METODE RESOLUSI KONFLIK OLEH LEMBAGA ADAT MELAYU (LAM) RIAU DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KECAMATAN RANGSANG KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Roy Muhammad Akbar 1
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: Royakbar069@gmail.com
Isnaini Muallidin 2
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Email: isnainimuallidin@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to determine the conflict resolution method used by the Riau Traditional  Malay  Institute  (LAM).  This  study  uses  a  qualitative descriptive  method,  the  data  sources  are  obtained  through  observation, literature  study,  documentation  and  interviews  with  several  key  informants who know very well about the conflicts that have occurred. The results of this study explain that the Riau Traditional Malay Institute (LAM) has carried out  conflict  resolution  by  integrating,  the  second  method  is  compromising. Because  the  company  did  not  want  to  make  peace,  the  Riau  Traditional Malay Institute (LAM) made efforts to resolve the conflict of dominating or resistance.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode resolusi konflik yang dilakukan  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Riau.  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitiatif,  sumber  data  bdiperoleh melalui observasi, study pustaka, dokumentasi serta wawancara dengan beberapa narasumber kunci yang mengetahui betul tentang konflik yang telah  terjadi.  Hasil  Penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  Lembaga  Adat Melayu  (LAM)  Riau  telah  melakukan  resolusi  konflik  dengan  cara integrating,yang  kedua  adalah  cara  compromising.  Dikarenakan perusahaan  tidak  ingin  berdamai  maka  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM) Riau melakukan upaya resolusi konflik dominating atau perlawanan.
Kata  Kunci: Lembaga  Adat  Melayu  (LAM),  Resolusi  Konflik,  Tanah Ulayat .
122 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## PENDAHULUAN
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas (Devi dan Ranita,2018).Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih baik  apabila  pelaksanaannya  tidak  hanya  didasarkan  pada  peraturan  saja, akan  tetapi  sangat  perlu  disertai  dengan  prinsip-prinsip  Pemerintahan  Desa yang baik, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa Pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik (Devi, Ranita., 2018).
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam BAB 1 Pasal 1 Ayat 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya  disebut  denganDesa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Provinsi  Riau  adalah  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia  yang  masih memegang adat istiadat Daerah. Dalam Provinsi Riau terdapat 10 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada dasarnya Provinsi Riau  memiliki  adat  dan  budaya  yang  masih  kental,  itu  terbukti  dari dibentuknya Lembaga Adat di Provinsi Riau yang dinamakan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau.
Lembaga  Adat  Melayu  Riau  atau  yang  disingkat  LAM  Riau  adalah sebuah lembaga yang didirikan pada 16 juni 1970, tokoh utama pembentukan ini  adalah    mantan  Gubernur  Riau  yaitu  Arifin  Achmad  dan  pemrakarsanya adalah  tokoh-tokoh  melayu  yang  berlatar  belakang  dan  berprofesi  sebagai pejabat  Pemerintahan,  Ulama,  Ilmuwan,  Budayawan,  Seniman,  Sastrawan, dan  orang-orang  yang  patut  yang  berasal  dari  lingkungan  kekuasaan tradisional Riau (LAM Riau., 2017).
Lembaga  Adat  Melayu  Riau  sendiri  mempunyai  payung  hukum  yang jelas  yaitu  Perda  Riau  nomor  1  tahun  2012  tentang  Lembaga  Adat  Melayu Riau. Pada dasarnya LAM Riau adalah sebuah organisasi yang otonom sesuai dengan  pasal  3  ayat  2  dan  ayat  3  Perda  Riau  nomor  1  tahun  2012  tentang Lembaga Adat Melayu Riau.
Sebenarnya,  permasalahan  sengketa  lahan  antara  tanah  ulayat masyarakat setempat dengan perusahaan adalah kasus-kasus lama yang tidak bisa ditangani oleh masyarakat setempat dan data kasus tersebut adalah data yang  ditangani  langsung  oleh  scale  up  sebagai  lembaga  yang  menangani permasalahan sengketa lahan yang terjadi di Riau.
Di dalam Perda Riau no 10 Tahun 2015 pasal 1 ayat 9 yaitu “pemegang kuasa  tanah  ulayat  yaitu  seseorang  atau  sekelompok  orang  yang  mendapat
| 123 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
kuasa  untuk  mengelola  tanah  ulayat  berdasarkan  hukum  adat  atau  diberi kuasa oleh anggota persukuan yang menjadi pemilik tanah ulayat.
Pada  tahun  2010-2011  tepatnya  sebelum  Perda  Riau  Nomor  10  Tahun 2015  ini  dibentuk  ada  permasalahan  sengketa  lahan  yang  terjadi  antara perusahaan  PT.Sumatra  Riang  Lestari  (SRL)  yang  bergerak  dibidang pengambilan  kayu  akasia  karena  PT.SRL  mempunyai  status  Izin  Konsesi Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  yang  diberikan  oleh  Kementrian  Kehutanan nomor 208 Tahun 2007 yang berorientasi dalam penanaman pohon akasia dan penebangan  pohon  atau  hutan  untuk  dijadikan  kertas.  Ternyata  dari  izin tersebut  pemerintah  pusat  tidak  melihat  dahulu  areal  hutan  yang  akan diberikan  izin  sehingga  pemerintah  pusat  sewenang-wenang  dalam  pemberian izin  konsesi  HTI,  karena  areal  yang  diberikan  izin  sebagian  besar  lahan  milik masyarakat setempat dan tanah ulayat masyarakat Kecamatan Rangsang.
Ini  menjadi  masalah  serius  bagi  Pemerintah  dan  khususnya  bagi masyarakat  yang  terkena  dampak,  karena  perusahaan  melakukan penyerobotan  dan  kanalisasi  hampir  disetiap  sektor  lahan,  terlebih  lagi  lahan yang  diberikan  izin  konsesi  adalah  lahan  gambut  yang  mana  kanalisasi  yang dilakukan  oleh  perusahaan  di  Kecamatan  Rangsang  selebar  8  meter  dan memanjang melintangi pulau dengan batas kanal 500 meter dari bibir pantai. Terlebih  lagi  Kecamatan  Rangsang  memiliki  tanah  ulayat,yang  mana Kecamatan  Rangsang  hanya  memiliki  satu  tanah  ulayat  yaitu  tanah  ulayat masyarakat  Buana  Rangsang  karena  pada  sejarahnya  Buana  Rangsang diperlukan untuk menjadi Badan Hukum atas tanah ulayat tersebut sekaligus kepemilikan  tersebut  adalah  milik  Kepala  Adat  Kecamatan  Rangsang gunauntuk  memperjelas  status  kepemilikan  tanah  ulayat  agar  tanah  ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat tidak diambil oleh Negara.
Pada  akhirnya  dalam  permasalahan  ini  tidak  mendapatkan  titik  temu karena masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dan penyelesaian konflik dari tahun  ketahun  tidak  menemukan  titik  terang,  penyelesaian  hanya  disebelah pihak  dan  Pemerintah  Kabupaten  selalu  ikut  campur  dalam  penyelesaian konflik  ini  dan  tidak  memihak  kepada  masyarakat.  Dan  masyarakat  hukum adat  yang  tergabung  dalam  Koperasi  Buana  Rangsang  yang  tanah  nya bersengketa  tidak  memiliki  akses  hukum  untuk  menyelesaikan  masalah  dan masyarakat  cenderung  masih  menggunakan  cara  lama  untuk  menunjuk  kan aspirasi  mereka  dengan  cara  berdemo,  membakar  properti  milik  perusahaan dan lain sebagainya, tapi tetap saja masyarakat tidak mendapatkan hasil yang memuaskan karena pihak Perusahaan telah bekerja sama dengan Pemerintah.
124 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi

## Teori Resolusi Konflik
Untuk  menyelesaikan  persoalan  konflik  salah  satu  pendekatan  yang dilakukan adalah resolusi konflik. Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang  sudah  kompleks  khususnya  konflik  yang  sudah  mengakibatkan  massa yang  banyak.  Dalam  pandangan  burton,  resolusi  konflik  adalah  upaya transformasi hubungan yang berkaitan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. (Moch.Nurhasim., 2018).
Resolusi  konflik  dalam  bahasa  inggris  adalah aconflict  resolution yang memiliki makna yang berbeda beda menurut ahli yang fokus meneliti tentang konflik.  Resolusi  koflik  dalam  Websner  Dictionary  menurut  ( Levine., 1998) adalah:
1. Tindakan mengurangi suatu masalah,
2. Pemecahan,
3. Penghapusan atau penghilangan permaslaahan.
Resolusi  konflik  bertujuan  untuk  menangani  sebab-sebab  konflik  atau berusaha untuk membangun hubungan baru yang diharap kan bertahan lama. Menurut  Morton,  resolusi  konflik  adalah  sekumpulan  teori  dan  penyelidikan yang  bersifat  eksperimental  dalam  memahami  sifat-sifat  konflik,  meneliti penyebab  terjadinya  konflik  kemudian  membuat  resolusi  terhadap  konflik. (Morton.,2005)
Sementara  askandar  menyatakan  bahwa  resolusi  konflik  dijalankan untuk  member  penyelesaian  yang  diterima  semua  pihak  meski  dalam mekanisme akhirnya ada pihak yang harus mengalah atau dikalahkan. Metode penyelesaian konflik bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang diterima semua pihak. (Askandar.,2002)
Selain  itu, Jaya  Diva juga  menjelaskan  bahwa  resolusi  konflik  memiliki dua paradigma yaitu:
a. Problem solving , termasuk di dalamnya dengan cara berdiplomasi, membuat kesepakatan(perjanjian), juga bernegosiasi.
b. Distributif , dengan cara mengadu kekuatan antar pihak-pihak yang berkonflik.
Akan  tetapi,  secara  umum  ada  5  tipe  penanganan  konflik  menurut Kreltner dan Kinicki yaitu:
a. Intergrating  (problem  solving). Dalam  hal  ini,  pihak-pihak  yang berkonflik  sama-sama  mencari,  memilih,  dan  mempertimbangkan  solusi alternative  untuk  menyelesaikan  konflik.  Ini  biasanya  untuk menyelesaikan konflik karena kesalahpahaman.
| 125 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
b. Obliging(smoothing) .  Gaya  ini  lebih  ke  memeuaskan  perhatian  dalam upaya  memuaskan  pihak  lain  dari  pada  diri  sendiri,  karena  berusaha untuk  mengurangi  perbedaan  dan  menekankan  pada  kebersamaan. Kekuatan dari gaya ini adalah akan terbentuk nya kerjasama.
c. Dominating  (forcing). Gaya  penanganan  konflik  ini  biasanya  lebih kepada  mementingkan  diri  sendiri  dan  biasanya  tidak  memperdulikan kepentingan orang lain.
d. Avoiding (menghindar).  Teknik  menghindar  cocok  untuk  menangani masalah-masalah yang sepele.
e. Compromising .  Gaya  ini  menempatkan  seseorang  pada  posisi  yang moderat,  yang  secara  seimbang  memadukan  kepentingan  pihak  sendiri dengan  pihak  lain.  Gaya  ini  cocok  untuk  menyelesaikan  konflik  yang melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kekuatan yang sama.

