p-ISSN: 2442-384X e-ISSN: 2548-7396

## Analisis Naratif Kebijakan Kratom di Indonesia
Ahmat Fadholi 1 , Maria Puspitasari 2 , Lita Sari Barus 3
1 Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, e-mail: ahmat.fadholi@ui.ac.id 2 Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, e-mail: puspitasari11@ui.ac.id 3 Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, e-mail: litabarus@ui.ac.id
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 12-06-2023 Direvisi: 22-06-2023 Diterima: 23-06-2023 This Research aims to analyze the narrative built by BNN related to kratom policy and the obstacle to the narrative of the kratom ban policy in Indonesia. To analyze these policies, researchers used the methode of public policy analysis (NPA). That is,  the  analytical  method  uses  a  narrative  for  consisting    of levels,background,plots  and  moral  messseges  to  be  conveyed  in  the  policy narrative. The NPA method is also used by researchers to analyze the content of policy  narratives,  especially  regarding  values  and  strategies  for  conveying kratom  ban  policies.the  Results  of  the  study  found  differencesbetween  policies regarding kratom carried out by the national narcotics agency and policies made by ministries/institutions andregional goverments producingkratom plants. This Policy  difference  ultimately  hampered  the  process  of  kratom  regulation  being included in law No. 35, 2009 concerning narcotics. Keywords : Policy, Kratom

## ABSTRAK
Penenelitian ini bertujuan menganalisis narasi yang dibangun BNN terkait dengan kebijakan  kratom    serta  hambatan  narasi  kebijakan  pelarangan  kratom  di Indonesia. Untuk menganalisis kebijakan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis  kebijakan  publik  (NPA).  Yaitu,  metode  analisis  dengan  menggunakan kajian narasi terdiri dari level analisis, latar belakang serta plot dan pesan moral yang  ingin  disampaikan  dalam  narasi  kebijakan.  Model  analisis  ini  juga digunakan peneliti untuk menganalisis isi narasi kebijakan khususnya mengenai nilai dan strategi untuk menyampaikan kebijakan pelarangan kratom. Hasil dalam penelitian ini menemukan adanya perbedaan antara kebijakan mengenai kratom yang dilakukan oleh BNN dan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah penghasil tanaman kratom. Perbedaan kebijakan inilah yang  akhirnya  menghambat  proses  regulasi  kratom  masuk  dalam  UU  No.  35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kata Kunci : kebijakan, Kratom,

## Corresponding
Author : Ahmat Fadholi, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia , Jl. Salemba  Raya  No.4,  RW.5,  Kenari,  Kec.  Senen,  Kota  Jakarta  Pusat,  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, e-mail: ahmat.fadholi@ui.ac.i
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048

## PENDAHULUAN
Kratom  ( Mitragyna  speciosa )  adalah  tanaman  tropis  dari  keluarga  kopi-kopian. Tanaman  ini  tumbuh  subur  di  negara-negara  Asia  Tenggara  mulai  dari  Myanmar,  filipina, Indonesa, Malaysia dan Thailand. Di  negara Indonesia, tanaman ini biasa  tumbuh di daerah rawa-rawa dan banyak memiliki nama lokal. Masyarakat Kalimantan lebih mengenal kratom dengan  nama  lokal  daun  purik,  kedamba  maupun  daun  sapat  (Muliawan,  2019).  Bahkan, tanaman liar ini telah dimanfaatkan masyarakat lokal Kalimantan sebagai tanaman obat-obatan untuk menambah stamina, mengobati diare, maupun mengobati nyeri otot dan Pereda batuk. Cara mengkonsumsinya cukup sederhana, masyarakat Kalimantan terbiasa dengan menyeduh menjadi  teh  untuk  menambah  daya  tahan  tubuh.  Di  Thailand  orang  mengonsumsi  kratom dengan cara mengunyah  daun segar. Untuk menghilangkan rasa pahit biasanya dengan gula dan minuman manis seperti coca-cola, pepsi dan fanta (Singh dkk., 2017).
Selain  bermanfaat  sebagai  obat,  tanaman  ini  juga  mempunyai  nilai  ekonomi  bagi masyarakat.  Penelitian mengenai sisi ekonomis Kratom (Anita, Aminuyati, 2019; Oktaviani, 2020)  rata-rata  pendapatan    petani  kratom  di  Kabupaten  Kapuas  Hulu  Kalimantan  Barat mampu  mengumpulkan  penghasilan  perbulannya  berkisar  antara  1-8  juta  rupiah.  Dari  hasil budidaya tanaman ini, petani kratom per- kilogram Kratom kering mendapatkan keuntungan sebesar  Rp  10,658.  Keberadaan  kratom  bagi  masyarakat  Kalimantan,  selain  untuk  obat  dan bernilai ekonomis juga bermanfaat untuk menahan abrasi sungai dan deforestasi hutan. Bahkan program deforestasi ini telah menjadi program pencegahan perubahan iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup  dan Kehutanan dengaan menggandeng 16 desa di Kapuas Hulu, 6 Desa di Malinau dan 13 Desa di Berau (Kusumawardani, 2019).
Meski  kaya  manfaat,  tanaman  kratom  sejak  2004  sudah  menjadi  polemik  di  tengah masyarakat. Penyebabnya BPOM mengeluarkan surat edaran melarang produk olahan kratom untuk  campuran obat  dan makanan. Edaran pelarangan dari BPOM ini kembali  dikeluarkan tahun  2016  dengan  mencantumkan  kandungan  zat  mitragynine  kratom  dapat  menyebabkan kecanduan seperti narkotika. Sehingga BPOM dengan keras melarang penggunaan tanaman ini dalam campuran obat  herbal  maupun suplemen  makanan  (BPOM, 2016). Meski  ada edaran resmi dari BPOM terkait kandungan zat berbahaya dalam kratom,  regulasi kratom di Indonesia masih sebagai tanaman legal. Karena belum dimasukkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Perubahan  Golongan  Narkotika,  kratom  belum  masuk  daftar narkotika  baru.  Sehingga  masyarakat  masih  berani  untuk  membudidayakan,  mengonsumsi maupun menjualbelikan.
Karena  aktivitas  masyarakat  pembudidaya  masih  banyak,  dan  menyikapi    potensi kandungan  psikoaktif  dalam  kratom  yang  berbahaya  ,  Badan  Narkotika  Nasional  kemudian mengeluarkan pernyataan sikap pada tanggal 31 Oktober 2019. Intinya  mendukung pelarangan kratom  dan  mengusulkan  kratom  masuk  dalam  narkotika  Golongan  1  sesuai  rekomendasi Komnas  Perubahan  Perubahan  Penggolongan  Narkotika.  BNN  melalui  pernyataan  sikap tersebut  juga  mendorong  Kementerian/Lembaga  terkait  untuk  menyiapkan  regulasi  dengan memasukkan kratom dalam UU narkotika (Fadholi dkk., 2022).
