## Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA

## Original Research Paper
Sosialisasi  Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP)  Tarif  Pajak  PPN Menjadi  11  Persen  Pada  Mahasiswa  D  III  Perpajakan  Fakultas  Ekonomi Universitas Mataram
Suprianto 1* , Himawan Susanto 1 , Eka Agustiani 1 , Endang Astuti 1
1 Program Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;
https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i4.2651
Sitasi : Suprianto., Susanto, H., Agustiani, E., & Astuti, E. (2022). Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 Persen Pada Mahasiswa D III Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 5(4)

## Article history
Received: 20 Oktober 2022 Revised: 30 November 2022
Accepted: 8 Desember 2022
*Corresponding Author: Suprianto, Program Studi Pemabangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia; Email: suprianto@unram.ac.id
Abstract: Kegiatan    penyuluhan  tentang  Sosialisasi  Harmonisasi  Peraturan Perpajakan      (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi  11 persen sedini  mungkin perlu  disampaikan  kepada  mahasiswa  khususnya  mahasiswa  Diploma  Tiga Perpajakan  agar  mahasiswa  mampu  menerapkan  perhitungan  Pajak Pertambahan  Nilai  pada  kasus-kasus  transaksi  Barang  Kena  Pajak  dan  jasa kena  pajak.  Kegiatan  penyuluhan  dan  penyampaian  materi  berjalan  sesuai dengan  yang  direncanakan.  Awal  dari  kegitan  melakukan  test  pengetahuan tentang  pemahaman  perpajakan  secara  umum,  selanjutnya  dilakukan penyampaian  materi  dari  tim  pengabdian  selama  50  menit  kemudian dilanjutkan  dengan  diskusi.  Pada  umumnya  mahasiswa  dapat  memahami peraturan  yang  berlaku  tentang  UU  HPP  dan  perubahan  tariff  PPN  dari  10 persen menjasi 11 persen. Hasil diskusi dilakukan simulasi perhitungan kasus Pajak  Pertambahan  Nilai  atas  transaksi  BKP  dan  JKP  yang  dilakukan  oleh Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  dan  hasil  yang  dicapai  dalam  perhitungan  90 persen peserta telah menguasai materi yang disampaikan.manajemen usahatani dan mereka sangat berharap kegiatan ini bisa ditindak lanjuti untuk melakukan pembinaan pada kelompok tani  agar usahatani mereka bisa berkembang dan maju  dalam  pengelolaan  usahataninya.  Peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan penyuluhan  ini  sebanyak  42  orang  mahasiswa  dengan  metode  tatap  muka langsung  di  kelas  dengan  tampilan  peralatan  LCD  dan  TV  on  line  untuk menampilkan bagaimana melaporkan PPN secara online melalui DJP Pajak.
Keywords: Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan,  Tarif  PPN.  Diploma  Tiga Perpajakan

## Pendahuluan
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai  sumber  pendapatan  utama  berasal  dari pajak,  dimana  pajak  merupakan  suatu  kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaaan ke kas negara yang  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu, tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut  peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung    karena  dipergunaknuntuk  memelihara kesejahteraan  secara  umum.Pendapatan  Negara yang  bersumber  dari  pajak  mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun.
