Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X

## EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN KOTA BEKASI TAHUN 2020
Chitra Meilina 1) , Engkus 1) , Fitri Pebriani Wahyu 1)
UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1)
Email: chitrameilina1405@gmail.com 1) , ekustyana22@gmail.com 2) , fitrifisip11@uinsgd.ac.id 3)

## Abstract
The  background  of  this  research  is  that  the  tax  benefits  greatly  impact  regional development. Therefore, a study was conducted on the effectiveness of the Hotel and Restaurant tax  in  Bekasi  City  in  2020.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how  the  hotel  and restaurant tax revenues are in terms of Timely, Quality and Quantity. Using data collection techniques  through  observation  and  in-depth  interviews  at  the  Bekasi  City  Bapenda.  The results of this study indicate that the revenue from the hotel and restaurant tax realization in 2020  has  been  effective  but  the  Government  must  continue  to  develop  innovation  and socialization  to  the  public  about  the  importance  of  taxes  and  develop  the  qualifications  of Human Resources in placements in their fields.
Keywords: Policy Effectiveness, Tax, Hotel, Restaurant

## Abstrak
Penelitian  ini  dilatarbelakangi  oleh  manfaat  pajak  sangat  berdampak  pada pembangunan daerah. maka dari itu dilakukan pengkajian mengenai efektivitas dari pajak yang dibayar  oleh  hotel  dan  restoran  di  wilayah  kota  Bekasi  Tahun  2020.  Adapun  maksud  dari dilakukannya  penelitian  ini  dengan  tujuan  mengetahui  tentang  penerimaan  pajak  yang dilakukan oleh hotel dan restoran dari segi Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Kuantitas. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  observasi      serta  wawancara  yang  mendalam  di Bapenda Kota Bekasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pada realisasi pajak  hotel  dan  restoran  tahun  2020  sudah  efektif  namun  Pemerintah  harus  tetap mengembangkan  inovasi  serta  sosialisasi  kepada  masyarakat  akan  pentingnya  pajak  dan mengembangkan kualifikasi Sumber Daya Manusia dalam penempatan di bidang-bidangnya. Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan, Pajak, Hotel, Restoran

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan daerah mempunyai andil yang sangat besar dan penting untuk menunjukan berkembang dan kemajuan suatu daerah dan juga berdampak pada ekonomi nasional. Unsur pemerataan  pembangunan  hasilnya  secara  langsung  dirasakan  oleh  masyarakat  daerah. Pembangunan  daerah  harus  mengalami  adanya  perubahan  dan  pertumbuhan,  karena  pada dasarnya  untuk  perkembangan  ekonomi  sendiri  yang  akan  meningkatkan  laju  tumbuhnya perekonomian.
Dalam  mengembangkan  kemampuan  dan  potensi  suatu  daerah,  pemerintah  daerah mempunyai hak dan peranan penting dalam mengelola pendapatan daerah sebagai sumber yang dapat dialokasikan untuk mengembangkan daerah. Sejalan dengan otonomi daerah yang mana dalam  pelaksanaannya  harus  kuat,  jelas  serta  bertanggung  jawab.    Dalam  mewujudkan  hal tersebut, maka pemerintah daerah harus lebih menggali lagi potensi kemampuan daerah guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mengembangkan daerahnya.
Daerah  mempunyai  banyak  potensi  yang  bisa  dijadikan  sebagai  sumber  penghasilan. Sebagaimana  sumber  penghasilan  daerah  menurut  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004 Perihal  Pemerintah  Daerah  pada  Pasal  157  Tentang  Sumber  Pendapatan  Daerah  mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber penghasilan, hal yang harus dioptimalkan untuk menyokong penerimaan daerah yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  dan  segala  sector  yang  bisa  diandalkan  dalam  pembiayaan pembangunan suatu daerah.
Sebagai  pajak  daerah  yang  mana  memiliki  kemampuan  potensi  cukup  tinggi  dan  terus berkembang selaras dengan makin banyak adanya perindustrian yang ada di Kota Bekasi salah satunya  pajak  hotel  dan  restoran.  Kota  Bekasi  dilihat  dari  letak  geografis  berada  di  pusat pertumbuhan  nasional  yang  bertempat  di  kawasan  megapolitan  Jabodetabek.  Kota  Bekasi tumbuh menjadi kediaman para pendatang dan jantung industri yang bekerja mengais rezeki di pusat  Kota  Jakarta.  Perkembangan  bisnis  yang  cukup  pesat  di  Kota  Bekasi  menjadikan kebutuhan untuk berbisnis di sektor hotel meningkat, terlebih pada hotel yang berbintang. Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang cukup dinamis untuk menjadi tujuan para pebisnis di ranah nasional baik internasional.
Peranan pajak sangat penting untuk pendapatan kas Negara, maka pemerintah harus terus berusaha mengupayakan dalam peningkatan dan menggali tiap potensi yang terdapat di daerah yang mana proses tersebut tidak lepas dari peran serta adanya kontribusi pemerintah daerah yang lebih paham akan kebutuhan serta kondisi keadaan dan juga potensi pada daerah yang bisa dioptimalkan.
Pajak  merupakan  kewajiban  seluruh  masyarakat  kepada  Negara  atas  bentuk  tanggung jawab  dalam  mendukung  serta  membangun  negeri.  Pemungutan  pajak  merupakan  hal  yang wajib  dilakukan  dan  bersifat  memaksa,  namun  tertera  aturan  yang  menaungi  dalam pemungutan dan tarif pajak yang dikenakan. Hal tersebut tertuang pada pasal 23A UUD 1945 (amandemen)  yang  mengungkapkan  bahwa  seluruh  pajak  untuk  kebutuhan  Negara  wajib berdasar  kepada  undang-undang.  Pajak  yang  mana  andil  dari  rakyat  untuk  Negara  didasari undang-undang  yang sifatnya memang diwajibkan mempertanggung jawabkan tanpa balasan secara  langsung  yang  bertujuan  untuk  penyokong  keperluan  secara  umum.  Berdasarkan pemungutannya, terdapat dua macam pajak, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat diambil  oleh  pemerintah  pusat  guna  menopang  segala  macam  biaya  untuk  keperluan kelengkapan  Negara.  Pajak  daerah    diambil  oleh  menopang  segala  kebutuhan  daerah  itu sendiri.
Sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 perihal Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang menjelaskan Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dikenakan secara personal atau instansi  kepala  daerah  dengan  tidak  diberikan  imbalan  atau  balasan  yang  dirasakan  secara langsung  yang  setara,  sifatnya  yang  memaksa  berlandaskan  pada  peraturan  perundang- undangan yang ada, diperlukan sebagai pendanaan pembangunan daerah.
Dengan  mendalami  serta  membangun  daya  kemampuan  pajak  daerah  yang  tersedia  di daerah, artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan membangun potensi yang dapat memajukan kesentosaan rakyat (Marcelin & Wijaya, 2019). Hotel serta restoran merupakan aspek yang potensi nya tinggi jika dikembangkan sebagai mana mestinya untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama di Kota Bekasi yang mana adalah kota sentra industri dan metropolitan dimana sebagian besar wisata dan hiburan di Kota Bekasi merupakan  hotel  dan  restoran.  Sebagai  kota  yang  cukup  memadai  dalam  bidang  hotel  dan restoran, maka pajak hotel dan pajak restoran untuk menjadi sektor penting untuk menambah kas dan pendapat daerah Kota Bekasi sekaligus dapat menunjang pada berkembangnya Kota Bekasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan lainnya.
Pajak Daerah menurut (Anggoro, 2017) Pengambilan pajak daerah oleh pemerintah daerah pada masyarakat dipergunakan untuk menunjang dan membiayai segala pengelolaan pekerjaan pemerintahan,  pembangunan  dan  juga  pelayanan  yang  diberikan  untuk  masyarakat.  Besar kecilnya realisasi pajak daerah yang diterima tergantung bagaimana mekanisme pemungutan pajak dilakukan (Talondong, et al., 2018). Pada dasarnya besar pemasukan setiap daerah yang diperuntukan ke simpanan daerah, terlebih pada daerah yang dapat mengelola tau memiliki hak otonomi.  Fungsi  dari  pajak  daerah  dapat  mempengaruhi  dalam  penentuan  posisi  keuangan daerah, maka dari itu peranan pajak begitu signifikan. (Engkus et al., 2019)
Pemasukan tiap daerah tidak akan sama karena tergantung dengan kondisi dan keadaan ekonomi  pada  masing-masing  daerah.  Pendapatan  Asli  Daerah  didapatkan  melalui  sumber potensi daerahnya sendiri yang dikenakan. Berdasarkan dengan landasan undang-undang yang ditetapkan.  Samosir  (2020)  Selaras  dengan  diselenggarakannya  otonomi  daera,  pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi dan mengelola perkembangan daerahnya agar tujuan dan capaian yang diharapkan dapat terealisasi sebagaimana harapan. (Engkus, 2020)
Untuk mendukung kemandirian daerah dalam menambah Pendapatan Asli Daerah menjadi hal  yang  sangat  signifikan  sebagai  sumber  penerimaan  keuangan  daerah.  PAD  adalah pendapatan  asli  daerah  yang  diambil    berdasarkan  aturan  daerah  dan  sesuai  pada  aturan perundang-undangan.  Sehingga  dalam  mengatur  keuangan  daerah,  dapat  meningkatkan kualitas  pelayanan  dan  aspek  pemerintahan  lain  agar  kesejahteraan  masyarakat  dan  daerah dapat lebih maju serta berkembang.
Pendapatan  Asli  Daerah  menjadi  standar  dalam  penilaian  berhasil  atau  tidaknya pengelolaan  otonomi  daerah.  Apabila  semakin  besar  PAD,  maka  dapat  disimpulkan kemampuan  daerah  untuk  mengelola  dan  membiayai  pertumbuhan  daerahnya  akan  semakin berhasil.  Bertolak  belakang  dengan  menurunnya  PAD  yang  diperoleh,  makan  penerapan otonomi daerah belum maksimal. (Engkus & Muksin, 2019)

## Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi
Tahun Target Realisasi Presentase 2018 2019 2020 2.493.212.141.337,00 2.701.074.124.404,00 2.095.144.051.883,00 2.001.150.459.494,21 2.451.092.758.697,00 2.050.935.598.297,00 80% 91% 98% Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2021
Menurut  data  yang  disebutkan  di  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Kota Bekasi,  menyatakan  bahwa  dari  tahun  2018  sampai  2020,  penetapan  target  PAD  dan realisasinya mengalami fluktuasi. Jika dilihat persentase pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukan adanya terus peningkatan, hal ini menandakan Adanya faktor yang mempengaruhi realisasi serta perhitungan yang menetapkan target tahunan.  Target terendah pada tiga tahun tersebut ada pada tahun 2020 yang mana tahun tersebut menyesuaikan keadaan global karena pandemi,  maka  penetapan  target  tidak  terlalu  tinggi  seperti  tahun  sebelumnya.  Namun pencapaian  realisasi  tahun  2020  sudah  sangat  cukup  mendekati  target.  Hal  ini  tentu  sangat berkaitan dengan skema penarikan pajak dan pendapatan yang dihasilkan oleh berbagai sektor pajak.
Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Efektivitas PRESENTASE KRITERIA >100% 90-100% 80-100% 60-100% <60%
SANGAT EFEKTIF EFEKTIF CUKUP EFEKTIF KURANG EFEKTIF

## TIDAK EFEKTIF
Sumber : Kepmendagri, 2021
Dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tolak ukur atas keberhasilannya dalam memperoleh  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Semakin  tinggi  persentase  yang  didapat,  maka keberhasilan yang didapatkan semakin kuat.
Pemungutan pajak hotel dan restoran dikatakan efektif apabila dilihat dari persentase mendekati atau lebih dari 100%. Semakin tinggi persentase efektivitas, menunjukan semakin efektif dalam pengambilan pajak hotel dan restoran (Yuliartini & Supadmi, 2015)
Hotel yaitu penyedia fasilitas dalam bidang jasa penginapan termasuk jasa bersangkutan lainnya yang dikenai biaya. Wajib pajak hotel dikenakan oleh personal atau le yang mempunyai usaha hotel atau dalam bentuk apapun yang berorientasi pada penginapan, seperti kos-kosan, wisma, dan pondok wisata. (Memah, 2013)
Sistem pada pajak hotel yang berlaku di Indonesia didasari dengan hukum yang konkrit dan ketat sehingga semua pihak wajib mematuhi. Wajib pajak adalah lembaga atau perorangan yang melaksanakan pembayaran berdasarkan pelayanan hotel yang ada . Sederhananya, para konsumen  yang  menggunakan  fasilitas  dan  membayar  pelayanan  hotel  adalah  objek  pajak pengusaha  hotel.  Para  pengusaha  baik  pribadi  atau  lembaga  yang  bergerak  dibidang penginapan di sebagai wajib pajak dalam hal ini wajib pajak hotel. Objek pajak adalah fasilitas yang  disediakan  seperti  kamar,  pelayanan  penunjang  yang  diberikan,  fasilitas  hiburan  serta adanya jasa penyewaan gedung serbaguna sebagai suatu acara.
Restoran  menyediakan  makanan  dan  minuman  yang  dikenakan  pembelian,  maka  pajak restoran memuat pajak yang diberikan atas pelayanan restoran. (Perda N0. 14 Tahun 2018). Pemilik  atau  usahawan  restoran  adalah  pihak  yang  berkewajiban  dalam  melakukan pengambilan  dan  penyetoran  pajak  kepada  badan  instansi  yang  berwenang  mengelola penerimaan pajak. (Dantes & Lasminiasih, 2021) Objek pajak pada restoran adalah pelayanan yang  diberikan  restoran  terkait service dalam  menjual  makanan  dan    minuman  kepada konsumen yang diberikan. Objek pajak pada restoran memiliki kriteria yang telah ditetapkan Peraturan Daerah. Konsumen atau pembeli pada restoran tersebut merupakan subjek restoran.
Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Pajak daerah memiliki potensi yang tinggi untuk menyumbang pendapatan asli daerah. Salah satunya  pada  sektor  hotel  dan  restoran    yang  menunjang  dalam  meningkatkan  pariwisata. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun  2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah  pajak  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  hotel.  Lalu    berdasarkan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  Pasal  1  angka  22  dan  23,  Pajak  Restoran    yaitu  pajak  berdasarkan pelayanan yang diberikan oleh restoran.
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun Target Realisasi Presentase Hotel Restoran Hotel Restoran HOT EL RESTOR AN 2018 40.197.715 .200 297.993.039 .200 28.965.853 .978 272.800.377 .656 72% 92% 2019 50.737.258 .240 345.410.180 .000 33.213.910 .502 331.142.488 .884 65% 96% 2020 25.219.110 .065 259.205.292 .034 24.402.004 .628 227.436.802 .781 97% 88%
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, 2021
Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi belum mencapai target.  Lalu adanya fluktuasi dalam target dan pencapaian realisasi pajak hotel dan restoran. Namun dapat dilihat bahwa  pada  tahun  2020  realisasi  pajak  hotel  dan  restoran  cukup  mendekati  target,  artinya efektivitas pengambilan pajaknya dapat berjalan dengan baik.
Artinya,  berlandaskan  dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  mengenai Keuangan Negara, yaitu seluruh hak yang menjadi kedaulatan negara berupa uang atau barang yang  berdasarkan  hak  negara  menurut  hak  dan  kewajiban tertera.  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan.  Undang-undang  ini didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945, di isinya memuat ketetapan yang sangat menjunjung tinggi hak-hak rakyat kewajiban pajak sebagai kewajiban kenegaraan serta rakyat dalam  menopang  pembiayaan  Negara  untuk  pengembangan  nasional.  Sistem  pengambilan pajak mempunyai makna bahwa yang menentukan  penetapan besarnya pajak
Semenjak  berlakunya  otonomi  daerah,  tiap  daerah  berhak  mengatur  jalannya  dan mengelola segala urusan daerah nya sendiri. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Pemerintahan  Daerah  mengungkapkan  bahwa  pada  dasarnya  pemerintah  daerah mempunyai  wewenang  untuk    mengatur    terlaksananya  kesejahteraan  rakyat  pada  program pelayanan publik yang yang harus ditingkatkan. Serta aspek pemberdayaan, peran masyarakat, dan daya saing daerah dalam asas desentralisasi yaitu pemberian wewenang pemerintah kepada pemerintah  daerah  otonom  dalam  mengelola  jalannya  pemerintahan  pada  pola  sistem  di Indonesia.  Dengan  ditetapkannya  otonomi  daerah,  diharapkan  tercapainya  daerah  dapat berkembang  dan  memajukan  kualitas  serta  potensi  yang  tersedia  di  daerah  agar  bisa mengembangkan sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah tersebut.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Pendapatan Asli Daerah Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pemasukan yang didapat daerah melalui pemungutan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah yang tepat dalam cakupan perundang-undangan. Pada pajak hotel, Pajak yang dikenakan berdasarkan pelayanan jasa  yang diberikan oleh hotel (Perda No. 14 Tahun 2011). Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 14 tahun 2011  mengenai pajak hotel dan   No. 14 tahun 2018 mengenai pajak restoran , yang mana besaran tarif pajak hotel dan restoran menurut Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  nomor  10  tahun  2019  menyangkut  pajak  daerah  dikenakan sebesar 10%.
Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas menurut (Indrawijaya, Adam Ibrahim 2010) yang terdiri atas tiga dimensi pokok, yaitu  (1)Tepat Waktu, dalam arti menuntaskan tugas tepat
terhadap tempo yang telah dirundingkan sebelumnya, pegawai tidak mengulur pekerjaan, tidak ada  penambahan  jam  lembur,  dan  tiap  pegawai  terjadwal  dengan  konsisten  sehingga penyelesaian tugas dilakukan dengan mudah. (2) Tepat Kualitas, maksudnya pekerjaan yang diemban  oleh  para  pegawai  sudah  sesuai  memenuhi  standar  kualitas  yang  ditentukan  oleh instansi, pekerjaan dilakukan dengan ketelitian yang tinggi dan kesungguhan sehingga minim terjadi kesalahan dan output kerja yang dihasilkan memberikan kepuasan dan tepat sasaran. (3) Tepat Kuantitas, yaitu kepiawaian para pegawai dalam mencapai target jumlah kerja yang telah ditentukan dan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memiliki banyak tanggung jawab besar. Semakin besar target yang dihasilkan, maka tingkat efektivitasnya juga semakin tinggi. Dengan diterapkannya  efektivitas  dapat  menjadi  bahan  evaluasi  dan  acuan  mengenai  progres  pada program kegiatan.
Adapun  penelitian  terdahulu  oleh  (Samosir,  2020)  dengan  judul  “Analisis  Pengaruh Kontribusi  Dan  Efektivitas  dan  Hiburan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada  Badan Pendapatan Daerah Kabupaten SIKKA” yang bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh kontribusi dan efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kajian  selanjutnya  yaitu  oleh  (Marcelin  &  Wijaya,  2019))  dengan  judul  “  Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah” yang mempunyai tujuan penelitian untuk menelaah bagaimana skema mekanisme dan  ketepatan  perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak  hotel  di  Kota  Bekasi  serta memeriksa kesesuaian penyelenggaraan pajak hotel dan pajak restoran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 dan 8 Tahun 2011.
Maka dari itu novelty yang membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu terdapat pada  teori  yang  digunakan,  yang  membahas  bagaimana  efektivitas  pajak  hotel  dan  restoran tahun 2020 berdasarkan indikator tepat waktu, tepat kualitas dan tepat kuantitas. Serta lokasi penelitian yang berada di Badan Pendapatan Kota Bekasi, dan keadaan yang mana tahun 2020 masih adanya pandemi. . Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana tingkat efektivitas pada penarikan pajak di Badan Pendapatan Daerah. Lalu mengetahui apakah sektor  hotel  dan  restoran  terdampak  Covid-19  atau  tidak.  Serta  bagaimana  tercapainya pengetahuan  mengenai  bagaimana  pajak  hotel  dan  restoran  dapat  menyumbang  kepada penerimaan asli daerah.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan  metode  kualitatif  memperoleh  data  yang  deskriptif  berupa  kata-kata  yang menjelaskan  jawaban  dari  keadaan  yang  terjadi.  Dalam  memperoleh  data  untuk  penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi kepustakaan (dokumentasi).
Pengambilan yang dilakukan oleh peneliti dengan kurun waktu dari bulan Desember 2021 hingga bulan Februari 2022 di BAPENDA Kota Bekasi. Untuk mendukung data informasi pada penelitian  ini  dilakukan  juga  wawancara  dengan  pihak  yang  terkait  dengan  topik  masalah penelitian  yang  dilakukan  melalui  beberapa  pertanyaan  yang  menjadi  fokus  permasalahan penelitian.  Berikut beberapa informan dalam penelitian ini:
Tabel 4. Informan Penelitian Nama Inisial Posisi ER Kepala Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi WPS Staff Bidang Pendapatan Bapenda Kota Bekasi NA Staf Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi Sumber: Hasil Penelitian (Diolah Oleh Peneliti), 2022
Yang  menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  sebanyak  tiga  informan.  Informan  utama (Kepala Bidang Pelaporan) sebagai informan kunci karena dianggap paling sesuai mengetahui segala  macam  permasalahan  yang  selaras  dengan  fokus  penelitian  yang  akan  dilakukan. Informan pendukung (Staff Bidang Pelaporan) sebagai penambah informasi dan penguat data yang diteliti. Penulis juga menggunakan buku, jurnal lainnya sebagai sumber sekunder. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi menjadi lokasi sebagai penelitian ini. Selanjutnya Teknik analisis data  dilakukan menggunakan model interaktif dari Mills dan Huberman yaitu terdiri dari tiga proses, data reduction, display data , dan conclusion drawing .

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  penarikan  pajak  secara  tidak  langsung  memperlihatkan  berapa  besar  suatu daerah  itu  berhasil  dalam  memperoleh  pajak  dari  adanya  potensi  yang  terdapat  di  daerah tersebut. Efektivitas pengambilan pajak hotel dan restoran bisa dikatakan berhasil jika target tercapai dari yang ditetapkan sebelumnya atau jika mendekati target yang ada. Semakin tinggi efektivitas  pajak,  maka  dapat  dikatakan  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat  efektif  dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
Dalam penelitian ini, apabila pada pajak hotel dan restoran di Kota Bekasi memiliki tingkat efektivitas  yang  tinggi,  maka  akan  berbanding  lurus  dengan  tingkat  efektivitas  dalam pelaksanaan  pajak  hotel  dan  restoran  di  Kota  Bekasi.  Pemasukan  pendapatan  daerah mempunyai peran penting dalam proses berlangsungnya otonomi daerah di daerah itu sendiri. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dapat  dikelola  oleh  daerah  dengan  menggunakan  otonomi daerah  dan  daerah  dapat  memaksimalkan  potensi  daerahnya  tanpa  bergantung  kepada pemerintah pusat.
Untuk  mencapai  tingkat  efektivitas  dalam  penarikan  pajak  hotel  dan  restoran,  Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi melakukan beberapa upaya  dalam mencapai efektivitas. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas Adam Ibrahim Indrawijaya (1989), yang diungkapkan  bahwa  pemerintah  berorientasi  terhadap  pelayanan  yang  optimal,  tidak mengedepankan  keuntungan  atau  laba  sebesar-besarnya.  Pencapaian  efektivitasnya  yaitu meliputi Tepat Waktu, Tepat Kualitas dan Tepat Kuantitas. Konsep orientasinya tertuju pada keluaran pada pencapaian efektivitasnya.

## Tepat Waktu
Indikator perihal Tepat Waktu dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah, dalam hal ini Pajak Hotel berdasarkan teori yang digunakan serta hasil penelitian menghasilkan penjelasan serta  gambaran  bahwa  penyelesaian  tugas  yang  telah  ditentukan  sudah  sesuai  dengan  batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya, juga para pegawai tidak menunda pekerjaan dalam melaksanakan  tugasnya,  dan  setiap  pekerjaan  sudah  memiliki  jadwal  yang  pasti  sehingga memudahkan dalam penyelesaiannya.

## Sumber: Peraturan Daerah Kota Bekasi
Ditetapkan Peraturan Daerah bahwa pemerintah menetapkan ketentuan terkait ketetapan pembayaran pajak dengan jangka waktu yang telah diatur. Hal tersebut harus diindahkan oleh para wajib pajak terkait pembayaran agar tidak mendapatkan sanksi yang berlaku. Berhasilnya sistem ini jelas sangat bergantung pada kedisiplinan para wajib pajak serta monitoring  yang maksimal dari para aparat pajak. mereka menghitung, menyetor,  serta melapor hasil pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan dan keakuratan basis data sangat  penting  untuk  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJIP)  sebagai  pembuktian  bahwa  hasil perhitungan  dan  penyetoran  pajak  yang  dilaporkan  oleh  para  wajib  pajak  telah  sesuai  dan benar.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2022 berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelaporan  di  Badan  Pendapatan  Kota  Bekasi  dengan  indikator  Tepat  Waktu  mendapatkan penjelasan  bahwa  terkait  pelaporannya  telah  menggunakan  sistem  Self  Assessment.  Hal  ini mengacu pada sistem pemungutan pajak Self Assessment System , yang mana pihak wajib pajak menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan format yang telah ditetapkan lalu diserahkan  kepada  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi  dengan  melaporkan  Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah  (SPTD).  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Staf  Bidang  Pendapatan Bapenda Kota Bekasi (6 Juli 2022) “ karena sistem perpajakan di Indonesia sendiri menganut Self  Assessment  System ya,  jadi  di  Bapenda  Kota  Bekasi    kita  serahkan  kebebasan  untuk menghitung  dan  melaporkannya  juga  sendiri.  Tapi  tetap  dalam  pengawasan  Bapenda    Kota Bekasi  pada saat proses pemeriksaan ulang nantinya. Kita melakukan pengecekan apakah ini sudah sesuai, sudah layak dalam melakukan pembayaran pajaknya.”
Hasil yang telah ditemukan oleh peneliti terhadap penerimaan pajak yang optimal sesuai target, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi pada (6 Juli 2022)  “  sebagaimana  cara  yang  kita  gunakan  untuk  tertagih  secara  optimal  nya  seperti pemeriksaan yang dilakukan secara optimal jadi ada pemeriksaan pendahuluan, lalu diadakan sosialisasi tapi oleh Dirjen Pajak nya sendiri, setelah itu ada pendataan ulang, lalu diberikan Rewards pada wajib pajak yang taat dalam melaporkan pajaknya, dan juga ada sanksi  yang berlaku pada pihak yang tidak membayar pajak”
Berdasarkan  pada  pernyataan  diatas,  penulis  menyimpulkan  serta  memberi  pendapat bahwa indikator Tepat Waktu untuk melihat tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi  Tahun  2020  sudah  dijalankan  dengan  baik  berdasar  pada  hasil  pengamatan  dan penelitian yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. Hal ini mengacu pada penggunaan prinsip yang dipegang kuat  dalam Administrasi Perpajakan yang diterima secara luas yaitu kepatuhan sukarela pada wajib pajak. Ketaatan sukarela merupakan nilai yang sangat penting  dan  merupakan  garda  terdepan  terhadap Self  Assessment  System yang  mana  semua wajib pajak mempunyai tanggung jawab secara sadar dalam kewajiban perpajakannya secara tepat waktu di  Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

## Tepat Kualitas
Indikator  pada  Tepat  Kualitas  dalam  efektivitas  pemungutan  pajak  daerah  berdasarkan teori  yang  digunakan  memberikan  penjelasan  serta  gambaran  bahwa  tiap  pekerjaan  yang diemban  oleh  para  pegawai  sebagai  petugas  pemungutan  Pajak  Daerah  dalam  hal  ini  Pajak Hotel  dan  Restoran  sesuai  dengan  standar  kualitas  yang  ada  di  instansi.  Dalam  hal  ini Pemerintah  Kota  Bekasi  mengedepankan  ketelitian  dan  kesungguhan  yang  mana memungkinkan  minimnya  kesalahan  pada  pekerjaan  yang  dilakukan  sehingga  memberikan kepuasan kepada masyarakat.
Kinerja organisasi yaitu bagaimana efektifnya organisasi dalam memenuhi kebutuhan dari tiap bidang atau kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha serta meningkatkan organisasi dengan  mencukupi  kebutuhan  secara  efektif  Adapun  hal-hal  yang  harus  dilakukan  untuk menentukan  indikator  kinerja,  yaitu  (1)  spesifik.  Jelas;  (2)objektif  baik  kuantitatif  maupun kualitatif; (3) menunjukan hasil, manfaat serta dampak; (4) cukup fleksibel dan peka terhadap adanya  perubahan;  dan  (5)  efektif,  artinya  dapat  diolah  serta  dianalisis  keabsahan  datanya dengan efisien dan efektif.
Dalam hal ini sejalan dengan yang telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Pelaporan Bapenda Kota Bekasi dalam wawancara pada (6 Juli 2022) perihal bagaimana standar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) “kalau berkaitan dengan kualitas SDM  yang dimiliki sebenarnya kan sudah  mengikuti  aturan  yang  ada,  kita  mempunyai  tugas  dan  fungsi  kita,  kemudian ditempatkan di bidang apa. Dan juga rata-rata sudah menempuh pendidikan Sarjana S-1”  Hal ini  juga  dijelaskan  oleh  Staf  Bidang  Pelaporan  Bapenda  Kota  Bekasi  yang  mana  masalah kualitas SDM tentunya setiap pegawai memiliki latar belakang yang beragam, hal ini membuat keberagaman dan pengetahuan dalam bagaimana cara mengatasi masalah yang ada.
Berdasarkan  pernyataan  mengenai  Tepat  Kualitas,  penulis  berpendapat  bahwa penempatan  pegawai  tepat  dengan  divisi  dan  keahliannya.  mempunyai  peran  yang  sangat penting dan mempengaruhi bagaimana kinerja yang terjadi dan menjadi acuan untuk mencapai Efektivitas  Pajak  Hotel  dan  Restoran  di  Kota  Bekasi  dengan  optimal,  yang  mana  akan meminimalisirkan kesalahan dan memiliki hasil kerja yang bisa memberikan pelayanan  baik.

## Tepat Kuantitas
Indikator Tepat Kuantitas dalam Penerimaan Pajak Daerah dalam hal ini yaitu pajak hotel dan restoran di Kota Bekasi berdasarkan teori yang digunakan memberikan penjelasan serta gambaran yang mana merupakan kemampuan para pegawai untuk dapat memenuhi dari pada target  yang  telah  ditentukan,  serta  bisa  ditetapkan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  yang  lebih banyak memiliki tanggungjawab yang lebih besar.
Hasil  penelitian  mengenai  indikator  mengenai  Tepat  Kuantitas  apakah  tingkat efektivitasnya  sudah  diterapkan  dengan  sesuai  dalam  penarikan  pajak      .  Hal  ini  merujuk berdasarkan data target dan realisasi yang disumbangkan oleh Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada tahun 2018-2020. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Bidang  Pelaporan  Bappeda  Kota  Bekasi pada  (6  Juli  2022)  “  tentunya  kita  sudah  berupaya semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari berbagai sektornya. Dari kemampuan para pegawai dalam melaksanakan dan memenuhi target yang ditentukan itu terus kita tekankan agar semaksimal mungkin. Tapi kembali lagi pada faktor lapangan dan geografis Kota Bekasi jadi hasil tiap tahunnya masih turun naik ya”
Hal ini juga sependapat dengan Staff Bidang Pelaporan yang memaparkan bahwa target dan realisasi tahun 2018 hingga 2020 memang belum seratus persen memenuhi target karena adanya beberapa faktor dan kendala. Terutama pada tahun 202 yang mana targetnya diturunkan jauh  dari  tahun  sebelumnya  karena  mengingat  tahun  tersebut  adanya  pandemi  yang  sangat mempengaruhi banyak faktor di beberapa sektor terhambat dalam pemasukan dan pemberian pajaknya.  Namun  walaupun  adanya  hambatan  dan  belum  tercapainya  seratus  persen  target,
pemasukan dan pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Bekasi terbilang cukup memumpuni untuk memyumbangkan angkanya pada pendapatan daerah.

## Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bekasi Tahun 2020
Jenis Pajak Target Realisasi % Keterangan Hotel Bintang Empat 15.323.582.544. 00 15.952.882.996.0 0 104, 11 Sangat Efektif Hotel Bintang Tiga 2.217.797.771.0 0 1.774.513.946.00  80,1 Cukup Efektif Hotel Bintang Satu 704.202.418.00  1.352.000.349.00  172, 41 Sangat Efektif Hotel Melati Tiga 6.294.407.769.0 0 4.993.616.937.00  79,3 3 Kurang Efektif Motel 5.922.103.00 2.234.000.00 37,7 2 Kurang Efektif Losmen 7.273.100.00 6.735.000.00 90,5 9 Efektif Rumah Penginapan dan Sejenisnya 118.765.513.00 64.298.102.00 54,1 4 Kurang Efektif Rumah Kos 457.100.547.00 259.428.971.00 35,5 4 Kurang Efektif Sumber : Badan Pendapatan Kota Bekasi, 2021 Tabel 6. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Jenis Pajak Target Realisasi % Keterangan Rumah Makan 259.205.292.034.0 0 225.094.540.01 3.00 86,84 Cukup Efektif Katering - 2.457.955.139.0 0 - -
Sumber: Badan Pendapatan Kota Bekasi, 2021
Perlu  diketahui  untuk  mencapai  tingkat  efektivitas  yang  maksimal  dalam  pemungutan pajak harus memperhatikan beberapa faktor penting yaitu adanya transparansi pekerjaan yang bersifat terbuka dan mudah untuk diakses, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisional sesuai dengan kondisi dan tetap pada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta parsiatif yang  mana  dapat  mendorong  dan  melibatkan  masyarakat  untuk  berperan  langsung  dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kesamaan Hak yang tidak melakukan adanya diskriminasi, serta seimbanganya Hak dan Kewajiban segala pekerjaan yang bersifat keadilan.
Berdasarkan  pernyataan  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  adanya  efektivitas  pada pemasukan dalam suatu organisasi atau instansi dapat dikatakan berhasil atau efektif jika hasil yang  didapatkan  telah  melalui  beberapa  tahapan  (Tepat  Waktu,  Tepat  Kualitas  dan  Tepat Kuantitas). Diharapkan organisasi atau instansi Pemerintah agar bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat.
Dilihat dari sisi Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2020, penulis berpendapat  setelah  melakukan    penelitian  data  bahwa  efektivitas  pemungutan  pajak  per tahunnya mengalami fluktuasi, ada yang mengalami kenaikan dan juga mengalami penurunan tiap  tahunnya.  Penulis  berpendapat  bahwa  Kota  Bekasi  bukan  merupakan  Kota  yang
mempunyai banyak wisata yang mana sangat mempengaruhi pada pemasukan di Pajak Hotel dan Pajak Restoran.  Namun dalam hal ini Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi tetap memberikan sumbangan pajak yang cukup besar untuk Pendapatan Daerah sehingga Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya  lebih maksimal. Pendapatan Kota Bekasi di Sektor Hotel dan Restoran juga dikatakan cukup berhasil dan efektif terutama tahun 2020.

## E. SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian    yang  telah  dilakukan,  maka  penulis  dapat  menarik  kesimpulan bahwa Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2020 sudah cukup baik dan dapat dikatakan efektif  walaupun  pertahunnya  target  dan  realisasi  pajak  masih  belum  stabil.  Dalam  teori Efektivitas yang dikemukakan oleh (Indrawijaya, 2010) yang mempunyai tiga dimensi yaitu:
Tepat  Waktu ,  Dalam  pemungutan  pajak  yang  menerapkan Self  Assesment  System mewajibkan para wajib pajak untuk mengelola dan melaporkan sendiri pajaknya. Lalu pihak pengawas  di  Badan  Pendapatan  Daerah  Kota  Bekasi  melakukan  pengecekan  ulang  guna memvalidasi  kebenaran  data  yang  sudah  dilaporkan.  Wajib  pajak  sangat  berperan  penting dalam  ketepatan  waktu  pembayaran  pajak.  Maka  dari  itu  pihak  perpajakan  mengupayakan sosialisasi untuk kesadaran masyarakat dalam ketaatan yang tepat pada membayar pajaknya.
Tepat Kualitas , Adanya kualitas Sumber Daya NB Manusia yang mempunyai peran dan jabatan di semua bidang di Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi cukup beragam dari latar belakang  pendidikannya.  Hal  ini  mempengaruhi  bagaimana  kinerja  dalam  instansi  tersebut dapat berjalan. Namun tetap adanya standar kualitas serta kualifikasi dalam penentuan jabatan di bidang-bidang yang dibutuhkan.
Tepat Kuantitas , Karena adanya faktor lapangan seperti geografis Kota Bekasi yang lebih ke  Metropolitan  dibanding  Kota  Wisata,  maka  hal  tersebut  mempengaruhi  pula  besaran pendapatan pada Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bekasi. Terutama pada tahun 2020 yang diikuti  adanya  pandemi  serta  target  pada  Pajak  Hotel  dan  Restoran  Kota  Bekasi  sangat berdampak namun tetap memenuhi standar efektivitas.

## F. SARAN
Adapun  saran  yang  direkomendasikan  oleh  peneliti  mengenai  masalah  pada  tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 yaitu pemerintah diharapkan bisa  terus  mengembangkan    sosialisasi  mengenai  pajak  seperti  membuat  banner  perihal pentingnya pembayaran dan dampak pajak di tempat ramai seperti stasiun, terminal dll. hal ini harus dilakukan lebih ketat lagi agar kesadaran masyarakat dalam pentingnya membayar pajak bisa lebih tinggi. Serta lebih mengkualifikasi masalah Sumber Daya Manusia yang piawai ahli di bidangnya agar kinerja pada instansi lebih optimal dan terus berkembang.

## REFERENSI
Adam Ibrahim Indrawijaya. (2010). Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi . Refika Aditama.
Anggara Sahya. (2016). Administrasi Keuangan Negara (1st ed.). Pustaka Setia.
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 110 , 1–248.
Ayudi Obay. (2017). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Pada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2015 . UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Penerbit: Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia P-ISSN: 1412 – 9736 E-ISSN: 2828-545X
Dantes,  P.  H.,  &  Lasminiasih.  (2021).  Analisis  Tingkat  Efektivitas  dan  Kontribusi  Pajak Restoran  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi  DKI  Jakarta  Tahun  2017- 2019. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.1 No. 12, 2744.
Engkus. (2020). Dampak Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan
Keuangan  dan  Aset  Daerah  Di  Kabupaten  Bandung  Tahun  2013-2017.  Bina  Media Ilmiah, Vol 14, 2971–2980.
Engkus,  &  Muksin,  M.  (2019).  Dampak  Intensifikasi  Pemungutan  Pajak  Terhadap
Penerimaan  Pajak  BEA  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  Dan  Pembangunan  Pada  Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut Tahun 2013-2017 . Kelola: Jurnal
Sosial Politik , Vol 2 , 133–148.
Engkus,  Suparman,  N.,  Syamsir,  Fadjar,  &  Mubarok.  (2019).  Implementasi  Kebijakan Pemungutan  Pajak  Hotel  Atas  Rumah  Kos  Di  Kota  Bandung. Jurnal  Administrasi Publik , Vol 5 , 304–318.
Marcelin, F.  F., & Wijaya, N. (2019).  Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Hotel Dan  Restoran Serta Kontribusinya Terhadap  Pendapatan Asli Daerah. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , Vol 21 , 163–172.
Memah,  W.  E.  (2013).  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak  Hotel  Dan Restoran  Terhadap Pad Kota Manado. Jurnal Emba , Vol 01 , 871–881.
Samosir, S. M. (2020). Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten SIKKA. Journal of Public Administration and Government , Vol 2 , 35–43.
Talondong,  S.,  Morasa,  J.,  J,  S.,  &  Tangkuman.  (2018).  Analisis  Efektivitas  Dan  Efisiensi Penerimaan  Pajak  Daerah   Provinsi  Sulawesi  Utara  Periode  2013-2017. Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern 13(4) , 569–577.
Yuliartini, I. P., & Supadmi, L. N. (2015). Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ,
Vol 10.2 , 489–502.
https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/38d0f042ad3251942 20da0ccaff793ed.pdf