Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014

## Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada tahun 2014

## Vanada Hanindita Anjani Universitas Airlangga

## Abstrak
Sejak terjadinya krisis di Ukraina pada tahun 2014, keamanan kawasan Eropa Timur terganggu oleh ancaman Rusia. Sanksi ekonomi telah diterapkan oleh Uni Eropa kepada Rusia. Namun sanksi tersebut tidak membuat Rusia mundur dari kebijakannya menganeksasi Krimea, dan pada tahun yang sama Rusia memberlakukan embargo terhadap produk pangan Uni Eropa dan negara Barat. Embargo tersebut mengakibatkan kerugian pada negara-negara Uni Eropa yang menjalin kerjasama ekspor pangan dengan Rusia. Polandia mengalami kerugian pada sektor agrikulturnya akibat embargo tersebut. Selain itu potongan suplai gas dari Rusia juga turut mengganggu kondisi ekonomi Polandia. Akibat embargo tersebut negara-negara Uni Eropa perlahan menunjukkan adanya pergeseran terhadap dukungan sanksi ekonomi kepada Rusia. Fokus penelitian ini adalah alasan Polandia tetap mendukung sanksi meskipun mengalami kerugian akibat embargo.
Kata-kata Kunci: Polandia, Rusia, Krisis Ukraina, Eropa Timur, Sanksi Ekonomi, Embargo Rusia, Kebijakan Luar  Negeri.
Since Ukraine crisis in 2014, security of East Europe threatened by Russia. Economic sanction was imposed by European Union. But the economic sanction doesnt make Russia stop from their foreign policy to annexationing Crimea, and at the same time Russia imposing an embargo to West and European Union countries member food products. Those embargo gives bad effect on economic relations between Russia and European Union countries member. Poland agriculture affected by Russia embargo. Russia cut energy supply to Poland that cause Poland economic worsen. Because of the embargo, some of European Union countries member shows opposite response to not support European Union sanction againts Russia. This research focus on the reason of why Poland choose to support European Union sanction  even though their economic worsen because of embargo.
Keywords: Poland, Russia, Ukraine Crisis, East Europe, Economic Sanctions,  Russia Embargo, Foreign Policy.

## Vanada Hanindita Anjani
Konflik yang terjadi antara negara-negara Uni Eropa dengan Rusia hingga penjatuhan sanksi diawali dengan peristiwa krisis di Ukraina. Krisis Ukraina dalam konteks ini mengarah pada krisis yang terjadi pada tahun 2014, ketika Rusia menganeksasi wilayah Krimea (BBC News, 2016). Peringatan dan pencegahan yang dilakukan Uni Eropa tidak membuahkan hasil, maka langkah selanjutnya adalah dengan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan pada Rusia berupa sanksi ekonomi dan embargo perdagangan, diantaranya:
“(1) limit access to EU primary and secondary capital markets for 5  major  Russian  majority  state-owned  financial  institutions  and their majority-owned subsidiaries established outside of the EU, as well as three major Russian energy and three defence companies; (2) impose an export and import ban on trade in arms; (3) establish an export ban for dual-use goods for military use or military end users in Russia; and (4) curtail Russian access to certain sensitive technologies and services  that can be used for oil production and exploration. (European Council, 2014)”
Penjatuhan  sanksi  terhadap  Rusia  diumumkan  pada  Maret  2014, dan direncanakan untuk berakhir pada Juli 2014. Namun rupanya pada  Juli  2014,  Rusia  melakukan  tindakan  pembalasan  terhadap sanksi  Uni  Eropa  dengan  mengembargo  impor  makanan  dari negara-negara  barat  yang  memberi  sanksi  termasuk  Uni  Eropa. Rusia  pun  tidak  menarik  pasukannya  dari  wilayah  Krimea  dan tetap  melakukan  aneksasi.  Akhirnya  Uni  Eropa  memutuskan untuk memperpanjang sanksi terhadap Rusia ini hingga September 2014.  Perpanjangan  sanksi  terhadap  Rusia  berlanjut  hingga  enam bulan  kedepan,  tepatnya  hingga  Maret  2015.  Pada  Maret  2015 Uni Eropa memutuskan untuk memperpanjang sanksi hingga Juli 2016. Namun perpanjangan sanksi ini tetap tidak membuat Rusia mengubah keputusannya. Rusia tetap melakukan aneksasi terhadap wilayah Krimea dan juga memperpanjang embargo terhadap Uni Eropa.  Menindaklanjuti  sikap  Rusia  tersebut  Uni  Eropa  akhirnya memperpanjang  sanksinya  hingga  Juli  2017  (European  Council, 2014).  Pada  Juni  2016,  Rusia  juga  melakukan  perpanjangan embargonya terhadap Uni Eropa hingga akhir 2017 (Kraatz 2014).
Akibat adanya sanksi ekonomi serta balasan embargo dari Rusia, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Rusia namun juga negara- negara Uni Eropa yang juga masih bergantung dengan Rusia. Di antara negara-negara Uni Eropa yang terkena dampak embargo, Polandia
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
mengalami  kerugian  yang  cukup  signifikan.  Hal  ini  disebabkan, Rusia  merupakan  salah  satu  pasar  terbesar  bagi  komoditas Polandia. Polandia memiliki komoditas agrikultur yang besar, dan apel  Polandia  adalah  merupakan  komoditas  pangan  terbesarnya. Akibat dari embargo Rusia tersebut, Polandia mengalami kerugian pada sektor agrikulturnya sebesar 500 juta Euro  pada tahun 2014 (Kraatz 2014). Selain itu, ketergantungan Polandia terhadap suplai energi dari Rusia juga cukup besar. Produksi gas domestik sangat rendah yaitu hanya 28,2 persen, sehingga membutuhkan pasokan gas dari negara lain. Sebesar 75,9 persen gas Polandia diimpor dari Rusia, 19,9 persen dari Jerman, 3,5 persen dari Ceko, dan 0,7 persen dari  Norwegia.  Selain  gas,  Polandia  juga  mengimpor  sebagian besar kebutuhan minyaknya dari Rusia, mencapai 97 persen (The Financial Times 2014). Namun pasokan gas dan minyak Polandia menjadi  terhambat  akibat  Polandia  membantu  pasokan  energi  ke Ukraina.  Pada  2014  Ukraina  dan  Polandia  melakukan  perjanjian kerjasama reverse-flow  gas. Perjanjian  ini  merupakan  perjanjian untuk menyalurkan energi Polandia ke Ukraina sebesar 4 juta meter kubik  perharinya  (RT  News  2014).    Tetapi  perjanjian  ini  rupanya mendatangkan dampak buruk bagi Polandia. Pada September 2014 Rusia  memotong  pasokan  gas  ke  Polandia  sebesar  20  sampai  24 persen. Pengurangan jumlah pasokan gas ke Polandia ini dilakukan agar Polandia tidak bisa memberikan bantuan ke Ukraina. Dampak yang  ditimbulkan  dari  embargo  Rusia  pun  mempengaruhi  angka pengangguran  di  Polandia.  Sebanyak  23.000  pekerja  Polandia kehilangan pekerjaannya akibat embargo Rusia (ING Group 2014). Menteri  Ekonomi  Polandia  Janusz  Piechocinski,  mengungkapkan bahwa Polandia mengalami kerugian sebesar 500 juta dolar  pada tahun 2014. Janusz Piechocinski mengatakan bahwa perkembangan ekonomi  Polandia  bergantung  pada  bagaimana  kondisi  krisis  di Eropa Timur  (Radio Poland 2014).
Meskipun  demikian,  Polandia  tidak  menarik  diri  dari  dukungan sanksi  terhadap  Rusia.  Dukungan  Polandia  terhadap  sanksi ditunjukkan  oleh  Menteri  Luar  Negeri  Polandia  tahun  2015, Grzegorz Schetyna yang menyatakan bahwa mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Rusia sampai enam bulan kedepan, tepatnya hingga Maret  2016.  Menurut  Schetyna,  “But  this  (sanctions)  is  the  only language Russia understands…Russia has helped all EU countries make  the  decision  in  a  very  determined  and  unambiguous  way” (Radio Poland 2014). Selain Menteri itu Wakil Menteri Luar Negeri
Polandia, Konrad Szymanski, menyatakan, “ The European Union’s authority  ...  in  the  future  depends  on  the  successful  influencing Russia through sanctions”(Szary dan Sobczak 2016) .
Namun  sanksi  yang  dijatuhkan  Uni  Eropa  ini  perlahan-lahan mengalami  keraguan  dari  negara  anggotanya.  Pada  Januari  2016, Perancis menyatakan kesepakatan dari anggota parlemennya yang menginginkan  sanksi  terhadap  Rusia  dicabut.  Disusul  dengan pernyataan  Presiden  Perancis,  Francois  Hollande,  bahwa  sanksi ekonomi  terhadap  Rusia  telah  banyak  merugikan  negara-negara Uni  Eropa  dan  menjadi  penghambat  terhadap  proyek  ekonomi Perancis  (Press  TV  2016).  Menteri  Luar  Negeri  Austria  Sebastian Kurz juga menyatakan bahwa sanksi Uni Eropa sudah seharusnya secara bertahap mulai berkurang (Euractiv 2016). Jerman pun terbagi menjadi dua pendapat, dimana pihak pemerintahan Angela Merkel, mendukung keputusan Merkel untuk terus memperpanjang sanksi dan  bertindak  tegas  terhadap  Rusia.  Sedangkan  di  sisi  lain  pihak Menteri  Luar  Negeri  Jerman,  Frank-Walter  Steinmer,  memimpin dukungan untuk melakukan pendekatan konsiliasi terhadap Rusia, menurutnya dengan semakin banyak tindakan atau pertemuan yang dilakukan NATO dan Uni Eropa maka akan semakin memprovokasi Rusia untuk melakukan agresi (Gotev 2016).
Selain  melalui  pernyataan,  faktanya  terdapat  beberapa  negara anggota  Uni  Eropa  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap penerapan sanksi. Yunani, Spanyol dan Malta telah memberikan izin bagi kapal perang Rusia untuk berlabuh di negaranya untuk mengisi bahan  bakar.  Terutama  Spanyol  yang  telah  membantu  pasukan angkatan  laut  Rusia  dengan  mengizinkan  berlabuh  sebanyak  22 kali (Coffey 2016). Pergeseran tidak hanya ditunjukkan oleh negara- negara di kawasan Eropa Barat, di Eropa Timur, Milo Zeman selaku Presiden  Republik  Ceko  menginginkan  hubungan  yang  dekat dengan Rusia, sehingga tidak menunjukkan sikap setuju terhadap sanksi Uni Eropa terhadap Rusia (Radio Free Europe 2015). Perdana Menteri  Hungaria,  Viktor  Orban,  menjelaskan  bahwa  Hungaria berada pada posisi yang netral. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya ketergantungan terhadap energi Rusia dan tujuan Hungaria untuk mempererat  hubungan  kerjasama  dengan  Rusia  (Sadecki,  2014). Pergeseran  dukungan  juga  diungkapkan  oleh  Perdana  Menteri Slovakia,  Robert  Fico,  bahwa  sanksi  yang  diterapkan  kepada Rusia tidak dapat menyelesaikan konflik di Ukraina. Menurutnya,
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
sanksi  ekonomi  ini  telah  memperburuk  kondisi  ekonomi  negara- negara  anggota  Uni  Eropa  dan  tidak  berhasil  mempengaruhi kebijakan agresif Rusia (Jancarikova dan Muller, 2016). Berdasarkan pemaparan  latar  belakang  masalah  diatas,  menunjukkan  bahwa terjadi  pergeseran  terhadap  dukungan  sanksi  Uni  Eropa  kepada Rusia. Sedangkan Polandia tidak menunjukkan adanya perubahan keputusan  untuk  mendukung  sanksi  terhadap  Rusia,  meskipun embargo  Rusia  cukup  mengakibatkan  kondisi  ekonomi  Polandia memburuk.  Kondisi  ini  kemudian  menimbulkan  pertanyaan, mengapa Polandia mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, meskipun  berakibat  mengalami  kerugian  ekonomi?  Untuk  hal tersebut, penulis menggunakan teori penggunaan sanksi ekonomi sebagai instrument kebijakan luar negeri.

## Alasan Negara dalam mengambil Sanksi Ekonomi sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri
Ada  tiga objectives yang  akan  disintesiskan  di  dalam  tulisan  ini, untuk  menjelaskan  alasan-alasan  Polandia  tetap  mendukung kebijakan  Uni  Eropa.  Pertama  adalah  teori  penggunaan  sanksi ekonomi sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Sanksi ekonomi dipilih menjadi instrumen karena dapat mengurangi keterlibatan militer  dalam  penyelesaian  suatu  masalah.  Hal  ini  dikarenakan sanksi  berkerja  dengan  cara  memberikan  batasan  dan  tekanan terhadap  negara  target  untuk  merubah  kebijakan.  Tujuan  dari pemberian  sanksi  adalah  politik,  yaitu  merubah  kebijakan  atau sikap  dari  negara  target,  meskipun  dalam  penerapannya  sanksi tidak  langsung  diterapkan  pada  sektor  politik  (Early  2016). Berdasarkan  pada  sikap  negara  yang  memilih  sanksi  ekonomi sebagai  alat  diplomasi  dengan  tujuan  merubah  kebijakan  suatu negara dapat dilihat melalui: (1) primary objectives, yang merupakan fokus negara terhadap tindakan dan sikap dari negara target; (2) secondary objectives, yang  berhubungan  dengan  status,  sikap  dan ekspektasi dari pihak yang memberikan sanksi; (3) tertier objectives, yang berkaitan dengan pertimbangan terhadap kondisi lingkungan internasional atau dampak penerapan sanksi terhadap lingkungan internaisonal (Barber 1944). Ketiga hal tersebut akan menjelaskan alasan-alasan  atau  tujuan  negara  menggunakan  sanksi  terhadap suatu negara.
Pertama, primary objectives atau  alasan  utama  negara  memilih sanksi  sebagai  instrumen.  Dalam  penggunaan  sanksi  ekonomi telah  dijelaskan  bahwa  seringkali  digunakan  dalam  konflik  yang berhubungan  dengan  ekonomi  maupun  keamanan  dan  politik. Masalah  keamanan  menjadi primary objectives dapat  dilihat  dari paparan teori Barry Buzan mengenai regional security complex . Barry Buzan mengungkapkan bahwa security complex merupakan kondisi dimana  negara-negara  yang  saling  terhubung  cukup  erat  antara satu  sama  lain  sehingga  keamanan  masing-masing  negara  saling mempengaruhi (Buzan dan Waever 2003). Kondisi security complex ini digunakan untuk menjelaskan keamanan dalam level regional. Terdapat  empat  elemen  penting  dalam  struktur regional security complex , yaitu: (1) perbatasan atau kondisi geografi; (2) struktur anarki;
(3) polaritas atau arah kepentingan; (4) pola amity (persahabatan) dan enmity (permusuhan). Kemudian Barry Buzan menjelaskan adanya hubungan sistematis antara kondisi internal dan hubungan antara negara-negara dalam suatu regional, hubungan antar regional dan pengaruh dari dinamika regional dengan global power . Hal tersebut dijelaskan  dalam  empat  peringkat  analisis security constellation, yaitu:  (1)  secara  domestik,  negara  dalam  suatu  regional  memiliki tingkat  kerentanan  domestik  terhadap  stabilitas  regional,  yang mempengaruhi  persepsi  terhadap  negara  atau  kelompok  negara lain sebagai ancaman; (2) hubungan antar negara yang menjadi poin penting dalam pembentukan regional; (3) interaksi regional security complex dengan wilayah tetangga umumnya terbatas, karena fokus pada  interaksi  internal;  (4)  peran  dari global power dalam  suatu regional, menjelaskan hubungan antara struktur keamanan global dan regional (Buzan dan Waever 2003).
Kedua, secondary objectives negara  yang  mendukung  alasan penggunaan  sanksi  dan  dapat  dilihat  dari  argumen  milik  Ades dan  Chua  yang  menjelaskan  adanya  efek spillover akibat  dari konflik  keamanan  yang  mengarah  pada  kondisi  ekonomi  negara. Dalam tulisannya Ades dan Chua (1997)  menjelaskan dua kondisi dimana regional instability akan berdampak pada kondisi ekonomi negara. Pertama adalah ketidakstabilan regional mengganggu arus perdagangan. Kedua, ketika ketidakstabilan regional menyebabkan meningkatnya biaya belanja militer karena untuk menjaga keamanan. Biaya  pertahanan  bagi  negara-negara  yang  berada  di  wilayah konflik akan lebih besar (Ades dan Chua,1997) . Regional instability pada  dasarnya  menjadi  dasar  pada  lingkungan  ekonomi  yang
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
menurun dan tidak pasti. Bagi negara-negara dalam satu kawasan yang  memiliki  kedekatan  baik  secara  geografis  maupun  ekonomi maka  kondisi  keamanan  regional  menjadi  penentu  pertumbuhan ekonominya. Dalam tulisannya Ades dan Chua menjelaskan ketika terjadinya  suatu  perang  baik  dalam  satu  negara  maupun  antar negara maka masyarakat sipil yang menjadi korban akan berpindah mencari tempat perlindungan (Ades dan Chua,1997). Negara yang terlibat  konflik  tentu  saja  mengalami  kerugian  seperti  kerusakan fasilitas negara dan meningkatnya kebutuhan di sektor keamanan yang membuat negara mengeluarkan biaya lebih. Namun dampak ini  akan  meluas  ke  negara  tetangganya,  karena  menjadi  tempat paling dekat dan aman bagi masyarakat yang butuh perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di satu negara akan memunculkan  efek spillover yang  merugikan  negara  tetangganya juga (Ades dan Chua,1997).
Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, penulis memiliki dugaan bahwa alasan yang melatarbelakangi dukungan Polandia terhadap sanksi Uni Eropa kepada Rusia adalah sebagai primary objectives yaitu untuk mengembalikan keamanan di kawasan Eropa Timur karena turut  mempengaruhi  keamanan  wilayah  Polandia.  Hal  tersebut kemudian  akan  mempengaruhi secondary objectives mengenai kondisi ekonomi Polandia yang bergantung pada keamanan Eropa Timur.

## Pengaruh Regional Security Complex Eropa Timur Terhadap Keamanan Polandia
Sejak  berakhirnya  Perang  Dunia,  negara-negara  yang  merupakan bagian  dari  Eropa  Timur  adalah  Republik  Demokrat  Jerman, Polandia,  Cekoslovakia,  Hungaria,  Yugoslavia,  Albania,  Bulgaria, dan Romania. Selain Yugoslavia dan Albania, negara dalam kawasan Eropa  Timur  tersebut  merupakan  blok  dari  Uni  Soviet.  Namun kondisi  tersebut  mulai  berubah  pada  tahun  1989  dan  1991  ketika Uni Soviet mengalami kekalahan dalam Perang Dingin. Berubahnya kebijakan  Uni  Soviet  yaitu glasnost dan perestroika membuat  Uni Soviet menghentikan invasi militernya dan membuat negara-negara Eropa  Timur  melepaskan  diri  dari  Uni  Soviet.  Kondisi  di  Eropa Timur  mengalami  perubahan  dan  mengalami  konstruksi  geografi baru yang disebut Post-socialist Europe (Dingsdale 1999).
Selain itu kawasan Eropa Timur merupakan kawasan yang berada diantara negara-negara Eropa Barat dan Asia Tengah yang rawan konflik  (Swiezak  t.t.).  Kondisi  ini  kemudian  membuat  Eropa Timur  berpotensi  menjadi  pasar  bagi  bisnis  negara-negara  Eropa Barat. Banyaknya masyarakat miskin di Eropa Timur juga menjadi masalah meningkatnya migrasi ke Eropa Barat (Swiezak t.t.). Tidak semua negara Eropa Timur berhasil mengembangkan ekonominya, masih terdapat beberapa negara yang lemah dan bergantung secara ekonomi pada Rusia. Kondisi ini membuat kawasan Eropa Timur sangat  rawan  terhadap  pengaruh  dan  kontrol  Rusia  (Buzan  dan Waever  2003).  Secara  geografi  Polandia  termasuk  negara  Eropa Timur  yang  berada  pada  diantara  Eropa  Barat  dan  Eropa  Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Jerman, Timur dengan Belarusia dan  Ukraina,  Utara  dengan enclave Rusia  yaitu  Kaliningrad  dan selatan  dengan  Ceko  dan  Slovakia.  Pada  kawasan  Eropa  Timur, negara-negara  didalamnya  terbagi  dalam  sub  regional,  Polandia termasuk pada sub regional Eropa Tengah. Dilihat melalui kondisi geografisnya, Polandia terletak tepat diantara wilayah konflik yaitu Ukraina dan enclave Rusia yaitu Kaliningrad.
Kondisi geografi Polandia kemudian turut mempengaruhi elemen kedua yaitu amity dan enmity . Polandia, Ceko, Slovakia dan Hungaria tergabung dalam suatu asosiasi politik Visegard pada tahun 1993. Asosiasi  ini  dibentuk  dengan  tujuan  menjalin  kerjasama  untuk mencapai common interest negara-negara di Eropa Tengah (Visegard Group t.t.). Polandia juga menjalin kerjasama dan hubungan dekat dengan  negara-negara  Eropa  Barat,  yaitu  Perancis  dan  Jerman dalam Weimar Triangle. Tujuan dari terbentuknya Weimar Triangle adalah kerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial diantara Polandia, Jerman dan Perancis (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland t.t.). Bertetangga dengan negara-negara Eastern Borderlands seperti Belarusia dan Ukraina, Polandia berusaha untuk membantu mengembangkan demokrasi dan mengajak negara-negara tersebut untuk lebih dekat dengan Eropa Barat. Hal ini ditunjukkan Polandia dengan  menjadi  negara  pertama  yang  mengakui  kemerdekaan Ukraina  (Missala  t.t.).  Pada  tahun  1994,  Polandia  dan  Ukraina menjalin suatu kerjasama yang disebut Polish-Ukraine Partnership. Hubungan  dekat  antara  Polandia  dan  Ukraina  bertujuan  untuk memperkuat  demokrasi  dan  mendukung  Ukraina  untuk  dekat dengan negara-negara Barat (Missala t.t.).
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
Terjalinnya  kerjasama  dengan  negara-negara  disekitarnya  dapat membantu  memperkuat  kerjasama  dalam  menjaga  keamanan regional.  Kondisi  geografis  Polandia  mempengaruhi  keamanan wilayahnya pada krisis Ukraina 2014. Polandia berbatasan langsung dengan  wilayah  konflik  yaitu  Ukraina  dan  Kaliningrad  yang menjadi  pos  militer  Rusia.  Menurut  Barry  buzan,  ancaman  lebih mudah  berpindah  atau  merambat  ke  tempat  berada  dekat  secara geografis  (Buzan  dan  Waever,  2003).  Sehingga  adanya  peristiwa krisis di Ukraina ini kemudian menjadi ancaman pula bagi wilayah Polandia.  Pengaruh  Rusia  serta  kepentingan  Uni  Eropa  untuk membendung  kekuatan  Rusia,  membuat  kawasan  Eropa  Timur menjadi battleground . Disatu sisi Rusia masih menganggap kawasan ini  sebagai sphere  of  influence dari  kebijakan  dan  kepentingannya. Bagi Uni Eropa kawasan Eropa Timur sangat penting bagi keamanan Eropa, untuk itu Uni Eropa pun berusaha menarik negara-negara di kawasan Eropa Timur untuk bergabung dalam organisasi. Uni Eropa  telah  membentuk  kebijakan  khusus  terkait  kawasan  Eropa Timur  yaitu  European  Neighborhood  Policy yang  dibentuk  pada tahun 2002, dan kemudian ditambahkan Eastern Partnership pada tahun  2009.  Eastern  Partnership bertujuan  untuk  memperbaiki integrasi  dan  mengembangkan  hubungan  kerjasama  ekonomi antara Uni Eropa dan Eropa Timur (Smith, 2005).
Bagi  negara-negara  di  kawasan  Eropa  Timur  keberadaan  negara- negara  Eropa  Barat  membantu  mereka  dalam  menstabilkan negaranya. Hal ini disebabkan masih lemahnya pemerintahan serta ekonomi negara-negara Eropa Timur. Hubungan kerjasama dengan negara-negara  Eropa  Barat  dianggap  penting  dalam  menjaga keamanan kawasan. Negara-negara di kawasan Eropa Timur sangat memperhatikan  sikap,  tindakan  dan  kebijakan  yang  dibentuk oleh  Rusia.  Rusia  tidak  memiliki  masalah  dalam  hal  keamanan negaranya,  namun  fokus  keamanan  regional  Eropa  Timur  ada pada  Rusia  (Smith  2005).  Sebagai  kawasan  yang  berada  diantara kekuatan besar, negara-negara Eropa Timur perlu memperhatikan bagaimana pengaruh Rusia sebagai regional power . Hal ini kemudian mempengaruhi bagaimana fokus kebijakan negara-negara di Eropa Timur  mengarah  pada  keamanan  wilayahnya  dari  pengaruh Rusia. Namun tidak semua negara-negara Eropa Timur kemudian berusaha untuk menjauh dari pengaruh Rusia. Belarusia, merupakan negara  Eropa  Timur  yang  justru  ingin  menjadi  bagian  Rusia  dan menyerahkan kedaulatan negaranya (Smith 2005).
Berakhirnya  kekuasaan  Uni  Soviet  kemudian  membuat  banyak negara Eropa Timur yang ingin memerdekakan diri dan lepas dari pegaruh  komunisme.  Hal  ini  kemudian  menarik  Polandia  untuk kemudian mengajak dan memberikan pengaruh pada negara-negara Eropa  Timur  untuk  dekat  dengan  Eropa  Barat.  Pada  tahun  1990 Polandia membentuk kebijakan luar negeri yang mengedepankan integrasi dalam institusi internasional dan menormalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga. Diawali dengan menjadi anggota dari Council of Europe pada tahun 1991, World Trade Organization (WTO)  pada  tahun  1995,  dan  Organization  for  Economic  Co- operation and Development tahun 1996. Namun pencapaian paling baik yang dilakukan Polandia adalah bergabungnya dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004 (Missala t.t.).
Setelah  menjadi  anggota  Uni  Eropa  pada  tahun  2004,  kebijakan Polandia  berfokus  pada  Eropa  Timur  serta  isu-isu  keamanan. Tahun  2008,  Polandia  menjadi  pencetus  Eastern  Partnership  dan mendapatkan persetujuan European Council. Tujuan dari Eastern Partnership  adalah  untuk  membantu  para  negara  yang  terlibat untuk  memenuhi  kriteria  menjadi  anggota  Uni  Eropa.  Selain  itu Polandia  juga  menginisiasikan  adanya  European  Endowment  for Democracy  pada  tahun  2011,  dengan  tujuan  untuk  membantu negara-negara  Eropa  Timur  untuk  meningkatkan  demokrasi  di negaranya.  Kedekatan  antara  Polandia  dan  Ukraina  telah  terjalin sejak  terbentuknya  Polish-Ukraine  Partnership  pada  tahun  1994 (Missala  t.t.).  Polandia  tidak  setuju  dengan  sikap  Rusia  yang melakukan  aneksasi  terhadap  Krimea.  Perdana  Menteri  Polandia pada  tahun  2014,  Donald  Tusk,  mengungkapkan  “We  should  be able to stop Russia in its aggresive more precisely in order to avoid a conflict ” (Slowikowska 2014). Kondisi ini dipengaruhi juga dengan kebijakan keamanan Polandia, dimana kedaulatan dan keamanan negara-negara  Eropa  Timur  sangat  penting  dan  mempengaruhi keamanan  wilayahnya.  Donald  Tusk  juga  menambahkan  bahwa penting untuk mencegah aneksasi Rusia terhadap Krimea semakin luas  dan  menimbulkan  konflik  yang  lebih  besar  di  Eropa  Timur (Slowikowska 2014).
Krisis Ukraina kemudian memicu negara-negara sekitarnya untuk semakin  fokus  dan  waspada  terhadap  keamanan  wilayahnya (Kakachia  2014).  Moldova  adalah  salah  satu  negara  yang  terkena dampak krisis Ukraina. Kondisi geografi Moldova yang berbatasan
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
langsung  dengan  Ukraina  tentu  merasakan  dampak  dari  krisis. Kepentingan utama bagi Moldova adalah Ukraina tetap aman dan tidak jatuh dalam pengaruh Rusia meskipun jika akhirnya Krimea harus lepas dan menjadi bagian Rusia (Cebotari 2015). Moldova dan Ukraina  dapat  dikatakan  sebagai  satu  blok  wilayah,  jika  Ukraina mengalami  gangguan  maka  dipastikan  Moldova  pun  terkena dampak, begitu pula sebaliknya.
Polandia mengalami kondisi yang sama pada keamanan wilayahnya. Kekhawatiran  Polandia  bukan  tanpa  alasan,  hal  ini  dikarenakan wilayah  Polandia  berbatasan  langsung  dengan  Ukraina.  Perdana Menteri  Polandia  tahun  2014,  Donald  Tusk,  menyatakan  bahwa kondisi geografi Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi  terancam  apabila  Rusia  meningkatkan  agresivitasnya (Slowikowska  2014).  Satu-satunya  yang  menjadi  pembatas  antara Polandia  dan  Rusia  adalah  Ukraina,  apabila  Ukraina  mengalami konflik  maka  Polandia  pun  turut  terancam  (Missala  t.t.).  Selain itu, Polandia juga berbatasan langsung dengan enclave milik Rusia yaitu  Kaliningrad.  Kaliningrad  menjadi  pos  terdepan  bagi  militer Rusia.  Dalam  wilayah  tersebut  Rusia  telah  meletakkan  radar  dan sistem pertahanan udara serta anti-shipping missile untuk melawan serangan dari laut (BBC News 2016). Kondisi ini merupakan pertama kali dalam delapan tahun terakhir dimana Polandia merasa bahwa keamanannya  terancam.  Sebelumnya  tidak  ada  permasalahan perbataasan, hubungan dengan negara tetangganya terjalin dengan baik, resiko mendapatkan serangan atau agresi juga sangat kecil.
Kekhawatiran Polandia juga didasari adanya warga negara Polandia yang  tinggal  di  Ukraina.  Sekitar  144.000  warga  negara  Polandia berada di Ukraina, krisis yang terjadi tentu dapat membahayakan keselamatan  warganya  (Ministry  of  Foreign  Affairs  Republic  of Poland t.t.). Pada tahun 2014 Presiden Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan, “If I wanted, in two days I could have Russian troops not  only  in  Kiev,  but  also  in  Warsaw,  Riga,  Vilnus,  Talinn  and Bucharest”(Rettman  2014).  Tidak  hanya  melalui  pernyataan, ancaman  dari  Rusia  semakin  membuat  Polandia  khawatir  karena pada  2016  Rusia  kembali  menempatkan air missile di  Kaliningrad untuk  melawan  pertahanan  misil  Amerika  Serikat  dan  NATO  di Eropa  Timur  (Capelouto  2016).    Meskipun  belum  ada  serangan langsung  dari  Rusia  yang  mengancam  wilayah  Polandia,  namun tindakan Rusia tersebut membuat Polandia terancam. Ketua Badan
Keamanan Nasional Polandia, Stanislaw Koziej, menjelaskan, “It is true that today we are not threatened directly by an attack of foreign troops on our territory, but over a longer term we cannot exclude the possibility” (Kenney 2014). Untuk mengatasi keamanan negaranya, pada tahun 2014 Polandia mengeluarkan biaya 1,95 persen dari GDP untuk  militer  dan  keamanan.  Memasuki  tahun  2016  ini  Polandia telah  merencanakan  peningkatan  biaya  militer  dan  keamanannya hingga 2 persen dari GDP (Missala t.t.).
Menanggapi  kondisi  krisis  di  Ukraina  dan  dampaknya  terhadap Polandia, Donald Tusk, Perdana Menteri Polandia pada tahun 2014, menegaskan  bahwa  Polandia  harus  menjaga,  mendukung  serta membantu  Ukraina.  Meskipun  ancaman  Rusia  memang  belum secara langsung masuk ke Polandia, namun kondisi yang tidak stabil di Ukraina dapat membuat keadaan keamanan Polandia semakin terancam  (Britz  et.al  2016).  Tetapi  hal  tersebut  tidak  membuat Polandia  kemudian  mundur  dalam  mendukung  sanksi  terhadap Rusia. Menteri Luar Negeri Polandia tahun 2014, Radoslaw Sikorski, kemudian menambahkan bahwa sikap dan tindakan Rusia terhadap Krimea tidak bisa ditoleransi, baik Polandia dan dunia internasional perlu bersikap  tegas terhadap Rusia. Menurut Donald Tusk, sikap Rusia tidak hanya membahayakan Krimea dan Ukraina saja namun dampaknya meluas pada negara-negara Eropa dan Atlantik (Britz et.al 2016).
Ewa Kopacz yang menjabat sebagai Perdana Menteri Polandia pada tahun  2015,  tetap  menunjukkan  sikap  waspada  terhadap  Rusia, dan  terus  berusaha  meningkatkan  kerjasama  dalam    mengatasi krisis  Ukraina  (Britz  et.al  2016).  Lebih  lanjut,  Ewa  Kopacz  juga menyatakan  bahwa  Polandia  menjadi  pendukung  utama  bagi Ukraina  dalam  Uni  Eropa,  dan  Polandia    berusaha  meyakinkan negara-negara lain untuk membantu Ukraina. Menteri Luar negeri Polandia tahun 2015, Grzegorz Schetyna kemudian menambahkan bahwa krisis yang terjadi di Ukraina menjadi ancaman tidak hanya pada  Polandia,  namun  juga  stabilitas  regional  dan  tatanan  order dan  keamanan  Eropa.  Ukraina  menjadi  kunci  bagi  keamanan Polandia serta keamanan di kawasan. Dukungan Polandia terhadap sanksi dan keamanan Ukraina merupakan reaksi yang paling tegas dibandingkan negara-negara lain di Eropa (Britz et.al 2016).
Secara  geografis  ancaman  Rusia  sangat  mudah  mengganggu
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
keamanan  wilayah  Polandia  (Simmons  et.al  2015).  Peningkatan aktifitas  militer  di  Kaliningrad  dan  pernyataan  ancaman  dari Vladimir Putin jelas membuat Polandia cemas terhadap keamanan negaranya.  Meskipun  Polandia  telah  meningkatkan  biaya  belanja militer  mencapai  2  persen  dari  GDP  di  tahun  2016,  Polandia menghindari penggunaan kekuatan militer untuk melawan Rusia, karena hal tersebut memicu agresivitas Rusia. Menurut Menteri Luar Negeri  Polandia  tahun  2015,  Grzegorz  Schetyna,  sanksi  ekonomi adalah senjata yang tepat untuk digunakan melawan Rusia. Hal ini bertujuan  mencegah  sikap  Rusia  agar  tidak  semakin  agresif,  dan dikhawatirkan Rusia menggunakan kekuatan militernya di negara- negara Eropa Timur lainnya termasuk Polandia (Buras 2015).
Krisis yang terjadi di Ukraina telah mendatangkan dampak buruk bagi  keamanan  Polandia.  Kondisi  ini  kemudian  dapat  dijelaskan dengan peringkat analisis security constellation yang pertama yaitu, dimana tingkat kerentanan suatu negara menentukan kehawatiran terhadap  suatu  ancaman  (Buzan  dan  Waever  2003).  Hal  tersebut kemudian mempengaruhi persepsi terhadap negara atau kelompok negara lain sebagai ancaman meskipun belum ada ancaman secara langsung.  Melihat  bagaimana  kondisi  geografi  Polandia  yang berbatasan dengan wilayah konflik yaitu Ukraina dan Kaliningrad kemudian  membuat  Polandia  secara  tidak  langsung  terkena dampak  dari  krisis.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kondisi regional security complex Eropa  Timur  rentan  terhadap  keamanan  negara- negara didalamnya. Polandia rentan terhadap ancaman keamanan wilayahnya  saat  krisis  Ukraina  terjadi.  Tidak  hanya  dipengaruhi oleh  kondisi  geografi  yang  berdekatan  saja  namun  juga  adanya pernyataan  Vladimir  Putin  yang  dapat  dikatakan  ancaman  bagi Polandia meskipun belum terlaksana. Kerentanan Polandia dalam krisis  Ukraina  ini  menyebabkan  Polandia  harus  tetap  bertindak tegas  dalam  mencegah  tindakan-tindakan  agresif  Rusia.  Dengan tetap  tegas  mendukung  sanksi  ekonomi  terhadap  Rusia,  dapat mencegah tindakan Rusia agar tidak semakin meluas ke negara lain di Eropa Timur.

## Dampak Keamanan Kawasan Terhadap Ekonomi Polandia
Mengarah pada penjelasan Alberto Ades dan Hak B. Chua (1997) bahwa  dampak  keamanan  regional  terhadap  ekonomi  adalah
terganggunya  arus  perdagangan.  Kondisi  perdagangan  produk pangan Polandia akibat terjadi Krisis Ukraina dan embargo Rusia memburuk. Tahun 2014 menjadi tahun yang cukup merugikan bagi perdagangan produk pangan Polandia. Menurut data dari Menteri Pertanian  Polandia,  pada  tahun  2013  sebanyak  804.000  ton  buah dan sayur dengan nilai sekitar 336 juta euro diekspor ke Rusia. Pada tahun yang sama, 56 persen atau sebanyak 677.000 ton apel diekspor ke Rusia. Namun setelah Rusia memberlakukan embargo terhadap produk pangan dari Uni Eropa di tahun 2014, Polandia mengalami kerugian  mencapai  500  juta  euro  (Atradius  Dutch  State  Business 2014).  Seorang  pemilik  perkebunan  apel  di  Polandia  bernama Anna Staszewska menyatakan, bahwa situasi pasar penjualan apel Polandia  sedang  mengalami  kesulitan  akibat  embargo  dari  Rusia (Foy  dan  Wasik  2016).  Meskipun  Uni  Eropa  telah  memberikan bantuan dana untuk mengatasi dampak embargo sebesar 125 juta euro, tetapi menurut Marek Sawicki, jumlah  tersebut masih belum bisa menutupi kerugian akibat embargo Rusia (The Economist 2014).
Sebagai  solusi  untuk  mengatasi  adanya  hambatan  perdagangan, maka  Polandia  mencari  alternatif  pasar  untuk  menjual  produksi apelnya. Untuk itu Polandia kemudian mencoba menjual apelnya melalui  Belarusia.  Namun  sayangnya  rencana  ini  tidak  bertahan lama,  kerena  sejak  2016  Rusia  telah  memperketat  pengawasan terhadap impor produk makanan dari Belarusia. Akibatnya, pada Mei 2016 sebanyak 19.5 ton apel dari Polandia yang dikirim melalui Belarusia  dihancurkan  di  sekitar  perbatasan  antara  Belarusia  dan Rusia (Harper 2016).
Selain  arus  perdagangan,  dampak  lain  yang  diterima  Polandia adalah arus suplai energi dari Rusia juga terhambat. Pada Februari tahun  2014  Rusia  menaikkan  harga  gas  untuk  Ukraina  setelah turunnya Yanukovich sebagai presiden Ukraina. Kemudian akibat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia mengurangi suplai  gas  ke  Ukraina  pada  Juni  2014  (BBC  News  2015).  Kondisi tersebut membuat Ukraina tidak mampu membayar suplai gas yang dibutuhkan. Disampaikan oleh CEO Gazprom, Alexei Miller, bahwa Gazprom  tidak    mengirimkan  gas  ke  Ukraina  sebelum  Ukraina mampu  membayar  gas  (BBC  News  2015).  Menanggapi  tindakan Rusia yang memotong suplai gas ke Ukraina, Polandia kemudian membentuk  perjanjian  kerjasama reverse-flow  gas dengan  Ukraina untuk  membantu  memberikan  suplai  gas  kepada  Ukraina.  Tetapi
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
tindakan  Polandia  ini  kemudian  memicu  Rusia  untuk  membatasi arus  suplai  gas  ke  Polandia.  Perusahaan  kontrol  gas  dan  minyak Polandia,  Polskie  Gornictwo  Naftowe  i  Gazownictwo  (PGNiG), mengungkapkan bahwa suplai gas dari Rusia menurun hingga 20 sampai 24 persen pada September 2014.

