ISSN: 2807-2863 (Print) ISSN: 2807-1565 (Online)
| https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index                                  yustisia.tirtayasa@untirta.ac.id | Vol. 4 Issue 1, Jan-March 2024     DOI: https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i1.24385 | Submitted : 20-02-2024   Revised: 04-03-2024   Accepted: 21-03-2024    Available online since March 25, 2024
Copyrights © 2024 Author(s) and published by the Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia. All works published in the Yustisia Tirtayasa are licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License.  All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author ’ s affiliated institutions.

## Open Access Journal

## ARTICLE

## Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat  Ghoib  Ditinjau  Dari  Perspektif  Maslahah Mursalah
Maslahah Mursalah Approach on the Case of Ghoib Divorce in Islamic Law Perspective
Jelita Marliana Feoh 1 , Joy Daniel Ben-Asher Siagian *2 , Victoria Indry Maladi Herwanto 3 , Zakaria Falyafil 4
1234 Magister Ilmu Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia
* Corresponding author: joydaniel880@gmail.com

## Abstract
This article aims to analyze the legal considerations of Judge in deciding the case of ghâib divorce and to trace the consideration of the decision which is the reason why the judge granted the case from a maslahah perspective. This research is normative legal research with a case study approach. The main source of this research is by using Law No. 1 of 1974, Government Regulation No. 9 of 1975, Compilation of Islamic Law, journals, articles, and fiqh books / books on maslahah, and related research issues. The result of this research is that the judge granted a divorce case before two years, to provide certainty of legal status in the Plaintiff's marriage with the Defendant, which was difficult to build. The judge's consideration in this case did not only refer to Article 19 letter (b) of Government Regulation No. 19 of 1975 jo. Article 116 letter (b), but also guided by Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 19 of 1975 jo. Article 116 letter (f) with the process of summoning the ghâib. In this case, the ghâib cannot stand alone so that the panel of judges has another opinion by looking at the reason for the defendant's ghâib. When looking from the side of benefit in the five criteria of Dawâbit al- Maslahah, the judge's legal consideration in granting the plaintiff's claim with valid reasons according to the Law can uphold justice as an effort to maintain the preservation of religion and soul.

## Keywords
Divorce; Ghoib; Maslahah Mursalah.

## Abstrak
Penulisan artikel ini untuk menganalisa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara cerai gugat  ghaib  serta  menelusuri  pertimbangan  putusan  yang  menjadi  alasan  hakim mengabulkan  perkara  tersebut  perspektif  maslahah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normative  dengan  pendekatan  case  study.  Sumber  utama  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun  1975,  Kompilasi  Hukum  Islam,  jurnal,  artikel,  dan  buku/kitab  fiqih  mengenai
maslahah, dan terkait permasahan penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini adalah hakim mengabulkan perkara cerai gugat ghaib sebelum dua tahun, untuk memberikan kepastian status  hukum  dalam  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  sudah  sulit  dibina. Pertimbangan Hakim pada perkara ini tidak hanya mengacu pada Pasal 19 huruf (b) PP No. 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), namun juga berpedoman pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dengan proses pemanggilan gh a ̂ ib. Dalam hal  ini  gh a ̂ ib  tidak  bisa  berdiri  sendiri  sehingga  majelis  hakim  berpendapat  lain  dengan melihat pada alasan gh a ̂ ibnya tergugat. Jika melihat dari sisi kemaslahatan pada lima kriteria Daw a ̂ bit al- Maslahah, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat dengan  alasan  yang  sah  menurut  Undang-  Undang  dapat  menegakkan  keadilan  sebagai upaya menjaga terpeliharanya agama dan jiwa.

## Kata Kunci
Perceraian; Cerai Ghoib; Masalahah Mursalah ;

## HOW TO CITE:
Jelita Marliana Feoh, Joy Daniel Ben-Asher Siagian, Victoria Indry Maladi Herwanto, Zakaria Falyafil. Maslahah Mursalah Approach on the Case of Ghoib Divorce in Islamic Law Perspective, Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir , Vol.4 No.1, hlm.85-97

## Pendahuluan
Solusi  terakhir  dalam  penyelasaian  konflik  rumah  tangga  adalah  perceraian. 1 Jika dalam  pernikahan  terdapat  beberapa  hal  dalam  keadaan  tertentu  yang  menghendaki putusnya pernikahan, maka perceraian menjadi langkah terakhir bagi suami istri keluar dari permasalahan rumah tangga. Disebabkan apabila mereka tetap mempertahankan hubungan perkawinan  tersebut,  maka  akan  terjadi  kemudaratan  bagi  keduanya  atau  bahkan  salah satunya.
Sayyid  Sabiq  memaparkan  perceraian  merupakan  sebuah  usaha  untuk  mencoba memutuskan ikatan perkawinan dengan cara membubarkan atau mengakhiri perkawinan itu sendiri. 2 Abu Zakaria al-Ansari dan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya yaitu kitab Fath al-Wahab dan kitab Fiqh al-Isl a ̂ mi Wa Adillatuh, bahwa tal a ̂ q (perceraian) adalah melepaskan ikatan perkawinan atau memutus tali akad nikah dengan klausula cerai.
Hal  ini  pula  dijelaskan  oleh  Abdurrahman  al-Jaziri  bahwa tal a ̂ q ialah  melepaskan atau  menghilangkan  ikatan  perkawinan  dengan  menggunakan  kata-kata  tertentu. 3 Kemudian  R.  Subekti  menjabarkan  bahwa  perceraian  adalah  putusnya  perkawinan  atas perintah  hakim  dalam  putusan  sebagai  jawaban  atas  tuntutan  salah  satu  pihak  dalam perkawinan. 4 Perceraian pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum, kejadian yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak maupun kewajiban dari yang semula menjadi seorang istri dan suami.
Oleh karena itu kesimpulan dari beberapa pendapat di atas perihal perceraian adalah berakhirnya suatu hubungan perkawinan, ketika pasangan suami istri masih hidup maka alasan-alasan untuk memutus ikatan perkawinan harus didasarkan pada alasan yang dapat dibenarkan  dan  telah  ditetapkannya  suatu  keputusan  hakim.  Sehingga  dapat  dikatakan perceraian tersebut mereka dibebaskan dari segala kewajibannya sebagai suami istri akibat perceraiannya karena tidak lagi memiliki hubungan suami istri termasuk menyebabkan istri tidak halal lagi bagi suaminya begitupun sebaliknya karena ikatan perkawinan mereka sudah putus. 5
Peraturan  perundang-undangan  sebenarnya  sudah  mengatur  beberapa  hal  dalam perkawinan  untuk  mempersulit  terjadinya  perceraian.  Namun  faktanya  masih  banyak sepasang suami-istri memilih untuk berpisah dengan berbagai macam alasan. 6 Perceraian hanya  dimungkinkan  berdasarkan  alasan  yang  sudah  diatur  pada  ketentuan  peraturan perundang-undangan  dan  harus  dilakukan  di  hadapan  sidang  pengadilan  karena  dalam
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan  Islam di Indonesia:  Antara Fiqh  Munakahat dan  Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2014. Hlm 190.
2 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 2. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 2005, Hlm 206.
3 Abdurrrahman al Jaziri, Fiqh ‘ala al Madzâhib al - Arba’ah Jilid. 4. Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, Hlm 216
4 Robi’ah  Alawiyah  dan  Wahyudin  Darmalaksana,  Perceraian  Akibat  Dampak  Covid -19  dalam  Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Khazanah Hukum, Vol. 3 No.2, Maret 2021, hlm 93
5 M.  Asad  Imaduddin,  Tinjauan  Hukum  Perceraian  Dimasa  Pandemi  Covid-19,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan, Vol. 5 No. 4, November 2021, hlm 1247
6 Hilman  Hadikusuma,  Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-undangan,  Hukum  Adat  dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju, 2013, Hlm 160

## in Islamic Law Perspective
Undang-Undang  penyelesaian  perkara  perceraian  tidak  memperbolehkan  dengan musyawarah atau kesepakatan antara suami istri saja.
Saat ini kasus perceraian masih terjadi dan jumlahnya terus meningkat. Putusnya perkawinan seseorang tersebut telah diatur dalam UU tentang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38, disebabkan oleh tiga hal,  yaitu karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan, disertai dengan alasan-alasan cukup yang disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1975, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Perceraian tersebut dapat dilakukan oleh pasangan suami istri dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan di tempat kediaman atau domisili Penggugat saat ini. 7 Pihak Penggugat untuk melakukan gugatan cerai harus mempunyai gugatan dengan alasan yang jelas sesuai yang diatur dalam Undang-undang. 8 Secara hukum apabila suami berniat untuk berpisah  dengan istrinya dengan cara menceraikannya  maka  disebut  cerai  talak.  Sedangkan  jika  istri  yang  ingin  berpisah  dari suaminya disebut cerai gugat yaitu dengan mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya pada Pengadilan Agama di mana tempat istri tersebut tinggal saat ini. Sudah cukup banyak perempuan memilih untuk melakukan perceraian yang mana pada jejak sejarahnya hak akan cerai berada pada tangan laki-laki. Pemahaman gender yang terus berkembang dimasyarakat membuka ruang bagi perempuan untuk menyuarakan keadilan. Dalam konsepsi kesetaraan gender menggambarkan setiap orang mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan serta keterampilan yang ada dalam pribadinya. 9
Adapun salah satu permasalahan rumah tangga berujung perceraian yang terjadi di Indonesia adalah suami yang meninggalkan keluarganya untuk waktu yang lama bahkan menghilang tanpa diketahui kabar dan keberadaannya sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian lahir batin bagi istri dan anak yang ditinggalkan. Tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran seorang istri apabila suami pergi dari tempat tinggal bersama untuk sekian lama dan menghilang tanpa diketahui keberadaannya yang secara otomatis meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami.
Suami  yang  pergi  meninggalkan  istrinya  tanpa  memberikan  kabar  dengan  jangka waktu  yang  lama  dalam  fiqih  disebut mafq u ̂ d (orang  hilang).  Hukum  Islam  menjelaskan bahwa mafq u ̂ d ialah orang hilang yang tidak diketahui apakah dalam keadaan masih hidup atau  sudah  meninggal. 10 Wahbah  al-Zuhaili  mendefinisikan mafq u ̂ d ialah  seseorang  yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sampai tidak diketahui tempat tinggal dan berita tentang dirinya akibatnya tidak dapat mengetahui keadaan dirinya apakah masih hidup atau sudah mati. Para ulama pun telah sepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi suami yang hilang tersebut telah wafat atau belum adalah hakim.
7 Lihat Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
8 Martiman Prodkohadmidjoyo, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002, Hlm 41
9 Anna Odrowaz Coates, Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of ‘Gender Neutral’ in Swedish Education, Journal of Gender and Power, Vol. 3 No. 1, 2015, hlm 268.
10 Wahbah al-Zuhaili, Fiqh al-Islami wa Adillatuh Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, Juz 9, hlm 7187.
Hal tersebut sama seperti pada hukum positif Indonesia dalam menanggapi perkara cerai gugat gh a ̂ ib (tidak diketahui keberadaannya yang pasti) telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974: “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat penggugat ”.
Dalam  menyelesaikan  permasalahan  tentang  perkara  cerai  gugat gh a ̂ ib atau  tidak diketahui  alasannya,  Pengadilan  Agama  mempunyai  prosedur  pelaksanaan  dalam menyelesaikannya.  Pada  kasus  perceraian  dimana  pihak  tergugat  tidak  diketahui  tempat tinggalnya di luar maupun di dalam Negeri Indonesia harus dipanggil sesuai alamat terakhir dengan  menambahkan  redaksi, “sekarang  tidak  diketahui  alamatnya  di  Republik  Indonesia” . Selanjutnya  pengadilan  mengeluarkan  pengumuman  melalui  surat  kabar  atau  media  lain yang telah ditetapkan dan dilakukan sebanyak dua kali dalam satu bulan antara pemanggilan terakhir  kemudian  persidangan  dijadwalkan  berjalan  sekurang-kurangnya  tiga  bulan. 11 Sehingga dalam memutus perkara cerai gugat ghoib tersebut Hakim bukan saja melihat dari peraturan yang berlaku, melainkan Hakim juga melihat dari maslahah yang didapat oleh pihak Penggugat yang telah dirugikan.

## Metode
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  menggunakan  metode  pendekatan case  study research . Case  study termasuk  ke  dalam  penelitian  analisis  deskriptif,  yaitu  penelitian  yang terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat, 12 dalam hal ini yang akan dibahas yaitu terkait pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ghaib yang kurang  dari  2  tahun  berdasarkan  putusan  Pengadilan  Agama  Mataram  Nomor: 0092/Pdt.G/2016/PA.Mtrm. Bahan hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan buku mengenai maslahah dan  keadilan  gender.  Terakhir,  bahan  hukum  pendukung  yakni penjelasan  mengenai  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk,  deskripsi  maupun penjelasan terhadap masalah bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, media online, dan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. 13

## Hasil dan Pembahasan
A. Cerai  Gugat Ghoib Perspektif  Undang-Undang Perkawinan
Putusnya perkawinan dibenarkan dalam Islam sebagai jalan keluar yang baik dari permasalahan rumah tangga yang sulit dibina kembali. Dalam Undang-Undang Perkawinan istilah  perceraian  merupakan  peristiwa  hukum  yang  digunakan  untuk  menjelaskan
11 Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, Hlm 100.
12 Sri Wahyuningsih, Metode Penelitian Studi Kasus. Bangkalan: UTM Press, 2013, Hlm 2.
13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm 68.
berakhirnya  hubungan  suami  istri  dalam  berumah  tangga. 14 Adapun  faktor-faktor  yang berpengaruh  dalam  terjadinya  perceraian  adalah  faktor  ekonomi,  biologis,  psikologis, ideologis,  kecenderungan  perbedaan  organisasi,  budaya  dan  bahkan  tingkat  pendidikan antara  suami  istri  sehingga  dapat  menyebabkan  perselisihan  yang  berujung  kepada perceraian. 15 Perceraian menjadi istilah yang digunakan secara umum di Indonesia untuk menyebut putusnya tali perkawinan antara suami istri. Dalam peraturan perkawinan yang ada di Indonesia dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dikenal dua macam perceraian, yaitu cerai tal a ̂ q dan cerai gugat. Hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.
Cerai tal a ̂ q yaitu  dimana  suami  (pemohon)  mengajukan  permohonan  kepada pengadilan  untuk  memperoleh  izin  menjatuhkan tal a ̂ q kepada  istri  sehingga  perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Karena suami yang mengikrarkan tal a ̂ q kepada  istrinya  akan  sah  secara  hukum  jika  suami  mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar tal a ̂ q kepada istri (termohon) di hadapan pengadilan. 16
Sedangkan cerai gugat merupakan gugatan cerai yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan. Asas pada perkara cerai gugat yakni adanya gugatan  yang  diajukan  oleh  istri,  agar  perkawinan  dengan  suaminya  menjadi  putus  dan diajukan kepada Pengadilan yang daerahnya meliputi tempat kediaman penggugat. 17
Terjadinya permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga dapat disebabkan oleh salah satu pasangan, baik istri ataupun suami. Pada perkara-perkara tertentu dimana terjadi banyak kesalahan dilakukan oleh pihak suami sehingga timbul ketidakpuasan pada pihak istri yang menyebabkan sang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan timbullah istilah cerai gugat.7 Dalam hal perceraian istri  memiliki  kesempatan dan hak yang sama dalam  mengajukan  cerai  dengan  suaminya  dengan  alasan-alasan  tertentu  seperti  halnya suami  meninggalkan  istri  dan  tidak  kunjung  kembali  dalam  waktu  yang  lama  serta keberadaannya tidak diketahui secara jelas ( gh a ̂ ib ). Sehingga yang dimaksud dengan gh a ̂ ib dalam konteks ini adalah seorang istri yang suaminya hilang dan tidak diketahui keadaan serta keberadaannya. Menurut Wahbah al-Zuhaili mafq u ̂ d adalah orang yang  hilang yang tidak  ditemukan,  apakah  dia  masih  hidup  sehingga  tidak  bisa  dipastikan  kedatangannya kembali atau apakah ia sudah mati sehingga makamnya dapat diketahui.
Adapun  istilah gh a ̂ ib ini  muncul  terkait  dengan  cerai  gugat gh a ̂ ib yang  mana  istri mengajukan gugat cerai ke Pengadilan dikarenakan suami tidak diketahui alamat ataupun keberadaannya ( gh a ̂ ib ).
Gh a ̂ ib nya  suami  adalah  satu  diantara  berbagai  alasan  yang  dapat  mendorong berakhirnya ikatan pernikahan. Sehingga membuat istri diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, merasa haknya teraniaya atau merasa tekanan secara lahir
14 Ibid. Hlm 189
15 M. Quraish Shihab, Wawasan al- Qur’an: Tafsir Maudu’i atas Berbagai Persoalan Umat. Bandung: Mizan, 2007, Hlm 197
16 Pasal 117 KHI
batin dalam kehidupan rumah tangganya bahkan istri merasa ditelantarkan nasibnya. Oleh sebab itu hukum Islam memberikan jalan keluar bagi istri untuk mengadukan hal tersebut kepada  hakim.  Sama  halnya  dengan  UU  Perkawinan,  didalam  Kompilasi  Hukum  Islam memperbolehkan diajukannya gugatan cerai oleh seorang istri kepada pengadilan dengan alasan tidak diketahui keberadaan suaminya yang didasari pada Pasal 116 huruf (b) jo . Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, 18 guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dalam memutus suatu perkara, Hakim berpatokan pada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum materiil yang merupakan sumber bahan disusunnya suatu norma hukum dan sumber hukum formil sebagai suatu usaha norma hukum yang menjadi dasar yuridis suatu  hubungan  hukum  ataupun  peristiwa  hukum.  Melihat  pada  pertimbangan  hakim dalam  perkara  ini  sudah  sesuai  dengan  hukum  materiil  dan  hukum  formil  Pengadilan Agama.  Dari  pertimbangan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  hakim  melakukan  interpetasi sistematis karena mengaitkan pasal yang satu dengan pasal lain dalam sistem perundang- undangan.  Sehingga apa yang dimaksud dalam suatu pasal tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Penggunaan UU lain dalam sistem perundang undangan dilakukan karena suatu peraturan merupakan bagian dari sistem dan tidak berdiri sendiri.
Proses  perceraian gh a ̂ ib berbeda  dengan  proses  peceraian  biasa.  Perbedaannya terletak  pada  proses  pemanggilan,  proses  persidangan  yang  langsung  menuju  tahapan pembuktian dan pengambilan keputusan akhir oleh hakim secara verstek . Mengenai gugatan cerai gh a ̂ ib (tidak diketahui keberadaannya) diatur dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat” . Kemudian mengenai alasan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang gh a ̂ ib diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan  yang  terjadi  dalam  kasus  ini  yakni  suami  yang  pergi  dari  tempat  kediaman bersama belum sampai dua tahun dan istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan. 19
Oleh  karena  itu  hakim  dalam  pertimbangannya  menggunakan  metode  ijtihad dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo . Pasal 116 huruf (f) KHI karena diketahui selain alasan suami gh a ̂ ib , terdapat pula unsur perselisihan sehingga hakim tetap  pada  pedomannya  untuk  memutuskan  perceraian.  Maka  dengan  dikabulkannya perkara cerai gugat gh a ̂ ib dapat memberikan kejelasan status bagi pihak yang ditinggalkan. Putusan perceraian yang dikeluarkan oleh hakim juga memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak. 20
18 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, Hlm 141
19 Udin Latif and Hendriyanti Monika Sari, Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong Terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami, Muadalah: Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 57)
20 Nurhayati M. Hasan, Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib dan Implikasinya Terhadap Para Pihak di Pengadilan Agama Limboto, Tesis IAIN Gorontalo, 2018, hlm 65

## B. Pertimbangan  Hakim  dalam  Memutus  Perkara Cerai Ghoib Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor:  0092/Pdt.G/2016/PA.Mtrm  Perspektif Maslahah Mursalah
Hakim merupakan subjek hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita  hukum.  Dalam  tugasnya  hakim  harus  menjalankannya  sesuai  dengan  ketentuan Undang-  Undang  sehingga  dalam  memutuskan  atau  menetapkan  suatu  putusan,  hakim diharapkan dapat mencapai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Hal ini ditujukan agar aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat terdapat dalam putusan hakim. Dalam hal mengajukan perkara perceraian harus terdapat alasan hukum yang dapat digunakan sesuai dengan ketentuan dalam PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI.
Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  disebutkan  bahwa  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Karena esensinya  hakim  diberi  keleluasan  oleh  undang-undang  untuk  berdiskusi  dan  berijtihad dengan  beberapa  pertimbangan,  yakni  keadilan,  kemaslahatan,  dan  kemanfaatan  supaya tidak menyalahi aturan yang sudah ada sehingga menciptakan tertib hukum.
Alasan-alasan  perceraian  yang  diatur  dalam  Pasal  19  PP  No.  9  Tahun  1975  di antaranya terdapat alasan cerai gugat gh a ̂ ib yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Gh a ̂ ib nya suami akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Salah satunya ketika salah satu pihak hilang maka akan membuat pihak lain diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga tidak jarang istri memutuskan untuk menggugat cerai yang belum jelas diketahui kabar beritanya. 21 Ketidakjelasan status salah satu pihak dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya hak maupun kewajiban dari suami atau istri dalam perkawinan. Oleh karena itu, cerai gh a ̂ ib dapat  menjadi  jalan  untuk  memberikan  kepastian  status  bagi  salah  satu  pihak  yang ditinggalkan dan dirugikan untuk menjamin kepastian hidupnya. 22 Perceraian disebabkan salah  satu  pihak gh a ̂ ib seperti  ini  biasanya  istri  atau  penggugat  yang  ingin  mengajukan gugatan  cerainya  ke  Pengadilan  Agama  sering  merasa  terkendala  dengan  keberadaan suaminya yang tidak lagi diketahui keberadaannya. Dalam memutuskan cerai gugat gh a ̂ ib tentunya  hakim  mengkaji  dan  memutus  dengan  pertimbangan  sungguh-sungguh  demi
21 Dwi Utami, Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) di Pengadilan Agama, Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No.2, 2022
22 Rd. Singgih Hasanul Baluqia dan Puti Priyana, Pertimbangan Hakim Terhadap Peraka Cerai Gugat Suami Ghaib dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Karawang, Jurnal Yustisia: Faculty of Law Universitas Wilalodra, 2021, hlm 229.
kemaslahatan  istri  dan  anak-anak  yang  mungkin  dimiliki  oleh  penggugat  dan  tergugat sebelum pergi meninggalkan istrinya. 23
Dalam Pengadilan Agama putusan hakim merupakan inti atau puncak dari suatu perkara  yang  sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  hakim  tersebut,  tentu  saja  sebelum memutuskan sebuah perkara hakim sangat memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek didalamnya, menghindari sedikit mungkin kesalahan hingga timbul kecakapan dalam memutuskannya. 24 Sehingga memerlukan waktu yang lebih lama pada tahap pemanggilan suami gh a ̂ ib namun  proses  pemeriksaan  dapat  dilakukan  dengan  cepat  karena ketidakhadiran  tergugat  dalam  persidangan.  Adanya  putusan  yang  lebih  cepat  akan memberikan nuansa kepastian hukum bagi istri yang yang ditinggalkan.
Dalam putusan Pengadilan Agama, hakim memutuskan perkara karena mengetahui dan  memahami  kasusnya  dengan  menggunakan  prinsip  penalaran  dengan  melihat  fakta peristiwa  yang  terjadi  terlebih  dahulu  kemudian  mencari  hukum  yang  sesuai.  Sehingga untuk  memperoleh  putusan  yang  adil  dan  bijaksana  pada  proses  pemeriksaan  harus dilakukan secara obyektif. Karena yang bersifat menentukan terkabul atau tidaknya gugatan itu adalah dilihat dari duduk perkaranya, sedangkan alat yang digunakan dalam memutus perkara adalah pertimbangan hukum.
Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara merupakan salah satu aspek paling penting dalam menentukan terwujudnya putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Kemudian putusan pengadilan merupakan suatu pernyataan yang diungkapkan oleh hakim selaku pebajat negara dalam persidangan, guna untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. 25
Selanjutnya pada proses penyelesaian perkara cerai gugat gh a ̂ ib hakim mengacu pada PP  No.  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  KHI  sebagai  alasan  perceraian.  Jika  melihat  pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI, perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. 26
Hakim dalam memutuskan perkara dihadapkan oleh tiga asas yakni asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sehingga pada pemutusan perkara cerai gugat gh a ̂ ib ini  hakim  juga  mencermati  mengenai  dalil  gugatan  sebagai  pokok  permasalahan. 27 Gugatan  yang  utama  para  perkara  cerai  gugat  dengan  keterangan gh a ̂ ib ini  terletak  pada suami  yang  meninggalkan  dengan  permasalahan  ekonomi  yang  sebagian  besar mengakibatkan  perselisihan  atau  pertengkaran  sebelum  perginya  suami  meninggalkan
23 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiya, and Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 2, 2012
24 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Hlm 94
25 Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, Hlm 85
26 Uswatun Hasanah, Proses Penyelesaian Cerai Ghaib di Pengadilan Agama, Jurnal Keadilan, Vo. 18 No. 2, Desember, 2018, hlm 11
27 Rifqi  Munadi,  Analisa  Yuridis  Akibat  Hukum  Perceraian  Ghaib  dalam  Pandangan  Hukum  Islam  dan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Private Law Falultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1 No. 2, 2021
penggugat sebagai istri, maka majelis hakim memutus dengan pasal yang mengatur alasan perceraian karena perselisihan berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. Dengan mempertimbangkan dari isi gugatan perkara tersebut maka hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dari suaminya atau tergugat.
Majelis  hakim  juga  menggandengkan  kaidah  fiqih  dan  doktrin  para  ulama  fiqih untuk  dapat  mengabulkan  gugatan  penggugat  demi  tercapainya  kemaslahatan  antara keduanya. Penyelesaian sengketa yang menjadi wewenang Pengadilan Agama majelis hakim juga merujuk pada kaidah fiqih dalam putusannya yang dapat membantu menyelesaikan kasus-kasus  yang  dihadapi ,  yaitu:  “ menolak  kerusakan  itu  didahulukan  dari  meraih kemaslahatan ”. Kaidah fiqih tersebut mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk  di  dalamnya  hukum  perkawinan  yakni  untuk  kemaslahatan  dalam  arti  untuk kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan. 28 Sehingga apabila bertentangan antara mafsadah dengan manfaat maka lebih utama menjauhkan mafsadah daripada mengejar maslahah yang belum tentu bisa diraih. Oleh sebab itu penggunaan konsep kaidah fiqih ini juga berlaku untuk  sengketa  perkawinan,  salah  satunya  pada  perkara  perceraian  dapat  menggunakan kaidah fiqih tersebut demi mencapai maslahah.
Kedua, pertimbangan hakim yang mengacu pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI dalam perkara ini tetap dinyatakan sebagai perkara cerai gugat gh a ̂ ib, disebabkan dalam perkara gh a ̂ ib ini tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga dalam proses pemanggilan tergugat yang tidak diketahui alamat dan keberadaannya berdasarkan pada Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Walaupun alasan-alasan cerai gugat gh a ̂ ib yang  diajukan  menjadi  salah  satu  tolak  ukur  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan perceraian, hakim juga meninjau keadaan yang disebutkan penggugat sebelum tergugat tidak diketahui keberadaannya.
Oleh sebab itu proses perceraian karena suami gh a ̂ ib kurang dari dua tahun belum dikatakan  sah  jika  pernyataan  berdasarkan  Pasal  116  huruf  (b)  KHI.  Maka  hakim  akan melakukan ijtihad sendiri dengan menitikberatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan sebagai pasal tambahan sesuai yang diatur dalam Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu: “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga”, karena penggunaan pasal ini lebih luas maka dapat dijadikan alasan yang cukup kuat sebagai bukti diputuskannya perceraian karena diantara pasangan suami istri tersebut sudah dalam suasana tidak tentram dan rumah tangganya tidak dapat membina rumah tangga dengan baik. Sehingga pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dengan keteranga gh a ̂ ib ini sesuai dengan alasan saat mengajukan perceraian, meninjau alasan yang diajukan. Karena keterangan gh a ̂ ib hanya tidak diketahui keberadaannya, maka dari itu pertimbangan hakim ditinjau kembali pada alasan perceraian tersebut.
Dalam  kasus  lain  yang  dilakukan  oleh  Ahmad  Dahlan  dkk  (2022)  yang  berjudul “Perceraian  Gugat  Ghaib  dalam  Perspektif  Hukum  Islam”. 29 Dalam  perkara  tersebut
28 Muhammad Ali Nuryah and Hanifah, Wanita dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam, JSGA, Vol. 1 No. 2, 2019
29 Ahmad Dahlan, Perceraian Gugat Ghaib dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2022
Ahmad Dahlan dkk menganalisis perkara cerai gugat ghaib di Pengadilan Agama sumber Kelas  1  tahun  2021.  Pertimbangan  Hakim  yang  digunakan  dalam  perkara  tersebut menginterpretasikan  secara  sistematis  terhadap  sistem  perundang-undangan  dan  ijtihad yang  menggunakan  kitab  fiqih  Islam.  Menurut  Mazhab  Hambali  dan  Maliki  bahwa bolehnya seorang istri dalam mengajukan gugatan cerai harus dalam jangka waktu 4 tahun ketika suaminya sudah tidak diketahui keberadaannya atau ghaib

## Kesimpulan
Proses sidang cerai gugat gh a ̂ ib ini pada dasarnya untuk menjamin keselamatan dan memperjelas status hukum dari pihak yang ditinggalkan. Mengenai alasan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang gh a ̂ ib diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) KHI dijelaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut. Sedangkan yang terjadi dalam kasus ini yakni suami yang pergi dari tempat kediaman bersama belum sampai dua tahun dan istri mengajukan cerai gugat ke pengadilan. Penetapan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak harus selalu terikat dengan Undang-Undang agar dapat menemukan hukum baru. Hakim diberi  keleluasan  oleh  undang-undang  untuk  berdiskusi  dan  berijtihad  dengan  beberapa pertimbangan,  yakni  keadilan,  kemaslahatan,  dan  kemanfaatan  supaya  tidak  menyalahi aturan yang sudah ada sehingga menciptakan tertib hukum. Diketahui alasan hakim dalam memutus  perkara  cerai  gugat gh a ̂ ib sebelum  dua  tahun  sesuai  dengan  Undang-Undang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam,  karena  hakim  mengabulkan  perkara  tersebut dengan beberapa pertimbangan dan alasan yang cukup dijadikan bukti kuat sebagai alasan perceraian  agar  tetap  berlandaskan  pada  nilai-nilai  keadilan.  Yakni  hakim  dalam pertimbangannya menggunakan metode ijtihad dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI karena diketahui selain alasan suami gh a ̂ ib , terdapat  pula  unsur  perselisihan  sehingga  hakim  tetap  pada  pedomannya  untuk memutuskan perceraian. Maka dengan dikabulkannya perkara cerai gugat gh a ̂ ib walaupun belum  sampai  dua  tahun  dapat  memberikan  kepastian  status  hukum  bagi  pihak  yang ditinggalkan.

## Informasi Pendanaan

## Tidak ada

## Referensi
Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Islam . Jakarta: Akademika Pressindo. Ahmad  Mujahidin.  2014. Pembaharuan  Hukum  Acara  Peradilan  Agama .  Bogor:  Ghalia Indonesia.
Ahmad Rifaai. 2018. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif . Jakarta: Sinar Grafika.
Amir Syarifuddin. 2014a. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawina . Jakarta: Kencana. Amir Syarifuddin. 2014b. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana.
Anna Odrowaz Coates. 2015. “, Is Gender Neutrality A Post Human Phenomenon? The Concept of ‘Gender Neutral’ in Swedish Education.” Journal of Gender and Power 3(1): 268.
Bambang Sugeng. 2012. Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata . Jakarta: Prenadamedia Group. Bambang  Sunggono.  2012. Metode  Penelitian  Hukum .  12th  ed.  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Dwi  Utami.  2022.  “Pemanggilan  Melalui  Media  Massa  Terhadap  Tergugat  Yang  Tidak Diketahui  Keberadaannya  (Ghaib)  Di  Pengadilan  Agama.” Jurnal  Qisthosia:  Jurnal Syariah dan Hukum 3(2). Hilman  Hadikusuma.  2013. Hukum  Perkawinan  Indonesia  Menurut  Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama . Bandung: Mandar Maju.
M.  Asad  Imaduddin.  2021.  “Tinjauan  Hukum  Perceraian  Dimasa  Pandemi  Covid - 19.” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan 5(4): 1247. M. Quraish Shihab. 2007. Wawasan Al- Qur’an: Tafsir Maudu’i Atas Berbagai Persoalan Umat . Bandung: Mizan. Martiman Prodkohadmidjoyo. 2002. Hukum Perkawinan Indonesia . Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
Muhammad  Ali  Nuryah,  and  Hanifah.  2019.  “Wanita  Dan  Keadilan  Gender  Dalam Perspektif Islam.” JSGA 1(2).
Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiya, and Annalisa Yahanan. 2012. “Hukum Perceraian.” Jurnal Dinamika Hukum 12(2).
Nurhayati M. Hasan. 2018. “Putusan Hakim Atas Perceraian Salah Satu Pihak Gaib Dan Implikasinya Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama Limboto.” IAIN Gorontalo.
Rd.  Singgih  Hasanul  Baluqia,  and  Puti  Priyana.  2021.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap Peraka  Cerai  Gugat  Suami  Ghaib  Dan  Akibat  Hukumnya  Di  Pengadilan  Agama Karawang.” Jurnal Yustisia: Faculty of Law Universitas Wilalodra : 229. Rifqi Munadi. 2921. “Analisa Yuridis Akibat Hukum Perceraian Ghaib Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang- Undang Perkawinan.” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 1(2).
Robi’ah Alawiyah, and Wahyudin Darmalaksana. 2021. “Perceraian Akibat Dampak Covid - 19  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia.” Khazanah Hukum 3(2): 93.
Sayyid Sabiq. 2005. Fiqh Sunnah Jilid 2 . Beirut Libanon: Dar Al-Fikr. Sri Wahyuningsing. 2013. Metode Penelitian Studi Kasus . Bangkalan: UTM Press.
Udin  Latif,  and  Hendriyanti  Monika  Sari.  2021.  “Putusan  Verstek  Pengadilan  Agama Sorong  Terhadap  Perkara  Cerai  Gugat  Akibat  Ditinggal  Suami.” Muadalah:  Jurnal Hukum 1(1).
Uswatun Hasanah. 2018. “Proses Penyelesaian Cerai Ghaib Di Pengadilan Agama.” Jurnal
Keadilan 18(2): 11. Wahbah al-Zuhaili. 1997. Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh . 9th ed. Damaskus: Dar Al-Fikr.

## Biografi Singkat Penulis
Jelita  Marliana  Feoh,  S.H, merupakan  lulusan  Universitas  Nusa Cendana  Kupang,  NTT,  Indonesia.  Saat  ini  Jelita  menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.
Joy Daniel Ben-Asher Siagian, S.H, merupakan lulusan Universitas Kristen  Indonesia.  Saat  ini  Daniel  menempuh  Pendidikan  Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.
Victoria  Indry  Maladi  Herwanto,  S.H, merupakan  lulusan Universitas  Sam  Ratulangi  Manado.  Saat  ini  Victoria  menempuh Pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.
Zakaria  Falyafil,  S.H, merupakan  lulusan  Universitas  Islam Indonesia.  Saat  ini  Zakaria  menempuh  Pendidikan  Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga, Indonesia.