## PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PADA ANAK ANGKAT DI KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh:
Mifta Hulzannah, Riduansyah, Jefri Rahmansyah Putra, Riki Afri Riski, Ibrahim Pohan Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
Email : miftaana09@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  atau  menganalisis  aspek  hukum  waris  dalam perspektif  hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini  mengenai  hak  waris  anak  angkat  di Kabupaten Labuhanbatu, maka penelitian ini diberi judul Pembagian Hak Ahli Waris Pada Anak Angkat  Di  Kabupaten  Labuhanbatu  Ditinjau  Dari  Perspektif  Hukum  Islam.  Penelitian  ini bersifat  Yuridis  normatif  dan yuridis  empiris. yaitu penelitian hukum  yang  dilakukan dengan  cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang berpedoman pada peraturan-peraturan,  buku-buku  atau  literatur-literatur  hukum  serta  bahan-bahan  yang  mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pembagian  hak  waris  pada  anak  angkat  dalam  perspektif hukum waris islam yang berlaku di Indonesia.
Kajian Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menangani kasus-kasus tentang waris pada  anak  angkat  yang  ada  di  Indonesia,  dalam  hukum  islam  pengangkatan  anak  tidak  membawa akibat  hukum  terhadap  hal-hal  berkaitan  dengan  hubungan  darah  dan  perwalian.  Menurut  hukum Islam    hubungan  hukum  anak  angkat  tetap  dengan  orang  tua  kandungnya  khususnya  dalam  hal perwalian ketika menikah dan juga dalam hal kewarisan,dapat disimpulkan bahwa pembagian hak waris  pada  anak  angkat  diatur  dalam  Pasal  209  yaitu:  (1)   Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Kata Kunci: Waris, Pengangkatan Anak, Pembagian Hak Waris Anak Angkat.
I.  PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Hukum waris merupakan suatu ketentuan  tentang  peralihan  harta  kekayaan dari  sipemilik  yang  telah  meninggal  kepada ahli  waris.  Hukum  waris  yang  berlaku  di Indonesia terdapat tiga jenis hukum kewarisan yaitu hukum waris islam, perdata, dan adat, hal ini  dipengaruhi  karena  sebelum  keluarnya Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006 Tentang Kewarganegaraan menggunakan
1 Sriono,  S.  (2017).  Sistem  Pewarisan  Pada Warga  Negara  Indonesia  Keturunan  Tionghoa  (Cina)
sistem  penggolongan  sebagai  diatur  dalam Pasal  163  Indische  Staatsregeling.  Berkaitan dengan berlakunya hukum kewarisan tersebut berdasarkan  golongan  masing-masing  seperti hukum  waris  islam  berlaku  bagi  orang indonesia beragama islam 1 .
Manusia  diberi  rasa  cinta  terhadap lawan jenisnya. Mereka melakukan perkawinan dan dari perkawinan tersebut lahir anak-anak yang akan menjadi generasi penerus mereka. Seperti halnya dengan ilmu dan harta,
Muslim. Jurnal  Ilmiah  Advokasi,  5(2),  110-122. doi: https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.311
anak-anak  akan  memiliki  nilai  dan  manfaat jika mereka dapat mendidiknya menjadi anak yang  saleh.  Allah  telah  mewasiatkan  kepada kita tentang harta dan anak-anak, yaitu : “Sesungguhnya  hartamu  dan  anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan disisi Allahlah pahala  yang  besar. 2 (QS.  At-Taghabun [64]:15). Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa  manusia  tidak  jarang  menjadi  lupa karena  masalah  harta  dan  merupakan  suatu cobaan yang harus dipertanggung-jawabkan di kemudian  hari.  Semakin  banyak  harta  yang dimiliki maka semakin besar tanggung-jawab yang  harus  dipikul.  Bahkan  manusia  tidak jarang  menjadi  lupa  karena  anak.  Rasa  cinta dan  kasih  yang  berlebihan  menjadikannya bertindak  tidak  adil  terhadap  dirinya  sendiri jika berhubungan dengan anak. Puncak cobaan harta  dan  anak  bagi  seorang  manusia  terjadi ketika dia telah meninggal dunia.
Pengangkatan anak atau adopsi merupakan hal umum yang ada di masyarakat Indonesia.  Hal  ini  menjadi  salah  satu  pilihan bagi pasangan suami dan istri yang telah lama menikah tetapi belum dikaruniai seorang anak. Adapun  definisi  dalam  Kompilasi  Hukum Islam yang mendefinisikan anak angkat adalah sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk kehidupan  sehari-hari,  biaya  pendidikan,  dan beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada  orang  tua  angkatnya  berdasarkan putusan pengadilan 3 .
2 Qur’an Surah At-Taghabun Ayat 15
3 Kitab  Undang  –  Undang  Kompilasi  Hukum Islam
Dari  uraian  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa anak angkat atau anak adopsi diberikan tanggung-jawab  penuh  untuk  kehidupan  dan masa  depannya  menjadi  generasi  yang  lebih baik  kedepannya,  seperti  pendidikan  dan keperluan sehari-harinya  harus dipenuhi  akan tetapi  anak  angkat  atau  anak  adopsi  tidak  di wajibkan  mendapatkan  hak  ahli  waris  penuh dari orang tua angkatnya.
Dalam  hukum  islam  pengangkatan anak  tidak  membawa  akibat  hukum  terhadap hal-hal berkaitan dengan hubungan darah dan perwalian.  Menurut  hukum  Islam    hubungan hukum  anak  angkat  tetap  dengan  orang  tua kandungnya  khususnya  dalam  hal  perwalian ketika menikah dan juga dalam hal kewarisan. Dan adapun para ahli mengatakan anak angkat atau anak adopsi tetap menggunakan nama dari ayah kandungnya dan hanya dapat memperoleh waris dari orang tua kandungnya 4 .  Dan  dalam  hukum  kewarisan yang  berlaku  hak  mewarisi  timbul  karena adanya  hubungan  darah  dan/atau  hubungan perkawinan  dengan  pewaris.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPer yaitu menurut undang-undang,  yang  berhak  menjadi  ahli waris  ialah  keluarga  sedarah,  baik  yang  sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan,  dan  suami  atau  istri  yang  hidup terlama,  menurut  peraturan-peraturan  berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang  hidup  terlama  tidak  ada,  maka  semua
4 M. Budiarto S.H., Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum,  AKAPPRES 1991
harta peninggalan menjadi milik Negara, yang wajib  melunasi  utang-utang  orang  yang meninggal  tersebut,  sejauh  harga  harta peninggalan mencukupi untuk itu.
Dikarenakan  tidak  adanya  hubungan darah  antara  anak  angkat  dengan  orang  tua angkatnya  maka  anak  angkat  tidak  bisa menjadi  ahli  waris  harta  warisan  orang  tua angkatnya sesuai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum  Islam,  meskipun  anak  angkat  bukan ahli  waris,  namun  anak  angkat  berhak  atas bagian  harta  warisan  orang  tua  angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terhadap anak angkat yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat wajibah  yang  besarnya  tidak  lebih  dari  1/3  ( satu  per  tiga  )  dari  seluruh  harta  peninggalan orang tua angkatnya. 5
Dapat  disimpulkan  dari  uraian  diatas bahwa kedudukan anak angkat dalam hal hak kewarisan  ditinjau  dari  hukum  waris  islam adalah  anak  angkat  atau  anak  adopsi  tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam hal harta  warisan  dari  orang  tua  angkatnya  akan tetapi anak angkat bisa mendapatkan hak nya apabila orang tua angkatnya memberikan nya wasiat wajibah, yaitu suatu wasiat yang tidak dibuat  tetapi  diduga  keras  akan  dibuat sekiranya  si  pemberi  wasiat  masih  hidup dinamakan  wasiat  wajibah.  Dan  besarnya wasiat  wajibah  adalah  sebesar  bagian  orang
5 Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  II  Hukum Kewarisan Pasal 209 Ayat 2
tuanya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 1/3 bagian.
Kasus  waris  seringkali  terdengar terutama  masalah  pembagian  harta  warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai, dan lain sebagainya  sehingga  menyebabkan  konflik internal  dalam  keluarga  atau  para  ahli  waris. Masalah  warisan  ini  adalah  masalah  yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan  dengan  jalan  kekeluargaan  yaitu memanggil  orang  seperti  tetua-tetua  adat  dan perangkat  desa  serta  orang  yang  dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan tujuan dipilihnya jalan kekeluargaan ini adalah untuk  mencapai  kesepakatan  dan  keadilan antara  para  ahli  waris.,  namun  jalan  keluar dengan  cara  kekeluargaan  pun  tidak  selalu dianggap  sebagai  jalan  keluar  yang  adil  dan mencapai kesepakatan.
Adapun beberapa jurnal yang mungkin sama membahas tentang hak waris pada anak angkat, antara lain:
1. Polemik  Pemberian  Harta  Waris melalui  wasiat  kepada  anak  angkat habiburrahman yang didalam
tulisannya  mengatakan:  Tulisan  ini menjelaskan tentang polemik pemberian  harta  waris  kepada  anak angkat  dalam  diskursus  ilmu  hukum Islam dan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia.  Ketentuan hukum pemberian harta  warisan kepada  anak  angkat  sebagaimana
diatur  dalam  Pasal  209  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  merupakan  fakta yuridis  masuknya  pengaruh  hukum Adat dan hukum Barat ke dalam KHI. Oleh  karena  itu,  dalam  tulisan  ini, penulis  ingin  menegaskan  bahwa pemberian  harta  warisan  kepada  anak angkat  dengan  menggunakan  konsep wasiat  wajibah  ke  dalam  KHI,  pada umumnya  bukan  didasarkan  kepada landasan  syari‘at  (qath‘iy  al-dilâlah), tetapi  lebih  didasarkan  kepada  logika hukum dan pertimbangan kemanusiaan ahli waris untuk memberikan sebagian harta  waris  kepada  saudara  atau  anak angkat, meski secara syar‘i hal tersebut termasuk zhanniy  al-dilâlah. Sehingga pemberian harta waris sebesar 1/3 dari harta waris kepada anak angkat dengan menyandarkan  hukum  kepada  wasiat wajibah,  merupakan  ijtihad  yang keliru,  bertentangan  dengan  nash,  dan dapat merugikan ahli waris utama.
2. Keadilan Proporsional Dalam
Pembagian Waris Anak Angkat Ramadhita dalam tulisannya
mengatakan: Eksistensi suatu agama di era  modern,  ditentukan  bagaimana merespon dan menyelesaikan problem kehidupan  secara  kreatif  dengan  cara ijtihad, dengan berbagai macam metodologinya.  Langkah  progresif telah  dilakukan  oleh  ulama  Indonesia dengan  memberikan  hak  dari  harta peninggalan  kepada  anak  angkat
melalui  wasiat  wajibah,  yang  diatur dalam  Pasal  209  Kompilasi  Hukum Islam.  Padahal  hal  ini  tidak  pernah diatur  sebelumnya  di  dalam  khazanah fiqh klasik. Meskipun dimikian, dalam perkembangannya  Pasal  209  belum mampu mencerminkan keadilan. Sebab, bagian yang diterima oleh anak angkat bisa jadi lebih kecil dari bagian ahli waris lain, tanpa mempertimbangkan  kontribusi  atau jasa  yang  telah  diberikan  anak  angkat kepada orang tua angkatnya.
3. Kedudukan  Anak  Angkat  Dalam  Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama  Palopo)  Rahma  Amir  dalam tulisannya  mengatakan:  Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum  Islam  adalah  tetap  sebagai anak  yang  sah  berdasarkan  putusan pengadilan  dengan  tidak  memutuskan hubungan  nasab/darah  dengan  orang tua  kandungnya,  dikarenakan  prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum  Islam  adalah  merupakan manifestasi  keimanan  yang  membawa misi  kemanusiaan  yang  terwujud dalam  bentuk  memelihara  orang  lain sebagai  anak  dan  bersifat  pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan  dan  perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.  KHI  tidak  mengakui adanya kedudukan anak angkat
terhadap  harta  warisan  dari  orang  tua angkat.  Artinya  anak  angkat  tidak berhak  atas  harta  warisan  orang  tua angkat.  Akan  tetapi,  dalam  pasal  209 KHI  menjelaskan  bahwa  keberadaan anak  angkat  mempunyai  hak  wasiat wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari harta  warisan  orang  tua  angkat. Ketentuan  Hukum  Islam,  yakni  :  a. Tidak  memutuskan  hubungan  darah antara  anak  angkat  dengan  orang  tua kandung.  b.  Anak  angkat  tidak berkedudukan  sebagai  pewaris  dari orang  tua  angkat,  melainkan  tetap sebagai  pewaris  dari  orang  tua kandungnya. c. Orang tua angkat tidak dapat  bertindak  sebagai  wali  nikah dalam  perkawinan  terhadap  anak angkatnya.
Dari beberapa referensi jurnal diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian hak waris pada anak angkat diatur dalam Pasal 209 yaitu:
(1)   Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi berdasarkan  Pasal  176  sampai  dengan  Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari harta wasiat anak angkatnya.
(2)    Terhadap  anak  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  warisan orang tua angkatnya
Untuk itu untuk upaya  mengetahui atau menganalisis  aspek  hukum  waris  dalam perspektif  hukum  Islam  yang  berlaku  di
Indonesia  saat  ini  mengenai  hak  waris  anak angkat  di  Kabupaten  Labuhanbatu,  maka penelitian  ini  diberi  judul  “PEMBAGIAN HAK AHLI WARIS PADA ANAK
ANGKAT DI KABUPATEN LABUHANBATU DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM“
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam  penulisan  ini  adalah  sebagai  berikut Bagaimana  pembagian  hak  ahli  waris  pada anak angkat di kabupaten labuhanbatu di tinjau dalam perspektif hukum islam ?
1.3. Tujuan Penelitian Untuk  mengetahui  dan  menganalisi upaya hukum waris pembagian hak waris pada anak  angkat    yang  ditinjau  dalam  perspektif hukum islam.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat Yuridis normatif dan  yuridis  empiris.  Yuridis  normatif  yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan- peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Yuridis empiris  adalah  pendekatan  kepustakaan  yang berpedoman  pada  peraturan-peraturan,  buku- buku  atau  literatur-literatur  hukum  serta bahan-bahan  yang  mempunyai  hubungan permasalahan dan pembahasan dalam
penelitian ini  dan pengambilan  data langsung pada  objek  penelitian  yang  berkaitan  dengan pembagian hak waris pada anak angkat dalam perspektif hukum waris islam yang berlaku di Indonesia.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Pengangkatan Anak Pengangkatan  anak  telah  menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab dengan istilah tabanni yang berarti mengambil anak  angkat.Secara  terminology  tabanni menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengangkatan  anak  (tabanni)  “Pengambilan anak yang dilakukan  oleh  seseorang terhadap anak yang jelas  nasabnya, kemudian  anak  itu dinasabkan  kepada  dirinya”.  Pengangkatan anak  dalam  pengertian  demikian  jelas bertentangan dengan hukum islam, maka unsur menasabkan  seorang  anak  kepada  orang  lain yang bukan nasabnya harus dibatalkan. 6
Syeh  Mahmud  Syaltut,  mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu:  pertama:  At-Tabanni  adalah  seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan  anak  tersebut  sama  dengan anak  kandungnya,  baik  dari  kasih  sayang maupun  nafkah  (biaya  hidup)  tanpa  ia memandang perbedaan. Meskipun demikianlah  agama  Islam  tidak  menganggap sebagai anak kandung, karena itu ia tidak dapat
6 Kamil,  Ahmad,  dan  Fauzan,M.  Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta,2010,hal.96.
disamakan  statusnya  dengan  anak  kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua: bahwa At-Tabanni  adalah  seseorang  yang  tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang  anak  orang  lain  sebagaii  anaknya, padahal  mengetahui  bahwa  anak  itu  bukan anak  kandungnya,  lalu  menjadikan  sebagai anak  sah. 7 Pendidikan,  pelayanan  kesehatan, dan  hak-haknya  dengan  status  anak  kandung. Defenisi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  status anak  angkat  itu  hanya  sekedar  mendapatkan pemeliharaan  nafkah  (biaya  hidup)  dan  kasih sayang dari orangtua angkatnya, dan ada juga yang  menggambarkan  pengangkatan  anak sebagaimana  yang  terjadi  pada  zaman jahiliyah  yang  mempersamakan  status  anak angkat sebagai anak kandung dan memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya.  Oleh  karena  itu,  anak  angkat berhak  menjadi  ahli  waris  dan  memperoleh warisan  sebagaimana  hak  warisan  yang diperoleh anak kandung.
Menurut  Hukum  Islam  pengangkatan anak  hanya  dapat  di  benarkan  apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Tidak  memutuskan  hubungan  darah antara  anak  yang  diangkat  dengan orang tua biologis dann keluarganya.
2. Anak  angkat  tidak  berkedudukan sebagai  pewaris  orang  tua  angkat, melainkan  tetap  sebagai  pewaris  dari
7 Ibid,hal.104.
orang tua kandungnya, demekian juga orang  tua  angkat  tidak  berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama  orang  tua  angkatnya  secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan
terhadap anak angkatnya. 8
Adapun  pendapat  Majelis  Ulama  yang dituangkan dalam surat Nomor
U- 335/MUI/VI/1982  Tanggal  10  Juni  1982, adalah sebagai berikut:
1. Adopsi  yang  bertujuan  pemeliharaan, pemberian  bantuan  dan  lain-lain  yang sifatnya  untuk  kepentingan  anak angkat diperbolehkan menurut Hukum
Islam.
2. Anak-anak  yang  beragama  Islam hendaknya  dijadikan  anak  angkat  ( adopsi  )  oleh  ayah/ibu  angkat  yang beragama Islam.
3. Pengangkatan  anak  angkat  (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan  yang  biasa  dicapai dengan  nasab  keturunan.  Oleh  karena itu  adopsi  tidak  mengakibatkan  hak wali/wali mewali dan lain-lain. Karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan  apa-apa  kepada  anak angkatnya  hendaklah  dilakukan  pada
8 Zaini, Muderis. Op.Cit.hal.54.
masa  sama-sama  hidup  sebagai  hibah biasa.
4. Adapun  adopsi  yang  dilarang,  adalah adopsi oleh orang-orang yang berbeda agama.  Pengangkatan  anak  angkat Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya.
Berdasarkan  uraian  diatas,  Islam  tidak melarang memberikan berbagai bentuk bantuan  atau  jaminan  penghidupan  oeh orangtua  angkatnya  terhadap  anak  angkatnya anatara lain berupa:
1. Pemberian  hibah  kepada  anak  angkat untuk bekal hidupnya dikemudian hari.
2. Pemberian wasiat  kepada anak  angkat dengan ketentuan ketentuan tidak lebih dari  1/3  (sepertiga)  harta  kekayaan orangtua angkatnya.
3.2. Pembagian  Hak  Waris  Pada  Anak Angkat
Sedangkan  Para  Ahli  Hukum  Islam  di kalangan  Madzhab  Maliki,  Syafi’i,  dan Hanbali sebagaimana dikemukakan Abdurrahman  al-Jaziri  memberikan  definisi yang  lebih  rinci.  Wasiat  merupakan  suatu transaksi yang mengharuskan seseorang yang menerima  wasiat  berhak  memiliki  sepertiga harta  peninggalan  orang  yang  menyatakan wasiat  setelah  ia  meninggal.  Menurut  Abdul Manan,  wasiat  dibuat  untuk  menghindari persengketaan,  perwujudan  kasih  sayang orang  yang  berwasiat,  atau  memenuhi keinginan  pewasiat  yang  belum  terpenuhi
semasa  hidup. 9 Sedangkan  dalam  ketentuan Pasal 1 huruf f KHI disebutkan bahwa wasiat adalah  pemberian  suatu  benda  dari  pewaris kepada  orang  lain  atau  lembaga  yang  akan berlaku  setelah  pewaris  meninggal  dunia. Adapun jumlah harta yang boleh diwasiatkan, menurut Jumhur Ulama, tidak boleh lebih dari sepertiga  harta  pusaka,  apabila  memiliki  ahli waris. 10 Jika  melebihi  ketentuan,  maka  harus ada  izin  dari  semua  ahli  waris.  Hal  ini  juga diatur dalam Pasal 201 KHI yang menyatakan apabila  wasiat  melebihi  sepertiga  dari  harta warisan  sedangkan  ahli  waris  ada  yang  tidak menyetujui,  maka  wasiat  hanya  dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.
Pada  dasarnya  memberikan  wasiat  itu adalah  atas  tindakan  ikhtiyâriyah  yakni  suatu tindakan  yang  dilakukan  atas  dorongan kemauan sendiri. Dalam keadaan bagaimanapun juga penguasa atau hakim tidak dapat  memaksa  seseorang  untuk  memberikan wasiat. Menurut asal hukum wasiat itu adalah suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  suka rela  dalam  segala  keadaan,  karenanya  tidak ada  dalam  syari’at  Islam  sesuatu  wasiat  yang wajib dilakukan dengan jalan putusan hakim. 11
Ketentuan  wasiat  wajibah  dalam  konteks pengangkatan  anak  diatur  dalam  Pasal  209 KHI.  Pasal  ini  menyatakan  bahwa  harta peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan Pasal  176  sampai  dengan  Pasal  193  KHI,
9 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2006), hal. 150.
10 Abdul Manan, Aneka, hal. 170
11 Fatchur  Rahman,  Ilmu  Waris,  (Bandung: AlMa’arif, 1994), hal. 62.
sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  wasiat anak  angkatnya.  Begitu  pula  sebaliknya, terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak- banyaknya  1/3  dari  harta  warisan  orang  tua angkatnya.  Menurut  Muhammad  Daud  Ali pemberian hak wasiat wajibah terhadap orang tua maupun anak angkat dalam KHI dilakukan dengan  mengadaptasi  nilai-nilai  hukum  adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya  tanggung  jawab  orang  tua kandung  kepada  orang  tua  angkat  terhadap pemeliharaan kehidupan dan biaya pendidikan anak. 12
Sebagai  catatan  akhir,  perlu  dicermati pandangan  Hasbi  Ash-Shiddiedy  mengenai syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  sebelum melaksanakan wasiat wajibah, antara lain: (1) Harta  yang  akan  diberikan  kepada  seseorang hanya dapat disalurkan melalui wasiat, bukan waris.  Jika  ia  memperoleh  harta  waris  maka tidak  wajib  diberlakukan  wasiat  wajibah terhadapnya. (2) Orang yang meninggal belum memberikan  harta  kepada  orang  tersebut melalui cara yang lain, seperti hibah. Jika telah diberikan  melalui  hibah  dan  ternyata  kurang, maka  wajib  dipenuhi  hingga  sepertiga bagian. 13 Meskpun  hak  dan  bagian  masing- masing ahli waris telah tercantum dalam nash
12 Muhammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam  dan Peradilan Agama Kumpulan Tulisan ,Jakarta: Rajawali Press, 1997, hal.137.
13 Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy,  Fiqh,  hal. 277.
yang  qath’i,  tidak  menutup  kemungkinan persoalan  waris  diselesaikan  secara  damai. Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  183  KHI. Dengan  cara  ini  pula,  kesenjangan  ekonomi antarahli  waris  dapat  dikurangi  sehinga  tidak timbul  konflik.  Umar  bin  Khattab  ra.  dalam sebuah  kesempatan  mengatakan  kembalikan penyelesaian  perkara  di  antara  keluarga, sehingga mereka dapat melakukan perdamaian,  karena  sesungguhnya  putusan pengadilan itu menimbulkan rasa tidak enak. 14
Nasihat Umar bin Khattab ini jika ditarik pada dunia  peradilan  saat  ini,  putusan-putusannya bersifat  win  lose  solution,  sedangkan  cara damai  dapat  mewujudkan  putusan  yang bersifat  win-win  solution.  Sehingga  tali persaudaraan tidak akan terjalin dengan baik.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1.  Menurut  hukum  Islam  anak  angkat/adopsi dapat  dibenarkan  sepanjang  anak  tersebut dalam  hubungannya  dengan  orang  tua angkat  tidak  berstatus  sebagai  anak kandung,  apalagi  memberikan  hak  yang sarna  seperti  anak  kandung,  artinya hubungan  anak  angkat  dengan  orang  tua angkat hanya sebatas dalam segi kecintaan, pemberian  bantuan,  dan  menyantuni  anak tersebut  demi  kebahagian  maupun  masa depannya,
2.  Anak  angkat  tidak  berkedudukan  sebagai pewaris  orang  tua  angkat,  melainkan  tetap
14 Ahmad Rofiq, Fiqh, hal. 200.
sebagai pewaris dari orang tua kandungnya tetapi anak angkat mendapat wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak  lebih  dari  1/3  (sepertiga)  harta kekayaan orangtua angkatnya sesuai dengan  Pasal  209  ayat  (2)  Kompilasi Hukum Islam.
3.  Anak  angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari, biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada  orang  tua  angkatnya  berdasarkan putusan Pengadilan sesuai Pasal 171 huruf (h)  KHI,  sehingga  anak  angkat  tidak  akan terputus  nasabnya  kepada  orang  tua kandungnya  hanya  tanggungjawab  orang tua kandungnya akan beralih kepada orang tua angkatnya.
4.2 Saran
1.  Diharapkan  Pemkab  Labuhanbatu  melalui instansi  terkait  lebih  mensosialisasikan kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu tentang prosedur
pengangkatan  anak  yang  sesuai  dengan ketentuan hukum
Islam agar di kemudian hari tidak terjadi konflik/perselisihan.
2.  Peraturan  Undang-undang  khusus  dari Pemerintah  diperlukan  dalam  hal  warisan bagi  anak  kandung  dan  wasiat  bagi  anak angkat  yang  berpedoman  pada  agama islam.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku

## Abdul  Manan,  2006,  Aneka  Masalah  Hukum
Perdata  Islam  di  Indonesia,  Kencana Jakarta
Fatchur
Rahman, 1994, Ilmu Waris,
AlMa’arif, Bandung

## M.  Budiarto,  1991,  Pengangkatan  Anak

## Ditinjau Dari Segi Hukum,  AKAPPRES
Kompilasi  Hukum  Islam  Buku  II  Hukum
Kewarisan
Kamil,  Ahmad,  dan  Fauzan,M.  2010,  Hukum Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta.

## Muhammad Daud Ali, 1997, Hukum Islam dan
Peradilan  Agama  Kumpulan  Tulisan,
Rajawali Press, Jakarta.
2. Peraturan Perundang – Undangan Kitab  Undang  –  Undang  Kompilasi  Hukum Islam
3. Al-Qur’an
Qur’an Surah At-Taghabun
4. Putusan
Surat  Edaran  Nomor  U-335/MUI/VI/1982
Tanggal  10  Juni  1982  tentang  anak
adopsi
5. Jurnal
Habiburrahman,  Polemik  Pemberian  Harta
Waris  melalui  wasiat  kepada  anak angkat

## Ramadhita,  Keadilan  Proporsional  Dalam

## Pembagian Waris Anak Angkat

## Rahma Amir, Kedudukan Anak Angkat Dalam
Hak  Waris  Pada  Masyarakat  Islam  Di Kota Palopo (Relevansinya Pada
Pengadilan Agama Palopo)
Sriono,  S.  (2017).  Sistem  Pewarisan  Pada
Warga  Negara  Indonesia  Keturunan
Tionghoa  (Cina)  Muslim. Jurnal  Ilmiah
Advokasi, 5(2), 110-122.
doi: https://doi.org/10.36987/jiad.v5i2.3