## REKONSTRUKSI HUKUM SURAT BERHARGA DALAM PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL

## Kingkin Wahyuningdiah

## Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  melakukan  analisis  untuk  mengetahui  alasan  terjadi pergeseran  pemaknaan  terhadap  surat  berharga,  diperlukannya  rekonstruksi Hukum Surat  Berharga  dalam  rangka pembangunan sistem hukum  nasional dan upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  melakukan  rekonstruksi  Hukum  Surat Berharga tersebut. Penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal dengan tipe deskriptif,  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  bersumber  dari  bahan kepustakaan  untuk  diolah  dan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  terjadinya  pergeseran  pemaknaan  terhadap  surat  berharga adalah  dimungkinkan  dalam  hubungannya  dengan  terjadinya  perubahan  sosial masyarakat.  Dalam  kondisi  seperti  itu  dan  demi  terwujudnya  kepastian  hukum maka perlu segera dilakukan rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berharga. Untuk melakukan  rekonstruksi  terhadap  Hukum  Surat  Berhharga  ada  suatu  upaya  yang dapat  dilakukan,  yaitu  dengan  memposisikan  hukum  sebagai social  engineering dan membuat peraturan yang mengarah kepada hukum yang responsif.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Hukum Surat Berharga dan Sistem Hukum Nasional

## I. PENDAHULUAN
Indonesia menjadi sebuah negara  baru  yang  lahir  setelah merebut  kemerdekaan  tanggal  17
Agustus 1945. Sejak saat itu, sebagai sebuah  negara  baru  maka  Indonesia melakukan
perubahan-perubahan.
Perubahan  ini  jika  diperhatikan meliputi: 1 (1)  penyusunan  suatu struktur kekuasaan baru; (2) penciptaan  suatu  dasar  kerohanian baru;  (3)  reorganisasi  dari  badan- badan atau lembaga;dan (4) pembentukan  norma-  norma  hukum baru  guna  melayani  bekerjanya negara baru tersebut. Namun demikian, untuk melakukan penyususnan  dan  penataan  atas
1 Satjipto  Rahardjo, Pemanfaatan  Ilmu-Ilmu Sosial  Bagi  Pengembangan  Inmu  Hukum,
2010, Yogyakarta:
Penerbit Genta Publishing, hal. 97. perubahan-  perubahan  tersebut  tidak bisa  dilakukan  dalam  waktu  sepuluh atau  duapuluh  tahun.    Dengan  kata lain, mengandung pengakuan, dibutuhkan  waktu  yang  lebih  lama untuk  melakukan    penyususnan  dan selama itu kita akan senantiasa dapat menyebutnya    suasananya  sebagai suatu    masa  transisi.  Dalam  masa transisi seperti ini tidak mudah untuk mengkombinasikan antara yang tradisional dan yang moderen.
Demikian    juga  dalam  bidang pengaturan  hukum    pada  berbagai segi kehidupan, di satu sisi Indonesia masih memberlakukan ketentuan hukum  masa  kolonial,  disisi  lain masyarakat telah mengalami perubahan  dan  hukum  akan  mencari bentuknya yang baru. Untuk  istilah  masa  transisi yang bercirikan terjadinya
perubahan- perubahan  ini dapat  kita sebut  sebagai  masa  atau  proses pembangunan.  Pembangunan  adalah 2 upaya  sadar  yang  dilakukan  untuk merubah  suatu  kondisi  dari    suatu tingkat  yang  dianggap  kurang  baik ke keadaan baru pada tingkat kualitas yang dianggap baik atau paling baik.
Keadaan seperti ini juga terjadi pada  segi  kehidupan  yang  bertalian dengan masalah ekonomi, khususnya kegiatan pemenuhan kebutuhan  dengan    menggunakan uang.  Dalam  sejarah  perkembangan peradaban  manusia,  pernah  dilalui satu  fase  yang  disebut  barter,  yaitu pertukaran  antara  barang  dengan barang  yang  dilakukan  manusia untuk mencukupi kebutuhannya.
Pertukaran  barang  dengan  barang lalu  bergeser  dengan  cara  peng- gunaan  uang  sebagai  alat  bayar dalam  transaksi  perdagangan.  Kini dalam  dunia  yang    kian  moderen, dimana manusia menghendaki segala sesuatunya lebih peraktis dan  aman, maka  alat  bayar  yang  menggunakan mata  uang  digantikan  atau  digeser dengan menggunakan surat  berharga berupa  cek,  wesel,  surat  sanggup, atau  surat  berharga  dalam  bentuk lainnya. Dalam KUHD Titel 6 diatur tentang  Surat  Wesel  dan  Surat Sanggup,  sedangkan  dalam  Titel  7
2 Niniek  Suparni, Pelestarian,  Pengelolaan dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan, 1992,
Jakarta:  Penerbit  Sinar  Grafika,  h.36. Muchtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum  Nasional, 1986,  Bandung:  Bina Cipta,  hal.  1.  menjelaskan  bahwa  apabila diteliti,  maka  semua  masyarakat  yang sedang  membangun  selalu  dicirikan  oleh perubahan, bagaimanapun kita mendefinisikan  pembangunan  dan  apapun ukuran yang kita pergunakan bagi masyarakat  dalam  pembangunan  tersebut.
Peranan  hukum  dalam  pembangunan  adalah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan suasana damai dan teratur.
diatur  tentang  Cek,  Promes  dan Kuitansi  Atas  Tunjuk.  Ketentuan- ketuan KUHD mengenai surat berhaga  tersebut  sampai  saat  ini masih  menjadi  dasar  hukum  bagi penggunaan surat berharga di Indonesia  karena  setelah  Indonesia merdeka,  KUHD  tetap  diberkakukan berdasarkan Aturan Peralihan
UUD1945.
