## Mengungkap Praktik Akuntansi Budaya Dalam Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku
Syifaatuz Zadida Ilyas 1* , Ana Sopanah 2 , Dwi Anggarani 3 , Khojanah Hasan 4
1,2,3,4) Universitas Widyagama Malang
1) syifazadida@gmail.com , 2) anasopanah@widyagama.ac.id , 3) anggaraniuwg67@gmail.com , 4) janahasanuwg71@gmail.com
*Corresponding Author Diajukan : 9 Februari 2023 Disetujui : 10 Februari 2023 Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT
This  study  aims  to  uncover  accounting  practices  in  financing  the  traditional  ceremony  of  the inauguration  of  the  traditional  head  (Orang  Kay)  in  the  Kei  Tribe.  The  research  uses  an ethnomethodological  approach  with  observation,  interview,  and  documentation  methods.  Based on the results of interviews and data analysis, in the inauguration of the traditional head (Orang Kay)  there  is  an  accounting  practice  that  has  characteristics  with  other  tribes.  In  the inauguration  of  Orang  Kay,  there  are  three  sources  of  financing,  namely  Yelim,  village  funds, and  city  government  grants.  The  allocation  of  yelim  is  used  to  finance  the  inauguration traditionally, while the allocation of village funds and government grants is used as financing for the inauguration in government. In yelim management there
Keywords: Accounting Practices, Kei Tribe, Local Wisdom, Financial cycles

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman baik dari suku, budaya, ras, agama, maupun bahasa. Keberagaman ini menjadikan ciri khas dari masing-masing daerah. Keberagaman Indonesia  salah  satunya  tercermin  dari  Suku  Kei.  Suku  Kei  merupakan  suku  yang  terketak  di Kepulauan  Kei.  Di  Kepulauan  Kei  terdapat  22  Ratschaap  (wilayah  adat).  Setiap  wilayah  adat terdiri dari beberapa ohoi (desa). Dalam struktur kepemimpinan, setiap ohoi (desa) dipimpin oleh Orang  Kay.  Orang  Kay  berkedudukan  sebagai  kepala  pemerintahan  sekaligus  kepala  adat  di tingkat desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara No.03/20. Di dalam  perda  tersebut  tertuang  bahwa  struktur  pemerintahan  tingkat  ohoi  tergabung  dengan struktur adat.
Dalam  hal  adat  istiadat,  masyarakat  Suku  Kei  sangat  teguh  memegang  adat  istiadat hingga saat ini. Kehidupan masyarakat Suku Kei dipengaruhi oleh nilai-nilai luhur yang menjadi warisan  dari  nenek  moyang  terdahulu.  Terdapat  beberapa  adat  ataupun  budaya  yang  masih dilakukan oleh  masyarakat  Suku  Kei,  diantaranya  adalah  budaya  sasi,  budaya yelim,  pelantikan Orang Kay, festival pesona metikei, dan tradisi Heri Nen Dit Sakmas. Diantara beberapa adat atau budaya  tersebut  yang  paling  terkenal  adalah  budaya  yelim.  Budaya  yelim  menggambarkan kuatnya persaudaraan masyarakat Suku Kei. Dalam tradisi ini masyarakat saling tolong-menolong dalam  membantu  satu  sama  lain,  baik  dalam  bentuk  uang  ataupun  bahan.  Bantuan  ini  biasanya ditujukan ketika ada upacara adat. Termasuk juga dilakukan ketika acara pelantikan kepala adat (Orang Kay). Sumber pemasukan dari acara ini berasal dari budaya yelim, dana desa, serta dana hibah pemerintah kota.
Praktik akuntansi tidak hanya dipandang sebagai media untuk mengelola keuangan pada
dunia  bisnis  yang  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  aktivitas  input,  proses,  dan  output.  Pada realitanya,  akuntansi  banyak  ditemui  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Akuntansi  dapat  ditemukan dan  diimplementasikan  dalam  aktivitas  rumah  tangga,  belanja,  dan  hiburan.  Akuntansi  tidak hanya berfokus pada ayat jurnal debit kredit, akan tetapi akuntansi memiliki pengaruh dan kaitan dengan  keberadaan  manusia  didalam  kelompok  masyarakat.  Dalam  penelitian  (Andani,  2017) menjelaskan  bahwa  terdapat  nilai  yang  mempengaruhi  akuntansi,  seperti  nilai  agama  islam  dan nilai  adat  istiadat.  Keterbukaan  terhadap  budaya  modern  juga  mempengaruhi  keunikan  praktik akuntansi.  Dalam  penelitian  (Purnamasari,  et  al.,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  terdapat perbedaan  praktik  akuntansi  Desa  Tenganan  dengan  desa  lainnya  dalam  hal  pengelolaan  aset desa.  Pengelolaan  aset  Desa  Tenganan  didasarkan  pada  awig-awig  yang  berlandaskan  Tri  Hita Karana.  Begitu juga dengan penelitian (Sopanah, 2020) yang menjelaskan bahwa terdapat nilai kearifan  lokal  Suku  Osing  yang  mempengaruhi  proses  penganggaran  di  masyarakat  adat.  Nilai kearifan  lokal  tersebut  yaitu  saling  menghormati,  akuntabilitas  moral,  dan  kepercayaan  yang terintegrasi pada proses penganggaran.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  disajikan,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan penelitian  yang  berjudul  “Mengungkap  Praktik  Akuntansi  Budaya  dalam  Pembiayaan  Ritual Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. Beberapa pertanyaan yang diajukan pada penelitian  ini  adalah  bagaimana  nilai  kearifan  lokal  Suku  Kei?  Bagaimana  pembiayaan  upacara pelantikan  Orang  Kay?  dan  bagaimana  pengungkapan  akuntansi  dalam  budaya  yelim?  Sejalan dengan  pertanyaan  penelitian,  maka  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  nilai kearifan  lokal  Suku  Kei,  mengetahui  pembiayaan  upacara  pelantikan  Orang  Kay,  serta  untuk mengetahui  pengungkapan  akuntansi  budaya  yelim  yang  digunakan  sebagai  pembiayaan  dalam upacara pelantikan Orang Kay. Penelitian ini diharapkan dapat menambah keberagaman praktik akuntansi di dalam Suku yang ada di Indonesia.

## STUDI LITERATUR

## Akuntansi Publik
Menurut (Mahsun, 2006) sektor publik yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyedia barang atau jasa untuk publik yang dibayar melalui pendapatan negara atau pajak. Menurut (Erlina et al., 2015) akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang dipakai untuk mencatat  peristiwa  ekonomi  pada  organisasi  yang  tidak  berorientasi  pada  laba  atau  nirlaba. Pengertian  akuntansi  sektor  publik  menurut  (Mardiasmo,  2009)  merupakan  alat  informasi  bagi pemerintah sebagai manajemen ataupun bagi publik. Dalam beberapa hal akuntansi sektor publik memiliki  perbedaan  dengan  akuntansi  sektor  swasta.  Perbedaan  ini  dikarenakan  oleh  adanya lingkungan  yang  memberikan  pengaruh.  Menurut  (Biduri,  2018)komponen  lingkungan  yang berpengaruh  terhadap  sektor  publik  yaitu  : faktor  ekonomi,  faktor  politik,  faktor  kultural,  dan faktor demografi.
Menurut  (Rachmat,  2010)  secara  garis  besar  akuntansi  publik  dibedakan  menjadi  dua  yaitu akuntansi  pemerintahan  dan  akuntansi  sosial.  Akuntansi  pemerintahan  menyediakan  data  atau informasi terkait dengan transaksi keuangan yang terjadi pada pemerintah baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kepada publik dan pihak yang berkepentingan.  Sedangkan akuntansi sosial  adalah  akuntansi  yang  diterapkan  pada  organisasi  publik  yang  bersifat  nirlaba  atau nonprofit  dan  bersifat  non  pemerintahan.  Akuntansi  pemerintahan  terbagi  menjadi  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Didalam akuntansi pemerintahan terdapat standar yang diterapkan dalam  menyusun  dan  menyajikan  laporan  keuangan.  Standar  tersebut  disingkat  dengan  SAP (Standar  Akuntansi  Pemerintahan).  SAP  ditetapkan  sesuai  dengan  PP  No.71  Tahun  2010. Sedangkan  akuntansi  sosial  merupakan  akuntansi  yang  menyusun  catatan  dan  pelaporan  atas lembaga/organisasi yang bersifat nirlaba. Akuntansi sosial banyak dipakai oleh organisasi sektor publik, seperti lembaga keagaman, yayasan, rumah sakit, lembaga masyarakat, dan lain-lain.

## Pengaruh Budaya Terhadap Akuntansi
Dalam  setiap  daerah  praktik  akuntansi  dapat  terpengaruhi  oleh  faktor-faktor  lingkungan
seperti  faktor  ekonomi,  faktor  politik,  faktor  kultur,  dan  faktor  demografi.  Sudah  banyak dilakukan  penelitian  terkait  isu  pengaruh  budaya  terhadap  perilaku  dalam  sistem  sosial.  Namun dampaknya  terhadap  praktik  akuntansi  merupakan  bidang  penelitian  yang  baru.  Budaya  berasal dari  bahasan  sansekerta  yaitu  buddahyah,  bentuk  tunggalnya  yaitu  buddhi  (budi  atau  akal) diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan budi dan akal dari manusia. Budaya merupakan cara hidup  yang  dimiliki  oleh  suatu  kelompok  dan  diwariskan  dari  generasi  ke  generasi.  Budaya terbentuk  dari  berbagai  unsur  meliputi  agama,  politik,  adat  istiadat,  bahasa,  pakaian,  bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan setting pikiran yang menjadi pembeda antara suatu kelompok manusia  dengan  kelompok  lainnya.  Budaya  lokal  merupakan  bentuk  dari  nilai-nilai  lokal  dari hasil pemikiran dan perilaku masyarakat secara alami seiring dengan berjalannya waktu  (Asih L et al., 2019)
Dalam  penelitian  (Gray  S,  1998)berpendapat  jika  nilai  budaya  dalam  suatu  negara  atau daerah memberikan pengaruh terhadap sifat sistem akuntansinya. Wawasan mengenai bagaimana nilai-nilai  lokal  dapat  berpengaruh  terhadap  perlakuan  akuntansi  yang  akhirnya  berdampak terhadap  pengungkapan  keuangan  menjadi  penting  untuk  memastikan  komparabilitas  pelaporan keuangan  di  masing-masing  daerah  sesuai  dengan  budayanya  (Priyastiwi,  2016).  Dalam penelitian  (Priyastiwi,  2016)  juga  dijelaskan  bahwa  budaya  individualitas,  maskulin,  dan  serta penghindaran  ketidakpastian  akan  mempengaruhi  perusahaan  dalam  mengungkapkan  informasi yang  lebih  komprehensif.  Penelitian  (Hughes  S,  2009)  menemukan  bahwa  karakteristik  budaya berpengaruh terhadap kemampuan fresh graduate auditor dalam melakukan peninjauan prosedur analitis yang membutuhkan perubahan prediksi di akun neraca.
Dari  beberapa  hasil  penelitian  tersebut,  menunjukkan  budaya  mempengaruhi  cara  individu atau  kelompok  dalam  praktik  akuntansi  termasuk  penyusunan  laporan  keuangan.  Sebagian akuntan  atau  individu  yang  berasal  dari  budaya  berbeda,  maka  dalam  menginterpretasikan akuntansi memungkinkan dilakukan  dengan  cara  yang  berbeda.  Dengan kata lain  budaya  dalam praktik  akuntansi  dapat  berpengaruh  terhadap  peran  atau  hasil  interaksi  antara  informasi akuntansi dengan perilaku penyaji laporan keuangan.

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  adalah  konsep  yang  tidak  bisa  terpisah  dari  aspek  kehidupan.  Pengertian akuntabilitas  menurut  (Lukito  et  al.,  2014)  merupakan  kewajiban  lembaga  /  penyedia  layanan publik  untuk  menjelaskan  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan  seluruh  keputusan  serta pertanggungjawaban  dari  kinerjanya.  Akuntabilitas  atau  “tanggung  jawab”  pada  umumnya diartikan  sebagai  kewajiban  atau  keharusan  untuk menanggung  dan  menjawab  dengan  kata  lain yaitu keharusan untuk menanggung akibat yang timbul dari suatu perilaku atau perbuatan dalam rangka  menjawab  suatu  permasalahan  dan  persoalan.  Akuntabilitas  dikaitkan  dengan  konsep Amanah dimana setiap individu dalam praktik bisnis harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan yang diwujudkan dalam bentuk sebuah laporan keuangan (Susilowati L, 2017).  Akuntabilitas  adalah  kesesuaian  antara  aturan  dengan  pelaksanaan  kerja.  Akuntabilitas sangat  penting  dalam  rangka mencegah  terjadinya fraud  (korupsi).  Dengan adanya  akuntabilitas berarti  bahwa  suatu  proses  penganggaran  baik  dari  perencanaan  dan  pelaksanaan  dapat dipertanggungjawabkan.  Akuntabilitas  dapat  dibagi  menjadi  2  macam  (Mahmudi,  2015)  yaitu Akuntabilitas  Vertikal  (Pertanggungjawaban  kepada  pimpinan  /  otoritas  yang  lebih  tinggi)  dan Akuntabilitas  Horizontal  (Pertanggungjawaban  kepada  publik  atau  kalangan  umum  yang  tidak memiliki hubungan antara atasan dengan bawahan).
Sedangkan  menurut  Sheila  Elwood  dalam  (Manggaukang  R,  2006)  terdapat  empat  jenis akuntabilitas,  yaitu  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  hukum  dan  peraturan,  akuntabilitas program,  dan  akuntabilitas  kebijakan.  Schedler  dan  Plano  dalam  (Manggaukang  R,  2006) menyebutkan bahwa ada lima jenis akuntabilitas, yaitu Akuntabilitas fiskal (tanggung jawab atas dana  publik),  Akuntabilitas  legal  (tanggung  jawab  mematuhi  hukum),  Akuntabilitas  program (tanggung  jawab  dalam  menjalankan  program),  Akuntabilitas  proses  (tanggung  jawab  dalam
melaksanakan prosedur), Akuntabilitas outcome (tanggung jawab atas hasil). Dari berbagai jenis akuntabilitas  yang  telah  dipaparkan,  maka  penyelenggaraan  pengelolaan  keuangan  dalam pembiayaan  upacara  adat  pelantikan  Orang  Kay  Suku  Kei  termasuk  dalam  akuntabilitas  fiskal yang  bersifat  horizontal  karena mempertanggungjawabkan  penggunaan  atas  dana  publik  kepada masyarakat Suku Kei termasuk kepala marga.

## Etnometodologi
Etnometodologi  pertama  kali  dikenalkan  oleh  Harold  Garfinkel  sebagai  kajian  dan  metode pada tahun 1967 melalui karyanya yang berjudul “Studies in Etnomethodology” (Heritage, 2015) Kata  etnometodologi  merupakan  gabungan  dari  tiga  kata  Yunani,  “etnos”,  “metodas”,  dan “logos”.  “Etnos”  beararti  orang,  “metodas”  berarti  metode,  dan  “logos”  artinya  ilmu.  Secara harfiah etnometodologi memiliki pengertian sebagai ilmu tentang metode yang digunakan dalam meneliti  bagaimana  kehidupan  dapat  tercipta  dan  dipahami  dari  suatu  individu  (Rahardjo  M, 2018). Dengan kata lain, etnometodologi merupakan ilmu atau teori yang didasari oleh paradigma sosial  dan  dilandasi  oleh  tindakan  sosial.  Menurut  Garfinkel  etnometodologi  memusatkan perhatian  pada  kegiatan  yang  dilakukan  individu  sehari-hari.  Etnometodologi  tidak  terstruktur, namun  terfokus  bagaimana  suatu  individu  membangun  kesadaran  dan  kepahaman  akan  struktur (Ritzer G, 2014)
Dalam  etnometodologi  ada  beberapa  konsep  dasar  yaitu  indeksikalitas,  refleksivitas  dan akuntabilitas.  Indeksikalitas  merupakan  pencarian  ungkapan  atau  bahasa  tubuh  yang  muncul diantara  individu  atau  komunitas.  Indeksikalitas  digunakan  untuk  memahami  situasi  tertentu dengan  menggunakan  unsur  kalimat  yang  terdapat  pada  konteks  situasi  tersebut.  Berdasarkan konsep  indeksikalitas  tersebut,  maka  dalam  etnometodolofi  diharuskan  mampu  menempatkan dirinya  pada  situasi  yang  dimaksud  para  anggota  bukan  memaksakan  interpretasinya  mengenai realitas  kepada  para  anggota  (Mulyana,  2008)  Selanjutnya  relfleksivitas  adalah  konsep  yang berpedoman  pada  usaha  anggota  untuk  mempertahankan  anggapan  terkait  dengan  realita  sosial. Ketika  anggota  memiliki  anggapan  tertentu,  secara  bersamaan  ia  berusaha  untuk  membangun realita dan mempertahankan anggapannya. Dari anggapan itulah peneliti dapat membangun dunia sosial  secara  teratur.  Selanjutnya  akuntabilitas  yang  dimaksudkan  yaitu  peneliti  melukiskan, menganalisa, mengkritik atau mengidealkan sebuah situasi khusus sebagai penjelas dari penyebab situasi tersebut. Dalam memahami aktivitas dari suatu kelompok (Garfinkel H, 1967) ada empat tahap  analisis,  yaitu  analisis  indeksikalitas,  analisis  refleksivitas,  analisis  aksi  kontekstual,  dan penyajian pengetahuan akal sehat tentang struktur sosial.

## Kepala Adat Suku Kei (Orang Kay)
Di  Kepulauan  Kei  terdapat  22  Ratschaap  (wilayah  adat)  dimana  masing-masing  Ratschaap dipimpin  oleh  seorang  raja  atau  rat.  Berdasarkan  cerita  leluhur,  banyak  pendatang  bergabung datang  ke  Kepulauan  Kei,  maka  diperlukan  pemerintahan  yang  menaungi  seluruh  masyarakat. Pemerintahan  adat  di  masyarakat  suku  Kei  terbagi  dalam  3  tingkatan  pemerintahan  yaitu Ratschaap, Ohoi, dan Soa. Berikut ini uraian jabatan-jabatan dalam adat Suku Kei :
1. Rat atau Raja
Rat  atau  Raja  adalah  kepala  pemerintahan  di  tingkat  Ratschaap.  Tugasnya  adalah mengkoordinir tugas pemerintahan yang dilakukan oleh Orang Kay, menyelesaikan persoalan yang  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Orang  Kay  termasuk  pelanggaran  terhadap  adat  serta menjaga dan mempertahankan hukum adat.
2. Kapitan (Akbitan) dan Mayor Merupakan  jabatan  bagi  panglima  perang.  Tugasnya  yaitu  membantu  Raja  dalam menyelesaikan pelanggaran hukum adat terutama yang berhubungan dengan peperangan
3. Orang Kay
Orang  kay merupakan  pemangku  adat tingkat ohoi  di  kepulauan Maluku  sekaligus  menjabat sebagai  kepala  ohoi/  kepala  desa.  Ohoi  merupakan  sebuah  organisasi  untuk  mempersatukan faam (marga)
4.Tuan Tan/Toran Nuhu Tuan Tan adalah tuan tanah yang bertugas menjaga batas-batas tanah.

## 5. Dir’u, Ham Wang atau Wawat
Dir’u  merupakan  pemuka  yang  ahli  dalam  berbicara  dan  dianggap  adil  dalam  melakukan pembagian. Nasehat dan pengalamannya didengar untuk kebaikan bersama.
6. Dewan Saniri
Dewan  Saniri  merupakan  dewan  perwakilan  yang  beranggotakan  kepala  marga.  Tugasnya memberikan nasehat mengenai pemerintahan kepada Orang Kay.
7. Mitu Duan (Pemuka Berhala)
Mitu  Duan  bertugas  memimpin  upacara  adat,  memimpin  doa  dan  persembahan  maupun memohon keselamatan bagi seluruh warga.
8. Marinyo
Marinyo  adalah  jabatan  bagi  pesuruh  kampung  yang  bertugas  menyampaikan  perintah  atasan kepada masyarakat.
9. Kepala Soa
Kepala  soa  adalah  jabatan  yang  hampir  sama  dengan  Orang  Kay  akan  tetapi  terbatas  dalam wilayah dusun. Kepala soa membawahi satu atau beberapa marga.
Kebijakan  pemerintah  daerah  Maluku  Tenggara  dalam  penguatan  peran  adat  desa  sebagai penyelenggara pemerintahan sebagai bentuk desentralisasi kewenangan ke daerah tertuang dalam Peraturan  Daerah  Nomor  03  Tahun  2009  tentang  Ohoi  dan  Ratschaap.  Struktur  pemerintahan Ohoi tergabung dengan struktur adat.
Gambar 1. Struktur pemerintahan ohoi berdasarkan Perda Kab.Maluku Tenggara No.03/20
Sumber : (Laimeheriwa S.H., 2020)

