Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan (E-ISSN 2599-3259) Volume 7, Nomor 2, Juni 2024 DOI: 10.29408/sosedu.v7i2.26272
STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KPUD LOMBOK UTARA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU 2024
Fathurrijal 1 , Ishanan 2 , Yusron Saudi 3 , Suhadah 4
1-4 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, FAI Universitas Muhammadiyah Mataram Email:fathurrijal9@gmailcom; ishanannans@gmail.com; yusron.saudi@gmail.com; suhadah.kadri@gmail.com
Artikel histori: Submit: 29-05-2024 Revisi: 19-06-2024
Diterima: 20-06-2024 Terbit: 30-06-2024
Kata Kunci: political communication, KPUD, voter participation, general election
Korespondensi: fathurrijal9@gmail.com
Abstrac: The  North  Lombok  Regional  General  Election Commission (KPUD) is a state institution that regulates the implementation of democratic contestation at the regional level of North Lombok, West Nusa Tenggara Province. One of  the  main  functions  of  the  regional  KPU  is  to  carry  out political  communication  activities  to  socialize  the  stages of  the  General  Election  (Election)  to  the  public  so  that people's  political  participation  increases.  This  study examines how the political communication strategy carried out  by  The  North  Lombok  Regional  General  Election Commission (KPUD), from the aspects of Process, planning, messages,  political  communication  media  and  community participation.  This  study  uses  a  qualitative  descriptive approach, research data is obtained from various sources. The results of this study show that the process, planning, messaging,  and  political  communication  media  of  The North  Lombok  Regional  General  Election  Commission (KPUD)  in  the  2024  election  are  carried  out  through political education, the use of cultural facilities, watching tancap  screen  movies  together,  through  collection  and counting simulations at TPS Real. Through the cooperation of local mass media, and the KPU Goes To School program. All  of  these  activities  are  to  awaken,  and  foster  public awareness to go to the Polling Station (TPS).

## This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Komisi  Pemilihan  Umum  Daerah  adalah  salah  satu  lembaga  Negara  yang diberikan mandat dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat  daerah.  Oleh  karenanya,  KPUD  Lombok  Utara  tentu  punya  tanggung jawab yang besar. Suksesnya sebuah perhelatan pemilu, sangat bergantung dari bagaimana  lembaga  penyelenggara  Pemilu  tersebut  membangun  strategi
Komunikasi politiknya antara penyelenggara pemilu lainnya, peserta pemilu, dan masyarakat pemilih.
Peran  dan  fungsi  penyelenggara  pemilu  termasuk  di  dalamnya  komisi pemilihan  umum  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat,  sangat dibutuhkan  tidak  hanya  sebatas  menggugurkan  kewajiban,  namun  harus disertakan dengan aktivitas komunikasi politik yang massif, sampai terbangunnya kesadaran pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (Pureklolon, 2016) Peningkatan partisipasi politik masyarakat pada hari pemilihan tidak dapat hanya  dibebankan  kepada  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  namun  semua stakeholder  harus  terlibat.  Oleh  karenanya,  Komisi  Pemilihan  Umum  di  semua tingkatan  harus  mampu  membangun  sinergisitas  dengan  penyelenggara  lain, peserta pemilu dan masyarakat pemilih di tingkat paling bawah (Fanaqi, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tentang pemilihan umum, pasal 12 Ayat 4 dan  ayat  10  disebutkan  bahwa  KPU  bertugas  (1)  Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu, dan (2)  Menyosialisasikan  Penyelenggaraan  Pemilu  dan/atau  yang  berkaitan  dengan tugas  dan  wewenang  KPU  kepada  masyarakat  (Undang-Undang  No  17  Tentang Pemilihan Umum).
Kegiatan  koordinasi dan sosialisasi  tentang kepemiluan, merupakan  bagian integral  dari  kegiatan  komunikasi  politik,  maka  komunikasi  politik  KPU  tidak dapat  dipisahkan  sebagai  saluran  untuk  menjembatani  partisipasi  politik masyarakat pemilih. Oleh karenanya, strategi komunikasi politik harus disiapkan dengan  baik  agar  partisipasi  politik  masyarakat  meningkat.  Partisipasi  politik adalah  kontribusi  warga  Negara  dalam  menentukan  keputusan  yang  dapat mempengaruhi  kehidupannya,  karena  sejatinya  pemerintah  itu  berasal  dari rakyat,  diperoleh  dari  rakyat  dan  diperuntukkan  bagi  kemaslahatan  dan kemakmuran rakyat (Surbakti, 2007;  Kario, 2017)
Salah  satu  wujud  partisipasi  warga  negara  dalam  politik  praktis  adalah hadir  menyalurkan  hak  suara  di  bilik  tempat  pemungutan  suara,  ikut  terlibat memberikan  bantuan  dana  kampanye,  ikut  terlibat  sebagai  penyelenggara pemilu,  atau  iktu  terlibat  menjadi  tim  sukses  salah  satu  calon  atau  pasangan calon  dengan  memobilisasi  massa  dukungan  dan  iktu  terlibat  dalam  tindakan atau kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan (Huntington, 1994). Legitimasi kekuasaan dalam politik elektoral, diukur dari tingkat partisipasi masyarakat pemilih, semakin tinggi partisipasi politik warga, semakin tinggi dan kuat legitimasi penyelenggara pemilu dan pemenang pemilu.  Partisipasi pemilih yang tinggi dalam setiap pemilu sebagai indikator keberhasilan pemilu dan akan berdampak  terhadap  kuatnya  legitimasi  pada  pemerintahan  yang  dihasilkan (Ramadhanil, 2015).
Dalam pandangan peneliti, partispasi politik masyarakat pemilih di Lombok Utara  dapat  dijadikan  sebagai  referensi  terkait  dengan  tingkat  partisipasi pemilih  dalam  setiap  pemilu  yang  mengalami  dinamisasi.  Pada  beberapa  kali pelaksanaan pemilihan umum (pemilu)  tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu masih tinggi. Pada pemilu 2019 partisipasi aktif pemilih di Lombok Utara sebesar 82%,  pada  pilkada  2020  partisipasi  masyarakat  pemilih  sebesar  88,20%.
Selanjutnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan legislatif 2024  sebesar  87,5%  dari  jumlah  DPT  sebanyak  183.391  yang  tersebsar  di  749 tempat pemungutan suara (Sumber: KPU Lombok Utara).
Penelitian ini dilatarbelakangi  oleh tingginya target partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan  oleh KPUD Lombok Utara pada pemilu 2024, tentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, dibutuhkan strategi komunikasi politik  untuk  dapat  merealisasikannya.  KPUD  Lombok  Utara  memiliki  komitmen tinggi  untuk  merawat  dan  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat, komitmen tersebut dibuktikan dengan penggunaan berbagai sarana dan strategi komunikasi  politik  untuk  mensosiaslisasikan  tahapan-tahapan  pemilu  2024. Bagaimana  bentuk  strategi  komunikasi  politik  yang  telah  dilakukan  oleh  KPUD Lombok  Utara  dalam  berkoordinasi,  dan  sosialisasi  tentang  kepemiluan,  itulah yang dipaparkan dalam penelitian ini.

