## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)

## INOVASI PEMERINTAHAN DESA SUNGAI KALI MELALUI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

## Farid Nofiard
Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia E-Mail : farid.nofiard@ulm.ac.id

## ABSTRAK
Masalah  laten  seputar  Sumber  Daya  Manusia  dan  Infrastruktur  Tekhnologi Informasi  menjadi  penghambat  utama  pemanfaatan  Tehnologi  Informasi  dalam proses  inovasi  pemerintahan  Desa  Sungai  Kali.  Pradigma  ”asal  kawa  makan sahari, esok bacari pulang” yang terbentuk di dalam warga Desa Sungai kali turut menjadi  kendala  pemerintahan  Desa  Sungai  Kali  untuk  mengembangkan pemerintahan Desanya. Namun pemerintahan Desa Sungai kali telah melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui website desa. Meskipun masih  berada  pada  fase  informasi  inovasi  ini  masih  sangat  mungkin  untuk dikembangkan ke fase interaksi  bahkan menuju fase transformasi. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  untuk  menggambarkan proses  inovasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintahan  Desa  Sungai  Kali  dengan berangkat dari teori Solusi E Government milik Backus.
Kata Kunci: Desa, Pemerintahan, Inovasi, Teknologi Informasi

## ABSTRACT
Latent  problems  surrounding  Human  Resources  and  Information  Technology Infrastructure are the main obstacles to the use of Information Technology in the innovation  process  of  the  Sungai  Kali  Village  government.  The  paradigm  "asal kawa makan sahari, esok bacari pulang" which was formed among the residents of Sungai  Kali  Village  has  also  become  an  obstacle  for  the  Sungai  Kali  Village government to develop its Village government. However, the Sungai Kali Village government has innovated by utilising information technology through the village website. Although still in the information phase, this innovation is still  very likely to be developed to the interaction phase and even to the transformation phase. This research  uses  descriptive  qualitative  methods  to  describe  the  innovation  process carried  out  by  the  Sungai  Kali  Village  Government  based  on  Backus's  E Government Solution theory.
Keyword : Village, Government, Inovation, information technology

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)

## PENDAHULUAN
Kemajuan  sebuah  bangsa  akan terwujud  jika  bagian  terkecil  dari bangsa  itu  memiliki  motivasi  untuk terus  bergerak  maju,  ketergantungan sebuah  bangsa  terhadap  penduduknya ini  merupakan  sebuah  perwujudan negara  melalui  sebuah  pemerintahan sebagai otoritas yang mengatur kehidupan  masyarakat  bagian  dari negara tersebut (Nofiard, 2024). Masyarakat  desa  sebagai  komponen dasar  dari  masyarakat  Indonesia    dan merupakan  komponen  terpenting  dari kemajuan  bangsa  Indonesia  itu  sendiri mestilah  memiliki  sebuah  pergerakan kearah kemajuan  baik di bidang sosial, budaya,  pendidikan  maupun  teknologi. Kemajuan masyarakat desa akan memberikan impact yang sangat signifikan  terhadap  kemajuan  bangsa
Indonesia.
Indikasi  dari  sebuah  kemajuan teknologi  di  era  informasi  saat  ini adalah  penggunaan  internet.  Internet yang  menawarkan  kecepatan  dan kemudahan menjadi tolak ukur kemajuan  teknologi.  Tidak  berbeda didalam bidang pemerintahan
penggunaan  teknologi  juga  digalakan dengan  langkah  -langkah  digitalisasi dan  pertukaran  informasi  yang  cepat sehingga  menunjang  kualitas  layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya.
Dikehendaki ataupun tidak pada faktanya  kesenjangan  kemajuan  antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan di Indonesia memiliki
kesenjangan  yang  cukup  mencolok  di berbagai  bidang,  terlebih  lagi  pada bidang  teknologi  kesenjangan  yang terjadi  antara  masyarakat  desa  dan masyarakat  perkotaan  dapat  dilihat perbedaannya  tanpa  harus  melakukan pengamatan  mendalam.  Media  televisi dan  radio  memang  tidak  lagi  menjadi permasalahan  untuk  di  akses  oleh masyarakat  desa,  namun  belakangan trend kemajuan  penyebaran  informasi tidak  lagi  bertumpu  kepada  2  media tersebut.  Kecenderungan  masyarakat untuk  mengakses  informasi  lebih kepada  informasi  internet  yang  dapat diakses di dalam genggaman kapan pun dan  dimanapun.  Selain  dari  sisi kepraktisan ternyata dari sisi kecepatan pun  media  internet  jauh  mengungguli dari media televisi ataupun media radio. Gambaran  kondisi  perbandingan  akses internet antara masyarakat pedesaan dan perkotaan  tertuang  dari  hasil  survei APJII  pada  tahun  2022-20023,  data yang  tersaji  dalam  survei  tersebut menunjukkan  dominasi  penggunaan internet  masyarakat  perkotaan  sebesar 64,57  %  dibandingkan  dengan  tingkat penggunaan internet masyarakat pedesaan (APJII, 2023).
Masyarakat di generasi revolusi industri  4.0  dituntut  untuk  beradaptasi dengan  kehidupan  digital  dengan mengubah moda komunikasinya
(Nofiard, 2022). namun proses adaptasi itu  bukan  proses  tanpa  hambatan  bagi masyarakat desa, infrastruktur disinyalir menjadi penyebab utama dari permasalahan kesenjangan antar

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
masyarakat desa dan masyarakat perkotaan  ini.  Keterbatasan  akses terhadap  internet  menjadi  penghalang kemajuan  masyarakat  desa  karena informasi yang lebih lambat didapatkan. Pemerintah  Indonesia  telah  berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan  terus  membangun  ekosistem internet di Indonesia hingga ke pelosok desa,  melalui  Kemkominfo  pemerintah
Indonesia  telah  meluncurkan  proyek palapa ring dengan membangun sepanjang  12.148  kilometer  serat  optik yang  membentang  dari  sabang  hingga Papua  (Administrator,  2023).  Namun faktanya  penggunaan  internet  pada masyarakat pedesaan belum menunjukkan  peningkatan  yang  cukup mencolok. Penggunaan  internet  yang  telah
digambarkan ini juga merupakan gambaran dari bagaimana pemerintahan desa memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan pemerintahan desa. Pemerintahan  desa  yang  diisi  oleh masyarakat  desa  itu  sendiri  lebih cenderung menjalankan pemerintahannya secara manual, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi  itu  sendiri  sebagai  sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik  (Anggraeni  &  Purnamasari, 2022).  Namun  sinergisitas  harus terbangun antara pemerintahan desa dan masyarakatnya, sebaik apa pun pemerintah  desa  membuat  program inovasi  desanya  keberhasilan  program sulit untuk dicapai jika masyarakat desa sebagai in  user dari  program  tersebut
tidak  ada  pergerakan  inovatif  untuk mencapai kemajuan pemerintahan desa.
Pembentukan website desa seluruh  desa  di  Kecamata  Barambai baru  terbentuk  pada  bulan  Mei  2023 atas  kerjasama  Pemerintah  Kecamatan Barambai  dan  Universitas  Lambung mangkurat, sehingga pemanfaatan tekhnologi Informasi dalam pemerintahan  tergolong  baru  termasuk pemerintahan desa Sungai Kali. Permasalahan  klasik  masyarakat  desa mengenai kualitas SDM dan pengetahuan memberikan dampak  yang tidak  kalah  signifikan  dibandingkan infrastruktur yang
diperlukan.
Pemerintahan  desa  yang  dijalankan sebagai rutinitas dan formalitas sebagai sebuah  desa  yang  memiliki  sebuah organisasi  pemerintahan.  Pelayanan yang diberikan sangat minim penyentuh kearah  inovasi  desa  sehingga  sangat sulit mencari perbedaan perkembangan pemerintahan  desa  dari  satu  periode pemerintahan  kepala  desa  kepada kepala  desa  selanjutnya.  Pemerintahan desa  sebagai  perpanjangan  tangan  dari pemerintahan kecamatan bahkan pemerintah pusat terkesan hanya menjalankan  program-program    yang sudah  di  buat  tanpa  ada  program tambahan yang lebih khas dan mengena terhadap masyarakat desanya.
Keterbatasan  Infrastruktur  dan kualitas SDM masyarakat juga merupakan masalah utama dari perkembangan pemerintahan desa Sungai Kali. Namun demikian pemerintah desa Sungai Kali

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
Kecamatan Barambai Kabupaten Barito
Kuala  telah    berupaya  melakukan inovasi terhadap pemerintahan desanya,
bekerja sama dengan universitas Lambung  Mangkurat  pemerintah  desa telah mulai membangun dan mengembangkan  website  desa  sebagai sarana informasi dari desa Sungai Kali.
Namun  sejauh  mana    pemanfaatan teknologi  informasi  sebagai  bentuk inovasiyang  dilakukan    pemerintahan desa  Sungai  kali  akan  coba  penulis telaah  dan  sajikan  melalui  artikel  ini, sehingga  dapat  menjadi  rujukan  dan bahan  pertimbangan  pemerintah  desa sungai  kali  untuk  kemajuan  kualitas pemerintahan desanya.

## METODE
Untuk  menjawab  permasalahan yang  timbul  dari  pemerintahan  desa Sungai Kali, metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dirasa cukup tepat dipergunakan dalam penelitian ini. Analisa terhadap fenomena  yang  muncul  di  tengah pemerintahan desa Sungai kali dipergunakan  sebagai  dasar  pemberian solusi pemecahan masalah yang timbul. Tiga langkah analisa data berupa
reduksi data, data display serta verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan dipergunakan dalam penelitian ini. Titik berat analisa berada pada verifikasi dan penarikan  kesimpulan  sebagai  langkah agar  dapat  menjelaskan  dari  tiga langkah analisa yang telah
disajikan(Sugiono, 2017).
Teknik pengumpulan data
dilakukan  dengan  cara  terjun  langsung kepada  pemerintahan  desa  Sungai  kali dan  masyarakat  desa  Sungai  Kali. Untuk  mendapatkan  data  peneliti melakukan  observasi  dan  wawancara terhadap masyarakat dan perangkat desa sungai kali guna mendapatkan data yang berhubungan dengan inovasi pemerintahan desa melalui pemanfaatan teknologi Informasi.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Pemerintah Desa dan
Pemerintahan Desa Ketika  dihadapkan  kepada kata pemerintah dan kata pemerintahan  kita akan  dihadapkan kepada dua hal yang berbeda. Kedua kata ini berasal dari dasar kata yang sama yaitu perintah. Kata pemerintah dipahami sebagai organ negara  yang  menjalankan  fungsi dari pemerintahan. Pemerintah merujuk  kepada  alat-  alat  negara yang  bekerja  untuk  menjalankan wewenangnya  sebagai  alat  negara yang secara sah memiliki wewenang untuk menjalankan fungsinya sebagai  pemegang  kekuasaan  atau tanggung jawab atas jalannya fungsi kenegaraan.  Pemerintah  merupakan sebuah  kata  yang  subjektif  menuju kepada  individu  yang  memiliki kekuasaan  memerintah  baik  dalam artian sempit yaitu eksekutif maupun  dalam  artian  luas  yaitu eksekutif dan legislatif. Dengan kata lain  untuk  menjamin  kesejahteraan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
warganya dan memastikan tanggung jawab  serta  fungsi  negara  itu berjalan  dengan  baik  akan  ada individu  atau  sekelompok  individu yang secara sah diberikan tanggung jawab untuk menjalankannya.
Individu individu inilah yang dikenal umum sebagai pemerintah. Berbeda dengan kata pemerintah, kata pemerintahan merujuk kepada fungsi penyelenggaraan  negara.  Negara harus menjamin kesejahteraan warganya, menjamin akses pendidikan  dan  kesehatan  yang layak dan merata kepada warganya, negara  harus  memberikan  jaminan sosial bagi setiap warganya. Fungsi- fungsi penyelenggaraan untuk memenuhi kewajiban negara ini lah yang  dikenal  dengan  pemerintahan (Sugiman,  2018).  Sebagai  contoh setiap warga miskin dan anak- anak terlantar dijamin dan dipelihara oleh negara,  maka  melalui  dinas  sosial pemerintah  meluncurkan  program pembagian  beras  dan  telur  untuk warga miskin. Individu yang berwenang  dan  bertanggung  jawab menyelenggarakan program ini disebut  dengan  pemerintah,  dalam hal  ini  dinas  sosial  yang  dipimpin oleh Kelapa Dinas Sosial. Sedangkan pemerintahannya adalah penyelenggaraan program pembagian  beras  dan  telur  bagi warga miskin dalam rangka menjalankan  fungsi  negara  untuk
menjamin  dan  memelihara  warga fakir miskin dan anak terlantar.
Dalam  konteks  pemerintah desa dan pemerintahan desa, termuat di  dalam  Undang-undang  nomer  6 tahun  2014  tentang  desa.  Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa  pemerintahan  desa  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat  setempat  dalam  sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dapat dipahami semua kegiatan penyelenggaraan segala urusan pemerintahan didesa baik menyangkut permasalahan administratif seperti contohnya pengaturan  jam  kegiatan-  kegiatan kemasyarakatan  di  desa,    atau memberikan rekomendasi atau surat keterangan  dari  desa  kepada  warga desanya  ataupun  penyelenggaraan kegiatan  dalam  rangka  menjamin kesehatan warga desa seperti posyandu  atau  posyandu  lansia.
Kegiatan penyelenggaraan ini disebut  dengan  pemerintahan  desa. Sedangkan individu yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan tersebut dalam  hal  ini  Kepala  Desa  dengan dibantu  oleh  perangkat  desanya disebut dengan Pemerintah desa.
Kepala desa dengan dibantu oleh  perangkat  desanya  memiliki kewajiban  dan  tanggung  jawab untuk
menyelenggarakan pemerintahan  dan  pembangunan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
desanya.  Pemerintahan  desa  harus menjamin  kesejahteraan,  keadilan dan  kemakmuran  warga  desanya. Pemerintah desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik untuk mewujudkan desa yang demokratis,
kuat, maju dan mandiri.
Pemerintahan  desa  adalah merupakan  bagian  dari  satuan pemerintahan  kabupaten  atau  kota. Pemerintahan  desa  memiliki  hak untuk melakukan pengaturan terhadap  warga  desa,  pemerintahan desa  juga  memiliki  hak  untuk mengurus kepentingan setiap warga yang berada di dalam desa. Berbeda dengan  kelurahan,  lurah  sebagai pemimpin tertinggi di sebuah kelurahan merupakan bawahan dari camat. Kelurahan adalah bagian dari wilayah  kerja  kecamatan  sehingga lurah  hanya  melaksanakan  fungsi administratif  sebagai  perpanjangan tangan  dari  Camat.  Lurah  tidak memiliki  hak  seperti  kepala  desa yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan  warganya.  Sehingga seorang  Kepala  Desa  dipilih  oleh warga  desanya  sedangkan  seorang lurah  merupakan  seorang  yang ditunjuk  untuk  menjalankan  fungsi kelurahan.
2. Inovasi Pemerintahan Desa Secara bahasa inovasi berasal dari serapan bahasa belanda yaitu innovatie ,  inovasi  dapat dipahami  sebagai  sebuah  proses pengembangan
pengetahuan,
keterampilan dan pengalaman untuk menghasilkan  produk  baru  ataupun melakukan perbaikan terhadap produk  yang  telah  ada  yang bertujuan untuk mendapatkan value yang  signifikan  terhadap  produk tersebut (Wikipedia, 2023).
Seorang  individu,  badan ataupun  organisasi  dikatakan  telah melakukan  inovasi    jika  mereka melakukan sebuah proses perbaikan agar  dapat  memberikan  nilai  yang lebih  baik  dibandingkan  dengan kondisi sebelum melakukan inovasi. Sebuah  perusahaan  jasa laundry
misalnya dihadapkan oleh permasalahan  penjualan  produknya yang  tidak  kunjung  naik  karena pelanggan  kesulitan  menuju  lokasi usaha  atau  sebab  kecenderungan pengguna jasanya adalah orang yang sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengantarkan  pakaian  kotornya. Perusahaan laundry ini  melakukan upaya perubahan terhadap usahanya dengan  menyediakan  jasa  layanan jemput  dan  antar.  Ternyata  dengan jasa layanan jemput dan antar dapat meningkatkan  penjualan  produk jasanya.
Perusahan laundry ini  telah menghasilkan  nilai atau value yang lebih  dibandingkan  dengan  kondisi saat  perusahaan laundry ini.  Ada proses  dan  usaha  menciptakan  atau memperbaiki  produknya  sehingga nilai  atau vallue yang  mengarah kepada  yang  lebih  baik  dapat

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
dicapai.  Perusahaan laundry ini dapat  dikatakan  sedang  berinovasi atau  sedang  melakukan  proses inovasi. Mengutip pendapat dari suryani,  inovasi  juga  mencakup hingga  kepada  pembuatan  ide  baru ataupun perbaikan terhadap ide yang sudah  ada  tidak  hanya  terbatas kepada  pembuatan  atau  perbaikan produk  (Lamboaso  et  al.,  2020). Walaupun  dapat  diartikan  secara luas  ide  juga  merupakan  sebuah produk,  produk  adalah  hasil  dari sebuah  proses  baik  itu  berupa  fisik ataupun  non  fisik.  Katakanlah  dua kelompok  yang  sedang  berseteru dan  tidak  ada  menemukan  titik terang  walaupun  upaya  perdamaian ditempuh  dengan  mempertemukan wali atau orang yang dipandang oleh kelompok yang berseteru, kemudian datanglah  seorang  penengah  yang memberikan ide untuk mempertemukan  kedua  belah  yang berseteru  dan  membuat  pernyataan tertulis agar seluruh pihak berdamai. Ide  untuk  mempertemukan  kedua belah pihak adalah sebuah hasil dan juga  proses  dalam  upaya  mencapai tujuannya yaitu perdamaian.
inovasi berawal dari permasalahan yang ingin diselesaikan kemudian ada kegiatan atau  proses  baik  penciptaan  produk atau  langkah  perbaikan  produk untuk  mendapatkan  nilai  lebih dibanding  kondisi  awal  sehingga
tujuan awal atau permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.
Kata  kunci  dari  inovasi adalah  berproses  sehingga  inovasi tidak  dapat  dicapai  secara  instan keberhasilannya. Ada tahapan- tahapan  yang  harus  dijalani  agar inovasi  itu  memberikan outcome yang  diperlukan  dan  memberikan impact yang  signifikan  terhadap pelaku  inovasi.  Dalam  teori  difusi inovasi  setidaknya  inovasi  harus melewati 5 tahapan dalam mengambil keputusan terhadap inovasi yaitu Knowladge (Pengetahuan)  adalah  tahap  awal pemberian informasi mengenai inovasi, Persuasion (kepercayaan) merupakan  tahapan  pertimbangan untung dan ruginya inovasi, Decission (keputusan) sebuah tahapan  pengambilan  keputusan inovasi  itu  dijalankan  atau  tidak, Implementation (penerapan)  pada tahapan ini inovasi telah dikonfirmasi  dapat  dijalankan  dan telah  terukur  untung  dan  ruginya, dan terakhir
confirmation (konfirmasi)  merupakan  tahapan evaluasi  terhadap  inovasi  tersebut dan  memberikan  gambaran  inovasi dapat  dilanjutkan  atau  dihentikan (Mailin et al., 2022).
Negara dalam hal ini pemerintahan memiliki fungsi untuk menjamin  kesejahteraan,  keadilan dan  kemakmuran  warga  negaranya. Pemerintah  sebagai  alat  atau  organ yang menyelenggarakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
pemerintahan mestinya selalu melakukan  upaya  ataupun  langkah- langkah  perbaikan  untuk  mencapai tujuan terpenuhinya fungsi pemerintahan  tersebut.  Pemerintah akan  terus  berproses  menciptakan ide-ide  baru  atau  memperbaiki  ide- ide  yang  telah  ada  sehingga peningkatan  kualitas  pemerintahan akan  terus  meningkat.  Produk- produk  pemerintahan  akan  terus dikembangkan  untuk  menghasilkan nilai atau value sehingga kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran warga dapat diwujudkan.  Proses  perbaikan  dari kualitas produk pemerintahan untuk mendapatkan  nilai  yang  lebih  baik inilah yang diartikan sebagai Inovasi pemerintahan.
Dalam konteks Pemerintahan  desa,  Kepala  Desa yang  memiliki  hak  untuk  mengatur dan mengurus kepentingan warganya harus menggunakan prinsip dasar mengayomi warganya. Pemerintah  desa  yang  terdiri  dari kepala desa dan perangkat desa juga harus  selalu  melakukan  langkah- langkah perbaikan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan warganya. Kepentingan  dan  kebutuhan  warga tentu  saja  akan  selalu  dinamis  dan berubah-ubah baik karena pengaruh tuntutan  eksternal  maupun  internal. Sehingga  pemerintahan  desa  harus terus berinovasi dalam penyelenggaraan  pemerintahannya. Dengan berinovasinya pemerintahan desa dapat menciptakan  nilai  atau value untuk dapat mengakomodir setiap kepentingan dan kebutuhan warganya dan pada akhirnya inovasi pemerintahan desa dapat memberikan dampak yang baik dan signifikan  terhadap  kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan warganya. Pemerintah  adalah inovator,
motivator sekaligus problem solver .
Ini  adalah  entitas  kuat  yang bertanggung jawab atas kesejahteraan  dan  pembangunan warganya.  Pemerintah  memainkan peran  penting  dalam  menjaga hukum dan ketertiban, menyediakan fasilitas  dasar,  dan  memastikan pertumbuhan  dan  kemajuan  negara secara  keseluruhan.  Inovasi  adalah salah satu kekuatan utama pemerintah.  Pemerintah  di  seluruh dunia  banyak  berinvestasi  dalam penelitian dan pengembangan, yang mengarah
pada penciptaan teknologi  dan  inovasi  baru  yang dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah juga bertanggung  jawab  untuk  membuat kebijakan  dan  peraturan yang mendorong  inovasi  dan  mendorong terciptanya bisnis dan industri baru. Motivasi  adalah  peran  penting lainnya dari pemerintah. Pemerintah mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dapat bermanfaat bagi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
masyarakat, baik itu kegiatan sukarela,  keterlibatan  masyarakat, atau  kewirausahaan.  Pemerintah juga  memberikan  insentif  seperti pajak
3. Teknologi Informasi

## Pemerintahan
Geliat  penerapan  teknologi informasi  mulai  terpantik  seiring diterbitkannya Inpres nomer 3 tahun 2003.  Kampanye paperlees mulai digaungkan pada saat itu, pemerintah sudah mulai mentransformasi layanannya kearah digital  (Witri,  2022).  Pemerintah tidak  lagi  memberikan  layanan secara tradisional dengan menggunakan kertas sebagai medianya  akan  tetapi  pemerintah telah  mulai  mengadopsi  teknologi informasi dalam setiap aspek layanannya. Pergeseran paradigma pemerintahan kearah sebuah pemerintahan yang berbasis layanan mengharuskan pemerintahan menyajikan layanan prima terhadap stakeholder utamanya yaitu warganegara.  Layanan  prima  ini dapat  berupa  akses  informasi  yang cepat, transparan, aktual dan terpercaya maupun pemberian solusi  yang  tepat  dan  efisien  atas setiap  keluhan  dari  kepentingan warga  negara.  Akan  tetapi  sebelum dapat  memberikan  layanan  prima terhadap stakeholder sudah menjadi keharusan  pula  pemerintahan  itu berada dalam kondisi prima.
Pemerintah yang notabenenya  merupakan  pelayan masyarakat  tidak  akan  pernah terlepas  dari  paradigma  pelayanan publik  yang  belakangan  ini  sudah mulai mengalami pergeseran paradigma. semula jalannya pemerintahan  menerapkan  prinsip menjalankan  pemerintahan  dengan membubuhi unsur bisnis kedalamnya,  warga  negara  sebagai user dari  program  yang  dijalankan pemerintah diposisikan sebagai pelanggan.  Prinsip  seperti  ini  yang merupakan kiblat utama pemerintahan saat ini dikenal dengan  paradigma New  Public Management perlahan  tapi  pasti mulai  tergerus  kearah New  Public Service (Alamsyah,  2016).  Prinsip dasar  yang  sangat  mencolok  pada konsep New  Public  Service adalah pada peran pemerintahan yang lebih kepada  pelayan  masyarakat.  Peran pemerintah tidak lagi sebagai pengarah  pada  paradigma New
Public  Management akan  tetapi peran  pemerintah  yang  ditawarkan oleh paradigma New Public Service adalah memberikan layanan. Ilmuan dan Peneliti dibidang Pemerintahan mengenal  fenomena  ini  dengan pergeseran dari Government kearah Governance.
Pergeseran  paradigma  ini telah menghadirkan perspektif yang baru ditubuh pemerintahan terhadap Inovasi.  Inovasi  dipandang  penting dalam  kondisi  paradigma New

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
Publik Management karena bagaimanapun juga pemerintah dalam memberikan arahan terhadap warga  negara  mestilah  memiliki terobosan-terobosan baru. Peningkatan perhatian terhadap inovasi terjadi pada paradigma New Public  Service ,  paradigma  ini menganggap  inovasi  merupakan sesuatu  yang  sangat  penting.  Dasar pelayanan yang disajikan paradigma ini mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan prima kepada warga sehingga pembaharuan layanan dan perbaikan layanan  sangat  dibutuhkan  dalam memenuhi kepentingan warga (Sururi, 2017).
Kembali  lagi  ini  merupakan sebuah hubungan antara pemerintah dan  yang  diperintah,  hubungan  ini merupakan hubungan dua arah yang saling  mempengaruhi  satu  sama lain.  Kesejahteraan  warga  negara dihasilkan  dari  layanan  prima  yang di  berikan  oleh  pemerintahnya  dan disisi sebaliknya layanan prima juga dapat  terwujud  dengan  dukungan dari  warga  negara itu  sendiri  selain kondisi  internal  dari  pemerintahan itu sendiri. Sinergisitas antara kedua belah pihak ini harus terjalin dengan baik, pemerintah memberikan layanan  terbaik  dalam  rangka menjalankan fungsinya untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran warga disisi lain warga memanfaatkan  dan  memberikan
feedback yang  positif  terhadap
program-program  yang  dijalankan oleh pemerintah itu.
Demikian pula halnya dalam pemanfaatan  teknologi  informasi pada pemerintahan, pemerintah sebagai  penyaji  layanan  kepada warga negara mestilah menyediakan layanan  yang  berbasis  teknologi yang tepat guna bagi warga negara. Program  yang  diluncurkan  harus benar- benar mengakomodir kebutuhan dari warga negara sehingga  warga  akan  benar-benar memanfaatkan  program  yang  telah diluncurkan. Pemerintah harus mengetahui  tingkat  prioritas  yang dibutuhkan warga sehingga pemanfaatan  teknologi  ini  menjadi efisien  dan  tidak  sia-sia.  Warga sebagai in  user dari  program  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  juga harus mendukung dengan memanfaatkan program yang diluncurkan. Sehingga kualitas pemerintah  dan  warga  atas  harus selalu ditingkatkan dan mendukung satu  sama  lain  agar  tidak  terjadi ketimpangan. Program berbasis teknologi  informasi  yang  sangat baik  tidak  akan  dapat  berjalan  jika warganya  gagap terhadap teknologi informasi,  sebaliknya  warga  yang telah  mumpuni  dibidang  teknologi informasi  tidak  dapat  berkembang jika  pemerintahnya  gagap  terhadap teknologi
informasi. Ini menunjukkan hubungan yang saling menguatkan  sekaligus  melemahkan dalam pemanfaatan teknologi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
informasi dilingkungan pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi  dalam  hubungan  antara pemerintah dan warga mengalami 3 fase  yaitu  fase  informasi,  fase interaksi  dan  fase  transformasi sesuai dari teori yang telah dikemukakan  oleh  Backus  tentang solusi e-government (Praditya,
2014).  Setiap  fase  yang  dilalui merupakan peningkatan sinergisitas antara  pemerintah  dan  warganya dibidang  pemanfaatan  teknologi informasi.  Pada  fase  informasi merupakan  tahapan awal dari pemanfaatan  teknologi  informasi,
pada fase ini masih berupa hubungan satu arah dari pemerintah. Pemerintah  memberikan  informasi mengenai kondisi internalnya, pemerintah  menyediakan  layanan informasi  mengenai  organisasinya atau identitasnya berupa alamat dan kontak person yang dapat dihubungi warga  untuk  mengakses  layanan. fase  ini  juga  merupakan  fase promosi dari pemerintah agar warga mengetahui  pemerintahannya  telah memanfaatkan  teknologi  informasi dalam  memberikan  layanan  kepada warganya. Pengembangan pada fase ini  pemerintah  akan  memberikan informasi  mengenai  peraturan  atau undang-undang,
berita yang berkenaan  dengan  pemerintahan maupun  program-program  yang dijalankan oleh pemerintahan untuk memberikan layanan
kepada
warganya. Warga bertugas mengakses informasi dan memperdalam informasi yang
diberikan pemerintah tersebut.
Tahap  selanjutnya  adalah fase  interaksi,  pada  tahap  ini komunikasi sudah dalam bentuk dua arah.  Pemerintah  sebagai  penyedia layanan  akan  menyediakan  konten untuk di unduh, menampilkan form atau  survei  untuk  diisi. Feedback yang  diberikan  warga  juga  lebih aktif.  Warga  akan  meisi  form  atau survei  yang  disediakan.  Interaksi lebih intens antara pemerintahan dan warga. Namun warga hanya berstatus  sebagai  pengunjung  yang dapat  mengakses  informasi  dan menjalin komunikasi dengan pemerintahan secara umum. Personalisasi warga akan terjadi saat memasuki  fase  selanjutnya  yaitu fase  transformasi,  pada  tahap  ini warga  akan  membuat  akun  untuk mendapatkan akses yang disediakan oleh pemerintah secara menyeluruh. Warga  akan  terintegrasi  dengan pemerintah  dan  dapat  menikmati seluruh layanan yang diberikan oleh pemerintah.
Feedback
yang diberikan  warga  pada  tahapan  ini dapat  menjadi  evaluasi  terhadap program  yang  diluncurkan  oleh pemerintah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa  sungai  kali  merupakan sebuah  desa  yang  berada  di  kecamatan Barambai  Kabupaten  Barito  Kuala

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
Provinsi  Kalimantan  selatan.  Secara geografis  wilayah  desa  sungai  Kali didominasi  oleh  daerah  rawa  dan merupakan desa di pesisir sungai Barito,
kehidupan warganya digantungkan dengan  hasil  alam  sehingga  mayoritas warga  desanya  bercocok  tanam  untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari.
Desa  sungai  kali  memiliki kekhasan  yang  jika  dikembangkan dapat  menjadi  produk  khas  desanya yaitu  anyaman  purun.  Sebagai  daerah rawa  wilayah  desa  sungai  kali  banyak ditumbuhi  sejenis  tanaman  purun  tikus atau  tanaman  dengan  nama  latin Eliocharis  Dulcis yang  dimanfaatkan oleh  warga  desa  sungai  kali  sebagai kerajinan  tangan  anyaman  purun. Namun saat ini produksi anyaman purun hanya  berupa  olahan  alat  untuk penunjang  kehidupan  seperti  topi  yang dipergunakan  sebagai  penghalau  panas saat  bertani  atau  anyaman  tikar  purun yang  dipergunakan  sebagai  karpet rumah. Peningkatan nilai produk anyaman purun untuk dijadikan produk
Fashion atau produk wisata sudah mulai dicoba  lakukan  namun  keterbatasan pengetahuan  dan  anggapan  bahwa anyaman  ini  bukan  merupakan  usaha utama yang bisa menopang penghasilan menjadi  kendala  utama  perkembangan produk  anyaman  ini  (Vikalista  et  al., 2022).
Perkembangan pemerintahan Desa  Sungai  Kali  sudah  mengalami perkembangan  namun  tidak  bergerak secara signifikan, perkembangan
pemerintahan desa sungai kali ini dipicu oleh  tuntutan  dari  warga  desanya.
Seperti karakteristik masyarakat desa di Kalimantan Pada umumnya, masyarakat  Desa  Sungai  Kali  tidak terlalu  begitu  konsentrasi  terhadap kemajuan  teknologi.  Faktor  alam  yang subur  dan  kebutuhan  hidup  yang  dapat dipenuhi  oleh  alam  menjadi  faktor utamanya. Paradigma yang berkembang di  kalangan  masyarakat  desa  dengan ungkapan” asal  kawa  makan  sahari, esok  bacari  pulang ”  turut  menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan kehidupan masyarakat desa Sungai kali. Konsep  paradigma  ini  adalah  selama masih  bisa  tercukupi  kebutuhan  hidup dalam  sehari  maka  kehidupan  sudah cukup baik untuk dijalankan. Paradigma ini  juga  menjadi  sebuah  tembok  besar penghalang kemajuan kehidupan masyarakat  Desa  Sungai  kali,  karena menjadikan  masyarakat  Desa  Sungai kali  enggan  melakukan  pergerakan- pergerakan  lebih  untuk  memperbaiki kehidupannya.
Hal ini juga memberikan dampak  pada  pemerintahan  Desa Sungai  Kali.  Tuntutan  dari  warga sebenarnya merupakan faktor pendorong  yang  sangat  efektif  untuk kemajuan Pemerintahan Desa itu sendiri.  Warga  yang  menuntut  banyak kepada  pemerintahannya  menjadikan pemerintah  terus  bergerak  menemukan solusi atas masalah kepentingan warganya,  kemudian  sebaliknya  jika warganya  pasif  maka  pemerintahan akan  dijalankan  sejalannya  saja.  Ini

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
menggambarkan hubungan antara
pemerintahan  desa  dan  warganya, namun  inisiasi  perkembangan  ini  juga dapat  dipicu  melalui  inovasi  dari pemerintah  desa  itu.  Dengan  Inovasi dari  pemerintahan  desa  memberikan pengetahuan  baru  kepada  warga  desa bahwa ada cara lain untuk mendapatkan kehidupan  yang  lebih  baik  sehingga menimbulkan  gairah  untuk  bergerak. Pada  akhirnya  jika  cara  ini  berhasil memicu warga maka akan menciptakan tuntutan  warga  kepada  pemerintahan Desa  dan  pemerintah  desa  akan bergerak  untuk  memenuhi  kebutuhan warga desanya.
Pemerintah  Desa  Sungai  Kali sudah mulai  mengupayakan itu dengan cara melakukan inovasi terhadap
pemerintahan Desa Sungai Kali. Pemerintah  Desa  Sungai  Kali  Sudah mulai mencoba memanfaatkan teknologi Informasi dalam Pemerintahan  Desanya,  langkah  yang dilakukan  yaitu  dengan  membangun website  Desa  Sungai  Kali.  Dengan website  ini  pemerintahan  desa  sungai kali  mencoba  memperkenalkan  Desa Sungai  Kali  kepada  dunia  luar  dan memperkenalkan  dunia  luar  kepada warga  Des  Sungai  Kali.  Dalam menelaah pemanfaatan Tekhnologi Informasi  pada  pemerintahan  desa Sungai  Kali  ditinjau  melalui  teori  dari Backus  tentang  tahapan  dari  solusi E

## Government.
Pada  website  Desa  Sungai  Kali ini  di  sediakan  wadah  untuk  pengrajin anyaman  purun  agar  dapat  menjual
produk  anyaman  purun  secara  online. Langkah  ini  dilakukan  sebagai  upaya memberikan alternatif lain agar produk anyaman purun dari warga desa Sungai kali  dapat  memasarkan  produknya. Selain  daripada  itu  sebagai  langkah antisipatif  untuk  memutus  mata  rantai tengkulak,  diketahui  bahwa  pengrajin tidak  dapat  menjual  hasil  produk anyamannya  selain  kepada  tengkulak. Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan para pengrajin tidak dapat menjual  produknya  keluar  desa  Sungai Kali. Sedangkan Produk ini tidak laku di Desa  Sungai  Kali  karena  rata-rata warganya  bisa  membuat  produk  purun dari  hasil  alam  yang  didapat  secara gratis  dari  alam.  Sehingga  di  Desa Sungai  Kali  tidak  ada  permintaan pembeli  produk  Anyaman  Purun, akhirnya mau tidak mau pengrajin harus menjual kepada tengkulak dengan harga yang sangat rendah.
Dengan  disediakannya  sarana pemasaran online ini memberikan nilai pengetahuan  baru  kepada  warga  desa bahwa ada cara lain untuk memasarkan produknya dan memperoleh harga yang lebih  tinggi.  Dari  langkah  yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sungai Kali dapat disimpulkan bahwa Pemerintah  Desa  Sungai  kali  telah melakukan inovasi terhadap pemerintahan  desanya  karena  ada proses atau langkah yang dilakukan oleh pemerintah  desa  Sungai  Kali  untuk menciptakan produk baru atau memperbaiki  produk  pemerintahannya sehingga  memberikan  nilai  terhadap

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
layanannya  yaitu  nilai  pengetahuan yang diperoleh oleh warga Desa Sungai Kali  atau  dalam  hal  ini  pengrajin Anyaman Purun. Inovasi ini dapat terus dikembangkan karena solusi atas masalah-masalah  lain  dari  warga  desa sungai  kali  dapat  diperoleh  atau diinisiasi dari inovasi ini. Pemanfaatan teknologi informasi  jelas  terlihat  dilakukan  oleh pemerintahan desa Sungai  Kali dengan menggunakan  sarana  internet  dalam melakukan inovasinya. Walaupun dalam  tahapan  pemanfaatan  teknologi informasi  Desa  Sungai  Kali  masih berada pada tahapan awal pemanfaatan teknologi informasi yaitu fase informasi. Hubungan antara pemerintahan  Desa  Sungai  Kali  dan warga  Desa  Sungai  Kali  masih  berupa hubungan  satu  arah.  Melalui  website Desa  Sungai  Kali  Pemerintahan  Desa Sungai  Kali  memberikan  informasi bahwa  pemerintahan  Desa  Sungai  Kali melakukan  langkah  inovasi  untuk memberikan  solusi  atas  masalah  yang dihadapi  oleh  warga  Desa  Sungai  kali dengan memanfaatkan teknologi informasi. Warga desa masih pasif dan untuk  mencari  informasi  lebih  tentang inovasi  yang  dilakukan  pemerintahan Desa Sungai Kali karena ketakutan dan antipati  warga  terhadap  teknologi. Mereka belum menyadari bahwa teknologi  dapat  dijangkau  oleh  siapa pun.
Untuk mengatasi masalah pemerintah  Desa  Sungai  Kali  telah melakukan  langkah  lain  yaitu  dengan
mensosialisasikan  kepada  warga  Desa tentang pemasaran online ayaman purun dengan menggandeng pihak Universitas Lambung Mangkurat. Upaya ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan  baru  lagi  kepada  warga Desa Sungai Kali sehingga menghilangkan rasa enggan dan ketakutan  warga  Desa  Sungai  Kali dalam memanfaatkan teknologi informasi.  Harapannya  inovasi  yang dilakukan Pemerintah Desa Sungai Kali dengan memanfaatkan teknologi informasi  dapat  meningkat  ke  tahap selanjutnya  yaitu  fase  interaksi  dimana warga Desa Sungai kali dapat memberikan feedback yang  positif terhadap inovasi yang dilakukan sehingga  tercipta  hubungan  dua  arah antara  pemerintah  Desa  Sungai  Kali dengan warga Desa Sungai Kali.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Desa  Sungai  kali telah  melakukan  inovasi  terhadap Pemerintahan  desa  Sungai  kali  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi. Inovasi ini dapat dilihat dari pembangunan website Desa Sungai kali dan  memberikan  sarana  alternatif penjualan  produk  Anyaman  Purun. Proses ini menciptakan produk baru dan memberikan  nilai  pengetahuan  baru terhadap  warga  Desa  Sungai  Kali. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi  ini  masih  berada  pada  fase informasi  yaitu  tahapan  awal  dari  tiga tahapan  solusi E  Govenrnment yang dikemukakan oleh Backus namun masih

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
mungkin  dapat  dikembangkan  ke  fase interkasi bahkan menuju fase transformasi. Kendala yang dihadapi pemerintahan  Desa  Sungai  kali  adalah paradigma    ” asal  kawa  makan  sahari,
esok  bacari  pulang ”  yang  tumbuh  di masyarakat Desa Sungai  Kali sehingga warga  enggan  untuk  berkembang  dan ketakutan dan rasa antipati warga Desa terhadap perkembangan teknologi informasi DAFTAR PUSTAKA Administrator. (2023, May 26). Memenuhi Layanan Digital hingga Pelosok . Indonesia.Go.Id. https://www.indonesia.go.id/kateg ori/editorial/7162/memenuhi- layanan-digital-hingga- pelosok?lang=1%20 Alamsyah, A. (2016). PERKEMBANGAN PARADIGMA  ADMINISTRASI PUBLIK (New Public Administration, New Public Management  dan  New  Public Service). Jurnal  Politik  Profetik , 4 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.2 4252/profetik.v4i2a4
Anggraeni,  N.,  &  Purnamasari,  H. (2022).  Inovasi  Pelayanan  Publik
Berbasis  E-Government  Studi Kasus  Pada  Aplikasi  Sapa  Cetar. Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 9 (6). APJII.  (2023). Survei  Penetrasi  dan Perilaku Internet 2023 . Lamboaso,  D.  H.,  Pangemanan,  S.,  & Monitja,  D.  (2020).  Inovasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Essang  Selatan. Jurnal  Eksekutif ,
2 (5). Mailin, M., Rambe, G., Ar-Ridho, A., & Candra,  C.  (2022).  TEORI MEDIA/TEORI DIFUSI INOVASI. Jurnal  Guru  Kita PGSD , 6 (2), 168. https://doi.org/10.24114/jgk.v6i2.3 1905
Nofiard,  F. (2022).  Komunikasi Politik Digital  di  Indonesia. Al-Hiwar :
Jurnal  Ilmu  Dan  Teknik  Dakwah , 10 (2), 31. https://doi.org/10.18592/al- hiwar.v10i2.7548 Nofiard, F. (2024). Corak Pemerintahan dan  Politik  Islam (N.  Duniawati,
Ed.;  1st  ed.,  Vol.  1).  CV.  Adanu Abimata. Praditya,  D.  (2014).  Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  (TIK)  di  Tingkat Pemerintahan Desa. Jurnal Penelitian  Komunikasi , 17 (2), 129–140. https://doi.org/10.20422/jpk.v17i2
.12
Sugiman.  (2018).  Pemerintahan  Desa. Binamulia Hukum , 7 (1). Sugiono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
CV. Alfabeta.
Sururi,  A.  (2017).  Inovasi  Kebijakan dalam  Perspektif  Administrasi
Publik Menuju Terwujudnya Good Public  Policy  Governance. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik , 12 (2), 14. https://doi.org/10.20961/sp.v12i2. 16236 Vikalista,  E.,  Bhakti  Mafriana,  S., Pakpahan,  M.  H.,  Dewaji,  H.  A., Nabila, F., Azura, B.,

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 10, Nomor 2, Mei 2024
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 31 Januari  2024, Reviewed 6 Mei 2024, Publish 29 Mei 2024 (388-403)
Norumansyah,  M.  B.,  Abidin,  A. Z., Nursyifa, D., Ameliasari, H. D., Maulida,  P.,  &  Athaya,  N.  A. (2022). Pelatihan dan Pendampingan  Anyaman  Purun Desa  Sungai  Kali  Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan. Journal  of  Empowerment  and Community Service (JECSR) , 2 (3). Wikipedia. (2023). Inovasi . Id.Wikipedia.Org. https://id.wikipedia.org/wiki/Inova si Witri,  M.  G.  (2022).  Digitalisasi Pelayanan: Adopsi Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Berbasis Website . ULIL ALBAB :
Jurnal  Ilmiah  Multidisiplin , 1 (6),
1811–1826.