Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 38 – 44 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8644.38-44

## ANALISIS YURIDIS DELIK PERZINAHAN TERHADAP PASANGAN DILUAR NIKAH YANG MELAKUKAN CHECK-IN HOTEL
I Made Ananda Hardiantha 1 , I Nyoman Gede Sugiartha 2 , I.B Gede Agustya Mahaputra 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia anandahardiantha@gmail.com 1 , nyomansugiartha14@gmail.com 2 , agustyamahaputra@gmail.com 3

## Abstrak
Perzinahan  dan  Kohabitasi  atau  kumpul  kebo  kian  nyata  dalam  kehidupan  masyarakat  khususnya  di Indonesia ini. Perzinahan dirasa sebagai tindakan tidak terpuji yang bisa diperbuat oleh pria maupun wanita dan  dirasa  sebagai  suatu  penistaan  terhadap  perjanjian  suci  dari  perkawinan.  Yang  mana  perbuatan perzianahan dan kohabitasi ini dimasukkan kedalam delik aduan pada Kitab Undang-undang Pidana baru dan diancam pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana perzinahan dalam RKUHP dan akibat hukum bagi pelaku pasangan diluar  nikah  yang  melakukan  check-in  hotel  setelah  di  undangkan  KUHP.  Penelitian  ini  menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Simpulan yang dihasilkan yaitu Pengaturan pada Pasal 411 dan Pasal 412  KUHP  memiliki  tujuan  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  agar  terhindar  dari  tindakan yang  sewenang-wenang.  Perzinahan  dalam  RKUHP  baru  dianggap  terlalu  ikut  campur  kedalam  privasi masyarakat Indonesia, akan tetapi dengan terciptanya pengaturan ini mampu menimbulkan penyesalan bagi pelaku dan korban bisa memperoleh keadilan.
Kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Delik Perzinahan ini adalah Delik Aduan Absolut, Perlindungan Hak Privasi, Menghormati Perkawinan yang Sah

## Abstract
Adultery and cohabitation or cohabiting are increasingly evident in people's lives, especially in Indonesia. Adultery is felt as a dishonorable act that can be committed by both men and women and is felt as an insult to the sacred covenant of marriage. Which acts of adultery and cohabitation are included in the complaint offense in the new Criminal Code and are subject to criminal penalties for the perpetrators who commit these acts. The author concludes 2 (two) problem formulations, namely: how is the regulation of the crime of adultery in the RKUHP? And what are the legal consequences for perpetrators of extramarital couples who  check-in  to  hotels  after  being  promulgated  by  the  Criminal  Code?  This  research  uses  normative juridical research methods. The resulting conclusion is that the arrangements in Article 411 and Article 412 of the Criminal Code have the aim of providing protection to the public to avoid arbitrary actions. Adultery in the new draft criminal code is considered too interfering with the privacy of the Indonesian people, but with the creation of this arrangement it is capable of causing regret for perpetrators and victims can get justice.
Keywords: Law Renewal, This Adultery Delict is an Absolute Complaint Offense, Protection of Privacy Rights, Respect for Legal Marriage

## I. PENDAHULUAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan warisan Belanda yang berisi tentang aturan-aturan, larangan yang menjadi dasar hukum di Indonesia, namun tentunya dengan dominasi oleh teori-teori barat. Karena pada dasarnya KUHP bukanlah hukum yang mencerminan kepribadian masyarakat Indonesia, sehingga dinilai kurang cocok untuk diimplementasikan atau ada juga yang belum terjangkau tentang berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya  pemikiran  tersebut  muncullah  usaha  untuk  melakukan  pembaruan  pada  KUHP,
pembaruan  hukum  juga  berarti  bagian  dari  kehendak  rakyat  untuk  mewujudkan  pembaruan disegala  bidang  hukum,  untuk  mengkaji  masalah  hukum  dan  penyusunan  rencana  pembaruan yang  berupaya  melahirkan  sistem  hukum  nasional  yang  memastikan  tegaknya  hukum  dan penghormatan  terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  berdasarkan  keadilan  dan  kebenaran (Djubaedah 2010).
