Volume 4 Nomor 1 April 2022

## URGENSI SINGLE BASIC MAP UNTUK PERLINDUNGAN SUMBER DAYA AIR DALAM PENATAAN RUANG
Sardjana Orba Manullang, 1 Yessy Kusumadewi, 2 Verawati Br Tompul, 3 Iis Isnaeni Nurwanty, 4

## ABSTRAK
Sumber  Daya  Air  merupakan  salah  satu  sumber  daya  alam  yang  harus dijaga kelestariannya. Sumber Daya Air merupakan salah satu bagian dari kategori lingkungan yang tidak dapat diperbaharui.  Konflik–konflik yang berkaitan dengan sumber  daya  air  banyak  terjadi,  terutama  yang  berkaitan  dengan  tumpang  tindih perizinan.  Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian Yuridis Normatif, dimana kajian difokuskan kepada aturan – aturan yang berkaitan dengan  penataan  ruang.  Pengkajian  penelitian  yang  dikaji  berdasarkan  sejarah, memberikan petunjuk betapa banyak konflik sumber daya air. Demi mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu kebijakan yang disebut sebagai single basic map dalam penataan ruang.
Kata Kunci: Single basic map, Perlindungan, Penataan Ruang

## Abstract
Water  Resources  is  one  of  the  natural  resources  that  must  be  preserved. Water  Resources  is  one  part  of  the  category  of  the  environment  that  can  not  be renewed.  Conflicts related to water resources happen a lot, especially that related to the overlap of licensing. The research method in this paper uses the Normative Juridical research method, where the study focused on the rules – rules relating to spatial  planning.  Assessment  of  study  that  assessed  based  on  history,  giving  hints how  a  lot  of  conflicts  over  water  resources.  To  overcome  this,  it  is  necessary  the existence  a  policy  referred  to  as  the  basic  single  map  in  the  arrangement  of  the space.
Keywords: Single basic map, Protection, Spatial planning
1 Sardjana Orba Manullang, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, somanullang@unkris.ac.id
2 Yessy Kusumadewi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, yessykusumadewi@unkris.ac.id
3 Verawati Br Tompul, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, verawati@unkris.ac.id
4 Iis Isnaeni Nurwanty, Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Klaster Agraria dan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia, iis.isnaeni.nurwanty@live.de

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## A. Latar Belakang
Pembangunan  merupakan  suatu  karya  yang  terstruktur  serta  mempunyai implikasi  luas  terhadap  kualitas  kehidupan  manusia.  Hal  ini  disebabkan  oleh konstruksi  pembangunan  disusun  berdasarkan  serangkaian  aktivitas  yang  telah direncanakan demi meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Penganalogian yang demikian  mengartikan  bahwa  diharapkan  melalui  suatu  karya  pembangunan  yang terstruktur  dan  terperinci  dalam  bidang  kehidupan  yang  setelahnya  diharapkan dapat menjadi pengantar bangsa Indonesia memasuki era kehidupan yang baru dan sejahtera,  yang  tentunya  tidak  akan  terlepas  dari  segala  konsekuensinya. Pembangunan  yang  diarahkan  kedalam  sistem  kesetaraan  sebagai  bagian  dari kesejahteraan  sosial  yang  tidak  akan  mampu  terpisahkan.  Fitzgerald  mengutip istilah  teori  perlindungan  hukum  dari  Salmond  bahwa  hukum  bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena  dalam  suatu  lalu  lintas  kepentingan,  perlindungan  terhadap  kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan  hukum  adalah  mengurusi  hak  dan  kepentingan  manusia,  sehingga hukum  memiliki  otoritas  tertinggi  untuk  menentukan  kepentingan  manusia  yang perlu  di  atur  dan  dilindungi.  Perlindungan  hukum  harus  melihat  tahapan  yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang  diberikan  oleh  masyarakat  yang  pada  dasarnya  merupakan  kesepakatan masyarakat  tersebut,  untuk mengatur  hubungan  perilaku  antara anggota  –  anggota masyarakat  dan  antaraperseorangan  dengan  pemerintah  yang  dianggap  mewakili kepentingan masyarakat. 5
Berdasarkan  kepada  Pasal  1  ayat  1  Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
“kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makluk hidup termasuk  manusia  dan  perilakunya,  yang  mempengaruhi  alam  itu  sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”
Pasal  tersebut  menyiratkan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang berhubungan  dengan  sumber  daya  alam,  tentu  saling  berkaitan  satu  sama  lain, untuk itu harus ada pertimbangan yang matang dalam pengeluaran kebijakan yang akan  berimbas  kepada  lingkungan.  Selain  dalam  UU  tersebut,  diatur  pula  dalam konstitusi dasar Negara RI yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945:
“bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”
Diartikan  bahwa  dalam  sistem  pengelolaan  kekayaan  alam  yang  ada  di Indonesia,  harus  dipergunakan  demi  kepentingan  warga  negaranya.  Kekayaan negara  Indonesia  yang  begitu  besar  harus  dilindungi  dan  dikonsepkan  agar penggunaannya  terarah.  Berbagai  sektor  di  Indonesia  yang  memiliki  kekayaan begitu  banyak,  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  dan  untuk  itu  harus  ada perlindungan yang terarah dan terkonsep secara jelas melalui single basic map agar
5 C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 53.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
terciptanya perlindungan yang sesuai dengan cita – cita dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 tadi.
Kebijakan  Satu  Peta  (KSP)  atau Single  Basic  Map (SBM)  adalah  arahan strategis  dalam  terpenuhinya  satu  peta  yang  mengacu  pada  satu  referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta  skala  1:50.000. 6 Landasan  mengapa  harus  adanya  kebijakan  satu  peta,  sebab selama  ini  masih  seringkali  terjadi  permasalahan  di  dalam  kebijakan  sektor  – sektor,  mulai  dari  sektor  kehutanan,  sektor  pertanian,  dll  yang  selalu  mempunyai masalah  terkait  adanya  tumpang  tindih  perizinan  ataupun  permasalahan  yang berakibat  pada  tersendatnya  pelestarian  dan  perlindungan,  termasuk  dalam  hal  ini perlindungan sumber daya air.
Pada  tahun  2013  di  Maluku  Utara  contohnya,  terjadi  konflik  masalah sumber daya air antara masyarakat hukum adat maluku dengan pemerintah, dimana perizinan  yang  diberikan  pemerintah  pada  sektor  tambang  dan  perkebunan  sawit telah berdampak pada sumber daya alam yang ada di wilayah masyarakat adat dan yang  menjadi  persoalan  utama  adalah  persoalan  sumber  daya  air.  Persoalan  ini diawali  oleh  sulitnya  masyarakat  mengakses  sumber  daya  air  yang  berada  pada wilayah di sekitar konsesi sektor perkebunan sawit yang merupakan wilayah hutan adatnya, wilayah tersebut telah jelas diakui oleh negara dan merupakan bagian dari masyarakat  hukum  adat,  namun  kenyataannya  masyarakat  hukum  adat  tersebut justru kesulitan mengakses sumber daya air tersebut 7 .  Berdasarkan kepada pasal 8 ayat 7 UU 17/2019 tentang Sumber Daya Air:
“Hak  Rakyat  atas  Air  bukan  merupakan  hak  kepemilikan  atas  Air,  tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah Kuota Air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
Secara  konstitusi,  memang  tidak  ada  ketentuan  yang  menjabarkan  bahwa sumber  daya  air  dapat  dikuasai  oleh  sebagian  golongan  tertentu,  termasuk  oleh masyarakat  hukum  adat,  namun  dalam  ayat  tersebut  dapat  diartikan  bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya atas kepemilikannya terhadap hak atas air.
Kondisi demikian  sebetulnya sangat menyulitkan apabila didiamkan begitu saja,  mengingat  bahwa  sifat  dari  sumber  daya  alam  itu  sendiri  akan  habis  apabila tidak dipergunakan dengan baik. Sumber daya manusia yang kemudian diharapkan dapat memadukan dan mengsinkronkan penataan ruang  yang baik  dengan harapan agar  kelak  dapat  menyokong  kepentingan  pembangunan  yang  sesuai  dengan perencanaan  pembangunan,  terutama  pembangunan  wilayah  dan  memberikan kepastian  keberlanjutan  sektor  –  sektor  sehingga  pemanfaatan  atas  sumber  daya alam khususnya air bisa sesuai dengan peraturan yang ada.
Permasalahan  sumber  daya  alam  yang  telah  berlangsung  begitu  lama, kemudian mendorong pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan yang saling berintegrasi  satu  sama  lain  menjadi  satu  kesatuan  yang  utuh,  atas  ide  tersebut kemudian munculan kebijakan satu peta (OMP) atau nama lainnya  yakni one map
6 Ibid. hlm. 197
7 Konflik  Sumber  Daya  Alam  di  Maluku  Utara,  http://www.aman.or.id/2013/11/konflik- sumber-daya-alam-di-maluku-utara/ diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.20 WIB

