## PENGEMBANGAN MADRASAH: MENUJU MADRASAH BERDIKARI
Lutfi Hakim, Mag

## Abstrak
Tujuan  kebijakan  adalah  melakukan  intervensi.  Oleh  karena  itu, implementasi  kebijakan  sebenarnya  adalah  tindakan  (action)  intervensi itu  sendiri.  Implementasi  kebijakan  dalam  konteks  manajemen  adalah berada dalam kerangka organizing-leading-controling. Dengan demikian,  ketika  kebijakan sudah dibuat maka tugas penting yang mesti dilaksanakan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan  untuk  mengarahkan  pelaksanaan  dan  melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dalam  pergumulan    politik  pendidikan  Nasional,  sejak diberlakukan  Undang-Undang  RI  No.  02  Tahun  1989  eksistensi madrasah  semakin  jelas  dan  kedudukannya  semakin  kuat.  Ini  berarti madrasah  telah  menjadi  satu  kesatuan  (bagian  integral)  dari  sistem pendidikan  Nasional.  Dalam  struktur  pendidikan  Nasional,  madrasah menjadi bagian dari jenis pendidikan umum yang diberi ciri khas Islam dan bukan lagi menjadi bagian dari jenis pendidikan keagamaan. Hal ini merupakan  tantangan  bagi  masyarakat  penyelenggara  dan  pengelola madrasah  untuk  memecahkan  beberapa  masalah  yang  dihadapi  dalam rangka  meningkatkan  mutu,  sehingga  mampu  berkembang  secara mandiri dan mampu berperan lebih kongkrit dalam gerak pembangunan di  bidang  penddikan  sebagai  bagian  terpenting  dalam  upaya peningkatan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  sebagaimana  arah  yang dituju  oleh  pendidikan  Nasional.  Selain  itu  secara  spesifik  sejak  awal, madrasah didirikan dalam rangka   peningkatan kualitas keimanan, dan ketakwaan  kepada  Allah  SWT  serta  peningkatan  kesadaran  umat  islam untuk berperan secara aktif dalam gerak pembangunan nasional  secara
menyeluruh.  Tulisan  ini  mengkaji  modal  dasar  yang  dimiliki  oleh madrasah, tantangan pokok yang dihadapi dan  strategi yang  dilakukan dalam pembangunan  kemandirian  madrasah
Kata-kata kunci : pengembangan, madrasah, berdikari

## Karakteristik dan modal dasar
untuk mencermati realitas sosial pendidikan Islam untuk saat ini, tampaknya perlu adanya pengembangan  pada  institusi pendidikan  Islam.  Untuk  melakukan  pengembangan  itu  antara lain  dengan  melakukan  sebuah  refleksi  pemikiran  yang  eksploratif  dalam  kegiatan-kegiatan ilmiah,  berupa  penelitian,  seminar,  ceramah  ilmiah,  simposium,  lokakarya  dan  lain sebagainya  dalam  rangka  menyongsong  hari  esok  yang  lebih  baik  dan  menjanjikan.  Salah satu hasil yang menggembirakan bagi transformasi pendidikan Islam di jaman orde reformasi adalah  hasil  amandemen  ke-4  pasal  31  UUD  1945  dan  telah  diundangkannya  UU  No.  20 tahun  2003  tentang  Sisdiknas  serta  diberlakukannya  PP.  Nomor  55  Tahun  2007  tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, dengan demikian eksistensi pendidikan Islam semakin diakui dalam tatanan pendidikan nasional.
Sebelum  lahirnya  UU  Sisdikdas  No.  20  tahun  2003,  madrasah  diniyah  dikenal  sebagai madrasah  yang mempunyai peran melengkapi dan menambah pendidikan agama bagi anak- anak  yang  bersekolah  di  sekolah-sekolah  umum  pada  waktu  pagi  hingga  siang  hari, kemudian  pada  sore  harinya  mereka  mengikuti  pendidikan  agama  di  madrasah  diniyah. Tumbuh  kembangnya madrasah  diniyah ini  dilatarbelakangi  oleh  keresahan  sebagian  orang tua  siswa,  yang  merasakan  pendidikan  agama  di  sekolah  umum  kurang  memadai  untuk mengantarkan  anaknya  agar  dapat  melaksanakan  ajaran  Islam  sesuai  dengan  yang diharapkan.  Berangkat  dari  kebutuhan  masyarakat  akan  jenis  lembaga  seperti  inilah madrasah  diniyah  tetap  dapat  bertahan.  Walaupun  hingga  saat  ini  madrasah  diniyah  kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemenuhan anggaran maupun bantuan ketenagaan,  namun  peran  penting  madrasah  diniyah  merupakan  hal  yang  sangat  signifikan dalam sistem pendidikan yang harus dipikirkan bersama. 1
Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20.  Ada  dua  teori  yang  dikemukakan  para  pakar  sejarah  pendidikan  mengenai  asal-usul
