## SEKILAS TENTANG KSEI DAN KPEI DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT DI BURSA EFEK

## Suratman
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144, Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Email: suratmanshmh@gmail.com

## ABSTRACT
The existence of scrapless stock trading can be determined as technology-based business product which is the product of new and modern system. So that it is reasonable to relate the legal aspect of that thechnology with the exsistence of this scrapless stock trading. As a result, it  can  provide  some  significant  benefits  for  its  law  field, legal  product  or  legal instruments, including its implications towards the development of legal instruments related to some effects that are traded in the capital market. The stock trading system has been regularly conducted manually  by  using  the  scrap,  but  it  now  experiences  significant  changes  following  the development of technology. In practice, scripless trading in effect exchange is supported by the Institution of Storage and Settlement run by PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), and by  the  Institution  of  Clearing  and  Savings  run  by  PT  Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia (KPEI). Scrapless stock trading is regulated by Capital Stock Act No. 8/1995 Article 55 (1). Key words: KSEI, KPEI, scrapless stock trading.

## ABSTRAK
Keberadaan  sistem  perdagangan  saham  tanpa  warkat  di  pasar  modal  merupakan  produk teknologi  bisnis  dari  suatu  sistem  baru  dan  modern.  Sehingga  sudah  sepatutnya  jika menempatkan  keterkaitan  hukum  dengan  teknologi    terhadap  eksistensi  sistem  perdagangan saham tersebut. Hal ini akan membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum, termasuk dampak terhadap perkembangan pranata hukum berupa efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal. Sebelumnya sistem perdagangan saham masih dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, tetapi kini perdagangan saham telah mengalami  perubahan  sesuai  perkembangan  kemajuan  di  bidang  teknologi.  Dalam implementasinya  sistem  perdagangan  saham  tanpa  warkat  ( scripless  trading )  di  Bursa  Efek didukung  oleh  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian  (LPP)  yang  dilaksanakan  oleh  PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Lembaga Kliring, dan Penjaminan (LKP) yang dil- aksanakan  oleh  PT  Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia  (KPEI).  Perkembangan  perdagangan saham tanpa warkat merupakan wujud amanat Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Kata kunci: KSEI, KPEI, Perdagangan Saham Tanpa Warkat

## PENDAHULUAN
Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan  teknologi  khususnya  terkait  dengan e- commerce tersebut, telah mendorong otoritas pasar modal kemudian memperkenalkan  dan sekaligus memberlakukan sistem perdagangan secara elektronis yang memung- kinkan  semua  saham  dan  efek-efek  lainnya disimpan dalam bentuk catatan elektronis, dan pemindahan haknya juga dilakukan secara el- ektronis.  Dengan  sistem  perdagangan  seperti ini (dikenal juga dengan istilah scripless trad- ing ),  saham-saham  yang  tadinya  berbentuk fisik  berupa  kertas,  dikonversikan  menjadi catatan elektronis dan untuk penyelesaiannya transaksinya dilakukan kliring dengan sistem pemindahbukuan  ( book  of  entry  settlement ) antar  satu  rekening  ke  rekening  lainnya. Dengan  kata  lain scripless  trading adalah perdagangan efek tanpa warkat yang penyelesaiannya  tidak  lagi  menggunakan fisik/sertifikat  efek,  tetapi  dengan  pemin- dahbukuan antar rekening efek.
Alasan  otoritas  pasar  modal  memberla- kukan  sistem  perdagangan  secara  elektronis tersebut,  karena  ditengarai  perdagangan  sa- ham  secara  konvensional  di  lantai  bursa dengan  cara  penyerahan  fisik  menyebabkan masalah besar, karena mengakibatkan
1 Fuady, Munir. (1999). Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 29
2 Wojowasito, S. (1976), Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris , Bandung:Pengarang, Hlm 213 dan 354
3 Haryono, Rudi dan Mahmud Mahyong, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia , Surabaya: Usaha Nasional. Hlm 258
4 Marzuki I, Peter Mahmud.(1999, Januari-April). Telaah Kritis Terhadap Eksistensi Hukum Pasar Modal, Jurnal Ilmiah Dinamika , Th. V Nomor 9 Edisi Januari-April, hlm 10
5 Munir Fuady, loc,cit.
ketidakefisienan  dan  kelambatan  dalam proses  transaksi.  Jumlah  dan  nilai  transaksi menjadi  sulit  mencapai  jumlah  yang  besar, yang  pada  akhirnya  juga  menyebabkan  ren- dahnya likuiditas. Perdagangan saham secara fisik  juga  menyebabkan  dapat  terjadinya penyerahan  saham-saham  palsu,  yang  sangat merugikan para pelaku pasar modal. 1
Istilah “Scripless” berasal dari kata “ scrip ” dan “ less ”. Scrip mempunyai  makna  sebagai surat  saham,  sedangkan less mempunyai makna  tanpa. 2 Sementara  itu  yang  dimak- sudkan dengan “trading” adalah perdagangan. 3 Jika  kata-kata  tersebut digabung menjadi satu dalam kalimat “scrip- less  trading” ,  maka  akan  bermakna  sebagai perdagangan tanpa surat saham, atau menurut istilah Peter Mahmud, sebagai “perdagangan tanpa  warkat  efek”. 4 Munir  Fuady  dalam bukunya
Pasar Modal
Modern mengartikannya dengan “perdagangan saham tanpa warkat”. 5
Menurut  Indra  Safitri, scripless  trading atau perdagangan tanpa warkat adalah sistem perdagangan  yang  memiliki  mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektonik.  Salah  satu  tujuan  mengapa  sistem perdagangan  saham  tanpa  warkat  menjadi sangat  penting  untuk  segera  diterapkan  di
pasar  modal,  karena  hal  ini  menyangkut  se- buah  mekanisme  yang  dapat  menciptakan efisiensi  dan  keamanan  dalam  melakukan transaksi.  Perdagangan  tanpa  warkat  adalah sistem  perdagangan  secara  elektronik  yang merubah sertifikat saham kedalam bentuk el- ektronik. Oleh sebab itu, terwujudnya sistem perdagangan  ini  akan  dapat  menghilangkan berbagai kendala yang selama ini sering men- imbulkan  hambatan  dan  berbagai dispute yang terjadi di pasar modal. 6
Keberadaan  sistem  perdagangan  saham tanpa warkat di bidang pasar modal merupa- kan produk teknologi bisnis atau setidak-tid- aknya  merupakan  produk  dari  suatu  sistem baru dan modern, sehingga sepatutnyalah jika menempatkan  fenomena  keterkaitan  hukum dengan teknologi tersebut terhadap eksistensi sistem perdagangan saham tanpa warkat di bi- dang  pasar  modal  ini.  Maksudnya  adalah  re- alita  menunjukkan  bahwa  bagaimana  sistem perdagangan efek yang canggih secara scrip- less tersebut  dapat  didayagunakan  oleh hukum,  khususnya  hukum  di  bidang  pasar modal,  sehingga  akan  dapat  membawa manfaat yang maksimal untuk bidang hukum, produk hukum atau pranata hukum, termasuk dampaknya  terhadap  perkembangan  pranata hukum berupa efek-efek yang di- perdagangkan di pasar modal.
Guna memungkinkan implementasi sistem perdagangan saham tanpa warkat, maka efek
6 Safitri,  Safitri, Aspek  Yuridis  Scripless  Trading  di  Indonesia ,  http://business.fortunecity.com/buf- fett/842/art080399_aspek yuridis.htm_di akses pada tanggal 12 April 2010.
yang akan diperdagangkan terlebih dahulu ha- rus disimpan dalam pusat penyimpanan yang disebut  dengan  Lembaga  Penyimpanan  dan Penyelesaian (LPP), yaitu suatu lembaga yang dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Pasar Modal  No.  8  tahun  1995  untuk  menyeleng- garakan jasa Kustodian sentral. Pada saat ini perusahaan  yang  menjalankan  kegiatan  se- bagai  lembaga  penyimpan  dan  penyelesaian adalah  PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia (disingkat KSEI) yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1998 dan mulai mengoperasikan jasa Kustodian Sentral pada bulan Juli 2000, bersamaan  dengan  implementasi  sistem perdagangan efek tanpa warkat di Indonesia. Kalau dibandingkan dengan sistem perdagangan saham dengan warkat, jelas ber- beda karena yang terakhir ini dilakukan secara manual dan menggunakan warkat saham, dan penyerahan  dan  peralihan  hak  milik  atas saham  dilakukan  secara  fisik  dari  tangan  ke tangan ( hand to hand ), sedangkan perdagangan saham tanpa warkat penyerahan dan peralihan hak milik atas saham dilakukan secara elekronik.
