## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Volume 4 Nomor 1, Oktober 2019
ISSN Print: 2528-6137 Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pembatalan Putusan Arbitrase Dikaitkan Ditinjau Berdasarkan Konsep Keadilan

## Samuel F B Situmorang
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran E-mail: samuelfbsitumorang@gmail.com
Abstract: Alternative Dispute resolution can be done inside or outside the court. Regarding settlement of disputes outside the court has a legal basis in the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power Chapter XII Settlement of Out-of-Court Disputes. BANI’s position in the public justice body is outside the general justice body. Arbitration settlement is carried out on the basis of the law in  Law  Number  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution.  The  research method used in this study is a normative juridical research method, namely legal research that prioritizes ways  of  researching  library  materials  called  secondary  data,  in  the  form  of  positive  law  and  how  it  is implemented in practice. Library data obtained, namely in the form of positive law, a collection of various statutory provisions that apply in Indonesia today in the field of alternative legal dispute resolution. The public justice agency does not have the authority to adjudicate the dispute of the parties that have been bound by the arbitration agreement, if there is a deception, a cancellation can be requested. Cancellation of arbitration award is in accordance with justice if there are conditions as stipulated in Article 70 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution..
Keywords: Alternative Dispute Resolution, Arbitration, Court Disputes
Abstrak: Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Perihal penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Posisi BANI dalam badan peradilan umum adalah di luar badan peradilan umum. Penyelesaian sengketa secara arbitrase dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  mengutamakan  cara  meneliti  bahan  pustaka yang disebut data sekunder, berupa hukum positif dan bagaimana implementasinya dalam praktik. Data kepustakaan  yang  diperoleh,  yaitu  berupa  hukum  positif,  kumpulan  berbagai  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang hukum alternatif penyelesaian sengketa. Badan peradilan umum tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, apabila terdapat tipu muslihat maka dapat dimintakan pembatalan. Pembatalan putusan arbitrase sesuai dengan keadilan jika terdapat syarat-syarat sebagaimana dalam Pasal 70 Undang- Undang Nomor 30 Tahun Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Kata Kunci: Arbitrase; Penyelesaian Sengketa; Sengketa Peradilan

## A. Pendahuluan
Dalam  alinea  keempat  pembukaan  Undang  Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab negara dan seluruh  masyarakat  Indonesia,  pasca  kemerdekaan  yang  diproklamasikan  17  Agustus 1945 adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial.  Konsep negara  hukum  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  ayat  3  Undang  Undang  Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk member pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara rechtsstaat dan the rule of law itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. 1 Pembangunan  ekonomi  juga  tidak  dapat  dilakukan  jika  tidak  dilakukan pembangunan  pada  sektor  lainnya.  Perkembangan  kehidupan  manusia  dalam  suatu masyarakat memerlukan suatu hukum sebagai panglima. Pada zaman sekarang ini fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat / law as a tool of social engeneering atau sarana pembangunan. 2 Di dalam kehidupan bermasyarakat pasti selalu ada pergesekan kepentingan  antar  idividu  di  dalamnya.  Di  dalam  pergesekan  tersebut  terdapat pertentangan yang berakhir pada suatu sengketa. Maka di dalam masyarakat yang sedang membangun  diperlukan  hukum  sebagai  panglima  untuk  menyelesaikan  permasalahan yang  timbul  di  dalam  masyarakat.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  memerlukan legal substance , legal structure , dan legal culture dengan baik. . Dalam arbitrase di Indonesia substansi  hukumnya  adalah  UU  Arbitrase  &  APS,  perjanjian  internasional  mengenai arbitrase yang diratifikasi oleh Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; struktur hukumnya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia, badan peradilan umum,  dan  badan  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan lainnya;  budaya hukumnya  adalah  gejala  sosial  dalam  masyarakat,  tingkah  laku  masyarakat,  dan kenyataan masyarakat dalam menyikapi adanya ketentuan mengenai arbitrase tersebut.
Masyarakat  senantiasa  mengalami  perubahan  dan  yang  menjadi  pembeda  hanya pada sifat atau tingkat perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat ada  yang  terlihat  dan  ada  pula  yang  tidak  terlihat,  ada  yang  cepat  dan  ada  pula  yang lambat, ada perubahan yang menyangkut hal fundamental dan ada pula yang menyangkut hal kecil. Hal ini disebabkan karena manusia tidak hanya merupakan kumpulan sejarah manusia, melainkan tersusun pula dalam berbagai kelompok dan pelembagaan, sehingga kepentingan  anggota  masyarakat  menjadi  tidak  sama.  Hukum  merupakan  sarana mengatur untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang menarik adalah justru hukum tertinggal di belakang objek yang diaturnya. 3 Dengan demikian selalu terdapat perbedaan yang mencolok antara hukum dan perilaku sosial. Arbitrase merupakan suatu realita  dalam  masyarakat  yang  harus  diterima.  Perihal  mengenai  arbitrase  yang  diatur dalam  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif
1 H  Zainuddin, Interprestasi  Tentang  Makna  dan  Kedudukan  Open  Bare  Orde  Terkait  Dengan Permohonan Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia , Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2013, hlm. 20.
2 Mochtar  Kusumaadmadja,  Hukum ,  Masyarakat,  Dan  Pembinaan  Hukum  Nasional ,  Bina  Cipta Bandung, 1995, hlm. 15.
3 H. Abdul Manan, Aspek Aspek Pengubah Hukum , Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 72.
Penyelesaian  Sengketa  di  Indonesia  menjadikan  perubahan  dan  perkembangan  cara penyelesaian  sengketa  di  Indonesia.  Akan  tetapi,  mengenai  ketentuan  arbitrase  dalam hukum positif tersebut berjalan kalah cepat dengan kehidupan sosial bisnis. Mengenai definisi  hukum,  sebagaimana  dalam  Pembinaan Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional (1973) dikemukakan bahwa hukum tidak hanya meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan juga termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan di masyarakat. 4 Kalau dianalisis lebih lanjut, maka definisi itu maka asas dan kaidah menggambarkan hukum sebagai gejala normatif, sedangkan kata lembaga menggambarkan hukum sebagai gejala sosial.
Kegiatan  bisnis  selalu  memungkinkan  untuk  timbulnya  suatu  sengketa (dispute/ difference) antara para pihak yang terlibat. Suatu fenomena sosial, sengketa atau konflik akan  selalu  ditemukan  dalam  kehidupan  manusia  di  masyarakat. 5 Akibat  sengketa tersebut  para  pihak  selalu  menginginkan  pemecahan  dan  penyelesaian  dengan  cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi  yang  tidak  efisien,  produktivitas  menurun,  dan  sebaliknya  biaya  produksi meningkat. 6 Untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis,  para  pihak  mempunyai  kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa yang akan dipilih. Asas kebebasan para pihak ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di dalam atau di luar pengadilan. Perihal penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  mempunyai  dasar  hukum  dalam  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Bab XII  Penyelesaian  Sengketa  Di  Luar  Pengadilan . Posisi  BANI  dalam  badan  peradilan umum  adalah  di  luar  badan  peradilan  umum.  Penyelesaian  sengketa  secara  arbitrase dilakukan  dengan  dasar  hukum  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa.

## B. Rumusan Masalah
Dari judul dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah  badan  peradilan  umum  mempunyai  kewenangan  untuk  mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase dikaitkan dengan asas final dan mengikat putusan arbitrase?
2. Pembatalan  putusan  arbitrase  oleh  Mahkamah  Agung  berdasarkan  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  62B/Pdt.Sus-Arbt/2017  dikaitkan  dengan  asas keadilan?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  hukum  yang  mengutamakan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  disebut  data  sekunder,  berupa  hukum  positif  dan  bagaimana implementasinya dalam praktik. 7 Data kepustakaan yang diperoleh, yaitu berupa hukum
4 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep Konsep Hukum Dalam Pembangunan , Alumni, Bandung, 2006, hlm. VI.
5 Eman Suparman, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan , Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 17.
6 Rahmadi Indra Tektona, “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan” , Pandecta , Volume 6 Nomor 1, Januari 2011, hlm. 87.
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 45.
positif, kumpulan berbagai ketentuan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia saat ini dalam bidang hukum alternatif penyelesaian sengketa.

## D. D. Pembahasan

## 1. Konsep Arbitrase
Arbitrase  adalah  suatu  mekanisme  atau  cara  penyelesaian  sengketa. 8 Arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara luas. Perkataan arbitrase berasal dari  kata  arbitrase  (bahasa  latin)  yang  berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu menurut kebijaksanaan. 9 Menurut Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H dalam ceramahnya yang  berjudul:  “ Enforcement  of  Foreign  Arbitral  Awards ”  di  muka  seminar  yang diadakan  Badan  Arbitrase  Nasional  bersama-sama  dengan  International  Chamber  of Commerce pada tanggal 13 September 1978 di Jakarta, mengatakan “ arbitration is the business  community’s  self  regulatory  practice  of   dispute  settlement ” 10 Menurut  Sidik Purnama,  S.H  yang  mengutip  batasan  definisi  yang  diberikan  oleh  Frank Elkouri  dan Edna  Elkouri,  definisi  arbitrase  adalah  proses  sederhana  secara  sukarela  yang  dipilih berdasarkan keinginan para pihak bersengketa untuk diputuskan oleh hakim yang tidak memihak berdasarkan kasus tersebut, para pihak sepakat untuk menerima sebagai final dan mengikat. 11 Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi: “arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.”
Pengertian  lembaga  menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  badan (organisasi)  yang  tujuannya  melakukan  suatu  penyelidikan  keilmuan  atau  melakukan suatu  usaha.  Jadi,  pengertian  lembaga  arbitrase  adalah  suatu  badan/  organisasi  yang bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  perdata  di  luar  peradilan  umum  yang didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersengketa.”  Hal  tersebut  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat (8)  Undang  Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi: Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu;  lembaga  tersebut  juga  dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Saat ini di Indonesia lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atas dasar perjanjian arbitrase adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Menelusuri  sejarahnya,  cikal  bakal  lembaga  arbitrase  sudah  ada  sejak  zaman Yunani Kuno, terus berkembang pada zaman Romawi dan Yahudi, seterusnya di negara Inggris  dan  Belanda,  Kemudian  menyebar  ke  Prancis,  Skotlandia,  Irlandia,  Denmark, USA,  di  Indonesia  lembaga  arbitrase  sudah  ada  dalam  Reglement  op  Burgelijk Rechtvordering (BRV) yang mulai berlaku sejak tahun 1849. 12 Badan arbitrase terbagi: 13
a) Arbitrase Institusional adalah suatu badan atau lembaga yang sengaja didirikan secara permanen;
8 Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersil Internasional , Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 8.
9 Subekti, Arbitrase Perdagangan , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1979, hlm. 4.
10 Ibid , hlm. 4-5.
11 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Nasional dan International , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 36.
12 Munir  Fuady, Arbitrase  Nasional  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2000, Munir Fuady, Hlm. 14-15.
13 Op.Cit , Eman Suparman, Hlm. 101 dan 104.
b) Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan atau lembaga arbitrase tertentu.
Di negara mana saja yang memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase adalah Kamar Dagang karena memang pedaganglah yang terutama berkepentingan dalam arbitrase, di Indonesia  yang  memprakarsai  berdirinya  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia). 14 Beberapa bidang sengketa yang dapat diperkarakan melalui arbitrase, yaitu antara lain: 15
a) Korporasi;
b) Asuransi;
c) Lembaga keuangan;
d) Perbankan;
e) Telekomunikasi;
f) Fabrikasi;
g) Pertambangan;
h) Angkatan laut dan udara;
i) Lingkungan hidup;
j) Perdagangan;
k) Lisensi;
l) Franchise;
m) Distribusi keagenan;
n) Hak kekayaan intelektual;
o) Maritim dan perkapalan;
p) Konstruksi;
q) Penginderaan jarak jauh;
r) Dan lain-lain.
Ada beberapa alasan mengepa pengusaha lebih menyukai arbitrase daripada cara- cara penyelesaian sengketa lainya termasuk pengadilan nasional. Alasannya antara lain berupa: 16
a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat fleksibel;
b. Biaya arbitrase lebih pasti;
c. Putusan arbitrase lebih memuaskan karena ditanganu oleh arbitrator (atau arbiter) netral, independen, dan memiliki keahlian khusus;
d. Dalam proses arbitrase, memelihara kerahasiaan para pihak yang bersengketa;
e. Diupayakan agar para pihak dapat berdamai terlebih dahulu;
f. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Terdapat  persyaratan  bahwa  perjanjian  arbritase  atau  klausul  arbitrase  harus tertulis mengandung 2 (dua) alasan penting karena:
a. Tanpa suatu perjanjian tertulis, maka tidak ada hak untuk berarbitrase; dan
b. Apabila putusan arbitrase akan dapat dilaksanakan maka hak untuk arbitrase ini secara jelas dinyatakan. 17
2. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase
Menurut  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999,  maka  pemohon  ( Claimant ) harus  mengajukan  Surat  Tuntutan  ( Statement  of  Claim ),  diikuti  oleh  “Jawaban”
14 Op.Cit , Subekti, hlm. 7.
15 Op.Cit , Frans Hendra Winarta, hlm. 100-101.
16 Ibid , Huala Adolf, hlm. 39.
17 Ibid , Huala Adolf, hlm. 45.
( Statement of Defense ) dan jika Tuntutan Balasan ( Counter Claim = Reconventie ) dari pihak termohon ( Respondent ), selanjutnya diikuti dengan pemanggilan untuk hearing dan pemeriksaan saksi, saksi ahli, dan pembuktian lainnya, setelah itu putusan. 18
Prosedur lengkap beracara di depan arbitrase menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah permohonan arbitrase  oleh  pemohon;  pengangkatan  arbiter;  pengajuan  tuntutan  oleh  pemohon, penyampaian satu salinan putusan kepada termohon; jawaban tertulis kepada termohon atas permintaan arbiter; perintah arbiter agar para pihak menghadap arbitrase, para pihak menghadap arbitrase; tuntutan balasan dari termohon, panggilan lagi jika termohon tidak menghadap  tanpa  alasan  yang  jelas;  termohon  tidak  juga  menghadap  siding  maka permeriksaan  diteruskan  tanpa  kehadiran  termohon  serta  tuntutan  dikabulkan;  jika termohon  hadir  diusahakn  perdamaian  oleh  arbiter;  proses  pembuktian,  pemeriksaan selesai serta ditutup; pengucapan putusan; putusan diserahkan kepada par pihak; putusan diterima  oleh  para  pihak;  koreksi,  tambahan,  dan  pengurangan  terhadap  putusan; penyerahan  dan  pendaftaran  putusan  ke  Pengadilan  Negeri;  permohonan  eksekusi didaftarkan  di  panitera  pengadilan;  putusan  dilaksanakan;  perintah  Ketua  Pengadilan Negeri  jika  putusan  tidak  dilaksanakan. 19 Putusan  arbitrase  tersebut  didaftarkan berdasarkan di Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan  diucapkan,  lembar  asli  atau  salinan  otentik  putusan  arbitrase  diserahkan  dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Para pihak dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase.  Hal  tersebut  terdapat dalam Pasal 70 UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Terhadap putusan arbitrase para pihak  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  apabila  putusan  tersebut  diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

## 3.  Kewenangan  Badan  Peradilan  Umum  Untuk  Memeriksa  Sengketa  Yang Terdapat Pilihan Forum Arbitrase
Terdapat dua aliran dalam teori hukum mengenai kekuatannya berlaku kontrak arbitrase, yaitu : 20
a. Aliran yang meyatakan bahwa meskipun ada klausul arbitrase, tetapi pengadilan tetap berwenang mengadili sejauh tidak ada eksepsi dari pihak lawan;
b. Aliran  yang  menyatakan  bahwa  perjanjian  arbitrase  mengikat  para  pihak  dan dapat dikesampingkan hanya dengan kesepakatan yang tegas  oleh para pihak;
c. Aliran  yang  menyatakan  bahwa  sunggugpun  ada  klausul  arbitrase  dalam perjanjian para pihak, dan sungguh pun ada bantahan dari salah satu pihak ketika harus  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri,  tetapi  Pengadilan  Negeri  menyatakan dirinya tetap berwenang dan Mahkamah Agung membenarkannya karena alasan
18 Ibid , Munir Fuady, hlm. 41.
19 Ibid , Munir Fuady, Hlm. 144.
20 Ibid , Munir Fuady, Hlm. 121-122.
para pihak tidak serius. Klausul ini yang dipilih oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Pasal 3 UU Arbitrase & APS berbunyi: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Pada suatu ketika  hakim  pengadilan  negeri  akan  kembali  berwenang  atau  berkompeten  untuk memeriksa sengketa yang terjadi, dalam hal-hal sebagai berikut: 21
a. Apabila para pihak secara tegas mencabut klausula pilihan forum;
b. Apabila sengketa yang timbul nyata-nyata di luar substansi kontrak;
c. Putusan yang dijatuhkan di luar kewenangan forum arbitrase atau bertentangan dengan  undang-undang  atau  peraturan  yang  berlaku,  sehingga  hakim mengganggap kausanya tidak halal.
Mengenai kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia terdapat dalam Pasal  3  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  yang  dan  Pasal  11  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  dan  Konvensi  Perserikatan Bangsa  Bangsa  Mengenai  Pengakuan  Dan  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Asing  yang diselenggarakan  di  New  York  pada  tahun  1958.  Dari  hukum  tertulis  tersebut menunjukkan  bahwa  ketidak  berwenangan  peradilan  umum  untuk  mengadili  dan meniadakan legal standing untuk mengajukan gugatan ke peradilan umum jika perjanjian memuat  klausul  arbitrase  sebagai  sarana  untuk  menyelesaikan  sengketa  serta mengarahkan  persoalan  tersebut  kepada  lembaga  arbitrase.    Adapun  faktor  perbedaan atau  pembagian  yurisdiksi  berdasarkan    lingkungan  peradilan,  yang  melahirkan kekuasaan  dan  kewenangan  absolut  bagi  masing-masing  lingkungan  peradilan  yang disebut juga atribusi kekuasaan ( attributive competentie, attributive jurisdiction ). 22 Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa badan peradilan umum tidak mempunyai kewenangan untuk  mengadili  sengketa  yang  di  dalam  perjanjian  para  pihak  tercantum  akan menyelesaikan  sengketa  melalui  forum  arbitrase  kecuali  para  pihak  secara  tegas mencabut  klausula  pilihan  forum,  sengketa  yang  timbul  nyata-nyata  di  luar  substansi kontrak,  dan  Putusan  yang  dijatuhkan  di  luar  kewenangan  forum  arbitrase  atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

## 4.  Putusan Arbitrase Bersifat Final Dan Mengikat
Pada  dataran  teoritis,  putusan  hakim  maupun  putusan  arbitrase  pada  dasarnya mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: 23
a. Kekuatan mengikat;
b. Kekuatan pembuktian; dan
c. Kekuatan eksekutorial.
Pasal  60  UU  Arbitrase  &  APS  berbunyi:  “Putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak . ” Frase “final” dalam Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan  sebagai  “terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan”, sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “mengeratkan”, “menyatukan”. Bertolak dari arti harafiah ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata  uang  artinya  akhir  dari  suatu  proses  pemeriksaan,  telah  memiliki  kekuatan mengeratkan  atau  menyatukan  semua  kehendak  dan  tidak  dapat  dibantah  lagi. Hal  ini berguna agar pelaksanaan putusan arbitrase tidak berlarut-larut. Putusan arbitrase yang
21 Op.Cit , Eman Suparman, Hlm. 71.
22 Subekti, Hukum Acara Perdata , Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 28.
23 Loc.Cit , Eman Suparman, hlm. 174.
mengandung  final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  sama  dengan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

## 5.  Perjanjian  Arbitrase  Dalam  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 62B/Pdt.Sus-Arbt/2017
Perjanjian/  klausul  arbitrase  merupakan  perwujudan  dari  asas  kebebasan berkontrak. 24 Konsensus dari para pihak yang dimuat dalam suatu kontrak merupakan dasar  utama  daripada  diperlukannya  arbitrase. 25 Maka  perjanjian  arbitrase  yang memenuhi unsur sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum  Perdata  dan  berlaku  sebagai  undang  undang  bagi  pihak  yang  membuatnya berdasarkan 1338  Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pengertian klausul arbitrase adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk membawa setiap sengketa yang timbul dari deal bisnis yang terbit dari transaksi tertentu ke arbitrase. 26 Penggunaan istilah klausul  arbitrase  mengandung  konotasi  bahwa  perjanjian  pokok  yang  bersangkutan diikuti  atau  dilengkapi  dengan persetujuan  mengenai  pelaksaan  arbitrase. 27 Perjanjian/ klausul arbitrase dapat dibuat terpisah dalam kontrak tersendiri atau ditempatkan menjadi bagian  dari  kontrak  yang  merupakan  transaksi  pokok. 28 Menurut  hukum  di  Indonesia, pada  hakekatnya  tidak  ada  suatu  perbedaan  antara  apa  yang  dinamakan  persetujuan arbitrase dan apa yang dinamakan klausul arbitrase, keduanya mempunyai akibat hukum : 29
a. Bahwa  persengketaan  yang  telah  timbul  atau  yang  akan  timbul   itu tidak  akan diperiksa dan diputus oleh pengadilan;
b. Bahwa persengketaan itu akan diperiksa dan diputus oleh seorang arbiter (wasit) atau  suatu  team  arbiter,  sehingga  kedua  belah  pihak  berkewajiban  untuk membantu terselenggaranya arbitrase atau peradilan wasit itu dan mentaati apa yang akan diputuskannya.
Dengan  kata  lain,  suatu  perjanjian  yang  mengandung  klausul  arbitrase/  persetujuan arbitrase akan diperiksa dan diputus oleh arbiter, karena perjanjian sendiri itu merupakan kehendap para pihak yang dapat dibuat secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi, untuk klausul  arbitrase  menurut  pasal  618  R.V,  persetujuan  arbitrase  harus  diadakan  secara tertulis,  sedangkan  apabila  para  pihak  tidak  mampu  menulis,  maka  persetujuan  harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri saksi-saksi. 30 Terdapat dua macam perjanjian arbitrase, yaitu : 31
a. Klausul arbitrase ( arbitration clause )
Arbitration clause berkenaan dengan sengketa yang baru akan terjadi di kemudian hari. Rumusannya tidak dapat dibuat secara rinci, karena belum dapat diketahui sengketa apa dan bagaimana para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut.
b. Submission agreement
24 Op.Cit , Eman Suparman, hlm. 66.
25 Sudargo  Gautama, Aneka  Hukum  Arbitrase  ke  Arah  Arbitrase  yang  Baru ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1996, hlm. 27.
26 Op.Cit , Munir Fuady, hlm. 117.
27 Opcit, Frans Hendra Winarta, hlm. 42.
28 Loc.Cit , Munir Fuady, Hlm. 118.
29 Op.Cit , Subekti, hlm. 10.
30 Ibid , Subekti, Arbitrase Perdagangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hlm. 11.
31 Op.Cit , Eman Suparman, , Hlm. 67.
Submission  agreement berkenaan  dengan  sengketa  yang  telah  terjadi. Rumusannya  dapat  disusun  secara  pasti  dan  rinci  sesuai  dengan  keadaan sengketanya dan lembaga arbitrase menyelesaikan sengketa tersebut.
Dalam ilmu hukum arbitrase dikenal dua macam kontrak arbitrase, yaitu: 32
a. Pactum De Compromitendo
Istilah pactum  de  compromitendo ditujukan  kepada  kesepakatan  pemilihan arbitrase di antara para pihak yang dilakukan “sebelum” terjadinya perselisihan. Jadi, para pihak menyatakan akan memilih jalan penyelesaian arbitrase jika kelak dikemudian hari terjadi perselisihan di antara mereka yang timbul dari transaksi tertentu
b. Akta Kompromis
Akta  Kompromis  adalah  kesepakatan  penyelesaian  sengketa  lewat  arbitrase. Kesepakatan ini dilakukan setelah adanya sengketa.
Terdapat kesamaan pendapat mengenai macam-macam perjanjian arbitrase antara Prof. Eman Suparman  dan  Munir  Fuady.  Kedua  ahli  tersebut  menyatakan  bahwa  perjanjian arbitrase dapat dilakukan sebelum sengketa terjadi dan sesudah sengketa terjadi.
Para  pihak  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  62B/Pdt.Sus-Arbt/2017 adalah PT. Republik Energi & Metal dan Zainal Abidinsyah. Terdapat klausul pemilihan forum arbitrase oleh para pihak dalam putusan badan peradilan umum  tersebut. Klausul tersebut terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pemegang Saham tanggal 3 Juni 2011 adalah sebagai berikut:
1. Para  Pihak  setuju  bahwa  jika  timbul  suatu  perselisihan  dari  atau  sehubungan dengan  Perjanjian  ini,  termasuk  tanpa  terbatas  pada  pertanyaan  tentang keberadaan, keabsahan, pengakhiran hak atau kewajiban suatu pihak, Para Pihak ;
2. harus  berusaha,  untuk  dalam  jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  kerja  setelah diterimanya  pemberitahuan  oleh  salah  satu  Pihak  tentang  adanya  suatu perselisihan,  untuk  menyelesaikan  perselisihan  tersebut  pada  tingkat  pertama melalui musyawarah antara para pihak.
Pembatalan putusan arbitrase dapat diartikan sebagai upaya hukum yang dapat dilakukan  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  untuk  meminta  Pengadilan  Negeri  agar suatu  putusan  arbitrase  dibatalkan,  baik  terhadap  sebagian  atau  seluruh  isi  putusan. 33
Putusan arbitrase umumnya disepakati sebagai putusan yang bersifat final dan binding (mengikat).  Oleh  karena  itu,  dalam  proses  pembatalan  putusan arbitrase,  pengadilan  tidak  berwenang  untuk  memeriksa  pokok  perkara.  Kewenangan pengadilan  terbatas  hanya  pada  kewenangan  memeriksa  keabsahan  prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum  yang  dipilih  oleh  para  pihak  dalam  penyelesaian  sengketa. 34 Pengambilan keputusan  oleh  BANI  yang  didasarkan  atas  dokumen  palsu,  setelah  putusan  diambil ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  dan  putusan  diambil  dari  hasil  tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat diajukan pembatalan.
Alasan  pembatalan  putusan  arbitrase  terdapat  dalam  Pasal  70  Undang  Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:  “Terhadap  putusan  arbitrase  para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
32 Op.Cit , Munir Fuady, Hlm. 117-119.
33 Op.Cit , Munir Fuady, hlm. 10.
34 OpCit , Frans Hendra Winarta, hlm. 85.
a. surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam  pemeriksaan,  setelah  putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
b. setelah  putusan  diambil  ditemukan  dokumen  yang  bersifat  menentukan,  yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
c. putusan  diambil  dari  hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
Jangka waktu pembatalan putusan arbitrase terdapat dalam Pasal 71 UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.” Pembatalan putusan arbitras diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “Pasal 72  (1) Permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  harus  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri;  (2)  Apabila  permohonan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dikabulkan, Ketua  Pengadilan  Negeri  menentukan  lebih  lanjut  akibat  pembatalan  seluruhnya  atau sebagian  putusan  arbitrase;  (3)  Putusan  atas  permohonan  pembatalan  ditetapkan  oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
Pihak yang tidak puas dengan Putusan Ketua Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum banding sebagaimana terdapat dalam Pasal 72 UU Arbitrase & APS yang berbunyi: “(4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir; (5) Mahkamah Agung  mempertimbangkan  serta  memutuskan  permohonan  banding  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (4)  dalam  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.
Pada Kasus tersebut, keterangan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang dalam persidangan pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 1 September 2016, menyatakan tidak  pernah  memberikan  keterangan  langsung  dalam  persidangan  di  BANI.  Namun dalam  Putusan  Arbitrase  pada  halaman  60  angka  12  Putusan  Arbitrase  Nomor 606/VIII/ARB-BANI/2014 menerangkan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H, M.S., sebagai Ahli dalam persidangan BANI, tertulis hadir dalam persidangan di BANI. Hal ini sudah sesuai  dengan  alasan  para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase  dalam  Pasal  70  huruf  (a)  Undang  Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase  Dan  Alternatif    Penyelesaian  Sengketa  yang  berbunyi:  “apabila  putusan tersebut  diduga  mengandung  unsur-unsur  surat  atau  dokumen  yang  diajukan  dalam pemeriksaan,  setelah  putusan  dijatuhkan,  diakui palsu  atau  dinyatakan  palsu.”  Majelis hakim dalam tiap tingkatan mempertimbangkan hal tersebut dalam memutuskan suatu perkara perihal pembatalan putusan arbitrase.

## 6.  Asas Keadilan
Hans  Kelsen  dalam  bukunya general  theory  of  law  and  state ,  berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian di dalamnya. 35 Berdsarkan teori keadilan Hans Kelsen hukum memberikan keadilan jika manusia  puas  dan  bahagia.  John  Rawls  telah  menyempurnakan  prinsip-prinsip keadilannya menjadi sebagai berikut:
35 Hans Kelsen , General Theory of Law and State , diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.
1. Pertama, setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya  untuk  semua  orang,  serta  kemerdekaan  berpolitik  yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil;
2. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi dapat dipenuhi atas dasar dua kondisi, yaitu:
a. melekat  untuk  jabatan-jabatan  dan  posisi-posisi  yang  dibuka  bagi semua  orang  di  bawah  kondisi  adanya  persamaan  kesempatan  yang adil; dan
b. kemanfaatan  sebesar-besarnya  bagi  anggota-anggota  masyarakat  yang paling tidak diuntungkan. 36
Keadilan  adalah  upaya  untuk  mencari  kebenaran.  Setiap  orang  harus  dapat mengakses keadilan dalam tiap-tiap tingkatan dalam badan peradilan merupakan keadilan bagi  pencari  keadilan.  Menghambat  suatu  kesempatan  untuk  memperoleh  keadilan merupakan  pelanggaran  terhadap  keadilan  dan  hak  asasi  manusia.  Ketentuan  hukum dalam Bab VII Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan kesempatan bagi para pencari keadilan yang merasa bahwa Putusan BANI tidak memberikan keadilan.

## E. Kesimpulan
Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Akan tetapi, dalam pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase  Dan  Alternatif    Penyelesaian  Sengketa  terdapat  klausul  yang  menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur palsunya dokumen, ditemukan dokumen bersifat menentukan yang disimpan oleh pihak lawan, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak.
Perihal  mengenai  pembatalan  putusan  arbitrase  terdapat  dalam  Bab  VII  Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa. Pasal  tersebut  mengandung  suatu  keadilan  bagi  para  pencari  keadilan. Suatu  hal  yang menghambat pemberian keadilan bagi pencari keadilan untuk mengakses keadilan adalah suatu ketidak adilan. Akan tetapi, sampai mana suatu batas keadilan dapat diakses oleh pencari keadilan adalah suatu pertanyaan besar. Hal tersebut karena dalam Pasal 60 UU Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa  terdapat  frasa  yang  mengatakan  bahwa  putusan  arbitrase  bersifat  final  dan mengikat sedangkan dalam Pasal 70 UU Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif  Penyelesaian Sengketa dapat diajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase.
36 Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan Jhon Rawls, Jurnal Konstitusi , Nomor 1 Volume 6, April 2009, Hlm. 143.

## DAFTAR PUSTAKA

## Bahan Hukum Primer:
Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bahan Hukum Sekunder: Eman Suparman, Arbitrase Dan Dilema Penegakan Keadilan , Fikahati Aneska, Jakarta, 2012
Frans  Hendra  Winarta, Hukum  Penyelesaian  Sengketa ,  Arbitrase  Nasional  Dan International, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
H  Zainuddin,  I nterprestasi  Tentang  Makna  Dan  Kedudukan  Open  Bare  Orde  Terkait Dengan  Permohonan  Pengakuan  Dan  Pelaksanaan  Putusan  Arbitrase  Asing  Di Indonesia ,  Puslitbang  Hukum  Dan  Peradilan  Badan  Litbang  Diklat  Kumdil Mahkamah Agung RI, Mega Mendung, 2013
Hans Kelsen , General Theory of Law and State , diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
Huala Adolf, Hukum Arbitrase Komersil Internasional , Keni Media, Bandung, 2016 Mochtar Kusumaadmadja, Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional , Bina Cipta Bandung, 1995
Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep  Konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  Alumni, Bandung, 2006
Munir Fuady, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
Subekti, Hukum Acara Perdata , Bina Cipta, Jakarta, 1977 Subekti, Arbitrase Perdagangan , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1979 Sudargo Gautama, Aneka Hukum Arbitrase ke Arah Arbitrase yang Baru , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

## Bahan Hukum Tersier:
Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan Jhon Rawls”, Jurnal Konstitusi , Nomor 1 Volume 6, April 2009
Rahmadi  Indra  Tektona,  Arbitrase  sebagai  Alternatif  Solusi  Penyelesaian  Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan, Pandecta Volume 6 Nomor 1, Januari 2011.