## Hasil Penelitian
Hasil Penelitian

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian

## Profil Kelembagaan Desa Di Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2010

## Abstract
Village govenment institutionalism and BPD that have formed by Rules of Government nomor 72 year of 2005.  Buluh  Cina  village  are  tourism  village  that  have  much  potention  and  need  to  get  support  from village  institutionalism  to  create  a potentions  for positively  effect  for  society.  But  a  conditions  society  in Buluh  Cina  village  are  not  support  and  it  make  a  institutionalism  in  buluh  Cina  village  doesnt  have capability  to  protect  the  society.  This  research  describes  the  profil  of  government  of  village,  Badan Pemusyawaratan Desa and Lembaga Permusyawaratan Desa in Buluh Cina Village that have use a rules of government inform educational of elite in institutionalism village. This research purpose to analize the institutionalism  in  Buluh  Cina  village  with  the  rules  of  government  and  also  describe  the  educational  in village.  Kualitative  descriptive  methods  with  study  literatur  based  on  documents  and  also  interview  with informan  that  choice  by  purpossive  sampling.  This  research  show  that  government  institutionalism  in Buluh Cina Village are have done form based on rules government but educational elite 60%, under SLTP and  BPD  also  formed  by  rules  of  government  and  educational  of  BPD  are  40%  are  Strata  1.  Lembaga Pemberdayaan  masyarakat  (LPM)  in  Buluh  Cina  are  not  same  with  the  Perda  Kampar  Regency  and person in LPM are under SLTP.
Keywords: Rules of government, educational of aparatur and village profil
* Isril, Raja Muhammad Amin, Adlin
* Adalah Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan

## FISIP UR
Penyelenggaraan pemerintahan desa  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 72  Tahun  2005  tentang  Desa  merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  tertuang  dalam
Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004, pasal  200  ayat  1  :  “Dalam  pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan  desa  yang  terdiri  dari Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa 1 . Selanjutnya dalam  menyelenggarakan  pemerintahan, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa diberi kewenangan 1 Abstrak Kajian Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa  oleh LAN RI, hal i.
untuk mewujudkan otonomi desa dengan  cara  mengatur  dan  mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  hak  asal  usul  dan  adat istiadat  setempat  yang  diakui  dan dihormati  dalam  sistem  Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia 2 . Tugas pemerintahan desa cukup  berat,  sebab  ada  beberapa kewenangan yang
menjadi tanggungjawab dan perlu dilaksanakan oleh  Pemerintah  desa.  Dalam  PP  72
Tahun  2005  tentang  Desa  pasal  7 dijelaskan  urusan  pemerintahan  yang menjadi kewenangan desa antara lain : a) urusan yang sudah ada berdasarkan  hak  asal  usul  desa;  b) urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  kabupaten/  kota  yang
2 Lihat PP 72 Tahun 2005 Tentan Desa pasal 1 ayat 6.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
diserahkan pengaturannya kepada desa; c) tugas perbantuan dari pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; d)
dan urusan
pemerintahan  lainnya  yang  oleh  peraturan perundangan  diserahkan  kepada  desa 3 . Setiap  kewenangan  dapat  dijalan  jika kapasitas pelaksana kewenangan itu secara  individu  maupun  kelembagaan cukup  memadai.  Dalam  hal  pelaksanaan kewenangan  oleh  pemerintah  desa  di Indonesia  banyak  yang  belum  optimal disebabkan  lemahnya  kapasitas  aparatur pemerintah  desa  baik  secara  individu maupun  kelembagaan.  Berdasarkan  hasil penelitiannya, LAN RI tahun 2008 menyimpulkan  bahwa  kapasitas  aparatur dan  kelembagaan  pemerintahan  desa  di
Indonesia  dapat  dikatakan  sangat  tidak memadai. 4 Temuan menunjukkan bahwa sebagian    besar  kepala  desa  belum memiliki kapasitas memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai  aturan  perundangan.  Selain  itu, manajemen  pelayanan  pemerintahan  desa kurang  memuaskan  bahkan  berciri  negatif seperti sulit mahal dan lambat.
Dalam usaha melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa tentu harus  dibentuk  lembaga-lembaga  yang bertugas melaksanakan pemerintahan desa  sesuai  dengan  aturan  perundangan. Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.72  tahun 2005  pasal  11  disebutkan  bahwa  lembaga penyelenggara  pemerintahan  desa  adalah pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan  desa.  Selanjutnya  pada pasal  12  ayat  1,2  dan  3  dijelaskan  bahwa pemerintah  desa  terdiri  dari  kepala  desa dan  perangkat  desa  yang  terdiri  dari sekretaris  desa,  petugas  disekretariat desa,  unsure  teknis  lapangan  dan  unsur kewilayahan.  Selanjutnya  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Kampar  Nomor  11
3 Lihat PP 72 Tahun 2005 Tentan Desa pasal 7.
4 Abstrak Kajian Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa  oleh LAN RI, hal iii.
tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan  Pasal  2  dan  3 disebutkan  bahwa  di  desa  dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang  diantaranya  adalah  lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 5 . Desa  Buluh  Cina  merupakan salah  satu  desa  di  kecamatan  Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa  ini  memiliki  potensi  wisata, diantaranya  potensi  kawasan  wisata hutan alam yang dikenal dengan nama Rimbo  Tujuh  Danau  dan  ditetapkan melalui  Keputusan  Gubernur  Riau
