Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN : 2579-4914 P-ISSN : 2579-4701 Volume 3, Issue 2, July 2019

## IMPLEMENTATION OF COORDINATION BETWEEN WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNITS OF PADANG PARIAMAN POLRES WITH WEST SUMATERA CHILDREN PROTECTION INSTITUTION IN CHILDREN'S CRIMINAL ACTION STAGE
PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK POLRES PADANG PARIAMAN DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK SUMATERA BARAT PADA TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK
Edi Karan Prianto 1 , Otong Rosadi 2 ,
1 Masters Program in Law in Ekasakti University
1 Email : edikaranprianto@gmail.com 2 Ekasakti University
2 Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk

## ABSTRACT
Investigation  of  criminal  cases  committed  by  children  by  police  investigators  in accordance  with  Law  Number  8  of  1981  concerning  Criminal  Procedure  Law  (KUHAP) and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. The Pariaman Police PPA Unit handles at least 10 cases of child offenders who coordinate with the West Sumatra  Child  Protection  Agency  and  P2TP2A  Limpapeh  Nan  Gadang  House,  West Sumatra  Province,  so that  the  investigation  process  can  proceed  well.  This  research  is  a descriptive  analytical  study.  The  research  results  of  the  coordination  of  the  PPA  and P2TP2A  Units  in  conducting  investigations  at  the  Padang  Pariaman  Regional  Police began  with  the  psychological  assistance  process  of  child  offenders  in  the  investigation process, medical assistance process, legal advocacy process in investigations, so that the child investigation process was quickly carried out and in accordance with the Protection Act  and  the  Child  Criminal  Justice  System  Act.  Constraints  encountered  in  the coordination  of  the  PPA  and  P2TP2A  Unit  in  conducting  investigations  were  the Limitations on the Number of Child Investigators Understanding Children's Investigations, the  Limitations  of  the  Number  of  West  Sumatra  LPA  Members,  the  Limited  Number  of P2TP2A  Members,  the  Maximum  Coordination  between  PPTP  Units  and  P2TP2A  in  the Investigation  Process,  and  Child  Factors  /  Family  Actors  who  are  less  responsive  in  the investigation  process.  Addressing  the  obstacles  encountered  in  the  coordination  of  the Protection  of  Women  and  Children  with  the  West  Sumatra  Child  Protection  Agency  in conducting investigations  at  the Padang Pariaman  Regional Police  by  means  of  training and cooperation with the West Sumatra  Child Protection Agency and P2TP2A Limpapeh Nan  Gadang  House,  West  Sumatra  Province,  system  cross  subsidies  between  units, increased  socialization  related  to  the  issue  of  child  protection  for  the  community,  and modernizing the juvenile justice system in accordance with community development. Keywords:Coordination, PPAUnit, Padang Pariaman Police, Children

## ABSTRAK
Penyidikan  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan  anak  oleh  penyidik  Kepolisian sesuai  dengan  Undang- Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Unit  PPA  Polresta  Pariaman  setidaknya  menangani  10  kasus  anak  pelaku  tindak pidana  yang  melakukan  koordinasi  dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat dan  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  Provinsi  Sumatera  Barat,  agar  proses penyidikan  dapat  berlangsung  dengan  baik.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian deskriptif  analitis.  Adapaun  hasil  penelitian  Pelaksanaan  koordinasi  Unit  PPA  dan P2TP2A  dalam  pelaksanaan  penyidikan  di  Polres  Padang  Pariaman  dimulai  dari  Proses pendampingan  psikologis  anak  pelaku  tindak  pidana  dalam  proses  penyidikan,  proses pendampingan  medis,  proses  pendampingan  advokasi  hukum  dalam  penyidikan,  hal  ini dilakukan  agar  proses  penyidikan  anak  cepat  dilaksanakan  dan  sesuai  dengan  Undang- undang  Perlindungan  dan  Undang-undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Kendala  yang ditemui  dalam  pelaksanaan  koordinasi  Unit  PPA  dan  P2TP2A  dalam  pelaksanaan penyidikan adalah Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak yang Memahami Penyidikan Anak, Keterbatasan  Jumlah  Anggota  LPA  Sumatera  Barat,  Keterbatasan  Jumlah  Anggota P2TP2A,  Koordinasi  yang  Belum  Maksimal  antara  Unit  PPAdengan  P2TP2A  dalam Proses Penyidikan, dan Faktor Anak/Keluarga Pelaku yang kurang responsif dalam proses penyidikan.  Menanggulangi  kendala-kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  koordinasi Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera Barat  dalam  pelaksanaan  penyidikan  di  Polres  Padang  Pariaman  dengan  cara  melalui pelatihan dan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dan P2TP2A Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  Provinsi  Sumatera  Barat,  sistem  subsidi  silang  antar  unit, peningkatan  sosialisasi  terkait  dengan  masalah  perlindungan  anak  terhadap  masyarakat, dan  memodernisasikan  sistem  peradilan  pidana  anak  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat
Kata Kunci: Koordinasi, Unit PPA, Polres Padang Pariaman, Anak.

