## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI
KECAMATAN CISALAK KABUPATEN SUBANG.
Nuraida Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang nuraida_74@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk  mengetahui  bagaimana  efektivitas  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu ProgramKeluarga Harapan di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. Penelitian ini  membahas  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  efektivitas  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  dalam  menjalankan  program  untuk  meningkatkan  kesejahtraan keluarga  penerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH).  Dalam  penelitian  ini penulis  menggunakan  metode  penelitian  deskriftif  kualitatif  melalui  observasi  dan wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode pengumpulan data diperoleh langsung  dan  dokumen  diperoleh  dalam  bentuk  peraturan-peraturan,  sedangkan pengolahan data dengan menganalisis hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukan  bahwa  efektivitas  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  subang  belum  efektif  sesuai  dengan  teori  pengukuran efektivitas  program  menurut  Sutrisno.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  masih  terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami hak dan kewajibannya serta belum  semua  masyarakat  miskin  mendapatkan  bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH) dan sosialisasi yang dilakukan Pendamping kepada Keluarga Penerima Manfaat belum maksimal.
Kata kunci : Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

## Abstract
The  implementation  of  the  family  of  hope  program  (PKH)  aims  to  find  out  how  effective  the implementation of the family of hope program (PKH) in cisalak sub-district, subang district. The location that was used as the object of research was the hope family program (PKH) in Cisalak sub-district, Subang Regency. The study didcusses maters relating to the implementation of the family of hope program (PKH) in running programs to improve family welfare. In this study the
authors  used  a  qualitative  descriptive  research  methods  trought  observationsand  interviews, literature  studies  and  documentation.  Data  collection  methods  are  obtained  directly  from  the informant throught interviews directly and documents obtain in the form of rqeulations, while the processing of data by analyzing the results of interviews and observations. The result showed that the effectiveness of the family hope program (PKH) in the district of Cisalak Subang district was not yet effective according to the theory of program effectiveness measurement according to Sutrisno. This is proven by the fact that there are still families of beneficiaries (KPM) who do not all  pooor  people  have  received  assistance  from  the  hope  family  program  and  the  socialization provided by the companion to the beneficiary families is not maximal.
Keywords :  Effectiveness of the implementation of the family of hope program (PKH)

## Pendahuluan
Indonesia  merupakan  negara  berkembang  serta  memiliki  banyak  penduduk, negara demokrasi ini memiliki visi mensejahterakan masyarakat, namun tidak sedikit permasalahan  yang  ada  di  negara  ini,  salah  satunya  adalah  permasalahan  ekonomi yang  menyebabkan  tingginya  tingkat  kemiskinan  di  negara  Indonesia.  Kemiskinan masih  menjadi  permasalahan  masyarakat  Indonesia  yang  belum  terealisasikan  dan masih  menjadi  beban  pemerintah.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000 tentang  Program  Pembangunan  Nasional,  kemiskinan  ditandai  dengan  munculnya masyarakat  miskin  lemah  yang  tidak  memiliki  kemampuan  dalam  berusaha  serta mempunyai akses yang terbatas pada kegiatan sosial ekonomi.
Sebagai  negara  berkembang,  dalam  upaya  mempercepat  penanggulangan kemiskinan, pemerintah sebagai policy maker mengeluarkan berbagai kebijakan berupa Program  Bantuan  Sosial  yang  dapat  meringankan  dan  membantu  keluarga  miskin dalam  mendapatkan  akses  pelayanan  kesehatan  dan  pendidikan,  atas  dasar  hukum Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahtraan  Sosial  yaitu  Program Keluarga  Harapan  atau  yang  sering  disebut  dengan  (PKH),  Pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  diatur  dengan  Peraturan  Mentri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor 01 Tahun 2018.
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan  kepada  keluarga  miskin.  Persyaratan  tersebut  berupa  kehadiran  di  fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya  bagi  anak  baita  atau  ibu  hamil).  Tujuan  utama  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  adalah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan sosial.
Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu keluarga miskin dan rentan yang diperoleh  dari  hasil  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  yang  dikumpulkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  yang  memiliki  komponen  kesehatan  dengan  kriteria  ibu
hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan  kriteria  anak  SD/MI  atau  sederajat,  anak  SMP/MTs  atau  sederjat,  anak  SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial  dengan  kriteria  lanjut  usia  diutamakan  mulai  dari  60  (enam  puluh)  tahun,  dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
Penggunaan  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  memberikan  manfaat jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  untuk  jangka  pendek  dapat  membantu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, dan untuk jangka panjang tentunya diharapkan  dapat  memutus  rantai  kemiskinan  antar  generasi  melalui  peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Program ini diberikan tidak permanen, bagi yang sudah  merasa  mampu  diharapkan  mengundurkan  diri  dari  kepesertaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  ini  diharapkan  mampu  berkontribusi  untuk mempercepat  pencapaian  tujuan  pembangunan Millenium  Development  Goals  (MGDs) yang sekarang menjadi Sutainable Developments Goals (SDGs) .
Dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  ada  banyak  aktor  yang berperan salah satunya adalah Pendamping PKH, Pendamping merupakan pihak kunci yang  menjembatani  penerima  manfaat  dengan  pihak  lain  yang  terlibat  ditingkat Kecamatan maupun dengan program ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementrian  Sosial,  tugas  Pendamping  yaitu  melakukan  sosialisasi  setiap  satu  bulan sekali, pengawasan dan mendampingi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi hak dan kewajibannya.
Dalam  konteks  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  sebagai  program  diperlukan pengukuran efektif atau tidaknya suatu program tersebut, untuk melihat sejauh mana sasaran  dan  tujuan  yang  telah  ditentukan  bisa  tercapai.  Efektif  atau  tidaknya  suatu program sangat ditentukan oleh adanya faktor dalam pemahaman diri dari pelaksana dan  penerima  dengan  penuh  kesadaran  dari  lingkungan  masyarakat  yang  menjadi sasaran.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dilaksanakan  diberbagai  wilayah  di Indonesia  salah  satunya  wilayah  Kabupaten  Subang.  Wilayah  kabupaten  Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah yaitu, wilayah selatan, wilayah tengah, dan wilayah utara.  Wilayah  selatan  terdiri  dari  8  Kecamatan  yakni  Kecamatan  Ciater,  Cijambe, Cisalak,  Jalancagak,  Kasomalang,  Segelaherang,  Serangpanjang,  dan  Tanjungsiang. Jumlah penerima PKH di Kabupaten subang bagian selatan sebanyak 10763.
Tabel 1 Presentase Penerima PKH Kabupaten Subang Bagian Selatan Tahun 2018 No Kecamatan Penerima PKH * Penduduk Miskin** Presentase 1 Ciater 795 6520 12,19% 2 Cijambe 1628 8492 19,17%
3 Cisalak 2458 8607 28,55% 4 Jalancagak 1998 8838 22,60% 5 Kasomalang 1776 8878 20,00% 6 Sagalaherang 1156 7212 16,02% 7 Serangpanjang 952 6982 13,63% 8 Tanjungsiang 2184 11223 19,46%
Sumber : * Dinas Sosial Kabupaten Subang,  **Badan Pusat Statistik Subang Data diolah peneliti (agustus 2019)
Dari  tabel  1  dapat  dilihat  untuk  jumlah  presentase  penerima  PKH  yang  paling tinggi  yaitu  Kecamatan  Cisalak  dengan  presentase  28,55%.  Dalam  penjajagan pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan    Cisalak  Kabupaten Subang  masih  ditemukan  berbagai  masalah  yang  menyebabkan  program  belum berjalan dengan efektif, masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak mengetahui  atau  tidak  paham  hak  dan  kewajibannya,  KPM  berhak  mendapatkan bantuan  sosial,  pendampingan,  pelayanan  di  fasilitas  pendidikan,  kesehatan  dan kesejahtraan  sosial,  dan    mendapatkan  program  bantuan  komplementer  dibidang kesehatan,  pendidikan,  subsidi  energi,  ekonomi,  perumahan,  dan  pemenuhan kebutuhan  dasar  lainnya.  Tetapi  masih  terdapat  KPM  yang  belum  mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan.
KPM  berkewajiban  untuk  memeriksakan  kesehatan  pada  fasilitas  pelayanan kesehatan  sesuai  dengan  protokol  kesehatan  bagi  ibu  hamil/menyusui  dan  anak berusia 0 sampai 6 tahun. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit  85%  dari  hari  belajar  efektif  bagi  anak  usia  sekolah  wajib  belajar  12  tahun. Mengikuti  kegiatan  dibidang  kesejahtraan  sosial  sesuai  dengan  kebutuhan  bagi keluarga  yang  memiliki  komponen  lanjut  usia  mulai  dari  60  tahun  dan  penyandang disabilitas.  Tetapi  masih  terdapat  KPM  yang  belum  mengikuti  kegiatan  di  fasilitas pendidikan  dan  kesehatan.  Kurangnya  sosialisasi  dari  pendamping  PKH,  seharusnya sosialisasi  dilaksanakan  setiap  satu  bulan  sekali  tetapi  masih  ada  pendamping  yang melakukan  sosialisasi  hanya  tiga  bulan  sekali,  Dan  dari  jumlah  28%  yang  menerima bantuan PKH masih terdapat 6% yang menerimanya masyarakat yang sudah mampu.
Berdasarkan hasil penjajagan di Kecamatan Cisalak  bahwa pelaksanaan Program Keluarga  Harapan  (PKH)  masih  belum  efektif  hal  ini  dapat  dilihat  dari  indikator sebagai  berikut  :  masih  terdapat  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  tidak mengetahui dan tidak paham hak dan kewajibannya (19% KPM belum memahami hak dan  kewajibannya);  dan  sosialisasi  yang  belum  maksimal  dari  pendamping  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  seharunsya sosialisasi  dilaksanakan  setiap  satu  bulan  sekali,  tetapi  masih  terdapat  pendamping yang melaksanakan sosialisasi hanya tiga bulan sekali.
Kerangka  Teori

## a. Konsep Efektivitas
Kata efektif yang digunakan di Indonesia merupakan kata yang berasal dari Bahasa  Inggris  yaitu effective. Arti  dari  kata  ini  yakni  berhasil  atau  sesuatu  yang dilakukan berhasil dengan baik, efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari  efektif  adalah  efektivitas,  tujuan  atau  motif  dari  pada  administrasi  dan manajemen ialah untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien. Dengan kata lain ialah  pencapaian  tujuan  dengan  hasil  yang  berhasil  guna  (efektif)  dan  berdaya guna (efisien). Menurut Stress (1985:87) mengemukakan bahwa:“efektivitas adalah jangkauan  usaha  suatu  program  sebagai  suatu  sistem  dengan  sumber  daya  dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan  sumber  daya  itu  sendiri  serta  tanpa  memberi  tekanan  yang  tidak  wajar terhadap pelaksanaannya”.
Menurut Gibson (1985:34) :“efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran  itu  menunjukan  tingkat  efektivitas.  Tercapainya  tujuan  dan  sasaran  itu akan  ditentukan  oleh  tingkat  pengorbanan  yang  telah  dikeluarkan”.  Menurut Emerson  yang  dikutip  oleh  Handayaningrat  (1990:16)  menyatakan  bahwa “efektivitas  ialah  pengukuran  dalam  arti  tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang telah  ditentukan  sebelumnya”.  Sedangkan  handayaningrat  (1990:16)  memberi penjelasan sebagai berikut ;“bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang  direncanakan  sebelumnya  maka  dikatakan  efektif,  tetapi  jika  tujuan  atau sasaran  itu  tidak  sesuai  dengan  yang  telah  ditentukan  maka  dikatakan  tidak efektif”.
Menurut  pendapat  Uber  Silalahi  (2011:416)  dalam  bukunya  asas-asas manajemen  mendefinisikan  efektivitas  sebagai  berikut  :  “Efektivitas  adalah kemampuan  untuk  memilih  tujuan-tujuan  atau  sasaran-sasaran  yang  tepat  dan mencapainya. Karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan antara output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sesungguhnya dicapai dengan tujuan atau apa yang  sudah  ditetapkan  dalam  rencana  atau  hasil  yang  diharapkan  dan  dapat dikatakan  efektif  jika output yang  dihasilkan  bisa  memenuhi  tujuan  yang diharapkan”.  Efektivitas  menurut  Mahmudi  (2005:92)  efektivitas  merupakan hubungan  antara output dengan  tujuan,  semakin  besar  konstribusi  (sumbangan) output terhadap  pencapaian  tujuan  maka  akan  semakin  efektif  program  atau organisasi.  Efektivitas  berfokus  pada  hasil  program  atau  kegiatan  yang  dinilai efektif  apabila output yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  tujuan  yang  diharapkan. Berdasarkan  pendapat-pendapat  diatas,  maka  jelas  bahwa  efektivitas  adalah ukuran  untuk  mengetahui  ketercapaian  tujuan  atau  sasaran-sasaran  suatu kegiatan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Sehingga efektivitas ini berkaitan dengan hasil atau output dan outcome . Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang telah  diharapkan.  Efektivitas  akan  berkaitan  dengan  kepentingan  orang  banyak,
seperti  yang  dikemukakan  Emerson  yang  dikutip  Handayaningrat  (1995:16) sebagai  berikut,  Efektivitas    merupakan  penilian  hasil  pengukuran  dalam  arti tercapainya  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Efektivitas  perlu diperhatikan  sebab  mempunyai  efek  yang  besar  terhadap  kepentingan  orang banyak.
Pendapat  di  atas  dapat  dijelaskan,  bahwa  efektivitas  merupakan  usaha pencapaian  sasaran  yang  dikehendaki  (sesuai  dengan  harapan)  yang  ditunjukan kepada  orang  banyak  dan  dapat  dirasakan  oleh  kelompok  sasaran  yaitu masyarakat.  Persoalan  efektivitas  sebenarnya  tidak  terbatas  pada  keadaan  yang bersifat  konstitusional  saja  melainkan  terdapat  kepada  seluruh  aspek  kehidupan manusia dengan berbagai atributnya. Salah satu kriteria dari administrasi sebagai suatu  ilmu  pengetahuan  adalah  efektivitas  yang  sebenarnya  tidak  dapat dipisahkan  dengan  kriteria  lainnya,  yaitu  rasionalitas  dan  efisensi.  Kriteria  ini merupakan  suatu  kesatuan  yang  saling  melengkapi  dalam  rangka  keberhasilan dari  berbagai  rangkaian  kegiatan  manusia  dalam  sebuah  organisasi  baik  dalam sebuah organisasi baik dari segi pemerintah maupun dalam dunia bisnis. Makmur (2015:6-8)  mengemukakan  dari  segi  kriteria  efektivitas,  unsur-unsurnya  antara lain:  Ketepatan  waktu,  ketepatan  perhitungan  biaya,  ketepatan  dalam pengukuran, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan berpikir, ketepatan dalam  melakukan  perintah,  ketepatan  dalam  menentukan  tujuan,  dan  ketepatan sasaran

## b. Konsep Program
Penyusunan  program  mempunyai  manfaat  besar  dalam    menentukan  masa depan  dan  kelangsungan  suatu  organisasi,  baik  itu  suatu  negara  maupun organisasi  pemerintah.  Penyusunan  program  bermanfaat  tidak  hanya  berlaku secara  khusus  melainkan  dapat  bermanfaat  secara  umum  yakni  dapat  diraskan oleh  seluruh  masyarakat.  Manfaat  penyusunan  program  tersebut  dapat  diraskan setelah  pelaksanaan  suatu  program  dilihat  dari  hasil  yang  telah  tercapai,  karena dengan  adanya  program  yang  tersusun  maka  segala  kemungkinan  untuk melaksanakan atau mendpatkan hasil diluar harapan yang telah ditetapkan. Program juga akan menjadi acuan data suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan  serta  menjadi  suatu  tujuan  yang  akan  diapai,  selain  itu  juga  program akan menjadi suatu target dari suatu kegiatan. Dengan demikian suatu program merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi. Penyusunan program maka segala kegiatan yang dilaksanakan dapat terinci sedemikian rupa sehingga dalam  pelaksanaannya  sangat  sedikit  kemungkinan  untuk  berjalan  diluar jangkauan  program.  Hal  ini  sangat  baik  bila  dilaksanakan  untuk  dapat menentukan  anggaran  biaya  yang  dibutuhkan,  alat-alat  yang  dikehendaki  atau digunakan  oleh  orang-orang  yang  akan  melaksanakan  serta  menyangkut  waktu dan tempat dari suatu program yang telah disusun atau ditetapkan itu.
Untuk  dapat  menentukan  apa  saja  yang  dibutuhkan,  maka  diperlukan penggunaan  sumber  daya,  seperti  yang  dikemukakan  Terry  dalam  Wanardi
(2006:228) sebagai berikut : “Program dapat didefiniskan sebagai sebuah rencana komperehensif  yang  meliputi  penggunaan  macam-macem  sumber  daya  untuk masa  yang  akan  datang  dalam  bentuk  sebuah  pola  yang  terintegritas  dan  yang menetapkan  suatu  urutan  tindakan-tindakan  yang  perlu  dilaksanakan  serta schedule-schedule  waktu  untuk  masing-masing  tindakan  tersebut  dalam  rangka usaha  mencapai  sasaran-sasaran  yang  ditetapkan.”  Selanjutnya  Moekijat (2004:442)  menyatakan  :  “Program  adalah  suatu  rencana  yang  luas  yang mengandung  penggunaan  sumber  daya  yang  berlainan  untuk  waktu  yang  akan datang dalam suatu pola yang disatukan dan menentukan suatu uraian kegiatan- kegiatan  dan  rencana-rencana  waktu  yang  diperlukan  masing-masing  sumber, guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan”. Jadi yang dimaksud dengan program  adalah  rencana  yang  luas  yang  mengandung  peggunaan  berbagai sumber daya untuk waktu yang akan datang dalam bentuk suatu pola yang akan menentukan  suatu  urutan  kegiatan  dengan  waktunya  sehingga  tujuan  yang diharapkan  dapat  tercapai.  Selanjutnya  Tjokroamidjojo  (2001:180)  menyatakan bahwa  suatu  program  yang  dapat  dianggap  baik  seringkali  mempunyai  unsur inovatif (pembaharuan), adanya suatu inisiatif baru pendekatan memang bersifat pembangunan  namun  seringkali  suatu  program  lebih  dikehendaki  karena  sifat kegiatannya yang antar lembaga. Proram-program juga dipergunakan sebagai alat pemecahan masalah. Sedangkan menurut  Azwar (2006:183) menyatakan bahwa : “Penyusunan  program (programming) adalah  suatu  upaya  menyusun  rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang juga merupakan ciri perencanaan. Tetapi penyusunan  program  bukan  perencanaan,  karena  rangkaian  kegiatan  yang disusun pada penyusunan program dapat dilakukan tidak dari tahap awal.” Dari definisi  para  ahli  diatas,  penulis  mencoba  memberikan  kesimpulan  bahwa  yang dimaksud dengan penyusunan program adalah suatu rencana yang komprehensif yang  isinya  mengandung  rencana  kegiatan-kegiatan  yang  harus  dilakukan, sumber-sumber apa yang harus digunakan dan yang dibutuhkan, oleh siapa akan dilaksanakan,  serta  kapan  rencana  akan  dilaksanakan  dan  dimana  rencana  akan dilaksanakan, semuanya itu diberikan nomor urut kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hal ini dilaksanakan sebagai suatu usaha untuk mencapai sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya  McDavid  &  Hawthorn dalam Janianti (2014:18) mendefinisikan “program sebagai hubungan makna yang dirancang  dan  diterapkan  dengan purposive .  Suatu  program  dapat  dipahami sbagai  kelompok  dari  aktifitas  yang  dimaksudkan  untuk  mencapai  satu  atau terkait  beberapa  hasil  sasaran”.    Farida  dalam  Janiati  (2014:18)  mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan  hasil  atau  pengaruh.  Dengan  demikia  program  dapat  diartikan serangkaian  kegiatan  yang  direncanakan  dengan  seksama  dan  dalam pelaksanaannya  berlangsung  dalam  proses  yang  berkesinambungan,  dan  terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu :
1) Kegiatan  yang  direncanakan  atau  dirancang  dengan  seksama.  Bukan  asal rancangan  tetapi  rancangan  kegiatan  yang  disusun  dengan  pemikiran  yang cerdas dan cermat.
2) Kegiatan  tersebut  berlangsung  secara  berkelanjutan  dari  satu  kegiatan  ke kegiatan yang lain, dengan kata lain ada keterkaitan antar kegiatan sebelum dengan kegiatan sesudahnya.
3) Kegiatan  tersebut  berlangsung  dalam  sebuah  organisasi,  baik  organisasi formal maupun organisasi non formal bukan kegiatan individual.
4) Kegiatan  tersebut  dalam  implementasi  atau  pelaksanaannya  melibatkan banyak orang, bukan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan tanpa adanya kaitannya dengan kegiatan orang lain.
Program  adalah  unsur  pertama  yang  harus  ada  demi  tercapainya  suatu kegiatan.  Didalam  program  dibuat  beberapa  aspek,  disebutkan  bahwa  didalam setiap program dijelaskan mengenai tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan, aturan yang harus dipegang dan prosedur yang  harus  dilalui,  perkiranaan  anggaran  dibutuhkan  dan  strategi  pelaksanaan. Melalui  program  maka  segala  bentuk  rencana  akan  lebih  terorganisir  dan  lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Dengan demikian yang dimaksud dengan penyusunan program adalah usaha  dalam  menentukan  serangkaian  kegiatan  yng  hendak  dilaksanakan mencakup  sumber-sumber  yang  akan  digunakan,  sehingga  kegiatan  yang direncanakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## c. Ukuran Efektivitas Program
Dari  pengertian  efektivitas  dan  program  dapat  melahirkan  efektivitas program, yang mana apabila disimpulkan bahwa efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Makmur (2015:6) berpendapat bahwa “efektivitas  program  merupakan  kegiatan  yang  pelaksanaannya  menampakkan ketepatan  antara  harapan  yang  diinginkan  dengan  hasil  yang  dicapai  dimana ditunjukan  dengan  ketepatan  harapan,  kebijakan  dan  hasil  yang  dicapai”. Efektivitas  program  ditujukan  kepada  ketepatan  penggunaan  seluruh  sumber daya dalam rangka pelaksanaan suatu program untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat  pada  umumnya,  begitu  pula  dengan  efektivitas  Program  Keluarga Harapan.    Menurut  Budiani  (2007:53)  efektivitas  program  dapat  dilihat  sebagai berikut:
1) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2) Sosialisasi  program,  yaitu  kemampuan  penyelenggaraan  program  dalam melakukan  sosialisasi  program  sehingga  informasi  mengenai  pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat.
3) Tujuan  program,  yaitu  kemampuan  responden  dalam  mengetahui  tujuan dilaksanakannya  program.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  sosialisasi  yang
dilakukan  mengenai  tujuan  suatu  program  dapat  dimengerti  oleh masyarakat.
4) Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat atau setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Sedangkan pengukuran efektivitas program menurut Edy Sutrisno (2010:125- 126) yaitu sebagai berikut:
1. Pemahaman  Program,  yaitu  untuk  mengetahui  sejauh  mana  masyarakat dapat  memahami  program.  Melalui  program  maka  segala  bentuk  rencana akan  lebih  terorganisir  dan  lebih  mudah  untuk  dioprasionalkan.  Dengan memperhatikan  kelompok  sasaran  maka  suatu  program  dapat  dikatakan efektif atau tidak.
2. Tepat  Sasaran,  yaitu  bagaimana  program  yang  dirancang  oleh  pengelola kepada  kelompok  sasaran  atau  sejauhmana  suatu  lembaga  berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
3. Tepat  Waktu,  yaitu  untuk  penggunaan  waktu  dalam  pelaksanaan  program, harus  sesuai  dengan  jadwal  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya.  Dengan waktu yang tepat maka program akan berjalan efektif.
4. Tercapainya  Tujuan,  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  tujuan  dari dibentuknya program  sudah tercapai atau belum.
5. Perubahan  Nyata,  yaitu  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana  program tersebut memberikan suatu efek atau dampak sera perubhan nyata bagi masyarakat.
Dari  beberapa  pengukuran  efektivitas  program  diatas,  dapat  disimpulkan bahwa ukuran efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang berbasis pada informasi  atau  kenyataan  yang  terjadi  di  lapangan.  Adapun  prosedur-prosedur  pada metode  kualitatif  yaitu:  pengambilan  informan  secara  sengaja,  pengumpulan  data terbuka,  analisis  teks  atau  gambar,  penyajian  informasi  dalam  bentuk  gambar  dan tabel, serta interprestasi pribadi atas temuan-temuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  deskritif  kualitatif,  karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk memperoleh gambaran variable yang diteliti. Penelitian deskritif ialah penelitian yang dilakukan  untuk  mengatahui  niali  variabel    mandiri,  baik  satu  variabel  atau  lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan  yang  lain.  Alasan  memilih  metode  penelitian  kualitatif  penulis  ingin memastikan kebenaran datayang ada dilapangan sehingga masalah yang diteliti akan lebih jelas.
Hasil dan Pembahasan

## a. Gambaran Umum Kecamatan Cisalak dan Program PKH
Cisalak  adalah  sebuah  Kecamatan  di  Kabupaten  Subang,  Provinsi  Jawa  Barat, Indonesia.  Topografi  Cisalak  adalah  berbukit  sampai  pegunungan  dengan  ketinggian 500  meter  di  atas  permukaan  laut,  batas  wilayah  Kecamatan  Cisalak  sebelah  utara Kecamatan  Kasomalang,  sebelah  barat  Kabupaten  Bandung  Barat,  sebelah  timur Kecamatan  Tanjung  Siang  dan  sebelah  barat  Kecamatan  Ciater.  Wilayah  Kecamatan Cisalak  terdiri  dari  8  Desa.  Visi    Kecamatan  Cisalak  adalah  Terwujudnya  masyarakat Kecamatan  Cisalak  yang  agamis,  sehat,  berpendidikan  dan  berkemampuan  serta berbasis budaya gotong royong pada tahun 2024 melalui pelayanan yang optimal. Misi Kecamatan  Cisalak  adalah  Mewujudkan  masyarakat  yang  agamis,    Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum,  Mewujudkan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan  kesehatan,  Pendidikan,  perekonomian,,  dan  Mewujudkan  pelayanan masyarakat yang optimal.
Program  Keluarga  Harpan  (PKH)  merupakan  bagian  dari  program penanggulangan kemiskinan. Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilaksanakan  oleh  Kementrian  Sosial  dengan  melibatkan  berbagai  kementrian  atau lembaga.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  adalah  program  bantuan  bersyarat  yang diberikan  kepada  keluarga  miskin.  Persyaratan  tersebut  berupa  kehadiran  di  fasilitas pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas kesehatan (misalnya  bagi  anak  baita  atau  ibu  hamil).  Tujuan  utama  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  adalah  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahtraan sosial.
Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu keluarga miskin dan rentan yang diperoleh  dari  hasil  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  yang  dikumpulkan  oleh  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  yang  memiliki  komponen  kesehatan  dengan  kriteria  ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan  kriteria  anak  SD/MI  atau  sederajat,  anak  SMP/MTs  atau  sederjat,  anak  SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial  dengan  kriteria  lanjut  usia  diutamakan  mulai  dari  60  (enam  puluh)  tahun,  dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
Penggunaan  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  memberikan  manfaat jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  untuk  jangka  pendek  dapat  membantu pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin, dan untuk jangka panjang tentunya diharapkan  dapat  memutus  rantai  kemiskinan  antar  generasi  melalui  peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Program ini diberikan tidak permanen, bagi yang sudah  merasa  mampu  diharapkan  mengundurkan  diri  dari  kepesertaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH).  Program  ini  diharapkan  mampu  berkontribusi  untuk
mempercepat  pencapaian  tujuan  pembangunan Millenium  Development  Goals  (MGDs) yang sekarang menjadi Sutainable Developments Goals (SDGs) .
b. Efektivitas  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan

## Cisalak Kabupaen Subang.
Dalam  sub  bab  ini,  penulis  akan  mendeskripsikan  teori  pengukuran efektivitas  program  yang  dikembangkan  oleh  Sutriso  (2010:125-126)  dengan memperhatikan lima variabel yang menjadi pengukur terhadap keberhasilan suatu program,  lima  variable  tersebut  meliputi:  pemahaman  program,  tepat  sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan serta perubahan nyata.
Hasil kajian tentang unsur “pemahaman program” dapat dijelaskan sebagai berikut  :  Disini  akan  dilihat  apakah  dari  sisi  pemahaman  program,  pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang sudah berjalan  efektif  atau  tidak  efektif.  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dibuat  oleh pemerintah,  yaitu  Direktorat  Jendral  Jaminan  Sosial  ,  Kementrian  Sosial  RI  dan jajaran  dibawahnya  termasuk  Dinas  Sosial  Kabupaten  Subang  kemudian disalurkan ke berbagai Kecamatan dan Desa. Pemahaman berasal dari kata paham yang  mempunyai  arti  mengerti  benar,  sedangkan  pemahaman  merupakan  proses perbuatan  cara  memahami.  Pemahaman  mencakup  tujuan,  tingkah  laku  atau tanggapan  menerminkan  sesuatu  pemahaman  yang  termuat  dalam  suatu komunikasi.  Pemahaman  individu  adalah  suatu  cara  untuk  memahami,  menilai atau menaksir karakteristik, potensi atau masalah-masalah yang ada pada individu atau sekelompok individu. Pemahaman program  yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana  akan  lebih  terorganisir  dan  lebih  mudah  untuk  dioprasionalkan.  Dengan memperhatikan  kelompok  sasaran  maka  suatu  program  dapat  dikatakan  efektif atau  tidak  efektif.  Dalam  indikator  pemahaman  ini  terdapat  dua  sub  indikator yaitu  pengetahuan  atau  pemahaman  masyarakat  mengenai  pelaksanaan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  sumber  informasi  tentang  Program  Keluarga Harapan (PKH). Berikut adalah pendapat dari seksi kesejahtraan sosial Kecamatan Cisalak  bahwa:  “sebagian  besar  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  mengetahui tentang  Pelaksanaaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  tetapi  tidak  semua mengerti atau paham akan hak dan kewajiabannya sebagai KPM, Masih terdapat KPM yang tidak hadir di fasilitas kesehatan. Seharusnya bagi KPM yang memiliki balita  atau  memiliki  ibu  hamil,  harus  memeriksakan  kesehatanya  setiap  bulan sesuai  dengan  protokol  kesehatan.  Padahal  pemerintah  sudah  memberikan  biaya gratis bagi KPM di fasilitas kesehatan”. (wawancara 14 November 2019). Dari hasil wawancara dengan Seksi Kesejahtraan Sosial Kecamatan Cisalak diatas, dijelaskan bahwa  masih  terdapat  KPM  yang  tidak  hadir  di  fasilitas  kesehatan  dan  untuk pemahaman  KPM  terhadap  hak  dan  kewajibannya  belum  bisa  berjalan  dengan baik,  padahal  KPM  sudah  menerima  haknya  tetapi  belum  bisa  menjalankan
kewajibannya.  Kemudian  berikut  adalah  hasil  wawancara  dengan  Pendamping Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Kecamatan  Cisalak  :“untuk  pemahaman  KPM terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) belum begitu memahami, masih kurang kesadaran KPM untuk menjalankan kewajibannya. Seharusnya KPM hadir  di  fasilitas  kesehatan  dan  di  fasilitas  pendidikan,  tetapi  sebagaian  besar belum  menjalaninya,  padahal  para  pendamping  selalu  mengingatkan  untuk menjalankan kewajibannya. Apalagi bagi KPM yang memiliki anak sekolah mereka sudah  dikasih  keringanan  biaya  sekolah  tetapi  kehadiran  mereka  mengikuti kegiatan  belajar  kurang  dari  85%  hari  belajar  efektif.  Dan  untuk  kehadiran  di fasilitas  kesehatan  juga  masih  kurang,  seharusnya  bagi  ibu  hamil  dan  bagi  KPM yang memiliki balita usia 0 sampai 6 tahun hadir setiap bulan untuk memeriksakan kesehatannya  tetapi  tidak  dijalankan.  Dari  jumlah  penerima  PKH  28%  Masih terdapat  19%  yang  tidak  memahami  dan  tidak  hadir  difasilitas  kesehatan  dan pendidikan”. (wawancara, 11 November 2019).
Berdasarkan  pemaparan  diatas  yang  dikemukaan  oleh  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dijelaskan bahwa masih kurang kesadaran dari KPM  untuk  menjalani  kewajibannya,  (19%  KPM  belum  memahami  hak  dan kewajibannya),  padahal  pendamping  selalu  mengingatkan  untuk  menjalankan kewajibannya.  Pemerintah  sudah  memberikan  haknya  kepada  KPM  yaitu  berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Pendampingan, serta pelayanan gratis di  fasilitas  kesehatan  dan  pendidikan.  Menurut  Sutrisno  (2010:125-126)  pengukur pertama  untuk  melihat  suatu  program  berjalan  efektif  atau  tidaknya,  dilihat  dari pemahaman  para  penerima  sasaran  program  tersebut.  Mengacu  pada  pendapat Sutrisno  tersebut  maka  pemahaman  program  dapat  diartikan  untuk  melihat sejauhmana  pemahaman  dari  masyarakat  penerima  sasran  tersebut.  Berkenaan dengan hal itu maka pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Cisalak  Kabupaten  Subang  belum  efektif,  hal  tersebut  terjadi  karena  kurangnya pemahaman  dari  KPM  akan  pemaham  mereka  terhadap  hak  dan  kewajibannya, kurang  menjalankan  kewajibannya  dikarenakan  masih  kurangnya  kesadaran  dari masing-masing KPM. Pemerintah atau Pendamping PKH harus lebih tegas dalam memberikan  informasi  atau  dalam  mensosisialisasikan    terkait  dengan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM),  agar  KPM dapat  memahami  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  dan  menjalankan kewajibannya, agar Pelakaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa berjalan dengan efektif.
Kajian terhadap unsur  “Tepat sasaran” dapat dijelaskan sebagai berikut : Tepat  sasaran  merupakan  hal  penting  yang  menentukan  berhasil  atau tidaknya  suatu  program.  Program  dapat  dikatakan  efektif  apabila  sesuai  dengan sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Atau  tepat  sasaran  yaitu  bagaimana suatu  program  yang  dirancang  oleh  pengelola  kepada  kelompok  sasaran  dan sejauhmana  suatu  lembaga  berhasil  merealisasikan  sasaran  yang  hendak  dicapai. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu keluarga miskin dan rentan yang
diperoleh  dari  hasil  Basis  Data  Terpadu  (BDT)  yang  dikumpulkan  oleh  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  yang  memiliki  komponen  kesehatan  dengan  kriteria  ibu hamil/menyusui,  anak  berusia  nol  sampai  dengan  enam  tahun.  Komponen pendidikan  dengan  kriteria  anak  SD/MI  atau  sederajat,  anak  SMP/MTs  atau sederjat, anak SMA /MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum  menyelesaikan  wajib  belajar  12  tahun.  Sejak  tahun  2016  terdapat penambahan komponen kesejahteran sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai  dari  60  (enam  puluh)  tahun,  dan  penyandang  disabilitas  diutamakan penyandang  disabilitas  berat.  Berikut  ini  merupakan  petikan  wawancara  dengan seksi  Kesejahtraan  Sosial  Kecamatan  Cisalak  Kabaupaten  Subang:  “belum  semua masyarakat  miskin  menerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  dan masih  ada  masyrakat  yang  sudah  mampu  menerima  bantuan  PKH,  kami  dari pihak penegelola sudah berusaha sudah berusaha agar data yang turun dari pusat bisa  tepat  sasaran,  tetapi  data  yang  keluar  masih  tetap  itu  saja”.  (wawancara,  14 November  2019).    Dari  hasil  wawancara  diatas  bahwa  masih  terjadi  ketidaktepat sasaran  untuk  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Cisalak Kabupaten  Subang.  Berikut  dibawah  ini  merupakan  petikan  wawancara  dengan Pendamping  PKH  Kecamatan  Cisalak  Kabaupaten  Subang:    “untuk  ketepatan sasaran  belum  semua  masyarakat  miskin  menerima  bantuan  Program  Keluarga Harapan (PKH), baru 28% masyarakat Kecamatan Cisalak yang menerima bantuan Program  Keluarga  Harapan,  padahal  data  yang  diberikan  ke  pusat  semua masyarakat  miskin  yang  ada  di  Kecamatan  Cisalak,  tetapi  data  yang  turun  dari pusat hanya sebagaian”. (wawancara, 11 November 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  belum  semua  masyarakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan belum merata  ke  semua  masyarakat  miskin  baru  sebagian.  Berikut  adalah  petikan wawancara  dengan  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yaitu:  “masih  terdapat masyarakat  yang  sudah  mampu  menerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH),  Ada  yang  punya  usaha  sendiri  dan  punya  sawah  tetapi  mendapatkan bantuan  sedangkan  masyarakat  tidak  mampu,  tidak  menerima  bantuan  Program Keluarga  Harapan  (PKH),  harusnya  yang  sudah  mampu  segera  dikeluarkan  dari bantuan PKH, dan segera digantikan dengan masyarakat miskin”. (wawancara, 17 November  2019).  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  bantuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  masih  ada ketidaktepat  sasaran,  masih  terdapat  masyarakat  yang  sudah  mampu  tetapi menerima  bantuan  PKH,  sedangkan  masyarakat  yang  tidak  mampu  tidak menerima  bantuan  PKH.  Menurut  Sutrisno  (2010:125-126)  untuk  mengukur efektivitas program dapat dilihat dari ketepatan sasaran. Sejauhmana sasaran yang telah  ditentukan  bisa  tercapai.  Mengacu  pada  pendapat  tersebut  maka  untuk ketepatan sasaran belum dikatakan efektif, masih terdapat 72% masyarakat miskin yang belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kajian terhadap unsur “Tepat waktu” dapat dikemukakan sebagai berikut : Tepat yaitu tidak ada selisih waktu sedikitpun, tepat juga berarti tidak kurang dan
tidak lebih. Tepat waktu dalam suatu organisasi atau dalam suatu program yaitu penggunaan  waktu  dalam  pelaksanaan  organisasi  atau  program  harus  sesuai dengan  jadwal  yang  ditentukan  sebelumnya  dengan  waktu  yang  tepat  maka program  akan  berjalan  efektif.  Untuk  tepat  sasaran  peneliti  melihat  dari  dua  sub indikator,  yang  pertama  Terkait  dengan  pemberian  bantuan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  tentunya  bantuan harus  diberikan  tepat  waktu  agar  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  dapat berjalan  dengan  efektif  sesuai  dengan  tujuan  Program  Keluarga  Harapan.  Yang kedua dan untuk jadwal pendampingan Peningkatan Kemampuan Keluarga harus dilaksanakan setiap satu bulan sekali diharapkan bisa merubah pola pikir Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM)  agar  KPM  bisa  menggunakan  bantuan  sesuai  dengan yang  diharapkan  Pemerintah.  Berikut  adalah  petikan  hasil  wawancara  dengan seksi  Kesejahtraan  Sosial  Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  Subang  :  “kalau  untuk pencairan Program Keluarga Harapan (PKH), allhamdulilah dari pusat datangnya tepat waktu yaitu tiap 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal pemberian dana PKH, tetapi kalau untuk tanggalnya tidak menentu kadang awal bulan, pertengahan atau akhir bulan. Dan kalau untuk Pendampingan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga masih terdapat pendamping yang melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan  Keluarga  hanya  3  bulan  sekali  pas  pencairan  dana  PKH  saja.  Kan seharusnya  pendamping  melaksanakan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan Keluarga  satu  bulan  sekali  sesuai  dengan  tugasnya.  Karena  masih  terdapat  3 pendamping yang belum melaksanakan diklat family development system atau yang disebut  dengan  Peningkatan  Kemampuan  Keluarga”.  Berdasarkan  wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pencairan dana PKH sudah diberikan tepat waktu,  tetapi  kalau  untuk  pendampingan  Pertemuan  Peningkatan  Kemampuan Keluarga  masih  belum  efektif,  masih  terdapat  pendamping  yang  melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga 3 bulan sekali. Berikut merupakan petikan  wawancara  dengan  Pendamping  PKH  Kecamatan  Cisalak  Kabupaten Subang : “untuk pencairan bantuan PKH selalu diberikan tiap 3 bulan sekali, tetapi kalau untuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga, kami selalu berusaha setiap  bulan  mengadakan  kegiatan  tersebut,  tetapi  belum  bisa  dijalankan  dengan baik karena masih kurangnya kesadaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk mengikuti  kegiatan  tersebut  serta  belum  adanya  sarana  prasarana  untuk melaksanakan kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terkadang kami hanya bisa melaksanakan saat pencairan PKH karena KPM hadir semua saat pencairan”.  Berdasarkan hasil wawancara diatas untuk pelaksanakan peningkatan kemampuan keluarga belum berjalan efektif setiap satu blan sekali, karena belum adanya sarana dan prasarana yang memadai serta kurangnya kesadaran Keluarga Penerima  Manfaat  (KPM).  Berikut  adalah  petikan  hasil  wawancara  dengan Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  Subang  : “pencairan uang PKH tepat waktu tiap 3 bulan sekali, cuman kalau untuk tanggal tidak tentu, kadang saya sudah berharap awal bulan pencairan uang PKH, untuk beli  keperluan  sekolah  anak  saya,  tetapi  tidak  ada  juga,  jadi  uang  bantuan  PKH
belum  bisa  diandalkan  untuk  kepentingan  anak  sekolah.  Kalau  untuk  Pertemuan Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  belum  berjalan  tiap  bulan  (wawancara,  17 November  2019).Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  untuk  jadwal  pencairan dana PKH belum bisa diandalkan untuk kepentingan anak sekolah karena tanggal pecairan bantuan tidak menentu, dan untuk Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga  belum  berjalan  setiap  satu  bulan  sekali.  Mengacu  kepada  pendapat Sutrisno  (2010:125-126)  bahwa  untuk  mengukur  efektivitas  program  dapat  dilihat dari  ketepatan  waktu.  Untuk  ketepatan  waktu  masih  belum  dikatakan  efektif karena  masih  terdapat  Pendamping  yang  belum  menjalankan  pelaksanaan Peningkatan  Kemampuan  Keluarga  setiap  satu  bulan  sekali,  masih  terdapat Pendamping yang melaksanakan hanya 3 bulan sekali.
Kajian  terhadap  unsur  “Tercapainya  Tujuan”  dapat  dijelaskan  sebagai bahwa  Dalam  suatu  organisasi  atau  suatu  program,  tentunya  sangat mengharapkan  dapat  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya. Tercapainya suatu tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Agar tujuannya tercapai diperlukan pentahapan, baik  dalam  arti  pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun  pentahapan dalam  arti  periodisasinya.  Pencapaian  tujuan  terdiri  dari  beberapa  faktor  yaitu ketepatan  waktu  serta  sasaran  yang  merupakan  target  kongkrit.  Tujuan  utama Program Keluarga Harapan yaitu :    Meningkatkan taraf hidup  Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Melalui kemudahan akses dalam pelayanan kesehatan,pendidikan dan  kesejahtraan  sosial;  Mengurangi  beban  pengeluaran  dan  meningkatkan pendapatan  keluarga  msikin  dan  rentan;  dan  Menciptakan  perubahan  dan kemandirian  keluarga  penerima  manfaat  (KPM)  dalam  megakses  layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahtraan sosial.  Berikut adalah petikan wawancara dengan  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Kecamatan  Cisalak Kabupaten  Subang  :  “tujuan  dari  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  belum sepenuhnya  berjalan  efektif,  karena  kurangnya  pemahaman  dari  para  penerima sasaran,  masih  terdapat  KPM  yang  yang  tidak  hadir  di  fasilitas  kesehatan  dan pendidikan.  Serta  masih  terdapat  KPM  yang  menyalahgunakan  uang  bantuan tersebut.  (wawancara,  11  November  2019)  Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas, bahwa  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  belum  bisa  mencapai  tujuan karena  kurangnya  pemahaman  dari  para  penerima  sasaran.  Dan  dibawah  ini merupakan  petikan  wawancara  dengan  Seksi  Kesejahtraan  Sosial  Kecamatan Cisalak  Kabupaten  Subang  :  “tujuan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  belum tercapai, dari pengelola bantuan sudah berusaha agar tujuan bisa tercapai dengan baik  tetapi    masih  terdapat  beberapa  kendala.  Sebagian  besar  KPM  belum  bisa memenuhi kewajibannya untuk hadir di fasilitas kesehatan dan pendidikan.walapun  ada  KPM  yang  sudah  bisa  merubah  pola  pikirnya  untuk keluar  dari  kemiskinan.  yang  tadinya  KPM  hanya  bisa  sekolah  sampai  SMP sekarang terdapat KPM yang melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut  tujuan  dari  Program  Keluarga Harapan  belum  berjalan  efektif,  karena  sebagian  besar  KPM  belum  bisa  hadir  di
fasilitas pendidikan dan kesehatan walaupun ada sebagian KPM yang sudah bisa merubah pola fikirnya untuk keluar dari kemiskinan. Mengacu pada pengukuran efektivitas  program  menurut  Sutrisno  bahwa  untuk  mengukur  suatu  Program harus  dilihat  dari  tercapinya  tujuan.  Dari  segi  tercapainya  tujuan  belum sepenuhnya  berjalan  efektif  karena  sebagaian  besar  KPM  belum  bisa  mengikuti berbagai kewajibannya.
Kajian  terhadap  unsur  “Perubahan  Nyata”  dapat  dikemukakan  bahwa  : Perubahan  adalah  hal  yang  diharapkan  dalam  suatu  program.  Prubahan mengandung  makna  beralihnya  keadaan  sebelumnya  menjadi  keadaan sesudahnya.  Perubahan  merupakan  hal  yang  cukup  sulit  dalam  suau  program. Suatu  program  dapat  dikatakan  efektif  apabila  program  tersebut  dapat  berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada kelompok sasaran. Perubahan  nyata  yaitu  diukur  melalui  sejauhmana  tingkat  keberhasilan  Program Keluarga  Harapan  (PKH)  untuk  mewujudkan  perubahan  .    Pemerintah mengharapkan  dari  Pelaksanaan  program  bantuan  PKH,  dapat  terjadi  perubahan baik  dari  segi  pendidikan,  kesehatan  dan  kesejahtraan  sosial.  Berikut  adalah petikan  wawancara  dengan  seksi  Kesejahtraan  Sosial  Kecamatan  Cisalak Kabupaten  Subang:  “untuk  kemiskinan  di  Kecamatan  Cisalak  sudah  ada perubahan, terutama dari segi pendidikan yang tadinya banyak masyarakat yang hanya sekolah sampai SMP, setelah ada bantuan Program Keluarga Harpan (PKH) banyak  yang  melanjutkan  ke  jenjang  berikutnya,  serta  dari  segi  kesehatan  sudah tidak  ada  masyarakat  gizi  buruk”.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa sudah  ada  perubahan  dari  masyarakat  penerima  bantuan  Program  Keluarga Harapan  (PKH)  baik  dari  segi  kesehatan  maupun  pendidikan.  Berikut  adalah petikan  wawancara  dengan  Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH) Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  subang  yaitu  sebagai  berikut:  “alhamdulilah,  di Kecamatan Cisalak untuk tahun 2019 ada perubahan, terdapat beberapa Keluarga Penerima  Manfaat  yang  sudah  Graduasi  dari  Program  Keluarga  Harapan,  tanpa ada paksaan dari pihak pendamping ataupun dari pihak kesejahtraan sosial, tetapi saya  sebagai  pendamping  selalu  berusaha  memberikan  kekuatan  agar  KPM  bisa mandiri.  Dan  ada  sebagian  juga  KPM  yang  sudah  melaksanakan  pendidikan  ke jenjang  yang  lebih  tinggi  berkat  bantuan  Program  Keluarga  Harapan.  Serta  dari segi  kesehtan  dan  kesejahtraan  sosial  sudah  bisa  mengurangi  angka  gizi  buruk”. (wawancara, 11 November 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  sudah  terdapat  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  yang  bisa  keluar  dari  kemiskinan  dan  sudah  bisa  merubah  pola pikirnya untuk bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Mengacu kepada pendapat sutriso  bahwa  untuk  mengukur  efektivitas  program  harus  ada  perubahan  nyata, dan untuk indikator perubahan nyata bisa dikatakan efektif.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Cisalak  Kabupaten Subang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Pemahaman Program dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  Subang  masih  terdapat  Keluarga  Penerima Manfaat  (KPM)  yang  tidak  memahami  hak  dan  kewajibannya  hal  ini  dapat dilihat dari kehadiran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di fasilitas Pendidikan dan fasilitas kesehatan. (19% Keluarga Penerima Manfaat tidak memahami hak dan kewajibannya).
2) Tepat  sasaran  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  Subang  belum  berjalan  efektif,  karena  belum semua masyrakat miskin menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 72%  masyarakat  miskin  belum  menerima  bantuan  Program  Keluarga  Harapan (PKH).
3) Tepat  waktu  dalam  pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  Subang  belum  berjalan  efektif,  masih  terdapat Pendamping  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  yang  tidak  melaksanakan sosialisasi Peningkatan Kemampuan Keluarga satu bulan sekali.
4) Tercapaianya  tujuan  dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Cisalak  Kabupaten  subang  belum  berjalan  efektif,  karena  masih terdapat  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yang  tidak  memahami  hak  dan kewajibannya,  dan  belum  semua  masyarakat  miskin  di  Kecamatan  Cisalak Kabupaten Subang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan serta dari segi  ketepatan  waktu  masih  terdapat  Pendamping  yang  tidak  melaksanakan sosialisasi setiap satu bulan sekali
5) Perubahan  nyata  dalam  Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  di Kecamatan  Kabupaten  Subang  bisa  dikatakan  efektif,  hal  ini  dapat  dilihat  dari tingkat  pendidikan  ,  terdapat  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  yang melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

## Referensi
Azwar, S. 1999. Metode Penelitian , Yogyakarta: Sigma Alfa.
Budiani,  Ni  Wayan.  2009.  Efektivitas  Program  Penanggulangan  Pengangguran  Karang  Taruna “Eka  Taruna  Bhakti”  Desa  Sumatera  Kelod  Kecamatan  Denpasar  Timur  Kota  Denpasar. Jurnal Ekonomi dan Sosial ,Vol 2, No.1.
Effendi,  tadjuddin  Noer. Sumber  Daya  Manusia  Peluang  Kerja  dan  Kemiskinan, Yogyakarta: PT.Tiara Wacan Yogya.1993.
Georgopolous dan Tannaembeu. 1995. Efektivitas Organisasi . Jakarta : Erlangga.
Gibson,  J,L,  Ivancevich,  J,M  dan  Donelly,  J,Jr,  1984 .  Organisasi  dan  Manajemen.perilaku struktur dan proses . Edisi ke empat. Jakarta : erlangga
Gibson, james L.1990. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses (jilid II), Jakarta. Erlangaa Mahmudi. 2010 . Efektivitas Organisasi . Edisi Kedua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Bandung:Refliks Aditama.
Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru . Jakarta: UIP.
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya Moekijat. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia. CV, Mandar Maju: Bandung.
Nugroho  D,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik,  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi .  Jakarta. Gramedia
Pasolong, harbani. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung : alfabeta.
Sedermayayanti. 2006. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja , Bandung Mandar maju.
Silalahi, Uber. 2011. Asas-Asas Manajemen . Bandung: Reflika Aditama.
Soewarno, Handayaningrat . Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen . 1990, hal 15
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif . Alfa beta, Bandung.
Sondang P. Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara, Jakarta.
Suharno, 2008 . Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Jakarta : Ombak Dua.
Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Sutrisno, Edy. 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta:Prenada Media Group.
Suyanto,  Bagong.  2013. Anatomi  Kemiskinan  dan  Strategi  Penanganannya .  Malang:Intrans Publising
Streest Richarrd. M. (1985). Efektifitas Organisasi . Jakarta : Erlangga
Tjokromidjojo, Bintoro. 2001. Manajemen Pembangunan . Jakarta: Haji Masagung Torang, Syamir. 2014. Organisasi dan Manajemen . Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahtraan Sosial.
Peraturan  Mentri  Sosial  Republik  Indonesia  Nomor  01  Tahun  2018  Tentang  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
Winardi, 2011. Teori Organisasi dan Pengorganisasian . Divisi Buku Perguruan Tinggi.