Volume 5, No 2, September 2018 (141-152)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi
EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO 53 TAHUN 2011 TENTANG GERAKAN SEGORO AMARTO DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Patma Tuasikal 1 * , Sunarso 1 1 Universitas Negeri Yogyakarta
1 Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia * Corresponding Author. Email: fatma.tuasikal90@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  mengevaluasi  kesesuain  Program  Gerakan  Segoro  Amarto  (PGSA) dengan  kebutuhan  masyarakat,mengungkapkan  implementasi  PGSA  berdasarkan  dampak  sosial ekonomi  untuk  mengetahui  kendala  implementasi  PGSA  di  Kota  Yogyakarta.  Jenis  penetian deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  evaluasi  program  model  CIPP.  Penentuan  subjek  teknik purposive . Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Analisis data  interaktif  model  .  Hasil  penelitian  menunjukan:  (1)  PGSA  dilaksanakan  karena  kepadatan penduduk  masih  tinggi,  tingkat  kemiskinan  relatif  besar,  pergeseran  nilai  gotong  royong,  (2) Implementasi PGSA meliputi; sosialisasi, pendataan/pemetaan, penyaluran dana, pengambilan dana, penggunaan  dana,  monitoring/evaluasi,  pelaporan,  3)  Dampak  sosial  ekonomi  cukup  baik  pada hubungan  lingkungan  sosial  budaya,  berkembangnya  usaha  ekonomi,  memberantas  kemiskinan, peningkatan  pendidikan,  peningkatan  kesehatan,  4)  Kendalanya,  kurang  adanya  komunikasi  yang baik,  sosialisasi  program  terlalu cepat,  bertumpuknya  program  masyarakat,  usulan  tanah  program sulit terealisasi, kurang adanya pemanfaatan dana, kurang meratanya daya dukung masyarakat. Kata kunci : gerakan segoro amarto, penanggulangan kemiskinan
AN EVALUATION OF YOGYAKARTA  MAYOR REGULATION NO.53 OF 2011 CONCERNING THE MOVEMENT OF SEGORO PROGRAM IN POVERTY REDUCTION

## Abstract
This  study  aims  to  evaluate  the  suitability  SAMP    with  the  community  needs,  as  well  as revealing  SAMP  implementation  based  on  socio-economic  impacts  to  determine  SAMP implementation  constraints  in  the  city  of  Yogyakarta.  The  study  used  a  model  of  CIPP  program evaluation  approach  developed  .The  subjects  purposive  technique.The  data  collected  using interview,  documentation,  and  observation.  analyzed  using  the  interactive  model.  The  results showed:  (1)  implemented  SAMP  because  the  population  density  isstill  high,  poverty  rate  is  still relatively  large,  the  value  of  mutual  cooperation.  (2)  The  implementation  SAMP  include; dissemination,  data  collection  /  mapping,  disbursement  of  funds,  the  withdrawal  of  funds,  use  of funds, monitoring / evaluation, reporting, (3) socio-economic effects quite well on the relationship socio-cultural  environment,  development  of  the  economy,  eradicate  poverty,  education  health, improving  health,  (4)  the  constraints,  lack  of  good  communication,  socialization  program  too quickly,  the  accumulation  of  the  public  program,  the  proposed  program  of  land  difficult  to  be realized, lack of utilization of the funds, uneven community supports.
Keywords : segoro amarto movement program, poverty reduction

## 142 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS

## Pendahuluan
Kemiskinan muncul sebagai problema sosial yang kronis bagi bangsa Indonesia. Per- soalan ini menyebabkan terwujudnya masyara- kat  adil  dan  makmur  sebagaimana  termuat dalam  alinea  keempat  pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  sulit  terealisasi.  Untuk mengatasi hal demikian perlu adanya pertum- buhan ekonomi semakin baik dalam kehidupan dunia, ini ditegaskan dalam pandangan World Bank (2013) mengenai pertumbuhan ekonomi yang cepat diakui sebagai salah satu suksesnya global  ekonomi  dunia  secara  relatif,  terinci dalam mengatasi kemiskinan, seperti di negara Turki  tahun  2003-2008.  Penanggulangan  ke- miskinan  di  negara  Turki  menggunakan  me- tode dekomposisi kemiskinan, sehingga penu- run kemiskinan absolut sebagian besar berada dalam perubahan tingkat pertumbuhan ekono- mi nasional (Sirma, Jenkins, 2013, p. 1).
Selain penurunan kemiskinan multidi- mensional  juga  sebagai  gejolak  kemiskinan yang meliputi aspek primer berupa miskin aset- aset  organisasi  sosial,  politik,  pengetahuan serta keterampilan, aspek sekunder berupa mis- kin jaringan sosial sumber-sumber kewenang- an  dan  maklumat.  Dimensi  kemiskinan  terse- but  memanifestasikan  dirinya  dalam  bentuk kekurangan  gizi,  air,  perumahan  tidak  sehat, kesehatan  kurang  baik,  dan  pendidikan  tidak memadai. Karena itu, dimensi kemiskinan me- mbuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pen- didikan berkualitas, kesulitan membiayai kese- hatan, kurangnya tabungan, kurangnya lapang- an  pekerjaan,  kurangnya  jaminan  sosial,  dan tidak adanya investasi, sebab kemiskinan juga menyebabkan  masyarakat  kurang  memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas (Tantoro, 2014, p.36).
Badan  Pusat  Statistik  2015  tentang indikator kesejateraan  sosial, tingkat penuruan kemiskinan hanya mencapai 0,3%. Ini merupa- kan  hasil  terkecil  selama  empat  periode  ter- akhir. Meskipun pemerintah telah berhasil me- nurunkan jumlah penduduk miskin dari 29,13 juta jiwa atau 11,96% pada Tahun 2012 men- jadi 28,59 juta jiwa atau 11,22 % pada Maret 2015.  Jika  dibandingkan  Tahun  2013  jumlah penduduk  miskin  mengalami  peningkatan  se- banyak 310 ribu jiwa dari tahun 2014 dan 520 ribu  jiwa  dari  tahun  2013. (Badan  Pusat Statistik, 2015b, pp.119-120)
Data  menunjukan  penangg-ulangan kemiskinan  menjadi  suatu  permasalahan  sulit di  atasi,  meskipun  pemerintah  banyak  mela- kukan  berbagai    program-program  baik  dari Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Untuk  jelasnya dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Jumlah penduduk miskin di
Indonesia (2000-2015 ) No  Tahun Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang) Kota Desa Kota+ Desa 1 2010 11,1 19,3 31,02 2 Maret 2011  11,05  18,97 30,02 3 Sep-2011 10,95  18,94 29,89 4 Mar-2012 10,65  18,49 29,13 5 Sep- 2012 10,51  18,09 28,59 6 Mar- 2013 10,33  17,74 28,07 7 Sep-2013 10,63  17,92 28,55 8 Mar-2014 10,51  17,77 28,28 9 Sep-2014 10,36  17,37 27,73 10  Maret-2015  10,65  17,94 28,59

## Sumber: Badan Pusat Statistik, Indonesia
(2015a)
Tabel  1  menunjukan  salah  satu  dam- pak  kebijakan  pembangunan  masa  Orde  Baru bersifat  sentralistik,  birokratik,  yang  bersifat seragam untuk seluruh bangsa Indonesia. Mo- del  pembangunan  semacam  ini  dapat  meng- hancurkan model sosial dan budaya lokal, se- bagai suatu kekuatan utama masyarakat dalam mengembangkan  keswadayaan  untuk  menca- pai  kehidupan  lebih  baik.  Kondisi  tersebut menunjukan  pemerintah  melakukan  berbagai cara menanggulangi kemiskinan, seperti diatur dalam  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia Nomor  166  tahun  2014  tentang  percepatan penanggulangan  kemiskinan.  Pemerintah  me- netapkan  program  perlindungan  sosial  meli- puti:  Program  Simpanan  Keluarga  Sejahtera (PSKS),  Program  Indonesia  pintar  (PIP),  dan Program Indonesia Sehat (PIS). Kemudian pe- laksanaan  programnya  pemerintah  menerbit- kan  kartu  identitas  bagi  penerima  Program Perlindungan  Sosial  atau  PPS  (Presiden  Re- publik Indonesia, 2014).
Konsep ini, jika dilihat hasil penelitian Wodon  (1999,  p.  9)  tentang  penanggulangan kemiskinan di negara Bangladesh dengan cara regional  data  panel  internasional,  dengan  tu- juan menganalisis pertumbuhan jumlah pendu-
duk  pada  14  wilayah  geografis  dalam  kurung waktu 1983-1996. Cara ini dilakukan agar mu- dah menanggulangi angka kemiskinan. Di sisi lain Supriyanto (2006, p. 2) menjelaskan dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah mem- beri izin usaha untuk mendorong adanya usaha mikro  kecil  dengan  cara  memberi  bantuan permodalan bagi si miskin yaitu 5,5 juta modal usaha notabennya 96% dan pembinaan UKM, serta  mengadakan  program  kebijakan  wajib belajar 9 tahun ditingkatkan menjadi 12 Tahun.
Program  penanggulangan  kemiskinan masih sulit diatasi sampai saat ini. Namun, ada keberhasilan yang dicapai dalam program pe- ngentasan  kemiskinan  meskipun  tidak  maksi- mal.  Hal  ini  berdasarkan  hasil  penelitian Lasmawan  &  Suryadi  (2012,  p.  65)  bahwa program  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Bali  lebih  mengoptimalkan  lembaga-lembaga sosial  dan  budaya  masyarakat  setempat,  se- hingga menjadi urat nadi bagi semua program yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerin- tah  daerah  setempat.  Namun  kendalanya  ada- lah pada masyarakat di Kota Bali hampir 52,7 %  masyarakat  miskin  perkotaan  di  Provinsi Bali  adalah  masyarakat  pendatang  dari  luar, sehingga  hal  tersebut  menjadi  pemicu  tingkat kemiskinan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas, penanggulangan  kemiskinan  akan  berdampak baik apabila program yang dilakukan lebih me- nyentuh  aspek  lokalitas,  hal  demikian  sesuai penelitian yang penulis lakukan, sebab penang- gulangan  kemiskinan  selama  ini  kurang  me- nyentuh aspek lokalitas. Oleh sebab itu, peme- rintah  Kota  Yogyakarta  mencoba  menyusun suatu  kebijakan  program  yang  diluncurkan oleh  Gubernur  DIY,  Sri  Sultan  Hamengku Buwono  X,  pada  tanggal  24  Desember  2010, dengan berfokus pada perubahan sikap, perila- ku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kegiatan menanggulangi kemiskinan yang ada dalam konsep Program Gerakan Segoro Amar- to,  yaitu  Kemandirian,  Kedisplinan,  Kepedu- lian,  dan  tanggung  jawab,  yang  telah  diatur dalam  Peraturan  Walikota  Nomor  53  Tahun 2011  tentang  Gerakan  Segoro  Amarto  Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskin- an  (Badan  Perencanaan  Daerah  Kota  Yog- yakarta, 2013, p. 3).
Program Gerakan Segoro Amarto me- rupakan semangat gotong royong agawe maju- ne Ngayogyakarta , yang artinya semangat go- tong  royong  untuk  kemajuan  Yogyakarta  de-
ngan  menggambarkan  semangat  yang  meng- gelora terus menerus dan tidak kenal menyerah serta  di  dalamnya  ada  ketenangan.  Amarto dalam  kisah  pewayangan  adalah  negara  yang melambangkan  kebaikan  berupa  sifat  masya- rakat  dan  pemimpin  yang  dapat  diteladani. Secara filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai sebagai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan  yang  lebih  baik  di  lingkungannya, kampungnya, kelurahan, kota ataupun negara. Memiliki  sifat  ini  yang  dapat  menampung semua  permasalahan  sebagaimana  menerima limpahan  air  yang  sangat  kotor  dari  daratan. Segoro  Amarto  sebagai  tempat  hidup  dan menghidupi (sumber daya alam dengan segala kekayaannya) dan merupakan sarana interaksi dan transformasi antara bangsa dan budaya.
Peraturan  Walikota  Yogyakarta  No, 53  Tahun  2011  (Walikota  Yogyakarta,  2011) diimplementasikan merupakan suatu kebijakan publik yang diterapkan Pemerintah Kota Yog- yakarta,  sebab  kebijakan  publik  merupakan this  choice  is  based  on  values  and  norms. Policies are aimed at bridging the gap between these values and norms and a situation. Arti- nya  kebijakan  publik  sebagai  pilihan  peme- rintah dalam menanggapi masalah politik atau masalah umum, didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma (Geurts, 2014, p.6).
Konsep  di  atas,  ditegaskan  juga  oleh Michaud  (2011,  p.1)  bahwa  kebijakan  publik menekan  pada  proses  memutuskan  tindakan publik  dalam  menangani  masalah  oleh  aktor pemerintah  maupun  swasta  dengan  memer- lukan intervensi. Sedangkan Lynam  (2006,  p. 7)  mengatakan  sasaran  pemerintah  tercapai apabila kebijakan mengarah pada nilai, tujuan, serta sasaran pemerintah karena kebijakan pub- lik  secara  umum  dipahami  sebagai  keputusan dasar, undang-undang, tindakan, komitmen, pe- laksanaan program pendanaan dengan proritas dibuat oleh pemerintah yang berwenang. oleh sebab itu, kebijakan publik tidak terlepas dari putusan  pemerintah.  Hal  ini,  ditegaskan Capano & Howlett (2015, p. 2) bahwa.
“..Public policies are the result of efforts made  by  governments  to  alter  aspects  of their own or social behaviour in order to carry  out  some  end  or  purpose  and  are comprised  of  complex  arrangements  of policy  goals  and  policy  means.  In  this view  policy  design  involves  the  effort  to more  or  less  systematically  develop  effi- cient  and  effective  policies  through  the

## 144 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
application  of  knowledge  about  policy means  gained  from  experience,  and  rea- son,  to  the  development  and  adoption  of courses of action that are likely to succeed in  attaining  their  desired  goals  or  aims within specific policy context..”
Artinya,  kebijakan  publik  sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk meng- ubah  aspek  perilaku  sosial  dalam  rangka  me- laksanakan tujuan akhir, terdiri atas pengaturan secara  kompleks  serta  tujuan  maupun  sarana kebijakan publik. Karena pandangan desain ke- bijakan melibatkan upaya untuk lebih sistema- tis,  efektif  dan  efesiensi  dalam  mengembang- kan kebijakan melalui penerapan pengetahuan yang  diperoleh  dari  pengalaman,  pengem- bangan, penerapan, dan tindakan program yang berhasil dalam mencapai tujuan sesuai dengan keinginan konteks kebijakan tertentu.
Program  yang  berhasil  mencapai  tu- juan implementasi kebijakan sesuai sasaranya, karena  implementasi  kebijakan  berkaitan  de- ngan pemerintah berproses dalam menentukan sesuatu yang direncanakan, ini disebabkan sifat implementasi dipahami dari berbagai dimensi. Tahapan pelaksanaan kebijakan berupa proses sederhana  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Namun,  proses  kebi- jakan sederhana itu justru tidak sederhana se- bab  pelaksanaan  kebijakan  melibatkan  penja- baran lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan yang telah  ditetapkan  oleh  pejabat  atau  instansi pelaksana (Hamdi, 2014, p. 97).
Kemudian  pandangan  Van  Meter  & Van  Horn  (Paudel,  2009,  p.  5)  bahwa  Imple- mentasi  kebijakan  meliputi  tindakan-tindakan individu publik dan swasta maupun kelompok yang diarahkan untuk pencapaian tujuan seba- gaimana ditetapkan dalam kebijakan sebelum- nya.  Hal  ini  menyiratkan  aktor  sebagai  pan- dangan paling relevan dengan suatu kebijakan efektif sesuai yang diinginkan.
Kebijakan yang efektif terlaksana apa- bila hasil evaluasi program kebijakan menun- jukkan  hasil  yang  maksimal,  karena  evaluasi kebijakan menurut (Fischer, Miller, & Sidney, 2015, p. 412) adalah pengetahuan berdasarkan keyakinan yang diterima secara konsensus, bu- kannya pada pertikaian. Namun, bukti dan de- monstrasi  menjadi  penting  untuk  memastikan keyakinan  mendominasi  proses  pemahaman retrospektif.  Sebab  pendekatan  digunakan  da- lam  evaluasi  kebijakan  bersifat  argumentatif
dikarenakan  kenyataan  dilapangan  pada  ting- kat evaluasi dianggap sebagai hasil dari mobi- lisasi  yang  dilembagakan.  Untuk  itu, evaluasi mencerminkan  proses  kebijakan  penyusunan agenda,  dalam  mengungkapkan  masalah.  Se- dangkan  Martens  (2010,  p.49)  mengatakan evaluasi merupakan proses penyelidikan yang ditetapkan untuk mengumpulkan dan mensin- tesis bukti tentang keadaan, nilai, prestasi, mak- na atau kualitas dari sebuah program, produk, orang, kebijakan, usulan atau terencana.
Di  sisi  lain,  Fitzpatrick,  Sanders,  & Worthen (2011, p.7) bahwa “.....evaluasi as the identification,clarification,  and  application  of defensible criteria (worth or merit) in relation tothose criteria”. Maksudnya evaluasi sebagai proses mengidentifikasikan untuk mengetahui layak  tidaknya  suatu  objek  evaluasi  sesuai kriteria yang ditetapkan. Sebab evaluasi adalah proses  untuk  membuat  penilaian  secara  siste- matik mengenai suatu kebijakan program, pro- yek,  atau  kegiatan  berdasarkan  informasi  dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan  biaya,  dan  keberhasilannya  untuk keperluan pemangku kepentingan.
Keberhasilan  para  pemangku  kepen- tingan  adalah  berhasil  mewujudkan  program yang dilaksanakan, untuk kepentingan masya- rakat yaitu, suatu gerakan sosial dalam penang- gulangan kemiskinan. sebab pandangan Mosse 2010  dikutip  Bebbington,  Mitlin,  Mogaladi, Scurrah, & Bielich, 2010, p. 1305) bahwa ge- rakan  sosial  penanggulangan  kemiskinan  di- laksanakan  saat  ini  sedikit,  sehingga  kemis- kinan yang terjadi saat ini hanya berbasis iden- titas  yang  dijadikan  sebagai  suatu  negosiasi. Oleh  sebab  itu  akar  penyebab  kemiskinan hanya  berkiatan  dengan  hubungan  kekuasaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh poliik dan diskursif  yang  ditanamakan.  Di  perkuat  hasil penelitian  vom  Hau  &  Wilde  (2010,  p.  1298) bahwa  gerakan  sosial  adalah  suatu  alternatif dalam  menghadapi  kendala  sosial  ekonomi, ekologi, politik, dan memobilasasi dalam me- lawan  kemiskinan,  sebab  upaya  dalam  mobi- lisasi tetap berdampak pada fragmentasi lokal yang  terkandung  dalam  wacana  publik  dan pembuat  kebijakan.  Oleh  sebab  itu,  berbagai program  dilakukan  untuk  melawan  kemiskin- an, salah satunya  hasil penelitian yang diung- kapkan  oleh  (Baum  &  Duvnjak,  2013,  p.12) sebagai berikut.
..’’We examine public policy responses to poverty and note that public discourse has
largely  moved  from  using  the  concept  of poverty to using that of social exclusion. The main Australian policy responses are welfare  payments  and support for  public housing. We note that welfare payments to the  unemployed  have  become  progressi- vely  less  generous  and  more  conditional in the past two decades. The introduction of  conditionality  in  welfare  is  supported by  both  major  parties.  The  prospects for reducing  poverty  are  considered  and  the principle  mechanism  is  presented  as  re- distributive  policies  through  progressive taxation  regimes.  The  paper  concludes with a consideration of advocacy for po- verty reduction.’’
Artinya,  Penanggulangan  kemiskinan di Australia dilakukan dengan sistem pemerik- saan  respon  kebijakan  publik,  dengan  catatan wacana publik sebagian besar melihat konsep kemiskinan  menggunakan  pengucilan  sosial. Di Australia respons kebijakan tentang pemba- yaran  untuk  kesejahteraan  dan  dukungan  pe- rumahan rakyat. Dengan demikian, pembayar- an kebutuhan dan para penganggur telah men- jadi  semakin  kurang  dekade  terakhir.  Penge- nalan persyaratan kesejahteraan didukung oleh kedua  pihak.  Prospek  untuk  mengurangi  ke- miskinan dianggap mekanisme prinsip yang di- sajikan sebagai kebijakan redistributif melalui rezim pajak progresif. Oleh sebab itu disimpul- kan bahwa kandengan pertimbangan advokasi untuk pengurangan kemiskinan.
Konsep dasar dari penelitian ini adalah melihat  masalah  kemiskinan  yang  bersifat multidimensi. Sebab masalah kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi berhubungan dengan budaya dalam kehidupan masyarakat  yang  menyentuh  aspek  lokalitas, sehingga  penanggulangan  kemiskinan  bukan hanya  tanggung  jawab  pemerintah.  Namun, menjadi tanggung jawab seluruh elemen dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu  yang  menjadi masalah  dasar  dalam  penelitian,  bagaimana mengevaluasi  peraturan  Walikota  Yogyakarta Nomor 53 tahun 2011 tentang Gerakan Segoro Amarto  Kota  Yogyakarta  dalam  penanggul- angan kemiskinan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian evaluasi  program  model  CIPP  dengan  pende- katan kualitatif deskriptif yang dikembangkan
Stufflebeam (1986) untuk membantu pembuat kebijakan  ( policy  maker) dalam  penelitian program  Gerakan  Segoro  Amarto  Kota  Yog- yakarta tentang penanggulangan kemiskinan Pengambilan  data  menggunakan  tek- nik purposive yang  terdiri  dari  TKPK  Kota Yogyakarta  dan  3  TKPK  Kelurahan,  Ketiga Kelurahan  tersebut  sebagai  sasaran  penerima PGSA yang dilakukan pada 9 RW. Teknik pe- ngumpulan  data  menggunakan  wawancara mendalam,  observasi,  dan  dokumentasi.  Se- dangkan penelitian dilakukan pada Kelurahan Kricak,  Kelurahan  Tegal  Panggung  dan  Ke- lurahan Sorosutan Kota Yogyakarta.
Unit  penelitian  ini  bersifat  selektif yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam program  pelaksanaannya,  pada  3  Kelurahan yang  dijadikan  sebagai pilot  project Program Gerakan  Segoro  Amarto  di  Kota  Yogyakarta. Untuk  itu,  diharapkan  3  Kelurahan  dengan memfokuskan pada pengurus RW yang terdiri atas,  3  dari Kelurahan Tegal  Panggung  dan  3 dari  Kelurahan  Sorosutan  serta  3  dari  Ke- lurahan Kricak. Ditambah 1 Ketua SKPD Ke- camatan,  Ketua  TKPK  Kota,  3  TKPK  Kelu- rahan dan 3 Masyarakat.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kesesuain  Program  Gerakan  Segoro Amarto  dengan  kebutuhan  masyarakat  Kota Yogyakarta dilihat berdasarkan tingkat kemis- kinan  semakin  tinggi  pada  Kelurahan  Kricak Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Tegal Pang- gung  Kecamatan  Danurejan,  dan  Kelurahan Sorosutan  Kecamatan  Umbulharjo.  Untuk  le- bih jelasnya dilihat pada Gambar 1.
Grafik  perkembangan  jumlah  pendu- duk  miskin  di  Kota  Yogyakarta  berdasarkan jumlah  penduduk  miskin  tingkat  Kecamatan. Tahun  2011  jumlah  penduduk  miskin  Keca- matan  Tegalrejo  5527,  Kecamatan  Danurejan 3452,  dan  Kecamatan  Umbulharjo  6080,  ini menjadi  alasan  pemerintah  untuk  melakukan pilot project Program Gerakan Segoro Amarto pada ketiga Kecamatan tersebut dengan sasar- annya  Kelurahan  Tegal  panggung,  Kelurahan Kricak,  dan  Kelurahan  Sorosutan,  setelah program  dilaksanakan  sampai  2014  tingkat kemiskinan  mengalami  penurunan  menjadi 4721 pada Kecamatan Umbulharjo, sedangkan Kecamatan  Tegalrejo  mengalami  kenaikan menjadi  6344  dan  Kecamatan  Danurejan mengalami penurunan menjadi 4753 jiwa.
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kota Yogyakarta 2011-2014 (Dinsostrans, 2015)
Pergeseran nilai gotong royong dalam masyarakat Kota Yogyakarta hampir hilang di- akibatkan dampak dari perkembangan global- iasi,  sehingga  masyarakat  bersifat  individual- isme  kaya  semakin  kaya  dan  miskin  semakin miskin.  Padahal  masyarakat Kota  Yogyakarta dikenal  sebagai  masyarakat  yang  memiliki sikap ramah, kekeluargaan dan nilai nilai-nilai budaya yang semakin tinggi. Maka untuk me- nyelesaikan problema sosial dibutuhkan sikap gotong royong.
Hal demikian berakibat pergesar nilai- nilai  budaya  dalam  masyarakat  Kota  Yogya- karta  hampir  punah,  meskipun  tidak  secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Yogyakarta  melaksanakan  PGSA  dalam  pe- nanggulangan  kemiskinan  untuk  memuncul- kan  kembali  nilai-nilai  gotong  royong  yang berlandas  pada  nilai  kepedulian,  kedisplinan, tanggungjawab serta kemandirian yang kurang berdampak sesuai dengan kebutuhan masyara- kat, sehingga penanggulangan kemiskinan bu- kan hanya tanggung jawab pemerintah melain- kan tanggung seluruh masyarakat Kota Yogya- karta. Ini diungkapkan oleh TKPK Kelurahan Sorosutan bahwa. “Dengan melihat keberadab- an pengaruh globalisasi masyarakat malu kalau dibilang ketinggalam jaman, jadul, tidak semua konsep  budaya  sesui  dengan  kondisi  masya- rakat saat ini.
Kepadatan  penduduk  mengakibatkan lapangan  kerja  terbatas,  dan  kebutuhan  hidup semakin  meningkatkan.  Karena  jumlah  pedu- duk  Kota  Yogyakarta  Tahun  2010  berkisar 388,627  atau  11,24%,  Tahun  2011  sebesar 390,553  atau  11,20%  sedangkan  Tahun  2011 jumlah penduduk sebesar 394,553 atau 11,21%. Sedangkan jumlah penduduk Tahun 2015 pada ketiga  kelurahan  Tegal  Panggung  sebesar
9,225 jiwa, Kelurahan Kricak  13.005  sedang- kan Kelurahan Sorosutan sebesar 14,619 jiwa. Kepadatan  penduduk  mengakibatkan  dilaksa- nakan  PGSA  pada  ketiga  Kelurahan  tersebut. Untuk  jelas  dilihat  salah  satu  grafik  jumlah penduduk pada Kelurahan Kricak.
Gambar 2. Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Kelurahan Kricak
Implementasi  Pelaksanaan  PGSA  di Kota Yogyakarta meliputi; Pertama sosialisasi PGSA  melalui  TKPK  Kota  disosialisasikan kepada  pengurus  TKPK  Kelurahan,  TKPK Kelurahan  mensosialisasikan  kepada  RW/RT , dan RW/RT mensosialisasikan kepada masya- rakat  maupun sasaran  penerima  program.  Hal ini ungkapkan oleh Kelurahan Tegal Panggung sebagai berikut. “..Sosialisasi dilakukan peme- rintah  secara  berkala  dan  diteruskan  melalui pengampu  wilayah  seperti  RT/RW,  baik  me- lalui momen-momen tertentu maupun kegiatan rutin seperti pertemuan warga.”
Diungkapkan  juga  oleh  TKPK  Kota Yogyakarta  bahwa.“..Sosialisasi  dilapangan dilakukan melalui koordiansi TKPK Kota  ke- pada Kelurahan dan berkelanjutan secara ber-
Tegalrejo Jetis Gondoku
suma Danureja n Gedongt engen Ngampil an Wirobraj an Mantrije ron Kraton Gondom anan Pakuala man Mergang san Umbulha rjo Kotagede 2012 6450 5813 6532 4773 4193 2692 5249 5265 3892 2880 2115 6871 6972 4491
2011 5527 4030 5062 3452 3613 2523 4295 4168 3221 2481 1831 5190 6080 3057
2013 6421 5844 6087 4990 4077 2374 4768 4871 4040 2254 2069 6382 6354 4168
2014 6344 5211 5782 4753 3384 1873 4881 4837 3994 2254 1693 6727 4721 3776 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1,932 625 1,938 627 1,576 507
Jumlah Pendud uk Miskin Jumlah Keluarga Miskin 2012 1,932 625 2013 1,938 627
2014 1,576 507 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
sinergi  sampai  pada  tingkat  RT/RW  maupun basis masyarakat..”
Pendataan  dan  pemetaan  PGSA  dila- kukan bukan hanya berdasarkan Kartu Miskin (KMS).  Namun  berdasarkan  kesiapan  masya- rakat dalam menggunakan dana yang diberikan karena program ini bersifat dana bergulir. Hal ini di ungkapkan oleh penerima dana program PGSA bahwa “Program ini dilaksanakan kare- na  saat  itu,  penggangguran  cukup  banyak  di kalangan pemuda”
Penyaluran  Dana  PGSA  dilakukan apabila  memenuhi  beberapah  syarat  antara lain;  memenuhi  persyaratan  administrasi,  ke- lompok atau sasaran wajib membuka rekening atas nama kelompok pada Bank BPD DIY ca- bang Yogyakarta, pencairan dilakukan dengan sistem transfer rekening antara TKPK Kelurah- an dengan kelompok Program Gerakan Segoro Amarto.,  Persyaratan  dari  Bank  minimal  2 (dua)  orang  terdiri  dari  ketua  dan  bendahara kelompok.
Data  dilapangan  menunjukan  penya- luran dana yang dilakukan cukup singkat mulai tahap  I  sampai  tahap  III,  seperti  terlihat  pada Tabel 2.
Tabel 2. Tahap Penyaluran Dana Pada Program Gerakan Segoro Amarto Tahun 2011 No  Tahap Tahun % Jumlah 1 I Juni 2011 40 120.000.000 2 II Juli 2011 45 175.000.000 3 III Agustus 2011 15 85.000.000 Total 100 500.000.000 Sumber: TKPK Kelurahan Sorosutan
Penyaluran  dana  dilakukan  cukup singkat,  disebabkan  PGSA  belum  terdapat Standar Operasional (SOP) dan Badan Opera- sional  (BOP),  sehingga  berlandas  pada  SOP dan  BOP  TKPK.  Hal  ini  diungkapkan  oleh TKPK  Kelurahan  Kricak  sebagai  berikut. “..Anggaran Program Gerakan Segoro Amarto setelah diterima hampir 3 bulan tidak diguna- kan, karena belum ada petunjuk teknis, sehing- ga ditunggu sampai petunjuk teknis dari Peme- rintah Daerah turun baru dipergunakan.
Pengambilan  Dana  PGSA dilakukan dengan  memenuhi  beberapah  hal  antara  lain; perlu adanya pembentukan kelompok sebelum pengambilan  dana,  setiap  kelompok  minimal beranggotakan 5 (lima) orang, serta tidak per-
nah bermasalah pada program-program bantu- an  modal  lainya,  sebelum  pengambilan  dana setiap  kelompok  telah  mengajukan  proposal rencana  usahanya  dan  telah  dilakukan  verifi- kasi  kelayakan  oleh  TKPK  Kelurahan,  setiap kelompok  telah  melakukan  teknis tentang  ke- giatan usaha yang akan dilakukannya.
Diungkapkan  juga  oleh  TKPK  Kota Yogyakarta bahwa. “..Pengambilan dana dila- kukan melalui 3 tahap dengan ketentuan apabi- la pada pengambilan dana tahap I tidak diper- gunakan dengan baik maka, tahap 2 dan 3 tidak dapat  diambil,  kemudian  peng-ambilan  dana melalui transfer langsung ke rekening, masing- masing  kelompok.  Hal  demikian  bertujuan untuk mencegah penyalagunaan dana..”
Penggunaan  Dana  PGSA pada  Prog- ram  Gerakan  Segoro  Amarto  perlu  memper- hatikan  beberapah  syarat  antara  lain: dalam penggunannya harus dihindari semangat-sema- ngat  pemborosan,  aji  mumpung,  menghabis- habiskan dana, bagi rata, serta kegiatan kegiat- an  lain  yang  tidak  terarah  dan  tidak  sesuai dengan prioritas permasalahan yang ada di ma- syarakat, penggunaan dana harus tepat sasaran dengan  tujuan  membantu  masyarakat  miskin agar dapat melepaskan diri dari kemiskinannya secara mapan dan memperoleh kehidupan yang lebih  baik. , Penggunaan  dana  harus  berkelan- jutan, berarti tidak menjadi habis. Dalam jang- ka panjang penerima bantuan mampu mengem- balikan  apa  yang  pernah  diterimanya  (meski- pun dalam bentuk lain) agar dapat terus diman- faatkan  oleh  penerima-penerima  selanjutnya. Segala pengambilan keputusan Gerakan Sego- ro  Amarto  wajib  berdasarkan  atas  rembung warga dan disetujui secara mufakat oleh semua unsur yang ada di masyarakat dengan menge- depankan  prinsip-prinsip  kesamaan  hak  bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kegi- atan Program Gerakan Segoro Amarto.
Berdasarkan  asas  transparansi,  akun- tabel  dan  responsibel,  mengutamakan out- come ,  bukan  sekedar  output,  mengutamakan kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  sosial  ekono- mi,  mampu  mentargetkan  penurunan  angka kemiskinan minimal 20% (lebih cepat dari ta- hun-tahun sebelumnya, dan wilayah pengopti- malisasian dana adalah untuk mengurangi ke- miskinan yang disesuaikan dengan identifikasi permasalahan yang ada di wilayah tersebut .
Data  di  lapangan  menunjukan  peng- gunaan  dana  tidak  sesuai  dengan  ketentuan yang  berlaku.  Hal  ini  diungkapkan  penerima

## 148 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
PGSA  kelurahan  Tegal  Panggung  sebagai berikut.“..Saya  mau  menyetor  uang  250.000 per bulan pada Bapak sekertaris, namun waktu itu  balai  Kelurahan  direnovasi,kata  Bapaknya nanti saja, jadi dari Tahun 2011 sampai saat ini saya baru setor 3 bulan 750.000..”
Monitoring dan evaluasi tujuan utama adanya monotoring dan evaluasi pada Program Gerakan  Segoro  Amarto  antara  lain;  agar  da- lam  pelaksanaan  mendapatkan  pendampingan penuh  baik  dari  TKPK  Kota  maupun  TKPK Kelurahan,  monitoring  dilakukan  secara  terus menerus  setiap  saat  dan  akan  dilihat  progres pelaksanaannya setiap 3 bulan sekali, evaluasi dilaksanakan secara berkala pada tiap semester dan  menjadi  masukan  dalam  pelaksanaan  se- lanjutnya
Data  di  lapangan  menunjukan  perlu adanya monotoring pada pelaku utama PGSA, sebab  daya  dukung  masyarakat  memiliki kepedulian  antara  sesama  setalah  adanya PGSA,  hanya  kurang  adanya  kepedulian  dari pengusaha lokal. Ini diungkapkan oleh TKPK Kelurahan  Tegal  Panggung  sebagai  berikut. “..Kenyataan  yang  terjadi  sampai  saat  ini sangat  sulit  mengajak  para  pengusaha  lokal untuk  ikut  berpartisipasi  dalam  penangg- ulangan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan masyarakat  mereka  masih  mempunyai  sifat egosentris masih tinggi..”
Pelaporan,  Peraturan  Gubernur  Dae- rah  Istimewah  Yogyakarta  Nomor  20  Tahun 2010 yang menegaskan, laporan pertanggung- jawaban  merupakan  laporan  penggunaan  se- suai dengan proposal yang diajukan,  kwitansi penggunaan  dan  bukti-bukti  pendukung  lain- nya,  wajib  menyampaikan  surat  pertanggung- jawaban kepada Gubernur melalui SKPD tek- nis (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan  Aset  Provinsi),  penggunaan  dana  diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional .
Data  lapangan  menunjukan  laporan anggaran yang digunakan dalam Program Ge- rakan Segoro Amarto tidak maksimal, sehing- ga harapan pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan  kemiskinan  sangat  lambat. Meskipun  berbagai  cara  telah  dilakukan.  Te- tapi masyarakat kurang mempunyai kesadaran untuk  bergerak  dalam  menanggulangi  kemis- kinan. Diungkapkan juga oleh TKPK Kelurah- an  Sorosutan  sebagai  berikut.“..Masyarakat perlu  untuk  dibina  secara  baik,  karena  tan- ggung  jawab,  kemandirian,  dan  kedisiplinan kurang nampak. Sehingga gerobak yang diberi-
kan untuk usaha dijual kembali maka usahanya bangkrut, tetapi ada sebagian usahanya masih berjalan sampai sekarang..”
Dampak  sosial  ekonomi  masyarakat dari  Pelaksanaan  Program  Gerakan  Segoro Amarto di Kota Yogyakarta yaitu, berkembang ekonomi  berskala  kecil.  Pemberian  dana  ber- gulir yang dilakukan dalam program ini untuk usaha yang dikembangkan oleh individu cukup berjalan  dengan  baik.  Meskipun  pada  kelom- pok sasaran yang dibentuk lebih dari 3-4 orang tidak  maksimal,  akhirnya  mereka  berjalan sendiri-sendiri usaha, terkadang ada yang tidak sama sekali, adanya peningkatan pendapatan.
Pelaksanaan  program  ini  membawa dampak yang cukup baik dalam memberantas kemiskinan, padahal dari perencanaan sampai pada pelaksanaan terkadang ada berbagai ham- batan-hamabatan yang dihadapi baik, eksternal maupun  internal.  Ini  ungkapan  oleh  TKPK Kota bahwa ‘’..program ini sangat singkat, se- hingga targetnya 100% dapat terealisasi 60%, sehingga kemakmuran masyarakat menjadi 5% ‘’. Selain itu, dampak cukup baik karena target 24.000  jumlah  penduduk  terealisasi  18.000, sehingga mampu mengatasi kemiskinan 5-7% mampu diatasi .
Berdasarkan data di lapangan program ini membawah dampak cukup baik, dilihat ber- dasarkan  tingkat  pendidikan  pada  laporan TKPK  Kelurahan  Kricak  Tahun  2015,  yaitu tingkat pendidikan semakin hari semakin baik, dengan  milhat  kriteria  tingkat  kelulusan  TK sebanyak 2.091 orang, SD 1.149 orang, SMP/ SLTA 2.227, SMA/SLTA 4.009, Akadem/D1- D3 672, dan Sarjana (S1-S30 berjumlah 1.675 orang.  Selain  itu,  data  dari  BPS  Tahun  2013 mengenai tingkat pendidikan lebih baik dilihat secara  fisik  mengenai  banyaknya  sekolah  di Kota Yogyakarta yaitu, SD Negeri 92 buah, SD swasta  76  buah,  SMP  negeri  16  buah,  SMP swasta  43  buah,  SMA  Negeri  11  buah,  SMA swasta 34 buah, SMK Negeri 8 buah, dan SMK swasta 24 buah.
Program  ini,  berdampak  pada  tingkat kesehatan cukup baik , karena layanan kesehat- an  yang  diberikan  sebagai  bagian  dari  pelak- sanaan  yang  berdampak  bagi  masyarakat,  ini terbukti sejak adanya Program Gerakan Segoro Amarto,  dilihat  berdasarkan  Laporan  TKPK Kelurahan  bahwa  banyak  program  yang  di- canangkan  oleh  pemerintah  tentang  penang- gulangan  kemiskinan  antara  lain;  (1)  bantuan Program PKH, yang bertujuan untuk mening-
katkan  kualitas  sumber  daya  manusia  (SDM) yaitu  melalui  kesehatan  anggota  keluarganya. Kemudian data dari BPS Kota Yogyakarta cu- kup  membuktikan  dengan  milihat  banyaknya rumah sakit yaitu, RSU 9 buah, Puskesmas 18 buah, Puskesmas Keliling 14 buah, Puskesmas pembantu  9  buah,  Rumah  Bersalin  12  buah, dan Klinik 58 buah, sehingga jumlah total la- yanan  Kesehatan  Kota  Yogyakarta  berjum-ah 120 buah.
Selain itu, kendala-kendala yang diha- dapi dalam implementasi Program Gerakan Se- goro Amarto di Kota Yogyakarta , yaitu Kurang adanya  komunikasi  antara  pekerja  sosial,  se- hingga Pelaksanaan PGSA mengalami kendala saat pelaksanaan pilot project , ini diakibatkan komunikasi yang terjalin antara pekerja sosial kurang baik. Hal ini diakibatkan tahap persiap- an dilaksanakan oleh RW/RT. Tetapi saat ang- garan telah teralisasi TKPK Kelurahan meng- ambil tanpa ada kejelasan yang baik antara ke- dua bela pihak. Sehingga persiapan yang telah dilakukan  oleh  RW/RT  tidak  sesuai  dengan perencanaan dan tidak terealisasi secara mak- simal. Oleh karena itu, komunikasi yang kurang baik  antara  pekerja  sosial  akan  berdampak pada  program  yang  dijalankan.  Maka  basis masyarakat  atau  penerimah  program  tidak maksimal  dalam  melaksanakan  usaha  yang diberikan sehingga program yang dilaksanakan kurang efektif.
Pelaksanaan sosialisasi program yang terlalu  cepat  dalam  waktu  yang  relatif  cepat yaitu kurang dari satu tahun. Hal ini berpeng- aruh terhadap kurangnya pemahaman pada pi- hak pengurus maupun sasaran penerima Prog- ram  Gerakan  Segoro  Amarto,  sebab  penting bagi mereka adalah menerima bantuan berupa dana  hibah,  sehingga  masyarakat  kurang memahami  tujuan  adanya  PGSA.  Oleh  sebab itu,  tanggung  jawab,  kedisplinan,  kepedulian serta  kemandirian  menurun  dengan  alasan  ini bantuan  ini  berupa  dana  hibah,  maka  tidak bermasalah jika tidak dikembalikan.
Bertumpuknya program dalam masya- rakat  dengan  adanya,  berbagai  program  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  bertumpah  tin- dih, sehingga pekerja sosial dalam hal RW/RT kurang  fokus  terhadap  pekerjaan  yang  diberi- kan,  seperti  Program  PKH,  KMS,  BPJS,  dll. Hal demikian mengakibatkan pemahaman me- ngenai PGSA kurang dipahami. Karena setiap program  baru  dilaksanakan  akan  mengesam- pingkan program yang lain, sehingga pelaksa-
naan program kurang maksimal. Ini dipertegas dari  hasil  oleh  RW/RT  08  Kelurahan  Tegal panggung  bahwa”  pengurus  RW/RT  tidak fokus  terhadap  program  karena  bertumpuk, kami meras rumit dalam pelaksanaan”. Hal ini mejadi  kendala  dalam  pelaksanaan  program Gerakan Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.
Usulan tanah program sulit terpenuhi. Program yang dilaksanakan untuk penanggul- angan  kemiskinan  selalu  mengalami  kendala, salah  satunya  adalah  usulan  tanah  terhadap pembangunan. Hal ini terjadi saat masyarakat diberikan bantuan berupa perumahan swadaya, namun  tanah  yang  ditempati  bersifat  tanah bukan miliki pribadi tetapi tanah pinjaman ke- pada masyarakat untuk mendirikan bangunan, Sehingga  sewaktu-waktu  tanah  tersebut  bisa diambil.  Hal  demikian  yang  selalu  menjadi suatu  problema  dalam  masyarakat.  maka  ter- kadang  program  yang  dicanangkan  sulit  te- realisasi secara maksimal.
Tidak  adanya  kewenangan  penuh  da- lam pembuatan proposal PGSA. Kewenangan penuh  dalam  pembuatan  proposal  tidak  ada kejelasan,  apakah  dibuat  oleh  pekerja  sosial dalam  hal  ini  TKPK  Kelurahan    sebagai  ko- ordinasi program atau pelaksana program (RW /RT) sebab proposal yang  dibuat oleh RW/RT pada pelaksaan PGSA Diambil oleh oleh TK- PK, setelah anggaran telah terealisasi, sedang- kan  proposal  dibuat  oleh  TKPK  mengenai usulan  programm  saat  terealisasi  diambil  alih oleh  kelompok  sasaran  program.  Oleh  sebab itu, perlu adanya ketentuan secara jelas apakah proposal program dibiuat oleh sasaran peneri- ma  program,  RW/RT  atau  TKPK  Kelurahan sebagai koordinasi.
Kurangnya  pengawasan  pemanfaatan dana. Hal penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan  PGSA  adalah  berkaitan  dengan penggunaan dana. Namun, pelaksanaan kurang memperhatikan  hal  tersebut,  sehingga  ada beberapah penerimah program tidak menjalan- kan  usaha  secara  maksimal,  seperti  usahanya mandet, serta penyetor dana tidak tepat waktu yang akan berdampak pada tujuan dari adanya PGSA,  sehingga  sikap  tanggung  jawab,  ke- mandirian  serta  kedisplinan  tidak  maksimal terwujud sesuai dengan tujuan dari PGSA Kurang meratanya daya dukung masya- rakat. Program Gerakan Segoro Amarto dike- lola langsung TKPK Kelurahan dan pengurus RW/RT mengalami banyak kendala yang dise- babkan kurang adanya kepedulian dari pengu-

## 150 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
saha  lokal  yang  berpartisipasi  dalam  penang- gulangan  kemiskinan,  serta  peran  masyarakat sebagai pengontrol kurang berdampak. Hal ini, disebabkan peran aktif masyarakat hanya per- tama  pelaksana  program,  sehingga  partisipasi dalam jangka panjang tidak berdampak, sehing- ga setiap program yang dilaksanakan pemerin- tah tidak terealisasi secara maksimal.

## Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pem- bahasan yang disajikan, disampaikan simpulan sebagai  berikut.  Program  Gerakan  Segoro Amarto  dalam  bidang  sosial,  ekonomi,  dan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta pada  Kelurahan Tegal Panggung, Kelurahan  Kricak,  dan  Kelurahan  Sorosutan, karena ketiga Kelurahan ini, memiliki kepadat- an penduduk cukup besar, tingkat kemiskinan masih  tinggi,  dan  adanya  pergesaran  nilai gotong  royong  dalam  masyarakat,  sehingga sikap  kemandirian,  kepedulian,  kedisplinan, dan  tanggung  jawab  kurang  tampak  dalam masyarakat.
Penanggulangan  kemiskinan  yang berkaitan  dengan  aspek  lokalitas  diperlukan meninjaun kembali mengenai Peraturan Wali- kota  Nomor  53  Tahun  2011,  perlu  dicantum- kan sanksi tegas terhadap penyalagunaan ban- tuan pemerintah dalam bentuk dana hibah mau- pun bukan dana hibah kepada sasaran program dan  pada  pekerja,  sosial,  sehingga  adanya koordinasi  yang  intensif  antara  kedua  belah pihak,  Pelaksanaan  di  lapangan  jangan  berfo- kus  pada  bantuan  secara  tunai  berupa  fisik, tetapi  melibatkan  masyarakat  untuk  bekerja dan  berpartisipasi  dalam  mengerjakan  suatu proyek sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
Implementasi Program Gerakan Sego- ro Amarto sangat positif di sambut masyarakat Kota Yogyakarta, terutama sasaran penerima- an  program.  Sebab  pengetahuan  masyarakat bahwa, program ini untuk penanggulangan ke- miskinan, sehingga ada kesediaan dan partisi- pasi  aktif  dalam  kegiatan  pelaksanaanya,  ter- utama pada pilot project, sehingga implemen- tasi yang dilakukan ketiga Kelurahan meliputi: (a)  sosialisasi  PGSA,  (b)  pendataan  dan  pe- metaan, (c) penyaluran dana, (d) pengambilan dana, (e) penggunaan dana, (f) monitoring dan evaluasi dan , (g) pelaporan.
Dampak  sosial  ekonomi  pelaksanaan PGSA  di  Kota  Yogyakarta  dalam  penanggul-
angan kemiskinan cukup baik karena: (a) ling- kungan sosial ekonomi cukup baik, (b) berkem- bangnya  usaha  ekonomi  yang  mampu  mem- bantu  masyarakat  untuk  miningkatkan  penda- patan, (c) mampu menanggulangi kemiskinan, (d) adanya peningkatan pendidikan, (e) adanya peningkatan  kesehatan.  Dampak  tersebut  ber- sifat  positif  meskipun  pelaksanaanya  masih terdapat dampak yang tidak diingingkan.
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Gerakan Segoro Amarto dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: (a) kurang adanya komunikasi yang baik antara pekerja  sosial,  (b)  sosialisasi  program  terlalu cepat,  (c)  bertumpuknya  program  dalam  ma- syarakat,  (d)  usulan  tanah  program  sulit  tere- alisasi,  (e)  tidak  adanya  kewenangan  penuh dalam  pembuatan  proposal  PGSA,  (f)  kurang adanya pemanfaatan dana, (g) kurang merata- nya daya dukung masyarakat.
Berdasar pada simpulan tersbut, dapat disampaikan saran sebagai berikut. Kepada Pe- merintah  Kota  Yogyakarta,  dalam  menangani penanggulangan  kemiskinan  yang  berkaitan dengan  aspek  lokalitas  diperlukan  meninjaun kembali mengenai Peraturan Walikota Nomor 53  Tahun  2011,  perlu  dicantumkan  sanksi  te- gas terhadap penyalagunaan bantuan pemerin- tah  dalam  bentuk  dana  hibah  maupun  bukan dana  hibah  kepada sasaran  program  dan  pada pekerja,  sosial,  sehingga  adanya  koordinasi yang intensif antara kedua belah pihak, Pelak- sanaan di lapangan jangan berfokus pada ban- tuan  secara  tunai  berupa  fisik,  tetapi  melibat- kan  masyarakat  untuk  bekerja  dan  berpartisi- pasi  dalam  mengerjakan  suatu  proyek  sesuai dengan keahlian yang dimiliki
Kepada TKPK, Perlu adanya penguat- an  nilai-nilai  Gerakan  Segoro  Amarto  pada Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan (TKPK),  baik  tingkat  Kota  maupun  tingkat Kelurahan sampai basis masyarakat, sehingga memiliki dasar dan nilai kepedulian, kemandi- rian,  kedisiplinan  serta  tanggungjawab  yang tinggi,  sebelum  terjun  dan  mengajak  masya- rakat  dalam  melakukan  hal  yang  sama.  Perlu adanya penguatan kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertera dalam struktur or- ganisasi, sehingga dapat meningkatkan penget- ahuan  sikap  maupun  keterampilan  utuk  men- jadi  panutan  dalam  masyarakat,  perlu  adanya pemberian hak penuh dalam pengajuan propo- sal lebih selektif agar benar-benar tepat sasaran sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki,  da-
lam proses sosialisasi program sebaiknya me- nyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat  agar,  se- hingga benar-benar mengetahui tentang PGSA dan  mensukseskan  keberhasilan  program  dan pelaksanaan program yang serius, terfokus dan berkelanjutan  tidak  sekedar  mengacu  pada pilot  project (anggaran)  baik  dari  kwalitas sasaran dan kwalitas.
Kepada  Pengusaha  dan  Masyarakat per-lu membangun komunikasi yang baik antar masyarakat, sehingga menumbuhkan nilai ke- pedulian kepada sesama, dan dapat merasakan apa yang dirasakan, sehingga mempunyai hati untuk  bergerak  dalam  membantu  sesama  ma- syarakat

## Daftar Pustaka
Badan Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta. (2013). Badan perencanaan pembangunan daerah kota yogyakarta: Modul pelatihan parameter gerakan segoro amarto. Yogyakarta: Badan Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik. (2015b). Indikator kesejahteraan sosial: Welfare indicators. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Indonesia (2015a). Diakses tanggal 09 November 2015 dari http://www.bps.go.id/link Tabel Statis /view/id/1494
Baum, F., & Duvnjak, A.. (2013). The Politics of Poverty in Australia. Journal Alternative, 32 (1), 12-18
Bebbington, A. J., Mitlin, D., Mogaladi, J., Scurrah, M., & Bielich, C. (2010). Decentring poverty, reworking government: Social movements and states in the goverment of poverty. Journal of development studies, 46, 7, 1304–1326.
Capano, G., & Howlett, M. (2015). Design and non-design in policy- making:when and policy design maters : Proposal for a workshop ECPR joint sessions of workshops Warsaw, Poland. Diakses pada tanggal 19 November 2015.
Fischer, F. M., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2015). Handbook kebijakan publik . Bandung: Nusa Media.
Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). Program evaluation: alternative approach and pratical guidelines. New Jersey: Perarson Education Inc.
Geurts, T. (2014). Public policy making:The 21 Century perspective .The Netherlands: Be Informed.
Hamdi, M. (2014). Kebijakan publik : Proses, analisis, dan partisipasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Lasmawan, W & Suryadi, M. (2012). Pengembangan model pengentasan kemiskinan berbasis nilai-nilai nyamabraya ( Ajaran tatwamasi) pada masyarakat perkotaan di provinsi bali. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia. Journal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1, 2303-2898.
Lynam, S. (2006). Comunity development and public policy : Combat poverty agency.
Martens, M. D. (2010). Research and evalution in education and psychology integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed method. (3rd Ed.). Washington Dc: Galadent University.
Michaud. (2011). Public policy: secret et enjeux de administration publique. Quebec: Press de University Laval
Paudel, N. R. (2009). Health policy implementation in Nepal: Some dilemmas. Central Department of Public Administration, Public Administration Campus. Tribhuvan University Kathmandu: Nepal.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan dalam Penanggulangan Kemiskinan. (2014).
Sirma, D. S., & Jenkins, S. P. (2013). Poverty trends in Turkey. Discussion Paper No. 7823 December 2013 diselenggaraan oleh Department of

## 152 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
Social Policy London School of Economics Houghton Street London, WC2A 2AE United Kingdom.
Supriyanto (2006) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Journal Ekonomi & Pendidikan,3 (1).
Tantoro, S. (2014). Pembasmian kemiskinan prespektif  sosiologi – antropologi .Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
vom Hau, M., & Wilde, G. (2010). We have always lived here: indigenous movements, citizenship and poverty in Argentina. The Journal of Development Studies, 7, 1283-1303
Walikota Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53, Tahun 2011,tentang gerakan Segoro Amarto. (2011)
Wodon, Q. T. (1999). Growth, poverty, and inequality: A regional panel for bangladesh, the world bank , policy reasearch working paper, March 2007.