## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1592

## Dampak Pemberlakukan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Perusahaan CV. Mandiangin Mutiara Hitam di Kota Jambi
Ardi Sujatmiko 1 , R. Luki Karunia 2 , Neneng Sri Wahyuni 3 1,2,3 Politeknik STIA LAN Jakarta E-mail: arrdisujatmiko93@gmail.com
Article History: Received: 15 Juni 2024 Revised: 15 Juli 2024
Accepted: 17 Juli 2024 Abstract : Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis dampak pemberlakuan PPh Pasal 21
Pada Karyawan Perusahaan CV Mandiangin Mutiara Hitam. Metode Penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan bersifat deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Tempat penelitian ini ialah di CV Mandiangin Mutiara Hitam. Hasil penelitian yang didapatkan ialah bahawa Perusahaan berusaha aktif dan taat dalam pembayaran pajak PPN Perusahaan dan PPh Pasal 21 terhadap Karyawan. Perusahaan membantu karyawan dalam pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 21 kepada KPP Pratama Jambi.
Keywords: PPh 21, Perusahaan, Dampak, Karyawan, Jambi
PENDAHULUAN Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling diandalkan selain minyak bumi dan gas lain. Bagi perusahaan pajak merupakan “biaya” karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan, oleh sebab itu meminimalkan beban pajak adalah salah satu fungsi manajemen keuangan melalui fungsi perencanaannya. Perusahaan tidak mungkin dapat menghindari pajak, maka perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, Suprianto (2011). Kasus yang terjadi berikut ini dialami oleh perusahaan yang berdomisili di Jambi yaitu CV Mandiangin Mutiara Hitam. Perusahaan tersebut selaku pemberi kerja memiliki kendala dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
Kendala tersebut terletak pada sejak perusahaan berdiri pemberlakuan pajak PPh, PPN belum terlaksana dengan semestinya. Sehingga Perhitungan pajak yang dipotong atas gaji dan bonus beberapa karyawan tersebut dapat dikatakan belum sesuai. Kesalahan perusahaan diakibatkan karena belum ada pemberlakuan perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus beberapa karyawan yang digunakan CV Mandiangin Mutiara Hitam. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Tata Cara Pemotongan Pajak. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi terjadi kesalahan dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap CV Mandiangin Mutiara Hitam dapat mengakibatkan nominal pajak di dalam Bukti Potong 1721 A1 PPh Pasal 21 tidak benar. Perlakuan perpajakan atas kesalahan perhitungan yang dilakukan CV Mandiangin Mutiara Hitam tersebut dapat menimbulkan sanksi
administrasi akibat menyampaikan SPT.
Penelitian merujuk pada teori dan karya ilmiah yang relevan untuk memberikan argumentasi peneliti dalam merumuskan pertanyaaan - pertanyaan yang disusun. Oleh karena itu kerangka berpikir penelitian ini akan dibuat sendiri oleh peneliti sebagai langkah peneliti dalam merumuskan pertanyaan yang sistematis, logis dan menggunakan teori/konsep dalam penelitian. Kebijakan-kebijakan yang terkait dan teori para ahli yang berhubungan dalam permasalahan penelitian ini akan ditetapkan sebagai alur dalam berjalanya proses penelitian. Menurut ketentuan pasal pasal 8 ayat (1) huruf a dan b peraturan derektur jendral pajak Nomor/15/PJ/2006. Besarnya biaya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto. Menurut ketentuan pasal 7 Undang-Undang Repeblik Indonesia no 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan menetepkan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). (Muspiawati, 2015; Radianto 2010) Subjek pajak ialah pihak yang mendapatkan penghasilan/upah yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang membedakan jadi subjek pajak dalam negeri dan luar negeri, dengan hak dan kewajiban. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.
(Tjahjono 2002; Setiawati 2009). Objek pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong PPh pasal 21 yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Pemotongan Pajak PPH Pasal 21 Diana dan Setiawan (2009:423). Pengenaan dan pemotongan PPh (pajak penghasilan) Pasal 21: Penghasilan kena pajak (PKP) yang berlaku bagi yang memberikan pekerjaan, yang menyelenggarakan acara atau kegiatan, bendahara pemerintahan, serta memberikan dana pensiun. Pada umumnya ketepatan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dicantumkan oleh pemahaman yang baik terhadap peraturan perundang-udangan perpajakan yang ada jika pemahaman telah baik maka selaku pemotong terdapat berbagai penghasilan dari berbagai macam pegawai akan cenderung tepat dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21. Salah satu ketentuan yang menjadi pedoman bagi wajib pajak yang menghitung, menyetor dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 adalah UU No. 36 tahun 2008.

## METODE PENELITIAN
Metode Penelitian adalah uraian tentang rancangan penelitian yang dipilih dari struktur penelitian yang mengarahkan proses hasil riset, sedapat mungkin menjadi valid, obyektif, efisien dan efektif. Dalam bagian ini diuraikan bagaimana permasalahan penelitian akan diselesaikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Atas dasar hal tersebut, tempat penelitian ini dilakukan di CV. Mandiangin Mutiara Hitam. Penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber datanya tidak jelas diketahui, maka peneliti biasanya menentukan cara yang tepat untuk bisa memperolehnya, yang diantaranya menggunakan cara purposive sampling yang memiliki kecenderungan peneliti untuk memilih informan berdasarkan posisi dengan akses tertentu yang dianggap memiliki informasi yang berkaitan dengan permasalahan secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, Sutopo (2006). Jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya dengan responden. Dalam penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perananya sebagai individu yang memiliki informasi. Cara penyajian informasi terbuka dan mengikuti selera informan ini menuntut kemampuan khusus bagi para peneliti kualitatif di dalam pengumpulan data untuk bisa lentur dan juga kritis memahami beragam informasi yang memang penting yang secara langsung berdampak pada kemantapan kualitas penelitian.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.5, Juli 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1594

## HASIL DAN PEMBAHASAN
CV.Mandiangin Mutiara Hitam yang terletah di Jambi adalah perusaan yang bergerak di bidang Penyewaan alat berat dan saat ini sedang pengurusan perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Batubara yang sebelumnya izin itu telah berakhir pada Bulan November Tahun 2023 ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 12 Juni 2010. Perusahaan ini memilik 20 karyawan yang terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu PJO, kepala Mekanik, Keuangan, operator, manager keuangan, serta direktur. Perusahaan ini menyewakan alat berat untuk perusahaan angkut batubara, Kontraktor Pertambangan Batubara dan perusahaan pengembang baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Perusahaan ini juga telah memperluas jaringannya dari mulai Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun, dan Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga perusahaan ini cukup besar dan berkembang pesat dalam bidang penyewaan alat berat dan jasa pertambangan.
Didapati bahwa sosialisisi akan dilakukan dengan terbuka dan perusaan akan membuat pengelolaan keuangan lebih terstruktur. Hal ini sejalan dengan dokumen dan hasil wawancara dengan direktur CV. Mandiangin Mutiara Hitam.
Peneliti : Bagaimana menurut anda tentang pemberlakukan PPHh 21? Direktur : bagus, untuk melindungi karyawan. Peneliti : Jika PPh21 dipotong dri gaji bagaimana respons anda? Direktur : tidak menngapa karena, untuk Pph 21 perusahaan mencanangkan biaya tambahan. Peneliti : Sebagai direktur/ pemimpin bagaimana anda menyikapi fenomena ini? Direktur : santai saja, tidak terlalu menggangu. Asal saja jelas alur dan fungsi Pph 21. Peneliti : Apakah ada kenaikan gaji untuk karyawan sebagai bentuk subsidi dari dampak pemberlakuan PPh 21? Direktur : Ada. Sebesar jumlah Pph yang diberlakukan.
Perusahaan dalam hal ini CV. Mandiangi Mutiara Hitam bertanggung jawab atas adanya pemberlakuan PPh 21, dengan melakukan subsidi terhadap beberapa karyawan yang terdampak. Sehingga karyawan tidak merasakan langsung pemotongan pajak. Perusahaan secara rutin dan teus menerus tiap bulannya. Pengeluaran perusahaan keuangan dimasukan kedalam pengeluaran rutin (gaji) perusahaan. Sehingga alur pengeluaran dan pelaporan penghasilan perusahaan tercatat dengan baik.

## KESIMPULAN
Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan proses penerapan PPh 21, terhadap karyawan CV. Mandiangin Mutiara Hitam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian sebagaimana dipaparkan pada bagian awal penelitian ini, pada masing-masing rumusan masalah diperoleh simpulan sebagai berikut: 1. Perusahaan berusaha untuk aktif dan taat dalam pembayaran pajak PPN dan PPh 21 terhadap karyawan. 2. Perusahaan membantu karyawan dalam pembayaran dan pelaporan PPh 21 kepada KPP. 3. Perusahaan membantu memberikan subsidi kepada karyawan yang terdampak dalam pembayaran PPh 21. Sehingga karyawan tetap mendapat upah/gaji sesuai dengan perhitungan penggajian dalam perusahaan. 4. Perusahaan berusaha untuk tetap
mensejahterakan karyawan dengan berbagai cara yaitu menambah jejaring kerja sama dengan perusahaan pemerintah maupun swasta. 5. Perusahaan menambah pendaanaan perusahaan dengan menambah pinjaman dari pihak lain.

## DAFTAR REFERENSI
Muspiawati, R., & Arifin, R. W. (2015). Sistem Informasi Penggajian Dan Perhitungan PPh 21 Pada PT. Lotron Indonesia Bekasi. Bina Insani ICT Journal , 2 (1), 33-50. Nursasmita, E. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. Jurnal Akuntansi Akunesa , 9 (3), 30-41. Pangalila, R. M. (2016). Analisis Penghitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Daerah (Bppt & Pmd) Kota Bitung. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3). Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 2 (1), 48-60. Sudirman, I. W. (2012). Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , 2 (10), 44802. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta. Eke Putra, W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS, Surakarta . Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta. Sutopo, H.B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. Journal of Accounting and Investment , 15 (1), 56-67. Tjahjono, A., & Husein, M. F. (2000). Perpajakan, edisi revisi. Penerbit: UPP AMP YKPN, Yogykarta . Waluyo, T. (2000). Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Penerbit Andi.