DOI: https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i2 Received: 5 November 2021, Revised: 15 November 2021, Publish: 6 Desember 2021

## PENGARUH SERTIFIKASI BENDAHARA TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

## Rafles Ricadson Purba 1
1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Indonesia, rafles.ricadson@gmail.com

## Korespondensi Penulis: Rafles Ricadson Purba
Abstrak: Bendahara memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan negara. Bendahara adalah  orang  yang  ditunjuk  untuk  menerima,  menyimpan,  membayarkan,  menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan  uang  untuk  keperluan  dan  pendapatan  negara  dalam pelaksanaan  APBN  pada  Satuan  kerja  Kementerian  Negara/Lembaga.  Keuangan  Negara sering  diistilahkan  dengan  public  (government)  finance,  sehingga  Keuangan  Negara  dalam arti  sempit  adalah  government  finance,  yaitu  bagaimana  pemerintah  mencari  sumber  dana kemudian bagaimana melakukan pembelanjaan untuk mencapai tujuan pemerintah, untuk itu Bendahara  sebagai  aparatur  yang  terlibat  langsung  dan  memiliki  peran  krusial  dalam pengelolaan  keuangan  instansi  pemerintah  diharapkan  memiliki  profesionalitas  yang mumpuni  sekaligus  menjadi  insan  pengelola  keuangan  yang  bermartabat.  Sertifikasi Bendahara  merupakan  proses  penilaian  karakter,  kompetensi  dan  kemampuan  atas  keahlian dan  ketrampilan  untuk  menjadi  Bendahara  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  obyektif. Metode  yang  digunakan  pada  penulisan  karya  tulis  ini  adalah  metode  studi  pustaka  atau Library  Research.  Karena  proses  sertifikasi  bendahara  sudah  seharusnya  menilai keterampilan  dan  keahlian  bendahara  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  pengelola Keuangan Negara.
Kata Kunci: Sertifikasi Bendahara, Keuangan Negara, Satuan Kerja .

## PENDAHULUAN
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,  serta  segala  sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang  yang  dapat  dijadikan milik  negara  berhubung  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut  yang  diantaranya adalah  penerimaan  dan  pengeluaran  negara.  Bendahara  merupakan  salah  satu  pihak  yang berperan  penting  dalam  melaksanakan  tugas  kebendaharaan  dalam  rangka  pelaksanaan anggaran  pendapatan  dan  belanja  pada  satuan  kerja  di  lingkungan  kementerian negara/lembaga.  Tugas  utama  bendahara  sebagai  orang  yang  ditunjuk  untuk  menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara  dan  uang  untuk  keperluan  belanja  negara  dalam  rangka  pelaksanaan  APBN  pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  negara,  pemerintah  diwajibkan  untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara  yang dibahas bersama dan disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dengan  pertimbangan  dari  Dewan  Perwakilan Daerah  yang  dijadikan  sebagai  pedoman  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  sektor finansial.  Dalam  pasal  23  Ayat  1  Undang-undang  dasar  1945  dikatakan  bahwa  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  sebagai  wujud  dari  pengelolaan  keuangan  negara  ditetapkan  setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memberikan harapan akan lahirnya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, dalam pasal 6 dikatakan bahwa Presiden  selaku  Kepala  Pemerintahan  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan negara  sebagai  bagian  dari  kekuasaan  pemerintahan,  kekuasaan  tersebut  kemudian dikuasakan  kepada  menteri/pimpinan  lembaga  selaku  Pengguna  Anggaran,  dimana  dalam pengelolaan anggaran tersebut menteri/pimpinan lembaga menyerahkan kewenangan kepada Kuasa  Pengguna  Anggaran  yang  dibantu  oleh  Bendahara  dalam  melaksanakan  pengelolaan anggaran. Sedangkan dalam pasal 10 ayat  (3) dikatakan bahwa “Bendahara Penerimaan dan Bendahara  Pengeluaran  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  adalah  Pejabat Fungsional”  dimana  Jabatan  Fungsional  Pegawai  Negeri  Sipil  adalah:  “…kedudukan  yang menunjukkan  tugas,  tanggung  jawab,  wewenang  dan  hak  seseorang  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  suatu  satuan  organisasi  yang  dalam  pelaksanaan  tugasnya  didasarkan  pada  keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.”
Untuk  menilai  keahlian  dan  keterampilan  sebagaimana  dimaksud  pada  pengertian jabatan fungsional, maka kepada bendahara dilaksanakan sertifikasi dimana tujuan sertifikasi bendahara sendiri adalah untuk:
 Menentukan  kelayakan  dan  memberikan  pengakuan  atas  kompetensi  Bendahara  untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
 Meningkatkan  dan  menjamin  pemeliharaan  mutu  kompetensi  Bendahara  untuk melaksanakan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN;
 Meningkatkan profesionalisme Bendahara dalam pengelolaan keuangan negara; dan
 Mendukung tercapainya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  apakah  ada  pengaruh  pelaksanaan  sertifikasi bendahara  terhadap  peningkatan  kualitas  pengelolaan  keuangan  negara  berdasarkan  tujuan pelaksanaan  sertifikasi  bendahara.  Diharapkan  tulisan  ini  dapat  memberikan  manfaat  dalam memperoleh pemahaman mendalam mengenai tujuan pelaksanaan sertifikasi bendahara pada satuan kerja dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara.

## KAJIAN PUSTAKA
Suparmoko  (2013)  memandang  keuangan  negara  sebagai  bentuk  kajian  terkait dampak  anggaran  negara  pada  perekonomian  makro,  khususnya  dampak  yang  ditimbulkan pada  sasaran  aktivitas  pertumbuhan  ekonomi,  pengendalian  harga,  pemerataan  pendapatan masyarakat,  pemenuhan  pekerjaan  bagi  masyarakat.  Selanjutnya  Soetrisno  (2013) menjelaskan  Administrasi  keuangan  negara  merupakan  bagian  dari  keuangan  negara  yang
didalamnya  mencakup  badan  hukum  publik  baik  keuangan  negara  maupun  keuangan  badan hukum  yang  lebih  rendah,  biasanya  ditekankan  pada  segi-segi  yang  berhubungan  dengan pengeluaran  negara,  penerimaan  negara  termasuk  perpajakan  dan  hutang  negara,  serta anggaran negara. Sumbu (2010) berpendapat bahwa keuangan negara berarti semua hal yang ada hubungannya dengan pembayaran dan penerimaan uang yang keluar dan masuk dari kas negara. Sehingga dapat  disimpulkan dalam pengelolaan keuangan negara diperlukan adanya bendahara yang bertugas mengelola keuangan negara tersebut.
ICW  Staatsblad  Tahun  1925  Nomor  448,  Pasal  77  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa orang-orang  dan  badan-badan  yang  oleh  negara  diserahi  tugas  penerimaan,  penyimpanan, pembayaran  atau  penyerahan  uang,  atau  surat-surat  berharga  dan  barang-barang  termaksud dalam  Pasal  55,  adalah  bendahara  dan  dengan  demikian,  berkewajiban  untuk  mengirim kepada Dewan Pengawas Keuangan perhitungan mengenai pengurusan yang dilakukannya.
Dalam  pasal  1  angka  14  UU  Perbendaharaan  Negara,  mengatur  bahwa  bendahara adalah  “setiap  orang  atau  badan  yang  diberi  tugas  untuk  dan  atas  nama  negara/  daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang  negara/  daerah.”  Selanjutnya  dalam  pasal  35  ayat  (2)  UU  Keuangan  Negara, disebutkan bahwa  “Setiap orang  yang diberi  tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/ atau  menyerahkan  uang  atau  surat  berharga  atau  barang-barang  negara  adalah  bendahara yang  wajib  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  kepada  Badan  Pemeriksa Keuangan.”
Keuangan  negara  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  nomor  31  tahun  1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,  yang  dipisahkan  atau  yang  tidak  dipisahkan,  termasuk  di  dalamnya  segala  bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
b. Berada  dalam  penguasaan,  pengurusan,  dan  pertanggungjawaban  Badan  Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan  yang dimaksud dengan Perekonomian  Negara  adalah  kehidupan  perekonomian  yang  disusun  sebagai usaha  bersama  berdasarkan  asas  kekeluargaan  ataupun  usaha  masyarakat  secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di  daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku yang  bertujuan  memberikan  manfaat,  kemakmuran,  dan  kesejahteraan  kepada seluruh kehidupan rakyat.
Sedangkan  pengaturan  khusus  mengenai  keuangan  negara  baru  diatur  pada  Undang- undang  keuangan  negara  yaitu  Undang-undang  nomor  17  tahun  2003  tentang  Keuangan Negara,  dimana  Keuangan  Negara  sering  dikaitkan  erat  dengan  pengelolaan  anggaran
maupun  barang  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  yang  berasal  dari  publik  serta  harus digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Pengelolaan  Anggaran  sendiri  merupakan  seluruh  proses  kegiatan  yang  diawali  dari penyusunan  rencana  kerja,  penuangan  dalam  dokumen  pelaksanaan  anggaran,  pengawasan atas  realisasi  anggaran  tersebut,  dan  pencatatan  dalam  sistem  akuntansi  sebagai  dasar penyusunan  laporan  keuangan  pemerintah.  Menurut  Granof  (2016)  bahwa  pelaksanaan pengelolaan  keuangan  sendiri  sebagai  tolak  ukur  sejauh  mana  pemerintah  merealisasikan program-programnya.
Dalam  literatur-literatur  sebelumnya,  istilah  keuangan  negara  memiliki  pengertian yang berbeda-beda. Dalam kepustakaan ilmu hukum, keuangan negara dalam bahasa Belanda dikenal  dengan  istilah geldmiddelen .  P.H.  Van  der  Kamp  sebagaimana  dijelaskan  dalam Saputra  F  (2016), Geldmiddelen yang  berarti:  “… all  de  rechten  die  een  geld  swaarde vertegenwoordegen,  Zoomede  al  hetgeen  faan  gelden  goed  tenge  volge  van  die  rechten  is varkregen ….”  (semua  hak  yang  dapat  dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu yang dapat dijadikan milik negara menghubungkan dengan hak-hak tersebut)
Kriteria  tata  kelola  keuangan  negara  yang  baik  seharusnya  mengikuti  ketentuan  dan menghasilkan  output  dan  outcome  yang  efektif  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan untuk  itu  harus  dikelola  oleh  orang-orang  yang  berkompeten,  profesional  disertai  pedoman yang jelas sesuai dengan asas-asas tata kelola yang baik. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Menjelaskan bahwa  Pengelolaan  keuangan  negara  sebagaimana  diatur  didalam  undang-undang  tersebut menganut beberapa asas diantaranya ketertiban, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  serta  transparan,  dan  juga  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan sedasar dengan prinsip-prinsip good financial governance .
Peran  strategis  bendahara  dalam  mengelola  keuangan  negara  mendorong  perlunya dilakukan  pembinaan  kompetensi  dan  profesionalitas  secara  berkelanjutan  agar  terwujud pengelolaan  keuangan  negara  yang  baik  dan  akuntabel  (Harjowiryono,  2020),  Salah  satu bentuk  pembinaan  kompetensi  secara  terstruktur  ialah  dengan  diimplementasikannya kebijakan  sertifikasi  bendahara  sebagai  suatu mandatory bagi  Bendahara  pengelola  APBN yang diangkat di seluruh Kementerian Negara/Lembaga.
Sertifikasi bendahara menurut Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 pasal 1 angka 7 adalah:  “proses  penilaian  karakter,  kompetensi,  dan  kemampuan  atas  keahlian  dan keterampilan untuk menjadi Bendahara yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui ujian sertifikasi.”
Dalam  UU  Nomor  1  Tahun  2004  pada  penjelasan  pasal  10  disebutkan  bahwa persyaratan  mengenai  pengangkatan  serta  pembinaan  karir  dalam  hal  ini  dilakukan  melalui proses  sertifikasi  yang  mengacu  pada  pemenuhan  atas  standar  kompetensi  yang  ditetapkan
oleh  Menteri  Keuangan  berdasarkan  wewenang  dan  sesuai  dengan  peran  BUN  selaku Pembina Nasional Jabatan Fungsional Bendahara dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Pasal  8  Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2016  mengamanahkan  Pelaksanaan Sertifikasi  Bendahara  paling  lambat  4  tahun  sejak  peraturan  tersebut  berlaku,  sehingga setelah  batas  tersebut,  seluruh  bendahara  pengelola  APBN  diwajibkan  untuk  memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan maupun oleh pejabat yang ditunjuk.
Selanjutnya  diatur  Tata  Cara  Pelaksanaan  Sertifikasi  Bendahara  Pada  Satuan  Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sesuai PMK Nomor 126/PMK.05/2016 pasal  2,  disebutkan  bahwa  tujuan  dari  kegiatan  Sertifikasi  Bendahara  antara  lain  untuk memberi  pengakuan  kompetensi  bendahara  dalam  pelaksanaan  tugasnya,  menjamin pemeliharaan mutu kompetensi bendahara, meningkatkan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan
Adapun Alur dari Sertifikasi Bendahara dibagi ke dalam beberapa proses, dimulai dari proses  konversi  sertifikat  bendahara  bagi  bendahara  yang  memenuhi  kriteria  yang  sudah ditetapkan  khusus  bagi  bendahara  yang  memiliki  sertifikat  pelatihan.  Bagi  bendahara  yang belum  memiliki  sertifikat  pelatihan  apapun  serta  masa  jabatan  sebagai  bendahara  masih kurang  dari  2  tahun  dapat  mengikuti  diklat  persiapan  sertifikasi  bendahara  untuk  kemudian mengikuti ujian sertifikasi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kuantitatif  deskriptif,  yang  akan melakukan  analisa  mengenai  data  yang  ditemukan  dan  mengangkatnya  tanpa  melakukan rekayasa. Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka data dalam penelitian ini  adalah  data  yang  diperoleh  dikaitkan  dengan  studi  pustaka  berdasarkan  peraturan- peraturan  yang  sudah  ada.  Arikunto  (2006:12)  berpendapat  bahwa  penelitian  kuantitatif adalah  metode  penelitian  yang  menggunakan  jumlah  angka  yang  banyak,  dimulai  dengan mengumpulkan  data,  menginterpretasikan  data  yang  diperoleh,  dan  menyajikan  hasilnya. Sugiyono  (2009:14)  menjelaskan  bahwa  metode  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang didasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, umumnya dipilih secara acak, menggunakan peralatan penelitian untuk mengumpulkan data, dan kemudian analisis/statistik kuantitatif. hipotesis yang telah ditetapkan.
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  terutama  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Perpres Nomor 7  Tahun  2016  tentang  Sertifikasi  Bendahara  pada  Pada  Satuan  Kerja  Pengelola  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  PP  Nomor  45  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara,  PMK  Nomor  126/PMK.05/2016  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Penelitian  ini  juga  didukung  dengan  data  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran (IKPA) untuk tingkat nasional terkhusus untuk indikator kinerja Pertanggungjawaban UP dan indikator Penyampaian LPJ Bendahara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  tujuan  dari  pelaksanaan  kegiatan  sertifikasi  bendahara  dimana  salah satunya  adalah  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  keuangan  negara  secara  keseluruhan, seharusnya  pelaksanaan  sertifikasi  bendahara  yang  sudah  berjalan  selama  ini  meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Untuk mengukur kualitas pengelolaan anggaran salah satunya adalah dengan menilai Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  yang  dinilai  berdasarkan  indikator  yang  sudah  ditetapkan. Indikator-indikator  tersebut  sering  disebut  dengan  istilah  IKPA  atau  Indikator  Kinerja Pelaksanaan  Anggaran.  Indikator  Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  merupakan  indikator  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Keuangan  selaku  Bendahara  Umum  Negara  yang  digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga  dari  sisi  kesesuaian  terhadap  perencanaan,  efektivitas  pelaksanaan anggaran,  efisiensi  pelaksanaan  anggaran,  dan  kepatuhan  terhadap  regulasi,  hal  tersebut diatur  di  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  195/PMK.05/2018  tentang  Monitoring dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Anggaran  Belanja  K/L.  IKPA  menjadi  penting  bagi  Kementerian Negara/Lembaga karena dengan tercapainya IKPA, Kementerian Negara/Lembaga menjamin ketercapaian output dan outcome ,  sehingga  manfaat  dari  pelaksanaan  anggaran  sehingga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dari  beberapa  Indikator  yang  ditentukan,  terdapat  2  Indikator  yang  menjadi tanggungjawab  dari  Bendahara  selaku  pengelola  keuangan  negara,  indikator  tersebut  yaitu Pengelolaan  UP  dan  TUP  dan  Penyampaian  LPJ  Bendahara.  Berdasarkan  Unadang-undang keuangan negara, bendahara diberi wewenang untuk mengelola yaitu melakukan pembayaran serta menyimpan uang muka atau uang persediaan yang ada padanya (indikator pengelolaan UP  dan  TUP),  selain  wewenang  tersebut,  bendahara  juga  diwajibkan  untuk mempertanggungjawabkan  uang  ataupun  uang  persediaan  yang  dikelolanya  (indikator penyampaian LPJ Bendahara).
Indikator  Pengelolaan  UP  dan  TUP  dihitung  berdasarkan  rasio  ketepatan  waktu pertanggungjawaban  UP  Tunai  dan  TUP  Tunai  terhadap  seluruh  pertanggungjawaban  UP Tunai dan TUP Tunai, pada akhir tahun anggaran, sisa UP Tunai dan TUP Tunai yang belum disetor  ke  Rekening  Kas  Negara  akan  diperhitungkan  sebagai  pengurang  nilai  kinerja. Indikator Penyampaian LPJ Bendahara sendiri dihitung berdasarkan rasio penyampaian LPJ Bendahara  Pengeluaran  yang  dilakukan  secara  tepat  waktu  terhadap  seluruh  kewajiban penyampaian LPJ, dimana Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya).
Kualitas menurut Sugiarto (2003:38) adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan baik  itu  dengan  produk,  jasa,  manusia,  proses,  serta  dengan  lingkungan  yang  memenuhi maupun  melebihi  harapan.  Sedangkan  Soewarso  Hardjosudarmo  (2004)  menjelaskan
mengenai  pengertian  kualitas  adalah  suatu  penilaian  subyektif  dari  customer,  yang  mana penentuan  ini  ditentukan  oleh  persepsi  customer  mengenai  produk  dan  jasa.  Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas dapat diartikan kondisi dimana harapan maupun persepsi  yang sudah ditentukan sebelumnya dapat dipenuhi. Dalam hal pengelolaan keuangan  negara  tentu  perlu  ditentukan  tolak  ukur  dalam  menentukan  tercapainya  kualitas tersebut, salah satunya dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.
Nilai  Kualitas  Pengelolaan  Keuangan  Negara  yang  diukur  berdasarkan  nilai  Indikator Kinerja  Pelaksanaan  Anggaran  mengalami  peningkatan  sejak  diberlakukannya  sertifikasi bendahara pada tahun 2018. Pengelolaan Uang Persediaan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan  dengan  Penyampaian  LPJ  Bendahara,  namun  indikator  penyampaian  LPJ Bendahara konsisten dengan peningkatannya dari Tahun ke tahun. Peningkatan nilai Kinerja Pelaksanaan  Anggaran  pada  2  indikator  tersebut  dapat  dilihat  pada  tabel.  1  dan  gambar.  1 yang menunjukkan peningkatan nilai dengan data sampai dengan bulan Oktober tahun 2021. Berdasarkan data tersebut sampai dengan data terakhir kinerja pengelolaan keuangan negara khususnya  kinerja  pelaksanaan  anggaran  yang  dilakukan  oleh  bendahara  mengalami peningkatan  kualitas  setelah  diberlakukannya  sertifikasi  bendahara  di  lingkungan Kementerian Negara/Lembaga
Sejalan dengan  tujuan pelaksanaan sertifikasi  bendahara untuk  menentukan kelayakan dan  pengakuan  atas  kompetensi  bendahara  untuk  melakukan  tugas  kebendaharaan  dalam rangka  pelaksanaan  APBN,  maka  sudah  seharusnya  pelaksanaan  sertifikasi  bendahara memberikan  pengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  negara  yang  sebagian dari tugas pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh bendahara itu sendiri.

## Tabel
Tabel 1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Bulan/ Tahun Indikator Pengelolaan Uang Persediaan Penyampaian LPJ Bendahara Januari 2018 100,0% - Februari 2018 91,0% - Maret 2018 90,0% - April 2018 88,0% - Mei 2018 87,0% - Juni 2018 85,0% - Juli 2018 83,0% - Agustus 2018 83,0% - September 2018 83,0% - Oktober 2018 84,0% - November 2018 84,0% - Desember 2018 85,0% - Januari 2020 100,0% 97,0%
Februari 2020 99,0% 98,0% Maret 2020 98,0% 98,4% April 2020 95,0% 98,8% Mei 2020 90,0% 99,0% Juni 2020 91,0% 99,0% Juli 2020 90,0% 99,2% Agustus 2020 90,0% 99,2% September 2020 91,0% 99,2% Oktober 2020 91,0% 99,2% November 2020 92,0% 99,2% Desember 2020 92,0% 99,4% Januari 2021 100,0% 99,2% Februari 2021 99,0% 99,0% Maret 2021 97,0% 99,2% April 2021 95,0% 99,4% Mei 2021 95,0% 99,4% Juni 2021 95,0% 99,4% Juli 2021 94,0% 99,6% Agustus 2021 94,0% 99,6% September 2021 94,0% 99,6% Oktober 2021 94,0% 99,6%

## Gambar
Gambar 1. Nilai Indikator Pengelolaan UP dan LPJ Bendahara. 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% Jan 18 Mar 18 Mei 18 Jul 18 Sept 18 Nov 18 Jan 20 Mar 20 Mei 20 Jul 20 Sept 20 Nov 20 Jan 21 Mar 21 Mei 21 Jul 21 Sept
21
Pengelolaan UP
LPJ

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sertifikasi  Bendahara  memiliki  tujuan  untuk meningkatkan  kualitas  pengelolaan keuangan  negara  secara  keseluruhan,  berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  dapat disimpulkan  bahwa  proses  sertifikasi  bendahara  yang  sudah  berjalan  sebagai  alat  untuk menilai kompetensi dari bendahara yang ditunjuk untuk mengelola keuangan negara memiliki pengaruh positif terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  meskipun  ditemukan  bahwa  Sertifikasi  Bendahara berpengaruh  terhadap  Peningkatan  Kualitas  Pengelolaan  Keuangan  Negara,  namun ditemukan  masih  banyak  faktor  lain  yang  dapat  mempengaruhi  peningkatan  Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara selain dari sertifikasi bendahara tersebut. Selain itu data yang dikumpulkan belum menunjukkan jumlah bendahara  yang mengelola keuangan negara  yang sudah  tersertifikasi  sampai  dengan  saat  ini,  sehingga  masih  diperlukan  kajian  lebih  lanjut terkait  hal  tersebut  untuk  melihat  dan  mendalami  hubungan  antara  sertifikasi  bendahara dengan Pengelolaan Keuangan Negara.

## DAFTAR RUJUKAN
Arikunto, S. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara Direktorat      Sistem    Perbendaharaan.  (2016).  Blue  Print    Sertifikasi    Bendahara    Satker Pengelola Dana APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan.Jakarta.
Hardjosudarmo, Soewarso, Bacaan Terpilih Tentang Total Quality Management, Yogyakarta : Andi, 2004
Harjowiryono, M. (2020). Determinan Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Menyetorkan Penerimaan  Pajak.  Indonesian  Treasury  Review:  Jurnal  Perbendaharaan,  Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 5(4), 285-310.
Mumpuni,  M.  (2014).  Pengantar  Pengelolaan  Keuangan  Negara.  Jakarta:  Sekolah  Tinggi Akuntansi Negara.
Saputra,  F.  (2016).  Kedudukan  Bendahara  Pasca  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 1(3), 19-33.
Sugiarto,  Endar.  2003.  Psikologi  Pelayanan  dalam  Industri  Jasa.  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta Sumbu, T. (2010). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(4), 567-588.
Suparmoko,  M.  (2013).  Keuangan  Negara,  Dalam  Teori  dan  Praktek  (6th  ed.).  Yogyakarta:
BPFE.
Sutrisno. 2013. Manajemen Keuangan : Teori, Konsep & Aplikasi. Jakarta : Ekonisia Widayani, W. Ekonomi Pemerintahan (2014). Tangerang: Universitas Terbuka