TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK PENGADAAAN TANAH KAMPUS UNDIKSHA JINENGDALEM
(STUDI PUTUSAN NO.51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS)
Jose Widyatama Lingga, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia e-mail: { jose@undiksha.ac.id , sugi.hartono@undiksha.ac.id , sari.adnyani@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  rangkaian  modus operandi  dalam  delik  korupsi  pada  proyek  pengadaan  tanah  Kampus  Undiksha Jinengdalem,  dan  untuk  mengetahui  penerapan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  31 tahun  1999  pada  perkara  korupsi  pengadaan  tanah  Kampus  Undiksha  Jinengdalem berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 51 / Pid.Sus –Tpk / 2015/ PN.DPS. Jenis  penelitian  yang digunakan adalah penelitian  hukum normatif dengan menggunakan  jenis  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan kasus.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  adalah  studi  dokumen  dan  dianalisis secara  yuridis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  tujuh rangkaian bentuk delik yang digunakan oleh pelaku korupsi proyek pengadaan tanah, yaitu  antara  lain  memperdagangkan  pengaruh  menyalahgunakan  kewenangan, memecah  objek  pengadaan,  memborong  tanah  di  lokasi  sekitar  proyek  pengadaan tanah,  penggelembungan  harga.  Adapun  Pasal  3  Undang-Undang  No.  31  Tahun 1999  diterapkan  pada  dakwaan  subsider  kepada  I  Wayan  Suarsa  dan  dipilih  oleh hakim  sebagai  pasal  yang  tepat  untuk  dijatuhkan  didasari  oleh  jabatan  I  Wayan Suarsa  selaku  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah  Undiksha  Jinengdalem  yang  tidak mengindahkan  prosedur  pengadaan  tanah  sehingga  mengakibatkan  kerugian keuangan negara senilai Rp 3.790. 875.454,00.
Kata kunci : delik, menyalahgunakan kewenangan, korupsi, pengadaan tanah.

## Abstract
This  research  serves  the  purpose  of  analyzing  the  forms  of  corruption  offence  in Ganesha  University  of  Education  and  acknowledging  the  implementation  of  third chapter  act  num.  31,  1999  regarding  acts  of  corruption  in  Kampus  Undiksha Jinengdalem  land  procurement,according  to  Denpasar  Public  Court  Decree  num. 51/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.DPS.  The  type  of  research  conducted  in  this  paper  is normative law research by using the statute and case approach.The law materials are including  primary,  secondary  and  tertiary.  Data  acquirement  technique  which  is carried out in this research is through document study which then analyzed in juridical qualitative  analysis.  The  result  of  this  research  shows  that  there  are  seven  types  of modus  operandi  carried  out  by  land  procurement  corruption  offenders,  inter  alia, trading  in  influence,  abusing  authority,  bribery,  breaking  procurement  object  buying lands  around  the  procurement,  marking  up  prices  and  falsifying  documents. Subsidiary charge indicted to I Wayan Suarsa, according to third chapter act num. 31, 1999, was made proper by the judge as follows the chapter to charge him, based on his  position  as  the  Chief  of  Undiksha  Jinengdalem  Land  Procurement.  The  act  of disobeying  procurement  procedures  which  causes  a  total  state  finance  loss  of  Rp. 3.790.875.454,00.
Keywords  : Delic,  Abuse  of  Authority,  Corruption,  Land  Procurement.

## PENDAHULUAN
Korupsi  seperti  diksi  yang  penuh dengan  eufimisme,  apalagi  ketika  korupsi dikaitkan dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).  Istilahnya  semakin  canggih tetapi  semakin  banyak  tidak  diketahui makna  dari  korupsi  itu.  Padahal  sejatinya korupsi  adalah  penggarongan  uang  rakyat atau perampokan uang rakyat atau minimal pencurian  uang  rakyat.  KKN  pun  dalam praktik  sehari-hari  kemudian  diplesetkan menjadi NKK (Narik Konco-Konco). Teman-teman  ditarik  untuk  ikut  menikmati nikmatnya kekuasaan. Mengacu pada data dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik  Indonesia  atau  yang  selanjutnya disebut  KPK  RI,  bahwa  sejak  tahun  2004 hingga  Maret  2021  (17  tahun),  ada  130 bupati,  walikota  dan  wakilnya,  serta  22 gubernur, eks gubernur dan wakilnya yang ditindak oleh KPK RI (Mahdi, 2012:2).
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia  pun  melorot,  posisi  Indonesia ada  pada  urutan  ke  102  dari  180  negara. Peringkat Indonesia sama dengan Gambia bahkan  posisi  Indonesia  lebih  buruk  dari Timor  Leste  (Suyatmiko,  2021:164).  UU No.  31  tahun  100  mengenai  antikorupsi yang  selanjutnya  akan  disebut  UU  PTPK menaruh  perhatian  besar  pada  Aparatur Sipil  Negara  (ASN).  Hal  ini  karena  ASN sebagai pejabat publik memiliki kemudahan terhadap berbagai akses yang bersinggungan dengan kepentingan negara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan umum,  tak  terkecuali  adalah  aktivitas penggunaan  anggaran  publik.  Kejahatan yang  diperbuat  oleh  orang  dengan  tingkat akademik  yang  tinggi,  dihormati,  dan tentunya  memiliki  kemampuan  intelektual di  atas  orang  pada  umumnya  sering disebut  dengan  istilah  kejahatan  kerah putih  ( white  collar  crime) dan  menjadi kontradiksi  dari  kejahatan  yang  dilakukan oleh  rakyat  biasa  ( blue  collar  crime ) (Hartono, 2016:219)
Proyek pengadaan umumnya membutuhkan  jumlah  uang  yang  besar, sehingga mengakibatkan sektor ini menjadi celah  dan  ladang  kejahatan  korupsi  di Indonesia.  Hampir  setiap  tahun  terjadi peningkatan  kuantitas  perkara  korupsi serta peningkatan kualitas modus operandinya, menimbulkan perdebatan
publik  mengenai  keefektifan  pemberlakuan UU  PTPK  dalam  memberantas  kejahatan korupsi  di  Indonesia  (Raharjo,  2010:18). Persentase korupsi menyentuh angka 60% pengeluaran belanja negara yang dialokasikan  untuk  pengadaan  barang  dan jasa.  Sebagai  gambaran  yakni  APBN Tahun Anggaran 2010, dana untuk pengadaan barang dan jasa mencapai 189 Triliun itu artinya kebocoran dapat mencapai  angka  ratusan  triliun.  Angka tersebut  belum  termasuk  anggaran  yang dikelola  pemerintah  daerah,  kontraktor mitra  dan  Badan  Usaha  Milik  Negara (Messah, 2013:12).