Keuntungan  lain  yang  diperoleh  pelaku pasar  modal  selain  praktis  melalui  sistem perdagangan  saham  tanpa  warkat,  adalah adanya jaminan  penyelesaian transaksi  bursa dari Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) yang saat ini dijalankan oleh PT Kliring Pen- jaminan  Efek  Indonesia  (KPEI).  KPEI
memberikan  jaminan  penyelesaian  transaksi bursa tanpa warkat ( scripless trading ) kepada anggota kliring. Dengan demikian KPEI akan mengambil alih hak dan kewajiban yang tim- bul  dari  transaksi  bursa  yang  dilakukan  oleh anggota kliring. Adanya jaminan penyelesaian  transaksi  ini,  tentu  akan  mem- berikan  perlindungan  bagi  anggota  kliring dari  resiko  kerugian,  akibat  kegagalan penyelesaian oleh pihak lawan transaksi.
Guna melaksanakan fungsi tersebut, KPEI menetapkan  syarat  keanggotaan  kliring  dan persyaratan  lain  yang  harus  dipenuhi  oleh anggota  kliring  dalam  melakukan  order transaksi bursa, seperti minimum modal kerja bersih  yang  disesuaikan  yang  dimiliki  oleh anggota kliring, agunan yang harus disediakan anggota  kliring.  Disamping  itu,  KPEI  juga menyediakan fasilitas pinjam meminjam efek bagi anggota kliring. Fungsi utama dari fasili- tas ini, adalah untuk mendukung penyelesaian transaksi dan memfasilitasi perdagangan bagi para anggota kliring.
Landasan hukum penerapan sistem perdagangan saham tanpa warkat adalah pen- itipan  kolektif  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal  55  (1)  Undang-Undang  No.  8  tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  beserta  pen- jelasannya. Didalam pasal tersebut ditegaskan bahwa  “penyelesaian  transaksi  bursa  dapat dilaksanakan  dengan  penyelesaian  pem- bukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Da- lam  penjelasan  umum  Pasal  55  ayat  (1)
tersebut  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan “penyelesaian pembukuan” ( book en- try settlement ) dalam ayat ini, adalah pemenu- han  hak  dan  kewajiban  yang  timbul  sebagai akibat  adanya  transaksi  bursa  yang  dil- aksanakan  dengan  cara  mengurangkan  efek dari  rekening  efek  yang  satu  dan  menam- bahkan  efek  dimaksud  pada  rekening  efek yang lain pada kustodian, yang dalam hal ini dapat  dilakukan  secara  elektronik.  Peralihan hak  atas  efek  terjadi  pada  saat  penyerahan efek  atau  pada  waktu  efek  dimaksud  diku- rangkan  dari  rekening  efek  yang  satu  dan kemudian  ditambahkan  pada  rekening  efek yang lain.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1) Undang-Undang  No.  8  tahun  1995  tentang Pasar  Modal  diatas,  maka  dapat  diterangkan lebih  lanjut  bahwa  perdagangan  saham  itu dapat  dilaksanakan  secara sripless  trading, artinya  perdagangan  saham  itu  dapat  dil- akukan  dengan  tanpa  warkat  saham.  Hal  ini tampak dari adanya kalimat didalam Pasal 55 ayat  (1)  tersebut  yang  menyatakan  bahwa penyelesaian  transaksi  bursa  dapat  dil- aksanakan  dengan  cara  “penyelesaian  pem- bukuan”  ( book  entry  settlement ),  yakni transaksi  bursa  yang  dilaksanakan  dengan cara  mengurangkan  efek  dari  rekening  efek yang  satu  dan  menambahkan  efek  dimaksud pada  rekening  efek  yang  lain,  secara
elektronik. 7 Ketentuan  Pasal  55 ayat  (1)  Un- dang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal  beserta  penjelasannya  inilah  yang menjadi dasar hukum dilaksanakan perdagangan efek tanpa warkat.
Ini  berarti  bahwa  implementasi  sistem perdagangan  saham  di  bursa  efek  harus menggunakan piranti lunak berupa perangkat IT  karena  perdagangan  saham  tersebut dilakukan secara elektronik, yang melibatkan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan dan Lembaga Kliring Penjaminan.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis artikel dengan topik “Peranan KSEI  dan  KPEI  Dalam  Sistem  Perdagangan Saham  Tanpa  Warkat  di  Bursa  Efek”.
Sehingga rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu  mengapa  dalam    implementasi  sistem perdagangan  tanpa  warkat  di  bursa  efek memerlukan dukungan KSEI dan KPEI ? dan Bagaimanakah implementasi sistem perdagangan  tanpa  warkat  di  bursa  efek terkait dengan perkembangan teknologi infor- masi (IT) ?

## PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaan  perdagangan  saham tanpa  warkat  ( scripless  trading ),  bursa  efek menjadi  penyelenggara  transaksi  yang  ber- peran  sebagai front  office harus  didukung penuh oleh suatu lembaga yang mem- back up penyelesaian  transaksi  perdagangan  di  bursa
7 Rokhmatussa’dyah, Ana dan Suratman, (2011). Hukum Investasi dan Pasar Modal, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 206
8 http://www.ksei.co.id/company/about_us, diakses pada tanggal, 3 Desember 2014.
efek.  Lembaga  dimaksud  adalah  Lembaga Penyimpanan  dan  Penyelesaian  (LPP)  yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  (KSEI),  dan  Lembaga  Kliring  dan Penjaminan (LKP) yang dilaksanakan oleh PT Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia  (KPEI), keduanya  merupakan  lembaga  yang  mem- bantu  penyelenggaraan  sistem  perdagangan saham tanpa warkat di bursa efek.
Dukungan KSEI  dan  KPEI Dalam Implementasi  Sistem  Perdagangan  Tanpa Warkat Di Bursa Efek
Dukungan KSEI dalam Sistem

## Perdagangan Saham Tanpa Warkat
PT  Kustodian  Sentral  Efek  Indonesia (disingkat  KSEI)  merupakan  Lembaga Penyimpanan  dan  Penyelesaian  (LPP)  di pasar  modal  Indonesia,  yang  didirikan  di Jakarta,  pada  tanggal  23  Desember  1997 dan  memperoleh  izin  operasional  pada tanggal 11 November 1998. 8 KSEI meru- pakan  salah  satu  dari Self  Regulatory  Or- ganization (SRO), selain Bursa Efek Indo- nesia (BEI) dan Lembaga Kliring dan Pen- jaminan Efek Indonesia (KPEI). Berdasar- kan  ketentuan  Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1995  tentang  Pasar Modal,  maka  dukungan  KSEI  sangat
diperlukan menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia dengan me- nyediakan  jasa  kustodian  sentral  dan penyelesaian  transaksi  efek  yang  teratur, wajar, dan efisien.
Secara normatif, ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 ten- tang  Pasar  Modal  tersebut  mengatur  ten- tang penyelesaian transaksi bursa yang bisa dilakukan  dengan  cara  pembukuan  ( book entry settlement ). Tampaknya ketentuan ini sengaja  dibuat  mengingat  akan  perkem- bangan kemajuan teknologi khususnya bi- dang  teknologi  informasi  (IT)  yang demikian pesat. Adaptasi hukum terhadap teknologi modern tersebut ditandai dengan memanfaatkan  kehadiran  teknologi  terse- but dalam peraturan perundang-undangan, seperti tampak pada Pasal 55 ayat (1) Un- dang-Undang No. 8 Tahun 1995 yang dida- lamnya mengatur tentang perdagangan sa- ham tanpa warkat ( scripless trading ).
Phillippe  Nonet  dan  Philip  Selznick lewat teori hukum responsif, menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap ke- tentuan-ketentuan sosial dan aspirasi pub- lik.  Sesuai  dengan  sifatnya  yang  terbuka, maka tipe hukum ini mengedepankan ako- modasi  untuk  menerima  perubahan-peru- bahan  sosial  demi  mencapai  keadilan  dan emansipasi  publik. 9 Perubahan  sosial  di- maksud  adalah  berkembangnya  teknologi
9 Nonet, Philippe dan Philip Selznick, (2013) dalam Bernard L Tanya, et.al, Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Yogjakarta: Genta Publishing, Hlm. 184
informasi  (IT)  dalam  bidang  perdagangan ( e-commerce )  yang  membawa  perubahan dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga masyarakat mengendaki adanya perdagangan saham yang dilakukan secara elektronik,  karena  dianggap  lebih  efektif dan efisien.
Bagi  teori  hukum  responsif,  hukum merupakan  instrumen  untuk  melayani kebutuhan manusia, karena itu hukum ha- rus  bisa  menjalankan  fungsi-fungsi  untuk kepentingan  masyarakat.  Apalagi  jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi informasi  (IT)  dalam  sistem  perdagangan saham  di  bursa  efek,  tentu  diperlukan adanya perangkat hukum yang mampu be- radaptasi  dengan  kemajuan  teknologi  ter- sebut,  yang  berguna  bagi  kepentingan masyarakat.
Dalam sistem perdagangan saham tanpa warkat, peran KSEI semakin besar karena berfungsi penuh sebagai kustodian sentral yang  mana  semua  saham/efek  di  sentrali- sasi  dalam  bentuk  catatan  elektronik.  Sa- ham  yang  tadinya  dalam  bentuk  sertifikat di konversi (diubah) ke dalam bentuk cata- tan  elektronik  yang  dimiliki  oleh  KSEI, yaitu sistem C-BEST ( Central Depository and  Book  Entry  Settlement  System ). Dengan  sistem  demikian,  yang  tercatat adalah  rekening  efek,  maka  penyelesaian transaksi menjadi lebih efektif dan efisien
karena  penyelesaian  transaksi  cukup  dil- akukan  dengan  sistem  pemindahbukuan ( book entry settlement ) dari rekening yang satu ke rekening yang lainnya.
KSEI  mulai  menjalankan  kegiatan operasional  pada  tanggal  9  Januari  1998, yaitu kegiatan penyelesaian transaksi efek dengan  warkat  dengan  mengambil  alih fungsi sejenis dari PT Kliring Deposit Efek Indonesia (KDEI) yang sebelumnya meru- pakan Lembaga Kliring Penyimpanan dan Penyelesaian (LKPP). Selanjutnya sejak 17 Juli 2000, KSEI bersama BEI (sebelumnya Bursa Efek Jakarta) dan KPEI mengimple- mentasikan perdagangan dan penyelesaian saham  tanpa  warkat  ( scripless  trading )  di pasar modal Indonesia. Saham KSEI dimil- iki  oleh  para  pemakai  jasanya,  yaitu:  BEI dan  KPEI,  Bank  Kustodian,  Perusahaan Efek,  dan  Biro  Administrasi  Efek  (BAE). Pemegang  rekening  KSEI  terdiri  dari  pe- rusahaan efek dan bank kustodian.
Pemegang  rekening  menggunakan  jasa KSEI,  salah  satunya  untuk  mengadmin- istrasikan portofolio investor yang menjadi nasabah mereka dengan membuka sub-re- kening  efek  di  KSEI.  Dengan  dibukanya sub-rekening  efek,  nasabah  pemegang  re- kening  dapat  melihat  langsung  portofolio mereka  yang  tersimpan  di  KSEI.  Emiten yang efeknya terdaftar di KSEI menggunakan  jasa  KSEI  untuk  men- gadminsitrasikan  efek  yang  telah  mereka keluarkan,  antara  lain  untuk  memperoleh
data  pihak-pihak  yang  menjadi  pemegang efeknya dan sebagai bagian dari proses dis- tribusi aksi korporasi.
BAE  sebagai  pihak  yang  mengelola efek  emiten  menggunakan  jasa  KSEI  da- lam  membantu  mereka  mengelola  efek emiten yang tersimpan di KSEI. Jasa KSEI yang  digunakan  oleh  BAE  salah  satunya adalah  penyediaan  informasi  mengenai data kepemilikan efek emiten yang dikelol- anya. Sesuai fungsinya, KSEI memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian  transaksi  efek,  meliputi: penyimpanan  efek  dalam  bentuk  el- ektronik,  penyelesaian  transaksi  efek,  ad- ministrasi  rekening  efek,  distribusi  hasil corporate  action, dan  jasa-jasa  terkait lainnya.
Untuk menjamin keamanan dan kenya- manan  para  investor  dalam  melakukan transaksi di pasar modal, seluruh kegiatan KSEI dioperasikan melalui sistem penyim- panan  dan  penyelesaian  transaksi  efek secara  pemindahbukuan,  yang  dinamakan The  Central  Depository  and  Book  Entry Settlement  System (C-BEST).  Sistem  ini merupakan platform elektronik  terpadu yang  mendukung  penyelesaian  transaksi efek  secara  pemindahbukuan  di  pasar modal  Indonesia.  Sejak  bulan  Juni  2002, KSEI  menuntaskan  program  konversi  se- luruh saham yang tercatat di bursa efek dari warkat menjadi scripless .
Sebagian  besar  kegiatan  operasional KSEI  mengandalkan  C-BEST.  Untuk  itu, demi  menjaga  keberlangsungan  kegiatan operasional,  sejak  13  September  2001, KSEI  memiliki  pusat  penanggulangan bencana  atau Disaster  Recovery  Center (DRC) yang terletak di lokasi yang berbeda dari  sistem  utama.  Sistem  di  DRC  ber- fungsi  sebagai  cadangan  dan  mampu melanjutkan  pemrosesan  data  selambat- lambatnya 2 (dua) jam sejak terjadinya ke- rusakan pada sistem utama. Sistem di DRC memiliki  kapasitas,  spesifikasi  dan  arsi- tektur yang sama dengan sistem utama, se- hingga  akan  dapat  menggantikan  fungsi sistem  utama  bila  terjadi  gangguan  pada sistem utama. Untuk menjaga agar sistem di DRC tetap berfungsi baik,  KSEI  selalu melakukan  pengujian  DRC Live  Test secara periodik setiap tahunnya.
Komunikasi antara KSEI dan pemegang rekening  menggunakan Private  Network Provider yang  memadukan  faktor  ke- cepatan dan keamanan. Saat ini, KSEI me- nyediakan 2 (dua) alternatif penyedia jarin- gan dalam mengakses C-BEST.  Pemegang rekening dapat memilih salah satu Private Network Provider sebagai rekanan penye- dia jaringan data yang terhubung ke KSEI. Dengan  adanya  2  (dua) Private  Network Provider tersebut,  diharapkan  kualitas, performa,  dan  keamanan  jaringan  data pemakai  jasa  KSEI  dapat  lebih  ditingkat- kan.
Selain  menjalankan  tugas  utamanya, yaitu melakukan penyimpanan dan penyelesaian  transaksi  efek,  KSEI  terus berinovasi  untuk  meningkatkan  layanan jasa serta keamanan dan efisiensi di pasar modal  Indonesia  yang  akan  membawa KSEI  sejajar  dengan  lembaga  sejenis  di dunia.
Pada Juli 2004, KSEI membuat terobo- san  melalui  implementasi  fasilitas Post Trade  Processing (PTP),  yang  memung- kinkan  Manajer  Investasi  berkomunikasi dengan  Anggota  Bursa  dan  Bank  Kusto- dian  dalam  satu platform, yaitu  C-BEST. Fasilitas  PTP  merupakan  langkah  awal menuju Straight  Through  Processing (STP) sebagai standardisasi proses penyelesaian  transaksi  secara  global  bagi industri pasar modal Indonesia.
Sejak  September  2004,  KSEI  menye- diakan  fasilitas  yang  dikenal  sebagai Online Research and Centralized Histori- cal Data (ORCHiD), yaitu fasilitas online system yang  menyediakan  data  historis ( historical  data )  dari  kegiatan  yang  dil- akukan  oleh  Pemegang  Rekening  di  C- BEST.  Melalui  ORCHiD,  Pemegang  Re- kening  dapat  memperoleh  dan  mengolah data jika sewaktu-waktu diperlukan, dian- taranya  untuk  keperluan  pembuatan  ana- lisis, pelaporan, maupun audit.
Penyebaran  informasi  kepada  seluruh pemakai  jasa  juga  dilakukan  KSEI  dalam rangka  menunjang  keberhasilan  pasar
modal,  seperti  menyediakan  layanan penyebaran  informasi  mengenai  aksi  kor- porasi dan perkembangan lain yang efektif dan update melalui sarana surat elektronik ( e-mail )  serta  akses  informasi  bernama
Emiten  Area .  Fasilitas  ini  memungkinkan Emiten untuk memperoleh berbagai infor- masi  terkait  dengan  efek Emiten  tersebut, termasuk data perubahan kepemilikan efek secara  harian,  daftar  pemilik  efek,  hingga informasi efek dalam status agunan.
Sejak  Mei  2006,  KSEI  menjadi Sub Registry Bank  Indonesia,  sehingga  dapat memberikan  layanan  penyimpanan  dan penyelesaian  transaksi  untuk  Surat  Utang Negara  (SUN).  Selain  itu,  pada  bulan Agustus  di  tahun  yang  sama,  KSEI  juga mulai menyediakan fungsi tata usaha untuk Obligasi Ritel Indonesia (ORI).
Dalam  perkembangannya,  sejak  bulan Maret 2007, KSEI menambah layanan jasa penyimpanan  dan  penyelesaian  transaksi Efek  berjenis  Sertifikat  Bank  Indonesia (SBI).  Masuknya  instrumen  tersebut  di KSEI dimungkinkan karena C-BEST telah terintegrasi  dengan  BI-SSSS  (Bank  Indo- nesia- Scripless Securities Settelement Sys- tem atau  BI-S4)  yang  dimiliki  oleh  Bank Indonesia, sehingga terbentuk single com- munication  platform yang  ideal  bagi perdagangan  SUN  dan  SBI  oleh  pemakai jasa KSEI.
Berbagai  pengembangan  layanan  jasa baru terus dilakukan KSEI demi kemajuan
industri  pasar  modal.  Pada  akhir  tahun 2007, KSEI turut mendukung rencana im- plementasi  penerbitan Exchange  Traded Fund (ETF)  di  pasar  modal  Indonesia, yang hingga saat ini tersimpan di C-BEST dan  dapat  ditransaksikan  di  BEI.  Pening- katan kinerja proses penyelesaian transaksi di pasar modal terus dilakukan KSEI, yaitu dengan  menyediakan  fasilitas  otomatisasi untuk  aktivitas Pre-Matching pada Over The  Counter (OTC) Transaction .  Dengan adanya fasilitas yang mulai disediakan se- jak April 2008 tersebut, Pemegang Reken- ing  KSEI  dapat  lebih  efisien  dalam melaksanakan penyelesaian transaksi OTC dan  mengurangi  aktivitas pre-matching yang dilakukan secara manual, serta dapat mengatasi penundaan proses penyelesaian transaksi yang ada saat ini.
Seiring  dengan  upaya  pengembangan C-BEST dalam rangka memberikan layanan terbaiknya bagi pemakai jasa serta untuk  menerapkan  standar  internasional terkait  format  data  dan  jaringan  komu- nikasi,  sejak  tanggal  6  September  2008, KSEI resmi menjadi anggota aktif dari The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).  Masuknya KSEI  ke  SWIFT  akan  meningkatkan  ke- cepatan KSEI dalam berinteraksi langsung dengan  pemegang  pekening  dan  nasabah pemegang rekening yang menjadi pengguna SWIFT, terutama nasabah-nasa- bah  asing.  Pada  akhirnya,  informasi  yang
di  sampaikan  oleh  KSEI  kepara  pemakai jasa  KSEI  akan  lebih  mudah  diteruskan kepada  pemodal  global  yang  juga  sudah terhubung  ke  SWIFT.  Demikian  pula  se- baliknya,  instruksi  dari  para  pemodal kepada pemakai jasa dapat lebih mudah di- proses untuk diteruskan ke C-BEST.
Pada akhir tahun 2008, KSEI juga mer- ilis layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksi  untuk  efek  baru,  yaitu  Efek  Be- ragun  Aset  (EBA).  Proses  penyelesaian transaksi instrumen ini juga tidak berbeda dengan efek lainnya. Seluruh pemegang re- kening  KSEI  dapat  mentransaksikan  in- strumen ini melalui pemindahbukuan.
Dengan  demikian,  penerbitan  EBA dapat  dilakukan  secara  elektronik,  se- hingga  dapat  menciptakan  efisiensi  bagi penerbit EBA dan pelaku pasar. Disamping itu,  mengiringi  perkembangan  penerbitan instrumen baru yang diterbitkan Pemerintah,  maka  sejak  bulan  Februari 2009 KSEI telah menyediakan layanan jasa penyimpanan  dan  penyelesaian  transaksi Surat  Berharga  Syariah  Negara  Ritel (Sukuk  Ritel).  Kini,  selain  melaksanakan penyelesaian atas transaksi ORI sebagai in- strumen  investasi  bersifat  utang  yang  di- tujukan  untuk  investor  ritel,  KSEI  juga melaksanakan penyimpanan dan penyelesaian atas transaksi Sukuk Ritel.
Sementara  itu,  pada  bulan  Juli  2009,
10 Satjipto Rahardjo, dalam Bernard L. Tanya, et.al., ibid., Hlm 190
KSEI  turut  mengembangkan  layanan  jasa bagi  penyimpanan  instrumen  baru  Reksa Dana  Penyertaan  Terbatas  (RDPT)  se- bagaimana mengacu pada Peraturan Badan Pengawasan  Pasar  Modal  dan  Lembaga Keuangan (kini OJK) Nomor IV.C.5 tang- gal  14  Februari  2008.  RDPT  merupakan wadah  investasi  untuk  menghimpun  dana dari pemodal profesional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio efek.
Dalam ungkapan teori hukum progresif, seperti  kata  Satjipto  Rahardjo  bahwa hukum  itu  untuk  manusia. 10 Kebijakan Bapepam melalui Peraturan Bapepam dan Lembaga  Keuangan  (kini  OJK)  Nomor IV.C.5  tertanggal  14  Februari  2008  terse- but,  ditujukan  untuk  mengembangkan layanan jasa bagi penyimpanan instrumen baru  Reksa  Dana  Penyertaan  Terbatas, yang  tentunya  hal  tersebut  akan  mem- berikan  keuntungan  atau  manfaat  bagi kepentingan masyarakat.
Bagi teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh John Stuart Mill dari ke- lompok  utilitarian  berpandangan  bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat un- tuk  kehidupan  manusia.  Menurut  aliran utilitarian, hukum yang baik adalah hukum yang  dapat  mendatangkan  kebahagiaan sebesar-besarnya  bagi  masyarakat  ( the greatest  happiness  for  the  greatest
number ). 11 Melalui peraturan yang dikeluarkan Bapepam (kini OJK) tersebut, maka  Reksa  Dana  Penyertaan  Terbatas merupakan wadah investasi untuk menghimpun  dana  dari  pemodal  profe- sional yang selanjutnya diinvestasikan oleh Manajer Investasi pada portofolio efek.
Dukungan KSEI juga diberikan kepada BAE sebagai salah satu pemakai jasa KSEI dengan  mengembangkan  Fasilitas  e-BAE, yaitu  sistem  pelaporan  elektronik  BAE. Solusi  ini  diambil  dengan  pertimbangan semua BAE sudah terhubung dengan KSEI sehingga akan lebih mudah jika KSEI men- jadi pusat pelaporan. Pengembangan fasil- itas  ini  dilakukan  berdasarkan  hasil  tin- jauan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga  Keuangan  (kini  OJK)  untuk memperoleh konsolidasi informasi kepemilikan  dan  transaksi  saham script (warkat) yang tersimpan di BAE dan scrip- less yang tersimpan di KSEI.
Sementara  itu,  untuk  meningkatkan efisiensi  operasional  Pemegang  Rekening KSEI,  maka  telah  dilakukan  pengem- bangan  fasilitas  C-BEST,  STP Interface yang menghubungkan C-BEST dan sistem back  office pemegang  rekening  KSEI secara host to host . Fasilitas tersebut selain akan  mendukung  dalam  penggunaan  for- mat standar internasional, seperti: SWIFT, XML Message dan  sebagainya,  juga
11 Morawet, Thomas. (1980), The Philosophy of Law , New York: New York Macmillan Publishing, Hlm. 92.
diharapkan  dapat  menggantikan  aktivitas semi manual yang digunakan saat ini me- lalui  proses  mengunggah  ( upload )  dan mengunduh  ( download) file yang  dil- akukan  pemegang  rekening.  Hingga pertengahan  tahun  2012,  C-BEST  dapat melakukan  penyimpanan  atas  berbagai jenis  efek,  seperti:  Saham,  Warant,  ETF, Unit  Penyertaan  RDPT,  Obligasi  Korpo- rasi, Obligasi Pemerintah, Sukuk, SBI, Su- rat  Berharga  Syariah  Negara, Medium Term  Notes,  Promissory  Notes dan  EBA. Dengan  semakin  beragamnya  jenis  Efek yang tercatat di C-BEST, diharapkan dapat meningkatkan  manfaat  kepada  pemakai jasa  secara  keseluruhan  atas  penyeleng- garaan layanan jasa kustodian sentral oleh KSEI.
Pada  akhir  tahun  2009,  KSEI  bersama SRO  lain  dan  Bapepam-LK  (kini  OJK) mencanangkan  proyek  pengembangan  in- frastruktur pasar modal Indonesia. Proyek ini  dijalankan  oleh  Bapepam-LK  (kini OJK)  serta  seluruh  SRO  dalam  suatu  tim pengembangan,  dengan  tujuan  mencapai implementasi  sistem  perdagangan  Efek yang  terintegrasi  ( Straight  Through  Pro- cessing ).  Bagi  KSEI  sendiri,  pengem- bangan  ini  diawali  dengan  implementasi fasilitas Investor  Area pada  18  Juni  2009 yang kemudian berubah namanya menjadi Fasilitas  AKSes  (Acuan  Kepemilikan
Sekuritas) pada 23 Desember 2009. Selan- jutnya, pada 24 Juni 2010, KSEI meluncur- kan  desain  baru  Kartu  AKSes  yang  lebih atraktif.
Implementasi  fasilitas  AKSes  merupa- kan  salah  satu  komitmen  KSEI  untuk memberikan perlindungan investor dengan meningkatkan  transparansi  informasi  atas portofolio investasi mereka yang tersimpan di  KSEI.  Hal  ini  pada  akhirnya  akan meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi  di  pasar  modal  Indonesia. Dengan  fasilitas  AKSes,  investor  sebagai nasabah  pemegang  rekening  (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) dapat melakukan monitoring portofolio Efek dan dana  miliknya  dalam  sub-rekening  efek yang  disimpan  di  KSEI  melalui  situs http://akses.ksei.co.id  secara online dan real  time hingga  30  hari  terakhir,  tanpa dikenakan biaya.
Pada  Desember  2011,  aplikasi AKSes Mobile bagi fasilitas AKSes selesai dikem- bangkan.  Kebutuhan  investor  dengan  mo- bilitas tinggi untuk melakukan monitoring secara berkala, serta tingginya penggunaan smart  devices untuk  menunjang  kegiatan sehari-hari menjadi latar belakang pengembangan  aplikasi  tersebut.  Aplikasi AKSes Mobile diluncurkan secara resmi di Jakarta pada 10 Januari 2012, yang diikuti dengan sosialisasi AKSes Mobile di Sura- baya  dan  Medan.  Aplikasi AKSes  Mobile saat  ini  tersedia  untuk smart  devices
( smartphone dan tablet )  yang  diproduksi oleh  Apple  ( iPhone,  iPad dan iPod ), Re- search  In  Motion ( Blackberry ),  dan perangkat  berbasis Android. Aplikasi AKSes Mobile pada Blackberry dapat diunduh  melalui Blackberry  App  World , untuk smartphone/tablet PC dengan sistem operasi Android dapat  diunduh  melalui Play  Store ,  sedangkan smartphone/tablet PC  dengan  sistem  operasi  'iOS'  dapat diunduh  melalui App  Store .  Kata  kunci pencarian  aplikasi  AKSes Mobile pada layanan-layanan  tersebut  adalah  "AKSes KSEI".
Dalam memberikan layanan jasa penyelesaian transaksi efek secara pemin- dahbukuan, KSEI menunjuk 5 (lima) Bank Pembayaran  untuk  periode  tahun  2011- 2015, yaitu:
1. PT Bank Central Asia Tbk,
2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
3. PT Bank CIMB Niaga Tbk,
4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
5. PT Bank Permata Tbk.
Jalinan  kerja  sama  antara  KSEI  dan Bank  Pembayaran  dilakukan  mengingat KSEI  sebagai  lembaga  non  perbankan tidak  dapat  menjalankan  fungsi  pemin- dahbukuan dana, terutama untuk transaksi yang terkait dengan penerimaan dan pem- bayaran dana kepada pemakai jasa. Hal ini terkait juga dengan persyaratan
penempatan  posisi  dana  pada  rekening khusus di bank yang tercantum dalam Per- aturan Bapepam-LK (kini OJK) No. III.C.6 tentang  Prosedur  Operasi  dan  Pengen- dalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.  Seluruh  dana  yang  tercatat dalam  rekening  efek  milik  pemegang  re- kening  akan  ditempatkan  oleh  KSEI  pada Bank  Pembayaran  dalam  rekening  giro khusus.
Kebijakan  dengan  mengeluarkan  Pera- turan Bapepam-LK (kini OJK) No. III.C.6 tentang  Prosedur  Operasi  dan  Pengen- dalian Interen Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian  tersebut,  berkaitan  dengan posisi KSEI yang hanya dapat melaksanakan  pemindahbukuan  rekening efek,  tidak  untuk  pemindahbukuan  dana. Untuk  pemindahbukuan  dana  harus  dil- akukan oleh pihak Bank Pembayaran yang ditunjuk.
Bagi  teori  hukum  progresif,  kebijakan yang  diambil  oleh  Bapepam-LK  (kini OJK)  sangat  bagus,  karena  dilakukan  un- tuk  menghindari  kemungkinan  terjadinya kerugian  yang  timbul  dan  kebijakan  ini dibuat untuk kepentingan masyarakat yang memiliki  rekening  efek,  terutama  untuk transaksi  yang  terkait  dengan  penerimaan dan pembayaran dana kepada pemakai jasa KSEI,  sehingga  ada  kepastian  hukumnya. Mengacu  pada  teori  hukum  progresif, kepentingan rakyat (kesejahteraan dan ke- bahagiaannya), harus menjadi titik
orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.
Sementara  itu,  dalam  pandangan  teori tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan yang ter- arah  pada rechtsidee ,  yakni  keadilan. Keadilan  sebagai  suatu  cita,  dan  untuk mengisi  cita  keadilan  ini  dengan  isi  yang konkret,  harus  menengok  pada  segi  fi- nalitasnya. Untuk melengkapi keadilan dan finalitas  itu,  dibutuhkan  kepastian.  Jadi bagi  Radbruch,  hukum  memiliki  tiga aspek, yakni keadilan, finalitas, dan kepas- tian.
Untuk  menciptakan  kepastian  hukum, diperlukan ketegasan penerapan hukum itu sendiri dimana hukum tersebut berlaku ter- hadap  semua  orang  tanpa  pandang  bulu. Kepastian  hukum  merupakan  syarat  mut- lak untuk terlaksananya supremasi hukum di dalam suatu negara hukum. Suatu negara baru  dinyatakan  sebagai  negara  hukum apabila  negara  tersebut  menganut  konsep supremasi  hukum,  adanya  persamaan  di muka  hukum,  dan  negara  berlandaskan atas  konstitusi.  Supermasi  hukum  ber- makna  bahwa  semua  permasalahan  yang
ada  dikembalikan  kepada  hukum  itu sendiri. 12
Fasilitas  AKSes  merupakan  langkah awal implementasi Single Investor Identifi- cation (SID).  Selain  bertujuan  untuk meningkatkan kepercayaan investor dalam melakukan  investasi,  SID  merupakan kunci  keberhasilan  pengembangan data base investor,  yang  merupakan  prasyarat bagi  terwujudnya  rencana  pengembangan infrastruktur  pasar  modal  STP  dan Data Warehouse . SID juga memudahkan inves- tor dalam melakukan pemantauan terhadap catatan  kepemilikan  efek,  data  mutasi, serta  data  instruksi  yang  terkait  dengan transaksi yang dilakukannya di BEI. Selain itu,  SID  memungkinkan  investor  untuk memantau  data  perhitungan  hak  dan kewajiban  penyelesaian  transaksi  dari KPEI hingga data instruksi penyelesaian di KSEI.  Pengembangan  SID  yang  menjadi identitas  tunggal  bagi  setiap  investor  di pasar  modal  Indonesia  juga  memudahkan otoritas  pasar  modal  dalam  melakukan pengawasan  atas  seluruh  transaksi  efek yang  dilakukan  oleh  investor,  sehingga penyalahgunaan  dan  penyelewengan  re- kening nasabah dapat dihindari.
Dalam upaya meningkatkan ke- percayaan  serta  kenyamanan  investor
12 Gustav Radbruch dalam Fachmi, (2011), Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hlm. 296
selaku  pemegang  Kartu  AKSes  dan  guna meningkatkan  transparansi  industri  pasar modal  Indonesia,  KSEI  mengembangkan Kartu  AKSes  dengan  mengimplementasi- kan pemisahan rekening dana nasabah dan rekening dana perusahaan efek di bank se- jak  31  Januari  2012,  sesuai  persyaratan Peraturan Bapepam-LK (kini OJK) No.V.D.3  tentang  Pengendalian  Internal
Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan  Usaha  sebagai  Perantara  Peda- gang Efek.
Perkembangan teknologi yang demikian pesat dalam bidang teknologi in- formasi  (IT)  memungkinkan  perdagangan dilakukan  secara  elektronik,  seperti  yang terjadi dalam perdagangan saham di bursa efek. Bahkan lebih dari itu, pemilik reken- ing efek yang saham/efeknya di simpan di perusahaan efek dapat mengontrol dengan menggunakan kartu AKSes.  Hal ini sesuai dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh Bapepam-LK (kini OJK) melalui Peraturan No.V.D.3  tentang  Pengendalian  Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan  Usaha  sebagai  Perantara  Peda- gang  Efek.  Tentu  peraturan  tersebut  akan dapat  meningkatkan  kepercayaan  investor dalam  melakukan  investasi,  dan  juga memudahkan  investor  dalam  melakukan
pemantauan  terhadap  catatan  kepemilikan efek, data mutasi, serta data instruksi yang terkait dengan transaksi yang dilakukannya di bursa efek.
Menurut  teori  hukum  progresif,  ke- bijakan  yang  dikeluarkan  oleh  Bapepam- LK (kini OJK) tersebut sangat bermanfaat bagi  masyarakat  (investor)  yang  memiliki rekening efek di perusahaan efek, sehingga mereka bisa dengan mudah memantau data kepemilikan  saham/efeknya.  Kebijakan tersebut  jelas  memihak  kepada  nilai-nilai kemanusiaan, diantaranya ada hal-hal yang menguntungkan  dan  membawa  manfaat ketika  seseorang  melaksanakan  kegiatan perdagangan saham di bursa efek. Memin- jam ungkapan Satjipto Rahardjo, memang hukum dibuat atau diciptakan untuk manu- sia. 13 Dengan filosofi tersebut, maka manu- sia  menjadi  penentu  dan  titik  orientasi hukum.  Hukum  bertugas  melayani  manu- sia,  bukan  sebaliknya.  Oleh  karena  itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas  dari  kepentingan  manusia.  Mutu hukum,  ditentukan  oleh  kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manu- sia. Kepentingan rakyat dalam hal ini kese- jahteraan dan kebahagiaannya, harus men- jadi titik orientasi dan tujuan akhir penye- lenggaraan hukum.
