## Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kecamatan Samarinda Utara Di Kota Samarinda
Nur Hasanah * , Sry Reski Mulka, Hafizh Yudhistira Inderawaspada, Rudini Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia Penulis Korespodensi: sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id

## ABSTRAK
Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Mulawarman. mengacu kepada pemberian sosialisasi dalam menyambut pesta demokrasi yaitu PILKADA SERENTAK 2020. Salah satu wilayah yang masuk kualifikasi partisipasi politik yang masih rendah ialah Kecamatan Samarinda Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di  saat  arus  demokrasi  dan  kebebasan  berpolitik  masyarkat  sedang  marak-maraknya. Partisipasi  politik  menjadi  salah satu  kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi  dan sistem politik  tidak  mengalami  hambatan.  Dalam  menyambut  pemilihan  kepala  daerah  2020 mendatang, maka dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai partisipasi masyarakat sebagai bagian dari proses Pendidikan politik yang baik.  Semakin tinggi  partisipasi  menjadi  nilai tersendiri  akan  penguatan  proses  Pendidikan  politik,  demikian  sebaliknya.  Upaya  yang dapat dilakukan Tim Pengabdian Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Mulawarman  bekerjasama  dengan  Kecamatan  Samarinda  Utara  dalam  melaksanakan kegiatan  pengabdian  berupa  pemberian  Sosialisasi  Pendidikan  Politik  kepada  masyarakat Kecamatan  Samarinda  Utara.  Sosialisasi  dilaksanakan  oleh  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik berkolaborasi  dengan  Tim  Pengabdian  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol Universitas  Mulawarman  berupa  pemberian  sosialisasi  beserta  materi  Pendidikan  politik kepada setiap masyarakat yang hadir.
Kata  Kunci: Sosialisasi  Pendidikan  politik,  Pendidikan  politik,  PILKADA  SERENTAK 2020.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kota  Samarinda  merupakan  Ibukota  Propinsi  Kalimantan  Timur  yang  memiliki  10 kecamatan  yang  terbagi  atas  59  kelurahan.  Kota  Samarinda  yang  secara  geografis  utara berbatasan  dengan  Kecamatan  Muara  Badak  dan  Kutai  Kartanegara,  Timur  berbatasan dengan  Kecamatan  Anggana  dan  Sanga-Sanga,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  di  bagian selatan berbatasan dengan Loa Janan dan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan di bagian barat berbatasan  dengan  Kecamatan  Loa  Kulu  dan  Tenggarong  Seberang,  Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara adalah kecamatan yang masih masuk dalam kualifikasi partisipasi politik yang masih rendah.
Jika ditinjau dari presentasi pemilih di Kota Samarinda pada pemilihan kepala daerah, terlihat bedasarkan hasil rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota  Samarinda  tahun  2015  Model  DA1-KWK  hal  2-1  seperti  jumlah  DPT  sekitar 26.757, yang mana partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota jumlah surat
suara yang digunakan sekitar 12.393(46,%) dan jumlah surat  suara yang tidak digunakan (golput) sekitar 14.364 (54%). Kemudian pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat dari angka golput mencapai 44,19 persen, dari data tersebut menjadi fakta bahwa masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah.
Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, di  saat  arus  demokratisasi  dan  kebebasan  berpolitik  masyarakat  sedang  marak-maraknya. Tentunya  potensi  rendahnya  partisipasi  pemilih  dalam  pesta  demokrasi  nasional  maupun lokal  tersebut  kiranya  cukup  mengkhawatirkan  bagi  perkembangan  demokrasi  yang berkualitas.  Sebab  tingginya  resistensi  terhadap  partisipasi  pemilih  dapat  berimplikasi melumpuhkan  demokrasi,  karena  merosotnya  kredibilitas  kinerja  partai  politik  sebagai mesin pembangkit partisipasi politik.
Menurut Miriam Budiarjo (2015:369) tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap  sebagai  tanda  yang  kurang  baik,  karena  dapat  ditafsirkan  bahwa  banyak  warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Partisipasi politik menjadi salah satu kebutuhan  agar  keberlanjutan  demokrasi  dan  sistem  politik  tidak  mengalami  hambatan. Pemilu  sebagai  instrumen  utama  demokrasi  merupakan  salah  satu  instrumen  yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang  sebagai  wakil  rakyat  atau  sebagai  penguasa  yang  akan  duduk  dalam pemerintahan.  Tidaklah  heran  isu  tinggi  rendahnya  angka  partisipasi  berkaitan  dengan tingkat  legitimasi  dan  kepercayaan  warga  kepada  wakil  mereka  atau  orang  yang  diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih juga akan berdampak pada siapa  yang  akan  memenangkan  pemilu  dan  mengatur  kehidupan  banyak  orang.  Sebagian negara-negara  yang  menganut  demokrasi  termasuk  Indonesia  menjadikan  partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu, khususnya dalam  hal  kehadiran  atau  tidaknya  warga  negara  untuk  memilih  (voter  turn  out).  Tujuan untuk mencapai pemilu yang demokratis itu dapat terlaksana dengan baik jika semua elemen turut ambil bagian untuk mencapainya.
Dalam momen pemilihan Kepala Daerah dapat dijadikan tolak ukur menilai partisipasi masyarakat  sebagai  bagian  dari  proses  pendidikan  politik  yang  baik.  Semakin  tinggi partisipasi  menjadi  nilai  tersendiri  akan  penguatan  proses  pendidikan  politik,  demikian sebaliknya.  Kantraprawira  dalam  (Affandi,  2012:33)  memandang,  pendidikan  politik sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik  rakyat  agar  mereka  dapat  berpartisipasi  secara  maksimal  dalam  sistem  politiknya. Dalam perspektif ini, pendidikan politik merupakan metode untuk melibatkan rakyat dalam sistem  politik  melalui  partisipasi  dalam  menyalurkan  tuntutan  dan  dukungannya.  Kota Samarinda  telah  melakukan  upaya  pendidikan  politik  untuk  meningkatkan  partisipasi politik,  baik  dalam  bentuk  sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan Pemerintah  Kecamatan  sampai  yang  paling  bawah  yaitu  Kelurahan,  termasuk  juga sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  Kota  Samarinda,  namun  tentu perlu ada inovasi  sehingga pendidikan politik ini tidak hanya dilakukan pada momentum tertentu saja akan tetapi perlu dilakukan secara kontinyu.

## Permasalahan Mitra
Identifikasi Permasalahan:
a) Kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  khususnya  tentang politik dan hak politik masyarakat.
b) Masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah.
c) Tidak adanya sarana pendidikan politik yang sifatnya kontinyu.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam pengabdian ini adalah “Bagaimana upaya pendidikan politik bagi masyarakat Kecamatan Samarinda Utara di Kota Samarinda?”.

## TINJAUAN LITERATUR
Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah bekerja sama dan memberi kesempatan kepada Kecamatan Samarinda Utara dalam memberikan Pendidikan politik untuk masyarakat serta menyampaikan betapa pentingnya memberikan pemahaman tentang Pendidikan Politik bagi masyarakat, khususnya Ketika menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan di akhir tahun 2020 ini.
Materi yang disampaikan oleh beliau berfokus pada penyampaian sosialisasi Pemilu 2020.  Sosialisasi  disampaikan  dengan  tugas  dan  fungsi  Kesbangpol  serta  pemahaman Pendidikan  politik  dan  seputar  Pemilu,  Hasil  Sosialisasi  terbagi  menjadi  beberapa  point, yaitu:

## 1. Definisi Pendidikan Politik
Definisi  dan  fungsi  Pendidikan  Politik.  Beliau  menyampaikan  bahwa  Pendidikan Politik  adalah  Proses  Penurunan  Nilai-nilai  dan  Norma-norma  dasar  dari  Ideologi suatu Negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, berencana, dan berlangsung secara  berkelanjutan  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya  dalam  rangka Character Building (membangun watak/karakter) bangsa.
2. Fungsi Pendidikan Politik
Pemateri menyampaikan fungsi dari Pendidikan  Politik adalah untuk  memberikan isi  dan  arah  serta  pengertian  kepada  proses  pengayatan  nilai-nilai  yang  sedang berlangsung dengan menekan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif.  Adapun  Fungsi  lainnya  yaitu  menanamkan  nilai-nilai  dan  norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berperan dalam kehidupan pembangunan bangsa  dan  negara  agar  masyarakat  kita  turut  merasa  memiliki  dan  bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.
3. Peran Serta Pemuda dalam Menguatkan dan Memajukan Demokrasi Masa Depan Ada  5  Peran  Serta  Pemuda  dalam  menguatkan  dan  memajukan  Demokrasi  masa depan, Peran tersebut adalah :
1) Pilar Penggerak
2) Pengawal jalannya reformasi dan pembangunan
3) Aktor untuk terwujudnya demokrasi politik dan ekonomi yang sebenarnya
4) Penuh Inspirasi
5) Sebagai Kelompok Penekan
Diluar  dari  peran  tersebut,  ada  3  syarat  bagi  generasi  muda  yang  ingin  memajukan kualitas demokrasi di masa depan, yaitu
1) Moral perjuangan harus terpenuhi. Dalam hal ini generasi muda harus bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok
2) Secara  umum  memiliki  kesamaan  pemikiran  terkait  dengan  agenda  yang diperjuangkan
3) Terlepasnya unsur-unsur primordialisme dalam perjuangan Bersama, karena hal ini merupakan hal yang sensitive dalam upaya mewujudkan kebersamaan
4. Tugas Badan Kesbangpol dalam Bidang Politik Pemateri juga menyampaikan Tugas dan fungsi dari Badan Kesbangpol  di  bidang politik, yang mana adalah:
1) Mengumpulkan berbagai informasi, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri,
2) Meningkatkan pemahaman Demokrasi Partisipasi dan masyarakat,
3) Memfasilitasi pelaksanaan Pendidikan politik, etika dan budaya politik,
4) Menjalankan  penyusunan  Data  dan  informasi  Partai  Politik,  Pelaksanaan Verifikasi bantuan keuangan Partai Politik,
5) Melaksanakan  komunikasi  politik,  Dinamika  politik,  Verivikasi  keberadaan partai  politik,  pemantauan  pelaksanaan  pemilihan  umum  DPR-RI,  DPR Provinsi, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan walikota
6) Memantau perkembangan Politik dalam Negeri dan Daerah
7) Ikut  menjaga  agar  kegiatan  pembinaan  politik  di  daerah  dapat  berjalan bekelanjutan.
8) Badan  Kesbangpol  di  daerah  harus  mampu  memberikan  masukan  kepada pemerintah yang berada pada level-level diatasnya terkait perkembangan politik di  daerahnya  masing-masing  dan  kebutuhan  Pendidikan  politik  untuk meningkatkan  kualitas  pelaksanaan  pemilu,  menjaga  kondusifitas  kamtibmas, dan  semua  hal  yang  mdibutuhkan  dalam  upaya  ikut  menciptakan  kondisi kehidupan demokrasi yang sehat
9) Kesbangpol  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  dan  generasi  muda untuk  memanfaatkan  Lembaga-lembaga  Perwakilan  Daerah  dan  Pihak Eksekutif,  sehingga  peran  dan  control  masyarakat  tidak  hanya  berhenti  saat Pemilu/kada selesai diadakan.
Adapun  Tugas  Kesbangpol  kepada  masyarakat  adalah  untuk  meningkatkan  Peran masyarakat dalam setuap tahapan Pemilu/Kada, diantaranya dalam hal :
1) Memberikan  contoh  kepada  masyarakat  di  lingkungannya  agar  dating  ke Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS)  dan  menyalurkan  Hak  Pilihnya  pada  Hari Pemungutan Suara
2) Ikut  menjaga  Netralitas  PNS/ASN  dan  TNI/POLRI  dalam  setiap  pelaksanaan PEMILU/PILKADA
3) Menjaga  agar  tidak  terjadi  Politik  Uang  di  tengah-tengah  masyarakat  dan melaporkan  jika  ada  temuan  Politik  Uang  kepada  Lembaga  yang  memiliki wewenang untuk menanganinya seperti Panwaslu dan Kepolisian, dan
4) Menanamkan kesadaran  masyarakat  untuk  ikut serta berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing dari Ekses Gejolak Politik yang muncul selama Pilkada 2020.
Masyarakat juga memiliki peran lainnya pada setiap Tahapan Pemilu/Pilkada, yaitu:
1) Ikut memantau Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memastikan seluruh warga di lingkungannya  yang  memiliki  hak  pilih  mendapatkan  surat  undangan  untuk dating ke TPS
2) Ikut aktif dalam memberikan penjelasan tentang pentingnya menggunakan hak pilih dengan dating ke TPS
3) Memantau keberadaan warga di luar DPT yang ikut mencoblos di TPS
4) Memberikan  masukan/koreksi  kepada  panitia  pemungutan  suara  di  TPS berkaitan  dengan  prosedur  dan  teknis  dalam  menghadapi  kondisi  kerawanan yang mengganggu jalannya pemungutan suara, dan
5) Memberikan  masukan  dan  koreksi  tentang  kondisi-kondisi  lainnya  yang memerlukan peran serta masyarakat di dalam upaya ikut memantau pelaksanaan pemungutan suara.

## 5. Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi
Pemateri menyampaikan data tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilgub di  tahun  2018  yang  berkisar  549.626  pemilih  atau  58%,  dilanjutkan  dengan pelaksanaan pileg dan pilpres di Tahun 2019 di Samarinda yaitu 72,20% dengan total 449.177  Pemilih.  Pilkada  di  tahun  2020  Bapak  Kiswandi,  S.K.M.,  M.Adm.Kes menargetkan 77% pemilih, yang mana di Tahun 2015 hanya mencapai 49%.
Tahapan  Pilkada  Serentak  sempat  tertunda  beberapa  bulan  karena  adanya Penyebaran Wabah Virus Corona yang melanda di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia.  Melalui  Rapat  Dengar  Pendapat  Pemerintah  Pusat,  KPU  dan  DPR-RI menyimpulkan  bahwa  Tahapan  Pilkada  akan  dilanjutkan  pada  15  juni  2020  dan Pilkada  resmi  diundur  pada  9  Desember  2020  yang  sebelumnya  jatuh  pada  23 September 2020
6. Urgensi Partisipasi Urgensi Partisipasi juga disampaikan dengan pemateri, ada 4 urgensi, yaitu:
1) Memilih dalam PEMILU merupakan Hak Asasi yang sangat penting dalam kehidupan Demokrasi
2) Besarnya Potensi Pemilih Muda akan meningkatkan Kader Pemilu
3) Melalui Partisipasi sebagai Pemilih, berarti ikut menentukan wajah-wajah Pemimpin yang akan mengelola Negara atau Daerah
4) Sebagai Pemilih Kritis, Pemilih Muda lebih Obyektif menentukan pilihan.
7. Pemilih Pemula
Pemilih  Pemula  merupakan  Para  Pelajar  Sekolah  Tingkat  Atas  yang  umumnya duduk di kelas 3 (Tiga) atau sekarang disebut dengan kelas 12 adalah cikal bakal dan pemegang  tongkat  estafet  kepemimpinan  di  Indonesia  khususnya  di  Kalimantan Timur.  Dengan  demikian  perannya  juga  sangat  penting  untuk  menggunakan  Hak Suara pada saatnya nanti, sebagai bentuk perkenalan pertama dalam Proses Politik. Bagi pemula dengan menggunakan Hak Pilih dalam pemilihan Walikota dan wakil walikota  ini  merupakan  pengalaman  pertama  dan  sejarah  dalam  hidupnya  terlibat dalam menentukan Pemimpin yang pada akhirnya berdampak  pada Pembangunan Nasional.  Maka  sangat  disayangkan  jika  para  pemula  tidak  memanfaatkan kesempatan  untuk  menggunakan  Hak  pilih  pada  Pemilu  tahun  ini,  karena  untuk mendapatkan  kesempatan  tersebut  harus  menunggu  17  tahun  dan  baru  bisa digunakan  setiap  lima  tahun  sekali.  Jumlah  Pemilih  Pemula  di  Kalimantan  Timur
mencapai  18.393  orang  yang  memiliki  andil  besar  untuk  menyukseskan  Tingkat Partisipasi  Pemilih.  Karena  itu  diharapkan  para  khalayak  anak  muda  bisa  saling menyampaikan  pentingnya  satu  suara  dalam  menentukan  pemimpin  dan  arah pembangunan  untuk  [embangunan  lima  tahun  kedepan  melalui  PILKADA SERENTAK 2020.

## METODE PELAKSANAAN
Pada  program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pendidikan  politik  ini  memuat  beberapa langkah kegiatan pemberdayaan, yaitu :
1. Melakukan  identifikasi  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  politik  dan pemerintahan di Kecamatan Samarinda Utara.
2. Melaksanakan  sosialisasi  dan  penyuluhan  hak  konstitusional  masyarakat  dan pentingnya partisipasi dalam politik.
3. Pendampingan/bimbingan  terarah  program  sosialisasi  dan  penyuluhan  pendidikan politik bagi masyarakat Kecamatan Samarinda Utara.
Kegiatan  Sosialisasi  Pendidikan  Politik  bagi  Masyarakat  Kecamatan  Samarinda  Utara  di Kota Samarinda dilaksanakan di Aula Kecamatan Samarinda Utara pada Kamis, 15 Oktober 2020. Kegiatan Sosialisasi tersebut dihadiri oleh lebih kurang 25 peserta yang berasal dari perwakilan  seluruh  Kelurahan  di  Kecamatan  Samarinda  Utara  dan  Staf  Kecamatan Samarinda Utara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
(Pilkada)  dan  Nasional  (Pilpres  dan  Pileg)  sudah  diatur  dalam  UU  No.  10  Tahun  2016 Tentang  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa di  dalam  regulasi  tersebut  diatur  tentang  pengawasan  partisipatif  yang  berasal  dari masyarakat.  tingkat  partisipasi  pemilih  dalam  pelaksanaan  Pilgub  di  tahun  2018  yang berkisar  549.626  pemilih  atau  58%,  dilanjutkan  dengan  pelaksanaan  pileg  dan  pilpres  di Tahun 2019 di Samarinda yaitu 72,20% dengan total 449.177 Pemilih. Pilkada di tahun 2020 Bapak  Kiswandi,  S.K.M.,  M.Adm.Kes  menargetkan  77%  pemilih,  yang  mana  di  Tahun 2015  hanya  mencapai  49%.Peran  serta  masyarakat  sebgai  pemilih  dalam  partisipasinya terhadap pemilu di akhir tahun ini akan sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia terutama  di  Kota  Samarinda.  Pemateri  juga  menyerukan  slogan  yang  berbunyi  “Katakan Tidak pada Golput,  Kampanye Hitam, Sara, Hoax, dan Politik uang, mari  kita sukseskan pesta demokrasi dengan aman dan damai”.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pengabdian  Kepada  Masyarakat  yang  dilakukan  Program  Studi  S1  Ilmu  Pemerintahan Fisipol  Universitas  Mulawarman  dilakukan  di  Aula  kecamatan  Samarinda  Utara  di  Kota Samarinda  dengan  melakukan  upaya  berupa  memberikan  sosialisasi  Pendidikan  Politik kepada  masyarakat  dalam  rangka  menyambut  PILKADA  Serentak  diakhir  tahun  2020 mendatang,  Sosialisasi  diberikan  oleh  pihak  Kesbangpol  yaitu  Bapak  Kiswandi,  S.K.M., M.Adm.Kes selaku Kepala Bidang Politik, Sosialisasi yang diberikan dimulai dari Definisi dan fungsi dari Pendidikan Politik dan juga Tugas dan Fungsi dari Kesbangpol itu sendiri. Pada inti pembahasan, Kesbangpol membahas Peran Serta Pemuda dalam Menguatkan dan
Memajukan Demokrasi Masa Depan, Partisipasi Pemilih dalam Pesta Demokrasi, urgensi partisipasi, dan pemilih pemula.
Adapun  yang  menjadi  hambatan  bagi  Tim  Pengabdian  adalah  waktu  pelaksanaan terundur  pada  waktu  yang  sudah  ditetapkan  dikarenakan  peserta  banyak  yang  terlambat hadir  dikarenakan  terhambat  cuaca  yang  tidak  mendukung  dengan  derasnya  hujan  yang terjadi saat itu.Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, maka saran yang  dapat  diberikan  oleh  Tim  Pengabdian  Program  Studi S1  Ilmu  Pemerintahan  Fisipol Universitas  Mulawarman  adalah  sebagai  berikut:Pihak  Kelurahan  yang  diundang hendaknya membawa masyarakat yang memang kurang memahami perpolitikan, maupun yang tingkat partisipasi politiknya masih kurang.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi, I. (2012).Pendidikan Politik. Bandung: Mutiara Press. Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik Cet.5. Jakarta. Nurcholidah, L., Susanti, I., & Kristiawati, I. (2018). PENGARUH REALISASI GROWTH RASIO PAD TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN  LAMONGAN  PERIODE  TAHUN  2012-2016. JURNAL  EKBIS: ANALISIS, PREDIKSI DAN INFORMASI, 19(1), 1011-1023.
Sari,  Maria  dkk.  2016.  Pendekatan  Ekonomi  Wilayah  dalam  Perencanaan  Pembangunan Kota Samarinda. Samarinda: Analisa
Syairozi, M. I. (2017). Percepatan Pengurangan Kemiskinan Sektor Pertanian di Kabupaten Malang. In Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama (pp. 145-155).
Sumber Internet:
https://kaltimtoday.co/golput-masih-jadi-ancaman-pilkada-2020-kpu-samarinda- gencarkan-sosialisasi-untuk-kalangan-muda/ Diakses pada Hari Kamis, 2 Juli 2020 pukul 17.00 WITA.