## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## POLITIK HUKUM MASA DARURAT PANDEMI COVID 19 DALAM PERSFEKTIF OTONOMI DESA
Legal Politics of The Covid-19 Emergency Pandemic In Village Autonomy Perspective
Dadang Suswanto
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Email : dadangsuswanto640@gmail.com Naskah dikirim : 4 Oktober 2023 Naskah diterima untuk diterbitkan : 9 Januari 2024
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.9014

## ABSTRACT
The COVID-19 outbreak has caused many countries to be confused about what to do, both technically and non- technically. Many governments are still unsure whether legal instruments should be used to deal with this non- natural  disaster.  Declaring  a  state  of  emergency  can  cause  a  government  to  break  the  law  and  ignore  human rights for a period of time despite the rule that the safety of the people is the highest law. The problem that is really felt the most lies in the village administration. Villages are encouraged to be at the forefront of handling Covid  19  to  the  process  of  economic  recovery.  Therefore,  this  article  aims  to  find  out  the  legal  politics  of  the COVID-19 emergency period from the perspective of village autonomy. This study uses normative legal research methods, as well as statutory and conceptual approaches with reference to primary legal documents (laws and regulations), secondary legal materials (books, journals, articles, and other scientific works), and tertiary legal materials  (dictionaries).  law).  According  to  the  findings  of  the  study,  a  state  of  emergency  in  Indonesia  is regulated in Article 12 and Article 22 paragraph 1 of the 1945 Constitution. Meanwhile, in dealing with COVID- 19 in an emergency, the Indonesian government uses a legal paradigm, namely activating an emergency based on law, to avoid violating Article 12. As a result, the state of emergency in question is not a state. emergency as defined in the study of constitutional emergency law, and it only exists de facto, not de jure. Finally, in outline, the role of Covid-19 countermeasures is divided into 4 indicators: prevention, handling, support, and guidance carried out by the village government with full limitations.
Keywords: Legal Politics, Covid 19, Village Autonomy

## ABSTRAK
Wabah  COVID-19  menyebabkan  banyak  negara  kebingungan  untuk  berbuat,  baik  secara  teknis  maupun  non teknis. Banyak pemerintah masih ragu apakah perangkat hukum harus digunakan untuk mengatasi bencana non- alam ini. Mendeklarasikan keadaan darurat dapat menyebabkan pemerintah melanggar hukum dan mengabaikan hak  asasi  manusia  untuk  jangka  waktu  tertentu  meskipun  ada  kaidah  bahwa  keselamatan  rakyat  adalah  hukum tertinggi. Permasalahan  yang  benar-benar paling  terasa adalah terletak pada pemerintahan desa. Desa didorong menjadi garda terdepan dalam penanganan  Covid 19 sampai pada proses pemulihan ekonomi.  Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum masa darurat COVID-19 dari sudut pandang otonomi desa. Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  serta  pendekatan  perundang-undangan  dan konseptual dengan mengacu pada dokumen hukum primer (aturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku,  jurnal,  artikel,  dan  karya  ilmiah  lainnya),  dan  bahan  hukum  tersier  (kamus  hukum).  Menurut  temuan kajian,  keadaan  darurat  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  12  dan  Pasal  22  ayat  1  UUD  1945.  Sementara  dalam menghadapi  COVID-19  dalam  keadaan  darurat,  pemerintah  Indonesia  menggunakan  paradigma  hukum,  yaitu melakukan pengaktifan keadaan darurat berdasarkan undang-undang, agar tidak melanggar Pasal 12. Akibatnya, keadaan  darurat  yang  dimaksud  bukan  negara.  darurat  seperti  yang  didefinisikan  dalam  studi  hukum  darurat konstitusional,  dan  itu  hanya  ada  secara de  facto ,  bukan de  jure .  Terakhir,  secara  garis  besar  peran penanggulangan Covid 19 dibagi menjadi 4 indikator yaitu pecegahan, penanganan, pendukung, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan penuh keterbatasan.
Kata Kunci: Politik Hukum, Covid 19, Otonomi Desa

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PENDAHULUAN
Kehidupan manusia di seluruh belahan dunia pada tahun 2020 mengalami bencana yang parah.  Bencana  ini  termasuk  dalam  kategori  bencana  non  alam  yang  sangat  mengancam keselamatan jiwa manusia. Bencana ini dikenal sebagai Pandemi COVID-19 (Forman, 2020). Pandemi  COVID-19  ini  merupakan  virus  yang  bermula  di  Wuhan,  China  pada  tanggal  31 Desember 2019 (Wu, 2020). Hari demi hari, kasus Covid-19 terus bertambah. Setiap hari bisa bertambah  sekitar  1.000  kasus.  Berbagai  negara  telah  menerapkan  banyak  cara  untuk mengatasi  penyakit  ini  melalui  berbagai  kebijakan  yang  mengarah  pada  pembatasan pergerakan  orang,  seperti  menutup  keramaian,  melarang  berkumpul,  menutup  sekolah  dan menghentikan sementara kegiatan perkantoran dan sekolah (Imtyaz, 2020).
Wabah  virus  Corona  telah  mengubah  gaya  hidup,  pola  interaksi,  dan  perilaku masyarakat. Dampaknya sangat besar dan luas, antara lain mempengaruhi bidang kesehatan, ekonomi,  psikologis,  sosial,  politik,  pendidikan, budaya,  dan  agama;  oleh  karena  itu,  hal  ini harus  disikapi  dengan  kebijakan  pemerintah  yang  tepat.  Karena  ketidakcukupan  pendekatan dan  kurangnya  keraguan  seputar  kematian  virus  pada  akhirnya,  hal  itu  akan  menimbulkan masalah  baru  (Berardi,  2020).  Hak  asasi  manusia,  di  sisi  lain,  adalah  hak  kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara langsung kepada individu  sejak  lahir  dan  tidak  dapat  dicabut.  Demi  kehormatan  dan  perlindungan  harkat  dan martabat  manusia,  keberadaannya  ditiadakan  dan  harus  diakui,  dijunjung  tinggi,  dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang (Roziqin, 2021).
Dari  sisi  hukum,  berbagai  negara  dihadapkan  pada  ketidakpastian  dalam  memilih instrumen  hukum  yang  akan  digunakan  untuk  menentukan  berbagai  kebijakan  yang  akan dilakukan  untuk  menangani  Covid-19  (Davidovitz,  2021).  Tercatat  beberapa  negara  telah memiliki  instrumen  hukum  yang  secara  khusus  mengatur  krisis  kesehatan.  Namun kenyataannya  instrumen  hukum  tersebut  justru  tidak  mampu  mengatasi  kompleksitas  krisis yang  disebabkan  oleh  virus  menular  tersebut  (Lebret,  2020).  Banyak  negara  tidak  memiliki instrumen hukum yang relevan untuk menangani krisis Covid-19. Selain itu, beberapa negara telah  memilih  untuk  menggunakan  ketentuan  darurat  konstitusionalnya  untuk  menanggapi krisis Covid-19 dengan menetapkan keadaan darurat (Stefan, 2020).
Pandemi COVID-19 bermula di  Indonesia pada tepatnya 2 Maret  2020. Presiden Joko Widodo  meresmikan  kasus  pertama  COVID-19  di  Istana  Negara.  Presiden  Joko  Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020, untuk menetapkan  kedaruratan  kesehatan  masyarakat  akibat  wabah  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  berdasarkan  kenyataan  bahwa  penyebaran  penyakit  tersebut  sangat  luar  biasa, dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian, serta telah menyebar lintas wilayah dan negara, serta berdampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat (Fitri, 2020).
Dampak  dari  pandemi  COVID-19  adalah  sebagai  berikut:  a.)  Dampak  di  bidang kesehatan  Penyebaran  COVID-19  yang  mudah,  cepat,  dan  meluas  mengakibatkan  Krisis Kesehatan  dan  Keadaan  Darurat;  b.)  Dampak  di  bidang  sosial,  terhentinya  kegiatan  sosial ekonomi  yang  menyerap  tenaga  kerja  di  berbagai  sektor,  khususnya  sektor  UMKM;  c.) Dampak  terhadap  ekonomi,  kinerja  ekonomi  menurun  tajam  dengan  pertumbuhan  ekonomi menjadi  2,3  (Q1)  dan  rantai  pasok  global  langsung  terganggu;  d.)  Dampak  terhadap  sektor

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
keuangan, volatilitas dan gejolak di industri keuangan serta penurunan kepercayaan investor; e.)  Dampak  Politik  dan  Hukum,  pemilihan  Kepala  Daerah  ditunda,  dan  sebagian  proses persidangan  di  pengadilan  terhambat;  dan  f.)  Dampak  pada  pendidikan,  proses  pendidikan dilanjutkan dengan sistem online, namun kemampuan masing-masing siswa dengan teknologi berbeda-beda.  Beberapa  siswa  meninggal  ketika  ingin  belajar  daring  karena  mencari  sinyal dengan menaiki menara komunikasi (Nasution, 2020).
Perspektif  kondisi  hukum  darurat  dalam  hal  ini  adalah  berbagai  dampak  yang ditimbulkan sebagaimana tersebut di atas, yang secara de facto menyebabkan keadaan negara Indonesia  berada  dalam  keadaan  darurat  atau  berbahaya.  Penyelesaian  masalah  akibat pandemi  COVID-19  tentunya  memerlukan  cara-cara  yang  tidak  biasa.  Untuk  mengatasi keadaan  darurat  atau  bahaya,  diperlukan  instrumen  yang  tidak  biasa.  Instrumen  ini  juga mengesampingkan  aturan  yang  berlaku  dalam  kondisi  biasa  dan  dapat  membatasi  hak  asasi manusia. Darurat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun  2020  tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem  Keuangan  Dalam Rangka  Penanganan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19)  dan/atau  Menghadapi Ancaman  Yang  Membahayakan  Perekonomian  dan/atau  Keuangan  Nasional  Stabilitas Sistem,  dan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  tentang  Stabilitas  Sistem  Keuangan  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Indonesia  untuk  menghadapi  krisis.  Darurat  sipil  juga  dibahas oleh  pemerintah  di  masa  lalu,  yang  merupakan  satu-satunya  keluaran  undang-undang  yang menggunakan  Pasal  12  UUD  1945  dan  Pasal  22  UUD  1945  dalam  pertimbangannya. Kedaruratan  ini  juga  kemudian  yang  dirasakan  oleh  aparatur  pemerintahan  desa  yang senyatanya memiliki otonomi khusus dalam menggarap wilayahnya.
Memahami  hak  asasi  manusia  dari  segi  konten  sulit  dan  membingungkan  karena perubahan, realitas saat ini, dan kompleksitas variabel lainnya. Konsep dan cita-cita hak asasi manusia berkembang dari waktu ke waktu ketika kekuatan normatif berubah menjadi proses perubahan  sosial  dan  politik  di  seluruh  tatanan  kehidupan  manusia.  Dengan  demikian, memahami  substansi  hak  asasi  manusia  memerlukan  kembali  ke  premis  fundamental mengapa  hak  asasi  manusia  ada.  Hak  Asasi  Manusia  ada  dan  bersumber  karena  bersifat mendasar dalam arti diperlukan penerapannya agar manusia dapat berkembang sesuai dengan kecakapan,  cita-cita,  dan  martabatnya  sebagai  manusia  meskipun  terdapat  perbedaan  yang menimbulkan  diskriminasi  berdasarkan  bangsa,  ras,  agama,  dan  jenis  kelamin.  Konsep pemahaman  hak  asasi  manusia  harus  dijadikan  landasan  dasar  agar  pemahaman  dan pemahaman substantif hak asasi manusia menjadi praktis. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada konsep indivisibility dan interdependence dari nilai-nilai hak asasi manusia. Indonesia berada dalam  keadaan  tidak  normal/berbahaya/darurat  akibat  wabah  COVID-19,  yang  memiliki konsekuensi  yang  luar  biasa.  Namun,  berbagai  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  untuk memerangi  pandemi  COVID-19  tidak  berdasarkan  ketentuan  konstitusi,  khususnya  Pasal  12 UUD 1945 RI. Penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Politik Hukum Masa Darurat Covid-19  dalam  Konteks  Hukum  Darurat  dan  Otonomi  Desa.  Dalam  tulisan  ini, permasalahannya  didefinisikan  sebagai  bagaimana  politik  hukum  darurat  dilihat  dari kacamata hukum tata negara darurat, dan bagaimana implikasi darurat dari kebijakan Covid- 19  di  Indonesia  yang  menjamin  terpeliharanya  otonomi  desa.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mempelajari politik hukum  kebijakan penanganan COVID-19 dari perspektif hukum  darurat dan otonomi desa.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  adalah  Kajian  hukum  normatif.  Tipe  yuridis  normatif  digunakan untuk  mengkaji  Politik  Hukum  Pandemi  Covid-19  Perspektif  Hukum  Darurat  dan  Hak  Asasi Manusia.  Karena  jenis  penelitian  yuridis  normatif  maka  digunakan  teknik  undang-undang.  Ini melibatkan  peninjauan  beberapa  undang-undang  yang  terkait  dengan  masalah  hukum  yang ditangani  untuk  menentukan  konsistensi  dan  kesesuaian.  Untuk  memperjelas  analisis,  pendekatan konseptual  bersandar  pada  perspektif  hukum  dan  doktrin.  Dokumen  ini  berisi  pandangan  dan doktrin  para  ahli  tentang  Hukum  Tata  Negara  Darurat  dan  Otonomi  Desa.  Penelitian  ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber daya hukum primer digunakan berdasarkan  undang-undang.  Penulis  juga  mencari  hukum  dan  peraturan  yang  berlaku.  Bahan hukum  sekunder  penelitian  ini  berupa  buku,  jurnal,  artikel  hukum,  dan  literatur  terkait.  Untuk sumber  hukum  tersier  studi  ini,  kami  menelusuri  segala  arah  untuk  menyempurnakan  dan mengklarifikasi data primer dan sekunder

## PEMBAHASAN

## Konsep Darurat Hukum Tata Negara di Indonesia
Kajian hukum tata negara darurat difokuskan pada suatu negara dalam keadaan darurat. Dalam prakteknya, banyak terminologi yang digunakan di berbagai negara untuk menjelaskan apa  yang  dimaksud  dengan  keadaan  darurat  atau  berhubungan  dengan  definisi  keadaan darurat.  Semuanya  menunjuk  pada  arti  yang  hampir  sama:  situasi  bahaya  yang  secara  tak terduga mengancam ketertiban umum dan mengharuskan negara bertindak dengan cara yang luar biasa sesuai dengan aturan hukum yang biasanya berlaku dalam keadaan normal (Lillich, 1985).
Banyak istilah darurat dapat ditemukan di berbagai konstitusi negara, seperti di Perancis ( etat de siege ), Jerman ( state of tension, state of defense ), dan Spanyol ( state of alarm ). Dalam tradisi  hukum  perdata,  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  darurat  secara  khusus dituangkan dalam konstitusi. Amerika, Inggris, dan negara-negara lain, sebaliknya, menganut sistem hukum common law . Ini disebut sebagai "darurat militer". Sementara itu, frasa “darurat publik” digunakan dalam dokumen HAM internasional seperti Konvensi Eropa tentang Hak Asasi  Manusia  1950,  Konvensi  Hak  Asasi  Manusia  Inter-Amerika  (IACHR)  1969,  dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 (Prasetio, 2021).
Oleh  karena  itu,  dapat  dipahami  bahwa  di  negara  dalam  keadaan  darurat,  hukum  tata negara disebut sebagai hukum tata negara darurat, sedangkan di negara dalam keadaan biasa, hukum  tata  negara  disebut  sebagai  hukum  tata  negara  konvensional.  Selain  itu,  dalam  suatu negara  dalam  keadaan  darurat,  bidang  hukum  lain  juga  bersifat  darurat  atau  dalam  keadaan darurat hanya terkait dengan bidang hukum tertentu, misalnya hukum tata negara dan hukum tata  usaha  negara.  Dengan  kata  lain,  pembahasan  tentang  negara  dalam  keadaan  darurat mencakup  materi  yang  lebih  luas  daripada  pembahasan  tentang  hukum  tata  negara  darurat. Topik  “kedaruratan”  harus  dibedakan  dengan  persoalan  “hukum  darurat”,  yang  keduanya memiliki muatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan istilah “darurat militer” dan “hukum tata negara dalam keadaan darurat”.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Perpu  Nomor  23  Tahun  1959,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Penetapan Keadaan Berbahaya, mengatur tiga tingkat darurat: darurat  perang,  darurat  militer,  dan  darurat  sipil.  Dalam  undang-undang  dapat  dipahami bahwa  ketiga  jenis  keadaan  darurat  tersebut  di  atas  memerlukan  keputusan  presiden  sebagai sumber dan dasar pengesahan keadaan darurat tersebut. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pelaksanaan keadaan darurat harus didahului dengan pernyataan atau proklamasi resmi  yang membuat sah untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum biasa. Misalkan proklamasi atau  deklarasi  keadaan  darurat  tidak  dilakukan  sedangkan  langkah  yang  diambil  melanggar hukum adat. Keadaan darurat semacam itu disebut "darurat de facto ", yang harus dihindari di setiap negara hukum. Membuat deklarasi atau proklamasi berarti ada perbuatan hukum berupa keputusan  yang  mengikat  secara  hukum.  Dengan  adanya  proklamasi  tersebut  maka  status hukum keadaan darurat menjadi sah dan dapat disebut sebagai “ emergency de jure ”.
Dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  ketentuan tentang keadaan darurat diatur dalam dua pasal, yakni Pasal 12 dan Pasal 22 ayat (1). Dimana dua pasal pertama menggunakan istilah “keadaan bahaya” yang tidak lain adalah sama dengan keadaan  darurat  ( state  of  emergency ),  sedangkan  istilah  kedua  menggunakan  istilah  “materi urgensi yang mendesak”. Dalam praktiknya, keduanya bisa membawa arti praktis yang sama. Oleh  karena  itu,  keadaan  bahaya  terkadang  dianggap  sama  dengan  kejadian  darurat  yang berbahaya,  atau  sebaliknya  kejadian  berbahaya  sama  dengan  keadaan  darurat.  Dengan demikian, kondisi urgensi yang memaksanya lebih luas daripada kondisi bahaya. Oleh karena itu,  dua  istilah  "keadaan  bahaya"  dan  "masalah  mendesak  mendesak"  dapat  dibedakan. Dengan  pembedaan  tersebut,  wajar  jika  penetapan  peraturan  pemerintah  sebagai  pengganti undang-undang  berdasarkan  Pasal  22  ayat  (1)  UUD  1945  tidak  harus  didahului  dengan pernyataan  keadaan  darurat.  Sementara  itu,  pelaksanaan  Pasal  12  UUD  1945  mensyaratkan dilakukannya deklarasi atau proklamasi resmi dalam rangka pelaksanaan situasi bahaya.

## Politik Hukum Penanganan COVID-19 Dalam Perspektif Hukum Darurat
Pendekatan konsep hukum digambarkan oleh Tom Ginsburg dan Mila Versteeg (2014) sebagai  pilihan  negara-negara  di  dunia  untuk  menerapkan  krisis  dalam  menghadapi  wabah Covid-19.  Untuk  pemerintah  di  seluruh  dunia,  mereka  menawarkan  tiga  metode  tanggap darurat.  Sebagai  permulaan,  negara-negara  yang  ingin  menerapkan  status  darurat  sesuai dengan konstitusi mereka dapat mengumumkan keadaan darurat. Dalam kasus kedua, negara- negara yang memilih untuk menggunakan instrumen hukum di tingkat undang-undang, seperti yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan bencana nasional, sudah memiliki undang- undang ( model legislatif ). Langkah ketiga adalah pemberlakuan undang-undang darurat baru. Wabah  Covid-19  telah  mendorong  negara-negara  tersebut  untuk  memberlakukan  undang- undang baru (Ginsburg, 2021).
Masing-masing  kemungkinan  darurat  ini  berdampak  pada  demokrasi  dan  kebebasan, menurut  analisis  yang  ditawarkan.  Pilihan  darurat  konstitusional  (pilihan  pertama) dianalogikan  dengan  istilah  Keadaan  Bahaya  dalam  Pasal  12  UUD  1945.  Memberikan kewenangan  yang  luas  kepada  otoritas  darurat  memungkinkan  mereka  untuk  melanggar berbagai  norma  hukum  dan  hak  asasi  manusia  dengan  sedikit  pengawasan.  Masalah  yang sama  terjadi  di  negara  lain  seperti  halnya  di  Indonesia,  yaitu  konsep  keadaan  darurat  lebih terpusat  pada  keadaan  darurat  karena  gangguan  keamanan.  Sangat  sedikit  negara  yang

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
konstitusinya  secara  tegas  menyatakan  bahwa  bencana,  terutama  yang  disebabkan  oleh penularan  penyakit,  menjadi  dasar  untuk  menyatakan  keadaan  darurat.  Akibatnya, penggunaan  darurat  semacam  ini  kurang  fokus  dan  dapat  membahayakan  kebebasan  dan demokrasi (Thomson, 2020).
Di  Indonesia,  pembuat  kebijakan  sedang  menghadapi  pandemi  Covid-19,  sehingga pilihan  model  legislasi,  artinya  melakukan  aktivasi  darurat  berdasarkan  undang-undang, sangat mendominasi. Keputusan ini ditandai dengan keluarnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19),  yang  dilanjutkan  dengan  terbitnya  Keputusan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) sebagai Bencana Nasional.
Aktivasi kedua undang-undang ini berupaya untuk secara eksplisit menangani kesehatan masyarakat dan keadaan darurat bencana non-alam, sesuai dengan apa yang disebut Ginsburg dan  Versteeg  sebagai  penggunaan  undang-undang  yang  ada  yang  menangani  kesehatan masyarakat  atau bencana nasional,  atau apa  yang dirujuk oleh  Ferejohn  & Pasquino sebagai model  legislatif.  Pilihan  skema  hukum  ini  tidak  menyebabkan  kewenangan  darurat  menjadi sangat  besar  dan  cepat  dalam  mengeksekusi  kebijakan.  Namun,  pendekatan  darurat  berbasis hukum membuat perspektif kebijakan darurat lebih spesifik untuk kesehatan masyarakat dan bencana  karena  undang-undang  tentang  kesehatan  masyarakat  dan  bencana  digunakan.  Oleh karena  itu,  kewenangan  aparatur  darurat  terfokus  dan  sangat  terbatas,  dan  segala  ketentuan dalam konstitusi tetap dapat berjalan untuk melindungi hak-hak warga negara (Rissy, 2020).
Dengan pilihan kebijakan tersebut,  tidak boleh ditemukan bahwa hak-hak dasar  warga negara  akan  dibatasi.  Sekalipun  warga  merasa  haknya  dilanggar,  mereka  tetap  dapat mengajukan  pemenuhannya  melalui  jalur  hukum  atau  politik.  Dalam  berbagai  ketentuannya memang terdapat pembatasan ekspresi warga negara dalam menjalankan aktivitasnya, namun hal  itu  tidak  terkait  langsung  dengan  kebebasan  berekspresi  material.  Pembatasan  yang diberlakukan lebih pada pertemuan teknis dan pergerakan warga untuk mencegah penularan. Keterbatasan  mekanisme  pertemuan  warga  dalam  forum  pertemuan  langsung  bukan  berarti ada  larangan  bahan  diskusi,  juga  larangan  melakukan  kegiatan  di  tempat  ibadah  juga  tidak berarti ada larangan penelitian dan bahan kajian daring.

## Otonomi Desa
Dalam  etimologi  Sansekerta,  desa  diartikan  dengan  tanah  air,  tanah  asal  atau  tanah kelahiran.  Desa  juga  bisa  diartikan  sebagai  sebuah  komunitas  masyarakat  yang  memiliki otoritas  atau  kewenangan  untuk  mengurus  urusan  sendiri  berdasarkan  adat  istiadat  yang diakui oleh pemerintah yang berkedudukan di tingkat kabupaten.
Lahirnya  reformasi  kebijakan  desentralisasi  pertama  kali  melalui  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  yang  kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  dimaksudkan  agar  daerah  mampu  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  menurut  prakarsanya  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dan  sesuai  dengan

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
peraturan perundangundangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian kewenangan otonomi  harus berdasarkan asas desentralisasi  dan dilaksanakan dengan prinsip luas, nyata, dan bertanggungjawab (Sabarno, 2007)
Widjaja menyatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan  merupakan  pemberian  dari  pemerintah.  Sebaliknya  pemerintah  berkewajiban menghormati  otonomi  asli  yang  dimiliki  oleh  desa  tersebut.  Sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  susunan  asli  berdasarkan  hak  istimewa,  desa  dapat  melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Wijaya, 2003).
Otonomi  desa  dipandang  sebagai  kewenangan  yang  sudah  ada  dan  tumbuh  mengakar dalam  adat  dan  kebiasaan  tidak  juga  berarti  memberi  atau  desentralisasi.  Otonomi  akan tercapai jika ada partisipasi masyarakat maju. Bentuk partisipasi masyarakat harus ada dalam semua  tahapan  proses  pengambilan  keputusan  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pengembangan,  pemanfaatan  hasil  dan  evaluasi.  Keterlibatan  masyarakat  harus  diwujudkan semaksimal mungkin agar potensi yang terkandung dalam sebuah desa dapat berfungsi secara optimal (Saragi, 2004).
Kewenangan  desa  didasarkan  pada  prinsip  rekrutmen  dan  subsidiaritas.  Penjelasan Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  menyebutkan  bahwa  pengaturan  desa didasarkan  pada:  (1)  rekrutmen  yaitu  pengakuan  hak  asal;  (2)  subsidiaritas,  yaitu  penetapan kewenangan  berskala  lokal  dan  pengambilan  keputusan  secara  lokal  untuk  kepentingan masyarakat desa; (3) keragaman, yaitu pengakuan dan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, tetapi dengan tetap mengindahkan nilai bersama sistem dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (4) kebersamaan,  yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama  dengan  prinsip  saling  menghargai  antar  lembaga  di  tingkat  desa  dan  unsur-unsurnya masyarakat  desa  dalam  membangun  desa;  (5)  gotong  royong,  yaitu  kemampuan  untuk membantu  saling  membantu  membangun  desa;  (6)  kekerabatan,  yaitu  kebiasaan  masyarakat desa  sebagai  bagian  dari  keluarga  besar  kesatuan  masyarakat  desa;  (7)  musyawarah,  yaitu proses  pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  kepentingan  masyarakat  desa  melalui musyawarah  dengan  berbagai  pihak  yang  berkepentingan;  (8)  demokrasi,  yaitu  sistem pengorganisasian  masyarakat  desa  dalam  suatu  sistem  pemerintahan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  desa  atau  dengan  kesepakatan  masyarakat  desa  dan  harkat  martabat  manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  diakui,  diatur,  dan  dijamin;  (9)  kemandirian, yaitu  sebuah  proses  yang  dilakukan  oleh  Desa  dan  masyarakat  desa  untuk  melakukan  suatu kegiatan  dalam  rangka  bertemu  kebutuhan  dengan  kemampuannya  sendiri;  (10)  partisipasi, yaitu  berperan  aktif  dalam  suatu  kegiatan;  (11)  persamaan,  yaitu  persamaan  kedudukan  dan peran;  (12)  pemberdayaan,  yaitu  upaya  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  kesejahteraan masyarakat  desa  melalui  penetapan  kebijakan,  dan  kegiatan  yang  sesuai  dengan  esensi permasalahan  dan  prioritas  kebutuhan  desa  masyarakat;  dan  (13)  keberlanjutan,  yaitu  suatu proses  yang  dilakukan  secara  terkoordinasi,  berimigrasi,  dan  berkesinambungan  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program  pembangunan  desa.  Desa  kewenangan  meliputi kewenangan  di  bidang  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat  desa berbasis kerakyatan prakarsa, hak asal usul, dan adat desa.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
APBD  Desa  atau  APBDes  mendanai  pelaksanaan  kewenangan  desa  berdasarkan  hak asal-usul dan skala lokal kewenangan desa. Selain APB skala desa, Pemerintah desa juga bisa juga  dibiayai  oleh  APBN  dan  APBD.  Pelaksanaan  kewenangan  desa  yang  ditugaskan  oleh Pemerintah dibiayai oleh APBN yang dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga  dan  disalurkan  melalui  satuan  kerja  perangkat  daerah  kabupaten/kota. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  mendanai  pelaksanaan  kewenangan  desa  yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.
Hadirnya pandemic Covid 19 menyebabkan keleluasaan otonomi desa menjadi terbatas. Aparatur  pemerintah  desa  terbelenggu  oleh  kebijakan  pemerintah  pusat  dalam  setiap penanganan  kegiatan  covid  19  di  tingkat  desa.  Hal  ini  menyebabkan  hampir  semua  agenda yang sudah disusun oleh desa menjadi mandeg dan harus disusun ulang dengan menyesuaikan pada agenda pemerintah pusat. Disisi  lain, pemerintah desa juga dibatasi dalam penggunaan APBDes. Bahkan tidak jarang juga, karena kebingungan dan atas dasar takut dan keterbatasan informasi, pemerintah desa menjadi kesulitan untuk menggunakan dana desa.
Desa  adalah  miniatur  negara,  termasuk  dalam  hal  penanganan  suatu  keadaan, seyogyanya  desa  juga  diberi  kuasa  penuh  atas  Tindakan  yang  akan  dijalankan.  Secara  garis besar  peran  penanggulangan  Covid  19  dibagi  menjadi  4  indikator  yaitu  pecegahan, penanganan, pendukung, dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan penuh keterbatasan Hal ini tidak berjalan dalam kondisi darurat covid 19. Kuasa penuh ini menjadi penting, karena setiap wilayah tentu saja memiliki karakteristik masing-masing yang tentunya dapat  diterapkan  dengan  melihat    kondisi  rill  di  lapangan.  Kondisi  ini  tentu  saja  yang mengetahui adalah aparatur pemerintahan desa.

## KESIMPULAN
Pandemi  Covid-19  bersifat  berbahaya  karena  penyebarannya  lebih  mudah  dibandingkan penyakit  atau  wabah  sebelumnya.  Kondisi  ini  berdampak  signifikan  terhadap  ekonomi,  politik, hukum,  sosial,  dan  budaya  masyarakat.  Terbitnya  Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19), yang  kemudian  diikuti  dengan  pengaktifan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana  Non-alam  Penyebaran  Corona  Virus  Disease.  Dalam pelaksanaannya,  politik  hukum  nasional  dalam  menghadapi  darurat  COVID-19,  pemerintah menerapkan kebijakan nasional dan pemulihan ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap kewenangan pemerintah desa menjadi terbatas. Terutama dalam penggunaan dana desa yang mayoritas diubah peruntukannya menjadi untuk kegiatan penanganan pandemic covid 19.

## DAFTAR PUSTAKA
Berardi,  C.  A.  (2020).  The  COVID-19  Pandemic  in  Italy:  Policy  and  Technology  Impact Health and Non-health Outcomes. Health Policy and Technology , 454-487.
Davidovitz,  M.  C.  (2021).  Governmental  response  to  crises  and  its  implications  for  street- level  implementation:  Policy  ambiguity,  risk,  and  discretion  during  the  COVID-19 pandemic. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice , 120-130.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Fitri,  W.  (2020).  Implikasi  Yuridis  Penetapan  Status  Bencana  Nasional  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 76-93.
Forman, L. &. (2020). Global Health and Human Rights in the time of COVID-19: Response, Restrictions, and Legitimacy. Journal of Human Rights , 547-556.
Ginsburg,  T.  &.  (2021).  The  Bound  Executive:  Emergency  Powers  During  the  Pandemic. International Journal of Constitutional Law , 1498-1535.
Imtyaz, A. H. (2020). Analyzinggovernmental Response to the COVID-19 Pandemic. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research , 504-513.
Lebret,  A.  (2020).  COVID-19  Pandemic  and  Derogation  to  Human  Rights. Journal  of  Law and the Biosciences .
Lillich,  R.  B.  (1985).  The  Paris  minimum  standards  of  human  rights  norms  in  a  state  of emergency. American Journal of International Law , 1072-1081. Nasution, D. A. (2020). Dampak pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Benefita , 212-224.
Prasetio,  R.  B.  (2021).  Pandemi  Covid-19:  Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat  dan Perlindungan HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 327-346. Rissy,  Y.  Y.  (2020).  Pergeseran  Negara  Hukum  Ke  „Negara  Himbauan‟:  Menakar  Dampak Regulasi  Penanganan  Covid-19  Terhadap  Perekonomian  Dan  Keuangan  Indonesia. Jurnal Hukum BisnisBonum Commune , 214-228.
Roziqin, A. M. (2021). An Analysis of Indonesian Government Policies Against COVID-19. Public Administration and Policy . Saragi,  T.  P.  (2004). Mewujudkan  Otonomi  Masyarakat  Desa:  Alternatif  Pemberdayaan Desa. Yayasan Adikarya IKAPPI.
Stefan, O. (2020). COVID-19 soft law: Voluminous, effective, legitimate? A research agenda. European Papers-A Journal on Law and Integration , 663-670.
Thomson,  S.  &.  (2020).  COVID-19  Emergency  Measures  and  the  Impending  Authoritarian Pandemic. Journal of Law and the Biosciences . Wijaya, H. (2003).
Wu, Y. C. (2020). The outbreak of COVID-19: An overview. Journal of the Chinese Medical Association , 217.