## PENDAHULUAN
Anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  harus  mendapatkan  perlindungan, Perlindungan  anak  adalah  suatu  usaha  mengadakan  kondisi  dan  situasi  yang memungkinkan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  anak  secara  manusiawi  positif,  yang merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Anak  juga  mempunyai hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  dari  berbagai  macam  kejahatan  dalam  Pasal  1  ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak  yaitu:  segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi  snak  dan  hak-haknya,  agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fatoni, 2013:31).
Perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik polisi dimana seharusnya anak dibawah  umur  yang  melakukan  tindak  pidana  ditahan  di  Penjara  khusus  anak,  tetapi kenyataannya  di  lapangan  masih  ada  anak  yang  di  tempatkan  sementara  di  tahanan  yang disamakan  dengan  orang  dewasa.  Pada  saat  Kepolisian  melakukan  penyidikan  terhadap anak,  penyidik  Kepolisian  melakukan  intograsi  terhadap  pelaku  masih  memakai  pakaian dinas, penyidik memaki-maki anak dengan suara keras bahkan si pelaku tidak didampingi oleh Kuasa Hukum dan menempatkan si anak kedalam penjara orang dewasa. Menangani anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  pihak  penyidik  senantiasa  harus  memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan  perlindungan  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mencari  suatu  solusi  alternative (Waluyadi, 2009:12).
Bagaimana  menghindarkan  anak  dari  suatu  sistem  peradilan  pidana  formal, penempatan  anak  dalam  penjara,  dan  stigmatisasi  terhadap  kedudukan  anak  sebagai narapidana. Menghadapi dan menangani proses hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana, hal yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan ciri-cirinya  yang  khusus,  dengan  demikian  orientasi  adalah  bertolak  dari  konsep perlindungan terhadap anak (Majda El Muhtaj, 2009:31).
Perlindungan  dalam  proses  penyidikan  kepada  anak  terhadap  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  anak  adalah  sebagai  bentuk  perhatian  dan  perlakuan  khusus  untuk melindungi kepentingan anak (Kartini Kartono, 2009:140). Perhatian dan perlakuan khusus tersebut  berupa  perlindungan  hukum  untuk  anak  mendapat  perlindungan  dari  kesalahan penerapan  peraturan  yang  diberlakukan  terhadap  dirinya,  yang  menimbulkan  kerugian mental,  fisik,  dan  sosial.  Di  sini  dapat  dilihat  bahwa  belum  berjalanannya  perlindungan terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Serta pada tahap penahanan anak tidak dipisahkan dengan orang dewasa dikarenakan kurangnya sarana  dan  prasarana  tempat  penahanan  terlalu  kecil  dan  tidak  cukup  menampung  anak sebagai pelaku disana (Agil Widaya Sampurna dan Suteki, 2016:142).