Dalam  ketentuan    pasal-pasal yang termuat dalam Titel 6 dan Titel 7  KUHD  tersebut  tidak  ditemukan konsep  atau  definisi  surat  berharga. Karenanya para ahli dengan  merujuk pada  ketentuan-  ketentuan  KUHD membuat  semacam    indikator  untuk menyatakan  bahwa suatu surat dapat dikatakan  sebagai  surat  berharga, dengan  melihat  pada  fungsinya, 3 yaitu  dapat  digunakan  sebagai  alat bayar,  dapat  diperjualbelikan  dan sebagai  bukti  hak  tagih  pembayaran sejumlah uang. Dalam  perkembang- annya  ternyata  jenis  surat  berharga yang  digunakan  tidak  lagi  terbatas pada  jenis  surat  yang  diatur  dalam KUHD  tersebut,  tetapi  telah  dikenal berbagai  jenis  surat-surat    lain  yang dalam beberapa peraturan perundangan  disebut  juga  sebagai
3 Kingkin  Wahyuningdiah, Dimensi  Hukum Surat  Berharga. Edisi  Revisi.  Bandar Lampung:  Penerbit  Universitas  Lampung, 2010,  hal.  10,  menulis  bahwa  menurut Scheltema    surat  atas  tunjuk  dan  atas pengganti  dikelompokan  menjadi  tiga,  yaitu zakenrechtelijke  papieren  (surat-surat  yang bersifat  hukum  kebendaan)  adalah  surat yang  isi  perikatan  dasarnya  adalah  untuk menyerahkan  barang  yang  terdapat  dalam surat  itu;  lidsmaatshaps  papieren  (surat- surat  tanda  keanggotaan  suatu  persekutuan) yang  isi  perikatan  dasarnya  adalah  hak-hak tertentu  yang  diberikan  persekutuan  kepada pemegangnya dan schuldvorderings papieren  (surat-surat  tagihan  hutang)  adalah surat  yang berjudul Hukum dagang Tentang Surat-Surat  Berharga. Bandung:  Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 9.
surat  berharga,  seperti  Bilyet  Giro, Surat  Kredit  Berdokumen  Dalam Negeri (SKBDN), Commersial Paper
,  Saham,  Resi  Gudang    dan  lain-lain surat  yang  ditetapkan  sebagai  surat berharga. Beberapa surat yang muncul  dalam  peraktik  tersebut sebagaian masih memiliki persamaan fungsi  dengan  surat  berharga  yang diatur  dalam  KUHD,  yaitu  Bilyet Giro,  SKBDN  dan  Commercial Paper, akan tetapi telah diatur secara terpisah  dari  KUHD,  yaitu  dalam bentuk  kebijakan  Bank  Indonesia berupa  Surat  Keputusan  Direksi Bank  Indonesia.  Tidak  ada  yang mengatur  secara  khusus  tentang saham,    tetapi  Resi  Gudang  diatur dalam  Undang-undang  No.9  tahun 2006  Tentang  Sistem  Resi  Gudang. Melihat  perkembangan  ini,  ternyata terjadi  suatu  kesenjangan  antara ketentuan  KHUD  mengenai  surat berharga    dengan  beberapa  surat yang  timbul  dan  digunakan  dalam peraktik  sebagai  surat  berharga, karena  ternyata  dalam  karakteristik surat  yang  muncul  dalam  peraktik sebagai  surat  berharga  tersebut  tidak memiliki kriteria fungsi sebagaimana dimiliki  surat-surat  berharga  yang diatur  dalam  KUHD.    Saham  yang tujuan  penerbitannya  adalah  sebagai tanda keanggotaan suatu persekutuan dan  Resi  Gudang  yang  tujuan penerbitannya  adalah  bukti  atas penitipan  barang  di  gudang  ternyata disebut  dan  digunakan  sebagai  surat berharga.
Uraian  tersebut  menggambar- kan betapa perubahan-perubahan telah  terjadi  dalam  memaknai  surat berharga,  sehingga  berdampak  pada munculnya  berbagai  peraturan  untuk mengaturnya.  Beragamnya  peraturan hukum tentang surat berharga, di satu sisi  akan  menimbulkan  ketidak pastian  hukum  dalam  penanganan
kasus-kasus  surat  berharga,  di  sisi lain  mungkin  akan  menimbulkan ketidak adilan bagi para penggunanya,    apalagi  jika  dalam perkembangannya terus muncul jenis-jenis surat berharga yang diatur dalam  peraturan atau kebijakan yang tersebar.  Keadaan  ini  menggambar- kan  situasi  transisi,  dari  keadaan hukum  yang  lama  menuju  kepada keadaan hukum baru yang diharapkan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan  kehadiran  hukum    baru yang mampu merekonstruksi kembali hukum surat berharga dengan    melihat  pada    perubahan- perubahan yang terjadi. Rekonstruksi dalam Bahasa Inggris reconstruction artinya pembangunan kembali. 4
Pembentukan  hukum  baru  yang memenuhi  segala kepentingan  sesuai perkembangannya sangat diperlukan, karena  pembuatan  undang-undang merupakan  tahap bagi terlaksananya penegakan  hukum.    Dalam  kaitan dengan tulisan ini berarti membangun  kembali  Hukum  Surat Berharga, yaitu menata ulang hukum baru  tentang  surat  berharga  sesuai dengan perkembangan dan
kebutuhan masyarakat.   Pada tataran teori    hukum    kiranya  kita    dapat meminta  bantuan    teori  fungsi  dari Talcotts  Parsons  untuk  menjelaskan tempat dan fungsi hukum pada masa transisi tersebut,  teori sistem hukum dari  Friedman  untuk  menjelaskan pentingnya  pembaharuan  peraturan hukum  sebagai  bagian  dari  seluruh sistem  hukum  yang  ada,  dan  teori pembangunan  hukum  dari  Roscoe Pound  untuk  melakukan  kajian mengenai bentuk hukum yang dikehendaki.
4 Suwondo  Admojo  dan  Darseno, Kamus Lengkap Inggris-Indosesia, Indonesia Inggris, 2010, Semarang: Widya Karya, hal. 286.
Berdasarkan  uraian  tersebut,
permasalahan  yang  dibahas  adalah Mengapa  dalam  perkembang-annya terjadi pergeseran pemaknaan terhadap  surat  berharga,  Benarkah rekonstruksi  Hukum  Surat  Berharga diperlukan dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional dan  penegakan  hukum  di  masa transisi  ini,  dan    Upaya  apa  yang dapat  dilakukan  untuk  melakukan rekonstruksi  Hukum  Surat  Berharga tersebut?

## II. PEMBAHASAN
2.1.  Penyebab  terjadi  pergeseran pemaknaan  terhadap  surat berharga
Telah  diuraikan  di  atas  bahwa dalam  KUHD  yang  menjadi  dasar hukum bagi pengaturan surat berharga  tidak  ditemukan  rumusan atau definisi surat berharga. Merujuk pada  ketentuan  Buku  Kesatu  Titel  6 dan  Titel  7  KUHD  yang  mengatur tentang  wesel,  surat  sanggup,  cek, promes atas tunjuk dan kwitansi atas tunjuk,  hanya  dapat  diidentifikasi tentang  fungsi  dari  surat  berharga, yaitu  sebagai  alat  bayar,  untuk diperjual  belikan  dan  sebagai  bukti hak tagih (surat legitimasi).
Kenyataannya  dalam  peraktik sampai  saat  ini  muncul  beberapa jenis surat yang disebut sebagai surat berharga.  Sebagian  dari  jenis  surat tersebut  memiliki  karakteristik  dan fungsi  yang  hampir  sama  dengan fungsi  surat  berharga  yang  telah diatur  dalam  KUHD,  surat-surat  itu adalah  Bilyet  Giro,  Surat  Kredit Berdokumen dan Commercial Paper. Ketiga  jenis  surat  ini  diatur  secara terpisah dalam masing- masing Surat Keputusan  Direksi  bank  Indonesia. Selain  ketiga  surat  tersebut,  muncul jenis surat lainnya yang juga disebut-
sebut  sebagai  surat  berharga,  seperti saham  dan  resi  gudang,.  Untuk saham  belum  ada  peraturan  khusus yang mengaturnya, tetapi resi gudang diatur  dalam  Undang-undang  No.9 tahun  2006  tentang  Sistem  Resi Gudang.
Melihat fenomena tersebut memberi  gambaran  kepada  kita bahwa  untuk  saat  ini  pemaknaan terhadap surat berharga telah mengalami  pergeseran.  Benarkah? Jawabnya tentu ”ya”, karena ternyata dari  berbagai  surat  yang  muncul  dan disebut sebagai surat berharga ternyata tidak memiliki fungsi sebagai  surat  berharga  sebagaimana dikehendaki oleh KUHD. Kita ambil contoh  misalnya  saham  dan  resi gudang.  Saham  adalah  surat  bukti keanggotaan suatu persekutuan, sedang  resi  gudang  merupakan  surat bukti  penyimpanan  barang  di  dalam gudang.  Dalam    Hukum  Surat Berharga  ada  satu    teori  yang menjadi dasar untuk mengelompokan suatu  surat  termasuk  atau  tidak  ke dalam  jenis  surat  berharga,  yaitu teori yang dikemukakan oleh Scheltema yang  mengelompokan surat  sanggup  dan  atas  pengganti menjadi  tiga  kelompok  besar,  yaitu zakenrechtelijke papieren, lidmaatschaps papieren dan schulvorderings papieren. 5
Merujuk  pada  teori  tersebut, bahwa yang termasuk dalam kelompok surat berharga adalah surat yang  ”isi  perikatan  dasarnya  untuk membayar  sejumlah  uang”.    Dalam Undang-undang  No.9  tahun  2006 tentang sistem Resi Gudang, khususnya  dalam  penjelaan  Pasal  2 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dijelaskan
5 Selengkapnya  lihat  dalam  Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat- Surat  Berharga, 2003,  Bandung:  Penerbit P.T Citra Aditya Bakti, h.9
bahwa,  sebagai  bukti  kepemilikan Resi  Gudang  adalah  surat  berharga yang  mewakili  barang  di  gudang, 6 sementara  jika  kita  kaitkan  dengan teori  Scheltema  tersebut  di  atas  resi gudang termasuk dalam zakenrechtelije papierens yang disebut dengan istilah ceel (warrant).
Kelompok  surat  yang  tergolong sebagai  surat  yang  bersifat  hukum kebendaan ini, isi perikatan dasarnya adalah  menyerahkan  barang  yang tersebut  dalam  surat  itu.  Demikian juga  dengan  saham,  berdasarkan teori  tersebut  saham  masuk  dalam kelompok lidmaatschaps  papierens , yaitu  surat-  surat  tanda  keanggotaan suatu persekutuan yang  isi perikatan dasarnya  adalah  hak-  hak  tertentu yang  diberikan  oleh  persekutuan kepada pemegangnya,    misalnya hak suara, hak rapat, hak untuk mendapatkan deviden. Jelas  sudah  bahwa  untuk  saat ini telah terjadi pergeseran pemaknaan  terhadap  surat  berharga, sehingga  muncul  beberapa  peraturan perundangan  yang  mengatur  secara terpisah  di  luar  KUHD  terhadap keberadaan surat berharga ini. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa  hal  itu  terjadi?  Jawaban sementara  yang  dapat  diberikan adalah  karena  adanya  perubahan sosial  bangsa  ini  yang  mungkin terjadi karena desakan-desakan ekonomi, politik atau budaya. Menurut  teori  Parsons,  dalam    suatu sistem masyarakat, hukum merupakan sub sistem yang memiliki fungsi  entegratif.  Sub  sistem  lainnya adalah kultur dengan fungsi
6 Iswi  Hariyani,  dan  R.  Serfianto, Resi Gudang  Sebagai  Jaminan  Kredit  &  Alat Perdagangan, 2010,  Jakarta:Penerbit  Sinar Grafika,  h.12.  Lihat  juga  dalam  Undang- undang  No.9  tahun  2006  Tentang  Sistem Resi Gudang
primernya  mempertahankan  pola, politik  dengan  fungsi  primernya mencapai tujuan dan ekonomi dengan  fungsi  primernya  melakukan adaptasi.  Antara  hukum  dan    sub sistem lainnya tersebut terjadi keterhubungan sistemik. Keterhubungan tersebut terjalin melalui terjadinya proses-proses diantara sub sistem tersebut. Memang  tidak  selalu  perubahan dalam satu sub sistem akan menjadikan  perubahan  bagi  sub sistem lainnya. Namun tidak demikian  dengan  hukum,  dimana kemungkinan besar terjadi perubahan dalam  hukumnya  ketika  terjadi perubahan dalam sub sistem budaya, potitik atau ekonomi.