1 UU Sisdiknas Tahun 2003 (Jakarta: SL Media, 2011), hlm. 22.
berdirinya madrasah di  Indonesia. Teori  pertama menyebutkan bahwa dalam tradisi pendidikan di Indonesia, pada dasarnya madrasah merupakan adopsi atau islamisasi dari tradisi persekolahan Barat  yang  dikembangkan  oleh  pemerintah  Hindia-Belanda.  Menurut  teori  ini,    madrasah merupakan  lembaga  pendidikan  ala  Belanda  yang  diberi  muatan  keagamaan  (Islam)..  Teori kedua  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  madrasah  di  Indonesia  dipengaruhi  cukup  kuat  oleh tradisi madrasah di Timur Tengah pada masa modern. Dari sudut pandang kedua teori tersebut, asal-usul pertumbuhan madrasah di Indonesia dapat dikembalikan pada dua situasi, yaitu adanya respon  pendidikan  Islam  terhadap  politik  pendidikan  pemerintah  Hindia  Belanda  dan  adanya gerakan pembaruan Islam di Indonesia (Makshum, 1999)
Pada  mulanya  madrasah  didefinisikan  sebagai  tempat  pendidikan  yang  diatur  sebagai sekolah  dan  menjadikan  pendidikan  dan  ilmu  pengetahuan  agama  Islam  sebagai  pokok pengajaran (Peraturan Menteri Agama RI No. 1/1946 dan No. 7/1950). Pasca SKB tiga Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri) tahun 1975, Madrasah  didefinisikan  sebagai    lembaga  pendidikan  yang  menjadikan  mata  pelajaran  agama Islam  sebagai  mata  pelajaran  dasar  yang  diberikan  sekurang-kurangnya  30  %  di  samping  mata pelajaran  umum.  Dalam  perkembangan  berikutnya  madrasah  dinyatakan  sebagai  sekolah  yang bercirikhas agama Islam (Undang-undang RI No. 02 tahun 1989). Akhirnya  madrasah menjadi bagian integral dari pendidikan dasar dan menengah (Undang-undang RI No. 20 tahun 2003). pendidikan  Islam  adalah  sistem  pendidikan  yang  dikembangkan  dari  dan  disemangati  atau dijiwai  oleh  ajaran  dan  nilai-nilai  Islam.  Dalam  pengertian  yang  kedua  ini,  pendidikan  Islam dapat  mencakup:  (1)  kepala  sekolah/madrasah  atau  pimpinan  perguruan  tinggi  yang  mengelola dan  mengembangkan  aktifitas  kependidikannya  yang  disemangati  atau  dijiwai  oleh  ajaran  dan nilai-nilai Islam, serta tenaga-tenaga penunjang pendidikan (seperti pustakawan, laboran, teknisi sumber  belajar,  dan  lain-lain)  yang  mendukung  terciptanya  suasana,  iklim  dan  budaya keagamaan  Islam  di  sekolah/madrasah  atau  perguruan  tinggi  tersebut,  dan  atau  (2)  komponen- komponen  aktifitas  pendidikan  seperti  kurikulum  atau  program  pendidikan,  peserta  didik  yang tidak sekedar pasif-reseptif, tetapi aktif-kreatif, personifikasi pendidik/guru, konteks belajar atau lingkungan, alat/media/sumber belajar, metode, dan lain-lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.
Dari  kedua  pengertian  pendidikan  Islam  tersebut,  maka  pengertian  pertama  lebih menekankan  aspek  kelembagaan  dan  program  pendidikan  Islam,  dan  yang  kedua  lebih menekankan pada aspek ruh dan spirit Islam yang melekat pada setiap aktifitas pendidikan. 2 pendidikan  Islam  adalah  sistem  pendidikan  yang  dikembangkan  dari  dan  disemangati  atau dijiwai  oleh  ajaran  dan  nilai-nilai  Islam.  Dalam  pengertian  yang  kedua  ini,  pendidikan  Islam dapat  mencakup:  (1)  kepala  sekolah/madrasah  atau  pimpinan  perguruan  tinggi  yang  mengelola dan  mengembangkan  aktifitas  kependidikannya  yang  disemangati  atau  dijiwai  oleh  ajaran  dan nilai-nilai Islam, serta tenaga-tenaga penunjang pendidikan (seperti pustakawan, laboran, teknisi sumber  belajar,  dan  lain-lain)  yang  mendukung  terciptanya  suasana,  iklim  dan  budaya keagamaan  Islam  di  sekolah/madrasah  atau  perguruan  tinggi  tersebut,  dan  atau  (2)  komponen- komponen  aktifitas  pendidikan  seperti  kurikulum  atau  program  pendidikan,  peserta  didik  yang tidak sekedar pasif-reseptif, tetapi aktif-kreatif, personifikasi pendidik/guru, konteks belajar atau lingkungan, alat/media/sumber belajar, metode, dan lain-lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.
