## PERSPEKTIF SOSIOLOGIS TENTANG KEMANDIRIAN NAGARI  DI SUMATERA BARAT MELALUI PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

## Fitri Eriyanti
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FIS UNP Email : fitri.eriyanti4138@gmail.com

## Abstract
The passage of Village Act No. 6 2014 spurs pros and cons among the community of West Sumatera. Some see the act as the chance to re-implement “nagari” system (a traditional  village  administration  in  Minangkabau  community  who  lives  in  West Sumatera);  others  view  it  as  an  encouragement  to  separate  from  the  Republic  of Indonesia.  However,  this  act  is  a  product  of  the  nation’s  law,  and  elaborated  in  The Indonesian  Government  Regulation  No.  47  2015  about  the  Change  of  Government Regulation  No.  43  2014  about  the  Regulation  on  Implementation  of  Village  Act  No.6 2014,  which  says  that  it  has  to  be  implemented  and  obeyed  nationwide.  The implementation  causes  opportunities  and  challenges  to  the  traditional  village. Traditional village, called ‘nagari’ in West Sumatera, is recognized as legal community based  on  its  traditional  and  historical  rights.  This  means  West  Sumatera’s  nagari  is recognized  autonomically  after  the  passage  of  the  Village  Act  No.  6  2014.  This  article deliberates  the  discourse  on  implementation  of  the  Village  Act  to improve  the  nagari’s autonomy in West Sumatera from the sociological perspective.

## Keywords : sociological perspective, nagari’s autonomy

## Abstrak
Bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuai pro dan kontra    dalam  tataran  wacana  di  kalangan  masyarakat  Sumatera  Barat.  Mulai  dari mendukung  undang-undang    tersebut  sebagai  peluang  kembali  ke  “nagari”,  sampai wacana  memisahkan  diri  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.    Namun, disebabkan  undang-undang   ini  sudah  merupakan  produk  hukum legal  negara, bahkan sudah  dijabarkan  pula  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka ia harus ditaati dan  diterapkan  secara  menyeluruh  di  seluruh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Dalam  pengimplementasian  undang-undang  ini  menimbulkan    sejumlah  peluang  dan tantangan  terhadap  desa  adat.  Desa  adat  (disebut  ‘nagari’  di  Sumatera  Barat)  diakui sebagai  komunitas  masyarakat  hukum  sesuai  dengan  hak  asal-usul  dan  hak tradisionalnya.    Hal  ini  berarti  nagari  di  Sumatera  Barat    mendapat  pengakuan  dan otonominya  pasca  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Tulisan ini akan memaparkan suatu telaahan  berkaitan dengan implementasi Undang- Undang  Desa,  untuk  meningkatkan  kemandirian  nagari  di  Sumatera  Barat,  dalam perspektif sosiologis.

## Kata kunci: Perspektif Sosiologis,  Kemandirian Nagari
Pendahuluan Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  menya- takan  bahwa: “Negara  mengakui  dan  meng- hormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum
adat  serta  hak-hak  tradisionalnya  sepanjang masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.” Frasa  ini  secara  tersirat menyatakan  bahwa  harus  ada  Undang-Undang yang menjembatani antara kepentingan masyarakat  hukum  adat  dengan  kepentingan negara  dalam  bingkai  NKRI.  Inilah  yang menjadi  landasan  konstitusional  dari  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa (selanjutnya disingkat UU Desa).
UU  Desa  menjadi  angin  segar  bagi pemerintah  desa,  terutama  desa  adat  seperti nagari  di  Sumatera  Barat.  Menurut  UU  Desa, desa  adat  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat (Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014). Pengertian  desa  adat  yang  terdapat  dalam  UU Desa itu menguatkan esensi nagari  di Sumatera Barat.  Nagari  adalah  satu  kesatuan  masyarakat hukum  adat  di  Minangkabau  yang  mempunyai batasan  alam  yang  jelas  dan  aturan-aturan tersendiri  yang  berbeda  dengan  pemerintahan desa  administratif  pada  umumnya.  Sampai tahun  1979  satuan  pemerintahan  terkecil  di Sumatera  Barat  adalah  nagari,  yang  sudah  ada sebelum kemerdekaan Indonesia.
