Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 299

## PENYELESAIAN SENGEKETA HAK MILIK DAN KEPERDATAAN LAIN DI PENGADILAN AGAMA
Abd. Muni
STAI Miftahul Ulum Sumenep

## Abstract
Sengketa  hak  milik  dan  keperdataan  lain  merupakan  kewenangan  yang termasuk  masih  belia  dan  berada  dalam  yuridiksi  Peradilan  Agama.  Sejak undang-undang nomor 07 tahun 1989 dirubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terjadi perubahan kedua menjadi undang-undang nomor 50 tahun  2009  tentnag  Peradilan  Agama,  sebagai  konsekuensi  dari  perluasan wewenang  Pengadilan  Agama  dalam  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan  perkara  tertentu  yang  sesuai  dengan  pasal  49  tersebut. Dihapusnya  hak  opsi  dalam  perkara  waris  dan  perkara  kebendaan  lainnya seperti wasiat, hibah dan wakaf hingga masuknya perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama, tentu saja hal ini memperluas wilayah mengadili yang bukan hanya terletak dalam subjek sengketa saja namun objek yang terkait di dalamnya.  Seringkali  terhadap  objek  sengketa  ada  persinggungan kewenangan  antara  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri  dalam kaitannya terhadap kewenangan mengadili. Maka dalam hal ini penulis akan membahas terkait batasan, cara penyelesaian hingga masalah lain yang dapat ditimbulkan  akibat  perluasan  wewenang  Pengadilan  Agama  tersebut  yang berhubungan  langsung  dengan  sengketa  hak  milik  dan  keperdataan  lain  di Pengadilan Agama.
Keywords : Sengketa, hak milik, keperdataaan lain.

## Pendahuluan
Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Negeri  adalah  pengadilan  yang  sama- sama  mendomain  perkara  perdata.  Baik  itu  antara  orang  perorangan  atau  orang dengan  badan  hukum,  asal  sesuai  dengan  jalur  yang  ditetapkan  undang-undang dan bernafas keadilan dan kemanfaatan.
300 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019
Terkait  dimana  batasan  kewenangan  antara  Pengadilan  Agama  dan Pengadilan Negeri dalam menangani masalah sengketa hak milik dan keperdataan lain adalah terletak pada sifat perkara tersebut.
Perlu  dikemukakan  mengenai  pengertian  hak  milik  itu  sendiri.  Hak  milik ( eigendom )  diatur  dalam  pasal  570  KUHPdt  yang  menyatakan  bahwa  hak  milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan bebas  untuk  melakukan  apapun  terhadap  benda  tersebut  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  undang-undang  ataupun  peraturan  umum  yang  ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya. 1
Sengketa  hak  milik  atas  tanah  termasuk  dalam  ranah  hukum  perdata.  Hal ini dapat dipahami karena sengketa hak milik mencakup hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain maupun hubungan hukum antara orang dengan benda melalui penguasaan atau pemilikan. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa  sengketa  hak  milik  atas  tanah  merupakan  sengketa  keperdataan  yang menjadi yurisdiksi peradilan perdata. 2

## Batasan Sengketa Hak Milik dan Keperdataan Lain di Pengadilan Agama
Masuknya  perkara  yang  berkaitan  langsung  dengan  objek  kebendaan  di Pengadilan  Agama,  menjadikan  secara  tidak  langsung  ada  persinggungan kewenangan yang belakangan ini kerap terjadi di dua pengadilan perdata. Hal ini menyebabkan banyak kalangan yang dibingungkan akan dibawa kemana perkara mereka nantinya. Sebagai contoh perkara waris berhubungan erat dengan masalah sengketa hak milik (antara pihak ketiga), perbuatan melawan hukum, pembatalan jual beli dan lain sebagainya.
Kerap kali dalam praktiknya, perkara yang seharusnya masuk di Pengadilan Agama, diajukan ke Pengadilan Negeri hingga diproses disana, dan di Pengadilan Agama  masih  cenderung  sangat  hati-hati  membatasi  kewenangan  mereka terkait Sengketa hak Milik dan Keperdataan Lain hingga hingga berakhir dengan putusan NO.
Seperti yang telah diterangkan sebelumnya dalam pasal 50 Undang-undang no.  50  tahun  2009  atas  perubahan  kedua  dari  undang-undang  no.  3  tahun  2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi : 3
1 Ridwan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung : Alumni, 2006), h. 127 2 Dikutip dari Jurnal “ Batas Kewenangan Pengadilan dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah ” yang ditulis oleh Drs.H. Aridi, S.H. M.S.I dan M. Natsir Asnawi. h. 2-3
3 Pasal 50 undang-undang no 50 tahun 2009 jo. Undnang-undang nomor 3 tahun 2006
Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 301
(1) Dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau  sengketa  lain  dalam  perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49,  khusus  mengenai  objek  sengketa tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum;
(2) Apabila  terjadi  sengketa hak milik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang subjek  hukumnya  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  objek  sengketa tersebut  diputus  oleh  pengadilan  agama  bersama-sama  perkara  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
Dari pasal tersebut diatas, disebutkan dalam ayat (1) tersebut diatas memang dijelaskan  jika  terjadi  sengekta  terkait  hak  milik  ataupun  keperdataan  lain sebagaimana  dimaksud  pasal  49,  objek  sengketa  yang  dimaksud  harus  diputus terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri, namun ayat (1) tersebut tidak berdiri sendiri dan  satu  kesatuan  dengan  pasal  sesusahnya,  yang  menjelaskan  tentang  asas personalitas  keislaman.  Diputus  terlebih  dahulu  di  Pengadilan  Negeri  jika  ada gugatan  dari  pihak  ketiga  yang  tidak  ada  sangkut  pautnya  dengan  subjek  yang berperkara  di  Pengadilan  Agama.  Hal  itu  perlu  digaris  bawahi,  jika  objek  yang diperkarakan  belum  di  daftarkan  ke  Pengadilan  Agama.  Namun  jika  Objek tersebut telah di daftarkan di Pengadilan Agama, dan pihak ketiga dalam hal ini beragam islam, maka gugatan tersebut diputus bersama-sama dengan perkara yang sama di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan serta terjaminnya kematangan hukum.
