Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Vol. 17, No. 2, September 2021 ISSN: 2684-7035; DOI: 10.19184/ikesma.v%vi%i.25522

## ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN GANGGUAN JIWA DI KOTA KOTAMOBAGU

## ANALYSIS EFFORTS TO IMPROVE HEALTH SERVICES PATIENTS MENTAL DISORDERS IN KOTAMOBAGU CITY
Sudirman 1* , Sitti Rahma Soleman 2
1* Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika,  Jl. Mogolaing, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Indonesia
2 Program Keperawatn, Fakultas Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Graha Medika Jl. Mogolaing, Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, Indonesia
*email: sudirmandirman549@.com

## Abstract
Mental health is a person's behavior that can be an indicator of or about the state of his mental health. Mental  health,  a  major  health  problem  in  Indonesia.  The  prevalence  of  mental  disorders  in  North Sulawesi  Province  2016  was  4,179  and  in  2019,  7,089  people  experienced  mental  disorders, Kotamobagu City an area in North Sulawesi province which has contributed with a prevalence rate of 75%  from  2018  to  2020.  study  type  of  quantitative  descriptive  research,  using  an  observational approach with a questionnaire tool. This research was conduct to improve the quality of mental health services  in all  Public Health Centers in Kotamobagu City. Held  in April 2021, in all  Public Health Center in Kotamobagu City (5 Public Health Center). The research population has two characters, 15 health  workers  and  109 people  with  mental  disorders,  a  research  sample  of  15  people  from  mental health workers, and 45 people from the community with mental disorders. results of the study indicate that  there  is  an  unfavorable  difference  or  gap  between  mental  health  services  expected  by  the community with mental disorders and mental health services provided by health center health workers in Kotamobagu City, gap value (0.34) and p- value= 0.038 < =0.05. Significant gaps in mental health services  in  all  Public  Health  Center  in  Kotamobagu  City  because  the  dimensions  of  Tangible, Reliability,  Empathy  health  services  have  not  been  implemented  optimally  according  to  the expectations of the people with mental disorders. all Public Health Center in Kotamobagu City even exceeds what the community expects.
Keyword: Health Services, Mental Health Service, Mental Disordres

## Abstrak
Kesehatan  jiwa  merupakan  perilaku  seseorang  yang  dapat  menjadi  indikator  terhadap  atau  tentang keadaan  kesehatan  jiwanya.  Kesehatan  jiwa  merupakan  masalah  kesehatan  utama  di  Indonesia. Prevalensi gangguan jiwa di Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2016 sebanyak 4.179 orang hingga tahun  2019  tercatat  sebanyak  7.089  orang  yang  mengalami  gangguan  jiwa.  Kota  Kotamobagu merupakan  wilayah  dari  provinsi  sulawesi  utara  yang  memiliki  kontribusi  dengan  laju  prevalensi sebesar 75% sejak 2018 hingga 2020. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, menggunakan  pendekatan observational dengan  alat  bantu  kuesioner . Penelitian  ini  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  kesehatan  jiwa  di  seluruh  Puskesmas  Kota  Kotamobagu. Dilaksanakan  pada  bulan  April  2021,  di  seluruh  Puskesmas  di  Kota  Kotamobagu  (5  Puskesmas). Populasi  penelitian  terdiri  dari  dua  karakter,  petugas  kesehatan  sebanyak  15  orang  dan  masyarakat gangguan jiwa sebanyak 109 orang, sampel penelitian berjumlah 15 orang dari petugas kesehatan jiwa, dan 45 orang pihak masyarakat gangguan jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan atau kesenjangan yang kurang baik antara pelayanan kesehatan jiwa yang diharapkan pihak masyarakat penderita  gangguan  jiwa  dengan  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang  di  berikan  oleh  petugas  kesehatan Puskesmas  di  Kota  Kotamobagu,  dengan  nilai  kesenjangan  sebesar  (0,34)  dan  signifikan p-value = 0,038.  Kesenjangan  yang  signifikan  dalam  pelayanan  kesehatan  jiwa  di  seluruh  Puskesmas  di  Kota
Kotamobagu  dikarena  oleh  dimensi  pelayanan  kesehatan Tangible,  Reliability,  Empathy, belum terlaksana dengan maksimal sesuai harapan pihak masyarakat yang mengalami gangguan jiwa Dimensi Assurance menjadi aspek yang telah memenuhi harapan pihak masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di seluruh Puskesmas di Kota Kotamobagu bahkan melebihi apa yang di harapan oleh masyarakat. Kata Kunci: pelayanan kesehatan, perawatan kesehatan jiwa; gangguan jiwa

## PENDAHULUAN
Kesehatan  jiwa  merupakan  perilaku seseorang  yang  dapat  menjadi  indikator terhadap  atau  tentang  keadaan  kesehatan jiwanya, Setiap orang dapat memiliki pandangan  atau  interpretasi  yang  berbeda tentang perilaku, di kebanyakan kasus, kesehatan  jiwa  adalah  keadaan  emosional, psikologis,  dan,  dan  stabilitas  emosi  seseorang (Videbeck,  2019).  Kesehatan  jiwa  merupakan masalah  kesehatan  utama  di  Indonesia.  Data survei nasional tahun 1995 menyebutkan bahwa prevalensi gangguan jiwa pada anak dan remaja adalah  104/1000  dan  untuk  dewasa  140/1000. Sedangkan prevalensi psikosis 3/1000, demensia  3/1000,  retardasi  mental  5/1000,  dan gangguan  jiwa  lainnya  5/1000.  Survei  terakhir tahun  2007  menyebutkan  bahwa  prevalensi nasional gangguan jiwa adalah 11,6% (116/1000),  (DEPKES  RI,  2012).  Pelayanan kesehatan  jiwa  di  Indonesia  sebagian  besar diberikan  sebagai  pelayanan  berbasis  rumah sakit. Sebuah strategi untuk transformasi sistem kesehatan  jiwa  awalnya  didokumentasikan dalam  Kebijakan  Kesehatan  Mental  Nasional 2001.
Kesehatan  jiwa  merupakan  masalah kesehatan utama di Indonesia. Berdasarkan data survei nasional, menyebutkan bahwa prevalensi gangguan  jiwa  pada  anak  dan  remaja  adalah 104/1000  dan  140/1000  pada  orang  dewasa. Sedangkan prevalensi psikosis 3/1000, demensia  3/1000,  retardasi  mental  5/1000,  dan gangguan  jiwa  lainnya  pada  5/1000  (Depkes 2009), Survei terakhir tahun 2007 menyebutkan prevalensi nasional gangguan jiwa adalah 11,6% (116/1000), (DEPKES RI, 2012).
Pelayanan  kesehatan  jiwa  di  Indonesia sebagian  besar  diberikan  sebagai  layanan berbasis rumah sakit. Pelayanan kesehatan jiwa telah  diintegrasikan  ke  dalam  pelayanan kesehatan umum di puskesmas dan jejaringnya, klinik pratama, praktisi umum dengan kompetensi  untuk  memberikan  pelayanan kesehatan  jiwa,  perawatan  di  rumah  dan fasilitas  pelayanan  di  luar  bidang  kesehatan serta  CBR  fasilitas.  Hingga  tahun  1990, pelayanan  kesehatan  jiwa  dilakukan  melalui
pengenalan  spesialis  psikiatri  ke  Puskesmas  di beberapa provinsi. Pelayanan rujukan kesehatan jiwa  disediakan  di  rumah  sakit  jiwa  dan pelayanan  kesehatan  jiwa  diintegrasikan  ke pelayanan kesehatan rumah sakit umum, klinik pratama  dan  praktik  spesialis  kesehatan  jiwa (Mahendradhata, et al., 2017).
Gangguan  jiwa  masih  menjadi  masalah kesehatan  jiwa  serius  di  Indonesia  yang  perlu mendapat  perhatian  lebih  dari  pemangku kebijakan  kesehatan  nasional.  Meskipun  masih belum  menjadi  program  prioritas  utama kebijakan kesehatan nasional, namun dari angka yang  didapatkan  dari  beberapa  riset  nasional menunjukkan bahwa penderita gangguan jiwa di Indonesia  masih  banyak  dan  cenderung mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  hasil Riset  Kesehatan  Dasar  (Riskesdas)  tahun  2007 terdapat  0,46%  dari  total  populasi  Indonesia atau  setara  dengan  1.093.150  jiwa  penduduk Indonesia berisiko tinggi mengalami skizofrenia (Lestari & Wardhani, 2014).
Umumnya  di  Indonesia  orang  dengan gangguan jiwa (ODGJ) penanganannya dikenal sebagai  pemasungan.  Hal  tersebut  di  anggap dapat  membatasi  perilaku  ODGJ.  Hal  ini menyebabkan  OGDJ  sulit  untuk  dipulihkan. Keadaan  tersebut  menimbulkan  stigmatisasi dalam masyarakat yang dapat meningkatkan hal buruk terhadap ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa terhambat untuk mendapatkan penanganan dari pelayanan  kesehatan dan ODGJ umumnya menjadi  korban  diskriminasi  (Dewi,  et  al., 2019).
Provinsi  Sulawesi  Utara  menjadi  salah satu provinsi yang memiliki prevalensi gangguan jiwa sejak tahun 2016 sebanyak 4.179 orang  hingga  tahun  2019  tercatat  sebanyak 7.089  orang  yang  mengalami  gangguan  jiwa,
(Riskesdas, 2018). Kota Kotamobagu merupakan  wilayah  dari  Provinsi  Sulawesi Utara  yang  memiliki  kontribusi  dengan  laju prevalensi sebesar 75% sejak 2018 hingga 2020. Jumlah gangguan jiwa tercatat sejak tahun 2018 sebanyak  27  orang  hingga  2020  sebanyak  105 orang yang mengalami gangguan jiwa.
Observasi dan studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 13-17 Maret tahun 2021
di  wilayah  Kota  Kotamobagu  pada  keluarga penderita ODGJ untuk mengetahui keadaan atau fakta  sesungguhnya  terkait  masalah  kesehatan jiwa di lapangan yang akan dikaji oleh peneliti. Berdasarkan hasil observasi kepada 3 informan berbeda, didapatkan informasi bahwa tata kelola layanan  kesehatan  mental  masih  belum memadai di wilayah Kota Kotamobagu, pertama disebabkan karena kurangnya fasilitas pendukung  seperti  SDM,  dan  sarana  prasarana pengobatan,  serta  belum  adanya  tindakan penanganan  psikologi  secara  serius  dan pelayanan yang hanya terfokus pada pemberian obat.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan untuk  mengetahui  dan  menganalisis  terkait pelayanan kesehatan jiwa di seluruh Puskesmas kota  Kotamobagu  yang  tepat  dengan  harapan masyarakat dengan status ODGJ.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan model deskriptif,
menggunakan pendekatan observational analytic dengan  desain  studi  ekologi  atau korelasi dengan alat bantu kuesioner. Penelitian dilaksanakan  di  seluruh  Puskesmas  (5 Puskesmas)  di  Kota  Kotamobagu,  pada bulan Maret-Mei 2021. Variabel yang di teliti yaitu  kualitas  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang diselenggarakan  pada  Puskesmas  di  Kota Kotamobagu.  Populasi  penelitian  terdiri  atas  2 karakteristik yaitu petugas kesehatan jiwa yang berjumlah  15  orang  dan  pihak  masyarakat dengan  gangguan  jiwa  sebanyak  105  orang. Sampel  dalam  penelitian  ini  yaitu  petugas kesehatan  jiwa  sebanyak  15  orang  dan masyarakat  dengan  status  gangguan  jiwa sebanyak 45 orang. Sampel dipilih menggunakan  teknik nonprobability  sampling, pengambilan  sampel  dilakukan  menggunakan metode accidental sampling. Data  di  analisis menggunakan  analisis paired  t-test untuk mengetahui  tingkat  signifikansi  perbedaan antara  pelayanan  kesehatan  yang  diharapkan oleh  pihak  ODGJ  dengan  layanan  kesehatan jiwa yang diberikan oleh petugas kesehatan pada Puskesmas di Kota Kotamobagu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelayanan Kesehatan ODGJ pada Puskesmas Wilayah Kerja Kota Kotamobagu Berdasarkan hasil dari analisis data pada
Tabel  1.  diketahui  bahwa  adanya  perbedaan
atau  kesenjangan  yang  kurang  baik  antara pelayanan kesehatan jiwa yang diharapkan oleh masyarakat  penderita  gangguan  jiwa  dengan layanan  kesehatan  jiwa  yang  diberikan  oleh petugas  kesehatan  jiwa  di  Kota  Kotamobagu, hal tersebut dapat dilihat pada nilai kesenjangan yang  dominan  positif  baik  dari  setip  dimensi maupun  pelayanan  kesehatan  jiwa  secara keseluruhan (0,34) secara statistik (uji paired t- test )  menunjukkan  nilai  signifikan p-value = 0,038.
Berdasarkan hasil analisis data penelitian di  ketahui  bahwa    pelayanan  kesehatan  jiwa yang  di  harapkan  oleh  pihak  masyarakat  yang menderita  gangguan  jiwa  masih  belum  sesuai dengan  apa  yang  di  berikan  oleh  petugas kesehatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan  jiwa,  hal  tersebut  terbukti  dari  nilai kesenjangan dalam dimensi pelayanan kesehatan  sebagai  tolak  ukur  yang  bernilai positif,  yaitu Tangible dalam  pelayanan kesehatan  jiwa  bernilai  positif  sebesar  1,08 dengan nilai signifikan p-value =0,009, Reliability dalam  pelayanan  kesehatan  jiwa bernilai  positif  sebesar  0,40  dengan  nilai signifikan p-value =0,024, Responsiviness dalam pelayanan kesehatan jiwa bernilai positif sebesar  0,60  dengan  nilai  signifikan p- value =0,112,  dan, Empathy dalam  pelayanan kesehatan  jiwa  bernilai  positif  sebesar  1,05 dengan  nilai  signifikan p-value =0,05.  Namun hal  yang  berbeda  di  temukan  pada  dimensi pelayanan Assurance dalam pelayanan kesehatan  jiwa  bahwa  dimensi  ini  memiliki nilai  negatif  sebesar  -1,41  dengan  nilai signifikan p-value =0,05.
Kualitas  pelayanan  kesehatan  jiwa  yang belum  sesuai  dengan  yang  di  harapkan  oleh pihak masyarakat yang memiliki gangguan jiwa khususnya  pada  dimensi  pelayanan  kesehatan Tangible, Reliability, Responsiviness, Empathy karena  besarnya  harapan  pihak  masyarakat yang menderita gangguan jiwa untuk mendapatkan kesembuhan dan di beri pelayanan yang maksimal.
Menurut Paramanik dalam hasil penelitiannya  menguraikan  bahwa  kualitas suatu  pelayanan  kesehatan  menjadi  tidak memuaskan  disebabkan  oleh  preferensi  dari pasien  terhadap  dimensi  pelayanan  memiliki perbedaan  dengan  petugas  kesehatan  serta kurangnya informasi dan pengetahuan terhadap perkembangan  pelayanan  dan  perawatan  yang modern (Paramanik, 2016).
Tabel  1 .  Distribusi  Perbedaan  Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Layanan  yang  Diberikan  oleh  Petugas Kesehatan Jiwa di Kota Kotamobagu.
Dimensi Variabel Pelayanan Kesehatan Jiwa Pernyataan Kualitas Dimensi Layanan Kesehatan Jiwa Kualitas Layanan Kesehatan Jiwa Harapan ODGJ Layanan ODGJ Kesen- jangan p-value Harapan ODGJ Layanan ODGJ Kesen- jangan p-value Tangible P1
4,54 3,46 1,08 0,009
3,62 3,96 0,34 0,038 P2 P3 P4 P5
Reliability
P1
4,54 4,14 0,40 0,024 P2 P3
P4
Responsivi- ness P1
4,00 3,40 0,60 0,112 P2
P3 P4
Assurance P1 2,89 4,30 -1,41 0.030
P2
P3 Empathy P1 3,84 2,80 1,05 0,250 P2
P3

## P4
Dalam  dimensi  pelayanan Tangible di ketahui  bahwa  belum  sesuai  dengan  yang diharapkan  oleh  pihak  masyarakat  yang mengalami  gangguan  jiwa  hal  tersebut  terlihat dari keinginan pihak masyarakat yang mengalami gangguan jiwa yang masih membutuhkan  fasilitas  perawatan  bagi  orang yang  memiliki  gejala  gangguan  jiwa  (Pos Pembinaan  Terpadu  Psikiatri)  sebagai  wadah pembinaan bagi orang dengan gejala dan  telah mengalami  gangguan  jiwa  serta  ketersediaan waktu  pelayanan  jiwa  dengan  SOP  yang  jelas, baik  kunjungan  ke  rumah  penderita  maupun layanan di puskesmas termasuk rujukan.
Fasilitas  Pos  Pembinaan  Terpadu Psikiatri  sangat  dibutuhkan  untuk  membantu keluarga melakukan perawatan bagi orang yang mengalami  gangguan  jiwa.  Menurut  hasil penelitian Rekoningsih (2016), bahwa sebagian besar  keluarga  pasien  merasa  sangat  kesulitan mengelola  dan  mengatasi  secara  mandiri keluarga  yang  mengalami  gangguan  jiwa sehingga berdampak pada emosional yang tidak
stabil  dan  kelelahan  secara  fisik,  dukungan secara  eksternal  sangat  di  perlukan  dan  akan sangat  membantu  keluarga  dalam  perawatan pasien  dengan  gangguan  jiwa,  (Reknoningsih, et al., 2016).
Efektifitas  manajemen  penatalaksanaan pelayanan  kesehatan  belum  dapat  tercapai karena minimnya dukungan sumber daya yang memadai,  untuk  mengelola  dan  menyediakan pelayanan yang terstandar. Regulasi yang masih kurang  terhadap  peningkatan  kualitas  sumber daya  sehingga  berdampak  pada  rendahnya wujud layanan kesehatan yang dapat disediakan oleh  petugas  kesehatan  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  jiwa  serta  kurangnya pengetahuan  dan  konsep  perawatan  yang terintegrasi  terhadap  petugas  kesehatan  jiwa pada  tingkat  manajemen  dan  pelaksana (Massie, 2016).
Reliability dalam  pelayanan  kesehatan jiwa  menjadi  bagian  dari  dimensi  pelayanan kesehatan jiwa yang menjadi aspek yang belum sesuai harapan pihak masyarakat yang
menderita gangguan jiwa hal tersebut diketahui dari  kurangnya  petugas  kesehatan  jiwa  yang dapat memberikan layanan gangguan jiwa, baik karena kurangnya petugas ahli jiwa atau dokter jiwa  maupun  dari  fasilitas  yang  mendukung penyelenggaraan pelayanan perawatan kesehatan untuk mengatasi gejala bagi masyarakat  yang  menderita  gangguan  jiwa, sehingga kinerja pelayanan kesehatan jiwa yang ditunjukkan kurang handal.
Penempatan  sumber  daya  yang  tidak sesuai  antara  keahlian  dengan  fungsi  yang seharusnya  dilakukan  dapat  menyebabkan kinerja  dalam  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  menjadi  kurang  maksimal  sehingga tidak  dapat  diandalkan,  serta  rendahnya kesadaran dan soft skill petugas kesehatan untuk memaksimalkan fasilitas medis, fasilitas pendukung  dan  anggaran  yang  telah  diberikan pemerintah daerah (Rosie, et al., 2017).
Albertha  dkk  mengungkapkan  dari  hasil penelitiannya yang telah di lakukan pada tahun 2019 bahwa di Puskesmas belum mendapatkan dukungan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas tenaga kesehatannya, serta Puskesmas tidak melibatkan jaringannya sebagai mitra yang dapat memberikan dukungan  pelaksanaan  program  perawatan dalam  layanan  kesehatan  jiwa,  hal  tersebut terjadi  karena  kesehatan  jiwa  belum  menjadi salah satu program prioritas hampir bagi semua Puskesmas, (Albertha, et al., 2020).
Pembentukan  tim  kader  kesehatan  jiwa merupakan  hal  yang  sangat  penting  dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa di pelayanan  kesehatan  primer,  karena  sangat membantu  para  profesional  kesehatan,  serta pelatihan rutin bagi kader yang sudah terbentuk terkait penatalaksanaan kesehatan jiwa menjadi hal  yang  sangat  penting,  (Kurniawan  & Sulistyarini, 2016)
Pemenuhan
empathy dalam penyelenggaraan  pelayanan  perawatan  bagi pihak  masyarakat  yang  mengalami  gangguan jiwa  belum  maksimal  dan  belum  terpenuhi sesuai dengan apa yang di harapkan oleh pasien tersebut,  hal  ini  terbukti  dari  masih  kurangnya edukasi dan layanan konseling terkait penanganan  gejala  kejiwaan  bagi  pihak pengasuh,  dan  belum  adanya  pelatihan  yang diberikan  bagi  pasien  gangguan  jiwa  sebagai bentuk rehabilitatif.
Hal  tersebut  didukung  oleh  penelitian yang  dilakukan  Kurniawan  dan  Sulistyarini tahun 2016,
dalam penelitiannya
mengungkapkan bahwa sesungguhnya keluarga pasien  sangat  membutuhkan  informasi  terkait penanganan anggota keluarganya yang menderita  gangguan  jiwa  serta  belum  adanya kunjungan  petugas  kesehatan  khususnya  dari Puskesmas setempat yang melakukan kunjungan dan  observasi  mengenai  keadaan  kejiwaan masyarakat, (Kurniawan & Sulistyarini, 2016).
Menurut hasil penelitian Dali pada tahun 2019  di  ketahui  bahwa  rendahnya  intensitas pelatihan  terkait  kesehatan  jiwa  menyebabkan program  pelayanan  kesehatan  jiwa  pada  setiap puskesmas menjadi kurang optimal di kabupaten Minahasa,  (Dali,  et  al.,  2019).  Pemanfaatan layanan kesehatan jiwa di puskesmas cenderung kurang  karena  obat-obatan  untuk  penyakit kesehatan  jiwa  seperti Skizofernia yang  tidak tersedia  sehingga  keluarga  terkendala  untuk mendapatkan  obat  untuk  penderita  gangguan jiwa, (Rahayuni, et al., 2017).
Orang  yang  mengalami  gangguan  jiwa dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian dalam diagnosis dan pengobatan yang tepat,  secara  umum  penderita  gangguan  jiwa adalah  orang  yang  normal  namun  psikologis yang dimiliki membutuhkan pertolongan medis yang tepat, pelayanan perawatan kesehatan jiwa pada  masyarakat  yang  tidak  menjadi  prioritas menyebabkan  mendapatkan  perhatian  yang minim  dan  anggaran  yang  berjumlah  kecil, (Muhammad Ali, 2017).
Hal  berbeda  yang  di  temukan  pada dimensi responsiveness dalam pelayanan kesehatan  jiwa  bahwa  tidak  terpenuhinya harapan  masyarakat  dalam  layanan  kesehatan jiwa  tidak  memiliki  makna  atau  signifikansi yang kuat, namun masyarakat tetap mengharapkan  adanya  petugas  kesehatan  jiwa membentuk  manager  kasus  yang  melakukan komunikasi kepada masyarakat guna mengumpulkan  informasi  terkait  masalah kesehatan  jiwa.  Demikian  pula  pada  dimensi assurance dalam  pelayanan  kesehatan  jiwa dimensi  tersebut  telah  melebihi  harapan  pihak masyarakat  yang  menderita  gangguan  jiwa dengan  signifikansi  atau  kemaknaan  yang berarti,  hal  itu  terbukti  bahwa  masyarakat merasa  petugas  kesehatan  telah  menjaga  agar tidak  terjadi  tindakan  diskriminasi  dan  stigma pada  orang  yang  mengalami  gangguan  jiwa  di tengah masyarakat, (Muhammad Ali, 2017).
Beragamnya  cara  yang  dilakukan  dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang berdampak terhadap keberagaman  kualitas  layanan  kesehatan,
namun  secara  keseluruhan  pasien  menilai pelayanan  secara  fungsional,  dan Assurance dalam  pelayanan  kesehatan  selalu  menjadi prioritas  karena  elemen  tersebut  dipandang sangat  penting  oleh  petugas  kesehatan  dan diharapkan masyarakat serta dimensi responsiveness dianggap  sebagai  hal  yang penting  bagi  masyarakat  (Al-Neyadi,  et  al., 2016).
Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi  oleh  baik  buruknya  gaya  hidup seseorang,  gaya  hidup  yang  kurang  biak  akan berdampak terhadap semakin beratnya gangguan jiwa atau mental yang akan di alami oleh  seseorang,  promosi  kesehatan  terkait gangguan  jiwa  harus  lebih  ditingkatkan  baik dalam kuantitas dan cakupan sampai ke pelosok pedesaan.  Promosi  tentang  gangguan  jiwa  dan peran  aktif  pelayanan  kesehatan  primer mengajak  para  masyarakat  agar  melakukan gaya  hidup  sehat,  (Wardhani  &  Paramita, 2016).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Masih terdapat perbedaan atau kesenjangan  yang  signifikan  antara  pelayanan yang  diharapkan  oleh  masyarakat  penderita gangguan  jiwa  dengan  pelayanan  kesehatan jiwa yang diberikan oleh petugas kesehatan jiwa di  seluruh  Puskesmas  di  Kota  Kotamobagu. Pelayanan  kesehatan  jiwa setingkat Puskesmas di  Kota  Kotamobagu  masih  jauh  dari  harapan pihak  masyarakat  yang  mengalami  gangguan jiwa.
Dimensi Tangible,  Reliability,  Empathy, menjadi dimensi yang belum terlaksana dengan maksimal sesuai harapan pihak masyarakat yang mengalami gangguan jiwa
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa pada Puskesmas  di  Kota  Kotamobagu.  Dimensi Assurance menjadi aspek yang telah memenuhi harapan  pihak  masyarakat  yang  mengalami gangguan  jiwa  di  pada  Puskesmas  di  Kota Kotamobagu  bahkan  melebihi  apa  yang  di harapan oleh masyarakat.

## Saran
Petugas  Puskesmas  dapat  melakukan promosi  kesehatan  dalam  bentuk  komunikasi dan  edukasi  kelompok  kepada  masyarakat terkait  penatalaksanaan  gangguan  jiwa  untuk mencegah  terjadinya  gangguan  jiwa  dan
mengatasi  gangguan  jiwa  yang  terjadi  pada masyarakat Kota Kotamobagu.
Membentuk  kerja  sama  lintas  sektor antara  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Kesehatan  baik pada  tingkatan  kota  maupun  provinsi  untuk membangun  Pos  Pelayanan  Terpadu  Psikiatri sebagai wadah pembinaan bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa atau memiliki gejala gangguan jiwa, yang di lengkapi dengan dokter jiwa dan perawat psikiatri yang dapat melakukan layanan caregiver bagi  masyarakat  dengan gangguan jiwa yang membutuhkan pendampingan perawat jiwa .

## DAFTAR RUJUKAN
1] Albertha K, Shaluhiyah Z and Musthofa SB (2020)  Description  of  Mental  Health Activities  in  Community  Health  Center Semarang City. Jurnal Kesehatan
Masyarakat 8(No. 3): 440-447.
