E KOBIS : J URNAL E KONOMI DAN B ISNIS S YARIAH , V OLUME . 3, N O . 2, 2019
Prodi Ekonomi Syariah Volume 3, No. 2
Juli-Desember 2019 Halaman: 45-54

## Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Journal homepage: http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis

## Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Maslahah

## Hayatul Khusna, Muhammad Zulhilmi, Ana Fitria
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Submit 4 Juli 2019 Revisi 3 Agustus 2019
Diterima 2 Oktober 2019
Kata Kunci:
PNPM SPP Maslahah Kesejahteraan
A B S T R A C T
This study examines the Impact of the PNPM Program on the Empowerment of Women's Savings and Loans Group (SPP). From the Maslahah Approach, the purpose of this study is to determine the impact of capital from PNPM to increase income, develop business, and do work activities of SPP members in a village called Gampong Blang. This study uses qualitative methods, qualitative research in this study relates to ideas, perceptions, opinions or beliefs of the object under study the impact of the PNPM program on SPP members in Gampong Blang; data obtained from interviews. The results of this study indicate that PNPM-MP capital assistance for SPP members is in accordance with  maslahah  in  the  Islamic  context,  with  the  provision  of  PNPM  capital,  SPP  members  are  able  to  develop businesses and increase their income.
A B S T R A K
Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Dampak Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Ditinjau Dari Pendekatan Maslahah, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak modal PNPM terhadap anggota SPP dan peningkatan pendapatan,perkembangan usaha, dan kegiatan kerja Di desa Gampong  Blang.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  berhubungan dengan  ide,  persepsi,  pendapat atau kepercayaan objek yang diteliti dampak program PNPM terhadap anggota SPP di desa Gampong Blang dengan data yang di peroleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bantuan modal PNPM-MP terhadap dana SPP sesuai dengan konteks Islam, dengan pemberian modal PNPM anggota SPP mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan  rakyat  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  (Aresta,  2013).  Pembangunan  yang  dilakukan  pemerintah  dinilai keberhasilannya  apabila  tingkat  kesejahteraan  dari  penduduknya  telah  tercapai.  Kesejahteraan  akan  tercapai  apabila  dapat mengentaskan kemiskinan. Permasalahan utama dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini yaitu terkait dengan tidak tersebarnya secara merata perekonomian yang dilakukan dalam pembangunan. Oleh karena itu, berbagai program terus dirancang untuk menurunkan angka penduduk miskin di Indonesia.
Aresta  (2013)  menyebutkan  bahwa  salah  satu  program  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  adalah  Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan suatu usaha pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di  pedesaan.  PPK  dimulai  pada  tahun  1998,  pada  saat  terjadinya  perubahan  yang  sangat  besar  di  bidang  politik  dan  krisis keuangan di Indonesia. PPK merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, memperkuat institusi lokal, dan meningkatkan kinerja pemerintah.
PPK  yang  selama  ini  dilaksanakan  dinilai  berhasil  (Purnamasari,  2015).  Di  antara  keberhasilan  PPK  adalah  penyediaan lapangan  kerja  dan  peningkatan  pendapatan  bagi  kelompok  masyarakat  miskin,  efisiensi  dan  efektivitas  kegiatan,  dan keberhasilannya menumbuhkan kolektivitas dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Sehingga dengan keberhasilan PPK ini pemerintah membentuk produk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). Sejak tahun 2007, PNPM-MP dibentuk sebagai program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.
Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaan PNPM-MP, masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses
perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan yang paling prioritas di desa tersebut  sampai  pada  pelaksanaan  kegiatan  dan  pelestariannya.  PNPM-MP  diharapkan  dapat  menjadi  salah  satu  solusi  untuk mengentaskan  kemiskinan  dengan  melakukan  kegiatan  yang  terkait  dengan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  proses pembangunan.  Pelaksanaan  PNPM-MP  berada  di  bawah  binaan  Direktorat  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD), Departemen Dalam Negeri (Purnamasari, 2015).
Program  ini  didukung  dengan  pembiayaan  yang  berasal  dari  alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN), alokasi  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD),  dan  dana  hibah  dari  sejumlah  lembaga  pemberi  bantuan  di  bawah koordinasi Bank Dunia. Pemerintah menggunakan PNPM-MP sebagai salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat di  daerah  perdesaan.  Kegiatan  yang  dapat  didanai  melalui  program  ini  diutamakan  pada  kegiatan  yang  lebih  bermanfaat  bagi masyarakat miskin, berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan oleh masyarakat, dan didukung oleh sumber  daya  yang  ada  serta  memiliki  potensi  berkembang  dan  berkelanjutan.  PNPM-MP  adalah  program  untuk  mempercepat penanggulangan  kemiskinan secara  terpadu  dan  berkelanjutan,  serta  program  pengentasan  kemiskinan  yang  dicanangkan  oleh pemerintah agar angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat pedesaan menurun.
PNPM-MP  merupakan  program  pembangunan  yang  dikelola  Pemerintah  Indonesia  untuk  menanggulangi  kemiskinan  dan meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  kurun  waktu  perjalanan  program ini,  terjadi  dinamika  dan  perkembangan yang pesat, khususnya terkait lokasi dan alokasi program. Saat ini sebagian besar lokasi kecamatan di Indonesia ditetapkan sebagai lokasi PNPM-MP.
Dalam  salah  satu  tujuan  khususnya,  disebutkan  bahwa  PNPM-MP  bertujuan  untuk  meningkatkan  partisipasi  seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, serta  pemantauan  dan  pelestarian  pembangunan.  Program  ini  diharapkan  dapat  mengurangi  kemiskinan,  akan  tetapi  tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh masih berada pada level 10,64 persen dari jumlah total penduduk Indonesia, dimana angka ini belum terlihat  kenaikan  yang  signifikan  dari  tahun  sebelumnya  (10,86%)  (BPS,  2017).  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan belum bekerja dengn optimal, termasuk program PNPM-MP. Salah satu penyebabnya adalah  tidak  efektifnya  penyaluran  dana;  dana  yang  seharusnya  digunakan  untuk  usaha  produktif,  digunakan  untuk  keperluan konsumtif oleh penerimanya.
Salah satu jenis kegiatan PNPM-MP ini adalah penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan atau yang sering disebut dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan SPP merupakan salah satu jenis kegiatan yang secara nyata  menunjukkan  adanya  keseriusan  dari  PNPM-MP  untuk  memprioritas  pemberdayaan  perempuan.  Secara  umum  kegiatan Simpan Pinjam Perempuan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk simpan pinjam yang semua anggotanya adalah perempuan. Wanita juga sangat berperan penting dalam hal pembangunan dengan mengembangkan kreativitas mereka dalam bidang masing – masing salah satunya dengan menggunakan produk SPP sebagai modal dalam mengembangkan bakat mereka dengan membuka usaha dan lainnya, terutama untuk membantu suami dalam hal ekonomi keluarga.
Aceh  terus  melakukan  pembangunan  ekonomi,  salah  satu  adalah  program  PNPM-MP  diharapkan  mampu  membantu pertumbuhan  ekonomi  masyarakat  di  pedesaan.  Gampong  Blang  merupakan  salah  satu  desa  di  Lambaro  Angan  Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar yang Menjalankan program PNPM. Program ini dimulai dari tahun 2010 sampai sekarang yang mana  program  SPP  ini  sangat  membantu  perempuan  di  desa  Gampong  Blang  dalam  membuka  usahanya.  Adapun  data pembiayaan program PNPM terhadap kegiatan SPP adalah sebagai berikut:
Tabel 1 Pembiayaan Program PNPM-MP Terhadap Kegiatan SPP (Rupiah)
Sumber: Kantor PNPM Kecamatan Darussalam (2018)
No Nama Kelompok Jumlah Dana Tanggal/Tahun 1 Udeep Saree 20.000.000 2010 2 Udeep Saree 44.000.000 2011 3 Udeep Saree 1 22.000.000 2012 4 Udeep Saree 53.000.000 2012 5 Udeep Jaya 49.000.000 2012 6 Udeep Saree 1 23.500.000 2013 7 Udeep Saree 59.000.000 2014 8 Udeep Jaya 70.000.000 2014 9 Udeep Saree 1 27.500.000 2014 10 Udeep Saree 110.000.000 2015 11 Udeep Jaya 33.500.000 2016 12 Udeep saree 1 51.500.000 2015 13 Udeep Saree 152.000.000 2016 14 Udeep Jaya 53.000.000 2016 15 Udeep Saree 1 59.000.000 2017
16
Udeep Saree 165.000.000 2017
Gampong Blang
Sumber: Data Kantor PNPM 2018 Grafik 1

## Pembiayaan Program PNPM-MP Terhadap Kegiatan SPP (Rupiah)
Berdasarkan tabel 1 dan grafik 1 terlihat adanya pengaruh positif dari setiap modal yang diberikan, dana program PNPM yang diberikan meningkat setiap tahapnya bagi masing-masing kelompok itu dikarenakan adanya perkembangan pada kelompok tersebut, sedangkan pada kelompok yang modalnya tidak meningkat pada tahap selanjutnya berarti ada masalah pada kelompok tersebut misalnya kredit macet.
Ekonomi Islam adalah salah satu bagian dari muamalah. Ekonomi Islam sangat berpengaruh dengan adanya inovasi dalam membangun  dan  mengembangkannya.  Oleh  karena  itu  prinsip  maslahah  dalam  bidang  muamalah  menjadi  acuan  dan  patokan yang  sangat  penting.  Maslahah  merupakan  konsep  terpenting  dalam  pengembangan  ekonomi  slam,  Berbagai  perkembangan produk dan inovasi ekonomi Islam memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk itu, pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi dan inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah  patokan  yang  sangat  penting  (Qorib  &  Harahap,  2016).  Maslahah  mursalah  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak metode  yang  dapat  dipergunakan  untuk  penetapan  hukum  tersebut.  Hal  ini  terutama  dikarenakan  seluruh  hukum  yang  termuat dalam Alqur’an maupun hadis mengandung maslahah sehingga tidak berlebihan.
Dalam Islam, konsep kesejahteraan diartikan sebagai konsep maslahah. Maslahah merupakan kesejahteraan umum yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat untuk kepentingan bersama dan menolak kemudharatan. Oleh karena  itu  prinsip  maslahah  dalam  bidang  muamalah  menjadi  acuan  dan  patokan  yang  sangat  penting  karena  maslahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Dengan demikian, maslahah merupakan konsideran utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudharat dari kegiatan ekonomi dan bisnis. Dengan demikian, adanya program PNPM-MP diharapkan  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  sehingga  PNPM-MP dianggap  mampu  memberikan  maslahah  kepada  masyarakat,  khususnya  masyarakat  pedesaan  (Purnamasari,  2015).    Maka beranjak dari penjelasan di atas maka perlu ditiliti kembali Bagaimana dampak bantuan modal PNPM-MP terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usaha, dan kegiatan kerja anggota kelompok SPP di Desa Gampong Blang.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan  dalam suatu kata atau simbol. Secara konseptual,  pemberdayaan  atau  pemberkuasaan  ( empowerment )  berasal  dari  kata power yang  berarti  kekuasaan  atau keberdayaan.  Konsep  pemberdayaan  berawal  dari  penguatan  modal  sosial  di  masyarakat  (kelompok)  yang  meliputi  penguatan modal sosial . Apabila kita sudah memiliki kepercayaan (trusts) , patuh aturan (role), dan jaringan (networking) memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur ( direc t) masyarakat serta mudah mentransfer ( knowledge) kepada masyarakat. Dengan memiliki modal sosial yang hebat maka kita akan dapat menguatkan knowledge , modal ( money ), dan people . Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok yang produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial . Modal sosial yang kuat akan menjamin ( suistainability) dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (how to build the trust) . Rachmawati (2011) memaparkan konsep pemberdayaan ekonomi sebagai beri`kut:
1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang dilaksanakan oleh rakyat dan bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kemampuan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian sendiri.
20 ,0 00 ,0 00 44 ,0 00 ,0 00 22 ,0 00 ,0 00 53 ,0 00 ,0 00 49 ,0 00 ,0 00 23 ,5 00 ,0 00 59 ,0 00 ,0 00 70 ,0 00 ,0 00 27 ,5 00 ,0 00 11 0, 00 0, 00 0 33 ,5 00 ,0 00 51 ,5 00 ,0 00 15 2, 00 0, 00 0 53 ,0 00 ,0 00 59 ,0 00 ,0 00 16 5, 00 0, 00 0
2. Pemberdayaan  ekonomi  rakyat  adalah  suatu  usaha  untuk  menjadikan  ekonomi  yang  kuat,  besar,  modern,  dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar, karena  kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari tradisional ke modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat,  dari  ekonomi  subsistem  ke  ekonomi  pasar,  dari  ketergantungan  kemandirian.  Adapun  proses  perubahan struktur  meliputi:  (1)pengalokasian  sumber  daya,  (2)  penguatan  kelembagaan,(3)  penguasan  teknologi,  dan  (4) pemberdayaan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat tidak cukup dengan hanya peningkatan produktivitas saja, memberikan kesempatan berusaha yang sama  dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan. Akan tetapi  harus dijamin dengan adanya  kerjasama  dan  kemitraan  yang  erat  antara  yang  telah  maju  dengan  yang  masih  lemah  dan  belum berkembang.
5. Kebijakan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (modal) khususnya, (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar price taker , (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan, (4) penguatan industri kecil, (5) mendorong munculnya wirausaha baru, dan (6) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha, (2) peningkatan akses pengembangan  SDM,  (3)  peningkatan  akses  sarana  dan  prasarana  yang  mendukung  langsung  sosial  ekonomi masyarakat lokal.

## Pembangunan Ekonomi
Ilmu  ekonomi  pembangunan  mengacu  pada  masalah-masalah  perkembangan  ekonomi  di  negara-negara  terbelakang. Studi perkembangan ekonomi telah menarik  perhatian  para ahli ekonomi sejak kaum merkantilis sampai Adam Smith, para ahli ekonomi  mulai  mencurahkan  perhatiannya  pada  masalah  terbelakang.  Perhatian  mereka  dalam  masalah  pembangunan  lebih didorong oleh gelombang kebangkitan politik yang melanda bangsa Asia dan Afrika sesudah perang dunia ke-II. Keinginan negara ini  untuk  melancarkan  pembangunan  ekonomi  yang  cepat  dibarengi  dengan  kesadaran  bangsa-bangsa  di  negara  maju  bahwa kemiskinan di suatu tempat merupakan bahaya bagi kemakmuran dimana pun. Bagi mereka pembangunan ekonomi negara-negara terbelakang juga memiliki nilai ekspor terutama dalam upaya menghindarkan stagnasi jangka panjang, negara-negara kaya akan memerlukan  laju  perkembangan  yang  senantiasa  meningkat dan  itu  harus  diikuti  dengan  pasar  (outlet)  demi  pemanfaatan  stok modal  mereka  yang  selalu  tumbuh  pesat.  Di  samping  itu  juga  negara  miskin  memerlukan  percepatan  laju  pembangunan  guna meningkatkan kemampuan ekspor dalam rangka mengelakkan defisit pada neraca pembangunan (Jhingan, 2012).
Hambatan  pembangunan  ekonomi  adalah  kelangkaan  modal.  Kemiskinan  merupakan  penyebab  sekaligus  akibat  dari rendahnya tingkat pembentukan modal di suatu negara. Kebanyakan dari mereka buta huruf dan tidak terdidik serta menggunakan peralatan modal dan metode produksi yang telah usang. Lapangan usaha hanya bidang pertanian pangan, tidak mobile dan tidak banyak  bersentuhan  dengan  sektor  pasar  perekonomian.  Dengan  begitu  produktivitas  marginalnya  menjadi  sangat  rendah, produktivitas  yang  rendah  menyebabkan  pendapatan  nyata  rendah,  lalu  tabungan  pun  rendah  ,  investasi  rendah,  dan  tingkat pembentukan  modal  rendah  pula.  Tingkat  konsumsi  sudah  begitu  rendah  sehingga  tidak  mungkin  lagi  dikurangi  untuk meningkatkan  cadangan  modal  (Jhingan,  2012).  Itulah  sebabnya  mengapa  jutaan  petani  masih  menggunakan  peralatan  modal yang usang dan ketinggalan zaman, kalaupun ada sedikit uang yang ditabung, uang itu disimpan dalam bentuk mata uang atau dipergunakan untuk membeli emas dan permata. KecendErungan menyimpan uang seperti ini merupakan akibat dari ketiadaan fasilitas perbankan di daerah pedesaan. Tidak mengherankan bahwa pembentukan modal di negara berkembang sangat rendah.
Menurut Adam Smith, pembangunan ekonomi adalah  proses perpaduan  antara pertumbuhan penduduk dan  kemajuan teknologi.  Bertambahnya  penduduk  suatu  negara  harus  diimbangi  dengan  kemajuan  teknologi  dalam  produksi  untuk  memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri (Jhingan, 2012).

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  menggambarkan  ekspansi  GDP  potensial  atau  output  nasional  negara,  Dengan  kata  lain pertumbuhan ekonomi terjadi apabila batas kemungkinan produksi ( production –possiblity frontier /PPF ) bangsa bergeser keluar (Nordhaus, 2011).
Menurut  Sukirno  (2011)  pertumbuhan  ekonomi  merupakan  perkembangan  kegiatan  dalam  perekonomian  yang menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksikan  dalam  masyarakat  bertambah.  Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  kenaikan PDB  atau  PNB  rill.  Sejak  lama  ahli-ahli  ekonomi  telah  menganalisis  faktor-faktor  penting  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi (Nanga, 2005). Berdasarkan kepada pertumbuhan ekonomi yang berlaku di berbagai negara dapat disimpulkan bahwa faktor  utama  yang  mempengaruhi  pertumbuhan  dan  pembangunan  suatu  negara  adalah  kekayaan  sumber  alam  dan  tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja, barang-barang modal yang tersedia, tingkat teknologi yang digunakan dan sistem sosial dan sikap
masyarakat.  Beberapa  teori  telah  dikemukakan  yang  menerangkan  hubungan  diantara  faktor  produksi  dengan  pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori-teori tersebut diringkas sebagai berikut:
1. Teori  Klasik:  Menekankan  tentang  pentingnya  faktor-faktor  produksi  dalam  menaikkan  pendapatan  nasional  dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama diperhatikan adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
2. Teori  Schumpeter:  Menekankan  tentang  peranan  usahawan  yang  akan  melakukan  inovasi  dan  investasi  untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
3. Teori  Harrod-Domar:  Mewujudkan  peranan  investasi  sebagai  faktor  yang  menimbulkan  pertambahan  pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekan kan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan.
Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam memproduksi barang-barang dan jasa- jasa.  Dengan  kata  lain,  pertumbuhan  ekonomi  lebih  menunjuk  kepada  perubahan  kuantitatif  dan  biasanya  diukur  dengan mengunakan produk domestik bruto atau pendapatan output perkapita (Nanga, 2005). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) pada tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tingkat regional.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  keberhasilan  pembangunan  di  setiap  negara.  Upaya  pemerintah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya tercemin dari pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berarti semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode  tahun  tertentu  secara eksplisit  dapat  dimaknai  adanya  peningkatan  nilai  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  pada  periode tahun  tersebut.  Karena  itu,  seluruh  kegiatan  pembangunan  harus  difokuskan  pada  upaya  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan PDRB.
PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang  dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah (Nanga, 2005). Perhitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku  merupakan  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  dihitung  menggunakan  harga  yang  berlaku  pada  tahun  bersangkutan. Sedangkan  PDRB  atas  dasar  harga  konstan  dihitung  dengan  menggunakan  harga  pada  tahun  tertentu.  PDRB  yang  disajikan secara  berkala  dapat  menggambarkan  perkembangan  ekonomi  suatu  daerah  dan  juga  dapat  digunakan  sebagai  bahan  acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.
PDRB atas dasar harga  konstan menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu  daerah  baik secara agregat maupun sektoral. Struktur perekonomian suatu daerah  dapat dilihat dari distribusi masing-masing  sektor ekonomi terhadap total nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Selain itu, pendapatan perkapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku  dengan  jumlah  penduduk  pada  tahun  bersangkutan  dapat  digunakan  untuk membandingkan  tingkat  kemakmuran  suatu daerah dengan daerah lainnya. Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap PDRB atas dasar harga konstan dapat juga digunakan untuk melihat tingkat inflasi atau deflasi yang terjadi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapat regional yang disajikan  secara  berkala  dapat  diketahui:  tingkat  pertumbuhan  ekonomi,  gambaran  struktur  perekonomian,  perkembangan pendapat perkapita, tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat inflasi dan deflasi.

## Peran PNPM Dalam Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
PNPM pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin kelompok perempuan dan berkomunitas kelompok  yang  terpinggirkan),  meningkatnya  kapasitas  kelembagaan  masyarakat  dan  pemerintah,  meningkatnya  modal  sosial masyarakat.
Usulan  kegiatan  yang  dapat  didanai  oleh  PNPM  mandiri  pendesaan  dapat  diklasifikasikan  atas  4  jenis  kegiatan  yang meliputi:  (1)  Kegiatan  pembangunan  atau  perbaikan  prasarana  dasar  yang  dapat  memberikan  manfaat  jangka  pendek  maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan  pendidikan  termasuk  kegiatan  pelatihan  pengembangan  ketrampilan  masyarakat,  (3)  kegiatan  peningkatan  kapasitas ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal, (4) penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).
Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah  kriteria  yang  meliputi  aspek  manfaat,  berdampak  terhadap  peningkatan  kesejahteraan,  dapat  dikerjakan  masyarakat didukung  sumber  daya  yang  ada  dan  upaya  pelestarian  kegiatan  (Negeri,  2008).  Prasarana  yang  dipilih  harus  mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan. PNPM mandiri pedesaan tidak diperbolehkan untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar  larangan  ( negative  list )  pelarangan  ini  didasarkan  atas  komitmen  pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  mendukung
pelestarian  lingkungan  hidup,  perlindungan  hak  anak  dan  lebih  memberikan  perhatian  terhadap  masyarakat  umum  ,terutama masyarakat miskin.
Secara  umum  PNPM  dimaksudkan  untuk  mengurangi  angka  kemiskinan  melalui  peningkatan  partisipasi  masyarakat didalam  proses  pembangunan,  peningkatan  kapasitas  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan  layanan  umum  dan  peningkatan lembaga  lokal  yang  berbasis  masyarakat.  Selain  itu  PNPM  dapat  meningkatkan  sinergi  masyarakat  dengan  pemerintah  dalam mengurangi kemiskinan.

## Maslahah
Maslahah dapat diartikan baik atau positif, maslahah dapat juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Adapun  secara  terminologi  maslahah  dapat  diartikan  mengambil  manfaat  dan  menolak  mudharat  (bahaya)  dalam  rangka memelihara  tujuan  syara’  (hukum  Islam).  Adapun  tujuan  syara’  yang  harus  dipelihara  adalah  memelihara  Agama,  Jiwa,  Akal, Keturunan, dan Harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima tujuan syara’ tersebut maka  dinamakan  maslahah.  Maslahah  adalah  sasaran  pokok  dari  sebuah  hukum  (maqasid  syari’ah)  substansi  Al-  Maqashid Syari’ah adalah kemaslahatan (Harun, 2011).
Dipandang sebagai indikator dari falah maslahah adalah hasil dari suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat menghadirkan berkah, suatu kegiatan yang tidak dapat menimbulkan berkah maka tidak disebut sebagai maslahah. Sementara berkah adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan kebaikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Indikator adanya kebaikan yaitu  jika  suatu  perbuatan  menghasilkan  pahala  atau  tidak.  Suatu  kegiatan  yang  tidak  menghasilkan  pahala  dan  justru menghasilkan dosa  yang  dianggap  memperoleh  pahala  negatif.  Karenanya berkah  yang  diperoleh  adalah  berkah  negatif,  maka maslahah pun menjadi negatif sehingga justru menjadi mafsadah yang menjauhkan agen tersebut dari tujuan hidup falah.
Maslahah juga memiliki dua arti, yaitu arti majâzî dan haqîqî . Yang dimaksud dengan makna majâzî di sini, kata al-‘Âlim, adalah  suatu  perbuatan ( al-fi‘l ) yang di dalamnya ada kebaikan ( saluha ) yang memiliki arti manfaat. Contoh dari makna majâzî ’ misalnya  mencari  ilmu.  Dengan  ilmu  akan  memperoleh  kemanfaatan.  Misalnya  bercocok  tanam  dan  perdagangan.  Dengan melakukan  semua  kegiatan  ini  dapat  memperoleh  manfaat  yaitu  diperoleh  kepemilikan  harta.  Makna maslahah seperti  ini merupakan  lawan  dari mafsadah karena  itu,  keduanya  tidak  mungkin  dapat  bertemu  dalam  suatu  perbuatan.  Makna maslahah secara majâzî ini secara jelas dapat ditemukan dalam kitab-kitab ma‘âjim allugah , sepeti kamus al-Muhît dan al-Misbâh al-Munîr. Sedangkan yang dimaksud dengan makna maslahah secara haqîqî adalah maslahah yang secara lafaz memiliki makna almanfa‘ah .  Makna  seperti  ini  berbeda  dengan  makna majâzî .  Makna  seperti  ini  dapat  dilihat  dalam mu‘jam  al-Wasît ,  bahwa maslahah as-salah wa an-naf‘. Kalau saluha , kata al-‘Âlim pasti hilang kerusakan karena itu, kata saluha asy-syai’ itu artinya ia bermanfaat atau sesuai ( munâsib ). Berdasarkan makna ini, al-‘Âlim memberikan contoh, misalnya, pena itu memiliki kemaslahatan untuk penulisan. Oleh karena itu, maslahah dalam pengertian majâzî adalah kepastian manusia mengambil manfaat dari apa yang dilakukan. Sedangkan maslahah dalam pengertian haqîqî adalah di dalam perbuatan itu sendiri mengandung manfaat. Di sini al- ‘Âlim tidak menjelaskan cara memperoleh manfaat itu seperti apa dan bagaimana (Rosyadi, 2013).
Setiap  sesuatu  yang  di  dalamnya  ada  manfaat,  baik  diperoleh  dengan  cara  mencari  faedah-faedah  atau  kenikmatan- kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai maslahah . Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara bahasa, makna maslahah adalah setiap kebaikan ( al-khair ) dan manfaat ( al-manfa‘ah ).
Mashlahah yaitu  mendatangkan  manfaat  dan  menolak  kemudharatan.  Perbedaannya  terletak  pada  apa  yang  menjadi ukuran  untuk menentukan manfaat dan kemudharatan itu sendiri. Dari pengertian secara bahasa terkesan bahwa yang menjadi ukurannya adalah hawa nafsu, sedangkan dari pengertian secara istilah dapat diketahui bahwa yang menjadi ukurannya adalah tujuan syara ‟ yaitu menjaga Agama (din) , Jiwa (nafs) , Akal (akal) , Kehormatan dan Keturunan (arad) dan Harta (mal) . Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara kelima aspek tujuan syara ‟ dikatakan maslahah . Di samping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara ‟ tersebut juga dinamakan maslahah . Menurut as-Syatibi, kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena kedua kemaslahatan tersebut apabila bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara ‟ di atas maka dikatakan maslahah .

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan  sosial  yang  menggambarkan  dunia  sosial  dari  sudut  pandang  atau  interpretasi  individu  (responden)  dalam  latar alamiah,  dengan  kata  lain  penelitian  ini  berupaya  memahami  bagaimana  seorang  individu  melihat,  memaknai  dan menggambarkan dunia sosialnya. Memahami merupakan esensi dari penelitiian kualitatif secara sederhana, proses memahami sangat  mudah  diucapkan  akan  tetapi  sangat  sulit  untuk  dilakukan  dengan  sebenar-benarnya.  Kualitatif  adalah  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sudaryono, 2017).

## Lokasi dan Sumber Data
Penulis memilih lokasi penelitian adalah Di desa Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini ada dua macam sumber:
1. Jenis data primer yaitu jenis data yang diperoleh dari lapangan da melakukan wawancara dengan   responden.
2. Jenis data sekunder yaitu jenis data yang diperoleh dari kantor PNPM, jurnal  yang berkaitan dengan progam PNPM khususnya mengenai pendistribusian dana PNPM-MP pada kelompok SPP di desa Gampong Blang.

## Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan tujuan yang hendak ingin dicapai dalam penelitian ini maka dibutuhkan tahap-tahap yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, adapun metode analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:
1. Observasi
Yaitu  pengumpulan  data  langsung  pada  objek  yang  diteliti  dengan  melakukan  pengamatan  dan  pencacatan langsung  terhadap  gejala  atau  fenomena  yang  diteliti.  Observasi  ini  merupakan  dasar  fundamental  dari  semua  riset  atau penelitian.  Apapun  metode  yang  dipakai  dalam  suatu  riset,  observasi  berfungsi  sebagai  langkah  awal  dalam  memahami penelitian. Observasi sebagai metode kualitatif berfungsi sebagai pencatatan yang sistematis yang terlihat di lapangan.
2. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden Komunikasi berlangsung dalam bentuk  tanya  jawab  dalam  hubungan  tatap  muka,  sehingga  gerak  dan  mimic  responden  merupakan  pola  media  yang melengkapi  kata-kata  secara  verbal.  Karena  itu,  wawancara  tidak  hanya  menangkap  ide,  tetapi  juga  dapat  menangkap perasaan,  pengalaman,  emosi,  motif,  yang  dimiliki  oleh  responden  yang  bersangkutan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  akan melakukan  wawancara  kepada  informan  yang  telah  ditentukan  dalam  penentuan  informan  di  atas,  untuk  mengetahui pengaruh program PNPM terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dalam produk simpan pinjam perempuan (SPP).
3. Dokumentasi
Dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal  atau  variabel  yang  berupa  catatan,  buku,  surat  kabar,  notulen, rapat,  agenda,  dan  sebagainya.  Data  yang  dikumpulkan  dalam  penelitian  berasal  buku-buku  yang  berisikan  tentang  teori Program PNPM khususnya kegiatan simpan pinjam perempuan di desa Gampong Blang Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

## Teknik Analisis Data
Analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Prihatin, 2015) . Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa dengan menggunakan model interaktif ( interactive models of analysis ) Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Reduksi merupakan sebuah proses pemilihan dan pemusatan, penyederhanaan hasil data kasar yang terdapat dari catatan  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  menajamkan,  menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel).
2. Penyajian Data
Penyajian  data  dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan  data  yang  ada  secara  sederhana,  rinci,  utuh,  dan integrative yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada. Dikarenakan penelitian ini juga penelitian kuantitatif maka penyajian data yang digunakan yaitu tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian,  mudah  dipahami  dan  mudah  dibaca  sebagai  bahan  informasi,  pada  gilirannya  digunakan  untuk  perhitungan membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data Penarikan
3. Kesimpulan
Penarikan  kesimpulan  dilakukan  secara  terus  menerus  sepanjang  proses  penelitian  berlangsung.  Sejak  awal memasuki lokasi penelitian  dan selama proses pengumpulan data  berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat dasar.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Program SPP Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat
Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
Bagi responden bantuan dana SPP ini sasangat efektif karena sangat membantu mereka dalam hal pemberian modal. Dengan adanyaodal spp responden mampu membuka usaha dan mengembangkan usahanya seningga mampu meningkatkan pendapatan menjadi lebih baik. Adapun alasan lain yang responden katakan yaitu bahwa SPP ini sangat mudah baik dalam hal pross pencairan dana dan proses pengembaliannya, pada proses pencairan dana responden diberikan senggang waktu dalam mmbuka usaha sehingga mampu membayar cician pinjaman berdasarkan waktu yang telah disepakati (Responden, 2018).

## Perkembangan Usaha Selama Menerima SPP
Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
Perkembangan usaha selama informan mengambil dana spp ini usaha yang dijalankan berlanjar lancar dan maju karena dengan  tambahan  modal  dari  SPP  peningkatan  pendapatan  Responden  meningkat  yang  dari  sebelumnya  rendah  menjadi meningkat menjadi lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari Omset Usaha, bertambahnya barang, variasi barang bagi para pedagang sedangkan  bagi  petani  dan  peternak  dilihat  dari,  mampu  membeli  pupuk,  perluasan  wilayah,  bertambahnya  pendapatan. Sedangkan bagi usaha menjahit dapat dilihat dari jumlah barang, bertambahnya alat untuk menjahit.  Dari keseluruhan dapat disimpulkan  bahwa berpengaruh positif Program SPP itu bagi anggota dimana ada perubahan ketingkat yang  lebih baik dari sebelum mengambil SPP (Responden, 2018).

## Status Kegiatan Kerja Selama Menerima Program SPP
Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
Jawaban dari responden banyak yang menjawab bahwa status kegiatan kerja yang mulanya bagi anggota yang belum mampu membuka usaha sebelumnya sehingga mampu membuka usaha (Responden, 2018). Dengan pinjaman dana tersebut sehingga  status  kegiatan  kerja  responden  dari  tidak  bekerja  menjadi  bekerja,  menjadikan  mereka  menjadi  lebih  produktif, adapun bagi sebagian responden yang pada dasarnya sudah memiliki usaha dengan pinjaman dana SPP usaha yang dijalankan semakin  maju  dan  bagi  beberapa  responden  yang  bekerja  menjadi  mampu  membayar  orang  dalam  membantu  dalam menjalankan usahanya dengan begitu jika modal usaha bertambah pendapatan pun juga bertambah.

## Faktor Yang Mendorong Pengambilan Dana SPP
Berdasarkan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
1. Kekurangan  modal; kekurangan modal adalah  hal yang sangat mendasar dimana para  anggota ingin membuka  usaha untukmendapatkan  penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya sehingga, responden tidak ada cara lain untuk memperoleh  modal usaha kecuali dengan mengambil pinjaman dana SPP tersebut. Adapun yang mengatakan mereka kekurangan modal adalah yan menjalankan   usaha menjahit, pedagang dan petani.
2. Ingin membuka usaha; sebagian besar usaha yang dijalankan antara lain pedagang, petani,peternak,dan menjahit. Jadi dari keseluruhan usaha tadi kenapa banyak yang membuka usaha tersebut dikarenakan tempat responden tinggal adalah lambaro angan yang mana letak pusat pasar kecamatan darussalam itu di   lambaro angan,jadi responden dengan mudah membuka usaha di daerah tersebut seperti berdagang dan menjahit memang sangat tepat, begitu juga  dengan  peternak dan petani yang mana hasil dari usaha tersebut bisa dibawa kepasar tersebut untuk dijual.
3. Pengembangan  usaha;  beberapa  responden  sudah  memiliki  usaha  sendiri  sebelum  mengambil  dana  SPP  seperti responden yang usahnya dagang kue, menjahit, ternak ayam. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan responden yang mendorong mereka mengambil dana SPP yaitu kurangnya modal dan untuk mengembangkan usaha dengan tujuan agar memperoleh  pendapatan  yang  tinggi  dan  juga  usaha  yg  semakin  maju,  (wawancara  responden  01,  2018).  Menurut Responden  dana  ini  akan  sangat  membantu  mereka  dalam  meningkatkan  omset  usaha,  dengan  begitu  apabila pendapatan sudah tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya maka sudah mencapai kesejahteraan yang mana konsep maslahah dalam kegiatan SPP ini sudah tercapai bagi responden.

## Maslahah Dalam SPP
Maslahah  merupakan  suatu  konsep  yang  berdasar  dari  tujuan  utama  syriat  islam  yang  lebih  dikenal  dengan Maqashid Syariah, adapun orientasi utama dari maqashid syariah sebagai perlindungan terhadap lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta. Dari kelima hal tersebut merupakan hal yang sangat terpenting dalam kehidupan, apabila diantara kelima tersebut rusak salah satunya maka akan menimbulkan dampak yang negatif (Pusparini, 2015). Maslahah merupakan perbuatan- perbuatan yang mendatangkan kebaikan pada manusia dalam arti kebaikan dalam memperoleh keuntungan dan ketenangan sedangkan menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan, jadi yang mengandung manfaat disebut maslahah (Musrofah, 2008). Maslahah menurut Izz al Din abdul al-salam berarti itu identik dengan al - khair (kebajikan), al-naf (kebermanfaatan), al-husn (kebaikan).
Sedangkan menurut al-tufi dari segi urf maslahah merupakan sebab yang membawa pada kebaikan dan kemanfaatn seperti dalam perniagaan yang merupakan sebab membawa keuntungan, sedangkan dalam arti syar’i malahah adalah sebab yang membawa kepada tujuan syar’i baik yang menyangkut ibadah maupun muammalah. Islam mendefinisikan agama tidak hanya pada spiritualitas dan ritualitas akan tetapi agama adalah serangkaian keyakinan, ketentuan, peraturan serta tuntunan moral bagi aspek kehidupan manusia.
Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif, semakin banyak manusia yang terlibat dalam akrivitas ekonomi maka semakin baik selama proses dan tujuan masih dengan ajaran islam. Kegiatan ekonomi dalam islam merupakan suatu aspek  dalam  mencapai  kemulian  (Falah).  Karena  bangunan  syariah  islah  dipresentasikan  oleh  Maslahah  yang  ditujukan kepada manusia sebagai hamba allah baik dalam menyangkut kehidupan duniawinya maupun ukhrawinya (Ilyas, 2015).
Jadi dapat dilihat bahwa program SPP ini masih dalam konteks islam karena kgiatannya membawa dampak positif bagi anggotanya. Dari hasil wawancara anggota bahwa program SSP ini sangat membantu dalam hal meningkatkan  taraf hidup mereka sehingga dengan begitu kesejahteraan (Maslahah ) anggota SPP tercapai, dalam arti dengan bantuan SPP mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari –hari menjadi lebih baik memperoleh pendapatan yang layak sehingga dapat mensejahterakan hidup berarti tujuan dari maqashid syariah dalam mewujudkan  perlindungan  terhadap salah satu dari lima hal yaitu  Agama, Jiwa, Akal,  Keturunan  dan Harta tersebut dapat dipenuhi sehingga Maslahah itu pun tercapai.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang Analisis Dampak Program PNPM terhadap pemberdayaan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditinjau dari Pendekatan maslahah sebagai berikut:
1. Bahwa ada pengaruh antara pendapatan responden sesudah  mengambil pinjaman modal pendapatan sebelumnya sebesar  Rp  42.050.000  meningkat  pada  jumlah  sebesar  Rp  52.200.000  jadi  dapat  kita  lihat  adanya  kenaikan pendapatan  selisih  pendapatan  sebesar  Rp  10.150.000  dari  total  rata-rata.  Berarti  ada  pengaruh  yang  positif  dan signifikan antara pemberian dan SPP terhadap peningkatan anggota.
2. Pemberian dana SPP  terhadap anggota berpengaruh pada perkembangan usaha responden di mana dapat dilihat dari omset usaha, bertambahnya barang, variasi barang, dan perluasan wilayah.
3. Adanya pengaruh yang sangat nyata bagi anggota yang pada dasarnya tidak bekerja menjadi bekerja dan menjadikan anggota leboh produktif dari sebelumnya yang hanya sebagai ibu rumah tangga (IRT).

## Saran
1. Sebagaimana diketahui bahwa pinjaman dana bergulir PNPM Mandiri telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota SPP di desa Gampong Blang maka disarankan agar terus berlanjut sampai terwujudnya kemandirian masyarakat dalam menjalankan usaha menjadi lebih baik lagi.
2. Ditinjau  dari  segi  kemaslahatan  yang  diberikannya,  program  SPP  dapat  dijadikan  contoh  penerapan  program pemberdayaan masyarakat desa lainnya di kecamatan Darussalam.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperhitungkan faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam formulasi penelitian ini sehingga diharapkan bisa menyempurnakan kekurangan penelitian yang telah ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Maqassary, A. (2013, maret selasa). Jurnal Penelitian . Retrieved from www.e-jurnal.com/2013/09/jurnal-penelitian.html. Aresta,  F.  I.  (2013).  Peranan  Bantuan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  Dalam  Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Bayuurip. 1-3.
ariasty. (2015). penerapan maslahah mursalah dalam isu kontenporer. madania . BPS. (2017). Angka Kemiskinan di ACEH . Christine, M. F., & dkk. (2016). Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Fargomeli, F. (2014). Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Maba ALmahera. Acta Diurna .
Harun. (2011). Pemikiran Najmudin AT-thufi Tentang Konsep Maslahah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. Jurnal Digital Ishaqi , 18. jakarta, T. K. (2008). Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Pedesaan . jakarta. Jhingan, M. (2012). Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan . Jakarta: Rajawali Pers. Lestari, N. I. (2013). analisis gender dalam program simpan pinjam untuk kelompok perempuan. sosiologi pedesaan . Nanga, M. (2005). Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo. Negeri, D. D. (2008). Petunjukn Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Tk PNPM Mandiri Perdesaan. Nordhaus, S. S. (2011). Ilmu Makro Ekonomi. Jakarta: PT Media Global Edukasi. Prihatin, A. P. (2015). Progaram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan.
Purnamasari,  N.  I.  (2015).  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Nasional  Terhadap  Peningkatan  Taraf  Hidup  di  Desa Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan , 11.
Putra, I. G. (2015). Efektivitas Dampak Program Nasional Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga . 20.
Qorib, A., & Harahap, I. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. Analytica Islamia , 25.
Rachmawati,  R.  D.  (2011).  Analisis  Dampak  Program  PNPM  Terhadap  Perekonomian  Anggota  Simpn  Pinjam  Usaha  Ekonomi Produktif . 6.
Responden, W. (2018, Mai Jumat). Responden, W. (2018, Mai Selasa). Rosyadi, I. (2013). Pemikiran Asyatibi Tentang Maslahah Mursalah. Profetika Jurnal Studi Islam , 9-10. Subandi. (2016). Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta. Sudaryono, D. (2017). Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. Sugiarto,  E.  C.  (2017,  April  selasa). Memacu  Infrastruktur  Mempercepat  Pemerataan  Pembangunan .  Retrieved  from setkab.go.id/memacu-infrastruktur-mempercepat-pemerataan-Pembangunan.
Wawancara responden 01, 1. (2018, mei jumat). anggota spp.