KPK  RI  menyatakan  bahwa  kasus kecurangan  dan  penyelewengan  dalam penggunaan anggaran ( fraud ) kini terjadi di berbagai  bidang,  tak  terkecuali  di  sektor institusi perguruan tinggi yang mengadakan proyek pengadaan. Berdasarkan penelusuran Peneliti di media online,  instansi  perguruan  tinggi  negeri  di Indonesia  yang  pernah  tersandung  kasus korupsi  adalah  sebanyak  18  instansi.  Ada empat kasus korupsi yang menjadi sorotan yaitu  pertama  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa yang merugi hingga Rp 54 miliar. Kedua  Universitas  Negeri  Malang  (UM) yang  merugi  hingga  senilai  Rp  14,9  miliar. Ketiga  Universitas  Negeri  Jakarta  yang merugi  hingga  5,1  miliar.  Terakhir  dan terbaru  adalah  korupsi  pengadaan  tanah untuk  pembangunan  kampus  IAIN  Imam Bonjol  Padang  pada  tahun  2017  merugi hingga Rp1,9 miliar (Yayuk, 2017:101)
Perkara  korupsi  yang  bersinggungan dengan  perguruan  tinggi  di  Jawa  dan Sumatra  ternyata  juga  terjadi  di  Bali,  yaitu di  Universitas  Pendidikan  Ganesha  yang selanjutnya  disebut  Undiksha.  Perkara korupsi  itu  terjadi  pada  tahun  anggaran 2010  serta  telah inkracht putusannya  oleh Pengadilan  Negeri  Denpasar    pada  tahun 2015 dan 2016. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan  Kampus  Fakultas  Olahraga dan Kesehatan (FOK) dan Asrama Mahasiswa (Surya, 2016).
Adapun  alasan  kasus  ini  sangat penting  untuk  dikaji  adalah  pertama  yaitu, kelima  pelaku  perkara korupsi  yang  antara lain  adalah  Nyoman  Mustiara,  Dewa Komang  Indra,  I  Wayan  Suarsa,  I  Gusti
Putu  Sugiwinatha  dan  I  Nengah  Nawa telah  terbukti  di  persidangan  merugikan keuangan  negara  yang  sumber  dananya berasal  dari  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP)  yang  berdasarkan  fakta persidangan  bahwa  PNBP  salah  satunya diserap dari Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa  (UKT)  dan  Uang  Penerimaan Mahasiswa  Baru,  maka  secara  langsung para pelaku telah mengorbankan keuangan seluruh mahasiswa dan orang tua mahasiswa Undiksha.
Berdasarkan uraian dari latar belakang  di  atas,  maka  Peneliti  tertarik untuk  mengkaji  rangkaian  modus  operandi dalam  delik  korupsi  proyek  pengadaan tanah  Kampus  Undiksha  Jinengdalem serta  penerapan  Pasal  3  UU  PTPK  pada Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/20. Sehingga  Peneliti  mengambil  judul  : “Tinjauan  Yuridis  terhadap  Tindak  Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Tanah Kampus Undiksha  Jinengdalem  (Studi  Putusan  No. 51/Pid.Sus- TPK/2015/PN.DPS)”.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berpedoman pada  norma-norma  hukum  yang  terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kajian-kajian  ilmu  hukum  beserta  kaidah- kaidah yang berlaku di masyarakat kemudian  dideskripsikan  sesuai  dengan fenomena  yang  ada  dan  menganalisisnya secara sistematis (Soekanto, 1996:51). Hal ini khusus berkaitan dengan menitikberatkan pokok kajian pada penerapan  hukum  dalam  tindak  pidana korupsi  proyek  pengadaan  tanah  untuk pembangunan  gedung  Kampus  Undiksha di Desa Jinengdalem berdasarkan Putusan No.51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.DPS yang mana  terpidananya  adalah  I  Wayan Suarsa, S.E selaku ketua panitia pengadaan tanah.
Ditinjau  dari  segi  sifatnya,  penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan serta menjelaskan secara komprehensif, akurat, faktual dan sistematis mengenai dinamika hukum yang sedang  terjadi  dan  yang  akan  terjadi  atau masih berupa gejala (Sunggono, 2001:36).
Adapun  pendekatan  yang  digunakan  oleh Peneliti  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini yaitu  pendekatan  kasus  ( case  approach ), maksudnya yaitu pendekatan yang mencoba  membangun  argumentasi  hukum dalam  perspektif  perkara  konkret  yang terjadi di lapangan dan biasanya pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mencari nilai  kebenaran  serta  jalan  keluar  terbaik terhadap  peristiwa  hukum  sesuai  dengan prinsip  keadilan  (Ali,  2016:46).  Kedua pendekatan peraturan perundang- undangan  ( statute  approach )  metode  yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum)  yang  sedang  dihadapi.  Terkait penelitian  ini,  akan  ditelaah  Undang- Undang  PTPK  lalu  mengaitkannya  dengan dokumen putusan Pengadilan Negeri Denpasar  yakni  putusan  Nomor  51  / PID.SUS –TPK / 2015 /PN.DPS.
