Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002

## Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi
Journal Hompage: http://jurnal.stkipbima.ac.id/index.php/PK/index

## PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK
Yuni Y. Simanullang 1 , Royen P Munthe 2 , Opsinar AT Aritonang 3 , Berbi Canca Sitompul 4 , Pita Artauli Sitorus 5 , Christnova Hasugian 6 ,  E. Hamonangan Siallagan 7 1,2,3,4,5,6, 7 Universitas HKBP Nommensen Medan Korespondensi: yunisimanullang39@gmail.com Info Artikel Abstrak Keyword: Bank Indonesia, Kliring Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menyelidiki  peran  Bank Indonesia  sebagai  bank  pelaksana  kliring  antar  bank.  Dengan  menerapkan metode penelitian normatif, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:  Dengan  pelaksanaan  kliring  yang  diatur  oleh  Bank  Indonesia, perhitungan  hutang-piutang  antar  bank  dapat  dilakukan  dengan  lebih mudah,  menghemat  tenaga,  waktu,  dan  biaya.  Pelaksanaan  kliring bertujuan  untuk  memajukan  dan  memperlancar  pembayaran  uang  giral dengan  cara  yang  mudah,  aman,  dan  efisien,  serta  untuk  memastikan kepercayaan  setiap  nasabah.  Dalam  pelaksanaan  kliring,  perhitungan warkat  antar  bank  dan  perhitungan  warkat  yang  berada  dalam  wilayah kliring  antar  cabang  selalu  diperhatikan.  Persyaratan  penting  bagi  peserta kliring  termasuk  bank-bank  yang  telah  mendapatkan  izin  dari  Bank Indonesia,  memenuhi  syarat  sebagai  peserta  kliring,  membuka  rekening koran di Bank Indonesia, dan wajib menyetorkan saldo jaminan kliring.

## I. PENDAHULUAN
Peran  perbankan  dalam  suatu  negara  memiliki  dampak  signifikan  dalam mempromosikan  pertumbuhan  ekonomi  di  berbagai  sektor  seperti  industri,  pertanian, perkebunan,  perdagangan,  jasa,  dan  lainnya.  Semua  sektor  usaha  sangat  bergantung  pada keterlibatan  bank  sebagai  mitra  untuk  mengembangkan  bisnis  mereka.  Untuk  mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, pengaturan dan pengawasan ekonomi secara keseluruhan diperlukan dalam suatu Negara.
Bank  Indonesia  (BI)  merupakan  lembaga  yang  sangat  vital  dalam    kehidupan perekonomian  nasional  karena  kebijakan-kebijakan  yang  ditempuh  oleh  BI  akan  memiliki dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagai suatu entitas keuangan, lembaga perbankan memiliki nilai strategis yang penting dalam dinamika perekonomian suatu Negara. Peran utama lembaga ini adalah menyelarasakan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana  dengan  mereka  yang  mengalami  kekurangan  dan  membutuhkan  sumber  pendanaan. Dengan  cara  ini,  perbankan  terlibat  dalam  kegiatan  pemberian  kredit  dan  penyediaan berbagai  layanan,  sehingga  dapat  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan  serta  memperlancar mekanisme sistem pembayaran untuk semua sektor perekonomian.
Secara  keseluruhan,  Bank  Indonesia/Bank  Sentral  adalah  sebuah  lembaga  yang memiliki peranan krusial dalam perekonomian, khususnya dalam sektor moneter, keuangan, dan  perbankan.  Peranan  tersebut  tercermin  dalam  tugas-tugas  utama  bank  sentral,  yang melibatkan  penetapan  dan  pelaksanaan  kebijakan  moneter,  pengaturan  dan  pengawasan terhadap  sektor  perbankan,  serta  menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran.  Dalam perkembangan berikutnya, operasional perbankan semakin meluas, melibatkan fungsi sebagai

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
tempat  penitipan  uang,  atau  yang  saat  ini  dikenal  sebagai  simpanan.  Selanjutnya,  peran perbankan  berkembang  dengan  memberikan  layanan  peminjaman  uang,  di  mana  dana  yang awalnya  disimpan  oleh  masyarakat  dipinjamkan  kembali  kepada  mereka  yang membutuhkannya.
(Elvira  &  Dona,  2020)  Kliring  merujuk  pada  aktivitas  dalam  dunia  perbankan  dan keuangan  yang  berasal  dari  kata  "Clearing"  dalam  bahasa  Inggris.  Ini  mencerminkan  suatu proses yang dimulai sejak tercapainya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga penyelesaian pelaksanaan  kesepakatan  tersebut.  Taswan,  dalam  (Sari,  2022). Dengan  demikian,  tujuan Bank Indonesia sesuai dengan peranannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan uang dengan nilai nominal yang cukup, jenis nominal dan kondisi peredaran yang sesuai (Yulia et al., 2018).
Sebagai  salah  satu  entitas  keuangan,  lembaga  perbankan  memiliki  nilai  strategis dalam  ekonomi  suatu  negara.  Lembaga  ini  berperan  sebagai  perantara  antara  pihak-pihak yang  memiliki  kelebihan  dana  dengan  pihak-pihak  yang  mengalami  kekurangan  dan membutuhkan  dana.  Dengan  demikian,  perbankan  terlibat  dalam  kegiatan  pemberian  kredit dan  menyediakan  berbagai  layanan,  membantu  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan,  serta menjalankan  mekanisme  sistem  pembayaran  untuk  semua  sektor  ekonomi  Usaha  bank, termasuk  resiko-resiko  seperti  kredit,  likuiditas,  pendapatan,  pasar,  operasional,  dan manajemen, memerlukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
Baik  bank  pemerintah  maupun  bank  swasta  perlu  diawasi  untuk  memastikan kesehatan  dan  menjaga  kepercayaan  masyarakat.  Bank  Indonesia  bertindak  sebagai  bank sentral  yang  melakukan  pengawasan  terhadap  bank.  Karena  bank  mengelola  dana masyarakat,  Bank  Indonesia  memiliki  kewenangan  untuk  membina  dan  mengawasi  bank melalui  pendekatan  preventif,  seperti  ketentuan,  petunjuk,  nasehat,  bimbingan,  dan pengarahan,  serta  secara  represif  melalui  pemeriksaan  dan  tindak  lanjut  yang  diperlukan. Sebagaipengawas,  Bank  Indonesia  memiliki  wewenang  terkait  dengan  perizinan, mengeluarkan  ketentuan-ketentuan  untuk  membentuk  dasar  kerja  yang  sehat  bagi  sektor perbankan. Bank Indonesia juga bertugas mengawasi implementasi ketentuan-ketentuan yang berlaku  dan  memberikan  pembinaan  kepada  bank-bank.  Ini  mencakup  memberikan  sanksi terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  bank  atau  memberikan  fasilitas  kepada  sektor perbankan  untuk  mendorong  pertumbuhan  sistem  perbankan  yang  sehat. Tujuan  utama  dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran Bank Indonesia sebagai bank pelaksana kliring antar bank

## II . METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi kualitatif memberikan gambaran yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan  makna  (perspektif  subjek)  lebih  ditonjolkan  dalam  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini berpegang pada paradigma naturalistik atau fenomenologi manajemen sumber daya manusia strategis  dalam  meningkatkan  produktivitas.  Penelitian  ini  dilakukan  dalam  setting  alamiah terhadap  suatu  fenomena.  Peneliti  dan  responden  atau  subyek  penelitian  saling  berinteraksi secara simbolik. Teknik pengambilan sampel dengan cara Teknik sampling non probabilitas, yang  merupakan  teknik  pengambilan  sampel  dari  populasi  yang  ditemukan  atau  ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN Peran Bank Indonesia dalam Kliring

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Bank  Indonesia  memiliki  satu  tujuan  pokok,  yaitu  mencapai  dan  menjaga  stabilitas nilai  rupiah.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya,  Bank  Indonesia  menerapkan prinsip  akuntabilitas  dan  transparansi  dengan  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat melalui  media  massa  setiap  awal  tahun.  Informasi  tersebut  mencakup  evaluasi  pelaksanaan kebijakan  moneter  dan  penetapan  sasaran-sasaran  moneter  untuk  tahun  berikutnya.  Sesuai Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2004  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu 10 tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga  kelancaran  sistem  pembayaran.  Di  bidang  sistem  pembayaran,  Bank  Indonesia merupakan satusatunya lembaga keuangan yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan  mengedarkan  uang  rupiah,  serta  mencabut,  menarik,  dan  memusnahkan  uang  dari peredaran. Sebaliknya, untuk mengatur dan memelihara sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan,  memberikan  persetujuan,  dan  memberikan  izin terhadap  penyelenggaraan  jasa  sistem  pembayaran.  Ini  mencakup  sistem  transfer  dana,  baik yang bersifat real-time maupun kliring, serta sistem pembayaran lainnya.

## Peran Bank Indonesia Sebagai Pelaksana Kliring Antar Bank
Bank  Indonesia  berwenang  mengatur  dan  melaksanakan  sistem  kliring  antar  bank dalam  mata  uang  rupiah  dan/atau  valuta  asing  yang  meliputi  sistem  kliring  domestik  dan lintas  Negara  (Pasal  16).  Penyelenggara  kegiatan  kliring  antar  bank  dilakukan  oleh  Bank Indonesia  atau  pihak  lain  yang  mendapat  persetujuan  dari  Bank  Indonesia  (Pasal  17  jo  Psl 18). Berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa penyelenggaraan  kegiatan  kliring  antar  bank  dalam  mata  uang  rupiah  dan  atau  valuta  asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.
Selanjutnya  dalam  Pasal  12  Peraturan  Bank  Indonesia  No.1/3/PBI/1999  disebutkan  bahwa penyelenggara di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain dengan  persetujuan  dari  Bank  Indonesia.  adapun  yang  dimaksud  dengan  pihak  lain  adalah badan  hukum  baik  Bank  maupun  bukan  bank,  yang  memiliki  kemampuan  untuk menyelenggarakan  kliring.  Untuk  sementara,  pihak  lain  yang  diberi  kesempatan  untuk menyelenggarakan  kliring  sebagaimana  dimaksud  dalam  Bank  Indonesia  hanya  member kesempatan  kepada  bank  untuk  mengajukan  permohonan  menjadi  penyelenggara  kliring diwilayah  kliring  yang  tidak  terdapat  kantor  Bank  Indonesia.  Keberadaan  suatu  sistem pembayaran berupa kliring yang aman dan handal ini dapat mendukung pelaksaan tugas Bank Indonesia  untuk  memperkuat  pengendalian  moneter  dan  meningkatkan  stabilitas  dan keamanan  sektor  keuangan  termasuk  perbankan.  Sistem  pembayaran  merupakan  salah  satu komponen  yang  terintegritas  dari  fungsi  bank  sentral  lainnya  yaitu  moneter  dan  perbankan. Keberadaan  sistem  pembayaran  yang  menjamin  aliran  dana  yang  efisien,  handal,  aman  dan beresiko rendah dapat mempermudah para pelaku ekonomi untuk melakukan akses terhadap berbagai kepercayaan pembayaran. Namun sebaliknya, jika sistem ini mengalami gangguan, yang  terkena  dampaknya  adalah  sistem  keuangan  secara  menyeluruh.  Maka  keberadaan sistem  pembayaran  yang  efisien,  aman  inilah  merupakan  satu  syarat  khususnya  bagi kelancaran perdagangan baik dalam negeri maupun antarnegara serta bagi perekonomian. Upaya  Bank  Indonesia  agar  dapat  memelihara  kepercayaan  masyarakat  terhadap  sistem pembayaran adalah dengan cara meningkatkan efisiensi sistem keuangan melalui peningkatan keamanan  stabilitas  transaksi  keuangan.  Untuk  mencapai  sasaran  tersebut,  telah  dilakukan berbagai  pengembangan  dibidang  sistem  pembayaran  yang  terkoordinasi,  dapat  dipercaya, efisien, cepat, aman dan handal.

## Tujuan dan Manfaat Kliring Antar Bank

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Lembaga  clearing  (kliring)  dibentuk  oleh  bank  Indonesia  (pada  waktu  itu  disebut dengan  Bank  Negara  Indonesia)  sejak  tanggal  07  Maret  1967.Tempat  kedudukan  lembaga kliring adalah di jakarta dan di kota-kota lain yang memungkinkan/memerlukan adanya suatu perhitungan  kliring  antara  bank-bank  tersebut.  Bank  Indonesia  selaku  bank  sentral membentuk  lembaga  kliring  yang  berfungsi  untuk  melaksanakan  utang  piutang  antar  bank. Lembaga tersebu di namakan dengan lembaga kliring. Lembaga kliring adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Bank Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan perhitungan hutang piutang  antar  bank  peserta  kliring  secara  terpusat  disatu  tempat  dengan  cara  saling menyerahkan  surat-surat  berharga  dan  surat  dagang  yang  telah  ditetapkan  untuk diperhitungkan.  Kliring  diselenggarakan  oleh  Bank  Indonesia  antara  bank-bank  disuatu wilayah kliring yang disebut “kliring lokal”. Yang dimaksud dengan wilayah kliring adalah suatu  lingkungan  tertentu  yang  memungkinkan  kantor-kantor  tersebut  memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah ditentukan.
Keuntungan dengan adanya kliring adalah waktu penagihan yang menjadi lebih cepat terutama untuk warkat dalam jumlah yang banyak. Kemudian biaya penagihan menjadi lebih murah  serta  resiko  keamanan  dari  uang  nasabah  menjadi  terjamin.  Contoh  untuk  kliring adalah sebagai berikut.  Tn. Roy Akase memperoleh selembar cek yang akan ditandatangani oleh Nn. Hersya Dimounda Dogopia Cek tersebut diterbitkan oleh City Bank Cabang Cipulir Jakarta Selatan. Oleh Tn. Roy Akan cek tersebut diuangkan di BRI cabang Pulomas Jakarta Timur  dimana  Tn.  Roy  punya  rekening.  Dalam  hal  ini  BRI  cabang  Pulomas  Jakarta  Timur kemudian  menagihkan  cek  tersebut  ke  lembaga  kliring.  Dan  di  lembaga  kliring  wakil  dari City bank Cabang Cipulir Jakarta sudah berada disana dan jika memenuhi syarat, maka cek tersebut  dapat  dicairkan.  Dalam  melakukan  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  penyelenggara Kliring  antar  bank,  tentu  Bank  Indonesia  memiliki  tujuan  dan  manfaat  yang  ingin  dicapai dalam sisitem pembayaran ini (terutama kliring).

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa: Peran Bank Indonesia sebagai pelaksana  kliring  antar  bank  melibatkan  beberapa  aspek,  termasuk  mengatur  sistem  kliring antar  bank,  menetapkan  pokok-pokok  ketentuan  kliring,  mengelola  pembagian  wilayah kliring,  dan  mengawasi  penyelenggaraan  kliring.  Tujuan  Kliring  Antar  Bank  melibatkan beberapa  aspek  sebagai  berikut:  Meningkatkan  efisiensi  sistem  pembayaran  ritel  dan mematuhi  prinsip  manajemen  risiko  dalam  pelaksanaan  Kliring  Antar  Bank,  Memperlancar transaksi  pembayaran  antar  bank.  Memastikan  efektivitas  penyebaran  dana  ke  masyarakat dengan  lebih  cepat  dan  mudah.  Meningkatkan  efisiensi  pengelolaan  likuiditas bank.Menurunkan  biaya  operasional  bank.Mengurangi  biaya  yang  dikenakan  kepada Masyarakat  Manfaat  Kliring  Antar  Bank  dapat  dirinci  sebagai  berikut:  Untuk  Bank Indonesia,  kliring  memberikan  efisiensi  dalam  waktu  dan  biaya,  menyediakan  jangkauan transfer antar bank yang lebih luas, serta memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam pelaksanaan kliring. Bagi bank-bank, kliring membawa manfaat berupa efisiensi dalam biaya operasional dan memperluas jangkauan layanan kepada nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Bank  Indonesia.  (N.D.).  Sejarah  Bi. Https://Www.Bi.Go.Id/Id/Tentang-Bi/Sejarah- Bi/Default.Aspx
Elvira,  H.,  &  Dona,  E.  (2020).  Mekanisme  Pelaksanaa  Kliring  Pada  Kantor  Perwakilan (Kpw) Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat. 1–12.

## Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi" Vol. 7 No. 1 Januari 2024 eISSN: 2614-6002
Purnami,  A.  A.  (2016).  Tugas  Bank  Indonesia  Sebagai  Bank  Sentral  Di  Indonesia  Menurut Undang-  Undang  Nomor  23  Tahun  1999  Juncto  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 20091  Oleh:  Analisis  Nilai  Moral  Dalam  Cerita  Pendek  Pada  Majalah  Bobo  Edisi Januari Sampai Desember 2015, Iv(4), 2016.
Sari, I. P. (2022). Sistem  Informasi  Pengolahan Data Kliring Pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Lampung.
Jurnal Ilmu Data, 2(2), 1–12.
Http://Ilmudata.Org/Index.Php/Ilmudata/Article/View/83%0ahttp://Ilmudata.Org/Inde x.Php/Ilmudata/Article/Download/83/81
Yulia, S., Wijianti,  T.  A., &  Pramudita, Y. (2018). Bank Sentral  Sebagai Otoritas Moneter. 2(5), 1–13.
Pratama Rahardja, Uang Dan Perbankan( Jakarta: Pt. Rineka Cita, September 1997), H. 130.
Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  14/8/Uppb  Tanggal  10  September  1981  Tentang Peyelenggaraan Kliring.
Situmorang,  D.  M.,  Hapsari,  V.  R.,  &  Marpaung,  O.  (2021).  Analisis  Penggunaan  Sistem Keuangan  Desa  Di  Daerah  3T.  Jurnal  Manajemen  Retail  Indonesia,  2(2),  97–106. https://doi.org/10.33050/jmari.v2i2.1654
Julius  R.  Latumerissa,  Bank  Dan  Lembaga  Keuangan  Lain  (Jakarta:  Mitra  Wacana  Media, 2017), H. 132