## KAJIAN LITERATUR
Kajian  tentang  strategi  komunikasi  politik  memiliki  banyak  varian  dan tafsir.  Siagian  misalnya,  menyebut  strategi  merupakan  serangkaian  tindakan yang  dibuat  oleh  manajemen  puncak,  dan  dikerjakan  oleh  seluruh  jajaran organisasi  (Siagian,  2007).  Sedangkan  kata  komunikasi,  seringkali  diartikan sebagai sebuah tindakan dari dua orang atau lebih untuk menemukan kesamaan makna,  antara  pemberi  pesan  dengan  penerima  pesan,  dalam  hal  ini  yang diharapkan  dari  kesamaan  makna  adalah  kesamaan  persepsi,  kesamaan referensi, wawasan, dan visi-misi. Strategi komunikasi dibutuhkan agar tercipta kesemaan makna (Efendy, 2015). (Efendy, 2015)
Adapun  istilah,  politik  disebutkan  oleh  para  ahli  sebagai  tindakan  atau upaya  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  baik,  agar  tercipta keputusan politik yang baik, agar tercipta kebijakan kekuasaan yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan bagi semua masyarakat (Budiarjo, 2018). Agar tindakan- tindakan  politik  yang  sudah  ditetapkan,  dapat  melahirkan  kesamaan  makna antara  pemberi  pesan  politik  dan  penerima  pesan  politik  dibutuhkan  alternatif strategi  komunikasi  politik.  Apabila  alternatif  pertama  tidak    berhasil,  maka alternatif berikutnya bisa digunakan dan seterusnya. Strategi komunikasi politik sangat  tergantung  pada  situasi,  kondisi  dan  tujuan  komunikasi  yang  sudah ditetapkan (Eviany, 2019). Strategi  komunikasi  politik  meliputi  dimensi  ketokohan,  kelembagaan  dan membangun  konsensus,  serta  berkaitan  dengan  pembuatan,  penyebarluasan, penerimaan informasi yang berkaitan dengan politik, baik melalui interaksi antar manusia  atau  melalui  perantara  media  massa.  Strategi  komunikasi  politik  lebih pada upaya dan tindakan yang dilakukan untuk merawat citra positif, yang dapat mempengaruhi kekuatan politik yang dimiliki oleh seseorang (Anwar, 2011). Masih  disebutkan  oleh  Anwar,  agar  tindakan  strategi  komunikasi  politik melahirkan  citra  positif,  dan  mempengaruhi  kekuatan  politik  dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama Redundacy yakni upaya mempengaruhi masyarakat  atau  audeins  dengan  mengulang-ulang  pesan  politik  yang  menjadi pikiran utama dari pesan komunikasi. Kedua Canalizing , yakni memahami kondisi khalayak.  Ketiga informatif yakni  mempengaruhi  khalayak  dengan  memberikan
informasi tentang fakta-fakta. Keempat Persuasif yakni mempengaruhi khalayak dengan  cara  membujuk,  agar  terpengaruh  secara  sadar  ( suggestif )  (Anwar, 2011). Lebih lanjut dijelaskan oleh Anwar,  strategi komunikasi politik juga dapat mengadopsi  metode Adaption proses,  metode  ini  dikenal  dengan  skema  AIDDA ( attention,  interest,  desire,  decision dan action ). Attention upaya membangkitkan perhatian komunikan terlebih dahulu, setelah itu menumbuhkan minat  ( interest ),  setelah  itu  komunikan  diharapkan  memiliki  hasrat  ( desire ) untuk  menerima  pesan  dan  akhirnya  komunikan  akan  mengambil  keputusan ( decision )  dan  merealisasikan  pesan  yang  diterima  dengan  tindakan  ( action ) (Anwar, 2011). Terdapat  beberapa  hal  yang  semestinya  difahami  sebelum  menerapkan strategi  komunikasi  politik  di  lapangan. Pertama ,  menjadikan  visi  organisasi sebagai  acuan  dalam  mengatur  kegiatan  komunikasi. Kedua ,  menetapkan perencanaan  yang  berbasis  pada  data  lapangan  ( fact  finding ). Ketiga , menetapkan  taktik  dan  memertimbangkan  kemampuan  internal,  dan  siatuasi lapangan. Keempat ,  Menempatkan  komponen-komponen  komunikasi  sesuai dengan  konteks  lingkungan  yang  dihadapi. Kelima ,  menyusun  pola  aktivitas komunikasi agar strategi menjadi jelas dan dapat dijalankan (Brown, 2002). Penggunaan  strategi  komunikasi  politik  telah  banyak  digunakan  oleh berbagai  lembaga  dan  organisasi,  termasuk  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum.  Hal demikian  terlihat  dari  beberapa  kajian-kajian  terdahulu  yang  mengangkat komunikasi  politik  KPU  dalam  meningkatkan  partispasi  politik  masyarakat  pada pemilihan umum.
Penelitian  Dewi  dkk  (2022)  menyebutkan  bahwa  angka  partisipasi  politik masyarakat  dalam  pemilu  masih  tergolong  rendah.  Karen  berbanding  lurus dengan data golongan putih (golput) masih tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya terpaan informasi tentang tahapan pemilu. Oleh karenanya peran KPU sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  kepala  daerah,  DPR,  DPD,  DPRD,  dan Presiden,  sangat  penting  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat. Penelitian  ini  merekomendasikan  kepada  KPU  untuk  memaksimalkan  kegiatan pendidikan politik, sosialisasi politik, simulasi pemilu, dan penyedia aksesbilitas dalam proses pemilu (Dewi, 2022)
Kemudian  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ishanan,  dkk  (2022).  Pada penelitian ishanan ini disebutkan bahwa pada pelaksanaan pilkada 2020, strategi komunikasi  yang  digunakan  oleh  KPU  Lombok  Utara  adalah  strategi  komunikasi yang  dilandasi  pada psikodinamika , sosiocultural dan  konstruksi  pengetahuan. Penggunaan strategi komunikasi tersebut sebagai upaya dari KPU Lombok Utara dalam membangun kedekatan emosional, dan kedekatan budaya (Ishanan, 2022).
Penelitian  Kusmiati,  dkk  (2024)  juga  menyoroti  tentang  bagaimana  peran KPU Kabupaten Bogor dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Kegiatan sosialisasi  melalui  kirab  pemilu,  pendidikan  pemilih,  dan pendistribusian  informasi  melalui  media  sosial,  dijadika  sebagai  saluran komunikasi  oleh  KPU  Kabupaten  Bogor,  dalam  rangka  untuk  meningkatkan partispasi politik masyarakat Kabupaten Bogor pada setiap momentum pemilihan umum  (Kusmiati, 2024).
