## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Sugiyanta xoranye@gmail.com
Mahasiswa Magister Akuntansi, UNS Surakarta

## Abstract
Infrastructure  development  is  one  of  important  aspects  in achieving  high  economic  growth  of  all  regions  in  Indonesia.  On  the other  hand,  portion  of  capital  expenditure  in  the  budget  of  Local Government spending a very important component for the realization of  capital  expenditure  undertaken  local  governments  will  have  a multiplier effect to drive the regional economy. Therefore, the higher the ratio of capital spending in the budget structure, is expected to be the better its impact on economic growth.
The purpose of this study was to analyze the influence of Local Independence  (Local  Own  Source  Revenue/PAD),  General  Purpose Grant  DAU,  Specific  Purpose  Grant  (DAK),  Shared  Fund  (DBH), Personnel  Expenditures,  and  Surplus  of  Budget  Financing  (Silpa)  in allocating  of  capital  expenditures.  Population  of  this  research  is  the local goverment in Indonesia with year study period from 2011 to 2013. This study uses multiple linear regression analysis to examine the effect between variables.
The  result  of  this  study  shows  that  empirical  evidence  that
Specific Purpose Grant and Surplus of Budget Financing has positive effects  to  capital  expenditure.  While  the  Local  Own  Source  Revenue General  Purpose  Grant,  Shared  Fund,  and  personnel  expenditures holds negative effects to capital expendicture.
Keywords: Fiscal Decentralization, General Allocation Fund, Capital Expenditure,  Local  Own  Source  Revenues,  personnel expenditure, Grants

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dengan diberlakukann UU No. 32 tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  UU  No  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  adalah reformasi  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah. Desentralisasi  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyakarat  melalui penyediaan  pelayanan  publik    yang  lebih    merata  di  seluruh  Indonesia  serta memperpendek  jarak  antara  penyedia  layanan  publik  dan  masyarakat. Dengan Desentralisasi,  daerah  mendapat  kewenangan  yang  lebih  luas  untuk  mengelola berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan ekonomi yang terus berkembang.  Perwujudan pelayanan publik di daerah berkaitan dengan kebijakan belanja daerah. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
daerah  untuk  mendanai  seluruh  program/kegiatan  yang  berdampak  langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.
Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun 2015 tercatat  4,73%.  Tingkat  pertumbuhan  ini  lebih  rendah  daripada  Tiongkok,  India, Filipina dan Malaysia. Wakil Presiden menyatakan bahwa untuk mengubah kondisi ekonomi tersebut perlu dukungan yang kuat dari pemerintah baik pemerintah pusat dan  daerah.  Pemerintah  hendaknya  meningkatkan  pembangunan  infrastruktur untuk  mendorong  ekonomi  berkembang  dengan  seimbang  di  seluruh  negeri. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas anggaran pada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang termasuk dalam program Nawa Cita atau 9 program prioritas. Pada  poin  keenam  Nawa  Cita  ini  pemerintah  diharapkan  dapat  membangun infrastruktur  yang  dapat  mendorong  produktivitas  masyarakat  sehingga  dapat mengubah Indonesia menjadi negara produktif sekaligus meningkatkan daya saing negara.  Langkah  awal  yang  dilakukan  pemerintahan  Joko  Widodo  dalam mewujudkan  pembangunan  infrastruktur  tersebut  adalah  mengajukan  RAPBN-P 2015  bulan  Januari  Tahun  2015  untuk  memastikan  program  nasional  tersebut masuk dalam alokasi APBN 2015. Alhasil anggaran infrastruktur naik dari 1901,3 triliun menjadi 290,3 triliun dan merupakan anggaran infrastruktur terbesar dalam kurun lima tahun.
Dalam  Anggaran  Pemerintah  Daerah,  porsi  alokasi  belanja  modal  dalam APBD  merupakan  komponen  belanja  yang  sangat  penting  karena  realisasi  atas belanja modal yang dilaksanakan pemerintah daerah akan memiliki multiplier effect untuk  menggerakkan  roda  perekonomian  daerah.  Oleh  sebab  itu,  semakin  tinggi angka  rasio  belanja  modal  dalam  struktur  APBD,  diharapkan  akan  semakin  baik pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sebaliknya,  semakin  rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
Alokasi  belanja  modal  pada  pemerintah  daerah  dapat  bersumber  dari berbagai  pendapatan  dan  pembiayaan.  Berkaitan  pendapatan  dari  PAD,  secara agregat nasional PAD mencapai Rp71,85  miliar dan pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp180,35 miliar dengan peningkatan rata-rata 25,88%. Selanjutnya, untuk Dana  Perimbangan,  secara  nasional  juga  mengalami  peningkatan.  Dana Perimbangan  pada  tahun  2010  sebesar  Rp292,28  miliar  selanjutnya  meningkat secara rata-rata tahun 2010 s.d. 2014 sebesar 25,88% sehingga Dana Perimbangan yang disalurkan pada tahun 2014 menjadi Rp482,22 miliar. Peningkatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan belanja modal pada pemerintah daerah.
Sementara itu, alokasi belanja pegawai yang mendapat porsi terbesar dalam APBD dari tahun 2010 s.d. 2014 juga cenderung meningkat setiap tahun. Alokasi Belanja Pegawai secara nasional tahun 2010 sebesar Rp198,56 dan terus meningkat menjadi  Rp326,74  miliar  pada  tahun  2014  dengan  rata-rata  peningkatan  belanja pegawai  mencapai 13,28%. Akan tetapi secara nasional, rata-rata belanja  modal terhadap  belanja    daerah  pada  kabupaten/kota  naik  sekitar  1%.  Alokasi  belanja modal agregat nasional pada tahun 2013 sebesar 25,36%, sedikit lebih tinggi dari tahun  2012  sebesar  24,1%.  Besaran  alokasi  belanja  modal  ini  dibawah  30% sebagaimana  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  5  Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010- 2014  dan  amanat  Permendagri  Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Sumber-sumber pendapatan terus meningkat secara signifikan setiap tahun, belanja pegawai mengalami trend peningkatan cukup signifikan setiap tahun, tetapi tidak  dibarengi  dengan  kenaikan  belanja  modal  yang  berbanding  lurus  dengan kenaikan  PAD,  Dana  Perimbangan,  Pembiayaan,  ataupun  Belanja  Pegawai.  Ada indikasi  bahwa  kenaikan  Dana  Perimbangan  dan  PAD  sebagian  besar  tidak digunakan  pada  belanja  infrastruktur,  dan  belanja  pegawai  diindikasikan mempengaruhi  alokasi  belanja  modal.  Penulis  tertarik  untuk  meneliti  bagaimana pengaruh  antara  sumber-sumber  pendapatan  khususnya  atas  PAD  dan  Dana Perimbangan  dengan  alokasi  Belanja  Modal.  Penulis  juga  tertarik,  bagaimana Belanja  Pegawai  mempengaruhi  alokasi  Belanja  modal  dan  Silpa  sebagai komponen  pembiayaan  mempengaruhi  alokasi  Belanja  modal  pada  pemerintah daerah. Periode penelitian adalah tahun 2011-2013 dimana tahun 2013 adalah tahun terakhir data realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia di laman Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  rumusan masalah yang ingin diteliti pada pelitian ini adalah :
1. Apakah  terdapat  pengaruh  antara  Kemandirian  Daerah  terhadap  belanja modal?
2. Apakah terdapat pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap belanja modal
3. Apakah  terdapat pengaruh antara belanja pegawai terhadap belanja modal
4. Apakah  terdapat pengaruh antara Silpa terhadap belanja modal

## 2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS Teori Ketergantungan Sumber Daya
Teori  Ketergantungan  Sumber  Daya  menjelaskan  bahwasanya  setiap organisasi  memerlukan  sumber  daya  dari  lingkungan,  baik  berupa  sumber  daya manusia maupun sumber daya alam untuk dapat menjalankan operasinya (Preffer dan Salancik, 1978 dalam Wicaksono, 2015). Pada umumnya, perilaku organisasi merupakan bentuk respon dari keterbatasan sumber daya lingkungan atau sebagai usaha untuk dapat keluar dari pengaruh lingkungan.
Setiap  organisasi  berusaha  mengolah  lingkungan  untuk  mengurangi ketergantungan  dan  ketidakpastian  untuk  mencapai  kebebasan  bertindak  dan stabilitas  yang  lebih  besar.  Semua  keputusan  organisasi,  misalnya  dengan organisasi  mana  bermitra atau menentukan  anggota dewan direktur  atau  menjadi anggota  organisasi/asosiasi  profesi,  akan  selalu  dipengaruhi  oleh  pengaruh lingkungannya.  Ketergantungan  terjadi  karena  sebuah  organisasi  tidak  dapat mengendalikan  secara  penuh  semua  kondisi  yang  diperlukan  oleh  organisasi tersebut  untuk  mencapai  tujuannya.  Tetapi,  sebuah  organisasi  berusaha  untuk mengendalikan beberapa kegiatan dari organisasi lain yang mereka atur.
Hasil  penelitian  Preffer  dan  Slancik  (1976)  juga  menunjukkan  bahwa perusahaan yang besar secara aset dan keuangan cenderung mempunyai kebebasan yang  besar  karena  cenderung  mampu  untuk  mengendalikan  lingkungan  dan perusahaan  pemasok  dengan  lebih  baik.  Sedangkan  perusahaan  yang  berukuran lebih kecil  akan sangat bergantung dengan lingkungan dan perusahaan pemasok. Menurut Preffer dan Salancik (1976) terdapat tiga buah faktor yang mempengaruhi ketergantungan sebuah organisasi dengan organisasi yang lain, yaitu:

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
1. Pentingnya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  sebuah  organisasi  untuk  beroperasi dan  bertahan.  Organisasi  yang  menggunakan  sebuah  input  lebih  memiliki keleluasaan ( dependence ) daripada organisasi yang membutuhkan banyak input atau bahan baku.
2. Sejauh  mana  suatu  kelompok  yang  mempunyai  kepentingan  memiliki keleluasaan dalam alokasi dan penggunaan sumber daya.
Terdapat empat macam keleluasaan dalam alokasi sumber daya, yaitu:
a. Kepemilikan  terhadap  sumber  daya.  Sebagai  contoh  yaitu,  pengetahuan terhadap sumber daya, dan hak kepemilikan.
b. Akses terhadap sumber daya.
c. Pengendalian  terhadap  sumber  daya  dan  siapa  yang  mengendalikan penggunaannya. Sumber daya tersebut dapat juga digunakan pihak lain selain pemiliknya melalui pengendalian yang terukur.
d. Kemampuan  untuk  mengatur  kepemilikan,  alokasi  dan  penggunaan  sumber daya.
3. Sejauh  mana  kelompok  yang  berkepentingan  berkonsentrasi  untuk mengendalikan sumber daya yang ada.
Sumber-sumber  pendapatan  pemerintah  daerah  menurut  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Pendapatan Transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan, klasifikasi belanja menurut kelompok belanja Pemerintah Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  terdiri  atas  belanja  langsung  dan  belanja  tidak langsung.  Kelompok  belanja  yang  dipengaruhi  secara  langsung  oleh  adanya program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja yang dapat diukur disebut belanja langsung. Belanja langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  mengisyaratkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dalam  mengurus rumah  tangganya  sendiri  diberikan  sumber-sumber  pendapatan  atau  penerimaan keuangan  Daerah  untuk  membiayai  seluruh  aktivitas  dalam  rangka  pelaksanaan tugas-tugas  pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.
Pemerintah  Daerah  sebagai  organisasi  sektor  publik  mempunyai  sumber pendapatan, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan dan yang  berasal  dari  daerah  itu  sendiri,  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah.  Pendapatan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat  dan  untuk  pembangunan.  Pemerintah  daerah  yang  mengandalkan pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan  memiliki  PAD  yang  rendah  akan mempunyai  tingkat  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  pemerintah  pusat, sehingga  tidak  dapat  mempunyai  kebebasan  dan  kemandirian  untuk  menentukan skala prioritas pembangunan di daerahnya.

## Kemandirian Daerah
Merujuk  pada  rumusan  permasalahan  pertama  pada  penelitian  ini,  rasio kemandirian daerah adalah adalah rasio untuk mengukur kemampuan daerah untuk menghimpun  pendapatan  yang  bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Sehingga rasio Kemandirian Daerah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara PAD dibandingkan dengan total pendapatan.
Studi  tentang  pengaruh  pendapatan  daerah (local  own  source  revenue ) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan (misalnya Aziz et al, 2000; Blackley, 1986; Legrenzi & Milas, 2001; von Furstenberg et al, 1986). Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran  belanja  pemerintah  daerah  dikenal  dengan  nama tax-spend  hypothesis (Aziz et al, 2000; von Furstenberg et al, 1986)
Pengertian  pendapatan  asli  daerah  menurut  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pusat  dan  Daerah  Pasal  1 angka  18  disebutkan  bahwa  “Pendapatan  asli  daerah,  selanjutnya  disebut  PAD adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan”.  Sumber  PAD  menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Nomor 1 antara lain berasal  dari pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  milik  daerah  yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Berdasarkan  Pasal  10  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak dan berwenang menjalankan  otomomi,  seluas-luasnya    untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan”. Berdasarkan  hal  tersebut,  pemerintah  diberi  hak  dan  wewenang  untuk  mengatur daerah masing-masing secara otonom untuk meningkatkan peran pemerintah untuk melayani masyarakat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sumber daya diantaranya adalah PAD. Menurut Waluyo (2007), idealnya semua pengeluaran daerah dapat bersumber dari PAD  sehingga  daerah  tersebut  dapat  benar-benar  otonom  membiayai pemerintahannya  sendiri,  dan  tidak  bergantung  pada  pemerintah  pusat.  Hal  ini sebagai salah satu perwujudan tujuan dari desentralisasi fiskal yaitu menciptakan kemandirian  daerah.  Pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  untuk  bisa  sumber pendanaan kegiatan pemerintahannya terutama melalui  PAD (Sidik, ,2002). Pos- pos  belanja  dituntut  dialokasikan  secara  tepat,  termasuk  diantaranya  pos  belanja modal. Pos belanja modal menjadi salah satu hal yang penting dalam mewujudkan pembangunan  infrastruktur  dalam  menggerakkan  sektor-sektor  perekonomian suatu daerah.
Penelitian  sebelumya  dilakukan  oleh  Kusnandar  dan  Siswantoro  (2012) yang meneliti 295 SKPD tahun 2010 mendapatkan hasil bahwa PAD berperngaruh signifikan  dan  positif  terhadap  belanja  modal.  Penelitian  ini  didukung  oleh penelitian  Darwanto  dan  Yustikasari  (2007)  yang  meneliti  Pemkot  di  Jawa  Bali tahun  2004-2005,  Jaya  dan  Dwirandra  (2014)  yang  meneliti  Pemkot  di  Provinsi Bali tahun 2006-2011, dan Sumarmi (2010) yang meneliti Pemkot di Provinsi DIY tahun 2002-2007.
Akan  tetapi  hasil  penelitian  tersebut  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Abdullah dan Halim (2006) yang meneliti Pemkab/Kota pada Pulau Jawa, Ardhini dan Handayani (2011) yang meneliti Pemkab/Kota pada Pulau Jawa, serta Jiwatami(2003) yang meneliti Pemkab/Kota di Indonesia periode 2008-2012 yang menyatakan bahwa PAD tidak berasosiasi positif terhadap belanja modal.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Atas  pemaparan  di  atas,  hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut,
H 1 :Terdapat pengaruh positif Kemandirian Daerah terhadap Belanja Modal

## Dana Perimbangan
Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  kedua,  pengembangan  hipotesis selanjutnya  terkait  dana  perimbangan.  Sesuai  UU  Nomor  33  tahun  2004  dan  PP nomor 55 Tahun 2005, Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN  yang  dialokasikan  untuk  Daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  kegiatan pelaksanaan  desentralisasikan.  Tujuan  dari  transfer  dana  perimbangan  ini  adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintah daerah dan antar Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang diteliti pada penelitian ini ada unsur dari dara perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.
Berdasarkan  berbagai  literatur,  dana  perimbangan  di  Indonesia  memiliki persamaan makna dengan pendapatan transfer. Salah satu bagian dari dana transfer adalah  bantuan  ( grants ). Grants menjadi  sumber  pendapatan  yang  utama  bagi pemerintah daerah di  banyak negara (Humes  IV, 1991;  Shah, 1994). Peruntukan bantuan ini memiliki tiga alasan utama (Humes IV, 1991: 239) yakni: menambah sumber pendapatan daerah, memenuhi kebutuhan yang berlebihan pendapatan yang terbatas  dari  daerah  tertentu,  dan  untuk  meningkatkan  program  tertentu  dengan memberikan kontrol terhadapnya. Meskipun, menurut Davey (1988) transfer dana pemerintah  pusat  mememunculkan  ketergantungan  daerah  kepada  pusat.  Devas (1989)  mengatakan  terdapat  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  berkenaan dengan pembagian dana transfer.
Berdasarkan UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah    dan  PP  No.  55  Tahun  2005 tentang  Dana  Perimbangan,  DAU  bersifat    “ Block  Grant ”  yang  artinya keleluasaannya  penggunaan  diberikan  kepada  kepala  daerah  yang  disesuikan dengan  prioritas  serta  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, atau yang disebut dengan matching transfer (Shah, 1994). DAU dihitung dari alokasi dasar ditambah celah fiskal.  Alokasi  dasar  dihitung  berdasarkan  jumlah  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah, sedangkan celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan  fiskal  dihitung  berdasarkan  kebutuhan  dalam  rangka  layanan  dasar umum yang diukur dari luas penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan kontruksi, Indeks  Pembangunan  Manuasia,  dan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB). Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  semakin  besar  DAU,  semakin  daerah tersebut bergantung dengan pemerintah pusat dalam pemenuhan belanjanya yang berarti daerah tersebut belum mandiri.
Penelitian terkait transfer daerah telah banyak dilakukan. Holtz–eaken et.al (1985), menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer  dari Pemerintah Pusat dengan  belanja  pemerintah  daerah.  Studi    yang dilakukan  Legrenzi  dan Milas (2001) menemukan bukti  empiris  bahwa  dalam jangka  panjang  transfer ke  daerah    berpengaruh  terhadap    belanja  modal    baik  penambahan  maupun pengurangan  transfer.  Hal  ini  sejalan  dengen  penelitian  Prakoso  2004),  Nuarisa (2013),    Darwanto  dan  Yustikasari  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
hubungan  signifikan  positif  antara  alokasi  DAU  dengan  alokasi  belanja  modal. Namun,  beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  hasil  yang  berbeda.  Yovita  dan Utomo (2011) Pemprov seluruh Indonesia tahun 2008-2010, serta Jiwatami (2013) yang menemukan bukti empiris bahwa DAU memiliki pengaruh signifikan ke arah negatif.
Berdasarkan pemaparan argumen-argumen di atas, maka rumusan hipotesis kedua adalah,
H 2 : Terdapat pengaruh negatif DAU terhadap Belanja Modal
Hipotesis  selanjutnya  adalah  terkait  Dana  Alokasi  Khusus.  DAK  atau specific  purpose  grant adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  yang  dialokasikan kepada  daerah  terpilih  untuk  membantu  mendanai  kegiatan  yang  bersifat  khusus yang  merupakan  wilayah  kewenang  daerah  tersebut  akan  tetapi  sesuai  dengan prioritas nasional, khususnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat.  Kegiatan  khusus  tersebut  ditetapkan oleh  pemerintah  pusat  dengan  memprioritaskan  kegiatan  pembangunan  dan/atau pengadaan  dan/atau  peningkatan  dan/atau  perbaikan  sarana  dan  prasarana  fisik untuk  melakukan  pelayanan  dasar  masyarakat  dengan  umur  ekonomis  yang panjang,  termasuk  pengadaan  sarana  fisik  penunjang.  Pada  awal  berlakunya desentralisasi tahun 2006, transfer DAK diperuntukan bagi 9 bidang pembangunan prioritas nasional dan sekarang berkembang menjadi 19 bidang. Specific purpose grants berkarakter yang mirip dengan conditional non matching transfer (Humes IV,  1991;  Devas,  1989;  Davey,  1988;  Shah,  1994)  dimana  penggunaan  diatur spesifik melalui kementerian/lembaga terkait.
Beberapa  penelitian    dilakukan  untuk  meneliti  hubungan  DAK  dengan belanja  modal.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh    Tuasikal    (2008)    yang    meneliti 326  kabupaten/kota  di  Indonesia pada tahun 2005, Abdullah dan Halim  (2003) yang meneliti Pemkab/Kota pada Pulau Jawa, Nuarisa (2013) dan Wandira (2013) yang menyatakan bahwa terdapat  pengaruh positif antara DAK terhadap belanja modal.  hasil  penelitian  tersebut  sejalan  dengan  tujuan  dari  pengalokasian  DAK yaitu  untuk  mendanai  program-program  nasional  pemerintah  di  daerah,  dimana salah satu programnya adalah terkait belanja modal. Sehingga semakin besar DAK yang didapat, maka alokasi belanja modal pun meningkat.
Berdasarkan  pemaparan  mengenai  DAK  di atas,  maka  hipotesis  ketiga adalah
H 3 : Terdapat pengaruh positif DAK terhadap Belanja Modal
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil adalah dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  kepada  Daerah berdasarkan  angka  persentase  untuk  mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sumber dana bagi hasil terdiri atas pajak dan sumber daya alam. Bagi Hasil Pajak terdiri atas PBB, BPHTB, PPH Pasal 25 dan Pasal 29 dan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Sedangkan Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam  yang berasal kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan  minyak  bumi,  pertambangan  gas  bumi,  dan  pertambangan  panas bumi.  Sifat  dari  DBH  ini  hampir  sama  dengan  DAU  yang  bersifat block  grant .

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Dalam  penggunaan  DBH  ini,  pemerintah  daerah  diberi  keleluasaan  dalam penggunaan belanja atas alokasi DBH. Meskipun demikian, ada beberapa alokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat antara lain DBH minyak bumi dan gas bumi 0,2% untuk kabupaten/kota atau 0,1% untuk provinsi diatur alokasinya untuk anggaran  pendidikan  dasar.  Selanjutnya  DBH  Kehutanan  yang  sebelumnya  dari dana reboisasi dari DAK, 40% harus dialokasikan untuk rehabilitasi hutan/lahan.
Penelitian    terkait    pengaruh    DBH    terhadap    belanja    modal    telah dilakukan antara lain oleh Wandira  (2013) yang meneliti 33  provinsi  di  Indonesia pada    tahun    2012,    Darmayasa  dan  Suandi  (2014)  yang  meneliti  32  provinsi  di Indonesia  tahun  2011-2103,  yang  mendapati  hasil  bahwa  DBH  mempunyai pengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Kesimpulan atas hasil ini adalah bawah  alokasi  belanja  modal  dipengaruhi  oleh  besarnya  transfer  DBH,    yang menunjukkan  bahwa  DBH  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah yang  cukup potensial untuk mendanai pembangunan di daerah selain PAD, DAU serta DAK.
Di  sisi  lain,  penelitian  yang  dilakukan  oleh    Wahyuni    dan    Adi    (2009) tentang  Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi DBH terhadap Pendapatan Daerah se  Jawa  Bali  dengan  waktu  pengamatan  tahun  2001-2005  didapat  hasil  bahwa DBH, baik DBH Pajak maupun DBH SDA di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia  bukan  merupakan    sumber    penerimaan    yang    potensial    untuk pembiayaan  daerah.  Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Jiwatami (2013) yang mendapati  hasil  bahwa  DBH  berpengaruh  signifikan  dengan  belanja  modal  pada arah berlawanan.
Berdasarkan argumen-argumen di atas, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah,
H 4 : Terdapat pengaruh negatif DBH terhadap Belanja Modal

## Belanja Pegawai
Salah  satu  dampak  dari  perberlakukan  otonomi  daerah  adalah  terkait kebijakan belanja pegawai di daerah. Semenjak pelaksanan otonomi daerah, banyak daerah  yang mulai  terdampak beban belanja pegawai. Hal ini  diperparah dengan kewenangan  otonomi  daerah  terkait  pembinaan  pegawai  negeri  sipil  didaerah, pemerintah  daerah  dapat  melakukan  perekrutan  pegawai  dan  sistem  remunerasi tersendiri. Banyak praktek penerimaan pegawai di pemerintah daerah tidak sesuai prosedur dan akhirnya membebani APBN. Akibatnya, APBD pada banyak daerah hanya dialokasikan untuk belanja pegawai, alih-alih untuk mengalokasikan belanja modal  untuk  pembangunan.  Padahal,  dengan  adanya  desentralisasi,  pemerintah daerah juga bertanggung jawab pada perkembangan ekonomi wilayahnya.
Berdasarkan  data  alokasi  anggaran  pemerintah  daerah  tahun  2015  atas pemerintah provinsi/kabupaten/dan kota dari 536 daerah, didapat hasil total alokasi belanja pegawai dibandingkan total alokasi belanja, menunjukkan hasil total alokasi belanja  pegawai  dialokasikan    di  atas  70%  sebanyak  2  daerah,  besaran  alokasi sebesar 61%-70% sebanyak 57 daerah, dan 50% - 60% pada 173 daerah. Hal ini menunjukkan  bahwa  alokasi  APBN  mayoritas  untuk  belanja  pegawai  dan  bukan hal produktif yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan penelitian,  sejak  1994  sampai  2012  terlihat  peningkatan  belanja  pegawai  yang

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
signifikan.  Pada  1994  belanja  pegawai  masih  Rp  7  triliun,  sementara  pada  2012 menjadi  Rp  255,83  triliun  atau  meningkat  36,5  kali.  Disisi  lain,  alokasi  belanja modal atau infrastruktur dari 1994 sampai 2012 justru mengalami penurunan dalam hal proporsi. Pada 1994, belanja modal masih lebih dari 30% sementara 2012 tidak sampai  20%.  Di  samping  itu,  pos  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  porsi  belanja pegawai juga mengalami meningkat sejak tahun 2001, kecuali 2002 dan 2006. Porsi tertinggi terjadi pada 2010 yang mencapai 103,43%.
Besarnya  alokasi  belanja  pegawai  ini  disebabkan  oleh  banyak  hal,  antara lain  kenaikan  jumlah  pegawai  dan  program  reformasi  birokrasi.  Perkembangan reformasi birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan renmunerasi pada tahun 2007 hanya  3  K/L  berkembang  menjadi  seluruh  KL  pada  tahun  2013.    Selanjutnya terdapat peningkatan jumlah lembaga non struktural (LNS). Pada tahun 2007 baru terbentuk 77 LNS akan tetapi pada tahun 2010 sudah meningkat sebanyak 100 LNS. Faktor  selanjutnya  yang  menyebabkan  peningkatan  belanja  pegawai  adalah kenaikan belanja pensiun serta pengangkatan pegawai honor.
Peningkatan jumlah pegawai/PNS secara signifikan juga terjadi pada daerah otonomi baru (DOB). DOB dibentuk sebagai perpanjangan tangan rentang kendali pemerintah  dalam  memberikan  pelayanan  masyarakat.  Pada  perhitungan  DAU secara  nasional,  DOB  akan  mengurangi  porsi  DAU  secara  nasional.  Selanjutnya DOB  sebagai  daerah  otonom  baru,  cenderung  untuk  mengutamakan  untuk membentuk  aparatur  pemerintah  yang  baru  untuk  melayani  masyarakat, dibandingkan  dengan  membangun  infrastruktur.  Hal  ini  tentu  saja  meningkatkan alokasi belanja pegawai pada DOB. Berdasarkan data realisasi DOB yang dibentuk tahun 2008-2010, alokasi pada 70 kabupaten/kota DOB didapat fakta bahwa tahun 2013 alokas belanja pegawai pada 16 DOB sebesar diatas 50%, sedangkan tahun sebelumnya  yakni  tahun  2012,  20  DOB  mengalokasikan  belanja  pegawai  diatas 50%.
Penelitian terkait hubungan antara belanja pegawai dengan alokasi belanja modal  pernah  dilakukan  oleh  LPEM  FEUI  bekerja  sama  dengan  Kementerian Keuangan tahun 2010 didapat hasil bahwa terdapat korelasi negatif antara belanja pegawai  dengan  belanja  modal.  Peneliti  lain  yang  meneliti  hal  tersebut  adalah Jiwatami  (2013)  yang  menemukan  hasil  yang  sama.  Belum  banyaknya  studi empiris  yang  meneliti  pengaruh  belanja  pegawai  dengan  alokasi  belanja  modal membuat  penulis  untuk  menguji  hal  tersebut.Sehingga  hipotesis  kelima  dalam penelitian ini adalah,
H 5 : Terdapat pengaruh negatif Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal

## Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)
Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  menurut  Permendagri  Nomor 13  tahun 2006  sebagaimana telah terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 adalah  selisih  lebih  realisasi  penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran selama  satu periode anggaran. Selanjutnya, menurut Pasal 62 bahwa SiLPA tahun anggaran  sebelumnya  mencakup  pelampauan  penerimaan    PAD,    pelampauan penerimaan  dana  perimbangan,  pelampauan  penerimaan  lain-lain pendapatan daerah  yang  sah,  pelampauan  penerimaan  pembiayaan,  penghematan  belanja,

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
kewajiban  kepada  pihak  ketiga  sampai  dengan  akhir  tahun  belum  terselesaikan, dan  sisa dana kegiatan lanjutan.
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 yaitu merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi  belanja;  b)  mendanai  pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  atas  beban  belanja langsung;  dan  c)  mendanai  kewajiban  lainnya  yang  sampai  dengan  akhir  tahun anggaran belum diselesaikan.
Sebenarnya di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah mengatur secara jelas terkait Silpa tersebut, antara lain bahwa Silpa merupakan bagian dari penerimaan  pembiayaan  dan  penggunaannya  telah  jelas.  Akan  tetapi  dalam praktiknya, Silpa sering dipergunakan sebagai pendapatan negara. Sesuai dengan UU  No  33  Tahun  2004,  tentang  perimbangan  keuangan  pemerintah  pusat  dan daerah, SiLPA hanya dapat digunakan bila defisit APBN dan APBD mencapai 3 persen.
Beberapa  pendapat  menyatakan  bahwa,  SiLPA    adalah    suatu    indikator yang  menggambarkan  efisiensi  atas pengelolaan anggaran pemerintah.  Hal ini didasari bahwa  SiLPA  hanya  akan terbentuk  bila  terjadi  Surplus  pada  APBD dan    sekaligus    ternjadi    Pembiayaan    Neto    yang  positif,  dimana  komponen Penerimaan  lebih  besar  dari  komponen  Pengeluaran  Pembiayaan  (Balai  Litbang NTT,  2008).  Pendapat  lain  dari  Anny  Ratnawati  (2013)  menyatakan  bahwa tingginya  angka  SiLPA  menunjukkan  bahwa  Pemda  belum  secara  cermat mengelola  keuangannya.  Oleh  karena  itu,  beliau  berharap  Pemda  tidak  lagi diberikan SiLPA kecuali bila ada dana sisa karena efisiensi program, bukan karena programnya mangkrak atau macet.
Salah satu penggunaan Silpa Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 137 adalah  mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung yang dalam hal ini mencakup belanja  barang  dan  jasa,  belanja  modal,  dan  belanja pegawai.  Khusus  terkait  korelasi  antara  Silpa  dan  belanja  modal,  beberapa penelitian  telah  dilakukan.  Kusnandar  dan  Siswantoro  (2012)  yang  meneliti  295 SKPD tahun 2010 mendapatkan bukti empiris bahwa Silpa mempunyai signifikansi positif  dengan  alokasi  belanja  modal.  Hasil  penelitian  berbeda  didapat  dari penelitian  yang  dilakukan  Purnama  (2013)  yang  meneliti  Pemkab/kota  seluruh Jawa  Tengah  tahun  2011-2013  yang  menghasilkan  hasil  bahwa  Silpa  tidak berpengaruh  secara parsial  dan  signifikan  terhadap  alokasi  anggaran  belanja modal. Minimmya penelitian terkait pengaruh Silpa terhadap alokasi belanja modal membuat penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut.
Berdasarkan  argumen  tersebut  di  atas,  rumusan  hipotesis  keenam  pada penelitian ini adalah,
H 6 : Terdapat pengaruh positif  SiLPa terhadap Belanja Modal

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Model Penelitian
Model  penelitian  ini  menggunakan  enam  variabel  independen  yaitu Kemandirian Daerah (mandiri), Dana Alokasi Umum (dau), Dana Alokasi Khusus (dak),  Dana  Bagi  Hasil  (dbh),    Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran  (silpa),  dan Belanja Pegawai (bpegawai). Variabel dependen yang dipergunakan adalah Belanja

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Modal (bmodal). Sedangkan variabel kontrol  yang dipergunakan adalah populasi kabupaten/kota (pop).
Berdasarkan  pemilihan  variabel  yang  digunakan  di  atas,  model  penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :
bmodal = α + β 1 mandiri + β 2 dau +  β 3 dak +  β 4 dbh +  β 5 bpegawai +  β 6 silpa + β 6 pop + ɛ Tabel variabel
Variabel Indikator Notasi Skala Variabel Dependen : 1. Belanja Modal Realisasi Belanja modal dibandingkan dengan Total Belanja bmodal Rasio Variabel Independen : 1. Kemandirian  daerah (PAD) Realisasi PAD dibandingkan dengan total belanja mandiri Rasio 2. DAU Realisasi DAU per total pendapatan dau Rasio 3. DAK Realisasi DAK per total pendapatan dak Rasio 4. DBH Realisasi DBH per total pendapatan dbh Rasio Variabel Indikator Notasi Skala 5. Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai per total belanja  bpegawai Rasio 6. Silpa Realisasi Silpa per total penerimaan pembiayaan silpa Rasio Variabel Kontrol : 1. Populasi Jumlah penduduk pop -

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  dipergunakan  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  adalah data publikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan. Data yang di lakukan analisa dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi  APBD Kabupaten/Kota  seluruh  Indonesia    yang    diperoleh    dari  situs  resmi  Direktorat
Belanja Modal Kemandirian Daerah DAU DAK DBH Belanja Pegawai Silpa Populasi + - + - - + +

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data yang dapat diperoleh  dari  Laporan Realisasi  APBD  adalah  data  mengenai  Pendapatan, PAD,  DAU,  DAK, DBH, Belanja  Pegawai,  SiLPA,  Belanja  Modal  serta  realisasi  Belanja.  Data  yang dipergunakan untuk variabel kontrol berupa jumlah penduduk menggunakan data yang diolah dari laman Badan Pusat Statistik.

## Populasi dan sampel
Populasi  atas  penelitian  ini  pemerintah  Kabupaten/Kota  seluruh  Indonesia untuk rentang periode penelitian adalah 2011-2013. Atas Data tersebut dilakukan penyaringan populasi dengan menghilangkan data pemerintah kabupaten/kota yang belum  ada  data  realisasi  anggaran  pada  3  tahun  anggaran  periode  penelitian. Sehingga  total  akhir  sampel  yang  dilakukan  analisa  adalah  459  kabupaten/kota dengan data series 3 tahun sehingga total data yang diteliti adalah 1.377 data.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN Statistik  Deskriptif Belanja Modal
Berdasarkan  penelitian  pada  1377  data  pada  459  Kabupaten/Kota  dengan periode pengamatan tahun 2011-2013, didapat data bahwa Belanja Modal sebagai variabel dependen secara rata-rata dialokasikan sebesar 23,04% pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diteliti.
Variabel N Mean Median Min Max StndDev Bmodal 1377 23,04 21,27 6,30 60,35 9,09
Besaran  alokasi  ini  dibawah  standar  minimal  alokasi  30%  sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2010-2014  dan  amanat Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran  2014.  Tabel  rincian  kabupaten/kota  dengan  alokasi  belanja  modal terendah dan tertinggi terlampir.
Daerah-daerah  dengan  belanja  modal  terendah  berada  pada  Jombang, Yogyakarta,  Sragen,  Buleleng,  Bandung,  Purbalingga,  Jepara,  Pati,  Sleman,  dan Ponorogo.  Daerah  tersebut  secara  umum  telah  memiliki  infrastruktur  yang  baik sehingga  tidak  memerlukan  alokasi  belanja  modal  yang  tinggi.  Daerah-daerah dengan  alokasi  tertingi  berada  pada  Provinsi  Papua,  Papua  Barat,  Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Alokasi belanja modal yang besar pada daerah Papua dan  Papua  Barat  karena  adanya  Dana  Otonomi  Khusus  dan  Dana  Tambahan Infrastruktur  pada  kedua  provinsi.  Sedangkan  alokasi  belanja  modal  yang  cukup tinggi di daerah Nunukan, Penajam Paser Utara karena daerah tersebut merupakan daerah penghasil tambang dengan potensi tambang cukup besar disamping karena kontur daerah yang berbukit-bukit.
Analisis Regresi Data Panel
Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  regresi  dengan  data  panel dengan  aplikasi  Eviews  8  Berdasarkan  uji Fixed/Random  Effect  Testing didapat hasil,  model  yang tepat  digunakan dalam penelitian ini  adalah fixed  effect  model dengan ditunjukkan nilai Prob 0,0000.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

## Hipotesis  1    :  Terdapat  pengaruh  positif  Kemandirian  Daerah  terhadap Belanja Modal
Hasil  pengujian  secara  statistik  menunjukkan  bahwa  kemandirian  daerah tidak  berpengaruh  secara  signifikan  dengan  Belanja  modal  dengan  hubungan berlawanan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Abdullah  dan  Halim  (2006)  yang  meneliti  Pemkab/Kota  pada  Pulau  Jawa  dan Jiwatami(2003) yang meneliti Pemkab/Kota di Indonesia periode 2008-2012 yang menyatakan  bahwa  PAD  tidak  berasosiasi  positif  terhadap  belanja  modal.  Akan tetapi  hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  hasil  penelitian  dilakukan  oleh  oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) yang meneliti 295 SKPD tahun 2010, penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007) yang meneliti Pemkot di Jawa Bali tahun 2004- 2005,  Jaya  dan  Dwirandra  (2014)  yang  meneliti  Pemkot  di  Provinsi  Bali  tahun 2006-2011,  dan  Sumarmi  (2010)  yang  meneliti  Pemkot  di  Provinsi  DIY  tahun 2002-2007.  Keempat  penelitian  tersebut  mendapatkan  hasil  bahwa  PAD berperngaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  belanja  modal.  Akan  tetapi  hasil penelitian ini Perbedaan hasil ini dapat disebabkan dengan adanya perbedaan obyek penelitian dan periode tahun yang dilakukan penelitian.
Faktor lain  yang diindikasi menjadi penyebab bahwa kemandirian daerah tidak  berpengaruh  secara  positif  terhadap  Belanja  modal  dikarenakan  porsi  PAD hanya kecil dari total pendapatan. Berdasarkan data yang ada, rata-rata porsi PAD terhadap total pendapatan hanya 7%. Selanjutnya porsi PAD dibawah 10% berada pada  430  Kabupaten/Kota  dari  459  Kabupaten/Kota  yang  diteliti.  Pemerintah daerah  cenderung  untuk  mengalokasikan  PAD  pada  untuk  membiayai  pos  lain seperti  belanja  pegawai,  belanja  barang  atau  belanja  operasional  lainnya. Mengingat  juga  beberapa  belanja  bersifat  lebih  mendesak,  misalnya  belanja pegawai yang tidak bisa ditunda. Sebagaimana kita pahami, porsi belanja pegawai menunjukkan  porsi  yang  besar  dari  total  belanja.  Sebagai  contoh  pada  anggaran tahun  2015,  total  alokasi  belanja  pegawai  dialokasikan    di  atas  70%  sebanyak  2 daerah, besaran alokasi sebesar 61%-70% sebanyak 57 daerah, dan 50% - 60% pada 173 daerah.

## Hipotesis 2  : Terdapat pengaruh negatif DAU terhadap Belanja Modal
Hasil  pengujian  statistik  mengenai  pengaruh  DAU  pada  Belanja  modal menunjukkan hasil signifikan dengan arah berlawanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian  yang  telah  ada  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Yovita  dan Utomo (2011) Pemprov seluruh Indonesia tahun 2008-2010, serta Jiwatami (2013). Hal  ini  dimungkinkan  karena  DAU  bersifat “Block  Grant” yang  artinya keleluasaannya  penggunaan  diberikan  kepada  kepala  daerah  yang  disesuikan dengan  prioritas  serta  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya salah satu dasar perhitungan DAU adalah jumlah pegawai  negeri sipil,  sehingga sifat dasar DAU adalah  pemenuhan  kebutuhan  dasar  menjalankan  pemerintah  dan  bukan  pada penyediaan infrastruktur daerah.

## Hipotesis 3  : Terdapat pengaruh positif DAK terhadap Belanja Modal

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Hasil  pengujian  statistik  mengenai  pengaruh  DAU  pada  Belanja  modal menunjukkan hasil signifikan dengan arah positif. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Tuasikal    (2008)    yang    meneliti    326 kabupaten/kota  di  Indonesia pada tahun 2005, Abdullah dan Halim (2003)  yang meneliti Pemkab/Kota pada Pulau Jawa, Nuarisa (2013) dan Wandira (2013) yang menyatakan bahwa terdapat  pengaruh positif antara DAK terhadap belanja modal. Hal  ini  sesuai  dengan  peruntukan  DAK  bahwa  pengalokasian  DAK  yaitu  untuk mendanai  program-program  nasional  pemerintah  di  daerah,  dimana  salah  satu programnya adalah terkait belanja modal.

## Hipotesis 4  : Terdapat pengaruh negatif DBH terhadap Belanja Modal
Pada pengujian hipotesis keempat, didapat  hasil  bahwa  DBH berrpengaruh pada  Belanja  modal  dengan  hasil  signifikan  dengan  arah  berlawanan.  Hal  ini disebabkan  dari  sifat  dasar  dari  DBH  sendiri  yang  bersifat block  grant dimana secara umum pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam penggunaan belanja atas alokasi DBH. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  Wahyuni    dan    Adi    (2009)    yang  meneliti  Pemkab/kota  se Jawa Bali dengan periode pengamatan tahun 2001-2005 dan  Jiwatami (2013) yang mendapati  hasil  bahwa  DBH  berpengaruh  signifikan  dengan  belanja  modal  pada arah berlawanan.

## Hipotesis  5  :  Terdapat  pengaruh  negatif  Belanja  Pegawai  terhadap  Belanja Modal
Hasil  pengujian  statistik  atas  hipotesis  ke  lima,  terkait  pengaruh  Belanja Pegawai  dan  terhadap  Belanja  modal  didapat  hasil  bahwa  Belanja  Pegawai berrpengaruh pada Belanja modal dengan hasil signifikan dengan arah berlawanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan LPEM FEUI bekerja sama  dengan  Kementerian  Keuangan  tahun  2010  dan  penelitian  oleh  Jiwatami (2013) yang menemukan hasil yang sama. Hal ini dapat dipahami, bahwa Belanja Pegawai menjadi salah satu alokasi belanja yang sifatnya mendesak karena terkait pembayaran ke aparat pemerintah daerah dan jumlah  yang signifikan menggerus porsi  belanja  APBD.  Sebagai  contoh,  pada  APBD  Tahun  Anggaran  2015 Pemerintah Daerah yang mengalokasikan belanja pegawai di atas 50% setidaknya berjumlah  232  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mayoritas  belanja dialokasikan pada Belanja Pegawai.

## Hipotesis 6 : Terdapat pengaruh positif  SiLPa terhadap Belanja Modal
Pada pengujian statistik terhadap hipotesis keenam didapat hasil bahwa Silpa berrpengaruh pada Belanja modal dengan hasil signifikan dengan arah positif. Hasil ini  hampir  sama  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Kusnandar  dan  Siswantoro (2012)  yang  meneliti  295  SKPD  tahun  2010  mendapatkan  bukti  empiris  bahwa Silpa  mempunyai  signifikansi  positif  dengan  alokasi  belanja  modal  dan  hasil penelitian  Maryadi  (2014)  yang  meneliti  kabupaten/kota  seluruh  Indonesia  pada periode  penelitian  2012,  dan  Narendra  Jaluhita  (2014)  yang  meneliti kabupaten/kota seluruh Indonesia periode laporan 2008-2010.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2013) yang meneliti Pemkab/kota seluruh Jawa Tengah tahun 2011-2013, dengn hasil  bahwa  Silpa  tidak    berpengaruh    secara  parsial    dan    signifikan    terhadap alokasi  anggaran  belanja  modal.

## 4. PEMBAHASAN PENELITIAN
Berdasarkan penelaahan hasil analisis tiap hipotesis, di dapat fakta bahwa hanya DAK dan Silpa yang mempunyai pengaruh signifikan pada arah positif. Tiga variabel  lainnya  yaitu  DAU,  DBH,  dan  belanja  pegawai  signifikan  ke  arah berlawanaan. Sedangkan kemandirian daerah tidak signifikan ke arah berlawanan. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  sumber  pendapatan  serta  sumber pembiayaan mayoritas dialokasikan Pemerintah Daerah pada belanja-belanja yang mendukung operasional kegiatan pemerintahan.
DAU  dan  DBH  berpengaruh  signifikan  ke  arah  berlawanan  dikarenakan sifat  dari  dana  transfer  tersebut  yang  bersifat block  grant dimana  kepala  daerah diberikan keleluasaannya penuh dalam menggunakan dana transfer tersebut  dengan menyesuikan  prioritas  serta  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan PAD yang berasal dari pendapatan asli daerah juga mempunyai sifat seperti DAU dann DBH  dimana  kepala  daerah  berwewenang  secara  penuh  menentukan  prioritas alokasi belannja yang akan didanai. DAK berkorelasi positif dengan belanja modal karena  bersifat  sebagai specific  purpose  grant dimana  penggunaannya  sesuai dengan  prioritas  nasional,  khususnya  dalam  upaya  untuk  memenuhi  kebutuhan akan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat.  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Mehiriz  dan  Marceau  (2014)  dimana specific  purpose grant menjadi  alat  yang  lebih  efektif  pemerintah  pusat  untuk  menyelaraskan perbaikan  infrastruktur  lokal  dengan  preferensi  prioritas  yang  ditetapkan pemerintah pusat
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  uji  regresi  didapat  hasil  bahwa  Belanja Pegawai berkorelasi secara signifikan pada arah berlawanan. Koefisien pengaruh Belanja  Pegawai  yang  cukup  besar  sebesar  -0.87  yang  artinya  setiap  kenaikan  1 precentage point Belanja Pegawai akan mengakibatkan penurunan Belanja modal sebesar  0.87  precentage  point.  Trend  kenaikan  Belanja  Pegawai  sejak  puluhan tahun terakhir jelas mengakibatkan penurunan Belanja modal. Sedangkan salah satu nawacita  yang  digulirkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  adalah  pembangunan infrastruktur  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  secara  nasional. Kewenangan kepala daerah  yang melakukan pembinaan Pegawai  Negeri  Sipil  di daerah  masing  kiranya  perlu  diatur  dengan  ketentuan  yang  jelas  dan  mengikat. Karena,  beban  Belanja  Pegawai  pada  suatu  daerah  pada  hakekatnya  akan mempengaruhi  daerah  lain  dengan  skema  DAU  dimana  salah  satu  unsur perhitungan DAU adalah adanya alokasi dasar yang merupakan penjumlahan antara jumlah  gaji  dan  tunjangan  pegawai.  Kemenpan  dan  RB  kiranya  perlu  untuk melakukan moratorium penerimaan pegawai, selanjutnya pemerintah daerah harus menyampaikan analisa atas rasio yang wajar atas jumlah pegawai tersebut. Rasio pegawai yang melebihi batas perlu untuk dilakukan moratorium sampai pada batas rasio wajar.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Akan tetapi, mengingat jumlah guru mendominasi dari jumlah keseluruhan dari  Pegawai  Negeri  Sipil  Daerah  (PNSD),  maka  menjadi  penting  untuk menghitung  proporsi  jumlah  guru  terhadap  total  PNSD  di  suatu  daerah.  Sebagai informasi,  pada  tahun  2014  rasio  rata-rata  nasional  guru  terhadap  PNSD  sebesar 51,0%.  Peraturan  perundangan-undangan  menyebutkan  bahwa  Belanja  Daerah dipergunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  dengan  salah  satu prioritas pada urusan yang sifatnya wajib. Salah satu urusan wajib adalah bidang pendidikan,  sehingga  belanja  untuk  gaji  guru  telah  dilakukan  untuk  mendukung pelaksanaan urusan daerah yang bersifat wajib tersebut.
Variabel  lain  yang  berkorelasi  signifikan  pada  arah  positif  adalah  Silpa. Adanya pengaruh positif dan signifikan antara Silpa dan Belanja modal merupakan salah satu indikasi bahwa penggunaan Silpa sesuai dengan aturan penggunaan yang diatur  dalam  Permendagri  Nomor  13  Tahun  2006  Pasal  137,  antara  lain  untuk mendanai  pelaksanaan  kegiatan  lanjutan  dan  mendanai  kewajiban  lainnya  yang sampai  dengan  akhir  tahun  anggaran  belum  diselesaikan.  Beberapa  proyek pembangunan  infrastruktur  yang  membutuhkan  anggaran  yang  cukup  besar, terkadang  belum  selesai  dan  melewati  tahun  anggaran.  Hal  ini  bisa  disebabkan karena  penentuan  pemenang  lelang  pekerjaan  atas  Belanja  modal  yang membutuhkan waktu  lama. Alokasi anggaran  yang telah disediakan pada alokasi Belanja  modal  pembangunan  infrastruktur  tahun  sebelumnya  yang  belum terealisasi  menjadi  SILPA  dan  tahun  berikutnya  menjadi  komponen  pembiayaan atas kegiatan lanjutan atau pemenuhan kewajiban pada pihak ketiga.
Meskipun Silpa berkorelasi positif dengan belanja modal, perlu dilakukan penelitian  lebih  mendalam  terkait  perilaku  pemerintah  daerah  dalah  mengelola Silpa.  Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan  Ditjen  Perimbangan  Keuangan Kementerian Keuangan atas anggaran Pemerintah Daerah tahun 2014, didapat fakta bahwa  beberapa  daerah  justru  menganggarkan  Silpa  pada  akhir  tahun  anggaran 2014. Kemungkinan alasan hal tersebut dilakukan daerah, antara lain karena alokasi pembayaran gaji pada awal tahun, yang diindikasikan dari penerimaan DAU yang lebih  kecil  dari  belanja  pegawai.  Penganggaran  Silpa  di  akhir  tahun  jelas  bukan praktik  penganggaran  yang  baik  dimana  seyogyanya.  Namun  demikian,  adanya penganggaran  SILPA  pada  tahun  berkenaan  dirasa  kurang  sesuai,  sehingga  dana yang ada seyogianya digunakan untuk penyediaan layanan dasar kepada masyarajat rakyat, bukan untuk disimpan.
Hal lain  yang patut dicermati terkait pembiayaan dari unsur Silpa adalah, pendapat  menyatakan  bahwa  SiLPA    adalah    suatu    indikator    yang menggambarkan    efiseinsi    atas  pengelolaan  anggaran  pemerintah  perlu  diteliti lebih dalam lagi.  Besaran Silpa tersebut  apakah merupakan sisa anggaran karena pemerintah  daerah  mengelola  anggaran  secara  efisien  atau  karena  pengelolaan anggaran  yang tidak cermat. Terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah sengaja menghasilkan  Silpa  untuk  mendanai  anggaran  proyek  tahun  berikutnya.  Hal  ini berkaitan  dengan  teori  keagenan  dengan discretionary  power .  Kesengajaan memunculkan Silpa dalam APBD membuat penyerapannya tidak efektif, meskipun praktik tersebut dimungkinkan pada laporan keuangan berbasis kas modifikasi.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

## 5. KESIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  faktor-faktor  yang mempengaruhi alokasi Belanja modal pada Kabupaten/Kota seluruh Indonesia pada periode  penelitian  Tahun  Anggaran  2011-2013.  Faktor-faktor  pengaruh  yang dilakukan  penelitian  adalah  Kemandirian  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Pegawai dan Silpa. Berdasarkan hasil uji statistik didapat hasil sebagai berikut :
1. Kemandirian daerah kemandirian daerah tidak berpengaruh secara signifikan dengan  Belanja  modal  dengan  hubungan  berlawanan.  Kemandirian  daerah tidak berpengaruh secara positif terhadap Belanja modal disebabkan porsi PAD hanya kecil dari total pendapatan. Berdasarkan data yang ada, rata-rata porsi PAD  terhadap  total  pendapatan  hanya  7%.  Selanjutnya  porsi  PAD  dibawah 10% berada pada 430 Kabupaten/Kota dari 459 Kabupaten/Kota yang diteliti, pemerintah daerah cenderung mengalokasikan PAD pada alokasi  yang wajib terlebih dahulu antara lain Belanja Pegawai.
2. Dana  Perimbangan  yang  berupa  DAU  dan  DBH  berkorelasi  signifikan  pada arah berlawanan dengan alokasi Belanja modal. Hal ini dapat dipahami karena sifat  dasar  dari  DAU  dan  DBH  yaitu  block  grant  dimana  keleluasaannya penggunaan  diberikan  kepada  kepala  daerah  dengan  tetap  memberi  prioritas pada  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  masyarakat dalam  rangka pelaksanaan  otonomi daerah. Dana  Perimbangan berupa DAK berpengaruh signifikan pada Belanja modal karena DAK bersifat spesial grant dimana pengalokasian DAK yaitu untuk mendanai program-program nasional pemerintah di daerah.
3. Belanja  Pegawai  berkorelasi  secara  signifikan  pada  arah  berlawanan  dengan nilai  koefisien  tertinggi  dibandingkan  dengan  variabel  lain.  Trend  Belanja Pegawai  yang  meningkat  setiap  tahun,  brbanding  terbalik  dengan  alokasi Belanja modal pada APBD Pemerintah Daerah.
4. Hasil penelitian mendapati hasil bahwa Silpa berkorelasi secara signifikan pada arah positif. Hal ini mempunyai makna bahwa peningkatan Silpa berasosiasi dengan peningkatan alokasi Belanja modal.

## Keterbatasan dan saran
1. Penelitian dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Selanjutnya, penelitian  dapat  dilakukan  dengan  memperhatikan  faktor  kekhususan  suatu daerah. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan per regional.
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi dengan memperhatikan praktik pelaporan keuangan secara akrual.
3. Penelitian  hanya  berdasarkan  data  kuantitatif,  yaitu  data  realisasi  anggaran pada akhir tahun anggaran. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengelolaan anggaran APBD pada aspek kualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Syukriy.  2004.  Perilaku  oportunistik  legislatif  dalam  penganggaran daerah:    Pendekatan  Principal-Agent    Theory.    Makalah    disajikan    pada Seminar    Antarbangsa    di    Universitas    Bengkulu,  Bengkulu,  4-5  Oktober 2004.
Abdullah,  Sukriy  &  Abdul  Halim.  2003.  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Belanja  Pemerintah  Daerah Studi  Kasus  Kabupaten/Kota  di  Jawa  dan  Bali.    Simposium  Nasional Akuntansi VI. Yogyakarta : 1140-115.
Abdullah,Rozali.  2002. Pelaksanan  Otonomi  Luas  &  Isu  Federalisme  Sebagai Suatu alternativ . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Ardhini,  &  Sri  Handayani.  2011.  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Daerah  terhadap Belanja  Modal  untuk  Pelayanan Publik  dalam  Perspektif  Teori  Keagenan (Studi  Pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Jawa  Tengah).  Undergraduate  Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang
Aziz,  Mariam  Abdul,  Muzafar  Shah  Habibullah,  W.N.W.  Azman-Saini,  &  M. Azali. 2000. The causal relationship between tax revenues and government spending in Malaysia.
Balitbang  Provinsi  NTT.  2008.  Analisis  tentang  tingkat  efiseinsi  dan  efektivitas pengeluaran  pemerintah  terhadap  pembangunan  daerah  di  provinsi  nusa tenggara timur. Jurnal Litbang NTT, IV-03
Bird,  R.M.,  dan  F.  Vaillancourt,  2000,  Desentralisasi  Fiskal  di  Negara-negara Berkembang, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
Blackley, P. R. 1986. Causality between revenues and expenditures and the size of the federal budget. Public Finance Review, 14(2), 139-156. Chicago.
Darmayasa,  I.  N.,  &  Suandi,  I.  K.  2014.  Faktor  Penentu  Alokasi  Belanja  Modal dalam  APBD  Pemerintah  Provinsi.  Simposium  Nasional  Akuntansi  17, Lombok, Universitas Mataram 24-27 September 2014.
Darwanto, Y. Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Urnum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X.
Davey, K.J., 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, UI Press: Jakarta.
Decentralization Support Facility, Kementerian Keuangan & LPEM FEUI. 2010. Bagaimana  Hubungan  antara  Dana  Perimbangan  dengan  Belanja  Modal?. Dipresentasikan pada Pelatihan Analisis Data Keuangan 2010, Jakarta.
Devas, N. 1989. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI-Press: Jakarta.
Halim,  Abdul. 2004. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah . Salemba Empat, Jakarta.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Holtz-Eakin,  Doglas,  Harvey  S  &  S  chuyley  Tilly,  1994.  Intempora  Analysis  of State A Local  Government  Spending:  Theory  and  Tests. Journal  of  Urban Economics 35: 159 – 174.
Http://bisnis.liputan6.com/read/2177133/anggaran-infrastruktur-jokowi-cetak- rekor-tertinggi-dalam-5-tahun (diakses 20 Desember 2015)
http://portalkbr.com/gun_gun_gunawan_/0413/wamenkeu__banyak_daerah_klai m_silpa _sebagai_pad/21352.html (diakses 15 Desember 2015 jam 13.15)
Humes,  Samuel,  IV  1991.  Local  Governance  and  National  Power.  New  York: Harvester/Wheatsheaf.
Jaluhita, Narendra. 2014. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  Dan  Belanja  Tidak  Langsung  Terhadap Belanja  Modal  (Studi  Pada  Seluruh  Kabupaten/Kota  di  Seluruh Indonesia).Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Jaya, I., & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 7(1), 79-92.
Jensen,  M  &  Meckling  W.  1976.  Theory  of  The  Firm:  Managerial  Behavior, AgencyCost  And  Ownership  Structure.  Journal  of  Financial  Economics  3: 305- 360
Jiwatami, S. 2013. Pengaruh Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Pada Kabupaten/Kota di  Indonesia  Periode  2008-2012).  Makalah  pada  Simposium  Nasional Akuntansi XVI Mataram.(Artikel ke-146).
Kaddour  Mehiriz  and  Richard  Marceau.  2014.  The  Flypaper  And  Asymmetric Effects  Of  Intergovernmental  Grants  To  Quebec  Municipalities.  Journal: Public Budgeting & Finance, Volume 34, Number 1, Page 85
Legrenzi, G., & Milas, C. 2001. Non linear and asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: some evidence from the Italian municipalities. University of Milan, Working Paper.
Maryadi.  2014.  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012.
Menteri  Dalam  Negeri  2006.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Menteri Dalam Negeri. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
Menteri  Dalam  Negeri.  2013.  Permendagri  Nomor  27  Tahun  2013  Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
Nuarisa,    Sheila    Ardhian.    2013.  Pengaruh    PAD,    DAU,    dan    DAK    terhadap Pengalokasian    Anggaran    Belanja  Modal.  Accounting  Analysis  Journal. No.1Vol (3)

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Prakosa,  Kesit  Bambang.  2004.  Analisis  Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)    terhadap    Prediksi    Belanja    Daerah (Studi    Empirik    di    Wilayah    Propinsi    Jawa    Tengah    dan    DIY).  Jurnal AKuntansi dan Auditin Indonesia. Vol. 8
Rahman, Herlina. 2005. Pendapatan Asli Daerah
Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang    Nomor  32  Tahun    2004    tentang Pemerintahan Daerah.
Republik  Indonesia.  2004.  Undang-Undang    Nomor  33  Tahun    2004    tentang Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Salancik, G. R., & Pfeffer, J. 1978. Who gets power—and how they hold on to it: A strategic-contingency model of power. Organizational dynamics, 5(3), 3- 21.
Shah, A., dan Z. Qureshi, 1994, Intergovernmental Fiscal Relations in Indonesia, The World Bank: Washington, D.C
Shah,  Anwar.  1994.  “A  Fiscal  Needs  Approach  to  Equalization  Transfers  in  a Decentralized Federation.” Policy Research Working Paper no. 1289, World Bank, Washington, DC.
Sidik,  Machfud. 2002. Optimalisasi  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dalam Rangka eningkatkan  Kemampuan  Keuangan Daerah. Makalah disampaikan dalam rangka Orasi Ilmiah. Bandung, 10 April 2002.
Siswantoro, D. Kusnandar. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah,  Selisih  Lebih  Pembiayaan  Anggaran,  dan  Luas  Wilayah  Terhadap Belanja Modal.
Sumarmi, S. 2010. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi  khusus  terhadap  alokasi  belanja  modal  daerah  kabupaten/kota  di Provinsi DI Yogyakarta (Doctoral dissertation, Tesis. Yogyakarta).
Tuasikal,  A.  2008.  Pengaruh  DAU,  DAK,  PAD,  dan  PDRB  Terhadap  Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi, 1(2), 124-142.
Undang-Undang    No.  33  Tahun    2004    tentang    Perimbangan    Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-Undang  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  (Otonomi Daerah).
Utomo, Warsito. 2001. Peranan dan Strategi Peningkatan PAD Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah
Von Furstenberg, G. M., Green, R. J., & Jeong, J. H. 1986. Tax and spend, or spend and tax?. The Review of Economics and Statistics, 179-188.

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Wahyuni,    &   Priyo   Hari   Adi.   (2009,   Oktober).   Analisis   Pertumbuhan  dan Kontribusi    Dana    Bagi    Hasil.  Dipresentasikan  pada  The  3rd  National Conference UKWMS, Surabaya
Waluyo,  Joko.  2007.  Dampak  Desentralisasi  Fiskal  terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dan Ketimpangan Pendapatan antar Daerah di  Indonesia. Parallel Session IA di Wisma Makara, Kampus UI-Depok, 12 Desember 2007.
Wandira,  Arbie  Gugus.  2013.  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH  terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Accounting Analysis Journal. No.1 Vol (3)
Yovita, Farah Marta & Dwi Cahyo Utomo. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Pengalokasian Belanja    Modal    (Studi    Empiris    pada    Pemerintah  Provinsi  se-Indonesia Periode 2008-2010). Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro

## LAMPIRAN

## Ringkasan Output Hasil Pengujian dengan Fixed Effect Model
Dependent Variable: BMODAL? Method: Pooled Least Squares Date: 12/20/15   Time: 02:46 Sample: 2011 2013 Included observations: 3 Cross-sections included: 459 Total pool (unbalanced) observations: 1355
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 77.57104 2.926597 26.50554 0.0000 MANDIRI? -0.049556 0.056377 -0.879010 0.3796 DAU? -0.166205 0.034077 -4.877278 0.0000 DAK? 0.099770 0.059714 1.670801 0.0951 DBH? -0.201627 0.040282 -5.005370 0.0000 BPEGAWAI? -0.867599 0.030319 -28.61599 0.0000 SILPA? 0.007262 0.002024 3.587660 0.0004 POP? 2.26E-06 2.63E-06 0.859389 0.3904 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables) R-squared 0.943677     Mean dependent var 22.92941 Adjusted R-squared 0.914023     S.D. dependent var 9.029524 S.E. of regression 2.647627     Akaike info criterion 5.052267 Sum squared resid 6217.805     Schwarz criterion 6.852274 Log likelihood -2954.911     Hannan-Quinn criter. 5.726246 F-statistic 31.82301     Durbin-Watson stat 2.575348 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : Pengolahan Data dengan Eviews 8

## ANALISIS BELANJA MODAL DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
Daftar  10  Kabupaten/Kota  dengan  alokasi  Belanja  Modal  terbesar  dan terkecil
Daerah Tahun Min Daerah Tahun Max KabJombang 2011 6,30 KabTanaTidung 2012 60,35 KotaYogyakarta 2011 6,35 KabTambrauw 2011 59,58 KabSragen 2011 6,88 KabTanaTidung 2013 56,06 KabBuleleng 2012 7,07 KabMamberamoRaya 2011 55,41 KabBandung 2011 7,10 KabTambrauw 2012 54,10 KabPurbalingga 2011 7,36 KabPenajamPaserUtara 2012 52,63 KabJepara 2013 7,39 KabYalimo 2011 51,90 KabPati 2011 7,49 KabSumbaTengah 2011 51,58 KabSleman 2011 7,76 KabTambrauw 2013 51,53 KabPonorogo 2013 7,94 KabNunukan 2013 50,77