## PRAGMATISME PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI INDONESIA *
Muhammad Nuri 1
Permalink: https://www.academia.edu/9990026
Abstract: Pragmatism  of  Hajj  in  Indonesia.  Haji  interpreted  as  an intention to do something honorable. While according to Islamic law is the intention  of  visiting  a  particular  place  (the House  of  al-Haram  and Arafat)  at  a  particular  time  (in  the  months  of  Shawwal)  to  perform certain deeds are standing at Arafat, Tawaf, sa' ī by certain conditions. As for the maintenance from time to time carried by various groups. During the  reign  of  the  Dutch  East  Indies  was  conducted  by  an  independent maintenance  of  the  Hajj.  However,  there  are  many  interest  in  some quarters,  maintenance  of  the  Hajj  taken  over  by  the  government. Similarly, during the reign of the Republic of Indonesia, a lot of interest happens  until  finally  the  government  established  under  the  direct authority  Directorate  of  General  of  Islamic  Community  Guidance  and Hajj Maintenance of Religious Affairs.

## Keyword: Pragmatism, Hajj Maintenance
Abstrak: Pragmatisme  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  di  Indonesia.  Haji diartikan  sebagai  berkehendak  untuk  melakukan  sesuatu  yang dimuliakan.  Sedang  menurut  syara’  ialah  niat  mengunjungi  tempat tertentu  (Baitullah  al-Haram  dan  Arafah)  pada  waktu  yang  tertentu (pada  bulan-bulan  Shawal)  untuk  melaksanakan  segala  amalan  yang tertentu  yaitu  wuquf  di  Arafah,  tawaf,  sa’i  dengan  syarat  tertentu. Adapun penyelenggaraannya dari masa ke masa dilakukan oleh berbagai kalangan.  Pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda  penyelenggaraan dilakukan  bebas,  tetapi  karena  kepentingan  beberapa  kalangan  diambil alih  oleh  pemerintah.  Begitu  pula  pada  masa  pemerintahan  Republik Indonesia,  banyak  kepentingan  yang  berjalan  hingga  akhirnya pemerintah  menetapkan  kewenangannya  langsung  di  bawah  Direktorat Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji Kementerian Agama.

## Kata Kunci: Pragmatisme, Penyelenggaraan Haji
* Diterima naskah tanggal: 22 Mei 2014, direvisi: 26 Mei 2014, disetujui untuk terbit:
27 Juni 2014.
1 University  of  Malaya,  Wilayah  Persekutuan  Kualu  Lumpur,  Malaysia.  E-mail: tguhnurani@yahoo.com

## Pendahuluan
Haji  dalam  struktur  syariat  Islam  termasuk  bagian  dari  ibadah  haji. 2 Sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengamalannya melewati suatu proses yang  dimulai  dengan  pengetahuan  mengenai  haji,  perlaksanaan  haji,  dan berakhir pada berfungsinya haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga bagian dalam proses pengamalan haji tersebut merupakan satu kesatuan yang  utuh.  Pengetahuan  mengenai  haji  diperlukan  sebagai  panduan  bagi perlaksanaan  ibadah  haji  itu  sendiri.  Sahnya  perlaksanaan  haji  sangat bergantung  kepada  penerapan  ketentuan-ketentuan  formal  tentang  haji  yang telah  diketahui.  Nilai  haji,  atau  yang  biasa  disebut  haji  mabrur  ( hajjan mabruran), 3 tidak bergantung kepada sahnya perlaksanaan ibadah haji semata- mata,  tetapi  bergantung  kepada  fungsi  ibadah  haji  itu  bagi  pembentukan integritas  pribadi  pelaku  haji  dan  bagi  masyarakat  di  mana  ia  berada. Rekonstruksi  aspek-aspek  dalam  proses  haji  telah  dikaji  dan  dirumuskan  oleh para ahli fikih ( fuqaha’) melalui pendekatan teologi.
Perlaksanaan  ibadah  haji,  terutama  oleh  Muslim  Indonesia,  ternyata memerlukan  suatu  proses  tersendiri,  yaitu  persiapan  di  tanah  air, pelayaran/penerbangan  ke  Hijaz,  perlaksanaan  haji  dan  pelbagai  kegiatan  di Hijaz, serta kembali lagi ke tanah air. Proses ini disebut perjalanan haji. Dalam kenyataannya,  perjalanan  haji  mempunyai  implikasi  yang  lebih  luas  terhadap masyarakat dibandingkan dengan perlaksanaan ibadah lainnya. 4 perjalanan haji yang  dilakukan  oleh  pelbagai  suku  yang  mendiami  kepulauan  nusantara  telah berlangsung sejak abad XVI M. Kunjungan ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah  haji  berlangsung  setiap  tahun  dengan  jumlah  jamaah  yang  terus bertambah.  Bersamaan  dengan  itu,  jumlah  muslim  Indonesia  yang  telah melaksanakan  ibadah  haji  juga  makin  banyak.  Mereka  merupakan  kelompok masyarakat tersendiri yang lazim disebut masyarakat haji.
Sudah  tentu  perjalanan  haji  telah  berpengaruh  terhadap  masyarakat Indonesia. Di sisi lain, masyarakat turut mempengaruhi perjalanan haji. Untuk lebih  memahami  pengaruh  timbal  balik  antara  perjalanan  haji  dan  orang  haji dengan  masyarakat,  diperlukan  suatu  kajian  dengan  pendekatan empirik. Pendekatan  ini  terhitung  masih  jarang  digunakan  dalam  kajian  akademik terhadap  Islam  Indonesia,  terutama  aspek  ibadahnya.  Oleh  karena  itu, meskipun  perjalanan  haji  dan  kelompok  haji  telah  lama  berlangsung  di Indonesia, belum ada kajian yang mendalam mengenai peristiwa ini.
Pembahasan  ini  dimaksudkan  untuk  merekonstruksi  pengalaman masyarakat muslim Indonesia yang telah naik haji pada awal abad XX, tepatnya
2 Mahmud  Shaltut  dalam  bukunya  yang  bertajuk  “ Islam:  Aqidah  wa  Shari’ah” membagi  Islam  atas  dua  bahagian,  yaitu  (1)  aqidah,  yaitu  doktrin  yang  berkaitan  dengan keimanan  atau  keyakinan  dan  (2)  syariah,  yaitu  doktrin  yang  berkaitan  dengan  amal  atau perbuatan manusia dan hukum dari perbuatan itu. Ibadah sebagai bagian dari doktrin Islam yang berkenaan dengan penyembahan kepada Allah SWT, adalah salah satu bagian dari syariah. (Lihat: Mahmud Shaltut, Islam: ‘Aqidah wa Shari’ah (t.tp.: Dar al-Qalam, 1966), h.21.
3 Maksudnya  ibadah haji  yang  diterima  oleh Allah yang  menjadi harapan  bagi  setiap orang yang melaksanakan haji.
4 Yang penulis maksudkan di sini adalah ibadah shalat, zakat, dan puasa.
antara  tahun  1900-1940.  Penetapan  kurun  waktu  tersebut  bukan  tanpa  dasar dan  perjanjian.  Sebab  di  masa  sekarang  memiliki  arti  yang  penting  bagi perkembangan  masyarakat  Indonesia.  Dalam  kurun  waktu  itu,  telah  terjadi beberapa  perubahan  mendasar,  baik  dalam  bidang  politik,  ekonomi,  budaya, maupun kehidupan keagamaan.

## Haji dan Dasar Perlaksanaannya Dalam Islam
Pengertian  haji  menurut  bahasa  ialah  berniat  kepada  sesuatu  yang dimuliakan.  Pengertian  haji  secara  istilah  yaitu  pekerjaan  yang  khusus  yang dikerjakan  pada  waktu  yang  tertentu,  dan  tempat  yang  tertentu  untuk  tujuan yang tertentu. 5
Dalam  kitab  “ Fiqh  al-Hajj”  disebutkan  pengertian  haji  secara  bahasa yaitu al-qasd  artinya  berhajat  atau  berkehendak.  Dan  menurut  syara’  artinya berhajat  mengunjungi Baitullah  al-Haram untuk  mengerjakan  ibadah  sebagai kewajiban terhadap perintah Allah. 6
Imam  al-Syarbini  dalam  kitabnya  “ Mughni  al-Muhtaj”  memberikan definisi haji menurut bahasa ialah al-qasd atau berkehendak. Berkata al-Khalil: Berniat  untuk  sesuatu  yang  dimuliakan.  Menurut  istilah  berarti  menyengaja mengunjungi Ka’bah untuk beribadah. 7 Imam  Ibn  Qudamah  memberikan definisi  haji  adalah  pergi  menuju  Baitullah,  rumah  Allah   untuk  menunaikan rangkaian  ritual  yang  sesuai  dengan  ketentuan  syariat  yang   ditetapkan.  Haji atau nusuk    itu  wajib   dilaksanakan  setiap  orang  Islam  sesuai  dengan  rukun Islam. 8
Menurut  jumhur  ulama,  pengertian  haji  menurut  bahasa  ialah berkehendak  untuk  melakukan  sesuatu  yang  dimuliakan.  Adapun  menurut syara’ ialah niat mengunjungi tempat tertentu (Baitullah al-Haram dan Arafah) pada  waktu  yang  tertentu  (pada  bulan-bulan  Shawal)  untuk  melaksanakan segala  amalan  yang  tertentu  yaitu  wuquf  di  Arafah,  tawaf,  sa’i  dengan  syarat tertentu. 9
Berkata  al-Halimi  dalam  “ Mugni  al-Muhtaj”:  Haji  adalah mengumpulkan  makna  ibadah  secara  keseluruhan,  maka  barang  siapa  yang menunaikan haji seolah-olah ia telah melaksanakan puasa, shalat, iktikaf, zakat, perang fi sabilillah. 10
Adapun hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi setiap orang lelaki dan  perempuan  sekali  seumur hidup  dengan  syarat-syarat  tertentu.  Haji
5 ‘Abd  al-Rahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-Madhahib  al-Arba’ah  (t.tp.:  Dar  al- Irshad, t.t.), 1, h.559.
6 Ibn Taimiyyah, Fiqh al-Hajj, ed. Dr. Sayyid al-Jamili (cet. ke-1, Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1989), h.7.
7 Shams  al-Din Muhammad  bin  Ahmad  al-Sharbini, Mughni  al-Muhtaj  ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj (Kaherah: Dar al-Hadits, t.t.), 2, h. 257.
8 Shams al-Din Abi al-Farj ‘Abd al-Rahman bin Abi ‘Umar Muhammad bin Ahmad Ibn Qudamah al-Muqaddasi, al-Sharh al-Kabir ‘ala Matn al-Mughni (Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.), 3:359; Ahmad bin Yahya al-Murtado, Taj al-Madhhab li Ahkam al-Madhhab (t.tp.: Dar al-Kitab al-Islami, t.t.), h. 462.
9 Al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 2, h.257.
10 Al-Sharbini, Mughni al-Muhtaj, 2, h.257.

## 146 - Muhammad Nuri; Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji
adalah  suatu  kemestian  di  dalam  agama,  barang  siapa  yang  mengingkarinya boleh  jatuh  kepada  hukum  kafir  menurut  kesepakatan  ulama.  Haji  adalah sebaik-baiknya  amal  yang  dapat  membersihkan  diri  dari  kejahatan  nafsu  dan kecintaan  kepada  syahwat,  dan  mendekatkan  dirinya  kepada  Allah, meningkatkan  kerohaniannya,  meninggikan  mahabbahnya,  dan  dengan  haji Allah  akan  menjauhkannya  dari  perbuatan  yang  tercela,  dan  menjauhkannya daripada dosa. 11
Dasar kefarduan haji dalam Islam ditetapkan oleh Alquran, Hadits dan Ijma’. Adapun dasarnya dalam Alquran sebagaimana firman Allah SWT: “Dan Allah  mewajibkan  manusia  mengerjakan  ibadah  haji  dengan  mengunjungi Baitullah yaitu siapa saja yang mampu sampai kepada-Nya  dan siapa saja yang kufur (ingkarkan  kewajiban ibadah  haji itu),  maka sesungguhnya  Allah  Maha Kaya (tidak berhajatkan sesuatu  pun) dari sekalian  makhluk.” (QS. Ali  Imran [3]: 97)
Para ulama berbeda pendapat dalam mentafsirkan makna “ al-Istita’ah.” Menurut  pendapat  al-Hanafiyyah, al-Istita’ah  yaitu  kemampuan  dari  segi perbekalan  dan  perjalanan,  dari  segi  perbekalannya  hendaklah  lebih  dari keperluannya  yang  asas,  yaitu  dari  segi  agama,  tempat  tinggal,  pakaian, kendaraan  yang  ditunggangi,  alat-alat  tajam,  pedang  dan  lain-lain.  Demikian juga  dengan  nafkah  untuk  keluarganya  yang  mesti  ditunaikan  dalam  jangka masa ketiadaannya hingga ia kembali.
Dari  segi  perjalanannya  sesuai  dengan  adat  dan  kebiasaan  seseorang, dan  hal  yang  demikian  tentunya  berbeda  bagi  setiap  orang,  ada  yang  naik kendaraan  yang  mewah  dan  ada  yang  sederhana.  Syarat  berikutnya  ialah memahami ilmu mengenai masalah haji dan kefarduannya, dan terakhir sekali Hanafiyyah  menetapkan  syarat al-ada’  yaitu  keselamatan  badan,  aman  dalam perjalanan, ada mahram bagi perempuan, dan bukan masa ‘ iddah bagi seorang wanita.
Adapun  pendapat  al-Malikiyyah, al-Istita’ah  yaitu  sesuatu  yang memungkinkan  untuk  sampai  ke  Makkah  dan  tempat-tempat  ibadah,  baik dengan  berjalan  kaki  ataupun  dengan  kendaraan,  baik  kendaraan  sendiri  atau yang  disewa,  dan  disyaratkan  tidak  ada  kesulitan  yang  besar  selama  dalam perjalanan, aman pada diri dan hartanya, dan ada mahram bagi wanita.
Al-Istita’ah  menurut  pendapat  al-Hanabilah  yaitu,  kemampuan  dari segi perbekalan dan perjalanan. Dari segi perbekalan disyaratkan ada kelebihan dari  segi  ilmu,  tempat  tinggal,  pembantu,  nafkah  bagi  keluarganya  selama dalam  kepergiannya  secara  berterusan.  Dari  segi  perjalanannya  disyaratkan aman  dalam  perjalanan,  bagi  perempuan  hendaklah  ada  mahram,  bagi  yang buta hendaklah ada yang penuntunnya yang melihat.
Adapun al-Istita’ah  menurut  pendapat  al-Shafi’iyyah  yaitu,  terbagi kepada  dua: Istita’ah   bi al-Nafs  dan Istita’ah bi  al-Ghayr. Maksud dari  yang pertama  ialah,  kemampuan  dari  segi  perbekalan,  ada  tunggangan  dalam perjalanan, aman  dalam  perjalanan, ada  air  dan perbekalan,  ada  mahram  bagi
11 ‘Abd  al-Rahman  al-Jaziri, Kitab  al-Fiqh  ‘ala  al-Madhahib  al-Arba’ah,  h.559;  Ibn Taimiyyah, Fiqh al-Hajj, h. 7-8.
wanita dan ada penuntun bagi yang buta, ditetapkan tidak ada kesulitan yang besar bagi tunggangan selama dalam perjalanan, masih dalam waktu haji,  dan dimaksudkan berkemampuan  yaitu dari  mulai awal  bulan Syawal  sehingga  10 Zulhijah. 12
Dasar ibadah haji menurut Sunnah Rasulullah yaitu hadits dari ‘Umar bin  Khattab  (r.a.)  mengenai  kisah  seorang  penanya  (Malaikat  Jibril)  yang bertanya  kepada  Rasulullah  Saw.:  Hadits  dari  Umar  bin  Khattab  (r.a.) mengenai kisah seorang yang bertanya kepada Rasulullah Saw., kemudian Nabi Saw.  berkata  kepadanya,  “engkau  bersaksi  bahwa  sesungguhnya  tidak  ada Tuhan  kecuali Allah  dan  sesungguhnya  Nabi  Muhammad  adalah utusan-Nya. Engkau mendirikan shalat, membayar zakat, berhaji ke Baitullah dan berumrah. ‘Engkau  mandi  janabat,  engkau  menyempurnakan  wudu’  dan  puasa Ramadhan. Si penanya berkata, “Jadi, jika saya mengamalkan semua itu, berarti saya  seorang  Muslim?”  Rasulullah  menjawab,  “Ya,  tentu!”  Si  penanya  berkata lagi, “Kamu benar….” 13
Dan  Sunnah  Rasulullah  Saw.  menunjukkan  bahwa  haji  merupakan kewajiban bagi setiap Muslim lelaki dan perempuan yang sudah mampu sekali dalam seumur hidup. “Wahai sekalian manusia telah diwajibkan ke atas kamu untuk melaksanakan  haji  maka  berhajilah  kamu,  maka  berkata  seorang  lelaki: Apakah setiap tahun  ya Rasulullah? Maka  Rasulullah berdiam, sehingga  lelaki tersebut  mengulanginya  sebanyak  tiga  kali,  maka  Rasulullah  berkata:  Kalau sekiranya  aku  katakan  iya,  maka  aku  telah  wajibkan,  dan  lakukanlah  sesuai dengan kemampuanmu.”
Dasar  ibadah  haji  dalam  Islam  selain  berdasarkan  Alquran  dan  al- Hadits,  ia  juga  telah  menjadi  kesepakatan  umat  atas  wajibnya,  maka  barang siapa yang mengingkarinya, maka ia kufur.
Allah  SWT  telah  mewajibkan  ibadah  haji  bagi  setiap  Muslim  dan Muslimat  yang  mampu  memiliki  hikmah  yang  sangat  banyak,  di  antaranya telah menjadi kesepakatan umat dalam menaiki tangga yang satu, menyembah Tuhan Yang Esa dengan ikhlas beribadah kepada-Nya, milik-Nya agama yang suci dan murni yang merupakan asas kebahagiaan di dunia dan akhirat.

## Sejarah Haji Indonesia
Sejarah perhajian di Indonesia memiliki fasa yang cukup panjang  dan memiliki liku-liku sejarah perjalanan yang cukup menarik untuk dikaji, karena ia  berlaku  semasa  pemerintahan  Belanda  yang  tidak  mengenal  arti  kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang Muslim.
Dari  abad  ke  abad  pelaksanaan  perhajian  di  Indonesia  mengalami perubahan demi perubahan ke arah yang lebih baik, dimulai dari pengangkutan dengan  kapal  laut  yang  hanya  menumpang  kapal  Belanda  atau  kapal  yang kebetulan  singgah  di  kepulauan  Indonesia,  hingga  mempunyai  kapal  milik
12 ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah, h. 560-564.
13 H.R. Imam al-Bayhaqi dan Imam al-Daraqutni, dalam: Al-Muttaqi al-Hindi, Kanz al-‘Ummal, Jilid. 1, Kitab al-Iman wa al-Islam, Bab fi Haqiqatihima (Al-Iman wa al-Islam), Fasl fi Haqiqah al-Imam, No. 1358.

## 148 - Muhammad Nuri; Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji
pribumi,  milik  salah  seorang  saudagar  kaya  yang  berasal  dari  Makassar  yang mengangkut para jamaah haji yang saat itu masih sangat sedikit, dengan kadar bayaran  tertentu.  Demikian  pula  setibanya  di  negeri  Hijaz  dengan  pelayanan yang  sangat  minimum,  baik  dari  segi  pengangkutan,  penginapan,  bimbingan dan sebagainya semuanya serba sederhana. Oleh karena susahnya mendapatkan kemudahan  terutama  dari  segi  kepengurusan,  akhirnya  banyak  sekali  para jamaah  yang  memutuskan  untuk  tinggal  di  kedua  negeri  suci  tersebut  yaitu Makkah  dan  Madinah.  Ada  yang  sifatnya  sementara  untuk  menuntut  ilmu, berniaga  bahkan  ada  yang  memutuskan  untuk  tinggal  di  sana  yang  disebut sebagai “ mukimin.”
Setelah  abad  ke-20  atau  sejarah  pra-pasca  kemerdekaan  Indonesia mempunyai  nuansa  yang  berbeda,  kalau  di  zaman  penjajah  mengandung nuansa  politik  yang  sangat  kental,  karena  dari  satu  segi  untuk  mengambil simpati kaum Muslimin Indonesia, dan di segi yang lain untuk mengendalikan para jamaah  haji agar  tidak merugikan  kepentingan kolonial.  Sedangkan  pada zaman  kemerdekaan  pengaturan  penyelenggaraan  haji  dimaksudkan  untuk memberi kemudahan dan perlindungan terhadap jamaah haji. Hanya saja dari waktu ke waktu penyelenggaraan haji tersebut tetap ada masalah. Persoalan itu pada  umumnya  disebabkan  oleh  pihak-pihak  yang  ingin  mengambil keuntungan  pribadi  atau  kelompok,  baik  melalui  penipuan,  pemerasan, penyimpangan dari ketentuan yang berlaku atau cara-cara lain yang merugikan jamaah.

## Sejarah Awal Perlaksanaan Ibadah Haji Indonesia
Sebagai salah satu proses peribadahan dalam Islam, haji memiliki corak histori  yang  sangat  unik.  Ibadah  ini  merujuk  pada  serangkaian  peristiwa  yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim dan keluarganya.
Meskipun  demikian,  haji  bukanlah  suatu  perulangan  dari  apa  yang telah  dialami  para  nabi  itu.  Sebab,  sejarah  merupakan  suatu  peristiwa  yang berlangsung  hanya  satu  kali  saja.  Maka,  perulangan  haji  yang  dilakukan  Nabi Muhammad  Saw  dan  umatnya  sampai  hari  ini,  bukan  lagi  dianggap  sebagai peristiwa  sejarah,  melainkan  sebagai  ibadah,  walaupun  aspek  historis  masih terdapat di dalamnya.
Dalam  unsur  sosial,  misalnya,  terdapat  sokongan  masyarakat  yang mempermudah proses perlaksanaan haji, seperti acara pengajian, ritual sebelum berangkat,  dan  doa  bersama.  Berbagai  proses  perlaksanaan  haji  ini  diyakini sebagai serangkaian acara yang mampu mengintegrasikan segenap kekuatan dan ketulusan calon haji.
Lain halnya dalam unsur budaya, di sini terdapat sokongan moral yang berkaitan  dengan  penguatan  identitas,  di  mana  bagi  orang  yang  telah menunaikan haji  memperoleh  tempat  yang  berbeda  dari  masyarakat  lain.  Dan secara  kultur,  haji  menjadi  alat  transformasi  kesadaran  yang  berpengaruh terhadap relasi sosial-keagamaan di lingkungannya.
Bermula  dari  perdagangan  yang  berkembang  hingga  ke  negeri  Arab, sudah  banyak  Muslim  Nusantara  yang  melaksanakan  haji.  Walaupun  proses yang dilalui sangat sulit dan mesti berhadapan dengan pelbagai halangan, umat

## Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum - 149
Islam  pada  abad  XVI  tetap  bertekad  melaksanakan  haji  melalui  media berdagang.
Memasuki  abad  XVII,  motivasi  mereka  makin  besar  untuk melaksanakannya. Pada abad ini, media yang digunakan tidak lagi dengan cara berdagang, tapi dengan menuntut ilmu ke negeri Padang Pasir itu.
Perlaksanaan  haji  pada  kurun  tersebut,  yang  dilalui  dengan  media berdagang  dan  menuntut  ilmu,  merupakan  strategi  umat  Islam  agar  terhindar dari  pelbagai  aturan  ketat  penguasa  saat  itu  yang  melarang  menunaikan  haji. Akan  tetapi,  memasuki  abad  XVIII  dan  XIX,  perlaksanaan  haji  tidak  lagi menggunakan  media  berdagang  maupun  menuntut  ilmu.  Umat  Islam  sudah terang-terangan menyatakan niat hajinya sejak awal.
Hal ini tidak lepas dari kebijakan politik yang berkembang pada abad ini,  di  mana  Pemerintah  Hindia  Belanda  juga  mempunyai  kepentingan mengembangkan  perekonomian  negaranya  melalui  manfaat  perlaksanaan  haji. Saat itu, umat Islam selalu mengalami kesulitan dalam hal pengangkutan ketika berupaya  melaksanakan  haji.  Masalah  ini  ternyata  dijadikan  sebagai  peluang Belanda menyediakan alat pengangkutannya.
Selain  itu,  perjalanan  haji  abad  XIX  juga  telah  memberi  pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi rakyat pedesaan melalui kesungguhan dan kerja kerasnya.  Maka,  strategi  pengembangan  perekonomian  yang  dilakukan Pemerintah  Hindia  Belanda  melalui  pemanfaatan  perlaksanaan  haji  menjadi momen penting dan kesempatan yang paling sustainable.
Di  sisi  lain,  makin  terbukanya  akses  umat  Islam  menunaikan  ibadah haji  pada  abad  XVIII  dan  XIX  ternyata  memunculkan  sikap  cemburu  sosial ( ambiguous) di kalangan penguasa Hindia Belanda karena adanya harapan yang menyatakan  bahwa  orang  yang  melaksanakan  haji  akan  menjadi  kelompok tandingan  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  pada  abad  XIX,  Pemerintah Hindia  Belanda  mulai  berupaya  menghalangi  dan  mempersulit  kembali  umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji.
Saat  itu,  Pemerintah  Hindia  Belanda  dilanda  sebuah  kebimbangan besar  jika  kelompok  haji  ini  berhasil  mempengaruhi  masyarakat,  ia  akan menjadi  ancaman  bagi  kestabilan  kekuasaan  yang  selama  ini  sudah dibangunkan mereka. 14

## Penyelenggaraan Haji di Indonesia Sejak Pra – Paska Kemerdekaan
Pengaturan  penyelenggaraan  haji  Indonesia  telah  dilakukan  sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Bedanya, di zaman penjajahan mengandung nuansa politik yang sangat kental, yaitu untuk mengambil hati kaum muslimin Indonesia,  selain  dimaksudkan  untuk  mengawasi  dan  mengendalikan  para hujjaj  agar  tidak  merugikan  kepentingan  Kolonial.  Untuk  maksud  tersebut, pemerintah  Belanda  menetapkan  ketentuan-ketentuan  yang  memberatkan kepada  para  jamaah  dan  membuka  pejabat  Konsulat  di  Jeddah  pada  tahun 1872  M.  Sedangkan  pada  zaman  kemerdekaan  pengaturan  penyelenggaraan
14 Lihat  masalah  ini  selengkapnya  dalam:  M.  Shaleh  Putuhena, Historiografi  Haji Indonesia, h.v-vii.

## 150 - Muhammad Nuri; Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji
haji  dimaksudkan  untuk  memberi  kemudahan  dan  perlindungan  terhadap jamaah  haji.  Hanya  saja  dari  waktu  ke  waktu  penyelenggaraan  haji  tersebut tetap  tidak  sepi  dari  persoalan.  Persoalan  itu  pada  umumnya  disebabkan  oleh tindakan  pihak-pihak  yang  ingin  mengambil  keuntungan  pribadi  atau kelompok,  baik  melalui  penipuan,  pemerasan,  penyimpangan  dari  ketentuan yang berlaku atau cara-cara lain yang merugikan jamaah.
Di  sini  kami  ingin  sedikit  memberikan  ilustrasi  mengenai  persoalan yang  pernah  timbul  dalam  penyelenggaraan  haji  sejak  masa  kemerdekaan. Sejalan  dengan  penyempurnaan  penyelenggaraan  haji  pada  waktu  lalu, didirikan  PT  Arafat,  perusahaan  angkutan  jamaah  haji  dengan  kapal  laut. Namun dalam perjalanannya, telah ditemui adanya kelemahan, penyimpangan dan  penipuan,  sehingga  banyak  jamaah  haji  yang  dirugikan  dan  bahkan  tidak dapat  melaksanakan  ibadah  haji.  Terjadinya  penyimpangan,  penipuan  dan kekecohan  antara  lain  disebabkan  oleh  adanya  sistem  kuota,  pemilihan  dan undian.  Selain  itu,  muncul  pula  persaingan  yang  tidak  sehat  antara penyelenggara haji swasta dan kesulitan teknikal pengurusan.
Ikut  sertanya  yayasan-yayasan  yang  tidak  berpengalaman  turut memburuk  persoalan  penyelenggaraan  haji.  Kasus  Mukersa  Haji  dengan Oriental  Queen  mengenai  pembayaran  keuangan  sewa  kapal  yang  tidak  lunas dan  kasus  Yayasan  al-Ikhlas  yang  memberangkatkan  haji  tanpa  dokumen lengkap dan pengurusan dana yang tidak benar, serta kasus Yayasan Mu’awanah lil Muslimin (YAMU’ALIM) di Semarang merupakan contoh kasus-kasus yang muncul dalam penyelenggaraan haji di masa lalu.
Pengaturan  penyelenggaraan  ibadah  haji  pasca  kemerdekaan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi dan tuntutan pada zamannya, yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 15
1949/1950: Keberangkatan haji pertama ke Arab Saudi.
1950-1962: Penyelenggaraan  haji  dilaksanakan  secara  bersama- sama  oleh  Pemerintah  dan  Yayasan  Perjalanan  Haji Indonesia  (YPHI)  yang  didirikan  tanggal  21  Januari
1950  dengan  pengurusnya  terdiri  dari  para  pemuka Islam pelbagai golongan.
1962-1964:
Pemerintah membentuk dan menyerahkan
penyelenggaraan  haji  Indonesia  kepada  Panitia Perbaikan  Perjalanan  Haji  (P3H).  Pada  masa  inilah dimulai  penyelenggaraan  haji  Indonesia  dengan  suatu panitia  yang  bersifat inter-departemental  ditambah dengan wakil-wakil Badan/ Lembaga Non
Departemen,  yang  kemudian  ditingkatkan  menjadi
15 Ungkapan  ini  disampaikan  oleh  Duta  Besar  untuk  Kerajaan  Arab  Saudi Muhammad M. Basyuni, disampaikan pada Lokakarya Penyelenggaraan Haji, di Jakarta, 20 Mei 2004,  Lihat:  Muhammad  Maftuh  Basyuni,  “Pokok-pokok  Perbaikan  Pelaksanaan  Haji  Tahun 2005  dan  Hubungan  dengan  Arab  Saudi,”  dalam Mendialogkan  Agenda  Reformasi Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  ed.  Departemen  Agama  RI  (Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji:  t.p.,  t.t.),  45-46;  Info  Haji:  www.kbri- riyadh.org.sa/infoindex/haji.html.
tugas  nasional    yang  dimasukkan  dalam  tugas  dan wewenang  Menko  Kompartimen  Kesejahteraan. Dengan demikian, urusan haji yang tadinya berbentuk Panitia  Negara  P3H  berubah  menjadi  Dewan  Urusan Haji (DUHA)
1965-1966:
Dewan Urusan Haji menjadi Departemen urusan Haji dipimpin oleh seorang Menteri dibantu oleh beberapa Deputi  Menteri.  Pada  tahun  1966  Departemen  ini digabungkan  ke  DEPAG  menjadi  Direktorat  Jenderal urusan  Haji  DEPAG  dan  sejak  tahun  1979  hingga sekarang  menjadi  Direktorat  Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
1969:
Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1969 dan instruksi Presiden No. 6 tahun 1969 yang  mengatur  penyelenggaraan  haji  hanya  oleh Pemerintah, yang dilaksanakan Departemen- departemen dan lembaga-lembaga lain terkait di bawah koordinasi DEPAG. 1978: Pengangkutan  haji  ke  Arab  Saudi  ditetapkan  hanya dengan pesawat udara. 1999: Lahir  Undang-undang  Republik  Indonesia  No.  17 tahun  1999  mengenai  penyelenggaraan  haji  yang merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan haji Indonesia hingga saat ini.
Sejak ditetapkan UU No. 17 tersebut,  penyelenggaraan haji Indonesia bersandar  pada  ketentuan  perundangan  ini.  Sedangkan  perlaksanaan  haji  di Arab  Saudi  disesuaikan  dengan  ketentuan  yang  berlaku  di  negara  tersebut sebagaimana  tercantum  dalam  Taklimat  Haji  yang  mengatur  pelbagai  aspek perlaksanaan  haji,  seperti  penginapan,  pengangkutan,  dan  ketentuan  teknis perlaksanaan  ibadah  seperti  jadwal  waktu  melontar  jumrah  dan  pengangkutan jamaah haji untuk ke Arafah-Muzdalifah-Mina dengan sistem taraddudi. Meskipun  sistem  penyelenggaraan  haji  telah  berkali-kali  mengalami perubahan  dan  penyempurnaan  namun  hingga  saat  ini  terus  muncul ketidakpuasan. Formula yang tepat dan memenuhi asas utama penyelenggaraan haji  yang  baik,  yaitu  aman,  nyaman,  dan  sempurna  secara  syariah  masih  terus dalam pencarian.

## Peranan Kerajaan Saudi Arabia dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji
Penyelenggaraan  ibadah  haji  sejak  zaman  Kolonial,  pra-kemerdekaan, pasca-kemerdekaan, sampai kepada zaman Orde Lama, pada dasarnya dilandasi atas  peraturan  Belanda  yaitu Pelgrems  Ordonnantie  Staatsblaad  tahun  1922 nomor  698.  Pada  zaman  Orde  Baru,  meskipun ordonnantie  tersebut  belum dicabut  tetapi  dilengkapi  dengan  peraturan  yaitu  dalam  bentuk  Keputusan Presiden RI.
Sisi terpenting yang patut dicatat dari perkembangan peraturan dalam sejarah  perhajian  Indonesia,  ialah  bahwa  semua  peraturan  mengenai  haji  di

## 152 - Muhammad Nuri; Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji
zaman  Kolonial  peran  pemerintah  sangat  kuat  dengan  mengutamakan  aspek “pembatasan”  terhadap  jamaah  haji  demi  keamanan  terhadap  penjajah. Sedangkan  dalam  zaman  kemerdekaan  sampai  kepada  Orde  Baru,  aspek  yang menonjol  dari  peraturan  mengenai  haji,  peranan  kerajaan  adalah  untuk “ketertiban dan kestabilan” yang berlangsung hingga tahun 1998.
Dominasi  peranan  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  haji  yang dimulai awal tahun 70-an, adalah karena tidak ada institusi non kerajaan Saudi yang mampu memberi pelayanan secara komprehensif dan menyeluruh kepada jamaah  haji.  Di  masa  lalu,  institusi  swasta  pernah  mendapatkan  kesempatan untuk mengelola dan menyelenggarakan haji, namun pada akhirnya mengalami kemunduran,  karena  kurang  memiliki  keupayaan,  bahkan  mengalami kebangkrutan sehingga merugikan jamaah haji, separti kasus Yayasan al-Ikhlas, Yayasan Ya Mua’llim, dan PT. Arafat di tahun 1960-an.
Berkenaan  dengan  itulah  dalam  tahun  1980-1990,  Kerajaan  Saudi telah  melakukan  beberapa  upaya  peraturan,  antara  lain  mengkaji  sistem keberangkatan  jamaah  dilakukan  melalui  pengangkutan  udara,  rekrutmen petugas  haji  disesuaikan  dengan  kompetensi  serta  penyempurnaan  modul manasik  haji.  Di  lain  pihak,  kerajaan  Arab  Saudi  juga  melakukan penyempurnaan  terhadap  sistem  penyewaan  penginapan,  perbaikan pengangkutan awam dan pengaturan pengadaan katering yang semula dikelola dengan  sistem syeikh  (perorangan)  dan  swasta  penuh,  selanjutnya  beralih kepada sistem muassasah yang dikontrol langsung oleh kerajaan Arab Saudi. Kerajaan  juga  mulai  membangun  sarana  dan  prasarana  perhajian berupa  kemudahan  asrama  haji  di  semua  Negeri  dan  Embarkasi  melalui bantuan  dana  pendapatan  kerajaan,  menambah  jumlah  embarkasi  tempat keberangkatan jamaah  ke  Arab  Saudi,  dan  pelbagai  kemudahan  lainnya untuk mendukung  kegiatan  operasional  penyelenggaraan  haji,  di  samping menyempurnakan sistem pelayanan dengan penyempurnaan pengurusan seperti pembinaan  petugas  haji,  pembuatan  garis  panduan  berupa  petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di setiap sudut layanan operasi penyelenggara haji.
Dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  permintaan  calon  haji  hingga mencapai 200 ribuan, sejak pertengahan tahun 1990-an yang berakibat kepada keterbatasan  ketersediaan  kuota,  maka  Kerajaan  melakukan  penyempurnaan perkhidmatan  dengan  menggunakan  sistem  Teknologi  Informasi  (IT)  untuk proses penyelenggaraan haji mulai dari pengendalian pendaftaran, pembayaran BPIH, proses penyelesaian administrasi dan dokumen, pengelompokan jamaah dalam  kloter  (kelompok  terbang)  sampai  pada  layanan  operasi  di  Arab  Saudi. Perbaikan  sistem  pelayanan  yang  sangat  melonjak  adalah  mengadopsi  sistem pelayanan  penerbangan  internasional  ke  dalam  model  pendaftaran  haji  lima tahun  (sistem  langsung  lunas  dan  sistem  tabungan)  dengan  sistem  satu  atap atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sistem  “ban  berjalan”  ( First Input First Out – FIFO).  Hal  ini  dilakukan  sebagai  upaya  memberikan  kepastian  keberangkatan dan mempercepat layanan kepada jamaah haji.
Perkembangan  masyarakat  dan  kemajuan  teknologi  berdampak terhadap penyelenggaraan haji, yang semula memberi penekanan pada masalah
ibadah,  berkembang  kepada  masalah  lainnya;  bisnis,  sosial,  budaya,  bahkan politik.
Terbitnya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999  mengenai Penyelenggaraan Haji mempunyai nilai historis yang tinggi. Di samping karena setelah  Indonesia  merdeka  selama  54  tahun,  baru  memiliki  landasan  yang kokoh.  Lahirnya  Undang-Undang  tersebut  pada  hakikatnya  merupakan  buah perjuangan  bangsa,  khususnya  umat  Islam  untuk  memiliki  suatu  peraturan bersama  ( social  contract)  yang  bersifat  permanent  sistem,  sebagai  landasan bersama  masyarakat,  untuk  melakukan  peningkatan  mutu  pelayanan  dan perlindungan,  di  samping  pembinaan  bagi  setiap  warga  negara  yang melaksanakan  ibadah  haji  dalam  kaitannya  dengan  perkembangan  masyarakat dan kemajuan teknologi.
Aspek  perlindungan  terhadap  jamaah  haji  lebih  jelas  arah  dan tujuannya  sejak  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999  mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 yang  menjadi  landasan  kebijakan  nasional  penyelenggaraan  haji  dinyatakan bahwa  penyelenggaraan  ibadah  haji  bertujuan  untuk  memberikan  pembinaan, pelayanan  dan  perlindungan  yang  sebaik-baiknya  melalui  sistem  dan kepengurusan  penyelenggaraan  yang  baik,  agar  perlaksanaan  ibadah haji  dapat berjalan  dengan  aman,  tertib,  lancar  dan  nyaman  sesuai  dengan  tuntutan agama,  serta  jamaah  haji  dapat  melaksanakan  ibadah  secara  mandiri  sehingga memperoleh haji mabrur.
Aspek  positif  lainnya  dari  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999 adalah  keikutsertaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  ibadah  haji  yang merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  sistem  dan  pengurusan penyelenggaraan  ibadah  haji.  Undang-Undang  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji menepis anggapan  bahwa  pemerintah  ingin  memonopoli  penyelenggaraan Ibadah  Haji.  Walau  pun  pemerintah  tetap  melakukan  peranannya  dalam rangka perlindungan jamaah.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1999,  sistem penyelenggaraan  haji  terdiri  dari  sub-sub  sistem,  yaitu  Biaya  Penyelenggaraan Ibadah  Haji  (BPIH),  pendaftaran,  pembinaan,  kesehatan,  keimigrasian, pengangkutan,  akomodasi,  penyelenggaraan  ibadah  haji  khusus,  dan  umrah. Penyelenggaraan  haji  sesuai  dengan  tuntutan  undang-undang  juga  mengacu kepada  prinsip-prinsip  pengurusan  modern,  yang  meliputi  pengaturan, pengorganisasian, perlaksanaan dan pengawalan. 16
Pengurusan penyelenggaraan haji secara terus menerus disempurnakan sesuai dengan tuntutan keperluan di lapangan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat  yang  menghendaki  pengelolaan  yang  lebih  baik.  Sehingga pengurusan  haji  dapat  mendukung  sistem  penyelenggaraan  haji  antara  lain melalui  penetapan  prosedur  kerja  dan  standard  pelayanan  yang  berlaku  secara universal.
16 Kamariah  Binti  Mohd  Noor,  “Sumbangan  Lembaga  Urusan  dan  Tabung  Haji (LUTH)  Kepada  Masyarakat  Islam  di  Malaysia”  (Tesis  S2,  Jabatan  Fiqh  dan  Usul,  Akademi Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 10 Mac 1989), h. 16.

## 154 - Muhammad Nuri; Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji

## Penutup
Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah berusaha dengan semaksimal mungkin  untuk  membuat  satu  sistem  atau  formula  untuk  digunakan  bagi peningkatan  segala  pelayanan  kepada  jamaah  haji,  dan  berusaha  untuk merealisasikan  segala  aturan  dan  formula  tersebut  dalam  kenyataan  meskipun masih  banyak  kekurangan-kekurangan  yang  perlu  diperbaiki.  Hal  itu  terbukti dengan  banyaknya  peraturan  dan  undang-undang  yang  mengatur  pelaksanaan ibadah  haji,  seperti  Undang-Undang  RI  Nomor  17  Tahun  1999  mengenai Penyelenggaraan  Ibadah  Haji;  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  371 Tahun  2002  mengenai  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji  dan  Umrah;  Keputusan Direktur  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggaraan  Haji Nomor  D/377  tahun  2002  mengenai  Petunjuk  Perlaksanaan  Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Banyaknya aturan dan peraturan serta undang-undang yang mengatur tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak cukup untuk dapat memberikan pelayanan yang komprehensif dan profesional, melainkan perlu kesadaran yang tinggi  untuk  menghargai  suatu  peraturan  atau  undang-undang  tersebut.  Oleh karena  itu,  kesadaran  dari  jamaah  sangat  diperlukan  dan  kesungguhan  para pembimbing  dalam  memberikan  bimbingan  amat  diharapkan  yang  tentunya semua itu bermuara dari sebuah keikhlasan dalam menuntut ridha Allah SWT.

## Pustaka Acuan
al-Hindi, Al-Muttaqi, Kanz al-‘Ummal, Jilid. 1, Kitab al-Iman wa al-Islam, Bab fi Haqiqatihima (Al-Iman wa al-Islam), Fasl fi Haqiqah al-Imam. al-Jaziri, ‘Abd al-Rahman, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madhahib al-Arba’ah, t.tp.: Dar al-Irshad, t.t.
al-Muqaddasi,  Shams  al-Din  Abi  al-Farj  ‘Abd  al-Rahman  bin  Abi  ‘Umar
Muhammad bin Ahmad Ibn Qudamah, al-Sharh al-Kabir ‘ala Matn al- Mughni, Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t.
al-Murtado, Ahmad  bin  Yahya, Taj al-Madhhab li Ahkam al-Madhhab, t.tp.:
Dar al-Kitab al-Islami, t.t. al-Sharbini,  Shams  al-Din  Muhammad  bin  Ahmad, Mughni  al-Muhtaj  ila Ma’rifah Ma’ani Alfaz al-Minhaj, Kaherah: Dar al-Hadits, t.t.. Info Haji: www.kbri-riyadh.org.sa/infoindex/haji.html. Kamariah Binti Mohd Noor, “Sumbangan Lembaga Urusan dan Tabung Haji
(LUTH)  Kepada  Masyarakat  Islam  di  Malaysia”  (Tesis  S2,  Jabatan Fiqh  dan  Usul,  Akademi  Pengajian  Islam,  Universiti  Kebangsaan Malaysia, 10 Mac 1989.
Muhammad  Maftuh  Basyuni,  “Pokok-pokok  Perbaikan  Pelaksanaan  Haji Tahun  2005  dan  Hubungan  dengan  Arab  Saudi,”  dalam Mendialogkan  Agenda  Reformasi  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji,  ed. Departemen  Agama  RI  (Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji: t.p., t.t.
Shaltut, Mahmud, Islam: ‘Aqidah wa Shari’ah, t.tp.: Dar al-Qalam, 1966. Taimiyyah, Ibn, Fiqh al-Hajj, ed. Dr. Sayyid al-Jamili, cet. ke-1, Beirut: Dar al- Fikr al-‘Arabi, 1989.