Resensi Buku Judul Buku : Islamic Law and Its Implications for Modern World Karangan : Sayed Hassan Amin Penerbit : Scotland U.K., Royston Ltd, 10 Crown Road North, Glasgow Tahun Penerbitan : 1989 M. Tebal : 399 halaman, termasuk indeks
Secara  definitif  term  hukum  Islam  (syari’ah)  adalah  nama  yang  diberikan  bagi  ketentuan  dan perintah  Tuhan  yang  cakupannya  meliputi  aspek  spritual  dan  duniawi.  Hukum  ini  bersumber  pada  al- Qur’an dan sunnah (dua sumber primer yang sangat membatasi hak dan kuasa manusia untuk membuat hukum),  dan  didukung  oleh  dua  sumber  tambahan  yaitu  konsensus  dan  penalaraan,  serta  sejumlah sumber  rasional  pendukung  lainnya.  Fungsi  kedua  sumber  sekunder  ini  adalah  untuk  mengolah  kedua sumber  tekstual  yang  ada,  yang  secara  praktis  teraplikasi  melalui  analogi  yaitu  sebuah  upaya memberlakukan ketentuan hukum dalam wilayah yang lebih luas.
Konsep dasar hukum Islam berbeda dengan konsep dasar hukum sekuler yang memahami hukum sebagai hasil penciptaan dan merefleksikan maksud dan kebutuhan manusia. Alih-alih di dalam hukum positif tidak diperkenalkan satu sistem hukum yang menyantuni aspek tata nilai individu, agama, alam dan  moral  secara  kohesif.  Dalam  perspektif  hukum  Islam,  aspek-aspek  ini  tingkatannya  dinilai  lebih tinggi  dari  undang-undang  negara  sekalipun.  Basis  dasar  hukum  Islam  adalah  ditemukan,  bukan diciptakan.
Sebagaimana  sistem-sistem  hukum  dalam  agama  lain,  hukum  Islam  adalah  sebuah  fenomena objektif yang substansinya menghindari pengaruh pemikiran dan gagasan dari luar. Hukum ini bersifat statis,  tidak  menerima  amandemen,  reformasi  dan  pe-nasakhan.  Karakteristik  ini  memiliki  implikasi yang  jauh  yaitu  manusia  tidak  dapat  mengubah  keadaan  hukum  ini  walaupun  terjadi  perubahan- perubahan dalam sikap, tradisi, cita-cita, moral dan sistem nilai yang dianut. Hukum Islam adalah paket yang  sempurna;  terbebas  dari  preferensi  dan  intervensi  kemanusiaan,  yang  harus  dijalankan ketentuannya oleh komunitas Islam.
Pada perkembangannya terutama dalam konteks negara Islam ( ummat), telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam aplikasi konsep hukum Islam. Hal ini menandakan bahwa antara teori dan prakteknya seringkali tidak sesuai dan selaras. Hukum Islam yang secara khusus masuk dalam wilayah administrasi  dan  perdagangan,  dengan  cepat  telah  mengadopsi  sejumlah  teori  sosial  dan  tradisi  lokal. Dalam catatan sejarah, sifat demikian sebenarnya tampak dengan adanya mazhab-mazhab hukum yang menunjukkan fleksibilitas hukum ini. Perubahan-perubahan ini akan terus terjadi terutama ketika umat Islam  mulai  melakukan  kontak  dengan  industrialisasi  Barat.  Kenyataan  demikian  telah  mengundang permasalahan  tersendiri,  sebab  sekularisasi  dan  reformasi  hukum  yang  melanda  dunia  Islam  secara implisit berarti telah melahirkan pengakuan bahwa hukum Islam tidak mampu lagi mengatasi tantangan perubahan zaman modern ini.
Paragraf  di  atas  telah  mengantarkan  SH  Amin  seorang International  lawyer  dan  Middle  East Specialist untuk menulis buku yang berjudul Islamic Law and Its Implications for Modern World. Dalam buku  ini  penulis  menguraikan  bahwa  di  pelbagai  belahan  dunia  Islam  modern,  sedang  terjadi  proses interaksi  antara  hukum  Islam  dan  hukum  negara  dalam  pelbagai  bidang  permasalahan  dengan  variasi yang berbeda-beda. Hal ini merupakan fenomena tersendiri, sebab watak khas yang dimiliki hukum ini menghendaki  statis,  sedangkan  di  sisi  lain  konstitusi  negara Islam menghendaki  fleksibel  dan adaptif. Implikasi  hal  ini  adalah  terjadinya  pertentangan  antara  tendensi-tendensi  keagamaan  dan  sekuler  di beberapa negeri Islam, ketika proses konstitusi berlangsung.
Penulis ingin menguji relevansi doktrin-doktrin hukum Islam di dunia modern dan menjelaskan sejumlah aturan dasar yang berkaitan dengan hukum publik dan privat. Secara garis besar pertanyaan- pertanyaan  yang  hendak  dipecahkan  adalah;  apakah  masyarakat  Muslim  akan  terus  memaksakan  diri
untuk  bertahan  dengan  aturan-aturan  hukum,  teori-teori  tradisional  dari  fiqih  dan  opini-opini  hukum konvensional  yang  hingga  sekarang  masih  tersedia  ?  apakah  memungkinkan  masyarakat  Muslim sekarang ini merujuk langsung kepada sumber hukum primer, dengan menginterpretasikan kembali al- Qur’an  dan  sunnah  ?  dapatkah  peninggalan  opini-opini  hukum  klasik  diberdayakan  dalam  konteks modernitas  ?  dan  adakah  sumber-sumber  hukum  Islam  ini  bisa  mengadopsi  secara  total  aturan  baru, melihat  kenyataan  adanya  sikap  anti-pengembangan  hukum  dari  golongan  ortodoksi  yang  hingga sekarang  masih  bertahan  ?  Tegasnya  dari  permasalahan-permasalahan  ini,  penulis  hendak  melihat eksistensi hukum Islam dan implikasinya bagi tata hukum dan perundang-undangan di dunia modern.
Penulis  secara  khusus  membahas  wilayah  kewenangan  pengacara  dan  juris  hukum  Islam  dan menjelaskan aspek-aspek tertentu hukum Islam, serta implikasinya ketika ia diimplementasikan di dunia modern. Dinyatakan bahwa secara umum wilayah hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum publik international dan hukum masyarakat kota ( municipal law). Untuk yang terakhir ini terbagi menjadi dua yaitu hukum publik dan privat. Hukum publik mengatur administrasi negara, organisasi kemasyarakatan, pemerintahan  daerah,  pajak,  finasial,  kejahatan  dan  jenis  sanksi  hukumannya  serta  hukum  hubungan antara  negara  dan  warga  masyarakat.  Ia  menjangkau  wilayah  konstitusi,  administrasi  dan  kriminal. Sedangkan  hukum  privat mengatur  hubungan  individu  dengan  yang lain  yaitu  hukum  hubungan  dasar khusus, hubungan antar pribadi, hak kekayaan pribadi dan hukum kontrak (perjanjian). Ia menjangkau wilayah-wilayah  perjanjian,  ganti  rugi,  keluarga,  kemaslahatan,  kejujuran,  kekayaan  dan  perdagangan. (h.  15-16)  Keseluruhan aspek  hukum  publik  dan  privat  ini,  di  dunia Islam modern  sangat  dipengaruhi dan mempengaruhi eksistensi hukum Islam.
Untuk mengelaborasi berbagai persoalan di atas, S. H. Amin membagi buku ini menjadi enam bagian  pembahasan.  Pembahasan  pertama  dengan  sub  judul public  law,  menjelaskan  dua  persoalan pokok  yaitu  konstitusi  negara  serta  sanksi  kejahatan  dan  hak-hak  asasi  manusia.  Konstitusi  negara merupakan bagian terpenting dari hukum publik. Salah satu permasalahan terkait hal ini adalah tentang konsep pemindahan kekuasaan. Dalam catatan sejarah, hal ini tidak dirumuskan ketentuan formal dan pastinya dalam sebuah konstitusi. Keempat khalifah pengganti Nabi dipilih dengan cara yang berbeda. (h. 27) Hal ini mengantarkan terjadinya perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab hukum (sunni, syi’i dan mazhab-mazhab kecil lainnya) mengenai masalah ini, yang lebih jauh memunculkan bermacam model konstitusi di berbagai negeri muslim modern.
Berkenaan  dengan  ketentuan  hukum  tindak  kejahatan,  di  beberapa  negeri  muslim  masih  ada yang memakai hukum kriminal Islam secara ‚murni‛ sebagai konstitusi negaranya, dan ada yang telah coba menginternalisasikan hukum kriminal luar ke dalam konstitusi hukum Islam. Sedangkan mengenai hukum  hak  asasi  manusia,  buku  ini  memaparkan  tinjauan  global  konsep  hukum  ini  di  dunia  Islam, perbedaan  pandangan  antara  hukum  Islam  dengan  hukum  Internasional,  dan  pelaksanaan  konsep konstitusi  yang  dipakai  di  sejumlah  negara  Islam;  Syiria,  Gulf,  Turki  dan  Irak.  (h.  56-66)  Menurut Penulis,  adanya  cukup  perbedaan  antara  konsep  hak  asasi  manusia  dalam  pandangan  hukum  publik International  dan  Islam  di  satu  sisi,  dan  dalam  lingkup  hukum  Islam  sendiri  di  sisi  lain,  berdampak terjadinya perbedaan dan penyimpangan pelaksanaan atas konstitusi hak asasi manusia yang berlangsung di negeri-negeri Islam.
Di  samping  mengupas  kedua  aspek  hukum  ini  bagian  ini  juga  membahas  hukum  lingkungan hidup  ( enviromental  law)  yang  merupakan  persoalan  yang  mendapat  perhatian  khusus  hukum  Islam. Seiring bergeraknya dunia menuju era industrialisasi, konsepsi mengenai hal ini akan mendapatkan ujian juga. (h. 73-74)
Pada bagian kedua diuraikan tentang hukum privat yaitu tentang hukum keluarga dan hak-hak perempuan,  hukum  kontrak  (perjanjian),  status  hukum  tenggang  waktu  perjanjian  dan,  hukum berdagang. Pada bagian ini dijelaskan juga hukum perbankan dan keuangan Islam. ( h. 75-168)
Sedangkan pada bagian ketiga buku ini menguraikan tentang hukum Internasionl ( international law). Hukum ini dalam konsep hukum Islam dibangun di atas empat prinsip yaitu: da’wah (invitation), keagungan Islam, jihad ( struggle against non-muslim) dan ta’lif al-qulub (attracting sympathy). Adanya konsep negara di dalam Islam yang dibedakan menjadi empat macam yaitu: dar al-Islam, dar al-‘ahd, dar
al-harb,  merupakan  implikasi  adanya  epistemologis-teologis  ini.      Klasifikasi  ini  mengantarkan  jihad menjadi  konsep  penting  dalam  hukum  Islam,  yang  ketika  ditarik  ke  konteks  modern  sekarang  ini mengundang permasalahan-permasalahan tersendiri. Penulis menarik permasalahan-permasalahan ini ke negara-negara Timur Tengah, sebagai kawasan yang sangat mungkin mengimplementasikan teori hukum Internasional-nya secara Islam. Karena itu di samping mengupas hal ini, ia juga menyoroti sumber alam dan minyak dunia lengkap dengan prospek dan tantangan pengembangannya.
Dua bagian selanjutnya (bagian empat dan lima) adalah bagian terpenting dari buku ini. Di sini dikupas  secara  panjang  lebar  tentang  perbandingan  berbagai  sistem  hukum  dan  undang-undang  Islam, dengan hal serupa yang terdapat dalam sistem dan undang-undang hukum positif.  Dalam hukum Islam, setidaknya  terdapat  tiga  sistem  atau  mazhab  hukum  yaitu:  mazhab-mazhab  sunni,  mazhab  syi’ah  dan mazhab  ‘ibadi,  yamg  ketiganya  menawarkan  konsep  hukum  sendiri-sendiri.  Penulis  melakukan perbandingan  terhadap  ketiga  sistem  hukum  Islam  ini  dengan  beberapa  sistem  hukum  positif  yaitu: hukum code civil, hukum adat ( common law), hukum sosialis, dan hukum roman Belanda dan Portugis, dengan titik masuk dalam bidang hukum keluarga. Hal ini dilatarbelakangi sebuah asumsi Penulis bahwa eksistensi  sistem-sistem  hukum  positif  ini  sangat  mempengaruhi  keberadaan  sistem  perundang- undangan yang berada di negeri-negeri Muslim saat ini.
Dengan  melihat  kecenderungan  idiologi,  pendekatan  teori  dan  doktrin,  serta  pengaruh  konsep hukum positif yang masuk dalam pengembangan sistem hukum dan perundang-undangan Islam modern, upaya reformasi ini secara umum dapat dipetakan menjadi tiga tipe atau katagori. 1 Pertama, negara yang kembali kepada aturan dan pendekatan hukum Islam ( return to Islam approach) seperti yang terjadi di Arab  Saudi  dan  Afganistan, kedua,  negara  yang  mengadopsi  pendekatan  sekuler  (secularist  approach) seperti yang terjadi di Turki, Mesir dan, ketiga, negara yang memakai pendekatan moderat (moderate/ mixed  approach)  seperti  terjadi  di  Oman  dan  Uni  Emirat  Arab.  (h.  205-209)  Kenyataan  ini  juga membawa  pengaruh  cukup  besar  terhadap  kebijakan  dan  orientasi  politik  dan  ekonomi  negara-negara Islam ini.
Inilah beberapa poin signifikan yang dijelaskan dalam buku ini. Untuk menguatkan analisisnya, sisa  halaman  buku  ini  dipergunakan  oleh  Penulis  untuk  menguraikan  undang-undang  perekonomian (perjanjian  dagang)  di  beberapa  negara  Islam modern.  Di  sini,    Penulis  banyak  menguraikan  beberapa kasus dan putusan pengadilan dan melakukan perbandingan materi dengan hukum positif. Prinsip-prinsip ekonomi dan hukum keluarga Islam dalam konstitusi ini coba diuraikan, kemudian dibandingkan dengan hal serupa dalam hukum positif. Beberapa pasal dan bunyi perundang-undangan itu bahkan dikutip oleh Penulis secara utuh hanya untuk mengetahui tingkat adopsi dan adaptasinya terhadap hukum positif. Secara  umum  buku  ini  telah  berhasil  memaparkan  kedudukan  hukum  Islam  dan  implikasinya  bagi pembentukan  sistem  hukum  di  dunia  Islam  modern  dengan  cukup  komprehensif.  Penulis  sepertinya menguasai  dengan  benar  metode  dan  permasalahan  yang  dianalisis  dan  dipaparkan.  Latar  belakang Penulis sebagai Profesor di Islamic Academic Glasgow College, Temple, London, serta lingkungan dan pergaulannya  yang  luas,  mengantarkannya  banyak  melakukan  diskusi  dan  mendapatkan  masukan  dari para ahli hukum dan perundang-undangan Islam. Buku ini bisa menjadi pegangan bagi pemerhati hukum dan  perundang-undangan  di  dunia  Islam  kontemporer,  [apalagi]  yang  ingin  melihatnya  dari  perspektif sosial-politik dan historis. Sebagai perbandingan, uraian materi dalam buku ini dapat diperkaya dengan buku-buku  lain  seperti  karya-karya  Tahir  Mahmod  yang  berjudul, Family  law  Reform  in  The  Muslim World dan Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis; 2 David Pearl
1 Hal  ini  sejalan  dengan  uraian  tipologi  JND.  Anderson  yang  mana  ia  menjelaskan  adanya  tiga  kelompok sistem  hukum di dunia Islam  sekarang  ini. Peratma , sistem hukum yang masih mengakui syari’ah sebagai hukum asasi, kedua, sistem  hukum  yang  meninggalkan  hukum  Islam  dan, ketiga ,  sistem  hukum  yang  coba mengkompromikan  kedua  pandangan  sistem  tersebut,  lihat  urannya  lebih  lanjut  dalam  id., Islamic  Law  in    the Modern World , (London: Swett and Maxmall LTD, 1956), hlm. 12
2 diterbitlkan di New Delhi oleh Academy of Law and Religion, tahun 1987
dan Werner Menski yang berjudul, Muslim Family Law, 3 ataupun JND Anderson yang berjudul Islamic Law  in    the  Modern  World.  Dengan  tambahan  bacaan  ini  kita  dapat  menguji  kesahihan  tesis  yang dibangun dalam buku ini.
ـــ و هللا أ ع  ل هم   ب صلا و با ـــ
3 diterbitkan di London oleh Sweet and Maxwell, tahun 1998