## KAJIAN ATAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR OLEH PENJUAL JASA TITIP BARANG
oleh:

## Wiwit Juliana Sari

## ABSTRAK
Arus globalisasi membawa dampak semakin modernnya kehidupan manusia, aktivitas yang biasa dilakukan secara konvensional pada saat ini dilakukan dengan berbasis teknologi, termasuk dalam hal jual beli barang impor dapat dilakukan melalui penjual jasa titip barang. Maraknya penjual jasa titip barang menimbulkan berbagai macam cara untuk meraup untung yang lebih besar, salah satu cara ilegal yang dilakukan adalah melakukan penyelundupan. Banyaknya kasus penyelundupan yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang impor menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukum atas penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mencari solusi mengenai penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang dan mengkaji, menganalisis, dan mencari solusi upaya penanggulangan penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder di bidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, studi kepustakaan yang terdiri dari pencarian konsepsi-konsepsi, teori-terori, yang berhubungan dengan permasalahan berupa peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dalam rangka mengkaji bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan dan peraturan perundang- undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dikaji. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang belum terlaksana dengan baik dan efektif, karena faktor dari hukumnya itu sendiri dan PPNS bea dan cukai yang belum bisa melaksanakan kewenangan, fungsi, dan tugas yang diembannya . Upaya penanggulangan penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang belum dilakukan secara maksimal, karena dari dua upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan hanya upaya preventif saja yang dilakukan. Upaya penanggulangan represif belum dapat dilakukan karena dalam hal penegakan hukumnya pun belum terlaksana dengan baik dan efektif, keduanya saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyelundupan, Jasa Titip

## PENDAHULUAN
Arus globalisasi saat ini memberi kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan dibidang teknologi, informasi, media, dan komunikasi merubah pola kehidupan manusia. Semakin modernnya kehidupan manusia memberikan dampak kepada aktivitas konvensional yang biasa masyarakat lakukan, salah satunya adalah jual beli. Kemudahan yang dirasakan masyarakat adalah dengan hadirnya penjual jasa titip barang yang biasanya dilakukan secara online . Penjual jasa titip barang atau personal shopper adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall, atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu yang ingin mereka jual
atau brand yang sesuai dengan keinginan para konsumen yang telah mempercayakan pada jasa mereka. 1 Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang Indonesia sedang berbenah sektor-sektor yang dianggap vital yaitu sektor ekspor- impor, selain itu Indonesia juga melaksanakan pembangunan nasional jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata. 2 Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibentuklah perangkat hukum berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Kepabeanan.
Bedasarkan Pasal 10 B diberikan definisi impor untuk dipakai sebagai barang yang masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia. Sering kali barang yang diperjual belikan oleh pelaku penjual jasa titip barang impor ini memang untuk dikuasai atau dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia sebagai konsumen, jadi dalam hal ini barang impor yang dimaksud adalah barang impor untuk dipakai. Barang yang menjadi objek jual beli jasa titip barang tersebut harus memberitahukan kepada petugas pabean, barang apa saja yang dibawa masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia dan harus melunasi bea masuknya.
Tercapainya pembayaran kewajiban berupa bea, cukai, dan pajak yang harus dilakukan oleh penjual jasa titip barang impor untuk memasukan barang yang dibawanya ke dalam wilayah pabean Indonesia, didukung oleh penegak hukum dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai pejabat yang memiliki tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor, dalam hal ini pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan penyidik tindak pidana dibidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabenan dan cukai. 3 Kewenangan PPNS pun diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Kepabenanan. Kondisi pasar dengan banyak peminatnya, membuat para pelaku penjual jasa titip barang mencari cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam bisnis jual beli jasa titip barang impor. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengurangi beban kewajian untuk membayar bea masuk atau bahkan menghilangkannya, tidak jarang dilakukan tindakan- tindakan ilegal melawan hukum untuk membebaskan diri dari kewajiban pembayaran bea masuk. Salah satu tindakan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara penyelundupan barang. 4 Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sejak awal Januari hingga akhir Desember 2019 terdapat 17.716 kasus penyelundupan yang terjadi di Indonesia, termasuk dalam kasus jasa titip barang dengan nilai penyimpangan yang dialami negara setidaknya bernilai Rp. 4,772 triliun. Selama rentang waktu dari awal tahun 2020 hingga April 2020 telah terdapat kasus penyelundupan yang merugikan negara sebesar Rp. 1,18 miliar. 5 Data yang disajikan di atas menunjukan bahwa kasus penyelundupan selalu terjadi setiap tahunnya yang dapat merugikan negara dengan jumlah yang tidak sedikit.
1 Elisabeth Mustika Situmorang, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online, Universitas Sumatera Utara, 2019, Medan, hlm. 4.
2 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 1.
3 Eddhi Sutarto, Rekonstruksi Hukum Pabean indonesia, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 111.
4 Y. Sri pudyatmoko, Hukum Pajak , Andi Offset, Yogyakarta, 2006, hlm. 194.
5 Yusuf Imam Santoso, Peyelundupan Barang rugikan Negara hingga Rp. 4,772 Triliun,
https://nasional.kontan.co.id/news/penyelundupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp-4772-triliun, Diakses pada Hari Jumat Tanggal 21 Mei 2020, Pukul 16.51 WIB.
Kenyataan praktik penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku jual beli jasa titip barang impor menyalahi peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 10 B UU Kepabeanan sebagaimana dijelaskan kriteria penyelundupan dalam Pasal 102 UU Kepabeanan. Fakta lain selain menyalahi aturan penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang ini menimbulkan kerugian bagi negara, karena negara tidak mendapatkan pemasukan melalui pajak impor, bea, dan cukai yang seharusnya dibayarkan oleh penjual jasa titip barang impor.
Contoh kasus yang terjadi pada rentang waktu bulan September hingga bulan Oktober 2019 di wilayah Pabean Juanda dan Pabean Soekarno-Hatta. Terdapat dua orang pelaku yang mencoba menyelundupkan handphone keluaran terbaru dengan merek iphone seri ke 11 (sebelas), sebanyak 84 (delapan puluh empat) buah. Pelaku penyelundupan merupakan penjual jasa titip barang di Indonesia. Penyelundupan dilakukan dengan cara memisahkan handphone dengan boxnya.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang dan bagaimanakah upaya penanggulangan penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok untuk Mengkaji, menganalisis, dan mencari solusi mengenai penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang dan Mengkaji, menganalisis, dan mencari solusi upaya penanggulangan penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang.
LANDASAN TEORI Di Indonesia, jenis hukuman yang diterapkan terhadap narapidana cenderung masih konvensional. Hukuman penjara, denda, pembayaran uang pengganti, adalah beberapa contoh jenis hukuman yang dijatuhkan kepada narapidana. Namun demikian belum ada studi di Indonesia dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukuman-hukuman tersebut efektif menurunkan tindak pidana maupun membuat jera pelaku kejahatan. 6
Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. 7 Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepatian hukum dan kemanfaatan sosial. Berbicara tentang penegakan hukum, maka pada hakekatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak tersebut. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum. 8 Menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum adalah 9 :
a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara atau pemelihara keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6 Hernawati RAS , Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Juranl Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. XIV:2:2015
7 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 32.
8 Satjipto Rahardjo, Penegeakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis , Genta Publishing, Yogyakarta,2010, hlm. 12.
9 Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008, Semarang, 2009 hlm. 36.
Aplikasi pendekatan sistem penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono yang menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut meliputi 10 :
a. Faktor hukumnya sendiri;
b. Faktor penegak hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat; dan
e. Faktor kebudayaan.
Penegakan hukum diharapkan dapat melahirkan suatu kepastian hukum sebagai tujuan akhir dilakukannya penegakan hukum. Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis- dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivitis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. 11
Terlaksannya penegakan hukum yang baik salah satunya didukung dengan sistem peradilan pidana yang digunakan dan dijalankan. Sistem Peradilan Pidana menurut Romli Atmasasmita dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain 12 :
1) Pendekatan Normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2) Pendekatan manajeman atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan
3) Pendekatan sosial yang memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.
Berbeda dengan Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana atau “criminal justice system” menurut Barda Nawawi pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum. Kekuasaan atau kewenangan menegakan hukum ini dapat diidentikan pula dengan istilah “kekuasaan kehakiman”. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum pidana hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. 13
Proses penyelenggaraan peradilan pidana di dalamnya ada dua kepentingan yang harus dijaga dan dijamin keseimbangannya oleh keadilan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana yakni untuk mencari kebenaran materil dan melindungi hak-hak asasi manusia.
10 Soerjono Soekanto, Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 8
11 Achamd Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.
12 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Bina Cipta, Bandung , 2010, hlm 16-18.
13 Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Bp Undip, Semarang, 2011, hlm. 11.
Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan belanja Negara dilaksanakan secara terbuka dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal tersebut didukung oleh Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara. Keperluan negara yang dimaksud adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuannya agar terciptanya kemakmuran yang dapat dirasakan oleh rakyat maka digunakanlah konsep negara hukum, dengan tujuan agar terjaminnya kepastian hukum.
Terciptanya kepastian hukum salah satunya dengan terbentuknya suatu perundang- undangan yang mengatur, dalam hal ini adalah yang mengatur tentang jual beli dan kepabeanan dan untuk pengaturan kepabeanan, diatur dalam Undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan memberi definisi impor sebagai kegiatan memasukan barang ke dalam daerah kepabeanan.
Pasal 10 B UU Kepabeanan, menyebutkan bahwa definisi barang impor untuk dipakai adalah memasukan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai dan dimiliki oleh orang yang berdomisili di Indonesia. 14 Masuknya barang impor ke dalam wilayah pabean Negara Indonesia, harus dilakukan beberapa kewajiban diantaranya adalah dengan memberitahukan kepada petugas barang apa saja yang dibawa dan membayar sejumlah biaya bea masuk.
Pasal 102 UU Kepabeanan menyebutkan kategori yang mengklasifikasikan beberapa perbuatan pelaku impor ke dalam kategori penyelundupan, antara lain adalah menyembunyikan barang impor secara melawan hukum dan dapat dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” Penyelundupan merupakan salah satu tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 15
Berbicara mengenai tindak pidana maka tidak lepas dari unsur-unsur yang terdapat di dalam setiap tindak pidana, karena seseorang dapat dipersalahkan karena telah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan apa yang diatur dalam undang-undang yang telah ada. Unsur-unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang diantaranya adalah 16 :
a. Unsur subyektif 1) Kesengajaan;
2) Maksud;
3) Merencanakan terlebih dahulu;dan
4) Perasaan takut.
b. Unsur obyektif 1) Melanggar hukum;
2) Kualitas si pelaku;dan
3) Kausalitas.
14 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 34.
15 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.
16 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. Ke delapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.
Penyelundupan adalah di mana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau mengeluarkan atau memasukan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. 17
Pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdapat pejabat pegawai negeri sipil yang ditunjuk sebagai penyidik. PPNS diberi wewenang Khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, atas tindakannya tersebut PPNS memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikannya langsung kepada Penuntut Umum, yaitu Pihak Kejaksaan. PPNS harus memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum.
Rumusan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, gambaran betapa seriusnya tindak pidana kepabeanan, tampak pada ancaman sanksinya yang bisa berupa sanksi kumulatif atau gabungan. Gabungan antara pidana penjara dan pidana denda. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan penindakan, pemeriksaan, penyelesaian, dan penyerahan berkas perkara. Permulaan penyidikan diberitahukan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri laporan kejadian atau resume berita acara penggeledahan atau acara penyitaan, tembusan kepada penyidik POLRI sekota sewilayah hukum selaku korwas. Setiap surat perintah penindakan pidana harus memperhatikan hal-hal yang telah diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang. 18
Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai dalam proses penyidikan PPNS bea dan cukai menggunakan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHAP, sedangkan delik pidana atau unsur-unsur tindak pidana tindak pidananya menggunakan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan cukai serta ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dilakukan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam situasi tertentu terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai dilakukan oleh penyidik kepolisian. Maksud dari situasi tertentu adalah ketika keadaan yang tidak memungkinkan dilakukannya penyidikan oleh PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena hambatan geografis, keterbatasan sarana, atau tertangkap tangan oleh polisi untuk barang-barang yang dikeluarkan di luar kawasan pabean. 19
PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum. Tembusan pemberitahuan dimulainya penyidikan san tembusan hasil penyidikan disampaikan kepada penyidik kepolisian. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Kepabeanan menegaskan bahwa aparatur penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Pegaai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang bertugas di bidang bea dan cukai.jika selanjutnya menerima berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan cukai selain penyidik instansi tersebut agar ditolak. Berkas perkara atau yang lazim disebut sebagai hasil penyidikan, dapat dilimpahkan ke pengadilan. Penyidikan dianggap selesai dari hitungan 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau dapat juga sebelum waktu berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal tersebut kepada penuntut umum. 20
Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, dan strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan diantaranya, tahap
17 Hamzah, Delik Penyelundupan , Akademi Pressindo, 2002, hlm. 1.
18 Adrian Sutedi, Op.Cit .hlm. 381.
19 Ibid . hlm. 398.
20 Ibid. hlm. 401.
formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Upaya dalam menanggulangi kejahatan mempunyai dua macam diantaranya adalah tindakan preventif dan tindakan represif. 21
Sebagai bahan perbandingan adanya pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Singapura, Malaysia, dan Cina. Singapura Jenis sanksi pidana yang dikenakan berupa sanksi pidana alternatif. Negara Malaysia Sanksi pidana tersebut bersifat alternatif dan kumulatif, penyelundupan lebih mengutamakan sanksi pidana denda daripada sanksi pidana penjara. Negara Cina, menerapkan tiga formulasi sanksi pidana yaitu pertama sanksi pidana kumulatif, kedua menerapkan sanksi pidana tunggal berupa pidana denda, ketiga sanksi pidana tunggal dan sanksi administratif. 22

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Barang Impor oleh Penjual Jasa Titip Barang Proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum , siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu pada norma aturan hukum yang apabila diperlukan aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Agar penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum. Adapun lembaga penegak hukum yang terlibat di dalam penegakan hukum kepabeanan adalah seperti, kepolisian, kejaksaan, hakim, dan PPNS, yang mana dalam hal ini adalah petugas bea dan cukai. Berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya, sistem peradilan pidana kepabeanan dimulai dengan penyidikan awal oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu pegawai bea dan cukai. Setalah berkas yang dikumpul sudah cukup maka selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan dan jaksa sebagai penuntut umumnya.
Berdasarkan kasus-kasus yang diangkat peranan para lembaga penegak hukum belum dapat berjalan efektif dan kurangnya kerjasama serta koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut. Hal ini terlihat ketika kasus penyelundupan yang terjadi di wilayah kepabeanan Bandara Juanda dan Bandara Soekarno-Hatta penindakannya hanya sebatas pemeriksaan dan penyidikan awal yang tugasnya berada pada petugas bea dan cukai selaku PPNS. Kelanjutan kasus dalam sistem peradilan kepabeanan terhenti hanya sampai di situ saja, padahal dengan diterapkan dan dijalankannya sistem peradilan kepabeanan dengan kerjasama dan koordinasi antar lembaga penegak hukum, diharapkan dapat terwujudnya penegakan hukum baik dan efektif.
Pasal 102 UU kepabeanan memberikan definisi dan klasifikasi atas pebuatan yang termasuk dalam suatu tindak pidana penyelundupan dan sekaligus mencantumkan sanksi pidana yang diterima apabila ketentuan tersebut dilanggar. Pasal 102 UU Kepabeanan merupakan pasal satu-satunya yang mempunyai sanksi akumulatif, yaitu sanksi denda dan sanksi penjara yang harus dilakukan keduanya. Dari keseluruhan pasal yang terdapat di dalam UU Kepabeanan. Definisi dan klasifikasi penyelundupan dalam Pasal 102 UU Kepabeanan ini yaitu, mengangkut barang yang tidak ada dalam manifes, membongkar barang yang belum dibayar bea masuknya, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum, dan dengan sengaja memberitahukan keterangan yang salah mengenai barang impor yang dibawa masuk wilayah pabean.
Cara yang digunakan dalam kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan menyembunyikan barang impor yang dibawa oleh para pelaku penjual jasa titip barang ini termasuk ke dalam kategori penyelundupan, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 102 UU Kepabeanan bahwa pelaku pejual jasa titip barang ini dengan sengaja menyimpan barang ditempat yang tidak wajar dan dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut dengan maksud mengelabui pejabat bea dan cukai. Berdasarkan isi pasal
21 Ibid. 22 Yudi Wibowo Sukanto Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 205.
tersebut dapat ditarik unsur-unsur yang menggolongkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang tersebut sebagai tindak pidana penyelundupan sesuai Pasal 102 huruf e UU Kepabeanan, yaitu sengaja menyimpan di tempat yang tidak wajar; sengaja menutupi keberadaan benda dan bertujuan untuk mengelabui petugas bea dan cukai.
Tiga unsur tersebut ditemukan dalam kasus yang terjadi di wilayah kepabeanan Bandara Juanda yaitu menyembunyikan di dalam koper dan tas ransel untuk mengelabui petugas seolah-olah barang tersebut milik pribadi dan kasus yang terjadi di wilayah kepabeanan Bandara Soekarno-Hatta yaitu sengaja di masukan kedalam saku baju dan disembunyikan dengan cara ditempelkan di paha salah satu pelaku.
Penyelundupan adalah mengimpor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oelh peraturan perundang-undangan. Cara yang dilakukan oleh para pelaku penjual jasa titip barang impor adalah dengan menyembunyikan dengan maksud untuk menghindari pembayaran kewajiban bea masuk yang mana menyalahi dan bertentangan dengan Pasal 10 B UU Kepabeanan. Setelah ditarik unsur-unsur dari peneyelundupan berdasarkan Pasal 102 UU Kepabenan dan definisi di atas dan dicocokan dengan perbuatan yang dilakukan berdasarkan fakta kasus yang diangkat maka perbuatan yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang impor merupakan tindak pidana penyelundupan karena perbuatannya bertentangan dengan undang-undang kepabeanan.
Penyelundupan dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai suatu tindak pidana. umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan yang sering disebut unsur objektif dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana) sering disebut sebagai unsur subjektif, yaitu bagian yang objektif yang menunjuk bahwa strafbaar feit terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. Unsur kedua Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada strafbaar feit . Berdasarkan hal tersebut Unsur-unsur suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana adalah adanya kesalahanan dan kemampuan untuk bertanggungjawab.
Kesalahan terdiri dari tiga unsur yaitu pertama adalah niat, yang mana dalam hal ini terlihat dari ketiga kasus yang diangkat bahwa para pelaku penjual jasa titip barang impor memiliki maksud untuk mengelabui petugas bea dan cukai agar terhindar membayar pajak dan bea masuk. Kedua adalah kemampuan bertanggungjawab dari pelaku penjual jasa titip barang dengan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Kasus-kasus yang terjadi di wilayah kebapenan Bandara Juanda dan Soekarno- Hatta, menunjukan bahwa pelaku dalam kondisi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena tidak ditemukan di dalamnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang impor tersebut.
Pemberlakuan penerapan sanksi pidana dengan pemberian nestapa diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pelaku penjual jasa titip barang impor yang dengan sengaja ingin menyelundupkan barang agar berpikir ulang dan tidak terjadi tindak pidana penyelundupan khususnya bagi pelaku penjual jasa titip barang impor. Apabila hanya ditindak dengan menyita barang-barang hasil selundupan dengan memberikan status barang milik negara menurut pendapat penulis kurang tepat, karena di satu sisi negara dirugikan karena tidak mendapatkan pemasukan dari pembayaran bea masuk dan pajak dan di sisi lain tidak memberikan efek jera terhadap para pelaku penjual jasa titip barang impor sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana penyelundupan dengan modus yang sama.
Penegakan hukum kepabeanan dirasa kurang efektif mengingat sanksi yang diberikan hanya berupa penyitaan barang-barang yang di selundupkan, belum lagi sanksi pidana yang terdapat dalam UU Kepabeanan hanya dijadikan pajangan dengan melihat fenomena kasus- kasus yang terjadi tidak dikenai sanksi pidana padahal telah terlihat unsur tindak pidana penyelundupan di dalam perbuatannya. Tidak ada proses lebih lanjut untuk diproses dalam lembaga peradilan selanjutnya, yaitu lembaga kepolisian sebagai penyidik lebih lanjut, lembaga kejaksaan sebagai penuntut umum atas kasus penyelundupan yang merugikan negara, dan lembaga peradilan guna memutus dan mengeluarkan ketetapan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum terlaksananya penegakan hukum kepabeanan yang baik dan efektif antara lain adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas , faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
Undang-undang yang dijadikan acuan dalam penegakan hukum kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, di dalamnya telah terdapat ketentuan mengenai hal-hal yang diperhatikan mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan ketika hendak melakukan impor, definisi penyelundupan, pengklasifikasian perbuatan yang dimasukkan ke dalam tindakan penyelundupan, dan juga sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku yang melanggar undang-undang tersebut. Sebuah undang-undang sebagai hukum baru akan menjadi hukum ketika undang-undnag tersebut dilaksanakan.
Permasalahan penegakan hukum di Indonesia sangat kompleks, termasuk di dalam nya adalah penegakan hukum kepabeanan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 102 diatur mengenai definisi, klasifikasi, dan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan. Akan tetapi dalam penjelasan pada Pasal 102 tersebut bahwa yang dimaksud dalam hal seseorang mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Kepabeanan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 102 dengan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Maksud kalimat "tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini" adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan Undang-undang Kepabeanan. Perlu digaris bawahi adalah kalimat “ sama sekali tidak memenuhi undang-undang ini”. Artinya, apabila seseorang mengimpor barang yang telah mengindahkan ketentuan Undang-undang Kepabeanan, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 102 UU Kepabeanan. Hal ini menunjukan bahwa Pasal 102 UU Kepabeanan ini tidak dilaksanakan secara optimal, bahkan dapat dikatakan tidak berfungsi sama sekali jika dipergunakan di dalam kawasan pabean yaitu, wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara yang merupakan wilayah wewenang petugas bea dan cukai.
Berdasarkan penjabaran di atas mengenai “tanpa mengindahkan ketentuan undang- undang ini” dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Kepabeanan bahwa, barang impor harus dibawa ke kantor pabean tujuan pertama melalui jalur yang telah ditetapkan. Maka, dapat dikatakan bahwa dengan terpenuhinya Pasal 7 ayat (1) UU Kepabeanan ini telah memenuhi sebagian undang-undang , di mana sarana pengangkut baik darat, udarat, maupun laut telah memenuhi jalur yang ditetapkan dan telah memasuki kawasan pabean. Dapat digaris bawahi di sini adalah terpenuhinya sebagian walaupun bukan seluruhnya dari UU Kepabeanan.
Akibat adanya unsur tanpa mengindahkan ketentuan UU Kepabeanan sama sekali, kecil kemungkinannya menerapkan Pasal 102 untuk menjerat kejahatan di bidang kepabeanan dengan sangkaan tindak pidana penyelundupan. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa dari unsur hukumnya saja sudah tidak dapat terpenuhi. Hal ini menjadi salah satu faktor bahwa UU Kepabeanan belum dapat terlaksana dengan baik, karena adanya kerancuan dalam memformulasikan ketentuan-ketentuan di dalam UU Kepabeanan. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi UU Kepabeanan belum dilaksanakan secara optimal adalah dari sumber daya
manusia yang melaksanakan penegakan hukum UU Kepabeanan itu sendiri dalam hal ini adalah petugas bea dan cukai dan termasuk masyarakat, sebagai pendukung dalam terlaksananya penegakan hukum kepabeanan yang baik. Petugas bea dan cukai belum dapat menerapkan sanksi sebagaimana yang telah diformulasikan di dalam UU Kepabeanan yaitu, pengenaan sanksi akumulatif berupa pengenaan sanksi pidana penjara dan pidana denda bagi pelaku tindak pidana penyelundupan. Peran masyarakat dalam terlaksananya UU Kepabeanan yang baik adalah dengan ketaatan terhadap hukum, artinya masyarakat dituntut untuk menumbuhkan rasa sadar hukum pada nurani masing-masing masyarakat. Karena dengan kepatuhan masyarakat dapat membantu penurunan angka tindak pidana penyelundupan. Berdasarkan penjabaran di atas faktor utama belum terlaksananya UU Kepabeanan dengan baik adalah formulasi dari UU Kepabeanan itu sendiri karena masih adanya tumpang-tindih antar ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain.
Bukan hal yang tidak mungkin oknum dari petugas bea dan cukai ikut terlibat dalam penyelesaian kasus tindak pidana penyelundupan ini, hal ini terbukti dari penyelesaian kasus yang merugikan negara menggantung hanya sampai penyitaan barang tanpa adanya tindakan lebih lanjut dari petugas bea dan cukai selaku PPNS yang berwenang dalam penegakan hukum kepabeanan, dan dianggap kasus tersebut telah selesai hanya sampai penyitaan. Penyelesaian kasus yang dapat dibilang “di bawah tangan” tidak menutup kemungkinan adanya “salam tempel” yang dilakukan antara pelaku dan oknum petugas bea dan cukai. Karena, dalam hal ini yang dirugikan adalah negara tetapi penyelesaian kasusnya tidak mencapai pada tujuan hukum itu sendiri untuk mencapai kepastian hukum dan dalam jangka panjangnya mencapai keadilan dan kemanfaatan. Penyelesaian dalam kasus ini buntu karena ada oknum petugas bea dan cukai yang “bermain” agar penyelesaian kasusnya cukup sampai di wilayah kepabeanan. Padahal apabila ditindak dengan benar oleh petugas bea dan cukai yang memiliki kredibilitas dan kualitas yang baik, tidak menutup kemungkinan adanya penurunan angka tindak pidana penyelundupan.
Tabel 1.1. Negara dan Formulasi Sanksi NEGARA FORMULASI SANKSI BENTUK SANKSI INDONESIA Kumulatif Sanksi Pidana Penjara dan Sanksi Pidana Denda (Mengutamakan Sanksi Pidana dan Sanksi Denda sebagai tambahan atau subsider ). SINGAPURA Alternatif Sanksi Pidana Denda atau Sanksi Pidana Penjara (Mengutamakan Sanksi Pidana Denda) CINA Kumulatif dan Tunggal Sanksi Pidana Denda dan/atau Sanksi Pidana administratif (Mengutamakan Sanksi Pidana Denda) MALAYSIA Alternatif dan Kumulatif Sanksi Pidana Denda dan/atau Sanksi Pidana Penjara (Disesuaikan dengan Kerugian Negara)
Formulasi sanksi pidana dan penegakan hukum kepabeanan yang terjadi di Malaysia, Singapura, dan Cina berbeda dengan apa yang dianut oleh Indonesia. Penerapan sanksi pidana di Indonesia sanksi pidana denda dalam UU Kepabeanan berdasarkan Pasal 102 menggunakan formulasi sanksi yang bersifat kumulatif. Artinya di Indonesia lebih mengutamakan penjatuhan sanksi pidana penjara dibandingkan sanksi pidana denda karena sanksi pidana denda diterapkan hanya sebagai pidana tambahan, maka daripada itu sanksi pidana denda yang diterapkan sebagai subsider tidak akan efektif diterapkan bersamaan dengan penerapan sanksi pidana penjara. Karena pengenaan sanksi pidana denda dianggap ringan apabila diberlakukan bagi para pelaku tindak pidana penyelundupan, yang pada
akhirnya tidak dapat menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Sanksi pidana yang diberlakukan di Indonesia masih dianggap ringan apabila dibandingkan dengan formulasi negara-negara pembanding formulasi di Indonesia yang dikatakan lebih mengutamakan sanksi pidana penjara, pada kenyataannya tidak diterapkan bahkan untuk menerapkan sanksi pidana denda tidak dapat diterapkan oleh lemabaga penegak hukum kepabeanan di Indonesia, sebagaimana yang diterapkan oleh negara lain sebagai sanksi pidana utama dalam tindak pidana penyelundupan. Padahal apabila diterapkan sanksi pidana denda saja, setidaknya ada pemasukan bagi negara sebagai sebuah ganti rugi atas kerugian yang dialami negara.

## Upaya Penanggulangan Penyelundupan Barang Impor Oleh Penjual Jasa Titip Barang
Penanggulangan terhadap penyelundupan salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. UU Kepabeanan ini telah mengatur tugas dan kewenangan daripada para lembaga penegak hukum, di mana dalam hal penegakan hukum di wilayah kepabeanan adalah menjadi tugas bagi petugas bea dan cukai. Artinya, petugas bea dan cukai harus menjalankan dan menegakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam UU Kepabeanan tersebut.
Tugas yang diemban oleh petugas bea dan cukai telah dituangkan dalam Pasal 112 UU Kepabeanan yaitu, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang Khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan. Kemudian, penyidik karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan; melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan; memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait; mengambil sidik jari orang; menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan; menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang kepabeanan; menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabenan; memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagi bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang kepabeanan; mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang kepabeanan; menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang kepabenan serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; menghentikan penyidikan; dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan.
Penyidikan sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan kewenangan PPNS di atas dapat diambil bahwa petugas bea dan cukai mempunyai tugas preventif dan tugas represif dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang.
Usaha preventif yaitu usaha tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Fungsi dan tugas ini harus
dipangku oleh seluruh aparat pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Usaha preventif yang dilakukan oleh PPNS dalam bidang kepabeanan adalah dengan melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, dan koordinasi antar alat penegak hukum lain dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan. Terlihat bahwa di dalam tugas para petugas bea dan cukai selaku PPNS dalam menegakan hukum dibutuhkan kerjasama yang baik antar intra organisasi maupun dengan lembaga penegak hukum lain. Organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Menjadi salah satu syarat terciptanya penegakan hukum yang baik dan efektif.
Fakta yang terdapat dalam kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini bahwa, dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang belum terlihat kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum, terlihat dari terhentinya proses peradilan kasus hanya sampai proses penyidikan awal yang merupakan tugas dari PPNS bea dan cukai.
Tugas selanjutnya dari petugas bea dan cukai adalah tugas represif yaitu, tindakan yang dilakukan oleh para lembaga penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana atau merupakan upaya penanggulangan dari tindak pidana penyelundupan . Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yaitu dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal dengan perbuatannya.
Pemberian hukum pidana berupa nestapa, merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang harus dilakukan sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan itu sendiri. Apabila oleh petugas bea cukai selaku PPNS penegakan hukum kepabeanan tidak dikoordinasikan dan kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya agar kasus penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang terus diproses hingga mempunyai kekuatan hukum tetap, maka upaya dalam penanggulangan tinak pidana penyelundupan belum terlaksana. Jadi, belum ada upaya lebih lanjut dari tugas penanggulangan tindak pidana penyelundupan yang diemban oleh para penegak hukum kecuali baru menjalankan tugas preventif yang diembannya.
Penerapan sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan penegakan hukum pidana. Karena melalui sistem peradilan pidana sistem penegakan hukum dapat ditegakkan, melalui usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari peradilan pidana yaitu untuk mencari kebenaran materil dan melindungi hak-hak manusia. Usaha-usaha tersebut termasuk di dalamnya adalah pengenaan sanksi pidana sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Karena dengan pengenaan sanksi pidana sesuai dengan yang tercantum di dalam UU Kepabeanan, setidaknya dapat mengurangi angka terjadinya penyelundupan yang dilakukan oleh pelaku penjual jasa titip barang. Ketika pengenaan sanksi pidana yang di dalamnya terdapat pula pengenaan sanksi denda, menimbulkan rasa segan pada nurani masyarakat bahwasannya melakukan tindak pidana penyelundupan dapat merugikan negara bahkan merugikan dirinya sendiri.
Penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum mempunyai hubungan yang erat dengan upaya penanggulangan yang dilakukan. Ketika lembaga-lembaga penegak hukum telah melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik agar terlaksananya tugas dan kewenangan masing-masing penegak hukum yang sesuai dengan UU Kepabeanan maka, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut dapat terlaksana juga, bahkan dapat menyentuh ranah individu masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Maksudnya adalah dengan terlaksananya penegakan hukum kepabeanan dan penanggulangan atas tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang maka, akan menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana penyelundupan
tersebut. Hal lainnya adalah ketika suatu hukum itu dapat ditegakkan, maka individu-individu dalam masyarakat enggan untuk melakukan perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dapat merugikan dirinya.
Sebaliknya apabila lembaga-lembaga penegak hukum tidak saling bekerjasama dan koordinasi dalam hal penegakan hukum dan cenderung bekerja sendiri-sendiri maka, dalam hal upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan tidak akan pernah terjadi. Tujuan dari penanggulangan tindak pidana nya sendiri tidak akan tercapai yaitu, agar mengurangi angka terjadinya tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang.
Hal ini lah yang menjadi fakta dalam kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini bahwa di dalam penegakan hukum yang dijalankan oleh para lembaga-lembaga hukum yang terkait belum dilaksanakan dengan baik dan efektif, karena unsur sistem peradilan pidana yang digunakan hanya sampai penyidikan awal saja dan tidak berlanjut pada proses peradilan selanjutnya. Oleh karena itu maka upaya penanggulangan represif yang dilakukan belum ada kecuali upaya penanggulangan prefentif. Padahal upaya represif memiliki tujuan yang dapat meminimalisir dan menekan angka terjadinya tindak pidana penyelundupan.
Terlaksananya penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana penyelundupan tidak terlepas dari campur tangan masyarakat sebagai salah satu unsur pendukung di dalamnya. Bahwasannya masyarakat memiliki peran dalam penegakan hukum karena, masyarakat yang sadar hukum tentunya telah mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, hal mana yang patut dilakukan dan tidak dilakukan, dengan demikian mereka akan mengemban kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.
Rasa sadar hukum pada nurani masyarakat berperan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan. Ketika seseorang sudah mengetahui hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, pasti ada rasa takut ketika harus melanggar apa yang telah ditentukan. Tentu saja sama halnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan ini. Terlebih lagi sikap sadar hukum tersebut membuat pribadi seseorang enggan untuk melibatkan diri pada persoalan hukum yang dapat merugikan orang lain bahkan dirinya sendiri.
Berdasarkan uraian diatas maka upaya penanggulangan penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang belum dilakukan secara maksimal, karena dari dua upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan hanya upaya preventif saja yang dilakukan. Upaya penanggulangan represif belum dapat dilakukan karena dalam hal penegakan hukumnya pun belum terlaksana dengan baik dan efektif, keduanya saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi ketika penegakan hukum belum terlaksana dengan baik, maka upaya penanggulangan yang dilakukan belum maksimal.
KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:
1. Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang belum terlaksana dengan baik dan efektif, karena faktor dari hukumnya itu sendiri yaitu UU Kepabeanannya yang belum bisa dioptimalkan penggunaannya dan aparat penegak hukum khususnya PPNS bea dan cukai yang belum bisa melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam UU Kepabeanan sesuai dengan kewenangan, fungsi, dan tugas yang diembannya.
2. Upaya penanggulangan penyelundupan barang impor oleh penjual jasa titip barang belum dilakukan secara maksimal, karena dari dua upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan hanya upaya preventif saja yang dilakukan. Upaya
penanggulangan represif belum dapat dilakukan karena dalam hal penegakan hukumnya pun belum terlaksana dengan baik dan efektif, keduanya saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi ketika penegakan hukum belum terlaksana dengan baik, maka upaya penanggulangan yang dilakukan belum maksimal.

## SARAN
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini, antara lain :
1. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah petugas bea dan cukai dalam menegakan hukum di bidang kepabeanan. Dalam hal formulasi sanksi dan ketentuan-ketentuan yang dalam UU Kepabeanan perlu ditinjau kembali atau diadakan judicial review, mengingat sanksi yang saat ini diberlakukan masih terlalu ringan apabila dibandingkan dengan negara lain. Apabila dikemudian hari diadakan pembaharuan UU Kepabeanan dapat diadakan studi banding dalam hal formulasi sanksi yang diterapkan.
2. Penegak hukum kepabeanan diharapkan dapat melaksanakan ketentuan yang sesuai dengan yang tercantum dalam UU Kepabeanan dengan menerapkan sanksi pidana, sebagai upaya penanggulangan daripada tindak pidana penyelundupan agar angka tindak pidana penyelundupan dapat menurun. Adapun bagi konsumen pengguna jasa titip barang impor agar lebih selektif dalam memilih jasa titip untuk memesan sesuatu, karena apabila salah memilih bisa saja ikut terkena kerugian dalam tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh penjual jasa titip barang ini.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan , Sinar Grafika, Jakarta 2012. Achamd Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis) , Gunung Agung, Jakarta, 2002. Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Bp Undip, Semarang, 2011 . Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2010. Hamzah, Delik Penyelundupan , Akademi Pressindo, 2002 Leden Marpaung, Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pencegahan, Gramedia, Jakarta, 2010. Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cet. Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. Ke delapan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana , Bina Cipta, Bandung, 2010. Soerjono Soekanto Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Yudi Wibowo Sukanto, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Sinar Grafika, jakarta, 2012.
Y. sri Pudyatmoko, Hukum Pajak , Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
Jurnal dan Lainnya Barda Nawawi Arief, Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008, Semarang, 2009. Elisabeth Mustika Situmorang, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online, Universitas Sumatera Utara, 2019, Medan.
Hernawati RAS , Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, Juranl Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. XIV:2:2015 Yusuf Imam Santoso, Peyelundupan Barang rugikan Negara hingga Rp. 4,772 Triliun, https://nasional.kontan.co.id/news/penyelundupan-barang-rugikan-negara-hingga-rp- 4772-triliun.