## PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF DI KOTA PEKANBARU

## Devi Megawati
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

## Abstrak
Penelitian ini mengeksplorasi tentang bagaimana pengelolaan dan pengembangan  wakaf  produktif  di  Kota  Pekanbaru.  Metode  Penelitian  yang digunakan  adalah  kualitatif  dengan  menggunakan  instrumen  wawancara  dan dokumentasi  pada  objek  penelitian  yakni  nazhir  wakaf  produktif  di  Kota Pekanbaru.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  pengelolaan  dan pengembangan  wakaf  produktif  di  Kota  Pekanbaru  masih  sederhana  dengan manajemen  tradisional.    Oleh  karenanya  peran  pemerintah  dalam  hal  ini Kementerian Agama harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir  agar  wakaf  produktif  yang  telah  ada  dapat  terus  –menerus  berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan sosial umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas.

## Abstract
This  study  explores  how  the  management  and  development  of  productive endowments  in  the  city  of  Pekanbaru.The  method  used  was  a  qualitative  study using  interviews  and  documentation  instrument  at  the  research  object  Nazhir productive  endowments  in  the  city  of  Pekanbaru.  The  results  of  this  study concluded that the management and development of productive endowments in the city  of  Pekanbaru  is  simple  with  traditional  management.  However,  despite having  some  disadvantages  and  barriers,  but  power  and  opportunity  that  there can be hope and optimism about the management and development of productive endowments  in  the  city  of  Pekanbaru.  Therefore,  the  role  of  government  in  this case  the  Ministry  of  Religious  Affairs  should  be  more  active  in  promoting  and fostering  productive  endowments  Nazhir  to  existing  -menerus  can  continue  to grow and provide extensive benefits to the social welfare of Muslims who are the majority population.
Kata Kunci: Wakaf,  Produktif,  Pekanbaru

