## MIZAN
Journal of Islamic Law P-ISSN: 2598-974X.  E-ISSN: 2598-6252 Vol. 6 No. 3 (2022), pp. 463-470 https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index

## Nikah Tanpa Wali Dalam Perspektif Ulama Mazhab dan
Kompilasi Hukum Islam *
Ramadhan Syahrul 1 , Sutisna 2 Mulyadi 3
Universitas Ibn Khaldun Bogor
https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1356

## Abstract
Marriage is  one  of  the  ways  to  be  able  to  build  a  sakinah  family, with  the  aim  of  creating quality offspring, then the conditions and pillars of marriage must be fulfilled, one of which is the existence of a guardian who has rights in a woman's marriage contract, among scholars there are different opinions on the issue of marriage without a guardian, some say it is okay and some are not allowed and among the community, there are also many who do not know the law of marriage without a guardian Therefore, the author tries to examine the problem. This research method uses a literature review method that uses sources from books and other sources  using  a  qualitative  approach.  The  result  obtained  from  the  researcher  is  that  in marriage without a guardian there are two different great views, namely Imam Shafi'i and Imam Hanafi, the opinion of Imam Shafi'i says that marriage without a guardian is invalid because the guardian is the pillar of the marriage that must be fulfilled whereas in the opinion of Imam Hanafi said that marriage in the absence of a guardian is permissible because the woman  who  is  already  baligh  can  choose  her  own  partner.  from  the  analysis  of  the  most correct  opinion  according  to  the  researcher  is  the  opinion  of  Imam  Shafi'i  because  the guardian is the pillar of marriage as well as the opinion of the KHI also says that the marriage cannot take place before the harmony and conditions are met and according to the KHI the guardian includes the pillars and conditions of marriage.
Keywords: Marriage Without Guardian; Ulama Perspective; Compilation of Islamic Law

## Abstrak.
Pernikahan adalah salah satu jalan untuk bisa membangun keluarga yang sakinah, dengan tujuan  menciptakan  keturunan  yang  berkualitas,  maka  syarat  dan  rukun  nikah  harus terpenuhi  salah  satunya  adanya  wali  yang  memiliki  hak  dalam  akad  nikah  seorang perempuan, di kalangan ulama ada yang berbeda pendapat tentang masalah nikah tanpa wali, ada  yang  mengatakan  boleh  dan  ada  juga  yang  tidak  membolehkan  serta  di  kalangan masyarakat  juga  masih  banyak  yang  belum  mengetahui  hukum  nikah  tanpa  wali.  Oleh karena  itu  penulis  mencoba  mengkaji  permasalahan  tersebut.  Metode  penelitian  ini menggunakan  metode  kajian  pustaka  yang  menggunakan  sumber  dari  buku  dan  sumber yang lainnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil yang diperoleh dari peneliti adalah bahwasanya nikah tanpa wali ada dua pandangan besar yang berbeda yaitu Imam Syafi’i  dan  Imam  Hanafi,  pendapat  Imam  Syafi’i  mengatakan  bahwa  nikah  tanpa  wali  itu tidak  sah  karena  wali  adalah  rukun  dari  pernikahan  yang  harus  di  penuhi  sedangkan menurut  pendapat  Imam  Hanafi  mengatakan  bahwa  pernikahan  tanpa adanya wali  itu di bolehkan karena wanita yang sudah baligh dapat memilih pasangannya sendiri. dari analisis
* Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.
1 Ramadhan Syahrul adalah peneliti pada Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor 2 Sutisna Dosen Fakultas Agama Islam universitas Ibn Khaldun Bogor
3 Mulyadi Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor
pendapat yang paling benar menurut peneliti adalah pendapat dari Imam Syafi’i karena wali adalah  rukun  dalam  pernikahan  begitu  pula  dengan  pendapat  dari  KHI  juga  mengatakan bahwa  pernikahan  tidak  dapat  dilangsungkan  sebelum  rukun  dan  syarat  terpenuhi  dan menurut KHIwali termasuk dar rukun dan syarat pernikahan.
Kata Kunci : Nikah Tanpa Wali; Perspektif Ulama; Kompilasi Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN
Agama  Islam,  telah  memuat  tuntunan  belajar  dalam  tatanan  kehidupan manusia,  khususnya  dalam  lapangan  hukum  perkawinan,  secara  ketentuan  hukum tersebut  dijelaskan  dalam  dua  sumber  hukum  utama  yaitu  al-quran  dan  hadis.  Di samping  itu,  dikonsepkan  pula  oleh  ulama-ulama  fiqh  dalam  berbagai  literatur. Perkawinan  perupakan  fitrah  dan  kebutuhan  setiap  manusia  dan  pada  setiap  diri manusia  secara  ilmiah  berkeinginan  untuk  meneruskan  atau  melanjutkannya  demi eksistensinya di dunia ini.
Pernikahan  juga  bisa  untuk  menjaga  diri  dan  pasangan  kita  dari  kemaksiatan dan  juga  mencegah  dari  perzinahan,  serta  dapat  menjalin  komunikasi  antar  sesama keluarga  laki-laki  dan  keluarga  perempuan  serta  menjaga  keturunan. 4 Maka  dari  itu Allah sudah menyiapkan tempat yang halal untuk para perempuan dan laki-laki dalam menyalurkan hawa nafsu mereka sesuai dengan syariat Islam dan tidak merendahkan manusia. Dengan demikian hubungan seksual tersebut akan menghasilkan keturunan. Dan juga pernikahan mempunyai tujuan untuk saling menjaga dan membentuk rumah tangga yang baik. Telah disebutkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa nikah itu adalah sunnah yang di anjurkan di antara sunah lainnya untuk semua ummat nabi Muhammad serta untuk para hewan dan juga tumbuhan sebagaimana firman Allah QS. Az-zariyat ayat 49 yang berbunyi:
َنْوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعَل ِْيَْجْوَز اَنْقَلَخ ٍءْيَش ِ لُك ْنِمَو “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah”
Dan juga dalam hadis Rasulullah bersabda:
Diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah  bahwa  Rasulullah  pernah  bersabda:  nikah  itu sunnahku  dan  siapa  saja  yang  tidak  mau  mengamalkan  sunnahku,  maka  dia  bukan termasuk  dari  ummatku.  Maka  menikahlah  kalian,  karena  kau  senang  dengan banyaknya ummatku. Dan siapa yang mempunyai kemampuan untuk menikah maka menikahlah.  Para ulama sependapat bahwa pernikahan itu telah dianjurkan oleh agama Islam. Di sini ulama berbeda pemikiran tentang hukum nikah dan kondisi pernikahan tersebut  ketika  di  laksanakan  tanpa  wali. 5 Perkawinan  bila  dilihat  dari  segi  hukum, maka ia adalah suatu perjanjian atau akad yang sangat kuat. 6
4 Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam Waadillatuhu , Jakarta Insani, 2011. Hal 40.
5 M. Khairul Hadi Al-Asy Ari & Adrika Fitratul Aini, Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Ja’fari, 2015 .
6 Kamal Mukhtar, Asa- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Jakarta Bulan Bintang, 1993. Hal 7.
Rukun yaitu suatu yang harus di penuhi agar sesuatu yang dilakukan menjadi sah,  maka  jika  pernikahan  ingin  menjadi  sah  maka  syarat  dan  rukun  nikah  harus  di penuhi.  Menurut  Rusdaya  Basri  pada  buku  munakahat,  2019:20  dan  kebijakan pemerintah mengatakan adapun rukun pernikahan dari jumhur ulama adalah: 1). Calon mempelai laki-laki; 2). Calon mempelai perempuan; 3). Wali dari perempuan; 4). Saksi berjumlah 2 orang; 5). Ijab dan Qabul.
Sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda:

## دوهش و لىوب لاا حاكن لا
“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi”
Ini  menunjukkan  bahwa  wali  berperan  penting  dalam  urusan  pernikahan mempunyai hak untuk menikahkan seperti yang telah disebutkan pada penjelasan atas bahwa  wali  termasuk  dari  rukun  nikah.  Nikah  menurut  undang-undang  telah disebutkan pada No. 16 tahun 2019 yang berbunyi bahwa nikah itu adalah jalan untuk para pasangan agar dapat mengenal keluarga mereka masing-masing tanpa adanya rasa canggung  dari  kedua  keluarga,  dan  juga  mempererat  komunikasi  agar  tidak  adanya rasa benci.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  di  ambil  menggunakan  metode  pendekatan  kualitatif,  dengan mengambil  rujukan  melalui  metode  induktif  yaitu  peneliti  mengambil  sumber  dari buku dan sumber pustaka lainnya serta sumber yang relevan. Metode ini menggunakan metode kalian pustaka yaitu library research. 7

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pandangan Imam Syafi’i terhadap nikah tanpa wali
Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir mengatakan bahwa wali harus tetap ada dalam akad pernikahan dan juga harus dapat memimpin dan bertanggung jawab serta tidak. Maka wali bagi perempuan itu adalah rukun dari pernikahan yang dapat menentukan sahnya pernikahan itu. Maka rukun dan syarat nikah itu harus di penuhi supaya pernikahan tersebut menjadi sah. Beberapa dari kalangan ulama tidak memperbolehkan wanita menikah tanpa persetujuan wali. Tidak hanya mazhab Maliki dan Syafi’i yang mengatakan nikah harus menggunakan wali, ada juga sebagian ulama yang  sependapat  dengan  Imam  Syafi’i  seperti  Ibn  Syubrumah  dan  ulama-ulama terdahulu yang mengikuti pendapat dua mazhab tersebut. 8
Allah berfirman dalam QS An-Nur ayat 32 yang berbunyi:
7 Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung, 2002. Hal 6.
8 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan , Pustaka firdaus, 2003. Hal 161.
ۗ ٖ هِلْضَف ْنِم ُه للّا ُمِهِنْغ ُ ي َء اَرَقُ ف اْوُ نْوُكَّي ْنِا   ْمُكِٕى اَمِاَو  ْمُكِداَبِع ْنِم َْيِْحِله صلاَو ْمُكْنِم ىهمَيََْلاا اوُحِكْنَاَو مْيِلَع   عِساَو  ُه للّاَو
Makna  dari  ayat  yang  di  atas  yaitu  di  anjurkan  pada  para  wali  untuk menikahkan  orang-orang  masih  belum  mempunyai  pasangan  dan  layak  untuk  di nikahkan dari hamba sahaya yang perempuan ataupun laki-laki. Apabila mereka tidak mampu, maka Allah akan memberikan mereka rezeki. Allah maha luas (pemberiannya), lagi maha mengetahui. Dan di dalam hadis juga telah di sebutkan yang di riwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi:

## )هجام نبا هاور( ليولاا حاكن لا
“tidak ada pernikahan kecuali dengan wali (HR. Ibn Majah).
Kesimpulan  dari  ayat-ayat  tersebut  adalah  pertama  bahwa  khitbah  dari  ayat yang di atas tertuju kepada wali, maka ayat ini menunjukkan kalau nikah itu berikan kepada mereka para wali bukan kepada perempuan. 9 Dalam rukun pernikahan itu wali adalah salah satu rukunnya, yaitu wali harus tetap ada dalam pelaksanaan akad nikah karena jika wali tidak ada atau pernikahan itu di laksanakan tanpa wali maka otomatis pernikahan itu di anggap batal dan tidak sah. 10 Sebagaimana Imam Syafi’i menjelaskan dalam kitabnya Al-Umm: dan juga telah di sebutkan dalam hadis pendapat yang sama dengan Al-Quran bahwa Rasulullah bersabda:
َق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا َلوُسَر

## اَهُحاَكِنَف  لِطَبَ اَهُحاَكِنَف اَهِ يِلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرْما اَميَُّأ َلا اَه ِجْرَ ف ْنِم َّلَحَتْسا اَِبِ ُرْهَمْلا اَهَلَ ف اَِبِ َلَخَد ْنِإَف  لِطَبَ اَهُحاَكِنَف  لِطَبَ ُناَطْلمسلاَف اوُرَجَتْشا ْنِإَف َِّليَو  َلا ْنَم مِليَو ُهَل
Makna  dari  hadis  yang  telah  di  riwayatkan  oleh  At-Tirmidzi  hadis  ke  1021 beliau mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: siapa saja di antara wanita yang ingin menikah tapi tidak dengan walinya, maka pernikahan tersebut menjadi batal, batal, batal. Dan ketika perempuan itu sudah di gauli oleh lelaki tersebut maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan atas apa yang sudah dihalalkan dari pada  kemaluannya  dan  wali  hakim  yang  menjadi  wali  bagi  perempuan  yang  tidak mempunyai wali (anak hasil zina).
9 Mahmoud Syaltout, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh , Jakarta bulan bintang, 1993. Hal 120.
10 Muammar Mahdi & Irfan lewa, Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Janda Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Studi Komperatif, Shautuna, 2021. Vol 2.

## 2. Pandangan Imam Malik terhadap nikah tanpa wali
Dalam pandangan Imam Malik  Nikah itu tidak sah jika wali tidak ada karena wali  merupakan  rukun  dan  syarat  nikah  dan  juga  Imam  Syafi’i  sependapat  dengan Imam Malik. 11 Imam Malik mengatakan bahwa wali adalah sarat yang harus di penuhi dalam pernikahan jadi menurut beliau pernikahan tanpa adanya wali itu tidak dapat di  sahkan.  Dan  juga  para  pengikut  dari  beliau  juga  mengutarakan  pendapatnya dengan lebih tegas lagi bahwa wali salah satu dari rukun nikah.
Salah satu hadis yang mengatakan bahwa wali itu wajib ada pada pernikahan di jelaskan pada hadis berikut:
الله ىلص الله لوسر لاق امهنع الله يضر هيبا نع ىسوم بيا ةدرب بيا نعو لاا حاكن لا ملسو هيلع
ح نبا يذيمترلاو نييدلما نبا هححصو ةعبرلااو دحما هاور( لي وب )ناب
“Tidak ada nikah kecuali dengan wali”(HR. Ahmad dan Imam empat, dan telah menshohihkan Ibnu Madini dan At-Tirmidzi Ibnu Hiban).
Dalam  Al-Quran  memang  tidak  ada  penjelasan  jelas  mengenai  wali  dalam pernikahan  akan  tetapi  ada  isyarat  yang  menunjukkan  harus  ada  wali  nikah. 12 Para ulama yang mengharuskan adanya wali dalam suatu pernikahan mengatakan bahwa hadis ini memberi petunjuk bahwa wali nikah merupakan syarat sah suatu pernikahan. Menurut  pemikiran  mereka,  sekiranya  wali  bukan  merupakan  syarat  sah  suatu pernikahan, tentulah rasa cinta antara laki-laki dan perempuan saja sudah cukup untuk terlaksanakannya suatu pernikahan.

## 3. Pandangan Imam Hambali terhadap nikah tanpa wali
Sama halnya dengan Imam Hambali beliau mengatakan bahwa wali itu sangat penting  dalam  keberlangsungan  pernikahan,  tanpa  adanya  wali  maka  nikah  tersebut jadi batal. Dalam hadis telah di jelaskan sebagai berikut:
“Dari Abu Burdah ibn Abi Musa dari bapaknya berkata, Rasulullah bersabda: tidak ada nikah,  kecuali dengan  wali” (Hadis riwayat Ahmad dan empat Imam  hadis dan telah menshahihkan Ibn Madani, Tirmidzi, dan Ibn Hiban). 13
Menurut Imam Hambali, akad nikah yang di ucapkan oleh perempuan maka boleh, akan tetapi tergantung pada restu walinya. Apabila tidak di restui wali, maka akad  tersebut  menjadi  tidak  sah.  Dalil  yang  menjadi  landasan  Imam  Hambali  yaitu dali yang diriwayatkan oleh Aisyah:
11 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , Pustaka Azzam, 2007. Hal 14.
12 Syaiful Hidayat, Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab , 2016. Vol. 2
13 Jamaluddin & Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan . Aceh: Unimal Press, 2016.
اَميَُّأ َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللّا ىَّلَص َِّللّا َلوُسَر ِنَف اَهِ يِلَو ِنْذِإ ِْيَْغِب ْتَحَكَن ٍةَأَرْما
َهُحاَكِنَف  لِطَبَ اَهُحاَك ا َبَ
ْهَمْلا اَهَلَ ف اَِبِ َلَخَد ْنِإَف  لِطَبَ اَهُحاَكِنَف  لِط
اَه ِجْرَ ف ْنِم َّلَحَتْسا اَِبِ ُر
َتْشا ْنِإَف ُناَطْلمسلاَف اوُرَج )دواد وبا هاور( ُهَل َِّليَو  َلا ْنَم مِليَو
Hadis ini telah menjelaskan bahwa nikah tanpa seizin wali atau restu orang tua maka nikahnya menjadi batal, hal ini menunjukkan bahwa menikah atas restu orang tua maka pernikahannya itu menjadi sah. Maka jelaslah bahwa hadis di atas tersebut menggantungkan sahnya pernikahan seorang anak atas izin dari walinya.

## 4. Pandangan Imam Hanafi terhadap nikah tanpa wali
Imam  Hanafi  dan  para  pengikutnya  berpendapat  bahwa  perempuan  yang nikah  tidak  dengan  walinya  akan  tetapi  calon  yang  dipilih  itu  setara  atau  sekufu dengannya maka pernikahan itu dibolehkan. 14 Dalam pernikahan tanpa adanya wali dan restu orang tua, Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh nikah tidak dengan wali karena Imam Hanafi mempunyai pemikiran sendiri bahwa wali bukanlah syarat sah pernikahan, maka seorang wanita boleh menikahkan dirinya tanpa harus dengan  adanya  wali  nikah  tapi  calon  yang  dipilihnya  harus  yang  sekufu  dengan perempuan tersebut. 15
Adapun ayat yang di jadikan hujjah oleh Imam Hanafi dan ulama-ulama lain yang  sependapat  dengannya  yang  membolehkan  pernikahan  seorang  perempuan tanpa wali adalah pada surah Al-Baqarah ayat 230:
ٖ هَْيَْغ اًجْو َز  َحِكْنَ ت  ه تَح  ُدْعَ ب ْنِم ٖ هَل ملَِتَ  َلََف اَهَقَّلَط ْنِاَف “Kemudian  jika  suami  mentalaknya  (sesudah  talak  yang  kedua),  maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain”(QS. Al-Baqarah:230).
Imam  Hanafi  mengambil  dalil  sebagaimana  yang  di  atas  bahwa  nikah  tidak harus dengan izin wali dan wali juga tidak harus ada dalam pernikahan. 16

## 5. Pandangan undang-undang kompilasi hukum Islam tentang nikah tanpa wali
Dalam KHI Bab II pasal 2, pernikahan adalah akad yang sangat kuat dan suci dalam  perjalanan  hidup.  Di  Syariat  Islam  disebut  sebagai  mitsaqan  galidzan,  yaitu ikatan  yang  kuat  dalam  nikah  antara  perempuan  dan  laki-laki  untuk  beribadah  ke pada Allah dan terjauhkan dari maksiat.
14 Ibnu Rusyd , Fiqh Sunnah , 2014. Hal 1 4 15 Muammar Mahdi & Irfan Lewa, Pandangan Imam Mazhab Terhadap Wali Bagi Para Janda Relevansinya dengan Kompilasi hukum Islam di Indonesi a, 2021. Vol. 3 16 Syaiful Hidayat, Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab , 2016. Vol. 2
Pernikahan  bisa  dikatakan  sah,  jika  dilakukan  dengan  cara  yang  benar  dan  sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Pernikahan itu akan tercatat di tiap- tiap kantor urusan agama menurut peraturan undang-undang yang berlaku. 17 Sebab kaitannya  dengan  hukum  perkawinan  yang  ada  di  Indonesia  yang  memegang  kuat prinsip, bahwa wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, jadi jika ingin melangsungkan pernikahan maka wali harus ada. 18
Dalam (KHI) tertera di buku bab 4 yang membahas tentang rukun nikah dan syarat ketentuannya. Menurut undang-undang yakni ada lima bagian telah tertera di pasal 14 tentang syarat dan rukun sahnya pernikahan, sebagai berikut: 1). Mempelai laki-laki; 2). Mempelai perempuan; 3). Wali dan 2 orang saksi; 4). Ijab Qabul.
Dari penjelasan di atas dapat kita dipahami bahwa untuk menentukan sahnya suatu  perbuatan  harus  di  memenuhi  rukun  dan  syarat. 19 Dalam  hal  ini  menurut peneliti memberikan pendapat yang lebih benar adalah pendapat dari jumhur ulama yang tidak membolehkan pernikahan tanpa wali dengan alasan:
1. Dalam hadis telah disebutkan bahwa wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal karena yang demikian itu adalah jalan menuju perzinaan. Dan juga karena seorang wanita itu sangat terbatas untuk memilih pasangan yang paling cocok untuk dirinya.
2. Wali  adalah  orang yang  mempunyai hak  atas  nama  mempelai wanita dalam pelaksanaan akad nikah.
3. Di  dalam  surah  Al-Baqarah  ayat  232  tidak  terdapat  petunjuk  tentang pernikahan tanpa adanya wali, karena kalau dilihat jika menikah tanpa adanya wali  di  bolehkan  dalam  ayat  tersebut  terus  kenapa  ada  larangan  wali  untuk tidak  menghalangi  wanita  untuk  menikah  lagi  dengan  calon  suami  lamanya hal ini menunjukkan bahwa wali ada hak atas berlangsungnya pernikahan dan juga wanita tidak boleh menikah tanpa wali dan izin wali.
4. Telah  diketahui  kalai  pernikahan  itu  untuk  membangun  keluarga  yang sakinah. Keluarga tidak dapat dibina dengan sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga dari kedua belah pihak. Serta wanita di anggap masih kurang baik dalam memilih calon suami karena wanita adalah orang yang masih cepat merasa dan sering terpengaruh oleh perasaan. Dalam situasi seperti itu akan membuat kekhawatiran terjadinya salah pilih pasangan, dan jika itu terjadi maka bisa saja yang dipilihnya adalah laki-laki yang tidak beradap  dan  tidak  bermoral.  Oleh  sebab  itu  keberadaan  wali  sangat  penting dalam memilihkan pasangan yang tepat untuk anak perempuannya agar tidak terjadi salah pilih pasangan.
17 Santoso, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat , 2016. Vol. 7 18 Abu Mansur Al-Asy’ari, hukum nikah siri, Ringkasan Paduan Nikah Di KUA , Yogyakarta, deepublish, 2019
19 Aulia, Hidayatullah, & Malia Ulfa, Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang-undang Perkawinan Di Indonesia, 2021

## D. KESIMPULAN
Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pendapat di antara ulama mazhab, hasil analisa peneliti terhadap para ulama mazhab tentang nikah tanpa wali  yaitu  menyimpulkan  bahwa  pendapat  yang  lebih  cocok  dan  mendekati kebenaran  yakni  dapat  dari  Imam  Syafi’i  dan  Imam  Malik  yang  mengatakan  kalau pernikahan tanpa wali itu tidak sah karena wali itu termaksud rukun pernikahan, dan juga  dalam  kompilasi  hukum  Islam  mengikuti  pendapat  jumhur  ulama  karena menurut KHI tidak sah pernikahan tanpa terpenuhinya rukun dan syarat dan rukun pernikahan dan wali adalah rukun pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam.

## REFERENSI:
Al-Asy, M. Khairul Hadi; & Andika Fitratul Aini. (2019). Hak Perempuan Menikah Tanpa Wali Dalam Pandangan Imam Syafii Dan Imam Ja’far .
Al-Asy’ari,  Abu  Mansur.  (2019 ).  hukum  nikah  siri,  Ringkasan  Paduan  Nikah  Di  KUA . Yogyakarta: deepublish.
Aulia, Hidayatullah, Maria Ulfa. (2021). Akibat Hukum Kawin Lari Berdasarkan Undang- undang Perkawinan Di Indonesia ,
Hidayat, Syaiful. (2016). Jurnal. Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab .
Hosen, Ibrahim. (2003). Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Jamaluddin & Nanda Amalia. (2016). Buku Ajar Hukum Perkawinan . Aceh: Unimal Press.
Mahdi,  Muammar;  Lewa,  Irfan.  (2021).  Jurnal. Pandangan  Imam  Mazhab  Terhadap  Wali Bagi Janda Relevansi Dengan KHI Di Indonesia: Studi komperatif
Moleong, Lexi J. (2002). 6 Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosakary.
Mukhtar,  Kamal.  (1993). Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan .  Jakarta:  Bulan Bintang.
Santoso.  (2016).  Jurnal.  Hakikat  Perkawinan  Menurut  Undang-undang  Perkawinan Hukum Islam Dan Adat.
Syaltout, Mahmoud . (1993). perbandingan mazhab dalam masalah fiqh . Jakarta: PT. Bulan Bintang.
Zuhaili,  Wahbah.  (2011). Fiqh  Islam  Wa  Adillatuhu,    Pernikahan,  Talak,  Li’an,  Zihar,  dan Masa Iddah . Jakarta: Gema Insani