Nomor 468/IX/2006 tanggal 6 September  2006  tentang  penunjukan kelompok hutan Buluh Cina di Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau seluas  1.000  Ha  sebagai  kawasan taman  wisata  alam 6 .  Selain  itu  di  desa Buluh  Cina,  pada  bulan  Juli  biasanya diadakan  perlombaan  Pacu  Sampan Naga  memperebutkan  Piala  Presiden RI  yang  telah  menjadi  even  nasional bahkan  diikuti  oleh  peserta  lomba  dari luar  negeri 7 .    Selain  itu,  desa  Buluh Cina  terletak  hanya  20  km  dari pekanbaru,  ibu  kota  Provinsi  Riau, sehingga akses pendidikan dan ekonomi  tentunya  akan  membuat masyarakat  Buluh  Cina  dapat  hidup layak.
Namun  demikian,  berdasarkan wawancara  dengan  Sekretaris  Desa Buluh  Cina,  ditemukan  gejala  bahwa sebagian  besar  masyarakat  desa Buluh  Cina  berpendidikan  Sekolah Dasar  kebawah,  termasuk  aparatur desanya  juga  banyak  yang  belum berpendidikan  Tinggi 8 .    Terbatasnya kemampuan pendidikan, tentunya
5 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan pasal 2 dan 3.
6 www. Riaubisnis.com, 22 Oktober 2010.
7 www. Riautourismboard.com
8 Wawancara dengan Bapak Muhammad Rais, tanggal 11 Oktober 2011, di Kantor Desa Buluh Cina.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
akan  membuat  aparatur  desa  Buluh  Cina belum  optimal  dalam  menyelenggarakan urusan  pemerintahan.  Lebih  jauh  kami melihat  fenomena  bahwa  kelembagaan desa  yang  ada  memiliki  ciri  :  1)    Belum optimal menjalankan fungsinya secara baik dan belum berhasil membangun hubungan yang  sinergis  dengan  kelembagaan  desa lainnya;  2)  Sumberdaya  manusia    yang mengelola  lembaga  belum  memiliki  tingkat pendidikan,  pengetahuan  dan  wawasan yang tinggi; 3) Belum memadainya pendapatan  aparatur  desa  disebabkan keterbatasan  anggaran  keuangan  desa dan pemerintah kabupaten/kota; 4)
Kurangnya  pembinaan  dan  pemberdayaan terhadap aparatur kelembagaan desa. Menurut  peraturan  menteri  nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan  dan  pendayagunaan  profil desa  dan  kelurahan  Profil  Desa  dan Kelurahan  pasal  1  ayat  3  dinyatakan bahwa  profil  desa  dan  kelurahan  adalah gambaran  menyeluruh  tentang  karakter desa  dan  kelurahan  yang  meliputi  data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber  daya  manusia,  kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
Selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun  2007,  juga  dijelaskan  bahwa  data sumber  daya  kelembagaan  meliputi  :  a) lembaga
pemerintahan desa dan kelurahan;  b)  Lembaga  kemasyarakatan desa  dan  kelurahan;  b)  lembaga  sosial kemasyarakatan;  d)  organisasi  profesi;  e) Partai politik; f)  lembaga perekonomian; g) lembaga pendidikan; h) lembaga adat; dan i)  lembaga  keamanan  dan  ketertiban. Dalam penelitian ini kami hanya menggambarkan  profil  kelembagaan  desa yang  meliputi  kelembagaan  Pemerintahan desa  (  pemerintah  desa  dan  Badan Permuswaratan  Desa)  serta  lembaga kemasyarakatan  yang  terkait  langsung dengan proses perencanaan
pembangunan di desa, yakni Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penyelenggaraan urusan pemerintahan di desa berupa pembentukan kelembagaan desa, termasuk penyusunan profil kelembagaan desa. Proses pembentukan  struktur  dan  pengisian pejabat  pemerintahan  desa,  berupa BPD, kepala desa dan perangkat desa dilakukan  oleh  masyarakat  desa  yang bersangkutan 9 .  Selanjutnya mengenai penyusunan  profil  kelembagaan  desa juga  dilakukan  oleh  pemerintah  desa sebagaimana
disebutkan dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Nomor  12 Tahun  2007  Pasal  26  disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan penyusunan  profil  desa  dan  kelurahan dilaksanakan  secara  berjenjang  mulai dari tingkat
desa/kelurahan,
kecamatan,  kabupaten/kota  sampai tingkat provinsi 10 . Beberapa  temuan  penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan  penyelenggaran  urusan pemerintahan desa belum sepenuhnya sesuai  dengan  aturan  perundangan yang  berlaku.    Berdasarkan  penelitian Penelitian LAN RI tahun 2008
disimpulkan    bahwa  secara  legal formal penyelenggaraan Pemerintahan desa  belum  sepenuhnya  mengikuti amanat
peraturan perundangan terbaru,  yakni  UU  Nomor  32  Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah
Nomor    72  tentang  Desa.      Perangkat desa  tidak  memperoleh  pembinaan pendidikan dan pelatihan yang sistematis dan
berkelanjutan sebagaimana  yang  diberikan  negara pada pegawai negeri sipil.  Oleh sebab itu  maka  kapasitas  (pengetahuan, wawasan  dan  keterampilan)  perangkat desa sangat terbatas. Sebagian
9 Lihat PP 72 tahun 2005 tentang Desa.
10 Lihat Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 26.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
perangkat desa di Indonesia tidak memahami  berbagai  peraturan  dan  tugas yang menyangkut mereka sendiri. 11
Menurut  aturan  perundangan  ada beberapa  Lembaga  yang  harus  ada  dan dapat  dibentuk  di  setiap  Desa.    Lembaga yang  harus  ada  adalah  pemerintah  desa dan badan Permusyawaratan desa, sedangkan  lembaga  yang  dapat  dibentuk adalah lembaga pemberdayaan masyarakat  desa.  Pemerintah  desa    wajib di bentuk
berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 72 tahun  2005 tentang Desa  pasal  12  ayat  1,  2,  3  menjelaskan bahwa  pemerintah  desa  terdiri  dari  kepala desa  dan  perangkat  desa.  Lebih  jauh dijelaskan  bahwa  perangkat  desa  terdiri dari  sekretaris  desa  dan  perangkat  desa lainnya  di  sekretariat  desa,  pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan. Selanjutnya  pada  pasal  13  PP  72  tahun 2005  juga  disebutkan  bahwa  ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan  organisasi  dan  tata  kerja pemerintahan desa diatur
dengan peraturan daerah kabupaten kota. Selanjutnya Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  juga  wajib dibentuk  sesuai  amanat  Dalam  PP  72 tahun  2005  pasal  30  ayat  1  dijelaskan bahwa  anggota  BPD  adalah  wakil  dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan  keterwakilan  wilayah  yang ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat.    Selanjutnya  dalam  pasal  31 dijelaskan bahwa
BPD ditetapkan berjumlah  ganjil  paling  sedikit  5  (lima) orang  dan  paling  banyak  11  (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan  keuangan  desa.  Kemudian pada  pasal  33  dijelaskan  bahwa  unsure pimpinan BPD terdiri 1 (satu) orang ketua, 1  (satu)  orang  wakil  ketua  dan  1  (satu)
11 Naskah Akademik RUU Tentang Desa yang disusun oleh Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan  Departemen dalam Negeri tahun 2007 hal. 27. www.forumdesa.org.
orang sekretaris. Adapun    jumlah  minimal  dan maksimal anggota BPD  di  setiap desa di  kabupaten  Kampar  belum  merujuk sepenuhnya  kepada  PP  72  tahun 2005.  Hal  ini  dapat    dilihat  dalam Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor  9  tahun  2007  Tentang  badan Permusyawaratan Desa pasal 8 bahwa    jumlah  minimal  anggota  BPD di  setiap  desa  adalah  7  orang sedangkan jumlah maksimal adalah 13 orang 12 .  Adapun  dalam  PP  72  tahun 2005  dijelaskan  anggota  BPD  minimal 5  orang  dan  maksimal  11  orang.  Hal ini  membuka  peluang,  adanya  desa  di Kampar  yang  memiliki  jumlah  anggota BPD  yang  melebihi  ketentuan  jumlah anggota BPD yang dicantumkan dalam PP 72 tahun 2005. Kemudian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat didirikan di desa di kabupaten Kampar. Hal  ini  tertuang  dalam  Peraturan daerah  Kabupaten  Kampar  Nomor  11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan  Desa  pasal  2  dan  3 yang  menjelaskan  bahwa  di  desa dapat didirikan Lembaga Kemasyarakatan  yang  salah  satunya dapat berbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM).  Selanjutnya  pada  pasal  11 Perda  yang  sama  dijelaskan  bahwa kepengurusan Lembaga Pemberdayaan  Desa terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini
bertujuan melakukan  identifikasi  dan  invetarisasi kelembagaan  desa  yang  ada  di  desa Buluh  Cina  yakni  Pemerintah  Desa, BPD  dan  Lembaga  Pemberdayaan masyarakat    sehingga  tergambarnya
12 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor
9 tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
“Profil  kelembagaan  Desa  di  Desa  Buluh
Cina  kecamatan    Siak  Hulu  kabupaten Kampar.  Dalam  penelitian  ini  juga  akan diidentifikasi sumber daya manusia penggerak  kelembagaan  desa  tersebut atas  dasar  tingkat  pendidikannya,  sehinga ditemukan  berikut  permasalahan  yang harus  perlu  dibenahi  sehingga  mampu menjadi rujukan untuk pembenahan kelembagaan di desa yang lainnya khususnya di kabupaten Kampar.

## METODE
Penelitian  ini  menggunkan  metode kualitatif-deskriptif    dengan  mengambil informan penelitian teknik purposive sampling,  dengan  hanya  mewawancarai pihak-pihak yang dianggap
paling mengetahui profil kelembagaan desa Buluh Cina secara mendalam berdasarkan pedoman
wawancara
yang
berisi pertanyaan  tentang  kesesuaian  lembaga desa  dengan  aturan  perundangan,  serta bagaimana  kondisi  sumberdaya  manusia yang menjadi pengurus kelembagaan desa di Buluh Cina.

## TEMUAN PENELITIAN
Temuan  penelitian  ini  diuraikan  sebagai berikut :

## 1.  Profil Pemerintah Desa
Adapun  profil  struktur  aparatur  pemerintah desa Buluh Cina dapat gambarkan sebagai berikut:
Tabel 1 Aparatur Pemerintah Desa Buluh Cina Tahun 2010 No Jabatan Kategori Jabatan Jumlah (orang) 1 Kepala Desa Kepala Desa 1 2 Sekretaris Desa Perangkat Desa 1 3 Kepala Urusan Perangkat Desa 4 4 Kepala Dusun Perangkat Desa 4 Total 10
Sumber:  Buku  Profil    Desa  Buluh  Cina  Tahun 2007  didukung  dengan  wawancara  dengan Kepala  Urusan  Umum  Desa  Buluh  CinaTahun 2011
Tabel  1  di  atas  menunjukan  bahwa struktur pemerintahan desa Buluh Cina sudah  sesuai  dengan    Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005 tentang  Desa  pasal  12  ayat  1,  2,  3 yang  menjelaskan  pemerintah  desa terdiri  dari  kepala  desa  dan  perangkat desa  yang  terdiri  dari  sekretaris  desa dan perangkat desa lainnya di sekretariat  desa,  pelaksana  teknis lapangan,  unsur  kewilayahan.    Data Tabel 1 juga menunjukan bahwa unsur pemerintah Desa buluh Cina terdiri dari 1  orang  kepala  desa  dan  9  orang perangkat desa. Perangkat desa Buluh Cina  terdiri  dari  1  orang  Sekretaris desa,  4  orang  kepala  urusan  dan  4 orang kepala Dusun. Berdasarkan data struktur pemerintahan desa Buluh Cina (di lampiran), 4 kepala urusan tersebut masing-masing menjabat sebagai Kepala  urusan  pemerintahan,  kepala urusan  pembangunan,  Kepala  urusan keuangan  (bendaharawan  desa)  dan kepala  urusan  umum.  Selanjutnya  4 kepala Dusun di desa Buluh Cina yang dijelaskan dalam data struktur pemerintahan  desa  Buluh  Cina  (di lampiran),  masing-masing  menjabat sebagai    Kepala  Dusun  I,  kepala

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Dusun  II,  Kepala  Dusun  III  dan  kepala
Dusun IV.
Selanjutnya tingkat pendidikan merupakan  modal  penting  bagi  aparatur desa  dalam  melakukan  pelayanan  terbaik kepada masyarakat. Adapun tingkat pendidikan  aparatur  pemerintah  desa Buluh Cina dalam tabel 3, berikut ini:
Tabel 2 Gambaran Umum Aparatur Pemerintah Desa Buluh Cina Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010.
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 1 ≤ Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Sederajat 6 60 2 >  SMP  (  SMA s/d S1) 4 40 Total 100
Sumber:  Buku  Profil    Desa  Buluh  Cina  Tahun  2007 didukung  dengan  wawancara  dengan  Kepala  Urusan Umum Desa Buluh CinaTahun 2011
Tabel  2  tersebut  menunjukkan  bahwa mayoritas  (60%)    aparatur  pemerintah desa  Buluh  Cina  merupakan  lulusan Sekolah  Menengah  Pertama  ke-bawah. Jika  kita  memakai  ukuran  wajib  belajar  9 tahun  untuk  tingkat  pendidikan,  maka tingkat pendidikan sebagian besar aparatur pemerintah  desa Buluh  Cina  masih tergolong  rendah.  Adapun  40%  aparatur desa  Buluh  cina  lainnya  berpendidikan lebih tinggi dari SMP.
Kemudian dibawah ini digambarkan  identifikasi  lebih  jauh  tentang tingkat  pendidikan  aparatur  pemerintah
Desa Buluh Cina menurut jabatannya yang diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3 Tabel Silang  Aparatur Pemerintah Desa Buluh Cina dan Tingkat Pendidikannya Tahun 2010
Sumber:  Buku  Profil    Desa  Buluh  Cina  Tahun 2007  didukung  dengan  wawancara  dengan Kepala  Urusan  Umum  Desa  Buluh  CinaTahun 2011
Tabel  3  di  atas  menunjukkan  bahwa pendidikan  tertinggi  aparatur  desa buluh  Cina  adalah  Sekolah  Menengah Atas  (SMA).  Adapun  yang  memiliki pendidikan  SMA  adalah  kepala  desa, sekretaris desa, 1 orang kepala urusan dan  1  orang  kepala  Dusun.  Mayoritas (75%)  kepala  urusan  di  Sekretariat Desa  Buluh  Cina  berpendidikan  SMP, sedangkan para kepala dusun di Desa
Buluh Cina
mayoritas (75%) berpendidikan SD.

## 2.  Profil Badan Permusyawaratan Desa
Adapun  profil    struktur  Badan permusyawaratan  Desa  Buluh  Cina dapat digambarkan sebagai berikut :
No Jabatan Tingkat Pendidikan Jlh SD (%) SMP (%) SMA (%) 1 Kepala Desa - - 1 (100) 1 (100) 2 Sekretaris Desa - - 1 (100) 1 (100) 3 Kepala Urusan - 3 (75) 1 (25) 4 (100) 4 Kepala Dusun 3 (75) - 1 (25) 4 (100)

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian
Tabel 4

## Aparatur Badan Permusyawaratan Desa
Buluh Cina Tahun 2010 No Jabatan Jumlah (orang) 1 Ketua 1 2 Wakil Ketua 1 3 Sekretaris 1 4 Anggota 4 Total 7
Sumber : BukuProfil  Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Sekretaris BPD Buluh CinaTahun 2011.
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  jumlah anggota  BPD  Buluh  Cina  adalah  7  orang. Hal  ini  telah  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  tahun  2005  tentang Desa  pasal  29  dijelaskan  bahwa  anggota BPD  berjumlah  ganjil  paling  sedikit  lima orang  dan  paling  banyak  sebelas  orang dengan mempertimbangkan jumlah penduduk  dan  kemampuan  keuangan desa.  Hal  ini  juga    sejalan  dengan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kampar Nomor  9  tahun  2007  Tentang  badan Permusyawaratan  Desa  pasal  8  bahwa jumlah  minimal  anggota  BPD  di  setiap desa  adalah  7  orang  sedangkan  jumlah maksimal adalah 13 orang.
Adapun tingkat pendidikan
anggota  Badan  Permusyawaratan  Desa Buluh Cina diuraikan sebagai berikut:
Tabel 5 Tingkat  Pendidikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Tahun 2010
No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 1 ≤ (SMP)/ Sederajat 2 28 2 SMA/ sederajat
2 28 3 > SMA/
Sederajat (Diploma  s/d S1) 3 44 Total 100 Sumber : BukuProfil  Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Sekretaris BPD
Buluh Cina Tahun 2011.
Data dalam Tabel 5 di atas menunjukkan  bahwa    sebagian  besar (44%)  anggota  BPD  berpendidikan SMA ke atas. Artinya tingkat pendidikan BPD lebih tinggi dibandingkan  unsur  pemerintah  desa Buluh Cina. Sebab sebagaimana dapat dilihat  pada  tabel  4,  unsur  pemerintah Buluh Cina
tidak ada yang berpendidikan  lebih  tinggi  dari  SMA/ sederajat.
Kemudian pada tabel 7
dibawah  ini  digambarkan  identifikasi anggota  BPD  menurut  jabatan  dan tingkat pendidikannya.
Tabel 6 Anggota Badan Permusyawaratan Desa Buluh Cina Menurut Jabatan dan Tingkat Pendidikannya Tahun 2010
No Jabatan Tingkat Pendidikan Jlh SD (%) SMP (%) SMA (%) S1 (%) 1 Ketua - - - 1 (100 ) 1 (100) 2 Wakil Ketua - - 1 (100) - 1 (100) 3 Sekreta ris - - 1 (100 ) 1 (100) 4 Anggo ta - 2 (50) 1 (25) 1 (25) 4 (100)
Sumber : BukuProfil  Desa Buluh Cina Tahun 2007 didukung dengan wawancara dengan Sekretaris BPD Buluh CinaTahun 2011.
Berdasarkan  data  tabel  6  dapat  dilihat bahwa  pada  unsur  pimpinan  BPD Buluh  Cina,  terdapat  2  orang  yang berpendidikan  sarjana,  yakni  ketua BPD  yang  berpendidikan  Sarjana pendidikan  agama  islam  (S.Pdi)  dan sekretaris  BPD  yang  berpendidikan Sarjana  Sosial  (S.Sos).  Dalam  tabel  7 juga  dapat  dilihat  bahwa  anggota  BPD lainnya sebanyak 50% yang berpendidikan SMP.

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian

## 3.  Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buluh Cina
Adapun  gambaran  umum  struktur pengurus  LPM  di  desa  Buluh  Cina diuraikan sebagai berikut:

## Tabel 7 Unsur Pengurus Lembaga Pemberdayaan
Desa Buluh Cina Tahun 2010
Sumber:  Buku  Profil    Desa  Buluh  Cina  Tahun  2007 didukung  dengan  wawancara  dengan  Kepala  Urusan Umum Desa Buluh CinaTahun 2011
Data  Tabel  7  ini  menunjukkan  bahwa penyusunan  pengurus  LPM  desa  Buluh Cina  belum  sepenuhnya  merujuk  pada Peraturan  daerah  kabupaten Kampar
Nomor  11  tahun  2007  pasal  11  yang menjelaskan bahwa kepengurusan
Lembaga  Pemberdayaan  Desa  adalah 4  orang  yang  terdiri  dari  ketua,  wakil ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa seksi sesuai dengan kebutuhan.  Faktanya  di  desa  Buluh Cina    unsur  pimpinan  LPM    berjumlah 5  orang.  Selain  itu,  di  dalam  pasal  11 tersebut    juga  tidak  dikenal  jabatan ketua  I  maupun  ketua  II,  tetapi  yang dikenal  adalah  jabatan  wakil  ketua yang seharusnya dijabat 1 orang saja.
Selanjutnya  tingkat  Pendidikan Pengurus  LPM  Desa  Buluh  Cina dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

## Tabel 8
Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Buluh Cina Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Tahun 2010 No Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 1 ≤ (SMP)/ Sederajat 7 53 2 SMA/ sederajat 4 32 3 >
SMA/
Sederajat (Diploma  s/d S1) 2 15 Total 100
Sumber:  Buku  Profil    Desa  Buluh  Cina  Tahun 2007  didukung  dengan  wawancara  dengan Kepala  Urusan  Umum  Desa  Buluh  CinaTahun 2011
Tabel  8  di  atas  menunjukkan  bahwa mayoritas  (53%)  pengurus  LPM  desa Buluh Cina berpendidikan SMP kebawah. Selanjutnya yang
berpendidikan  SMA  (32%)  dan  yang berpendidikan  Diploma  s/d  Sarjana sebanyak  15%.  Sehubungan  dengan kondisi  tingkat  pendidikan  pengurus LPM  yang  mayoritas  belum  tinggi tersebut,  tentunya  peran  LPM  di  desa Buluh Cina belum bisa optimal.
No Jabatan Kategori Jabatan Jumlah (orang) 1 Ketua umum Unsur pimpinan 1 2 Ketua I Unsur pimpinan 1 3 Ketua II Unsur pimpinan 1 4 Sekretaris Unsur pimpinan 1 5 Bendahara Unsur pimpinan 1 6 Seksi agama Koordinator bidang 1 7 Seksi Pemuda dan Olahraga Koordinator bidang 1 8 Seksi Kesehatan dan kesejahteraan Koordinator bidang 1
9 Seksi Ekonomi Koordinator bidang 1 10 Seksi Keamanan Koordinator bidang 1 11 Seksi Kesenian Koordinator bidang 1 12 Seksi Lingkungan hidup Koordinator bidang 1 13 Seksi Pemberdayaa n perempuan
Koordinator bidang 1

## Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian Hasil Penelitian

## Simpulan
Berdasarkan temuan penelitian disimpulkan sebagai berikut : 1. Pembentukan struktur pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa telah sesuai  dengan  aturan  perundangan, namun  tingkat  pendidikan  aparatur pemerintah  desa  masih  rendah,  yakni 60  persen  aparatur  desa  Buluh  Cina berpendidikan SMP kebawah.
2. Struktur  BPD  Buluh  Cina  telah  sesuai dengan  Peraturan  Daerah  kabupaten Kampar  nomor  9  tahun  2007  tentang
Badan Permusyawaratan
desa.
Tingkat pendidikan anggota BPD Buluh Cina cukup tinggi yakni sebanyak 44% berpendidikan sarjana. 3. Struktur  organisasi  LPM  Buluh  Cina yang  terbentuk  belum  sepenuhnya merujuk pada Peraturan daerah kabupaten  Kampar  Nomor  11  tahun 2007.  Selain  itu  mayoritas  (53%) pengurus LPM Buluh Cina berpendidikan SMP kebawah. Daftar Pustaka Direktorat
Pemerintahan Desa dan Kelurahan   Departemen  dalam Negeri, 2007. Naskah Akademik RUU Tentang Desa.  (www.forumdesa.org)  LAN  RI, Abstrak  Kajian  Peningkatan  Kapasitas Pemerintahan Desa.

## Peraturan Perundangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor    72  Tahun 2005 Tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Nomor 12 Tahun 2007 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor  9 tahun 2007 tentang Badan Perwakilan Desa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan

## Media Online
www. Riaubisnis.com www. Riautourismboard.com