Dengan fasilitas AKSes, investor selain dapat  melakukan  pengecekan  portofolio
13 Satjipto Rahardjo, dalam Bernard L. Tanya, et.al., op.cit. hlm 190
efek miliknya, yaitu jumlah saldo dan per- pindahannya,  juga  dapat  melakukan  pen- gecekan  jumlah  dana  yang  tersedia. Dengan adanya pemantauan dana dan efek setiap saat secara transparan oleh investor melalui website AKSes  atau  aplikasi AKSes Mobile, diharapkan  akan  menum- buhkan  rasa  percaya  investor  untuk  lebih giat  kembali  berinvestasi  di  pasar  modal Indonesia.
Sebagai  wujud  komitmen  KSEI  dalam memberikan  layanan  jasa  sesuai  standar mutu internasional, pada bulan April 2001 KSEI meraih Sertifikat ISO-9002.  Komit- men  yang  tinggi  atas  kualitas  terus diupayakan  dengan  melakukan  konversi sertifikasi  ISO-9002:  1994  menjadi  ISO- 9001:  2000  pada  bulan  Juli  2003.  Sertifi- kasi ini tetap dapat dipertahankan melalui renewal  audit sertifikasi  ISO-9001:  2000 untuk yang kedua kalinya pada bulan April 2007. Selanjutnya pada bulan April 2010, KSEI  berhasil  meningkatkan  sertifikasi tersebut menjadi ISO-9001: 2008.  Hingga saat  ini, renewal  audit oleh  badan  sertifi- kasi independen dilakukan secara berkala. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa ma- najemen KSEI telah menjalankan pengawasan terhadap proses kerja yang te- lah  berjalan  selama  ini,  serta  selalu  be- rusaha  untuk  memperbaiki,  dan  mening- katkan produk dan layanannya. Selain itu,
untuk  memberikan  pelayanan  yang  opti- mal,  menjaga  kualitas  layanan  jasa  serta mengukur  tingkat  kepuasan  pemakai  jasa, KSEI secara rutin menyelenggarakan Cus- tomer  Survey .  Aktivitas  tahunan  ini dibantu oleh lembaga independen, melalui kegiatan penyebaran kuesioner, kunjungan kepada beberapa perwakilan pemakai jasa, serta focus  group  discussion kemudian ditindaklanjuti  dengan  pembuatan action plan untuk  mengetahui  kebutuhan  para pemakai  jasa  tersebut,  sekaligus  mem- berikan solusinya. Diharapkan, hasil survei ini  dapat  menjadi  dasar  KSEI  dalam melakukan perbaikan dan peningkatan atas layanan  jasanya.  Kegiatan  ini  sejalan dengan  komitmen  KSEI  untuk  mem- berikan  layanan  terbaik  bagi  pemakai jasanya  serta  memenuhi  salah  satu  per- syaratan  ISO-9001:  2008,  yaitu  Fokus Pelanggan.
KSEI  juga  berusaha  memberikan layanan terbaik bagi pemakai jasanya me- lalui  pendirian Call  Center ,  sebuah  pusat informasi  dan  komunikasi  bagi  para pemakai  jasa  KSEI,  juga  masyarakat umum  yang  ingin  mengetahui  tentang layanan  jasa  KSEI. Call  Center ini menerima pertanyaan dan masukan seputar layanan  jasa  KSEI  pada  jam  kerja,  se- hingga  diharapkan  KSEI  selalu  mem- berikan  layanan  terbaik  sesuai  standar kriteria  pemakai  jasa  serta  mampu melakukan complaint management dengan
baik.  Tidak  hanya  itu,  melalui  penerbitan Buletin Forum Kustodian Sentral (FOKUSS) dua bulan sekali, KSEI juga be- rusaha  memberikan  informasi up  to  date mengenai pengembangan layanan jasa dan produk KSEI kepada pemakai jasa.
Sebagai  bagian  dari  upaya  melindungi aset  perusahaan,  KSEI  telah  mengem- bangkan  sistem  pengelolaan  risiko  yang handal dan berkesinambungan yaitu Enter- prise  Risk  Management (ERM).  Pendeka- tan  ERM  ini  memungkinkan  perusahaan untuk  mengidentifikasi  dan  mengelola risiko  secara  komprehensif,  sehingga mampu meminimalkan besarnya risiko pe- rusahaan,  baik strategic  risk,  compliance risk,  financial  risk,  operating  risk, serta mempermudah  tercapainya  tujuan  perus- ahaan.  Sejalan  dengan  meningkatnya jumlah  efek  yang  dikelola  KSEI  dan dengan  mempertimbangkan  tingkat  kea- manan  yang  berisiko  tinggi,  KSEI mengundang pihak independen untuk men- elaah keamanan sistem informasi ( IT Secu- rity ). Mengacu hasil rekomendasi pihak in- dependen tersebut, KSEI melaksanakan re- vitalisasi  terhadap IT  Security dengan tujuan untuk melindungi jaringan dari an- caman  luar  dan  memberikan  kenyamanan bagi pemakai jasanya.
Dalam rangka meningkatkan proses ma- najemen  risiko  secara,  pada  awal  tahun 2010,  KSEI  melakukan  integrasi  program Kebijakan Bussiness  Continuity  Plan
(BCP)  dengan  kebijakan  Managemen Risiko.  Melalui  program  ini,  manajemen risiko menjadi lebih komprehensif dan ter- integrasi  dalam  melindungi  aset  perus- ahaan  dan  memastikan  keberlangsungan bisnis  perusahaan.  Antisipasi  terhadap risiko bencana yang mungkin muncul, juga dilakukan  melalui  penerapan  kebijakan Business  Continuity  Plan (BCP).  BCP merupakan  strategi  untuk  menjaga  keber- langsungan  kegiatan  operasional  ketika terjadi  bencana  alam  atau  kejadian  lain yang  membuat  kegiatan  operasional  tidak dapat dilakukan di lokasi perusahaan. Un- tuk memastikan BCP dapat berjalan lancar dan sesuai prosedur umumnya, rutin setiap tahun sejak tahun 2010 dilaksanakan BCP Testing yang dilakukan oleh seluruh karya- wan.
Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pengembangan pasar modal Indonesia,  KSEI  bersama-sama  dengan SRO lainnya telah melaksanakan berbagai program  yang  diharapkan  dapat  mening- katkan  perekonomian  masyarakat  Indone- sia  menjadi  lebih  baik.  Untuk  mempro- mosikan  dan  memajukan  pasar  modal, sekaligus  meningkatkan  jumlah  investor, KSEI menyelenggarakan berbagai
kegiatan,  antara  lain: workshop ,  seminar,
dan talk  show interaktif  tentang  berinves- tasi di pasar modal bagi para pemakai jasa KSEI, asosiasi, wartawan, dan mahasiswa.
Sejalan dengan beberapa kegiatan yang
telah dijalankan, KSEI bersama SRO berk- omitmen untuk menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal yang bersifat terbuka dan bebas biaya untuk berbagai kalangan. Kegiatan  yang  berlangsung  sejak  tahun 2007 ini, memiliki 3 (tiga) program kelas, yaitu: kelas Basic bagi peserta yang masih awam tentang investasi di pasar modal, ke- las Intermediate untuk  peserta  yang  telah mengikuti program kelas Basic dan tertarik untuk mendalami investasi di pasar modal lebih  lanjut,  dan  kelas Advance untuk  pe- serta yang telah menjadi investor dan ingin mengetahui  tentang  produk  derivatif  dan obligasi.  Melalui  program  edukasi  ini,  di- harapkan  masyarakat  lebih  memahami pasar modal, sekaligus berminat untuk ber- investasi di pasar modal Indonesia.
Lebih  dari  satu  dasawarsa  sejak  ke- hadirannya  di  pasar  modal  Indonesia, dengan  keberhasilannya  dalam  mentrans- formasikan penyelesaian transaksi menjadi scripless dan  beberapa  terobosan  lainnya dalam  peningkatan  efisiensi  penyelesaian transaksi,  KSEI  akan  terus  melangkah maju  untuk  memberikan  layanan  jasa  ter- baik  bagi  pemakai  jasanya,  sekaligus melanjutkan  berbagai  pengembangan  di pasar modal Indonesia.
Dukungan KPEI dalam Sistem
Perdagangan Saham Tanpa Warkat
PT  Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia (disingkat  KPEI) 14 didirikan  berdasarkan Undang - Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, untuk menyediakan jasa klir- ing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar dan efisien. KPEI didirikan  sebagai  Perseroan  Terbatas  ber- dasarkan  akte  pendirian  No.  8  tanggal  5 Agustus  1996  di  Jakarta  oleh  PT  Bursa Efek  Indonesia.  KPEI  memperoleh  status sebagai badan hukum pada tanggal 24 Sep- tember  1996  dengan  pengesahan  Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahun kemudian,  tepatnya  tanggal  1  Juni  1998, Perseroan  mendapat  izin  usaha  sebagai Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan  ber- dasarkan  Surat  Keputusan  Bapepam  No. Kep-26/PM/1998.
Kemajuan  teknologi  informasi  (IT) yang demikian pesat telah di respon positif oleh  otoritas  bursa  efek,  hal  ini  terbukti dengan diselenggarakannya sistem perdagangan  saham  tanpa  warkat  ( scrip- less trading ). Dengan sistem perdagangan saham tersebut, maka tidak mungkin bursa efek sebagai front office dapat menyeleng- garakan  sendiri  kegiatan  tersebut,  melain- kan  perlu  dukungan  dari  KSEI  dan  KPEI yang akan mem back-up kegiatan perdagangan  saham  tersebut.  Oleh  karena itu, melalui Surat Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998,  KPEI  secara  resmi
14 http://www.kpei.co.id/Page/Detail/profil, diakses pada tanggal, 3 Desember 2014.
15 Jeremy Bentham dalam Thomas Morawet, op.cit, hlm 92
mendapat ijin usaha sebagai lembaga klir- ing  dan  penjaminan  yang  menyediakan jasa  kliring  dan  penjaminan  penyelesaian transaksi  bursa  yang  efektif  dan  efisien. Dalam  pandangan  teori  hukum  progresif, kebijakan  mengeluarkan  surat  keputusan yang menguatkan posisi KPEI menjadi ba- dan  usaha  yang  menyediakan  jasa  kliring dan  penjaminan  penyelesaian  transaksi bursa,  akan  dapat  mendukung  kegiatan pelaksanaan  perdagangan  saham  tanpa warkat di bursa efek, yang ujung-ujungnya memberikan  kemanfaatan  bagi  masyara- kat,  khususnya  para  investor.  Hukum  itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, diten- tukan oleh kemampuannya untuk mengabdi  pada  kesejahteraan  manusia. Kepentingan  rakyat  dalam  hal  ini  kese- jahteraan dan kebahagiaannya, harus men- jadi titik orientasi dan tujuan akhir penye- lenggaraan hukum.
Bagi  teori  tujuan  hukum,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Jeremy  Bentham  me- lalui aliran utilitarian, bahwa hukum yang baik  adalah  hukum  yang  dapat  menda- tangkan  kebahagiaan  sebesar-besarnya bagi  masyarakat  ( the  greatest  happiness for  the  greatest  number). 15 Bentham  ber- pendapat  bahwa  pembentuk  undang-un- dang hendaknya dapat melahirkan undang- undang yang dapat mencermikan keadilan
bagi  semua  individu,  sehingga  peraturan itu  dapat  memberikan  kebahagiaan  yang sebesar-besarnya  bagi  sejumlah  individu dalam masyarakat. Ini telah dilakukan oleh otoritas  bursa,  terbukti  dengan  dikeluar- kannya  Surat  Keputusan  Bapepam  No. Kep-26/PM/1998 tersebut di atas.
PT  Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia (KPEI) merupakan Self Regulatory Organ- ization (SRO) yang turut berperan menen- tukan arah perkembangan pasar modal In- donesia.   Sebagai Central  Counterparty (CCP),  KPEI  menyediakan  layanan  jasa kliring  dan  penjaminan  penyelesaian transaksi  bursa.   Kehadiran  KPEI  sebagai CCP diperlukan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan kepastian dalam penyelesaian transaksi di Bursa Efek Indonesia.  Proses kliring yang dilakukan KPEI dimaksudkan agar setiap Anggota Kliring (AK) menge- tahui hak dan kewajiban baik berupa efek maupun dana yang harus diselesaikan pada tanggal penyelesaian.  Sebagai CCP , KPEI menjadi satu-satunya penjual untuk setiap pembeli  dan  satu-satunya  pembeli  untuk setiap  penjual  dalam  setiap  penyelesaian transaksi atas instrumen investasi yang di- perdagangkan  di  bursa.  Hal  ini  dimung- kinkan  karena  KPEI  melakukan  proses kliring secara netting dengan novasi. Da- lam  menjalankan  fungsinya  sebagai  lem- baga  Kliring  &  Penjaminan,  KPEI  akan melakukan  tindakan  pengendalian  risiko terhadap setiap risiko yang mungkin timbul
dalam  penyelesaian  transaksi  bursa.  Ada- pun  Layanan  Jasa  yang  disediakan  KPEI, meliputi:
1. Jasa Kliring Transaksi Bursa
Proses  kliring  adalah  suatu  proses penentuan  hak  dan  kewajiban  Ang- gota  Kliring  (AK)  yang  timbul  dari Transaksi Efek yang dilakukannya di Bursa Efek, yaitu:
a. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Ekuiti Kliring secara netting dengan no- vasi untuk produk equity diterap- kan  bagi  seluruh  transaksi  bursa yang terjadi di pasar reguler dan transaksi  tunai,  adapun  untuk pasar negosiasi di lakukan kliring per  transaksi.  Proses  kliring  ter- sebut  menggunakan  sistem  ber- basis web yang  disebut  e- CLEARS ( Electronic Clearing & Guarantee System ).
a. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Derivatif Produk  derivatif  Bursa  yang proses  kliring  dan  penyelesaian transaksinya ditangani oleh KPEI, adalah:
1) Kontrak  Berjangka  Indeks Efek (KBIE) yang ditransaksikan di BEI.
2) Kontrak  Opsi  Saham  (KOS) yang ditransaksikan di BEI.
Sistem  yang  digunakan  KPEI
adalah  sistem  yang  memadukan teknologi client  server dan web base ,  RMOL  & Cash  Manage- ment untuk  mendukung  proses
kliring penjaminan dan penyelesaian  transaksi  KBIE serta KOS tersebut. b. Kliring dan Penyelesaian Transaksi Obigasi. KPEI  mendukung  perdagangan transaksi  obligasi  di  bursa  efek dengan menyediakan jasa kliring dan  penyelesaian  transaksi  ob- ligasi  melalui  sistem  e-BOCS. Seluruh  kegiatan  termasuk  klir- ing,  konfirmasi  dan  afirmasi penyelesaian  transaksi  hingga administrasi pajak dilakukan me- lalui e-BOCS.
2. Jasa Penjaminan
KPEI menyediakan jasa penjaminan penyelesaian  Transaksi  Bursa  bagi AK  yang  bertransaksi  di  BEI.  Jasa penjaminan adalah jasa untuk mem- berikan  kepastian  dipenuhinya  hak dan kewajiban AK  yang timbul dari transaksi  bursa.  Ketentuan  tentang penjaminan diatur lebih lanjut dalam peraturan  Bapepam,  BEI  dan  KPEI. Dengan  adanya  penjaminan  pada akhirnya  akan  meningkatkan  ke- percayaan investor untuk ber- transaksi  di  pasar  modal  Indonesia. KPEI menjalankan fungsi
penjaminan melalui system e- CLEARS,  di  bantu  dengan  sistem pendukung  lainnya  yang  terin- tegrasi.
3. Jasa Pinjam Meminjam Efek (PME) KPEI  menyediakan  jasa  Pinjam Meminjam  Efek  (PME)  dengan tujuan  utama  untuk  membantu  AK memenuhi  kebutuhan  efek  agar terhindar dari kegagalan penyelesaian  transaksi  bursa.  Jasa PME juga berguna untuk mendukung strategi perdagangan AK, antara lain: short  selling , margin  trading dan pendapatan  tambahan  untuk  inves- tasi jangka panjang.
4. Jasa Lain yang Terkait Pasar Modal a. Layanan m-CLEARS
Layanan m-CLEARS ialah layanan  pesan  singkat  mengenai berbagai  Informasi  kliring  dan penjaminan  yang  disampaikan melalui telepon selular.
b. Jasa Pengelolaan Agunan
Setiap  Anggota Kliring(AK) dapat  melakukan  pengelolaan atas uang dan atau efek yang di- milikinya,  yang  disimpan  dalam rekening  agunan  yang  tercatat dalam  e-CLEARS,  atau  biasa disebut  sebagai  “ online  collat- eral ”.  AK  juga  berkesempatan untuk  menambah  nilai  agun- annya dengan menyerahkan
deposito, bank garansi, dan asset lainnya  kepada  KPEI  sebagai agunan offline AK. Nilai agunan offline tersebut  selanjutnya  akan ditambahkan  pada  nilai  agunan
on-line untuk  mendapatkan  nilai agunan total AK.
c. Jasa Situs Pusat Pelaporan
KPEI  juga  memfasilitasi  Perus- ahaan  Efek  dalam  pelaporan Modal  Kerja  Bersih  Disesuakan (MKBD)  dan  Portfolio  Anggota
Bursa harian. Situs Pusat
Pelaporan tersebut juga dapat di- akses oleh Bapepam dan BEI. Pengembangan  Infrastruktur  pasar  modal telah dilakukan, diantaranya adalah:
1. Straight Through Processing (STP)
Sebagai  bagian  dari  pengem- bangan infrastruktur pasar modal In- donesia, pada bulan Juni 2012, KPEI bersama BEI dan KSEI mengimple- mentasikan Straight  Through  Pro- cessing  (STP) ,  integrasi  sistem  dan
proses  dengan  mengotomasi  semua proses  perdagangan  efek dari  mulai order ,  eksekusi  transaksi,  kliring, konfirmasi/afirmasi, dan penyelesaian tanpa adanya intervensi manual dan/atau input ulang data.
Kegunaan dari penerapan STP dian- taranya adalah:
a. Meningkatkan kapasitas proses.
b. Mencegah  duplikasi  pekerjaan
dan intervensi manual.
c. Meningkatkan transparansi.
d. Pengaturan  yang  lebih  baik dengan audit  trail yang  siste- matik.
e. Mengurangi  risiko  dan  kesala- han.
f. Pengambilan  data,  pemrosesan, dan pembuatan report yang lebih cepat.
g. Meningkatkan  efisiensi  pasar secara keseluruhan.
2. Member Interface (MI)
Member  Interface  (MI)  merupa- kan  portal  yang  berfungsi  untuk menyajikan informasi secara terpadu dan  menyeluruh  terkait  kegiatan yang  dilakukan  oleh  AK.  Dengan mengakses  portal  ini,  AK  dapat dengan mudah mengetahui informasi kliring,  penyelesaian,  dan  mana- jemen resiko terkait aktivitas transaksi AK.
Implementasi  Sistem  Perdagangan  Tanpa Warkat  Di  Bursa  Efek  Terkait    Dengan Perkembangan Teknologi Informasi (IT)
Berbagai  perubahan  besar  telah  terjadi  di pasar modal. Perdagangan saham/efek dahulu belum  menggunakan automated  trading  sys- tem, masih berupa perdagangan berbasis man- ual dengan menulis di papan. Dahulu di seke- liling  lantai  bursa  dipenuhi  dengan  papan
perdagangan,  dimana  para  pialang  saling berebut menuliskan order jual dan beli saham dengan  menggunakan  spidol,  ini  menggam- barkan  bahwa  sistem  perdagangan  saham pada waktu itu masih dilakukan secara manual dan  menggunakan  warkat  saham,  demikian menurut pandangan Hasan Fawzi. 16 Selanjut- nya dikatakan, kini perdagangan saham telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan  perkembangan  kemajuan  di  bidang teknologi.  Dari  sisi  penyelesaian  transaksi bursa,  terjadi  perkembangan  mulai  dari penyelesaian  secara  per  transaksi,  menjadi secara netting mulai  tahun  1993,  sampai dengan  diterapkannya  penyelesaian  secara tanpa warkat ( scripless settlement ) pada tahun 2000. 17
Perkembangan  teknologi  yang  demikian pesat  dalam  bidang  teknologi  informasi  (IT) memungkinkan perdagangan dilakukan secara  elektronik,  seperti  yang  terjadi  dalam perdagangan  saham  di  bursa  efek.  Bahkan lebih dari itu, pemilik rekening efek yang sa- ham/efeknya  di  simpan  di  perusahaan  efek dapat mengontrol dengan menggunakan kartu AKSes.  Hal ini tentu akan dapat meningkat- kan  kepercayaan  investor  dalam  melakukan investasi, dan juga memudahkan investor da- lam melakukan pemantauan terhadap catatan kepemilikan  efek,  data  mutasi,  serta  data  in- struksi  yang  terkait  dengan  transaksi  yang
16 file:///E:/KPEI/KPEI.pdf, Gebrakan Direksi KPEI 2012-2015, KPEI newsletter , Edisi 1, Triwulan 1, 2013, hlm 6, diakses pada tanggal 9 Desember 2014.
17 Ibid.
dilakukannya di bursa efek.
Kemajuan  teknologi  informasi  (IT)  yang demikian  pesat  telah  di  respon  positif  oleh otoritas bursa. Implementasi sistem perdagangan  saham  tanpa  warkat  di  bursa efek  terkait  dengan  perkembangan  teknologi informasi (IT) diselenggarakan dengan sistem tanpa  warkat  ( scripless  trading ),  sebagai wujud  amanat  Pasal  55  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  8  tahun  1995  tentang  Pasar Modal.  Dengan  sistem  perdagangan  saham tersebut,  maka  tidak  mungkin  bursa  efek  se- bagai front  office dapat  menyelenggarakan sendiri  kegiatan  tersebut,  melainkan  perlu dukungan  dari  KSEI  dan  KPEI  yang  akan mem back-up kegiatan  perdagangan  saham tersebut.
Oleh  karena  itu,  melalui  Surat  Keputusan Bapepam No. Kep-26/PM/1998, KPEI secara resmi  mendapat  ijin  usaha  sebagai  lembaga kliring  dan  penjaminan  yang  menyediakan jasa  kliring  dan  penjaminan  penyelesaian transaksi bursa yang efektif dan efisien.
Dalam  pandangan  teori  hukum  progresif, kebijakan mengeluarkan surat keputusan yang menguatkan posisi KPEI menjadi badan usaha yang  menyediakan  jasa  kliring  dan  penja- minan  penyelesaian  transaksi  bursa,  akan dapat  mendukung  kegiatan  pelaksanaan perdagangan  saham  tanpa  warkat  di  bursa efek,  yang  ujung-ujungnya  memberikan
kemanfaatan  bagi  masyarakat,  khususnya para  investor.  Hukum  itu  bukan  merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Kepentingan rakyat dalam hal ini kesejahter- aan  dan  kebahagiaannya,  harus  menjadi  titik orientasi  dan  tujuan  akhir  penyelenggaraan hukum.

## KESIMPULAN
Dari  uraian  atau  paparan  diatas,  dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  sistem  perdagangan  sa- ham tanpa warkat ( scripless trading ), memerlukan  dukungan  penuh  lem- baga yang mem- back up penyelesaian transaksi  perdagangan  di  bursa  efek. Lembaga  dimaksud  adalah  Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral  Efek  Indonesia  (KSEI),  dan Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan (LKP)  yang  dilaksanakan  oleh  PT Kliring  Penjaminan  Efek  Indonesia (KPEI),  keduanya  merupakan  lem- baga  yang  membantu  penyeleng- garaan  sistem  perdagangan  saham tanpa warkat di bursa efek.
2. Dengan perkembangan teknologi yang pesat  memungkinkan  perdagangan saham  dilakukan  secara  elektronik.
Saat ini implementasi sistem perdagangan  saham  tanpa  warkat  di
bursa  efek  terkait  dengan  perkem- bangan  teknologi  informasi  (IT) diselenggarakan  dengan  sistem  tanpa warkat  ( scripless  trading ),  sebagai wujud  amanat  Pasal  55  ayat  (1) Undang-Undang  No.  8  tahun  1995 tentang Pasar Modal.

## DAFTAR PUSTAKA Buku

## Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, 2011,
Hukum  Investasi  dan  Pasar  Modal, Sinar Grafika, Jakarta.
Bernard  L  Tanya,  et.al,  2013, Teori  Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan  Generasi ,  Genta  Publishing, Yogjakarta.
Fachmi,  2011, Kepastian  Hukum  Mengenai Putusan  Batal  Demi  Hukum  dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Munir  Fuady,  1999, Pasar  Modal  Modern (Tinjauan Hukum), Citra Aditya Bakti,
Bandung.
Morawet,  Thomas,  1980, The  Philosophy  of Law ,  New  York  Macmillan  Publish- ing.
Peter Mahmud Marzuki, 1999, Telaah Kritis Terhadap  Eksistensi  Hukum  Pasar Modal , Jurnal Ilmiah Dinamika, Th. V Nomor 9 Edisi Januari-April, 1999.
Rudi Haryono dan Mahmud Mahyong, Kamus Lengkap  Inggris-Indonesia ,  Usaha Nasional, Surabaya, tanpa tahun.
S. Wojowasito, 1976, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia- Inggris , Pengarang, Bandung.
Internet:
Indra Safitri, Aspek Yuridis Scripless Trading di  Indonesia ,  http://business.fortune- city.com/buf- fett/842/art080399_aspekyuridis.htm_ di akses pada tanggal 12 April 2010.
http://www.ksei.co.id/company/about_us,  di- akses pada tanggal, 3 Desember 2014.
http://www.kpei.co.id/Page/Detail/profil,  di- akses pada tanggal, 3 Desember 2014.
file:///E:/KPEI/KPEI.pdf,  Gebrakan  Direksi
KPEI  2012-2015,  KPEI newsletter ,
Edisi  1,  Triwula  1,  2013,  hlm  6,  di- akses pada tanggal 9 Desember 2014.