## ANALISIS RASIO  EFEKTIVITAS PAJAK PENERANGAN  JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG

## Nanda Hadidia *) Rismansyah **)

## ABSTRAK
Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, pembangunan  daerah  merupakan  bagian  penting  dari  pembangunan  nasional,  guna  memperlancar pembangunan daerah digunakan dana yang berasal dari penerimaan daerah,  yakni Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  yang  berasal  dari  sumber  ekonomi  asli  daerah.  Salah  satunya  pajak  daerah  yang merupakan  sumber  penerimaan  potensial,  khususnya  penerimaan  pajak  penerangan  jalan.  Pada penerimaan  pajak  penerangan  jalan  sering  terjadi  selisih  antara  target  dan  realisasi  penerimaan sehingga mengakibatkan penerimaan tidak efektif. Penerimaan yang tidak efektif dikarenakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan juga kurangnya sosialisasi dari  pemerintah  tentang  pajak  penerangan  jalan.  Oleh  karena  itu,  maka  Penulis  memilih  judul penelitian “Analisis Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota   Palembang ”.   Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis rasio efektivitas pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang.
Data yang amati merupakan data realisasi penerimaan pajak daerah, khususnya penerimaan pajak  penerangan  jalan  selama  tahun  2005  hingga  tahun  2011.  Analisis  data  yang    digunakan adalah   analisis   deskriptif   kuantitatif,   dengan   perhitungan   rasio efektivitas dan rasio kontribusi pajak penerangan jalan yang didasarkan pada realisasi penerimaan pajak penerangan jalan.
Hasil  pembahasan dapat  diketahui  bahwa penerimaan pajak penerangan  jalan sudah efektif sedangkan  kontribusi  penerimaan  pajak  penerangan  jalan  masih  rendah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  kota  Palembang,  artinya  kemampuan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak  di  Kota Palembang  masih  rendah.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  penulis  mengharapkan  pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.
Kata kunci :      Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli daerah (PAD)
1. Pendahuluan
1.1.    Latar Belakang Masalah Berdasarkan Undang-
Undang  RI  No.  32  Tahun  2004 pasal  157  tentang  Pemerintah Daerah,    sumber    pendapatan tetap    yang    digunakan    untuk membiayai  berbagai  kegiatan Daerah Otonomi terdiri dari:
1.    Pendapatan Asli Daerah
2.    Dana Perimbangan
3.   Lain-lain  Pendapatan  Yang Sah Sumber  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) merupakan semua  penerimaan  daerah  yang berasal  dari  sumber  ekonomi asli  daerah,  Pendapatan  Asli
Daerah terdiri dari:
1.   Pajak Daerah.
2.   Retribusi Daerah.
3.  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan. a.  Bagian laba atas penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  daerah (BUMD). b.  Bagian laba atas penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  negara (BUMN). c.  Bagian laba atas penyertaan  modal  pada perusahaan milik swasta. 4.   Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah.
a.  Hasil penjualan aset daerah.
b.   Penerimaan jasa giro.
c.  Penerimaan
bunga deposito.
d. Denda  atas  keterlambatan
*) Alumni FE Univ-PGRI Plg **) Dosen Tetap FE Univ-PGRI Plg
pelaksanaan pekerjaan . DISPENDA merupakan salah  satu  dinas  yang  ditunjuk pemerintah daerah yang bertugas mengatur dan mengelola  pendapatan  daerah. Salah  satu  pajak  daerah  yang dikelola DISPENDA adalah pajak  penerangan  jalan  yang merupakan pajak atas penggunaan  tenaga  listrik,  yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Dalam peningkatan keefektifan penerimaan  pajak  daerah  dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan
dengan  target      yang  ditetapkan berdasarkan      potensi  daerah tersebut.  Penerimaan      pajak penerangan jalan di Kota Palembang  yang  dapat  dilihat pada tabel 1.1.

## Tabel  1.1
Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2005 s/d 2011 Tahun Penerimaan Pajak Daerah (Pajak Penerangan Jalan) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD 2005 20.561.800.016 86.100.105.448 23,9% 2006 24.844.879.752 97.202.850.978 25,5% 2007 26.896.727.353 142.128.319.304 18,9% 2008 37.927.161.830 171.383.551.551 22,1% 2009 47.226.315.254 170.540.649.161 27,7% 2010 58.035.666.496 255.193.654.243 22,7% 2011 71.234.930.247 372.978.041.916 19,1% TOTAL 286.727.480.948 1.265.527.172.592 22,8% Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011 Berdasarkan  data  pada tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Penerangan  Jalan  merupakan pajak  yang  memiliki  kontribusi terhadap  pajak  daerah  karena setiap tahunnya mengalami naik-turun,  penerimaan  pajak penerangan jalan memiliki
kontribusi  yang  tidak  terlalu besar terhadap penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) kota Palembang. Rata-rata kontribusi  Pajak Penerangan
Jalan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  selama  kurun waktu tujuh tahun sebesar 22,8%,  angkat  tersebut  masih bisa ditingkatkan guna
menunjang pembangunan di
Kota Palembang. Pengembangan  potensi  pajak penerangan jalan di Kota
Palembang  masih  terbuka  lebar terlihat dari penerimaan
pajaknya  yang  terjadi  selama  7 (tujuh) tahun terakhir  yaitu tahun  2005  s/d  2011  yang ditetapkan  pemerintah  daerah. Dalam realisasi penerimaan Pajak  Penerangan  Jalan  di  kota Palembang  tentunya  terdapat permasalahan- permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas penerimaan pajak penerangan  jalan  antara  lain adalah masih kurangnya kesadaran  wajib  pajak  untuk
memenuhi  kewajibannya    tepat waktu, dan    juga masih
kurangnya sosialisasi mengenai    pajak  penerangan jalan  sehingga  masyarakat  tidak mengetahui  arti  penting  dari pajak  penerangan  jalan,  yang berakibat pada penurunan penerimaan  pajak  penerangan jalan  yang  diikuti  pula  dengan penurunan  kontribusi  terhadap pajak  daerah  dan  pendapatan asli  daerah  (PAD).  Berdasarkan uraian  diatas  penulis  tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak penerangan jalan,  salah  satu  pajak  daerah yang diharapkan dapat memberikan  andil  yang  besar dalam  peningkatan  Pendapatan
Asli  Daerah  sehingga  dapat mensukseskan pembangunan daerah.  Maka  dalam  penelitian ini  mengambil  judul “ Analisis Rasio Efektifitas Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Palemban g”.
1.2.  Pembatasan

## Lingkup Masalah
Dalam  penelitian  ini,  agar permasalahan  dalam  penelitian tidak  melebar  maka  penulis hanya  membatasi  pada  rasio efektifitas  dan  kontribusi  pajak penerangan jalan terhadap pendapatan  asli  daerah  kota Palembang  periode  tahun  2005 s/d 2011.
1.3.    Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar
belakang  di  atas  maka  dibuat perumusan masalah yaitu Bagaimana Rasio efektifitas
Penerimaan  Pajak  Penerangan
Jalan Terhadap Pendapatan Asli
Daerah Kota Palembang ?

## 1.4.   Tujuan Penelitian
Tujuan    dari    penelitian ini    adalah    untuk    mengetahui keefektifan    penerimaan  pajak penerangan jalan di kota Palembang  sebagai  informasi untuk  memberikan  rekomendasi atas  upaya-upaya  optimalisasi penerimaan  pajak  penerangan jalan  terhadap  pendapatan  asli daerah kota Palembang.

## 1.5.    Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian  ini  adalah  sebagai berikut : a.  Bagi Peneliti Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan  wawasan    peneliti tentang  Pajak    Daerah, khususnya Pajak Penerangan    Jalan,  serta dapat  memberi  informasi tentang Pajak Penerangan  Jalan  yang ada di Kota Palembang. c.   Bagi Pembuat Kebijakan Penelitian  ini  diharapkan dapat  membantu  dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan penerimaan  asli  daerah melalui Pajak Penerangan Jalan. d.   Bagi Almamater Sebagai bahan perbandingan dari penelitian  yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan  bagi  peneliti  yang akan melakukan
penelitian yang sejenis.
2. Landasan Teori
2.1 Pajak
2.1.1    Pengertian Pajak Menurut  Soemitro  dalam
Purwono  (2010:7),  pajak  adalah iuran  rakyat  kepada  kepada  kas Negara  berdasarkan  undang- undang  (yang  tidak  dipaksakan) dengan  tidak  mendapat    jasa- jasa  timbale  pengeluara(kontra- prestasi)   yang  langsung  dapat ditunjukkan  dan  yang  digunakan untuk  membayar  pengeluaran umum.
Sedangkan menurut Andriani dalam Waluyo (2003:4) Pajak adalah iuran kepada
Negara  (yang  dapat  dipaksakan) yang  terutang  oleh  yang      wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan,      dengan tidak  mendapat  prestasi-kembali, yang  langsung  dapat  ditunjuk, dan  yang  gunanya  adalah  untuk membiayai
pengeluaran-
pengeluaran  umum  berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan
pemerintahan. Pengertian  pajak  dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun  2007  tentang  perubahan ketiga atas Undang-undang nomor  6  Tahun  1983  tentang Ketentuan  Umum  Dan  Tata Cara Perpajakan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun  2007  dalam  Purwono (2010:7)  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang oleh  orang  pribadi  atau  badan yang bersifat memaksa berdasarkan  undang-  undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan  secara  langsung  dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

## 2.2       Pajak Daerah
2.2.1    Pengertian pajak Daerah
Menurut Marihot (2005:10)
menyatakan bahwa:
Pajak  daerah  adalah  iuran  wajib yang  dilakukan  oleh  daerah  oleh orang  pribadi  atau  badan  tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,  yang  digunakan  untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-
undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  perubahan  atas  UU Nomor  18  Tahun  1997  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah,  yang  dimaksud  dengan Pajak  Daerah  adalah  Iuran wajib  yang  dilakukan  oleh  orang pribadi dan badan kepada daerah  tanpa  imbalan  langsung yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  yang  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
2.2.2  Jenis-Jenis Pajak Daerah
Sesuai  dengan  Undang- undang  (UU)  Nomor  34  Tahun 2000  tentang  perubahan  UU Nomor  18  Tahun  1997  tentang Pajak  dan  Retribusi  Daerah. Jenis-jenis  pendapatan  pajak dibagi menjadi:
a.  Pajak  Provinsi,  yang  terdiri dari:      Pajak  kendaraan bermotor,  Bea  balik  nama
kendaraan  bermotor,  Pajak baha bakar
kendaraan bermotor, Pajak kendaraan di
atas  air,  Pajak  air  di  bawah tanah,  Pajak air permukaan. b.  Pajak  Kabupaten/Kota,  terdiri
dari: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak pengambilan  bahan  galian golongan,  Pajak parkir. 2.3      Pajak Penerangan Jalan 2.3.1  Definisi Pajak Penerangan Jalan Menurut Marihot (2008:349)  Pajak  Penerangan Jalan  (PPJ)  adalah  pajak  atas penggunaan tenaga listrik, dengan  ketentuan  bahwa  di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah  daerah.  Penerangan Jalan adalah penggunaan
tenaga  listrik  untuk  menerangi jalan  umum   yang  rekeningnya dibayar  oleh  pemerintah  daerah.
Pengenaan  PPJ  tidak  mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia.  Hal  ini  berkaitan dengan kewenganan yang diberikan  kepada  pemerintah kabupaten atau kota untuk menengenakan atau tidak mengenakan  suatu  jenis  pajak kabupaten/kota. Untuk dapat dipungut  pada  suatu  daerah kabupaten  atau  kota    maka pemerintah    daerah    harus terlebih    dahulu    menerbitkan peraturan    daerah  tentang  pajak penerangan  jalan  yang  akan menjadi landasan hukum operasional  dalam  pelaksanaan pengenaan dan pemungutan
PPJ  di  daerah  kabupaten  atau kota yang bersangkutan.
2.3.2   Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Menurut Marihot (2008:350)  Pemungutan  PPJ  di Indonesia  saat  ini  didasarkan pada  dasar  hukum  yang  jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi  oleh  masyarakat  dan pihak yang terkait. a.   Undang-undang  Nomor  34 Tahun 2000 yang merupakan  perubahan  atas Undang-  undang  Nomor  18 Tahun  1997  Tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
b.    Peraturan  Pemerintah  Nomor
65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah
c.    Peraturan  daerah  kabupaten/ kota  yang  mengatur  tentang Pajak Penerangan Jalan.
d.  Keputasan Bupati/walikota yang mengatur tentang
Pajak Penerangan Jalan Sebagai  aturan  pelaksanaan Peraturan  daerah  tentang Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten/kota.
2.3.3  Objek  Pajak  Penerangan Jalan
a.  Objek  Pajak  Penerangan Jalan
Berdasarkan Perda
No.15  Tahun  2010  tentang Pajak  Penerangan  Jalan, Objek pajak penerangan jalan  adalah  penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri  dan  diperoleh  dari sumber  lain.  Listrik  yang dihasilkan  meliputi  seluruuh pembangkit tenaga listrik.

## b.   Bukan Objek Penerangan Jalan
Pada PPJ, tidak semua penggunaan  tenaga  listrik dikenakan pajak. Berdasarkan  Perda  No.15 Tahun  2010  tentang  Pajak Penerangan  Jalan    yang tidak  termasuk  objek  Pajak Penerangan Jalan, adalah: 1.  Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 2.  Penggunaan tenaga listrik    pada    tempat- tempat yang digunakan oleh kedutaan,  konsulat,  dan Perwakilan Asing dengan asas timbal balik. 3.  Penggunaan tenaga listrik    yang    dihasilkan sendiri dengan kapasitas  tertentu  yang tidak  memerlukan  izin dari instansi teknis terkait.

## 2.3.4  Subjek  Pajak  dan  Wajib Pajak Penerangan Jalan
Menurut    Marihot    (2008:
351), Subjek Pajak Penerangan    Jalan    adalah orang  pribadi  atau  badan  yang dapat menggunakan tenaga listrik.  Secara  sederhana  subjek pajak  adalah  konsumen  yang menikmati dan
membayar pelayanan  yang  diberikan  oleh pengusaha  penerangan  jalan. Wajib  Pajak  Penerangan  Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.  Dalam  hal  ini  berarti subjek  pajak  sama  dengan
wajib  pajak,  atau  dengan  kata lain  orang  atau  badan  yang menggunakan tenaga listrik merupakan  subjek  pajak  yang ditetapkan  menjadi  wajib  pajak. Jika  tenaga  listrik  disediakan oleh  PLN,  pemungutan  pajak penerangan jalan dilakukan oleh PLN,  sedangkan  tenaga  lisrik yang  disediakan  oleh  sumber lain,  Wajib  Pajak  Penerangan Jalan  adalah  penyedia  tenaga listrik.  Ketentuan  lebih    lanjut mengenai  pemungutan    Pajak
Penerangan Jalan diatur dengan    keputusan    Mentri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Untuk mengatur lebih lanjut tentang Pajak Penerangan Jalan,  Menteri  Dalam  Negeri telah  mengeluarkan  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 10  Tahun  2002  tanggal 30 April 2002  tentang  pemugutan  Pajak Penerangan  Jalan.  Keputusan ini dikhususkan untuk pemungutan PPJ atas pengguanaan tenaga listrik yang disediakan  oleh  PLN  sedangkan pemungutan PPJ atas penggunaan  tenaga  listrik  yang bersumber  bukan  dari  PLN diserahkan  sepenuhnya  pada ketentuan Peraturan Daerah Kota  Palembang  dalam  perda No.15  Tahun  2010  tentang Pajak Penerangan Jalan
2.3.5  Dasar  Pengenaan,  Tarif dan  Cara  Perhitungan
Pajak Penerangan jalan
1.  Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Menurut Marihot
(2008:353)  dasar  pengenaan Pajak  Penerangan  Jalan  adalah nilai  jual  tenaga  listrik  (NJTL).
NJTL ditetapkan dengan ketentuaan sebagai berikut: a.   Jika    tenaga    listrik    berasal dari PLN dengan pembayaran,    Nilai    Jual Tenaga    Listrik    adalah jumlah    tagihan    biaya beban    ditambah    dengan biaya  pemakaian  kwh  yang ditetapkan  dalam  rekening listrik.
b.   Jika   tenaga   listrik   berasal dari    bukan    PLN    dengan tidak    dipungut  bayaran,
NJTL    dihitung    berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran  penggunaan  listrik, dan  harga  satuan  listrik yang berlaku diwilayah daerah  yang  bersangkutan. Harga satuan listrik ditetapkan oleh bupati/walikota dengan berpedoman pada harga satuan  listrik  yang  berlaku untuk PLN.
c.  Khusus    untuk    kegiatan industri, pertambangan minyak    bumi    dan    gas alam, NJTL ditetapkan sebesar  30%.  Ketentuan  ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang  pada  akhirnya  akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran  atas jenis pajak ini dilakukan dari  bagi   hasil penerimaan    negara    dari sektor
pertambangan minyak bumi dan gas alam.
Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan:
a.   Besarnya  tagihan  biaya
penggunaan  listrik  bila tenaga  listriknya  berasal dari  PLN  dan  bukan
PLN. b.  Totalitas kapasitas tersedia, penggunaan listrik  dan  harga  satuan yang berlaku apabila tenaga  listriknya  berasal dari bukan PLN.
c.   Dalam  hal  tenaga  listrik berasal  dari  PLN  dan bukan PLN, harga satuan  listrik  ditetapkan sama  dengan  tarif  dasar listrik (TDL) yang berlaku bagi PLN.
2.   Tarif Pajak Penerangan Jalan Menurut Marihot (2008:354) tarif Pajak Penerangan  Jalan  ditetap  paling tinggi  sebesar  sepuluh  persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah,  dalam  hal  ini  yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Palembang. Berdasarkan  Peraturan  Daerah Kota  Palembang  No.  15  Tahun
2010  tentang  Pajak  Penerangan Jalan,  tarif  pajak  penerangan jalan adalah sebagai berikut:
a.  Untuk keperluan pelayanan :
-  Golongan sosial murni sebesar 5%.
-   Golongan  sosial  komersil sebesar %.
b.   Untuk  keperluan  pelayanan rumah tangga
-  Rumah  tangga  1  A  (450 VA  dan  900  VA)  sebesar 5%.
-   Rumah  tangga  1  B  (1300 VA) sebesar 6%.
-  Rumah tangga 2 (2200 VA s/d 6600 VA) sebesar 8%
-   Rumah  tangga  3  (>6600 VA) sebesar 10%.
c.  Untuk keperluan bisnis
sebesar 10%.
d.  Penggunaan    tenaga    listrik dari    sumber    lain    oleh industri,
pertambangan minyak  bumi  dan  gas  alam, tarif  Pajak  Penerangan  Jalan ditetapkan sebesar 3%.
e.  Penggunaan  tenaga  listrik yang  dihasilkan  sendiri,  tarif pajak sebesar 1,5%.
4. Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Menurut Marihot (2008:355) Besarnya pokok Pajak  Penerangan  Jalan  yang terutang      dihitung      dengan dasar      pengenaan      pajak. Secara      umum  perhitungan Pajak  Penerangan  Jalan  adalah sesuai dengan rumus berikut:
𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik 𝑥100% Jika  Pajak  Penerangan  Jalan dipungut  oleh  PLN,  besarnya pokok  pajak  terutang  dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik  yang  dibayarkan  oleh pelanggan PLN. Umumnya dalam  rekening  listrik  sudah tercantum  perhitungan  besarnya Pajak    Penerangan    Jalan    yang harus    dibayar    berdasarkan jumlah    pemakaian  listrik  dan biaya langganan yang digunakan oleh PLN (jumlah yang
tercantum dalam rekening listrik).
2.3.6  Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak, dan Wilayah Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Menurut Marihot (2008:355) pada Pajak
Penerangan  Jalan,  masa  pajak
merupakan jangka waktu lamanya  sama  dengan  satu bulan  takwim  atau  jangka  waktu lain  yang  ditetapkan  dengan keputusan bupati/walikota.
Dalam  pengertian  masa    pajak bagian    dari    bulan    dihitung satu    bulan    penuh.selain    masa pajak, dalam PPJ juga ditentukan  tahun  pajak,  yaitu jangka  waktu  lamanya  satu tahun  takwim,  kecuali  wajib pajak  menggunakan  tahun  buku yang  tidak  sama  dengan  tahun takwim.Pajak yang terutang merupakan  Pajak  Penerangan Jalan  yang  harus  dibayar  oleh wajiib  pajak  pada  suatu  saat, dalam  masa  pajak,  atau  dalam tahun  pajak  menurut  ketentuan peraturan  daerah  tentang  PPJ yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota  setempat.  Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan  sejak  diterbitkannya Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah (SKPD) Pajak Penerangan Jalan oleh  bupati/walikota.  Hal  ini terkait dengan kewenangan pemerintah  kabupaten/kota  yang hanya terbatas atas setiap penggunaan  tenaga  listrik  (baik berasal  dari  PLN  maupun  bukan dari  PLN)  yang  berlokasi  dan terdaftar  dalam  lingkup  wilayah administrasinya.

## 2.3.7  Cara  Pemungutan  Pajak Penerangan Jalan
Praktik  pemungutan  pajak penerangan
jalan dapat dilakukan  dengan  cara  bekerja sama  dengan  PLN  dan  atau instansi  lain  yang  ditunjuk  oleh bupati/walikota. Tata cara pemungutan  pajak  penerangan jalan  ditetapkan  lebih  lanjut  oleh
kepala daerah.
Sistem pemungutan pajak penerangan jalan ada dua macam, yaitu: 1.  Tenaga listrik yang disediakan PLN Sistem pemungutannya adalah Withholding Assessment, yaitu  pengenaan  pajak  yang dipungut oleh pemungut pajak. 2.    Tenaga listrik yang disediakan  oleh  Bukan  PLN Sistem pemungutannya adalah    Official    Assessment, yaitu pengenaan pajak yang      dibayarkan      oleh wajib      pajak      setelah terlebih      dahulu  ditetapkan oleh  kepala  daerah  atau pejabat yang ditunjuk.

## 2.4   Pendapatan  Asli  Daerah
(PAD)
2.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah  dari  sektor  pajak  daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan  Asli  Daerah  yang sah. Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah dilarang: a.  Menetapkan Peraturan Daerah     tentang     pendapatan yang  menyebabkan  ekonomi biaya tinggi, dan b.   Menetapkan Peraturan Daerah    tentang    pendapatan yang memperlambat mobabilitas    penduduk,    lalu lintas    barang  dan    jasa  antar daerah,
dan kegiatan eksport/import.

## 2.5       Rasio Efektivitas
Menurut  Halim  (2007:234) Rasio  efektifitas  menggambarkan kemampuan  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan  PAD  yang direncanakan
dibandingkan
dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam    menjalankan    tugas dikategorikan    efektif    apabila rasio  yang  dicapai  mencapai minimal  sebesar  satu  atau  100 persen,  dimana  realisasi  sama dengan target yang telah ditentukan.
Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat  dikatakan  tidak  efektif.
Selama  ini  belum  ada  ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja ( judgement ). Tingkat efektivitas  dapat  digolongkan  ke dalam beberapa kategori, yaitu:
1.    Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif. 2.    Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3.   Hasil perbandingan tingkat pencapaian  dibawah 100% berati tidak efektif.
2.6       Rasio Kontribusi Untuk mengetahui seberapa  besar  kontribusi  yang dapat disumbangkan dari penerimaan  Pajak  Penerangan Jalan terhadap penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  di  kota Palembang,    maka    rumus    yang digunakan    dalam    menghitung Rasio    Kontribusi  penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap
PAD adalah:
Dengan  analisis  ini  dapat mengetahui    seberapa    besar kontribusi    penerimaan  pajak penerangan jalan terhadap pendapatan  asli  daerah  (PAD)  di kota Palembang. 3.   Prosedur Penelitian 3.1  Definisi Operasional Variabel Menurut Sugiyono (2009:58)  Variabel  penelitian adalah  segala  sesuatu    yang berbentuk apa saja yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari sehingga memperoleh  informasi  tentang hal  tersebut,  kemudian  ditarik kesimpulan. Tabel 3.1 Definisi operasional variabel Variabel Definisi Indikator Pajak Penerangan Jalan Pajak  Penerangan  Jalan  (PPJ) adalah  pajak  atas  penggunaan tenaga  listrik,  dengan  ketentuan bahwa    di    wilayah    daerah tersebut tersedia penerangan jalan,  yang  rekeningnya  dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan adalah penggunaan  tenaga  listrik  untuk menerangi  jalan  umum  dari  PLN maupun Non PLN (Marihot, 2008:349) Target    dan    realisasi penerimaan pajak penerangan  jalan  yaitu periode tahun 2005 s/d 2011 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan    Asli Daerah (PAD),    yaitu  pendapatan  yang diperoleh  daerah  dan  dipungut berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-  undangan  (Marihot, 2008:15). Total    dari    Realisasi Penerimaan PAD yaitu pada     periode     tahun 2005 s/d 2011

## 3.2       Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2009:115) Populasi adalah wilayah  generalisasi  yang  terdiri atas:
objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.      Populasi  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah seluruh penerimaan pajak  daerah  serta  penerimaan
pendapatan asli daerah (PAD) di Dinas Pendapatan
Daerah (DISPENDA)  Kota  Palembang. Sampel  adalah  bagian  dari jumlah  dan  karakteristik  yang dimiliki  oleh  populasi  tersebut. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dri populasi,  untuk  sampel  yang diambil  dari  populasi  harus betul-betul representatif
(mewakili). Sampel yang digunakan peneliti dalam
penelitian  ini  adalah  target  dan realisasi penerimaan pajak
penerangan  jalan  periode  tahun 2005 s/d 2011.
3.3       Objek Penelitian Penelitian dilakukan pada  Dinas  Pendapatan  Daerah Kota Palembang di Jalan
Merdeka  No.  21  Kecamatan  Ilir
Barat.
3.4       Metodelogi Penelitian Metode penelitian merupakan  suatu  cara  penulis dalam menganalisis data. Menurut Sugiyono (2009:5)
menyatakan bahwa: Secara umum  Metode  Penelitian  dapat diartikan  sebagai  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  yang valid dengan tujuan dapat ditemukan,  dikembangkan,  dan dibuktikan,  suatu  pengetahuan tertentu sehingga
pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami,  memecahkan,
dan mengantisipasi masalah.

## 3.5    Teknik Pengumpulan Data
Menurut
Sugiyono (2009:401) Teknik Pengumpulan Data  merupakan  langkah  yang paling  utama  dalam  penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian  adalah  mendapatkan data. Dalam  pengumpulan  data yang diperlukan, penulis menggunakan  beberapa  cara atau  metode.  Metode yang digunakan  dalam  pengumpulan data yaitu:
a.   Studi Pustaka digunakan sebagai  landasan  teori  yang akan digunakan    dalam menganalisis  kasus.  Dasar-
dasar studi pustaka diperoleh dari  buku,  literatur-  literatur
maupun  tulisan-tulisan  yang berhubungan dengan penelitian ini. b.   Dokumen merupakan rekaman  kejadian  masa  lalu yang  ditulis  atau  dicetak, dapat berupa catatan
anecdotal,  surat,  buku  hari dan  dokumen  ataupun  arsip yang telah tersimpan.
3.6   Teknik Analisis Data Analisis data yang digunakan  pada  penelitian  ini adalah analisis deskriptif
kuantitatif  berupa  analisis  pajak penerangan  jalan  dan  analisis untuk menghitung rasio
efektifitas  pemungutan    pajak penerangan jalan yang dilakukan    oleh  Dispenda  Kota Palembang.Teknik yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah Analisis Deskriptif dengan  pendekatan  Kuantitatif. Menurut Sugiyono (2009:13)
menyatakan bahwa Metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan  sebagai  metode  yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan  untuk meneliti  pada  populasi  atau sampel tertentu.
Alat    analisis    yang digunakan    dalam    penelitian ini    adalah    Analisis    Rasio Efektifitas dan Analisis Kontribusi. a.    Rasio Efektifitas Menurut Halim (2007:234) Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan  pemda  dalam merealisasikan  PAD  yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah.
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100% Apabila rasio efektifitas yang dicapai mencapai minimal sebesar 100 persen  atau  semakin  tinggi rasio efektifitas, maka kemampuan  daerah  pun semakin baik.
b.   Rasio Kontribusi Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang  dapat  disumbangkan dari penerimaan Pajak Penerangan  Jalan  terhadap penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  di    kota    Palembang, maka rumus yang digunakan dalam menghitung    Rasio  Kontribusi penerimaan Pajak Rasio Kontribus = Realisasi Penerimaan PPJ Realisasi Peneriamaan PAD x 100% 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 4.1  Hasil Penelitian Laporan Realisasi
penerimaan  merupakan  hasil penggabungan  dari  keseluruhan penerimaan   yang   masuk   kas daerah. Komponen penerimaan      tersebut      meliputi pendapatan  asli  daerah  (PAD), Dana perimbangan,
dan pendapatan lain yang sah. Didalam Laporan Realisasi penerimaan, terdapat tiga komponen  utama  yaitu  Target Realisasi ,Realisasi Penerimaan, dan Total Penerimaan PAD. Target Realisasi merupakan  rencana  awal  yang dibuat pemerintah dalam merealisasikan penerimaan
daerah.  Realisasi  Penerimaan merupakan  hasil  penerimaan dari  pemungutan  pendapatan Asli  daerah  (PAD).  Tabel  4.1 dibawah  merupakan  gambaran realisasi penerimaan pajak daerah  kota  palembang  dari tahun 2005 s/d 2011. Tabel 4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2005 s/d 2011 Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011. Pajak Daerah Tahun 2005 Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 1.   Pajak Hotel 4.126.245.223 4.535.807.247 4.954.301.974 6.826.069.168  10.353.748.458  14.094.700.545  18.596.699.903 2.   Pajak Restoran 7.292.356.990 8.693.872.955  10.762.760.474  14.044.103.898  16.095.416.841  19.226.002.354  24.303.405.188 3.   Pajak Hiburan 1.553.294.553 1.793.524.705 2.624.997.097 3.748.434.290 4.366.158.504 5.113.107.739 5.967.245.597 4.   Pajak Reklame 3.003.065.464 3.628.407.134 4.121.043.626 4.138.404.435 4.225.282.834 4.603.540.213 7.937.771.136 5.   Pajak Penerangan Jalan 20.561.800.016  24.844.879.752  26.896.727.353  37.927.161.830  47.226.315.254  58.035.666.496  71.234.930.247 6.   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 550.611.336 507.830.032 732.704.132 923.565.060 540.113.195 600.411.497 858.954.037 7.   Pajak Parkir 775.328.560 1.053.027.000 1.394.332.950 1.714.854.098 1.889.528.090 2.373.884.593 3.816.026.337 8.   Pajak Air Bawah Tanah - - - - - - 6.651.000 9.   Pajak Sarang Burung Walet - - - - - - 78.530.000 10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - - - - - - 74.964.134.964
Pajak  Penerangan  Jalan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memiliki penerimaan tertinggi dibandingkan  pajak-pajak  daerah
lainnya.  Pajak  penerangan  jalan setiap  setiap  tahunnya  selalu mengalami  peningkatan  seperti yang  ditunjukkan  pada  tabel  4.1 diatas.
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di  Kota Palembang Tahun 2005 s/d 2011 Tahun Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2005 Rp.      26.000.000.000,00 Rp.       20.561.800.016,00 Rp       86.100.105.448,21 2006 Rp.      22.500.000.000,00 Rp.       24.844.879.752,00 Rp       97.202.850.978,37 2007 Rp.      28.000.000.000,00 Rp.       26.896.727.353,33 Rp     142.128.319.304,47 2008 Rp.      40.000.000.000,00 Rp.       37.927.161.830,00 Rp     171.383.551.551,77 2009 Rp.      53.985.932.360,00 Rp.       47.226.315.254,00 Rp     170.540.649.161,73 2010 Rp.      53.400.000.000,00 Rp.       58.035.666.496,00 Rp     255.193.654.243,66 2011 Rp.      64.710.850.890,00 Rp.       71.234.930.247,00 Rp     372.978.041.916,91
Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011,
4.2      Pembahasan 4.2.1  Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Pada tabel 4.1 terlihat ada sepuluh jenis realisasi penerimaan pajak daerah,
diantaranya  adalah  pajak  hotel, pajak  restoran,  pajak  hiburan,
pajak reklame, pajak penerangan  jalan,  pajak  mineral bukan  logam  dan  batuan,  pajak parkir,  pajak  air  bawah  tanah, pajak  sarang  burung  walet,  dan bea  perolehan  hak  atas  tanah dan  bangunan.  Diantara  jenis pajak  tersebut  ada  tiga  jenis pajak  daerah  yang  memiliki penerimaan  yang  besar  dengan total penerimaannya selama
tujuh tahun yaitu: Pajak Penerangan  Jalan  dengan    total penerimaan    sebesar    Rp. 286.727.480.948, kemudian
Pajak    Restoran  dengan    total sebesar    Rp.    100.417.918.740 dan    Pajak    Hotel    sebesar Rp.63.487.599.51844. sedangkan  jenis  pajak  yang penerimaannya paling kecil
adalah  pajak  mineral  bukan logam  dan  batuan,  dengan  total penerimaannya  selama  tujuh tahun hanya sebesar Rp.
4.714.189.288. serta
berdasarkan  peraturan  daerah kota  palembang  tahun  2010 terdapat  adanya  penambahan tiga  jenis  pajak    daerah  kota palembang  untuk  tahun  2011 yaitu  Pajak  Air  Bawah  Tanah dengan  realisasi  penerimaan sebesar  Rp.  6.651.000,  dan Pajak  Sarang  Burung  Walet dengan penerimaan sebesar Rp. 78.530.000, serta Bea Perolehan Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan dengan penerimaan sebesar Rp.74.964.134.964.
Dari tabel 4.1 terlihat jelas bahwa  Pajak  Penerangan  Jalan merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi dibandingkan pajak-pajak lainnya, maka pajak penerangan jalan dapat
dikategorikan sebagai  pajak  daerah  yang memiliki penerimaan yang efektif dan produktif.
4.2.2  Perhitungan Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Menurut Halim (2007:234)    Rasio    Efektifitas menggambarkan    kemampuan pemda  dalam  merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang  ditetapkan  berdasarkan potensi daerah.
Kemampuan
daerah dalam    menjalankan    tugas dikategorikan    efektif    apabila rasio  yang  dicapai  mencapai minimal  sebesar  satu  atau  100 persen,  dimana  realisasi  sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar  minimal  keberhasilan dapat  dikatakan  tidak  efektif. Selama  ini  belum  ada  ukuran baku mengenai kategori efektifitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan  saja  ( judgement ). Tingkat efektivitas dapat digolongkan  ke  dalam  beberapa
kategori, yaitu:
1.  Hasil  perbandingan  tingkat pencapaian diatas 100%
berarti sangat efektif.
2.  Hasil  perbandingan  tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3.  Hasil  perbandingan  tingkat pencapaian  dibawah  100% berati tidak efektif.
Meurut  Halim  (2002:123) Rasio kontribusi ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen  dalam    Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan  Asli  Dearah  (PAD)
setiap tahunnya dalam
persentase,  dapat  dihitung  dari realisasi  jumlah  pajak  daerah atau retribusi
daerah dibandingkan dengan jumlah PAD pada tahun anggaran. Dari semua hasil perhitungan  rasio  efektifitas  dan kontribusi Pajak Penerangan
Jalan  yang  diperoleh  dari  tahun 2005 s/d 2011 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut. Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang
Tahun 2005 s/d 2011 Tahun Rasio Efektivitas Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Efektivitas Pajak
Penerangan Jalan Kriteri a Efektivita s 2005 79,08% Tidak Efektif 23,88 % 2006 110,42% Sangat Efektif 25,56 % 2007 96,06% Tidak Efektif 18,92 % 2008 94,93% Tidak Efektif 22,13 % 2009 87,84% Tidak Efektif 27,69 % 2010 108,68% Sangat Efektif 22,74 % 2011 110,08% Sangat Efektif 19,10 %
Sumber: Dispenda Kota Palembang, data diolah 2011.
Rasio efektifitas merupakan  perbandingan  antara realisasi penerimaan pajak penerangan  jalan  dengan  target penerimaan  pajak  penerangan jalan yang ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah. Pada  tabel  4.3  terlihat  bahwa Rasio  efektivitas  Pada  tahun
2005  adalah  sebesar  79,08%.
Terjadi peningkatan sebesar 31,34%  pada  tahun  2006  yakni sebesar  110,42%.  sedangkan pada tahun 2007 terjadi penurunan sebesar 14,36% menjadi  96,06%.  Pada  tahun 2008 terjadi penurunan sebesar      01,13%      menjadi 94,93%.      Untuk      tahun      2009
terjadi  penurunan  lagi  sebesar 07,09% sehingga efektifitas pajak  penerangan  jalan  menjadi 87,84%,  hal  ini  terjadi  karena realisasi penerimaan pajak penerangan jalan tidak mencapai target yang  ditetapkan  oleh DISPENDA.  Akan  tetapi  pada tahun  2010  terjadi  peningkatan sebesar  20,84%  yakni  108,68%. Dan  pada  tahun  2011  rasio efektivitas pajak penerangan jalan  adalah  sebesar  110,08%, pada tahun ini terjadi peningkatan rasio efektivitas sebesar 01,40% dari tahun sebelumnya. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah    (PAD)    di    Kota Palembang    dari    tahun    2005 s/d    2011    menunjukkan  bahwa jumlah penerimaan pajak penerangan jalan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi,
kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan,  terlihat  bahwa  dari hasil    perhitungan    kontribusi
dari  tahun  2005  s/d  2011 bervariasi.  Terlihat  Pada  tabel 4.3  bahwa  pada  tahun  2005 kontribusi pajak penerangan jalan  sebesar  23,88%,  tahun 2006 kontribusi pajak penerangan  jalan  naik  sebesar 25,56%,  dan  tahun  2007  turun menjadi 18,92% sedangkan tahun  2008  naik  lagi  sebesar 22,13% dan tahun 2009
kontribusi pajak penerangan jalan naik sebesar 27,69% kemudian pada 2010 mengalami penurunan sebesar 22,71%,
sedangkan  pada  tahun  2011 kontribusi pajak penerangan jalan turun 19,10%. Rasio    efektivitas    yang dicapai   oleh   dinas   pendapatan daerah kota Palembang
menunjukkan bahwa realisasi penerimaan  pajak  penerangan jalan  sudah  mendekati  target penerimaan  pajak  penerangan jalan    yang  diharapkan  sehingga diharapkan  selisih  antara  target dan realisasi semakin kecil bahkan  melebihi  target  yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah  di  tahun  2011  yaitu sebesar  110,08%,  pertumbuhan rasio  efektivitas  yang  semakin tinggi menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan efektif. Akan tetapi kontribusi pajak penerangan jalan di  tahun  2011  hanya  19,10% yang  mengalami  penurunan  dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan  oleh  semua  pajak daerah  mengalami  peningkatan target realisasinya serta berdasarkan  perda  tahun  2010 kota  palembang,  Bea  Perolehan Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan (BPHTB),  Pajak Air bawah tanah, dan  Pajak  Sarang  burung  Walet sekarang  masuk  kelompok  pajak
daerah yang otomatis menambah pendapatan asli daerah.
Menurut Marihot (2008:349)  Pajak  Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan  tenaga  listrik  yang digunakan  untuk  penerangan jalan,  yang  rekeningnya  dibayar oleh  pemerintah  daerah.  Pajak
Penerangan  Jalan  merupakan salah  satu  penerimaan  pajak daerah yang memiliki kontribusi  terhadap  pendapatan asli  daerah  yang  dikelola  Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Dari kajian terdahulu dengan  judul  Analisis  Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak    Penerangan    Jalan    di Kabupaten  Garut  (2010).  Hasil penelitian    menunjukkan  bahwa potensi
penerimaan pajak penerangan  jalan  di  Kabupaten Garut  belum  tercapai  secara optimal. Golongan rumah tangga memiliki potensi penerimaan Pajak  Penerangan  Jalan  paling besar. Efektivitas Pajak Penerangan  Jalan  menunjukkan bahwa pemungutan dan pengelolaan  Pajak  Penerangan
Jalan  belum  efektif.  Daya  Pajak ( Tax  Effort )  menunjukkan  masih rendahnya daya pajak.
Berdasarkan hasil
penelitian, penulis memiliki gambaran  dari  Rasio  Efektivitas Pajak    Penerangan    Jalan Terhadap    Pendapatan    Asli Daerah (PAD) Kota Palembang  selama  tahun  2005 s/d  2011  yang  menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan  pajak  penerangan jalan  di  Kota  Palembang  sudah efektif.  Akan  tetapi  realisasi penerimaan  Pajak  Penerangan Jalan  di  Kota  Palembang  belum
mencapai potensi riil sebenarnya yang  dimiliki  Kota  Palembang. Kontribusi pajak penerangan jalan  terhadap  pendapatan    asli daerah  (PAD)  Kota  Palembang sampai    tahun    2011    masih rendah dengan
Kontribusi sebesar  19,10%  dibandingkan dengan kontribusi di tahun-tahun sebelumnya, artinya
kemampuan      wajib      pajak dalam      membayar      pajak      di Kota  Palembang  masih  rendah. Untuk  itu  pemerintah  daerah perlu  meningkatkan  kesadaran wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajibannya tepat waktu.
5. Kesimpulan Dan Saran 5.1  Kesimpulan Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis    efektifitas    pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota Palembang, dari hasil analisis data yang telah dilakukan
dapat diambil beberapa  kesimpulan  sebagai berikut: 1.   Dari hasil perhitungan Efektifitas Pajak Penerangan  Jalan  di  Kota Palembang menunjukkan bahwa  target  dan  realisasi penerimaan pajak
penerangan  jalan  di  kota Palembang  yang  diperoleh dari  tahun  2005  s/d  2011 diketahui  bahwa  efektifitas pajak penerangan jalan untuk tahun 2005 tidak efektif,  untuk  tahun  2006 sangat  efektif,  untuk  tahun 2007-2009  tidak  efektif  dan untuk tahun 2010-2011
sangat efektif. Hal ini menunjukkan  bahwa  target dan  realisasi  penerimaan
pajak  penerangan  jalan  di Kota Palembang sudah efektif,  akan  tetapi  belum mencapai      potensi      riil penerimaannya    sehingga dapat      disimpulkan    bahwa realisasi  penerimaan  pajak penerangan jalan belum mencapai potensi yang optimal.
2.   Kontribusi  pajak  penerangan jalan  terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota Palembang  dari  tahun  2005 s/d 2011 menunjukkan bahwa  jumlah  penerimaan pajak penerangan jalan
setiap  tahunnya  mengalami peningkatan.  Akan  tetapi,
kontribusi  penerimaan  pajak penerangan jalan mengalami penurunan,  terlihat  bahwa dari hasil perhitungan
kontribusi  dari  tahun  2005 s/d  2011  bervariasi.  Pada tahun  2005  kontribusi  pajak penerangan  jalan  sebesar 23,88%, tahun 2006 kontribusi  pajak  penerangan jalan  naik  sebesar  25,56%,
dan  tahun    2007    turun menjadi  18,92%  sedangkan tahun    2008    naik    lagi sebesar  22,13%  dan  tahun 2009 kontribusi pajak penerangan jalan naik sebesar  27,69%  kemudian pada 2010 mengalami penurunan  sebesar  22,71%, serta  tahun  2011  kontribusi pajak penerangan jalan turun
19,10%.

## 5.2   Saran
Melihat    dari    efektifitas penerimaan    pajak    khususnya pajak    penerangan    jalan  dapat menunjukkan bahwa untuk pajak penerangan jalan di Kota
Palembang memiliki peluang keberhasilan  yang  cukup  tinggi karena memliki potensi penerimaan yang baik dan efektifitasnya   sudah    mendekati efektif.    maka    saran    yang dapat    diberikan    oleh  penulis adalah :
1.    Pemerintah  Daerah  dalam hal  ini  Dinas  Pendapatan Daerah (DISPENDA) diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib  pajak  untuk  memenuhi kewajibannya  tepat  dan  juga sosialisasi  mengenai  pajak penerangan  jalan  sehingga masyarakat  mengetahui  arti penting dari pajak
penerangan  jalan  agar  bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan agar  efektifitas  pajak  ini dapat  lebih  efektif  bahkan sangat efektif
agar penerimaannya senantiasa dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun.
2.  Pemerintah  Daerah  dalam hal  ini  Dinas  Pendapatan Daerah  (DISPENDA)  dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan  keberhasilan Pajak  Penerangan  Jalan  di Kota  Palembang  sehingga penerimaan  dan  kontribusi baik  pajak  daerah  maupun pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan lagi sehingga sesuai dengan potensi riil yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
Alex.  2010. Analisis  Rasio  Efektivitas dan Efisiensi Hasil Pemungutan  Pajak  Parkir  Kota Palembang , FE UPGRI, Palembang DISPENDA. 2011. Realisasi
Penerimaan Daerah Kota Palembang  Tahun  1998  s/d 2011 . Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Palembang. FE UPGRI. 2012. Pedoman Penulisan Skripsi FE Universitas PGRI . FE Universitas PGRI. Palembang. Halim,  Abdul.2007. Akuntansi  Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat: Jakarta.
Indra  Riady.  2010. Analisis  Potensi
Penerimaan    dan    Efektifitas Pajak  Penerangan  Jalan  di Kabupaten  Garut .  Skripsi  S1. Fakultas  Ekonomi  Universitas Diponogoro. Semarang. Mardiasmo. 2002. Perpajakan, Penerbit ANDI. Jakarta.
Siahaan,    Marihot    P.    2008. Pajak Daerah    &    Retribusi    Daerah. PT    RajaGrafindo  Persada: Jakarta. Peraturan    Daerah    (PERDA)    Nomor 15    tahun    2010    Kota
Palembang    tentang    Pajak
Penerangan Jalan.
Purwono,  Herry.  2010. Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak.
Jakarta:  Erlangga.  Sugiyono. 2009. Metode Penelitian
Bisnis. Bandung: Alfabesta. Waluyo,  2008. Perpajakan  Indonesia, Jakarta: Salemba Empat