Dalam penjelasan pasal 50 ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49  apabila  subjek  sengketa  antara  orangorang  yang  beragama  Islam.  Hal  ini menghindari  upaya  memperlambat  atau  mengulur  waktu  penyelesaian  sengketa karena  alasan  adanya  sengketa  milik  atau  keperdataan  lainnya  tersebut  sering dibuat  oleh  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  adanya  gugatan  di  pengadilan agama.  Sebaliknya  apabila  subjek  yang  mengajukan  sengketa  hak  milik  atau keperdataan  lain  tersebut  bukan  yang  menjadi  subjek  bersengketa  dipengadilan agama, sengketa di pengadilan agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang  diajukan  ke  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Umum.  Penangguhan dimaksud hanya  dilakukan  jika  pihak  yang  berkeberatan  telah mengajukan bukti ke  pengadilan  agama  bahwa  telah  didaftarkan  gugatan  di  pengadilan  negeri
302 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019
terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di pengadilan agama. Dalam hal  objek  sengketa  lebih  dari  satu  objek  dan  yang  tidak  terkait  dengan  objek sengketa  yang  diajukan  keberatannya,  pengadilan  agama  tidak  perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. 4

## Batasan Sengketa Hak Milik dan Keperdataan Lain di Pengadilan Negeri
Kewenangan  penyelesaian  sengketa  hak  milik  pada  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum bersifat umum dalam arti menjangkau segala bentuk sengketa hak milik atas tanah. 5 Artinya seluruh gugatan keperdataan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 adalah kewenangan Peradilan Umum.
Baik  Pengadilan  Umum  maupun  Pengadilan  Agama  sama-sama mempunyai hak dalam menangani masalah keperdataan dalam lintas cakupannya yang sesuai dengan undang-undang.

## Penyelesaian sengketa hak milik dan keperdataan lain di Pengadilan Agama 1. Bukan Perkara yang berdiri sendiri
Sengketa  hak  milik  dan  Keperdataan  Lain  pada  kenyataannya merupakan  sengketa  yang  sulit  untuk  dikumualsikan  dengan  perkara  lain karena  berdiri  sendiri.  Sebut  saja  unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  atau masalah Pembatalan Jual Beli, Wanprestasi dan lain sebagainya. Hal ini tentu menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait Sengketa hak milik dan keperdataan lain  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama,  karena  dalam  pasal  50  ayat  (2) disebutkan jika subjek hukum terjadi antara orang-orang yang beragama islam maka  objek  sengketa  tersebut  diputus  bersama-sama  di  pengadilan  Agama. Disini  ada  kalimat  bersama-sama  yang  mengisyaratkan  bahwa  sengketa tersebut  haruslah  kumulatif  dengan  perkakra  yang  lain.  Namun,  sengketa keperdataan  tidak  denngan  mudahnya  dapat  dikumulasikan  dengan  sengketa lain jika tidak ada hubungan yang erat antara keduanya.
Hukum positif tidak mengatur penggabungan gugatan, juga tidak diatur dalam Herzeine Inlandsch Reglement (HIR), Reglement Buiten Govesten (RBg), dan Reglement  op  de  Rechsvordering (Rv).  Terjadinya  penggabungan  itu  karena adanya  koneksitas  antara  satu  sama  lain.  Penggabungan  dua,  tiga,   atau
4 Penjelasan  Pasal  50  ayat  (2) undang-undang  nomor  50  tahun  2009 atas  perubahan  ke  dua  terhadap Undnag- undang no. 03 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
5 Dikutip dari Jurnal “ Batas Kewenangan Pengadilan................... h. 3-4
Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 303
beberapa  perkara  dapat  dibenarkan  kalau  antara  masing-masing  gugatan tersebut  terdapat  hubungan  erat  dan  untuk  memudahkan  proses. Penggabungan  gugatan  juga  dapat   menghindari  terjadinya  kemungkinan putusan-putusan  yang  saling  bertentangan.  Penggabungan  yang  seperti  itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara ( procesuel doelmatig). 6
Disisi lain adanya kumulasi gugatan mempunyai tujuan tersendiri antara lain : 7
1. Mewujudkan Peradilan Sederhana
Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat  dilaksanakan  penyelesaian  beberapa perkara  melalui  proses  tunggal, dipertimbangkan  serta  diputuskan  dalam  satu  putusan.  Sebaliknya,  jika masing-masing  digugat  secara  terpisah  dan  berdiri  sendiri,  terpaksa ditempuh  proses  penyelesaian  terhadap  masing-masing  perkara  sehingga azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.
2. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangaan
Manfaat  yang  lain,  melalui  sistem  penggabungan  dapat  dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif  untuk  menghindari  terjadinya  putusan  yang  saling  bertentangan, dengan  jalan  menempuh  sistem  kumulasi  atau  penggabungan  gugatan. Subekti  berpendapat,  untuk  menghindari  terjadinya  putusan  yang  saling bertentangan  mengenai  kasus  yang  memiliki  koneksitas,  misalnya  apabila pada  pengadilan  negeri  tertentu  terdapat  dua  atau  beberapa  perkara  yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.
Menurut  Yahya  Harahap 8 sebenarnya  kumulasi  gugatan  tidak  diatur secara  jelas  dalam  HIR  maupnun  R.B.g,  oleh  karena  itu  perlu  dikemukakan terdapatnya  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  dengan  nomor  MA No.2990/K/Pdt/1990  yang  memberi  gambaran  acuan  penerapan.  Putusan tersebut mengatakan penggabungan gugatan  yang terjadi dalam  suatu perkara
6 Dikutip dari laman website http: // www.hukumacaraperdata.com/ gugatan /penggabungan-gugatan/
7 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta; Sinar Grafika, 2018), h. 8 Ibid h. 104
304 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019
dapat  diibenarkan  atas  alasan  terdapat  hubungan erat  dan  terdapat  hubungan hukum. 9
Kewenangan Peradilan Agama untuk sekaligus mengadili sengketa milik yang terkait dengan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 merupakan legitimasi dari upaya simplifikasi dan unifikasi proses peradilan  serta  representasi  dari  asas  peradilan  yang  sederhana,  cepat,  dan biaya  ringan. 10 Dalam  hal  ini  pernah  mengemukakan  bahwa  betapa  tidak praktis suatu proses peradilan yang mengharuskan suatu kasus dengan subjek, objek, dan pokok permasalahan yang sama ke dalam dua forum peradilan yang berbeda. 11
Perlu  dipahami  bahwa  sekalipun  subjek  hukumnya  adalah  orang-orang yang  beragama  Islam,  Pengadilan  Agama  tidak  berwenang  menyelesaikan sengketa  hak  milik  dimaksud  jika  sengketa  hak  milik  tersebut  berdiri  sendiri, tidak dikumulasikan dengan sengketa lain, misalnya sengketa waris mal waris, sengketa harta bersama, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, atau sengketa ekonomi syariah. 12 Itulah mengapa sebabnya sengketa hak milik dan keperdataan  lain  di  Pengadilan  Agama  tidak  dapat  berdiri  sendiri,  karena mengandung hubungan yang erat dengan perkara yang terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang  Peradilan  Agama.  Dari  penjelasan  tersebut  dapat  ditarik beberapa  poin  penting  terkait  diperbolehkannya  kumulasi  gugatan  tentang Sengketa Hak Milik dan Keperdataan Lain jika:
Sengketa  hak  milik  dan  keperdataan  lain  yang  masuk  ke  Pengadilan Agama dengan sendirinya bukan termasuk perkara yang berdiri sendiri, artinya bergabung  dengan  pasal  49  undang-undang  no.  3  tahun  2006  jo.  Undang- undang no 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Semangat  pasal  50  ayat  (2)  secara  filosofis  menginginkan  kematangan hukum dengan menghindari berbelit-belitnya aturan dan unifikasi yang ringkas dalam pelaksanaan masalah keperdataan.
Yurisprudensi  Putusan  MA-RI  No.1043.K/Sip/1971,  tanggal  3 Desember  1974,  HIR  tidak  mengatur  hal  penggabungan  gugatan,  maka
9 Ibid h. 105 10 Dikutip dari Jurnal “ Batas Kewenangan Pengadilan h.4 11 M  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama:  UU  No.  7  Tahun 1989  Edisi  Kedua , Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 173. “ Proses peradilan tersebut masih merupakan dinamika penyelesaian sengketa di Peradilan Agama sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undan-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama, khususnya perubahan atas pasal 50 beserta penjelasannya .”
12 Dikutip dari Jurnal “ Batas Kewenangan Pengadilan h.4
Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 305
terserah  Hakim  dalam  hal  mana  diizinkan  asal  tidak  bertentangan  dengan prinsip  cepat  dan  murah;  dan  terdapat  pula  yurisprudensi  Putusan  MA-RI No.677.K/Sip/1972,  tanggal  13  Desember  1972,  Menurut  Jurisprudensi, dimungkinkan  "penggabungan"  gugatan-gugatan  jika  antara  gugatan-gugatan itu  terdapat  hubungan  yang  erat,  tetapi  adalah  tidak  layak  dalam  bentuk perkara  yang  satu  (No.  53/1972.G)  dijadikan  gugatan  rekonpensi  terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G); 13
Baik  Peradilan  Agama  dan  Peradilan  Umum  adalah  Pengadilan  yang sama-sama  berhak  memeriksa,  memutus,  mengadili  dan  menyelesaikan masalah keperdataan sesuai dengan jalur undang-undang.

## 2. Gugatan Atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum
Menurut  Pasal  1365  KUHPerdata  Pengertian  Perbuatan  Melawan Hukum adalah: 14
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Dari pasal tersebut diatas adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan  melawan  hukum  adalah: pertama, adanya  suatu  perbuatan  dimana perbuatan tersebut melawan hukum, kedua adanya kesalahan dari pihak pelaku, ketiga adanya  kerugian  bagi  korban,  dan keempat adanya  hubungan  kausal antara perbuatan dengan kerugian.
Gugatan  perdata  dapat  diajukan  ke  pengadilan 15 dengan  alas  gugat antara  lain  adanya  perbuatan  melawan  hukum  (PMH).  Selama  ini  gugatan PMH yang telah umum diketahui adalah ranah kewenangan Peradilan Umum. Namun  Pasca  diundangkannya  UU  Nomor  3  Tahun  2006  kemudian  terjadi perluasan  dan  perubahan  kewenangan  Peradilan  Agama.  Perluasan
13 Dikutip dari laman website http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan /penggabungan-gugatan/
14 Pasal 1365 KUHPerdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
15 Pada  Prinsipnya  Pengadilan  yang  berwenang  menangani  masalah  perdata  adalah  Pegadilan  Agama  dan Pengadilan  Negeri. UU  No.  7  tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  pada Pasal  50  menyebutkan  dalam  hal terjadi sengketa  mengenai  hak milik  atau  keperdataan  lain  dalam  perkara-perkara  sebagaimana  yang  dimaksud dalam  Pasal  49, maka  khusus mengenai  objek  yang menjadi  sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum.  Ketentuan  ini  dirubah  melalui UU  No.  3  tahun  2006 Pasal  50 dengan  menambahkan  ayat  (2)  dalam  pada  pasal  50  yang  menentukan  apabila  terjadi  sengketa  hak  milik sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yang  subjek  hukumnya  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. Namun  demikian,  perlu  dijelaskan  bahwa  dalam  ketentuan  ini  tidak  ditemukan  pencabutan  kewengan  dari peradilan umum untuk mengadili perkara dengan alas gugat PMH.
306 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019
kewenangan  tersebut  antara  lain  penambahan  kewenangan  menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sementara perubahan kewenangan Peradilan Agama meliputi:  Penghapusan  Hak  Opsi  pada  perkara  waris  dan  Penambahan aturan specialis pada Pasal  50 ayat (2) terkait penyelesaian sengketa milik atau sengketa  lain.  Terdapat  persinggungan  ketika  PMH  yang  dilakukan  terkait dengan  waris  yang  dialami  oleh  pewaris  yang  beragama  Islam. Dalam  PMH pasti  ada  perkara  pokok  yang  mengikutinya,  misal  jual  beli,  sewa  menyewa, utang  piutang,  kewarisan,  perkawinan  dsb.  Dalam  perkara  perdata,  pada prinsipnya,  orang  bebas  mengajukan  gugatan  (tentu  dengan  syarat-syarat). Hakim perdata juga dilarang untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak  ada.  Hakim  perdata  boleh  melakukan  penemuan  hukum  bahkan  diberi keleluasaan  untuk  menggunakan  metode  konstruksi  (metode  yang  dalam perkara  pidana  dibatasi/dilarang).  Idealnya  ada  hak  dari  Tergugat  atau  para Tergugat  untuk mengajukan  eksepsi  absolut  pengadilan  atau, manakala pihak Tergugat  tidak  mengajukan  eksepsi  absolut,  seharusnya  hakim  (PN) menyatakan  diri  secara  absolut  tidak  berwenang  untuk  mengadili.  Dalam praktik,  penyelesaian  sengketa  waris  antara  orang-orang  Islam  yang  di dalamnya terdapat gugatan PMH diajukan baik ke PN maupun ke PA. 16
Dalam praktiknya masih terdapat perbedaan persepsi di kalangan Hakim di  lingkungan  Pengadilan  Umum  terkait  PMH  dalam  perkara  waris  Islam. Bahkan  ada  beberapa  kasus  dimana  majelis  hakim  masih  menolak  eksepsi Absolut  dari  pihak  tergugat.  Seperti  contohnya  Putusan  Pengadilan  Negeri Rangkasbitung tanggal 26 Januari 2012 No. 01/Pdt.G/2011/PN.Rkb. namun putusan  tersebut  dibatalkan  oleh  Pengadilan  Tinggi  Banten  No 32/Pdt.G/2012/PT.Btn,  dalam  perkara  waris  dengan  alas  gugat  PMH  pihak Tergugat mengajukan eksepsi absolut dan diterima oleh PN.
Telah  diterangkan  Pasal  50  UU  Nomor  3  Tahun  2006,  bahwa  saat  ini wewenang  Pengadilan  Agama  adalah  memeriksa  dan  memutus  sengketa  hak milik  dan  sengketa  lain  didalam  perkara  yang  telah  menjadi  kewenangan absolut pengadilan agama, dan itu termasuk perkara waris Islam. Oleh karena itu jikapengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak milik atau  keperdataan  lain  lalu  para  pihaknya  beragama  Islam,  maka  secara otomatis  akan masuk pula perkara perbuatan melawan hukum hal itu terjadi sekalipun  tanpa  eksepsi,  ada  juga  Pengadilan  dilingkungan  Peradilan  Umum
16 Dikutip dari https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum/
Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 307
yang  secara  absolut  menyatakan  tidak  berwenang  menangani  perkara  waris islam  dengan  alas  hukum  PMH  seperti  Putusan  PN  Selong  No. 44/Pdt.G/2006/PN.  Sel  yang  dikuatkan  dengan  Putusan  Pengadilan  Tinggi Mataram  No.  33/Pdt/2007/PT.Mtr  dan  Kasasi   No.  30  K/Pdt/2008.  Dalam perkara  waris  dengan  alas  gugat  PMH,  pihak  Tergugat  mengajukan  eksepsi absolut dan diterima oleh PN. 17

## Akibat Perluasan wewenang Pengadilan Agama terkait sengketa hak milik dan Keperdataan lain
Dengan  perluasan  wewenang  yang  terjadi  di  lingkungan  Peradilan  Agama sebegaimana  tersebut  diatas  maka  ada  bebebrapa  catatan  penting  yang  harus diketahui sebagai akibat dari perluasan wewenang tersebut antara lain

## 1. Terkait Asas Personalitas Keislaman
Diketahui  bahwa  asas  Personalitas  Keislaman  adalah  asas  yang  ada  di Pengadilan  Agama  dan  diberlakukan  dalam  pengertian  bahwa  Pengadilan Agama  hanya  menangani  masalah  yang  berkaitan  dengan  subyek  yang beragama  islam  saja.    Namun  dengan  adanya  perluasan  wewennag  dari Pengadilan Agama, asas ini tidak berlaku dalam kasus-kasus sebagai berikut : 18 a. Sengketa  dibidang  perkawinan  yang  perkawinannya  tercatat  di  Kantor Urusan Agama, meskipun salah satu pihak atau keduanya telah keluar dari agama islam;
b. Sengketa  dibidang  Kewarisan  yang  pewarisnya  beragama  islam  meskipun sebagian atau seluruh ahli waris non muslim;
c. Sengketa dibidang ekonomi syariah meskipun nasabhanya non muslim;
d. Sengketa  dibidang  hibah  dan  wasiat  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum islam;
Dalam pengertiannya asas personalitas kelislaman lebih diartikan kepada setiap  orang  islam  yang  bersengketa  di  Pengadilan  Agama,  asal  muasal  dari sengketa  yang  berlandaskan  hukum  islam  atau  non  islam  yang  tunduk  dan patuh terhadap hukum islam di di Indonesia. 19
17 Dikutip dari https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan-melawan-hukum/
18 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010, h. 56-57
19 Seperti di Mahkamah Syar’iyah yang juga memberlakukan hak opsi kepada non islam yang ikut terseret kasus jinayat, maka dia berhak memilih apakah akan diproses di Pengadilan Negeri atau di Mahkamah Syar’iyyah
308 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019

## 2. Pengajuan Perkara dari Pihak Ketiga
Sebenarnya  tidak menjadi  masalah  jika dalam  kasus sengketa hak milik subjeknya  sama-sama  beragama  islam  dan  terkait  dengan  kompetensi Pengadilan  Agama.  Bahkan  jikalau  salah  satu  subjek  telah  keluar  dari  agama islam, namun sejatinya objek sengketa adalah harta waris dimana pewarisnya dahulu beragama islam maka tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama. 20
Masalahnya  jika  datang  intervensi  dari  pihak  ketiga  selama  perkera tersebut berjalan di pengadilan agama, maka menurut Drs. H. Sarmin Syukur dalam  bukunya  Hukum  Acara  Peradilan  Agama  di  Indonesia  menyebutkan jika  perkara  tersebbut  harus  ditunda  untuk  menunggu  putusan  pengadilan dalam  Pengadilan  umum. 21 Hal  itu  hanya  terjadi  jika  perkara  tersebut  belum pernah  didaftarkan  ke  Pengadilan  Agama  bersama-sama  dengan  sengketa lainnya  yang  terdapat  dalam  pasal  49  Undang-undang  Pengadilan  Agama, namun telah didaftarkan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.
Dalam  penjelasan  pasal  50  ayat  (2)  Undang-undang  no.  3  tahun  2006 yang menyatakan :
“ Subjek yang mengajukan sengketa milik atau keperdataan lalin tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di Pengadilan Agama ”
Hal  itu  menimbulkan  penafsiran  yang  berbeda.  Ada  yang  mengartikan bahwa  orang  yang  mengajukan  sengketa  hak  milik  atau  kekperdataan  lain tersebut  bukan  yang  menjadi  subjek  yang  sedang  bersengketa  di  Pengadilan Agama atau sebagi pihak ketiga ( intervenient )yang tidak beragama islam. Sebab dalam ketentuan sebelumnya dinyatakan dalam hal terjadi sengketa hak milik dimana  subjek  sengketanya  beragama  islam,  maka  objek  sengketa  diputus  di Pengadilan  Agama.  Dapat  pula  diartikan  sebagai  pihak  ketiga  secara  mutlak, tanpa membedakan agama islam atau tidak. Maksudnya apabila terdapat pihka ketiga  mengajukan  sengketa  hak  milik    maka  perkara  tersebut  ditangguhkan tanpa  melihat  intervienent  tersebut  muslim  atau  non  muslim. 22 Namun  perlu
20 Walau dalam referensi lain meyebutkan jika salah satu pewaris adalah non islam maka Perkara harus diputus dulu  oleh  Pengadilan  dalam  lingkungan  Pengadilan  Umum  (Sarmin  :  Hukum  Acara  Pengadilan  Agama  di Indonesia, h.95), namun dalam buku II maupun penjelasan pasal 50 ayat (2) Undang-undang no. 3 tahun 2006 yang  telah  dirubah  dengan  Undang-Undang  No  50  Tahun  2009  mengandung  penjelasan  terkait  bagaimana seharusnya berperkara di Pengadilan Agama dengan menggunakan asas personalitas islam yang telah mengalami perluasan pengertian.
21 Sarmin Syukur, “Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia” (Bangil : Jaudar Press, cet. 2,2018), h. 95
22 Ibid........................... h. 96
Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 309
kiranya  diperjelas,  bahwasanya  menurut  penulis,  jika  perkara  tersebut  telah didaftarkan terle
bih dahulu ke Pengadilan Agama dengan objek sengketa yang sama yang akan diajukan oleh pihak intervienent maka hal ini sudah tidak melihat apakah intervienent tersebut beragama non muslim atau tidak, dengan alasan penjelasan pasal 50 ayat (2) undang-undang no. 3 tahun 2006 yang selanjutnya berbunyi : 23
“Sebaliknya  apabila  subjek  yang  mengajukan  sengketa  hak  milik  atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek bersengketa di pengadilan agama, sengketa  di  pengadilan  agama  ditunda  untuk  menunggu putusan gugatan  yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.
Penangguhan  dimaksud  hanya  dilakukan  jika  pihak  yang  berkeberatan  telah mengajukan  bukti  ke  pengadilan  agama bahwa telah  didaftarkan  gugatan  di pengadilan  negeri  terhadap  objek  sengketa  yang  sama  dengan  sengketa  di  pengadilan agama”
Pada  keterangan  pasal  tersebut  diatas  tidak  ada  klasifikasi  yang  jelas terkait  agama  subjek  yang  bukan  menjadi  subjek  yang  bersengketa  di Penagdilan  Agama.  Hal  ini  selaras  dengan  perluasan  asas  personalitas keislaman dan gugatan sengketa hak milik dan keperdataan lain di Penagdilan Agama  bersifat  kumulatif  yang  harus  diputus  bersama-sama  dengan  perkara pokok  lainnya.  Dalam  artian  perkara  pokok  yang  dimaksud  adalah  perkara yang  sesuai  dengan  pasal  49  undang-undang  nomor  3  tahun  2006  dan  secara otomatis  perkara-perkara  tersbut  adalah  perkara  yang  terjadi  antara  subjek hukum yang beragama Islam.

## 3. Terkait Pembatalan Suatu Akta Otentik
sudah dijelaskan sebelumnya jika pada esensinya baik antara Pengadilan Agama  dan  Pengadilan  Umum  adalah  sama-sama  peradilan  yang  berwenang menangani perkara Perdata sesuai dengan kompetensi terkait.
Dalam  hal  ini,  Penngadilan  Perdata 24 juga  berwenang  menangani masalah akta, dimana akta tersebut telah dikeluarkan dihadapan notaris namun ternyata tanah yang menjadi objek sengketa dipermasalahkan kepemilikannya. Disini  timbul  pertanyaaan  apakah  Pengadilan  Agama  berhak  membatalkan suatu akta ataupun sertifikat hak milik tertentu.
23 Penjelasan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang n0. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
24 Untuk mempersingkat penulisan pengadilan perdata yang dimaksud merupakan Pengadilan Agama
310 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019
Sebuah putusan dengan nomor Perkara 3969 / Pdt.G / 2016 / PA.Cmi tertanggal  12  Januari  2017  yang  diputus  di  Pengadilan  Agama  Cimahi  atas perkara pembatalan akta hibah dalam sebagian amarnya berbunyi: 25
“ menyatakan  akta  hibah  No.1417/BE/1997  tanggal  12-09-1997  atas  tanah bekas milik adat Persil No.15 D.IV Blok Cijambe Kohir Nomor 1562 seluas 3500 M 2 adalah Batal Demi Hukum ”
Namundalam  tingkat  banding  Pengadilan  Tinggi  Agama  Bandung memperbaiki amar putusan tersebut diatas dengan amar yang berbunyi :
“ menyatakan  akta  hibah  No.1417/BE/1997  tanggal  12-09-1997  atas  tanah bekas  milik  adat  Persil No.15  D.IV  Blok  Cijambe  Kohir  Nomor 1562 seluas  3500 M 2 adalah tidak berkekuatan hukum ”
Dalam  kasus  ini,putusan  yang  telah  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Tinggi Agama  Bandung telah  mengubah  redaksi  antara batal  demi hukum  dan  tidak berkekuatan hukum. Hal ini perlu digarisbawahi untuk menyaring dengan jelas perbedaan mendasar antara kewenangan instansi pemerintahan terkait masalah tersebut, seperti antara PTUN dan BPN turut didalamnya.
Dalam  pendapat  lain  disebutkan  bahwasanya  Kewenangan  Pengadilan dalam sengketa hak milik atas tanah menetapkan siapa yang berhak atas tanah terperkara, bukan menilai tanah tersebut berkekuatan hukum atau tidak, karena yang demikian itu merupakan kewenangan administratif Pengadilan TUN dan intansi  Agraria. 26 Selanjutnya  Pengadilan  Perdata  hanya  berwenang menentukan siapa yang berhak ataupun yang tidak berhak atas objek sengketa dimaksud  dan  dituangkan  melalui  putusan.  Atas  dasar  Putusan  itulah kemudian oleh pihak yang dimenangkan akan diajukan kepada PTUN ataupun BPN  untuk  selanjutnya  diproses  dalam  hal  pembatalan  suatu  akta  atau menyatakan tidak berkekuatan hukum terhadapnya.
Dari  dua  perbedaan  dalam  hal  penanganan  pembatalan  suatu  akta otentik  di  Pengadilan  tersebut  diatas  tentunya  akan  menimbulkan  pengertian yang ambigu yang akan menimbulkan perbedaan dalam praktis pelaksanaan di Pengadilan  Perdata.  Dilain  sisi  putusan  Mahkamah  Agung  nomor  2806
25 Dikutip  dari  duduk  perkara  dalam  putusan  banding  Penagdilan  Tinggi  Bandung  nomor  perkara 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  atas  putusan  Pengadilan  tingkat  pertama    Nomor  3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi tertanggal 12 Januari 2017 yang diputus di Pengadilan Agama Cimahi
26 Dikutip dari Jurnal “ Batas Kewenangan Pengadilan............. h. 11-12
Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 311
K/PDT/2002  tertanggal  23  Januari  2006 27 telah  membatalkan  akta  jual  beli tanah  meskipun  tanah  tersebut  dibuat  dihadapan  pejabat  yang  berwenang. Dalam hal ini, putusan tersebut mengacu kepada pasal 1320 KUHPer dimana akad  jual  beli  tersebut  batal  demi  hukum.  Disini  tidak  mempermasalahkan bagaimana  kewenangan  administratif  terkait  siapa  yang  berwenang membatalkan  suatu  akta  atau  memutuskan  sebuah  peristiwa  itu  batal  demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.
Menurut  hemat  penulis,  pengadilan  perdata  berhak  menyatakan  dalam amarnya jika suatu akta otentik (dibuat dihadapan pejabat berwenang) adalah tidak  berkekuatan  hukum,  bukan  batal  demi  hukum  apalagi  bersifat membatalkan, karena pembatalan akta tersebut adalah wewenang administratif instansi  terkait,  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  dimenangkan  oleh  putusan pengadilan, diajukan kepada PTUN atau BPN, atas dasar putusan Pengadilan.

## 4. Terkait Pembatalan Jual Beli Oleh Pihak Ketiga
Lain halnya dengan pembatalan akta otentik yang diajukan di Pengadilan perrdata,  Perjanjian jual beli  merupakan  suatu  perjanjian  yang  bersifat konsensuil.  Maksudnya  adalah  perjanjian  lahir  ketika  kedua  belah  pihak mencapai  kata  sepakat  mengenai  barang  dan  harga,  meskipun  barang  belum diserahkan  dan  harga  belum  dibayarkan  (pasal  1458  KUHPerdata).  Antara para pihak yang telah bersepakat memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang mana pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak untuk memperoleh harga pembayaran. Sedangkan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak untuk menerima barang yang diperjanjikan. 28
Adapun  sebelum  melakukan  suatu  perjanjian,  perlu  diketahui  bahwa KUHPerdata  mengatur  ketentuan  mengenai  syarat  sahnya  suatu  perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yakni : 29
1. Tercapainya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Kata sepakat tersebut  tidak  boleh  disebabkan  karena  adanya  kekhilafan,  paksaan,  dan penipuan;
27 H.R.  Erwinsyah  Sulistiarto, THESIS  “Pembatalan  Akta  Jual  Beli  Yang  Dibuat  Dihadapan  PPAT  Oleh  Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  :  Analisa  Putusan  Republik  Indonesia  Nomor  2806  K/PDT/2002  ” (UGM,  Juli, 2008) 28 http://www.hukumacaraperdata.com/gugatan/penggabungan-gugatan/
29 pasal 1320 KUHPerdata, KUHPerdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23)
312 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019
2. Cakap  untuk  membuat  suatu  perikatan,  artinya  orang  tersebut  menurut hukum  dapat  melakukan  perbuatan  hukum.  Seperti  orang  yang  sudah dewasa, tidak dibawah pengampuan, tidak cacat mental
3. Suatu  hal  tertentu,  hal  ini  berarti  perjanjian  harus  menentukan  jenis  objek yang akan diperjanjikan
4. Suatu sebab atau klausula yang halal, perjanjian yang dibuat tersebut tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum
Terkait  pihak  ketiga,  telah  dijelaskan  sub  bab  sebelumnya  dalam hubungannya dengan intervienent. Lebih lanjut jika pembatalan jual beli tersebut dilakukan oleh pihak ketiga maka apakah perkara tersebut berdiri sendiri atau tidak,  lalu  kepada  siapa  perkara  tersebut  diajukan,  ke  Penagdilan  Agama ataukah Pengadilan Negeri. Sama dengan keterangan sebelumnya, jika perkara tersebut  termasuk  objek  sengketa  adalah  sama  dengan  proses  yang  berada  di Pengadilan Agama, maka perkara tersebut harus diputus bersama-sama dengan perkara  sebelumnya,  dengan  memperluas  cakupan  asas  personalitas keislaman. 30
Pembatalan hanya  dapat  diajukan  ke Pengadilan Agama  jika  telah memenuhi  pasal  1320  KUHPer  ayat  (1)  dan  (2)  dimana  adanya  kata  sepakat yang  mengikat  tanpa  paksaan  dan  penipuan  dan  cakap  dalam  membuat perjanjian.  Namun  jika masalah  sengketa  tersebut  memenuhi  ayat  (3)  dan  (4) maka  perikatan  tersebut  batal  demi  hukum  karena  yang  dipermasalahkan adalah objek dan sifat suatu benda dalam perikatan tersebut.
Kasus pembatalan  jual  beli  yang  terjadi  di Pengadilan Agama, menurut hemat  penulis  adalah  kasus  tersebut  otomatis  memenuhi  pasal 1320  KUHPer ayat  (3)  dan  (4)  dimana  objek dan  sifatnyalah  yang jelas  disengketakan.  Oleh karena  itu  diajukan  ataupun  tidak  oleh  pihak  ketiga,  jika  putusan  telah
30 Namun dalam hal ini, perlu diperhatikan pula, apakah dengan masuknya perkara tersebut dapat menghambat bahkan mempersulit proses persidangan atau tidak. Karena kumulasi gugatan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan  peradilan  yang  sederhana  cepat  dan  biaya  ringan.  Jika  praktis  pelaksanaannya  malah menjadikan sebaliknya, maka secara ex oficio hakim harus mengambil langkah lebih agar kebutuhan hukum dan hak personal para pihak tetap terjaga. Terkait masuknya pihak ketiga dalam sengketa hak milik dan keperdataan lain  di  Pengadilan  Agama,  hal  tersebut  dimungkinkan  untuk  mengkumulasikan  gugatan  apakah  dalam putusannya  nanti  hakim  akan  menyatakan  jual  beli  tersebut  batal  demi  hukum,  atau  jika  itu  adalah  intervensi yang  bersifat voeging maka  harus  ada  putusan  sela.  Karena  tentnya  setiap  kasus  di  Pengadilan  mempunyai karakter yang berbeda dan memerlukan analisis yang khusus pula, hakim dapat mengacu kepada undang-undang dan  yurisprudensi  sebagai  dasar  pertimbangan  hukum  namun  tidak  termasuk  memberikan  amar  putusan  yang sama persis jika karakter kasus tersebut berbeda-beda.
Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember  2019 | 313
dimenangkan  oleh  Penggugat  maka  otomatis  perikatan  tersebut  akan  batal demi hukum.

## Kesimpulan
Batasan sengketa hak milik dan keperdataan lain dalam Pengadilan Agama dan  Pengadilan  Negeri  adalah  seluruh  gugatan  keperdataan  yang  bersifat  umum dan tidak terkait langsung dengan pasal 49 undang-undang nomor 50 tahun 2009 adalah  kewenangan  Peradilan  Umum,  sementara  di  Pengadilan  Agama  adalah jika sengketa tersebut berkaitan langsung dengan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
Cara  penyelesaian  sengketa  hak  milik  dan  keperdataan  lain  di  Pengadilan Agama  adalah  dengan  dikumulasikan  dengan  perkara  yang  ada  di  Pengadilan Agama karena perkara tersebut dengan sendirinya menjadi perkara yang tidak bisa berdiri sendiri.
Akibat  yang  akan  ditimbulkan  akibat  perluasan  wewenang  Pengadilan Agama  terkait  sengketa  hak  milik  dan  Keperdataan  lain adalah  perluasan  asas personalitas keislaman dengan memperhatikan siapa saja yang tunduk dan patuh terhadap  hukum  islam,  pihak  ketiga  yang  mengajukan  keberatan  hanya  akan ditangguhkan  jika  perkara  tersebut  belum  didaftarkan  di  pengadilan  Agama, Pengadilan Agama juga berhak memutuskan suatu akta otentik tidak berkekuatan hukum  tetap  dan  pengajuan  pembatalan  jual  beli  (baik  oleh  pihak  ketiga sekalipun) dalam perkara Sengketa Hak Milik dan Keperdataan Lain adalah batal demi hukum mengacu pada pasal 1320 KUHPer ayat (3) dan (4)

## DAFTAR PUSTAKA
Syahrani,  Ridwan, Seluk Beluk dan Asas-Asas  Hukum  Perdata, (Bandung :  Alumni, 2006)
Jurnal  “ Batas  Kewenangan  Pengadilan  dalam  Sengketa  Hak  Milik  Atas  Tanah ”  yang ditulis oleh Drs.H. Aridi, S.H. M.S.I dan M. Natsir Asnawi. Undang-undang no 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Undnang-undang nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, (Jakarta; Sinar Grafika, 2018) Harahap,  Yahya, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama:  UU  No.  7 Tahun 1989 Edisi Kedua , (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
314 | Kariman , Volume 07, Nomor 02, Desember 2019
KUHPerdata ( Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23) Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama  Edisi Revisi  2010,  Mahkamah  Agung  RI,  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan Agama, 2010.
Syukur,  Sarmin, “Hukum  Acara  Peradilan  Agama  di  Indonesia”, (Bangil  :  Jaudar
Press, cet. 2,2018). Putusan Banding Penagdilan Tinggi Bandung nomor perkara 0108/Pdt.G/2017/PTA.Bdg  atas  putusan  Pengadilan  tingkat  pertama
Nomor  3969/Pdt.G/2016/PA.Cmi  tertanggal  12  Januari  2017  yang diputus di Pengadilan Agama Cimahi
http: // www.hukumacaraperdata.com/ gugatan /penggabungan-gugatan/ https://law.ugm.ac.id/peradilan-umum-vs-peradilan-agama-perbuatan  melawan- hukum/