## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Reserach Article

## KAJIAN HISTORIS INTEGRASI POLRI DALAM ABRI 1961-1999
Galun Eka Gemini galunekagemini@stkippadhaky.ac.id
STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 20 th October 2020 Revised: 6 th November 2020 Accepted: 21 st December 2021
Published: 30 th December 2021

## ABSTRACT
TNI and Polri are state instruments in charge of maintaining the country's defenses. Both are the main pillars in maintaining state security  and sovereignty,  both for disturbances that come from within and outside. For this reason, both are required to be coordinative in each carrying out state duties. However, this does not mean that the positions of the TNI and Polri can be included in the same structure as the one  that  took  place  in  1961-1999.  The  research  method  used  is  the  historical method.  Consists  of  four  stages:  heuristics,  criticism,  interpretation,  and historiography.  The  results  showed  that  the  integration  of  Polri  into  ABRI  was based  on  historical  reasons.  Since  the  beginning  of  independence,  physical revolution, until the threat of rebellions that threatened the disintegration of the nation  at  that  time:  DI  /  TII,  PRRI  /  Permesta,  and  PKI,  for  example.  Instead  of strengthening  the country's defense and security sector, the National Police was combined  with  ABRI  to  maintain  militancy  in  maintaining  the  integrity  of  the country.

## KEYWORDS
Integration; History; Polri; ABRI

## ABSTRAK
TNI dan Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga pertahanan-kemanan negara.  Keduanya  menjadi  pilar  utama  dalam  memelihara  keamanan  dan kedaulatan negara, baik gangguan-gangguan yang datangnya dari dalam maupun luar. Untuk itu keduanya dituntut koordinatif dalam tiap-tiap menjalankan tugas negara.  Walau  demikian,  tidak  berarti  bahwa  kedudukan  TNI  dan  Polri  dapat dimasukkan  ke  dalam  satu  struktur  yang  sama  sebagaimana  yang  pernah berlangsung antara 1961-1999. Metode penelitian yang digurnakan adalah metode sejarah. Terdiri dari empat tahap: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa integrasi Polri ke dalam ABRI  dilatari  oleh alasan historis. Sejak awal kemerdekan, revolusi fisik, hingga sering kali terjadinya ancaman pemberontakan-pemberontakan yang mengancam terjadinya disintegrasi  bangsa  kala  itu:  DI/TII,  PRRI/Permesta  dan  PKI,  misalnya.  Alih-alih untuk  memperkuat  sektor  pertahanan  dan  keamanan  negara,  kemudian  Polri digabungkan dengan ABRI guna menyamakan semangat juang dalam memelihara keutuhan negara.

## KATA KUNCI
Integrasi; Sejarah; Polri; ABRI

## Permalink/DOI
10.17977/um021v15i22021p263 -276
Copyright © 2021. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.

## PENDAHULUAN
Deklarasi terhadap pembentukan sebuah negara yang merdeka tidak terlepas dari perbincangan tentang pembentukan struktur atau perangkat pemerintah sebagai salah satu unsur di dalamnya. Negara sebagaimana dikatakan Budiardjo (1989: hlm. 38-39) merupakan sekumpulan manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuannya; terciptanya kesejahteran, keamanan dan keberlangsungan hidup bagi seluruh rakyatnya.  Karena  itu,  guna  mencapai  tujuan-tujuan  yang  sudah  disebutkan  barusan, maka  diperlukan  perangkat-perangkat  pemerintah  diberbagai  bidang,  tidak terkecuali lembaga kepolisian.
Polisi atau kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang akan kita temukan  di  setiap  negara,  termasuk  di  Indonesia.  Di  Indonesia,  organisasi  kepolisian bernama  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia – selanjutnya  disingkat  Polri.  Peran, kedudukan dan fungsi Polri tertuang dalam UUD Polri No. 2 Tahun 2002. Sebut saja dalam Pasal 5 UU Polri No. 2 Tahun 2002 diterangkan, bahwa “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Untuk itu, Polri menjadi ujung tombak dalam menangani gangguan-gangguan yang berhubungan dengan masyarakat.
Adapun dalam upaya memelihara kemanan dan ketertiban, Polri dapat dibantu TNI.  Usaha-usaha  perbantuan  TNI  pada  Polri  seperti  upaya  penanggulangan  teroris, separatisme, bantuan kepada kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat lainnya yang berskala tinggi dan besar .
Menyangkut kerja sama antara kedua isntitusi negara itu, khususnya dalam hal perbantuan  kepada  Polri  dinyatakan  dalam  UU  No.  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  ayat  (1)  dan  (2).  Pada  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  dalam rangka menjalankan tugas keamanan, Polri dibantu TNI, yang diatur lebih lanjut melalui peraturan  pemerintah  (PP);  sementara  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  dalam  keadaan darurat militer atau/dan  keadaan bahaya perang, Polri membantu TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Subekti, 2014: Hlm. 4).
Melihat betapa vitalnya peran TNI-Polri dalam menjaga kemanan dan pertahanan negara, maka sudah seharusnya kalau TNI-Polri menjaga soliditas dan koordinatif untuk melaksanakan  tugas.  Akan  tetapi,  meski  demikian,  tidak  lantas  kalau  kedua  institusi negara  itu  digabungkan  ke  dalam  struktur  yang  sama.  Itu  karena  keduanya  berbeda secara prinsip, doktrin maupun tugas pokok.
Menariknya,  dalam  sejarah  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  pengintegrasian TNI-Polri  pernah  terjadi  dari  kurun  1961-1999.  Pertanyaannya,  apa  yang  mendasari diintegrasikannya TNI-Polri (ABRI)? Bagaimana keberadaan Polri dalam sturktur ABRI? Terdorong  oleh  dua  pertanyaan  besar  itu  yang  memicu  penulis  melakukan  kajian  ini dengan mengambil judul “Kajian Historis Integrasi Polri dalam ABRI 1961 - 1999”.
Pengambilan tahun 1961 sebagai titik awal kajian ini karena melalui UU 13 tahun 1961 dimulainya pengintegrasian Polri dalam ABRI. Sementara tahun 1999 adalah pintu masuk pisahnya Polri dari ABRI. Hal ini ditandai dengan keluarnya Inpres No. 2 Tahun 1999 yang dikeluarkan Presiden B.J Habibie waktu itu.

