## PERAN MODAL SOSIAL DAN MODAL POLITIK DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PENANGANAN BANJIR DAN ROB
(Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang)

## Edi Santosa

## Abstract
Policy on flood and tide management has become a severe public issue. In particular, the  issue  is  dealing  with  the  policy  implementation  as  a  manifestation  of  public  service  to protecting  community  as  an  impact  of  the  flood  disaster,  which  has  been  a  long-standing serious  issue.  This  research,  Social  and  Political  Capitals  For  Implementing  Policies  on Flood and Tide Management, raises a case study in Tanjung Mas Village, Semarang Utara District,  Semarang  Municipality.  The  analysis  focuses  on  research  question  of  whether  the potentials  social  and  political  capitals  contributed  a  significant  role  in  the  implementation  of the  policy  of  the  Semarang  Municipal  Government  in  the  flood  management.  The  analysis used  an  approach  of  naturalistic  (descriptive-qualitative)  method  with  an  incidental  random sampling  data  collection  and  Focus  Group  Discussion.  Respondents  were  selected purposively  with  the  major  component  of  community  leaders  and  citizens  of  RW  3-9  who became the victims of the flood.
The study results raised some issues and problems concerning the implementation of the policy, which theoretically did not comply with the concept of the policy implementation, in which the policy performers did not optimally accommodate local social and political capitals. The most highlighted finding was that all respondents reported that the policy performers and politicians  from  the  Local  Boards  of  Representatives  did  not  truly  implemented  the  policy, tending to sway from their initial promises during the majoral election campaign of  2009. In their political contracts, one of the legislative candidates from particular party promised that the people of Tanjungmas would be set free from flood, elevated from poverty, and survived from  unemployment. In practice,  none  of these promises were  answered.  For  example, the potential  of  the social  capital  (collective work, fundraising,  and environmental  improvement) and political capital (citizen’s political aspiration and rights) accummulated in vary local and pure associations only had a very minor involvement in solving problems related to flood and tide in Tanjungmas area, development of River Semarang, and infrastructure development – in  which  Sagorake  (Saluran  Gorong  Gorong  Rakyat  Kebonharjo)  Group  was  involved.  It  is important to note that the social capital of the local community may grow by P2KP program introduced by central government through The Ministry of Public Work Affairs. The policy of Semarang  Municipal  Government  did  not  allow  the  local  people  social,  political,  and economic  access  to  the  policy  implementation.  All  the  programs  of  the  flood  and  tide management  always  took  place  with  a  project  approach  without  involving  local  community. Borrowing the concept introduced by Van Meter and Horn (1975:23), the poor coordination, communication and the successful policy implementation program are crucial in the favor of bureaucrats  instead  of  planning  and  policy-making  processes.  What  Van  Meter  and  Horn writes  was  proven  by  the  implementation  of  the  flood  and  tide  management  in  Semarang. The  development  of  Sistem  Polder  Tawang  Kota  Lama  as  flood  and  tide  controller,  tourist and  conservation  site  was  useless  because  of  lacking  management.  In  addition  to  this deficiency, the location had a poor drainage system and became the waste dumping site.
According to the findings, this research recommended a change in model of policy on flood and tide management from structural to non-structural paradigm, which accommodates the potential of the social and political capitals as the end target of the policy stakeholder.

## A.  PENDAHULUAN
Banjir  dan  rob  bukan  hanya fenomena alam, melainkan sudah merupakan akibat budidaya tangan manusia  yang  meninggalkan  prinsip-
prinsip keseimbangan alam yang dilakukan tanpa sadar sejak lama. Hingga skala paling kecil pun, upaya penanganan banjir  dan  rob  adalah  salah  satu  produk
keputusan  politik.  Sebuah  keputusan pembangunan  yang  laiknya  dikatakan sebagai  kemajuan  peradaban  masyarakat tentunya harus laik dari perspektif multikelayakan; teknis, ekonomi,
lingkungan,  sosial  dan  politik.  Padahal, salah satu akibat perubahan keseimbangan  alam  untuk  kepentingan pembangunan yang dilakukan tanpa kajian  kelayakan  yang  mendahulukan kepentingan masyarakat serta keselamatan lingkungan itulah yang selalu berujung  terjadinya  banjir.  Yang  sangat fenomenal  dan  seolah  menjadi  tradisi, rakyat  menderita  karena  banjir  dan  rob, tetapi banyak kalangan justru menikmatinya,  baik  politisi,  birokrasi, akademisi maupun LSM.
Masalah  banjir  dan  rob  di  Kota Semarang  sudah  lama  menjadi  isu  kritis dan dibahas dengan pendekatan multidisiplin,  multidimensi,  multisektoral, multilateral  dan  entah  multi  apa  lagi. Semua mencerminkan kegemasan, kecemasan  dan  frustrasi  sosial  yang tinggi,  mengapa  peristiwa  alam  tersebut hingga  kini  tidak  pernah  terselesaiakan bahkan  cenderung  orang  banyak  yang berpandangan  banjir  dan  rob  sebagai peristima  yang  bernuansa mistikisme , karena  hal  itu  merupakan  kehendak Tuhan  sebagai  buah  dari  ulah  manusia yang  tidak  arif  dan  serakah  dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Tidak sedikit  daya  dana  APBN,  APBD  bahkan dana block  grand maupun  pinjaman  Bank Dunia  yang  dicurahkan  untuk  mengatasi masalah  banjir  dan  rob,  tetapi  tidak  dapat mengatasi banjir dan rob secara efisien.
Pertanyaan fondamental yang pantas  dikedepankan  adalah,  jika  secara keimanan  dan  kebijakan  tidak  mampu mengatasi  banjir  dan  rob,  lalu  ilmu  apa yang  secara  signifikan  mampu  memberi kontribusi  nyata  agar  permasalahn  banjir dan  rob  dapat  diatasi  atau  minimal dikurangi.  Studi  ini  memfokuskan  pada tiga  perspektif  tinjauan,  yakni  dimensi legislasi,  modal  sosial  dan  modal  politik dalam  konteks  kacamata  studi  legislasi, politik  lingkungan  dan  sosiologi  banjir  dan rob dapat dielaborasi dalam kerangka pikir sebagai berikut.
Perspektif  studi  legislasi  adalah pendekatan  kebijakan  pemerintahan  yang
ditelaah dari elemen-eleman kunci; proses inisiasi, perumusan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan hingga umpanbalik.  Proses  ini  adalah  putusan politik sebagai representasi fungsi legislatif dan  eksekutif  dalam  pemerintahan  yang memuat  visi,  misi,  strategi,  sasaran  dan tujuan  yang  membawa  arah  kebijakan pembangunan  dan  peradaban  bangsa. Ironisnya,  dalam  kerangka  analisis  input, proses, output,  outcame dan impact , sungguh  sangat  memprihatinkan  selama dua  dasa  warsa  hingga  sekarang  ini  dan sangat  mungkin  berlanjut  kemasa  depan. Mengapa  demikian?  Banyak  alasan  yang tidak terbantahkan, kerusakan SDA, degradasi lingkungan, pencemaran, konflik  lingkungan  serta  tidak  sedikit produk regulasi di bumi nusantara ini yang diintrodusir para aktor politik dan penyelenggara  pemerintahan  yang  bias akan paradigma, filosofi kebijakan pembangunan  berwawasan  lingkungan yang  berkelanjutan.  Yang  terjadi  adalah pembangunan  yang  tidak  berwawasan lingkungan dan permasalahan yang berkelanjutan.  Ini  membuktikan  bahwa moral  dan  etika  para  aktor  kebijakan dalam  proses  pengambilan  keputusan maupun pelaksanaan kontrol dan penganggaran  di  legislatif  tidak  paham, tidak  peduli  dan  atau  mengabaikan pemahaman kelestarian lingkungan. Dalam  konteks  penanggaran  misalnya, pagu dana indikatif kebijakan dalam APBN maupun  APBD  sangat  minim,di  level APBN rata-rata kurang dari 10% dan pada level  kabupaten/kota  sekitar  4%  dari  total anggaran.  Itupun  bukan  untuk  upaya konservasi,  tetapi  banyak  dikontribusi untuk  rehabilitasi  ruang,  tanah,  lahan  dan mutu  ekologi  yang  rusak  sebagai  akibat dari dampak kebijakan.
Dilihat  dari  perspektif  studi  politik lingkungan, utamnaya terfokus pada kajian  variabel  modal  politik (political capital ) dapat dijadikan salah satu permasalahan  yang  menarik  perhatian. Hal  ini  disebabkan  karena  pada  dasarnya modal  politik  adalah  kekuasaan  politik yang  bermuara  dari  nilai-nilai  demokrasi. Modal  politik  berupa  lobi-lobi  politik  dan keleluasaan  ekonomi  yang  memperlancar lobi-lobi politik. Kelebihan kelas menengah konservatif  Thailand  misalnya  (Rizky
2004),  terletak  pada  kemampuan  mereka melakukan  transformasi  modal  sosial menjadi modal
politik. Mereka mempergunakan kekompakan serta pengetahuan politik mereka untuk melakukan  lobi-lobi  politik  dan  pada akhirnya ”mengendalikan” keputusan Senat  Thailand.  Secara  teoritis,  terdapat beberapa  sarana  atau  subvariabel  lain yang merupakan sarana/saluran pengubah  modal  sosial  menjadi  modal politik,  yaitu:  1)  pemilihan  umum,  2) partisipasi  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan,  3)  tekanan  massa, 4)  negosiasi puncak organisasi, 5) lobi, 6) memanfaatkan  ilmu  pengetahuan,  7) penggunaan (identitas) ideologis, 8) tekanan  pihak  internasional,  dan  9) Intervensi  pemegang  otoritas.  Segenap aspek  ini  merupakan  kekuatan  kontrol masyarakat terhadap para aktor kebijakan.
Baik secara nasional maupun lokal maka  eforia  perilaku  kebijakan  para  aktor politik kita boleh dibilang lebih mengedepankan  kepentingan  ekonomi, terutama kepentingan  ekonomi  struktural – individual  sejak  era  orde  baru  hingga  era reformasi  telah  banyak  peristiwa  politik lingkungan  yang  bermuara  dari  sebuah penyimpangan kebijakan. Intervensi terhadap penguasa salah satunya dilakukan  dengan  melakukan  komunikasi yang  dipadukan  dengan  tindakan/fisik. Langkah  pertama  yang  diambil,  anggota masyarakat  menyuarakan  kepentingan mereka yang tidak diperhatikan penguasa. Jika  penguasa  tetap  tidak  memedulikan tuntutan,  maka  langkah  kedua  adalah mengorganisir suara masyarakat sekepentingan.  Dalam  logika  komunikasi, penggalangan  massa  (karena  sifatnya yang tidak wajar atau lain dari keseharian) akan  cenderung  lebih  menarik  perhatian daripada aksi tunggal.
Banjir dan rob merupakan isu kritis publik  yang  hendak  diwujudkan  dalam umbrella semangat  kiat,  slogan,  visi,  misi dan  tujuan  pelayanan  publik  Semarang Kota  Atlas,  Semarang  bebas  banjr  dan rob.  Artinya,  janji-janji  politik  seorang kepala  daerah  dalam  proses  kampanye pemilihan walikota tentu memiliki kemampuan antisipasi, pencegahan, serta penanganan yang makin baik dan canggih dari  waktu  ke  waktu.  Tetapi,  mari  kita
saksikan  drama  penanganan  banjir  besar Jakarta hari-hari ini. Semua itu membuktikan  pemerintah  (kota)  saat  ini tak  lebih  sigap  dan  cekatan.  Dalam banyak  khasus,  pemerintah  justru  kalah dengan lembaga-lembaga swadaya (LSM) baik tingkat nasional maupun internasional dalam praxia manajemen bencana ( disaster  management ). Contohnya,  banjir dan rob yang terjadi di kawasan Semarang  Utara    sampai  dengan  hari ketiga banjir, masih sangat banyak korban yang  belum  tersentuh  bantuan  dan fasilitas  evakuasi.  Memang  tidak  mudah menjangkau  semua  korban.  Tetapi,  tetap terbukti  pemerintah  kota  tak  punya antisipasi yang cepat, tepat dan bermartabat  sebagaimana  tuntutan good governanance .
Berdasarkan tiga perspektif pandangan  studi  proses  legislasi,  modal sosial  dan  modal  politik  dalam  konteks implementasi kebijakan penanganan banjir dan  rob  sebagaimana  dideskripsikan  di atas,  maka  dapat  disarikan  bahwa  banjir dan  rob  adalah  bukti  sebuah  kegagalan kolektif.  Ia  adalah  buah  dari  pohon  yang kita  tanam  sendiri,  baik  pemerintah,  wakil rakyat dan rakyat sendiri. Dan yang paling ironis  adalah  peran  intelektual,  utamnya masyarakat  kampus  yang  boleh  dikata tidak atau belum mampu dalam memberikan  kontribusi  untuk  solusi  atas persoalan banjir dan rob di Kota Semarang.
Studi  mini  ini  merupakan case study dengan  mengambil locus , modus dan fokus di  wilayah  Kelurahan  Tanjung Mas  Kecamatan  Semarang  Utara  dengan rumusan  permasalahan  sebagai  berikut. Mengingat cakupan studi analisis kebijakan amat luas dan beragam pendekatan,  maka  studi  ini  sengaja dibatasi pada tataran implementasi kebijakan.  Bagaimanakah  peran  modal sosial dalam proses implementasi kebijakan  penanganan  banjir  dan  rob  di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang  Utara?  dan  apakah  modal sosial masyarakat dapat direduksi menjadi modal  politik  untuk  mempengaruhi  aktor politik  dalam  implementasi  kebijakan penanaganan  banjir  dan  rob  di  kelurahan Tanjung Mas Kecamatan semarang
Utara?

