Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.2, Desember  2021, Hal.179-205 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (PERSPEKTIF HAM DAN HUKUM PIDANA ISLAM)
Zulkarnaini Umar, July Wiarti, Rahmaddani Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Zulkarnainiumar67@gmail.com, julywiarti@law.uir.ac.id,
Sabrinasameh93@gmail.com

## ABSTRAK
Sanksi  bagi  pelaku  kekerasan  seksual  terhadap  anak  mengalami  perkembangan,  yaitu  munculnya pengebirian kimia. Namun keberadaannya mengalami pro dan kontra.. Penelitian ini mengkaji masalah regulasi  kebiri  kimia,  melihatnya  dalam  pandangan  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Pidana  Islam. Menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang  didasarkan  pada  data  sekunder.  Hasil  yang diperoleh,  ketentuannya  terkandung  dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  No.  1 tahun 2016 Pasal 81 (7), (8), (9) dan 81 A. Perspektif Hak Asasi Manusia, pengebirian kimia dipandang sebagai  hukuman  tidak  manusiawi  yang  berdasarkan  dari  regulasi  internasional  seperti    Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia    dan  lain-lain.  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam,  pemberian  hukuman kebiri  pada  terpidana pedofilia  bisa  memberikan  efek  jera  (zawajir)  terhadap  pelaku. Dalam  hal  ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan sebagai hukuman ta’zir (hukuman tambahan) yaitu  hakim  dapat  berijtihad menemukan  dan  menetapkan suatu  hukum  yang  tidak  ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera).
Kata Kunci: Kebiri Kimia, Kekerasan Seksual, Anak, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Islam

## ABSTRACT
Sanctions for perpetrators of sexual violence against children have developed, namely the emergence of chemical castration. However, its existence has pros and cons. This study examines the issue of chemical castration regulation, looking at it from the perspective of Human Rights and Islamic Criminal Law. Using normative legal research methods based on secondary data. The results obtained, the provisions are contained in Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2016 Articles 81 (7), (8), (9) and 81 A. Human  Rights  Perspective,  chemical  castration  is  seen  as  an  inhuman  punishment  based  on international  regulations  such  as  the  Universal  Declaration  of  Human  Rights  and  others.  From  the perspective of Islamic criminal law, the punishment of castration on pedophile convicts can provide a deterrent effect (zawajir) against the perpetrators. In this case, the stipulation of castration punishment can be categorized as ta'zir punishment (additional punishment), namely the judge can ijtihad to find and determine a law that has no punishment in both the Qur'an and Hadith with consideration of zawajir (deterrent effect).Keywords: chemical castration, sexual violence, child, human rights, islamic criminal law
Keywords: Chemical Castration, Sexual Violence, Child, Human Rights, Islamic Criminal Law

## A. PENDAHULUAN
Pedofilia adalah kelainan psikoseksual, di mana orang dewasa atau remaja memiliki preferensi seksual terhadap anak-anak praremaja. 1 Meskipun tidak ada stereotip pedofil yang khas, para pedofil memiliki beberapa karakteristik umum, yang meliputi: 2
1. Memiliki fantasi keinginan atau perilaku seksual terhadap anak-anak.
2. Lebih  ditemani  oleh  anak-anak,  merasa  lebih  nyaman  berada  di  sekitar anak-anak.
3. Biasanya  pedofil  adalah  orang  yang  popular  dan  sangat  disukai  di kalangan anak-anak dan orang dewasa di lingkungannya.
4. Biasanya, namun tidak selalu, pedofil adalah pria, maskulin dan berusia 30-an.
Definisi  lainnya  Pedofilia  sebagai  minat  seksual  yang  berkelanjutan terhadap anak di bawah usia 13 tahun. 3 Pada tahun 2017 lalu tercatat sering terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik pada anak perempuan maupun anak laki-laki.  Bahkan,  L embaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  yang  selanjutnya penulis singkat dengan LPSK, mencatat kenaikan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2017. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai  yang  disampaikan  pada  awal  tahun  2018:  “Catatan  di  kami menunjukkan kenaikan kasus kekerasan seksual dibandingkan tahun sebelumnya." 4 Lebih lanjut dikatakannya bahwa ia memprediksi angka kekerasan seksual terhadap anak ini masih tetap tinggi pada 2018. Alasannya, pada awal tahun saja sudah ada
1 Julie Erikania, “Inilah Penyebab Seseorang Bisa Menjadi Pedofilia,” 2018, https://nationalgeographic.grid.id/read/13307556/inilah-penyebab-seseorang-bisa-menjadi- pedofil?page=all.
2 Ibid . 3 Adinda  Rudystina,  “Apa  Itu  Kebiri  Kimia  Dan  Bagaimana  Prosesnya,”  2018, https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/.
4 Andri  Saubani,  “Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Meningkat  Pada  2017,”  2018, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cgtk409-kasus-kekerasan-seksual- terhadap-anak-meningkat-pada-2017.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
dua  kejadian,  yakni  kasus  sodomi  di  Tangerang  dengan  korban  43  anak  dan pembuatan video porno yang melibatkan anak. 5
Kejahatan tersebut seolah-olah tidak ada habisnya. Padahal jelas telah ada regulasi  yang  mengatur  tentang  perbuatan  pidana  tersebut.  Untuk  dapat mengatakan  suatu  perbuatan  sebagai  perbuatan  pidana  berpegang  pada  asas legalitas  ( principle  of  legality )  yang  mana  bermakna  haruslah  nyata  tertuang  di dalam undang-undang yang menyatakan dengan tegas bahwasanya perbuatan itu merupakan  perbuatan  pidana  serta  adanya  sanksi  pidana  bagi  yang  melanggar aturan  tersebut.  Senada  dengan  yang  disampaikan  oleh  Mahrus  Ali,  bahwa perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana barang siapa yang melakukannya. 6 Lain lagi dengan Van Hamel yang mengatakan delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum,  yang  patut  dipidana  dan  dilakukan  dengan  kesalahan. 7 Ketika  seseorang melanggar  ketentuan  atau  aturan  khususnya  aturan  dalam  hukum  pidana,  maka terdapat akibat yang harus diterimanya yaitu sanksi pidana. 8
Bunyi asas legalitas itupun tertuang dengan jelas di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang  selanjutnya  peneliti  singkat  dengan KUHP.  Untuk  kekerasan  seksual  yang  berupa  perbuatan  cabul  aturan  nya  dapat dilihat  dalam  KUHP  yakni  Pasal  289  sampai  dengan  Pasal  296  dan  untuk pemerkosaan dalam Pasal 285. Selain itu ada pula ketentuannya yang secara khusus yakni  dalam  Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014,  dan sebagaimana diubah lagi dengan perpu Nomor 1 tahun 2016. Berdasarkan Undang- undang tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu Pasal 76 D berisi tentang persetubuhan dengan anak dan Pasal 76 E berisi tentang pencabulan
5 Ibid .
6 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 98
7 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 48.
8 Heni Susanti et.al., Dialektika Hukum Sang Puan (Jawa Tmur: Wade Group, 2020), 91.
anak.  Anak  yang  dilindungi  dalam  Undang-undang  ini  adalah  semua  anak  tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. 9
Latar belakang munculnya aturan khusus tersebut adalah dikarenakan apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. 10 Seperti  yang  disampaikan  Sabian  Utsman  bahwa  hukum  berseerat  dengan masyarakat,  masyarakat  berubah,  hukum  juga  harus  berubah;  jika  masyarakat Indonesia  sudah  merdeka  dari  bangsa  jajahan,  maka  hukumnya  juga  harus bersejalan dengan perubahan itu. 11
Selain  itu,  menurut  Pompe  dan  Utrecht  hukum  pidana  yang  khusus  itu adalah hukum pidana yang diatur dalam undang-undang yang ada penyimpangan ketentuan dari ketentuan umum dalam KUHP. 12 Lalu, meskipun telah ada regulasi yang mengaturnya bahkan secara khusus, kekerasan seksual terhadap anak seperti tidak ada habisnya. G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan tiga upaya, yakni: 13
1. Penerapan Hukum Pidana;
2. Pencegahan Tanpa Pemidanaan;
3. Mempengaruhi  pandangan  masyarakat  tentang  kejahatan  dan pemidanaan lewat media massa.
Dari pendapat G. Peter Hoefnagels di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum  pidana  digunakan  ketika  tidak  adalagi  upaya  lain  yang  dapat  dilakukan untuk  menanggulangi  kejahatan,  terutama  ketika  kejahatan  sudah  terjadi.  Maka satu-satunya upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan hukum pidana ( ultimum remidium ).
9 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 70.
10 K.  Wantjik  Saleh  dalam  Aziz  Syamsuddin,  sebagaimana  dikutip  oleh  Ruslan  Renggong, Hukum Pidana Khusus , 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 5.
11 Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 4.
12 Topo Santoso, Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Depok: Rajawali Pers, 2020), 90
13 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru (Jakarta: Kencana, 2014), 45.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
Kembali  membahas  tentang  pelecehan  seksual  terhadap  anak,  telah digunakan  upaya  penal  untuk  menanggulanginya  tapi  ternyata  tidak  memberi dampak  yang  besar  untuk  mencegah  terulangnya  kembali  perbuatan  pidana tersebut.  Hingga  muncul  pendapat  yang  mengatakan  salah  satu  sebab  masih maraknya  terjadi  pelecahan  terhadap  anak  adalah  karena  sanksi  pidananya  yang tidak  tegas  dan  terlalu  ringan  bagi  pelaku.  Sebagian  menganggap  bahwa  akibat perbuatan  pelaku  tersebut  telah  memberikan  dampak  psikis  yang  luar  biasa  bagi anak sebagai penerus bangsa, merusak masa depan anak-anak yang tidak sebanding dengan hanya sanksi pidana penjara berapapun tahunnya.
Hingga  muncullah  keinginan  untuk  merubah  sanksi  pidana  bagi  pelaku pedofilia berupa kebiri kimia, dan keinginan ini pun memunculkan pro kontra dari berbagai pihak. Tapi ternyata penerapan kebiri kimia tidak hanya sekedar wacana dikarenakan  telah  ada  regulasi  yang  menyatakan  bahwa  kebiri  kimia  dijadikan sebagai  sanksi  pidana  tambahan  bagi  pelaku  pedofilia.  Pendapat  yang  kontra muncul dari mereka penggiat Hak Asasi Manusia yang selanjutnya penulis singkat dengan  HAM,  mereka  berpandangan  dengan  melakukan  kebiri  kimia  sama  saja dengan telah melakukan pelanggaran HAM dan kemudian dari pandangan Hukum Islam apakah mungkin dibolehkan untuk melakukan tindakan ini. Atas dasar itulah maka  penulis  tertarik  untuk  mengangkat  masalah  ini  dengan  rumusan  masalah berikut Bagaimana ketentuan terkait sanksi pidana kebiri kimia menurut regulasi yang berlaku dan Bagaimana penerapan kebiri kimia sebagai sanksi kepada pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  dalam  perspektif  hak  asasi  manusia  serta Bagaimana penerapan kebiri kimia sebagai sanksi kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana islam.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.” 14 Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang  peneliti  peroleh  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang  peneliti  angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.

