## IMPLEMENTASI AKAD MUZARA’AH  PADA BANK SYARIAH : ALTERNATIF AKSES PERMODALAN SEKTOR PERTANIAN
Oleh: Ahmad Ajib Ridlwan Universitas Negeri Surabaya, Indonesia e-mail: ahmadajibridlwan@unesa.ac.id
Abstract:
The  purpose  of  writing  this  article  is  to  know  the  law, muzara'ah  cooperation  model,  applications  such  contract  in  the modern  economy  and  how  the  opportunities  and  challenges  in  its implementation.  Muzaraah  in  the  agricultural  sector  is  essential applied  in  Islamic  banking  as  a  superior  product  Indonesia  Islamic bank  as  a  real  form  of  Islamic  economic  jurisprudence  that  benefit the  community  because  the  agricultural  sector  is  a  sector  that  can absorb  large  and  very  influential  in  food  commodity  and  world economies.  To  realize  the  need  for  synergy  between  academia (universities),  the  association  of  Islamic  banking,  the  association  / community  of  farmers,  agricultural  ministries,  NGOs,  cooperatives sharia  and  sharia  insurance  deign  to  consider  the  creation  of  new products in Islamic banks that are specific to the agricultural sector given the low financing agriculture and the majority of farmers in the village with a little knowledge.
Keywords : Islamic Banking, Akad muzara'ah, Agricultural Sector.

## Pendahuluan
Sektor  pertanian  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap kesejahteraan  masyarakat  pedesaan 1 .  Sumbangsih  sektor  pertanian terhadap total perekonomian (PDB) Indonesia terbukti masih menjanjikan. Pada tahun 2014 lapangan usaha tersebut memberikan kontribusi sebesar 13,38  persen  yang  menempati  urutan  ke  tiga  setelah  sektor  industri pengolahan  dan  perdagangan  (BPS,  2015) 2 .  Sektor  pertanian  mampu menyerap tenaga kerja sebesar 37,18 juta jiwa pada Februari tahun 2013. Jumlah  ini  merupakan  32,61%  dari  jumlah  tenaga  kerja  Indonesia seluruhnya  (Kementan,  2014) 3 .  Meskipun  demikian,  sektor  ini  juga mengalami  kendala  yang  cukup  serius  diantaranya  faktor  permodalan. Modal merupakan faktor internal yang penting dalam pelaksanaan usaha tani yang dijalankan petani (Soetrisno, 2006) 4
Akses permodalan menjadi masalah yang  sepertinya tidak  pernah selesai  terutama  pada  pertanian  skala  kecil.  Usaha  yang  dijalankan  oleh petani  pada  umumnya  menggunakan  modal  sendiri  hasil  pendapatan usaha.  Pendapatan  tersebut  digunakan  juga  untuk  kebutuhan  keluarga sehari-hari  seperti baiaya pendidikan, sandang, pangan dan papan, biaya kesehatan  dan  social.  Masalah  permodalan  pembiayaan  pertanian  sektor kecil  pada  lembaga  keuangan  formal  menjadi  kompleks  disebabkan petani  tidak  mampu  memenuhi  persyaratan  administrasi  sehingga dinyatakan tidak bankable.
1 Joni Tamkin Borhan & Muhammad Ridhwan Ab. Aziz, 2009. Agriculture And Its Contribution From The Islamic Economics Perspective . Jurnal Teknologi, 50(E) Jun 2009: 69– 86
2 Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, Edisi 65 Oktober 2015. www.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2015
3 Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2014, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementan 2014
4 Soetriono.  Suwandari,  A.  Rijanto.2006. Pengantar  Ilmu  Pertanian .  Bayumedia Publishing. Malang.
Kesulitan  dalam  mendapatkan  akses  modal  pada  lembaga keuangan  formal  disebabkan  usaha  tersebut  memiliki  resiko  yang  tinggi diantaranya  faktor  iklim  yang  tidak  menentu,  (kekeringan  dan kebanjiran),  gagal  panen,  serangan  hama  dan  penyakit,  harga  jual  yang rendah  serta  sulitnya  mendapatkan  pupuk.  Sehingga  pada  saat  musim tanam  petani  harus  dihadapkan  dengan  kesulitan  akses  modal  dan dengan terpaksa petani akan meminjam pada rentenir dengan bunga yang relatife tinggi.
Peran  dan  kontribusi  bank  syariah  dalam  membiayai  sektor pertanian harus ditingkatkan 5 . Pebankan Syariah dengan sistem bagi hasil sebagai  lembaga  keuangan  formal  harusnya  mampu  menjawab permasalahan yang terjadi pada pembiayaan sektor pertanian mengingat bank syariah tidak menerapkan bunga yang membebankan petani namun menerapkan  system  bagi  hasil  yang  mengajak  partisipasi  dalam  bidang usaha yang didanai. Petani yang menjalankan usaha sektor pertanian pun akan  sama-sama  mendapatkan  keuntungan  sesuai  dengan  rasio  yang telah disepakati diawal pada saat melaksanakan akad.
Namun pada kenyataannya kontribusi perbankan syariah terhadap pembiayaan  sektor  pertanian  relative  kecil.  Menurut  Syaugi  (2012) 6 penyaluran  kredit  kepada  sektor  pertanian  sampai  dengan  akhir  Tahun 2010  mencapai  Rp  91  triliun  atau  5,15%  dari  total  kredit  perbankan.  Di antara  kredit  tersebut,  sebesar  Rp1,76  triliun  atau  1,9%  merupakan pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah.
Dalam menyalurkan kredit pada sektor pertaniah pada umumnya perbankan  syariah  tidak  menerapkan  akad muzaraah mengingat  resiko
5 Mhd.  Asaad,  2011. Peningkatan  Peranan  Perbankan  Syariah  Untuk  Pembiayaan Usaha Pertanian . Jurnal Miqot Vol. XXXV No. 1 Januari-Juni 2011
6 Syauqi,  2012. Akselerasi  Lima  Jalur  Pembiayaan  Syariah  untuk  Pertanian. irfansb.blogdetik.com/2012 di akses pada 15 September 2015
yang harus ditanggung oleh perbankan relatif tinggi. Berikut adalah akad yang diterapkan oleh bank syariah.
Tabel 1 . Jenis Akad Perbankan Syariah Nasional
Nama Bank Aplikasi Akad Pembiayaan BSM Wakalah wal Murabahah, Wakalah wal Ijarah, Murabahah, Ijarah, BRIS Murabahah,Ijarah Multijasa BNIS Musyarakah, Murabahah, Ijarah Multijasa, Qard, Kafalah, Mudharabah Muamalah Murabahah, Bai Bithaman Ajil, Mudharabah, Musyarakah, Qardhul Hasan BTNS Murabahah, Istishna’, Mudharabah,
Musyarakah, qardh.
Sumber : data diolah dari berbagai sumber Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  belum ditemukan aplikasi akad muzaraah pada perbankan syariah baik BUMN maupun  swasta.  Pada  umumnya  akad  yamg  digunakan  adalah pengembangan  akad musyarakah,  mudharabah,  murabahah,  ijarah,  qard  dan Istishna’.
Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya penyaluran modal pada  sektor  pertanian  adalah  adanya  anggapan  bahwa  kredit  pertanian memiliki resiko yang tinggi serta kesulitan dalam penerapan akad untuk pinjaman modal di sektor tersebut. Islam menganjurkan adanya kerjasama pengelolaan lahan dengan menggunakan sistem bagi hasil seperti dalam sistem muzara’ah. Berbeda dengan akad murabahah dan mudarabah yang lazim  digunakan  oleh  bank  syariah,  akad muzara’ah tersebut  belum mendapat  perhatian  yang  signifikan  dari  pelaku  perbankan  syariah padahal mayoritas penduduk di Indonesia adalah muslim dan berprofesi sebagai petani.
Tujuan  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk  mengetahui  hukum, model kerja sama muzara’ah, aplikasi akad tersebut dalam perekonomian modern serta bagaimana peluang dan tantangan dalam implementasinya. Jenis artikel ini adalah kerangka konseptual ditulis dengan menggunakan metode  studi  pustaka,  yang  merujuk  dan  kolaborasi  antara  kitab  klasik dan  modern,  serta  menganalisis  dan  mengkaitkan  dengan  kondisi kekinian.

## PengertianAkad Muzara’ah
Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan Muzara’ah  dan  Mukhabarah.  Kedua  istilah  tersebut  mempunyai pengertian  yang  hampir  sama,  hanya  dibedakan  dari  benih  dan  bibit tanaman.  Secara  etimologi  kata muzara’ah berasal  dari  bahasa  arab  yaitu al-zar’u , yang berarti tanaman. Muzara’ah secara bahasa merupakan suatu bentuk  kata  yang  mengikuti  wazan  (pola)  mufa’alah  dari  kata  dasar  al- zar’u yang mempunyai arti al-inbat (menumbuhkan) 7 .
Adapun  pengertian  muzara’ah  menurut  imam  madzhab  adalah sebagai berikut: 8
1. Imam  Hanafi  mendefinisikan  kata muzara’ah berarti  akad  bagi  hasil atas  pengelolaan  lahan  untuk  pertanian.  Imam  Malik  berpendapat bahwa muzara’ah mengandung  makna  kerjasama  dalam  hal  bercocok tanam.
2. Imam  Syafi’i  mendefinisikan  kata  muzara’ah  yaitu  suatu  pekerjaan atas  suatu  lahan  dari  si  pemilik  lahan  kepada  si  penggarap  dimana benih tanaman berasal dari si pemilik lahan.
7 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t. th, hlm. 613.
8 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240.
3. Imam Hanbali mengatakan bahwa muzara’ah berarti pengalihan lahan dan bibit tanaman untuk kemudian ditanam oleh pengelola lahan yang kemudian  hasil  dari  lahan  (persentase)  tersebut  dihitung  untuk kemudian adanya pembagian hasil antara kedua belah pihak.
Dari  beberapa  pendapat  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa muzara’ah adalah  kerjasama  pengolahan  pertanian  antara  pemilik  lahan dan  penggarap  atau  pengelola,  pemilik  lahan  memberikan  lahan pertanian  kepada  si  penggarap  untuk  ditanami  dan  dipelihara  dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

## Rukun dan Syarat Muzara’ah
Jumhur  ulama’  yang  membolehkan  akad  Muzara’ah  menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.
a. Ijab qabul (akad)
b. Penggarap dan pemilik tanah (akid)
c. Adanya obyek (ma’qud ilaih)
d. Harus ada ketentuan bagi hasil. 9

## Syarat-syarat dalam Akad Muzara’ah
Adapan  syarat-syarat  dalam  akad  Muzara’ah  menurut  Jumhur ulama’ ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam,  lahan  yang  akan  dikerjakan,  hasil  yang  akan  dipanen,  dari jangka waktu berlaku akad.
a. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal
b. Benih  yang  akan  ditanam  harus  jelas  dan  menghasilkan,  sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian
9 Ghufron  A.  Mas’adi,  Fiqh  Mu’amalah  Kontesktual,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2002, hlm. 76.
c. Lahan pertanian yang dikerjakan :
1) Menurut  adat  kebiasaan  dikalangan  petani,  lahan  itu  bisa  diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
2) Batas-batas lahan itu jelas.
3) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
d. Hasil yang akan dipanen
1) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).
2) Hasil  panen  itu  benar-benar  milik  bersama  orang  yang  berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen.
Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.
e. Jangka  waktu  harus  jelas  dalam  akad,  sehingga  pengelola  tidak  di rugikan,  seperti  membatalkan  akad  itu  sewaktu-waktu.  Untuk menentukan  jangka  waktu  ini  biasanya  disesuaikan  dengan  adat kebiasaan setempat.
f. Obyek  akad  harus  jelas  pemanfaatan  benihnya,  pupuk  dan  obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

## Bentuk-Bentuk Akad muzara’ah.
Secara ringkas bentuk muzara’ah dibagi menjadi beberapa bagian:
1. Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si  pemilik  lahan  menjadi  penyewa  atas  manfaat  dari  pekerjaan  si penggarap  lahan,  sedangkan  alat  yang  digunakan  untuk  membajak adalah bagian dari si penggarap.
2. Apabila  lahan  milik  satu  pihak  (si  pemilik  lahan),  sedangkan  alat, benih,  dan  pekerjaan  oleh  pihak  lain  (si  penggarap).  Maka  akad  ini juga  diperbolehkan.  Dimana  si  penggarap  menjadi  si  penyewa  atas lahan  dari  si  pemilik  lahan,  dengan  pembagian  hasil  dari  pertanian tersebut.
3. Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal  dari satu  pihak. Sedangkan  pekerjaan  dari  pihak  lain,  maka  akad  ini  juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja  untuk  menggarap  lahannya  dengan  pembagian  hasil  dari pertanian tersebut.
4. Apabila  lahan,  alat  pertanian  milik  salah  satu  pihak.  Kemudian pekerjaan  dan  benih  tanaman  berasal  dari  pihak  lain,  maka  akad  ini tidak  diperbolehkan.  Hal  ini  dikarenakan,  apabila  akad  ini  diqiaskan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya pensyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut. 10
Aplikasi Akad muzara’ah Dalam Sistem Keuangan Modern
Praktik  kejasama  dengan  skim  muzara’ah  sebenarnya  sudah  ada sejak zaman rasulullah SAW yang terjadi pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan  tanah  dan  tanaman  kurma  untuk  dipelihara  dengan mempergunakan  alat  dan  dana  mereka,  dengan  imbalan  upah  sebagian dari  hasil  panen.  Sedangkan  untuk  masa  sekarang  praktek  kerjasama tersebut  banyak  terjadi  dalam  masyarakat  pedesaan  yang  mata pencahariannya  banyak bekerja di sawah/ladang. Di  mana kerjasama di antara  mereka  (pemilik  lahan  dan  penggarap)  biasanya  disebut  paroan sawah,  yang  akadnya  tidak  diakadkan  secara  tertulis  melainkan  cukup dengan  lisan  saja.  Hal  ini  sering  mengakibatkan  kerugian  disalah  satu
10 Dr. Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Prenadamedia Group, Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240.
pihak, karena tidak ada bukti yang kuat. Berikut adalah skema Muzaraah dalam hukum Islam.

## Gambar.1 Skema Muzara’ah
Sumber : diolah peneliti
Dalam  perbankan  Islam,  prinsip  yang  paling  banyak  dipakai adalah  musyarakah  dan  mudharabah,  sedangkan  muzara’ah  dan musaqah  dipergunakan  khusus  untuk plantation  financing atau pembiayaan  pertanian  oleh  beberapa  bank  Islam.  Bahkan  dalam  bank- bank  Islam  sekarang  khususnya  di  Indonesia  sama  sekali  belum mengeluarkan  produknya  baik  muzara’ah  maupun  musaqah.  Di  bank- bank  syari’ah  luar  negeri,  untuk  usaha  pertanian  biasanya  dengan  skim musyarakah  atau  salam.  Sudah  sangat  terkenal  dengan  keberhasilan penerapan  skim  musyarakah  untuk  pertanian  oleh  bank-bank  syariah. Yang agak berbeda adalah Iran. Di negeri ini diterapkan skim muzara’ah untuk kredit usaha tani 11
11 Adiwarman  A.  Karim,  Ekonomi  Islam  suatu  Kajian  Kontemporer,  Jakarta  : Gema Insani Press, cet. ke-I, 2001, hlm. 120.
PEMILIK
LAHAN PENGELOLA Penyedia Modal (Lahan, benih, pupuk, dll) Penggarap (Keahlian, tenaga, waktu) Lahan pertanian Hasil panen Bagi hasil sesuai perjanjian
Gambar.2 Skema Muzaraah Keuangan Modern. Sumber : diolah penelit
Perbankan  syariah  sudah  seharusnya  mendorong  perkembangan sektor  riil  termasuk  sektor  dalam  bidang  pertanian  dengan  menerapkan akad  tersebut.  Lebih  penting  dari  itu,  bahwa  sudah  saatnya  umat  Islam menggali sistem ekonomi Islam dalam bidang agribisnis yang teruji secara konsep  dan  praktis.  Belum  maksimalnya  pemberdayaan  ekonomi  di bidang  pertanian  menunjukkan  bahwa  terjadi  kesalahan  dalam  melihat konsep pertanian negeri ini.
Dalam  konteks  ini  lembaga  keuangan  Islam  dapat  memberikan pembiayaan  bagi  nasabah  yang  bergerak  dalam  bidang  plantation  atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Dengan kata lain, bank syari’ah memberikan  pembiayaan  produktif  dalam  pembiayaan  peningkatan produksi baik dalam sektor kuantitatif (kualitas hasil produksi).
BANK SYARIAH PENGELOLA Penyedia Modal (Lahan, benih, pupuk, dll) Penggarap (Keahlian, tenaga, waktu) Lahan pertanian Hasil panen Bagi hasil sesuai perjanjian

## Peluang dan Tantangan Implementasi Akad Muzara’ah Pada Perbankan Syariah
Pembiayaan  bank  syariah  dengan  skim muzaraah dalam  sektor pertanian  sangat  potensial  untuk  diterapkan  mengingat  mayoritas Penduduk  Indonesia  adalah  petani  dan  sumber  daya  alam  di  Indonesia sangat  potensial  untuk  pengembangan  agrobisnis.  Selain  itu  masyarakat indonesia  sudah  familiar  dengan  sistem  bagi  hasil  dalam  kegiatan perekonomian  khusunya  di  sektor  pertanian  misalnya  sistem  maro, mertelu, marapat dengan proporsi bagi hasil yang beragam sesuai dengan kesepakatan sistem tersebut lebih adil mengingat hasil panen tidak dapat diprediksi.
Pola  pembiayaan  perbankan  syariah  memiliki  karateristik  yang yang  cocok  dengan  sektor  pertanian  mengingat  perbankan  syariah  tidak menerapkan  bunga  tetapi  bagi  hasil  yang  porsinya  disesuaikan  dengan kesepakatan kedua belah pihak. Petani tidak dikenakan bunga tiap bulan akan tetapi pembayaran hutang dan bagi hasil akan dibayarkan pada saat panen.  Dalam  pembagian  keuntungan  usaha  pertanian  skala  kecil  tentu akan  berbeda  dengan  sektor  besar  mengingat  usaha  pertanian  memiliki tingkat pedapatan dan masa panen yang berbeda.
Meskipun  peluangnya  sangat  besar  pembiayaan  sektor  pertanian juga  menghadapi  tantangan  baik  internal  maupun  eksternal.  Adapun kendala  internal  diantaranya  tingkat  SDM  petani  yang  masih  rendah, ketidak  mampuan  mengakses  pasar,  dan  keterbasaan  penggunaan teknologi pertanian. Sedangkan kendala eksternal diantaranya faktor alam dan  cuaca  yang  mengakibatkan  gagal  panen,  iklim  usaha  yang  tidak kondusif dan sarpras (teknologipertanian) yang belum memadai.
Kendala  dari  sisi  perbankan  syariah  adalah  besarnya  resiko  yang dihadapi  perbankan,  sebab  pembayaran  terhadap  pembiayaan  yang diberikan  tidak  secepat  pembiayaan  dalam  sektor  perdagangan.
Perbedaan  tersebut  terletak  pada  hasil  dapat.  Sektor  perdagangan  dapat dihitung  dalam  waktu  yang  cepat,  bulanan,  mingguan  atau  harian. Sedangkan  pada sektor pertanian bagi hasil harus menunggu waktu yang lama  hingga  musim  panen  tiba  atau  sekitar  enam  bulan.  Selain  itu  juga keterbatasan  SDM  perbankan  syariah  untuk  melakukan  pendampingan pada sektor tersebut

## Pihak-Pihak Terkait dan Upaya Dalam Implementasi Gagasan
Upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah pembiayaan  pada  sektor  pertanian  adalah  dengan  melakukan  sinergi antara  akademisi  (perguruan  tinggi),  asosiasi  perbankan  syariah, asosiasi/himpunan petani, kementerian pertanian, LSM, koperasi syariah dan  asuransi  syariah.  Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam implementasi gagasan sebagaiberikut:
1. Pembinaan SDM petani
Pembinaan  ini  harus  dilakukan  secara  holistik  dan  menyeluruh  yang meliputi  pengelolaan  SDA,  pemanfaatan  teknologi  pertanian, pengelolaan  perencanaan  keuangan  petani  dan  pendampingan  petani dari hulu sampai hilir.
2. Menggalakkan  kembali  klompen  capir  (FGD)  pihak-pihak  terkait sebagai  sarana  untuk  komunikasi  permasalahan  sektor  pertanian termasuk pendampingan mendapatkan akses modal.
3. Melakukan  kajian  bersama  antara  pihak-pihak  terkait  dalam menentukan  skema  pembiayaan  syariah  yang  ramah  serta menguntungkan bagi petani dan perbankan
4. Penyediaan fasilitas penjamin pembiayaan usaha pertanian mengingat resiko usaha ini sangat besar khususnya resiko gagal panen. Lembaga penjamin tersebut diinisiasi oleh kementan sehingga perbankan syariah tidak resah dalam memberikan pinjaman.

## Implikasi dari Penerapan Akad muzara’ah
Apabila  praktik muzara’ah dapat  diwujudkan  sesuai  dengan ketentuan-ketentuan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  secara  riel diterapkannya  bagi  hasil  dengan  menggunakan  akad  muzara’ah  akan berdampak  pada  sektor  pertumbuhan  sosial  ekonomi,  seperti  saling tolong  menolong  dimana  antara  pemilik  tanah  dan  yang  menggarapnya saling  diuntungkan  serta  menimbulkan  adanya  rasa  keadilan  dan keseimbangan 12 . Adapaun hikmah yang dapat diambil dari akad tersebut adalah:
1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat  menambah  atau  meningkatkan  penghasilan  atau  ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri.
5. Dapat  mendorong  pengembangan  sektor  riel  yang  menopong pertumbuhan ekonomi secara makro.

## Kesimpulan dan Saran
Muzara’ah adalah merupakan salah satu inovasi dari bentuk-bentuk transaksi  jual  beli  dalam  perbankkan  islam,  yakni  dalam  produk murabahahnya.  Hal  ini  dirasa  perlu,  karena  banyaknya  petani  yang membutuhkannya. Adapun dalam prakteknya, muzara’ah ini tidak harus dalam  bentuk  pertanian,  tetapi  banyak  kita  jumpai  adanya  peternakan- peternakan, pertambakan ikan laut ataupun tawar yang supliernya adalah bank-bank syari’ah.
12 Sohari sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Mu’amalah .......,hlm. 218.
Akad  Muzaraah  dapat  menyejahterakan  petani  kecil  (pedesaan) untuk  menggarap  lahan  dengan  bantuan  bank  syariah.    Oleh  sebab  itu produk Muzaraah di  sektor  pertanian  sangat  penting  diterapkan  di perbankan  syariah  sebagai  suatu  produk  unggulan  bank  syariah  di Indonesia sebagai bentuk nyata dari fiqih ekonomi islam yang bermanfaat bagi  masyarakat  karena  sektor  pertanian  merupakan  sektor  yang  dapat menyerap tenaga kerja yang besar dan sangat berpengaruh pada komoditi pangan dan perekonomian dunia.
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian artikel berikut ini adalah dengan melakukan sinergi antara akademisi (perguruan tinggi),  asosiasi  perbankan  syariah,  asosiasi/himpunan  petani, kementerian  pertanian,  LSM,  koperasi  syariah  dan  asuransi  syariah berkenan  untuk  mempertimbangkan  penciptaan  produk  baru  di  bank syariah  yang  khusus  untuk  sektor    pertanian  mengingat  rendahnya pembiayaan  pertanian  dan  mayoritas  petaninya  berada  di  desa  dengan tingkat pengetahuan yang rendah.

## Daftar Pustaka
Adiwarman  A.  Karim, Ekonomi  Islam  suatu  Kajian  Kontemporer ,  Jakarta  :
Gema Insani Press, cet. ke-I, 2001, hlm. 120.
Dr.  Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah ,  Prenadamedia  Group,  Jakarta, Indonesia, cet 2, hal. 240.
Ghufron  A.  Mas’adi, Fiqh  Mu’amalah  Kontesktual ,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 76.
Joni  Tamkin  Borhan &  Muhammad  Ridhwan  Ab.  Aziz,  2009. Agriculture And  Its  Contribution  From  The  Islamic  Economics  Perspective .  Jurnal Teknologi, 50(E) Jun 2009: 69–86
Laporan  Bulanan  Data  Sosial  Ekonomi,  Edisi  65  Oktober  2015.
www.bps.go.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2015
Mhd.  Asaad,  2011. Peningkatan  Peranan  Perbankan  Syariah  Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian . Jurnal Miqot Vol. XXXV No. 1 Januari- Juni 2011
Sohari  sahrani  dan  Ruf’ah  Abdullah, Fikih  Mu’amalah .  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2002hlm. 218.
Soetriono.  Suwandari,  A.  Rijanto.2006. Pengantar  Ilmu  Pertanian. Bayumedia Publishing. Malang
Statistik  Ketenagakerjaan  Sektor  Pertanian  Tahun  2014,  Pusat  Data  dan
Sistem Informasi Kementan 2014
Syauqi,  2012. Akselerasi  Lima  Jalur  Pembiayaan  Syariah  untuk  Pertanian . irfansb.blogdetik.com/2012 di akses pada 15 September 2015
Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamu wa Adilatuh , Beirut Libanon : Dar al- Fikr, t. th, hlm. 613.