Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(02), 2022, 1522-1525
Rasionalisme Intervensi Negara dalam Perekonomian: Analisis Konsep Kepemilikan Zakat
Muhammad Sabiq Azmi Magister Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga Email korespondensi: sabiqbiq@gmail.com

## Abstract
This study examines the concept of zakat ownership in Indonesia and examines what interventions are carried out by  the  government  as  the  highest  state  authority  regarding  zakat  in  Indonesia.  This  research  uses  normative descriptive research, namely research based on literature review which is described through descriptions using library sources such as books, journals, and laws and regulations related to the research topic. In this study, it is explained that the zakat system in Indonesia is regulated in Law Number 23 of 2011 concerning the management of zakat. Through this legislation, the concept of zakat management has become clearer with the establishment of the  National  Amil  Zakat  Agency  (BAZNAS)  as  an  official  and  independent  institution  in  managing  and empowering  assets  and  wealth  derived  from  zakat.  The  government  as  the  highest  state  institution  also participates in zakat management activities in Indonesia by carrying out various intervention activities such as drafting  laws,  conducting  security,  supervising  zakat  wealth  to  providing  knowledge  to  the  public  about  the importance of zakat in Indonesia.

## Keywords: Zakat, Intervention, Economy
Saran  sitasi :  Azmi,  M.  S.  (2022).  Rasionalisme  Intervensi  Negara  dalam  Perekonomian:  Analisis  Konsep Kepemilikan
Zakat. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8 (02), 1522-1525. doi:
http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5741
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5741

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  sangat menjunjung  toleransi  dalam  kehidupan  beragama yakni  tanpa  memisahkan  hubungan  bernegara didalamnya (Dahlan, 2014). Ini sesuai dengan Undang Undang Pasal 29 Ayat 2 yang memberikan kebebasan dalam beragama di Indonesia yakni  dengan meyakini adanya  Tuhan  berdasarkan  agama  masing-masing (Akhmadi,  2019).  Artinya  negara  memberikan  hak kepada  masyarakatnya  untuk  memeluk  satu  agama tanpa  memberikan  paksaan.  Hal  ini    tercermin  dari enam  agama  yang  diakui  dan  diyakini  di  Indonesia yakni  Islam,  Kristen,  Katholik,  Hindu,  Budha  dan Khonghucu  (Watra,  2020).  Dari  semua  agama  yang diakui dan diyakini ini, agama Islam menjadi agama yang  memiliki  penganut  terbanyak  di  Indonesia. Kurang lebih sekitar 87% atau mencapai 207.000.000 jiwa  masyarakay  yang  memeluk  agama  Islam (Mufidah & Habibi, 2019).
Banyak  kontribusi  yang  diberikan  oleh  umat muslin  di  Indonesia  melalui  berbagai  kegiatan keagamaan  yang  dilakukan.  Beberapa  kegiatan keagamaan pada awalnya dimaksudkan untuk tujuan ibadah, namun secara tidak langsung ikut serta dalam membantu  berbagai  kepenringan  negara  (Ridwan, 2018). Salah satu diantara kegiatan ini adalah praktek zakat  di  Indonesia  (Syafiq,  2014).  Zakat  merupakan salah  satu  ibadah  dalam  rukun  Islam  yang  memiliki kontribusi  positif  dalam  membangun  perekonomian umat. Zakat ini memiliki banyak manfaat tidak hanya ibadah yang sifatnya vertikal saja (kepada Tuhannya) melainkan  juga  memiliki  manfaat  yang  sifatnya horizontal  yakni  kepada  masyarakat  (Hidajat, 2017). Dengan kata lain zakat memiliki peran sebagai wadah untuk membantu masyarakat dalam bekerjasama serta menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat.
Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah populasi  pemeluk  agama  islam  terbanyak  didunia, sudah  seharusnya  menjadikan  zakat  sebagai  sumber
daya  negara  yang  tidak  berhenti  pada  sisi  religi saja,melainkan  perlu  adanya  pengelolaan  dan pemberdayaan  pada  perspektif  sosial  ekonomi  (Fitri, 2017). Tujuan dari zakat ini dapat dilihat dari dua sifat, yang  pertama  zakat  dengan  tujuan  yang  bersifat ibadah  yakni  untuk  menunaikan  perintah  Agama sebagai bentuk kepatuhan pemeluknya. Tujuan kedua zakat  bersifat  muamalah  atau  sosial  ekonomi  yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui  peningkatan  taraf  hidup,  sebagai  sarana pemerataan  pendapatan  hingga  pendorong  adanya investasi  sebagai  bagian  dari  upaya  pemberdayaan zakat (Samsul arifai S.A.B., 2020).
Titik  tolak  pengelolaan  zakat  yang  produktif  di Indonesia  ini  didasarkan  pada  terbitnya  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pendayagunaan zakat yang sekarang telah disempurnakan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Salah  satu bentuk  implementasi  dan  respon  positif  dari ditetapkannya  Undang  Undang  ini  adalah  dengan didirikannya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Rianto et al.,  2016).  Pengembangan  dan  pengelolaan  wakaf  di Indonesia ini juga mengalami beberapa kendala salah satunya  yang  paling  menonjol  adalah  adanya ketimpangan  yang  terjadi  antara  potensi  zakat  yang ada  dengan  realitas  zakat  yang  diterima.  Selain  itu, mayoritas muslim di Indonesia lebih memperhatikan zakat  fitrah  dibandingkan  dengan  zakat  maal  atau pendapatan  (Rizki  et  al.,  2019).  Ini  terjadi  karena kurangnya  pengetahuan  muzaki  terhadap  zakat  maal dan  adanya  keraguan  menegnai  kredibilitas  lembaga penyalur zakat yang ada (Hj. Muliati & Rasyid, 2019).
Dalam menyelesaikan problematika yang ada ini negara  turut  serta  dalam  upaya  mengatasi  masalah yang terjadi. Perlu adanya peningkatan profesionalisme  penyalur  atau  amil  zakat  sehingga penyalurannya bisa lebih produktif dan sesuai sasaran. Selain  itu  dengan  profesionalitas  yang  baik  akan meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap lembaga  penyalur  zakat  sehingga  ketersediaan  dan potensi dana zakat dapat diberdayakan secara optimal (Lutfiana, 2020). Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti  ingin  mengetahui  apa  bentuk  intervensi negara  dalam  perekonomian  melalui  analisis  konsep kepemilikan zakat di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif yakni  mendeskripsikan  serta  menganalisis  masalah dan  solusi  yang  bisa  diberikan  saat  ini.  Pendekatan yang  dipilih  adalah  kualitatif,  dengan  kata  lain penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  data mengenai isu-isu yang telah terjadi. Penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana  rasionalisme  intervensi  negara  pada konsep kepemilikan zakat di Indonesia. Metode yang digunakan  adalah  metode  penelitian  normatif  yaitu metode penelitian hukum dengan menganalisis bahan pustaka  atau  bahan  sekunder  saja.  Analisa  datanya dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  berdasarkan telaah pustaka sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier contohya adalah  dokumen  perundang-undanga  terkait  dengan konsep  kepemilikan  dan  pengelolaan  zakat  di Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Konsep Kepemilikan Zakat di Indonesia
Zakat  merupakan  suatu  ibadah  yang  bernilai sosial tinggi dengan cara mendistribusikan harta dan kekayaan guna mensejahterakan masyarakat. Pendistribusian  ini  dilakukan  oleh  muzakki  yang merupakan golongan yang penghasilan tinggi kepada mustahiq  yang  merupakan  golongan  fakir  miskin, sehingga  terjalin  hubungan  yang  harmonis  dalam menjalankan  roda  ekonomi  (Hidayat  &  Mukhlisin, 2020). Dengan kata lain, zakat merupakan salah satu instrument yang potensial digunakan untuk mensejahterakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.  Hal  ini  sesuai  dengan  UUD  1945  yang mengamanahkan  untuk  memajukan  kesejahteraan umum.  Dilanjutkan  Undang  Undang  No.  13  tahun 1998  yang  mendefinisikan  kesejahteraan  masyarakat sebagai  upaya  penghidupan  masyarakat  baik  secara materi  dan  spiritual  dengan  menjunjung  tinggi  Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila (Nurhasanah & Suryani, 2018).
Zakat dibagi menjadi zakat fitrah dan zakat harta atau  maal.  Zakat  fitrah  merupakan  zakat  yang  harus dikeluarkan  saat  bulan  Ramadhan  tujuannya  adalah untuk membersihkan dosa serta perbuatan yang sia-sia bagi  seorang  muslim  yang  berpuasa  (Idah  Umdah Safitri,  2018).  Sedangkan  zakat  maal  adalah  zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta  kekayaan  seperti  emas,  uang,  perak,  hewan
ternak dan lainnya yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat maal atau harta (Zakaria, 2016). Kedua zakat ini merupakan sumber dana yang  harus dikelola  dan  dimanfaatkan  secara  bija  untuk mensejahterakan masyarakat.
Zakat  ini  bersifat  wajib  ditunaikan  oleh  setiap individu  yang  bergama  Islam  yang  telah  memenuhi persayaratan (muzakki). Zakat yang dikelola ini tidak bisa hanya didasarkan pada niat saja melainkan harus berdasarkan tata kelola yang baik. Potensi zakat yang besar di Indonesia ini, sudah seharunya dikelola oleh manajemen  pemberdayaan  dan  pengelolaan  zakat yang  professional,  sehingga  pemanfaatannya  bisa maksimal  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  yang membutuhkan (Afrina, 2020).
3.2. Intervensi  Negara  dalam  Pengelolaan  Zakat di Indonesia
Adanya reformasi Undang Undang No 38 Tahun 1999  menjadi  Undang  Undang  No  23  Tahun  2011 tentang  zakat  di  Indonesia  memberikan  angin  segar didunia perzakatan Indonesia. Perubahan ini diperlukan  mengingat  masyarakat  Indonesia  yang semakin  individual  dan  tidak  sinergis  terhadap penyaluran  zakat  yang  ada.  Pembaharuan  ini diharapkan mampu menginterpretasikan hukum Islam agar lebih fungsional untuk kesejahteraan. Selain itu, dengan adanya perundang undangan terkait pengelolaan zakat terjadi perbaikan di berbagai sektor seperti  kelembagaan  dan  meningkatnya  kesadaran masyarakat (Haromaini, 2019).
Saai  ini  Undang  Undang  No  23  Tahun  2011 menjadi  landasan  hukum  bagi  lembaga-lembaga penyalur zakat baik kabupaten, kota hingga nasional. Pada  pasal  6  dan  7ayat  1  dijelaskan  bahwa  Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola  zakat  di  lingkup  nasional.  Fungsi  dari lembaga  ini  sendiri  adalah  untuk  merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan hingga membuat laporan  pertanggungjawaban  pengelolaan  zakat  di Indonesia (Lubis, 2018). Pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang diberikan kepada lembaga zakat ini disebut sebagai zakat produktif.
Zakat  produktif  merupakan  model  distribusi zakat  berupa  harta  zakat  yang  diberikan  kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan sehingga dapat  menghasilkan  secara  terus  menerus.  Zakat produktif  ini  pada  umumnya  digunaan  untuk membantu  usaha  yang  dikembangkan,  sehingga dengan  usaha  tersebut  kebutuhan  mustahiq  bisa
terpenuhi  (Thoharul  Anwar,  2018).  Melalui  Baznas zakat  yang  disalurkan  bisa  bersifat  produktif  baik untuk mengembangkan usaha atau membentuk usaha bagi para mustahiq. Harapannya adalah mustahiq ini bisa meningkatkan taraf hidup sehingga bisa menjadi muzakki.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  yang dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga tertinggi negara  dalam  meningkatkan  zakat  produktif  ini. Beberapa tindakan yang telah  dilakukan  oleh  negara sebagai bentuk pengelolaan zakat di Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Adanya jaminan sosial
b. Peningkatan  mutu  dan  kualitas  Sumber  Daya Manusia  terkait  dalam  upaya  meningkatkan profesionalitas  kerja  penyalur  zakat  atau  amil zakat.
c. Membangun  fasilitas  ekonomi  untuk  menunjang pengelolaan zakat di Indonesia.
d. Adanya ketegasan pemerintah dan ulama terhadap muzakki yang mencukupi kriteria dalam membayar zakat.
e. Adanya  kontrol  dan  pengawasan  terhadap lembaga penyalur zakat di Indonesia.
Hal-hal  ini  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam upaya  untuk  memperbaiki  sistem  ekonomi  berkaitan dengan  pengelolaan  dan  pemberdayaan  zakat. Tujuannya adalah agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal sehingga bisa mendukung program program pemerintah  dalam  rangka  mengentaskan  kemiskinan dan  memperbaiki  ekonomi  masyarakat  (Hayati, 2012).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan tersebut dapat diketahui bahwasannya zakat merupakan  pendistribusian harta dan kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim yang sudah memenuhi syarat  diberikan  kepada  orang  yang  membutuhkan. Dalam perkembangannya zakat saat ini dikelola oleh Badan  Amil  Zakat  Nasional  (BAZNAS)  beberapa Lembaga  Amil  Zakat  (LAZ)  melalui  beberapa prosedur  yang  ada.  Dengan  adanya  lembaga  ini diharapkan  harta  ataupun  kekayaan  yang  dizakatkan dapat  diambil  manfaatnya  secara  lebih  optimal  dan produktif.  Pemerintah  sebagai  lembaga  tertinggi dalam  negara  juga  turut  andil  dalam  mengelola, memberdayakan serta melakukan pengawasan terhadap  pengelolaan  zakat  di  Indonesia.  Tujuannya adalah  untuk  mensejahterakan  rakyat  melalui peningkatan taraf hidup penerima zakat.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis ucapkan terimakasih kepada Alloh SWT dan kepada Orang tua penulis. Kemudian penulis juga mengucapkan  kepada  pihak  dan  institusi  IAIN Salatiga sehingga naskah ini dapat terselesaikan.

## 6. REFERENSI
Afrina,  D.  (2020).  Manajemen  Zakat  Di  Indonesia Sebagai  Pemberdayaan  Ekonomi  Umat. EkBis: Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis , 2 (2),  201. https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136 Akhmadi,  A.  (2019).  Moderasi  Beragama  Dalam Keragaman  Indonesia  Religious  Moderation  in Indonesia  ’  S  Diversity. Jurnal  Diklat Keagamaan , 13 (2), 45–55.
Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. Analisis:  Jurnal  Studi  Keislaman ,
14 (1), 1–28.
Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen  Peningkatan  Kesejahteraan  Umat. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam , 8 (1),  149– 173. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.18 30 Haromaini, A. (2019). Vol. 20 | Nomor 1 | Februari 2019 52 . 20 , 56.
Hayati,  M.  (2012).  Peran  Pemerintah  Dan  Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan  Kemiskinan  Dan  Peningkatan Pendidikan Di Indonesia. Jurnal Asas , 4 (2), 1–9. Hidajat,  R.  (2017).  Penerapan  Manajemen  Zakat Produktif  dalam  Meningkatkan  Ekonomi  Umat di  Pkpu  (  Pos  Keadilan  Peduli  Umat  )  Kota Makassar. Jurnal  Studi  Agama , 17 (1),  63–84. https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4
Hidayat,  A.,  &  Mukhlisin,  M.  (2020).  Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompet  Dhuafa. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam ,
6 (3), 675. https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435 Hj.  Muliati,  &  Rasyid,  S.  C.  (2019).  Persepsi
Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar  Zakat  di  Kabupaten  Pinrang. DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum , 17 (1), 128–150. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706 Idah  Umdah  Safitri.  (2018).  Problematika  Zakat Fitrah. Tazkiya , 19 (1), 20–39.
Lubis,  D.  (2018).  Mengukur  kinerja  Pengelolaan Zakat  di  Badan  Amil  Zakat  Nasional  (Baznas). JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam) , 3 (23), 1–16.
Lutfiana,  L.  (2020).  Konsepsi  Zakat  sebagai
Pemecahan Problematika Sosial. Jurnal JESKaPe , 4 (2), 257–274.
Mufidah, N. Z., & Habibi, M. R. (2019). Simposium Hukum Indonesia. Simposium Hukum Indonesia , 1 (1), 574–586. http://journal.trunojoyo.ac.id/shi Nurhasanah,  S.,  &  Suryani.  (2018).  Maksimalisasi Potensi  Zakat  melalui  Peningkatan  Kesadaran Masyarakat. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Islam ,
3 (2), 186.
Rianto,  A.,  Junaidi,  &  Setyawan,  A.  (2016). Pelaksanaan  Pasal  27  Undang  Undang  No.  23 Tahun 2011 mengenai Zakat Produktif di Baznas Kabupaten  Karangayar. Yustisia  Jurnal  Hukum ,
5 (2), 415–434.
Ridwan,  M.  (2018).  Wakaf  Dan  Pembangunan Ekonomi. ZISWAF :  Jurnal  Zakat  Dan  Wakaf ,
4 (1),
105.
https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3034 Rizki,  M.,  Ali,  M.,  &  Tanjung,  H.  (2019). Problematika Zakat Korporasi Di Indonesia. Al- Infaq: Jurnal Ekonomi Islam , 10 (1), 34–50.
Samsul  arifai  S.A.B.,  M.  A.  (2020).  Tujuan  Dan Sasaran  Zakat  Dalam  Konteks  Ibadah  Dan Muamalah. IBEF:  Islamic  Banking,  Economic and  Financial  Journal  Volume  1  ,  Nomor  1  , Desember (2020), h. 83-94 , 1 (1), 1–14.
Syafiq, A. (2014). Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jurnal Zakat Dan Wakaf ,
1 (1), 145–170.
Thoharul  Anwar,  A.  (2018).  Zakat  Produktif  Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. ZISWAF : Jurnal
Zakat Dan Wakaf , 5 (1), 41.
https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508 Watra, I. W. (2020). Agama-agama dalam pancasila di  indonesia (Ida  Bagus  Putu  Eka  Suadnyana
(ed.)). UNHI PRESS Publishing.
Zakaria,  S.  (2016).  Pemahaman  Muzakki  Tentang Zakat  Maal  (Studi  Kasus  Masjid  Al-Magfirah Kelurahan  Karame  Kecamatan  Singkil  Kota Manado). Jurnal  Ilmiah  Al-Syir’ah , 12 (1). https://doi.org/10.30984/as.v12i1.275