Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
167

## R EVIVALISME M ASYARAKAT A DAT DALAM P OLITIK L OKAL DI I NDONESIA P ASCA -S OEHARTO :

## S TUDI K ASUS K OMUNITAS K AMPUNG N AGA ,

## T ASIKMALAYA , J AWA B ARAT
Oleh Amin Mudzakkir 1
Abstract
Indigenous people is an important issue in the post-Suharto Indonesian politics. In the struggle over state power and capital, the discourse is used by both human rights activists and indigenous communities as their agenda. The process is described as “adat revivalism”. However, the 'indigenous' term was actually created from a certain social and intellectual process; which shall not taken for granted. In this term, the discourses of indigenous peoples become complex and dynamic. Based on that perspective, this article observes how Kampung Naga traditional community in Tasikmalaya, West Java, deals with government policy on tourism. Through the process of resistance and negotiations, it created a consensus among the community of Kampung Naga and the government.
Keywords:   Indigenous peoples, revivalism, on tourism policy, Kampung Naga

## Pendahuluan
Masyarakat adat adalah sebuah istilah yang mempunyai makna penting dalam kehidupan politik Indonesia kontemporer. Sebagai terjemahan bahasa Indonesia untuk istilah indigenous peoples yang lazim dipakai sebagai istilah dalam diskusi internasional, masyarakat adat adalah istilah baru yang diperkenalkan ke publik Indonesia pada tahun 1990-an oleh para aktivis JAPHAMA (Jaringan Pembelaan Hak- hak Masyarakat Adat). Sejak itu, terutama lagi sejak kekuasaan
1 Peneliti pada Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR)-LIPI. Widya Graha Lantai 3, Jln. Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta Selatan 12710, e-mail: amin.mudzakkir@gmail.com
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
Soeharto berakhir pada 1998, istilah masyarakat adat digunakan secara luas baik oleh para aktivis maupun komunitas-komunitas adat itu sendiri sebagai alat perjuangan untuk melawan kekuasaan negara dan modal, sebuah aliansi ekonomi politik dunia modern yang sering dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya kultural masyarakat adat. Dalam sebuah acara bertajuk Konggres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Jakarta pada bulan Maret 1999, lahir sebuah pernyataan yang kelak menjadi jargon perjuangan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), “Jika negara tidak mengakui kami, maka kami pun tidak akan mengakui negara” (Moniaga, 2007).
Kehadiran masyarakat adat baik sebagai sebuah praktik diskursif maupun sebagai sebuah gerakan dalam politik Indonesia kontemporer dapat dikatakan sebagai bentuk ‘revivalisme’. Meskipun genealogi istilah ini berasal dari sejarah gerakan dalam tradisi Kristen, istilah revivalisme telah dipakai secara luas oleh para pengamat untuk menyebut gerakan yang disemangati oleh ide pemurnian tradisi, meski merupakan hasil dari proses invensi, yang muncul dalam konteks dan dengan cara-cara modern. Dalam banyak hal, tulisan ini mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam buku yang disunting oleh Jamie S. Davidson dan David Henley (2007) mengenai ‘revivalisme tradisi dalam politik Indonesia’, sebuah realitas yang saling berkait di dalamnya proses demokratisasi dan kebangkitan identitas primordial.
Kampung Naga yang menjadi subjek dalam tulisan ini adalah sebuah dusun di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena dalam beberapa hal cara hidup penduduknya terlihat unik dan berbeda dengan penduduk di sekitarnya, Kampung Naga dipandang sebagai komunitas adat, sehingga menarik perhatian para wisatawan, pelajar, mahasiswa, dan peneliti. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menetapkan Kampung Naga sebagai ikon pariwisata, sebuah kebijakan yang menghasilkan ketegangan dengan penduduk Kampung Naga sendiri. Pada sisi yang lain, kebijakan pemerintah setempat mengenai adat menunjukkan keragaman kontruksi mengenai identitas lokal di Tasikmalaya, sebuah daerah yang sering diidentikkan sebagai ‘kota santri’. Dari sini akan terlihat bahwa diskursus mengenai masyarakat adat tidak hanya menyangkut eksistensi kelompok adat itu sendiri tetapi juga menyangkut pemahaman dan kepentingan banyak pihak.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 169
Tulisan ini akan membahas proses lahirnya ‘revivalisme adat’ di Kampung Naga. Pada awal tahun 2010 tercipta sebuah konsensus yang berisi pengalihan hak kelola lahan parkir dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya ke otoritas adat Kampung Naga. Peristiwa ini merupakan titik balik dalam hubungan antara pemerintah dan penduduk Kampung Naga dan dalam dinamika komunitas Kampung Naga itu sendiri. Lebih lanjut saya akan mengeksplorasi bagaimana latar belakang konsensus tersebut tercipta, termasuk beberapa konflik yang pernah terjadi, dan aktor-aktor siapa saja yang beperan. Fokus pada isu yang spesifik ini penting disampaikan karena berbeda dengan pengalaman masyarakat adat di tempat lain yang biasanya berkutat dengan persoalan tanah adat atau ulayat, persoalan komunitas adat Kampung Naga berakar pada lahan parkir, atau pada persoalan partisipasi dan alokasi dalam program pembangunan.

## Mengkaji Kampung Naga
Kajian mengenai Kampung Naga telah cukup berlimpah, tetapi sebagian besar berangkat dari asumsi yang membayangkan Kampung Naga sebagai tempat yang sebagian atau sepenuhnya unik secara kultural dan oleh karena itu mesti dikonservasi dari campur tangan orang luar. Sebagaimana ditunjukkan oleh Amin Mudzakkir (2009: 36- 46), sebagian besar kajian mengenai Kampung Naga mengabaikan adanya proses turistifikasi – sebagaimana diingatkan oleh Picard (2006) dalam kasus Bali – yang telah menjadi faktor penting dalam pembentukan identitas Kampung Naga. Melalui kehadiran para wisatawan, selain perhatian pemerintah melalui beberapa program pembangunan, penduduk Kampung Naga sesungguhnya telah dibantu untuk  membangun identitasnya sebagai masyarakat adat. Meski dalam beberapa momen tertentu mereka menunjukkan sikap keberatan, penduduk umumnya menganggap pariwisata cukup membantu mereka dalam pemenuhan nafkah sehari-hari.
Pengabaian terhadap keberadaan pariwisata dalam kajian-kajian mengenai Kampung Naga berakar pada pandangan esensialis mengenai kebudayaan. Karya-karya mengenai Kampung Naga yang ditulis oleh Budimansyah (1994), Ratnawati dan Erawan (1994), Widiyanto (1995), Sambas (1998) Tobing dan Sastrawan (2000), Somaatmadja (2002), Theresia (2003), Heryana (2006), Rosmana(2006), Nisfiyati (2006), dan Suganda (2006) nyaris tidak menyinggung dinamika yang berlangsung di Kampung Naga dalam menghadapi perubahan; kebudayaan yang
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
hidup dalam keseharian penduduk Kampung Naga dilihat sebagai warisan leluhur yang hanya dipertahankan dan dijalankan. Selain mengabaikan makna penting aktifitas yang dilakukan oleh penduduk Kampung Naga dalam kehidupan sehari-hari, cara pandang tersebut mereduksi makna kebudayaan yang tercermin dalam adat Kampung Naga hanya pada ritus-ritus seremoni. Kajian saya terdahulu (Mudzakkir, 2009) menunjukkan bahwa adat Kampung Naga adalah sesuatu yang terus menerus diperbaharui maknanya berdasarkan kebutuhan masyarakat pendukungnya di masa kini.
Meski demikian, keterbatasan cakupan penelitian saya sebelumnya membuat banyak hal yang terjadi pasca penelitian lapangan saya belum terungkap dengan baik. Dalam kunjungan ulang ( revisited ) yang saya lakukan ke Kampung Naga, terungkap adanya konsensus baru yang tercipta antara pihak penduduk dan pemerintah dalam pengelolaan lahan parkir, sesuatu yang semakin membuktikan argumen bahwa adat adalah sesuatu yang dinamis. Pada sisi lain, konsensus baru tersebut memperlihatkan sisi dinamis dari politik lokal itu sendiri. Pemerintah bukan institusi yang seragam, di dalamnya terdapat individu-individu yang pemikirannya berbeda, beberapa diantaranya mempunyai sikap terbuka dengan masukan dari kelompok-kelompok masyarakat. Seperti telah disampaikan dalam tulisan saya sebelumnya (Mudzakkir, 2009), terdapat paling tidak tiga institusi pemerintah yang terlibat dalam program pembangunan di Kampung Naga, yaitu Dinas Sosial Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya, Kementrian Agama, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya
Deskripsi Kampung Naga 2
Secara geografis sulit untuk mengatakan Kampung sebagai daerah terpencil. Jaraknya dari pusat Kota Tasikmalaya sekitar 30 km, sementara dari Kota Garut sekitar 25 km. Semua kendaraan umum yang menghubungkan Tasikmalaya dan Garut melalui jalur Selatan akan melewati  kampung ini. Secara umum kondisi jalan mulus, berstatus
2 Bagian ini adalah pengembangan dari salah satu sub-bab dalam tulisan saya sebelumnya, “Pariwisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Kasus Kampung Naga Tasikmalaya” dalam Hikmat Budiman (ed.), Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme (Jakarta: Interseksi, 2009).
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 171
jalan negara. Seperti di daerah perbukitan lainnya, sepanjang jalan menuju Kampung Naga terdapat banyak belokan tajam, selain tanjakan dan turunan curam.
Secara administratif Kampung Naga adalah bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam struktur pemerintahan Desa Neglasari sendiri, terdapat empat dusun, sebuah istilah yang secara admininistratif setara dengan Rukun Warga (RW), yaitu Naga, Tanjak Nangsi, Cikeusik, dan Sukaratu. Kampung Naga adalah nama sebuah kampung yang secara administratif setara dengan Rukun Tetangga (RT) di bawah Dusun (RW) Naga.