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian  kualitatif  menurut  (Creswell  J  W,  2017)  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan mengeksplorasi dan memahami makna (arti) pada individu atau sekelompok orang yang berasal dari  permasalahan  sosial.  peneliti  menggunakan  design  penelitian  studi  etnometodologi.  Design etnometodologi  merupakan  pendeketan  yang  berusaha  untuk  menggambarkan  tentang  perilaku atau  Tindakan  individu  dalam  lingkup  “etniknya”  atau  budayanya  yang  berkaitan  dengan  pola interaksi dan kajian yang mengarah pada pemahaman makna yang ada didalam kehidupan suatu kelompok  (Fatchan  P  A,  2015).  Penggunaan  pendekatan  ini  mengarah  terhadap  kajian  sejarah atau  kultural.    Etnometodologi  bertujuan  untuk  menganalisa  dan  menafsirkan  kebudayaan, memahami  cara  hidup  orang  lain  dari  sudut  pandang  masing-masing  individu.  Teknik pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisa datanya menggunakan alur sebagai berikut :

## Gambar 2. Teknik Analisis Data

## Sumber : diolah penulis (2023)

## HASIL
Suku Kei sangat kental dengan adat dan budaya. Salah satu tradisi adat budaya yang dianggap paling  sakral  adalah  upacara  adat  Pelantikan  Orang  Kay.  Pelantikan  Orang  Kay  dilakukan  lima tahun  sekali.  Pada  Suku  Kei  upacara  adat  Pelantikan  Orang  Kay  dilakukan  melalui  dua  cara, pertama  dilakukan  dengan  cara  adat.  Kedua,  dilakukan  dengan  cara  pemerintahan.  Karena menggabungkan  proses  pelantikan  secara  adat  dan  pemerintahan  maka  dalam  hal  pembiayaan juga  terdapat  beberapa  sumber  pembiayaan  dari  upacara  adat  Pelantikan  Orang  Kay.  Sumber pembiayaan tersebut berasal dari yelim, dana desa, dan dana hibah pemerintah kota. Berdasarkan hasil  wawancara  terdapat  beberapa  nilai  kearifan  lokal  Suku  Kei,  pembiayaan,  serta pengungkapan  akuntansi  dalam  upacara  pelantikan  Orang  Kay.  Seperti  yang  disajikan  dalam tabel berikut ini :
Tabel 1. Indeksikalitas dan Refleksivitas Nilai Kearifan Lokal Suku Kei
Indeksikalitas Refleksivitas Ain Tung Ain (Tolong-Menolong)
• Tercermin dari adanya tradisi budaya Yelim Nilai Kearifan Lokal Nab’lo (Jujur)
• Dalam pengelolaan keuangan memegang prinsip yang ada di
Hukum Adat “ Itwait Teblo Uban Ruran (Hidup sejujur-jujurnya dan berjalan tegak lurus)”
O mu k’was (Tanggung Jawab)
• Adanya akuntabilitas atas penerimaan serta pengeluaran dari budaya yelim
Sumber : diolah penulis (2023)
Dari tabel 1 yang berisi tentang hubungan analisis indeksikalitas dan refleksivitas tentang Nilai Kearifan  Lokal  Suku  Kei,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Nilai  Kearifan  Lokal  Suku  Kei didasarkan  pada  hukum  Adat  yang  menjadi  pedoman  bagi  masyarakat  Suku  Kei  yaitu  berdasar “Hukum  Adat  Larvul  Ngabal”  yaitu,  memiliki  saling  “ Ain  Tung  Ain (tolong-menolong)” menanggung beban bersama yang tercermin dalam budaya yelim, “ Nab’lo (Kejujuran)”, dan “ O mu k’was (tanggung jawab)”.
Dalam  upacara  adat  pelantikan  Orang  Kay  terdapat  dua  kali  pelantikan.  Pertama  pelantikan dengan cara adat dan pelantikan kedua dengan cara pemerintahan. Hal ini dikarenakan Orang Kay terpilih  secara  adat  menjabat  sebagai  kepala  adat  dan  secara  pemerintahan  menjabat  sebagai kepala di tingkat ohoi (desa). Dalam pembiayaan upacara adat pelantikan orang kay terdapat tiga sumber pembiayaan, yaitu budaya yelim, dana desa, dan dana hibah pemerintah kota. Hal ini akan digambarkan pada Tabel 2 berikut ini :
Tabel 2. Indeksikalitas dan Refleksivitas Pembiayaan Upacara Adat Pelantikan Orang Kay
Indeksikalitas
Refleksivitas
Sumber pembiayaan : Budaya yelim, dana desa, hibah pemerintah kota
Pembiayaan Upacara Adat Pelantikan Orang Kay
Alokasi Pembiayaan :
• Yelim: Kebutuhan internal keluarga dan pembiayaan dalam
persiapan pelantikan Orang kay
secara adat
• Dana desa dan dana hibah pemerintah kota : pembiayaan pelantikan Orang Kay secara pemerintahan
Akumulasi Penerimaan dan Pengeluaran
Budaya Yelim
• Penerimaan: Rp85.625.000,00 (berupa uang dan bahan)
• Pengeluaran: Rp85.345.000,00
Sumber : diolah penulis (2023)
Dari tabel 2 mengenai analisis indeksikalitas serta refleksivitas terkait pembiayaan upacara adat pelantikan Orang Kay, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan untuk acara pelantikan Orang Kay  terdapat  tiga  sumber  pembiayaan.  Untuk  pelantikan  secara  adat  menggunakan  pembiayaan yang bersumber dari yelim sedangkan pelantikan secara pemerintahan menggunakan sumber dana dari  anggaran  dana  desa  dan  hibah  pemerintah  kota.  Yelim  yang  terkumpul  berupa  uang  dan bahan.  Total  uang  dan  bahan  jika  diakumulasikan  adalah  sebesar  Rp.85.000.000,00.  Alokasi yelim  adalah  untuk  kebutuhan  internal  keluarga  dalam  persiapan  pelantikan.  Seperti  digunakan untuk  menyiapkan  suguhan  untuk  orang  yang  datang  membawa  yelim.  Alokasi  dana  desa digunakan untuk biaya persiapan pemilu seperti sewa sound sistem, tenda, biaya rapat konsultasi dan  koordinasi,  dan  pendataan  pemilih.  Sedangkan  alokasi  dana  bantuan  dari  pemerintah  kota digunakan untuk hari H pelantikan dan tambahan biaya konsumsi.
Dalam  upacara  adat  pelantikan  Orang  Kay  terdapat  praktik  akuntansi  yang  didasarkan  oleh nilai-nilai  kearifan  lokal.  Praktik  akuntansi  tersebut  tercermin  dalam  siklus  pengelolaan keuangan.  Tabel  3  memperlihatkan  adanya  implementasi  nilai  kearifan  lokal  dalam  siklus pengelolaan keuangan upacara pelantikan Orang Kay.

## Tabel 3. Indeksikalitas dan Refleksivitas Pengungkapan Akuntansi Budaya Yelim
Indeksikalitas Refleksivitas Siklus Pencatatan :
Secara sederhana dicatat sebagai pos pemasukan dan pos pengeluaran
Praktik Akuntansi dalam Pengelolaan Pembiayaan Budaya Yelim pada Upacara Adat Pelantikan Orang Kay Suku Kei
Siklus Pelaporan : Catatan tersebut dimasukkan dalam laporan kas keluarga marga Tarantein.
Siklus PertanggungJawaban : Pada Akhir acara penerimaan serta pengeluaran dari Yelim akan dipertanggungjawabkan kepada kepala marga dan masyarakat yang memberi yelim.
Sumber : diolah penulis (2023)

## PEMBAHASAN
Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang  terdapat  dapat  Hukum  Larvul  Ngabal  tersebut  tercermin dan  berkaitan  dengan  pembiayaan  dalam  Upacara  Adat  Pelantikan  Orang  Kay.  Nilai  kearifan lokal Ain  Tung  Ain (tolong-menolong)  tercermin  dalam  bentuk  Budaya  Yelim  yang  diberikan oleh  setiap  masyarakat  kepada  masyarakat  lainnya  yang  sedang  menyelenggarakan  acara  atau hajatan.  Hal  ini  merupakan  wujud  rasa  toleransi  dan  kepedulian  antar  masyarakat  di  Suku  Kei dalam meringankan beban sesama. Nilai kearifan lokal suku Kei selanjutnya yaitu Nab’lo (Jujur). Masyarakat Suku Kei hidup dengan sejujur-jujurnya, sesuai dengan petuah leluhur yang menjadi pokok pandangan hidup masyarakat kei yaitu “ Itwait Teblo Uban Ruran ” yang artinya kita hidup sejujur-jujurnya  dan  tetap  berjalan  tegak  lurus.  Nilai  kearifan  lokal  ini  tercermin  dalam  proses pertanggungjawaban  dari  Yelim  yang  dipakai  sebagai  pembiayaan  dari  upacara  adat  pelantikan Orang  Kay.  Jadi,  masyarakat  Suku  Kei  sangat  menjunjung  kejujuran  agar  tetap  dapat  menjaga persatuan dan kebersamaan yang harmonis. Nilai kearifan lokal Suku Kei berikutnya yaitu O Mu K’was (tanggung jawab). Jika dikaitkan dengan upacara adat pelantikan Orang Kay yaitu adanya pertanggungjawaban  terhadap  Yelim  yang  telah  diberikan  oleh  masyarakat  Suku  Kei  untuk membantu  keluarga  calon  Orang  Kay.  Dalam  pemilihan  kriteria  Orang  Kay  atau  Kepala  Ohoi selain  harus  berasal  dari  marga  Tarantein  karena  marga  tersebut  dianggap  sebagai  marga  yang kuat dan pantas menjadi pemimpin, masyarakat Suku Kei juga mempertimbangan beberapa faktor lain, seperti latar belakang pendidikan, kedudukan sosial, dan kemampuan memimpin.
Pembiayaan  ritual  upacara  adat  pelantikan  Orang  Kay  menggunakan  tiga  sumber pembiayaan yaitu Yelim, dana desa, dan dana hibah pemerintah kota. Pelantikan Orang Kay atau Kepala Ohoi di Suku Kei melalui dua tahap, pertama dilantik secara adat dan yang kedua dilantik secara pemerintahan.  Hal  tersebut  dikarenakan  Orang  Kay  terpilih  sekaligus  menduduki  jabatan sebagai  Kepala  Ohoi  (Kepala  Desa).  Sumber  pembiayaan  yelim  berfungsi  sebagai  pembiayaan acara  pelantikan  Orang  Kay  secara  adat.  Sedangkan  dana  desa  dan  dana  hibah  dari  pemerintah daerah  berfungsi  sebagai  pembiayaan  untuk  pelantikan  Orang  Kay  atau  Kepala  Ohoi  dari  sisi pemerintahan.  Besaran  yelim  yang  terkumpul  sebagai  pembiayaan  dari  acara  pelantikan  Orang Kay  (Kepala  Ohoi)  yaitu  Rp85.625.000,00.  Nominal  tersebut  tidak  hanya  berupa  uang,  namun juga berupa bahan seperti sembako, emas adat, dan hewan yang akan disembelih. Besaran yelim yang  diberikan  tidak  ditentukan  karena  yelim  bersifat  sukarela  berdasarkan  keikhlasan  dan ketulusan  memberi.  Oleh  karena  itu,  yelim  tidak  dapat  disusun  atau  direncanakan  anggarannya karena kuantitasnya tidak memiliki nilai yang pasti.
Berikut  ini  data  yang  didapatkan  dari  bendahara  pelantikan  yang  berupa  rincian sederhana dari pos pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan budaya yelim :
Tabel 4. Catatan Penerimaan dan Pengeluaran Yelim dalam Pembiayaan Pelantikan Orang Kay
Pos Keterangan Rincian Jumlah Pemasukan Uang Rp15.380.000 Beras 25 Karung Rp  7.500.000 Gula 10 Karung Rp  7.500.000 Tepung 8 Karung Rp  2.120.000 Minyak goreng 13 Gen Rp  1.625.000 Air mineral 60 Karton Rp  1.500.000 Hewan Sembelih Rp50.000.000 Total Rp85.625.000 Pengeluaran Sewa Tenda (2hari)   5 Unit (@700.000/hari) Rp  7.000.000 Sewa Sound System (2 hari) 3 set (@900.000/hari) Rp  5.400.000 Sewa kursi (2 hari) 300 unit (@2.500/hari) Rp   1500.000 Sewa kendaraan (5 mobil) 5 unit (@250.000/hari) Rp  1.250.000 Perlengkapan adat (1 belang) 1 unit (@belang 150.000) Rp     150.000 Konsumsi 2 hari Rp70.245.000 Total Rp85.245.000 Surplus Rp     380.000 Sumber : bendahara pelantikan (2023)
Dalam  pembiayaan  acara  pelantikan  Orang  Kay  juga  memiliki  siklus  pengelolaan keuangan.  Pengelolaan  yelim  melalui  siklus  pelaksanaan,  pelaporan,  serta  pertanggungjawaban. Akan  tetapi  dalam  siklus  pengelolaan  yelim  tidak  melalui  tahap  perencanaan  atau  penyusunan anggaran.  Setelah  penerimaan  yelim,  selanjutnya  yelim  tersebut  di  catat  didalam  kas  keluarga Marga Tarantein. Pencatatan yang dilakukan juga masih sederhana, hanya berupa pemasukan dan pengeluaran.  Ini  berarti  yelim  mengalami  siklus  pengelolaan  keuangan  yaitu  pencatatan.  Yelim merupakan  sumbangan  sukarela  yang  diberikan  oleh  masyarakat  Suku  Kei  lainnya  kepada orang/keluarga yang memiliki acara atau hajatan. Catatan atas penggunaan yelim akan dilaporkan kepada  kepala  soa  (kepala  marga)  dan  kepada  orang  yang  memberi  yelim.  Pelaporan  tersebut sebagai  bukti  tanggungjawab  dan  rasa  terimakasih  kepada  masyarakat  yang  telah  membantu memberikan  yelim  untuk  pembiayaan  acara  pelantikan  Orang  Kay.  Pencatatan  dan  pelaporan yelim  merupakan  bentuk  implementasi  asas  pengelolaan  keuangan  yaitu  asas  akuntabilitas  dan asas transparansi.
Pengelolaan keuangan dari yelim ini didasarkan hak kepemilikan orang lain seperti yang tertuang pada pasal 7 dari hukum Larvul Ngabal yang berbunyi “Hira i ni fo i ni, it did fo it did (milik orang tetap milik mereka, milik kita tetap milik kita)”. Jadi, dasar dalam pengelolaan yelim yaitu  kepercayaan masyarakat  akan  larangan  mengambil  hak  milik  orang  lain.  Jika  larangan  ini dilanggar  maka  akan  akan  ada  sanksi  sesuai  hukum  adat.  Penyelesaian  pelanggaran  dilakukan oleh  Kepala  Soa,  Orang  Kay,  atau  Raja  secara  berjenjang  apabila  tingkatan  yang  paling  rendah tidak  dapat  menyelesaikan  persoalan.  Sanksi  ditentukan  berdasarkan  keputusan  sidang  majelis kerapatan adat (dewan seniri).
Dari  hal  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  masih  banyak  Nilai  Kearifan  Lokal  dari masyarakat  Suku  Kei  yang  mempengaruhi  tata  cara  kehidupan  masyarakat  suku  Kei.  Termasuk berpengaruh terhadap proses pelantikan Orang Kay atau Kepala Ohoi. Dalam siklus pengelolaan keuangan yelim terdapat pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaannya, yelim tidak dapat disusun atau direncanakan anggarannya karena nominal atau kuantitasnya tidak dapat diprediksi. Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta  pemahaman  atas  praktik  akuntansi  budaya  dalam  pembiayaan  upacara  adat.  Penelitian  ini juga  dapat  menambah  nilai  dalam  khazanah  ilmu  akuntansi,  khususnya  terkait  hubungan  antara praktik akuntansi dengan kebudayaan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber acuan atau referensi bagi akademis yang ingin memperluas dan mendalami pemahaman terkait praktik akuntansi  dalam  suatu  kebudayaan.  Selain  itu  manfaat  bagi  pemerintah  daerah  Maluku  adalah untuk  melestarikan  warisan  budaya  Yelim  sebagai  pembiayaan  dan  wujud  saling  tolong- menolong dalam masyarakat Suku Kei.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  pembiayaan pelantikan  Orang  Kay  terdapat  tiga  sumber  pembiayaan.  Dana  desa  dan  hibah  pemerintah digunakan  sebagai  pembiayaan  pelantikan  secara  pemerintahan,  sedangkan  budaya  yelim digunakan  sebagai  pembiayaan  pelantikan  secara  adat.  Pembiayaan  budaya  yelim  kuantitasnya tidak  ditentukan  dan  tidak  bisa  dianggarkan.  Oleh  karena  itu  pengungkapan  akuntansi  terhadap budaya  yelim  hanya  melalui  proses  pencatatan,  pelaporan,  serta  pertanggungjawaban  kepada kepala  soa  (marga).  Pengungkapan  serta  praktik  akuntansi  yang  dilakukan  oleh  Suku  Kei  ini berdasarkan  nilai  kearifan  lokal Ain  Tung  Ain (Tolong-menolong)  dalam  bentuk  budaya  yelim, Nab’lo (Jujur),  dalam  bentuk  pencatatan  budaya  yelim,  serta O  Mu  K’was (Tanggung  Jawab) yang diimplementasikan dalam akuntabilitas dari budaya yelim.

## REFERENSI
Andani,  N.  (2017).  Akuntansi  Pernikahan  Muslim  Bali  (Studi  Etnografi  di  Kampung  Lebah).
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis .
Asih  L,  Wardana,  Gunadi,  Sari,  Cahyani  R,  &  Ningsih.  (2019).  Pegaruh  Budaya  Lokal  Dalam
Praktek  Akuntansi  Organisasi  Perangkat  Desa  Gobleg. Jurnal  Ilmu  Akuntansi  Dan Humainika .
Biduri, S. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik . Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
Creswell J W. (2017). Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mix Methode Approach . SAGE Publication Ltd.
Erlina, Rambe O.S, & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual . Salemba Empat.
Fatchan P A. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Etnografi dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial . Penerbit Ombak.
Garfinkel H. (1967). Studies In Ethnomethodology . Prentice Hall.
Gray S. (1998). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting systems internationally. Abacus .
Heritage,  J.  C.  (2015). Etnometodologi.  In   Giddens,   A.   and   Turner,   J.  (eds). Social Theory Today: Panduan Sistematis, Tradisi, dan
Tren    Terdepan    Teori    Sosial . Pustaka Belajar.
Hughes  S.  (2009).  The  Impact  of  Cultural  Environment  on  Entry  Level  Auditors  Abilities  to Perform  Analytical  Procedures  . Journal  of  International  Accpunting,  Auditing,  and Taxation .
Laimeheriwa S.H. (2020). Dinamika Pemerintahan Desa Adat Di Maluku Tenggara. Jurnal Ilmu Pemerintahan .
Lukito,  Penny,  &  Kusumawati.  (2014). Membumikan  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Kinerja Sektor Publik : Tantangan Demokrasi ke Depan . PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua . BPEE Yogyakarta.
Mahsun,  M.  (2006). Pengukuran  Kinerja  Sektor  Publik :  Cetakan  Pertama .  Penerbit  BPFE- Yogyakarta.
Manggaukang R. (2006). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi . UMM Press.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik . Andi Yogyakarta.
Mulyana. (2008). Etnometodologi : Selayang Pandang. Media KOM .
Priyastiwi.  (2016).  Pengaruh  Budaya  Terhadap  Akuntansi  Auditing  dan  Praktik  Akuntansi Internasional. Jurnal Riset Manajemen .
Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintahan . CV Pustaka Setia.
Rahardjo M. (2018). Apa Itu Studi Etnometodologi?
Http://Repository.Uinmalang.Ac.Id/2435/1/2435.Pdf.
Ritzer G. (2014). Teori Sosiologi Modern Edisi Ketujuh . Kencana.
Susilowati  L.  (2017).  Tanggung  jawab,  Keadilan,  dan  Keberanian  Akuntansi  Syariah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma .