## GOVERNANSI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN BANYUMAS

## PUBLIC GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES IN BANYUMAS
Shadu Satwika Wijaya*, Chamid Sutikno*
*Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto Jln.Sultan Agung No 42 Karangklesem, Purwokerto, Indonesia 53144
Email: ss.wijaya@unupurwokerto.ac.id
Diterima: 12 Oktober 2020, Direvisi: 27 Oktober 2020, Disetujui: 30 Nopember 2020

## ABSTRAK
Pengembangan  potensi  lokal  menjadi aspek  penting  untuk meningkatkan  daya saing lokal. Oleh  karena  itu,  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  salah  satu  model pemanfaatan  kapasitas  finansial  desa  untuk  pemanfaatan  potensi  dan  kebutuhan  desa.  Namun, dalam  perjalananya  penerapan  BUMDes masih menemukan permasalahan dalam  mencapai tujuan pemanfaatan  potensi  dan  kebutuhan  desa.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menemukan  pendekatan yang tepat dalam mendukung upaya peningkatkan kinerja BUMDes dalam mengelola potensi desa. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  BUMDes  belum  didasarkan  pada  analisis kebutuhan  dan  pemetaan  potensi  desa  setempat.  Pengelolaan  BUMDes  perlu  diarahkan  menuju optimalisasi peran stakeholders melalui pendekatan governance.
Kata Kunci: Pengelolaan BUMDes,  Governansi Publik, Peningkatan Kinerja

## ABSTRACT
Increasing  local  potential  is  an  important  aspect  to  improve  local  competitiveness. Therefore,  the  establishment  of  Village-Owned  Enterprises  (BUMDes)  is  one  model  of  village financial capacity utilization to utilize the potential and needs of the village. However, in the course of  its  implementation  the  BUMDes  still  found  problems  in  achieving  the  objectives  of  using  the village's potential and needs. The purpose of this study is to find the right approach in supporting efforts  to  improve  the  performance  of  BUMDes  in  managing  village  potential.  The  results  of  the study  show  that  the  management  of  the  BUMDes  has  not  been  based  on  the  needs  analysis  and mapping of the potential of the local village. Management of BUMDes needs to be directed towards optimizing the role of stakeholders through a governance approach.
Keywords: Performance Improvement, Public Governance, Village Enterprise Management

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  kekayaan  dan  potensi desa  melalui  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  juga  telah  dilakukan  oleh sejumlah  desa  di  Kabupaten  Banyumas. Pada  saat  ini  telah  berdiri  88  BUMDes dari  301  desa  di  Kabupaten  Banyumas (Laporan Pemerintah Kabupaten
Banyumas  2016).  Meskipun  dari  segi
jumlah  belum  mencapai  angka  50  persen, namun  dengan  dukungan  kebijakan  baik dari  pemerintah  daerah  dan  pemerintah desa maka potensi pembentukan BUMDes akan  sangat  besar.  Namun,  kinerja  Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  dalam pengelolaan  kekayaan  dan  potensi  desa sebagai  upaya  membangun  ekonomi masyarakat  desa  pada  kenyataan  masih
sulit  dilakukan. Masalah  utama  yang dihadapi adalah belum kuatnya mekanisme pemetaan potensi dan kebutuhan desa, sehingga kinerja BUMDes    dalam  pengelolaan  kekayaan dan potensi desa masih  belum terarah dan terukur.  Hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Kurniasih  et  al.  (2017; 2019) dan Maab et al. (2018) menunjukkan bahwa dalan pengelolaannya, BUMDes belum memiliki mekanisme  yang  jelas  dan  komprehensif terkait  pemetaan  potensi  dan  kebutuhan desa.  Di  samping  itu,  hasil  penelitian terhadulu  tersebut  juga  menunjukkan belum  adanya  mekanisme  keterlibatan masyarakat  secara  lebih  luas  dalam pengembilan  keputusan. Artinya,  peran stakeholders dalam  pengelolaan  BUMDes belum diberi ruang yang optimal.
Business Improvement merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan di  level  pemerintah  daerah  (Morçöl  and Wolf,  2010).  Integrasi  organisasi  sektor swasta  dan  mekanisme  pasar  ke  dalam proses pemerintahan dan pelayanan publik merupakan  tren  yang  memiliki  implikasi mendasar bagi administrasi publik
(Newman  and  Gaffney,  2002).  Kerjasama pemerintah  dan  sektor  bisnis  dapat membantu mengidentifikasi
solusi terhadap masalah kebijakan yang kompleks  dan  memperbaiki  keberhasilan implementasi  kebijakan  publik  (Kim  and Darnall, 2016).
Najmaei  dan  Sadeghinejad  (2016) mengenalkan  konsep  model  bisnis  publik dan  mengembangkan  teori  untuk  proses pengembangan  dan  pengelolaan  model bisnis publik. Dalam pandangannya mengembangkan  dan  mengelola  model bisnis  merupakan  hal  yang  penting  untuk dilakukan dalam organisasi publik sekalipun.  Pengusaha  publik  menjalankan tugas  ini  dengan  menggunakan  sumber daya  publik  dan  swasta,  memanfaatkan sistem kelembagaan publik, dan
mengembangkan kemampuan yang berbeda  dimana  model  bisnis  publik dikembangkan  dan  digunakan.  Dalam pemenuhan pelayanan publik bagi masyarakat juga diperlukan inovasi
business  models (Morçöl  &  Wolf,  2010). Pengelolaan model bisnis menjadi penting untuk  memanfaatkan  peluang  publik (Najmaei  and  Sadeghinejad,  2016).  Oleh karena  itu  perlu  dibentuk  suatu  badan usaha masyarakat desa. Tidak ada definisi yang  jelas  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  bisnis  pedesaan  atau  badan  usaha milik  desa  (Henry  dan  McElwee,  2014). Menurut  Henry  dan  McElwee  (2014) Gagasan  tentang  bisnis  pedesaan  atau badan  usaha  milik  desa  dapat  ditinjau dengan  karakteristik  sebagai  berikut:  (1) Lokasi  utamanya  berada  di  pedesaan;  (2) Mempekerjakan  mereka  yang  berada dalam  area speciﬁed  travel  to  wor k;  (3) Berkontribusi  terhadap gross  value-added (GVA) bagi desa setempat.
Liang (2006) mencatat beberapa hal tentang  proses  perkembangan  terbaru dalam restrukturisasi dan tantangan utama dari  badan  usaha  desa.  Ia  berpandangan bahwa pengembangan lebih lanjut perusahaan  pedesaan  harus  berfokus  pada sejumlah  isu  kebijakan,  antara  lain:  (1) Mengutamakan  nilai-nilai  sektor  privat (perusahaan  swasta),  (2)  Meningkatkan struktur industri, mengembangkan industri pengolahan makanan agribisnis, (3)
Meningkatkan  kualitas  dan  merek,  (4) mendorong konsentrasi bisnis di kota-kota dan  (5)  Mendorong  kolaborasi  ekonomi dan  teknis  regional.  Dalam  pandangan Liang  (2006),  badan  usaha  desa  adalah driving  force di  belakang  ekonomi pedesaan,  yang  dapat  menjadi  kekuatan ekonomi  baru,  menyediakan  kesempatan kerja  untuk  tenaga  kerja  pedesaan, membantu meningkatkan pendapatan petani, promotor industri infrastruktur dan agribisnis dan sebagai kontributor urbanisasi dan integrasi ekonomi regional.
Wang (2005) juga mencatat beberapa hal tentang proses perkembangan badan  usaha  desa.  Dalam  pandangannya, badan  usaha  desa  memiliki  karakteristik, antara  lain:  (1)  Sebagai  pelopor  pem- bangunan  pedesaan;  (2)  Sebagai  pilihan hak  milik  atau  kepemilikian  perusahaan; (3) Sebagai bantuan bagi beban ketimpangan  petani;  (4)  Sebagai  tipe industrialisasi  pedesaan.  Lebih  lanjut Wang  (2005)  mengemukakan  bahwa badan  usaha  desa  beroperasi  di  bawah konteks  geografis,  ekonomi  dan  politik yang sangat unik karena berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, untuk menjamin  keberlangsungannya  diperlukan perhatian pada upaya diversifikasi kepemilikan, prioritas pada pengembangan organisasi  dan  teknologi  harus  menjadi prioritas  utama,  mengutamakan  industri pengolahan makanan (agri-industri), penguatan  pada  kualitas  dan  merek, mobilisasi  atau  ekspansi  usaha  yang menjangkau wilayah perkotaan dan mendorong kerjasama ekonomi dan teknis tingkat  regional  (Liang,  2006).  Najmaei dan  Sadeghinejad  (2016)  juga  meng- ungkapkan  bahwa  perusahaan  publik adalah  seperti  perusahaan  swasta  yang memerlukan model bisnis untuk bertindak. Namun,  karena  perbedaan  sifat  peluang dan  sumber  daya  antara  bisnis  sektor publik  dan  swasta,  maka  berbeda  pula penyelenggaraan perusahaan publik dengan perusahaan swasta.
Perusahaan publik itu sendiri tergolong  ke  dalam profit  maximizing businesses  dan  non-profit  maximizing businesses  known  as  social  businesses. Terdapat  perpedaan  antara  perusahaan dengan profit  maximizing  businesses model dan social  businesses  model (Sabatier et al., 2017; Yunus et al., 2010). Bahwa  perusahaan  milik  lokal  lebih cenderung menghasilkan tingkat
keterlibatan  publik  yang  tinggi  dan penting untuk menopang kapasitas
pemecahan  masalah  publik.  Keterlibatan publik  dan  pemilik  bisnis  lokal  dapat memberikan kerangka kerja dengan mengalihkan  beban  pemecahan  masalah dari pemerintah ke pelaku swasta, masyarakat  dan stakeholder lain  untuk memecahkan  masalah  masyarakat  (Clark and Record (2017).
Kemunculan paradigma reinventing government yang  menghendaki  sebuah pemerintahan  yang  berjalan  seperti  atau menerapkan  nilai-nilai  organisasi  swasta (Osborn  dan  Plastrik,  1997).  Tentu  saja tinjauan terhadap persoalan tersebut diharapkan  tetap  didasari  pada  pemikiran tentang bagaimana mengelola kepentingan publik secara  efisien,  efektif,  akuntabel dan  berkeadilan  sosial.  Dalam  mengkaji persoalan BUMDes penelitian ini menggunakan perspektif manajemen publik,  karena  dalam  konsep  manajemen publik  menyangkut  perencanaan,  peng- organisasian, pengawasan dan juga mekanisme  pertanggungjawaban.  Artinya, peran stakeholders dalam  mekanisme pengelolaan  BUMDes  menjadi  bagian yang  penting.  Dalam  mengatasi  ke- kosongan  peran stakeholders inilah,  perlu adanya  mekanisme  yang  mendorong pengelolaan BUMDes  yang berbasis pada konsep governance . Public  governance adalah  cara  dimana stakeholders saling berinteraksi  dengan  tujuan  mempengaruhi hasil  kebijakan  publik  (Bovaird  et  al., 2003). Stakeholders tersebut  antara  lain adalah  warganegara,  organisasi  masyara- kat, media massa, lembaga publik, politisi, organisasi nirlaba dan sebagainya. Mereka saling  berinteraksi  dalam  pengelolaan organisasi publik untuk memenuhi berbagai kepentingan masyarakat. Pada paradigma government , pemerintah  memainkan  peranan  penting dalam mengendalikan masyarakat. Sedang dalam  paradigma governance dimungkin- kan  keterlibatan  banyak  kelompok  kepen- tingan yang secara langsung terlibat dalam
perumusan  dan  pelaksanaan  kebijakan publik  (Klijn  &  Koppenjan,  2015). Konsep governance memperhitung-kan seluruh  aktor  dan  area  kebijakan  yang berada di luar “eksekutif inti” yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (Cairney  &  Cairney,  2016;  Klijn  & Koppenjan,  2015). Governnace dalam  hal ini  merupakan  konsep  yang  luas  yang mewakili  keseluruhan  kualitas  hubungan antara warga negara (swasta dan masyarakat  umum)  dan  pemerintah  yang memuat  nilai-nilai  responsivitas,  efisiensi, kejujuran  dan  keadilan  (Matheus  & Ribeiro,  2009).  Oleh  sebab  itu,  dengan pendekatan governance ,  maka  kondisi kebutuhan  desa  dapat  lebih  tergambarkan dengan  jelas.  Dengan  tergambarkannya kondisi kebutuhan dan potensi desa, maka arah  pengembangan  BUMDes  menjadi jelas dan terukur yang pada giliranya dapat meningkatkan  kinerja  BUMDes  dalam mengelola kebutuhan dan potensi desa.
Dengan demikian,
rumusan masalah  dalam  penelitian  ini  antara  lain:
(1) Bagaimanakah model eksisting
pengelolaan  BUMDes di Kabupaten Banyumas?;    (2)  Bagaimanakah  model governansi  publik  dalam  pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas?
Melihat fenomena di atas dan potensi dari pendirian  BUMDes  itu  sendiri,  maka tujuan  penelitian  ini  antara  lain:  (1) Mengidentifikasi model
existing pengelolaan  BUMDes  di Kabupaten Banyumas;    (2)  Mengembangkan  model governansi  publik  dalam  pengelolaan BUMDes di Kabupaten Banyumas.