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
policy atau one  map  movement. Dari  sisi  lain  Kebijakan  Satu  Peta  (OMP)  juga dapat  dipandang  bahwa  sistem  pemetaan  nasional  yang  menghasilkan  informasi geospasial nasional, selama ini ternyata belum bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung  pembangunan  nasional. 8 Dengan  adanya  kebijakan  satu  peta  ini diharapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  atas  sumber  daya  alam  dan kekayaan yang terkandung didalamnya.
Kebijakan satu peta juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan tumpang tindih  perizinan  sektor  yang  berbenturan  dengan  masyarakat,  termasuk  dengan masyarakat  hukum  adat.  Berdasarkan  hal  tersebut,  kemudian  akan  dikaji  terkait bagaimana  ketentuan  pelaksanaan  kebijakan  satu  peta  dapat  melindungi  sumber daya  air  serta  hambatan  apa  yang  didapatkan  dalam  melaksanakan  ketentuan tersebut.

## B. Identifikasi Masalah
Permasalahan didalam penelitian ini difokuskan kepada ketentuan apa yang mendasari  adanya  pelaksanaan one  map  policy untuk  perlindungan  Sumber  Daya Air  dalam  penataan  ruang  serta  hambatan  apa  dalam  pelaksanaan one  maps movement untuk perlindungan Sumber Daya Air dalam penataan ruang.

## C. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  dibuat  dengan  tujuan  agar  mendorong  pemerintah  Indonesia untuk  melaksanakan one  map  policy untuk  perlindungan  Sumber  Daya  Air  dalam penataan  ruang  serta  menganalisis  hambatan  apa  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan one  maps  movement untuk  perlindungan  Sumber  Daya  Air  dalam  penataan  ruang sehingga diharapkan mampu memberikan sedikit solusi.

## D. Kerangka Pemikiran
Skema Kerangka Pemikiran
8 Aloysius  Susanto, Kebijakan  Satu  Peta  Momentum  Reformasi  Penyelenggaraan Informasi Geosapasial , Jurnal Nasional, Seminar Nasional, 2016,  hlm.24.
Teori Sejarah Politik Hukum (Legal Policy)
Law Making Policy
Peraturan Perundangan terkait Penataan Ruang

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## E. Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  melakukan  penelitian  artikel  ini dilaksanakan  berdasarkan  metode  yuridis  normatif,  yakni  penulis  menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang.

## F. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pelaksanaan  perpetaan  telah  berlangsung  lama  di  Indonesia.  Kegiatan  ini sudah  dimulai  sejak  abad  ke  8,  yakni  dimulai  sejak  pemerintahaan  Kerajaan Majapahit  tahun  1292  M.  dikuatkan  dengan  adanya  bukti  penemuan  peta administratif pada masa pemerintahan Raden Wijaya.  Didalam artikel  yang ditulis oleh  C.J  Zandvliet  pada  Holland  Horizon  Volume  6  1/1944  disebutkan  bahwa: Pada  catatan  sejarah  Cina  yang  dibuat  pada  tahun  1369  M  dan  1370  M  ditulis bahwa  ketika  penyerbuan  tantara  Yuan  ke  Jawa  di  tahun  1292-1293  M,  Raden Wijaya  menyerahkan  peta  administratif  Kerajaan  Kediri  kepada  penyerbu  tadi sebagai sebuah tanda menyerah.
Peta navigasi pertama dibuat oleh Laksamana Cheng Ho, kemudian setelah itu pada abad ke 15 saat Portugis melaksanakan ekspedisi mencari rempah - rempah ke  Pulau  Jawa  dan  Kepulauan  Maluku,  Fransisco  Rodrigues  yakni  seorang kartografer  ikut  melakukan  ekspedisi  membuat  peta  perairan  dan  kepulauan  yang dikunjungi.  Pada  tahun  1540  kemudian  tercatat  ada  dua  bangsa  Jerman  membuat cetakan  yang  diberi  nama Hand  Holbein  the  Younger yang  kemudian mempublikasikan  Peta  Sumatera  (Taprobana)  untuk  pertama  kalinya  yang didalamnya termasuk juga Java Minor sebagai Borneo  yang terletak di utara Jawa (Java Mayor).
Pada  tahun  1548  kemudian  bangsa  Italia  juga  ikut  mempublikasikan  peta Borneo  yang  posisinya  lebih  mendekati  kebenaran  dibandingkan  peta  Java  Minor yang  dibuat  oleh  Muenster  (bangsa  Jerman).  Pada  tahun  1561  kemudian diterbutkan peta Pulau Jawa yang dikenal dengan Java Insula karya Johannes asal Hongaria dan Krostad asal Norwegia.
Berdasarkan  sejarah  tersebut  kemudian  cikal  bakal  pemetaan  di  Indonesia muncul.  Hal  ini  dikuatkan lagi  ketikan  kedatangan  Belanda  di  Indonesia  yang  tak lama  kemudian  mendirikan  konsi  dagang  VOC,  disinilah  kegiatan  survei  dan pemetaan  dilakukan  secara  intensif  saat  itu,  dengan  tujuan  memperoleh  rempah  – rempah.  Mulai  abad  ke  17,  peta  perairan  Indonesia  buatan  Belanda  kemudian menjadi  rujukan  bagi  bangsa  lain,  dan  setelahnya  Belanda  mulai  berpikir  untuk membuat  peta  topografi  militer  dan  sipil  demi  mempertahankan  dan  memperluas pengawasan di seluruh daerah kekuasaannya.
Pada  tahun  1782  dengan  tujuan  meningkatkan  sumber  daya  manusia, kemudian  didirikan  sekolah  untuk  mendidik  tenaga  Teknik,  antara  lain surveyor pemetaan yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Tenaga di bidang survei dan pemetaan semakin produktif menghasilkan produk  – produk peta kala itu. Belanda kemudian mendirikan Depo Peta Laut yang kemudian berkembang menjadi Bureau Hidrographic  Departement  van  Marine. Pada  abad  ke  19,  orang  –  orang  pribumi mulai  aktif  bekerja  di  Dinas  Topografi,  hingga  pada  abad  ke  20  Dinas  Topografi

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
mempekerjakan  500  pekerja  yang  sebagian  besar  adalah  bangsa  Indonesia.  Pada tahun  1938  kemudian  diterbitkannya Atlas  van  Tropisch  Netherland, yang merupakan  peta  Indonesia  yang  dirinci  menjadi  dasar  untuk  pembuatan  serta penerbitan atlas disekolah.
Sampai tahun 1969 peta yang digunakan oleh Indonesia merupakan produk masa  Pemerintahan  Hindia  Belanda.  Selain  itu  informasi  terkait  geospasial, termasuk  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  wilayah  tanah  air  masih  sangat terbatas.  Saat  itu  baru  sekitar  15  persen  dari  wilayah  daratan  Indoneisa  yang dicakup  oleh  peta  topografi  skala  1:50.000  yang  terkontrol  secara  geodetic  dan hanya  26%  peta  kompilasi  skala  1:100.000  dan  skala  1:500.000,  sisanya  berupa peta – peta skets.
Pada tahun 1969 setelah pemerintahan baru terbentuk, kemudian diterbitkan Keputusan  Presiden  No  83  tanggal  17  Oktober  1969  tentang  Pembentukan  Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) yang menetapkan badan  koordinasi  ini  merupakan  bagian  dari  aparatur  pembantu  pimpinan pemerintah yang berkedudukan langsung dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden RI. Salah satu produk unggulannya yakni peta rupabumi (RBI).
Badan Informasi Geospasial (BIG) lahir untuk menggantikan
BAKOSURTANAL  tadi.  Lahirnya  BIG  ditandai  dengan  ditandatanganinya Peraturan  Presiden  Nomor  94/2011  tentang  Badan  Informasi  Geospasial  pada tanggal  27  Desember  2011.  BAKOSURTANAL  telah  memetakan  hampir  seluruh wilayah  Indonesia  dengan  skala  yang  berbeda  –  beda.  Misalnya  untuk  Indonesia bagian  Barat  dibuat  peta  dengan  skala  1:25.000  sedangkan  wilayah  Timur  dibuat skala yang bervariasi, mulau dari 1:100.000 sampai dengan skala 1:250.000. 9
Berdasarkan  sejarah  begitu  pentingnya  perpetaan,  maka  kemudian pemerintah  terus  memperbaiki  sistematika  pembuatan  perpetaan  di  Indonesia, mengingat  bahwa  perlu  adanya  sinkronisasi  yang  jelas  terkait  pemetaan  sumber daya  alam  yang  ada  di  Indonesia  melalui  sebuah  peta  yang  terpadu.  Sumber  daya alam  di  Indonesia  yang  terbagi  atas  beberapa  sektor  kemudian  mempunyai kapasitas yang sama penting dalam perlindungan dan penggunaannya, dimulai dari sumber daya air.
“The capacity of a population to safeguard sustainable access to adequate quantities of and acceptable quality water for sustaining livelihoods, human well-being,  and  socio-economic  development,  for  ensuring  protection against  water-borne  pollution  and  water-related  disasters,  and  for preserving ecosystems in a climate of peace and political stability.” 10
Artinya  dimanapun  suatu  penduduk,  ia  harus  menjaga  keberlanjutan  akses dan kualitas suatu sumber daya air, sebab hal itu  merupakan sesuatu yang penting untuk  mempertahankan  mata  pencahariannya,  kesejahteraan  manusia,  dan
9 Sejarah  Perpetaan  di  Indonesia  Dikutip  dari  Dewi  Liesnoor  Setyowati,  dkk.,  2018, Kartografi  Dasar ,  (Penerbit  Ombak,  Yogyakarta)  pada    http://saig.upi.edu/2019/01/06/sejarah- perpetaan-di-indonesia/ diakses pada tanggal 11 Maret 2022  pukul 23.00 WIB
10 “Water  Security”:  Experts  Propose  a  UN  Definition  on  Which  Much  Depends”, https://unu.edu/media-relations/releases/water-security-a-proposed-un-definition.html#info

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
pembangunan  yang  bersifat  sosial  ekonomi  serta  mempengaruhi  juga  terkait memastikan  apa  yang  mungkin  timbul  sebagai  akibat  dari  alam  maupun pencemaran  yang  diakibatkan  manusia  pada  sumber  daya  air.  Hal  ini  disebabkan karena semua itu mempengaruhi perdamaian dan stabilitas politik.
Permasalahan sumber daya air yang begitu pelik dan bertahun – tahun tanpa penyelesaian  mengakibatkan  mulai  dikeluarkan  kebijakan  –  kebijakan  untuk mengatasinya, kemudian pada tahun 2016 Presiden RI pada saat itu yakni Presiden Jokowi  benisiatif  mengeluarkan  peraturan  presiden  yakni  Peraturan  Presiden Nomor  9/2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Kebijakan  Satu  Peta  Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dimana dalam pasalnya tertulis bahwa kebijakan ini merupakan salah satu strategis yang dilakukan pemerintah agar mampu memenuhi cita – cita satu peta yang terpadu. 11
Kebijakan  satu  peta  ini  dimaksudkan  untuk  membuat  semua  sistem  yang berkaitan dalam sumber daya alam dan sektor - sektor agar terintegrasi dengan baik dan  agar  tidak  ada  lagi  permasalahan  yang  timbul  di  masyarakat  seperti  tumpang tindih suatu perizinan. 12 Kebijakan satu peta ini tentu penting sekali dalam sumber daya air juga, alasannya sebab dalam perlindungan sumber daya air tidak akan bisa terlepas dari sistem pengelolaan yang terpadu.
Pengelolaan  sumber  daya  air  yang  diantaranya  dikelola  berdasarkan kewenangan yang melekat pada sungai, dan ada juga pengelolaan sumber daya air yang berdasar kepada sistem pengelolaan laut dan pesisir. Sedangkan dalam sistem keberlanjutan  suatu  sumber  daya  alam,  disebutkan  bahwa  pengelolaannya  harus dilaksanakan secara terpadu. Overall, sustainability demands a more principled and strategic  approach  to  environmental  policy  in  contrast  to  earlier  fragmented  and short-sighted  efforts. 13 Artinya  secara  keseluruhan,  agar  keberlanjutan  mampu terjaga,  maka  dituntut  untuk  adanya  suatu  pendekatan  yang  lebih  berprinsip  dan strategis  untuk  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  mengelola  lingkungan  atau sumber daya alam, dan perlu adanya upaya koreksi yang sebelumnya dipecah serta upaya  minimum  apa  yang  telah  dilaksanakan.  Diperkuat  oleh  argument  tersebut maka  upaya  pemerintah  yang  sebelumnya  membagi  –  bagi  wilayah  kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air patut dievaluasi dan salah satu solusinya yakni dengan dintegrasikan dalam kebijakan satu peta. 14
Secara  umum,  pelaksanaan  Percepatan  Kebijakan  Satu  Peta  (PKSP)  atau one map policy atau one map movement adalah mengkompilasi 85 peta tematik di 34  provinsi  dari  19  kementerian/  Lembaga.    Sebagai  bagian  dari  evaluasi  yang dilakukan  oleh  pemerintah  terhadap  kebijakan  sebelumnya,  kemudian  munculah UU  Nomor  11/2020  tentang  Cipta  Kerja,  yang  kemudian  didalamnya  terdapat
11 S. Sulasih,  et al, Studi Kelayakan Bisnis , Yayasan Kita Menulis, Medan,  2021, hlm. 70
12 S.O. Manullang, “Perubahan  Sosial   Masyarakat  Pedesaan  Di  Era Teknologi.” Cross- Border vol.  4, no. 2021,  1, hlm.84
13 See  K.  Bosselmann,  , The  Principle  of  Sustainability:  Transforming  Law  and Governance, (Ashgate), 2008, hlm.5
14 S.O.  Manullang,  2021,  Understanding  The  Sociology  of    Customary    Law    in    The Reformation    Era:      Complexity      and      Diversity      of      Society  in  Indonesia.” Linguistics  and Culture Review vol. 5, no. S3, hlm. 17

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
peraturan  turunan  terkait  pelaksanaan one  map  policy untuk  perlindungan  sumber daya air diantaranya:
Paragraf  3  PP  Nomor  21/2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang: Menyebutkan  bahwa  sumber  daya  air  merupakan  salah  satu  bagian  yang  penting dan termasuk ke dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis nasional, yakni  dimana  dengan  adanya  hal  ini  dimaksudkan  agar  memberikan  perlindungan keseimbangan  tata  guna  air  yang  setiap  tahun  berpeluang  menimbulkan  kerugian. Selain  hal  tersebut  peraturan  ini  juga  dimaksudkan  agar  ada  kejelasan  terkait penatagunaan sumber daya air.
Pasal  35  ayat  3h  PP  Nomor  21/2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan  Ruang menyebutkan bahwa:
Rencana  Peruntukan  Ruang  Kawasan  Strategis  Nasional  paling  sedikit memuat:Arahan  kebijakan  peruntukan  ruang  pada  sempadan  pantai,  sungai,  situ, danau, embung, waduk, dan mata air.
Memberikan arti bahwa bagian – bagian dari sumber daya air sangat penting dan  tidak  terpisahkan.  Bahkan  dalam  PP  ini  disebutkan  juga  tentang  tata  ruang wilayah  laut,  yang  dimaksudkan  demi  melindungi  apa  yang  terkandung  di  dalam laut  tersebut  serta  menjamin  keberlanjutan  sumber  daya  alam  yang  ada  di Indonesia. 15
Pada pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor  45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial disebutkan juga bahwa:
“Pengumpulan  Data  Geospasial  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  17 dilakukan  dengan  survei  menggunakan  alat  instrument  ukur  dan/atau  alat  rekam, yang  dilakukan  di  darat,  pada  Wahana  air,  pada  Wahana  udara,  dan/atau  pada Wahana angkasa”
Artinya ruang lingkup dalam penghimpunan data geospasial juga mencakup pada wilayah air secara keseluruhan, dalam hal ini yakni air  yang berada  di darat, laut  maupun  dibawah  tanah  sebagai  suatu  kesatuan.  Sebab  sumber  daya  air merupakan suatu kesatuan yang utuh. 16
Perbedaan pengaturan dalam sumber daya air kemudian semakin menuntut pemerintah  agar  dapat  mengintegrasikan  dalam  suatu  ketentuan  yang  utuh  yang disebut sebagai kebijakan satu peta. Tujuannya agar perlindungan dan pengelolaan sumber daya air dapat terjamin lagi keberlanjutannya. Namun kenyataannya setelah presiden Jokowi membuat Perpres kebijakan satu peta, lagi – lagi kebijakan ini sulit terlaksana.  Hingga  2020,  kebijakan  itu  belum  terlaksana  dengan  permasalahan diantaranya  terkait  belum  adanya  mekanisme  implementasi  kebijakan  satu  peta melalui  peta  partisipatif  tersebut.  Kondisi  ini  diperparah  ketika  masih  belum  ada standarisasi  verifikasi  fungsi  ruang  dengan  berapa  kementerian  terkait,  contohnya dalam  pengakuan wilayah adat di areal penggunaan lain maupun sektor lainnya.
Mekanisme  pelibatan  kementerian  dan  Lembaga  yang  menjadi  wali  data dalam  pemetaan  masih  terkendala,  dimana  dalam  hal  ini  masih  belum  adanya kesepakatan  satu  visi,  sehingga  permasalahan  masih  tidak  kunjung  selesai  hingga
15 Mila Sari, et al., Pengetahuan Lingkungan , Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm 30
16 Erika Revida, et al., Manajemen Pelayanan Publik , Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021, hlm 35

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
saat ini. Minimnya tenaga verifikasi, yakni masih kurangnya sumber daya manusia atau  tenaga  pemetaan (surveyor) juga  menjadi  salah  satu  permasalahan  yang dihadapi dalam mempercepat implementasi kebijakan ini. 17
Permasalahan  tumpang  tindih  juga  disebabkan  oleh  rencana  tata  ruang wilayah (RTRW) di provinsi dan kabupaten yang belum sesuai, didalamnya masih belum  sinkron  terkait  daerah  Kawasan  hutan  dan  izin/ha  katas  tanah  yang  masih banyak terjadi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan ini.
Standarisasi yang masih belum jelas menyebabkan ada beberapa peta yang dibuat  tidak  sesuai  dan  masih  menghasilkan  tumpang  tindih.  Hingga  pada  bulan November  2020,  didalam  UU  Nomor  11/2020  tentang  Cipta  Kerja  kemudian memuat  tentang  ketentuan  –  ketentuan  kebijakan  satu  peta  yang  dimuat  dalam kebijakan  informasi  geospasial  dan  penataan  ruang.  Pada  tahun  2021  kemudian sebagai  bentuk  keseriusan  pemerintah,  akhirnya  lahir  PP  No  21/2021  tentang Penataan Ruang dan PP 45/2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial.
Pada dasarnya ketentuan pelaksanaan satu peta untuk perlindungan sumber daya air dalam penataan ruang telah dituangkan dalam aturan  – aturan yang sudah begitu  baik  oleh  pemerintah,  serta  dari  banyaknya  aturan  yang  ada,  telah  terlihat dengan  jelas  bahwa  pemerintah  bersungguh  –  sungguh  ingin  melaksanakan kebijakan ini. Sumber daya air yang keberlanjutannya dipengaruhi mulai dari hulu hingga ke hilir membuat pengelolaannya harus dilaksanakan secara terpadu, sebab apabila terjadi  permasalahan  sumber  daya  air  di  pegunungan  misalnya,  tentu akan mempengaruhi air yang ada di laut.

## G. Kesimpulan
Membangun  infrastruktur  secara  masif  dan  merata  yang  dilaksanakan pemerintah  saat  ini  bukan  hanya  sekedar  untuk  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi dan mempersempit keadaan jurang kesenjangan sosial, namun  melainkan untuk mempersatukan bangsa Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial.
Kebijakan berkenaan dengan Pemerintah khususnya sumber daya air sangat penting  untuk  dilakukan  pengintegrasian  dalam  kebijakan one  map  policy ,  sebab sifat sumber daya air yang bergantung kepada sumber daya alam lainnya membuat sumber  daya  air  harus  lebih  ekstra  untuk  dilindungi.  Produk  regulasi  terkait kebijakan satu peta ini seiring berjalannya waktu telah mengalami penguatan yang terus  menerus,  mulai  dari  adanya  perpres  pada  tahun  2016  yang  dibuat  oleh presiden  Jokowi,  agar  pelaksanaan  kebijakan  satu  peta  cepat  dilaksanakan  hingga peraturan  pemerintah  yang  kemudian  muncul  di  tahun  2021,  mulai  dari  Peraturan Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penataan  Ruang,  hingga  Peraturan Pemerintah  Nomor  45  tentang  Penyelenggaraan  Infomasi  Geospasial.  Regulasi tersebut  tidak  serta  merta  kemudian  dapat  berlaku  secara  efektif,  sebab  harus berhadapan dengan berbagai aspek hukum dan kepatuhan hukum semua pihak, oleh karenanya  butuh  waktu  untuk  mengimplementasikannya  secara  maksimal. Dinamika  bekerjanya  hukum  harus  diimbangi  oleh  proses  sumber  daya  manusia
17 Muchsin,  T.,  et  al.,  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Hal  Pendaftaran  Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan dan Akibat Hukum. Madani Legal Review , 4 (1), 2020, hlm 64

## PRESUMPTION of LAW

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
yang  menjadi  pendukung  terlaksananya  program  itu  agar  mampu  menciptakan kesinambungan dan keselarasan faham antara pemerintah dan masyarakat.
Kebijakan  publik  yang  dirumuskan  dalam  bentuk  perwujudan  produk perundangan merupakan bagian dari indikator utama pemerintah dalam melindungi sumber daya alam yang ada di wilayahnya, terutama sumber daya air.

## H. Saran
Kepada para pihak yang terlibat khususnya kementerian yang terlibat dalam kebijakan  satu  peta  ini,  diharapkan  segera  melakukan  konsultasi  dan  diskusi bersama  –  sama  guna  menentukan  langkah  selanjutnya  bagaimana  yang  berdasar kepada  kepentingan  masyarakat  yang  sesuai  dengan  peraturan  perundangan  yang ada, mengingat bahwa telah dilakukan berbagai upaya agar kebijakan satu peta ini dapat  dilaksanakan  dengan  sebaik  –  baiknya,  hal  ini  bisa  kita  lihat  dari  upaya presiden  Jokowi  sejak  tahun  2016  hingga  saat  ini  yang  selalu  meng upgrade kebijakan satu peta ini.
Pelaksanaan  kebijakan  satu  peta  hanya  dapat  dilaksanakan  dengan  baik apabila setiap pihak mampu turut serta memberikan dukungannya secara nyata.

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
Sari, Mila. et al. Pengetahuan Lingkungan . Yayasan Kita Menulis, Medan, 2021.
Revida,  E.  et  al. Manajemen  Pelayanan  Publik .  Yayasan  Kita  Menulis  ,  Medan,
2021.
Sulasih, S. et al. Studi Kelayakan Bisnis . Yayasan Kita Menulis, Medan,  2021.

## B. Peraturan Perundang – Undangan
Undang  –  Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5059)
Undang  –  Undang  Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Sumber  Daya  Air  (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
Undang  -  Undang  Nomor  11/2020  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)
Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan  Informasi Geospasial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657)
Peraturan  Presiden  Nomor  9  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28)

## C. Sumber Lainnya
Aloysius  Susanto.  (2016).  “ Kebijakan  Satu  Peta  Momentum  Reformasi Penyelenggaraan  Informasi  Geospasial” ( Jurnal  Nasional,  Seminar Nasional )

## Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Manullang,   Sardjana   Orba.   (2021). “Perubahan   Sosial   Masyarakat  Pedesaan Di    Era  Teknologi.” Cross-Border vol.    4,    no.    1,    hlm.    83–88. http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/519
Manullang,      Sardjana      Orba.      (2021).  Understanding  The  Sociology  of Customary  Law  in  The  Reformation  Era:   Complexity   and   Diversity of   Society in Indonesia.” Linguistics and  Culture Review vol. 5, no. S3, hlm. 16–26. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1352
Muchsin,  T.  et  al.  (2020).  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Hal  Pendaftaran Tanah:  Sebuah  Tinjauan  Kewenangan  dan  Akibat  Hukum. Madani  Legal Review , 4(1),
See K. Bosselmann, (2008), The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance, (Ashgate) Konflik Sumber Daya Alam di Maluku Utara, http://www.aman.or.id/2013/11/konflik-sumber-daya-alam-di-maluku-utara/ diakses pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.20 WIB
Sejarah Perpetaan di Indonesia Dikutip dari  Dewi Liesnoor Setyowati, dkk., 2018.
Kartografi Dasar , (Penerbit Obak, Yogyakarta) pada
http://saig.upi.edu/2019/01/06/sejarah-perpetaan-di-indonesia/  diakses  pada tanggal 11 Maret 2022 pukul 23.00 WIB
“Water  Security”:  Experts  Propose  a  UN  Definition  on  Which  Much  Depends”,
https://unu.edu/media-relations/releases/water-security-a-proposed-un- definition.html#info diakses pada tanggal 11 Maret 2022  pukul 23.40 WIB