## Urgensi Penerapan Kebijakan Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Siti Rohma Wardaningsih 1 , Marzuki Mustamar 2
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Islam Malang, 22001021096@unisma.ac.id marzuqi@bsa.uin-malang.ac.id

## Abstrak
Kewajiban  korporasi  kini  diakui  di  lebih  dari  satu  undang-undang  di  Indonesia seiring  dengan  berkembangnya  hukum  pidana  di  negara  ini.  Dalam  kehidupan nyata,  ada  juga  tuduhan  terhadap  berbagai  bisnis.  Jurnal  ini  membahas  urgensi penerapan  pertanggungjawaban  pidana  pencemaran  lingkungan  oleh  PT.  Kobin sebagai  pelaku  kejahatan  korporasi  dan  bagaimana  pola  pemidanaannya.  Dari penelitian  ini  ditemukan  penerapan  pertanggungjawaban  korporasi  sangat diperlukan karna kejahatan korporasi memiliki dampak yang buruk terutama bagi lingkungan  hdiup,  Masyarakat  dan  negara.  Perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada konservasi lingkungan hidup terutama pada pencemaran lingkungan hidup (pencemaran sungai) PT. Kobin agar tidak berlaku aturan  umum  dalam  KUHP.  Pola  pemidanaannya  masih  banyak  memerlukan suatu aturan khusus untuk tidak menerapkan aturan umum dalam KUHP.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan Lingkungan Hidup, Korporasi,

## Abstract
With  the  development  of  criminal  law  in  Indonesia,  corporate  responsibility  has begun  to  be  recognized  in  various  laws.  In  practice,  there  have  also  been convictions  against  various  corporations.  This  journal  discusses  the  urgency  of implementing  criminal  liability  for  environmental  pollution  by  PT.  Kobin  as  a perpetrator  of  corporate  crime  and  what  his  punishment  pattern  is.  From  this research, it was found that the implementation of corporate responsibility is very necessary  because  corporate  crime  has  a  negative  impact,  especially  on  the environment,  society  and  the  country.  Many  criminal  punishment  patterns  still require  specific  implementing  regulations  so  that  the  general  rules  in  the Criminal Code do not apply where the penalties are too low in  order to achieve environmental protection and management based on environmental conservation, especially on environmental pollution (river pollution) PT. Kobin
Keywords: Liability, Crime, Corporations.
1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
2 Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

## Jurnal Negara dan Keadilan

## PENDAHULUAN
Era  globalisasi  saat  ini  mengharuskan  adanya  integrasi  modernisasi  dan industrialisasi  dalam  kerangka  pembangunan  nasional  guna  mencapai kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini  termasuk  pembangunan  ekonomi,  karena faktor-faktor ini saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Korporasi mempunyai  peran  strategis  yang  penting  dalam  proses  modernisasi  dan industrialisasi,  karena  mereka  berkontribusi  secara  signifikan  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dan  mendorong  pembangunan  ekonomi  suatu  negara. Selain  itu,  perusahaan  juga  mempunyai  peran  penting  dalam  memperkuat perekonomian suatu negara melalui kontribusinya terhadap pendapatan keuangan negara,  seperti  pajak,  dan  upayanya  dalam  mengurangi  pengangguran  dengan menciptakan lapangan kerja.
Di  satu  sisi,  perusahaan  mempunyai  peran  penting  dalam  merangsang pembangunan  ekonomi  baik  di  tingkat  nasional  maupun  global.  Sebaliknya, korporasi  juga  dilibatkan  sebagai  pemicu  terjadinya  tindak  pidana.  Kejahatan yang  terkait  dengan  entitas  korporasi  mencakup  banyak  kegiatan  terlarang, termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  degradasi  lingkungan,  penggundulan  hutan, berkurangnya  populasi  ikan,  serta  tindakan  penyuapan,  korupsi,  dan  pencucian uang. 3 Menurut  Eddy  O.S.  Hiariej,  kejahatan  korporasi  dapat  digolongkan  ke dalam  jenis  kejahatan  kerah  putih,  sebagaimana  didukung  oleh  sudut  pandang Edwin  Sutherland.  Sutherland  menggunakan  frasa  "kejahatan  kerah  putih"  untuk membedakan antara aktivitas terlarang yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kedudukan profesional dan pangkat  sosial  tinggi,  yang sering kali dapat  dikenali dari  pakaian  mereka  yang  berkerah  putih  dan  berdasi,  dan  pelanggaran konvensional  seperti  perampokan,  pembunuhan,  atau  penyerangan.  sering dikaitkan dengan kejahatan jalanan. 4
Keterlibatan  korporasi  dalam  kemajuan  perekonomian  masyarakat mempunyai  dampak  yang  menguntungkan  dan  merugikan.  Dampak  negatifnya antara lain munculnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang berorientasi  pada  keuntungan,  yang  memiliki  ciri  dan  metode  yang  berbeda dibandingkan  dengan  tindak  pidana  konvensional.  Oleh  karena  itu,  untuk mengatasi  pelanggaran  tersebut  memerlukan  penggunaan  alat  dan  pendekatan khusus dalam penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam  Peraturan  Nomor  13  Tahun  2016  yang  dikeluarkan  Mahkamah  Agung Republik  Indonesia  tentang  Pedoman  Prosedur  Penanganan  Perkara  Pidana
3 Hariman  Satria,  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  KORPORASI  DALAM  TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM, Mimbar Hukum, Vol. 28 No. 2, Juni 2016, hlm 289.
4 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm 195.
Korporasi.  Peraturan  tersebut  mengakui  bahwa  korporasi  sebagai  badan  hukum mempunyai  peranan  penting  dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan kemajuan  nasional.  Namun  demikian,  diakui  juga  bahwa  korporasi  kadang- kadang  terlibat  dalam  berbagai  kegiatan  kriminal  yang  berdampak  buruk  bagi negara  dan  masyarakat.  Mengenai  hal  ini,  pengertian  korporasi  terdapat  dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa korporasi adalah  “kumpulan  orang  perseorangan  dan/atau  sumber  daya  yang  terstruktur, tanpa memandang status hukumnya.” 5
Salah  satu  bentuk  kejahatan  korporasi  tersebut  adalah  pencemaran lingkungan  hidup  yang  disebabkan  oleh  aktifitas  industri.  Salah  satu  contohnya yakni pencemaran air oleh PT. KOBIN. PT. KOBIN adalah pabrik keramik yang bertempat di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Pada bulan Oktober tahun 2018 pabrik tersebut telah menyebabkan pencemaran lingkungan di aliran sungai Ngoro  Mojokerto,  pencemaran  air  tersebut  berasal  dari  kebocoran  limbah  cair yang  berasal  dari  pabrik  tersebut.  Akibatnya,  sungai  yang  awalnya  bersih  dan tidak  berwarna  ini  menjadi  bewarna  coklat  pekat  dan  berwarna  hitam  saat memasuki  sore  hari  serta  baunya  yang  sangat  menyengat.  Sungai  ini  mengalir hingga  ke  arah  sungai  besar  (kali  brantas)  Porong-Sidoarjo.  Hal  ini  jelas  bahwa bisa merusak habitat,  karena di  Sungai  Besar (kali brantas) masih terdapat  jenis- jenis ikan yang berkembang biak di dalamnya. Selain itu, air pada aliran sungai ini juga digunakan untuk mandi di beberapa Desa.
Pada uraian di atas jelas bahwa air berperan penting dalam berlangsungnya kehidupan,  sehingga  di  perlukan  penegakan  hukum  yang  pasti  terhadapnya. Sebelumnya,  masyarakat  sekitar  telah  melakukan  mediasi  dengan  pihak  pabrik dan pihak pabrik pun telah berjanji bahwa akan membenahi dengan jangka waktu 3  bulan.  Namun,  pada  pergantian  tahun  2019,  hal  ini  tetap  berlangsung  bahkan lebih  parah  dan  pihak  NIP  tidak  menghiraukan.  Pihak  kepolisian  dan  Dinas Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Mojokerto  pernah  mengambil  sampel  limbah  di sungai  tersebut.  Namun,  tidak  ada  hasil  yang  di  umumkan  dan  pada  akhirnya pencemaran ini tetap berlanjut hingga saat ini tahun 2023.
Mengingat gambaran kasus tersebut, penting untuk membangun kerangka hukum  yang  berkaitan  dengan  perlindungan  terhadap  pencemaran  air,  sehingga menekankan  pentingnya  penegakan  hukum  dalam  konteks  ini.  Persyaratan  Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu pada pengaturan umum tentang tugas penanganan bahan berbahaya. Di sisi lain, Pasal 16  menyoroti  tanggung  jawab  pengelolaan  sampah  yang  dibebankan  kepada individu  atau  badan  yang  melakukan  kegiatan  ekonomi.  Bukti  tersebut
5 Hanafi,  Ayu  &  Iryadi,  URGENSI  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN POLA
PEMIDANAANNYA, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm 1.
berimplikasi  kuat  pada  PT.  KOBIN  sebagai  pihak  bertanggung  jawab  atas kejadian pelanggaran bisnis lingkungan hidup ini.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal untuk menjawab tantangan yang  ada.  Penelitian  hukum  sosiolegal  merupakan  metodologi  penelitian  hukum yang  mengandalkan  peraturan  perundang-undangan  dan  data  pendukung  untuk menganalisis permasalahan hukum yang sedang diselidiki. 6
Penggunaan  kerangka  teoritis  internal  tentang  hukum,  seperti  undang- undang  atau  peraturan  pemerintah,  merupakan  salah  satu  ciri  penelitian  hukum normatif,  khususnya  pada  penelitian  ini  ketentuan  perundang-undangan  yang digunakan  relevan  dengan  keberadaan  Korporasi  dan  Hukum  Lingkungan.  Data sekunder dari tinjauan pustaka adalah apa yang digunakan.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  historis  (historical  approach)  dan hukum  (statute  approach).  Informasi  hukum  yang  dikumpulkan  untuk  penelitian ini berasal dari tinjauan literatur. Oleh karena itu, tinjauan pustaka dan peraturan hukum  yang  berlaku  digunakan  sebagai  metode  untuk  mengumpulkan  sumber hukum  untuk  penelitian  ini.  Kegiatan  analisa  data  dilakukan  secara  sistematis sesuai  dengan  teori  yang  digunakan  untuk  disusun  sebagai  kesimpulan  yang menjawab permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Urgensi  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Korporasi  Sebagai  Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup
Pengakuan  perusahaan  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dalam  ranah penegakan  hukum  telah  berlangsung  sejak  tahun  1635,  ketika  sistem  hukum Inggris mengakui bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana  ringan.  Sebaliknya,  baru  pada  tahun  1909  Amerika  Serikat  secara  resmi mengakui  keberadaan  perusahaan,  sebagaimana  ditentukan  melalui  putusan pengadilan. Selanjutnya, Belanda,  Italia, Perancis, Kanada, Australia, Swiss, dan beberapa negara Eropa, termasuk Indonesia, menganut pola ini dengan mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana.
KUHP  yang  ada  di  Indonesia  tidak  mempunyai  ketentuan  khusus  yang menetapkan  korporasi  sebagai  pelaku  tindak  pidana  menurut  undang-undang. Pasalnya, KUHP Belanda yang digunakan di Indonesia tidak mengakui penerapan
6 Fitria Dewi Navisa, ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT, JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN (Vol 6, No 3(2022)), hlm. 1411.
sanksi pidana terhadap korporasi. Sebab, KUHP Napoleon yang menjadi landasan KUHP Belanda tidak menerima konsep hukum pidana korporasi. Menurut KUHP, hanya manusia saja yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum pidana. 7
Mengenai  peranan  pencipta  dan  hakikat  pertanggungjawaban  pidana korporasi,  terdapat  berbagai  model  pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  sebagai berikut:
a. Manajer perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengelola.
b. Perusahaan  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  menciptakan  dan mengelola.
c. Korporasi, sebagai produsen, juga mempunyai tanggung jawab.
Administrator  perusahaan,  sebagai  pencipta  dan  administrator  yang bertanggung  jawab,  mempunyai  tugas  khusus  yang  dibebankan  kepada  mereka. Tanggung  jawab  yang  dibebankan  sebenarnya  merupakan  kewajiban  korporasi. Manajer yang gagal  memenuhi  persyaratan ini berisiko  menghadapi  konsekuensi pidana.  Konsep  dasarnya  adalah  bahwa  bisnis,  sebagai  suatu  entitas,  tidak  dapat dimintai  pertanggungjawaban  atas  suatu  pelanggaran.  Sebaliknya,  manajemen selalu  terlibat  dalam  pelanggaran,  dan  sebagai  akibatnya,  manajemenlah  yang menghadapi kemungkinan tuntutan pidana dan hukuman selanjutnya. 8
Teori vicarious liabilitas dalam hukum pidana berkembang serupa dengan perkembangan doktrin  respondeat  superior dalam  hukum  perdata. Pada  awalnya, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan individu dalam organisasinya,  asalkan  tindakan  tersebut  tidak  secara  eksplisit  direkomendasikan atau  diperintahkan.  Pada  awalnya,  tanggung  jawab  perwakilan  terbatas  pada situasi ketika seorang bawahan melakukan kejahatan dalam lingkup pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya, dan untuk keuntungan perusahaan.
Awalnya,  kesalahan  pidana  korporasi,  yang  ditetapkan  melalui  prinsip pertanggungjawaban perwakilan, hanya dapat dilakukan berdasarkan dua kondisi tertentu.  Apabila  syarat-syarat  tersebut  tidak  dipenuhi  maka  korporasi  yang bersangkutan  hanya  dapat  dinyatakan  bersalah  dalam  perkara  perdata.  Kedua entitas tersebut dapat digambarkan sebagai:
a. Apabila  seseorang  melakukan  tindak  pidana  yang  sejalan  dengan tindak pidana yang dianjurkan oleh korporasi.
7 Hasbullah  F.  Sjawie,  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  pada  Tindak  Pidana  Korupsi, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm 97.
8 Roeslan  Saleh,  Tindak-tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana,  Jakarta,  1984,  hlm 50.
b. Apabila  seseorang  melakukan  tindak  pidana  yang  berbeda  dengan yang  disarankan,  namun  perbuatan  yang  ditimbulkannya  merupakan akibat wajar dari tindakan yang diminta.
Korporasi  merupakan  suatu  badan  hukum  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (UU  PPLH).  Korporasi  diakui  sebagai  pelaku  pelanggaran lingkungan  hidup  karena  adanya  kerangka  hukum  yang  mengatur  aspek  pidana lingkungan  hidup.  Secara  teoritis,  ada  dua  alasan  yang  mendasari  terjadinya kejahatan korporasi:
a. Korporasi  bertujuan  untuk  memaksimalkan  keuntungan,  yang  dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu.
b. Mungkin  terdapat  konflik  antara  tujuan  perusahaan  dan  kepentingan pesaing, negara, pekerja, konsumen, dan masyarakat.
Sejauh ini, tingginya prevalensi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh  dunia  usaha  telah  menunjukkan  bahwa  pelanggaran  lingkungan  oleh korporasi  mempunyai  dampak  buruk  yang  luas  yang  tidak  hanya  merugikan masyarakat  tetapi  juga  membahayakan  stabilitas  keuangan  dan  perekonomian negara.  Akibat  buruk  dari  kegiatan  usaha  terlarang  di  bidang  lingkungan  hidup diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:
1. Dampak terhadap Masyarakat
Geis  menegaskan  bahwa  setiap  tahunnya  perusahaan  bertanggung jawab  atas  banyaknya  kematian  dan  kecacatan  di  seluruh  dunia. Korporasi  dapat  memberikan  risiko  kematian  dan  kecacatan  baik melalui  produk  maupun  proses  produksinya.  Masyarakatlah  yang paling  terkena  dampak  dari  tindak  pidana  korporasi  di  bidang lingkungan  hidup,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung, terutama  yang  berada  di  sekitar  kawasan  industri,  sehingga menimbulkan kerugian finansial, masalah kesehatan, dan keselamatan. Selain  itu,  tindak  pidana  korporasi  di  bidang  lingkungan  hidup  juga menimbulkan  akibat  yang  merugikan  di  bidang  sosial  dan  etika. Kejahatan  korporasi  mempunyai  dampak  melemahkan  kepercayaan masyarakat terhadap perilaku etis dalam dunia usaha. Menurut Komisi Penegakan  Hukum  dan  Administrasi  Kehakiman  Presiden,  kejahatan korporasi dianggap sebagai bentuk kejahatan yang paling memprihatinkan  karena  kerugian  finansial  yang  signifikan  dan pengaruh negatifnya yang parah terhadap perilaku etis bisnis Amerika.
Kejahatan korporasi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem bisnis,  karena  kejahatan  tersebut  sudah  tertanam  dalam  kerangka operasi komersial yang sah .

## 2. Dampak terhadap Lingkungan
Kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup memberikan dampak yang  signifikan  terhadap  berbagai  aspek,  antara  lain  menipisnya sumber  daya  alam,  sumber  daya  manusia,  modal  sosial,  dan  modal kelembagaan yang berkelanjutan. Penyelesaian kejahatan korporasi ini tidak  dapat  dicapai  hanya  dengan  memberikan  kompensasi  kepada para  korban.  Kerusakan  lingkungan  akibat  eksploitasi  sumber  daya alam akan mempunyai dampak yang berkepanjangan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihannya. Faktanya, beberapa  aspek  mungkin  tidak  akan  pernah  pulih  sepenuhnya  karena karakteristik bawaannya.
Memulihkan  sungai  dan  persawahan  di  Rancaekek,  yang  terkena dampak  buruk  pencemaran  lingkungan  akibat  pembuangan  limbah pabrik,  merupakan  proses  yang  memakan  waktu  dan  mahal.  Kasus lumpur  Lapindo  merupakan  contoh  penderitaan  korban  pencemaran lingkungan yang mungkin tidak dapat pulih sepenuhnya atau kembali ke kondisi semula, mengingat terus terjadinya pencemaran lingkungan.
3. Dampak terhadap Negara
Operasi  industri  yang  mengarah  pada  kejahatan  lingkungan  dapat menimbulkan  kerugian  finansial  yang  signifikan,  sehingga  dapat mengganggu stabilitas perekonomian suatu negara. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan negara yang timbul dari biaya pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan tersebut. Hal ini juga dapat menghambat pembangunan nasional karena adanya pengalihan  dana  pemerintah  yang  seharusnya  dialokasikan  untuk kepentingan  umum  untuk  pemulihan  lingkungan  yang  tercemar  atau rusak  sehingga  menghambat  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat.
Dampak  buruk  dari  aktivitas  terlarang  korporasi  di  bidang  lingkungan hidup  sangatlah  luas  dan  rumit,  sehingga  mengharuskan  adanya  pembebanan tanggung jawab pada korporasi atas pelanggaran ekologis yang mereka lakukan.
Alasan  atau  alasan  menganggap  korporasi  sebagai  pencetus  sekaligus bertanggung jawab adalah sebagai berikut:
a. Karena  besarnya  keuntungan  yang  diperoleh  korporasi  atau  kerugian yang  diderita  masyarakat  dalam  kejahatan  ekonomi  atau  fiskal,  maka tidak mungkin memulihkan keseimbangan hanya dengan memberikan sanksi kepada pengelolanya.
b. Pemberian sanksi terhadap pengurus saja tidak memberikan kepastian atau  jaminan  bahwa  korporasi  akan  menahan  diri  untuk  tidak melakukan  tindak  pidana  di  kemudian  hari.  Dengan  memberikan
hukuman  kepada  suatu  korporasi  sesuai  dengan  karakteristik  spesifik dan besarnya kesalahan yang dilakukan, diharapkan organisasi tersebut mampu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Muladi  berpendapat  bahwa  korporasi  harus  bertanggung  jawab  karena alasan-alasan berikut:
a. Didasarkan  pada  filosofi  integralistik,  yang  menganjurkan  evaluasi segala sesuatu berdasarkan prinsip keseimbangan.
b. Dengan fokus pada nilai-nilai kekeluargaan.
c. untuk  menghilangkan  keadaan  tanpa  norma  akibat  mencapai kesuksesan tanpa mematuhi aturan apa pun
d. Dengan tujuan menjaga kepentingan konsumen.
e. Untuk mendorong kemajuan teknologi.
Alasan  perlunya  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku usaha adalah sebagai berikut:
a. Tanpa  adanya  tanggung  jawab  pidana  korporasi,  perusahaan berpotensi  menghindari  pembatasan  pidana,  sementara  hanya personelnya  yang  akan  menghadapi  tuntutan  karena  terlibat  dalam tindakan ilegal yang benar-benar merupakan hasil dari kegiatan bisnis perusahaan.
b. Dalam  kasus  tertentu,  menggugat  suatu  perusahaan  daripada  orang- orangnya bisa lebih mudah karena alasan prosedural.
c. Dalam  hal  pelanggaran  berat,  korporasi  mempunyai  kemampuan finansial  yang  lebih  besar  untuk  menyelesaikan  hukuman  yang dijatuhkan  dibandingkan  dengan  karyawannya.  Prospek  tuntutan hukum  terhadap  suatu  perusahaan  dapat  memberikan  insentif  kepada pemegang  saham  untuk  mengawasi  secara  ketat  operasional perusahaan  tempat  mereka  berinvestasi.  Jika  suatu  perusahaan memperoleh  keuntungan  dari  upaya  ekonomi  terlarang,  maka perusahaan itu sendirilah yang harus bertanggung jawab atas tindakan hukuman yang dikenakan, bukan personelnya
d. Pertanggungjawaban pidana korporasi berfungsi sebagai alat pencegah terhadap  perusahaan  yang  melakukan  tekanan  terhadap  personelnya, baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung,  untuk  mengejar keuntungan melalui praktik bisnis terlarang.
e. Publisitas  yang  merugikan  dan  penerapan  denda  pidana  terhadap perusahaan dapat berfungsi sebagai alat pencegah, sehingga mencegah perusahaan  melakukan  tindakan  ilegal.  Efek  jera  ini  tidak  akan tercapai jika hanya individu saja yang dituntut.

## Pola Pemidanaan Yang Ideal Terhadap Korporasi (PT. Kobin)
Korporasi PT. Kobin dapat menghadapi hukuman pidana berdasarkan UU PPLH,  termasuk  denda,  penyitaan  keuntungan  haram,  penutupan  tempat  usaha atau  kegiatan,  ganti  rugi  atas  kerusakan  yang  disebabkan  oleh  tindak  pidana, kewajiban  untuk  memperbaiki  tanggung  jawab  yang  terabaikan,  dan  potensi pengawasan terhadap perusahaan hingga tiga tahun.
Dalam  perkembangannya,  pelanggaran  ini  dinilai  belum  meningkatkan efektifitas  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korporasi  di  bidang lingkungan  hidup.  Bukti  pencemaran  lingkungan  yang  sudah  berlangsung  lama akibat  kegiatan  industri  korporasi  terlihat  jelas  dalam  kasus-kasus  seperti pencemaran Sungai Ngetrep Ngoro di Mojokerto. Diduga limbah dari PT. Kobin menjadi penyebab utama pencemaran tersebut sehingga mengakibatkan air sungai menjadi  keruh  saat  mengalir  ke  Sungai  Kali  Brantas.  Akibatnya,  polusi  ini berdampak signifikan terhadap ekosistem lokal.
Gugatan  pencemaran  PT  melibatkan  terjadinya  pencemaran  lingkungan yang  disebabkan  oleh  korporasi.  Kobin  yang  terletak  di  Mojokerto  diduga membuang  sampahnya  ke  sungai  akibat  bisnis  keramik  tersebut.  Sungai  Ngetrep di  Kabupaten  Mojokerto  juga  terkena  pencemaran  akibat  adanya  korporasi  lain yang diduga langsung membuang sampahnya ke sungai. Hal ini memprihatinkan karena masyarakat setempat bergantung pada air sungai untuk keperluan mencuci dan mandi sehari-hari.
Sanksi  yang  ditetapkan  bagi  perusahaan  yang  melakukan  kejahatan lingkungan  hidup,  sebagaimana  telah  disebutkan  sebelumnya,  berupa  denda pidana. Khususnya, denda ini ditambah sepertiganya dalam kasus  di  mana orang yang memberi perintah atau memimpin tindak pidana terlibat. Selain itu, tindakan pidana  tambahan  atau  tindakan  disipliner  juga  dapat  diterapkan.  Kurang efektifnya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korporasi  di  bidang lingkungan  hidup  terlihat  dari  masih  banyaknya  kasus  pencemaran  lingkungan hidup  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Hal  ini  menyebabkan  munculnya  berbagai pemikiran  mengenai  pola  pemidanaan  yang  cocok  diterapkan  dalam  penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  korporasi  di  bidang  lingkungan  hidup.  Sistem hukuman yang ditetapkan dalam UU PPLH masih memiliki kelemahan sehingga menghambat  efektivitas  penegakan  hukum  atas  tindakan  ilegal  korporasi  di bidang  lingkungan  hidup.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  menetapkan peraturan mengenai tindakan hukuman yang berpusat pada pelestarian lingkungan hidup,  termasuk  besarnya  denda  pidana,  penegakan  denda  pidana,  dan  tindakan perbaikan lingkungan hidup.
Pemulihan  akibat  tindak  pidana  merupakan  salah  satu  sanksi  yang dikenakan  terhadap  perbuatan  yang  diatur  dalam  kejahatan  lingkungan  hidup. Dalam  berbagai  undang-undang  lingkungan  hidup,  hakim  mempunyai
kewenangan  untuk  menerapkan  tindakan  langsung  terhadap  terpidana  pencemar, seperti  persyaratan  untuk  memperbaiki  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindakan mereka.  Hal  ini  mungkin  melibatkan  pelaksanaan  perbaikan  sebagai  akibat  dari pelanggaran pidana yang mereka lakukan. Tujuan di  balik pendekatan ini adalah untuk  menanamkan  rasa  akuntabilitas  pada  para  pelaku,  memungkinkan  mereka untuk  mengakui  kesalahan  mereka  dan  berusaha  menuju  pertumbuhan  pribadi, yang pada akhirnya bertransformasi menjadi individu yang taat hukum.
Pelaku  yang  dihukum  karena  kejahatan  dan  diperintahkan  untuk memulihkan lingkungan yang tercemar atau rusak sebagai akibat dari tindakannya mendapatkan  pengalaman  langsung  tentang  tantangan  yang  ada  dalam mengembalikan lingkungan ke keadaan semula sebelum melakukan pelanggaran. Pertemuan  langsung  ini  juga  memaparkan  mereka  pada  konsekuensi  buruk  dari tindakan  mereka,  dengan  harapan  bahwa  mereka  akan  menyadari  kesalahan mereka dan berusaha untuk mengembangkan diri agar tidak mengulangi kesalahan serupa.  Misalnya,  mereka  yang  melakukan  tindak  pidana  pencemaran  air  sungai dan  kemudian  dihukum  dengan  tugas  mengembalikan  air  sungai  ke  kondisi semula mungkin memahami betapa sulitnya mengembalikan air sungai ke kondisi semula.
Selain  itu,  pelaku  juga  bisa  mengetahui  secara  langsung  sejauh  mana kerugian  yang  ditimbulkan  terhadap  ekosistem  air  sungai.  Misalnya,  sejumlah besar  ikan  di  sungai  telah  mati,  sehingga  hal  ini  mungkin  menjadi  mata pencaharian bagi penduduk lokal yang tinggal di dekat tepian sungai. Akibatnya, pelaku  kejahatan  menjadi  sadar  akan  konsekuensi  yang  luas  dan  serius  dari perilaku kriminal mereka. Pada akhirnya, mereka merasa menyesal atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki diri agar tidak mengulangi kesalahan mereka.
Sanksi  terhadap  tindak  pidana  yang  mencakup  pemulihan  keadaan lingkungan hidup dalam UUUPPLH bersifat opsional. Pemberian sanksi terhadap perilaku opsional tersebut dapat menghambat pelaksanaan pelestarian lingkungan. Hal  ini  disebabkan  karena  pelaku  kejahatan  lingkungan  hidup  tidak  selalu dikenakan tindakan perbaikan, sedangkan tindakan perbaikan akibat tindak pidana secara  khusus  mencakup  tindakan  yang  bertujuan  untuk  memperbaiki  dan memulihkan lingkungan hidup seperti semula. Pentingnya untuk memprioritaskan pelaksanaan  tindakan-tindakan  tersebut  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  guna mencapai kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk segera  menegakkan  hukuman  perbaikan  guna  menetapkan  kerangka  hukuman yang  berpusat  pada  pelestarian  lingkungan  bagi  perusahaan  yang  terlibat  dalam pelanggaran lingkungan.

## PENUTUP
Perusahaan  yang  melakukan  kejahatan  lingkungan  hidup  perlu  segera diproses  pidana karena perbuatannya banyak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat, lingkungan hidup, dan keuangan negara. Sebab, kejahatan lingkungan  hidup  biasanya  dilakukan  demi  keuntungan  finansial.  Kerugian material,  masalah  kesehatan  dan  keselamatan,  serta  kerugian  sosial  dan  moral, seperti  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perilaku  bisnis,  merupakan beberapa dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kejahatan korporasi di bidang  lingkungan  hidup  merugikan  lingkungan  hidup  dengan  menimbulkan kerusakan yang mungkin tidak akan hilang dalam  waktu  lama atau bahkan tidak hilang  sama  sekali.  Oleh  karena  itu,  kejahatan  ini  perlu  dihukum  berat  dan  juga dihentikan  sebelum  terjadi.  Dampaknya  terhadap  negara  adalah  kejahatan lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  oleh  kegiatan  industri  memakan  biaya  yang tidak  sedikit.  Hal  ini  mengganggu  stabilitas  perekonomian  negara  karena  negara harus  mengeluarkan  biaya  lebih  untuk  memperbaiki  kerusakan  dan  polusi  yang ditimbulkannya. UU PPLH menyebutkan bahwa PT. Kobin seharusnya membayar denda, namun undang-undang juga memerlukan aturan khusus untuk memastikan bahwa hal tersebut dipatuhi. Hal ini agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP yang  hukumannya  terlalu  ringan  bagi  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  tidak  merugikan.  Sanksi  UU  PPLH  terhadap  suatu  perbuatan  tidak boleh  dijadikan  sebagai  tambahan  terhadap  pidana  pokoknya.  Sebaliknya, hukuman tersebut harus dibuat berdiri sendiri sebagai hukuman atas tindakannya, sehingga  tidak  perlu  ditambahkan  di  atasnya.  Selain  itu,  korporasi  juga  harus menghadapi  hukuman  atas  kejahatan  yang  dilakukannya  agar  tercipta  sistem hukuman yang dibangun atas dasar perlindungan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Hanafi,  A.  (2017).  URGENSI  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA
KORPORASI  SEBAGAI  PELAKU  TINDAK  PIDANA  LINGKUNGAN HIDUP DAN POLA PEMIDANAANNYA. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Hiariej,  E.  O.  (2016).  Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana.  Yogyakarta:  Cahaya  Atma
Pustaka.
Saleh,  R.  (1984). Tindak-tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana. Jakarta.
Siawie,  H.  F.  (2015). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  pada  Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Pranada Media Group.

## JURNAL
Navisa, F. D. (2022). ANTINOMI KEWENANGAN PRESIDEN DENGAN DPR
DAN BPK TERKAIT DENGAN DI INVESTASI NEWMONT. JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN .
Satria,  H.  (2016).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  KORPORASI
DALAM TINDAK PIDANA SUMBER DAYA ALAM. Mimbar Hukum .