## Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  No. 9 Tahun 1975 dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam

## Muchimah
Fakultas S yari’ah I AIN Purwokerto E-mail: muchimah@iainpurwokerto.ac.id

## Abstrak
Peraturan  Pemerintah  No  9  Tahun  1975  terkait  pelaksanaan  perkawinan  dibuat  Untuk mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 yang belum berjalan sebagaimana  mestinya.  Tulisan  ini  mengkaji  tentang  Peraturan  Pemerintah  terkait pelaksanaan  perkawinan  dari  perspektif  sosiologi  dan  antropologi  hukum  islam. Walaupun aturan sudah ada, tetapi sebagian masyarakat masih melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan. Hal tersebut secara antropologis sama dengan melepaskan perlindungan yang  diberikan  pemerintah  kepada  rakyatnya  demi  berjalannya  suatu  aturan.    Padahal dalam  lingkungan  sosiologi  hukum  Islam,  perlindungan  tersebut  merupakan  tolak  ukur atas  penilaian  masyarakat  di  lingkungan  sosial.  Karenanya  tujuan  dari  penulisan  ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut PP. No. 9 Tahun 1975 tentang UU Perkawinan dalam perspektif sosio-antropologis Hukum Islam.
Kata kunci : perturan perundang-undangan, sosio-antropologis, hukum Islam

## Abstract
Government  Regulation  No.  9  of  1975  related  to  the  implementation  of  marriage  was made to support and maximize the implementation of Law No. 1 of 1974 which had not yet  proceeded  properly.  This  paper  examines  Government  Regulations  related  to  the implementation  of  marriage  from  the  perspective  of  sociology  and  anthropology  of Islamic  law.  Although  the  rules  already  exist,  some  people  still  carry  out  marriages without  being  registered.  This  is  anthropologically  the  same  as  releasing  the  protection provided  by  the  government  to  its  people  for  the  sake  of  a  rule.  In  the  sociology  of Islamic  law,  protection  is  a  benchmark  for  the  assessment  of  society  in  the  social environment. Therefore the purpose of this paper is to find out how the implementation of marriage according to PP. No. 9 of 1975 concerning the Marriage  Law in the socio- anthropological perspective of Islamic Law.
Keywords : regulations on legislation, socio-anthropological, Islamic law

## A. Pendahuluan
Proses pembuatan Undang- undang  Perkawinan  (UUP)  membutuh- kan waktu yang lama. Adanya perbedaan  pandangan  merupakan  salah
satu  alasan  dibutuhkannya  proses  yang cukup  panjang  dalam  penyusunannya. Kala  itu  banyak  pendapat,  kritikan  dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat  muslim  kepada  Dewan

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764
Perwakilan  Rakyat  (DPR)  atau  kepada lembaga tinggi lainnya saat persidangan. Cara  mereka  menyampaikan  pendapat diantaranya  dengan  tulisan-tulisan  di media  sosial,  membuat  surat  pernyataan dan  bahkan  ada  juga  yang  sampai mengerahkan massa. Permasalahan yang menjadi  topik  perdebatan  pada  masa  itu seputar  persoalan  akidah,  kepastian hukum dan perlindungan terhadap kaum wanita. 1
Selain  beberapa  alasan  di  atas, pada  masa  itu  ada  3  kelompok  pembela hukum.  Ada  pembela  hukum  adat, pembela  hukum  Islam  dan  pembela warisan hukum barat. 2 Ketiga kelompok ini yang kemudian menghambat reformasi hukum perkawinan di
Indonesia.  Dimana  adanya  golongan pluralis  dan    sekular  nasionalis  yang saling memperdebatkan eksistensi hukum masing-masing. 3 Dengan  adanya  permasalahan tersebut,  akhirnya  pada  tahun  1950 pemerintah
Republik Indonesia
membentuk  Rancangan  UUP  yang kemudian  dibahas  dalam  sidang  DPR antara  tahun  1958-1959,  walaupun  pada saat  itu  pemerintah  masih  gagal  untuk menjadikannya  sebagai  undang-undang. Barulah pada tahun 1967-1971
bersamaan  dengan  berkuasanya  rezim Orde Baru, DPR-GR kembali membahas dua  RUU  Perkawinan.  RUU  tersebut yaitu RUU yang diajukan oleh
Departemen Agama terkait degan perkawinan  umat  Islam  dan  yang  kedua terkait tentang ketentuan-ketentuan
1 Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia cet. 2 (Jakarta: Prenada media Group, 2015), hlm. 98
2 Ibid., hlm. 203
3 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan  Islam  Di  Indonesia;  Perbandingan Fiqih  Dan  Hukum  Positif (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 02
pokok  perkawinan  yang  diajukan  oleh pemerintah Republik Indonesia. 4 Kegagalan demi kegagalan akhirnya menjadikan pemerintah mengajukan kembali sebuah RUU Perkawinan  kepada  DPR-RI  pada  juli 1973.  Adanya  tanggapan  pro-kontra terkait  beberapa  bagian  penting  dalam RUUP  kala  itu,  akhirnya  membawa kemufakatan. Didapatkannya kata mufakat  menjadikan  DPR  menyetujui RUUP  yang  telah  diajukan  tersebut. Sehingga, diundangkanlah
UU Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam UU no. 1 tahun 1974. 5
Setelah diundangkannya  UU No. 1  tahun  1974,  undang-undang  tersebut belum  bisa  dilaksanakan  secara  efektif. Bersamaan  dengan  diundangkannya  UU tersebut, belum ada Peraturan
Pemerintah  yang  dikeluarkan  terkait pelaksanaan  UU  tersbut.  Sehingga pemerintah membutuhkan  waktu  kurang lebih  15  bulan  sampai  dikeluarkannya PP tentang Pelaksanaan UU No. 1Tahun 1974  yang  resmi  diberlakukan  pada tanggal 1 Oktober 1975. 6
Adanya  PP  tersebut  pada  perja- lannya,  belum  mampu  memaksimalkan berlakunya  UU  Perkawinan  yang  ada. Dimana  masih  ditemukan  beberapa permasalahan  terkait  pernikahan,  seperti terkait  pencatatan  nikah  (masih  banyak masyarakat  yang  belum  mencatatkan pernikahannya),  dan  terkait  poligami (hanya  mengutamakan  kehendak  suami semata).  Realita  tersebut  menggam- barkan  adanya  celah  yang  masih  harus dicermati  secara baik oleh pemerintah.
Sehingga  pembahasan  tentang UU Perkawinan dan Peraturan
4 Bani  Syarif  Maulana, Sosiologi  Hukum Islam  di  Indonesia (Malang:  Aditya  Publishing, 2010), hlm. 110.
5 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan  Agama;  Kumpulan  Tulisan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22
6 Abdul  Halim, Pengadilan  Agama  dan Politik  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 127.

## Volksgeist
Pelaksanaanya penting untuk dikaji lebih mendalam  agar  didapatkan  solusi  atas permasalahan ini. Hal tersebut merupakan  dasar  dari  ditulisnya  tulisan ini. Pembahasan dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut  PP.  No.  9  tahun  1975  dalam Perspektif  Sosiologi  Hukum  Islam  dan Antropologi  Hukum  Islam?  Dengan tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan  perkawinan  menurut  PP.
No.  9  Tahun  1975  tentang  UU Perkawinan  dalam  perspektif  sosio- antropologis Hukum Islam.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, yaitu metode yang menggunakan pendekatan  atau  penelusuran  untuk mengeksplorasi  dan  memehami  gejala sentral. 7 Jenis penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka. Dimana peninjauan  literatur  terkait  Pelaksanaan Perkawinan  Menurut  PP.  No.  9  tahun 1975 yang dibutuhkan. Dengan memberikan suatu gambaran  yang  terperinci  tentang  suatu masalah  yang  khusus  dan setting sosial yang  disebut  dengan  deskriptif  analisis merupakan  sifat  dari  penelitian  ini. 8
Dengan  menggunakan  sifat  penelitian tersebut  kemudian  dianalisis  dengan menggunakan  perspektif  sosio-antro- pologis  Hukum  Islam.  Dari  data-data yang  diperoleh  kemudian  dianalisis dengan  metode  deduktif.  Penelitian  ini bertujuan  ntuk  mengetahui  bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut PP No. 9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  UU Perkawinan  dalam  perspektif  sosio- antropologis Hukum Islam.
7 J.R.  Raco, Metode  Penelitian  Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan keunggulannya (Jakarta:
Grasindo, 2010), hlm. 7
8 Ulber Silalahi, Metode penelitian Sosial (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2010), hlm. 27

## B. Peraturan  Pemerintah  RI  No.  9 Tahun 1975
Peraturan  Pemerintah  memuat aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah undang-undang. Peraturan  Pemerintah  (PP)  ini  dapat diartikan  dengan  ‘peraturan  perundang - undangan  yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana  mestinya’. 9 Selama  PP belum  disahkan,  maka  undang-undang yang  sudah  dikeluarkan  tidak  dapat dijalankan  dengan  efektif.  Hal  tersebut didasarkan  pada  Pasal  5  ayat  (2)  UUD 1945  (sebelum  dan  sesudah  perubahan) yang menyatakan:“ Presiden menetapkan Peraturan  Pemerintah  untuk  menjalan- kan Undang-Undang sebagaimana mestinya”.
Pemahaman  yang  didapat  ketika mengacu pada Pasal tersebut yaitu suatu Peraturan  Pemerintah  itu  dapat  dibentuk ketika  sudah  ada  undang-undangnya. Undang-undang-pun  adakalanya  secara langsung  menyebut  agar  diatur/diatur lebih  lanjut  dalam  peraturan  pemerintah (PP), ataupun sebaliknya. Sebagai pelaksana undang-undang, materi muatan  peraturan  pemerintah  adalah materi yang ada dalam undang-undang. 10 Sebut saja induk dari PP adalah Undang- undang. Sehingga tidak boleh memodifikasi  atau  melakukan  hal  yang sejenis  dengan  hal  tersebut,  karena  PP merupakan  pendukung  terlaksananya sebuah Undang-undang.
Maria  Farida  Indrati  mengutip pernyataan  A.  Hamid  S.  Attamimi  yang memberikan karakteristik terhadap Peraturan Pemerintah.
Beberapa  karakteristik  tersebut adalah;
9 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Ilmu Perundang-undangan (Bandung:  Pustaka  Setia, 2012), hlm. 136
10 Soimin, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  Negara  di  Indonesia (Yoyakarta: UII Press, 2010), hlm. 72

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764
1. Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk  tanpa  terlebih  dahulu ada Undang-undang yang menjadi induknya.
2. Peraturan Pemerintah tidak dapat mencantumkan  sanksi  pidana apabila  Undang-undang  yang bersangkutan tidak mencan- tumkan sanksi pidana.
3. Ketentuan  Peraturan  Pemerintah tidak  dapat  menambah  atau mengurangi  ketentuan  undang- undang yang menjadi induknya
4. Dalam  menjalankan,  menjabar-
kan,  atau  merinci  ketentuan undang-undang,  pereturan  pe- merintah  dapat  dibentuk  meski ketentuan undang-undang tersebut tidak memintanya
secara tegas.
5. Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah  berisi  peraturan  atau gabungan peraturan dan penetapan. Dan peraturan pemerintah  tidak  hanya  berisi penetapan semata. 11
Hukum  perkawinan  di  Indonesia telah  ada  bahkan  sejak  zaman  kerjaan Nusantara,  namun  pada  saat  itu  hukum perkawinan  tidak  memiliki  aturan  yang baku  dan  masih  berbeda-beda  dalam perlaksanaannya di masing-masing daerah,  baru kemudian pada tahun 1954 melalui  undang-undang  No.  32  tahun 1954,  UU   No.  22  tahun  1946  tentang pencatatan  nikah,  talak  dan  rujuk diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya hanya berlaku  di  Jawa  dan  Madura  dan Sumatera,  setelah  melalui  proses  yang panjang  dan  mendapat  penolakkan  dari berbagai kalangan akhirnya pada tanggal  2  Januari  1974  diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
11 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang- undangan  1 (Yogyakarta:  PT.  Kanisius,  2007), hlm. 195
Peraturan Pemerintah dibuat dengan tujuan untuk menjalankan undang-undang  sebagaimana  mestinya. Materi  yang  ada  di  dalamnya  memuat hal  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan undang-undang  yang  menjadi  induknya. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12
UU  No.  12  tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan yang berbunyi; “Materi muatan Peraturan Pemerintah  berisi  materi  untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Lebih  lanjut,  penjelasan  Pasal tersebut menyatakan; Yang dimaksud dengan “menjalankan Undang -Undang sebagaimana  mestinya”  adalah penetapan  Peraturan  Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang  dari  materi  yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Berlandas  pada  bunyi  Pasal  dan penjelasannya  yang  disebutkan  di  atas memberi  pemahaman  bahwa  jika  ada undang-undang yang memerlukan pengaturan dalam menjalankannya, maka presiden diberi wewenang
(delegasi)  oleh  undang-undang  untuk membuat  peraturan  pemerintah.  Hal  ini dimaksudkan agar undang-undang tersebut  bisa  dilaksanakan  sebagaimana mestinya.  Baik  undang-undang  tersebut menentukan  secara  tegas  supaya  diatur lebih  lanjut  dalam  peraturan  pemerintah atau tidak.
Sementara,  jika  menelaah  UU No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, adanya  Peraturan  Pemerintah  yang mengatur pelaksanaanya memang dibutuhkan.  Hal  tersebut  terdapat  dalam Pasal 67 Undang-undang tersebut. Bunyi
Pasal tersebut adalah;

## Volksgeist
1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang
pelaksanaannya  secara  efektif lebih  lanjut  akan  diatur  dengan Peraturan Pemerintah,
2. Hal-hal dalam undang-undang ini yang  memerlukan  pengaturan pelaksanaan,  diatur  lebih  lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan  bahwa  UU  No.  1  tahun 1974  sebenarnya  sudah  berlaku  sejak pengundangannya  (2  Januari  1974). Namun,  agar  berjalan  secara  efektif, Pemerintah akan mengatur
pelaksanaanya  dalam  PP.  Karena  di samping  undang-undang  ini  mengatur ketentuan-ketentuan  yang  pokok,  juga memuat beberapa ketentuan yang menghendaki aturan pelaksanaanya. 12
Oleh karena perlu adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam UUP. Sehingga setelah mengalami  proses  kurang  lebih  lima belas  bulan  semenjak  diundangkannya undang-undang  tersebut,  maka  pada tanggal  1  April  1975  telah  dapat diundangkan  PP.  No.  9  tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian Peraturan Pemerintah tersebut mulai  berlaku  pada  tanggal  1  Oktober 1975  dan  ditempatkan  dalam  Lembaran
Negara RI tahun 1975 No. 12. 13
Dengan  berlakunya  Peraturan Pemerintah  tersebut,  UU  Perkawinan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam Pasal  49  peraturan  pemerintah  ini dinyatakan;
1. Peraturan  Pemerintah  ini  mulai berlaku  pada  tanggal  1  Oktober 1975;
12 Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan Indonesia (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1978), hlm. 7.
13 Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi,
Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 49
2. Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pelaksanaan secara  efektif  dari  Undang- undang  Nomor  1  tahun  1974 tentang Perkawinan.
Peraturan  Pemerintah  No.  9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1  tahun  1974  tentang  Perkawinan diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan pelaksanaan undang- undang tersebut dan memastikan pemberlakuan pelaksanaan undang- undang  tersebut  secara  efektif.  Sudah disebut  sebelumnya,  ketika  peraturan pelaksanaannya  belum  disahkan,  maka UU  Perkawinan  tersebut  belum  bisa dilaksanakan  secara  efektif.  Hal  ini sesuai dengan bunyi Pasal 67 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Peraturan  Pelaksanaan  ini  terdiri atas  10  Bab  yang  meliputi  49  Pasal. Hala-hal yang diatur di dalamnya adalah sebagai berikut;
1. Ketentuan Umum (Bab I: Pasal 1);
2. Pencatatan  Perkawinan  (Bab  II: Pasal 2 s/d Pasal 9);
3. Tatacara  Perkawinan  (Bab  III: Pasal 10 s/d Pasal 11);
4. Akta  Perkawinan  (Bab  IV:  Pasal 12 s/d Pasal 13);
5. Tatacara  Perceraian  (Bab  V:  Pasal 14 s/d Pasal 36);
6. Pembatalan  Perkawinan  (Bab  VI: Pasal 37 s/d Pasal 38);
7. Waktu  Tunggu  (Bab  VII:  Pasal 39);
8. Beristri  Lebih  dari  Seorang  (Bab VIII: Pasal 40 s/d Pasal 44);
9. Ketentuan  Pidana  (Bab  IX:  Pasal 45);
10. Penutup  (Bab  X:  Pasal  46  s/d Pasal 49)
Tentang  ketentuan  mana  dalam
UU Perkawinan  yang disebut dan diatur dalam  Peraturan  Pelaksanaan  tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut;
1. Diberlakukannya UUP (UU
Perkawinan  Pasal  67/PP  Pasal
49)

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764
2. Peraturan yang lain (UU Perkawinan  Pasal  66/PP  Pasal 47) 3. Pencatatan Perkawinan (UU Perkawinan  Pasal  2  ayat  (2)/PP Pasal  2  s/d  Pasal  9  dan  Pasal  11 s/d Pasal 13) 4. Tatacara Perkawinan (UU Perkawinan  Pasal  12/PP  Pasal 10) 5. Beristri  lebih  dari  seorang  (UU Perkawinan  Pasal  3  ayat  (2)  s/d Pasal 5/PP Pasal 40 s/d 44) 6. Perceraian (UU Perkawinan
Pasal 39 s/d Pasal 41/PP Pasal 14 s/d Pasal 35) 7. Pengukuhan  (UU  Perkawinan Pasal 63 ayat (2)/PP Pasal 37)
8. Waktu  Tunggu  (UU  Perkawinan Pasal 11/PP Pasal 39)
9. Pembatalan Perkawinan (UU Perkawina  Pasal  22  s/d  Pasal
28/PP Pasal 37 s/d Pasal 38). 14

## C. Gambaran Umum Masyarakat
Muslim di Indonesia
Proses  Islamisasi  di  Indonesia berlangsung  dengan  cara penetration pacifique (penetrasi secara damai). Hasil Islamisasi dengan
cara tersebut merupakan  praktik  sinkretisme  yang sudah  dikenal  di  Indonesia. 15 Meskipun ajaran  Islam  diterima  oleh  masyarakat Muslim Indonesia, tidak secara otomatis mereka  kemudian  menanggalkan  adat yang  sudah  ada.  Islam  di  Indonesia merupakan hasil dialog antara nilai-nilai Islam universal dengan kultur nusantara.
14 Wantjik  Saleh, Hukum  Perkawinan Indonesia (Jakarta:  Ghalia  Indonesia,  1978), hlm. 8. 15 Nurcholish Madjid, “Mencari Akar -akar Islam  Bagi  Pluralisme  Modern:  Pengalaman Indonesia”,  dalam  Mark  R.  Woodward  (Ed.),
Jalan  Baru  Islam:  Memetakan  Paradigma Mutakhir  Islam  Indonesia  (Toward  A  New Paradigm:  Recent  Developments  In  Indonesian Islamic  Thought), Terj.  Ihsan  Ali  Fauzi (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 94
Clifford Geertz dalam penelitiannya  di  Indonesia,  menemukan tiga  varian  Islam,  yaitu  priyayi,  santri, dan  abangan.  Menurut  Geertz,  varian yang lumayan kental kepada pola kultur Timur  Tengah  adalah  varian  santri. Sedangkan  priyayi  terlalu  Hindu,  dan abangan  terlalu  asli  bahkan  mendekati animistik. 16
Varian  diatas  mengakibatkan perdebatan  yang  sengit  baik  dalam  hal pelembagaan  pengadilan  adat  maupun agama.  Sampai  saat  ini  pun  perdebatan hukum adat dan hukum Islam masih ada dan  sangat  berperan  penting  dalam proses  legislasi  terutama  dalam  bidang hukum keluarga. Keduanya bersatu padu dan  saling  memberikan  pengaruh,  baik secara langsung atau tidak, dalam upaya menciptakan hukum yang baru. 17
Oleh  karena  itu,  ketika  Hukum Islam akan dikembangkan dalam kawasan  yang  lebih  luas,  maka  ia  akan berinteraksi  dengan  berbagai  kaidah lokal  yang  bervariasi  sesuai  dengan struktur  dan  kultur  yang  dianut  oleh suatu  masyarakat.  Dengan  demikian, munculah  suatu  produk  hukum  lokal yang  kemudian  dikenal  dengan  “fiqh Indonesia”  yang  dikemukan  oleh  TM.
Hasbi  ash-Shiddieqy  (1904-1975)  pada tahun  1940.  Ia  mengatakan  Hendaknya Hukum  Islam  bukan  merupakan  hukum yang  diturunkan  dari  fiqh  orang-orang Arab,  Mesir,  maupun  India,  akan  tetapi fiqh yang sesuai dengan kondisi masyarakat Muslim Indonesia. 18
Pandangan  tersebut  tidak  begitu mendapat respon dari masyarakat
kecuali  setelah  munculnya  gagasan
16 Clifford Geertz, Agama Jawa: Abangan, Santri,  Priyayi  Dalam  Kebudayaan  Jawa  (The Religion  of  Java )  (Jakarta:  Komunitas  Bambu,
2013)
17 Ratno  Lukito, Pergumulan  Antara Hukum  Islam  dan  Adat  di  Indonesia (Jakart: INIS, 1998), hlm. 75
18 TM.  Hasbi  ash-Shiddieqy, Syari’at Islam  Menjawab  Tantangan  Zaman (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 33

