## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgerlijk Wetboek
Andyna Susiawati Achmad 1
Program Studi Hukum , Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Ahmad Yani No.288, Kota Surabaya, 60234 E-mail :  andyna.susiawati@gmail.com

## Abstract
— Humans always have legal relations with other legal subjects. Legal relations begin when humans are born until die. The legal relations when a human die is known as an inheritance relationship, between the heir and all his heirs regarding the inheritance of the heir. Inheritance law in Indonesia is regulated in a plural manner, one of which is regulated in the Burgerlijk Wetboek.  Burgerlijk  Wetboek  recognizes  the  existence  of  inheritance  rejection  mechanisms  by  heirs.  Refusal  of  inheritance usually occurs when the total liabilities of the inheritance of the testator are greater than the assets. The problem is usually the heirs  do  not  necessarily  know  for  sure  how  much  the  net  amount  of  the  inheritance  is  when  the  testator  dies.  The  method approach  in  this  research  is  normative  juridical  with  secondary  data  which  is  analyzed  qualitatively.  There  is  no  clear  and complete mechanism for the heirs to refuse the inheritance. This study examines the refusal of inheritance by the heirs when the heirs only learn about the liabilities left by the testator, after a lawsuit from a third party.
Keywords — : Inheritance Refusal Mechanism, Inheritance Lawsuit by Third Parties, Legal Protection for Heirs.

## I. PENDAHULUAN
Secara  kodrati,  manusia  atau  yang  juga  disebut naturlijk  persoon termasuk  dalam  subyek  hukum.  Sebagai  makhluk sosial, manusia akan selalu memiliki hubungan hukum antar subyek hukum lainnya. Hubungan hukum atau rechtbetrekkingen dapat diartikan sebagai hubungan antar dua atau lebih subyek hukum berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh satu pihak yang berhadapan dengan pihak yang lain. 1 Dalam hubungan hukum terdapat syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan  peristiwa  hukum. 2 Oleh  karena  itu  dapat  dipahami  bahwa  hubungan  hukum  antar  manusia  dimulai  pada  saat  ia  lahir  di dunia.  Semasa  hidupnya,  manusia  tidak  terlepas  dari  hubungan  hukum  dengan  manusia  lain  serta  peristiwa  hukum  lainnya seperti kematian. 3 Walaupun nantinya  seseorang dinyatakan  telah  meninggal dunia  maka hubungan-hubungan  hukum tersebut tidak serta merta hilang.
Indonesia  merupakan  bangsa  yang  kaya  akan  suku,  ras,  dan  agama  sehingga  hubungan  hukum  yang  menyangkut dengan peristiwa meninggalnya seseorang beserta dengan harta kekayaan orang tersebut juga diatur secara beragam atau plural. Peristiwa kematian seseorang senantiasa berkaitan dengan peristiwa kewarisan. 4 Mengingat hingga saat ini belum ada unifikasi hukum  waris 5 yang  berlaku  secara  nasional  atau  penyatuan  hukum  waris  bagi  seluruh  warga  negara,  sehingga  hukum  waris diatur dalam  hukum  waris adat, hukum  waris Islam, dan juga  hukum  waris perdata atau Burgerlijk  Wetboek . Pada  artikel ini, hukum waris yang akan diteliti berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut BW).
Pada intinya, hukum waris termasuk dalam bidang hukum keluarga. Hal tersebut dikarenakan hukum waris memiliki kaitan  yang  erat  dengan  ruang  lingkup  kehidupan  manusia.  Hukum  waris  adalah  hukum  yang  mengatur  mengenai  apa  yang akan terjadi dengan harta kekayaan seseorang ketika ia dinyatakan telah meninggal dunia, atau hal-hal yang mengatur tentang peralihan hak harta kekayaan pewaris yang meninggal dunia serta akibat hukumnya bagi ahli  waris. 6 Secara lebih spesifik hal yang  dapat  diwariskan  hanya  hak-hak  dan  kewajiban  di  bidang  hukum  kekayaan  saja,  dengan  mengingat  kapan  warisan terbuka. 7 Pewarisan akan terjadi jika terjadi suatu peristiwa hukum kematian sebagaimana yang diterapkan pada Pasal 830 BW. 8 Hukum  waris  yang  diatur  dalam  lingkup  perdata  atau  BW  hanya  berlaku  bagi  orang-orang  keturunan  Eropa,  orang-orang
1 Soeroso R., 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 269.
2 Ibid ., h. 271.
3 Monika  Ardia  Ningsi  Massora  &  Victoria  Pasari  Putri.,  2019, Kekuatan  Hukum  Surat  Keterangan  Ahli  Waris  bagi  Golongan  Bumiputera  yang dikuatkan oleh Cama t, Notaire Journal of Notarial Law , Vol. 2, No. 3, h. 389.
4 Ibid., h. 390.
5 Indah  Sari,  2014,  Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris Ab  Instestto dan Testamentair menurut  Hukum  Perdata  Barat  (BW), Jurnal  Ilmiah Hukum Dirgantara , Vol. 5 No. 1, h. 2.
6 Haryadi Sutanto & Henny Tanuwidjaja, Kedudukan Ahli Waris terhadap Harta Warisan Seseorang yang diduga Meninggal Dunia (Keadaan Tidak Hadir), Jurnal Perspektif, Vol. 22 No. 3, 2017, h. 232.
7 Ibid.
8 William Setiawan Marthianus, 2019, Legitime Protie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek , Notaire Journal of  Notarial Law, Vol. 2 No. 2, h. 271.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
keturunan  Timur  Asing  Tionghoa,  dan  orang-orang  yang  menundukkan  diri  sepenuhnya  kepada  Hukum  Perdata  Barat.  Pasal 830 BW mengatur bahwa pewarisan hanya dapat terjadi karena peristiwa kematian. Dalam warisan, terdapat tiga unsur mutlak, yaitu: 9
1. Seseorang yang meninggalkan warisan ( Erflater ) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seseorang  atau  beberapa  orang  ahli  waris  ( Erfenaam ),  yang  mempunyai  hak  menerima  kekayaan  yang ditinggalkannya.
3. Harta warisan ( nalaten schap ), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada ahli waris tersebut.
Selanjutnya diatur Pasal 834 BW menjelaskan bahwa penerima waris berhak untuk menguasai kekayaan pewaris atau boedel waris berlandaskan pada haknya sebagai penerima waris dari pewaris. Lalu pada Pasal 836 BW dikatakan bahwa supaya dapat  bertindak  sebagai  waris,  seseorang  harus  telah  ada  pada  saat  warisan  jatuh  atau  dengan  kata  lain  ahli  waris  juga  harus masih  hidup  pada  saat  harta  warisan  terbuka.  Ketentuan  perihal  harta  warisan  dalam  BW  tidak  hanya  mengatur  masalah- masalah  yang  ada  manfaatnya  bagi  mereka  yang  menerima  kekayaan  tetapi  juga  utang-utang  dari  orang  yang  meninggalkan warisan.  Dalam  arti  bahwa  kewajiban  membayar  utang-utang  tersebut  pada  kenyataannya  berpindah  kepada  semua  ahli warisnya. 10
Berdasarkan  ketentuan  dalam  BW,  selain  memiliki  hak  untuk  dapat  memperoleh  harta  waris,  ahli  waris  juga diperbolehkan  untuk  menolak  harta  warisan.  Mengingat  tidak  semua  ahli  waris  memiliki  kesanggupan  untuk  mengurus  harta peninggalan.  Penolakan  warisan  atau verwerpen dihitung  dan  berlaku  surut  sejak  meninggalnya  pewaris.  Pasal  1057  BW menyatakan  bahwa  penolakan  waris  harus  dinyatakan  secara  tegas  dengan  memberi  suatu  keterangan  di  kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang di dalam wilayah mana harta warisan itu berada. Selanjutnya Pasal 1058 BW secara jelas menyatakan bahwa pihak yang menolak warisan dianggap tidak pernah menjadi ahli waris.
Terbukanya  warisan  berakibat  bahwa  ahli  waris  tersebut  demi  hukum  meneruskan  hak  dan  kewajiban  dari  pewaris. Ahli waris belum tentu mengetahui dengan pasti jumlah bersih boedel waris, karena ahli waris belum tentu mengetahui semua hubungan pewaris dengan pihak ketiga lain semasa hidupnya. Adakalanya ahli  waris baru  mengetahui bahwa pewaris semasa hidupnya  memiliki  hutang  kepada  pihak  ketiga  setelah  pihak  ketiga  menggugat  ahli  waris.  Dari  sinilah,  muncul  pertanyaan apakah  warisan  dapat  ditolak  sesudah  adanya  gugatan  dari  pihak  ke-3.  Gugatan  dari  pihak  ketiga  disini  sekaligus  berfungsi sebagai  pemberitahuan  kepada  ahli  waris  bahwa  semasa  hidupnya  pewaris  memiliki  hutang  kepada  pihak  ketiga,  yang  secara otomatis mempengaruhi perhitungan boedel waris.  Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas tulisan ini akan membahas  mengenai  apakah  sah penolakan  waris  yang dilakukan ahli  waris setelah adanya  gugatan utang  piutang oleh pihak ke-3 menurut BW serta apa akibat hukum penolakan waris oleh ahli waris pada gugatan pihak ketiga yang sudah masuk.

## II. METODE PENELITIAN
Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. 11 Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif,  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk  menganalisa  suatu  permasalahan  hukum  terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. 12 Pendekatan masalah dalam penelitian ini berdasarkan Statutes Approach dan Doctrinal  Approach. Pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum terkait. 13 Pendekatan doktrinal adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pandangan dan doktrin dari para sarjana bidang hukum. 14 Dalam menganalisis isu hukum dalam penelitian  ini,  penulis  menggunakan  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan-bahan  non-hukum. Keseluruhan  bahan  hukum  tersebut  kemudian  dirangkai  dan  dijadikan  penunjang  dalam  menemukan  jawaban  atas  isu  hukum yang dianalisis.

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. Penolakan Waris Akibat Adanya Gugatan Hutang Piutang Dari Pihak Ketiga Ditinjau Dari Burgerlijk Wetboek Subyek dari hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang bersangkutan  memiliki  jenis  kelamin  pria  dan  wanita,  lalu  meninggalkan  sejumlah  harta  kekayaan  baik  berupa  hak  maupun kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  selama  hidupnya  dapat  berlandaskan  dengan  surat  wasiat  maupun  tanpa  surat  wasiat. 15 Dalam  konteks  ini,  hak  dan  kewajiban  dapat  dipahami  sebagai  hak  dan  kewajiban  yang  dilakukan  oleh  pewaris  sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya. Kekayaan dalam pengertian hukum waris tidak hanya berupa aktiva namun juga berupa  pasiva  atau  hutang.  Harta  peninggalan  yang  dimaksud  adalah  harta  yang  ditinggalkan  oleh  pewaris  baik  yang  berupa
9 Oemarsalim, 2006, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, h. 4.
10 Ibid., h. 16.
11 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.
12 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, h. 47.
13 Peter Mahmud Marzuki, loc. cit., hal. 133.
14 Ibid.
15 Eman Suparman, 2015, Hukum Waris Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, h. 28-29.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
harta  benda  maupun  hak-haknya. 16 Terdapat  dua  cara  dalam  lingkup  hukum  waris  perdata  agar  seseorang  dapat  memperoleh harta warisan, yaitu pewarisan menurut Undang-Undang  (secara Ab Intestato ) dan pewarisan secara wasiat ( testamentair ). 17 Pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurut pendapat Subekti dalam  hukum  waris  berlaku  suatu  asas  bahwa  "hanyalah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dalam  lapangan  hukum  kekayaan harta  benda  saja  yang  dapat  diwariskan.  Oleh  karena  itu,  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dalam  lapangan  hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diewariskan, begitu pula hak-hak dan keajiban-kewajiban seorang sebagai anggota sesuatu  perkumpulan".  Pasal  832  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  ialah keluarga  sedarah,  baik  yang  sah  menurut  undang-undang  maupun  yang  di  luar  perkawinan,  dan  suami  atau  istri  yang  hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Jadi apabila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama sudah tidak  ada,  maka  semua  harta  peninggalan  menjadi  milik  negara,  yang  wajib  untuk  melunasi  utang-utang  orang  yang  telah meninggal,  sejauh  harga  harta  peninggalan  tersebut  mencukup  untuk  itu. 18 Sebagaimana  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia  Nomor  3574/K/Pdt./2000  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  ahli  waris  terhadap  hutang  atau  kewajiban  pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. 19
Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan pewaris dan diperbolehkan oleh hukum. BW mengatur dua macam ahli waris, yaitu ahli waris karena kedudukannya sendiri ( uit eigen hoofde ) dan ahli waris karena pergantian tempat ( bij plaatsvervulling ). Pasal 852 ayat (1) BW mengatur tentang ahli waris karena kedudukannya sendiri, yaitu anak-anak yang dilahirkan  dari  perkawinan  yang  sama  atau  dari  perkawinan  yang  berlain-lainan  yang  mewaris  kepada  kedua  orang  tuanya, kepada  kakek/nenek  dan  keluarga  selanjutannya  menurut  garis  lurus  keatas,  dengan  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan perempuan, atau antara yang lahir terlebih dahulu dengan yang lahir kemudian. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istrinya, tetapi meninggalkan ayah/ibunya, serta saudara-saudaranya dalam garis menyamping, maka harta akan jatuh  kepada  saudara-saudara  dan  ayah/ibunya  tersebut  sebagaimana  Pasal  854  BW.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  ahli waris karena pergantian tempat adalah orang yang mewaris tetapi sebetulnya bukan ahli waris. Kedudukannya berubah menjadi ahli  waris  karena  yang  seharusnya  menjadi  ahli  waris  lebih  dahulu  meninggal  dunia  dari  pewaris.  Hak-hak  untuk  pergantian tempat  seperti  ini  hanya  berlaku  bagi  garis  lurus  ke  bawah  seperti  anak/cucu,  tetapi  tidak  berlaku  bagi  keturunan  dari istri/saudara-saudara dan juga keturunan lurus ke atas. Seperti ayah, kakek, nenek sebagaimana dijelaskan pada Pasal 843 BW. 20 Terdapat  beberapa  orang  yang  terhalang  mendapatkan  harta  warisan  dalam  sistem  pembagian  harta  waris  menurut  BW, yaitu:
1) Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan (contoh: suami/istri yang telah bercerai);
2) Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan);
3) Orang-orang  yang  menggantikan  tempat  orang  yang  telah  menolak  warisan,  kecuali  semua  ahli  waris  yang  segaris semuanya  menolak  warisan  atau  tidak  patut  menerima  warisan,  yang  dalam  hal  ini  orang-orang  yang  menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala);
4) Orang-orang yang tidak patut menerima warisan sebagaimana disebut dalam pasal 838 bw.
Dalam keadaan tertentu, ahli waris juga tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris apabila ahli waris melakukan hal yang  telah  dilarang  oleh  undang-undang. 21 Ketentuan  tersebut  diatur  dalam  Pasal  838  BW  menjelaskan  pada  mereka  yang dipersalahkan  karena  telah  membunuh  atau  mencoba  membunuh  pewaris,  dipersalahkan  oleh  pengadilan  karena  memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun, mencegah dengan  perbuatan  atau  kekerasan  terhadap  pewaris  untuk  membuat  surat  wasiat  atau  mencabut  surat  wasiat,  dan  telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris 22 . Selain itu, BW mengijinkan ahli waris untuk melakukan tolak  waris sebagaimana tercantum pada Pasal 1057  - 1058 BW. Ahli  waris  yang  menolak  warisannya dianggap tidak pernah menjadi  waris.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  ahli  waris  yang  menolak  warisannya  dianggap  tidak  pernah bertalian atau berhubungan dengan harta peninggalan tersebut.
Menurut Pitlo dalam bukunya Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid II, orang dapat menolak karena hendak membebaskan diri dari peninggalan hutang, orang dapat juga menolak karena benci kepada pewaris dan anak cucunya, lalu orang dapat pula menolak untuk menguntungkan waris serta atau waris dari kelompok berikutnya. Berbicara tentang warisan tidak akan ada habisnya 23 terutama apabila melibatkan pihak ke-3 dalam sengketa hutang piutang. Pada kasus
16 Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, & Barzah Latupono, 2021, Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Tatohi, Vol. 1 No. 4.
17 Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2006, Hukum Kewarisan Perdata Barat , Kencana Renada Media Group, Jakarta, h.16.
18 Gultom,  O.  A., Ketentuan  Waris  Berdasarkan  KUHPerdata  (BW) .  Terdapat  dalam:  <http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris- berdasarkan-kuhperdata-bw/#>. [Diakses tanggal 12 Januari 2022].
19 Januar  Setiawati,  Tesis, Warisan  berupa  Hutang  pada  Pihak  Ketiga,  dalam  kaitannya  dengan  Jaminan  Umum  berdasarkan  Pasal  1131  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3574/K/Pdt./2000), Program  Magister  Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008, h. 4.
20 Munir Fuady, 2018, Konsep Hukum Perdata , Rajawali Pers, Jakarta, h. 142-144.
21 Elviana Sagala, 2018, Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata , Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 6 No. 1, h. 118.
22 Munir Fuady, Op. Cit ., h. 142-143.
23 Ni Luh Gede Suwarni,  I Nyoman Putu Budiartha, & Desak Gde Dwi Arini, 2020, Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jurnal Interprestasi Hukum, Vol. 1 No. 2, h. 149.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
warisan  yang belum terbagi dan boedel  waris belum terbentuk sama  sekali lalu ahli  waris  mendapati  gugatan dari pihak  ke-3 yang  menyatakan  pewaris  semasa  hidupnya  memiliki  hutang  kepadanya  sangat  dimungkinkan  untuk  terjadi.  Dalam  hal  ini, Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3574/K/Pdt./2000  menyatakan  bahwa  tanggung  jawab  ahli  waris terhadap  hutang  atau  kewajiban  pewaris  hanya  terbatas  pada  jumlah  atau  nilai  peninggalannya. 24 Namun  yang  menjadi permasalahan adalah jika dihitung harta waris tersebut maka tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang tersebut. Dalam hal  ini,  para  ahli  waris  memutuskan  untuk  melakukan  penolakan  waris.  Hal  tersebut  sah  dan  dapat  dilakukan  oleh  ahli  waris karena  syarat  utamanya  adalah  harta  waris  atau  boedel  waris  tersebut  belum  dibagikan  dan  belum  diterima  oleh  ahli  waris. Peristiwa  tersebut  dapat  terjadi  jika  pewaris  meninggal  dunia  lalu  harus  ditindaklanjuti  dengan  pembuatan  Surat  Keterangan Waris ( Verklaring van Erfrecht ) yang dibuat sendiri maupun diterbitkan oleh pejabat atau instansi berwenang. 25 Surat tersebut bertujuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari harta warisan tersebut. Secara khusus,  dokumen  tersebut  berisi  tentang  penjabaran  ketentuan  hukum  waris  dalam  hal  pembuktian  kedudukan  seseorang  ahli waris  dan  dijadikan  juga  sebagai  alas  hak  untuk  menuntut  hak  waris  tertentu  atas  benda  atau  hak  kebendaan  sebagai  obyek waris. 26 Pada  asasnya  peralihan  atas  harta  warisan  itu  dengan  sendirinya  terjadi  demi  hukum,  tetapi  tidak  secara  langsung menguasai harta warisan melainkan untuk menentukan sikap apa yang akan dilakukan atas harta warisan tersebut. 27
Peralihan hak karena pewarisan yang digunakan sebagai alat bukti ahli waris dibuat dalam beberapa surat tanda bukti ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah.  Surat  Tanda  bukti sebagai syarat dalam permohonan pendaftaran tanah tersebut berupa wasiat, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, penetapan pengadilan, serta surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk, antara lain:
1) Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia, penduduk asli bumiputera yang dibuat oleh para ahli waris dengan  memuat  keterangan  atau  pernyataan  sebenar-benarnya,  disaksikan  oleh  dua  orang  saksi  dan  dikuatkan  dan dibenarkan Lurah dan Cmat sesuai dengan domisili pewaris.
2) Surat Keterangan Ahli Waris bagi keturunan Tionghoa dibuat dihadapan Notaris.
3) Surat Keterangan Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia, keturunan Timur Asing dan lainnya dibuat di Balai Harta Peninggalan.
Jadi sekalipun warisnya itu sudah terbuka (sesuai dengan ketentuan pada BW yang menyatakan terbukanya warisan yaitu pada saat pewaris meninggal), belum tentu warisan itu sudah dinikmati atau sudah secara sah di kuasai oleh ahli waris, sehingga jika  belum  terdapat  tindakan  apapun  untuk  menikmati/menerima  warisan  tersebut  dari  para  ahli  waris  maka  ahli  waris  masih memiliki hak untuk menolak warisan. Pada posisi ini ahli waris tetap dapat melakukan penolakan waris terhadap boedel waris, dengan syarat bahwa terhadap boedel waris itu belum terbagi 28 , atau setidak-tidaknya belum ada tindakan dari ahli waris yang menjadi wujud sebuah tindakan penerimaan warisan secara nyata. Misalnya ahli waris belum melakukan balik nama terhadap objek-objek waris, ahli waris belum memakai harta warisan.

## 2. Akibat Hukum Penolakan Waris Oleh Ahli Waris Pada Gugatan Pihak Ketiga
Terjadinya peristiwa hukum pewarisan memungkinkan untuk menimbulkan polemik di antara para anggota keluarga. Pada dasarnya  segala  sesuatu  yang  akan  ditinggalkan  oleh  seorang  yang  meninggal  dunia  disebut  sebagai  warisan.  Warisan  tidak hanya berupa harta kekayaan, namun juga termasuk dengan hutang piutang yang dimiliki atau ditinggalkan oleh seorang yang telah  meninggal  semasa  hidupnya. 29 Berdasarkan  Hukum  Waris  BW  diwajibkan  untuk  membayar  utang-utang  yang ditinggalkan oleh pewaris. 30 Baik ahli  waris  menurut undang-undang  maupun ahli  waris testamenter akan  memperoleh  segala hak  dan  kewajiban  dari  pewaris. 31 Utang  piutang  adalah  perjanjian  antara  para  pihak  dengan  obyek  yang  diperjanjikan  pada umumnya adalah uang. 32 Utang timbul dari perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak kreditur dan pihak debitur  secara  timbal  balik. 33 Adanya  utang  atas  dasar  debitur  tidak  dapat  memenuhi  prestasinya  merupakan  masalah  bagi kreditur  tentang  bagaimana  cara  debitur  bersedia  untuk  memenuhi  kewajibannya.  Oleh  karena  itu,  sengketa  utang  ini  dapat diajukan gugatan ke pengadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pihak ketiga telah melakukan gugatan hutang piutang terhadap  ahli  waris,  lalu  apa  akibat  hukum  terhadap  gugatan  yang  sudah  masuk  ini.  Maka  jika  ahli  waris  memilih  untuk menolak  warisan  walaupun  sesudah adanya  gugatan dari pihak ke-3,  maka pihak  ke-3 posisinya adalah  tetap sebagai  debitur,
24 Januar Setiawati, Loc. Cit.
25 Aida Mardatillah, Begini Cara Urus Surat Keterangan Ahli Waris di BHP dan Notaris . Terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7349eb44413/begini-cara-urus-surat-keterangan-ahli-waris-di-bhp-dan-notaris?page=2>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].
26 Monika Ardia Ningsi Massora & Victoria Pasari Putri. Op. Cit., h. 390.
27 Ibid.
28 Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten, & Aad Rusyad Nurdin, 2020, Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017) , Notary Indonesia , Vol. 2 No. 3, h. 600.
29 Pande Putu Keke Surya Dewantari, AA Sagung Wiratni Darmadi, & Suatra Putrawan, 2017, Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jurnal Kerta Semaya, Vol. 5 No. 2, h. 3.
30 Lenny Nadriana & Sonny Dewi Judiasih, 2017, Aspek Pertanggungjawaban Ahli Waris dari Pewaris Pemegang Personal Garansi pada Perusahaan yang Pailit di Indonesia, Jurnal Notariil , Vol. 2 No. 2, h. 110.
31 Eman Suparman, 2005, Intisari Hukum Waris Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h. 26.
32 Gatot Supramono, 2013, Perjanjian Utang Piutang , Kencana, Jakarta, h. 9.
33 Putu Gandiyasa Wijartama & Ibrahim, 2016, Cara-Cara Penagihan Utang dalam Perspektif Hukum Perdata , Jurnal Kerta Semaya, Vol. 4 No. 2, h. 9.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
namun posisinya adalah terbayar atau tidaknya hutangnya tergantung pada jumlah boedel waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Penolakan  ahli  waris  terhadap  boedel  waris  menyebabkan  para  ahli  waris  tidak  berhak  menerima  aktiva  maupun  pasiva  dari boedel waris. Oleh karena itu, boedel waris akan di urus oleh balai harta peninggalan, atau pihak tertentu sesuai dengan putusan Pengadilan mengenai penetapan penolakan waris.
Posisi  debitur  yang  sudah  melayangkan  gugatan  terhadap  ahli  waris  harus  mengajukan  gugatan  kembali  kepada  pihak- pihak  yang  menang  ditetapkan  melakukan  pengurusan  terhadap boedel waris.  Karena  ahli  waris  tidak  lagi  berwenang.  Tidak ada  kepastian  terbayar  atau  tidaknya  hutang  tersebut  kepada  pihak  ketiga,  akan  dilakukan  pemberesan  terhadap  boedel  waris oleh  pihak  yang  berwenang  sama  seperti  posisi  kreditur  pailit.  Jika  jumlah  hutang  lebih  besar  daripada  jumlah boedel harta waris, maka kreditur pihak ke-3 ini berposisi sama seperti debitur yang tidak lagi mempunyai hak tagih. 34 Semua haknya hilang dengan  ditolaknya  warisan  oleh  ahli  waris  karena  dengan  penolakan  itu  maka  semua  hak-hak  baik  pasiva  atau  aktiva  dari pewaris gugur dengan sendirinya. Inilah yang di maksud dengan kehilanggan hak. Kehilanggan hak ini sama dengan hapusnya perikatan  akibat  meninggalnya  pihak  yang  berhutang  (debitur) 35 ,  dan  tidak  ada  pihak  lain  yang  berkewajiban  secara  hukum menyelesaikan hutang Debitur yang telah meninggal tersebut.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan analisa yang diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:
1. Penolakan  waris  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1057  BW.  Pada  dasarnya,  penolakan  waris  dapat dilakukan  sepanjang  ahli  waris  belum  menerima  warisannya.  Apabila  warisan  sudah  diterima  maka  penolakan  waris tidak  dapat  dilakukan  lagi.  Penerimaan  ahli  waris  ini  berupa:  penggunaan  secara  nyata  harta  warisan,  pembagian  di antara para ahli waris, atau dalam bentuk-bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu. Sekalipun terdapat gugatan dari pihak ke-3 sebagai kreditur, ahli waris tetap berhak melakukan penolakan waris asal syarat-syarat tersebut diatas di penuhi. Tidak ada jangka minimum waktu kapan ahli waris dapat melakukan penolakan waris.
2. Gugatan pihak ke-3 sebagai kreditur terhadap hutang pewaris kepada ahli waris yang melakukan penolakan waris sama seperti gugatan debitur terhadap seorang  kreditur pailit.  Artinya pemenuhannya  hanya  tergantung pada boedel waris. Tidak ada pihak lain yang bertanggungjawab secara hukum untuk memenuhi kewajiban tersebut. Apabila boedel waris tidak  cukup  untuk  membayar  hutangnya,  maka  kreditur  disini  dinyatakan  kehilangan  haknya,  dan  menyebabkan hapusnya perikatan tersebut.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Fuady, M., 2018, "Konsep Hukum Perdata", Jakarta: Rajawali Pers. Marzuki, P. M., 2005, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media. ____________, 2016, "Penelitian Hukum", Jakarta: Kencana Prenada Media. Oemarsalim, 2006, "Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia", Jakarta: Rineka Cipta. R. Soeroso, 2006, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Rajagrafindo Persada. Suparman, E., 2005, "Intisari Hukum Waris Indonesia" , Bandung: Mandar Maju. ___________, 2015, "Hukum Waris Perdata", Jakarta: Sinar Grafika. Supramono, G., 2013, "Perjanjian Utang Piutang", Jakarta: Kencana. Surini Ahlan Sjarif & Nurul Elmiyah, 2006, "Hukum Kewarisan Perdata Barat", Jakarta: Kencana Prenada Media.

## B. Jurnal
Abdullah. (2020). Tanggungjawab Ahli Waris terhadap Utang Piutang menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata, International Conference  Communication and Social Sciences , 1(1). Elviana Sagala. (2018 ). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata , Jurnal Ilmiah Advokasi , 6(1).
Haryadi  Sutanto  &  Henny  Tanuwidjaja.  (2017).  Kedudukan  Ahli  Waris  terhadap  Harta  Warisan  Seseorang  yang  diduga  Meninggal  Dunia  (Keadaan  Tidak Hadir) , Jurnal Perspektif , 22(3). Indah  Sari.  (2014).  Pembagian  Hak  Waris  Kepada  Ahli  Waris Ab  Instestto dan Testamentair menurut  Hukum  Perdata  Barat  (BW), Jurnal  Ilmiah  Hukum Dirgantara , 5(1).
Lenny  Nadriana  &  Sonny  Dewi  Judiasih.  (2017).  Aspek  Pertanggungjawaban  Ahli  Waris  dari  Pewaris  Pemegang  Personal  Garansi  pada  Perusahaan  yang Pailit di Indonesia , Jurnal Notariil, 2(2).
Monika Ardia Ningsi Massora & Victoria Pasari Putri. (2019). Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang dikuatkan oleh Camat, Notaire Journal of Notarial Law, 2 (3).
Ni  Luh  Gede  Suwarni,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  &  Desak  Gde  Dwi  Arini.  (2020).  Pembagian  Harta  Warisan  Ditinjau  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, Jurnal Interprestasi Hukum , 1(2).
Pande Putu Keke Surya Dewantari, AA Sagung Wiratni Darmadi, & Suatra Putrawan. (2017). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Bilamana Ahli Waris Lebih Dulu Meninggal Dunia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Kerta Semaya , 5(2).
34 Abdullah,  Tanggungjawab  Ahli  Waris  terhadap  Utang  Piutang  menurut  Hukum  Islam  dan  Hukum  Perdata, International  Conference  Communication and Social Sciences , Vol. 1, No. 1, 2020.
35 Letezia Tobing, Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak dalam Perjanjian Meninggal Dunia . Terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5421b6ac82e94/akibat-hukum-jika-salah-satu-pihak-dalam-perjanjian-meninggal-dunia>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Putu Gandiyasa Wijartama & Ibrahim. (2016). Cara-Cara Penagihan Utang dalam Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Kerta Semaya , 4(2).
Riska Putri Anggita, Pieter E. Latumeten,  & Aad Rusyad Nurdin. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017), Notary Indonesia, 2(3). Weldo Parinussa, Merry Tjoanda, & Barzah Latupono. (2021 ). Pembagian Harta Waris kepada Ahli Waris dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tatohi, 1(4). William Setiawan Marthianus. (2019). Legitime Protie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek, Notaire Journal of Notarial Law, 2(2).

## C. Tesis
Januar Setiawati. Tesis. (2008). Warisan berupa Hutang pada Pihak Ketiga, dalam kaitannya dengan Jaminan Umum berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor 3574/K/Pdt./2000), Program Magister  Kenotariatan, Universitas Indonesia.

## D. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## E. Artikel Internet
Gultom,  O.  A., Ketentuan  Waris  Berdasarkan  KUHPerdata  (BW) .  Terdapat  dalam:  <http://www.gultomlawconsultants.com/ketentuan-waris-berdasarkan- kuhperdata-bw/#>. [Diakses tanggal 12 Januari 2022].
Aida Mardatillah, Begini Cara Urus Surat Keterangan Ahli Waris di BHP dan Notaris . Terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7349eb44413/begini-cara-urus-surat-keterangan-ahli-waris-di-bhp-dan-notaris?page=2>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].
Letezia Tobing, Akibat Hukum Jika Salah Satu Pihak dalam Perjanjian Meninggal Dunia . Terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5421b6ac82e94/akibat-hukum-jika-salah-satu-pihak-dalam-perjanjian-meninggal-dunia>. [Diakses tanggal 11 Januari 2022].