## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA DENPASAR
Ayu Tiara Ananta Fitriana, Ni Putu Rai Yuliartini, Dewa Gede Sudika Mangku
Universitas Pendidikan Ganesha Email : raraayutiaraaa@gmail.com , raiyuliartini@gmail.com, dewamangku.undiksha@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK, serta (2) mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Denpasar dan Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dalam  pelaksanaan  penanggulangan  tindak  pidana  prostitusi.  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Lokasi  penelitian  ini dilaksanakan  di  Kota  Denpasar  tempatnya  di  Kepolisian  Resor  Kota  Denpasar  dan  Dinas  Sosial  Kota Denpasar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik Non Probability Sampling dan  penentuan  subjeknya  menggunakan  teknik Purposive  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan analisis data secara kualitatif. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran  atau  PSK  adalah  adanya  faktor  ekonomi,  faktor  psikologis,  faktor  lingkungan/sosial,  faktor moral/akhlak,  faktor  kemalasan,  faktor  yuridis, dan  faktor  pendukung.  (2)  Upaya  yang  dilakukan  pihak Kepolisian  Resor  Kota  Denpasar  dan  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  dalam  menanggulangi  tindak  pidana prostitusi  yang  terjadi  di  Kota  Denpasar  yaitu dengan  dua  upaya  yang  terdiri  dari  Upaya  Penal  (termasuk upaya represif yaitu melalui jalur hukum pidana melakukan proses tahap peradilan serta kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi) dan Upaya Non Penal (termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya awal pencegahan agar tidak terjadinya hal tersebut melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat).
Kata kunci: Kriminologi, Tindak Pidana, Prostitusi.

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  identify  and  analyze  the  factors  that  cause  prostitution  or  sex  workers,  and  (2)  to indetify  and  analyze  the  efforts  made  by  the  Denpasar  Police  and  Denpasar  Social  Service  in  the implemetation  of  overcoming  the  crime  of  prostitution.  The  type  of  research  is  used  the  empirical  legal research. The location of this research was at the Denpasar City Police and the Denpasar  Social Service. The  data  collection  techniques  are  used  document  study  techniques,  observation  and  interviews.  In  this study,  the  sampling  technique  was  used  the  Non  Probability  Sampling  technique  and the  subject  was determined using the Purposive Sampling technique. The techniques used the Qualitative data processing and analysis. The result showad that (1) the factors causing the behavior of prostitution or prostitutes were economic  factors,  psychological  factors,  environmental/social  factors,  characters/moral  factors,  laziness factors, juridical factors, and other supporting factors. (2) The efforts made by the Denpasar Police and the Denpasar Social Service in tackling the crime of prostitution that occurred in Denpasar City, namely by two efforts cansisting of Penal Efforts (including repressive efforts, namely through criminal law, conducting the judical process and other activities, rahabilitation and resocialization) and Non Penal Efforts (including pre- emtive  and  preventive  measures,  namely  early  prevention  efforts  so  that  this  does  not  happen,  it  should conduct counseling and socialization to the community).
Keywords: Criminology, Crime, Prostitution