Suatu  kemungkinan  terjadinya perubahan  hukum  ketika  terjadi perubahan  pada  sub  sistem  lainnya adalah  karena    hukum      melakukan pekerjaan- pekerjaan: 7
(1) Merumuskan hubungan- hubungan  diantara  anggota- anggota  masyarakat  dengan menunjukan perbuatan- perbuatan  apa  saja  yang dilarang dan mana yang boleh dilakukan; (2) Mengalokasikan dan menegaskan  siapa-siapa  yang boleh menggunakan kekuasaan  atas  siapa  berikut prosedurnya; (3) Penyelesaian sengketa- sengketa;
(4) Mempertahankan adaptasi masyarakat dengan cara
7 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial  Suatu  Tinjauan  Teoritis  Serta Pengalaman  Pengalaman  di  Indonesia,
2009, Yogjakarta : Penerbit Genta Publishing, h.34
mengatur  kembali  hubungan- hubungan  dalam  masyarakat apabila keadaan berubah. Selanjutnya Satjipto menjelaskan, 8 dari  uraian  mengenai pekerjaan  hukum  tersebut  di  atas, maka  pekerjaan  pada  angka  empat menunjukan betapa eratnya hubungan antara hukum dan
perubahan    sosial  atau    betapa pekanya  hukum  itu  berhadapan dengan  keadaan  sosial  tersebut. Sekalipun  demikian,  kiranya  tidak kurang  pula  membuat  hukum  itu terbuka  untuk  menerima  pengaruh dari  perubahan  sosial.  Misalnya, apabila  hukum  harus  merumuskan hubungan- hubungan di antara anggota  masyarakat  maka  harus segera  ditambahkan,  perumusan  itu dilakukan dengan cara mengangkatnya  dari  bahan-bahan yang  terdapat  dalam  masyarakat. Sekarang,  apabila  terjadi  perubahan sosial,  maka  perumusan  hukum positip  yang  diangkat  dari  bahan hubungan- hubungan dalam masyarakat  tentunya  akan  berbeda dari  perumusan  terdahulu.  Untuk mempertahankan  koherensi  sistem yang baru, maka peraturan- peraturan yang  lama  pun  perlu  disesuaikan dengan yang baru.
Berdasarkan uraian tersbut kita memperoleh pemahaman bahwa perubahan    hukum  sangat  erat hubungannya dengan terjadinya perubahan sosial. Mengenai penyebab terjadinya perubahan sosial sendiri  tidak  begitu  saja  dapat  kita jelaskan  tanpa  mengetahui  secara mendalam    apa  sebenarnya  yang menjadi  penyebab  perubahan  sosial tersebut.  Akan  tetapi,    paling  tidak dapat kita lihat sebagai awal terjadinya  perubahan  sosial  dalam
8 Ibid, h. 35
masyarakat  itu  misalnya  karena terjadi  perubahan  dalam  sistem ekonomi,  sistem  budaya  atau  sistem politik. Kemajuan teknologi
informasi  pada  era  globalisasi  ini misalnya,  akan  menjadi  penyebab awal  berubahnya  sistem  ekonomi, sistem  budaya  atau  bahkan  sistem politik pada sekelompok masyarakat. Desakan-  desakan  kepentingan  baik di  bidang  budaya,  politik  maupun ekonomi  akan  mendorong  terjadinya perubahan sosial  yang pada akhirnya mendorong untuk terjadinya perubahan hukum. Berbagai  kepentingan  yang mendorong terjadinya perubahan harus  diintegrasikan,  agar  tidak terjadi  konflik  diantara  kepentingan- kepentingan tersebut. Fungsi integrasi  inilah  yang  dalam  teori Parsons disebut sebagai fungsi primer  yang  dimiliki  oleh  hukum. Dihubungkan  dengan  hal  tersebut, maka  terjadinya  perubahan  dalam memaknai surat berharga yang dibuktikan  dengan  adanya  peraturan baru  di  bidang  ini  dapatlah  untuk sementara kita anggap bahwa hukum disitu  sedang  memainkan  fungsi integrasi  terhadap  perubahan  sosial yang  terjadi.  Kiranya  bisa  diambil contoh sebagai bahan ilustrasi, bahwa desakan kepentingan ekonomi  dalam  dunia  usaha  akan mempengaruhi pergeseran pemaknaan  surat  berharga  adalah ketika perusahaan membutuhkan dana bagi pengembangan usahanya.