Bentuk  lain  perlindungan  hak  anak  adalah  penyidik  anak  tersebut  wajib  untuk meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan atau jika perlu kepada ahli  pendidikan,  ahli  kesehatan  jiwa,  ahli  agama,  atau  petugas  kemasyarakatan  lainnya. Proses  penyidikan  ini  juga  harus  dirahasiakan  agar  tidak  dengan  mudah  dapat  diketahui umum yang dapat menyebabkan depresi, malu atau minder yang nantinya berakibat secara psikis terhadap tumbuh kembangnya anak dimasyarakat (Juhadi, 2013: 23).
Polres  Padang  Pariaman  sendiri  di  dalam  menangani  kasus  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  melakukan  kerja  sama  dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA).  LPA tersebut  lahir  dikarenakan  turunan  dari  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  yang berpusat  di  Jakarta,  dengan  inisiatif  aktivis  peduli  anak  tersebut  dan  banyaknya  terjadi pelanggaran  hak  anak  terbentuklah  Lembaga  Perlindungan  Anak  yang  berdiri  Sumatera Barat.
Sebelum  dilakukan  tindakan  penyidikan,  terlebih  dahulu  dilakukan  tindakan penyelidikan  oleh  Pejabat  penyelidik.  Penyelidik  merupakan  salah  satu  cara  atau  metode dari  pada  fungsi  penyidikan  yang  mendahului  tindakan  lain  seperti  penangkapan, penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,  pemeriksaan  surat,  pemanggilan,  tindakan pemeriksaan  dan  penyerahan  berkas  kepada  penuntut  umum.  Penyelidikan  dilakukan sebagai  usaha  mencari  dan  menemukan  jejak  berupa  keterangan  dan  bukti-bukti  sesuatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana (Faisal Salam, 2005:20).
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu:Bagaimana pelaksanaan koordinasi Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera Barat  dalam  pelaksanaan  penyidikan  di  Polres  Padang  Pariaman?  Apa  kendala-kendala yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  koordinasi  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat  dalam  pelaksanaan  penyidikan  di Polres  Padang  Pariaman?    Bagaimanakah  upaya  menanggulangi  kendala-kendala  yang ditemui  dalam  pelaksanaan  koordinasi  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dengan Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat  dalam  pelaksanaan  penyidikan  di  Polres Padang Pariaman?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  iniadalah  pendekatan  yuridis  normatifyang  didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan  data  primer.  Terhadap  semua  data  dan  bahan  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
Pelaksanaan  Koordinasi  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  Polres  Padang Pariaman Dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penyidikan
Proses  peradilan  perkara  Anak  Nakal  dari  sejak  ditangkap,  ditahan,  diadili,  dan pembinaan  selanjutnya,  menurut  Undang-Undang  tentang  Pengadilan  Anak  wajib dilakukan  oleh  pejabat  khusus  yang  benar-benar  memahami  masalah  anak.  Masalah  anak sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  45,  46,  47  KUHP.  Dengan  keluarnya  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadikan Pasal 45, 46, 47 KUHP  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi.  Penanganan  masalah  anak  yang  mengacu  pada Undang-undang  nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  memuat ketentuan khususnya saja, sedangkan ketentuan umum dalam beracara sama dengan  yang tercantum dalam KUHAP.Dalam Hal ini berlaku asas lex spesialis derogate lex generalis .
Penanganan kasus anak dalam penyidikan berkas harus dipisah dengan tindak pidana orang dewasa karena pemerintah dan masyarakat menyadari perlunya perlakuan khusus terhadap anak  yang  bersangkutan  melanggar  hukum.  Dasar  dari  perlakuan  khusus  ini  adalah  agar anak  yang  melanggar  peraturan  tersebut  tidak  mengalami  tekanan  jiwa/mental, dikarenakan  seorang  anak  itu  perjalanan  hidupnya  masih  panjang  ke  depan  jadi  jangan sampai  penyelesaian  pelanggaran  hukum  tersebut  dapat  mempengaruhi  masa  depan  dan perkembangan kepribadian anak untuk selanjutnya.
