JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/

## Demokrasi Ekonomi Pancasila dan Kubangan Kapitalisme Global dalam kebijakan Industri Ketenagalistrikan Indonesia

## Paryono
Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Muhammadiyah Surakarta paryonotikas@gmail.com
DOI : 10.23917/jjr.v9i1.8099

## Submission Track:
Received: 1 Mei 2019
Final Revision: 15 Juni 2019
Available online: 30 Juni 2019
Corresponding Author: Paryono paryonotikas@gmail.com

## ABSTRACT
Tujuan: Artikel  ini  mengkaji tentang pengaruh kapitalisme global dalam kebijakan industri ketenagalistrikan di Indonesia.
Metodologi: Kajian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative.  Kajian ini  menggunakan  paradigma  kualitatif  dengan  pendekatan  historis-fenomenologis, yang  meneliti  sejarah  kapitalisme  industri  ketenagalistrikan  dan  fenomena  pada kapitalisme ketenagalistrikan di Indonesia.
Temuan: Kebijakan  Industri  Ketenagalistrikan  di    Indonesia  yang  berdasarkan ekonomi  Pancasila  terseret  ke  kubangan  pusaran  arus    kapitalisme  global  dan kedepanya  akan  berimplikasi  terhadap  keadilan  sosial  seluruh  rakyat  Indonesia  di bidang energi listrik sebagai bagian pondasi dalam struktur ekonomi.
Kegunaan: Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di Indonesia harus mempertimbangkan  komposisi  kepemilikan  dengan  prosentase  bahwa  negara  lebih dominan  kepemilikannya  dibanding  swasta  atau  asing,  sehingga  negara  Indonesia tidak  terjebak oleh kubangan kapitalisme global dalam kebijakan ketenagalistrikan.
Kebaruan/Orisinalitas: Sistem  demokrasi  ekonomi  Indonesia  yaitu  demokrasi ekonomi Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa seharusnya tidak membiarkan sistem ekonomi liberal berkuasa atas struktur bisnis energi listrik di Indonesia
Keywords: Pancasila;Kapitalisme Global; Ketenagalistrikan; Indonesia

## PENDAHULUAN
Restrukturisasi  dan  deregulasi  sektor  tenaga  listrik  telah  memiliki  sejarah  panjang  di banyak  negara.  Pemerintah  masing-masing  negara  berusaha  untuk  menerapkan  pengalaman positif  yang  diperoleh  oleh  negara  lain,  dengan  mempertimbangkan  kondisi  teknis  dan ekonomi  serta  fitur-fitur  sektor  energi  primer  mereka  sendiri 1 .  Ketersediaan  sumber  energi yang  andal  dan  memadai  sangat  pentingbagi  pembangunan  industri  dan  sosioekonomi  yang berkelanjutan di negara manapun.
Deregulasi  ketenagalistrikan  di  Eropa  memaksa  perusahaan  untuk  mencari  peluang investasi di negara berkembang. Deregulasi melalui liberalisasi ketenagalistrikan dimulai pada tahun  1980-an  dengan  penekanan  pada privatisasi ,  namun  perhatian  tampaknya  beralih  ke reformasi  peraturan  di  tahun  1990-an.  Kebijakan  privatisasi  berpusat  pada  bentuk kepemilikan,  dan  khususnya  mengenai  pemindahan  kepemilikan  dari  domain  publik  ke swasta 2 atau kapitalis.
Lembaga  keuangan  internasional,telah  membuat  tekanan  pada  transisi  ekonomi berkembang  selama  tahun  1990-an  untuk  melakukan  privatisasi  di  sektor  ketenagalistrikan 3 . Lembaga-lembaga  multilateral  seperti  IMF 4 ,  Bank  Dunia,danWTOkeberadaannya  lebih merefleksikan kepentingan-kepentingan perusahaan transnasional. Lembaga-lembaga ini telah melampaui kekuatan negara sehingga dalam prakteknya mampu mempengaruhi regulasi atau produk  hukum  suatu  negara  pada  kebijakan  ketenagalistrikan 5 .  Chili  adalah  negara  pertama yang  menerapkan  model  pada  tahun  1982,  diikuti  oleh  Inggris  pada  tahun  1990,  Norwegia pada 1991 Swedia pada tahun 1994 dan Finlandia pada tahun 1996 6 .
1 Sergei Palamarchuk, Status of Electric Power Sector Reform in Russia, 6(4),  International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, 663-671.
2 David Levi-Faur, The politics of liberalisation:  and regulation for competition in Europe’s and Latin America’s telecoms and  electricity  of  industries,  European  Journal  of  Political  Research  42:  705–740,  2003,  University  of  Haifa    and University of Oxford, UK.
3 Nela Vlahinić-Dizdarević, The Effects of Privatization in Electricity Sector: The Case of Southeast European Countries, January,2011, Researchgate.
4 Lembaga  keuangan  (lembaga  multilateral  yang  beranggotakan  182  negara)  ini  sudah  menjadi  instrument  kapitalisme global yang kini di pimpin Amerika Serikat, proses pengambilan keputusan di IMF  berdasarkan kepemilikan sahamnya, Anggota  negara  G7  yg  terdiri  AS,  Inggris,  Jepang,  Kanada,  Jerman,  Perancis,  dan  Italia  menguasai  45  %  suara.  AS memiliki  17,8  persen,  sedangkan  mayoritas  negara  negara  memiliki  kurang  dari  satu  persen.  Dalam  membantu  negara- negara yang sedang di landa krisis, IMF selalu memberikan paket-paket kebijakan yang sudah di persiapkan. Sedangkan paket  kebijakan  sarat  dengan  prinsip-prinsip  kapitalisme.  Dengan  program  privatisasi  negara-negara  yang  mengalami krisis  justru  kehilangan  aset-asetnya;  Rahmat  S.  Labib,  Privatisasi  dalam  Pandanga  Islam,  Ciputat  :  Wadi  press,  2005, hlm 49-50.
