## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 32, Nomor 1, Januari - Juni 2019 Halaman 491 - 708

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 491 - 502

## KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA
KELOMPOK MINORITAS Aji Sofanudin  --------------------------------------------------------------------- 503 - 518 KAOS DAKWAH: WACANA KESALEHAN, PASAR ISLAM, DAN IDEOLOGI ISLAM Eko Saputra  ----------------------------------------------------------------------- 519 - 538 PEMANFAATAN  TIK  DALAM  PEMBELAJARAN:  STUDI  KASUS  DI  MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDUNG BARAT Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 539 - 554 BUDAYA  SPIRITUAL  ALIRAN  KEJAWEN  “PRASETYO  MANUNGGAL  KARSO” SEBAGAI WUJUD PLURALISME KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BOYOLALI Alan Sigit Fibrianto  --------------------------------------------------------------- 555 - 572 PELAYANAN  PENCATATAN  PERNIKAHAN  DI  SUMATERA  BARAT  PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 573 - 588 INKLUSIFISME  DI  TENGAH  MASYARAKAT  MULTIKULTUR:  KASUS  TIGA KOMUNITAS MUSLIM DI BALI Fathorrahman  -------------------------------------------------------------------- 589 - 602

## ORANG  ARAB  DAN  PENGEMBANGAN  PENDIDIKAN  KEAGAMAAN  DI  KOTA MANADO
Idham  -----------------------------------------------------------------------------
603 - 620
KAPASITAS  JARINGAN  KERJASAMA  KEMENTERIAN  AGAMA  DALAM PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  MADRASAH  ALIYAH  DI  KABUPATEN BANDUNG Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami  --------------------- 621 - 634 PENANGANAN  PENYELENGGARAAN  HAJI  FURODAH  (STUDI  KASUS  DUA KOTA DI JAWA BARAT) Anik Farida  ------------------------------------------------------------------------ 635 - 654 SIGNIFIKANSI  PESANTREN  KILAT  DAN  BUDAYA  DAMAI  DI  SEKOLAH:  STUDI

## KASUS PESANTREN KILAT BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI
SERANG, BANTEN Neneng Habibah  ----------------------------------------------------------------- 655 - 670
PEMBELAJARAN  AL-QUR’AN  DENGAN  METODA  QIR Ā ATI  DI  SD  ISLAM
TERPADU (SDIT) AL ICHWAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
Agus Riswandi dan Syarifah Muthi’atun Najah  ---------------------------------- 671 - 686 PENANAMAN  BUDAYA  DAMAI  MELALUI  KEGIATAN  PESANTREN  KILAT RAMADHAN: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 687 - 704 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 705 - 708

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Volume  32  Nomor  1,  Januari-Juni  Tahun  2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 12 (duabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai  edisi  tahun  2018,  Tim  Redaksi  memutuskan  bahwa  dalam  rangka  mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);
Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel- artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Juni 2019 Dewan Redaksi

## KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KELOMPOK MINORITAS

## THE POLICY OF MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS ON RELIGIOUS EDUCATION SERVICES FOR MINORITY GROUP

## AJI SOFANUDIN

## Abstract
This study aimed to review the results of research by the Office of Religious Research  and  Development,  Semarang  in  2016  and  2017.  The  topic  on  this studywasthe religious education services for minority groups in SMA/SMK. The research findings showed that even though the regulation of religious education services for minority groups had a strong base, but not all schools could serve religious education for minority groups. Based on the study, it was found that: (1)  there  were  schools  that  could  fully  provide  religious  education  services according to the student’s need; (2) there were schools that only provided one religious education service, and (3) there were also schools that providedonly some  religious  education  services  for  minority  groups.  Judging  from  the suitability of religious education services with the regulations, we found that some services were not in accordance with the regulations.
Keywords :  Policy; Religious Education; Minority Groups

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  kajian  terhadap  hasil  penelitian  Tim Peneliti  bidang  Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Balai  Penelitian  dan Pengembangan  Agama  Semarang  tahun  2016  dan  2017.  Topik  yang  dikaji adalah  layanan  pendidikan  agama  kelompok  minoritas  pada  SMA/SMK. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi layanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas memiliki landasan yang kuat tetapi dalam implementasinya  tidak  semua  sekolah  dapat  melayani  pendidikan  agama kelompok minoritas. Berdasarkan kajian ditemukan bahwa: (1) ada sekolah yang dapat memberikan layanan full pendidikan agama sesuai agama yang dianut peserta didik; (2) ada sekolah yang hanya memberikan satu layanan pendidikan  agama,  dan  (3)  ada  pula  sekolah  yang  memberikan  sebagian layanan  pendidikan  agama  kelompok  minoritas.  Dilihat  dari  ketersesuaian layanan pendidikan agama dengan regulasi ditemukan masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi pemerintah.
Kata Kunci :  Kebijakan; Pendidikan Agama; Kelompok Minoritas
Aji Sofanudin
Balai Penelitian dan
Pengembangan Agama Semarang Jl Untung Suropati Kav 69-70 Ngaliyan Email: ajisofan@gmail.com Naskah Diterima:
Tanggal 28 Januari-27 Juni 2019;
Revisi 28 Januari-27 Juni 2019; Disetujui 27 Juni 2019.
Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 503 - 518

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  beragama  dan bukan negara agama (teokrasi). Meski bukan negara agama, Indonesia juga bukan negara sekular yang menolak campur tangan negara atau pemerintah dalam kehidupan beragama. Negara melalui pemerintah secara langsung ikut serta dalam pembangunan moral agama tanpa  mencampuri  urusan  internal  agama. Negara  dalam  kehidupan  sosial  hanya memberikan jaminan bahwa setiap pemeluk agama  dapat  menjalankan  agamanya secara  baik  tanpa  mengganggu  hak-hak keberagamaan  agama  lain  (Sofanudin, 2012:1).  Negara  juga  memberikan  jaminan layanan  pendidikan  agama  untuk  seluruh kelompok  agama;  baik  mayoritas  maupun minoritas.
Dalam  perspektif  kebijakan,  layanan pendidikan agama bagi kelompok minoritas di sekolah memiliki landasan yang kuat mulai dari  UUD  1945  sampai  dengan  Peraturan Menteri  Agama.  Beberapa  regulasi  yang mengatur pendidikan agama bagi kelompok minoritas  adalah  sebagai  berikut: Pertama, UUD  1945  Pasal  28E  ayat  (1)  dan  ayat  (2), Pasal  28  I,  Pasal  28  J  ayat  (1)  dan  ayat  (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat  (3); Kedua, UU  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  Pasal 12  ayat  (1); Ketiga, Peraturan  Pemerintah Nomor  55  Tahun  2007  tentang  Pendidikan Agama  dan  Pendidikan  Keagamaan;  dan Keempat, Peraturan  Menteri  Agama  RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah. Meskipun demikian,  tidak  semua  satuan  pendidikan dapat melayani pendidikan agama terutama untuk kelompok siswa minoritas (Sofanudin, 2017:24).
Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Pasal  3  menyatakan  bahwa  Pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan  dan  membentuk  watak  serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa. Pendidikan  nasional  bertujuan  untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Beriman  dan  bertakwa  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa  menjadi  tujuan  utama dalam konstruksi Undang-Undang
SistemPendidikan  Nasional  tersebut.  Dalam konteks  ini,  pendidikan  agama  memainkan peran  utama  dalam  mewujudkan  tujuan tersebut.  Pemerolehan  pendidikan  agama menjadi  hak  setiap  siswa  dalam  semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Bahkan, pendidikan  agama  juga  wajib  diberikan kepada siswa dalam setiap satuan pendidikan meskipun dalam kelompok minoritas.
Menurut  Sofanudin  (2017:  28)  model layanan  pendidikan  agama  pada  masing- masing  satuan  pendidikan  Islam  khususnya tingkat  SMA/SMK  beragam.  Setidaknya ditemukan  lima  model  pembelajaran pendidikan  agama:  model  biasa,  model parallel, model gabungan, model individual, dan model “nunutan”.
Tim  Peneliti  bidang  Pendidikan  Agama dan  Keagamaan,  Balai  Penelitian  dan Pengembangan  Agama  Semarang  tahun 2016  mengadakan  penelitian  tentang “Pelaksanaan  Pendidikan  Agama  pada SMA/SMK”.  Pada  tahun  2017,  melakukan penelitian  “Pendidikan  Budaya  Damai melalui  Pendidikan  Agama  Islam  di  Daerah Pasca  Konflik”.  Kedua  penelitian  tersebut memiliki  kesamaan/irisan,  yaitu  (1)  sama- sama  meneliti  pada  jenjang  SMA/SMK,  (2) sama-sama meneliti pada ranah pendidikan
Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama ...    (Aji Sofanudin)
agama  pada  sekolah,  (3)  sama-sama  ada pembahasan  terkait  layanan  pendidikan agama.
Banyaknya  informasi  yang  terhimpun, terutama  temuan  penelitian  terkait  layanan pendidikan  agama  pada  sekolah  menarik untuk  dikaji.  Informasi  tersebut  kemudian dipilah dan dipilih, terutama terkait kebijakan Kementerian  Agama  dalam  Pelayanan Pendidikan  Agama  Kelompok  Minoritas. Isu  layanan  terhadap  minoritas  penting diungkap  sebagai  bahan  evaluasi  terhadap kinerja Kementerian Agama RI.
Tulisan  ini  merupakan  kajian  terhadap hasil-hasil  penelitian  terkait  layanan pendidikan  agama  kelompok  minoritas. Topik  penelitian  layanan  pendidikan  agama kelompok  minoritas  merupakan  bagian dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh tim  peneliti  bidang  Pendidikan  Agama dan  Keagamaan  Balai  Penelitian  dan Pengembangan  Agama  Semarang.  Bahan tulisan  ini  berasal  dari  hasil  penelitian “Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA/ SMK  tahun  2016”  dan  “Pendidikan  Budaya Damai  melalui  Pendidikan  Agama  Islam  di Daerah Pasca Konflik tahun 2017”.
Permasalahan  pokok  dalam  kajian  ini adalah  sebagai  berikut  (1)  bagaimanakah ringkasan  temuan  penelitian  tim  peneliti bidang  pendidikan  agama  dan  keagamaan tahun  2016  dan  2017  terkait  layanan pendidikan  agama  kelompok  minoritas? (2)  bagaimanakah  kondisi  faktual  layanan pendidikan  agama  kelompok  minoritas pada  SMA/SMK?  (3)  bagaimanakah  model pembelajaran  pendidikan  agama  pada kelompok minoritas?

## Kerangka Konsep
Pemerolehan pendidikan agama merupakan hak  setiap  warga  negara.  UUD  1945  Pasal
28E  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan,  memilih  tempat  tinggal di  wilayah  dan  meninggalkannya,  serta berhak kembali. Demikian pula dalam Pasal yang  sama  ayat  (2)  setiap  orang  berhak atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
Demikian pula di dalam UUD 1945 Pasal 28I, 28J, 29 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Dalam Pasal 28 I menyatakan bahwa: (1) hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak  kemerdekaan  pikiran  dan  hati  nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi  manusia  yang  tidak  dapat  dikurangi dalam keadaan apapun.
Dalam  Pasal  28  J  ayat  (1)  setiap  orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain  dalam  tertib  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa  dan  bernegara.  Dalam  ayat  (2) menyatakan  bahwa  di  dalam  menjalankan hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  maksud semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban  umum  dalam  suatu  masyarakat demokratis.
Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk  memeluk  agamanya  masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaanya  itu.  Kemudian  dalam  Pasal 31 ayat (3), Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang diatur dengan undang-undang.
Layanan pendidikan agama di sekolah  merupakan  kewajiban  Sekolah. Setiap  siswa  berhak  untuk  mendapatkan layanan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama  yang  dianutnya.  Amanat  konstitusi menyebutkan  bahwasetiap  peserta  didik pada  setiap  satuan  pendidikan  berhak mendapatkan  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya. Oleh karena itu,  setiap  sekolah  wajib  menyediakan layanan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama yang dianut peserta didik.
Secara  lebih  jelas,  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  Pasal  12  huruf (a) menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang  seagama.  Aturan  ini  meratifikasi konvensi internasional tentang hak sipil dan politik pasal 4 (1) (Mu’ti, 2016: 2).
Implementasi  lebih  lanjut  tentang pendidikan  agama  diatur  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2007  tentang Pendidikan  Agama  dan  Keagamaandan Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) bahwa pendidikan agama  berfungsi  membentuk  manusia Indonesia  yang  beriman  dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan
kerukunan  hubungan  inter  dan  antarumat beragama.  Dalam  ayat  (2)  menyatakan bahwa  pendidikan  agama  bertujuan  untuk berkembangnya kemampuan peserta didik  dalam  memahami,  menghayati, dan  mengamalkan  nilai-nilai  agama  yang menyerasikan  penguasaannya  dalam  ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
Pasal  3  ayat  (1)  PP  No.  55  Tahun  2007 menegaskan setiap satuan pendidikan pada semua  jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama.  Dalam  ayat  (2)  bahwa  pengelolaan pendidikan  agama  dilaksanakan  oleh Menteri Agama. Pasal 4 ayat (1), pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan  kesetaraan  sekurang-kurangnya diselenggarakan  dalam  bentuk  mata pelajaran atau mata kuliah agama. Ayat (2), setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama  yang  dianutnya  dan  diajar  oleh pendidik  yang  seagama.  Ayat  (3),  setiap satuan  pendidikan  menyediakan  tempat menyelenggarakan pendidikan agama. Ayat (4),  satuan  pendidikan  yang  tidak  dapat menyediakan  tempat  menyelenggarakan pendidikan  agama  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (3)  dapat  bekerja  sama  dengan satuan  pendidikan  yang  setingkat  atau penyelenggara  pendidikan  agama  di masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan  agama  bagi  peserta  didik.  Ayat (5),  setiap  satuan  pendidikan  menyediakan tempat dan kesempatan kepada peserta didik untuk  melaksanakan  ibadah  berdasarkan ketentuan  agama  yang  dianut  oleh  peserta didik. Ayat (6) Tempat melaksanakan ibadah agama  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (5)  dapat  berupa  ruangan  di  dalam  atau  di sekitar  lingkungan  satuan  pendidikan  yang dapat digunakan peserta didik menjalankan ibadahnya.  Ayat  (7)  Satuan  pendidikan
yang  berciri  khas  agama  tertentu  tidak berkewajiban  membangun  rumah  ibadah agama lain selain yang sesuai dengan agama satuan pendidikan yang bersangkutan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendiddikan  Agama  pada  Sekolah  pada Pasal  3  mengatur:  (1)  setiap  sekolah  wajib menyelenggarakan  pendidikan  agama,  (2) setiap  peserta  didik  pada  sekolah  berhak memperoleh  pendidikan  agama  sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
Secara teknis disebutkan dalam Pasal 4 sebagai berikut:
1.  Dalam  hal  jumlah  peserta  didik  yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15  (lima  belas)  orang  wajib  diberikan pendidikan agama kepada peserta didik di kelas.
2.  Dalam  hal  jumlah  peserta  didik  yang seagama  dalam  satu  kelas  kurang  dari 15  (lima  belas)  orang,  tetapi  dengan cara  penggabungan  beberapa  kelas mencapai  paling  sedikit  15  (lima  belas) orang,  maka  pendidikan  agama  pada sekolah dilaksanakan dengan mengatur jadwal  tersendiri  yang  tidak  merugikan siswa  untuk  mengikuti  mata  pelajaran lain.
3.  Dalam  hal  jumlah  peserta  didik  yang seagama  pada  sekolah  paling  sedikit 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama  wajib  dilaksanakan  di  sekolah tersebut.
4.  Dalam  hal  jumlah  peserta  didik  yang seagama pada satu sekolah kurang dari 15 (lima belas) orang, maka pendidikan agama dilaksanakan bekerjasama
dengan  sekolah  lain,  atau  lembaga keagamaan yang ada di wilayahnya.
Sekolah  yang  tidak  menyelenggarakan pendidikan  agama  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 dikenakan sanksi  administratif  berupa:  (1)  peringatan dalam  bentuk  teguran  lisan;  atau  (2) peringatan  tertulis  sebanyak  3  (tiga)  kali; atau (3) penutupan berupa pencabutan izin operasional pendirian (PMA Nomor 16 Tahun 2010, Pasal 28).
Peringatan  lisan  dalam  bentuk  teguran lisan  dan  peringatan  tertulis  sebanyak  3 (tiga)  kali  diberikan  oleh  Kepala  Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan memperhatikan  saran  dan  pertimbangan Pengawas pendidikan agama.
Sanksi  penutupan  berupa  pencabutan izin operasional pendirian sekolah diberikan oleh  Gubernur  atau  Bupati/Walikota setelah  memperoleh  pertimbangan  dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

## METODE PENELITIAN
Karya  tulis  ilmiah  ini  merupakankajian terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan  oleh  tim  peneliti  bidang  agama dan  keagamaan  Balai  Penelitian  dan Pengembangan Agama Semarang. Beberapa hasil penelitian yang dikaji sebagai berikut:

## Tabel 1. Nama Sekolah Sasaran Kajian
No Peneliti Tahun Penelitian Nama Sekolah 1 Wahab 2016 SMA Kristen 1 Salatiga 2 AM. Wibowo 2016 SMA Islam Sudirman Ambarawa dan SMK Ma’arif NU Ungaran 3 Mukhtaruddin 2016 SMA Negeri 1 Kota Tegal 4 Mulyani Mudis T 2016 SMA Yos Sudarso Banyumas 5 Yustiani 2016 SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta Bersambung pada halaman 508
Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama ...    (Aji Sofanudin)
6 Siti Muawanah 2016 SMA Immanuel Kalasan Sleman 7 Yusriati 2016 SMK Taman Siswa Naggulan Kulonprogo 8 Umi Muzayanah 2016 SMA Dominikus Wonosari 9 Nugroho 2016 SMK Putratama Bantul 10 Ali Khudrin 2016 SMK Duta Karya Kudus 11 Aji Sofanudin 2017 SMA Negeri 1 Sambas, SMA Bonaventura Sambas Teknik pengumpulan data yang
dilakukan  adalah  dengan  telaah  dokumen. Telaah dokumen dilakukan dengan memilah hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  tim peneliti  bidang  pendidikan  agama  dan keagamaan  tahun  2016  dan  2017.  Setelah dipilah,  kemudian  dilakukan  pemilihan topik  pembahasan  penelitian.  Peneliti mengkhususkan  pada  topik  yang    terkait dengan layanan pendidikan agama kelompok minoritas.
Lebih  khusus  fokus  kajian  dokumen dilakukan pada tiga hal (1) ringkasan temuan penelitian terkait layanan pendidikan agama kelompok  minoritas;  (2)  kondisi  faktual layanan  pendidikan  agama  kelompok minoritas  pada  SMA/SMK;  dan  (3)  model pembelajaran  pendidikan  agama  pada kelompok minoritas.
Peneliti  melakukan content  analisys terhadap  hasil-hasil  penelitian.  Selain itu,  peneliti  juga  melakukan  wawancara terhadap  tim  peneliti  bidang  pendidikan agama  dan  keagamaan  Balai  Penelitian dan  Pengembangan  Agama  Semarang. Wawancara  dilakukan  dalam  rangka melakukan  trianggulasi  metode.  Peneliti memverifikasi  kebenaran  temuan  terkait pendidikan agama di suatu sekolah.
Dalam  melakukan  analisis,  peneliti mengkomparasikan antara regulasi pendidikan  agama  dengan  kondisi  faktual
yang  terjadi  di  sekolah.  Adakah  gap  antara regulasi dengan implementasi di lapangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kajian  ini  dilakukan  terhadap  hasil-hasil penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  Tim Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama  Semarang  terkait  topik  layanan pendidikan agama kelompok minoritas.

## Ringkasan Temuan Penelitian Terkait Layanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas
Hasil  penelitian  Tim  Peneliti  bidang Pendidikan  Agama  dan  Keagamaan,  Balai Penelitian  dan  Pengembangan  Agama Semarang  tahun  2016  tentang  Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA/SMK dan hasil penelitian  tahun  2017  tentang  “Pendidikan Budaya  Damai  melalui  Pendidikan  Agama Islam di Daerah Pasca Konflik” ditelaah dan dianalisis.
Berikut  ini  deskripsi  ringkas  temuan penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang terkait profil sekolah dan layanan pendidikan agama.

## Tabel 2. Deskripsi Singkat Temuan Penelitian
No Peneliti Nama Sekolah 1 SMA Kristen 1 Salatiga dengan peneliti Wahab Siswa SMA Kristen 1 Salatiga terdiri atas siswa Islam (20,2 %), Kristen (63, 01 %), dan Katolik (16,27 %). Terdapat 2 guru pendidikan agama.
Kebijakan Yayasan dan sekolah yang mewajibkan semua peserta didik harus mengikuti pendidikan agama Kristen di kelas secara sadar dan ikhlas diterima oleh calon peserta didik dengan persetujuan orang tua. Pendidikan agama Islam, pendidikan agama Katolik belum terlayani.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 503 - 518
2 SMA Islam Sudirman Ambarawa dan SMK Ma’arif NU Ungaran dengan peneliti AM Wibowo SMA Islam Sudirman pernah menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Jumlah peserta didik tahun pelajaran 2016/2017 adalah 968 orang. Mayoritas beragama Islam, hanya ada satu orang saja yang beragama Kristen, yaitu Yanuar Sugesti. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen tidak terlayani Peserta didik SMK Ma’arif NU Ungaran tahun 2016/2017 sebanyak 1.119 orang. Dari jumlah tersebut ada satu orang yang beragama Katolik yaitu Yustiono Septianus. Pendidikan agama Katolik tidak terlayani. 3 SMA Negeri 1 Kota Tegal dengan peneliti Mukhtaruddin Dilihat dari agama yang dipeluk, mayoritas siswa  96,11 % memeluk agama Islam. Siswa yang memeluk agama Islam sebanyak 815 siswa.
Yang lainnya atau 3,89% siswa memeluk agama Kristen, Katolik, Buddha dan Konghucu. Siswa yang memeluk agama Kristen sebanyak 15 siswa. Siswa yang memeluk agama Katolik sebanyak 15 siswa. Siswa yang memeluk agama Buddha 2 siswa. Siswa yang memeluk agama Konghucu seorang siswa.
Terdapat guru pendidikan agama Islam, guru pendidikan agama Kristen, guru pendidikan agama Katolik, Buddha, dan Konghucu. Pelaksanaan pendidikan agama Kristen, Katolik, Buddha dan
Konghucu pada umumnya dilaksanakan pada hari yang sama, yakni pada hari Jum’at setelah jam pelajaran selesai.
4 SMA Yos Sudarso Banyumas dengan peneliti
Mulyani Mudis Taruna
SMA Yos Sudarso Kabupaten Banyumas berada di bawah yayasan sosial bina sejahtera (YSBS) yang pendirinya memiliki latarbelakang beragama Katolik. Siswa SMA Yos Sudarso terdiri atas siswa yang beragama Islam, Kristen, dan Katolik. Siswa beragama Islam berjumlah 57 siswa (57,57%), siswa beragama Katolik berjumlah 15 siswa (15,57%) dan siswa beragama Kristen 29 siswa (29,29%).
Terdapat pelaksanaan pendidikan agama Islam, Kristen, dan Katolik pada SMA Yos Sudarso Banyumas. 5 SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta dengan peneliti Yustiani Jumlah peserta didik pada tahun 2016/2017 sebanyak 72 peserta didik; 64 Islam, 4 Kristen, 4 Katolik Pendidikan agama Islam, Kristen, dan Katolik semua dapat terlayani sesuai dengan agama peserta didik.
Bersambung pada kolom berikut Nomor 6 6 SMA Immanuel Kalasan Sleman dengan peneliti Siti Muawanah Ada tiga jenis agama yang dipeluk oleh siswa SMA Immanuel Kalasan, yaitu Islam, Kristen, dan Katolik. Agama Kristen merupakan agama yang paling banyak dianut oleh siswa SMA Immanuel, diikuti oleh Katolik, dan yang terakhir Islam. Agama Kristen dipeluk oleh 27 siswa, Katolik dipeluk oleh 6 orang siswa, dan Islam dipeluk oleh 4 orang siswa.
Pendidikan agama yang terlayani hanya pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Islam dan Katolik tidak terlayani meskipun terdapat siswa yang beragama Islam dan Katolik.
7 SMK Taman Siswa Naggulan Kulonprogo dengan peneliti Yusriati Siswa SMK Taman siswa sebanyak 345 siswa terdiri atas siswa Islam (80 %), Kristen (1 %), dan Katolik (19 %). Semua siswa mendapatkan layananan pendidikan agama. Siswa beragama Katolik terlayani oleh guru pendidikan agama Katolik, siswa beragama Kristen yang berjumlah 5 orang terlayani oleh guru seni dan budaya yang beragama Kristen. 8 SMA Dominikus Wonosari dengan peneliti Umi Muzayanah SMA Dominikus berada di bawah Yayasan Dominikus Yogyakarta (Katolik). Jumlah siswa sebanyak 106; Katolik 67 siswa, Kristen 34 siswa, dan Islam 5 siswa.
SMA Dominikus hanya menyediakan pendidkan agama Katolik. Tahun antara 2009 s.d 2012 pernah menyelenggarakan pendidikan religiusitas, tetapi sejak tahun 2013 hanya menyelenggarakan pendidikan agama Katolik. 9 SMK Putratama Bantul dengan peneliti Nugroho Eko Atmanto Jumlah siswa tahun 2016/2017 sebanyak 239 siswa; Katolik 150 siswa, Islam 66 siswa, dan Kristen 23 siswa.
Pelaksanaan pendidikan agama dilakukan dengan pendidikan religiusitas yakni mempelajari masing-masing agama peserta didik tetapi diajarkan oleh pendidik yang beragama Katolik. 10 SMK Duta Karya Kudus dengan peneliti Ali Khudrin Siswa SMK Duta Karya sebanyak 573 orang yang beragama Islam berjumlah 570 dan sisanya, yakni 3 orang beragama Kristen.
Pelaksanaan pendidikan agama Kristen dilakukan di gereja. Bersambung pada halaman 510
Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama ...    (Aji Sofanudin)
11 SMA Negeri 1 Sambas, SMA Bonaventura Sambas dengan peneliti Aji Sofanudin Jumlah siswa SMA Negeri 1 Sambas tahun ajaran 2017/2018 berdasarkan agama adalah sebagai berikut: Islam 710 siswa, Katolik 31 siswa, Kristen 23, Buddha 6,
Konghucu 6, dan Hindu 1 siswa Pendidikan agama dapat dilaksanakan sesuai dengan agama peserta didik dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. SMA Bonaventura didirikan oleh
Yayasan Amkur Sambas. Jumlah siswa siswa SMA Bonaventura tahun 2017/2018 adalah 124 siswa.
Dari sisi agama, mayoritas siswa beragama Katolik dan beberapa siswa beragama Kristen, Buddha, dan Konghucu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  setidaknya diketahui  ada  tiga  informasi  terkait pelaksanaan  pendidikan  agama  pada sekolah:  (1)  ada  sekolah  yang  memberikan layanan pendidikan agama secara full sesuai dengan  agama  yang  dianut  peserta  didik; (2)  adasekolah  yang  memberikan  sebagian layanan  pendidikan  agama,  serta  (3)  ada juga yang hanya menyediakan satu layanan pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama yayasan.
Dalam memberikan layanan pendidikan agama  kelompok  minoritas  kebijakan masing-masing satuan pendidikan berbeda; sesuai aturan regulasi yakni PMA Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama  pada  Sekolah,  di  mana  semua peserta  didik  memperoleh  pendidikan agama  sesuai  agama  dan  diajarkan  oleh pendidik  yang  seagama.Ada  juga  peserta didik  yang  memperoleh  pendidikan  sesuai agama  peserta  didik  tetapi  tidak  diajarkan oleh  pendidik  yang  seagama.  Selain  itu, ditemukan juga beberapa sekolah yang tidak melayani  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama peserta didik.

## Kondisi Faktual Layanan Pendidikan
Agama Kelompok Minoritas pada SMA/

## SMK
Secara  umum,  dapat  dibuat  dua  klasifikasi satuan  pendidikan  terkait  dengan  layanan pendidikan agama kelompok siswa minoritas pada SMA, yakni: (1) satuan pendidikan yang dapat melayani pendidikan agama secara full terhadap kelompok minoritas dan (2) satuan pendidikan yang tidak/belum dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas.

## Tabel 3. Layanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas
No Sekolah yang dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas Sekolah yang tidak dapat melayani pendidikan agama kelompok minoritas 1 2 3 4 5 6 SMA Negeri 1 Sambas SMA Negeri 1 Tegal SMA Yos Sudarso Banyumas SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan SMK Tamansiswa Nanggulan SMK Duta Karya Kudus SMA Kristen 1 Salatiga SMA Islam Sudirman Ambarawa SMA Immanuel Kalasan
Sleman SMA Dominikus Wonosari
SMK Putratama Bantul (pendidikan religiusitas) SMA Bonaventura Sambas
Belum  diketahui  secara  pasti,  alasan mengapa  sebuah  sekolah  belum  atau  tidak memberikan  layanan  pendidikan  agama untuk kelompok minoritas. Secara sederhana, ketiadaan pendidikan agama di sekolah untuk siswa minoritas disebabkan beberapa alasan. Pertama ,  alasan  teologis  yakni  adanya  misi agama  dari  sekolah  yang  didirikan.  Secara teoretik,  pendirian  sekolah  selain  berfungsi untuk pendidikan juga untuk pewarisan nilai- nilai, fungsi dakwah atau fungsi misi. Kedua , secara faktual tidak tersedia guru pendidikan agama.  Hal  ini  sebenarnya  bisa  dilakukan dengan mengundang guru dari sekolah lain atau  tokoh  agama. Ketiga ,  tidak  tersedia anggaran sekolah untuk mengundang guru pendidikan agama. Hal ini terjadidi sekolah- sekolah  pinggiran  (sekolah  swasta).  Salah satu  problem  pendidikan  pada  sekolah
pinggiran  adalah  terpenuhinya  standar nasional pendidikan.
Beberapa  temuan  terkait  dengan pelaksanaan  pendidikan  agama:  (1)  masih ada pendidikan agama yang diajarkan oleh guru bukan mata pelajaran agama, (2) masih ada pendidikan agama yang diajarkan bukan oleh guru yang seagama, (3) masih ada siswa belajar  agama  orang  lain;  (4)  pendidikan agama yang disampaikan sebagai pelajaran agama dimana siswa berbeda agama belajar dalam kelas yang sama.
Dalam bentuk tabel, layanan pendidikan agama kelompok minoritas dapat
dideskripsikan sebagai berikut:
Tabel 4. Keterlayanan Pendidikan Agama Minoritas No Identitas Sekolah Layanan Pendidikan Agama Terlayani Tidak Terlayani Keterangan 1 SMA Kristen 1 Salatiga (Mayoritas Kristen) - Minoritas siswa Islam dan Katolik Diwajibkan mengikuti pendidikan agama Kristen 2 SMA Islam (SMA Islam Sudirman dan SMK NU Ungaran di mana mayoritas Islam) - Minoritas siswa Kristen dan Katolik Diwajibkan mengikuti Pendidikan Agama Islam 3 SMA Negeri 1 Tegal (Mayoritas Islam) Minoritas siswa Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu - Pelaksa-naan pendidikan agama kelompok minoritas dilakukan pada hari Jum’at 4 SMA Yos Sudarso Banyumas (Mayoritas Katolik) Minoritas Islam dan Kristen - Diajarkan oleh pendidik yang seagama 5 SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan (Mayoritas Islam) Minoritas Kristen dan Katolik - Diajarkan oleh pendidik yang seagama 6 SMA Immanuel Kalasan (Mayoritas Kristen) - Minoritas Katolik dan Islam tidak terlayani Diwajibkan mengikuti pendidikan agama Kristen Bersambung pada kolom berikut nomor 7 7 SMK Tamansiswa Nanggulan (Mayoritas Islam) Minoritas Katolik dan Kristen - Diajarkan oleh pendidik yang seagama 8 SMA Dominikus (Mayoritas Katolik) - Minoritas Kristen dan Islam tidak terlayani Diwajibkan mengikuti pendidikan agama Katolik; merupakan kebijakan yayasan yang bersifat nasional 9 SMK Putratama Bantul (Mayoritas Katolik) - Minoritas Islam dan Kristen Pendidikan religiusitas. Siswa mendapat- kan pendidikan agama sesuai agama peserta didik tetapi diajarkan oleh pendidik Katolik 10 SMK Duta Karya Kudus (Mayoritas Islam) Minoritas Kristen - Pendidikan agama Kristen terlayani dengan pembela- jaran di gereja 11 SMA Negeri 1 Sambas (Mayoritas Islam) SMA Bonaventura Sambas (Mayoritas Katolik) Minoritas Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan
Konghucu - -
Minoritas Kristen, Buddha, Konghucu Pendidikan agama terlayani sesuai dengan kondisi; ada yang di kelas, ada yang dilaksana- kan di tempat ibadah, ada juga yang diseleng- garakan di rumah siswa Seluruh siswa diwajibkan mengikuti pendidikan agama Katolik
Sejatinya masih ada kajian lanjutan terkait dengan layanan pendidikan agama kelompok minoritas. Regulasi yang dibuat pemerintah
Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama ...    (Aji Sofanudin)
terutama  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor 16  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan Pendidikan  Agama  pada  Sekolah  masih menyisakan  beberapa  masalah  terutama untuk  kelompok  minoritas. Pertama , minoritas  yang  agama-agamanya  bukan satu dari enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), baik agama universal seperti seperti Yahudi, Bahai, Sikh, dan Tao maupun agama yang bersifat lokal ( indigenous )  seperti  Agama  Adam/Samin, Sunda  Wiwitan,  Kaharingan,  dan  agama Marapu. Kedua , minoritas dalam aliran satu dari enam agama yang diakui seperti dalam Islam:  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  dan Syiah, dalam Kristen ada gereja Mormon dan Ortodoks. Ketiga , Minoritas dalam satu dari enam agama yang diakui jumlahnya kurang dari 15 siswa dan tidak ada pendidik agama.
Kelompok  minoritas  yang  dibahas  baru pada  minoritas  yang  meliputi  6  agama (Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  Buddha dan  Konghucu),  belum  menyangkut minoritas  penganut  kepercayaan.  Sebagai contoh,  warga  Samin  (Sedulur  Sikep)  yang bersekolah  di  SD  Negeri  3  Kaliyoso  tidak mendapatkankan  pendidikan  agama  sesuai dengan  keyakinan  agama  adam  (Farihah, 2016).

## Model Pembelajaran Pendidikan Agama Kelompok Minoritas
Model  layanan  pendidikan  agama  merupa- kan  ragam  layanan  atau  bentuk  pelayanan yang  dilakukan  oleh  satuan  pendidikan dalam  melaksanakan  pembelajaran  pada mata  pelajaran  pendidikan  agama    yang meliputi  Pendidikan  Agama  Islam,  Katolik, Kristen,  Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu. Model layanan pendidikan agama kelompok minoritas  merujuk  pada  kelompok  agama minoritas agama yang ada di sekolah.
Pendidikan  agama  adalah  pendidikan yang  memberikan  pengetahuan  dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan  ajaran  agamanya,  yang dilaksanakan  sekurang-kurangnya  melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang dan jenis  pendidikan.  Pendidikan  Agama  terdiri dari:  Pendidikan  Agama  Islam,  Pendidikan Agama  Katolik,  Pendidikan  Agama  Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Khonghucu.
Menurut  Sofanudin  (2017:45)  pada SMA Negeri 1 Sambas, terdapat lima model pembelajaran  pendidikan  agama,  yaitu: Pertama ,  model  pembelajaran  biasa,  yakni pembelajaran  pendidikan  agama  yang tersusun berdasarkan jadwal kelas. Masing- masing  rombongan  belajar  atau  kelas belajar di kelas masing-masing sesuai jadwal yang  telah  disusun.  Model  pembelajaran Pendidikan  Agama  Islam  ini  disusun sesuai  dengan  kebijakan  dari  sekolah  atau merupakan tugas dari Waka Kurikulum.
Model kedua , yakni model pembelajaran agama dengan pola parallel/campuran, yakni pembelajaran agama yang dilakukan dengan menggabungkan  beberapa  rombongan belajar dalam satu kelas pembelajaran. Hal ini dilakukan karena jumlah siswa yang belajar sedikit  sehingga  digabung  seluruh  kelas. Pembelajaran agama dilakukan di salah satu ruang kelas di SMA Negeri 1 Sambas. Model ini  dilakukan  pada  pembelajaran  agama Katolik  dilakukan  setiap  hari  jum’at  dan dilaksanakan  dalam  salah  satu  kelas  yang ada di SMA Negeri 1 Sambas.
Model ketiga ,  yakni  pembelajaran agama  dengan  pola  gabungan/kemitraan, yakni  beberapa  sekolah  menyelenggarakan pendidikan  agama  di  luar  sekolah. Pembelajaran  agama  dilakukan  di  luar sekolah.  Pembelajaran  agama  Kristen  yang
merupakan  gabungan  antara  SMA  Negeri 1  Sambas  dan  SMA  Negeri  2  Sambas  yang dilaksanakan  di  sebuah  gereja  tepatnya Gereja GKKB Kabupaten Sambas.
Model keempat, yakni model
pembelajaran agama dengan pola individu, yakni  pembelajaran  agama  dilakukan secara mandiri yang antara guru dan siswa. Pembelajaran  ini  bersifat  fleksibel  karena semacam privat pribadi yang diselenggarakan di  rumah  siswa.  Hal  ini  misalnya  dilakukan oleh  siswa  beragama  Hindu  pada  yang dilaksanakan  di  rumah  yang  bersangkutan. Nilai pendidikan agama Hindu akan diberikan oleh guru agama kepada pihak sekolah.
Model kelima , yakni model pembelajaran agama  dengan  pola  “mendompleng”atau “nunut”  atau join, yakni  pembelajaran agama  yang  dilakukan  dengan  mengikuti pada  pembelajaran  agama  yang  lain.  Pada siswa  beragama  Konghucu  di  SMA  Negeri 1  Sambas  mereka  mengikuti  pembelajaran agama  Katolik  yang  ada  dilaksanakan sekolah. Mereka juga mengikuti ujian sesuai ujian agama Katolik meskipun secara faktual mereka beragama Konghucu.
Sekolah  yang  berbasis  agama  Katolik, yakni  pada  SMA  Santo  Bonaventura  hanya ada  satu  pembelajaran  Pendidikan  Agama Katolik  meskipun  siswanya  beragam. Seluruh siswa, apapun agamanya diwajibkan mengikuti pendidikan agama Katolik.
Pola  pendidikan  agama  Katolik  di  sini tidak  dimaksudkan  agar  siswa  menjadi seorang  Katolik.  Pendidikan  agama  Katolik lebih  pada  pendidikan  moral  agama, bagaimana  agar  siswa  berperilaku  baik. Kebijakan  ini  bukanlah  kebijakan  sekolah tetapi  merupakan  kebijakan  yayasan. Artinya,  sekolah  di  bawah  Yayasan  Amkur menerapkan  pola  kebijakan  pendidikan agama tersebut (Sofanudin, 2017: 46).
Berikut ini adalah beberapa implementasi layanan  pendidikan  agama  yang  terjadi  di sekolah.
Tabel 5. Model Layanan Pendidikan Agama Kelompok Minoritas No Model Deskripsi 1 Pola kelas biasa 1. Jumlah siswa dalam satu sekolah berdasarkan agama relatif berimbang 2. Jumlah siswa yang seagama dalam satu kelas lebih banyak atau minimal 15 siswa 3. Pembelajaran dilakukan di kelas 4. Diajarkan oleh guru yang seagama (guru mapel agama atau guru mapel lain) 2 Model kelas parallel/ campuran 1. Jumlah siswa dalam satu  sekolah berdasarkan agama tidak berimbang 2. Jumlah siswa yang seagama dalam satu kelas sangat sedikit 3. Pembelajaran agama dilakukan dengan cara penggabungan beberapa kelas paralel 4. Diajarkan oleh guru seagama (bisa guru dari sekolah yang bersangkutan atau guru sekolah lain)
3 Model kemitraan/ gabungan 1. Jumlah siswa yang seagama dalam satu sekolah sangat sedikit 2. Pembelajaran bisa dilakukan di sekolah atau di tempat lain/ tempat ibadah
3. Pembelajaran dapat dilakukan di guru sekolah yang bersangkutan, guru sekolah lain, atau pemuka agama yang seagama dengan siswa 4 Model Individual 1. Jumlah siswa minoritas dapat dihitung dengan jari 2. Pembelajaran dilakukan di rumah siswa dengan cara privat agama 3. Nilai agama disetorkan ke sekolah 5 Model “nunutan” atau join model 1. Siswa mengikuti (mendompleng) pendidikan agama “lain” 2. Siswa mengikuti ujian sesuai agama yang diikuti dan mendapatkan nilai dari agama lain
3. Diajarkan oleh guru yang
Dari uraian di atas dapat dibuat gambar Layanan Pendidikan Agama dalam Perspektif Kebijaan sebagai berikut:
Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama ...    (Aji Sofanudin)

## Gambar 1. Layanan Pendidikan Agama dalam Perspektif Kebijakan
Layanan Pendidikan Agama Memberikan satu layanan pendidikan agama Memberikan sebagian layanan pendidikan agama Full memberikan layanan pendidikan agama Model Biasa Model Individual “Nunutan” Model Paralel Model Kemitraan Sesuai Regulasi Tidak Sesuai Regulasi Hanya menyediakan satu macam layanan pendidikan agama; sesuai dengan agama yayasan. 2 1 3
Berdasarkan  kajian  ada  tiga  model layanan  pendidikan  agama  kelompok minoritas  di  sekolah,  yakni:  (1)  sekolah mampu  memberikan  layanan  pendidikan agama  secara full kepada  seluruh  siswa sesuai  dengan  agama  yang  dianutnya,  (2) sekolah  hanya  menyediakan  satu  layanan pendidikan  agama  sesuai  dengan  agama yayasan,  (3)  sekolah  memberikan  sebagian layanan pendidikan agama.
Dilihat  dari  karakteristik  sekolah pada  model  pertama,  di  mana  sekolah menyediakan  seluruh  layanan  pendidikan agama  secara full biasanya  terjadi  pada sekolah  negeri.  Sebaliknya,  pada  sekolah di  bawah  yayasan  hanya  menyediakan  satu layanan  pendidikan  agama  sesuai  dengan agama yayasan.
Dilihat dari ketersesuaian dengan regulasi yang  ada,  maka  sekolah  model  pertama sesuai  dengan  regulasi.  Sementara  sekolah yang hanya menyediakan “sebagian” layanan pendidikan  agama  jelas  bertentangan dengan  aturan  yang  ada.  Sekolah  yang menyediakan satu jenis layanan pendidikan agama sesuai agama yayasan bisa jadi sesuai (jika  siswanya  homogen  dari  satu  agama) tetapi  bertentangan  dengan  regulasi  jika
siswanya adalah hetegoren (ada siswa yang menganut agama lain).
Dari  sisi  model  pembelajaran  agama maka  model  biasa,  model  parallel,  model kemitraan,  dan  model  individual  sudah sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi model “nunutan”  di  mana  siswanya  mengikuti pendidikan  agama  lain  jelas  bertentangan dengan regulasi kementerian agama.

## PENUTUP
Penelitian  tentang  “Pelaksanaan  Pendidikan Agama  pada  SMA/SMK”  tahun  2016  dan penelitian  “Pendidikan  Budaya  Damai melalui  Pendidikan  Agama  Islam  di  Daerah Pasca  Konflik”  tahun  2017  merupakan penelitian  tim.  Kedua  penelitian  tersebut memiliki  kesamaan/irisan,  yaitu:  (1)  sama- sama  meneliti  pada  jenjang  SMA/SMK,  (2) sama-sama meneliti pada ranah pendidikan agama  pada  sekolah,  (3)  sama-sama  ada pembahasan  terkait  layanan  pendidikan agama.  Keduanya  jelas  memiliki  tujuan penelitian yang berbeda, tetapi ada benang merah  yang  sama  yakni  terkait  adanya pembahasan  layanan  pendidikan  agama kelompok minoritas.
Beberapa  regulasi  yang  mengatur pendidikan agama bagi kelompok minoritas sangat jelas yaitu: Pertama, UUD 1945 Pasal 28E  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Pasal  28  I,  28  J, 29 ayat (1) dan (2), dan 31 ayat (3); Kedua, UU  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional,  Pasal  12A; Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang  Pendidikan  Agama  dan  Pendidikan Keagamaan; Keempat Peraturan  Menteri Agama  RI  Nomor  16  Tahun  2010  tentang Pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada Sekolah.
Temuan  penelitian  tahun  2016  dan 2017  terkait  layanan  pendidikan  agama

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 503 - 518
kelompok  minoritas  beragam.  Berdasarkan kajian  ditemukan  bahwa:  (1)  ada  sekolah yang  memberikan  layanan full pendidikan agama  sesuai  agama  yang  dianut  peserta didik; (2) ada sekolah yang memberikan satu layanan pendidikan agama, dan (3) ada pula sekolah yang memberikan sebagian layanan pendidikan  agama  kelompok  minoritas. Dilihat  dari  ketersesuaian  dengan  regulasi; ada  yang  sesuai  dan  ada  juga  yang  tidak sesuai.
Layanan  pendidikan  agama  kelompok minoritas  dalam  konteks  Peraturan  Menteri Agama  Nomor  16  Tahun  2010  tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah masih  menyisakan  beberapa  masalah terutama untuk kelompok minoritas. Pertama , minoritas  yang  agama-agamanya  bukan satu dari enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu), baik agama universal seperti seperti Yahudi, Bahai, Sikh, dan Tao maupun agama yang bersifat lokal ( indigenous )  seperti  Agama  Adam/Samin,
Sunda  Wiwitan,  Kaharingan,dan  agama Marapu. Kedua , minoritas dalam aliran satu dari enam agama yang diakui seperti dalam Islam:  Jemaah  Ahmadiyah  Indonesia  dan Syiah, dalam Kristen ada gereja Mormon dan Ortodoks. Ketiga , Minoritas dalam satu dari enam agama yang diakui jumlahnya kurang dari 15 siswa dan tidak ada pendidik agama.
Kondisi  faktual  layanan  pendidikan agama kelompok minoritas agama di sekolah beragam.  Dalam  pembelajaran  pendidikan agama  kelompok  minoritas,  setidaknya terdapat  lima  model  layanan  pendidikan agama  yaitu:  model  biasa,  model  parallel/ campuran,  model  gabungan/kemitraan, model individual, dan model “nunutan” atau join model.
Model  pembelajaran  biasa  yakni pembelajaran  pendidikan  agama  yang tersusun berdasarkan jadwal kelas. Masing-
masing  rombongan  belajar  atau  kelas belajar di kelas masing-masing sesuai jadwal yang  telah  disusun.  Model  parallel  yakni pembelajaran agama yang dilakukan dengan menggabungkan  beberapa  rombongan belajar  dalam  satu  kelas  pembelajaran. Model  kemitraan  yakni  beberapa  sekolah menyelenggarakan pendidikan agama di luar sekolah. Model individual yakni pembelajaran agama dilakukan secara mandiri yang antara guru  dan  siswa.  Model  “nunutan”,  yakni pembelajaran agama yang dilakukan dengan mengikuti  pada  pembelajaran  agama  yang lain.
Dari  kelima  model  tersebut  model “nunutan”  atau  model  mendompleng merupakan model yang tidak sesuai dengan regulasi  yang  ada.  Model  “nunutan”  yakni peserta  didik  mengikuti  pendidikan  agama lain  karena  sekolah  tidak  menyediakan layanan  pendidikan  agama  yang  sesuai dengan agama peserta didik.

## Rekomendasi
1.  Pengawas  pendidikan  agama  perlu memberikan  teguran  lisan  dan  atau tertulis  kepada  sekolah  yang  tidak menyediakan layanan pendidikan agama sesuai dengan agama peserta didik
2.  Kanwil  Kementerian  Agama  Propinsi dan  atau  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota perlu melarang model  pembelajaran  “nunutan”  dan memberikan  peringatankepada  sekolah yang  hanya  memberikan  model pembelajaran satu agama
3.  Kementerian  Agama  RI  cq  Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam  perlu mendorong satuan pendidikan melaksanaan: pembelajaran biasa,
parallel, kemitraan, dan individual.
Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama ...    (Aji Sofanudin)

## DAFTAR PUSTAKA
Atmanto, Nugroho Eko. 2017. Pelaksanaan Pendidikan Agama di SMK Putratama Bantul . Semarang: Prosiding Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Farihah, Irzum dan Afina Izzati. 2016. Pendidikan Kaum Minoritas. Jurnal Edukasia,Volume 11, Nomor 1, Februari 2016 http://journal.stainkudus.ac.id/ index.php/Edukasia/article/viewFile/805/773.
Khudrin, Ali. 2016. Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Lembaga Pendidikan Formal Setingkat SMA di Jawa Tengah dan DIY . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Muawanah, Siti. 2016. Isu-Isu Aktual Keagamaan (Pelaksanaan pendidikan Agama di SMA/SMK di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Mukhtaruddin. 2016. Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Lembaga Formal setingkat SMA di Jawa Tengah . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Mu’ti, Abdul. 2016. “ Minority Rights in Religion Education; a Policy Outloook ”. Makalah International Syimposium on Religious Life; Managing Diversity Fostering Harmony , Jakarta 5-7 Oktober 2016.
Muzayanah.  2017. Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Agama  bagi  Siswa  Minoritas  pada  SMA/SMK di  Kabupaten  Gunung  Kidul .  Semarang:  Prosiding  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama Semarang.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  16  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  Pendidikan  Agama  pada Sekolah.
Sofanudin, Aji. 2012. "Studi Tahapan Penanganan Kasus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI)", Jurnal Harmoni , Volume 11, April-Juni 2012.
-----. 2017. "Layanan Pendidikan Agama Bagi Kelompok Minoritas di Sekolah Menengah Atas". Jurnal PAIS;  Pendidikan  Agama  Islam,  Kanwil  Kementerian  Agama  Propinsi  Jawa  Tengah ,  Volume  6 Nomor 4 Tahun 2017
-----.  2017. Laporan  Individu  Pendidikan  Budaya  Damai  Melalui  Pendidikan  Agama  pada  Sekolah Menengah Atas di Daerah Paska Konflik; Studi di Kalimantan Barat . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, tidak diterbitkan.
Taruna, Mulyani Mudis. 2010. "Pelaksanaan Pendidikan Agama di SMA Katholik Soverdi Kabupaten Badung Bali". Jurnal Analisa Volume XVII, Nomor 2, Juli-Desember 2010.
-----.  2016. Layanan  Pendidikan  Agama  pada  Sekolah  Menengah;  Studi  pada  SMA  Yos  Sudarso  di Kabupaten Banyumas . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Wahab. 2016. Pendidikan Agama dalam Kebhinekaan pada SMA Kristen 1 Salatiga . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Wibowo,  A.M.  2016. Pelayanan  Pendidikan  Agama  bagi  Peserta  Didik  Minoritas  pada  Satuan Pendidikan  di  Bawah  Yayasan  Keagamaan  di  Kabupaten  Semarang .  Semarang:  Balai  Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 503 - 518
Yusriati.  2016. Pelaksanaan  Pendidikan  Agama  pada  SMK  Tamansiswa  Nanggulan  Kulon  Progo  D.I. Yogyakarta . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Yustiani. 2016. Pelaksanaan Pendidikan Agama pada SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan Yogyakarta . Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
Zakiyah.  2018.  “Pendidikan  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  Pemenuhan  Hak  Siswa Penghayat di Sekolah". Jurnal Penamas , Volume 31, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
Kebijakan Kementerian Agama dalam Pelayanan Pendidikan Agama ...    (Aji Sofanudin)

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 503 - 518