Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Opini Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website Resmi Pemerintah Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia
Tahun 2020
Nathasya Prissillya Aggatha 1) ; Sri Rahayu 2) ; Wahdan Arum Inawati 3) 1),2),3) Study Program of Accounting, Faculty of Economics and Business, Telkom University Email: 1) nathasyaaggatha13@gmail.com ; 2) srirahayu@telkomuniversity.ac.id ;
3) aruminawati@telkomuniversity.ac.id

## How to Cite :
Aggatha,  N.  P.,  Rahayu,  S.,  Inawati,  W.  A.  (2023).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Opini  Audit, Kompleksitas Pemerintah dan Kekayaan Daerah Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan pada Website  Resmi  Pemerintah  Daerah  Studi  Kasus  pada  Pemerintah  Provinsi  di  Indonesia  Tahun 2020. EKOMBIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1
ARTICLE HISTORY Received [20 Oktober 2022] Revised [22 Desember 2022] Accepted [31 Desember 2022]

## ABSTRAK
Riset  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  indeks  pembangunan manusia,  opini  audit,  kompleksitas  pemerintah,  dan  kekayaan  daerah memiliki  pengaruh  terhadap  pengungkapan  informasi  keuangan  melalui website resmi  pemerintah  daerah  di  Indonesia.  Teknik  sampel  jenuh diaplikasikan  dalam  pengumpulan  sampel,  dan  sampel  dalam  riset  ini mencakup seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Riset ini  menerapkan  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  memanfaatkan software IBM  SPSS versi  26.  Hasil  temuan  riset  menegaskan  bahwa  indeks pembangunan  manusia,  opini  audit,  kompleksitas  pemerintah,  dan kekayaan  daerah  seluruhnya  memiliki  dampak  secara  simultan  pada pengungkapan  informasi  keuangan.  Sementara  itu,  secara  parsial  hanya variabel  kekayaan  daerah  yang  memiliki  dampak  terhadap  pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2020.

## ABSTRACT
This research was  conducted to determine whether human development index, audt  opinions,  government  complexity,  and  regional  wealth  have  an  effect  on disclosure of financial information on the regional governments official website in Indonesia. The saturated sample technique was applied in sample collection, and the sample in this research covers all provincial governments in Indonesia in 2020.  This  research  applies  multiple  linear  regression  analysis  using  IBM  SPSS version 26 software. The research findings confirm that the human development index,  audit  opinion,  government  complexity,  and  regional  wealth  all  have  a simultaneous  impact  on  the  disclosure  of  financial  information.  Meanwhile, partially  only  regional  wealth  variables  have  an  impact  on  the  disclosure  of financial information on the official websites of local governments throughout all provinces in Indonesia in 2020.
KEYWORDS
Human Development Index, Audit Opinions, Government Complexity, Regional Wealth, Disclosure of Financial Information on the Regional Government
This is an open access article under the CC–BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pengungkapan  Informasi  Keuangan  dalam  website  Pemerintah  Daerah  merupakan  suatu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui website resmi milik pemerintah daerah (Fachru, 2018). Informasi  keuangan  tersaji  dalam  laporan  keuangan.  Sedangkan  informasi  non  keuangan  dapat berupa informasi umum yang meliputi keahlian, teknologi, pengetahuan, keterampilan, pelanggan, karyawan,  peraturan  dan  lainnya  yang  menjadi  kualitas  yang  dimiliki  perusahaan  untuk  proses pembentukan  nilai.  Pentingnya  pengungkapan  seluruh  informasi  pada  laporan  yang  disampaikan oleh  pemerintah  daerah  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  dan  meminimalisir  kesalahpahaman dalam  membaca  laporan.  Sehingga,  pengungkapan  informasi  keuangan  sebaiknya  disediakan dengan  memenuhi  unsur-unsur  pengungkapan  dan  aturan  yang  disediakan  guna  mencapai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan maupun non keuangan.
Ditjen Perimbangan Keuangan (2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa produk hukum yang mengharuskan pemerintah daerah (Pemda) menyajikan informasi mengenai keuangan daerah diantaranya yaitu Pasal 102 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  tahun  2005 tentang  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah,  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 231/PMK.07/2020  tentang  Tata  Cara  Penyampaian  Informasi  Keuangan  Daerah,  Laporan  Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah Lainnya.
Berdasarkan  mini  riset  yang  telah  dilakukan  penulis,  tidak  semua  provinsi  melakukan pengungkapan  atas  informasi  keuangan  dan  non  keuangan  melalui  website  resmi  pemerintah daerah  pada  tahun 2020.  Pada  tahun  2020  hanya  sebanyak  14  provinsi  atau  sebesar  41,1%  yang melakukan  pengungkapan  informasi  keuangan  secara  lengkap,  dari  total  34  provinsi  yang  ada  di Indonesia. Sebanyak 20 atau sebesar 58,8% provinsi di Indonesia tidak melakukan pengungkapan informasi  keuangan  secara  penuh  pada  tahun  2020.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pengungkapan informasi  keuangan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  relatif masih  rendah  (Nurhidayati  &  Rahayu, 2020).  Menurut  riset  yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  pengungkapan  informasi  keuangan  dan  non  keuangan  pada  website  resmi pemerintah  daerah,  yaitu  kondisi  keuangan,  opini  audit,  kekayaan  pemerintah  daerah, kesejahteraan  masyarakat  (Nurhidayati  &  Rahayu,  2020),  ukuran  pemerintah,  umur  pemerintah, jumlah  penduduk,  temuan  audit  (Budiarto  &  Indarti,  2019),  belanja  daerah,  tingkat  kemandirian (Fachru,  2018),  pendapatan  asli  daerah,  kompleksitas  pemerintah  (Hadis,  2018),  indeks pembangunan manusia (Utami & Sulardi, 2019).
Faktor  pertama  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  Indeks  Pembangunan Manusia  (IPM).  Berdasarkan  United  Nations  Development  Programme  (UNDP),  indeks pembangunan manusia merupakan gabungan parameter dalam mengukur capaian pembangunan kualitas  hidup  manusia.  Indeks  ini  terbentuk  dari  rata-rata  ukur  capaian  tiga  dimensi  utama pembangunan  manusia,  yaitu  umur  panjang  dan  hidup  sehat,  pengetahuan,  dan  standar  hidup layak. Utami & Sulardi (2019) menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia yang tinggi dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup warganya, sehingga hal ini dapat memotivasi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.
Faktor  kedua  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  Opini  Audit.  Undang-Undang Nomor  15  tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara menjelaskan  bahwa  opini  audit  merupakan  pernyataan  profesional  (BPK)  sebagai  simpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran kandungan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Menurut Makmum & Rahayu (2018) dalam penelitian Nurhidayati & Rahayu (2020) fungsi dari opini audit  guna  menanamkan  kepercayaan  masyarakat  serta  investor  terhadap  kinerja  keuangan  dan integritas pemerintah daerah. Namun, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan menjelaskan bahwa tingkat opini audit tidak menjamin kinerja pemerintah daerah yang baik atau terbebas dari tindak korupsi (Fachru, 2018).
Faktor ketiga yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kompleksitas Pemerintah. Hadis (2018)  menyatakan  bahwa  kompleksitas  pemerintah  dapat  dilihat  dari  jumlah  penduduk  di  suatu daerah  tertentu.  Jumlah  penduduk  menjadi  salah  satu  komponen  yang  merepresentasikan
tingginya  keperluan  pendanaan  terhadap  penyedia  layanan  publik  pada  masing-masing  daerah diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.  Menurut Martani & Liestiani (2012) dalam penelitian Kurniati  &  Siddi  (2020)  jumlah  penduduk  yang  besar  mengharuskan  pemerintah  memberikan pelayanan publik yang jauh lebih besar pula.
Faktor  keempat  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  Kekayaan  Pemerintah Daerah.  Kekayaan  pemerintah  daerah  merupakan  sumber  daya  pendukung  dari  kegiatan operasional  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  serta  dapat  menjadi  tolak  ukur  kemakmuran  suatu daerah,  secara  ekonomi  terjadinya  peningkatan  kemakmuran  akan  di  imbangi  dengan  tingginya perolehan  kekayaan  daerah  (Fachru,  2018).  Nurhidayati  &  Rahayu  (2020)  menjelaskan  bahwa kekayaan  daerah  yang  tinggi  dapat  memungkinkan  pemerintah  daerah  dalam  melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

## LANDASAN TEORI

## Signaling Theory
Brigham  &  Houston  (2015)  yang  berjudul “Fundamentals  of  Financial  Management” menjelaskan  terkait  teori  sinyal,  bahwa  sinyal  atau  isyarat  ialah  suatu  tindakan  yang  diadopsi manajemen  perusahaan  yang  memberi  petunjuk  bagi  investor  mengenai  bagaimana  manajemen memandang  prospek  perusahaan.  Sinyal  ini  berupa  informasi  suatu  hal  yang  dijalankan  oleh manajemen  agar  keinginan  pemilik  terealisasikan.  Menurut  Jessica  &  Suhartono  (2020), signaling theory memaparkan  bahwa  pemerintah  sebagai  pihak  yang  diamanahkan  oleh  rakyat  bermaksud ingin  menunjukkan  sinyal.  Sinyal  yang  disalurkan  kepada  masyarakat  berupa  menyajikan  laporan keuangan  yang  andal, meningkatan sistem  internal  kontrol,  penjelasan lebih  detail  dalam website. Untuk  mengoptimalkan  permintaan  masyarakat,  pada  akhirnya  pemerintah  melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah di Indonesia.
Pengungkapan Informasi Keuangan Website Resmi Pemerintah Daerah Berdasarkan  UU  No.  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  yang  berfokus  mengenai setiap  kepala  instansi  diwajibkan  merangkai  dan  menyajikan  laporan  keuangan  terkait  lembaga yang  dipimpinnya  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  yang  kemudian  laporan  keuangan  akan diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksaan  Keuangan  (BPK).  Hal  ini  didukung  dengan  terbitnya  Instruksi Mendagri  No  188.52/1797/SJ  Tahun  2012  tentang  Kualitas  Pelaporan  Informasi  Keuangan  yang berisi  anjuran  dari  pemerintah  pusat  kepada  seluruh  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota untuk  melakukan  pengungkapan  informasi  keuangan  pemerintah  daerah  melalui website resmi pemerintah daerah.

## Indeks Pembangunan Manusia
Menurut United Nations Development Programme (UNDP) dalam BPS (2020) dijabarkan bahwa IPM  berfungsi  untuk  menekankan  pentingnya  manusia  beserta  sumber  daya  yang  di  milikinya dalam  pembangunan  dengan  berdasarkan  beberapa  komponen  dasar  kualitas  hidup  manusia. Komponen dasar kualitas hidup manusia terdiri dari umur panjang dan hidup sehat, standar hidup yang layak, dan pengetahuan. Kualitas hidup manusia mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya  ketersediaan  informasi  pada  laporan  keuangan  untuk  mencapai  akuntabilitas  kinerja pemerintah  (Faruqi,  2020).  Hal  ini  dikarenakan  kekritisan  dan  keberagaman  keinginan  dari masyarakat  akan  memicu  desakan  terhadap  pemerintah  dalam  melakukan  pengungkapan informasi mengenai laporan keuangan.

## Opini Audit
Berdasarkan  pasal  16  UU  No.  15  Tahun  2004,  opini  BPK  ialah  pernyataan  profesional pemeriksa  terkait  keabsahan  pada  informasi  keuangan.  Diperoleh  beberapa  kriteria  dalam
merumuskan opini audit yang sesuai dengan SAP meliputi kelengkapan laporan keuangan dengan standar  akuntansi  pemerintahan,  kecukupan  pengungkapan  informasi  keuangan (adequate disclosure) , ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan efektivitas sistem pengendalian internal (SPI).  Kecukupan  pengungkapan  informasi  penting  bagi  auditor  untuk  merumuskan  opini  audit, dikarenakan  informasi  terkait  keuangan  daerah  harus  disajikan  secara  optimal  sesuai  guna memperoleh  kepercayaan  dari  masyarakat.  Auditor  merumuskan  opininya  bertumpu  pada  audit yang  dilangsungkan  sesuai  SAP  yang  telah  ditentukan.  Pengungkapan  informasi  keuangan  akan meningkat seiring perolehan tingkat kewajaran opini BPK yang auditor berikan.

## Kompleksitas Pemerintah
Menurut  Evada  et  al.  (2020),  kompleksitas  dalam  pemerintahan  ialah  kondisi  di  mana berbagai  faktor  dengan  berbagai  karakteristik  mempengaruhi  pemerintah  secara  langsung  atau secara  tidak  langsung.  Kompleksitas  pemerintah  dapat  ditinjau  melalui  jumlah  penduduk  yang berada  di  daerah  tertentu.  Jumlah  penduduk  menjadi  faktor  yang  menggambarkan  besarnya kebutuhan  pendanaan  daerah  untuk  menjalankan  fungsi  layanan  publik  di  berbagai  daerah. Semakin  kompleks  pemerintah  dalam  melakukan  kegiatan  akan  berpengaruh  terhadap  lebih banyak informasi yang diungkapkan sebagai usaha untuk meminimalisir kesenjangan informasi dan membuktikan  kinerja  pemerintah  sebagai  pemegang  amanah.  Banyaknya  jumlah  penduduk  akan akan  memicu  munculnya  beragam  tuntutan  dari  masyarakat  untuk  melakukan  pengungkapan informasi keuangan sebagai upaya meningkatkan kebutuhan pelayanan publik.

## Kekayaan Daerah
Berdasarkan  Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  kekayaan  pemerintah  daerah menjadi  satu  dari  banyaknya faktor  yang  dapat menunjukkan  tingkat  kemakmuran suatu daerah. Parameter kekayaan daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap daerahnya. PAD
Kekayaan  daerah  yang  tinggi  akan  diikuti  dengan  besarnya  perolehan  aset.  Akibatnya, pemerintah  harus  memenuhi  syarat  transparansi  pengungkapan  laporan  keuangan  untuk menghindari kekhawatiran terkait penyelewengan dana daerah. Semakin besar perolehan kekayaan daerah,  sehingga  semakin  besar  probabilitas  daerah  dalam  mengungkapkan  informasi  keuangan pemerintah daerah pada website resminya.

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis
Karena data yag diuji berupa angka-angka dan analisis statistik, maka digunkaan metodologi penelitian, yang disebut kuantitatif guna menjawab hipotesis yang telah ditetapkan. Software yang digunakan selama pengujian ialah IBM SPSS versi 26 dengan mengadopsi multiple regression analysis . Sampel pada riset ini ialah 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020, yang diperoleh melalui metode teknik  sampling  jenuh (non  probability  sampling) .  Seluruh  anggota  dari  populasi  dimanfaatkan sebagai sampel, sehingga jumlah data yang diperoleh sebanyak 34 data. Data sekunder dari variabel independen  yaitu  indeks  pembangunan  manusia  dan  kompleksitas  pemerintah  yang  diperoleh melalui website resmi Badan Pusat Statistik ( https://www.bps.go.id/ ), variabel opini audit bersumber dari  website  resmi  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  ( https://www.bpk.go.id/ ), sedangkan  variabel  kekayaan  daerah  bersumber  dari  website  resmi  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  ( https://djpk.kemenkeu.go.id /).  Data  sekunder  dari  variabel  dependen  yaitu pengungkapan  informasi  keuangan  dan  non  keuangan  yang  bersumber  dari  website  resmi pemerintah daerah.
Y = α+ β1X1+β2X2+β3X3+β4X4+ε ………………. (1) Keterangan:
Y         : Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah
α         : Konstanta X1       : Indeks Pembangunan Manusia X2       : Opini Audit X3       : Kompleksitas Pemerintah X4       : Kekayaan Daerah β1- β4 : Koefisien Regresi ε         : Error Term

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Statistik Deskriptif
Uji  ini  dilakukan  untuk  memaparkan  hasil  pengolahan  data  dari  variabel  dependen  dan variabel  independen  dengan  menyajikan  nilai minimum (nilai  terkecil), maximum (nilai  terbesar), mean , dan standar deviasi setiap variabel. Sampel (N) dalam riset ini ialah 34 sampel yang diambil dari  seluruh  Provinsi  di  Indonesia  dengan  periode  tahun  2020.  Berikut  hasil  analisis  statistik deskriptif menggunakan IBM SPSS 26 dalam riset ini.
Tabel 1. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation X1 34 60.44 80.77 71.0809 3.90188 X2 34 .00 1.00 .9706 .17150 X3 34 13.00 18.00 15.2941 1.11544 X4 34 26.57 31.25 28.3483 1.15433 Y 34 .08 0.84 .4118 .22250 Valid N (listwise)
Sumber: Data Diolah, 2022
Menurut  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai mean seluruh  variabel  yaitu  indeks pembangunan  manusia,  opini  audit,  kompleksitas  pemerintah,  kekayaan  daerah,  dan pengungkapan  informasi  keuangan  memiliki  nilai mean lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  nilai standar  deviasinya.  Sehingga  dari  hal  ini  dapat  di  ambil  kesimpulan  bahwa  data  variabel  yang diambil cenderung berkelompok atau tidak bervariasi.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan  hasil  pengujian  asumsi  klasik  yang  telah  dilakukan  yaitu  uji  Normalitas,  uji Multikolinearitas, uji Heterokedastisitas, dan uji Autokorelasi dan memperoleh hasil yang baik sesuai kriteria yang dtentukan. Berikut merupakan hasil uji regresi linier berganda:

## Tabel 2. Hasil Uji T
Model Unstandardized B Coefficients Std. Error Standardized Coefficient Beta t Sig. (Constant) -2.737 .985 -2.778 .009 X1 -.001 .011 -.012 -.060 .952 X2 -.092 .201 -.071 -.458 .651 X3 -.041 .062 -.207 -.664 .512 X4 .138 .067 .717 2.054 .049
Sumber: Data Diolah, 2022

## Tabel 3. Hasil Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression .510 4 .127 3.287 .024 b Residual 1.124 29 .039 Total 1.634 33

## Sumber: Data Diolah, 2022
Dilihat  dari  Tabel  2  persamaan  regresi  linier  berganda  pada  riset  ini  dapat  diformulasikan sebagai berikut:
Y = -2.737 -  0.001 X1 - 0.092 X2 – 0.041 X3 + 0.138 X4 + ε ……………… (2)
Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji ini dilakukam sebagai alat ukur dalam menilai seberapa baik kemampuan model dalam menjabarkan  variasi  variabel  dependen.  Berdasarkan  hasil  pengujian  koefisien  determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .558 a .312 .127 .19688
Sumber: Data Diolah, 2022
Menurut hasil pengujian R 2 pada tabel 4, nilai Adjusted R Square ialah sebesar 0.127 (21,7%). Sehingga  kesimpulan  yang  diperoleh  yaitu  varasi  dari  pengungkapan  informasi  keuangan pemerintah daerah melalui website resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2020 yang dapat  dijelaskan  oleh  indeks  pembangunan  manusia,  opini  audit,  kompleksitas  pemerintah  dan kekayaan daerah sebesar 21,7%. Sedangkan sisanya sebesar 78,3% hal ini terpengaruh oleh faktor lainnya yang berasal dari luar variabel riset.

## Hasil Pengujian Simultan (F)
Tabel 3 menunjukkan bahwa bahwa hasil pengujian hipotesis simultan (Uji F) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,024. Hal tersebut menunjukkan perbandingan Sig. sebesar 0,024 < 0,05 yang artinya variabel  pengungkapan  informasi  keuangan  secara  simultan  dan  signifikan  dipengaruhi  oleh variabel  indeks  pembangunan  manusia,  opini  audit,  kompleksitas  pemerintah,  serta  kekayaan daerah sehingga dapat dikatakan H 𝑎 diterima.

## Hasil Pengujian Parsial (T)
Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Berdasarkan  hasil  uji  parsial  (Uji  T)  dalam  Tabel  2  dihasilkan  nilai  signifikansi  Indeks Pembangunan  Manusia  sebesar  0,952  >  0,05  yang  mencerminkan  bahwa  indeks  pembangunan manusia  secara  parsial  tidak  mempengaruhi  pengungkapan  informasi  keuangan.  Perihal  hasil  ini artinya tingginya perolehan skor indeks pembangunan manusia tidak diajadikan faktor utama bagi pemerintah  dalam  mengungkapan  informasi  keuangan  pada website resmi  pemerintah  daerah. Pemerintah  daerah  yang  memiliki  indeks  pembangunan  manusia  diatas  rata-rata  berarti  telah mampu meningkatkan mutu sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat pada suatu daerah. Namun  hal  tersebut  tidak  cukup  mendorong  pemerintah  untuk  melakukan  pengungkapan informasi keuangan. Hasil ini menunjang hasil riset yang dilakukan oleh Puspa & Rahayu (2021) yang
menyatakan  bahwa  indeks  pembangunan  manusia  tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.
Tabel 5. Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Indeks Pembangunan Manusia Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Total Diatas Rata-Rata (0,4118) Dibawah Rata-Rata (0,4118) Diatas Rata-Rata (71,081) 12 35% 7 21% 19 Dibawah Rata-Rata (71,081) 6 18% 9 26% 15 Total 18 16 34

## Sumber: Data Diolah, 2022
Hal ini dapat dibuktikan oleh Tabel 6 yang menunjukkan bahwa dari 34 unit sampel sebesar 35%  atau  12  sampel  data  dengan  skor  Indeks  Pembangunan  Manusia  diatas  rata-rata  sebesar 71,081 yang melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan pada website Resmi Pemerintah  Daerahnya.  Selanjutnya  sebesar  21%  atau  7  sampel  data  dengan  skor  Indeks Pembangunan Manusia diatas rata-rata sebesar 71,081 tidak melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan. Sementara itu, sebesar 18% atau 6 sampel data dengan skor Indeks Pembangunan Manusia dibawah rata-rata melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan.  Kemudian  sisanya  sebesar  26%  atau  9  sampel  data  lainnya  yang  memiliki  skor  Indeks Pembangunan Manusia dibawah rata-rata tidak melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non  Keuangan  dibawah  rata-rata.  Situasi  tersebut  menjelaskan  ditemui  beberapa  pemerintah provinsi dengan perolehan skor indeks pembangunan manusia  yang tinggi tetapi cenderung tidak melakukan pengungkapan informasi keuangan. Adanya ketidakkonsistenan ini mengindikasi bahwa indeks  pembangunan  manusia  bukan  menjadi  pertimbangan  penting  bagi  pemerintah  daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan.

## Pengaruh Opini Audit terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan
Berdasarkan  hasil  uji  parsial  (Uji  T)  dalam  Tabel  2  diperoleh  nilai  signifikansi  Opini  Audit sebesar  0,651  >  0,05  yang  membuktikan  bahwa  opini  audit  secara  parsial  tidak  mempengaruhi pengungkapan  informasi  keuangan.  Perihal  ini  artinya  daerah  yang  berhasil  memperoleh  opini Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  tidak  menjadi  indikasi  bahwa  pemerintah  daerah  tersebut  akan melakukan  pengungkapan  informasi  keuangan.  Dari  hasil  tersebut  diperoleh  kesimpulan  bahwa pemerintah daerah yang meraih opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berarti telah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi hal tersebut tidak cukup memotivasi  pemerintah  daerah  dalam  mengungkapkan  informasi  keuangan  pada  website  resmi pemerintah daerah.

## Tabel 6. Opini Audit terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan
Opini Audit Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Total Diatas Rata-Rata (0,4118) Dibawah Rata-Rata (0,4118) Opini WTP 17 50% 16 47% 33 Opini Non WTP 1 3% 0 0% 1 Total 18 16 34

## Sumber: Data Diolah, 2022
Kesadaran  masyarakat  terkait  keterbukaan  informasi  dan  definisi  mengenai  opini  audit cenderung rendah. Masyarakat beranggapan jika perolehan opini audit berupa WTP maka  laporan keuangan tersaji dengan baik. Sedangkan perolehan kewajaran opini audit tidak menjadi tolak ukur keberhasilan  laporan  keuangan.  Budiarto  &  Indarti  (2019),  Fachru  (2018),  serta  Utami  &  Sulardi
(2019)  yang  menyatakan  bahwa  opini  audit  tidak  berpengaruh terhadap  pengungkapan  informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.
Situasi ini dapat diselaraskan dengan tabel 6 yang menunjukkan bahwa dari 34 unit sampel sebesar  97%  atau  33  daerah  yang  meraih  opini  audit  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP),  namun hanya 50% atau 17 daerah yang melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah  daerah.  Serta  sebesar  3%  atau  1  daerah  yang  meraih  opini  audit  Wajar  Dengan Pengecualian  (WDP),  namun  daerah  tersebut  mampu  melakukan  pengungkapan  informasi keuangan  pada  website  resmi  pemerintah  daerah.  Hal  ini  mengindikasi  bahwa  tidak  serta  merta pengungkapan  informasi  keuangan  yang  tinggi  akan  memperoleh  opini  audit  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP).

## Pengaruh Komplesitas Pemerintah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan
Berdasarkan  hasil uji  parsial (Uji T) dalam  Tabel  2  diperoleh  nilai  signifikansi  Kompleksitas Pemerintah  sebesar  0,512  >  0,05  yang  mencerminkan  bahwa  kompleksitas  pemerintah  secara parsial  tidak  mempengaruhi  pengungkapan  informasi  keuangan.  Dapat  disimpulkan  kalau kompleksitas  yang  direfleksikan  melalui  jumlah  penduduk  daerah  yang  memiliki  tingkat keberagaman  yang  tinggi  tidak  menjamin  bahwa  masyarakat  akan  lebih  peduli  dengan  urusan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak terdorong untuk melakukan pengungkapan terhadap laporan keuangan di internet, khususnya di website resmi pemerintah daerah.
Hasil  ini  menunjang  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Hadis  (2018)  yang  juga  menunjukkan bahwa  kompleksitas  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  pengungkapan  informasi  keuangan pada website  resmi  pemerintah  daerah.  Hal  ini dapat  dibuktikan  oleh  Tabel  7  yang menunjukkan bahwa  dari  34  unit  sampel  sebesar  35%  atau  12  sampel  data  dengan  Kompleksitas  Pemerintah diatas  rata-rata  cenderung  melakukan  pengungkapan  informasi  keuangan.  Selanjutnya  tidak terdapat  daerah  dengan  Kompleksitas  tinggi  dan  tidak  melakukan  pengungkapan  informasi keuangan.
Tabel 7. Kompleksitas Pemerintah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan
Kompleksitas Pemerintah Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Total Diatas Rata-Rata (0,4118) Dibawah Rata-Rata (0,4118) Diatas Rata-Rata (15,294) 12 35% 0 0% 12 Dibawah Rata-Rata (15,294) 6 18% 16 47% 22 Total 18 16 34

## Sumber: Data Diolah, 2022
Sementara itu, sebesar 18% atau 6 sampel data dengan Kompleksitas Pemerintah dibawah rata-rata  melakukan  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  dan  Non  Keuangan.  Kemudian  sisanya sebesar 47% atau 16 sampel data lainnya memiliki Kompleksitas Pemerintah dibawah rata-rata tidak melakukan Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan dibawah rata-rata. Dalam situasi ini  dijelaskan  jika  ditemui  beberapa  pemerintah  provinsi  dengan  perolehan  kompleksitas  rendah dan tidak melakukan pengungkapan terhadap informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.
Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Berdasarkan  hasil  uji  parsial  (Uji  T)  dalam  Tabel  2  diperoleh  nilai  signifikansi  Kekayaan Daerah  sebesar  0,049  <  0,05  yang  mencerminkan  bahwa  kekayaan  daerah  pemerintah  secara parsial berpengaruh positif atas pengungkapan informasi keuangan. Kekayaan daerah berpengaruh positif,  karena  suatu daerah  yang  memiliki  kekayaan  daerah  yang  tinggi  akan  semakin  tinggi  juga kemungkinan suatu daerah termotivasi untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan pada website resmi pemerintah daerah.

## Tabel 8. Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan
Kekayaan Daerah Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Total Diatas Rata-Rata (0,4118) Dibawah Rata-Rata (0,4118) Diatas Rata-Rata (28,348) 15 44% 1 3% 16 Dibawah Rata-Rata (28,348) 3 9% 15 44% 18 Total 18 16 34

## Sumber: Data Diolah SPSS 26, 2022
Kekayaan  daerah  yang tinggi dapat  diartikan  jika  memiliki  kinerja  yang baik akan  semakin terdorong untuk melakukan pengungkapan informasi keuangan, agar memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat. Hal tersebut membuktikan bahwa kebutuhan yang dapat ditanggung pemerintah  semakin  banyak,  contohnya  pengelolaan website pemerintah  daerah  yang  berfungsi untuk  memuat  informasi  untuk  masyarakat  mengenai  transparansi  pengelolaan  keuangan. Pemanfaatan website resmi  pemerintah  daerah  secara  maksimal  dapat  mengurangi  kesenjangan informasi.
Hasil  ini  menunjang  hasil  riset  yang  dilakukan  oleh  Nurhidayati  &  Rahayu  (2020),  Hadis (2018),  dan  Rahim  et  al.,  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  kekayaan  daerah  berpengaruh  positif terhadap  pengungkapan  informasi  keuangan  melalui  website  resmi  pemerintah  daerah.  Hal  ini dapat dibuktikan oleh Tabel 8 yang menunjukkan bahwa dari 34 unit sampel sebesar 44% atau 15 sampel  data  dengan  Kekayaan  Daerah  diatas  rata-rata  melakukan  pengungkapan  informasi keuangan.  Selanjutnya  sebesar  3%  atau  1  sampel  data  dengan  Kekayaan  Daerah  diatas  rata-rata tetapi enggan melakukan pengungkapan informasi keuangan.
Sementara itu, sebesar 9% atau 3 sampel data dengan Kekayaan Daerah dibawah rata-rata melakukan pengungkapan informasi keuangan. Kemudian sisanya sebesar 44% atau 15 sampel data lainnya  memiliki  Kekayaan  Daerah  dibawah  rata-rata  tidak  melakukan  pengungkapan  informasi keuangan  dibawah  rata-rata.  Situasi  tersebut  menjelaskan  bahwa  ditemui  beberapa  daerah  yang memiliki  kekayaan  daerah  diatas  rata-rata  dan  cenderung  mampu  melakukan  pengungkapan terhadap informasi keuangan dan non keuangan melalui website resmi pemerintah daerah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Temuan  berikut  dapat  dicapai  dari  pengujian  data  dan  analisis  dari  34  sampel  pemerintah daerah selama satu tahun yaitu tahun 2020. Berdasarkan pengujian secara simultan menunjukkan variabel  independen  indeks  pembangunan  manusia,  opini  audit,  kompleksitas  pemerintah,  dan kekayaan  daerah  berpengaruh  atas  variabel  dependen  pengungkapan  informasi  keuangan. Keadaan ini dibuktikan dengan hasil pengujian simultan (uji F) diperoleh nilai Sig. sebesar 0,024 yang mana lebih kecil dari angka signifikansinya yaitu 0,05. Berdasarkan pengujian secara parsial (uji T), variabel  indeks  pembangunan  manusia,  opini  audit,  dan  kompleksitas  pemerintah  tidak mempengaruhi  pengungkapan  informasi  keuangan.  Sedangkan  variabel  kekayaan  daerah berpengaruh ke arah positif terhadap pengungkapan informasi keuangan. Mengenai hal tersebut, perolehan nilai Sig. sebesar 0,049 yang mana lebih kecil dari angka signifikansinya yaitu 0,05 yang berarti Ha diterima.

## Saran
Bertumpu pada hasil riset yang telah dilakukan, penulis ingin membagikan saran bagi periset selanjutnya yang hendak menggunakan pengungkapan informasi keuangan sebagai variabel terikat dan  menetapkan  variabel  bebas  lain  yang  tidak  terdapat  dalam  riset  ini  dapat  menggunakan variabel  kondisi  keuangan,  kesejahteraan  masyarakat,  ukuran  pemerintah,  persaingan  politik, tingkat ketergantungan, dan lainnya. Serta, menambah rentang waktu penelitian. Bagi pemerintah sebagai  pengendali  perlu  menegakkan  peraturan  mengenai  pengungkapan  informasi  informasi publik yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik. Pemerintah diharapkan dapat termotivasi untuk mengembangkan website resmi daerahnya untuk  melakukan  pengungkapan  laporan  keuangan  dan  non  keuangan  guna  meningkatkan transparansi,  akuntabilitas  dan  mengurangi  kesenjangan  informasi  diantara  masyarakat  sehingga terciptanya kepercayaan investor dan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiarto,  D.  S.,  &  Indarti,  L.  (2019).  Apakah  Karakteristik  Pemerintah  Daerah  Berpengaruh  Pada Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah?  Riset  Pada  Kabupaten  Di  Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Bisnis , 12(1), 19–31. https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1549 Evada, D., Jauhari, H., & Khoirunisa, A. (2020). The influence Of Complexity And Audit Finding On The Disclosure  Regional  Financial  Statements  In  Indonesia. Journal  of  Accounting  Finance  and Auditing Studies (JAFAS), 6(3), 1–18. https://doi.org/10.32602/jafas.2020.015
Fachru,  R.  (2018).  Determinan  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  Dalam  Website  Pemerintah
Daerah. Computers and Industrial Engineering, 2(January) , 6.
http://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE- ReferenceGuide.pdf%0Ahttp://wwwlib.murdoch.edu.au/find/citation/ieee.html%0Ahttps://doi. org/10.1016/j.cie.2019.07.022%0Ahttps://github.com/ethereum/wiki/wiki/WhitePaper%0Ahttp s://tore.tuhh.de/hand
Faruqi,  R.  A.  (2020).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Ukuran  Legislatif,  Tingkat Penyimpangan  Dan  Tingkat  Ketergantungan  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Laporan Keuangan  Pemerintah  Provinsi  Di  Indonesia  (Studi  Empiris  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun 2016-201. Akrab Juara, 5(1), 43–54 .
http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919
Hadis, M. (2018). Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan  Dalam  Website  Pemda  (Studi  pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat Tahun 2012-2014 ). 1–23.
Jessica,  N.,  &  Suhartono,  S.  (2020).  Pengaruh  Intergovernmental  Revenue,  Indeks  Pembangunan Manusia,  Kekayaan  Daerah,  Dan  Opini  Audit  Terhadap  Pengungkapan  Sukarela. Akuntansi Keuangan, 9(1), 14–27 .
Kurniati, Sari, & Siddi, P. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Jenis Pemerintahan, Dan Kualitas Audit Terhadap Pengungkapan Internet-Based Financial Reporting. Jurnal Akuntansi, 4(1), 1–13 . Makmum,  M.  S.,  &  Rahayu,  S.  (2018).  Pengaruh  Opini  Audit,  Ukuran  Pemerintah  Daerah,  dan Kemampuan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Tingkat  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  dan Non Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah . E-Proceeding of Management, 5(3), 3507 . https://core.ac.uk/download/pdf/299925198.pdf
Martani, D., & Liestiani, A. (2012). Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia. Global Review of Accounting and Finance, 67–84.
Nurhidayati, R. P., & Rahayu, S. (2020). Determinan Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah  Pada  Website  Resmi  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Di  Indonesia  tahun  2017. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia, 3(2), 87–95 .
Puspa,  A.,  &  Rahayu,  S.  (2021).  Pengaruh  Kekayaan  Daerah,  Umur  Administratif  Dan  Indeks Pembangunan  Manusia  Terhadap  Pengungkapan  Informasi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Melalui  Website  Resmi  Pemerintah  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia pada Tahun 2019). E Proceeding of Manegement, 8(5), 5082–5089 . Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements  in  South  Sulawesi. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research, 456(Bicmst), 1–6 . https://doi.org/10.2991/assehr.k.201021.001
Utami, S. R., & Sulardi, S. (2019b). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian  terhadap  Pengungkapan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 19(2), 253 . https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.436