Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## “IMPLIKASI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

## ADDITIONAL CRIMINAL IMPLICATIONS OF CORPORATION IN MONEY LAUNDERING

## Puput Pratiwi Wulandari
Postgraduate Program Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta Jl. Salemba Raya IV, Daerah Ibu Kota Jakarta, 10430 Fax (021) 39899148 Email: puputpratiwi24@yahoo.com
Abstract. The  imposition  of  criminal  sanctions  against  perpetrators  of  money  laundering crimes was initially only for individuals, but now corporations can also be included. Arrangements regarding sentencing given to corporations if they are indicated to have committed money laundering crimes are contained in Article 7 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money  Laundering Crimes. Sanctions are given in the form of principal and additional crimes. Based on these conditions, the legal issues raised in this study are what is the urgency of additional crimes against corporations in money laundering, then what are the implications of additional crimes against corporations in money laundering crimes, and finally how additional criminal arrangements should  be  imposed  on  corporations  in  criminal  offenses  the  money  applies.  This  research  is  a normative legal research. The approach used for the problems in this study was carried out with a statutory  approach  (statue  approach)  and a  conceptual  approach.  In  this  study,  the  source  of  legal material  used  came  from  2  legal  materials,  from  the  relevant  laws  and  regulations  governing  the prevention and eradication of the crime of money theft. Then the secondary legal material which is the study of literature. So from the legal materials used are analyzed descriptively, evaluatively and analysis.  The  conclusion  of  this  research  is  that  there  is  only  one  effective  element  given  to  the corporation. so that it can be said in the regulation there is no clear urgency. So it has an impact on Human  Resources.  Therefore,  additional  crimes  against  corporations  must  be  revised  or  provided with other alternative methods so that legal objectives can be achieved namely justice, certainty, and expediency.
Key words : Additional Crimes, Corporations, Money Laundering Crimes
Abstrak. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang (money laundering) mulanya hanya diberikan kepada orang-perorangan, namun saat ini korporasi juga dapat termasuk kedalamnya. Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman yang diberikan kepada korporasi apabila  terindikasi  melakukan  kejahatan  pencucian  uang  terdapat  dalam  Pasal  7  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sanksi yang diberikan berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Berdasarkan kondisi tersebut, isu hukum yang diangkat menjadi penelitian ini yaitu apa urgensi pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, kemudian bagaimana implikasi pidana tambahan terhadap korporasi dalam  tindak  pidana  pencucian  uang,  dan  terakhir  bagaimana  seharusnya  pengaturan  pidana tambahan  terhadap  korporasi  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  tersebut  berlaku.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  yang  digunakan  terhadap  permasalahan  dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep  (conceptual  approach).  Dalam  penelitian  ini,  sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan bersumber dari 2 bahan hukum, dari peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur mengenai pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencurian  uang.  Kemudian  bahan  hukum  sekunder yang merupakan studi kepustakaan. Sehingga dari bahan hukum yang digunakan tersebut dilakukan analisis secara deskriptif, evaluatif dan analisis. Kesimpulan atas penelitian ini bahwa hanya ada satu unsur yang efektif diberikan kepada korporasi. sehingga dapat dikatakan dalam pengaturan tersebut
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tidak  ada  urgensi  yang  cukup  jelas.  Sehingga  berakibat  terhadap  Sumber  Daya  Manusia.  Oleh karenanya, pidana tambahan terhadap korporasi harus direvisi atau diberikan metode alternatif lain sehingga dapat tercapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
Kata Kunci : Pidana Tambahan, Korporasi, Tindak Pidana Pencucian Uang

## PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Istilah Pencucian Uang (Money Laundering)  dikenal  pada  tahun  1920an  di Amerika  Serikat,  munculnya  istilah  tersebut erat  kaitannya  dengan  perusahaan  laundry. Pada  saat  itu  kejahatan  ini  dilakukan  oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan  pencucian  pakaian (laundry)  yang  kemudian  digunakan  oleh organisasi  tersebut  sebagai  tempat  pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan ilegal atau hasil  kejahatan.  Pencucian  uang  pada  saat  ini menjadi  pusat  perhatian  serta  keprihatinan dunia,  karena  pencucian  uang  merupakan kejahatan  yang  mencerminkan  dan  memberi energi  globalisasi  yang  besar  sehingga  hal tersebut  membutuhkan  perhatian  khusus. Pencucian uang adalah perbuatan menyamarkan  atau  menyembunyikan  asal- usul dana yang diperoleh atau hasil dari suatu kejahatan.  Tindak  pidana  asal  yang  disebut dengan  istilah  predicate  crime  adalah  tindak pidana  yang  mengawali  munculnya  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  itu.  Uang  hasil kejahatan  yang  dicuci  tersebut  biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (white collar crime).
Seiring  dengan  perkembangan  zaman dan  dampak  positif  dari  suatu  globalisasi, mengarah pada pesatnya pertumbuhan ekonomi  di  dunia.  Hal  tersebut  memberikan peluang  munculnya  perusahaan-perusahaan transnasional  untuk  melakukan  perannya. Tidak hanya perorangan namun Tindak Pidana Pencucian  Uang  juga  dapat  dilakukan olehsebuah  korporasi.  Indonesia  merupakan salah satu negara berkembang didunia. Negara berkembang maksutnya itu yang menitikberatkan perkembangan dan pembangunan  ekonominya  kepada  sektor swasta yang secara mayoritas didominasi  oleh korporasi. Oleh karena itu antara tindak pidana pencucian  uang  dengan  korporasi  memiliki hubungan  erat.  Kriminalisasi  Tindak  Pidana
Pencucian  Uang  (TPPU)  di  Indonesia  bisa diistilahkan  masih  “seumur  jagung”,  karena pada  kurun  waktu  tahun  2001  sampai  2005, nama  Indonesia  pernah  masuk  dalam  negara yang  menjadi  “surga”  bagi  pencucian  uang. Perkembangan  teknologi  juga  membawa pengaruh  terhadap  tindak  pidana  pencucian uang,  salah  satunya  yang  dilakukan  oleh korporasi yaitu pengiriman uang dan melakukan  layering  menjadi  lebih  cepat.  Hal tersebut  dikarena  perkembangan  teknologi yang semakin canggih, mengakibatkan modus operandi  kejahatan  menjadi  semakin  canggih pula,  mulai  dari  menggunakan  telepon genggam hingga menggunakan fasilitas internet bahkan ada yang melibatkan Korporasi  maupun  unsurnya.    Korporasi berasal  dari  kata  “corparatio”  dalam  Bahasa Latin  yang  berasal  dari  corporare,  artinya memberikan  badan  atau  membadankan.  Pada awalnya ada anggapan bahwa sebuah perusahaan tidak dapat dituntut dan tidak dapat melakukan  kejahatan,  tetapi  peraturan  ini secara  berlahan  telah  terkikis  dan  digantikan oleh  pertanggungjawaban  oleh  pelaku  tindak pidana  tersebut.  Harta  kekayaan  yang diperoleh  dari  kejahatan  yang  dilakukan  oleh orang-perorangan maupun korporasi biasanya tidak dapat langsung digunakan karena adanya rasa  takut  untuk  terindikasi  sebagai  bentuk kegiatan  pencucian  uang.  Untuk  itu  biasanya para pelaku berupaya untuk menyembunyikan asal-usul  harta  kekayaan  tersebut  dengan berbagai  cara  antara  lain  memasukkannya kedalam sistem keuangan (banking system).
Secara  garis  besar,  bentuk-bentuk dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dilakukan dengan cara starburst dan boomerang. Bentuk perbuatan hukum dengan starbust ialah suatu bank nerima setoran uang dari  kegiatan  kejahatan  dalam  jumlah  besar dan  kemudian  secara  otomatis  uang  itu dipecah-pecah  dalam  beberapa  jumlah  kecil yang disebut “parcel kecil” dan dikirimkan ke beberapa rekening bank yang berbeda-beda di lokasi yang berbeda-beda pula sesuai instruksi
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pemilik  uang.  Sedangkan  bentuk  perbuatan hukum  dengan  boomerang  ialah  suatu perbuatan  yang  dilakukan  dengan  cara  uang dikirim  melalui  beberapa  rekening  yang berbeda-beda  kepada  rekening-rekening  bank di seluruh dunia dengan melewati negara yang berketentuan  rahasia  banknya  ketat,  sehingga penyelidikan atas transaksi keuangan menjadi sangat sulit dilakukan karena uang yang telah dikirim  itu  telah  tersamar  ketika  kembali  ke rekening semula.
Para pelaku keahatan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan hasil dari  tindak  pidana  tertentuyang    dilakukan dengan cara-cara yang tidak mudah  diketahui sehingga  memerlukan  upaya  yang  luar  biasa oleh  para  aparat  penegak  hukum  untuk menelusuri  dan  memeriksa  tindak  pidana pencucian uang itu. Sehingga dengan menyimpan, menyembunyikan, serta menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan  hasil  dari  kejahatan  dengan berbagai  cara  agar  Harta  dari  hasil  tersebut sulit  untuk    ditelusuri  oleh  aparat  penegak huku. Oleh karenanya harrta kekayaan tersebut dapat  dengan  dimanfaatkan  baik  untuk kegiatan  yang  sah  (benar)  maupun  tidak  sah (tidak  benar),  karenanya,  tindak  kejahatan Pencucian  Uang  itu  tidak  hanya  mengancam stabilitas  dan  integritas  sistem  perekonomian negara dan sistem keuangan negara, tetapi juga dapat  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara berdasarkan  Pancasila  serta  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dalam perkembangannya, tindak kejahatan pencucian uang semakin kompleks, hingga melintasi batas-batas yurisdiksi negara (borderless crime). Pencucian Uang dikatakan sebagai  kejahatan  terorganisasi  (organized crime)  dengan  modus  yang  semakin  variatif, memanfaatkan  lembaga  di  luar  sistem keuangan.  Sebagai  Tindakan  preventif  untuk mengantisipasi  kejahatan  tersebut,  Financial Action  Task  Force  (FATF)  on  Money Laundering mencetuskan standar internasional yang  digunakan  menjadi  ukuran  bagi  setiap negara  dalam  mencegan  dan  memberantas tindak  pidana  Pencucian  Uang  dan  tindak pidana terorisme yang dikenal dengan Revised
40 Recommendations dan 9 Special Recommendations  (Revised  40+9)  FATF. Standar  tersebut  meliputi  perluasan  Pihak Pelapor  (reporting  parties)  yang  mencakup pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Keluarnya standar  internasional  ini  dilakukan  karena diyakini  bahwa  mencegah  dan  memberantas tindak pidana Pencucian Uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak  pidana  yang  menghasilkan  atau melibatkan  harta  kekayaan  yang  jumlahnya besar dapat diminimalisasi.
Pengaturan  hukum  tindak  pidana Pencucian  Uang  di  Indonesia  diawali  sejak ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  jo  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.  Hal  itu  terlihat  dari  meningkatnya kesadaran  dari  pelaksana  Undang-Undang mengenai  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang, seperti  penyedia  jasa  keuangan  dalam melakukan  kewajiban  pelaporan,  Lembaga Pengawas  dan  Pengatur  dalam  membuat peraturan,  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menganalisis,  dan  penegak  hukum  dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga diberikannya  sanksi  pidana  ataupun  sanksi administratif.
Penjatuhan  sanksi  pidana  terhadap pelaku  kejahatan  pencucian  uang  berawal hanya  diberikan  kepada  orang-perorangan, namun saat ini korporasi juga dapat termasuk kedalamnya. Korporasi sebagai subjek hukum sebenarnya  belum  sepenuhnya  diterapkan  di Indonesia. Suatu tindak pidana dapat diidentifikasi  apabila  menimbulkan  kerugian (harm), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana (criminal liability).  Kemudian  hal  ini  mengundang perdebatan
adalah bagaimana pertanggungjawaban  korporasi  atau  corporate liability  mengingat  bahwa  di  dalam  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) Indonesia  yang  dianggap  sebagai  subyek
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
hukum  pidana  hanyalah  orang  perseorangan (naturlijkee  person).  Di  samping  itu,  KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere non potest dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan  hukum  (rechspersoonlijkheid)  tidak berlaku  dalam  bidang  hukum  pidana.  Maka pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  hukum pidana hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan  hukum  pidana  di  luar KUHP  (diluar  kodifikasi)  yang  dikategorikan sebagai  tindak  pidana  khusus  seperti  dalam artikel  ini  yaitu  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.  Saat  ini  di  beberapa  negara  di  dunia, korporasi  telah  diakui  sebagai  subjek  dari pelanggaran dan dapat dikenakan pertanggungjawabanannya oleh hukum pidana.  Di  negara  Indonesia  sendiri,  awal korporasi  diakui  sebagai  subjek  pelanggaran telah  diatur  dalam  Undang–Undang  Darurat No.  17  Tahun  1951  tentang  Penimbunan Barang. Empat tahun kemudian, tindak pidana ini  ditegakkan  kembali  melalui  Undang- Undang No. 7 Tahun 1955 tentang investigasi kejaksaan dan pengadilan kejahatan ekonomi. Dalam  peraturan  aquo,  korporasi  tidak  hanya didefinisikan sebagai subjek pelanggaran saja tetapi  juga  diatur  dalam  proses  kriminalnya atau dalam proses pidananya.
Terhadap korporasi ketentuan pidananya  diatur  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Di dalam  pasal  tersebut  pidana  untuk  korporasi ada  2  macam  pidana  yakni  pidana  pokok berupa denda, pempasan dan pidana tambahan berupa  tindakan  tata  tertib.  Berkaitan  dengan pidana  tambahan  yang  dapat  dijatuhkan terhadap  korporasi,  antara  lain  pengumuman putusan  hakim;  pembekuan  sebagian  atau seluruh  kegiatan  usaha  korporasi;  pencabutan izin  usaha;  pembubaran  dan/atau  pelarangan korporasi;  perampasan  aset  korporasi  untuk negara;  dan/atau  pengambil  alihan  korporasi oleh  negara.  Tetaai,  terdapat  masalah  dalam penerapan pengenaan pidana tambahan terhadap  korporasi  itu  sendiri,  seperti  apa urgensi  pidana  tambahan  terhadap  korporasi dan apakah urgensi pidana tambahan tersebut dan bagaimana implikasinya. Oleh karena itu,
penulis melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai pidana tambahan yang diberikan  terhadap  korporasi  dalam  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  untuk  dikaji  lebih lanjut  dengan  judul “IMPLIKASI  PIDANA TAMBAHAN  TERHADAP  KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”.
2. Rumusan Masalah
1. Apa  urgensi  pidana  tambahan  yang diberikan kepada korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana  implikasi  pidana  tambahan yang  diberikan  terhadap  korporasi  dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan pidana tambahan yang diberikan terhadap korporasi diberikan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif,  dimana  penulis  mengkaji teori-teori  hukum  yang  ada  yang  diakitkan dengan  peraturan  perundang-undangan  dan pidana  tambahan  dalam  kasus  tindak  pidana pencucian  uang.  Pendekatan  yang  digunakan terhadap  permasalahan  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  pendekatan  perundang- undangan  (statue  approach)  dan  pendekatan konsep (conceptual approach). Dalam penelitian  ini,  sumber  bahan  hukum  yang dipergunakan bersumber dari 2 bahan hukum, yaitu  bahan  hukum  primer  yang  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  terkait  yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang. Kemudian  bahan  hukum  sekunder  yang merupakan studi kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur  dan  karya-karya  ilmiah  atau artikel  hukum  yang  khusus  membahas mengenai pidana tambahan terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Kemudian dari bahan hukum yang digunakan tersebut  dilakukan  analisis  secara  deskriptif, evaluatif dan analisis.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
PEMBAHASAN 1. Urgensi Pidana Tambahan Terhadap Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang
Pada  dasarnyatelah  menjadi  suatu  hal yang biasa ketika suatu korporasi terlibat atau bahkan  menjadi  pelaku  tindak  pidana.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum  pemidanaan  atas  perkara-perkara pidana  umum,  yang  mana  hanya  mengatur subyek  hukum  hanya  manusia  sebagai pendukung  hak  dan  kewajiban.  Dalam rumusan  pasal-pasal  di  dalam  KUHP,  tidak mencantumkan  subyek  hukum  yang  dapat dikenakan  kepada  selain  manusia  atau korporasi.  Pada  saat  dirumuskannya  KUHP, penyusun  KUHP  menerima  asas  universitas delinquere non protest, yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana, sebab korporasi dipandang sebagai suatu fiksi hukum dalam  lingkungan  keperdataan  yang  tidak cocok diambil alih dalam hukum pidana.Serta asas  societes  delinqere  non  potest  artinya korporasi  tidak  mungkin  melakukan  tindak pidana,  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  ajaran Savigny.  Savigny  berpendapat  bahwa  badan hukum hanyalah suatu fiksi saja (persona ficta; legal  fiction).  Bahwa  kepribadian  hukum sebagai  satu  kesatuan  dengan  manusia  hanya khayalan semata. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia.
Konsepsi kejahatan korporasi menurut Mardjono  Reksodiputro  adalah  “konsepsi kejahatan  korporasi  hanya  ditujukan  kepada kejahatan  yang  dilakukan  oleh  big  business dan  jangan  dikaitkan  dengan  kejahatan  oleh small  scale  business  (seperti    penipuan  yang dilakukan oleh warung atau toko di lingkungan pemukiman  kita  atau  oleh  bengkel  reparasi kendaraan  bermotor  dan  sebagainya).  Jadi, dilihat  kerugian  akibat  perbuatan  itu  diderita, oleh  masyarakat  luas  secara  tidak  langsung. Dilihat  juga  dari  sisi  pelaku,  di  mana  pelaku adalah orang-orang yang mempunyai keahlian, kepandaian,  jabatan tertentu  dan  kewenangan tertentu,  kemudian  orang-orang  yang  tidak mempunyai  kriteria  tersebut  tidak  dapat  atau tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan  tindak  pidana  dengan  dan  atas nama korporasi.
Di  negara-negara  common  law  seperti Amerika,  Inggris,  dan  Kanada  upaya  untuk membebankan  pertanggungjawaban  pidana korporasi  (corporate  criminal  liability)  sudah dilakukan pada saat Revolusi Industri, menurut Remy  Sjahdeini  ada  dua  ajaran  pokok  yang menjadi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, yaitu doctrine of strict liability dan doctrine of vicarious  liability.  Sedangkan  Indonesia merupakan  negara  yang  termasuk  Eropa Kontinental  yang  mana  pertanggungjawaban terhadap korporasi itu sudah ada sejak zaman Belanda.  Korporasi  merupakan  suatu  badan usaha  yang  disamakan  seperti  layaknya manusia  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban serta  dapat  dituntut  dan  dapat  menuntut pula. Dan  setiap  subsistem  korporasi  tersebut memiliki  aturan  tersendiri  yang  disampaikan dalam  berbagai  bentuk  yang  selaras  dengan peraturan dan norma- norma yang ada.. Setiap perbuatan  atau  kejahatan  pidana  pasti  akan menimbulkan sanksi atau hukuman. Korporasi yang melakukan suatu tindak kejahatan (dalam hal  ini  pencucian  uang)  juga  akan  dikenakan sanksi  sesuai  dengan  perundang-undangan yang  berlaku.  Sanksi  tersebut  pidana  pokok dan  pidana  tambahan.  Sebelumnya,  apa  sih pidana tambahan itu?
Pada  dasarnya  pidana  tambahan  itu ialah  berupa  sanksi  (hukuman)  yang  tidak dapat  dijatuhkan  sendiri  tanpa  adanya  pidana pokok, oleh sebab itu karena sifatnya hanyalah berupa tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Pidana tambahan digunakan untuk menambah hukuman pokok, jadi tidak mungkin dijatuhkan sendirian. Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang  akan  dijatuhkan,  Menurut  Hermin Hadiati  Koeswati  bahwa  ketentuan  pidana tambahan  berbeda  dengan  ketentuan  bagi penjatuhan  pidana  pokok,  ketentuan  tersebut adalah:
1. Pidana  tambahan  hanya  dapat  dijatuhkan disamping  pidana  pokok.  Artinya,  pidana tambahan  tidak  boleh  dijatuhkan  sebagai pidana satu-satunya
2. Pidana  tambahan  hanya  dapat  dilakukan apabila  didalam  rumusan  suatu  perbuatan pidana
dinyatakan dengan tegas
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sebagaimana  ancaman,  ini  berarti  bahwa pidana tambahan tidak diancamkan
3. Pada  setiap  jenis  perbuatan  pidana,  akan tetapi  hanya  diancam  kepada  beberapa perbuatan pidana tertentu
4. Walaupun diancamkan secara tegas dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu,  namun  sifat  pidana  tambahan  ini adalah  fakultatif.  Artinya,  diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau yang biasa dinekal dengan sebutan money laundering,  sebagai  tindak  pidana  yang terorganisasi  tentu  ada  beberapa  pihak  yang terlibat  dan  mempunyai  perannya    masing- masing. Biasanya organisasi seperti itu disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini  berjalan  dengan  sempurna  sesuai  dengan rencana,  diperlukan  kerangka  tertentu  yang digunakan    sebagai  sarana.  Beberapa  buku- buku literatur yang membahas pencucian uang mengemukakan  bahwa  kegiatan  pencucian uang  memilikii  kerangka  model,  modus operandi,  instrumen,  metode,  tahapan  serta pelaku yang melakukan kejahatan itu tertentu dalam  kegiatan  kejahatan  yang  merupakan satu paket. Setiap sarana terdiri  atas berbagai jenis  yang  digunakan  sebagai  alternatif. Sarana-sarana ini menjadi pedoman melakukan  pencucian  uang  sehingga  untuk melakukan  pencucian  uang  dapat  dipilih  dari beberapa  alternatif.  Dalam  pengenaan  sanksi pidana  sebuah  korporasi,  dimana  telah disampaikan  sebelumnya  bahwa  pemidanaan terhadap  korporasi  bebeda  dilihat  dari  jenis sanksi  pidananya.  Menurut  Pasal  6  Undang- Undang  No  8  tahun  2010  pidana  dapat dijatuhkan  kepada  korporasi  atas  kasus pencucian uang apabila:
1. Dilakukan  atau  diperintahkan  oleh personil pengendali korporasi
2. Dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan maksud dan tujuan dari korporasi
3. Dilakukan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi pelaku atau pemberi perintah
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi
Penjatuhan  sanksi  kepada  korporasi diatur  dalam  Pasal  7  UUTPPU.  Pada  pasal  1
dalam  UU  tersebut  mengatur  penjatuhan pidana  pokok  berupa  sanksi  denda  sebesar seratus miliar rupiah kepada Korporasi apabila melakukan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Sedangkan pidana tambahan terhadap korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  yang menyatakan:
“(2)  Selain  pidana  denda  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  terhadap  korporasi juga  dapat  dijatuhkan  pidana  tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi c. pencabutan izin usaha
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi e. Perampasan aset Korporasi untuk negara f. Pengambil alihan korporasi untuk negara”
Melihat  beberapa  unsur  pidana tambahan  yang  dapat  dijatuhkan  kepada korporasi,  penulis  berpendapat,  hanya  satu unsur  yang  dinilai  dapat  efektif  dilaksanakan untuk  penjatuhan  pidana  tambahan  kepada korporasi. Unsur tersebut berupa pengumuman putusan hakim. Mengapa demikian?  Karena  dapat  dikatakan  bahwa tujuan pidana tambahan berupa pengumuman putusan  hakim  ini  yaitu  agar  masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan,  perbuatan  curang  dan  lain halnya.  Namun,  dalam  praktik  jarang  sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman  putusan  hakim  ini,  sebaliknya surat-surat  kabar  sering  memuat  putusan- putusan  hakim  pidana,  terkadang  nama terdakwa  disingkat  tetapi  terkadang  disebut secara  lengkap,  bahkan  mendahului  putusan hakim  telah  memuat  berita  seperti  “telah diselamatkan  sekian  ratus  juta  uang  negara yang dikorupsi terdakwa”, padahal baru dalam tingkat  penyidikan.  Pengumuman  putusan hakim  sebagai  pidana  tambahan  mempunyai perbedaan  dengan  pengumuman  dalam  surat- surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan  hakim  biaya  dibayar  oleh  terpidana, lagipula  pidana  tambahan  ini  mempunyai tujuan  preventif,  berbeda  dengan  berita  surat kabar yang banyak besifat sensasi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Persamaannya  ialah  keduanya  merugikan nama baik terpidana.
Dengan demikian dalam kasus tindak pidana  pencucian  uang  yang  dilakukan  oleh korporasi, maka maksud pemberlakuan pidana tambahan dalam hal ini pengumuman putusan hakim,  dimaksudkan  untuk  mengingatkan kepada  masyarakat  untuk  waspada  terhadap jenis  kejahatan  ini  dan  pengumuman  putusan hakim ini  juga  merupakan  upaya  pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang oleh korporasi. Apabila perbuatan tersebut dilakukan  oleh  pihak  lain,  maka  akan merugikan  nama  baik  korporasi  karena perbuatanya  diumumkan  kepada  masyarakat. Pencabutan  hak-hak  tertentu,  ontzetting  van bepaalde rechten  pidana tambahan di samping pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  hakim berupa pencabutan hak tertentu terhadap orang untuk  waktu  tertentu;  misalnya  hak  untuk menjadi anggota TNI. Kemudian pasti muncul pertanyaan  mengapa  hanya  satu  unsur  dalam pidana tambahan saja yang efektif diberlakukan kepada korporasi? Lalu bagaimana dengan unsur-unsur yang lainnya? Untuk permasalahan ini penulis akan menjelaskan pada pembahasan berikutnya.
Lebih  lanjut,  pengaturan  mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini penulis akan mengkomparasikan dengan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi sebagaimana  yang  telah  diubah oleh Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi yang  mana  mengatur juga  mengenai  pidana  tambahan  lainnya. Penulis  mengambil  perbandingan  dengan Tindak Pidana Korupsi karena Tindak Pidana Korupsi  dan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang memiliki keterkaitan, bahwa korupsi menempati  urutan  pertama  sebagai  tindak pidana asal pencucian uang. Berikut perbandingan Pidana Tambahan yang terdapat pada  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian Uang.
Tabel 1
Sumber : https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5 8875313748b9/disparitas-sanksi-pidana- korporasi-di-berbagai-uu/
Selain  itu,  sebagai  perbandingan lainnya  dapat  dilihat  pengaturan  korporasi sebagai  subjek  hukum  pidana  yang  dinilai dapat  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana didalam Undang- Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  tepatnya  dalam  pasal  pasal  7  sampai dengan pasal 9 yang berbunyi:
Pasal 8
“Dalam  hal  harta  terpidana  tidak cukup  untuk  membayar  pidana  denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal  4,  dan  Pasal  5,  pidana  denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan”.
Pasal 9 “ 1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar  pidana  denda  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  7  ayat  (1), pidana  denda  tersebut  diganti  dengan perampasan  Harta  Kekayaan  milik
No Undang- Undang Pidana Pokok PidanaTambahan dan Sanksi Lain
1 Pasal  18  UU No.31  Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak  Pidana Korupsi  jo  UU No.20  Tahun 2001 Denda maksimal  Rp1 miliar  ditambah sepertiga dari pidana pokok -Perampasan  barang  yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi -Pembayaran uang
pengganti -Penutupan  seluruh  atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun -Pencabutan  seluruh  atau sebagian  hak-hak  tertentu atau  penghapusan  seluruh atau  sebagian  keuntungan tertentu,  yang  telah  atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana 2 Pasal  7  UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak  Pidana Pencucian Uang
Denda maksimal Rp100 miliar -Pengumuman putusan hakim -Pembekuan sebagian atau seluruh  kegiatan  usaha lorporasi -Pencabutan  izin  usaha -Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi -Perampasan aset korporasi  untuk  negara -Pengambilalihan korporasi oleh negara
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Korporasi  atau  Personil  Pengendali
Korporasi  yang  nilainya  sama  dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. 2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  tidak  mencukupi,  pidana kurungan  pengganti  denda  dijatuhkan terhadap Personil Pengendali
Korporasi  dengan  memperhitungkan denda yang telah dibayar.”
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  pengaturan  pidana  bagi korporasi dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010  tidak  dirumuskan  secara  tunggal  dan dinilai  lebih  efektif  dan  efisien  dalam  rangka memberantas  tindak  pidana  korupsi  dan pencucian  uang  jika  dibandingkan  dengan ketentuan  yang  ada  dalam  Undang-Undang No.  31  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah oleh  Undang-Undang  No.  20  tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Oleh  sebab  itu,  ketentuan-ketentuan trsebut dapat dijadikan acuan dalam merumuskan  pidana  pengganti  denda  jika denda  tidak  dibayar  oleh  korporasi.  Begitu pula  dengan  jumlah  pidana  tambahan  yang terdapat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang memiliki  unsur  yang  lebih  banyak  sehingga lebih  komperehensif  dibandingkan  dengan tindak pidana Korupsi.
2. Implikasi Pidana Tambahan Terhadap
Korporasi dalam Tindak Pidana

## Pencucian Uang
Dalam  Tindak  Pidana  Kejahatan Khusus  yang  disebut  kejahatan  korporasi dianggap  sebagai  kejahatan  dimana  pelaku (korporasi) dapat dipertanggungjawabkan untuk  dalam  hukum  pidana.  Terkait  dengan pertanggungjawaban  pidana,  tidak  dapat dipisahkan dari kejahatan, meskipun pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk masalah pertanggungjawaban pidana.
Sebaliknya, tindak pidana hanya merujuk pada tindakan terlarang, dihukum karena pertanggungjawaban  pidana  terjadi,  dan sebelumnya  tanggung  jawab  pidana  mereka harus jelas
siapa yang akan
dipertanggungjawabkan. Masalah ini menyangkut  masalah  tindak  pidana  yang umumnya dirumuskan oleh anggota parlemen untuk setiap tindak pidana. Penjahat korporasi sistem  pertanggungjawaban  yang  diadopsi oleh  peradilan  pidana  sistem  ini  bertujuan untuk menentukan korporasi sebagai pencipta dan  bertanggung  jawab  berkenaan  dengan pelaku  fungsional  berdasarkan  doktrin  dari teori identifikasi. Doktrin ini mempertimbangkan  bahwa  tindakan  dan kesalahan  pejabat  senior  dipandang  sebagai tindakan dan sikap batin perusahaan.
Pertanggungjawaban  pidana  antara orang-perorangan  maupun  korporasi  adalah berbeda.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  teori pertanggungjawaban  pidana  korporasi  ada empat, yakni:
1. Doktrin  pertanggungjawaban  pidana langsung (Direct Liability Doctrine) atau Teori Identifikasi (Identification Theory).
Pada teori ini dimaksudkan perbuatan/kesalahan  “pejabat  senior” (senior  officer)  diidentifikasi  sebagai perbuatan/kesalahan  korporasi.  Menurut Viscount Dilhorne, pejabat senior adalah seseorang  yang  dalam  kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau  ia  merupakan  bagian  dari  para pengendali) dan ia tidak bertanggungjawab pada orang lain dalam perusahaan  itu.  Teori  ini  disebut  juga alter ego atau teori organ. Dimana dalam arti  sempit  dinyatakan,  hanya  perbuatan pejabat  senior  (otak  korporasi)  yang dapat  dipertanggungjawabkan  kepada korporasi. Sedangkan  dalam  arti  luas, tidak hanya pejabat senior/direktur tetapi juga agen dibawahnya.
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (Vicarious Liability). Teori ini bertolak dari doktrin respondeat superior. Teori  ini  didasarkan  pada  employment principle, bahwa majikan adalah penanggungjawab  utama  dari  perbuatan para buruh/karyawan. Peter Gilles menyatakan  tidaklah  penting  bahwa majikan (baik sebagai korporasi maupun person)  berdalih  bahwa  dia  tidak mengarahkan  atau  memberi  petunjuk
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kepada  karyawannya  untuk  melakukan pelanggaran  hukum  pidana.  Bahkan,
dalam beberapa kasus, Vicarious Liability dikenakan terhadap majikanwalaupun  karyawan  melakukan perbuatan bertentangan dengan instruksi, dengan alasan bahwa perbuatan karyawan dipandang sebagai telah melakukan  perbuatan  itu  dalam  ruang lingkup pekerjannya.
3. Doktrin  Pertanggungjawaban  Pidana yang  Ketat  Menurut  Undang-Undang (Strict  Liability).  Pertanggungjawaban pidana korporasi dapat juga semata-mata berdasarkan  undang-undang,  terlepas dari  doktrin  Identification  theory  dan vicarious  liability,  yaitu  dalam  hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu  yang  ditentukan  oleh  undang- undang. Misalnya undang-undang menetapkan suatu delik bagi: - Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin; - Korporasi pemegang izin yang
melanggar  syarat  (situasi/kondisi)  yang ditentukan  dalam  izin  tersebut; - Korporasi  yang  tidak  melakukan  audit keuangan dan tidak dipublikasikan.
4. Doktrin /teori budaya korporasi (company  culture  theory),  menurut doktrin/teori ini, korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari prosedur, sistem bekerjanya, atau budayanya. Oleh karena itu teori budaya ini, sering juga disebut teori model/sistem atau  model  organisasi  (organizational  or system  model).  Kesalahan  korporasi didasarkan  pada  “internal  decision- making  struktur”.  Pertanggungjawaban jawaban pidana korporasi tidak lepas dari dua  subyek  hukum  pidana  dalam kejahatan  korporasi,  yaitu  orang  sebagai pengurus  dan  korporasi  itu  sendiri.
Sehingga  terkait  dengan  kedudukan korporasi  dan  sifat  pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan korporasi.
5. Teori  agregasi  yang  menyatakan bahwa  pertanggungjawaban  pidana dapat  dibebankan  kepada  badan
hukum  jika  perbuatan  tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi  unsur  delik  yang  mana antara  satu  dengan  yang  lain  saling terkait  dan  bukan  berdiri  sendiri- sendiri.
Hukum ada tidak hanya dalam teori saja. Namun  hukum  juga  diterapkan  dalam praktiknya.  Penyusunan  aturan  hukum  juga harus melihat dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis.  Artinya,  pembuat  Undang-Undang harus  melihat  segala  sisi  tersebut  agar  tujuan dari  pembuatan  hukum  itu  dapat  berjalan dengan  efektif  dan  efisien,  sehingga  dapat memberikan  dampak  positif  bagi  masyarakat untuk  menjamin  terciptanya  keadilan  dan kesejahteraan.  Untuk  menjawab  pertanyaan diatas  mengenai  mengapa  hanya  satu  unsur dalam  pidana  tambahan  saja  yang  efektif diberlakukan kepada korporasi? Lalu bagaimana dengan unsur-unsur yang lainnya? Pada  kasus  ini  dalam  perkara  tindak  pidana ekonomi  khususnya  tindak  Pidana  Pencucian Uang  terhadap  Korporasi  secara  praktik hukum tidak dapat diterapkan dengan baik.
Terdapat  pandangan  kontra  terhadap beberapa  dari  pidana  tambahan  terhadap korporasi  dalam  kasus  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  dimana  dasar  pemikiran tersebut mengacu kepada Hak Asasi Manusia. Beberapa bentuk pidana tambahan yang dirasa kurang  efektif  apabila  diberikan  kepada korporasi, antara lain:
1. Pembekuan  sebagian  atau  seluruh kegiatan  korporasi.  Asumsi  dari  bentuk pidana tambahan tentunya akan berimbas  pada  tenaga  kerja  dari korporasi tersebut. Apabila suatu korporasi  itu  dibekukan,  maka  aktivitas pekerjaan  yang  seharusnya  dilakukan oleh  korporasi  tersebut  tidak  berjalan dengan  baik  dan  hasil  produksi  dari korporasi  tersebut  kurang  maksimal. Kemudian  perlahan-lahan  pekerja  pada korporasi  tersebut  akan  mengalami PHK.
2. Pencabutan  izin  usaha.  Apabila  sebuah korporasi  dicabut  ijin  usahanya,  maka secara keseluruhan pekerja dalam korporasi  tersebut  akan  di  PHK.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sedangkan  hal  ini  akan  menambah permasalahan baru terhadap dunia kerja karena semakin banyaknya pengangguran yang ada. 3. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi. Hal ini juga akan mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran  yang ada di suatu negara dan bahkan akan terjadi unjuk rasa dari para  pekerja  untuk  menuntut  kepada pemerintah  agar  dibuka  lapangan  kerja baru  sebagai  pengganti  tempat  kerja mereka  yang  telah  dibubarkan  oleh pemerintah.
4. Perampasan aset korporasi untuk negara. Hal ini akan menimbulkan pertentangan dari  pekerja  sebagai  korban  kejahatan karena  mereka  beranggapan  bahwa sumber  mata  pencaharian  mereka  telah dirampas  oleh  negara  dan  mereka  tidak mendapatkan  apa-apa  dari  keputusan pemerintah tersebut.
5. Pengambilalihan  korporasi  oleh  negara. Ada  sisi  positif  dan  negatif  dari  bentuk pidana  tambahan  ini.  Segi  positifnya ialah kemungkinan kesejahteraan terhadap pekerja lebih terjamin daripada sebelumnya,  sedangkan  segi  negatifnya ialah  kemungkinan  pemerintah  akan menutup  korporasi  tersebut  setelah pengalihan kepemilikan korporasi tersebut  berada  di  tangan  pemerintah sebagai wakil negara.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  apakah pengaturan  pidana  tambahan  yang  diberikan kepada  korporasi  dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  efektif  dan  efisien  untuk dilakukan? Menurut pandangan penulis, aturan tersebut  belum  efektif,  adanya  pengaturan mengenai  pidana  tambahan  tersebut  terkesan tidak  memiliki  urgensi  yang  jelas.  Sehingga yang  perlu  digaris  bawahi  jika  hukuman tersebut dijatuhkan terhadap korporasi seperti pembekuan, pencabutan, pembubaran, perampasan  aset  dan  pengambil  alihan korporasi  oleh  negara  maka  akan  merugikan pekerja yang pada dasarnya mempunyai itikad baik  untuk  bekerja  juga  akan  menerima imbasnya  yang  merugikan  baik  secara langsung  atau  tidak  langsung.  Kemudian
aturan  a  quo  tidak  efektif,  secara  dogmatis memang sudah baik tapi tidak dapat dijalankan karena tidak praksis. Ketidak efektifan tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa unsur yang dapat diimplementasikan hanya satu unsur saja dari  sekian  banyak  unsur  yang  terdapat  di dalamnya pun menyebabkan tidak memberikan efek  kepada  masyarakan  dengan diterapkannya aturan ini. 3. Pengaturan Pidana Tambahan Terhadap  Korporasi  Dalam  Tindak

## Pidana Pencucian Uang
Penerapan  pidana  tambahan  terhadap korporasi  sangat  jarang  ditemukan  dalam putusan  hakim  oleh  karenanya  penerapan pidana  tersebut  belum  dapat  diaplikasikan secara efektif. Hal itu terbukti pada kasus ini, dimana  Jaksa  Penuntut  Umum  Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan dakwaan terkait  kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang (TPPU)  korporasi  pertama  di  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  Semarang  yang dilakukan oleh korporasi (PT Putera Ramadhan/PT  Tradha).  Ini  merupakan  kasus pertama yang ditangani KPK yang memproses korporasi  dengan  pasal  TPPU  dengan  tindak pidana asal atau 'predicate crime' korupsi. PT Tradha merupakan perusahaan yang didirikan oleh mantan Bupati Kebumen M Yahya Fuad sejak 1988. Namun, sebelum dilantik menjadi Bupati  Kebumen  pada  17  Februari  2016,  ia mengubah  susunan  direksi,  komisaris,  dan kepemilikan  saham  perusahaan.  Meskipun namanya tidak lagi tercantum sebagai Direktur Utama  atau  di  jajaran  direksi,  ia  tetap  dapat mengendalikan  perusahaan  tersebut  dan menerima manfaat dari PT Tradha. Uang yang diduga diterima dari "fee" proyek di Kebumen dimasukan  dalam  sistem  keuangan  korporasi bahkan  diduga  korporasi  ini  juga  menangani beberapa proyek menggunakan metode pinjam bendera dari anggaran yang sebelumnya telah diurus  Bupati.  Kasus  tersebut  merupakan pengembangan  dari  operasi  tangkap  tangan (OTT)  yang  dilakukan  KPK  pada  Oktober 2016 lalu. Meskipun saat itu barang bukti yang disita  hanya  Rp70  juta,  namun  dalam perkembangannya  KPK  dapat  mengungkap skandal korupsi yang bersifat sistematis dalam perkara  ini.  Dalam  proses  pengembangan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
perkara  ini  ditemukan  sejumlah  bukti-bukti yang kuat sehingga KPK memproses 11 orang lagi  dari  unsur  Wakil  Ketua  DPR  RI,  Bupati Kebumen,  sekda,  Ketua  DPRD,  dan  Anggota DPRD  serta  swasta  dan  satu  korporasi  yang diduga  terafiliasi  dengan  Bupati  Kebumen dalam  dugaan  tindak  pidana  pencucian  uang. Jika dilihat dari sisi aktornya, kata Febri, maka pelaku dalam perkara ini cukup kompleks yang melibatkan  berbagai  unsur  legislatif  pusat, daerah,  dan  pemerintah  daerah  serta  swasta. Modus korupsinya juga sistematis, mulai dari suap  terhadap  Wakil  Ketua  DPR  RI  untuk pengurusan  anggaran,  suap  pada  sejumlah unsur pimpinan dan anggota DPRD Kebumen untuk pengesahan dan pembahasan anggaran, mengalokasikan  jatah  proyek  untuk  Bupati Kebuman dan pengerjaan oleh korporasi yang terafiliasi dengan Bupati hingga pada pelaksanaan dan "fee" proyek.
Berdasarkan  berita  diatas,  penulis hanya  memberikan  contoh  dan  bukti  bahwa memang  sangat  jarang  putusan  pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan  oleh  korporasi.  Karena  pada dasarnya  pencucian  uang  dilakukan  oleh orang-perorangan.  Kembali  kepada  berita diatas, bahwa berita diatas belum mempunyai putusan  pengadilannya  dikarenakan  kasus tersebut masih dapat dikatakan cukup baru.
Kembali  ke  topik  permasalahan  yang dibahas,  sebenarnya ada tiga syarat itu harus dipenuhi  untuk  tanggung  jawab  perusahaan, yaitu:  pertama,  agen  melakukan  kejahatan, kedua,  kejahatan  yang  dilakukan  masih  ada dalam  dirinya  keadaan  ditempat  kerja  dan ketiga,  cara  untuk  mendapatkan  keuntungan dari korporasi. Pidana penjara dan pidana mati tidak  dapat  dijatuhkan  dan  dikenakan  pada korporasi. Sanksi  yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:
1. Pidana denda;
2. Pidana  tambahan  berupa  pengumuman putusan pengadilan;
3. Pidana  tambahan  berupa  penutupan seluruhnya  atau  sebagian  perusahaan, tindakan adminsitratif berupa
pencabutan  seluruhnya  atau  sebagian fasilitas  tertentu  yang  telah  atau  dapat
diperoleh perusahaan dan tindak pengampuan yang berwajib; dan 4. Sanksi perdata (ganti kerugian).
Selanjutnya,  tuntutan  dan  pemidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidaan baik  yang  bersifat  preventif  dan  tindakan represif,  yang  secara  global,  dapat  dikatakan bahwa tujuan pemidanaan korporasi menyangkut  tujuan  pemidanaan  yang  bersifat integratif, yang mencakup:
1. Tujuan  pemidanaan  adalah  pencegahan (umum  dan  khusus).  Dikatakan  ada pencegahan  individual  atau  pencegahan khusus,  bilamana  seorang  penjahat  dapat dicegah  melakukan  suatu  kejahatan dikemudian  hari  apabila  dia  sudah mengalami  dan  sudah  meyakini  bahwa kejahatan  itu  membawa  penderitaan baginya.  Bentuk  pencegahan  yang  kedua adalah  pencegahan  umum  yang  berarti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang- orang  lain  tercegah  untuk  melakukan kejahatan.
2. Tujuan  pemidanaan  adalah  perlindungan masyarakat.  Perlindungan  masyarakat sebagai  tujuan  pemidanaan  mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental  ia  merupakan  tujuan  semua pemidanaan.  Secara  sempit  hal  ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan  pengadilan  untuk  mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi  bahaya  pengulangan  tindak pidana.
3. Tujuan  pemidanaan  adalah  memelihara solidaritas masyarakat, yaitu untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah  balas  dendam  perseorangan, atau  balas  dendam  yang  tidak  resmi (private revenge or unofficial retaliation). Pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa,  tetapi  juga  membuat  kita  merasa benar-benar  berjiwa  luhur.  Peradilan pidana  merupakan  pernyataan  bahwa masyarakat  mengurangi  hasrat  yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara  kolektif  (collective  cleaning  of
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
guilt) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat para anggotanya untuk  bersama  berjuang  melawan  para pelanggar hukum.
4. Tujuan pemidanaan adalah
pengimbalan/pengimbangan,  artinya  ada kesebandingan  antara  pidana  dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor. Mulyadi
menyatakan bahwa menemukan  model  pengaturan  jenis  sanksi yang  dapat  diberikan  kepada  korporasi  itu sangat  penting.  Pembedaan  jenis  sanksi,  baik sanksi  pidana  dan  sanksi  tindakan  yang diberlakukan  kepada  orang  dan  korporasi, adalah  pada  prinsip  merupakan  alternatif model  pengaturan  sanksi  yang  ideal  agar penegakan  hukum  yang  menyangkut  subjek hukum  pidana  korporasi  dapat  dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Mengenai pengaturan mengenai pidana tambahan  yang  dapat  diberikan  terhadap korporasi dalam tindak pidana pencucian uang penulis  sependapat  dengan  Celia  Wellsyang mengkategorikan  bentuk  sanksi  pidana  yang mungkin dijatuhkan terhadap korporasi, yaitu:
1. Financial  Sanction:  Merupakan  sanksi pidana dalam bentuk denda yang besarannya  dianggap  tepat  dan  dapat dijatuhkan  kepada  korporasi.  Apabila korporasi  tidak  mau  melaksanakan  atau tidak  mampu  melaksanakannya  maka pengganti  dari  pidana  denda  tersebut bukanlah  bentuk  pidana  penjara  atau kurungan  sebagaimana  diatur  dalam KUHP,  melainkan  perampasan  aset  atau harta dari korporasi itu sendiri.
2. Non-Financial Sanction:
1. Probation
2. Adverse publicity
3. Community service
4. Direct compensation orders
5. Punitive injunctions
Untuk  model  non-financial  sanction,
Indonesia juga memiliki pengaturan serupabaik  dalam  KUHP  maupunundang- undang di luar KUHP. Probation, misalnya,mirip dengan pidana percobaan yang diatur  dalam  Pasal  14  a  hingga  14  f  KUHP.
Meski  demikian,  konsep  pidana  percobaan dalam  KUHP  dibatasi  oleh  syarat-syarat tertentu  saja,  seperti  hanya  dapat  dijatuhkan terhadap  perbuatan  yang  dijatuhkan  sanksi pidana  penjara  paling  lama  1  tahun  saja  atau apabila dalam perkara yang dijatuhkan pidana denda  saja  dan  ternyata  bahwa  penjatuhan pidana tersebut dianggap memberatkan terpidana.  Secara  lebih  lanjut  pengaturan mengenai  pidana  percobaan  ini  diatur.  Selain itu,  adverse  publicity  serupa  dengan  model pengumuman putusan hakim juga dirumuskan oleh  Pasal  10  KUHP.  Di  sisi  lain,  konsep community  service,  direct  compensation orders, dan punitive injunctions juga diperkenalkan  oleh  Undang-Undang  Nomor 32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  sebagai pidana  tambahan,  yakni  berupa  kewajiban mengerjakan  apa  yang  dilalaikan  tanpa  hak, perampasan  keuntungan  yang  diperoleh  dari tindak  pidana,  dan  perbaikan  akibat  tindak pidana.  Pada  dasarnya,  model-model  non- financial  sanctions  dikembangkan  untuk menjawab  keterbatasan  bentuk  sanksi  pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.
Reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban  pidana  terhadap  korban kejahatan  korporasi  antara  lain  meliputi ketentuan mengenai:
1. ketentuan  mengenai  kapan  suatu  tindak pidana  dapat  dikatakan  sebagai  tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi;
2. siapa  yang  dapat  dituntut  dan  dijatuhi pidana  atas  kejahatan  yang  dilakukan korporasi;
3. jenis-jenis  sanksi  yang  sesuai  dengan subjek tindak pidana berupa korporasi yang berorientasi pada pemberian ganti kerugian kepada korban. Pada dasarnya, model sistem pertanggungjawaban  pidana  korporasi  adalah pengurus korporasi dalam hal ini oleh personil pengendali korporasi dan korporasi merupakan pelaku dan kedua–duanya memikul pertanggungjawaban  pidana.  Namun,  penulis lebih  setuju  apabila  penjatuhan  hukuman diberikan oleh pengurus koporasi atau pelaku yang  melakukan  kejahatannya.  Setidaknya yang  terpenting  tidak  merugikan  hak  orang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
lain  atau  pekerja  lain  yang  tidak  turut  serta melakukan  perbuatan  pidana  pencucian  uang itu.  Pertanggungjawaban  pidana  tujuannnya untuk mengetahui seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak dalam suatu kasus  yang  sedang  terjadi.  Berbicara  tentang pertanggungjawaban pidana perusahaan, tentunya tidak terlepas dari korporasi tersebut. Oleh  karena  itu  kita  perlu  menganalisis mengenai  korporasi  itu  sendiri  sebelum mengambil keputusan karena kejahatan perusahaan  lahir  dari  perusahaan  itu  sendiri. Alternatif  model  pengaturan  sanksi  yang diuraikan,  walaupun  belum  didukung  oleh teori-teori yang cukup, tetapi paling tidak bisa dijadikan  sebagai  suatu  perbandingan  guna penyusunan  perumusan  jenis  sanksi  di  dalam tahap kebijakan legislasi. Penetapan sanksi di dalam  tahapan  kebijakan  legislasi,  secara konsepsional telah meliputi sanksi pidana dan sanksi  tindakan  baik  yang  ditujukan  kepada orang  atau  korporasi.  Dengan  kata  lain,  bila dihubungkan  dengan  tidak  pidana  yang dilakukan  oleh  korporasi  bentuk  dan  jenis- jenis  sanksi  (sanksi  pidana  dan  tindakan)  di atas sangatlah relevan dan ideal bila dilihat dari sudut  kebijakan  kriminal  yang  hendak melindungi kepentingan hukum perekonomian yang banyak dilakukan oleh korporasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pembahasan  diatas, dapat ditarik kesimpulan:
a. Pidana  tambahan  yang  terdapat  dalam Pasal  7  Undang-Undang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  cukup  efektif  apabila diberikan kepada korporasi namun hanya mengacu  pada  satu  unsur  dalam  Pasal tersebut.  Tetapi,  apabila  dikomparasikan dengan  pidana  tambahan  yang  terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor, pidana tambahan pada TPPU ini jauh lebih efektif dikarenakan dinilai lebih komperehensif.
b. Dengan hanya satu unsur saja yang dirasa dapat  diberlakukan  kepada  korporasi membuat  sebnarnya  aturan  tersebut  tidak efektif.  Secara  dogmatis  memang  sudah baik  tapi  tidak  dapat  dijalankan  karena tidak  praksis.  Apabila  hukuman  tersebut
dijatuhkan  terhadap  korporasi  seperti pembekuan,  pencabutan,  pembubaran, perampasan  aset  dan  pengambil  alihan korporasi  oleh  negara  maka  akan merugikan  pekerja  yang  pada  dasarnya mempunyai itikad baik untuk bekerja juga akan menerima imbasnya yang merugikan baik secara langsung atau tidak langsung.
c. Dalam membuat atau merumusakan suatu aturan,  harus  memperhatikan  tujuan pemidanaan dan melihat dari segala aspek baik filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Penjatuhan  hukuman  tambahan  baiknya diberikan  oleh  pengurus  koporasi  atau pelaku  yang  melakukan  kejahatannya. Setidaknya yang terpenting tidak merugikan hak orang lain atau pekerja lain yang tidak turut serta melakukan perbuatan  pidana  pencucian  uang  itu. Dapat pula pidana tambahan berupa masa percobaan,  melakukan  publikasi  yang merugikan korporasi, layanan masyarakat, perintah kompensasi secara langsung, atau hukuman lainnya.

## SARAN
Pemberlakuan sanksi pidana tambahan terhadap  korporasi  perlu  diterapkan  dengan maksimal apabila korporasi terbukti melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang, karena  jenis  kejahatan  ini  sangat  merugikan masyarakat.  Minimnya  perundang-undangan pidana yang memuat jenis sanksi tindakan ini, tidak  terlepas  dari  kurangnya  pemahaman legislator terhadap hakikat, fungsi serta tujuan sanksi  tindakan  tersebut  dalam  merumuskan pola  sistem  pemidanaan.  Selain  itu  harus adanya  perubahan  terhadap  aturan  pidana tambahan  yang  dalam  kasus  ini  yaitu  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  karena  aturan  ini kurang  efektif  dan  dapat  merugikan  hak pekerja  lainnya  yang    bersungguh-sungguh dalam  menjalankan  pekerjaannya  apabila diberikan  pidana  tambahan  ini  terhadap korporasi.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Atmasasmita, Romli. 2018. Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis. Kencana: Jakarta.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Hamzah,  Andi.  2017.  Kejahatan  di  Bidang Ekonomi, Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah,  Andi.  2008.  Asas-Asas  Hukum Pidana,  Edisi  Revisi.  PT.  Rineka Cipta: Jakarta
Hiariej,  Eddy  O.S.  2014.  Prinsip-Prinsip Hukum  Pidana  Edisi  Revisi,  Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.
Husein,  Yunus.  2007.  Bunga  Rampai  Anti
Pencucian  Uang.  Bandung.  Books Terrace&Liberti
Pangaribuan, Luhut M.P. 2016. Hukum Pidana Khusus  Tentang  Tindak  Pidana
Ekonomi,  Pencucian  Uang,  Korupsi, dan  Kerjasama  Internasional,  serta Pengembalian Aset. Pustaka
Kemang: Depok.
Reza,  Aulia  Ali.  2015.  Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Rancangan  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Institute for Criminal Justice Reform: Jakarta
Remmelink, J. 2003. Hukum pidana:
Komentar atas pasal-pasal terpenting dari  Kitab  UndangUndang  Hukum
Pidana Belanda & padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana  Indonesia.  Gramedia  Pustaka Utama: Jakarta.
Sofie, Yusuf. 2002. Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Pidana Korporasi. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Wells, Celia. 1994. Corporation and Criminal Responsibility. Clarendon Press:
Oxford
Yamin,  Muhammad.  2012.  Tindak  Pidana
Khusus. Pustaka Setia: Bandung.

## ARTIKEL
Akbari,  Anugerah  Rizki  dan  Aulia  Ali  Reza. 2017. Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia Kajian Putusan Nomor 862K/PID.SUS/2010,  Dictum  Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi 12. Alldridge, Peter. 2008. Money laundering and
Globalization,  Journal  Of  Law  and Society, Vol. 35 No. 4.
Amalia,  Renata.  2016.    Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Menurut  Hukum Islam,  Al-Jinayah  Jurnal  Hukum Pidana Islam, Vol. 2 No. 2.
Ananta,  Bella.  2018.  Penegakan  Hukum Pidana Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal  Dari  Hasil  Tindak  Pidana Narkotika  Di  Kota  Pekanbaru,  JOM Fakultas Hukum, Vol. V No.1.
Arifin, Ridwan dan Shafa Amalia Choirinnisa.
2019. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia,  Jurnal  Mercatoria,  Vol.12 No.1. Arindra Zaki, Fakhri. 2018. Pertanggungjawaban  Pidana  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Pencucian  Uang  Yang  berasal  Dari Korupsi,  Jurist-Diction  Universitas
Airlangga, Vol. 1 No. 2.
Bahreisy,  Budi.  2018.  Implementasi  Undang- Undang  Tindak  pidana  Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No.2. Erdiansyah. 2015. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Pembakaran  Hutan  dan Lahan  di  Provinsi  Riau,  Jurnal  Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 3.
Ginting, Sakeus. 2019. Kebijakan Pemidanaan
Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  Program  Magister
Ilmu  Hukum  Universitas  Udayana, diakses pada
https://media.neliti.com/media/public ations/44088-ID-kebijakan- pemidanaan-korporasi-dalam-tindak- pidana-pencucian-uang.pdf.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Heffinur.  2015.  Pertanggungjawaban  Pidana Pemegang Saham dan Direksi Terhadap Korporasi yang Dipidanakan, Refleksi Hukum Universitas Jayabaya, Vol. 8 No.2. Husni. Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi, Jurnal Ilmu
Hukum  REUSAM ,  Vol. IV  No.  1,
Mei  2015,  Aceh:  Fakultas  Hukum Universitas Malikussaleh. Johari.  2011.  Tugas  dan  Wewenang  Pusat Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian  Uang,  Fiat  Justisia  Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3. Janoko.  Urgensi  Reposisi  Peraturan  Desa Sebagai Peraturan Perundang- Undangan,  Pascasarjana  Fakultas Hukum  Universitas  Jember,  2017, diakses pada http://junal.unmuhjember.ac.id// Krisnamurti, Hana. 2015. Pembuktian Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (Money Laundering),  Dosen  Tetap  Yayasan Pendidikan Tri bhakti Langlangbuana, https://media.neliti.com/media/public ations/281767-pembuktian-tindak-
pidana-pencucian-uang-1900ff9e.pdf
Kristian.  Jenis-Jenis  Sanksi  Pidana  Yang
Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi,  Program  Magister  Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Kusmiran,  Ari.  Tanggung  Jawab  Korporasi Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi, Fakultas  Hukum  Universitas  Islam Kalimantan,
diakses pada http://repository.uniska- bjm.ac.id/275/1/14810225.pdf L Pangabean, Mompang. 2017. Pertanggungjawaban Korporasi dalam  Hukum  Pidana  Studi  Putusan No. 145K/Pid.Sus/2013, Dictum Jurnal  Kajian  Putusan  Pengadilan, Edisi 12 L Pangabean, Mompang. 2017. Pertanggungjawaban Korporasi dalam  Hukum  Pidana  Studi  Putusan No. 145K/Pid.Sus/2013, Dictum Jurnal  Kajian  Putusan  Pengadilan, Edisi 12.
Mamarimbing,  Nanci.  2017.  Penegakan Hukum  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  (Money  Laundering),  Lex Crimen, Vol. 6 No.3.
Nugroho,  Hibnu  dkk.  2016.    Penyidikan Tindak  Pidana  Pencucian  Uang Dalam  Upaya  Penarikan  Aset,  De Jure  Jurnal  Penelitian  Hukum,  Vol.
16 No. 1.
Pilihanta  Surbakti,  Sahbana.  2019.  Analisis Yuridis  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA  no.13  Tahun  2006,  USU Law Journal, Vol. 7 No. 1. Pilihanta  Surbakti,  Sahbana.  2019.  Analisis Yuridis  Penanganan  Perkara  Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi (Analisis Terhadap PERMA  no.13  Tahun  2006,  USU Law Journal, Vol. 7 No. 1. Satria,  Hariman.  2017.  “Penerapan  Pidana Tambahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Yudisial, Vol. 10 No.2.
Sintung,  Lois.  2015.  Penuntutan  Terhadap Korporasi  Sebagai  Pelaku  Tindak Pidana  Suap  ,  Lex  Crimen  Vol.  IV
No. 1. Sulistyanta. 2013. Implikasi Tindak Pidana Di Luar  KUHP  Dalam  Hukum  Acara Pidana (Studi Kasus Taraf
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 4 November 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Sinkronisasi), Jurnal Dinamika Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas Jendral Soedirman, Vol.13 No. 2. Syahfitri Nasution, Eva. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana Pencucian Uang, Jurnal Mercatoria. Trie  Prasetyo,  Trie,  Umar  Ma’ruf,  Anis Mashdurohatun. 2017. Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah.  Vol.
12 N0. 4
Wachjoe, Santhos. 2016. Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap  Korporasi,  Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No.2.
Wardatul  Hasana,  2017.  Aroffa.  Kebijakan Formulasi Pidana Tambahan
Terhadap  Korporasi  Dalam  Tindak
Pidana Pencucian Uang, Fairness and Justice  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Hukum,
Vol. 15 No. 2.
Yustitianingtyas, Levina. 2016. “Pertanggungjawaban  Pidana  oleh Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran  HAM  di  Indonesia ”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Novelty ,
Vol. 7  No.  1,  Yogyakarta:  Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.
Zulkarnain.  2012.  Kebijakan  Hukum  Pidana
Tentang  Kejahatan  Korporasi  dan Sistem Pertanggungjawaban Pidananya  Dalam  Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Jurnal Tinjauan Hukum , Vol. XI No. 3.

## SKRIPSI
Anton.  2016.  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  dalam  Tindak  Pidana
Perbankan ditinjau dari Pasal 46 Ayat
(2)  UU  No  10  tahun  1998  Tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

## TESIS
Santoso,  Muji.  Pertanggungjawaban  Pidana Korporasi  sebagai  Pelaku  Tindak Pidana Korupsi, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, TESIS, diunduh pada http://digilib.unila.ac.id/32930/3/TES IS%20TANPA%20BAB%20PEMB
AHASAN.pdf

## INTERNET
Nasution, Bismar. 2019. Kejahatan Korporasi dan  Pertanggungjawaban,  diakses melalui https://bismar.wordpress.com/2009/1 2/23/kejahatan-korporasi/ Rusmana. 2019. Pertanggungjawaban Korporasi  dalam  Tindak  Pidana Perikanan, diakses melalui https://www.hukumonline.com/berita /baca/hol12231/pertanggungjawaban -korporasi-dalam-tindak-pidana- perikanan/ Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tilamut, Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana diakses melalui http://pn- tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan -pertanggungjawaban-korporasi- dalam-hukum-pidana/ Yusuf, Muhammad. 2019. https://www.antaranews.com/berita/8 91980/kpk-ajukan-dakwaan-kasus- tppu-korporasi-pertama-rabu,