## ANALISIS PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DALAM MENANGANI LAPORAN/KELUHAN MASYARAKAT DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)

## Usisa Rohmah

## Abstract
Based on the 2008 DIY Gubernatorial of Number 21 LOD has the authority to supervise to the issue  of  mismanagement  in  the  public  service  in  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY),  LOD  is  not designed to be an extra judiciary. Institution of the ombudsman as an institution of government control in handling and becamea symbol of the area who want to create good governance, efforts to prevent corruption,  protecting  the  public,  and  implement  democracy  by  providing  good  service  to  the community.
Key words: Ombudsman, Authority, Democratic institutions

## A.  PENDAHULUAN
Istilah ombudsman berasal dari Swedia yang arti harfiahnya adalah agen atau perwakilan,  dan  makna  konteksnya  adalah  seorang publik  officer yang  mempunyai tugas  untuk  menanggani  laporan  masyarakat  terhadap  tindakan  pemerintah (Masthuri,  2005:76).  Ombudsman  bukanlah  pelaksana  kekuasaan  karena  itu wewenang  yang  dimilikinya  hanyalah  mencakup  aspek-aspek  pengawasan  agar tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan (Sujata & Surahman: 2002). Secara universal  diakui  bahwa  pada  hakikatnya ombudsman mengemban  misi  untuk melakukan  pengawasan  kepada  penyelenggara  pemerintahan  secara  moral. Awalnya  Komisi Ombudsman Nasional  (KON)  dibentuk  berdasarkan  keputusan Presiden  (Kepres  RI)  No.  44  tahun  2000  kemudian  adanya  perubahan  landasan hukum  yang  lebih  kuat,  yang  awalnya  hanya  berupa  Kepres  menjadi  Undang- undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Ombudsman juga  dapat  didirikan  di  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota. Sesuai  dengan  pasal  43  ayat  2  UU  No.  37  Tahun  2008  menyatakan  apabila dipandang  perlu, ombudsman dapat  mendirikan  perwakilan ombudsman di  daerah provinsi atau kabupaten/kota.
Tujuan  pembentukan  Lembaga  Ombudsman  Daerah  (LOD)  DIY  adalah  untuk membela  kepentingan  publik  dengan  mendesakkan  perubahan  mental  dan  kultural dalam  birokrasi.  Lembaga Ombudsman Daerah  DIY  dibentuk  berdasarkan  Surat Keputusan  Gubernur  DIY  No.  134  Tahun  2004  kemudian  diperbaharui  dengan Peraturan  Gubernur  No.  21  Tahun  2008  tentang  Pembentukan  dan  Organisasi Ombudsman Daerah  DIY.  Dukungan  masyarakat  dapat  dilihat  dari  semakin meningkatnya  laporan  masyarakat  terhadap  persoalan-persoalan  yang  mereka keluhkan  kepada  LOD  DIY,  namun  disatu  sisi  muncul  keresahan  dari  birokrasi karena birokrasi merasa diawasi oleh masyarakat pengguna pelayanan (Sari, 2012: 52).  Wilson  dan  Rosenfeild  mengemukakan  empat  alasan  mengenai  resitensi terhadap  perubahan,  yaitu:  (1)  kepentingan  pribadi  (2)  rendahnya  tingkat kepercayaan  dibarengi  dengan  salah    pengertian  (3)  peredaan  pandangan  atau penilaian  terhadap  keuntungan  dari  perubahan  (4)  rendahnya  toleransi  terhadap perubahan (Soemarto, 2009: 13).
Kewenangan  LOD  berdasarkan  SK  Gubernur  DIY  2004  bidang  kasus  yang dilaporkan masyarakat mulai dari masalah perpajakan, kepegawaian, pemerintahan dan  masalah  penegakan  hukum.  Dari  105  kasus  yang  ditangani  ada  28  kasus bermasalah  dengan  lembaga  kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan.  Dalam
penanganan  kasus  di  bidang  penegak  hukum  masih  kurang  20%  yang  dapat diselesaikan  karena  sulitnya  LOD  melakukan  mediasi  dengan  terlapor,  pada  saat melakukan  investigasi  terhadap  lembaga  penegak  hukum  dan  kepolisian  LOD seringkali  mengalami  hambatan  dalam  memperoleh  data  dalam  penyelesaian laporan masyarakat.
Hasil  laporan  akhir  LOD  dalam  tahun  2013  penanganan  kasus  yang  belum selesai  (proses  penyelesaian)  sebanyak  37  atau  12,05  %.  Kasus  selesai  270  atau 87,95  %.  LOD  mengumumkan  hasil  laporan  akhir  tahun  bersama-sama  dengan masyarakat  DIY.  Selain  laporan  masuk  yang  di  publikasikan,  LOD  juga mempublikasikan  terkait  dengan  hasil  rekomendasi  LOD  untuk  dapat  diketahui masyarakat.
Setelah  kewenangan  LOD  dirubah  menjadi  Pergub  DIY  No.  21  tahun  2008 LOD tidak mempunyai kewenangan menangani laporan kasus di lembaga penegak hukum.  Kewenangan  LOD  mengalami  penyempitan  setelah  adanya  perubahan aturan  hukum  LOD  DIY.  Sikap  atas  kewenangan  dikelompokkan  dikelompokkan dalam  sikap  menerima,  mempertanyakan  (skeptis)  dan  kombinasi  keduanya (Subakti,  2010:  115).  Tidak  berarti  yang  mempunyai  kewenangan  dapat  dengan semaunya menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
Dalam Pergub DIY No. 21 tahun 2008, pasal 8 ombudsman daerah mempunyai wewenang:
a.  Meminta  keterangan  secara  lisan  dan  atau  tertulis  dari  pihak  pelapor, terlapor  dan  atau  pihak  lain  yang  terkait  dengan  pengaduan  yang disampaikan kepada ombudsman daerah
b.  Melakukan klarifikasi terhadap pihak pelapor, terlappor dan atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan kebenaran dari isi pengaduan
c.  Meminta  keterangan  secara  lisan  dan  atau  tulis  kepada  pemerintahan daerah berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan  daerah  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi, nepotisme,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  jabatandan  tindakan sewenang-wenang,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan dengan memperhatikan asas praduga tak bersalah
d.  Membuat  rekomendasi  kepada  pihak  pelapor  dan  pihak  terlapor  dalam rangka penyelesaian masalah antara kedua belah pihak
e.  Memberikan  rekomendasi  kepada  pihak  pelapor  dan  terlapor  serta  pihak- pihak lain yang terkait dalam rangka memfasilitasi penyelesaian masalah
f.  Semua  rekomendasi  yang  dikeluarkan ombudsman daerah  tembusannya disampaikan kepada Gubernur melaluui Biro Hukum
g.  Mengumumkan  hasil  rekomendasi  untuk  diketahui  masyarakat  setelah mendapat kepastian hukum.
Institusi  ombudsman  tidak  di  desain  untuk  menjadi  lembaga  peradilan tambahan,  tidak  juga  sebagai  lembaga  pemutus  perkara,  namun  sekedar memberikan  klarifikasi  terhadap  kemungkinan  penyimpangan  dan  membuat rekomendasi (Sari, 2012: 50). Artinya, ombudsman hanya memberikan rekomendasi kepada  pihak  yang  melakukan  penyimpangan  tanpa  adanya  sanksi  hukum  kepada pihak  yang  melakukan  penyimpangan  karena  kekuatan  utama  ombudsman  adalah memberikan  pengaruh.  Penyelenggaraan  ombudsman  di  setiap  negara  berbeda- beda,  seperti  negara  Swedia  yang  pertama  kali  mendirikan  lembaga  ombudsman adanya kewenangan pidana sebagai ancaman terakhir,  hal ini memang dibutuhkan supaya  pihak  terlapor  dapat  menjalankan  rekomendasi  dari  ombudsman  secara terus menerus.
sehingga melahirkan beberapa pertanyaan:
1.  Bagaimanakah  pelaksanaan  kewenangan  Lembaga Ombudsman daerah (LOD)  DIY  dalam  penyelesaian  laporan  masalah  penyelengaraan  pelayaan publik di DIY?
2.  Bagaimanakah  tindaklanjut  rekomendasi  Lembaga  Ombudsman  Daerah (LOD)  oleh terlapor?
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan lembaga ombudsman daerah  (LOD)  dalam  penyelengaraan  pelayanan  di  DIY,  serta  untuk  mengetahui tindaklanjut rekomendasi LOD DIY oleh terlapor.

## A.1.  Rangkuman Kajian Teoritik
Kewenangan  adalah  otoritas  yang  dimiliki  suatu  lembaga  untuk  melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu (Firmansyah, 2005: 35). Menurut Laswell dan Kaplan,  dinyatakan  bahwa  wewenang  merupakan  kekuasaan  formal.  Menurutnya bahwa  yang  mempunyai  wewenang  berhak  mengeluarkan  perintah  dan  membuat peraturan-peraturan  serta  berhak  mengharapkan  kepatuhan  terhadap  peraturan- peraturannya.  Berhak  menunjukan  keabsahan;  keabsahan  yang  dimiliki  seseorang atau  sekelompok  orang  untuk  mengeluarkan  perintah  dan  membuat  peraturan- peraturan,  serta  mengharapkan  kepatuhan  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut (Haryanto:  2005).  Sikap  atas  kewenangan  dikelompokkan  dalam  sikap  menerima, mempertanyakan  (skeptis),  dan  kombinasi  keduanya  (Subakti,  2010:  115).  Tidak berarti  seseorang  yang  memiliki  kewenangan  dapat  dengan  semaunya menggunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan.  Dalam hal ini kewenangan  lembaga  ombudsman  adalah  untuk  melakukan  pengawasan  maka kedudukan  ombudsman  haruslah  independen  terhadap  siapapun  dan  institusi manapun,  apalagi  ia  berhadapan  dengan  birokrasi  pemerintahan  yang  memiliki kekuatan  yang  besar  untuk  mempengaruhi  siapapun.  Independensi  Ombudsman akan  berkaitan  dengan  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  Ombudsman, rekomendasi  ombudsman  juga  akan  diperhitungkan  dengan  lembaga-lembaga negara  bahkan  rekomendasi  ombudsman  akan  menjadi  bukti  dipengadilan.  Oleh karena itu ada 3 kriteria independensi ombudsman, yaitu: Independensi institusional, artinya ombudsman sama sekali bukan bagian dari institusi negara yang sudah ada, karenanya  ia  sama  sekali  tidak  diawasi  oleh  kekuasaan  negara.  Pada  beberapa sistem  pemerintahan  ia  memiliki  kedudukan  yang  tinggi.  Independensi  fungsional, adalah  bahwa  ombudsman  tidak  boleh  dicampuri  atau  diperintah  oleh  tekanan manapun. Untuk mencegah jangan sampai ada pengaruh atau intimidasi yang dapat membatasi  kinerjanya,  oleh  badan  legislatif  ia  diberi  wewenang  dengan  prosedur yang tidak kaku. Keberadaannya juga di dukung oleh anggaran yang memadai guna meraih  profesionalisme  dengan  standar  kualitas  untuk  menjalankan  instansinya. Independensi  personal/pribadi,  bahwa  seorang  ombudsman  harus  seorang  yang terpercaya.  Untuk  menjabat  kedudukannya  itu  ia  harus  melalui  seleksi  yang  ketat sekali.  Masa  jabatannya  harus  secara  diatur  dalam  undang-undang.  Dalam melaksanakan  tugasnya  ombudsman  harus  adil  dan  tidak  berpihak,  namun  sistem ombudsman bukan penganti peradilan ”. (Antonius Sujata dan RM Surahman, 2002). Institusi  pengawasan  dalam  mengontrol  penyelenggaraan  pemerintahan dapat diadopsi dari negara-negara yang telah memiliki institusi independent sebagai institusi  kontrol  dan  akuuntabilitas  dalam  demokrasi.  Proses  mewujudnya  sistem pemerintahan  yang  demokratis,  tidak  cukup  hanya  dengan  menghadirkan  dan membenahi  institusi  demokrasi,  tetapi  harus  disertai  oleh  pembiasaan  perilaku demokrasi.  Pembiasaan  perilaku  demokrasi  harus  eksis  baik  pada  tataran  institusi,
aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat. Jika perilaku demokrasi  tersebut  sudah  dapat  berjalan  dengan  seharusnya,  maka  dapat dipastikan  sebagian  besar  masyarakat  telah  memiliki  kapasitas  untuk  melakukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara rasional (Ostrom dan Oyugi dalam Raud, 2009: 29).

## A.2.  Metodologi Penelitian
Tipe  penelitian  kualitatif  dengan  memanfaatkan  jenis  penelitian  studi  kasus. Penellitian  studi  kasus  adalah  studi  yang  mengeksplorasi  suatu  masalah  secara terperinci,  memiliki  pengambilan  data  yang  mendalam  dan  menyertakan  berbagai sumber  informan.  Penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  berupa wawancara  mendalam  dengan  mempertimbangkan  bahwa  informan  yang  ditunjuk memiliki  kompetensi  dan  keterkaitan  langsung  terhadap  masalah  yang  terjadi. Penulis  berusaha  untuk  mengali  pelaksanaan  kewenangan  LOD  dan  tindak  lanjut rekomendasi LOD oleh terlapor.

## A.3. Hasil Penelitian
Ombudsman tidak mempunyai kewenangan dalam penyelidikan penanganan laporan masyarakat,  istilah  penyelidikan  dalam  LOD  DIY  adalah  investigasi.  Dalam hal  investigasi  LOD  DIY  mengali  informasi  bukan  mencari  alat  bukti,  LOD mempunyai  standar  sendiri  dalam  investigasi  sebatas  mensinkronkan  atau menjadi penengah  dalam  penyelesaian  kasus.  Tujuan  investigasi  untuk  menyelidiki  apakah ada  keluhan  lain  dari  masyarakat  dan  untuk  menentukan  kasus  yang  dilaporkan termasuk kedalam ketegori mal administrasi atau tidak. Acuan LOD DIY melakukan penanganan laporan (investigasi) sesuai dengan SOP instansi masing-masing yang terkait,  jadi  LOD  melihat,  menilai  apakah  kasus  yang  dilaporkan  sesuai  atau  tidak sesuai dengan SOP instansi masing-masing, jika tidak sesuai SOP, berarti diangap melakukan mal-administrasi.
Apabila  hasil  investigasi  bukan  merupakan  mal  administrasi  berarti  bukan termasuk  kewenangan  LOD,  hal  ini  kemudian  akan  diberitahukan  kepada  pelapor dan berkas laporan akan dikembalikan kepada pelapor. Sebaliknya jika,  investigasi LOD  DIY  menemukan  ketidakwajaran  yang  tidak  sesuai  dengan  SOP  maka  LOD akan  mengeluarkan  rekomendasi  kepada  instansi  terlapor,  rekomendasi  yang dikeluarkan juga berdasarkan SOP yang ada  di instansi terkait, karena LOD hanya menangani masalah yang terkait pelangaran dalam administrasinya.
Tidak semua penanganan kasus diselesaikan melalui rekomendasi, tetapi ada sejumlah  kasus  dapat  diselesaikan  pada  tahapan  mediasi,  kerena  tujuan penanganan kasus pada LOD untuk mencari kebenaran dan keadilan, maka apabila pihak  sudah  menerima  dan  menemukan  solusi  pada  saat  mediasi,  maka  kasus diangap  selesai  dan  tidak  sampai  dikeluarkan  rekomendasi.  Kasus  yang diselesaikan  pada  tahapan  rekomendasi  adalah  kasus  yang  secara  normatif   pihak terlapor  melanggar  ketentuan  yang  berlaku  secara  administratif.  LOD  akan mengeluarkan  rekomendasi  disesuaikan  dengan  jenis  pelanggaran  administrasi yang dilakukan.
Terkait  dengan  tindaklanjut  rekomendasi  oleh  teerlapor  LOD  dapat mengetahui  pelaksanaannya  melalui  monitoring,  monitoring  pengawasan  yang dilakukan  LOD  hanya  sebatas  menunggu    terlapor  memberikan  surat  keterangan diatas  kertas  kepada  LOD  yang  berisi  bersedia  atau  sudah  melaksanakan rekomendasi.  Jika  pihak  terlapor  tidak  memberikan  keterangan  balik  kepada  LOD
maka LOD mengangap terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang berarti tidak mempunyai komitmen dalam pelaksanaan rekomendasi yang disarankan oleh LOD.
LOD  DIY  memberikan  waktu  tiga  puluh  (30)  hari  setelah  pihak  terlapor mendapatkan  rekomendasi  untuk  memberikan  surat  keterangan  kepada  LOD. Keterangan  terlapor  yang  berupa  surat  pernyataan  yang  berisi  melaksanakan  atau tidak  melaksanakan  rekomendasi  yang  disarankan  oleh  LOD.  Apabila  LOD  sudah menerima  surat  keterangan  dari  instansi  terlapor  maka  LOD  menggangap  instansi terlapor  melaksanakan  saran  rekomendasi  dari  LOD,  sebaliknya  apabila  instansi terlapor lebih dari tiga puluh hari tidak memberikan surat keterangan maka LOD DIY mengangap  instansi  tersebut  tidak  melaksanakan  rekomendasi  serta  saran  dari LOD.
Kewenangan LOD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekomendasi hanya  sebatas  melelui  surat  peryataan  yang  dikirimkan  instansi  terlapor  kepada LOD.  Tidak  adanya  kewenangan  LOD  dalam  melakukan  pengawasan  melalui penyelidikan  kepada  instansi  sebagai  terlapor,  karena  kewenangan  LOD  adalah sebagai lembaga yang memberi pengaruh melalui rekomendasi .

## B.  PEMBAHASAN B.1. Kedudukan LOD DIY
Kewenangan pengawasan LOD DIY berdasarkan SK Gubernur No. 134 tahun 2004,  yang  meliputi  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  tugas  pemerintahan daerah,  lembaga  penegak  hukum,  dan  lembaga-lembaga  negara  lainnya  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 1 ayat 7).
Dalam perjalanannya aturan LOD dirubah menjadi Pergub DIY NO. 21  tahun 2008  kewenangan  pengawasan  LOD  DIY  hanya  terbatas  pada  mal-administrasi yang  dilakukan  pemerintah  daerah  untuk  mendorong  dan  mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme,  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  jabatan  dan  perbuatan  sewenang- wenang  dari  pemerintah  daerah.  Penanganan  kasus  LOD  DIY  yang  berkaitan dengan  korupsi  hanya  menangani  masalah  sebatas  pungli,  dalam  kasus  korupsi yang  lebih  tinggi  LOD  DIY  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  menangani  kasus tersebut.
Adanya  penguatan  payung  hukum  dari  SK  Gubernur  menjadi  Pergub  DIY adalah  merupakan  langkah  yang  tepat  dalam  penguatan  daya  dukung  untuk melakukan  investigasi  terhadap  kasus  yang  dilaporkan,  namun  dengan  adanya penyempitan kewenangan LOD setelah peraturan dirubah menjadi pergub membuat munculnya  rasa  pesimis  di  kalangan  masyarakat  terhadap  LOD  untuk  dapat menangani persoalan yang ada di DIY.
Dalam pasal 3 Pergub No 21 menyatakan “ombudsman merupakan lembaga pengawasan  pelayanan  masyarakat  yang  bersifat  non  struktural  dan  mandiri  serta bertanggung jawab kepada gubernur” maka kedudukan LOD DIY dibawah gubernur yang  melakukan  pengawasan  terhadap  gubernur.  Kedudukan  LOD  secara  hirarkis tidak ada hubungannya dengan Badan Pengawas Daerah meskipun kedua lembaga ini  berada  dibawah  Gubernur  dan  bertanggung  jawab  kepada  gubernur  serta keduanya  melaksanakan  pengawasan  kepada  pemerintah  daerah.  Pembentukan LOD dengan pergub membuat lembaga ini dinilai kurang strategis dalam mengawasi jalannya  pemerintahan  daerah,  yang  tidak  semestinya  posisi  LOD  berada  dibawah gubernur tetapi minimal sejajar dengan lembaga ekskutif.

## B.2. Pelaksanaan Kewenangan Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat B.2.1. Tindaklanjut Laporan LOD
Pelaksanaan  tindaklanjut  laporan  LOD  DIY  didahului  dengan  adanya laporan mal administrasi oleh masyarakat DIY, beberapa proses laporan:
1.  Laporan pelapor
a.  Laporan tertulis langsung
b.  Laporan lisan langsung
c.  Laporan tertulis tidak langsung
d.  Laporan lisan melalui telephon
2.  Substansi laporan Laporan  persoalan  yang  masuk  ke  LOD  walaupun  telah  memenuhi syarat formal tidak semua laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti oleh LOD  DIY,  tetapi  substansi  masalahnya  harus  diperiksa  oleh  LOD terlebih  dahulu.  Persyarakatan  yang  menyangkut  substansi  ini  terkait dengan  kompetensi  LOD,  yaitu  masalah-masalah  substansi  yang ditentukan oleh ombudsman atau asisten LOD.
3.  Investigasi Investigasi merupakan kewenangan LOD dalam rangka menindaklanjuti kasus-kasus  dugaan mal  administrasi baik yang  dilaporkan  masyarakat atau atas inisiatif LOD terhadap masalah publik yang menjadi perhatian masyarakat. Investigasi dilakukan untuk mencari kebenaran.
Sikap  yang  diambil  LOD  pada  saat  menghadapi  pengaduan,  yaitu pertama, memangil pihak terlapor untuk melakukan klarifikasi atas pengaduan pelapor.  Kedua,  memfasilitasi  para  pihak  antara  terlapor  dan  pelapor  untuk melakukan  mediasi.  Tindakan  klarifikasi  dapat  pula  dilakukan  secara bersamaan pada saat mediasi para pihak yang terkait. Sejumlah kasus dapat diselesaikan  melalui  mediasi.  Pola  penanganan  kasus  dengan  mediasi digambarkan sebagai berikut:

## Bagan I. Pola Penanganan Kasus Dengan Mediasi
Sumber: Data Kelembagaan LOD DIY tahun 2008

## B.2.2. Pendekatan LOD dalam Penanganan Laporan Masyarakat
LOD  harus  mempunyai  cara  terhadap  penanganan  laporan,  penanganan laporan  yang  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  keberhasilan  penanganan laporan.  LOD  DIY  sebagai  lembaga  independen,  juga  sebagai  lembaga  penengah yang tidak berpihak kepada lembaga manapun.
Pelapor dan terlapor
sepakat untuk melakukan proses mediasi Anggota LOD menyusun rencana dan materi perundingan dalam rapat pleno anggota LOD Proses perundingan Sepaka t
Ambil keputusan
Menghasilkan rekomendasi Tidak sepakat Diserahkan kepada pelapor untuk menempuh cara lain
Salah  satu  pendekatan  yang  digunakan  LOD  dalam  penanganan  laporan agar rekomendasi LOD dapat diterima oleh semua pihak adalah melalui pendekatan komunikasi.  Melalui  pendekatan  komunikasi  LOD  merasionalkan  kepada  semua unsur  masyarakat,  terlapor  dan  pelapor  bahwa  kedudukan  LOD  bukan  sebagai lembaga  hukum  atau  lembaga  peradilan  tetapi  lembaga  yang  didirikan  untuk melakukan  peningkatan  pelayanan  publik  didaerah.  LOD  memposisikan  sebagai partner  bagi  masyarakat  dan  lembaga-lembaga  negara  dalam  pengelolaan pemerintahan daerah .
LOD  harus  memainkan  peranannya  diantara  masyarakat  dan  pemerintah. LOD  memberi  masukan  melalui  rekomendasi  dan  mengupayakan  melalui komunikasi sehingga masing-masing pihak saling menyadari jika memang terjadinya kesalahan dan saling mau memperbaiki kesalahan melalui saran rekomendasi LOD DIY.
Adanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan LOD DIY agar rekomendasinya  dapat  diterima  oleh  semua  pihak,  selain  melalui  pendekatan komunikasi  juga  melalui  pendekatan  kepercayaan  yang  harus  dibangun  kepada masyarakat  dan  pemerintah  terhadap  lembaga  LOD  DIY  sendiri.  Kepercayaan tersebut  dapat  dibangun  melalui  kemampuan  LOD  dalam  menindaklanjuti  laporan. LOD harus mampu menjaga peranannya diantara dua posisi antara pemerintah dan masyarakat,  untuk  itu  LOD  harus  menjaga  keseimbangan  keduanya.  LOD  harus mampu  meyakinkan  semua  elemen,  dengan  penanganan  laporan  masyarakat bahwa  LOD  memegang  teguh  independensinya  yang  bukan  termasuk  lembaga kepentingan  politik  yang  memihak  dan  tidak  mengurangi  keberdayaan  LOD  dalam melindungi  hak-hak  masyarakat  dan  meningkatkan  penyelengaraan  pelayanan publik.

## B.2.3. Hasil Penanganan Laporan LOD
Penanganan  laporan  kasus  LOD  merupakan  salah  satu  indikator  penilaian masyarakat  terhadap  seberapajauh  keberhasilan  LOD  dalam  penanganan  laporan. Dalam penanganan laporan tentunya ada sebagian pelapor yang merasa puas dan kurang  puas.  Kepuasan  seorang  pelapor  karena  laporan  yang  diadukan  dapat terselesaikan  sesuai  dengan  keadaan  yang  sebenarnya,  meskipun  dalam penanganan  kasus,  LOD  masih  belum  dapat  menyesuaikan  dengan  waktu  yang telah ditetapkan. LOD menetapkan waktu penyelesaian laporan 30 hari sejak kasus itu  masuk  ke  LOD,  kelemahan  LOD  tidak  ada  perincian  waktu  dalam  penanganan laporan,  dalam penanganan  laporan pun LOD  terkadang  masih  melalampaui  batas waktu  yang  telah  ditetapkan.  Masyarakat  juga  sebagai  pelapor  cenderung  tidak sabar menunggu waktu penyelesaian laporan.
Hasil  yang  didapatkan  penulis,  tidak  sepenuhnya  pelapor  mengatakan seratus  persen  keberhasilan  LOD  menangani  kasus  yang  dilaporkan.  Penanganan laporan  dikatakan  berhasil  apabila  laporan  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  apa karena namun masyarakat pelapor hanya merasa tertolong dan merasa terfasillitasi dengan  bantuan  LOD  DIY,  kasus  yang  tidak  bisa  dilaporkan  kepada  pemerintah dapat  dilaporkan  ke  LOD.  LOD  memfasilitasi  penanganan  laporan  melalui  mediasi antara  pelapor  dan  terlapor  dalam  menangani  kasus,  dari  mediasi  tersebut  LOD akan menjadi penengah antara pelapor dan terlapor.

## B.2.4. Tindaklanjut Rekomendasi LOD Oleh Terlapor
LOD  DIY  mempunyai  indikator  sendiri  untuk  menilai  terlapor  penyedia layanan  mendukung  atau  tidak  mendukung  terhadap  perubahan  melalui
rekomendasi. Jika terlapor melaksanakan saran melalui rekomendasi yang diberikan LOD,  maka  terlapor  tersebut  dianggap  mendukung  perubahan  dan  mempunyai komitmen terhadap perubahan penyelenggaraan pelayanan yang baik.
Sebagian  besar  rekomendasi  yang  dikeluarkan  oleh  LOD  DIY  yang  ditaati hanya  berupa  point-point  terkait  persoalan  tertentu  yang  memang  kurang  sesuai dengan  SOP,  rekomendasi  tidak  bertujuan  mengubah  semua  aturan  birokrasi/ instansi terlapor.
Pada  pelaksanaan  rekomendasi  oleh  terlapor,  tidak  semua  terlapor menjalankan  rekomendasi  LOD  kerena  berbagai  alasan,  seperti:  kondisi  sosial masyarakat,  ketiadaan  anggaran  pada  terlapor  dalam  pelaksanaan  rekomendasi, tidak singkronnya rekomendasi LOD dengan aturan yang ada pada instansi terlapor.
Kewenangan LOD yang tidak dapat memaksa membuatnya harus berinisiatif untuk  mencari  cara  lain  agar  rekomendasinya  tidak  disepelekan  oleh  terlapor. Inisiatif  tindakan  LOD  juga  dapat  menguatkan  posisi  LOD  sebagai  lembaga pengawasan.  Selama  ini  LOD  dikenal  sebagai  lembaga  independen  yang  kurang mengigit  untuk  mengatasi  persoalan  pelayanan  publik.  Untuk  menangkal kelemaham LOD, maka LOD dengan melakukan inisiatif tindakan, melalui beberapa cara  diantaranya:  rekomendasi  LOD  yang  tidak  dipatuhi  oleh  penyedia  layanan sebagai  terlapor,  tindakan  LOD  selanjutnya  melaporkan  kasus  terlapor  kepada kepala/ atasan terlapor, diharapkan dengan adanya laporan dari LOD kepada atasan terlapor,  pihak  terlapor  mahu  menyadari  kesalahannya  dan  melaksanakan rekomendasi  tersebut.  Kedua,  jika  laporan  LOD  kepada  atasan/  pemimpin  terlapor tak  juga  membuahkan  hasil  maka  LOD  kembali  mengambil  inisiatif  melaporkan kasusnya kepada bupati, LOD meminta langsung kepada bupati untuk menegur atau memberi  peringatan  langsung  kepada  terlapor.  Ketiga,  apabila  teguran  bupati  tidak menggugah terlapor untuk melaksanakan rekomendasi maka LOD akan melaporkan kepada  Gubernur  DIY  untuk  langsung  menegur  terlapor,  LOD  juga  menyerahkan kepada  Gubernur  sanksi  apa  yang  akan  dijatuhkan  kepada  Gubernur  kepada terlapor. Kelima, bila cara teguran tidak menggerakkan terlapor untuk melaksanakan rekomendasi  maka  LOD  akan menggunakan  media  massa  untuk mempublikasikan kepada masyarakat atas tindakan mal administrasi yang dilakukan terlapor, langkah publikasi  melalui  media  massa  merupakan  langkah  terakhir  kekuatan  LOD  untuk mempengaruhi terlapor agar melaksanakan rekomendasinya.
Alasan  LOD  mempublikasikan  kesalahan  aparat  birokrasi  terlapor  untuk memberikan efek jera kepada terlapor, selain itu untuk memberi penegasan kepada terlapor  bahwasannya  rekomendasi  LOD  tidak  hanya  sebatas  peringatan  diatas kertas  belaka.  LOD  ingin  menunjukkan  bahwa  rekomendasi  LOD  dapat meningkatkan perbaikan pelayanan publik.

## B.2.4. Pengawasan LOD Dalam Pelaksanaan Rekomendasi Oleh Terlapor
Adanya  pengawasan  LOD  DIY  kepada  terlapor.  Pengawasan  rekomendasi disebut  dengan  monitoring  rekomendasi  untuk  melihat  sejauhmana  rekomendasi LOD  dilaksanakan  atau  tidak  kepada  terlapor.  Monitoring  pengawasan  yang dilakukan  LOD  hanya  sebatas  menunggu    terlapor  memberikan  surat  keterangan diatas  kertas  kepada  LOD  yang  berisi  bersedia  atau  sudah  melaksanakan rekomendasi.  Jika  pihak  terlapor  tidak  memberikan  keterangan  balik  kepada  LOD maka LOD mengangap terlapor tidak melaksanakan rekomendasi yang berarti tidak mempunyai komitmen dalam pelaksanaan rekomendasi yang disarankan oleh LOD.
LOD  DIY  memberikan  waktu  tiga  puluh  (30)  hari  setelah  pihak  terlapor mendapatkan  rekomendasi  untuk  memberikan  surat  keterangan  kepada  LOD.
Keterangan  terlapor  yang  berupa  surat  pernyataan  yang  berisi  melaksanakan  atau tidak  melaksanakan  rekomendasi  yang  disarankan  oleh  LOD.  Apabila  LOD  sudah menerima  surat  keterangan  dari  instansi  terlapor  maka  LOD  menggangap  instansi terlapor  melaksanakan  saran  rekomendasi  dari  LOD,  sebaliknya  apabila  instansi terlapor lebih dari tiga puluh hari tidak memberikan surat keterangan maka LOD DIY menggapa instansi tersebut tidak melaksanakan rekomendasi serta saran dari LOD.
Kewenangan LOD dalam melakukan pengawasan pelaksanaan rekomendasi hanya  sebatas  melelui  surat  peryataan  yang  dikirimkan  instansi  terlapor  kepada LOD.  Tidak  adanya  kewenangan  LOD  dalam  melakukan  pengawasan  melalui penyelidikan  kepada  instansi  sebagai  terlapor,  karena  kewenangan  LOD  adalah sebagai lembaga yang memberi pengaruh melalui rekomendasi .
Terlepas  dari  realita  dan  implementsi  yang  ada,  selama  ini  LOD  menggap bahwa  instansi  terlapor  yang  mengirimkan  surat  keterangan  pelaksanaan rekomendasi  kepada  LOD  DIY,  maka  diangap  sepenuhnya  rekomendasi  itu terlaksana  dengan  baik.  Bukti  LOD  hanya  bersumber  kepada  kepercayaan  oleh surat  keterangan  dari  terlapor.  Biasanya  terlapor  yang  tidak  melaksanakan rekomendasi  tidak  akan  memberikan  surat  keterangan  laporan  pelaksanaan rekomendasi  kepada  LOD.  Selain  pengawasan  monitoring  kepada  pihak  terlapor LOD  DIY  juga  melakukan  pengawasan  atau  croscek  melalui  pelapor,  untuk mendapatkan informasi apakah sudah adanya perubahan bagi pihak terlapor dalam memberikan pelayanan.
Fungsi  utama  LOD  adalah  fungsi  pengawasan  terhadap  penyelenggara pelayanan  pemerintah  daerah,  untuk  menjamin  dan  melindungi  kepentingan masyarakat  agar  terselenggarannya  pemerintahan  yang  baik  berdasarkan  prinsip keadailan,  persamaan  dan  transparan.  Pengawasan  LOD  belum  optimal  karena tidak  pernah  melakukan  pengawasan  langsung  kepada terlapor. Pengawasan  LOD hanya  sebatas  menerima  surat  pernyataan  dari  terlapor  dalam  pelaksanaan rekomendasi tanpa mengetahui pelaksanaan rekomendasi oleh terlapor.

## C.  PENUTUP
LOD  dalam  menjalankan  kewenangannya  mengacu  kepada  Pergub  DIY  No. 21  tahun  2008.  LOD  hanya  menerima  laporan  masyarakat  terkait  kasus  mal administrasi  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  Yogyakarta.  Masyarakat  terlapor merasa terfasilitasi dengan adanya LOD.
Dasar  hukum  LOD  masih  kurang  menjangkau  pelaksanaan  kewenangan terutama  dalam  hal  investigasi  dan  monitoring.  Terkait  pelaksanaan  monitoring untuk  mengawasi  pelaksanaan  rekomendasi  oleh  LOD  masih  terlepas  dari  realita dan  implementsi  yang  ada  dan  tidak  adanya  pembuktian  secara nyata  di  lapangan oleh LOD, sehingga pelaksanaan monitoring yang dilakukan LOD kurang efektiv.
Kekuatan pelaksanaan rekomendasi LOD tidak mengikat secara hukum lebih sulit  untuk  menyentuh  terlapor  dibanding  dengan  kekuatan  hukum  yang  memaksa. Penghambat  pelaksanaan  rekomendasi  LOD  adalah  ketika  LOD  sudah mengupayakan berbagai  cara  namun  rekomendasinya  juga  tak didengar,  dan LOD tidak  mempunyai  kewenangan  secara  hukum,  LOD  hanya  memberikan  sanksi moral.

## DAFTAR RUJUKAN
Antonius,  Sujata  &  RM  Surahman.  (2002). Ombudsman  Indonesia  Ditengah  Ombudsman Internasional . KON. Firmansyah  Arifin,  dkk.  (2005). Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antar  Lembaga . Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN). Haryanto. (2005). Kekuasaan Elit . Yogyakarta: PLOD UGM Masthuri, Budi. (2005). Mengenal Ombudsman Indonesia. Paramita: Jakarta Raud, Maswadi, dkk. (2009). Menakar Demokrasi di Indonesia . Jakarta: UNDP Indonesia Subakti, Ramlan. (2010). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo Sari,  Ratna,  Mustika.  (2012). Membangun  Sinergitas  Ombudsman  Daerah  dan  Ombudsman Nasional . Jurnal Ombudsman Daerah DIY Edisi 12/ Tahun VII/ Juli-Desember 2012. Sujata,  Antonius.  (2005). Peranan  Ombudsman  Dalam  Rangka  Pencegahan  dan  Pemberantasan Korupsi  Serta  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Yang  Bersih .  Jakarta:  Komisi  Ombudsman Nasional.
Wibawa,  Herry.  (2010). Pengawasan  Ombudsman  Terhadap  Penyelenggaraan  Negara  dan Pemerintahan  (Studi  Perbandingan  Dengan  Pengawasan  PERATUN) .  Tesis  Magister. Program Studi Ilmu Hukum Undip. Semarang: Tidak dipublikasikan.