## Volksgeist
Hazairin  (1906-1975)  yang  menyatakan bahwa  pintu  ijtihad  perlu  dibuka  untuk membentuk “Madzhab Indonesia” dalam bidang Hukum Islam. 19
Meskipun  pada  akhirnya  adanya pengaruh penjajah tidak dapat dinafikan, namun  kedua  ide  tersebutlah  yang kemudian  melapangkan  korelasi  nilai- nilai  yang  bersumber  dari  adat  maupun hukum  Islam  dalam  entitas  hukum. Karena meskipun Shiddieqy dan Hazairin punya pandangan yang berbeda tentang  posisi  madzhab  yang  dijadikan sumber  dasar  dalam  menyusun  fiqih Indonesia, – Shiddieqy  lebih  cenderung mempergunakan semua madzhab sebagai  sumber  yang  dijadikan  dasar dalam  bangunan  fiqh  Indonesia-nya, sementara  Hazairin  lebih  pada  upaya pembaharuan  madzhab  Imam  Syafi’i yang diadaptasikan dengan kondisi lokal masyarakat  Indonesia – namun  kedunya sama-sama  berpandangan  bahwa  adat masyarakat Islam Indonesia harus digunakan  sebagai  bahan  pertimbangan utama  dalam  proses  pembuatan  hukum Islam di Indonesia.
Berkorelasinya hukum adat dengan hukum Islam tersebut, melahirkan undang-undang sebagai produk hukum Indonesia yang
mengakomodasi  kedua  sistem  hukum tersebut. Lahirnya undang-undang tersebut  di  satu  sisi  dipengaruhi  oleh hukum adat, sedangkan di sisi  yang lain dipengaruhi  oleh  hukum  Islam.  Bahkan kalau  ditelaah  lebih  mendalam,  produk hukum  yang  paling  menonjol  dalam mengakomodasihukum  adat  dan  hukum Islam  adalah  dalam  bidang  hukum keluarga. 20
19 Hazairin, Tujuh  Serangkai  tentang
Hukum (Jakarta: Tinta Mas, 1974), hlm. 115 20 Ratno  Lukito, Pergumulan  Antara Hukum  Islam  dan  Adat  di  Indonesia (Jakart: INIS, 1998), hlm. 77
D. Pelaksanaan  Perkawinan  Menurut
PP  No.  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam

## Berbagai Tinjauan
Undang-undang  No.  1  Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur pelaksanaan perkawinan. Aturan tersebut  berlaku  bagi  seluruh  lapisan masyarakat  Indonesia.  Namun,tatacara pelaksanaanya belum ada yang mengatur, sehingga pemerintah mengupayakan  aturan  pelaksanaanya hingga  lahirlah  Peraturan  Pemerintah (PP)  No.  9  Tahun  1975  tentang pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun  1975 tentang perkawinan. Tata cara perkawinan  ini  dimulai  dari  kegiatan- kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon pengantin  maupun  pegawai  pencatat perkawinan. 21

## 1. Pelaksanaan  Perkawinan  Dalam Perspektif Hukum Islam
Tujuan perkawinan dalam hukum Islam  adalah  untuk  mencapai  keluarga yang sakinah,  mawaddah  wa  rahmah . Sebagaimana  dalam  firman  Allah  SWT yang berbunyi:
ۡ نِمَو ۡ ۡ َياَء ِۡهِتۡ ۦ ۡ ۡ نَأ ۡ ۡ نِّمۡ مُكَلۡ َقَلَخ ۡ ۡ مُكِسُفنَأ ۡ ۡ زَأ ۡ َو ۡ ج ۡ سَتِّلۡا ۡ وُنُك ۡ يَلِإْۡا ۡ يَبَۡلَعَجَوۡاَه ۡ ةَّدَوَّمۡمُكَن ۡ ۡ حَرَو ۡ  ةَم ۡ ۡ َذۡيِفۡ َّنِإ ۡ َلَۡكِل ۡ َي ۡ ت ۡ ۡ وَقِّل ۡ مۡ َۡنوُرَّكَفَتَي ۡ ١٢ ۡ
Artinya,  “ Dan  di  antara  tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan  untukmu  isteri- isteri  dari  jenismu  sendiri, supaya  kamu  cenderung  dan merasa  tenteram  kepadanya,
dan dijadikan-Nya diantaramu  rasa  kasih  dan sayang.  Sesungguhnya  pada yang  demikian  itu  benar-
21 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif , (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 63.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764
benar  terdapat  tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”. 22
Menurutal-syaukani,  ayat  di  atas menjelaskan bahwa
perkawinan merupakan  tempat  dimana  kita  dapat merasakan  ketentraman  jiwa,  hubungan cinta dan kasih sayang dalam berkeluarga.  Adapula  yang  menafsirkan bahwa al-mawaddah adalah cinta seorang  pria  (suami)  terhadap  sitrinya; sementara al-rahmah adalah  rasa  kasih sayang terhadap istrinya
dari kemungkinan  tertimpa  hal-hal  yang buruk. 23
Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  9  Tahun  1975 tentang  Pelaksanaan  Undang-undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan bahwa pencatatan
perkawinan
masyarakat  muslim  dilakukan  oleh pegawai pencatat nikah. 24
Dengan demikian sebelum dilaksanakannya akad nikah seharusnya terlebih dahulu memberitahukan pelaksanaan akad kepada  pegawai  pencatat  nikah  sesuai wilayah  kekuasaannya  minimal  10  hari kerja sebelum terlaksananya perkawinan atau jangka waktu tertentu dengan alasan yang  telah  diterima  dan  diizinkan  oleh pihak yang berwenang. 25
Pentingnya  pencatatan  perkawi- nan ini adalah sebagai bukti otentik yang sah  dari  perkawinan  menurut  hukum yang  berlaku  di  Indonesia.  Bahkan pencatatan perkawinan itu dapat menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan  itu  sendiri. 26 Perbuatan hukum  akan  melahirkan  sebuah  akibat
22 Ar-Rum (30): 21.
23 Kementrian  Agama, Panduan  Menuju Keluarga Sakinah ,cet. Ke-I, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian  Agama  Propinsi  DIY,  2011),  hlm. 25.
24 Pasal  2  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975
25 Pasal 3.
26 Amiur  Nuruddin  dan  Azhari  Akmal Tarigan, Hukum  Perdata  Islam  di  Indonesiai , cet. Ke-III, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 123.
hukum,  yang  mana  perbuatan  hukum harus  dilindungi agar  perbuatan tersebut mampu  mencapai  tujuan  dari  perbuatan hukum  itu  sendiri.  Pelindung  yang dimaksud  disini  adalah  Undang-undang itu sendiri.
Untuk  itu,  sangat  penting  bagi masyarakat untuk mencatatkan
perkawinannya  kepada  pihak  yang berwenang.  Sejalan  dengan  apa  yang dikatakan  oleh  Abdul  Ghani  Abdullah yang  dikutip  oleh  Anshari  bahwa  suatu perkawinan baru diakui sebagai perbuatan  hukum  apabila  memenuhi unsur  tatacara  agama  dan  tatacara pencatatatan  nikah,  dimana  kedua  unsur tersebut  bersifat  kumulatif  dan  bukan alternatif. 27
Dengan dicatatkannya suatu perkawinan akan memberikan ketenangan bagi pelaku perbuatan hukum  itu  sendiri  dan  secara  langsung ada  ikut  campur  pemerintah  dalam  hal ini.  Sehinga,  ketika  terjadi  sesuatu  yang berkaitan  dengan  pernikahan  tersebut dari  pemerintah  atau  pihak  yang berwenang  tidak  akan  lepas  tangan begitu saja.
Sebagaimana yang terdapat dalam PP No.9 Tahun 1975,  yang mana adanya pencatatan perkawinan
mengakibatkan  hak-hak  mereka  sebagai suami  istri,  yaitu  diakui  perbuatan hukumnya  (perkawinan  dan  keberlan- jutannya)  sebagai  perbuatan  yang  sah dimata hukum.
Zainuddin Ali mengatakan  dalam Hukum  Perdata Islam  di  Indonesia bahwa  catatan perkawinan akan melahirkan akta nikah, dimana  akta  tersebut  digunakan  oleh masing-masing  pihak  apabila  ada  yang merasa  dirugikan  dari  adanya  ikatan perkawinan  itu  untuk  mendapatkan haknya. 28
27 M. Anshary MK, Hukum Perkawinan di Indonesia , hlm. 44.
28 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia ,  cet.  Ke-II,  (Jakarta:  SInar  Grafika, 2007), hlm. 26.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764
Dari segi teori Maslahah
Mursalah,  pada  dasarnya  hukum  Islam yang  ada  di  dalam  Al- Qur’an  dan
Sunnah  itu  mencakup  pertimbangan kemaslahatan  manusia.  Allah  SWT berfirman:
ۡ اَمَو ۡ ۡ رَأ ۡ لَس ۡ َن ۡ حَرۡ َّلَِّإَۡك َۡم ۡ ةۡ ۡ لِّل ۡ َع َۡنيِمَل ۡ ٢٠١ ۡ Artinya: “ Dan tiadalah Kami mengutus  kamu,  melainkan untuk  (menjadi)  rahmat
bagi semesta alam ”. 29 Kemaslahatan yang paling mendasar  adalah  keselamatan  keyakian agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan,  dan  keselamatan  harta  benda Pertimbangan  kemaslahatan  tersebut merupakan  tiang  penyangga  kehidupan manusia, sehingga dapat hidup aman dan sejahtera. 30
Ketika  dihubungkan  dengan  PP no.  9  tahun  1975  dengan  teori  ini  maka sebagaimana yang dijelaskan dan diperintahkan  kepada  masyarakat  untuk dicatatkannya  suatu  perkawinan  adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut  telah  menjadi  bagian  dari  PP No. 9 Tahun 1975 karena dapat menjadi jaminan  hukum  atas  ikatan  perkawinan yang  telah  berlangsung  dan  juga perbuatan  hukum  dari  keberlanjutan ikatan  perkawinan  tersebut,  seperti pembagian harta bersama jika salah satu pasangan meninggal dunia yang kemudian  diselesaikan  melalui  Penga- dilan  Agama  atau  Mahkamah  Syari’ ah, terkait kewarisan dan terkait status anak yang kemudian
dimuat dalam pembuatan  akta  kelahiran  atas  landasan akta perkawinan. 31 Menurut
mazhab maliki,
kemaslahatan  yang  dimaksud  harus
29 Al- Ambiya’ (21): 107.
30 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  Fiqih , penerjemah  Saefullah  ma’Shum  dkk.,  cet.  Ke - XIII, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 424- 425.
31 M. Anshary MK, hlm. 45-48.
terdapat  beberapa  syarat  yang  harus dipenuhi, yaitu:
a. Maslahah  harus  sejalan  dengan tujuan pokok syariat islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
b. Alasan  kemaslahatan  itu  harus dapat diterima oleh akal sehat.
c. Penerapan  maslahah  harus  dapat menjamin  kepentingan  manusia yang  bersifat dharuri, yaitu kebutuhan  primer  yang  apabila tidak  dipenuhi  maka  akan  dapat kerugian dan kesulitan. 32
Syarat-syarat tersebut merupakan pendorong  akan  pentingnya  pencatatan perkawinan. Sehingga, pencatatan perkawinan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 telah memberikan kemaslahatan manusia khususnya masyarakat  Indonesia  dengan  adanya akta nikah sebagai jaminan hukum.
Pandangan  penyusun  juga  bisa diperkuat dengan adanya kaidah Tsyri’iyah ,  yaitu  kaidah-kaidah  yang bertalian dengan tujuan dan syara’ dalam menetapkan  hukum. 33 Adapun  salah  satu kaidah yang dapat digunakan adalah:
ناكملإاردقبۡعفديررّضلا
ۡ ۡ
Artinya: “ kemudharatan  itu  harus dihindarkan sedapat mungkin ”. 34
Kaidah  ini  juga  dapat  diperkuat dengan  kaidah  meraih  kemaslahatan menolak kemafsadatan, yaitu:
32 Malthuf  Siroj, Paradigma  Ushul  Fiqh: Negosiasi  Konflik  Antara  Maslahah  dan  Nash , (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 18.
33 Alaidin  Koto, Ilmu  Fiqih  Dan  Ushu Fiqih:  Sebuah  Pengantar ,  (Jakarta:  Rajawali Press, 2004), hlm. 147.
34 Tim  Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana Perguruan  Tinggi  Agama  atau  IAIN  di  Jakarta, Ushul  Fiqh:  Qaidah-Qaidah  Istinbath  dan Ijtihad, (Jakarta:  Direktorat  Jendral  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1989), hlm. 200-201.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764

## ملاۡعفد حلاصملاۡبلجۡىلعۡمّدقمدساف
Artinya, “ Menolak  mafsadah  dida- hulukan  dari  pada  meraih maslahah ”. 35
Kaidah  di  atas  dapat  kita masukan dalam sejarah adanya pengkodifikasian  Al- Qur’an, yang mana pada  masa  Nabi  Muhammad  belum pernah  dilakukan.  Namun  jika  tidak dilakukan maka Al- Qur’an  yang digunakan  sebagai  dasar  hukum  akan punah seiring meninggalnya para penghafal  Al- Qur’an  pada  masa  itu.
Begitu juga dengan pencatatan perkawinan  itu  perlu  dilakukan,  dimana pencatatan itu bukti atau jaminan hukum dari  adanya  ikatan  perkawinan  yang mudah  dibawa  kemana-mana.  Karena sesuatu  keterengan  yang  berbentuk tulisan  memiliki  kekuatan  hukum  yang sama  dengan  keterangan  yang  langsung disampaikan dengan lisan. 36
Pada dasarnya, pencatatan memang  tidak  termasuk  dalam  rukun atau  syarat  sahnya  perkawinan.  Namun dengan perkembangan zaman dan teknologi,  maka  pencatatan  diperlukan demi  kemaslahatan  pasangan  suami  istri itu sendiri. Dalam kaidah lain, pencatatan  dapat  dimasukan  suatu  hal yang  wajib  untuk  dilakukan  karena memiliki  tujuan  yang  sangat  diperlukan dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas dan kenegaraan. Sebagaimana kaidahnya yang berbunyi:

## دصاقملاۡماكحاۡلئاسولل
35 Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah- kaidah  Hukum  Islam  Dalam  Menyelesaikan Masalah-masalah  Praktis ,  cet.  Ke-  V,  (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 29.
36 Tim  Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana Perguruan  Tinggi  Agama  atau  IAIN  di  Jakarta, Ushul  Fiqh:  Qaidah-Qaidah  Istinbath  dan Ijtihad, hlm. 212.
Artinya, “ Bagi setiap wasilah (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuannya ”. 37
2. Pelaksanaan  Perkawinan  dalam
Perspektif Sosiologi Hukum Islam Menurut soerjono Soekanto,
Sosiologi  hukum  adalah  suatu  cabang ilmu  yang  secara  analitis  dan  empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lainnya terhadap  hukum,  dan  begitu  juga sebaliknya. 38 Sehingga  jika  dimasukkan dengan  kata  “Islam”  menjadi  sosiologi hukum  Islam,  sehingga  akan  memiliki perbedaan  dari  segi  apa  dan  siapa  yang akan  diteliti,  yaitu  yang  berkaitan dengan  hukum  islam  dan  masyarakat yang menganut agama Islam (muslim).
Islam adalah Agama yang sangat menjaga  kehormatan  dan  kenasaban manusia,  dimana  keturunan  merupakan generasi yang dapat menyebarkan agama Allah  hingga  hari  akhir  datang.  Cara yang  sangat  ampuh  dan  diridhai  oleh Allah  SWT  untuk  menjaga  kehormatan dan  kenasaban  adalah  dengan  cara perkawinan,  dimana  Allah  meggunakan kata mīśāqan  galīẓ an dalam  surat  An- Nisa  (4):  21  untuk  ikatan  perkawinan sedangkan  dalam  surat  Al-Ahzab  (33): 154  digunakan  untuk    menunjukan perjanjian  Allah  dengan  sejumlah  nabi. Keterangan yang lain bahwa perkawinan adalah  satu  perjanjian  yang  kuat,  teguh atau  kokoh  ( mīśāqan  galīẓ an ). 39 Hal  ini menunjukan  begitu  mulia  dan  sucinya suatu  ikatan  perkawinan  dihadapan Allah  SWT  dan  mestinya  harus  dijaga dan dilestarikan oleh kedua pasangan. 40
37 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih ,hlm. 31. 38 Seorjono Soekanto, Pokok-Pokok
Soiologi  Hukum ,  cet.  Ke-V,  (Jakarta:  Rajawali, 1988) ,hlm. 21.
39 Khoiruddin Nasution, Hukum
Perkawinan  I  :  Dilengkapi  Perbandingan Negara  Muslim  Kontemporer, Edisi  Revisi, (Yogyakarta:  ACAdeMIA  dan  TAZAFFA, 2005), hlm. 24.
40 Ibid., hlm. 25.

## Volksgeist
Ikatan  yang  kuat  dan  suci  itu tentu  memiliki  hubungan  yang  sangat erat dengan sosial masyarakat.Hubungan sosial  masyarakat  yang  baik  dapat membantu pembentukan keluarga sakinah,  dimana  salah  satu  faktor  yang dapat  membantu  terbentuknya  keluarga sakinah  adalah  hubungan  sosial  yang serasi,  selaras  dan  seimbang  di  antara masyarakat  dan  lingkungan. 41 Hal  ini ditegaskan  dengan  dikatakan  bahwa dalam  struktur  sosial  kemasyarakatan memastikan  adanya  interaksi  dimana setiap individu memerankan atau melibatkan  suatu  peran  dengan  status yang  dimiliki  atas  dasar  norma  yang disepakati  sehingga  membentuk  suatu pranata. 42 Sehingga timbul suatu pertanyaan,  bagaimana  suatu  pranata sosial  dapat  seimbang,  jika  ada  warga baru  yang  hidup  berdua  sebagai  suami- istri  namun  tidak  dapat  membuktikan bahwa  mereka  telah  sah  menikah?, bagaimana membuktikan kepada mereka jika bukti pernikahan hanyalah saksi dan saksi  itu  telah  meninggal  dunia?, bagaimana tanggapan orang jika nantinya ada kecurigaan dalam
masyarakat luas dan menjadi pembicaraan yang buruk, yang seharusnya  pasangan  tersebut  tidak mendapatkan  keresahan  itu?.  Tentu pertanyaan-pertanyaan  lain  akan  timbul lebih  banyak  lagi  jika  tidak  segera diselesaikan.
Menurut Soerjono Soekanto, perubahan  sosial  sangat  luas  bidangnya, bisa  mengenai  nilai-nilai  sosial,  kaidah- kaidah  sosial,  pola-pola  perikelakuan, organisasi,  susunan  lembaga-lembaga kemasyarakatan,  lapisan  lapisan  dalam
41 Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan
Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga Sejahtera.
42 Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu Pengantar, (Jakarta:  Raja  Grafindo,  2000),  hlm. 261.
masyarakat  dan  sebagainya. 43 Sehingga dapat  disimpul-kan  bahwa  salah  satu perubahan  sosial  itu  seperti  adanya seorang  pasangan  pria  dan  wanita  yang mengaku  telah  menikah  dengan  sah namun  tidak  mampu  membuktikannya secara jelas.
Kembali  pada  pertanyaan  yang telah penulis paparkan, bahwa pertanyaan inilah yang menjadi tanggungjawab  untuk  dijawab  dengan jelas yaitu mereka telah sah dalam ikatan perkawinan  dengan  adanya  akta/buku nikah. Namun bagaimana bisa menunjukkan  adanya  akta  nikah  yang dimiliki,  jika  perkawinan  mereka  tidak dicatatkan. Sehingga dapat kita simpulkan  bahwa  hal  tersebut  termasuk alasan pentingnya pencatatan perkawinan.  Oleh  karena  itu  pemerintah mengeluarkan  PP  No.  9  Tahun  1975 untuk  memberitahukan  kehendak  nikah kepada pihak yang berwenang, kemudian  pegawai  pencatat  nikah  akan mencatatkan  perkawinan  yang  akan dilaksanakan  dan  pemerintah  akan membuatkan akta nikah sebagai realisasi dari pencatatan tersebut.
Merujuk pada pemikiran Soejono Soekamto terkait nilai-nilai sosial dimana  peni1laian  merupakan  suatu  hal yang  penting.  Penilaian  masyarakat terhadap  pasangan  yang  katanya  suami istri tanpa adanya buku nikah/akta nikah jelas berbeda dengan penilaian masyatakat  terhadap  pasangan  yang mampu menunjukkan buku/akta nikahnya.  Sehingga  dalam  ranah  sosial pencatatan  perkawinan  merupakan  hal yang sangat penting dalam bermasyarakat.
3. Pelaksanaan  Perkawinan  dalam Perspektif  Antropologi  Hukum Islam
Antropologi  hukum  adalah  ilmu pengetahuan  yang  mempelajari  manusia
43 Seorjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum , hlm. 87.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764
sebagai  makhluk  biologis  yang  diatur oleh hukum-hukum biologis yang diciptakan oleh tuhan. 44
Apabila dicampuradukan dengan keislaman disebut  dengan  Antropologi  Hukum Islam,  di  mana  perubahan  makna tersebut  terletak  pada  kajian  yang dilakukan, yaitu masih berkaitan dengan masyarakat  muslim.  Hal  tersebut  sesuai dengan kajian dalam antropologi hukum itu sendiri, yaitu menggali norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. 45
Kajian  antropologi  hukum  islam ini memfokuskan pada kebudayaan yang memiliki unsur hukum, yaitu pelaksanaan perkawinan. Dimana upacara adat perkawinan adalah
kebudayaan,  sedangkan  ketaatan  istri dan kesadaran suami menjalankan kewajibannya merupakan hukum. 46
Akan  tetapi  penulis  memfokuskan  pada perjalanan  suatu  adat  perkawinan  yang memiliki  unsur  hukum  yang  berlaku  di Indonesia.
Tidak selamanya ikatan perkawi- nan  yang  tidak  mampu  dibuktikan dengan akta nikah merupakan pernikahan  yang  tidak  sah.  Mengapa? Karena  dalam  aturan  agama  sendiri sudah mesyariatkan bahwa ketika semua syarat  sah  dan  rukun  perkawinan  sudah terpenuhi  maka  suatu  perkawinan  itu adalah  sah.  Namun,  aturan  yang  ada  di Indonesia menghendaki pencatatan perkawinan  sebagai  syarat  sah  atau diakuinya  suatu  perkawinan  itu  sendiri.
Fenomena ini
sering terjadi dimasyarakat  yang  biasanya  digunakan sebagai  motif  tertentu,  salah  satunya yaitu  agar  tidak  diketahui  oleh  istrinya ketika suami ingin berpoligami. 47
44 Beni  Ahmad  Saebani  dan  Encup Supriatna, Antropologi Hukum , (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 71.
45 Ibid ., hlm. 72.
46 Ibid ., hlm. 73.
47 Editor  Muhammad  Saefullah,  dkk.,
Hukum  Islam:  Solusi  Permasalahan  Keluarga , (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45-46.
Fenomena inilah yang menjadikan salah satu penyebab perkawinan  yang  dilangsungkan  tidak diberitahu  kehendaknya  kepada  petugas pencacat nikah yang berakhir pada tidak mendapatkan  kutipan  akta  perkawinan dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum. Padahal secara antropologis, adat upacara yang dilakukan oleh masyarakat tersebut telah dilindungi oleh hukum dan mendapat  pengakuan  secara  yuridis. 48
Namun hal tersebut tidak akan didapatkan  jika  hukum  atau  aturan pencatatan  perkawinan  kepada  pihak yang berwenang tidak dipatuhi. Menurut Gough, perkawinan merupakan suatu transaksi yang menghasilkan  suatu  kontrak  (dimana seorang pria dan wanita, koorporatif atau individu,  secara  pribadi  atau  melalui wakil)  memiliki  hak  secara  terus menerus untuk menikah. 49
Ketika berbicara  tentang  transaksi,  dengan  kata lain  sebuah  jual  beli  dalam  Islam  saja harus  dicatatkan  apa  lagi  untuk  sebuah pernikahan  yang  merupakan  hal  yang sakral.  Dengan  demikian  secara  implisit sebanarnya  agama  sudah  menganjurkan untuk  mencatatkan  sebuah  perkara  yang disebut skral tersebut.
Akibat  dari  tidak  dicatatkannya suatu perkawinan antara lain:
a. Merugikan  pihak  wanita  yang dengan mudahnya bisa ditinggalkan  oleh  suaminya,  dan si  wanita  tersebut  akan  sulit  jika ingin menyelesaikannya di pengadilan  karena  sulit  untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan ikatan
perkawinan.
48 Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi “Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaannya itu”.
49 Rogeer  R  Keesing,  Antropologi Budaya,  Suatu  perspektif  Kontemporer  Volume II (Jakarta: Granmedia, 1981), hlm. 6

## Volksgeist
b. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, salah  satu  syarat  dibuatkannya pembukuan  akta  kelahiran  anak adalah  dengan  melampirkan  akta nikah, begitu juga dengan pembuatan  kartu  keluarga,  KTP,
SIM,  mendaftarkan anak  sekolah dan lain sebagainya.
c. Terkait  dengan  perkawinan,  di mana  wali  nikah  dari  seorang anak yang tidak dapat membuktikan  siapa  orang  tua dari  anak  tersebut  adalah  wali hakim.
d. Akan banyak menimbulkan permasalahan  terkait  dengan  hak waris,  baik  bagi  istrinya  maupun anaknya. 50
Sehingga  isi  dari  Pasal  2  Ayat Undang-undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  haruslah  terpenuhi, agar  tidak  terjadi  kesalah  pahaman dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan beragama.

## E. Penutup
Pelaksanaan  perkawinan  secara sosiologi hukum Islam merupakan suatu ikatan  yang  suci  dan  mempunyai keterkaitan  dengan  sosial  masyarakat. Kita  yang  menjalani  ikatan  yang  suci tatapi  masyarakat  sekitar  kita  yang menilai  cara  kita  menjalani  ikatan  suci tersebut.  Penilaian  yang  baik  maupun yang  buruk  akan  timbul  di  masyarakat. Sehingga  pengakuan  perkawinan  secara sosiologis  perlu  diusahakan  dengan adanya  akta  nikah,  agar  hanya  ada penilaian yang positif.
Secara  antropologis,  perkawinan
sah  ketika  semua  syarat  dan  rukunnya terpenuhi.  Adat  ini  memiliki  perlin- dungan hukum sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  2  Ayat  (1)  Undang-undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan.
50 Saifudin  Zuhri, Sanksi  Pidana  Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Keb o¸
(Semarang: Bima Sejati, 2013), hlm. 34-35.
Namun  perlindungan  hukum  tersebut tidak  akan  didapatkan  jika  perkawinan tersebut  tidak  dicatatkan  pada  pegawai pencacat  perkawinan    sesuai  dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang  Pelaksanaan  UU  No.  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Akta perkawinan menjadi payung hukum yang seharusnya menjadi pegangan  bagi  seluruh  masyarakat  di Indonesia, agar tidak terjadi hal-hal atau penilaian  yang  negatif  di  kalangan masyarakat.  Selain  itu,  dengan  adanya akta  nikah  suatu  perkawinan  dapat menjadi bukti otentik untuk keberlanjutan  ikatan  perkawinan  itu sendiri di kemudian hari.

## Daftar Pustaka
Ali,  Mohammad  Daud, Hukum  Islam dan Peradilan
Agama; Kumpulan  Tulisan. Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1997. Ali, Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia,  cet.  Ke-II. Jakarta: SInar Grafika, 2007.
ash-Shiddieqy,  TM.  Hasbi.
Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman. Jakarta:  Bulan  Bintang, 1966.
Djazuli, Kaidah-Kaidah  Fikih:  Kaidah- kaidah  Hukum  Islam  dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis, cet.  Ke-  V.  Jakarta: Kencana, 2014.
Geertz,
Clifford, Agama Jawa: Abangan,  Santri,  Priyayi  dalam Kebudayaan  Jawa  (The  Religion of  Java). Jakarta:  Komunitas Bambu, 2013.
Halim,  Abdul, Pengadilan  Agama  dan Politik  Hukum  di  Indonesia . Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2000.
Hazairin, Tujuh  Serangkai  tentang
Hukum .  Jakarta:  Tinta  Mas, 1974.

## Volksgeist
Vol. 1 No. 2 Desember 2018 DOI 10.24090/VOLKSGEIST.V1I2.1764
Indrati S, Farida, Maria, Ilmu Perundang-undangan 1, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
Keesing, Rogeer R, Antropologi Budaya, Suatu  perspektif  Kontemporer Volume  II, Jakarta:  Granmedia,
1981.
Kementrian  Agama,  Panduan  Menuju Keluarga Sakinah,cet. Ke-I, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementrian Agama Propinsi DIY, 2011. Koto,  Alaidin, Ilmu  Fiqih  Dan  Ushu Fiqih: Sebuah Pengantar, Jakarta: Rajawali Press, 2004. Lukito,  Ratno, Pergumulan  Antara Hukum  Islam  dan  Adat  di Indonesia . Jakarta: INIS. 1998.
Madjid,  Nurcholish, Mencari  Akar-akar
Islam  Bagi  Pluralisme  Modern:
Pengalaman  Indonesia, dalam Mark  R,  Woodward  (Ed.), Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia (Toward A New Paradigm:  Recent  Developments
In  Indonesian  Islamic  Thought), Terj.  Ihsan  Ali  Fauzi.  Bandung: Mizan, 1998. Maula,  Bani  Syarif, Sosiologi  Hukum Islam  di  Indonesia, Malang:
Aditya Publishing, 2010. Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan  Negara  Muslim Kontemporer , Edisi Revisi,
Yogyakarta:  ACAdeMIA  dan
TAZAFFA, 2005.
Nuruddin,  Amiur  dan  Tarigan,  Azhari Akmal. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia , cet.  Ke-III, .  Jakarta: Kencana, 2006.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  9  Tahun
1975 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1992 Tentang  Perkembangan  Kepen- dudukan dan Pembangunan
Keluarga Sejahtera.
Raco,  J.R,  2010, Metode  Penelitian Kualitatif:  Jenis,  Karakteristik dan keunggulannya . Jakarta: Grasindo. Saebani,  Beni,  Ahmad  dan  Supriatna, Encup, Antropologi Hukum . Bandung: Pustaka Setia, 2012. Saefullah,  Muhammad,  dkk  Editor, Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga, Yogyakarta: UII Press, 2005. Saleh,  Wantjik, Hukum  Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978. Silalahi, Ulber, Metode penelitian
Sosial .  Bandung:  PT.  Rafika
Aditama, 2010. Siroj,  Malthuf, Paradigma  Ushul  Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash, Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2010. Soekanto, Seorjono, Pokok-Pokok Soiologi  Hukum ,  cet.  Ke-V, Jakarta: Rajawali, 1988.
______, Sosiologi  Suatu  Pengantar.
Jakarta: Raja Grafindo, 2000 Sosroatmojo,  Arso  dan  Aulawi,  A. Wasit,  Hukum  Perkawinan  di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1975. Syahuri, Taufiqurrahman. Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta:  Prenada  media  Group, 2015. Syarifin,  Pipin  dan  Jubaedah,  Dedah, Ilmu Perundang-undangan. Bandung:  Pustaka  Setia,  2012 Soimin,  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  Negara  di
Indonesia. Yoyakarta:  UII  Press, 2010.
Tim  Pembinaan  Prasarana  dan  Sarana
Perguruan  Tinggi  Agama  atau IAIN  di  Jakarta,  Ushul  Fiqh: Qaidah-Qaidah  Istinbath  dan Ijtihad. Jakarta: Direktorat Jendral  Pembinaan  Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1989.

## Volksgeist
Wasman dan Nuroniyah, Wardah, Hukum  Perkawinan  Islam  Di Indonesia;  Perbandingan  Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta:Teras, 2011.
Zahrah,  Muhammad  Abu, Ushul  Fiqih,
penerjemah  Saefullah  ma’Shum dkk., cet. Ke-XIII, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
Zuhri,  Saifudin, Sanksi  Pidana  Bagi
Pelaku  Nikah  Siri  Dan  Kumpul
Kebo .  Semarang:  Bima  Sejati, 2013.