## PENDEKATAN HOLISTIK (HOLISTIC APPROACH) SEBAGAI UPAYA EFEKTIF PENGENTASAN KEMISKINAN: STUDI KASUS PADA TIGA KELUARGA MISKIN
RR. Lulus Prapti NSS. Rahoyo
Dian Triyani
Diterima: Februari 2019, Disetujui: Maret 2019. Dipublikasikan: April 2019

## Abstract
Various programs and government efforts to reduce poverty have indeed been rolled out, including Farmer Business Credit (1998) which reached Rp.8.4 trillion; Food Security Credit (2000) which reached 2.3 trillion; also the Kecamatan Development Program (PPK), the Urban Poverty Reduction Program (P2KP) and the Social Safety Net. However, the various effort s did not significantly reduce poverty. At least, the data above shows that from 2002 to 2007 the poverty rate remained perched at 16-18% even though it was only one digit in 2018.
Of course we should not be pessimistic that poverty can indeed be suppressed and even eradicated. Muhammad Yunus, the 2006 Nobel Peace Prize winner, has proven it in Bangladesh. But, seeing the experience of the past 5 years, all efforts made by the government have not given significant results.
Another question that arises, why are all programs that have absorbed the trillions of costs unable to have a significant impact on efforts to alleviate poverty? Are emergent programs such as poor rice (raskin) and direct cash assistance (BLT) really a strategic approach to poverty alleviation?
This paper seeks to capture the lives of three poor families, Suji (65 years), Harni (55 years) and Subadi (61 years) as a case study. From what description they have about their lives, an analysis will be carried out to find out aspects related to their poverty.
Keywords: holistic approach, poverty

## Abstrak
Berbagai  program  dan  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  memang  pernah digulirkan, antara lain Kredit Usaha Tani (1998) yang mencapai Rp8,4 triliun; Kredit Ketahanan Pangan (2000)  yang  mencapai  2,3  triliun;  juga  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK),  Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Jaring Pengaman Sosial.    Namun, berbagai upaya itu  pun  toh  tak  cukup  signifikan  mengurangi  angka  kemiskinan.  Setidaknya,  data  di  atas  menunjukkan bahwa sejak 2002 sampai dengan 2007 angka kemiskinan tetap bertengger pada angka 16 – 18% sekalipun memang tinggal satu digit pada 2018.Tentu saja kita tidak boleh pesimis bahwa kemiskinan pada dasarnya memang bisa ditekan bahkan bisa dihapuskan. Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian 2006 telah membuktikannya di Bangladesh. Tetapi, melihat pengalaman selama 5 tahun terakhir, semua usaha yang dilakukan pemerintah belum memberikan hasil yang berarti.
Pertanyaan lain yang muncul, mengapa semua program yang telah menyedot triliunan biaya tersebut tidak  mampu  membawa  dampak  signifikan  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan?  Apakah program-program tanggap darurat (emergent) semacam beras miskin (raskin) dan bantuan langsung tunai (BLT)  memang  merupakan  pendekatan  strategis  untuk  pengentasan  kemiskinan?Makalah  ini  berusaha memotret apa adanya kehidupan tiga keluarga miskin masing-masing Suji (65 tahun), Harni (55 tahun) dan Subadi  (61  tahun)  sebagai  studi  kasus.  Dari  deskripsi  apa  adanya  mengenai  kehidupan  mereka  akan dilakukan analisis untuk mengetahui aspek-aspek yang terkait dengan kemiskinan mereka.
Kata kunci: pendekatan holistik, keluarga miskin

## Pendahuluan
Hantu kemiskinan tampaknya masih tetap akan menjadi momok  gentayangan yang sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah dan rakyat Indonesia. Tak kurang, World Bank berdasarkan  hasil  penelitiannya  tahun  2006  terhadap  kemiskinan  di  Indonesia memberikan  catatan  sinis  mengenai  jumlah  penduduk  Indonesia  yang  mengalami kemiskinan absolut.
“Jumlah penduduk yang berpenghasilan kurang dari AS$2/hari hampir sama dengan total penduduk yang berpenghasilan kurang dari AS$2/hari seluruh kawasan Asia Timur kecuali Cina.”
Dalam  kurun  waktu  17  tahun  angka  kemiskinan  absolut  memang  berhasil  ditekan dari 40,7% pada 1976 menjadi sekitar 11% pada 2005 dan bahkan menjadi 9,82% pada 2018. Tetapi, angka tersebut kembali melonjak sebagai akibat badai krisis ekonomi yang menghantam  Indonesia  pada  1997.  Secara  nominal,  jumlah  penduduk  miskin  di Indonesia tahun 2006 mencapai 40 juta jiwa dan pada Juni 2007 mencapai 37,17 jiwa dan turun menjadi 25,9 juta jiwa pada 2018.
Yang  harus  dicatat,  angka-angka  itu  pun  diperoleh  hanya  didasarkan  pada  segi pendapatan  (income).  Apabila  kriteria  kemiskinan  juga  didasarkan  pada  segi nonpendapatan,  bisa  dipastikan  angka-angka  tersebut  akan  menjadi  semakin mencemaskan. Bank Dunia mencatat: 25% anak usia Balita di Indonesia mengalami gizi buruk; angka kematian Ibu 307 per 100.000 kelahiran hidup (3x Vietnam dan 6x Cina dan Malaysia); jumlah anak usia 16 - 18 tahun yang lulus SLTP hanya mencapai angka 55% (untuk penduduk miskin) dan 89% (untuk penduduk kaya).
Memang,  merujuk  pada  Strategi  Nasional  Penanggulangan  Kemiskinan  (SNPK), pemerintah  Indonesia  pada  2009  menargetkan  angka  kemiskinan  akan  turun  hingga hanya menjadi 8,2%; angka  kematian  ibu dari 307 per 100.000 kelahiran hidup (2006) menjadi  226  per  100.000  kelahiran  hidup;  dan  angka  partisipasi  sekolah  menengah menjadi 98,1%.    Pertanyaan pokoknya, apakah target tersebut sungguh realistis?
Berbagai  program  dan  upaya  pemerintah  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan memang pernah digulirkan, antara lain Kredit Usaha Tani (1998) yang mencapai Rp8,4 triliun;  Kredit  Ketahanan  Pangan  (2000)  yang  mencapai  2,3  triliun;  juga  Program Pengembangan  Kecamatan  (PPK), Program  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan (P2KP)  dan  Jaring  Pengaman  Sosial.    Namun,  berbagai  upaya  itu  pun  toh  tak  cukup
signifikan mengurangi angka kemiskinan. Setidaknya, data di atas menunjukkan bahwa sejak 2002 sampai dengan 2007 angka kemiskinan tetap bertengger pada angka 16 – 18% sekalipun memang tinggal satu digit pada 2018.
Tentu saja kita tidak boleh pesimis bahwa kemiskinan pada dasarnya memang bisa ditekan  bahkan  bisa  dihapuskan.  Muhammad  Yunus,  peraih  Nobel  Perdamaian  2006 telah  membuktikannya  di  Bangladesh.  Tetapi,  melihat  pengalaman  selama  5  tahun terakhir, semua usaha yang dilakukan pemerintah belum memberikan hasil yang berarti.
Pertanyaan  lain  yang  muncul,  mengapa  semua  program  yang  telah  menyedot triliunan  biaya  tersebut  tidak  mampu  membawa  dampak  signifikan  dalam  upaya pengentasan  kemiskinan?  Apakah  program-program  tanggap  darurat  (emergent) semacam beras miskin (raskin) dan bantuan  langsung tunai (BLT) memang merupakan pendekatan strategis untuk pengentasan kemiskinan?
Makalah  ini  berusaha  memotret  apa  adanya  kehidupan  tiga  keluarga  miskin masing-masing  Suji  (65  tahun),  Harni  (55  tahun)  dan  Subadi  (61  tahun)  sebagai  studi kasus.  Dari  deskripsi  apa  adanya  mengenai  kehidupan  mereka  akan  dilakukan  analisis untuk mengetahui aspek-aspek yang terkait dengan kemiskinan mereka.
Untuk tujuan tersebut, penulis telah melakukan kunjungan dan wawancara langsung kepada ketiga narasumber. Kepada Ibu Suji dan Ibu Harni penulis melakukan kunjungan dan wawancara di rumahnya. Sedangkan kepada Bapak Subadi, wawancara dilakukan di tempat kerjanya di Brumbungan – Semarang.

## Potret Tiga Keluarga Miskin
Suji,  namanya!  Janda  beranak  4  anak  ini  tinggal  di  Desa  Ngablak  RT  02/05 Kabupaten Magelang. Tak ada pekerjaan tetap baginya. Sehari-hari ia bekerja serabutan, tergantung  dari  para  tetangga  yang  meminta  bantuannya.  Bisa  mencuci  piring,  bisa memanen sayuran, atau sekadar memijit. Justru karena itu, tak ada patokan pasti berapa penghasilan  setiap harinya. Selain permintaan bantuan dari para tetangganya tidak  bisa dipastikan  setiap  hari  datang,  sering  kali  para  tetangganya  tersebut  memberinya  uang tanpa standar tertentu. Kadang Rp10.000,00 kadang Rp25.000,00 tapi kadang juga hanya seliter beras.
Suaminya  telah  meninggal  sejak  37  tahun  lalu  saat  anak  bungsunya  baru  berumur sebulan.  Slamet  (alm),  suaminya,  adalah  seorang  supir  truk  dan  meninggal  karena kecelakaan.
Sejak  mula  kehidupan  keluarga  Suji  memang  kurang  beruntung.  Baik  dirinya maupun  suaminya  sama-sama  terlahir  dari  keluarga  kurang  mampu.  Karena  itulah, beberapa  tahun  setelah  menikah  ia  dan  suaminya  sempat  bertransmigrasi  ke  Sumatera. Namun, tak lama kemudian mereka terpaksa kembali ke Jawa karena mengaku tidak kuat hidup di daerah trans.
Sebenarnya ia pernah mencoba berdagang sayuran kecil-kecilan (eber-eber—Jw) di pasar. Tetapi, lantaran modalnya yang kelewat cekak ia tak mampu bertahan menghadapi kerasnya persaingan.
Sepeninggal  suaminya,  ia  rela  menjadi  istri  kedua—juga  seorang  supir. Keputusannya menjadi istri kedua seorang supir itu semata-mata didasari satu hal; “Sapa ngerti  isa  melu  mangan,”  (siapa  tahu  bisa  sekadar  ikut  makan)  begitu  kenangnya.  Ya, sekadar  ikut  makan.  Karena  pada  dasarnya  suami  keduanya—Suroso,  namanya—  juga tidak mampu memberikan uang berlebih.
Nasib  keempat  anaknya?  Untunglah  ketika  itu  biaya  pendidikan  keempat  anaknya dari sejak kelas I SD ditanggung sponsor yang dicarikan gereja. Keempat-empatnya lulus SLTP.  Kini  keempat-empatnya  telah  berkeluarga  ...  sekaligus  keempat-empatnya  juga berprofesi sebagai supir truk seperti ayah mereka.
Berbeda dengan Suji, Harni sebenarnya pernah mengalami hidup lumayan mapan di Ambon. Ia memang berasal dari keluarga pas-pasan. Justru karena itu, begitu menikah ia dan  suaminya  mengadu  nasib  ke  Kota  Manise  itu.  Ia  menjadi  jurumasak  di  asrama Brimob Ambon. Selain itu, ia juga berjualan makanan di sana. “Di sana enak, Pak. Cari duit  gampang.  Apa  saja  bisa  jadi  uang!”  ungkapnya.  “Kalau  cuma  cari  uang Rp100.000,00 sehari saja gampang!” sambungnya.
Tak  mengherankan  bila  dari  hasil  kerjanya  tersebut  ia  tanpa  mengalami  kesulitan bisa menyekolahkan anaknya hingga tamat STM (sekarang SMK).
Sayang, nasib berkata lain. Ketika kerusuhan Ambon meletus, terpaksa ia tinggalkan begitu saja semua harta bendanya yang telah  susah-susah  ia kumpulkan!  Ia  kembali  ke kampung halamannya di Desa Dawung, Pudak Payung dengan hanya berbekal beberapa potong pakaian. “Waktu itu yang terpikir hanya menyelamatkan nyawa saja!” katanya.
Sekembalinya dari Ambon, ia menumpang di rumah adiknya yang ekonominya juga pas-pasan.  Kehidupan  Harni  menjadi  semakin  berat  ketika  suaminya  harus  meninggal karena kecelakaan di Rembang.
Untuk menghidupi dirinya dan seorang putranya, kini  ia bekerja sebagai pembantu harian  (pocokan)  di  rumah  tetangganya  dengan  upah  Rp60.000,000  seminggu.  Harni mengaku, sebenarnya ia ingin sekali kembali berdagang, tetapi keinginan tersebut harus ia  kubur  dalam-dalam  karena  terbentur  modal.  Untunglah  bahwa  dengan  bekal  ijazah STM,  anaknya  bisa  bekerja  serabutan  sebagai  teknisi  tower.  Dengan  begitu,  ia  merasa tidak terlalu terbeban untuk selalu memikirkan kehidupan anaknya.
Subadi berbeda lagi. Lelaki kelahiran Kudus 61 tahun lalu ini sehari-hari mengayuh becak di kawasan Brumbungan – Semarang. Pada dasarnya ia telah menekuni profesi ini sejak tahun 1970-an. Ia mengaku tak pernah berusaha atau mencoba mencari pekerjaan lain.  “Garis  hidup  saya  ini  Mas,  ya.  jalani  saja!”  tukasnya  saat  ditanya  mengapa  tidak mencoba mencari pe-kerjaan lain.
Dari  hasil  keringatnya  sejak  pukul  07.00  sampai  pukul  17.00  rata-rata  lelaki  yang tinggal di Tambak Boyo, Semarang ini bisa mengantongi Rp25.000,00 per hari. Suami Ngatiyem  ini  lalu merinci,  “Dari Rp25.000,00  itu Rp15.000,00 untuk makan dan  sewa becak  Rp2000,00  per  hari.  Jadi,  bersihnya  yang  bisa  saya  bawa  pulang  ke  rumah  ya Rp10.000,00,”. “Padahal, pengeluaran harian di rumah Rp15.000,00” lanjut Pak Badi.
Tekor? Kekurangan itu ditutup istrinya— Ngatiyem — yang bekerja sebagai tukang cuci keluarga dengan upah Rp10.000,00 per hari. Praktis, dari hasil sehari-hari keluarga Subadi hanya menyisakan uang Rp5.000,00/hari. “Uang itu untuk jaga-jaga, Mas... kalau ada tetangga mantu, sumbangan apa atau apa gitu!”
Ayah empat orang anak  ini memang telah memiliki rumah  sendiri. Tapi,  itu bukan hasil  keringatnya.  Keempat  anaknyalah  yang  telah  bantingan  membelikan  rumah untuknya.
Nasib anak-anaknya memang lebih baik daripada ayahnya. Berkat ijazah SLTA yang mereka  miliki,  mereka  bisa  bekerja  di  sebuah  distributor  air  minum  dalam  kemasan. “Ya... tidak menyesal Mas, waktu itu 2 becak saya jual untuk biaya sekolah. Untung juga selalu  ada  bantuan  dari  saudara-saudara  untuk  biaya  sekolah.  Mereka  sekarang  tidak harus hidup menderita seperti bapaknya,” katanya.

## Pembahasan
Pada umumnya, dari sisi penyebab, dikenal tiga macam kemiskinan (absolut), yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan kultural dan kemiskinan natural. Mar’ie Muhammad (mantan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia)  mendefinisikan  kemiskinan  absolut sebagai ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, dan sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs). Termasuk dalam kebutuhan-kebutuhan  dasar  tersebut  adalah  pangan  maupun  nonpangan,  khususnya pendidikan dasar, kesehatan dasar, perumahan dan kebutuhan transportasi.    Pendekatan yang biasa dipakai untuk mengukur kemiskinan  ini adalah pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) dan daya beli (purchasing power approach) yang tercermin dalam pendapatan per kapita per hari.
Kemiskinan  struktural  adalah  kemiskinan  yang  diderita  oleh  suatu  golongan masyarakat  yang  entah  secara  langsung  atau  tidak  langsung  disebabkan  oleh  tatanan kelembagaan yang ada. Contoh kemiskinan struktural adalah petani di Indonesia. Tanah para  petani  di  Indonesia  pada  umumnya  sangat  terbatas.  Bahkan,  banyak  petani  yang sama sekali tidak memiliki tanah sehingga sebutan yang tepat bagi mereka adalah buruh tani.
Keterbatasan kepemilikan tanah, harga jual  gabah yang rendah sehingga penjualan hasil  pertanian  tak  cukup  mampu  untuk  bahkan  sekadar  menutup  biaya  produksinya membuat para petani terlilit kemiskinan dari hari ke hari. Semua itu terjadi karena tatanan kelembagaan (tata niaga) beras, khususnya, sangat dikendalikan sementara bantuan dan proteksi dari pemerintah terhadap sektor ini kurang terlihat. Tatanan institusional inilah yang kemudian menjerembabkan para petani dalam kemiskinan struktural.
Sementara kemiskinan kultural didefinisikan sebagai kemiskinan yang terjadi akibat faktor-faktor  budaya  sehingga  seseorang  atau  sekelompok  orang  tidak  mampu “berproduksi” secara maksimal.    Sikap malas, tak mau bekerja keras, ketiadaan budaya menabung, kebiasaan hidup boros, misalnya, tak pelak merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Semua penyebab itu bisa digolongkan dalam faktor kultural.
Satu  hal  lagi  yang  sering  disebut  sebagai  salah  satu  penyebab  kemiskinan  absolut adalah  faktor  alamiah.  Misalnya,  tanah  yang  tandus  dan  miskin  sumber  daya  alam, penduduk terlalu padat, cacat fisik sejak lahir, usia jompo, dsb. Sekalipun demikian, John Kenneth  Galbraith  telah  memberikan  bukti  bahwa  faktor-faktor  alamiah  kurang  bisa
dijadikan penjelasan mengenai terjadinya kemiskinan. Ia  menunjuk Jepang, Singapura, Taiwan,  Hongkong  dan  Korsel  sebagai  bukti.  Secara  alamiah  negara-negara  tersebut bukanlah  negara-negara  yang  kaya  akan  sumber  daya  alam.  Namun  demikian,  dalam kenyataannya, kelima negara di atas tidak termasuk negara miskin.
Bagaimana  dengan  kasus  kemiskinan  yang  terjadi  pada  Suji,  Harni,  dan  Subadi  di atas? Berdasarkan pengamatan dan realitas yang mereka hidupi, tak bisa ditampik bahwa mereka  hidup  dalam  kemiskinan  absolut.  Pertanyaannya,  faktor  apakah  yang  membuat mereka miskin: faktor struktur, kultur atau alam?
Menilik  kisah  yang  mereka  ceritakan,  bisa  dipastikan  bahwa  faktor  struktural  dan kultural  memainkan  peran  atas  kemiskinan  yang  mereka  alami.  Faktor  struktural  bisa ditunjuk, misalnya  kebijakan negara  yang tidak memberikan perlindungan dan proteksi serta  bantuan  memadai  bagi  mereka.  Secara  spesifik,  masuknya  sepeda  motor-sepeda motor  murah  akibat  dibukanya  kran  perdagangan  bebas  dan  syarat-syarat  pemberian kredit sepeda motor yang demikian mudah akibat persaingan yang ketat, sedikit-banyak sangat memukul penghasilan tukang becak, seperti Subadi. Tiadanya regulasi mengenai upah, jaminan kesehatan, dsb. bagi para buruh rumah tangga seperti Suji dan Harni juga membuat  keduanya  terlilit  kemiskinan  yang  tak  berujung-pangkal.  Tiadanya  akses memperoleh pinjaman mudah dan murah bagi Suji dan Harni yang sebenarnya memiliki potensi  berdagang,  juga  menyumbang  pada  terjadinya  kemiskinan  mereka.  Itulah beberapa faktor kultural yang bisa disebut.
Secara  kultural,  beberapa  hal  bisa  ditunjuk  sebagai  penyebab  dan  pelanggeng kemiskinan  mereka.  Ungkapan  Subadi  untuk  menerima  nasib  seolah-olah  itulah  garis hidupnya  telah  menutup  kemungkinan  dirinya  bereksplorasi  mencari  kemungkinan pekerjaan lain yang mungkin sebenarnya lebih menjanjikan. Faktor kultural ini juga bisa kita telisik pada diri Suji, mungkin juga Harni. Mereka de facto tidak punya nilai tawar di hadapan orang-orang  yang mereka bantu. Sebagaimana  yang ada pada diri orang Jawa pada  umumnya,  mereka  selalu  rikuh-pakewuh  bila,  misalnya,  harus  menawar  atau berterus terang minta bayaran lebih tinggi, apalagi kepada tetangganya.

## Kesimpulan
Amat  jarang—kalau  tidak  dikatakan  tidak  ada—kemiskinan  terjadi  karena  faktor tunggal  (single  factor).  Bahkan  dalam  sudut  pandang  antropologis,  antara  kultur kemiskinan  (culture  of  poverty)  dan  kemiskinan  kultural  (cultural  poverty)  sering
jalin-menjalin  sehingga  hampir  tidak  mungkin  kita  memisahkan  manakah  sebab  dan manakah  akibat,  sekalipun  secara  definitif  keduanya  ada  pada  kemiskinan.  Yang  tidak mungkin ditolak adalah bahwa mentransformasi kultur merupakan salah satu cara paling efektif  untuk  memutuskan  mata  rantai  kemiskinan  kultural.  Dalam  hal  ini,  pendidikan merupakan  satu-satunya jalan untuk  itu. Hanya dengan pendidikan  wawasan  seseorang akan  terbuka  dan  hanya  dengan  terbukanya  wawasan  orang  akan  mampu mentransformasi diri, termasuk kebudayaannya.
Sedangkan secara struktural, jelas diperlukan good will pemerintah untuk memihak kepada  yang  lemah.  John  Stuart  Mill  dalam  teori  ekonominya  membedakan  antara produksi  dan  distribusi.  Menyangkut  produksi,  Mill  menyatakan  bahwa  hal  tersebut memang  sangat  dipengaruhi  oleh  natural.  Tetapi,  soal  distribusi,  itu  semata-mata menyangkut  human  will.    Dan,  dalam  banyak  hal,  kemiskinan  juga  merupakan  akibat tidak  adilnya  distribusi  pendapatan  dan  pelayanan.  Dalam  konteks  inilah,  good  will pemerintah untuk sepenuh hati membuka kesempatan yang adil kepada yang lemah guna mendapatkan akses keuangan (capital) dan pelayanan pembangunan menjadi faktor amat penting bagi penghapusan kemiskinan.
Dengan  demikian  jelaslah  bahwa  kemiskinan  hanya  akan  tertangani  secara  efektif bila pemerintah dengan seluruh jajarannya didukung oleh seluruh komponen bangsa yang ada  memiliki  keberanian  yang  bulat  untuk  menangani  kemiskinan  tidak  secara  parsial, tetapi secara holistik. Semoga!

## Daftar Pustaka
Bank Dunia. 2006. Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Bank Dunia.
Combs,  Philip  H  dan  Manzoor  Ahmed.  1974.  Memerangi  Kemiskinan  di  Pedesaan Melalui Pendidikan Nonformal. Jakarta: CV Rajawali.
Galbraith,  John  Kenneth.  1979.  Hakikat  Kemiskinan  Massa  (terj.  oleh  Tom  Anwar).
Jakarta: Sinar Harapan
Mubyarto. 1987. Ekonomi Pancasila. Jakarta: LP3ES.
Sumodiningrat,  Gunawan.  1999.  Pemberdayaan  Masyarat  &  JPS.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Suparlan,  Parsudi  (ed).  1993.  Kemiskinan  di  Perkotaan:  Bacaan  untuk  Antropologi Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Koran Kompas. Koran Pikiran Rakyat. Koran Tempo.
" Halaman ini sengaja di kosongkan "