Kemudian  penelitian  Muhazir,  A.  Dkk  (2023).  Menyebutkan  bahwa,  KPU Banyumas  masih  lemah  dan  minim  dalam  hal  pengelolaan  dan  pendistribusian pesan-pesan tentang kepemiluan, selain itu juga masih lemah dalam pengelolaan isu-isu  politik  strategis,  tidak  memaksimalkan  peran  dan  keberadaan  media massa. KPU Kabupaten Banyumas lebih mengandalkan laman pemberitaan sendiri berupa website dan Instagram (Muhazir, 2024).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif  dan  peneliti  sebagai Instrument kunci dalam penelitian ini (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan di  KPUD  Lombok  Utara.  Ada  dua  jenis  data  yang  menjadi  sumber  data  utama dalam penelitian ini, Pertama , data primer yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang  berkaitan  dengan  strategi  komunikasi  politik  yang  dijalankan  oleh  KPUD Lombok  Utara  dalam  meningkatkan  partisipasi  pemilih. Kedua ,  Data  sekunder berupa  data  pelengkap  dan  bersifat  menguatkan  data  primer.  Kedua  data-data tersebut  didapat  melalui  serangkaian  observasi  partisipatif,  wawancara,  dan dokumentasi  berupa  data  tentang  catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar  cetak dan  online,  majalah,  prasasti,  notulen,  rapat,  dan  lain  sebagainya  (Mustari, 2012; Arikunto, 2010).
Data-data  yang  sudah  ditemukan  kemudian  dianalisis  menggunakan  teknik analisis  domain.  Data  yang  ditarget  dianalisis  untuk  memperoleh  gambaran seutuhnya  tentang  objek  yang  diteliti,  tanpa  harus  diperinci  unsur-unsur  yang ada dalam peneitian tersebut (Mustari, 2012).

## PEMBAHASAN
A. Partisipasi politik masyarakat pemilih di Lombok Utara pada pemilu 2024 Pemilihan  umum  yang  digelar  bulan  Februari  2024  lalu  adalah  untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Anggota DPRD  Provinsi  NTB,  Anggota  DPRD  Kabupaten  Lombok  Utara.  Partisipasi  politik masyarakat  pemilih  yang  tersebar  di  seluruh  daerah  Kabupaten  Lombok  Utara termasuk tinggi, namun tingkat partipasi politik masyarakat pemilih mengalami dinamisasi. Sebagaimana informasi dari data lapangan yang didapatkan oleh tim peneliti, tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih pada hari pencoblosan di setiap  kecamatan  mengalami  variasi,  tingkat  partisipasi  politik  masyarakat pemilih berada pada angka di atas 87%.
Jumlah Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  untuk  pemilu  2024  di  Kabupaten Lombok  Utara  sebanyak  183.391  orang,  terdiri  dari  pemilih  Laki-Laki  sebanyak 90.633 orang dan pemilih Perempuan sebanyak 92.758 orang. Dan jumlah pemilih yang  menyalurkan  hak  politiknya  sebanyak  160.515  orang  atau  sekitar  87,53 persen.  Partisipasi  politik  pemilih  laki-laki  77.917  dan  partisipasi  politik  dari kaum Perempuan sebanyak 82.598 orang (KPU Lombok Utara, 2024).
Tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  pemilih  di  setiap  Kecamatan  yang tersebar di Kabupaten Lombok Utara dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel: 1. Tingkat Partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan anggota DPRD Kab. Lombok Utara pada pemilu 2024
No Nama Kecamatan Jumlah DPT Pengguna Hak Pilih Prosentase 1  Kec. Pemenang 29.500 25.414 86,15% 2 Kec. Tanjung 40.982 36.462 88,97% 3 Kec. Gangga 38.459 33.685 87,59% 4 Kec. Kayangan 34.495 29.624 85,88% 5 Kec. Bayan 39.555 35.330 88,42% Jumlah 183.391 160.515 87,53% Jumlah DPT Laki- laki 90.633 77.917 Jumlah DPT Perempuan 92.758 82.598 Sumber: Model  D  Hasil  Pemilihan  Anggota  DPRD  Kab.  Lombok  Utara  KPUD Lombok Utara 2024
Tingkat partisipasi politik pada pemilihan Anggota DRPD Kabupaten Lombok Utara sebesar  87,53 persen.  Tabel 1 memperlihatkan jumlah DPT  di Kabupaten Lombok Utara berjumlah 183.391 orang, Pemilih laki-laki sebanyak 90.633 orang dan  pemilih  perempuan  sebanyak  92.758  orang.  Masyarakat  pemilih  yang menyalurkan hak suaranya sebanyak 160.515 orang. Terdiri dari pemilih Laki-Laki 77.917 orang dan pemilih Perempuan sebanyak 82.598 orang. Kecamatan tanjung menjadi  penyumbang  partisipasi  politik  tertinggi  sebesar  88,97  persen. Kecamatan  Bayan  sebesar  88,42  persen,  Kecamatan  Gangga  sebesar  87,59 persen,  Kecamatan  Pemenang  dengan  tingkat  partisipasi  sebesar  86,15  persen dan Kecamatan Kayangan dengan tingkat partisipasi sebesar 85,88 persen.
Tabel 2. Tingkat partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan anggota
DPRD Provinsi NTB di Kab. Lombok Utara pada pemilu 2024 No Nama Kecamatan Jumlah DPT Pengguna Hak Pilih Prosentase 1  Kec. Pemenang 29.500 25.421 86,17% 2 Kec. Tanjung 40.982 36.463 88,97% 3 Kec. Gangga 38.459 33.687 87,59% 4 Kec. Kayangan 34.495 29.624 85,88% 5 Kec. Bayan 39.555 35.331 88,43% Jumlah 183.391 160.526 87,53% Jumlah DPT Laki- laki 90.633 77.921 Jumlah DPT Perempuan 92.758 82.605 Sumber: Model D Hasil Pemilihan Anggota DPRD Provinsi NTB KPUD Lombok Utara 2024
Tingkat  partisipasi  politik  masyarakat  pemilih  di  Lombok  Utara  pada pemilihan  Anggota  DRPD  Provinsi  NTB  pada  pemilu  2024  sebesar  87,53  persen. Tabel  2  mengkonfirmasi  bahwa  yang  memiliki  hak  suara  pada  pemilu  2024  di Kabupaten  Lombok  Utara  berjumlah  183.391  orang.  Jumlah  Pemilih  laki-laki sebanyak  90.633  orang  dan  pemilih  perempuan  sebanyak  92.758  orang.  Jumlah pemilih  yang  menyalurkan  suara  sebanyak  160.515  orang.  Terdiri  dari  Pemilih Laki-Laki sebanyak 77.921 orang dan pemilih Perempuan sebanyak 82.605 orang. Kecamatan  tanjung  menjadi  Kecamatan  tertinggi  tingkat  partispasinya,  dengan angka partisipasi sebesar 88,97 persen. Kecamatan Bayan sebesar 88,43 persen, Kecamatan  Gangga  sebesar  87,59  persen,  Kecamatan  Pemenang  sebesar  86,17 persen dan Kecamatan Kayangan sebesar 85,88 persen.
Tabel 3. Tingkat Partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan anggota
DPR RI di Kab. Lombok Utara pada pemilu 2024 No Nama Kecamatan Jumlah DPT Pengguna Hak Pilih Prosentase 1 Kec. Pemenang 29.500 25.428 86,20% 2 Kec. Tanjung 40.982 36.463 88,97% 3 Kec. Gangga 38.459 33.690 87,60% 4 Kec. Kayangan 34.495 29.624 85,88% 5 Kec. Bayan 39.555 35.336 88,44% Jumlah 183.391 160.541 87,54% Jumlah DPT Laki-laki 90.633 77.930 Jumlah DPT Perempuan 92.758 82.611
Sumber: Model D Hasil Pemilihan Anggota DPR RI KPUD Lombok Utara 2024 Data  pada  tabel  3  di  atas,  menjelaskan  bahwa  jumlah  DPT  yang  memiliki hak  suara  pada  pemilu  2024  di  Kabupaten  Lombok  Utara  berjumlah    183.391 orang,  terdiri  dari  pemilih  laki-laki  sebanyak  90.633  orang  dan  pemilih perempuan  sebanyak  92.758  orang.  Jumlah  masyarakat  pemilih  yang berpartisipasi  pada  pemilihan  anggota  DPR  RI  di  Kabupaten  Lombok  Utara sebanyak  160.541  orang,  terdiri  dari  pemilih  Laki-Laki  sebanyak  77.930  orang dan pemilih Perempuan sebanyak 82.611 orang.
