## Wajah Hukum
Bentuk Perlindungan Hukum Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online di Indonesia (Suatu Pendekatan Norma Hukum)

## Rosmidah, Taufik Yahya, Ditya Putri Wulansari
Fakultas Hukum, Universitas Jambi Jalan Jambi-Muara Bulian Mendalo Darat Jambi Correspondence email: rosmidah@unja.ac.id, taufikyahya@unja.ac.id, dityaputriwulansari98@gmail.com
Abstrak. i Penelitian  bertujuan  menggali  dan  menganalisis  perlindungan  hukum  bagi  para  para  pihak  dalam sengketa  transaksi  pinjaman online dan  alternative  penyelesaian  sengketa  melalui  jaringan  layanan  aplikasi pinjaman online . Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif ( normative research ) dengan menggunakan pendekatan  perundang-undangan,  pendekatan  konseptual,  analisis  bahan  hukum  dilakukan  dengan menginterprestasi,  dan  menilai  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  serta  menyeleksi  bahan-bahan hukum  yang  relevan.  Hasil  penelitian  bahwa    perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  dalam  sengketa  transaksi melalui jaringan layanan aplikasi pinjaman online harus didasarkan kepada perjanjian atas kesepakatan bersama dengan  provider  pinjaman online legal  dan  harus  ditentukan  lembaga  penyelesaian  sengketa  dala  perjanjian awal , melakukan  penegakan  hukum  atas    perbuatan  melawan  hukum  yang    dilakukan  oleh  provider  dan memberikan,  perlindungan  tersebut  pada  prinsipnya  untuk    melindungi  hak-hak  debitur  sebagai  konsumen tersebut, penyelesaian sengketa dalam transaksi pinjaman online bagi para pelaku pinjaman berbasis teknologi karena  peminjam yang  masih  belum  mengetahui  secara  detil  mekanisme  penyelesaian  sengketa,  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 29 huruf e hanya mengatur tentang prinsip penyelesaian sengketa  yang  dilakukan  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  murah,  para  pihak  secara  bebas  dapat  memilih lembaga penyelesaian sengketa yang telah direkomendasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Kata Kunci : Sengketa, Transaksi, Pinjaman Online
Abstract.  The  research  aims  to  explore  and  analyze  legal  protection  for  parties  in  online  loan  transaction disputes  and  alternative  dispute  resolution  through  online  loan  application  service  networks.  The  type  of research is normative legal research (normative research) using a statutory approach, a conceptual approach, analysis  of  legal  materials  is  carried  out  by  interpreting  and  assessing  related  laws  and  regulations  and selecting  relevant  legal  materials.  The  research  results  show  that  legal  protection  for  parties  in  transaction disputes through the online loan application service network must be based on an agreement based on mutual agreement  with  the  legal  online  loan  provider  and  a  dispute  resolution  institution  must  be  determined  in  the initial agreement, carrying out legal enforcement for unlawful acts committed by the provider. and provide, in principle,  this  protection  to  protect  the  rights  of  debtors  as  consumers,  resolving  disputes  in  online  loan transactions  for  technology-based  loan  actors  because  borrowers  still  do  not  know  in  detail  the  dispute resolution  mechanism,  Financial  Services Authority Regulation  Number 77/POJK. 01/2016  Article 29  letter  e only regulates the principle of dispute resolution which is carried out simply, quickly and at low cost, the parties can  freely  choose  a  dispute  resolution  institution  that  has  been  recommended  by  the  Financial  Services Authority.

## Keywords : Disputes, Transactions, Online Loans

## PENDAHULUAN
Salah satu fungsi hukum adalah Dispute Settlement yaitu menyelesaiakan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, salah satu sengketa yang kerap muncul akhir-akhir ini adalah sengketa pinjaman online karena  begitu  menjamurnya  bisnis  pinjaman online di  Indonesia  yang  dilakukan  melalui aplikasi yang sangat mudah untuk diakses oleh setiap orang baik yang dilakukan oleh provider berizin maupun illegal, walaupun begitu maraknya lalu lintas pinjaman online di Indonesia tidak diikuti oleh tingkat  pengetahuan  yang  baik  tentang  penyelesaian  jika  terjadi  sengketa  bagi  para  pengguna  bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi terutaman banyak yang belum mengetahui benar mekanisme  penyelesaian  sengketa  (dispute  settlement)    jika  terjadi  sengketa  dalam  transaksi pinjaman online tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016  Pasal 29 huruf e mengatur masalah prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara yang sederhana, cepat,  dengan  biaya  yang  murah  yang  dalam  praktiknya  para  Penyelenggara  (Provider)  tidak
menerapkan  prinsip-prinsip  tersebut  sehingga  menimbulkan  rasa  kesewenang-wenangan  yang menimbulkan  kerugian  bagi  konsumen,  sehingga  menimbulkan  ketidaknyamanan  bagi  konsumen . Dalam  beberapa  kasus  pinjaman online yang  dilakukan  melalui  Pengadilan  Negeri  tidak  sejalan  dan tidak  sesuai  dengan  Pasal  29  huruf  e  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016, karena  jika  dilakukan  melalui  jalur  pengadilan  maka  prinsip  penyhelesaian  secara  cepat,  mudah, sederhana  menguntungkan  kedua  belah  pihak  tidak  akan  terlaksana,  pada  posisi  ini  maka  konsumen akan  menjadi  pihak  yang  memiliki  potensi  untuk  dirugikan  baik  karena  konsumen  yang  memiliki kekuatan  ekonomi  yang  lemah,  tempa  tinggal  yang  jauh  dari  pengadilan  dan  sebagainya.  jika penyelesaian  sengketa  dilakukan  melalui  jalur  pengadilan  maka  selain  tidak  sejalan  dengan  prinsip- prinsip  di  atas  juga  tidak  sejalan  dengan  prinsip  utama  penyelesaian  sengketa  perdata  yang  lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan semangat win win solution .
Dari  berbagai  macam  pemberitaan  baik  di  media  cetak  maupun  media  elektronik  marak terjadi  permasalahan  yang  terjadi  di  dunia  pinjaman online ini,  pada  intinya  berbagai  kasus  yang terjadi  menyentuh  berbagai  macam  aspek  hukum  terutama  hukum  perdata  hukum  administrasi maupun  hukum  pidana,  seperti  kasus  hukum  perdata  terjadi  pada  saat  pembuatan  perjanjian  dimana provider  menetapkan  klausul  baku  yang  ditetapkan  secara  sepihak  di  mana  isi  perjanjian  tidak melibatkan  debitur  sehingga  isi  perjanjian  cenderung  merugikan  debitur  seperti  jangka  waktu penagihan  yang  berubah-ubah,  penetapan  besaran  bunga  pinjaman,  penentuan  besaran  denda  jika debitur terlambat membayar cicilan dan sebagainya, belum lagi masalah perjanjian yang dibuat dapat terjadi  tidak  memenuhi  syarat  Pasal  1320  KUHPerdata  karena  debitur  tidak  diketahui  dengan  pasti apakah sudah termasuk orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau tidak.
Dari  aspek  hukum  administrasi  tidak  semua  perusahaan  P2P  lending  mengantongi  izin  dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan, hal ini terbukti banyak sekali berkembang provider illegal  yang menjalankan bisnisnya tanpa izin sehingga apa yang dilakukan provider P2P lending ini mempunyai potensi besar merugikan nasabah karena di luar control dari OJK, karena itu pemerintah melalui  Kementerian  Informasi  berupaya  menghapus  aplikasi-aplikasi  dari  perusahaan  dana  illegal yang  tersebar  luas  di  playstore  dan  sebagainya,  hal  ini  untuk  mengantisipasi  resiko  korban  yang semakin banyak. Upaya yang lain yang dilakukan pemerintah adalah terus melakukan edukasi kepada masyarakat  untuk  cerdas  memilih  perusahaan  yang  benar-benar  legal,  selain  itu  pemerintah  secara periodic  melakukan  evaluasi  terhadap  provider  P2P  lending  legal  apakah  dalam  menjalankan bisnisnya  sesuai  dengan  standarisasi  dan  aturan  yang  sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  atas pelanggaran ini maka pemerintah telah banyak mencabut izin perusahaan.
Dari sisi aspek hukum pidana banyak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh provider yaitu jika  perusahaan  memberi  informasi  kepada  nasabah  bahwa  perusahaannnya  adalah  legal  padahal illegal  maka  ini  termasuk  kategori  tindakan  penipuan,  kasus  lainnya  seperti  penyebarluasan  data pribadi  nasabah  tanpa  izin  dari  pemilik,  melakukan  ancaman  kepada  nasabah  pada  saat  melakukan penagihan,  menggunakan  data  nasabah  untuk  digunakan  transaksi  lain  bahkan  sampai memperjualbelikan  data  nasabah.  Karena  itu  banyak  sekali  laporan-laporan  yang  disampaikan  oleh masyarakat atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online tersebut.
Berbagai  macam  persoalan  hukum  dalam  transaksi  pinjaman online ini  mengundang  banyak perhatian  dari  berbagai  kalangan  baik  dari  para  praktisi  hokum,  politikus,  asosiasi  pinjaman online bakan  kementerian  terkait,  bahkan  dalam  beberaa  waktu  yang  lalu  Menteri  Koordinator  Bidang Politik,  Hukum  dan  Keamanan    (Menkopolhukam)  pernah  menyarankan  agar  nasabah  tidak  perlu membayar  tagihan  kepada  provider  pinjaman online illegal  dan  melaporkannya  kepada  pihak berwajib,  akan  tetapi  tindakan  ini  merupakan  tindakan  yang  tidak  tepat  dan  tidak  menyelesaikan permasalahan  hokum  yang  sebenarnya  karena  berbagai  masalah  yang  terjadi  tidak  semata-mata kesalahan  yang  dilakukan  oleh  provider  pinjaman online akan  tetapi  juga  dilakukan  oleh  nasabah yang ingkar janji tidak membayar pinjaman uang yang sudah diperolehnya sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan.
Pada  Pasal  29  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Pojk.01/2016  Tentang  Layanan Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  telah  menentukan  bahwa  Penyelenggara ( provider )  wajib  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  dari  perlindungan  Pengguna  yaitu  prinsip transparansi; prinsip perlakuan yang adil; prinsip keandalan; prinsip kerahasiaan dan keamanan data; dan  prinisp  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau.  Dalam ketentuan  tersebut  tidak  diatur  secara  jelas  dan  tegas  ( limitative )  mengenai  ruang  lingkup
penyelesaian  sengketa  pengguna  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  terjangkau.  Apa  dan  bagaimana model penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat  dan biaya terjangkau, lembaga mana yang  diberi  kewenangan  dalam  penyelesaian  sengketa  tersebut.  Bagaimana  skema  dan  prosedur penyelesaian  sengketanya  berapa  durasi  waktu  penyelesaian  sengketa,  bagaimana  kalau  jika penyelesaian  sengketa  tersebut  tidak  berhasil  Di  sisi  lain  para  pengguna  terutama  konsumen  belum mengetahui dan memahami bentuk penyelesaian sengketa dan mekanisme bagi para pengguna bisnis pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi  informasi  khususnya  peminjam  mekanisme  penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa dalam transaksi pinjaman online ( peer to peer lending ).

## METODE ip
Tipe  atau  jenis  penelitian ini  adalah  penelitian mi yuridis i normatif yy yang  terfokus  kepada meneliti  peraturan  perundang-undangan,  penelitian  menggunakan i pendekatan i peraturan  perundang- undangan  dan pendekatan i konseptual (conceptual i approach) 1 menggunakan  bahan i hukum primer, i bahan i hukum sekunder i dan i bahan i hukum i tertier sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan hukum (problem hukum) yang diteliti, bahan hukum kemudian diseleksi dan dievaluasi sesuai dengan tingkat relevansinya, diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori yang relevan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Melalui Layanan Aplikasi Pinjaman Online
Transaksi  melalui  layanan  aplikasi  pinjaman online seperti  transaksi  lainnya  pada  dasarnya mengaju pada ketentuan hukum perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Transaksi  yang  dilakukan  antara  konsumen  pinjaman online dengan  perusahaan  pinjaman online merupakan hubungan keperdataan yaitu perikatan, dimana perikatan terjadi jika satu orang atau lebih mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  atau  lebih  terutama  yang  berkaitan  dengan  hubungan kebendaan,  kedua  pihak  sama-sama  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perbuatan  hukum  untuk  berbuat sesuatu,  memberikan  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu.  Berdasarkan  bentuk-bentuk  perikatan tersebut  maka  hubungan  pinjam  meminjam  antara  kedua  belah  pihak  termasuk  perikatan  untuk memberikan  sesuatu  yaitu  pinjam  meminjam  uang,  dimana  salah  satu  pihak  memberikan  pinjaman kepada pihak lain sebaliknya harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuatu dengan apa yang sudah diperjanjikan.    Pasal  1338  Ayat  (1)  menentukan:  “Semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya”.  Ketentuan  itu  dimaksudkan  untuk menyatakan  tentang  kekuatan  perjanjian,  yaitu  kekuatan  yang  sama  dengan  suatu  undang-undang. Kekuatan seperti itu diberikan kepada “semua perjanjian yang dibuat secara sah” itu hal itu mengaju pada  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  yang  menentukan  satu  per  satu  syarat-syarat  sahnya  suatu perjanjian . Syarat-syarat itu adalah:
1. Sepakat ( freedom of agreement )
2. Kecakapan ( ability of party ) 3. Hal tertentu ( specific object )
4. Kausa (sebab isi) yang halal ( lawful reasons )
Transaksi melalui layanan aplikasi pinjaman online untuk membuat transaksi itu sah haruslah memenuhi  syarat-syarat  sah  seperti  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata,  karena  kalau tidak  memenuhi  persyaratan  tersebut  transaksi  tersebut  dapat  dibatalkan  atau  batal  demi  hukum. Sehingga  para  pihak  yang  terikat  dalam  transaksi  melalui  layanan  aplikasi  pinjaman online haruslah sepakat  (tidak  ada  paksaan  terhadap  salah  satu  pihak  atau  pihak  yang  satu  memaksa  pihak  lainnya, tidak  ada  unsur  penipuan  dan  tidak  ada  kekhilafan).  Selain  itu  dituntut  kecakapan  para  pihak  baik pihak yang memberikan pinjaman maupun pihak yang  menerima pinjaman, sebelumnya mengajukan pinjaman  harus  dipastiakn  bahwa  yang  melakukan  transaksi  pinjaman online adalah  cakap  menurut hukum, ada objek  yang diperjanjikan dan apa yang diperjanjikan merupakan  suatu sebab  yang  tidak dilarang  yaitu  tidak  melanggar  undang-undang,  kesusilaan  dan  ketertiban  umum.  Jika  dalam penyelenggaraan  jasa  transaksi  melalui  layanan  aplikasi  pinjaman online terjadi  kesalahan  dan mengakibatkan  kerugian  dari  pihak  debitur  sebagai  konsumen  produk  jasa  tersebut,  maka  tanggung jawab  tidak  langsung  kepada  pihak  badan  hukum  (perusahaan).  Mengenai  tanggung  jawab  terlebih
1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta : Kencana, 2008), hlm, 93.
dahulu  harus  melihat  apakah  kesalahan  tersebut  dilakukan  oleh  petugas  lapangan  biasanya  berperan sebagai debt  collector pinjaman online tersebut.  Setiap  masalah  yang  terjadi  baik  sengaja  ataupun tidak  sengaja  perlu  diteliti  terlebih  dahulu.  Jika  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  karyawan  yang melakukan, biasanya pihak pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab secara umumnya.
Agar memberikan perindungan hukum bagi kedua belah pihak maka dalam transaksi pinjaman online pertama  harus  diikat  dalam  suatu  perjanjian  tertulis,  perjanjian  yang  dibuat  harus  didasarkan atas  kesepakatan  bersama  bukan  merupakan  klausul  baku  dimana  nasabah  tidak  memiliki  hak  untuk menentukan  isi  perjanjian,  perjanjian  tersebut  harus  didasarkan  atas  itikad  baik  untuk  melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, kedua perusahaan pinjaman online harus provider yang telah memiliki izin    dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  untuk  menjalankan  bisnisnya,  dan  ketiga  harus  ditentukan dalam  perjanjian  jika  terjadi  sengketa  maka  lembaga  apa  yang  dipilih  oleh  para  pihak  untuk menyelesaikan  permasalahan  hukum  yang  terjadi.  Dengan  demikian  jika  dalam  transaksi  pinjaman online ini tidak didasarkan atas ketiga hal tersebut dapat dinilai bahwa transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak memiliki celah kelemahan yang dapat menimbukan potensi ditugikannya salah satu pihak sehingga dapat dinilai tidak memberikan perlindungan hukum baik bagi  nasabah maupun bagi proviser P2P lending.
Secara  umum  untuk  menangani  permasalahan  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  dapat memberikan  kewenangan  kepada  Badan  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK),  karena  BPSK tidak  hanya  melindungi  hak-hak  debitur  sebagai  konsumen  saja,  tetapi  juga  melindungi  hak-hak pelaku  usaha,  dalam.  Ketentuan  yang  terkait  dengan  transaksi  melalui  layanan  aplikasi  pinjaman online yang menimbulkan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, belum tegas diatur dalam peraturan  perundang-undangan,  sehingga  untuk  itu  diperlukan  suatu  kepastian  bagi  aparat  penegak hukum,  pelaku  usaha  dan  masyarakat  untuk  menyelesaikan  sengketa  transaksi  pinjaman online mengingat  tingkat  kasus  yang  terjadi    terus  meningkat  dan  agar  kasus  yang  berkenaan  dengan transaksi  melalui  layanan  aplikasi  pinjaman online ,  yang  cenderung  merugikan  kepentingan konsumen di Indonesia.

## Penyelesaian Sengketa Transaksi Pinjaman Online
Sebagaimana yang diutarakan di atas bahwa salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hokum  bagi  para  ihak  dalam  transaksi  pinjaman online adalah  penentuan  lembaga  penyelesaian sengketa  yang  didasarkan  atas  kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak.  Perlindungan  hukum bagi  debitur  dalam  transaksi  Sektor  Jasa  Keuangan  diatur  dalam  POJK  No.  1/POJK.07-2013  belum secara  menyeluruh  mencakup  perlindungan  hukum  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  secara langsung  dengan  bisnis P2P  Lending ,  belum  terdapatnya  pengaturan  secara  menyeluruh  mengenai penyelesaian sengketa bisnis P2P Lending pada peraturan tersebut akan mengakibatkan perlindungan hukum yang lemah bagi debitur sebagai konsumen sektor jasa keuangan. Secara umum permasalahan mengenai  transaksi  bisnis  pihak  yang  bermasalah  dapat  melakukan  penyelesaian  sengketa  melalui jalur pengadilan ataupun melalui proses penyelesaian sengketa lainnya. Proses penyelesaian sengketa dapat  dilakukan  melalui  skema  negosiasi,  konsultasi,  mediasi,  konsiliasi,  ataupun  arbitrase sebagaimana  ketentuan  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pasal  65  ayat  (5)  UU  No.  7/2014 Tentang Perdagangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Sengketa bisnis dapat  saja  terjadi dalam transaksi pinjam meminjam  uang dengan  skema P2P Lending antar  pihak  yang  memberi  pinjaman  (kreditur)  maupun  pihak  yang  menerima  pinjaman (debitur). Fintech  is  indeed  tempting  for  people  who  need  funds  quickly  with  simpler  requirements, but  people  do  not  realize  that  online  loan  transactions  through  this  fintech  company  have  various kinds  of  legal  problems . 2 Sengketa  biasanya  timbul  karena  adanya  ketidaktaatan  terhadap  kontrak yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak.  Penyelesaian  sengketa  bisnis  pinjam  meminjam  uang  dengan sistem P2P  lending pada  prinsipnya  dapat  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  maupun  non-litigasi. Penyelesaian  sengketa  perdata  dengan  jalan  pengadilan  akan  memakan  waktu  lebih  banyak,  hal  ini dikarenakan atas putusan Pengadilan Negeri salah satu pihak dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi  atas  putusan  tingkat  banding  para  pihak  dapat  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,
2 Muhammad  Muslih  dan  Supeno,  “ Financial  Technology:  Digital  Legal  Challenges  and  Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak ”, LJIH, Vol.30, No.2, (September 2022), hlm 255-266.
bahkan  dapat  melalui  upaya  peninjauan  kembali.  Itulah  penyebab  pelaku  bisnis  sering mempergunakan jalur non-litigasi dengan jalan Alternatif Penyelesaian Sengketa 3 dan hal ini menjadi ciri utama penyelesaian sengketa perdata terutama sengketa bisnis sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengeluarkan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK) Nomor.  1/  POJK.07-2014  tentang  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Sektor  Jasa Keuangan.  POJK  itu  diikuti  terbitnya  Keputusan  Otoritas  Jasa  Keuangan  dengan  Nomor  Kep- 01/D.07/2016  yang  berisi  pengesahan  terhadap  terbentuknya  lembaga  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  (APS),  yakni  LAPSPI,  BAPMI,  BMAI,  BAMPPI,  BMPPI,  dan  BMDP.  Walaupun  sudah ada  keputusan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  akan  tetapi  peraturan  tersebut  di  atas  belum disosialisasikan  dengan  baik  kepada  masyarakat  sehungga  dalam  melakukan  transaksi  pinjaman online belum memperhatikan ketentuan tersebut, oleh karena itu  dipandang sangat penting dilakukan sosialisasi  yang  lebih  intens  karena  tingkat  transaksi  pinjaman online semakin  meningkat  diikuti tingkat sengketa  yang turut meningkat  walaupun ketentuan  yang telah dikeluarkan belum  memadai. 4 Akan  tetapi  ketentuan  tersebut  dapat  memberikan  arah  dan  panduan  yang  jelas  kepada  para  pihak dalam  menjalin  transaksi  pinjaman online ,  setidaknya    harus  diarahkan  agar  suatu  sengketa diselesaikan  melalui  jalur  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yang  direkomendasikan  oleh Otoritas Jasa Keuangan  (OJK), apalagi sengketa  tersebut  merupakan  sengketa perdata yang muncul antar para pihak yang berkaitan dengan aktivitas di sektor industri jasa keuangan; adanya kesepakatan dari para  pihak jika terjadi sengketa akan diselesaikan dengan perantara Lembaga APS yang dipilih; adanya perjanjian tertulis dari para pihak jika terjadi sengketa akan menggunakan salah satu Lembaga APS  tersebut;  kasus  tersebut    bukan  perkara  pidana;  sengketa  tersebut  tidak  terkait  dengan pelanggaran  administratif.  Idealnya  penyelesaian  sengketa  bisnis  pinjam  meminjam  uang  berbasis teknologi  informasi  yang  diselesaikan  melalui  Lembaga  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa    tidak dilakukan  secara  konvensional  karena  transaksi  bisnis  pinjam  meminjam  uang  dilakukan  dengan melalui teknologi informasi masuk kedalam kategori bisnis online yang aktivitas bisnisnya dilakukan via  internet,  dengan  demikian  memerlukan  alur  penyelesaian  secara online semacam  ( e-court )  agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan lebih cepat, mudah, serta biayanya terjangkau.
Secara  umum  sengketa  bisnis  pinjaman  uang  melalui  teknologi  informasi  melalui Platform Fintech  Lending timbul  karena  dalam  transaksi  pendanaan  tersebut  telah  disepakati  oleh  para  pihak bahwa dalam perjanjian dana  pinjaman tersebut dibuat dalam bentuk klausul baku  yang telah dibuat oleh  penyelenggara    (provider),  dengan  adanya  klausul  baku  pihak  debitur  tidak  memiliki  hak  suara untuk  menentukan  isi  kesepakatan  sehingga  penyelenggara  (provider)  pinjam  meminjam  uang berbasis  teknologi  informasi  tidak  menjunjung  tinggi  asas  kebebasan  berkontrak  dalam  pembuatan kontrak  baku  tersebut,  sehingga  perjanjian  yang  dimuat  secara  sah  mengikat  para  pihak  sebagai udang-undang,  namun  dalam  perkembangannya  kebebasan  berkontrak  tersebut    menimbulkan ketidakadilan, karena dalam perjanjian pinjaman dana tersebut terdapat isi klausul yang belum sesuai dengan  Pasal  29  huruf  e  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016.  Isi  klausul tersebut  adalah,  “Jika  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  ini  terjadi  perselisihan  antara  kedua belah  pihak  baik  dalam  pelaksanaannya  ataupun  dalam  penafsiran  salah  satu  pasal-pasal  dalam perjanjian  ini,  maka  kedua  belah  pihak  sepakat  untuk  sedapat  mungkin  menyelesaikan  perselisihan dengan  cara  musyawarah  untuk  mufakat.  Jika  penggunaaan  lembaga  APS  tidak  dapat  diselesaikan dengan  baik  maka  upaya  terakhir  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengajukan  gugatan  ke Pengadilan  Negeri  di  mana  salah  satu  pihak  berdomisili  atau  dimana  perjanjian/perbuatan  hukum tersebut dilakukan.
Selayaknya  dalam  menjalin  hubungan  bisnis  dalam  transaksi  pinjaman online pertama  harus dihormati  prinsip-prinsip  penyelesaian  sengketa  perdata  secara  umum  yaitu  dimulai  dari  dibuatnya perjanjian  antara  kedua  belah  pihak,  perjanjian  tersebut  harus  mememuhi  unsur-unsur  yang  diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian tidak boleh dibuat secara sepihak karena ini bertentangan dengan  prinsip  kebebasan  para  pihak  dalam  menentukan  isi  perjanjian  termasuk  para  pihak  tidak
3 Manuasa  Saragi,  “ Litigasi  Dan  Non  Litigasi  Untuk  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Dalam  Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia ”, E-Journal Graduate Unpar , Vol.1, No.2, (2014),  hlm 64.
4 Agus  Priyonggojati,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending ” Jurnal USM Law Review , Vol.2, No.2, (2019), hlm 173.
diperkenankan untuk memutus perjanjian  secara  sepihak  tanpa adanyanya kesepakatan. Kedua harus berpedoman  kepada  Pasal  29  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Pojk.01/2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  yang  menentukan  bahwa Penyelenggara  wajib  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar  dari  perlindungan  pengguna  yaitu  prinsip transparansi; prinsip perlakuan yang adil; prinsip keandalan; prinsip kerahasiaan dan keamanan data; dan  prinsip  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau.  Ketiga skema  penyelesaian  sengketa  didasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  yaitu  melalui  negosiasi, konsultasi,  mediasi,  konsiliasi,  ataupun  arbitrase,  dan  keempat  para  pihak  dapat  memilih  lembaga alternative  penyelesaian  sengketa  yang  sudah  ditentukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yaitu LAPSPI,  BAPMI,  BMAI,  BAMPPI,  BMPPI,  dan  BMDP.  Dengan  menggunakan  lembaga penyelesaian  sengketa  yang  telah  ditentukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  maka  OJK  secara aktif  akan  ikut  mengawasi  jalannya  penyelesaian  sengketa  sebagai  lembaga  yang  diberi  keweangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia.
Perbuatan  hukum  dalam  bisnis  pinjaman online oleh  provider  P2P  yang  berkaitan  dengan tindak  pidana  maka  penyelesaian  hukumnya  adalah  melalui  mekanisme  hukum  pidana  dengan melaporkannnya  ke  pihak  kepolisian  dengan  menggunakan  pasal-pasal  yang  terkait  dengan  tindak pidana yang telah dilakukan, dengan penegakan hukum ini diharapkan  akan mampu menekan angka kejahatan  di  dalam  bisnis  pinjaman online ,  sedang  terhadap  provider  P2P  yang  beroperasi  tidak memiliki  izin  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  maka  kementerian  terkait  yaitu  Kemeninfo  harus melakukan  tindakan  tegas  melalui  organ  yang  sudah  dibentuk  yaitu  Waspada  Investasi  untuk membersihkan aplikasi-aplikasi pinjaman illegal yang bertebaran di pasar online .

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bentuk  perlindungan  hukum  para  pihak  dalam  sengketa  transaksi  melalui  layanan  aplikasi pinjaman online dapat  dilakukan  dengan  penerapan  perjanjian  yang  tidak  ditetapkan  secara sepihak,  memberikan  hak  yang  sama  untuk  menentukan  yang  ditunagkan  dalam  kesepakatan tentang  lembaga  dan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  bisnis  pinjaman online jika  terjadi sengketa antara kedua belah pihak.
2. Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  Pasal  29  huruf  e  hanya mengatur  tentang  prinsip  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara  sederhana,  cepat,  dan  biaya murah  dapat  dilaksanakan  jika  para  pihak  sepakat  memilih  lembaga  alternative    penyelesaian sengketa  yang  telah  ditentukan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  karena  OJK  akan  ikut mengawasi jalannnya penyelesaia sengketa yang dilakukan sebagai lembaga keuangan yang diberi keweangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana, 2008.

## Jurnal
Muslih, Muhammad dan Supeno, “ Financial  Technology:  Digital  Legal  Challenges  and  Indonesia's Economic Prospects After Covid-19 Outbreak ”, LJIH, Vol.30, No.2, (September 2022) Priyonggojati,  Agus,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penerima  Pinjaman  Dalam  Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer  Lending ” Jurnal USM Law Review , Vol.2, No.2, (2019)
Saragi,  Manuasa,  “ Litigasi  Dan  Non  Litigasi  Untuk  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Dalam  Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia ”, E-Journal Graduate Unpar , Vol.1, No.2, (2014)

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
________________,  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Pojk.01/2016  Tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi