## PEMBANGUNAN SOSIAL DI WILAYAH PERBATASAN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT
Luis Feneteruma Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan - LIPI lfenetruma@gmail.com
Judul :  Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Penulis :  Henny Warsilah dan Dede Wardiat Penerbit :  Yayasan Pustaka Obor Indonesia Tebal :  xiv + 190 halaman Cetakan :  2017 Pengantar
Wilayah perbatasan antarnegara merupakan kawasan  yang  penting  dalam  menjaga  sebuah kedaulatan  negara  yang  harus  mendapatkan perhatian  penuh  oleh  pemerintah.  Perbatasan adalah titik penting beranda sebuah negara yang seharusnya  dikelola  secara  baik.  Pada  tahun 2014,  Undang-Undang  Desa  dibuat  dengan tujuan  untuk  memperkuat  masyarakat  desa sebagai  subjek  pembangunan  dan  meningkatkan pelayanan  publik  bagi  warga  masyarakat  desa guna  mempercepat  perwujudan  kesejahteraan umum.  Mulai  tahun  2015,  pemerintahan  Jokowi mengusung visi membangun dari pinggiran. Visi tersebut  tertuang  dalam  program  Nawacita,yang intinya  adalah  pembangunan  difokuskan  pada desa-desa dan daerah perbatasan. Program Nawacita tersebut  memberikan  bantuan  dana  langsung kepada  setiap  desa  dalam  rangka  pembangunan fisik danpengelolaan sumber daya yang dimiliki. Dengan demikian, desa menjadi target pembangunan dalam lima tahun terakhir ini.
Dalam  buku  ini,  penulis  menjelaskan permasalahan  dan  memberikan  solusi  berupa konseppendekatan  pembagunan  sosial  diwilayah perbatasan  Kapuas  Hulu,  Kalimantan  Barat. Pembangunan  sosial  tersebut  bertujuan  untuk membangun  model  sinergitas  ruang  fisik  dan sosial  untuk  mendukung  daya  saing  dan pemberdayaan  masyarakat  perbatasan.  Adapun struktur  buku  ini  terdiri  dari  enam  bab  yang dimulai  dari  sebuah  prolog,  dengan  pembagian sebagai  berikut.  Bab  pertama  menjelaskan repositoring  wilayah  perbatasan.  Bab  kedua
menjelaskan  profil  wilayah  perbatasan.Bab  ketiga mendeskripsikan  pemanfaatan  sumberdaya  air untuk  pangan  di  wilayah  perbatasan.  Bab keempat  menjelaskan  pemetaan  sosial-budaya, ekonomi,  dan  ekologi  wilayah  perbatasan.  Bab kelima  mendeskripsikan  pembangunan  perdesaan sebagai  sebuah  strategi  pengembangan  wilayah perbatasan. Bab keenam membahas model sinergitas ruang  fisik  dan  sosial  untuk  mendukung  daya saing dan pemberdayaan masyarakat perbatasan.
Sebelum  membahas  lebih  jauh buku  ini, perlu untuk dipahami apa itu konsepsi pembangunan sosial.  Pembangunan  sosial  berupaya  mengangkat kesejahteraan rakyat dengan menggabungkannya dalam  sebuah  proses  dinamis  pengembangan ekonomi  (Midgley,  2005).  Pembangunan  sosial menawarkan  (a)  Fokus  pada  perspektif  makro yang komperhensif, bertitik pusat pada komunitas dan  masyarakat;  (b)  Menekankan  pada  intervensi yang  terencana;  (c)  Mengangkat  pendekatan  yang berorientasi  pada  perubahan  yang  bersifat  dinamis, inklusif, dan universal;  (d)  Mengharmonisasikan intervensi  sosial  dengan  usaha-usaha  pembangunan ekonomi, serta (e) Menggabungkan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial.

## Repositioning Wilayah Perbatasan
Indonesia  memiliki  batas  geografis wilayah  yang  bersinggungan  langsung  dengan sepuluh  (10)  negara  tetangga,  yang  meliputi perbatasan  di  daratan  dan  perairan.  Wilayah kontinen  Republik  Indonesia  (RI)  berbatasan langsung  dengan  Malaysia,  Papua  New  Guinea (PNG),  dan  Timor  Leste.  Kawasan  perbatasan
kontinen  tersebut  tersebar  di  tiga  pulau,  empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota. Masing-masing wilayah perbatasan memiliki karasteristik kawasan  perbatasan  yang  berbeda-beda.  Demikian pula  negara  yang  menjadi  tetangga  langsung dengan  Indonesia  tersebut.  Negara-negara  itu memiliki  karasteristik  sosial,  ekonomi,  politik, dan budaya yang berbeda pula (hlm.13).
Pada  bab  pertama  ini  penulis  menjelaskan tentang  perkembangan  perbatasan  dan  isu-isu sosial  penting  yang  terjadi  dibeberapa  negara lainnya yang berbatasan. Isu-isu itu di antaranya adalah permasalahan air bersih -- atau yang biasa disebut dengan masalah ketahanan air, permasalahan  pangan  perbatasan,  dan  juga permasalahan  penduduk  miskin  di  daerah perbatasan.  Meyangkut  masalah  air,  ada  banyak faktor penyebab kekeringan, antara lain eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  berlebihan dan lemahnya penegakan hukum.
Lebih  lanjut,buku  ini  membahas  mengenai konsep dan alur kerangka pikir serta metodologi yang dipakai dalam penelitian. Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan dari buku ini adalah sebagai policy paper model kebijakan  sinergis  tata  ruang  sosial  dan  fisik wilayah  perbatasan  antar-Negara  yang  memiliki daya saing, kemudian sebagai konsep pemberdayaan masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  air dan  ketahanan  pangan  di  daerah  terpencil (perbatasan).
Buku  ini  memberikan  solusi  terhadap pendekatan  pembangunan,  menjelaskan  bagaimana pengelolaan  ketahanan  air  yang  berkelanjutan dengan    skema  pembangunan  sosial  ketahanan air  melalui  pendekatan  faktor  struktur  sosial, kultur  dan  proses  sosial.  Ada  juga  program pemberdayaan  kepada  masyarakat  perbatasan baik  itu  wilayah  perairan  seperti  danau  maupun wilayah pertanian.
Profil Wilayah Perbatasan Antarnegara
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang profil  wilayah  dan  penggunaan  lahan  di Kabupaten  Kapuas  Hulu  yang  berbatasan langsung  dengan  Malaysia,  dengan  luas wilayah 31.162,87  km 2 (3.116.287  ha).  Batas  wilayah antarnegaranya  adalah  sebagai  berikut.  Di sebelah utara: Malaysia, sebelah timur: Sarawak, Kalimantan  Timur,  dan  Kalimantan  Tengah, sebelah selatan: Kabupaten Sintang, sertasebelah barat:  Kabupaten  Sintang.  Di  daerah  perbatasan tersebut terdapat enam kecamatan yang berbatasan
langsung  dengan  Malaysia.  Sebagian  besar penduduk  di  wilayah  perbatasan  ini  memiliki mata  pencaharian  di  bidang  pertanian.  Mata pencaharian  lain  adalah  di  bidang  perikanan, buruh,  pedagang  dan  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS).  Namun,  sebagian  besar  masyarakat  di daerah  Kapuas  Hulu  masih  hidup  dengan  local wisdom  dan  bercocok  tanam  dengan  sistem ladang  berpindah-pindah,  berburu,  dan  merambah hutan.
Salah  satu  contoh  daerah  perbatasan Indonesia-Malaysia  yang  dibahas  di  sini  adalah Pulau  Majang.  Pulau  Majang  merupakan  pulau yang  berada  di  tengah  Danau  Sentarum, Kecamatan  Badau.  Masyarakat  Pulau  Majang menggantungkan  hidup  sehari-haridi  danau dengan  membuat  tambak  atau  kolam  ikan. Adapun  jenis  ikan  yang  di  tambak  adalah  ikan tomang,  ikan  patin,  dan  ikan  arwana.Namun, karena  adanya  pencemaran  lingkungan,  khususnya pencemaran  air  danau,  menyebabkan  penangkapan dan hasil  budi  daya  masyarakat  menurun.  Tidak hanya pencemaran lingkungan, beberapa kendala lain  yang  dihadapi  masyarakat  Pulau  Majang yaitu  kurangnya  kerja  sama  kelompok  nelayan danau,  penangkapan  yang  tidak  ramah  lingkungan oleh  masyarakat,  dan  kurangnya  sarana  air bersih.
Permasalahan  lain  yang  muncul  adalah penggunaan  lahan  untuk  tanaman  kelapa  sawit, rencana  tata  ruang  Kalimantan  Barat,  serta kondisi  existing  sosial  budaya  wilayah  perbatasan. Sesuai  temuan  lapangan,  penulis  buku  ini menerangkanbahwa  adanya  pembabatan  hutan dalam  rangka  penanaman  kelapa  sawit  secara masif  lah  yang  menyebabkan  kelangkaan  air  di perbatasan  Kapuas  Hulu.  Laporan  dari  Institut Dayakologi  (2014)  menyebutkan  satu  pohon kelapa  sawit  saja  membutuhkan  air  sebanyak  8 liter per hari. Selain itu, tanah perkebunan kelapa sawit  pada  umumnya  dalam  kondisi  miskin unsur  hara,  dan  menjadi  tidak  subur  jika ditanami  tanaman  lain,  misal  palawija  dan sayuran(hlm.38).
Dalam  penutup  bab  ini,penulis  juga mendeskripsikankondisi  masyarakat  perbatasan Indonesia-Malaysia di tempat lain, yaitu masyarakat  yang  mendiami  wilayah  perbatasan Nanga–Badau.  Baik  etnik  Dayak  Iban  maupun etnik  Melayuyang  tinggal  di  wilayah  Indonesia masih  dikategorikan  sebagai  masyarakat  subsistem. Sementara itu, masyarakat Malaysia yang tinggal di  daerah  yang  berbatasan  dengan  Indonesia
sudah  merupakan  masyarakat  modern  dan berorientasi  pasar.  Dikotomi  di  kedua  daerah perbatasan  itu  menjadi  alasan  penting  bagi  kita untuk  irisannya  sehingga  memudahkan  untuk melakukan  pemberdayaan  masyarakat  perbatasan. Hal  itu  juga  terkait  dengan  pengembangan masyarakat atau yang disebut dengan community development.
Terkait dengan pengembangan masyarakat, ada  dua  definisi  yang  bisa  kita  jadi  rujukan. Pertama, konsep pengembangan menurut United Nation.  Kedua,  konsep  pengembangan  menurut Christenson.  Pengembangan  menurut  United Nation  adalah  suatu  proses  yang  didesain  untuk menciptakan  kondisi  ekonomi  dan  kemajuan sosial  untuk  komunitas  yang  berhubungan dengan  partisipasi  aktif  dan  untuk  memenuhi kemungkinan  kepercayaan  atas  inisiatif  komunitas. Komunitas  sendiri  ada  dua,  yaitu  rural community  dan  urban  community.  Pengembangan adalah  proses  meningkatkan  pilihan,  dalam  arti pilihan  baru,  diversifikasi,  berpikir  tentang  isu secara  berbeda  dan  mengantisipasi  perubahan (Christenson, et. al., 1989).
Pemanfaatan  Sumber  Daya  Air  untuk  Masalah Pangan di Wilayah Perbatasan
Pada babini, penulis menjelaskan tentang solusi  bagaimana  pemanfaatan  sumber  daya  air untuk  masalah  pangan  di  wilayah  perbatasan. Penulis  memberikan  data  kebijakan  dan  fakta mengenai  pentingnya  ketersediaaan  dan  ketahanan air yang sangat mempengaruhi ketahanan pangan dan  energi  di  masa  depan.  Jumlah  penduduk bumi  akan  bertambah  dan  diperlukan  sumber daya  air  untuk  mendukung  kehidupan  manusia, flora,  dan  fauna.  Oleh  karena  itu,  sumber  daya air  perlu  dikelola  secara  baik  sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan.
Data  Kementerian  PU  menunjukkan bahwa  potensi  ketersediaan  air  di  Indonesia  ada sebesar  3,9  miliar 3 per  tahun  dan  rata-rata  6000  m 3 per  kapita,  sedangkan  rasio  kapasitas  tampung masih  rendah,artinya  masyarakat  kita  sangat bergantung  pada  iklim.  Ketersediaan  dan ketahanan air akan sangat menentukan ketahanan pangan dan energi di masa depan. Terlebih-lebih, planet  bumi  ini  sudah  memikul  beban  populasi 7,3  miliar  jiwa  yang  akan  menjadi  9,5  miliar  di tahun 2050 nanti (hlm. 46).
Sumber daya air sangat diperlukan untuk mendukung kehidupan manusia, flora, dan fauna. Oleh  karena  itu,  sumber  daya  air  perlu  dikelola
secara baik dan bijak, sehingga dapat digunakan untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan. Kekurangan  air  dapat  menimbulkan  kekeringan dan  berdampak  pada  kehidupan  spesies  yang semakin rentan pada kesehatan, gagal panen, dan kepunahan.  Di  sisi  lain,  kelebihan  air  yang ekstrem  dapat  juga  berdampak  buruk  pada kehidupan  manusia,  pertanian,  dan  spesies tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan sumber daya air yang tepat agar bisa menyeimbangkan penggunaan air.
Berkaitan  dengan  pengelolaan  sumber daya  air  yang  sangat  penting  diwilayah perbatasan,  berikut  beberapa  rekomendasi  yang diberikan  oleh  penulis  yang  penting  untuk diterapkan.  Pertama,  pengelolaan  secara  alami. Kedua, kebijakan tata kelola air oleh negara–hal ini  berkaitan  langsung  dengan  optimalisasi Undang-Undang  No.  7  Tahun  2004  tentang sumber  daya  air.  Ketiga,  tata  kelola  air  oleh masyarakat.  Poin  ini  mengarah  pada  meningkatkan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengamanan  hutan  dan  vegetasi  lingkungan untuk menghilangkan faktor penyebab menurunnya kuantitas  sumber  daya  air  disetiap  daerah  aliran sungai  (DAS)  yang  ada.  Keempat,  kelembagaan irigasi.Kehadiran  organisasi  diperlukan  untuk menjalankan fungsi-fungsi, mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh konstruksi dan rehabilitasi yang dijalankan tidak rutin, mengatur alokasi air dan  drainase,  mengatur  pemeliharaan  irigasi, serta  menangani  konflik  sosial  yang  timbul dalam  pelaksanaan  kegiatan-kegiatan  yang berhubungan dengan pengelolaan persawahan.
Pemetaan  Sosial  Budaya,  Ekonomi,  dan Ekologi Wilayah
Bab  ini  memaparkan  tentang  kondisi Desa  Badau  yang  merupakan  desa  yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Penduduk Desa Badau pada tahun 2014 berjumlah 324.192 dengan  pembagian  laki-laki  120.786  dan perempuan  113.408.  Berdasarkan  hasil  tinjauan lapangan  yang  disarikan  dari  laporan  Gubernur Kalimantan  Barat,  permasalahan  di  daerah perbatasan  Nanga-Badau  terbagi  ke  dalam  dua pendekatan,  yaitu  isu  stragegis  dan  saran kebijakan.  Dari  situ  diketahui  ada  empat  isu strategis  yang  berkaitan  dengan  masalah  di Nanga-Badau,  yakni  (1)  Masalah  ekonomi  dan sosial budaya; (2) Minimnya ketersediaan prasarana dan sarana; (3) Rendahnya kualitas sumber daya manusia;  serta  (4)  Pengelolaan  sumber  daya alam.
Sementara itu, temuan permasalahan dan solusi  berupa  sektor  yang  dapat  di  kembangkan di  perbatasan  Nanga-Badau-Putussibau  yang dikemukakan  penulis  adalah  masalah  infrastruktur, jalan,  dan  jarak  tempuh,  wilayah  kerja  Badan Nasional  Pengelola  Perbatasan  (BNPP)  yang bermasalah,  serta  masalah  kondisi  penduduk perbatasan.  Selain  itu,  ada  juga  masalah pengembangan ekonomi kapitalis, seperti kelapa sawit dan perkebunan karet, pariwisata, dan budi daya ikan(hlm.72).
Meskipun  demikian,  selain  memiliki beberapa  masalah,  wilayah  perbatasan  Badau- Putussibau  juga  memiliki  modalitas.  Modalitas yang  dimiliki  oleh  daerah  perbatasan  tersebut adalahSocial  Capital,  Human  Capital,  Nature Capital, dan Physical Capital.
Pada  bab  terakhirdibahas  mengenai ketahanan  pangan  dan  kesejahteraan  penduduk daerah terpencil di perbatasan. Penulis menjelaskan bahwa  Provinsi  Kalimantan  Barat  memiliki potensi  lahan  pertanian  yang  cukup  besar  untuk tanaman pangan, yaitu sekitar lebih dari 1,2 juta ha. Saat ini, baru sekitar 546.594 Ha yang,secara fungsional,  jika  ditanami  padi  dua  kali  setahun akan diperoleh luas tanam/panen sekitar 1.000.000 ha.
Dalam  menanggapi  masalah-masalah  di daerah  perbatasan  tersebut,  pemerintah  perlu melakukan suatu usaha menggerakan masyarakat untuk  mengubah  kehidupan  mereka.Perubahan dalam  masyarakat  pada  prinsipnya  merupakan suatu  proses  yang  terus  menerus  (Taneko, 1984:133).  Artinya  setiap  masyarakat  pada kenyataanya  akan  mengalami  perubahan  itu. Akan  tetapi,  perubahan  antara  masyarkat  yang satu  dengan  yang  lain  tidak  selalu  sama.Ada masyarakat  yang  mengalami  perubahan  lebih cepat  dibandingkan  dengan  masyarakat  yang lainnya.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  perlu melakukan  strategi  perubahan  yang  disesuaikan dengan  masing-masing  daerah  dan  karakter masyarakatnya.
Pembangunan  Perdesaan:  “Sebuah  Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan”
Selanjutnya,  pada  bab  ini  penulis menjelaskan  pembangunan  perdesaan,  terutama mengenai strategi pengembangan wilayah perbatasan  dengan  melihat  kondisi  existing sebagai  dasar  untuk  membuat  kebijakan- kebijakan  yang  bisa  mengangkat  pertumbuhan ekonomi perbatasan. Berdasarkan hasil observasi
dan  penelitian  penulis,  ditemukan  beberapa  hal yang yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan perdesaan. Salah satunya adalah dengan  memperbaiki  sarana  dan  prasarana  seperti jalan  untuk  mendukung  penjualan  produk  ke pasar. Hal ini penting diperhatikan karena selama ini  jalan  yang  ada  dalam  keadaan  tidak  bagus sehingga  masyarakat  merasa  kesulitan  dalam melakukan penjualan produk.
Selain itu, pelatihan merupakan kebutuhan utama  masyarakat  perbatasan.  Pelatihan  di  sini perlu  dilakukan  dengan  tujuan  agar  masyarakat mampu  meningkatkan  dan  memanfaatkan  potensi- potensi  lokal  yang  mereka  miliki.  Selama  ini, orientasi mereka hanya sebatas konsumsi pribadi. Oleh  karena  itu,  diharapkan  adanya  pelatihan agar  masyarakat  memiliki  manajemen  bisnis dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Selama ini,  masalah  di  daerah  perbatasan  timbul  karena faktor  mendasar,  yaitu  mereka  tidak  memiliki pengetahuan.
Lebih lanjut, penulis memberikan masukan kepada pemerintah bahwa masalah pembangunan kawasan  dan  masyarakat  perbatasan  yang  harus diselesaikan  adalah  sebagai  berikut.  Pertama, model  kebijakan  sinergitas  perencanaan  tata  ruang sosial  dan  fisik  wilayah  perbatasan  antarnegara yang  memiliki  daya  saing.  Kedua,  konsep pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan di daerah terpencil (perbatasan), terutama di kawasan Danau Sentarum,  melalui peningkatan  daya  saing  produk unggulan.
Untuk  menjawab  permasalahan  yang dikemukakan  di  atas,  strategi  yang  dikembangkan adalah  pemberdayaan  masyarakat  di  perdesaan kawanan terpecil (perbatasan). Masyarakat perbatasan relatif  tertutup,  mempunyai  keterikatan  atau ketergantungan  tinggi  dengan  alam,  melakukan kegiatan  produksi  yang  bersifat  subsistem,  dan memperoleh  pelayanan  sosial  yang  sangat minim.  Hal  itu  menyebabkan  tingkat  kualitas sumber  daya  manusia  (SDM)  di  daerah perbatasan  yang  relatif  tidak  terlalu  tinggi. Namun, sebagian masyarakat perdesaan terpencil,  khususnya  masyarakat  adat,  mampu menghasilkan  produk  budaya  yang  berkualitas tinggi,    seperti  ukiran  suku  Dayak,  pengelolaan hutan yang harmonis, dan sebagainya.
Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah perbatasan, membuka banyak kemungkinan,  sebagai  berikut.  (1)  Masyarakat perbatasan  bisa  bermukim  secara  menetap.  (2)
Adanya ekonomi pasar yang menguntungkan dan berkelanjutan  dengan  memperjualbelikan  karet, kelapa sawit, padi, palawija, lada, serta budi daya ikan. (3) Adanya fasilitas sosial ekonomi, seperti sekolah,  klinik  kesehatan,  listrik,  dan  air  bersih. (4)  Masyarakat  daerah  perbatasan  terhubung dengan angkutan darat/laut regular ke pusat desa/ kecamatan. Semua kemungkinan itu bisa diwujudkan dengan  menerapkan  sebuah  strategi  pembangunan yang  tetap.  Strategi  tersebut,  antara  lain, dilakukan  dengan  penerapan  pendekatan  inklusi dan partisipasi, pemberian akses pada  informasi, optimalisasi  kapasitas  organisasi  lokal,  dan peningkatan  profesionalitas  pelaku  pemberdaya (hlm.109).
Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, terutama  di  daerah  perbatasan  tersebut,  ada  dua pengertian  dari  pemberdayaan  itu  sendiri. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority,  pengertian  kedua  to  give  ability  to  or enable.  Pemaknaan  pengetian  pertama  meliputi memberikan kekuasaan serta mengalihkan kekuatan  atau  mendelegasikan  otoritas  kepada pihak  yang  kurang/belum  berdaya.  Sementara itu, pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan  peluang  kepada  pihak  lain  untuk melakukan  sesuatu  (Prikono  &  Pranarka,  1996: 77)
Dalam bab ini, penulis juga menjelasakan mengenai pemberdayaan masyarakat Pulau Majang yang  tinggal  diatas  Danau  Sentarum.  Penjelasan mengenai  pemberdayaan  masyarakat  Pulau Majang  tersebut  dilakukan  dengan  menjelaskan indikator  ekonomi  masyarakat,  kondisi  umum, mata  pencaharian,  isu  dan  tantangan,  serta indikator  sosial.  Kemudian,  penulis  memberikan opsi pengelolaan bagi pemberdayaan masyarakat yang  dimasukan  dalam  indikator  kelembagaaan dengan skema kerangka kebijakan dan peraturan hukum.  Skema  tersebut  diwujudkan  dengan melakukan  pengelolaan  kolam  berbasis  komunitas organisasi  wilayah  Rukun  Tetangga  (RT)  dan Model  Kelembagaan  Pra  Koperasi  pada  tingkat dusun.  Dalam  mewujudkan  skema  di  atas, prosesnya  perlu  dibagi  ke  dalam  beberapa  tahap sebagai  berikut.  Pertama,  penguatan  kapasitas masyarakat  dan  refoccusing  opsi-opsi  yang diusulkan.  Kedua, pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, dan  pendampingan  pembentukan  kelembagaan lokal  dalam  skala  sebagai  pilot  project.  Ketiga, pelaksanaan  monitoring  dan  evaluasi  proses transformasi  sosial  dan  konsekuensi  yang ditimbulkan dari  pemberdayaan penduduk  Pulau
Majang.  Keempat,  pelaksanaan  konsultasi  dengan stakeholder dan pemerintah lokal dalam workshop atau FGD untuk memperbaiki program aksi yang dilakukan.
Model  Sinergitas  Ruang  Fisik  dan  Sosial  untuk Mendukung  Daya  Saing  dan  Pemberdayaan Masyarakat Perbatasan
Berdasarkan  pemaparan  dari  bab-bab sebelumnya,maka di dalam bab terakhir buku ini penulis mengajukan model sinergitas ruang fisik dan  sosial  untuk  mendukung  daya  saing  dan pemberdayaan  masyarakat  perbatasan.  Model tersebut  dilaksanakan  dengan  solusi  melalukan pemberdayaan  masyarakat  di  Kapuas  Hulu dalam  bidang  ketahanan  air,  perkebunan  karet, tanaman  lada,  perikanan  air,  tanaman  padi, kebun  kelapa,  peternakan,  dan  energi  listrik. Pada  prinsipnya,  harus  ada  pemberdayaan  dan fasilitas  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  baik pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih lanjut, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat  Badau-Puttusibau  bisa  dilaksanakan dengan  membangun  sarana  prasarana  jalan, membangun  pembangkit  listrik  berbasis  Mikro- Hidro,  serta  memberikan  keterampilan  dalam budi  daya  ikan  kepada  masyarakatnya.  Selain  itu, pemberdayaan  masyarakat  bisa  juga  diwujudkan dalam  bentukperkebunan  rakyat.  Hal  tersebut dilaksanakan  dengan  cara  melakukan  pengembangan pangan  pokok  non-beras, seperti  jagung, singkong,  ubi,  pisang,  talas,  dan  lainnya.  Selain itu,  daerah  perbatasan  Nanga-Badau  membutuhkan pasokan  listrik  untuk  digunakan  masyarakatnya dalam  melakukan  kegiatan  sehari-hari.  Hal  itu bisa  ditanggapi  dengan  membangun  pembangkit listrik Mikro-Hidro tenaga solar.
Begitu  juga  yang  terjadi  di  Pulau Majang. Di Pulau Majang terjadi krisis air danau dan  hilangnya  habitat  ikan  yang  menyebabkan krisis  pangan  dan  kehilangan  mata  pencaharian. Oleh  karena  itu,  penulis  memberikan  konsep model  yang  bisa  dilakukan  dengan  menerapkan model  pengelolaan  danau  secara  terpadu, memberikan  pelatihan  berupa  kemampuan  budi daya  ikan  kepada  masyarakat  atau  kelompok nelayan, serta membangun kelembagaan pengelolaan danau.
Terakhir  adalah  pemberdayaan  usaha kolektif  di  Danau  Sentarum,  Kapuas  Hulu. Pemberdayaan  di  Danau  Sentarum  dapat  dilakukan dengan  membangunsuatu  kelembagaan  yang dapat  mengatur  nelayan  dengan  pembentukan
koperasi  atau  Badan  Layanan  Umum  (BLU). Lembaga  tersebut  nantinya  bekerja  untuk mengelola  sistem  pengelolaan  ikan.  Adapun kegiatan yang diusulkan penulis dalam membangun pembedayaan  masyarakat  Danau  Sentarum  adalah sebagai berikut. Pertama,  survei/ mapping. Kedua, melakukan  riset  aksi  kegiatan  pembibitan  ikan rakyat.  Ketiga,  pengembangan  demplot  budidaya ikan. Keempat, mengembangkan kapasitas kelembagaan pemanfaatan danau.

## Penutup
Buku  ini  sangat  menarik  karena  ditulis berdasarkan  temuan  lapangan.  Melalui  buku  ini, pembaca dapat memahami permasalahan-permasalahan yang  terjadi  di  daerah  perbatasanselama  ini. Penulis buku initidak hanya memetakan masalah saja  tetapi  juga  memberikan  solusi-solusi  dan konsep pembangunan, sehingga dapat membantu pemerintah  dalam  mebuat  kebijakan  dan program di daerah perbatasan.Pembahasan dalam setiap  bab  dijelaskan  dengan  baik  meskipun tidak dijelaskan berapa besar penganggaran yang telah  lontarkan  pemerintah,  baik  pusat  (APBN) maupun daerah (APBD), dalam rangka mengatasi  permasalahan  perbatasan  di  Kapuas Hulu.
Buku ini sangat disarankan untuk dibaca oleh  peneliti  atau  orang-orang  yang  tertarik dengan  kajian  desa  tertinggal  ataupun  kajian wilayah perbatasan dan ilmu sosial.Buku ini bisa membantu  pembaca  dalam  melihat  pemetaan permasalahan  lapangan  dan pendekatan-pendekatan yang  digunakan  dalam  mengahdapi  masalah- masalah  di  daerah  perbatasan  tersebut.  Untuk memahami  lebih  jauh  mengenai  permasalahan yang  dijadikan  contoh  dalam  buku  ini, pembaca dapat juga membaca buku Daron Acemoglu dan James  A.  Robinson  yang  berjudul  Mengapa Negara Gagal (Awal Mula Kekuasaan, Kemakmuran,dan  Kemiskinan)  yang  diterbitkan oleh Kompas Gramedia.
Apabila  pembaca  ingin  mengetahui  isu- isu  pembangunan  daerah  yang  sekarang  sedang berkembang,  buku  ini  sangat  tepat  untuk  dibaca karena mengangkat konsep pemberdayaan masyarakat  dan  pembangunan  sosial.  Perspektif penulis  dalam  membedah  permasalahan  di  buku ini  begitu  terstruktur  dan  memberikan  solusi yang  tepat,  baik  dari  sisi  pembangunan  sarana prasanana  maupun  pemberdayaan  masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia.

## Daftar Pustaka
Christenson,    J.A.  and    Robinson,    J.W.  (1989).
Community  Develompment  in  Perspective. Iowa State University Press, Ames Iowa.
Midgley,  James.  (2005).  “Pembangunan  Sosial Perspektif  Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial.”  Direktoran  Perguruan  Tinggi
Adama Islam Depag RI. Jakarta.
Prijono, OS., Pranarka, A.M.W. (1996). Pemberdayaan:
Konsep,  Kebijakan  dan  Implementasi. CSIC. Jakarta.
Soleman B. Taneko, (1984). Struktur dan Proses Sosial Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan, CV. Rajawali, Jakarta.