Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)

## TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEGIATAN NGAWEN DI KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
M. Berita Ary Sutha 1 , Made Sugi Hartono 2 , Komang Febrinayanti Dantes 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: mberitaarysutha13@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  pengaturan  mengenai  kegiatan Ngawen di Kabupaten  Jembrana  dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan,  (2)  dasar  pertimbangan  legalitas  dari kegiatan Ngawen di Kabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum  normatif-empiris  yang  mengkaji  dengan  cara  mengkaji  objek  berupa  peraturan perundang-undangan  atau  norma  hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  atau  yang diterapkan  pada  suatu  permasalahan  hukum  tertentu  dengan  menggunakan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  kasus  dan  pendekatan  historis.  Sehingga  hasil  yang diperoleh  berupa  analisis  mengenai  pengaturan  mengenai  kegiatan Ngawen yang  dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini yaitu, (1) pengaturan  mengenai  kegiatan Ngawen di  Kabupaten  Jembrana  adanya  larangan  bagi  setiap orang  untuk  melakukan  kegiatan  perkebunan  di  dalam  kawasan  hutan  bagi  yang  tidak memiliki  izin  yang  terdapat  di  dalam  Pasal  17  Ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, (2) dasar pertimbangan legalitas  mengenai  kegiatan Ngawen di  Kabupaten  Jembrana  dikarenakan  adanya  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  No.  P.38/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2016 tentang  Perhutanan  Sosial  yang  memberikan  akses  legal  kepada  masyarakat  sekitar  hutan untuk untuk dapat memanfaatkan dan mengelola hutan.
Kata kunci: Ngawen , Perkebunan Dalam Hutan, Pengaturan, Akses Legal.

## ABSTRACT
This study aims to determine (1) the regulation of Ngawen activities in Jembrana Regency in the  perspective  of  Law  Number  18  of  2013  concerning  Forest  Destruction  Prevention  and Eradication, (2) the basis for consideration of the legality of Ngawen activities in Jembrana Regency.  The  type  of  research  used  is  normative-empirical  legal  research  that  examines objects  in  the  form  of  statutory  regulations  or  legal  norms  that  apply  in  society  or  that  are applied to a particular legal problem by using a statutory approach, a case approach and a historical approach. So that the results obtained are in the form of an analysis regarding the regulation  of  Ngawen  activities  carried  out  by  the  forest  control  village  community  in Jembrana  Regency.  The  results  of  this  study  are  (1)  the  regulation  regarding  Ngawen activities  in  Jembrana  Regency  is  that  there  is  a  prohibition  for  everyone  to  carry  out plantation  activities  in  the  forest  area  for  those  who  do  not  have  the  permits  contained  in Article  17  Paragraph  (2)  letter  b  of  Law  Number  18  2013  concerning  the  Prevention  and Eradication  of  Forest  Destruction,  (2)  the  basis  for  legal  considerations  regarding  Ngawen activities in Jembrana Regency due to the Minister of Environment and Forestry Regulation No. P.38 / MENLHK / SETJEN / KUM / 10/2016 concerning Social Forestry which provides legal access to forest communities to be able to utilize and manage forests.
Keywords : Ngawen, Plantation in Forest, Regulation, Legal Access.

## PENDAHULUAN
Hutan sebagai komponen terpenting bagi keberlangsungan  hidup  makhluk  hidup  dan memberikan
peran penting
dalam pembangunan perekonomian dan
pembangunan  nasional,  sebagai  penggerak pembangunan  daerah  dan  penyedia  lapangan pekerjaan  bagi  masyarakat  sehingga  dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Resosudarmo,  2003:196).  Hal  ini  sesuai dengan  amanat  Pasal  33  Ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  bahwa  bumi,  air  dan  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya  termasuk dalam  hal  ini  adalah  hutan,  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Negara  memberikan  jaminan  bahwa hutan  dapat  dimanfaatkan  guna  untuk kesejahteraan  bagi  masyarakat.  Pasal  24  Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang  Tata  Hutan  Dan  Penyusunan  Rencana Pengelolaan  Hutan  Serta  Pemanfaatan  Hutan yang    memberikan  peluang  pemanfaatan  pada kawasan  hutan  dengan  tetap  menjaga  fungsi utama  dari  hutan  dan  tidak  menimbulkan dampak negatif dari pemanfaatan hutan.
