## Jurnal Keolahragaan, 9 (2), 2021, 178-192
https://doi.org/10.21831/jk.v9i2.38193

## Analisis kebijakan penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan Indonesia
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih 1* , Laksono Trisnantoro 2 , Zaenal Muttaqqien Sofro 3 , Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma 1 , Mustika Cahya Nirmala Dewinta 4 , Ibtidau Niamilah 1 , Meta Anastasia 4 , Edi Nurinda Susila 5
1 Departemen Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
2 Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
3 Departemen Ilmu Fisiologi, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
4 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Minat Gizi Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada,
Jl. Farmako, Sekip Utara, Yogyakarta 55281, Indonesia
5 Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Olahraga Nasional, Kemenpora Republik Indonesia, Jl. Gerbang Pemuda No.3, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, Indonesia
* Corresponding Author . Email: mirza.hapsari@ugm.ac.id
Received: January 24, 2021; Accepted: August 7, 2021; Published: September 25, 2021
Abstrak : Peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan pada dasarnya merupakan mandat hukum dari Undang- Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 63 yang menyebutkan bahwa ahli gizi merupakan salah satu tenaga keolahragaan. Pada praktiknya, implementasi peran ahli gizi sebagai  tenaga  keolahragaan  di  pusat  pembinaan  atlet  masih  belum  optimal.  Keterbatasan  sumber  daya manusia dan anggaran, serta belum adanya kebijakan operasional yang mengatur tentang penempatan ahli gizi  di  pusat  pembinaan  atlet  menjadi  beberapa  kendala  yang  perlu  solusi.  Pengkajian  dilakukan  dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen terhadap delapan peraturan yaitu 1 undang-undang, 1 perpres dan 6 permen. Seluruh dokumen kebijakan tersebut selanjutnya ditetapkan pasal-pasal kritis yang dianalisis lebih lanjut untuk diberikan diskripsi penjelas, analisis mendalam pasal demi pasal, perumusan rekomendasi dan output kebijakan. Pengkajian telah mendapatkan Ethical Clearance Komisi Etik FKKMK UGM nomor: KE/FK/0292/EC/2020 pada tanggal 10 Maret 2020. Kajian terhadap Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan  peraturan  hukum  pendukungnya  menunjukkan  bahwa  peran  ahli  gizi  memiliki  urgensi  tinggi  dalam pembinaan atlet. Namun demikian masih perlu kebijakan operasional yang  mengatur tentang penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan, meliputi tugas dan wewenang, serta standar kompetensi dan sertifikasi ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan.
Kata Kunci : Ahli Gizi; Kebijakan; Tenaga Keolahragaan; Ahli Gizi Olahraga

## Policy analysis for the placement of nutritionists as Indonesian sports workers
Abstract: The role of a nutritionist as a sports worker was basically a legal mandate from Law No. 3 of 2005 concerning the National Sports System, in particular Article 63, which stated that nutritionists were one of the sports personnel. In practice, the implementation of the nutritionist's role as a sports worker in the athlete training center was still minor. Limited human resources and budget, the absence of operational policies governing the placement of nutritionists in athlete training centers were some of the obstacles that hadn’t had  the  solutions.  This  study  used  a  qualitative  approach  by  conducting  document  studies  of  eight regulations, all of which were 1 Law, 1 Presidential regulation and 6 Ministry regulations. All these policy documents were then defined as critical articles and further analyzed to provide explanatory descriptions,

## Jurnal Keolahragaan 9 (2), 2021 - 179
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
in-depth analysis of articles, formulation of recommendations and policy outputs. This study has obtained an Ethical Clearance from the Ethical Commission of the FKKMK UGM with number: KE / FK / 0292 / EC / 2020 on March 10, 2020. A study of Law Number 3 of 2005 and its supporting legal regulations showed that the role of nutritionists was urgently entailed in athlete coaching. However, an operational policy regulating the sports nutrition personnel placement is still required. It includes their duties and authority, competency standards and certification of nutritionists as sports personnel.
Keywords: Nutritionist; Policy; Sports Worker, Sport nutritionist
How to Cite : Penggalih, M.H.S.T., Trisnantoro, L., Sofro, Z.M., Kusuma, M.T.P.L., Dewinta, M.C.N., Niamilah, I., Anastasia, M., & Susila, E.N,.  (2021). Analisis Kebijakan Penempatan Ahli Gizi Sebagai Tenaga Keolahragaan Indonesia. Jurnal Keolahragaan, 9(2), 178-192. doi: https://doi.org/10.21831/jk.v9i2.38193

## PENDAHULUAN
Tubuh yang mendapatkan zat gizi cukup merupakan kunci untuk memperoleh status gizi optimal. Zat  gizi  tersebut  kemudian  digunakan  untuk  pertumbuhan,  perkembangan  otak,  serta  aktivitas  fisik (Sepriadi,  2017).  Penelitian  menunjukkan  bahwa  atlet  memiliki  risiko  untuk  mengalami ketidakseimbangan asupan gizi, baik pada kelompok atlet pelajar (Kim, Oh, & Lee, 2019) hingga atlet professional (Ong & Brownlee, 2017). Ketidak seimbangan pemenuhan gizi pada atlet terjadi baik pada zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Kebutuhan atlet sangat bergantung dengan cabang olahraga yang digeluti. Atlet remaja memiliki berbagai macam kebutuhan gizi berdasarkan ukuran tubuh, intensitas latihan, usia, dan jenis kelamin (Berg, 2019). Selain itu, kebutuhan gizi atlet sangat bervariasi tergantung posisi dalam suatu tim, musim yang sedang dihadapi, sesi latihan dan sesi istirahat. Tujuan yang akan dicapai  seorang  atlet  dalam  periode  tertentu  juga  menjadi  salah  satu  pertimbangan  mementukan kebutuhan  gizi.  Sebagai  contoh  atlet  akan  merencanakan  untuk  memiliki  massa  otot  tanpa  lemak, menurunkan  kadar  lemak  tubuh,  atau  mempertahankan  komposisi  tubuh  mereka  saat  ini  tanpa menghambat performa di lapangan (Bytomski, 2018).
Berbagai studi pada atlet di Indonesia juga mengungkapkan terjadinya asupan zat gizi yang tidak seimbang, seperti yang ditemukan pada atlet pelajar di berbagai pusat pembinaan atlet (Penggalih et al., 2016; Penggalih et al., 2019). Kajian yang dilakukan oleh (Tahir et al, 2019) di PPLP Provinsi Sulawesi Selatan  menyatakan  bahwa  kecukupan  energi  tergolong  sangat  kurang,  karbohidrat  dan  protein tergolong  kurang,  serta  lemak  tergolong  normal. Fenomena  ketidakseimbangan  asupan  zat  gizi  pada atlet tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya edukasi tentang urgensi gizi terhadap performa olahraga, pengetahuan terkait gizi dan olahraga, serta lemahnya sistem pengaturan gizi pada suatu tim olahraga atau pusat latihan atlet (Jenner et al., 2018).
Pemenuhan  kebutuhan  energi  dan  zat  gizi  pada  atlet  memiliki  urgensi  yang  tinggi,  karena menentukan  kualitas  kesehatan  atlet  serta  pencapaian  performa  olahraga  (Ong  &  Brownlee,  2017). Penelitian pada atlet sepakbola remaja mengungkapkan bahwa intervensi gizi komprehensif membantu menunjang performa atlet sebesar 69,8% (Penggalih et al, 2017). Selain itu fokus gizi pada atlet elit remaja  salah  satunya  bertujuan  untuk  memperbaiki  pola  makan  yang  mana  hal  ini  merupakan pertimbangan dalam pencegahan cedera atau penyakit (von Rosen et al, 2017). Atlet cabang olahraga dengan risiko cedera tinggi diantaranya atlet angkat besi, atlet angkat berat  dan  atlet  tinju (Baihaqi, 2021).  Diperlukan  pendampingan  ahli  gizi  untuk  meminimalkan  kondisi  cedera  pada  atlet.  Relevan dengan urgensi tersebut, Academy of Nutrition and Dietetic ( Academy ) , Dietitians of Canada (DC), dan American  College  of  Sports  Medicine (ACSM)  memberikan  panduan  bahwa  dalam  sebuah  sistem pembinaan dan latihan, atlet perlu mendapatkan edukasi, konseling, dan preskripsi diet dari ahli gizi sehingga kebutuhan zat gizi dapat terpenuhi (Thomas et al, 2016).
Peran  ahli  gizi  sebagai  tenaga  keolahragaan  pada  dasarnya  merupakan  mandat  hukum  dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya Pasal 63 yang menyebutkan bahwa ahli gizi merupakan salah satu tenaga keolahragaan. Selain  itu, dalam Peraturan Presiden  No.  95  Tahun  2017  tentang  Peningkatan  Prestasi  Olahraga  Nasional,  Pasal  13  Ayat  1 menjelaskan  tentang  pelatihan  performa  tinggi  melalui  penyiapan  fisik  atlet  berprestasi  dan  program latihan kekuatan serta pengkondisian ( strength and conditioning ). Pengetahuan, asupan, dan pencapaian