## Gambar 3.1 Produksi Industri Polandia
(Sumber: Dorota Bartyzel, No Escape From 3% Growth After Dismal Flop for Polish Economy 2016)
Menurunnya  suplai  gas  yang  diterima  Polandia  dari  Rusia mengakibatkan menurunnya produktititas pada industrinya (lihat pada  gambar  3.1).  Pemotongan  suplai  gas  dari  Rusia  pada  tahun 2014 kemudian mengakibatkan menurunnya produksi industrinya, ditunjukkan dengan grafik garis putih yang menurun di tahun 2014. Untuk  mengatasi  suplai  gasnya  Polandia  kemudian  menambah pembelian gas dari negara-negara lain di Eropa. Pada 2014 Polandia membeli  dan  menjalin  kontrak  untuk  melakukan  pengiriman  gas dari  Ceko  sebanyak  2  miliar  meter  kubik  per  tahun.  Selain  itu Polandia  juga  membeli  gas  dari  Jerman  sebanyak  600  juta  meter kubik (Strzelecki dan Martewicz 2014).
Selain  pada  hambatan  pergadangan  dan  suplai  energi,  keamanan regional  berdampak  pada  meningkatnya  belanja  militer  negara. Sebelum krisis terjadi, pada tahun 2012 Polandia memiliki rencana untuk  meningkatkan  militernya  sebesar  25  miliar  dolar,  namun jumlah tersebut rupanya bertambah seiring meningkatnya ancaman (Bach  2015).  Kekhawatiran  Polandia  terhadap  agresi  Rusia, kemudian membuat Polandia merencanakan pembangunan sistem
pertahanan jangka panjang dalam rentang waktu 2013 sampai 2022. Pembangunan  tersebut  antara  lain  meliputi,  menambah  jumlah helikopter,  kapal  selam  dan  perlengkapan  militer  lainnya  yang mencapai  biaya  sebesar  40  miliar  euro  (Nougayrede  2015).  Sejak terjadinya krisis Ukraina pada tahun 2014 pemerintahan Polandia meningkatkan  kapabilitas  militernya  dan  kewaspadaan  terhadap Rusia. Kekhawatiran Polandia salah satunya didasari oleh adanya persepsi bahwa Polandia berdiri sendiri di wilayah Eropa Timur. Persepsi tersebut muncul karena negara-negara Baltik yang memiliki perspektif  yang  sejalan  dengan  Polandia  nyatanya  tidak  dapat menahan penetrasi pengaruh Rusia. Hungaria dilihat oleh Polandia sebagai client-state Rusia, Ceko dan Slovakia dipandang tidak dapat menahan masuknya arus kapital dan pengaruh Rusia yang menurut Polandia,  dibuktikan  dengan  kritik  dan  perlawanan  mereka terhadap sanksi ekonomi yang diberikan Uni Eropa terhadap Rusia (Nougayrede 2015). Peningkatan dalam sektor militer merupakan hal terpenting saat ini, mengingat kondisi geografis Polandia yang dekat dengan wilayah konflik (Bach 2015). Pada awal tahun 2014 Polandia mengeluarkan biaya 1,95 persen dari GDP atau sebesar 4.7 miliar dolar untuk belanja militer dan keamanan (Lyman 2014). Ewa Kopacz, selaku Perdana Menteri Polandia tahun 2015 menyatakan, memasuki tahun 2016 ini Polandia telah merencanakan peningkatan biaya militer dan keamanannya hingga 2 persen dari GDP (Missala t.t.). Hal tersebut ditunjukkan dengan pengeluaran Polandia dalam sektor  keamanannya  yang  meningkat  sebesar  10.5  miliar  dolar dalam rentang waktu tahun 2014 hingga 2016 (Collins 2016).
Selain  itu,  Polandia  juga  mempersiapkan  tujuh  puluh  helikopter militer  dan  tiga  puluh  diantaranya  merupakan  helikopter penyerang,  dengan  biaya  2.5  miliar  dolar  yang  digunakan  untuk mengawasi  wilayah  perbatasan  (Croft  2014).  Menteri  Pertahanan Polandia,  Tomasz  Siemonak,  menjelaskan  bahwa  Polandia meningkatkan  jumlah  pasukan  militernya.  Sejak  Mei  2014,  telah tercatat 10.000 orang sukarelawan yang menerima pelatihan militer. Jumlah ini terus bertambah hingga 2016 tercatat 15.000 sukarelawan (Bach 2015). Pada tahun 2015 Polandia membangun enam menara pengawas  dengan  ketinggian  mencapai  lima  puluh  meter  untuk mengawasi  wilayah  perbatasan  Kaliningrad.  Untuk  membangun menara ini, menghabiskan biaya yang cukup besar, estimasi biaya mencapai 14 juta zloty atau setara dengan 3.7 juta euro. Meskipun tidak seluruhnya dikeluarkan oleh Polandia, 75 persen dari biaya
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
tersebut mendapatkan bantuan dari Uni Eropa, dan sisanya tetap ditanggung  oleh  Polandia  (Bach  2015).  Bantuan  dari  Uni  Eropa tersebut  menunjukkan  bahwa  kerugian  yang  diterima  Polandia akibat adanya krisis masih mendapatkan bantuan dari Uni Eropa. Dampak lain yang ditimbulkan dari adanya krisis Ukraina adalah masuknya pengungsi atau refugee dari Ukraina di Polandia. Tahun 2013 jumlah permohonan masuk dari Ukraina ke Polandia berkisar 1.060 jiwa. Pada tahun 2014, jumlah permohonan refugee meningkat hingga 14.040 jiwa.
Gambar 3.2. Hasil Survei Polish Public Opinion Center Tahun 2016
(Sumber: Bart Bachman. Diminishing Solidarity: Polish Attitudes Toward The European Migration and Refugee Crisis 2016)
Namun  dukungan  Polandia  terhadap  Ukraina  dengan  menerima refugee dari Ukraina mendapatkan protes dari masyarakat Polandia. Dilansir  dari  data  survei  Polish  Public  Opinion  Center  pada tahun  2015,  menunjukkan  respon  masyarakat  Polandia  terhadap meningkatnya refugee Ukraina di  Polandia  (lihat  gambar  3.2). Pada data tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat Polandia setuju terhadap masuknya refugee dari Ukraina. Menurut hasil  survei,  pada  Januari  2016  tercatat  13  persen  masyarakat Polandia  tidak  setuju  dengan  masuknya refugee dari  Ukraina, jumlah ini bertambah pada April 2016 mencapai 16 persen. Respon masyarakat  Polandia  yang  tidak  setuju  didasari  beberapa  alasan,
diantaranya: (1) kondisi ekonomi mengenai distribusi kebutuhan dan penggunaan infrastruktur; (2) kekhawatiran terhadap meningkatnya kriminalitas (Bachman 2016). Selain kedua alasan tersebut, muncul pula kekhawatiran menyebarnya virus atau penyakit yang terbawa oleh refugee . Presiden Partai Law and Justice, Jaroslaw Kaczynski, menyatakan bahwa refugee yang masuk bisa saja membawa berbagai macam virus, parasit, protozoa dan berbagai penyakit lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat Polandia (Bachman 2016).

## Kesimpulan
Melalui  penjelasan  diatas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dua hipotesis  pada  penelitian  kebijakan  Polandia  dalam  mendukung sanksi  ekonomi  telah  terbukti. Primary objectives Polandia  dalam mendukung sanksi adalah untuk menjaga keamanan Eropa Timur yang  berpengaruh  pada  keamanan  wilayahnya.  Sanksi  ekonomi diberikan  dengan  tujuan  menekan  ekonomi  Rusia  agar  tidak dapat  melakukan  tindakan  yang  lebih  agresif  dan  mengancam Eropa  Timur  lebih  luas  lagi.  Kemudian  pada secondary objectives menyangkut pada kondisi keamanan negara menentukan kondisi ekonominya juga. Ketika Polandia mengalami ancaman keamanan maka prioritas negara adalah melindungi wilayah kedaulatannya. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya biaya bagi pegamanan dan  militer.  Selain  itu  kondisi  krisis  Ukraina  juga  mengahambat arus perdagangan dan suplai gas kepada Polandia.
Dengan  demikian,  berdasarkan  pembahasan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa dukungan Polandia terhadap sanksi Uni Eropa kepada  Rusia  memang  bertujuan  untuk  mengamankan  kawasan Eropa Timur. Sikap agresif Rusia membahayakan negara-negara di Eropa Timur, tidak hanya Ukraina namun negara lain disekitarnya pun terkena dampak. Selain itu dampak dari terancamnya keamanan wilayah negara berdampak pula pada ekonomi. Hambatan terhadap arus  perdagangan  serta  suplai  energi  memberikan  kerugian  bagi negara.  Meningkatnya  jumlah  belanja  militer  serta refugee juga menjadi  masalah  bagi  negara.  Oleh  karena  itu  Polandia  tetap mendukung sanksi ekonomi terhadap Rusia agar Rusia tidak lagi mengancam kawasan Eropa Timur, serta dapat menjaga keamanan wilayah negaranya dan perekonomiannya.
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014

## Referensi
A.C,  2014.  Eat  Apples  to  Annoy  Putin.  [Online] Tersedia di: http://www.economist.com/blogs/ easternapproaches/2014/08/poland-and-russia  [Diakses  15 September 2015].
Acharya, A. & Johnston, A. I., t.thn. Comparing Regional Institutions:
An Introduction. Cambridge University Press.
Ades,  A.  &  Chua,  H.  B.,  1997.  Thy  Neighbor’s  Curse:  Regional Instability And Economic Growth. Journal of Economic Growth.
Atradius  Dutch  State  Business,  2014.  Market  Monitor- Focus On The Food Industry-Poland. [Online] Tersedia di: https://atradiusdutchstatebusiness.nl/nl/ publikaties/market-monitor---focus-on-the-food-industry--- poland-.html [Diakses 20 Desember 2016]. Bachman,  B.,  2016.  Diminishing  Solidarity:  Polish  Attitudes Towards The European Migration and Refugees Crisis. [Online] Tersedia di: http://www.migrationpolicy.org/article/ diminishing-solidarity-polish-attitudes-toward-european- migration-and-refugee-crisis [Diakses 17 Desember 2016].
Bach,  S.,  2015.  Poland  Increases  Military  Spending.  [Online] Tersedia di: https://www.wsws.org/en/articles/2015/02/25/ pola-f25.html[Diakses 17 Desember 2016].
Barber, J., 1944. Economic Sanctions As A Policy Instrument. Royal Institute of International Affairs. BBC News, 2015. Russia Halt Gas Supplies To Ukraine After Talks Breakdown. [Online] Tersedia di: http://www.bbc.com/news/world- europe-33341322 [Diakses 17 Desember 2016]. BBC News, 2016. Kaliningrad: New Russian Missile Deployment Angers NATO. [Online] Tersedia di: http://www.bbc.com/news/world- europe-38070201 [Diakses 6 Desember 2016]. BBC News, 2016. Ukraine Crisis: What’s Going on In Crimea. [Online] Tersedia di: http://www.bbc.com/news/world- europe-25182823 [Diakses 15 September 2016].
Britz,  M.,  2016.  Developments  in  Security  Policy:  European  and US  Considerations  Regarding  The  War  in  Ukraine.  Swedish Defence University.

## Vanada Hanindita Anjani
Buras, P., 2015. View From Warsaw: Sanctions Are The EU’s Only Tool. [Online] Tersedia di: http://www.ecfr.eu/article/commentary_ sanctions_are_the_eus_only_tool311339    [Diakses  7  Desember 2016].
Buzan, Barry, dan Ole Waever. 2003. Regions and Power. Cambridge Studies in International Relations.
Cebotari,  S.,  2015.  The  Repercussion  of  Russian  And  Ukrainian
Conflict on Security of The Republic Moldova. Journal of Social Science. CEE Identity, t.thn. Ukraine Crisis and The Hungarian National Interest. [Online] Tersedia  di:  http://www.ceeidentity.eu/news/ukraine-crisis [Diakses 6 Desember 2016]. Coffey, L., 2016. Europe must Remain Firm on Sanction Against Russia. [Online] Tersedia di: http://www.aljazeera.com/indepth/ o p i n i o n / 2 0 1 6 / 0 7 / e u r o p e - r e m a i n - f i r m - s a n c t i o n s - russia-160710065419257.html [Diakses 10 Desember 2016]. Collins,  R.,  2016.  Russian  Threat  Prompts  Military Spending Surge in Central Europe. [Online] Tersedia di: http://www.politico.eu/article/military- spending-surge-central-europe-russia-threat-ukraine-conflict- defense-budgets/ [Diakses 15 Desember 2016]. Croft, A., 2014. Ukraine Crisis Forces European Defense Spending Rethink. [Online] Tersedia di: http://www.reuters.com/article/us-nato-summit- spending-idUSKBN0GR1EB20140827  [Diakses  15  Desember 2016].
Dimitrov, T., t.thn. Fundamentals of Economic Stability And Security in Central And Eastern Europe. Institute For Advance Studies.
Dingsdale,  A.,  1999.  Redifining  Eastern  Europe:  A  New  Regional Geography of Post-Socialist Europe. Geographical Association.
Early, B., 2016. Statecraft And The Limitations of Economic Sanction. E-International Relation. Easton, A., 2015. Russian Apples Ban Triggers Export Rethink for Polish Farmer. [Online] Tersedia  di:  https://next.ft.com/content/fe848682-2fbc-11e5-
91ac-a5e17d9b4cff [Diakses 15 September 2015].
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
Euractiv, 2016. Germany, Austria Favour Gradual Phasing Out Russia Sanction. [Online] Tersedia di: http://www.euractiv.com/section/global-europe/ news/germany-austria-favour-gradual-phasing-out-of-russia- sanctions/ [Diakses 10 Desember 2016]. European Comission, t.thn. Financial Programming and Budget: Polandia. [Online] Tersedia  di:  http://ec.europa.eu/budget/mycountry/PL/ index_en.cfm#cinfo [Diakses 25 Maret 2016]. European Council, 2014. EU Restrictive Measures in  REsponse  To  The  Crisis  in  Ukraine.  [Online] Tersedia  di:  http://www.consilium.europa.eu/en/policies/ sanctions/ukraine-crisis/ [Diakses 14 Maret 2016].
European  Council,  t.thn.  Timeline-EU  Restrictive  Measures in  Response  to  The  Crisis  in  Ukraine.  [Online] Tersedia  di:  http://www.consilium.europa.eu/en/policies/ sanctions/ukraine-crisis/history-ukraine-crisis/  [Diakses  14 Maret 2016].
Foy,  H.  &  Wasik,  Z.,  2016.  Polish  Apple  Farmers Bear  Brunt  of  EU-Russia  Economic  War.  [Online]
Tersedia di: https://www.ft.com/content/a8128350-6844-11e6- a0b1-d87a9fea034f [Diakses 15 Desember 2016]. Gotev, G., 2016. France Wants EU Summit To Discuss Russia Sanction. [Online] Tersedia di: http://www.euractiv.com/section/global-europe/ news/france-wants-eu-summit-to-discuss-russia-sanctions/ [Diakses 18 September 2016].
Harper,  J.,  2016.  Polish  Apples  Feel  the  Crunch.  [Online] Tersedia  di:  http://www.dw.com/en/polish-apples-feel-the- crunch/a-19294384 [Diakses 15 Desember 2016].
ING Group, 2014. Russian Sanction: 130.000 European Jobs at Stake. ING Group: International Trade Special.
Jancarikova,  T.  &  Muller,  R.,  2016.  EU  Should  Drop  Russia Sanctions,  Slovak  PM  Says  After  Meeting  Putin.  [Online] Tersedia  di:  http://www.reuters.com/article/us-ukraine- crisis-slovakia-idUSKCN1111A1 [Diakses 15 Desember 2016].
Kakachia, K., 2014. The Ukraine Crisis: Repercussion On Georgia. Caucasus Analytical Digest.
Kenney, P., 2014. Why Poland Cares So Much About Ukraine. [Online]
Tersedia di: https://www.nytimes.com/2014/03/10/opinion/ why-poland-cares-so-much-about-ukraine.html  [Diakses  5 Desember 2016].
Kraatz,  S.,  2014.  The  Russian  Embargo:  Impact  on  The  Economic and Employment Situation in The EU. Policy Departement A: Economy Scientific Policy European Parliament. Luxmoore, M., 2015. In Poland Challenge to Integrate ‘Invisible’ Ukrainian Refugees. [Online] Tersedia di: http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/23/ poland-integrates-invisible-refugees-east-ukraine.html [Diakses 17 Desember 2016]. Lyman, R., 2014. Across Eastern Europe, Military Spending Lags. [Online] Tersedia  di:  https://www.nytimes.com/2014/09/06/world/ europe/in-eastern-europe-ukraine-crisis-focuses-minds-on- nato-and-military-spending.html?_r=0  [Diakses  17  Desember 2016]. Lyman,  R.,  2015.  Ukrainian  Migrants  Fleeing  Conflict Get a Cool Reception in Europe. [Online] Tersedia  di:  http://www.nytimes.com/2015/05/31/world/ europe/ukrainian-migrants-fleeing-conflict-get-a-cool- reception-in-europe.html  [Diakses 17 Desember 2016]. Michalopoulos, S., 2016. Russia Extends Embargo on EU Food Products. [Online] Tersedia  di:  http://www.euractiv.com/section/agriculture- food/news/russia-extends-embargo-on-eu-food-products/ [Diakses 15 Maret 2016].
Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, t.thn. Ukraine. [Online]
Tersedia  di:  http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/ eastern_policy/ukraine;jsessionid=FB2BB2E37CD039536BA9D 15DAEFD05A6.cmsap5p [Diakses 6 Desember 2016]. Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland, t.thn. Weimar Triangle. [Online] Tersedia  di:  http://www.msz.gov.pl/en/foreign_policy/ europe/wweimar_triangle1/weimar_triangle[Diakses 5 Desember 2016]. Missala,  A.  B.,  2016.  Poland’s  Foreign  and  Security  Policy:  Main
Directions. University of Warsaw.
Nougayrede,  N.,  2015.  Polands  Warning  to  Europe:  Russia’s
Aggresion  in  Ukraine  Changes  Everything.  [Online]
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
Tersedia di: https://www.theguardian.com/ commentisfree/2015/apr/10/poland-warning-europe- russia-aggression-ukraine-smolensk-plane-crash  [Diakses  17 Desember 2016]. Press  TV,  2016.  EU  Should  End  Economic  BAns Against Russia: French President. [Online] Tersedia  di:  http://presstv.ir/Detail/2016/08/31/482471/ France-Hollande-Russia-Sanctions [Diakses 25 November 2016]. Press TV, 2016. French MPs Vote in Favor of Lifting EU Bans on Russia. [Online] Tersedia di: http://www.presstv.ir/ Detail/2016/04/29/463094/Russia-sanctions-France-lift-EU [Diakses 25 November 2016]. Radio Free Europe, 2015. Czech PM: Important to Keep Sanctions on Russia. [Online] Tersedia di: http://www.rferl.org/a/czech-pm-russian- sanctions-pressure-important/27102900.html    [Diakses  10 Desember 2016]. Radio Poland, 2014. Schetyna Backs EU Sanction Extensions Against Rusia. [Online] Tersedia di: http://www.thenews.pl/1/10/ Artykul/211080,Schetyna-backs-EU-sanctions-extension- against-Russia#sthash.w5FEadI0.dpuf    [Diakses  25  September 2015]. Radio  Poland,  2014.  Ukraine  Crisis  Creating  ‘Worst Case Scenario’ for Polish Economy. [Online] Tersedia di: http://www.thenews.pl/1/12/ Artykul/164006,Ukraine-crisis-creating-worst-case-scenario- for-Polish-economy [Diakses 15 September 2015]. Rettman, A., 2014. Could Putin’s Troops Be In Warsaw in Two Days. [Online] Tersedia di: https://euobserver.com/foreign/125807  [Diakses 6 Desember 2016]. RT  News,  2014.  Poland  Stops  Reverse  Gas  Flow to Ukraine, Kiev Blames Russia. [Online] Tersedia  di:  https://www.rt.com/business/186792-ukraine- poland-gas-reverse/ [Diakses 15 September 2015]. Sadecki, A., 2014. Hungary’s Stance On The Ukrainian-Russian Conflict. [Online] Tersedia di: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/
analyses/2014-05-21/hungarys-stance-ukrainian-russian- conflict [Diakses 10 Desember 2016].
Simmons,  K.,  2015.  NATO  Publics  Blame  Russia  For  Ukrainian Crisis  But  Reluctant  to  Provide  Military  Aid.  [Online] Tersedia  di:  http://www.pewglobal.org/2015/06/10/nato- publics-blame-russia-for-ukrainian-crisis-but-reluctant-to- provide-military-aid/ [Diakses 7 Desember 2016].
Slowikowska,  K.,  2014.  Poland’s  Tusk  Says  Must  Stop
Crimea  Crisis  Expanding  to  Regional  Conflict.  [Online]
Tersedia  di:  http://www.reuters.com/article/us-ukraine- crisis-poland-idUSBREA210KY20140302  [Diakses 6 Desember
2016]. Smith,  K.  E.,  2005.  The  Outsiders:  The  European  Neighbourhood Policy. International Affairs. Strzelecki,  M.  &  Martewicz,  M.,  2014.  Gazprom  Limits Polish  Gas  Supplies  as  Reverse  Flows  Halt.  [Online] Tersedia di: http://www.bloomberg.com/news/ articles/2014-09-10/poland-says-gazprom-cut-gas-supplies- via-belarus-ukraine [Diakses 15 September 2015]. Strzelecki,  M.  &  Martewicz,  M.,  2014.  Gazprom  Limits Polish  Gas  Supplies  as  Reverse  Flows  Halt.  [Online] Tersedia di: https://www.bloomberg.com/news/ articles/2014-09-10/poland-says-gazprom-cut-gas-supplies- via-belarus-ukraine [Diakses 20 Desember 2016]. Swiezak, P., t.thn. International Challenges for Regional Security in Central and Eastern Europe-Poland. Departement of Strategic Analyses National Security Bureau.
Szary,  W.  &  Sobczak,  P.,  2016.  Poland  Says  Lifting  Russia Sanctions  Now  Would  Weaken  EU  Authority.  [Online] Tersedia  di:  http://www.reuters.com/article/us-ukraine- crisis-russia-poland-idUSKCN0YM1OS  [Diakses  15  Desember 2016]. The Economist, 2014. Poland and Russia: Eat Apples To Annoy Putin. [Online] Tersedia di: http://www.economist.com/blogs/ easternapproaches/2014/08/poland-and-russia  [Diakses  15 Desember 2016]. Times, T. F., 2014. EU Considers Effect of More Russian Sanctions. [Online] Tersedia  di:  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d64996a0-
Konsistensi Kebijakan Polandia terhadap Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia pada Tahun 2014
ae01-11e3-974d-00144feab7de.html#axzz43SYrIcbs  [Diakses  15 September 2015].
Trading  Economics,  2016.  Poland:  Employment  Rate.  [Online] Tersedia  di:  http://www.tradingeconomics.com/poland/ unemployment-rate  [Diakses 21 Maret 2016].
Visegard  Group,  t.thn.  About  The  Visegard  Group.  [Online] Tersedia  di:  http://www.visegradgroup.eu/about  [Diakses  5 Desember 2016].
Zbytniewska,  K.,  2016.  A  Very  Polish  NATO.  [Online] Tersedia di: http://www.euractiv.com/section/global-europe/ news/a-very-polish-nato-summit/  [Diakses  25  November 2016].