Volume 1  Issue 2, August 2019:  pp. 209-218.
Copyright  ©  2019  Halu Oleo Legal Research.  Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University, Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Formulasi Kebijakan Hukum Pidana tentang Rehabilitas dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

## Policy Formulation of Criminal Law about Rehabilitation in the Criminal
Abuse of Narcotics

## Supriyadin
Universitas Muhammadiyah E-mail: Lawyersupriyadin867@gmail.com
Herman Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com

## Handrawan
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: handrawansaranani84@gmail.com
Abstract: The article on the formulation policy of criminal law policies concerning rehabilitation in criminal acts of narcotics abuse, discussing the forms of narcotics crimes  that  are  commonly  known  include,  misuse  exceeding  dosages,  drug trafficking, and buying and selling narcotics.
The problems discussed in this study are as follows: 1) Rehabilitation of Users in the legal  system  in  Indonesia.  2)  Formulation  of  Rehabilitation  of  narcotics  abuse  in future legal policies. This type of research is normative research. The primary legal material that is inventoried is first systematized according to the substance set by considering its relevance to the formulation of the problem and the purpose of the study.
Rehabilitation of addicts and abuse has been regulated in Article 54 in conjunction with  Article  55  of  the  Republic  of  Indonesia  Law  Number  35  of  2009  concerning Narcotics and other supporting laws and in the case of compulsory word formulation is  a  reference  in  determining  drug  addicts  and  drug  abuse  must  be  rehabilitated. Keyword: Formulation Policy; Rehabilitation; Narcotics Crime
Abstrak: Artikel  tentang  formulasi  kebijakan  hukum  pidana  tentang  rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, membahas tentang bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain adalah, penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1) Rehabilitasi Pengguna dalam sistem hukum di Indonesia. 2) Formulasi Rehabilitasi terhadap  penyalahgunaan  narkotika  dalam  kebijakan  hukum  yang  akan  datang.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian  normatif.  Bahan  hukum  primer yang  terinventarisasi  terlebih  dahulu  di  sistematisasikan  sesuai  dengan  substansi yang di atur dengan mempertimbangkan relevansinya terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian.
Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan telah diatur dalam Pasal 54 jo Pasal  55  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika dan undang-undang pendukung lainnya serta dalam hal formulasi kata wajib  merupakan  rujukan  dalam  menentukan  pecandu  dan  penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi.
Kata kunci: Kebijakan Formulasi; Rehabilitasi; Tindak Pidana Narkotika

## PENDAHULUAN
Menurut  data  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  mencatat  jumlah  penyalahgunaan narkoba di tanah air mencapai 3,5 juta orang pada tahun 2017. Hampir 1 juta orang di antaranya telah bahkan telah menjadi pecandu, seperti yang disebutkan oleh Diah Utami sebagai berikut:
“Betapa  seriusnya  masalah  ini.  Jumlah  penyalahgunaan  narkoba  di  Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada tahun 2017, dimana 1,4 juta Adalah pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba, Selain  itu  lanjutnya  ada  lebih  dari  12  ribu  kematian  terkait  narkoba  setiap tahunnya, hal ini tidak hanya merugikan Negara baik dari sisi ekonomi dan sosial. Pembuat penyelundup dan penyalahgunaan narkotika terus berlanjut Dan tumbuh diindonesia.  Hal  ini  menciptakan  sejumlah  dampak  negatif  meliputi  ekonomi, kesehatan,  sosial,  dan  generasi  muda.  Saat  ini  peredaran  narkoba  semakin mengkhawatirkan. Data BNN obat terlarang ini tidak hanya beredar di kota besar. Daerah terpencil pun sudah ternodai oleh benda ilegal tersebut.” 1
Berdasarkan isi ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah adanya kata mewajibkan bagi pengguna atau  penyalahgunaan  narkotika  harus  rehabilitasi  namun  faktanya  masih  banyak  yang divonis dengan ancaman penjara.
Sehingga  dalam  hal  ini  memang  diperlukan  suatu  formulasi  hukum  mengenai penerapan dan pemberian rehabilitasi sebagai mana yang diamanahkan dalam Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Berdasarkan  uraian  di  atas  di  satu  sisi  pelaku  penyalahgunaan  narkotika merupakan  suatu  tindak  kejahatan  dan  pelaku  tindak  pidana  tersebut  harus  dihukum yaitu  dengan  pidana  penjara  karena  menggunakan  narkotika  dengan  tanpa  hak  dan
1 Muhammad  Radityo  Priyasmoro, BNN:  Pemakai  Narkoba  di  Indonesia  Capai  3,5  Juta  Orang  pada  2017 , Liputan6,  https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn-pemakai-narkoba-di-indonesia-capai- 35-juta-orang-pada-2017, 26 Juni 2018, diakses pada tanggal 9 Februari 2019.
melawan  hukum.  Namun  di  sisi  lain  juga  merupakan  korban  dari  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  dirinya  sendiri karena adanya  dorongan  untuk  menggunakan  narkotika secara terus menerus dengan takaran yang terus meningkat agar menghasilkan efek yang sama  dan  apabila  penggunaannya  dikurangi  dan/atau  dihentikan  secara  tiba-tiba  akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  permasalahan  yang diangkat oleh penulis untuk dibahas adalah “ Formulasi Kebijakan Hukum Pidana Tentang Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Rehabilitasi Pengguna Dalam Sistem Hukum di Indonesia
Dalam pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan penjelasan Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang  yang  menggunakan  atau  menyalahgunakan  narkotika  dalam  keadaan ketergantungan, sedang yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan dipaksa untuk menggunakan narkotika.
Terus  meningkatnya  jumlah  korban  penyalahgunaan  narkotika  membuat  peran terapi  dan  rehabilitasi  bagi  korban  narkotika  menjadi  penting  dan  strategis.  Untuk  itu bidang  terapi  dan  rehabilitasi  diminta  untuk  proaktif  terus  mencari  terobosan  agar perannya menjadi efektif.
Saat  ini  banyak  pecandu  Narkotika  yang  tertangkap  lagi  oleh  aparat  kepolisian setelah menjalani masa hukuman di penjara. Salah satu alasannya adalah tidak dapat lepas dari  ketergantungan  terhadap  Narkotika  dan  terpaksa  kembali  menyalahgunakan Narkotika.  Sehingga  pemidanaan  dengan  pidana  penjara  tidaklah  efektif  untuk menjerakan  pecandu  Narkotika.  Oleh  karena  itu,  Rehabilitasi  dianggap  sebagai pemidanaan  yang  lebih  tepat  untuk  menanggulangi  penya lahgunaan  Narkotika”. 2
Ketentuan  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  tindakan  Rehabilitasi  bagi  terdakwa
2 Jahid Hanafi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika , Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2013, hlm. 29.
Penyalahgunaan  Narkotika  terdapat  dalam  Pasal  54,  Pasal  55  dan  Pasal  103  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
Yang  menjadi  syarat  atau  ketentuan  dalam  menjatuhkan  tindakan  rehabilitasi hakim  berpendapat  bahwa  harus  memenuhi  beberapa  ketentuan  di  antaranya  sebagai berikut:
(1) Kalau  terdakwa  diputus  dengan  pidana  penjara  maka  terdakwa  tidak  dapat menjalani  pengobatan  atau  rehabilitasi  hal  tersebut  yang  menjadikan terdakwa semakin kecanduan terhadap Narkotika;
(2) Pernah  menjalani  pengobatan  atau  rehabilitasi  untuk  menyembuhkan kecanduan terhadap Narkotika;
(3) Adanya  surat  pernyataan  atau assesment dari  dokter  ahli  yang  menangani terdakwa;
(4) Adanya keterangan ahli dari dokter ahli yang dapat dijadikan petunjuk oleh hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi.” 3
Menurut  penulis  Pasal  54,  Pasal  55,  Pasal  103  dan  Pasal  127  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Nomor 04 Tahun 2010 ini merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Putusan tindakan  rehabilitasi  dapat  di  berikan  apabila  ada  keterangan  dari  dokter  ahli  yang memeriksa atau menangani terdakwa dan dengan keterangan dari dokter ahli tersebut hakim  dapat  mendapatkan  petunjuk  yang  nantinya  akan  menjadi  salah  satu  dasar  di putuskannya tindakan rehabilitasi bagi terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ini tidak harus berupa penjatuhan hukuman pidana atau tahanan semata. Akan tetapi  juga  lebih  memperhatikan  masalah  penyembuhan  rasa  kecanduan  dari  diri terdakwa. Jika semata-mata ingin menghukum si terdakwa dengan pidana penjara bukan tidak  mungkin  jika  terdakwa  setelah  keluar  dari  penjara  akan  melakukan  perbuatan penyalahgunaan Narkotika lagi.
Batasan barang bukti yang ada pada tersangka, BNNP juga mengacu pada SEMA No. 4  Tahun  2010,  yaitu  maksimal  5  gram.  SEMA  tersebut  merupakan  surat  yang  menjadi
3 Wawancara Pribadi Rudi Suparmono, Ketua Pengadilan Negeri Kendari, 4 Maret 2019, Pukul 10.30 WIB.
arahan  dan  acuan  bagi  hakim  pengadilan  negeri  dan  hakim  pengadilan  tinggi  dalam memutus perkara pecandu narkotika yang tertangkap tangan untuk dapat dijatuhi pidana berupa  tindakan  rehabilitasi  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  103  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bisa  kita  melihat  maraknya  pengguna  narkotika  dimana-mana  bahkan  ancaman hukuman  yang  diancamankan  bagi  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  bisa  diancam hukuman  mati  namun  hal  tersebut  tidak  membuat  efek  jerah  terhadap  pelaku  bahkan pengguna atau penyalahgunaan semakin bertambah.
Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), mencatat jumlah penyalahgunaan narkoba di tanah air mencapai 3,5  juta orang pada tahun 2017. hampir 1 juta orang di antaranya telah bahkan telah menjadi pecandu. Demikian data dari hasil penelitian Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  dan  Puslitkes  UI  pada  2017.  Sekitar  1,77%  atau  3,3  juta penduduk Indonesia menjadi penyalahgunaan narkoba. 4
Sehingga  penulis  melihat  masalah  narkotika  saat  ini  merupakan  ancaman  yang serius bagi bangsa ini, hal tersebut bukanlah sesuatu yang harus dikesampingkan dalam penerapan hukum tidak hanya sebagai pembalasan saja namun juga harus memperhatikan asas  manfaat  dalam  penerapan  hukumnya  maksud  dari  penulis  Adalah  bahwa  dalam memutuskan suatu perkara harus memperhatikan sisi kemanfaatan penerapan hukumnya yakni  bagaimana  pelaku  penyalahgunaan  narkotika  ini  bisa  diterima  kembali dimasyarakat dan sembuh dari ketergantungan obat terlarang tersebut.
Hal  tersebut  sejalan  dengan  teori  pemidanaan  yakni  Teori  Tujuan/Relatif Pada penganut  teori  ini  memandang  sebagaimana  sesuatu  yang  dapat  digunakan  untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan  dengan  dunia  luar,  misalnya  dengan  mengisolasi  dan  memperbaiki  penjahat atau mencegah penjahat potensial, Akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. 5
Sehingga penulis melihat tujuan hukum itu tidak semata-mata untuk memberikan penghukuman  berupah  penjara  namun  yang  utama  adalah  bagaimana  pelaku  dapat sembuh  dan  bisa  beradaptasi  kembali  dengan  masyarakat  ketika  keluar  dari  masalah hukum,  dimana  konsep  ini  sejalan  dengan  tujuan  dari  pada  pembinaan  para  terpidana dilembaga pemasyarakatan dan tujuan hukum yang akan datang dimana pelaku kejahatan
4 Investor  Daily  Indonesia, Pengguna  Narkoba  Capai  1,77%  Penduduk,  Kerugian  Rp  84,7  Triliun ,  Investor Daily  Indonesia,  https://investor.id/archive/pengguna-narkoba-capai-177-penduduk-kerugian-rp-847- triliun, 19 Maret 2018, diakses pada tanggal 9 Februari 2019.
5 Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni. 2002, hlm 51.
tidak harus menjalani hukuman berupah penjara namun bagaimana pelaku kejahatan ini tidak mengulangi kejahatan itu yakni dengan memperhatikan asas manfaat bagi pelaku kejahatan berupah pemberian rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.
Tentunya  menurut  penulis  dengan  memberikan  rehabilitasi  kepada  pengguna narkotika  Adalah  langkah  yang  tepat  dibandingkan  menghukum  dengan  berupa pemenjaraan sebab dengan menghukum melalui pemenjaraan pelaku tidak akan sembuh dari ketergantungan dalam menggunakan narkotika dikemudian hari serta ketika kembali ke masyarakat dapat menjalankan aktivitas seperti biasa tanpa merasa tertekan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan sebelumnya.

## Formulasi  Rehabilitasi  Terhadap  Penyalahgunaan  Narkotika  dalam  Kebijakan Hukum yang Akan Datang
Banyak  kasus  narkotika  yang  diputus  oleh  hakim  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana penjara  atau  kurungan.  Sementara  dalam  undang-undang  yang  berlaku  sekarang  yakni Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika  ditegaskan  bahwa  adanya rehabilitasi  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  terdapat  dalam  Pasal  54.  Berdasarkan pasal  ini  rehabilitasi  dapat  diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau  masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri.
Dalam praktiknya penerapan pidana bagi penyalahgunaan narkotika sering terjadi, bisa kita melihat salah satu putusan dari sekian banyaknya putusan pidana bagi pengguna narkotika  yaitu  putusan  perkara  narkotika  nomor  608/Pid.Sus/2017/PnTrg,  pada  hari Kamis  tanggal  16  November  2017  di  Pengadilan  Negeri  Tengarong.  Sebaliknya  dengan membandingkan putusan perkara narkotika nomor 79/Pid/2012/PT.TK. pada tanggal 6 Juli 2012.
Sehingga dalam memutuskan perkara harus memerhatikan kata “wajib” di dalam pasal  54  jo.  55  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  tahun  2009  tentang narkotika. Kata wajib tersebut sangat jelas tidak ada pemaknaan lain selain  kata harus dilakukan atau dilaksanakan tanpa ada alasan lain lagi.
Kata wajib menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:
1. harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) dan

## 2. sudah semestinya; harus. 6
Dengan  demikian  maka  sudah  seharusnya  pelaku  atau  pecandu  narkotika  itu direhabilitasi dan juga memang penting adanya sebuah formulasi baru terkait penerapan rehabilitasi  bagi  pengguna  narkotika  bukan  sekadar  pengobatan  medis  atau  sosial  saja namun  perlu  diperhatikan  juga  terhadap  proses  penerapan  penyembuhan  secara  total agar  tidak  mengulangi  lagi  perbuatan  itu,  sehingga  formulasi  ini  sangat  penting  guna tercapainya tujuan rehabilitasi yang diharapkan dimasa yang akan datang. yakni berupa:

## Kecenderungan Pasal yang Digunakan Pemidanaan Bagi Pengguna Narkotika Harus Diubah
Dalam penerapannya, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum, baik dalam dakwaan maupun  tuntutan. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kecenderungan  penggunaan  pasal  dan  cara  perumusan  dakwaan  dengan  dakwaan subsidiaritas  ini  membawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penempatan  seorang pengguna  narkotika  di  lembaga  rehabilitasi  baik  medis  maupun  sosial.  Berikut  adalah beberapa pasal yang cenderung digunakan. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perbedaannya dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk tanaman atau bukan tanaman. Lalu, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Menurut  penulis  Ketiga  pasal  tersebut  cenderung  ditempatkan  dalam  dakwaan primer. Selain unsur-unsurnya lebih luas dan peluang menjerat pelaku semakin besar, hal ini  juga  membawa  konsekuensi  kepada  tertutupnya  kemungkinan  bagi  pengguna narkotika untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial.
Berbeda halnya apabila pasal yang cenderung diterapkan dalam dakwaan primer adalah Pasal 127 (3)Narkotika. Pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim
6 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Wajib , KBBI Daring https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ Wajib, diakses pada tanggal 9 Februari 2019.
wajib  memperhatikan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  54,  Pasal  55,  dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal-pasal  tersebut  mewajibkan  dan  memberikan  pedoman  bagi  hakim  untuk menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
Dari  kecenderungan  formulasi  pasal  dakwaan  yang  digunakan  oleh  Penuntut Umum  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  pendekatan  pemidanaan  penjara  terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi baik secara medis maupun sosial.
Selain itu, kecenderungan pengenaan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga membawa imbas yang cukup besar bagi penahanan terhadap pengguna narkotika. Ancaman pidana pada Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  yang  minimum  4  (empat)  tahun  serta  maksimum  12  (dua  belas)  tahun sementara Pasal 114 dengan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun dan maksimum 20 (dua  puluh)  tahun  menyebabkan  penahanan  terhadap  pengguna  narkotika  dilakukan karena sudah memenuhi unsur obyektif.
Selanjutnya  adalah mengenai perumusan pasal yang sangat longgar dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perumusan yang demikian bertentangan dengan prinsip lex certa dan lex stricta yang merupakan turunan dari prinsip negara hukum. Kedua pasal tersebut tidak dapat membedakan antara pengguna narkotika dan bukan pengguna narkotika.

## Formulasi Perumusan Sanksi Pidana Harus Diperbaiki Lagi
Dari sisi formulasi perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditemukan beberapa bentuk perumusan sanksi pidana . Secara garis besar, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif.
Sistem  perumusan  sanksi  pidana  secara  tunggal  adalah  sistem  perumusan  yang hanya  memuat  satu  jenis  pemidanaan.  Hal  ini  dapat  terlihat  pada  Pasal  127  ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Sistem perumusan sanksi pidana yang kedua adalah perumusan secara kumulatif, dimana  berarti  perumusan  dilakukan  dengan  cara  menggabungkan  beberapa  jenis
pemidanaan.  Misalnya,  pidana  penjara  dan  pidana  denda.  Dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal tersebut dapat dilihat pada  Pasal  126  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Pasal  126  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Sistem perumusan sanksi pidana berikutnya adalah perumusan secara alternatif dimana sistem perumusan tersebut memberikan alternatif jenis pemidanaan yang akan digunakan oleh penuntut umum dalam merumuskan tuntutan atau memberikan alternatif bagi  hakim  untuk  menjatuhkan  putusan.  Misalnya,  pidana  penjara  atau  denda.  Dalam Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, perumusan tersebut dapat dilihat pada Pasal 128 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## KESIMPULAN
Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan telah diatur dalam Pasal 54 jo. Pasal 55  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan Undang-Undang  pendukung  lainnya  serta  dalam  hal  formulasi  kata  wajib  merupakan rujukan dalam menentukan pecandu dan penyalahgunaan narkotika harus direhabilitasi.

## Daftar Pustaka

## Buku
Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat . Bandung: Alumni. 2002.
Hanafi, Jahid. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pecandu Narkotika , Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga. 2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## Situs Internet
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Wajib , KBBI Daring https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wajib, diakses pada tanggal 9 Februari 2019. Investor  Daily  Indonesia, Pengguna  Narkoba  Capai  1,77%  Penduduk,  Kerugian  Rp  84,7 Triliun , Investor Daily Indonesia, https://investor.id/archive/pengguna-narkoba-
capai-177-penduduk-kerugian-rp-847-triliun, 19 Maret 2018, diakses pada tanggal 9 Februari 2019.
Priyasmoro, Muhammad Radityo, BNN: Pemakai Narkoba di Indonesia Capai 3,5 Juta Orang pada  2017 ,  Liputan6,  https://www.liputan6.com/news/read/3570000/bnn- pemakai-narkoba-di-indonesia-capai-35-juta-orang-pada-2017,  26  Juni  2018, diakses pada tanggal 9 Februari 2019.