Rencana  pembaruan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (Wetboek  van  Strafrecht) disebut juga dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang saat ini sudah  disahkan  oleh  DPR  pada  tanggal  6  Desember  2022  setelah  sejak  dari  beberapa  tahun lamanya diperbincangkan. Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia yang diperbincangkan beberapa  waktu  belakangan  ini  dinantikan  akan  membuat  banyak  perkembangan  baru  tentang kekurangan dalam aturan pidana tentang perzinahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 411 dan  Pasal  412  KUHP.  Dimana  ketetapan  hukum  pidana  Indonesia  KUHP  tentang  perzinahan mempunyai definisi yang berlainan dengan persepsi yang diketahui oleh masyarakat (Widiyati 2009).
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht, dianggap kurang cocok bagi bangsa Indonesia adalah tidak diaturnya tentang kohabitasi atau sering disebut dengan kumpul kebo jika dilihat pada budaya barat hal seperti itu bukan merupakan permasalahan yang  besar  karena  mayoritas  adalah  negara  bebas,  beda  hal  nya  dengan  Indonesia  masalah tersebut  dianggap masalah yang  sensitive  oleh  masyarakat maka  dari  itu  Undang-undang  baru mengatur tentang perzinahan dan kohabitasi ini. Negara Indonesia terkenal dengan budaya yang beragam dan juga sangat menumbuhkan nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari yang kini menimbulkan kejadian baru dalam kehidupan masyarakat, seperti penyelewengan kehidupan dalam  ranah  kejahatan  seksual.  Salah  satu  pembiasan  kesusilaan  adalah  kohabitasi,  yang  juga memiliki makna bahwa tanpa adanya perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dimana mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Dimana manusia merealisasikan hidup bersama dengan lawan jenis  untuk  membentuk  ikatan  dengan  dilaksanakan  perkawinan  yang  sah  dengan  tujuan menciptakan keluarga yang abadi dan bahagia.
Keadaan keberagaman yang menciptakan terjadi interaksi sosial antar kelompok sosial yang  berlainan,  yang  kemudian  berlanjut  dalam  hubungan  perkawinan.  Perkawinan  adalah momen terpenting dalam masyarakat, kumpul kebo dan lahirnya anak merupakan dasar utama pembentukan negara dan bangsa, karena pentingnya peran kumpul kebo, maka perkawinan harus diatur dan dilaksanakan diseluruh negara bagian antara pria dan wanita. Perkawinan di Indonesia diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. dimana perkawinan diartikan sebagai persatuan lahir  dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri,  dengan  tujuan sebagai  sarana  mewujudkan  kehidupan  yang  bahagia  dalam  keluarga  atau  rumah  tangga  yang kekal, dengan berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, undang-undang yang sama menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilaksanakan menurut hukum masing- masing  agama  dan  kepercayaan  yang  dianut  serta  didaftarkan  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Bangsa Indonesia terkenal dengan budaya yang beragam dan juga sangat menumbuhkan  nilai-nilai  kesusilaan  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang  kini  menimbulkan kejadian baru dalam kehidupan masyarakat, seperti penyelewengan.

## II. METODE PENELITIAN
Penyusunan  penelitian  ini  menerapkan  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian kepustakaan,  yang  merupakan  penelitian  yang  mengkaji  studi  dokumen,  yakni  menggunakan berbagai  data  sekunder  seperti  peraturan  perundang-undangan,  keputusan  pengadilan,  teori hukum,  dan  dapat  berupa  pendapat  para  sarjana.  Sedangkan  pendekatan  masalah  yang dipergunakan meliputi perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Jonaedi Efendi 2018).
Sumber bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  Bahan  hukum  primer  dalam  penelitian  ini  dieroleh  dari  undang-undang  dan  peraturan yang  berkaitan  dengan  penelitian,  bahan  hukum  sekunder  diperoleh  dari  buku-buku,  laporan penelitian,  jurnal  ilmiah,  dan  karya  ilmiah  lain  yang  berhubungan  delik  perzinahan  terhadap pasangan  diluar  nikah  yang  melakukan  check-in  hotel  dan  bahan  hukum  tersier  merupakan
pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus hukum, kamus umum, dan ensiklopedia.
Hukum  Bahan-bahan  hukum  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dengan menggunakan teknik sistem kartu catatan atau card system yaitu mencatat, mengutip, meringkas dan memahami sesuai dengan informasi yang diperoleh dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier secara sistematis.
Teknik analisis bahan hukum dalam mengelola bahan hukum yaitu menerapkan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran, pernafsiran yang dilakukan adalah penafsiran gramatikan terhadap peraturan perundang-undangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan dalam RKUHP
Pembentukan pengaturan pada pasal mengenai perzinahan yang diatur dalam Rancangan Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP)  memiliki  tujuan  memberikan  perlindungan kepada  masyarakat  agar  terhindar  dari  tindakan  yang  sewenang-wenang.  Tidak  akan  ada penyergapanan dan/atau penggeledahan serta penertiban saat pasal yang dimaksud tertuang dalam KUHP,  misalnya  terkait  dengan  Pasal  411  KUHP  mengenai  perzinaan  dan  Pasal  412  KUHP mengenai hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi). Setelah pasal yang dimaksud dijelaskan dan  tertuang  dalam  KUHP  maka  seluruh  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang- undang  yang  tidak  berlaku,  pasal  tersebut  memberikan  perlindungan  dari  tindakan  yang sewenang-wenang  oleh  oknum  Satpol  PP  di  daerah  tertentu.  Karena  sebelum  pasal  tersebut diberlakukan,  terdapat  sejumlah  daerah  yang menerapkan  aturan  bahwa  Satuan Polisi  Pamong Praja (Satpol PP) dapat melaksanakan penyergapanan dan/atau penggeledahan serta penertiban dengan mendatangi bangunan yang menyediakan kamar-kamar untuk disewakan sebagai tempat menginap atau biasa disebut hotel dan/atau pesanggrahan. Pasal perzinahan diterapankan melalui delik aduan, yaitu pihak yang bisa melaporkan hanya pihak yang terkait, baik orang tua ataupun anak. Maksud dari pengaturan tindak pidana perzinaan dan kohabitasi yaitu untuk menghargai lembaga  perkawinan  sebagaimana  dimaksud  UU  No.  1  Tahun  1974,  dan  juga  agar  tetap memberikan  perlindungan  untuk  ruang  privasi  masyarakat,  sebagaimana  ketetapan  Pasal  284 KUHP mengenai Perzinaan yang masih sah dan berlaku hingga saat ini. Pasal 411 dan 412 UU KUHP  yang  baru  disahkan  dapat memberikan  ancaman  pidana  atau  yang  biasa disebut  sanksi pidana,  untuk  setiap  individu  yang  melakukan  perbuatan  kohabitasi  (hidup  bersama  tanpa pernikahan) dan perzinaan (Dhea Sukma Putri 2022).
Pedoman  dalam  merancang  suatu  aturan  apabila  tidak  dilaksanakan  akan  memiliki pengaruh terhadap aturan terdebut. Seperti pada perkembangan pasal perzinahan yang dijelaskan menurut  rumusan  Pasal  411  RKUHP  yang  disebut  menuju  pada  over  kriminalisasi.  Menurut aturan tersebut, perbuatan zina yaitu suatu kejahatan berat karena menetapkan pidananya selama 1  (satu)  tahun  penjara.  Delik  zina  tidak  menyebabkan  adanya  korban,  maka  penting  untuk meninjau kembali pertanggungjawaban yang harus diberikan agar tidak merenggut kemerdekaan seseorang.  Bentuk  diberikannya  suatu  perlindungan  dari  lingkup  privasi  masyarakat  adalah dengan adanya pengaturan bagi kedua jenis delik sebagai delik aduan. Hal tersebut berarti tidak akan  dilangsungkan  proses  hukum  apabila  tidak  terdapat  laporan  adanya  aduan  yang  sah  dari pihak yang memiliki wewenang untuk mengadu karena telah dirasa menderita kerugian secara langsung, baik pasangan suami atau istri untuk mereka yang diikat oleh hubungan perkawinan dan orang tua atau anak untuk mereka yang tidak dihubungkan oleh ikatan perkawinan (Widiyati 2009).
Pengaturan  secara  a  contrario  bermakna  memblokir  ruang  dari  masyarakat  atau  pihak ketiga lainnya untuk memberikan informasi adanya persangkaan akan terjadinya suatu kejahatan. Hal  tersebut  untuk  menahan  terjadinya  tindakan  main  hakim  sendiri,  dimana  tidak  pernah disebutkan bahwa norma hukum dalam RKUHP yang mewajibkan pihak yang berhak melapor untuk  memakai  haknya  tersebut.  Selanjutnya,  suatu  pengaduan  tidak  mampu  dipisahkan, maksudnya dalam suatu pengaduan tidak mungkin hanya salah satu pelaku yang diadili, sehingga keputusan untuk membuat pengaduan itu juga akan benar-benar diperhitungkan oleh mereka yang
memiliki hak memberikan pengaduan, para investor dan turis tidak usah cemas untuk berinvestasi dan  berwisata  di  Indonesia,  karena  ruang  privasi  masyarakat  pasti  dilindungi  oleh  undang- undang,  yang  pastinya  tidak  menekan  pengakuan  terhadap  nilai-nilai  moral  di  Indonesia (Abdussalam 2006).
Delik perzinahan menurut rumusan dari pasal tersebut ditetapkan sebagai delik aduan, namun  yang  melainkan  dengan  pengaturan  dalam  KUHP  adalah  yang  mampu  memberikan pengaduan yaitu suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar. Dimasukannya pihak ketiga dalam hal  ini  memiliki  kekhawatiran  sebab  tidak  dijelaskan  batas-batas  mengenai  pihak  ketiga  yang tercemar sehingga hal tersebut tidak pasti serta tidak mempunyai kepastian hukum. Tindak Pidana Perzinahan  dapat  diadukan  oleh  siapapun  yang  merasa  dirinya  tercemar  karena  terjadi  suatu tindakan persetubuhan tidak pada sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan oleh orang lain. Apabila situasi seperti ini dilangsungkan oleh orang yang memiliki masalah pribadi atau benci secara individu kepada seseorang, pastinya akan mendatangkan kekeruhan dimasa depan. Selain itu,  adanya  pergesekan  dalam  Tindak  Pidana  Perzinaan  di  lingkaran  masyarakat  yaitu  tentang permasalahan  kecemasan  akan  terikatnya  pasangan  yang  menikah  secara  syariat  Islam  namun tidak  mendaftarkan  catatan  perkawinannya  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  atau  yang  biasa disebut nikah sirih.
2. Akibat  Hukum  bagi  Pelaku  Pasangan  di  Luar  Nikah  yang  Melakukan  Check-in  Hotel Setelah Diundangkan KUHP
Konsekuensi  hidup  bersama  sangat  berbeda,  hal  ini  mengacu  pada  kondisi  dan  reaksi masyarakat  dalam  hidup  bersama.  Jika  masyarakat  mendukung  kumpul  kebo,  pasangan kohabitasi atau kumpul kebo dapat tetap diam dan tinggal di rumah yang sama tanpa ikut campur dalam  segala  hal  yang  mempengaruhi  kohabitasi  atau  kumpul  kebo  pasangan  tersebut. Sebaliknya,  dalam  masyarakat  yang  sangat  menentang  kohabitasi  atau  kumpul  kebo,  sering terjadi mereka yang terpaksa kumpul kebo diusir dari desa tempat mereka tinggal. Namun, ada juga  yang menjalankan  aksi  yang lebih  mengerikan lagi, mengarak pelaku  di  sebuah  desa  dan menelanjangi.  Tidak  jarang  masyarakat  hukum  adat  yang  memandang  kohabitasi  atau  kumpul kebo melanggar adat dan nilai budaya setempat, melakukan kekerasan fisik kepada pelaku. Dalam hal  ini  masyarakat  merasa  kohabitasi  atau  kumpul  kebo  sebagai  celah  sosial  tindakan  yang bertentangan  dengan  standar  kesusilaan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ketika  terjadi  diantara masyarakat,  masyarakat  menuai  rasa  dirugikan  dengan  apa  yang  telah  diperbuat  oleh  mereka (Junawaroh 2020).
Indonesia merupakan negara dengan cita-cita menjadi negara maju dalam segala sektor, dengan  selalu  merangkul  budaya,  adat,  kearifan  lokal  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakatnya.  Bali  adalah  satu  diantara  banyaknya  daerah  yang  mempunyai berbagai macam adat, budaya serta kebiasaan yang terdapat pada setiap wilayah atau desanya. Salah satunya dapat dilihat pada peraturan disetiap desa, khususnya desa pakraman atau desa adat. Sistem peraturan paa masing-masing desa berlainan bahkan apabila ditinjau peraturan tersebut bisa dibagi menjadi 2 (dua) tipe peraturan, yaitu peraturan di desa dinas dan desa pakraman atau desa  adat. Peraturan tersebut  mempuyai  fungsi,  tugas,  dan  tanggungjawab  yang berbeda-beda. Kasepekang merupakan salah satu sanksi adat yang cukup berdampak, yaitu kondisi dimana si penerima sanksi akan diasingkan untuk ikut di desa (Madesa). Seorang atau kelompok warga desa yang dinilai melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku di desa tersebut, yang dalam adat Bali disebut dengan “awig-awig”, juga dikenakan sanksi diasingkan dari desa adat  setempat,  tidak  diperbolehkan  untuk  tinggal  di  wilayah  tersebut,  tidak  diperbolehkan memakai  sarana  atau  prasarana  adat  seperti  kuburan  dan  tempat  suci  (Pura)  serta  tidak diperbolehkan  menolong,  berbicara,  dan  berhubungan  dengan  masyarakat  desa  adat  lainnya. Hukum kasepekang hanya diberlakukan kepada krama Bali di wilayah desa adat tertentu yang menganut agama Hindu (I Gede Yoga Paramartha Duarsa, I Nyoman Gede Sugiartha 2020).
Masyarakat  terbentuk  dari  perorangan-perorangan  yang  menganggap  bahwa  dirinya mempunyai  latar  belakang  sejarah,  adat  istiadat  budaya,  dan  cita-cita  yang  sama,  akibatnya mampu menjadi kesatuan sebagai satu kelompok individu yang disebut masyarakat. Ada kalanya
ketika seorang individu atau kelompok dalam suatu masyarakat tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran  terhadap  norma-norma  yang  telah  hidup  dalam  masyarakat,  yang  menyebabkan timbulnya  permasalahan  yang  berakhir  pada  penghakiman  diri  sendiri  atau  Eigenrechting terhadap pelaku tindak pidana.
Tindak pidana persetubuhan merupakan satu diantara banyaknya tindakan kejahatan yang ramai diperbincangkan oleh publik karena menimpa anak, baik yang dijalankan oleh pelaku orang dewasa  maupun  anak  itu  sendiri.  Dimana  secara  jasmani,  anak  sebagai  korban  persetubuhan belum mempunyai ketertarikan secara seksual seperti orang dewasa. Hal tersebut pastinya mampu menodai etiket generasi penerus bangsa. Salah satu pemicu penyelewengan atas tingkah laku atau perbuatan  yang  melanggar  hukum  yaitu  akibat  berkembangnya  teknologi  dan  perputaran universal  dalam  sektor  informasi  dan  komunikasi  yang  disalahgunakan,  serta  rendahnya  sisi perhatian,  rasa  kasih  sayang  dan  pengawasan  atau  peninjauan  dari  orang  tua  yang  dapat menyebabkan  anak  menjadi  mudah  membaur  dalam  lingkungan  yang  kurang  sehat.  Undang  - undang tentang Perlindungan Anak menentukan diberiknnya bentuk perlindungan terhadap anak yaitu didasarkan atas asas non-diskriminasi atau tidak membeda-bedakan, mampu memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hak anak untuk hidup, dan penghargaan terhadap anak dalam mengutarakan pendapatnya. Serta perlindungan kepada anak harus dilangsungkan lebih awal saat anak masih ada di dalam rahim seorang ibu sampai anak tersebut usianya belum menginjak 18 (delapan belas) tahun (A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana 2019).
Diklasifikasi  dalam  perbuatan  kriinalisasi  adalah  bentuk  pembaharuan  hukum  pidana criminal reform untuk menjadikan pembaruan produk hukum law reform. Terjadinya kenakalan remaja juga termasuk kerusakan moral yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Misalnya, nyali yang  dimiliki  oleh  remaja  yang  dapat  melakukan  tindakan  asusila,  baik  dilakukan  oleh  pria maupun  wanita.  Apalagi  adanya  pandangan  yang  dimiliki  oleh  para  remaja  bahwa  suatu hubungan yang dijalani oleh pria dan wanita tidak memerlukan pembatasan dan pengawasan oleh orang tua. Hal tersebut menyebabkan terciptanya kenakalan yang dibarengi dengan perbuatan- perbuatan yang menimbulkan adaya ketidaknyamanan yang dirasa dalam lingkungan Masyarakat (Andika Dwi Amrianto 2023).
Kebijakan tentang kohabitasi menumbuhkan tanda tanya dalam lingkungan masyarakat dan  diperkirakan  KUHP  menghadapi  kemerosotan  sebab  menyatakan  pengaturan  mengenai lingkup  privasi  masyarakat,  sedangkan  hal  tersebut  sudah  tidak  lagi  diatur  oleh  negara-negara lain.  Adanya  pasal  ini  diperkirakan  akan  menghalangi  investasi  dan  menurunkan  bidang pariwisata,  karena  dicemaskan  turis  akan  merasa  dikriminalisasi.  Namun  hal  tersebut  tidak terbukti, karena Pasal 412 KUHP telah mempunyai batas-batas yang nyata berhubung pihak yang mampu  melaksanakan  aduan  kepada  kejahatan  kohabitasi.  Misalnya,  apabila  turis berdarmawisata  di  Indonesia  dan  tinggal  menetap  bersama  tanpa  hubungan  yang  diikat  oleh perkawinan yang sah, tidak bisa dijatuhkan pidana kepadanya jika bukan pasangannya yang sah, orang  tua  atau  anaknya  yang  mengadukan  tingkah  laku  tersebut.  Kejadian  kohabitasi  juga berkembang diantara masyarakat perkotaan. Sejumlah apartemen yang ditinggali oleh pasangan yang tidak terhubung oleh ikatan perkawinan yang sah, tetapi hal itu tidak mampu dituntut pidana apabila bukan 2 (dua) kategori sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 412 ayat (2) yang melaksanakan aduan. Pemerintah mencantumkan kohabitasi atau kumpul kebo yang sepatutnya dijelaskan batas-batas mutlak ke dalam hukum pidana nasional, sebab sebagai tahap yang dilalui pemerintah bersama DPR selaku legislatif untuk mewujudkan syarat pidana yang pada akhirnya akan  mencerminkan  etika,  norma,  dan  nilai  agama  yang  memiliki  sifat  global.  Diterapkannya aturan  tersebut  merupakan  wujud  penghormatan  kepada  nilai-nilai  dalam  perkawinan  yang dijalankan oleh Indonesia.
Pemerintah  sadar  apabila  tidak  ditentukan  batasan,  maka  hendak  berlangsung  main hakim sendiri atau eigenrichting yang dilakukan masyarakat kepada orang-orang yang disangka melangsungkan perbuatan kohabitasi atau kumpul kebo. Pihak yang mampu memberikan aduan adanya perbuatan kohabitasi hanya suami atau istri, untuk orang yang terhubung dengan adanya ikatan dalam perkawinan dan orang tua atau anaknya untuk orang yang tidak terikat perkawinan. Maka, jika terdapat pengaduan berkaitan dengan perbuatan kohabitasi tetapi tidak dilaksanakan
salah satu dari 2 (dua) kategori diatas, maka aduan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Kohabitasi sebenarnya  masih  diizinkan  oleh  KUHP  baru,  selama  pihak  yang mempunyai  wewenan  untuk melangsungkan pengaduan tidak melakukan pengaduan. Dasar artikel kohabitasi dalam KUHP Baru  didasarkan  atas  pertimbangan  pihak  pasangan  yang  mengalami  kerugian  atau  orang  tua pelaku yang karena satu dan hal lainnya tidak menyetujui anaknya melangsungkan kumpul kebo atau  kohabitasi,  bukan  didasarkan  atas  moral  agama,  atau  norma  hukum  yang  berdasar  dan diterapkan dalam masyarakat.
Pelaku  yang  tidak  mampu  dijatuhkan  hukuman  dapat  terjadi  apabila,  pertama  selama perkawinan yang telah mengikat seseorang, pasangan bebas dan tidak memberikan pengaduan pelaku  perzinahan  dan  kohabitasi.  Kedua,  selama  orang  tua  anak  yang  belum  melangsungkan perkawinan  mengijinkan  anaknya  hidup  bersama  satu  rumah  tanpa  perkawinan.  Seluruhnya terserah  kepada  kesepakatan  pasangan  dan  orang  tua  masing-masing.  Hal  ini  akan  susah diterapkan  kepada  turis  yang  mempunyai  nilai-nilai  terbuka  terhadap  seks  bebas.  Contohnya, terdapat  WNA  yang  menerus  melangsungkan  kumpul  kebo  atau  kohabitasi  di  Indonesia, meskipun  mereka masih terhubung  pada  perkawinan dengan pasangannya, tetapi  pasangannya tidak  memberikan  pengaduan,  hal  tersebut  tentu  tidak  mampu  dijatuhkan  hukuman.  Demikian juga  apabila  mereka  melangsungkannya  sementara  orang  tua  mereka  tidak  menentang, mengizinkan dan bahkan menyarankan, maka kohabitasi tidak mampu dijatuhkan hukuman..

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengaturan  tentang  perzinahan  dalam  RKUHP  memiliki  tujuan  memberikan perlindungan  kepada  masyarakat  agar  terhindar  dari  tindakan  yang  sewenang-wenang.  Tidak akan  ada  penyergapanan  dan/atau  penggeledahan  serta  penertiban  saat  pasal  yang  dimaksud tertuang dalam KUHP, misalnya terkait dengan Pasal 411 KUHP mengenai perzinaan dan Pasal 412 KUHP mengenai hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi). Setelah pasal yang dimaksud dijelaskan  dan  tertuang  dalam  KUHP  maka  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang bernaung dibawah undang-undang yang tidak berlaku, pasal tersebut memberikan perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang oleh oknum Satpol PP di daerah tertentu (Lamintang 1990).
Kebijakan dan dampak hukum pelaku di luar nikah yang melakukan check-in hotel saat ini dianggap bahwa definisi perzinahan dalam RKUHP baru sesungguhnya ikut campur tangan kedalam  persoalan  privasi  masyarakat  Indonesia.  Dalam  sudut  pandang  lain,  beberapa  dari mereka yang berdiri pada pihak yang setuju menganggap bahwa hal ini cukup berfadah karena sejumlah persoalan perselingkuhan belakangan ini, jadi dinantikan dengan terciptanya pengaturan ini  mampu  menimbulkan  penyesalan  bagi  pelaku  dan  korban  bisa  memperoleh  keadilan. Meyakinkan  berhubungan  dengan  pasal  perzinahan  yang  diterapkan  lewat  delik  aduan,  yaitu pihak yang dapat memberikan laporan hanya pasangan suami, istri, orang tua serta anak sesuai yang dijelaskan dalam pasal tersebut dinyatakan anak menurut hal ini sekurang-kurangnya sedang dalam usia 16 (enam belas) tahun. Maka mampu dimengerti bahwa suatu perbuatan perzinahan tidak gampang untuk dilangsungkan penuntutan, tetapi pasti wajib terdapat aduan dari pihak yang memiliki  pengaruh.  Maka  dari  itu,  salah  dan  amat  melampaui  batas  jika  ada  pihak  yang menggambarkan pasal tersebut mampu menghadang investasi sampai pariwisata..

## 2. Saran
Mengenai  peraturan  dan  kebijakan  hukum  jika  pasal  perzinahan  ini  telah  berlaku, diharapkan  pihak-pihak  penegak  hukum  atau  masyarakat  agar  lebih  berhati-hati  dalam  proses pengrebekan karena sesuai isi pasal baru tersebut yang hanya bisa melakukan pengaduan adalah pasangan  suami,  istri,  orang  tua  serta  anak  yang  merasa  dirugikan  karna  mengingat  sedang meningkatnya  tindak  pidana  yang  dianggap  membatasi  kemerdekaan  warga  negaranya  dan overkriminalisasi. Agar tidak berdampak hukum kepada pelaku perzinahan oleh pasangan diluar nikah,  diperlukan  tugas  lingkungan  keluarga,  pertemanan  yang  saling  menegur  satu  sama  lain agar tidak melangsungkan perbuatan yang dilarang oleh agama agar tidak terjadi penyelewengan.
Kepada  pemerintah  maupun  aparat  hukum  diharapkan  agar  melakukan  pengesahan kepada RKUHP, karena KUHP yang berlaku sebelumnya merupakan ciptaan dari hasil warisan Belanda.  Dilihat  dari  aspek  kemasyarakatan,  tidak  menggambarkan  poin-poin  sosial  budaya bangsa Indonesia. Dan dari aspek ideologi, Belanda menganut ideologi liberalisme dan Indonesia menganut ideologi Pancasila. Serta mempertimbangkan penyesalan dari si pelanggar aturan agar putusan yang diberikan untuk selanjutnya mampu lebih logis dan si pelanggar aturan tidak bisa meneruskan lagi tindakannya dimasa depan.
Bagi Peneliti, diharapkan kepada seluruh pihak dan media massa baik yang berada dalam atau luar  negara  untuk  secara  cakap  menyajikan  informasi atau  pemberitaan  yang  menyeluruh sesuai  kenyataan  yang  ada  kepada masyarakat,  agar  tidak terjadi  kesalahan  dalam  penerimaan informasinya  yang  justru  dapat  merugikan  seluruh  pihak  dan  terkesan  seperti  ada  keperluan tersembunyi  untuk  berusaha  memalingkan  tujuan  pariwisata  Bali  sebagai  salah  satu  destinasi wisata dunia dan memberikan kerugian kepada masyarakat di Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
A.A Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, I. Nyoman Gede Sugiartha. 2019. “Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur.” Jurnal Konstruksi Hukum 1(1).
Abdussalam.  2006. Prospek  Hukum  Pidana  Indonesia  dalam  Mewujudkan  Rasa  Keadilan Masyarakat 1 Hukum Pidana Materil . Jakarta: Paradigma Press.
Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri. 2023. “Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi  Dalam  Hukum  Pidana:  Catatan  Kritis  atas  Minimnya  Pengaturan  Perbuatan Prostitusi di Indonesia.” Jurnal Penegakan Hukum 4(2).
Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti. 2022. “Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan  dalam Rkuhp.” Journal of Studia Legalia 3(1). Djubaedah, Neng. 2010. Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau
Dari KUHP . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
I  Gede  Yoga  Paramartha  Duarsa,  I  Nyoman  Gede  Sugiartha,  Diah  Gayatri  Sudibya.  2020. “Penerapan Sanksi Adat Kasepekang di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.” Jurnal Konstruksi Hukum 1(1). Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Depok:
Prenadamedia Group.
Junawaroh,  Junawaroh.  2020.  “Wanita  Hamil  di  Luar  Nikah  Perspektif  Hukum  Islam  (Studi
Hukum Menikahi, Mentalaq, dan Masa Iddah).” Jurnal Hukum Perdata Islam 21(1).
Lamintang.  1990. Delik-delik  Khusus:  Tindak  Pidana-tindak  pidana  yang  Melanggar  Norma-
Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan . Bandung: Mandar Maju.
Widiyati, S. 2009. Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP . Jakarta: Paramita.