## C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

## 1. Sanksi Pidana Kebiri Kimia Menurut Regulasi
Sebagai  konsekuensi  suatu  negara  yang  memilih  bentuk  negara  berupa negara  hukum,  tentu  memahami  bahwa  dalam  setiap  aktifitas  kenegaraannya haruslah berdasarkan kepada hukum. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat di  dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). 15
Kemudian  apa  yang  dimaksud  dengan  hukum?  hal  ini  kiranya  sudah menjadi  perdebatan  dimasa  lampau  oleh  para  ahli.  Banyak  ahli  hukum  yang mencoba  memberikan  pandangan  mereka  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan hukum  tersebut,  apa  saja  batasannya  dan  lain-lain.  jika  diperhatikan  antara pendapat satu dengan yang lain, sebenarnya memiliki kemiripan satu sama lain. Salah satu definisi yang bisa kita lihat adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Utrecht. Ia mengatakan hukum sebagai “Himpunan peraturan-peraturan (perintah- perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.” 16
Menurut isinya sendiri hukum terbagi pada dua, yakni: 17
14 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
15 Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”
16 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986).
17 Ibid ., 75.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
a. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan- hubungan  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  yang  lain,  dengan menitik beratkan kepada kepentingan perorangan.
b. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara  negara  dengan  alat-alat  perlengkapan  atau  hubungan  antara negara dengan perseorangan (warganegara).
Di  sini  penulis  akan  membahas  hukum  yang  termasuk  ke  dalam  ranah hukum publik, yakni hukum pidana untuk dapat menjawab permasalahan pertama dari penelitian ini. Hukum pidana jika dilihat dari definisi Moeljatno ialah “Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 18
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siaa melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar larangan-larangan itu dapat  dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamakan.
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Untuk poin pertama dalam ranah hukum pidana dikenal dengan perbuatan pidana dan sanksi pidana, poin kedua dikenal dengan pertanggungjawaban pidana dan  poin  ketiga  dikenal  dengan  hukum  acara  pidana.  Perbuatan  pidana sebagaimana disebut di atas ialah perbuatan yang dilarang yang apabila dilanggar maka  dapat  dikenai  sanksi  pidana.  Penggunaan  istilah  untuk  perbuatan  yang dilarang  tersebut  banyak  macamnya,  seperti  perbuatan  pidana,  tindak  pidana, delik, kejahatan dan lain-lain.
Perbuatan pidana ini juga terbagi kepada beberapa macam, diantaranya ada delik  materil  dan  ada  delik  formil.  Delik  materil  diartikan  sebagai  delik  yang dianggap  selesai  terjadi  ketika  akibat  yang  dilarang  telah  terjadi.  Delik  formil adalah  delik  yang  dianggap  selesai  terjadi  ketika  perbuatan  yang  dilarang  telah terjadi.
18 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
Jika  berpatokan  kepada  KUHP,  yang  memiliki  sistematika:  Buku  I Ketentuan Umum, Buku II Kejahatan, dan Buku III Pelanggaran 19 , maka ada dua golongan perbuatan pidana tersebut, yakni kejahatan atau Misdrijven yang diatur pada  buku  kedua  dan  Pelanggaran  atau  o vertredingen yang  diatur  pada  buku ketiga. Perbuatan pidana selain diatur dalam KUHP, juga diatur diluar KUHP yang lebih  lazim  disebut  dengan  tindak  pidana  khusus.  Meskipun  ada  perbedaan pendapat  dari  para  ahli  untuk  melihat  apakah  tindak  pidana  yang  diatur  diluar KUHP lalu lantas disebut sebagai tindak pidana khusus atau tidak.
Untuk  melihat  apakah  tindak  pidana  tersebut  tindak  pidana  khusus  apa tidak dapat dilihat pada tiga hal, yakni apakah aturan tersebut dibuat pada Undang- undang  tersendiri  apa  tidak,  kedua  apakah  dalam  Undang-undang  tersebut mengatur hukum pidana materilnya dan apakah ada penyimpangan dari ketentuan umumnya  apa  tidak,  ketiga  apakah  dalam  Undang-undang  tersebut  mengatur hukum pidana formilnya dan apakah ada penyimpangan dari ketentuan umumnya apa tidak.
Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  diatas,  perbuatan  pidana  ialah perbuatan yang dilarang yang apabila dilakukan maka akan dikenai sanksi pidana. sanksi  dapat  diartikan  sebagai  hukuman  dan  pidana  dapat  diartikan  sebagai nestapa.  Hingga  dapat  diartikan  sanksi  pidana  adalah  hukuman  yang  dapat menimbulkan rasa penderitaan bagi yang merasakannya.
Bentuk-bentuk sanksi pidana jika berpatokan kepada KUHP ialah: 20
a. Hukuman pokok, Hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.
b. Hukuman tambahan, perampasan barang-barang, pencabutan hak-hak dan pengumuman putusan hakim.
19 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 178.
20 Lihat Pasal 10 KUHP
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
Perbuatan yang dilarang yang ada sanksi pidananya, dalam hal kekerasan seksual  terhadap anak bisa dilihat pada KUHP.  Berikut  unsur-unsur pada  bunyi Pasal:
Pasal 287: 21
(1) Barang siapa
(2) bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan
(3) padahal  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  bahwa  umumya belum  lima  belas  tahun,  atau  kalau  umurnya  tidak  jelas,  bawa  belum waktunya untuk dikawin.
Pasal 288:
(1) Barang siapa
(2) dalam perkawinan
(3) bersetubuh  dengan  seorang  wanita  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya harus  didugunya  bahwa  yang  bersangkutan  belum  waktunya  untuk dikawin.
(4) perbuatan mengakibatkan luka-luka
Seterusnya Pasal 290 terkait perluasan bentuk perbuatan pidana melakukan perbuatan  cabul,  Pasal  292  perbuatan  cabul  dengan  sesama  jenis,  Pasal  293 membujuk  untuk  dapat  dilakukan  perbuatan  cabul,  Pasal  294  perbuatan  cabul dengan korban yang masih ada hubungan dengan pelaku, Pasal 295 memudahkan perbuatan  cabul  terjadi  pada  korban  yang  masih  memiliki  hubungan  dengan pelaku.
Namun,  seiring  berjalannya  waktu  ternyata  pemerintah  Indonesia menciptakan aturan khusus berkenaan dengan anak yang tujuannya adalah tidak lain untuk memberikan perlindungan secara khusus dan secara lebih baik terhadap kelangsungan hidup anak. Yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dua belas tahun berselang, pemerintah  Indonesia  melakukan  revisi  terhadap  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tersebut,  hal  ini  di  duga  kuat  di  akibatkan  karena  masih  lemahnya Undang-undang tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap anak.
21 Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 172-175.
Dua belas tahun merupakan waktu yang cukup lama untuk melihat apakah undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tersebut  efektif  dan  telah  menjawab permasalahan  dalam  perlindungan  anak  atau  tidak,  dan  pastinya  dalam  kurun waktu tersebut telah terjadi perkembangan yang signifikan terhadap permasalahan anak. Sehingga bisa saja muncul suatu perbuatan yang dipandang tidak baik, tidak adil  tapi  tidak  bisa  diambil  tindakan  dikarenakan  Undang-undang  bersangkutan belum mengaturnya. Bahkan juga bisa mengatur ketentuan yang dianggap lebih baik dari pada sebelumnya. Maka dari itu muncullah Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang  perubahan  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002,  yang  juga  menjadi kesempatan yang baik untuk mengkriminalisasi perbuatan yang harusnya dipidana berkenaan dengan anak dan menciptakan ketentuan yang dianggap lebih baik.
Pengaturan khususnya berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilihat sebagai berikut: 22
Pasal 76D  melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E melakukan Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan,  memaksa,  melakukan  tipu  muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Pasal 81:
(1) Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5 (lima) tahun dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,  serangkaian kebohongan,  atau  membujuk  Anak  melakukan  persetubuhan  dengannya atau dengan orang lain.
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga, pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang  menangani
22 Lihat  Pasal  76  D,  76  E,  81,  81  A,  82  dan  82  A  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
perlindungan  anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara bersama-sama,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3  (sepertiga)  dari  ancaman  pidana  juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
(5) Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi reproduksi,  dan/atau  korban  meninggal  dunia,  pelaku  dipidana  mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4),  dan  ayat  (5),  pelaku  dapat  dikenai  pidana  tambahan  berupa pengumuman identitas pelaku.
(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai  tindakan  berupa  kebiri  kimia  dan  pemasangan  alat  pendeteksi elektronik.
(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. Pasal 81A:
(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
(2) Pelaksanaan  tindakan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di  bawah pengawasan  secara  berkala  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
(4) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  tindakan  dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 82 membahas tentang hukuman yang diterima terhadap pelanggaran Pasal 76E.
Dari  keseluruhan  aturan  berkenaan  dengan  kekerasan  seksual  terhadap anak di atas, aturan yang memuat tentang kebiri kimia sebagai sanksi dapat ditemui pada  peraturan  pemerintah  pengganti  Undang-undang  Nomor  1  tahun  2016. Tepatnya pada Pasal 81 ayat (7), (8), (9) dan 81 A. Artinya ketentuan tentang kebiri kimia tidak ada dijumpai dalam KUHP.
Pasal  81  ayat  (7)  menyebutkan  bahwa  penambahan  1/3  (sepertiga)  dari ancaman  pidana  juga  dikenakan  kepada  pelaku  yang  pernah  dipidana  karena melakukan  tindak  pidana  Kekerasan  atau  ancaman  Kekerasan  memaksa  Anak melakukan  persetubuhan  dengannya  atau  dengan  orang  lain  (residifis)  dan  juga jika  tindak  pidana  tersebut  menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang, mengakibatkan  luka  berat,  gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Terhadap hal itu juga dapat dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik.
Artinya  tindakan  kebiri  kimia  hanya  diberikan  kepada  pelaku  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang  mana  pelakunnya  berstatus  residifis  dan  apabila kekerasan seksual terhadap anak tersebut mengakibatkan keadaan-keadaan seperti menimbulkan  korban  lebih  dari  1  (satu)  orang,  mengakibatkan  luka  berat, gangguan  jiwa,  penyakit  menular,  terganggu  atau  hilangnya  fungsi  reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.
Pasal  81  ayat  (8)  menyebutkan  bahwa  tindakan  kebiri  kimia  diputuskan bersamaan dengan pidana pokok dan juga ada waktu untuk pelaksanaannya. Pada Pasal  81  ayat  (9)  disebutkan  bahwa  tindakan  kebiri  kimia  tidak  diberlakukan kepada pelaku yang masih terkategori sebagai anak.
Pasal 81 A menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan tindakan kebiri kimia jangka waktunya adalah paling lama dua tahun dilaksanakan setelah pidana pokok. Untuk  pelaksanaannya  diawasi  secara  berkala  oleh  kementerian  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan serta  tata cara pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.
Kebiri pada pria adalah prosedur di mana seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga mereka kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua  jenis  prosedur  yang  berbeda,  yaitu  dengan  pembedahan  dan  proses  kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen.  Namun,  dalam  pengebirian kimia, obat-obatan  akan diberikan secara berkala  untuk  mengurangi  kadar  testosteron  dalam  tubuh,  sehingga  dorongan
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
seksual  akan  berkurang.” 23 Menurut  pemahaman  lain  Kebiri  kimia  adalah penyuntikan zat  anti-testosteron ke tubuh  pria untuk  menurunkan kadar hormon testosteron,  yang  sebagian  besar  diproduksi  sel  lydig  di  dalam  buah  zakar. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh, menurut dokter Nugroho, praktis membuat gairah seksual menurun. 24 Cara kerja zat anti-testosteron adalah saat zat anti-testosteron  disuntikkan  ke  dalam  tubuh,  zat  tersebut  akan  memicu  reaksi berantai di otak dan testis. 25
Sehingga kebiri kimia tersebut adalah tindakan yang mana menyebabkan berkurangnya kadar testosterone orang yang mendapatkan tindakan kebiri kimia tersebut.

## 2. Penerapan Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Penerapan  kebiri  kimia  sebagai  sanksi  kepada  pelaku  kekerasan  seksual pada  anak  telah  dapat  dilihat  pada  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian bagaimana dengan penerapan sanksi  pidana  tersebut  dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia?  Ini  lah  yang  akan peneliti bahas pada bagian ini. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia. 26 Banyak isntrumen yang berkenaan tentang Hak Asasi Manusia untuk melihat apa- apa yang menjadi hak-hak bagi seorang manusia.
Salah  satunya  instrumen  yang  membahas  tentang  hukuman  adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat. Selain itu juga dapat dilihat pada Konvenan Internasional tentang Hak-
23 “Mengenal  Proses  Kebiri  Kimia,”  2018,  https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal- proses-kebiri-kimia/.
24 “Kebiri Kimia,” 2016, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_ kebiri_kimia_explainer.
25 Ibid.
26 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM (Jakarta: Rajawali Pers, 2008). 1.
hak  Sipil  dan  Politik.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  meratifikasi ketentuan  tersebut.  Untuk  lebih  mudah  dalam  pembahasannnya,  disini  penulis akan membahas instrumen tersebut satu persatu.
“Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  Tanggal  10  Desember  2008 lalu, tepat 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) disepakati oleh  seluruh  anggota  PBB  sebagai  norma  dan  dasar  pijakan  hukum internasional.” 27 Menurut  DUHAM  terdapat  lima  jenis  hak  asasi  manusia  yang dimiliki oleh setiap individu, yaitu hak personal, hak legal, hak sipil dan politik, hak subsistensi, hak ekonomi, sosial dan budaya. 28
Sebagaimana hal itu diatur pula dalam ketentuan Pasal 3 -21 DUHAM, hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik meliputi: 29
1. Hak untuk hidup, hak kebebasan, dan keamanan pribadi;
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam, tidak manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
4. Hak untuk memperoleh perlakuan hukum dimana saja secara peribadi;
5. Hak atas pengampunan hukum secara efektif;
6. Hak  bebas  dari  penangkapan,  penahanan,  atau  pembuangan  yang sewenang-wenang;
7. Hak atas peradilan yang independen dan tidak memihak;
8. Hak  untuk  diperlakukan  sebagai  tak  bersalah  sampai  ada  keputusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah;
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan peribadi, keluarga, tempat tinggal maupun surat-surat.
10. Hak untuk bebas dari serangan kehormatan dan nama baik;
11. Hak atas perlindungan hukum  terhadap serangan semacam itu;
12. Hak untuk bebas bergerak;
13. Hak atas suatu kebangsaan;
14. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
15. Hak untuk mempunyai hak milik;
16. Hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama;
17. Hak-hak atas kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat;
27 “Pelaksanaan DUHAM Masih Memprihatinkan,” 2018, https://www.hukumonline.com/berita/baca/h ol20713/pelaksanaan-duham-masih-memprihatinkan.
28 Damang  Averroes  Al-Khawarizmi,  “Hak  Asasi  Manusia,”  2018,  http://www.negarahukum.com/ hukum/hak-asasi-manusia-2.html.
29 Ibid.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
18. Hak untuk berhimpun dan berserikat;
19. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan hak atas akases yang sama terhadap pelayanan masyarakat.
Dari instrumen tersebut salah satu hak yang disebut adalah Hak bebas dari penyiksaan  atau  perlakuan  maupun  hukuman  yang  kejam,  tidak  manusiawi, ataupun merendahkan derajat kemanusiaan. Hak tersebut lebih detail dalam Pasal 5 yang bunyinya sebagai berikut: 30
“Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.”
Bunyi  pasal  tersebut  kini  telah  dibuat  konvenannya  tersendiri  yakni konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), yang selanjutnya disebut “CAT”,  yang diterima oleh Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1984, mulai berlaku pada 27 Juni 1987. 31
Kemudian  konvenan  lainnya  adalah  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik dalam Pasal 7 berbunyi: “ Tidak  seorang  pun  yang  dapat  dikenakan  penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas ”.
Ketentuan  di  atas  dengan  jelas-jelas  menegaskan  bahwa  tidak diperbolehkannnya  seseorang  untuk  disiksa  atau  diperlakukan  secara  kejam, diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi atau dihina. Jika melihat pada tujuan dari dilakukannya kebiri kimia, khususnya dalam dunia kedokteran, yakni:
“Dalam  dunia  kedokteran,  kebiri  dikenal  dengan  kastrasi.  Pada  era modern,  kebiri  tak  lagi  dilakukan  dengan  membuang  testis,  tetapi  secara  kimia.
30 Lihat Pasal 5 DUHAM
31 “Konvensi  Menentang  Penyiksaan  Dan  Perlakuan  Atau  Hukuman  Lain  Yang  Kejam,  Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia,” 2014, http://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi- menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-hukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan- merendahkan-martabat-manusia-cat/.
Prosesnya  bisa  melalui  pemberian  pil  ataupun  suntikan  hormon  antiandrogen. "Hormon  antiandrogen  itu  adalah  anti-hormon  laki-laki  dalam  tanda  kutip.” 32 “Pemberian  obat  antiandrogen  itu  akan  membuat  pria  kekurangan  hormon testosteron sehingga tak ada lagi memiliki dorongan seksual.  Obat antiandrogen akan memberikan efek yang sama dengan kebiri fisik. Selain itu, obat antiandrogen juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka panjang.” 33
Berdasarkan  beberapa  regulasi  di  atas  dan  pemahaman  tindakan  kebiri kimia  yang  dimaksud,  maka  penulis  menyatakan  bahwa  kebiri  kimia  telah mengabaikan  ketentuan  beberapa  regulasi  di  atas  khususnya  adalah  dalam memberikan  hukuman  yang  menyiksa,  yang  keji,  tidak  manusiawi  atau merendahkan  martabat.  Tindakan  kebiri  kimia  dianggap  sebagai  hukuman  yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
Menghukum seseorang dengan cara menghilangkan dorongan seksual jelas terlihat telah menghukum dengan cara yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi dan  merendahkan  martabat  manusia.  Manusia  lahir  ke  dunia  melekat  dengan segala  hak  kepadanya.  Tidak  dibenarkan  dicabut  bahkan  oleh  negara  secara semena-mena  dan  tanpa  pertimbangan  yang  jelas.  Setiap  manusia  berhak  atas dorongan seksualnya dan berkewajiban untuk tidak melanggar ketentuan yang ada dari akibat dorongan seksualnya tersebut.
Namun,  yang  ada  saat  ini  adalah  yang  mana  pelaku  pedofilia melampiaskan dorongan seksual kepada anak sehingga melanggar regulasi yang ada. Meskipun demikian penulis tetap mengatakan bahwa dengan menghilangkan dorongan seksual pada pelaku pedofilia yang melakukan kekerasan seksual kepada anak untuk melampiaskan dorongan seksualnya bukanlah hukuman yang dianggap tepat terutama jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Indonesia adalah negara
32 Dian Aharani, “Yang Terjadi Jika Seseorang Dihukum Kebiri,” 2015, https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Seseorang.Dihukum.Kebir i.
33 Ibid.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
hukum yang salah satu cirinya adalah mnejamin hak-hak asasi warga negaranya. Seorang pelaku tindak pidana pun yang sudah ditetapkan oleh keputusan  hakim yang berkekuatan hukum tetap, wajib negara tetap menjaga hak-hak yang melekat padanya  sebagai  seorang  manusia.  Pemberian  hak  tersebut  tidak  dibatasi berdasarkan  kepada  status,  selama  masih  sebagai  wujud  manusia  maka  wajib diberikan hak kepadanya.
Hukum  sejatinya  ditetapkan  untuk  melindungi  manusia,  bukun  justru sebagai  alat  untuk  menghancurkan  dan  mengabaikan  hak  manusia.  Meskipun melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  anak  juga  dipandang  sebagai  perbuatan yang  tidak  manusiawi,  tetapi  dengan  menghilangkan  dorongan  seksual  juga dipandang bukan sebagai jalan yang baik untuk menghukum si pelaku. Sebaiknya pemerintah  bisa  memikirkan  sanksi  pidana  tambahan  lainnya  yang  lebih manusiawi  yang  dapat  diberikan  kepada  pelaku  yang  juga  sekaligus  membuat pelaku jera akan perbuatannya.
Selain  itu,  berdasarkan  Laporan    world    rape  statistic  tahun    2012 menunjukkan  bahwa  hukuman  kebiri  bagi pelaku tindak pidana perkosaan di berbagai Negara di dunia tidak efektif menimbulkan efek  jera.  Tidak  ada  bukti yang    menjamin    bahwa    penggunaan    kebiri    kimia    telah  mengurangi    jumlah kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak. 34
Padahal  harusnya,  dalam  pemberian  hukuman  ditujukan  salah  satunya adalah untuk meninmbulkan efek jera, namun berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa pemberikan tindakan kebiri kimia tidaklah mampu membuat pelaku jera. Sehingga  tindakan  kebiri  kimia  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tidak  perlu  lagi dilanjutkan untuk dijadikan sebagai hukuman.
Sanksi  kebiri  bagi  pelaku  pelecehan  seksual  menurut  Komnas  HAM tidak  tepat  karena  bagi seseorang yang  melakukan pelecehan seksual  sudah ada
34 Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 3 (2018): 305, https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03. 309.
hukuman  kurungan  penjara tanpa  harus  ada sanksi  tindakan  yaitu  kebiri  kimia. Tetapi  semua  dikembalikan  lagi  pada  pemerintah  dalam  upaya memberantas kejahatan    seksual    yang    ada    di    Indonesia    sampai    akarnya.    Kebiri    kimia merupakan hukuman yang bertantangan dengan hak asasi manusia karena merebut hak seseorang untuk hidup dan .memiliki  keturunan. 35
Komnas HAM pun menentang kebiri kimia, karena kebiri kimia termasuk dalam  bentuk  penyiksaan.  Seperti  yang  disampaikan  oleh  Beka  Ulung  Hapsara, Komisioner  Pendidikan  dan  Penyuluhan  Komnas  HAM  RI  saat  menjadi narasumber dalam Kajian terbuka. 36
Namun, pemerintah tidak gentar terhadap pro kontra yang terjadi ditengah masyarakat khususnya bagi mereka penggiat HAM, sebab pada tahun 2020 lalu pemerintah akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah No 7 tahun 2020 tentang Tata  cara  pelaksanaan  Kebiri  Kimia.  Artinya  pemerintah  tetap  keukeuh  untuk menjadikan  tindakan  kebiri  kimia  sebagai  hukuman  tambahan  untuk  pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru terkait eksekutor dari tindakan kebiri kimia, ikatan dokter Indonesia telah secara gamblang mengatakan tidak bersedia menjadi eksekutor terhadap tindakan kebiri kimia. Padahal tindakan kebiri kimia  dengan cara menyuntikkan cairan tersebut tentulah hanya orang yang memiliki kemahiran terkait itu yang dapat melakukan yakni seperti dokter.

## 3. Penerapan Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
Jika  sebelumnya  sudah  dibahas  tentang  regulasi  yang  mengatur  tentang tindakan  kebiri  kimia,  yang  mana  dapat  ditemui  pada  Peraturan  Pemerintah
35 I Gede Fajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, Jurnal Konstruksi Hukum, 2.1 (2021), 49. 36 Kabar Latuharhary, “Mengupas Peraturan Pemerintah (PP) Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM,” Komnas HAM, 2021, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas- peraturan-pemerintah-pp-kebiri-kimia-dalam-perspektif-ham.html. Diakses 9 Oktober 2021.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Kemudian pada  bagian  kedua  dibahas  tentang  kebiri  kimia  dalam  perspektif  Hak  Asasi Manusia,  yang  mana  dari  konvenan  tersebut  didapat  kesimpulan  bahwa  tidak diperbolehkannya  aturan  yang  menyiksa,  tidak  manusiawi,  kejam,  dan merendahkan  martabat  manusia.  Selanjutnya  akan  membahas  dari  perspektif Hukum Pidana Islam.
Hukum  Pidana  Islam  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan  jarimah  atau jinayah.  Secara  etimologis,  jarimah  berasal  dari  kata  jarama-yajrimu-jarimatan, yang  berarti  “berbuat”  dan  “memotong”.  Kemudian,  secara  khusus  digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal  dari  kata  ajrama-yajrimu  yang  berarti  “melakukan  seuaut  yang bertentangan  dengan  kebenaranra.  Keadilan,  dan  menyimpang  dari  jalan  yang lurus”. 37
Hukum pidana islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Alquran dan hadis tentang kriminalitas yang  berkaitan  dengan  keamanan  jiwa  (nyawa)  dan  anggota  tubuh,  baik menyangkut  lima  aspek  (agama,  nyawa,  akal,  kehormatan  [nasab],  dan  harta) maupun tidak. 38
Perbedaan  utama  antara  teori  dan  aplikasi  hukum  pidana  barat  dengan hukum  pidana  islam  yakni  sumber  hukum,  sejarah  terbentuknya,  hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain. 39

## a. Pengertian Dan Dasar Hukum Kebiri
Kebiri atau juga disebut juga kastrasi. Adalah sebuah perlakuan bedah  atau penggunan bahan kimia yang  ditunjukan  untuk meniadakan  fungsi  ke;amin  pada
37 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 1.
38 M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2016), 12.
39 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insasni Press, 2003), 20.
pejantan atau pada betina pada ovariumnya kebiri juga dapat dilakukan pada hewan dan juga manusia. 40
Adapun  kebiri  kimia  seperti  yang  dimaksudalam  uu  no  17  tahun  2016 adalah  kebiri  kimia  yakni  dengan  menyuntikkan  hormone  anti  androgen  yang dapat bmenghambat kerja androgen sebagai penyebab munculnya Hasrat seksual. Proses kebiri kimia juga dapat berupa meminum pil yang memiliki anti androgen yang akan menghilnagkan Hasrat seksual sama sekali.
Meningkatnya  kasus  kejahatan  seksual  terutama  pada  kejahatan  seksual terhadap  anak  di  tahun  2016  mendapat  perhatian  besar,  pemerintah  kemudian menetapkan saksi bagi pelaku berupa kebiri kimia atau yang sering disebut kastrasi yang  bertujuan  menghilangkan  fungsi  testis.  Menghilangkan  fungsi  testis dapat dilakukan  dengan  du  acara  yakni  dengan  kebiri  bedah  dengan  membuang  testis (kebiri bedah) atau dengan kebiri kimia. Adapun dalam  islam hukuman ini tidak dibenarkan sebagaimana berdasarkan hadis rasulullah yang artinya:
Dari  'Abdullah  RA  dia  berkata;  Kami  pernah  berperang  bersama  Nabi shallallaahu  'alaihi  wasallam  namun  tidak  mengikut  sertakan  istri-istri  kami, lalu  kami  berkata:  Wahai  Rasulullah,  tidakkah  kami  dikebiri?  Namun  Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya.
Juga dalam hadis yang dinarasikan oleh Sa’ad bin abi Waqash:
Rasulullah  melarang  uthman  bin  maz’un  untuk  tidak  menikah,  jika  rasulullah mengizinkan maka kami telah melakukan kebiri (HR Bukhari)
b. Pandangan Ulama Dan Sistem Hukum Islam
Islam  sudah  menentukan  hukuman  bagi  perbuatan  yang  mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai  perbuatan  jarimah  atau  salah  satu  perbuatan  yang  dilarang  oleh syara’,dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh allah dengan hukuman
40 Supriyadi Widodo Eddyono, Menguji Euforia Kebiri (Jakarta: ECAPT Indonesia, 2016).
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
had atau ta’zir. 41 Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman had atau ta’zir adalah pencegahan (ar ra’du waz-zajru). Pada dasrnya Tindakan pedofilia dikategorikan sebgai  kejahatan  kesusilaan  yang  dianggap  sangat  peka  karena  menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas  islam melarang segala jenis brntuk Tindakan  penyimpangan  seksual  dan  segala  hal  yang  mendekatinya. Sesuai denga firman allah swt yang artinya “dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan jahat (yang membawa kerusakan. Ayat tersebut menyebutkan kata fahsya yang menunjukkan bahwa perbuatan zina adalah suatu hal yang keji apabila merujuk pada Tindakan pedofilia yang pelampiasan orientasi seksualnya adalah untuk memuaskan Hasrat abnormal  dan  hanya  tertarik  pada  anak- anak  walaupun  perbuatannya  masih dalam kategori pendahuluan dari zina. Contoh memasukkan penis diantara dua paha),  atau  memasukkannya  kedalam  mulut,  atau  sentuhan  diluar  farji. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan rangsangan terhadap perbuatan zina  yang  harus  dikenai  hukuman.  Disamping itu,  dalam  syariat  islam  terdapat satu  kaidah  yang  artinya  “setiap  perbuatan  yang  mendatangkan  kepada  haram maka  hukumnya  adalah  haram”  berdasarkan  kaidah  tersebut  setiap  perbuatan yang  pada  akhinya  akan  mendatangkan  dan  menjurus  pada  perzinahan merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  hukuman.  Meskipun pada umumnya para fuqaha sepakat bahwa perbuatan yang dianggap zina adalah persetubuhan tehadap farji manusia yang masih hidup namun dalam penerapan pada kasus-kasus tertentu terdapat beberapa perbedan pendapat.
Pedofilia daam islam dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau jarimah dan ada hukuman atau sanksi berupa had atau ta’zir bagi orang yang melkukannya.  Seks  yang  sesuai  dengan  syariat islam  adalah  kegiatan  seks dilakukan  dengan  jalur  pernikahan.  Kegiatan  tersebut  dilakukan  secara
41 Sufyan Ilyas, “Sanksi Kebiri Dalam Petspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia” (IAIN Bengkulu, 2016).
heteroseksual, dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam konteks ini adalah baligh.  Kegiatan  seks  juga  bertujuan  untuk  reproduksi  atau  memperoleh keturunan  sebagai  proses  regenerasi.  Tindakan  pemyimpangan  seksual  seperti pedofilia  apabila  disandingkan  dengan  Tindakan  pemerkosaan  karena mengandung  unsur  yang  sama  yaitu  pemakssaan  bahkan  kekeradan,  ancaman fisik dan psiklogis maa kejahatan sadis ini pelaku harus fijatuhi hukuman yang berat yaitu hukuman perbuatan zina dan hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim yang berat ringannya tergantuk dari jenis kejahatan yang dilakukan.
c. Teori Zawajir Dalam Penerapan Hukuman Ta’zir
Efek jera (zawajir) adalah teori dalam pidana islam yang selalu menjadi pertimbangan  jika  menetapkan  sebuah  pemberayan  hukum.  Zawajir  menjadi pembahsan  fikih  islam  kontemporer. Istilah ini  tidak lain dan memiliki  tujuann untuk  memeberikan  rasa  ngeri  bagi  orang  lain  agar  kemudian  takut  untuk melakukan tindak pidana yang sama. 42 Teori ni  berawal  dari pandangna bahwa lebih baik menegakkan hukum agar mencegah daripada sebagai alas an penebusan dosa.  Teori  zawajir  ini  masuk  dalam  pembahasan  kontemporer  karena sebelumnya memakai teori jawabir. Teori jawabir berawal dari pandangan bahwa penegakkan  hukum  ditujukan  untuk  menebus  kesalahan  atau  dosa  yang  telah diperbuat.  Adanya  teori  zawajir  menjadi  landasan  kuat  dalam  literatur  islam bahwa upaya mencegah kejahatan mendapat tempat dalam system hukum islam. Ini menjadi bentuk bahwa hukum zhanni memmbutuhkan ijtihad kuat para ulam dan apparat penegak hukum untuk menjawab kebutuhan kondisi terkini.
Berangkat  dan  melihat  dari  teori  zawajir  ini  kemudian  pemerintah  dan Sebagian  ulama  seperti  KH  Cholis  Nafis  (ketua  komisi  dakwah  dan pengembangann  masyarakat  majelis  ulam  indonesia  )  beranggapan  bahwa
42 Mohammad  Fadhilah  Zein,  “Hukuman  Kebiri  Dalam  Perspektif  Dan  Argumentasi  Islam,”  2021, https://menara62.com/hukuman-kebiri-dalam-perspektif-dan-argumentasi-islam.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
pemberian  hukuan  kebiri  pada  terpidana  pedofilia  bisa  memberikan  efek  jera (zawajir) terhadap pelaku. Dalam hal ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan  sebagai  hukuman  ta’zir  (hukuman  tambahan)  yaitu  hakim  dapat berijtihad menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera).

## D. PENUTUP
1. Regulasi  tentang  kebiri  kimia  dapat  dilihat  dalam  peraturan  pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016. Tepatnya pada Pasal 81 ayat (7), (8), (9) dan 81 A. Jika pemberian sanksi pidana kebiri kimia ini ingin tetap diterapkan, mestinya pemerintah tidak saja menciptakan ketentuan bunyi dari kebiri  kimianya  saja  seperti  yang  terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah terkait  Tata  Cara  Pelaksanaannya  tapi  juga  mestinya  menetukan  langsung pihak-pihak yang terlibat seperti ekskutor tindakan kebiri kimia
2. Penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam  perspektif  Hak  Asasi  Manusia  dapat  berpatokan  pada  instrumen Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia,  Konvensi  menentang  Penyiksaan dan  Perlakuan  atau  Penghukuman  yang  Kejam,  Tidak  Manusiawi,  atau Merendahkan Martabat serta Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan  Politik.  Dari  ketiga  instrumen  tersebut  semuanya  memiliki  pandangan yang sama bahwa tidak diperbolehkan adanya suatu hukuman yang menyiksa, yang  keji,  tidak  manusiawi  dan  merendahkan  martabat  manusia  perspektif HAM termasuk hukuman dalam gambaran yang dilarang dalam kajian HAM tersebut.  Jika  melihat  dari  perspektif  Hak  Asasi  Manusia,  jelas  pemberian sanksi tndakan kebiri kimia termasuk kepada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Alangkah baiknya, pemerintah disini dapat melihat pemberian sanksi tersebut dari perspektif Hak Asasi Manusia, dan mencoba
merumuskan kembali sanksi pidana apa yang tepat yang dapat membuat jera pelaku pedofilia. Sebab, riset juga telah membuktikan bahwa di negara lain yang pernah mengadakan hukuman tindakan tersebut tidak dapat menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.
3. Penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam  perspektif  Hukum  Pidana  Islam,  pemberian  hukuan  kebiri  pada terpidana  pedofilia  bisa  memberikan  efek  jera  (zawajir)  terhadap  pelaku. Dalam hal ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan sebagai hukuman  ta’zir  (hukuman  tambahan)  yaitu  hakim  dapat  berijtihad menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera)

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana:  Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru . Jakarta: Kencana, 2014.
Djamali,  R.  Abdoel. Pengantar  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2007.
Eddyono,  Supriyadi  Widodo. Menguji  Euforia  Kebiri .  Jakarta:  ECAPT  Indonesia, 2016.
Hamzah, Andi. Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP . Jakarta: Sinar Grafika, 2017. Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Kansil,  C.S.T. Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Jakarta:  Balai Pustaka, 1986.
Mamudji,  Soerjono  Soekanto  &  Sri. Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
Mardani. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Prenadamedia, 2019.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Muhtaj, Majda El. Dimensi-Dimensi HAM . Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
Irfan, M. Nurul. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Amzah, 2016.
Renggong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus . 1st ed. Jakarta: Prenadamedia, 2016. Santoso, Topo. Hukum Pidana: Suatu Pengantar . Depok: Rajawali Pers, 2020.
———. Membumikan Hukum Pidana Islam . Jakarta: Gema Insasni Press, 2003. Susanti et.al., Heni. Dialektika Hukum Sang Puan . Jawa Tmur: Wade Group, 2020. Utsman, Sabian. Menuju Penegakan Hukum Responsif . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Waluyo,  Bambang. Viktimologi  Perlindungan  Korban  Dan  Saksi .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2011.
Peraturan Perundang-undangan
Al-Qur’an

## Kitab Undang-undang Hukum Pidana

## Declaration Universal of Human Right
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  20l6  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak

## Artikel Jurnal
Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono. “Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Magister
Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) 7,  No.  3  (2018),  305. https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p03.
Manggala, I Gede Fajar, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani.
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Jurnal Konstruksi Hukum 2, No. 1 (2021), 46–51.

## Tesis/Disertasi
Ilyas,  Sufyan.  “Sanksi  Kebiri  Dalam  Petspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Pidana Indonesia.” IAIN Bengkulu, 2016.

## Website
Aharani,  Dian.  “Yang  Terjadi  Jika  Seseorang  Dihukum  Kebiri,”  2015.
https://lifestyle.kompas.com/read/2015/10/22/120535623/Yang.Terjadi.jika.Ses eorang.Dihukum.Kebiri.
Al-Khawarizmi, Damang Averroes. “Hak Asasi Manusia,” 2018. http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia-2.html.
Erikania,  Julie.  “Inilah  Penyebab  Seseorang  Bisa  Menjadi  Pedofilia,”  2018. https://nationalgeographic.grid.id/read/13307556/inilah-penyebab-seseorang- bisa-menjadi-pedofil?page=all.
“Kebiri  Kimia,”  2016.  http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_ma jalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer.
“Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Martabat Manusia,” 2014. http://referensi .elsam.or.id/2014/10/konvensi-menentang-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-huku man-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-dan-merendahkan-martabat-manusia- cat/.
Latuharhary,  Kabar.  “Mengupas  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Kebiri  Kimia  Dalam Perspektif  HAM.”  Komnas  HAM,  2021.  https://www.komnasham. go.id/index.php/news/2021/2/1/1660/mengupas-peraturan-pemerintah-pp-kebiri
Zulkarnaini Umar: Kebiri Kimia ...
-kimia-dalam-perspektif-ham.html.
“Mengenal  Proses  Kebiri  Kimia,”  2018.  https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks- asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/.
“Pelaksanaan  DUHAM  Masih  Memprihatinkan,”  2018.  https://www.hukumonline .com/berita/baca/hol20713/pelaksanaan-duham-masih-memprihatinkan.
Rudystina,  Adinda.  “Apa  Itu  Kebiri  Kimia  Dan  Bagaimana  Prosesnya,”  2018. https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/mengenal-proses-kebiri-kimia/. Saubani, Andri. “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Meningkat Pada 2017,” 2018. http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/10/p2cgtk409 -kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-meningkat-pada-2017.
Zein,  Mohammad  Fadhilah.  “Hukuman  Kebiri  Dalam  Perspektif  Dan  Argumentasi Islam,” 2021. https://menara62.com/hukuman-kebiri-dalam-perspektif-dan-argu mentasi-islam.