VOLUME 4 NOMOR 1  2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi: Universitas Negeri Surabaya Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota SBY, Jawa Timur 60213 E-mail: widia.18073@mhs.unesa.ac.id

## PEREBUTAN RUANG PUBLIK PEDAGANG KAKI LIMA PADA MASA PANDEMI DI ALUN-ALUN JOMBANG
Widia Dwi Rahmawati 1 , Agus Mahcfud Fauzi 2
Universitas Negeri Surabaya widia.18073@mhs.unesa.ac.id
Received : 27 May 2021 | Reviewed: 4 June 2021 | Accepted: 13 July 2021

## ABSTRAK
Mewabahnya  Virus  Covid-19  di  Indonesia  telah  melemahkan  berbagai  sektor  kehidupan  di masyarakat,  tak  terkecuali  sektor  ekonomi.  Berbagai  kebijakan  politik  yang  dikeluarkan pemerintah  selama  masa  pandemi  telah  mengancam  perekonomian  masyarakat.  Terutama masyarakat  kalangan  menengah  bawah,seperti  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  PKL  menjadi pihak yang sangat terdampak dari pemberlakuan kebijakan yang dilakukan pemerintah. Mulai dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kedua kebijakan tersebut sering kali memicu aksi perebutan ruang kota antara PKL dan aparat keamanan. Penelitian ini ditujukan untuk melihat politik ruang kota selama masa pandemi pada PKL di Alun-Alun Jombang. Metode yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu,  pendekatan  kualitatif.  Dalam  mendukung  kajian  ini,  maka  teori yang digunakan ialah Teori Strukturasi yang digagas oleh Anthony Giddens. Perspektif teori tersebut digunakan dalam melihat pola relasi antara struktur dan agen yang ada dalam politik ruang kota. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perebutan ruang kota yang dilakukan oleh PKL menjadi wujud dari adanya hegemoni politik. Penguasaan tersebut membuat para PKL harus melakukan berbagai cara agar dapat bertahan hidup selama pandemi.
Kata Kunci: Ruang Publik, dan Pedagang Kaki Lima (PKL)

## ABSTRACT
The outbreak of the Covid-19 virus in Indonesia has weakened various sectors of life in the community, including the economic sector. Various political policies issued by the government during  the  pandemic  have  threatened  the  economy  of  the  community.  Especially  the  lower middle class, such as Street Vendors. Street Vendors became a party that is very affected by the implementation of policies carried out by the government. Starting from large-scale social restriction policies (PSBB) to the enforcement of restrictions on community activities (PPKM). Both policies often trigger urban space struggles between street vendors and security forces. This research is intended to look at the politics of urban space during the pandemic at pkl in Jombang  Square.  The  method  used  in  this  study  is  qualitative  approach.  In  support  of  this study, the theory used is the Theory of Structure initiated by Anthony Giddens. The theoretical perspective is used in looking at the pattern of relationships between structures and agents that exist in the politics  of urban  space. The results of  this study  show that the seizure  of  urban space  conducted  by  pkl  became  a  manifestation  of  the  existence  of  political  hegemony.  The mastery makes the pkl have to do various ways in order to survive during the pandemic.

## Keyword : Public Space, and Street Vendors

## PENDAHULUAN
Munculnya  pandemi  Covid-19  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  virus  Corona  telah menjadi  permasalahan  global.  Pandemi  yang  muncul  pertama  kali  di  Wuhan,  Tiongkok  ini telah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat peyebaran  virus  yang  cukup  tinggi.  Berdasarkan  Data  Sebaran  Covid-19  per  Januari  2021, tercatat sebanyak 1.223.930 pasien terkonfirmasi positif, dan sekitar 158,498 kasus aktif, dan 33.367  pasien  meninggal.  Data tersebut masih  terus  mengalami  peningkatan  setiap  harinya. Penyebaran  virus  yang  cepat,  membuat  banyak  negara  melakukan  pembatasan  bahkan penutupan akses keluar masuk antar negara.
Kebijakan pembatasan sosial juga diterapkan oleh pemerintah di Indonesia. Terdapat dua  kebijakan  yang  telah  dijalankan  selama  masa  Pandemi  ini.  Kebijakan  pertama  yang dijalankan  oleh  pemerintah  yaitu,  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB).  Kebijakan ini telah diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Secara rinci hal-hal yang berkaitan dengan PSBB dijabarkan  dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes)  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Pada penerapannya, PSBB memiliki beberapa kebijakan yang harus ditaati di lingkungan masyarakat. Mulai dari peliburan sekolah dan tempat kerja, yang  dialihkan  secara  daring  (dalam  jaringan)  atau online. Juga  kegiatan  lainnya  seperti keagamaan, sosial budaya juga dibatasi. Tidak hanya itu, segala aktivitas yang dilakukan di tempat umum seperti penggunaan alat transportasi juga diperketat. Hal itu dilakukan sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
Meskipun kebijakan PSBB ini telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Akan tetapi,  kebijakan  tersebut  dinilai  kurang  efektif  dengan  bertambahnya  jumlah  kasus  yang dilaporkan  di  beberapa  daerah.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  pemerintah  mengeluarkan
kebijakan baru berupa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Berbeda dengan PSBB, kebijakan ini ditujukan pada wilayah dengan karakteristik tertentu. Ciri-ciri daerah yang dimaksud meliputi empat hal. Pertama, angka kematian di daerah tersebut berada di atas rata- rata nasional. Kedua, tingkat kesembuhan di daerah berada di bawah rata-rata nasional. Ketiga, angka kasus aktif daerah di atar rata-rata nasional. Terakir, keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen. Pemberlakuan kebijakan tersebut dikoordinasikan dengan kepala daerah yang bersangkutan.
Berdasarkan  ciri  tersebut,  wilayah  Jawa-Bali  menjadi  sasaran  bagi  pelaksanaan kebijakan PPKM. Jawa Timur menjadi provinsi dengan tingkat kasus Covid-19 yang tinggi. Kondisi  tersebut  menjadikan  banyak  daerah  harus  menerapkan  kebijakan  PPKM  ini,  tak terkecuali  di  Kabupaten  Jombang.  Penerapan  kebijakan  tersebut  umumnya  dilakukan  di tempat-tempat umum atau ruang publik. Taman Kota atau yang lebih dikenal dengan Alun- Alun menjadi salah satu ruang bagi pelaksanaan kebijakan tersebut. Bagi para Pedagang Kaki Lima  (PKL),  alun-alun  bukan  hanya  sebagai  ruang  publik.  Ruang  publik  sebagai  lokasi berjualan PKL merupakan tempat strategis yang harus dipertahankan dari intervensi pihak lain (Handoyo, 2015).
PKL  merupakan  pelaku  usaha  di  sektor informal  yang turut merasakan  dampak  dari kebijakan PPKM. Pekerjaan ini dilakukan dengan cara menjual barang dagangan dengan harga yang  terjangkau  (Nasrulllo  dan  jamaludin,  2015).  Lokasi  yang  digunakan  oleh  PKL  dapat berpengaruh pada keberlangsungan kegiatan usaha (Ernawati, J., 1995). Proses penjualan yang dilakukan  di  tempat  keramaian  dapat  mendukung  pedagang  untuk  memperoleh  target penjualan yang tinggi. Akan tetapi, adanya kebijakan pembatasan tersebut, membuat banyak PKL  mengalami  penurunan  pendapatan  hingga  kehilangan  pekerjaan.  Hal  ini  disebabkan karena berbagai usaha politik yang ada di dalamnya. Ruang publik menjadi tempat bertemunya berbagai  kepentingan.  Sehingga,  kontestasi  kuasa  untuk  memenangkan  pengaruh  dan penerimaan  publik  atas  suatu  isu  di  dalam  ruang  publi  tidak  dapat  terhindarkan  (Arditama, 2016).
Penggusuran  hingga  penutupan  paksa  kios-kios  PKL  dilakukan  dalam  menjalankan kebijakan yang ada tersebut. Kondisi ini sering kali memicu aksi para PKL yang tidak terima dengan  perlakuan  aparat  keamanan  yang  semena-mena.  Penolakan  terhadap  kebijakan  yng berlaku juga dikenal dengan istilah resistensi. Resistensi termasuk dalam tindakan rasional dan juga  tindakan  pengamanan  untuk survive (Azhari,  2016) . Tindakan  tersebut  tentunya  tidak dapat dipisahkan dari campur tangan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini.  Jika  penelitian  sebelumnya  lebih  memfokuskan  pada  pola  resistensi  yang  dilakukan Pedagang  Kaki  Lima  terhadap  kebijakan  yang  ada.  Maka  dalam  penelitian  ini,  lebih menitikberatkan pada politik ruang kota. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana struktur dan agen dalamfenomena Perebutan Ruang Publik bagi PKL di Alun-Alun Jombang

## KAJIAN TEORI
Selama  masa  pandemi  ini  berbagai  aktivitas  masyarakat  dibatasi,  terutama  kegiatan yang  dilakukan  di  luar  rumah.  Langkah  tersebut  dijalankan  sebagai  salah  satu  upaya
pemerintah  dalam  menekan  angka  penyebaran  virus.  Masyarakat  dihimbau  untuk  tetap  di rumah  saja,  termasuk  belajar  dan  bekerja.  Hal  itu  juga  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan menetapkan pembatasan sosial, baik PSBB maupun PPKM Mikro. Kebijakan ini dinilai telah memberatkan  sebagian  masyarakat,  khususnya  para  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Jam  kerja yang  terbatas,  membuat  banyak  PKL  mengalami  penurunan  pendapatan  hingga  kehilangan pekerjaan.  Realitas  tersebut  secara  tidak  langsung  memicu  timbulnya  konflik  dalam masyarakat,  khususnya  antara  PKL  dan  pemerintah.  Secara  sosiologis,  hal  ini  dapat  dikaji dengan menekankan pada aspek struktur dan agen.

## a. Ruang Publik
Ruang  publik  menjadi  bagian  yang  berkaitan  dengan  keberadaan  kota.  Menurut Lefebvre  (1991),  ruang  kota  adalah  ruang  publik  yang  memproduksi  ruang  sosial  dengan berbagai  aktivitas  masyarakat  di  dalamnya.  Dalam  memahami  konsep  ruang  publik,  perlu memperhatikan beberapa aspek (Purwanto, 2008). Pertama, ruang publik merupakan tempat interaksi antar individu maupun komunitas untuk berbagi tujuan. Kedua, aspek keterjangkauan atau  aksesibilitas.  Ruang  publik  menjadi  tempat  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  masyarakat yang  membutuhkan.  Ketiga,  universalitas  bahwa  penyediaan  ruang  publik  semestinya  dapat mempertimbangkan berbagai kelas dan status kebutuhan masyarakat. Ruang publik menjadi wahana  berkumpul  masyarakat,  tanpa  perbedaan  etnis,  gender,  dan  umur.  Keempat,  ruang publik akan bermakna jika terdapat kepublikan atau publicness.
Berdasarkan lokasinya, ruang publik dibedakan menjadi dua jenis yaitu out door public space dan indoor public space (Huat, 1979) .Out door public space merujuk pada area yang berada  di  luar  ruangan.  Misalnya  lapangan,  taman  terbuka,  jalan,  dan  lain  sebagainya. Sedangkan, indoor  public  space merupakan  ruang  publik  yang  berada  di  dalam  bangunan, seperti  pusat  perbelanjaan maupun  gedung  pertemuan.  Kedua  lokasi  ruang  publik ini  sama- sama memegang peranan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Oleh  karena  itu,  keberadaan  ruang  publik  saat  ini  saling  terikat  dengan  berbagai  aktivitas sekaligus interaksi sosial.
Ruang  publik  yang  berada  di  pusat  kota  menjadi  kawasan  yang  paling  menonjol. Kondisi tersebut didukung oleh berbagai aktivitas yang ada di dalamnya, seperti perdagangan, hiburan,  budaya,  hingga  pemerintahan.  Keberadaan  sarana  dan  prasarana  juga  turut
mendukung  aktivitas  yang  berkembang  dalam  ruang  publik  tersebut.  Dengan  demikian, keberadaan  ruang  publik  di  wilayah  perkotaan  menjadi  penting  bagi  masyarakat,  terutama dalam lingkup kegunaannya.
Ruang kota ini dapat dijangkau dengan mudah oleh khalayak umum, baik secara visual maupun fisik. Aspek visual didasarkan pada kawasan sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan  lingkungan  kota.  Aspek  ini  berkaitan  erat  dengan  perspeksi  masyarakat  mengenai karakter ruang dengan kondisi alami (natural) dan budaya (cultural). Sedangkan, aspek fisik berkaitan  dengan  pengelolaan  tata  ruang  kota.  Aspek  ini  terwujud  dari  beragamnya  ruang publik yang tercipta di kawasan perkotaan.

## b. Pedagang Kaki Lima
Pedagang  kaki  lima  (PKL)  merupakan  salah  satu  jenis  pekerjaan  yang  banyak dijalankan oleh masyarakat perkotaan. Istilah Pedagang kaki lima lebih diarahkan pada 3 kaki gerobak dan 2 kaki pedagang, sehingga disebut Pedagang Kaki Lima. Secara definisi PKL ialah pedagang  yang  menggunakan  bahu  jalan  atau  trotoar  untuk  berdagang.  Menurut  Permadi (2007),  PKL  merupakan  pedagang  yang  menggelar  dagangannya  di  pinggir  jalan  (trotoar) dengan lebar lima kaki (five feet) .
Pekerjaan  ini  termasuk  dalam  jenis  pekerjaan  yang  bergerak  di  sektor  informal (Ismanidar,  2016:147).  Pekerjaan  ini  dilakukan  dengan  menjual  barang  dan  jasa  yang menggunakan  ruang  publik  sebagai  lokasi  untuk  berdagang.  Timbulnya  kegiatan  tersebut disebabkan oleh interaksi yang terjadi antara masyarakat sebagai pengguna ruang publik. Hal ini menjadi salah satu bentuk prinsip demand (permintaan) dan supplay (penawaran). Dengan demikian,  terjadi  penggunaan  ruang  publik (public  space) sebagai  kawasan  sektor  informal (informal sector).
Keberadaan PKL di lingkungan perkotaan memberikan dampak positif dan negatif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Keberadaan PKL di sektor informal dianggap sebagai sabuk penyelamat  yang  mampu  menampung  kelebihan  tenaga  kerja  dari  sektor  formal.PKL memberikan  peluang  peningkatan  pendapatan  daerah  dan  sebagai  upaya  untuk  mengurangi pengangguran. Hal ini disebabkan karena untuk menjadi PKL tidak dibutuhkan skill yang lebih dan hanya perlu modal yang minim.
Selain itu, PKL dalam perkotaan menimbulkan masalah terutama dalam segi keindahan kota.  Keberadaan  PKL  di  kawasan  perkotaan  sering  kali  muncul  secara  spontan  atau  tanpa perencanaan.  Sehingga,  penyebarannya  tidak  terintegrasi  dengan  perancangan  kota.  Banyak sekali  PKL  yang  menggunakan  ruang  publik  sehingga  menimbulkan  kesan  kumuh  dalam perkotaan. Pengaturan terhadap keberadaan PKL baru dilakukan ketika pengguna ruang publik terganggu  atau  adanya  kepentingan  tertentu.  Dengan  demikian,  posisi  PKL  sebagai  sektor informal di perkotaan menimbulkan dikotomis di masyarakat. Di satu sisi menjadi sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan yang dijadikan sebagai landasan dalam kajian ini yaitu, jenis penelitian kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada kajian yang mendalam terhadap suatu fenomena atau permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan, dalam proses memahami fenomena politik dalam  kajian  ini  akan  digunakan  pendekatan  institusionalisme.  Pendekatan  tersebut memfokuskan pada lembaga negara sebagai kajian utama. Hal-hal yang dilihat dari metode tersebut yaitu, gambaran umum lembaga atau organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta peran lembaga dan cara lembaga berinteraksi.
Penelitian  ini  akan  dilakukan  di  Kabupaten  Jombang,  tepatnya  di  Alun-Alun  Kota yang  berada  di  Jl.  Diponegoro  No.  1-3,  Kaliwungu.  Pemilihan  tempat  tersebut  didasarkan pada keberadaan Sentra Pedagang Kaki Lima di sekitar Alun-Alun. Pada  masa  pandemi  ini, keberadaan PKL tetap dapat ditemukan di sekitar Alun-alun. Meskipun, saat ini telah terdapat kebijakan  pembatasan  sosial,  berupa  PSBB  dan  PPKM.  Kebijakan  yang  mewajibkan masyarakat untuk menghindari kerumunan, tentu berdampak bagi kondisi PKL saat ini. Selain membuat  pendapatan  PKL  menurun,  kebijakan  tersebut  telah  menunjukkan  adanya  politik ruang yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan terhadap PKL.
Waktu  penelitian  dilakukan  pada  bulan  Januari-Februari  2021  sesuai  dengan kebutuhan data di lapangan. Pemilihan waktu tersebut ditujukan untuk melihat dampak yang dihasilkan  dari  pemberlakuan  kebijakan  PSBB  dan  PPKM  bagi  PKL  di  Alun-Alun  Kota. Subjek yang diambil dalam penelitian ini yaitu para PKL yang ada di Alun-Alun Kabupaten Jombang.  Penarikan  sampel  penelitian  menggunakan  teknik  random  sampling  atau pengambilan  sampel  secara  acak  kepada PKL.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara langung  dan  tidak  langsung.  Pengumpulan  secara  langsung,  dilakukan  melalui  proses
observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.  Jenis data yang diperoleh yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Data  Primer  berupa  hasil  wawancara  langsung  kepada informan  penelitian.  Sedangkan,  data  sekunder  diperoleh  dari  kajian  pustaka  maupun dokumen-dokumen terkait.
Data yang telah diperoleh di lapangan, selanjutnya akan di analisis melalui tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu reduksi data, di mana data yang telah diperoleh akan dirangkum, dipilih, dan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, tahap berikutnya yaitu penyajian data. Data yang telah dihasilkan dapat disajikan melalui analisis narasi yang dapat mengungkapkan suatu temuan. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, berupa paparan temuan baru atau hasil yang belum pernah ada sebelumnya.

## PEMBAHASAN

## Dampak Pembatasan Sosial bagi Pedagang Kaki Lima
Indonesia  menjadi  negara  dengan  tingkat  penyebaran  virus  Cozid-19  yang  cukup tinggi. Secara global, menurut data sebaran Covid-19 yang dirilis oleh Coronavirus Research Center  (2020),  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-19  dari  189  negara  dengan  total  kasus sebanyak 373.109. Tingginya kasus paparan Covid-19 di Indonesia, membutuhkan penanganan yang  tepat  dalam  menekan  angka  penyebaran.  Dalam  upaya  penanganan  kasus  tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
PSBB  merupakan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  Kementrian  Kesehatan  (Kemenkes) sebagai  upaya  percepatan  penanganan  Covid-19.  Oleh  Kemenko  PMK  (2020),  regulasi tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Adanya kebijakan ini membuat beberapa aktivitas di masyarakat dibatasi. Mulai dari kegiatan pembelajaran di sekolah  yang  dialihkan  pada  sistem  daring (online), hingga  bekerja  dari  rumah (work  from home/ WFH). Selain itu, kegiatan ini juga membatasi aktivitas keagamaan masyarakat dengan ditutupnya tempat-tempat ibadah. Pembatasan kegiatan juga diberlakukan pada kegiatan sosial budaya, dan juga penggunaan tempat/fasilitas umum lainnya.
Kebijakan  ini  diperketat  dengan  dibentuknya  Satuan  Tugas  (Satgas)  Penanganan Covid-19.  Pembentukan  Satgas  ini  ditujukan  untuk  mengajak  seluruh  masyarakat  menjadi
garda terdepan dengan menerapkan 3 hal utama yaitu menjaga iman, aman dan imun (Satgas, 2020).    Iman  berkaitan  dengan  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  dan  kepercayaan  masing- masing. Sedangkan Aman sebagai kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19 melalui gerakan 3M (Memakai masker, Menjaga Jarak dan Menghindari kerumunan, serta  Mencuci  tangan  menggunakan  sabun).  Kemudian  Imun  harus  dijaga  dengan  cara mengonsumsi  makanan  bergizi,  menjaga  kesehatan  mental,  rajin  berolahraga,  dan  istirahat yang cukup. Ketiga hal tersebut perlu dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama gerakan 3M.
Pada  penerapannya  kebijakan  ini  berdampak  pada  segala  aspek  kehidupan  di masyarakat,  terutama  perekonomian.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  pembatasan  jam dan/atau kapasitas operasional sektor usaha selama PSBB berlangsung. Aturan ini juga berlaku bagi  penggerak  usaha  di  sektor  informal,  seperti  Pedagang  Kaki  Lima  (PKL).  Para  PKL dihimbau  untuk  patuh  terhadap  kebijakan  yang  telah  ditetapkan.  Kegiatan  ini  dipantau  oleh aparat  keamanan  setempat  yang  merupakan  petugas  gabungan  dari  Satpol  PP,  Suku  Dinas Perhubungan, dan Polisi. Bagi para pelanggar, akan memperoleh sanksi yang tegas dari aparat keamanan  setempat.  Mulai  dari  penyitaan  barang  hingga  penutupan  lokasi  berjualan  secara paksa.  Tindakan  ini juga  dialami  oleh  beberapa  PKL  di  kawasan  Alun-Alun  Jombang  yang memilih tetap berjualan di masa pandemi.
Meskipun kebijakan pembatasan telah diterapkan, tetapi angka penyebaran Covid-19 masih cukup signifikan. Jombang menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur yang masuk dalam  zona  merah  penyebaran  Covid-19.  Secara  nasional,  wilayah  Jawa  dan  Bali  masih menunjukkan angka penyebaran yang tinggi. Kondisi ini membuat pemerintah merumuskan kebijakan  baru  berupa  Penerapan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM).  PPKM  ini sebagai  pengganti  PSBB  yang  diberlakukan  sejak  11-25  Januari  2021.  Kebijakan  tersebut berlaku di wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten/kota di enam provinsi yang masuk wilayah berisiko  tinggi  penyebaran  Covid-19.  Kawasan  Jombang,  menjadi  salah  satu  wilayah  yang terdampak dari adanya kebijakan PPKM ini.
Berbeda dengan PSBB, PPKM memiliki lingkup yang lebih kecil atau berskala mikro. Penerapan  kebijakan  ini  dilakukan  di  masing-masing  daerah  yang  telah  ditentukan  oleh pemerintah  daerah.  Kebijakan  yang  diberlakukan  dalam  PPKM  Mikro  ini  antara  lain  yaitu,
membatasi tempat kerja dengan WFH 75 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang  berlaku.  Kemudian,  kegiatan  belajar  mengajar  tetap  dilakukan  secara  daring (online). Selanjutnya, kegiatan di pusat perbelanjaan diizinkan hingga pukul 19.00. Sedangkan, tempat makan dan minum di tempat maksimal hanya 25 persen dari kapasitas ruang yang disediakan. Akan tetapi, proses pemesanan makanan melalui take away atau delivery tetap diperbolehkan. Kegiatan di tempat ibadah juga mulai dibuka dengan kapasitas sebesar 50 persen serta wajib mematuhi protokol kesehatan. Kemudian, untuk penggunaan transportasi umum menyesuaikan kapasitas dan jam operasional. Namun, untuk kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.
Kebijakan  PPKM  ini  dinilai  mampu  menekan  penyebaran  virus  Covid-19,  sehingga pemerintah memperpanjang dan memberlakukan PPKM Mikro. Kebijakan ini sebagai bentuk pengendalian pada level terkecil, yaitu Rukun Tetangga (RT). PPKM Mikro mulai diterapkan pada 9—22 Februari 2021. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini didukung dengan adanya posko jaga desa/kelurahan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan penanganan, pencegahan, pembinaan, dan pendukung. PPKM Mikro dilakukan dengan memaksimalkan 3T, yaitu testing (tes), tracking (pelacakan),  dan treatment (pengobatan)  (Setkab,  2021).  Kedua  kebijakan  di atas memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi aktivitas di masyarakat, tak terkecuali bagi PKL.
Ruang publik menjadi tempat berlangsungnya aktivitas serta interaksi masyarakat,sehingga  intensitas  penggunaannya  cukup  tinggi.  Kondisi  ini  menjadi  pusat pengawasan bagi aparat keamanan dalam menjalankan berbagai kebijakan yang berlaku selama masa  pandemi.  Ketatnya  peraturan  yang  ada,  membuat  PKL  harus  menyesuaikan  dengan perubahan  yang  ada.  PKL  sebagai  sektor  informal  yang  menempati  kawasan  perkotaan, khususnya  di  ruang-ruang  publik  memberi  pengaruh  yang  besar  terhadap  pengawasan kebijakan tersebut. Beberapa hal yang dilakukan oleh para PKL antara lain, yaitu:

## a. Modifikasi Kios Dagang
Perubahan pola berdagang menjadi salah satu bentuk adaptasi PKL dengan adanya kebijakan PSBB.  Beberapa  PKL  melakukan  modifikasi  pada  sarana  yang  digunakan  untuk  berjualan. Sebagian besar PKL yang ada di Alun-Alun Jombang sebelumnya menggunakan kios dagang yang digelar di pinggir jalan. Akan tetapi, semenjak pemberlakuan PSBB kawasan Alun-Alun Jombang  menjadi  area  razia  aparat  keamanan.  Kegiatan  razia  atau  operasi  gabungan  ini
biasanya  dilakukan  sebanyak  4  hingga  5  kali  dalam  sehari.  Akibatnya,  para  PKL  yang melanggar perturan akan memperoleh sanksi baik berupa denda uang maupun penyitaan barang dagangan.  Sebagai  upaya  menghindari  razia  tersebut,  beberapa  PKL  mengubah  kios  atau gerobak  bongkar  pasang  menjadi  gerobak  instan.  Gerobak  ini  dimodifikasi  dengan digabungkan  pada  kendaraan  bermotor,  sehingga  mudah  dibawah  berpindah  tempat. Perubahan ini dilakukan sebagai antisipasi apabila terdapat kegiatan penertiban kawasan Alun- Alun Jombang.

## b. Penyesuaian Jam Operasional
Sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan dalam PSBB maupun PPKM Mikro, maka sistem dagang juga memperhatikan aturan yang ada. Para PKL melakukan kegiatan berjualan sesuai dengan jam  yang  telah  ditentukan.  Penyesuaian jam  operasional  ini  lebih menekankan  pada aktivitas berjualan di malam hari. Jika pada kebijakan PSBB sebelumnya, aktivitas masyarakat saat malam hari dibatasi sampai pukul 19.00 WIB. Maka, pada penerapan PPKM dan PPKM Mikro jam malam yang diberikan menjadi lebih longgar. Para PKL yang memiliki jam kerja malam, diberikan waktu buka maksimal sampai pukul 22.00 WIB. Aktivitas makan dan minum di tempat juga dibatasi hingga 25 persen dari tempat yang tersedia. Berbeda dengan kegiatan PKL yang dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari, tidak terdapat batasan waktu operasional. Akan tetapi, pembukaan kegiatan usaha PKL harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Seperti, menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

## c. Mobilisasi Tempat Berjualan
Alun-Alun yang terletak di pusat kota, menjadi kawasan yang tidak lepas dari pantauan aparat keamanan  selama  pemberlakuan  PSBB  maupun  PPKM.  Kondisi  ini  semakin  mempersulit ruang gerak PKL yang biasanya berjualan di sekitar kawasan tersebut. Akibatnya, para PKL melakukan mobilisasi ke beberapa daerah untuk mengurangi resiko razia yang dilakukan oleh aparat  keamanan.  Selain  menghindari  kegiatan  razia,  perpindahan  ini  dilakukan  untuk menerapkan protokol kesehatan yakni, menjaga jarak antar kios dagang. Lokasi yang menjadi area  berjualan  PKL  Alun-Alun  Jombang  saat  ini  yaitu  di  sepanjang  Jalan  Pattimura,  Jalan
Kusuma Bangsa, dan Jalan dr. Sutomo. Sepanjang jalan tersebut, para PKL menggelar barang dagangan dengan menerapkan jaga jarak antar satu kios dengan kios lainnya. Lokasi dagang ini menjadi lebih sempit karena terletak di pinggir jalan, sehingga kegiatan makan dan minum menjadi  minim  ditemukan.  Namun,  keberadaan  PKL  di  sepanjang  jalan  tersebut  membuat kondisi jalan menjadi ramai bahkan menimbulkan kemacetan.

## d. Peralihan Sistem Dagang
Peralihan pekerjaan menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh para PKL agar tetap dapat memenuhi  kebutuhan  keluarga.  Jenis  pekerjaan  yang  biasanya  dilakukan  secara  langsung melalui gerobak atau kios, kini dialihkan melalui sistem jual beli online . Pemnafaatan platform media  sosial  menjadi  alternatif  baru  kegiatan  berdagang  saat  ini.  Selain,  dapat  menjangkau konsumen  yang  lebih  luas,  aktivitas  jualan online dapat  meminimalisir  kerumunan  dan mencegah terjadinya penularan virus secara langsung. Peralihan pekerjaan ini dilakukan,sebab para  PKL  dilarang  berjualan  di  sekitar  Alun-alun.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  salah  satu pedagang  molen  yang  melakukan  peralihan  pekerjaan  menjadi  penjual  sabuk  online. Meskipun,  penghasilan  yang  diperoleh  tidak  sebanding  dengan  pendapatan  sebagai  PKL. Namun, setidaknya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari daripada menganggur.
Berdasarkan realitas diatas, menjadi cukup menarik untuk melihat adanya politik ruang yang terjadi  pada  PKL  di  Alun-Alun  Jombang.  Wilayah  perkotaan  tidak  hanya  menjadi  ruang terjadinya  berbagai  aktivitas  sosial,  ekonomi,  budaya  dan  sebagainya.  akan  tetapi,  menjadi ruang  politik  yang  mempertemukan  berbagai  kepentingan-kepentingan  di  dalamnya. Kebijakan  pembatasan  sosial  yang  ketat  telah  menempatkan  para  PKL  dalam  posisi tersubordinasi.  Penguasaan  terhadap  ruang  kota  membuat  banyak  PKL  harus  menetapkan berbagai strategi agar tetap memperoleh penghasilan untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

## Relasi Agen dan Struktur dalam Politik Ruang Kota
Pada aksi perebutan ruang kota yang terjadi pada Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Jombang terjadi hubungan antara struktur dan agen. Menurut Giddens (1984), terdapat dualitas dan hubungan dialektis antara agensi dan struktur. Dalam teori Strukturasi menekankan bahwa, semua tindakan sosial akan melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Keduanya  terjalin  erat  dalam  aktivitas  atau  praktik  yang  terus  menerus  dijalankan  oleh
manusia. Agen dalam hal ini merujuk pada individu yang bertindak secara independent dalam membuat pilihannya sendiri. Pada kajian ini, posisi agen dipegang oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Alun-Alun Jombang. Sedangkan struktur lebih mengarah pada proses penataan  yang  memiliki  pola  dan  dilakukan  berulang  yang  dapat  mempengaruhi  atau membatasi pilihan serta kesempatan orang lain. Struktur ini merujuk pada seperangkat aturan yang  dibuat  oleh  pemerintah,  seperti  kebijakan  PSBB  dan  PPKM-Mikro.  Secara  tidak langsung, kedua kebijakan tersebut membatasi ruang gerak bagi PKL.
Mekanisme berdagang yang dilakukan oleh para PKL di Alun-Alun Jombang di masa pandemi  merupakan  bentuk  aktivitas  yang  menjadi  bagian  dari  agensi.  Kegiatan  tersebut menjadi  berhubungan  dengan  struktur  yang  ada,  akibat  adanya  aturan  atau  kekuasaan  yang berperan. Pemberlakuan pembatasan melalui kebijakan PSBB maupun PPKM membuat para PKL melakukan tindakan sosial yang beragam. Mulai dari modifikasi cara berdagang hingga alih  pekerjaan.  Berbagai  aktivitas  tersebut  tidak  dihasilkan    dari  kesadaran  akan  konstruksi sosial atas realitas, pun tidak pula dihasilkan oleh struktur sosial.
Jika  didasarkan  pada  kondisi  saat  ini,  keberadaan  pandemi  telah  melumpuhkan berbagai sektor, terutama perekonomian. Adanya kebijakan pembatasan sosial, seperti PSBB dan PPKM membuat banyak pekerja di sektor formal maupun informal terbatasi. Misalnya, aksi PHK yang dilakukan secara besar-besaran telah menimbulkan banyaknya pengangguran. Bagi  PKL,  kondisi  pandemi  juga  telah  mengancam  ekonomi  keluarga.  Namun,  pada kenyataannya  para  PKL  tetap  menjalankan  usaha  melalui  berbagai  cara.  Ketika  individu mengekspresikan dirinya sebagai aktor, individu tersebut akan melakukan praktik, dan melalui praktik inilah kesadaran dan struktur dihasilkan (Ritzer, 2016). Kesadaran dalam hal ini disebut sebagai suatu refleksivitas.
Melalui pemahaman kondisi keterbatasan saat ini, para PKL melakukan beragam cara agar tetap dapat berjualan dan memperoleh pendapatan. Aksi reflektif ini menjadi bagian yang tidak  terlepas  dari  adanya  struktur.  Struktur  menjadi  sesuatu  yang  mempengaruhi  atau membatasi  pilihan  dan  kesempatan  seseorang,  dalam  hal  ini  yaitu  aturan.  Pembatasan  jam malam  merupakan  salah  satu  bentuk  aturan  yang  membatasi  ruang  gerak  bagi  para  PKL. Akibatnya, tidak sedikit para PKL yang memberontak ketika ditertibkan oleh aparat keamanan yang bertugas. Tindakan tersebut menjadi bagian dari kesadaran yang terbentuk atas realitas
yang  didapat  oleh  agen.  Ketika  menjadi  reflektif,  aktor  tidak  hanya  sadar  diri,  tetapi  juga terlibat  dalam  pengamatan atas  aliran  aktivitas  dan  kondisi  sosial  yang  tengah  berlangsung. Secara umum, teori strukturasi ini lebih memperhatikan  proses dialektis tempat dihasilkannnya praktik, struktur, dan kesadaran.
Pada  ranah kesadaran, Giddens membagi ke dalam dua jenis yaitu, kesadaran diskursif dan  kesadaran  praktis  (Priyono,  2016).  Kesadaran  diskursif  mengantarkan  aktor  pada kemampuan menjabarkan tindakan melalui kata-kata (bahasa). Kesadaran diskursif ini dapat diamati dalam berbagai aksi pemberontakan PKL akibat penertiban yang dilakukan oleh aparat keamanan. Sedangkan kesadaran praktis, melibatkan tindakan yang diterima begitu saja oleh aktor,  tanpa  mampu  mengekspresikannya  melalui  kata-kata  (bahasa).  Tipe  kesadaran  kedua inilah  yang  menjadi  kajian  penting  dalam  teori  strukturasi.  Dengan  memfokuskan  pada kesadaran praktis inilah terjadi transisi dari agen menuju agensi. Agensi terdiri dari peristiwa yang  didalamnya  individu  bertanggung  jawab  atas  peristiwa  tersebut.  Kesadaran  praktis  ini ditunjukkan  melalui  beragam  tindakan  yang  dilakukan  oleh  PKL  agar  tetap  memperoleh penghasilan  di  tengah  keterbatasan.  Tindakan  tersebut  berupa  modifikasi  kios  dagang, penyesuaian jam operasional, mobilisasi tempat berjualan, dan alih pekerjaan.
Gagasan  ini  menjadi  penting  untuk  membawa  agensi  ke  ranah  sistem  sosial.  Agensi terpisah dari kehendak, sebab tindakan yang dilakukan secara sengaja sering kali membawa konsekuensi  yang  tidak  dikehendaki.  Jika  para  PKL  memilih  menutup  kios  dagang  akibat adanya  kebijakan  PSBB  dan  PPKM.  Maka,  para  PKL  tentu  tidak  akan  memperoleh pengahasilan  sama  sekali.    Oleh  karena  itu,  agen  harus  memiliki  kemampuan  menciptakan perbedaan di dunia sosial. Melalui berbagai tindakan atau mekanisme dagang para PKL tetap dapat memperoleh penghasilan. Tegasnya, agen tidak mungkin ada tanpa kekuasaan; seorang aktor tidak lagi menjadi agen jika kehilangan kapasitas untuk menciptakan perbedaan. Secara logis,  kekuasaan  mendahului  subjektivitas  sebab  tindakan  melibatkan  kekuasaan  atau kemampuan mengubah situasi. Mekanisme dagang di masa pandemi yang dilakukan oleh para PKL menjadi bagian dari kekuasaan para pedangan. Kekuasaan tersebut menjadi bagian dari aparat keamanan, bila para pedagang tidak memiliki kemampuan dalam mengubah situasi yang ada.  Misalnya  dengan  memilih  tetap  berjualan  pada  jam  normal,  sehingga  sering  kali ditertibkan oleh petugas. Dengan demikian, teori strukturasi Giddens menempatkan kekuasaan
pada  aktor  dan  tindakan  yang  bertolak  belakang  dengan  teori  yang  cenderung mengabaikan orientasi tersebut.
Konsep inti dari teori ini terletak pada gagasan mengenai struktur, sistem, dan dualitas struktur. Struktur diartikan sebagai segala sesuatu yang menstrukturkan, juga segala sesuatu yang memungkinkan adanya praktik sosial. Keberadaan struktur dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan begitu saja. Sebagian besar struktur telah mempengaruhi kondisi maupun aktivitas di masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB dan PPKM Mikro merupakan salah satu struktur baru yang lahir di masyarakat pada masa pandemi. Keberadaan struktur tersebut telah  mengubah  berbagai  sektor  kehidupan  yang  ada.  Misalnya  dalam  pendidikan,  aktivitas sosial, buda, keagmaan, juga ekonomi. Kebijakan ini telah membentuk beragam praktik sosial di masyarakat. Misalnya dalam sektor ekonomi, para PKL di Alun-Alun Jombang melakukan berbagai upaya pembaharuan dalam berdagang. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur dapat terbentuk karena adanya aturan dan sumber daya. Keduanya mewujudkan dirinya sendiri pada level makro sistem sosial dan level mikro kesadaran manusia. Struktur tidak dengan sendirinya berada dalam ruang dan waktu, namun termanifestasikan dalam sistem sosial berupa praktik yang direproduksi.

## KESIMPULAN
Wilayah  perkotaan  menjadi  ruang  yang  merefleksikan  masyarakat  secara  kompleks. Selain  memiliki  berbagai  akses  yang  mudah,  kota  menjadi  arena  pertarungan  politik  bagi beberapa kelompok. Hal ini ditunjukkan pada perebutan ruang kota yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Alun-Alun Jombang. Pada masa pandemi, para PKL mengalami berbagai keterbatasan. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan sosial melalui kebijakan PSBB dan PPKM Mikro. Realitas tersebut menunjukkan adanya hubungan dialektis antara agen dan struktur yang ada di masyarakat.
Posisi agen yang dipegang oleh para PKL, terbentuk atasdasar kesadaran reflektvitas. Kesadaran tersebut menjadikan para PKL tetap dapat melakukan aktivitas berdagang selama masa pembatasan sosial. Berbagai aktivitas tersebut seperti melakukan modifikasi pada kios dagang,  menyesuaikan  jam  operasional  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku,  melakukan mobilisasi tempat berjualan, hingga melakukan alih profesi. Praktik sosial tersebut dilakukan sebagai  bagian  dari  kesadaran  para  PKL  sebagai  aktor.  Praktik  ini,  tentu  tidak  terlepas  dari
orientasi otoritas struktur. Struktur berperan dalam proses penataan pola secara berulang yang dapat mempengaruhi atau mebatasi kesempatan dan pilihan seseorang.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Arditama, E. (2016). Mengkaji Ruang Publik dari Perspektif Kuasa: Fenomena Kemenangan Aktor Hegemonik Melalui Dominasi Budaya. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review , 1 (1), 69. https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9181
Azhari, M. B. (2016). Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang . Universitas Negeri Semarang.
Coronavirus  Resource  Center.  (2020).  COVID-19  Dashboard  by  the  Center  for  Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University & Medicine. Retrieved October 22, 2020, from https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Ernawati, J., T. W. S. dan H.  S. (1995). Preferensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Eaktor- faktor  Lokasi  Tempat  Mangkal  dalam  Melakukan  Aktifitas  Perdagangan  di  Kota Malang.
Giddens, A. (1984). The Constitution Of The Theory of Structuration. Polity Press.
Handoyo, E. (2015). Makna Ruang Publik Bagi Pedagang Kaki Lima : Studi tentang Resistensi terhadap  Penggusuran. Prosiding  Seminar  Nasional  Multi  Disiplin  Ilmu  &  Call  For Papers UNISBAK (SENDI_UI) , (1), 978–979.
Huat, C.B. 1992. Public Space, Desaign, and Management. Singapore University Press.
Ismanidar.  2016.  "Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Pedagang  Kaki  Lima  di  Kota  Banda Aceh". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah. Universitas Syiah Kuala.
Lefebvre, H., 1991. The Production Space. Blackwell Publishing
KEMENKO PMK. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar. Retrieved February 21, 2021, from  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan  Manusia  dan  Kebudayaan Republik  Indonesia  website:  https://www.kemenkopmk.go.id/pembatasan-sosial- berskala-besar
Nasrulllo, Dr. Adon jamaludin, M. A. (2015). Sosiologi Perkotaan (Memahami Masyarakat KOta  dan  Problematikanya) (ke  2;  Tim  Redaksi  Pustaka  Setia,  Ed.).  Bandung: PUSTAKA SETIA.
Permadi,  Gilang.  2007. Pedagang  Kaki  Lima:  Riwayatmu  Dulu,  Nasibmu  Kini. Jakarta: Yudhistira.
Priyono, B. H. (2016). Anthony Giddens Suatu Pengantar . Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
Purwanto, Edi. 2008. Relasi Rancangan Kota dan Anarki Warga. Proseding Seminar Nasioanl "Sticks  and Carrots". Halaman II.209-II.219.
Ritzer, G., & Godman, D. J. (2016). Teori Sosiologi . Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2020). Pedoman perubahan perilaku .
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2021). Tekan Kasus Covid-19, Pemerintah Terapkan PPKM  Berbasis  Mikro  Mulai  9  Februari. (Online).  https://setkab.go.id/tekan-kasus- covid-19-pemerintah-terapkan-ppkm-berbasis-mikro-mulai-9-februari.