## Itang

## PENYEBAB KEMISKINAN DAN CARA MENANGGULANGINYA

## Abstrak
Kemiskinan  merupakan  masalah  klasik  yang  mesti  dicari  penyebab  dan penanggulangannya.  Diantara  penyebabnya  ada  beberapa  faktor  yaitu  faktor individual, faktor keluarga, faktor sub-budaya (subcultural), faktor agensi, dan faktor struktural  dan  berdampak  pada  pengangguran,  kriminalitas,  kesehatan,  putus sekolah  dan  buruknya  generasi  penerus.  Sedangkan  cara  menanggulanginya  yang dilakukan pemerintah dengan berbagai cara, yaitu dengan program PNPM Mandiri dengan  pemenuhan  atas  sandang  dan  pangan,  penyediaan  perumahan  layak  huni, jaminan kesehatan dan pendidikan.
Kata Kunci : Penanggulangan, kemiskinan.

## Pendahuluan
Secara  etimologi  kemiskinan  berasal  dari  kata  miskin,  yaitu  tidak  berharta benda atau serba kurang. 1 Sedangkan kemiskinan secara terminologi menurut Sorjono Soekanto 2 mengartikan tentang kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana  seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak  mampu  memanfaatkan  tenaga,  mental  maupun  fisiknya  dalam  kelompok tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan masih terdapat pada penduduk negara-negara  berkembang  termasuk  di  Indonesia.  Kemiskinan  sering  dihubungkan dengan  keterbelakangan  dan  ketertinggalan.  Di  samping  itu  kemiskinan  juga merupakan  salah  satu  masalah  sosial  yang  amat  serius.  Untuk  mencari  solusi  yang relevan  dalam  pemecahan  masalah  kemiskinan,  perlu  dipahami  sebab  musabab  dan menelusuri akar permasalahan kemiskinan itu.
Batasan  kemiskinan  umumnya  diukur  dengan  membandingkan  tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau layak. Selanjutnya dikatakan bahwa tingkat pendapatan minimum itulah yang dipergunakan sebagai pembatas antara  keadaan miskin dan tidak miskin  yang disebut poverty line (garis  kemiskinan).  Bagi  masyarakat  Indonesia,  beras  dipandang  sebagai  komoditi kebutuhan  pokok  yang  besar  pengaruhnya.  Komoditi  ini  elastis,  artinya  perubahan harga beras mempengaruhi komoditi lainnya. Oleh karena itu beras dapat digunakan sebagai dasar penentuan garis kemiskinan.
Indonesia  memiliki  persoalan  kemiskinan  dan  pengangguran.  Kemiskinan  di Indonesia  dapat  dilihat  dari  tiga  pendekatan  yaitu  kemiskinan  alamiah,  kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya  kesempatan  dan  peluang  kerja.  Upaya  untuk  menanggulanginya  harus menggunakan  pendekatan  multi  disiplin  yang  berdimensi  pemberdayaan. Pemberdayaan  yang  tepat  harus  memadukan  aspek-aspek  penyadaran,  peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. 3
Kemiskinan  lahir  sebagai  dampak  dari  proses  pembangunan  yang  tidak mencapai  target  kepada  sebuah  perbaikan  sosial.  Setiap  pembahasan  tentang pembangunan,  maka  pembahasan  kemiskinan  mendapatkan  tempat  yang  cukup penting. Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan  sejak  pemerintahan  kolonial  Belanda  dengan  meluncurkan  suatu  program anti kemiskinan lewat kebijakan yang dikenal dengan “politik etis”. 4
Kemiskinan  bukanlah  merupakan  sesuatu  yang  tidak  berbentuk  ( amorfhous ), tetapi merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan multidimensional. 5 Beberapa kategori  miskin  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Sri  Mulyani 6 adalah  tidak terpenuhinya kalori sebanyak 2300 grm per hari yang di konsumsi oleh masyarakat. Sedangkan menurut para ulama 7 yaitu ; (1). Madzhab Hanafi kategori miskin adalah orang  yang  tidak  memiliki  suatu  apapun,  sehingga  terdorong  untuk  meminta-minta bahan  makanan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sehari-hari.  (2).  Madzhab Maliki  kategori  miskin  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  sesuatu  apapun.  (3). Madzhab  Hambali  kategori  miskin  adalah  orang  yang  dapat  memperoleh  separoh kecukupannya  atau  lebih.  (4).  Madzhab  Syafi’i 8 kategori  miskin  adalah  orang  yang memiliki separoh dari kebutuhan dan yang separoh lagi dipenuhi dengan zakat.
Menurut  Gunawan  Sumodiningrat 9 kemiskinan  dapat  dibedakan  dalam  tiga pengertian  yaitu  :  Pertama  kemiskinan  absolut  yaitu  apabila  pendapatan  seseorang tidak  mencukupi  dari  kebutuhan  hidup  minimum,  antara  lain  kebutuhan  pangan, sandang,  kesehatan,  perumahan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  untuk  hidup  dan bekerja.  Rendahnya  tingkat  pendapatan  ini  terutama  disebabkan  oleh  keterbatasan sarana  dan  prasarana  fisik  serta  kelangkaan  modal  atau  miskin  karena  sebab  alami (natural) .  Kedua  Kemiskinan  kultural  yaitu  mengacu  pada  sikap  seseorang  atau masyarakat  yang  (disebabkan  oleh  faktor  budaya)  tidak  mau  berusaha  untuk memperbaiki  tingkat  kehidupan  meskipun  ada  usaha  dari  pihak  luar  untuk membantunya.  Ketiga  kemiskinan  relatif  yaitu  erat  kaitannya  dengan  masalah pembangunan yang sifatnya struktural. Yakni kebijaksaan pembangunan yang belum seimbang menyebabkan ketimpangan pendapatan.
Beberapa  pendapat  lain  tentang  kategori  kemiskinan  diantaranya  yaitu 10 :  (1). Murjanto  Danusaputro,  kemiskinan  adalah  pendapatan  sebesar  320  kg  ekuivalen besar untuk penduduk di kota atau 240 kg untuk  penduduk di pedesaan setahunnya. (2).  Moh.  Bambang  Agustin,  miskin  itu  masih  lebih  baik,  karena  masih  ada  yang lebih sengsara lagi yaitu fakir miskin. Fakir miskin sudah tidak punya apa-apa sama
sekali, martabat tidak punya, baju tidak punya. (3). Firdaus Wadjdi, miskin yaitu apa bila  orang  tua  tidak  dapat  membiayai  anaknya  sekolah.  Ini  sudah  termasuk  kategori miskin.
Menurut  Dalil  Hasan 11 ciri-ciri  penduduk  miskin  yaitu:  (1).  Kelompok  miskin ditingkat  pedesaan; umumnya  terdiri  dari  petani  kecil  /petani  marginal/  pekerja pertanian /buruh tani, nelayan kecil, pengrajin kecil, pengangkut kecil (grobak, becak, dokar/delman,  ojek)  dan  sebagainya.  (2) . kelompok  miskin  ditingkat  perkotaan; umumnya terdiri dari pekerja harian di pabrik, pekerja harian di bangunan, pedagang kaki lima, pedagang asongan, pengerajin kecil, pengusaha kecil (kios, warung, tenda, greobak,  bengkel  kecil,  pengemudi  harian  (gerobak,  ojek,  dokar,  becak,  dan sebagainya).  tukang  jahit,    tukang  reparasi,  (sepeda/jam/sepatu).  Pembantu  rumah tangga  kecil,  pemulung  dan  sebagainya.  (3).  Umumnya  penduduk  miskin  tidak mempunyai  pendapatan  tetap,  tetapi  harus  puas  dengan  pendapatan  tidak tetap/berubah/bervariasi  namun  masih  tetap  dibawah  batas  pendapatan  minimal.  (4). Sebagian  besar  penduduk  miskin  tidak  bekerja  secara  penuh (fultimer). Tidak memperoleh  jaminan  kesehatan/jaminan  hari  tua/perlindungan  kerja,  tidak memperoleh tingkat upah kerja minimum yang ditetapkan oleh pemda untuk berbagai jenis  pekerjaan  dan  berbagai  kota/daerah,  tidak  memperoleh  upah  lembur,  tidak memperoleh  hak  cuti,  memperoleh  sedikit  pendidikan  /latihan  latihan  dan  memiliki etos  kerja  yang  sangat  rendah.(5).  Penduduk  miskin  pada  umumnya  tidak  memiliki peralatan  produksi  /peralatan  kerja  yang  memadai,  misalnya  pemilikan  tanah  yang sangat  sempit  (rata-rata  0,25  Ha  per  kepala  keluarga  tani  di  Pulau  Jawa),  tanah marginal (tidak /kurang subur, lokasinya yang tidak menguntungkan karena letaknya di  daerah  aliran  sungai  (DAS),  di  atas  bukit/pegunungan,  di  pinggir  hutan,  di  rawa- rawa).  Di  samping  itu,  kepala  rumah  tangga  mempunyai  tanggungan  keluarga  yang relative  tinggi  ( height  dependency  ration ).  (6).  Tingkat  pendidikan  miskin  pada umumnya sangat rendah (SD), bahkan sebagian peduduk miskin sebagian samasekali tidak memperoleh pendidikan formal/tidak dapat menulis dan membaca.

## Faktor Penyebab Kemiskinan
Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro yaitu: 12
1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan  muncul  akibat  perbedaan  kualitas  sumber  daya  manusia  karena kualitas  sumber  daya  manusia  yang  rendah  berarti  produktivitas  juga  rendah, upahnya pun rendah.
3. Kemiskinan  muncul  sebab  perbedaan  akses  dan  modal.  Akibat  keterbatasan  dan ketertiadaan  akses  manusia  mempunyai  keterbatasan  (bahkan  tidak  ada)  pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat  dilakukan  (bukan  apa  yang  seharusnya  dilakukan).  Dengan  demikian
manusia  mempunyai  keterbatasan  dalam  melakukan  pilihan,  akibatnya  potensi manusia  untuk  mengembangkan  hidupnya  menjadi  terhambat.  Kemiskinan  juga muncul  karena  adanya  perbedaan  kualitas  sumber  daya  manusia,  karena  jika kualitas  manusianya  rendah  pasti  akan  mempengaruhi  yang  lain,  seperti pendapatan.  Tapi  itu  hanyalah  masalah  klasik.  Sekarang  penyebab  kemiskinan adalah karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak,  mereka  dapat  meningkatkan  kualitas  hidupnya  karena  mereka  dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya  uang  banyak,  mereka  tidak  dapat  bersekolah  yang  lebih  tinggi  karena mereka  tidak  punya  uang  lagi  untuk  membiayai  uang  sekolah  seperti  masuk perguruan tinggi atau SMA.
Kemiskinan juga banyak dihubungkan dengan: 13
1. Penyebab individual, atau patologis,  yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin.
2. Penyebab  keluarga,  yang  menghubungkan  kemiskinan  dengan  pendidikan keluarga.
3. Penyebab  sub-budaya (subcultural) ,  yang  menghubungkan  kemiskinan  dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
4. Penyebab  agensi,  yang  melihat  kemiskinan  sebagai  akibat  dari  aksi  orang  lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi.
5. Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Meskipun  diterima  luas  bahwa  kemiskinan  dan  pengangguran  adalah  sebagai akibat dari kemalasan, namun di Amerika Serikat (negara terkaya per kapita di dunia) misalnya memiliki jutaan masyarakat yang diistilahkan sebagai pekerja miskin; yaitu, orang yang tidak sejahtera atau rencana bantuan publik, namun masih gagal melewati atas garis kemiskinan.
Penyebab  kemiskinan  terbagi  menjadi  dua  faktor,  yaitu  faktor  eksternal  dan internal: 14
a. Faktor Internal
1. Sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan  tanggapan  terhadap  suatu  objek  yang  diorganisasi  melalui pengalaman  dan  mempengaruhi  secara  langsung  pada  perilaku.  Keadaan  jiwa tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  tradisi,  kebiasaan,  kebudayaan  dan  lingkungan sosialnya.b
2. Pengalaman  dan  pengamatan.  Pengalaman  dapat  mempengaruhi  pengamatan sosial  dalam  tingkah  laku,  pengalaman  dapat  diperoleh  dari  semua  tindakannya dimasa  lalu  dan  dapat  dipelajari,  melalui  belajar  orang  akan  dapat  memperoleh pengalaman.  Hasil  dari  pengalaman  sosial  akan  dapat  membentuk  pandangan terhadap suatu objek.
3. Kepribadian.  Kepribadian  adalah  konfigurasi  karakteristik  individu  dan  cara berperilaku yang menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.
4. Konsep diri. Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri.  Konsep  diri  sudah  menjadi  pendekatan  yang  dikenal  amat  luas  untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana  individu  memandang  dirinya  akan  mempengaruhi  minat  terhadap suatu  objek.  Konsep  diri  sebagai  inti  dari  pola  kepribadian  akan  menentukan perilaku  individu  dalam  menghadapi  permasalahan  hidupnya,  karena  konsep diri merupakan frame of reference yang menjadi awal perilaku.
5. Motif. Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman  dan  kebutuhan  terhadap  prestise  merupakan  beberapa  contoh  tentang motif.  Jika  motif  seseorang  terhadap  kebutuhan  akan  prestise  itu  besar  maka akan  membentuk  gaya  hidup  yang  cenderung  mengarah  kepada  gaya  hidup hedonis.
6. Persepsi  adalah  proses  dimana  seseorang  memilih,  mengatur,  dan menginterpretasikan  informasi  untuk  membentuk  suatu  gambar  yang  berarti mengenai dunia.
b. Faktor Eksternal 15
1. Kelompok  referensi.  Kelompok  referensi  adalah  kelompok  yang  memberikan pengaruh  langsung  atau  tidak  langsung  terhadap  sikap  dan  perilaku  seseorang. Kelompok  yang  memberikan  pengaruh  langsung  adalah  kelompok  dimana individu  tersebut  menjadi  anggotanya  dan  saling  berinteraksi,  sedangkan kelompok  yang  memberi  pengaruh  tidak  langsung  adalah  kelompok  dimana individu  tidak  menjadi  anggota  didalam  kelompok  tersebut.  Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.
2. Keluarga.  Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap  dan  perilaku  individu.Hal  ini  karena  pola  asuh  orang  tua  akan  membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.
3. Kelas  sosial.  Kelas  sosial  adalah  sebuah  kelompok  yang  relatif  homogen  dan bertahan  lama  dalam  sebuah  masyarakat,  yang  tersusun  dalam  sebuah  urutan jenjang,  dan  para  anggota  dalam  setiap  jenjang  itu  memiliki  nilai,  minat,  dan tingkah  laku  yang  sama.  Ada  dua  unsur  pokok  dalam  sistem  sosial  pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya  tempat  seseorang  dalam  lingkungan  pergaulan,  prestise  hak-haknya  serta kewajibannya.  Kedudukan  sosial  ini  dapat  dicapai  oleh  seseorang  dengan  usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang dinamis  dari  kedudukan.  Apabila  individu  melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.
4. Kebudayaan.  Kebudayaan  yang  meliputi  pengetahuan,  kepercayaan,  kesenian, moral,  hukum,  adat  istiadat,  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  diperoleh  individu
sebagai  anggota  masyarakat.  Kebudayaan  terdiri  dari  segala  sesuatu  yang dipelajari  dari  pola-pola  perilaku  yang  normatif,  meliputi  ciri-ciri  pola  pikir, merasakan dan bertindak.
Setiap  permasalahan  timbul  pasti  karna  ada  faktor  yang  mengiringinya  yang menyebabkan  timbulnya  sebuah  permasalahan,  begitu  juga  dengan  masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan menurut Hartomo dan Aziz dalam Dadan Hudyana yang dikutif oleh Sarul Mardianto, yaitu: 16
1. Pendidikan yang Terlampau Rendah. Tingkat  pendidikan  yang  rendah  menyebabkan  seseorang  kurang  mempunyai keterampilan  tertentu  yang  diperlukan  dalam  kehidupannya.  Keterbatasan pendidikan atau keterampilan  yang dimiliki  seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.
2. Malas Bekerja Adanya  sikap  malas  (bersikap  pasif  atau  bersandar  pada  nasib)  menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.
3. Keterbatasan Sumber Alam Suatu  masyarakat  akan  dilanda  kemiskinan  apabila  sumber  alamnya  tidak  lagi memberikan  keuntungan  bagi  kehidupan  mereka.  Hal  ini  sering  dikatakan masyarakat itu miskin karena sumberdaya alamnya miskin.
4. Terbatasnya Lapangan Kerja Keterbatasan  lapangan  kerja  akan  membawa  konsekuensi  kemiskinan  bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan  secara  faktual  hal  tersebut  sangat  kecil  kemungkinanya  bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.
5. Keterbatasan Modal Seseorang  miskin  sebab  mereka  tidak  mempunyai  modal  untuk  melengkapi  alat maupun  bahan  dalam  rangka  menerapkan  keterampilan  yang  mereka  miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.
6. Beban Keluarga Seseorang  yang  mempunyai  anggota  keluarga  banyak  apabila  tidak  diimbangi dengan  usaha  peningakatan  pendapatan  akan  menimbulkan  kemiskinan  karena semakin  banyak  anggota  keluarga  akan  semakin  meningkat  tuntutan  atau  beban untuk hidup yang harus dipenuhi.
Suryadiningrat dalam Dadan  Hudayana  yang  dikutif  oleh Sarul  Mardianto, 17 juga mengemukakan bahwa kemiskinan pada hakikatnya disebabkan oleh kurangnya komitmen manusia terhadap norma dan nilai-nilai kebenaran ajaran agama, kejujuran dan  keadilan.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya  penganiayaan  manusia  terhadap  diri sendiri dan terhadap orang lain. Penganiayaan manusia terhadap diri sendiri tercermin dari adanya:
1. Keengganan bekerja dan berusaha.
2. Kebodohan.
3. Motivasi rendah.
4. Tidak memiliki rencana jangka panjang.
5. Budaya kemiskinan.
6. Pemahaman keliru terhadap kemiskinan. Sedangkan  penganiayaan  terhadap  orang  lain  terlihat  dari  ketidakmampuan seseorang bekerja dan berusaha akibat:
1. Ketidakpedulian  orang  mampu  kepada  orang  yang  memerlukan  atau  orang  tidak mampu.
2. Kebijakan yang tidak memihak kepada orang miskin. Kemiskinan  juga  dapat  disebabkan  beberapa  sumber  dan  proses  penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:
1. Pelestarian Proses Kemiskinan. Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui  pelaksanaan  suatu  kebijakan  diantaranya  adalah  kebijakan  anti kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.
2. Pola  Produksi  Kolonial.  Negara  ekskoloni  mengalami  kemiskinan  karena  pola produksi  kolonial,  yaitu  petani  menjadi  marjinal  karena  tanah  yang  paling  subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. Manajemen  Sumber  Daya  Alam  dan  Lingkungan.  Adanya  unsur  manajemen sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
4. Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan  ini  jika  turun  hujan  akan  terjadi  banjir  tetapi  jika  musim  kemarau  akan kekurangan  air,  sehingga  tidak  memungkinkan  produktivitas  yang  maksimal  dan terus-menerus.
5. Peminggiran Kaum Perempuan. Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang diberikan lebih rendah dari laki-laki.
6. Faktor  Budaya  dan  Etnik.  Bekerjanya  faktor  budaya  dan  etnik  yang  memelihara kemiskinan  seperti,  pola  hidup  konsumtif  pada  petani  dan  nelayan  ketika  panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
Faktor faktor penyebab kemiskinan dari hasil penelitian, diantaranya: 18

## a. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk (EDU)
Hasil  penelitian  Cameron 19 tentang  kemiskinan  di  Jawa  yang  menyimpulkan bahwa  pengurangan  kemis-kinan  diasosiasikan  dengan  meningkatnya  pencapaian pendidikan  dan  peningkatan  pendapatan  dari  tenaga  kerja  terdidik.  Hasil  penelitian Sukherman 20 juga menunjukkan kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi oleh besarnya angka  persentase  angka  melek  huruf.  Hasil  penelitian  lain  yang  berbeda  dengan penelitian  ini  adalah  hasil  penelitian Niskanen 21 menunjukkan  kemiskinan  di  AS menurun seiring meningkatnya pendidikan penduduk. Hal yang sama juga diperoleh dari  hasil  penelitian  Islam 22 yang  dilakukan  di  23  negara  berkembang  menunjukkan
kemiskinan  dapat  berkurang  seiring  dengan  meningkatnya  pendidikan  (menurunnya persentase  buta  huruf).  Hasil  penelitian  ini  juga  berlawanan  dengan  hasil  penelitian Balisacan et.al. 23 yang  menunjukkan  bahwa tingkat  pendidikan  mempengaruhi kemiskinan. Dalam hal ini persentase orang dewasa yang bisa membaca dan menulis mempengaruhi pengurangan kemiskinan sebesar 0,129%.

## b. Pendapatan Per Kapita Penduduk (PC)
Hasil  penelitian  Iradian 24 yang  dilakukan  pada  82  negara  untuk  tahun  1965- 2003.  Hasil  penelitian-nya  menunjukkan  bahwa  tingginya  pertumbuhan  pendapatan per kapita tidak akan terlalu berdampak apabila tidak disertai dengan perbaikan dalam hal  distribusi  pendapatan.  Peru-bahan  pendapatan  per  kapita  mempunyai  pengaruh yang  negatif  terhadap  kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini  mengisyaratkan  bahwa peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai oleh Indonesia  hanya  dinikmati  oleh  sebagian  kecil  penduduk.  Sementara  sebagian  besar penduduk  yang  saat  ini  hidup  dalam  kemiskinan  tidak  menikmati  capai  tersebut. Dengan kata lain meskipun ekonomi tumbuh dengan baik, tetapi mereka tetap berada dalam  kemiskinan.  Peningkatan  kontra  prestasi  (gaji,  honor,  upah,  dan  bentuk  lain) yang selama ini terjadi di Indonesia hanya dinikmati oleh sebagai orang. Peningkatan kontra  prestasi  tersebut  tidak  sampai  menyentuh  pada  kelompok  yang  barada  pada garis  kemisikinan.  Kondisi  di  atas  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Rifa’i 25 yang menunjukkan bahwa telah terjadi ketimpangan pendapatan di Kota Bandar Lampung dan  Kota  Metro  Lampung.  Dimana  kenaikan  pendapatan  per  kapita  hanya  dapat dinikmati  oleh  sebagian  kecil  penduduk  di  kedua  kota  tersebut.  Sementara  sebagian besar penduduk masih tetap dalam kondisi miskin karena tidak memiliki kemampuan untuk mengakses peningkatan pendapatan per kapita tersebut.
Namun demikian hasil penelitian ini berlawan dengan hasil peneltian Balisacan et.al. 26 yang menunjukkan bahwa partumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan. Dalam  hal  ini  pendapatan  (standar  hidup)  orang  miskin  akan  meningkat  7,74% sejalan dengan kenaikan 10% pendapatan pada tingkat kabupaten/kotamadya. Selain itu  hasil  penelitian  Niskanen 27 menunjukkan  kemiskinan  di  AS  menurun  seiring meningkatnya  pendapatan  per  kapita.  Hasil  penelitian  ini  juga  berbeda  dengan  hasil penelitian  Sukherman 28 yang  menunjukkan  kemiskinan  di  Jawa  Barat  dipengaruhi oleh besarnya PDRB per kapita.

## c. Rasio Ketergantungan Penduduk
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Rifa’i 29 yang  menunjukkan kemiskinan  di  Kota  Bandar  Lampung  dan  Kota  Metro  Lampung  dipengaruhi  oleh rasio  ketergantungan  penduduk.  Besarnya  penduduk  yang  beraktifitas  sebagai  ibu rumah  tangga,  menganggur,  dan  sedang  sekolah  akan  semakin  memperbesar  rasio ketergantungan  penduduk  di  Kota  Bandar  Lampung  dan  Kota  Metro.  Apalagi  hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  pendidikan  tidak  berpengaruh  signifikan
terhadap  pengurangan  faktor  penyebab  kemiskinan.  Artinya  jikalau  nantinya penduduk  yang  saat  ini  sedang  sekolah  (SLTP/SMU/Diploma/Sarjana)  telah  lulus, maka  kehadiran  mereka  tidak  akan  membantu  mengurangi  faktor  penyebab kemiskinan.  Tetapi  kehadiran  mereka  justru  akan  menambah  besar  nilai  rasio ketergantungan. Dengan kata lain kemungkinan mereka untuk menjadi pengangguran lebih besar karena sistem pendidikan yang ditenggarai tidak memiliki link and match dan miskin praktek/keterampilan.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  hasil  penelitian  Knowles 30 yang menyatakan bahwa meningkatnya  rasio ketergantungan  akan meningkatkan  proporsi populasi  yang  hidup  dalam  kemiskinan.  Angka  kelahiran  yang  tinggi  berimplikasi pada tingginya rasio ketergantungan. Negara-negara berkembang di Asia yang sukses mengurangi angka kelahiran, maka rasio ketergantungannya relatif rendah. Selain itu juga  hasil  penelitian  Islam 31 yang dilakukan di 23  negara berkembang menunjukkan hasil yang sama yaitu kemiskinan akan meningkat seiring dengan meningkatnya rasio ketergantungan. Hasil penelitian Sukherman 32 juga menunjukkan kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi oleh besarnya angka kematian bayi dan angka total fertilitas yang dapat memicu naikya angka rasio ketergantungan.
Faktor  penyebab  munculnya  rasio  ketergantungan  adalah  adanya  tingkat kelahiran  (fertilitas)  yang  tinggi.  Word  Bank  (1978) 33 menyatakan  penyebab kemiskinan  adalah  adanya  ledakan  penduduk  ( population  growth )  yang  tidak terkendali  karena  ledakan  penduduk  akan  menyebabkan  rasio  ketergantungan ( dependency  ratio )  yang  tinggi.  Sementara  itu  Malthus  (1798)  dalam  Todaro 34 menyatakan bahwa ledakan penduduk akan menimbulkan pola hidup yang serba pas- pasan  (subsisten).  Sedangkan  pemikiran  neo-Malthus  menyatakan  bangsa-bangsa yang  miskin  tidak  akan  pernah  berhasil  mencapai  taraf  hidup  yang  lebih  tinggi  dari tingkat  subsisten,  kecuali  apabila  mereka  mengadakan  pemeriksaan  pengendalian preventif  ( preventive  checks )  terhadap  pertumbuhan  populasi  mereka,  atau  dengan menerapkan  pengendalian  kelahiran.  Nilai  rata-rata total  vertility  rate (TVR)
Indonesia  tahun  2010  adalah  2,5.  Artinya  setiap  keluarga  memiliki  tiga  orang  anak yang  berarti  dalam  satu  keluarga  akan  terdiri  dari  lima  jiwa.  Semakin  besar  jumlah anak  maka  semakin  besar  jumlah  tanggungan  yang  harus  di  tanggung  oleh  kepala keluarga.  Selanjutnya  semakin  besar  jumlah  penduduk  yang  berusia  tidak  produktif maka  semakin  besar  tanggungan  yang  harus  di  tanggung  oleh  penduduk  usia produktif.

## d. Pertumbuhan Ekonomi (GRW)
Hasil  penelitian World  Bank (1990);  Fields  &  Jakobson  (1989);  Ravallion (1995)  dalam  Tambunan 35 yang  menyatakan  bahwa  tidak  ada  korelasi  antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak  mampu  mengurangi  munculnya  kemiskinan.  Karena  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  ( growth  oriented )  justru  hanya  memicu  munculnya  kesenjangan
pendapatan  dan in-equality .  Hal  senada  juga  dihasilkan  dalam  penelitian  Foster  & Szekely 36 yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap upaya  menaikkan  pendapatan  penduduk  miskin  serta  pertumbuhan  ekonomi  tidak bisa mengurangi gap pendapatan antara orang kaya dan orang miskin pada 185 rumah tangga dari 33 negara di Eropa, Amerika Latin, Asia, dan Kanada.
Hasil  penelitian  ini  juga  sejalan  dengan  penelitian  Booth 37 yang  menunjukkan telah  terjadi trade-off antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  penurunan  kemiskinan  di Indonesia  tahun  1985-1996  yang  mengindikasikan  telah  terjadi  ketimpangan  dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan di Indonesia pada kurun waktu tersebut. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Iradian 38 yang dilakukan pada 82 negara  untuk  tahun  1965-2003.  Hasil  penelitian  Iradian  menunjukkan  bahwa tingginya  pertumbuhan  pendapatan  per  kapita  tidak  akan  terlalu  berdampak  apabila tidak  disertai  dengan  perbaikan  dalam  hal  distribusi  pendapatan.  Perubahan pendapatan  per  kapita  mempunyai  pengaruh  yang  negatif  terhadap  kemiskinan  dan semakin  besar  ketimpangan  distribusi  pendapatan  ( gini  ratio )  maka  semakin  besar tingkat kemiskinan.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  yang  selama  ini  dicapai  oleh  Indonesia ternyata  tidak  mampu  mengurangi  faktor  penyebab  kemiskinan.  Kenaikan pertumbuhan  ekonomi  tersebut  hanya  bisa  dinikmati  oleh  sebagian  kecil  orang  di Indonesia.  Efeknya  akan  memunculkan  kemiskinan  struktural  dimana  pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara bagian terbesar masyarakat yang tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan teori “ trade off between growth and equity ” yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi  akan  menimbulkan  ketimpangan  yang  semakin  besar  dalam  pembagian pendapatan  atau  makin  tidak  merata,  dan  sebaliknya  upaya  pemerataan  dapat terwujud dalam pertumbuhan ekonomi yang rendah.
Sebaliknya  hasil  penelitian  ini  berlawanan  dengan  hasil  penelitian  Balisacan et.al. 39 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemiskinan. Selain itu hasil penelitian ini juga berlawanan dengan pernyataan Bourguignon 40 yang menjelaskan  hubungan  langsung  yang  mungkin  terbentuk  antara  pembangunan, pertumbuhan  dan  distribusi  pendapatan  melalui  teorinya  “ poverty-growth-inequality triangle ”.  Ia  menyatakan  bahwa  pengurangan  kemiskinan  di  suatu  negara  dan  di waktu  tertentu  ditentukan  secara  penuh  oleh  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dan perubahan  distribusi  pendapatan.  Hubungan  ini  sesuai  dengan  teori  “ tricle  down effect ”  dimana  bila  ekonomi  tumbuh,  maka  secara  otomatis  akan  terjadi  pemerataan hasil-hasil  pembangunan  atau  “perembesan”  ke  bawah  sehingga  hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh kelompok miskin. Dengan demikian kaum miskin dapat keluar dari kemiskinannya.
Hasil  penelitian  ini  juga  berlawanan  dengan  pandangan  Kuznets  dalam  Wie 41 menjelaskan  mengenai  hubungan  jangka  panjang  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan pemba-gian  pendapatan  yang  menunjukkan  bahwa  proses  pembangunan  ekonomi
pada  tahap  awal  umumnya  disertai  oleh  kemerosotan  yang  cukup  besar  dalam pembagian pendapatan, yang baru berbalik menuju suatu pemerataan yang lebih besar dalam  pembagian  pendapatan  pada  tahap  pembangunan  lebih  lanjut.  Hipotesis Kuznets  ini  berupa  kurva  U  terbalik  dimana  ketika  pembangunan  baru  dimulai, distribusi  pendapatan  akan  makin  tidak  merata  (terjadi  kemis-kinan),  namun  setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata (kemakmuran).

## e. Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (TKP)
Hasil  penelitian  Booth 42 yang  menunjukkan  bahwa  kemiskinan  di  pedesaan  di Indonesia  dapat  berkurang  dengan  meningkatkan  nilai  tambah  hasil  pertanian. Sehingga pembangunan pedesaan dan pertanian, dimana ada kenaikkan produktivitas per hektar atau pada rumah tangga, seharusnya diprio-ritaskan untuk bagian pulau di luar  Jawa  dan  Bali  dimana  kemiskinan  tinggi.  Persentase  tenaga  kerja  di  sektor pertanian  tidak  mampu  mengurangi  factor  penyebab  kemiskinan  karena  sektor  ini secara umum ditenggarai memiliki produktifitas rendah, kelebihan tenaga kerja, upah yang rendah, dan bersifat  subsisten. Selain itu penelitian Ritonga 43 juga menyatakan bahwa penduduk miskin di Indonesia pada umumnya bekerja di sektor pertanian dan mempunyai  tingkat  pendidikan  SD  ke  bawah.  Oleh  karena  itu  program  pengentasan kemiskinan  di  sektor  pertanian  perlu  diprioritaskan.  Pembangunan  sektor  pertanian melalui  revitalisasi  pertanian,  perikanan,  dan  kehutanan  serta  pembangunan masyarakat  pedesaan  perlu  menjadi  pijakan  untuk  membawa  masyarakat  Indonesia keluar dari permasalahan kemiskinan.
Namun demikian hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Rifa’i, dkk 44 yang menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja usaha kecil  yang bergerak di sektor pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan produktifitas tenaga kerja usaha  kecil  yang  bergerak  di  sektor  industri.  Sehingga  kehadiran  tenaga  kerja  di sektor pertanian tidak mampu mengurangi faktor penyebab munculnya kemiskinan di Provinsi  Lampung.  Sementara  itu  Kuntjoro 45 menyatakan  sebuah  negara  miskin karena  menggantungkan  diri  pada  sektor  pertanian  yang  subsisten,  metode  produksi yang  tradisional,  dan  seringkali  dibarengi  dengan  sikap  apatis  terhadap  lingkungan. Sektor  pertanian  dianggap  sebagai  sektor  pemicu  kemiskinan  karena,  seperti dinyatakan oleh  Lewis  dalam Todaro, 46 sektor pertanian merupakan sektor  subsisten yang  kelebihan  penduduk  dan  produktivitas  marjinal  tenaga  kerjanya  hampir  sama dengan nol.
Hasil  penelitian  lain  berlawanan  dengan  hasil  penelitian  ini  adalah  penelitian Islam 47 yang  dilakukan  di  23  negara  berkembang  menunjukkan  kemiskinan  akan meningkat seiring dengan meningkatnya persentase tenaga kerja di sektor pertanian. Hasil  yang  sama  juga  diperoleh  dari  penelitian  Suryahadi  dan  Sumarto 48 yang menyatakan  bahwa  sektor  pertanian  adalah  salah  satu  sumber  kemiskinan  dan  daya tahan sektor ini lebih rentan terhadap krisis ekonomi. Hal yang sama juga dinyatakan
oleh Skoufias 49 yang menyatakan bahwa konsumsi tenaga kerja sektor industri lebih besar  dari  konsumsi  tenaga  kerja  sektor  pertanian.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa pendapatan  pekerja  usaha  kecil  yang  bekerja  disektor  industri  non  pertanian  lebih besar  daripada  penghasilan  tenaga  kerja  usaha  kecil  yang  bekerja  disektor  industri yang  bergerak  disektor  pertanian.  Fakta  ini  secara  tidak  langsung  menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja usaha kecil yang bergerak di sektor pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan produktifitas tenaga kerja usaha kecil yang bergerak di sektor industri.

## f. Persentase Tenaga Kerja Di Sektor Industri (TKI)
Hasil  penelitian  Cameron 50 yang  menyatakan  bahwa  pengurangan  kemiskinan di  Jawa  diasosiasikan  dengan  meningkatnya  peningkatan  pendapatan  dari  tenaga kerja terdidik dan pendapatan yang didapat pekerja di luar pertanian (sektor industri). Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah hasil penelitian Sukherman 51 menunjukkan kemiskinan di Jawa Barat dipengaruhi oleh besarnya angka kontribusi sektor  industri  terhadap  perekonomian  regional.  Hasil  penelitian  Islam 52 yang dilakukan  di  23  negara  berkembang  juga  menunjukkan  kemiskinan  dapat  berkurang seiring dengan meningkatnya persentase tenaga kerja di sektor industri.
Peran  penting  sektor  industri  dalam  mengurangi  faktor  penyebab  kemiskinan salah  satunya  ditunjukkan  oleh  hasil  penelitian  Skoufias 53 yang  menyatakan  bahwa konsumsi  tenaga  kerja  sektor  industri  lebih  besar  dari  konsumsi  tenaga  kerja  sektor pertanian.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  pendapatan  pekerja  usaha  kecil  yang bekerja disektor industri non pertanian lebih besar daripada penghasilan tenaga kerja usaha  kecil  yang  bekerja  disektor  industri  yang  bergerak  disektor  pertanian.  Secara umum jika seseorang yang bekerja di sektor industri memiliki tingkat konsumsi yang tinggi,  maka  sudah  dapat  dipastikan  pendapatannya  akan  cenderung  tinggi.  Karena pada  umumya  tingkat  konsumsi  akan  tetap  berada  di  bawah  pendapatan.  Jika  jika konsumsi  seseorang    tinggi,  maka  pendapatanya  juga  akan  tinggi.  Jika  pendapatan seseorang  tinggi,  maka  upaya  pengurangan  faktor  penyebab  kemiskinan  akan semakin mudah diwujudkan.

## B. Dampak Kemiskinan
Kemiskinan pada akibatnya memiliki dampak bagi orang yang menyandangnya, beberapa dampak atau akibat dari kemiskinan, di antaranya:
1. Pengangguran
Pengangguran merupakan dampak dari kemiskinan, berhubung pendidikan dan keterampilan  merupakan  hal  yang  sulit  diraih  masyarakat,  maka  masyarakat  sulit untuk  berkembang  dan  mencari  pekerjaan   yang  layak  untuk  memenuhi  kebutuhan. Dikarenakan sulit untuk bekerja, maka tidak adanya pendapatan membuat pemenuhan kebutuhan  sulit,  kekurangan  nutrisi  dan  kesehatan,  dan  tak  dapat  memenuhi kebutuhan  penting  lainnya.  Misalnya  saja  harga  beras  yang  semakin  meningkat,
orang yang pengangguran sulit untuk membeli beras, maka mereka makan seadanya. Seorang  pengangguran  yang  tak  dapat  memberikan  makan  kepada  anaknya  akan menjadi  dampak  yang  buruk  bagi  masa  depan  sehingga  akan  mendapat  kesulitan untuk waktu yang lama.
Jumlah penganggur di Banten tahun 2013 ini mengalami kenaikan menjadi 552 ribu  jiwa,  dari   519  ribu  jiwa  pada  tahun  2012.  Kenaikan  jumlah  penganggur  itu berasal dari lulusan SMA sederajat dan perguruan tinggi tahun ini. "Untuk satu tahun lulusan  terdapat  sekitar  ratusan  ribu  penganggur  baru  dari  segala  tingkatan. Sementara peluang kerja yang tersedia cenderung tidak bertambah. Untuk mengatasi jumlah  penganggur  yang  memiliki  kecenderungan  terus  meningkat  dalam  setiap tahunnya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Pemprov  Banten  terus  melakukan upaya-upaya  untuk  menekannya.  Salah  satunya,  yang  dilaksanakan  adalah penyelenggaraan  bursa  kerja  secara  terbuka.  Juga  dalam  bursa  kerja  berbagai perusahaan,  baik  besar  maupun  kecil  akan  menawarkan  lowongan  kerja  di perusahaannya masing-masing. 54
Sementara itu data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten bahwa jumlah angkatan   kerja   per   Februari   2013   mencapai   5.475.876   orang,   atau  bertambah sebesar   77.232   orang,  dibandingkan   pada  Februari  2012  yang  sebesar   5.398.644 orang.  Adapun  jumlah   penduduk   bekerja,  per   Februari   2013   adalah   4.922.981 orang,   atau  bertambah   104.014  orang   dibandingkan  pada  Februari  2012.  Dengan begitu   jumlah   pengangguran     terbuka   mengalami  penurunan  sebesar   26.782 orang, atau disebut  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  turun dari 10,74 persen menjadi  10,10  persen.   Pada  kurun  waktu  tersebut,  BPS  mencatat,  hampir   semua sektor usaha mengalami kenaikan jumlah pekerja, dengan sector usaha  yang melakukan penyerapan tenaga kerja terbanyak adalah perdagangan,  yakni  menyerap sebesar  1.243.486   orang,   atau   25,25  persen  dari penduduk  yang  bekerja. 55
Pengganguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti:
a. Pendapatan  nasiomal  riil  (nyata)  yang  dicapai  oleh  masyarakat  lebih  rendah  dari pada  pendapatan  potensial  (pendapatan  yang  seharusnya).  Sehingga  kemakmuran yang dicapai masyarakat pun lebih rendah.
b. Pengangguran  menyebabkan  kegiatan  perekonomian  menurun  sehingga  kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.
c. Tingkat  kemakmuran  yang  dapat  dinikmati  masyarakat  lebih  rendah  daripada tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
d. Berkurangnya  investor  untuk  melakukan  perluasan  dan  pendirian  industri  baru. Sehingga,  tingkat  investasi  turun  sehingga  pertumbuhan  ekonomi  pun  tidak meningkat.
e. Menambah beban pengeluaran negara.
f. Menimbulkan ketidakstabilan politik.
g. Jumlah penduduk miskin semakin bertambah yang berarti beban pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan kian terasa berat.
h. Dapat  menyebabkan  kehilangan  kepercayaan  diri  dan  menimbulkan  perselisihan dalam keluarga.

## 2. Kriminalitas
Kriminalitas  merupakan  dampak  lain  dari  kemiskinan.  Kesulitan  mencari nafkah  mengakibatkan  orang  lupa  diri  sehingga  mencari  jalan  cepat  tanpa memedulikan  halal  atau  haramnya  uang  sebagai  alat  tukar  guna  memenuhi kebutuhan.  Misalnya  saja  perampokan,  penodongan,  pencurian,  penipuan, pembegalan,  penjambretan  dan  masih  banyak  lagi  contoh  kriminalitas  yang bersumber  dari  kemiskinan.  Mereka  melakukan  itu  semua  karena  kondisi  yang  sulit mencari  penghasilan  untuk  keberlangsungan  hidup  dan  lupa  akan  nilai-nilai  yang berhubungan dengan Tuhan. Di era  global dan  materialisme seperti sekarang ini tak heran jika kriminalitas terjadi di mana pun.

## 3. Putus Sekolah
Putusnya  sekolah  dan  kesempatan  pendidikan  sudah  pasti  merupakan  dampak kemiskinan.  Mahalnya  biaya  pendidikan  menyebabkan  rakyat  miskin  putus  sekolah karena tak lagi mampu membiayai sekolah. Putus sekolah dan hilangnya kesempatan pendidikan akan menjadi penghambat rakyat miskin dalam menambah keterampilan, menjangkau  cita-cita  dan  mimpi  mereka.  Ini  menyebabkan  kemiskinan  yang  dalam karena  hilangnya  kesempatan  untuk  bersaing  dengan  global  dan  hilangnya kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak.

## 4. Kesehatan
Kesehatan sulit untuk didapatkan karena kurangnya pemenuhan gizi sehari-hari akibat  kemiskinan  membuat  rakyat  miskin  sulit  menjaga  kesehatannya.  Belum  lagi biaya pengobatan  yang  mahal di klinik atau rumah sakit  yang tidak dapat  dijangkau masyarakat  miskin.  Ini  menyebabkan  gizi  buruk  atau  banyaknya  penyakit  yang menyebar.

## 5. Buruknya generasi penerus
Buruknya generasi penerus adalah dampak yang berbahaya akibat kemiskinan. Jika anak-anak putus sekolah dan bekerja karena terpaksa, maka akan ada gangguan pada  anak-anak  itu  sendiri  seperti  gangguan  pada  perkembangan  mental,  fisik  dan cara  berfikir  mereka.  Contohnya  adalah  anak-anak  jalanan  yang  tak  mempunyai tempat tinggal, tidur dijalan, tidak sekolah, mengamen untuk mencari makan dan lain sebagainya.  Dampak  kemiskinan  pada  generasi  penerus  merupakan  dampak  yang panjang  dan  buruk  karena  anak-anak  seharusnya  mendapatkan  hak  mereka  untuk bahagia,  mendapat  pendidikan,  mendapat  nutrisi  baik  dan  lain  sebagainya.  Ini  dapat
menyebabkan  mereka  terjebak  dalam  kesulitan  hingga  dewasa  dan  berdampak  pada generasi penerusnya.

## Cara Menanggulangi Kemiskinan
Berbagai  cara  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  menanggulangi  kemiskinan, berikut ini akan penulis paparkan, yaitu:

## a. Melaui PNPM Mandiri
PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang  berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  Pengertian  yang  terkandung  mengenai PNPM Mandiri adalah: 56
1. PNPM Madiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar  dan  acuan  pelaksanaan  program-program  penanggulangan  kemiskinan berbasis  pemberdayaan  masyarakat.  PNPM  Mandiri  dilaksanakan  melalui harmonisasi  dan  pengembangan  sistem  serta  mekanisme  dan  prosedur  program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  menciptakan/meningkatkan kapasitas  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun  berkelompok,  dalam memecahkan  berbagai  persoalan  terkait  upaya  peningkatan  kualitas  hidup, kemandirian  dan  kesejahteraannya.  Pemberdayaan  masyarakat  memerlukan keterlibatan  yang  besar  dari  perangkat  pemerintah  daerah  serta  berbagai  pihak untuk  memberikan  kesempatan  dan  menjamin  keberlanjutan  berbagai  hasil  yang dicapai.
Sedangkan  tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam  pelaksanaan  Program  PNPM Mandiri ini adalah:
1. Tujuan Umum
Meningkatnya  kesejahteraan  dan  kesempatan  kerja  masyarakat  miskin  secara mandiri.
2. Tujuan Khusus Meningkatnya  partisipasi  seluruh  masyarakat,  termasuk  masyarakat  miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
Meningkatnya  kapasitas  kelembagaan  masyarakat  yang  mengakar,  representatif dan akuntabel.
Meningkatnya  kapasitas  pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  terutama  masyarakat  miskin  melalui  kebijakan,  program  dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin ( pro-poor )
Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah  dan  kelompok  perduli  setempat  dalam  menanggulangi  kemiskinan  di wilayahnya.
Meningkatnya  modal  sosial  masyarakat  yang  berkembang  sesuai  dengan  potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
Meningkatnya  inovasi  dan  pemanfaatan  teknologi  tepat  guna,  informasi  dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri dapat dikategorikan atas:
1. PNPM-Inti:  terdiri  dari  program/kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  berbasis kewilayahan,  seperti  PNPM  Perdesaan  (PPK),  PNPM  Perkotaan  (P2KP),  PNPM Daerah  tertinggal  dan  Khusus  (P2DTK),  PNPM  Infrastruktur  Perdesaan  (PPIP), dan PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW).
2. PNPM-Penguatan:  terdiri  dari  program-program  pemberdayaan  masyarakat berbasis  sektoral,  kewilayahan,  serta  khusus  untuk  mendukung  penanggulangan kemiskinan  yang  pelaksanaannya  terkait  pencapaian  target  tertentu.  Termasuk dalam  PNPM  Penguatan  adalah  Program  Pengembangan  Usaha  Agribisnis Pedesaan  (PUAP),  Bantuan  Langsung  Masyarakat  untuk  Keringanan  Investasi Pertanian  (BLM-KIP)  dan  sebagainya.  Harmonisasi  melalui  PNPM  akan dilaksanakan  hingga  tahun  2015,  sejalan  dengan  target  MDGs.  Rentang  waktu yang  cukup  panjang  ini  diharapkan  akan  menghasilkan  modal  kemandirian  di daerah  agar  keberlanjutan  dalam  bentuk  program  lain  setelah  program  ini  selesai dan dapat diwujudkan.

## b. Program Perumahan
Pemenuhan  kebutuhan  perumahan  bagi  masyarakat  miskin  tertuang  dalam Peraturan  Presiden  RI  No  7  Tahun  2005  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  dimana  diungkapkan  bahwa  dalam  pemenuhan  hak  masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan: 57
1. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan.
2. Menyempurnakan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan.
3. Meningkatkan  pengetahuan  dan  kemampuan  masyarakat  dalam  pembangunan rumah yang layak dan sehat.
4. Meningkatkan  keterjangkauan  ( affordability )  masyarakat  miskin  terhadap perumahan yang layak dan sehat, dan
5. Meningkatkan  ketersediaan  rumah  yang  layak  dan  sehat  bagi  masyarakat  miskin dan golongan rentan.
Di  sisi  lain  upaya  pemerintah  dalam  menanggulangi  kemiskinan  melalui pemenuhanperumahan bagi masyarakat miskin juga tertuang dalam Strategi Nasional Penanggulangan  Kemiskinan.  Dalam  strategi  ini  diungkapkan  bahwa  kebijakan pemenuhan  hak  atas  perumahan  ditujukan  untuk  memenuhi  hak  masyarakat  miskin
atas  tempat  tinggal  atau  perumahan  yang  layak  dan  lingkungan  permukiman  yang sehat. Adapun kebijakan tersebut adalah:
1. Menyediakan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyediaan rumah yang layak dan sehat.
3. Meningkatkan  perlindungan  terhadap  lingkungan  permukiman  dan  perumahan rakyat  terutama  komunitas  adat.  Berdasarkan  kedua  kebijakan  yang  ditetapkan pemerintah  untuk  penanggulangan  kemiskinan  dalam  bidang  perumahan  dan permukiman terlihat bahwa peran serta masyarakat merupakan hal penting dalam penyediaan perumahan dan permukiman tersebut. Peran serta ini juga diungkapkan oleh  Siswono  Yudohusodo  jauh  sebelum  kebijakan  ini  diundangkan  dan direncanakan pemerintah.

## c. Program Layanan Kesehatan
Sebagai  salah  satu  upaya  untuk  pengentasan  kemiskinan,  pemerintah  melalui Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 membuat Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat  miskin  dan  tidak  mampu  yang  disebut  dengan  program  Askeskin. Pengelolaan  Program  Askeskin  yang  dilaksanakan  oleh  PT  Askes  (Persero) merupakan  penugasan  dari  Pemerintah  berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri Kesehatan nomor : 1241/MENKES/SK/XI/2004. Sebagai BUMN, penugasan tersebut dilaksanakan  dengan  mengacu  pada  pasal  66  UU  nomor  19  tahun  2003  tentang BUMN  dan  telah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  Negara  BUMN  dengan  Surat Persetujuan Meneg BUMN Nomor S-697/HBU/2004 tanggal 31 Desember 2004. 58 Pasal  33  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  mengamanatkan  penyelenggaraan jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat.  Pasal  34  ayat  (2) 59 juga  mengamanatkan  bahwa negara  mengembangkan  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu,  sesuai  dengan  martabat kemanusiaan.  Kemudian  Pasal  28  H  UUD  Negara  RI  Tahun  1945  dan  UU  No.  23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan  kesehatan.  Karena  itu  setiap  individu,  keluarga  dan  masyarakat  berhak memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya,  dan  negara  bertanggung  jawab mengatur  agar  terpenuhi  hak  hidup  sehat  bagi  penduduknya  termasuk  bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
d. Program Pendidikan
Pendidikan  merupakan  salah  satu  faktor  utama  untuk  dapat  mencapai kemakmuran  suatu  negara,  sebagaimana  diatur  secara  tegas  dalam  pasal  31  ayat  (1) Undang  Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang  menyatakan  bahwa  setiap  warga negara  berhak  mendapat  pendidikan.  Ayat  (2)  menegaskan  bahwa  setiap  warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat
(3)  menetapkan  bahwa  Pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  suatu sistem  pendidikan  nasional,  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketaqwaan  serta akhlak  mulia  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  diatur  dengan undang-undang.  Sedangkan  ayat  (4)  menugaskan  negara  untuk  memprioritaskan anggaran  pendidikan  sekurang-kurangnya  20  persen  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  negara  (APBN)  serta  dari  anggaran  pendapatan  daerah  (APBD)  untuk mememenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Pengejawantahan  dari  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  yang dilakukan  dengan  program  bidikmisi. Bidik  Misi adalah  program  bantuan  biaya pendidikan yang diberikan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen  Dikti)  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  mulai  tahun  2010  kepada mahasiswa  yang  memiliki  potensi  akademik  memadai  dan  kurang  mampu  secara ekonomi.  Bidik  Misi  merupakan  program  100  Hari  Kerja  Menteri  Pendidikan Nasional  yang  dicanangkan  pada  tahun  2010.  Perguruan  tinggi  yang  mendapat bantuan  Bidik  Misi  yaitu  perguruan  tinggi  di  bawah  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.

## Kesimpulan
Dari  uraian  di  atas  dalam  pembahasan  ini  dapat  disimpulkan,  yaitu  bahwa penyebab kemiskinan adalah: 1). Faktor internal , dipengaruhi oleh sikap, pengalaman dan  pengamatan,  kepribadian, konsep  diri, motif  dan  persepsi.  2). Faktor  eksternal , dipengaruhi  oleh  kelompok  referensi,  keluarga,  kelas  sosial,  dan  budaya.  Kemudian dampak  dari  kemiskinan  tersebut  dapat  mengakibatkan  pengangguran,  kriminalitas, kesehatan, putus sekolah dan buruknya generasi penerus.
Untuk  menanggulangi  kemiskinan,  sebaiknya  pemerintah  mengeluarkan kebijakan  untuk  memenuhi  penyebab  dan  dampak  dari  kemiskinan  tersebut  yaitu berupa pemenuhan hak penduduk atas sandang dan pangan, memperoleh rumah layak huni, jaminan kesehatan dan pendidikan gratis bagi rakyat miskin. Dengan program- program tersebut sedikit demi sedikit kemiskinan dapat diminimalisir.

## Catatan Akhir:
1 Mohammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakartta: Penerbit Pustaka Amani, t.t. ), hal. 255.
2 Soekanto S, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990).
3 Anonymous, Petunjuk  Teknis  Operasional  PNPM  Mandiri  Pedesaan ,  Departemen  Dalam  Negeri Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  (Jakarta: 2008),  hal. 2.
4 Gunawan  Sumodiningrat,  Budi  Santoso,  Mohammad  Maiwan, Kemiskinan:  Teori,  Fakta  dan Kebijakan , (Jakarta: IMPAC, 1998), hal. 43.
5 Moeljarto  Tjokrowinoto, Pengembangan  Kawasan  dan  Pengentasan  Kemiskinan dalam  buku Liberalisasi  Ekonomi,  Pemerataan  dan  Kemiskinan ,  (Yogyakarta:  PT.  Tiara  Wacana  Yogya,  199), hal. 85.
6 Sri Mulyani, Dialog Tentang Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM , Selasa tgl. 8 Maret 2005, jam 21.00 WIB. di SCTV. Sri Mulyani adalah sebagai mentri perekonomian pada kabinet bersatu priode 2004- 2009. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kala (JK).
7 Abdurrahman  Al-Jaziri, Kitabul  Fiqh  ‘Alal  Mazdahibil  Arba’ah ,  (Beirut:  Daar  El-Fikr,  1994),  hal. 506.
8 Muhammad  Jawad  Mugniyah, al-Fiqh ala ‘al-Madzahib al-Khomsah , (Beirut: Daar El-Fikr,  1996), hal. 191.
9 Gunawan Sumodiningrat, Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kredit Pedesaan , Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996), hal.7.
10 Seri  Kajian  Fiskal  dan  Moneter  No.  6/VII/96 Strategi  dan  Evaluasi  Mengentaskan  Kemiskinan , Cetakan ke 2 (Jakarta:  PT. Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 44-47.
11 Dalil  Hasan, Bentuk  Pengorganisasian  yang  Cocok  untuk  Mengembangkan  Potensi  Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan , (Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, 1996), hal. 7. 12 Kuncoro,  yang  dikutip  oleh  Anonymous,  “Pengertian  Kemiskian  dampak  akibat  dan  solusinya” Artikel ,  http://imanarsyad.blogspot.com/2012/03/pengertian-kemiskian-dampak-akibat-dan.html,  di akses 13-9-2013.
13 Anonymous, “Kemiskinan” Artikel, http://id.wikipedia.org, diakses 13-9-2013.
14 Anonymous, “Kemiskinan”, Artkel , http://blog.dunixi.com, diakses 13-9-2013. 15 Nugraheni,  dikutip  oleh  Anonymous,  “Kemiskinan”, Artkel ,  http://blog.dunixi.com,  diakses  13-9- 2013.
16 Sarul Mardianto, “Kemiskinan di Indonesia” Universitas Syiah Kuala, t.t.
17 Ibid.
18 Sigit Prasetyo, “Studi Faktor Penyebab Kemiskinan dan Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”, Makalah ,  Magister  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ilmu  Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas Lampung 2013.
19 Cameron,  Lisa  A, Poverty  and  Inequality  in  Java:  Examining  the  Impact  of  The  Changing  Age, Educational, and Industrial Structure , Journal of Development Economics, Vol. 62 (2000).
20 Maman  Sukherman, Assosiasi  Kemiskinan  Dengan  Peubah  Sosek  di  Propinsi  Jawa  Barat , Jurnal Kependudukan Padjadjaran. Vol. 3, No. 1, Januari 2001, hal, 47-64.
21 William A Niskanen, Welfare and Culture of Poverty . The Cato Jurnal, Vol. 16, No. 1.
22 Rizwatul Islam, The Nexus of Economic Growth, Employment and Poverty Reduction An Empirical Analysis .  Report  on  Seminar  on  Accelerating  Growth  and  Poverty  Reduction  in  Bangladesh.  ILO, Geneva, 2003.
23 A. Balisacan, & Pernia, E. & Asra, A, Revisiting, Growth and Poverty Reduction in Indonesia: What Do Subnational Data Show?. Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol 39. No. 3, 2003.
24 Garbis  Iradian, Inequality,  Poverty,  and  Growth:  Cross  Country  Evidence .  IMF  Working  Paper. Middle East and Central Asia Departement, 2005.
25 Sigit  Prasetyo,  Ahmad  Rifa’i,  Deddy  Aprilani, Strategi-Bisnis  Usaha  Kecil  Di  Bandar  Lampung , Laporan Penelitian Hibah PDM Dikti November 2007.
26 Balisacan, A. loc. cit.
27 William A. Niskanen, loc. cit. 28 Maman Sukherman, loc. cit. 29 Sigit Prasetyo, loc. cit.
30 James C Knowles, A Look at Poverty in The Developing Countries of Asia . Asia-Pacific Population & Policy, No. 52, January 2002.
31 Rizwatul Islam, loc. cit.
32 Maman Sukherman, loc. cit.
33 World  Bank, Poverty  Headcount  Ratio  at  National  Poverty  Line ( %  of  Population ). http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC, 2012.
34 Michael  P  Todaro, Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga ,  Edisi  Ketujuh,  Jilid  I.  Terjemahan Haris Munandar, (Jakarta: Erlangga, 2000).
35 Tulus T.H. Tambunan, Transformasi Ekonomi Di Indonesia , (Jakarta: Salemba Empat, 2001).
36 James    E.  Foster  dan  Miguel  Szekely, Is  Economic  Growth  Good  for  the  Poor?  Tracking  Low Incomes Using General Means . Report on Symposium on Poverty Measurement, Mexico, 2002.
37 Anne  Booth, Poverty  and  Inequality  in  the  Soeharto  Era:  An  Assesment. Bulletin  of  Indonesian Economics Studies, Vol.36, No.1, 2000.
38 Garbis Iradian, loc. cit.
39 Ibid.
40 Francois  Bourguignon, The  Poverty-Growth-Inequality  Triangle .  Report  on  Indian  Council  For Research on International Eco  Relations, New Delhi, 2004.
41 Thee Kian Wie, Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan, Beberapa Pendekatan Alternatif . Jakarta: LP3ES, 1983.
42 Anne Booth, loc. cit.
43 Hamonangan Ritonga, Perkembangan Indikator Kemiskinan dan Ketena-gakerjaan Tahun 2004 dan Perkiraan  Tahun  2005-2006 . Journal  of  Quarterly  Review  of  The  Indonesian  Economy,  Vol  7  (1). Januari 2006,  hal. 17-31.
44 Deddy  Aprilani,  Ahmad  Rifa’i, Pengaruh  Jiwa  Wirausaha  dan  Manajemen  Usaha  Terhadap Keberhasilan  Usaha  (Studi  pada  UMKM  di  Bandar  Lampung) ,  Laporan  Penelitian  Hibah  DIPA PNBP Unila November 2007.
45 Mudrajad  Kuntjoro, Ekonomi  pembangunan,  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan ,  Edisi  Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
46 Michael P. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga , Edisi Ketujuh, Jilid I. Terjemahan Hasris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2000.
47 Rizwatul Islam, loc. cit.
48 Asep  Suryahadi,  dan  Sudarno  Sumarto,  2003. Poverty  and  Vulnerability  in  Indonesia  Before  and After Economic Crisis . Asian Economic Journal. Vol 17 No. 1, hal. 45-64.
49 Emmanuel  Skoufias, Changes  in  Houshold  Welfare,  Poverty  and  Inequality  During  The  Crisis . Bulletin of Indonesian Economic Studies. Vol 36 No. 2 Augustus, 2000, hal. 97-144.
50 Lisa A. Cameron, loc. cit.
51 Maman Sukherman, loc. cit.
52 Rizwatul Islam, loc. cit. 53 Emmanuel Skoufias, loc. cit.
54 Erik Syehabudin, dalam Banten POS, diakses 14-6-2013.
55 Banten dalam Angka, BPS Provinsi Banten Tahun 2012.
56 PNPM Mandiri “Penjelasan dan Tanya Jawab Seputar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Madiri” Pedoman , Tim Pengendali PNPM Mandiri, Tahun 2010, hal. 2 57 I Dewa Gede Agung Diasana Putra dan Anak Agung Gde Yana, “Pemenuhan Atas Perumahan Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan” Jurnal Permukiman Natah, Vol. 5 No. 2 Agustus 2007.
58 Sumber PT. Askes (Persero) Indonesia, 2013.
59 UUD 1945 Tahun 2013.

## DAFTAR PUSTAKA
AG,  Pringgodigdo, Tatanegara  di  Jawa  Pada  Waktu  Penduduk  Jepang  dari  Bulan Maret – Desember 1942 , Yayasan Post Universitet, Negeri Gajah Mada, tt.
Al-Jaziri,  Abdurrahman, Kitabul  Fiqh  ‘Alal  Mazdahibil  Arba’ah ,  Beirut:  Daar  El- Fikr, 1994.
Ali,  Mohammad, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern, Jakartta:  Penerbit Pustaka Amani, t.t.
Amalia,  Euis, Keadilan  Distributif  dalam  Ekonomi  Islam:  Penguatan  Peran  LKM dan UKM di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
--------, Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Mikro di Indonesia (Analisis Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
Anonymous, Pedoman  Umum  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri, Ditjen PMD Departemen Dalam Negeri, Jakarta: 2007).
--------, Tanya  Jawab  Seputar  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri 2009.
--------, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan , Departemen Dalam Negeri Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jakarta: 2008.
--------, Tanya  Jawab  Seputar  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM) Mandiri , Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2009.
Anwar, Khairil, “Pengertian Kemiskinan”, Makalah , IAIN Medan 2013.
Aprilani,  Deddy,  dan  Ahmad  Rifa’i,  Pengaruh  Jiwa  Wirausaha  dan  Manajemen Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi pada UMKM di Bandar Lampung). Laporan Penelitian Hibah DIPA PNBP Unila November 2007 .
Balisacan,  A.  &  Pernia,  E.  &  Asra,  A.  2003. Revisiting,  Growth  and  Poverty Reduction  in  Indonesia:  What  Do  Subnational  Data  Show?. Bulletin  of Indonesian Economics Studies, Vol 39. No. 3.
Booth, Anne, Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assesment. Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol.36, No.1, 2000.
Cameron,  Lisa  A, Poverty  and  Inequality  in  Java:  Examining  the  Impact  of  The Changing Age, Educational, and Industrial Structure . Journal of Development Economics, Vol. 62, 2000.
Candrasasmita,  Uka, Musuh  Besar  Kompeni  Belanda  Sultan  Agung  Tirtayasa , Jakarta, Yayasan Kebudayaan Nusa Karang, 1967.
Chatib,  Suchari, Data  Perjuangan  Kemerdekaan  1945,  KH.  TB.  Achmad  Chatib , Serang, Yayasan Algiffari, tanggal 28 Pebruari 1976.
Dalil  Hasan, Bentuk  Pengorganisasian  yang  Cocok  untuk  Mengembangkan  Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan , Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, No. 6/VII/ 1996.
Departemen  Pertanian, Metodologi  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Indonesia Jakarta: Badan Pendidikan dan Latihan Pertanian, 1996.
Djojohadikusumo, Margono, Kenang-kenangan dari Tiga Zaman , Jakarta: PT Indera, tt.
Giddens, Antony, Studies and Social and Political Theori , London: Hutchinson & Co Publish er Ltd, 1997.
Gunawan  Sumodiningrat,  Budi  Santoso,  Mohammad  Maiwan, Kemiskinan:  Teori, Fakta dan Kebijakan , Jakarta: IMPAC, 1998.
Hafizah, Yulia, Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam, Jurnal Milllah Vol. IV, No. 2 Januari 2005.
Hamdzu, Data  Perjuangan  Kemerdekaan  1945  KH.  TB.Achmad  Chatib ,  Serang, Yayasan Al-Giffari, 24-8-1970
Hasan,  Dalil, Bentuk  Pengorganisasian  yang  Cocok  untuk  Mengembangkan  Potensi Golongan Ekonomi Lemah dan Mengentaskan Kemiskinan , Jakarta: PT. Bineka Rena Pariwara, No. 6/VII/ 1996.
Iradian,  Garbis, Inequality,  Poverty,  and  Growth:  Cross  Country  Evidence .  IMF Working Paper. Middle East and Central Asia Departement, 2005.
Islam,  Rizwatul, The  Nexus  of  Economic  Growth,  Employment  and  Poverty Reduction An Empirical  Analysis . Report on Seminar on Accelerating Growth and Poverty Reduction in Bangladesh. ILO, Geneva , 2003.
Jawad  Mugniyah,  Muhammad, al-Fiqh  ala  ‘al-Madzahib  al-Khomsah ,  Beirut:  Daar El-Fikr, 1996.
Kuntjoro,  Mudrajad, Ekonomi  Pembangunan,  Teori,  Masalah,  dan  Kebijakan ,  Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
Mardianto , Sarul, Kemiskinan di Indonesia, Universitas Syiah Kuala, t.t.
Margono, Ichtisar  Sejarah  Pergerakan  Nasional  1908-1945, Jakarta:  Departemen Hankam Sejarah ABRI, 1971.
Mas  Gogo  Rafi’udin  Sandjadirja, Data  Perjuangan  Kemerdekaan  1945  KH.  TB. Achmad Chatib , Serang: Yayasan Al-Giffari, 1976.
MD, Sugimun, Peranan Pemuda dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
Moeljarto  Tjokrowinoto, Pengembangan  Kawasan  dan  Pengentasan  Kemiskinan dalam  buku Liberalisasi  Ekonomi,  Pemerataan  dan  Kemiskinan ,  Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1991.
Mubyarto  dan  Revrisond  Baswir, Pelaku  dan  Politik  Ekonomi  Indonesia , Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama,1989.
Muhammad, Ayip Ismail, Sejarah Banten, t.t.
M. Deden Ridwan, Ed, Metodologi Penelitian Agama , dalam tulisan U. Maman, KH. Ms.,  Tradisi  Baru  P enelitian  Agama  Islam  Tinjauan  Antar  Disiplin  Ilmu (Bandung: Nuansa, 2001)
Niskanen, William A, Welfare and Culture of Poverty . The Cato Jurnal, Vol. 16, No. 1, 1996.
ODP,  Sihombing, Pemuda  Indonesia  Menentukan  Fasisme  Jepang, Jakarta:  Sinar Djaja, 1962.
Prasetyo,  Sigit,  Ahmad  Rifa’i,  Deddy  Aprilani, Strategi-Bisnis  Usaha  Kecil  Di Bandar Lampung , Laporan Penelitian Hibah PDM Dikti November 2007.
Rifa’i,  Achmad, Data  Perjuangan  Kemerdekaan  1945,  KH.  TB.  Achmad  Chatib , Serang, Yayasan Algiffari, tanggal 14 April 1976
Ritonga,  Hamonangan, Perkembangan  Indikator  Kemiskinan  dan  Ketena-gakerjaan Tahun 2004 dan Perkiraan Tahun 2005-2006 . Journal of Quarterly Review of The Indone-sian Economy. Vol 7 (1). Januari 2006.
S. Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990).
Salim,  Agus,  (Pey)), Teori  dan  Paradigma  Penelitian  Sosial ,  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 2000.
Seri  Kajian  Fiskal  dan  Moneter  No.  6/VII/96  “Strategi  dan  Evaluasi  Mengentaskan Kemiskinan” Artikel , Jakarta:  PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996
Sigit Prasetyo, “Studi Faktor Penyebab Kemiskinan dan Mekanisme Penanggulangan Kemiskinan  di  Indonesia”, Makalah ,  Magister  Ilmu  Ekonomi  Fakultas  Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung 2013.
Sirotus,  L.M, Sejarah  Pergerakan  Kebangsaan  Indonesia ,  Jakarta:  Pustaka  Rakyat NV, 1951.
Skoufias, Emmanuel, Changes in Houshold Welfare, Poverty and Inequality During The  Crisis ,  Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies,  Vol  36  No.  2  Augustus 2000.
Sudiyo, Perhimpunan  Indonbesia  Sampai  Lahirnya  Sumpah  Pemuda .  PT  Mutiara Sumber Widya, 1989.
Sukherman, Maman, Assosiasi Kemiskinan Dengan Peubah Sosek di Propinsi Jawa Barat , Jurnal Kependudukan Padjadjaran. Vol. 3, No. 1, Januari 2001.
Sumodiningrat,  Gunawan,  Budi  Santoso,  Mohammad  Maiwan, Kemiskinan:  Teori, Fakta dan Kebijakan , Jakarta: IMPAC, 1998.
Sumodiningrat,  Gunawan, Penanggulangan  Kemiskinan  Melalui  Kredit  Pedesaan , Seri Kajian Fiskal dan Moneter No.5, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara Cetakan ke 2, 1996.
Suryahadi,  Asep  dan  Sudarno  Sumarto, Poverty  and  Vulnerability  in  Indonesia Before  and  After  Economic  Crisis .  Asian  Economic  Journal.  Vol  17  No.  1. 2003.
Sutomo, Cuplikan  Profil  Salah  Seorang  di  antara  Para  Pahlawan  Pendiri  Negara Republik Indonesia , 1992.
Tambunan, Tulus T.H, Transformasi Ekonomi Di Indonesia , Jakarta: Salemba Empat, 2001.
----------------------, Perekonomian Indonesia, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, t.t.
Teras, Harta Karun Banten Antara Ada dan Tiada , No. 29/Edisi Nopember 2002.
Tjokrowinoto,  Moeljarto, Pengembangan  Kawasan  dan  Pengentasan  Kemiskinan dalam  buku Liberalisasi  Ekonomi,  Pemerataan  dan  Kemiskinan ,  Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999.
Todaro,  Michael  P, Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga ,  Edisi  Ketujuh,  Jilid  I. Terjemahan Hasris Munandar. Jakarta: Erlangga, 2000.
Wiratha, I Made, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi , Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006.
Yulaswati,  Vivi,  dkk, Panduan  Penggunaan  Sistem  Informasi  Manajmen  Terpadu PNPM Mandiri , Jakarta: 2009.
__________________________________ Itang ,  dosen  pada  Fakultas  Syari’ah  dan  Ekonomi  Islam  IAIN  Sultan  Maulana Hasanuddin Banten.