Dalam melakukan pemanfaatan terhadap hutan  tidak  terlepas  dari  suatu  permasalahan yang  timbul  dari  pemanfaatan  suatu  kawasan hutan  seperti Illegal  Logging ,  pembebasan lahan  secara  ilegal, Ngawen atau  perambahan hutan dan masih banyak lagi. Permasalahan di bidang  kehutanan  harus  mendapat  perhatian yang  serius  dari  pemerintah  dikarenakan  akan berdampak  pada  kelestarian  hutan  dan keberlangsungan hidup manusia. Permasalahan di bidang kehutanan masih terus terjadi bahkan memiliki kecenderungan mengakibatkan dampak  negatif  bagi  alam  dan  kehidupan manusia  seperti  contohnya  kekeringan,  tanah longsor,  banjir  bandang  dan  bencana  alam lainnya.
Salah  satu  contoh  kegiatan  pemanfaatan hutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat penyanding  hutan  dengan  cara  melakukan perkebunan dalam kawasan hutan yang ada di Kabupaten  Jembrana.  Pemanfaatan  kawasan hutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat
penyanding  hutan  di  Kabupaten  Jembrana disebut  dengan  istilah  “ Ngawen ”.  Kasus Ngawen yang  ada  di  Kabupaten  Jembrana telah lama terjadi dan dimulai pada tahun 1998 yang  dimana  pada  saat  itu  terjadinya  krisis moneter  yang  melanda  Indonesia  (Suriyani, https://www.mongabay.co.id/,  14  Agustus 2019).  Berdasarkan  data  dari  situs  Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa dari keseluruhan luas  hutan  yang  ada  di  Kabupaten  Jembrana sekitar  27%  hutan  tidak  berfungsi  secara optimal dikarenakan tindakan Illegal Logging, perambahan  atau  kegiatan Ngawen dan  juga penggembalaan  ternak  yang  dilakukan  oleh masyarakat (Kab. Jembrana, https://www.jembranakab.go.id, Maret 2015).
Kegiatan Ngawen yang  dilakukan  oleh masyarakat  penyanding  hutan  telah  menjadi suatu  kebiasaan  yang  dilakukan  secara  terus menerus.  Kegiatan Ngawen yang  merupakan kegiatan  perambahan  hutan  yang  dilakukan oleh orang atau sekelompok orang penyanding hutan di Kabupaten Jembrana dapat menyebabkan  hilangnya  fungsi  hutan  karena alih fungsi hutan menjadi lahan untuk kegiatan Ngawen .
Pasal  17  Ayat  (2)  huruf  b  Undang- Undang tentang
Pencegahan dan
Pemberantasan  Perusakan  Hutan  menjelaskan adanya larangan untuk melakukan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa adanya izin dari menteri.  Namun,  dalam  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM1/10/2016 tentang  Perhutanan  Sosial  yang  memberikan memberikan  akses  legal  kepada  masyarakat untuk melakukan pemanfaatan di dalam kawan hutan.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan  tentang  Perhutanan  Sosial  di dalamnya mengatur mengenai pemberian akses legal  kepada  masyarakat  untuk  ikut  serta dalam  melakukan  pemanfaatan  terhadap kawasan  hutan.  Dalam  pengaturan  Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan tersebut  mempertegas  mengenai  perizinan terhadap kegiatan pengelolaan hutan mulai dari tata  cara  permohonan  izin  hingga  instansi mana  yang  terlibat  dalam  hal  tersebut.  Dalam melakukan  kegiatan  pemanfaatan  kawasan
hutah  harus  adanya  izin  dari  pihak  terkait dalam melakukan pemanfaatan terhadap hutan, hal  tersebut  untuk  menghindari  adanya pemanfaatan  hutan  yang  dilakukan  secara berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan terhadap  hutan  dan  mengakibatkan  tidak berfungsinya fungsi pokok dari hutan. Dengan demikian dalam melakukan kegiatan perkebunan  di  dalam  kawasan  hutan  harus adanya  izin  dari  pihak  terkait  dan  dalam melakukan  perkebunan  tidak  mengakibatkan kerusakan  terhadap  hutan.  Dengan  demikian diperlukannya  penjelasan  terkait  kegiatan Ngawen merupakan  seuatu  pelanggaran  hutan atau tidak.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  mengenai pengaturan  terhadap  kegiatan Ngawen di Kabupaten  Jembrana  dan  mengkaji  mengenai pengaturan  yang  memberikan  akses  legal kepada masyarakat untuk melakukan pemanfaatan  terhadap  kawasan  hutan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  desa  penyanding hutan di Kabupaten Jembrana.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  jenis  metode  penelitian hukum  normatif-empiris  dengan  melaukan pendekatan Undang-Undang
( statute approach ),  pendekatan  kasus  ( case  approach ) dan  pendekatan  historis  ( historical  approach ). Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang  dilakukan  adalah  studi  kepustakaan ( library  research) dengan  menambahkan  data lapangan  dari  pengamatan  di  lapangan  dan bahan hukum yang diperoleh dianalsis dengan teknik  deskripsi  sesuai  dengan  pokok permasalahan  yang  dikaji  secara  yuridis kualitatif, dan deskripsi itu dilakukan terhadap isi maupun struktur hukum positif. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara deduktif, yaitu  kesimpulan  diperoleh  dari  hasil pendeskripsian  permasalahan  yang  bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  mengenai  kegiatan Ngawen di Kabupaten  Jembrana  dalam  perspektif
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Perusakan Hutan
Kegiatan Ngawen yang  dilakukan  oleh masyarakat  desa  penyanding  hutan  di Kabupaten  Jembrana  merupakan  salah  satu bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat.  Kegiatan Ngawen dilakukan dengan  cara menduduki  suatu  wilayah  di dalam  kawasan  hutan  yang  dimana  dijadikan tempat untuk melakukan perkebunan. Menurut Dharmika  dalam  (Wiastini,  2013,  Vol.13:185) Ngawen yaitu perambahan hutan lindung yang dilakukan  oleh  warga  masyarakat  penyanding hutan  baik  laki-laki  maupun  perempuan. Ngawen dikatakan sebagai kegiatan perambahan  hutan  dikarenakan  perambahan hutan  miliki  arti  yang  sama  dengan  kegiatan Ngawen yang dilakukan oleh masyarakat desa penyanding hutan di Kabupaten Jembrana.
Perambah hutan dilakukan oleh perseorangan  atau  individu  maupun  kelompok dalam  skala  yang  kecil  maupun  besar  yang dimana menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan  sebagai  areal  perkebunan  maupun pertanian  yang  bersifat  sementara  ataupun dalam  jangka  waktu  yang  cukup  lama (Marisca, 2018, Vol.9:5).
Kegiatan perambahan hutan yang dilakukan dengan cara tidak  resmi/ Illegal (tanpa  adanya  suatu  izin yang  pihak  yang  memiliki  wewenang)  dapat berupa  kegiatan  yang  dengan  cara  melakukan pembukaan  kawasan  hutan  dengan  cara menduduki  kawasan  hutan  dengan  tujuan untuk  perladangan,  pertanian,  perladangan berpindah-pindah  yang  dilakukan  secara tradisional  secara  melawan  hukum  (Marisca, 2018, Vol.9:6).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  di  dalam Undang-Undang  di  Indonesia  telah  diatur mengenai  larangan  bagi  setiap  orang  untuk melakukan  kegiatan  perambahan  hutan  atau sejenisnya. Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang- Undang tentang Kehutanan menyatakan bahwa “setiap  orang  dilarang  merambah  hutan”. Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  kata merambah memiliki arti membabat, menebang, memangkas tumbuh-tumbuhan. Kata “merambah” dijelaskan dalam penjelasan Pasal 50  Ayat  (3)  huruf  b  Undang-Undang  tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa merambah adalah  melakukan  kegiatan  pembukaan kawasan  hutan  tanpa  adanya  atau  mendapat
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
izin  dari  pihak  yang  berwenang.  Sama  halnya dengan  Pasal  50  Ayat  (3)  huruf  b,  pengertian setiap  orang  dalam  Pasal  50  Ayat  (3)  huruf  a ditujukan  kepada  subjek  hukum,  yaitu perorangan  baik  pribadi  maupun  badan  usaha. Sehingga,  bagi  setiap  orang  baik  perorangan maupun  badan  usaha  yang  melakukan perambahan dengan cara melakukan pembukaan  kawasan  hutan  tanpa  adanya  izin dari  pihak  berwenang  merupakan  sebuah pelanggaran terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang tentang Kehutanan.
Hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah  izin dari pihak yang berwenang, pasal ini ditujukan bagi  subjek  hukum  yang  tidak  memiliki  izin dalam melakukan pemanfaatan terhadap hutan, dengan  demikian  harus  adanya  izin  untuk dapat melakukan pemanfaatan terhadap hutan. Ketentuan  pidana  bagi  setiap  orang  yang melanggar ketentuan Pasal 50 Ayat (30) huruf b,  diatur  di  dalam  Pasal  78  Ayat  (2)  Undang- Undang  tentang  Kehutanan  yang  menyatakan “Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 50  ayat  (3)  huruf  a,  huruf  b,  atau  huruf  c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Hal  yang  menarik  dalam  pengaturan mengenai  merambah  hutan  dalam  Undang- Undang kehutanan adalah dihapusnya ketentuan pidana terhadap kegiatan merambah hutan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  78  Ayat  (2) Undang-Undang  tentang  Kehutanan  dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang P3H. dalam Pasal 112 huruf b Undang-Undang tentang  P3H,  setelah  berlakunya  Undang- Undang tentang P3H mencabut ketentuan yang berdapat di dalam Pasal 78 Ayat (1) mengenai ketentuan  pidana  terhadap  Pasal  50  Ayat  (1) serta  Ayat  (2)  mengenai  ketentuan  pidana terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan huruf b, Ayat  (6),  Ayat  (7),  Ayat  (9),  dan  Ayat  (10) yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang tentang  Kehutanan.  Mengenai  hal  tersebut, dapat  diartikan  bahwa  kegiatan Ngawen atau perambahan  hutan  yang  diatur  di  dalam  Pasal 50  Ayat  (3)  Undang-Undang  tentang Kehutanan merupakan sebuah norma larangan, tanpa  adanya  sanksi  dikarenakan  dihapusnya mengenai  sanksi  pidana  yang  dapat  menjerat pelaku  tindak  pidana  yang  melakukan perambahan hutan.
Setelah diberlakukannya Undang- Undang tentang P3H telah mencabut beberapa pasal  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang tentang  Kehutanan  salah  satunya  terhadap pasal  yang  dimana  sebagai  ketentuan  yang berisikan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku perambahan  hutan.  Dalam  Undang-Undang P3H  mengenai  kegiatan  perambahan  hutan tidak  ditemukan  mengenai  istilah  perambahan hutan.  Namun  jika  dilihat  dari  unsur perambahan hutan yaitu sebagai suatu kegiatan yang  menduduki  kawasan  hutan  dengan melakukan  kegiatan  perkebunan  di  dalam kawasan hutan maka dari itu di dalam Undang- Undang tentang P3H dalam Pasal 17 Ayat (2) menyatakan  bahwa  “setiap  orang  dilarang melakukan  kegiatan  perkebunan  tanpa  izin Menteri di dalam kawasan hutan”.
Setiap  orang  di  dalam  pasal  ini sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  Angka 21  Undang-Undang  tentang  P3H  menyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan  perbuatan  perusakan  hutan  secara terorganisasi  di  wilayah  hukum  Indonesia dan/atau  berakibat  hukum  di  wilayah  hukum Indonesia”.  Maka  dengan  demikian,  yang dikatakan setiap orang adalah orang perseorangan dan/korporasi dengan melakukan pengrusakan  hutan  secara  terorganisasi. Memang sejalan dengan dibentuknya Undang- Undang ini adalah untuk melakukan pencegahan  dan  pemberantasan  terhadap pelaku  perusakan  yang  dilakukan  secara terorganisasi.  Kata  terorganisasi  di  dalam Undang-Undang ini sebagaimana dijelaskan di dalam  11  Ayat  (3)  menyatakan  “perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok  yang  terstruktur,  yang  terdiri  atas  2 (dua)  orang  atau  lebih,  dan  yang  bertindak secara  bersama-sama  pada  waktu  tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan”. Kedudukan  masyarakat  desa  juga  diatur di  dalam  Undang-Undang  tentang  P3H,  yaitu Pasal  11  Ayat  (3)  menyatakan  bahwa “kelompok  terstruktur  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  tidak  termasuk  kelompok masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  dalam dan/atau  di  sekitar  kawasan  hutan  yang melakukan  perladangan  tradisional  dan/atau melakukan  penebangan  kayu  di  luar  kawasan hutan  konservasi  dan  hutan  lindung  untuk
keperluan  sendiri  dan  tidak  untuk  tujuan komersial”.  Penjelasan  pasal  tersebut,  jika diartikan  bahwa  kelompok  masyarakat  bukan termasuk kelompok terstruktur apabila melakukan  perladangan  terdisional  dan/atau penebangan  pohon  di  luar  kawasan  hutan lindung  dan  hutan  konservasi.  Maka  dari  itu, masyarakat  yang  melakukan  perladangan  di dalam  kawasan  hutan  lindung  dan  hutan konservasi tetap merupakan kelompok terstruktur.  Maka  dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  unsur  setiap  orang  adalah orang  perseorangan  atau  korporasi  yang melakuakan  perkebunan  di  dalam  kawasan hutan dengan cara terorganisasi dan terstruktur dalam  hal  ini  juga  termasuk  kegiatan  yang dilakukan  oleh  masyarakat  yang  melakukan perkebunan  atau  perladangan  tradisional  di dalam  kawasan  hutan  lindung  yang  dimana sebagai  tempat  kegiatan  Ngawen  dilakukan tanpa adanya izin.
Hal  yang  harus  menjadi  perhatian,  di dalam  Pasal  17  Ayat  (2)  huruf  b  Undang- Undang tentang P3H disebutkan yang dilarang adalah kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin. Maka dengan demikian, perlu diperhatikan  bahwa  di  dalam  melakukan perkebunan  di  dalam  kawasan  hutan  harus mendapat  izin  dari  Menteri  melalui  proses perizinan  yang  diatur  di  dalam  Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melakukan perkebunan  di  dalam  kawasan  hutan, masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari menteri untuk melakukan pemanfaatan  terhadap  kawasan  hutan.  Izin tersebut  dimaksudkan  untuk  menjamin  supaya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan  perkebunan  di  dalam  kawasan hutan  tetap  memperhatikan  keberlangsungan dan  kelestarian  kawasan  hutan  yang  dijadikan lahan perkebunan. Sehingga, dalam melakukan pemanfaatan  terhadap  hutan  dapat  dilakukan secara  optimal  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan  mengenai  kegiatan Ngawen di  Kabupaten  Jembrana  diatur  di  dalam  Pasal 17  Ayat  (2)  huruf  b  Undang-Undang  tentang P3H  ditujukan  kepada  kegiatan  perkebunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan tanpa izin  dan  dilakukan  oleh  kelompok  yang terstruktur. Di dalam hal ini, masyarakat yang melakukan  perladangan  tradisional  juga  dapat dikatakan  sebagai  kelompok  yang  terstruktur
apabila  melakukan  perladangan  tradisional  di dalam  kawasan  hutan  lindung  dan  hutan konservasi.

## Dasar  pertimbangan  legalitas  dari  kegiatan Ngawen di Kabupaten Jembrana
Sesuai  dengan  manfaat  hutan  yang memberikan  manfaat  yang  sangat  besar  bagi alam  dan  makhluk  hidup  dapat  dimanfaatkan guna untuk kesejahteraan masyarakat. Pasal 33 Ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 menyatakan  bahwa  “bumi  dan  air  dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat”. Pasal 33  Ayat  (3)  UUD  1945  merupakan  dasar bahwa  hutan  yang  termasuk  kekayaan  alam dapat  dipergunakan  untuk  kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, hutan yang dimana sebagai  sumber  kekayaan  alam  yang  dimiliki oleh  Negara  Indonesia  dikuasai  oleh  Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan  masyarakat.  Kata  “dikuasai” oleh negara bukan sepenuhnya “dimiliki” oleh negara,  namun  memiliki  pengertian  yang mengandung bahwa negara memiliki kewajiban  dan  kewenangan  dalam  hukum publik  untuk  melakukan  pengelolaan  terhadap hutan (Supriyadi, 2013:75).
Pemanfaatan  hutan  adalah  usaha  yang dilakukan  untuk  melakukan  pemanfaatan terhadap  hutan  baik  dalam  hal  pemanfaatan kawasan  hutan,  pemanfaatan  jasa  lingkungan dan  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  dan  bukan kayu.  Pasal  1  Angka  4  Peraturan  Pemerintah Nomor  6  Tahun  2007  memberikan  pengertian mengenai pemanfaatan hutan, yaitu
“pemanfaatan  hutan  adalah  kegiatan  untuk melakukan  pemanfaatan  kawasan  hutan, pemanfaatan  jasa  lingkungan,  pemanfaatan hasil  hutan  kayu  dan  bukan  kayu  serta memungut  hasil  kayu  dan  bukan  kayu  secara optimal  dan  adil  untuk  kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya”.
Diberikannya  peluang  untuk  dapat memanfaatkan  hutan  pada  dasarnya  memiliki tujuan  untuk  memperoleh  atau  mendapatkan hasil  dari  hutan  secara  optimal  serta berasaskan keadilan guna untuk meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  namun  dalam pemanfaatan  hutan  tetap  menjaga  kelestarian
dan  fungsi  pokok  hutan  sehingga  tidak berkurangnya  manfaat  dan  fungsi  dari  hutan itu sendiri. Di dalam Pasal 24 Undang-Undang tentang Kehutanan menyatakan bahwa pemanfatan  terhadap  kawasan  hutan  dapat dilakukan  pada  semua  kawasan  hutan  kecuali pada  kawasan  hutan  cara  alam  serta  zona  inti dan  zona  rima  pada  taman  nasional.  Hutan cagar  alam  tidak  dapat  dimanfaatkan dikarenakan  dalam  penjelasan  terhadap  Pasal 24 Undang-Undang tentang Kehutanan mengatakan  hutan  cagar  alam  merupakan kawasan  suaka  alam  yang  keadaan  alamya mempunyai  kekhasan  dari  tumbuhannya maupun dari satwa serta ekosistem yang ada di hutan  tersebut  yang  perlu  dilindungi  dan dikembangkan  secara  alami.  Begitu  pula terhadap  zona  inti  dan  zona  rimba  pada  hutan nasional  yang  dimana  pada  kawasan  zona  inti mutlak  dilindungi  dan  tidak  dapat  atau  tidak diperbolehkan  adanya  perubahan  apapun  oleh aktivitas  yang  dilakukan  oleh  manusia.  Pada kawasan  zona  rimba  memiliki  fungsi  sebagai menyangga daripada zona inti, oleh karena itu pada  zona  rimba  tidak  diperbolehkan  untuk dimanfaatkan.  Dengan  demikian,  pemanfaatan hutan  dapat  dilakukan  pada  kawasan  hutan lindung dan hutan produksi.
Melihat  bahwa  pemanfaatan  hutan  yang dilakukan oleh masyarakat sekitar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat  dengan  tetap  menjaga  kelestarian hutan,  maka  masyarakat  diberikan  akses  legal untuk  dapat  melakukan  pemanfaatan  terhadap hutan  negara  melalui  perhutanan  sosial.  Pasal 29A Undang-Undang tentang Kehutanan yang telah diganti di dalam Undang-Undang tentang Cipta  Kerja  menyatakan  bahwa  pemanfaatan hutan  di  dalam  kawasan  hutan  lindung  dan juga  hutan  produksi  dapat  dilakukan  melalui perhutanan  sosial.  Pengaturan  mengenai perhutanan  sosial  secara  khusus  diatur  di dalam  Permen  tentang  Perhutanan  Sosial. Perhutanan  sosial  merupakan  sebuah  sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan di dalam kawasan  hutan  milik  negara  atau  hutan hak/hutan  adat  yang  dilaksanakan  oleh masyarakat  setempat  atau  masyarakat  hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan,  keseimbangan  lingkungan  dan dinamika  sosial  budaya  (Pasal  1  Angka  1 Permen tentang Perhutanan Sosial).
Dengan  adanya  peraturan  yang  telah dijelaskan  di  atas,  maka  memberikan  peluang kepada  masyarakat  untuk  dapat  melakukan pemanfaatan terhadap hutan. Perhutanan sosial berawal  dengan  adanya  paradigma  bahwa pengelolaan  hutan  yang  sebelumnya  hanya dikelola  oleh  negara (Forest  Management  by State) berubah  menjadi  pengelolaan  hutan bersama  masyarakat  dengan  melibatkan masyarakat  sekitar  hutan.  Kebijakan  tersebut dikenal dengan isitilah Hutan Kemasyarakatan
(KHm) (Suradiredja, http://agroindonesia.co.id/2017/12/, 5 Desember 2017). Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan
No.P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang  Perhutanan  Sosial.  Dalam  Permen tentang  Perhutanan  Sosial  ini,  dalam  Pasal  4 membagi  ruang  lingkup  yang  diatur  di  dalam Permen tentang Perhutanan Sosial ini sekaligus sebagai  dasar  pemberian  akses  legal  kepada masyarakat, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan,  hutan  tanaman  rakyat, kemitraan kehutanan dan hutan adat.
Pemberian akses legal kepada
masyarakat  didasari  oleh  Permen  tentang Perhutanan yang dimana
dalam pertimbangannya untuk meningkatkan kesejahteraan  dari  masyarakat  sekitar  hutan untuk  mengurangi  kemiskinan,  pengangguran dan  ketimpangan  pengelolaan/pemanfaatan hutan  dengan  demikian  dibuatkannya  Permen tentang Perhutanan Sosial ini untuk meregulasi terhadap  pemberian  akses  legal  kepada masyarakat.  Menurut  Wiratno  dalam  (Dewi, 2018,Vol.15:70)  mengatakan  bahwa  dalam peluncurannya  terhadap  program  Perhutanan Sosial,  Presiden  Joko  Widodo  menegaskan bahwa  Perhutanan  Sosial  ditujukan  kepada masyarakat miskin, memiliki lahan sempit dan masyarakat  yang  menggantungkan  hidupnya pada  hasil  alam.  Dengan  demikian,  bahwa Perhutanan  Sosial  dibuat  untuk  meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sehingga  dapat  menekan  angka  kemiskinan masyarakat di sekitar hutan.
Masyarakat  desa  penyanding  hutan  di Kabupaten  Jembrana  merupakan  masyarakat yang  memiliki  mata  pencaharian  sebagai petani  dan  menggantungkan  hidupnya  dari sumber  daya  hutan  dan  dimana  aktivitas  dari masyarakat  tersebut  dapat  mempengaruhi
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
ekosistem yang ada di dalam hutan. Pemberian akses legal kepada masyarakat desa penyanding  hutan  bukan  hanya  menciptakan lapangan kerja namun juga dapat menurunkan eksploitasi  hutan  yang  dilakukan  secara berlebihan,  dikarenakan  di  dalam  pemberian akses legal masyarakat desa penyanding hutan diberikan  akses  legal  untuk  memanfaatkan hutan  harus  adanya  kerjasama  atau  kemitraan antara  masyarakat  desa  pemegang  izin  usaha maupun  Kesatuan  Pengelola  Hutan  (KPH) sehingga dalam melakukan pemanfaatan selalu diawasi  oleh  Kesatuan  Pengelola  Hutan dengan  tidak  mengakibatkan  kerusakan terhadap hutan.
Penulis  dalam  hal  ini  memandang  dasar pemberian  akses  legal  yang  termuat  di  dalam Permen tentang Perhutanan Sosial ini memang dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat melalui kemitraan
kehutanan yang bekerjasama  dengan  Kesatuan  Pengelolaan Hutan,
satu sisi
masyarakat dapat memanfaatkan  hutan  dan  juga  tetap  menjaga kelestarian  dari  hutan.  Namun  selain  adanya regulasi  mengenai  Perhutanan  Sosial  yang memberikan  akses  legal,  penulis  memandang bahwa  diperlukannya  pengawasan  yang  lebih dari  pihak  terkait  dikarenakan    pemberian akses legal kepada masyarakat akan memudahkan  masyarakat  untuk  melakukan pemanfaatan terhadap hutan, apabila pengawasan  yang  dilakukan  tidak  dilakukan secara  maksimal  maka  pemanfaatan  hutan yang dilakukan oleh masyarakat menyebabkan kerusakan  terhadap  hutan  dengan  melakukan pemanfaatan  hutan  tidak  sesuai  dengan  aturan yang  ada  dan  dilakukan  secara  berlebihan. Dengan  demikian,  dengan  adanya  pemberian akses  legal  yang  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diperlukannya pengawasan secara maksimal oleh pihak-pihak terkait  sehingga  tujuan  dari  dibuatnya  Permen tentang  Perhutanan  Sosial  ini  dapat  sesuai dengan  tujuan  pemanfaatan  hutan  yang  tetap menjaga kelestarian hutan.
Mengenai kegiatan Ngawen di Kabupaten  Jembrana,  yang  menjadi  dasar pertimbangan  legalitas  kegiatan  Ngawen  di Kabupaten  Jembrana  adalah  adanya  Peraturan Menteri  tentang  Perhutanan  Sosial  yang memberikan  akses  legal  kepada  masyarakat untuk  dapat  melakukan  pemanfaatan  hutan dengan tidak menimbulkan kerusakan terhadap
hutan dan tidak melakuan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan. Perkebunan di dalam  kawasan  hutan  dilakukan  dengan melakukan perkebunan di kawasan hutan tanpa adanya penebangan pohoon di dalam kawasan hutan.  Adanya  Permen  tentang  Perhutanan Sosial,  masyarakat  pelaku Ngawen hanya diberikan  akses  legal  untuk  melakukan pemanfaatan terhadap hutan dengan melakukan  perkebunan  di  dalam  kawasan hutan  dan  juga  melakukan  pengelolaan terhadap  kawasan  hutan  untuk  tetap  menjaga kelestarian  dari  hutan  itu  sendiri.  Namun,  di dalam  melakukan  kegiatan Ngawen apabila masyarakat pelaku Ngawen melakukan tindakan  atau  perbuatan  yang  mengakibatkan terjadinya  kerusakan  terhadap  hutan  seperti melakukan Illegal Logging , pembakaran hutan maka  akan  ditindak  sesuai  dengan  ketentuan pidana yang berlaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  di  atas  hasil  dan pembahasan  bab  sebelumnya  yang  sekaligus menjawab  atas  pertanyaan  yang  telah dikumukaan,  maka  didapat  simpulan  sebagai berikut: Pengaturan mengenai kegiatan Ngawen atau  perambahan  hutan  diatur  di dalam  Undang-Undang  tentang  Kehutanan, dan  Undang-Undang  tentang  P3H  dengan melarang  bagi  setiap  orang  untuk  merambah hutan  dan  melakukan  perkebunan  di  dalam kawasan hutan tanpa adanya izin dari Menteri. Pertimbangan  legalitas  kegiatan Ngawen di Kabupaten  yang  pertimbangannya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dari  masyarakat sekitar  hutan  untuk  mengurangi  kemiskinan, pengangguran
dan
ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan hutan dengan demikian  diberikannya  akses  legal  untuk masyarakat  dapat  melakukan  pemanfaatan terhadap  hutan  dengan  tidak  melakukan pengerusakan terhadap hutan.

## SARAN
Dari simpulan diatas penulis merekomendasikan  saran  agar  sekiranya pemerintah  adanya  pembenahan  terhadap pengaturan  mengenai  perambahan  hutan dikarenakan  setelah  adanya  Undang-Undang P3H  dihapuskannya  sanksi  pidana  mengenai kegiatan perambahan hutan di dalam Undang- Undang tentang
Kehutanan. Dengan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
dihapusnya  sanksi  pidana  tentang  perambahan hutan  oleh  Undang-Undang  tentang  P3H, diharapkan  Undang-Undang  P3H  mengatur juga  mengenai  perambahan  hutan  sehingga adanya pengaturan dan sanksi terhadap pelaku perambahan hutan. Dengan adanya akses legal yang  diberikan  kepada  masyarakat  sekitar hutan maka akses untuk masuk ke dalam hutan semakin besar, dengan demikian diperlukannya  pengawasan  yang  optimal  dari Kesatuan  Pengelola  Hutan  yang  dimana sebagai  kemitraan  dari  masyarakat  sehingga dalam  melakukan  pemanfaatan  hutan  tidak menyebabkan kerusakan terhadap hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  H.  Zainuddin.  2016. Metode  Penelitian Hukum. Jakarta:  Sinar  Grafika Offset.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga Di  Kabupaten  Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dewi, Indah Novita, “Kemiskinan Masyarakat
Sekitar Hutan dan Program
Perhutanan  Sosial”, Buletin  Eboni , Vol.15, No.2, Desember 2018.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,
M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun 2009  Tentang  Narkotika  (Studi
Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas
Nama Pratu Ari Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D.  G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis Terkait  Permohonan  Suntik  Mati (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Ishaq,  H.  2017. Metode  Penelitian  Hukum Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta. Kabupaten Jembrana. 2015. “Profil Kehutanan Jembrana”. Tersedia pada
https://www.jembranakab.go.id/ind ex.php?module=kehutanan,  diakses tanggal 27 November 2020.
Lindasari,  L.  E.,  Mangku,  D.  G.  S.,  & Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020). Perlindungan  Hukum  Terhadap Gedung  Perwakilan  Diplomatik Ditinjau  Dari  Perspektif  Konvensi Wina  1961  (Studi  Kasus:  Bom Bunuh  Diri  Di  Kabul  Afghanistan Dekat  Kedutaan  Besar  Amerika
Serikat). Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha , 8 (3),
29-41.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.
(2020). Diseminasi Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat  Di  Desa  Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan  Untuk  Memperoleh Akta Perkawinan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 8 (1), 138-155.
Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.
(2020).  Penggunaan  Media  Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan  Tindak  Pidana Hate  Speech  Pada  Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaaan  Fakultas  Hukum Dan  Ilmu  Sosial  Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal
Pengabdian  Kepada  Masyarakat Media Ganesha FHIS , 1 (1), 57-62. Marisca, Ovien, “Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata  Alam  (TWA) Holiday Resort di Kabupaten Labuhan Batu Selatan  Provinsi  Sumatera  Utara”, Jurnal  Hukum  Novelty ,  Vol.9, No.1, Februari 2018.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1
0/2016  tentang  Perhutanan  Sosial (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663).
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  Perubahan Peruntukan  dan  Fungsi  Kawasan
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 2 Tahun 2021)
Hutan  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  326, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5794). Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2008 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana  Pengelolaan  Hutan,  Serta Pemanfaatan Hutan (Lembar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814). Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453). Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun  2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Perencanaan  Pengelolaan  Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2007  Nomor  22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696). Resosudarmo. 2003. Kemana Harus Melangkah, Masyarakat Hutan dan
Perumusan Kebijakan di Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Supriyadi,  Bambang  Eko.  2013. Hukum Agraria  Kehutanan  Aspek  Hukum Pertahanan  Dalam  Pengelolaan Hutan  Negara .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada. Suradiredja,  Diah  Dkk.  2017.  “Sejarah
Perhutanan Sosial, Antara Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Fungsi Kawasan Hutan”. Tersedia pada http://agroindonesia.co.id/2017/12/s ejarah-perhutanan-sosial-antara- kesejahteraan-masyarakat-dan- kelestarian-fungsi-kawasan-hutan/, diakses tanggal 4 Januari 2021. Suriyani,  Luh  De.  2019.  “Menjaga  Hutan, Memastikan  Keberlangsungan  Air Warga  Jembrana  [2]”.  Tersedia pada https://www.mongabay.co.id/2019/ 08/14/menjaga-hutan-memastikan-
keberlangsungan-sumber-air- warga-jembrana-2/,  diakses  tanggal 18 Oktober 2020.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2013  Nomor  130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432). Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1999  Nomor  167,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888). Wiastini,  Ni  Made,  “Mencermati  Aktivitas Ngawen di Jembrana
Dari
Perspektif  Ekofenimisme”, Bumi Lestari  Journal  of  Environment, Vol.13, No.1, Februari 2013.