Gambar 1. Peta Kampung Naga
Sumber: Mudzakkir (2009: 59)
Penduduk Kampung Naga pada awal tahun 2009 berjumlah 317 orang, terdiri dari 156 laki-laki dan 161 perempuan. Jumlah ini lebih kecil daripada jumlah penduduk Kampung Naga pada tahun 1984 sebanyak 351 orang, dan pada 1985 sebanyak 353 orang, atau pada tahun 2001 yang tercatat sebanyak 326 orang (Suganda, 2006: 20-21). Penyebab dari perubahan demografi ini adalah pola migrasi penduduk Kampung Naga yang dinamis. Tidak ada larangan yang membatasi pergerakan penduduk, seperti juga dalam memilih pasangan. Banyak penduduk yang kawin-mawin dengan orang luar. Demikian juga dalam pekerjaan, banyak penduduk yang mengadu peruntungan ke kota. Beberapa dari mereka pernah bekerja di Jakarta, menjadi buruh bangunan atau pedagang barang-barang kerajinan. Krisis moneter yang menerpa Indonesia pada tahun 1998 membuat para perantau tersebut
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
pulang. Mereka kembali bertani, berdagang, atau jadi buruh kecil- kecilan. Dalam perkiraan sesepuh Kampung Naga, jumlah ‘sanaga’ (keturunan Kampung Naga) yang tidak tinggal di Kampung Naga mencapai sembilan kali lipat jumlah orang yang tinggal di Kampung Naga sendiri.
Teritori inti Kampung Naga adalah lahan pemukiman dengan luas sekitar 1,5 hektar. Di sini beberapa larangan adat berlaku, seperti larangan membicarakan sejarah atau cerita tentang leluhur pada hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Selain itu, tata cara pembuatan dan bahan- bahan yang digunakan dalam pendirian sebuah rumah adalah prinsip adat yang kuat dipatuhi. Tidak boleh ada rumah dari tembok, semuanya harus berbentuk panggung dengan bahan sebagian besar dari kayu dan bambu. Atap rumah dibuat dari ijuk dengan alas rumbia. Berderet dari Timur ke Barat dengan muka rumah menghadap ke arah Selatan atau Utara, rumah adalah simbol dari pandangan mereka terhadap relasi antara dunia alam ( nature ) dan dunia batin ( spirit ) (Wessing, 2003 dan 2008).
Terletak di sisi Sungai Ciwulan, lokasi pemukiman Kampung Naga terbagi ke dalam beberapa bagian yang masing-masing melambangkan pandangan kultural mengenai ruang. Jumlah rumahnya sendiri mengalami perubahan. Pada tahun 1921, jumlah rumah di Kampung Naga adalah tujuh buah dengan penghuni sekitar 35 orang. Pada tahun 1936, jumlah bangunan ada 40 buah, sedangkan pada tahun 1994 jumlah rumah telah mencapai 104 unit. Jumlah bangunan bertambah lagi pada tahun 1999 menjadi 110 buah (Suganda, 2006: 19- 20). Pada tahun 2009, jumlah bangunan tercatat sebanyak 112 buah; 109 rumah, sebuah masjid, bale patemon, dan bale ageung.
Sementara itu, meski Kampung Naga mempunyai aparat administrasi pemerintahan sebagaimana umumnya seperti RT (Rukun Tetangga), RK (Rukun Kampung), dan RW (Rukun Warga), otoritas kekuasaan berada sepenuhnya di tangan kuncen. Dalam tugas sehari- hari, kuncen dibantu oleh punduh dan lebe . Tugas punduh adalah ‘ngurus laku memeres gawe’ (mengurusi hal-hal umum yang menyangkut penduduk), sementara tugas lebe adalah ‘ngurus mayit ti awal dugi ka ngureubkeun ’(mengurusi jenazah dan upacara kematian).
Akan tetapi, sejak tahun 2001, terdapat satu jabatan (tidak resmi) baru di Kampung Naga, namanya ‘wakil kuncen’. Dipegang oleh adik kandung kuncen sekarang, jabatan ini dibuat untuk mengatasi
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 173
urusan yang tidak bisa ditangani langsung oleh kuncen, seperti menerima tamu, termasuk para peneliti, yang berkunjung ke Kampung Naga. Hal ini berkait dengan posisi kuncen yang tidak bertempat tinggal di Kampung Naga. Rumah pribadinya yang berlokasi di kota Kecamatan Salawu, berjarak kurang lebih tiga kilometer dari Kampung Naga, membuat kuncen tidak bisa setiap hari berada di sana.
Karena alasan kultural dan pertimbangan praktikal, Kampung Naga tidak menggunakan  aliran listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara). Meski demikian, hampir semua penduduk mempunyai alat-alat elektronik, seperti televisi, tape recorder , radio, dan hand phone . Untuk menghidupkan alat-alat itu, penduduk memakai tenaga accu yang disetrum di rumah seorang penduduk di daerah tonggoh (atas) Kampung Naga. Untuk memasak, mereka memakai tungku tanah dengan suluh kayu bakar atau kompor minyak tanah. Suluh kayu dibeli atau dicari di kebun. Pada awal tahun 2009, harga suluh kayu per satu bak mobil pick- up ukuran kecil adalah Rp.130 ribu, bisa diggunakan selama enam bulan dengan pemakaian wajar. Untuk penerangan di malam hari, penduduk menggunakan lampu patromak yang diisi satu liter minyak tanah tiap hari. Keluarga yang lebih sederhana biasanya menggunakan lampu tempel biasa, satu liter minyak tanah biasa terpakai oleh penduduk selama tiga hari.
Sementara larangan adat masih berlaku dalam soal listrik, hal yang sama tidak berlaku dalam soal pendidikan. Anak-anak Kampung Naga bersekolah minimal sampai tingkat sekolah dasar. Pada masa lalu, orang Kampung Naga dianggap ‘ diwaris kabodoan ’ (diwarisi kebodohan) oleh leluhur mereka. Oleh orang Kampung Naga, anggapan itu dijawab  dengan mengatakan bahwa memang benar mereka bodoh, tetapi ‘bodo alewoh ’ (bodoh tetapi selalu bertanya). Sekarang seiring dengan semakin banyaknya anak-anak Kampung Naga yang bersekolah bahkan hingga ke jenjang perguruan tinggi, anggapan tersebut perlahan luntur. Ketiadaan biaya, bukan larangan adat, yang membuat banyak anak-anak Kampung Naga tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Dalam hal keagamaan, penduduk Kampung Naga adalah penganut Islam yang taat. Sebuah masjid berdiri di tengah-tengah kampung. Mereka shalat wajib lima kali sehari. Secara umum dapat dikatakan bahwa kehidupan keagamaan di Kampung Naga tidak jauh berbeda denggan kehidupan keagamaan di kampung sekitarnya. Di sini
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
adat dan agama berjalan beriringan ( Gatra , 2 Oktober 2008). Meski demikian, di mata pemerintah (Departemen Agama) Kampung Naga tetaplah ‘kampung adat’ yang mesti diperhatikan secara khusus. Untuk itu, dibuatlah program bernama LP2A (Lembaga Pembinaan dan Pengamalan Agama). Program ini berisi bantuan barang-barang yang dianggap diperlukan oleh penduduk Kampung Naga dalam beribadah, seperti sajadah, sarung, dan karpet. Sesepuh Kampung Naga menganggap program ini hanya proyek orang Departemen Agama.

## Pembangunan Pariwisata
Seperti telah saya sampaikan, pariwisata secara lagsung atau tidak langsung telah membantu penduduk Kampung Naga membangun identitasnya sebagai masyarakat adat. Hal ini tidak terlepas dari peran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Melalui berbagai media, Disparbud mempromosikan Kampung Naga sebagai kampung adat yang menjadi ‘objek wisata khas’ Kabupaten Tasikmalaya. Dalam brosur yang dibagikan ke agen-agen perjalanan, selain dalam pamflet yang dipampang di kantor-kantor pemerintahan, gambar Kampung Naga terlihat mencolok dengan tampilan eksotisme yang sekarang sudah susah ditemukan dalam realitas keseharian masyarakat. Mengutip pernyataan Kepala Disparbud Kabupaten Tasikmalaya, E. Z. Alfian, Kampung Naga diharapkan menjadi tempat di mana “kita bisa belajar dan mengajarkan  kebudayaan Sunda kepada anak cucu kita” (Mudzakkir, 2009: 49).
Gambar 2. Kampung Naga dalam Brosur Pariwisata
Sumber: Mudzakkir (2009: 70)
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 175
Berbagai media promosi mengenai Kampung Naga selain bertujuan untuk kepentingan pariwisata juga jelas hendak menyampaikan pesan mengenai komitmen pemerintah dalam memelihara kelestarian adat. Menurut E.Z. Alfian, komitmen tersebut perlu disampaikan kepada publik secara terbuka karena menyangkut kapasitas dan kredibilitas pemerintah di era reformasi sekarang ini (wawancara, 25 Mei 2010). Selain itu, tekanan dari kelompok- kelompok masyarakat sipil, termasuk media, juga sangat efektif mempengaruhi pemerintah dalam menunaikan komitmennya. Seorang wartawan Radar Tasikmalaya menceritakan gencarnya koran tempat di mana dia bekerja dalam memberitakan isu seputar Kampung Naga (wawancara, 25 Mei 2010). Dari sini kita bisa melihat adanya perhatian yang besar dalam masyarakat sendiri mengenai isu-isu masyarakat adat. Lebih dari sekadar persoalan kebudayaan (dalam pengertiannya yang sempit), isu-isu mengenai masyarakat adat sekarang telah menjadi isu politik yang penting, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal.
Akan tetapi, komitmen Disparbud Kabupaten Tasikmalaya dalam melestarikan adat Kampung Naga pada sisi yang lain terlihat berseberangan dengan kesan mengenai Tasikmalaya sebagai ‘kota santri’. Bagi sebagian orang, termasuk dari kalangan peneliti, Kampung Naga masih dinilai sebagai kampung adat yang secara keagamaan ‘kurang Islam’ dibandingkan dengan kehidupan kaum santri pada umumnya. Pandangan keliru yang ditolak oleh penduduk Kampung Naga sendiri itu bisa dilihat dari gambaran yang ditulis oleh Heryana (2006) berikut ini:
“…seperti dalam melakukan sembahyang, orang-orang Kampung Naga hanya melakukannya pada waktu Magrib dan Isya saja. Pada hari Jumat mereka melakukan sembahyang bersama di masjid yang ada di kampung itu. Namun demikian, pada dewasa ini kecenderungan untuk melakukan shalat lima waktu sebagaimana mestinya dilakukan oleh orang-orang Islam umumnya sudah mulai dilakukan. Indikasinya adalah sang kuncen pada kesempatan lain di luar kampung adat melakukan shalat Subuh. Barangkali informasi keagamaan di luar kampung semakin deras dan menyadarkan mereka mengenai ketidaklengkapan aturan Islam yang mereka laksanakan...”
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
Menanggapi pandangan tersebut, E.Z. Alfian mengatakan bahwa tidak ada ketegangan sama sekali antara adat Kampung Naga dan nilai-nilai ‘Islam’ yang menjadi ikon Kabupaten Tasikmalaya. Selain secara akademik ketegangan itu lebih merupakan fiksi daripada fakta, bagi pemerintah ketegangan tersebut, jika pun ada dalam isu lain di luar isu keagamaan, harus dihindari agar tercipta hubungan yang baik dengan Kampung Naga. Pemerintah sadar bahwa  hubungannya dengan Kampung Naga pada masa lalu kurang baik sehingga beberapa kali mereka terjebak dalam konflik.
Hubungan yang kurang baik antara pemerintah dan Kampung Naga pada masa lalu bersumber dari perbedaan pemahaman mengenai pariwisata itu sendiri. Secara tersurat penduduk menyatakan sikapnya yang pantang atau ‘ cadu ’ dalam istilah setempat terhadap komersialisasi budaya. Mereka terbuka terhadap tamu termasuk para turis, bahkan senang karena dengan kehadiran tamu itu mereka merasa memiliki ‘sesuatu’, tetapi mereka merasa tersinggung ketika pemerintah menyebut kampung mereka sebagai ‘objek wisata’. Istilah terakhir ini terdengar merendahkan dalam pemahaman penduduk karena seperti menyamakan kampung mereka dengan objek wisata alam seperti gunung atau pantai dan bahkan dengan kebun binatang. Perasaan penduduk ini kurang dipahami oleh pemeritah pada masa lalu sehingga terjadilah beberapa ketegangan yang menyulut revivalisme adat penduduk Kampung Naga. Jika pada awalnya adat adalah tradisi yang hanya bernilai secara kultural, ketegangan dengan pihak pemerintah mentransformasi adat menjadi tradisi yang juga bernilai secara politik.

## Beberapa Ketegangan
Meskipun penduduk Kampung Naga sangat terbuka dengan kehadiran para turis, tidak berarti mereka menerima begitu saja konsepsi pembangunan pariwisata yang dipahami oleh pihak pemerintah. Dalam kenyataannya, pariwisata seringkali justru menimbulkan konflik. Dalam catatan Mudzakkir (2009), konflik pertama terjadi pada tahun 1976. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ketika itu menawarkan proyek kepada penduduk untuk membangun fasilitas pendukung pariwisata. Tawaran ini ditolak oleh penduduk karena dianggap melecehkan. Dengan adanya fasilitas seperti tempat penginapan, penduduk merasa hanya dijadikan tontonan.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 177
Beruntung pemerintah cukup sadar dengan reaksi penduduk. Oleh karena itu, pembangunan kemudian difokuskan hanya pada penyiapan lahan parkir. Dibangun di atas tanah seluas 2520 m² atau 180 bata yang dibeli dari seorang warga bernama Haji Syarif, lahan parkir itu diresmikan penggunaannya pada tahun 1992. Dari sini pengunjung berjalan kaki menuruni ratusan anak tangga menuju Kampung Naga, jaraknya sekitar setengah kilometer. Bersamaan dengan itu dibangun pula toko atau kios untuk menjajakan oleh-oleh khas Kampung Naga, yaitu barang-barang kerajinan tangan. Dalam perkembangannya, barang-barang tersebut tidak hanya diproduksi oleh peduduk setempat tetapi juga didatangkan atau dititipkan dari daerah lain, seperti dari Rajapolah, daerah penghasil barang-barang kerajinan tangan terkemuka di Tasikmalaya. Lahan  parkir  adalah area konflik antara penduduk dan pemerintah untuk waktu sekian lama. Menurut pemerintah, lahan parkir adalah milik mereka, statusnya adalah tanah negara, sehingga pengelolaan dan pendapatan dari retribusi parkir masuk sepenuhnya ke kas daerah. Kuncen Kampung Naga cukup paham dengan status tanah itu, sehingga tidak pernah mempersoalkannya secara terbuka. Akan tetapi, suara minor tetap saja muncul. Sebagian penduduk berpendapat bahwa pemerintah sewajarnya mengalokasikan sebagian pendapatan dari lahan parkir dengan pihak Kampung Naga. Bagaimanapun lahan parkir disediakan untuk kendaraan para turis yang berkunjung ke Kampung Naga, bukan ke tempat yang lain.
Pada tahun 2002 meletus konflik yang dipicu oleh rencana pemerintah yang akan menarik retribusi masuk Kampung Naga. Rencana ini dengan cepat memancing kemarahan penduduk. Kembali mereka merasa hanya dijadikan objek, dan kembali mereka merasa dijadikan tontonan seperti layaknya kebun binatang. Beberapa penduduk terbakar emosinya, lalu membongkar sebuah pos yang disiapkan untuk menarik retribusi tersebut. Tidak hanya itu, papan- papan penunjuk jalan, yang berisi arahan menuju Kampung Naga, dicabuti. Mereka menolak istilah ‘objek wisata’ di depan nama Kampung Naga. Bagi mereka, para turis boleh berkunjung, mereka adalah tamu, tetapi Kampung Naga bukan objek wisata. Istilah ‘objek wisata’ terdengar merendahkan, bukan penghormatan dan penghargaan. Melihat reaksi keras tersebut, pemerintah membatalkan rencananya.
Konflik selanjutnya terjadi pada tahun 2006. Pemerintah ketika itu secara sepihak  menaikkan retribusi parkir berdasarkan Perda No.16/2006 tentang retribusi lahan parkir di Kabupeten Tasikmalaya.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
Sebelumnya, tarif parkir Kampung Naga memberlakukan tarif khusus. Untuk bus, misalnya, retribusi naik dari Rp.12.500 menjadi Rp.45.000. Para turis yang kaget dengan kenaikan tarif itu protes kepada para pemandu yang berasal dari para pemuda Kampung Naga. Para pemandu tentu tidak tahu menahu soal tarif dan menyarankan para turis untuk menanyakan langsung ke pihak pemerintah. Kuncen dan para sesepuh Kampung meminta pemerintah menjelaskan perubahan kebijakan parkir tersebut kepada para turis dan mengembalikan retribusi parkir ke tarif semula. Karena pemerintah dianggap lamban merespon permintaan itu, Kuncen mengumumkan penutupan sementara Kampung Naga untuk para turis. Penutupan ini berlangsung sekitar empat bulan, sampai pemerintah akhirya menurunkan kembali retribusi parkir ke tarif semula. Menurut Kuncen, persoalan lahan parkir bukan sekadar persoalan distribusi pendapatan, tetapi yang lebih penting adalah persoalan penghormatan dan penghargaan. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan yang secara langsung berkaitan dengan eksistensi  kehidupan mereka sehari-hari.
Konflik terakhir terjadi di tahun 2009. Latar belakangnya adalah persoalan konversi minyak tanah ke gas. Penduduk Kampung Naga keberatan dengan kebijakan itu karena minyak tanah adalah barang vital dalam aktifitas keseharian mereka. Dengan kemampuan ekonomi yang terbatas, mereka tidak sanggup membeli minyak tanah yang harganya di pasaran melambung tinggi hingga Rp 10.000/kg. Padahal, selain mereka menolak listrik PLN, mereka juga menolak gas. Kedua barang dunia modern tersebut tidak diizinkan oleh adat digunakan di Kampung Naga. Alasan praktis juga sering dikemukakan, yaitu karena rumah mereka yang terbuat dari kayu, bambu, dan atap rumbia akan sangat rentan terhadap kebakaran.
Sebagai bentuk protes, kembali Kuncen Kampung Naga mengumumkan penutupan Kampung Naga untuk kunjungan turis. Kuncen menganggap pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan khusus penduduk Kampung Naga sebagai kampung adat. Aksi tersebut berlangsung dari bulan Maret 2009 sampai bulan September 2009. Sebuah surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Tasikmalaya mengakhiri aksi protes tersebut. Dalam surat itu disebutkan pemerintah akan menyalurkan subsidi minyak tanah khusus untuk penduduk Kampug Naga. Untuk mengelolanya, penduduk diharuskan mendirikan koperasi. Dalam perkembangannya, hak kelola
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 179
lahan parkir juga diserahkan kepada koperasi yang dibentuk warga itu. Sampai di sini, aksi protes penduduk terlihat mendapatkan jawabannya.

## Konsensus Baru
Segera setelah surat keputusan ditandatangani, penduduk mendirikan koperasi yang diberi nama ‘Sauyunan’ pada bulan Januari 2010. Koperasi berbadan hukum No.01/BH/XIII.18/Koperindag/2010 itu mempunyai mandat untuk mengelola subsidi minyak tanah dan lahan parkir. Setiap tahun koperasi harus menyetor uang kontrak Rp.12 juta kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pengurus koperasi tidak keberatan dengan kontrak itu karena selama bulan Januari-Maret 2010 saja, pemasukan dari lahan parkir mencapai Rp.3 juta/bulan, jauh lebih besar daripada angka dalam laporan resmi penerimaan lahan parkir Kampung Naga tahun 2008 (ketika masih dikelola pemerintah) yang hanya Rp.7.955.000 dalam setahun (Mudzakkir, 2009).
Keberhasilan Kampung Naga dalam bernegosiasi dengan pihak pemerintah tidak bisa lepas dari peran Kuncen Kampung Naga sekarang, Ade Suherlin. Pergaulannya yang luas, termasuk dengan kalangan media dan aktivis LSM, membuat suaranya bisa terdengar nyaring. Berita mengenai protes Kampung Naga sering muncul di koran-koran lokal dan nasional. Jika memasukkan kata kunci ‘Kampung Naga’ di mesin pencari Google, kita akan dengan mudah menemukan berita-berita on-line mengenai kampung tersebut, termasuk berita mengenai  konflik di seputar permasalahan lahan parkir. Profil Ade Suherlin sendiri pernah di muat di Kompas (13 Maret 2006). Di AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), Kampung Naga tercatat sebagai salah satu anggotanya. Meski tidak menjadi pengurus, posisi Ade Suherlin dalam organisasi tersebut khususnya di Jawa Barat cukup berpengaruh.
Sementara itu, Koperasi ‘Sauyunan’ adalah lembaga baru yang penting keberadaannya dalam komunitas adat Kampung Naga. Dipimpin oleh Ucu Suherlan, adiknya Kuncen Ade Suherlin, koperasi memainkan peran penting sebagai salah satu sumber penghidupan sehari-hari penduduk. Meskipun belum terlalu jelas bagaimana mekanisme distribusi dan alokasinya,  penduduk sejauh ini percaya bahwa pendapatan dari lahan parkir akan digunakan untuk kepentingan adat. Selain itu, seperti telah disebut, koperasi ini juga mengelola
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
subsidi minyak tanah khusus Kampung Naga yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya per tiga bulan. Dengan subsidi ini, penduduk bisa membeli minyak tanah Rp.3500/liter, jauh lebih rendah dari harga pasaran. Meskipun hanya penduduk Kampung Naga yang bisa menikmati subsidi ini, belum ada suara-suara yang keberatan dari penduduk sekitarnya.
Di sisi lain, keberadaan Hispana (Himpunan Pramuwisata Indonesia), lembaga di mana para pemandu wisata Kampung Naga bernaung, juga terlihat semakin penting. Dengan manajemen yang lebih tertib, Hispana sekarang menempati semacam kantor baru, berbagi ruang dengan kantor koperasi. Buku daftar hadir pemandu disiapkan sedemikian rupa dengan jadwal yang telah tertata. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2009 ketika saya mengadakan penelitian lapangan di sana. Masih dipimpin oleh Ucu Suherlan, lembaga ini beranggotakan 12 orang pemuda Kampung Naga. Bagi mereka, bekerja menjadi pemandu adalah pilihan pekerjaan yang menarik. Dengan bermodal pengetahuan mengenai kampung mereka yang didapatkan secara alamiah, ditambah dengan sedikit kemampuan berbahasa Inggris, mereka bisa mendapatkan uang dari pekerjaan itu. Rata-rata setiap rombongan memberi uang minimal Rp.50.000 kepada pemandu, 20% disetorkan kepada Hispana, sisanya masuk ke kantong mereka sebagai bentuk upah kerja.

## Penutup
Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa revivalisme adat dalam kasus komunitas Kampung Naga terbentuk oleh adanya perjumpaan atau interaksi antara mereka dengan pihak pemerintah. Selain itu, kehadiran para turis dan aktivis LSM, selain juga kalangan wartawan dan peneliti, turut juga menyumbang pengaruh dalam pembentukan kesadaran revivalis tersebut. Melalui perjumpaan dan interaksi itulah penduduk menyadari bahwa adat yang selama ini mereka pegang dan jalankan ternyata mempunyai makna yang luas, tidak hanya sebagai ritus tradisional yang direpresentasikan dalam upacara-upacara, tetapi juga sebagai kekuatan atau senjata dalam memperjuangkan kepetingan mereka di depan pemerintah khususnya dan dunia modern umumnya.
Penemuan makna baru adat tersebut tentu lahir dari sebuah kepemimpinan yang dipimpin oleh aktor yang mengerti bagaimana
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 181
mentransformasikan modal kultural mejadi politik. Dalam hal ini, peran Kuncen Kampung Naga penting untuk dilihat. Dengan jaringan yang dimilikinya, Kuncen memainkan peran sebagai broker kebudayaan yang efektif. Meski sebagian orang menilainya secara minor karena sampai sekarang dia masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil sehingga dikhawatirkan telah terjadi conflict of interest (Mudzakkir, 2009), gaya kepemimpinannya menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Ucu Suherlan, adik kandung Kuncen yang mengetuai koperasi dan Hispana, juga seorang pegawai negeri sipil dengan jabatan sebagai pengelola situs kebudayaan Kampung Naga. Dilihat dari sisi ini, sebenarnya sulit membayangkan absennya kepentingan pihak luar dalam dinamika komunitas adat Kampung Naga.
Kesediaan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memberikan subsidi minyak tanah untuk penduduk Kampung Naga memperlihatkan adanya dinamika dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Secara teoritis kita bisa berpendapat bahwa proses demokratisasi yang berlangsung massif pasca 1998 telah berhasil mengangkat persoalan masyarakat adat ke ruang publik. Sementara banyak kritik yang menyatakan bahwa demokrasi Indonesia pasca- Soekarto lebih bersifat prosedural daripada substantif, kasus Kampung Naga menunjukkan narasi lain yang lebih bernuansa optimistis. Meski demikian, kritik terhadap demokrasi prosedural tersebut tetap penting, karena seperti ditunjukkan dalam kasus Kampung Naga, kepentingan masyarakat adat ternyata tidak disuarakan oleh kalangan legislator atau partai politik tetapi oleh kekuatan masyarakat sipil, yaitu komunitas adat itu sendiri.

## Daftar Pustaka
“Ade, Benteng Adat Kampung Naga,” Kompas , 13 Maret 2006.
Budimansyah, Dasim. 1994. Faktor Sosial Budaya dalam Proses Adopsi Inovasi Teknologi: Suatu Kajian tentang Tradisi dan Perubahan pada Masyarakat dan Migran asal Kampung Naga di Kabupaten Tasikmalaya , Tesis S-2 Program Pascasarjana Ilmu Sosial Unpad, Bandung.
Davidson, Jamie S. dan David Henley. 2007. The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat From Colonialism To Indigenism , Routledge: London & New York.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011
Heryana, Agus. 2006. “Pandangan Orang Sunda terhadap Konsep Tri Tangtu di Bumi: Studi Kasus pada Masyarakat Kampung Naga” dalam Aam Masduki dan Toto Sucipto (ed.), Kebudayaan Tradisional di Tasikmalaya, Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilia-Nilai Tradisional.
“Kampung Naga: Adat yang Selaras Ajaran Islam”, Gatra, 2 Oktober 2008.
“Kami Bukan Aset atau Tontonan...”, Kompas Edisi Jawa Barat, 28
Februari 2006.
Suganda, Her. 2006. Kampung Naga Mempertahankan Tradisi . Bandung: Kiblat Pustaka Utama.
Moniaga, Sandra. 2007. “From Bumiputera to Masyarakat Adat: A Long and Confusing Journey” dalam Jamie S. Davidson dan David Henley, The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat From Colonialism to Indigenism , Routledge: London & New York.
Mudzakkir, Amin. 2009. “Pariwisata, Masyarakat Adat, dan Problem Minoritas: Studi Kasus Kampung Naga Tasikmalaya” dalam Hikmat Budiman (ed.), Hak Minoritas: Ethnos, Demos, dan Batas-Batas Multikulturalisme , Jakarta: Interseksi.
Ratnawati dan I Ketut Putra Erawan. 1994. Sosialisasi Politik Masyarakat  Kampung  Naga , Laporan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM,
Sambas, Sukriadi. 1998. Pemimpin Adat dan Kosmologi Waktu: Kajian tentang Kepemimpinan Adat dalam Komunikasi Intrabudaya , Tesis S2 Program Pascasarjan Ilmu Komunikasi, Unpad,
Bandung,
Somaatmadja, Sadili. 2002. Studi Adaptasi Masyarakat Tradisional Terhadap Lingkungan Hidupnya (Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pola Perencanaan Pelestarian Lingkungan Permukiman Tradisional Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat), Tesis S-2 Program Studi Ilmu Lingkungan UI,
Theresia, Mutiara. 2003. Penerapan Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Kesejateraan Komunitas Adat
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011 183
Terpencil di Kampung Naga , skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung.
Tjetjep Rosmana. 2006. “Peran Pemimpin Informal pada Masyarakat Adat Kampung Naga di Tasikmalaya” dalam Aam Masduki dan Toto Sucipto (ed.), Kebudayaan Tradisional di Tasikmalaya, Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilia-Nilai Tradisional.
Tobing, Rumiati Rosaline dan Alexander Sastrawan. 2000. Kampung Naga sebagai Permukiman Tradisional Ditinjau dari Aspek Ekologis , Lembaga Penelitian Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
Picard, Michel. 2006. Bali: Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata, Jakarta: KPG,
Robert Wessing. 2003.  “The Shape of Home: Spatial ordering in Sundanese kampung”. Dalam Reimar Schefold, Gaudenz Domenig, dan Peter Nas, Indonesian Houses: Tradition dan Transformation in Vernacular Architecture, Leiden: KITLV.
--------. 2008. “Constituting the world in the Sundanese house” dalam Reimar Schefold, Gaudenz Domenig, dan Peter Nas,
Indonesian Houses, volume 2, Survey of Vernacular Architecture in Western Indonesia, Leiden: KITLV.
Widiyanto, Sigit (peny.). 1995. Sistem Keyakinan pada Masyarakat Kampung Naga dalam Mengelola Lingkungan Hidup (Studi tentang Pantangan dan Larangan), Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Yanti Nisfiyanti. 2006. “Pola Pengasuhan Anak pada Masyarakat Kampung Naga di Kabuapaten Tasikmalaya” dalam Aam Masduki dan Toto Sucipto (ed.), Kebudayaan Tradisional di Tasikmalaya, Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilia-Nilai Tradisional.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 13 No. 1 Tahun 2011