ANALISIS PENERAPAN PP 46 TAHUN 2013 BAGI UMKM DALAM MEMPERTAHANKAN KEBERADAAN UMKM DI INDONESIA

## Tri Anita
Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indrprasta PGRI Email : trianita112@yahoo.co.id
Abstract : Developing Micro, Small to Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia make this sector as a potential sector  to  be  continuously  developed  by  the  government.  It  is  proven  that  sector  have  great  contribute  for  the growth Indonesian economic. According to magsiltude potential of sector that, the government implemented tax policy  for  SMEs  in  PP  46  2013.  This  research  is  a  review  of  the  literature  which  impact  of  policy  on  the application of PP 46 of 2013 for the survival of SMEs in Indonesia. This research have expected contribution for next research about the implementation of PP 46 for SMEs in Indonesia.
Keywords : Application, Tax, and SMEs
Abstrak : Berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah  di Indonesia menjadikan sektor ini sebagai sektor potensial yang harus terus menerus dikembangkan oleh pemerintah. Terbukti sektor ini memiliki kontribusi yang sangat  besar  bagi  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Melihat  besarnya  potensi  dari  sektor  ini,  pemerintah menerapkan kebijakan pajak bagi UKM pada PP No.46 tahun 2013. Kajian berikut ini merupakan sebuah kajian literatur mengenai  dampak dari kebijakan penerapan PP No.46 tahun 2013  bagi keberlangsungan UMKM yang ada  di  Indonesia.  Diharapkan  kajian  ini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  penelitian  berikutnya  tentang pelaksanaan PP No.46 bagi UKM di Indonesia.
Kata Kunci: Penerapan, Pajak, dan UMKM.

## PENDAHULUAN
Dalam  menghadapi  ASEAN  Economic Community  (AEC)  atau  Masyarakat  Ekonomi ASEAN  (MEA)  yang  akan  berlaku  saat  ini, sektor  UMKM  harus  dapat  memberikan kontribusi  nyata.  Sektor    inilah  yang  akan menjadi  ujung  tombak  dalam  menghadapi persaingan ekonomi karena langsung bersentuhan  dengan  kegiatan  perekonomian  di masyarakat.  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM),  omset  dan  labanya  memang  jauh lebih  kecil  dibandingkan  dengan  perusahaan- perusahaan besar. Namun, keberadaan usaha ini yang  hampir  dapat  dijumpai  di  manapun, nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari ukm-indonesia.net    pada  akhir  tahun  2012, jumlah  UMKM  di  Indonesia  56,53  juta  unit dengan  kontribusi  terhadap  produk  domestik bruto 59,08 persen.Kontribusi UMKM terhadap
penyerapan  tenaga  kerja  sekitar  97,16  persen atau 107 juta orang  (http://umk-indonesia.net ). Data  ini  menunjukan  bahwa  sektor  UMKM memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam perekonomiaan  di  Indnesia.  Oleh  karena  itu diperlukan  pemahaman  yang  mendalam    bagi para  pelaku  usaha  agar  lebih  kompetitif  dalam pasar  bebas  (free  tariff)  di  kawasan  ASEAN.
Demikian  potensinya  sektor  ini,  tetapi tidak  diimbangi  dengan  kesadaran  yang  tinggi dari  pemilik  UMKM  dalam  melaksanakan kewajibanya  kepada  negara  melalui  kontibusi dalam  membayar  Pajak.  Banyak  Wajib  Pajak UMKM  dengan  sengaja  tidak  melaporkan  dan membayar pajak disebabkan oleh beberapa hal, antara  lain  peraturan  yang  sulit  untuk dimengerti.  Bagi  Wajib  Pajak  UMKM  yang masih  menggunakan  perhitungan  akuntansi sederhana, belum mampu menyusun pembukuan secara rinci menjadi faktor melemahnya  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak khususnya UMKM. Hal inilah  yang merupakan
tugas  dari  pemerintah  untuk  menyederhanakan peraturan  yang  ada. Untuk  mengatasi  hal tersebut agar tidak terus-menuerus terjadi, pada 2013  pemerintah  mengeluarkan  peraturan  baru tentang  pajak  UMKM.  Peraturan  tersebut tertuang  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  46 Tahun  2013.  Peraturan  Perpajakan  yang  baru ini  memiliki  kelebihan,  yaitu  tarif  yang  dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya, yaitu 1% dari  omset.  PP  No.46  Tahun  2013  berlaku untuk  Wajib  Pajak  Orang  pribadi  dan  atau Badan  yang  memiliki  penghasilan  bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.Peraturan  aturan  ini  secara  umum memberi  kemudahan  dalam  penghitungan perpajakan.  Pada  dasarnya  PP  No.46    tahun 2013  memberi  kemudahan  tertib  administrasi, tranparansi, dan peningkatan kontribusi masyarakat dalam pembangunan. Dari implementasi  aturan  tersebut,  diharapkan  para pelaku  usaha  semakin  mudah  menghitung, memperhitungkan,membayar,  dan  melaporkan besaran  pajak  yang  harus  dikeluarkan  sesuai dengan sistem self assessment yang telah dianut selama  ini.  Hal  yang  lebih  penting  lagi  bahwa penerapan  pelaksanaan  PP  Nomor  46  Tahun 2013 juga mampu memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pelaku usaha.
Untuk  lebih  memaksimalkan    penerapan PP. No 46 Tahun 2013 Direktorat Jendral Pajak mempermudah  cara  pembayaran  pajak    dengan menggunakan  bantuan  Mesin  Anjungan  Tunai Mandiri  (ATM)  bekerja  sama  dengan  bank- bank  yang  ada,  seperti  BRI,  Bank  Mandiri, ataupun  BTN  untuk  mempermudah  proses pembayaran  pajak.  Dalam  hal ini   jelas  terlihat keseriusan  pemerintah    melakukan  usaha terbaiknya untuk meningkatkan jumlah penerimaan kas negara. Biaya yang rendah dan proses  yang  mudah  diharapkan  akan  mampu mendorong Wajib Pajak UMKN yang sudah ber NPWP  maupun  yang  belum  ber-NPWP  untuk segera melaksanakan kewajiban/perpajakannya.
Pemerintah  meyakini,  bahwa  adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya  sangat  menguntungkan  bagi  Wajib Pajak UMKM karena dapat memberi kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Pada kenyataan di lapangan, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif  karena  pajak  yang  dibayarkan  lebih besar  dibandingkan  dengan  pajak  yang  dibayar dengan  menganut  peraturan  lama,  yaitu  UU
PPh  No.36  Tahun  2008.  Apalagi  dengan  tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan  pajak  1%  dari  omset,  sehingga beberapa  pelaku  UMKM  menolak  atau  bahkan pura–pura  tidak  tahu  akan  adanya  peraturan baru tersebut.   Kalimat  “memberi  kemudahan pembayaran  pajak  untuk  UMKM”  sepertinya tidak  dapat  mengajak  Wajib  Pajak  UMKM untuk lebih disiplin membayar pajak, dibuktikan  dengan  masih  banyaknya  UMKM yang  memiliki  peredaran  bruto  tinggi,  tetapi tidak membayar pajak.
Disinilah  peran  pemerintah  dibutuhkan, dengan  memberikan  berbagai  kebijakan  agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya  dengan  sukarela  dan  dengan memberikan  sosialisasi  sebanyak-banyaknya agar  Wajib  Pajak  UMKM  mengerti  prosedur, tujuan,  dan  manfaat  diterapkannya  PP  No.46 tahun 2013 ini. Penelitian  ini  difokuskan  pada pelaksanaan  PP.No.46  tahun  2013  pada  wajib pajak  UMKM,  sehingga  penelitian  ini  dapat membantu  UMKM  yang  mengalami  kesulitan dalam  melaksanakan  PP  No.46  tahun  2013, sehingga  kesadaran  wajib  pajak  UMKM semakin  meningkat  dan  tujuan  pemerintah dapat  tercapai  dan  pada  akhirnya  dapat memberikan  kontribusi  yang  nyata  bagi kemajuan  bangsa  secara  umum  dan  kemajuan sektor  UMKM yang ada di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
Pajak  merupakan  iuran  yang  dipungut oleh  pemerintah  kepada  rakyat  yang  sifatnya dipaksakan,  tanpa  memandang  kaya  atau miskin.  Iuran  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
Pengertian  Pajak  menurut  Rochmat Soemitro  dalam  buku  Perpajakan  yang  ditulis oleh Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa :“ Pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
Sedangkan  menurut  S.I  Djajadiningrat dalam  buku  Perpajakan  Teori  dan  Kasus  yang ditulis  oleh  Siti  Resmi  (2007:1)  manyatakan bahwa  :“Pajak  sebagai  suatu  kewajiban
menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas negara  yang  disebabkan  suatu  keadilan, kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan kedudukan  tertentu,  tatapi  bukan  sebagai hukuman,  menurut  peraturan  yang  ditetapkan pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  secara langsung  untuk  memelihara  kesejahteraan secara umum”
Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan  bahwa  pajak  adalah  iuran  kepada kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak  mendapat  jasa  kontraprestasi  yang langsung  dapat  ditunjukkan  dan  digunakan untuk membayar pengeluaran umum negara.

## UMKM
Menurut  Nunuy  Nur  Afiah,dkk.,dalam buku “Analisis Ekonomi Jawa Barat”, Penerbit UNPAD  Press,  Bandung  (2003:1)”Definisi UKM  berdasarkan  UU  No.  1  Tahun  1995, usaha kecil menengah memiliki kriteria sebagai berikut :
1. Kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar;
3. Milik Warga Negara Indonesia (WNI);
4. Berdiri sendiri,  bukan  anak  perusahaan  atau cabang perusaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan besar;
5. Bentuk  usaha orang per orang, badan usaha berbadan  hokum  atau  tidak,  termasuk koperasi;
6. Untuk  sektor  industri,  memiliki  total  asset maksimal Rp. 5 milyar;
7. Untuk sektor non industri memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 600 juta (tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat usaha)  atau  memiliki  hasil  penjualan tahunan  maksimal  Rp.  3  milyar  pada  usaha yang dibiayai.
Kelebihan  UMKM  adalah  UMKM  pada kenyataannya mampu bertahan dan mengantisipasi  kelesuan  perekonomian  yang disebabkan inflasi atau berbagai faktor penyebab  lainnya.  Tanpa  subsidi  maupun proteksi,  UMKM  mampu  menambah  devisa negara  khususnya  industri  kecil  di  sektor  non- formal dan mampu berperan sebagai penyangga dalam  perekonomian  masyarakat  kecil  lapisan bawah.  Sedangkan  Kelemahan  UMKM  dan
hambatannya  terutama  dalam  pengelolaan usaha  kecil  umumnya  berkaitan  dengan  faktor internal seperti, manajemen perusahaan, keterbatasan modal, pembagian kerja yang tidak proporsional  serta  strategi  pemasaran  yang kurang mampu bersaing. UMKM juga seringkali  harus  menghadapi  mekanisme  pasar yang  tidak  seimbang  serta  struktur  pasar  yang berlapis.
Namun, dengan penanganan yang terpadu  dan  terarah  untuk  mengembangkan potensi  usaha  bagi  Koperasi  dan  UMKM  ini, diperkirakan  menjadi  asset  ekonomi  bangsa yang sangat besar dan memicu laju pertumbuhan  ekonomi  di  masa  depan  serta mampu  mengurangi  kesenjangan  distribusi pendapatan.

## PP No.46 tahun 2013
Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  46 Tahun 2013 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013, merupakan kebijakan yang mengatur mengenai  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Objek Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan  (PPh)  ini  adalah  Penghasilan  dari USAHA  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib Pajak  dengan  peredaran  bruto  (omzet)  yang tidak  melebihi  Rp4,8  miliar  dalam  1  tahun Pajak.  Pajak  yang  terutang  dan  harus  dibayar adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)
Yang  Bukan  Objek  Pajak  Penghasilan sesuai  PP  Nomor  46  Tahun  2013  harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. Penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan Pekerjaan  Bebas,  seperti  misalnya:  dokter, advokat/pengacara,  akuntan,  notaris,  PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
b. Penghasilan  dari  usaha  yang  dikenai  PPh Final  (Pasal  4  ayat  (2)),  seperti  misalnya sewa  kamar  kos,  sewa  rumah,  jasa konstruksi  (perencanaan,  pelaksanaan  dan pengawasan),  PPh  usaha  migas,  dan  lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
Subjek  Pajak  Penghasilan sesuai  PP  Nomor  46 Tahun 2013, adalah :
a. Orang Pribadi;
b. Badan,  tidak  termasuk  Bentuk  Usaha  Tetap (BUT)  yang  menerima  penghasilan  dari usaha  dengan  peredaran  bruto  (omzet)  yang
tidak  melebihi  Rp4,8  miliar  dalam  1  (satu) Tahun Pajak.
Pengecualian  Subjek  Pajak  Peghasilan  sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah:
a. Orang  Pribadi  yang  melakukan  kegiatan usaha  perdagangan  dan/atau  jasa  yang menggunakan  sarana  yang  dapat  dibongkar pasang  dan  menggunakan  sebagian  atau seluruh  tempat  untuk  kepentingan  umum. Misalnya:  pedagang  keliling,  pedagang asongan,  warung  tenda  di  area  kaki-lima, dan sejenisnya;
b. Badan  yang  belum  beroperasi  secara komersial  atau  yang  dalam  jangka  waktu  1 (satu)  tahun  setelah  beroperasi  secara komersial  memperoleh  peredaran  bruto (omzet) melebihi Rp 4,8 miliar.
Pajak  Penghasilan  yang  diatur  oleh  PP Nomor 46 Tahun 2013 termasuk dalam setoran bulanan  PPh  Pasal  4  ayat  (2)  bukan  PPh  Pasal 25.  Penyetoran  paling  lambat  tanggal  15  bulan berikutnya  dengan  menggunakan  Surat  Setoran Pajak  (SSP).  Jika  SSP  sudah  validasi  NTPN, Wajib Pajak tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh  Pasal  4  ayat  (2)  karena  dianggap  telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) sesuai  tanggal  validasi  NTPN.  Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan/atau bersifat final.

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  merupakan  sebuah  conseptual paper  terkait  PP  Nomer  46  tahun  2013  tantang PPh Final yang diberlakukan pada UMKM baik yang  berasal  dari  instansi  yang  terkait  dengan penerapan Peraturan ini serta dari teks book dan publikasi  ilmiah.  Tulisan  ini  diharapkan  dapat menjadi  referensi  bagi  pengamat  perpajakan dan pelaku UMKM sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pihak-pihak terkait tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  pelaksanaannya, Peraturan  Peme- rintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang berlaku 1 Juli  2013  menuai  berbagai  persepsi  negatif  di masyarakat  karena  peraturan  ini  hanya  akan dianggap menambah beban masyarakat terutama  para  pelaku  UMKM  di  Indonesia.  PP ini  telah  menetapkan  pengenaan  pajak  sebesar
1%  dari  omset  dan  bersifat  final  kepada pengusaha  dengan  omset  paling  tinggi  4,8 miliar  rupiah  dalam  setahun  bagi  UMKM.
PP  No.  46  Tahun  2013  dipandang tumpang tindih dengan  ketentuan Pasal 25 ayat (7)  huruf  c  UU  No.  36  Tahun  2008  dengan memasukkan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi Pengusaha  Tertentu  (WPOPPT)  yang  beromset maksimal  4,8  miliar  rupiah  setahun  sebagai Wajib  Pajak  yang  dikenai  pajak  final  dengan tarif   1%  dari  omset.  Padahal,  WPOPPT tersebut  seharusnya  hanya  dikenai  pajak bulanan  dengan  tarif  paling  tinggi  0,75%  dari omset  dan  tidak  bersifat  final.  Pelaksanan  PP ini  juga  mengabaikan    hak  pengusaha peorangan  untuk  mendapatkan  Penghasilan Tidak  Kena  Pajak  (PTKP)  sebagai  pengurang penghasilan  yang  akan  dikenai  pajak.  Dalam peraturan  ini  tidak  ada  pertimbangan  jumlah keluarga yang harus dihidupi atau yang menjadi tanggungan  dari  wajib  pajak  .  Pengusaha dengan omset yang sama harus membayar pajak dalam  jumlah  yang  sama,  walaupun  ada perbedaan  pertanggungan  jumlah  keluarga.
Bagi pengusaha badan yang memperoleh laba kena pajak kurang dari 8% akan dirugikan karena pajak mereka akan lebih besar dibanding perhitungan menggunakan tarif umum. Sebaliknya, ketentuan ini akan  menguntungkan mereka  yang  mendapatkan  laba  kena  pajak diatas  8%  lantaran  pajaknya  akan  lebih  kecil dibanding perhitunganmenggunakan tarif umum.Sebagai contoh, omset PT. Lancar Usaha dalam  satu  tahun  adalah  1  miliar  dengan  laba kena pajak 7%. Pajak yang terutang berdasarkan  tarif  PP  No.46  tahun  2103  adalah 1% x 1 miliar = 10 juta. Sedangkan pajak yang terutang  menurut  tarif  umum  hanyalah  25%  x 50% x 70 juta = 8,75 juta.  Sebaliknya, bila laba kena  pajak  yang  diperoleh  adalah  9%,  maka, pajak  terutang  berdasarkan  tarif  umum  adalah 25%  x 50% x  90 juta  = 11,25 juta.  Sementara, pajak  terutang  berdasarkan  tarif  PP    No.46 tahun hanyalah 1% x 100 juta = 10 juta.   PP No. 46 Tahun 2013 ini juga tidak memperdulikan  apakah  pengusaha  mengalami kerugian  dalam  usahanya.  Pajak  penghasilan sebesar  1%  dari  omset  tetap  harus  dibayar. Kerugian  dari  usaha  yang  bersifat  final  inipun tidak  boleh  dikompensasikan.  PP  ini  dapat memicu  timbulnya  kecemburuan  dari  para pengusaha  yang  penghasilannya  dikenakan pajak  bersifat  final  berdasarkan  ketentuan perpajakan tersendiri seperti usaha
jasa konstruksi. Walaupun omset mereka dalam satu  tahun  tidak  melebihi  4,8  miliar  rupiah, mereka tidak berhak menggunakan tarif 1% ini. Sementara,  tarif  pajak  paling  rendah  untuk usaha  mereka  adalah  2%.PP  baru  ini  juga berpotensi  menimbulkan  perselisihan  antara para  pengusaha  dengan  pemotong  atau  pe- mungut  pajak  penghasilan  seperti  bendahara pemerintah  dan  pihak-pihak  lainnya.  Para pengusaha  tidak  akan  bersedia  pajaknya dipotong  atau  dipungut  lantaran  tidak  dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak.
Sebaliknya,  pemotong  atau  pemungut  pajak akan  bersikeras  untuk  melakukan  pemotongan atau  pemungutan  karena  tidak  ingin  dikenakan sanksi.  Diharapkan penerimaan Negara melalui penerbitan dan pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 ini tampaknya sulit diwujudkan. Beberapa masalah  yang  diuraikan  diatas  berpotensi menjadi  penghalang  dalam  penerapanya.  Hal yang penting dan  harus segera diluruskan  oleh pemerintah  adalah  tentang  posisi  pengusaha yang  tergolong  WPOPPT  di  dalam  PP  No.  46 Tahun  2013.  Mereka  akan  sangat  mungkin untuk  menolak  untuk  melaksanakan  PP  ini. Soalnya, ketentuan pajak untuk WPOPPT yang relatif lebih ringan dibanding PP ini telah diatur tersendiri  di  dalam  UU  yang  sampai  saat  ini masih berlaku.  Walaupun dalam penerapan PP No46 tahun 2013 ini banyak menuai kontrofersi didalam  masyarakat  khususnya  para  pelaku UMKM tetapi kita harus melihat sisi positif dari penerapan pajak ini yaitu dengan di berlakukanya peraturan ini dihrapkan kesadaran masyarakat  untuk  membayar  pajak  semakin meningkat.  Melihat  besarnya  potensi  UMKM dihrapkan  UMKM  dapat  berkontribusi  dalam menyumbang pemasukan negara di sektor pajak dan  kedepanya  pemerintah  juga  semakin memberikan  sumbangan  yang  sangat  berarti bagi  kemajuan  dan  Pengembangan  UMKM. Dan  UMKM  di  Indonesia  dapat  meiliki keunggulan  mutlak  dan  dapat  memenangkan persaingan  dalam  pelaksanaan  masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2105 ini.

## SIMPULAN
Dari  kajian  tentang  penerapan  PP.No.46 tahun  2103  diatas  dapat  disimpulkan  beberapa hal tentang peaturan ini yitu :
1. PP No.46 pelaksanaannya menambah  beban masyarakat pelaku UMKM.
2. PP  No.46  tumpang  tindih  dengan  ketentuan pasal  25  ayat  (7)  huruf  c  UU  No.36  Tahun 2008.
3. PP  No.46  tidak  memperdulikan  pengusaha mengalami kerugian dalam usahanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo , 2011. Perpajakan edisi revisi,Yogyakarta : Andi Publisher. Resmi , Siti , 2007 . Perpajakan Teori dan  Kasus, Jakarta : Salemba Empat.
Nunuy  Nur  Afiah,dkk.,  2003.  “Analisis Ekonomi  Jawa  Barat”,  Bandung  :
UNPAD Press. http://umk-indonesia.net http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaf let%20PP%2046- UMKM.pdfhttp://www.kemendagri.go.id/med ia/documents/2013/07/12/p/p/pp_no.4 6-2013.pdf