Dari  kedua  pengertian  pendidikan  Islam  tersebut,  maka  pengertian  pertama  lebih menekankan  aspek  kelembagaan  dan  program  pendidikan  Islam,  dan  yang  kedua  lebih menekankan pada aspek ruh dan spirit Islam yang melekat pada setiap aktifitas pendidikan. 3
Ciri khas ke-Islaman yang melekat pada madrasah merupakan identitas utama yang harus tercermin  dalam  kurikulum  dan  proses  pembelajaran.  Selain  itu  juga  menunjukkan  orientasi pendidikannya yang holistic dan tidak hanya terbatas pada cita-cita praktis, karena menempatkan nilai-nilai  spiritual  dan  transcendental  dalam  proses  pencapaian  tujuan.    Karena  itu,  menurut Husni  Rahim  (2001)  guna  menandai  ciri  khas  ke-Islamannya,  dalam  proses  pembelajaran  di madrasah  harus  diupayakan    “ spiritualisasi  bidang  studi  umum ”  dan  sekaligus    memberikan “ nuansa iptek pada pembelajaran mata pelajaran agama Islam ”.
Selain ciri  khas  keagamaan  Islam sebagaimana   terurai  di  atas, madrasah juga memiliki beberapa  keunikan  yang  sekaligus  menjadi  modal  dasar  bagi  upaya  pengembangannya.  Di antaranya  adalah  :  (1).  Madrasah  didirikan  dan  dikembangkan  di  atas  fondamen  semangat swadaya  masyarakat  Islam  yang  secara  idiologis-kultural  memiliki  komitmen  tinggi  terhadap dakwah  Islam  melalui  jalur  pendidikan.  Seperti  kita  ketahui  bahwa  madrasah  itu  lahir,  tumbuh
2 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam (Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013), hlm. 14-15.
3 Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam (Depok: Rajagrafindo Perkasa, 2013), hlm. 14-15.
dan  berkembang  dari  dan  untuk  masyarakat.  Masyarakatlah  yang  membentuk,  membina  dan mengembangkannya.  Keunikan  ini  merupakan  modal  dasar  yang  sangat  berarti  bagi pembangunan  kemandiri  madrasah  karena  peluangnya  lebih  terbuka  untuk  memperoleh dukungan  dana  dan  sumber  daya  manusia  dari  lingkungan  masyarakat  muslim  pendukungnya. (2).  Madrasah  memiliki  fleksibelitas  dan  independensi  yang  lebih  tinggi.  Seperti  kita  ketahui bahwa  sebagian  besar  madrasah  di  Indonesia  adalah  milik  swasta,  sehingga  madrasah  dapat bergerak  lebih  luwes  dan  leluasa  dalam  menggali,  memanfaatkan  dan  mengoptimalkan pengembangan  potensi-potensi  yang  dimilikinya.  Misalnya,  dalam  mengurus  ihwal  rumah tangganya,  mengambil  kebijakan-kebijakan  yang  mendasar  dan  strategis  untuk  kemajuannya, merekrut  tenaga-tenaga  edukatif  maupun  administrative  dengan  kualifikasi  yang  diinginkan, meningkatkan  kesejahteraan  guru  dan  tenaga  kependikan  lainnya,  dan  pengembangan  potensi- potensi  lainnya.  Terbukti  bahwa  madrasah  yang  mampu  mendayagunakan  modal  dasar  yang dimilikinya  dengan  baik  dan  cermat,  mampu  berkembang  lebih  pesat  dari  pada  madrasah  atau sekolah negeri. Namun demikian, harus pula diakui bahwa tidak sedikit madrasah yang “ hidup segan mati tak mau ”

## Tantangan pokok
Pada dasarnya  tantangan  yang di hadapi madrasah dewasa ini merupakan konsekwensi logis  dari  keberadaannya  sebagai  bagian  integral  dari  sistem  pendidikan  Nasional.  Masuknya madrasah  dalam  kesatuan  Sistem  Pendidikan  Nasional  mengharuskan  dilakukannya penyesuaian-penyesuaian  dalam  pengelolaan  dan  penyelenggaraannya  sebagaimana  ketentuan dalam  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  peraturan-peraturan  lainnya  tentang pendidikan.  Secara  garis  besar  tantangan  pokok  yang  dihadapi  madrasah  dapat  dikelompokkan ke dalam tiga aspek yakni aspek manajemen, akademik  dan sarana/prasarana.
Kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan negara berpengaruh secara signifikan pada manajemen  pendidikan.  Akibatnya  sejak  tahun  1999  mulai  diberlakukan  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS)  untuk  menggantikan  pola  manajemen  lama  yang  sangat  sentralistis.  MBS  juga dimaksudkan sebagai  suatu  pengalihan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan kepada sekolah/madrasah dan komunitasnya. Dengan kata lain, MBS   merupakan  perwujudan pola  manajemen  pendidikan  yang  lebih  otonom  dan  demokratis.  Sekolah/madrasah    memiliki wewenang   yang lebih besar dalam  mengkoordinasikan  sumber daya secara mandiri    dengan
melibatkan  semua  kelompok  kepentingan  (stakeholders)  dalam  proses  pengambilan  keputusan untuk  memenuhi  kebutuhan  mutu  lembaganya.  Dengan  pelimpahan  kekuasaan  dan  wewenang ini,  maka  madrasah  dituntut  untuk  memantapkan  struktur  organisasi  dan  pembenahan manajeman  yang  berorientasi  pada  efisienasi  dan  efektifitas,  serta  berfungsinya  control  dalam pendayagunaan  sumber  dana  dan  tenaga,  sehingga  dicapai  hasil  guna  yang  optimal  bagi kemajuan  madrasah  yang  bersangkutan.  Selain  itu,  madrasah  dituntut  untuk  merubah  orientasi pengelolaan “ asal bisa bertahan ” dan “ cenderung sekenanya ” ke arah pengembangan idealisme dan etos  kerja para pengelolanya. Hal  lain  yang juga menjadi  tantangan madrasah dalam aspek manajemen  adalah  peningkatan  peran  serta  masyarakat  untuk  memikirkan  nasib  dan keberlangsungan  hidupnya.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  ikatan  emosional  masyarakat terhadap  madrasah  merupakan  potensi,  bukan  hanya  dilihat  dari  segi  rasa  memiliki  ( sense  of belonging )  dan  rasa  tanggung  jawab  ( sense  of responsibility ),  tetapi  sekaligus  juga  menjadi factor  penting  untuk  menjamin  kelangsungan  hidup  ( sustainability )  madrasah  sebagai  lembaga pendidikan yang populis. Akan tetapi menurut Fatah Syukur (2011) bahwa problem klasik yang sering  muncul  dipermukaan  adalah  ketika  madrasah  sudah  berdiri  dan  berkembang,  maka keterlibatan  masyarakat  untuk  memikirkan  nasib  dan  kelangsungan  hidup  madrasah  relative berkurang.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  Undang-undang  Sisdiknas  tahun  2003  menyatakan bahwa  pendidikan  di  Indonesia  dibedakan  menjadi  jalur  pendidikan,  jenjang  pendidikan  dan jenis  pendidikan.  Jalur  pendidikan  terdiri  atas  ;    pendidikan  formal,  non-formal  dan  informal. Jenjang  Pendidikan  formal  terdiri  atas  ;    pendidikan  dasar,  menengah  dan  pendidikan  tinggi. Sedangkan jenis pendidikan dibedalan menjadi : pendidikan  umum,  kejuruan,  professi, vokasi, keagamaan    dan    khusus.  Berkaitan  dengan  ketentuan  tersebut,  madrasah  menjadi  bagian  dari pendidikan  umum.  Karena  itu,    status  madrasah    sama  dengan  lembaga-lembaga  pendidikan umum  lainnya  (SD,  SMP,  SMA),  sehingga    struktur  kurikulumnya  juga  mengalami  perubahan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi  dan  No.  23  tahun  2006  tentang  Standar  Kompetensi  Lulusan  untuk  Pendidikan  Dasar  dan Menengah.  Struktur  kurikulum  madrasah  sama  dengan  yang  berlaku  bagi  lembaga-lembaga pendidikan  umum  lainnya.    Bedanya,  kurikulum  agama  pada  madrasah  lebih  banyak dibandingkan dengan pelajaran agama di sekolah umum lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan bagi madrasah, karena pada umumnya  madrasah masih kurang akrab dengan bidang
studi umum. Di tambah lagi factor guru yang menurut Husni Rahim ( mantan Dirjend Pembinaan Kelembagaan  Agama  Islam )  kendati  banyak  guru  yang  layak  tapi  banyak  yang    salah  kamar. Harus diakui bahwa sudah banyak madrasah yang berusaha untuk melakukan penyesuaian terkait dengan  pengadaan  guru  pengampu  mata  pelajaran  umum,  akan  tetapi  dilapangan  juga  masih ditemukan      guru  mata  pelajaran  agama  ditugasi  mengajar  mata  pelajaran  umum.  Berdasarkan kenyataan  tersebut,  maka  dalam  aspek  akademik,  tantangan  yang  dihadapi  madrasah  adalah rekruitmen tenaga pengajar yang memadai baik kuantitas, kualitas maupun ragam spesialisasinya sesuai ketentuan kurikulum. Selain itu, madrasah dituntut untuk menciptakan masyarakat belajar yang  professional,  yakni  tergeraknya  semua  warga  madrasah  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam melakukan  pengembangan  kualitas  pendidikannya  sesuai  bidang  keahlian  dan  tugas  masing- masing. Dalam kontek ini  yang harus memulai mengambil  inistaif adalah kepala madrasah dan para  guru.  Kepala  madrasah  adalah  pemimpin,  agen  pembaru  ( agent  of  change ),  penggerak, innovator  dan  faisilitator  dari  seumbr-sumber  yang  ada  di  madrasahnya.  Sedangkan  para  guru merupakan  komponen  utama  pendidikan  yang  terkait  langsung  dengan  proses  pembelajaran  di Madrasah (Muhaimin, 2003).
Tantangan pokok ketiga  adalah penyediaan sarana/prasarana pendidikan  yang memadai, meliputi ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan lain-lain, sesuai ketentuan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VII pasal 42-48  yang mengatur tentang standar sarana dan prasarana. Dalam aspek ini, pada umumnya madrasah dihadapkan pada dana, sarana dan prasarana  yang seadanya. Ruang kelas  yang  tidak memadai,  perpustakaan apa  adanya  dan laboratorium  yang  tidak  tersedia.  Dengan  sarana/prasarana  yang  memadai,  proses  belajar mengajar  di  madrasah  dapat  diselenggarakan  dengan  tertib  dan  berkualitas  sesuai  dengan tuntutan kurikulum serta tujuan didirikannya madrasah itu sendiri.

## Strategi Pembangunan   kemandirian
Pada  dasarnya  peraturan  perundangan  dan  kebijakan  pemerintah,  dalam  hal  ini kementerian pendidikan Nasional dan Kementerian Agama RI, sudah cukup jelas dan gamblang untuk dijadikan sebagai acuan pembangunan kemandirian madrasah. Persoalannya hanya terletak pada  bagaimana  menyiasati  peraturan-peraturan  dan  kebijakan-kebijakan  tersebut  agar  dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing madrasah.
Untuk itu diperlukan strategi dalam arti pola dan pedoman dasar yang berorientasi pada pembangunan  kemandirian  madrasah  agar  mampu  mempertahankan  eksistensinya  sebagai lembaga  pendidikan  umum    bercirikhas  agama  Islam.  Dengan  memerhatikan  ciri  khas  dan modal  dasar  yang  dimiliki  serta  tantangan  pokok  yang  dihadapi  sebagaimana  terurai  di  atas, maka strategi pembangunan kemandirian yang diperlukan madrasah, antara lain :
Pertama : strategi  yang menyangkut aspek organisasi dan manajemen. Sebagai lembaga pendidikan,  madrasah  dituntut  untuk  mempunyai  struktur  organisasi  dan  manajemen  yang mapan.  Organisasi  dan  manajemen  madrasah  yang  biasanya  dilakukan “sekenanya ”  itu  harus dirubah  dengan  pola  manajemen  partisipatif  sebagaimana  dikehandaki  dalam  Manajemen Berbasis Sekolah. Perubahan ini sangat diperlukan, karena apabila  MBS di implementasikan di madrasah dengan benar, maka akan dapat   meningkatkan kualitas madrasah secara keseluruhan..
Dalam  tataran  praktis,  MBS  memberikan  proporsi  tanggung  jawab  yang  besar  untuk melaksanakan  beberapa  fungsi  yang  didesentralisasikan.  Fungsi-fungsi  dimaksud  menurut Raihani  (2010)  mencakup  proses  belajar  mengajar,  perencanaan  dan  evaluasi  program pendidikan, penyusunan  kurikulum, rekrutmen dan manajemen staf, pemeliharaan sumber daya dan  fasilitas-fasilitas,  manajemen  keuangan,  layanan  siswa,  kerjasama  komunitas  sekolah  dan penciptaan  kultur  sekolah.  Dalam  kontek  ini  strategi  pembaruan  organisasi  dan  manajemen madrasah dimaksudkan untuk memenuhi enam hal dasar, yaitu : (a). penyediaan kepemimpinan dan manajemen operasional madrasah, (b). menyusun perencanaan dan kebijakan madrasah, (c). mengatur  aktivitas  madrasah,  (d).  menciptakan  komunikasi  yang  efektif  antara  madraah  dan masyarakat, (e). mendorong partisipasi masyarakat, dan (f). memperkuat akuntabilitas madrasah (Fatah Syukur; 2011).
Masalah ini terkait erat dengan idealisme dan etos kerja serta wawasan manajemen para pengelola  madrasah.  Idealisme  saja  tidaklah  cukup  tanpa  diimbangi  dengan  etos  kerja  dan wawasan  manajemen  kependidikan  yang  memadai.  Karena  itu  diperlukan    peningkatan sumberdaya  manusia  pengelola  madrasah  yang  setidaknya    memenuhi  lima  kriteria,  yaitu sumberdaya manusia yang ;
1. Visioner,  yakni  pemimpin  yang  mempunyai  wawasan  luas  dan  matang sehingga  mampu  merumuskan  visi  dan  misi  yang  bukan  hanya  bersifat formalitas  atau  hanya  sekedar  untuk  memenuhi  tuntutan  akreditasi  dalam rangka  memperoleh  atau  meningkatkan  status.  Pemimpin  yang  visioner  juga
selalu  bertindak  proaktif  dalam  mengikuti  perkembangan  dan  dinamisasi program pendidikan
2. Pemersatu,  yakni  pemimpin  yang  mampu  mempersatukan  semua  unsure  dan potensi  yang  berbeda-beda,  sehingga  menjadi  kekuatan  yang  sinergik  dan bermanfaat bagi semua pihak
3. Pemberdaya,  yakni  pemimpin  yang  mampu  menempatkan  diri  sebagai motivator,  pendorong,  suka  menolong  orang  lain  untuk  mengembangkan dirinya.  Sebagai  pemberdaya,  pemimpin  harus  memiliki  sifat  pribadi  yang demokratik, inklusif, delegatif, komunikatif, empatik dan responsive
4. Pengendali  emosional,  yakni  memiliki  kemampuan  menjaga  keseimbangan antara rasio  dan emosi, sehingga segala persoalan  yang dihadapi  tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akal tetapi juga pada kata hati
5. Integritas,  yakni  senantiasa  taat  asas,  memegang  teguh  prinsip-prinsip  moral dan hukum dalam semua aspek kehidupan
Inti  kegiatan  manajemen  pendidikan  madrasah  adalah  pembuatan  keputusan  untuk meningkatkan  mutu  kinerjanya.  Di  lihat  dari  proses  pengambilan  keputusan,    dalam  penerapan MBS  di  madrasah  memerlukan  pembuatan  keputusan  secara  partisipatif.  Karena  itu  penerapan MBS  di  madrasah    juga  meniscayakan  adanya  maksimalisasi  partisipasi  masyarakat  dalam memberikan  kontribusi  yang  signifikan  baik  dalam  bentuk  material,  pemikiran,  control, pembinaan, maupun bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang pada akhirnya menjadi kebanggaan masyarakat lingkungannya.
Sedangkan  dari  aspek  hasil  keputusan,  diperlukan  keputusan  inovatif,  yakni  keputusan yang  dianggap  baru  oleh    pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  keputusan  yang  diambil. Uraian  tersebut  menggariskan  beberapa  pemikiran  penting  dalam  pembaruan  manajemen pendidikan,  antara  lain  :  (a).  pembaruan  dalam  bidang  manajemen  pendidikan  merupakan penerapan  cara-cara  baru  yang  kreatif  dan  diharapkan  dapat  meningkatkan  mutu  proses pengelolan pendidikan dan hasilnya secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (b). Manajemen pendidikan  yang  inovatif  akan  mampu  mewujudkan  tujuan  madrasah,  secara  lebih  efektif  dan efisien,  dan  (c).  meningkatkan  kesadaran  para  pengelola  madrasah  akan  petingnya  peningkatan mutu manajeman pendidikan di madrasahnya (Sudarwan Danim, 2008).
Hal lain yang juga sangat krusial dalam penerapan MBS di madrasah adalah pemantapan visi,  misi  dan  tujuan  sebagai  arah  dan  pedoman  pengelolaan  pendidikan  yang  dilaksanakannya sehingga  tidak  kabur.  Visi  madrasah  merupakan  inspirasi  yang  memberikan  tujuan-tujuan  bagi proses-proses edukasional di madrasah. Selain itu, visi juga dapat memberi inspirasi bagi kepala madrasah  untuk    menfokuskan  program  akademik  dan  non-akademik  untuk  meningkatkan prestasi siswa. Melalui visi pula, kepala madrasah dapat melakukan inovasi bagi pengembangan kurikulum  dan  instruksi  strategis    akademik  yang  siginifikan  dalam  proses  kepemimpinannya (Raihani;  2010)    Karena  itu,  visi  seharusnya  dirumuskan  bukan  hanya  sekedar  memenuhi persyaratan  formal  atau  tepatnya  untuk  memenuhi  tuntutan  akreditasi,  tetapi  harus  dibangun melalui  analisis  terhadap  kontek-kontek  madrasah  dan  konsultasi  dengan  nilai-nilai  yang diyakini semua anggota komunitas madrasah.
Dari  beberpa  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  kemandirian madrasah tidak akan terwujud apabila tidak dikelola dengan format manajemen pendidikan yang efektif  dan  efisien.  Maka  implementasi  MBS  di  madrasah  sangat  diperlukan  karena  pola manajemen ini meniscayakan terciptanya struktur dan kuktur demokratis, sehingga peningkatan di semua aspek madrasah akan mudah dan lebih mungkin untuk di capai. .
Kedua :  Strategi  pembangunan    bidang  akademik.  Manajemen  madrasah  dengan penerapan  pola  MBS  dianggap  berhasil  apabila  mampu  meningkatkan    kualitas  proses  dan produk  pendidikan  dan  pembelajaran.  Kualitas  proses  dan  produk  dimaksud  meliputi  input (masukan), proses dan dampaknya. Kualitas masukan dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu ; (a). kondisi  baik  atau  tidaknya  masukan  sumber  daya  manusia,  seperti  kepala  madrasah,  guru, pustakawan,  laboran,  staf  tata  usaha  dan  siswa,  (b).  memenuhi  atau  tidaknya  kriteria  masukan material  berupa  alat  peraga,  buku,  kurikulum,  sarana-prasarana,    madrasah  dan  lain-lain,  (c). memenuhi  atau  tidaknya  kriteria  masukan  berupa  perangkat  lunak,  seperti  peraturan,  struktur organisasi,  dan  deskripsi  atau  sebaran  tugas  dan  kerja,  dan  (d).  mutu  masukan  yang  berupa harapan  dan  kebutuhan  seperti;  visi,  misi,  motivasi,  kedsiplinan  dan  cita-cita.  Kualitas  proses pembelajaran  mengandung  makna  kemampuan  sumber  daya  madrasah  mentransformasikan multi  jenis  masukan  dan  situasi  untuk  mencapai  nilai  tambah  tertentu  bagi  pesesrta  didik. Sedangkan  kualitas  dampak  atau  hasil  pendidikan  dapat  dilihat  dari  keunggulan  akademik  dan ekstra  kurikuler  pada  peserta  didik  yang  dinyatakan  lulus  atau  telah  menyelesaikan  program pendidikannya.
Penetapan  madrasah  sebagai  sekolah  umum  berciri  khas  agama  Islam  harus  disikapi sebagai  rahmat  yang  memberi  peluang  agar  madrasah  tetap  eksis,  terutama    dilingkungan kumunitas  pendudkungnya.  Pernyataan  sebagai  jenis  sekolah  umum  meniscayakan  madrasah memberikan  bahan  kajian  sekurang-kurangnya  sama  dengan  SD,  SMP  dan  SMA  untuk  mata pelajaran  umum.  Sedangkan  cirikhas  agama  Islam  dikembangkan  melalui  penjabaran  mata pelajaran PAI menjadi mata pelajaran : Al-Qur’an-Hadis, Fiqih, Akidah Akhlak, SKI dan Bahasa Arab. Selain itu diperlukan penciptaan suasana kegamaan, misalnya dengan  melalui kehidupan madrasah yang agamis, adanya sarana ibadah dan penggunaan metode pendekatan yang agamis dalam penyajian mata pelajaran yang memungkinkan. Berdasarkan pemikian ini, menurut Husni Rahim  (2001),  salah  satu  strategi  yang  dilakukan  dalam  memberi  cirikhas  keislaman  pada madsarah  adalah  memberikan “nuansa  Islam ”  pada  bidang  studi  umum  dan  memberikan “nuansa iptek ” dalam arti memberikan tafsiran kontekstual kekinian pada mata pelajaran agama. Senada  dengan  pernyataan  tersebut,  Muhaimin  (2003)  menyatakan  bahwa  suasana  agamis  di madrasah  bukan  hanya  bermakna  simbolik  (fisik),  tetapi  lebih  jauh  dari  itu  berupa  penanaman dan  pengembangan  nilai-nilai  religious  (keislaman)  pada  setiap  mata  pelajaran  yang  temuat dalam  program  pendidikannya.  Maka  diperlukan  guru-guru  yang  memiliki  kemampuan mengintegrasikan  wawasan  imtaq  dan  iptek,  diperlukan  buku-buku  yang  bernuasa  agamis  dan bermuatan pesan-pesan agamis pada setiap mata pelajaran yang diprogramkan.
Berdasarkan  pemikiran  di  atas,  strategi  pengembangan  akademik  madrasah  meliputi upaya-upaya sebagai berikut :
1. : Merubah pola rekruitmen tenaga pendidik (terutama guru tetap) yang biasanya  “ asal dapat ” dan “ asal mau ” dengan pola yang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kualitas, profesionalisme  dan  kompetensi  yang  dipersyaratkan  untuk  melakukan  tugas  pendidikan  dan pembelajaran.  Menurut  undang-undang  RI  no.  14  tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen,  tenaga pendidik  dinyatakan professional  jika memenuhi   kualifikasi  akademik, kompetensi  pedagogik (pemahaman  terhadap  peserta  didik  dan  perangkat  pembelajaran),  kompetensi  kepribadian (kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa), kompetensi  sosial (kemampuan bergaul  dan  berkomunikasi),  dan  kompetensi  profesional  (penguasaan  kurikulum,  materi  dan metode pembelajaran).  Hal  ini sangat  diperlukan mengingat  guru merupakan seorang pendidik, pembimbing,  pelatih  dan  pengembang  kurikulum  yang  dapat  menciptakan  kondisi  dan  suasana belajar yang kondusif, yaitu suasana belajar yang menyenangkan, menarik, memberi rasa aman,
memberikan  ruang  pada  siswa  untuk  berfikir  aktif,  kreatif,  dan  inovatif  dalam  mengeksplorasi dan mengelaborasi kemampuannya (Rusman; 2011).
2.  Mengingat posisi strtegis  guru (terutama guru tetap) bagi pembangunan kemandirian madrasah,  maka  apabila  mereka  telah  menunjukkan  goodwill  dan  kesungguhannya  untuk mengabdi,  hendaknya  mereka  diberikan  peran  dan  kepercayaan  yang  lebih  besar  untuk berpartisipasi  dalam  semua  aktivitas  madrasah,  terutama  dalam  aktivitas  pembelajaran  dengan memberi ruang dan kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung  jawab  dan  peran  sertanya  dalam  proses  pengembangan  madrasah  secara  totalitas. Selain  itu,  perlu  diagendakan  kegiatan  refreshing    secara  rutin,  terutama  dalam  penguatan pelaksanaan  proses  pembelajaran—agar  tidak  hanya  berlangsung  secara  rutin  dan  tradisional— dimana kegiatan  pembelajaran hanya didominasi oleh metode ceramah dan tanya jawab, bukan pengolahan  pikiran  secara  kreatif  dan  inovatif.  Apalagi  sejak    diterapkannya  Kurukulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),    guru dituntut untuk      menerapkan    strategi,  metode      dan  model-model  pembelajaran  dalam  kegiatan pembelajaran.
Ketiga ;  Strategi  pembangunan  bidang sarana dan prasarana ;  Mengacu  pada Peraturan Pemerintah  RI  No.19  tahun  2005    tentang  Standar  Nasional  Prndidikan,  terutama  Bab  VII Standar  Sarana  Prasarana,  setiap  satuan  pendidikan  termasuk  madrasah  wajib  memiliki  sarana prasarana penunjang proses  pembelajaran  yang teratur dan berkelanjutan., baik  berupa perabot, alat-alat dan media pendidikan, maupun lahan,  gedung tempat kegiatan belajar-mengajar, ruang administrasi, perpustakaan, laboratorium dan lainnya.  Pengembangan sarana prasaranan tersebut bisa  berlangsung  dalam  jangka  panjang  dan  bertahap,  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan. Semakin  tinggi  tuntutan  dan  kebutuhan  pada  aspek  menejemen  dan  akademik  semakin  banyak pula  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan.  Karena  itu,  pengembangan  sarana  dan  prasarana madrasah  harus  didasarkan  pada  skala  prioritas  program  yang  berorientasi  pada  terwujudnya kemandirian. Skala prioritas tersebut antara lain dapat disusun sebagai berikut :
1. Program pemilikan lahan atau tanah yang cukup sesuai kebutuhan
2. Program  pembangunan  gedung  sekolah  dan  perkantoran  serta  pengadaan  fasilitas yang diperlukan
3. Program pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas  perpustakaan
4. Program pembangunan gedung dan pengadaan fasilitas laboratorium
5. Program pengadaan fasilitas penunjang, seperti koperasi, UKS, transportasi dan lain- lain
Sudah barang tentu  peran dana dalam aspek ini memang sangat menentukan, sekalipun tentu  bukan  merupakan  satu-satunya  yang  determinan.  Kuncinya  adalah  disiplin  pengelolaan dana yang ketat dalam memenuhi ranking prioritas.

## Kesimpulan
Madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan Islam lahir dari, oleh dan untuk masyarakat. Maksudnya,  masyarakatlah  yang  mendirikan,  membina  dan  mengembangkannya.    Ikatan emosional  masyarakat  terhadap  madrasah  begitu  kuat  sehingga  menjadi  salah  satu  potensi  dan modal  dasar  bagi  upaya  pembangunan    kemandiriannya.  Di  sisi  lain  ikatan  emosional  tersebut juga  menjadi  kendala  karena  sebagian  komunitas  pengelola  madrasah  tidak  begitu  mudah menerima ide-ide pembaruan sebagai tantangan pokok bagi kemandirian madrasah. Padahal agar madrasah bisa bertahan  di  tengah era  global sekarang ini, salah satunya  adalah kemampuannya untuk merespon perkembangan pendidikan yang selalu mengalami perubahan dengan cepat.
Dalam melaksanakan status dan fungsinya sebagai  pendidikan umum bercirikhas agama Islam,  madrasah  harus  mampu  menghadapi  berbagai  tantangan  baik  dalam  proses  pengelolaan maupun peningkatan mutu. Untuk itu diperlukan strategi  pembangunan  kemandirian madrasah yang  meliputi  strategi  pembangunan    di  bidang  manajeman,  bidang  kurikulum  dan    sarana prasarana.  Agar  strategi  pembangunan  kemandirian  ini  tersusun  secara  lebih  sistemik,  sudah barang tentu harus bertolak dari visi yang jelas yang kemudian dijabarkan dalam misi, didukung oleh  skill,  dan  sumber  daya  (fisik  non  fisik,  termasuk  SDM)    untuk  selanjutnya  diwujudkan dalam  rencana  kerja  yang  jelas.    Dan  satu  hal  yang  harus  selalu  diingat  bahwa  bentuk  apapun yang    dilakukan  bagi  pembangunan  kemandirian  madrasah  dalam  rangka  peningkatan  mutu pendidikannya,  harus  tetap  berpegang  teguh  pada  ciri  khasnya  sebagai  lembaga  pendidikan Islam.  Jangan  sampai  karena  mengejar  mutu,  lupa  cirikhas  yang  merupakan  kekuatan  utama untuk berkompetisi.

## Daftar Pustaka
Haidar  Putra  Dauly,  Prof.  Dr. Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di Indonesia , Jakarta, Prenada Media, 2004
Fatah Syukur, Dr, Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah , Semarang, Pustaka Rizki Putra,
2011
Husni Rahim, Dr, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia , Jakarta, Logos, 2001
Muhaimin, Dr, Wacana Pengembangan Pendidikan Islam , Surabaya, PSAPM, 2003
Raihani, Dr, Kepemimpinan Sekolah Transformatif , Yogajakarta, LKiS, 2010
Rusman, Dr, Model-model Pembelajaran , Jakarta, Rajawali Pers, 2011
Sudarwan Danim, Prof, Dr, Visi Baru Manajemen Sekolah , Jakarta, Bumi Aksara, 2008
Sutrisno, Revolusi Pendidikan di Indonesia , Yogjakarta, Ar-Ruzz, 2005