Kecamatan  tanjung  menjadi  kecamatan  tertinggi  penyumbang  tingkat partispasi  politik  masyarakat  pemilih  pada  pemilihan  anggota  DPR  RI  dengan angka  partisipasi  sebesar  88,97  persen.  Kecamatan  Bayan  dengan  angka partisipasi sebesar 88,44 persen, Kecamatan Gangga sebesar 87,60%, Kecamatan Pemenang  dengan  tingkat  partisipasi  sebesar  86,20  persen  dan  Kecamatan Kayangan sebsar 85,88%.
Tabel. 4. Tingkat Partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan anggota
DPD RI di Kab. Lombok Utara pada pemilu 2024 No Nama Kecamatan Jumlah DPT Pengguna Hak Pilih Prosentase 1 Kec. Pemenang 29.500 25.428 86,20% 2 Kec. Tanjung 40.982 36.464 88,98%
3 Kec. Gangga 38.459 33.693 87,61% 4 Kec. Kayangan 34.495 29.624 85,88% 5 Kec. Bayan 39.555 35.336 88,44% Jumlah 183.391 160.545 87,54% Jumlah DPT Laki-laki 90.633 77.931 Jumlah DPT Perempuan 92.758 82.614
Sumber: Model D Hasil Pemilihan Anggota DPD RI KPUD Lombok Utara 2024 Selanjutnya  angka partisipasi pada pemilihan Anggota DPD RI pada  pemilu 2024,  tergolong  tinggi  yakni  sebesar  87,54  persen.  Tabel  4  memperlihatkan bahwa jumlah 183.391 orang, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 90.633 orang dan  pemilih  perempuan  sebanyak  92.758  orang.  Pemilih  yang  menyalurkan  hak suaranya  sebanyak  160.545  orang.  Dengan  rincian,  jumlah  pemilih  Laki-Laki sebanyak 77.931 orang dan pemilih Perempuan sebanyak 82.614 orang. Partipasi  masyarakat  pemilih  yang  di  Kecamatan  Tanjung  sebesar  88,98 persen  menjadi  pemlih  teritinggi  yang  menyalurkan  haknya.  Kecamatan  Bayan dengan angka partisipasi sebesar 88,44 persen, Kecamatan Gangga sebesar 87,61 persen,  Kecamatan  Pemenang  sebesar  86,20  persen  dan  Kecamatan  Kayangan dengan tingkat partisipasi masyarakat pemilih sebanyak 85,88 persen.
Tabel 5. Tingkat Partisipasi politik masyarakat pemilih pada pemilihan Presiden dan Pemilihan wakil Presiden (PPWP) di Kab. Lombok Utara pada pemilu 2024
No  Nama Kecamatan Jumlah DPT Pengguna Hak Pilih Prosentase 1 Kec. Pemenang 29.500 25.450 86,27% 2 Kec. Tanjung 40.982 36.481 89,02% 3 Kec. Gangga 38.459 33.698 87,62% 4 Kec. Kayangan 34.495 29.639 85,92% 5 Kec. Bayan 39.555 35.346 88,46% Jumlah 183.391 160.416 87,58% Jumlah DPT Laki-laki 90.633 77.965 Jumlah DPT Perempuan 92.758 82.649
Sumber:  Model  D  Hasil  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI  KPUD Lombok Utara 2024
Untuk  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  RI  pemilu  2024,  partisipasi pemilih  di  Lombok  Utara  sebesar  87,58  persen.  Data  pada  tabel  5 memperlihatkan bahwa jumlah DPT sebanyak  183.391 orang, terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 90.633 orang dan pemilih perempuan sebanyak 92.758 orang. Jumlah partisipasi masyarakat sebanyak 160.416 orang, terdiri dari pemilih Laki- Laki sebanyak 77.965 orang dan pemilih Perempuan sebanyak 82.649 orang Partisipasi politik  masyarakat  di  Kecamatan  Tanjung  menjadi  penyumbang tertinggi  angka  partisipasi  sebanyak  89,02  persen.  Kemudian  Kecamatan  Bayan sebesar  88,46  persen,  Kecamatan  Gangga  sebesar  87,62  persen,  kemudian Kecamatan  Pemenang  dengan  tingkat  partisipasi  sebesar  86,27  persen  dan
terkahir  Kecamatan  Kayangan  dengan  tingkat  partisipasi  masyarakat  pemilih sebesar 85,92 persen.
Dari  data-data  di  atas  memperlihatkan  bahwa  angka  partisipasi  politik masyarakat pemilih  yang  mencapai  87,5  persen  adalah  suatu  capaian  yang  luar biasa yang dilakukan oleh KPUD Lombok utara. Dengan demikian, kinerja Komisi Pemilihan  Umum  dapat  digolongkan  sudah  maksimal,  karena  tingkat  partisipasi politik  masyarakat  pemilih  cukup  tinggi.  Tentu  hal  demikian  dikarenakan  kerja maksimal KPUD Lombok Utara dan jajarannya  melakukan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat pemilih.

## B. Sosialisasi sebagai strategi komunikasi politik KPUD Lombok Utara
Keterlibatan  masyarakat  Indonesia  di  semua  aspek  kehidupan,  termasuk dalam  kontestasi  demokrasi  menjadi  indikasi  bahwa  proses  berdemokrasi  di Negara  ini  sudah on  the  track ,  dimana  keterbukaan  dan  pemenuhan  hak masyarakat  sudah  mulai  disetarakan,  pelaksanaan  pemlihan  umum  menjadi contoh  dimana  semua  anak  bangs  dapat  berkompetisi  adu  gagasan  dalam memajukan  Indonesia  dan  daerah  masing-masing  anak  bangsa.  Ini  buah  dari gerakan  reformasi  1998  silam,  berhasil  membuka  Pandora  keterkungkungan demokrasi  yang  hanya  dinikmati  oleh  seglintir  orang.  Pelaksanaan  pemilihan umum  (pemilu)  baik  untuk  pemilihan  anggota  legislatif,  presiden  dan  wakil presiden  dan  pemilihan  umum  untuk  kepala  daerah  yang  dapat  diikuti  oleh semua  lapisan  masyarakat  menjadi  bukti  nyata,  Demokrasi  di  Indonesia  telah menemuka jati diri dan esensisnya (Fauzia, 2019)
Namun,  untuk  mempertahankan  kematangan  berdemokrasi  semua  anak bangsa  yang  memiliki  hak  suara,  pada  setiap  kontestasi  pemilu,  maka  lembaga penyelenggara  tidak  boleh  berhenti  bekerja  mensosialisasikan  tahapan-tahapan pemilu  kepada  masyarakat  pemilih.  Dalam  undang-undang  No  20  tahun  2017 tentang pemilihan umum, pasal 18 ayat 10, menyebutkan bahwa di antara tugas Komisi  Pemilihan  Umum  adalah  mensosialisasikan  penyelenggaraan  pemilu kepada Masyarakat.
