## KEBIJAKAN PERUBAHAN LAHAN DALAM PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH

## Katriani Puspita Ayu

## Abstract
Permen LHK No. 24/2020 is a land use policy for Indonesia’s food security through food  estates  program.  The  program  aims  to  increase  the  added  value  of  local agricultural production in order to increase employment, low food prices, and the development of large-scale agricultural businesses. According to regulation issud by LHK, food estate policy has the potential to change forest areas into agricultural land  because  it  is  legalized  by  the  government  through  Undang-Undang  Cipta Kerja. The consequences of implementing this policy are including environmental damage,  increased  conflict  and  poor  land  use  management  which  is  not  in accordance  with  the  Central  Kalimantan  spatial  plan  (RTRWP).  The  food  estate program  becomes  government's  priority  in  achieving  food  security  through  the State  supports  in  a  fast  and  less  bureaucracy  process  on  land  licensing.  This indicates that the process of land clearing for food estate violates forestry and land use regulations.
Keywords: Policy, Food Estate, Land Change

## Abstrak
Permen  LHK  No.24/2020  merupakan  kebijakan  pemanfaatan  lahan  untuk  Food Estate  guna  ketahanan  pangan  nasional  Indonesia.  Program  ini  bertujuan  untuk meningkatkan  nilai  tambah  produksi  sektor  pertanian  lokal  agar  dapat  mencapai penyerapan tenaga kerja, harga pangan murah, dan pengembangan usaha pertanian berskala  besar.  Menurut  berbagai  kajian  dan  literatur  dalam  studi  ini,  kebijakan food estate ini berpotensi mengubah fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian karena  dilegalkan  oleh  pemerintah  melalui  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  Akibat dari implementasi kebijakan ini diantaranya adalah rusaknya lingkungan, potensi konflik yang meningkat dan tata kelola lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang  yang  dimiliki  provinsi  Kalimantan  Tengah  secara  keseluruhan.  Prioritas pemerintah  dalam  mencapai  ketahanan  pangan  didukung    kemudahan  perizinan karena  birokrasi  telah  di  pangkas  oleh  pusat  agar  prosesnya  lebih  cepat.  Hal  ini mengindikasikan bahwa proses pembukaan lahan lumbung pangan sangat mungkin melanggar regulasi kehutanan dan tata kelola lahan.

## Kata Kunci : Kebijakan, Food Estate, Perubahan Lahan
Pendahuluan
Pandemi Covid 19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan  di  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Dikarenakan  terbatasnya  kegiatan produksi  disebabkan  pembatasan  kerumunan  maupun  aktivitas  di  masyarakat, ketersediaan  pangan  terancam  karena  produksinya  yang  menurun.  Hal  ini dikuatirkan akan menyebabkan krisis pangan saat kondisi pandemic masih terjadi. Pemerintah  berinisiatif  untuk  mengantisipasi  masalah  ini  dengan  merencanakan program Food Estate atau lumbung padi dengan tujuan menjaga keberlangsungan ketahanan  pangan  dalam  negeri.  Program Food  Estate ini  merupakan  kegiatan budidaya tanaman berskala besar dengan luasan lebih dari 25 hektar atau industrial agriculture . Program ini dilakukan karena melonjaknya permintaan pangan dunia yang sebanding dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan dibutuhkannya ketersediaan  lahan.  Agar  cadangan  pangan  tetap  terjaga,  pemerintah  berniat menggenjot  produksi  beras  melalui  pembukaan  lahan  besar-besaran  di  beberapa lokasi di Indonesia.
Jika  dilihat  dari  produksi  beras  Indonesia  sejak  1961  hingga  akhir  2018, data yang di kumpulkan FAO secara umum mengalami peningkatan. Dapat dilihat pada  Grafik  1  yang  menunjukan  bahwa  produksi  padi  selalu  berada  pada  angka diatas 50 juta ton pertahun sejak tahun 1999. Data ini diikuti dengan peningkatan jumlah  populasi  yang  ikut  meningkat  (Grafik  2).    Kedua  grafik  tersebut menunjukan trend yang sama dan dapat diasumsikan bahwa kebutuhan beras ikut meningkat  ketika  jumlah  penduduk  juga  semakin  bertambah.  Oleh  karenanya, dibutuhkan lahan yang cukup luas untuk produksi beras guna memenuhi kebutuhan penduduk.
Grafik 1 Produksi Beras Indonesia 1961-2018              Grafik 2 Pertumbuhan Penduduk Indonesia 1961-2021
Dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pangan  dalam  negeri,  pemerintah menerbitkan  Peraturan  Menteri  LHK  No.24/2020  melalui  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  tentang  Penyediaan  Kawasan  Hutan  untuk Pembangunan Food  Estate .  Pemerintah  pusat  menetapkan  lokasi Food  Estate seluas  180.000  hektar  di  Kalimantan  Tengah,  Papua  seluas  1,2  juta  hektar, Kalimantan Barat seluas 120.000 hektar, Kalimantan Timur seluas 10.000 hektar, dan Maluku 190.000 hektar. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa kawasan yang dapat  di  gunakan  untuk  program  lumbung  padi  ini  dapat  juga  kawasan  hutan lindung. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah aspek perlindungan terhadap  lingkungan  juga  menjadi  salah  satu  prioritas  pemerintah?-  mengingat salah  satu  poin  dalam  kebijakan  tersebut  melegalkan  lahan  pertanian  juga  dapat berdiri dalam kawasan hutan yang seharusnya di lindungi.
Permen  LHK  No.24/2020  ini  berpotensi  meningkatkan  laju  deforestasi, memperbesar  ketimpangan  penguasaan  lahan  dan  penyusutan  kawasan  hutan.
Dalam Pasal 2 kebijakan tersebut menyebutkan bahwa kawasan hutan dapat diubah menjadi lahan penanaman tanaman pangan, seperti sawah atau ladang.    Selain itu, Permen ini menambah varian perizinan baru di kawasan hutan, yang artinya akan memperbesar  ketimpangan  penguasaan  dan  pemanfaatan  kawasan  hutan. Pembukaan lahan ini akan mendorong pertanian skala besar dengan mengandalkan kolaborasi  antara  negara  dan  investasi  yang  dikuatirkan  akan  meminggirkan peranan  masyarakat  petani.  Penerbitan  Permen  ini  akan  membuka  ruang penguasaan  investasi  melalui  skema  kolaborasi  negara  dan  korporasi.  Hal  ini berarti  kemungkinan  besar  terjadi  perubahan  fungsi  lahan,  batas  lahan  dan penguasaannya. Potensi konflik mungkin saja muncul, dan pemerintah sekali lagi akan  berhadapan  dengan  persoalan  yang  sama  tentang  perijinan  dan  penguasaan lahan.
Tulisan ini merupakan sebuah kajian sederhana mengenai dinamika politik lingkungan  yang  terjadi  pada  lahan  gambut  di  Kalimantan  Tengah.  Saat  ini pemerintah  pusat  sedang  dalam  misi  memenuhi  kebutuhan  pangan  dalam  negeri sekaligus  memperbaiki  lahan  ex-mega  project  Pengembangan  Lahan  Gambut (PLG)  yang  sebelumnya  di  buka  pada  era  Orde  Baru.  Menurut  pemerintah, membangun  ketahanan  pangan  saat  ini  bertujuan  memenuhi  kebutuhan  pangan nasional,  mendorong  pertumbuhan  sektor  pertanian,  membuka  lapangan  kerja  di tingkat  daerah  yang  pada  akhirnya  berkontribusi  pada  keadilan  sosial-  ekonomi bagi masyarakat petani di sekitar kawasan lahan. Namun sayangnya, cita-cita ini dikuatirkan menimbulkan masalah lingkungan karena lahan pertanian yang dibuka dapat saja menggunakan kawasan hutan termasuk juga hutan lindung. Selain itu, dapat  di  lihat  bahwa  kebijakan  pemerintah  memperluas  lumbung  pangan  ini dilakukan  secara  massif  dan  cepat.  Pertanyaan  yang  muncul  adalah  :    apakah kebijakan ini sudah di kaji, diperhitungkan cost & benefit yang akan muncul, dan sudahkan disosialisasikan kepada masyarakat lokal? Beberapa pihak mengkuatirkan  penerbitan  kebijakan  ini  merupakan  instrument  yang  digunakan pemerintah  untuk  menjaring  investasi  yang  pada  akhirnya  melegalkan  korporasi untuk  mengeksploitasi  alam.  Persoalan  lama  seperti  perijinan  illegal,  kerjasama oligarki dan konflik status lahan akan muncul kembali seperti saat sawit tiba-tiba menjadi  primadona  dan  menggantikan  fungsi  hutan  produksi  di  Kalimantan Tengah.
Ini berarti, selain persoalan politik dan ekonomi, pembukaan Food Estate idealnya mempertimbangankan keadaan ekosistem lahan gambut yang digunakan. Lumbung  padi  di  Kalimantan  Tengah  akan  dibuka  di  kawasan  gambut  di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas yang sejatinya merupakan lahan gambut yang sebelumnya  terlantar  akibat  proyek  sejuta  hektar  pada  masa  pemerintahan Soeharto.  Lahan  gambut  di  kedua  Kabupaten  tersebut  hingga  saat  ini  masih berpotensi menyebabkan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Kalimantan Tengah.  Jika lahan tersebut digunakan untuk menanam padi dan tanaman holtikultura, idealnya harus memperhatikan kondisi gambut, kedalamannya, serta potensi timbulnya titik
api  pada  saat  musim  kemarau.   Selanjutnya,  potensi-potensi  yang  dapat  terjadi harus di paparkan secara detail kepada masyarakat sekaligus tentang kemanfaatan maupun merugikan yang dapat ditimbulkannya (seperti: kerusakan ekosistem dan lingkungan sekitarnya).
Kajian  ini  akan  membahas  kebijakan  perubahan  lahan  dalam  pembukaan lahan Food Estate melalui kacamata politik dan lingkungan. Penulis memaparkan secara  deskriptif  kebijakan  ini  dengan  melihat  kepentingan  stakeholder  yang terlibat dalam kegiatan perluasan lahan, sekaligus dampak negatif program tersebut terhadap  lingkungan.  Tulisan  ini  dilakukan  dengan  metode  kajian  Pustaka  yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme politik pembukaan Food Estate .  Diharapkan  kajian  ini  dapat  berkontribusi  pada  pemetaan  politik  pangan sekaligus relasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakannya.

## Kerangka Berpikir
Analisis  rezim  pangan  selama  ini  menitikberatkan  pada  peranan  pangan  dalam arena  politik  &  ekonomi  internasional.  Lensa  ekonomi  politik  yang  digunakan dalam kajian ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami peran pelaku sekaligus akumulasi modal dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari pola produksi, konsumsi dan distribusi pangan dalam perekonomian global. Menurut Friedmann (2005),  pergeseran  satu  rezim  pangan  ke  rezim  pangan  setelahnya  juga  dapat menghubungkan dan melanggengkan model-model produksi yang sama dan dapat memperhitungkan  berapa  konsumsi  pangan  global  dalam  satu  periode  waktu. Friedmann  juga  menyatakan  bahwa  perhitungan  konsumsi  pangan  global  harus dibandingkan  dengan  akumulasi  modal  yang  dibutuhkan  untuk  produksinya. Menurutnya, rezim pangan mula-mula di tentukan oleh banyaknya impor pangan yang dilakukan negara yang mengkonsumsin dari negara yang memproduksi, lalu dilanjutkan  dengan  rezim  pangan  dimana  negara  maju  mengekspor  pangan  ke negara-negara  koloninya  ataupun  negara-negara  berkembang  lainnya.  Saat  ini, rezim pangan telah berkembang menjadi bentuk baru yang menitikberatkan pada kerangka kelembagaan perusahaan makanan pangan transnasional yang jauh dari pengaruh aktor negara. Biasanya, perusahaan transnasional memenuhi permintaan pasar  global  melalui  produksi  yang  massif  sehingga  kurang  memperhitungkan aspek kesehatan maupun lingkungan. Aktor swasta telah menggeser isu produksi pertanian menjadi permasalahan akses dan konsumsi pangan.
Isu pangan dalam kancah internasional menyentuh pada pengadaan jumlah pangan dan aksesibilatas pangan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pihak swasta akan selalu berperan  sebagai  pihak  penyedia  dengan  membawa  modal  kedalam  sektor pertanian  untuk  di  olah  menjadi  produk,  menjualnya  kembali,  mendapatkan keuntungan, dan menuangkannya kembali kedalam sektor pertanian agar siklus ini dapat  diulang  terus  menerus  dan  menciptakan  ketergantungan  negara  dan masyarakatnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Pemerintah akan mengambil peranan  sebagai  fasilitator  dan  penyedia  infrastruktur  bagi  pihak  swasta  agar
kegiatan produksi dapat dilakukan. Termasuk didalamnya memberikan kemudahan dalam  perijinan  ataupun  menerbitkan  kebijakan  dan  regulasi  yang  memudahkan investor  masuk  ke  sektor  pertanian  dalam  negeri.  Pada  saat  yang  bersamaan, pandemi  menjadikan  sumber-sumber  pangan  berkurang  dikarenakan  adanya pembatasan  kegiatan  produksi.  Kekuatiran  akan  kelangkaan  pangan  tentu  saja menjadi faktor pendorong dibukanya investasi bagi sektor pertanian, khususnya di Indonesia yang merupakan negara agraris dengan jumlah penduduk yang banyak.
Untuk  mengatasi  kelangkaan  pangan,  kebijakan Food  Estate yang  dikeluarkan pemerintah bersinergi dengan analisis FAO ( Food and Agricultural Organization ) yang  mengatakan  bahwa  pandemi  COVID-19  yang  melanda  dunia  akan menyebabkan tersendatnya akses terhadap pangan dan dikuatirkan akan berdampak pada stabilitas pangan. Pemerintah Indonesia bertindak cepat dalam mengatasi isu ini  dengan  menyiapkan  ketersediaan  pangan  dengan  membuka  lahan  untuk menanam  padi  dan  tanaman  pangan  lainnya.  Indonesia  berusaha  memperkuat sistem  ketahanan  pangan  melalui  terbukanya  akses  bagi  masyarakat,  baik  akses fisik  maupun  ekonomi  untuk  memperoleh  pangan  bagi  seluruh  anggota keluarganya.
Ketahanan pangan masyarakat diharapkan dapat diwujudkan melalui kemandirian pangan,  yang  menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.18/2012  adalah kemampuan  produksi  di  dalam  negeri  yang  didukung  penuh  oleh  kelembagaan ketahanan pangan serta menjamin kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga, baik dalam segi jumlah, kualitas, dan harga yang terjangkau. Menurut Hanafie (2010), strategi yang dapat digunakan dalam pembangunan ketahanan pangan, diantaranya adalah:  (1)  Pengembangan  sistem  dan  usaha  agrobisnis,  (2)  Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, (3) Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dimana  masyarakat  sebagai  pelaku  (petani)  dan  pemerintah  sebagai  fasilitator (penyedia  infrastruktur  yang  dibutuhkan),  (4)  Peningkatan  mutu  pangan,  (5) Distribusi  pangan  yang  adil  sehingga  ketersediaan  dan  harga  pangan  stabil,  (6) Koordinasi  dan  sinkronisasi  antar  pemangku  kepentingan,  serta  (7)  Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya penganekaragaman pangan.
Terdapat  dua  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  ketahanan  pangan, yaitu: 1) Meningkatkan produksi pangan secara menyeluruh dengan meningkatkan supply pangan dan daya beli masyarakat, 2) Distribusi produk pangan dari daerah yang memproduksi atau memiliki ekses pangan ke daerah yang defisit pangan. Dari kedua  cara  tersebut,  pemerintah  berusaha  menaikan  jumlah  produksi  pangan dengan membuka lahan lebih luas untuk menanam tanaman pangan seperti padi, singkong, dan jagung serta pemanfaatan lainnya seperti peternakan ayam dan ikan. Jika  output  dinilai  memuaskan  dan  mencapai  target  dan  kualitas  yang distandardkan, makan jenis pangan tersebut akan di produksi secara berkelanjutan dan di distribusikan kedaerah-daerah lain.
Kritik  yang  muncul  adalah  pembukaan  lahan  untuk  sektor  pertanian  ini  apakah sebanding  dengan  biaya  dan  dampak  yang  akan  di  tanggung  selanjutnya,  seperti kerusakan ekologis. Menurut Friedmann (2005) bahwa jenis rezim pangan saat ini adalah  rezim  yang  dikuasai  korporasi  besar  lintas  negara  yang  bertujuan  untuk maksimalisasi  profit  melalui  produksi  dalam  skala  yang  besar,  dan  tentunya membutuhkan lahan yang juga luas namun dengan mengabaikan aspek kesehatan dan  lingkungan.  Rezim  ini  menjadi  satu-satunya  rezim  yang  berlandaskan neo-liberalisme  dan  globalisasi  untuk  pencapaian  keuntungan  tanpa  mengikut sertakan  kesehatan  konsumennya  maupun  kondisi  lingkungan  sekitarnya.  Jika pertanyaan ‘apakah proyek ini untuk kepentingan rakyat sebagai konsumen pangan atau  proyek  ini  demi  kepentingan  pihak  yang  lain?’  diajukan  oleh  penggiat lingkungan, maka pendekatan ekonomi politik merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menjawabnya.

