INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 5578-5592 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM Di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango
Bayu Wange 1 ✉ , Rosman Ilato 2 , Melizubaida Mahmud 3 , Radia Hafid 4 , Ardiansyah 5
Unversitas Negeri Gorontalo
Email: bayuwange12@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Peran Pemerintah  Desa  Pada  Pengelolaan  UMKM  di  Desa  Tuloa  Kabupaten  Bone  Bolango.Penelitian  ini menggunakan  metode  kualitatif  pendekatan  narative  inquiry  dimana  peneliti  menjelaskan  dan menggambarkan situasi yang tejadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah  Observasi,  Wawancara,  dan  Dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  peran pemerintah  dalam  mengelola  UMKM  Desa  Tuloa  Belum  Maksimal.  Hal  ini  dilihat  melalui  program- program  yang  dilaksanakan,  Meskipun  pemerintah  desa  telah  melakukan  beberapa  kegiatan  terkait dengan pengelolaan UMKM, namun sampai dengan saat ini dari 27 UMKM yang di Bina tidak semua UMKM yang mampu bertahan. hal itupun terjadi bukan karena keterlibatan pemerintah secara penuh, melainkan UMKM yang bertahan adalah UMKM yang menjual bahan Pokok masyarakat seperti Minyak Kelapa, Warung Sembako (kios), Gula merah dan UMKM Hasil Tani.  Adapun faktor yang mengahambat peran pemerintah  desa dalam  mengembangkan UMKM    antara lain  : kualitas  SDM-nya yang  masih rendah dan belum profesional, modal, jaringan usaha, dan terbatasnya sarana dan prasarana.
Kata Kunci: Peran Pemerintah, UMKM

## Abstract
This research aimed to determine the role of village government in managing MSMEs in Tuloa Village, Bone Bolango Regency, and the factors hindering the role of village government in managing MSMEs in Tuloa Village, Bone Bolango Regency. This research employed a qualitative method with a narrative inquiry  approach,  where  the  researcher  elucidated  and  described  the  factual  situation.  The  data collection techniques used included observation, interview, and documentation. The research findings indicated that the of village government in managing MSMEs in Tuloa Village was not optimal yet, and it  was  noticeable  from  the  programs  implemented.  Despite  the  village  government  has  carried  out several activities related to the management of MSMEs, up to now, of the 27 MSMEs that have been developed,  not  all  MSMEs  could  survive.  Those  who  survived  were  not  impacted  through  full government involvement, but rather, they were the ones who sold basic community goods such as coconut oil, basic food stalls, brown sugar, and agricultural products. In the meantime, lots of MSMEs did  not develop  due  to  several  factors,  including  internal  consisting  of  capital  himin  resources, and business networks and external consisting of limited tieties and infrastructure.

## Keywords: Role of Village Government, MSMEs

## PENDAHULUAN
Zaman sekarang telah mengalami banyak perkembangan. Selain itu, perkembangan didunia usaha juga semakin meningkat. Perkembangan ini didasarkan pada kemajuan yang terjadi di seluruh indonesia dan bahkan secara global. Perkembangan dari masa kemasa memberikan  perubahan,  tujuan  dari  adanya  perkembangan  adalah  untuk  meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mana dari kondisi kehidupan sebelumnya menjadi kehidupan yang lebih baik, lebih maju dan sejahtera, salah satunya yaitu melalui perkembangan dalam dunia  usaha.  Dari  peningkatan  perkembangan  dalam  dunia  usaha  maka  akan  dapat memberikan dampak pertumbuhan dan meningkatkan perekonomian.
Perekonomian sulit dipisahkan dari aktivitas manusia, sebab kebutuhan manusia akan terus  meningkat  dan  semakin  luas,  dan  kita  akan  terus  tumbuh  dan  berkembang berdasarkan  kebutuhan  tersebut.  Oleh  karena  itu  pemerintah  desa  berperan  dalam pengembangan  usaha  di  wilayahnya.  Pemerintah  desa  berperan  dalam memfasilitasi masyarakat  dan  memberikan  arahan  yang  tepat  kepada  masyarakat  tentang  tujuan pembangunan  yang  akan  dilaksanakan.  Masyarakat  berperan  dalam  memberikan  ide, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan.
Peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan tujuan utama kedaulatan desa dalam menjalankan urusannya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otoritas untuk  mengendalikan dan  mengatur  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, serta batas wilayah yang dimiliki dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bowono, 2019).
Dengan adanya undang-undang mengenai desa ini telah telah memperluas wawasan masyarakat  dan  mendorong  warga  desa  untuk  berperan  lebih  aktif  dalam  membangun desanya. Sebagai pemimpin dan pengendali pembangunan desa, pemerintah desa tentu mempunyai tanggung jawab untuk melakukan perubahan di desanya. Untuk mewujudkan tujuan dari pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya, desa harus melakukan strategi Supaya alokasi, potensi dan sumber daya yang ada di desa bisa efektif dan membantu pembangunan desa supaya bisa tingkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat  desa.  Adapun  strategi  pemerintah  yaitu  mendirikan  UMKM  lembaga  ini disesuaikan dengan potensi desa. Lebih lanjut Tinggogoy & Ngongano dalam (Fadiah et al., 2021:68)  menyatakan  bahwa  pemerintah  desa  mempunyai  peranan  yang  sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa  dan  swadaya  masyarakat  pedesaan,  yang  dilakukan  melalui  pesan-pesan pembangunan,  pengarahan  masyarakat  untuk  berpartisipasi    dalam  pembangunan  dan penyaluran  aspirasi masyarakat.
Menurut  Widjaja  dalam  (Erni  Irawati,  2021:635)  Desa  adalah  sebagai  kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewah.  Landasan  pemikiran  dalam  mengenai  pemerintah  desa  adalah  keragaman fartisifasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.
Desa  Tuloa  sendiri  ialah  desa  yang  letaknya  berada  di  satu  Kecamatan  yaitu Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, yang terdiri dari 4 Dusun yaitu Dusun Pohetu,  Dusun Bintena, Dusun Bitila dan  Dusun Bumbalo.Desa  Tuloa ini termasuk desa yang  sedang  berkembang,  di  mana  orang  memiliki  ekonomi,  sosial  dan  sumber  daya lingkungan yang baik. Dalam perkembangan tersebut pemerintah desa juga harus berperan aktif,  salah  satu  peran  desa  yaitu  pengembangan  ekonomi  di  desanya  dengan  melalui UMKM.  Program  ini  berkontribusi  aktif  untuk  mengembangkan  suatu  wilayah  sehingga dapat  meningkatkan  ushanya,membuka  lapangan  pekerjaan  Serta  meminimalisir  angka suatu pengangguran.
Menurut (Siarno, 2015) Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang  penting  dalam  memajukan  perekonomian  di  Indonesia.  Selain  sebagai  salah  satu alternatif  lapangan  kerja  baru,  UMKM  juga  berperan  dalam  menanggulangi  masalah kemiskinan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Saat ini, keberadaan UMKM telah berkontribusi besar dalam menyumbang pendapatan daerah maupun pendapatan nasional. Untuk memberikan solusi dalam permodalan yang dihadapi oleh UMKM, maka perlu adanya
kerja sama antara UMKM-UMKM yang ada di Indonesia dengan lembaga bank maupun non bank  lainnya,  guna  menunjang  pendanaan  untuk  proses  produksi  dari  UMKM  tersebut. Menurut  Tambunan  dalam  (Abdul  Halim,  2020:161)  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM)  adalah  unit  usaha  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan  oleh  orang perorangan  atau  Badan  Usaha  disemua  sektor  ekonomi.  Pada  prinsipnya,  pembedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah umumnya di dasarkan pada nilai asset  awal  (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan),  omset  rata-rata  pertahun  atau  jumlah pekerja tetap.
Perkembangan jumlah UMKM dapat dikatakan sangat pesat. Namun saat ini UMKM dipandang masih berada pada kelompok tertinggal. Masalah umum yang sering dihadapi oleh  UMKM  yaitu  masalah  konvensional  yang  tidak  terselesaikan  secara  tuntas  seperti masalah kemamuan SDM, kepemilikan, modal, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha (R Hafid et al., 2023).
Menurut  (Tulus  T.H  Tambunan  :  2017)  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, pembedaan Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UI), Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB). Pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata pertahun, atau jumlah pekerja tetap. Menurut (Suci Nur Alyza, 2019:13) Indikator dari kinerja UMKM adalah : Laba, Pertumbuhan Pasar, Tenaga Kerja, dan Modal
Hal ini sejalan dengan penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2008 bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha lainnya yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang- undang.  Perusahaan  kecil  yang  dimiliki  dan  dioperasikan  oleh  beberapa  orang  dengan jumlah aset dan pendapatan tertentu.
Pemerintah  desa  berperan  dalam  UMKM  salah  satunya  sebagai  fasilitator,  yaitu berperan mengembangkan usaha masyarakat serta memfasilitasinya, berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut :  Pemerintah dan pemerintah daerah  memfasilitasi  di  bidang-bidang  berikut:  Pemasaran,  Sumber  daya  manusia  dan Desain dan teknologi serta Produksi dan pengolahan. Hal ini pemerintah desa mempunyai peran dan tanggung jawab langsung dalam memodali, memberikan jaminan, memberikan fasilitas, pengembangan dan peningkatan masyarakat sebagai pelaku UMKM.
Peran menurut Soerjono Soekanto (dalam Yulianus Rahawarin, 2018:73) merupakan suatu aspek dinamis kedudukan (status). Dan apabila seseorang melaksanakan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan
suatu  peran.Peran  meliputi  norma  yang  dihubungkan  dengan  posisis  seseorang  dalam lingkungan masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam menjalankan kehidupan sosial. Artinya posisi yang dimiliki seseorang seperti kepala desa yang  merupakan  bagian  dari  pemerintahan  desa,  akan  lebih  mewakili  wewenang  untuk menegakan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Gede Diva dalam ( Devi Chandra  Nirwana et al., 2017) menyatakan bahwa terdapat peran pemerintah yang menurutnya efektf dalam hal pengembangan UMKM diantaranya adalah : Peran Pemerintah sebagai  Fasilitator,  Peran  Pemerintah  sebagi  Katalisator,  dan  Peran  Pemerintah  sebagai Regulator.
Dari  uraian  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  peran  merupakan  suatu tindakan  yang  membatasi  seseorang  maupun  suatu  organisasi  dalam  melakukan  suatu kegiatan  berdasarkan  tujuan  dan  ketentuan  yang  telah  disepakati  bersama  agar  dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  akan  menggunakan  Metode  kualitatif  Pendekatan  Narative  Inquiry dimana peneliti menjelaskan dan menggambarkan situasi yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Hasil Wawancara
Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango
1. Peran Pemerintah Desa Tuloa sebagai Regulator
Pemerintah desa memiliki peranan penting dalam memajukan UMKM. Sebab apabila UMKM di Desa Tuloa berkembang pesat maka akan mendorong perekonomian desa stabil dan  maju.  Apalagi  UMKM  menjadi  sektor  yang  paling  banyak  memberikan  bantuan terhadap kemajuan wilayah bukan hanya desa. Sehingga perlu keseriusan pemerintah desa dalam menangani masalah ini.
Berdasarkan  pernyataan  pihak  Desa  bahwa  aturan  terkait  pendataan  bersifat  wajib untuk  ditaati  oleh  pelaku  UMKM.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  aturan  pemerintah  pusat bahwa  setiap  UMKM  harus  mendaftar  pada  masing-masing  instansi  yang  ada  di Wilayahnya. pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa Tuloa peneliti melihat bahwa aturan yang diberlakukan cukup efesien dalam rangka pengalokasian  yang sesuai. Selain melakukan wawancara bersama pihak desa, peneliti juga melakukan wawancara bersama pelaku UMKM untuk melakukan validasi apakah pernyataan yng disampaikan oleh pihak Desa sesuai dengan kondisi UMKM  atau malah sebaliknya.

## 2. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator
Sebagai  fasilitator  pemerintah  mempunyai  fungsi  untuk  memfasilitasi  UMKM  agar mampu  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Fasilitas  yang  dapat  disediakan  pemerintah dapat berupa berupa pelatihan, pendanaan dan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, inovasi dan kontribusi pada perekonomian.

## a) Pendanaan dan Permodalan
Modal adalah faktor yang tidak kalah penting dalam mengelola UMKM. Tanpa modal sudah dapat dipastikan UMKM tidak akan berjalan. Akan tetapi, sekalipun UMKM memiliki keuangan yang cukup jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang tidak baik maka ini merupakan  masalah  yang  akan  berdampak  pada  pengembangan  UMKM  itu  sendiri. Pemerintah Desa memiliki peran penting dalam pengelolaan Keuangan UMKM dalam artian peran yang dimaksud seperti bagaimana Pemerintah Desa Membantu dalam Manajemen keuangan  meliputi  perencenaan  sampai  dengan  hasil  pemasaran.  Pemerintah  Desa Menyampaikan bahwa  pihak Desa tidak  pernah ikut campur terkait  pendanaan ataupun pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan pemerintah desa tidak ingin ada anggapan dari pelaku UMKM, bahwa pemerintah Desa menjadi pengatur keuangan UMKM. Pemerintah Desa  menyampaikan  bahwa  mereka  juga  sebenarnya  setuju  untuk  membantu  pelaku UMKM terkait pengelolaan kuangan hanya saja pemerintah Desa menunggu konfirmasi dari pelaku UMKM apakah mereka menyetujuinya atau tidak.
Sikap  yang  diambil  oleh  pemerintah  Desa  dinilai  kurang  tepat  untuk  membantu UMKM. Padahal pemerintah Desa bisa membantu UMKM untuk berkembang bisa dengan memberikan  Modal  lain  seperti  bantuan  Tunai  dan  membantu  UMKM  bisa  bekrja  sama dengan pihak lain atau mencari dukungan dari insta lain untuk mendukung permodalan UMKM.
Hal lain juga yang bisa dibatu oleh pemerintah Desa adalah membantu memfasilitasi pelaku seperti tata acara mengelolah keuangan, memperhitungkan  terkait  laba  dan rugi serta hal lain. Jadi bantuan yang bisa diberikan oleh pemerintah Desa bukan dalam bentuk mengelola keuangan dengan system bagi hasil atau sebagainya.Tapi lebih kepada bantuan pengelolaan keuangan bagi pelaku UMKM.

## b) Pelatihan Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang  perlu  dalam membangun sebuah UMKM.Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat membuat suatu UMKM  bisa  bersaing  dengan  UMKM  lainnya.  Selain  itu  SDM  yang  menunjang  akan
membuat UMKM yang dimiliki terus berkembang. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  bahwa  SDM  yang  ada  di  Desa  Tuloa  Kabupaten  Bone  Bolango  cukup memprihatinkan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kepala desa Tuloa tersebut bahwa  saat  ini  kendala  untuk  memajukan  UMKM  terletak  pada  pemilik  UMKM  yang ada.Data UMKM yang ada di desa Tuloa sebanyak 27 UMKM, data ini di ambil berdasarkan UMKM  yang  terdata  dan  menerima  bantuan  dari  Desa.Menurut  pemerintah  Desa Permasalahan terkait SDM ini adalah masalah umum. Walaupun demikian masalah ini tetap membutuhkan  penyelesaian  agar  masalah  terkait  SDM  ini  bisa  segera  terselesaikan  dan tidak berdampak pada sektor lain. Pernyataan yang disampaikan oleh kepala desa Tuloa menunjukan bahwa masalah utama dari tidak berkembangnya UMKM karena ketidak siapan pelaku  UMKM  dalam  mengembangkan  UMKM  nya  sendiri.Melihat  permasalahan  ini berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti bahwa pemerintah desa berupaya untuk bisa menangani masalah tersebut dengan beberapa solusi yang diberikan oleh pemerintah desa.
Berdasarkan  hasil  waancara  dan  uji  triangulasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti, pemerintah  desa  tidak  memiliki  perancanaan  yang  baik  dalam  penangan  permasalahan yang  terjadi.Solusi  Yang  diberikan  pemerintah  sama  sekali  tidak  membantu  menangani masalah yang ada  padahal pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan UMKM yang ada di Desa-nya. Sekalipun UMKM yang ada di Desa Tuloa belum masuk  dalam  Badan  Usaha  Milik  Desa,  tapi  ini  tetap  menjadi  tanggung  jawab  dari pemerintah desa itu sendiri.

## 3. Pemerintah Sebagai Katalisator
Peran  Pemerintah  sebagai  katalisator  sangat  penting  dalam  mengakselerasi pertumbuhan, inovasi dan keberlanjutan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Salah satu faktor yang dapat menunjang agar suatu UMKM dapat berkembang adalah akses pasar.  Perkembangan  zaman  yang  sudah  semakin  maju  menjadi  tantangan  bagi  semua pelaku UMKM untuk bersaing di pasar digital. UMKM harus bisa meciptakan inovatif lewat pasar digital. Selain itu, dalam bidang pemasaran harus benar-benar dilakukan dengan baik dan tepat. Pelaku UMKM harus bisa menganlisis dan mengetahui seperti apa kebutuhan pasar  dan  bagaimana  stretegi  UMKM  menarik  konsumen  untuk  membeli  produk  yang dijual.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  melihat  tidak  adanya  kegiatan pemasaran    yang  dilakukan  oleh  UMKM.  Peneliti  juga  melihat  tidak  adanya  keterlibatan pemerintah desa dalam Upaya membantu UMKM di bidang pemasaran. Pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM  menunjukan bahwa pemerintah Desa belum
banyak membantu UMKM untuk berkembang dan maju. Padahal pemerintah Desa memiliki peran  yang  besar  untuk  memajukan  UMKM  di  Desanya.  Pemerintah  Desa  harus  bisa mendorong  Digitalisasi  UMKM,  namun  ternyata  hal  ini  belum  dimaksimalkan  oleh pemerintah  Desa.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi  yang  dilakukan peneliti  sama-sama  valid.  Peneliti  juga  tidak  menemukan  bukti  bahwa  pemerintah  Desa pernah  melakukan  kegiatan  yang  membantu  UMKM  di  bidang  pemasaran.  Sejauh  ini peneliti melihat bahwa Upaya pemerintah Desa memajukan UMKM di Desa belum maksimal dan ditemukan adanya ketidakseriusan pemerintah Desa untuk memajukan perekonomian di Desa lewat pengembangan UMKM.

## Pembahasan
Peran Pemerintah Desapada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa Kabupaten Bone Bolango
1. Pemerintah Sebagai Regulator
Regulator  adalah  menyiapkan  arah  untuk  menyeimbangkan  penyelenggaraan pembangunan  melalui  penerbitan  peraturan-peraturan.  Sebagai  Regulator,  Pemerintah Desa  memberikan  acuan  dasar  kepada  masyarakat  sebagai  instrumen  untuk  mengatur segala  kegiatan  Pelaksanaan  Pemberdayaan.  Pemberdayaan  berarti  menunjuk  pada kemampuan  orang,  khususnya  kelompok  rentan  dan  lemah  sehingga  mereka  memiliki kekuatan  atau  kemampuan  dalam  (a)  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  sehingga  mereka memiliki  kebebasan  (freedom),  dalam  arti  bukan  saja  bebas  mengemukakan  pendapat, melainkan  bebas  dari  kelaparan,  bebas  dari  kebodohan,  bebas  dari  kesakitan;  (b) menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c)  berpartisipasi  dalam  proses  pembangunan  dan  keputusan-keputusan  yang mempengaruhi mereka.
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti  terhadap Kepala Desa Tuloa  terkait dengan kegiatan  Pelaksanaan  Pemberdayaan  adalah  bahwa  benar  pemerintah  telah  melakukan kegiatan pemberdayaan bagi UMKM yang ada di Desa Tersebut melalui aturan yang harus di  patuhi  bagi  semua  UMKM  yang  ada  di  Desa  tersebut.  Ada  beberapa  aturan  yang  di terbitkan oleh pemerintah desa yakni : Pertama,  dalam pemenuhan kebutuhan bagi setiap pelaku  UMKM  diharuskan  untuk  mendaftar  usahanya  di  kantor  desa.  Kedua,  setiap  satu UMKM  tidak  diizinkan  menerima  bantuan  setiap  tahunnya.  Bantuan  hanya  bisa  diterima oleh  setiap  UMKM  berdasarkan  keputusan  pemerintah  Desa.  Ketiga,  bagi  UMKM  yang menerima bantuan dari pemerintah desa wajib mengelolah bantuan tersebut dengan sebaik mungkin. Apabila di dapati pengalokasian yang tidak tepat maka UMKM tersebut tidak akan
mendapat bantuan di tahun-tahun selanjutnya. Keempat, setiap pelaku UMKM baik yang menerima  atau  tidak,  diwajibkan  untuk  mengikuti  kegiatan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah  desa  berupa  seminar,  pelatihan,  sampai  dengan  sosialisasi  yang  berkaitan dengan pengelolaan UMKM.
Kebijakan  tersebut  memang  bagus  untuk  menunjang  dan  mengembangkan  usaha UMKM  masyarakat  di  Desa  Tuloa.  Pertama,  dengan  adanya  pengembangan  Kelompok – kelompok UMKM Pemerintah Desa bisa mengelompokan kebutuhan dari masing-masing UMKM  sebab  setiap  UMKM  memiliki  kebutuhannya  masing-masing.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  kepala  Desa  Tuloa  bahwa  total  UMKM  ada  27  UMKM  yang dikelompokan dalam empat kelompok yakni  UMKM  bidang Pertanian, UMKM  Penjualan Sembako (Kios), UMKM Gula Aren dan UMKM Pembuat Minyak Kelapa. Pengelompokan ini bertujuan  agar  setiap  UMKM  dapat  di  identifikasi  kebutuhannya  oleh  pemerintah  desa. Kedua,  Mengupayakan  Kerja  sama  dengan  Pemodal,  Pasar  dan  sumber  Bahan  baku. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa pemerintah Desa merancang kebijakan ini agar UMKM yang ada di Desa Tuloa bisa memiliki Mitra Usaha agar penyediaan kebutuhan tidak sulit.  Hal  lain  juga  diharapkan  melalui  kebijakan  ini  pelaku  UMKM  bisa  semangat  untuk mengembangkan Usahanya. Ketiga, meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan- pelatihan kewirausahaan.Mengacu pada hasil yang didapati oleh peneliti di lapangan bahwa hal ini disepakati oleh pelaku dan pemerintah desa bahwa mereka berharap dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan dapat membantu para pelaku UMKM untuk terus berkembang.
Ketiga  kebijakan  yang  di  selenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dipercaya  dapat memajukan UMKM yang ada di Desa Tuloa. Namun peneliti melihat bahwa kebijakan ini tidak  terlaksana  dengan  baik.  Berdasarkan  wawancara  2  arah  antara  peneliti  dengan pemerintah  Desa  dan  peneliti  dengan  pelaku  UMKM  didapati  adanya  ketidaksamaan informasi dan data yang diberikan.Informasi yang disampaikan pihak desa bahwa mereka selalu  memberikan  fasilitas  kepada  pelaku  UMKM  baik  bantuan  Tunai  dan  non Tunai.Namun, beberapa pelaku UMKM yang diberikan bantuan tidak mengolahnya dengan baik. Pemerintah desa juga mengatakan bahwa mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM sesuai kebutuhannya agar menjadikan pelaku UMKM memiliki daya saing dengan pelaku UMKM lainnya.pemerintah desa juga terus berusaha dan berupaya agara UMKM di desanya bisa terkelolah dengan baik. Sementara berdasarkan pernyataan dari  pelaku UMKM  bahwa memang benar pemerintah desa selalu  memberikan  bantuan kepada UMKM. Beberapa kali juga mereka menjadi peserta pada pelatihan-pelatihan yang dimaksudkan namun menurut pelaku UMKM pelatihan yang diselenggrakan harusnya bisa
mencakup  semua  kelompok  UMKM  bukan  hanya  salah  satu  dari  ketiga  kelompok UMKM.Seperti pelatihan mengelola hasil tani, pemberian pupuk dan sebagainya yang dinilai pelatihan itu seharusnya ditujukan kepada pelaku UMKM kelompok pertanian bukan kepada pelaku UMKM kelompok bahan pangan dan siap saji. Selain itu UMKM mengharapkan agar pemerintah desa bisa memfasilitasi pelaku UMKM mulai dari tahap pengelolahan sampai dengan  tahap  evaluasi.  Karena  kebanyakan  UMKM  yang  ada  di  desa  tersebut  memiliki masalah yang sama yaitu tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam menangani masalah pelaku  UMKM  baik  pada  saat  memperoduksi  sampai  dengan  bagaimana  manajemen keungan yang baik.
Namun  meskipun  tidak  semua  kebijakan  berjalan  dengan  maksimal  akan  tetapi pemerintah  desa  terus  berupaya  mengembangkan  UMKM  di  Desa  Tuloa.  Seperti memberikan  bantuan  berupa  sembako  kepada  Pelaku  UMKM  walaupun  penerimanya bukan kelompok UMKM  penjualan Sembako, memberikan  fasilitas  berupa  Peralatan  lain seperti Ember, Loyang, Panci dan sebagainya. Melihat hal ini seharusnya pemerintah desa harus lebih bisa mengidentifikasi hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan dibutuhkan UMKM seperti pelatihan Pemasaran, Manajemen Keuangan, Produksi, Distribusi, Bantuan pemodalan  dan  pengembangan  mitra  usaha  yang  nantinya  akan  berdampak  pada pengembangan UMKM. Bukan hanya memberikan bantuan yang nantinya tidak memiliki nilai guna dalam pengembangan UMKM.
Selain  itu  Dalam  rangka  kemajuan  UMKM  pemerintah  desa  perlu  berupaya  lebih maksimal  agar  apa  yang  menjadi  target  pemerintah  dapat  terselenggara  dengan  baik. Selain itu, untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan juga kolaborasi antar sesama instrument desa.Baik Masyarakat maupun stakeholder. Kebijakan apapun yang dirumuskan tetapi jika tidak ada kolaborasi maka tidak akan menghasikan perubahan untuk kemajuan desa maupun UMKM itu sendiri.

## 2. Pemerintah Sebagai Fasilitator
Sebagai  fasilitator  pemerintah  mempunyai  fungsi  untuk  memfasilitasi  UMKM  agar mampu  mencapai  tujuan  yang  diharapkan,  misalkan  UMKM  terkendala  dalam  proses produksi  maka  pemerintah  bertugas  memberikan  pelatihan,  begitu  juga  bila  UMKM terkendala dalam hal pendanaan sebagai fasilitator pemerintah berfungsi untuk membantu UMKM  untuk  mendapatkan  permodalan  di  Desa  Tuloa  ada  beragam  Fasilitas  yang  di berlakukan Pemerintah Desa  demi melakukan pemberdayaan bagi UMKM di Desa Tuloa, yaitu :

## a) Sarana dan Prasarana
Untuk  menunjang  produktifitas  UMKM  Di  Desa  Tuloa  yang  bermula  dari  ide mengembangkan sentra produk UMKM sebagai salah satu penggerak roda perekonomian lokal masyarakat Desa Tuloa. Setiap Tahun  pemerintah Desa memberikan fasilitas berupa alat-alat dan bahan untuk menunjang ketersediaan bahan usaha. Bagi UMKM yang sudah mendataftarkan Usahanya di Kantor Desa maka akan mendapatkan  bantuan sarana dan prasana. Namun, pemberian  bantuan setiap  tahun ini terjadwalkan. Tidak semua UMKM yang ada di desa Tuloa menerima Bantuan Setiap Tahun. Hal ini disampaikan oleh kepala Desa bahwa keterbatasan anggaran yang ada menyebabkan pihak desa harus selektif dalam pengalokasian  anggaran.  Dan  menurut  pemerintah  desa  dengan  cara  pembagian terjadwalkan adalah keputusan yang tepat agar terciptanya keadilan tanpa pandang pilih.
Berdasarkan  Hasil  Penelitian  di  lapangan  bahwa  sejauh  ini  pemerintah  desa  hanya memfasilitasi pelaku UMKM berupa bantuan fisik seperti ember, loyang, pisau, tali, wajan, panci, bahan sembako, bahan tani dan lain-lain. Padahal peran pemerintah lebih besar dari itu tentang bagaimana membantu UMKM agar kebih berkembang, membantu bagaimana cara memperluas produksi pasar, managemen pemasaran yang tepat sasaran, mengelola keuangan sederhana dan hal lain yang dapat menunjang keberhasilan UMKM di Desa Tuloa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab menjadi fasilitator jika UMKM yang ada di Desa Tuloa mengalami kedanala terkait dengan pengembangan UMKM

## b) Pelatihan Sumber Daya Manusia
Untuk  meningkatkan  kemampuan  para  pelaku  usaha,  dan  meningkatkan perekonomian  masyarakat  yang  tergabung  dalam  UMKM,  Pemerintah  Desa  Tuloa melakukan  upaya-upaya  untuk  menambah  wawasan    pelaku  UMKM.  Dalam  rangka meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  pemerintah  desa  memberikan  berbagai program pelatihan bagi pelaku UMKM di Desa Tuloa. Kegiatan pelatihan yang dilakukan pemerintah dengan beragam materi pelatihan.mengingat pentingnya Produksi yang baik bagi  suatu  produk  maka  Pemerintah  Desa  Tuloa  mengadakan  pelatihan  dalam  bidang pertanian, pelatihan ini dilakukan untuk mendorong proses produksi hasil tani yang baik. Pelatihan ini dimulai dari pemberian pupuk sampai dengan proses panen dan produksi yang baik sehingga hasilnya nanti berkualitas.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sejauh ini pelatihan  baru dilakukan  tahun  2021.  Pada  2023  belum  ada  perencanaan  pelatihan  Kembali.  Peneliti melihat bahwa pelatihan ini sebenarnya efektif untuk dilakukan hanya saja yang menjadi sasaran  dari  kegiatan  ini  tidaklah  tepat.Sebaiknya  pelatihan  untuk  bidang  pertanian  di
khususkan untuk UMKM yang bergerak dibidang pertanian agar dapat terlaksana dengan baik. Selain pelatihan pemerintah Desa Tuloa belum Melaksanakan kegiatan lain, padahal menurut peneliti melihat kondisi UMKM seharusnya pemerintah desa memberikan pelatihan seperti  bagaimana  pemasaran  yang  baik  agar  menarik  perhatian  konsumen  untuk  bisa mengonsumsi produk UMKM yang ada di Desa Tersebut atau pelatihan terkait bagaimana Packaging yang menari untuk subuah produk.

## 3. Pemerintah Desa Sebagai Katalisator
Sebagai  katalisator  pemerintah  bertugas  untuk    mempercepat  UMKM  melakukan kegiatan  yang  dapat  meningkatkan  kualitas  produk  baik  dari  segi  anggaran  atau permodalan,  serta  berperan  untuk  memberikan  penghargaan  untuk  memacu  semangat para pelaku usaha supaya usahanya terus berkembang, juga memberikan prasarana berupa perlindungan hak kekayaan intelektual bagi UMKM.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini pemerintah desa tidak  melakukan  perannya  sebagai  katalisator.Hal  ini  terlihat  dari  tidak  berkembangnya UMKM yang ada di Desa Tuloa dan juga berdasarkan hasil wawancara dan Studi Dokmentasi yang dilakukan oleh Peneiti. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan yang disanpaikan oleh  aparat  Desa  bahwa  mereka  belum  memberikan  penghargaan  kepada  UMKM  yang semakin meningkat.
Kemudian wujud lain dari  tidak adanya peran Pemerintah sebagai Katalisator yaitu dengan  tidak  adanya  program  pengurusan  HAKI  (Hak  Kekayaan  Intelektual)  berupa pendaftaran hak merek dagang bagi seluruh pelaku UMKM yang ada di Desa Tuloa. Bagi suatu  badan  usaha  hak  atas  Kekayaan  Intelektual  amat  penting  sebagai  perlindungan terhadap pemalsuan ataupun penyalahgunaan karya intelektual oleh suatu usaha seperti hak paten, merek dan lain sebagainya, suatu produk merupakan aset penting bagi suatu usaha termasuk UMKM, maka dari itu HAKI perlu sekali dilakukan oleh para pelaku UMKM mengingat  pemegang  hak  memiliki  kepatian  hukum  sehingga  pemegang  hak  dapat melakukan upaya hukum bila mana terjadi suatu peniruan oleh pihak lain tanpa izin. Peneliti melihat tidak adanya Upaya pemerintah Desa untuk membantu UMKM dalam Hal ini atau terkesan lepas tangan.
Faktor-Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Pada Pengelolaan UMKM di Desa Tuloa
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Sumber  Daya  Manusia  merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang  perlu  dalam membangun sebuah UMKM. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat membuat suatu UMKM  bisa  bersaing  dengan  UMKM  lainnya.  Selain  itu  SDM  yang  menunjang  akan membuat UMKM yang dimiliki terus berkembang. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh  peneliti  bahwa  SDM  yang  ada  di  Desa  Tuloa  Kabupaten  Bone  Bolango  cukup memprihatinkan.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa sejauh ini pelatihan  baru dilakukan  tahun  2021.  Pada  2023  belum  ada  perencanaan  pelatihan  Kembali.  Peneliti melihat bahwa pelatihan ini sebenarnya efektif untuk dilakukan hanya saja yang menjadi sasaran  dari  kegiatan  ini  tidaklah  tepat.  Sebaiknya  pelatihan  untuk  bidang  pertanian  di khususkan  untuk  UMKM  yang  bergerak  dibidang  pertanian,  begitupun  UMKM  yang  di bidang  usaha  penjualan  harusnya  diberikan  pada  bidangnya.  Selain  itu  pelatihan pemerintah  Desa  Tuloa  belum  Melaksanakan  kegiatan  lain,  padahal  menurut  peneliti melihat  kondisi  UMKM  seharusnya  pemerintah  desa  memberikan  pelatihan  seperti bagaimana  pemasaran  yang  baik  agar  menarik  perhatian  konsumen  untuk  bisa mengonsumsi produk UMKM yang ada di Desa Tersebut atau pelatihan terkait bagaimana Packaging yang menarik untuk subuah produk.

## 2. Modal
Dalam mengembangkan UMKM  yang ada di  Desa Tuloa terdapat  beberapa  faktor yang  menghambat.  Seperti,  pemberian  Modal  usaha  yang  dinilai  kurang  tepat  untuk membantu UMKM berkembang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  pemerintah  Desa  tidak  mampu  menganalisis kebutuhan UMKM. Pemerintah Desa terkesan amburadul dalam mengalokasikan anggaran yang  seharusnya  itu  menjadi  modal  untuk  UMKM  mengembangkan  usahanya.  Ketidak sesuaian yang terjadi dinilai berdampak pada pengelolaan dan keberlanjutan para pelaku usaha.

## 3. Jaringan Usaha
salah satu tolak ukur berkembangnya usaha adalah luasnya networking atau jaringan kerja.  Jika  hal  ini  tidak  maksimal  akan  berdampak  penjualan  produk  yang  bisa  saja mengalami penurunan. Bahkan bisa berdampak terhadap jumlah produksi dan laba tidak meningkat.
Hasil  wawancara  menunjukan  bahwa  salah  satu  faktor  yang  menghambat  tidak berkembangnya UMKM adalah tidak adanya jaringan Usaha antara pelaku dan pihak lain. Sehingga hasil dari usaha yang ada tidak ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

## 4. Terbatasnya Sarana dan Prasarana
Berdasarkkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  terdapat  faktor  yang  menghambat kemajuan UMKM yaitu kurangnya peran pemerintah desa dalam hal memfasilitasi UMKM dalam mengelola usaha mereka. Pemeritah desa hanya memfasilitasi berupa bantuan fisik seperti ember, loyang, pisau tali, wajan, panci, bahan sembako dan lain-lain. Padahal peran pemerintah  lebih  besar  dari  itu  tentang  bagaimana  mebantu  UMKM  agar  lebih berkembang,  membantu  bagaimana  cara  memperluas  produksi  pasar,  managemen pemasaran yang tepat sasaran, dan hal lain yang dapat menunjang keberhasilan UMKM di desa  Tuloa.  Pemerintah  desa  juga  bertanggung  jawab  menjadi  fasilitator  dalam  semua keadaan yang dialami oleh UMKM di Desa Tuloa.

## SIMPULAN
Peran  pemerintah  Desa  Tuloa  dalam  mengelola  UMKM  Belum  Maksimal.  Hal  ini dilihat  melalui  program-program  yang  dilaksanakan,  Meskipun  pemerintah  desa  telah melakukan beberapa kegiatan terkait dengan pengelolaan UMKM namun sampai dengan saat ini dari 27 UMKM yang di Bina tidak semua UMKM yang mampu bertahan. hal itupun terjadi  bukan  karena  keterlibatan  pemerintah  secara  penuh,  melainkan  UMKM  yang bertahan adalah UMKM yang menjual bahan Pokok masyarakat seperti Minyak Kelapa, Warung  Sembako  (kios),  Gula  merah  dan  UMKM  Hasil  Tani  dan  Faktor  yang mengahambat  peran  pemerintah  desa  dalam  pengelolan  ataupun  pengambangan UMKM   antara lain : kualitas SDM yang masih Rendah dan  belum  profesional, modal, jaringan usaha, dan  terbatasnya sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Alyza, N. S. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Internal Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah  (UMKM)  Keripik  Nenas  di  Desa  Kualu  Nenas  Kec.  Tambang  Kampar. Skripsi.
Bowono, I. R. (2019). Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa. PT. Grasindo.
Fadiah,  H.,  Setiawan,  M.  R.,  &  Setiawan,  I.  (2021).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam Meningkatkan  Pemasaran  Produk  Pelaku  Usaha  Rumahan  Melalui  Pemanfaatan Media Sosial Di Desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Jurnal
Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan. Vol.3.No.1.
Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Vol.1.No.2.
Irawati  Erni.  (2021).  Peningkatan  Kapasitas  Desa  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2014.  Jurnal  Inovasi  Penelitian,  2.  https://doi.org/10.1088/1751- 8113/44/8/085201
Kodu,  S.,  Moonti,  U.,  &  Hafid,  R.  (2023).  Pengaruh  Literasi  Keuangan  Terhadap Pengelolaan  Keuangan  Umkm  Di  Kecamatan  Tejakula.  Jurnal  Ilmu  Pendidikan Nonformal, 09, 437. https://doi.org/10.25273/capital.v6i2.14514
Nirwana,  D.  C.,  Muhammadiah,  &  Muhajirah,  H.  (2017).  Peran  Pemerintah  Dalam Pembinaan  Usaha  Kecil  Menengah  Di  Kabupaten  Enrekang.  Jurnal  Administrasi Publik, 3(1). https://doi.org/10.26618/kjap.v3i1.890
Rahawarin,  Y.  (2018).  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Mengatasi  Konflik  Masyarakat  Di Desa  Kumo  Kecamatan  Tobelo  Kabupaten  Halmahera  Utara.  Jurnal  Administrasi Publik, 4(6), 71 – 77.
Siarno, I. S. (2015). Analisis Perkembangan Usaha Mikro Dan Kecil Setelah Memperoleh Pembiayaan Dari Baitul Mal Wat Tamwil Di Kota Surakarta Tahun 2015.Skripssi. Tambunan, Tulus T. (2017).Usaha Mikro Kecil dan Menengah.Bogor : Ghalia Indonesia.