Tugas dan wewenang demikianlah yang telah dilakukan oleh KPUD Lombok Utara,  sebagai  salah  satu  entitas  yang  berwenang  menyelenggarakan  pemilu  di tingkat daerah, KPUD Lombok Utara telah banyak melakukan kegiatan sosialisasi kepemiluan  kepada  masyarakat  pemilih,  sebagai  bentuk  dari  implemnatasi strategi  komunikasi  politik  untuk  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat pada pemilu 2024 di kabupaten Lombok Utara.
Berbagai  strategi  komunikasi  politik  yang  ditempuh  oleh  Komisi  Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Utara, agar masyarakat pemilih aktif menyalurkan hak suaranya ke tempat pemungutan suara (TPS).  Para pemilih dibekali dengan pemahaman kepemiluan melalui  sosialisasi dan pendidikan politik, agar  pemilih mampu  memahami  dengan  utuh  tentang  pentinya  pemilihan  umum,  sehingga mereka  mampu  menentukan  pilihannya  sendiri  tanpa  harus  terikat  dengan intervensi dan bujuk rayu orang lain.
Sosialisasi  dan  pendidikan  politik  yang  telah  dilakukan  oleh  KPUD  Lombok Utara dapat dilihat sebagai implementasi dari strategi komunikasi politik, karena setidaknya empat hal yang sudah ditempuh oleh KPUD Lombok Utara. Pertama ,
KPUD  Lombok  Utara  telah  melewati  proses  komunikasi  politik. Kedua ,  KPUD Lombok Utara telah melakukan berbagai macam perencanaan komunikasi politik sebelum  melakukan  tindakan  komunikasi, Ketiga ,  KPUD  Lombok  Utara menentukan  pesan-pesan  komunikasi  politik  sebelum  mendistribusikan  dan mensosiaslisasikannya kepada masyarakat pemilih. Keempat , KPUD Lombok utara melakukan kerjasama dengan media massa sebagai media komunikasi politik. Aktivitas komunikasi politik secara umum dapat dipandang sebagai proses, karena  memiliki  konsekuensi,  karena  semua  kegiatan  dan  aktivitas  komunikasi politik  merupakan  aktivitas  yang  berlangsung  secara  terus-menerus.  Sebagai suatu  proses,  strategi  komunikasi  politik  yang  sudah  ditetapak  oleh  KPUD Lombok Utara, karena dalam pandangan Dan Nimmo (2005), KPUD Lombok Utara setidaknya  melibatkan  lima  unsur  penting  dalam  kegiatan  sosialisasinya. Pertama ,  terdapat  unsur  aktor  (aktor  atau  partisipan  dalam  hal  ini  Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Utara). Kedua , terdapat unsur pesan (terdapat ada  pesan-pesan  politik  yang  disampaikan  ke  masyarakat  pemilih). Ketiga , terdapat unsur saluran (KPUD Lombok Utara menyampaikan pesan politik melalui saluran media dan saluran komunikasi lainnya). Keempat . Terdapat unsur situasi atau  konteks  (Pesan-pesan  politik  yang  disampaikan  adalah  tentang  politik kepemiluan, karena ada agenda pemilu), dan Kelima . Terdapat unsur  pengaruh atau  efek  (Bagaimana  dampak  dari  kegiatan  komunikasi  politik  terhadap partispasi politik masyarakat) (Nimmo, 2005).
Selain  proses,  strategi  komunikasi  politik  tidak  luput  dari  Perencanaan Komunikasi  Politik.  Sebagai  penyelenggara  pemilu  di  tingkat  daerah,  KPUD Lombok Utara, telah memiliki perencanaan komunikasi politik yang tersistematis dan terjadwal dengan baik. Dalam pandangan Burhan Bungin (2018), tujuan dari perencanaan  komunikasi  politik  adalah  agar  informasi-informasi  komunikasi politik  yang  sudah  direncanakan  untuk  disampaikan  ke  masyarakat  pemilih, dapat terserap dengan baik (Bungin, 2018).
Interaktifitas  antara  KPUD  Lombok  Utara  dengan  masyarakat  pemilih dijamin keberlangsungan oleh Perencanaan komunikasi politik. Dan Interaktifitas komunikasi politik itu sendiri, setidaknya memiliki lima dimensi yaitu (1) Dimensi arah  proses  komunikasi  politik,  (2)  Dimensi  fleksibilitas  waktu  dan  peran pertukaran,  (3)  Dimensi  kesadaran  akan  lokasi  &  lingkungan  tempat berlangsungnya komunikasi politik, (4) Dimensi level kontrol terhadap lingkungan tempat berlangsungnya komunikasi politik, dan (5) Dimensi orientasi komunikasi yang bermuara pada pertukaran dan persuasi (McQuail, 1992).
Selanjutnya  adalah  pesan-pesan  politik  dari  kegiatan  komunikasi  politik yang  dilakukan  oleh  KPU  Lombok  Utara  adalah  pesan-pesan  yang  berkaitan dengan  tahapan-tahapan  kepemiluan.  Pesan  komunikasi  politik  akan  cepat sampai  kepada  masyarakat  pemilih  melalui  bantuan  media  komunikasi  politik. Pendistribusian pesan-pesan komunikasi politik melalui media massa (baik media massa  online,  cetak  dan  elektronik)  akan  berimplikasi  pada  kecepatan  sirkulasi infomasi  politik  dari  KPUD  Lombok  Utara  sebagai  komunikator  politik  ke masyarakat pemilih sebagai Komunikan (Pawito, 2002).
Keberhasilan  aktifitas  komunikasi  politik  akan  mudah  diterima  bila  pesan yang dikirimkan dimaknai sama oleh komunikator dan komunikan sesuai dengan
perencanaan  dan  acuan  yang  telah  ditetapkan.  Karena  kegiatan  komunikasi  itu sendiri  adalah  proses  pertukaran  ide  atau  gagasan  secara  sederhana  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  hidup.  Komunikasi  merupakan  proses pendistribusian  pesan  dari  komunikator  kepada  komunikasn  melalui  berbagai macam  media,  dan  berdampak  kepada  kedua  belah  pihak,  baik  secara  primer maupun sekunder, komunikasi dapat berlangsung antar kelompok  maupun antar individu (Ilaihi, 2010; Nasrullah, 2014; Widjadja, 2010).
Kegiatan  sosialisasi  kepemiluan  yang  dilakukan  oleh  KPUD  Lombok  Utara, dilakukan tidak secara tiba-tiba, namun disertai dengan persiapan, strategi dan perencanaan yang matang. Karena segmen masyarakat pemilih di Lombok Utara beragam,  maka  strategi  pendistribusian  informasi  atau  pesan-pesan  tentang kepemiluan  diatur  secara  sistematis  dan  sesuai  dengan  tahapan-tahapan  yang sudah  ditetapkan  oleh  KPU.  Tentu  hal  demikian  dilakukan  sebagai  upaya  untuk mempersuasi, dan membujuk pemilih agar menyalurkan hak pilihnya. Membujuk dan mempersuasi masyarakat pemilih  dalam konteks komunikasi adalah sebagai sarana  untuk  menggugah  masyarakat  pemilih  (komunikan)  agar  hati  mereka terbuka  dan  berkenan  menerima  pesan-pesan  politik  yang  disampaikan  oleh komunikator (dalam hal ini KPUD Lombok Utara) (Soemirat, 2016).
Tim peneliti menemukan beberapa  kegiatan sosialisasi kepemiluan sebagai bentuk  implementasi  strategi  komunikasi  politik  yang  ditempuh  oleh  KPUD Lombok  Utara,  untuk  mempersuasi  atau  menggugah  hati  masyarakat  pemilih untuk berpartisipasi aktif pada pemilu 2024. Diantaranya adalah:
1. Sosialisasi Pemilu 2024 melalui pendidikan politik Sosialisasi dan Pendidikan politik bagi masyarakat pemilih yang dilakukan oleh  KPUD  Lombok  Utara,  berisi  tentang  kepemiluan  dan  tahapan-tahapan pemilihan  umum  yang  menyasar  berbagai  segmentasi  masyarakat  pemilih. Salah  satu  segmen  masyarakat  pemilih  yang  didekati  adalah  pemilih  di kalangan  disabilitas.  Kegiatan  pendidikan  politik  bagi  pemilih  disabilitas bertemakan  "Wujudkan  Pemilu  2024  Sebagai  Pemilu  Inklusif  dan  Ramah Disabilitas’’.
Menurut  Kardi  (Ketua  Divisi  Teknis  dan  Penyelenggaraan  Pemilu  KPUD Lombok Utara), kegiatan pendidikan politik bagi pemilih disabilitas tersebut, bekerjasama  dengan  komunitas  Persatuan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia (PPDI)  Lombok  Utara.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  agar  pemilih  disabilitas, dapat  menggunakan  hak  pilihnya  dengan  nyaman  tanpa  tekanan  maupun kesulitan (Sumber: facebook KPU Lombok Utara).
Sementara  itu,  informasi  dari  Nizamudin  (Ketua  Divisi  Hukum  dan Pengawasan  KPUD  Lombok  Utara)  menegaskan  bahwa  keberadaan  pemilih disabilitas  harus  mendapatkan  pelayanan  yang  sama  dengan  masyarakat pemilih  lainnya.  Tidak  ada  orang  atau  Kelompok  Masyarakat  yang  bisa diabaikan  haknya  sebagai  pemilih  atau  yang  dipilih,  termasuk  pemilih Disabilitas (Sumber: Facebook KPUD Lombok Utara).
Juraidin  (Ketua  KPU  Lombok  Utara)  menambahkan  bahwa,  ‘’Salah  satu strategi  komunikasi  politik  yang  kami  lakukan  dalam  upaya  meningkatkan partisipasi  masyarakat  pemilih  adalah  melakukan  pendekatan  kepada
kelompok-kelompok  perempuan,  disabilitas,  marjinal  dan  kelompok keagamaan, selain sosialisasi tahapan kepemiluan di Lombok Utara, kami juga memberikan Pendidikan politik yang berkaitan tentang pentingnya partisipasi masyarakat  dalam  memilih  wakilnya  di  DPR  baik  di  tingkat  kabupaten/kota, provinsi  dan  pusat.  Serta  pentingnya  memilih  Presiden  dan  wakil  Presiden. Tentu  kita  sentuh  kesadaran  hati  nurani  masyarakat  agar  mereka  dengan kesadaran  sendiri  hadir  dan  dateng  ke  tempat-tempat  pemungutan  suara’’ (Wawancara Bersama Ketua KPUD Lombok Utara, 25 November 2023).
Tim  peneliti  menemukan  data  di  lapangan,  bahwa  terdapat  beberapa agenda kegiatan sosialisasi kepemiluan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat  pemilih  yang  sudah  dilakukan  oleh  KPUD  Lombok  Utara. diantaranya  adalah  sosialisasi  pemilih  perempuan  di  Kecamatan  Bayan  dan Tanjung,  kemudian  kegiatan  Sosialisasi  Pemilih  Disabiltas  di  kecamatan Pemenang,  kemudian  sosialisasi  pemilih  marjinal  di  Kecamatan  Gangga,  ada juga kegiatan sosialisasi pemilih segmen keagamaan di seluruh Kecamatan dan Desa se-Lombok Utara.
Gambar 1. Sosialisasi dan Pendidikan Politik Bagi Pemilih 2024 ‘’Segmen Pemilih Disabilitas’’
(Sumber: facebook KPU Lombok Utara).

## 2. Sosialisasi Pemilu 2024 melalui sarana kebudayaan
Dalam  melaksanakan  sosialisasi  dan  Pendidikan  politik  bagi  masyarakat pemilih, KPUD Lombok Utara juga menggunakan pendekatan Budaya, melalui pergelaran  wayang  kulit.  Dalam  pertunjukan  wayang  kulit  tersebut,  materi yang  disampaikan  adalah  tentang  pentingnya  pemilihan  umum  bagi keberlangsungan  demokrasi.  Pesan-pesan  politik  dari  KPUD  Lombok  Utara melalui  pertunjukan  wayang  kulit,  menggunakan  Bahasa  daerah. Pagelaran Wayang  Kulit  Sasak  Sekar  Gadung  Dayan  Gunung,  Pimpinan  Bapak  Dulatip bertempat di Dusun Tlotok, Desa Sokong Kecamatan Tanjung.
Menurut  pandangan  Ketua  KPU  Lombok  Utara,  Pendekatan  melalui budaya  adalah  bagian  dari  strategi  komunikasi  politik  untuk  menyampaikan pesan-pesan kepemiluan kepada masyarakat. Dengan pendekatan kebudayaan, pesan-pesan  politik  terkait  kepemiluan  yang  disampaikan,  akan  lebih  cepat
diterima  oleh  masyarakat,  apalagi  pendekatan  kebudayaan  menggunakan bahasa  Sasak  Dayan  Gunung  atau  khas  Lombok  Utara  (Wawancara  Bersama Ketua KPUD Lombok Utara, 25 November 2023).
Nizamudin  (Ketua  Devisi  Hukum  dan  Pengawasan  KPUD  Lombok  Utara), menambahkan  bahwa  hakekat  sosialisasi  kepemiluan  melalui  pertunjukan wayang  kulit  tidak  hanya  untuk  hiburan  semata,  namun  harapannya pertunjukan  wayang  kulit  dapat  dijadikan  sebagai  saluran  komunikasi informasi  untuk  mensosialisasikan  tahapan  pemilu  2024.  Momentum pertunjukan  wayang  kulit  digunakan  untuk  mempersuasi  atau  membujuk pemilih  untuk  menyalurkan  hak  pilihnya. Pada  kesempatan  tersebut, N izamudin  mengajak  masyarakat  pemilih  untuk  menggunakan  hak  pilihnya, dengan  sebaik-sebaiknya  dan  meminta  masyarakat  memastikan  diri  telah terdaftar  dalam  DPT  dan  mengecek  nama  melalui  cekdptonline.kpu.go.id (Sumber: facebook KPU Lombok Utara).
Gambar 2. Sosialisasi Politik Pemilu 2024 melalui Pagelaran Wayang Kulit
(Sumber: facebook KPU Lombok Utara)

## 3. Sosialisasi Pemilu 2024 melalui sarana film layar tancap
Kegiatan  sosialisasi  kepemiluan  juga  dikemas  ke  dalam  bentuk  acara yang  lebih  milenialis  dan  GenZis  (untuk  generasi  GenZi).  Nonton  Film  Layar Tancap  yang  berjudul  “Kejarlah  Janji’’.  Kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk membangkitkan kesadaran politik generasi milenial dan Genereasi Z yang akan pertama  kali  menjadi  pemilih  (Wawancara  Bersama  Ketua  KPUD  Lombok Utara,  25  November  2023).  Kegiatan  nonton  Bersama  film  politik  tersebut pernah  dilaksanakan  di  beberapa  tempat,  seperti  di  Pondok  Pesantren  Nurul Istiqomah  Kapu,  dan  Kampus  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Kependidikan  HAMZAR Tanjung.  Peneliti  menemukan  antusiasme  pemilih  pemula  dalam  acara tersebut.  Nonton  bareng  dihadiri  oleh  kalangan  penyelenggara,  santri, mahasiswa dan tokoh Masyarakat.
Gambar 3. KPUD Lombok Utara Nobar di STKIP Hamzar Lombok Utara
(Sumber: LOMBOK POST)
4. Sosialisasi pemilu 2024 melalui simulasi pungut & hitung di TPS Real Kegiatan sosialisasi kepemiluan melalui simulasi pungut dan hitung di TPS Real  ini  dilaksananakan  di  TPS  04  Dusun  Perawira  Desa  Sokong,  Kecamatan Tanjung.  Simulasi  pungut-hitung  bertujuan  untuk  mendapatkan  gambaran bagaimana  potret  pencoblosan,  sehingga  penyelenggara  dan  pemilih teredukasi terkait dengan pelaksaan pencoblosan & penghitungan surat suara.
Gambar 4. Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemli 2024
Sumber: facebook KPUD Lombok Utara
Kegiatan  simulasi  pungut  dan  hitung  ini  dilakukan  dengan  konsep pencoblosan secara real atau nyata. Simulasi Pungut dan Hitung pemilu 2024 ini  diikuti  oleh  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  (KPPS),  Panitia Pemungutan  Suara  (PPS),  dan  Panitia  pemilihan  kecamatan  (PPK),  dan masyarakat pemilih yang ada di desa Sokong.
5. Sosialisasi Pemilu 2024 melaui kerjasama dengan media massa lokal Dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  pemilih,  KPUD Lombok Utara juga menjalin kerjasama dengan media massa lokal yang ada di Lombok  Utara.  Pentingnya  peran  media  dalam  penyebarluasan  informasi kepemiluan,  maka  dibuatkan  kegiatan Media  Gathering dan  dilanjutkan
dengan  tanda  tangan  Momerandum  of  Understanding  (MOU)  antara  KPUD Lombok  Utara-Pimpinan  Media  Massa  bertempat  di  Anema  Resort  Desa  Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Lombok Utara pada Jum’at 08 Desember 2023. Keberadaan  media  massa  dapat  melahirkan  keberimbangan  informasi yang  merata  kepada  masyarakat.  Karena  pengaruh  media  massa  sangat  kuat terhadap  sirkulasi  semua  jenis  informasi,  maka  media  massa  dan  KPUD Lombok  Utara  harus  digandeng  untuk  bersama-sama  menginformasikan pemberitaan kepemiluan yang dilaksanakan di Lombok Utara.
Hal  demikian  ditegaskan  oleh  Kardi  (Ketua  KPUD  Lombok  Utara)  yang menyebutkan  bahwa  media  massa  pada  dasarnya  berfungsi  sebagai penyeimbang dan dapat memberikan pengaruh terhadap publik atas informasi yang  disebarkan,  termasuk  dalam  menyampaikan  informasi  tentang  Pemilu, media  massa  memiliki  tanggung  jawab  moral  dalam  ikut  serta  meningkatkan partisipasi  politik  masyarakat  pemilih  dalam  pemilu  2024  mendatang (Wawancara Bersama Ketua KPUD Lombok Utara, 08 Desember 2023).
6. Sosilasasi tahapan pemilu 2024 melalui program KPU Goes To School Sosialisasi  kepemiluan  di  Lombok  Utara  juga  menyasar  pemilih  pemula. Penyelenggara  pemilu  aktif  melaksanakan  sosialisasi  ke  sekolah-sekolah  SMA dan  Madrasah  Aliyah  yang  tersebar  di  Lombok  Utara.  Melalui  program pendidikan  politik  di  sekolah,  program  kegiatan  tersebut  dinamakan  dengan KPU Goes To School.
Dari semua kegiatan sosialisasi kepemiluan yang telah dilaksanakan oleh KPUD  Lombok  Utara  di  atas,  telah  memenuhi  kriteria  strategi  komunikasi politik sebagaimana disebutkan oleh para ilmuan komunikasi. Berbagai bentuk sosialisasi  yang  dilakukan  tersebut  telah  adalah  bagian  dari  cara  komunikasi KPUD  Lombok  utara  sebagai  komunikator  kelembagaan  yang  berwewenang melaksanakan pemilu, untuk mendekati komunikan atau masyarakat pemilih. Strategi  komunikasi  politik  untuk  menyampaikan  pesan-pesan  politik  kepada masyarakat  pemilih,  tidak  hanya  terpaku  pada  satu  cara,  namun  dapat ditempuh  dengan  cara  lain  atau  alternative  lainnya.  Sebagaimana  yang disebutkan oleh  Aviany  (2019), strategi  pada  hakikatnya  adalah  perencanaan ( planning )  dan  manajemen  ( management )  untuk  mencapai  tujuan.  Dan implemenatsi  strategi  komunikasi  politik  sangat  tergantung  pada  situasi, kondisi dan tujuan atau kepentingan komunikasi itu sendiri.
Kegiatan sosialisasi kepemiluan yang dilakukan oleh KPUD Lombok Utara melalui  pendidikan  politik  Pemilih,  Sosialisasi  Pemilu  melalui  sarana kebudayaan,  Sosialisasi  Pemilu  melalui  sarana  film  layar  tancap,  Sosialisasi Pemilu  melalui  simulasi  pungut  &  Hitung  di  TPS  Real,  Sosialisasi  Pemilu melalui  kerjasama  dan  sinergistas  media  massa  lokal,  Sosilasasi  pemilu melalui  program  KPU Goes  To  School adalah  sebagai  strategi  komunikasi Politik  KPUD  Lombok  Utara  untuk  me- Redundancy atau  mempengaruhi masyarakat  pemilih  dengan  mengulang-ulang  pesan  tentang  pemilu  2024 kepada  masyarakat  pemilih  melalui  berbagai  macam  kegiatan  sosialisasi. Melalui  kegiatan  sosialisasi  kepemiluan  tersebut  adalah  sebagai upaya  meng- Canalizing pesan  dan  cara  pendekatan  yang  dapat  memberikan  pengaruh
terhadap  masyarakat  pemilih.  Kemudian,  dalam  kegiatan  sosialisasi kepemiluan  tersebut  KPUD  Lombok  utara  menggunakan  strategi Informatif , informasi  yang  disampaikan  diharapkan  dapat  mempengaruhi  masyarakat pemilih.  Dan  Kegiatan-kegaiatan  sosialisasi  tersebut  sebagai  sarana  untuk mem- Persuasif masyarakat  pemilih  untuk  berpartisipasi  aktif  secara  sadar menyalurkan hak suaranya pada hari pencoblosan.
Selain  itu,  kegiatan  sosialisasi  kepemiluan  tersebut  adalah  bagian  dari strategi komunikasi politik, karena didalamnya terdapat beberapa aspek yang digunakan.  Seperti  aspek Attention ,  aspek  ini  adalah  upaya  membangkitkan perhatian masyarakat pemilih tentang pentingnya pemilu. Kemudian kegiatan tersebut juga dapat  menumbuhkan minat (interest)  pemilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan hasrat ( Desire ) masyarakat pemilih untuk menerima informasi kepemiluan dari KPUD  Lombok  Utara  dan  akhirnya  masyarakat  pemilih  mengambil  keputusan ( Decision )  untuk  berpartispasi  aktif  dalam  pemilu  dengan  bertindak  nyata ( Action ) berupa dateng ke TPS.

## KESIMPULAN
Dari data hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi  politik  masyarakat  pemilih  di  Lombok  Utara  pada  pemilu  2024 tergolong  tinggi,  tingginya  angka  partisipasi  politik  tersebut  tidak  terlepas  dari strategi  Komunikasi  politik  yang  dijalankan  oleh  KPU  Lombok  Utara.  Kegiatan dan  aktifitas  berkomunikasi  langsung  dengan  masyarakat  dan  proses penyampaian  pesan-pesan  komunikasi  politik  kepada  masyarakat  pemilih, dilakukan  dengan  perencanaan,  penyampaian  pesan,  dan  pengelolaan  media komunikasi  politik  yang  baik  dan  terarah.  Kegiatan  sosialisasi  pemilu  melalui pendidikan  politik,  penggunaan  sarana  kebudayaan,  nonton  bareng  film  layar tancap, melalui simulasi pungut & Hitung di TPS Real, melalui kerjasama media massa lokal, dan melalui kegiatan KPU Goes To School. Merupakan implementasi dari  strategi  komunikasi  politik  untuk Mem - Persuasi pemilih  secara  sadar menyalurkan  hak  suaranya.  Kegiatan-kegiatan  Sosialisasi  Pemilu  2024  juga berorientasi  untuk  membangkitkan  perhatian  ( Attention), menumbuhkan  minat ( interest )  masyarakat  pemilih,  agar  memiliki  hasrat  ( Desire )  dalam  menerima informasi  tentang  pemilu  dan  akhirnya  mengambil  keputusan  ( Decision )  untuk bertindak  nyata  ( Action )  dengan  kesadaran  sendiri  datang  ke  Tempat Pemungutan Suara (TPS).

## REFERENCES
Anwar, A. (2011). Komunikasi Politik, Filsafat Paradgima-Teori Tujuan, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu. Arikunto, S. (2010). Metode Peneltian. Jakarta: Rineka Cipta. Ayu  Setiawati,  A.  (2016).  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  UPACARA  MERTI DUSUN  (STUDI  UPACARA  MERTI  DUSUN  DI  DUSUN  MANTUP,  DESA BATURETNO, KECAMATAN BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL). E-Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi, 5 (5).
Brown,  D.  a.  (2002). Essentials  of  marketing:  Theory  and  practice  for  a marketing career. Routledge: Routledge. Budiarjo, M. (2018). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia. Bungin, B. (2018). Komunikasi Politik Pencitraan. Bandung: Prenada Media Grup. Dewi,  L.  Y.  (2022).  Analisis  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dalam Partisipasi  Politik  Masyarakat  di  Pilkada  serta  Meminimalisir  Golpu. Jurnal Ilmu  Politik  dan  Pemerintahan,  8(1) ,  36-47  https://doi.org/10.37058/ jipp.v8i1.4082.
Efendy, O. U. (2015). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Eviany,  E.  (2019).  Strategi  Komunikasi  Politik. Jurnal  Politikologi,  7(1) ,  15-20. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1271.
Fanaqi,  C.  (2018).  Strategi  Komunikasi  KPU  Kabupaten  Garut  Dalam  Sosialisasi Pemilu  2014  Kepada  Kelompok  Disabilitas  Di  Kabupaten  Garut. Jurnal Komunikasi  Universitas  Garut:  Hasil  Pemikiran  dan  Penelitian  4.1 ,  24-41 ttp://dx.doi.org/10.10358/jk.v4i1.355.g347.
Fauzia, E. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam Pilgub Jabar 2018 di Kabupaten Pangandaran.
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 191-200 http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2409. Huntington,  S.  P.  (1994). Partisipasi  politik  di  negara  berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Ilaihi, W. (2010). Komunikasi Dakwah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Ishanan, P. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif Pada Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pilkada Kabupaten Lombok Utara 2020). Al-I'lam:
Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 5(2) , 75-81 doi.org/10.31764/jail.v5i2.8499.
Kario,  S.  (2017).  Partisipasi  Politik  Masyarakat  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Hukum  Tua  Tahun  2016  (Studi  di  Desa  Kolongan  Tetempangan  Kecamatan Kalawat  Kabupaten  Minahasa  Utara). Politico:  Jurnal  Ilmu  Politik  7.1 ,  61- 75.
Kusmiati, I. J. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi  Pemilih  pada  Pemilihan  Umum  Tahun  2024. Karimah  Tauhid, 3(4) , 4107-4118. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12693. McQuail, D. (1992). Political Communications. Routledge: Routledge. Muhazir,  A.  M.  (2024).  Strategi  Komunikasi  Politik  KPU  Kabupaten  Banyumas Meningkatkan  Peran  Sosialisasi  Tahapan  Pemilihan  Umum  Tahun  2024. Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema, 5(2) , 176-189 https://doi.org/10.24076/pikma.v5i2.1029.
Mustari,  M.  a.  (2012). Pengantar  Metode  Penelitian. Yogyakarta:  Laksbang Pressindo.
Nasrullah,  R.  (2014). Komunikasi  Antar  Budaya  di  Era  Budaya  Siber. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Nimmo, D. (2005). Komunikasi Politik. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Pawito.  (2002). Mass  Media  and  Democracy:  Study  of  the  Roles  of  the  Mass Media  in  the  Indonesian  Transition  Periode  1997-1999. Australia:  The University of Newcastle. Pureklolon,  T.  T.  (2016). Komunikasi  Politik:  Mempertahankan  Integritas Akademisi,  Politikus,  dan  Negarawan. Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka Utama.
Ramadhanil,  F.  V.  (2015). Desain  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan Partnership. Siagian, S. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara. Soemirat, S. (2016). Komunikasi Persuasif. Tangerang: Universitas Terbuka. Sugiyono.  (2012). Memahami  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan Kombinasi. Bandung: Alfabeta. Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Widjadja.  (2010). Komunikasi:  Komunikasi  dan  Hubungan  Masyarakat. Jakarta: PT Bumi Akasara.