5 Program  reformasi  juga  dipengaruhi  oleh  IMF,  contoh  di  negara  Thailandmeminta  bantuan  keuangan  setelah  krisis keuangan  Thailand  1997.  pemerintah  Thailand  harus  meliberalisasi  dan  melakukan  deregulasisektor  kelistrikan  dalam rangka meningkatkan efisiensi sektor.Langkah awal liberalisasi listrik adalah dengan diperkenalkannyapartisipasi swasta (Independent Power Produser), Pornchai Wisuttisak, Regulatory Framework of Thai Electricity Sector.
6 Meyer, N. I. (2003). European schemes for promoting renewables in liberalised markets. Energy Policy, 31(7), 665–676.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/
Pemerintah  Indonesia  dengan  memakai  dasar  UU  No.30  Tahun  2009,  menargetkan proyek  pembangkit  listrik  35  ribu  megawatt  selesai  2019,    dengan  asumsi  pertumbuhan ekonomi  7% 7 .  Proyek  35  ribu  MW  dicanangkan  pertama  kali  pada  2015,  dengan  proyek tersebar  dari  Sumatra  hingga  Papua.  Proyek  ini  dilangsungkan  untuk  menyiasati  konsumsi listrik yang semakin tinggi 8 . Proyek ini melibatkan peran serta pihak swasta (kapitalis asing) dalam pembangunannya maupun kepemilikannya.
Demokrasi ekonomi yang tersebut pada UUD 1945 p asal 33 ayat 1-3 merupakan dasar konstitusi  negara  Indonesia  adalah  demokrasi  ekonomi  Pancasila  atau  sebagai  sistem demokrasi    ekonomi  kerakyatan  yang  diselenggarakan  di  Indonesia,  dan  bukan  demokrasi liberal kapitalis. Pengusahaan semua lini usaha (ketenagalistrikan) untuk kesejahteraan umum bukan untuk kesejahteraan pemodal saja lebih-lebih  kapitalis global.

## METODOLOGI PENELITIAN
Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Kajian ini di laksanakan melalui  meneliti  bahan  pustaka,  mulai  dari  bahan  hukum  :  primer,  sekunder  dan  tersier. Kajian  ini  menggunakan  paradigma  kualitatif  dengan  pendekatan  historis-fenomenologis, yang  meneliti  sejarah  kapitalisme  industri  ketenagalistrikan  dan  fenomena  pada  kapitalisme ketenagalistrikan di Indonesia.

## PEMBAHASAN
Kapitalisme  yaitu    paham  yang  meyakini    pemilik  modal  dapat  melakukan  usahanya untuk  memperoleh    keuntungan  sebesar-besarnya,  untuk  prinsip  tersebut,  maka  pemerintah tidak  boleh  melakukan  intervensi  pasar  untuk  memperoleh  keuntungan  bersama.  Periode tahun 1877 sampai tahun 1932 pada dasarnya menandai perkembangan kapitalisme modern di Amerika Serikat, penataan kembali aktor dan institusi ekonomi dalam sistem pasar yang lebih bersifat industri, lebih terorganisir, dan lebih korporat 9 .
Kapitalisme  adalah  sistem  tiga  tingkat,  pasar  menempati  tingkat  pertama,  di  mana persaingan berlangsung; Organisasi kelembagaan yang mendukung pasar tersebut adalah yang
7 https://www.cnbcindonesia.com
8 PT PLN (Persero) menyebut pembangunan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW hingga maret ini telah mencapai 48% untuk tahapan konstruksi atau setara dengan 16.994 MW. Selain tahapan konstruksi, tahapan kontrak telah mencapai 35% atau  setara  dengan  12.693  MW,  pengadaan  tersisa  10%  yakni  3.414  MW,  dan  perencanaan  tersisa  3%. https://www.cnbcindonesia.com
9 William J. Novak, law and the social control of american capitalism, emory law journal Vol. 60, 2010.
kedua;  dan  otoritas  politik  yang  mengelola  sistem  adalah  yang  ketiga.  Sementara  pasar memang  mengkoordinasikan  penawaran dan  permintaan  dengan  bantuan  tangan  tak  terlihat. Dalam  perspektif  yang  lebih  luas,  pemerintah  memiliki  dua  peran  yang  berbeda,  satu  untuk mengelola  kerangka  kelembagaan  yang  ada,  termasuk  penyediaan  infrastruktur  dan administrasi  undang-undang  dan  peraturan,  dan  yang  kedua  untuk  memobilisasi  kekuatan politik untuk mewujudkan modernisasi kerangka kerja tersebut sebagai keadaan.Agar sistem kapitalis  berkembang  dalam  pengertian  perkembangan  yang  efektif  melalui  waktu,  ia  harus memiliki dua tangan seperti dalam mekanisme penetapan harga dan tangan yang terlihat yang dikelola  secara  eksplisit  oleh  pemerintah  melalui  legislatif  dan  birokrasi 10 .Menurut Wolfgangstreeck  Kapitalisme  didefinisikan  sebagai  pelembagaan  spesifik  tindakan  ekonomi dalam  bentuk  sistem  aksi  sosial  yang  dinamis  secara  spesifik,  dengan  kecenderungan  untuk berkembang  ke  dalam,  memaksakan  diri  pada  dan  mengkonsumsi  konteks  sosial  dan kelembagaan non-ekonomi dan non-kapitalis, kecuali terkandung oleh resistensi dan regulasi politik, kapitalisme kontemporer sebagai tatanan sosial yang dinamis secara historis, budaya, pemerintahan, dan cara hidup 11 .  Supaya pemikiran  tersebut bisa terwujud maka harus dibuat tatanan global yang kemudian diikuti oleh negara-negara di dunia. Inggris dan Amerika yang semenjak  terjadi  revolusi  konservatif    di  masa  Reagen  dan  Thacher  dan  menjadi  pelopor perubahan  tatanan  global  tersebut  menuju  prinsip  liberalisme.  Lembaga  multilateral,  seperti Bank Dunia, IMF, serta bank-bank pembangunan regional, seperti Asian Development Bank (ADB)  dijadikan  sebagai  kepanjangan  tangan  untuk  keperluan  transformsi  tersebut.  Negara- negara  yang  sedang  berkembang  yang  memperoleh  dukungan  pinjaman  dana  dari  lembaga- lembaga  tersebut  harus  terlebih  dahulu  menandatangani  sebuah  perjanjian  yang  memuat prinsip-prinsip  dikenal dengan the Washington Consensus.
