## Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia
Slamet Sampurno Soewondo 1 , Syarif Saddam Rivanie Parawansa 2 dan Ulil Amri 3 1 Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: slametss_68@yahoo.com
2 Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: syarifsaddam@unhas.ac.id
3 Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia. E-mail: ulilamri1006@gmail.com

## Abstract
Euthanasia is a topic that always invites debate, especially the conflict between respect for the right to human life and moral values, ethics, and the sanctity of life as a gift from God Almighty. The  Netherlands  and  Belgium,  as  open  and  free  countries,  have  accommodated  euthanasia  in their medical practices. This article provides a description of how the Netherlands and Belgium carry out their euthanasia practices and how Indonesia responds to the euthanasia issue, both in  terms  of  legislation  and  the  way  of  life  of  the  Indonesian  people.  Meanwhile  in  Indonesia, euthanasia is not explicitly recognized in Indonesian law, but there are several regulations that can ensnare euthanasia perpetrators, for example in Articles 344 and 345 of the Old Criminal Code and Articles 461 and 462 of the New Criminal Code. The finding is the process of legislation and legal renewal, especially regarding euthanasia, must still be carried out based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, taking into account the religious and cultural norms prevailing in Indonesian society.

## Pendahuluan
Secara sederhana Euthanasia dapat diartikan berupa bentuk proses mengakhiri hidup pada seseorang yang berada dalam kondisi sakit yang parah atau kondisi berat. Pengakhiran hidup yang dimaksud adalah dengan menggunakan metode-metode medis yang mudah dan berperikemanusiaan. Euthanasia adalah tindakan medis
Media Iuris Vol. 6 No. 2, June 2023                                                                                            p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i2.43841                                                                                                     e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 2 March 2023; Accepted 9 June 2023; Available online 20 June 2023.
How to cite: Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa dan Ulil Amri, ‘Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia’ (2023) 6 Media Iuris.
Keywords: Euthanasia; Update; Indonesia.
Copyright © 2023 Slamet Sampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa dan Ulil Amri. Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Euthanasia merupakan topik yang selalu mengundang perdebatan khususnya pertentangan antara penghormatan terhadap hak hidup manusia dengan nilai moral, etika, dan kesucian hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Belanda dan Belgia sebagai negara yang terbuka dan cenderung bebas telah mengakomodir euthanasia dalam praktik kedokteran mereka. Artikel ini memberikan uraian bagaimana Belanda dan Belgia menjalankan praktik euthanasia meraka dan seperti apa Indonesia dalam menyikapi isu euthanasia baik dalam perundang-undangan maupun pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif melalui pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan perbandingan. Sementara itu di Indonesia, secara tegas euthanasia belum dikenal dalam hukum Indonesia, namun terdapat beberapa peraturan yang dapat menjerat pelaku euthanasia misalnya dalam Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP Lama serta Pasal 461 dan Pasal 462 KUHP Baru. Hal baru yang dapat dikemukakan yaitu proses legislasi dan pembaruan hukum khususnya menyangkut euthanasia masih harus terus dilakukan dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan mempertimbangkan norma-norma agama maupun budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia.
Kata Kunci:
Euthanasia; Pembaruan; Indonesia.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
dengan sengaja untuk mempersingkat hidup seseorang. Black’s Law Dictionary, menyampaikan penjelasan mengenai euthanasia yang berupa, euthanasia  is  the  act  or practice of killing or bringing about the death of a person who su! ers from an incurable disease or condition. Euthanasia is sometimes regarded, by law, as second degree merder, manslaughter, or criminally negligent bomicide. 1 Euthanasia merupakan proses pembunuhan atau suatu tindakan praktik pembunuhan kepada seseorang yang sedang dalam kondisi sakit atau sesorang yang mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2 mendefinisikan euthanasia sebagai suatu perbuatan dengan sengaja mengakhiri makhluk (baik orang atau hewan piaraan) yang sedang luka parah atau sakit berat menggunakan cara kematian yang tenang dan mudah dengan cara kemanusiaan. Sementara itu, euthanasia dilihat dari Bahasa Yunani euthanatos yang berarti baik dan thanatos berarti mati. Dalam Bahasa Inggris sering diistilahkan sebagai mercy killing atau good/easy death . Negara Belanda sendiri melalui Ikatan Dokter Belanda oleh Euthanasia Study Club mengartikan euthanasia sebagai tindakan sengaja dalam melakukan sesuatu untuk tidak memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan tindakan guna dalam mengakhiri hidup atau memperpendek hidup seorang, yang dimana dilakukan untuk kepentingan pasien itu sendiri. 3
Pemikiran tentang euthanasia dilatarbelakangi dengan adanya pendapat bahwa pelaksanaan euthanasia didasarkan agar pasien tidak menderita lama serta harus mendapatkan persetujuan. Euthanasia dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan atau meringankan penderitaan penyakit yang dialami oleh pasien. Euthanasia sendiri digambarkan dalam posisi seseorang memiliki penyakit yang sangat parah, membuat penderitaan luar biasa, sudah diderita dalam waktu yang lama, serta tidak waktu yang pasti akan kesembuhannya. 4 Selain itu, pemikiran euthanasia juga dilatar belakangi oleh kondisi pasien yang menderita penyakit yang kronis dan tidak ingin menjadi beban
1 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary (16 edn, St Paul Minn-West Publishing Co 1991) 554.
2 https://www.kbbi.co.id/arti-kata/eutanasia>.
3 I Made Wahyu Chandra Satriana, Pembaharuan Hukum Pidana: Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia) (Udayana University Press 2020) 4.
4 Gracia Gracia, Dylan Aldianza Ramadhan dan Juan Matheus, ‘Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia’ (2022) 2 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal 3.
bagi anggota keluarganya. Pendapat yang pro terhadap euthanasia mendasarkannya pada mengatasi adanya penderitaan, menjaga integritas tubuh, otonom pribadi serta menetukan nasibnya sendiri. Euthanasia sendiri memiliki kontroversi yang dimana membicarakan isu mengenai hak dalam mengakhiri hidup atau hak untuk mati. 5 Secara hakiki, setiap manusia memiliki kedudukan yang setara, bebas dan merdeka. Darinya pilihan atas keadaan mengenai diri pasien haruslah dihormati.
Terdapat pula pandangan yang kontra terhadap euthanasia. Pendapat yang kontra terhadap euthanasia didasarkan pada persoalan hukum euthanasia, etika dan moral. Kaum yang tidak sepakat akan euthanasia menekankan pada kesucian dalam hidup seseorang. Selain itu, bahwa adanya kekhawatiran atas niat jahat dengan kondisi kemunduran etika, moral dan keadilan saat ini yang menyalahgunakan euthanasia terhadap anggota keluarganya untuk mendapat warisan properti atau hak-hak lainnya dari pasien.