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan  makhluk  sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani rutinitas  kehidupannya.  Sebagai  makhluk  sosial,  manusia  merupakan makhluk  sempurna  ciptaan Tuhan  Yang Maha Esa yang memiliki akal sehat dan budi luhur, akan tetapi juga memiliki hasrat dan keinginan  untuk  selalu  tercapai  kehendak  yang  diinginkannya.  Untuk  memenuhi  hasrat  dan keinginannya, manusia seringkali melakukan Manusia sebagai salah satu mahluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai kelebihan akal budi yang menjadikannya sebagi mahluk paling sempurna dibandingkan  mahluk  ciptaan Tuhan  lainnya.  Aristoteles  (384-322  SM) seorang  ahli  filsafat  Yunani kuno  menggunakan  istilah  zoon  politicon  yang artinya  sebagai  mahluk  sosial  dimana  manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat (Winarno, 2012:44). Manusia sebagai mahluk bermasyarakat akan  berinteraksi  antara  manusia  satu  dengan  lainnya  untuk  mencapai  tujuan  atau  cita-  citanya sehingga menciptakan sebuah interaksi sosial.
Terciptanya  sebuah  interaksi  sosial dimana  adanya  kontak  sosial  antara  manusia satu  dengan manusia  lainnya  diperlukan untuk  memenuhi  kebutuhan  pribadi  setiap  individu.  Sehingga  pada dasarnya  setiap manusia  mempunyai  kehendak  bebas terhadap  diri  pribadinya  untuk  berbuat maupun tidak berbuat sesuatu  demi mencapai tujuan hidupnya. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat kehendak  bebas  pribadi  setiap  orang  tersebut  dibatasi  oleh  suatu  ketentuan  yang  mengatur  setiap perilaku dalam tatanan kehidupan bermasyarakat untuk menghindari adanya perselisihan-perselsihan,
pertentangan-  pertentangan  atau  konflik.  Adanya  pembatasan tersebut  akan  menciptakan  suatu  tatanan  kehidupan  bermasyarakat  yang  seimbang,  serasi  dan selaras.
Ketentuan  yang  bersifat  mengatur  dimaksud  disebut  sebagai  kaidah  sosial. Kaidah  atau  norma adalah ketentuan tata tertib yang berlaku dalam masyarakat dimana kata ‘kaidah’ itu sendiri berasal dari bahasa Arab dan ‘norma’ berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti yaitu ‘ukuran’ (Soeroso, 2013:216).  Norma  atau  kaidah  adalah  ukuran ataupun  pedoman  perilaku  atau  bertindak  dalam hidupnya.
Norma  masyarakat  atau  kaidah  sosial sebagai ukuran baik atau buruk yang dipakai sebagai pendoman atau pengarah perbuatan manusia dalam menjalani kehidupan bersama. Kaidah sosial yang mengikat tatanan kehidupan masyarakat terdiri dari kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah agama dan kaidahhukum.
Di era  globalisasi ini dimana setiap pertukaran informasi dan arus  perpindahan atau persebaran penduduk menjadi semakin cepat dan merata  dengan  bantuan penemuan teknologi-teknologi terkini dan  mutakhir.  Sehingga  seiring  saat  ini  manusia  hidup  berdampingan  dengan  teknologi  yang mengakibatkan perubahan-perubahan pada gaya hidup dan menciptakan pola-pola perilaku manusia yang  baru  dalam  kehidupan masyarakat,  agar  sesuai  dengan  perkembangan  teknologi  masa  kini. Terciptanya pola-pola perilaku tersebut tidak hanya berupa pola-pola  perilaku  yang bersifat positif akan  tetapi  terdapat  beberapa  perubahan  pola-pola  perilaku  kearah  negatif  berupa  penyimpangan- penyimpangan sosial. Jika dilihat dari sisi Kriminologi,  Teknologi bias menjadi sebuah factor. Faktor tersebut dalam kriminologi dikatakan sebagai factor kriminogen yaitu factor yang menjadi penyebab timbulnya keinginan untuk berbuat kejahatan (Putra, 2021: 108)
Penyimpangan-penyimpangan  sosial  yang  dimaksud  berkaitan  erat  pada  norma-  norma  sosial yang  telah  tumbuh  dalam  masyarakat  itu  sendiri,  salah  satunya  ialah  norma  kesusilaan. Penyimpangan-  penyimpangan  terhadap  norma  kesusilaan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  saat  ini disebabkan  oleh  berbagai  faktor  berupa  faktor  lingkungan  sosial,  keluarga,  ekonomi,  budaya  dan agama. Penyimpangan- penyimpangan terhadap norma kesusilaan yang dianggap merusak nilai moral dan menimbulkan keresahan dalam ketertiban kehidupan masyarakat tersebut dipandang perlu untuk

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
diberikan sanksi serta  harus diatur lebih lanjut sebagai sebuah norma hukum yang mengikat. Pada hakikatnya norma hukum dari segi tujuannya untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia sehingga keberadaan norma kesusilaan ini menjadi dasar bagi pemberlakuan norma hukum terutama dalam hukum pidana.
Penyimpangan  terhadap  norma  kesusilaan  yang  dianggap  sebagai  suatu  perbuatan  yang merugikan  kepentingan umum  dalam  hukum  pidana  terdapat  pada  Bab  XIV  tentang  Kejahatan Kesusilaan.  Kejahatan  yang  istilah  lainnya  disebut dengan  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh manusia.  Moeljatno  (2002)  dalam  Alifi (2016:11)  Kriminalitas  atau  kejahatan  merupakan  sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang  dimana disertai dengan ancaman atau sanksi yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang  melanggar  larangan  tersebut,  dan  dapat juga dikatan  sebagai  perbuatan  yang  dilarang oleh  suatu  aturan  hukum  dan  diancam  pidana,  asal  saja ditujukan  pada  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  orang  atau  suatu  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh kelakukan orang. Salah satu kejahatan kesusilaan yang diatur dalam hukum pidana ialah mengenai tindak pidana prostitusi.
Secara  umum  prostitusi  merupakan sebuah  jasa  yang  menawarkan  pemenuhan  kebutuhan  seks atau disebut pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila didominasi oleh kaum perempuan sebagai penyedia jasa seks atau disebut juga sebagai pekerja seks komersial (selanjutnya  disebut  PSK). Menurut William Benton dalam Encyclopedia  Britanica ,  pelacuran  dijelaskan  sebagai  praktek  hubungan  seksual  yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas) untuk imbalan berupa uang.  Pelacuran  bertentangan dengan  definisi  sosiologi  dari  kejahatan (Sociological  Definition  of Crime) , karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia (Aditya, 2016:2).
Penegakan terhadap tindak pidana prostitusi dari segi hukum positif nasional telah diatur dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  dikategorikan  sebagai kejahatan  kesusilaan  sebagai berikut: Pasal 296 KUHP mengatur bahwa :
“Barang siapa yang  mata pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.
Pasal  506  KUHP  mengatur  “Barang  siapa  sebagai  mucikari  (souteneur)  mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.
Fenomena prostitusi memang telah lumrah terjadi di Indonesia sejak zaman penjajahan belanda hingga sampai dengan saat ini. Masalah prostitusi sering kali ditemui pada kota-kota metropolitan di Indonesia yang memiliki laju pertumbuhan  ekonomi yang tinggi dan tingkat populasi penduduk yang tinggi pula. Salah satu kota besar di Indonesia yang kerap kali menjadi tempat prostitusi adalah Kota Denpasar.
Larangan kegiatan prostitusi selain diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, penegakan hukum terhadap protitusi di Kota Denpasar juga diatur dalam  Peraturan Daerah (selanjutnya disebut PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 39 ayat 1 huruf  a  Juncto  Pasal  58  yang  menyatakan  mengenai  larangan  kegiatan  prostitusi dengan  ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- serta sanksi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku.
Suburnya  praktik  prostitusi  di  Kota  Denpasar  memang  tidak  dapat  dipungkiri,  karena  sebagai kota metropolitan  dan sebagai roda perputaran perekonomian, Kota Denpasar memiliki penghasilan pendapatan  yang  didominasi  dari  sektor  pariwisata  yang  menjadikan  banyak  investor  berdatangan untuk berinvestasi terutama dibidang sarana pendukung pariwisata seperti penginapan- penginapan,

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
hotel  dan  pondok  wisata.  Hal  tersebut  dibuktikan  berdasarkan  data  dari  website  resmi  Dinas Pariwisata Pemerintah  Kota Denpasar, jumlah hotel pada tahun  2019 tercatat  347 buah  yang terdiri dari  221  hotel  non  bintang,  38  hotel  berbintang,  88  pondok  wisata  dengan  total  jumlah  kamar seluruhnya 9.386 kamar.
Sarana-sarana  bisnis  penginapan  atau  hotel  turut  pula  andil  dalam  suburnya  tindak  pidana prostitusi yang telah mempunyai sistem marketing yang semakin canggih dengan menggunakan e- commerce  yang  mengakibatkan  semakin  mudahnya  akses  setiap  orang  untuk  berkunjung  dan menginap.  Sehingga  menjadikan  praktek  prostitusi  terselubung  semakin  tumbuh  subur  dengan menggunakan berbagai motif untuk menarik pelanggan dan  bahkan  telah menjadi sebuah lapangan pekerjaan atau profesi yang menjanjikan bagi kaum PSK. Bahkan tindak pidana prostitusi dijadikan lahan  bisnis  oleh  beberapa  oknum  dengan menggunakan  kedok  tempat  hiburan  seperti  panti  pijat atau  spa  yang  kerap  kali  menjadi  tempat  berjalannya  bisnis  prostitusi  terselubung.  Hal  tersebut semata-mata  bukanlah  sesuatu  yang  tabu  di  mata masyarakat  luas  khususnya  masyarakat  Kota Denpasar.
Jumlah PSK atau pelaku kegiatan prostitusi  yang telah diproses secara hukum melalui kegiatan razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berdasarkan data Kepolisian Resor Kota Denpasar sebagai berikut:
Tabel 1.1 Data Kasus Prostitusi Tertangani Tahun 2016-2019
Sumber : Data Kasus Prostitusi Tertangani Tahun 2016-2019 dari Kepolisian Resor Kota Denpasar
Rata-rata  PSK  yang  telah  diproses  secara  hukum  pada  tahun  2016  sampai  dengan  2019 berdasarkan tabel tersebut diatas  paling banyak pada umur 20-30 tahun dan  30-40  tahun atau  dapat dikatakan di dominasi oleh kaum muda dengan berbagai alasan yang mejadi latar belakang mereka menggeluti profesi sebagai PSK. Sedangkan pada tahun 2020, tidak terdapat data PSK yang terjaring razia dan diproses secara hukum oleh karena serangan pandemi covid dimana sejumlah sarana-sarana penunjang suburnya tindak pidana prostitusi seperti hotel, pondok wisata, spa dan penginapan di Kota Denpasar tidak beroperasi seperti biasanya.
Pada  tahun  2015,  jumlah  PSK  di  Bali  sekitar  6.000  jiwa  yang  sebagaian  besar  PSK tersebut berada di wilayah Denpasar yaitu Sanur dan sebagian besar lagi berada di wilayah Badung yaitu Kuta, selain itu sekitar 75 persen PSK di Provinsi Bali pada tahun 2015 terjangkit HIV/AIDS (Sikiswanti, kebijakanaidsindonesia).Dampak     negatif     yang     nyata-nyata ditimbulkan akibat dari tindak pidana prostitusi  terutama  dalam segi kesehatan,  yaitu  Infeksi  Menular Seksual  (IMS). Prostitusi dapat meningkatkan IMS yang berdampak juga dalam peningkatan HIV/AIDS, PSK sangatlah rentan terinfeksi  IMS  karena  berkaitan  dengan  aktivitas  seksual  yang  dilakukannya  (Rahayuni,  2018:3).

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Kota  Denpasar  terutama  di  wilayah  Denpasar  Selatan  terdapat  678  pemeriksaan  IMS  pada  tahun 2017 dan terdapat 515 kunjungan yang dilakukan oleh PSK. PSK yang melakukan pemeriksaan IMS secara  teratur  masih  kurang  dari  50  persen  kunjungan,  rendahnya  keteraturan  dalam  melakukan pemeriksaan  menyebabkan  meningkatnya  risiko  penyebaran  dan  memberikan  dampak  bagi pelanggan  menjadi populasi  yang  dapat  menyebarkan  IMS  kepada  masyarakat  umum  (Rahayuni, 2018:3).
Pihak  kepolisian  sebagai  aparat  penegak hukum  telah  sering  mangadakan  razia  pada  tempat tindak  pidana  prostitusi,  tapi  hasilnya  masih  jauh  dari  harapan,  razia  yang dilakukan  tidak  bisa menyelesaikan  permasalahan  ini  sampai  ke  akarnya  dan  kegiatan prostitusi masih sering terjadi di Kota Denpasar  dengan  berbagai  motif  atau  cara  dalam  pelaksanaanya  untuk  menghindari  jeratan hukum
Permasalahannya  meskipun  larangan  kegiatan  prostitusi  di  Kota  Denpasar  telah  mempunyai landasan yuridis yang jelas akan tetapi tidak menimbulkan efek jera  bagi pelaku kegiatan prostitusi atau  PSK contohnya  saja  seperti  di  jalan  danau  tempe  Denpasar,  hingga  saat  ini  tindak  pidana prostitusi  di  danau  tempe  Denpasar  masih aktif  seperti  yang  diberitakan  di  media.  Berdasarkan pemaparan  latar  belakang tersebut  diatas,  sehingga  sangat  penting untuk  dilakukan  penelitian  dan penulis  tertarik untuk  mengkanji  lebih  lanjut  dalam  bentuk  proposal  dengan  judul “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KOTA DENPASAR”

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan dalam  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  salah  satu  jenis  penelitian  hukum  yang  menganalisis  dan  mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat ” (Ishaq, 2017: 31).
Sifat penelitian  yang digunakan adalah deskriptif dan menggunakan data  dan sumber data  yaitu data primer dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan tiga jenis pengumpulan data, yaitu  teknik studi dokumentasi, teknik observasi atau pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan  teknik non  probability sampling dan  bentuknya adalah Purposive  Sampling. Teknik  pengolahan  data  adalah  kegiatan  merapikan  data  dari  hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil waawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan informan serta data  yang diperoleh dari studi kepustakaan (Waluyo, 2008: 8).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor Penyebab Terjadinya Perilaku Pelacuran atau PSK di Kota Denpasar
Adanya  perubahan-perubahan  sosial  yang  serba  cepat  dan  perkembangan  yang  tidak  sejalan dengan  kebudayaan,  menyebabkan  tidak  semua  individu  mampu  menyesuaikan  diri,  menyebabkan timbulnya  disorganisasi  dalam  masyarakat  dan  dalam  diri  sendiri.  Hal-hal  tersebut  menyebabkan permasalahan sosial, dimana masyarakat cenderung menyimpang  dari  pola-pola  umum  yang  berlaku.  Salah  satu  permasalahan  sosial  tersebut  yaitu terjadinya prostitusi.
Prostitusi  atau  promiskuitas  tidak  asing lagi  di  negara  kita.  Prostitusi  dikenal  oleh  masyarakat sebagai  bentuk  penyakit  sosial yang  terjadi  di  beberapa  kalangan.  Adapun  beberapa  definisi  yang menjelaskan arti secara luas dari kata prostitusi atau promiskuitas ini.
Profesor W.A Bonger dalam tulisannya Maatschappelijke Orzaken der Prostitutie mengemukakan

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
beberapa  definisi  daripada prostitusi  atau  pelacuran  adalah  sebagai  berikut:  “Prostitusi  merupakan gejala kemasyarakatan dimana seorang wanita melakukan perbuatan seksual dengan cara menjual diri mereka sebagai sebuah profesi atau mata pencaharian” (Kartini, 2011:214).
Penjualan diri menjadi kunci utama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga bagi para WTS atau Wanita Tuna Susila. Mereka mematok harga sesuai dengan keinginan mereka, lalu dengan rela menyerahkan tubuhnya kepada pelanggan. Adanya dorongan seksual yang tidak terintegrasi dengan kepribadian manusia merupakan cerminan aktivitas pelacuran atau prostitusi, yang mana impuls seksual tidak terkendali dengan baik oleh hati nurani masingmasing individu. Kemudian, dalam  praktiknya  menggunakan  teknik-teknik  seksual  yang amat  kasar  dan  provokatif  dalam sanggama  dan  dikatakan  sangat  impersonal  karena  berlangsung  tanpa  afeksi  tanpa  perasaan, emosi,  dan  kasih  sayang  sehingga  dilakukan  dengan  cepat  dan  tanpa  orgasme  pada  pihak wanita/pelacurnya (Kartini, 2011:216-217).
Suburnya praktik prostitusi di Kota Denpasar memang tidak dapat dipungkiri, karena sebagai kota metropolitan  dan sebagai  roda  perputaran  perekonomian,  Kota Denpasar  memiliki  penghasilan pendapatan  yang didominasi  dari sektor pariwisata  yang  menjadikan  banyak  investor  berdatangan untuk berinvestasi terutama dibidang sarana pendukung pariwisata seperti penginapan- penginapan, hotel  dan  pondok  wisata.  Hal tersebut  dibuktikan  berdasarkan  data  dari  website  resmi  Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Denpasar, jumlah hotel pada  tahun 2019 tercatat 347 buah yang terdiri dari  221  hotel  non  bintang,  38  hotel  berbintang,  88 pondok  wisata  dengan  total  jumlah  kamar seluruhnya 9.386 kamar.
Terdapat  beberapa  faktor-faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  perilaku  pelacuran  atau PSK di Kota  Denpasar, antara lain :
1. Faktor Ekonomi
Faktor  ini  mengkaji  akan  perilaku  manusia  dalam  memenuhi  kebutuhan hidupnya. Pemenuhan  kebutuhan  hidup  merupakan  sifat  alami  manusia  dan  suatu  yang  pasti  dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ini terdatap dua jalan yang akan ditempuh seseorang yaitu jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah  untuk  mencari uang.Faktor ini bukan satu faktor seorang perempuan memilih profesi PSK. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang  sebanyak- banyaknya  bermodal  tubuh/fisik.  Mereka  melakukannya  bukan  hanya  demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengenakkan, sehingga untuk  keluar  dari  belitan  ekonomi,  mereka  rela  “berjualan  diri”  agar  hidup  lebih layak.  Faktor inilah  yang lebih dominan dari faktor lain  yang menjadi motivasi seseoarang untuk melacurkan diri.
2. Faktor Lingkungan/Sosial Lingkungan/sosial menjadi salah satu faktor penyebab  terjadinya perilaku pelacuran atau PSK. Dimana apabila seseorang hidup di lingkungan yang didominasi oleh kaum perempuan penyedia jasa seks atau yang lebih sering PSK,  maka  akan  lebih  mudah dipengaruhi  atau  terpengaruh  oleh  lingkungan  sekitarnya. Dengan artian, segala motivasi yang mendasari seseorang untuk terjun dalam aktifitas ini dapat diketahui dari bentuk kehidupan bermasyarakat atau praktek sosialisasi dimana orang tersebut tinggal.  Bentuk  pergaulan  di  mana orang  tersebut  tinggal  dan  berinteraksi  sosial  merupakan faktor  yang  bisa menghambat  atau  bahkan  memuluskan motivasi  awal  seseorang  untuk melacurkan diri.
3. Faktor Moral/Akhlak

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Mereka  yang  hidup  dalam  standar  pendidikan  rendah  pada  umumnya  sering  kali  tidak berpikir panjang dan mudah terjerumus ke dalam dunia pelacuran. Daya pemikiran yang lemah dan moral/akhlak  yang rendah menyebabkan mereka melacurkan diri tanpa rasa malu. Daya pikir  yang lemah telah menuntun mereka untuk menekuni profesi sebagai PSK. Hal ini terbukti ketika  ditemukan  pelacur  belia  berusia  belasan  tahun  di  lokalisasi.  Bukan  berarti  yang berpendidikan tinggi tidak ada yang menjadi PSK.

## 4. Faktor Psikologis
Faktor  ini  menitikberatkan  pada kuat  atau  tidaknya  pertahanan  diri  seseorang  saat mengalami  masalah.  Seseorang  dengan  pertahanan  diri  yang  rendah  akan  cenderung mengambil  tindakan  tanpa  berfikir panjang  mengenai  akibat  dari  tindakan  tersebut.  Hal  ini menunjukkan  bahwa upaya  penyelesaian  masalah  yang  dilakukan  oleh  orang  tersebut  tidak disertai  pertimbangan  yang  matang  dan kesadaran  akan  sebab-akibat  dari seuatu  perbuatan. Salah satunya disebabkan oleh sakit hati seperti gagalnya perkawinan, hubungan keluarga yang tidak  baik,  perceraian, akibat  pemerkosaan,  melahirkan  seorang  bayi  tanpa  laki-laki  yang bertanggung  jawab,  atau  gagal  pacaran karena  sang  pacar  selingkuh.  Lalu mereka  marah terhadap  laki-laki,  menjadi  pekerja  seks  komersial  (PSK)  merupakan  obat  untuk  mengobati luka yang paling  dalam.  Cinta  mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain  seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

## 5. Faktor Kemalasan
Faktor  kemalasan  biasanya  diakibatkan  malasnya  bekerja  susah  payah  untuk menghasilkan  uang  sehingga  hanya  dengan  modal  fisik,  kecantikan  ingin  dengan  mudah mengumpulkan  uang.  Menjadi  PSK  menjadi  pilihan  profesi  dengan  dasar bahwa  sulitnya mencari  pekerjaan  yang lebih  layak  dibanding  ini.  Tidak  perlunya  bekerja  keras  untuk mendapatkan  uang  yang  dirasa  cukup  menjanjikan  untuk  memenuhi  semua  kebutuhan hidup dan gaya hidup menjadikan seorang wanita dengan mudahnya menjadi gelap mata. Selain 5 (lima) faktor utama yang menyebabkan terjadinya perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar, adapun faktor lain yang menyebabkan perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar, yaitu :
1. Faktor Yuridis
Faktor yuridis yang dimaksud tidak adanya peraturan yang jelas dan tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai larangan perilaku pelacuran, yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mucikari atau germo dan lemahnya pemberian sanksi sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku prostitusi.
2. Faktor Pendukung
Faktor  pendukung  yang  dimaksud  ialah  kemajuan  teknologi  dan  sarana penginapan. Penyalahgunaan  teknologi seperti  internet  maupun  Handphone  (Hp)  membuat  seseorang dengan mudahnya  bertransaksi  dan  melakukan perilaku  pelacuran  atau  prostitusi,  dan penyalahgunaan sarana-sarana penginapan atau hotel yang turut andil dalam suburnya tindak  pidana prostitusi di Kota Denpasar.

## UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI  KOTA DENPASAR
Penanggulangan  merupakan  segala upaya  dan  daya  yang  dilakukan  oleh  setiap  orang  maupun lembaga pemerintah yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai  dengan  hak-hak  asasi  manusia  yang  ada  (Arief,  2014:  49).  Upaya  penanggulangan  atau

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
kebijakan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (sosial defence) dan upaya mencapai kesejahteraan social welfare).
Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawari Arif menggunakan 2 sarana, yaitu:
a. Sarana Penal.
b. Sarana Non Penal.
1) Upaya Penanggulan Secara Penal
Upaya penanggulangan dengan jalur penal ini biasa juga disebut sebagai upaya  yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya yang penanggulangannya lebih menitikberatkan pada sifat represif,yaitu tindakan  yang dilakukan setelah kejahatan tersebut terjadi dengan penegak hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.
Kebijakan  penal  yang  bersifat  represif, namun  sebenarnya  juga  mengandung  unsur  preventif karena dengan adanya penjatuhan pidana dan acaman terhadap delik diharapkan  adanya efek penangkalan/pencegahannya.  Selain  itu,  kebijakan  penal  tetap  diperlukan  dalam  penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan kebencian  sosial  atau  ketidaksukaan  masyarakat  yang  sekaligus  juga  diharapkan  bisa  menjadi sarana  perlindungan  sosial.  Maka  dengan  itu  sering  dikatakan  bahwa  “penal  policy”  merupakan bagian integral dari “ sosial defence policy ” (Arief, 2008 : 182).
Di Kota Denpasar terdapat 2 instansi penegak hukum yang melakukan upaya represif tersebut, antara lain :
1. Kepolisian Resor Denpasar
2. Dinas Sosial Kota Denpasar
Kedua  instansi  tersebut  saling  berketerkaitan  tentunya  dalam  penangan  masalah  khususnya tindak  pidana  prostitusi.  Penggunaan  upaya  hukum  pidana  (penal)  sebagai  ultimum  remedium, dimaksudkan sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi  masalah  sosial  termasuk  bidang  kebijakan penegakan  hukum  sebagai  upaya  yang  rasional  unuk  mecapai  kesejahteraan  masyarakat  (Henny, 2011 : 275). Terkait  prostitusi telah diatur dalam Kitab Undang-  Undang Hukum  Pidana (KUHP) Pasal 296 KUHP dan 506 KUHP. Pasal 296 KUHP mengatur bahwa :
“Barang siapa yang  mata pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.
Pasal 506 KUHP mengatur “Barang siapa sebagai mucikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.
Larangan kegiatan prostitusi selain diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu KUHP, penegakan hukum terhadap protitusi di Kota Denpasar juga diatur dalam PERDA Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 39 ayat 1 huruf a Juncto Pasal 58 yang menyatakan mengenai larangan kegiatan prostitusi dengan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000,- serta sanksi lain berdasarkan  peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Upaya Represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa  penegakan  hukum  dengan  menjatuhkan  hukuman.  Tindakan represif  yang  dilakukan  harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan  oleh peraturan  dan  undang-undang  kepolisian.
Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang- wenang. Adapun penanggulangan tindak pidana prostitusi yang bersifat represif dilakukan melalui tindakan :

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
1. Menerima  laporan  tentang  terjadinya tindak  pidana  prostitusi  atau  praktik  prostitusi  disuatu kawasan  di  Kota  Denpasar  yang  ditindaklanjuti  dengan  mengunjungi  lokasi  yang  dimaksud sebagai tempat prostitusi.
2. Selanjutnya  pencarian  bukti-bukti  yang berkaitan  dengan  kegiatan  prostitusi  yaitu  didapatkan melalui informasi dari masyarakat sekitar. Dan kemudian pihak kepolisian melakukan operasi atau razia  untuk  mengungkap  kegiatan  prostitusi  tersebut  dan  kemudian  dilakukan penangkapan kepada wanita-wanita yang terbukti sebagai PSK.
3. Setelah terjadinya penangkapan kepada wanita-wanita pekerja seks komersial (PSK) maka dibawa ke  kantor  kepolisian  guna  dimintai  keterangan  terakit  identitas  dan  kemudian  dikirim  ke Pengadilan Negeri Denpasar guna  memberikan sanksi kepada PSK yang tertangkap.
Pengungkapan  kasus  prostitusi sudah  dipantau  dari  beberapa  bulan  sebelum  menjalankan jadwal Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dan apabila mendapat pengaduan dari orang sekitar lokasi  yang  kemudian  pihak  kepolisian  langsung  melakukan  Operasi  Emergency  yaitu  operasi yang dilakukan secara mendadak ke lokasi yang dilaporkan oleh masyarakat.
Proses  yang  dilakukan  dari  pihak Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  yaitu  sebagai akibat  telah terjadinya  prostitusi  di  Kota Denpasar,  Dinas  Sosial  Kota  Denpasar  melakukan  kegiatan rehabilitasi dan resosialisasi bagi para PSK yang tertangkap, hal tersebut dilakukan agar pelaku prostitusi tidak kembali melakukan tindak pidana prostitusi kembali sehingga dapat hidup secara normal dan sebagaimana mestinya di kehidupan yang layak.
Upaya represif dalam pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal  yang lebih buruk lagi dimaksudkan  agar  si  pelaku  kejahatan  ini  di  kemudian  hari  tidak lagi  melakukan  pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin  lebih  besar  merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2) Upaya Penanggulangan Secara  Non Penal
Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan diluar jalur hukum pidana. Upaya ini adalah upaya penanggulangan yang lebih memfokuskan pada sifat  preventif, yaitu  tindakan  yang  berupa  pencegahan sebelum  terjadinya  kejahatan  tersebut. Melalui upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor- faktor  kondusif  penyebab terjadinya  kejahatan,  yaitu  meliputu  kondisi-  kondisi  atau  masalah- masalah sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan.
Upaya  non  penal  ini  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum  sebagai  upaya  pre-emtif  dan juga preventif  dalam  menanggulangi  tindak  pidana  prostitusi  antara  pihak  Kepolisan Resor  Denpasar dengan Dinas Sosial Kota Denpasar.

## a. Upaya Pre-emtif
Upaya Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pihak dinas sosial  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana.  Usaha-usaha  yang  dilakukan  dalam penanggulangan  kejahatan secara preemtif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang  baik sehingga
norma-norma tersebut terinternalisasi    dalam diri   seseorang.  Meskipun  ada  kesempatan  untuk  melakukan pelanggaran atau kejahatan  tapi  tidak ada niatnya  untuk  melakukan  hal  tersebut  maka tidak  akan terjadi  kejahatan.  Jadi  dalam usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang.
b. Upaya Preventif
Upaya  preventif  adalah  tindak  lanjut  dari  upaya  pre-  emtif  yang  masih  dalam  tatanan pencegahan  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Dalam  upaya  preventif  yang  ditekankan  adalah

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
menghilangkan  kesempatan  untuk  dilakukannya  kejahatan.  Pihak-  pihak  yang  harus bertanggungjawab  dalam  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  prostitusi  dan  upaya  apa  saja  yang harus  dilakukan  yaitu  secara  individu,  masyarakat,  pemerintah  dan  aparat  kepolisian.  Jadi  dalam upaya  preventif  itu  adalah  bagaimana  melakukan  suatu  usaha yang  positif,  upaya  yang  dilakukan pihak kepolisian dan dinas sosial kota Denpasar yaitu melakukan kunjungan ke titik tempat prostitusi dan melakukan razia/operasi rutin serta melakukan operasi emergency hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian,  dan  pihak dinas  sosial  Kota  Denpasar  ikut  serta  dengan Satuan  Polisi  Pamong  Praja (satpol  pp) dalam  melakukan  razia  ke  tempat  prostitusi  selain  itu  melakukan  pembinaan  kepada masyarakat serta pekerja seks komersial (PSK). Pembinaan yang diberikan oleh dinas sosial ialah pembinaan mental, pembinaan pencegahan terhadap Napza karena tempat prostitusi menjadi salah satu daerah yang resikonya cukup besar dalam penyebaran Napza

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam penelitian  dan pembahasan maka dapat disimpulkan faktor penyebab terjadinya perilaku pelacuran atau PSK di Kota Denpasar, yaitu faktor ekonomi,  faktor  lingkungan/sosial,  faktor  moral/akhlak,  faktor  psikologis,  faktor  kemalasan,  faktor yuridis dan faktor pendungkung. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Dinas Sosial dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi di Kota Denpasar yaitu, upaya penal yang termasuk  upaya  represif  yaitu  melalui  jalur hukum  pidana  melakukan  proses  peradilan dan  kegiatan rehabilitasi serta resosialisasi, dan upaya non penal yang termasuk upaya preemtif dan preventif yaitu upaya  awal pencegahan  agar  tidak  terjadinya  hal  tersebut  melakukan  sosialisasi  dan  penyuluhan kepada masyarakat.

## SARAN
1. Kepada  Pemerintah  perlu  adanya penyempuraan  aturan  yang  mengatur  secara  tegas  dan  jelas  terkait pelacuran di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk mengurangi, menekan, ataupu meminimalisir munculnya pelacuran.
2. Kepada Aparat penegak hukum harus tegas dan berani dalam menangani dan menganggulangi prostitusi sesuai dengan  aturan  yang  ada  baik  itu  Perda  atau  aturan  yang  diatur  dalam  KUHP  sehingga  dapat berkurangnya oknum- oknum yang terlibat dalam prostitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU
Arief,  Barda  Nawawi.  2008. Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana .  Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group.
Ishaq El Ropingi. 2017. Public  Relations Teori dan Praktik . Malang: Intrans Publishing. Kartini Kartono. 2011. Patalogi Sosial Jilid 1 . Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 12 Moeljatno.  2008. Asas-Asas  Hukum  Pidana .

## Jakarta: Rineka Cipta
Soeroso R, 2013. Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke-13 . Jakarta: Sinar Grafika. Waluyo.  Bambang.  2008.  Penelitian  Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika Winarno Herimanto.  2012. Ilmu  Sosial  & Budaya Dasar . Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)

## SUMBER JURNAL
Aditya Lucky Elza, 2016. “ Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia” . (hlm. 2)
Putra, S.N.B.A, Yuliartini,  N.  P. R., Mangku,
D.G. S (2021) “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng” Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Volume 4 No. 1 (hal 108)
Ariani, N. M. I., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor:  B/346/2016/Reskrim). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Astuti,  N.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2020).  Implementasi  Hak  Pistole  Terhadap Narapidana  Kurungan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  B  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 37-47.
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
CDM,  I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak  Pidana  Pembunuhan  (Studi  Kasus  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Dalam  Perkara  NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 48-58.
Cristiana, N. K. M. Y., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Karangasem. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 78-87.
Dwiyanti,  K.  B.  R.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.  (2019).  Sanksi  Pidana Penyalahgunaan  Narkotika  Dalam  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  (Studi Putusan  Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan  I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu  Ari  Risky Utama). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Hati, A. D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati  (Euthanasia)  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (2), 134-144.
Parwati, N. P. E., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap  Tersangka  Terorisme  Dikaitkan  Dengan  HAM. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 191-200.
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar  Kawin  Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010. Jurnal  Komunitas Yustisia , 3 (1), 13-24.
Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Narkotika  Di  Kabupaten  Buleleng. Jurnal  Komunitas  Yustisia , 1 (3),  250- 259.
Purwanto,  K.  A.  T.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &  Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Implementasi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Narapidana  Sebagai  Saksi  Dan  Korban  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II-B Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 113-123.

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Putra, A. S., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida  Narkotika  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIB  Singaraja. Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Putra, I. P. S. W., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 69-78.
Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan  Diplomatik  Dalam  Perspektif  Konvensi  Wina  1961  (Studi  Kasus  Ledakan  Bom  Pada Kedutaan  Besar  Republik  Indonesia  (KBRI)  Yang  Dilakukan  Oleh  Arab  Saudi  Di  Yaman). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1), 22-33.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (1), 170-178.
Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 1 (1).
Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (1), 219-227.
Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 542-559.
Nasip, N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemsyarakatan  Terkait  Hak  Narapidana  Mendapatkan  Remisi  Di Lembaga Pemasyasrakatan Kelas II B Singaraja. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 6 (2), 560-574.
Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verztek  Dalam  Perkara  No.  604/PDT.  G/2016/PN.  SGR  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas 1B. Ganesha Law Review , 2 (2), 144-154.
Dewi, I. A. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran  Lalu  Lintas  Yang  Menyebabkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain  Di  Kota Singaraja. Ganesha Law Review , 2 (2), 121-131.
Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam  Penyelesaian Sengketa Tanah  Adat  Setra  Karang  Rupit  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja  Kelas  1B. Ganesha  Law Review , 2 (2), 155-166.
Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiatmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak  Cipta Terkait  Peredaran  CD  Musik  Bajakan  Di Wilayah Kabupaten  Buleleng. Ganesha  Law Review , 2 (2), 109-120.

## SKRIPSI

## e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 Nomor 3 November 2021)
Alifi  Muhammad.  2016. Perilaku  Kriminal  Pada  Pemuda  Di  Kecamatan  Kajen  Kabupaten  Pekalongan Jawa Tengah . Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Rahayuni  Witha  Ni  Putu. 2018. Hubungan  Antara  Pengetahuan  Wanita  Pekerja  Seksual  Tentang Infeksi Menular  Seksual  Dengan  Keteraturan  Pemeriksaan  Infeksi  Menular  Seksual. Jurusan  Kebidanan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana (KUHP) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1)