## METODE
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  studi  kasus.  Metode  ini digunakan untuk mengetahui dan mengeksplorasi meaning dari  individu atau  kelompok  sosial  dan  permasalahan sosial (Creswell, 2013: 4). Informan kunci dalam penelitian ini, antara lain:
pemerintah desa, penyelenggara BUMDes dan  masyarakat  desa  di  beberapa  desa  di Kabupaten  Banyumas.  Teknik  analisis data  dalam  penelitian  ini  menggunakan interactive  data  analysis  model (Milles, Huberman and Saldana, 2014).
Adapun  sasaran  dari  penelitian  ini adalah  keseluruhan  BUMDes  yang  yang tersebar  di  301  desa  yang  ada  di Kabupaten  Banyumas  yang  berjumlah  88 BUMDes.  Dari  jumlah  tersebut  kemudian diambil  30  BUMDes  untuk  jadikan informan dalam penelitian ini (34 %) yang dipilih  dengan  teknik purposive .  Metode pengumpulan  data  menggunakan indepth interview , observasi dan analisis dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Besarnya potensi pendirian BUMDes tidak diimbangi dengan keterlibatan stakeholders yang  memadai, sehingga pengelolaan BUMDes cenderung tersentral pada pemerintah desa, khususnya Kepala Desa. Kinerja BUMDes tidak disusun berdasarkan rencana strategis  yang  berbasis  pada  kebutuhan dan potensi pengembangan desa. Sehingga, ukuran kinerja BUMDes menjadi  tidak  terstandar  dan  bersumber sepenuhnya  pada  preferensi  Pemerintah Desa,  khususnya  Kepala  desa.  Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara umum pengelola telah membuka informasi pengelolaan BUMDes kepada masyarakat, meskipun  belum  terlembaga  secara  baik, karena belum tersedianya sistem informasi khusus  dan  pemanfaatan  media  yang optimal.  Transparansi  pelaporan  pengelo- laan  BUMDes  kepada  masyarakat  desa lebih diselenggarakan dengan pendekatan- pendekatan  yang  informal  seperti  forum “kumpulan  warga”.  Fakta  penelitian tersebut sejalan dengan pendapat (O’Doherty,  2017)  yang  memandang bahwa transparansi semakin penting dalam penyelenggaraan  pemerintahan  kontem- porer.  Dalam  pandangannya  transparansi
perlu  didorong  sebagai  pendekatan  dalam penyelenggaraan organisasi publik.
Transparansi  dipandang  penting  karena memiliki  manfaat  dalam  mengimbangi kompleksitas  perilaku  politik,  adminis-
tratif  dan  sosial  (Chygryn  et  al.,  2018; Grimmelikhuijsen  &  Feeney,  2017). Berikut  merupakan  gambaran  model eksisting pengelolaan BUMDes.
Gambar 1.
Model Eksisting Pengelolaan BUMDes
Gambar  1  di  atas  adalah  model yang  menggambarkan  kondisi  eksisting terkait dengan pola pengelolaan BUMDes, khususnya  di  Kabupaten  Banyumas. Model eksisting tersebut  dikembangkan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara  mendalam  dengan  informan kunci.  Melalui  gambar  model  eksisting pengelolaan  BUMDes  tersebut  dapat ditunjukkan  bahwa  terdapat peranan sentral  dan  dominasi  pemerintah  desa khususnya  kepala  desa  dalam  proses pengelolaan  BUMDes.  Fakta  ini  dijumpai di seluruh BUMDes (100%) yang menjadi sasaran  penelitian.  Hal  ini  menunjukkan terjadinya  defisit  peranan stakeholders .
Untuk itu, mekanisme pengelolaan
BUMDes perlu diarahkan menuju optimalisasi  peran  banyak  pihak  atau stakeholders melalui pendekatan
governance yang  memungkinkan  banyak kelompok  dan  kepentingan  yang  terlibat secara  langsung  dalam  perumusan  dan pelaksanaan  kebijakan  publik  (Klijn  & Koppenjan, 2015). Melalui pendekatan ini menekankan  pula  pentingnya  keterlibatan banyak stakeholders yang  dimaksudkan
untuk  mewakili  publik,  untuk  berdebat sebagai  legitimasi  proses  musyawarah, setiap anggota harus memposisikan forum di  luar  kepentingan  partisan  (O’Doherty, 2017).  Masyarakat  desa  dengan  ciri gemeinschaft pada dasarnya telah memiliki  potensi  kebersamaan  dalam kehidupannya.  Untuk  itu,  dalam  meme- nuhi  potensi  demokratis  di  masyarakat desa,  pemerintah  lokal  perlu  mendorong konektivitas  demokratis  dan  konektivitas politik  yang  lebih  besar  antara  forum partisipatif  dan  ruang  publik  yang  lebih luas  (Leroux,  2015;  Moore,  2010;  Ngo  & O’Cass,  2013).  Melalui  pendekatan  ini diharapkan keterlibatan segenap stakeholders dapat  meningkatkan  kinerja BUMDes  dalam  pengelolaan  kekayaan dan potensi publik masyarakat desa.
BUMDes  dibentuk  tidak  hanya dengan  semangat reinventing  government dalam  pengelolaan  potensi  desa.  Namun, internalisasi semangat reinventing government tersebut  tidak  serta-merta membawa  BUMDes  pada  model  bisnis Profit  Maximizing  Businesses .  BUMDes memang  merupakan  badan  usaha  yang
Rencana Kerja/
Rencana Anggaran
APBDes Aksi Korporasi
Mitra
Musyawarah Desa
Kinerja BUMDes Musyawarah Dusun Pemerintah Desa
profit  oriented ,  namun  sekaligus social oriented .  Hal  ini  terjadi  karena  BUMDes tidak bisa dilepaskan dari akar budaya dan ciri  sosial  kemasyarakatan  Indonesia  pada umumnya. Proposisi nilai dalam BUMDes meliputi masyarakat desa dan stakeholers , di  samping  itu  dalam  model  ini  yang dituju  bukan  hanya  keuntungan  secara ekonomis,  melainkan  keuntungan  secara sosial  dan  lingkungan.  Pengelolaan  aset dan  potensi  ekonomi  desa  yang  semula dikelola  oleh  pemerintah  desa  bergeser dari  model  birokratis  pemerintah  desa  ke model  badan  usaha  publik  yang profit oriented ,  namun  tidak  murni profit oriented karena  tetap  memperhatikan  sisi social  profit bagi  masyarakat  desa.  Pola pengelolaan  BUMDes  ini  merupakan perwujudan  integrasi  organisasi  sektor swasta  dan  mekanisme  pasar  ke  dalam proses  pemerintahan  dan  penyediaan pelayanan publik, yang telah menjadi  tren dalam penyelenggaraan administrasi publik  (Newman  and  Gaffney,  2002). Kerjasama  pemerintah-bisnis  itu  sendiri dapat  membantu  mengidentifikasi  solusi bagi  masalah  kebijakan  yang  kompleks dan  memperbaiki  keberhasilan  implemen- tasi  kebijakan  (Kim  and  Darnall,  2016). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara  mendalam  dengan  informan kunci  pada  seluruh  BUMDes  sasaran penelitian, dijumpai fakta 90%
menunjukkan  bahwa  perusahaan  milik lokal lebih cenderung menghasilkan tingkat  keterlibatan  publik  yang  lebih tinggi  dan  hal  itu  penting  penting  untuk menopang  kapasitas  pemecahan  masalah dalam  masyarakat  perdesaan  (Clark  and Record, 2017).
Sabatier  (2017)  mengemukakan bahwa  selain  tantangan  inovasi  model bisnis  yang  biasa,  model  bisnis  sosial harus mempertimbangkan semua pemangku  kepentingan  dan  menentukan keuntungan  sosial  yang  diharapkan.  Hasil penelitian  telah  menunjukkan  bahwa
100%  BUMDes  yang  menjadi  sasaran penelitian telah mempertimbangkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan  khususnya  masyarakat  desa melalui forum-forum diskursus dan musyawarah.
Hasil  pengamatan  juga  sejalan temuan  Hosseini,  et.al  (2012)  dalam perkembangan  badan  usaha  desa  di  Iran. Menunjukkan bahwa usaha kecil pedesaan memegang  berperanan  penting  dalam menciptakan  peluang  lapangan  kerja  dan menghasilkan  produk  bernilai  tambah  di sektor-sektor  tertentu  seperti  pertanian. Namun,  tantangan  utama  bagi  perusahaan desa  ini  adalah  kurangnya  keberlanjutan. Dalam  pandangan  Hosseini,  et.al  (2012) inovasi  dan  kerjasama  antar stakeholders merupakan  faktor  kunci  keberlanjutan usaha  kecil  pedesaan.  Jika  keberadaan inovasi  dan  kerjasama  tidak  diperhatikan, maka  tidak  ada  keber-lanjutan  bagi  badan usaha pedesaan. Smith dan McColl (2016) mengemukakan  bahwa  perbedaan  antara aktivitas bisnis di pedesaan dan perkotaan bukanlah  hal  baru,  komparator  yang  jelas adalah  ukuran  seperti  arsitektur  sosial, ketersediaan sumber daya dan aksesibilitas. Ia beranggapan bahwa perbedaan utama antara pengelolaan sosial perusahaan  pedesaan  dan  perkotaan  jarak jauh sangat bernuansa oleh tingkat migrasi di lokasi pedesaan dan perkotaan, kepemimpinan  dan  kebutuhan  masyarakat dan  oleh  karena  itu  memerlukan  konteks kebijakan yang relevan. Meskipun perkembangan  badan  usaha  desa  terlihat baik, namun Chen, et.al (2013)
mengungkapkan  bahwa  BUMDes  sejauh ini  dikelola  dengan  pola  kombinasi peranan  antara  pemerintah  dan  kekuatan pasar.  Oleh  karena  itu,  sifat  hibrida  dari struktur organisasi dan kepemilikan tersebut membuat perubahan dalam badan usaha desa masih banyak dilakukan secara top-down.

## Gambar 2.
Model Governanc e dalam Pengelolaan BUMDes dalam Optimalisasi Kinerja
Gambar  2  di  atas  adalah  model yang menggambarkan kondisi ideal pengelolaan  BUMDes  dengan  meng- gunakan  pendekatan governance terkait dengan pola pengelolaan BUMDes, khususnya  di  Kabupaten  Banyumas. Model Governance dalam  Pengelolaan BUMDes  dalam  Optimalisasi  Kinerja merupakan suatu model rekomendasi yang dikembangkan  berdasarkan  hasil  analisis dan  pengembangan  dari  model existing pengelolaan  BUMDes  yang  dimuat  pada Gambar 1.
Berdasarkan  Gambar  2  tentang model governance dalam  pengelolaan BUMDes dalam optimalisasi kinerja dapat ditunjukkan  bahwa  dalam  mengatasi kekosongan analisis kebutuhan dan potensi  desa,  maka  diperlukan  peranan stakeholders untuk  mendorong  dimuatnya kebutuhan  dan  potensi  desa  sebagai  dasar penyususnan  target  capaian  kinerja  dari BUMDes.  Melalui  pendekatan public governance ,  para stakeholders saling berinteraksi  dengan  tujuan  menemukan arah  kerja  dan  pengembangan  BUMDes yang berbasis pada analisis kebutuhan dan potensi  desa  (Bovaird  &  Loffer,  2009).
Stakeholders tersebut,  antara  lain:  adalah unsur golongan dalam masyarakat,
organisasi  masyarakat,  lembaga  desa  dan organisasi  lainnya  yang  terkait  dengan penyelenggaraan BUMDes. Mereka saling berinteraksi  dalam  pengelolaan  organisasi publik untuk memenuhi berbagai kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat desa.  Melalui  manajemen  publik  yang berorientasi  pada  pendekatan governance , maka  rancangan  model  diarahkan  untuk dapat  menerapkan  pentingnya  mencapai nilai-nilai  yang  tidak  hanya  berkaitan dengan  efisiensi,  efetivitas,  akan  tetapi juga  responsif  dalam  penyelenggaraan BUMDes.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa pengelolaan  BUMDes  di Kabupaten Banyumas sebagaimana digambarkan dalam  model eksisting menjukkan  masih kuatnya  dominasi  unsur  pemerintahan desa, khususnya dalam proses pengambilan  keputusan  strategis  pada pengelolaan  BUMDes.  Sementara  itu, dapat disimpulkan pula bahwa dibutuhkan optimalisasi  peran stakeholder s  melalui pendekatan governance sebagaimana digambarkan  pada  model  governansi publik  dalam  pengelolaan  BUMDes  di
Stakeholders Analsis Kebutuhan Potensi Desa Rencana
Strategis
Target Capaian Rencana Kerja/ Rencana Anggaran APBDes Aksi Korporasi Mitra Musyawarah Desa Musyawarah Dusun Kinerja BUMDes
Kabupaten Banyumas. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan perbedaan mendasar antara kondisi exisiting pengelolaan  BUMDes  dan  kondisi  yang direkomendasikan, berdasarkan nasis teori governance . Dimana, keterlibatan segenap stakeholders dalam  pengelolaan  kekayaan publik masyarakat desa perlu dioptimalkan dan semakin meningkat. Dengan meningkatnya keterlibatan segenap stakeholders ,  maka  dapat  membuka  cara
pandang dan spektrum tentang potensi dan permasalahan  kebutuhan  desa.  Dengan demikian,  kondisi  kebutuhan  dan  potensi desa  dapat  lebih  tergambarkan  dengan jelas.  Dengan  tergambarkannya  kondisi kebutuhan  dan  potensi  desa,  maka  arah pengembangan  BUMDes  menjadi  jelas dan  terukur  yang  pada  giliranya  dapat meningkatkan  kinerja  BUMDes  dalam mengelola  kebutuhan  dan  potensi  desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Bovaird,  T.,  Loeffler,  E.,  &  Martin,  J. 2003.  From  corporate  governance to  local  govrenance:  Stakeholder- driven  community  score-cards  for uk  local  agencies? International Journal  of  Public  Administration ,
26 (8–9), 1035–1058.  https://doi.org
/10.1081/PAD-120019359 Cairney,  P.,  &  Cairney,  P.  2016.  The Advocacy Coalition Framework.  In Understanding  Public  Policy (pp. 200–219).  https://doi.org/10.1007/ 978-0-230-35699-3_10
Chen,  W.,  Woods,  A.,  &  Singh,  S.  2013. Organisational change and
development  of  reformed  Chinese township  and  village  enterprises. Journal  of  Organizational  Change
Management , 26 (2), 353–369.
https://doi.org/10.1108/0953481131
1328399
Chygryn, O., Petrushenko, Y., Vysochyna, A.,  &  Vorontsova,  A.  2018. Assessment  of  fiscal  decentrali- zation  influence  on  social  and economic  development. Montene- grin  Journal  of  Economics , 14 (4),
69–84. https://doi.org/10.14254 /1800-5845/2018.14-4.5 Clark,  Jill  K.  &  Matthew  Record.  2017.
“Local  Capitalism  and  Civic Engagement:  The  Potential  of Locally  Facing  Firms”. Public Administration  Review ,  00(00):  1-
13. Creswell,  John,  2013. Desain  Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif terjemahan Angkatan III & IV KIK-UI. KIK Press. Jakarta. Daly, Peter. 2017. "Business apprenticeship:  a  viable  business model  in  management  education", Journal of Management Development . 36(6): 1-7. Dunleavy, P., H. Margetts, S. Bastow & J. Tinkler. 2006. “New public
management  is  dead:  Long  live digital-era  governance”. Journal  of Public  Administration  Research and Theory , 1:467–494.
Girotra, Karan & Serguei Netessine. 2014. “Four  Paths  to  Business  Model Innovation”. Harvard Business Review , July-August: 98-103. Grimmelikhuijsen, S. G., & Feeney, M. K. 2017.  Developing  and  Testing  an Integrative  Framework  for  Open Government  Adoption  in  Local Governments. Public Adminis- tration  Review , 77 (4),  579–590. https://doi.org/10.1111/puar.12689
Hahm,  Sung  Deuk  &  Kwangho  Jung. 2013.  “Shaping  Public  Corporation
Leadership in a Turbulent
Environment”. Public  Administra- tion Review , 73(1): 178–187. Henry, Colette &  Gerard McElwee. 2014. “Defining  and  Conceptualising Rural  Enterprise”. Contemporary Issues in Entrepreneurship Research , 4: 1-8 Hosseini, Seyed Jamal F., Gerard McElwee, Shohreh Soltani, David J Smith.  2012.  “The  innovation performance of small rural enterprises  and  cooperatives  in Tehran  province,  Iran ”.  Local Economy ,  27(2): 183–192.
Kavadias,  Stelios,  Kostas  Ladas  & Christoph  Loch.  2016.  “The Transformative  Business  Model: how  to  tell  if  you  have  one”. Harvard Business Review , October: 91-98.
Kim,  Younsung  &  Nicole  Darnall.  2016.
“Business  as  a  Collaborative Partner: Understanding Firms’ Sociopolitical  Support  for  Policy
Formation”. Public  Administration
Review , 76(2):326–337.
Klijn,  E.  H.,  &  Koppenjan,  J.  2015. Governance  networks  in  the  public sector.  In Governance  Networks  in
the  Public  Sector .  https://doi.org/
10.4324/9781315887098
Kurniasih,  D.,  &  Israwan  Setyoko,  P. 2019.  Public  Governance  Capacity In  The  Accountability  Of  Village-
Owned  Enterprise  Manage-ment  In Indonesia. Journal  Sampurasun : Interdisciplinary Studies for Cultural  Heritage , 5 (2),  67–79.
https://doi.org/10.23969/sampurasu
n.v5i2.1745
Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M.
2017. Problems of Public Accountability in Village Government  Business  Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). Journal of Public Administration  and  Governance ,
7 (4),  147.  https://doi.org/10.5296
/jpag.v7i4.11850
Kurniasih,  D.,  &  Wijaya,  S.  S.  2017. Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa: Studi Tentang Relasi Bisnis- Pemerintah pada Pengelolaan Badan  Usaha  Milik  Desa  di Kabupaten Banyumas. JPSI (Journal of Public Sector Innovations) , 1 (2), 66. https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p 66-72 Leroux, K. 2015. Paternalistic or Participatory Governance ? Examining Opportunities Social for Client  Participation  in  Nonprofit. Public Administration Review ,
69 (3), 504–517.
Maab,  M.  H.,  Wijaya,  S.  S.,  Atika,  Z.  R., &  Kurniasih,  D.  2018.  Rethinking Model  Bisnis  Pemerintah  Desa:
Kasus  Pada  Badan  Usaha  Milik Desa  Di  Kabupaten  Banyumas,
Indonesia. Jurnal  Litbang  Provinsi Jawa Tengah , 16 (1). https://doi.org/10.36762/litbangjate ng.v16i1.754
Matheus,  R.,  &  Ribeiro,  M.  M.  (2009).
Models  for  citizen  engagement  in Latin  American  -  Case  studies  of public  digital  budgeting. ACM International Conference Proceeding Series , 109–116. https://doi.org/10.1145/1693042.16 93065 Moore,  A.  2010.  Public  bioethics  and deliberative  democracy. Political Studies , 58 (4), 715–730. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9248.2010.00836.x Milles,  B  Mathew  &  Huberman  A Michael  &  Saldana  Johnny,  2014, Qualitative Data Analysis, A Methode  Sourcebook, USA:  Sage
Publication. Inc. Moore,  A.  2010.  Public  bioethics  and deliberative  democracy.  Political Studies, 58(4), 715–730. https://doi.org/10.1111/j.1467- 9248.2010.00836.x Morçöl,  G.,  &  Wolf,  J.  F.  2010. Understanding Business Improvement  Districts:  A  New Governance  Framework. Public Administration Review , 70 (6), 906– 913.  https://doi.org/10.1111/j.1540-
6210.2010.02222.x
Najmaei,  Arash  &  Zahra  Sadeghinejad. 2016.  "Toward  a  Theory  of Business  Models  and  Business Modeling in Public Entrepreneurship" In New Perspectives on Research, Policy & Practice in Public Entrepreneurship. Emerald  Group  Publishing  Ltd,  6:
77-102.
Newman,  Meredith  A.    &  Michael  J. Gaffney. 2002. “A Clash of Values: Public  Ethics  and  the  Business  of Government”. International Review of  Public  Administration ,  7(1):  17-
27.
Ngo,  L.  V.,  &  O’Cass,  A.  2013. Innovation  and  business  success: The  mediating  role  of  customer
participation. Journal  of  Business Research , 66 (8), 1134–1142. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.20 12.03.009
O’Doherty,  K.  C.  2017.  Deliberative public  opinion. History  of  the Human  Sciences , 30 (4),  124–145.
https://doi.org/10.1177/0952695117 722718 Osborne,  D  &  Gaebler,  T.  1997. Reinventing  Government:  How  The Entepreneurial Spirit is Transforming  the  public  sector . Harvard University Press. Ranerup,  Agneta,  Helle  Zinner  Henriksen &  Jonas  Hedman.  2016.  “An analysis  of  business  models  in Public Service Platforms”. Government Information Quarterly, 33(1): 6-14. Sabatier, V., Medah, I., Augsdorfer, P., & Maduekwe, A. 2017. Social business model design and implementation in developing countries: Learning from an affordable  medicine  developed  in Burkina Faso. Journal of Management  Development , 36 (1), 48–57. https://doi.org/10.1108/ JMD-03-2015-0041
Smith,  Anne  MJ.  &  Julie  McColl.  2016. “Contextual  influences  on  social enterprise management in rural and urban
communities”.
Local Economy , 31(5): 572–588.
Steinerowski, Artur A. & Izabella Steinerowska-Streb.  2012.  “Can social  enterprise  contribute  to creating sustainable rural
communities?  Using  the  lens  of structuration  theory  to  analyse  the emergence of rural social enterprise”. Local  Economy ,  27(2): 167–182 Velu,  Chander,    Mahima  Khanna.  2013. "Business  model  innovation  in India", Journal  of  Indian  Business Research , 5(3): 156-170. Wang,  Juan.  2005.  “Going  Beyond Township  and  Village  Enterprises in  Rural  China”. Journal  of Contemporary  China ,  14(42):  177- 187.
Yunus,  M.,  Moingeon,  B.,  &  Lehmann- Ortega,  L.  2010.  Building  social business  models:  Lessons  from  the grameen  experience. Long  Range
Planning , 43 (2–3), 308–325. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.1 2.005