Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 3 – November 2022, Hal. 508-516| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.3.5595.508-516

## EKSISTENSI SANKSI ADAT KASEPEKANG DI DESA ADAT BANJAR CUKCUKAN DESA MEDAHAN KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR
Gede Agus Perdika Putra, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia aguspardika97@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, Luh Putu Suryani

## Abstrak
Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina, dan dipimpin oleh suatu lembaga yang dinamakan Desa Adat yakni suatu desa yang berbeda status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa  administratif  pemerintahan  ),  baik  ditinjau  dari  segi  pemerintahan  maupun  dari  sudut  pandang masyarakat.  Sanksi  adat  kasepekang  ini  sudah  sering  kali  berjalan  dan  dikenal  sangat  luas  di  seluruh wilayah  adat  di  Bali.  Penerapan  sanksi  adat  di  Desa  Adat  Banjar  Cukcukan  Desa  Medahan  Kecamatan Blahbatuh  Kabupaten  Gianyar  dan  bagaimanakah  hambatan-hambatan  dalam  penerapan  sanksi  adat  di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Metode penelitian empiris  menggunakan  teori  receptie,  teori  receptio  in  complexu  dalam  konsep  negara  hukum  untuk mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam ketertiban kehidupan masyarakat khususnya di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar didasari pada Peraturan Daerah Bali  Nomor  4  Tahun  2019.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penerapan  sanksi  adat  kasepekang dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau Kelihan Adat dengan tahapan – tahapan berupa memberikan  petuah  (pitutur  ayu),  memberikan  teguran  –  teguran  (penglemek)  sampai  pada  disisihkan (Kasepekang) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Tujuan dapat dibedakan dengan desa dinas yang definisinya bahwa mengatur hukum sesuai dengan hukum pemerintahan nasional yang secara hirarki kepemerintahan merupakan struktur pemerintah pusat terbawah yang bertugas di suatu wilayah kelurahan atau desa dinas, sedangkan desa adat atau desa pakraman mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa pakraman  (hanya  khusus  di  wilayah  desa  tersebut).  Hal  ini  diharapkan  agar  warga  menjadi  sadar  dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat Banjar Adat.
Kata Kunci: Eksistensi, Sanksi Adat, Kasepekang

## Abstract
The customs and habits of the Hindu community in Bali are maintained, fostered, and led by an institution called the Traditional Village, which is a village that has a different status, position, and function from the official village (government administrative village), both in terms of government and from the community's point of view. This traditional kasepekang sanction has often been carried out and is widely known in all customary  areas  in  Bali.  The  application  of  customary  sanctions  in  the  Banjar  Cukcukan  Traditional Village,  Medahan  Village,  Blahbatuh  District,  Gianyar  Regency  and  what  are  the  obstacles  in  the application  of  customary  sanctions  in  the  Banjar  Cukcukan  Traditional  Village,  Medahan  Village, Blahbatuh  District,  Gianyar  Regency.  The  empirical  research  method  uses  receptie  theory,  receptio  in complex theory in the concept of the rule of law to examine current phenomena in the order of people's lives,  especially  in  the  Banjar  Cukcukan  Traditional  Village,  Medahan  Village,  Blahbatuh  District, Gianyar Regency based on Bali Regional Regulation Number 4 of 2019.,Namely Kelihan Banjar or Kelihan Adat with stages in the form of giving advice (pitutur ayu), giving warnings (penglemek) to being set aside (Kasepekang)  from  the  activities  of  social  organizations  of  the  banjar  community.  The  purpose  can  be distinguished from the official village whose definition is that regulating the law in accordance with the national government law which hierarchically government is the lowest central government structure in
charge of a sub-district or official village area, while the customary village or Pakraman village regulates the law in accordance with the law in the Pakraman village ( only specifically in the village area).
Keywords: Existence, Customary Sanctions, Kasepekang

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Sejak  terbentuknya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sejatinya  telah  terjamin  hak  otonom setiap wilayah tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  yang  menyatakan  bahwa  negara  mengakui  serta  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang dalam definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan  tata  krama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat  hindu  secara  turun  temurun  dalam  ikatan khayangan  tiga  atau  khayangan  desa  yang  mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Soepomo, 2003)
Bali merupakan daerah yang memiliki aneka ragam adat, budaya dan kebiasaan di setiap wilayahnya atau desanya termasuk peraturan di setiap desa khususnya desa pakraman atau desa adat  yang  cenderung  berbeda  dibandingkan  desa  lainnya,  dan  hal  ini  juga  membentuk  sebuah sistem  peraturan  di  sebuah  desa  berbeda  bahkan  jika  di  lihat  peraturan  tersebut  bisa  di  bagi menjadi 2 (dua) tipe peraturan, yaitu peraturan di desa dinas dan desa pakraman atau desa adat yang secara tugas kepemerintahan sangat berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya. Secara umum dapat dibedakan dengan desa dinas yang definisinya bahwa desa dinas mengatur hukum  sesuai  dengan  hukum  pemerintahan  nasional  yang  secara  hirarki  kepemerintahan merupakan  struktur  pemerintah  pusat  terbawah  yang bertugas  di  suatu  wilayah  kelurahan  atau desa dinas, sedangkan desa adat atau desa pakraman mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa  pakraman  (hanya  khusus  di  wilayah  desa  tersebut).  Peraturan-peraturan  desa  adat  di  Bali begitu  beragam  dan  berbeda  antara  desa  satu  dengan  desa  lainnya,  sehingga  banyak  sekali peraturan  adat  yang  ada  di  Bali.  Peraturan-peraturan  tersebut  menyangkut  aturan  tentang kelahiran,  kehidupan,  sampai  kematian  dan  juga  tentang  hubungan  manusia  dengan  tuhan (Parahyangan),  hubungan  manusia  dengan  alam  atau  lingkungan  (Palemahan)  dan  hubungan manusia dengan manusia itu sendiri (Pawongan). (V.E.Korm, 2017) menyatakan bahwa hukum Adat  Bali  merupakan kompleks  norma-norma,  baik dalam  wujudnya  yang  tercatatkan  maupun yang  tidak  tercatatkan,  berisi  perintah,  kebolehan  dan  larangan,  yang  mengatur  kehidupan masyarakat  hukum  adat  Bali  yang  menyangkut  hubungan  antara  sesama  manusia,  hubungan manusia  dengan  lingkungan  alamnya, dan hubungan  antara  manusia  dengan Tuhannya dengan tujuan mensejahterakan umat manusia. Hukum Adat Bali sangat kental dengan pengaruh agama Hindu,  karena  kuatnya  pengaruh  agama  Hindu  sehingga  sulit  membedakan  mana  aspek kehidupan orang Bali bersumber dari kebudayaan, tradisi maupun kebiasaan masyarakat Bali dan mana yang bersumber dari agama Hindu. Tujuan hukum adat Bali adalah adanya keharmonisan hubungan antara manusia, alam lingkungan dan penciptanya yang merupakan penerapan filosofi Tri  Hita  Karana  (Darmawan,  2020)  menyebutkan  bahwa  dimana  ada  masyarakat,  di  sana  ada hukum”. Pernyataan tersebut, juga didukung oleh Apeldoorn (Mustafa, 2003) yang menyatakan bahwa “hukum ada di seluruh dunia, di mana ada masyarakat manusia”. Kedua pendapat tersebut berlandaskan  pada  tujuan  hukum  yang  mengatur  kehidupan  bermasyarakat  demi  mencapai ketertiban umum. Tanpa adanya hukum, maka  tidak akan tercapai kehidupan masyarakat yang tertib (Srilaksmi, N. K. T., Prabawa G. A., & Suciani, 2020)
Hukum dalam suatu wilayah tidaklah muncul begitu saja, namun merupakan bagian dari budaya masyarakat. Dengan kata lain, hukum berasal dari kebiasaan masyarakat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Savigny (Mustafa, 2003) Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina, dan dipimpin oleh suatu lembaga yang dinamakan Desa Adat yakni suatu desa yang  berbeda  status,  kedudukan,  dan  fungsinya  dengan  desa  dinas  (desa  administratif
pemerintahan  ),  baik  ditinjau  dari  segi  pemerintahan  maupun  dari  sudut  pandang  masyarakat. Dengan penjelasan bahwa Desa Adat ialah desa yang dilihat fungsinya di bidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat), sedangkan Desa Dinas ialah desa yang  dilihat  fungsinya  di  bidang  pemerintahan  merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang dalam definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan  tata  krama  pergaulan  hidup  masyarakat  umat  hindu  secara  turun  temurun  dalam  ikatan khayangan  tiga  atau  khayangan  desa  yang  mempunyai  wilayah  tertentu  dan  harta  kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
Konsep  ini  secara  hindu  disebut  sebagai  Tri  Hita  Karana  yang  berarti  tiga  penyebab kebahagian dan dari konsep inilah peraturan-peraturan adat di setiap desa adat di gali berdasarkan kebiasaan dan budaya setiap desa adat dan dituangkan sebagai peraturan adat yang dikenal dengan nama  awig-awig  dan  perarem,  berdasarkan  hasil  rapat  atau  Pesamuhan  Agung  Majelis  Utama Desa Pakraman yang merupakan majelis tertinggi dari Desa Adat.
Awig-awig  merupakan  aturan  yang  dibuat  oleh  krama  desa  /  Banjar  Pakraman  yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa Mawacara dan  Dharma  Agama.  Awig–awig  atau  peraturan  desa  adat  tersebut  memuat  tentang  aturan penduduk desa ( krama desa ) yang dapat dikatagorikan menjadi 2 (dua) yaitu : penduduk adat asli  (  krama  adat  ),  penduduk  pendatang  yang  beragama  hindu  (  krama  tamiu  )  dan  penduduk pendatang yang beragama non hindu (tamiu ). Penduduk adat asli di dijabarkan penduduk yang memang  menetap  dari  turun  temurun di  desa  adat,  beragama  hindu dan  telah  memiliki  tempat tinggal yang merupakan penduduk pokok yang bertanggung jawab akan kegiatan-kegiatan adat yang  dilakukan  di  desa  adat,  sedangkan  penduduk  lainnya  seperti  krama  tamiu  dan  tamiu mempunyai tanggung jawab seperti yang di atur dalam peraturan  adat desa adat setempat atau awig-awig.
Setiap  aturan  tidak  terkecuali  dengan  awig-awig  dan  perarem  akan  memiliki  sanksi sebagai tindakan untuk memberi efek jera kepada setiap orang yang diatur di dalam masyarakat desa adat. Salah satu keunikan aturan desa adat atau desa pakraman di Bali yakni adanya sanksi adat  yang  bersifat  lembut  sebagai  teguran  dan  sampai  yang  cukup  keras  bagi  masyarakat  adat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran aturan desa adat di wilayah tersebut.
Salah satu sanksi adat yang cukup keras adalah Kasepekang. Kasepekang merupakan sanksi adat Bali, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (Madesa).  Hal  ini  dikarenakan  si  pelaku  sanksi  melanggar  aturan  desa  adat  berkali-kali (keterlaluan),  sehingga  sanksi  ini  dianggap  pantas  untuk  diberikan.  Selain  itu  seorang  atau kelompok anggota desa yang dianggap melanggar norma- norma hukum yang dalam bahasa adat Bali di sebut dengan “awig-awig” yang berlaku di desa tersebut, dengan sanksi dikucilkan dari desa adat setempat, dilarang tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas adat berupa  kuburan  dan  tempat  suci  (Pura)  dan  juga  dilarang  berkomunikasi  atau  bersosialisasi dengan  masyarakat  atau  anggota  desa  adat  lainnya.  Krama  desa  adat  juga  dilarang  berbicara kepada orang yang sedang kasepekang, tak boleh menolong orang atau kelompok itu, dan orang atau kelompok yang sedang menjalani hukuman kasepekang tidak mendapatkan pelayanan apa pun dari adat. Bahkan orang  atau kelompok yang kasepekang dilarang ke pura milik desa adat untuk bersembahyang. Hukum kasepekang hanya untuk krama Bali di wilayah adat tertentu yang beragama Hindu, untuk itu selain krama Bali yang diantaranya adalah para pendatang  atau agama lain tidak  terkena hukum kasepekang atau hukum adat itu.