Data  yang  diperoleh  dan  diolah dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah data  primer,  sekunder  dan  tersier.  Bahan hukum  primer,  yaitu  bahan  hukum  yang mengikat  atau  membuat  orang  taat  pada hukum atau bisa juga didefinisikan dengan bahan  hukum  yang  memiliki  otoritas  (Ali, 2011:47).  Ketentuan  tersebut  antara  lain Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA DenpasarNo.51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.DP S, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Sedangkan bahan  sekunder  dikumpulkan  dari  literatur hukum,  jurnal  hukum,  dan  artikel  tentang korupsi  dan  pengadaan  tanah.  Lalu  tersier bersumber  dari  kamus  bahasa  dan  kamus hukum.
Teknik  pengumpulan  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dalam mengkaji bahan hukum  terhadap  sumber  dokumen  yang relevan dengan permasalahan yang dibahas  lalu  dibaca  dan  dicatat  melalui sistem kartu ( card system ) untuk memudahkan  dalam  menganalisis  dan memetakan  permasalahan  (Ali,  2016:76). Bahan  hukum  yang  diperoleh  dalam penelitian selanjutnya dideskripsikan sesuai  dengan  pokok  permasalahan  yang
dikaji  secara  yuridis  kualitatif  dan  dari deskripsi  tersebut  dilakukan  juga  terhadap isi  maupun  struktur  hukum  positif.  Teknik analisis adalah pemaparan secara rinci dari keterangan-keterangan  yang  didapat  pada tahap  sebelumnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga keseluruhannya membentuk satu kerangka  yang  saling  berhubungan  secara logis  (Ishaq,  2017:76).  Bahan  hukum  yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif yaitu memaparkan hasil  analisis  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier (Ishaq, 2017:98). Pengolahan bahan hukum  yang dilakukan  yaitu  bahan  hukum dikerjakan  sehingga berhasil  mendapatkan kebenaran-  kebenaran untuk mencari jawaban  terkait  permasalahan  yang  ada guna  mendapatkan  kesimpulan  sebagai akhir  dari  penelitian  (Adnyani,  2014  :  43). Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2016:223),  setelah  dilakukan  penyajian bahan  hukum  langkah  selanjutnya  yakni penarikan  kesimpulan  (Adnyani,  2015:68- 80).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan tinjauan Peneliti terhadap
perkara korupsi proyek pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem, setidaknya ada empat penyebab  korupsi  yang  terjadi  di  sektor pengadaan tanah. Pertama yaitu peredaran  uang  yang  cepat  dan  minimnya pengawasan  ketika  proyek  pengadaan terjadi  di  wilayah  yang  jauh  dari  pusat pemerintahan.  Kedua  yaitu  terhalangnya komunikasi  antara  pemilik  tanah  dengan panitia  pengadaan  tanah.  Ketiga  yaitu prosedur administrasi maupun keperdataan yang  sangat  kompleks  dan  keempat  yaitu keberadaan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) di  bidang  hukum  atau  tenaga  profesional yang  belum  tersebar  dengan  merata  di seluruh wilayah Indonesia.
Terkait  solusi  agar  tidak  terulang kasus  yang  serupa,  maka  segala  bentuk kebijakan dan langkah yang terkait dengan tahapan pengadaan tanah perlu dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,  dipertanggungjawabkan  secara kolektif,  dan  melibatkan  seluruh  elemen
masyarakat  termasuk  mahasiswa  karena sumber  dana  pengadaan  tanah  dalam proyek pengadaan tanah Kampus Undiksha  Jinengdalem  berasal  dari  dana kemahasiswaan.  Pelaksanaan  pengadaan tanah  yang  terbuka  atau  transparan  serta melibatkan  mahasiswa  nantinya  akan memberikan kesempatan yang sama kepada  seluruh  pemilik  lahan  untuk memperoleh haknya dalam menerima uang ganti  rugi,  sehingga  fungsi check  and balances diimplementasikan  dalam  proyek pengadaan tanah melalui pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.
Adapun sebagai pemahaman pembaca  terhadap  modus  operandi  dalam delik  korupsi  proyek  pengadaan  tanah Kampus  Undiksha  Jinengdalem  maka berikut ini merupakan penjelasan mengenai  rangkaian  bentuk  perbuatan korupsi  yang  dilakukan  dalam  proyek pengadaan  tanah.  Pertama,  perdagangan pengaruh  atau  bentuk    delik  korupsi dengan  pola trilateral  relationship yang diatur dalam pasal 18 UNCAC. Setidaknya memerlukan  paling  sedikit  tiga  pihak  agar sebuah  perbuatan  dikategorikan  sebagai perdagangan  pengaruh  diantaranya  yaitu satu  pihak  yang  berkepentingan  sekaligus mendapatkan  keuntungan  materil  dan  dua pihak  sisanya  yang  memiliki  otoritas  untuk menetapkan  suatu  kebijakan  (Saputra, 2017:85). Berdasarkan tinjauan dari Putusan  Nomor  51  /  Pid.Sus –TPK  /2015/ PN.DPS,  dalam  persidangan  terdapat kesaksian  yang  mengarah  pada  aktivitas perdagangan  pengaruh  yaitu  antara  Prof. Nyoman Sudiana selaku rektor (orang yang berpengaruh) yang kemudian
mempengaruhi,  dan Wayan  Suarsa  selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah
(Pemegang  Otoritas)  untuk  menghubungi rekanan  Prof.  Sudiana  yaitu  Nyoman Mustiara (penjual tanah/pihak yang berkepentingan)  yang  berbisnis  jual  beli tanah.  Wayan  Suarsa  yang  saat  itu memiliki otoritas publik dipengaruhi langsung  oleh  Prof.  Nyoman  Sudiana  agar hanya  berkomunikasi  dengan  Nyoman Mustiara  sehingga  berujung  pada  tidak dilakukannya verifikasi data yuridis terhadap  beberapa  sertipikat  tanah  yang akan dibebaskan oleh Undiksha.
Kedua , yaitu  menyalahgunakan kewenangan,  merupakan  perbuatan  yang diatur  secara  rigid  melalui  Pasal  3  UU PTPK.  Pasal  3  UU  PTPK.  Terkait  delik jabatan, in casu penyalahgunaan kewenangan, tidak mungkin dilakukan oleh pihak  swasta  yang  bukan  pejabat  publik atau  pengambil  kebijakan.Hal  itu  karena kewenangan untuk menggunakan anggaran  publik  hanya  dapat  diberikan kepada  pejabat  publik,  penyelenggara negara dan aparatur sipil negara (Minarno, 2011:61).  Kewenangan  diberikan  dalam rangka  mengurus  segala  macam  fasilitas yang berkaitan dengan kepentingan umum, untuk menunjang pelayanan kepada seluruh warga negara dan menjadi sebuah kewajiban seluruh badan/instansi pemerintahan. Adapun berdasarkan Undang-Undang  Pengadaan  Tanah  tahun 2012  yang  dikategorikan  sebagai  fasilitas untuk  kepentingan  umum  adalah  fasilitas pendidikan  seperti  sekolah  dan  perguruan tinggi yang digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Terkait upaya pembangunan
fasilitas  untuk  kepentingan  umum  sebagai wujud cita-cita mencapai tujuan kesejahteraan  umum  maka  dibentuklah kelompok  kerja  yang  berasal  dari  aparatur sipil  negara  sebagai  pihak  yang  diberikan kewenangan  oleh  instansi  dan  satuan kerjanya  agar  menjalankan  kewajiban profesi. Terkait proses menjalankan kewajiban profesi, terkadang terjadi human error ,  berupa  tindakan  penyalahgunaan kewenangan,  baik  itu  yang  berhubungan dengan melakukan suatu hal yang dilarang maupun  tidak  melakukan  sesuatu  yang seharusnya dilakukan.
Penyalahgunaan
kewenangan itulah  yang  terjadi  dalam  perkara  korupsi proyek pengadaan tanah Kampus
Undiksha
Jinengdalem.
Berdasarkan Putusan  Nomor  51  /  Pid.Sus –TPK  /2015 /PN.DPS,  yang menyatakan  bahwa  oknum PNS Undiksha atas nama I Wayan Suarsa yang  memiliki  kedudukan  sebagai  Ketua Panitia  Pengadaan  Tanah  telah  terbukti melakukan  penyalahgunaan  kewenangan yang  diberikan  kepadanya  melalui  SK Rektor  Undiksha  Nomor  18/H.48/KP/2010. Perbuatan Wayan  Suarsa  adalah  memberi keuntungan secara tidak semestinya
kepada  Nyoman  Mustiara  dan  Dewa Komang  Indra  dalam  proyek  pengadaan tanah Kampus Undiksha, sehingga mengakibatkan  kerugian  keuangan  negara sebesar  3,7  miliar.  Tindakan  tersebut dikategorikan  majelis  hakim  PN  Denpasar sebagai penyalahgunaan kewenangan sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  3 UU PTPK.
Ketiga, suap  menyuap.  Perbuatan ini  merupakan delik korupsi yang beririsan dengan  gratifikasi,  sehingga  kedua  delik tersebut  dapat  dicela  dengan  hukum pidana  sebab  melakukan  pemberian  atau penerimaan  dalam  bentuk  apapun  yang berkaitan  dengan  suatu  kewenangan, kedudukan  dan  otoritas  tertentu.  Hanya saja yang menjadi pembeda dan pembatas antara  suap  menyuap  dengan  gratifikasi adalah  perlunya  bukti  terkait  adanya kesepakatan  terlebih  dahulu  ( meeting  of minds )  antara  pihak  pemberi  maupun penerima.  Jika  ada  kesepakatan  terlebih dahulu  atau  ( meeting  of  minds ),  maka perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan  suap  menyuap.  Namun  jika sebelumnya  tidak  ada  kesepakatan,  maka perbuatan itu dikategorikan sebagai gratifikasi.  Harus  dibuktikan  juga  kalau pemberian tersebut berpengaruh dan mendorong pejabat publik untuk melakukan  sesuatu  atau  untuk  tidak melakukan  sesuatu  yang  mengingkari kewajiban  berdasarkan  norma-norma  yang mengikatnya (Suryanto, 2021:590).
Contoh, ada pejabat yang mendapat  bujukan  supaya  mengganti keputusannya untuk menguntungkan pihak yang  memberikan  suap  berupa  objek materil  maupun  non  materil  sebagai  wujud pemenuhan  yang  penyuap  inginkan  untuk menutupi tuntutan lain yang belum terpenuhi  (Wiyono,  2008:138).  Menyuap bertujuan agar ada penyimpangan terhadap  suatu  kebijakan  dari  seorang penyelenggara  negara  atau  pejabat  publik yang  menerima  suap  dengan  tujuan  akhir yaitu  mendapatkan  akses  eksklusif  dalam suatu kepentingan. Terkait konteks kegiatan  pengadaan  tanah,  suap  dan gratifikasi sering terjadi pada tahap perencanaan.  Seperti  contohnya  dalam tahap  perencanaan  ada  pihak  menjanjikan sejumlah uang kepada Pengguna
Anggaran  (PA)  agar  wilayah  yang  sedang ia  kuasai  harus  dijadikan  objek  lokasi pengadaan  tanah  untuk  pembangunan proyek pemerintah, dengan begitu penyuap mendapatkan  surplus  keuangan  dalam waktu  cepat  dan  mendapat  keuntungan luar biasa berupa uang ganti rugi dari hasil penjualan tanah tersebut.  Suap juga  dapat terjadi pada tahapan pelaksanaan pengadaan  tanah.  Misalnya  yaitu  ketika dalam  proses  penilaian  ganti  kerugian. Terkait  proses  ini  diperlukan  keterangan tertulis  dari  pejabat  setempat  seperti kepala desa atau lurah perihal harga tanah yang  akan  dijadikan  objek  pengadaan untuk  nantinya  dilampirkan  dalam  sebuah proposal.  Proses  ini  rentan  sekali  terjadi suap  dan  gratifikasi  dengan  tujuan  agar harga  tanah  yang  akan  dijual  dinaikkan harganya  dengan  kehendak  pihak  pembeli dan  tidak  sesuai  dengan  harga  nyata  atau nilai nyata di lapangan.
Terkait  proyek  pengadaan  tanah Kampus Undiksha Jinengdalem, berdasarkan Putusan Nomor 51 / Pid.Sus – TPK  /  2015  /PN.DPS,  Peneliti  tidak menemukan indikasi adanya suap maupun gratifikasi,  namun  tetap  dicantumkan  dan dijelaskan  mengingat  delik  suap  dan gratifikasi  sangat  rentan  terjadi  di  segala sektor  yang  berkaitan  dengan  kepentingan umum. Hal ini juga didukung dari data yang diperoleh  Peneliti  yaitu  bahwa  sepanjang tahun  2004  hingga  2021,  KPK  RI  telah menangani 241 kasus di sektor pengadaan serta  336  kasus  terkait  suap  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  negara (Media Indonesia, 2021)
Keempat, memecah objek pengadaan.  Peraturan  pelaksana  berupa Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)
mengenai Pengadaan Tanah untuk
Kepentingan Umum diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  3  Tahun  2007.  Peraturan tersebut  dengan  tegas  menyatakan  bahwa seluruh  instansi  pemerintah  yang  memiliki sumber  anggaran  atau  Anggaran  Dasar dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (AD/ART) atau  bersumber  dari  kas  negara  maka wajib berpedoman pada peraturan tersebut jika ingin merencanakan proyek pengadaan tanah. Undiksha selaku perguruan  tinggi  negeri  yang  pada  tahun
2010  melakukan  pengadaan  tanah  yang dananya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tentunya wajib berpedoman pada peraturan tersebut.  Proyek  pengadaan  tanah  yang koruptif dengan modus operandi memecah objek  pengadaan  dilakukan  pada  tahap perencanaan  pengadaan  tanah.  Hal  ini dapat  dibuktikan  pada  kasus  korupsi pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem.  Melalui  Proposal  Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Rumah Susun Bagi Mahasiswa (RUSUNAWA) dan Sarana  Olahraga  Universitas  Pendidikan Ganesha  Tahun  2010-2011,  luasan  tanah yang  akan  dibebaskan  dipecah  menjadi dua  tahap  yaitu  dilakukan  yang  pertama pada tahun 2010 seluas 3 hektar dan yang kedua  pada  tahun  2011  seluas  12  hektar, sehingga  total  ada  15  hektar  tanah  yang dilakukan pengadaan. Keputusan memecah objek pengadaan tanah Kampus Jinengdalem  yang  hanya  seluas  15  hektar bertentangan  dengan  Pasal  6  Peraturan Kepala  BPN  Nomor  3  Tahun  2007  dan berdampak  pada  peningkatan  harga  tanah pada  tahun  berikutnya  sehingga  rencana penggunaan  anggaran  tidak  tepat  sasaran dan merugikan keuangan negara.
Kelima,  memborong  tanah  di  lokasi proyek pengadaan tanah. Modus memborong  atau  membeli  tanah  secara masif  dalam  rentan  waktu  yang  singkat  di lokasi  sekitar  objek  proyek  pengadaan tanah yang dilakukan oleh Nyoman Mustiara dan Dewa Komang Indra dilaksanakan  pada  tahap  pelaksanaan pengadaan  tanah.  Ada  delapan  bidang tanah  seluas  37.051  m 2 yang  diborong dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.
Keenam,  penggelembungan  harga. Harga yang ditawarkan seharusnya berupa estimasi  penawaran  atau  harga  dari transaksi  sebelumnya,  berdasarkan  rincian teknis  pengadaan,  berdasarkan  Nilai  Jual Objek  Pajak  (NJOP)  maupun  melalui mekanisme survei penilaian harga jual dari lembaga  penilai  harga  nyata  (appraisal). namun  untuk  meraup  untung  sebanyak- banyaknya, penjual tanah melipatgandakan harga dengan menetapkan harga perkiraan sendiri. Dalam situasi tertentu, harga dapat dimanipulasi,  baik  oleh  penjual  ataupun
pembeli  aset.  Modus  inilah  yang  terjadi pada  kasus  korupsi  proyek  pengadaan tanah  Kampus  Undiksha  Jinengdalem. Seharusnya  nilai  nyata  tanah  tersebut berdasarkan NJOP tahun berjalan dan nilai nyata  adalah  Rp  90.000/m 2 ,  namun  harga dilipatgandakan menjadi Rp 180.000/m 2 . Ketujuh,  memalsukan  dokumen. Tindakan membuat dokumen palsu memiliki  dua  perspektif.  Pertama  yakni menyusun  suatu  dokumen  yang  secara total  semuanya  palsu  atau  separuh  isinya palsu.  Kedua,  memalsu  dokumen  yakni tindakan  mengganti  dengan  suatu  cara, oleh  pihak  yang  tidak  berwenang  atas suatu dokumen sehingga berdampak pada perubahan isi secara total atau separuhnya yang  berbeda  dengan  dokumen  semula (Sepud,  2016:7). Barangsiapa  terbukti berbuat atau melakukan pemalsuan dokumen  maka  dapat  diancam  pidana penjara paling lama enam tahun sebagaimana  yang  sudah  diatur  melalui Pasal  263  KUHP.  Berdasarkan  tinjauan Peneliti melalui publikasi Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa pada tahun 2016 perkara  pemalsuan  dokumen  yang  masuk dan  diproses  di  pengadilan  mencapai angka  2.571  dan  yang  sudah  diputus adalah sebanyak 2.532 (Mahkamah Agung, 2016).
Sengketa  pertanahan  baik  yang terjadi sektor pemerintahan maupun swasta  juga  banyak  terjadi  disebabkan karena pemalsuan dokumen, seperti pemalsuan sertipikat tanah, Surat Perjanjian  Kerja  (SPK)  atau  Kontrak,  dan akta-akta  otentik  lainnya.  Terkait  proyek pengadaan tanah, celah pemalsuan dokumen  dapat  terjadi  di  seluruh  tahapan. Mengingat  karena  dalam  setiap  tahapan terdapat  beragam  syarat  administrasi  yang memerlukan bukti tertulis sehingga terdapat  banyak  celah  untuk  memalsukan dokumen untuk mengelabui penegak hukum  dan  menggunakan  dokumen  palsu tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya.
Terkait  perkara  korupsi  proyek pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem,  Peneliti  tidak  menemukan adanya  perbuatan  memalsukan  dokumen yang  disinggung  oleh  majelis  hakim, namun Peneliti melihat ada indikasi bahwa
terdapat  dokumen  yang  sengaja  dibuat cacat hukum  agar tidak menimbulkan delik baru.  Dokumen  yang  cacat  hukum  itu adalah  SPK/Kontrak  Pengadaan  Tanah Nomor  3150/H.48.5.2/TU/2010  yang  dijalin antara  Undiksha  selaku  pihak  pembeli tanah  dengan  Nyoman  Mustiara  selaku pihak  penjual  tanah.  Kejanggalan  dalam SPK/Kontrak  tersebut  antara  lain    : kesalahan pada jangka waktu penyelesaian,  kesalahan  pada  penulisan tanggal dan pencantuman nomor  sertipikat tanah  yang  belum  terbit  saat  kontrak  itu dibuat.
Terkait  penerapan  Pasal  3  UU PTPK  pada  kasus  korupsi  pengadaan tanah  Kampus  Undiksha  Jinengdalem, berdasarkan  tinjauan  dari  Putusan  No.  51 memberikan  dakwaan  pertama  sebagai primair  yaitu  Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Sedangkan sebagai  subsidair  yaitu  Pasal  3  UU  PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal  64  ayat  (1)  KUHP.  Adapun  majelis hakim  lebih  mempertimbangkan  Pasal  3 UU  PTPK  dengan  pertimbangan  bahwa Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  cakupannya sangat luas dan cenderung akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan  Pasal  3  UU  PTPK  lebih  tepat diterapkan  pada  putusan  karena  dilandasi adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Unsur tersebut linier dengan penyahgunaan kewenangan Suarsa selaku  Ketua  Panitia  Pengadaan  Tanah yang  mengakibatkan    pada  kerugian keuangan  dan  perekonomian  negara  serta turut  membantu  Nyoman  Mustiara  dan Dewa  Indra  mendapatkan  keuntungan lebih  dari  200%  dalam  tempo  waktu  yang singkat  bersumber  dari  uang  ganti  rugi pembebasan tanah Undiksha yang anggarannya  berasal  dari  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Adapun  tuntutan  yang  diberikan oleh    penuntut  kepada  Wayan  Suarsa adalah  Pidana  Penjara  selama  1  (satu) tahun  dan  6  (enam)  bulan,  dikurangi selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan dengan  perintah  tetap  ditahan  dan  denda sebanyak  Rp.  100.000.000,-  (seratus  juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.  Namun  majelis  Hakim  PN  DPS
melalui  amar  putusan,    memutuskan menjatuhkan  pidana  penjara  selama  satu tahun dan denda Rp100.000.000 ,-. Berdasarkan  tinjauan  peneliti  ada enam  poin  kesimpulan  yang  dapat  diambil dalam  Putusan  No.51  /  Pid.Sus –TPK  / 2015 /PN.DPS. Pertama, Peneliti sependapat  dengan  majelis  hakim  yaitu menilai bahwa dakwaan primair tidak tepat diterapkan  pada  Wayan  Suarsa  karena perbuatannya  lebih  spesifik  mengarah pada  penyalahgunaan  kewenangan  yang diberikan  kepadanya  selaku  Ketua  Panitia Pengadaan  Tanah  sebagaimana  yang termuat  dalam  Surat  Keputusan  Rektor Universitas  Pendidikan  Ganesha  Nomor: 18/H.48/KP/2010  tanggal  28  Januari  2010 tentang Tim Pengadaan Tanah Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun unsur ‘perbuatan secara melawan hukum’ sebagaimana  yang  terkandung  dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak tepat untuk dijatuhkan  pada  Wayan  Suarsa  karena adanya perbedaan dan pembatasan antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks  UU  PTPK.  Pembedaan  atau pembatasan didasarkan pada sifat kekhususan  dari  suatu  perbuatan  pidana, sehingga  perbuatan  terdakwa  dalam  suatu tindak  pidana  korupsi  adalah  merupakan spesifikasi  hukum  ( lex  specialis )  yang mengarah pada perbuatan ‘penyalahgunaan  kewenangan’.  Kedua, bahwa frasa ‘secara melawan hukum’ yang menjadi inti delik ( bestanddeel delict ) pada Pasal  2  ayat  (1)  UU  PTPK  maksudnya adalah  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan  harus  disandarkan  pada  ajaran melawan  hukum  yang  formil  (KUHP  dan undang-undang pidana) serta tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat, sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi  melalui  Putusan  Uji  Materiil No.003/PUU-IV/2006. Hal ini juga didukung melalui penjelasan Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,M.H.,  yang  menyatakan  bahwa  antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda  satu  dengan  lainnya,  perbuatan secara melawan hukum adalah lex generalis sedangkan  menyalahgunakan kewenangan adalah perbuatan lex specialis (Aji,  2007:41).  Adapun  dakwaan
subsider yaitu Pasal 3 UU PTPK lebih tepat diterapkan  karena  yang  menjadi  inti  delik pada  pasal  tersebut  adalah  adanya  unsur ‘menyalahgunakan kewenangan, kesempatan,  atau  sarana  yang  ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya’.  Unsur  tersebut  dinilai majelis hakim sangat relevan dengan fakta di  persidangan  dan keterangan  saksi-saksi serta  keterangan  terdakwa  yaitu  Wayan Suarsa  selaku  Ketua  Panitia  Pengadaan Tanah  Undiksha  yang  banyak  melakukan kekeliruan  dalam  proses  pengadaan  tanah sebagaimana  yang  sudah  diatur  dalam peraturan pengadaan tanah, seperti misalnya  tidak  berhubungan  langsung dengan  pemilik  tanah  yang  sebenarnya, namun  hanya  berhubungan  dengan  pihak ketiga  yang  menguasai  dan  mengklaim sebagai  pemilik  tanah  yaitu  Nyoman Mustiara dan Dewa Komang Indra.
Ketiga, tugas sebagai Ketua Panitia Pengadaan  Tanah  seperti  menentukan nilai  nyata/harga  riil  tanah  di  lokasi  proyek pengadaan  juga  didasari  pada  harga perkiraan  sendiri  dan  berakibat  pada kerugian keuangan /perekonomian negara. Seyogianya  agar  tidak  terjadi  kebocoran keuangan  negara,  maka  harga tanah  yang akan diberikan ganti rugi berpedoman pada Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  3  tahun 2007  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dijelaskan pada Pasal 59  ayat  (3)  yakni,  “Bentuk  dan/atau besarnya  ganti  rugi  pengadaan  tanah secara  langsung  ditetapkan  berdasarkan musyawarah  antara  instansi  pemerintah yang  memerlukan  tanah  dengan  pemilik”. Lalu  dijelaskan  lebih  lanjut  pada  ayat  (4) “Musyawarah sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dapat  berpedoman  pada NJOP  atau  nilai  nyata/sebenarnya  dengan memperhatikan  NJOP  tahun  berjalan  di sekitar lokasi”.
Atas  rangkaian  perbuatan  para pelaku,  dalam  waktu  yang  sangat  singkat perbuatan  Wayan  Suarsa  memberikan keuntungan  yang  luar  biasa  kepada Nyoman Mustiara dan Dewa Komang Indra serta  turut  merugikan  keuangan  negara. Maka dari itu unsur Pasal 3 UU PTPK lebih tepat  diterapkan  kepada  Wayan  Suarsa dalam  perkara  korupsi  proyek  pengadaan
tanah  Kampus  Undiksha  Jinengdalem. Keempat,  berdasarkan  tinjauan  Peneliti, bahwa  ada  pasal  dalam  UU  PTPK  yang belum  diterapkan  pada    kasus  korupsi proyek pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem, yaitu jaksa pengacara negara belum melakukan gugatan  perdata  seperti  yang  termuat dalam  Pasal  33  UU  PTPK  kepada  ahli waris  I  Made  Wirnata,  S.T  (alm)    selaku Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Penyelenggaraan  Fisik  Barang  dan  Jasa Undiksha.  Lalu  yang  kelima,  adanya pidana denda menurut Peneliti juga kurang tepat,  karena  rangkaian  perbuatan  Wayan Suarsa  tidak  mengindikasikan  bahwa  ia menikmati uang hasil korupsi yang merugikan  keuangan  negara.  Di  lain  sisi menurut analisis Peneliti, bahwa penerapan  Pasal  3  UU  PTPK  kepada Wayan  Suarsa  sudah  tepat.  Namun  ada baiknya  juga  diterapkan  Pasal  33  UU PTPK  kepada  ahli  waris  I  Made  Wirnata (alm) selaku PPK Undiksha yang juga turut serta  dalam  proses  terjadinya  korupsi pengadaan tanah kampus Undiksha Jinengdalem.
Keenam,  Peneliti  juga  menyoroti adanya  disparitas  ancaman  pidana  dalam rumusan  Pasal  2  dan  Pasal  3  UU  PTPK yang memang sudah lama menjadi polemik dalam  upaya  pemberantasan  korupsi. Kerancuan  Pasal  3  UU  PTPK  terjadi karena pembuat undang-undang merumuskan penyalahgunaan kewenangan  sebagai lex  specialis ,  namun ancaman  pidana  minimum  lebih  ringan ketimbang  perbuatan  secara  melawan hukum.  Apabila  Pasal  2  ayat  (1)  ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun, sedangkan  Pasal  3  ancaman  terendahnya hanya  satu  tahun.  Semestinya  ancaman pidana yang ditetapkan pada Pasal 3 lebih berat  ketimbang  Pasal  2  sebab  tindakan korupsi  yang  dilakukan  dalam  Pasal  3 wajib mempunyai unsur dan bukti kewenangan  terlebih  dahulu  sehingga muncul rangkaian
perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan berujung  pada  tindakan  menguntungkan diri sendiri, pihak sendiri, atau badan usaha yang  berdampak  pada  kerugian  keuangan dan perekonomian negara serta menghambat kesejahteraan umum.
Bahwa dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti karena unsur ‘secara melawan hukum’ pada Pasal 2 UU PTPK dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan I Wayan Suarsa dibebaskan dari dakwaan primair

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan penjelasan terkait rangkaian  modus  operandi  dalam  delik korupsi  proyek  pengadaan  tanah  Kampus Undiksha  Jinengdalem  serta  penerapan Pasal  3  UU  PTPK  dalam  Putusan  No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS, Pertama- tama, Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat  lima  rangkaian  modus  operandi dalam  delik  korupsi  yang  digunakan  oleh pelaku  korupsi  proyek  pengadaan  tanah Kampus Undiksha Jinengdalem. Rangkaian bentuk delik tersebut antara lain yaitu  perdagangan  pengaruh  ( trading  in influence ), menyalahgunakan kewenangan, memecah  objek  pengadaan,  memborong tanah  di  lokasi  sekitar  proyek  pengadaan tanah  dan  penggelembungan  harga  ( mark up ). Terkait dengan perbuatan memalsukan  dokumen  dan  penyuapan tidak  ditemukan  jika  mendasarkan  kajian pada Putusan No.51/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.DPS, namun tetap
dicantumkan  mengingat  kedua  modus operandi  tersebut  juga  rentan  terjadi  pada proyek  pengadaan tanah  di  sektor  lainnya, sehingga  dapat  menjadi  wawasan  bagi pembaca cukup dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Kedua, bahwa penerapan Pasal 3 UU PTPK pada kasus pidana korupsi pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.DPS,  diterapkan pada  dakwaan  bagian  subsider  dan  dipilih oleh  majelis  hakim  sebagai  pasal  yang tepat  untuk  dijatuhkan  kepada  I  Wayan Suarsa.  Dalil  majelis  hakim  yaitu  bahwa dakwaan primair (Pasal 2 ayat 1) cakupannya lebih luas sehingga dikhawatirkan  menimbulkan  ketidakpastian hukum  serta  tidak  ada  ketentuan  pidana yang  termuat  dalam  Peraturan  Nasional soal  Pengadaan  Tanah.  Adapun  pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada Wayan Suarsa adalah penjara selama satu tahun,  lebih  rendah  dari  tuntutan  penuntut umum  yaitu  satu  tahun  enam  bulan. Hukuman  satu  tahun  dikenakan  karena adanya  disparitas  ancaman  pidana  antara Pasal 2 dengan Pasal 3 UU PTPK.
Ketiga,  bahwa  Putusan  Nomor  51/ Pid.Sus –  TPK  /  2015  /  PN.DPS
mengklasifikasikan  pelaku  atas  nama Wayan  Suarsa  S.E  dalam  perkara  korupsi proyek pengadaan tanah Kampus Undiksha  Jinengdalem  berdasarkan  bukti, petunjuk,  surat  dan  keterangan  ahli  serta saksi telah melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya atas dasar SK Rektor Undiksha Nomor 18/H.48/KP/2010
sebagaimana  yang  sudah  diatur  dalam Pasal 3 UU PTPK. Atas dasar kesimpulan dan tinjauan terhadap
perkara korupsi proyek pengadaan tanah Kampus Undiksha Jinengdalem,  maka  Peneliti  menyarankan agar kedepannya proses pengadaan tanah untuk instansi perguruan tinggi negeri lebih memperhatikan alas hak kepemilikan tanah yang  akan  dialihkan  dengan  melakukan penelitian  dan  verifikasi  terlebih  dahulu, supaya  tidak  terjadi  konflik  kepentingan yang  berujung  pada  adanya  pihak  yang sangat  dirugikan  atau  adanya  pihak  yang sangat  diuntungkan.  Selain  itu  disarankan agar  agar  kedepannya  seluruh  instansi perguruan  tinggi  lebih  selektif  dalam memilih  Panitia  Pengadaan  Tanah  (PPT). Harap lebih kedepankan orang-orang yang punya  dasar/ basic pengetahuan  hukum dan  yang  memahami  prosedur  pengadaan tanah,  supaya  hal-hal  yang  berkaitan dengan  administrasi  dan  keperdataan  bisa dilaksanakan  dengan  asas  keadilan  dan tanpa  mengesampingkan  peraturan  yang sudah  ada  dan  juga  agar  menghindari pelanggaran  ketentuan  hukum  pidana. Saran  terakhir  yaitu  disarankan  kepada lembaga legislatif untuk segera memperbaharui UU PTPK, terutama ancaman pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU  PTPK,  karena  disparitas  ancaman pidana minimum yang cukup mencolok dan mengakibatkan kurang efektifnya pemidanaan  terhadap  pelaku  kejahatan korupsi  serta  belum  mampu  meminimalisir angka kejahatan korupsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji,  Indriyanto  Seno.  2007. Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana . Jakarta : CV. Aditya Media.
Ali,  Zainuddin.  2016, Metode  Penelitian Hukum . Jakarta : Sinar Grafika.
El  Mahdi,  Haris  dan  Ratih  Nur  Pratiwi.
Implementasi Demokrasi dan
Masalah  Korupsi  di  Indonesia  (Telah Kritis terhadap Perilaku Korupsi pada
Masa  Transisi  Demokrasi ) ." Interaktif Vol. 4 No.2 (Februari 2012) h.2. Hartono,  Made  Sugi.  “Korupsi  Kebijakan
Oleh  Pejabat  Publik  (Suatu  Analisis Perspektif Kriminologi)”, Jurnal
Komunikasi  Hukum ,  Vol.  2  No.2,
(Agustus 2016) h.219.
Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum .
Bandung : Alfabeta. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
3  Tahun  2007  tentang Ketentuan Pelaksanaan  Peraturan  Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan  Tanah  bagi Pelaksanaan  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum .
Raharjo,  Budi.  2010 .  Praktek  Pelaksanaan tender  Pengadaan  Barang  dan  Jasa dan  Pengawasannya .  Jakarta  :  Sinar Grafika.
Ramadhaniyati,
Y ayuk. “Pengaruh Profesionalisme,  Motivasi,  Integritas dan Independensi Satuan Pengawasan Internal dalam Mencegah Kecurangan di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri”, Jurnal  of  Auditing,  Finance and  Forensic  Accounting ,  Vol.  2  No. 2, (Oktober 2014) h. 101.
Saputra, Alvin. “Tinjauan Yuridis Trading in Influence dalam Tindak Pidana Korupsi ”, Jurnal Universitas 17 Agustus  1945  Surabaya ,  (Februari
2017) h.85.
Sepud,  I.  Made.  "Aspek  Pidana  dalam
Pendaftaran Hak Atas Tanah."
NOTARIIL  Jurnal  Kenotariatan 1.1
(November 2016) h. 69-87.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. 2001. Penelitian  Hukum  Normatif. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Sunggono, Bambang. 2001. Metode Penelitian Hukum : Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Surya, I Made. 2016. Koruptor Lahan FOK Undiksha  Dihukum  Satu  Tahun ,
tersedia di
https://bali.antaranews.com/berita/91 806/koruptor-lahan-fok-undiksha- dihukum-satu-tahun , diakses pada 8 Agustus 2020.
Suyatmiko,  W.  H. “Memaknai  Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia  Tahun  2020 ” Integritas  :
Jurnal Antikorupsi , 7(1), 161 –178.
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana  Korupsi .  Diundangkan  di Jakarta pada Tanggal 21 November 2001,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor Tahun 2001
Nomor  134.  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4150.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi, dan  tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  3675  Tahun 1999. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 16 Agustus 1999,
Lembaran  Negara  Tahun  1999
Nomor  140.  Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 3874.