## B.  PEMBAHASAN B.1.  Pembahasan Teoritis
Secara  garis  besar  banyak  artikel “Social  Capital  and  Political  Capital” menjelaskan pemanfaatan/penggunaan modal  sosial  untuk  mencapai  tujuan tertentu melalui langkah-langkah pengubahan  menjadi  modal  politis.  Modal sosial  muncul  dan  berkembang  dalam masyarakat.  Namun  bukan  berarti  proses mengalihrupakan  (konversi)  modal  sosial (menjadi  modal  politik)  adalah  proses sederhana yang bisa dikendalikan
sepenuhnya oleh masyarakat bersangkutan. Karena modal sosial (seringnya berupa nilai) banyak bersentuhan  dengan  liyan/the  other  (non- anggota masyarakat bersangkutan), maka kelanggengan  serta  perkembangannya dipengaruhi  pula  oleh  keberadaan  non- anggota  masyarakat.  The  other  (dalam kosakata Indonesia mulai banyak diterjemahkan  sebagai  liyan)  atau  pihak berkepentingan  adalah  semua  pihak  yang berkepentingan  atau  setidaknya  terkait dengan keberadaan modal sosial. Liyan ini berada  di  sekeliling  kita,  dengan  atau tanpa  kita  sadari;  baik  yang  berhubungan langsung  maupun  yang  tidak  langsung berhubungan.  Konsep otherness dalam ilmu  sosial  mengalami  evolusi  yang panjang.  Pada  mulanya  konsep  ini  terlalu sederhana  karena  menganggap  bahwa pihak  yang  berkepentingan  dengan  suatu tindakan  hanya  ada  dua,  yaitu  pelaku (pembuat  tindakan)  serta  pihak  yang secara langsung dikenai tindakan tersebut.
Teori-teori  sosial  modern  (terbaru) memandang  lingkungan  tempat  liyan berada sebagai wilayah yang keluasannya tanpa  batas.  Keluasan  dimaksud  meliputi juga  besaran  jumlah  liyan  dalam  konteks kuantitas,  selain  dalam  konteks  identitas. Dengan demikian liyan tidak lagi dimaknai sebagai  (hanya)  hubungan  dua  pihak diametral,  melainkan  hubungan  dengan lingkungan  luas,  karena  aksi  pihak-pihak lain  juga  diakui  memiliki  kontribusi/ pengaruh. Pemaknaan liyan secara sempit dapat dilihat dalam konsep hukum permintaanpenawaran dalam ilmu
ekonomi konvensional yang selalu menggunakan  asumsi ceteris paribus . Ceteris paribus menyatakan bahwa hukum
permintaan-penawaran hanya  dipengaruhi secara  bertimbal-balik  oleh  produsen (pelaku  tindakan)  dan  konsumen  (yang dikenai tindakan). Sehingga cara pembentukan kesetimbangan harga selalu sama dalam setiap kondisi pasar. Kesamaan  ini  ditarik  dari  asumsi  bahwa kondisi  yang  menyertai  setiap  pasar adalah  selalu  sama  dan  sebangun,  yaitu hanya  dipengaruhi  kuantitas  produksi  dan permintaan konsumen.
Benarkah  kondisi  yang  menyertai semua  pasar  adalah  selalu  sama  dan sebangun? Ternyata tidak! Belakangan ini perkembangan ilmu ekonomi menunjukkan bahwa setiap pasar memiliki karakteristik  unik  yang  membedakan dirinya  dari  pasar  yang  lain.  Sehingga hukum permintaan-penawaran tidak selalu berlaku  sama  di  berbagai  tempat.  Dalam perspektif  ekonomi  politik,  hal  ini  bisa dikaitkan  dengan  perspektif  ekonomi politik  baru ’The  New  Political  Economy’ atau  yang  populer  dengan  sebutan Rational  Choice  dan  Public  Choice .  Lihat konversi modal sosial menuju modal politik beberapa hal dapat dicatat memiliki peran dalam  menentukan  keseimbangan  kurva penawaran-permintaan, antara lain intervensi pemerintah, kepentingan kelompok  tertentu,  serta  peran  media dalam  bentuk  advertensi  atau  publikasi lainnya. Terpenting yang harus diperhatikan, bahwa hal-hal tersebut (variabel bebas dalam pembentukan kurva permintaan penawaran) ada di sekitar kita. Dengan kesamaan logika seperti dicontohkan  di  atas,  kita  bisa  memahami konsep  habitus  yang  dikemukakan  oleh Pierre  Bourdieu.  Menurut  sosiolog  yang sekaligus antropolog ini, habitus melukiskan  disposisi  seseorang  atau suatu  kelas  sosial  yang  menetukan  arah orientasi  sosial,  cita-cita,  selera,  cara berpikir, etos, dan sebagainya.
Disposisi  itu  sendiri  adalah  sikap, kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan, dan berpikir, yang diinternalisasikan  oleh  individu  berkat kondisi  obyektif  eksistensi  seseorang. Kemudian  disposisi  berfungsi  sebagai prinsip  tak  sadar  tindakan,  persepsi,  dan refleksi. Sistem disposisi mengatur kapasitas individu untuk bertindak dengan
(melakukan) internalisasi seperangkat kondisi  material  tertentu.  Pengertian  yang dimaksud  oleh  Bourdieu,  seperti  juga dianut  oleh aliran ilmu-ilmu sosial saat ini: lingkungan (masyarakat) menciptakan standarisasi  tata  perilaku  (bisa  juga disebut  nilai)  dan  mewariskannya  turun- temurun. Sehingga pemikiran/tindakan generasi paling mutakhir (generasi terkini) tidak  bisa  dikatakan  benar-benar  terlepas dari pengaruh pemikiran/tindakan generasi sebelumnya.  Pendekatan  Bourdieu  dalam menjelaskan  habitus  dikenal  sebagai pendekatan  strukturalisme  genetik,  yaitu analisis  struktur-struktur  obyektif  yang tidak  bisa  dipisahkan  dari  analisis  asal- usul struktur-struktur mental dalam individu-individu  biologis  yang  sebagian merupakan  produk  penyatuan  struktur- struktur  sosial  dan  analisis  asal-usul struktur sosial itu sendiri.
Mengenai  dominasi,  konsep  yang nanti  akan  bersinggungan  dengan  studi kasus  di  Thailand  dan  Toba  Samosir- Indonesia, bisa dipinjam penjelasan Bourdieu.  Menurutnya  dominasi  (harus) tidak lagi diamati melulu dari akibat-akibat luar,  tetapi  juga  akibat  yang  dibatinkan (habitus).  Dengan  demikian,  perubahan politik  dan  sosial  dipahami  sebagai pertemuan  antara  upaya  diri  dan  tindakan kolektif. Ringkasnya, gagasan ini mengatakan bahwa lingkungan memengaruhi (internalisasi) nilai ke dalam individu.  Kemudian  pemikirian  individu yang telah terinternalisasi oleh lingkungan mencoba  memengaruhi  lingkungannya secara  bertimbal  balik.  Pola  ini  terjadi terus-menerus  dan  berulang-ulang  (tetapi tentu  dengan  variasi  pemikiran  yang  acap kali  baru/berbeda).  Setidaknya  terdapat tiga  konsep  (sosiologi)  dasar  yang  terkait dengan hal ini, yaitu sosialisasi, internalisasi, dan institusionalisasi. Secara sederhana  Peter  Berger  (1978)  memberi definisi  sosialisasi  sebagai “a  process  by which  a  child  learns  to  be  a  participant member  of  society” ,  yaitu  proses  seorang anak  belajar  menjadi  seorang  anggota yang  berpartisipasi  dalam  masyarakat. Internalisasi  diterangkan  sebagai  proses dimana  individu  memasukkan  kedalam dirinya,  nilai,  norma,  dan  hal-hal  yang dipelajarinya dari masyarakat.
Mengenai ekonomi politik, Bustanul Arifin dan Didik J. Rachbini
menjelaskannya sebagai pembahasan mengenai  keterkaitan  antara  berbagai aspek,  proses,  dan  institusi  politik  dengan kegiatan  ekonomi.  Pembahasan  ekonomi politik  jelas  tidak  dapat  dipisahkan  dari suatu  sistem  kebijakan  publik,  mulai  dari proses  perancangan,  perumusan,  sistem organisasi dan implementasinya. Ekonomi politik  pada  dasarnya  berbicara mengenai hasrat-hasrat  ekonomi  manusia  yang kemudian  diraih  melalui  cara-cara  politis. Atau pengertiannya bisa diperluas sebagai pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang  memengaruhi  serta  maujud  dalam tindakan politis. Karena merupakan upaya pemenuhan  kebutuhan  pribadi,  maka intrusi  kepentingan  pribadi  ke  dalam kepentingan  publik  pada  hakekatnya bersifat negatif, yaitu suatu intrusi manipulatif. Pribadi/individu/kelompok melakukan  manipulasi  terhadap  publik agar kepentingan mereka (individu) tercapai.  Dalam  politik  kontemporer,  cara yang  lazim  dilakukan  adalah  dengan membentuk partai politik yang seolah-olah menjadi artikulasi kepentingan
rakyat/publik.  Padahal  seben sebenarnya partai  politik  tidak  lepas  (bahkan  bisa dikatakan memiliki kecenderungan) narsistis  dan  egois.  Partai  politik  lebih mengutamakan  pemenuhan  kepentingan diri  sementara  massa  pendukungnya menjadi  sekedar  kendaraan  tunggangan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antara partai politik dengan massa pendukungnya,  hubungan  intra  kelompok kepentingan pun demikian.
Hubungan-hubungan  ideal  antara rakyat-pemerintah-pasar seharusnya adalah  hubungan  saling  memengaruhi secara  seimbang.  Namun  yang  sering terjadi, terutama di negara-negara dengan sistem  kapitalis,  pasar  menempati  posisi dominan.  Pasar  (modal)  menjadi  pihak yang  paling  berpengaruh;  pemerintah seringnya  hanya  menjadi  kepanjangan tangan  pasar;  sementara  rakyat  yang seharusnya  menempati  posisi  seimbang, justru  hanya  menjadi  korban  pasar, pemerintah,  maupun  selingkuh  antara keduanya.  Intervensi  terhadap  penguasa salah satunya dilakukan dengan melakukan  komunikasi  yang  dipadukan
dengan  tindakan/fisik.  Langkah  pertama yang diambil, anggota masyarakat menyuarakan  kepentingan  mereka  yang tidak diperhatikan penguasa. Jika
penguasa tetap tidak memedulikan tuntutan,  maka  langkah  kedua  adalah mengorganisir suara masyarakat sekepentingan.  Dalam  logika  komunikasi, penggalangan  massa  (karena  sifatnya yang tidak wajar atau lain dari keseharian) akan  cenderung  lebih  menarik  perhatian daripada aksi tunggal.
Dicontohkan  Regina  Birner  and Heidi  Wittmer  dalam  artikel “Converting
Social Capitalinto Political Capital”
mengenai  petisi  52.698  rakyat  Thailand tahun  2000  dalam  rangka  mengajukan draft  atau  rancangan  undang-undang
Community
Forestry Bill (CFB).13
Pengajuan  petisi  ini  disebabkan  karena rancangan  CFB  versi  pemerintah  yang diajukan  tahun  1991  dirasa  merugikan komunitas  subsisten  lokal.  Delapan  ribu komunitas  subsisten  hutan  terancam kehilangan  mata  pencaharian  karena adanya  Draft  CFB  1991  rancangan pemerintah. Setelah melalui beberapa kali revisi,  akhirnya  kepentingan  masyarakat (yang diawali dari petisi) diakomodir dalam revisi  draft  CFB  pemerintah  dan  disahkan parlemen.  Hal  ini  membuktikan  bahwa melalui tindakan yang tepat dan terorganisir,
masyarakat mampu melakukan ”intervensi” terhadap
keputusan  penguasa.  Modal  sosial  ini dikembangkan menjadi modal politik berupa  lobi-lobi  politik  dan  keleluasaan ekonomi  yang  memperlancar  lobi-lobi politik. Kelebihan kelas menengah konservatif Thailand terletak pada kemampuan mereka melakukan transformasi  modal  sosial  menjadi  modal politik.
Mereka mempergunakan kekompakan  serta  pengetahuan  politik mereka  untuk  melakukan  lobi-lobi  politik dan  pada  akhirnya  ”mengendalikan” keputusan Senat Thailand. Terdapat beberapa  sarana  lain  yang  merupakan sarana/saluran  pengubah  modal  sosial menjadi  modal  politik,  yaitu:  1)  Pemilihan umum,  2)  Partisipasi  dalam  pembuatan peraturan perundang-undangan, 3)
Tekanan  massa,  4)  Negosiasi  puncak organisasi, 5) Lobi, 6) Memanfaatkan ilmu pengetahuan,  7)  Penggunaan  (identitas)
ideologis,  8)  Tekanan  pihak  internasional, dan  9) Intervensi pemegang otoritas.

## B.1.a.  Modal Sosial
Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan  serta  berlangsung  terus- menerus  dalam  bentuk  pengakuan  dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain:  keanggotaan dalam kelompok sosial) yang  memberikan  kepada  anggotanya berbagai  bentuk  dukungan  kolektif”. Bourdieu (1970) juga menegaskan tentang modal  sosial  sebagai  sesuatu  yang berhubungan  satu  dengan  yang  lain,  baik ekonomi,  budaya,  maupun  bentuk-bentuk social m capital (modal sosial) berupa institusi  lokal  maupun  kekayaan  Sumber Daya Alamnya. Pendapatnya menegaskan tentang  modal  sosial  mengacu  pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam
masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial.
B.1.b.  Modal Politik
J.A.  Booth  dan  P.B.  Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas  warga  negara  untuk  mencapai kekuasaan  dan  demokrasi.  Konsep  yang mereka  kembangkan  merupakan  kritik terhadap  Robert  Putnam  yang  gagal menjelaskan perbenturan masyarakat sipil dengan  pemerintah,  serta  kegagalan Putnam  dalam  menerangkan  pengaruh kelompok terhadap perilaku warga negara dan pemerintah untuk meningkatkan demokrasi.  A.  Hick  dan  J.  Misra  (1993) mengatakan modal politik adalah “Berbagi fokus  pemberian  kekuasaan/sumber  daya untuk  merealisasikan  hal-hal  yang  dapat mewujudkan kepentingan”.

## B.1.c.   Perubahan  dari  Modal  Sosial  ke Modal Politik
Modal  sosial  yang  kuat  banyak membantu kerja-kerja politik dalam mengangkat isu hak masyarakat. Berbagai kerja  politik  dilakukan  oleh  masyarakat lokal  untuk  mendukung  kegiatan-kegiatan politik  seperti  mobilisasi  suara  pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi,  protes/demonstrasi,  lobi,  serta
membangun wacana sebagai modal politik
untuk membangun demokrasi.
Tabel 3.1 Proses Perubahan Modal Sosial ke Modal Politik Modal m Modal strukturalm Modal Instrumen Modal sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk pengelolaan sumber daya masyarakat. Keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan yang menyuarakan keinginan kelompok masyarakat Modal Politik  Rendahnya relevansi isu yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah  Tidak adanya perlindungan atau
jaminan negara untuk melindungi
instalasi minyak  Pers nasional/internasional
memberitakan perusahaan minyak ” perserve political capital ”
 Keberadaan guerilla Sumber: Telaah, Penulis, 2013
B.2.  Pembahasan Analisis Secara geografis, terletak di koordinat  LS  06.56.971,  BT  110.26.288 (GPS Garmin). Secara administratif,
berada  di  Kecamatan  Semarang  Utara, Kota  Semarang,  dengan  luas  wilayah 323,78  ha.  Suhu  udara  rata-rata,  28,9ºc. Kelembaban  rata-rata  77%.  Kecepatan angin  rata-rata  tahunan  5,9  km/jam.  Arah angin  dominan  dari  arah  Tenggara-Timur, dan  Barat  laut,  dengan frekuensi rata-rata 15-20%.  Curah  hujan  rata-rata  tahunan 398 mm. (BMKG – Semarang 2010).
Sampai  tahun  2010  Kelurahan Tanjung  Mas  memiliki  total  penduduk 30.526  jiwa  dengan  rincian  14.334  jiwa berjenis  kelamin  laki-laki,  16.192  Jiwa berjenis  kelamin  perempuan  dengan  total KK  sebanyak  7.561.  kelurahan  Tanjung Mas, dilihat dari segi pendidikan, mayoritas  warganya  hanya  tamat  SLTA atau  yang  sederajat  sebesar  40,30%, prosentase kedua  diduduki  warga dengan tingkat pendidikan hanya tamat SLTP atau yang  sederajat  sebesar  26,61%.  Hanya 6,08% yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat akademi atau perguruan tinggi.
Terkait  dengan kualitas  lingkungan yang  sangat  rendah.  Maka  penyakit  yang ditemukan  adalah  yang  terkait  dengan persoalan  kualitas  udara,  serta  masalah yang  berhubungan  dengan  rob  dan kelembaban,  seperti  ISPA,  nyeri  kepala,
gangguan  otot,  hipotensi,  hipertensi  dan lain sebagainya (Puskesmas Bandarharjo, 2012).
Masyarakat tidak terlalu sulit memperoleh akses sumber-sumber penghasilan. Kegiatan di pelabuhan, kegiatan  industri,  nelayan,  pasar  ikan  dan sarana  ekonomi  lainnya,  memberikan kontribusi  positif  bagi  masyarakat  dalam memperoleh penghasilan. Masyarakat
Tanjung
Mas Mayoritas bermata pencaharian  Nelayan  (37%).  Lainnya, Wiraswasta (25%). Pedagang dan Pegawai  Swasta  (9%).  PNS,  TNI/Polri (8%).  Sisanya  Buruh  dan  sektor  informal lainnya.
B.2.a.  Kebijakan Walikota
dalam

## Penangan Banjir dan Rob
Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975) lihat  Abdul  Wahab  (1997)  merumuskan proses  implementasi  ini  sebagai  “ those actions  by  public  or  private  individuals  (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy  decisions ”  (tindakan-tindakan  yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok- kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijaksanaan).

## 1.  Kebijakan Publik Pemerintah Kota
Masalah  yang  harus  diatasi  oleh pemerintah  adalah  masalah  publik  yaitu nilai,  kebutuhan  atau  peluang  yang  tak terwujudkan.  Meskipun  masalah  tersebut dapat  diidentifikasi  tapi  hanya  mungkin dicapai lewat  tindakan publik yaitu melalui kebijakan  publik  (Dunn  dalam  Nugroho, 2003:  58).  Karakteristik  masalah  publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi  (berketergantungan)  juga bersifat  dinamis,  sehingga  pemecahan
masalahnya memerlukan pendekatan holistik ( holistic approach ) yaitu pendekatan  yang  memandang  masalah sebagai  kegiatan  dari  keseluruhan  yang tidak  dapat  dipisahkan  atau  diukur  secara terpisah  dari  yang  faktor  lainnya.  Berikut ini  disajikan  hasil  wawancara  dengan Wakil walikota Semarang perihal implementasi kebijakan pemerintahan
yang telah dilaksanakan guna menaggulangi banjir dan rob.
Sebagai  ibukota  Provinsi  Jawa  Tengah,  Kota  Semarang  termasuk  salah  satu kota  metropolitan  yang  ada  di  Indonesia  dengan  luas  wilayahnya  373,7  km². Jumlah penduduknya sampai dengan saat ini kurang lebih 1,6 juta jiwa (ada etnis Jawa,  Melayu,  Arab  dan  Cina)  yang  tersebar  di  16  Kecamatan  dan  177 kelurahan.  Sementara  dari  segi  topografi,  Kota  Semarang  merupakan  satu- satunya kota yang terbagi menjadi kota atas dan kota bawah.  Visi pembangunan Pemerintah  Kota  Semarang  tahun  2010 –2015  yang  ingin  diwujudkan  adalah “Terwujudnya  Semarang  sebagai  Kota  Perdagangan dan  Jasa  yang  Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”.
Implementasinya dilakukan melalui
lima Misi, yaitu: Pertama, mewujudkan  SDM  dan  masyarakat  Kota  Semarang yang  berkualitas, Kedua,  mewujudkan  pemerintahan  kota  yang  efektif  dan efisien,  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  serta  menjunjung  tinggi supremasi hukum, Ketiga, mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, Keempat, mewujudkan  tata  ruang  wilayah  dan  infrastruktur  yang berkelanjutan  dan Kelima, mewujudkan  kesejahteraan  sosial  bagi  masyarakat. Untuk  merealisasikan  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan,  Pemerintah  Kota Semarang  memprioritaskan  program-program  pembangunan  ke  dalam Sapta Program, yang  meliputi  1)  Penanggulangan  kemiskinan  dan  pengangguran,  2) penanganan  rob  dan  banjir,  3)  peningkatan  pelayanan  publik,  4)  peningkatan infrastruktur, 5) Kesetaraan gender, 6) Peningkatan pelayanan pendidikan dan 7) Peningkatan pelayanan kesehatan.
Strategi  Kebijakan    implementasi  kebijakan    tersebut  dilakukan    berdasarkan urgensi dan prioritas sebagai berikut;
Pertama, Dalam hal penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, telah kami laksanakan dan akan terus berjalan melalui Program GERDU KEMPLING (Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan di bidang
Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan) yang telah kami launching pada tanggal 24 Maret 2011. Program ini dilaksanakan bersama-sama antara  unsur  Pemerintah  melalui  kegiatan  di  masing-masing  SKPD,  Perbankan, BUMN  dan  BUMD  melalui  bantuan  CSR,  kemudian  dari  kalangan  pengusaha dengan  membentuk  Konsorsium  Pengusaha  Pemberi  CSR  (KPPC)  dan  juga melibatkan  kalangan  LSM  serta  28  Perguruan  Tinggi  yang  ada  di  Kota Semarang;
Kedua ,  dalam  hal  penanganan  rob  dan  banjir,  Pemerintah  Kota  mendukung pembangunan  Waduk  Jatibarang  dengan  menyediakan  anggaran  untuk pembebasan  tanah  dan  normalisasi  Banjir  Kanal  Barat  yang  dilaksanakan  oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi melalui fasilitasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dengan memberikan relokasi dan tali asih, pengadaan pompa portable, dump truck, back hoe (begu);
Ketiga, dalam  hal  peningkatan  pelayanan  publik  upaya  yang  telah  dilakukan antara  lain  pembangunan  gedung  Tempat  Perekaman  Data  Kependudukan (TPDK),  pengadaan  mobil  keliling  untuk  pelayanan  KTP,  mobil  perpustakaan
keliling, peningkatan pelayanan perijinan;
Keempat, dalam hal pembangunan infrastruktur, berbagai proyek pembangunan yang telah kami laksanakan antara lain peningkatan Jalan Muktiharjo sepanjang 3,3 kilometer, Jalan Hasanuddin, Jalan Citarum, pembangunan pedestrian Jalan Pahlawan,  peningkatan  jalan  dan  pedestrian  Jalan  Pemuda,  kawasan  Tugu Muda.
Kelima, dalam  hal  peningkatan  kesetaraan  gender,  dilaksanakan  dengan  cara mengoptimalkan  pemberdayaan  potensi  kaum  perempuan  melalui  organisasi wanita  seperti  PKK,  Dharma  Wanita  dan  organisasi-organisasi  kewanitaan lainnya  terus  kami  upayakan.  Selain  itu,  Pemerintah  Kota  juga  telah melaksanakan berbagai pelatihan bagi kaum perempuan, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, pengarusutamaan gender di kalangan pelajar;
Keenam, peningkatan  pelayanan  di  bidang  pendidikan kita  upayakan  dengan merehabilitasi  bangunan  SD,  SMP  dan  SMA/SMK,  lomba  kompetensi siswa, serta mencanangkan Semarang sebagai kota vokasi dan Ketujuh, peningkatan  pelayanan  di  bidang  kesehatan  antara  lain  melalui  rehab Puskesmas, Puskesmas pembantu, instalasi farmasi dan rumah pemulihan gizi, fasilitasi  dan  penyediaan  peralatan  KB,  pengadaan  mobil  unit  pelayanan  KB, penanggulangan  Narkoba,  PMS  dan  HIV/AIDS  serta  launching bebas  BAB sembarangan untuk 9 Kelurahan;
Semarang –  4- 8-2013 Plt. Walikota Semarang Wakil Walikota,
Hendrar Prihadi, SE, MM Sumber: Data primer diolah, 2013
Pendapat Aktor Kebijakan dan Aktor Politik dalam Pengelolaan Banjir dan Rob: 1. Kebijakan  managemen  Polder; Polder  Tawang  mestinya  dikelola  dengan baik.  Kondisi  sekarang  sungguh  memprihatinkan.  Karena  tidak  terawat, kumuh dan di waktu malam gelap. Muncul berbagai keluhan dari masyarakat, karena  pemerintah  dinilai  tidak  cepat  tanggap.  Kami  jawab  memang  biaya pengelolaan polder tidak sedikit. Tetapi harus diutamakan, karena pelayanan publik untuk mengatasi banjir dan rob merupakan masalah yang tidak pernah terselesaiakan.  Biaya  perawatan  dan  operasional  polder Banger  yang sekarang  sedang  dalam  pengerjaan, mencapai  Rp  1,5  miliar/tahun.  Selain untuk perawatan dan operasional, biaya itu juga untuk ongkos lain yang ber- kaitan dengan pengelolaan sistem yang ada di tempat tersebut. Kalkulasi ang- garan operasional yang cukup besar itu diketahui ketika Pansus Sistem Induk Drainase DPRD Kota Semarang.
2.  Kepala  Bappeda  Kota  Semarang  Bambang  Haryono  menjelaskan,  polder Banger  merupakan  pillot  project  pengelolaan  sistem  drainase  dan penanganan  banjir  di  Kota  Semarang  juga  dimaksudkan  untuk  memenuhi aspirasi  politik  warga,  khusunya  di  wilayah  kecamatan  Semarang  Timur  dan Utara..  ”Pembangunan  ini  hasil  perjanjian  kerjasama  Indonesia  dan pemerintah  Belanda.  Dirintis  Badan  Pengola  Polder  Banger  Sima  (BPP Banger  Sima)  dengan  melibatkan  banyak  unsur,  seperti  para  pakar, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, pengusaha dan lainnya. Pembiayaan operasional akan dilaksanakan swadaya, tidak hanya pemerintah. Masyarakat sekitar  juga  akan  ditarik  iuran.  Estimasinya  anggaran  operasional  memang sekitar Rp 1,5 miliar/tahun. Pengelolaannya juga akan melibatkan masyarakat sekitar,  agar  menumbuhkan  rasa  memiliki,”.  September  2014  polder  Banger sudah bisa dioperasikan. Pemkot juga telah membangun rumah pompa, untuk
menunjang  pengelolaan  polder  yang  ada  di  Kecamatan  Semarang  Timur tersebut.  ”Saat  ini  tinggal  menunggu  pembangunan  kolam  retensi  dan bendung yang pembangunannya jadi porsi pemerintah pusat. Selain itu kami juga  masih  menunggu  pompa.  Proyek  rumah  pompa  ini  menjadi  tanggung jawab pemkot dan sharing dengan pemerintah pusat, dan pemprov,” katanya.
3. Kabid  Sumber  Daya  Air  Energi  dan  Geologi  Dinas  PSDA  dan  ESDM  Kota Semarang,  Rosyid  H  mengatakan,  ada  enam  pompa  yang  akan  dipasang  di polder Banger. Masing- masing kapasitas 1.500 meter kubik/detik. ”Tapi setiap hari  hanya  lima  yang  dioperasikan.  Satu  untuk  cadanga n,”.Ketua  Pansus Sistem  Induk  Drainase  Agung  Budi  Margono  menegaskan,  karena  akan  ada iuran  ke  masyarakat  dalam  proses  pengelolaan  polder,  harus  ada  peraturan hukum  yang  memayunginya.  ”Konsep  polder  ini  memang  positif  untuk menangani banjir di Kota Semarang. Tapi karena ada rencana menarik iuran dari  masyarakat,  dibutuhkan  peraturan  hukum  agar  tidak  menjadi  masalah. Iuran yang dikenakan juga jangan sampai membebani masyarakat dan harus dicari  solusi  terbaiknya.”  Anggota  pansus,  Ari  Purbono  menambahkan,  apa yang  sudah  dibuat  oleh  pemerintah,  masyarakat  sekitar  diharapkan  bisa  ikut menjaga. Khususnya menjaga kebersihan dan keamanan polder.”Kasus yang terjadi,  belum  selesai  dibangun  tapi rumah  pompa  sudah  banyak  yang  rusak dan  ada  peralatan  yang  dicuri.  Meteran  listrik  juga  dipecah  oleh  tangan- tengan  jahil.  Ini  sangat  kami  sesalkan,”  katanya.  Sebagaimana  diketahui, untuk  mengatasi  rob  dan  banjir,  Pemkot  Semarang  bekerjasama  dengan  the Hoogheemraadschap  van  Schieland  en  de  Krimpenerwaard  (HHSK),  yaitu lembaga  publik  pengelola  pengairan  di  Belanda,  membangun  sistem  polder Banger di Kecamatan Semarang Timur.
4. Sistem  polder  tersebut  berbeda  dari  Polder  Tawang  yang  sebatas  kolam retensi, yang merupakan salah satu bagian dari sistem polder Banger. Terkait dengan  kerjasama  tersebut,  dibentuk  pula  Badan  Pengelola  Polder  Banger Sima  untuk  melaksanakan  tugas  operasional  dan  pemeliharaan  infrastruktur fisik  sistem  polder  Banger.  Badan  itu  merupakan  organisasi  nonstruktural yang  beranggotakan  perwakilan  pemangku  kepentingan  sistem  polder Banger.  Nama  Sima  diambil  dari  gabungan  kata  Schieland  en  de Krimpenerwaard dan Semarang.
Sumber: Data primer diolah, 2013
Pentingnya kebijakan dalam mengakomodasi kearifan lokal yang berwujud  tradisi  atau  kebudayaan  masya- rakat dalam mengelola lingkungan, seringkali  dianggap  sesuatu  yang  sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak  melibatkan  masyarakat,  padahal mereka  menggantungkan  hidupnya  juga dari  sumber  daya  alam  itu,  sehingga banyak  terjadi  konflik-konflik  kebijakan. Konflik  tersebut  bisa  kita  lihat  pada berbagai kasus pembangunan yang menimbulkan  pro  dan  kontra,  antara masyarakat  yang  dirugikan  dengan  pihak perusahaan  yang  dalam  hal  ini  sudah mendapatkan izin eksploitasi oleh negara, dan  juga  antara  masyarakat  dengan negara  sendiri  seperti  yang  terjadi  dalam eksploitasi  mineral  di  Papua  dimana
masyarakat  lokal  berhadapan  dengan Freeport,  masyarakat  Sumatera  Utara dengan  Indorayon,  Masyarakat  Sumbawa dengan  Newmont  Nusa  Tenggara,  dan lain  sebagainya.  Pengetahuan  mereka dianggap tidak ilmiah dan tidak mempunyai metode dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga mereka menjadi termajinalkan. Ketiga, melemahnya  jaminan  dan  perlindungan formal  negara  terhadap  hak-hak  masya- rakat  lokal  dalam  perundang-undangan nasional. Berbagai masalah, seperti Freeport,  telah  lama  mendapat  perhatian para ahli yang tergolong strukturalis. Salah satu pendekatan strukturalis adalah pendekatan  aktor  yang  diperkenalkan Bryant  and  Beiley  melalui  buku  yang berjudul  “ The Third World Political Ecology ”  (2001).  Pendekatan  ini  berpijak
pada konsep politicized  environment yang memiliki asumsi bahwa persoalan lingkungan  tidak  dapat  dipahami  secara terpisah  dari  konteks  politik  dan  ekonomi. Jadi masalah lingkungan bukanlah masalah teknis pengelolaan semata.
Menurut  Bryant  dan  Beily,  ada beberapa  asumsi  yang  mendasari  pende- katan aktor ini. Pertama, bahwa biaya dan manfaat  yang  terkait  dengan  perubahan lingkungan  dinikmati  oleh  para  aktor secara  tidak  merata.  Kedua,  bahwa distribusi  biaya  dan  manfaat  yang  tidak merata  tersebut  mendorong  terciptanya ketimpangan  sosial  ekonomi.  Ketiga, bahwa  dampak  sosial  ekonomi  yang berbeda dari perubahan lingkungan tersebut  juga  memiliki  implikasi  politik, dalam  arti  bahwa  terjadi  perubahan kekuasaan  dalam  hubungan  satu  aktor dengan lainnya.
Dalam  konteks  politik  lingkungan, ada  tiga  aktor  kebijakan  pembangunan yang  memegang  peran  penting,  yakni negara  atau    pemerintah,  pengusaha  dan wakil  rakyat.  Negara  memiliki  dua  fungsi sekaligus,  baik  sebagai  aktor  pengguna maupun  pelindung  sumber  daya  alam, yang  karena  itu  negara  juga  sering mengalami  konflik  kepentingan.  Namun, secara  teoretis,  banyak  kritik  terhadap eksistensi negara ini, seperti yang disampaikan  Bryant  and  Beiley  (2001). Salah satunya karena negara mempersulit upaya  memecahkan  masalah  lingkungan, akibat negara-negara di dunia ini berusaha mengejar pembangunan ekonomi,  termasuk  berusaha  menarik perusahaan
multinasional untuk melakukan  investasi  di  wilayahnya  yang sering kali mengorbankan lingkungan.
Aktor  kedua  adalah  pengusaha, baik  perusahaan  multinasional  maupun nasional.  Aktor  ini  yang  sering  disebut- sebut sebagai kekuatan kapitalisme. Aktor lainnya aktor rakyat jelata yang merupakan  pihak  yang  terlemah  dalam politicized  environment ini.  Aktor  rakyat jelata  ini  hampir  selalu  mengalami  proses marginalisasi  ataupun  rentan  terhadap berbagai  bentuk  degradasi  lingkungan. Degradasi  lingkungan  dan  marginalisasi merupakan  setali  tiga  uang.  Sebab, menurut  Marcuse  m elalui  buku  “ One Dimensional  Man” ,  dominasi  terhadap
alam  terkait  dengan  dominasi  sesama manusia.  Ini  terjadi  karena  manusia  dan alam  dilihat  sebagai  komoditas  dan  nilai tukar  semata  sehingga  dehumanisasi menjadi  tak  terhindarkan  dan  begitu  pula eksploitasi  terhadap  alam.  Hal  ini  terjadi juga  karena  aktor-aktor  lain,  seperti negara,  pengusaha,  ataupun  perusahaan multinasional,  memiliki  kekuatan  politik yang  lebih  besar  dalam  mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam dibanding rakyat.  Bahkan,  dalam  kasus  Freeport  ini perusahaan multinasional memiliki kekuatan  yang  lebih  besar  daripada negara.  Inilah  yang  kemudian  membuat geram  lembaga  swadaya  masyarakat sebagai  aktor  penting  lainnya  sehingga menuntut ditutupnya sementara Freeport.
Aktor  ketiga  adalah  DPR  Kota Semarang,  berdasarkan  hasil  Pemilihan Umum  Legislatif  2009  Pemerintah  Kota Semarang  tersusun  dari  9  partai,  dengan perincian sebagai berikut; Partai Demokrat 16 kursi, PDIP 9 kursi, PKS 6 kursi, PAN 6 kursi,  Partai  Golkar  5  kursi,  Partai Gerindra  4  kursi,  PKB  2  kursi,  Partai Hanura 1 kursi, dan PPP 1 kursi.
2.  Preskripsi  Peran  Modal  Sosial  dan Modal  Politik Masa Depan Ribuan  orang  sudah  mendaftar untuk  menjadi  figur  pilihan  dalam  ritual pesta  demokrasi  Pemilu  2014.  Animo masyarakat –politikus yang berminat meraih  kursi  parlemen  dalam  kontes  lima tahunan  itu  memang  tak  pernah  sepi, justru  semakin  semarak.  Berdasarkan data  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU), sudah  ada  6.576  daftar  calon  sementara (DCS) dari 12 parpol peserta pemilu untuk tingkat  pusat.  Dari  jumlah  tersebut, tercatat  2.434  orang  caleg  perempuan (37,01%)  dan  4.142  orang  caleg  laki-laki (62,09%).  Itu  baru  di  tingkat  pusat,  belum DCS  di  tingkat  daerah  (tingkat  provinsi dan  kabupaten/kota),  yang  jumlahnya tentu jauh lebih banyak lagi. Sesungguhnya,  bukan  hanya  menjadi caleg  DPR/DPRD,  animo  politikus  untuk menjadi calon presiden/wakil presiden dan kepala  daerah  juga  tak  pernah  surut. Bahkan,  kalau  dicermati,  peminatnya justru  semakin  bertambah.  Sayangnya, animo  tersebut  seringkali  tidak  dibarengi dengan  modal  politik  yang  kuat.  Mereka mencalonkan diri sekadar untuk
memuaskan  ambisi,  tidak  memiliki  bekal cukup untuk terjun ke arena politik. Malah, tidak  sedikit  dari  mereka  yang  hanya berbekal nekad alias iseng-iseng saja.
Padahal,  modal  politik  yang  kuat sangat dibutuhkan bahkan sebelum mereka  memutuskan  terjun  ke  dunia politik.  Untuk  menjadi  caleg,  misalnya, mereka  tidak  cukup  hanya  bermodalkan nekad  apalagi  popularitas.  Kapabilitas yang  kuat  juga  dibutuhkan  sebagai  dasar mendedikasikan  diri  untuk  kepentingan rakyat. Bagaimana bisa menjadi pemimpin yang  berguna  bagi  masyarakat  jika  tidak punya  kecakapan  dan  kemampuan  untuk memimpin atau mewakili masyarakat. 3.  Intergritas dan Kapabilitas
Ironisnya  lagi,  politisi  kita  kerap menjadikan  jabatan  politik  sebagai  lahan pekerjaan.  Mereka  mendaftar  jadi  caleg seperti melamar pekerjaan. Motif utamanya  adalah  ekonomi.  Kita  yakin banyak  dari  mereka  yang  saat  ini  sudah mendaftar  di  KPU  tujuannya  adalah mencari pekerjaan, bukan untuk mengabdi pada  rakyat.  Kita  tentu  tidak  mau  punya pemimpin  semacam  itu,  yang  kelak bisanya cuma korupsi dan menyengsarakan  rakyat.  Jadi,  sekali  lagi, menjadi  caleg  tidak  cukup  bermodal nekad.  Paling  tidak,  ada  tiga  modal  dasar yang  harus  dipenuhi  jika  mereka  benar- benar mau berjuang untuk rakyat. Pertama,  bepolitik  harus  ditopang  oleh modal  uang  yang  cukup.  Sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa  biaya  politik  di negeri ini sangatlah mahal. Untuk menjadi anggota DPR saja biayanya bisa mencapai  miliaran  rupiah.  Biaya  yang harus  dipersiapkan  untuk  memenangi pertarungan  sangatlah  besar.  Mulai  dari biaya  iklan,  juru  kampanye,  konstituen hingga biaya transportasi. Terbesar adalah  biaya  iklan  di  televisi.  Harga  iklan di  televisi  untuk  satu  kali  tayang  dan berdurasi  30  detik  tarifnya  antara  Rp  6 sampai  Rp  10  juta.  Bisa  dibayangkan berapa  biaya  harus  dikeluarkan  jika  iklan itu  ditayangkan  berulang-ulang  dengan durasi  yang  cukup  lama.  Namun,  harus diingat,  para  caleg  tidak  boleh  terjebak pada politik transaksional. Jamak diketahui bahwa politikus kerap menjadikan  uang  sebagai  satu-satunya cara  memenangkan  pertarungan.  Kini,
paradigma  semacam  itu  harus  diubah. Modal  uang  bukan  untuk  membeli  suara konstituen  melainkan  untuk  membiayai segala keperluan logistik kampanye. Kedua, caleg harus punya modal integritas.  Integritas  adalah  mutu  dan kualitas  pribadi  caleg.  Dengan  integritas, caleg  menampakkan  dirinya  ke  publik dengan kejujuran, kecerdasan dan kecakapan, bukan sekadar ‘jual tampang’. Karena  itu,  caleg  harus  punya  integritas sebagai  modal  untuk  memperjuangkan kepentingan rakyat. Sudah banyak politikus  kita  yang  berintegritas  rendah. Kelakuan  mereka  tidak  sesuai  dengan yang  apa  dikampanyekan  saat  pemilu 2009.  Mereka  malah  terjebak  dalam lingkaran korupsi. Realitas ini menandakan  bahwa  rendahnya  integritas politikus tidak akan memberikan kontribusi apa-apa  terhadap  kesejahteraan  rakyat, justru sebaliknya, menyengsarakan rakyat. Sebab  itu,  ini  patut  direfleksikan  oleh caleg-caleg yang akan bertarung di Pemilu 2014. Untuk menjadi DPR butuh integritas dan kapabilitas yang tinggi sehingga nanti saat  benar-benar  terpilih  menjadi  DPR mereka  mampu  membuat  kebijakan- kebijakan  yang  prorakyat.  Mereka  harus punya  kecerdasan  serta  kemampuan untuk  memikirkan  dan  merasakan  segala kepentingan  rakyat.  Ketiga,  caleg  juga harus  punya  modal  mental.  Para  caleg yang  akan  bertarung  nanti  harus  tahan mental  untuk  tidak  menghalalkan  segala cara demi meraih kekuasaan.
Bertarunglah  dengan  cara-cara  yang sehat.  Tidak  mudah  memang  melakukan hal  itu,  tapi  moral  politik  yang  baik  dan benar  tetap  harus  dikedepankan.  Mereka harus  siap  kalah  sekaligus  siap  menang ( vox  populi  vox  dai ).  Sebab,  mereka  bisa stres  dan  gila  jika  tidak  siap  menerima kekalahan.  Yuli  Nursanto  adalah  contoh nyata  politikus  yang  masuk  rumah  sakit jiwa  akibat  tidak  siap  mental  ketika  kalah dalam Pemilukada Ponorogo 2008. Selain itu,  saat  terpilih  menjadi  DPR  nanti, mereka juga harus kuat mental untuk tidak melakukan  korupsi.  Dunia  politik  dikenal sarat dengan godaan-godaan materi yang menggiurkan.  Jika  tidak  tahan  mental, dipastikan  mereka  akan  mudah  terjebak melakukan korupsi.

## B.2.b.   Komitmen  Janji  Aktor  Politik Penaggulangan Banjir dan Rob
Upaya  mengatasi  banjir  rob  yang melanda  wilayah  Semarang  bagian  utara harus  dilakukan  secara  menyeluruh,  baik yang bersifat sipil teknis, vegetasi, maupun  kelembagaan  sosial.  Selain  itu, perlu  dilengkapi  dengan  payung  hukum yang  berpihak  pada  lingkungan,  seperti penetapan  ruang  terbuka  di  daerah  atas dan  bawah.  Pakar  lingkungan  Undip  Prof. Sudharto P Hadi, MES, PhD mengatakan, kebijakan ruang terbuka itu sudah tertuang dalam  penataan  ruang hingga  2010.  ’’Kini saat yang tepat untuk melakukan penataan  kembali,  sehubungan  dengan terbitnya  UU  Penataan  Ruang  No  26 tahun 2007. Perlu ditata kembali seberapa besar  ruang  terbuka  yang  dibutuhkan  di daerah atas itu,’’ ungkapnya, Selasa (5/5). Kaidahnya  dalam  UU  No  26/2007,  kata dia,  sebanyak  30%  itu  merupakan  ruang terbuka  hijau,  20%  ruang  terbuka  hijau publik,  dan  10%  ruang  terbuka  privat.  Ia menilai  kini  waktu  yang  tepat  untuk melakukan  pemetaan  guna  menetapkan mana  saja  yang  harus  dipelihara,  daerah yang  tidak  boleh  dibangun  dan  boleh dibangun.  ’’Ya,  perlu  ada  revisi  penataan ruang,  dan  sekarang  sedang  berjalan  di Pemkot,’’ terangnya.
1.  Koalisi Perumusan Kebijakan Kegiatan konservasi air (baik dalam  kuantitas  maupun  kualitas)  dan juga pengendalian banjir dapat menimbulkan  masalah  baru  yang  kelak harus  dibayar  dengan  mahal  bila  tidak direncanakan secara menyeluruh.
Perencanaan  menyeluruh  meliputi  teknik, ekonomi,  kelembagaan  dan  tentunya lingkungan  baik  lingkungan  fisik,  biologi, maupun  sosial  budaya  ( ibid )  Perumusan kebijakan  penanggulangan  banjir  dan  rob di  Kota  Semarang  merupakan  suatu subsistem kebijakan yang sejak perumusan hingga imlementasinya membentuk  suatu policy  networks atau jejaring kebijakan dari aktor-aktor, linkages diantara aktor-aktor dan boundary.
Perumusan  kebijakan  penanggulangan banjir  dan  rob  Kota  Semarang  sebagai subsistem  kebijakan  membentuk  jejaring kebijakan dan di dalamnya terdapat aktor, hubungan diantara aktor serta sistem nilai yang  bersumber  dari  sistem  kepercayan
yang  dimiliki  para  aktor.    Secara  teori, terdapat  beberapa  model  kemitraan  yang diterapkan yaitu:
1)  Partisipasi  Sektor  Swasta  ( Private Sector Participation ) 2)  Kemitaraan Pemerintah dengan Swasta ( Public-Private Partnership ) 3)  Kemitraan  Pemerintah,  Swasta  dan Masyarakat ( Public, Private and
Community Partnership )
Mengacu  pada  ketiga  teori  di  atas maka teori pada poin terakhirlah yang saat ini telah diimplementasikan dalam perumusan  kebijakan  yang  berbentuk jejaring  kebijakan.  Definisi  konsepnya, mitra  Swasta  dan  masyarakat  membiayai, membangun,  dan  mengelola  prasarana dan  sarana,  sedangkan  Pemerintah  tetap sebagai  pemilik  aset  serta  pengatur  dan pengendali pelaksanaan  kerjasamana. Termasuk keterlibatan ketiga pihak tersebut  dalam  perumusan  kebijakan strategis  dalam  penanggulangan  masalah banjir dan rob.
Perumusan  kebijakan  ini  pada tahap  perumusan  alternatif  menghasilkan beberapa  alternatif  masterplan  drainase yaitu masterplant drainase dari tim subsistem,  DPU  Kota  Semarang,  dinas Kimtaru Provinsi Jawa Tengah, Kedungsepur dan Bappeda Kota Semarang.  Desakan  penanganan  banjir dan  rob  ini  juga  telah  menjadi  agenda warga  di  lapisan  bawah  mulai  dari  level RT/RW yang telah menuangkan pemikiran mereka bagi perkembangan daerah masing-masing  melalui  hasil  Musyawarah Rencana  Pembangunan  Kelurahan.  Hal tersebut  tentu  saja  menjadi  bahan  kajian yang kemudian dituangkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan kecamatan  hingga  Kota.  Yang  kemudian usulan  penanganan  banjir  dan  rob  ini menjadi draft RPJP Kota Semarang 2005- 2025. RPJP kota Semarang telah ditindaklanjuti dalam Penyusunan Rencana pembangunan Jangka
Menengah dengan melegitimasinya dalam bentuk  Perda  Nomor  4  Tahun  2005 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  kota  Semarang  Tahun 2005-2010.
Mekanisme  perumusan  kebijakan di  kota  Semarang  sebagaimana  tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota
Semarang  adalah  model  Struktur bottom up dari masyarakat, RT/RW, Musrenbangkel,
Musrenbangcam,
Musrenbangkot  kemudian  menjadi  bahan rancangan  bagi  Bappeda  dan  instansi pemerintah kota secara keseluruhan.
2.  Agenda Kebijakan
Kegiatan yang dilaksanakan sebelum  banjir  terjadi  disebut  kegiatan pengendalian  banjir,  sedangkan  kegiatan yang dilakukan selama banjir berlangsung dan segera sesudah banjir berlalu disebut kegiatan penanggulangan banjir Pengendalian  banjir  pada  suatu  daerah adalah  unik.  Hal  ini  dikarenakan  sistem pengendalian  banjir  suatu  daerah  belum tentu  atau  tidak  dapat  diterapkan  pada daerah lain. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk pengendalian banjir antara lain, 1) pengurangan puncak banjir, yang ada pada umumnya dengan membuat  reservoir  (waduk)  2)  lokalisir aliran  banjir  di  dalam  alur  sungai  yang ditetapkan  dengan  tanggul,  tembok  banjir atau  saluran  tertutup,  3)  penurunan permukaan puncak banjir dengan menaikkan  besarnya  kecepatan  air,  yaitu dengan  perbaikan  alur,  4)  pengalihan  air banjir  melalui  sudetan  atau  saluran  banjir ( floodway )  ke  dalam  alur  sungai  atau bahkan  ke  daerah  aliran  sungai  lain,  5) pengurangan  limpasan  banjir  dengan pengolajhan lahan, 6) pengolahan daratan banjir.
Melihat  dari  permasalahan  yang terjadi,  maka  pengendalian  banjir  di daerah  pantai  yang  sering  dilakukan adalah  dengan  (Ibid);  1)  membuat  aliran air  pada  saluran  atau  sungai  yang  lebih lancar pada waktu permukaan air surut, 2) mencegah  aliran  balik  air  laut  melalui saluran atau sungai pada waktu permukaan  air  laut  pasang.  Hal  ini  dapat dilakukan  dengan  mengurangi  akses  ke laut  secara  langsung  dengan  kata  lain lewat  mengurangi  jumlah  muara  saluran- saluran drainase atau sungai-sungai kecil. Kini,  penanganan  banjir  dan  rob  di Semarang  memasuki  babak  baru.  Bisa dikatakan baru karena penanganan dilakukan  secara  serentak,  dari  hulu  ke hilir.  Sebut  beberapa  upayanya  yakni, normalisasi
Banjir Kanal Barat, pembangunan  Waduk  Jatibarang,  dan pembuatan Perda Drainase
(www.suaramerdeka.com). Normalisasi Banjir  Kanal  Barat  dan  pembangunan waduk  Jatibarang  termasuk  proyek  pe- ngelolaan  terpadu  sumber  daya  air  serta penanggulangan  banjir  di  Semarang. Selain  dua  kegiatan  itu,  proyek  yang didanai  pinjaman  dari  Jepang  tersebut juga  menyebut  satu  proyek  lain  yakni perbaikan  drainase.  Normalisasi  Banjir Kanal  Barat  dijadwalkan  selesai  tahun 2012 ini. Sementara, pembangunan
Waduk Jatibarang telah berjalan sekitar 40 persen.  Tahun  depan,  waduk  yang membendung Sungai Kreo sudah digenangi. Dua proyek itu bakal mengubah wajah Kota Semarang. Pemkot Semarang  saat  ini  juga  menyiapkan
Raperda Drainase. Aturan tersebut penting  untuk  menjadi  payung  hukum terhadap  upaya  penanganan  banjir  dan rob. Jika Raperda itu ditetapkan, kemungkinan  besar  Semarang  menjadi kota pertama di Indonesia yang memilikinya. Perumusan masterplant drainase sebagai alternatif penanggulangan  banjir  dan  rob  Kota Semarang selanjutnya
dirumuskan sebagai alternatif kebijakan.
3.  Dampak  Banjir  dan  rob  Terhadap Kondisi Fisik
Dampak  banjir  dan  rob  terhadap aktivitas  di  Kelurahan  Tanjung  Mas ternyata tidak hanya memberikan  dampak negatif  saja,  melainkan  juga  memberi dampak  positif.  Berdasarkan  ACCRN (2010), pada wilayah pesisir salah satunya di Kelurahan Tanjung Mas pada umumnya bencana  (banjir  dan  rob)  memberikan dampak  positif  yaitu  semakin  eratnya hubungan  sosial  dan  kekerabatan  antar anggota  masyarakat.  Semakin  eratnya hubungan sosial ini merupakan Komponen penting dalam mengatasi bencana.
Misalnya  disaat  terjadinya  banjir  dan  rob, upaya  utama  yang  umumnya  dilakukan warga adalah bersama keluarga, tetangga, dan teman di kelurahan bersama-sama mendiskusikan  bagaimana cara  memecahkan  masalah  tersebut, selanjutnya  dilakukan  pertemuan  untuk menemukan  solusi.  Kerentanan  wilayah terkait dengan keberadaan sarana prasarana  yang  ada  di  wilayah  yang memiliki  kerawanan  bencana.  Dampak banjir  dan  rob  terhadap  aktivitas  yang
terjadi  di  Kelurahan  Tanjung  Mas  tidak hanya  memberikan  dampak  negatif  bagi kondisi fisik disana, tetapi juga memberikan dampak bagi aktivitas penduduk.  Genangan  banjir  dan  rob  yang sudah  mencapai  ketinggian  30  hingga  50 cm  ini  telah  mengakibatkan  kegiatan sehari-hari penduduk terganggu.
Genangan air yang masuk rumah setinggi lutut, sudah  menunjukkan  gangguan  yang sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari  masyarakat,  karena  ruang gerak menjadi semakin terbatas, dan tidak merasa  aman  dalam  melakukan  kegiatan rutin sehingga beberapa aktivitas terpaksa berhenti.

## B.2.c.   Modal Sosial Masyarakat
Modal  sosial  adalah  sumber  daya yang  dapat  dipandang  sebagai  investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti  diketahui  bahwa  sesuatu yang  disebut  daya  ( resource )  adalah sesuatu  yang  dapat  dipergunakan  untuk dikonsumsi,
disimpan
dan diinvestasikan. Sumber daya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal. Dimensi  modal  sosial  cukup  luas dan  kompleks.   Modal  sosial  berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu modal manusia  ( human  capital ).   Pada  modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke  dimensi  individual  yaitu  daya  dan keahlian  yang  dimiliki  oleh  seorang individu. Pada modal sosial, lebih menekankan  pada  potensi  kelompok  dan pola-pola  hubungan  antar  individu  dalam suatu  kelompok  dan  antar  kelompok dengan  ruang  perhatian  terhadap  pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota  kelompok  dan   menjadi  norma kelompok. Modal  sosial  juga  sangat  dekat dengan  terminologi  sosial  lainnya  seperti yang  dikenal  sebagai  kebajikan  sosial ( social virtue ). Perbedaan keduanya terletak  pada  dimensi  jaringan. Kebajikan sosial  akan  sangat  kuat  dan  berpengaruh jika  di  dalamnya  melekat  perasaan keterikatan  untuk  saling  berhubungan yang  bersifat  timbal  balik  dalam  suatu bentuk hubungan sosial (Hasbullah, 2006). Menurut Eva Cox (1995)
mendefinisikan  modal  sosial  sebagai suatu  rangkaian  proses  hubungan  antar
manusia  yang  ditopang  oleh  jaringan, norma-norma,  dan  kepercayaan  sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan  dan  kebajikan  bersama. Francis  Fukuyama  (1995)  menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan,  dan didalamnya diikat  oleh  nilai-nilai  dan  norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Situasi tersebutlah  yang  akan  menjadi  resep kunci  bagi  keberhasilan  pembangunan  di segala  bidang  kehidupan,  dan  terutama bagi kestabilan pembangunan telah terbiasa  dengan  bergotong  royong  serta bekerjasama dalam kelompok atau organisasi  yang  besar  cenderung  akan merasakan  kemajuan  dan  akan  mampu, secara  efisien  dan  efektif,  memberikan kontribusi  penting  bagi  kemajuan  negara dan  masyarakat.  Dalam  Anonim 1 (2011)
kemampuan masyarakat untuk
bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi disebut modal sosial. Kemampuan  bekerjasama  muncul  dari kepercayaan  umum  di  dalam  sebuah masyarakat  atau  di  bagian-bagian  paling kecil dalam masyarakat. Modal sosial bisa dilembagakan  (menjadi  kebiasaan)  dalam kelompok   yang  paling  kecil  ataupun dalam  kelompok   masyarakat  yang  besar seperti negara.
Modal  sosial  merupakan  modal yang  dimiliki  oleh  masyarakat  sebagai hasil  dari  hubungan  sosial  yang  terjalin  di antara sesama anggota masyarakat, seperti  yang  dikatakan  Robert  Putnam (1998),  menyebutkan  bahwa  modal  sosial mempunyai tiga pilar utama yaitu kepercayaan,  norma  dan  nilai  yang berlaku  dalam  masyarakat,  serta  jaringan sosial  yang  terjalin  dalam  sistem  sosial (Winter, 2000).
Modal  sosial  adalah  dasar  bagi terbentuknya sinergi di dalam melaksanakan  tugas  organisasi.  Dengan bersinergi  dapatlah  diperoleh  hasil  kerja yang  lebih  besar,  jika  dibandingkan dengan  bekerja  sendiri-sendiri.  Modal intelektual  baru  akan  berkembang  bila masing-masing  orang  berbagi  wawasan. Untuk  dapat  berbagi  wawasan  orang
harus  membangun  jaringan  hubungan sosial dengan orang lainnya. Kemampuan membangun  jaringan  sosial  inilah  yang disebut  dengan  modal  sosial.  Semakin luas  pergaulan  seseorang  dan  semakin luas  jaringan  hubungan  sosial  ( social networking ) semakin tinggi nilai seseorang.  Modal  sosial  dimanifestasikan pula  dalam  kemampuan  untuk  bisa  hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan  ( diversity ).  Pengakuan  dan penghargaan  atas  perbedaan  adalah suatu  syarat  tumbuhnya  kreativitas  dan sinergi.  Kemampuan  bergaul  dengan orang  yang  berbeda,  menghargai  dan memanfaatkan secara bersama perbedaan  tersebut  akan  memberikan kebaikan buat semua.
Modal  sosial  secara  sederhana dapat  dimaknai  sebagai  kemampuan masyarakat  untuk  bekerjasama  mencapai suatu  tujuan  bersama, modal  sosial  terdiri atas elemen kohesifitas, altruisme, kepercayaan,  jaringan  dan  kolaborasi sosial.  Modal  sosial  ini  juga  oleh  banyak ahli  diyakini  menjadi  basis  utama  bagi terciptanya  demokrasi  dalam  masyarakat. Studi  Alexis  Tocquiville  (dalam  Hikam 2001:  12)  misalnya,  menggambarkan bagaimana kekayaan modal sosial masyarakat  Amerika  berupa  kekuatan asosionalnya  menjadi  kunci  kesuksesan berjalannya  sistem  demokrasi  di  negeri Paman  Sam  itu.  Sementara  Sosiolog Italia, Robert Putnam mengkaji bagaimana modal sosial dapat bekerja dan mendukung  terciptanya  demokrasi  di tingkat  lokal.  Menurut  Putnam  modal sosial  mengacu  pada  hubungan  diantara individu, jaringan kerja sosial, kepercayaan  ( trust )  dan  norma  saling membutuhkan, elemen-elemen ini menurutnya sangat penting dalam
pembangunan  fondasi  demokrasi  diatas masyarakat lokal. Studi Putnam membuktikan  bahwa  daerah  Italia  Utara yang  lebih  kaya  akan  modal  sosial  lebih demokratis  dibandingkan  dengan  daerah Italia selatan yang miskin modal sosial.
Ketika  bangsa  kita  mengalami berbagai  perubahan  sosial  sebagai  akibat dari  aneka  krisis  yang  menimpa  (krisis moneter,  krisis  politik,  krisis  kepercayaan, dan  lain-lain)  tampaknya  semua  karakter sosial  yang  melekat  dalam  diri  kita  dan
pernah diagung-agungkan itu, mulai berangsur-angsur  hilang  dan  bahkan  kita mulai  menampakkan  karakter  sosial  yang bengis  dan  menakutkan.  Hal  itu  nampak paling  transparan  dalam  bentuk  tindakan- tindakan  yang  destruktif  yang  dilakukan kita  manusia  terhadap  sesama  yang  ada di  sekitar  kita  seperti,  benturan,  konflik, kekerasan,  pembunuhan,  pembakaran, penjarahan,  pemerkosaan,  penculikan, terorisme, dan lain-lain. Tindakan-tindakan destruktif seperti itu tentu akan mengacak- ngacak  modal  sosial  ( social  capital )  yang telah  kita  miliki.  Modal  sosial  yang didalamnya  terdiri  atas  norma-norma sosial  yang  seharusnya  terpelihara  dan terjaga  kelanggengannya  sekarang  telah teracak-acak oleh aktivitas-aktivitas manusia yang lebih tidak beradab. Otonomi Daerah yang kehadirannya dimungkinkan  untuk  dapat  memupuk modal  sosial,  belum  berperan  banyak untuk  menumbuhkan  rasa  solidaritas, kejujuran, keadilan, kerjasama, dan sebagainya.  Karena  itu,  sekarang  harus ada  upaya  untuk  menumbuhkembangkan lagi modal sosial yang semakin menipis ini dalam institusi lokal yang merupakan cikal bakal terbentuknya insitusi global. Berbagai  permasalahan  yang  terjadi  di Kota  Semarang  dapat  diamati  bahwa kemacetan  lalu  lintas,  banjir,  rob  jumlah pedagang  kaki  lima  (PKL)  di  Kota Semarang terus membengkak tidak terkendali meskipun telah dilakukan program  penertiban  yang  memakan  biaya milyaran  rupiah.  Sementara  itu,  fasilitas umum infrastruktur perkotaan seperti halte bus,  telepon  umum,  rambu-rambu  lalu lintas, hingga trotoar dan pagar pembatas, berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan.  Secara  lebih  khusus, fasilitas  umum  bidang  infrastruktur  yang terkait dengan prasarana untuk mengatasi banjir dan rob dapat dikatakan merupakan  permasalahan  publik  yang telah lama terjadi dan belum dapat diatasi. Hal ini disebabkan oleh kurang terpeliharanya daerah aliran sungai (DAS), drainase  dan  operasional  sistem  polder seperti polder Tawang Kota Lama sebagai sarana  pengendali banjir dan rob dalam  kondisi  yang  kian  memprihatinkan. Menurut  Pierre  Bourdieu:  "Kemampuan organisasi,  jaringan  sosial  antar  warga
dan kelembagaan sosial dalam mengontrol  dan  membentuk  pertukaran sosial.
Modal Sosial yang ada di kalangan masyarakat  Penelitian  masih  dalam  taraf bonding (pengikat)  saja,  belum  mengarah ke  menjembatani  seluruh  potensi  warga ( bridging ).  Ikatan  ( bonding )  terjadi  pada kelompok sosial yang relatif homogen dan memiliki  hubungan  yang  erat.  Sedangkan taraf menjembatani ( bridging ) terjadi apabila  berbagai  kelompok  sosial  yang berbeda-beda  dapat  saling  berhubungan untuk  pemberdayaan  kehidupan  sosial. Kapasitas atau potensi modal sosial belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengentasan kemiskinan
karena kelompok –kelompok  masyarakat  memiliki akses  terbatas  terhadap  pemberdayaan anggota.
Intervensi kebijakan untuk
mengoptimalkan  potensi  modal  sosial melalui pengembangan imbal jasa lingkungan  polder  berkelanjutan  pada level  mikro  (kelompok  terkecil  dalam masyarakat) seperti pada keluarga, tetangga,  kelompok  pengajian.  Sehingga terbentuk  jaringan-jaringan  sosial  baru antara  masyarakat  miskin  dan  yang diatasnya, yang akan mendorong perubahan  akses  masyakarakat  miskin. Siapa  yang  melakukan  intervensi  dan bagaimana  pelaksanaan  intervensi  dalam tataran teoritis.
Mengusulkan penyaluran dana pengelolaan  polder  kepada  masyarakat miskin  sebagai  penjual  jasa  lingkungan kepada  kelompok  masyarakat  yang  lebih mapan  secara  lebih  terorganisir  adalah salah  satu  dari  saran  penelitian  ini.  Titik berat  penekanan  peningkatan  kapasitas potensi  modal  sosial  dapat  difokuskan kepada  tokoh –tokoh  yang  dipercayai masyarakat  dibidang  pendidikan,  agama, kesehatan  dan  bidang  lainnya.  Mereka berperan  sebagai  pendorong  perubahan modal  sosial.  Mereka  diharapkan  mampu memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan
kemasyarakatan untuk
kemudian
dapat memberdayakan masyarakat. Mudah-mudahan para ilmuwan  sosial  mampu  berbicara  dan praktek pemanfaatan modal sosial terhadap  pengentasan  rakyat  miskin.
Tidak  hanya  menjadi  menara  gading  di kampus-kampus  semata,  atau  malah terkooptasi  kepentingan  pemodal  dan bahayanya  lagi  kepentingan  penguasa yang sempit.
1.  Tipologi  Modal  Sosial  Masyarakat di wilayah Penelitian
Pada  kelurahan  Tanjung  Mas telah terdapat modal sosial yang menjembatani  ( Bridging )  tetapi  belum dioptimalkan  oleh  modal  sosial  makro (pemerintah).  Sedangkan  pada  modal sosial  yang  berhubungan  terbatas  pada hubungan keagamaan dan keluarga/modal  sosial  mikro.  Hal  ini mengukuhkan pandangan Putnam bahwa modal  sosial  pada  level  mezo  dapat dijadikan dasar kebijakan untuk mengoptimalisasikan  kebijakan  modal sosial makro. Menurut Robert Putnam: Serangkaian dari ”perkumpulan-
perkumpulan horisontal” antar warga yang di  dalamnya  terdiri  atas  jaringan-jaringan sosial  dan  norma-norma  terkait  yang mempunyai suatu pengaruh positif terhadap pembangunan komunitas. Mengacu  pendapat  Putnam  tersebut, dapat  disarikan  hasil  kajian  baik  melalui wawancara mendalam dan curah pendapat di kelurahan Tanjung Mas dapat disarikan  berbagai  jenis  modal  sosial sebagai berikut:
1) Perkumpulan atau organisasi baik formal  maupun  informal,  yakni  asosiasi lurah yang secara rutin tiap bulan sekali melakukan  pertemuan  dengan  agenda rapat  yang  terkait  dengan  musyawarah pembangunan  (Musrenbang)  maupun pembicaraan  masalah –masalah  khusus yang meliputi aspek keamanan, kebersihan maupun kesejahteraan masyarakat.  Sementara  perkumpulan informal yang terdapat di ketiga kelurahan  tersebut  meliputi  kelompok pengajian, kelompok arisan dan kelompok usaha
2) Bentuk  jaringan  sosial  antar  warga masyarakat yang mayoritas berasal dari berbagai daerah seperti Klaten, Sukoharjo,  Purwodadi,  Kebumen,  dan keturunan  arab  dan  china  (warga  asli) terjalin dalam hubungan “persaudaraan” tukang  ojek,  tukang  becak,    perantau, dan  kelompok keagamaan.
3) Bentuk kelembagaan sosial dan norma- norma  sosial,  baik  yang  bersifat  formal maupun informal yang masih terdapat di ketiga  kelurahan  wilayah  penelitian meliputi wanakiban, jamjaneng, dugderan  dan  gotong-royong.  Dalam pembangunan  tempat  ibadah,  gardu ronda  dan  taman.  Namun  seperti dituturkan  Tokoh  masyarakat  Bapak  Ari Sutarto  Tanjungeman  dan  Bambang, kelembagaan  sosial  dan  norma-norma ini  kian  memudar,  hal  ini  disebabkan semakin  menipisnya  generasi  muda dalam memelihara dan mengembangkan.
4) Bentuk  gotong  royong  yang  ada  di ketiga  kelurahan  umumnya  berupa tenaga,  jimpitan  dan  sedikit  uang. Misalnya  iuran  kebersihan  setiap  bulan hanya  Rp  5.000,-    bahkan  juga    ada yang  dibebaskan  karena  memeang tidak mampu.
5) Dari perspektif politik, partisipasi organisasi masyarakat dalam “mengontrol”  kebijakan  pemerintah  dan membentuk pengaturan ekonomi, sosial budaya  dan  lingkungan  cukup  banyak dan sangat bervarisi, umumnya tergabung  dalam  kelompok  swadaya masyarakat (KSM).
6) Dari sisi partisipasi organisasi
masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik misal: RT ikut menentukan  jumlah  iuran  warganya dalam pembangunan jalan desa.
7) Kemampuan kelembagaan sosial dalam membentuk dan mengontrol pengaturan masalah  keamanan  dan  kenyamanan lingkungan, khusunya yang terkait dengan  masalah  banjir  dan  rob.  Salah satu  kelompok  sosial  yang  dapat dikatakan  mampu mengontrol kebijakan publik  adalah  kelembagaan  Sogorake (Saluran Gorong-Gorong
Rakyat
Kebonharjo). Lembaga sosial ini tumbuh  sejak  tahun  1980-an,  dimotoroi oleh  tokoh  muslim  BP.  Haji  Taslim almarhum. Organisasi ini mampu mengisi kelemahan kebijakan pemerintah  dalam  mengatasi  masalah banjir  dan  rob,  khusunya  dalam  hal pemberdayaan masyarakat untuk membangun  kesadaran  kolektif  wujud partisipasi  berupa  iuran  warga  bersifat wajib  dan  sukarela  setiap  kepala keluarga  untuk  9  Rukun  warga,  wajib bagi  yang  mampu  dan  sukarela  bagi yang  kurang  mampu    tujunnya  adalah untuk  memelihara  saluran  sepanjang 3,5  km.  Dalam  perjalanan  sejarah Sagorake  yang  semula  dikelola  secara mandiri  dan murni  didukung  oleh  warga mampu menghimpun dana Rp 700.000, tetapi  setelah  dikelola  oleh  pemerintah kelurahan,  justru  semakin  melemahkan partisipasi.  Hal  ini  terbukti  sejak  tahun 2010,  5  RW  tidak  mau  lagi  mengiur. Karena saluran semakin tidak terpelihara,  mudah  banjir  dan  kotor serta pengelolaan managemen organisasi  kurang  sehat  (Bambang  S: 2012). Dari deskripsi Sagorake ini dapat disarikan bahwa, modal sosial merupakan suatu kekayaan yang dimiliki  dengan  cara  diperjuangkan  dan dimiliki  secara  kolektif  dan  dapat memberi  manfaat  secara  individual maupun lingkungan.
2.  Unsur-unsur Pokok Modal Sosial Didalam suatu masyarakat,
ternyata  mempunyai  unsur-unsur  pokok modal sosial yang kemudian akan menghasilkan seberapa besar kemampuan  masyarakat  atau  asosiasi  itu untuk  bekerjasama  membangun  suatu jaringan  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Dijelaskan dalam Hasbullah (2006)  unsur- unsur pokok itu terdiri dari:
Tabel 3.2 Unsur-unsur Pokok dan Tingkatan Modal Sosial Kelurahan Tanjung Mas No Unsur Tingkatan Modal Sosial Dominan 1 Partisipasi dalam jaringan Sedang Jejaring KSM ekonomi 2 Resiprocity Tinggi 3 Trust Sedang 4 Norma Sosial Sedang 5 Nilai-nilai Sedang 6 Tindakan yang Proaktif Tinggi
Sumber : Hasil FGD ,2012

## 3.  Potensi dan Surutnya Modal Sosial
Modal  sosial  dalam  bentuk-bentuk itu sedang dan akan menyurut. Sebabnya, bentuk  modal  sosial  itu  memerlukan hubungan  personal.  Padahal,  spesialisasi dan  pembagian  kerja  ( division  of  labor ) cenderung  mengarahkan  hubungan  antar orang menjadi bersifat impersonal. Ditambah  lagi  waktu  dan  ruang  interaksi yang  tersedia  kian  sempit.  Akibatnya, muncul  persepsi  sebagian    besar  tokoh warga  yang  mengatakan  bahwa  untuk warga yang secara ekonomi berkecukupan tidak terdorong untuk berpartisipasi  secara  langsung  dalam kegiatan  kampung.  Umumnya  mereka
mengirim  tenaga  dan  atau  mengganti dengan  uang.  Kepedulian  mungkin  saja masih  besar,  tetapi  relasi  yang  bersifat impersonal menyulitkan aktualisasi kepedulian  itu.  Hal  ini  dapat  dikatakan bahwa  modal  sosial  di  wilayah  penelitian juga mengalami transformasi. Modal sosial tidak  lagi  dominan  di  level  komunitas, tetapi  berubah  dalam  bentuk  kelompok- kelompok, ekonomi, sosial dan lingkungan yang  semuanya  bernuansa  kesetiakawan karena  faktor  kesamaan  nasib  sebagai masyarakat  perkotaan  yang  umumnya miskin.  Seperti    dideskripsikan  sebagai berikut.
Tabel 3.3 Potensi Institusi, bentuk, Muatan dan Manfaat Modal Sosial Masyarakat di Tanjung Mas No Institusi Modal Sosial Bentuk Modal Sosial Muatan/isi Modal sosial Manfaat Modal Sosial Potensi 1 1 Perkumpulan berbasis komunitas profesi, agama, gender, kekerabatan, iuran, jimpitan Kecenderungan mewujudkan partisipasi warga Kemandirian Elemen  penting bagi  bekerjanya demokrasi  dan menghargai dialog Kuat 2 2 Kelembagaan forum warga Rapat RT, RW malam jum’atan  dan selapanan Kesetiakawanan dan tanggungjawab sosial Kesetaraan warga secara politis Kuat 3 3 Kelembagaan sosial yang mengatur penyelenggaraa n aktivitas publik Dugderan, syawalan, wanakiban, jamjanen, Jimpitan beras Komitmen terhadap  aturan main Disiplin dan Penaatan terhadap peraturan Lemah 4 4 Kelembagaan sosial yang mengatur penegakan hukum  dan  etika pergaulan Ronda Kampung Kebersihan Lingkungan Toleransi sosial Kecenderungan mewujudkan partisipasi warga dalam kerjasama Sedang 5 5 Kelembagaan sosial yang mengatur produksi dan pertukaran Arisan, simpan pinjam, persewaan alat Saling percaya Saling menguntungkan Kuat 6 6 Kelembagaan Inovatif  produktif dan pelayanan sosial MCK umum Pengelolaan sampah plastik  dibuat Tas Kemandirian Kepedulian Lingkungan Sedang
Sumber :  Data Primer, analisis  hasil wawancara mendalam dan FGD, 2013
4.  Negatif Modal Sosial
Akar praktik kolusi-nepotisme adalah  kuatnya  tradisi  "anak  babe"  (anak penguasa) yang selalu mendapat kemudahan  berusaha  karena  jaringan kekuasaan  yang  dibangun  oleh  orang  tua mereka.  "Anak  babe"  memperoleh  secara mudah  tiga  faktor  Paldam  tentang  modal sosial  karena  status  mereka.  Lancarnya transaksi  sosial  berarti  penghematan besar  dalam  transaksi  ekonomi.  Dengan modal  sosial  yang  kuat,  mereka  tak mengeluarkan sepeser pun untuk berusaha.
Benih  praktik  mafia  tumbuh  dari prinsip seperti "kita harus berbaik sangka" atau  "jangan  makan  tulang  kawan". Prinsip  yang  bagus  untuk  membangun modal sosial namun salah kaprah. Banyak yang  tahu  persis  kapan  seseorang  mulai memanipulasi jabatan. Karena sikap toleran  tersebut,  pelanggaran  itu  terus berlangsung sehingga tercipta suatu kerjasama korupsi antarinstansi dan lembaga.  Praktik  korupsi  ala  mafia  ini begitu parah sehingga penggantian seluruh  pegawai  negeri  dan  wakil  rakyat sekaligus  tidak  akan  mengatasi  masalah ini.  Sebab,  cara  korupsi  sudah  sangat jelas  terlihat  semua  orang  sehingga  yang belum  kebagian  hanya  menunggu  waktu. Dalam  era  reformasi  ini,  peran  dominan birokrat  agak  tergeser  oleh  para  wakil rakyat.  Hal  ini  menunjukkan  betapa kuatnya  modal  sosial  negatif  tersebut sehingga mampu menjalarkan pengetahuan korupsi dalam waktu singkat. Empat  tahun  sejak  masa  pemilu  pertama yang  disebut-sebaut  sebagai  pemilu  yang demokratis,  keterampilan  korupsi  telah merata.
Modal  sosial  negatif  tumbuh  subur karena kita asyik dengan teori pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Walter Isard  (1997),  kebijakan  ekonomi  tak  akan efektif  tanpa  memasukkan  faktor  sosial- budaya.  Modal  sosial  positif,  arisan  dan gotong royong, digunakan sebagai kosmetik  kebijaksanaan  pembangunan. Padahal,  modal  sosial  positif  justru membuka peluang pembangunan ekonomi (Kinsley, 1997). Karena itu, perlu pengamatan yang jeli untuk lebih memperbaiki  modal  sosial  yang  salah kaprah.  Arisan  dan  gotong  royong  telah
bergeser dari makna dasarnya. Semangat arisan  adalah  untuk  menjalin  hubungan antar anggota sambil menggilir dana yang dapat meringankan beban seorang anggotanya. Dalam arisan, kerap dihasilkan  kesepakatan  bersama  untuk melakukan sesuatu. Namun, tradisi arisan ini  telah  "melenceng"  menjadi  sarana pamer  kekayaan,  bahkan  muncul  "arisan tender".
Begitu halnya gotong royong kebersihan  kampung.  Pada  masa  lalu, kegiatan  ini  dilakukan  spontan  oleh masyarakat.  Namun,  terjadi  perubahan karena dorongan kompetisi dalam perlombaan  kebersihan  nasional  atau gotong  royong  yang  dipaksakan  kepala desa dalam rangka menyambut kunjungan pejabat  tinggi.  Hasil  akhirnya  adalah kebersihan  untuk  perlombaan,  bukan kebersihan untuk kesehatan. Dalam contoh  tersebut,  terlihat  bahwa  faktor eksternal  lebih  kuat  dalam  mendorong modal  sosial.  Misalnya,  arisan  yang berubah  karena  pola  hidup  konsumtif  dan kesemuan  gotong  royong  akibat  tekanan hubungan vertikal.
Ada  juga  modal  sosial  warga Indonesia  di  mancanegara,  misalnya Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di  Amerika).  Tujuan  semula  organisasi adalah  menciptakan  wadah  komunikasi antar  masyarakat  Indonesia di AS.
Manfaat  ini  sangat  terasa,  terutama  bagi orang  yang  baru  pertama  datang  ke Negeri Paman Sam. Namun, dalam beberapa periode kepengurusannya, terlihat  bahwa  organisasi  ini  didominasi oleh  "anak  babe"  atau  tokoh-tokoh  yang ternyata sangat dekat dengan pemerintahan Orba. Beberapa pengurusnya juga menggunakan organisasi  ini  sebagai  batu  loncatan  karir sepulangnya  ke  tanah  air.  Gonjang- ganjing politik di tanah air membuat tingkat partisipasi anggotanya turun.
5.  Karakteristik  Modal  sosial  wilayah penelitian
Modal  sosial  bukanlah dagangan politik. Nilai-nilai kebersamaan mesti dikembalikan
kepada
bagaimana kebudayaan rakyat mempertahankan dirinya  tanpa  komando  politik.  Salah  satu modal  sosial  itu  adalah  tra disi  “bersih desa”.  Modal  sosial  seperti  ini  justru
muncul bersama dengan datangnya banjir yang  melanda  banyak  daerah  di  negeri kita.  Sekaligus  menjelaskan  bagaimana macet dan korupnya birokrasi pemerintahan kota dan pusat. a.  Modal Sosial Organisasi Kemasyarakatan  Bidang  Sosial  dan Ekonomi Modal  sosial  merupakan  modal yang  dimiliki  oleh  masyarakat  sebagai
hasil  dari  hubungan  sosial  yang  terjalin diantara  sesama  anggota  masyarakat, seperti  yang  dikatakan  Robert  Putnam (1998),  menyebutkan  bahwa  modal sosial mempunyai tiga pilar utama yaitu kepercayaan,  norma  dan  nilai  yang berlaku dalam masyarakat, serta jaringan  sosial  yang  terjalin  dalam sistem sosial (Winter, 2000). Tabel 3.4 Kelompok Swadaya Masyarakat Bidang Sosial di Kelurahan Tanjung Mas No Nama KSM Tahun berdiri Jumlah Anggota Anggaran Manfaat 1 Unit Pengelola Sosial (UPS) - - - - PMT (Pemberian Makanan Tambahan) - Bantuan alat sekolah kepada anak sekolah yang kurang mampu - Pendidikan/pelatihan memandikan  jenasah perempuan - Pengobatan massal yang dibantu dari  RS. Telogorejo
Sumber: Data primer diolah, 2013
Berdasarkan  pada  tabel  daftar
KSM  bidang  sosial  kelurahan  Tanjung
Mas di atas dapat dipaparkan jika KSM Unit  Pengelola  Sosial  (UPS)  seluruh kegiatannya  benar-benar  berorientasi
pada  pelayanan  sosial,  tidak  ada  satu kegiatanpun yang dapat dikembangkan menjadi  unit  usaha  yang  berorientasi bisnis murni.
Tabel 3.5

## Kelompok Swadaya Masyarakat Bidang Ekonomi di Kelurahan Tanjung Mas
No. Nama KSM Tahun berdiri Anggaran Manfaat 1. Tw. Asri IV 31/05/2004  Rp. 1.708.300,- Kredit bergulir bagi warga miskin 2. Adi Luhur 31/05/2004  Rp. 1.966.800,- Kredit bergulir bagi warga miskin 3. Untung Jaya 01/06/2004  Rp. 1.079.250,- Kredit bergulir bagi warga miskin 4. Barito 01/06/2004  Rp. 2.187.650,- Kredit bergulir bagi warga miskin 5. Tanjung Bakti 01/06/2004  Rp. 1.708.300,- Kredit bergulir bagi warga miskin 6. Manunggal 02/06/2004  Rp. 2.704.150,- Kredit bergulir bagi warga miskin 7. Anggrek 07/06/2004  Rp.    245.850,- Kredit bergulir bagi warga miskin 8. Wahyu 08/06/2004  Rp. 3.540.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 9. Ully 08/06/2004  Rp. 3.270.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 10.  Bina Sejahtera 20/07/2004  Rp.    660.350,- Kredit bergulir bagi warga miskin 11.  Setia Usaha 21/07/2004  Rp. 1.225.100,- Kredit bergulir bagi warga miskin 12.  LPMK 10/08/2004  Rp.    353.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 13.  Usaha Terpadu 21/10/2004  Rp. 1.216.800,- Kredit bergulir bagi warga miskin 14.  Sumber Waras 21/02/2005  Rp. 2.155.450,- Kredit bergulir bagi warga miskin 15.  Guna Darma 21/02/2005  Rp. 2.704.350,- Kredit bergulir bagi warga miskin 16.  Bejo Utama 30/06/2005  Rp. 2.994.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 17.  Eka Manunggal 20/10/2005  Rp. 3.240.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin
No. Nama KSM Tahun berdiri Anggaran Manfaat 18.  Barunawati 16/12/2005  Rp. 2.818.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 19.  Barokah 07/09/2006  Rp. 3.687.500,- Kredit bergulir bagi warga miskin 20.  Tanjung Asri A 12/07/2007  Rp.    663.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 21.  Mekar Sari 16/08/2007  Rp.    500.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 22.  Tk Masyarakat 27/09/2007  Rp.    680.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 23.  PKL-Bram 06/03/2008  Rp. 1.865.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 24.  Mega Sukses 04/09/2008  Rp. 2.581.250,- Kredit bergulir bagi warga miskin 25.  Mulya Jaya 05/02/2009  Rp. 1.575.550,- Kredit bergulir bagi warga miskin 26.  Armada Asmanah 19/02/2009  Rp.    368.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 27.  Sumber Makmur 02/04/2009  Rp.    393.150,- Kredit bergulir bagi warga miskin 28.  Bekar Tanjung 20/05/2009  Rp. 2.212.500,- Kredit bergulir bagi warga miskin 29.  Kusuma Jaya 22/07/2009  Rp. 1.824.900,- Kredit bergulir bagi warga miskin 30.  Albarokah 21/08/2009  Rp. 1.511.400,- Kredit bergulir bagi warga miskin 31.  Dagang 03/09/2009  Rp. 1.843.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 32.  Sejahtera Baru 08/10/2009  Rp. 1.966.800,- Kredit bergulir bagi warga miskin 33.  Budi Luhur 05/11/2009  Rp. 2.458.500,- Kredit bergulir bagi warga miskin 34.  Jaya Manunggal 07/01/2010  Rp. 2.581.250,- Kredit bergulir bagi warga miskin 35.  Tanjung Indah 14/01/2010  Rp. 3.318.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 36.  Melati Indah 21/01/2010  Rp. 2.950.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 37.  Nusantara 04/03/2010  Rp. 2.950.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 38.  Bina Usaha 04/03/2010  Rp. 3.318.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 39.  Dasa Wisma 15/04/2010  Rp. 3.318.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 40.  Puri Utama 27/05/2010  Rp. 3.318.750,- Kredit bergulir bagi warga miskin 41.  Tanjung Sejahtera 13/01/2011  Rp. 3.540.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 42.  Nusa Indah 10/02/2011  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 43.  Cempaka 24/03/2011  Rp. 3.540.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 44.  Jadi Santosa 14/04/2011  Rp. 3.540.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 45.  Bunga 14/04/2011  Rp. 2.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 46.  Sekar Jaya 28/07/2011  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 47.  Arto Barokah 08/09/2011  Rp.21.425.000,-  Kredit bergulir bagi warga miskin 48.  Manis Manja 13/10/2011  Rp.  5.900.000,-  Kredit bergulir bagi warga miskin 49.  Arto Moro 10/11/2011  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 50.  Sekarmas 29/12/2011  Rp. 5.310.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 51.  Sekar Melati 19/01/2012  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 52.  Diva Nova 09/02/2012  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 53.  Sri Rejeki 09/02/2012  Rp. 8.850.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 54.  Jadi Santosa 16/02/2012  Rp. 4.720.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 55.  Tiga Dara 16/02/2012  Rp. 2.950.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 56.  Swadaya 23/02/2012  Rp. 2.950.100,- Kredit bergulir bagi warga miskin 57.  Nusa Indah Lestari 15/03/2012  Rp.21.425.000,-  Kredit bergulir bagi warga miskin 58.  Tanjung Kencono 03/05/2012  Rp. 4.425.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 59.  Teratai Merah 10/05/2012  Rp. 4.720.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 60.  Puri Utomo 13/07/2012  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 61.  Kunti IB 02/08/2012  Rp. 8.850.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 62.  Anggrek Hijau 09/08/2012  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin
No. Nama KSM Tahun berdiri Anggaran Manfaat 63.  Arta Pusara 06/09/2012  Rp. 4.425.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 64.  Teratai 3 04/10/2012  Rp. 7.080.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 65.  Rajawali 2 18/10/2012  Rp. 2.950.200,- Kredit bergulir bagi warga miskin 66.  Tokoh Mas 18/10/2012  Rp. 1.180.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 67.  Rajawali 3 14/11/2012  Rp. 6.195.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 68.  Gotong royong 2 29/11/2012  Rp. 2.950.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 69.  Devi 14/12/2012  Rp. 7.699.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 70.  Djeruk 20/12/2012  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 71.  Tanjung Pinang 11/01/2013  Rp. 4.425.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 72.  Sekar Melati 11/01/2013  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 73.  Flamboyan 11/01/2013  Rp. 4.720.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 74.  Armada 17/01/2013  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 75.  Bakmi Jowo 14/02/2013  Rp. 4.720.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 76.  Trias PC 07/03/2013  Rp. 3.540.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 77.  Jaya Makmur 14/03/2013  Rp. 2.950.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 78.  Sukses tanpa akses 14/03/2013  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 79.  Gani 11/04/2013  Rp. 1.180.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 80.  Mugo Dadi 25/04/2013  Rp. 5.900.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 81.  Sejahtera 25/04/2013  Rp. 8.850.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 82.  Buterflay 02/05/2013  Rp. 4.425.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 83.  Arif 16/05/2013  Rp. 5.000.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 84.  Umbul-umbul 16/05/2013  Rp. 2.950.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 85.  Sareh mukti 16/05/2013  Rp. 2.950.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin 86.  Sido Makmur 23/05/2013  Rp. 8.850.000,- Kredit bergulir bagi warga miskin Sumber: Data primer diolah, 2013 Berdasarkan  pada  tabel  daftar KSM bidang ekonomi kelurahan Tanjung  Mas  di  atas  dapat  dipaparkan jika KSM bergerak dalam bidang usaha yang  sama  yaitu  kredit  bergulir  bagi warga  miskin.  Antara  KSM  yang  satu dengan  KSM  yang  lain  di  kelurahan  ini tidak  ada  yang  memiliki  diferensiasi pembiayaan  jenis  usaha  yang  dapat dijadikan  keunggulan  tersendiri  dalam persaingan  bisnis.  Semua  KSM  yang bergerak  dalam  bidang  kredit  bergulir bagi  warga  miskin  semuanya  tidak memiliki  data  berapa  orang  yang menjadi anggotanya. KSM yang memiliki modal atau anggaran dibawah 1  juta,  disaat  ini  hampir  dipastikan, kredit  yang  disalurkannya  tidak  bisa untuk menjalankan usaha yang berorientasi  bisnis,  melainkan  hanya untuk  kredit  konsumtif  saja.  Dari  86 KSM  bidang  ekonomi  yang  ada,  hanya 2  KSM  yang  memiliki  modal  diatas  20 juta,  dengan  demikian  kedua  KSM  ini
dapat  menggulirkan  dananya  kepada lebih dari 1 anggota secara bersamaan. b.  Kasus Kelompok Sagorake
Sagorake (saluran gorong- gorong,  rakyat  kebonharjo)  adalah sebuah  institusi  sosial  lokal  yang dibentuk  oleh  para  tokoh  masyarakat kelurahan Tanjung Mas yang bertujuan untuk memelihara lingkungan, khusunya kebersihan drainase.
Menurut  Ari  Sutarto  (2012)  organisasi ini  awalnya  memiliki  aturan  dan  norma yang khas dalam pengelolaan drainase. Kepercayaan, jejaring sosial dan gotong royong masyarakat dapat diwujudkan, sangat mandiri dan memiliki  kinerja  yang  baik.  Pada sagorake,  terdapat  struktur  organisasi yang simpel dan ada rasa tanggungjawab diantara semua anggota dan warga masyarakat namun setelah  sagorake  dijadikan  organisasi yang  berada  dalam  unit  keswadayaan bentukan  pemerintah,  maka  sagorake
lambat  laun menjadi  lemah  dan  sangat bergantung  pada  kebijakan  pemerintah kelurahan.  Berbagai  lembaga  formal seperti  pemerintah  kelurahan,  BPD, LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga-lembaga formal lainnya hanya diciptakan  sebagai  formalitas  saja  dan tidak lebih dari sekedar untuk memenuhi selera dan syarat keberadaan  desa.  Lembaga-lembaga “bikinan”  tersebut  sesungguhnya  tidak dapat  memberikan  kontribusi  yang nyata  seperti  diharapkan  masyarakat, antara lain akibat kurangnya sosialisasi dan pemberdayaan terhadap tugas dan fungsi  masing-masing  dalam  lembaga. Malah saat ini kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kelurahan (maupun perangkatnya)  tersebut  sangat  kurang. Hal ini disebabkan, tidak ada transparansi  dalam  mengelola  iuran anggota  setiap  RW  Rp  100.000  per bulan.
Beberapa RW enggan memberikan  iuran,  karena  aktivitas sagorake dinilai tidak adil dan demokratis.  Sangat  berbeda  ketika sagorake  dikelola  masyarakat  secara mandiri  setip  warga  iuran  Rp  200,- terkumpul dana per bulan Rp 800.000/bulan.  Berikut  disajikan  peta perkembangan  kondisi  Sagorake  dari awal mula dibentuk hingga sekarang.
c.  Kelompok  Religi Lingkungan
Sementara  itu  keberadaan  tokoh dan lembaga hanya sebagai pelengkap di dalam setiap pengambilan keputusan di  kelurahan.  Pada  saat  lembaga- lembaga mengalami kemandekan fungsi, peranan lembaga-lembaga informal  semakin  terlihat  dan  sangat berpengaruh dalam masyarakat, seperti kelompok  wirid  yasinan,  kelompok simpan pinjam, dan kelompok tani serta kelompok pengelola
PLTMH
(pembangkit  listrik  tenaga  mikrohidro), yang  secara  nyata  mulai  menarik  hati masyarakat.  Kelompok  wirid  yasinan merupakan kelompok
informal keagamaan  yang  sudah  berlangsung cukup  lama.  Kelompok  ini  dipelopori
tokoh-tokoh  agama  dan  masyarakat berusia lanjut.
B.2.d.   Reduksi  Modal  Sosial  menjadi Modal  Politik  terhadap  Politik Kebijakan    Penanganan    Banjir dan rob
Modal  Politik    J.A.  Booth  dan  P.B.
Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas  warga  negara  untuk  mencapai kekuasaan  dan  demokrasi.  Konsep  yang mereka  kembangkan  merupakan  kritik terhadap  Robert  Putnam  yang  gagal menjelaskan perbenturan masyarakat sipil dengan  pemerintah,  serta  kegagalan Putnam  dalam  menerangkan  pengaruh kelompok terhadap perilaku warga negara dan pemerintah untuk meningkatkan demokrasi.  A.  Hick  dan  J.  Misra  (1993) mengatakan modal politik adalah “Berbagi fokus pemberian  kekuasaan/sumber daya untuk  merealisasikan  hal-hal  yang  dapat mewujudkan  kepentingan”.  Perubahan dari  Modal  Sosial  ke  Modal  Politik  Modal sosial  yang  kuat  banyak  membantu  kerja- kerja  politik  dalam  mengangkat  isu  hak masyarakat. Berbagai kerja politik dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  untuk mendukung kegiatan-kegiatan politik seperti mobilisasi suara pemilih, partisipasi langsung dalam proses legislasi,
protes/demonstrasi, lobi, serta membangun wacana sebagai modal politik untuk membangun demokrasi.
Berdasarkan data olahan
kuesioner  yang  telah  dilakukan  dan  juga dasar klasifikasi kerentanan sikap penduduk  terhadap  terjadinya  bencana maka  diketahui  bahwa  tingkat  kerentanan di  Kelurahan  Tanjung  Mas.  Kerentanan total  terhadap  banjir  dan  rob  diperoleh  2 klasifikasi  kelas  kerentanan  di  wilayah Kelurahan  Tanjung  Mas  yaitu  kerentanan sedang  dan  kerentanan  tinggi.  untuk kerentanan sedang berada di wilayah RW 1, 9-10, 12-13, dan RW 16. Untuk wilayah yang termasuk kerentanan tinggi yaitu RW 2-3, 11, 14-15.

## C.  PENUTUP
C.1.  Kesimpulan 1)  Berdasarkan hasil kajian dapat disarikan  bahwa  karakteristik  modal
sosial  masyarakat  di  wilayah  penelitian yang mayoritas warga miskin sebagaian besar bercorak modal sosial
menjembatani ( bridging socoial capital ).
Hal  ini  berarti  terdapat  institusi  sosial dan  kepemimpinan  lokal  yang  dapat dipercaya daripada kepemimpinan politik.  Karena  janji-janji  politik  para aktor  politik  untuk  membebasakan masyarakat dari banjir dan rob, ternyata tidak  diakomodasi  secara  signifikan dalam program aksi.
2)  Kuatnya  modal  sosial  yang  dibuktikan oleh  potensi  asosiasi  lokal  seperti
keberadaan kelompok swadaya
masyarakat  (KSM)  seperti  yang  terjadi pada kasus kelompok sadar lingkungan yang secara mandiri mampu
melaksanakan kontrol kebijakan penanganan  banjir  dan  rob  melalui forum  politik  lingkungan  “Sagorake”
(Saluran Gorong-Gorong
Rakyat Kebonharjo)  merupakan  contoh  betapa besarnya  potensi  modal  sosial  warga miskin yang  mampu menggiatkan aktivitas ekonomi, sosial dan lingkungan,  namun  tidak  secara  linier mampu menjadi modal politik 3)  Demikian juga pemimpin lokal, ternyata lebih  mampu  menjembatani  kelompok masyarakat dalam
berpartisipasi ketimbang pemimpin politiknya, padahal di wilayah penelitian mayoritas warga  PDIP.  Dalam  aktifitas  ekonomi, sosial  dan  lingkungan.  Modal  sosial masyarakat wilayah penelitian bukanlah sekedar  deretan  jumlah  institusi  atau kelompok yang menopang (underpinning) kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat (social glue) yang menjaga kesatuan anggota
kelompok secara bersama-sama sebagai wujud artikulasi politik. 4)  Penguatan modal sosial akan
menghilangkan trade  off yang  terjadi dalam  organisasi  Politik  lingkungan sebagai sebuah organisasi yang mestinya  mengontrol  kebijakan  dan janji –janji  politik  bebas  banjir  dan  rob. Modal  politik  mutlak  diperlukan  dalam mewujudkan  implementasi  kebijakan pengelolaan pengelolaan banjir dan rob yang berbasis pada imbal jasa lingkungan guna penanggulangan kemiskinan.  Masyarakat  di  tiga  lokasi penelitian  memiliki  potensi  modal  ini cukup besar.
5)  Modal  politik  di  daerah  penelitian adalah  sebuah  upaya  yang  dilakukan masyarakat setempat guna
mendapatkan  pembagian  kekuasaan dan  demokrasi  dalam  proses  politik agar  masyarakat  dapat  berpartisipasi dalam mengatasi banjir dan rob secara berkelanjutan sehingga masyarakat miskin di daerah itu terangkat derajatnya.

## C.2.  Saran
1)  Perlu  dilakukan  peningkatan  modal sosial  masyarakat  untuk  memahami bahwa  modal  sosial  merupakan  basis bagi  pengembangan  demokrasi  dalam melindungi  masyarakat  dari  dampak banjir dan rob
2)  Perlu  dilakukan  kontrak  politik  antara masyarakat  dengan  para  tokoh  aktor politik  dan  aktor  kebijakan  agar  dalam kebijakan  mentasai  banjir  dan  rob bukan sekedar lips service dalam waktu kampanye Pilkada.
3)  Reduksi potensi modal sosial masyarakat  hendaknya  diberi  ruang dalam kontrol perencanaan, perumusan dan implementasi kebijakan penanganan  banjir  dan  rob  dalam proses  legislasi,  penganggaran  dan penetapan program
4)  Berbagai  bentuk  media  kontrol  modal sosial  yang  ada  perlu  diberdayakan agar  menjadi  modal  politik  antara  lain melalui  ruang,  demonstrasi,  advokasi dan public hearing . Rasa saling percaya  warga  komunitas  lokal  yang digalang  dan  diasah  melalui  institusi politik  kepartaian  dalam  pemilukada semakin  hari  semakin  didambakan sebagai  modal  sosial  ( social  capital ) yang efektif  mengontrol  kebijakan pemerintah  dalam  menangani  banjir dan rob
5)  Institusi  lokal  dalam  komunitas  harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyilang ( cross-cutting affiliation )  dan  institusi  lokal  telah menyediakan  jaring  pengaman  sosial ( sosial  safety  net )  ketika  komunitas lokal  berada  dalam  situasi  krisis. Kehadiran  institusi  lokal  bukan  atas kepentingan  pribadi/individu  tetapi  atas kepentingan bersama, sehingga
institusi lokal lama kelamaan
menduduki  pada  posisi  penting  dalam
penyelenggaraan pemerintahan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  Woro  S.J.  2000. Mencari  Format  Baru  Pembangunan  Sosial –Ekonomi Masyarakat Nelayan , Neptunus, Vol. 7 Nomor 2, Hal. 91-102. Elizabet,  Roosganda.  2007. Fenomena  Sosiologis  Metamorphosis  Petani: ke  Arah Keberpihakan  Pada  Masyarakat  Petani  Di  Pedesaan  yang Terpinggirkan  Terkait Konsep  Ekonomi  KerakyatanI. Dalam FORUM  Penelitian  Agro  Ekonomi,  Vol.  25 Nomor 1, Juli:  29 –42.
Karsidi, Ravik. 2005. Pemberdayaan Masyarakat untuk Usaha Kecil dan Mikro, Pengalaman Empiris  di  Wilayah  Surakarta,  Jawa  Tengah .  Bogor:  Program  Studi  Ilmu  Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana IPB.
Nasdian,  Fredian  Tonny  dan  Bambang,  Sulistyo  Utomo.  2004. Pengembangan Kelembagaan  dan  Modal  Sosial .  Bogor:  Departemen  Ilmu-Ilmu  Sosial  Fakultas Pertanian IPB.
Nasdian, Fredian Tonny dan Dharmawan, Arya Hadi. 2004. Sosiologi untuk Pengembangan Masyarakat . Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Fakultas Pertanian IPB. Pranadji,  Tri.  2006. Penguatan  Modal  Sosial  untuk Pembangunan  Sosial. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum, Modul Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan.
Santosa,  Edi.  2011. Analisis  Kebijakan,  Modal  Sosial  dan  Kearifan  Lingkungan  dalam Penerapan  Imbaljasa  Lingkungan. Semarang: Program  Doktor  Ilmu  Lingkungan Fakultas Pasca sarjana Universitas diponegoro.