Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## Implikasi Hak Atas Tanah yang Diperoleh Secara Melawan Hukum

## Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia vaniasinaga@gmail.com

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses peralihan hak atas tanah secara sah menurut hukum yang  berlaku  di  Indonesia  serta  menganalisis  akibat  perbuatan  melawan  hukum  dalam  perolehan hak  atas  tanah.  Sengketa  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang  diperoleh  tanpa  hak  dengan menguasai  tanah  yang  kepemilikan  atas  tanah  tersebut  telah  dimiliki  oleh  orang  lain  saat  ini banyak  ditemui.  Banyak  terjadi  kebingungan  di  masyarakat,  khususnya  tentang  kepastian  hukum atas  tanah  yang  dimilikinya.  Urgensi  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  penjelasan perolehan  hak  atas  tanah  yang  sesuai  dengan  peraturan  di  Indonesia  yang  memberikan  kepastian hukum.  Bukti  kepemilikan  berupa  sertifikat  tanah  sangat  diperlukan  untuk  dapat  membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Selain itu, akta  autentik yang dibuat oleh PPAT juga memiliki peran penting untuk membuktikan peralihan hak atas tanah melalui perbuatan hukum. Apabila seseorang memperoleh hak atas tanah secara melawan hukum,  maka setiap akta autentik peralihan hak atas tanah yang diperoleh secara melawan hukum menjadi batal demi hukum, dan sertifikat tanah dapat dibatalkan dengan mengajukan pembatalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Perbedaan  dengan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  adalah  penelitian  ini membahas  mengenai  perolehan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  sesuai  dengan  peraturan  di Indonesia  serta  akibat  dari  perolehan  peralihan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  secara  melawan hukum.
Kata kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Perbuatan Melawan Hukum; Sengketa Tanah

## Abstract
This  paper  aims  to  determine  the  process  of  legally  transferring  land  rights  according  to applicable  law  in  Indonesia  and  to  analyze  the  consequences  of  unlawful  acts  in  obtaining  land rights.  The  urgency  of  this  research  is  to  provide  an  explanation  of  legal  certainty  in  the acquisition  of  land  rights  in  accordance  with  Indonesian  regulations.  There  are  many  disputes over land ownership and control obtained without rights by controlling land whose ownership of the land is already owned by other people. There is a lot of confusion in the community, especially about the legal certainty of the land they own. Proof of ownership in the form of a land certificate is needed to prove ownership of land rights. In addition, authentic deeds made by PPAT also have an  important  role  to  prove  the  transfer  of  land  rights  through  legal  actions.  If  a  person  obtains land rights against the law, then any authentic deed of transfer of land rights obtained unlawfully becomes null and void, and land certificates can be canceled by filing for cancellation. This study uses  a  normative  juridical  research  method.  The  difference  with  previous  research  and  this research  is  that  this  study  discusses  the  acquisition  of  land  rights  transfers  in  accordance  with Indonesian  regulations  and  the  consequences  of  obtaining  land  rights  transfers  that  are  carried out against the law.
Keywords: Land Dispute; Transfer Of Land Rights; Unlawful Act
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Bagi  masyarakat  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  masyarakat  agraris  tanah hampir  dapat  disamakan  sebagai  kebutuhan  pokok  yaitu  sebagai  tempat  untuk mendirikan  papan,  tempat  untuk  melangsungkan  kegiatan  bercocok  tanam  dan investasi. 1 Tidak  seimbangnya  persediaan  tanah  yang  terbatas  dengan  kebutuhan akan  tanah  berakibat  pada  timbulnya  sengketa  terkait  tanah  terutama  mengenai kepemilikan  dan  penguasaan  serta  penggunaannya.  Meningkatnya  kebutuhan tanah  hal  ini  juga  akan  mendorong  peningkatan  kegiatan  jual  beli  tanah  sebagai sarana  dan  bentuk  proses  peralihan  hak  atas  tanah.  Untuk  itu  pemanfaatan  tanah harus  dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  optimal  bagi  generasi  sekarang  maupun generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2
Merujuk  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA),  dikatakan  bahwa  pada dasarnya, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 3 Hak menguasai dari negara ini memberikan wewenang untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  tersebut;  menentukan  dan  mengatur hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang  dengan  bumi,  air  dan  ruang angkasa;  dan  menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 4 Atas  dasar  menguasai  dari  negara  tersebut,  ditentukan  adanya  macam- macam hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu hak milik, hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan,  hak  pakai,  hak  sewa  untuk  bangunan,  hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang diatur dalam UUPA. 5
Di antara hak-hak atas tanah tersebut,  hak milik atas tanah merupakan hak yang  turun-menurun,  terkuat  dan  terpenuh  yang  dapat  dipunyai  orang  atas  tanah dimana  hak  ini  dapat  dialihkan  dan  beralih  kepada  orang  lain.  Pemegang  hak milik  dapat  mengalihkan  haknya  dengan  melakukan  jual-beli,  penukaran, penghibahan,  pemberian  wasiat,  pemberian  menurut  adat,  dan  perbuatan- perbuatan  pengalihan  hak  atas  tanah  lainnya. 6 Pengalihan  hak  atas  tanah merupakan  suatu  perbuatan  hukum  yang  bertujuan  untuk  memindahkan  hak  dari
1 Embun  Sari,  “Politik  Hukum  Pengadaan  Tanah  Terhadap  Tanah  Absrasi  Pasca  Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja”, Jurnal Ius Constituendum Vol. 7 No. 1 (2022), http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4390
2 Zaenal  Arifin  Nadia  Aurynnisa  Prihandini,  Supriyadi  Supriyadi,  “Analisis  Yuridis  Pemecahan Tanah Pertanian Kurang Dari Batas Minimum Kepemilikan Tanah Pertanian Karena Pewarisan Di Kabupaten Pati,” Semarang Law Review 2, no. 2 (2021): 190–202,
https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3849.