## Jurnal Keolahragaan 9 (2), 2021 - 180
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
status gizi yang memadai dan optimal merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam fase pengkondisian tersebut.  Lebih  lanjut,  Peraturan  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  No.  2  Tahun  2017  Pasal  4  Ayat  3 menyebutkan bahwa ilmu gizi olahraga (sport nutrition) adalah salah satu cabang ilmu terapan dalam Ilmu  Pengetahuan  dan  Teknologi  (IPTEK)  Keolahragaan  yang  perlu  dikembangkan.  Sehingga diperlukan  peran  ahli  gizi  dalam  penatalaksanaan  gizi  atlet  sebagai  bentuk  penerapan  IPTEK Keolahragaan tersebut.
Pada praktiknya, implementasi peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di pusat pembinaan atlet  masih  belum  optimal.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia,  anggaran,  serta  ketidaktersediaan kebijakan operasional yang mengatur tentang penempatan ahli gizi di pusat pembinaan atlet menjadi beberapa kendala yang memerlukan solusi. Adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan tersebut mengundang  adanya  upaya  perbaikan  kebijakan  terkait  sistem  penyelenggaraan  gizi  pada  atlet. Kebijakan operasional tentang penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di berbagai sekolah olahraga  dan  pusat  pembinaan  atlet  perlu  dirumuskan  sebagai  bentuk  penafsiran  kebijakan  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 63 tentang Tenaga Keolahragaan. Sesuai teori siklus pembuatan kebijakan  publik  (Blomkamp  et  al,  2017),  tahap  pertama  yang  harus  dilalui  dalam  merumuskan kebijakan adalah pembentukan agenda setting dan identifikasi masalah sesuai konteks terkait.
Berdasarkan latar belakang tersebut, pengkajian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Pasal 63 yang telah dilakukan, sebagai upaya untuk mengidentifikasi potensi hambatan dan peluang yang akan dihadapi dalam rencana penempatan ahli gizi di berbagai sekolah olahraga dan pusat pembinaan atlet.

## METODE
Metode  penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi dokumen dengan mengumpulkan dokumen-dokumen kebijakan yang relevan dengan sistem penjaminan kesehatan dan penyelenggaraan gizi pada atlet di Indonesia. Terdapat 8 peraturan atau kebijakan yang dikupas dalam penelitian ini, yaitu (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, (3) Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, (4) Peraturan Menteri Pemuda dan  Olahraga  No.  1684  Tahun  2015  tentang  Persyaratan  Pemberian  Penghargaan  Olahraga  kepada Olahragawan,  Pembina  olahraga,  Tenaga  Keolahragaan,  dan  Organisasi  Keolahragaan,  (5)  Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan, (6) Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, (7) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada  Atlet  dan  Pelatih  Atlet  Berprestasi,  dan  (8)  Peraturan  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  No.  5 Tahun  2020  tentang  Pelimpahan  Sebagian  Urusan  Pemerintahan  Bidang  Kepemudaan  dan Keolahragaan  Kepada  Gubernur  Sebagai  Wakil  Pemerintah  Pusat  Dalam  Rangka  Penyelenggaraan Dekonsentrasi.  Selanjutnya,  ditetapkan  pasal-pasal  kritis  yang  akan  dianalisis  lebih  lanjut  dan mendalam, serta diberikan rumusan rekomendasi dan output kebijakan.
Penelitian ini adalah rangkaian kegiatan riset yang berjudul “Studi Implementasi Kebijakan Peran Ahli  Gizi  di  Lingkungan  Kementerian  Pemuda  dan  Olahraga  Republik  Indonesia  dalam  rangka Menunjang  Prestasi  Atlet  Nasional”  yang  telah  memperoleh  Ethical  Clearance  dari  Komisi  Etik FKKMK UGM dengan nomor: KE/FK/0292/EC/2020 pada tanggal 10 Maret 2020.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Implementasi kebijakan penempatan ahli gizi di lingkungan Kemenpora RI perlu diawali dengan kajian  terhadap  peraturan-peraturan  hukum  terkait  penyelenggaraan  keolahragaan  nasional,  sehingga sistem nasional saat ini dapat dipahami lebih dalam. Analisis kebijakan dilakukan melalui pendekatan penilaian efektivitas implementasi peraturan dan kesesuaian manfaat dari suatu peraturan dengan yang diharapkan.  Terdapat  8  peraturan  hukum  yang  ditelaah  dalam  penulisan  ini  meliputi  1  peraturan Perundang-undangan, 1 Peraturan presiden dan 6 Peraturan Menteri. penjelasan rinci setiap pasal yang berhubungan dengan penempatan ahli gizi disajikan dalam Tabel 1.
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
Tabel 1 . Analisis Peraturan Hukum terkait Tenaga Keolahragaan No. Judul Peraturan Pasal-pasal Kritis Konten Pasal 1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 63 (1) Ahli  gizi  termasuk  sebagai  tenaga  keolahragaan yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  olahraga  di Indonesia.
(2) Dalam  menjalankan  tugas  sesuai  keahliannya, tenaga keolahragaan wajib memperoleh sertifikat kompetensi  dari  instansi  pemerintah  yang berwenang.
(3) Kegiatan pelatihan perlu dilakukan dalam proses pengadaan tenaga keolahragaan.
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 14 Ayat (1) Kegiatan olahraga nasional merupakan tanggungjawab  pemerintah,  baik  pusat  maupun daerah. Pasal 16 Pemerintah  Daerah  memiliki  tanggungjawab  dalam pelaksanaan  kegiatan  olahraga  nasional,  yaitu melaksanaka  kebijakan  olahraga  nasional  secara operasional  di  daerah  masing-masing  sesuai  dengan kewenangan yang diatur dalam Perundang-undangan. Pasal 75
Pengembangan  IPTEK  Keolahragaan  di  Indonesia dilakukan  melalui  perencanaan  sistematis  yang meliputi  kegiatan  penelitian,  uji  coba,  diseminasi hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, hingga evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Pasal 76 (1) Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tanggungjawab untuk memfasilitasi pemberdayaan  sumber  daya  manusia  serta peningkatan sarana prasarana pendukung kegiatan pengembangan IPTEK keolahragaan. (2) Fasilitasi  yang  dapat  dilakukan  pemerintah berupa  pendanaan,  bantuan  teknis,  kemudahan pelayanan, serta penyediaan akses informasi. Pasal 84 Standarisasi Nasional Keolahragaan diperlukan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional. Pasal 85 Ruang  lingkup  yang  diatur  dalam  standar  nasional keolahragaan antara lain kompetensi tenaga keolahragaan, program pelatihan tenaga keolahragaan, sarana  prasarana  olahraga,  pengelolaan  organisasi olahraga,  kegiatan  olahraga,  hingga  pelayanan minimal keolahragaan. Pasal 87 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi tenaga keolahragaan  untuk memperoleh sertifikat kompetensi mencakup ruang lingkup: a. Riwayat pendidikan formal,
b. Riwayat pelatihan berakreditasi,
c. Pengalaman kerja dan penghargaan,
d. Hasil uji kompetensi,
e. Kesehatan fisik dan mental
(2) Kompetensi  yang  harus  dipenuhi  tenaga keolahragaan  meliputi  kmpetensi  akademik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
No. Judul Peraturan
Pasal-pasal Kritis Konten Pasal Pasal 92 Ayat (1) dan Ayat (4) (1) Tenaga  keolahragaan  merupakan  salah  satu ruang  lingkup  yang  diatur  dalam  Standar Pelayanan Minimal Keolahragaan.
(4) Setiap  tenaga  keolahragaan  yang  terlibat  dalam kegiatan olahraga wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang keolahragaan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi Pasal 14 Ayat 1&2 (1)  Selain  di  puskesmas,  klinik,  dan  rumah  sakit, tenaga Gizi yang  mempunyai SIKTGz dapat  melakukan  praktik  di  fasilitas  kesehatan lainnya.
(2) Praktik asuhan gizi secara mandiri dapat dilakukan oleh ahli gizi yang telah memiliki SIPTGz.
Pasal 17 Kewenangan yang dimiliki oleh ahli gizi di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain: a. Konseling dan edukasi gizi b. Pengkajian, diagnosis, dan intervensi gizi c. Pelatihan dan penelitian d. Penyelenggaraan makanan massal
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Keolahragaan Pasal 1 Ahli  gizi  termasuk  sebagai  salah  satu  tenaga keolahragaan  yang  telah  diatur  standar  pemberian penghargaannya  apabila  mencapai  prestasi  tertentu yang  dibuktikan  dengan  sertifikat  atau  bukti penghargaan lain.
5 Peraturan Menteri
Pemuda dan Olahraga No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan Pasal 4 (1) IPTEK Keolahragaan yang perlu dikembangkan meliputi  ilmu  dasar  ( basic  science )  dan  ilmu terapan (applied science ).
(2) Ilmu  gizi  olahraga (sport  nutrition )  merupakan salah  satu  cabang  ilmu  terapan  yang  perlu dikembangkan.
6 Peraturan Presiden No.
95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Pasal 4 Program pengembangan bakat calon atlet berprestasi dilakukan  terhadap  olahragawan  yang  berpotensi mencapai prestasi puncak. Program dilakukan dengan prinsip  pembinaan  berjenjang  dalam  jangka  waktu panjang. Pasal 5 (1) KONI beserta induk organisasi cabang olahraga bertugas dalam melakukan program pengembangan bakat calon atlet berprestasi. (2) Kemenpora, dibantu oleh KONI, bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan pendampingan program pengembangan bakat calon atlet berprestasi. Program  pengembangan  bakat  calon  Atlet Berprestasi  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan jalur  formal,  sekolah  khusus  keolahragaan,  klub olahraga, dan kompetisi olahraga. Pasal 6 Program  pengembangan  bakat  atlet  perlu  dilakukan dengan menerapkan IPTEK keolahragaan.
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
No. Judul Peraturan
Pasal-pasal Kritis Konten Pasal Pasal 7 Program  pengembangan  bakat  atlet  harus  memenuhi kriteria  standar  yang  diatur  lebih  lanjut  melalui Peraturan Menteri. Pasal 12 Dalam  rangka  menghasilkan  atlet  berprestasi  yang diharapkan,  program  latihan  performa  tinggi (high performance  training) yang  dilakukan  oleh  NPC  dan induk  organisasi  cabang  olahraga  harus  menerapkan minimal prinsip adaptasi dan individualisasi, peningkatan  beban  latihan  bertahap,  serta  spesifikasi jenis latihan. Pasal 13 (1) Pelaksanaan  latihan  performa  tinggi  harus memperhatikan penerapan IPTEK Keolahragaan, latihan strength & conditioning , serta periodisasi latihan yang direncanakan secara objektif sesuai karakteristik setiap atlet.
(2) Penerapan IPTEK Keolahragaan dapat dilakukan melalui  kegiatan  pelatihan  kepada  atlet  dan pelatih.
(3) Pelaksanaan IPTEK Keolahragaan tersebut dapat melalui  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi  dan lembaga ilmu engetahuan, baik di dalam maupun luar negeri. Pasal 14 Dalam  pelaksanaan  latihan  performa  tinggi,  induk organisasi cabang olahraga dan NPC memiliki tugas menyusun  perencanaan  program  dan  anggaran, menetapkan  tenaga  keolahragaan,  melaksanakan pertandingan uji coba, hingga menetapkan penggunaan sarana prasarana. 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet
Berprestasi Serta
Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi Pasal 4 Kriteria  yang  diatur  dalam  Standar  Pengembangan bakat calon Atlet Berprestasi meliputi aspek konten, manajemen, serta dukungan. Pasal 5 Konten  yang  diatur  meliputi  tenaga  keolahragaan, IPTEK keolahragaan, sarana prasarana olahraga, dan kegiatan kejuaraan. Pasal 11 Program pengembangan bakat atlet dapat dilaksanakan  melalui  berbagai  bentuk  pendidikan baik jalur formal, sekolah khusus olahragawan, klub olahraga, hingga kejuaraan olahraga. Pasal 12 Pendidikan olahraga melalui jalur formal di sekolah dapat diselenggarakan dengan kegiatan ekstrakurikuler olahraga, kelas khusus olahraga, dan klub olahraga di sekolah. Pasal 13 Pengembangan bakat atlet yang dilakukan di sekolah khusus olahraga dilakukan dengan prinsip pembinaan berjenjang dan berkelanjutan yang berpedoman pada kurikulum khusus olahraga.
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
No. Judul Peraturan
Pasal-pasal Kritis Konten Pasal Pasal 16 Selama program pelatihan nasional, atlet dan pelatih berprestasi memperoleh pembinaan kehidupan sosial meliputi  pemberian  penghasilan  dan  fasilitas  serta penghargaan olahraga. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) (1) Pemberian penghasilan dan fasilitas yang diterima selama program latihan nasional meliputi honorarium  bulanan,  akomodasi    dan  konsumsi, suplemen,  biaya  perjalanan,  serta  pemeriksaan kesehatan.
(2) Pemberian  fasilitas  tersebut  dilakukan  dengan mengoptimalkan  layanan  pada  Rumah  Sakit Olahraga Nasional (RSON) dan Pusat
Pengembangan      ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, dan Kesehatan Olahraga Nasional (PPITKON). Tarif yang diberikan adalah 0 (nol) rupiah yang mengacu pada  perudangan  tentang  penerimaan  negara  bukan pajak di lingkungan Kemenpora RI. Pasal 20, poin d dan poin h Dalam  kegiatan  peningkatan  prestasi  olahraga nasional, NPC dan induk organisasi cabang olahraga memiliki  tugas  untuk  melakukan  program  latihan performa  tinggi  berbasis  IPTEK  keolahragaan  serta menetapkan tenaga keolahragaan. Ahli gizi merupakan salah satu tenaga yang dilibatkan sebagai tim pendukung. 8 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada
Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Pasal 4 Ayat 1 Kegiatan  yang  dapat  dikelola  dengan  Dana Dekonsentrasi  antara  lain  program  peningkatan wawasan pemuda, pengelolaan sentra dan SKO, serta pengembangan tenaga dan organisasi keolahragaan.

## Pembahasan
Rekomendasi  dari  studi  yang  dilaksanakan  oleh  (Sulistiyono,  2020)  menyebutkan  tentang perlunya  pengadaan  ahli  gizi  bagi  atlet  binaan  di  PPLP.  Hal  ini  didasarkan  pada  hasil  kajian  yang dilaksanakan di PPLP Jawa Barat yaitu adanya kebijakan pengadaan gizi atlet PPLP yang tercantum dalam peraturan Dinas Pemuda dan Olahraga Jawa Barat, namun dalam hal ini belum disertai dengan pengadaan  ahli  gizi  untuk  mengatur  gizi  atlet.  Tidak  adanya  ahli  gizi  dalam  hal  ini  menyebabkan pengaturan gizi pada atlet PPLP Jawa Barat tidak dibedakan menurut cabang olahraga serta perhitungan kebutuhan  gizi  didasarkan  pada  kebutuhan  menurut  periodesasi  pra  kompetisi  saja.  Selain  itu pengukuran status gizi atlet belum termonitor dengan baik karena tidak ada ahli gizi. Oleh karena itu diperlukan pengkajian terhadap undang-undang serta peraturan yang ada.

## Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2005)
Pada Pasal 63 ini disebutkan bahwa ahli gizi termasuk 1 dari 15 tenaga keolahragaan yang perlu dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga, sehingga  ahli gizi perlu memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. UU No. 3 Tahun 2005 Pasal 63 ini menjadi dasar hukum tertinggi tentang peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan di Indonesia. Agar kebijakan tersebut dapat

## Jurnal Keolahragaan 9 (2), 2021 - 185
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
diimplementasikan dengan baik, maka diperlukan peraturan-peraturan hukum turunannya yang dapat menerjemahkan  secara  operasional  tugas  dan  wewenang  ahli  gizi  sebagai  tenaga  keolahragaan. Pembentukan  regulasi  yang  lebih  operasional  tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  pelaksana kebijakan di lapangan (pengelola pusat latihan atlet) dalam mengadopsi kebijakan. Kebijakan yang tidak didukung  oleh  penjelasan  operasional  berpotensi  menjadi  hambatan  dalam  implementasinya  (Health Policy Project, 2014). Sebaliknya, dengan adanya regulasi yang lebih operasional akan meningkatkan efektivitas  dan  efisiensi  kerja  dari  pelaksana  kebijakan  di  lapangan,  sehingga  luaran  implementasi kebijakan dapat tercapai dengan baik (Jones, 2013).

## Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007)
Pasal 14 dan 16 dapat dijadikan dasar hukum perlunya keterlibatan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan. Pasal 16 poin “e” menyebutkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab  untuk  menyediakan  pelaksanaan  kegiatan  keolahragaan  sesuai  dengan  standar  pelayanan minimum.  Lebih  lanjut  dijelaskan  pada  Pasal  92  bahwa  salah  satu  persyaratan  pelayanan  minimum adalah tenaga keolahragaan yang mendukung kegiatan olahraga. Oleh karena itu, terkait pembinaan atlet di PPLP pada setiap provinsi, dibutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan tenaga keolahragaan, termasuk ahli gizi.
Pasal ini lebih lanjut menyatakan bahwa pengembangan IPTEK Keolahragaan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, penelitian, uji coba, alih teknologi, diseminasi dan sosialisasi  hasil,  pemanfaatan  hasil,  hingga  analisis  dan  evaluasi.  Poin  penting  yang  belum dipertimbangkan adalah bagaimana hasil pengembangan IPTEK tersebut kemudian dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan keolahragaan nasional. Poin (c) pada pasal tersebut tentang uji coba IPTEK Keolahragaan dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pilot project atau uji coba ahli gizi untuk ditempatkan di PPLP/SKO di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, komitmen dan dukungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kegiatan uji coba tersebut sangat diharapkan sebagai bentuk pelaksanaan mandat hukum pengembangan IPTEK Keolahragaan.
Pasal  ini  menyatakan  fasilitasi  penyelenggaraan  dan  pengembangan  IPTEK  Keolahragaan, berupa bantuan dana, teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat menjadi dasar hukum untuk pengajuan anggaran uji coba kebijakan penempatan ahli gizi di PPLP/SKO di beberapa wilayah Indonesia.
Dalam  tatanan  sistem  keolahragaan  nasional  menyebutkan  bahwa  ahli  gizi  termasuk  sebagai tenaga keolahragaan yang perlu dilibatkan pada penyelenggaraan olahraga. Dengan demikian, Pasal (84- 85) ini menjadi landasan diperlukannya standarisasi kompetensi dan  program pelatihan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan, serta standarisasi pendampingan gizi atlet sebagai bagian dari pelayanan minimal keolahragaan.
Berkaitan dengan peran ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan, standar kompetensi gizi olahraga perlu  merujuk  pada  standar  kompetensi  ahli  gizi  yang  diatur  dalam  Permenkes  No.  26  Tahun  2013, sementara  standar  pendampingan  gizi  atlet merujuk  pada  standar  pelayanan minimal  kesehatan  yang diatur  dalam  Permenkes  No.  741  Tahun  2008.  Peran  badan  standardisasi  diperlukan  untuk menghubungkan  peraturan-peraturan  tersebut  agar  kebijakan  penempatan  ahli  gizi  sebagai  tenaga keolahragaan  dapat  diterapkan  dengan  tepat.  Hal  itu  dapat  dilakukan  dengan  merumuskan  kembali kebijakan  terkini  tentang  standarisasi  ahli  gizi  sebagai  tenaga  keolahragaan.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  koordinasi  antar  pemangku  kepentingan  ( stakeholder )  yang  terlibat  seperti  Kementerian Kesehatan,  Pusat  Pendidikan  Sumber  Daya  Manusia  (PPSDM),  PERSAGI,  dan  Badan  Standarisasi Nasional (BSN) untuk membuat kesepakatan tentang standardisasi, akreditasi dan sertifikasi sehingga tercipta  aturan  spesifik  untuk  penempatan  ahli  gizi  sebagai  tenaga  keolahragaan  yang  sesuai  dengan standar kompetensi.

## Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  26  Tahun  2013  tentang  Penyelenggaraan  Pekerjaan  dan Praktik Tenaga Gizi (Kementerian kesehatan RI, 2013)
Kepemilikan SITGz dan SIPGz merupakan syarat ahli gizi untuk melakukan pelayanan gizi di fasilitas  pelayanan  kesehatan  secara  mandiri.  Namun  belum  dijelaskan  salah  satu  fasilitas  kesehatan adalah  pusat  pembinaan  dan  pelatihan  atlet.  Menurut  UU  SKN  No  3/2005,  pembinaan  atlet

## Jurnal Keolahragaan 9 (2), 2021 - 186
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
membutuhkan ahli gizi sehingga kewenangan ahli gizi di bidang olahraga juga perlu diakui dan diatur oleh organisasi profesi ahli gizi.
Pasal ini juga menjelaskan standar kerja ahli gizi dalam melakukan pelayanan gizi di fasilitas pelayanan  kesehatan.  Sementara  itu,  dunia  olahraga  yang  menjadi  lingkup  kerja  ahli  gizi  olahraga memiliki  beberapa  perbedaan  karakteristik  dibandingkan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  sudah diatur  dalam  Pasal  ini.  Selama  ini pada  praktiknya tugas ahli  gizi  pada  atlet  hanya  dipahami sebatas menyusun  menu  dan  menyelenggarakan  pengadaan  makanan  untuk  atlet.  Sementara  itu,  melakukan pengukuran  status  gizi  yang  spesifik  berkaitan  dengan  komposisi  tubuh  dan  somaotipe  atlet, mendampingi  kebutuhan  gizi  pada  setiap  periodisasi  latihan,  memberikan  edukasi  gizi  kepada  atlet, pelatih,  hingga  tim  manajemen  atlet,  hingga  mengatur  pengadaan  makan food  service sesuai  standar kebutuhan gizi atlet juga merupakan tugas ahli gizi olahraga . Apabila ruang lingkup praktik ahli gizi di pusat  pelatihan  atlet  sudah  ditambahkan  pada  Pasal  14  Ayat  (1),  maka  kewenangan  ahli  gizi  yang spesifik di bidang olahraga dapat terfasilitasi di Pasal 17 ini.
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan  Olahraga  kepada  Olahragawan,  Pembina  olahraga,  Tenaga  Keolahragaan,  dan Organisasi Keolahragaan (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2015)
Pasal  1  terutama  Ayat  (4),  (7),  dan  (10)  tentang  pelaku-pelaku  olahraga  yang  salah  satunya adalah  ahli  gizi.  Pasal  ini  menegaskan  bahwa  peran  ahli  gizi  sebagai  tenaga  keolahragaan  memiliki legalitas  hukum  yang  jelas,  serta  telah  diatur  standar  pemberian  penghargaannya  apabila  mencapai prestasi tertentu sebagai tenaga keolahragaan. Ahli gizi selaku pelaku olahraga ini memiliki kewajiban mengupayakan  pemberian  pelayanan  gizi  sebagai  salah  satu  strategi  pembinaan  olahraga.  Dengan demikian,  atlet  dapat  mencukupi  kebutuhan  gizi  yang  ideal  melalui  bimbingan  ahli  gizi  sehingga membantu mencapai prestasi olahraga.
Apabila  telah terdapat  regulasi  yang mengatur  tentang  penghargaan  kepada  ahli gizi  sebagai tenaga  keolahragaan,  maka  dibutuhkan  penjelasan  regulasi  yang  lebih  operasional  tentang  indikator kerja ahli gizi olahraga yang perlu dicapai. Tugas ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan dapat mengacu pada hasil konsensus dari Academy , DC, dan ACSM. Tugas ahli gizi dalam menunjang performa atlet antara  lain  melakukan  pengukuran  antropometri  dan  komposisi  tubuh,  mengevaluasi  pemeriksaan performa secara laboratorium berkaitan dengan status gizi, memberikan edukasi gizi, menyusun strategi intervensi gizi, melakukan penyelenggaraan makan, hingga melaksanakan penelitian di bidang gizi dan olahraga (Thomas et al., 2016; Andersen et al ., 2018).
Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2017a)
Pada Pasal 4 ini dijelaskan bidang-bidang keilmuan yang termasuk dalam ilmu dasar dan ilmu terapan dalam rangka riset dan pengembangan IPTEK. Lebih lanjut pada ayat 2 dijelaskan tujuh bidang ilmu untuk pengembangan ilmu dasar ( basic science ). Pada ayat 3 disebutkan bahwa gizi olahraga ( sport nutrition )  termasuk  satu  dari  sepuluh  bidang  ilmu  terapan  ( applied  science ).  Dengan  demikian, penerapan  ilmu  gizi  olahraga  dalam  bentuk  pendampingan  gizi  yang  komprehensif  sebagai  bentuk pengembangan IPTEK Keolahragaan. Hal ini dapat dituangkan dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan Gizi Atlet (PPGA).
Perlu  diidentifikasi  bagaimana  peran  masing-masing  cabang  keilmuan  tersebut  dalam  satu sistem pembinaan atlet jangka panjang. Lebih lanjut, aplikasi keilmuan tersebut harus saling melengkapi satu sama lain, melibatkan kolaborasi berbagai tenaga profesi, dengan satu tujuan untuk meningkatkan performa  olahraga  atlet.  Oleh  karena  itu  setiap  bidang  ilmu  yang  disebutkan  pada  Pasal  ini  dapat dijadikan landasan untuk penyusunan program pembinaan atlet.
Dalam  upaya  penerapan  kolaborasi  antar  tenaga  keolahragaan,  Indonesia  dapat  belajar  dari sistem  keolahragaan  yang  lebih  terintegrasi  di  negara  lain.  Di  Australia  misalnya,  sistem  pembinaan atlet oleh Australian Institute of Sports (AIS) menerapkan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan berbagai  ahli  di  bidang  ilmu  kedokteran  olahraga,  kekuatan  dan  pengkondisian  ( strength  & conditioning ),  fisiologi,  gizi,  psikologi,  biomekanik,  hingga  data  analis  di  bidang  olahraga  (Sport Australia,  2018).  Contoh  kolaborasi berbagai cabang  ilmu keolahragaan lainnya adalah  dari  Kanada, yang memiliki tim olahraga integrasi ( integrated sport team ) dalam sistem pembinaan atlet. Dalam tim
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
tersebut,  ahli  gizi  tergabung  sebagai  salah  satu  profesi  yang  bertujuan  dalam  mendukung  performa olahraga atlet (Erdman, 2015).

## Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2017  tentang  Peningkatan  Prestasi  Olahraga  Nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2017)
Konsep  pembinaan  dilakukan  "berjenjang  dengan  prinsip  jangka  panjang"  belum  dijabarkan secara jelas, misal jenjang pembinaan atlet junior, senior, elit, atau jenjang pembinaan atlet berdasarkan kelompok  usia.  Meskipun  pada  praktiknya  pembinaan  atlet  di  Indonesia  telah  dilakukan  secara berjenjang  mulai  dari  pembudayaan  olahraga  pada  masyarakat,  pembinaan  atlet  pelajar,  hingga pembinaan  atlet  pilihan  untuk  meningkatkan  prestasi  di  level  internasional.  Saat  ini  pelaksanaan program pengembangan bakat atlet hanya dibebankan pada induk cabor dan NPC, dengan pengawasan Menteri dibantu KONI. Untuk atlet usia dini pembinaannya sudah menjadi tanggung jawab langsung Kemenpora melalui PPLP dan SKO.
Supaya konsep pembinaan jangka panjang dapat diaplikasikan dengan lebih baik, Kemenpora RI dapat mengadopsi kerangka Long Term Athlete Development (LTAD) yang dirancang oleh Canadian Sport Centers LTAD Experts Group. Kerangka tersebut mendesain strategi pembinaan atlet berdasarkan prinsip fisiologi dari pertumbuhan, perkembangan, dan akuisisi keterampilan olahraga. Secara umum kerangka LTAD membagi tahapan pembinaan atlet menurut usia, yaitu 1) Permulaan usia 0-6 tahun, b) dasar usia 6-9 tahun, c) belajar untuk berlatih usia 8-12 tahun, d) berlatih untuk berlatih usia 11-16 tahun, e) berlatih untuk berkompetisi usia 15-23 tahun, f) berlatih untuk menang usia 18 tahun ke atas, g) aktif sebagai bagian dari hidup bagi atlet dan populasi umum usia 12 tahun ke atas. Berdasarkan kerangka LTAD,  pentingnya  pemenuhan  gizi  sebagai  penunjang  performa  olahraga  perlu  harus  mulai diperkenalkan sejak tahap Learn to Train. Ahli gizi pun perlu tergabung dalam tim penunjang performa ( Performance Enhancement Team ) bersama tenaga keolahragaan lainnya (Balyi et al , 2013; Beaudoin et  al ,  2015).  Kerangka  LTAD  tersebut  perlu  diadaptasi  dalam  buku  Pedoman  Pembinaan  Atlet PPLP/SKO  yang  dikeluarkan  oleh  Kemenpora  RI  dan  disosialisasikan  ke  setiap  PPLP/SKO  serta stakeholder lain yang terlibat dalam program pembinaan atlet di Indonesia.
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  keolahragaan  khususnya  di  bidang  gizi  olahraga  perlu dijadikan landasan dalam penyusunan program pengembangan bakat calon atlet berprestasi, termasuk pada  tahap  seleksi  atlet.  Tata  cara  pengembangan  bakat  calon  atlet  berprestasi  tercantum  dalam Permenpora No 24 Tahun 2017, namun pengertian istilah Pelatihan Performa Tinggi tidak didefinisikan dengan jelas.  Pelatihan performa tinggi ( high- performance training) adalah program latihan intensif yang  ditujukan  untuk  mengasah  keterampilan  dan  mengoptimalkan  performa  olahraga  atlet  sebelum mengikuti pertandingan olahraga berlevel tinggi (Ardiyanto, 2019).
Apabila mengacu pada Ketentuan Umum di Bab I (Pasal 2) pelatihan nasional diikuti oleh atlet berprestasi yang terseleksi oleh induk cabang olahraga, maka dapat diartikan bahwa Pelatihan performa tinggi  pada  pasal  12  ini  adalah  program  latihan  di  pelatihan  nasional  tersebut.  Dengan  demikian, diperlukan  penjelasan  yang  jelas  terhadap  prinsip  pelatihan  performa  tinggi,    seperti progressive training, adaptation and specification, and individualize program .
Pada  dasarnya  terdapat  7  prinsip  latihan  pada  atlet  untuk  meningkatkan  performa  olahraga, yaitu: progressive ( peningkatan beban latihan secara berkala), overload, (peningkatan beban latihan di atas standar latihan normal), adaptation ( merancang kemampuan adaptasi tubuh terhadap beban latihan yang ditingkatkan secara bertahap), recovery ( fase istirahat atau pemulihan di antara sesi latihan satu dan  lainnya), specificit,  ( peningkatan  keterampilan  spesifik  sesuai  cabang  olahraga), reversibilit (pelaksanaan  program  latihan  secara  teratur  dan  terus  menerus), individualit  ( penyesuaian  program latihan untuk setiap individu atlet).
Seluruh  prinsip-prinsip  tersebut  saling  berkaitan,  sehingga  perlu diterapkan  untuk  mencapai kesuksesan  program  latihan.  Pada  dasarnya,  program  kekuatan  dan  pengkondisian  ( strength  and conditioning )  adalah  rangkaian  program  latihan  yang  bertujuan  untuk  membentuk  komposisi  tubuh terbaik  dan  membangun  kekuatan  fisik  yang  optimal,  sehingga  kondisi  fisik  atlet  siap  untuk  diberi pembebanan latihan yang lebih tinggi dan spesifik sesuai cabang olahraganya. Selama   fase   latihan kekuatan  dan  pengkondisian  ini,  program  latihan  perlu  pemenuhan  gizi  yang  tepat  agar  terbentuk komposisi tubuh yang ideal, terjadi peningkatan massa dan kekuatan otot, sehingga kondisi fisik siap untuk diberikan program latihan yang lebih lanjut ( advanced ). Dengan demikian, keterlibatan ahli gizi
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
dalam  menunjang  pemenuhan  gizi  atlet  sangat  diperlukan  pada  fase  latihan  kekuatan  dan pengkondisian ini (Lloyd et al., 2019).
Program  latihan strength  and  conditioning membutuhkan  jangka  waktu  yang  panjang  serta dimulai  sejak  pembinaan  atlet  usia  dini.  Dalam  konteks  Peningkatan  Prestasi  Olahraga  Nasional, program strength and conditioning semestinya diterapkan mulai dari Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi,  melalui  pembinaan  atlet  di  PPLP,  SKO,  dan  klub  olahraga  tingkat  pelajar  lainnya. Pernyataan ayat (2) bahwa penerapan IPTEK diberikan melalui pendidikan dan pelatihan kepada atlet dan pelatih, mengindikasikan bahwa penerapan IPTEK hanya dilakukan dalam bentuk edukasi, bukan dalam bentuk kebijakan/rancangan program. Seperti yang telah menjadi pertimbangan pertama dalam Perpres No. 95 Tahun 2017 ini, untuk mendapatkan atlet yang berprestasi memerlukan pembinaan dan pelatihan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan modern. Artinya, IPTEK Keolahragaan harus dijadikan salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan program pembinaan atlet, tidak hanya sebagai materi edukasi.
Standar minimal pelatihan performa tinggi yang melibatkan ahli gizi perlu direncanakan oleh setiap  Induk  Organisasi  Cabang  Olahraga  dan  NPC  agar  capaian  program  pelatihan  performa  dapat efektif. Standar minimal kebutuhan tim pendukung yang harus dilibatkan dalam sebuah tim olahraga juga perlu disusun. Kesuksesan peningkatan prestasi olahraga nasional membutuhkan kerjasama dengan berbagai  profesi  yang  mendukung  pencapaian  performa  olahraga  optimal.  Selain  atlet  dan  pelatih, dibutuhkan  keterlibatan  tim  pendukung,  meliputi  dokter,  psikolog,  ahli  gizi,  ahli  biomekanik, fisioterapis, masseaur, dan tenaga pendukung lainnya.
Peraturan  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  No.  24  Tahun  2017  tentang  Kriteria  dan  Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi Serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitas Kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2017b)
Pasal  4  menyebutkan  3  kriteria  yang  diperhatikan  dalam  Pengembangan  bakat  calon  atlet berprestasi, yaitu konten, manajemen, dan dukungan. Pasal 5 menyebutkan 4 kriteria yang diperhatikan dari  aspek  konten  dalam  program pengembangan  bakat tersebut.  Namun belum ada  penjelasan lebih lanjut tentang standar minimal dari setiap kriteria tersebut. Standar adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah sesuatu memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan. Tanpa adanya ukuran atau standar minimal yang jelas, maka sistem monitoring dan evaluasi terhadap implementasi program pengembangan bakat atlet menjadi kurang terukur.
Perlu penjelasan lebih lanjut tentang berbagai bentuk pembinaan atlet di Indonesia, termasuk pihak yang bertanggungjawab dalam pengelolaannya. Pada praktiknya, di Indonesia terdapat berbagai bentuk pembinaan atlet mulai dari SKO, Kelas Khusus Olahraga (KKO), PPLP, Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), hingga sekolah olahraga spesifik cabang olahraga tertentu yang dikelola oleh swasta.
Penjelasan tersebut berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai stakeholder yang terlibat dalam pembinaan  atlet  di  setiap  jenjang  pembinaan,  sehingga  dapat  disusun  kerangka  koordinasi  antar stakeholder  dalam  sistem  pembinaan  atlet  jangka  panjang.  Dibutuhkan  pula  standarisasi  program pengembangan bakat atlet pada setiap jalur pembinaan seperti yang tercantum pada Pasal 11. Pembinaan kehidupan sosial dalam Pasal 16 dan 17 ini hanya berlaku selama program pelatihan nasional menjelang kompetisi  olahraga  level  internasional,  sementara  pembinaan  kehidupan  sosial  atlet  pada  jenjang pengembangan bakat belum diatur. Mengacu pada Pasal 17 ayat (1), atlet berhak memperoleh konsumsi, makanan  tambahan  olahragawan  (suplemen),  dan  layanan  pemeriksaan  kesehatan.  Artinya, pendampingan  gizi  oleh  ahli  gizi  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  penyelenggaraan food  service , penyediaan sport food , dan pemeriksaan status gizi yang menjadi bagian dari health-related fitness . Terkait Pasal 17 ayat (3), diperlukan ketentuan lebih lanjut mengenai standar layanan minimal pada  pemeriksaan  kesehatan  yang  difasilitasi  oleh  RSON  dan  PPITKON,  seperti  frekuensi  minimal pemeriksaan  kesehatan,  bentuk  pemeriksaan  kesehatan,  evaluasi  keberhasilan  pembinaan  atlet menggunakan  hasil  pemeriksaan  selama  periode  pelatihan  nasional,  termasuk  perbaikan  yang diperlukan.
Pasal  20  poin  'd'  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  peningkatan  prestasi  olahraga  nasional, dilaksanakan  pelatihan  performa  tinggi  dengan  menerapkan  IPTEK  Keolahragaan.  Mengacu  pada Permenpora No 2 Tahun, Pasal 4 Ayat (3), gizi olahraga ( sport nutrition ) merupakan salah satu cabang
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
ilmu  terapan  ( applied  science )  yang  perlu  diterapkan  untuk  meningkatkan  kualitas  pembinaan  dan pengembangan  olahraga.  Pasal  20  poin  'h'  menyebutkan  bahwa  ahli  gizi  merupakan  salah  satu  tim pendukung yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional.
Peraturan  Menteri  Pemuda  dan  Olahraga  No.  5  Tahun  2020  tentang  Pelimpahan  Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah  Pusat  Dalam  Rangka  Penyelenggaraan  Dekonsentrasi  (Kementerian  Pemuda  dan Olahraga RI, 2020)
Peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan termasuk dalam ruang lingkup kegiatan dan pengelolaan dana dekonsentrasi. Dalam konteks usulan kebijakan ini dapat direkomendasikan adanya alokasi  anggaran  dana  dekonsentrasi  untuk  penempatan  ahli  gizi  sebagai  tenaga  keolahragaan  di PPLP/SKO.

## Rekomendasi Kebijakan
Dari  uraian  dasar  hukum  yang  telah  disebutkan,  diperoleh  rumusan  bahwa  gizi  merupakan bagian  dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  keolahragaan  yang  harus  dikembangkan  dalam  rangka pembentukan dan pembinaan atlet berprestasi. Bersamaan dengan rumusan tersebut, disebutkan pula bahwa  ahli  gizi  merupakan  tenaga  keolahragaan  yang  dapat  melakukan  praktik  penyelenggaraan makanan  secara  berkelompok  baik  pada  individu  sakit  maupun  sehat.  Disebutkan  bahwa,  gizi merupakan  bagian  dari  pengembangan  IPTEK  yang  dibutuhkan  tidak  hanya  untuk  melakukan penyelenggaraan makanan, namun juga untuk menyelenggarakan latihan performa tinggi.
Praktik tersebut dapat dilakukan di beberapa lokasi seperti SKO dan PPLP. Hal ini didukung oleh kebijakan yang menyebutkan bahwa pengembangan bakat calon atlet berprestasi dapat dimulai pada kelompok usia junior, pra-remaja, dan remaja. Proses pendampingan membutuhkan waktu yang berjenjang dan berkelanjutan karena gizi merupakan bentuk pendampingan yang bersifat individual dan holistik pada masing-masing atlet. Koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait dibutuhkan untuk menghasilkan performa atlet yang sehat dan berprestasi.
Keberhasilan  atlet-atlet  suatu  bangsa  menorehkan  prestasi  tingkat  internasional  akan meningkatkan martabat bangsa tersebut. Tujuan inilah yang dituangkan Kemenpora RI dalam sasaran jangka  panjang  program-programnya,  yaitu  mengantarkan  atlet-atlet  Indonesia  untuk  berprestasi  di kompetisi olahraga  internasional.  Pembentukan  atlet berprestasi  ini  dapat  diperoleh  dari  pembinaan yang  dilakukan  sejak  dini.  Di  Indonesia,  atlet-atlet  muda  dibina  dalam  program  pembinaan  atlet bernama  PPLP  dam  SKO.  Program  kerja  pembinaan  atlet  muda  di  PPLP  dan  SKO  selama  ini direncanakan  dan  disusun  Kemenpora  RI  sejalan  dengan  desain  besar  program  dari  Bappenas  dan Kementerian Keuangan.
Keberhasilan  di  semua  program  kerja  ini  melibatkan  interaksi  kompleks  antara  beberapa stakeholder atau pemangku kepentingan internal dan eksternal sesuai dengan peran masing-masing. Stakeholder internal  yaitu  pemangku  kepentingan  di  dalam  organisasi  Kemenpora  yang  meliputi Deputi  3,  yaitu  Asisten  Deputi  Kemitraan  dan  Penghargaan,  serta  Asisten  Deputi  Sentra  dan  SKO. Sedangkan stakeholder eksternal  yaitu  pemangku  kepentingan  di  luar  organisasi  Kemenpora,  yang meliputi:  Bappenas,  Kementerian  Keuangan,  Pemerintah  Daerah  Provinsi,  Rumah  Sakit  dan  Dinas Kesehatan setempat, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI-Polri, organisasi profesi,  Komite  Olahraga  Nasional  Indonesia  (KONI)  daerah  dan  perusahaan  setempat  yang  dapat dilibatkan dalam sponsorship pengadaan alat-alat olahraga.

## SIMPULAN

## Kesimpulan
Urgensi  peran  ahli  gizi  dalam  pembinaan  atlet  telah  didukung  oleh  perundangan  serta peraturan  pendukungnya.  Namun,  masih  perlu  kebijakan  operasional  yang  mengatur  tentang penempatan ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan, meliputi tugas, wewenang, standar kompetensi, dan sertifikasi ahli gizi sebagai tenaga keolahragaan.
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila

## Saran
Adapun  seluruh  rangkuman  kebijakan  dan stakeholder yang  diharapkan  terlibat  dalam implementasi kebijakan ini dapat dirumuskan sesuai pada Tabel 2.
Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan dan Stakeholder Terkait No. Rekomendasi Kebijakan Pemangku Kebijakan Terkait Output 1. Menerbitkan Kebijakan operasional tentang penempatan ahli gizi di pusat pelatihan atlet, baik berupa Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Daerah dan sejenisnya. Kemenpora, Kemenpan RB, Bappenas, Kemenkes, Kemenko PMK Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri dan Peraturan Daerah. 2. Menerbitkan dan mendiseminasikan bagan koordinasi dan tata kelola antar tenaga keolahragaan yang terlibat dalam sistem pembinaan atlet. Kemenpora (Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi keolahragaan) Kegiatan deseminasi berupa Webinar/Lokakarya 3. Pelaksanaan uji coba penempatan ahli gizi. Kemenpora dan Perguruan Tinggi MoU Kemenpora dengan Perguruan Tinggi 4. Merumuskan, melakukan, mengevaluasi dan menetapkan standarisasi kompetensi, standarisasi pelatihan dan standarisasi pendampingan gizi atlet bersama perguruan tinggi penyelenggara pendidikan gizi oleh badan standardisasi. Kemenpora, Kemenkes, PERSAGI,  KTKI  &  MTKI, AIPGI, AIPVOGI, badan standardisasi a. Standar Kompetensi Ahli Gizi Olahraga (Steinmuller et al., 2014)
b. Standar Program
Pelatihan Ahli Gizi Olahraga. c. Standar Pendampingan Gizi Atlet.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiyanto, H. (2019). Pembibitan Bakat Olahraga: Suatu Eksplorasi Konsep. Proceedings National Seminar of Sport Science , (November), 231–240.
Baihaqi, A. B., Puspitasari, M., Zuraida, M., & Nurcholis, A. (2021). Perencanaan manajemen risiko atlet berprestasi Indonesia (Studi kasus atlet dengan risiko cedera tinggi). Jurnal Keolahragaan , 9 (1), 137–147. https://doi.org/10.21831/jk.v9i1.33856
Balyi, I., Way, R., & Higgs, C. (2013). Long-Term Athlete Development . Retrieved from https://books.google.com.hk/books?hl=zh- TW&lr=&id=ovJ6DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=long+term+athlete+development+mod el+in+track+and+field&ots=dB7yLaXRXR&sig=d8j17KzU9nyJwxWVmSWOGIIKTvk&redir_ esc=y#v=onepage&q=long term athlete development model in track and
Beaudoin, C., Callary, B., & Trudeau, F. (2015). Coaches’ Adoption and Implementation of Sport Canada’s Long-Term Athlete Development Model. SAGE Open , 5 (3). https://doi.org/10.1177/2158244015595269
Berg, E. K. (2019). Performance Nutrition for the Adolescent Athlete: A Realistic Approach. Clinical Journal of Sport Medicine , 29 (5), 345–352. https://doi.org/10.1097/JSM.0000000000000744
Blomkamp, E., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Lewis, J. M., & Toumbourou, T. (2017).
Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle. In KSI Working Paper . Retrieved from https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/understanding-policy-making-in- indonesia-in-search-of-a-policy-cycle
Bytomski, J. R. (2018). Fueling for Performance. Sports Health , 10 (1), 47–53. https://doi.org/10.1177/1941738117743913
Erdman, K. A. (2015). A lifetime pursuit of a sports nutrition practice. Canadian Journal of Dietetic Practice and Research , 76 (3), 150–154. https://doi.org/10.3148/cjdpr-2015-021
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
Health Policy Project. (2014). Capacity Development Resource Guide: Implementation Barriers . Retrieved from https://www.healthpolicyproject.com/pubs/272_ImplementationBarriersResourceGuide.pdf Jenner, S. L., Trakman, G., Coutts, A., Kempton, T., Ryan, S., Forsyth, A., & Belski, R. (2018). Dietary intake of professional Australian football athletes surrounding body composition assessment. Journal of the International Society of Sports Nutrition , 15 (1), 1–8. https://doi.org/10.1186/s12970-018-0248-5
Jones, G. R. (2013). Organizational Theory, Design , and Change. In Pearson Education Limited . Upper Saddle River: Pearson.
Kementerian kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi . , (2013).
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1684 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga . , (2015).
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan . , (2017).
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria dan Standar Pengembangan Bakat Calon Atlet Berprestasi serta Pemberian Penghasilan dan Fasilitasi kepada Atlet dan Pelatih Atlet Berprestasi . , (2017).
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi . , (2020).
Kim, S. H., Oh, C. S., & Lee, J. H. (2019). Dietary nutrient intake of Korean adolescent distance runners. Journal of Exercise Rehabilitation , 15 (6), 781–786. https://doi.org/10.12965/jer.1938682.341
Lloyd, R. S., Radnor, J. M., Moeskops, S., Meyers, R. W., Read, P. J., & Oliver, J. L. (2019). Applying Strength and Conditioning Practices to Young Athletes. Routledge Handbook of Strength and Conditioning , 23–37. https://doi.org/10.4324/9781315542393-3
Ong, J. L., & Brownlee, I. A. (2017). Energy Expenditure, Availability, and Dietary Intake Assessment in Competitive Female Dragon Boat Athletes. Sports , 5 (4), 45. https://doi.org/10.3390/sports5020045
Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional . , (2005).
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan . , (2007).
Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional . , (2017).
Penggalih, M. H. S. T., Dewinta, M. C. N., Solichah, K. M., Pratiwi, D., Niamilah, I., Nadia, A., & Kusumawati, M. D. (2019). Identifikasi status gizi, somatotipe, asupan makan dan cairan pada atlet atletik remaja di Indonesia. Journal of Community Empowerment for Health , 1 (2), 85. https://doi.org/10.22146/jcoemph.38410
Penggalih, M. H. S. T., Juffrie, M., Sudargo, T., & Sofro, Z. M. (2017). Correlation between nutritional status and lifestyle for youth soccer athlete performance: A cohort study. Pakistan Journal of Nutrition , 16 (12), 895–905. https://doi.org/10.3923/pjn.2017.895.905
Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, Laksono Trisnantoro, Zaenal Muttaqqien Sofro, Mutiara Tirta Prabandari Lintang Kusuma, Mustika Cahya Nirmala Dewinta, Ibtidau Niamilah, Meta Anastasia, Edi Nurinda Susila
Penggalih, M. H. S. T., Narruti, N. H., Fitria, F., Pratiwi, D., Sari, M. D. P., Winata, I. N., …
Kusumawati, M. D. (2016). Identification of somatotype, nutritional status, food and fluid intake in gymnastics youth athletes. Asian Journal of Clinical Nutrition , 8 (1–3), 1–8. https://doi.org/10.3923/ajcn.2016.1.8
Sepriadi, S. (2017). Kontribusi status gizi dan kemampuan motorik terhadap kesegaran jasmani siswa sekolah dasar. Jurnal Keolahragaan , 5 (2), 194. https://doi.org/10.21831/jk.v5i2.15147
Sport Australia. (2018). Sport 2030 . Canbera: Australian Government.
Steinmuller, P. L., Kruskall, L. J., Karpinski, C. A., Manore, M. M., Macedonio, M. A., & Meyer, N. L. (2014). Academy of nutrition and dietetics: Revised 2014 standards of practice and standards of professional performance for registered dietitian nutritionists (competent, proficient, and expert) in sports nutrition and dietetics. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics ,
114 (4), 631-641.e43. https://doi.org/10.1016/j.jand.2013.12.021
Sulistiyono, N. Y. (2020). Kebijakan Pembinaan Olahraga Prestasi Mellaui PPLP Jawa Barat . UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
Tahir, A. F., Basith, I., & Arimbi. (2019). Survei Status Gizi Atlet PPLP Provinsi sulawesi selatan . 1– 9.
Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M. (2016). Position of the Academy of Nutrition and Dietetics, Dietitians of Canada, and the American College of Sports Medicine: Nutrition and Athletic Performance. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics , 116 (3), 501–528. https://doi.org/10.1016/j.jand.2015.12.006
von Rosen, P., Frohm, A., Kottorp, A., Fridén, C., & Heijne, A. (2017). Multiple factors explain injury risk in adolescent elite athletes: Applying a biopsychosocial perspective. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports , 27 (12), 2059–2069. https://doi.org/10.1111/sms.12855