## JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK MKP

## ANALISIS SWOT ATAS PENGGUNAAN DATA BARANG MILIK NEGARA SEBAGAI DASAR PENETAPAN UNDERLYING ASSET SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
Intan Puspitarini
Politeknik Keuangan Negara STAN
Alamat Korespondensi: intan.poespitarini@gmail.com
INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK Diterima Pertama [27-05-2017] Dinyatakan Diterima [04-07-2017] Penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN)  oleh  pemerintah
Indonesia  terus  mengalami  perkembangan  sejak  pertama  kali diterbitkan  pada  tahun  2008.  Sesuai  dengan  prinsip  syariah, penerbitan SBSN tersebut memerlukan underlying asset yang berupa Barang Milik Negara (BMN). Dengan pertumbuhan penerbitan SBSN, diproyeksikan terjadi peningkatan demand atas BMN untuk ditetapkan sebagai underlying  assets di  masa  yang  akan  datang.  Tujuan  dari penulisan paper ini adalah melakukan analisa atas strategi Direktorat Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  dalam  penggunaan  data penatausahaan BMN sebagai dasar dalam penetapan underlying asset SBSN.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dengan  melakukan wawancara  dan  data  sekunder  untuk  memperoleh  arsip-arsip  atau dokumen. Penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif normatif, dengan  menggunakan  analisis  SWOT  ( Strength,  Weakness, Opportunity,  Threat ).  Hasil  wawancara  diklasifikasikan  ke  dalam  4 (empat)  komponen  analisis  SWOT,  yaitu Strength,  Weakness, Opportunity, Threat, dan untuk selanjutnya dikelompokkan ke dalam matriks IFAS ( Internal Strategic Factor Analysis Summary ) dan matriks EFAS  ( External  Strategic  Factor  Analysis  Summary ).  Hasil  analisis menunjukkan bahwa strategi penggunaan data penatausahaan BMN sebagai  dasar  penetapan underlying  asset merupakan  strategi  yang tepat,  sepanjang  DJKN  memperhatikan  dan  menindaklanjuti  hal-hal yang menjadi faktor kelemahan ( weakness ) dan ancaman ( threat ).
KATA KUNCI: underlying  assets,  sukuk,  public  assets,  SWOT analysis
KLASIFIKASI JEL: [H82, H41, O38]

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Penerbitan sukuk  di dunia  international sebagai alternatif  instrumen  pembiayaan  telah  berkembang sangat  pesat.  Tujuan  penerbitan  sukuk  juga  sudah berkembang,  tidak  hanya  untuk  sumber  pembiayaan tetapi  juga  ditujukan  untuk  pembiayaan  proyek  dan pembangunan insfrastruktur.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  penduduk muslim  terbesar  di  dunia,  mempunyai  potensi  pasar sukuk  yang  sangat  besar.  Mempertimbangkan kebutuhan  APBN  yang  terus  meningkat  dan  potensi pasar sukuk Indonesia, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga  Syariah  Negara  (UU  19/2008),  yang selanjutnya  menjadi  dasar  hukum  dalam  penerbitan Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN).  Dalam  UU 19/2008  tersebut,  Sukuk  Negara  atau  SBSN didefinisikan  sebagai  Surat  Berharga  Negara  yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas  bagian  penyertaan  terhadap  aset  SBSN,  baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
Penerbitan SBSN di Indonesia dilakukan pertama kali pada tahun 2008 dengan tujuan sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN dan sebagai sarana  untuk mengembangkan  pasar  keuangan  syariah  dalam negeri. Penerbitan SBSN dilakukan dengan berpegang pada  prinsip  syariah,  dimana  dalam  setiap penerbitannya  dibutuhkan underlying  asset sebagai dasar  transaksi  yang  mencerminkan  bahwa  transaksi yang  dilakukan  bersifat riil ,  bukan  sekedar  transaksi money for money semata

## 1.2. Perkembangan  BMN  sebagai  Underlying

## Assets SBSN
Perkembangan  nilai  BMN  yang  ditetapkan sebagai underlying  asset penerbitan  SBSN  terus mengalami  perkembangan  sejak  pertama  kali diterbitkan  pada  tahun  2008.  Trend  nilai  BMN  yang ditetapkan  sebagai underlying  asset dari  tahun  2008 s.d.  tahun  2015  secara  umum  mengalami  kenaikan. Pada  tahun  pertama  SBSN  diterbitkan  yaitu  pada tahun 2008, nilai BMN yang menjadi underlying asset penerbitan SBSN adalah sebesar Rp.1.985 miliar. Nilai ini  tumbuh  menjadi  sebesar  Rp.4.246,23  miliar  pada tahun  2010  dan  terus  meningkat  menjadi  sebesar Rp.13.690,21 miliar pada tahun 2011. Nilai BMN yang menjadi underlying asset selanjutnya sempat turun di tahun  2012  yaitu  sebesar  Rp.10.153,27  untuk kemudian naik kembali di tahun 2013 menjadi sebesar Rp.15.413,81.  Pada  tahun  2014,  nilai  ini  kembali mengalami penurunan sebesar 25% apabila dibandingkan  dengan  nilai  pada  tahun  2014,  hingga menjadi  sebesar  Rp.11.360,94  miliar.  Pada  tahun 2015,  terjadi  pertumbuhan  yang  sangat  tajam  pada
nilai  tersebut,  yaitu  hampir  4  (empat)  kali  lipat  jika dibandingkan  dengan  nilai  tahun  sebelumnya,  yaitu menjadi sebesar Rp.53.694,62.
Grafik 1 : Perkembangan Nilai BMN Yang Ditetapkan Sebagai Underlying Asset
Sumber : Laporan Barang Milik Negara TA 2015 ( Audited )
Pada sisi lain, dalam periode yang sama, realisasi defisit  anggaran  cenderung  meningkat,  karena  rata- rata  pertumbuhan  realisasi  belanja  negara  sebesar 4,9%  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan pertumbuhan  realisasi  pendapatan  negara  sebesar 3,0%.  Pada  tahun  2012—2014  realisasi  defisit anggaran selalu di bawah target APBNP, namun pada tahun  2015  realisasi  defisit  lebih  tinggi  dari  target dalam  APBNP  2015.  Hal  ini  disebabkan  adanya perlambatan perekonomian nasional pada tahun 2015 yang  berdampak  pada  tidak  tercapainya  target realisasi pendapatan perpajakan yang telah ditetapkan.
Grafik 2 : Perkembangan Defisit Anggaran Periode 2012 - 2016 (persen terhadap PDB)
Dalam  periode  2012—2015,  terlihat  bahwa realisasi  defisit  anggaran  cenderung  meningkat, karena rata-rata pertumbuhan realisasi belanja negara sebesar  4,9%  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  dengan pertumbuhan  realisasi  pendapatan  negara  sebesar 3,0%.  Pada  tahun  2012—2014  realisasi  defisit anggaran selalu di bawah target APBNP, namun pada tahun  2015  realisasi  defisit  lebih  tinggi  dari  target dalam  APBNP  2015.  Hal  ini  disebabkan  adanya
1,985 4,246.23 13,690.21 10,153.27 15,413.81 11,360.94 53,694.62 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2008 - 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Miliar Rp. 2.23 2.38 2.4 1.9 2.31 1.86 2.33 2.25 2.59 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2012 2013 2014 2015 2016 % APBNP LKPP
perlambatan perekonomian nasional pada tahun 2015 yang  berdampak  pada  tidak  tercapainya  target realisasi pendapatan perpajakan yang telah ditetapkan.
Pertumbuhan  signifikan  atas  nilai  BMN  yang ditetapkan  sebagai underlying  asset dari  tahun  2008 sampai  dengan  tahun  2015  sebagaimana  tergambar pada  Grafik  1  tersebut  di  atas  dan  sejalan  dengan kebijakan  fiskal  Pemerintah  yang  bersifat  ekspansif sebagaimana  dijelaskan  pada  Grafik  2  menunjukkan bahwa  demand  atas  BMN  untuk  ditetapkan  sebagai underlying assets diproyeksikan akan terus meningkat di masa yang akan datang.
1.3. Penggunaan  Data  Penatausahaan  Sebagai Dasar Penetapan Underlying Asset SBSN
Sebelum data penatausahaan digunakan sebagai dasar  penetapan  underlying  asset  SBSN,  BMN  yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai underlying assets diperoleh  dari  satu  wadah  yang  bernama Executive Summary ( Exsum ). Data Exsum merupakan data awal ( preliminary  data )  yang  dibangun  oleh  DJKN  dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN yang  dilakukan  dari  tahun  2007  s.d.  2010.  Total  nilai BMN pada data Exsum pada semester 1 TA 2016 (per tanggal 30 Juni 2016) adalah sebesar -/+ Rp.157 trilliun (Direktorat Penilaian, 2016). Tidak dilakukan updating atas  data Exsum tersebut  mengingat  data Exsum disusun  hanya  dalam  rangka  persiapan  pelaksanaan kegiatan  revaluasi  dan  bukan  sebagai  dasar pencatatan  BMN.  Nilai  yang  dipergunakan  sebagai dasar  pencatatan  BMN  tertampung  dalam  data penatausahaan  BMN,  yang  secara  periodik  dan berjenjang  dilaporkan  dalam  bentuk  Laporan  Barang Kuasa  Pengguna  (LBKP),  Laporan  Barang  Pengguna (LBP), dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Guna menjamin akuntabilitas data penatausahaan sebelum disusunnya LBP/LBKP/LBMN, Kuasa Pengguna Barang/Pengguna  Barang/Pengelola  Barang  secara periodik  melakukan  rekonsiliasi  data  penatausahaan BMN  yang  berada  pada  lingkup  tanggung  jawabnya, baik dari sisi uang dan barang di internal KPB/PB, dari sisi  KPB/PB  dengan  Pengelola  Barang,  maupun  di tingkat Bendahara Umum Negara (Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara dan Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan).
Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan data  yang  bersumber  dari  data Exsum sebagai  dasar dalam menetapkan underlying asset SBSN menimbulkan beberapa permasalahan, yaitu: 1. Tidak  adanya  pemutakhiran  atas  data Exsum mengakibatkan data tersebut tidak relevan dengan perkembangan penatausahaan BMN. Dengan kata lain,  nilai  BMN  pada  data  Exsum  tidak  berubah sejak  pertama  kali Exsum diterbitkan.  Sebagai akibatnya,  perubahan-perubahan  yang  terjadi
selama  pengelolaan  BMN  (pengadaan  baru, kapitalisasi,  penyusutan,  pemindahtanganan  dan penghapusan)  tidak  terakomodir  dalam  data Exsum . Dengan kata lain, ketersediaan BMN dalam data Exsum terbatas dan tidak berkembang.
2. Data Exsum tidak  mencantumkan  kode  unik  yang melekat  pada  BMN  yang  ditetapkan  menjadi underlying asset ,  yaitu  kode  barang  dan  Nomor Urut  Pendaftaran  (NUP).  Hal  ini  mengakibatkan tracing  asset oleh  Kementerian/Lembaga  (K/L) yang mereka miliki menjadi sulit untuk dilakukan.
Dalam  hal  data Exsum tetap  digunakan  sebagai dasar penetapan underlying asset , maka dalam waktu dekat  kebutuhan  Pemerintah  akan  BMN  sebagai underlying  asset penerbitan  SBSN  tidak  lagi  dapat terpenuhi.  Kondisi  ini  timbul  disebabkan  oleh terbatasnya  ketersediaan  ( supply )  BMN  dalam  data Exsum yang  sangat  terbatas  sementara  di  sisi  lain permintaan  atas  BMN  tersebut  diperkirakan  akan terus meningkat di masa yang akan datang.
Dengan  adanya  peningkatan demand terhadap BMN  untuk  ditetapkan  sebagai underlying  asset dan permasalahan  yang  melekat  pada  data  Exsum sebagaimana  dijabarkan  tersebut  di  atas,  diperlukan pemikiran untuk membuka potensi baru BMN di luar data Exsum tersebut. Koordinasi secara intensif antara unit  eselon  I  terkait,  yaitu  Direktorat  Jenderal Pembiayaan  dan  Pengelolaan  Risiko  (DJPPR)  dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dilakukan selama  tahun  2016  guna  mendapatkan  solusi  yang paling tepat. Koordinasi menghasilkan suatu kesepakatan untuk menggunakan data penatausahaan BMN sebagai dasar dalam penetapan underlying  asset  SBSN.  Hal  ini  ditindaklanjuti  dengan penyerahan  data  penatausahaan  BMN  sekaligus dokumen  pendukung  yang  diperlukan  senilai  Rp. 141,64 Triliun dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan  Risiko  pada  tanggal  26  Agustus  2016 (DJKN, 2016).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  mencoba untuk  menganalisa  apakah  penggunaan  data penatausahaan  oleh  DJKN  sebagai  dasar  penetapan underlying  asset sudah  merupakan  langkah  yang paling tepat. Dengan pertimbangan bahwa penggunaan  data  penatausahaan  perlu  melibatkan banyak stakeholder  external DJKN,  analisa  dilakukan dengan  menggunakan  analisa Strength,  Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT).

## 2. KERANGKA TEORI

## 2.1. Sukuk
Sukuk berasal dari kata dalam bahasa Arab, yang berarti  dokumen  atau  sertifikat.  AAOIFI  (Accounting and  Auditing  Organization  for  Islamic  Financial
Institutions) mendefinisikan Sukuk sebagai "securities of  equal  denomination  representing  individual ownership interests in a portfolio of eligible existing or future  asset.” Mengingat  pengenaan  kupon  dengan tingkat suku bunga pada penerbitan surat utang tidak diperbolehkan  dalam  hukum  syariah,  penerbitan Sukuk  dilakukan  dengan  tidak  memberikan  kupon bunga.  Hal  ini  secara  umum  dilakukan  melalui penetapan asset tetap yang dimiliki oleh pihak issuer sebagai underlying  asset penerbitan  sukuk  tersebut. Sebagai  contohnya  adalah  dengan  memberikan sebagian kepemilikan atas property yang dimiliki oleh pihak issuer kepada  pembeli  sukuk,  dimana  pembeli sukuk  selanjutnya  memperoleh  keuntungan  berupa manfaat sewa. Pada saat sukuk tersebut jatuh tempo, pembayaran manfaat sewa tersebut berhenti.
Pemerintah  melalui  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara (UU  19/2008)  telah  menetapkan  dasar  hukum penerbitan  Surat  Berharga  Syariah  Negara  (SBSN). Dalam UU 19/2008 tersebut, Sukuk Negara atau SBSN didefinisikan  sebagai  Surat  Berharga  Negara  yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
Beberapa jenis SBSN telah diterbitkan Pemerintah  RI  sejak  tahun  2008,  antara  lain  yaitu sukuk  Negara/  IFR  (mulai  tahun  2008),  Sukuk Retail/SR, Global  Sukuk  USD,  Sukuk Dana  Haji / SDHI (mulai  tahun  2009),  Surat  Perbendaharaan  Negara Syariah  /  SPN-S  (mulai  tahun  2011),  Islamic  MTN Program  (mulai  tahun  2012),  dan  Sukuk  Wakala dimana  35%nya  dialokasikan  untuk  Investor  Timur Tengah  (mulai  tahun  2014).  Sejalan  dengan  amanat Pasal  4  UU  19/2008,  bahwa  tujuan  penerbitan  SBSN adalah untuk pembiayaan APBN termasuk di dalamnya pembiayaan  proyek,  maka  SBSN  berbasis  proyek ( Project  Based Sukuk)  juga  diterbitkan  mulai  tahun 2012.  Dari  hasil  penerbitan Project  Based Sukuk tersebut, beberapa proyek penting berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah RI
2.2. Penggunaan  Data  Penatausahaan  Sebagai Dasar Penetapan Underlying Asset SBSN
Sebelum data penatausahaan digunakan sebagai dasar  penetapan underlying  asset SBSN,  BMN  yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai underlying assets diperoleh  dari  satu  wadah  yang  bernama Executive Summary ( Exsum ). Data Exsum merupakan data awal ( preliminary  data )  yang  dibangun  oleh  DJKN  dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN yang  dilakukan  dari  tahun  2007  s.d.  2010.  Total  nilai BMN pada data Exsum pada semester 1 TA 2016 (per tanggal 30 Juni 2016) adalah sebesar -/+ Rp.157 trilliun (Direktorat Penilaian, 2016). Tidak dilakukan updating atas  data Exsum tersebut  mengingat  data Exsum
disusun  hanya  dalam  rangka  persiapan  pelaksanaan kegiatan  revaluasi  dan  bukan  sebagai  dasar pencatatan BMN.
Nilai yang dipergunakan sebagai dasar pencatatan BMN tertampung dalam data penatausahaan  BMN,  yang  secara  periodik  dan berjenjang  dilaporkan  dalam  bentuk  Laporan  Barang Kuasa  Pengguna  (LBKP),  Laporan  Barang  Pengguna (LBP), dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Guna menjamin akuntabilitas data penatausahaan sebelum disusunnya LBP/LBKP/LBMN, Kuasa Pengguna Barang/Pengguna  Barang/Pengelola  Barang  secara periodik  melakukan  rekonsiliasi  data  penatausahaan BMN  yang  berada  pada  lingkup  tanggung  jawabnya, baik dari sisi uang dan barang di internal KPB/PB, dari sisi  KPB/PB  dengan  Pengelola  Barang,  maupun  di tingkat Bendahara Umum Negara (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan).
Penggunaan  data  yang  bersumber  dari  data Exsum sebagai  dasar  dalam  menetapkan underlying asset SBSN  menimbulkan  beberapa  permasalahan, yaitu:
1) Tidak  adanya  pemutakhiran  atas  data Exsum mengakibatkan  data  tersebut  tidak  relevan dengan  perkembangan  penatausahaan  BMN. Dengan kata lain, nilai BMN pada data Exsum tidak berubah  sejak  pertama  kali Exsum diterbitkan. Sebagai  akibatnya,  perubahan-perubahan  yang terjadi  selama  pengelolaan  BMN  (pengadaan baru, kapitalisasi, penyusutan, pemindahtanganan  dan  penghapusan)  tidak terakomodir dalam data Exsum . Dengan kata lain, ketersediaan  BMN  dalam  data Exsum terbatas dan tidak berkembang.
2) Data Exsum tidak mencantumkan kode unik yang melekat  pada  BMN  yang  ditetapkan  menjadi underlying  asset ,  yaitu  kode  barang  dan  Nomor Urut  Pendaftaran  (NUP).  Hal  ini  mengakibatkan tracing aset  oleh  Kementerian/Lembaga  (K/L) yang mereka miliki menjadi sulit untuk dilakukan.
Adanya  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka kebutuhan Pemerintah akan BMN sebagai underlying asset penerbitan  SBSN  tidak  lagi  dapat  terpenuhi. Kondisi  ini  timbul  disebabkan  oleh  terbatasnya ketersediaan  ( supply )  BMN  dalam  data Exsum yang sangat terbatas sementara di sisi lain permintaan atas BMN  tersebut  diperkirakan  akan  terus  meningkat  di masa yang akan datang.
Dengan  demikian  diperlukan  pemikiran  untuk membuka  potensi  baru  BMN  di  luar  data Exsum tersebut.  Koordinasi  intensif  antara  unit  eselon  I Kemenkeu  menghasilkan  suatu  kesepakatan  untuk menggunakan  data  penatausahaan  BMN  sebagai dasar dalam penetapan underlying asset SBSN.
Hal  ini  ditindaklanjuti  dengan  penyerahan  data penatausahaan  BMN  sekaligus  dokumen  pendukung yang diperlukan senilai Rp. 141,64 Triliun dari Direktur Jenderal  Kekayaan  Negara  kepada  Direktur  Jenderal Pembiayaan  dan  Pengelolaan  Risiko  pada  tanggal  26 Agustus  2016  (DJKN,  2016).  Alur  penggunaan  data penatausahaan  sebagai  dasar  penetapan underlying asset SBSN  sebagaimana  tergambar  pada  bagan lampiran artikel ini.

## 2.3. Analisis SWOT
Menurut  Freddy  (1997) 1 ,  analisis  SWOT  adalah identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematif  untuk merumuskan  strategi  perusahaan.  Analisis  ini didasarkan  pada  logika  yang  dapat  memaksimalkan kekuatan  ( Strengths )  dan  peluang  ( Opportunities ), namun  secara  bersamaan  dapat  meminimalkan kelemahan  ( Weaknesses )  dan  ancaman  ( Threats ).
Proses  pengambilan  keputusan  strategis  selalu berkaitan  dengan  pengembangan  misi,  tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana  strategis  ( strategy  planner )  harus menganalisis  faktor-faktor  strategis  perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.
Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen dasar : 1) Strength (Kekuatan) ,  yaitu  karakteristik  organisasi ataupun  proyek  yang  memberikan  kelebihan/ keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya.
2) Weakness ( Kelemahan ) ,  yaitu  karakteristik  yang berkaitan  dengan  kelemahan  pada  organisasi ataupun proyek dibandingkan dengan yang lainnya.
3) Opportunities (Peluang) ,  yaitu  Peluang  yang  dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari.
4) Threats ( Ancaman ) ,  yaitu  ancaman  yang  akan dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangannya.
Dari  keempat  komponen  dasar  tersebut diatas, Strength (kekuatan)dan Weakness (Kelemahan )  adalah  faktor  internal  organisasi/proyek  itu  sendiri, yang  selanjutnya  dituanngkan  dalam  Matriks  IFAS ( Internal Strategic Factor Analysis Summary ). Adapun Opportunities (Peluang)  dan Threats (Ancaman) merupakan  faktor  eksternal  yang  mempengaruhi perkembangan organisasi, yang selanjutnya dituangkan  dalam  Matriks  EFAS  ( External  Strategic Factor Analysis Summary )

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang dilakukan  dengan  metode  kualitatif  normatif.  Data
1 Rangkuti Freddy. 1997. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.
yang  digunakan  dalam  penelitian  bersumber  dari  2 (dua) unit di Kementerian Keuangan yang menangani pengelolaan SBSN, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara  (DJKN)  dan  Direktorat  Jenderal  Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.
Data  yang  diperoleh  dari  unit-unit  di  internal Kementerian  Keuangan  tersebut  di  atas  berupa  data excel, Laporan Barang Milik Negara (LBMN), dan hasil wawancara  dengan  pejabat  terkait.  Wawancara dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan informasi  secara  langsung  yang  dapat  menjelaskan atau  menjawab  permasalahan  penelitian  yang bersangkutan  secara  obyektif.  Wawancara  dilakukan dengan  pejabat  Eselon  III  dan  Eselon  IV  di  internal Kementerian  Keuangan,  yang  merupakan Person  in Charge (PIC) dalam penetapan kebijakan, pengelolaan, penatausahaan, teknologi informasi dan data SBSN.
Hasil wawancara selanjutnya diolah lebih lanjut, yaitu  dengan  melakukan  klasifikasi  atas  setiap tanggapan dari pejabat yang diwawancarai ke dalam 4 (empat)  komponen  analisis  SWOT,  yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang),  dan Threat (Ancaman).  Hasil  klasifikasi  ke dalam  4  (empat)  komponen  tersebut  selanjutnya dikelompokkan  ke  dalam  matriks  IFAS  ( Internal Strategic Factor Analysis Summary ) dan matriks EFAS ( External Strategic Factor Analysis Summary ).

## 4. PEMBAHASAN
Pemetaan  atas  karakteristik  DJKN  terhadap  4 (empat)  komponen  dalam  analisis  SWOT  dilakukan dengan menggunakan data dan informasi terkait tugas dan fungsi DJKN serta yang bersumber dari peraturan perundangan  terkait  Struktur  Organisasi  dan  Tata Laksana Kementerian Keuangan dan sebaran pegawai DJKN,  lebih  khususnya  pegawai  Direktorat  BMN. Keempat komponen dapat dipetakan sebagai berikut:
A. Strength (Kekuatan) ,
Hasil  penelitian  memetakan  kekuatan  yang  dimiliki DJKN sebagai berikut:
1) DJKN  memiliki  akses  langsung  terhadap  data penatausahaan BMN
2) DJKN  memiliki  tusi  menyusun  kebijakan  terkait pengelolaan  BMN,  termasuk  di  dalamnya business process.
3) Data  Penatausahaan  menawarkan  potensi  BMN untuk ditetapkan menjadi Underlying Asset jauh lebih besar dibandingkan dengan data Exsum .
B. Weakness ( Kelemahan ) ,
Kelemahan  yang  dimiliki  DJKN,  dapat  dipetakan sebagai berikut:
1) Memiliki sumber daya manusia yang terbatas.
Halaman 20 2) Load pekerjaan di luar pngelolaan BMN sebagai underlying asset SBSN yang sangat tinggi.
3) Pekerjaan  rentan  untuk  tertunda  apabila  staff yang mengajukan ijin, cuti, atau sakit.
C. Opportunities (Peluang)
Opportunities yang  dimiliki  DJKN,  dapat  dipetakan sebagai berikut:
1) Kebijakan  Pemerintah  untuk  menerapkan kebijakan anggaran ekspansif.
2) Kepercayaan dari stakeholder atas peran DJKN
3) Telah  dikembangkannya  aplikasi  SIMAN  untuk menampung data penatausahaan yang ditetapkan sebagai Underlying Asset
D. Threats ( Ancaman)
Beberapa tantangan yang dihadapi DJKN ::
1) Potensi resistensi stakeholder atas kebijakan yang diambil DJKN untuk mengganti data Exsum .
2) Stakeholder mempunyai prioritas pekerjaan lain.
3) Kualitas  dan  kuantitas  komunikasi  dan  koordinasi antar stakeholder .
4) Adanya risiko yang timbul pada saat perpindahan data underlying  asset dari  data Exsum ke  data Penatausahaan.
Dari  permasalahan  yang  berhasil  terpetakan tersebut diatas, dilakukan pembobotan dan pemberian  rating  pada  faktor  strategi  dengan kualifikasi : 1 = Sedikit Penting, 2 = Agak Penting, 3 = Penting,  4  =  Sangat  Penting.  Dari  hasil  penghitungan pembobotan tertimbang tersebut , disusunlah Matriks IFAS-EFAS  untuk  menentukan  posisi  koordinat  DJKN dalam  pengambilan  keputusan  terkait  penggunaan data  penatausahaan  dalam  penetapan underlying asset SBSN
Tabel 1 : Matriks IFAS dan EFAS Faktor-faktor Strategi Bobot Rating *) Bobot x Rating Strength DJKN memiliki akses terhadap data penatausahaan BMN 0,2 3 0,6 DJKN memiliki tusi menyusun kebijakan terkait pengelolaan BMN, termasuk di dalamnya business process . 0,4 4 1,6 Potensi BMN untuk ditetapkan menjadi Underlying Asset jauh
lebih besar dibandingkan dengan data Exsum . 0,4 4 1,6 Weakness Sumber daya manusia yang sangat terbatas. 0,2 3 0,6 Load pekerjaan yang sangat tinggi. 0,5 4 2,0 Pekerjaan rentan untuk tertunda dalam hal terdapat staff yang mengajukan ijin, cuti, atau sakit. 0,3 3 0,9 Total IFAS 1 3,5 Opportunities Kebijakan Pemerintah untuk menerapkan kebijakan anggaran ekspansif. 0,5 4 2,0
Kepercayaan dari stakeholder atas peran DJKN. 0,3 3 0,9 Telah dikembangkannya fitur SBSN pada aplikasi bantu (Sistem Iinformasi Manajemen
Aset Negara) untuk menampung data penatausahaan yang ditetapkan sebagai Underlying Asset 0,2 3 0,6
Threats Potensi resistensi stakeholder atas kebijakan yang diambil DJKN mengganti data Exsum . 0,4 4 1,6
Stakeholder mempunyai prioritas pekerjaan lain. 0,2 3 0,6 Kualitas dan kuantitas komunikasi dan koordinasi antar stakeholder . 0,2 3 0,6 Adanya risiko yang timbul pada saat perpindahan data underlying asset dari data Exsum ke data Penatausahaan. 0,1 3 0,3
Total score 1 3,1
Hasil  dari  pembobotan  tersebut  di  atas selanjutnya  dilakukan  penghitungan  strategi  yang dimiliki  DJKN  dengan  cara  mengurangkan  faktor strategi  dengan  faktor  penghambat,  sehingga menghasilkan seperti tabel berikut :
Tabel 2 : Matriks  IFAS – EFAS
FAKTOR-FAKTOR STRATEGI Score IFAS Strength 3,8 Weakness (3,5) Total Score (0,3) EFAS Opportunities 3,5 Thread (3,1) Total Score 0,4
Dari matriks IFAS-EFAS tersebut di atas, dketahui bahwa  posisi  DJKN  berada  pada  koordinat  (0,3;  0,4) atau berada pada Kuadran I.
Diagram 1 : Diagram SWOT
Adapun strategi yang paling tepat untuk diambil oleh suatu organisasi yang berada pada posisi Kuadran I  adalah  dengan  menerapkan  Strategi  Pertumbuhan
( Growth  Strategy ),  yaitu  untuk  dapat  meningkatkan kinerjanya,  DJKN  perlu  memaksimalkan  kekuatan organisasi  dan  keunggulan  yang  dimiliki  untuk mengeksploitasi  peluang  yang  tersedia.  Strategi  ini bersifat agresif, memacu pertumbuhan organisasi
Kekuatan  ( strength )  DJKN  terletak  pada  adanya akses terhadap data penatausahaan BMN di satu sisi, sementara  itu  Data  Penatausahaan  menawarkan potensi  BMN  untuk  ditetapkan  menjadi Underlying Asset yang  jauh  lebih  besar  apabila  dibandingkan dengan  data Exsum .  Di  samping  itu,  kekuatan  DJKN adalah  tusi  menyusun  kebijakan  terkait  pengelolaan BMN, termasuk di dalamnya business process . Dengan mengemban  tusi  tersebut,  DJKN  merupakan  unit pengambil  keputusan  dalam  menetapkan  strategi terkait  pengelolaan  BMN  sebagai underlying  asset SBSN.
Peluang  ( Opportunity )  DJKN  meliputi  kebijakan Pemerintah  untuk  menerapkan  kebijakan  anggaran ekspansif,  kepercayaan  dari stakeholder atas  peran DJKN,  dan  telah  dikembangkannya  aplikasi  SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) fitur SBSN untuk  menampung  data  penatausahaan  yang ditetapkan sebagai Underlying Asset.
Agar  strategi  penggunaan  data  penatausahaan BMN dapat berkelanjutan, DJKN perlu memperhatikan dan  menindaklanjuti  hal-hal  yang  menjadi  faktor kelemahan  ( weakness )  dan  ancaman  ( threat ),  yaitu dengan:
a) Menambah jumlah sumber daya manusia pada unit terkecil  yang  menangani  penatausahaan  BMN sebagai underlying asset SBSN.
b) Melakukan  koordinasi  yang  intensif  antar stakeholder sehingga  risiko  yang  mungkin  timbul dalam  penggunaan  data  penatausahaan  dapat dimitigasi sedini mungkin.
c) Mengingat  bahwa  sistem  aplikasi  penatausahaan bersifat  sangat  dinamis,  DJKN  perlu  untuk  selalu mengikuti perkembangan yang terjadi.

## 5. KESIMPULAN
Simpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Permintaan  akan  BMN  sebagai underlying  asset diproyeksikan akan terus meningkat di masa yang akan datang, seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk  melakukan  ekspansi  pembiayaan  dalam negeri melalui penerbitan SBSN. Dengan penggunaan  data  penatausahaan  BMN  sebagai dasar penetapan underlying asset SBSN, Kementerian Keuangan mampu menjawab
tantangan  pemenuhan  kebutuhan  Pemerintah yang  terus  meningkat  akan  BMN  sebagai underlying asset SBSN
2. Matriks  IFAS-EFAS  menunjukkan  bahwa  posisi DJKN  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai strategi dalam penetapan data BMN sebagai dasar
aset  SBSN  berada  pada  Kuadran  I.  Dengan  posisi tersebut,  DJKN  perlu  menerapkan  Strategi Pertumbuhan ( Growth Strategy ), yang maksudnya adalah  bahwa  untuk  dapat  meningkatkan kinerjanya,  maka  DJKN  perlu  memaksimalkan kekuatan organisasi dan keunggulan yang dimiliki. Strategi ini bersifat agresif, memacu pertumbuhan organisasi.
3. Kekuatan  ( strength )  DJKN  terletak  pada  akses terhadap  data  penatausahaan  BMN  di  satu  sisi, sementara  itu  Data  Penatausahaan  menawarkan potensi BMN untuk ditetapkan menjadi Underlying Asset yang  jauh  lebih  besar  apabila  dibandingkan dengan data Exsum . Di samping itu, kekuatan DJKN adalah dimilikinya tusi menyusun kebijakan terkait pengelolaan BMN, termasuk di dalamnya business process.
Peluang  ( Opportunity )  DJKN  meliputi  kebijakan Pemerintah  untuk  menerapkan  kebijakan  anggaran ekspansif,  kepercayaan  dari stakeholder atas  peran DJKN,  dan  telah  dikembangkannya  aplikasi  SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) fitur SBSN untuk  menampung  data  penatausahaan  yang ditetapkan sebagai Underlying Asset
DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
AAOIFI. (2009). Sharia Standards. Bahrain Adam,  N.,  &  Thomas,  A.  (2005). Islamic  Bonds:  Your Guide  to  Issuing,  Structuring  and  Investing  in Sukuk. London: Euromoney Books
Badan  Kebijakan  Fiskal,  Kementerian  Keuangan  RI . (n.d.).  Retrieved  2016,  from  Badan  Kebijakan Fiskal,  Kementerian  Keuangan  RI  Web  site: www.fiskal.kemenkeu.go.id
Keuangan,  K.  (n.d.).  Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor  56/PMK.08/2012  tentang  Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara
Negara,  D.  J.  (2015). Laporan  Barang  Milik  Negara
Tahunan  Tahun  Anggaran  2015  (Audited). Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor
03/KN/2011  Tentang  Pembagian  Tugas  Pada Kantor Pusat. (n.d.)
Rangkuti, F. (1997). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.
RI, K. K. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara. (n.d.)