## LARAS BAHASA NASKAH PIDATO PEJABAT: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR KEPADA  DPRD KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012

## THE BARREL LANGUAGE SPEECH OFFICIALS ACCOUNTABILITY REPORT TO PARLIAMENT GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN IN 2012

## Wahyu Damayanti
Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat wahyu_b7320@yahoo.com
Naskah Diterima Tanggal : 21 Oktober 2014 Naskah Direvisi Terakhir Tanggal : 15 Desember 2014

## Abstract
Language speech made Governor of  West Kalimantan is the meeting place in this study. The use of speech language in fact governor is a public figure who  may  be  a  case  for  itself  for  its  citizens.  The  purpose  of  research described  pillihan  use  of  words  (diction)  and  spelling  (capital  letters  and punctuation) Report on the Governor of West Kalimantan in 2012. Based on the purpose of this study the method used is descriptive method of analysis and interpretation techniques. Results of the research that is still contained inaccuracies  such  as  cutting  down  the  use  of  diction,  foreign  words,  and reasoning.  Which  included  the  use  of  capital  letters  in  the  middle  of  a sentence that is not consistent, as well as the inclusion of punctuation colons and semicolons are not right.
Keywords: Language, Speech, Governor

## Abstrak
Laras  bahasa  naskah  pidato  yang  disampaikan  Gubernur  Kalimantan  Barat merupakan  fokus  dalam  penelitian  ini.  Penggunaan  bahasa  dalam  naskah pidato  gubernur  yang    notabenenya  merupakan  figur  masyarakat  ( public figure) dapat  menjadi  sorotan  tersendiri  bagi  warganya.  Tujuan  penelitian mendeskripsikan  penggunaan  pilihan  kata  (diksi)  dan  ejaan  (huruf  kapital dan  tanda  baca)  pada  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Gubernur Kalimantan  Barat  2012.  Berdasarkan  tujuan  penelitian  ini  maka  metode yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  dan  teknik  analisis  interpretasi. Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  masih  terdapat  ketidaktepatan  penggunaan diksi di antaranya penyingkatan kata, kata asing, dan penalaran. Penggunaan huruf  kapital  yang  dicantumkan  di  tengah  kalimat  yang  tidak  taat  asas, begitu  juga  pencantuman  tanda  baca  titik  dua  dan  titik  koma  yang  tidak tepat.
Kata kunci: Bahasa, Pidato, Gubernur Pendahuluan 1.1 Latar Belakang
Desember 2014 ISSN 1829-9237
Gubernur  sebagai  kepala  daerah provinsi  bertanggung  jawab  kepada  DPRD. Agenda  tiap  tahun  gubernur  melaporkan secara  tertulis  maupun  lisan  di  hadapan seluruh  anggota  dewan.  Laporan  keterangan pertanggunjawaban bertujuan untuk melaporkan  hasil  kinerja  gubernur  beserta para  stafnya  selama  tahun  anggaran  yang telah ditetapkan sebelumnya.
Ragam bahasa pejabat memiliki ranah tersendiri.  Sebagai  seorang  pejabat  publik dan sebagai pemegang tampuk pemerintahan provinsi tentu saja merupakan figur tersendiri bagi  masyarakat  yang  dipimpinnya.    Bahasa yang  digunakan  pasti  memiliki  koridor tersendiri atau bisa juga memiliki karaketristik  sendiri  dibandingkan  dengan bahasa  yang  digunakan  oleh  orang  awam. Bukan  berarti  sebagai  pemimpin  tidak  boleh salah dalam penggunaan bahasanya. Setidaknya  hal  ini  bisa  diminimalisasi  baik secara makna maupun kosakata yang dipilih.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 32  tahun  2004  tentang  pemerintah  daerah, dan  PP  nomor  3  tahun  2007  tentang  LPPD kepada  pemerintah,  LKPJ  kepala  daerah kepada  DPRD,  dan  informasi  LPPD  kepada masyarakat. Dalam laporan pertanggungjawaban, pemerintah daerah menyampaikan  laporan  kepada  masyarakat melalui DPRD tentang hasil-hasil  yang telah dicapai  dan  yang  belum  dicapai  selama  satu tahun dalam satu  periode memangku jabatan sebagai  kepala  daerah.  Ruang  lingkup  LKPJ mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi;  tugas  pembantuan;  dan  tugas umum pemerintahan. LKPJ terdiri atas LKPJ akhir  tahun  anggaran  dan  LKPJ  akhir  masa jabatan.
Dalam PP no 30 tahun 2007 pasal 17 menyatakan bahwa;
(1) LKPJ  akhir  tahun  anggaran  disampaikan kepada  DPRD  paling  lambat  3  (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) LKPJ  akhir  masa  jabatan  disampaikan kepada  DPRD  paling  lambat  30  (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal  berakhir  masa  jabatan  kepala daerah  yang  bersangkutan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Dalam  hal  penyampaian  LKPJ  akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan  LKPJ  akhir  tahun  anggaran  atau berjarak  1  (satu)  bulan,  penyampaian LKPJ  akhir  tahun  anggaran  disampaikan bersama  dengan  LKPJ  akhir  masa jabatan.
Bahasa pidato pejabat memiliki ranah tersendiri, sebagai seorang pejabat publik dan sebagai  pemegang  tampuk  pemerintahan provinsi tentu saja merupakan figur tersendiri bagi  masyarakat  yang  dipimpinnya.    Bahasa yang  digunakan  pasti  memiliki  koridor tersendiri atau bisa juga memiliki karaketristik  sendiri  dibandingkan  dengan bahasa  yang  digunakan  oleh  orang  awam. Bukan  berarti  sebagai  pemimpin  tidak  boleh salah dalam penggunaan bahasanya, setidaknya  hal  ini  bisa  diminimalisir  baik secara makna maupun kosa kata yang dipilih.
Sebaliknya,  orang  awam  berpendapat bahwa bahasa pejabat akan lebih bisa masuk atau  mengena  kepada  rakyatnya  karena pejabat  merupakan  sosok  figur  yang  layak untuk  diteladani  ataupun  dicontoh.    Di  sisi lain,  kepatutan  bahasa  bagaimanakah  yang dapat menjadi contoh teladan untuk digunakan oleh masyarakat awam? Fenomena  lain  bahwa  bahasa  pejabat  bisa dikatakan  sebagai  bahasa  yang  isi  dan kosakatanya  selalu  benar.  Padahal  belum tentu,  ada  keterbatasan  pengetahuan  bahasa yang membuat hal ini terjadi.
Ragam bahasa naskah pidato merupakan  bahasa  formal  menurut  Suhardi dan  Sembiring  (2005)  ragam  bahasa  formal ditandai  oleh  bentuk  kata  dan  kalimat  yang lengkap  dan  akurat.  Dengan  ujuran  yang lengkap  dan  akurat  tersebut,  tercermin  jarak hubungan dan situasi formal di antara peserta pembicara.
Bahasa dalam naskah pidato merupakan bahasa resmi kenegaraan menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor 24,  tahun  2009,  Bab  III,  pasal  28,  Bahasa Indonesia  wajib  digunakan  dalam  pidato resmi  Presiden,  Wakil  Presiden,  dan  pejabat negara  yang lain  yang disampaikan di dalam atau  di  luar  negeri.    Yang  dimaksud  pidato
Desember 2014 ISSN 1829-9237
resmi adalah pidato yang disampaikan dalam forum  resmi  oleh  pejabat  negara  atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.
C.  Rudyyanto    (2011;  242)  dalam makalahnya yang berjudul “Mencari Penutur Model  Bahasa  Indonesia:  Guru,  Birokrat, dan  Jurnalis” menjelaskan  bahwa    cara berbahasa  kita  lebih  ditentukan  oleh  faktor kebiasaan mengikuti saja apa yang dilakukan orang.  Situasi  seperti  ini  menunjukkan adanya  penutur  yang  dijadikan  model,  baik perseorangan  maupun  kelompok.  Yang dijadikan  model  dalam  berbahasa  biasanya pemimpin  masyarakat,  pejabat,  atau  sosok yang  menjadi  anutan.  Begitu    juga  mereka adalah  sekalangan  penutur  yang  memiliki kewibawaan  yang  bersumber  dari  jabatan, kedudukan, atau profesinya.
Pemakaian bahasa yang mendominasi pajanan (exposure) penutur  yang  lain  secara intesif juga berpeluang menjadi anutan walau sering  tanpa  disadari.  Dengan  demikian, pejabat pemerintahan, tokoh partai, politikus, tokoh masyarakat, dan agama, para penulis dan sastrawan, artis, dosen dan guru, jurnalis, dan sebagainya adalah penutur yang pemakaian bahasanya sangat potensial menjadi model bagi penutur lainnya.
Sebagaimana penjelasan di atas bahwa  seorang  pejabat  dapat  memengaruhi masyarakatnya  hanya  dengan  bahasanya, bahasa  birokrasi  dalam  kadar  tertentu  juga menjadi anutan. Mungkin tidak cukup sering masyarakat  umum  berhadapan  langsung dengan  birokrat,  tetapi  tidak  berarti  mereka jarang  terekspos  pada  pemakaian  bahasa birokrat. Masyarakat terekspos pada pemakaian bahasa birokrat melalui pengumuman,  edaran,  surat  dinas,  formulir isian,  teks  peraturan,  dan  ujaran  baik langsung maupun lewat media massa. Bahasa birokrat  itu  tidak  jarang  terimak (imitated) dalam kegiatan sosial mereka: surat menyurat,  pengumuman,  pidato  sambutan, atau pembicaraan dalam rapat di tingkat RT- RW  atau  organisasi  kemasyarakatan  yang lain.
Peneliti tertarik untuk meneliti naskah pidato pertanggungjawaban Gubernur Kalimantan  Barat  tahun  2012  dihadapan anggota  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Barat. Penelitian ini bukan meneliti materi/isi pokok pencapaian  kinerja  pemerintahan,  namun ragam bahasa dalam naskah pidato pertanggungjawaban  Gubernur  Kalimantan Barat.  Alasannya,  sebagai  seorang  kepala pemerintah provinsi tentunya gubernur merupakan  seorang  figur  dalam  memakai bahasa  Indonesia  ragam  lisan  (pidato)  dan pemakaian  ragam  bahasa  Indonesia  ragam tulisan  (naskah).  Dengan  kata  lain,  seorang kepala  pemerintah  daerah  seharusnya  sudah mampu  dan  terampil  memakai  bahasa Indonesia  ragam  tulis,  terlebih-lebih  dalam naskah  pidato  pertanggungjawaban,  sebab sebuah naskah pidato kepala daerah merupakan dokumen dalam suatu pemerintahan.
Naskah  pidato  tersebut  didasarkan pada  data  akurat  dan  pemakaian  bahasa Indonesia memenuhi pemakain bahasa Indonesia  ragam  tulis  baku.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  Keraf  (dalam  Lismelinda, 2004:106) tiga langkah yang harus disiapkan seseorang  sebelum  berbicara  atau  berpidato, yakni  meneliti  masalah,  menyusun  uraian, dan  mengadakan  latihan.  Ketiga  langkah tersebut  dibagi  lagi  yakni  menentukan maksud, menganalisis pendengar dan situasi, membuat  kerangka  uraian,  menguraikan secara  mendetail,  dan  berlatih  dengan  suara nyaring.
Berdasarkan latar belakang permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat dikemukakan  beberapa  rumusan  masalah sebagai berikut.
1.   Bagaimanakah  pilihan  kata  (diksi)  yang digunakan pada pidato Gubernur Kalimantan Barat?
2.   Bagaimanakah  ejaan  yang  digunakan pada  pidato  Gubernur  Kalimantan  Barat khususnya huruf kapital dan tanda baca? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan  pilihan  kata  (diksi)  yang digunakan pada pidato Gubernur Kalimantan Barat  dan  ejaan  yang  digunakan  khususnya
huruf  kapital  dan  tanda  baca  naskah  pidato Gubernur Kalimantan Barat.
Agar  penelitian  ini  lebih  terarah, khususnya  dalam  pengumpulan  data,  perlu adanya  ruang  lingkup  penelitian.  Ruang lingkup  penelitian  ini  meliputi  penggunaan pilihan  kata  (diksi)  yang  terdapat  pada naskah  pidato  Gubernur  Kalimantan  Barat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban  tahun  2012;  penelitian ini  mencermati  pemakaian  huruf  kapital  dan tanda baca  yang terdapat pada naskah pidato Gubernur  Kalimantan  Barat  dalam  laporan keterangan  pertanggungjawaban  tahun  2012; pidato yang diteliti adalah yang berhubungan dengan  faktor  kebahasaan  dalam  bentuk naskah  tertulis  pidato  Gubernur  Kalimantan Barat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2012. Secara teoritis penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat
bagi pengembangan teori bahasa, khususnya pada bahasa  naskah  pidato,  sehingga  pemakaian pilihan  kata  dan  ejaan  dapat  sesuai  dengan kaidah-kaidah  bahasa  Indonesia.  Secara praktis  hasil  penelitian  ini  akan  menjadi referensi  bagi  pengguna  bahasa  terutama konseptor  naskah  pidato  untuk  kepentingan kebahasaan khususnya yang berkaitan dengan  pilihan  kata  (diksi)  dan  ejaan  (huruf kapital dan tanda baca)  agar kesalahan dapat diminimalisasi  pada  ragam  bahasa  pidato. Selain  itu,  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  dijadikan  sebagai  acuan  penelitian lebih lanjut bagi peneliti.

## Landasan Teori
Laras Bahasa Laras bahasa (bahasa
Inggris : register ) adalah ragam bahasa yang digunakan  untuk  suatu  tujuan  atau  pada konteks  sosial  tertentu.  Banyak  sekali  laras bahasa  yang  dapat  diidentifikasi  tanpa batasan  yang  jelas  diantara  mereka.  Definisi dan  kategorisasi  laras  bahasa  pun  berbeda antara  para  ahli linguistik.  Sebagaimana pendapat  Joos  (1961)  membagi  lima  laras bahasa menurut derajat keformalannya, yaitu (1)  beku  ( frozen ),  (2)  resmi  ( formal ),  (3)
konsultatif ( consultative ), (4) santai ( casual ), dan (5) akrab ( intimate ).
Ragam  beku digunakan  pada  situasi  hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan  seperti  pada kitab  suci, putusan pengadilan,  dan upacara  pernikahan. Ragam resmi digunakan  dalam  komunikasi  resmi seperti
pada pidato resmi, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. Ragam konsultatif
digunakan  dalam  pembicaraan  yang  terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. Ragam santai digunakan  dalam  suasana  tidak  resmi  dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dengan akrab. Ragam akrab digunakan  di  antara  orang  yang memiliki  hubungan  yang  sangat  akrab  dan intim.

## Retorika
Hal  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini  tentu  saja  tentang  retorika.  Definisi retorika  menurut  Keraf  (2000:1-3)  adalah suatu istilah yang secara tradisional diberikan pada  suatu  teknik  pemakaian  bahasa  sebagai seni, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun baik. Jadi ada dua aspek  yang  perlu  diketahui  seseorang  dalam retorika, yaitu pengetahuan mengenai bahasa dan  penggunaan  bahasa  dengan  baik,  dan kedua pengetahuan mmengenai obyek tertentu  yang  akan  disampaikan  dengan bahasa  tadi.  Retorika  merupakan  teknik pemakaian  bahasa  sebagai  seni,  baik  lisan maupun  tertulis,  yang  didasarkan  pada  suatu pengetahuan yang tersusun baik.
Landasan  teori  dalam  penelitian  ini yaitu  teori  diksi.  Keraf  dalam  Damayanti (2013;7)  mengemukakan  bahwa  diksi  atau pilihan  kata  selalu  mengandung  ketepatan makna  dan  kesesuaian  situasi  dan  nilai  rasa yang  ada  pada  pembaca  atau  pendengar. Menurut  Keraf  terdapat  tiga  kesimpulan utama  mengenai  diksi,  antara  lain  sebagai berikut.
a.  Pilihan  kata  atau  diksi  mencakup pengertian  kata-kata  mana  yang  dipakai untuk  menyampaikan  gagasan,  bagaimana
membentuk  pengelompokkan  kata-kata  yang tepat.
b. Pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan  secara  tepat  nuansa-nuansa makna  dari  gagasan  yang  ingin  disampaikan dan  kemampuan  menemukan  bentuk  yang sesuai  atau  cocok  dengan  situasi  dan  nilai rasa  yang  dimiliki  kelompok  masyarakat pendengar.
c.  Pilihan  kata  yang  tepat  dan  sesuai  hanya dimungkinkan  penguasaan  sejumlah  besar kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa.
Dari  beberapa  pendapat  yang  telah dikemukakan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa diksi adalah pemilihan dan pemakaian kata oleh pengarang dengan mempertimbangkan  aspek  makna  kata  yaitu makna  denotatif  dan  makna  konotatif  sebab sebuah  kata  dapat  menimbulkan  berbagai pengertian.
Mustakim  (1994,41)  pilihan  kata adalah  hasil  dari  proses  atau  tindakan memilih  kata.  Terbagi  tiga  kriteria  dalam pemilihan  kata  yaitu;  kecermatan,  ketepatan, dan  keserasian.  Artinya  gagasan  yang dituangkan dalam sebuah kalimat hendaknya berpedoman  pada  ketepatan  pilihan  kata sesuai konteks.
Selain  teori  tersebut,  penulis  juga menggunakan  teori  tentang  ejaan,  tentunya teori  yang  digunakan  adalah  teori  yang berhubungan  erat  dengan  pemakaian  ejaan, yaitu Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (Pusat Bahasa  2002)  khususnya  tentang  huruf kapital dan tanda baca.

## Metode Penelitian
Berdasarkan  tujuan  penelitian  ini maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif.    Penggunaan  metode  deskriptif dimaksudkan  untuk  memberikan  gambaran tentang  penggunaan  bahasa  Indonesia  yang meliputi  aspek  pilihan  kata  (diksi)  dan  ejaan yang terdapat pada pidato Gubernur Kalimantan Barat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Tahun  2012.  Penelitian ini  berbentuk  kualitatif  dengan  mendapatkan data  naskah  pidato  untuk  dianalisis  secara interpretasi.
Data  dalam  penelitian  ini  adalah pilihan kata (diksi), ejaan khususnya pemakaian  huruf    kapital  dan  tanda  baca yang  terdapat  pada  naskah  pidato  Gubernur Kalimantan Barat dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  Tahun  2012.  Pidato tersebut  melaporkan  pencapaian  seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 yang dilaporkan  pada  bulan  Agustus  tahun  2012. LKPJ  akhir  masa  jabatan  kepala  daerah merupakan  ringkasan  laporan  tahun-tahun sebelumnya  ditambah  dengan  LKPJ  sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini adalah  naskah  pidato  Gubernur  Kalimantan Barat dalam Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban  Tahun  2012  dihadapan DPRD  pada  masa  jabatan  sebagai  Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan Diksi
1 Kecermatan
- Penyingkatan kata
Kata sapa Sdr pada awal  pidato  yang ditulis dengan  singkat  tidak  tepat.  Hampir  semua kalangan  yang  disapa  tertulis  dengan singkatan Sdr .  Data  yang  penulis  peroleh sebagai berikut.
1. Sdr .  Ketua,  Wakil-Wakil  Ketua,  dan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sdr . Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
3. Sdr .Rekan-rekan
Anggota FORKORPIMDA/Forum Koordinasi
Pimpinan  Daerah  Provinsi  Kalimantan
Barat;
4. Sdr .DANLANUD Supadio,
DANLANAL Pontianak, Ketua Pengadilan  Tinggi  Provinsi  Kalimantan Barat,  dan  Para  Bupati/Walikota  se- Kalimantan Barat;
5. Sdr .  Sekretaris  Daerah,  Asisten,  Staf Ahli,  Kepala  Dinas,  Kepala  Lembaga Teknis  Daerah,  Kepala  Biro,  Kepala Kantor  Wilayah  Kementerian,  Kepala Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian, dan Pimpinan BUMN/BUMD di
Provinsi Kalimantan Barat;
6. Sdr .  Konsul Malaysia di Pontianak;
7. Sdr. Para  Pimpinan  Wilayah  Partai Politik,
Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Pemuka Agama,
Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Pemuda, Mahasiswa, Para Wartawan, serta Hadirin,  dan  Undangan  sekalian  yang berbahagia.
Pada  data  1-7  kata Sdr yang  tepat  adalah dengan  dicantumkan  secara  lengkap  yaitu Saudara.  Perbaikan  pada  data  1-7  sebagai berikut.
1a. Saudara Ketua,  Wakil-Wakil  Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat  Daerah  Provinsi  Kalimantan
Barat;
2a. Saudara Wakil  Gubernur  Kalimantan
Barat;
3a. Saudara Rekan-rekan Anggota
FORKORPIMDA/Forum Koordinasi
Pimpinan  Daerah  Provinsi  Kalimantan Barat;
4a. Saudara DANLANUD  Supadio, DANLANAL Pontianak, Ketua Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat,  dan  Para  Bupati/Walikota  se- Kalimantan Barat;
5a. Saudara Sekretaris  Daerah,  Asisten, Staf    Ahli,  Kepala  Dinas,  Kepala Lembaga  Teknis  Daerah,  Kepala  Biro, Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian, Kepala  Lembaga  Pemerintah  Non Kementerian, dan
Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Kalimantan Barat; 6a. Saudara Konsul Malaysia di Pontianak;
7a. Saudara Para  Pimpinan  Wilayah
Partai  Politik,  Pengurus  Organisasi Kemasyarakatan, Pemuka Agama, Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Pemuda, Mahasiswa,  Para  Wartawan,  serta Hadirin,  dan  Undangan  sekalian  yang berbahagia.
8. Sdr.Rekan-rekan
Anggota FORKORPIMDA/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.
Pada data 8 penyingkatan kata FORKORPIMDA lebih baik ditulis terlebih dulu penjelasannya setelah itu baru dipersingkat. Perbaikannya sebagai berikut. 8a. Sdr.Rekan-rekan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah/ FORKORPIMDA Provinsi Kalimantan Barat. 2  Keserasian
- Penalaran
9 Pada kesempatan yang baik ini, secara khusus saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya....
Data  9  kata  penghargaan setinggi-tingginya tidak  tepat  karena  ukuran  penghargaan  itu tidak  dapat  diukur  secara  standar  ukuran, lebih tepatnya kata setinggi-tingginya diubah menjadi kehormatan atau tanda jasa karena bentuk  dari  penghargaan  itu  sendiri  dapat dirasakan  dalam  bentuk  penghormatan  agar selalu dikenang.
10 .....dan  ucapan  terima  kasih  yang sebesar-besarnya kepada segenap masyarakat Kalimantan Barat....
11 Terima  kasih  yang sebesar-besarnya juga  saya  sampaikan  kepada  yang terhormat Pimpinan...
Pada  data  10  dan  11  kata sebesar- besarnya juga  tidak  dapat  berterima  secara nalar karena ucapan terima kasih tidak dapat diukur seberapa beratnya dan sangat abstrak, lebih  baik  kata  tersebut  diubah  menjadi  kata tulus karena  kata  setulusnya  merupakan ungkapan  perasaaan  dari  hati  sehingga sangatlah tepat menggunakannya.
Perbaikan sebagai berikut. 10a. ....dan ucapan terima kasih tulus kepada segenap masyarakat Kalimantan Barat....
11a   Terima  kasih  yang tulus juga  saya sampaikan  kepada  yang  terhormat Pimpinan...
12 ....kami telah bersungguh-sungguh mematuhi dan mendasarkan diri pada ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Data  12  kata mendasarkan  diri tidak  tepat karena  makna  yang  ambigiu  dan  justru membingungkan.  Kata  yang  tepat  untuk
kalimat  12  agar  kalimat  sejajar  dengan  kata sebelumnya yaitu menggunakan kata melaksanakan diikuti  dengan  kata  dasar- dasar  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku. Berikut perbaikannya.
12a  ....kami telah bersungguh-sungguh mematuhi  dan melaksanakan  dasar- dasar ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
13 ....sebagai  bagian  dari  upaya  untuk mewujudkan  keadaan  yang  lebih  baik, dalam mengejar  ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju.
Data 13 kata
mengejar ketertinggalan merupakan  kata  yang  tidak tepat  karena  kata  dasar  dari  mengejar menurut  KBBI  (2001)  yaitu kejar yang bermakna v berlari  buru-memburu;  saling (bergantian), kata mengejar sendiri bermakna 1 berlari untuk menyusul (menangkap  dsb);  memburu ; 2 ki berusaha keras  hendak  mencapai  (mendapatkan  dsb); menginginkan dng sungguh-sungguh. Sementara  makna  dari  ketertinggalan  adalah n keadaan tertinggal, berarti jika digabungkan makna tersebut menjadi berusaha keras hendak mencapai (mendapatkan  dsb)  atau  menginginkan  dgn sungguh-sungguh  keadaan  yang  tertinggal yang  berarti  jalan  di  tempat  sehingga  makna yang  tepat  untuk  data  13  yaitu  jika  tetap menggunakan  kata  mengejar  dapat  menjadi mengejar  kemajuan (KBBI  2001, n hal keadaan  maju  tt  kepandaian,  pengetahuan, dsb)  atau  bisa memajukan yang  bermakna membawa  keadaan  yang  lebih  baik  atau sempurna. Perbaikan sabagai berikut.
13a ....sebagai  bagian  dari  upaya  untuk mewujudkan  keadaan  yang  lebih baik, dalam mengejar kemajuan dari daerah lain yang lebih maju.
3 Ketepatan
- Kata Asing
Penggunaan kata asing dapat
dilakukan  jika  diawali  dengan  kata  bahasa Indonesia  baru  bisa  diikuti  kata  asing. Berikut  data-data  yang  terjaring  penggunaan kata  asing  yang  justru  tercantum  tanpa didahului dengan bahasa Indonesia.
14                ...  dan  seluruh stakeholders pembangunan daerah akan bekerja.
15 ....maka  telah  diberikan Investment
Award bagi  penyelenggara  PTSP terbaik...
16 ...sebagai  apresiasi  atas concern di dalam  membuat  pertanggungjawaban kinerja  dan  menyediakan  informasi kinerja.
17
... hearing atau  dialog; workshop penguatan  kapasitas  DPRD;  bimtek peningkatan  kapasitas  Pimpinan  dan Anggota DPRD...
18 Selanjutnya  untuk  menjamin  agar prinsip-prinsip good governance dapat diwujudkan....
Dari  data  14-18  tidak  tepat  karena audiensi  tidak  semua  juga  memahami  arti kata  dalam  bahasa  asing  sehingga  perlu perbaikan  dengan  didahului  pencantuman kata  dalam  bahasa  Indonesia  terlebih  dulu. Apalagi  pada  data  18  penulisan  kata governance tidak tepat karena tidak bermakna dalam penulisan bahasa asing yang tepat  yaitu government .  Perbaikan  sebagai berikut.
14a ... dan seluruh pemangku kebijakan ( stakeholders) pembangunan  daerah akan bekerja.
15a ....maka telah diberikan penghargaan investasi ( Investment  Award) bagi penyelenggara PTSP terbaik...
16a ...sebagai  apresiasi  atas perhatian
( concern) di dalam membuat pertanggungjawaban kinerja dan menyediakan informasi kinerja.
17a ... mendengarkan ( heard) ;  lokakarya ( workshop) penguatan kapasitas
DPRD;  bimtek  peningkatan  kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD...
18a Selanjutnya  untuk  menjamin  agar prinsip-prinsip pemerintah yang layak ( good  government) dapat diwujudkan....
4 Huruf Kapital
Ketidaktepatan pada penggunaan huruf kapital terdapat pada beberapa data di bawah ini.
19 ...telah  menghantarkan  kami  untuk kembali  memimpin  Kalimantan  Barat pada Masa  Jabatan  Kedua  Tahun 2013-2018.
20 ....Provinsi  Kalbar  telah  mendapatkan penghargaan  dari  BAPPENAS  sebagai Provinsi yang  telah  menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi tepat waktu.
21 ...  dukungan  dana  BOS  yang  biaya satuannya semakin mencukupi, bantuan Beasiswa Siswa Miskin ,....
22 .... serta dengan mengadakan kunjungan  ke Rumah  Sakit  Daerah untuk melihat pelaksanaan tata laksana tersebut.
23 RSUD  dr.  Soedarso  pada  Tahun  2012 tetap merupakan Rumah Sakit Rujukan tertinggi  di  Provinsi  Kalbar, dan  telah  terakreditasi  sebagai Rumah Sakit  Pendidikan oleh  Kementerian Kesehatan melalui kegiatan peningkatan standarisasi pelayanan
Rumah Sakit .
24 Sementara  itu,  kondisi Jalan  Nasional yang  diprogramkan  melalui  Balai Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah VII di Banjarmasin...
25 Sektor  Cipta  Karya,  dengan  kegiatan antara lain peningkatan Rumah Tangga pengguna  air  bersih  yang meningkat menjadi 87,56%....
26 Selanjutnya pelaksanaan urusan ketahanan  pangan  dimaksudkan  untuk mendukung  terwujudnya  4  (empat)
Sukses Pembangunan Pertanian ...
27 Selain  itu,  telah  pula  dilakukan pembinaan  sistem  kerja  latihan  dan kunjungan, pembinaan
Kader
Penyuluh Desa Model , fasilitasi
Kontak Tani Nelayan Andalan ...
28 Selanjutnya pada Tahun 2012, Pemerintah Provinsi kembali menerima  penghargaan  dari MenPAN dan Reformasi Birokrasi ...
29 Lain-Lain  Pendapatan  Yang  Sah pada  Tahun  2011  sebesar  83,9  milyar rupiah...
30 Terkait dengan Penanggulangan
Bencana Daerah , program dan
kegiatan  prioritas  yang  dilaksanakan antara  lain Posko  Kesiapsiagaan Bencana ...
Data  19-30  huruf  kapital  yang  ditulis di  tengah  kalimat  tidak  tepat  karena  huruf kapital  haruslah  ditulis  di  awal  kalimat (EYD, 2002:7). Perbaikan sebagai berikut. 19a  ...telah  menghantarkan  kami  untuk kembali  memimpin  Kalimantan  Barat pada masa  jabatan  kedua  tahun 2013-2018.
20a ....Provinsi  Kalbar  telah  mendapatkan penghargaan  dari  BAPPENAS  sebagai provinsi yang  telah  menyelesaikan penyusunan rencana aksi tepat waktu. 21a  ...  dukungan  dana  BOS  yang  biaya satuannya semakin mencukupi, bantuan beasiswa siswa miskin ,....
22a  .... serta dengan mengadakan kunjungan  ke rumah  sakit  daerah untuk melihat pelaksanaan tata laksana tersebut.
23a  RSUD  dr.  Soedarso  pada  Tahun  2012 tetap merupakan rumah sakit rujukan tertinggi  di  Provinsi  Kalbar,  dan  telah terakreditasi  sebagai rumah  sakit pendidikan oleh Kementerian Kesehatan melalui kegiatan
peningkatan standarisasi pelayanan rumah sakit .
24a  Sementara  itu,  kondisi jalan  nasional yang  diprogramkan  melalui  Balai Pelaksanaan  Jalan  Nasional  Wilayah VII di Banjarmasin...
25a  Sektor  Cipta  Karya,  dengan  kegiatan antara lain peningkatan rumah tangga pengguna  air  bersih  yang  meningkat menjadi 87,56%....
26a  Selanjutnya pelaksanaan urusan ketahanan  pangan  dimaksudkan  untuk mendukung  terwujudnya  4  (empat) sukses pembangunan pertanian ...
27a  Selain  itu,  telah  pula  dilakukan pembinaan  sistem  kerja  latihan  dan kunjungan, pembinaan kader penyuluh desa model , fasilitasi kontak tani nelayan andalan ...
28a  Selanjutnya pada Tahun 2012,
pemerintah provinsi
kembali
menerima  penghargaan  dari Menpan dan reformasi birokrasi ...
29a Lain-lain  pendapatan  yang  sah pada Tahun  2011  sebesar  83,9  milyar rupiah...
30a  Terkait dengan penanggulangan bencana daerah , program dan kegiatan  prioritas  yang  dilaksanakan antara lain posko kesiapsiagaan bencana ...
Huruf kapital dapat digunakan apabila diikuti nama geografi (EYD,2002:8). Ketidaktepatan  penggunaan  huruf  kapital yang  tidak  diikuti  nama  geografi  tetapi memaksakan  diri  untuk  menggunakan  huruf kapital.  Jika  memang  tetap  menggunakan huruf kapital sebaiknya diikuti nama geografi. Berikut data-data yang tidak tepat.
31 Mulai tahun ini, Pemerintah Provinsi, Pemerintah  Kabupaten/  Kota ,  dan seluruh stakeholders pembangunan daerah akan bekerja.
32 Untuk  urusan  pendidikan, Pemerintah Provinsi selalu berusaha meningkatkan pembangunan pendidikan.
33 Program  pelayanan  kesehatan  yang dilaksanakan  oleh Rumah  Sakit  Jiwa
Provinsi meliputi pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan.
34 ....  fasilitasi  kunjungan  kerja Pejabat Negara ,  peningkatan  peran Gubernur sebagai Wakil  Pemerintah  Pusat  di wilayah  Provinsi ,  penegasan  batas daerah  antar Kabupaten/Kota ,  serta fasilitasi pembentukan
Daerah
Otonom Baru dan evaluasinya.
35 Kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi ,  antara  lain  memfasilitasi
kunjungan kerja Pimpinan dan
Anggota  DPRD ke  dalam  dan  ke  luar daerah....
Pada  data  31-35  huruf  kapital  yang berdiri  sendiri  di  tengah  kalimat  tidak  tepat jika konseptor pidato ingin tetap menggunakan huruf kapital perlu mencantumkan nama  geografi. Perbaikannya sebagai berikut.
31a  Mulai  tahun  ini, Pemerintah  Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah
kabupaten/ kota , dan seluruh
stakeholders pembangunan daerah akan bekerja.
32a Untuk  urusan  pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan  Barat selalu berusaha  meningkatkan  pembangunan pendidikan.
33a  Program  pelayanan  kesehatan  yang dilaksanakan  oleh Rumah  Sakit  Jiwa Provinsi  Kalimantan  Barat meliputi pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan.
34a  ....  fasilitasi  kunjungan  kerja pejabat negara ,  peningkatan  peran gubernur sebagai wakil  pemerintah  pusat  di wilayah  Provinsi  Kalimantan  Barat ,
penegasan
batas daerah
antar kabupaten/kota ,  serta  fasilitasi pembentukan daerah  otonom  baru dan evaluasinya.
- Tanda Baca
Ketidaktepatan  penggunaan  tanda  baca dijaring  pada  data  di  bawah  ini  yaitu kesalahan penggunaan titik dua (:), dan tanda koma (,).
35 Dalam  kebijakan  umum  tersebut, terdapat  7  (tujuh)  program  prioritas pembangunan  daerah  yang  diarahkan untuk :
1. Meningkatkan  derajat  kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan  kecerdasan  Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas Sumber
Daya Aparatur, manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar;
6. Meningkatkan
kemampuan pembiayaan pembangunan;
7. Meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan , aman,
damai, serta ketahanan budaya.
Data 35 penggunaan titik dua (:) tidak tepat  karena  kalimat  tersebut  bukan  kalimat lengkap  sehingga  perlu  penambahan  kata untuk melengkapi keterangan. Atau bisa juga
Desember 2014 ISSN 1829-9237
titik  dua  dihilangkan  saja  disebabkan  karena masih  ada  rincian  yang  dijabarkan  dalam kalimat  berikutnya.  Perbaikan  data  35  di bawah ini.
35a. Dalam  kebijakan  umum  tersebut, terdapat  7  (tujuh)  program  prioritas pembangunan  daerah  yang  diarahkan untuk
1. meningkatkan  derajat  kesejahteraan masyarakat;
2. meningkatkan kecerdasan Sumber
Daya Manusia; 3.  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat; 2. meningkatkan kapasitas Sumber  Daya  Aparatur,  manajemen pemerintahan, dan pelayanan publik; 3. meningkatkan pembangunan
infrastruktur dasar;
4. meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan; 5. meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan , aman, damai, serta ketahanan budaya.
- Tanda Koma (,)
36.   Terkait dengan Penanggulangan Bencana Daerah, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain Posko Kesiapsiagaan Bencana; pengadaan sarana, prasarana evakuasi bencana, dan pendistribusian logistik bencana; pemantauan kerusakan pada daerah rawan bencana; pendataan lokasi pasca bencana; serta Rakor
Penanggulangan Bencana.
37. ...  urusan  pilihan  yang  meliputi  urusan kelautan  dan  perikanan,  pertanian, kehutanan,  energi  dan  sumber  daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, ketransmigrasian, perkebunan,  serta  urusan  peternakan dan kesehatan hewan.
Ketidaktepatan  penggunaan  tanda  koma terdapat  pada  data  36-37.  Penggunaan  tanda seharusnya terinci dan taat azas. Perbaikannya sebagai berikut. 36a. Terkait dengan penanggulangan bencana daerah, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan antara lain posko
kesiapsiagaan bencana; pengadaan sarana, prasarana evakuasi bencana, pendistribusian logistik bencana, pemantauan kerusakan pada daerah rawan bencana, pendataan lokasi pasca bencana, dan
Rakor Penanggulangan Bencana. 37a. ... urusan pilihan yang meliputi urusan kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, energi, sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan,
ketransmigrasian, perkebunan, dan urusan peternakan, serta kesehatan hewan.

## Penutup Simpulan
Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  masih terdapat  ketidaktepatan  penggunaan  pilihan kata  (diksi)  di  antaranya  kecermatan  dalam penyingkatan kata, ketepatan dalam mengungkapkan  kata  ke  dalam  konteks kalimat  dengan  menggunakan    kata  asing, dan keserasian dalam penalaran. Penggunaan huruf  kapital  yang  dicantumkan  di  tengah kalimat  yang  tidak  taat  asas.  Ejaan  yang digunakan terutama penggunaan huruf kapital  dengan  tidak  mencantumkan  nama geografi  yang  merupakan  kesalahan  besar. Pencantuman  tanda  baca  titik  dua  dan  titik koma yang tidak tepat.

## Saran
Bahasa dalam naskah pidato merupakan  bahasa  resmi  dan  dalam  situasi resmi.  Meskipun  penyusunan  naskah  pidato dilakukan  oleh  konseptor  tidak  menutup kemungkinan  untuk  lebih  banyak  menimba ilmu  kebahasaan  secara  baik  dan  benar. Apalagi    pembacaan  pertanggungjawaban kerja  yang  disampaikan  oleh  gubernur melibatkan  banyak  pemangku  jabatan  di daerah  yang  notabenenya  tingkatan  bahasa yang  dimiliki  akan  lebih  baik  dan  menjadi figure  masyarakatnya.  Sehingga  akan  sangat penting  bagi konseptor  naskah  untuk mengetahui  lebih  dalam  penggunaan  diksi dan  ejaan  yang  tepat,  karena  apabila kesalahan  terus  menerus  dilakukan  akan sangat  rawan  diikuti  oleh  masyakat  yang berpendapat bahwa hal ini tetap benar.
Desember 2014 ISSN 1829-9237

## Daftar Pustaka
Damayanti, Wahyu. 2013. Kesalahan Bahasa dalam Berkomunikasi di Media Televisi (Studi Kasus Diksi  Running  Text  TV    One). Makalah  pada  seminar  Bahasa,  Sastra,  Budaya,  dan  IPTEK  di Pontianak 9 Maret 2013. Balai Bahasa Kalimantan Barat.
Keraf, Gorys. 2000. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia.
Lismelinda.  2004. Penggunaan  Bahasa  Indonesia  Dalam  Pidato  Siswa  SLTA .  Balai  Bahasa Padang.
Joss.  1961  dalam http://egga.web.id/2013/09/ragam-dan-laras-bahasa/ diunduh  tgl  18 November 2014 pkl.8.21.
Mustakim. 1994. Membina Kemampuan Berbahasa : Panduan Ke Arah Kemahiran Berbahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Pusat  Pembinaan  dan  Pengembangan  Bahasa.  2002.. Pedoman  Umum  Ejaan  Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Jakarta: Balai Pustaka. Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2007  tentang Laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Kepada  Pemerintah,  Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban Kepala  Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
Ruddyanto,  C.  2011 .  “Mencari  Penutur  Model  Bahasa  Indonesia:  Guru,  Birokrat,  dan Jurnalis” dalam Risalah Konggres Bahasa Indonesia  VIII. Badan  Pengembangan  dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Suhardi,  Sembiring.2005.  “Aspek  Sosial  Bahasa ” dalam Pesona  Bahasa  Langkah  Awal Memahami Linguistik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Undang-Undang  Republik  Nomor  24  Tahun  2009. Bendera,  Bahasa,  dan  Lambang  Negara serta  Lagu  Kebahasaan. Badan  Pengembangan  dan  Pembinaan  Bahasa.  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Tahun 2011.

## Lampiran

## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

## PIDATO GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
di hadapan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak,  Selasa / 26 Maret 2013
Adil  Ka’  Talino,  Bacuramin  Ka’  Saruga,  Basengat  Ka’  Jubata .

## Yang Terhormat,
Sdr. Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Sdr. Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
Sdr. Rekan-Rekan  Anggota  FORKORPIMDA/Forum  Koordinasi  Pimpinan  Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Sdr. DANLANUD  Supadio,  DANLANAL  Pontianak,  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Provinsi Kalimantan Barat, dan Para Bupati/Walikota                     se-Kalimantan Barat;
Sdr. Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Biro, Kepala Kantor Wilayah Kementerian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,    dan Pimpinan BUMN/BUMD di Provinsi Kalimantan Barat;
Sdr. Konsul Malaysia di Pontianak;
Sdr. Para Pimpinan Wilayah Partai Politik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan, Pemuka Agama,  Tokoh  Masyarakat,  Tokoh  Pemuda,  Mahasiswa,  Para  Wartawan,  serta Hadirin,  dan Undangan sekalian yang berbahagia.

## Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
S udah  layak  dan  sepantasnyalah  pada  kesempatan  berbahagia  ini,  kita  semua menyampaikan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas limpahan berkat  dan  kasih-Nya,  kita  berada  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan  rohani  sehingga  dapat hadir  dalam  acara  penyampaian  Laporan  Keterangan  Pertanggung  jawaban  (LKPJ)  Akhir Tahun Anggaran 2012.
Pada  kesempatan  yang  baik  ini,  secara  khusus  saya  ingin  menyampaikan penghargaan  setinggi-tingginya  dan  ucapan  terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  kepada segenap  masyarakat  Kalimantan  Barat  atas  partisipasinya  dalam  mensukseskan  Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) Tahun 2012, terutama bagi mereka yang telah
Desember 2014 ISSN 1829-9237
menggunakan  hak  pilihnya  dengan  sebaik-baiknya,                  telah  menghantarkan  kami  untuk kembali memimpin Kalimantan Barat pada Masa Jabatan Kedua Tahun 2013-2018.
Terima  kasih  yang  sebesar-besarnya  juga  saya  sampaikan  kepada  yang  terhormat Pimpinan,  dan  Anggota  DPRD  Provinsi  Kalimantan  Barat,  yang  telah  menjadwalkan  Rapat Paripurna  pada                              hari  ini.  Penyampaian  LKPJ  ini,  merupakan  wujud pertanggungjawaban atas semua kebijakan yang telah dilaksanakan dalam mengemban tugas selaku Gubernur Kalimantan Barat, sekaligus merupakan kewajiban  yang harus disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32                Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , dan PP Nomor 3                Tahun 2007  tentang  LPPD  kepada  Pemerintah,  LKPJ  Kepala  Daerah  kepada  DPRD,  dan Informasi LPPD kepada Masyarakat .
Saudara  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Anggota  Dewan  yang  terhormat,  serta  hadirin  yang berbahagia.
T ahun  2012,  merupakan  tahun  kelima  kami  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban sebagai  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  Kalimantan  Barat.                                                            Dalam menjalankan  roda  pemerintahan,  pelaksanaan  pembangunan,  peningkatan  pelayanan,  serta pemberdayaan masyarakat, sesuai visi ”Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Barat yang Beriman,                                  Sehat,  Cerdas,  Aman,  Berbudaya,  dan  Sejahtera” ,  kami  telah bersungguh-sungguh  mematuhi  dan  mendasarkan  diri  pada  ketentuan  perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan tugas kami pada umumnya telah dapat berjalan lancar, dan secara nyata telah  memberikan  perubahan  serta  kemajuan  bagi  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Hal  ini semuanya  berkat  limpahan  kasih  dan  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa,  dukungan  seluruh komponen  masyarakat  beserta  aparatur  Pemerintah,  baik  Pusat  maupun  Daerah,  dan khususnya dukungan dari segenap Anggota Dewan yang terhormat.
Kami  menyadari,  masih  terdapat  berbagai  tantangan  dalam  mewujudkan  visi  dan misi  pembangunan  daerah.  Tantangan  tersebut  merupakan  dinamika  proses  pembangunan yang harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik, dalam mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang lebih maju.
Saudara  Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Anggota  Dewan  yang  terhormat,  serta  hadirin  yang berbahagia.
L aporan  keterangan  pertanggungjawaban  yang  saya  sampaikan  ini  merupakan gambaran umum pelaksanaan program  prioritas dan strategis  selama Tahun Anggaran 2012. Adapun data lebih rinci yang disampaikan dalam Bab I sampai dengan VII, merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah pidato ini.
Selanjutnya dikemukakan bahwa kebijakan umum APBD              Tahun Anggaran 2012 pada dasarnya merupakan rencana kerja               yang menguraikan strategi, kebijakan, dan  prioritas  daerah                                          yang  dilaksanakan  oleh  masing-masing  SKPD.  Dalam kebijakan  umum  tersebut,  terdapat  7  (tujuh)  program  prioritas  pembangunan  daerah  yang diarahkan untuk :
1. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kecerdasan Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
4. Meningkatkan  kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur,  manajemen  pemerintahan,  dan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar;
6. Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan;
7. Meningkatkan pemerataan pembangunan, keadilan , aman, damai, serta ketahanan budaya.
Ketujuh program prioritas itu diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi  daerah  ini,  terutama  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  mengurangi  angka  kemiskinan,  dan  pengangguran,  serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia  atau IPM.
Kita semua patut bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita tahun 2012 mencapai angka  5,84%.  Angka  ini  sudah  lebih  tinggi  dibanding  target  pertumbuhan  ekonomi  Kalbar yang  ditetapkan  dalam  RPJMN  2010-2014,  yaitu  pada  kisaran  4,8%  sampai  dengan  5,4%. Namun  demikian,  angka  ini  sedikit  lebih  rendah  dibandingkan  pertumbuhan  ekonomi  tahun 2011  yang  mencapai  5,94%.  Pertumbuhan  ekonomi  tersebut  merupakan  hasil  dari  terus meningkatnya investasi PMDN dan PMA.