This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Dinamika Politik Dalam Pendirian Dan Pengelolaan BUMDes: Studi Pada Tiga BUMDes Terbaik Jawa Timur
Juwita Hayyuning Prastiwi, Irma Fitriana Ulfah juwita_hayyu@ub.ac.id, i.fitriana@ub.ac.id 1 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya
2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya DOI: 10.22219/jurnalsospol.v8i1.20412

## Abstract
Research  on  the  best  practices  of  village-owned  enterprises  (BUMDes) establishment and management has practical significance for  providing advice to BUMDes practitioners and the government. Academically, the significance of this research  is  expected  to  contribute  to  the  development  of  the  concept  of  good village  governance,  especially  in  the  aspect  of  the  network  between  governance actors  in  the  context  of  the  BUMDes.  This  study  aims  to  describe  the  political dynamics in the formation and management, as well as identify best practices for the formation and management of BUMDes. This study is important considering that since the enactment of Law no. 6 of 2014, BUMDes placed as a facilitator of village  progress  and  autonomy.  To  see  these  dynamics,  qualitative  research  was conducted with informants including government actors in three BUMDes in East Java,  namely  BUMDes  Podho  Joyo  in  Gresik,  Makmur  Abadi  in  Pacitan,  and Aneka Usaha in Bojonegoro. The results showed the dominant role of the supra- village  government  in  the  process  of  forming  the  three  BUMDes,  that  is  a combination  of  reactions  to  central  government  regulations  accompanied  by capital  and  assistance  by  the  local  government.  In  the  management  aspects,  the work  of  the  three  BUMDes  is  relatively  able  to  meet  the  needs  of  village community, especially in BUMDes Podho Joyo in Gresik. However, the existence of  each  BUMDes  cannot  be  separated  from  the  strong  control  of  the  BUMDes director.

## Abstrak
Penelitian  tentang  praktik  pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  terbaik,  memiliki signifikansi  praktis  untuk  memberikan  masukan  bagi  praktisi  BUMDes  dan pemerintah.  Secara  akademis,  signifikansi  penelitian  ini  diharapkan  memberi sumbangan  terhadap  pengembangan  konsep good  village  governance terutama  pada aspek jaringan antar aktor governance dalam konteks BUMDes. Tujuan penelitian ini antara  lain  untuk  mendeskripsikan  dinamika  politik  dalam  pendirian  dan pengelolaan BUMDes, serta menemukenali best practices pendirian dan pengelolaan BUMDes. Kajian ini penting mengingat sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BUMDes diposisikan sebagai fasilitator kemajuan dan kemandirian desa. Dalam rangka melihat dinamika tersebut, kajian  ini menggunakan good village governance sebagai  pisau  analisis  dengan  metode  kualitatif.  Informan  dalam penelitian  ini  meliputi governance  actors pada  tiga  BUMDes  di  Jawa  Timur yakni BUMDes Podho Joyo di Gresik, Makmur Abadi di Pacitan, dan Aneka Usaha di Bojonegoro.  Hasil  penelitian  menunjukkan  dominannya  peran  pemerintah supradesa  dalam  proses  pendirian  ketiga  BUMDes,  yakni  kombinasi  dari  reaksi atas  peraturan  pemerintah  pusat  yang  diiringi  modal  dan  pendampingan  oleh pemerintah  kabupaten.  Pada  aspek  pengelolaan,  kerja  ketiga  BUMDes  relatif dinikmati oleh warga desa terutama pada BUMDes Podho Joyo di Gresik. Namun, eksistensi  masing-masing  BUMDes  tidak  lepas  dari  kuatnya  kontrol  direktur BUMDes.

## Keywords
BUMDes, best practice, formation, management, village governance

## Article History
Received March 11, 2022 Revised July 6, 2022 Accepted August 10, 2022 Published August 20, 2022

## Corresponding Author
Juwita Hayyuning Prastiwi. Program Studi Ilmu Politik Lt.2 Gedung A FISIP – Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Kota Malang. 65145
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Pendahuluan
Pembangunan  secara  umum  bertujuan  untuk  mensejahterakan  masyarakat,  demikian pula dalam pembangunan desa. Namun dari satu rezim ke rezim lainnya, alih-alih menjadi subjek pembangunan,  desa  cenderung  ditempatkan  sebagai  objek.  Sampai  pada  disahkannya  UU 6/2014, desa mengalami transisi dari yang sebelumnya hanya bagian dari pengaturan Pemerintah Daerah  berdasarkan  UU  32/2004,  menjadi  lebih  otonom  berdasarkan  UU  6/2014.  Pada peraturan  baru  ini,  desa  diberi  ruang  yang  jauh  lebih  luas  melalui  penambahan  kewenangan, penambahan sumber pendanaan, serta restrukturisasi yang menetapkan kontrol pemerintah desa berada (terutama) di tangan masyarakat desa.
Dalam implementasi UU Desa, terdapat dua isu penting yang sering menjadi perhatian diantaranya adalah isu dana desa serta isu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keduanya saling terkait  di  mana  prioritas  dana  desa  salah  satunya  diperuntukkan  membangun  BUMDes.  Dana desa sendiri adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan salah satu amanat penting dari UU Desa, yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mensubyekkan desa.
Berkaitan  dengan  BUMDes,  secara  historis  bentuk  lembaga  ekonomi  desa  telah  lama dipraktikkan dengan relasi kuasa yang dominatif dari aktor negara. Pada masa sebelum reformasi, dikenal lembaga seperti Badan Kredit Desa (BKD), Bimbingan Masal (BIMAS), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Candak Kulak (KCK), Koperasi Unit Desa (KUD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP), serta Lembaga Perkreditan Desa (LPD)  di  Provinsi  Bali  sejak  1985  (Eko,  2013).  Berbagai  bentuk  lembaga  ekonomi  ini  tidak dibentuk  atas  dasar  prakarsa  masyarakat  desa,  namun  dibentuk  oleh  inisiatif  pemerintah supradesa.  Sebutan  pemerintah  supradesa  ini  sendiri,  merujuk  pada  pemerintah  di  atas  desa seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat (KPPOD, 2016; Nain, 2017; PKDOD, 2016).
Pasca UU Desa, BUMDes hadir sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk dan dimiliki oleh  desa.  Kehadiran  BUMDes  diharapkan  tidak  semata-mata  berdiri  di  atas  basis  ekonomi namun  juga  basis  sosial,  sehingga  BUMDes  dapat  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat serta  berkontribusi  pada  kesejahteraan  melalui  peningkatan  PADes.  Setiap  tahun  sejak  tahun 2017,  Kementerian  Desa,  Pembangunan  daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  melalui  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  (Permendesa  PDTT), menetapkan salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah pembentukan, pengembangan dan peningkatan  kapasitas  pengelolaan  BUMDes  untuk  pertumbuhan  ekonomi  desa  merata.  Maka pentingnya  posisi  BUMDes  bagi  pemerintah  supradesa,  tampak  dari  Permendesa  PDTT mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, yang dari tahun ke tahun menyatakan pendirian dan pengembangan  BUMDes  sebagai  prioritas.  Hingga  pada  tahun  2021,  disahkan  pula  Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2021 Tentang BUMDes.
Jumlah  BUMDes  di  Indonesia,  mengalami  peningkatan  yang  sangat  pesat  terutama sejak  disahkannya  UU  Desa.  Pada  tahun  2018  jumlah  BUMDes  adalah  sebanyak  8.100,  pada tahun  2021  jumlahnya  meningkat  600,6%  menjadi  sebanyak  57.200  BUMDes  (Asmara,  2021). Pada satu sisi angka ini menunjukkan adanya perkembangan positif pembangunan desa, namun pada sisi lain ada catatan yang perlu diperhatikan yakni fakta bahwa setengah lebih BUMDes di Indonesia berada dalam kondisi mati suri (Kumparan, 2018).
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Selain itu, di beberapa daerah lain muncul fenomena pengelolaan BUMDes yang dapat menjadi  percontohan.  Data  pemerintah  terkait  keberhasilan  BUMDes  memang  tidak  banyak yang bisa dirujuk, namun melalui kompetisi pemilihan BUMDes kita dapat mengetahui BUMDes dengan pengelolaan yang baik. Pada Agustus 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan lomba evaluasi pengelolaan BUMDes yang mengapresiasi BUMDes Podho Joyo dari Kabupaten Gresik  sebagai  peringkat  pertama,  BUMDes  Makmur  Abadi  dari  Kabupaten  Pacitan  sebagai peringkat  kedua,  serta  BUMDes  Aneka  Usaha  dari  Kabupaten  Bojonegoro  sebagai  peringkat ketiga  (Falah,  2016).  Umumnya,  upaya-upaya  pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  memang menemui  banyak  tantangan  mulai  dari  aspek  teknis  hingga  SDM  (Andayani  &  Sudiarta,  2021; Arifin et al ., 2020; Fitrianto, 2016; Wahyuni & Ismail, 2021).
Berdasarkan  penelusuran  literatur,  telah  ada  beberapa  studi  dengan  objek  BUMDes terbaik  namun  artikel-artikel  tersebut  umumnya  hanya  melihat  satu  BUMDes  terbaik  sebagai objek  analisis  (Firdaus,  2018;  Hardianto,  Kusuma,  &  Alfarasy  Syam,  2021;  Hastutik, Padmaningrum,  &  Wibowo,  2021;  Ihsan,  2018;  Pratiwi  &  Novianty,  2020;  Santi  Pertiwi  Hari Sandi,  2019).  Selain  itu,  umumnya  publikasi  penelitian  menganalisis  BUMDes  dari  aspek pengelolaan, sedangkan aspek pendirian yang memengaruhi aspek pengelolaan belum dilakukan. Maka  kehadiran  tiga  BUMDes  pemenang  kompetisi  ini  berpeluang  menjadi  praktik  baik mengenai  keberhasilan  BUMDes  dalam  berkontribusi  terhadap  pendapatan  desa  dan  tentu bermanfaat bagi warga desa.

## Good Village Governance
Secara  umum,  tata  kelola  desa  pada  UU  6/2014  menekankan  tentang  perlunya penerapan  kaidah-kaidah  yang  baik  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  termasuk didalamnya  kaidah-kaidah  untuk  mewujudkan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik.  Tuntutan terhadap  perubahan  peran  pemerintahan  desa  menjadi  ‘good  village  governance’  dapat ditemukenali pada UU 6/2014 tentang Desa. Pada pasal 3 dan pasal 24, menegaskan bahwa desa  haruslah  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  berdasarkan  prinsip-prinsip good governance .  Meski  demikian,  apabila  dicermati  pada  seluruh  pasal  dalam  UU  6/2014  ini sesungguhnya landasan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya tetera pada pasal 3 dan 24 namun mengikat pada keseluruhan UU.
Bank  Dunia  mendefinisikan good governance sebagai  sebagai  kombinasi  yang  transparan dan  akuntabel,  keterampilan  yang  kuat  dan  kompetensi,  serta  kemauan  mendasar  untuk melakukan hal yang benar, sehingga  memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan kepada rakyatnya secara efisien. Sementara UNDP mendefinisikan good governance sebagai tata kelola  yang  baik  mengacu  pada  sistem  pemerintahan  yang  mampu,  responsif,  inklusif,  dan transparan  (Gisselquist,  2012). Good governance menggambarkan  perubahan  peran  pemerintah dari  sebelumnya  sebagai  pemberi/penyedia  pelayanan  menjadi  fasilitator  pembangunan  dan pelayanan publik. Arti kata good pada good governance ini sendiri mengandung dua makna yakni pertama ,  sebagai  nilai  yang  menjunjung  tinggi  kehendak  rakyat  dan Kedua ,  sebagai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas. Demokrasi dalam satu rangkaiannya dengan konsep good governance telah menjadi bingkai pelaksanaan  UU  Desa,  pada  konsep  tersebut  kekuasaan  yang  berpusat  pada  negara  direvisi dan  berikutnya  mensyaratkan  partisipasi  aktif  dari  masyarakat.  Sehingga  membangun pemerintah desa dan masyarakat desa yang sadar dan mampu bahwa mereka adalah partner,
This is an open access article under the CC–BY-SA license
merupakan  hal  penting  untuk  mewujudkan kesejahteraan  bersama.  Studi  pelembagaan  nilai- nilai tata pemerintahan yang baik ( good governance ) pada tingkat desa menyebutkan kebutuhan atas  praktik  berjejaring.  Mekanisme  dalam good governance sendiri  adalah  jaringan,  baik  yang bersifat horisontal maupun vertikal (Pramusinto et al. , 2011).
Melalui  pendapat  tersebut  maka good governance membutuhkan  peran  aktif  tidak  hanya dari pemerintah desa, namun juga masyarakat desa, sektor swasta, termasuk peran aktif dari pemerintah  supradesa.  Terkait  konsep  supradesa  sendiri  memang  tidak  disebutkan  dalam peraturan perundangan tentang desa, namun demikian konsep ini adalah konsep yang banyak digunakan  dalam  tulisan  ilmiah,  untuk  merujuk  pemerintah  di  atas  desa  seperti  pemerintah kabupaten/kota,  pemerintah  provinsi  serta  pemerintah  pusat  (Dhue  &  Tokan,  2021; Fernandes Simangunsong, 2015; KPPOD, 2016; Nain, 2017; PKDOD, 2016). Kembali pada konsepsi good village governance ,  maka  demokrasi  dan good governance mengarahkan  desa  dalam perluasan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam artikel ini, good village governance sebagai pisau  analisis  lebih  difokuskan  pada  peran  aktor-aktor governance serta  relasi  di  antara  aktor- aktor tersebut dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes terbaik.
Dalam analisis tentang BUMDes sendiri, terdapat empat pilar yang dapat dipakai untuk mengukur maju mundurnya BUMDes antara lain pilar ekonomi, pilar sosial, pilar politik, dan pilar hukum (Eko, 2013). Artikel ini berasal dari riset yang berfokus pada pilar politik, yang melihat  bagaimana  aktor-aktor governance terlibat  dan  berelasi  dalam  pendirian  serta pengelolaan BUMDes terbaik. Maka topik pembahasan mengenai good village governance beserta aktor-aktornya  ini,  sangat  sesuai  dengan  cakupan  topik  dari  Jurnal  Sosial  Politik  yakni Good Practice of Local Governance.
Secara  khusus  mengenai  aktor  masyarakat  sipil,  terdapat  tiga  perspektif  yang  dapat dipakai untuk memahami masyarakat sipil antara lain: pertama , sebagai fenomena asosiasional, dalam  hal  ini  masyarakat  sipil  dilihat  sebagai  wilayah  kehidupan  sosial  yang  terorganisir. Sebagai  sebuah  institusi,  masyarakat  sipil ada  pada  asosiasi,  forum-forum  representatif, kebebasan pers dan asosiasi-asosiasi sosial. Kedua , masyarakat sipil sebagai ruang publik, yang merupakan  ruang  di  antara  negara  dengan  pasar.  Ruang  publik  sendiri  adalah  ruang-ruang yang  bebas  dominasi  dan  digunakan  untuk  mencapai  kebaikan  bersama. Ketiga ,  masyarakat sipil  sebagai  nilai  yang  dikaitkan  dengan  nilai-nilai  keadaban,  dalam  hal  ini  masyarakat  sipil tidak dilihat sekedar organisasi independen dari negara, namun juga mempunyai beberapa ciri seperti  adanya  kesukarelaan,  keswasembadaan,  keswadayaan,  kemandirian  tinggi  berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya (Hikam, 1996).
Secara  lebih  spesifik  berkaitan  dengan  aktor governance dan  sumber  inisiatif  pendirian BUMDes, terdapat empat sumber inisiatif dalam proses pendirian BUMDes yakni inisiatif dari masyarakat (bawah), inisiatif dari pemerintah (atas), inisiatif dari dalam desa, serta inisiatif dari luar desa seperti lembaga donor, perguruan tinggi, NGO dan swasta (Eko, 2013). Kombinasi dari sumber-sumber inisiatif dalam pendirian BUMDes, berikutnya diturunkan menjadi tipe- tipe inisiatif pendirian BUMDes.
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Gambar 1: Tipologi Inisiatif Membangun BUMDes
Empat  sumber  inisiatif  pada  gambar  1,  melahirkan  empat  tipe  pendirian  BUMDes. Pertama , rekognisi yang merupakan kombinasi inisiatif dari atas dan dalam, di mana dalam tipe ini  berarti  pemerintah  mengakui  entitas  desa. Kedua ,  emansipasi  yang  merupakan  kombinasi antara  dari  dalam  dan  dari  bawah.  Berdasarkan  tipe  ini,  desa  secara  mandiri  menggerakkan potensi lokal mereka. Ketiga , fasilitasi. Hal ini merupakan kombinasi dari luar dan dari bawah di mana sektor ketiga seperti NGO, perguruan tinggi, atau lembaga donor menjadi fasilitator pendirian  BUMDes. Keempat adalah  intervensi,  yaitu  kombinasi  antara  inisiatif  dari  luar  dan atas, artinya adalah adanya kemitraan antara pemerintah dengan sektor ketiga tadi.
Berdasarkan  fenomena  kuatnya  intervensi  supradesa  dalam  tata  kelola  pemerintahan desa  (KPPOD,  2016;  Suharto,  2012),  maka  penelitian  ini  hendak  memfokuskan  analisis  pada pilar  politik  saja.  Selain  menguji  implementasi hybrid government ,  melalui  pilar  politik  tiga  aktor utama dalam konsep governance yakni aktor negara, aktor swasta dan kelompok masyarakat sipil menjadi perhatian. Ketiga aktor tersebut dianalisis peran dan relasi kuasa diantara mereka, dalam praktik pendirian dan pengelolaan BUMDes. Tulisan ini berkontibusi mengeksplorasi dinamika politik  dalam  praktik  pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  terbaik  di  Jawa  Timur  dengan mempertanyakan  dinamika  politik  dalam  pembentukan  dan  pengelolaan  BUMDes  terbaik. Merujuk  pada  landasan  teoritis,  tulisan  ini  bertujuan  mendeskripsikan  dinamika  politik  dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes, serta menemukenali praktik baik pendirian dan pengelolaan BUMDes.  Adapun  dinamika  politik  berfokus  pada  peran  aktor-aktor  pemerintahan  dalam memengaruhi pembentukan dan pengelolaan BUMDes terbaik di tiga desa.

## Metode
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus kolektif. Studi kasus kolektif merupakan himpunan dari kasus-kasus, yang dipakai untuk melihat suatu karakteristik umum (Bobst, Torres, & Cope, 2015). Objek studi dalam penelitian ini adalah praktik  pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  di  tiga  BUMDes  kategori  terbaik,  yang memenangkan kompetisi Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016. Pemerintah provinsi
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Jawa  Timur  melalui  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (DPMD),  melaksanakan penilaian  terhadap  BUMDes  dari  seluruh  Kabupaten/kota  setiap  tahun,  untuk  kemudian ditetapkan sebagai BUMDes terbaik. Sebagai catatan, kegiatan dan hasil penilaian tersebut tidak selalu dapat diakses oleh publik. Oleh karenanya penelitian ini memilih tiga desa pemenang tahun 2016, yang dipublikasikan pemerintah provinsi (Falah, 2016).
Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengedepankan keterlibatan peneliti dalam penelitian  lapangan.  Pada  penelitian  lapangan,  pengambilan  data  penelitian  dipakai  untuk memeriksa  dinamika  pendirian  dan  pengelolaan  BUMDes  yang  dilihat  dari  relasi  antar  aktor- aktor governance yang terlibat serta kondisi terkini BUMDes. Proses pengumpulan data dilakukan melalui  wawancara  mendalam,  dengan  informan  antara  lain  perwakilan  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa di tiap Kabupaten yang menjadi lokasi penelitian, Kepala Desa, Ketua  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD),  serta  Direktur  BUMDes  pada  masing-masing  desa.  Selain wawancara  mendalam,  penelitian  ini  juga  mengumpulkan  data  dari  berbagai  dokumen  seperti monografi desa, profil BUMDes, Peraturan Desa, serta dokumen lain yang relevan dengan tujuan riset. Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan  dengan alur interaktif, dimana analisis terus dilakukan  saat  peneliti  mengumpulkan  data  serta  saat  selesai  mengumpulkan  data.  Adapun tahapan  analisis  meliputi  pengumpulan,  reduksi,  penyajian  dan  penarikan  kesimpulan  yang dipaparkan secara deskriptif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Inisiatif Membangun BUMDes
Peran  dan  relasi  antar  aktor governance dalam  praktik  pendirian  BUMDes,  idealnya bertumpu  pada  tiga  kelompok  aktor  yakni  pemerintah,  sektor  bisnis/swasta  serta  kelompok masyarakat sipil. Ketiganya perlu diperiksa tidak semata kehadiran mereka secara an sich , namun juga apakah mereka secara substasi berkontribusi secara memadai dalam relasi yang simetris atau setara. Dalam rangka melihat peran dan relasi antar aktor governance tersebut, praktik pendirian tiga BUMDes dalam penelitian ini dilihat melalui tiga aspek antara lain sumber inisiatif, pemilihan direktur pertama, serta modal awal BUMDes.
Diawali dari Kabupaten Bojonegoro, BUMDes Aneka Usaha dibentuk pada tahun 2007 sebagai reaksi  terhadap  amanat UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah serta PP 72/2005 yang mengatur desa di masa itu. Sebelum berdirinya BUMDes, sejak tahun 2002 di Desa Sugihwaras telah ada Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM). Keberadaan HIPPAM sendiri telah  relatif  maju  dan  mandiri,  karena  kehadirannya  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat atas  air  bersih  (Kurniawan,  2020).  HIPPAM  inilah  yang  kemudian  diakuisisi,  menjadi  unit pertama BUMDes Aneka Usaha.
Berbeda  dengan  Aneka  Usaha  di  Bojonegoro,  BUMDes  Podho  Joyo  di  Kabupaten Gresik  berdiri  tanpa  pengambilalihan  usaha  desa.  Sedangkan  di  Kabupaten  Pacitan,  pendirian BUMDes  Makmur  Abadi  di  Desa  Penggung  dilakukan  dengan  embrionya  Unit  Pengelolaan Keuangan  dan  Usaha  (UPKU)  Kestari  Mulya.  Sehingga  sumber  inisiatif  pendirian  BUMDes Makmur  Abadi  ini  sama dengan yang  dilalui  BUMDes  Aneka  Usaha,  yakni  dengan  melakukan akuisisi  unit  usaha  desa  yang  telah  ada.  Di  Pacitan,  pengesahan  pendirian  BUMDes  Makmur Abadi  berlangsung  pada  tahun  2014.  Namun  meski  lahir  pada  tahun  yang  sama  dengan  UU Desa, persiapan pendirian telah berlangsung sebelum tahun tersebut.
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## Tabel 1. Embrio Pendirian BUMDes
BUMDes Tahun Pendirian Embrio Pendirian Aneka Usaha 2007 HIPPAM yang telah ada sejak 2002 dan telah cukup maju, ditetapkan menjadi unit usaha pertama dari BUMDes Aneka Usaha. Podho Joyo 2008 Tidak ada Makmur Abadi 2014 Unit Simpan Pinjam yang bernama UPKU Kestari Mulya yang telah ada sejak 2010 ditetapkan menjadi unit usaha yang pertama dari BUMDes makmur Abadi.
Sumber: diolah peneliti, 2021
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  ketiga  BUMDes  dibentuk  sebelum  terbit  UU  6/2014 tentang  Desa.  Maka  berdasarkan  tahun  pendirian  ini  artinya,  ketiga  BUMDes  yang  terpilih sebagai  BUMDes  terbaik  pada  tahun  2016  merupakan  BUMDes  lama,  di  mana  pendiriannya tidak berkaitan dengan eksistensi UU Desa termasuk tidak berkaitan dengan Dana Desa.
Secara  umum,  aktor governance yang  banyak  terlibat  dalam  pendirian  BUMDes  adalah pemerintah supradesa terutama pemerintah di masing-masing kabupaten. Misalnya di Kabupaten Bojonegoro,  kewajiban  pendirian  BUMDes  diintervensi  oleh  DPMD  dengan  cara  merekrut tenaga pendamping BUMDes. Satu orang tenaga pendamping, bertanggung jawab mendampingi desa-desa di dua kecamatan.
Berdasarkan  penjabaran  tersebut,  maka  pendirian  BUMDes  di  tiga  lokasi  merupakan kombinasi  dari  tuntutan  kebijakan  nasional  serta  dorongan  dari  masing-masing  pemerintah kabupaten, yang berikutnya dikawal oleh pemerintah desa melalui penyelenggaraan Musyawarah Desa (musdes). Dorongan dari pemerintah kabupaten, juga tidak terbatas dalam bentuk fasilitasi pendirian  oleh  DPMD  namun  juga  permodalan.  Pada  kasus  BUMDes  Podho  Joyo  di  Gresik, inisiatif pendirian yang didorong Pemerintah Kabupaten Gresik juga dibarengi pemberian dana stimulan pendirian BUMDes sebesar 30 juta ditambah dana kas desa sebesar 17 juta.
Dorongan  dari  pemerintah  supradesa,  disambut  reaksi  dari  pemerintah  desa.  Musdes diselenggarakan  sesuai  dengan  aturan  perundangan,  untuk  membahas  antara  lain  AD/ART BUMDes serta seleksi pengelola BUMDes. Berkaitan dengan seleksi pengelola ini, peran kepala desa  di  tiga  lokasi  tampak  mendominasi  dalam  proses  pemilihan  direktur.  Pada  pemilihan direktur pertama di ketiga BUMDes, pelaksanaannya dilakukan melalui penunjukkan oleh kepala desa dan bukan melalui pemilihan demokratis.
Aspek  demokratis  dalam  musdes  secara  ideal  ditujukan  untuk  membuka  akses  dan kontrol  masyarakat  terhadap  pemerintahan  dan  pembangunan  desa  (Irawan,  2017).  Melalui pengertian ini, maka aksentuasi musdes sesungguhnya tidak hanya terletak pada hasil keputusan, tapi terutama pada proses musyawarah yang terjadi. Momen musdes memiliki peranan penting dalam membangun kesepakatan antara warga desa dan pemerintah desa, termasuk dalam konteks pendirian  BUMDes.  Dalam  proses  ini,  BPD  memiliki  peran  inisiatif  sebagai  penyelenggara musdes,  dengan  turut  mengundang  pemerintah  desa,  panitia  pembentukan  BUMDes,  pemuka
This is an open access article under the CC–BY-SA license
masyarakat  serta  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  yang  ada  di  desa  (Karmila  &  Kurniawan, 2022).
Penekanan “musyawarah” dalam musdes ini sayangnya tidak begitu menjadi perhatian ketiga  desa,  di  mana  orientasi  musdes  lebih  difokuskan  pada  hasil  keputusan  daripada menghadirkan  pertimbangan-pertimbangan.  Padahal  dalam good  governance ,  prinsip  partisipasi merupakan  salah  satu  prinsip  penting  untuk  menjamin  kerja  pemerintah  desa  berkesesuaian dengan kebutuhan warga desa. Sesuai UU 6/2014 maka partisipasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa,  diwujudkan  dalam  bentuk  interaksi  langsung  melalui  unsur  keterwakilan  di desa  (Pamuji,  Ardhanariswari,  Nasihuddin,  Supriyanto,  &  Sukirman,  2017).  Dalam  kaitannya dengan  pendirian  ketiga  BUMDes,  musdes  tetap  terselenggara  dengan  keterwakilan  warga, namun partisipasi aktif warga desa yang menjadi poin penting dalam good village governance tidaklah diimplementasikan dengan optimal.
Aspek  sumber  inisiatif  pendirian  BUMDes,  ternyata  juga  turut  mempengaruhi  proses pemilihan direktur pertama. Selain direktur pertama yang ditunjuk oleh Kepala Desa, umumnya proses pemilihan direktur juga dimaknai informan sebatas pada terselenggaranya musdes. Bahkan di  BUMDes  Makmur  Abadi,  direktur  pertama  BUMDes  adalah  Kepala  Desa  itu  sendiri. Pendirian  BUMDes  Makmur  Abadi  diawali  program  UPKU  Kestari  Mulya,  yang  saat  itu merupakan  program  dari  pemerintah  provinsi.  Pada  perkembangannya  di  tahun  2013  UPKU diputuskan  menjadi  unit  usaha  pertama  BUMDes,  saat  itu  Suratno  menjadi  direktur  UPKU bersamaan dengan kemenangannya sebagai kepala desa.
Di antara direktur  BUMDes di tiga lokasi kajian, direktur pertama  BUMDes Makmur Abadi  adalah  satu-satunya  desa  di  mana  kepala  desa  sekaligus  menjadi  direktur  pertama BUMDes. Menariknya, jaringan kekuasaan di Desa Penggung Pacitan juga dapat dilihat melalui relasi  antara  pemerintahan  desa  dengan  BUMDes.  Direktur  pertama  BUMDes  yang  saat  ini menjadi  Kepala  Desa yaitu  Bolo  Winarno,  merupakan  adik  kandung  dari  salah  seseorang  yang relatif  berkuasa  di  Desa  Penggung.  Kakak  kandung  Bolo  Winarno,  yakni  Lancur  Susanto merupakan anggota DPRD Kabupaten Pacitan selama tiga periode dari Partai Golkar.
Kepala Desa Penggung pada saat Bolo dipilih menjadi ketua UPKU adalah Suratno. Di antara  Suratno,  Bolo  dan  Lancur  tidak  ditemui  adanya  relasi  kekerabatan,  namun  demikian kemenangan Suratno sebagai Kepala Desa disinyalir karena mendapatkan dukungan dari Lancur Susanto  yang  saat  itu  menjabat  sebagai  anggota  DPRD  Kabupaten  Pacitan,  dengan  suara terbesarnya berasal dari Desa Penggung.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Desa  Penggung,  di  Desa  Sugihwaras  Kabupaten Bojonegoro,  terpilihnya  direktur  BUMDes  dilaksanakan  melalui  penunjukan,  tanpa  seleksi. Direktur pertama atas nama Soeharto Soetodihardjo memang berasal dari kalangan profesional yakni  pensiunan  dari  Perusahaan  Daerah  Air  Bersih  (PDAB).  Namun,  meski  berasal  dari kalangan  profesional,  Soeharto  masih  merupakan  paman  dari  Kepala  Desa  saat  itu  atas  nama Sutiono.
Berbeda  dengan  BUMDes  di  Bojonegoro  dan  Pacitan,  di  Gresik  direktur  pertama BUMDes  (sampai  sekarang)  adalah  aktivis  desa  atas  nama  Yogik  Sugianto.  Berasal  dari  latar belakang aktivis  desa,  Yogik  merupakan  mantan  ketua  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  tingkat Kecamatan, PNPM Mandiri Perdesaan. Sebagai catatannya, meski berlatar belakang aktivis desa,
This is an open access article under the CC–BY-SA license
namun  proses  pemilihan  pemimpin  pertama  BUMDes  di  Desa  Sukorejo  juga  menggunakan mekanisme penunjukan.
Berikutnya berkaitan dengan aspek ketiga, yakni modal awal. Masing-masing desa kajian memperoleh  modal  awal  dari  desa.  Namun  perbedaannya  dapat  dilihat  pada  tabel  2,  di  mana Podho Joyo merupakan satu-satunya BUMDes dengan modal awal pendirian tidak hanya berasal dari kas desa namun juga dari pemerintah kabupaten.
Tabel 2. Praktik Pendirian BUMDes BUMDes Makmur Abadi BUMDes Aneka Usaha BUMDes Podho Joyo Sumber inisiatif Dominasi Pemerintah Kabupaten Dominasi Pemerintah Kabupaten Dominasi Pemerintah Kabupaten Pemilihan  Direktur Pertama Penunjukan oleh Kepala Desa Penunjukan oleh Kepala Desa Penunjukan oleh Kepala Desa Modal Awal Pemerintah Desa Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa
Sumber: diolah peneliti, 2022
Pada  ketiga  poin  pembahasan  mengenai  aspek  pendirian  yaitu  sumber  inisiatif, pemilihan  direktur  pertama  dan  modal  awal,  tampak  adanya  dominasi  oleh  pemerintahan kabupaten dan pemerintah desa dalam derajat yang cukup besar. Berdasarkan temuan lapangan, memperlihatkan  bahwa  inisiatif  pendirian  ketiga  BUMDes  adalah  kombinasi  dari  “atas”  dan “dalam”  atau  tipe  inisiatif  rekognisi  (Eko,  2013).  Disebut  rekognisi  karena  pada  ketiga  desa, pendirian  BUMDes  dimulai  dari  adanya  aturan  perundangan  yang  diikuti  fasilitasi  oleh pemerintah  kabupaten  dan  dukungan  modal  yang  mendorong  pendirian  BUMDes.  Adapun proses  eksekusi  umumnya  melalui  stimulasi  permodalan  dari  pemerintah  provinsi  atau kabupaten/kota. Pada proses berikutnya, desa menyelenggarakan musdes yang juga dihadiri oleh pemerintah  kabupaten  (minimal  diwakili  perangkat  kecamatan).  Selain  pada  penyelenggaraan musdes, unsur “dalam” juga dapat dilihat pada bagaimana desa memutuskan sendiri unit usaha apa yang menjadi unit pertama untuk dikelola oleh BUMDes.
Namun  demikian,  relasi  diantara  pemerintah  supradesa  dan  pemerintah  desa berlangsung  asimetris  dimana  unsur  “atas”  tampak  lebih  dominan  dan  signifikan.  Selain  itu, governance actors yang terlibat dalam praktik pendirian BUMDes didominasi aktor negara dan tanpa keterlibatan  swasta.  Baik  pemerintah  pusat,  pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten  serta pemerintah  desa  memiliki  peran  masing-masing  dalam  proses  pendirian  ketiga  BUMDes. Sedangkan  kelompok  masyarakat  sipil  dihadiri  perwakilan  dan  hanya  dilibatkan  saat  proses musdes.
Di  dalam  musdes,  pemerintah  di  tiga  desa  melibatkan  perwakilan  PKK,  Posyandu, Karang Taruna,  Kelompok  Tani,  Kelompok  Wanita  Tani,  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  dan  lembaga  kemasyarakatan  lain  seperti  kelompok  agama  serta  kelompok  seni  budaya. Berkaitan  dengan  lembaga  kemasyarakatan,  Permendagri  5/2007  tentang  Pedoman  Penataan Lembaga  Kemasyarakatan  menyebutkan  bahwa  lembaga  kemasyarakatan  adalah  lembaga  yang
This is an open access article under the CC–BY-SA license
dibentuk  oleh  masyarakat,  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  merupakan  mitra  pemerintah  dalam memberdayakan  masyarakat.  Pada  praktiknya,  lembaga  kemasyarakatan  memang  dibentuk dengan  tujuan  membantu  pemerintah  dalam  urusan  pemerintahan,  pembangunan,  sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Rauf & Munaf, 2015).
Apabila  mengacu  pada  tiga  perspektif  mengenai  kelompok  masyarakat  sipil,  terutama sebagai  fenomena  asosiasional  (Hikam,  1996).  Maka  meski  lembaga-lembaga  yang  dilibatkan dalam  pendirian  musdes  merupakan  bentukan  negara,  namun  tetap  dapat  dimasukkan  dalam kategori  kelompok  masyarakat  sipil.  Meski  demikian,  apabila  dilihat  dari  perspektif  nilai-nilai keadaban  maka  selain  tidak  independen  dari  negara  lembaga  kemasyarakatan  tadi  juga  kurang memenuhi  ciri  lain  seperti  kesukarelaan,  keswasembadaan,  keswadayaan  dan  kemandirian. Sehingga penting untuk dicatat, bahwa independensi kelompok-kelompok tersebut tidak benar- benar  ideal  dalam  konsep  masyarakat  sipil,  mengingat  mayoritas  dibentuk  melalui  SK  Kepala Desa dan juga mendapatkan pendanaan yang bersumber dari APBDes.
Berdasarkan  penjabaran  mengenai  aktor-aktor  yang  terlibat  dalam  praktik  pendirian BUMDes di tiga desa, maka good village governance yang salah satunya bertumpu pada jejaring antar aktor governance ,  belum  sepenuhnya  terjalin  pada  aspek  praktik  pendirian  BUMDes.  Pendirian ketiga BUMDes lebih banyak bertumpu pada peran pemerintah supradesa dan pemerintah desa, dengan  keterlibatan  kelompok  masyarakat  sipil  yang  tidak  benar-benar  independen,  serta  tidak pula melibatkan sektor bisnis/pasar.
Kurangnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil, serta absennya sektor privat dalam pendirian  BUMDes  juga  menunjukkan  kelemahan  akuntabilitas  politik  oleh  pemerintah  desa. Selain  partisipasi,  konsep good  governance juga  menggarisbawahi  akuntabilitas  sebagai  salah  satu prinsip  penting.  Akuntabilitas  politik  sendiri  dimaknai  sebagai  mekanisme  oleh  yang  berkuasa dalam  bertanggung jawab  terhadap  publik atas  keputusan  mereka.  Melalui  akuntabilitas  politik, maka  nilai  akuntabilitas  tidak  hanya  dilihat  sebagai  seperangkat  mekanisme  kelembagaan  atau checklist  prosedur  (Moedarlis,  2019).  Namun  di  ketiga  desa,  akuntabilitas  administratif  yang prosedural nampak lebih ditekankan daripada akuntabilitas politik kepada warga desa.

## 2. Dinamika Politik dalam Praktik Pengelolaan BUMDes
Pemerintah  provinsi  Jawa  Timur  menyelenggarakan  kompetisi  BUMDes  yang mewakiliki  Kabupaten/kota,  untuk  kemudian  ditetapkan  sebagai  BUMDes  terbaik.  Hal  yang patut  dicatat  dari  proses  tersebut  adalah  bahwa  penilaian  dan  penetapan  BUMDes  terbaik didasarkan  pada  hal-hal  yang  teknis  administratif  (Kurniawan,  2020).  Penilaian  pada  aspek administratif lebih dominan dibandingkan aspek yang lebih substansial seperti hasil dan dampak atas  peran  BUMDes  di  masyarakat.  Pada  proses  ini,  peran  pemerintah  kabupaten  juga  sangat menonjol. Berdasarkan penuturan informan, DPMD dan Bappeda Kabupaten Bojonegoro ikut membantu membenahi profil dan laporan-laporan administratif selama masa persiapan (Suratno, 2020).
Pemerintah  provinsi  dan  kabupaten  terlibat  dalam  derajat  cukup  tinggi  dalam mengarahkan  dan  mengatur  hampir  segala  aktivitas  BUMDes.  Apabila  pada  proses  pendirian, pemerintah  supradesa  berperan  dominan  melalui  inisiatif  pendirian  dan  permodalan.  Pada  sisi pengelolaan,  pemerintah  supradesa  juga  banyak  mengambil  peran.  Bedanya  pada  praktik
This is an open access article under the CC–BY-SA license
pengelolaan,  selain  peran  dari  pemerintah  supradesa,  pemerintah  desa  dan  direktur  BUMDes juga berperan signifikan.
Pemerintah  supradesa  yang  banyak  terlibat  dalam  praktik  pengelolaan  adalah pemerintah kabupaten. Pada tiga BUMDes, pemerintah Kabupaten melakukan berbagai macam bentuk  intervensi  seperti  melalui  penyelenggaraan  pelatihan  yang  ditujukan  untuk  pengurus BUMDes.  Misalnya  di  Bojonegoro,  ditemukan  bahwa  hampir  setiap  tiga  bulan  sekali  DPMD menyelenggarakan  pelatihan  untuk  pengurus  BUMDes.  Secara  substansial,  isi  pelatihan  yang dikoordinir  DPMD  Kabupaten  dan  tak  jarang  juga  diselenggarakan  oleh  BPMD  Provinsi, umumnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat teknis administratif.
Selain  pelatihan,  berbagai  kegiatan  yang  bersifat  evaluatif  juga  banyak  dilakukan  oleh pemerintah supradesa baik secara administrasi maupun secara fisik. Selain itu Kementerian Desa dan PDTT memiliki tenaga pendamping (P3MD), di tingkat kabupaten terdapat pula koordinator PPG (tekhnologi tepat guna), PED (pengembangan ekonomi desa), serta tenaga ahli bidang IT (yang menangani infrastruktur). Kemudian di tingkat kecamatan ada pula pendamping desa, serta di tingkat desa ada pendamping lokal desa. Banyaknya tenaga pendamping dan adanya evaluasi- evaluasi  oleh  supradesa,  menyiratkan  bagaimana  pemerintah  pusat  bersama-sama  dengan pemerintah kabupaten, menciptakan struktur tertentu yang berperan melakukan monitoring dan evaluasi  pembangunan  desa.  Dominasi  dari  supradesa  ini  terus  direproduksi,  berkelindan membentuk jaringan kekuasaan.
Dari internal BUMDes. kemampuan manajemen masing-masing BUMDes oleh direktur relatif  berjalan  baik.  Pengelolaan  dan  pengembangan  unit-unit  usaha  terjadi  di  bawah kepemimpinan direktur, umumnya mampu memberi dampak baik bagi kehidupan masyarakat di masing-masing  desa.  Pada  ketiga  BUMDes,  perkembangan  sangat  dipengaruhi  kebijakan  yang diambil  berdasarkan  inisiatif  direktur.  Secara  lebih  mendetail,  di  antara  inisiatif  tersebut  dapat dipilah ke dalam tiga aspek pembahasan antara lain pengembangan unit usaha, inovasi, serta kerja sama dengan pihak ketiga. Meski pada beberapa kasus melibatkan pemerintah supradesa, namun umumnya ketiga hal tersebut dilaksanakan berdasarkan inisiatif direktur BUMDes.
Tabel 3. Unit Usaha BUMDes BUMDes Jenis Usaha Unit Usaha Aneka Usaha, Bojonegoro Serving Pengelolaan Air Minum (HIPPAM) Renting Simpan Pinjam Trading Pertanian (Toko Obat Pertanian) Brokering Jasa Rumah Bayar Listrik Podho Joyo, Gresik Renting Simpan Pinjam Brokering Pelayanan Pembayaran Listrik Serving Pengelolaan Sampah Trading Pasar Desa Trading Perdagangan Umum Makmur Abadi, Pacitan Serving Simpan Pinjam (UPKU) Serving Foto Copy Renting Molen Trading Pasar Desa Sumber: diolah peneliti, 2021
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Pada aspek pertama yaitu pengembangan unit usaha, dapat diperhatikan pada tabel 3 di mana masing-masing BUMDes memiliki multibisnis yang bergerak di berbagai jenis usaha seperti trading,  serving,  brokering,  dan  renting.  Masing-masing  BUMDes  memiliki  lebih  dari  tiga  unit usaha.  BUMDes  Aneka  Usaha  dan  BUMDes  Makmur  Abadi  memiliki  empat  unit  usaha, sedangkan BUMDes Podho Joyo memiliki lima unit usaha.
Berkaitan  dengan  unit  usaha  terbesar,  dari  seluruh  unit  usaha  yang  dimiliki  oleh Makmur  Abadi  dan  Podho  Joyo  maka  unit  usaha  utama  dan  terbesar  adalah  Pasar  Desa. Sedangkan  pada  BUMDes  Aneka  Usaha,  unit  usaha  dengan  penghasilan  terbesar  adalah HIPPAM. Terutama pada BUMDes Aneka Usaha di Bojonegoro, unit usaha dengan penghasilan terbesar, linear dengan unit usaha pertama yang diakui sebagai milik BUMDes.
Beberapa  tantangan  baik  dari  internal  maupun  eksternal,  dihadapi  ketiga  BUMDes. Secara  internal  misalnya  ditemukan  praktik  rekrutment  pengelola  BUMDes  yang  berbasis nepotisme.  Secara  eksternal,  tantangan  muncul  dari  penerimaan  masyarakat  terhadap  program BUMDes. Misalnya pada BUMDes Aneka Usaha, kendala muncul dari unit simpan pinjam yaitu kredit  macet.  Hal  ini  tampak  dari  sulitnya  penerapan  aturan  pinjaman  dengan  jaminan  BPKP kendaraan bermotor, dimana warga kerap memberikan BPKB kendaraan yang telah habis masa berlakunya (Kurniawan, 2020). Kesulitan yang sama dialami oleh BUMDes Podho Joyo, di mana masyarakat cenderung menganggap dana hibah tidak perlu dikembalikan ke desa (Yogik, 2020).
Praktik yang menarik dari BUMDes Podho Joyo ini adalah, adanya larangan bagi warga desa untuk meminjam kepada rentenir. Apabila ditemukan ada warga yang meminjam ke rentenir maka  akan  diberlakukan blacklist terhadap  warga  tersebut.  Di  sini,  mekanisme  “hukuman ” diberlakukan melalui sistem blacklist. Sebaliknya, bagi warga yang hendak menutup hutang kepada rentenir, maka pembayaran hutang kepada rentenir akan dibantu oleh BUMDes sampai lunas.
Pencairan pinjaman pada BUMDes Podho Joyo, saat ini mencapai 300 juta setiap bulan, dengan  total  tabungan  warga  sebesar  800  juta.  Bunga  dari  simpan  pinjam  di  BUMDes  Podho Joyo  sendiri  tergolong  rendah,  yakni  antara  0,4  persen  hingga  1  persen.  Sampai  penelitian  ini dilangsungkan, berdasarkan hasil wawancara dengan direktur BUMDes, saat ini tercatat telah ada 600-700  warga  yang  memiliki  tabungan,  yang  tidak  hanya  melibatkan  warga  Desa  Sukorejo namun juga melibatkan warga dari desa tetangga seperti Desa Lasem dan Desa Sambo.
Di Pacitan, praktik baik pada BUMDes Makmur Abadi terletak pada penyerapan tenaga kerja dan pengembangan modal. Pada poin pengembangan modal, pengelolaan pasar yang saat ini dikelola BUMDes telah menyumbang PADes hingga 50 juta pertahun. Angka ini meningkat tajam dibandingkan saat dikelola pihak ketiga yang hanya menyumbang PADes sebesar 6 -7 juta per  tahun.  Sedangkan  di  Desa  Sugihwaras,  ditemukenali  bahwa  praktik  baik  pada  BUMDes Aneka  usaha  terletak  pada  unit  HIPPAM.  Secara  historis  Desa  Sugihwaras  memiliki  persoalan air, sehingga keberadaan HIPPAM sangat berkesesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa.
Pada aspek berikutnya yakni inovasi pelayanan, di antara tiga BUMDes hanya BUMDes Podho  Joyo  yang  memiliki  terobosan  pelayanan.  Bentuk  terobosan  tersebut  cukup  menonjol hingga  mampu  berdampak  pada  efisiensi  kerja  dari  unit  usaha  BUMDes.  Saat  ini  yang  sedang dikembangkan  adalah  sektor  perdagangan,  terdapat  beberapa  rencana  antara  lain cashplus serta pembayaran non-tunai menggunakan KTP. Selain itu, saat ini juga telah ada fasilitas token untuk transaksi android, sehingga warga desa dapat melakukan pembayaran listrik PLN melalui aplikasi.
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Bentuk  inovasi  lain  dari  BUMDes  Podho  Joyo  adalah  pengurusan  BPJS Ketenagakerjaan.  Saat  ini,  pengurus-pengurus  BUMDes  Podho  Joyo  telah  memiliki  BPJS ketenagakerjaan  yang  pembayarannya  dikelola  oleh  BUMDes.  Asuransi  BPJS  yang  dibayarkan oleh  BUMDes  untuk  pengurus  BUMDes  antara  lain  adalah  jaminan  kematian,  jaminan kesehatan,  jaminan  hari  tua  serta  pensiun.  Selain  soal  BPJS,  beberapa  kegiatan  pada  unit-unit usaha  juga  berlangsung  online,  seperti  pembayaran  iuran  kebersihan  pada  unit  pasar  yang langsung dipotong dari rekening tabungan. Berdasarkan penjabaran pengelolaan pada BUMDes Podho  Joyo,  maka  BUMDes  ini  telah  lebih  jauh  melakukan  terobosan-terobosan.  Catatannya, inovasi pelayanan yang terjadi di Gresik ini, murni berasal dari inisiatif direktur BUMDes.
Produk yang lahir dari inovasi umumnya merujuk pada sifat-sifat yang baru, berkualitas serta menguntungkan. Oleh karenanya kemampuan berinovasi membutuhkan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan keadaan sebelumnya berdasarkan ide, fakta serta  informasi  yang  ada  (Nursetiawan,  2018).  Inovasi  selain  dilakukan  untuk  mengikuti perubahan  sosial  yang  cepat,  juga  dibutuhkan  untuk  mencari  jalan  yang  efektif  dalam memecahkan  masalah.  Merujuk  pada  temuan  penelitian,  memperlihatkan  bahwa  BUMDes Podho Joyo memiliki daya inovasi yang baik dalam upaya memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
Berikutnya pada aspek kerja sama pihak ketiga, kecuali pada BUMDes Makmur Abadi kedua BUMDes lain telah melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga. Pada BUMDes Aneka Usaha, terdapat dua bentuk kerja sama yaitu kerja sama dengan BNI untuk pembukaan rekening warga  desa,  serta  kerja  sama  dengan  perusahaan  pembayaran  listrik  untuk  pembayaran  listrik warga dengan sistem bagi hasil. Apabila BUMDes Aneka Usaha melakukan kerja sama dengan dua  pihak,  BUMDes  Podho  Joyo  melakukan  kerja  sama  dengan  empat  pihak  antara  lain  BNI, BRI Link, Pertamina dan Petrokimia. Kerja sama dengan  BNI dan BRI Link dilakukan terkait proses  transfer  antar  bank,  diantaranya  untuk  kegiatan  penarikan  uang  kebersihan  pasar. Berikutnya kerja sama dengan Pertamina dilakukan untuk perdagangan LPG, terakhir kerja sama dengan Petrokimia dilakukan untuk kegiatan perdagangan pupuk. Kerja sama dengan Pertamina dan  Petrokimia  terjadi  melalui  fasilitasi  Pemerintah  Kabupaten,  sehingga  bukan  merupakan inisiatif mandiri dari BUMDes atau pemerintah Desa.
Tabel 4. Praktik Pengelolaan BUMDes BUMDes Makmur Abadi BUMDes Aneka Usaha BUMDes Podho Joyo Pengembangan Unit Usaha Dominasi peran direktur BUMDes Dominasi peran direktur BUMDes Dominasi peran direktur BUMDes Inovasi Dominasi peran direktur BUMDes Dominasi peran direktur BUMDes Dominasi peran direktur BUMDes Kerja  sama  Pihak Ketiga Tidak ada kerja sama pihak ketiga Difasilitasi pemerintah kabupaten Difasilitasi pemerintah kabupaten dan inisiatif mandiri BUMDes
Sumber: diolah peneliti, 2022
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Berdasarkan  penjabaran  mengenai  tiga  poin  praktik  pengelolaan  BUMDes,  tabel  4 merinci perbedaan peran aktor governance pada praktik pengelolaan tiga BUMDes. Tiap BUMDes memiliki derajat ketergantungan tertentu pada pemerintahan kabupaten, serta direktur BUMDes. Meski memiliki kesamaan, namun khusus pada BUMDes Podho Joyo relatif otonom meski pada poin kerja sama pihak ketiga tidak murni berasal dari inisiatif BUMDes.
Peran  direktur  BUMDes,  turut  menjadi  catatan  baik  pada  praktik  pendirian  maupun praktik pengelolaan BUMDes. Pada proses pemilihan direktur BUMDes, pada satu sisi direktur yang  ditunjuk  kepala  desa  tampak  berdampak  baik,  mengingat  Kepala  Desa  pasti  memilih direktur yang dianggap kompeten mengelola BUMDes. Namun pada sisi lain, proses penunjukan ini  tentu  tidak  memenuhi  kaidah  demokrasi  karena  telah  menyingkirkan  orang-orang  lain  yang juga  memiliki  potensi.  Secara  jangka  panjang,  proses  penunjukkan  direktur  dapat  pula menempatkan BUMDes berpotensi terhadap praktik-praktik kolusi dan korupsi.
Pada  praktik  pengelolaan,  direktur  masing-masing  BUMDes  memiliki  peran  dominan dan signifikan. Ketergantungan tersebut meliputi ketergantungan inisiatif pengelolaan baik teknis administratif  maupun  inisiatif  lain  yang  berkaitan  dengan  terbosan-terobosan.  Meski  tidak demokratis  karena  ide/inisiatif  sepenuhnya  dari  mereka,  namun  berdasarkan  output  kinerja BUMDes tampak bahwa para direktur mempraktikkan kuasa yang cukup baik dalam pengelolaan BUMDes.
Namun  sayangnya,  peran  dominan  dan  signifikan  dari  direktur  ini  tidak  hanya berdampak  pada  perkembangan  BUMDes,  namun  juga  berdampak  pada  ketergantungan BUMDes  terhadap  direktur  tersebut.  Misalnya  pada  BUMDes  Aneka  Usaha  di  Bojonegoro, ketidakaktifan direktur ternyata berimplikasi pada macetnya pengelolaan BUMDes. Tidak hanya di  Bojonegoro,  karena  pada  BUMDes  Makmur  Abadi  di  Pacitan,  ketergantungan  pengelolaan BUMDes terhadap direktur juga terjadi.
Berkaitan  dengan  peran  dan  relasi  antara  tiga  aktor governance ,  keterlibatan  warga  desa dalam pengelolaan BUMDes tampak belum optimal. Apabila dalam praktik pendirian didominasi dua aktor, yakni pemerintah dan sedikit keterlibatan kelompok masyarakat sipil. Dalam praktik pengelolaan BUMDes  juga hanya melibatkan  dua aktor governance , yakni pemerintah dan sektor swasta melalui kerja sama pihak ketiga.
Peran  pemerintah  desa  termasuk  perangkat  desa,  memang  sangat  penting  dalam good village governance (Rustam  &  Syariati,  2021;  Siregar  &  Muslihah,  2019).  Namun  dalam  kaitannya dengan kelompok masyarakat sipil, secara umum di desa kemauan dan kemampuan warga desa dalam  mengorganisir  diri  untuk  menjadi  kekuatan  demokratis  cenderung  lemah.  Komunitas- komunitas kewargaan hadir, namun kerap tidak disertai kesadaran mentransformasi diri menjadi organisasi  yang  menerapkan  nilai-nilai  partisipasi  dan  kontrol  dalam  struktur  politik  desa (Aminudin,  2019).  Begitupula  yang  terjadi  di  tiga  desa  kajian,  pada  satu  sisi  pemerintah  desa tampak kurang melibatkan kelompok masyarakat sipil. Pada sisi lain kelompok masyarakat sipil sendiri juga cenderung pasif, mengingat tidak ada satupun tuntutan warga terkait pendirian dan pengelolaan BUMDes, sehingga akuntabilitas politik kurang diimplementasikan.

## Kesimpulan
Terdapat tiga hal penting yang patut dicatat dalam penelitian BUMDes terbaik. Pertama , bahwa penilaian yang dipakai dalam kompetisi BUMDes terbaik oleh Pemerintah Provinsi Jawa
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Timur,  adalah  penilaian  yang  sifatnya  teknis  administratif. Kedua ,  BUMDes-BUMDes  yang menjadi  subjek  penelitian  telah  didirikan  jauh  sebelum  adanya  UU  6/2014  tentang  Desa, sehingga  selain  eksistensi  awal  dari  ketiga  BUMDes  tidak  memiliki  kaitan  dengan  UU  Desa, praktik  baik  muncul  karena  BUMDes  telah  berdinamika  dalam  waktu  yang  relatif  lama. Ketiga , secara  substansial  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  desa  tidak  dilibatkan  secara memadai baik pada praktik pendirian maupun pengelolaan BUMDes.
Good village governance yang  salah  satunya  menekankan  pada  jejaring  antar  aktor  belum benar-benar  berjalan  di  ketiga  BUMDes.  Diantara  tiga  aktor governance ,  keterlibatan  swasta  dan kelompok masyarakat sipil yang ada di desa tidak terlalu tampak meski bukannya tidak ada sama sekali.  Sebaliknya  Pemerintah  supradesa  berperan  dominan  saat  proses  pendirian  dan pengelolaan  BUMDes,  terutama  pada  praktik  pendirian.  Ketiga  BUMDes  yang  menjadi  subjek kajian,  inisiatif  awal  pendirian  seluruhnya  merupakan  reaksi  atas  peraturan  yang  disusun  oleh pemerintah supradesa. Bahkan pada BUMDes Podho Joyo di Kabupaten Gresik, BUMDes hadir karena adanya dana stimulan sebesar 30 juta rupiah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
Fasilitasi  pendirian  BUMDes  oleh  pemerintah  supradesa,  sedikit  banyak  telah mempengaruhi pengelolaan masing-masing BUMDes. Strategi intervensi yang menekankan pada akuntabilitas  administratif  dipraktikkan  sejak  awal  pendirian  oleh  masing-masing  pemerintah kabupaten  dan  pemerintah  desa.  Pemilihan  unit  usaha  pertama,  penentuan  direktur  BUMDes, pemberian dana stimulan, fasilitasi pihak ketiga (swasta) dan berbagai pelatihan banyak difasilitasi dan  atau  dikooptasi  oleh  pemerintah  kabupaten  atau  pemerintah  desa.  Hal  ini  pada  satu  sisi berdampak  pada  kemajuan  BUMDes,  namun  pada  sisi  lain  juga  menunjukkan  ketergantungan- ketergantungan  yang  tampak  seperti  pada  rendahnya  inisiatif  penguatan  SDM,  rendahnya kemampuan  menjalin  kerja  sama  dengan  pihak  ketiga,  serta  sulitnya  melakukan  sirkulasi kepemimpinan BUMDes.
Secara umum, baik tidaknya pengelolaan BUMDes pada masing-masing Desa, tumbuh dalam  konteks  sosialnya  masing-masing.  Secara  umum  pemerintah  pusat  memang  menuntut pendirian BUMDes di masing-masing desa, namun keterlibatan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, serta kemampuan manajerial direktur BUMDes ternyata juga turut memengaruhi kualitas BUMDes di masing-masing desa.
Meski  terdapat  fakta-fakta  kurang  demokratisnya  proses  pendirian  dan  pengelolaan BUMDes, penelitian ini mengakui adanya hasil baik dari keberadaan BUMDes di masing-masing desa,  hal  ini  terutama  karena  unit-unit  yang  hadir  benar-benar  merupakan  unit  yang  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Meski  belum  mampu  menyumbang  PADes  secara  signifikan, namun kehadiran BUMDes telah memiliki kontribusi dalam perekonomian desa.

## Referensi
Aminudin,  A.  (2019).  Implementation  of  Good  Village  Governance  in  Village  Development. Journal of Public Administration and Local Governance , 3 (1), 1. https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356.
https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/publicadminis/article/view/1356
Andayani,  K.  P.,  &  Sudiarta,  I.  K.  (2021).  Pembentukan  Dan  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik Desa ( Bumdes  ) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan. Jurnal Kertha Negara , 9 (5), 366–377. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/64188
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, R. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., Damayanty, S. A., … Handoko,  R.  (2020).  Village  fund,  village-owned-enterprises,  and  employment: Evidence  from  Indonesia. Journal  of  Rural  Studies , 79 (January),  382–394. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0743016720300103 Bobst, S., Torres, J. A., & Cope, R. B. (2015). Case Studies Chapter. Toxicological Risk Assessment for Beginners , 211–242. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12751-4_12. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-12751-4_12
Chandra Gian Asmara. (2021). Jokowi Sindir BUMDes: Cuma Buat Plang, Kegiatan Gak Jelas! https://www.cnbcindonesia.com/news/20211220113329-4-300548/jokowi-sindir- bumdes-cuma-buat-plang-kegiatan-gak-jelas
Dhue,  J.  I.  R.,  &  Tokan,  F.  B.  (2021).  Penguatan  Kapasitas  Pemerintah  Merencanakan Pembangunan  Desa  di  Desa  Oben  Kabupaten  Kupang. Warta  Governare:  Jurnal Pemerintahan , 2 (2 Juli-Desember), 335–356.
https://journal.unwira.ac.id/index.php/WG/article/view/1555
Eko,  S.  (2013).  (n.d.). Membangun  BUM  Desa  yang  Mandiri,  Kokoh  dan  Berkelanjutan.  Policy  Paper. Yogyakarta: FPPD . https://docplayer.info/73243365-Membangun-bumdes-yang- mandiri-kokoh-dan-berkelanjutan.html
Falah, T. (2016). Gema Desa: Media Pemberdayaan
Masyarakat . 1–36. https://www.dpmd.jatimprov.go.id/buletin-gema-desa/899-gema-desa-edisi-juli-2016 Fernandes Simangunsong. (2015). Kajian Penggalian Potensi Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Administrasi Publik , Vol. 3 No. , 12. https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1069/1079
Firdaus,  S.  (2018).  Fenomena  Elite  Capture  Dalam  Pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes). Politika: Jurnal Ilmu Politik , 9 (2), 20.
https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2018.20-37. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/17877/13941 Fitrianto,  H.  (2016).  Revitalisasi  Kelembagaan  Bumdes  Dalam  Upaya  Meningkatkan Kemandirian  dan  Ketahanan  Desa  di  Jawa  Timur  Institutional  Revitalization  of Bumdes
In …. Jejaring Administrasi Publik , 8 (2), 915–926. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp95658b964ffull.pdf Gisselquist, R. M. (2012). Good Governance as a Concept , and Why This Matters for Development Policy . https://www.wider.unu.edu/publication/good-governance-concept-and-why-matters- development-policy
Hardianto, R., Kusuma, C., & Alfarasy Syam, F. (2021). Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan BumDes Terbaik. ZONAsi: Jurnal Sistem Informasi , 2 (2), 122–137. https://doi.org/10.31849/zn.v2i2.5858.
https://journal.unilak.ac.id/index.php/zn/article/view/5858
Hastutik,  D.,  Padmaningrum,  D.,  &  Wibowo,  A.  (2021).  Peran  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten  Klaten. AGRITEXTS:  Journal  of  Agricultural  Extension , 45 (1),  46. https://doi.org/10.20961/agritexts.v45i1.51539.
https://jurnal.uns.ac.id/agritexts/article/view/51539
This is an open access article under the CC–BY-SA license
Hikam, M. A.
(1996).
Demokrasi dan Civil Society . Jakarta: LP3ES. https://www.academia.edu/13089759/DEMOKRASI_DAN_CIVIL_SOCIETY
Ihsan, A. N. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. Journal of Politic and Government Studies , 7 (04), 221– 230. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911 Irawan,  N.  (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa .  Jakarta:  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Karmila, I., & Kurniawan, R. F. (2022). THE EXISTENCE OF BUMDES AS A PILLAR OF LOCAL ECONOMIC . https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jpfeb/article/view/134 KPPOD. (2016). Merancang Bum Desa Sebagai Penggerak Ekonomi Desa Penggerak Ekonomi Desa Brief Brief . https://www.kppod.org/brief/show?id=28
Kumparan.  (2018).  Kemendes  PDTT:  Separuh  Lebih  BUMDes  di  Indonesia  Mati  Suri. https://kumparan.com/tugujogja/kemendes-pdtt-separuh-lebih-bumdes-di-indonesia- mati-suri-27431110790555989
Moedarlis,  F.  T.  (2019).  Akuntabilitas  Politik  dalam  Anggaran  (Studi  Kasus:  Dana  Gerakan Dusun Membangun (GDM) di Kabupaten Bungo). Journal of Goverment and Civil Society ,
3 (1), 1–34. https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/1092/989. Nain,  U.  (2017). Relasi  Pemerintah  Desa  dan  Supradesa  dalam  Perencanaan  dan  Penganggaran  Desa . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. http://eprints.ipdn.ac.id/230/
Nursetiawan,  I.  (2018).  Strategi  Pengembangan  Desa  Mandiri  Melalui  Inovasi  Bumdes. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 4 (2), 72–81.
https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1488
Pamuji,  K.,  Ardhanariswari,  R.,  Nasihuddin,  A.  A.,  Supriyanto,  S.,  &  Sukirman,  S.  (2017).
Pengembangan  Model  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  Di  Kabupaten  Banyumas. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum , 24 (4),  625–643. https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art6. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/8227
PKDOD. (2016). Model dan Instrumentasi Kebijakan Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah  Kabupaten/Kota  dan  Pemerintah  Desa  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa . Jakarta:  Pusat  Kajian  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  Lembaga  Administrasi Negara.
http://pustakamaya.lan.go.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NGMwNm E2NGRmOGY4NDJmZWU2MDJhZTMzZmI1MTIzZGEwYTVkMjgxYg==.pdf
Pratiwi,  M.  B.,  &  Novianty,  I.  (2020).  Strategi  Bertahan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes) dalam  Pandemi  COVID-19  pada  Desa  Cibodas  Kecamatan  Lembang  Kabupaten Bandung  Barat. Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar ,  26– 27. https://jurnal.polban.ac.id/proceeding/article/view/2170
Rauf,  R.,  &  Munaf,  Y.  (2015).  Lembaga  Kemasyarakatan  di  Indonesia.  In Zanafa  Publishing . Pekanbatu: Zanafa
Publishing. https://repository.uir.ac.id/1996/1/Lembaga%20Kemasyarakatan%20Indonesiapdf.pd f
Rustam,  Suwandi,  M.,  &  Syariati,  N.  E.  (2021).  Konsep  Amanah:  Pengelolaan  Dana  Desa Menuju  Good  Village  Governance. Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban  Uin-Alauddin. ,
This is an open access article under the CC–BY-SA license
VII (2), 237–259. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jiap/article/view/26852 Santi  Pertiwi  Hari  Sandi.  (2019).  Pengelolaan  Modal  Usaha  Bagi  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)  Buana  Mekar  Desa  Mekar  Buana  Kecamatan  Tegal  Waru. Jurnal  Buana Pengabdian , 1 (1),  1–5.  https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v1i1.574. https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/JurnalBuanaPengabdian/article/view/57 4
Siregar, H. O., & Muslihah, S. (2019). Implementation of good governance principles in village government  context  in  Bantul  Regency,  Yogyakarta. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan Pembangunan  Daerah , 6 (4),  503–514.  https://doi.org/10.22437/ppd.v6i4.6256. https://www.online-journal.unja.ac.id/JES/article/view/6256
Suharto,  D.  (2012).  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  dalam  Perspektif  Desentralisasi Administratif  dan  Desentralisasi  Politik. Jurnal  Bina  Praja , 04 (03),  153–160. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.153-160.
http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/67
Wahyuni, E. T., & Ismail, D. (2021). Tantangan Institusionalisasi Dan Akuntabilitas Bumdes Di Tasikmalaya.
Sawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat … , 2 , 74–86. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2229644

## Wawancara
Kurniawan, Deny. (2020). Bojonegoro, 6 Juli, 2020. Suratno. (2020). Pacitan, 7 Juli 2020. Sugianto, Yogik. (2020). Gresik, 16 September, 2020.