## PEMBANGUNAN PENDIDIKAN SEBAGAI MOTOR PENGGERAK IPM JAWA BARAT
Westi Riani *

## Abstrak
Indeks  pendidikan  merupakan  pencerminan  hasil  pembangunan bidang  pendidikan.  Indikator  pembentuk  indeks  Pendidikan  adalah  Angka Melek  Huruf  dan  Rata-rata  lama  Sekolah.  Dibanding  dua  komponen pembentuk  IPM  yang  lain  yaitu  indeks  Kesehatan  dan  indeks  Daya  Beli, pencapaian indek Pendidikan di Jawa Barat selama ini relatif paling besar. Kondisi  ini  diharapkan  bisa  menjadi  motor  penggerak  pembangunan  di bidang lainnya.
Sesuai dengan Visi Jawa Barat, pencapaian IPM 80 pada tahun 2010 merupakan  tugas  besar  yang  harus  diwujudkan.  Terjadinya  kesenjangan yang  cukup  besar  antara  target  dan  realisasi  ,  mendorong  digulirkannya visi  percepatan  berupa  “  Akselerasi  Peningkatan  Kesejahteraan Masyarakat Guna Mendukung Pencapaian Visi Jawa Barat 2010”. Strategi pembangunan  di  bidang  pendidikan  diprioritaska 1 n  untuk  Peningkatan Indeks  Pendidikan  dan  Penuntasan  Wajib  Belajar  Pendidikan  Dasar  9 tahun,  serta  Peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Pendidikan.
Kata Kunci : Angka Melek Huruf, Rata-rata lama Sekolah, dan IPM
1 Pendahuluan

## 1.1 Latar belakang
Pembangunan ekonomi suatu daerah/negara, sering diukur berdasarkan tingkat kemajuan struktur produksi dan penyerapan tenaga kerja ( employment ). Secara umum, sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata- mata  dipandang  sebagai  fenomena  ekonomi  saja.  Tinggi  rendahnya  hasil pembangunan  hanya  diukur  berdasarkan  tingkat  pertumbuhan  GNP,  baik secara  keseluruhan    maupun  per  kapita,  yang  diyakini  akan  mampu menumbuhkan “efek penetesan ke bawah”    ( trickle down effect ) sehingga
* Westi Riani, SE, .M.Si . adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Unisba
*
pada akhhirnya akan tercipta distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata.
Terjadinya  tingkat  kemiskinan  absolut  yang  semakin  parah, ketimpangan  distribusi  pendapatan  yang  semakin  mencolok  serta  tingkat pengangguran yang terus melonjak,  mendorong  munculnya pandangan baru untuk meredefinisikan indikator pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  ternyata  tidak  menjamin  meningkatnya taraf  hidup  sebagian  besar  penduduknya.  Tujuan  utama  dari  usaha-usaha pembangunan  ekonomi  tidak  lagi  menciptakan  tingkat  pertumbuhan  GNP yang  setinggi-tingginya,  melainkan  penghapusan  atau  pengurangan  tingkat kemiskinan,  penanggulangan  ketimpangan  pendapatan,  dan  penyediaan lapangan  kerja.  Pembangunan  harus  mencerminkan  perubahan  total  suatu masyarakat  atau  penyesuaian  sistem  sosial  secara  keseluruhan,  untuk menuju  suatu  kondisi  kehidupan  yang  serba  baik,  secara  materiil  maupun spiritual. ( Todaro, 2004: 19 – 21 )
Upaya  untuk  menganalisis  status  komparatif  pembangunan  sosial ekonomi  secara  sistematik  dan  komprehensif  telah  dilakukan  oleh United Nations  Development  Program (UNDP)  sejak  tahun  1990.  Pada  dasarnya, ada  2  indikator  yang  diharapkan  mampu  mengukur  pembangunan  antara berbagai faktor sosial, ekonomi dan politik, serta indikator yang diharapkan mampu  mengukur  pembangunan  dalam  kerangka  kualitas  hidup. Berdasarkan  kombinasi  penggunaan  indikator  tersebut,  dihasilkan  Indeks Pembangunan    Manusia  (IPM)  atau  identik  dengan Human  Development Index (HDI). (.Todaro, 1999 : 73 – 76 )
IPM  merupakan  indikator  terbaru  untuk  pengukuran  keberhasilan pembangunan    manusia  seutuhnya.  Indeks  yang  disusun  UNDP  ini merupakan kombinasi  data sosial dan  ekonomi sehingga  merupakan ukuran kinerja  pembangunan  yang  lebih  luas.  Upaya  pencapaian  nilai  IPM  pada suatu tingkat yang lebih tinggi menjadi fokus kebijakan ekonomi dan sosial yang diterapkan oleh beberapa daerah / negara.

## 1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  pokok permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah :
a) Komponen  apakah  yang  selama  ini  menjadi  motor  penggerak pencapaian IPM di Jawa Barat ?
b) Bagaimana  strategi  dan  program  prioritas    dalam  pembangunan pendidikan  yang  telah  dan  sedang  dijalankan  Pemerintah  daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan IPM?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan Makalah

## 1.3.1Tujuan Penulisan Makalah
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tulisan ini bertujuan untuk :
a) Memperoleh  pemahaman  mengenai  sektor  yang  menjadi  motor penggerak pencapaian IPM di Jawa Barat
b) Mengetahui  strategi  dan  program  prioritas  dalam  pembangunan pendidikan  yang  telah  dan  sedang  dijalankan  Pemerintah  Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan IPM

## 1.3.2  Manfaat Penulisan Makalah
Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :
a) untuk  kepentingan  akademis  :      bisa  memperkaya  wacana  akademik yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia
b) untuk  kepentingan  praktis:  bisa  menjadi  salah  satu  rujukan  dalam menentukan kebijakan.

## 2 Tinjauan Pustaka

## 2.1 IPM  Sebagai Indikator Kinerja Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  gabungan  indikator pembangunan  sosioekonomi  yang  memberikan  peringkat  relatif  untuk semua  negara  maupun  daerah  pada  sebuah  skala  numerik  antara  0,0  (  nilai terendah)  dan  1,0  (nilai  tertinggi)  berdasarkan  tiga  tujuan  atau  hasil  akhir pembangunan    yaitu  :  masa  hidup    ,  pengetahuan  dan  standar  kehidupan.  ( ibid : 68 )
IPM  merupakan  pendekatan  terbaru  bagi  pengukuran  keberhasilan pembangunan  yang  bertitik  sentral  kepada  pembangunan  manusia seutuhnya.  Dalam  perspektif    UNDP  ,  pembangunan  manusia  dirumuskan sebagai  perluasan  pilihan  bagi  penduduk,  yang  hanya  mungkin  dapat
direalisasikan  jika  penduduk  paling  tidak  memiliki  :  peluang  umur  panjang dan sehat, pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, serta peluang untuk merealisasikan  pengetahuan  yang  dimiliki  dalam  kegiatan  yang  produktif. Dengan  kata  lain,  pembangunan  manusia  dapat    juga  dilihat  sebagai pembangunan  kemampuan  manusia  melalui  perbaikan  taraf  kesehatan, pengetahuan  dan  ketrampilan,  sekaligus  sebagai  pemanfaatan  kemampuan dan ketrampilan . ( BPS, 1990 : 3 )
Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang  ingin  dicapai. Dalam kaitan ini  UNDP  melihat pembangunan  manusia sebagai semacam “model” pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk dan oleh penduduk ( BPS, 1990 : 1 ) :
 Tentang  penduduk:  berupa  investasi  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan pelayanan sosial lainnya.
 Untuk  penduduk  :  berupa  penciptaan  peluang  kerja  melalui  perluasan pertumbuhan ekonomi dalam negeri
 Oleh  penduduk  :  berupa  upaya  pemberdayaan  penduduk  untuk menentukan  harkat  manusia  dengan  cara  berpartisipasi  dalam  proses politik dan pembangunan.
Berdasarkan  nilai  IPM  yang  dicapai,  tingkat  pembangunan  manusia dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu :
1) 0,00 < IPM < 0,499 : tingkat pembangunan manusia yang rendah
2) 0,50 < IPM < 0,799 : tingkat pembangunan manusia menengah
3) 0,80 < IPM < 1,0     : tingkat  pembangunan manusia tinggi

## 2.2 Penghitungan Indeks Pembangunan manusia (IPM)
IPM  merupakan  ideks  komposit  yang  dihitung  sebagai  rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup ,indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah ) dan indeks standar hidup layak. Kelemahan dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual dan  ketidaksempurnaannya  dalam  memberikan  saran  kebijaksanaan  yang jelas  (  BPS,  1990  :  4  ).  Dibalik  kelemahannya,  IPM  merupakan  sarana menarik  perhatian  masyarakat  terhadap  pembangunan  manusia,  dan
direkomendasikan Statistical Institute for Asian and Pasific (SIAP) sebagai instrument perbandingan antar wilayah dalam suatu negara.

## 2.2.1 Komponen dan Indikator IPM
Komponen  IPM  meliputi  usia  hidup  ( longevity ),  pengetahuan ( knowledge ), dan standar hidup layak ( desent living ).
1) Komponen  usia  hidup  diukur  dengan  angka  harapan  hidup,  dihitung menggunakan metode tidak langsung berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.
2) Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama  sekolah.  Indikator  angka  melek  huruf  diperoleh  dari  variabel kemampuan  membaca  dan  menulis,  sedangkan  indikator  rata-rata  lama sekolah  dihitung  dengan  menggunakan  dua  variabel  secara  simultan  , yaitu tingkat / kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
3) Komponen  standar  hidup  layak  diukur  dengan  indikator  rata-rata konsumsi  riil  yang  telah  disesuaikan.  dengan  paritas  daya  beli ( purchasing power parity atau PPP) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan. UNDP menggunakan indikator PDB  per  kapita  riil  yang  telah  disesuaikan  ( adjusted  real  GDP  per capita )  sebagai  ukuran  komponen  tersebut  karena  tidak  tersedia indikator  lain  yang  lebih  baik  untuk  keperluan  perbandingan  antar negara ( BPS, 2002 : xix )

## 2.2.2 Ilustrasi Penghitungan IPM
Untuk  menghitung  IPM  digunakan  persamaan  sebagai  berikut  (BPS, 2002 xxiii): IPM = 1/3 { X (1) + X (2) + X (3) } (1)
Keterangan : X (1) : indeks harapan hidup X (2) : indeks pendidikan X (3) : indeks standar hidup layak
Masing-masing  indeks  komponen  IPM  tersebut  merupakan perbandingan  antara  selisih  suatu  nilai  indikator  dan  nilai  minimumnya
Pembangunan Pendidikan  Sebagai Motor Penggerak IPM Jawa Barat (Westi Riani) 283
dengan selisih nilai maksimum dan minimum indikator yang bersangkutan . Dalam bentuk persamaan  bisa dituliskan  sebagai berikut :
Indeks X (i) = X (i) – X (i)min / ( X (i)maks – X (i)min )                             (2) Keterangan: X (1) : Indikator ke-I ( I = 1,2,3 ) X (2) : Nilai maksimum sekolah X (i) X (3) : Nilai minimum sekolah X (i)
Nilai maksimum dan minimum indikator X (i) disajikan pada tabel 1 :
Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen
IPM (= X (i) ) Nilai Maksimum Nilai minimum Catatan Angka Harapan Hidup 85 25  Sesuai standar global (UNDP) Angka Melek huruf 100 0  Sesuai standar global (UNDP) Rata-rata lama sekolah 15 0  Sesuai standar global (UNDP) KKonsumsi per kapita yang disesuaikan 1996 732.720 a) 300.000 b) UNDP menggunakan PDB
Per kapita riil yang disesuaikan
Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat Tahun 2002

## Catatan:
a)   Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi  (Jakarta)  pada  tahun  2018  setelah  disesuaikan  dengan  formula Athkinson.
b)   Setara  dengan  dua  kali  garis  kemiskinan  untuk  propinsi  yang  memiliki angka terendah  tahun 1996 di daerah Sulawesi Selatan  dan tahun 2000 di  Irian  Jaya.  Konsumsi  per  kapita  yang  disesuaikan  untuk  tahun  2000 sama dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan tahun 1996.
Dengan menggunakan persamaan (1) dan (2), nilai IPM suatu daerah / negara bisa didapatkan. Sebaliknya, persamaan tersebut juga bisa digunakan untuk  “meramalkan”  tingkat  pencapaian    masing-masing  indikator,  apabila hasil akhir  (IPM) sudah ditargetkan.

## 3 Pembangunan Pendidikan Sebagai Motor Penggerak Ipm Jawa Barat
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk kemampuan  masyarakat  untuk  menyerap  teknologi  modern  dan  untuk mengembangkan kemampuan agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan secara  berkelanjutan.  Keberhasilan  pendidikan  sangat  tergantung  pada kualitas  kesehatan  yang  dimiliki.  Usia  harapan  hidup  yang  lebih  panjang dapat  meningkatkan  pengembalian  atas  investasi  dalam  pendidikan. Kesehatan  yang  lebih baik akan  menyebabkan rendahnya tingkat  depresiasi dari  modal  pendidikan.  Dengan  demikian  pendidikan  dan  kesehatan merupakan  komponen  pertumbuhan  dan  pembangunan  yang  vital. Peningkatan  mutu  pendidikan  dan  kesehatan  merupakan  kunci  untuk menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih baik. (Todaro, 2004 : 404 – 407)
Indeks  pendidikan  merupakan  pencerminan  hasil  pembangunan  di bidang  pendidikan  yang  mempunyai  kedudukan  strategis,  mengingat kualitas  sumber  daya  manusia  yang  tercermin  didalamnya  sangat menentukan  tingkat  produktivitas  suatu  bangsa.    Indeks  pendidikan    diukur dari  kemampuan  baca  tulis  orang  dewasa  secara  tertimbang  (dua  pertiga) dan  rata-rata  tahun  bersekolah.    Kemampuan  baca-tulis  orang  dewasa tercermin  dari  data  angka  melek  huruf    ( literacy  rate )  yaitu  proporsi penduduk  usia  15  tahun  keatas  yang  bisa  membaca  dan  menulis          (  baik huruf latin maupun huruf lainnya ). Rata-rata lama sekolah  ( means-years of schooling )  menunjukkan  jenjang  pendidikan  yang  telah  ditempuh  oleh penduduk usia 25 tahun  keatas. Batasan ini  diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan  kondisi  sebenarnya  mengingat  penduduk  yang  berusia kurang  dari  25  tahun  masih  dalam  proses  sekolah  .    (  BPS,  2001  :  xiv  ). Pencapaian IPM Jawa Barat dan komponennya ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  Jawa Barat  dan
Komponennya Tahun 1996, 1999 , 2001 dan 2003 Komponen 1996 1999 2001 2003 Angka Harapan Hidup 62,9 64,3 64,80 64,9 Angka Melek Huruf 89,7 92,1 92,40 93,8 Rata-rata Lama Sekolah 6,4 6,8 6,90 7,1 Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan 591,6 584,2 538,43 553,7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,2 64,6 66,10 68,36
Sumber : BPS Jawa Barat 2003
Indeks  Pendidikan  yang  dibentuk  berdasarkan  pencapaian  indikator Angka  Melek  Huruf  dan  Rata-rata  lama  Sekolah,  cenderung  mengalami peningkatan.  Dibandingkan  dengan  nilai  maksimumnya  yang  sebesar  100, pencapaian    Angka  melek  Huruf  di  Jawa  Barat  sudah  sangat  baik.  Meski demikian, jumlah penduduk buta huruf usia 10 – 44 tahun yang masih diatas 600  ribu  jiwa  pada  tahun  2003  ,  tetap  menjadi  tantangan  yang  harus dihadapi.  Disisi  lain,  pencapaian  indikator  Rata-rata  lama  Sekolah  di  Jawa Barat  masih  jauh  tertinggal  dari  standar  maksimumnya  yang  sebesar  15 tahun.  Sarana  pendididikan  yang  masih  kurang  memadai  ditambah  dengan mahalnya  biaya  pendidikan  sering  menjadi  penyebab  belum  terealisasinya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar  (Wajar Dikdas) 9 tahun.
Pencapaian  IPM  80  sesuai  dengan  Visi  Jawa  Barat  tahun  2010, merupakan tugas besar yang  harus dihadapi   masyarakat Jawa Barat. Tidak tercapainya target IPM pada tahun 2003 dan 2004 ( tahun 2003 target IPM = 72,3  realisasi IPM = 67,87 dan tahun 2004 target IPM = 73,3 , realisasi IPM =  68,36)  menunjukkan  masih  banyaknya  permasalahan  yang  harus diselesaikan.
Disebabkan  adanya  kesenjangan  yang  cukup  besar  antara  target  dan realisasi dan guna memacu roda pembangunan di segala bidang, Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat  telah  menggulirkan  program  percepatan  yang  dikenal sebagai  “Akselerasi  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Guna Mendukung  Pencapaian  Visi  Jawa  Barat  Tahun  2010”.  Program  ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada “stakeholders” yang ada di  Jawa  Barat  untuk  bisa  mewujudkan  target    pencapaian  IPM  .  Dalam pencapaian  Indeks  Pendidikan  misalnya,  dengan  indikator  Angka  Melek
Huruf  dan  Rata-rata  Lama  Sekolah,  lebih  merupakan  kewenangan Pemerintah  kabupaten/kota,  sedangkan  kewenangan  Pemerintah  provinsi terbatas  pada  pendidikan  luar  biasa,  rekomendasi  perguruan  tinggi,  dan fasilitas penyelenggaraan pendidikan di daerah.
2

## KERANGKA PIKIR AKSELERASI PENCAPAIAN VISI JABAR 2010
Visi Visi Jabar Jabar 2010 2010 ( ( Perda Perda no. 1/2001) no. 1/2001) “ “ Jawa Jawa Barat Barat dengan dengan
Iman Iman & & Taqwa Taqwa sebagai sebagai Propinsi Propinsi termaju termaju dan dan Mitra Mitra terdepan terdepan ibukota ibukota
Negara Negara tahun tahun 2010 2010

## INDIKATOR UTAMA INDIKATOR UTAMA
IPM 80, TAHUN 2010 IPM 80, TAHUN 2010
TAHUN 2001 TAHUN 2001 – – 2003 2003

## BELUM OPTIMAL BELUM OPTIMAL

## EVALUASI PERKEMBANGAN EVALUASI PERKEMBANGAN
PENCAPAIAN VISI JAWA BARAT
PENCAPAIAN VISI JAWA BARAT
“ “ Focal Concern Focal Concern ” ” ( ( Visi Visi 2003 2003 – – 2008) 2008)
“ “ Akselerasi Akselerasi peningkatan peningkatan Kesejahteraan Kesejahteraan masyarakat masyarakat guna guna
mendukung mendukung
pencapaian pencapaian visi visi Jawa Jawa Barat Barat 2010 2010 2001 2001 2003 2003 2008
2008 2010 2010
Akselerasi Akselerasi Pencapaian Pencapaian Visi Visi Pemantapan Pemantapan & & Evaluasi Evaluasi
Pencanangan
Pencanangan & & Internalisasi Internalisasi Visi Visi
sumber : www. BPS  Jabar, go.id
Berdasarkan pada target-target yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan,  Pemerintah    Provinsi  Jawa  Barat  telah  mengembangkan program-program  prioritas  dan  rencana  aksi  2004  -2008  dalam  dua  strategi dan  program  kegiatan  prioritas.  ( Tim  Bapeda  Provinsi  Jawa  Barat ,  dalam Pikiran Rakyat 19 Oktober 2004 )

## 3.1  Strategi  Peningkatan  Indeks  Pendidikan  dan  Penuntasan  Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
Program  dan  kegiatan  yang  mendukung  strategi  ini  dikembangkan dalam dua jalur model program dan kegiatan prioritas, yaitu :
a) Jalur  pendidikan  non  formal,    dengan  memposisikan  pendidikan  luar sekolah  (nonformal)  sebagai  akselerator  jalur  alternatif,  dan  katalisator peningkatan  indeks  pendidikan.  Esensi  dari  model  strategi  alternatif  ini adalah  terbukanya  peluang  bagi  masyarakat  yang  kurang  beruntung (secara  sosial,  ekonomi  dan  kultural  )  untuk  memperoleh  pemerataan kesempatan  dan  akses    kepada  pelayanan  pendidikan  terutama  pada jenjang  pendidikan  dasar,  serta  memberikan  manfaat  sebagai  bekal hidup.    Program  kegiatan  yang  dikembangkan  dalam  jalur  pendidikan nonformal meliputi :
1) Keaksaraan  Fungsional  Dinas  pendidikan  :  merupakan  salah  satu kegiatan untuk menanggulangi buta huruf.
2) Kejar Paket A, Paket B dan Paket C : merupakan alternatf Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar ( Wajar Dikldas ) 9 Tahun melalui Pendidikan Luar Sekolah  (PLS).
b) Jalur  pendidikan  formal,  terdiri  dari  jenjang  pendidikan  dasar, menengah  dan  pendidikan  tinggi.  Prioritas  program  dan  kegiatan pendidikan  formal  dalam  rangka  penuntasan  Wajar  Dikdas  9  tahun adalah :
1) Penanggulangan  siswa  yang  terancam  DO  :  salah  satu  upaya  yang telah  dan  akan  digulirkan  adalah  pemberian  beasiswa  bagi  anak yang tidak mampu.
2) Peningkatan  daya  tampung  pendidikan  dasar:  upaya  strategis  yang dilakukan  adalah  melalui  pembangunan  sekolah  baru,  sekolah terbuka dan double shift.
3) Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, dengan pembiayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota

## 3.2  Strategi  peningkatan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan Pendidikan.
Strategi  untuk  membangkitkan  dan  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan  di Jawa Barat, misalnya dalam bentuk :
1) Gerakan  Masyarakat  Peduli  Pendidikan  :  merupakan  salah  satu  bentuk kepedulian  masyarakat  untuk  mengatasi  masalah  pendidikan  di  Jawa Barat.  Beberapa  bentuk  kepedulian  masyarakat  Jawa  Barat  yang  sudah dan sedang dijalankan antara lain:
a. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh
b. Gentramasekdas
c. Rereongan Sarupi
d. Infaq pendidikan
2) Beasiswa  Silang,  dengan  pengembangan  model  dalam  variasi  bentuk berupa :
a. Beasiswa pendidikan dengan kartu sehat
b. Beasiswa pendidikan anak kepada orang tua dalam bentuk stimulant dana produktif.
c. Pemberian penghargaan untuk perseorangan / lembaga / daerah yang telah menunjukkan kontribusi dalam rangka akselerasi pendidikan.

## 3.3 Peranan Pembangunan Pendidikan di Jawa Barat
Dalam  skema  IPM,  ukuran  kinerja  pembangunan  di  bidang pendidikan  akan  tertuang  dalam  besarnya  pencapaian  indeks  pendidikan. Dalam  kondisi  perekonomian  yang  masih  mengalami  krisis,  ditunjukkan dengan  daya  beli  masyarakat  yang  rendah,  peran  indeks  pendidikan  dalam pencapaian  IPM  menjadi  sangat  penting.  Turunnya  indeks  daya  beli,  tanpa diimbangi  dengan  naiknya  komponen  IPM  yang  lain,  akan  menyebabkan pencapaian IPM yang semakin kecil.
Tabel 3 : Kontribusi Komponen IPM Jawa Barat Tahun 1996 dan 2003 Komponen IPM 1996 2003 Nilai Kontribusi terhadap IPM (%) Nilai Kontribusi terhadap IPM (%) Indeks Kesehatan 0,631 30,865 0,665 32,650 Indeks Pendidikan 0,740 36,173 0,785 38,560 Indeks Daya Beli 0,673 32,962 0,586 28,790 IPM 68,2 100 67,87 100 Sumber : BPS, diolah
Pada  tahun  1996,  kontribusi  indeks  pendidikan  dalam  membentuk IPM  Jawa  Barat  adalah  sebesar  36,173  %.  Dibandingkan  dengan  indeks kesehatan  dan  indeks  daya  beli,  peranan  hasil  kinerja  pembangunan pendidikan ini tidak begitu dominan.
Tahun  2003,  kontribusi  indeks  pendidikan  dalam  membentuk  IPM Jawa  Barat  mengalami  kenaikan  yaitu  menjadi  sebesar  38,56  %.  Naiknya kontribusi  indeks  pendidikan    tersebut  menunjukkan  hasil  pembangunan  di bidang  pendidikan,  yang  antara  lain  tercermin  dari  meningkatnya  Angka melek  huruf  sebesar  4,1  poin,  dan  meningkatnya  Rata-rata  lama  sekolah sebesar 0,7 poin selama periode 1996- 2003 (lihat tabel 2).
Disisi  lain,  naiknya  kontribusi  indeks  pendidikan  dalam  membentuk IPM  Jawa  Barat  juga    disebabkan  oleh  turunnya  pencapaian  indeks  Daya beli  sebagai  akibat  merosotnya  daya  beli  masyarakat.  Tahun  1996, kemampuan  konsumsi  per  kapita  riil  yang  disesuaikan  untuk  masyarakat Jawa  Barat  mencapai  591,6  ribu  rupiah.  Terjadinya  krisis  moneter  yang ditandai dengan melonjaknya harga barang-barang kebutuhan, menyebabkan terjadinya penurunan pada kemampuan konsumsi rata-rata masyarakat Jawa Barat  menjadi  sebesar  553,7  ribu  rupiah  pada  tahun  2003.  Hal  ini menyebabkan  merosotnya  pencapaian  indeks  Daya  beli  sebesar  0,087  poin selama  periode  tersebut.  Kontribusi  indeks  Daya  beli  terhadap  IPM mengalami penurunan sebesar 4,17 %.

## 4 Kesimpulan dan Saran

## 4.1 Kesimpulan
1.    Dalam  Skema  IPM,  prestasi  pembangunan  pendidikan  terukur  dari besarnya  indeks  pendidikan.  Indeks  pendidikan  dibangun  berdasarkan pencapaian  indikator  Angka  melek  huruf  dan  Rata-rata  lama  sekolah. Selama  periode  1996-  2003,  indeks  pendidikan  merupakan  komponen pembentuk  IPM  dengan  kontribusi  terbesar.  Pembangunan  pendidikan merupakan motor penggerak pencapaian IPM Jawa Barat.
2.   Untuk  mengatasi  kesenjangan  yang  cukup  besar  antara  target  dan realisasi,  Pemerintah  daerah  Jawa  Barat  menerapkan  program percepatan yang dikenal sebagai
“Akselerasi Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  Guna  mendukung  Pencapaian  Visi  Jawa Barat 2010 “.

## 4.2 Saran
1 . Pencapaian  IPM  80  sesuai  dengan  Visi  Jawa  Barat  pada  tahun  2010, merupakan  bentuk  target  ambisius  untuk  mencapai  pengakuan  daerah dengan  tingkat  pembangunan  manusia  kelompok  tinggi  (sejahtera). Diperlukan  upaya  pembangunan  secara  serentak  baik  dalam  bidang kesehatan  ,  pendidikan  dan  daya  beli.  Disamping  penerapan  strategi pembangunan  secara  komprehensif,    partisipasi  dari  semua  pihak  baik masyarakat,  swasta  maupun  pemerintah  sangat  diperlukan    untuk  bisa mewujudkannya .
2.  Prestasi  Pembangunan  Pendidikan  yang  terukur  dari  Indeks  pendidikan sepertinya  belum  merupakan  cerminan  dari  hasil  pembangunan pendidikan  seutuhnya.  Ada  banyak  hal  yang  seharusnya  bisa  menjadi bagian  dari  tolok  ukur  pembangunan  pendidikan,  baik  dari  sisi permintaan  maupun  penawaran.  Dari  sisi  permintaan,  pembangunan pendidikan  akan  tercermin  dari  peningkatan  manfaat  pendidikan  bagi siswa  dan  /  atau  keluarganya.  Sedangkan  dari  sisi  penawaran pembangunan pendidikan bisa dinilai  dari  mutu dan  jumlah penyediaan sarana sekolah yang telah didirikan.
------------------------
Pembangunan Pendidikan  Sebagai Motor Penggerak IPM Jawa Barat (Westi Riani) 291

## DAFTAR PUSTAKA
A.Buku dan Jurnal :
BPS. 1990. Indikator Kesejahteraan Rakyat , Jakarta  : BPS
________. 1999 Indikator Sosial Wanita Indonesia. Jakarta : BPS
________ .2001, Data Basis Untuk Analisis Pembangunan Manusia. Jakarta : BPS.
________ .2002. Indikator Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Barat. Bandung : BPS Jawa Barat
Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta :  LP3ES
Kuncoro, Mudrajad. 2000. Ekonomi Pembangunan , Teori Masalah dan Kebijakan. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
Todaro, Michael P. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga.  Edisi Kedelapan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
_________. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Keenam. Jakarta : Penerbit Erlangga.

## B. Surat Kabar :
Tim Bapeda Provinsi Jabar.  Prioritas IPM dan Penuntasan Wajar Dikdas. Pikiran Rakyat 19 Oktober 2004
-------------, 2004.  Nilai IPM Jabar 68 Cermin SDM Rendah, Pikiran Rakyat , 3 Maret 2004
C. Home Page :
Home Page : www.Jabar.bps.go.id _________ : www.Jabar.go.id