Meski dilarang oleh BPOM dan BNN, perlakuan berbeda dilakukan oleh Kementerian Pertanian.  Melalui Peraturan Nomor 104 tahun 2020 tentang Komoditas Binaaan Kementerian Pertanian,  kratom  termasuk  tanaman  yang  menjadi  binaan  kementerian  pertanian  sebagai tanaman obat.  Permentan 104 ini menjadi dasar hukum kratom sebagai tanaman legal yang dapat  dibudidayakan  oleh  petani  di  Kapuas  Hulu  (Nasrun  dkk.,  2020).  Tumpang  tindih peraturan inilah yang kemudian menjadi polemik di masyarakat. Selain penolakan dari petani dan pengepul, penolakan juga dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji. Pihaknya
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
meminta kepada pemerintah pusat, agar ada waktu 15 tahun untuk tidak melarang pemanfaatan tanaman ini, sampai ada hasil penelitian yang valid terhadap kandungan kratom.
Keseriusan  Pemerintah  Provinsi  Kalbar  memperjuangkan  nasib  tanaman  kratom  ini dengan menggelar symposium bertajuk Kratom Sustainability dengan mengundang perwakilan senat, peneliti dan Asosiasi Kratom dari Amerika Serikat. Dipilihnya Amerika serikat karena selama  ini  negara  paman  sam  tersebut  menjadi  tujuan  ekspor  petani  kratom  dari  Kalbar (Rachman,  2022).  Bahkan  untuk  memperkuat  pemanfaatan  kratom,  Gubernur  Kalimantan Barat bersama tim dari AS bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk meyakinkan  sisi  manfaat  kratom  bagi  Indonesia.    Moeldoko  dalam  pernyataannya  melihat potensi  kratom  mempunyai  tiga  manfaat  yaitu  kesehatan,  ekonomi  dan  menjaga lingkungan.(Rizqo,  2022).  Agar  kebijakan  kratom  tidak  menjadi  perdebatan  terus-menerus, KSP  membuka  kerjasama  penelitian  gabungan  antara  AS  dan  Indonesia.  Selanjutnya  KSP mendorong terkait dengan tata niaga dan regulasi agar pengembangan kratom kedepan lebih baik, mengingat ada ribuan petani yang menggantungkan hidup dari kratom.
Dalam konteks ketahanan nasional, permasalahan kebijakan kratom jika tidak ditangani dengan  bijak  menggandeng  seluruh  pihak  yang  terkait    akan  berdampak  kepada  kerentanan sosial  dan  ekonomi  masyarakat  petani  kratom  di  Kalimantan.  (BNN,  2020).  Kerentanan lainnya  adalah  jika  pada  akhirnya  masuk  narkotika  golongan  I.  Maka  pemerintah  harus memusnahkan semua tanaman kratom di Kalimantan. Luasnya area pertumbuhan kratom akan menjadi  beban  baru  bagi  pemerintah.  Belum  lagi  manfaat  kratom  sebagai  tanaman  yang bermanfaat untuk menahan abrasi sungai dan  pengurangan degradasi serta  deforestasi hutan. Kratom  mempunyai  karakter  cepat  tumbuh  meski  di  tempat  kritis  maupun  di  rawa-rawa. Pertimbangan  lainnya  adalah,  kratom  mempunyai  manfaat  alami  sebagai  penyerap karbondioksida (Muliawan, 2019).
Beberapa penelitian terdahulu terkait kratom dilakukan oleh Wahyono (2019) terkait dengan  prospek  kesehatan  dan  sosial  ekonomi.  Masyarakat  lokal  selama  ini  memanfaatkan kratom sebagai tanaman obat untuk menambah stamina maupun mengobati luka. Sedangkan dari sisi sosial ekonomi, kratom menjadi tumpuan ekonomi masyarakat Kapuas Hulu karena mudah  dibudidayakan  dan  bernilai  ekspor  (Wahyono,  2019).  Ekspor  utama  kratom  dari Kalimantan adalah Eropa dan Amerika Serikat. Banyaknya permintaan kratom dari Amerika Serikat menyebabkan angka penyalahguna kratom  meningkat. Tahun 2019, perkiraan angka prevalensi penyalahgunaan kratom pada populasi orang dewasa sebesar 0,8 % (Amioka dkk., 2020). Penelitian Eggleston, et al (2019) menemukan dampak bahaya penggunaan kratom di Amerika Serikat. Dari 2.312 paparan penggunaan kratom ditemukan 4 orang menjadi korban meninggal dunia. Data paparan tersebut dianalisis dari Kantor Pemeriksa Medis di Amerika serikat  (Eggleston,  William,  2019).  Kasus  meninggal  dunia  akibat  keracunan  kratom tergantung  dosis  yang  dikonsumsi.  Biasanya  tingkat  keracunan  akibat  konsumsi  kratom melebihi 8 gram (Eastlack dkk., 2020).
Sementara  terkait  penelitian  kebijakan  kratom,  seperti  penelitian  (Prozialeck,  2019) terkait  dengan  kebijakan  penggunaan  kratom  di  AS  belum  memenuhi  standar  untuk  obat teraupetik. Pemasaran kratom di AS tidak dapat diiklankan sebagai obat untuk setiap kondisi medis.  Mengingat  popularitas  ramuan  kratom  di  AS,  Secara  klinis,  tenaga  kesehatan  AS melakukan  standar  pemeriksaan  riwayat  pengobatan  agar  tidak  terjadi  keracunan  akibat campuran kratom yang berakibat fatal (Striley dkk., 2022).  Selanjutnya penelitian Raini (2017) kebijakan  kratom di Thailand telah menggolongkan Kratom sama seperti kokain dan heroin. Raini  juga  meneliti  kebijakan  Kratom  di  Malaysia,    telah  dilarang  sejak  tahun  2004  (Raini, 2017). Kebijakan kratom di Indonesia menurut penelitian Maharani (2020) masih belum diatur.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
Pemerintah  indonesia  masih  membolehkan  memperdagangkan,  mengonsumsi  dan membudidayakan kratom (Maharani & Prasetyo, 2020) .
Dari  uraian  penelitian-penelitian  kratom  terdahulu,  perbedaan  dengan  penelitian  ini pada bidang kajiannya. Jika penelitian sebelumnya terkait dengan manfaat, bahaya, dan sisi yuridisnya, penelitian ini lebih cenderung kepada narasi kebijakan pelarangan yang dibangun oleh BNN agar kratom dapat dimasukkan dalam UU Narkotika. Maka secara detail penelitian ini bertujuan untuk: 1) menganalisis narasi pelarangan kratom yang dibangun oleh BNN, 2) menganalisis hambatan dari narasi kebijakan kratom, dan 3) merumuskan rekomendasi strategi untuk menguatkan narasi BNN terkait dengan kebijakan kratom.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menganalisis  kebijakan  kratom,  peneliti  memilih  menggunakan  penelitian kualitatif  dengan  metode  NPA.  Sumber  data  dalam  kajian  ini  menggunakan  data  sekunder berasal dari studi dokumen, literatur jurnal-jurnal maupun pemberitaan media massa selama tahun 2016 sampai tahun 2022. Rentang waktu data sekunder ini dengan alasan muncul pro dan  kontra  regulasi  kratom  sejak  dikeluarkan  SK  BPOM  tahun  2016  terkait  kandungan  zat mitragynin  dalam  kratom.  Selain  data  sekunder,  untuk  menambah  kekuatan  data,  penulis melakukan  pengumpulan  data  melalui  konfirmasi  strategi  narasi  pelarangan  kratom  kepada Kepala Tim Analis Pemberdayaan Alternatif  BNN.
Metode analisis kebijakan publik menurut   Shanahan,   Jones,   dan McBeth  (2018) seperti dikutip (Asmoro, Samputra, 2021) merupakan gagasan narasi kebijakan strategis yang dibangun  pemerintah  untuk  memengaruhi  kebijakan  publik.  Untuk  menganalisis  narasi kebijakan terdapat tiga level yaitu mikro, makro dan meso. Untuk penelitian ini menggunakan level meso karena menganalisis kebijakan pemerintah yaitu BNN dengan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah daerah yang resisten terhadap kebijakan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Narasi Kebijakan Kratom di Indonesia
Narasi  kebijakan Kratom di  Indonesia sebenarnya pertama  kali muncul tahun 2004. BPOM  sebagai  lembaga  pengawas  obat  dan  makanan  menerbitkan  surat  edaran  terkait pelarangan kratom dalam campuran obat-obatan maupun makanan. Dalam perkembangannya, surat edaran tersebut kemudian diperkuat lagi dengan mengeluarkan surat edaran tahun 2016. Dalam surat edaran terbarunya, BPOM secara tegas melarang kratom. Pelarangan ini karena menurut  BPOM,  Kratom  mengandung  alkaloid  mitragynine  yang  pada  dosis  rendah mempunyai efek stimulant dan pada dosis tinggi memiliki efek sedative-narkotika. Sehingga BPOM  tidak  pernah  memberikan  persetujuan  ijin  edar  terhadap  produk  obat  tradisinal  atau suplemen makanan yang mengandung Kratom ( Mitragyna speciosa ) (BPOM, 2016).
Merespon  surat  edaran  BPOM,  setahun  kemudian  yaitu  tahun  2017,  Kementerian Kesehatan  melalui  Komite  Nasional  Perubahan  Penggolongan  Narkotika,  melakukan  kajian dan sepakat memasukkan kratom ke dalam narkotika golongan 1. Artinya kratom berbahaya bagi kesehatan dan dilarang digunakan untuk tujuan kesehatan, tapi boleh dimanfaatkan untuk keperluan pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan (Handoyo, 2022).
Menindaklanjuti  rekomendasi  Komite  Nasional  Perubahan  Penggolongan  Narkotika dan Psikotropika yang memasukkan kratom dalam narkotika golongan 1, BNN menyampaikan dukungan  dengan  mengeluarkan  pernyataan  sikap  yang  ditandatangani  kepala  BNN  Heru Winarko pada tahun 2019. Pernyataan sikap BNN ini menjelaskan bahwa kratom mengandung zat  berbahaya  yang  efeknya  lebih  kuat  dibandingkan  narkotika  jenis  morfin.  Penyalahguna kratom  menurut  BNN  mengalami  gejala  putus  zat,  sesak  nafas  sampai  pada  kematian.  Dari
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
pernyataan sikap tersebut, selanjutnya BNN memberikan batas waktu masa transisi pelarangan kratom  selama  5  (lima)  tahun  sejak  diterbitkannya  penggolongan  narkotika  oleh  Komite Nasional perubahan penggolongan narkotika (Handoyo, 2022).
Narasi-narasi  pelarangan  kratom  oleh  BNN  selanjutnya  menuai  penolakan  dari berbagai  kalangan.  Kratom  yang  dinarasikan  berbahaya,  selama  ini  sudah  terlanjur dikembangbiakkan  oleh  masyarakat  Kalimantan  dan  memiliki  manfaat  baik  dalam  segi ekonomi,  kesehatan  maupun  untuk  melestarikan  lingkungan.  Selain  penolakan  dari masyarakat,  Kementerian/Lembaga  terkait  juga  melakukan  respon  berseberangan.  Meski secara  spesifik  tidak  mengungkapkan  penolakan  namun  terlihat  berbeda  dalam  membuat kebijakan.  Seperti  Kementerian  Kesehatan  yang  memfasilitasi  kajian  komite    perubahan penggolongan  narkotika  dan  psikotropika  justru  belum  memasukkan  Kratom  ke  dalam Permenkes 7 tahun 2018 tentang perubahan golongan narkotika menjadi narkotika golongan baru. Bahkan Kemenkes masih melakukan kajian untuk memasukkan kratom dalam golongan 2 dan 3 sehingga dapat digunakan untuk tujuan kesehatan.
Kementerian Pertanian melalui Peraturan Nomor 104 tahun 2020 juga berbeda dengan BNN.  Peraturan  tersebut  memasukkan  kratom  sebagai  tanaman  binaan  yang  masuk  dalam kategori  tanaman  obat.  Dampak  dari  peraturan  Kementan  ini,  petani  kratom  di  Kalimantan mempunyai  dasar  hukum  untuk  terus  membudidayakan,  menjualbelikan  maupun mengkonsumsinya. Senada dengan Kementan, potensi ekonomi yang besar tanaman kratom membuat  KemonkopUKM  mendorong  pelaku  UMKM  bekerjasama  dengan  BUMDes- BUMDes di Kalimantan untuk mengolah kratom supaya mampu meningkatkan pasar ekspor sebagai bahan baku farmasi di pasar Eropa  (Kristianus, 2022).  Belum sinerginya kebijakan internal  pemerintah  antara  BNN,  Kemenkes,  Kementan  dan  KemenkopUKM  inilah  yang menjadikan kebingungan masyarakat terkait regulasi kratom.
Sementara  penolakan  paling  keras  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kalimantan Barat.  Gubenur  Kalimantan  Barat  Sutarmidji  bereaksi  menolak  pelarangan  Kratom.  Untuk membuktikan  kandungan  dalam  Kratom,  Sutarmidji  memerintahkan  Balitbangda  Kalbar melakukan  penelitian  terkait  efek  kratom.  Hasil  penelitian  tersebut  menemukan  hasil  yang berbanding  terbalik  dengan  BPOM  yang  menyatakan  Kratom  berbahaya.  Kepala  Balitbang Kalbar Herkulana Mekarryani menemukan kratom tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Keyakinan  Balitbangda  Kalbar  ini  setelah  dilakukan  penelitian  praklinis  melalui  campuran minuman kratom dengan jeruk nipis dan madu. Hasil keseluruhan responden yang diuji coba mengatakan  ada  dampak  positif  kesehatan  yang  dirasakan  dan  tidak  mengalami  halusinasi (Puterina,  2020).  Dampak  positif  yang  dirasakan  oleh  152  Responden  yang  sedang  diteliti, menurut  peneliti  Madya  Balitbangda  Kalbar  Rudi  Setyo  Utomo  adalah  responden  terkena diabetes  dapat  sembuh.  Selain  itu  responden  juga  merasakan  stamina  lebih  kuat,  hipertensi turun, batuk menjadi reda dan sebagai obat anti diare.
Selain  penolakan  dari  Gubernur  Kalbar,  Bupati  Kapuas  Hulu  Fransiskus  Diaan  juga bereaksi  keras  terhadap  narasi  pelarangan oleh BNN. Menurutnya narasi  pelarangan kratom telah  mengamcam  keberlangsungan  18.120  petani  kratom  di  Kapuas  Hulu.  Bupati  Kapuas Hulu mendesak pemerintah pusat memberikan kejelasan regulasi kratom. Dengan dukungan regulasi  pengembangan  kratom  di  Kapuas  Hulu  dapat  ditingkatkan.  Potensi  kratom  jika dibandingkan  tanaman  karet  lebih  menjanjikan  kratom.  Karena  mudah  pemeliharaan,  dan jangka panen singkat (Saubani, 2021). Anggota Komisi IX daerah pemilihan Kalimantan Barat Alifuddin menolak larangan kratom oleh BNN. Pihaknya mendorong pemerintah melegalkan kratom karena tidak sama dengan ganja. Kratom menurut Alifuudin, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan dibuatkan aturan yang tepat guna (Makdori, 2021).
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
Mempelajari perkembangan kratom di Indonesia dengan berbagai perbedaan kebijakan oleh  Kementerian/Lembaga,  Kepala  Staf  Kepresidenan  Moeldoko  setelah  bertemu  dengan Peneliti dan perwakilan senat Amerika Serikat (AS) ikut memberikan pernyataan mendukung pemanfaatan kratom. KSP mendorong pemanfaatan kratom untuk tujuan kesehatan, ekonomi dan  ekologi.  Selanjutnya  KSP  mendorong  penataan  regulasi  dan  tata  niaga  kratom  untuk pengembangan kedepan lebih baik (Rizqo, 2022).
Terkait perbedaan sikap  terkait regulasi  Kratom ini,  BNN telah melakukan sejumlah upaya strategi untuk mengendalikan jalannya proses kebijakan  pelarangan kratom. Ketua Tim II  Rieska  Dwi  Widayati  Analisis  Direktorat  Pemberdayaan  Alternatif  BNN  RI  saat  di wawancara  penulis  Rabu  5  desember  2022  menyampaikan  beberapa  upaya  yang  sudah dilakukan BNN. Pertama setelah kratom dinyatakan mempunyai kandungan zat berbahaya oleh BPOM, BNN melakukan mitigasi dengan melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak  menyalahgunakan  kratom  untuk  campuran  obat  dan  makanan.  Upaya  kedua,      BNN mendorong agar kratom dimasukkan sebagai Narkotika Golongan 1 sesuai rekomendasi komisi nasional  perubahan  penggolongan  narkotika,  serta  mendorong  kementerian  terkait menyiapkan regulasi agar dapat dimasukkan dalam revisi UU narkotika. Upaya ketiga, sebagai fungsi  penanganan  narkotika,  BNN  melaksanakan  kegiatan alternative  development di Kalimantan Barat (2020 s.d. 2022) dan Kalimantan Timur (2021 dan 2022). Program alternatif development ini untuk mendorong masyarakat beralih ke pertanian lain sebelum benar-benar kratom dilarang.
Beberapa poin dalam narasi di atas telah menggambarkan bentuk naratif seperti level analisis, penjelasan terkait dengan karakter serta setting pada penelitian ini secara terperinci seperti dalam tabel 1.
Tabel 1. Bentuk Naratif Level Analisis Level Meso. Pemerintah  dalam  hal  ini    BNN  sebagai  aktor  pendorong  kebijakan pelarangan kratom yang berhadapan dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  yang  resisten  terhadap kebijakan tersebut. Setting UNODC memasukkan Kratom ke dalam NPS. BPOM Mengeluarkan surat  edaran  larangan  penggunaan  kratom  ke  dalam  campuran makanan  maupun  obat  karena  mengandung  senyawa  berbahaya Mitragynin.  Komite  Nasional  Perubahan  Penggolongan  Narkotika memasukkan Kratom dalam kelompok narkotika golongan 1. • Protagonis (Heroes):  BPOM, Komite Nasional Perubahan
Penggolongan Narkotika dan BNN.
• Antagonis (Villain) : Gubernur Kalbar, Bupati Kapuas Hulu, Kemenkes, Kementan, Kemenkop UKM, Kantor Staff Presiden • Korban (Victim) : Masyarakat  terhadap penyalahgunaan kratom di masa depan.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
Plot • Surat  Edaran  Kepala  Badan  POM  Tahun  2016.  Kratom mengandung  senyawa  berbahaya  Mitragynine  yang  jika digunakan  dalam  dosis  rendah  menyebakan  stimulant  dan penggunaan  dosis  tinggi  menyebabkan  kecanduan  seperti narkotika. • Dimasukkannya  Kartom  dalam  narkotika  golongan  1  oleh Komite Perubahan narkotika • BNN menyatakan sikap mendukung pelarangan kratom • Muncul  resistensi  dari  pemerintah  daerah  penghasil  kratom serta Kemeterian/Lembaga terkait yang belum sinkron terkait regulasi Pesan Moral Meski sudah dinyatakan mempunyai kandungan senyawa berbahaya, regulasi Kratom di Indonesia belum ada dan menjadi debatable antar kementerian/Lembaga.    selama  masa  kekosongan  regulasi  BNN mendorong Kementerian terkait agar memasukkan kratom dalam UU Narkotika. Sementara untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan  kratom.  BNN  melakukan  sosialisasi  terkait  bahaya penyalahgunaan kratom.

## Konten Narasi
• Sistem Nilai • (Belief system) • Daun  kratom  mengadung  senyawa  alkaloid  mitragynine  jika digunakan  dosis  kecil  menyebabkan  efek  stimulant  dan  pada dosis tinggi menyebabkan efek penenang seperti narkotika. • Kratom  memiliki  manfaat  sebagai  obat  herbal  dan  penambah stamina. Dapat digunakan sebagai obat hipertensi, diabetes dll. • Kratom memiliki manfaat ekonomi. Kratom mempunyai pangsa pasar  ekspor,  mudah  perawatan,  masa  tanam  cepat  sehingga membantu perekonomian masyarakat. • Kratom memiliki manfaat ekonologi, tanaman kratom yang cepat tumbuh serta mempunyai akar kuat mampu menjaga sungai dari abrasi  dan  mendorong  program  deforestasi.  Kratom  dapat menjaga  ekosistem  hutan  dengan  menyediakan  berbagai makanan dan tempat berlindung satwa. Strategi • BNN  gencar  melakukan  sosialisasi  bahaya  kandungan  kratom. Sehingga dilarang untuk campuran obat maupun makanan. • BNN  melaksanakan  kegiatan  alternative  development  di Kalimantan Barat (2020 s.d. 2022) dan Kalimantan Timur (2021 dan 2022). Program alternatif development ini untuk mendorong masyarakat beralih ke pertanian lain sebelum benar-benar kratom dilarang. • BNN  mendorong  Lembaga  terkait  melakukan    penelitian kandungan senyawa berbahaya kratom. • BNN mendorong Kementerian/Lembaga terkait untuk
memasukkan Kratom dalam UU narkotika
Sumber : Analisis penulis

## B. Kontra Narasi Kratom
Kebijakan  pelarangan  Kratom  yang  diajukan  oleh  BNN  saat  ini  masih  terdapat pertentangan, tidak hanya dari petani maupun pengusaha kratom, melainkan juga ditolak secara keras  oleh  Pemerintah  Daerah  penghasil  kratom.  Gubernur  Kalimantan  Barat  (Kalbar) Sutarmidji berharap BNN tidak melarang kratom. Menurutnya, kratom adalah tanaman kaya
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
manfaat baik dalam segi perekonomian warga, kesehatan maupun untuk menjaga kelestarian lingkungan.  Untuk  memperkuat  penolakan  tersebut,  Gubernur  Kalbar  memerintahkan Balitbangda  Kalbar  untuk  melakukan  penelitian  terkait  kratom.  Hasil  penelitian  tersebut menemukan  hasil  yang  berbanding  terbalik  dengan  BPOM  yang  menyatakan  Kratom berbahaya.  Kepala  Balitbang  Kalbar  Herkulana  Mekaryani  menemukan  kratom  tidak berbahaya  bagi  kesehatan  masyarakat.  hasil  penelitian  uji  klinis  yang  dilakukan  oleh lembaganya  tidak  menemukan  responden  yang  mengalami  halusinasi.  Uji  klinis  dilakukan dengan  meracik  daun  kratom  dengan  campuran  jeruk  nipis  dan  madu  dan  diujicobakan terhadap  152  responden  (Puterina,  2020).  Bahkan  dipercaya  responden  mampu  mengobati keluhan  penyakit  yang  dideritanya  seperti  tekanan  darah  tinggi,  sakit  diare,    Pereda  batuk, malaria, diabetes, obat luka luar serta mengobati kulit gatal.
Polemik penolakan pelarangan kratom oleh Pemerintah Daerah ini juga disikapi oleh Kementerian/Lembaga  terkait  dengan  membangun  narasi  berbeda  dengan  BNN.  Semisal, Kemenkes  sebagai  kementerian  yang  harusnya  memasukkan  kratom  dalam  perubahan penggolongan    narkotika  golongan  1  sesuai  rekomendasi  komite  nasional  perubahan penggolongan narkotika justru tidak memasukkan kratom dalam Permenkes No 7 Tahun 2018. Bahkan narasi yang dibangun Kemenkes ada wacana memasukkan kratom dalam golongan 2 dan 3 yang dibuka untuk akses pengobatan.
Kementerian Pertanian  melalui  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104 tahun 2020 tentang  Komoditas  Binaaan  Kementerian  Pertanian,  justru  memasukkan  Kratom  dalam tanaman yang menjadi binaan. Sementara melihat prospek ekonomi kratom, KemenkopUKM justru  mendorong  pelaku  usaha  kecil  dan  menengah  (UMKM)  dan  petani  untuk  menjajaki pasar ekspor kratom untuk bahan baku farmasi di pasar Amerika Serikat  dan Eropa (Kristianus, 2022).
Bahkan yang terakhir, menyikapi  perbedaan kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait kebijakan Kratom ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut menangani persoalan kratom di Indonesia. KSP setelah bertemu dengan perwakilan senat dan peneliti dari AS juga berbeda pandangan dengan BNN. Karena sama sekali tidak menyebut unsur senyawa bahaya yang  terkandung  dalam  kratom.    Menurut  Moeldoko  akan  dilakukan  kerjasama  penelitian untuk  mendorong  pemanfaatan  kratom  dalam  tiga  hal  yaitu  ekonomi,  Kesehatan  dan kelestarian lingkungan.  Bahkan secara langsung KSP mendorong Kementrian/Lembaga terkait untuk mengatur tata niaga dan regulasi agar pengembangan kratom kedepan lebih baik. (Rizqo, 2022). Untuk meningkatkan nilai  ekspor, Moeldoko  mendorong petani lebih  higienis  dalam memproduksi kratom, karena temuan pelanggan dari Amerika Serikat menemukan kandungan bakteri E-coli dan logam berat. Data 2021, nilai eksport kratom ke Eropa sudah mencapai 400 ton (Rangga, 2022).
Analisis terkait kontra narasi regulasi kratom sesuai uraian di atas, secara secara garis besar memuat beberapa poin, yaitu masalah ekonomi dapat mengancam ribuan petani kratom, UMKM  dan  Koperasi,  masalah  kesehatan  karena  kratom  mempunyai  kandungan  obat  yang selama ini dipercaya masyarakat lokal untuk obat herbal dan penambah stamina. Selain itu juga isu  masalah  deforestasi  hutan.  Kratom  merupakan  tanaman  yang  cocok  untuk  menjaga kelestarian lingkungan dan abrasi sungai serta tempat berkembang biak satwa liar.

## C. Analisis Metanarasi
Analisis  metanarasi  digunakan  untuk  memetakan  narasi  utama  yang  dibangun  oleh BNN  terkait kebijakan  pelarangan kratom serta  dikomparasikan dengan  narasi  kontra yang dibangun oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/Lembaga  yang menginginkan kratom dapat dikembangbiakkan  dan  dimanfaatkan.  Analisis  metanarasi  juga  memudahkan  untuk
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
mengetahui sebab perbedaan dari kedua narasi yang pro dan kontra. Untuk memudahkan dalam analisis  metanarasi  dua  set  narasi  dari  pro  dan  kontra  ini  dibandingkan  secara  berhadapan selanjutnya dapat dicari solusi dari perbedaan narasi tersebut dengan menganalisa hambatan maupun  kendala  yang  terjadi.  Selanjutnya  solusi  dari  perbedaan  narasi  tersebut  dapat digunakan  sebagai  rekomendasi  strategis  terkait  kebijakan  kratom  di  Indonesia.  Penjelasan lengkap analisis metanarasi seperti di table 2.
Tabel 2. Visualiasi antarnarasi Narasi pro Narasi kontra Alasan perbedaan Kratom  berbahaya  mengandung 7-hidroksimitraginin  efeknya  13 kali  lebih  kuat  dari  morfin. Kratom  dimasukkan  dalam  NPS oleh CND. Kratom dilarang oleh BPOM, Kratom dalam pengawasan WHO Kratom  berbahaya  jika  dicampur dengan  obat  lain.  Jika  kratom dikonsumsi tanpa campuran, dapat sebagai obat herbal penambah  stamina,  obat  diare,
obat  hipertensi,  obat  gatal  dan tidak menyebabkan halusinasi Perbedaan  Belife  System  yang berasal dari perbedaan pandangan  tentang  tujuan  dan akibat  dari  pemanfaatan  kratom oleh  kedua  aktor  yang  pro  dan kontra Kratom mengandung zat berbahaya, sehingga petani
Kratom diarahkan untuk mencari alternatif tanaman sebagai penghasilan • Kratom  potensial  untuk mendongkrak perekonomian, masa tanam  cepat  dan  mudah dibudidayakan. • Pangsa  pasar  kratom potensial untuk mendongkrak ekspor. Sehingga perlu dilengkapi  regulasi  dan tata niaga. • Kratom bermanfaat untuk  deforestasi  dan menjaga  abrasi  aliran sungai Perbedaan  pandangan  terkait nilai  bahaya  dan  nilai  manfaat kratom    oleh  kedua  aktor  yang pro dan kontra. Untuk yang pro melihat  dari  sisi  zat  berbahaya, sedangkan  yang  kontra  melihat kratom  mempunyai  peluang untuk  kesehatan,  ekonomi  dan ekologi. Kratom merupakan tanaman berbahaya yang harus dimasukkan  narkotika  golongan 1 dan diatur dalam UU narkotika Kratom  dapat  dijadikan  tanaman bermanfaat bagi Kesehatan, sehingga  ada  alternatif  dapat dimasukkan dalam narkotika golongan 2 dan 3 Penelitian masih berjalan terkait uji klinis pemanfaatan kratom Kratom dapat menyebabkan Halusinasi dan Kematian sehingga  di  larang  di  beberapa negara  seperti  Thailand  dan Malaysia Belum ada data keracunan terkait penyalahgunaan kratom di Indonesia.  Varietas  kratom  di Indonesia mungkin berbeda dengan  kratom  di  negara  lain sehingga tidak dapat di samakan Perbedaan pada hasil  penelitian terkait  dampak  dan  manfaat kratom.

## Sumber: Analisis penulis
Berdasarkan tabel 2 di atas,  terdapat perbedaan narasi yang tercipta antara narasi utama dengan  kontra  narasi  yang  dibangun  oleh  Pemerintah  Daerah/Kementerian/Lembaga  yang menolak pelarangan kratom. Dari tabel 2 tersebut terdapat 2 (dua) hal yang menjadi hambatan bagi  narasi  kebijakan  yang  dibangun  oleh  BNN  sebagai vocal  point penanganan  narkotika. yakni  pertama,  adanya  perbedaan  belief  system  terhadap  terhadap  nilai  kemanfaatan  dan kemudharatan tanaman kratom; kedua, belum adanya kajian empiris tentang bahaya kratom di indonesia.    BNN  berkeyakinan,  kratom    dimasukkan  UNODC  dalam  daftar  NPS  sehingga membutuhkan regulasi untuk pelarangan agar tidak berbahaya bagi masyarakat. BPOM juga melalui  surat  edaran  tahun  2016  melarang  kratom  untuk  campuran  obat  dan  suplemen makanan.  Melihat  dampak  buruh  penyalahgunaan  kratom  di  dunia.  Organisasi    Kesehatan
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
Dunia (WHO) melalui komite pakar tentang ketergantungan narkotika merekomendasikan agar WHO  melakukan  pengawasan  ketat  terhadap  segala  bentuk  produk  olahan  kratom(WHO, 2022).
Sedangkan dari kelompok kontra melihat kratom adalah tanaman kaya manfaat yang harus diteliti mendalam untuk mendapatkan manfaat baik ekonomi, kesehatan maupun ekologi. Secara ekonomi kratom bagi kelompok kontra membantu perekonomian masyarakat. Kratom telah  membantu  perekonomian  masyarakat  Kalimantan  Barat  saat  ekonomi  terpuruk  akibat pandemi  Covid-19  dan  menopang  kehidupan  keluarga  disaat  harga  karet  menurun.  Biaya pemeliharaan  yang  murah  dan  masa  panen  yang  singkat  membuat  petani  kratom  tidak mengeluarkan biaya banyak untuk membudidayakan kratom.
Kelompok  kontra  melihat  pemanfaatan  kratom    sebagai  obat  di  Indonesia  sudah dilakukan oleh masyarakat Kalimantan secara turun temurun. Buktinya selama ini belum ada kasus kecanduan maupun keracunan akibat mengkonsumsi kratom. Dari fakta ini, kelompok kontra  mendorong  penelitian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  kemungkinan  ada  perbedaan varietas tumbuhan kratom yang tumbuh di Kalimantan dengan kratom di negara-negara lain seperti Malaysia maupun Thailand.
Keberadaan perbedaan pandangan dalam setiap kebijakan publik merupakan hal biasa di negara demokrasi. Kontra narasi dari kelompok yang resisten terhadap kebijakan merupakan proses penyempurnaan kebijakan pulik. Sehingga dibutuhkan strategi yang pas agar kebijakan dapat diterima seluruh masyarakat.

## D. Rekomendasi Srategi penguatan kebijakan pelarangan kratom
Hasil analisis metanarasi, perbedaan pandangan dan keyakinan terkait regulasi kratom telah  memunculkan  kontra  narasi  dari  berbagai  kalangan  yang  resisten  terhadap  kebijakan tersebut.  Di  sisi  lain,  hasil  metanarasi  ini  mampu  melahirkan  pesan  moral  yang  dapat dikembangkan untuk solusi pembentukan kebijakan dengan didasari sistem nilai dan strategi sebagai berikut.
a. Guna meyakinkan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah terkait dengan masalah dibelakang hari terkait dampak buruk penyalahgunaan kratom, perlu di dorong penelitian terkait uji klinis kratom secara konprehensif.
b. Penolakan  pelarangan  kratom  oleh  Pemerintah  Daerah  Kalimantan  Barat,  cenderung karena kratom mempunyai dampak ekonomi bagi para petani. Sehingga diperlukan kajian program alternatif  development sebagai  pengganti  penghasilan  petani  agar  tidak menimbulkan dampak signifikan ditengah masyarakat.
c. Dari hasil metanarasi, BNN belum mendapatkan dukungan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah  daerah  dalam  kaitannya  mendorong  kratom  masuk narkotika golongan1. Sehingga perlu melakukan komunikasi efektif serta membangun data terkait upaya pencegahan, pendampingan maupun dampak buruk penyalahgunaan kratom yang mungkin dikemudian hari terjadi di Indonesia.
d. Saat  ini  terjadi  kekosongan  regulasi  kratom.  Dan  diperparah  dengan  perbedaan  narasi kebijakan  masing-masing  Kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  daerah.  Supaya  tidak menyebabkan  kebingungan  masyarakat,  Kementerian/Lembaga  terkait  termasuk  BNN tidak memberikan statemen apapun di media massa terkait kratom.
Jika  kedepan  dalam  perkembangannya,  Indonesia  melegalkan  kratom.  Untuk  meningkatkan nilai eksport produk kratom perlu dibangun pengolahan kratom menjadi bahan obat. Sehingga tidak perlu untuk mengekspor bahan mentah
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  terkait  kebijakan  kratom  di  Indonesia    dengan pendekatan  NPA,  didapatkan  beberapa  kesimpulan,  yaitu:  pertama,  narasi  utama  yang dibangun  oleh  BNN  tetap  mendorong  pelarangan  Kratom  dengan  tujuan  untuk  melindungi seluruh  masyarakat  Indonesia  dari      yang  berisiko  muncul,  karena  kratom  merupakan  jenis narkotika berbahaya yang mempunyai efek 13 kali lipat dari morfin.  Kedua, hambatan dari narasi  kebijakan  yang  dibangun  oleh  BNN    adalah  adanya  perbedaan belief  system dengen kementerian/Lembaga  dan  Pemerintah  Daerah  penghasil  kratom,  BNN  meyakini  kratom berbahaya, sedangkan kementerian/Lembaga berkeyakinan kratom tanaman bermanfaat untuk ekonomi,  kesehatan  dan  ekologi.  serta  belum  adanya  kajian  empiris  tentang  pemanfaatan kratom. Ketiga, rekomendasi strategi untuk memperkuat BNN  terkait kebijakan pelarangan kratom  adalah  membuka  ruang  diskusi  dengan  kementerian/Lembaga  terkait  untuk  dapat merumuskan kebijakan kratom biar tidak terjadi kekosongan regulasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT atas segala karunia -Nya. Kedua, ucapkan terima kasih kepada Dr. Puspitasi S.Sos M,Si sebagai pembimbing yang memberikan kritik,  saran  dan  masukan  terkait  proses  penulisan.  Penelitian  ini  terlaksana  berkat  bantuan segala  pihak  terutama  dosen  pengampu  mata  kuliah  analisis  kebijakan  Dr  Palupi  Lindiasari Samputra,  dosen  pembimbing  Dr.  Lita  Sari  Barus  serta  Kepala  Tim  2  Analis  Direktorat Pemberdayaan Alternatif BNN RI Rieska Dwi Widayati yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian penulisan.
473 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048

## DAFTAR PUSTAKA
Anggara, K. (2020). Kratom, antara Polemik dan Harapan . Agust 19, 2020. BNN. Kratom, Antara Polemik dan Harapan (bnn.go.id) diakses 2 Desember 2021. Badan  Narkotika  Nasional.  (2019). Kratom  dan  Permasalahannya .  Jakarta:  Deputi Pemberdayaan Masyarakat.
Amioka, E., Rockhill, K., Haynes, C. M., & Black, J. C. (2020). Prevalence and description of kratom (Mitragyna speciosa) use in the United States: A cross- sectional study. Addiction , 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/add.15082
Anita, Aminuyati, M. U. (2019). ANALISIS PENDAPATAN PETANI KRATOM DALAM MEMBANTU PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK DESA SUNGAI ULUK PALIN.
Jurnal Pendidikan Pembelajaran Khatulistiwa , 1–8.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i4.32977
BNN.  (2020). Kratom,  Antara  Polemik  dan  Harapan .  bnn.go.id.  https://bnn.go.id/kratom- antara-polemik-harapan/
BPOM. (2016). Surat Edaran_Mitragyna Speciosa (kratom)_30 September 2016.pdf . Corkery, J. M., Streete, P., Claridge, H., Goodair, C., Papanti, D., Orsolini, L., Schifano, F., Sikka, K., Körber, S., & Hendricks, A. (2019). Characteristics of deaths associated with kratom use . 1921 . https://doi.org/10.1177/0269881119862530
Eastlack,  S.  C.,  Cornett,  E.  M.,  &  Kaye,  A.  D.  (2020).  Kratom  —  Pharmacology  ,  Clinical Implications , and Outlook : A Comprehensive Review. Pain and Therapy , 9 (1), 55–69. https://doi.org/10.1007/s40122-020-00151-x
Eggleston,  William,    et  all.  (2019).  Kratom  Use  and  Toxicities  in  the  United  State. Pharmachotherapy , 0–2. https://doi.org/10.1002/phar.2280
Fadholi, A., Surtikanthi, D., Istyawan, M., Annisya, S., Pratiwi, U. D., Badan, I., Nasional, N., Salemba,  J.,  &  No,  R.  (2022).  Legalitas  Narkotika  Jenis  Baru  (  Kratom  ) :  Antara Ancaman  Dan  Peluang  Bagi  Ketahanan  Nasional  Indonesia. Jurnal  Pengabdian masyarakat , 2 , 69–80. Handoyo,  P.  (2022). Seperti  Ganja,  Pelarangan  Kratom  Bakal  Suburkan  Pasar  Gelapnya . rumahcemara.or.id. https://rumahcemara.or.id/seperti-ganja-pelarangan-kratom-bakal- suburkan-pasar-gelapnya/
Ismail, R., Rizal, M., Manaf, A., Hassan, M. R., Nawi, A. M., Ibrahim, N., Lyndon, N., Amit, N., Zakaria, E., Ajib, M., & Razak, A. (2022). Prevalence of Drug and Substance Use among Malaysian Youth : A Nationwide Survey . Kristianus,  A.  (2022). Kemenkop  UKM  Dorong  UMKM  Garap  Ekspor  Tanaman  Kratom . Investor.id. https://investor.id/business/302735/kemenkop-ukm-dorong-umkm-garap- ekspor-tanaman-kratom
Kusumawardani,  D.  (2019). Forests  and  Climate  Change  Progamme .  Biro  Perencanaan National Progam Manajemen Unite KLHK.
Maharani, A. R., & Prasetyo, H. (2020). Legalitas status hukum tanaman kratom di indonesia . 978–979.
Makdori. (2021). Tak Sepakat dengan BNN, Anggota DPR FPKS Tolak Kratom Disamakan dengan  Ganja .  Merdeka.com.  https://www.merdeka.com/peristiwa/tak-sepakat-dengan- bnn-anggota-dpr-fpks-tolak-kratom-disamakan-dengan-ganja.html Muliawan,  F.  (2019). Mengenal  Kratom,  Daun  Surga  dari  Kalimantan,  Dilema  antara Manfaat dan Mudarat . Kaltimkece.com. https://kaltimkece.id/rupa/kesehatan/mengenal- kratom-daun-surga-dari-kalimantan-dilema-antara-manfaat-dan-mudarat
Nasrun, M. A., Ekonomi, F., & Tanjungpura, U. (2020). Kekuatan Dasar Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 di Kabupaten Kapuas Hulu . 32–40.
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2048
Novindriani, D., Novindriana, D., Wijianto, B., & Andrie, M. (2022). Studies on the Sedative Effect of Mitragyna speciosa Korth . as an Endemic Plant in West Borneo , Indonesia . 11 (2), 3344–3349.
Oktaviani, D. (2020). Pendapatan Petani dari budidaya Tanaman Purik . 8 (July), 1–23. Puterina, E. (2020). MINIMAL LIMA TAHUN TELITI KRATOM SEBAGAI BAHAN FARMASI . Kalbarprov.go.id. https://kalbarprov.go.id/berita/minimal-lima-tahun-teliti-kratom- sebagai-bahan-farmasi.html
Rachman.  (2022). Gubernur  Kalbar  Harap  Tak  Ada  Larangan  Pemanfaatan  Kratom . detik.com. https://news.detik.com/berita/d-6233764/gubernur-kalbar-harap-tak-ada- larangan-pemanfaatan-kratom
Raini, M. (2017). Kratom ( Mitragyna speciosa Korth ): Manfaat , Efek Samping dan Legalitas . 175–184.
Rangga.  (2022). KSP  apresiasi  pengembangan  kratom  sebagai  komoditas  ekspor . antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/3045797/ksp-apresiasi- pengembangan-kratom-sebagai-komoditas-ekspor
Rizqo, K. (2022). Istana: Ada Pandangan Kratom Masuk Psikotropika, tapi Peneliti AS Bilang Tidak . detik.com. https://news.detik.com/berita/d-6223026/istana-ada-pandangan- kratom-masuk-psikotropika-tapi-peneliti-as-bilang-tidak
Saubani,  S.  (2021). Upaya  Kapuas  Hulu  Lobi  Pusat  Agar  Kratom  tak  Dilarang  BNN . Republika.co.id.  https://www.republika.co.id/berita/r058rr409/upaya-kapuas-hulu-lobi- pusat-agar-kratom-tak-dilarang-bnn
Singh, D., Narayanan, S., Müller, C. P., Swogger, M. T., Jeng, N., Chear, Y., Bin, E., Sabrina, N.,  Yusoff,  M.,  Sangarran,  D.,  León,  F.,  &  Mccurdy,  C.  R.  (2019).  Motives  for  using Kratom  (  Mitragyna  speciosa  Korth  .)  among  regular  users  in  Malaysia. Journal  of Ethnopharmacology , 233 (August 2018), 34–40. https://doi.org/10.1016/j.jep.2018.12.038
Singh, D. S. M. (2015). Social Functioning of Kratom ( Mitragyna speciosa ) Users in . May , 37–41. https://doi.org/10.1080/02791072.2015.1012610
Singh,  D.,  Santacroce,  R.,  Narayanan,  S.,  Vicknasingam,  B.,  &  Urrestarazu,  A.  R.  (2017). Changing trends in the use of kratom ( Mitragyna speciosa ) in Southeast Asia . December 2016 , 1–6. https://doi.org/10.1002/hup.2582
Striley, C. W., Hoeflich, C. C., Viegas, A. T., Berkowitz, L. A., Matthews, E. G., Akin, L. P., Iheanyi-okeahialam,  C.,  Mansoor,  U.,  &  Mccurdy,  C.  R.  (2022). Health  Effects Associated  With  Kratom  (  Mitragyna  speciosa  )  and  Polysubstance  Use :  A  Narrative Review Introduction . https://doi.org/10.1177/11782218221095873
Sukor, M., Karim, A., Baba, I., & Shaffie, F. (2017). Dispute Law Model : Implications from the Implementation of Law on Kratomin Malaysia . 17 (1), 69–80.
Swogger,  M.  T.,  &  Walsh,  Z.  (2018). Kratom use and mental health : A systematic review . 183 (December 2017), 134–140. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2017.10.012 Veltri, C., Grundmann, O., Veltri, C., & Grundmann, O. (2022). Current perspectives on the impact  of  Kratom  use  Current  perspectives  on  the  impact  of  Kratom  use . 2019 . https://doi.org/10.2147/SAR.S164261
Wahyono, S. dkk. (2019). Kratom, Prospek Kesehatan dan sosial ekonomi . Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB.
WHO. (2022). WHO Expert Committee on Drug Dependence .