Selama  ini  kebutuhan  tersebut dapat  dipenuhi  dari  pengucuran kredit  melalui  perbankan.  Ketika sumber dana melalui kredit perbankan  tersebut  tidak  lagi  bisa digunakan untuk memenuhi
kebutuhan  tersebut,  maka  pengusaha atau dunia usaha mulai berfikir untuk menemukan  jalan  keluarnya.  Saat
itulah muncul ide untuk menerbitkan saham untuk dijual kepada masyarakat  melalui  pasar  modal. Disini  saham  tidak  lagi  dikeluarkan semata-mata untuk tujuan keanggotaan seseorang terhadap suatu  perusahaan,  akan  tetapi  lebih dari itu tujuannya menjadi alat untuk pendanaan    perusahaan.  Demikian juga  dengan  resi  gudang  yang  pada hakekatnya merupakan bukti kepemilikan  barang  di  gudang,  kini lebih  banyak  digunakan  sebagai jaminan  kredit  bank.  Nah,  desakan- desakan ekonomi semacam ini
akhirnya  menimbulkan  kebutuhan untuk mengatur lebih jauh persoalan- persoalan  tersebut  kedalam  aturan tertulis.  Kemudian  dalam  peraturan tertulis yang dibuat tersebut
menyatakan bahwa dua surat tersebut dinyatakan sebagai sura berharga.
Dalam keadaan yang demikian, terlihatlah  bahwa  kini  masyarakat khususnya  para  pembentuk  undang- undang dan kebijakan telah memiliki pemaknaan  terhadap  surat  berharga secara berbeda dengan konsep semula tentang surat berharga. Kondisi  ini  akan  terus  berlangsung selama masa transisi, sampai akhirnya  suatu  saat  hukum  surat berharga akan menemukan bentuknya sendiri. 2.2.  Rekonstruksi  Hukum  Surat Berharga  diperlukan  dalam rangka  pembangunan  sistem hukum nasional dan penegakan  hukum  di  masa transisi
Sebagaimana  dijelaskan  pada bagian  awal  tulisan  ini,    bahwa  kata rekonstruksi    dalam  Bahasa  Inggris reconstruction artinya  pembangunan kembali. Keadaan membangun kembali  ini  memiliki  makna  bahwa
sebenarnya  bangunan  itu  semula sudah  ada,  dan  kemudian  dengan adanya perubahan sosial yang
menyebabkan porak porandanya bangunan tersebut menyebabkan perlunya pembangunan kembali tersebut.  Rekonstruksi  di  bidang Hukum  Surat  Berharga  diperlukan dalam  pembangunan  sistem  hukum nasional. Artinya, membangun kembali  Hukum  Surat  Berharga merupakan upaya untuk  membangun sistem hukum nasional ecara keseluruhan.  Apa  sebenarnya  sistem hukum itu? Dalam pengertian sistem terkandung  di  dalamnya  hal-hal sebagai  berikut:  (1)  terdiri  dari bagian,  unsur,  elemen,  komponen, (2)  satu  sama  lain  berinteraksi  dan interdependensi  yang tersusun secara sistematis  sehingga  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh  (3)  terdapat tujuan  yang  ingin  dicapai  sebagai hasil  akhir  (4)  berada  dalam  suatu lingkungan yang kompleks. 9
Hukum sendiri memiliki berbagai pengertian, salah satu pandangan  tentang  hukum  adalah bahwa  hukum  merupakan  suatu kumpulan  aturan  yang  mempunyai otoritas
untuk menyelesaikan berbagai persoalan. 10
Pada  penjelasan    mengenai unsur-unsur  dalam  suatu    sistem, bahwa  unsur  pertama    dalam  suatu sistem  terdapat  unsur,  elemen,  atau komponen dari unsur tersebut.
Sebagaimana diuraikan dalam bagian kerangka  teoritik  di  atas,  Lawrence Friedman,    menjelaskan  bahwa dalam  sistem  hukum  terdapat  tiga
9 Yusriadi, Tebaran  Kritis  Hukum  dan Masyarakat, 2010,  Malang:  penerbit  Surya Pena Publishing, h. 51
10 Munir  Fuady, Dinamika  Teori  Hukum, 2010,  Bogor  :  Penerbit  Ghalia  Indonesia, h.70
unsur  utama,  yaitu  struktur  hukum, substansi  hukum  dan  kultur  hukum.
Jadi,  sistem  hukum  adalah  suatu sistem yang di dalamnya mengandung  ketiga  unsur  tersebut. Membangun  sistem  hukum  nasional idealnya  melakukan  pembangunan dalam  ketiga  unsur  yang  terdapat dalam sistem hukum tersebut.
Lalu apa yang diartikan sebagai  pembangunan?  Di  bagian awal  telah  diberi  gambaran  bahwa pembangunan adalah merupakan upaya sadar yang dilaksanakan untuk merubah  suatu  kondisi  dari  suatu tingkat  yang  dianggap  kurang  baik, ke kondisi baru pada tingkat kualitas yang dianggap baik, atau paling baik.
Menurut Barda Nawawi, dalam makalah  yang  disampaikannya  pada kuliah umum pada Program Pascasarjana  UBH 11 ,  walaupun sudah  berulang  kali  seminar  hukum nasional  diselenggarakan,    namun tidak  satupun  dijumpai  penjelasan tentang    pengertian  ”pembangunan” itu sendiri. Yang umumnya diungkap adalah masalah yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasionalnya  itu  sendiri  (antara  lain ruang lingkup/bidang/program/ tahapan pembangunan
hukum nasionalnya).
Jadi,  istilah  ”pembangunan”
seolah-olah  sudah  diterima  begitu saja  sebagai  istilah  umum.    Namun, dalam    berbagai  seminar  terungkap,
bahwa ”pembangunan” sering diidentikkan  atau  terkait  erat  di dalamnya dengan berbagai istilah/masalah    ”pengembangan, pembaharuan,  reformasi,  pembinaan,
penataan, pemantapan kembali, peninjauan,  evaluasi”.  Jadi,  tercakup di dalamnya pengertian 11 http://bardanawawi.wordpress.com/2009 /12/24/38,  diakses  tanggal  17  Desember 2010 Pukul 22.52.
development,   reform,  renovation, rebuild, reconstuction, eva- luation/re-evaluation”. Dalam kaitan dengan pembangunan  hukum    nasional  yang bersifat komperhensif semacam itu 12 , permasalahan utama politik pembangunan hukum nasional antara lain  adalah  sebagai  berikut:  (1) memperbaharui  atau    mengganti peraturan  dari  masa  kolonial  yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD1945; dan (2) menciptakan  hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancasila  dan  UUD  1945  (termasuk perubahan-perubahannya), sesuai dengan  tuntutan  dan  perkembangan masyarakat  pada  tingkat  nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi.
Melalui  pemahaman  tentang cakupan pembangunan sistem hukum nasional  tersebut  di  atas,  ternyata melakukan  rekonstruksi  terhadap salah satu bidang hukum termasuk di dalamnya. Meskipun dinyatakan bahwa melakukan pembangunan sistem  hukum  nasional  idealnya dilakukan  secara  komperhensive, namun rasanya tidak mengurangi arti dari  hakekat  pembangunan  itu  jika kita  melakukannya  hanya  pada bagian  tertentu  saja  dari  seluruh sistem  yang  ada,  misalnya  dengan melakukan  rekonstruksi  terhadap substansinya.    Peraturan  hukum materil  adalah    sosok  output  dari sistem hukum dan ia juga merupakan bagian dari seluruh proses berlangsungnya penegakan hukum. 13
12 Satya  Arinanto,  dalam  Jurnal  Konstitusi vol.3 no.3, Sepember 2006 : Topik ”Hukum
Nasional,  Reformasi,  sebagaimana  telah diakses melalui http://lib. atmajaya.ac.id/defaul.aspx? tabID=a&id =95922. 13 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, 2009,  Yogyakarta:  Genta  Publihing,
Untuk  kepentingan  penegakan hukum,  maka  hukum  dibuat  tidak sekedar  untuk  mengejar    kepastian hukum,  akan  tetapi  lebih  dari  itu tersirat  pencapaian  keadilan  hukum dalam  masyarakat.  Ide  hukum  untuk keadilan  dikemukakan  oleh  Gustav Radbruch.
Menurut  Radbruch, 14 hukum sebagai  pengemban  keadilan  akan menjadi  ukuran  bagi  adil  tidak adilnya  tata  hukum.  Tanpa  keadilan, hukum  tidak  pantas  disebut  sebagai hukum.  Begitu pentingnya peraturan hukum  dalam  kaitannya  dengan proses penegakan hukum dan pencapaian  keadilan,  maka  dalam membuat  dan  menciptakan  hukum harus  melihat  pada  kepentingan- kepentingan  masyarakat  sesuai  juga dengan  perubahan-perubahan  yang terjadi.
Pada masa transisi ini, langkah penyempurnaan  peraturan  melalui rekonstruksi  adalah  salah  satu  yang diperlukan dari sekian banyak langkah pembangunan hukum  secara keseluruhan. Jadi, rekonstruksi Hukum  Surat  Berharga  menjadi penting  untuk  dilakukan  pada  masa transisi  sekarang  ini  adalah    selain untuk menunjang pelaksanaan penegakan  hukum  di  bidang  ini, pada  saatnya  akan  berpengaruh  pada pembangunan sistem hukum nasional secara  keseluruhan.  Kembali  pada
h.24< menjelaskan: bahwa konsep pemikiran  yang  dipakai  dalam  penegakan hukum  adalah  sudah  dimulai  pada  saat peraturan  hukumnya  dibuat  atau  diciptakan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan  keinginan-  keinginan  hukum menjadi  kenyataan.  Keinginan-keinginan hukum  adalah  pikiran-  pikiran  badan pembuat  undang-undang  yang  dirumuskan dalam  peraturan  hukum.  Perumusan  pikiran pembuat  hukum  yang  dituangkan  dalam peraturan  hukum  akan  turut  menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.
14 Opzit . Bernard, 2010, h.128
teori  Friedman,  bahwa  dalam  suatu sistem  hukum  terdapat  struktur hukum,  substansi  hukum  dan  kultur hukum, maka melakukan rekonstruksi  terhadap  hukum  tertulis (peraturan)  surat  berharga  adalah tindakan  melakukan  pembangunan pada substanasi hukumnya.
2.3.  Upaya  yang dapat dilakukan untuk merekonstruksi Hukum Surat Berharga Setelah  dijelaskan  mengenai pentingnya  dilakukan  rekonstruksi dalam bidang Hukum Surat Berharga,  pada  bagian  ketiga  ini akan  dijelaskan  upaya  yang  dapat dilakukan untuk melakukan
rekonstruksi tersebut. Hal ini dimulai dari  pemikiran  terhadap  dua  aspek kerja  hukum  dalam  masyarakat. Bahwa  dalam  masyarakat,  hukum dapat  bekerja  sebagai  sarana  kontrol sosial  dan  sebagai  sarana  untuk melakukan perubahan.
Hukum  sebagai  sarana  kontrol sosial menitik beratkan pada pemecahan masalah yang dihadapkan kepadanya secara konkrit,  yaitu  mengatur  hubungan- hubungan sosial yang ada, sedangkan hukum  sebagai social  engineering, , orientasinya  tidak  hanya  ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada melainkan berkeinginan untuk menimbulkan  perubahan- perubahan dalam tingkah laku anggota- anggota masyarakat.
Dalam  sejarah  teori  hukum, faham  yang  mendudukkan  hukum sebagai social engineering ini adalah aliran  sociological yang  disponsori antara  lain  oleh  Roscoe  Pound.
Sebagai pemikir
sociological jurisprudence, Pound  mengusulkan agar  para  ahli  hukum  beraliran sosiologis  perlu  memperhitungkan
fakta  sosial  dalam  pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan peraturan. 15
Dikatakan  oleh  Pound, 16 “.... to enable  and  to  compel  law  making, and alsointerpretation of legal rules, to  make  more  account,  and  more intelligent account, of the social facts upon which law must proceed and to wich it is to be applied,....... ” Fokus  utama  Pound  dengan konsep social  engineering adalah interest  balancing, dan  karenanya yang  terpenting    adalah  tujuan  akhir dari  hukum  yang    diaplikasikan  dan mengarahkan masyarakat kearah yang lebih maju. 17 Untuk mengarahkan masyarakat kearah yang  lebih  maju  itu  hukum  akan memuat hal-hal yang dapat mewujudkan kearah itu. Menyadari bahwa perkembangan hukum akan dipengaruhi  oleh  perubahan  sosial yang terjadi dalam masyarakat, maka tidak  berlebihan  kiranya  bahwa untuk melakukan rekonstruksi terhadap  hukum,  hal  yang  dapat dilakukan adalah dengan mendudukan  hukum  sebagai social enggineering atau  sebagai  agen perubahan.
Dalam  melakukan  fungsinya tersebut, maka hukum  harus melihat pada  situasi  yang  memungkinkan terjadinya perubahan dalam masyarakat.  Hukum  benar-  benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat  ,  karena  hukum  bukan hanya  hasil  ciptaan    masyarakat,
tetapi menciptakan masyarakat. Oleh
15 Ibid. H.187
16 Dikutip  dari,  Satjipto  Rahardjo, Hukum
Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonsia, 2009,  Yogjakarta:  Penerbit  Genta Publishing, h.8
17 Bernard L.Tanya, 2007, ibid hal.188
karena  itu,    maka  upaya  dalam melakukan    rekonstruksi  hukum diarahkan untuk menuju pada hukum yang  resposif,    yakni  hukum  yang bersifat  terbuka  terhadap  perubahan- perubahan  dalam    masyarakat.  Ide hukum  yang  responsif  digagas  oleh Nonet-Selznick ditengah-tengah kritik  pedas  Neo-Marxis  terhadap liberalism legalism.
Menurut  Nonet-  Selznick, 18 perubahan  sosial  dan  keadilan  sosial membutuhkan tatanan hukum responsif.  Konsep pandangan Nonet dan Selznick, mengenai  hukum  yang responsif  adalah  : 19 untuk  mengatasi kekakuan  dan  tak  sensitifnya  hukum terhadap perkembangan sosial, senantiasa  dikurangi  kewenangan membuat  hukum  diserahkan  kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah,  agar  lebih  memahami  inti persoalan masyarakat.
Kebutuhan  ini  sesungguhnya juga  telah  menjadi  tema  utama  dari semua  ahli  yang  sefaham  dengan semangat  fungsional,  pragmatis,  dan semangat purporsif (berorientasi pada  tujuan),  seperti  halnya  Roscoe
Pound, para penganut paham realisme hukum, dan kritikus-kritikus kontemporer. Nonet  dan  Selznick  melalui hukum responsif, menempatkan
hukum sebagai sarana respons terhadap  ketentuan-  ketentuan  sosial dan  aspirasi  publik.    Sesuai  dengan sifatnya  yang  terbuka,  maka  tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan-  perubahan  sosial  demi mencapai  keadilan  dan  emansipasi publik. Kepedulian terhadap akomodasi aspirasi sosial,
18 Opzit, Bernard L.Tanya. 2010, h.204-205
19 Sabian Usman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, 2010,  Yogyakarta:  Penerbit Pustaka Pelajar, h.30
menyebabkan  teori  ini  masuk  dalam wilayah sociological jurisprudence.
Merujuk  pada  paham  tersebut di  atas,  maka  dalam  melakukan rekonstruksi  terhadap  Hukum  Surat Berharga hendaknya dilakukan melalui upaya bersifat terbuka terhadap  segala  perubahan  yang terjadi,  namun  demikian  dalam menuju  hukum  modern  dimasa  yang akan  datang,  pembentukan  hukum baru    tetap  berpedoman  pada Pancasila  sebagai  idealisme  bangsa dan  tujuan  negara  sebagaimana tertuang  dalam  Pembukaan  UUD 1945. Dengan demikian, wajah Hukum  Surat  Berharga  khususnya dan Hukum Nasional pada umumnya di  tengah-tengah  keterbukaannya terhadap  perubahan  sosial  yang terjadi,    tetap  berpegang  pada idealisme  bangsa  dan  berdasar  pada konstitusi.
III.  Penutup
3.1  Simpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan  dalam  makalah  ini,  maka dapat  disimpulkan  hal-  hal  sebagai berikut: (1) Terjadinya pergeseran pemaknaan terhadap surat berharga  oleh  masyarakat  dan pembuat  peraturan  perundangan (dalam  hal  ini  Bank  Indonesia dan  badan  pembuat  undang- undang)  jika  dikaji  dengan menggunakan  teori  struktural fungsional  dari  Talcott  Parsons, maka hal tersebut dimungkinkan karena  adanya  keterhubungan dengan  terjadinya  perubahan sosial  masyarakat.  Perubahan- perubahan  tersebut  dapat  terjadi pada  sub  sistem  budaya,  politik
atau  ekonomi.  Tekanan-tekanan kepentingan  yang  datang  dari subsistem  budaya,  politik,  dan ekonomi  yang  menyebabkan terjadinya perubahan sosial masyarakat, akhirnya berdampak  pada  berubahnya subsistem hukum. (2) Akibat dari terjadinya pergeseran  pemaknaan  terhadap surat  berharga  adalah  keluarnya beberapa  peraturan  hukum  yang mengatur  surat  berharga  di  luar KUHD. Oleh karena itu, terdapat  dua  kelompok  sumber hukum  surat  berharga,  yaitu KUHD sebagai  warisan  kolonial dan  beberapa  produk  hukum nasional. Sepanjang masa transisi, keberagaman pengaturan tersebut masih dimungkinkan sampai pada suatu saat Hukum Surat Berharga menemukan bentuknya sendiri. Selama itu pula dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan kepastian hukum di dalam penegakan  hukumnya.  Dalam kondisi  seperti  itu    perlu  segera dilakukan  rekonstruksi  terhadap Hukum Surat Berharga, tujuannya  adalah  agar  tersusun Hukum  Surat  Berharga  yang baru  sebagai  produk  nasional yang  dapat  lebih  menjamin kepastian hukum. Tahap pembentukan  undang-  undang juga  merupakan  bagian  dari seluruh proses penegakan hukum,  karena  sesungguhnya penegakan  hukum  telah  dimulai saat  pembuatan  undang-undang. Dikaitkan dengan teori Lawrence Friedman tentang sistem hukum, kegiatan
melakukan  rekonstruksi  hukum sertulis  ini  merupakan  bagian dalam  melakukan  perubahan dari sistem hukum, karena peraturan  merupakan  salah  satu unsur  dari  sistem  hukum,  yaitu unsur substansi hukum.
(3) Untuk  melakukan  rekonstruksi terhadap Hukum Surat Berhharga ada suatu upaya yang dapat  dilakukan,  yaitu  dengan memposisikan  hukum  sebagai social  engineering sebagaimana digagas  oleh  Roscoe  Pound. Dengan begitu, substansi hukum yang  akan  direkonstruksi  itu disusun  sesuai  perubahan  dalam masyarakat,  hukumnya  harus bersifat terbuka terhadap perubahan  yang  ada.  Artinya, untuk melakukan rekonstruksi di bidang  Hukum  Surat  Berharga harus diupayakan mengarah kepada  hukum  yang  responsif terhadap perubahan dalam masyarakat sebagimana dikemukakan  oleh  Nonet  dan Selzinck. 3.2 Rekomendasi (1)  Teoritik
Makalah  ini  mencoba  melakukan kajian terhadap gagasan untuk melakukan rekonstruksi Hukum
Surat Berharga. Kajan dimulai dengan  membahas  mengenai  hal yang memungkinkan terjadinya perubahan  konsep  tentang  surat berharga, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai perlunya rekonstruksi peraturan hukum  surat  berharga  dan  terakhir mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan rekonstruksi  tersebut.  Oleh  karena itu, kajian didasarkan pada
penggunaan  teori  Talcott  Parsons, Lawrence  M  Friedman  dan  Roscoe
Pound  serta  Nonet  dan  Selzinck. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran terhadap pengembangan  teori  dalam  Hukum Surat Berharga.

## (2)  Praktis
Secara praktis
rekomendasi ditujukan  kepada  pembuat  undang- undang,  agar  dalam  pembentukan Hukum  Surat  berharga  yang  baru, diarahkan  pada  hukum  responsif, yaitu  hukum  yang  terbuka  terhadap perubahan  dalam  masyarakat.  Hal ini  karena  pembentukan  hukum harus  melihat pada tujuannya,  yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat.  Lebih  dari  itu,  karena pembentukan undang-undang merupakan awal dimulainya penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Admojo,  Suwondo  dan  Darseno. 2010. Kamus Lengkap Inggris-Indosesia,  Indonesia Inggris. Widya Karya, Semarang
Ali,    Achmad.  2010. Menguak  Teor Hukum  i  (Legal  Theory)  dan Teori  Peradilan  (Judicial Prudence ) Termasuk Interpretasi  Undang-  Undang (Legisprudence). Penerbit Kencana, Jakarta
Fuady, Munir. 2010. Dinamika Teori Hukum. Ghalia  Indonesia, Bogor Denzim,  K  Norman  dan  Yvonna  S
Lincoln.  2009. Handbook  of Qualitative Research . Diterjemahkan oleh Dariyanto,  Badrus  Samsul
Fata,  Abi  dan  John  Rinaldi. Pustaka Pelajar ; Yogyakarta Moleong,  Lexy.  2010. Metodologi
Penelitian  Kualitatif. Edisi Revisi.  Penerbit  P.T Remaja Rosdakarya, Bandung Muhammad, Abdulkadir. 2003. Hukum dagang Tentang Surat-Surat  Berharga. Citra Aditya Bakti,  Bandung Kusumaatmadja, Muchtar. 1986. Pembinaan  Hukum  Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. Bina Cipta, Bandung Lawrence,M.Friedmen, M Lawrence. 2009. Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, terjemahan    M.  Khodzim. Nusa Media, Bandung Rahardjo,  Satjipto.2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan
Sosiologis. Genta Publishing: Yogyakarta.
Rahardjo,  Satjipto.2009. Hukum Progresif    Sebuah  Sintesa Hukum  Indonsia. Genta Publishing, Yogyakarta Rahardjo,  Satjipto.  2009 Hukum  dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-  Pengalaman  di Indonesia .  Genta Publishing, Yogyakarta Rahardjo, Satjipto. 2010. Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial  Bagi  Pengembangan Inmu  Hukum, 2010,  Genta Publishing, Yogyakarta Ritzer,  George.  1975. Sociology : A Paradigm  Science. Allyn
Bacon, Boston
Suparni,  Niniek.  1992. Pelestarian,
Pengelolaan  dan  Penegakan Hukum  Lingkungan. Sinar Grafika, Jakarta Tanya, L Bernard; Yoan N. Simanjuntak; Markus Y Hage.  2010. Teori  Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas  Ruang  dan  Generasi . Genta Publishing, Yogyakarta Utsman,  Sabian.  2010. Menuju Penegakan Hukum Responsif. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Wahyuningdiah, Kingkin. 2007. Dimensi Hukum Surat Berharga. Edisi Revisi. Universitas  lampung,  Bandar Lampung Yusriadi.  2010. TebaranPemikiran Kritis  Hukum  &Masyarakat. Surya Pena Gemilang, Malang http://bardanawawi.wordpress.com/2 009/12/24/38 , diakses tanggal 17 Desember 2010 Pukul Arinanto, Satya dalam Jurnal Konstitusi vol.3 no.3, Sepember  2006  :  Topik ”Hukum Nasional, Reformasi, sebagaimana telah diakses melalui http://lib . atmajaya.ac.id/defaul.aspx? tabID=a&id =95922.