Seperti  hal  nya  yang  terjadi  pada  tahun  2018  dimana  beberapa  kepala  keluarga  yang bernama I Dewa Nyoman Kisid sekeluarga mendapatkan sanksi adat berupa kasepekang karena dianggap melanggar kesepakatan masyarakat dengan menggugat tanah yang telah disertipikatkan oleh Desa Adat sehingga terjadi perbedaan pendapat dengan masyarakat, sehingga dikenakan atau di jatuhi sanksi adat berupa kasepekang.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa
Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimanakah  hambatan-hambatan  dalam  penerapan  sanksi  adat  kasepekang  di  Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (Joko, 2013) dengan pendekatan sosiologi hukum  dengan  menganalisis  dan  mempelajari  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  dalam penelitian  berupa  meneliti  aspek  hukum  serta  pengaruh  aturan  hukum  di  tengah  masyarakat, dengan  mengedepankan  pendekatan  yuridis  dan  sosiologis  serta  aspek  ekonomis  masyarakat. Data dan sumber data yang di pakai dalam pennyusunan karya ilmiah ini adalah meliputi bahan hukum  primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara,  analisis data secara kualitatif dan deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Cucukan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan  negara-negara  Asia  lain  nya  seperti  Jepang,  India,  dan  Tiongkok.  Sumbernya  adalah peraturan-peraturan  hukum  tidak  tertulis  yang  tumbuh  dan  berkembang  dan  dipertahankan dengan  kesadaran  hukum  masyarakatnya.  Karena  peraturan-peraturan  ini  tidak  tertulis  dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum  adat  mengenal  ikhtiar-ikhtiar  untuk  memperbaiki  hukum  jika  hukum  itu  dilanggar. Perbuatan  yang bertentangan dengan  hukum adat  ini  disebut dengan delik  adat. Terganggunya keseimbangan masyarakat adat atau terjadinya delik adat dapat terjadi bukan saja terhadap suatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap suatu yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan masyarakat  hukum  adat  memiliki  alam  pikiran  yang  komunalis  dan  religius  magis  yang  kuat. Alam  pikiran  masyarakat  hukum  demikian  memandang  kehidupan  ini  sebagai  sesuatu  yang homogen dalam mana kedudukan manusia adalah sentral ((Soepomo, 1983)
Pikiran yang kotor dapat dikembalikan dengan ajaran tatwa, jnana, susila, agama dan juga upacara yadnya. Prayascita adalah lambang penyucian rohani. Banten prayascita selalu disertai dengan banten byakala yang merupakan penyucian secara lahiriah (Wiana, 2002)STAHN Mpu Kuturan  Singaraja  48  kontroversi  berkepanjangan. Kontroversi  tersebut,  hingga  berujung pada pertanyaan  masih  relevankah  sanksi  ini  diterapkan  dan  apakah  sanksi  ini  tidak  bertentangan dengan HAM. Apabila ditinjau dari format dan substansi awig-awig tertulis di desa pakraman, pada umumnya disusun sesuai contoh awig-awig tertulis yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Bali, walaupun sebenarnya tidak ada keharusan untuk itu. Dalam imba (contoh) awig-awig tetulis yang dimaksud, sanksi adat kasepekang masih dicantumkan sebagai salah satu sanksi adat. Oleh karena  itu,  menjadi  masuk  akal  kalau  dalam  awig-awig  tertulis  desa  pakraman  di  Bali, dicantumkannya sanksi adat kasepekang, sebagai salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada krama desa yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran adat tertentu. Namun apabila ditinjau dari  konsep  dan  pengertian  HAM,  maka  beberapa  kalangan  menilai  bahwa  sanksi  kasepekang dapat  dinilai  melanggar  HAM.  Mengacu  pada  pendapat  yang  dikemukkan  (Astiti,  2010) menyatakan  bahwa  kasepekang  atau  pemberhentian  sementara  sebagai  warga  desa,  dalam praktiknya dinilai melangar hak asasi manusia (HAM). Hal ini karena dalam praktik orang yang terkena sanksi kasepekang mendapatkan pelarangan penggunaan kuburan dan pura. Disamping itu,  dengan  dijatuhkannya  sanksi  kasepekang  terhadap  seseorang,  itu  berarti  orang  yang bersangkutan  tidak  diajak  bertegur  sapa  atau  berkomunikas,  tidak  mendapat  pelayanan  secara adat (misalnya arah-arahan dan segala informasi lainnya), bahkan ada ang berimbas pada tindakan tidak mendapatkan pelayanan kedinasan.
Menurut (Soepomo, 2003) Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan  legislatif,  hukum  yang  hidup  sebagai  konvensi  di  badan-badan  negara  (parlemen,
dewan  Provinsi,  dan  sebagainya),  hukum  yang  hidup  sebagai  peraturan  kebiasaan  yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa. Kasepekang  adalah  salah  satu  istilah  sanksi  hukum  adat  di  pulau  Bali  untuk  mereka  yang dikeluarkan atau dikucilkan dari desa adat berdasarkan awig-awig atau hukum adat yang berlaku di  daerah  itu  sampai  yang  bersangkutan  membayar  kewajiban  denda  adat.  Kasepekang  tidak menyangkut hukuman badan, karena tidak ada penahanan, tidak juga tahanan rumah atau  kota karena yang bersangkutan bisa keluar rumah dan keluar kota sebebas–bebasnya.
Sanksi  Adat  Kasepekang  biasanya  di  jatuhkan  oleh  Kelihan  Banjar  dalam  Paruman Banjar  sebelum  disepakati  oleh  Desa  Adat.  Banjar  itu  sendiri  adalah  tempat  untuk  menjalin hubungan  sosial  kemasyarakatan  di  Bali  yaitu  sebuah  bale  banjar  yang  secara  umum  oleh masyarakat Bali digunakan untuk melaksanakan segala kegiatan adat seperti contohnya: paruman desa adat, ngayah sebagai kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan sosiokultural banjar adat. Kehidupan  sebuah  banjar  di  Pulau  Bali  dalam  kronologi  sejarahnya  pada  abad  XI,  sejak pemerintahan  Raja  Ugrasena  dari  wangsa  Warmadewa  di  Bali  dalam  perjalanan  sejarah  Bali, disebutkan  bahwa  penataan  desa  dengan  sistem  banjar  sudah  dimulai,  masyarakat  diberikan kesempatan berkembang melalui mekanisme hubungan sosial yang berpusat pada banjar masing- masing.
Tahapan dari  penerapan  dan penjatuhan  sanksi  kasepekang  di  Desa  Adat  Desa  Adat  Cucukan, Kabupaten Gianyar yang dipaparkan oleh Bandesa Adat Desa Adat Cucukan pada Palet  1 Pawos 72 adalah sebagai berikut :
Ha. Kalaksana yang olih Prajuru Desa/Banjar Kasarengin oleh Krama Sasakeha tigang diri maka saksi;
Na. Sang  ngarampag  sangkanin  darsana  ngambil  barang  utawi  nywenin  tanem  tuwuh, akehnya  manut  ring  hutang  sang  karampag,  sang  karampag  mangda  lila  nyakserahang barangnyane pinaka wala;
Ca. Prajuru  patut  mapiseken  ring  sang  karampag  mangda  barang  sane  karampag  digelis katebus, masengker awuku (7 rahina)
Ra. Prade ring kutus rahinane barang inucap nentn katebus, barang inucap kangkat kaadol;
Ka. Sang  ngarampag  nenten  dados  ngambil  salwir  barang  sane  patut  kainggilang  manut agama miwah jantos  mademang pangupajiwan sang karampag.
Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa intinya penjatuhan sanksi kasepekang di Desa Adat Desa Adat Cucukan tidak semena-mena dilakukan (tidak terburu-buru untuk dijatuhkan). Penerapan sanksi Awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran oleh krama Desa Adat Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, seperti halnya masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya merupakan satu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri lagi. Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala (dunia akhirat). Penerapan sanksi awig–awig  Desa  Adat  Desa  Adat  Cucukan,  Kecamatan  Blahbatuh  di  laksanakan  berdasarkan beberapa tahapan diantaranya :
1. SAMA : Marupa Pitutur Ayu
Artinya  saat  ada  kesalahan  yang  diakukan  oleh  warga  masyarakat  akan  di  berikan  teguran  – teguran untuk kebaikan.
2. BEDA : Kedukain panglemek , Kecepikang
Artinya bahwa setelah teguran–teguran itu tidak diindahkan akan di lakukan pemanggilan dengan memberikan ultimatum untuk di sisihkan dari aktivitas sosial di masyarakat banjar.
3. DANA : Pamidana marupa Jinah
Setelah  teguran  dan  ultimatum  dapat  dilaksanakan,  maka  akan  diberikan  sanksi  pembayaran berupa uang denda yang di sepakati oleh warga masyarakat.
4. DANDA : Marupa pangupakara merayascita
Artinya bahwa setelah masyarakat yang membuat kesalahan tersebut mau mengikuti keputusan masyarakat tersebut maka di berikan sanksi untuk membuat upacara sebagai saksi kepada tuhan bahwa  si  pelanggar  tersebut  telah  sadar  dari  apa  yang  di  lakukan  dan  menjadi  satu  dengan masyarakat lainnya.
Peranan Kelian banjar atau Desa Adat yang bisa mengatur tentang jalanya dari awig-awig yang  ada  dan  merupakan  pedoman  yang  sangat  dominan  di  dalam  menjalankan  pemerintahan desa adat. Kalau dilihat dari sanksi yang ada dan termuat dalam awig-awig, dimana terdapatnya aturan-aturan yang mengikat setiap warganya atau krama desa adat termasuk pula pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi.
Sanksi-sanksi  dalam  Awig-awig  banjar  atau  Desa  Adat  yang  dimaksud  terdapat  pada  Palet  2 pawos 71 indik pamindanda adalah :
1. Desa  miwah  banjar  wenang  niwakang  pamindanda  ring krama/warga  desa/banjar  sane sisip  (Desa  dan  Banjar  juga  bisa  memidanda/memberikan  sanksi  kepada  warga desa/warga banjar yang bersalah).
2. Tatiwak  danda  inucap  kalaksanayang  olih  Kelihan  Desa  Adat  /Kelihan  Banjar,  manut kawentenan. (Sanksi/denda itu dilaksanakan oleh Kelihan Adat Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai dengan situasi).
3. Bacakan pamidanda luwire ( Macam-macam sanksi /denda ):
a. Antuk  ayahan  maka  penukun  sisip  (Denda  dengan  tenaga,  denda/sanksi  yang dimaksud yaitu ; melakukan kegiatan gotong royong).
b. Danda  artha  mawit  saking  dadosan,  pamindanda,  urunan,  seselangun  miwah keteke tekeng penikel-tikelnya. (Denda artha, denda /sanksi yang dimaksud yaitu : berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda).
c. Rerampangan (Denda pengasilan, denda / sanksi yang dimaksud yaitu ; berupa pembayaran sejumlah barang dan uang).
d. Keadut  karang  ayahanya  (Denda  kecabut  tanah  ayahannya,  denda/sanksi  yang dimaksud  yaitu  :  karang  atau  tanah  yang  ditempatinya  diambil  oleh  desa  adat melalui prajuru adat dan  krama yang menempati tanah tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai krama desa).
e. Kesepekang.  Denda  kesepekang  (dikucilkan),  denda  /  sanksi  yang  dimaksud yaitu  :  tidak  diajak  ngomong  /  mekrama  desa  bagi  krama  yang  melanggar ketentuan awig-awig.
f. Peyanggaskara.  Denda  peyanggaaskara  (melakukan  pamarisuda),  denda/sanksi yang dimaksud yaitu : hukuman dalam bentuk upacara agama seperti, melakukan upakara  pakeling  di  Pura  Kahyangan  Tiga  untuk  menyucikan  dan menyeimbangkan unsur skala dan niskala.(dunia akhirat)
4. Pamidanda  sane  katiwakan  patut  madudonan,  masor  singgih  manut kaiwangan  (sanksi yang dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai dengan kesalahannya).
5. Jinah  pamidanda/raja  berana  olih-olihan  pamidanda  inucap  kengin  ngeranjing  dados druwen Desa/Banjar. (sanksi berupa arta kekayaan menjadi milik desa atau banjar).
2. Hambatan-Hambatan Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar
Kehidupan suatu krama banjar atau desa (warga desa) pasti akan banyak dijumpai suatu interaksi sosial  yang  sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh  berbagai  kepentingan  dan  semakin  kompleksnya kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini, maka dalam proses interaksi tersebut terjadi beberapa  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  ketentuan-ketentuan  awig-awig  yang  seharusnya ditaati  dan  dipedomani  dalam  setiap  gerak  dan  langkah  krama  desa  adat  sebagai  institusi cenderung  akan  mengalami  suatu  perubahan  sesuai  dengan  perkembangan  jaman.  Demikian halnya jika dilihat dari teori evolusi, maka perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dipandang sebagai  suatu  “Progres”  yang  sejalan  dengan  proses  evolusi  dari  masyarakat  tradisional  yang simple  menuju  masyarakat  yang  lebih  komplek  (modern),  yang  merupakan  structural differentiation (diferensasi struktural) menurut istilah Neil Smelser. (Pitana, 2004)
Perubahan-perubahan  sosial  dalam  masyarakat  adat  yang  justru  akan  menimbulkan benturan-benturan yang pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap semangat kekeluargaan dan persatuan  diantara  krama  desa  adat,  sehingga  kondisi  tersebut  akan  berpotensi  menimbulkan konflik adat dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Terhadap para pelanggaran ketentuan awig- awig tersebut, baik pelanggaran pada bidang parhayangan, pawongan, maupun palemahan proses
penyelesaiannya  akan  diupayakan  langkah-langkah  persuasif  misalnya  teguran  langsung  atau diberikan pembinaan kepada si pelanggar, dimana sanksi yang biasanya diterapkan di banjar tegal gundul,  tibubeneng-canggu  berupa  sanksi  denda  dan  sanksi  upacara/prayascita  (penyucian). Tindakan  tersebut  dilaksanakan  agar  terjadi  suatu  ketegasan  dan  kepastian  hukum  di  desa sehingga  awig-awig  betul-betul  ditaati  dan  panglima  dalam  mengendalikan  kehidupan masyarakat adat .
Desa Adat Desa Adat Cucukan merupakan salah satu Desa Adat di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Badung yang memiliki aturan adat atau awig - awig tersendiri seperti desa adat-desa adat lainnya memiliki hambatan penerapan sanksi adat berupa :
1. Dasar  aturan  awig–awig  yang  di  gunakan  adalah  awig  –  awig  tahun  1981 dimana  seharusnya  disesuaikan  dengan  situasi  saat  ini  dan  yang  wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
2. Adanya  perbedaan-perbedaan  pemahaman  antara  prajuru  banjar  adat  dengan prajuru  desa  adat  (perangkat  desa)  yang  sangat  perlu  pembinaan  oleh pemerintah  daerah,  juga  belum  adanya  lembaga  pengadilan  desa  yang dituangkan  dalam  peraturan  daerah  sehingga  keputusan  yang  diambil  kelihan desa adat bisa lebih kuat.
Hambatan-hambatan  yang  terjadi  didalam  penerapan  sanksi  adat  kasepekang  yang menjadi konflik adat adalah sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Hal  ini  dikarenakan  aturan  adat  atau  awig-awig  yang  ada  masih menggunakan dasar aturan awig-awig yang boleh dikatakan sudah tidak relevan dengan situasi saat  ini,  walaupun  dasar  dari  penyelesaian  sengketa  adat  yang  bersifat  non  kriminal penyelesaiannya  untuk  mengembalikan  keseimbangan  kosmis  yang  terganggu  tidak  melalui peradilan, sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan oleh sangkepan (rapat) desa dan ada kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi adat kepada si pelaku yang berupa sanksi upacara seperti pemarisuda atau prayascita (penyucian). Konflik adat yang bersifat kriminalpun oleh masyarakat penyelesaiannya diserahkan melalui sangkepan ( rapat ) desa yang dipimpin oleh kepala  desa  adat  sehingga  tidak  ditempuh  proses  peradilan  formal,  seperti  delik  adat penganiayaan, delik adat kesusilaan.
Apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  ada  indikasi  bahwa  prajuru  Desa  telah  melanggar  Pasal  1  ayat  3,  karena  prajuru  Desa secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan diskriminasi terhadap krama desanya. Mulai  dari  melakukan  pengucilan,  melarang  krama  Desa  menggunakan  fasilitas  Desa,  sampai melarang krama Desa untuk bergaul kepada krama Desa yang dikenakan sanksi kasepekang dan secara  tidak  langsung  prajuru  Desa  sudah  memutuskan  tali  persaudaraan  krama  Desa  dalam kehidupan beragama.
Prajuru Desa juga sudah melanggar Pasamuhan Agung II Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali,  yang  dituangkan  dalam  Keputusan  Majelis  Utama  Desa  Pakraman  (MDP)  Bali  Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007,  yang  menegaskan  bahwa  melarang  sementara  penjatuhan sanksi  Kasepekang  karena  kurang  mampunya  sanksi  tersebut  dalam  menyelesaikan  masalah sampai  adanya  pengertian  dan  tata  cara  menjatuhkan  sanksi  adat  tersebut,  yang  berlaku  bagi semua desa pakraman di Bali. Walaupun penerapan sanksi adat di Desa Adat Desa Adat Cucukan, Kecamatan Blahbatuh berdasarkan awig-awig Desa Adat dan pearuran tambahan seperti Perarem dengan diputusakan dalam rapat banjar adat untuk mendapatkan kesepakatan. Hambatan-hambatan penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Desa Adat Cucukan seperti yang dijelaskan diatas adalah terletak pada sisi hukum positif dimana norma hukum adat sedikit bertentangan dengan norma hukum positif dan pada sisi hak asasi manusia yang menjadi setiap orang untuk hidup dan mempertahankan haknya sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering  terjadinya  salah  persepsi  antar  masyarakat  adat  yang  berujung  pada  konflik-konflik berkepanjangan yang sulit untuk mencapai titik temu.
Permasalahan  yang  terjadi  dikarenakan  satu  orang  dengan  orang  yang  lainnya menggunakan dasar hukum yang berbeda, misalnya dalam keinginan orang untuk mengupayakan
keadilan  haknya  yang  menurut  mereka  bahwa  tanah  tersebut  adalah  hak  keluarganya  yang disertipikatkan  oleh  desa  adat  sebelumnya,  maka  secara  hukum  positif  seseorang  tersebut melakukan gugatan ke pengadilan untuk menentukan dan mencari kepastian hukum akan keadilan yang  diinginkan.  Akan  tetapi  dalam  masyrakat  desa  adat  akan  menjadi  hal  yang  berarti  lain, karena terkadang kebanyakan masyarakat demi kepentingan tertentu menganggap dan beropini bahwa orang-orang tersebut sudah berani dan melawan Desa Adat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Penerapan  sanksi  adat  kasepekang  di  Desa  Adat  Banjar  Cukcukan  Desa  Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau  Kelihan  Adat  dengan  tahapan–tahapan  berupa  memberikan  petuah  (pitutur  ayu), memberikan  teguran–teguran  (penglemek)  sampai  pada  disisihkan  (Kasepekang)  dari  kegiatan organisasi sosial masyarakat  adat. Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat adat
Hambatan penerapan sanksi ada kasepekang di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar yaitu :
a. Dasar  aturan awig–awig yang di gunakan adalah awig–awig tahun 1985 dimana sudah tidak relevan dengan situasi saat ini dan yang wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
b. Adanya  perbedaan  pandangan  hukum  antara  prajuru  banjar  adat  dengan  Prajuru desa  adat  (perangkat  desa)  yang  terkadang  menyebabkan  terjadinya  perbedaan pandangan  yang  sangat  perlu  pembinaan  oleh  pemerintah  daerah,  juga  belum adanya  lembaga  pengadilan  desa  yang  dituangkan  dalam  peraturan  daerah sehingga  keputusan  yang  diambil  kelihan  desa  adat  belum  mempunyai  dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan tertib hukum nasional.

## 2. Saran
Disarankan kepada pimpinan adat atau prajuru banjar agar peraturan adat atau awig–awig sebisa  mungkin  di  perbaharui  dengan  pembuatan  perarem–  perarem  yang  sesuai  dengan perkembangan  jaman  dan  mempertimbangkan  hak  asasi  manusia  serta  dilakukan  pelatihan– pelatihan  tentang  penerapan  hukum  bagi  prajuru  atau  pimpinan  adat,  agar  dapat  memberikan pencerahan kepada masyarakat serta dapat memberi pertimbangan tentang keadilan putusan yang berkaitan dengan sanksi adat..
Disarankan kepada seluruh masyarakat Desa Adat agar selalu memperhatikan dan mentaati aturan yang ada, baik aturan yang ada di dalam hukum positif ataupun aturan yang ada di dalam hukum adat agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan membuat kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA
Astiti, P. (2010). Desa Adat Menggugat dan Digugat . Udayana University Pres. Darmawan, I. P. A. (2020). Pemujaan Barong di Bali dalam Pandangan Animisme Edward Burnett Tylor. Sanjiwani. Jurnal Filsafat , 2 (10), 47–53. Joko, S. (2013). Metode Penilian dalam Teori dan Praktek . Rineka Cipta. Mustafa, B. (2003). Sistem Hukum Indonesia Terpadu . PT. Citra Aditya Bakti. Pitana, I. gede. (2004). Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali, (Denpasar). Cetakan Pertama. Soepomo. (1983). Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari . Pustaka Rakyat, 1952. Soepomo. (2003). Hukum Adat . Pradnya Paramita. Srilaksmi, N. K. T., Prabawa G. A., & Suciani, K. (2020). ILMU SEBAGAI KEKUASAAN PERAN DAN IMPLIKASINYA. Vidya Darśan. Mahasiswa Filsafat Hindu , 1 , 1. V.E.Korm. (2017). Hukum Adat Bali (Het Adatrecht) . Udayana Press.
Wiana. (2002). Makna Upacara Yadnya dalam Agama Hindu . Param Ita.