## Lembaga Adat Melayu Riau
Dalam  sejarahnya,  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Riau  resmi  didirikan pada hari Sabtu, 1 Rabiul Akhir 1390 H (6 Juni 1970 M) di Pekanbaru, dengan nama  Lembaga  Adat  Daerah  Riau.  Pencetusnya  yaitu  tokoh-tokoh  Melayu Riau  dari  berbagai  latar  belakang  dan  profesi,  yaitu  mulai  dari  pejabat Pemerintahan, ulama, ilmuwan/ cendekiawan dari berbagai perguruan tinggi di Riau,  budayawan,  seniman,  sastrawan,  dan  orang  patut-patut  yang  berasal dari  lingkungan  kekuasaan  tradisional  Melayu  Riau.  Dari  kalangan pemerintahan,  tokoh  utama  pembentukan  lembaga  ini  ialah  Gubernur  Riau waktu itu, Arifin Achmad. Sewaktu pembentukan, beliau menyatakan, “Perlu adanya  perkumpulan  pemuka  adat  Melayu  Riau  yang  berbentuk  sebuah Lembaga  Adat  untuk  menggalang  persatuan,  kesatuan,  pendapat  dan  pikiran serta membangkitkan batang terendam yang diwariskan oleh para pendahulu  di Riau”. (LAM Riau.2017)
Di dalam Perda Riau nomor 1 Tahun 2012 pasal 6 ayat 1-3 menjelaskan bahwa  LAM  Riau  dibentuk  dengan  tujuan  untuk  membina,  melestarikan, memelihara  dan  mengembangkan  nilai-nilai  adat  dan  nilai-nilai  sosial  budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat melayu. Selanjutnya LAM Riau bertujuan melindungi dan membela hak-hak tradisional dan  konstitusional  masyarakat  adat  dan  nilai-nilai  sosial  budaya  untuk kepentingan  peningkatan  kesejahteraan  lahirirah  dan  bathiniah  masyarakat melayu Riau.

## Tanah Ulayat
Tanah ulayat adalah suatu lahan yang dikuasai oleh ninik mamak atau para  kepala  suku  (datok).  Secara  hukum  adanya  tanah  ulayat  ini  diserahkan pengelola  dan  pemanfaatan  nya  kepada  masing-masing  suku  yang  ada. Kebiasaan  ini  secara  turun  temurun  telah  berlangsung  sejak  lama,  sehingga
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
status tanah ulayat secara adat sangat kuat. Hasil tanah ulayat sebagian besar digunakan sebagai penunjang kehidupan anak kemanakan.
Hukum  adat  adalah  hukum  tidak  tertulis  didalam  peraturan  tidak tertulis  meliputi  peraturan-peraturan  hidup  yang  meskipun  tidak  di  tetapka oleh  yang  berwajib  tetapi  ditaati  dan  didukung  oleh  rakyat  berdasarkan  atas keayakinan  bahwasannya  peraturan-peraturan  tersebut  mempunyai  kekuatan hukum. Para penulis hukum adat dari Indonesia banyak dipakai hukum adat sedangkan sarjana belanda kebanyakan menggunakan istilah
adatchrecht. Sedangkan istilah yang dipergunakan dikalangan rakyat Indonesia sangat  beraga  dan  hampir  dipunyai  setiap  suku  bangsa  yang  mempunyai bahasa daerah sendiri.
Konsepsi  hak  ulayat  menurut  hukum  adat  terdapat  nilai-nilai komunalistik-religius  magis  yang  memberi  peluang  penguasaan  tanah  secara individual,  serta  hak-hak  yang  bersifat  pribadi,  namun  demikian  hak  ulayat bukan  hak  perseorangan,  sehingga  dapat  dikatakan  hak  ulayat  bersifat komunalistik  karena  hak  itu  merupakan  hak  bersama  anggota  masyarakat hukum  adat  atas  tanah  yang  bersangkutan  dan  memiliki  ketetapan  hukum yang mengikat dan tidak bisa di ganggu oleh Negara.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  Deskriptif  Kualitatif,  Penelitian  deskriptif termasuk salah satu jenis Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki tujuan  untuk  mengungkapkan  informasi  Kualitatif  yaitu  lebih  menekankan terhadap permasalahan proses dan makna yaitu dengan mendeskripsikan suatu masalah.  Sedangkan  menurut  Nawawi  (1983:  63)  Penelitian  Deskriptif merupakan  sebuah  cara  pemecahan  masalah  yang  diteliti  dengan menggambarkan  subyek  atau  obyek  Penelitian,  berupa  Seseorang,  Lembaga, Instansi, dan lain sebagainya berdasarkan fakta yang ada.