Faktor-faktor  yang  mendorong  munculnya  liberalisme  sebagai  awal  masuknya kapitalisme,  yang  pertama  yaitu  lahirnya  perusahaan  multinasional  corporation  (MNC) sebagai  sebuah  kekuatan  yang  nyata,  bahkan  memiliki  kekayaan  yang  lebih  besar  dari  pada negara-negara kecil yang ada di dunia. Mereka ini rata-rata memiliki kantor pusat di negara- negara maju (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Jepang, Australia) memanfaatkan semua fasilitas  infrastruktur  milik  negara-negara  tersebut.  Akan  tetapi  langkah  mereka  di  bimbing bukan oleh sebuah nasionalisme, tetapi melainkan semata-mata oleh insting mengeruk laba di
10 Bruce R. Scott, The Political Economy of Capitalism,
11 Wolfgangstreeck, How to Study Contemporary Capitalism,European Journal of Sociology / Volume 53 / Issue 01 / May 2012, pp 1 - 28 DOI: 10.1017/S000397561200001X, Published online: 15 May 2012.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/
mana pun kesempatan itu berada. Pada saat kritis, mereka bisa mengubah modal yang begitu besar  yang  mereka  punya  menjadi  bargaining  power,  dan  memaksa  pihak  yang    lain  untuk taklukx, bahkan negara asal mereka ( home country ) 12 . Sehingga investasi ketenagalistrikan ke perbagai  benua  dan  negara  sangat  menghegemoni  karena  memang  keuntungan  yang  di inginkan  sangat  besar,  karena  memang  energi  listrik  merupakan  kebutuhan  primer  rumah tangga dan juga merupakan kebutuhan primer pada struktur ekonomi.
Perkembangan  ekonomi  negara  manapun  adalah  yang  paling  diperhatikan  pada  masalah kapasitas  sektor  listriknya.  Berbagai  langkah  telah  dan  sedang  diambil  oleh  negara-negara berkembang  ini  untuk  menstabilkan  produksi  dan  pasokan  listrik.  Namun,  pada  1980-an,  di tengah  ketidakpuasan  yang  tumbuh  mengenai  hasilnya,  banyak  negara  berkembang  secara progresif  meliberalisasi  ekonomi  mereka  dengan  membongkar  kontrol  pemerintah  terhadap industri  dan  membuka  perdagangan  secara  bebas 13 .  Tata  kelola  perdagangan  maupun  bisnis dalam  perspektif  globalisasi  adalah  sebagai  sistem  diharapkan terdapat  suatu  kontrol  mutlak dunia  oleh  kekuatan  ekonomi  supranasional  melewati  deregulasi  pasar.  Kekuatan  pasar 14 merupakan  sebuah  mekanisme    dimana  koorporasi  transnasional  menjalankan  operasinya. California mengalami pemadaman berskala besar selama krisis restrukturisasi listriknya pada 2000-2001 menggerakkan Pacific Gas & Electric Co. menjadi bangkrut dan hampir bangkrut Southern California Edison, yang diselamatkan hanya oleh bailout dari negara mengakibatkan konsumen  California  membayar  miliaran  dolar  lebih  banyak.  untuk  listrik.  Tidak mengherankan,  California  menunda  eksperimennya  dalam  restrukturisasi  utilitas  listrik. Contoh  restrukturisasi  utilitas  listrik  yang  menyebabkan  negara  seperti  Virginia  untuk mengatur  ulang  utilitas  listrik  mereka 15 .Liberalisasi  ekonomi  dikoordinasikan  melalui kendaraan  pinjaman  penyesuaian  struktural,  dengan  alasan  efisiensi  lembaga  tersebut mendorong  liberalisasi  sektor  energi  listrik  kepada  pemerintah  suatu  negara.  Lembaga keuangan  internasional,telah  membuat  tekanan  pada  transisi  ekonomi  berkembang  selama
12 I.Wibowo, Neoliberalisme, Yogyakarta: Penerbit Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003.Hlm.4
13 Philippe Aghion, The unequal effects of liberalization: evidence dismantling the license Raj in India, American economic review 2008, 98:4, 1397–1412,september2008.
14 Pasar tenaga listrik telah menjadi arena sensitif yang terus menarik perhatian global dan merupakan agenda hampir semua pemerintahan di seluruh dunia.
15 Eric  L.  Prentis,  Evidence  on  U.S.  Electricity  Prices:  Regulated  Utility  vs.  Restructured  States,  International  Journal  of Energy Economics and Policy Vol. 5, No. 1, 2015, pp.253-262.
tahun  1990-an  untuk  melakukan  privatisasi  di  sektor  kelistrikan 16 ,  yang  semacam  ini  terjadi secara besar-besaran ke negara-negara Eropa, Afrika, dan Asia.
Kebijakan  ketenagalistrikan  di  negara  negara  yang  sudah  di  tundukan  oleh  kekuatan kapitalisme global rata-rata sudah terjebak ke dalam kubangan perangkat yang di ciptakannya. Pihak kapitalisme global berusaha menciptakan kekuasaan baik di legislatip maupun eksekutif sebuah  negara  untuk  selalu  memberi  jalan  untuk  sebuah  kebijakan  negara  dengan  membuat produk hukum yang menguntungkan pihak kapitalis di sektor ketenagalistrikan. Hal ini karena sudah menjadi symbiosis mutualisme karena pihak kapitalis berjasa atas terpilihnya kekuatan personal  baik  di  ranah  legislative  maupun  eksekutif  dan  ini  terjadi  di  negara  -negara berkembang baik Asia dan Afrika serta Indonesia.
Kapitalisme  global  berperan  melalui  intervensi  kebijakan  privatisasi  infrastruktur ketenagalistrikan 17 .  Kapitalisme  energi  listrik  secara  global  diperankan  oleh  koorporasi multinasional    atau  transnasional  dengan    menjalankan  operasinya  ke  seluruh  negara-negara berkembang  dengan jalan ikut mempengaruhi produk hukum ketenagalistrikan negara, seperti di  Indonesia  di  terapkannya  UU  No.30  Tahun  2009  mengenai  ketenagalistrikan  yang mengijinkan  pihak  swasta  berinvestasi  tanpa  batas  terhadap  ketenagalistrikan,  terutama investasi sektor pembangkitan dan di dukung dengan Peraturan Presiden  No. 44 tahun 2016 18 yang mengijinkan bidang usaha ketenagalistrikan prosentase besar sampai hampir 100 prosen untuk  investasi  di  bidang  pembangkitan.  Penyediaan  energi  listrik  bersifat  padat  modal 19 , teknologi  dan  demokratisasi  dalam  tatanan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  maka pemerintah  berusaha  meningkatkan  perannya  dengan  menggandeng  pihak  swasta  atau  asing untuk  berpartisipasi  dalam  industri  energi  listrik  ini  dengan  tanpa  batasan  investasi 20 . Pemerintah Indonesia dengan menggandeng pihak kapitalis energi listrik untuk menanamkan modalnya  yang  berupa  infrastruktur  ketengalistrikan.  Pemerintah  Indonesia  pada  saat  ini
16 Nela  Vlahinić,  The  Effects  of  Privatization  in  Electricity  Sector:  The  Case  of  Southeast  European  Countries, January,2011, Researchgate.
17 Yang akhirnya kebijakan  ketenagalistrikan di bawah kontrol mutlak oleh kekuatan kapitalisme
18 Perpres No.44 tahun 2016 , Pemerintah Indonesia mengijinkan Pembangkit listrik > 10 MW, Penanaman Modal Asing Maksimal 95% {Maksimal100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi)
19 Untuk  menarik  para  investor  membangun    usahanya  di  Indonesia  PLTU  Cilacap  1x660  MW,  menempati  area      seluas kurang  lebih  38,28  hektar  di  kembangkan  oleh  anak  perusahaan  PLN,  yakni  PT  Pembangkitan  Jawa  Bali  (PJB)  saham sebesar  49  %  dan  juga  PT  sumber  segara  prima  daya  (S2p)  dengan  saham  51  %.  PLTU  Cilacap  Ekpansi  1  ini menggunakan Super Critical Boiler berbahan bakar batu bara low Range (4.200 kilo kalori per kilo gram) serta dilengkapi dengan Electrisstatic Precipitator dan Fluidized Gas Desulphurizaton (FGD) yang di desain untuk dapat beroperasi secara efisien.  PLTU  ini  menelan  biaya  investasi  sebesar  USD  899,   Kira  kira  bisa  ada  tambahan  sekitar  682.2000 pelanggan rumah tangga. Di Cilacap ada PLTU Adipala: 660, Cilacap 1-2: 2x300, Cilacap Ekpansi 1: 1x660 dan Cilacap Ekpansi 2: 1x1000  MW,  Total  MW  yang  di  bangkitkan  di  daerah  Cilacap  ;  2920.,  Majalah  Fokus,  Langkah  Menuju  Zero  Loss, Februari 2019, Februari 2019, Hlm : 17
20 Lihat Undang-undang No.30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/
membangun  pembangkit  listrik  dengan  daya  mencapai  35.000  MW  hingga  tahun    2034, program 35 ribu MW ini bertujuan memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat di seluruh Indonesia 21 .  Memakai  alasan  dalam  rangka  untuk  pemenuhan  kebutuhan  energi  listrik nasional dan mengejar elektrifikasi 100 prosen di tahun 2019, serta dengan  alasan penciptaan persaingan usaha yang sehat pihak pemerintah Indonesia memberi kesempatan kepada pelaku usaha  ketenagalistrikan  untuk  turut  serta  dalam  usaha  di  bidang  ketenagalistrikan.  Padahal sewaktu  jaman  pemerintah  Soekarno  menasionalisasi  perusahaan  listrik  Belanda berdasarkanKeputusanPresidenRepublik  Indonesia  No.163Tahun1953tanggal3Oktober Tahun 1953.
Undang-undang  No.1  Tahun  1966  tentang  penarikan  diri  R  I  dari  keanggotaan  IMF dan  Bank  dunia  {(LNRI).  No.10  TLN  2798)}  tertanggal  14  februari  1966.  Pada  tanggal  11 maret  1966  ada  peristiwa  diserahkannya  surat  perintah  sebelas  maret,  berisi  penyerahan sebagian  kekuasaan  oleh  Presiden  Soekarno  kepada  Letjen  Soeharto  buat  memulihkan stabilitas  politik  disebabkan    peristiwa  G  30  S/PKI 22 .  Berselang  15  Tahun  semenjak penandatanganan  KMB,  terjadi  peristiwa  politik  yang  membuat  runtuhnya  kekuasaan Soekarno, kemudian    di ikuti pemulihan kembalinya perjanjian KMB yang ditandai terbitnya 3 (tiga) UU pada tanggal 8 november tahun 1966,yakni:
a. UU nomor 7 Tahun    1966 mengenai persetujuan pemerintah kerajaan belanda dengan pemerintah Indonesia mengenai soal-soal keuangan (LNRI No.34,1966):
b. UU Nomor 8 Tahun 1966 mengenai keanggotaan R I dalam bank pembangunan Asia ( Asian Development Bank ) (LNRI No. 35 .1966) .
c. UU Nomor 9 Tahun 1966 mengenai keanggotaan kembalinya R I dalam dana  moneter internasionalkan  (international  monetary  fund  )  dan  bank  internasional  untuk rekontruksi serta pembangunan ( internatonal bank for reconstruksi and development ) ( LNRI No.36 .1966)
Pemulihan KMB tersebut disempurnakan dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1967 mengenai penanaman modal asing tertanggal 10 januari 1967 ( LNRI TAHUN 1967, NO .1: TLN Tahun 1967 NO. 2818) yang menandai tentang pengintegrasian denagn sistem ekonomi liberal.    Maka  dengan  demikian  berakhirlah  proses  dekolonisasi  ekonomi  tersebut  yang
21 http://listrik.org/pln/program-35000-mw/
22 Aidul Fitriciada Azhari, Dekolonisasi dan demokratisasi dalam konstitusionalisme Indonesia: Tafsir poskolonial terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar dalam Ilmu hukum pada Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, kamis 23 Februari 2017.