Untuk memaksimalkan peningkatan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, dalam hal ini menteri keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan  berbagai  kebijakan  perpajakan  salah satunya  adalah  reformasi  administrasi  perpajakan
yang  semakin  efektif  dan  efisien.  Kebijakan- kebijakan tersebut dapatmeliputi perundang- undangan  KMK,SE-DJP.  Satu  kebijakan  yang paling  dianggap  efisien  dan  efektif  yaitu  kebijakan tentang penyampaian SPT melalui e-filling . Ketentuan kewajiban e-Filing untuk PPh 21/PPh 26 ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018, yang berlaku sejak 1 April 2018 ( https://www.online-pajak.com ). Disisi  lain  mengingat  pemahaman  wajib pajak  mengenai  tata  cara  dan  ketentuan  perpajakan yang  sering  kali  menjadi  sebuah  permasalahan dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dan terjadinya perubahan-perubahan peraturan perpajakan  yang  membuat  semakin  kompleks  dan detailnya  aturan  pajak  yang  harus  ditaati    oleh masyarakat dalam hal ini oleh wajib pajak,Direktorat Jenderal  Pajak  memberikan  kelonggaran  dan kesempatan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  meminta pihak  lain  yang  memahami  masalah  perpajakan sebagai kuasa Wajib Pajak untuk dan atas namanya membantu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang Harmonisasi  Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP),  tarif Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  menjadi  11  persen pada  1  April  2022  mendatang.  Menteri  Keuangan (Menkeu)  Sri  Mulyani  Indrawati  menyatakan, kenaikan  1  persen  dari  PPN  ini  masih  berada  di bawah  rata-rata  PPN  dunia.Kalau  rata-rata  PPN  di seluruh  dunia  itu  ada  di  15  persen,  kalau  kita  lihat negara  OECD  dan  yang  lain-lain,  Indonesia  ada  di 10  persen.  Kita  naikkan  11  (persen)  dan  nanti  12 (persen)  pada  tahun  2025,”  ungkap  Menkeu  saat menjadi  narasumber  CNBC  Indonesia  Economic Outlook 2022, Selasa (22/03/2022).
Kenaikan  tarif  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN)  dari  10  persen  menjadi  11  persen  mulai berlaku pada Jumat (1/4/2022). Penerapan tarif PPN 11  persen  merupakan  amanat  pasal  7  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan  Perpajakan  (UU  HPP).  UU  HPP  klaster PPN  akan  tertuang  dalam  regulasi  sebagai  berikut: PMK  tentang  Tata  Cara  Penunjukan  Pemungut, Pemungutan,  Penyetoran,  dan  Pelaporan  PPN  atas Pemanfaatan  BKPTB  dan/atau  JKP  dari  Luar Daerah  Pabean  di  Dalam  Daerah  Pabean  Melalui PMSE; PMK tentang PPN atas Kegiatan Membangun  Sendiri;  PMK  tentang  PPN  atas  LPG Tertentu; PMK tentang PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau;  PMK  tentang  PPN  atas  Penyerahan
Barang Hasil Pertanian Tertentu; PMK tentang PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas; PMK tentang  PPN  atas  Penyerahan  Pupuk  Bersubsidi untuk  Sektor  Pertanian;  PMK  tentang  PPN  atas Penyerahan  JKP  Tertentu;  PMK  tentang  Kriteria dan/atau  Rincian  Makanan  dan  Minuman,  Jasa Kesenian  dan  Hiburan,  Jasa  Perhotelan,  Jasa Penyediaan  Tempat  Parkir,  serta  Jasa  Boga  atau Katering,  yang  Tidak  Dikenai  PPN;  PMK  tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata  Cara  Pemungutan,  Penyetoran,  dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi  Pengadaan  Barang  dan/atau  Jasa  melalui Sistem  Informasi  Pengadaan  Pemerintah;  PMK tentang  PPN  dan  PPh  atas  Transaksi  Perdagangan Aset  Kripto;  PMK  tentang  PPh  dan  PPN  atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial; PMK tentang Tata  Cara  Pendaftaran  dan  Penghapusan  NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan  Pajak  bagi  Instansi  Pemerintah;  PMK tentang  PPN  atas  Penyerahan  Jasa  Agen  Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi. Sebelumnya, Pemerintah mengakui masih menggodok  aturan  turunan  terkait  PPN  11  persen. Direktur  Jenderal  Pajak  Suryo  Utomo  mengatakan, finalisasi  aturan  PPN  bersamaan  dengan  aturan turunan  instrumen  pajak  lain  yang  tercakup  dalam UU  HPP.  Suryo  mengungkapkan,  ada  empat rancangan  aturan  turunan  yang  telah  dalam  proses harmonisasi,  antara  lain  aturan  mengenai  Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan  Ketentuan  Umum  Perpajakan  (KUP).  Aturan tersebut  berupa  Peraturan  Pemerintah  (PP).  Selain itu,  ada  sekitar  40  Peraturan  Menteri  Keuangan (PMK) yang masih disusun kementerian.
Mengenai Apa Itu PPN yang Tarifnya Naik Mulai 1 April 2022  dan perubahan tariff yang dari 10  persen  menjadi  11  persen  dan    Informasi perubahan  tariff  PPN  ini  perlu  segera  disampaikan kepada mahasiswa diploma Tiga Perpajakan dengan penyampaian  materi  berupa  penyuluhan  dengan metode tatap muka langsung di kelas
Permasalahan  umum  yang  dihadapi  oleh mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan pada umumnya  mereka  tidak  pernah  atau  jarang  sekali mengikuti  perkembangan  peraturan  perpajakan dilaman  DJP  pajak  .  Hal  ini  penting  karena  setiap saat  peraturan  perpajakan  mengalami  perubahan seperti perubahan tariff pada penghasilan WP orang pribadi  .  Sementara  ini  pemerintah  mengeluarkan
peraturan  baru  terkait  Harmonisasi  UU  HPP  pajak pertambahan  nilai  (PPN)  yang  mulai  diberlakukan penggunaan  tariff  sebesar  11  persen  yang  berlaku untuk perhitungan PPN mulai bulan Maret 2022.Hal ini  penting  untuk  diketahui  oleh  wajib  pajak  yang menyelenggarakan transaksi pembelian dan penjualan BKP maupun JKP dalam setiap transaksi yang  dilakukan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak,  yang antara lain  manfaatnya bagi mahasiswa :
a. Mahasiswa  sebagian  besar  belum  mengetahui adanya  perubahan  peraturan  tariff  PPN  11 persen yang baru.
b. Pengetahuan  mahasiswa  terbatas  waktunya untuk  mempelajari  Pajak  Pertamnbahan  Nilai yang berbasis komputer transaksi electronic.
c. Kendalanya  pada  saat  melakukan  perhitungan PPN  masukan  dan  PPN  keluaran  pada  setiap transaksi  serta  membuat  laporan  PPN  dalam pengisian SPT Masa PPN.
d. Ketersediaan  waktu  bagi  mahasiswa  untuk mencari informasi peraturan perpajakan dikarenakan  banyaknya tugas-tugas  yang dibebankan kepada mahasiswa.
Metode
Me tode yang digunakan dalam pelaksanaan  penyuluhan  tentang  Sosialisasi Peraturan  Pemerintah    (UU  HPP)  Tarif  Pajak PPN  Menjadi  11  persen  sedini  mungkin  perlu disampaikan  kepada  mahasiswa  khususnya  bagi mahasiswa  Diploma  Tiga  Perpajakan  Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Universitas  Mataram, adalah sebagai berikut :
1. Ceramah  penyampaian  materi    yang diberikan  oleh  tim  penyuluhan  dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mataram.
2. Tanya  jawab  /diskusi  setelah  pemaparan materi
3. Pada akhir penyuluhan dilaksanakan simulasi    pelatihan  pemecahan  soal  kasus transaksi Barang Kena Pajak (BKP)  dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)  dengan penerapan tariff baru 11 persen.
4. Akhir penyuluhan ada umpan balik tentang , pengetahuan  peserta  setelah  mengikuti penyuluhan terkait Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.
a. Materi penyuluhsn yang disampaikan,
b. Sistem dan metode yang digunakan  .
c. Saran dan masukan untuk tim pelaksana
Dalam  melakukan  transaksi  pembelian maupun  penjualan  barang  kena  pajak  maupun jasa  kena  pajak  maka  Pengusaha  Kena  Pajak harus membuat catatan transaksi penjualan BKP dalam  satu  bulan  transaksi  untuk  memudahkan dalam  perhitungan  PPN  pada  akhir  bulan. Pengkreditan  pajak  masukan  dapat  dilakukan oleh  PKP  dengan  cara  melihat  transaksi pembelian barang dengan bukti faktur pembelian yang  dijadikan  sebagai  pajak  masukan  (PM)., sedangkan  pada  waktu  menjual  BKP  tersebut maka PKP tadi harus memungut PPN sebesar 11 persen sebagai pajak keluaran (PK) pupuk. Dari hasil rekap data transaksi dapat diketahui antara lain :
1. Besarnya  Pajak  Masukan  yang  telah  di pungut pada waktu pembelian BKP
2. Besarnya  Pajak  Keluaran  pada  saata melakukan penjuualan BKP
3. Selisih  antara  pajak  masukan  dan  pajak keluaran  ,  jika  PM  >  PK  maka  terjadi kelebihan  bayar  PPN  ,  maka  kelebihan pembayaran  dapat  di  restitusi  (  di  minta kembali). Jika pajak masukan lebih kecil dari pajak  keluaran  ,maka  akan  yterjadi  kurang bayar.  Kekurangan  bayar  sebesar  hasil perhitungan  ini  harus  disetorkan  ke  kas negara  melalui  bank  persepsi  atau  melalui kantor Pos dan Giro.

## Hasil dan Pembahasan

## Pelaksanan Kegiatan
Kegiatan  penyuluhan  penyuluhan  tentang Sosialisasi  Peraturan  Pemerintah    (UU  HPP)  Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen sedini mungkin perlu disampaikan kepada mahasiswa khususnya mahasiswa Diploma Tiga Perpajakan, dilaksanakan selama  satu  hari  dengan  durasi  waktu    2  jam  30 menit , yaitu dimulai dari persiapan, mendata peserta dalam kelas pajak , persiapan lokasi ruang kegiatan, persiapan  peralatan  LCD  dan  layar  TV.  Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan pada  tanggal    22  Oktober  2022 bertempat  di  lantai satu  ruang  kuliah  A.1.3.  gedung  diploma  tiga perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram. Peserta yang hadir padaa saat kegiatan  penyuluhan    sebanyak  42  mahasiswa semester  5  program  studi  Diploma  Perpajakan dihadiri  oleh  ketua  program  dan  sekertaris program,diploma tiga perpajakan.
Pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  sosialisasi UU  HPP  tentang  perubahan  tariff  PPN  11  persen dibagi ke dalam 2 (dua) tahap yaitu penyajian materi dan  simulasi  tanya  jawab  melalui  diskusi.  Materi penyuluhan pajak pertambahan nilai dan perubahan tariff Pajak Pertambahan Nilai yang baru sebesar 11 persen, dilakukan dengan ceramah berupa pengetahuan informasi tentang :
1. Pentingnya  pengetahuan  tentang  peraturan Mentri Keuangan terkait UU HPP
2. Membuat simulasi perhitungan kasus transaaksi pembelian dan penjualan BKP/JKP
3. Merencanakan  perhitungan  PPN  dengan  tariff baru 11 persen
4. Membuat faktur pajak
5. Pengisian SPT Masa PPN Form 1111
Media    yang  digunakan  dalam  kegiatan penyuluhan  ini  adalah  laptop,  LCD  dan  wireless serta  materi  penyuluhan  yang  dibagikan  kepada peserta. Pada saat pelaksanaan penyampaian materi berakhir  para  peserta  penyuluhan  diberikan  waktu kesempatan  untuk  diskusi  dan  tanya  jawab permasalahan yang dihadapi oleh peserta dan setelah berakhirnya  sesi  tanya  jawab  anggota  tim menyebarkan  angket  isian  sebagai  bahan  evaluasi terhadap  pengetahuan  peserta  dalam  kegiatan penyuluhan ini.
Kegiatan berikutnya adalah mereviu permasalahan yang dihadapi oleh peserta penyuluhan berkaitan dengan harmonisasiSosialisasi  Peraturan  Pemerintah    (UU HPP)  Tarif  Pajak  PPN  Menjadi  11  persenkepada mahasiswa  diploma  tiga  perpajakan  sebagai tambahan  pengetahuan  berkaitan  dengan  mata kuliah Pajak Pertambahan Nilai.

## Hasil Kegiatan
Selama  berlangsungnya  penyuluhan  tentang Sosialisasi  Peraturan  Pemerintah    (UU  HPP)  Tarif Pajak  PPN  Menjadi  11  persen  kepada  mahasiswa diploma  tiga  perpajakan  di  Program  studi  Diploma Perpajakan  Fakultas  EDkonomim  dan  Bisnis Universitas  Mataram  ,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut :
1. Para  peserta  Sebagian  besar  belum  pernah mendapatkan informasi tentang perubahan tariff PPN yang mereka anggap sangat penting untuk melakukan perhituingan pajak terutang PPN.
2. Sebagian  besar  peserta  telah  dapat  membuat simulasi  transaksi  perhitungan  PPN  dalam transaksi  pembelian  dan  penjualan  BKP/JKP. ya.
3. Sebagian  peserta    dari  mahasiswa  tingkat semester  lima  yang  akan  menyelesaikan studinya  melalui  persyaratan  Praktik  Kerja Lapangan  (PKL)  ,  maka  informs  ini  sangat bermanfaat  untuk  pengambilan  obyek  PPN. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  dalam pertanian  cukup  membantu  petani  dalam mengerjakan  usahataninya,  apalagi  kebutuhan akan  pupuk,  bibit  dan  obat-obatan  mudah diperoleh dengan adanya kios pengecer pupuk.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  hasil  penyuluhan tentang Sosialisasi Peraturan Pemerintah  (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen bagi mahasiswa adalah sebagai berikut :
1. Mahasiswa  yang  hadir  sebagai  peserta    dalam penyuluhan  ini  diharapkan      akan  menularkan pengetahuan  yang  diperoleh  tentang  perubahan peraturan pemerintah tentang UU HPP perubahan tariff 11 persen.
2. Bagi  mahasiswa  secara  menyeluruh  untuk mengikuti  perkembangan  perpajakan  sering- sering membuka laman DJP pajak online.
3. Dengan minimnya informasi yang diterima oleh mahasiswa maka di harapkan para staf pengajar di Program Diploma Tiga selalu menginformasikan peraturan perpajakan terbaru. 4. Secara umum peserta penyuluhan mengharapkan  pertemuan  semacam  ini  perlu diadakan  dua  bulan  sekali  dalam  kuliah  umum untuk menambah wawasan pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan.
5. Dengan  semakin  berkembangnya  ekonomi Indonesia  maka  pemerintah  akan  merefisi peratauran dan perundang-undangan khususnya pajak  penghasilan  guna  menambah  pemasukan negara dari sector pajak.
Kegiatan  penyuluhan  Sosialisasi  Peraturan Pemerintah  (UU HPP) Tarif Pajak PPN Menjadi 11 persen,  bertujuan  untuk  memberikan  informasi terkait dengan gambaran umum tentang perpajakan
Indonesia khususnya Pajak Pertambahan Nilai atau kegiataan  dari  pengusaha  kena  pajak  (PKP)  dari transaksi penjualan maupun pembelian barang kena pajak  (BKP)  dan  Jasa  Kena  Pajak  (JKP)    yang dilakukan di dalam negeri.
1. Untuk  menghitung  Pajak  Pertambahan  Nilai (PPN) terutang hal yang utama harus ditentukan adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Dasar  Pengenaan  Pajak  (DPP)  adalah  jumlah harga  jual  ,  Penggantian,  Nilai  Impor,  Nilai Ekspor  atau  Nilai  Lain  yang  dipakai  sebagai dasar  untuk  menghitung  pajak  yang  terutang. Pajak Pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan  cara  mengalikan  tariff  dengan  .  Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .
PPN Terutang  =Tarif  x DPP
2. Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) : a. Harga  Jual,  adalah  nilai  berupa  uang  , termasuk  semua  biaya  yang  diminta  atau seharusnya  diminta  oleh  penjual  karena penyerahan  Barang  Kena  Pajak  .  Tidak termasuk  PPN  yang  dipungut  menurut
Undng-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b. Penggantian,  adalah  nilai  berupa  uang teermasuk  semua  biaya  yang  diminta  atau seharusnya  diminta  oleh  pengusaha  karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) , ekspor jasa  kena  pajak,  atau  ekspor  barang  kena pajak tidak berwujud (BKPTB) , tetapi tidak termasuk  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang dipungut  menurut  Undang-Undang  ini  dan potongan  hargayang  dicantumkan  dalam faktur  pajak  atau  nilai  berupa  uang  yang dibayar  atau  seharusnya  dibayar  oleh penerima jasa.
c. Nilai Impor, adalah Nilai berupa uang yang menjadi  dasar  perhitungan  bea    masuk ditambah  pungutan  berdasarkan  ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang mengatur  mengenai  kepabeanan  dan  cukai untuk  impor  BKP  ,  tidak  termasuk  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang  Mewah  yang  dipungut  menurut undan-undang ini.
d. Nilai  lain  sebagai  dasar  pengenaan  pajak (DPP)    PMK  -38/PMK.001/2013  untuk pemakaian sendiri BKP dana/atau Jasa Kena Pajak  adalah  harga  jual  atau  penggantian setelah  dikurangi  laba  kotor  ;  untuk pemberian Cuma-Cuma BKP dan/atau JKP
harga  jual  atau  penggantian  setelah dikurangi laba kotor.

## Kesimpulan
Hasil diskusi dilakukan simulasi perhitungan  kasus  Pajak  Pertambahan  Nilai  atas transaksi  BKP  dan  JKP  yang  dilakukan  oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan hasil yang dicapai dalam  perhitungan  90  persen  peserta  telah menguasai  materi  yang  disampaikan.manajemen usahatani  dan  mereka  sangat  berharap  kegiatan  ini bisa  ditindak  lanjuti  untuk  melakukan  pembinaan pada  kelompok  tani    agar  usahatani  mereka  bisa berkembang dan maju dalam pengelolaan usahataninya.  Peserta  yang  hadir  dalam  kegiatan penyuluhan  ini  sebanyak  42    orang  mahasiswa dengan metode tatap muka langsung di kelas dengan tampilan  peralatan  LCD  dan  TV  on  line  untuk menampilkan  bagaimana  melaporkan  PPN  secara online melalui DJP Pajak.

## Daftar Pustaka
Kompas.com dengan  judul  "Tarif  PPN  11  Persen Sudah Berlaku, tapi Aturan Teknisnya Masih Misteri", Maret 2022 Muhammad, Choirul Anwar
; https://money.kompas.com/read/2022/04/01 /15480592kotor6/tarif-ppn-11-persen-sudah- berlaku-tapi-aturan-teknisnya-masih- misteri?page=all.
…………  ;  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Menimbang  Nomor /PMK.03/2022  Tentang  Pajak  Pertambahan Nilai …………...;  Undang-undang Pajak Penghasilan ………… …;  Undang-undang PPN dan PPnBM …………….;  Peraturan Pemerintah dan Keputusan
Menteri  Keuangan  serta  SE  DJP  terkait  PPH dan PPN/PPnBM
Siti  Kurnia  Rahayu  dan  Ely  Suhayati.  2010.
Perpajakan Teori dan Perhitungan Perpajakan, Graha Ilmu,