3 Indonesia, “Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (n.d.).
4 Indonesia. 5 Indonesia.
6 Indonesia.
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
satu  pihak  ke  pihak  lain.  pendaftaran  hak  atas  tanah  juga  diperlukan  dalam peralihannya  di  kantor  pertanahan  yang  biasa  disebut  juga  pendaftaran  tanah dimana nantinya akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah.
Peralihan hak atas tanah yang paling sering terjadi dewasa ini ialah melalui jual-beli.  Jual-beli  adalah  suatu  perjanjian  timbal  balik  dimana  penjual  berjanji untuk  menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang  yang  dalam  hal  ini  adalah  hak milik  atas  tanah  dan  pihak  pembeli  berjanji  untuk  membayar  harga  yang  terdiri dari  sejumlah  uang  sebagai  imbalan  dari  perolehan  hak  milik  tersebut. 7 Dalam proses  penjualan  tanah,  maka  penjual  wajib  untuk  menyerahkan  tanah  beserta dengan bukti kepemilikan yang berupa sertifikat atas tanah dan bangunan tersebut kepada  pembeli  ketika  pembeli  sudah  membayar  lunas  harga  jual  beli  yang sebagaimana diperjanjikan sebelumnya.
Perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dilakukan dengan dibuatnya Akta Jual  Beli  (AJB)  sebagai  bukti  telah  dilaksanakannya  perbuatan  hukum  terhadap hak  atas  tanah  yang  dibuat  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT). 8 PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta-akta autentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  Hak Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun.  Proses  peralihan  hak  atas  tanah  ini  sangat memerlukan  peran  dari  PPAT  dalam  memastikan  kepemilikan  dari  objek  yang akan  dialihkan  haknya  tersebut.  PPAT  perlu  memastikan  bahwa  penjual  benar adalah  pihak  yang  berhak  untuk  menjual  dan  pembeli  adalah  benar  pihak  yang berhak  untuk  membeli.  Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  memenuhi kepastian  kepemilikan  tersebut  adalah  dengan  meminta  bukti  kepemilikan  tanah yang berupa sertifikat. Hal ini dapat mencegah terjadinya jual beli atas tanah yang bukan milik penjual yang dapat merugikan salah satu ataupun para pihak. 9
Namun, bagaimana dengan proses peralihan hak atas tanah  yang dilakukan secara  melawan  hukum.  Sengketa  kepemilikan  dan  penguasaan  tanah  yang diperoleh tanpa hak dengan menguasai tanah yang kepemilikan atas tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain saat ini banyak ditemui. Banyak terjadi kebingungan di  masyarakat,  khususnya  tentang  kepastian  hukum  atas  tanah  yang  dimilikinya. State  of  art dari  penulisan  ini  mengambil  contoh  dari  penelitian  terdahulu  yang berkaitan  dengan  permasalahan  mengenai  perbuatan  melawan  hukum  dalam perolehan hak atas tanah, berikut penelitian yang dijadikan dasar dalam penulisan ini antara lain oleh Kolompony (2019). 10 Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria merupakan aturan dasar yang mengatur mengenai pertanahan di  Indonesia, namun  dengan perkembangan zaman,  lahir pula aturan-
7 Rosa  Agustina, Perbuatan  Melawan  Hukum (Jakarta:  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia, 2003).
8 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Perjabat Pembuat Akta Tanah” (n.d.).
9 I Made Hendra Kusuma, Problematik Notaris Dalam Praktik (Bandung: Alumni, 2019).
10 Diana  Kolompony,  “Sengketa  Tanah  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum  Di  Tinjau  Dari  UUPA No. 5 Tahun 1960,” Lex Privatum VII, no. 3 (2019): 135–44.
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
aturan baru baik yang tertuang menjadi sebuah undang-undang maupun peraturan pemerintah  yang  telah  dirancang  sedemikian  rupa  mengikuti  kebutuhan  yang berhasil  menyempurnakan  aturan  mengenai  status  kepemilikan  tanah  yang  dapat di  jalankan  oleh  masyarakat  Indonesia  dan  dalam  penyelesaian  sengketa  tanah tidaklah selalu harus dilakukan di pengadilan akan tetapi bisa dilakukan sendiri di antara mereka menurut dasar musyawarah mufakat.
Penelitian  selanjutnya  yang  ditulis  oleh  Murwani  (2019)  memiliki  tujuan untuk  menelaah  sejauh  mana  tanggung  jawab  seorang  Notaris  dalam  pembuatan akta,  serta  mengungkap  prosedur  yang  paling  efisien  yang  dapat  ditempuh  oleh pemilik  sah  objek.  Notaris  harus  bertanggung  jawab  terhadap  akta  yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. Apabila di kemudian hari akta yang dibuatnya  ternyata  mengandung  cacat  hukum,  maka  perlu  ditelaah  kembali apakah  kecacatan  tersebut  merupakan  kesalahan  Notaris,  atau  kesalahan  pihak yang  tidak  memberikan  dokumen  dan/atau  keterangan  yang  sebenarnya  dalam proses pembuatan akta tersebut. 11
Sedangkan  penelitian  oleh  Yulianingrum  (2021)  menganalisis  kasus  tanah dari  suatu  putusan  pengadilan,  menjelaskan  bahwa  implikasi  yuridis  dari perbuatan melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas tanah yaitu tergugat kehilangan  hak  atas  kepemilikan  tanah  yang  menjadi  objek  sengketa. Adapun bentuk  pertanggungjawaban  hukum  dari  tergugat  atas  dari  perbuatan  melawan hukum dalam kasus kepemilikan hak atas ialah memberikan ganti kerugian yang bersifat  material  dan  non-material  kepada  pihak  penggugat  berdasarkan  putusan pengadilan. 12
Perbedaan  penelitian  terdahulu  dengan  penelitian  ini  ialah  pada  artikel berikut  membahas  secara  khusus  terkait  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah  yang sesuai  dengan  peraturan  di  Indonesia  dan  implikasinya  terhadap  hak  atas  tanah yang peralihannya dilakukan secara melawan hukum. Tujuan dari tulisan ini untuk mengetahui  dan  menganalisis  perolehan  hak  atas  tanah  di  Indonesia  serta implikasinya apabila dilakukan secara melawan hukum.

## 2. METODE
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  dilakukan berdasarkan  metode  sistematika  dan  pemikiran-pemikiran  tertentu  yang dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  mendalami  atau  mempelajari  satu  atau beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  melakukan  analisis. 13 Penelitian  ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  bertujuan  untuk  memberikan  manfaat dalam  perkembangan  bidang  keilmuan.  Adapun  tipologi  penelitian  yang
11 Rizkita Widya Murwani and Widodo Suryandono, “Peralihan Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak,” Indonesian Notary 1, no. 001 (2019).
12 Kadek  Hennie  Yulianingrum,  “Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah  Secara Melawan  Hukum  Berdasarkan  Kasus  Perdata  No.  96/Pdt.G/2019/Pn  Amp,” Jurnal  Kertha  Desa 9,  no.  7 (2021).
13 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Ilmu Hukum , 3rd ed. (Jakarta: UI Press, 2015).
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
digunakan  dalam  artikel  ini  ialah  tipe  penelitian  eksplanatoris  dan  preskriptif. Penelitian  eksplanatoris  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan atau  menjelaskan  lebih  dalam  suatu  gejala.  Penelitian  preskriptif  yaitu  penelitian yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar dari suatu permasalahan. 14
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Proses Perolehan Hak atas Tanah Berdasarkan Peraturan di Indonesia
Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Menggunakan  dapat  diartikan  bahwa  tanah  tersebut  dapat  difungsikan  untuk mendirikan suatu  bangunan, sedangkan kata mengambil  manfaat  diartikan, tanah tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  kepentingan,  pertanian,  perkebunan,  dan peternakan. 15 Pasal  1  angka  1  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  21  Tahun  1994  tentang  Tata  Cara  Perolehan  Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal menyatakan bahwa perolehan tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  melalui  pemindahan  hak atas  tanah  atau  dengan  cara  penyerahan  atau  pelepasan  hak  atas  tanah  dengan pemberian  ganti  kerugian  kepada  yang  berhak. 16 Hal  ini  menegaskan  bahwa terdapat  dua  cara  untuk  memperoleh  hak  atas  tanah  yakni  pemindahan  hak  atas tanah  dan  penyerahan  atau  pelepasan  hak  atas  tanah.  Hak  atas  tanah  yang diperoleh  melalui  pemindahan  hak,  peralihannya  dapat  dilakukan  melalui  jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang,  hanya  dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelum  membahas  mengenai  prosedur  peralihan  hak  atas  tanah,  perlu diketahui  bahwa  terdapat  beberapa  macam  hak  atas  tanah  yang  diatur  dalam UUPA.  Dari  segi  asal  tanahnya,  hak  atas  tanah  dibedakan  menjadi  2  (dua) kelompok,  yaitu  hak  atas  tanah  primer  yang  merupakan  hak  atas  tanah  yang berasal dari tanah negara dan hak atas tanah sekunder,  yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain.  Adapun macam-macam dari hak  yang berasal dari tanah negara ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atas tanah negara,  hak  pakai  atas  tanah  negara.  Hak  atas  tanah  sekunder  berupa  hak  guna bangunan  atas  tanah  hak  pengelolaan,  hak  guna  bangunan  atas  hak  milik,  hak sewa untuk bangunan, hak gadai, dan hak usaha bagi hasil.
Pengertian   dari   penguasaan hak-hak   atas   tanah   di Indonesia,  dapat ditemui    pada    isi    Pasal    2    UUPA  yang  digunakan    dalam  konteks    hukum
14 Sri Mamudji, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
15 Urip  Santoso, Hukum  Agraria  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah (Surabaya:  Kencana  Prenada  Media Group, 2005).
16 Menteri  Negara  Agraria,  “Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal” (n.d.).
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
publik. 17 Terdapat  beberapa cara untuk  memperoleh hak atas tanah, di  antaranya dengan  permohonan  hak,  pemberian  hak,  peralihan  hak,  pembebasan  atau pelepasan  hak,  dan  pencabutan  hak.  Permohonan  hak  dilakukan  jika  tanah  yang tersedia  adalah  tanah  negara  atau  tanah  hak  pengelolaan,  sementara  untuk pemberian hak, diberikan oleh pemilik tanah kepada pihak lain atau hak atas tanah sekunder. Dari berbagai jenis hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, hanya hak milik yang dapat dibebani dengan hak baru. Sebidang tanah yang dikuasai dengan hak  milik  dapat  dipergunakan  sendiri  oleh  pemiliknya  maupun  dapat  digunakan oleh  pihak  lain  dengan  dilandasi  hak  baru  atau  hak  atas  tanah  yang  sekunder. Terkait peralihan hak yang dapat disebut juga sebagai pemindahan hak, dikatakan bahwa  peralihan  hak  merupakan  perbuatan  hukum  yang  bertujuan  untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). 18
Selanjutnya,  pembebasan  atau  pelepasan  hak  adalah  perbuatan  melepaskan hubungan  hukum  yang  semula  terdapat  antara  pemegang  hak  dengan  tanahnya disertai  dengan  pembayaran  ganti  kerugian  kepada  pemegang  haknya  atau  yang berhak  atas  tanah  yang  bersangkutan  yang  disepakati  dengan  musyawarah. Terakhir,  perolehan  hak  atas  tanah  melalui  pencabutan  hak  merupakan pengambilan  tanah  hak  kepunyaan  orang  atau  badan  hukum  oleh  Pemerintah secara paksa, untuk penyelenggaraan kepentingan umum disertai pemberian ganti kerugian  yang  layak  kepada  pemilik  tanah.  Pencabutan  hak  atas  tanah  milik seseorang menyebabkan tanah tersebut menjadi tanah negara.
Di  antara  berbagai  macam  perolehan  hak  atas  tanah,  yang  paling  umum terjadi di masyarakat dalam memperoleh hak atas tanah adalah melalui peralihan hak.  Adapun  macam-macam  peralihan  hak  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terdiri dari 5 (lima) macam. Yang pertama ialah  peralihan  hak  melalui  perbuatan  hukum  jual  beli.  Jual  beli  adalah  suatu persetujuan  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  barang,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang dijanjikan.  Pihak  yang  menyerahkan  disebut  penjual,  sedangkan  pihak  yang membayar  harga  disebut  sebagai  pembeli.  Ketentuan  yang  mana  terdapat  dapat KUHPerdata ini, juga berlaku untuk jual beli tanah, dimana objek jual beli adalah sebidang tanah. “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah  orang-orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang  tersebut  beserta harganya,  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  dan  harganya  belum  dibayar,” mengandung  makna  walaupun  barang  belum  berpindah  tangan  dari  penjual  ke pembeli, dengan sudah disepakatinya harga, maka transaksi jual beli sudah terjadi antara  kedua  belah  pihak.  Peralihan  hak  selanjutnya  ialah  melalui  pemasukan dalam  perusahaan  atau inbreng ,  yaitu  peralihan  hak  yang  terjadi  sebagai  akibat
17 Audry Zefanya, “Tolak Ukur Pemenuhan Penguasaan Fisik Atas  Tanah Melalui Surat Pernyataan Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah”, Jurnal USM Law Review Vol. 5, No. 2 (2022), http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.4878
18 Effendi Perangin, Mencegah Sengketa Tanah (Jakarta: CV Rajawali, 1986).
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
adanya  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu  memasukkan  tanahnya  sebagai penyertaan  ke  dalam  suatu  perseroan  terbatas  sebagai  pihak  kedua,  selanjutnya pihak kedua mengganti nilai  tanah tersebut  dengan saham  perusahaan dimaksud. Selanjutnya  adalah  peralihan  hak  melalui  tukar  menukar,  yang  berarti    peralihan hak  yang terjadi  karena adanya suatu  perjanjian  dengan mana kedua belah pihak mengikatkan  dirinya  untuk  saling  memberikan  suatu  barang.  Selain  tukar menukar,  peralihan  hak  lainnya  yang  diatur  dalam  PP  ini  adalah  peralihan  hak melalui hibah, yaitu peralihan hak sebagai akibat adanya suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya secara cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima  penyerahan  itu.  Undang-undang  hanya  mengakui  penghibahan- penghibahan  antara  orang-orang  yang  masih  hidup.  Hibah  wasiat  ( legaat ) merupakan peralihan hak yang terakhir yang diatur dalam PP tentang Pendaftaran Tanah. 19
Jual  beli  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  merupakan  salah  satu  perbuatan hukum  yang  lazim  dilakukan  dalam  peralihan  hak  atas  tanah.  Pasal  5  UUPA menyatakan  bahwa  hukum  tanah  nasional  tunduk  pada  hukum  adat,  sehingga dalam  melakukan  jual  beli  tanah  harus  dilaksanakan  sebagaimana  aturan  yang berlaku dalam hukum adat. Hukum adat sendiri mengatur jual beli tanah sebagai suatu  perbuatan  pemindahan  hak  atas  tanah  yang  dilakukan  secara  terang  dan tunai  yang  berarti  bahwa  perbuatan  hukum  jual  beli  tersebut  benar-benar dilaksanakan  di  hadapan  pejabat  yang  berwenang  (dalam  hal  ini  adalah  Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  atau  PPAT)  dan  disaksikan  oleh  2  (dua)  orang  saksi. Sedangkan,  yang  dimaksud  dengan  tunai  adalah  bahwa  2  (dua)  perbuatan  yang dilakukan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak atau pemindahan penguasaan yuridis dari penjual kepada pembeli dan pemindahan harga, baik sebagian ataupun seluruhnya dari pembeli kepada penjual. 20
Sebagaimana  ditentukan  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PP  24  Tahun  2016), perbuatan  hukum  pengalihan  hak  atas  tanah  dengan  jual  beli  harus  dilakukan  di hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  daerah  kerjanya  meliputi suatu  wilayah  kabupaten  atau  kota  di  provinsi  yang  menjadi  bagian  dari  daerah kerja. Setelah melangsungkan perbuatan hukum jual beli tanah di hadapan PPAT, maka  PPAT  akan  mengeluarkan  akta  PPAT  yang  berupa  akta  otentik  sebagai bukti  telah  dilaksanakannya  perbuatan  hukum  tersebut  terhadap  hak  atas  tanah. Wewenang  yang  dimiliki  oleh  PPAT  yakni  kewenangan  atribusi  dikarenakan
19 Indonesia, “Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah” (n.d.).
20 Irene  Eka  Sihombing, Segi-Segi  Hukum  Tanah  Nasional  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017).
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
wewenang tersebut diberikan langsung oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. 21
Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau    lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  seseorang  atau  lebih.  Atau  juga  dapat diartikan  suatu    peristiwa  dimana  seseorang  berjanji  kepada  seseorang  lain,  atau dimana  2  (dua)  orang  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  sesuatu. 22 Pada praktiknya, dalam membuat  dan melaksanakan suatu  perjanjian  yang melahirkan kontrak  (perikatan),  sering  kali  ditemukan  permasalahan  atau  sengketa  di  antara para  pihak. 23 Permasalahan  perbuatan  hukum  jual  beli  yang  dituangkan  dalam perjanjian  haruslah  memenuhi  syarat  sah  perjanjian  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipenuhi. Syarat sah perjanjian terdiri dari 4 (empat) syarat, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat  suatu  perikatan,  mengenai  suatu  hal  tertentu,  dan  yang  terakhir  adalah syarat mengenai suatu sebab yang halal.
Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya  berarti  bahwa  para  pihak  harus bersepakat  atau  setuju  terlebih  dahulu  mengenai  hal-hal  pokok  yang  akan diperjanjikan, serta kata sepakat tidaklah sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan  atau  penipuan  sebagaimana  dalam  Pasal  1321  KUHPerdata.  Kecakapan untuk  membuat  suatu  perikatan  berdasarkan  Pasal  1329  KUHPerdata  berarti bahwa  setiap  orang  adalah  cakap  untuk  membuat  perjanjian,  kecuali  jika  oleh undang-undang  dinyatakan  tidak  cakap.  Adapun  mereka  yang  tidak  cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh  di  bawah  pengampuan,  dan  orang  perempuan  dalam  hal-hal  yang ditetapkan  undang-undang  dan  semua  orang  yang  oleh  undang-undang  dilarang untuk  membuat  perjanjian-perjanjian  tertentu.  Perjanjian  juga  harus  memenuhi syarat  mengenai  suatu  hal  tertentu,  yang  berarti  objek  perjanjian  harus  jelas  dan dapat ditentukan, dimana objek tersebut dapat ditentukan jenisnya, barang-barang yang  dapat  diperdagangkan  dan  barang-barang  yang  baru  akan  ada  di  kemudian hari.  Mengenai  syarat  suatu  sebab  yang  halal,  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  1337  KUHPerdata  berarti  bahwa  isi  atau  hal-hal  pokok  yang  diperjanjikan tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  undang-undang,  ketertiban  umum,  dan kesusilaan.
Sebagaimana diuraikan di atas, pemindahan hak atas tanah harus dituangkan dalam  suatu  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  PPAT  berdasarkan  jabatannya  untuk kemudian  dilakukan  pendaftaran  tanah.  Proses  jual  beli  atas  sebidang  tanah, terlebih  dahulu  dilakukan  dengan  pengecekan  sertifikat  ke  Kantor  Pertanahan,
21 I  Gusti  Ayu  Agung  Devi  Maharani  Ariatmaj,  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Transaksi  Jual  Beli Tanah  Dan  Bangunan:  Studi  Kasus  Penahanan  Sertipikat  Hak  Guna  Bangunan,” Kertha  Patrika 40,  no.  2 (August 2018): 112, https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p05.
22 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian”, Jurnal Ius Constituendum Vol. 5 No. 1 (2020), http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119.
23 Diah  Sulistiyani  RS  Zaenal  Arifin,  Soegianto,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59– 76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
kemudian  baru  akan  dilakukan  pembuatan  Akta  Jual  Beli  (AJB)  atas  sebidang tanah  tersebut.  Sebagai  bentuk  aturan  yang  signifikan  dalam  menangani  proses pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah mengatur mengenai hal ini melalui PP Nomor  24  Tahun  1997.  Pasal  6  PP  Nomor  24  Tahun  1997  menyatakan  bahwa dalam  rangka  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  5  tugas  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau  perundang-undangan  yang  bersangkutan  ditugaskan  kepada  pejabat  lain. Untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah,  Kepala  Kantor  Pertanahan  dibantu  oleh PPAT  dan  pejabat  lain  yang  ditugaskan  untuk  melaksanakan  kegiatan-kegiatan tertentu  menurut  peraturan  pemerintah  ini  dan  peraturan  perundang-undangan yang bersangkutan. 24
Sertifikat  tanah  sebagai  bukti  terkuat  atas  suatu  tanah  diberikan  ketika pemilik tanah sudah melakukan pendaftaran tanah mengikuti tahapan yang diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Keberadaan akta autentik yang dibuat di hadapan  PPAT  dan  sertifikat  yang  telah  diterbitkan/dibalik  nama  menjamin kepastian  hukum  atas  kepemilikan  suatu  hak  atas  tanah.  Kepastian  hukum  dapat dimaknai  bahwa  sebagai  suatu  keadaan  dimana  telah  pastinya  hukum  karena adanya  kekuatan  yang  konkret  bagi  hukum  yang  bersangkutan. 25 Pemberian sertifikat tanah sebagai tanda bukti dan kepemilikan akta otentik sebagai alat bukti hak atas tanah inilah yang menjadi bentuk sahnya peralihan kepemilikan suatu hak atas tanah.
3.2 Implikasi Perolehan Hak Atas Tanah secara Melawan Hukum
Perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  adalah setiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang lain.  Pihak  yang  menyebabkan  kerugian  tersebut  harus  mengganti  kerugian tersebut.  Perbuatan  melawan    hukum  dapat  juga  dikatakan  sebagai  suatu perbuatan  atau  kealpaan,  yang  bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  atau bertentangan  dengan  kewajiban  hukum  si  pelaku  atau  bertentangan  baik  dengan kesusilaan  maupun  dengan  keharusan  yang  harus  diindahkan  dalam  pergaulan hidup  terhadap  orang  lain  atau  benda.  Perbuatan  yang  tidak  hanya  bertentangan dengan undang-undang dapat juga dikatakan perbuatan melawan hukum. Apabila melakukan  perbuatan  tersebut  melanggar  hak  orang  lain  atau  melanggar kewajiban  hukum  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  juga  melanggar  lalu lintas  masyarakat,  maka  perbuatan  tersebut  dapat  dikatakan  perbuatan  melawan hukum. 26
24 Bella  Kharisma  and  I  Gede  Agus  Kurniawan,  “Akta  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Elektronik Sebagai  Alat  Bukti:  Urgensi  Harmonisasi  Kebijakan,” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master Law Journal) 11, no. 2 (2022): 320–34, https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.
25 Mario  Julyano  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian  Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” Jurnal Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22.
26 Agustina, Perbuatan Melawan Hukum .
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur. Adapun unsur perbuatan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku,  adanya  kerugian  bagi  korban  dan  adanya  hubungan  kausal  antara perbuatan  dan  kerugian.  Adanya  suatu  perbuatan  berarti  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  pelaku  merupakan  awal  dari  pemenuhan  perbuatan  melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara aktif maupun juga tidak berbuat sesuatu.  Perbuatan  yang  tidak  berbuat  sesuatu  terjadi  apabila  seseorang  pelaku memiliki  kewajiban  hukum  untuk  melakukan  sesuatu  hal  namun  tidak melakukannya.  Hal  terebut  bisa  menjadi  pemenuhan  suatu  perbuatan  melawan hukum.  Mengenai  unsur  yang kedua, perbuatan  yang dilakukan melawan hukum berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ketika memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum. Kriteria tersebut merupakan dasar perbuatan  melawan  hukum.  Adapun  kriteria  perbuatan  melawan  hukum  antara lain  adalah  bertentangan  dengan  kewajiban  hukum,  bertentangan  dengan  hak subjektif  orang  lain  si  pelaku,  bertentangan  dengan  kesusilaan,  dan  bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.
Unsur  selanjutnya  mengenai  adanya  kesalahan  dari  pihak  pelaku  berarti bahwa kesalahan perlu dibuktikan dalam pemenuhan perbuatan melawan hukum. Hal  ini  karena  apabila  tidak  terdapat  kesalahan,  maka  tidak  dapat dipertanggungjawabkan.  Selain  itu  unsur  adanya  kerugian  yang  dirasakan  oleh korban juga harus dipenuhi.  Kerugian dalam perbuatan melawan hukum  berbeda dengan  kerugian  karena  wanprestasi  yaitu  mengenai  kerugian  materiil.  Kerugian dalam  perbuatan  melawan  hukum  dapat  berupa  kerugian  materiil  dan  juga  dapat berupa  kerugian  immateriil.  Unsur  terakhir  yang  juga  perlu  diperhatikan  adalah mengenai adanya hubungan kausal atau sebab akibat dari perbuatan serta kerugian yang terjadi. 27
Sengketa  tanah  umumnya  terjadi  ketika  adanya  aduan  dari  suatu  pihak (orang atau badan hukum) yang menyatakan keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik  terhadap  status  tanah,  prioritas  maupun  kepemilikannya  dengan  harapan dapat  memperoleh  penyelesaian  secara  administrasi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan yang berlaku. 28 Menurut Kepala Badan Pertanahan, setidaknya ada tiga hal utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah. Persoalan pertama adalah persoalan mengenai administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, yang berakibat terjadinya  sertifikat  ganda  atau  keadaan  dimana  suatu  tanah  dimiliki  oleh  dua orang dengan masing-masing sertifikat Perosalan selanjutnya mengenai distribusi kepemilikan  tanah  yang  tidak  merata.  Ketidakseimbangan  dalam  distribusi kepemilikan  tanah  ini  baik  untuk  tanah  pertanian  maupun  bukan  pertanian  telah menimbulkan  ketimpangan  baik  secara  ekonomi,  politis  maupun  sosiologis. Persoalan  terakhir  adalah  mengenai  legalitas  kepemilikan  tanah  yang  hanya
27 Agustina.
28 Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah (Bandung: Mandar Maju, 2001).
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
didasarkan  pada  bukti  formal  (sertifikat)  tanpa  memperhatikan  produktivitas tanah.  Akibatnya,  secara  legal  ( de  jure ),  boleh  jadi  banyak  tanah  bersertifikat dimiliki  oleh  perusahaan  atau  para  pemodal  besar,  karena  mereka  telah membelinya  dari  para  petani/pemilik  tanah,  tetapi  tanah  tersebut  lama ditelantarkan begitu saja. 29
Perolehan  hak  atas  tanah  secara  melawan  hukum  terjadi  ketika  dilakukan pengambilan  dan  penguasaan  atas    tanah  yang  sudah    dimiliki  oleh    orang  lain, baik oleh individu maupun badan hukum. Pembuktian kepemilikan hak atas tanah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Yang dikatakan  sebagai  pembuktian  ialah  meyakinkan  hakim  tentang  kebenaran  dalil atau  dalil-dalil  yang  dikemukakan  dalam  suatu  persengketaan. 30 Pembuktian kepemilikan hak atas tanah yang paling kuat adalah dengan Akta Jual Beli (AJB) atau  akta  autentik  lainnya  yang  dibuat  di  hadapan  PPAT  sebagai  pejabat  yang berwenang.
Adanya  akta  autentik  menjadi  pembuktian  yang  kuat  atas  proses  peralihan hak atas tanah yang telah dilakukan secara sah antara para pihak dalam perolehan suatu  hak  atas  tanah.  Kekuatan  pembuktian  alat  bukti  tertulis,  terutama  akta autentik  mempunyai  tiga  macam  kekuatan  pembuktian,  yaitu  kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam  akta  itu  telah  terjadi,  dan  terakhir  yaitu  kekuatan  mengikat  yang membuktikan  antara  para  pihak  dan  pihak  ketiga,  bahwa  pada  tanggal  tersebut dalam  akta  yang  bersangkutan  telah  menghadap  kepada  pegawai  umum  dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. 31
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  apabila  tidak  dapat  dilakukan  pembuktian peralihan hak atas tanah yang berupa akta autentik yang dibuat di hadapan PPAT, maka  dapat  dikatakan  tanah  tersebut  telah  dikuasai  secara  melawan  hukum. Pembuatan  akta  oleh  pejabat  berwenang  pun  tidak  dipungkiri  dapat  terjadinya perbuatan  melawan  hukum  apabila  dalam  pembuatannya  memenuhi  unsur-unsur perbuatan  melawan  hukum  sebagaimana  diuraikan  di  atas.  Akibat  hukum  akta peralihan hak atas tanah yang dilakukan berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum adalah  akta  yang  dibuat  oleh  para  pihak  yang  dibuat  di  hadapan  baik  Notaris maupun PPAT adalah batal demi hukum.
Selain dari akta autentik sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah, perlu diperhatikan  juga  adanya  sertifikat  sebagai  tanda  bukti  kepemilikan.  Sertifikat berfungsi  sebagai  bukti  kepemilikan  atas  suatu  hak  atas  tanah  yang  kuat  dan bukan  merupakan  tanda  bukti  yang  mutlak  berdasarkan  UUPA  dan  Peraturan
29 Kolompony,  “Sengketa  Tanah  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum  Di  Tinjau  Dari  UUPA  No.  5 Tahun 1960.”
30 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata (Bandung, 1992).
31 Samudera.
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
Pemerintah  yang melaksanakannya.  Hal  ini berarti bahwa keterangan-keterangan yang  tercantum  di  dalamnya  mempunyai  kekuatan  hukum  dan  harus  diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar, sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya. 32
Terhadap penerbitan sertifikat, dapat dilakukan pembatalan apabila terdapat cacat  hukum  administratif  ataupun  adanya  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan bahwa  suatu  bidang  tanah  yang  sudah  diterbitkan  sertifikat  itu  adalah  secara  sah dan nyata pemilik dari tanah tersebut didukung dengan adanya putusan pengadilan yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Pasal  110 jo .  Pasal  108  ayat  (1)  Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang  Tata  Cara  Pemberian  dan  Pembatalan  Hak  atas  Tanah  Negara  dan  Hak Pengelolaan,  pembatalan  sertifikat  hak  atas  tanah  dapat  dilakukan  dengan meminta  pembatalan  kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional  melalui  Kantor  Pertanahan  yang  disebabkan  adanya  cacat  hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan dan luas tanah, sehingga menyerobot tanah  lainnya,  tumpang  tindih  hak  atas  tanah,  kesalahan  prosedural,  atau perbuatan  lain,  seperti  pemalsuan  surat. 33 Sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  104 ayat  (2)  Permen  Agraria/BPN  9/1999,  pembatalan  hak  atas  tanah  juga  dapat terjadi karena melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Terhadap  PPAT  yang  terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam  menjalankan tugasnya  atau  yang  membuat  akta  peralihan  hak  atas  tanah  secara  melawan hukum,  dapat  dikenakan  sanksi  yang  salah  satunya  adalah  sanksi  administratif yaitu  sanksi  berupa  pemberhentian  secara  tidak  hormat  karena  telah  melanggar peraturan  perundang-undangan,  prinsip  kehati-hatian  dan  kode  etik  apabila  oleh pengadilan Notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun, seperti yang telah  diatur  di  dalam  Pasal  13  UUJN.  PPAT  dapat  dimintai  tanggung  jawab berupa  penggantian  biaya  dan  ganti  rugi  beserta  bunga  atas  kerugian  yang dialami.  Untuk  menjaga  keautentikannya,  Notaris/PPAT  yang  telah  diberi  tugas dan  kewenangan  oleh  undang-undang  dalam  melakukan  tugas  dan  jabatannya harus  berpedoman  pada  aturan-aturan  yang  telah  ada,  baik  yang  telah  diatur  di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  Akta Tanah,  kode  etik  yang  telah  ditetapkan,  serta  menjunjung  harkat  dan  martabat sumpah dan organisasi Notaris dan/atau PPAT.

## 4. PENUTUP
Sertifikat merupakan suatu alat bukti yang kuat, dan dengan  diterbitkannya sertifikat  hak  atas  tanah,  maka  kepada  pemiliknya  diberikan    kepastian    hukum dan  perlindungan  hukum  untuk  mencegah  adanya sengketa  gugatan  hukum yang    terjadi    dikemudian    hari    akibat    dari    adanya    pihak  yang    merasa
32 Agus  Salim,  “Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Terhadap  Pemegang  Sertifikat  Hak  Milik  Dengan Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda,” Jurnal  Usm  Law  Review 2,  no.  2  (2019):  174, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269.
33 Hasan Basri Nata Menggala and Sarjita, Pembatalan Dan Kebatalan Hak Atas Tanah (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2004).
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
dirugikan  karena  terbitnya  suatu  sertifikat tanah. Perolehan peralihan hak atas tanah  harus  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  agar  peralihan haknya terjadi secara sah dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian. Pemberian  sertifikat  tanah  sebagai  tanda  bukti  dan  kepemilikan  akta  otentik sebagai alat bukti hak atas tanah merupakan bentuk sahnya peralihan kepemilikan suatu  hak  atas  tanah  dan  menjadi  dasar  bukti  kepemilikan  yang  kuat  apabila terdapat  suatu  sengketa.  Perolehan hak  atas tanah secara melawan hukum  terjadi ketika  dilakukan  pengambilan  dan/atau  penguasaan  atas    tanah  yang  sudah dimiliki  oleh    orang  lain,  baik  oleh  individu  maupun  badan  hukum,  secara melawan  hukum  sebagaimana  unsurnya  tercantum  dalam  Pasal  1365 KUHPerdata. Atas perbuatan melawan hukum ini terjadi konsekuensi yaitu dapat dibatalkannya sertifikat hak atas tanah dan seluruh akta otentik yang dibuat secara melawan  hukum  menjadi  batal  demi  hukum.  Terhadap  pihak  yanng  melakukan peralihan hak secara melawan hukum dapat dimintakan  pertanggungjawaban dan tuntutan ganti rugi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Rosa. Perbuatan  Melawan  Hukum .  Jakarta:  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
Ariatmaj,  I  Gusti  Ayu  Agung  Devi  Maharani.  “Kewenangan  Notaris  Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Dan Bangunan: Studi Kasus Penahanan Sertipikat Hak  Guna  Bangunan.” Kertha  Patrika 40,  no.  2  (August  2018):  112. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p05.
I Made Hendra Kusuma. Problematik Notaris Dalam Praktik . Bandung: Alumni, 2019.
Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah (n.d.).
———.  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah Nomor  37  Tahun  1998  Tentang  Peraturan  Jabatan  Perjabat  Pembuat  Akta Tanah (n.d.).
———. Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (n.d.). Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan.  “Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum.” Jurnal Crepido 1, no. 1 (2019): 13–22.
Kharisma,  Bella,  and  I  Gede  Agus  Kurniawan.  “Akta  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti:  Urgensi  Harmonisasi  Kebijakan.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 11, no. 2 (2022): 320–34. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i02.
Kolompony,  Diana.  “Sengketa  Tanah  Akibat  Perbuatan  Melawan  Hukum  Di Tinjau  Dari  UUPA  No.  5  Tahun  1960.” Lex  Privatum VII,  no.  3  (2019): 135–44.
Menggala,  Hasan  Basri  Nata,  and  Sarjita. Pembatalan  Dan  Kebatalan  Hak  Atas Tanah . Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2004.
Menteri  Negara  Agraria.  Keputusan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  tentang  Tata  Cara  Perolehan  Tanah  Bagi  Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal (n.d.).
Murad,  Rusmadi. Penyelesaian  Sengketa  Hukum  Atas  Tanah .  Bandung:  Mandar
Vania Digna Anggita, Mohamad Fajri Mekka Putra
e-ISSN : 2621-4105
Maju, 2001.
Murwani,  Rizkita  Widya,  and  Widodo  Suryandono.  “Peralihan  Hak  Atas  Tanah Tanpa Persetujuan Pemegang Hak.” Indonesian Notary 1, no. 001 (2019). Nadia  Aurynnisa  Prihandini,  Supriyadi  Supriyadi,  Zaenal  Arifin.  “Analisis
Yuridis  Pemecahan  Tanah  Pertanian  Kurang  Dari  Batas  Minimum Kepemilikan  Tanah  Pertanian  Karena  Pewarisan  Di  Kabupaten  Pati.” Semarang Law Review 2, no. 2 (2021): 190–202.
https://journals.usm.ac.id/index.php/slr/article/view/3849.
Perangin, Effendi. Mencegah Sengketa Tanah . Jakarta: CV Rajawali, 1986. Salim, Agus. “Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik  Dengan  Adanya  Penerbitan  Sertifikat  Ganda.” Jurnal  Usm  Law Review 2, no. 2 (2019): 174. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2269. Samudera,  Teguh. Hukum  Pembuktian  Dalam  Hukum  Acara  Perdata .  Bandung, 1992.
Santoso,  Urip. Hukum  Agraria  Dan  Hak-Hak  Atas  Tanah .  Surabaya:  Kencana Prenada Media Group, 2005.
Sihombing,  Irene  Eka. Segi-Segi  Hukum  Tanah  Nasional  Dalam  Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan . Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Ilmu Hukum . 3rd ed. Jakarta: UI Press, 2015.
Sri Mamudji. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum . Jakarta:  Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
Yulianingrum,  Kadek  Hennie.  “Penyelesaian  Sengketa  Kepemilikan  Hak  Atas Tanah  Secara  Melawan  Hukum  Berdasarkan  Kasus  Perdata  No. 96/Pdt.G/2019/Pn Amp.” Jurnal Kertha Desa 9, no. 7 (2021). Zaenal  Arifin,  Soegianto,  Diah  Sulistiyani  RS.  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian
Kemitraan  Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang  Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59–76.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.