diperjuangkan semenjak kemerdekaan dan menandai tak berfungsinya prinsip poskolonial di dalam  UUD  1945.  Pemerintah  Indonesia  pada  saat  ini  berhasil  untuk  memanfaatkan  akan sistem  ketatanegaraan  di  dalam  UUD  1945  dalam  rangka    mendukung    pembangunan  akan ekonomi  yang  haluannya  kapitalistik.  Tahun  2009  pemerintah  Indonesia  berhasil mengundangkan  UU  No.30  Tahun  2009  mengenai  ketenagalistrikan  yang  isinya  semakna dengan  UU  sebelumya  yang  di  batalkan  Makamah  Konstitusi,  menberi  jalan  liberalisasi ketenagalistrikan  seperti  UU  sebelumnya.  Hal  demikian  akan  menganggu  atau  mematikan pengembangan  industri  ketenagalistrikan  nasional  dan  menumbuhsuburkan  kepentingan kelompok kapitalis industri ketenagalistrikan.
Energi  listrik  sebagai  struktur  dasar  tumbuhnya  perekonomian  berperan  untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan akan kehidupan bangsa, serta meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan infrastruktur ketenagalistrikan dengan mengakomodir pihak swasta / kapitalis asing yang tanpa batas tentu akan berimplikasi terhadap demokrasi ekonomi Pancasila yang beridelogi berketuhanan Yang maha  Esa,  yang  mempunyai  konsep  bahwa  tujuan  keberadaan  infrastruktur  untuk kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan kelompok pemodal kapitalis. Energi listrik, merupakan  salah  satu  dari  hasil  pemanfaatan  kekayaan  alam,  mempunyai  peranan  penting bagi  negara  untuk  mewujudkan  tercapainya  tujuan  pembangunan  nasional  suatu  negara. Pengaruh kapitalisme global dalam liberalisasi ketenagalistrikan akan mengasilkan perubahan besar  dalam  regulasi  ketenagalistrikan    di  sebagian  besar  negara-negara  berkembang  Afrika dan  juga  Asia  tak  terkecuali    Indonesia.    Hegemoni  kapitalisme  global  berperan  melalui privatisasi  infrastruktur  ketenagalistrikan  melalui  deregulasi  ketenagalistrikan  yang  akhirnya kebijakan  ketenagalistrikan di bawah kontrol mutlak oleh kekuatan kapitalisme. Penyediaan energi  listrik  sangat  perlu  diselenggarakan  secara  efisien  melalui  kompetisi  dan  transparansi dalam  iklim  usaha  yang  sehat  dengan  pengaturan  yang  memberikan  perlakuan  yang  sama kepada semua pelaku usaha dan memberikan manfaat yang adil dan merata kepada konsumen seharusnya  menempatkan  infrastruktur  ketenagalistrikan  dalam  kekuasaan  negara sesungguhnya.
Ketenagalistrikan  memiliki  peran  penting  dan  strategis  untuk  mewujudkan  tujuan pembangunan,  maka  usaha  dalam  penyediaan  tenaga  listrik  harus  dikuasai  oleh  negara  dan penyediaannya perlu ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional yang
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/
berdasarkan  demokrasi  ekonomi  Pancasila  yaitu  penekanan  pada  kesejahteraan    sosial (kesejahteraan  umum),  maka  dalam  hal  ini  di  tekankan  agar  tersedia  energi  listrik  dengan jumlah cukup, merata, dan berkualitas. Energi listrik juga dapat membahayakan atau menjadi pintu  masalah  bila  investasi  besar-besaran  dengan  bekerjasama  dengan  Lembaga  kreditor yaitu  dengan  membangun  ketenagalistrikan  yang  kurang  memperhatikan  realitas  kebutuhan dan  hanya  mengejar  besaran  investasi  asing,  yang  hal  ini  hanya  menjadi  beban  negara  dan membahayakan  kedaulatan  bangsa  Indonesia  ke  depannya.  Penyediaan  infrastruktur  harus memperhatikan  kebutuhan  sewajarnya  karena  bisnis  listrik  itu  bisnis  yang  menggiurkan sehingga  penyediaan  dan  pemanfaatannya  harus  memperhatikan  ketentuan  keselamatan negara dan menghindar dari jebakan pemodal atau kapitalisme global.
Pondasi  hukum  yang  terlahir  dari    paham  empirisme  atau  rasional  yang  tidak memasukan  agama  atau  wahyu  tersebut  di  paksakan  kepada  negara  lain  dengan mempengaruhi  produk  hukum  suatu  negara  di  bidang  regulasi  energi  listrik.  Pembangunan pada sektor ketenagalistrikan  ini yang bertujuan  memajukan  kesejahteraan secara umum dan mencerdaskan  berkehidupan  berbangsa  untuk  mewujudkan  pembangunan  nasional,  yaitu tercitanya  masyarakat  adil  dan  makmur  baik  materiil  dan  spiritual  sejalan  dengan  Pancasila dan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  dan  perubahannya,  sehingga  terlahir  Indonesia sebagai  pemenang  ,  bukan  Indonesia  yang  dikuasai  asing  di  bidang  infrastruktur ketenagalistrikan. Meskipun listrik dijual di pasar energi secara bebas merupakan generalisasi berlebihan  untuk  menyatakan  bahwa  pembangkitan  listrik  hanyalah  masalah  sektor  swasta. Masalahnya  lebih  kompleks  yang  sebenarnya  adalah  alasan  mengapa  perusahaan  yang beroperasi dalam sektor listrik tunduk pada peraturan yang besar dan kuat atau tunduk kepada kemauan  Lembaga  donor  (kapitalis)  hal  ini  tidak  di  pungkuri  karena  sistem  demokasi  yang naiknya  kepemimpinan  memerlukan  ongkos  politik  sedangkan  investor  energi  bermain  di proses  suksesi  kepemimpinan  juga  yang  dengan  kekuatan  uang  mempengaruhi  proses perebutan kekuasaan tersebut.
Menurut  Eric  L.  Prentis  bahwa  di  California  mengalami  pemadaman  berskala  besar selama krisis restrukturisasi listriknya pada 2000-2001 menggerakkan Pacific Gas & Electric Co.  menjadi  bangkrut  dan  hampir  bangkrut  Southern  California  Edison,  yang  diselamatkan hanya oleh bailout dari negara mengakibatkan konsumen California membayar miliaran dolar untuk listrik akhirnya California menunda eksperimennya dalam restrukturisasi utilitas listrik.
Contoh  restrukturisasi  utilitas  listrik  yang  menyebabkan  negara  seperti  Virginia  untuk mengatur ulang utilitas listrik mereka 23 .
Pemerintah  Indonesia,  dengan  melakukan  demokrasi  ekonomi  liberal    akhirnya  tidak akan  melakukan  perbedaan  perlakuan  antara  perusahaan  negara  Indonesia  dan  perusahaan asing  dalam  bidang  ketenagalistrikan.  Kebijakan  ketengalistrikan  yang  di  dasarkan  pada demokrasi  ekonomi  liberal  didahului  dengan  mempengaruhi  pikiran  dan  pembentukan  opini publik  dalam  bidang  mekanisme  pasar,  liberalisasi  total,  swastanisasi  total  dan  globalisasi total dan hal ini akan memusnahkan bentuk nasionalisme.
Perkembangan  pemerintahan  negara  RI membuktikan  bahwa meskipun  beberapa kali UUD  Indonesia  mengalami  perubahan    (Konstitusi  RIS  (1949),  UUD  Sementara  (1950)  dan kembali  ke  UUD  NRI  1945  (1959)  hingga  Hasil  Amandemen  UUD  NRI  1945  tahun  2004) seiring dengan perkembangan demokrasi dan perubahan bentuk dasar, namun secara historis konstitusional  bisa  dibuktikan  di  sini  bahwa  negara  hukum 24 Indonesia  menganut  bentuk faham  yaitu  negara  kesejahteraan  umum  atau  kesejahteraan  bersama.  Demokrasi  ekonomi yang menjadi ciri dari negara kesejahteraan yaitu tercermin dalam penjelasan UUD NRI 1945 Pasal  33  yaitu  :(1)Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan;  (2)  Cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran rakyat. (4). Perekonomian nasional di selenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian,  serta  dengan  menjaga  keseimbangan  kemajuan  dan  kesatuan  ekonomi nasional 25 .  Pasal  33  ayat  1  UUD  1945  menyatakan,  perekonomian  berdasarkan  atas  asas kekeluargaan,  yang  menjunjung  kesejahteraan  bersama  atau  umum  sebagai  tujuan  utama. Pasal  33  ayat  2  UUD  1945  memberi  kewenangan  secara  penuh  kepada  negara  untuk mengelola  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  tersebut,  dan  yang  menguasai hajat  hidup  orang  banyak.  Pasal  33  ayat  3  UUD  1945  menegaskan  bahwa  penguasaan  oleh negara  ini  ditujukan  untuk  kemakmuran  bersama,  bukan  kemakmuran  orang  per  orang. Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang berhadap-hadapan dengan globalisasi kapitalistik-
23 Eric  L.  Prentis,  Evidence  on  U.S.  Electricity  Prices:  Regulated  Utility  vs.  Restructured  States,  InternationalJournal  of Energy Economics and Policy Vol. 5, No. 1, 2015, pp.253-262.
24 Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Hlm 151 – 161.
25 Ayat 4 dan 5 pasal 33 merupakan hasil perubahan ke IV, 10 Agustus 2002.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/
imperialistik.  Perekonomian  Indonesia  menganut  kedaulatan  rakyat    di  manfaatkan  untuk kesejahteraan bersama sesuai dengan pasal 33 UUD 1945.
Pasal  33  memberikan  garis  dasar  kepada  masyarakat  Indonesia  bahwa  kepemilikan yang besar dikuasai negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran orang banyak. Pasal itu juga terdapat  dasar  demokrasi  ekonomi  produksi  dikerjakan  oleh  semua,  untuk  semua  di  bawah pimpinan  anggota-anggota  masyarakat  yang  telah  dipilih  secara  demokratis.  Kemakmuran masyarakat umum yang sangat diutamakan, bukan hanya kesejahteraan  orang per orang atau kelompok  pengusaha  atau  kapitalis  saja.  Berkaitan  dengan  pasal  33  ayat  (1)  UUD  1945, berlakunya  suatu  sistem  presidensial  bercorak  Amerika  dalam  Amenden  UUD  1945 menyebabkan  perencanaan  ekonomi  nasional  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal 33 ayat (1)  UUD 1945 menjadi tidak berfungsi.  Padahal secara historis pasal 33 UUD 1945 merupakan  essentialia  UUD  1945,  yang  harus  hal  ini  di  pertahankan  secara  konstitusional, implikasinya  sistem  ekonomi  nasional  Indonesia  tidak  lagi  di  susun  sebagai  usaha  bersama melainkan di serahkan kepada wujud mekanisme pasar, sehingga berdasarkan prinsip-prinsip persaingan  usaha  (usaha  di  bidang  ketenagalistrikan)  secara  bebas.  Perubahan  tersebut memiliki  implikasi  secara  lebih  lanjut  pada  pergeseran  nilai-nilai  dari  kolektifitas  bangsa kepada bentuk individualitas warga negara. Konsep negara bangsa tidak lagi di bingkai dalam kesadaran  sebagai  kolektivitas  suatu  bangsa  dalam  bentuk  sistem  ekonomi,  tetapi  lebih sebagai ungkapan individualitas sebagi warga negara. Situasi seperti ini sedikit banyak akan menggerus  kesadaran  rakyat  sebagai  bangsa  dan  menyeret  rakyat  ke  dalam  kesadaran  yang lebih  mengutamakan  kedudukannya  sebagai  warga  negara  dengan  tuntutan  lebih  kuat  atas kebebasan  dan  hak  individualitas.  Kontek  dekolonisasi,  hal  itu  menunjukan  bahwa  agenda demokratisasi tersebut yang terkait dengan perubahan sistem pemerintahan dalam amandemen UUD  1945  justru  telah  memudarkan  agenda  dekolonisasi  dalam  UUD  1945  yang  bertujuan untuk memperkuat watak kebebasan yang bersifat kolektif dan mereduksi watak individualitas sebagai warga negara.
Pemerintah akhirnya memiliki dua peran yang sangat berbeda untuk dimainkan dalam ekonomi kapitalis, satu sebagai administrator sistem yang sedang berjalan, dan  yang lainnya sebagai  inovator.  Birokrasi  mempunyai  sebagian  besar  tanggung  jawab  untuk  peran administratif,  namun  para  pemimpin  politik  mempunyai  tanggung  jawab  yang  utama  buat mempromosikan  perubahan  pada  sebuah  sistem,  dengan  demikian,  kapitalisme  global
ketenagalistrikan akan menciptakan  kapitalisme  yang memiliki dua tangan, yang satu tangan akrab  jika  tidak  terlihat  dari  mekanisme  penetapan  harga  yang  mengoordinasikan  pelaku ekonomi dalam kerangka kerja saat ini, dan yang lainnya tangan yang terlihat dari pemerintah, di mana ia baik sebagai administrator maupun sebagai inovator.
Negara  Indonesia  berdaulat  atas    sistem  hukum  dan  organisasi  yang  menjamin kemudahan  akses  energi  listrik  rakyat  di  jamin  UUD  NRI  pasal  33  ayat  2.Jadi,  negara mengkoordinasikan  seluruh  masyarakat,  sementara  pasarsebagaimana  diatur  oleh  negara, mengoordinasikan sektor ekonomi yang kompetitif 26 , yang hal ini sulit terjadi bila pasar atau pihak  swasta  berkuasa  kepemilikan  secara  penuh  di  sektor  pembangkit.  Kekuasaan  suatu negara  akan  infrastruktur  listrik  secara  penuh  di  perlukan  agar  sebuah  negara  bisa  berdaulat tentang  masa  depan  akan  ekonomi,  pembangunan  bangsa  baik  material  maupun  spiritual, sehingga  negara  tak  terkonsep  oleh  pihak  kapitalisme  global  akan  masa  depannya. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus mempertimbangkan komposisi kepemilikan dengan prosentase bahwa negara Indonesia lebih dominan kepemilikannya bukan malah  pihak  swasta  atau  asing  yang  dominan  sehingga  negara  Indonesia  tak  terjebak  oleh kubangan  kapitalisme  global  dalam  kebijakan  ketenagalistrikan.  Liberalisasi  infrasruktur ketenagalistrikan,  konsep  liberal  yang  bebas  harus  di  batasi,  dalam  hal  ini  kepemilikan infrastruktur  pembangkit  pihak  swasta  harus  di  batasi,  supaya  dominasi  milik  negara  terjadi bukan dominasi pihak swsata baik secara keseluruhan secara nasional maupun secara tempat tertentu  yang  memang  mendatangkan  laba  secara  signifikan  dari  segi  bisnis  energi,  karena memang tempat tersebut merupakan titik investasi  yang strategis.  Konsep liberal yang bebas harus  di  batasi,  dalam  hal  ini  kepemilikan  infrastruktur  pembangkit  pihak  swasta  harus  di batasi,  pasal  33  pada  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UUD  NRI  1945  merupakan  dasar  dari  suatu demokrasi ekonomi atau sebagai suatu sistem ekonomi kerakyatan yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dikemukakan oleh Moh. Hatta, yang dimaksud dikuasai oleh negara pada pasal 33  ayat  2  ditekankan  pada    bentuk  di  kuasainya  hak  oleh  negara  untuk  mengendalikan penyelenggarakan  cabang-cabang  produksi  yang  berkaitan.  Artinya,  dengan  dikuasainya cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak  itu  oleh  negara,  berarti  hal  ini  negara  mempunyai  hak  buat  mengendalikan penyelenggaraan cabang-cabang produksi tersebut.
26 Luiz  Carlos  Bresser-Pereir  A,  The  two  forms  of  capitalism:    developmentalism  and  economic  liberalism,  Brazilian Journal of Political Economy, vol  37, nº 4 (149), pp  680-703, October-December/2017.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/
Pengaruh  kapitalisme  global  dalam  kebijakan  industri  ketenagalistrikan  di  Indonesia. Globalisasi,  sebagai  bentuk  baru  ekspansi  kapitalisme  membentuk    atau  mempengaruhi struktur dari pada  hukum yang berdasarkan pada  ide demokrasi dan pasar bebas. Komitmen terhadap  bentuk  republik  yang  demokratis  serta  sistem  pasar  merupakan  bagian  yang  harus ada  di  republic  tersebut.  Terdapat  hubungan  simbiosis  mutualisme  antara    diberlakukannya sistem  demokrasi  dengan  mekanisme  pasar  bebas.  Sehingga  terdapat  hubungan  yang  sangat kuat  antara  demokrasi,  kapitalisme  dan  globalisasi  yang  hal  demikian    dapat  berlangsung dengan  baik  bila  di  kawasan  manapun  ditumbuhkan  sistem  demokrasi.  Sistem  demokrasi ekonomi  Indonesia  yaitu  demokrasi  ekonomi  Pancasila  yang  berketuhanan  Yang  Maha  Esa dan  bukan  demokrasi  ekonomi liberal, tidak  seharusnya  membiarkan  sistem  ekonomi  liberal berkuasa atas struktur bisnis energi listrik di  Indonesia. Kebijakan Industri Ketenagalistrikan di  Indonesia harus di dasarkan pada konstitusi yang anti liberal seperti tertera pada pasal 33 UUD  1945  dan  perubahannya.  Proyek  di  bangunnya  35.000  MW  oleh  pemerintah  yang  di adakan  oleh  pemerintah  mulai  tahun  2015,  bila  kepemilikan  proyek  tersebut  banyak pembangkit  di  kuasai  asing  atau  kapitalis  maka  negara  Indonesia  dalam  bahaya,  Kebijakan tersebut  hanya  membuat  negara  Indonesia  terseret  ke  kubangan  pusaran  arus    kapitalisme global  dan  akan  berimplikasi  terhadap  keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  seluruh  rakyat Indonesia.

## PENUTUP
Globalisasi,  sebagai  bentuk  baru  ekspansi  kapitalisme  membentuk  struktur  hukum berdasarkan  ide  demokrasi    ekonomi  pasar  bebas.  Pembangunan  infrastruktur ketenagalistrikan  di  Indonesia  harus  mempertimbangkan  komposisi  kepemilikan  dengan prosentase  bahwa  negara  Indonesia  lebih  dominan  kepemilikannya  bukan  swasta  atau  asing yang  dominan  sehingga  negara  Indonesia  tak  terjebak  oleh  kubangan  kapitalisme  global dalam  kebijakan  ketenagalistrikan.  Liberalisasi  infrasruktur  ketenagalistrikan,  konsep  liberal yang bebas harus di batasi, dalam hal ini kepemilikan infrastruktur pembangkit pihak swasta harus  di  batasi.  Kebijakan  Industri  Ketenagalistrikan  di    Indonesia  yang  berdasarkan demokrasi  ekonomi  Pancasila    terseret  ke  kubangan  pusaran  arus    kapitalisme  global,  bila pihak  swasta  tanpa  batas  dan  cenderung  dominan,  kedepanya  akan  berimplikasi  terhadap
keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia di bidang energi listrik sebagai bagian pondasi dalam struktur ekonomi.

## REFERENCES
Aidul Fitriciada Azhari, Dekolonisasi dan demokratisasi dalam konstitusionalisme Indonesia: Tafsir  poskolonial  terhadap  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945,  Pidato  Pengukuhan Sebagai  Guru  Besar  dalam  Ilmu  hukum  pada  Fakultas  hukum  Universitas Muhammadiyah Surakarta, kamis 23 Februari 2017.
David Levi-Faur, The politics of liberalisation: Privatisation and regulation-for competition in Europe’s and Latin America’s telecoms and electricity industries, European Journal of  Political  Research  42:  705–740,  2003,  University  of  Haifa,  Israel  and  University of Oxford, UK.
Eric L. Prentis, Evidence on U.S. Electricity Prices: Regulated Utility vs. Restructured States, InternationalJournal  of  Energy  Economics  and  Policy  Vol.  5,  No.  1,  2015,  pp.253- 262.
Hachimenum  Nyebuchi  Amadi,  Distributed  Generation  in  Nigeria’s  Post-Privatised  Power Sector - Challenges and Prospects  ,
Hachimenum  Nyebuchi  Amadi.  Int.  Journal  of  Engineering  Research  and  Application www.ijera.com ISSN : 2248-9622, Vol. 7, Issue 7, ( Part -7) July 2017.
I.Wibowo,  Neoliberalisme,  Yogyakarta:  Penerbit  Cindelaras  Pustaka  Rakyat  Cerdas, 2003.Hlm.4
Jimly  Asshiddiqie,  Konstitusi  dan  Konstitusionalisme  Indonesia,  Sekretariat  Jenderal  dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. Hlm 151 – 161.
Luiz CArLos bresser-PereirA, the two forms of capitalism:  developmentalism and economic liberalism, Brazilian Journal of Political Economy, vol  37, nº 4 (149), pp  680-703, October-December/2017.
Majalah Fokus, Langkah Menuju Zero Loss, Februari 2019, Februari 2019, Hlm : 17
Meyer,  N.  I.  (2003).  European  schemes  for  promoting  renewables  in  liberalised  markets. Energy Policy, 31(7), 665–676.
Nela  Vlahinić-Dizdarević,  The  Effects  of  Privatization  in  Electricity  Sector:  The  Case  of Southeast European Countries, January,2011, Researchgate.
Nic  Rivers  and  Mark  Jaccard,  Electric  Utility  Demand  Side  Management  in  Canada,  The Energy Journal, Vol. 32, No. 4.online: 15 May 2012.
JURNAL JURISPRUDENCE Vol. 9, No. 1, 2019, pp.49-63 p-ISSN: 1829-5045  ; e-ISSN : 2549-5615 http://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/8099/
Paryono,  Paradigma  Transendental  Dalam  Penegakan  Hukum,  Dalam  Transendensi  Hukum Prospek  Dan  Implementasi,  PDIH  UMS,  Genta  Publishing,  Yogyakarta,  2017, Hlm:284.
Paryono,  Perkembangan  Hukum  Energi  Ketenagalistrikan  di  Indonesia,  Dalam  Hukum Transendental: Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Program Doktor (S3)  Ilmu  Hukum  Sekolah  Pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm: 504.
Paryono, Politik Hukum Industri Ketenagalistrikan Berbasis Nilai Nilai Transendental, Law & Justice Jurnal, Volume 3, Nomor 1, April 2018.
Paryono, Pondasi Hukum Peradaban Barat: Pengaruh Terhadap Pengaturan Serta Penguasaan Sumber Daya  Alam dan Energi, Dalam; Absori Pemikiran Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan, Ruas Media, Yogyakarta, 2018, hlm: 141.
Philippe Aghion, Robin Burgess, Stephen J. Redding,  and fabrizio zilibotti, the unequal effects of liberalization: evidence from dismantling the license raj in india, american economic review 2008, 98:4, 1397–1412,september2008,the american economic review vol. 98 no. 4. ttp://www.aeaweb.org/ 397 .
Pornchai Wisuttisak, Regulatory Framework of Thai Electricity Sector.
Rahmat S. Labib, Privatisasi dalam Pandanga Islam, Ciputat : Wadi press, 2005, hlm 49-50.
Sergei Palamarchuk, Status of Electric Power Sector Reform in Russia, International Journal of Energy Economics and Policy, 2016, 6(4), 663-671.
Titus  Koledoye  Olugbenga,  Abdul-Ganiyu  A.  Jumah  and  Phillips  D.  A.,  The  current  and future challenges of electricity market in Nigeria in the face of deregulation process , African Journal of Engineering Research  Vol. 1(2), pp. 33-39, March 2013.
William J. Novak, law and the social control of american capitalism, emory law journal Vol. 60, 2010.
Wolfgangstreeck, How to Study Contemporary Capitalism,European Journal of Sociology.