## Pendahuluan
Wakaf  memiliki  peran  strategis  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umat. Namun potensi ini belum dioptimalkan. Dari hasil studi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006, menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia  secara  nasional  yang  terdata  mencapai  hampir  363  ribu  bidang  tanah, dengan  nilai  secara  nominal  diperkirakan  mencapai  Rp  590  trilyun.  Ini  setara dengan  lebih  dari  67  milyar  dolar  AS  jika  kurs  Rp  9.250/dolar. Jumlah  ini  tentu saja  sangat  besar.  Andai  saja  seluruh  harta  wakaf  ini  dijual,  hasilnya  dapat menutupi  100%  total  utang  luar  negeri  Pemerintah  Republik  Indonesia    tahun
2008,  yang  besarnya  “cuma”  60  milyar  dolar  AS.  Ini  sekedar  untuk  mudah memahami betapa besarnya harta wakaf. Dalam konteks lain, bandingkan nilainya yang setara dengan sekitar 85% APBN RI tahun 2009, yang besarnya sekitar Rp 700 triliun/tahun 1 .
Dengan  aset  sebesar  ini,  idealnya,  wakaf  bisa  diberdayakan  untuk membiayai  pembangunan  masyarakat  melalui  berbagai  kegiatan  produktif  yang dikembangkannya  seperti  perbaikan  kehidupan  masyarakat  miskin,  peningkatan partisipasi  publik,  dan  pembuatan  kebijakan  yang  memihak  golongan  lemah. Namun,  dalam  praktiknya,  jangankan  untuk  membiayai  persoalan  peningkatan partisipasi  publik  dan  pembuatan  kebijakan,  pemanfaatan  untuk  kesejahteraan sosial saja masih sangat  jarang dilakukan.  Dalam suatu survey ditemukan bahwa hasil  wakaf  yang  disalurkan  untuk  orang  miskin,  anak  yatim,  dan  orang-orang lemah  lainnya  seperti  orang  jompo,  janda,  dan  lain-lain,  tidak  lebih  dari  30  %. Begitu pula, hasil wakaf yang diberikan untuk kepentingan organisasi masyarakat kurang dari 10 %.
Mengapa  hasil  wakaf  belum  dapat  mensejahterakan  umat  ?  Hal  ini  justru jauh  berbeda  dengan  praktek  pelaksanaan  wakaf  yang  dianjurkan  oleh  Nabi  dan dicontohkan  oleh  para  Shahabat,  dimana  sangat  menekankan  pada  pentingnya menahan  eksistensi  benda  wakaf,  dan  diperintahkan  untuk  menyedekahkan  hasil dari  pengelolaan  benda  tersebut.  Pemahaman  yang  mudah  dicerna  dari  kondisi tersebut  adalah  bahwa  substansi  wakaf  itu  tidak  semata-mata  terletak  pada pemeliharaan  bendanya  (wakaf)  tetapi  yang  jauh  lebih  penting  adalah  nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.
Memang,  tantangan  pengelolaan  wakaf  adalah  bagaimana  harta  benda wakaf  tetap  terpelihara  keabadiannya  dan  manfaatnya  pun  mengucur  terus menerus  bagi  si  penerima  (mauquf  „alaih).  Untuk  itu  pengelolaan  dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional.
Dari  hasil  penelitian  Pusat  Bahasa  dan  Budaya  (PBB)  UIN  Syarif Hidayatullah  Jakarta  tahun  2006  terhadap  500  responden  nazhir  di  11  Propinsi menunjukkan bahwa harta wakaf lebih banyak bersifat diam (77%) daripada yang menghasilkan  atau  produktif  (23%) 2 .  Temuan  umum  lainnya  juga  menunjukkan pemanfaatan  terbesar  harta  wakaf  adalah  masjid  (79%)  daripada  peruntukkan lainnya, dan lebih banyak berada di  wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%).  Sedangkan  para  nazhir  pun  tidak  terfokus  dalam  mengelola,  mereka mayoritas bekerja sambilan dan tidak diberi upah (84%), dan yang bekerja secara penuh dan terfokus ternyata amatlah minim (16 %). Selain itu, wakaf di Indonesia
1 Saidi Zaim, M e n g o p t i m a l k a n   W a k a f :   d a r i   L i a b i l i t y   k e   A s s e t   M a n a g e m e n t www.wakalasauqi.blogspot.com, akses 15 April 2013
2 P e n e l i t i a n  P u s a t   B a ha s a   d a n  B ud a ya   ( P B B )   U I N   S ya r i f  H i d a ya t ul l a h J a ka r t a ,   2 0 0 6
lebih  banyak  dikelola  oleh  perseorangan  (66%)  alias  tradisional,  daripada organisasi professional (16%) dan berbadan hukum (18%) 3 .
Jika  disimpulkan  bahwa  problem  mendasar  dalam  stagnasi  perkembangan wakaf  di  Indonesia  adalah  dua  hal  yakni  asset  wakaf  yang  tidak  diproduktifkan (diam) dan kapasitas nazhir yang tidak professional. Kondisi ini terbalik jika kita melihat  kondisi  wakaf  sepanjang  sejarah  Islam,  wakaf  telah  memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan masyarakat, di antaranya:
1. Hampir  75%  seluruh  lahan  yang  dapat  ditanami  di  Daulah  Khilafah  Turki Usmani merupakan tanah wakaf
2. Setengah  (50  %)  dari  lahan  di  Aljazair,  pada  masa  penjajahan  Perancis  pada pertengahan abad ke 19 merupakan tanah wakaf
3. Pada periode yang sama, 33 % Tanah di Tunisia merupakan tanah wakaf
4. Di Mesir sampai dengan tahun 1949, 12,5 persen lahan pertanian adalah tanah wakaf
5. Pada  Tahun  1930  di  Iran,  sekitar  30  persen  dari  lahan  yang  ditanami  adalah lahan wakaf.
Sebuah  penelitian  yang  meliputi  104  yayasan  Wakaf  di  Mesir,  Suriah, Turki, Palestina dan Anatoly land, menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 1340- 1947,  bagian  terbesar  dari  asset  wakaf  adalah  dalam  bentuk  real  estate,  yaitu mencapai 93 % dengan rincian sebagai berikut: 4
1. 58 % dari wakaf, terkonsentrasi di kota-kota besar yang terdiri dari toko, rumah dan gedung.
2. 35  %  dari  wakaf  terdapat  di  desa-desa  yang  terdiri  dari  lahan  pertanian, perkebunan dan tanaman lainnya.
3. 7  %  sisanya  merupakan  dalam  bentuk  uang  (wakaf  tunai).  Namun  informasi terkini  berdasarkan  hasil  kajian  yang  dilakukan  oleh  Departemen  Agama, perolehan wakaf tunai di Timur Tengah mencapai 20 persen. Menurut Ridwan El-Sayed, wakaf dalam bentuk uang tunai dan dalam bentuk penyertaan saham telah  dikenal  pada  zaman  Bani  Mamluk  dan  Turki  Usmani  dan  saat  ini  telah diterima  luas  di  Turki  modern,  Mesir,  India,  Pakistan,  Iran,  Singapura  dan banyak negara lainnya
Oleh  karenanya  upaya-upaya  terus  dilakukan  dalam    pemberdayaan  wakaf produktif,  salah  satunya  adalah  lahirnya  Undang-undang  No.  41  Tentang  Wakaf tahun  2004.  Selain  itu  keberhasilan  bank  wakaf  yang  diprakarsai  oleh  ekonom muslim  M.A  Mannan  di  Bangladesh  ikut  menginspirasi  pengelolaan  wakaf  di Indonesia.
Hal  ini menjadikan menarik untuk  meneliti  pemberdayaan wakaf produktif yang  ada  di  kota  Pekanbaru  sebagai  kota  yang  pesat  perkembangannya. Pekanbaru memiliki penduduk mayoritas Islam dengan kebudayaan melayu religi
3 w w w. ma i l - a r c h i ve . c o m ,   a k s e s   5   M a r e t   2 0 1 4
4 w w w. a g u s t i a n t o . ni r i a h . c o m ,   a k s e s   1 5   A p r i l   2 0 1 3
yang kental. Kota Pekanbaru juga merupakan ibukota propinsi  Riau dengan luas 632, 26 km2. 5
Tanah wakaf terdata di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru sampai pada  tahun  2009  adalah  720  persil  atau  779.479,36  meter  bujur  sangkar.  Ini berarti  tanah  wakaf  berjumlah  12  %  dari  luas  kota  Pekanbaru.  Yang  mana peruntukannya terdiri dari : 353 persil untuk masjid, 245 persil untuk musholla, 71 persil  untuk  madrasah,  21  persil  untuk  kuburan  dan  30  persil  untuk  sosial  dan lain-lain. 6
Kemungkinan  besar  masih  banyak  harta  wakaf  yang  belum  terdata  di Kementerian Agama kota Pekanbaru terutama harta wakaf yang dikelola yayasan atau  badan  hukum  lainnya.  Beberapa  diantaranya  adalah  harta  wakaf  yang dikelola  ormas  Islam  (NU,  Muhammadiyah,  dan  lainnya),  yayasan  pendidikan baik pesantren maupun yayasan perguruan tinggi.
Pada tahun 2009, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat meminta data tanah wakaf produktif. Tanah wakaf yang memenuhi kriteria berikut yakni :
1. Luas tanah wakaf minimal 2000 m 2
2. Status tanah wakaf sudah sertifikat AIW atau sertifikat BPN
3. Potensi peruntukan tanah wakaf : RS, hotel, pertokoan, agribisnis, agrobisnis, dan lain-lain sesuai dengan tuntutan/kebutuhan pasar
4. Memiliki master plan atau rencana umum tata ruang (RUTR) dari pemerintah daerah, dan
5. Nama dan pendidikan nazhir tanah wakaf.
Akan diberikan bantuan untuk pengembangan tanah wakaf tersebut. Namun sayangnya  KUA  kecamatan  tidak  merekomendasikan  tanah  wakaf  yang  dapat dikembangkan.  Hal  ini  bisa  disebabkan  oleh  beberapa  alasan  diantaranya  tidak ada  atau  belum  ditemukan  tanah  wakaf  dengan  luas  minimal  2000  m2  dan diperlukannya jiwa bisnis untuk melihat peluang tanah tersebut untuk bisnis atau dikembangakan sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya perlu adanya tim khusus untuk mencek data tanah wakaf produktif.
Dari data tersebut, saya menyimpulkan sementara bahwa sebagian kecil saja dari  tanah  wakaf  yang  ada  di  kota  Pekanbaru  telah  dikembangkan  secara produktif.  Namun  potensi  pengembangan  masih  sangat  besar.  Mengingat Pekanbaru  berpotensi  menjadi  kota  metropolitan  sehingga  tanah  yang  berada  di kota Pekanbaru ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi.
Penelitian  yang  membahas  masalah  wakaf  sudah  banyak  dilakukan,  baik dalam  bentuk  kajian  normatif  maupun  dalam  bentuk  kajian  aplikatif,  Seperti penelitian  yang  telah  dilakukan  dosen  UIN  Suska  Riau  yakni  DR  Zikri Darussamin, MA dengan judul penelitian Masalah Tanah Wakaf di Kota Siak dan
5 w w w. r i a ui n fo . c o m ,   A k s e s   5   A p r i l   2 0 1 3
6 D a t a   h a r t a   wa k a f  d i   p e n ye l e n g g a r a   z a ka t   w a k a f  K a n t o r   K e me n t e r i a n A g a ma   K o t a   P e ka nb a r u,   2 0 0 9
DR  Zulkayandri,  M.Ag  dengan  judul  Transformasi  Pemikiran    Hukum  Islam  di Indonesia    (Perspektif  Fiqh  Muqaran  Terhadap  Paradigma  Wakaf  Baru  dalam Bentuk Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai).
Hasil  penelitian  Dr  Zikri  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan  wakaf  masih terbatas dalam bentuk wakaf non produktif. Bahkan harta wakaf produktif hanya satu yakni tanah seluas 50.689 M2 yang diperuntukkan sebagai lahan kebun karet. Melihat  potensinya,  pengembangan  ke  depan  adalah  membangun  sarana pembangunan rumah sakit dan hotel.
Permasalahan wakaf di kota Siak lainnya adalah mengenai sertifikasi tanah wakaf yang masih sangat minim yakni 12,35 % saja. Bahkan masih banyak yang tidak  memiliki  bukti  hitam  di  atas  putih  atau  tidak  didaftarkan  pada  KUA sehingga  tidak  memiliki  AIW  atau  Ikrar  Akta  Wakaf  sebanyak    24  persil  atau 75.766  M2.  Akibatnya  muncul  beberapa  kasus  atau  persengketaan  status  tanah wakaf bahkan adapula kasus alih fungsi tanah wakaf. 7
Berbeda  dengan  penelitian  Dr  Zulkayandri  yang  merupakan  bentuk  kajian normatif,  dimana  ia  menyimpulkan  bahwa  telah  terjadi muqarannah  mazahid  fil fiqh 8 pada  kajian  fiqih  wakaf.  Paradigma  lama  tentang  wakaf  yakni  hanya  boleh berwakaf  dengan  harta  tak  bergerak,  terbatas  tanpa  pengembangan.  Sedangkan dengan  wakaf  dalam  paradigma  baru  wakaf  dalam  bentuk  wakaf  produktif  dan wakaf  tunai.  Dimana  wakaf  dapat  dikelola  dengan  profesional  yang  dapat menghasilkan  suatu  produk  yang  berkembang  dan  keuntungan  yang  lebih  besar, hasilnya  lebih  maksimal  untuk  kepentingan  umat.  Umat  akan  merasakan manfaatnya terus-menerus.
Landasan pemikiran dalam perubahan cara pandang bermazhab ini memiliki benang  merah  yakni  kemaslahatan  sebagai  tujuan  diturunkannya  syariat  Islam kepada  manusia.  Artinya  dipilihnya  suatu  mazhab  tertentu  dan  diberlakukannya dalam mazhab tertentu berpedoman kepada muatan kemaslahatan yang tertangkap pada masa itu. 9

## Landasan Hukum Wakaf
Berbeda  dengan  zakat,  dalam  alqur‟an  wakaf  tidak  disebutkan  secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Alqur‟an dan contoh dari Rasulullah  saw  serta  tradisi  para  sahabat.  Ayat  Alqur‟an  yang  dipakai  sebagai
7 Z i kr i   D a r u s s a mi n , M a s a l a h   T a n a h   W a k a f   d i   K o t a   S i a k ,   ,   L e mb a ga P e ne l i t i a n  U I N   S u s ka   R i a u,   2 0 0 8
8 K a j i a n  f i q i h  l i n t a s   ma z h a b .   D i   I nd o ne s i a   p e mb e r l a k u a n  h u k u m  wa k a f d a l a m  p a r a d i g ma   l a ma   a d a l a h   me n g i k ut i   ma z h a b   S ya f e ' i   a t a u  s e b a gi a n  u l a ma S ya f i 'i ya h ,   k e mu d i a n  b e r ke mb a n g  s a mp a i   s a a t   i ni   a t ur a n   p e r u nd a n g a n  t e n t a n g wa k a f  t e l a h  me n g a d o p s i   p e nd a p a t - p e nd a p a t   ul a ma   f i q i h  ya n g  l a i n  b a i k  d a r i ka l a n ga n   ul a ma   S ya f i ' i y a h  d a n  H a na f i ya h  d s b .
9 Z ul k a ya nd r i . T r a n s f o r m a s i   P e m i k i r a n     H u k u m   I s l a m   d i   I n d o n e s i a (P e r s p e k t i f   F i q h   M u q a r a n   T e r h a d a p   P a r a d i g m a   Wa k a f   B a r u   d a l a m   B e n t u k W a k a f   P r o d u k t i f   d a n   W a k a f   T u n a i ) ,   Le mb a ga   P e ne l i t i a n  U I N   S u s ka   R i a u ,   2 0 0 9
rujukan  atau  landasan  adalah  ayat-ayat  yang  berkaitan  dengan  amal  kebaikan seperti.
امٌي لِ لَ الِ لِ الَ رَّ ا رَّولِ لَ اءٍ نْ لَ ا نْ لِ او لُ لِ نْ لُ ا لَ لَ ا لَو بُّ لِ لُ ا رَّ لِ او لُ لِ نْ لُ ا رَّ لَ ارَّ لِ نْاواو لُا لَ لَ ا نْ لَا
( اوو   الآ 92 )
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sem-purna), sebelum kamu  menafkahkan  sebagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja  yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah menge-tahuinya”.
Abu  Thalhah,  seorang  sahabat,  setelah  mendengar  ayat  di  atas  ingin mewakafkan  hartanya  yang  sangat  dicintainya,  berupa  kebun,  di  Birha’. 10 Ada pula  hadits  yang  dinterpretasikan  sebagai  ajaran  wakaf  yakni  hadis  diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.
ال لَقالَيرَّ لَسلَ الِ نْ لَ لَ الُ رَّ ا رَّ لَصالِ رَّ الَل لُسلَرا رَّولَأالَةلَ نْيلَ لُها لِ لَأا نْ لَ
الَ:
ا نْ لِ الالِإالُ لُ لَ لَ الُ نْ لَ الَعلَطلَ نْنوا لُو لَسنلإوا لَت لَ اولَذلِإ الُ لَاا لُ نْدلَياءٍحلِا لَصا لُُءٍدلَالَ انْا لَأا،الِ لِ ااعلَ لَ نْ لُيااينْ لِ انْ لَأا،اءٍةلَيلِر لَجااةلَقلَدلَصاا نْ لِ الالِإا،اءٍةلَثلالَث ( ي س اهو ر ) ا 11 اا ا
“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda : Apabila manusia wafat, terputuslah amal  per-buatannya,  kecuali dari tiga hal, yaitu dari  sedekah  jariah  (wakaf)  atau  ilmu  yang  dimanfaatkan,  atau  anak  saleh yang mendoakannya”.
Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw :  ةير جاةقدص (sedekah jariah) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Oleh karenanya hampir sebagian  besar  hukum-hukum  wakaf  ditetapkan  sebagai  hasil  ijtihad.  Jika  suatu ajaran  Islam  masuk  dalam  wilayah  ijtihadi,  maka  hal  tersebut  menjadi  sangat fleksibel,  terbuka  terhadap  penafsiran-penafsiran  baru,  dinamis  dan  selalu berorientasi  ke  depan  ( futuristic ).  Sehingga  dengan  demikian  ditinjau  dari  aspek ajaran,  wakaf  merupakan  sebuah  potensi  yang  cukup  besar  untuk  bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Undang-undang  No  41  tahun  2004  Tentang  Wakaf  telah  mengikuti perkembangan  paradigma  baru  wakaf  sesuai  dengan  perkembangan  saat  ini  dan tentu  saja  menyatukan  berbagai  pandangan  mazhab.  Diantaranya  pada  pasal  16 ayat  3  mengenai  bentuk-bentuk  wakaf  benda  bergerak.  Dan  pasal  28,  29  dan  30 yang  membahas  wakaf  uang.  UU  ini  juga  merupakan  penyempurnaan  dan lengkap.  Dimana  Peraturan  perundang-undangan  sebelumnya  masih  sangat terbatas, yang diatur hanya benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukkannya lebih  banyak  untuk  kepentingan  ibadah  mahdhah,  seperti  masjid,  musholla, pesantren,  kuburan.  Dan  peraturan  tidak  khusus  membahas  wakaf  tetapi  bersatu dengan peraturan agrarian/pertanahan.

## Definisi Wakaf
Wakaf  berasal  dari  bahasa  Arab  yakni    فق ,  jamak:  ف ق و, awqāf .  Menurut bahasa  Arab  berarti “al-habsu” yang  berasal  dari  kata  kerja habasa-yahbisu-
10 M . A n wa r I b r a h i m , W a k a f d a l a m S y a r i a t I s l a m , W o r ks ho p I n t e r na s i o na l   P e mb e r d a ya a n  E ko no mi   U ma t   M e l a l u i   P e n ge l o l a a n   W a k a f P r o d u kt i f  p a d a   t a n g ga l   7   J a n u a r i   2 0 0 2   d i   B a t a m
11 I b i d
habsan .  Secara  harfiah  wakaf  berarti  “menahan”,  “mengekang”,  atau “menghentikan”.  Sedangkan  menurut  istilah  wakaf  adalah  menghentikan perpindahan  hak  milik  atas  harta  yang  bermanfaat  dan  tahan  lama  dengan  cara menyerahkannya  kepada  pengelola,  baik  perseorangan,  keluarga,  maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT. 12
Para  ulama  berbeda  dalam  mendefinisikan  wakaf  sehingga  menimbulkan perbedaan pula pada akibat hukum  yang timbul daripadanya. Seperti Imam Abu Hanifah    mendefinisikan  wakaf  dengan  menahan  materi  benda  orang  yang berwakaf  dan  menyedekahkan  manfaatnya  untuk  kebajikan.  Imam  Abu  Hanifah memandang akad wakaf tidak mengikat dalam artian bahwa orang yang berwakaf boleh  saja  mencabut  wakafnya  kembali  dan  boleh  diperjualbelikan  oleh  pemilik semula. 13 Akad wakaf menurut Abu Hanifah dapat mengikat apabila :
1. Terjadi persengketaan antara wakif dan nazhir, dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat.
2. Wakaf itu dipergunakan untuk masjid.
3. Putusan hakim terhadap wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif. Sedangkan  definisi  wakaf  yang  dianut  oleh  mazhab  Maliki  adalah sebagaimana  disampaikan  oleh  Al  Khattab  dalam  kitab Mawahin  Al  Jalil menyebutkan  definisi  Ibnu  Arafah  Al  Maliki  yakni: “  Memberikan  manfaat sesuatu  ketika  sesuatu  itu  ada  dan  bersifat  lazim  (harus)  dalam  kepemilikan pemberinya  sekalipun  hanya  bersifat  simbolis.” 14 Agak  senada  dengan  Mazhab Hanafi, pengikut mazhab Maliki memahami bahwa wakaf itu tetap menjadi milik wakif dan adanya syarat tertentu ketika benda wakaf itu ada, untuk  memperjelas arti  penahanan  manfaat  wakaf  maka  diperbolehkannya  batasan  waktu  dalam wakaf.
Definisi  wakaf  mazhab  Syafi‟i  lebih  jauh  berbeda  dengan  definisi  wakaf yang pada mazhab Hanafi dan Maliki yang telah saya jelaskan di atas, diantaranya yang  dirumuskan  oleh  Al  Kabisi  dalam  kitab Anis  Al  Fuqaha’ yakni  Menahan benda  dalam  kepemilikan  wakif  dan  menyedekahkan  manfaatnya  kepada  orang- orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya. Penganut mazhab Syafi‟i menekankan pada kalimat “terlepas dari campur tangan wakif dan tetap menjaga keutuhan benda wakaf” . 15 Ini mempertegas bahwa yang boleh diwakafkan adalah harta  benda,  bukan  dan  tidak  termasuk  manfaat  barang.  Selain  itu  mazhab  ini mempertegas  pula  kepemilikan  wakaf  adalah  secara  hukum  menjadi  milik  Allah SWT.
Namun  definisi wakaf  yang umum dikenal  adalah definisi menurut  jumhur ulama termasuk diantaranya Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy Syaibani
12 E n s i kl o p e d i   I s l a m  7   T A A W - ZU N N ,   P T   I c h t i a r   b a r u   V a n   ho e ve ,   h  2 3 8
13 E n s i kl o p e d i   H u k u m  I s l a m,   o p   c i t ,   h  1 9 0 5
14 Q a ha f ,   M u nd z i r , M a n a j e m e n   W a k a f   P r o d u k t i f ,   t e r j e ma h  R i d a ,   ma s M u h yi d d i n ,   K h a l i fa ,   J a k a r t a ,   2 0 0 5
15 Q a ha f ,   M u nd z i r ,     h  4 8
keduanya merupakan ahli fihq mazhab Hanafi yakni mendefinisikan wakaf adalah menahan  tindakan  hukum  orang  yang  berwakaf  terhadap  hartanya  yang  telah diwakafkan  dengan  tujuan  untuk  dimanfaatkan  bagi  kepentingan  umum  dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap  utuh. 16 Jumhur  sepakat  bahwa  harta  yang  diwakafkan  tidak  lagi  menjadi milik  wakif  dan  status  berubah  menjadi  milik  Allah  SWT  sehingga  wakif  tidak boleh lagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.
Walaupun  setiap  mazhab  memiliki  perbedaan  dalam  hukum  kepemilikan benda wakaf, namun melalui hukum positif yang ada di Indonesia yakni Undang- Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dapat menjembatani hal tersebut. Yang menyebutkan  bahwa  wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama- lamanya  atau  untuk  jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
Undang-Undang  No.  41  tahun  2004  tentang  wakaf  juga  menjembatani mengenai  perbedaan benda  yang dapat  diwakafkan. Selain benda tidak bergerak, benda  bergerak  juga  dapat  diwakafkan,  bahkan  wakaf  uang/tunai  juga  bisa diselenggarakan  melalui  lembaga  keuangan  syariah.  Konsep  wakaf  tunai  yang ditawarkan oleh Prof. M.A. Mannan telah “mencerahkan” pemahaman mengenai wakaf  selama  ini  yang  dapat  dikatakan  stagnan  atau  telah jumud .  Beberapa keunggulan wakaf tunai adalah memperluas jumlah wakif, sebab seseorang tidak perlu  menjadi  tuan  tanah  dulu  untuk  berwakaf.  Bahkan  sebuah  lembaga  wakaf resmi    menawarkan  selembar  sertifikat  dengan  nominal  Rp.  5000,-.  Selain  itu keunggulan  wakaf  tunai  adalah  bentuk  harta  yang  likuid  atau  lancar  sehingga fleksibel dalam penggunaan.

## Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf Produktif
Wakaf  produktif  bukanlah  hal  yang  baru,  namun  pelaksanaan  selama  ini lebih  banyak  pada  benda-benda  wakaf  tak  bergerak  serta  peruntukkannya  lebih banyak  untuk  kepentingan  ibadah  mahdhah,  seperti  masjid,  musholla,  pesantren, kuburan.  Secara  ekonomi,  wakaf  diharapkan  dapat  membangun  harta  produktif melalui  kegiatan  investasi  dan  produksi  saat  ini,  untuk  dimanfaatkan  hasil  bagi generasi  yang  akan  datang.  Wakaf  juga  mengorbankan  kepentingan  sekarang untuk  konsumsi  demi  tercapainya  pengembangan  harta  produktif  yang berorientasi  pada  sosial,  dan  hasilnya  juga  akan  dirasakan  secara  bersama  oleh masyarakat yang akan dating. 17
Maka hasil atau produk harta wakaf dapat dibagi menjadi dua bentuk yakni:
1. Harta  wakaf  yang  menghasilkan  pelayanan  berupa  barang  untuk  dikonsumsi langsung  oleh  orang  yang  berhak  atas  wakaf,  seperti  rumah  sakit,  sekolah,
16 Q a ha f ,   M u nd z i r ,     h  1 9 0 5
17 Q a ha f ,   M u nd z i r ,   I b i d   h  6 0
rumah  yatim  piatu,  pemukiman.  Hal  ini  dapat  dikategorikan  sebagai  wakaf langsung
2. Harta  wakaf  yang  dikelola  untuk  tujuan  investasi  dan  memproduksi  barang atau jasa pelayanan  yang secara syara‟ hukumnya mubah, apapun bentuknya dan  bisa  dijual  di  pasar,  agar  keuntungannya  yang  bersih  dapat  disalurkan sesuai  dengan  tujuan  wakaf  yang  telah  ditentukan  wakif.  Wakaf  ini dikategorikan sebagai wakaf produktif.
Kekayaan  tanah  dan  bangunan  wakaf  di  Indonesia  sangat  besar  jumlahnya dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Beberapa menempati lokasi yang strategis. Cukup  banyak  diantaranya  yang  dibangun  masjid  dan  musholla,  sedang  sisa tanahnya  masih  luas  dan  dapat  dibangun  gedung  pertemuan,  ruko  tempat  usaha atau  gedung  perkantoran.  Hasil  penyewaan  atau  hasil  usaha  yang  dikelola tersendiri  tersebut  dapat  digunakan  untuk  perawatan  asset  wakaf  atau  untuk pemberdayaan ekonomi lemah.
Selain  itu  harta  wakaf  dapat  pula  di  buat  program  penanaman  jati  unggul atau  tanaman  lainnya.  Dengan  memberi  nilai  nominal  pada  suatu  pohon,  seperti setiap pohon Rp. 30.000,-. Jika ada 1000 orang yang berwakaf, maka uang  yang terkumpul  adalah  Rp.  30.000.000,-.  Tentunya  program  ini  dapat  dikembangkan terus dan merupakan bisnis yang prospektif. Disesuaikan dengan kebutuhan bahan baku daerah, nasional maupun internasional.
Dalam  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  kata pengelolaan  dan  pengembangan  terdapat  pada  BAB  V  yakni  pengelolaan  dan pengembangan harta benda wakaf. Bahkan pada pasal 43 ayat (2), dibarengi juga dengan kata produktif.
Sedangkan  pengembangan  wakaf  produktif  adalah  hasil  wakaf  produktif yang  dikelola  dan  dapat  menjadikan  harta  wakaf  tersebut  menjadi  bertambah banyak atau bertambah luas. Bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru.
Dan  jika  merujuk  pada  pengelolaan  dan  pengembangan  harta  wakaf produktif  saat  ini  yang  telah  di  praktekkan  di  beberapa  Negara,  maka  biasanya harta  wakaf  yang  terletak  di  kawasan  perkotaan  sebaiknya  merupakan  proyek pemukiman dan perdagangan sedangkan harta wakaf yang terletak pada kawasan di luar kota adalah proyek pertanian.
Berikut ini bentuk pengembangan asset wakaf :
Kategori tanah Jenis Lokasi Tanah Jenis Usaha Pedesaaan Tanah Persawahan - Pertanian -Tambak Ikan Tanah Perkebunan - Perkebunan - Home industri - Tempat wisata Tanah  Ladang  atau Padang Rumput - Palawija - Real Estate
- Pertamanan - Home industry Tanah Rawa - Perikanan - Tanam Sayuran Tanah Perbukitan - Tempat wisata - Perkebunan - Bangunan - Home Industri - Penyulingan air mineral Perkotaan Tanah  Pinggir  jalan raya - Perkantoran - Pusat perbelanjaan - Apartemen - Hotel/penginapan
- Gedung pertemuan
- Pertokoan
- Rumah Sakit
- Rumah makan
- Sarana pendidikan
- Pom bensin
- Apotek
- Wartel/Warnet
- Bengkel Mobil - Outlet - Warung Tanah Dekat/ di dalam Perumahan - Sarana Pendidikan - Klinik - Apotek - Outlet - Warung - Catering - BMT Tanah Dekat Keramaian (Pasar, Terminal, Stasiun, Sekolah Umum) - Pertokoan - Rumah makan - Bengkel - BPRS/BMT
- Warung
- Wartel/Warnet - Klinik - Jasa Penitipan Tepi Pantai Pinggir laut - Tambak Ikan - Objek wisata - H1 Kerajinan
Rawa Bakau - Perkebunan

## Nazhir sebagai Pengelola dan Pengembang Wakaf Produktif
Tugas  nazhir  yang  tercantum  dalam  pasal  11  UU  No.  41  Tahun  2004 tentang Wakaf yakni :
1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
2. Mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia
Pada poin c dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup mengawasi dan melindungi  harta  benda  wakaf.  Pengawasan  dan  perlindungan  terhadap  harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik  karena  peristiwa-peristiwa  force  majeur  maupun  karena  kerugian/kegagalan investasi.
Bahkan  menurut  Dr.  Idris  Khalifah,  Ketua  Forum  Ilmiyah  di  Tethwan Magribi,  dalam  hasil  penelitiannya  yang  berjudul Istitsmar  Mawarid  al  Awqaf bahwa tugas nazhir wakaf di antaranya adalah memperbaiki aset wakaf yang rusak sehingga  kembali  bermanfaat,  serta  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  harta wakaf yang disebabkan kelalaiannya 18 .
Untuk itu nazhir profesionallah yang  diharapkan dalam pengelolaan wakaf. Nazhir wakaf yang profesional adalah jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. Ahli  di  bidangnya.  Keahlian  dan  keterampilan  khusus  ini  umumnya  dimiliki berkat  pendidikan,  pelatihan,  dan  pengalaman.  Oleh  karenanya  nazhir professional  dapat  mengenali  dengan  cukup  cepat  dan  tepat  persoalan  yang dihadapi serta solusi yang tepat.
2. Meluangkan  seluruh  waktu,  tenaga,  perhatian  untuk  pekerjaannya  atau fulltimer.  Sebagai  konsekuensinya  ia  dibayar  dengan  gaji  yang  tinggi.  Di Indonesia  bagian  untuk  nazhir  adalah  paling  tinggi  yakni  10  %  dari  hasil bersih pengelolaan wakaf.
3. Komitmen  pribadi  yang  mendalam  yang  menghasilkan  tanggung  jawab  yang besar atas pekerjaan.
Ada harapan yang besar akan lahirnya para nazhir wakaf yang professional.
Yakni booming nya  sistem  ekonomi  syariah  tentu  berdampak  kepada  kebutuhan akan  sumber  daya  manusia  yang  bekerja  dan  ditempatkan  di  lembaga  keuangan syariah. Atau dibutuhkan SDM dalam mengembangkan sistem ekonomi tersebut. Maka  banyak  bermunculan  sekolah  tinggi  ekonomi  Islam  atau  universitas  yang membuka program ekonomi Islam maka semakin besar pula potensi wakaf untuk dikembangkan.
18 http://rol.republika.co.id, akses Kamis, 15 April 2013
Pada  pasal  9  bentuk  nazhir  yang  diakui  adalah  nazhir  perorangan,  nazhir badan hukum dan nazhir organisasi. Nazhir badan hukum seperti bentuk yayasan. Dan nazhir organisasi seperti Muhammadiyah dan NU.
Bentuk Harta Wakaf Produktif No. Nama Peruntukan lainnya Hasil wakaf produktif 1 Masjid  Al  Falah II Rumah  Kos-kosan dan gedung MDA Membayar guru honor MDA 2 Baitul Mukminin  Rumah kontrakan Membayar guru honor MDA 3 Al Khairat Ruko Membayar cicilan pembangunan ruko 4 Masjid Muslimin  Rumah kontrakan Sebagian  membayar  cicilan, mebayar  honor  guru  MDA  dan biaya operasional masjid 5 Masjid An Najah  Ruko  dan  rumah kontrakan Membantu  biaya  operasional MDA dan MTs. An Najah

## Masjid Al Falah II
Tanah  wakaf  ini  terletak  di  Jalan  Murai  kelurahan  Kampung  Melayu Kecamatan  Sukajadi  dan  telah  bersertifikat  hak  milik  No.  301.  Yang  diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 1996. Berdasarkan AIW nomor W.2/25/k.4/96 tanggal 21 Agustus  1996  memiliki  luas  tanah  1404  m2.  Nama  pemegang  dalam  sertifikat adalah hak nadzir Drs. Maaruf , H. Maralis, dan H. Baharuddin.
Saat  ini  tanah  wakaf  tersebut  telah  dibangun  diatasnya  3  bangunan  yakni terdiri  dari  sebuah  masjid,  sebuah  rumah  untuk  imam  masjid  serta  bangunan  4 lantai dimana lantai 1 dan lantai 2 dipergunakan untuk kegiatan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah), dan lantai 3 dan 4 adalah kos-kosan. Pembangunan bangunan 4  lantai  ini  awalnya  didanai  dari    penggalangan  dana  yang  dibuat  SK  nya  dari kelurahan. Dari dana tersebut dapat dibangun fondasi. Kemudian pembangunannya  sempat  vakum  selama  5  tahun.  Dan  pada  tahun  1995 pembangunan MDA dan kos-kosan dapat  berjalan kembali  dengan bantuan dana dari masyarakat terutama pada bulan Ramadhan. Dan pada tahun 1998 bangunan 4  lantai  tersebut  telah  dapat  digunakan  yakni  untuk  kos-kosan  dan  dipergunakan untuk  kegiatan  MDA  sejak  tahun  1999.  Pada  tahun  2006  Pemerintah  daerah memberi  bantuan  Rp.  150.000.000,-  untuk  finishing  gedung  seperti  memplester dan mengkeramik.
Setiap  bulannya  dari  hasil  sewa  kamar  atau  kos-kosan  tersebut  adalah  Rp. 2.500.000,-  yang  dipergunakan  untuk  biaya  honor  guru  MDA  dan  honor kebersihan.

## Masjid Baitul Mukminin
Tanah yang terletak di Jalan Ababil yang dibangun diatasnya masjid Baitul Mukminin ini pada awalnya sebagian tanah adalah tanah wakaf dan sebagian lagi dibeli  dengan  swadaya  masyarakat,  sehingga  saat  ini  tanah  tersebut  telah
bersertifikat  seluas  1.148  m2.  Selain  masjid  diatas  tanah  tersebut  juga  terdapat bangunan  yang  dijadikan  rumah  kontrakan  yakni  terdiri  dari  4  buah  dimana masing-masingnya dikontrakkan sebesar Rp. 600.000,- perbulan.
Kegiatan  penyewaan  ini  telah  berjalan  sejak  tahun  2009.  Yang  mana hasilnya  Rp.  2.400.000,-  dipergunakan  untuk  biaya  operasional  MDA  seperti honor guru.

## Masjid Al Khairat
Pada  mulanya  masjid  Al  Khairat  yang  berlokasi  di  Jalan  mangga  ini dibangun diatas tanah wakaf. Namun dari kesepakatan masyarakat sekitar, masjid Al  khairat  dipindahkan  dan  dibangun  di  samping  kanan  tanah  wakaf.  Tanah  ini dibeli  dari  pengumpulan  dana  atau  swadaya  masyarakat  dengan  pertimbangan masjid dapat dibangun lebih luas.
Lokasi  lama  bekas  pembangunan  masjid  Al  khairat  yang  merupakan  tanah wakaf saat  ini dibangun  4 buah ruko dengan masing-masing terdiri dari 2 lantai. Niat  dan  tujuan  pembangunan  ruko  ini  adalah  agar  pendapatan  sewa  ruko  dapat membantu  untuk  biaya  operasional  MDA,  masjid  dan  kegiatan  ibadah  sosial lainnya.  Namun  saat  ini  hal  tersebut  belum  terealisasi  karena  seluruh  hasil  sewa sebesar  Rp.  60  juta  pertahun  masih  membayar  cicilan  kepada  seorang  jamaah masjid yang bernama H. Asnomel sutan Kamaludin. Karena biaya pembangunan ruko  pada  tahun  2007  berasal  dari  pinjamannnya.  Pembayaran  cicilan  pinjaman telah  berjalan  sekitar  dua  tahun  dan  akan  lunas  pada  pembayaran  cicilan berikutnya.

## Masjid Muslimin
Masjid  Muslimin  terletak  di  Jl.  Ahmad  Yani  gg.muslimin  adalah  tanah wakaf.  Selain  itu  terdapat  tanah  wakaf  dari  pewakif  berbeda  yang  dibangun diatasnya rumah kontrakan  yakni  terdiri  dari 6 buah rumah. Karena tanah wakaf saling  berdampingan  maka  sertifikat  tanah  dijadikan    satu  dan  keduanya  yakni masjid  dan  rumah  kontrakan  dikelola  oleh  pengurus  masjid  pada  seksi pembangunan.
Rumah  kontrakan  ini  telah  lama  dibangun  yakni  sekitar  tahun  1980-an. Namun  pada  tahun  2007  dan  2008  rumah  kontrakan  tidak  aktif  dihuni  karena kondisi  rumah  yang  rusak  berat.  Dari  hasil  infak  sedekah  jamaah  masjid  pada Januari  2010  rumah  kontrakan  dapat  direhab.  3  buah  rumah  kontrakan  baru direhab  ringan  atau  diperbaiki  saja  dan  hasil  sewanya  adalah  Rp.  500.000,-  per bulan.  Sedangkan  3  buah  rumah  kontrakan  yang  lainnya  direhab  besar-besaran, dan  satu  bulan  terakhir  telah  dapat  diaktifkan  penggunaaanya  dengan  uang  sewa Rp. 600.000,- per bulan.
Dari  hasil  sewa  rumah  tersebut  sebagian  dipergunakan  untuk  pembayaran cicilan  hutang  dan  sebagian  lagi  untuk  membantu  honor  guru  MDA  dan operasional masjid.

## Masjid An Najah
Pada mulanya masjid An Najah terletak di jalan harapan raya atau jl. Imam Munandar,  karena  adanya  pelebaran  jalan  oleh  pemerintah  daerah  dan  kondisi masjid  masih  semi  permanen  (kayu)  ditambah  pula  dengan  suasana  masjid  tidak tenang karena suara-suara kenderaan lalu lalang,  masjid An Najah berpindah ke jalan banda aceh atau jalan sakuntala dimana tanah adalah hasil wakaf dari orang yang  berbeda.  Lokasi  masjid  lama  dijadikan  5  buah  ruko  1  lantai.  Biaya pembangunan  ruko  tersebut  dari  seorang  invenstor,  dimana  ia  berhak mendapatkan  uang  sewa  atau  digunakannya  selama  tiga  tahun.  Selanjutnya  dan sampai sekarang hasil sewa lima juta rupiah tiap bulan ini dijadikan subsidi bagi MDA dan MTs An Najah.
Disamping  bangunan  masjid  An  Najah  terdapat  bangunan  yang  digunakan untuk  MTs  dan  MDA.  Sehingga  pengelolaan  lima  buah  ruko,  MTs  dan  MDA serta sebuah tanah yang terletak di kulim dikelola oleh yayasan An Najah dibawah kepengurusan masjid An Najah.
Selain itu Masjid An Najah juga memiliki aset wakaf berupa 1 unit rumah. Rumah  ini  diwakafkan  oleh  Bapak  Bahtiar  dan  telah  diketahui  oleh  seluruh  ahli warisnya dengan akte notaris. Pemanfaatan harta wakaf adalah untuk operasional masjid  yakni  sekitar  12  juta  per  tahun.  Namun  pengelolaan  sewa  rumah  tidak dikelola  oleh  yayasan  atas  permintaan  pewakif.  Tapi  langsung  dikelola  oleh pengurus masjid seksi pembangunan.
Rencana  kedepan  pengurus  masjid  akan  menjual  1  unit  rumah  sewa  (yang telah  disetujui  oleh  pewakif),  dan  tanah  yang  terletak  di  kulim  untuk  membeli tanah  dekat  gedung  masjid.  Perluasan  tanah  masjid  ini  akan  dibangun  untuk gedung madrasah sehingga anak-anak tidak bermain-main di dalam masjid akibat kurangnya  lapangan.  Dan  areal  masjid  menjadi  lebih  luas  sehingga  dapat dipergunakan untuk parkir dan penyelenggaraan sholat i‟d.

## Aspek Manajemen atau Pengelolaan Wakaf Produktif
Pengelolaan  wakaf  produktif  di  Kota  Pekanbaru  masih  sederhana  atau tradisional.  Pengelolaan  dilakukan  nazir  atau  pengurus  masjid  bersifat  sukarela dan  sosial.  Tidak  ada  yang  bekerja  full  timer,  rata-rata  pengurus  adalah  berusia tidak produktif baik telah pensiunan atau bekerja sebagai pedagang, sebagian kecil adalah  usia  produktif  namun  pengelolaannya  juga  merupakan  pekerjaan sampingan.
Dari  sudut  pandang  praktis,  perbedaan  antara  manajemen  tradisional dengan  manajemen  modern  lebih  merupakan  perbedaan  antara  manajemen  yang sederhana  dengan  manajemen  yang  kompleks.  Tentunya  perbedaan  timbul  pada tingkat  kerumitan,  seperti  banyaknya  pihak  yang  berinteraksi,  banyak  dan besarnya harapan  yang harus terpenuhi,  jumlah waktu  yang tersedia, dan sumber
daya  yang  diperlukan 19 .  Hal-hal  berikut  ini  merupakan  gambaran  bahwa pengelolaan wakaf produktif di kota Pekanbaru masih tradisional:
1. Harta  wakaf  produktif  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  Pekanbaru  lebih banyak  dikelola  oleh  pengurus  atau  nazhir  yang  berpegang  teguh  pada  suatu tradisi  pengelolaan  usaha  yang  kaku,  kurang  inovasi  dan  sebagai  pekerjaan sampingan yang bersifat sosial atau sukarela.
2. Harta  wakaf  produktif  yang  tumbuh  dan  berkembang  di  Pekanbaru  lebih banyak merupakan usaha yang sederhana atau  proses pengelolaan  sederhana dengan resiko kecil.
3. Pola  pengembangan  harta  wakaf  relatif  tidak  banyak  berubah  (oleh  karena minimnya kompetensi yang dimiliki nazhir).
4. Alat  bantu  proses  dan  pengelolaan  yang  sederhana  dan  bukan  tergolong berteknologi tinggi.
Tidak ada yang menerapkan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahkan seluruh pengurus dalam sample penulis tidak tahu sama sekali mengenai undang- undang ini. Padahal di dalam undang-undang ada ketentuan mengenai kewajiban dan  hak  nazhir.  Secara  umum  kewajiban  nazhir  adalah  menjaga  dan  melindungi harta  wakaf,  namun  ada  ketentuan  khusus  seperti  peralihan  peruntukan  harta wakaf.  Yakni  syarat-syarat  dibolehkannya  peralihan  agar  tidak  terjadi  kerugian pada aset wakaf.
Namun kasus peralihan harta wakaf seperti pada masjid Al Khairat dan An Najah  terjadi  jauh  sebelum  adanya  UU  No.  41  Tahun  2004.  Sehingga  tentunya yang  berlaku  adalah  hukum  wakaf  yang  mana  terdapat  perbedaan  pandangan  4 mazhab dalam masalah ini.
Selain  itu  kewajiban  nazhir  di  dalam  UU  No  41  pasal  13  ayat  2  adalah bahwa  nazhir  wajib    membuat  laporan  secara  berkala  kepada  menteri  dan  BWI. Kementerian  Agama  Kota  Pekanbaru  adalah  panjang  tangan  menteri  di  suatu daerah  tingkat  II.  Sedangkan  BWI  atau  Badan  Wakaf  Indonesia  belum  ada  atau belum didirikan pada tingkat II dan tingkat I Propinsi Riau.
Sedangkan  hak  nazhir  adalah  berhak  mendapat  10  %  dari  keuntungan pengelolaan. Tidak ada pengurus atau nazhir yang mengambil hak 10 % tersebut. Dan  apabila  pengelolaan  wakaf  masih  sangat  sederhana  seperti  yang  penulis dapatkan, maka wajar dan lebih baik hasil wakaf produktif semuanya untuk sosial dan pendidikan.

## Aspek Legalitas atau Hukum
Ketidak  tahuan  nazhir  pada  hukum  perwakafan  baik  diatur  dalam  syariah agama  maupun  hukum  positif  di  Indonesia,  menyebabkan  adalah  salah  satunya pada  masjid  al  Khairat  peralihan  peruntukan  harta  wakaf.  Menurut  pandangan  4 mazhab  ada  perbedaan-perbedaan  dalam  membahas  peralihan  peruntukan  harta
19 ht t p : / / w w w. p n m. c o . i d , a k s e s   1 6   J ul i   2 0 1 3
wakaf,  namun  secara  umum  intinya  tidak  jauh  berbeda  seperti  yang  telah dituangkan dalam UU No. 41 tahun 2004 yakni bahwa pada dasarnya harta benda wakaf dilarang ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya (pasal 40 ayat f dan g) kecuali yang diterangkan pada pasal 41 ayat 1 sampai 4 yakni :
1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang  (RUTR)  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan syariah.
2. Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  setelah  memperoleh  izin  tertulis  dari  Menteri  atas  persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta  benda  wakaf  yang  sudah  diubah  statusnya  karena  ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda  yang  manfaat  dan  nilai  tukar  sekurang-kurangnya  sama  dengan  harta benda wakaf semula. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.
Pengelolaan wakaf melalui yayasan telah diatur pula dalam Undang-undang Yayasan  Nomor  16  Tahun  2001.  Pengertian  Yayasan  menurut  UU  ini  adalah badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  diperuntukkan untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan, yang  tidak  mempunyai  anggota.  Beberapa  pasal  yang  menyebutkan  masalah wakaf  yakni  pasal  26  ayat  2  bahwa  (2)  Selain  kekayaan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :
1. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
2. wakaf;
3. hibah;
4. hibah wasiat; dan
Perolehan  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Anggaran  Dasar      Yayasan dan/atau  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.Pada  ayat  (3)  nya menyebutkan  bahwa  dalam  hal  kekayaan  Yayasan  berasal  dari  wakaf,  maka berlaku ketentuan hukum perwakafan Pada pasal 15 ayat (2) Dalam hal kekayaan Yayasan  berasal  dari  wakaf,  kata  "wakaf"  dapat  ditambahkan  setelah  kata "Yayasan".  Dua  sample  yang  penulis  temui  pengelolaan  harta  wakaf  produktif oleh  yayasan  tidak  mengikuti  peraturan  terbaru  ini  yakni  nama  yayasan  tidak diikuti oleh kata wakaf, Karena seharusnya masing-masing nama yayasan tersebut adalah Yayasan Wakaf  Amal  Khairat  dan An najah menjadi  Yayasan Wakaf An Najah

## Penutup
Berdasarkan analisa penulis dari permasalahan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain :
1. Atas  dukungan  masyarakat  dan  Kementerian  Agama  sebagai  inisiator  untuk membentuk  Badan  Wakaf  Indonesia.  Badan  Wakaf  Indonesia  dapat  sebagai solusi  dalam  penertiban  asset  wakaf  serta  mendorong  pengembangan  wakaf produktif di Kota Pekanbaru.
2. Nazhir membentuk asosiasi/himpunan yang dapat mewadahi nazhir. Sehingga nazhir saling bersilaturahmi dan saling memotivasi satu dengan lainnya.
3. Kementerian  Agama  untuk  lebih  mensosialisasikan  UU  No.  41  Tahun  2004 dan  Peraturan  Pemerintah  No.  42  Tahun  2006  tentang  Wakaf  kepada masyarakat khususnya para nazhir.
4. Agar  nazhir  bekerja  profesional  dan  kreatif  mengembangkan  wakaf  baru, maka nazhir sebaiknya mendapatkan 10% dari keuntungan pengelolaan wakaf seperti yang tercantum dalam UU No. 41 Tahun 2004. Ada beberapa hal yang perlu nazhir lakukan dalam pengelolaan wakaf diantaranya adalah :
a. Laporan  keuangan  yang  sistematis  amat  membantu  nazhir  dalam mengevaluasi kinerja. Selain itu laporan keuangan dapat menarik investor, pewakif  dan  dibutuhkan  untuk  syarat  dalam  peminjaman  bank  atau bankable.
b. Meningkatkan  dan  memberdayakan  SDM  nya  yakni  nazhir  dan  pengurus masjid.  Dana  hak  nazhir  yang  telah  ditentukan  dalam  UU  No  41  Tahun 2004  tentang  Wakaf  dapat  mengirimkan  para  nazhir  dalam  pelatihan  dan kursus  mengenai  pengelolaan  asset  dan  minimalisir  resiko,  seminar ekonomi  Islam  mengenai  wakaf  dan  perkembangannya  bahkan  pelatihan membuat laporan keuangan yang baik.
c. Mulai  beralih  ke  komputerisasi.  Dengan  bekerja  dengan  komputer pekerjaan menjadi lebih efisien.

## Daftar Pustaka
Al-Qur‟an dan Terjemahan, Edisi LUX, CV. Asy Syifa , Semarang, 1999 Undang  –  undang  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2004  Tentang  Wakaf,
Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005
Peraturan Pemerintah No. 42 tentang Wakaf Tahun 2006
Qahaf,  Mundzir,  Manajemen  Wakaf  Produktif,  terjemah  Rida,  mas  Muhyiddin,
Khalifa, Jakarta, 2005
Al  kabisi,  Muhammad  Abid  Abdullah,  Hukum  Wakaf  Kajian  Kontemporer Pertama  dan  Terlengkap  tentang  Fungsi  dan  Pengelolaan  Wakaf  serta Penyelesaian  atas  Sengketa  Wakaf,  penerjemah  Fathurrahman,  Ahrul  Sani, Dompet Dhuafa Republika, Jakarta, 2003.
Hamami, Taufiq, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional, PT
Tatanusa, Jakarta, 2003.
Tulus,  dkk,  Kumpulan  Hasil  Seminar  Perwakafan,  Departemen  Agama  RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2004
Djunaidi,  Achmad,  Al  Asyhar,  Thobieb,  Menuju  Era  Wakaf  Produktif  Sebagai Upaya  Progresif  untuk  Kesejahteraan  Umat,  Mitra  Abadi  Press,  Jakarta, 2005.
Tulus, dkk, Fiqh Wakaf, Departemen Agama RI  Direktorat pengembangan zakat wakaf direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, Jakarta, 2005
Departemen  Agama  RI,  Klasifikasi  Pemanfaatan  Tanah  Wakaf  Se  Sumatera  dan Kalimantan,  Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Ditjen  Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
-----------------------------,  Panduan  Pemberdayaan  Tanah  Wakaf  Produktif Strategis  di  Indonesia,    Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
---------------------------,  Strategi  Pengembangan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia, Direktorat  Pengembangan  Zakat  dan  Wakaf  Ditjen  Bimas  Islam  dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
--------------------------,  Wakaf  Tunai  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam,  Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas  Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
--------------------------, Nazhir Profesional dan Amanah, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
-------------------------,Tanya  jawab  Wakaf,  Direktorat  jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
-------------------------,  Kumpulan  Khutbah  Wakaf,  Direktorat  jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008.
--------------------------,  Pedoman  Penyuluhan  Wakaf,  Direktorat  jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.
---------------------------,  Proses  Lahirnya  Undang-undang  No.  41  Tahun  2004 Tentang  Wakaf,  Direktorat  jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2005.
Al  Alabij,  Adijani,  Perwakafan  Tanah  di  Indonesia  dalam  teori  dan  praktek,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, 2007
Sherraden, Michael, Aset untuk Orang Miskin Perspektif Baru Usaha Pengentasan
Kemiskinan, terjemah Abbas, Sirojudin, dkk, Rajawali Press, Jakarta, 2006
Rangkuti, Freddy, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
Unaradjan, Dolet, Pengantar Metode penelitian Ilmu Sosial, PT Grasindo, Jakarta, 2000
Bungin,  Burhan,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Aktualisasi  Metodologis  ke Arah Ragam varian Kontemporer, PT rajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
Darussamin, Zikri, Masalah Tanah wakaf di Kota Siak, Lembaga Penelitian UIN Suska Riau
Zulkayandri Transformasi Pemikiran Hukum Islam di  Indonesia (Perspektif Fiqh muqaran terhadap paradigm Wakaf baru dalam bentuk wakaf produktif dan Wakaf Tunai), Lembaga penelitian UIN Suska Riau, 2009
Kamus Besar bahasa Indonesia, Balai pustaka, 1990
Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi ke 3, Pusat bahasa Departemen Pendidikan nasional, balai pustaka, Jakarta, 2007
Saidi  Zaim,  Mengoptimalkan  Wakaf:  dari  Liability  ke  Asset  Management www.wakalasauqi.blogspot.com, akses Senin, 15 April 2010
Wakaf untuk keadilan social, CSRC UIN Jakarta Penelitian Pusat bahasa dan Budaya(PBB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006,
www.mail-achive.com, akses Jum‟at 5 maret 2010
Drs.  Agustianto,  M.Ag  Wakaf  Tunai  Dalam  Hukum  Positif  dan  Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah. www.agustianto.niriah.com, akses Kamis, 15 April 2010
www.riauinfo.com, akses senin, 5 April 2010
Data harta wakaf di Penyelenggara zakat wakaf Kantor Kementerian Agama Kota
Pekanbaru, 2009 Surat kantor Kementerian Agama Propinsi Riau Nomor Kw.04.3/5/BA.03.2/332/2010, tanggal 10 Maret 2010
Novianti Suryani, Hukum tentang wakaf uang, online, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Abdullah Gofar, Peran  Nadzir dalam Pendayagunaan Tanah Wakaf : studi kasus di kotamadya Palembang
Yulia  damayanti,  Pendaftaran  dan  Pergantian  harta  wakaf  ditinjau  dari  hukum Islam dan peraturan pemerintah (Penelitian di Kota Medan)
Dr.  M.  Anwar  Ibrahim,  wakaf  dalam  Syariat  Islam,  Workshop  Internasional Pemberdayaan  Ekonomi  Umat  melalui  Pengelolaan  Wakaf  produktif  pada tanggal 7 januari 2002 di Batam
Asy-Syafi‟i,  Al  Mukhtashar,  bersama  syarahnya  Al-hawi  Al  kabir  oleh  Al- Mawardi, Beirut : Daru Al-Kutub Al-„Ilmiah)
As Suyuthi, Sunan An Nasa-I (Beirut : daru Al Ma‟rifah)
Ibnu hajar Al „Asqalani, fathu Al Bari (Kairo : Musthafa Al halabi)
Wibisono,  Dermawan,  manajemen  Kinerja  Konsep  Desain  dan  Teknik Meningkatkan daya Saing Perusahaan, Erlangga, Jakarta, 2006 Ensiklopedi Islam 7 TAAW-ZUNN, PT Ichtiar baru Van hoeve Ensiklopedi Hukum Islam
http//www.nu.or.id,akses Senin, 16 Agustus 2010 www.scribd.com/doc/11349406/makalah-hasan-wakaf,  akses  Senin  16  Agustus 2010