2] Al-Neyadi  HS,  Abdallah  S  and  Malik  M (2016)  Measuring  Patient'S  Satisfaction  of Healthcare  Service  in  the  UEA  Hospital, Using  SERVQUAL. International  Journal of  Helathcare  management 2(No.  4):  1-11. https://doi.org/10.1080/20479700.2016.126 6804.
3] Dali FI, Ottay RI and Palandeng HM (2019) Kajian  program  kesehatan  jiwa  masyarakat di  puskesmas  Kabupaten  Minahasa. Jurnal Kedokteran Komunitas dan Tropik 7(No. 2): 299-302.
4] DEPKES  RI  (2012) Profil  Kesehatan Indonesia. [Online] Available at: https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/do wnload/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/profil-kesehatan-indonesia- 2012.pdf.
5] Dewi EI, Wuryaningsih EW and Susanto T (2019)  Stigma  Against  People  with  Severe Mental Disorder (PSMD) with Confinement
“Pemasungan”. NurseLine  Journal  (NLJ) 4(No. 2): 131-138. https://doi.org/10.19184/nlj.v4i2.13821. 6] Kurniawan  Y  and  Sulistyarini  I  (2016) Komunitas  SEHATI  (Sehat  Jiwa  dan  Hati)
Sebagai Intervensi Kesehatan Mental Berbasis Masyarakat. INSAN; Jurnal Psikologi  dan  Kesehatan  Mental 1(No.  2):
112-124.
https://doi.org/10.20473/jpkm.V1I22016.11 2-124.
7] Lestari W and Wardhani YF (2014) Stigma and  Management  on  People  with  Severe Mental  Disorders  with  “Pasung”  (Physical restraint). Buletin Penelitian Sistem Kesehatan : 157-168.
8] Mahendradhata  Y. et  al. (2017)  The Republic  of  Indonesia  Health  System Review. Health System in Transition : 1-3.
9] Massie  RGA  (2016)  The  Assesment  of Integrity on HIV/AIDS Prevention Program in  Manado  City. Buletin  Penelitian  Sistem kesehatan 19(No. 3): 1-9.
10] Muhammad  Ali  (2017)  How  Patients Perceive  Helathcare  Services,  A  Case  of Ayub  Teaching  Hospital,  Abbottabad- Pakistan. International Jurnal of Healthcare Management 11(No. 1): 1-9. https://doi.org/10.1080/20479700.2017.130 4324.
11] Paramanik  A  (2016)  Patients  Perception  of Service  Quality  of  Health  Care  Services  in India. Health Management Research 18(No. 2):
205-217.
https://doi.org/10.1177/0972063416637695.
12] Rahayuni  IG. et  al. (2017)  Pemanfaatan Pelayanan  Kesehatan  Jiwa  Di  Puskesmas
Oleh Keluarga Penderita Skizofrenia. JRKN 1(No. 1): 75-80. https://doi.org/10.37294/jrkn.v1i1.33. 13] Reknoningsih  W,  Daulima  NHC  and   Putri YSE  (2016)  Pengalaman  Keluarga  Dalam Merawat  Pasien  Pasca  Pasung. Jurnal Keperawatan Indonesia 18(No. 3): 171-180.
https://doi.org/10.7454/jki.v18i3.421. 14] Riskesdas (2018) Laporan Provinsi Sulawesi  Utara, Jakarta:  Lembaga  Penerbit
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
15] Rosie  Fitria  and  Widianti  (2017)  Kinerja Pegawai  Puskesmas  Dalam  pelayanan Kesehatan  di  kecamatan  Sangatta  Selatan kabupaten  Kutai  Timur. e-Jurnal  Ilmu Pemerintahan 6(No. 1): 165-198.
16] Videbeck  SL  (2019) Psychiatric-Mental Health  Nursing. 8  ed.  New  York:  Wolters Kluwer.
17] Wardhani YF and Paramita A (2016) Mental Health Services Disability and Life Style of Indonesian. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan 19(No. 1): 99-107. https://doi.org/10.22435/hsr.v19i1.4994.99- 107.