Ketika  diberlakukannya  UU  Nomor 5/1979  tentang  Pemerintahan  Desa  membuat istilah nagari hilang, diganti dengan desa. Sejak itu,  sistem  pemerintahan  terendah  di  Sumatera Barat  tidak  lagi  mengindahkan  keragaman  dan adat  istiadat  yang  berlaku.  Pemerintahan menjadi sentralistik terpusat dari atas, tidak lagi tumbuh dari bawah berdasarkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Selain itu, jalannya pemerintahan  di  tingkat  nagari  hampir  selalu mengalami ketegangan hubungan dengan administrasi  pemerintahan  karena  pemimpin adat  yang  selama  ini  punya  peran  hanya menjadi penonton.
Lahirnya  UU  No  22/1999  tentang Otonomi Daerah pernah memunculkan semangat babaliak  ka  nagari atau  kembali menggunakan  istilah  nagari  sebagai  unit pemerintahan  terendah.  Apalagi,  UU  itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Sumatera  Barat  Nomor  9  Tahun  2000  tentang Ketentuan  Pokok  Pemerintahan  Nagari  dan diubah  dalam  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat
Nomor  2  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan Nagari.  Meskipun  kemudian  istilah  nagari kembali  digunakan,  hakikat  dan  spirit  awal nagari tidak tampak. Sistem pemerintahan yang dijalankan di Sumatera Barat tetap pemerintahan desa administratif pada umumnya. Akibatnya, penyelenggaraan pemerintahan di nagari tidak berjalan sebagaimana semestinya.
Urgensi  Implementasi  UU  No  6  Tahun  2014 Bagi Kemandirian Nagari di Sumatera Barat
Berdasarkan  UU  Desa,  tujuan  dari pengaturan desa adalah memberikan pengakuan  dan  penghormatan  atas  desa  dan desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;  serta  melestarikan  dan  memajukan adat,  tradisi,  dan  budaya  masyarakat  desa (Jafar, 2015:vii).
Desa  Adat  atau  yang  disebut  dengan nama  lain  mempunyai  karakteristik  yang berbeda  dari  desa  pada  umumnya,  terutama karena  kuatnya  pengaruh  adat  terhadap  sistem pemerintahan  lokal,  pengelolaan  sumber  daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya.  Desa  Adat  adalah  sebuah kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan  masyarakatnya  berdasarkan  hak asal usul. Implementasi dari kesatuan masyarakat  hukum  adat  tersebut  telah  ada  dan hidup  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  seperti  huta/nagori  di  Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau,  marga  di  Sumatera  bagian selatan,  tiuh  atau  pekon  di  Lampung,  desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua  dan  wanua  di  Kalimantan,  dan  negeri  di Maluku  (Penjelasan  Pasal  18  UU  nomor  6 Tahun 2014).
Terbitnya UU Desa ini makin memperkokoh  kedudukan  nagari  di  Sumatera Barat  sebagai  desa  adat.  Dalam  penjelasan Umum UU Desa terdapat dua asas yang sangat urgen  bagi  peningkatan  kemandirian  nagari, yaitu asas “rekognisi” dan asas “subsidiaritas”. Rekognisi  melahirkan  pengakuan  terhadap keanekaragaman kultural, sedangkan subsidiaritas  terkait  dengan  relasi  hubungan antara negara dengan desa, dimana negara tidak
Perspektif Sosiologis Tentang ...
lagi  mengontrol  desa  secara  penuh  tapi memandang desa itu sanggup mengurus dirinya sendiri.  Asas  rekognisi  dan  subsidiaritas  telah mengubah  pendekatan  kontrol/pengendalian negara  terhadap  Desa  dan  menempatkan  desa sebagai subyek pembangunan.
Terkait asas  rekognisi, terdapat  beberapa pengertian  mengenai  asas  tersebut.  Charles Taylor    (1994)  memahami    rekognisi    dalam dua    pengertian:    “politik    universalisme”, yakni    proteksi    terhadap    otonomi  individu, kelompok atau komunitas dengan cara menjamin  hak-hak  mereka;  serta  “politik perbedaan”,  yakni  proteksi  terhadap  identitas individu, kelompok atau komunitas dengan cara menghormati  dan  membolehkan    mereka melindungi    budayanya.  Seiring  dengan  itu, Axel Honneth (1996) secara sederhana mengemukakan rekognisi dalam dua pengertian, yakni menghormati kesamaan status dan posisi; serta menghargai keberagaman  atau keunikan.  Tujuannya  adalah  untuk  mencapai keadilan  sosial.  Bagi  Honneth,  keadilan  sosial harus  memasukkan  provisi  ruang  bebas  bagi setiap individu hadir dalam ruang publik. Lebih radikal  lagi,  Nancy  Fraser  (2000)  melihat rekognisi  dalam  konteks  perjuangan  politik untuk melawan ketidakadilan. Tujuan rekognisi bukan sekadar memberikan pengakuan, penghormatan  dan  afirmasi  terhadap  identitas kultural  yang  berbeda,  tetapi  yang  lebih  besar adalah keadilan sosial ekonomi.
Dalam konteks nagari di Sumatera Barat, rekognisi  sebenarnya  mengandung  tiga  unsur penting. Pertama ,  keleluasaan  ( dicretionary) nagari  untuk  mengambil  keputusan  dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri  atau  kepentingan  masyarakat setempat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi masyarakat. Keleluasaan itu terkait dengan hak- hak  yang  melekat  pada  nagari  maupun kewenangan  (baik  asal-usul  maupun  hasil  dari desentralisasi)  untuk  mengambil  keputusan  di tingkat  nagari. Kedua ,  kekebalan  dari  “campur tangan”  (intervensi)  pemerintah  yang  bisa mengganggu  keleluasaan  dan  menghambat kemandirian.  Dalam  hal  otonomi  lokal,  tugas pemerintah yang lebih tinggi bukanlah melakukan  “campur  tangan”  yang  bersifat merusak,  melainkan  memberikan  “uluran tangan”.  Campur  tangan  berarti  berbuat  atau mengurusi  hal-hal  yang  sebenarnya  bukan urusannya.  Sedangkan  uluran  tangan  berarti memfasilitasi yang bisa meningkatkan
kemampuan dan kemandirian. Uluran tangan ini antara  lain  mencakup  pembagian  kewenangan, alokasi  dana,  pembinaan  untuk  peningkatan kemampuan, dan pengawasan. Ketiga , kemampuan  (kapasitas)  lokal  untuk  mengatur dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  untuk mencapai tujuan-tujuan mulia seperti kesejahteraan, kemandirian, pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat dan seterusnya. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan, yang memungkinkan nagari membangun kemandirian  (Eko,  2014:  75;  Adi,  2013:23; Suharto, 2005: 56).
Terdapat beberapa alasan urgensi penerapan  asas  rekognisi  terhadap  nagari. Pertama ,  nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  adat  merupakan  entitas  yang  berbeda dengan  kesatuan  masyarakat  hukum  yang disebut  daerah. Kedua ,  nagari  merupakan entitas yang sudah ada sebelum lahirnya NKRI, yang    sudah    memiliki    susunan    asli    maupun membawa  hak  asal-usul. Ketiga ,  nagari merupakan bagian dari keragaman atau multikulturalisme  Indonesia  yang  tidak  serta merta  bisa  diseragamkan. Keempat ,  konstitusi telah  memberikan  amanat  kepada    negara untuk    mengakui    dan    menghormati    nagari sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Terkait  dengan  asas  rekognisi,  dalam penjelasan  pasal  72  ayat  2  UU  Desa    terdapat point alokasi anggaran untuk desa dan desa adat (nagari).  Dengan  demikian,  UU  Desa  menjadi bagian  terpenting  dalam  strategi  pemberdayaan masyarakat  untuk  meningkatkan  kemampuan dan  kemandirian  masyarakat  agar  dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.
Terkait  asas  subsidiaritas,  dipahami bahwa  dalam  semua  bentuk  koeksistensi manusia,  tidak  ada  organisasi  yang  harus melakukan dominasi dan menggantikan organisasi  yang  kecil  dan  lemah  dalam menjalankan fungsinya. Sebaliknya, tanggungjawab    moral    lembaga  sosial    yang lebih    kuat    dan    lebih    besar    adalah memberikan  bantuan  kepada  organisasi  yang lebih  kecil  dalam  pemenuhan  aspirasi  secara mandiri  yang  ditentukan  pada  level  yang  lebih kecil-bawah,  ketimbang  dipaksa  dari  atas (Colombo, 2012). Asas subsidiaritas menegaskan  pembatasan  kekuasaan  otoritas sentral  (pemerintah  lebih  tinggi)  dan  sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah untuk mengambil keputusan dan menggunakan
kewenangan  secara  mandiri  (Bosnich,  1996; Follesdal, 1999).
Ada  tiga    urgensi  asas  subsidiaritas  bagi kemandirian  desa  dan  desa  adat  (nagari). Pertama, urusan  lokal  atau  kepentingan masyarakat  setempat  yang  berskala  lokal  lebih baik ditangani oleh organisasi lokal, (dalam  hal ini    nagari),    yang    paling    dekat    dengan masyarakat. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi, melainkan    menetapkan    kewenangan  berskala lokal        menjadi    kewenangan    desa  dan  desa adat  (nagari)    melalui    undang-undang. Penetapan  itu    berbeda    dengan    penyerahan, pelimpahan    atau    pembagian    yang  lazim dikenal    dalam    asas    desentralisasi    maupun dekonsentrasi.    Sepadan    dengan    asas rekognisi    yang    menghormati    dan    mengakui kewenangan    asal    usul    desa  dan  desa  adat (nagari),  penetapan  asas  subsidiaritas  berarti UU    secara  langsung  menetapkan  sekaligus memberi batas-batas yang jelas  tentang kewenangan  desa  dan  desa  adat  (nagari)  tanpa melalui mekanisme penyerahan dari kabupaten/kota. Ketiga, pemerintah    tidak melakukan    campur    tangan    (intervensi)    dari atas    terhadap    kewenangan    lokal,    melainkan memberikan  dukungan  dan  fasilitasi  terhadap desa  dan  desa  adat  (nagari).  Pemerintah mendorong,  memberikan    kepercayaan    dan mendukung    prakarsa    dan    tindakan   desa  dan desa  adat  (nagari)  dalam    mengatur    dan mengurus    kepentingan    masyarakat    setempat. Tindakan  ini  sejalan  dengan  salah  satu  tujuan penting  UU  Desa,  yakni    memperkuat    desa adat  (nagari)    sebagai    subjek    pembangunan, yang    mampu    dan    mandiri    mengembangkan prakarsa    dan    asetnya    untuk    kesejahteraan bersama.  Sebagai  sebuah  prinsip  politik, subsidiariti  bukan  sekadar  berbicara  tentang pembagian  kewenangan  ke  unit  pemerintahan yang lebih rendah, melainkan berbicara tentang pengambilan keputusan dan penggunaan kewenangan secara mandiri oleh unit pemerintahan  atau  komunitas  yang  paling rendah (Eko dan Kurniawan, 2010: 112).
Kombinasi    antara    asas    rekognisi    dan subsidiaritas    itu  menghasilkan  pengakuan terhadap  nagari  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum   yang   memiliki   batas   wilayah   yang berwenang      untuk  mengatur      dan      mengurus urusan      pemerintahan,      kepentingan masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,    dan/atau    hak
tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam sistem  pemerintahan  NKRI.  UU    Desa    telah menempatkan    nagari    sebagai    organisasi campuran    ( hybrid )    antara    masyarakat berpemerintahan  ( self    governing    community ) dengan    pemerintahan    lokal  ( local  self government ),  sehingga  nagari  berwajah  ganda: pemerintahan  dan  masyarakat,  atau  berbentuk pemerintahan  masyarakat  atau  pemerintahan berbasis  masyarakat.  Nagari    mengandung pemerintahan    dan    sekaligus    mengandung masyarakat    sehingga    membentuk    kesatuan (entitas) hukum.
Keberadaan  nagari  dapat  diperkuat  dan masyarakatnya  diberdayakan  agar  mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Selain itu, undang-undang  ini juga memberikan  kesempatan  kepada  nagari  untuk mengembalikan  jati  dirinya  yang  hilang  akibat penyeragaman  dalam  sistem  pemerintahan  dan juga membangun sesuai potensi serta kebutuhan masyarakatnya (Adisasmita, 2006).

## Perspektif    Sosiologis  tentang  Kemandirian
Nagari  Melalui  Implementasi  UU  Nomor  6 Tahun 2014
Dalam perspektif sosiologis, kemandirian nagari dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan  modal  sosial  yang  dimiliki oleh  nagari.  Modal  sosial  diartikan  sebagai norma  dan  aturan  yang  mengikat  warga masyarakat  yang  berada  di  dalam,  dan mengatur  pola  perilaku  warganya,  juga  unsur kepercayaan  ( trust )  dan  jaringan  ( networking ) antara  warga  masyarakat  ataupun  kelompok masyarakat.  Norma  dan  aturan  yang  ada  juga mengatur  perilaku  individu  baik  perilaku  ke dalam  atau  internal/kelompok  maupun  perilaku keluar atau ekseternal/hubungan dengan kelompok  masyarakat  yang  lain.  Modal  sosial ditandai  sebagai  konteks  komunitas  yang  kuat ( strong  community ).  Modal  sosial  dengan elemen-elemennya seperti kepercayaan, kohesivitas,  altruisme,  gotong  royong,  jaringan dan  kolaborasi  sosial  memiliki  pengaruh  yang besar  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  melalui beragam  mekanisme,  seperti  meningkatnya partisipasi dalam proses demokrasi, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya  tingkat  kekerasan  dan  kejahatan. Indikator  modal  sosial    diantaranya  perasaan identitas    (senasib),  perasaan  memiliki  atau sebaliknya  (alienasi),  sistem  kepercayaan  dan ideologi,  nilai-nilai  dan  tujuan-tujuan,  tingkat
Perspektif Sosiologis Tentang ...
kepercayaan,  harapan-harapan  yang  ingin dicapai  di  masa  depan,  dan  keyakinan  dalam lembaga-lembaga masyarakat (Fukuyama, 2005;  Dasgupta  &  Serageldin,  2000;  Putnam, 1993; Coleman, 1988; Adi, 2013: 258; Suharto, 2005).
Salah  satu  lembaga  masyarakat  atau institusi  lokal  yang  memiliki  modal  sosial adalah  institusi  asli  ( indigenous  institution ) yang  berbasis  pada  adat.    Desa    adat  (nagari) termasuk    institusi    asli    ini,  yang    memiliki pranata    dan    kearifan    lokal,    yang mengutamakan  keteraturan dan keseimbangan: social  order,  ecological  order dan spiritual order .    Nagari  juga  memiliki  tradisi  demokrasi komunitarian,  yakni    mengutamakan    kebaikan bersama,    dengan    model    pengambilan keputusan  secara  deliberatif  melalui  institusi- institusi asli.
Nagari  bagaikan  sebuah  republik  kecil, ada wilayah ( ulayat/pusako ), ada rakyat (suku), ada  pemerintahan  ( sako ,  penghulu),  ada kedaulatan  ( adaik  salingka  nagari ),  yang memiliki sistim demokrasi murni, pemerintahan sendiri,  aset  sendiri,  wilayah  sendiri,  perangkat masyarakat sendiri, sumber penghasilan sendiri, bahkan  hukum  dan  norma-norma  adat  sendiri. Nagari diatur  dengan  prinsip tali  tigo  sapilin yaitu  pertautan    antara  hukum    adat,    agama dan    hukum    negara  (hukum    positif,    undang- undang).  Khusus  hubungan  antara  adat  dan agama  (Islam),  nagari  berpegang  pada  prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah atau disingkat ABS dan SBK (Datuk Bagindo, 2007).
Proses
penyusunan perencanaan pembangunan    ini  dilakukan  secara  partisipatif dengan  mengedepankan  nilai-nilai  budaya lokal.  Hasil  akhir  dari  pengkajian  ini  adalah pengintegrasian  rencana  aksi  komunitas  ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan  pemerintah  nagari.  (Amir,  2010:56; Navis, 1984).
Dalam  konteks  kemandirian,    nagari tidak hanya dipandang sebagai satuan administratif  semata,  tetapi  juga  merupakan satuan  sosial  budaya  dan  satuan  teritorial. Kemandirian  nagari  terlihat  pada  tiga  titik penguatan kapasitas nagari. Indikator kemandirian nagari dalam konteks ini meliputi: pertama, nagari memiliki perencanaan pembangunan  sendiri,  baik  dengan  atau  tanpa bantuan  pihak  lain; kedua, nagari  mampu menginventarisir  harta  kekayaan  nagari  dan
dikelola  dengan  maksud  sebagai  salah  satu sumber  pendapatan  asli  nagari; ketiga, nagari mampu  mengembangkan  kerjasama  dengan pihak  lain  untuk  meningkatkan  kapasitas pemerintahan  nagari  dan  kepentingan  ekonomi nagari (Chambers, 1987).
Sehubungan  dengan  kemandirian  nagari, Eko  Sutoro  dan  Borni  Kurniawan  (2010) mengemukakan ada beberapa bentuk kemampuan
(kapasitas) yang perlu dikembangkan desa adat (nagari) dalam rangka membangun kemandiriannya.
Untuk    menuju  kemandirian  nagari, pemerintah    nagari    dapat  menyusun  program pembangunan  yang  dilakukan  melalui  analisis permasalahan,  analisis  potensi,  dan  analisis kepentingan  kelompok  dalam  masyarakat, dengan  menggunakan  kriteria  yang  terukur, sehingga  menghasilkan  rumusan  program pembangunan  yang  benar-benar  dibutuhkan oleh  masyarakat  nagari.  Dalam  konteks berlakunya  hukum  dalam  sistem  pemerintahan nagari sesuai dengan asas rekognisi merupakan bagian  kewenangan  penuh  dari  nagari.  Hal  ini semestinya  menjadi  keniscayaan  agar  hukum adat  tidak  dipergunakan  hanya  untuk  kegiatan yang  bersifat  seremonial,  melainkan  masuk  ke arena  kehidupan  bermasyarakat  di  nagari. Sebagai  sebuah  rekognisi,  norma  adat  yang berlaku  di  setiap  nagari  menjelma  sebagai  hu- kum dan budaya yang mengikat masing-masing warga nagari.
Dengan  mengoptimalkan  pemanfaatan alokasi  dana  terkait  asas  rekognisi  dan subsidiaritas,  nagari  dapat  menyusun  program- program  kerja  yang  bertujuan  meningkatkan kemandirian nagari dan masyarakatnya. Misalnya  program  pelatihan  teknis    bagi pemuda/pemudi  berupa    pelatihan    montir radio/TV,    bengkel  sepeda  motor  dan  mobil, salon kecantikan, tukang pangkas rambut,  juru ukur,  menjahit  pakaian  dan  lain  sebagainya. Apabila  di  setiap  nagari  sudah  tersedia  jasa sebagaimana  tersebut  di  atas  maka  masyarakat nagari  tidak  perlu  mencari  jasa  itu  ke  luar wilayah nagarinya dan biayanya juga akan lebih murah.  Program    ini    juga  membuka kesempatan  lapangan  kerja  bagi  masyarakat nagari.
Dengan  berlakunya  UU  Desa,  maka nagari  dapat  meningkatkan  kemandiriannya. Pengelolaan  alokasi  dana  desa  terkait  asas rekognisi dan  subsidiaritas bisa menjadi berkah jika dikelola dengan baik dan benar.

## Penutup
Implementasi UU Desa diharapkan dapat menjawab  berbagai  permasalahan  di  nagari yang meliputi aspek  sosial,  budaya,  ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat  nagari  dan  memperkuat  nagari sebagai    entitas    masyarakat    yang    kuat    dan mandiri.    Nagari    juga    diharapkan  dapat menjalankan  mandat  dan  penugasan  beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi,  dan  terutama  pemerintah  kabupaten/ kota yang berada diatasnya, serta menjadi ujung tombak  dalam  setiap  pelaksanan  pembangunan dan  kemasyarakatan.  Sehingga,  pengaturan nagari juga dimaksudkan untuk mempersiapkan nagari  dalam  merespon  proses  modernisasi, globalisasi  dan  demokratisasi  yang  terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.
Dengan    pengaturan    seperti    ini, diharapkan    nagari  dapat    tumbuh    sebagai tempat    kehidupan    dan    penghidupan. Disamping  itu,  implementasi  UU  Desa  ini diharapkan  mengangkat  nagari  pada  posisi subjek yang mandiri dalam kehidupan berbangsa    dan    bernegara,    karena    akan menentukan  format  nagari  yang  tepat sesuai dengan    konteks    keragaman    lokal,    serta merupakan  instrumen untuk  membangun  visi menuju    kehidupan        nagari    yang    mandiri, demokratis dan sejahtera.

## Daftar Rujukan
Adi,  Isbandi  Rukminto.  2013. Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat . Jakarta: Rajawali Press.
Adisasmita,  R.  2006. Membangun  Desa Partisipatif , Graha Ilmu: Yogyakarta.
Amir, M.S. 2010. Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan  Hidup  Orang  Minang .  Padang: PT Mutiara Sumber Widya.
Bosnich,  D.  1996.    “The  Principle  of Subsidiarity,” Religion and Liberty , 6 (4).
Chambers, R. 1987. Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang . Jakarta: LP3ES.
Coleman,  J.  1988.  “Sosial  Capital  in  the Creation  of  Human  Capital”. American Journal  of  Sociology 94  (Supplement):
S95-S120.
Colombo,  A.  2012. Subsidiarity  Governance: Theoretical  and Empirical Models . New
York: Palgrave Macmillan.
Dasgupta,  P.  &  Ismail  Serageldin,  eds.,  2000.
Social Capital: A Multifaceted Perspective .  Washington  DC:  World
Bank.
Datuk  Bagindo,  Azmi.  2007. Adat  Dipakai Baru Baju Dipakai Using. Jakarta: Kulik- Kulik Alang.
Eko,  Sutoro  dkk.  2014. Desa  Membangun Indonesia . Yogyakarta: FPPD.
Eko,  Sutoro.  dan  Borni  Kurniawan.  2010.
Institusi  Lokal  dalam  Pembangunan Perdesaan. Jakarta: Bappenas.
Follesdal, A. 1998. “Survey Article:
Subsidiarity.” The  Journal  of  Political Philosophy 6 (2).
Fraser,  N.    2000.  “Rethinking  Recognition”.
New Left Review , 3, May–June. 107–20.
Fukuyama, F. 2005. Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan  dan  Tata  Dunia Abad  21 .
Jakarta: Gramedia. Honneth, A. 1996. The Struggle for Recognition:  The  Moral  Grammar  of Social Conflict. Cambridge: Polity.
Jafar,  Mirwan.  2015.  “Kata  Sambutan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi”,  dalam Anotasi Undang-Undang    No.  6  Tahun  2014 tentang Desa . Jakarta: PATTIRO.
Navis,  A.A.  1984. Alam  Terkembang  Jadi
Guru . Jakarta: Gratifi Press. Putnam, R.D. (1993). The Prosperous Community:  Social  Capital  and  Public
Life. American Prospect . 13: 35-42.
Suharto,  Edi.  2005. Membangun  Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan Sosial  dan  Pekerjaan  Sosial. Bandung:
Refika Aditama.
Taylor,    C.    1994.    “The    Politics    of Recognition”,  dalam  A.  Gutmann (ed.). Multiculturalism:  Examining  the  Politics of  Recognition .  Princeton.  NJ:  Princeton University
Press.