Menarik  dari  kesimpulan  bahwa  Penelitian  Deskriptif  merupakan Penelitian  yang  Menerangkan,Menggambarkan,Menuturkan  dan  Menjelaskan serangkaian  peristiwa  atau  fenomena  yang  terjadi  dilapangan.  Dengan demikian  penelitian  iniakan  menggambarkan  fakta-fakta  tentang  metode resolusi  konflik  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Riau  di Kecamatan Rangsang.

## HASIL PENELITIAN
Secara umum ada 5 metode dalam penanganan konflik menurut Kreltner dan Kinicki , yaitu Integrating , Compromising , Forcing , Avoiding dan Obliging .
| 127 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732

## Integrating (Problem Solving)
Integrating atau Problem  Solving adalah  salah  satu  pendekatan  resolusi konflik  yang  sering  digunakan  untuk  menyelesaikan  konflik  secara  damai. Dalam  hal  ini  pihak-pihak  yang  berkepentingan  secara  bersama-sama mengidentifikasi masalah yang dihadapi, kemudian mencari
mempertimbangkan  dan  memilih  solusi  alternative  pemecahan  masalah. Metode ini cocok untuk menyelesaikan masalah karena kesalahpahaman, tetapi tidak cocok untuk memecahkan masalah karena hal yang berbeda karena akan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah.

## Mencari Solusi Alternative
Mencari solusi alternative adalah pihak-pihak yang brkonflik sama-sama di  pertemukan  untuk  saling  mendengar  persoalan  serta  pendapat  dari  kedua belah pihak, di dalam hal ini dikarenakan setiap orang tentu saja mempunyai pola  pikir  dan  cara  yang  berbeda-beda  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah, maka  dari  itu  Ketua  adat  sebagai  mediator,  pembela  dan  pemegang  kuasa tanah  ulayat  dan  yang  mempunyai  kuasa  lebih  untuk  menyelesaikan  konflik tentang  tanah  ulayat,  LAMR  dalam  Hal  ini  adalah  Ketua  Adat  telah melakukan  proses  mencari  solusi  alternative  untuk  menyelesaikan  konflik karena proses-proses atau cara sebelum nya tidak tepat dilakukan.
Di dalam pertemuan yang pertama lembaga adat melayu riau rangsang dalam hal  ini adalah  ketua adat melayu riau dan anggota LAM yang lain telah melakukan upaya problem solving untuk mencapai kesepakatan bersama, yaitu ketua  adat  melayu  riau  kecamatan  rangsang  mengajak  perusahaan  untuk sama-sama  mencari  solusi  alternative  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanah ulayat,  karena  berbagai  cara  telah  dilakukan  beliau  dan  Masyarakat  untuk menghentikan  konflik  ini  sejak  tahun  2009  dan  juga  agar  tidak  adanya  lagi konflik  yang  semakin  berkepanjangan.  Dalam  hal  ini  Ketua  Adat mempersilahkan pihak Perusahaan mengusulkan solusi alternatif yang mereka inginkan.

## Memilih Solusi Alternative
Setelah  diadakannya  pencarian  solusi  alternative  bersama-sama  setelah itu  barulah  ketua  adat  meminta  semua  yang  hadir  untuk  memilih  solusi alternative  yang  telah  di  bicarakan  sebelumnya.  Memilih  solusi  alternative adalah  setiap  pihak  yang  terlibat  segera  untuk  memilih  solusi  alternative setelah di temukannya solusi alternative tersebut.
Pada dasarnya, setiap pihak pasti memiliki kemampuan untuk membuat berbagai solusi alternative akan tetapi tidak serta merta semua pihak mampu memilih  solusi  yang  telah  diberikan  dengan  baik.  Hal  ini  bisa  terjadi
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
dikarenakan ada nya perbedaan pandangan antara setiap orang maupun setiap pihak yang berkonflik.

## Mempertimbangkan Solusi Alternative
Pada  indikator  yang  terakhir  dalam  metode Integrating ini  adalah mempertimbangkan solusi alternative yang dimaksud dalam solusi alternative adalah setelah dilakukan nya pencarian solusi alternative bersama dan setelah memilih  solusi  mana  yang  akan  diambil  maka  dilakukan  lah  pertimbangan solusi  alternative.  Biasanya,  pertimbangan  solusi  alternative  dilakukan  tidak selalu membuahkan hasil pada proses memilih solusi alternative tersebut, maka dari itu dibuatlah pertimbangan untuk mengikat kedua belah pihak agar bisa menerima  solusi  alternative  yang  telah  diberikan  atau  di  bahas.  Biasanya pertimbangan ini dilakukan oleh orang yang paling berkuasa dan mempunyai kedudukan lebih tinggi untuk menyelesaikan konflik tersebut.
Pada  pertemuan  yang  pertama  tersebut  ternyata  tidak  membuahkan hasil,  karena  pihak  perusahaan  masih  saja  berkeras  untuk  mengambil  alih tanah  ulayat,  tetapi  masyarakat  dan  adat  pun  tidak  ingin  perusahaan mengambil  alih  tanah  ulayat  tersebut  karena  itu  menyalahi  aturan  dan melanggar tata krama bertempat tingal di tempat orang.

## Compromissing
Compromising adalah salah satu pendekatan resolusi konflik yang sangat simple  karena  didalam  pendekatan  ini  penyelesaian  konflik  dilakukan  sangat moderat  dan  secara  seimbang  mementingkan  diri  sendiri  dan  pihak  lain  serta cara  ini  bertujuan  untuk  memadukan  kepentingan  kedua  belah  pihak  yang berkonflik,  dengan  kata  lain  model  penyelesaian  Konflik  compromising  ini adalah  strategi  yang  menggunakan  pendekatan  kalah  –  kalah    dimana  semua pihak  yang  sedang  dalam  konflik  bersedia  untuk  mengalah  atau  tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama.

## Menempatkan Diri dengan Moderat
Di  dalam  observasi  dan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  selama berada  dilapangan  dan  melakukan  wawancara  dengan  narasumber  kunci, pendekatan  compromising  ini  juga  cocok  dan  pernah  dilakukan  oleh  lembaga adat melayu riau kecamatan rangsang untuk menyelesaikan koflik tanah ulayat dengan PT.SRL.
Di  dalam  pertemuan  yang  kedua  dilakukan  lah  kompromi  antara Lembaga  Adat,  masyarakat  hukum  adat  dan  perusahaan  dengan  komrpomi yang  bermaksud  agar  perusahaan  untuk  bisa  mengerti  betapa  pentingnya menjaga lingkungan ini jika dilakukan pengrusakan
| 129 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732

## Memadukan Kepentingan Kedua Belah Pihak
Setelah  LAMR  Kecamatan  Rangsang  dalam  hal  ini  adalah  ketua  adat rangsang  yang  melakukan  penyelesaian  konflik  secara  moderat,  ketua  adat berusaha  untuk  memadukan  kepentingan  kedua  belah  pihak  yaitu  pihak  dari adat  itu  sendiri  dan  pihak  perusahaan,  memadukan  kepentingan  kedua  belah pihak  ini  adalah  upaya  ketua  adat  untuk  menunjukkan  bahwa  LAMR mempunyai  fungsi  untuk  menyelesaikan  sengketa  tanah  ulayat    Buana Rangsang.
Dalam  hal  ini,  ketua  LAMR  Kecamatan  Rangsang  mencoba  untuk memadukan  kepentingan  kedua  belah  pihak  karena  pada  pertemuan  pertama perusahaan  tidak  ingin  mengganti  rugi  kepada  masyarakat  atau  pun memberikan sagu hati, akan tetapi pada pertemuan tersebut Ketua Adat tetap tidak mengizinkan Perusahaan untuk tidak boleh melakukan penyerobotan di tanah  ulayat,  karena  disitu  lah  fungsi  dari  lembaga  adat  untuk  tidak membiarkan siapapun mengambil alih tanah ulayat yang menjadi peninggalan orang tua mereka terdahulu.

## Dominating
Langkah  yang  terakhir  dilakukan  oleh  LAMR  Lecamatan  Rangsang adalah dominating atau  yang  biasa  disebut  dengan forcing (perlawanan), Dominating sendiri  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  kepentingan sendiri, cenderung tidak memikirkan orang lain dan selalu ingin menang sendiri. Biasa orang-orang yang melakukan pendekatan ini sudah berusaha melakukan pendekatan-pendekatann  lain  akan  tetapi  di  pendekatan  lain  yang  dilakukan tidak membuahkan kesepakatan yang di terima oleh kedua belah pihak.
Pendekatan  ini  biasanya  digunakan  sesuai  dengan  kekuasaan  yang dimiiki.  Dalam  hal  ini  kekuasaan  yang  dimiliki,  metode  ini  biasanya menggunakan legalitas formal dalam menyelesaikan masalah, metode ini cocok jika metode-metode lain telah dilakukan dan sudah menjadi tidak popular lagi, kekuatan  dari  metode  ini  terletak  pada  waktu  penyelesaian  masalah  karena bisa  menyelesaikan  masalah  dengan  cepat.  Dan  biasanya  setelah  melakukan metode  ini  akan  menimbulkan  rasa  berat  hati  atau  rasa  jengkel  untuk menerima keputusan.
Setelah  melakukan  perlawanan  tentu  saja  Ketua  Adat  mempunyai bentuk-bentuk  perlawanan  yang  dilakukan  adapun  bentuk  perlawanan  yang dilakukan adalah Kepala Adat menyampaikan kepada perusahaan bahwa  jika perusahaan tidak menghentikan penanaman dan penebangan pohon baik itu di tanah milik masyarakat biasa maupun tanah ulayat maka LAMR Kecamatan Rangsang  tidak  bertanggung  jawab  jika  masyarakat  hukum  adat  melakukan aksi-aksi  seperti  dulu  lagi,  jika  masyarakat  melakukan  blokade  dan
Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
pemberhentian paksa di lokasi operasional perusahaan maka perusahaan sadar diri  bahwa  tanah  yang  mereka  gunakan  adalah  tanah  milik  masyarakat, perusahaan  harus  melakukan  penimbusan  tanah  kembali  yaitu  kanal-kanal yang  mendekati  bibir  pantai  dan  tanah  ulayat.  Perusahaan  diwajibkan memberikan  ganti  rugi  kepada  masyarakat  yang  terdampak.  Perusahaan harusnya  dari  awal  mematuhi  dan  menerima  solusi  dari  lembaga  adat  agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan.
Setelah  adanya  penolakan  dari  masyarakat  hukum  adat  maka  Ketua Adat dalam kesempatan itu Menyampaikan dalam kesempatan ini perusahaan harus  lah  menerima  semua  pernyataan  yang  disampaikan  karena  beliau  telah lelah  untuk  terus  melakukan  perlawanan-perlawanan  dan  jika  perusahaan menolak  semua  pernyataaan  tersebut  maka  LAMR  Kecamatan  Rangsang dalam  hal  ini  Ketua  Adat  Rangsang  akan  melaporkan  hal  ini  ke  Institusi- Institusi  Pemerintah  dan  Swasta  yaitu  seperti  Wahana  Lingkungan  Hidup (WALHI), Green Peace , DPR-RI DPD-RI, Kementrian dan Instansi lain yang bisa membantu untuk langkah terakhir mereka. Dari beberapa metode resolusi konflik yang telah dilakukan maka dapat dilihat jika metode yang paing efektif adalah  metode  domintating,  karena  dari  hasil  perlawanan  yang  dilakukan perusahaan  kesulitan  untuk  beroperasi  karena  adanya  tekanan-  tekanan  dari banyak pihak. Isu- isu yang dibangun oleh ketua adat memang sangat bagus. Isu yang dibangun adalah isu lingkungan, isu kemanusiaan dan isu kebakaran. Jadi,  tekanan-tekanan  dari  lemabaga-  lembaga  lingkungan  serta  tekat  dari pemerintah  pusat  untuk  menghentikan  kebakaran  hutan  di  rasa  cocok  untuk isu tersebut.
Dalam  penelitian  ini  metode  resolusi  konflik  yang  digunakan  oleh Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Riau  Kecamatan  Rangsang  hanya Integrating, Compromissing dan Forcing . Sementara Obliging dan Avoiding tidak digunakan karena metode tersebut hanya digunakan untuk masalah sepele.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan dan penjelasan yang telah dianalisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulanbahwa Metode resolusi konflik yang digunakan oleh LAMR Kecamatan Rangsang ada tiga metode yang telah digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat ini. Yaitu integrating, compromising  dan  forcing  dimana  dari  hasil  observasi,  wawancara, dokumentasi serta analisis yang dilakukan oleh peneliti hanya ditemukan tiga metode  tersebut  dikarenakan  metode  tersebut  sangat  cocok  untuk menyelesaikan  masalah-masalah  yang  dirasa  rumit  dan  sulit  untuk diselesaikan,  dan  cara  yang  paling  berhasil  adalah  metode  forcing  karena metode  ini  juga  adalah  metode  yang  paling  populer  untuk  digunakan  jika
| 131 p-ISSN 2541-4364,  e-ISSN 2541-4732
konflik yang rumit dan sulit untuk diselesaikan disbanding kan kedua konflik tersebut.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, dalam upaya LAMR Kecamatan Rangsang melakukan metode-metode resolusi konflik tanah ulayat kecamatan rangsang, peneliti menyarankan agar:
1. Dalam rangka penyelesaian sengketa tanah ulayat, seharusnya pemerintah kecamatan  ikut  serta  dalam  proses  resolusi  konflik  dan  bekerja  sama dengan LAMR dan tidak memihak kepada perusahaan agar tidak tertanam didalam  diri  masyarakat  bahwa  tidak  ada  lagi  kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah.
2. Sewajarnya  dan  sepatutnya  Pemerintah  dalam  Hal  ini  Kementrian Kehutanan  Melakukan  observasi  serta  peninjauan  langsung  kelokasi  jika ingin memberikan izin kepada pengelola hutan.
3. Pada saat awal terjadinya konflik disarankan agar perusahaan lebih lunak kepada masyarakat hukum adat dan harusnya lebih sering berkomunikasi dan  mengalah  kepada  masyarakat  hukum  adat  agar  konflik  yang  terjadi tidak menjadi panjang.
4. Disaat  proses  resolusi  konflik  yang  dilakukan  oleh  ketua  adat,  harusnya perusahaan  memilih  untuk  mengalah  agar  kedua  belah  pihak  sama-sama mendapatkan  keuntungan  sehingga  perusahaan  pun  tidak  mendapatkan serangan serta citra yang buruk diharapan publik.
5. Peneliti  menyarankan  agar  pemerintah  daerah  maupun  pemerintah kecamatan  lebih  berpihak  dan  lebih  peka  terhadap  laporan-laporan masyarakat serta tidak selalu mengambil keuntungan dari perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Administrator. (2019). LAM RIAU. Diakses dari http://lamriau.id
Bachtiar,  Mariyati.  (2017). Peranan  Lembaga  Adat  Melayu  Riau  Dalam
Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Provinsi Riau . Jurnal Ilmu Hukum Republika, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.Vol.12 No.2. Margono,  Suyud.(2000) ADR  (Alternative  Dispute  Resolution)  &  Arbitrase .
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nora, Irma., Ulfia Hasanah. (2019). Peran  Lembaga Adat  Melayu Riau Rokan Hulu  Dalam  Proses  Penyelesaian  Sengkets  Kebun  Persekutuan  Melayu Tambusai Kuala Mahato Dengan PT.Torusganda Di Rokan Hulu. Jurnal
132 | MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
Online Mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol 5 No.2.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Supriyono.  (2016). Dinamika  Konflik  Pemanfaatan  Ruang  di  Kawasan  Hutan Lindung . Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
Peraturan Daerah Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.
Peraturan  Daerah  Riau  Nomor  10  Tahun  2015  Tentang  Tanah  Ulayat  Dan Pemanfaatan nya Pasal 1 Ayat 9.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang  Desa.