Hak Asasi Manusia terkait dengan penentuan atas nasibnya (right  of  self- determination) sendiri termasuk hak untuk hidup diatur secara universal dapat dilihat pada United Nation Declaration of Human Rights, yang dapat diartikan sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Euthanasia sendiri kemudian dikaitkan dengan Hak ini, hingga adanya hak dalam keinginan untuk mari diartikan Sebagai hak dalam menentukan nasib sendiri
Sementara itu atensi secara de jure maupun de facto terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, sudah ada sejak adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), 6 pengakuan atas Hak Asasi Manusia telah sangat jelas dan ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Konstitusi kita telah sejak awal mengakui atas kebebasan, peri kemanusiaan, peri keadilan, serta jaminan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sipil, politik, sosial, serta budaya. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan
5 Louisa Yesami Krisnalita, ‘Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran’ (2021) 10 Binamulia Hukum 181 <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/ view/386> diakses 12 Juni 2023.
6 Lukman Hakim dan Nalom Kurniawan, ‘Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia’ (2021) 18 Jurnal Konstitusi 871.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat. 7 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 4 diatur mengenai hak untuk hidup bahwa hak hidup adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang dan tidak boleh dirampas sebagian atau seluruhnya dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa tiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Pasal 33 ayat (2) mengatur bahwa tiap orang bebas dari perasaan takut akan penghilangan paksa dan penghilangan nyawa. Individu dalam yurisdiksi suatu negara wajib untuk dilindungi dan dihormati hak asasinya, apapun kondisi individu yang bersangkutan. 8
Selanjutnya, bahwa dalam perspektif hukum pidana Indonesia, KUHP mengatur terkait dengan euthanasia yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Diantaranya adalah Pasal 344 KUHP yang mengatur terkait adanya permintaan dari korban sendiri yang dinyatakan secara sungguh-sungguh. Unsur permintaan korban harus dibuktikan bahwa inisiatif harus berasal dari korban itu sendiri. Pasal 304, 306, dan 531 KUHP mengatur tentang perbuatan yang meninggalkan orang yang perlu ditolong masuk dalam kategori tindak pidana. Selain itu, Pasal 345 KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja menyarankan orang lain untuk bunuh diri atau memberikan sarana kepadanya, untuk itu diancam dengan pidana selama-lamanya empat tahun penjara. Pada ketentuan dalam KUHP, dapat dilihat bahwa hukum pidana Indonesia setidaknya mengenal dua jenis euthanasia yaitu euthanasia aktif yakni euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien dan euthanasia pasif yang berarti
7 Enju Juanda, ‘Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia’ (2020) 8 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 100.
8 Farid Wajdi dan Imran, ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013’ (2021) 14 Jurnal Yudisial 233 <https://jurnal. komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/445/pdf>.
bahwa dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien. Dari pandangan hukum positif Indonesia, tindakan euthanasia adalah suatu pembunuhan. 9
Perdebatan yang panjang mengenai euthanasia menjadi topik yang alot dan sensitif. Namun, di berbagai negara yang cukup terbuka, euthanasia telah diterima sebagai suatu upaya medis. Misalnya saja di Belanda dan Belgia yang pada tahun 2002 telah menerima konsep euthanasia. Dokter dapat saja membantu pasien untuk mengakhiri hidup sebagai pilihan yang dimungkinkan, sementara itu di Belgia disahkan undang-undang untuk mengatur mengenai euthanasia. Belanda sebagai negara yang cukup terbuka dan bebas telah melakukan proses legislasi euthanasia. Sekalipun Pasal 293 dan Pasal 294 KUHP Belanda telah melarang euthanasia aktif, namun organisasi profesional untuk praktisi medis di Belanda atau Royal Dutch Medical Association telah memberikan panduan mengenai euthanasia. Tahun 1984 Royal Dutch Medical Association mengeluarkan peraturan bahwa dokter atau praktisi medis lainnya tidak dapat dituntut secara pidana terhadap perbuatan euthanasia selama terdapat permintaan pasien, pasien mendapat informasi lengkap tentang kondisi medis, tidak ada pengobatan alternatif, pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan, dan dokter yang menangani pasien telah melakukan konsultasi dengan dokter lain. Berdasarkan hal itu, bahwa pada tahun 1990, Asosiasi Medis Kerajaan Belanda mengeluarkan peraturan bahwa dokter atau praktisi medis tidak dapat dituntut secara pidana apabila telah melakukan prinsip kehati-hatian. Kemudian Senat Kerajaan Belanda telah mengesahkan undang-undang pada 10 April 2001, secara resmi membolehkan euthanasia dengan syarat bahwa pasien harus merasakan sakit yang tidak tertahankan dan kemungkinan sembuh dinyatakan tidak ada, pasien harus meminta kepada dokter untuk dilakukan euthanasia apabila berbagai upaya pengobatan telah habis, dan, laporan euthanasia harus dikirimkan kepada ahli dengan melampirkan latar belakang kondisi pasien. Habisnya harapan pasien dalam penyembuhan menjadi alasan euthanasia menjadi legal, selanjutnya untuk menguatkan keputusan, dikuatkan pula dengan beberapa data: 10
9 I Gusti Agung Gede Utara Hartawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Nyoman Sutama, ‘Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia’ (2020) 1 Jurnal Konstruksi Hukum 312.
10 Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan (Kampus IAIN Palopo 2018) 90.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
1.  KUHP Belanda tetap menggolongkan euthanasia sebagai tindakan kejahatan, meskipun banyak orang yang dibiarkan minta mati enak;
2.  Beberapa tahun terakhir, minat orang Belanda untuk mati dengan bantuan dokter semakin bertambah;
3.  Lebih dari 25 tahun para dokter yang melayani permintaan euthanasia, tidak terjerat hukum;
4.  Tahun 1999, lebih dari 2.200 pasien minta dipulangkan ke alam baqa dengan cara suntik mati, dan dan angka tak resmi menyebutkan 5000 kematian berlangsung secara menyenangkan tanpa rasa sakit;
5.  Hasil survey menunjukkan 90% responden mendukung euthanasia.
Sementara itu Belgia mengesahkan Undang-undang tentang Euthanasia sejak
September 2002. Tata cara dan syarat euthanasia di Belgia juga tidak jauh berbeda dengan Belanda. Syarat-syarat tersebut diantaranya bahwa euthanasia dilakukan berdasarkan permintaan pasien tanpa paksaan dari pihak manapun, penyakit yang diderita oleh pasien haruslah penyakit yang tidak tertahankan yang tidak bisa dsembuhkan, dan dokter yang menangani euthanasia harus berkonsultasi dengan dokter lain. Selanjutnya, apabila euthanasia telah dilakukan, dokter yang menangani euthanasia harus mengirimkan laporan hasil euthanansia yang berisi rekam medik pasien dan proses euthanasia yang dilakukannya kepada Komite Kontrol dan Evaluasi Euthanasia. Sekalipun euthanasia di Belgia tidak secara tegas dijelaskan dalam Undang-undang tentang Euthanasia, namun Dewan Nasional Dokter Belgia menyatakan bahwa rangkaian upaya medis itu dapat dikategorikan sebagai euthanasia dan dapat dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.
Sementara itu, Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjadi pedoman Indonesia, yang kental dengan norma agama dan budaya timur memiliki pandangan yang berbeda tentang euthanasia. Namun, mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik terhadap kondisi dan situasi sosial masyarakat sangat dibutuhkan dalam melakukan penggalian terhadap hukum yang hidup sebagaimana kebutuhan serta keinginan masyarakat. Bagaimana Indonesia menyikapi pengaturan euthanasia sebagai pembaharuan hukum pidana untuk menetapkan secara tegas mengenai euthanasia yang memiliki pengaruh yang luas dan dapat mengendalikan masyarakat.

## Metode Penelitian
Artikel ini mengguanakan jenis penelitian normatif melalui pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan perbandingan. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didapatkan dengan penelitian kepustakaan (library research) . Bahan hukum primer dan bahan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan kualitatif dan penyajiannya secara deskriptif.

## Konsep Euthanasia di Berbagai Negara
Pada masa kemajuan teknologi kesehatan seperti sekarang, perdebatan di kalangan ahli hukum kesehatan maunpun dokter mengenai euthanasia masih mengundang pro dan kontra. Sebagian berpendapat bahwa mereka setuju dengan euthanasia oleh karena hal itu merupakan bentuk hak asasi yang dimiiliki oleh setiap manusia khususnya mengenai hak untuk menentukan hidup. Selain itu, setiap manusia juga diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri atau the right of selfdetermination. Hak tersebut dapat diartikan sebagai hak untuk menentukan kapan ia ingin mati. Konsep euthanasia dianggap penting oleh karena terkait dengan hak otonomi. Hak otonomi atau yang dikenal dengan hak otonomi pasien memberikan dasar untuk menentukan bagaimana ia ingin dirawat selama menjalani proses pengobatan. Keinginan pasien untuk berobat merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses pengobatan oleh tenaga kesehatan khususnya dokter. Prinsip otonomi yang menekankan nilai- nilai kemanusiaan memberikan pandangan bahwa pelayanan medis diperlukan untuk menegakkan norma-norma hak asasi manusia. Namun, terkadang hak otonomi pasien ini dianggap seolah memberikan peluang untuk memiliki kehendak atas dirinya sendiri.
Namun sebagian pihak juga berpendapat bahwa euthanasia melanggar beberapa norma-norma, khususnya Pancasila yang merupakan filsafat bangsa dan pandangan hidup. Sementara itu, di beberapa negara, euthanasia memberikan kekhawatiran akan kemunduran etika dan moral, khususnya mengenai keinginan pihak keluarga untuk mendapatkan hak-hak tertentu atau penguasaan atas properti
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
sehingga euthanasia dianggap sebagai satu jalan yang memungkinkan pihak keluarga pasien untuk melakukan pengalihan hak yang melanggar nilai moral dan etika, namun sah secara hukum.
Sementara itu, di beberapa negara, euthanaasia telah diterima sebagai satu langkah medis dan pelaksanaannya diakui dalam Undang-undang Euthanasia. Negara-negara yang dianggap telah memadai euthanasia secara legal, diantaranya adalah Belgia, Swiss dan belanda, dengan ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Selanjutnya, diuraikan berbagai eksistensi euthanasia di berbagai negara.
a.  Indonesia
Pancasila yang sebagai pandangan hidup serta filosofi bangsa yang kemudian dianut Indonesia, meletakkan dasar-dasar mengenai hak asasi manusia pada pembukaan UUD NRI 1945 dan batang tubuhnya. Hak-hak tersebut memberikan jaminan kepada setiap masyarakat untuk hidup, menentukan haknya bagaimana dalam hidup, termasuk hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Dasar regulasi euthanasia dari segi perundang- undangan sampai sekarang, belum terdapat regulasi (bentuk undang-undang) secara khusus dan lengkap terhadap euthanasia 11 Euthanasia tidak dapat dipersamakan dengan bunuh diri, oleh karena terdapat perbedaan mendasar mengenai subjek yang melakukan membantu atau melaksanakan proses euthanasia. Apabila bunuh diri dilakukan dengan peran orang itu sendiri, euthanasia membutuhkan adanya bantuan atau ikut campur pihak lain dalam hal ini dokter. Wakil Ketua Perhimpunan Hukum Kedokteran Indonesia, Fred Ameln dalam kegiatan Kongres I Perhimpunan dalam membahas Hukum Kedokteran Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk semu euthanasia yang terbagi menjadi dalam: 12
1. Menolak perawatan medis atau pengobatan;
2. Menghentikan pengobatan yang tidak ada gunanya;
3. Mati otak dan mengakhiri pengobatan.
11 Antonius Sarwono Sandi Agus, ‘Analisa Yuridis Praktik Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana (Di Intensive Care Unit Rumah Sakit)’ (2020) 1 Jurnal JURISTIC 148.
12 Anak Agung Ngurah Purnamiyanti, Ni Putu Esa Bulan & Wirasila, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif KUHP Indonesia’ (2020) 9 Jurnal Kertha Wicara 1–12 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/ download/62058/35810>.
Baik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ataupun  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun sebenarnya belum terdapat pasal yang mengatur mengenai euthanasia secara tegas dan jelas. Tidak ditemukan adanya pasal yang secara spesifik menerangkan mengenai praktik euthanasia apalagi dasar yang membolehkan praktik euthanasia dilakukan oleh dokter atas permintaan keluarga maupun pasien sendiri. Oleh karena itu, untuk menjelaskan mengenai praktik euthanasia di Indonesia, maka salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan melihat ketentuan-ketentuan lain di dalam undang-undang lain yang mengarah pada praktik euthanasia sebagai acuan dalam rangka menarik perbuatan untuk dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan kepada siapa saja yang dianggam melanggar hukum atau menjadi dasar dalam penyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan euthanasia. Berkaitan dengan masalah jiwa manusia dalam prinsip umum KUHP tentang bagaimana adanya perlindungan, hingga hak hidup secara wajar dapat terjamin, dari itu berdasarkan hukum di Indonesia euthanasia masuk dalam perbuatan yang melawan hokum. 13
Ketentuan-ketentuan yang dimaksud sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 344 dan Pasal 345. Kedua pasal tersebut apabila dilihat dari unsurnya merupakan delik-delik yang paling mendekati praktik euthanasia dan menjadi acuan dalam pertanggungjawaban praktik euthanasia di Indonesia. Pasal 344 mengatur bahwa “Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri dengan kesungguhan hati orang itu, maka akan diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Selanjutnya, Pasal 345 mengatur bahwa “Setiap orang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepada seseorang tersebut untuk itu, apabila hal tersebut terjadi, maka diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun”, maka dokter maupun orang yang membantu pasien melakukan euthanasia aktif dapat dipidana dengan pasal tersebut. 14
13 Rospita A Siregara, ‘Euthanasia Dipandang dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHPidana di Indonesia’ (2020) 4 Yure Humano 32.
14 Xavier Nugraha and others,  ‘Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan’ (2021) 6 University Of Bengkulu Law Journal 41.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
Apabila kita mencermati rumusan delik dalam Pasal 344 KUHP, dapat dilihat bahwa Pasal 344 cenderung mengatur delik euthanasia aktif yakni tenaga kesehatan ataupun dokter, melakukan dengan sengaja perbuatan guna memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. jika dalam kondisi dokter melihat pasiennya pada kondisi sangat menderita, dikarenakan penyakit yang sulit dipulihkan serta berdasarkan perkiraannya penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian serta adanya rasa kasihan pada pasien ia melakukan tindakan medis dalam mempercepat kematiannya dari itu perbuatan tersebut disebut euthanasia aktif. Sementara itu, Pasal 345 KUHP memberikan ancaman kepada perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai euthanasia pasif. Euthanasia pasif merupakan kondisi dimana tidak adanya bantuan secara aktif, dari tenaga medis ataupun dokter dalam mempercepat proses kematian pasien. jika penyakit dalam stadium akhir, yang diderita pasien berdasarkan pendapat dokter tidak adanya kemungkinan untuk sembuh, dari itu karena tidak tega melihat pasien menderita sangat lama di rumah sakit, pihak keluarga meminta kepada dokter untuk menghentikan pengobatan, tindakan penghentian pengobatan ini termasuk euthanasia pasif. 15 Penghentian tindakan pengobatan harus diputuskan oleh dokter berpengalaman yang memiliki pengalaman dalam keseluruhan kasus atau harus dilakukan setelah berkonsultasi dengan dokter berpengalaman. 16 Kebijakan  formulasi  yang  lebih  jelas dan  tegas  tentang euthanasia harus dibuat agar dokter mempunyai kepastian hukum ketika melalukan tindakan medis terhadap pasien  dan  seandainya  euthanasia  pasif tetap  harus  dilaksanakan  maka  tidak  ada  hak-hak pasien yang dilanggar. 17
Terdapat beberapa kasus di Indonesia yang pernah memohonkan euthanasia, diantaranya kasus Ny. Agian Isna Nauli dan kasus Keluarga Siti Julaeha. Ny. Agian Isna Nauli tak sadarkan diri setelah melahirkan. Pada 20 Agustus 2004, Ny. Agian lalu melahirkan anak melalui operasi caesar yang dipimpin oleh Dr. Gunawan
15 Endang Suparta,  ‘Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2018) 5 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 81.
16 Novita dan Erika Damaiyanti Umat,  ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Euthanasia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia’ (2021) 6 Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 219.
17 Putri Azzuri, Putri Azzuri dan Handoyo Prasetyo, ‘Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia’ (2021) 8 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 719 <http://jurnal. um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2765>.
Muhammad, Sp.OG. di RSI. Kondisi Agian yang koma dan menderita kerusakan otak permanen ini diduga akibat terjadi malapraktik sehingga keluarga Agian Isna Auli yaitu Hasan Kusuma mengajukan permohonan penetapan euthanasia atas istrinya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Didampingi Ketua LBH Kesehatan Iskandar Sitorus, Hasan Kusuma mengajukan permohonan menetapkan suntik mati atau euthanasia ini. Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kemudian menerima permohonannya. Melihat tidak adanya kemajuan secara signifikan yang di alami Ny. Agian Isna Nauli serta sudah koma selama empat bulan pasca operasi caesar dan kini dirawat di RSCM itu. Keadaan yang mengguncang, telah mengubah kenormalan hidup dirinya dan kedua anaknya. Yang kemudian Ditya Putra dan Raygie Attila kedua anknya menjadi terlantar akibat mengurus istrinya. 18
Kemudian pada kasus Keluarga Siti Julaeha. Siti Julaeha yang pada awalnya melakukan operasi di RSUD, Pasar Rebo dengan diagnosa hamil di luar kandungan, Ketika pasca dioperasi terdapat cairan pada sekitaran rahim. Setelah menjalani operasi, Siti Julaeha mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level. Tidak ada dokter dan manajemen RSUD, Pasar Rebo yang bertanggung jawab untuk menangani titti julaeha. Prosedur yang dicurigai tidak sesuai atau salah mereka anggap telah selesai. Rudi Hartono bersama rekan-rekan media dan Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) Pada 20 Januari 2005, membawa Siti Julaeha ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat. Di RSCM Siti Julaeha yang menjalani perawatan juga tidak ada tanda-tanda membaik, bahkan kondisinya semakin memburuk., bahkan pihak rumah sakit sempat melakukan tindakan bantuan pernafasan. Pada 20 Januari 2005 Rumah Sakit di Jakarta Timur dilaporkan telah melakukan malapraktik dalam operasi kandungan. Kasus tersebut telah dilaporkan Pihak LBHK ke Polda Metro Jaya. Operasi yang dilakukan dokter yang menyatakan kepada keluarga, bahwa Siti hamil di luar kandungan. Hingga akhirnya Siti Julaeha seusai operasi tidak pernah bangun lagi. Pada saat operasi, oksigen sempat tidak mengalir ke pusat saraf otak selama 20 menit. Hingga mengakibatkan
18 Hery H Winarno,  ‘Ketika Suntik Mati Jadi Pilihan’ ( Merdeka.com , 2016) <https://www.merdeka. com/khas/ketika-suntik-mati-jadi-pilihan-eutanasia-di-indonesia.html>.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
kerusakan batang otak. keluarga Siti Julaeha, Pada Februari 2005 resmi mengajukan permohonan penetapan euthanasia. 19
Perspektif yang mendasari larangan eutanasia adalah kenyataan bahwa masyarakat masih memegang teguh nilai religius dan menjadikan agama sebagai landasan hidup. Unsur religi menjadi nilai substansial sebagai penangkal euthanasia sebagai tindakan mengakhiri hidup karena menjadi dasar sebagian besar nilai religi akan menjunjung tinggi nilai sakralitas hidup sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa. Pemutusan nyawa dengan niat baik atau sejenisnya tidak dapat dibenarkan karena tindakan tersebut dianggap telah melangkahi kekuasaan Tuhan, yang memiliki hak satu-satunya untuk memberi dan mencabut nyawa seseorang pada waktu yang telah ditentukan-Nya. Hubungan antara nilai-nilai agama semakin penting karena nilai- nilai agama merupakan hal terpenting bagi manusia untuk membimbing manusia dalam kehidupannya. Adanya nilai-nilai agama sebagai pedoman yang paling penting menandakan bahwa nilai-nilai agama di Indonesia mempengaruhi norma-norma dalam hukum pidana, sehingga menjadikan praktik euthanasia akan mendapat penolakan tegas. Keyakinan yang kuat terhadap nilai-nilai agama akan semakin memperkuat penolakan terhadap legalisasi eutanasia dengan didasarkan pada nilai-nilai religius.
Berdasarkan hal tersebut, sekalipun tidak secara tegas dan jelas diatur dalam hukum Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak memberikan peluang terhadap praktik euthanasia. Regulasi euthanasia menjadi penting dibahas dalam UU Kesehatan ataupun dalam KUHP Indonesia, hingga euthanasia tidak mengalami kekosongan  norma,  dan  adanya  regulasi  yang  secara  spesifik  dan  jelas  mengatur mengenai euthanasia di indonesia, agar kemudian tidak adanya penyalahgunaan tindakan seperti ini, dikarenakan belum adanya aturan hukum yang tegas dan jelas mengenai euthanasia ini.
b. Belanda
Euthanasia di Belanda pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Pasal 293 dan Pasal 294 KUHP Belanda. Namun terdapat pengecualian
19 Krisnalita (n 5) 183.
terhadap tenaga medis atau dokter yang dapat membebaskannya dari praktik euthanasia. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 2 Law Review of Life Termination and Life Termination yang mengatur bahwa tenaga medis atau dokter berkewajiban untuk memberikan laporan kepada pihak yang berwenang mengenai keputusan untuk melakukan euthanasia. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut: 20
1.  Permintaan euthanasia merupakan permintaan sukarela dan telah dipertimbangkan oleh pasien maupun keluarganya;
2.  Pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan dan dinilai tidak ada harapan hidup;
3.  Dokter yang menangani pasien terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan pasien tentang situasi dan kemungkinan medisnya;
4.  Dokter harus memiliki keyakinan bahwa pasien sudah tidak memiliki pilihan lain;
5.  Adanya pendapat tertulis secara medis dari dokter lain yang bersifat independen mengenai kondisi pasien;
6.  Kondisi dilakukan secara sungguh-sungguh.
Undang-undang Euthanasia secara resmi diundangkan pada tahun 2002, namun sejarah diakuinya euthanasia di Belanda mengalami proses yang panjang dan penuh pertentangan. Pada proses pemakaman di Belanda mewajibkan adanya surat atau laporan kematian yang dibuat oleh petugas medis atau dokter pada setiap kematian yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Law Review of Life Termination and Life Termination. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Jaksa untuk melakukan penelitian berkas untuk menetapkan status pasien dapat dikuburkan atau dikremasi. Selain itu, berdasarkan laporan itu juga akan ditentukan status dokter apakah dokter tersebut dianggap telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan bersalah atas tuduhan tindak pidana. Dalam melakukan euthanasia harus mengikuti prosedur dan proses panjang yang menjadi ketentuan dalam tindakan euthanasia. 21
Selanjutnya pada tahun 1996, sebuah laporan telah mengubah praktik ini dengan terlebih dahulu melakukan euthanasia. Laporan tersebut berisi laporan yang bersifat profesional medis, dan mengesampingkan laporan dari Jaksa. Selanjutnya tugas untuk menilai dan mengevaluasi keputusan atas euthanasia diberikan kepada Komisi Kota dan
20 Martin Buijsen,  ‘Mutatis mutandis ... on Euthanasia and Advanced Dementia in the Netherlands’ (2022) 31 Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 41.
21 Zilfania Rahmawati dan Ashif Az Zafi,  ‘Euthanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam’ (2020) 6 Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam 185.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
tidak lagi kepada Jaksa. Berdasarkan laporan yang dibuat oleh komisi tersebut, barulah laporan tersebut dikirimkan kepada Jaksa untuk menilai dan memutuskan apakah terjadi tindak pidana dan perlukah tenaga medis atau dokter itu dihukum. Aturan ini kemudian menjadi dasar pijakan dan titik balik dilegalkannya eunthanasia di Belanda.
Undang-undang Euthanasia merupakan bagian akhir dari proses legislasi dan menutup perdebatan selama tiga puluh tahun mengenai kemungkinan euthanasia diberlakukan di Belanda. Undang-undang ini menghapuskan pidana terhadap keputusan atas permintaan euthanasia yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga medis apabila dilakukan sebagaimana aturan dalam perundang-undangan Belanda. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum kepada Komisi Kota yang bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap tindakan euthanasia. Undang-undang ini juga memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP Belanda. Kedudukan Undang-undang Euthanasia setara dan terpisah sehingga KUHP sehingga kedudukan KUHP akan tetap sebagaimana yang seharusnya.
Di dalam Undang-undang Euthanasia, terdapat pengaturan mengnai prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Sebelum Undang-undang Euthanasia disahkan pun, prinsip ini dapat dilihat dari berbagai kasus-kasus yang sudah ada. Pada Pasal 9 Peraturan Komite Peninjau Euthanasia Regional juga telah menjadi dasar dalam beberapa kasus yang dilaporkan tentang euthanasia sehingga diadopsi pula ke dalam Undang-undang Euthanasia. Selain itu, Undang-undang Euthanasia juga memberikan dasar hukum bagi komite tersebut terkait dengan organisasi, tugas, wewenang, dan metode kerja komite.
Euthanasia di Belanda tidak hanya terbatas pada orang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau bagi lansia, namun dalam Undang-undang Euthanasia juga mengatur mengenai euthanasia yang dilakukan terhadap anak di bawah usia delapan belas tahun. Pada paragraf 3 Undang-undang Euthanasia mengatur bahwa pasien dengan usia enam belas hingga delapan belas tahun dan dianggap cakap dalam menilai kepentintingannya, tenaga medis atau dokter dapat menjadikannya sebagai pertimbangan untuk melakukan euthanasia dan dibantu oleh orang tua/wali.
Sementara itu pada paragraf 4 mengatur bahwa anak dengan usia dua belas hingga enam belas tahun dan dinilai cakap dalam menilai kepentingannya, dokter maupun tenaga medis dapat memenuhi permintaan pasien jika orang tua/walinya setuju.
Dalam menilai kesungguhan dari pasien, maka dokter harus melihat kondisi yang ada pada diri pasien. Permintaan yang tiba-tiba, alasan di bawah pengaruh suasana hati atau pengaruh emosional sesaat tidak dapat diterima. Untuk memberikan keyakinan kepada dokter, maka harus terjadi pengulangan bahkan setelah dokter berdiskusi dengan pasien. Permintaan pasien kepada dokter untuk melakukan euthanasia harus dibuat secara sukarela oleh pasien tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Satu hal yang menjadi perhatian adalah dokter harus memberikan informasi yang jelas dan penuh mengenai kondisinya. Dokter juga harus menjelaskan apabila masih terdapat alternatif pilihan lain. Konsultasi ini dimaksudkan agar pasien dan dokter dapat menempuh jalan lain selain euthanasia. Apabila dokter telah yakin bahwa keputusan pasien berasal dari dirinya, eksplisit, dan berkelanjutan, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan euthanasia nantinya adalah keputusan bersama antara dokter dan pasien.
Dokter maupun tenaga medis diberikan pilihan untuk bersedia atau tidak bersedia melakukan euthanasia, oleh karena tidak semua dokter bersedia untuk melakukannya. Hal tersebut didasarkan oleh analisa medis yang dilakukan oleh dokter tersebut karena apabila komisi maupun Jaksa memutuskan bahwa persyaratan tidak terpenuhi, maka dokter akan berpotensi untuk dituntut secara pidana berdasarkan KUHP Belanda. Oleh karena potensi seperti ini menjadi bahan pertimbangan bagi dokter, maka tidak sedikit pula dokter yang ragu untuk melakukan euthanasia. Proses pelaksanaan euthanasia di Belanda mewajibkan dokter untuk menjadi konselor yang baik dalam upaya memberikan penjelasan mengenai rekam medik pasien. Apabila dinilai bahwa perawatan pasien tidak memiliki dampak yang signifikan, maka dokter juga dapat memilih untuk tidak merawat pasien atau menghentikan pengobatan.
Terkait dengan Tindak Pidana Euthanasia, tidak banyak kasus yang masuk ke Pengadilan oleh karena undang-undang ini masih cenderung baru. Jaksa juga merasa ragu untuk membawa kasus euthanasia ke Pengadilan oleh karena akan memberikan dampak negatif terhadap dokter atau tenaga medis, salah satunya adalah bahwa dokter
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
atau tenaga medis memilih untuk tidak melakukan euthanasia karena konsekuensi hukum yang akan diterimanya di belakang hari.
Di Belanda sendiri, baru terdapat satu kasus yang diputus oleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yakni yang dikenal dengan Kasus Heringa. Awalnya, seorang nenek yang meminta untuk euthanasia ditolak oleh dokter dan komisi. Selanjutnya nenek dan anak tirinya bernama Heringa kemudian merencanakan seluruh proses euthanasia dengan matang dengan mengumpulkan informasi, obat, hingga klinik yang dibuat secara khusus untuk proses euthanasia ini. Ketika waktu yang ditentukan telah tiba, proses euthanasia pun dilakukan dan kematiannya sangat cepat tanpa rasa sakit. Heringa kemudian didakwa dengan Pasal 293 KUHP Belanda. Heringa kemudian mengajukan banding dengan dasar bahwa yang bersangkutan berada pada posisi terdesak dan berada dalam keadaan terpaksa (overmacht) dengan harapan bahwa Heringa dapat dimaafkan atas perbuatannya. Dalam KUHP Belanda alasan pemaaf terkait dengan keadaan terpaksa diatur dalam Pasal 40 KUHP Belanda. Heringa berpendapat bahwa mematuhi hukum adalah kewajiban di sisi lain, namun terdapat pula kewajiban untuk membantu ibu tirinya sekalipun hal tersebut melanggar hukum. Bantuan terhadap ibu tirinya dalam melakukan euthanasia merupakan bantuan yang dibutuhkan oleh ibu tirinya. Namun, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kemudian menyatakan bahwa Pasal 2 dalam Undang-undang Euthanasia diperuntukkan bagi dokter maupun tenaga medis dan tidak diperuntukkan bagi orang biasa. Pihak yang dapat dimaafkan berdasarkan rumusan Pasal 40 KUHP Belanda adalah dokter ataupun tenaga medis yang melakukan euthanasia sepanjang proses euthanasia itu memenuhi syarat. 22

## c. Belgia
Sementara itu di Belgia, landasan yang menjadi dasar hukum euthanasia adalah Undang-undang Euthanasia Belgia yang disahkan pada September 2002. Euthanasia sendiri tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-undang Eutanasia Belgia, 2002 tetapi Dewan Nasional Kolese Dokter pada tahun 2003 menyatakan bahwa hal itu sama dengan eutanasia dan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan perawatan.
22 Wistuba Malgorzata, ‘Euthanasia in the Netherlands: A legal Perspective and The Public Debate’ (2020) 6 Bioethica 41–51.
Konsep euthanasia di Belgia sendiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Belanda. Undang-undang Euthanasia Belanda mengatur bahwa euthanasia harus dilakukan atas permintaan pasien dan tidak di bawah pengaruh pihak manapun, permintaan euthanasia harus dibuat secara sukarela, harus dipertimbangkan dengan baik dan berulang, kondisi akan penyakit dan penderitaan itu harus tak tertahankan atau kelainan serius yang tak tersembuhkan. Bahkan Belanda sejak tahun 2014 telah mengatur dan menjamin proses euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien anak. Sementara itu, Belgia menetapkan euthanasia di Undang-undang Euthanasia Belgia. Terdapat dua syarat yang secara prosedural harus terpenuhi yakni dokter yang akan melakukan euthanasia harus berkonsultasi dengan sesama dokter dan tidak memiliki hubungan dengan pasien maupun dokter yang merawat. Selanjutnya akan dilakukan konsultasi berdasarkan rekam medis pasien. Bersamaan dengan itu, dokter juga harus memeriksa apakah pasien memang menderita masalah fisik dan psikologis yang tidak dapat disembuhkan dan tidak tertahankan. Ketika dokter yang merawat tidak yakin untuk melakukan euthanasia dalam waktu dekat, maka selanjutnya akan diundang seorang psikiater yang akan menganalisa dan berkonsultas dengan pasien terkait kejiwaan. Dibutuhkan masa tunggu selama satu bulan sebelum melakukan eutanasia. Keputusan yang disepakati oleh dokter dan pasien harus sejalan hingga berkesimpulan bahwa tidak ada alternatif lain selain kematian. Keinginan pasien untuk melakukan euthanasia harus didiskusikan dengan kerabat sebelum dimulainya euthanasia. Dalam waktu empat hari setelah dilakukan eutanasia, formulir pendaftaran eutanasia harus diisi oleh tenaga medis atau dokter yang hadir untuk diserahkan kepada Komite Kontrol dan Evaluasi Federal tentang Eutanasia. Euthanasia sendiri tidak disebutkan secara jelas dalam Undang-undang Eutanasia Belgia, 2002 tetapi Dewan Nasional Kolese Dokter pada tahun 2003 menyatakan bahwa hal itu sama dengan eutanasia dan dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan perawatan. 23
Selanjutnya sebagai bahan kontrol dan evaluasi, dokter atau tenaga medis yang melakukan euthanasia harus melaporkan euthanasia yang dilakukannya kepada
23 Dharmapuri Selvakumar Madhumitha, ‘An Act of Euthanasia to an Act’ (2019) 02 Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 283.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
Komisi Kontrol dan Evaluasi Federal yang akan melakukan penilaian keabsahan dari pelaksanaan euthanasia tersebut. Dalam penentuan sah atau tidaknya euthanasia tersebut, komisi akan menilai semua prosedur dan perawatan yang dilakukan oleh dokter dan pasien. Apabila 2/3 dari total anggota komisi menilai bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat, maka perkara tersebut akan dibawa ke Jaksa.
Salah satu kasus yang pernah terjadi di Belgia adalah kasus yang diajukan ke Pengadilan Belgia terhadap kasus euthanasia perempuan berusia 64 tahun yang memiliki gangguang kepribadian. Pelaksanaan euthanasia baru diketahui oleh anaknya sehari setelah euthanasia dilakukan sehingga anak pasien merasa terdapat pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan hak untuk menghormati kehidupan pribadi dan keluarganya. Pengadilan HAM Eropa (European Court of Human Rights/ECtHR). ECtHR menilai bahwa syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang Euthanasia Belgia telah dipenuhi oleh dokter. Namun dampak dari hal itu adalah dibutuhkannya perlindungan tambahan untuk euthanasia dengan gangguan mental seperti kejiwaan. Dibutuhkan dua dokter independen termasuk psikeater untuk mengamati dan mempelajari pasien. Pengadilan juga berpendapat bahwa euthanasia terhadap pasien dengan gangguan jiwa tersebut telah sesuai dengan Hukum Euthanasia Belgia dan dinyatakan bahwa dalam kasus ini tidak ditemukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan kasus ini, maka terdapat catatan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh parlemen Belgia yakni penegakan hak asasi manusia dianggap telah terpenuhi selama berkesuaian dengan syarat-syarat dalam Undang-undang Euthanasia. Kedua, bahwa terkhusus kepada pasien dengan gangguan jiwa, maka dibutuhkan perlindungan tambahan untuk menilai dan memperhatikan perkembangan pasien. Ketiga, bahwa komisi yang dipercayakan untuk mengawasi pelaksanaan euthanasia harus independen, dan Keempat bahwa jenis-jenis sanksi terkait dengan pelanggaran dalam pelaksanaan euthanasia harus dibuat lebih beragam dan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan, oleh karena itu Parlemen Belgia harus melakukan amandemen terhadap ketentuan tersebut. 24
24 Marc De Hert, Sien Loos dan Kristof Van Assche, ‘The Belgian Euthanasia Law Under Scrutiny of the Highest Courts’ (2023) 24 The Lancet Regional Health - Europe 2 <https://doi.org/10.1016/j. lanepe.2022.100549>.

## Pembaruan Euthanasia di Indonesia
Dalam kajian hukum pidana Indonesia, euthanasia merupakan wacana yang berkaitan dengan pengobatan medis karena adanya anggapan bahwa setiap individu memiliki pilihan dalam hidupnya. Setiap individu memiliki proses kehidupan yang berbeda dan berhak untuk menjalani kehidupannya sendiri sebagai manusia tanpa campur tangan individu lain. Penghormatan terhadap harkat dan martabat kehidupan seseorang sebagaimana telah dibahas sebelumnya juga telah dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan pemikiran bahwa hidup seseorang adalah urusan pribadi, maka setiap individu berhak menentukan rencana hidupnya sehingga menimbulkan istilah otonomi. pasien yang berhak atas dirinya selama dirawat. 25
Di Indonesia, nilai-nilai agama memiliki peran yang kuat dalam mempengaruhi penolakan terhadap konsep euthanasia. Penolakan tersebut didasarkan pada ideologi negara, yaitu nilai agama yang tercermin dalam sila pertama Pancasila. Sebagai akar pemikiran yang membentuk karakteristik bangsa, jelas bahwa nilai agama akan sangat mendominasi pada masyarakat di Indonesia. Selain itu, nilai-nilai agama juga secara otomatis menjadi dasar dalam pengaturan penyelenggaraan negara yang juga pada akhirnya akan mempengaruhi proses legislasi dan pembentukan perundang-undangan. Oleh karena berdasarkan hal tersebut, nilai agama yang diakui secara tegas oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI 1945 secara implementatif harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
Terkait dengan euthanasia, Pasal 28A UUD NRI 1945 menjadi dasar hukum yang digunakan berkaitan dengan hak asasi manusia. Pasal ini memberikan pemaknaan bahwa tentang kesucian hidup yang berarti bahwa hidup adalah kekuasaan mutlak Tuhan Yang Maha Kuasa khusunya dalam hal memberi dan mengambil kesempatan hidup dari manusia. Dasar hukum tertinggi negara memandang dan menghormati kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai agama. Segala bentuk kegiatan manusia yang bertujuan untuk mengakhiri hidup, khususnya mengenai euthanasia, wajib dilarang karena sama
25 Fanny Tanuwijaya, ‘Euthanasia and the Assessment of Patients’ Autonomy Rights in the Indonesian Criminal Code’ (2020) 7 Lentera Hukum 238 <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/ejlh/article/ view/18701>.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
saja melangkahi kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengurus penciptaan dan pengakhiran hidup manusia. Pelaksanaan euthanasia untuk alasan apapun, termasuk penghormatan terhadap hak otonomi manusia dan alasan hidup manusia dianggap tidak dapat melampaui otoritas hukum berdasarkan nilai-nilai agama. Nilai ketuhanan sebagai tonggak utama dalam penciptaan hukum di Indonesia membuat gagasan otonomi manusia dibatasi dan diatur.
Dalam pengaturan hukum pidana Indonesia, tidak ditemukan adanya aturan yang jelas mengenai euthanasia baik dalam Undang-undang Kesehatan maupun dalam Undang-undang Praktik Kedokteran yang mengarah pada praktik euthanasia aktif maupun euthanasia pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP.
Pada 2 Januari 2023 merupakan titik penting dari pembaruan hukum pidana Indonesia oleh karena KUHP Indonesia yang baru telah disahkan melalui Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga menandai awal pemberlakuan hukum pidana nasional secara utuh. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP kita sebelumnya masih merupakan warisan kolonial yakni Wetboek  van  Strafrecht  voor  Netherlandsche  Indie yang ditetapkan melalui Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana. KUHP sebelumnya adalah KUHP yang dibuat oleh kolonial pada 1886 kemudian disesuaikan dengan kondisi wilayah Hindia Belanda dan diberlakukan pada tahun 1918. Berdasarkan Pasal 624 KUHP Baru, KUHP Baru mulai berlaku tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
Pembaruan tersebut ternyata tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap eksistensi euthanasia di Indonesia. Konsep euthanasia di dalam KUHP Baru pun tidak diatur secara tegas dan jelas. Apabila dibandingkan, rumusan delik dalam KUHP Baru dan KUHP Lama cenderung hampir sama. Adapun delik yang dapat menjerat pelaku euthanasia aktif adalah Pasal 461 KUHP Baru, sedangkan Pasal 462 KUHP Baru dapat digunakan untuk menjerat euthanasia pasif, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 461
Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Pasal 462
Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 344 KUHP Lama jika dilihat sekilas hampir sama dengan Pasal 461 KUHP Baru, hanya pada ancaman sanksi saja yang mana Pasal 461 KUHP Baru diancam dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun penjara yang sebelumnya pada Pasal 344 KUHP Lama diancam dengan ancaman maksimal 12 (dua belas) tahun penjara. Pasal 345 KUHP Lama cenderung sama dengan Pasal 462 KUHP Baru, baik dalam rumusan delik maupun ancaman sanksinya.
Apabila dicermati, pengakuan terhadap eksistensi euthanasia perlu untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan baik delik di dalam KUHP atau pun Undang- undang Kesehatan maupun Undang-undang Praktik Kedokteran. Bahkan akan lebih baik apabila pengaturan euthanasia diakui melalui Undang-undang Euthanasia. Namun, proses legislasi dan pembaruan hukum pidana harus tetap bersumber dari ideologi negara, budaya dan nilai-nilai, masyakarat, serta norma-norma lain yang berlaku khususnya norma agama dan adat.
Terdapat beberapa ciri khas/karakter yang harus dimengerti dan dijiwai dalam mengadakan karakter hukum pidana Indonesia yang harus dipertimbangkan oleh para penggagas pembaharuan hukum pidana, hingga hukum pidana nasional memiliki karakteristik Indonesia, diantaranya berupa : Pertama, bahwa adanya kemajemukan dan keragaman adat budaya dalam masyarakat Indonesia yang harus dilindungi dengan masing-masing mempunyai sistem hukum adatnya sendiri, diakui serta dihormati. Kedua, bahwa adanya sistem keberagamaan dan kepercayaan/keyakinan yang dianut (sistem religi) masyarakat Indonesia.  Nilai-nilai agama sangat berpengaruh dalam masyarakat, bahkan dalam hukum adat dan tata pergaulan sosial. Ketiga, sistem hukum sendiri yang berkarakter Indonesia sebagai negara merdeka dan negara modern juga harus ada. Keempat, bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh perkembangan Internasional, pergaulan antar bangsa.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila haruslah menjadi dasar dalam memformulasikan pengaturan euthanasia pada Pembaharuan hukum pidana Indonesia.
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
Pengaturan euthanasia dalam hukum pidana dengan tujuan dalam kebahagian dan kesejahteraan manusia dan karenanya memandang hukum selalu dalam suatu proses untuk menjadi. Sikap moral bangsa Indonesia yang dicerminkan dalam nilai Ketuhanan, yang mengakui hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kodrat dan derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. 26
Hak untuk hidup sangat berkaitan dengan Euthanasia, Hak yang merupakan hak asasi yang paling dasar dalam manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Berhubungan dengan euthanasia Pada kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana nasional, wajib memperhatikan norma agama

## Kesimpulan
Di Belanda dan Belgia, konsep euthanasia telah diakui melalui Undang-undang Euthanasia mereka. Euthanasia di Belanda dan Belgia dapat dilakukan ketika pasien meminta permintaan euthanasia dan telah dipertimbangkan oleh pasien maupun keluarganya, pasien mengalami penderitaan yang tidak tertahankan dan dinilai tidak ada harapan hidup, dokter yang menangani pasien terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan pasien tentang situasi dan kemungkinan medisnya, dokter harus memiliki keyakinan bahwa pasien sudah tidak memiliki pilihan lain, dan adanya pendapat tertulis secara medis dari dokter lain yang bersifat independen mengenai kondisi pasien. Selanjutnya laporan hasil euthanasia akan dikirimkan kepada komisi federal untuk memastikan proses euthanasia berjalan sesuai peraturan.
Sementara itu di Indonesia, euthanasia belum dikenal dalam hukum Indonesia, namun terdapat beberapa peraturan terkait yang telah diatur dalam KUHP lama dan baru, misalnya dalam Pasal 344 dan Pasal 345 KUHP Lama serta Pasal 461 dan Pasal 462 KUHP Baru. Proses legislasi dan pembaruan hukum khususnya menyangkut euthanasia masih harus terus dilakukan dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan mempertimbangkan norma-norma agama maupun budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia.
26 Satriana (n 3) 161.

## Disclosure Statement
Tidak ada potensi konflik kepentingan yang dilaporkan oleh penulis.

## Daftar Bacaan
Agus ASS, ‘Analisa Yuridis Praktik Euthanasia Pasif Dalam Perspektif Hukum Pidana (Di Intensive Care Unit Rumah Sakit)’ (2020) 1 Jurnal JURISTIC.
Azzuri P, Azzuri P dan Prasetyo H, ‘Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia’ (2021) 8 JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2765>.
Black HC, Black’s Law Dictionary (16 edn, St Paul Minn-West Publishing Co 1991).
Buijsen M, ‘Mutatis mutandis ... on Euthanasia and Advanced Dementia in the Netherlands’ (2022) 31 Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics.
De Hert M, Loos S dan Van Assche K, ‘The Belgian Euthanasia Law Under Scrutiny of the Highest Courts’ (2023) 24 The Lancet Regional Health - Europe <https://doi. org/10.1016/j.lanepe.2022.100549>.
Gracia G, Ramadhan DA dan Matheus J, ‘Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia’ (2022) 2 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal.
Hakim L dan Kurniawan N, ‘Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia’ (2021) 18 Jurnal Konstitusi.
Hartawan IGAGU, Dewi AASL dan Sutama IN, ‘Eutanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia’ (2020) 1 Jurnal Konstruksi Hukum.
‘https://www.kbbi.co.id/arti-kata/eutanasia’ <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/ eutanasia>.
Juanda E, ‘Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia’ (2020) 8 Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.
Krisnalita LY, ‘Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran’ (2021) 10 Binamulia Hukum <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/ binamulia/article/view/386>.
Malgorzata W, ‘Euthanasia in the Netherlands: A legal Perspective and The Public Debate’ (2020) 6 Bioethica.
Novita dan Damaiyanti Umat E, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Euthanasia dalam Sistem
Slamet Sampurno, et.al : Konsep Euthanasia di Berbagai...
Hukum Pidana Indonesia’ (2021) 6 Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol.
Nugraha X and others, ‘Analisis Potensi Legalisasi Eutanasia Di Indonesia : Diskursus Antara Hak Hidup Dengan Hak Menentukan Pilihan’ (2021) 6 University Of Bengkulu Law Journal.
Purnamiyanti, Ni Putu Esa Bulan & Wirasila AAN, ‘Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Yang Meminta Untuk Dilakukan Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif KUHP Indonesia’ (2020) 9 Jurnal Kertha Wicara <https://ojs.unud. ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/62058/35810>.
Rahmawati Z dan Zafi AA, ‘Euthanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam’ (2020) 6 Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam.
Satriana IMWC, Pembaharuan Hukum Pidana: Suatu Kajian Konsep Kematian yang Diinginkan (Euthanasia) (Udayana University Press 2020).
Selvakumar Madhumitha D, ‘An Act of Euthanasia to an Act’ (2019) 02 Scholars International Journal of Law, Crime and Justice.
Siregara RA, ‘Euthanasia Dipandang dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHPidana di Indonesia’ (2020) 4 Yure Humano.
Suparta E, ‘Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2018) 5 Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.
Takdir, Pengantar Hukum Kesehatan (Kampus IAIN Palopo 2018).
Tanuwijaya F, ‘Euthanasia and the Assessment of Patients’ Autonomy Rights in the Indonesian Criminal Code’ (2020) 7 Lentera Hukum <https://jurnal.unej.ac.id/ index.php/ejlh/article/view/18701>.
Wajdi F dan Imran, ‘Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Kajian Putusan Nomor 46-K/PM II-11/AD/VI/2013’ (2021) 14 Jurnal Yudisial <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/ view/445/pdf>.
Winarno HH, ‘Ketika Suntik Mati Jadi Pilihan’ ( Merdeka.com , 2016) <https://www. merdeka.com/khas/ketika-suntik-mati-jadi-pilihan-eutanasia-di-indonesia. html>.