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Pentingnya  kajian  ini  dilakukan  dalam  rangka  memperkaya  khazanah historiografi  Polri  atau  melengkapi  bahasan  yang  sudah  dilakukan  orang/peneliti sebelumnya.  Selama  ini  kajian-kajian  yang  membahas  seputar  Polri  masih  terbilang sedikit,  paling  tidak,  kajian-kajian  tentang  Polri  yang  bersifat  historis  atau  pengkajian yang  dilakukan  dengan  disiplin  ilmu  sejarah.  Berbeda  dengan  historiografi  TNI  yang sudah banyak orang mengkajinya dari berbagai sudut pandang dan keilmuan.
Adapun  beberapa  karya  ilmiah  atau  hasil  penelitian-penelitian  terdahulu  yang memiliki  bahasan  serupa  terkait  sejarah,  eksistensi  dan  dinamika  Polri  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah karya G. Ambar Wulan berjudul “Polisi dan Politi k”. Diterbitkan oleh Rajagrafindo Persada pada 2009. Bahasan dalam buku ini lebih pada sejarah dan dinamika Polri dalam kurun 1945-1949 beserta kondisi politik Indonesia yang menyertainya. Karena pembabakan yang digunakan dalam penelitian itu berkisar ketika masa revolusi Indonesia, maka kajian mengenai integrasi Polri dan ABRI yang terjadi pada 1961-1999 tidak dikupas dalam buku tersebut.
Berikutnya adalah karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal berjudul “Dinamika Integrasi  dan  Pemisahan  Polri  dari  ABRI  1961- 2002”.  Ditulis  oleh Aulia  Nur  Wihdlatil Aini, Abdul Muntholib dan Andy Suryadi. Terbit pada Jurnal Sejarah Indonesia, Vol. 8, No. 2 Tahun 2019: Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang. Topik bahasan tulisan Aulia dkk ini sebetulnya sama yakni berbicara mengenai bagaimana integrasi Polri ke dalam ABRI. Untuk itu tulisan ini telah banyak memberikan informasi dan sumbangsih dalam kajian yang penulis lakukan. Hanya saja yang perlu dikemukakan mengenai batasan serta pembeda  pengkajian  ini  dengan  hasil  penelitian  dari  Aulia  dkk  adalah:  (1);  aspek temporal  yang  digunakan  dalam  tulisan  berawal  dari  1961  s.d  2002.  Tahun  1961 dijadikan titik awal ditandai dengan dimulainya integrasi Polri ke dalam ABRI. Sementara tahun 2002 ditandai dengan disahkannya UUD Polri No. 2 Tahun 2002 sebagai landasan hukum Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca pisah dari ABRI; (2) dengan rentang waktu yang relatif lebih panjang ini, sehingga cakupan bahasannya tidak hanya fokus pada upaya merekonstruksi keberadaan Polri ketika berada dalam struktur ABRI, melainkan juga membahas mengenai bagaimana proses pemisahan Polri dari ABRI.
Hubungannya dengan bahasan terkait integrasi Polri dalam struktur ABRI yang saudara Aulia dkk paparkan itu, bahasannya hanya fokus pada penguraian alasan-alasan pengintegrasian  Polri  ke  dalam  ABRI.  Sementara  penggambaran  bagaimana  keadaan Polri ketika berada di dalam struktur ABRI tidak banyak disebutkannya, bahkan  tidak ada,  seperti  bagaimana  hubungannya  dengan  doktrin  Polri,  tanda  kepangkatan  yang berlaku dan peran lain anggota Polri ketika berada di bawah ABRI seperti keikutsertaan dalam kegiatan politik dengan menjadi anggota DPR/MPR mewakili Fraksi ABRI. Untuk itu,  hal-hal  inilah  yang mencoba  untuk  dilengkapi  dalam  tulisan  ini, sehingga  hasilnya dapat  mengisi  kekosongan  atau  melengkapi  dari  penelitian  sebelumnya  yang  sudah dilakukan oleh Aulia dkk. Adapun penggunaan sumber, gaya penulisan dan daya analisis, tentu menjadikan hasil kajian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Yang memuat maksud bahwa kajian ini bukan merupakan hasil plagiasi dari tulisan sebelumnya.

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.

## METODE
Kajian ini tergolong ke dalam kajian historis. Untuk itu, metode yang digunakan adalah  metode  sejarah.  Gottschalk  (1985:  hlm.  32)  menyebut,  metode  sejarah  adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan agar peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat direkontruksi secara imajinatif. Herlina (2011: hlm. 1) menambahkan,  melalui  metode  sejarah  bahwasannya  rekonstruksi  masa  lalu  dapat tersusun secara obyektif dan sistematis. Tahap pertama dalam metode sejarah adalah heuristik. Heusristik adalah proses menghimpun, mengumpulkan dan memilih sumber yang relevan dengan kajian.
Pengambilan  sumber  yang  penulis  lakukan  berupa  sumber  primer  (primary sources) dan sekunder. Sumber primer terdiri dari sumber primer terdiri dari dokumen perundang-undangan dan beberapa buku dan majalah yang ditulis di zamannya. Selain itu  ada  juga  buku  yang  ditulis  langsung  oleh  pelaku  sejarahnya,  sehingga  tingkat kredibilitas sumber menjadi cukup kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk sumber sekunder (secondary sources) adalah buku-buku dan artikel jurnal,  karya ilmiah lainnya (disertasi) yang ditulis bukan pada zamannya.
Sebagai  salah  satu  upaya  untuk  menajamkan  interpretasi  dan  menimalisir kesubjektifan dihadirkan juga sumber pembanding. Sumber pembanding yang maskud adalah  buku  yang  ditulis  oleh  orang  yang  berbeda  latar  dan  kepentingan.  Terakhir, upaya-upaya  itu  didukung  oleh  suatu  proses  yang  disebut  dengan  korobarasi,  yaitu pengambilan data dari suatu sumber sejarah dengan sumber lain (dua atau lebih) yang tidak memiliki hubungan kepentingan di anatara sumber-sumber tersebut. Dengan kata lain,  sumber  yang  digunakan  dalam  proses  koroborasi  adalah  sumber  yang  bersifat merdeka (Herlina, 2011: hlm. 34).
Kedua,  adalah  kritik  terhadap  sumber.  Kritik  sumber  sebagai  proses  analisis terhadap sumber yang telah terkumpul. Kritik sumberterbagi menjadi dua, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menentukan otentisitas sumber  dengan  cara  memberikan  penilaian  terhadap  kondisi  fisik  sumber  tersebut, seperti  jenis  kertas  yang  dipakai,  tinta,  tulisan,  huruf,  watermark,  stempel,  dan sebagainya.  Kritik  internal  ditempuh  dengan  cara  melakukan  penilaian  instrinsik terhadap sumber tersebut, misalnya menilai penulis atau penyusun sumber tersebut.
Ketiga adalah interpretasi. Proses menfasirkan informasi yang terdapat di dalam sumber  yang  telah  dikumpulkan.  Tahapan  ini  dilakukan  karena  orientasi  penelitian adalah menganalisis masalah yang memiliki porsi lebih banyak. Interpretasi diperlukan untuk membuat data yang tampaknya terlepas satu dengan yang lainnya menjadi satu hubungan  yang  saling  berhubungan,  sehingga  terlihat  jelas  kausalitasnya.  Hasil interpretasi  atas  sumber-sumber  yang  terdeteksi  sedemikian  rupa  ditulis  menjadi sebuah tulisan sejarah yang objektif, terarah dan sistematis. Penulisan sejarah itu dalam ilmu sejarah disebut sebagai historiografi. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah.

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dinamika Polri: Dari Awal Terbentuknya hingga Integrasi dengan ABRI
Sejarah  Polri  sejak  awal  mula  terbentuknya  mengalami  berbagai  dinamika  dan tantangan  yang  cukup  kompleks.  Pasca  Jepang  menyerah  kepada  Sekutu  tanggal  15 Agustus 1945, Jepang membubarkan Peta dan Heiho. Hal ini diduga agar tidak terjadi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh Peta dan Heiho kepada Sekutu. Sementara institusi  kepolisian  tetap  dibiarkan  guna  membantu  memulihkan  ketertiban  dalam peralihan kekuasaan dari Jepang pada Sekutu (Mabes Polri, 1999: hlm. 46).
Kemudian  menyerahnya  Jepang  pada  sekutu  lantas  dimanfaatkan  oleh  para pejuang  Indonesia  untuk  memproklamirkan  kemerdekaannya  pada  17  Agustus  1945. Sebagai  negara  yang  baru  merdeka,  maka  diperlukan  perangkat-perangkat  untuk menjalankan pemerintahannya. Proses pembentukan perangkat-perangkat dan struktur negara Indonesia dilakukan melalui rancangan-rancangan yang diputuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), diantaranya: (1) menetapkan Soekarno-Hatta sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Indonesia  pada  18  Agustus  1945;  dan  (2) menetapkan kepolisian Indonesia sebagai lembaga pemerintah pada 19 Agustus 1945 – yang  strukturnya  dimasukkan  ke  dalam  Lingkungan  Dalam  Negeri,  karena  tugasnya untuk memelihara kemanan dan ketertiban dalam negeri (Mabes Polri, 1999: hlm. 45).
Kondisi  itu  mendapatkan  respon  positif  dari  para  anggota  polisi.  Juga  sebagai wujud  dukungan  mereka  terhadap  kemerdekaan  negara  Republik  Indonesia.  Bahkan pada 20 Agustus 1945, para anggota-anggota polisi di Surabaya mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Inspektur polisi kelas I Mohammad Jassin dan pembantu Inspektur polisi  kelas  I  Soetardjo.  Pada  pertemuan  itu  kemudian  menghasilkan  suatu  rumusan disebut “Proklamasi  Polisi”.  Keesokan  harinya,  21  Agustus 1945,  proklamasi  polisi  itu dibacakan  oleh  Inspektur  polisi  kelas  I  Mohammad  Jassin  di  sela-sela  upacara  yang dilakukan  di  halaman  depan  kantor  polisi  istimewa  (Djamin,  2000:  hlm.  37).  Adapun bunyi Proklamasi polisi (Djamin, 2000: hlm. 37), sebagai berikut:
“Oentoek  bersatoe  dengan  rakjat  dalam  perdjoengan  mempertahankan Proklamasi  17  Agoestoes  1945,  dengan  ini  menjatakan  polisi  sebagai  polisi  Repoeblik Indonesia”.
Soerabaja, 21 Agoestoes 1945 Atas Nama Seloeroeh Warga Poelisi Mohammad Jassin Inspektur Poelisi Kelas I
Proklamasi  kepolisian  itu  dimaksudkan  untuk  meyakinkan  kepada  rakyat Indonesia bahwa polisi sebagai aparat negara yang setia kepada pemerintahan Republik Indonesia dan bersama-sama rakyat berjuang melawan penjajah yang bersumber pada ideologi Pancasila dan UUD 1945. Itu dilakukan karena citra polisi pada saat itu kurang mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat.  Masyarakat  menganggap  polisi  sebagai  alat para  penjajah.  Dikatakan  demikian,  karena  riwayatnya  menjadi  pemelihara  keamanan dan  ketertiban  guna  memuluskan  langkah  para  penjajah  dalam  menjalankan pemerintahannya. Juga selama pendudukan Jepang anggota polisi sebagian besar berasal dari kalangan bangsawan yang tidak disukai oleh rakyat (Wulan, 2009: hlm. 24-27).

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Kemudian pada tanggal 29 September 1945, berdasarkan Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dilantik  sebagai  Kepala  Kepolisian  Negara  Indonesia.  Pengangkatan  Soekanto  sebagai Kepala Kepolisian Indonesia merupakan titik awal adanya polisi sebagai polisi nasional. Perannya  sebagai  Kepala  Kepolisian  Indonesia  yang  pertama  adalah  mengadakan perubahan struktur polisi, watak polisi, falsafah hidup polisi dari struktur lama (Belanda dan Jepang) menjadi polisi nasional yang sentralistik (Djamin, 2000: hlm. 41).
Di sisi lain, permasalahan yang muncul dalam membangun polisi yang sentralistik awalnya adalah hubungan yang sulit antara pemerintah pusat dan daerah serta ancaman penyadapan berita yang dilakukan oleh pihak Belanda (NICA). Disamping permasalahan lainnya  lagi  seperti  belum  terbangunnya  kerjasama  yang  baik  antara  polisi  daerah dengan polisi pusat karena terikat oleh aturan-aturan yang diterapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu, tidak mudah bagi Kepala kepolisian Negara untuk menerapkan kebijakan-kebijakan  yang  bersifat  nasional  yang  tugas  dan  wewenangnya  tergantung pada kepala daerahnya masing-masing.
Menurut  Soekanto  (Wulan,  2009:  hlm.  54),  kedudukan  kepolisian  di  bawah Departemen Dalam Negeri memiliki kerentanan untuk dijadikan sebagai kekuatan sosial- politik, sedangkan kepolisian pada saat itu membutuhkan perlindungan politik yang kuat dalam  mewujudkan  pembangunan  struktur  kepolisian.  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  maka  Soekanto  selaku  Kepala  Kepolisian  Indonesia  mengusulkan  agar diadakannya pemisahan kepolisian dari struktur Kementerian Dalam Negeri.
Usulan pemisahan itu selanjutnya disetujui oleh Perdana Menteri Syahrir. Pada tanggal  1  Juli  1946  berdasarkan  Penetapan  pemerintah  No.  11/SD  tahun  1946 kedudukan Kepolisian Indonesia berubah status yang tadinya berkedudukan di bawah Departemen  Dalam  Negeri  menjadi  Jawatan  tersendiri  berada  langsung  di  bawah Perdana Menteri. Perubahan status kepolisian ini yang pada akhirnya dijadikan sebagai hari  lahirnya  kepolisian  Indonesia  atau  hari  Bhayangkara  yang  selalu  diperingati  tiap tahunnya.  Adapun  susunan  dinamika  kepolisian  Indonesia  dari  awal  kemerdekaan sampai tahun 1950, sebagai berikut:
Tabel 1. Dinamika Perkembangan Kepolisian Republik Indonesia 1945-1950
No Tahun Uraian 1 19-08-1945 Pembentukan polisi Indonesia oleh PPKI dan memasukannya ke dalam Departemen Dalam Negeri 2 29-09-1945 Melantik  Raden  Said  Soekanto  Tjokrodiatmodjo  sebagai  Kepala Kepolisian Indonesia pertama. 3 05-10-1945 Membentuk  Tentara  Keamanan  Rakyat  (TKR)  yang  merupakan  cikal bakal TNI. Kepolisian tetap berada di bawah Depdagri. 4 01-07-1945 Pemisahan  kepolisian  dari  Depdagri  menjadi  di  bawah  Perdana Menteri. Kemudian  tanggal  tersebut  diperingati  sebagai  hari  lahirnya kepolisian Indonesia atau hari Bhayangkara. 5 03-07-1947 Polisi digabung dengan Tentara Rakyat Indonesia (TRI) 6 16-01-1950 Setelah Agresi Militer dan berdiri Republik Indonesia Serikat, kemudian dibentuk  Angkatan  Perang  RIS.  Kemudian  dikeluarkan  Keputusan Presiden RIS yang memisahkan kembali Kepolisian RIS dari ANgkatan Perang RIS.

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
7 17-08-1950 Indonesia  kembali  menjadi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Angkatan Perang RIS kembali menjadi TNI, sementara Kepolisian RIS bergabung  dalam  Jawatan  Kepolisian  Indonesia  dan  meletakan kepolisian berda di bawah Perdana Menteri sampai pada tahun 1960.
Sumber: Natsir, 2004: hlm. 37
Di  atas  menunjukkan  bahwa  Polri  sebagai  lembaga  pemerintah  mengalami berbagai  dinamika  peran  dan  kedudukannya.  Kondisi  itu  dapat  difahami  bahwa  Polri sebagai  lembaga  negara  bersikap  fleksibel,  menyesuaikan  dengan  konteks  zaman. Apalagi  di  awal  masa  kemerdekaan  yang  saat  itu  kondisi  negara  diwarnai  revolusi, peperangan  dan  pergolakkan.  Dengan  kata  lain,  Polri  memiliki  andil  besar  dalam memperjuangkan,  merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan  Indonesia.  Polri membantu serta memperkuat kekuatan tentara reguler (TNI) dalam peperangan. Maka kalau  dilihat  sebagaimana  yang  tercantum  pada  tabel  di  atas,  pada  tahun  1947  Polri pernah digabung dengan TRI menjadi maklum mengingat saat itu diperlukan kesamaan mental juang (kombatan) seperti dikatakan Natsir (2004: hlm. 37), bahwa Integrasi Polri dengan  ABRI  pada  1947  atau  awal  kemerdekaan  lebih  bersifat  sementara  karena tuntutan  keadaan  dalam  perang  yang  menjadikan  kepolisian  juga  ikut  dilibatkan  dan dimiliterisasi  khususnya  Mobile  Brigade  (sekarang  dikenal  Brimob).  Faktor  lain  yang mendukung  penggabungan  kepolisian  dengan  Tentara  Rakyat  Indonesia  karena kepolisian  Indonesia  lahir  sebagai  satu-satunya  satuan  bersenjata  yang  relatif  lebih lengkap sejak awal pembentukan negara Indonesia setelah Peta dan Heiho dibubarkan Jepang.
Itu  juga  sebabnya  pada  tahun  1960  pemerintah  memutuskan  memasukkan kembali Polri dalam struktur ABRI guna memperkuat Angkatan Perang yang ketika itu tengah  mengahadapi  berbagai  pergolakan  dan  ancaman  disintegrasi  bangsa  akibat pemberontakan-pemberokan  dari  dalam  negeri.  Penyatuan  itu  didasarkan  pada  Tap MPRS No. II tahun 1960. Kemudian penyatuan itu dikukuhkan ke dalam UU No. 13 Tahun 1961 tentang pokok Polisi Negara bahwa Polri merupakan salah satu unsur ABRI sejajar dengan  tiga  matra  lainnya;  TNI  AD,  TNI  AL  dan  TNI  AU.  Dengan  demikian,  UU  No.  13 Tahun 1961 itu menjadi landasan yuridis tentang integrasi Polri dalam struktur ABRI. Yang  memuat  arti  bahwa  tugas  Polri  bertanggung  jawab  pada  Menhankam  Pangab sebagaimana  ditegaskan  melalui  Keputusan  Presiden  Soeharto  No.  52  Tahun  1969. Dalam buku Almanak Negara RI (1971: hlm. 159-160) dijelaskan, sebagai berikut:
a. Polri  bertugas  dan  bertanggung  jawab  sebagai  Alat  Negara  Penegak  Hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Polri berkewajiban untuk mendukung Hankamnas  dengan  menyelenggarakan  pembinaan  kegiatan-kegiatan  Polri dibidang-bidang yang diperlukan guna pelaksanaan tugas-tugas kepolisian;
c. Polri  dapat  diberi  tugas-tugas  khusus,  partisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan Operasi  Bhakti  dan  Kekaryaan  ABRI,  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dari Menhankam/Pangab.
Integrasi  Polri  dalam  struktur  ABRI  semakin  dikokohkan  ketika  pada  masa pemerintahan  Soeharto.  Sebagai  Presiden  yang  berlatar  militer,  Soeharto

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
mengkonsolidasi  kekuatan  ABRI.  Hal  tersebut  dilakukannya  sebagai  langkah  strategis mengingat kekuatan ABRI sebagai pilar tegaknya NKRI. Apabila ABRI pecah maka negara pun runtuh. Itu dilakukan dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa dan negara serta belajar dari pengalaman pada saat pemerintahan Orde Lama. Yang mana pada masa Orde Lama kekuatan ABRI sempat mengalami perpecahan akibat intervensi orang-orang PKI yang mencoba memecah belah angkatan perang Indonesia.

## Keberadaan Polri dalam Struktur ABRI
Masuknya  Polri  dalam  struktur  ABRI  menuntut  Polri  mengalami  beberapa perubahan dan penyesuaian. Tuntutan perubahan dan penyesuaian itu tidak hanya pada struktur kelembagaan saja, melainkan juga pada aspek peran dan doktrin. Pada bidang sosial-politik,  bersama  unsur  ABRI  lainnya,  anggota  Polri  turut  dalam  kancah perpolitikan negara.
Keterlibatan  elit  ABRI,  termasuk  elit  Polri  dimaknai  sebagai  langkah  dalam menentukan  arah  kebijakan  pemerintahan  yang  terangkum  dalam  konsep  Dwifungsi ABRI.  Sebuah  doktrin  yang  memberikan  kewenangan  kepada  ABRI  untuk  ikut menjalankan  roda  pemerintahan  di  luar  tugas  pokoknya  sebagai  Hankamnas,  yakni bergerak di bidang sosial, politik dan ekonomi.
Pada masa Orde Lama, keterlibatan anggota Polri dalam bidang politik ditandai oleh  adanya  anggota  Polri  yang  menduduki  jabatan  birokrasi  sipil  atau  parlemen. Mengutif  dari  buku  “20  Tahun  Perkembangan  Angkatan  Kepolisian”  (anonyme,  1967: hlm. 328-330) terdapat 14 orang anggota Polri duduk sebagai anggota MPRS; 7 orang di DPR-GR; 2 orang di DPA; 1 orang sebagai Menteri Penasehat Presiden; ada juga sebagai Menteri Negara sebanyak 2 orang.
Seiring  pergantian  kekuasaan  dari  Soekarno  (Orde  Lama)  ke  Soeharto  (Orde Baru),  jumlah  anggota  ABRI  yang  terlibat  dalam  urusan  sosial,  politik  dan  ekonomi mengalami kenaikan yang signifikan. Nyaris setiap lembaga dan institusi sipil diisi oleh anggota ABRI, paling tidak tiap lembaga sipil ada perwakilannya yang berasal dari ABRI. Tidaklah  aneh  bila  di  parlemen  pun  ada  perwakilan  fraksi  ABRI  dan  itu  sangatlah mendominasi dari jumlah keseluruhan anggota di parlemen, sehingga amat jelas bahwa ABRI  ketika  itu  dijadikan  sebagai  alat  politik  Orde  Baru.  Pun  ABRI  menjadi  kekuatan politik yang sangat ditakuti.
Di  bawah ini  adalah susunan  jumlah  kursi  di DPR/MPR  dari Fraksi  ABRI  (TNI- Polri) sepanjang pemerintahan Orde Baru:
Tabel 2. Susunan Fraksi ABRI (TNI-Polri) di DPR/MPR tahun 1967-1997 No Tahun DPR MPR Jumlah Kursi 1 1967 43 - 350 2 1968 75 - 460 3 1972 75 155 460 4 1977 75 155 460 5 1982 75 155 460 6 1987 100 51 500 7 1992 100 50 500 8 1997 75 38 500 Sumber: Tempo, 2010:76

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Menyimak uraian tabel di atas, dapat dikemukakan, setidaknya, ada dua alasan ABRI  merambah  pada  percaturan  politik  Indonesia.  Pertama,  masuknya  ABRI  dalam birokrasi kenegaraan sebagai upaya untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara serta konstitusi negara. Kedua, secara historis peran ABRI dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk  mempertahankan  kemerdekaan  dari  upaya  agresi  militer  Belanda  dan pemberontakan-pemberontak gerakan separatis, kemudian ABRI mengidentikan bahwa ABRI sebagai pewaris bangsa Indonesia, maka berhak untuk menentukan nasib bangsa Indonesia.
Sementara itu menurut pendapat Amos Perlmutter yang dikutif Chrisnandi dalam disertasinya (2004: hlm. 27-28), terdapat tiga faktor yang mempengaruhi militer terlibat dalam politik: (1) rangkaian sebab karena adanya ketidak stabilan politik dan negara; (2) rangkaian  akibat  dari  ketidakmampuan  pemimpin  sipil  tidak  dapat  mempertahankan legitimasinya;  (3) rangkaian  sebab  yang  berhubungan  dengan  politik  perspektif kaum militer.
Akan tetapi, walau bagaiamanapun juga keterlibatan ABRI dalam persoalan politik mengakibatkan perannya menjadi distorsi. Terlebih itu bila diterapkan di Indonesia yang notabene merupakan negara dengan sistem demokrasi. Maka tegaknya supremasi sipil menjadi jauh panggang dari api.
Di  bidang organisasi  kepangkatan,  masuknya  Polri  dalam struktur  ABRI  diikuti dengan  mengubah  tanda  kepangkatan.  Tanda  kepangkatan  yang  digunakan  Polri mengikuti tanda kepangkatan yang berlaku di ABRI. Untuk itu maka kesan yang tampak pada Polri adalah karakter militer nya yang muncul daripada kesan sipil. Dan itu bukan saja  pada  tanda  kepangkatan,  melainkan  seragam,  proses  perekrutan,  hingga  proses pendidikan menyerupai TNI.
Tabel 3. Susunan Pangkat Anggota Polri dari Perwira hingga Tamtama Perwira Tinggi Bintara Tinggi Tamtama Jenderal Polisi Letnan Jenderal Polisi Mayor Jenderal Polisi Brigadir Jenderal Polisi
Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Dua Prajurit Kepala Prajurit Satu Prajurit Dua Perwira Menengah Bintara Kolonel Letnan Kolonel Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Dua
Perwira Pertama Kapten Letnan Satu Letnan Dua
Sumber: Sukadis, 2007: hlm. 60

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Dalam  bidang  pendidikan,  upaya  memperkokoh  kedudukan  Polri  dalam  ABRI dilakukan dengan dua macam pendekatan: mental dan doktrin. Aturan itu didasarkan pada  Keputusan  Presiden  No.  132/1967  tentang  upaya-upaya  dalam  memperkokoh hubungan  antar  keempat  unsur  ABRI.  Di  bidang  mental,  pendekatan  dilaksanakan melalui  pendidikan.  Pendidikan  dianggap  sebagai  modal  dasar  untuk  merubah  diri seseorang dan dengan pendidikan juga menjadikan mental para anggota ABRI menjadi kuat.  Wujud  dari  perubahan  secara  pendidikan  ialah  penyatuan  akademi-akademi angkatan  menjadi  Akabri  yang  terdiri  dari  Akabri  bagian  Darat,  Akabri  bagian  Laut, Akabri  bagian  Udara  dan  Akabri  bagian  Kepolisian.  Namun  proses  untuk  melepas akademi  angkatan  tidak  dilakukan  secara  langsung ke  dalam organisasi  Akabri,  sebab akan  dapat  menimbulkan  kesulitan  dalam pembinaan dan  administrasinya.  Prosesnya dimulai  dari  pendidikan  tingkat  akademik  sampai  tingkat  lanjutan  pengembangan puncak yaitu Sesko ABRI.
Sebelum  secara  resmi  Sesko-sesko  Angkatan/Polri  diintegrasikan  ke  dalam wadah Sesko ABRI pada bulan Mei 1974, pada dasarnya tiap-tiap Sesko Angkatan/ Polri tersebut berdiri sendiri langsung di bawah kendali masing-masing Angkatan/ Polri, baik pembinaan  administrasi,  personil,  materil,  maupun  operasi  pendidikannya.  Kemudian berdasarkan  Surat  Perintah  Menhankam/Pangab  No.  Sprin/B/92/III/1974  tanggal  28 Maret 1974 wewenang kendali Operasi Pendidikan Sesko-sesko Angkatan/ Polri secara berangsur-angsur  diserah  terimakan  dari  para  Kepala  Staf  Angkatan/  Polri  kepada Komandan  Jenderal  Sesko-ABRI.  Usaha  peleburan  secara  bertahap  ini  dilakukan  agar proporsi kedudukan Angkatan/ Polri menjadi terarah.
Nilai Hakiki yang digunakan untuk mengembangkan pendidikan Sesko ABRI pada hakikatnya  bersumber  pada  sasaran  pendidikan  yaitu  mendidik  calon  pemimpin- pemimpin pejuang ABRI yang tangguh, tanggap dan trampil. Memiliki sikap mental yang baik, serta dilandasi falsafah bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pendidikan yang lain, seperti sekolah Tamtama (Seta), sekolah Bintara (Seba), sekolah calon Perwira (Secapa), dan sekolah lanjutan Perwira (Selapa).
Di  bidang  doktrin,  pendekatan dilaksanakan dengan  cara  membentuk  landasan hidup dan kerja ABRI yang menghasilkan Catur Darma dan Eka Karma (Cadek) sebagai semboyannya (Mabes Polri, 1999: hlm. 204). Hal ini ditujukan agar terjalinnya integrasi yang kuat sehingga dapat menghindari perpecahan antar angkatan. Sebenarnya masing- masing Angkatan Perang telah mempunyai doktrinnya sendiri yang lebih dikenal dengan sebutan doktrin angkatan. Angkatan Darat mempunyai doktrin Triubaya Cakti, Angkatan Laut  dengan  doktrin  Ekacasana  Jaya,  doktrin  Angkatan  Udara  bernama  Swabhuwana Pakca,  dan  Angkatan  Kepolisian  dengan  doktrin  Tata  Tentram  Kerta  Raharja (Sudharmono, 1985: hlm. 125). Namun, berasalkan doktrin yang dimiliki masing-masing angkatan  kerapkali  dijadikan  persaingan  untuk  menonjolkan  wawasannya  dan menerapkannya kepada lingkungan angkatan maupun masyarakat. Sebab itu, terkadang terjadinya persaingan tiap angkatan bahkan tiap angkatan membentuk Pasukan Khusus untuk menyaingi angkatan yang lain. Sebagai contoh terjadinya disintegrasi ABRI adalah peristiwa G 30 S 1965.

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.

## Dampak Pemisahan Polri dari ABRI
Pada prinsipnya integrasi Polri dalam struktur ABRI telah menimbulkan dampak positif  dan  negatif.  Dampak  positif  masuknya  Polri  ke  dalam  struktur  ABRI  terlihat dengan sikap bersatunya antara anggota Polri dengan Angkatan Perang lainnya yakni, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara berdasarkan Catur Darma dan Eka Karma  sehingga  bisa  menangkal  tindakan-tindakan  yang  bersifat    memprovokasikan antar Angkatan Perang dalam tubuh ABRI.
Talcott Parsons beranggapan bahwa masyarakat merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk.  Asumsi dasar dari Teori Struktural Fungsional menurut Parsons, yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya  akan  nilai-nilai  kemasyarakatan  tersebut  yang  mempunyai  kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan, dengan demikian masyarakat  adalah  merupakan  kumpulan  sistem-sistem  sosial  yang  terbentuk  dari tindakan-tindakan  sosial  individu  dan    satu  sama  lain  berhubungan  dan  saling ketergantungan (Johnson, t.t: hlm. 103).
Merujuk  pada  pendapat  Talcott  Parson  mengenai  Struktural  Fungsional  bahwa TNI dan Polri merupakan komponen-komponen negara yang terintegrasi ke dalam satu wadah yaitu ABRI dengan tujuan untuk mewujudkan negara yang aman baik gangguan yang  datangya dari dalam  maupun  dari  luar, dari  perorangan  maupun  kelompok  atau golongan.  Bersatunya  TNI  sebagai  pemelihara  kedaulatan  negara  dan  Polri  sebagai pemeliharan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  ke  dalam  satu  wadah  yakni  ABRI merupakan  suatu  fungsi  pemerintah  dalam  menjaga  kestabilan  negara  dalam menjalankan proses pemerintahan.
Namun,  implikasi  dari  UU  No  13/1961  tentang  intaegrasi  TNI-Polri  telah menimbulkan fungsi dan peran kedua institusi tersebut menjadi kabur khususnya bagi lembaga Polri itu sendiri yang pada akhirnya merusak proses jalannya demokrasi dan penegakkan supremasi sipil. Tidak maksimal dan professionalnya Polri disebabkan oleh perannya  yang  bersifat  ganda.  Selain  sebagai  penjaga  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  Polri  pun  dituntut  untuk  ikut  serta  dalam  menjaga  kedaulatan  negara. Disamping  itu,  faktor  yang  membuat  tidak  profesionalnya  Polri  dalam  menjalankan perannya adalah lemahnya kekuatan Polri dalam ABRI. Polri sebagai anak bungsu dari ABRI dengan anggotanya yang relatif lebih sedikit dibandingkan TNI menjadikan Polri tersubordinat dalam ABRI.
Mengenai  betapa  terkungkungnya  Polri  ketika  di  bawah  struktur  ABRI  bukan hanya menjadikan peran polisi menjadi tidak jelas dan citra polisi menjadi jelek di mata masyarakat. Fakta lain kerugian Polri sebagai bagian integral ABRI yang membuat Polri tidak mandiri dan professional. Tidak lain karena tertutupnya anggaran-anggaran dari pemerintah yang sering kali dikalahkan oleh TNI maupun bantuan-bantuan dari negara luar.  Sebagaimana  dikisahkan  Awaloedin  Djamin  (Natsir,  2004:  hlm.  45):  “Pada  tahun 1981 proyek pengadaan dua kapal patrol kepolisian yang berukuran 400 ton yang telah disetujui  oleh  Presiden,  ternyata  setelah  selesai  bukannya  Menristek  pada  waktu  itu

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.

## menyerahkannya  kepada  instansi  kepolisian  melainkan  menyerahkannya  kepada
Angkatan Laut karena anggarannya terpusat dan ditetapkan oleh Mabes ABRI.”
Penderitaan  Polri  bukan  saja  karena  posisinya  yang  junior,  ketidakjelasan kelembagaan  sipil  atau  militer  juga  menjadi  sumber  kemalangan  lain.  Masih  menurut Awaloedin,  ketidakjelasan  posisi  Polri  dalam  ABRI  berakibat  pada  pengembangan internal  Polri.  Selama  kurang  lebih  38  tahun,  Polri  mendapatkan  kesulitan  dalam mengusahakan  kerjasama  teknik  dengan  negara-negara  lain  sebab  kepolisian  tidak termasuk dalam kerjasama militer, di sisi lain kedudukan sebagai sipil kepolisian tidak bisa memanfaatkan kerjasama melalui jalur sipil (Natsir, 2004: hlm. 45-46).
Pada  saat  Polri  mulai  dikembangkan  pada  tahun  1950-an,  Polri  mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat mulai dari bantuan berupa mesin ketik, mobil jeep, alat untuk memeriksa uang palsu, radio dan peralatan-peralatan canggih lainnya seperti lie detector,  pelatihan  Ranger  Brimob  di  Okinawa,  Filipina  serta  bantuan  di  bidang pendidikan seperti belajar pengendalian lalu lintas, kriminalistik oleh FBI juga belajar manajemen  sampai  meraih  gelar  master  (Kunarto,  1995:  hlm.  276).  Pada  saat pemerintahan Orde Baru memegang tampuk pimpinan negara, saat itulah integrasi ABRI semakin  ditingkatkan  dan  sejak  itu  pula  Polri  mendapatkan  kesulitan  dalam  menjalin kerjasama dengan negara-negara lain baik di bidang teknis maupun operasional. Hal itu terjadi karena polisi menjadi bagian dari ABRI bukan termasuk dalam kategori civilian. Sementara dalam kerjasama militer pun kepolisian tidak mendapatkan bantuan karena polisi tidak termasuk ke dalam paket bantuan TNI.
Jika  dilihat  dengan  menggunakan  pendekatan  sosiologi  dengan  mengutamakan konsep  peran  dan  status.  Kedudukan  Polri  dalam  struktur  ABRI  sangat  lemah  dalam artian dominasi TNI dalam ABRI yang lebih kuat. Fakta-fakta tersebut dapat dilihat dari kedudukan  dan  peran  kepolisian,  walaupun  secara  historis  terbentuknya  kepolisian dalam struktur pemerintah Indonesia lebih awal dibanding TNI.
Lemahnya kekuatan Polri dalam ABRI yang selalu diatur dan diawasi oleh ABRI sebagai  institusi  induknya  sehingga  tidak  sedikit  berbagai  kasus  keamanan  yang berhubungan dengan persoalan sosial-politik yang seharusnya menjadi tugas kepolisian, pada akhirnya diselesaikan oleh TNI. Kuatnya peran TNI pada saat itu berakibat  Polri menjadi tidak professional, apalagi untuk menjadi mandiri.
Tindakan-tindakan  kekerasan  militer  yang  berkedok  atas  nama  negara  dan menghalalkan  segala  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  militer  terhadap masyarakat sipil, tidak tersentuh sama sekali oleh hukum. Kekerasan yang merupakan bagian  dalam  kriminal  merupakan  perbuatan  pelanggaran  hukum  yang  seharusnya menjadi tugas polisi untuk menanganinya (Natsir, 2004: hlm. 45).
Tindakan  kekerasan  seperti  kasus  Malari,  Tanjung  Priok,  kerusuhan  Lapangan Banteng  dan  sebagainya,  merupakan  serangkaian  pelanggaran  hukum  yang  harus diselesaikan oleh kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Tapi, kenyataannya karena lemahnya kedudukan Polri dalam ABRI membuat Polri tidak dapat banyak berbuat apa- apa.  Kenyataan  itu  kemudian  turut  membuat  citra  Polri  di  mata  masyarakat  menjadi tidak berwibawa dan jauh dengan harapan masyarakat. Selain pada faktor tindakan dari

## [Galun Eka Gemini]

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
aparat  Polri  ketika  di  lapangan  kerap  menunjukkan  sisi  militernya  dalam  menindak, memproses maupun memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum.

## KESIMPULAN
Setidaknya terdapat dua alasan historis diintegrasikannya Polri ke dalam struktur ABRI  1961-1999:  (1)  untuk  memperkuat  angkatan  perang  Indonesia.  Sejak  awal kemerdekaannya,  Indonesia  tengah  dihadapkan  pada  sengkarut  peperangan  dan pergolakan yang mengancam kedaulatan negara dan bangsa. Mengingat betapa angkatan perang yang ada kala itu belum maksimal, maka Polri dituntut untuk mampu mengemban tugas-tugas  kemiliteran;  (2)  integrasi  Polri  ke  dalam  ABRI  dalam  rangka  menyatukan sekaligus  memperkuat  angkatan  perang  sebagai  tindaklanjut  atas  pengalaman  pahit Tragedi  1965,  dimana  PKI  mencoba  mengintervensi  kekuatan-kekuatan  ABRI  untuk kepentingan partainya. Pemerintah (Soeharto) menganggap itu penting dilakukan. Jika ABRI pecah berakibat bubarnya negara. Hanya saja, pada praktiknya, memberikan efek kurang  baik.  Hal  itu  dikarenakan  peran  dan  tugas  Polri  dengan  TNI  berbeda  secara prinsip.  Polri  diciptakan  untuk  mengayomi  dan  melindungi,  sedangkan  TNI  bertugas melibas  atau  membunuh  musuh.  Di  lain  pihak,  model  pendidikan  dan  doktrin  yang diterima Polri mirip dengan TNI. Tidak jarang tindakan-tindakan yang dilakukan anggota Polri  dilapangan  lebih  mirip  anggota  TNI  dalam  menyelesaikannya.  Kenyataan  itu melahirkan  ketidakpercayaan  masyarakat  pada  institusi  Polri.  Belum  lagi  ditambah sederet kasus lain yang menjadi hambatan-hambatan Polri ketika berada dalam struktur ABRI.  Kemudian  berakumulasi  menjadi  tuntutan  agar  Polri  keluar  dari  ABRI.  Ketika gelombang reformasi bergelora pada 1998 yang menuntut perombakan di setiap bidang, pemisahan  Polri  dari  ABRI  pun  menjadi  agenda  penting  reformasi  pada  bidang keamanan-pertahanan.  Tuntutan  itu  kemudian  direalisasikan  Presiden  B.J.  Habibie melalui  Inpres  no  2  1999  tentang  Pemisahan  Polri  dari  ABRI.  Adapun  kajian  secara mendetail  tentang  pemisahan  Polri  dari  ABRI,  insya  allah,  penulis  akan  mengkaji  dan menu liskannya pada kesempatan terpisah, dengan mengangkat judul “Reformasi Polri: Proses Pemisahan dari Struktur ABRI 1999- 2002”.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Anonyme.  1967. 20  Tahun  Perkembangan  Angkatan  Kepolisian  Republik  Indonesia. Jakarta: Inkopak.
Anonyme. 1971. Almanak Negara RI 1970. Jakarta: Pradnja Paramita.
Aini, Aulia Nur Wihdlatil, dkk. Dinamika Integrasi dan Pemisahan Polri dari ABRI 1961- 2002. Journal of Indonesian History, 8(2), 105-112.
Budiardjo, Miriam. 1989. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
Chrisnanndi, Yudi. 2004. Reformasi Internal ABRI: Menuju Hubungan Sipil-Militer Baru di Indonesia . Disertasi. Jakarta: Indonesian University Press. Djamin, A. 2000. Menuju Polri Mandiri yang Profesional: Pengayom, Pelindung, Pelayan Masyarakat. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia

## [Galun Eka Gemini]
SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15 , NO. 2 , TAHUN 2021.
Gottschalk, Louis. 1985. Mengerti Sejarah.Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press. Herlina, Nina. 2011. Metode Sejarah . Bandung: Satya Historika. Johnson, D.P. t.t. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia. Kunarto. 1995. Polri Mandiri: Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku Ke 2 . Jakarta: Cipta Manunggal.
Natsir, M. 2004. Konflik Presiden Versus Polri Di Era Transisi Demokrasi . Jakarta: Pusat Studi Politik Madani Institute.
Mabes Polri. 1999. Sejarah Kepolisian di Indonesia: Cetakan Pertama. Jakarta: Mabes Polri. Sudharmono.  1985. 30  Tahun  Indonesia  Merdeka  1965-1973. Jakarta:  Cipta  Lamtoro Agung Persada.
Sukadis,  Beni.  2007. Almanak  Reformasi  Sektor  Keamanan  Indonesia  2007 .  Jakarta: Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia.
Subekti. 2014. Implementasi Kebijakan Tugas Perbantuan TNI Kepada Polri di Wilayah DKI Jakarta dalam Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Tugas Perbantuan oleh Kodam Jaya. Jurnal Pertanahan, 4(1),1-31.
Wulan, G. Ambar. 2009. Polisi dan Politik. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

## Arsip dan Dokumen
Republik  Indonesia.  Undang-undang  No.  13  Tahun  1961  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok  Kepolisian  Negara.  Lembaran  Negara  RI  Tahun  1961.  Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik Indonesia. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisan Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2002. Sekretariat Negara. Jakarta.
Republik  Indonesia.  Undang-undang  No.  34  Tahun  2004  tentang  Tentara  Nasional Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
Majalah TEMPO. 2010. “Metamorfosis Cilangkap”. Majalah TEMPO. (Edisi 17, 23 Mei 2010).