## Pembahasan

## Tantangan implementasi Permen LHK No.24/2020 di Kalimantan Tengah
Dua puluh lima tahun sebelum program Food Estate yang digagas Presiden Jokowi diterbitkan melalui Peraturan Menteri LHK, telah terjadi kegagalan tanam padi  di  wilayah  yang  sama  di  tahun  1995.  Menurut  Galudra,  et  al.,  (2011), kegagalan  Ex-Mega  Rice  Project  (PLG)  dikarenakan  terdapat  kebijakan multi-sektor  yang  saling  bertentangan  dan  tidak  konsisten  pada  regulasi  dan  hak kepemilikan serta hak adat di kawasan gambut Kalimantan Tengah. Galudra dkk juga mengklaim bahwa saat rezim berganti maka berganti pula kebijakan sehingga menyebabkan  kebingungan  dalam  pengelolaan  hutan  dan  lahan  gambut.  Pada 1995,  pemerintah  mulai  memberikan  izin  untuk  konsesi  penebangan  di  kawasan hutan yang ditunjuk, namun konsesi tersebut bentrok dengan hak guna masyarakat setempat. Proyek sejuta lahan PLG membawa arus masuk pendatang (transmigrant) dalam pemukiman-pemukiman yang disediakan pemerintah untuk proyek tersebut.
Hal  ini  membawa  permasalahan  kepemilikan  tanah  dan  hak  milik  masyarakat sekitar  yang  tergeser  karena  pemerintah  membuka  akses  terhadap  lahan  tanpa mempertimbangkan hak masyarakat setempat, dan memunculkan persaingan untuk ramai-ramai  membuka  lahan  secara  eksesif.  Kontestasi  hak  kepemilikan  ini diperparah  dengan  kebakaran  hutan  yang  hebat  tahun  1997  yang  pada  akhirnya menjadikan lahan PLG di tutup dan diubah menjadi lahan yang harus direhabilitasi. Ini  berarti  lahan  tersebut  sejatinya  merupakan  lahan  yang  sedang  di  rehabilitasi karena kerusakannya yang parah.
Saat ini lahan yang sama akan dibuka kembali untuk tujuan yang sama yaitu penanaman padi dan tanaman pangan lainnya dengan payung hukum Permen LHK No.24/2020. Peraturan ini mengatur dua skema penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan Food Estate, yaitu melalui skema perubahan peruntukan  kawasan
hutan ; dan penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan . Kedua skema ini berpotensi akan mempercepat eksploitasi lingkungan hidup dan deforestasi di Kalimantan Tengah  yang  sudah  pernah mengalami  kegagalan  pada  proyek  PLG. Dalam  perjalanannya  setelah  di  tutup,  lahan  sejuta  hektar  tersebut  terlantar  dan menjadi  komoditas  rebutan  antara  pemerintah  provinsi  dan  pusat.  Konflik kewenangan dan perebutan kekuasaan mendominasi wacana tentang siapa pemilik hak  lahan  tersebut,  provinsi  atau  pusat.  Perebutan  otoritas  ini  dikarenakan pemerintah  provinsi  mengklaim  bahwa  lahan  tersebut  dapat  di  tanami  sawit  dan menuangkannya  ke  dalam  rencana  tata  ruang  2013,  namun  bertentangan  dengan keputusan  Kementerian  Kehutanan  yang  menyatakan  bahwa  kawasan  PLG  tidak dapat  dikonversi  karena  belum  memiliki  surat  keputusan  penunjukan  sehingga lahan tersebut tidak dapat dipakai untuk kebun sawit.
Konflik  kewenangan  antara  pusat  dan  daerah  ini  menyebabkan ketidakpastian  dan  kerancuan  di  tingkat  kabupaten  karena  permerintah  provinsi bersikukuh  menjalankan  rencana  tata  ruang  2013  yang  membenarkan  lahan  eks PLG  ditanami  sawit,  sedangkan  pemerintah  pusat  memerintahkan  untuk mengabaikan  perintah  provinsi.  Walaupun  pada  akhirnya  provinsi  bersedia menerima arahan pusat, namun konflik diantara aras provinsi dan pusat ini sempat menimbulkan ketegangan diatara keduanya. Saat ini, lahan yang menjadi ‘rebutan’ tersebut telah di tunjuk oleh pusat untuk diberdayakan kembali sebagai lumbung padi. Karena kemiripan skema pembukaan lahan pertanian (yang dilakukan secara massif),  proses  pembukaan  lahan  tersebut  membutuhkan  kerjasama  antar  level pemerintahan  agar  tidak  terjadi  lagi  perebutan  dan  kontes  otoritas  diantara keduanya.
Kawasan yang ditetapkan untuk Food Estate oleh pemerintah pusat dapat dilihat pada peta dibawah. Area eks-PLG termasuk di dalam dua Kabupaten yang terbagi menjadi beberapa blok.
Gambar 1 Peta Daerah Kerja Kawasan eks PLG
Sumber: Rencana Induk Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Eks Proyek PLG Kalteng. Bapenas 2009
Pada gambar 1 diatas, target penanaman tanaman pangan akan di lakukan di Blok A, B dan D. Di blok A seluas 44.551 hektar yang meliputi Dadahup, Lamunti dan  Palingkau.  Blok  B  11.230  hektar  meliputi  Mantangai,  Jabiren  dan  Kaladan. Dan blok D 38.400 hektar meliputi Mentaren, Mintin, Belanti I serta Belanti III. Sedangkan block E merupakan kawasan gambut dalam yang tidak dapat ditanami. Sebagian  dari  area  blok  C  merupakan  hutan  lindung,  dan  terdapat kepentingan-kepentingan masyarakat lokal seperti akses transportasi dan budidaya yang  sudah  terlanjur  ada  dikawasan  tersebut.  Dibutuhkan  survey  ulang  untuk memetakan  kepentingan  sosio-ekonomi  masyarakat  agar  program Food  Estate tidak menciderai kepentingan masyarakat lokal.
Kebijakan Food  Estate ini  sejatinya  terdaftar  sebagai  salah  satu  Program Strategis  Nasional  (PSN)  dalam  PP.  Nomor  109/2020.  Selanjutnya  melalui Undang-Undang  Cipta  Kerja,  Kepala  Lembaga  (Menteri)  dan  Kepala  daerah
(Gubernur/Bupati)  diberikan  kekuasaan  untuk  membebaskan  perizinan  dan nonperizinan baik dalam hal    fasilitas, data dan informasi hingga pelayanan yang diperlukan  agar  PSN  dapat  sukses  dilaksanakan.  Artinya,  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengan  pelaksanaannya  pengadaan  tanah  untuk Food  Estate akan dipermudah, bahkan tanah masyarakat adat, kawasan hutan dan tanah masyarakat lokal  dapat  dialokasikan  untuk  keberhasilan  program  ini.  Ini  menimbulkan pertanyaan,  dimana  peran  masyarakat  petani  maupun  masyarakat  yang  tinggal dekat  dengan  Kawasan Food  Estate ,    karena  aturan  yang  dibuat  tidak  berpihak pada kepentingan mereka.
Telah  dibahas  oleh  banyak  pakar  bahwa  pembukaan  lumbung  padi  ini berpontensi  menambah  masalah  daripada  merupakan  jalan  keluar  bagi  krisis pangan. Setidaknya ada tiga alasan yang menjadi dasar mengapa pembukaan lahan untuk Food Estate ini problematik:
(1) Munculnya deforestasi dan kerusakan lingkungan
Kebijakan Food  Estate akan  mempercepat  laju  deforestasi  dan  merusak ekosistem  serta  kekayaan  hayati  yang  ada  didalamnya.  Pelepasan  kawasan hutan, kususnya hutan lindung akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan  dikuatirkan  akan  ada  bencana  alam yang  mengikutinya.  Praktek  tersebut bisa dilihat dari pengalaman proyek sejuta helktar PLG di Kalimantan Tengah pada jaman Soeharto hingga proyek MIFEE di Papua pada era Susilo Bambang Yudhoyono.  Soeharto  mengeluarkan  Keppres  No.  82/1995  mengenai  Proyek Pengembangan Lahan Gambut [PLG] Satu Juta Hektar di Kalimantan Tengah dengan  tujuan  penyediaan  lahan  pertanian  baru  dengan  mentransformasi  satu juta  hektar  lahan  gambut  dan  rawa  menjadi  penanaman  padi.  Dalam perjalanannya,  proyek  tersebut  gagal  karena  gambut  ternyata  tidak  cocok  di tanami  padi,  padahal  lahan  gambut  sudah  terlanjur  digali  untuk  kanal-kanal. Kegiatan  ini  menimbulkan  kerusakan  gambut  dan  memicu  kebakaran.  Selain itu  proyek  PLG  juga  telah  menjadikan  lebih  dari  15  ribu  orang  transmigran kehilangan kesempatan untuk memiliki lahan dan pengidupan yang layak. Pada rezim  SBY,  kegagalan  ini  kembali  terulang  pada  masyarakat  Papua  yang merasa proyek MIFEE tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan investor yang datang telah merampas tanah dan meminggirkan komunitas adat setempat. Selain itu, pajak pendapatan dari pengembangan perkebunan di Papua sebagian besar dihasilkan dalam beberapa tahun pertama operasi dari pembukaan hutan alam  yang  akhirnya  menurun  tajam  setelah  alami  penebangan  hutan  selesai (Obidzinski,  et  al.,  2013).  Dikuatirkan  mekanisme  yang  sama  akan  terulang pada Food Estate di Kalimantan Tengah. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah  mendelegasikan  wewenang  kepada  kepala  Lembaga  dan  kepala daerah untuk memberi perijinan atas lahan yang akan di garap. Dengan kata lain pemerintah  dapat  membebaskan  fungsi  lahan  manapun  termasuk  lahan  milik individu  untuk  kesuksesan  program  ini.  Pemerintah  berpotensi  mengulang kegagalan dimasa lalu yang akan berdampak negatif pada lingkungan dan relasi
sosial  masyarakat.  Sehingga  layaklah  jika  Goldstein  (2020)  menanyakan, ‘bagaimana tanah (yang sebelumnya sudah pernah di kelola dan gagal) dapat dibuat  cocok  untuk  akuisisi  skala  besar  saat  ini?,  dan  bagaimana  pula  cara mengelola  tanah  yang  masuk  dalam  rezim  perampasan  lahan?’  Kedua pertanyaan  ini  menjadi  persoalan  baru  yang  harus  dihadapi  pemerintah  dan masyarakat  karena  ada  banyak  kepentingan  didalamnya,  khususnya kepentingan  hak  atas  tanah,  dan  keberlanjutan  ekosistem  dimana  masyarakat hidup didalamnya.

## (2) Konflik antara masyarakat lokal dan korporasi.
Kebebasan  aparatus  negara  dalam  memberikan  ijin  perluasan  untuk tanaman  pangan  dapat  menyebabkan  terpinggirnya  masyarakat  lokal  karena kehadiran korporasi besar. Investasi dari luar akan mengalir dan akan berakibat pada penguasaan lahan yang berpotensi konflik. Korporasi berskala besar yang tidak  memasukan  skema  pengelolaan  lahan  berbasis  petani  lokal  akan menambah  gap  antara  korporasi  dan  rakyat.  Kasus  MIFEE  di  Papua  bahkan dirasakan  masyarakat  lokal  sebagai  paksaan  penyerahan  lahan,  dan  jika melawan akan berhadapan dengan pihak kepolisian (Zakaria, et al., 2011).
Dua faktor diatas menjadi dasar asumsi bahwa Food Estate akan mengulang kesalahan yang sama dari rezim sebelumnya dari kacamata sosio-ekonomi dan ekologi.  Berdasarkan  Proyek  PLG  dan  MIFEE,  dapat  disimpulkan  bahwa tantangan  bagi  program  lumbung  padi  di  bawah  kepemimpinan  Presiden Jokowi  dan  akan  menghadapai  masalah-masalah  yang  kurang  lebih  sama, seperti:
a) Pengalihan fungsi lahan hutan yang dilindungi
b) Potensi  bencana  alam  karena  kerusakan  lingkungan  (banjir  karena  saerah resapan air berkurang, dan kebakaran hutan)
c) Konflik antara masyarakat dengan korporasi yang membawa investasi dan merampas tanah yang sudah lebih dahulu mereka garap
d) Konflik  antara  masyarakat  dengan  aparat  keamanan  karena  berpihakan mereka pada korporasi
e) Keterlibatan besar konglomerat agribisnis menjadikan tujuan utama bukan lagi ketahanan pangan tapi perluasan lahan dan pertumbuhan bisnis semata
f) Hutan Adat yang mungkin saja dijadikan lahan pertanian
g) Penggunaan kekerasan digunakan dalam kepemilikan tanah
h) Pembukaan  lahan  yang  intensif  yang  menyebabkan  marginalisasi masyarakat tradisional
(3) Persoalan tata guna lahan di Kalimantan Tengah
Dari aspek politik, tata guna lahan untuk proyek lumbung pangan nasional di Pulang Pisau dan Kapuas masih belum jelas. Peruntukan lahan proyek ini belum  dimasukan  kedalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Provinsi
(RTRWP)  2015-2035  maupun  rencana  tata  ruang  wilayah  kabupaten. Menurut RTRW yang ada saat ini, wilayah yang dipilih untuk pembukaan Food  Estate merupakan  lahan  yang  diperuntukkan  untuk  perkebunan  dan hutan  tanaman  industri.  Hal  ini  terjadi  karena  rencana  proyek  lumbung pangan  ini  memang  belum  terimplementasi  ketika  RTRW  disahkan. Akibatnya  kawasan Food  Estate belum  terdapat  dalam  peta  yang terintegrasi di setiap dinas dan instansi terkait. Belum ada reisi RTRW yang berarti belum ada klaim terhadap alokasi lahan untuk lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, sehingga belum ada kepastian hukum bagi investasi, agar lumbung pangan dapat berkesinambungan (jika dinilai berhasil). Hal ini menjadikan relasi antara pemerintah dan korporasi lebih mengarah  kepada  hubungan  politik  yang  transaksional,  ketimbang  tujuan awal  pemenuhan  kebutuhan  pangan  nasional  yang  sejatinya  berorientasi kepada masyarakat.
Aspek  yang  harus  di  pertimbangkan  dalam  pelaksanaan  kebijakan  ini  bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, melainkan juga politik, lingkungan dan sosio-kultural.  Serangkaian  isu  dan  permasalahan  yang  dapat  saja  muncul seharusnya  telah  dikaji  secara  mendetail  terlebih  dahulu  untuk  mencegah berulangnya  kegagalan  proyek  ketahanan  pangan  seperti  di  masa  lalu.  Dari kacamata ekonomi politik, ketahanan pangan sejatinya merupakan relasi segitiga yang  kuat  antara  pemerintah,  korporasi  dan  masyarakat.  Pemerintah  dengan otoritas  mengelola  sumberdaya  akan  menjalin  relasi  dengan  korporasi  agar investasi dapat membantu kegiatan produksi dalam negeri sehingga dapat berputar secara  berkelanjutan  dan  menguntungkan  bagi  masyarakat.  Namun  yang dikuatirkan  peran  rakyat  yang  seharusnya  menjadi key-center menjadi marginal-residual sehingga yang terlihat hanya kegiatan transaksional antara state dan market .

## Kesimpulan
Permen  LHK  No.24/2020  menjadi  instrument  yang  meminggirkan  rakyat jika diimplementasikan tanpa memperhatikan kebutuhan sosio-ekologi Kalimantan Tengah  secara  keseluruhan.  Aspek  lingkungan  dan  sosio-ekonomi  merupakan ancaman terbesar dari implementasi kebijakan yang tidak terpusat pada kebutuhan masyarakat. Penguasaan lahan oleh pihak swasta  yang didukung oleh wewenang kepala lembaga atau kepala daerah yang  berlebihan berpotensi merusak kawasan konservasi,  hutan  adat,  dan  memicu  konflik  penguasaan  lahan.  Jika  pihak koorporasi  tidak  mengikutsertakan  masyarakat  lokal, tidak melakukan  konsultasi publik  dan  sosialisasi,  maka  perealisasian  perubahan  lahan  akan  menciptakan gesekan-gesekan,  baik  antara  korporasi  dengan  masyarakat  maupun  aparat  dan masyarakat.  Partisipasi  menyeluruh  dari  kelembagaan  masyarakat  lokal  dalam pelaksanaan program akan mempengaruhi relasi sosial antara masyarakat dengan korporasi dan menjadikan masyarakat sebagai key-center ketahanan pangan.

## Referensi
Friedmann,  H.  (2005).  Feeding  the  empire:  The  pathologies  of  globalized agriculture. In: L. Panitch & C. Leys (Eds), The empire reloaded Socialist register 2005 (pp. 124–143). London: Merlin Press.
Galudra, G., Noordwijk, M.V., Sardi, I., Pradhan,U., and Catacutan, D., 2011, Hot Spot of Emission and Confusion: Land Tenure Insecurity, Contested Policies and Competing  Claims  in  the  Central  Kalimantan  Ex-Mega  Rice  Project  Area, International Forestry Review.
Goldstein,  J.  (2020).  Carbon  Bomb:  Indonesia’s  Failed  Mega  Rice  Project. Environment  &  Society  Portal,  Arcadia,  No.  6,  (Spring  2016),  Rachel  Carson Center for Environment and Society, dalam Indonesian Center for Environmental Law, Seri Analisis Kebijakan: Kebijakan Kehutanan Dan Lahan, Analisis Hukum Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Lindung.
Hanafie,  R.  (2010).  Penyediaan  Pangan  yang  Aman  dan  Berkelanjutan  Guna Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan.
Obidzinski, K. et.al, (2013) Can large scale land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably?, Land Use Policy, Vol. 30, hlm. 957. dalam Indonesian Center for Environmental Law.
Walhi,  2021,  Food  Estate  di  Papua:  Perampasan  Ruang  Berkedok  Ketahanan Pangan?, Kertas Posisi
Zakaria, R. Y., Kleden, E. O., Franky, Y.L., 2011, MIFEE: Tak Terjangkau Angan Malind  Catatan  atas  upaya  percepatan  pembangunan  MIFEE  di  Kabupaten Merauke, Papua, Yayasan PUSAKA, Jakarta

## Undang-Undang dan Peraturan:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020  Tentang  Penyediaan  Kawasan  Hutan untuk Pembangunan FOOD ESTATE
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan