## Research Article

## Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan
Margie Gladies Sopacua Fakultas Hukum, Universitas Pattimura margie.sopacua81@gmail.com

## ABSTRACT
The relationship between husband and wife should be based on harmonious and happy nuances, but in reality  the  wife  often  faces  acts  of  violence  by  her  husband.  This  study  aims  to  examine  the  ideal concept  of  preventing  domestic  violence  (KDRT)  against  women.  The  research  method  used  is normative  juridical.  Based  on  the  results  of  the  study,  it  is  known  that  the  concept  of  preventing domestic  violence  in  which  the  wife  is  the  victim  of  domestic  violence  is  still  problematic  after  the regulation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, for this reason, a  system  for  preventing  domestic  violence  must  be  established.  towards  the  ideal  wife,  including  by establishing  the  rules  of  the  prevention  system  and  providing  a  safe  shelter.  The  conclusion  of  this study is that the ideal concept is to form the concept of the rule of law for a prevention system for every person  or  human,  which  stipulates  that  whoever  intentionally  leaves  a  person  in  a  state  of  physical, psychological, sexual or neglect, due to physical or verbal violence, or allows someone to be In a state of injury, suffering, or suffering as a result of physical violence, while according to the applicable law he is obliged to report to the RT or RW or the village head or lurah or the police, will be given a penalty.
Keywords: Concept; Prevention; Domestic Violence; Wife.

## ABSTRAK
Hubungan  antara  suami  dengan  isteri  seharusnya  dilandasi  dengan  nuansa  yang  harmonis  dan bahagia, tetapi pada kenyataanya isteri sering menghadapi tindakan kekerasan oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ideal terhadap  perempuan.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  konsep  pencegahan  KDRT  yang  mana  isteri  sebagai  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  ternyata  masih  menjadi  problematis  setelah  adanya  pengaturan  dari  Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk itulah harus dibentuk sebuah sistem pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang ideal, diantaranya  yaitu  dengan  membentuk  kaidah  sistem  pencegahan  dan  menyediakan  rumah perlindungan yang aman. Kesimpulan penelitian ini yaitu konsep yang ideal yaitu membentuk konsep kaidah  hukum  sistem    pencegahan  pada  setiap  orang  atau  manusia,  yang  mengatur  bahwa  barang siapa  dengan  sengaja  membiarkan  seorang  dalam  keadaan  terancam  fisik,  psikis,  seksual  atau terlantar,  karena  kekerasan  fisik  maupun  verbal,  atau  membiarkan  seorang  dalam  keadaan  luka, sengsara,  atau  menderita  akibat  kekerasan  fisik,  sedangkan  menurut  hukum  yang  berlaku  ia  wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau lurah atau polisi, akan diberikan sanksi hukuman.
Kata Kunci:  Konsep; Pencegahan; KDRT; Isteri.

## A. PENDAHULUAN
Tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga khususnya  terhadap  isteri  merupakan  sebuah peristiwa  hukum  yang  sering  kita  temui  dalam hidup  bermasyarakat  di  Negara  Indonesia. Kekerasan  terhadap  isteri  yang  terjadi  dalam rumah  tangga  tidak  saja  dialami  dan  terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area  domestik  yang  dikategorikan  sebagai  salah satu  bentuk  kekerasan  yang  terdapat  pada Undang-undang  Peghapusan  kekerasan  dalam rumah  tangga  (UU  PKDRT).  Peristiwa  terjadinya berbagai  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga, khususnya  terhadap  isteri,  dapat  diklasifikasi dalam  hal  ini  sebagai  korban.  Hubungan  antara suami maupun isteri seharusnya menjadi panutan dan  teladan  bagi  anak-anaknya  serta  hubungan tersebut  dapat  dilandasi  dengan  nuansa  yang harmonis  dan  bahagia,  tetapi  pada  kenyataanya isteri  dalam  posisinya  banyak  menghadapi tindakan  kekerasan  dari  suaminya,  diantaranya yaitu  bisa  saja  tindak  kekerasan  fisik,  psikis, seksual  maupun  penelataran  rumah  tangga (ekonomi).
Banyaknya  pertimbangan  perempuan dalam  menghadapi  permasalahan  kekerasan dalam  rumah  tangga  (KDRT)  di  keluarganya, membuat  beberapa  korban  merasa  ragu  untuk langsung  melaporkan  pelaku  kepada  aparat hukum  dan  menempuh  jalur  hukum  sebagai penyelesaiannya.  Banyak  dari  korban  tidak  ingin pelaku menerima hukuman penjara atau berakhir
dengan  perceraian,  namun  juga  merasa  tidak kuat  jika  harus  menanggung  beban  psikis  dan kekerasan fisik yang terus dialami dan akan terus berlangsung  apabila  tidak  segera  diberikan tindakan (Prasetya, 2018).
Solusi pemerintah dalam mengatasi tindak pidana  KDRT  yaitu  salah  satunya  dengan membentuk  UU  PKDRT.  Namun,  permasalahan kekerasan  dalam  rumah  tangga  belum  dapat diatasi  hanya  dengan  pembentukan  Undang- Undang  tersebut.  Perlu  adanya  campur  tangan serta  kesadaran  dari  berbagai  pihak,  baik  pihak yang  melakukan  KDRT,  korban,  maupun  orang tua.  Keberadaan  tokoh  masyarakat  dalam menyelesaikan  masalah  KDRT  juga  dianggap penting, karena tokoh masyarakat memiliki peran besar  untuk  membantu  masyarakat  dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, termasuk kasus  KDRT.  Tokoh  masyarakat  dalam mengatasi  hal  tersebut  yaitu  Ketua  RT/RW, Kepala  Desa,  serta  Ulama  (Pemuka  Agama). Campur  tangan  dari  pihak-pihak  tersebut  sangat diperlukan  untuk  mengurangi  terjadinya  kasus KDRT yang semakin besar  (Bhakti, & Gunawan, 2020).
Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan dalam  Rumah  Tangga  (UU  PKDRT)  merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan  di  Indonesia.  Dimana  persoalan pribadi  telah  masuk  menjadi  wilayah  publik. Sebelum  lahirnya  UU  PKDRT  kasus-kasus kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  sulit
diselesaikan  secara  hukum.  Hukum  pidana Indonesia  tidak  mengenal  KDRT,  bahkan  kata- kata  kekerasan  tidak  ditemukan  dalam  Kitab  UU Hukum  Pidana  (KUHP).  Kasus-kasus  KDRT masih diselesaikan  dengan menggunakan pasal- pasal  penganiayaan,  yang  kemudian  sulit dipenuhi  unsur-unsur  pembuktiannya  sehingga kasus  yang  diajukan  tidak  lagi  ditindak  lanjuti (Muslim, 2019).
Sebagai  bagian  dari  reormulasi  hukum baru  dan  yang  dicita-citakan  ( Ius  Constitutum ) maka  ada  keinginan  untuk  dapat  mengatasi  dan menemukan  solusi  terhadap  masalah-masalah kekosongan hukum KDRT tersebut dan hal inilah yang mendesak, memotivasi guna mendefenisikan,  menganalisis,  menjelaskan,  dan melengkapi  peraturan  perundang-undangan tersebut.
Konsep  keluarga  inti  dianut  UU  PKDRT terdiri dari ayah, ibu dan anak, tetapi UU PKDRT juga menggunakan konsep keluarga batih dimana hal  ini  awan  ditemukan  dalam  keluarga  di Indonesia,  termasuknya  di  dalamnya  mertua, besan, ipar, anak tiri, anak kandung,anak angkat, paman,  bibi  dan  laini-lain.  UU  PKDRT memperluas  ruang  lingkup  keluarga  seperti mempunyai hubungan darah, perkawinan,persusuan,  pengasuhan  dan  juga perwalian  (Rynaldo,  Soponyono,  &  Baskoro, 2016)
Pencegahan  terhadap  akan  tejadinya KDRT  merupakan  tindakan  situasional  yang bertujuan  untuk  menghilangkan  kesempatan
terjadinya  KDRT  lebih  spsifiknya  kekerasan  fisik maupun  psikis.  Pencegahan  dalam  hal  ini  wajib guna  melindungi  menghindar  akan  terjadinya KDRT  terhadap  isteri.  Pencegahan  yang dimaksudkan  misalnya,  perbuatan  menghentikan secara  sadar  dan  spontan  oleh  seseorang  pada saat  melihat  akan  terjadinya  perbedaan  pikiran atau  perbedaan  kehendak  antara  laki-laki (suami),  dan  contoh  lainnya  yaitu  perbuatan mencegah  untuk  tidak  dapat  menciderai  fisik perempuan  (isteri). Untuk menghindari terjadinya kekerasan  pada  situasi-situasi  tertentu  maka kepada  pihak  yang  melihat  langsung  atau kepadanya  langsung  dimintai  bantuan  untuk mencegah  terjadinya  KDRT,  diberi  kewajiban untuk melindungi  perempuan yang akan menjadi korban KDRT.
Urgensi  dan  spesifikasi  Penelitian  ini adalah  konsep  pencegahan  KDRT  yang  ideal terhadap  perempuan sebagai isteri dalam  rumah tangga. Maka permasalahannya adalah bagaimana  membangun  konsep  hukum  sistem pencegahan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  ideal  terhadap  perempuan  sebagai  isteri. Pengaturan hukum nasional maupun internasional  mengatur  tentang  kekerasan terhadap  perempuan  sebagai  isteri  sangat banyak  diantaranya  Undang-undang  Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 G, Undang-undang Nomor 1  Tahun  1974  tenang  Perkawinan,  Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  tentang
Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi Terhadap Wanita ( Convention on the Elimination of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women) , dan The Beijing Declaration and the Platform for Action 1995  bahkan  Undang-undang  Nomor  23 tahun  2004  tentang  PKDRT,  namun  pada faktanya undang-undang tersebut belum ditemukan  dan  mengatur  serta  mampu memberikan  sistem  pencegahan  yang  ideal terhadap  perempuan sebagai isteri dalam  rumah tangga.
Penelusuran penulis, terdapat  lima penulis yang melakukan penelitian terdahulu di antaranya yaitu  Impelmentasi  Undang-undang  Nomor  23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  Dalam  Proses  Penegakan  Hukum (sebuah solusi dalam upaya perlindungan hukum terhadap  korban)  (Yulia,  2006)  membahas tentang solusi dalam mencegah dan menanggulangi  terjadinya  kekerasan  dalam rumah  tangga  sehingga  terwujudnya  penegakan hukum,  selanjutnya  tentang  Upaya  pencegahan tindak kekerasan  dalam  rumah tangga  (Sopacua dkk,  2018)  dimana  membahas  tentang  upaya pencegahan  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangga  dapat  dicegah  melalui  dua  bentuk  yakni melalui upaya pre-emtif dan upaya preventif , dan yang  ketiga  yang  membahas  tentang  upaya preventif  aparat  desa  dalam  penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga  (Bhakti, & Gunawan,  2020).  Penelitian  tentang  kekerasan dalam  rumah tangga juga pernah dilakukan  oleh Andy  Myhill  yang  membahas  tentang  Negosiasi
ulang kekerasan dalam rumah tangga: sikap dan keputusan  polisi  terkait  penangkapan  (Myhill, 2019) . Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nur Rofiah  dalam  penelitiannya  yang  berjudul “Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dalam Perspektif  Islam”,  penelitian  tersebut  membahas tentang pandangan agama islam terhadap kasus KDRT  (Rofiah,  2017).  Kontribusi  dari  penelitian- penelitian terdahulu mempunyai perbedaan yang sangat  mendasar  dari  yang  diteliti  oleh  penulis. Kebaruan  hasil  penelitian  ( State  of  The  Art ) penulis  terkait  dengan    Pasal  15  butir  b  UU PKDRT    mengatur  “mencegah  berlangsungnya tindak pidana”. Berdasarkan pada Pasal tersebut maka  penulis  merumuskan  suatu  bentuk  sistem pencegahan  KDRT  terhadap  isteri  yang  dimulai dari  ketua  RT/RW  hingga  pada  pihak  yang berwajib yang dalam hal ini adalah kepolisian.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  beberapan pendekatan  yaitu  pendekatan  perundang- undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  kasus ( case  approach ),  pendekatan  konspetual ( conceptual approach ), (Marzuki, 2006). Spesifikasi  penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yakni pada  penelitian  ini  akan  diutarakan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan apa yang  yang  menjadi  objek  peneltian.  Tipe penelitian  ini  bersifat yuridis  normatif, untuk  itu pengumpulan bahan hukum bersifat kepustakaan ( library  research )  dan  akan  di  analisis  secara normatif,  dalam  hal  ini  yaitu  dengan  cara
mendalami  bahan  kepustakan  yang  bersifat teoritis,  konsep  hukum  dan  norma-norma  hukum yang telah diatur.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan
Hukum  senantiasa  dituntut  peranannya untuk  dapat  mengantisipasi  segala  perubahan dan  perkembangan  yang  terjadi  didalam masyarakat.  Perkembangan  masyarakat  yang dipengaruhi  oleh  media  teknologi  yang  canggih juga  mengakibatkan  munculnya  kejahatan- kejahatan  baru  yang  seringkali  mengakibatkan seolah-olah  terjadi  sebuah  kekosongan  hukum ( vaccum  rechts ).  Perkembangan  masyarakat seringkali  lebih  cepat  dibandingkan  dengan perkembangan  hukum.  Sehingga  perkembangan di  dalam  masyarakat  tersebut  tidak  hanya menuntut  dilakukakannya  perubahan  terhadap peraturan  perundang-undangan,  konstitusi  pun tidak  lepas  dari  amandemen  untuk  menghadapi perkembangan  dan  memperbaiki  muatannya hingga lebih baik dan dapat mengakomodir rakyat Indonesia (Ashady, 2020).
Keluarga  merupakan  ruang  lingkup seseorang yang  paling intens untuk beradaptasi. Berbagai  cara  dilakukan  untuk  meningkatkan komunikasi  serta  keharmonisan  dalam  rumah tangga  agar  dapat  menjadi  keluarga  yang sempurna  dan  mencegah  adanya  suatu  konflik atau  permasalahan  yang  terjadi  dalam  keluarga. Akan  tetapi,  faktanya  tidak  ada  keluarga  yang
tidak  memiliki  permasalahan,  baik  yang disebabkan  oleh  faktor  internal  maupun  faktor eksternal (Setyaningrum, & Arifin, 2019). Dilihat dari  faktor  biologis    bahwa    perempuan  dapat dilihat    dari    segi    fisik    dan    psikis.    Pasal    1 dalam    deklarasi    universal    yang  mengatur tentang HAM   yaitu tiap orang   terlahir   secara merdeka,      bermartabat,  mempunyai    kesamaan hak,    dikaruniai    dengan  akal  serta  hati    nurani sehingga    dapat  bersosialisasi  dengan    lainnya (Pusparini, & Swardhana, 2021).
Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan    adanya    Undang-Undang  Nomor 23    Tahun    2004    tentang    Penghapusan Kekerasan    Dalam    Rumah  Tangga  (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga)  yang salah satu    tujuan    pengesahannya  bahwa  korban kekerasan  dalam  rumah  tangga    yang kebanyakan    adalah  perempuan    harus mendapat    perlindungan  dari  negara  dan/atau masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari kekerasan    atau    ancaman    kekerasan, penyiksaan,  atau  perlakuan  yangmerendahkan derajat    dan    martabat  kemanusiaan.    Dalam rangka    mencegah    terjadinya    kekerasan dalamrumah    tangga    selain    ada    Undang- Undang    Penghapusan    KekerasanDalam Rumah  Tangga  juga  harusdipahami   hak  dan kewajiban    suami  istri    dalam    berumah    tangga yang diatur  dalam  Undang-Undang  Perkawinan (Mayasari, 2017).
Pada  tataran  normatif,  Undang-Undang Nomor  23  tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (PKDRT) memberikan  perlindungan  secara  khusus  bagi korban  kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup rumah  tangga,  dan  dilaksanakan  berdasarkan azas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan  kesetaraan  gender,  non  diskriminasi  dan perlindungan  korban,  serta  mempunyai  tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah  tangga,  melindungi  korban  dan  menindak pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  serta memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis  dan  sejahtera.  Keberadaan  undang- undang  ini  diharapkan  dapat  memberikan perlindungan  hukum  bagi  anggota  dalam  rumah tangga,  khususnya  perempuan  yang  paling banyak  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga (Nuswantari, 2017).
Keprihatianan  masyarakat  terutama  kaum perempuan  dan  relawan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  terhadap  banyaknya  kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu  faktor  pendorong  dibentuknya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (UU  PKDRT).  Kelahiran  undang-undang  ini memang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  semangat jaman  yang  bersifat  global  tentang  tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan  dan  anak,  yang  dipandang  sebagai kelompok yang paling rentan terhadap perlakuan keras.Disahkannya  UU  PKDRT  tersebut,
merupakan  suatu  pemikiran  yang  komprehensif dari  negara  dengan political  will untuk memperhatikan  dan  memberikan  perlindungan bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga. Namun  yang  menjadi  kendala  adalah  upaya untuk mengungkap bentuk kekerasan ini tidaklah mudah,  selain  karena  pemahaman/kesadaran masyarakat  tentang  kekerasan  dalam  rumah tangga  belum  sepenuhnya  dipahami  sebagai bentuk pelanggaran HAM, juga kekerasan dalam bentuk  ini  masih  dilihat  dalam  ranah  privat (Sibarani, 2016).
Problema  HAM  juga  terjadi  di  Indoensia, salah satu jenis Problema HAM adalah kekerasan terhadap  perempuan.  Kekerasan  terhadap perempuan terjadi dilatar belakangi oleh berbagai faktor  dan  dalam  berbagai  bentuk  kekerasan terhadap  fisik  dan  psikis  (Johny,  2011). Kekerasan  apapun  yang  terjadi  dalam masyarakat  sesungguhnya  berangkat  dari  suatu ideologi  tertentu  yang  mengesahkan  penindasan di  satu  pihak  baik  perseorangan  maupun kelompok  terhadap  pihak  lain  yang  disebabkan oleh  ketidaksetaraan  yang  ada  didalam masyarakat.  Kedudukan  perempuan  (istri) diposisikan sub ordinasi terhadap suami, dimana seorang perempuan (istri) itu harus selalu tunduk dan  taat  kepada  suaminya  (Sopacua,  & Sakharina,  2018).
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga yang  bahagia,  aman,  tenteram,  dan  damai merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam  rumah tangga.  Untuk  mewujudkan  keutuhan  dan
kerukunan  tersebut,  sangat  tergantung  pada setiap  orang  dalm  lingkup  rumah  tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pegendalian diri  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga (Yulia, 2006).
Perempuan  atau  anak  yang  menjadi korban  KDRT  lebih  memilih  diam,  tidak melaporkan  karena  malu  dan  takut  terjadi dampak  negatip  atas  tindakan  laporannya tersebut. Ketergantungan ekonomi juga menyebabkan  korban  memilih  membenamkan peristiwa  yang  dialaminya  itu.  Selain  itu, masyarakat  khususnya  korban  KDRT,  banyak yang  kurang  paham  dan  tidak  tega  menghukum pelaku  yang  kebanyakan  orang  terdekatnya. Sebagian masyarakat cenderung pasif melaporkan  tindak  kekerasan  dalam  rumah tangganya.  Padahal,  tindak  kekerasan  dalam rumah  tangga  bukan  hanya  persoalan  individu saja tetapi juga publik. Penyebab kondisi tersebut di  antaranya  karena  kurang  adanya  sosialisasi mengenai  KDRT,  sehingga  jumlah  KDRT cenderung meningkat (Chairah, 2019).
Keadaan  yang  lebih  parah  dialami  jika kedua  belah  pihak  tidak  saling  menyadari  akan kekeliruan,  bahkan  kadang  berakibat  sampai pada penganiyayan istri oleh suami. Keadaan ini terjadi  jika  seorang  suami  tidak  lagi  dapat disadarkan  karena  sering  menganiyaya  istri, bahkan  perlakuan kasar suami kadang  berakibat membahayakan  nyawa  si  istri.  Tindakan  suami terhadapistri  ini  merupakan  salah  satu  tindakan
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT) (Soleman, 2020).
Posisi  isteri  sebagai  korban  kekerasan dalam  rumah  tangga  ternyata  masih  menjadi problematis setelah ada pengaturan dari Undang- undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (UU  PKDRT).  Hal  ini  disebabkan  apabila  isteri mengalami  kekerasan  dalam  rumah  tangga  baik kekerasan  fisik  maupun  psikis  dan  lain sebagainya  melaporkan  suami  tersebut  kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian ditakutkan  suami  hendak  bertambah  kasar terhadap  diri  isteri,  apalagi  terdapat  beberapa isteri  yang  masih  saja  menjadi  pihak  yang dirugikan  terhadap  kekerasan  dalam  rumah tangga  lebih  memilih  diam  terhadap  penderitaan dari  tindak  kekerasan  yang  dideritanya  sebab merasa  gelisah  terhadap  masa  depannya  jika suami  tersebut  berhadapan  dengan  penegak hukum  (Polisi).  Artinya  bahwa  dalam  tataran penegakan  hukum  terhadap  kekerasan  dalam rumah tangga yang dialami isteri akibat perlakuan dari  suami,  masih  memiliki  keterbatasan  yang nyata,  hal  ini  dikarenakan  isteri  sebagai  korban KDRT  cenderung  bersikap  diam  terhadap perlakuan suaminya.
2. Konsep  Ideal  Pencegahan  Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Terhadap

## Perempuan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT) dapat berbagai bentuk, baik kekerasan fisik atau penganiayaan,  eksploitasi,  penelantaran  hingga
kekerasan seksual yang dialami istri/suami, anak- anak  atau  pekerja  rumah  tangga  (PRT). Banyaknya  kasus  KDRT  baik  yang  dilaporkan maupun tidak sebenarnya sering kita temui dalam kehidupan  kita  seharihari.  Kekerasan  terhadap perempuan  pada  dasarnya  merupakan  bentuk diskriminasi  dan  merupakan  bentuk  pelanggaran HAM  fundamental  yaitu  hak  untuk  hidup  dengan rasa  aman  dan  bebas  dari  segala  bentuk ancaman  dan  ketakutan  (Setiamandani,  & Suprojo,  2018)
KDRT  merupakan  hal  yang  sulit  dihindari, suami  sebagai  pelaku  dapat  frustrasi  akibat  dari tindakannya  terhadap  isteri,  tetapi  tidak  sedikit tindak  kekerasan  yang  dapat  dikategorikan sebagai tindakan berlandas pada gender ini tetap dari  waktu  ke  waktu  semakin  meninggi.  Salah satu  pemicu  terjadinya  tindak  KDRT  yaitu  faktor budaya  patriaki  dimana  kedudukan  laki-laki  lebih tinggi  dari  kedudukan  perempuan  dan  juga  hal tersebut  di  lihat  dari  faktor  lingkungan  dimana nilai  masyarakat  yang  tetap  menghendaki  hidup rukun  sehingga  perempuan  sebagai  isteri  yang selalu  disalahkan.  UU  PKDRT  Pasal  1  ayat  (1) mengatur  bahwa    Kekerasan  adalah  “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan,  atau  penderitaan  secara  fisik, seksual,  psikilogis,  atau  penelantaran  rumah tangga,  yang  menpunyai  ancaman  untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga”
Data  kekerasan  terhadap  perempuan  dari tahun  ketahun  cenderung  terjadi  peningkatan. Kekerasan  di  ranah  personal  masih  menempati posisi  tertinggi.  Tindak  kekerasan  terhadap perempuan  ini  secara  umum  ibarat  sebuah piramid  yang  kecil  pada  puncaknya  tetapi  besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan  angka  yang  pasti  sangatlah  sulit. Terlebih  jika  tindak  kekerasan  tersebut  terjadi dalam  rumah  tangga,  karena  masalah  tersebut masih  dianggap  tabu  dan  masih  dianggap sebagai  masalah  keluarga  yang  diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak  korban  perempuan  kekerasan  dalam rumah  tangga  menutup  mulut  dan  menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat (Susanto, 2021)
Kekerasan  terhadap  perempuan  di  ranah personal  terjadi  dalam  berbagai  jenis,  yang menggambarkan  kekerasan  yang  terjadi  kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah kekerasan terhadap isteri (KTI), jumlah kekerasan tertinggi di ranah  KDRT/relasi  personal  sama  seperti  tahun sebelumnnya  yaitu  KTI  yang  mencapai  3.221 kasus atau 50% dari keseluruhan kasus di ranah KDRT/Ranah Personal (Komisi Nasional Perempuan,  2021).  Banyaknya  kasus  KDRT terhadap  isteri  perlu  ditangani  dengan  langkah- langkah upaya pencegahan.
Pencegahan adalah kegiatan yang menjadi bagian  dari  sistem  perlindungan,  penghormatan dan  penegakan  Hak  Asasi  Manusi  (HAM)  bagi perempuan, khususnya perempuan dalam rumah tangga  hal  tersebut  adalah  isteri,  dalam  seluruh
aspek kehidupan. Membangun sistem pencegahan  ini  membutuhkan  berbagai  langkah hukum  yang  bersifat  strategis  dan  saling berhubungan,  yang  membutuhkan  kebijakan dalam  pengelolaan  program  perlindungan, penghormatan  dan  penegakan  HAM  bagi perempuan,  secara  khusus  bagi  perempuan (isteri) dalam rumah tangga.
Dalam  upaya  penanggulangan  dan pencegahan  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga  tidak  hanya  cukup  dengan  pendekatan integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal  tersebut  harus  didukung  juga  dengan meningkatnya  kesadaran  hukum  masyarakat. Kesadaran  hukum  masyarakat  merupakan  salah satu  bagian  dari  budaya  hukum.  Dikatakan sebagai salah satu bagian,karena selama ini ada persepsi  bahwa  budaya  hukum  hanya  meliputi kesadaran  hukum  masyarakat  saja  (Sianturi, Rochaeti, & Wisaksono, 2017).
Upaya  pencegahan  yang  dapat  dilakukan sebagai  bagian  dari  masyarakat  hukum  yaitu membangun  konsep  kaidah  sistem  pencegahan kekerasan  yang  ideal  terhadap  perempuan sebagai  isteri  dalam  rumah  tangga.  Sistem pencegahan yang ideal diantaranya yaitu:
a. Membentuk Konsep Kaidah Hukum Pencegahan
Kesadaran  hukum  merupakan  kewajiban setiap  orang  menaati  aturanaturan  atau  norma- norma hukum. Selain norma hukum yang berlaku itu,  ada  pula  norma-norma  lainnya,  yaitu  norma agama,  norma  kesopanan,  dan  norma
kesusilaan.  Agar  dapat  tertib  dan  teratur, seharusnya  selalu  mematuhi  norma-norma  atau peraturanperaturan  yang  berlaku,  baik  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.  Agar  masyarakat  tetap  terpelihara, maka  haruslah  norma  itu  dipatuhi.  Setiap  orang yang  menghendaki  hidup  tertib  dan  tenteram harus selalu taat dan patuh terhadap hukum atau peraturan-peraturan  yang  berlaku  di  negara, lingkungan  masyarakat,  lingkungan  kerja,  dan lingkungan  rumah (Sutiawati,  &  Mappaselleng, 2020)
Hukum  di  suatu  negara  berbeda-beda. Setiap  negara  memiliki  aturan  hukum  sendiri- sendiri untuk mewujudkan keadaan aman tentram dan sejahtera (Sari, & Sularto, 2019). Kekerasan terhadap  perempuan  dewasa  ini  tidak  saja merupakan  masalah  individu,  melainkan  juga masalah  nasional  bahkan  sudah  merupakan masalah global. Dalam hal-hal tertentu kekerasan terhadap  perempuan  dapat  dikatakan  sebagai masalah transnasional transnasional (Sopacua, & Sakharina, 2018)
Kekerasan  yang  sering  terjadi  terhadap perempuan  sebagai  isteri  dianggap  sebagai sesuatu  yang  bukan  menjadi  bagian  dari tanggungjawab  masyarakat  pada  umumnya, namun  jika  kita  lihat  bahwa  hal  tersebut  secara tidak  sadar  kita  turut  membiarkan  peristiwa kekerasan  tersebut  semakin  meningkat  serta secara  tidak  langsung  dapat  dikatakan  sebagai orang  yang  turut  membiarkan  peristiwa  tersebut terjadi  dan  itu  merupakan  suatu  pelanggaran
HAM. Memenuhi kewajiban mencegah perbuatan kekerasan,  merupakan  suatu  tuntutan  hukum selain  itu  juga  memenuhi  kewajiban  dalam menyampaikan  suatu  laporan,  terutama  dalam hal akan adanya kekerasan terhadap perempuan didalam  rumah  tangga  sebagai  isteri  merupakan juga tuntutan hukum. Oleh sebab tuntutan hukum itu  adalah  sesuatu  yang  mengharuskan  atau diwajibkan,  maka  kaidah  yang  mengharuskan seseorang  melaporkan  kejadian  adanya  atau sedang,  atau  akan  adanya  kekerasan  terhadap perempuan  dalam  rumah  tangga,  harus  disusun adalah;
“Barang  siapa  dengan  sengaja  membiarkan seorang dalam keadaan terancam fisik, psikis, seksual  atau  terlantar,  karena  kekerasan  fisik maupun  verbal,  atau  membiarkan  seorang dalam  keadaan  luka,  sengsara,  atau menderita  akibat  kekerasan  fisik,  sedangkan menurut hukum yang berlaku ia wajib memberi laporan kepada RT atau RW atau kepala desa atau  lurah  atau  polisi,  akan  diberikan  sanksi hukuman”.
Kaidah  ini  adalah  kaidah  yang  dapat  di susun  sebagai  bagian  dari  sistem  pencegahan yang  dilakukan  oleh  Pihak  RT,  atau  RW,  kepala desa  atau  lurah  atau  polisi.  Sebab  bagi  pihak- pihak  ini  pun  dipunyai  kaidah  tersendiri  sesuai dengan  kewajibannya.  Kewajiban  ini  diikuti dengan  kaidah  tanggung  jawab  pemerintah Provinsi  misalnya  di  undangkanya  Peraturan daerah  Pencegahan  KDRT  dan  juga  kepada kepolisian  resort  dalam  hal  ini  jika  bawahan melakukan  kelalaian.  Maka,  kaidah  yang diperlukan  bagi  sistem  pencegahan  adalah
kaidah-kaidah dalam lembaga pemerintah seperti kaidah-kaidah tentang proses yang menggerakkan sistem pencegahan yang dilakukan  oleh  lembaga  pemerintahan  umum, kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan,  advokat, Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM),  maupun di  tingkat  desa/kelurahan,  RT  maupun  RW, sampai dengan kehidupan bertetangga. Hubungan  antara  masing-masing  lembaga membentuk  sistem.  Artinya,  pada  tiap-tiap lembaga  perlu  ada  kaidah-kaidah  berupa rumusan-rumusan  yang  bertujuan  mencegah kekerasan.  Sebagai  contoh  perumusan  kaidah mengenai  penerimaan  laporan  kekerasan  dari warga:
“Jika  laporan  kekerasan  dalam  waktu sebanyak-banyaknya tiga puluh menit setelah dilaporkan  tetapi  tidak  ditangani,  dan  apabila laporan  ancaman  terhadap  KDRT  itu  menjadi kenyataan  segera  setelah  dilaporkan,  maka penerima  laporan  pada  lembaga  yang berwenang bertanggung jawab atas kelalaiannya”.
b. Menyediakan  Rumah  Perlindungan  Yang Aman
Pemerintah  dalam hal  ini  harus menyediakan  rumah  perlindungan  atau  dapat dikatakan sebagai tempat tinggal sementara yang aman  guna  memberikan  perlindungan  secara khusus  atau  yang  dikenal  dengan  rumah  aman yang  tesebar  pada  masing-masing  Provinsi  di Indonesia.  Dalam  hal  ini  yang  dimaksudkan dengan  rumah  perlindungan  atau  tempat  tinggal yang  aman  yaitu  merupakan  rumah  kediaman atau  tempat  tinggal  sementara  yang  aman
ditempati  dan  digunakan  kepada  perempuan sebagai  isteri  untuk  mendapatkan  perlindungan yang  cukup  ketat  dan  khusus  guna  menghindari dan  mencegah  akan  terjadinya  kekerasan terhadap perempuan sebagai istri sesuai dengan standar operasional masing-masing Provinsi yang tersebar di Indonesia.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa pencegahan  dilakukan  sebagai  bagian  dari masyarakat  hukum  yaitu  membangun  konsep kaidah sistem pencegahan kekerasan yang ideall terhadap  perempuan sebagai isteri dalam  rumah tangga.  Sistem  pencegahan  yang  ideal diantaranya adalah sebagai berikut: 1.Membentuk Konsep  Kaidah  Hukum  Sistem    Pencegahan Pada Setiap Orang Atau Manusia, yang mengatur bahwa:“Barang siapa dengan sengaja membiarkan  seorang  dalam  keadaan  terancam fisik,  psikis,  seksual  atau  terlantar,  karena kekerasan fisik maupun verbal, atau membiarkan seorang  dalam  keadaan  luka,  sengsara,  atau menderita  akibat  kekerasan  fisik,  sedangkan menurut  hukum  yang  berlaku  ia  wajib  memberi laporan  kepada  RT  atau  RW  atau  kepala  desa atau  lurah  atau  polisi,  akan  diberikan  sanksi hukuman”.
Konsep  kaidah  pencegahan  yang  disusun dari RT/RW hingga pada kepolisian adalah: “Jika laporan  kekerasan  dalam  waktu  sebanyak-
banyaknya  tiga  puluh  menit  setelah  dilaporkan tetapi  tidak  ditangani,  dan  apabila  laporan ancaman  terhadap  KDRT  itu  menjadi  kenyataan segera  setelah  dilaporkan,  maka  penerima laporan  pada  lembaga  yang  berwenang bertanggung  jawab  atas  kelalaiannya”.  2. Menyediakan  Rumah  Perlindungan  Yang  Aman, Setelah  disusun  konsep  kaidah  pencegahan maka  pemerintah  selanjutnya  menyediakan fasilitas  rumah  perlindungan  atau  tempat  tinggal yang aman bagi perempuan sebagai isteri dalam rumah  tangga.  Rumah  perlindungan  ini  sangat perlu  pada  tiap-tiap  Provinsi    di  Indonesia  guna menghindari  dan  mencegah  akan  terjadinya kekerasan  terhadap  perempuan  sebagai  istri sesuai dengan standar operasional yang terdapat pada masing-masing Provinsi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Ashady,  S.  (2020). Kebijakan  Penal  Terhadap Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.
Jurnal Fundamental Justice ,
Vol.1,(No.1),pp.1–12.https://doi.org/10.
30812/fundamental.v1i1.630
Bhakti,  Indira  Swasti  Gama.,  &  Gunawan,  Tri
Agus.  2020.  Upaya  Preventif  Aparat  Desa Dalam  Penanggulangan  Kasus  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga. Journal  of  Public Administration  and  Local  Governance, Vol.
4,(No.1),pp.49–64.DOI:  10.31002/jpalg.v3i2. 1980.
Chairah,  D.  (2019).  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Perempuan  Dan  Anak  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Hukum  Pidana
Islam, Vol.5,(No.1),pp.153–175. https://doi.org/10.15642/aj.2019.5.1.153-175 Johny, Ruby H. (2011). Tindak Pidana Kekerasa
Terhadap Perempuan (Studi Etilogi Kriminal Di  Wilayah  Hukum  Polres  Bayumas. Jurnal Dinamika  Hukum ,  Vol.11,  (No.2),  pp.214– 229. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.
11.2.182
Mayasari,  Dian  E.  (2017).  Tinjauan  Normatif Perlindungan  Hukum  Terhdap  Istri  Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Refleksi Hukum ,Vol.1,(No.2),pp.175–90.  https://doi. org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p175-190.
Muslim.  (2019).  Pencegahan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan  Kewajiban  Suami  Isteri  Dalam  Islam.
Gender  Equality; International  Journal  of Child  and  Gender  Studies ,  Vol.5,(No.1),
p.117.  http://dx.doi.org/10.22373/equality. v5i1.5384
Myhill,  A.  (2019).  Renegotiating  Domestic Violence:  Police  Attitudes  and  Decisions Concerning  Arrest. Policing  and  Society,
Vol.29,(No.1),pp.1–18. https://doi.org/10. 1080/10439463.2017.1356299.
Nuswantari.  (2017).  Implementasi  Perlindungan Hukum  Terhadap  Perempuan  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kota Madiun. Citizenship;  Jurnal  Pancasila  Dan
Kewarganegaraan, Vol.5,(No.2),pp.97–107.
http://doi.org/10.25273/citizenship.v5i2.1619 Prasetya,  Iren  Gian.  (2018).  Kajian  Viktimologi Terhadap  Proses  Penyelesaian  Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Kajian  Hukum ,  Vol.3,  (No.1),  pp.482–498. http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/

## KH/article/view/IGP
Pusparini,  Dwi.,  &  Swardhana,  Gede  Made.
(2021).  Urgensi  Perlindungan  Hukum Terhadap  Jurnalis  Perempuan  Berspektif Kesetaraan Gender. Jurnal Magister Hukum Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal), Vol.10,(No.1),pp.187–99.DOI:10.24843/ JMHU.2021.v10.i01.p15.
Rynaldo., Soponyono, Eko., & Baskoro, Bambang Dwi.  (2016).  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Upaya  Penanggulangan  Tindak Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Diponegoro Law Review ,Vol.5,(No.2), pp.1– 18.  https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/ dlr/article/view/11051
Rofiah,  N.  (2017).  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  Dalam  Perspektif  Islam. Wawasan:
Jurnal  Ilmiah  Agama  Dan  Sosial  Budaya Vol.2,(No.1),pp.31–44.    https://doi.org/10.15 575/jw.v2i1.829
Sari,  Aldila  Arumita.,  &  Sularto,  R.  B.  (2019). Kebijakan  Formulasi  Kekerasan  Seksual Terhadap  Istri  (Matrial  Rape)  Berbasis Keadilan  Gender  Di  Indonesia. Jurnal Pembangunan  Hukum  Indonesia, Vol.1,
(No.1),pp.117–127.DOI:10.14710/jphi.  v1i1. 117-127.
Sianturi,  Richard.,  Rochaeti,  Nur.,  &Wisaksono,
Budhi. (2017). Studi Kriminologis Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  di  Polretabes Semarang.  Diponegoro  Law  Journal,  Vol.6, (No.1),pp.1-13.  https://ejournal3.undip.ac.id/ index.php/dlr/article/view/15672
Sibarani,  S.  (2016).  Prospek  Penegakan  Hukum
Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Jurnal Hak  Asasi  Manusia, Vol.7,(No.1),pp.1–9. http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9
Setiamandani,  Emei  Dwinanarhati.,  &  Suprojo,
Agun.(  2018).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap UU  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. Jurnal  Reformasi ,  Vol.8,  (No.1), pp.37–46.  https://doi.org/10.33366/rfr.v8i1. 924
Setyaningrum,  Ayu.,  &  Arifin,  Ridwan.  (2019).
Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan  Terhadap  Korban  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  Khususnya Anak-Anak  Dan  Perempuan. Jurnal  Ilmiah MUQODDIMAH, Vol.3,(No.1),pp.1–19. http://dx.doi.org/10.31604/jim.v3i1.2019.9- 19
Soleman,  N.  (2020).  Analisis  Perbandingan
Hukum  Islam  Dan  Undang  Undang  KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Al-Wardah:  Jurnal  Kajian  Perempuan, Gender  Dan  Agama, Vol.14,(No.2),pp.275– 84.http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.
v14i2.299
Sopacua,  Margie  Gladies.,  Riza,  Mawarti.,  Akub,
M.  Syukri.,  &  Sakharina,  Iin  Karita.  (2018). Preemtive  and  Preventive  Measure  in Combating  Domestic  Violence. Journal  of Law, Policy and Globalization,
Vol.8,(No.12),pp.211–22.  https://www.iiste. org/Journals/index.php/JLPG/article/view/45 880
Sopacua,  Margie  Gladies.,  &  Sakharina,  Iin Karita.  (2018).  The  Legal  Protection  of Women  from  Violence  (Human  Rights Perspective). International  Affairs  and
Global  Strategic, Vol.67,(No.8),pp.44–52. https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAG S/article/view/45879
Susanto, Anthon F. (2021). Pendekatan Restoratif
Dalam  Kekerasan  Rumah  Tangga  Menurut Perspektif  Hukum  Pidana. Pagaruyuang Law  Jurnal, Vol.4,  (No.2),  pp.245–62.
https://doi.org/10.31869/plj.v4i2. 2470
Sutiawati., & Mappaselleng, Nur Fadhilah. (2020).
Penanggulangan  Tindak  Pidana  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kota  Makassar.
Wawasan  Yuridika, Vol.4,(No.1),pp.17–30.
DOI: 10.25072/jwy.v4i1.315.
Yulia,  R.  (2006).  Impelmentasi  Undang-Undang
Nomor 23 Tentang Penghapusan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam Proses  Penegakan  Hukum  (Sebuah  Solusi Dalam  Upaya  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban). Jurnal  Hukum  Pro Justitia, Vol.24,(No.3),pp.292–300.
https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustit ia/article/view/1162

## BUKU
Komisi Nasional Perempuan. (2021). Perempuan Dalam  Himpitan  Pandemi:  Lonjakan Kekerasan  Seksual,  Kekerasan  Siber,
Perkawinan  Anak,  Dan  Keterbatasan
Penanganan  Di  Tengah  Covid-19 .  Jakarta:
Komisi Nasional Perempuan.
Marzuki,  Peter  M.  (2006). Penelitian  Hukum .
Jakarta: Kencana Prenada Media Group.