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap tersangka anak,  maka  upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Padang  Pariaman  adalah  menerjunkan anggotanya  untuk  melakukan  penyidikan  sesuai  dengan  tugas  dan  wewenangnya sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  ada.  Adapun tindakan-tindakan hukum yang dilaksanakan oleh unit PPA Polres Padang Pariaman dalam kasus  tindak  pidana  yang  berkoordinasi  dengan  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang Provinsi Sumatera Barat, diantaranya:
a.  Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seseorang  tentang  adanya  tindak  pidana (Laporan Polisi yang dilaporkan);
b.  Melakukan  pemanggilan  secara  lisan  terhadap  saksi-saksi  yang  telah  hadir  dan membuatkan Berita Acara Pemeriksaan;
c. Memeriksa tanda pengenal dari tersangka (Pemeriksaan Identitas tersangka);
d.  Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya  dalam  pemeriksaan perkara;  (Penunjukan  Penasihat  Hukum,  Surat  Penunjukan  Penasehat  Hukum),  disini dilakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat;1
e.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab  yag berkoordinasi antara  Penyidik  Unit  PPA  Polres  Padang  Pariaman  dengan  Lembaga  Perlindungan Anak  dan  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  Provinsi  Sumatera  Barat  yaitu sebagai berikut:
1) Melakukan penyidikan terhadap tersangka dengan Penyidik Khusus Anak.
2) Melakukan penyidikan dalam suasana kekeluargaan,
3)  Melakukan penyidikan dengan tidak memakai pakaian dinas Meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing  Kemasyarakatan (Pembuatan Surat Permohonan Untuk melakukan  Penelitian  Kemasyarakatan,  Pembuatan  Surat  Hasil  Penelitian Kemasyarakatan)
4)  Memberikan  kebutuhan  lainnya  terkait  Undang-undang  tentang  Pengadilan  Anak terhadap tersangka anak tersebut, antara lain:
1 Wawancara  dengan  Erry  Gusman,  sebagai  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat tanggal 12 November 2018.
a) Kebutuhan pendampingan psikologis b)  Kebutuhan pendampingan medis c)  Kebutuhan pendampingan advokasi hukum, dan
d) Kebutuhan Rohani, contohnya diberikan Bina Rohani terhadap tersangka.
Adapun dalam proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut ini:
1.  Proses pendampingan psikologis anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan
2.  Proses  pendampingan  medis  anak  dalam  pross  penyidikan  anak  pelaku  tindak  pidana dalam pross penyidikan
3.  Proses  pendampingan  advokasi  hukum  dalam  pross  penyidikan  anak  pelaku  tindak pidana dalam pross penyidikan
Kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Pelaksanaan  Koordinasi  Unit  Perlindungan Perempuan  Dan  Anak  Polres  Padang  Pariaman  dengan  Lembaga  Perlindungan Anak Sumatera Barat Dalam Pelaksanaan Penyidikan
Adapun  kendala  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan  koordinasi  Unit  Perlindungan Perempuan  dan  Anak  dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat  dalam pelaksanaan penyidikan di Polres Padang Pariaman adalah sebagai berikut ini: 2
1) Keterbatasan Jumlah Penyidik Anak yang Memahami Penyidikan Anak 3
Ketidak  seimbangan  antara  jumlah  petugas  dengan  banyaknya  kasus  yang  terjadi, seringkali  menyebabkan  terbengkalainya  beberapa  kasus  hingga  hanya  sampai  tahap penyelidikan. Kurangnya jumlah Polisi yang bertugas di UPPA yang hanya 10 anggota, mengingat  persoalan  yang  ditangani  sangat  beragam,  tentu  tidak  hanya  kasus perdagangan  orang  perempuan  dan  anak  saja  tapi  juga  kasus  pidana  yang  berkaitan dengan perempuan dan anak. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan  wilayah  yang  ditangani  unit  PPA  baru  ada  hanya  di  tingkat  Polres  Padang Pariaman.
2 Wawancara  Hj.  Eni  Osca  sebagai  Sekretaris  Umum  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.
3 Wawancara dengan kanit PPA Polres Padang Pariaman tanggal 12 April 2019.

## 2) Keterbatasan Jumlah Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat 4
Jika dilihat anggota dari jumlah Anggota Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat hanyalah  12  Orang,  sedangkan  wilayah  yang  ditangani  oleh  Lembaga  Perlindungan Anak  Sumatera  Barat  sesuai  dengan  luas  administrasi  Pemerintahan  Sumatera  Barat sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3) Keterbatasan  Jumlah  Anggota  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  Provinsi

## Sumatera Barat 5
Jika  dilihat  anggota  dari  jumlah  Anggota  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang
Provinsi  Sumatera  Barat  hampir  sama  dengan  Anggota  Lembaga  Perlindungan  Anak Sumatera  Barat,  sedangkan  wilayah  yang  ditangani  oleh  P2TP2A  Limpapeh  Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera sesuai dengan luas administrasi Pemerintahan Sumatera Barat  sehingga  tidak  memberikan  perlindungan  maksimal  bagi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum,  walaupun  di  setiap  pemerintah  daerah  Kabupaten  atau  Kota  sudah diwakilkan dengan lembaga perlindungan anak dan perempuannya, tapi yang menguasai perlindungan anak masih sedikit sekali.
4) Koordinasi  yang  Belum  Maksimal  antara  Unit  PPA  Polres  Padang  Pariman  dengan P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  Provinsi  Sumatera  Barat  dalam  Proses
Penyidikan 6
4 Wawancara  dengan  Erry  Gusman,  sebagai  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat tanggal 12 November 2018.
5 Wawancara Hj. Yes Fachri Ahmad sebagai Ketua Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.
6 Wawancara Hj. Yes Fachri Ahmad sebagai Ketua Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.
Adanya batas waktu 30 hari sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU Pengadilan Anak untuk penyidik  wajib  menyerahkan  berkas  perkara  tersangka  anak  kepada  penuntut  umum membuat penyidik mau tidak mau harus melakukan upaya penyidikan secepatnya agar tidak melampaui ketentuan diatas. Padahal kompleksnya kasus dan proses pemeriksaan yang lama juga mempengaruhi proses penyidikan. Hal ini terkadang membuat penyidik kesulitan  melakukan  Gelar  Perkara  maupun  diversi,  karena  Gelar  Perkara  dilakukan tidak  hanya  melibatkan  unsur  kepolisian  saja,  tetapi  masyarakat  dan  pemerintah sehingga waktu yang relatif singkat dan jumlah banyak kasusyang terjadi menyebabkan rendahnya  kinerja  aparat  penegak  hukum,  dan  koordinasi  dengan  Lembaga Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat  ataupun  dengan  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat.
5) Faktor Anak/Keluarga Pelaku 7
Pelaku anak dalam tindak pidana dalam proses pemeriksaan berlangsung masih terkesan merasa  takut  untuk  memberikan  keterangan  terkait  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.  Rasa  takut  yang  dialami  oleh  pelaku  berhubungan  dan  psikologis  pelaku yang masih berusia dibawah umur. Rasa takut yang dialami oleh pelaku anak membuat pelaku merasa tertekan dan lebih memilih untuk diam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan  hal  ini  cukup  menghambat  penyidik  dalam  melaksanakan  proses pemeriksaan.  Kendala  lain  yang  terjadi  karena  faktor  pelaku  adalah  terdapat  kejadian dimana  tersangka  anak  yang  memilih  untuk  melarikan  diri  dari  pemeriksaan  penyidik dikarenakan  pelaku  anak  tersebut  tidak  ingin  mempertanggungjawabkan  perbuatannya ditambah  orangtua  pelaku  yang  awalnya  berkerja  sama  dengan  Penyidik  untuk
7 Wawancara  Hj.  Eni  Osca  sebagai  Sekretaris  Umum  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 April 2019.
membantu proses pemeriksaan tindak pidana dilakukan anaknya berbalik berpura-pura menutupi kesalahan anaknya.
Upaya  Menanggulangi  Kendala-Kendala  Yang  Ditemui  Dalam  Pelaksanaan Koordinasi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polres Padang Pariamandengan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat  Dalam Pelaksanaan Penyidikan
Upaya  yang  dilakukan  dengan  adanya  kordinasi  antar  unit  dalam  Satreskrim, dengan adanya kordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan keterbatasan jumlah  personil.  Selain  itu  diupayakan  sistem  subsidi  silang  petugas  yang  tidak  sedang dalam  tugas  penyelidikan  maupun  penyidikan  untuk  membantu  pengawasan  dan penyidikan  tersangka  anak  jika  memenuhi  persyaratan  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.  Akan  tetapi  tetap  harup  berkordinasi  dengan  penyidik  anak  UPPA  Upaya  yang dilakukan juga tidak hanya pada kuantitas, melainkan juga kualitas.
Kemampuan dan pengetahuan penyidik perihal perlindungan anak harus ditingkat. Melalui  pelatihandan  berkerjasama  dengan  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat dan  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan  Gadang  Provinsi  Sumatera  Barat,  sehingga  penyidik dapat lebih memahami masalah perlindungan anak.
Terkait  keluarga  atapun  anak  maka  upaya  yang  dilakukan  adalah  menjalin kerjasama  antara  orang  tua  dengan  penyidik.  Penyidik  akan  selalu  berusaha  memberikan pemahaman  terhadap  pelaku  maupun  keluarga  pelaku  agar  tidak  menghambat  dan mempersulit proses penyidikan sehingga status hukum dan kasus hukum yang dialami oleh anak dapat secepatnya terselesaikan.

## KESIMPULAN
Proses pelaksanaannya adalah pendampingan psikologis anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan, pendampingan medis anak dalam pross penyidikan anak pelaku tindak  pidana  dalam  pross  penyidikan  dan  proses  pendampingan  advokasi  hukum  dalam pross penyidikan anak pelaku tindak pidana dalam pross penyidikan. Adapun kendala yang ditemui  dalam  pelaksanaan  koordinasi  Unit  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak  dengan Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat  dalam  pelaksanaan  penyidikan  di  Polres
Padang Pariaman adalah keterbatasan jumlah Penyidik Anak yang Memahami Penyidikan Anak,  keterbatasan  Jumlah  Anggota  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera  Barat, keterbatasan Jumlah Anggota P2TP2A  Limpapeh Rumah Nan Gadang  Provinsi Sumatera Barat, koordinasi yang  Belum Maksimal antara Unit PPA Polres Padang Pariman dengan P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat dalam Proses Penyidikan dan  faktor  Anak/Keluarga  Pelaku.  Terkait  keluarga  atapun  anak  maka  upaya  yang dilakukan adalah menjalin kerjasama antara orang tua dengan penyidik.

## DAFTAR PUSTAKA
Agil  Widaya  Sampurna  dan  Suteki, Penyidikan  Terhadap  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Pelecehan  Seksual  Oleh  Penyidik  Unit  PPA  Satuan  Reskrim  Berbasis Keadilan Restoratif Di Kabupaten Kendal, Jurnal Law Reform, Volume 12, Nomor 1, 2016.
Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005.
Fatoni, Proses  Penyidikan  Terhadap  Tindak  Pidana  Anak  Di  Polres  Brebes  Pada  Tahun 2011-2012 (Studi di Kasus Polres Brebes), Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
Juhadi, Penyidikan  Terhadap  Perkara  Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  di  Indonesia, Volume 1, Nomor 3, 2013.
Kartini Kartono, Patalogi Sosial, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung, 2009.
Wawancara  dengan  Erry  Gusman,  sebagai  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Anak  Sumatera Barat
Wawancara  Hj.  Eni  Osca  sebagai  Sekretaris  Umum  P2TP2A  Limpapeh  Rumah  Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat
Wawancara Hj. Yes Fachri Ahmad sebagai Ketua Umum P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat