Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 6 (2) (2014): 49-60

## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis
Hakikat Pancasila dalam Membentuk Karakter Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah
Fritz Hotman S. Damanik*
SMA  Harapan Mandiri, Magister Sosiologi  Universitas  Sumatera  Utara, Indonesia
Diterima Oktober 2014; Disetujui November 2014; Dipublikasikan Desember2014

## Abstrak
Sebagai  salah  satu  dari  empat  panduan  penting  kehidupan  berbangsa  serta  bernegara,  Pancasila  sejatinya  harus  serba  hadir menyertai perjalanan maupun pergulatan hidup bangsa Indonesia. Namun, realitas justru menunjukkan betapa Pancasila kian diabaikan  dan  dilupakan.  Akibatnya,  beragam  masalah  pelik  pun  silih  berganti  mendera  negeri. Sedemikian  rumitnya  per- masalahan yang mendera negeri ini sehingga, pada Juni 2012, lembaga nirlaba Fund for Peace yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, menempatkan Indonesia peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh dunia dalam Indeks Negara Gagal. Oleh sebab itu, tak ada pilihan selain kembali pada Pancasila, menyemainya hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Salah satu unsur di sekolah yang dapat diberdayakan untuk tujuan ini adalah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Kata Kunci : Hakikat; Karakter; Pancasila

## Abstract
As one of the four important guidances in the nation-state life, Pancasila should hopefully being present to accompany the national direction along its  experience  and  struggle  of  life.  However,  the  reality  represents  that  how  Pancasila  actually  more  and  more ingored and forgotten by the people instead. Consequently, many problems in turns suffers the nation-state. Such complex of the problems, result in an non-profit organisation centred in Washington named Fund for Peace in June 2012 positioned Indonesia on the rank of 63 of 178 countries in the world in the context of the Lost States Index. Therefore, there is not choice and exception beside to return to Pancasila, seeding it for enhancing in the wholeheart of the youth as the nation’s next mandated generation. Then, in the school context, Students’ Organisation of Internal of School (OSIS) for reaching could be used for achieving it.
Keywords: Essence; Character; Pancasila
How  to  Cite: Damanik,  F.H.S. (2014). Hakikat  Pancasila dalam Membentuk  Karakter  Kebangsaan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 6 (2): 49-60.
*Corresponding author.: E-mail: fritdamanik@yahoo.co.id p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

## PENDAHULUAN
Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  misalnya, meniscayakan  adanya  sikap  hormat  menghormati dan  bekerja  sama  antara  pemeluk  agama  dan penganut  kepercayaan  yang  berbeda-beda.  Selain itu,  juga  ditekankan  pentingnya  membina kerukunan  hidup  serta  jaminan  kebebasan  dalam melaksanakan  peribadatan.Sayangnya,  beragam kasus pelanggaran, penghambatan, dan intoleransi masih  saja  terjadi,  hingga  mengancam  kebebasan beragama  yang  menjadi  pilar  utama  terwujudnya kerukunan umat beragama.
Sejumlah  peristiwa  sempat  pula  marak diberitakan  di  media  massa  nasional,  antara  lain, penyerangan  terhadap  jemaah  Ahmadiyah  di Kampung Peundeuy, Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten (6 Februari 2012).  Bentrokan kelompok  muka  dengan  kelompok  belakang terkait  perbedaan  keyakinan,  khususnya  dalam menentukan  hari  besar  agama  di  Pelauw,  Maluku Tengah (10 Februari 2012).Penyerangan terhadap warga Syiah di Dusun Nangkernang, Karanggayam, Omben, Sampang, Jawa Timur (25 Agustus 2012). Bentrokan  berdarah  antara  warga  dengan kelompok  yang  dituduh  aliran  sesat  pimpinan Teungku  Aiyub  Syakuban  di  Desa  Jambo  Dalam, Plimbang,  Bireuen,  NAD  (18  November  2012). Kontroversi  terkait  keberadaan  Gereja  Kristen Indonesia  Yasmin  (Bogor,  Jawa  Barat)  dan  Huria Kristen Batak Protestan Filadelfia (Tambun Utara, Bekasi). Jemaat kedua gereja tersebut, hingga kini, belum  dapat  melaksanakan  peribadatan  di  lokasi gereja  akibat  adanya  penolakan  juga  intimidasi dari warga masyarakat.
Yang  lebih  memprihatinkan  lagi,  sejumlah hasil  survei  menemukan  kecenderungan  sikap intoleran di kalangan kaum muda. Survei Lembaga Kajian  Islam  dan  Perdamaian  (LaKIP)  yang dilakukan sejak Oktober 2010 hingga Januari 2011, misalnya, menunjukkan bahwa di antara 993 siswa (sekolah menengah pertama kelas VIII dan IX serta sekolah  menengah  atas  semua  kelas) yang disurvei,  40,7%  tak  menginginkan  berdirinya tempat  ibadah  non-Islam  di  lingkungan  mereka, sementara  36,9%  menolak  bertoleransi  dalam perayaan  keagamaan  lain  di  lingkungan  mereka. Lebih  jauh  lagi,  25,8%  siswa  menganggap
Pancasila  tidak  lagi  relevan  sebagai  ideologi negara.
Keresahan  kian  mencekam  jika  mengingat bahwa sebagian pelaku terorisme dan radikalisme adalah para pemuda. Pada tahun 2007, Isa Anshori (16)  dan  Nur  Fauzan  (19)  diringkus  oleh Detasemen  Khusus  88  (Densus  88)  Kepolisian  RI karena  diduga  terlibat  menyembunyikan  Taufik Kondang,  salah  seorang  anggota  jaringan  teroris komplotan Abu Dujana. Sekira Juli 2009, terungkap bahwa salah satu pelaku pengeboman di Hotel JW Marriot,  Jakarta  ialah  Dani  Dwi  Permana  yang masih  berusia  18  tahun.  Sementara  pada  25 Januari  2011,  Arga  Wiratama  (17)  dan  beberapa orang  lainnya  dibekuk  oleh  Densus  88  terkait kasus  teror  bom  di  wilayah  Klaten,  Sleman,  dan Yogyakarta.
Sementara  itu,  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil dan  Beradab  pun juga  merupakan  nilai kemanusiaan  yang seharusnya  dijunjung  tinggi, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,  jenis  kelamin,  kedudukan  sosial, warna  kulit,  dan  sebagainya,  kini  jauh  panggang dari api. Kekerasan demi kekerasan terus terjadi di Indonesia. Intensitasnya pun cenderung menunjukkan  peningkatan  dan  bukan  sebaliknya. Banyak  korban  yang  telah  jatuh  karena  berbagai konflik  politik,  etnis,  dan  agama..Masyarakat  kita, akhir-akhir  ini,  mu  dah  meledak  karena  sebab sepele, tidak sabar, agresif, dan mudah rusuh.
Masyarakat, termasuk kaum muda, memang tampaknya  semakin  mudah  terpancing  untuk berkonflik  dan  melakukan  kekerasan.  Kekerasan seakan telah menjadi bahasa yang lazim digunakan dan  mereka  yang  menggunakannya  sama  sekali tidak  menyadari  bahwa  kekerasan  takkan  pernah menyelesaikan masalah melainkan malah memperumit keadaan. Semua ini mengindikasikan, kekerasan  telah  diterima  oleh  sebagian masyarakat  kita  sebagai  suatu  kebiasaan,  yang bukan kejahatan, tetapi dijadikan santapan sehari- hari dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup (Wahyu,  2011).Ironisnya,  kekerasan  bukan  hanya dipraktekkan oleh masyarakat, tetapi para oknum elite politik pun tak jarang memanfaatkannya demi menangguk keuntungan jangka pendek.
Kekerasan  kerap  mewujud  pula  sebagai penanda  kegagalan  memahami  keberbagaian.
Kekerasan  timbul  karena  segelintir  anggota masyarakat sulit menerima keberbagaian. Mereka ini,  akibat  keterbatasan  pemahaman,  cenderung menganggap  bahwa  orang  yang  berbeda  (suku, keturunan,  agama,  kepercayaan,  jenis  kelamin, kedudukan  sosial,  warna kulit)  harus  dijauhi, didiskriminasi,  atau  dimusuhi.  Mereka  enggan menerima  kebenaran  dari  keberbagaian,  sebab merasa dirinya sebagai pemilik tunggal kebenaran.
Sila  Persatuan  Indonesia  yang  menuntut setiap  warga  negara  agar mampu  menempatkan persatuan, kesatuan,  serta  kepentingan,  dan keselamatan  bangsa  dan  negara  sebagai kepentingan  bersama  di  atas  kepentingan  pribadi atau golongan, nyaris terlupakan pula. Riak konflik telah  mencuatkan  benih-benih  perpecahan  di sepenjuru  Indonesia.  Otonomi  dan  desentralisasi, yang semestinya dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya  kemakmuran  juga  peningkatan kesejahteraan  pada  berbagai  bidang  kehidupan, malah  dibajak  oleh  ego  elite  politik  daerah  yang mengusung sentimen primordial, hingga mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Sementara  itu, keharusan  mengutamakan musyawarah  dalam  mengambil  keputusan  untuk kepentingan  bersama,  sebagaimana  diamanatkan oleh  Sila  Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan/Perwakilan  semakin  jarang dipraktekkan  oleh  para  pemangku  kepentingan ( stakeholders ). Pemaksaan kehendak atau perdebatan  tak  berujung  kerap  terjadi  hingga semakin menjauhkan semangat kekeluargaan yang seharusnya  dikedepankan.Akal  sehat  serta hati nurani hampir selalu dikalahkan oleh kepentingan sesaat.
Adapun  sistem  voting  (pengambilan keputusan dengan memperhatikan suara terbanyak),  yang  sering  dijadikan  pilihan  dalam pengambilan  keputusan,  tak  ayal  menciptakan tirani  mayoritas.  Maka,  tidaklah  mengherankan jika  keputusan  yang  diambil  pun  sulit dipertanggungjawabkan  secara  moral  kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa,  gagal  menjunjung  tinggi harkat dan martabat manusia, lalai memperjuangkan  nilai-nilai  kebenaran  dan
keadilan, sekaligus luput mengutamakan persatuan  dan  kesatuan  demi  kepentingan bersama.
Cita-cita luhur untuk mewujudkan kemajuan merata dan berkeadilan, seperti terkandung dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, berulang kali  ternodai  oleh  pemerasan,  pemborosan,  serta gaya  hidup  mewah. Yang  lebih  memprihatinkan lagi,  hal-hal  tersebut  kerap  dilakukan  oleh  kaum muda.Berkembang  pesatnya  budaya  urban  telah menjadikan kegiatan bersenang-senang atau hura- hura  sebagai  favorit  bagi  kaum  muda.  Sementara kerja  keras,  kegotongroyongan,  dan  kegemaran memberikan  pertolongan  kepada  orang  lain  agar dapat    mandiri  (baca  :  terentaskan  dari kemiskinan),  yang  jauh  dari  hingar-bingar urbanisme, justru kian ditinggalkan dan dilupakan.
Sedemikian  rumitnya  permasalahan  yang mendera negeri ini sehingga, akhir Juni 2012 lalu, lembaga  nirlaba Fund  for  Peace yang  berpusat  di Washington  DC,  Amerika  Serikat,  menempatkan Indonesia pada peringkat ke-63 dari 178 negara di seluruh  dunia  dalam  Indeks  Negara  Gagal.  Walau predikat  sebagai  negara  di  ambang  gagal  ini mengundang  banyak  bantahan  dan  gugatan, terutama  dari  pemerintah  Indonesia,  namun setidaknya  dapat  memberi  gambaran  betapa pengabaian  Pancasila  telah  menggiring  bangsa Indonesia  menjauh  dari  cita-cita  luhur  para pendirinya.  Oleh  sebab  itu,  tak  ada  pilihan  selain kembali  menghayati  Pancasila,  menyemainya hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi  penerus  bangsa,  demi  tetap  kokohnya persatuan dan kesatuan Indonesia.
Berdasarkan  pembahasan  latar  belakang  di atas,  dapat  diambil  pokok  penting  sebagai perumusan  masalah  yaitu: Apakah  yang  dapat dilakukan  untuk  menyemai  Pancasila  hingga mengakar  di  sanubari  kaum  muda  sebagai generasi penerus bangsa?

## METODE PENELITIAN
Dalam  proses  pengumpulan  data,  penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  atau memperoleh  informasi  yang  diperlukan  dan memastikannya terjaring sebaik mungkin. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis adalah Metode
Observasi dan Study Pustaka.Metode observasi ini dimaksudkan untuk mengamati suatu gejala sosial yang  terjadi  di  masyarakat,  yakni  realitas kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan  data-data  yang  menyangkut dengan  masalah  yang  ditulis  melalui  penelusuran pustaka dan sumber sekunder lainnya.
Setelah  data  terkumpul,  maka  selanjutnya dibaca,  dipelajari,  ditelaah,  serta  direduksi  guna memperoleh rangkuman inti dari data.Tahap akhir ialah melakukan interpretasi terhadap data, hingga sampai  pada  konsep-konsep  pemecahan  masalah secara tuntas dan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kaum
muda dan Pancasila. Sulit membayangkan  bisa  menyandingkan  keduanya, terlebih  di  era  modernisasi  saat  ini.  Tak  dapat dipungkiri, terlepas  dari  maraknya  gerakan revitalisasi  dan  penghayatan  kembali  Pancasila yang digagas oleh organisasi kemahasiswaan atau kepemudaan,  sebagian  kaum  muda  justru tampaknya  belum  menganggap  nilai-nilai  luhur Pancasila sebagai hal yang penting.
Seperti yang termaktub dalam Dasar Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yaitu  Pancasila. Sebagai  dasar  negara,  proses  lahirnya  Pancasila sedemikian panjang perjalanannya. Ketika BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29  Mei  1945,  beberapa  tokoh  berbicara  dalam sidang  tersebut,  mengemukakan  pemikirannya mengenai  dasar  negara  Indonesia.  Salah  satu  di antaranya  adalah  Mr.  Muhammad  Yamin.  Beliau mendapat  kesempatan  pertama  menyampaikan pidatonya  di  hadapan  sidang  lengkap  BPUPKI. Pidatonya  berisi  lima  dasar  untuk  negara Indonesia  merdeka  yang  diidamkan,  yaitu  :  Peri Kebangsaan;  Peri  Kemanusiaan;  Peri  Ketuhanan; Peri Kerakyatan; dan Kesejahteraan
Pidato  tersebut  beliau  menyampaikan  usul tertulis  mengenai  rancangan  UUD  Republik Indonesia  dalam  pembukaan  yang  tercantum perumusan  lima  dasar  negara,  yaitu:  Ketuhanan Yang Maha Esa; Kebangsaan persatuan Indonesia; Rasa  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab; Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan;  dan  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Pada  tanggal  1  Juni  1945,  Ir.  Soekarno menyampaikan  pidatonya  di  hadapan  sidang  hari ketiga  BPUPKI.  Dalam  pidatonya,  beliau mengusulkan lima hal untuk menjadi dasar negara Indonesia  merdeka,  dengan  rumusannya  sebagai berikut:  Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme (Peri  Kemanusiaan);  Mufakat  (Demokrasi); Kesejahteraan  sosial;  dan  Ketuhanan  yang berkebudayaan. Untuk lima dasar negara tersebut, beliau  mengusulkan  pula  agar  dinamai  Pancasila, yang  menurutnya  disarankan  oleh  sahabatnya, seorang  ahli  bahasa.  Lima  prinsip  sebagai  dasar negara  itu,  selanjutnya  dapat  dirangkum  menjadi Tri  Sila,  yaitu  Sosio  Nasionalisme  (Kebangsaan), Sosio  Demokrasi  (Mufakat),  dan  Ketuhanan. Kemudian,  Tri  Sila  dapat  diringkas  lagi  menjadi Eka Sila yang berintikan gotong royong.
Dari  persidangan  selanjutnya,  dihasilkanlah sebuah  piagam  yang  selanjutnya  dikenal  sebagai Piagam  Jakarta)  berikut:  Ketuhanan,  dengan kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi pemeluk-pemeluknya; Kemanusiaan yang adil dan beradab;  Persatuan Indonesia;  Kerakyatan  yang dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan  dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Setelah  BPUPKI  selesai  melaksanakan tugasnya,  maka  dibentuklah  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI).  Sehari  setelah Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia,  tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan mengesahkan  rancangan  undang-undang  dasar yang dihasilkan BPUPKI, dimana Pancasila termuat dalam  bagian  Pembukaan,  di  alinea  keempat, dengan  sedikit  penyesuaian  sesuai  masukan  dari berbagai  pihak.  Adapun  rumusan  Pancasila  yang otentik,  dimuat  dalam  Pembukaan  UUD  1945, yakni  :Ketuhanan  Yang  Maha  Esa;  Kemanusiaan yang  adil  dan  beradab;  Persatuan  Indonesia; Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;  dan  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Sejak saat itu, Pancasila resmi diakui sebagai dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Konsekuensinya, Pancasila pun serba hadir dalam
kehidupan  bernegara,  yaitu  menjadi  sumber  dari segala  sumber  hukum  dan  Pancasila  adalah  cita hukum ( rechtsidee ). Pancasila menjadi sumber dari segala  sumber  hukum  atau  norma  fundamental negara
( groundnorms atau staatsfundamentalnorm )  dalam  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini berarti  bahwa Pancasila  merupakan  sumber  norma  bagi  UUD 1945  sebagai  konstitusi  negara  dan  peraturan perundang-undangan  lain  di  bawahnya.  Ketika Pancasila  menjadi  cita  hukum  ( rechtsidee )  yang menguasai  hukum  dasar  negara,  baik  tertulis maupun tidak tertulis. Cita hukum berarti gagasan, pikiran,  rasa,  dan  cipta  mengenai  hukum  yang seharusnya  diinginkan  masyarakat.  Cita  hukum mengarahkan  hukum  kepada  cita-cita  dari masyarakat bersangkutan.
Pancasila  sebagai  cita  hukum  memiliki  dua fungsi, yakni Fungsi regulatif dan Fungsi konstitutif. Fungsi  regulatif ,  artinya  menguji  apakah  hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. Fungsi konstitutif ,  artinya  mengingatkan  bahwa  tanpa dasar  cita  hukum  maka  hukum  yang  dibuat  akan kehilangan maknanya sebagai hukum.
Pancasila merupakan landasan dasar filosofi yang  mengandung  kaidah-kaidah  dasar  bagi pengaturan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia lebih  lanjut,  misalnya  menyangkut  pembagian kekuasaan  negara,  hubungan  antar  lembaga negara, serta hubungan negara dengan warganya.
Kaum  muda,  yang  dalam  hal  ini  dikaitkan dengan  Pembinaan  Kesiswaan  melalui  OSIS  yang biasa  dilakukan  di  sekolah-sekolah,  hal  ini  juga menjadi  perhatian  yang  penting  bagi  pembinaan karakter  kebangsaan.Sesuai  Peraturan  Menteri Pendidikan Nasional RI No. 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan  Kesiswaan  pada  Pasal  1  disebutkan bahwa  tujuan  pembinaan  kesiswaan.  Antara  lain adalah:  Mengembangkan  potensi  siswa  secara optimal  dan  terpadu  yang  meliputi  bakat,  minat, dan  kreativitas;  Memantapkan  kepribadian  siswa untuk mewujudkan  ketahanan  sekolah  sebagai lingkungan  pendidikan  sehingga  terhindar  dari usaha  dan  pengaruh  negatif  yang  bertentangan dengan  tujuan  pendidikan;  Mengaktualisasikan potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai  bakat  dan  minat;  Menyiapkan siswa  agar menjadi  warga  masyarakat yang  berakhlak  mulia,
demokratis,  menghormati  hak-hak  asasi  manusia dalam  rangka  mewujudkan  masyarakat  madani ( civil society ) .
Adapun  kegiatan  pembinaan  kesiswaan tersebut,  salah  satunya,  dilakukan  melalui  wadah Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah (OSIS)  sebagai organisasi  resmi  di  sekolah  dan  tidak  memiliki hubungan  organisatoris  dengan  organisasi kesiswaan di sekolah lain.
Mengenai  susunan  kepengurusan  OSIS, memang tidak ada aturan baku yang mengaturnya sebab lazimnya disesuaikan dengan situasi daerah maupun  sekolah  masing-masing.  Namun,  secara umum,  kepengurusan  OSIS  terdiri  dari  Pembina (guru  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Sekolah),  Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, juga beberapa Ketua  Sie  (Sie  Ketaqwaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa,  Sie  Wawasan  Keilmuan,  Sie  Wawasan Kebangsaan  dan  Nasionalisme,  Sie  Apresiasi  Seni Budaya  dan  Daya  Kreasi,  Sie  Olahraga  dan Kesehatan).
Dalam  sebuah  survei  sederhana  yang diadakan oleh OSIS SMA Harapan Mandiri, Medan pada Agustus 2014 terhadap 300 orang siswa, dari kelas X hingga XII, terungkap fakta bahwa mereka kebanyakan  tidak  memahami  makna  penting Pancasila  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara (68%). Hanya sebagian kecil saja (31%) yang  dapat  mendeskripsikan  Pancasila  sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup.
Ketika  digali  lebih  mendalam  mengenai penghayatan  terhadap  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha Esa,  diperoleh  temuan  yang  cukup  mengejutkan. Memang,  hampir  seluruh  responden  menyadari bahwa keberagaman agama adalah suatu hal yang harus  diterima  sebagai  keniscayaan  di  Indonesia (99,33%).  Hanya  segelintir  saja  (0,67%)  yang merasa  bahwa  Indonesia  akan  lebih  baik  bila bercorak  monoreligi  atau  terdiri  dari  satu  agama saja.
Uniknya,  meski  hampir  semua  (99,33%) sepakat  bahwa  keberagaman  agama  adalah  suatu hal  yang  harus  diterima,  ternyata  mereka  masih gemar  bersikap  diskriminatif  terhadap  kelompok lain.  Sebagian  responden  (82%)  merasa  lebih nyaman  bergaul  dengan  teman-teman  seagama. Mayoritas  responden  (86%)  juga  menolak mengucapkan  selamat  pada  perayaan  hari  besar
keagamaan  lain.  Bahkan,  ada  yang  menganggap (80%)  bahwa  berpartisipasi  dalam  perayaan  hari besar  keagamaan  lain,  semisal  membantu pelaksanaannya  atau  ikut  mengamankannya, adalah perbuatan dosa.
Walau  hasil  survei  ini  belum  memenuhi syarat  untuk  digeneralisasikan,  tapi  setidaknya mampu  memberi  gambaran  betapa  penghayatan terhadap  nilai-nilai  luhur  Pancasila  belum mengakar  dalam  sanubari  kaum  muda  di  tengah sikap acuh dan ketidakmengertian mereka.
Apakah yang bisa dilakukan demi menyemai Pancasila  hingga  mengakar  di  sanubari  kaum muda sebagai generasi penerus bangsa? Salah satu unsur di sekolah yang dapat diberdayakan adalah Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah  (OSIS).  Mengapa OSIS?  Jawabannya  karena,  sebagai  satu-satunya organisasi  resmi  kesiswaan  di  sekolah,  OSIS  dan segenap jajaran pengurusnya berpotensi mengambil peran signifikan dalam mempengaruhi sikap maupun perilaku siswa/i lainnya.
Pemberdayaan  OSIS  untuk  menyemai Pancasila  juga  dipandang  bersesuaian  dengan tujuan  pembinaan kesiswaan.  Bagaimana  pun, akhlak mulia, sikap demokratis, dan penghormatan hak-hak  asasi  manusia,  yang  ingin  dibentuk melalui  pembinaan  kesiswaan,  dapat  ditemui dalam  kelima  sila  Pancasila.  Maka,  sejatinya pembinaan  kesiswaan  adalah  jika  dijiwai  oleh keluhuran Pancasila.
Ambil  contoh  sang  Ketua  OSIS.  Di kebanyakan SMA seluruh Indonesia, seorang Ketua OSIS  lazimnya  dipilih  langsung  oleh  seluruh siswa/i sebagai bentuk pembelajaran berdemokrasi. Namun, pemilihan Ketua OSIS sama sekali  tak  seperti  pemilihan  Kepala  Daerah  yang disarati  politik  uang,  pengerahan  birokrat  demi menggalang dukungan, kampanye negatif, maupun upaya memanfaatkan isu etnisitas (putra daerah), agama,  atau  golongan.  Seorang  Ketua  OSIS biasanya terpilih karena
kemampuannya menampilkan
generalitas gemerlap dan merangsang  keikutsertaan.Keduanya,  dengan sedikit  penyesuaian,  dapat  dimanfaatkan  untuk mendukung  upaya  menyemai Pancasila  hingga mengakar  di  sanubari  kaum  muda  sebagai generasi penerus bangsa.
Mari  kita  simak  yang  pertama,  yakni generalitas gemerlap. Dalam hal ini, seorang Ketua OSIS biasanya terpilih karena mampu melekatkan diri  dengan  suatu  citra  atau  pandangan  positif, untuk  menarik  sebanyak  mungkin  simpati  dan dukungan.  Ia  bisa  saja  menyebut  dirinya  sebagai ”calon  Ketua  OSIS  yang  akan  membawa perubahan” atau ”calon Ketua OSIS yang berpihak pada kepentingan siswa”. Generalitas gemerlap ini kelak,  jika  ia  telah  terpilih,  dapat  dimanfaatkan untuk  mengkampanyekan  berbagai  hal  semisal dengan  mengusung  tema,  ”Keluhuran  nilai-nilai Pancasila jua  yang  menginspirasi  saya  hingga terpilih  menjadi  Ketua  OSIS,  maka  mari  selalu hayati  Pancasila  dalam  seluruh  sendi  kehidupan” atau  ”Nilai-nilai  luhur  Pancasila  harus  disemai  di sanubari  setiap  anak  bangsa,  mari  berdayakan OSIS  untuk  menghayati  kembali Pancasila  demi tetap  kokohnya  persatuan  dan  kesatuan Indonesia.”
Ketua
OSIS
terpilih dapat
pula memanfaatkan  keterampilannya  merangsang keikutsertaan  demi  membantu menyemai Pancasila.  Hal  ini  karena,  pada  dasarnya,  semua orang  memiliki  kecenderungan  untuk mengikuti arus  pendapat  umum.  Jika  saat  berkampanye,  ia mengatakan  bahwa  ”Saya  sudah  didukung  oleh begitu  banyak  siswa,  bagaimana  dengan  kamu  ?” atau  ”Ikutilah  langkah  mereka  yang  sudah menentukan  pilihan  tepat,  yakni  dengan  memilih saya  !”.  Setelah  berhasil  terpilih,  ia  bisa  sedikit menyesuaikan  ucapannya,  ”Saya  selalu  bersikap dan  berperilaku  sesuai  tuntunan  nilai-nilai  luhur Pancasila, bagaimana dengan kamu ?” atau ”Jutaan kaum  muda  di  seluruh  Indonesia  telah  bergiat mempelajari  dan  menghayati  kembali  Pancasila, tunggu apa lagi ?”
Agar  untaian  ajakan  menghayati  kembali Pancasila  tak  hanya  sebatas  kata  tanpa  makna, Ketua  OSIS  harus  mampu  menunjukkan keteladanan melalui keterampilan serta kesediaan untuk memimpin dengan hati.
Walau  terdengar  rumit,  memimpin dengan hati  sesungguhnya  tak  terlalu  sulit  diterapkan. Untuk melakukannya, seorang Ketua OSIS terlebih dahulu  mesti  mengembangkan  kemampuan menghargai  perbedaan  dan  memupuk  nilai universalisme  yang  dinafasi  Pancasila.  Mengutip
Robert Dreeben (dalam Sunarto, 2004 : 28), dalam nilai universalisme, seseorang dituntut memperlakukan  semua  orang  secara  bersamaan, tanpa  membedakan  latar  belakang  mereka.  Maka dari itu, Ketua OSIS semestinya menempatkan diri sebagai  pengayom  bagi  siswa/i  dari  berbagai  ras, suku, agama, golongan, maupun lapisan sosial.
Secara  konkret,  Ketua  OSIS  mesti memastikan bahwa tiap pelaksanaan kegiatan OSIS senantiasa  melibatkan  seluruh  siswa/i  sesuai minat  dan  kesanggupannya.  Dalam  pengambilan keputusan  keorganisasian,  sebaiknya  diupayakan melalui  musyawarah  demi  mencapai  mufakat. Kalau pun terpaksa melakukan voting, hendaknya aspirasi  pihak  minoritas  tetap  diperhatikan  dan diakomodir.
Selanjutnya, Ketua OSIS harus pula terampil mengelola  potensi  konflik  dan  perbedaan  yang mungkin  memicu  perselisihan.  Caranya  cukup sederhana, yaitu jeli mencari titik persamaan dari sekian  banyak  perbedaan.  Jika  ternyata  ditemui bahwa meski memiliki cara pandang berbeda, tapi berbagi  tujuan  akhir  yang  sama,  maka  fokus  bisa diarahkan  pada  upaya  mengkoordinasikan berbagai  kegiatan  demi  mewujudkan  kesamaan tujuan dimaksud.
Untuk  memimpin  dengan  hati,  seorang Ketua  OSIS  juga  selayaknya  selalu  menjaga konsistensi  antara  pernyataan  dan  tindakan. Jangan  menyebut  diri  peduli  pada  kepentingan siswa/i  lain  jika  ternyata masih  ingin  dilayani, bukannya  melayani.  Jangan  mengaku  demokratis, bila  gemar memaksakan  kehendak  kepada  orang lain. Jangan  mengumbar  janji  dapat  membawa nama  baik  sekolah  di  tengah  masyarakat  apabila nyatanya  lebih  banyak  melakukan  hal-hal  tak bermanfaat ketimbang  berupaya  menggagas berbagai  kegiatan  yang  turut  berkontribusi membawa kemajuan  merata  dan  berkeadilan sosial dimulai dari lingkungan sekitar sekolah.
Ketulusan  dan  keikhlasan  adalah  unsur berikutnya dari kepemimpinan dengan hati. Kedua unsur  tersebut  sejatinya  sangat  berharga  dalam mewujudkan  harmoni  dalam  pergaulan.  Mengapa demikian?  Tak  lain  karena  nilai-nilai  luhur hubungan  sosial yang  dijiwai  Pancasila seperti toleransi,  pluralisme,  ketulusan,  serta  keikhlasan merupakan  wujud  dari  keadaban,  dalam  arti
bahwa masing-masing pribadi atau kelompok pada suatu  lingkungan  interaksi  sosial  memiliki kesediaan  memandang  sesamanya  dengan penghargaan, tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat, atau pandangan sendiri.
Nilai  luhur  yang  dijiwai  Pancasila  tersebut tidak  jauuh  berbeda  dengan  pendidikan multikulturalisme  yang  apabila  dikembangkan  di sekolah,  juga  akan  dapat  memperkuat  nilai-nilai luhur  hubungan  sosial  siswa.  Pendidikan multikultural  yang  diselenggarakan  dalam  upaya mengembangkan  kemampuan  siswa dalam memandang  kehidupan  dari  berbagai  perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki,  dan  bersikap  positif  terhadap  perbedaan budaya, ras dan etnis. (Octaviani, L., 2013)
Bukan  hanya  Ketua  OSIS.  Jika  memang memiliki kepedulian  pada  upaya menyemai Pancasila  hingga  mengakar  di  sanubari  kaum muda  sebagai  generasi  penerus  bangsa,  pengurus OSIS lainnya pun dapat pula memberdayakan diri sesuai bidang tugas masing-masing. Sie Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya Sub Sie Agama  Islam,  pada  awalnya,  dapat  mengawali dengan  mengutip  ajaran  Islam  bahwa,  secara umum,  setiap  umat  Islam  wajib  mendukung kebaikan  dan  menegakkan  kebenaran  ( amar ma’ruf  nahi  munkar ).  Nilai-nilai  luhur  Pancasila jelas  mengandung  kebaikan  universal,  sehingga layak didukung.
Lebih lagi, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam  Pancasila  sesungguhnya  berpadanan dengan  ajaran  Islam.  Sila  pertama  yang menegaskan  keesaan  Tuhan  dapat  ditemui kesesuaiannya pada firman Allah SWT, " Tuhan-Mu adalah  Tuhan yang Wahid, tiada Tuhan selain Dia, Dia  Yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Penyayang " (QS    Al-Baqarah  [2]:  163).  Sila  kedua  Pancasila sejalan  dengan  QS  Ar-Rahman:  8,  yakni “ Tegakkanlah  timbangan  dengan  keadilan  dan jangan  sekali-kali  kamu  berlaku  curang  dalam timbangan.” Sementara  sila  ketiga  dapat  ditemui padanannya  pada Q.S  Ali-Imran:  103  yang berbunyi,  “ Berpegang  teguhlah  kamu  dengan agama Allah dan jangan kamu berpecah belah ”. Mengenai  prinsip  musyawarah  demi mufakat  yang  digariskan  sila  keempat  Pancasila sejatinya  telah  dipraktekkan  sejak  dahulu  dalam
sejarah  Islam.Allah  SWT  memerintahkan  Nabi Muhammad  SAW  untuk  bermusyawarah  dengan para  sahabatnya  dalam  setiap  urusan,  “ Maka disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  berlaku lemah  lembut  terhadap  mereka.  Sekiranya  kamu bersikap keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  Karena  itu maafkanlah  mereka,  mohonkanlah  ampun  bagi mereka,  dan  bermusyawaratlah  dengan  mereka dalam urusan itu ” (QS Ali ‘Imran : 159). Hal senada termuat  dalam  QS  Al-Syura’  :  38,  “ Orang-orang yang  mematuhi  seruan  mereka,  mendirikan  shalat, serta  urusan  mereka  diputuskan  dengan musyawarah  antar  mereka,  dan  mereka menafkahkan  sebagian  rezeki  yang  Kami anugrahkan  kepada  mereka ”.  Para  ulama  besar pun  sepakat  bahwa  musyawarah  merupakan  hal penting.  Ibnu  Abi  Syaibah,  misalnya,  menyatakan bahwa  setiap  kaum  yang  bermusyawarah  niscaya akan  dibimbing  sehingga  mampu  melaksanakan keputusan  terbaik  dalam  segala  permasalahan mereka.
Adapun prinsip keadilan sosial yang termuat dalam  sila  kelima sejatinya  telah  diwajibkan  oleh Allah  SWT  kepada  seluruh  umat  Islam.  “ Dan apabila  kamu  berkata,  maka  hendaklah  kamu berlaku adil kendati pun dia adalah kerabatmu ” (QS Al-An‘am  [6]  :  152);  “ Wahai  orang-orang  yang beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar penegak  keadilan ”  (QS  An-Nisa'  [4]  :  135);  dan “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan ” (QS An-Nahl [16] : 90). Penghayatan  terhadap  ajaran  Islam  tadi selanjutnya  perlu  diarahkan  agar  menekankan pada  nilai-nilai  substantif (bukan  formalis, simbolis,  atau  eksklusif),  menampilkan  wajah ramah agama, toleran, dan menghargai perbedaan. Diharapkan, selain membantu menyemai Pancasila,  juga  akan  menciptakan  harmoni  dalam pergaulan  di  sekolah  yang  nantinya  dapat ditularkan kepada masyarakat luas.
Sementara  itu,  Sie  Wawasan  Kebangsaan dan  Nasionalisme  dapat  menindaklanjuti  dengan mengangkat  fakta  bahwa  upaya  menyemai Pancasila hingga  mengakar  di  sanubari  kaum muda sama  saja  artinya  mencintai  Indonesia. Bagaimana  pun,  Indonesia  sebagai  masyarakat multikultural, pada  perkembangannya,  akan
bersinggungan  dengan  konsep  hidup  bersama, untuk mencari kehidupan bersama. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu ideologi yang mengandung nilai universal  sehingga  dapat  diterima  oleh  semua pihak.
Dalam hal ini, Pancasila merupakan ideologi paling  tepat  karena  mampu  mengakomodir kearifan  lokal  masyarakat  Indonesia,  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia,  menginspirasi  berbagai aspek kehidupan, sekaligus menghargai keberagaman  dan  mampu  mengarahkannya  demi mendukung  pencapaian  cita-cita  luhur  sebagai bangsa. Maka,  kaum  muda  yang  mengaku mencintai  negerinya  sudah  selayaknya  bergiat mempelajari
Pancasila,
meningkatkan penghayatan terhadapnya, serta
mengimplementasikannya  dalam  sikap  dan perilaku keseharian, dimulai dari lingkungan sosial terkecilnya.
Rasa  kebangsaan  yang  menekankan kesatuan  dan  persatuan  serta  penghargaan  atas nilai-nilai kemanusiaan secara universal pun perlu terus  dikembangkan  oleh  Sie  Wawasan Kebangsaan  dan  Nasionalisme.  Sesama  manusia seharusnya  dihormati  bukan  karena  latar belakangnya,  melainkan  sehubungan  harkat kemanusiaan  (hak  asasi  manusia)  yang  melekat padanya.  Nilai  kebenaran  dan  kebaikan  dalam etika  hubungan  antar  manusia  tidak  boleh dikembangkan  atas  dasar  kepentingan  kelompok atau  golongan  tertentu,  melainkan  didasarkan pada obyektivitas yang bersumber dari kebenaran transenden  bersifat  mutlak,  berlaku  secara universal,  dan  tidak  dibatasi  oleh  ruang  atau  pun waktu.
Bagaimana  halnya  dengan  Sie  Wawasan Keilmuan?
Sie ini lazimnya
bertugas menumbuhkan semangat mengembangkan penguasaan  ilmu  dan  mengasah  kemampuan melalui  kompetisi  dengan  siswa/i  lainnya  baik dalam  satu  sekolah  maupun  antar  sekolah. Kompetisi  akan  memungkinkan  bertumbuhnya semangat kerja keras serta sikap menghargai hasil karya  orang  lain  yang  bermanfaat  bagi  kemajuan serta  kesejahteraan  bersama.  Selain  itu,  diyakini juga  semakin  memajukan  pergaulan  demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Secara  berkala,  bekerja  sama  dengan  Sie Apresiasi  Seni  Budaya  dan  Daya  Kreasi,  Sie Wawasan  Keilmuan  juga  bertanggung  jawab mengisi  rubrik  pendidikan  di  mading  sekolah. Sesekali,  rubrik  pendidikan  tersebut  dapat  juga diarahkan  untuk  memuat  berbagai  artikel mengenai esensi Pancasila yang serba hadir dalam beragam  budaya  tradisi  atau  pun  kearifan  lokal Indonesia.  Jika  memungkinkan,  pengembangan budaya tradisi tertentu bisa saja dijadikan sebagai kegiatan  ekstrakurikuler  yang  diwadahi  oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).
Awalnya  adalah  Tari  Tor-tor  dari  Sumatera Utara.  Pada  tarian  yang  bercirikan  hentakan  kaki penarinya di atas papan rumah adat Batak, dengan diiringi  tabuhan  gendang  (jumlah  gendang  yang ditabuh berjumlah dua, enam, tujuh, delapan, atau sembilan)  sesungguhnya  terkandung  pesan religius agar manusia senantiasa mengingat Tuhan Yang  Maha  Esa.  Selain  itu,  manusia  juga diharuskan menghargai sesamanya tanpa membeda-bedakan  latar  belakang  apa  pun.  Jika dijaga  tetap  lestari, Tari  Tor-tor  dapat  diarahkan untuk  membantu  mengelola  keberagaman  agama secara  kreatif,  sehingga  potensi  konflik  yang muncul  sebagai  dampak  dari  keberagaman  dapat dikelola  secara  cerdas  dan  menjadi  bagian  dari pencerahan kehidupan bangsa di masa depan.
Selain  itu,  ada Tari  Kecak  (Bali)  yang lazimnya mengambil  lakon  Ramayana.  Melalui berbagai adegan, manusia diingatkan untuk selalu setia  dan  rela  berkorban  demi  keselamatan sesama.  Unsur  bunyi  serta  gerak  yang  dilakukan secara  seragam  dan  bersamaan,  sebagai  ciri  khas Tari  Kecak,  juga  menjadi  pengingat  bagi  seluruh umat manusia agar selalu berusaha mengembangkan juga mempertahankan persaudaraan  universal.  Dalam  persaudaraan universal, kemajuan  salah  satu  pihak  dipandang sebagai kemajuan bersama dan dapat dimanfaatkan  demi  mengangkat  harkat  sesama. Hal  dimaksud  juga  diingatkan  oleh  kearifan  lokal yang  berkembang  di  Sumatera  Utara  ( adat  hidup berkaum  bangsa,  sakit  senang  sama  dirasa,  adat hidup  berkaum  bangsa,  tolong  menolong  rasa merasa ).
Beralih  selanjutnya  pada  nilai cinta  tanah air  serta kerelaan  berkorban  demi  kepentingan
bangsa  dan  negara,  yang  dapat  ditemui  pada berbagai  lakon  Wayang  Kulit.  Di  dunia pewayangan,  bela  negara  merupakan  hak  dan kewajiban bagi seluruh rakyat. Selain mempertahankan  keutuhan  wilayah  (kerajaan, pertapaan,  atau  lainnya),  rakyat  juga  harus memiliki  kepatuhan  terhadap  pemerintah  (Raja). Ketika  sentimen  primordial  dan  ego  golongan mencuat hingga menimbulkan potensi disintegrasi, kearifan dunia pewayangan ini dapat mengingatkan  betapa  persatuan  dan  kesatuan harus senantiasa ditempatkan di atas segalanya.
Bukan  hanya  lakon  Wayang  Kulit  saja. Sejumlah  lakon  Wayang  Orang  pun  nyaris  selalu mengangkat  tema  bela  negara.  Sebut  saja, misalnya,  lakon  Gatotkaca  Krida  yang  pernah dipentaskan  di  Gedung  Wayang  Orang  Sriwedari, Solo,  Jawa  Tengah. Lakon  Gatotkaca  Krida mengajak  anak  muda  untuk  mengembangkan tanggung  jawab  bela  negara,  sebagaimana ditunjukkan  oleh  dedikasi  tokoh  Gatotkaca (bersama  Pandawa)  menjaga  kedaulatan  Amarta dari  serangan  Astina.  Tak  hanya  unjuk  kekuatan, ditekankan  pula  pentingnya  mempertahankan kerukunan antar sesama anak negeri. Suatu negara boleh  mengaku  kuat  serta  berjaya  bila  telah mampu mewujudkan kerukunan dalam masyarakat. Melalui kerukunan yang membuahkan solidaritas,  setiap  potensi  serangan  akan  dapat segera ditangkal. Ini ditegaskan pula oleh kearifan lokal  etnis  Batak  Karo  yang  menekankan pentingnya  ’ bagi  buluh  belin  sada  ndapuren ’ (kekuatan bersama dan persatuan).
Sementara  nilai  musyawarah,  di  antaranya, telah  diterapkan  secara  turun-temurun  dalam sistem  subak  di Bali  (pengelolaan  irigasi persawahan secara komunal yang menjadi perekat sosial dan ketahanan pangan). Persepakatan untuk menanam varietas padi yang sama dan pembagian air  melalui  kongregasi  anggota  subak  hingga mampu  menghalau  hama  atau  penyakit  tanaman, yang pada gilirannya mendatangkan kemakmuran melalui  hasil  panen  berlimpah,  merupakan pembuktian betapa musyawarah akan menghasilkan kebaikan.
Semburat nilai  tolong-menolong  dan  kerja keras  dapat  ditemukan  dalam  Tari  Tarek  Pukat dari  Aceh  yang  mempertunjukkan  bagaimana
seutas  tali  dapat  dijalin  menjadi  sebuah  jaring penangkap ikan. Makna filosofisnya adalah bahwa tolong-menolong  dan  kerja  keras  akan  mampu mendatangkan  kemakmuran  yang  berkeadilan bagi  semua.  Masing-masing  orang  dipastikan mendapat bagian dari hasil kerja bersama. Dengan demikian,  takkan  ada  lagi  kesenjangan  atau kecemburuan sosial yang melahirkan pertikaian.
Sie  Apresiasi  Seni  Budaya  dan  Daya  Kreasi pun  dapat  turut  ambil  bagian  dalam  menyemai Pancasila hingga  mengakar  di  sanubari  kaum muda. Di  antaranya,  dengan  menggagas  semacam pentas  seni  atau  ajang  unjuk  kreativitas bertemakan  ’Cintai  dan  Hayati  Pancasila’.  Jika digelar Rap  Competition ,  misalnya,  peserta  bisa diminta  memasukkan  sejumlah  kata  kunci  terkait pentingnya  kaum  muda  menghayati  kembali Pancasila.  Bila  diadakan  Festival  Band,  peserta dapat  diwajibkan  membuat  jingle  singkat  ciptaan sendiri demi menggelorakan semangat mempelajari dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur  Pancasila.  Jika  digelar Cheerleaders Competition ,  tiap  kelompok cheers diharuskan membuat yel-yel berisi ajakan mencintai Pancasila. Berbekal  sedikit  kreativitas,  upaya  menyemai Pancasila  sesungguhnya  bisa  dipadukan  dengan berbagai unsur modernitas.
Yang  terakhir,  tapi  dapat  pula  berperan penting,  ialah  Sie  Olahraga dan  Kesehatan.  Dalam hal ini, terlebih dahulu memang dibutuhkan kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) pada pemerintah  daerah,  Dinas  Pendidikan  setempat, kalangan  akademisi  perguruan  tinggi,  maupun lembaga swadaya masyarakat penggiat revitalisasi Pancasila,  yang  memiliki  sumber  daya  memadai untuk  memberikan  pelatihan  guna  meningkatkan pemahaman  anggota  Sie  Olahraga  dan  Kesehatan mengenai  penghayatan  nilai-nilai  luhur  Pancasila serta  wujud  penerapannya dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mereka ini  nantinya  akan  menjadi  Kader  Cinta  Pancasila yang  diterjunkan  sebagai  pendidik  sebaya  ( peer educator ) demi menggelorakan semangat mempelajari  juga  menghayati  Pancasila  di kalangan kelompok sebayanya.
Mengapa pendidik  sebaya  ( peer  educator ) diperlukan? Setidaknya ada tiga alasan yang dapat
dikemukakan. Pertama ,  karena  pendidik  sebaya menggunakan  bahasa  yang  kurang  lebih  sama sehingga informasi tentang pentingnya menghayati  Pancasila  akan  mudah  dipahami  oleh sebayanya. Kedua ,  remaja  lebih  terbuka  untuk mengemukakan  pikiran  dan  perasaannya  di hadapan  pendidik  sebayanya,  termasuk  bila pernah  mendengar  persepsi  keliru  mengenai Pancasila  (misalnya,  ada  pihak  yang  berpendapat bahwa Pancasila adalah thaghut atau sesembahan sehingga  lantas  mengharamkannya).  Dan  yang ketiga ,  pesan-pesan  penting  mengenai  keluhuran nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  Pancasila sekaligus  penerapannya  sebagai  solusi  dari bermacam  problematika  kebangsaan  dapat disampaikan  serta  didiskusikan  secara  santai, namun tetap bermakna.
Tak  hanya  itu,  Sie  Olahraga  dan  Kesehatan bersama
Sie lainnya dapat rutin menyelenggarakan  kegiatan-kegiatan  bersama untuk
memajukan pergaulan, sekaligus menjembatani jurang pemisah ( gap ) yang mungkin masih  menjadi  penyebab  kesenjangan  antar siswa/i  maupun  antara  siswa/i  dengan  warga sekitar.  Batas-batas  sosial  yang  menghambat terwujudnya  hubungan  baik  akan  sirna  apabila terdapat suatu arena interaksi yang mengakomodasi  sikap  tidak  bersahabat.  Hal  ini, secara  sederhana,  dapat  dilakukan  melalui pertandingan  olahraga  antar  kelas,  bakti  sosial, atau bina lingkungan.
Dengan  melibatkan  OSIS  dalam  upaya menyemai Pancasila, tanpa disadari sesungguhnya telah tercapai dua tujuan sekaligus, yakni semakin mengakarnya  Pancasila  di  sanubari  kaum  muda dan  terbentuknya  sejumlah  karakter  unggulan. Beberapa karakter yang tampak nyata pada uraian sebelumnya,  antara  lain,  peduli  sosial,  religius, toleransi,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air, tanggung  jawab,  rasa  ingin  tahu,  kreatif,  kerja keras, dan mandiri.
Karakter-karakter unggulan tersebut diyakini  sejumlah  pihak  sebagai  solusi  terbaik untuk  menghindari  kebangkrutan  peradaban bangsa Indonesia akibat banyaknya generasi muda yang  menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, namun tanpa karakter atau nilai sebagai pedoman bersikap serta berperilaku.
Sedemikian
pentingnya pembentukan karakter,  terutama  pada  lembaga  pendidikan, hingga  sejumlah  tokoh  besar  memberikan sanjungan  terhadapnya.  Mahatma  Gandhi, misalnya, pernah menyebut tentang salah satu dari tujuh  dosa  fatal,  yakni  pendidikan  tanpa  karakter ( education  without  character ).  Dr.  Martin  Luther King juga tak lalai menegaskan bahwa kecerdasan ditambah  karakter  merupakan  tujuan  akhir  dari pendidikan sebenarnya ( intelligence plus character is the goal of true education ). Tak ketinggalan pula Theodore  Roosevelt mengingatkan  betapa mendidik  seseorang  semata  dalam  aspek kecerdasan  intelektual  dan  bukan  aspek  moral adalah  menyemai  ancaman  bagi  masyarakat  ( to educate  a  person  in mind  and  not  in  morals  is  to educate a menace to society ).

## SIMPULAN
Pancasila,  sebagai  salah  satu  dari  empat pilar kehidupan berbangsa serta bernegara (selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan  Bhinneka  Tunggal  Ika),  sejatinya  harus  serba hadir  menyertai  perjalanan  maupun  pergulatan hidup  bangsa  Indonesia.  Namun,  realitas  justru menunjukkan betapa Pancasila kian diabaikan dan dilupakan.Akibatnya,  beragam  masalah  pelik  dan problematika  kebangsaan  pun  silih  berganti mendera  negeri.Oleh  sebab  itu,  tak  ada  pilihan selain  kembali  pada  Pancasila,  menyemainya hingga mengakar di sanubari kaum muda sebagai generasi  penerus  bangsa,  demi  tetap  kokohnya persatuan dan kesatuan Indonesia.
Apakah yang bisa dilakukan demi menyemai Pancasila  hingga  mengakar  di  sanubari  kaum muda sebagai generasi penerus bangsa? Salah satu unsur di sekolah yang dapat diberdayakan adalah Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah  (OSIS).  Mengapa OSIS?  Jawabannya  karena,  sebagai  satu-satunya organisasi  resmi  kesiswaan  di  sekolah,  OSIS  dan segenap jajaran pengurusnya berpotensi mengambil peran signifikan dalam mempengaruhi sikap  maupun  perilaku  siswa/i  lainnya.  Bila serentak  digulirkan  di  sepenjuru  Indonesia,  maka dampaknya pun dipastikan sangat signifikan.
Dengan  melibatkan  OSIS  dalam  upaya menyemai Pancasila, tanpa disadari sesungguhnya
telah tercapai dua tujuan sekaligus, yakni semakin mengakarnya  Pancasila  di  sanubari  kaum  muda dan  terbentuknya  sejumlah  karakter  unggulan Beberapa karakter yang tampak nyata pada uraian sebelumnya,  antara  lain,  peduli  sosial,  religius, toleransi,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air, tanggung  jawab,  rasa  ingin  tahu,  kreatif,  kerja keras, dan mandiri.
Sehubungan dengan pembahasan pada bab- bab  terdahulu,  penulis menyampaikan  sejumlah saran.Organisasi  Siswa  Intra  Sekolah  (OSIS)  di seluruh sekolah menengah
(SMP/MTs/SMA/SMK/MA/MAK) sepenjuru Indonesia  hendaknya  didorong  agar  aktif berpartisipasi  mendukung  penyemaian  nilai-nilai luhur Pancasila  melalui  keteladanan  dari  para pengurusnya
dan beragam
kegiatan keorganisasian. Pelaksanaan  kegiatan  yang dimaksudkan  untuk  menyemai  nilai-nilai  luhur Pancasila  agar  didampingi  oleh  guru  atau  pihak lain  yang  berkompeten  demi  memastikan efektivitas  serta  kesesuaiannya  dengan  nilai dan norma  yang  berlaku.  Kegiatan  penyemaian  dan implementasi  nilai-nilai  luhur  Pancasila,  dengan mempertimbangkan kondisi sosial setempat, dapat pula  melibatkan  warga  sekitar  sekolah.Dengan demikian,  lambat  laun,  Pancasila  dapat  mewabah dan  menjangkiti  masyarakat  luas,  sehingga beragam  masalah  pelik  maupun  problematika kebangsaan perlahan dapat dituntaskan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,      S.        2006, Prosedur      Penelitian  :  Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Aryani, I.K. 2010, Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis
Nilai. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Erwin,      M.      2010,  Pendidikan  Kewarganegaraan Republik  Indonesia.  Bandung:  Penerbit  Refika Aditama.
Hasan,  S.H.,    2010.  Bahan  Pelatihan  Penguatan Metodologi      Pembelajaran  Berdasarkan    Nilai - Nilai  Budaya  Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa.   Jakarta :  Badan Penelitian dan Pengembangan,  Pusat  Kurikulum,  Kementerian Pendidikan Nasional RI.
Narwoko,  J.D.  2006, Sosiologi:  Teks  Pengantar  Dan Terapan.Jakarta : Kencana.
Octaviani,  L., 2013. Pandatara Dan Jarlatsuh :  Model Pendidikan  Multikultural  Di SMA Taruna
Nusantara  Magelang,  Jurnal Komunitas  5  (1): 112-127.
Putra,  R.  M.S.  (ed.).      2010,      Etika  Dan  Tertib  Hidup Berwarga  Negara.  Jakarta:  Penerbit  Salemba Humanika.
Sunarto, K.   2004, Pengantar Sosiologi. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
Sutrisno,  S.  2006,    Filsafat  Dan  Ideologi  Pancasila.
Yogyakarta : Penerbit Andi.
Syarbaini,  S.  2010,  Implementasi  Pancasila  Melalui Pendidikan  Kewarganegaraan.  Yogyakarta  : Penerbit Graha Ilmu.
Ujan,A.A.2011, Multikultural:  Belajar    Hidup    Bersama dalamPerbedaan. Jakarta : Penerbit PT Indeks.
Wahyu,  2011.Masalah  dan Usaha  Membangun  Karakter Bangsa,  Jurnal Komunitas  3(2): 138-149.