## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973

## Pengaruh Penerimaan Pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemampuan Belanja Pemerintah Sebelum Covid-19
Hermi Oppier * , Hendri D Hahury, Izaac T Matitaputty, Amin Ramly
Fakultas Ekonomi & Bisnis, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Pattimura, Ambon Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku, Indonesia Email: 1,* nopier76@gmail.com, 2 hahury31@gmail.com, 3 tonnymatitaputty@gmail.com, 4 aminramly091@gmail.com Email Penulis Korespondensi: nopier76@gmail.com Submitted: 28/07/2023 ; Accepted: 30/08/2023 ; Published: 31/08/2023
Abstrak− Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemampuan belanja pemerintah Kota  Ambon  sebelum  Covid-19 dengan  data  kurun waktu 10 tahun  yang bersumber  dari data APBD Kota Ambon  melalui  Departemen  Keuangan  Republik  Indonesia,  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  yang  diakses  melalui internet. Data yang dikumpulkan berupa laporan tahunan yang berjumlah 10 laporan keuangan tahunan Kota Ambon. Adapun alat analisis yang digunakan adalah analisis asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, baik secara parsial maupun simultan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap belaja modal  pemerintah  Kota  Ambon.  Dengan  kata  lain,  apabila  terjadi  kenaikan  Pajak  Daerah  dan  DAU  Kota  Ambon,  maka  akan meningkatkan Belanja Modal pemerintah. Kondisi  ini secara tidak langsung menunjukan jika ketergantungan pemerintah Kota Ambon terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup besar. Padahal, seyognya pemerintah Kota Ambon dapat mengoptimalkan sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  serta  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki  daerah,  seperti  potensi  sektor pariwisata  sehingga  dapat  mandiri  dalam  pembiayaan  pembangunan  ekonomi  daerah.  Temuan  ini  juga  didukung  oleh  hasil pengujian koefesien determinasi, dimana nilai Rsquare sebesar 0,951096 atau 95,1 persen yang artinya variabel Belanja Modal pemerintah Kota  Ambon dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum, sementara sisanya sebesar 4,9 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.
Kata Kunci: Penerimaan Pajak; DAU; Belanja Pemerintah dan Covid-19
Abstract −This research aims to determine the effect of tax revenue and the General Allocation Fund on the spending ability of the Ambon City government prior to the COVID-19 pandemic, using a 10-year period data from the Regional Government Budget of Ambon City obtained from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance available online. The data collected was in the form of annual reports, with a total of 10 annual financial reports of Ambon City. The  data was analyzed using classical assumption analysis and multiple linear regression analysis. The results show that both partially and simultaneously, the Regional Tax and General Allocation Fund have a significant effect on the capital expenditure of the Ambon City government. In other words, the higher the Regional Tax and General Allocation Fund, the higher the capital expenditure of the Ambon City government. This condition indicated that the Ambon City was still heavily reliant on the central government transfers. In fact, the Ambon City government should be able to optimize the sources of Local Own-Source Revenue and develop the region’s potential, such as the tourism sector, so that it could be independent in financing the regional economic development. This  finding is  also  supported by the  results  of testing  the  coefficient  of determination,  where the  R-square value  is  0.951096 (95.1%), suggesting that the Regional Tax and General Allocation Fund could explain 95.1% of the capital expenditure of the Ambon City government, while the remaining 4.9% could be explained by other variables not included in the study.
Keywords : Tax Revenue; DAU; Government Spending and Covid-19

## 1. PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi kehidupan di Indonesia, termasuk di Kota Ambon, Maluku. Epidemi tidak hanya memiliki efek terhadap kesehatan tetapi juga ekonomi yang memaksa pemerintah untuk menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya. Setelah Covid-19 berakhir, maka masalah utama yang dihadapi oleh setiap daerah adalah berupaya  untuk  mempertahankan  stabilitas  ekonomi  daerah  agar  tidak  terjerumus  ke  dalam  permasalahan  makro ekonomi,  seperti  inflasi  yang  tinggi,  pengangguran  dan  kemiskinan.  Beragam  upaya  memang  telah  dilakukan pemerintah selama pandemi Covid-19 ini melanda akan tetapi belum cukup maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka  perlu  diketahui  sumber-sumber  pendapatan  daerah  sebelum  Covid-19  terjadi  sehingga  gambaran  potensi pendapatan daerah dapat ditingkatkan.
Salah  satu  upaya  yang  ditempuh  pemerintah  daerah  adalah  melalui  penggalian  dan  optimalisasi  sumber pendapatan  daerah  yang  sumber-sumber  pendapatannya  berasal  dari  pajak  dan  retribusi,  sehingga  besar  kecilnya pendapatan daerah sangat ditentukan oleh potensi daerah, keintensifan aparat pemungut pajak dan faktor pendukung lainnya (Fitriani, et al., 2021; Sudeska, et al., 2023). Hal ini tentunya akan terkait dengan kemampuan merencanakan dan memantau keuangan yang seringkali  lemah dan mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan yang tentunya sangat berarti bagi daerah. Proporsi Pendapatan Asli  Daerah untuk kebutuhan pembiayaan daerah sangat bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10 persen sampai dengan 50 persen (Kustianingsih, et al., 2018). Pajak dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Terkadang rendahnya peran pajak dan retribusi dalam pembiayaan di  setiap  daerah  terjadi  karena  perbedaan  yang  sangat  besar  dalam  jumlah  penduduk,  kondisi  geografis (mengakibatkan biaya yang relatif tinggi) dan masyarakat. Bergantung pada kebijakan Pemerintah Daerah setempat, setiap  daerah  memiliki  basis  pajak  yang  bervariasi. Pajak  yang  dipungut  relatif  besar  untuk  lokasi  dengan  kondisi ekonomi yang dapat diterima. Sebaliknya, pemerintah daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah terbatas di

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973
daerah tertinggal. Demikian pula, setiap daerah memiliki perangkat retribusi daerahnya sendiri. Kemampuan daerah dalam  menawarkan  pembiayaan  untuk  pembangunan  daerah  sangat  bergantung  pada  kemampuan  mereka  untuk mengubah  potensi  ekonominya  menjadi  jenis  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  menghasilkan  uang  bergulir  untuk pembangunan daerah jangka panjang (Waskito, et al., 2019).
Sementara  itu,  pemerintah  daerah  mengantisipasi  peningkatan  DAU  untuk  penanaman  modal  dan pembangunan  setiap  tahun,  meski  potensi  daerah  kurang  dimanfaatkan.  Apabila  DAU  yang  diperoleh  besar, Pemerintah Daerah akan berupaya untuk menjaga DAU yang diperoleh pada periode berikutnya.  Yuliani, et al (2021) memiliki  pendapat  yang sama bahwa, jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dari  sumber lain seperti PAD, maka proporsi DAU terhadap pendapatan daerah masih paling besar. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mengalihkan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan  sumber  daya  alam.  Meskipun  Dana  Perimbangan  merupakan  sumber  utama  pendanaan,  pemerintah  daerah sekitarnya diharapkan belum mampu mengandalkan sumber pendapatan uniknya. Pemerintah daerah juga memiliki sumber pendanaan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan pendapatan daerah lainnya.
Dana Alokasi Umum yang diberikan ke daerah merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang disalurkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Gagasan penyaluran dana yang pada tahapan tertentu dalam prinsip desentralisasi  dilakukan  di  Indonesia,  di  mana  bagi  hasil  yang  dulunya  selalu  diprioritaskan  dalam  konteks pemerataan, akan selalu menimbulkan disparitas antar daerah. Daerah-daerah dengan pajak dan sumber daya alam (SDA) yang masih dapat  dicapai  hanya dibatasi  pada berbagai  daerah yang positif. Peran Dana Alokasi  Umum  di Indonesia diharapkan dapat menciptakan pemerataan dengan tujuan pemerataan anggaran yang tercapai dan keinginan setiap daerah untuk membiayai kebutuhan keluarga masing-masing daerah.
Salah  satu  tagihan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  terdekat  adalah  belanja  modal.  Pengeluaran  modal  adalah pengeluaran  yang  dilakukan  untuk  membangun  aset  tetap.  Tujuan  pembangunan  barang  tetap  berupa  sarana  dan prasarana.  Prasarana  adalah  untuk  memberikan  penawaran  umum  yang  memadai  sehingga  dapat  meningkatkan produktivitas  ekonomi.  Jika  suatu  tempat  memiliki  infrastruktur  yang  memadai,  maka  investor  dapat  melakukan investasi dan masyarakat dapat dengan nyaman melakukan aktivitas sehari-harinya sehingga tingkat produktivitasnya akan  meningkat.  Amelinda  &  Rachmawati  (2022)  menyatakan  bahwa  jika  belanja  modal  meningkat  maka  akan berdampak pada produktivitas masyarakat akan berkembang dan menyebabkan bertambahnya jumlah pedagang dan pada akhirnya akan turut mempengaruhi investasi serta meningkatkan pendapatan daerah. Berikut ini tabel pendapatan dan belanja Kota Ambon Tahun 2010-2019.
Tabel 1. Pendapatan dan Belanja Kota Ambon Tahun 2010-2019
Tahun Pajak Daerah DAU Belanja Pemerintah 2010 9.728.221.000.00 401.137.994.000.00 514.190.889.408.81 2011 10.265.345.251.10 497.388.862.000.00 659.484.851.081.90 2012 15.129.828.891.00 497.388.862.000.00 751.415.318.802.00 2013 18.386.042.703.40 581.507.941.000.00 829.655.382.747.90 2014 62.895.216.195.20 601.627.489.000.00 891.896.488.087.57 2015 78.545.724.751.36 686,184.418.000.00 1.157.888.744.922.14 2016 87.832.224.469.78 624,130.364.000.00 1.207.869.132.245.68 2017 83.214.390.976.00 634,130.364.000.00 1.138.659.467.790.88 2018 87.375.110.524.00 654,130.364.000.00 1.243.610.781.427.65 2019 108.760.117.000.00 657,567.328.000.00 1.314.569.188.099.30
Tabel  1 memperlihatkan, bahwa tiga unsur pendapatan dan belanja daerah rata-rata mengalami  peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir, baik pajak dan DAU dan belanja modal pemerintah Kota Ambon. Meskipun demikian, pada tahun 2017, pajak daerah dan belanja modal pemerintah Kota Ambon justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.  Pajak  daerah  mengalami  penurunan  pada  tahun  2017  dibandingkan  tahun  2016  yaitu  sebesar Rp. 83.214.390.976,00 dari Rp. 87.832.224.469,78. Begitu pula belanja modal pemerintah turut mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi Rp. 1.138.659.467.790.88 dari Rp. 1.207.869.132.245.68 pada tahun 2016. Nurhajizah (2021) berpendapat  bahwa,  penyebab  menurunnya  penerimaan  daerah  dari  pajak  adalah  akibat  menurunnya  tingkat kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  sehingga  tingkat  penerimaan pendapatan asli daerah  belum meningkat  serta kurang efektif upaya untuk  lebih optimal. Padahal, kontribusi  pajak daerah sangat jelas yaitu digunakan untuk untuk kebutuhan lokal sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang menstabilkan  perekonomian  dan  sesuai  untuk  pemerataan  pendapatan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  pusat. Pajak daerah harus secara jelas dimasukkan untuk pembayar pajak daerah, kena pajak dan entitas serta tingkat tarif yang ditetapkan mudah dihitung untuk memfasilitasi akuntabilitas lokal.
Selanjutnya, data Badan Pusat Statistik Kota Ambon, menunjukan jika pertumbuhan ekonomi Kota Ambon untuk tahun 2019 sebesar 5,5%; tingkat kemiskinan sebesar 4,98%, inflasi sebesar 4,5%, dan indeks pembangunan manusia  sebesar  79,80.  Beberapa  event  penting  yang  diselenggarakan  di  Kota  Ambon  pada  tahun  2019  seperti Pemilihan Umum, diperkirakan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi kategori lapangan usaha Perdagangan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973
Besar dan Eceran, Reparasi  Mobil dan Sepeda  Motor;  Administrasi  Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta Informasi dan Komunikasi, yang dapat memberikan efek ganda pada roda perekonomian Kota Ambon. Pada  sisi  lain,  Dana  Desa  dari  Pemerintah  yang  masuk  ke  rekening  desa  diharapkan  turut  membuat  dinamika perekonomian Kota Ambon semakin berkembang.
Di  sisi  lain,  tantangan  yang  dapat  dihadapi  selama  tahun  2018  dan  2019  yang  dapat  mengganggu  sistem keuangan  di  Kota  Ambon  adalah  cuaca  yang  berlebihan  yang  dapat  menimbulkan  bahaya  bencana  alam,  seperti kekeringan, rawan air mentah, kebakaran hutan, atau hujan yang berkepanjangan, banjir atau tanah longsor. Hal ini dapat  mempengaruhi  produktivitas  kelompok  wilayah  usaha  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan,  serta  roda perekonomian lainnya di Kota Ambon. Kebijakan Pemerintah bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) ke Daerah belum final,  namun  bergantung  pada  kondisi  perekonomian  negara,  juga  akan  berpengaruh  pada  pendapatan  dan  belanja pemerintah  daerah  Kota  Ambon,  serta  roda  perekonomian.  di  daerah,  mengingat  belanja/pendanaan  pemerintah merupakan salah satu elemen utama struktur perekonomian Kota Ambon.
Selama  beberapa  tahun  terakhir,  penelitian  tentang  pajak  dan  retribusi  daerah  telah  banyak  dilakukan, misalnya, Kajian Simanjuntak & Ginting (2019)) tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal,  sedangkan  DAU  dan  DAK  berpengaruh  negatif  terhadap  Belanja  Modal.  Kemudian  penelitian  Tajul,  et  al (2021)  menjelaskan  pengaruh  Pajak  dan  Retribusi  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  memiliki  pengaruh  langsung (Direct  Effect)  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pengaruh  tidak  langsung  (Indirect  Effect)  melalui  variabel perantara Belanja Langsung. Artinya, Belanja Langsung masih ditopang sebagian besar oleh transfer dana atau dana perimbangan  dari  pemerintah  pusat,  dengan  kata  lain  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  belum  mandiri  dalam mengelola fiskalnya. Sementara Lahagu, et al (2021) mempelajari dampak pajak dan retribusi daerah terhadap alokasi belanja modal. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah laporan realisasi  anggaran  tahun  2005-2008  yang  berisi  sampel  daerah  Kota Sumatera  Utara.  Hasil  penelitian  menunjukan bahwa,  pajak  daerah  berpengaruh  penting  terhadap  distribusi  belanja  modal,  sedangkan  retribusi  daerah  tidak berpengaruh signifikan terhadap distribusi belanja modal.
Kajian terakhir yang dapat penulis temukan dilakukan oleh Muhammad, et al (2023) dengan judul pengaruh pajak daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal di Provinsi Bali periode 2016-2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak Daerah, Dana Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Provinsi  Bali Periode 2016-2020. Variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dan variabel terikat yaitu Belanja Modal. Metode analisis yang digunakan adalah Uji regresi berganda, Uji hipotesis yaitu uji-t dan uji-F serta Uji Koefesien Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan  bahwa  secara  parsial  Pajak  Daerah dan  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap Belanja  Modal, sedangkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal.
Berbagai penelitian di atas, telah menguraikan sumber-sumber pajak, retribusi daerah, dana alokasi umum dan pajak. Namun, sangat sedikit yang menghubungkan secara spesifik antara penerimaan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap kemampuan belanja daerah. Dalam penelusuran kajian-kajian ini, penulis menemukan satu penelitian yang  berusaha  menghubungkan  penerimaan  pajak,  dana  alokasi  umum,  terhadap  belanja  daerah  yang  dilakukan Oktavian & Astuti (2020). Penelitian tersebut tentang, pajak daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap kinerja  keuangan,  studi  pada  kabupaten/kota  di  Jawa  Timur.  Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa,  pajak  daerah berpengaruh pada peningkatan kinerja keuangan, DAU berpengaruh namun secara negatif pada kinerja keuangan dan kegiatan belanja modal tidak berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja keuangan. Sementara di waktu yang hampir bersamaan, penulis belum menemukan adanya topik penelitian yang sama yang dilakukan di kota Ambon selama  kurun  waktu  10  tahun  terakhir.  Berdasarkan  uraian  sebelumnya,  maka  penelitian  ini  menawarkan  gagasan dengan  fokus  pada  tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  belanja modal  pemerintah  Kota  Ambon  sebelum  Covid-19 yang dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU). Untuk itu masalah penelitian ini adalah seberapa  besar pengaruh  pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi  Umum  (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Ambon sebelum Covid-19.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian kuantitatif deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Dimana, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan positivisme dan deskriptif dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat  perbandingan  atau  menghubungkan  antara  variabel  yang  satu  dengan  variabel  yang  lain.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan-laporan yang telah dipublikasikan, jurnal dan buku-buku (Rahmahyanti & Andriana, 2023). Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon yang diperoleh dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini sendiri dilakukan di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Ada pun masing- masing data tersebut dikumpulkan melalui website masing-masing departemen. Data yang diperoleh berupa laporan tahunan berjumlah 10 laporan keuangan tahunan Kota Ambon.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973

## 2.1 Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji asumsi multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas. Uji normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  dependen  dan  variabel  independen mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Untuk  mengetahui  apakah  data  yang  kita  miliki  normal  atau  tidak,  kita menggunakan uji statistik Jarque-Berra (uji J-B). Pedoman pengambilan keputusan tentang data-data yang mendekati atau merupakan distribusi normal yang dapat dilihat dari:
1.  Nilai signifikansi atau probabilitas < 0.05, maka data tidak terdistribusi secara normal.
2.  Nilai signifikansi atau probabilitas > 0.05, maka data terdistribusi secara normal.
Untuk  melihat  ada  tidaknya  multikolinearitas  dalam  model  regresi  dilakukan  dengan  cara  melihat  harga toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Sebagai landasan acuan dapat disimpulkan:
a.   Jika nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel bebas dalam model regresi.
b.   Jika nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinaeritas antar variabel bebas dalam model regresi. Hasil pengujian VIF dari model regresi pada data asli maupun pada data setelah transformasi logaritma natural adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Pengujian Multikolinieritas Variabel VIF Keterangan PAJAK 5.167561 Tidak ada multikolinieritas DAU 5.167561 Tidak ada multikolinieritas
Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua variabel  menunjukkan nilai VIF tidak jauh dari nilai 1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi.
Autokorelasi digunakan untuk memeriksa model apakah variabel perancu dari setiap variabel yang tidak bias memiliki pengaruh satu sama lain. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin ‐ Watson (Uji D ‐ W) dengan melihat nilai d atau koefisien Durbin ‐ Watson (DW). Jika terjadi korelasi, maka dikatakan pada model tersebut  terdapat  masalah  autokorelasi  baik  itu  autokorelasi  positif  atau  negatif.  Masalah  autokorelasi  ini  muncul dikarenakan observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya (Sherly & Fitria, 2019). Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi pada suatu model diperlihatkan pada Tabel berikut:
Tabel 3. Kriteria Autokorelasi Durbin-Watson
Hipotesis Nol Keputusan Jika Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada keputusan dl ≤ d ≤ du Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 ‐ dl ≤ d ≤ 4 Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada keputusan  4 ‐ du ≤ d ≤ 4 ‐ dl Tidak ada autokorelasi positif atau negatif Tidak ditolak du < d < 4 ‐ du
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu komentar ke komentar lainnya. Model regresi yang benar adalah yang terjadi homoskedastisitas atau tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Untuk  mengamati  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  melihat  sketsa  plot  antara estimasi harga variabel terstruktur (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Dasar analisisnya, sebagai berikut:
a.  Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik  –titik  yang  membentuk  suatu  pola  tertentu,  yang  teratur  (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
b.  Jika tidak ada pola tertentu serta titik–titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2.2 Analisis Regresi
Regresi  berganda  digunakan  untuk  memprediksi  apakah  variabel  independen  secara  bersama-sama  berpengaruh terhadap variabel dependen dengan lebih dulu menentukan fungsi matematis sebagai berikut:
Y = f (DAU, P d )
(1)
maka, persamaan regresi berganda dapat dikemukakan sebagai berikut:
Y = α + b 1 X 1 + b 2 X 2 + Ɛ (2)
Dimana:
Y = Jumlah Belanja daerah X 1
= DAU X 2 = Pajak Daerah b 1 , b 2 = Koefisien regresi Ɛ = Error term

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973

## 2.3 Pengujian hipotesis dan Kerangka penelitian

## 2.3.1 Uji T
Pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dapat dilakukan dengan menggunakan uji t  pada tingkat  kepercayaan 95% (α = 5%) dengan derajat kebebasan (df) = (n-k)-1. Pengaruh parsial dari  seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut: Pengujian Parsial terhadap variabel terikat Belanja pemerintah: Ho1 : β1 = 0,   artinya, Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Ha1 : β1 = ≠ 0, artinya Pajak Daerah berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Ho2 : β2 = 0,   artinya, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah. Ha2 : β2 = ≠ 0, artinya Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja pemerintah.
Kaidah pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai p-value (sig) dengan α (5%). Apabila nilai p-value dari masing-masing variabel bebas > α (5%), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara individu masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai P-value dari masing- masing variabel bebas < α (5%), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara individu masing-masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

## 2.3.2 Uji F
Pengujian pengaruh seluruh variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja pemerintah  sebagai  variabel  terikat  dilakukan  dengan  menggunakan  uji F  dengan  derajat  kebebasan  (df)  =  (n-k)-1 pada tingkat kepercayaan sebesar 95% (α = 5%). Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama  terhadap  variabel  dependen  dari  suatu  persamaan  regresi  dengan  menggunakan  hipotesis  statistik. Pengaruh simultan dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat ini menggunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:
Ho1 : β1 = β2 = 0,   artinya  Pajak  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  secara  simultan  (bersama-sama)  tidak berpengaruh terhadap belanja pemerintah.
Ha1 : β1 = β2 ≠ 0,   artinya  Pajak  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  secara  simultan  (bersama-sama)  berpengaruh terhadap belanja pemerintah.
Kaidah pengambilan keputusan dalam uji F dilakukan dengan membandingkan nilai P-value (sig) dengan α (5%). Apabila nilai p-value dari F > α (5%), maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara bersama-sama semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai p- value dari F < α  (5%)  maka  Ho  ditolak  dan  Ha  diterima,  artinya  secara  bersama-  sama  semua  variabel  independen  berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## 2.3.3 Kerangka penelitian
Variabel  dalam  penelitian  ini  antara  lain  variabel  dependen  berupa  belanja  modal  pemerintah  Kota  Ambon  (Y) sedangkan  variabel  independent  yaitu,  pajak  daerah  (X 1 )  dan  Dana  Alokasi  Umum  (X 2 ).  Kerangka  konseptual penelitian sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Penelitian
Berdasarkan kerangka penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa: H1: Diduga Terdapat pengaruh secara parsial antara Pajak Daerah (X1) terhadap Belanja Modal Pemerintah (Y) H2:  Diduga  Terdapat  pengaruh  secara  parsial  antara  Dana  Alokasi  Umum/DAU  (X2)  terhadap  Belanja  Modal Pemerintah (Y)
H3:  Diduga  Terdapat  pengaruh  secara  simultan  antara  Pajak  Daerah  (X1)  dan  Dana  Alokasi  Umum/DAU  (X2) terhadap Belanja Modal Pemerintah (Y)

## 2.4 Definisi operasional variabel
Pada  penelitian  ini  variabel  dependen  yang  digunakan  adalah  Belanja  Daerah  (Modal)  pemerintah  Kota  Ambon. Dalam pandangan Huda & Sumiati (2019) menyatakan bahwa, belanja modal adalah Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya  melebihi  satu  tahun  anggaran  dan  akan  menambah  aset  atau  kekayaan  daerah  dan  selanjutnya  akan
Pajak Daerah (X 1 ) DAU (X 2 ) Belanja Modal (Y) H1 H2 H3

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973
menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan  pada  kelompok  belanja  administrasi  umum. Selanjutnya,  alokasi  belanja  modal  diperuntukkan  untuk  memenuhi  sarana  dan  prasarana  untuk  memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah, sehingga meningkatnya pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, belanja modal dialokasikan untuk perolehan aset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah.
Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU). Pajak daerah (X 1 ) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai penyelenggaran daerah dan pembangunan daerah untuk  menetapkan otonomi  yang luas, nyata dan bertanggung jawab  (Iqra, et  al., 2021). Dalam penelitian ini, pajak daerah adalah sumbangan wajib yang dilakukan melalui orang atau badan kepada daerah  yang  memaksa  berdasarkan  undang-undang  yang  berlaku.  Kemudian, Dana  Alokasi  Umum/DAU  (X 2 ) Merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU)  merupakan  bagian  dari  dana  perimbangan  yang  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan (Muhammad & Hinaya, 2019).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Asumsi Klasik

## 3.1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunkan uji Jarque-Berra (uji J-B) berikut ini hasilnya.
Gambar 2 . Hasil uji Normalitas
Nilai residual probabilitas berdasarkan hasil perhitungan pada grafik 1 adalah 0.406864, lebih besar dari sig-α (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

## 3.1.2 Uji Multikolinearitas
Berdasarkan pada aturan variance inflation factor (VIF) dan tolerance, maka apabila VIF melebihi angka 5 atau tolerance kurang dari 0,5 maka dinyatakan terjadi gejalah multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 5 atau tolerance lebih dari 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas.
Tabel 4 . Hasil Uji Multikolinearitas
Variance Inflation Factors Date: 07/10/2023 Time: 19:32 Sample: 2010 2019
Included observations: 10 Coefficient  Uncentered  Centered Variable Variance VIF VIF C 68.92838 110718.0 NA X1 0.003646 3492.575 5.167561 X2 0.125676 148044.9 5.167561
Tabel 3  menunjukan, bahwa nilai tolerance ke-2 variabel bebas secara berturut turut adalah X ₁ = 0.003646 dan X ₂ =0.125676 dimana ke-2 nilai tolerance  lebih kecil dari 1 dan nilai VIF ke-2 variabel adalah  5.167561  dan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973
5.167561    dimana  ke-2    VIF  lebih  kecil  dari  10  sehingga  dapat  disimpulkan  data  penelitian  bebas    gejala multikolinieritas.

## 3.1.3 Uji Autokorelasi
Autokolerasi  dengan menggunakan uji  LM yang dikembangkan oleh Breusch-Godfrey yaitu dengan menggunakan metode trial and error dengan cara membandingkan nilai absolut kriteria Akaike dan mencari yang nilainya paling kecil. Jika nilai probabilitas dari chi-square lebih besar dari taraf signifikan (α = 5%) yang berarti tidak signifikan, maka  menerima  H0  atau  menolak  Ha  yang  berarti  bahwa  tidak  ada  masalah  autokorelasi.  Sebaliknya  jika  nilai probabilitas  chi-square  lebih  kecil  dari  taraf  signifikan  (α  =  5%)  yang  berarti  signifikan,  maka  menolak  H0  atau menerima Ha yang berarti ada masalah autokorelasi  (Sherly & Fitria, 2019). Hasil dari uji Autokorelasi dengan uji LM dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 5 . Hasil Uji LM Autokorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 1.278.875      Prob. F(2,5) 0.3560
Obs*R-squared  3.384.275      Prob. Chi-Square(2)  0.1841
Hasil uji autokolerasi dengan menggunakan uji LM maka didapat nilai probabilitas chi-square sebesar 0.1841 pada (α=5%) nilai chi-square lebih besar dari α disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokolerasi.

## 3.1.4 Uji Heteroskodastisitas
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskodastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, dan adapun hasil pengujian ditunjukkan tabel berikut ini:
Tabel 6 . Hasil Uji Heteroskodastisitas Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 0.750413      Prob. F(2,7) 0.5067 Obs*R-squared 1.765.506      Prob. Chi-Square(2)  0.4136 Scaled explained SS  1.449.570      Prob. Chi-Square(2)  0.4844
Dari  hasil pengujian didapat  nilai  Obs*R-squared sebesar = 17.65506 dan prob. Chi-Square sebesar 0.4136 atau lebih besar dari  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel penelitian ini bersifat heteroskodastistas atau tidak terdapat  pada model penelitian ini.

## 3.2 Analisis Regresi Berganda
Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independent Penerimaan Pajak (X1) dan  Dana  Alokasi  Umum  (X2)  terhadap  variabel  dependent  Belanja  Modal  (Y)  dengan  rumus  Regresi  berganda. Berdasarkan hasil perhitungan Regresi berganda mengunakan program Eviews di peroleh hasil, sebagai berikut:
Tabel 7 . Hasil Regresi Liniear Berganda
Dependent Variable: Y Method: Least Squares
Date: 07/10/2023   Time: 19:36 Sample: 2010 2019 Included observations: 10 Variable Coefficient  Std. Error  t-Statistic Prob. C -2.555.076 8.302.312  -0.307755 0.7672 X1 0.152042 0.060382 2.518.023 0.0399 X2 0.975054 0.354508 2.750.440 0.0285 R-squared 0.951096      Mean dependent var 2.755.986 Adjusted R-squared 0.937123      S.D. dependent var 0.314662 S.E. of regression 0.078902      Akaike info criterion -1.997.886 Sum squared resid 0.043579      Schwarz criterion -1.907.111 Log likelihood 1.298.943      Hannan-Quinn criter. -2.097.467 F-statistic 6.806.838      Durbin-Watson stat 1.507.384 Prob(F-statistic) 0.000026
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program Eviews, diperoleh: 1. Model Summary

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973
Angka R-Square atau koefisien determinasi adalah 0,951096. Hal ini berarti 95,1 persen variasi dari belanja modal dapat  dijelaskan oleh variabel  independent  atau bebas (pajak dan DAU) sedangkan sisanya (100 %  - 95,1 % = 4,9 %) dijelaskan oleh faktor-faktor lain (asumsi cateris paribus).
2.   Anova
Dari uji Anova atau F test , didapat F hitung sebesar 68.06838 dengan tingkat signifikansi 0,000026. Karena probabilitas (0,000026) jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi bisa digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa, pajak dan dana alokasi umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah kota Ambon.
3.   Koefisien Regresi Persamaan regresi dapat ditulis, sebagai berikut:
Y = -2.555076 + 0.152042 X 1 + 0.975054 X 2 (3)
1.  Nilai a =  -2.555076
Menyatakan  bahwa,  jika  tidak  terdapat  kontribusi  dari  pajak  dan  dana  alokasi  umum  (DAU),  maka  belanja modal setiap tahunnya akan mengalami penurunan sebesar Rp. 2.555076 milyar.
2.  Nilai b 1 = 0.152042
Koefisien  regresi  0,152042,  menyatakan  bahwa,  setiap  penambahan  Rp  1  pajak  di  Kota  Ambon  akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 0.152042.
3.  Nilai b 2 = 0.975054
Koefisien regresi 0,975054, menyatakan bahwa, setiap penambahan Rp 1 Dana Alokasi Umum di Kota Ambon akan meningkatkan belanja modal pemerintah sebesar 0.975054.

## 3.3 Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Sebelum Covid-19
Pemberlakuan  otonomi  daerah  sejak  tahun  1999  mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  paradigma  dalam  sistem pemerintahan  yang  semula  sentralisasi  menjadi  desentralisasi.  Adanya  penyerahan  kekuasaan  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah,  sehingga  pemerintah daerah  memiliki  wewenang  yang  luas  untuk  mengatur  daerahnya sendiri  termasuk  perihal  pembangunan  ekonomi  daerahnya  (Farhan  &  Abdullah,  2021).  Di  samping  itu  melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (Achmad,  2019).  Upaya  untuk  meningkatkan  anggaran  belanja  modal  sangat  perlu dilakukan  agar  daerah  lebih  mengembangkan  potensinya,  sumber  dana  yang  digunakan  untuk  membiayai  belanja modal tersebut adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Fitri, 2020). Sumber dari pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
Pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  tentunya  memerlukan  pembiayaan  dan  pembiayaan  tersebut  dapat diperoleh melalui pungutan yang sah oleh pemerintah di daerah itu sendiri. Salah satu bentuk pungutan yang dapat dilakukan  pemerintah  dan  dijamin  undang-undang  adalah  pajak.  Pajak  sendiri  dapat  mempengaruhi  konsumsi, redistribusi  pendapatan,  investasi  dan  stabilitas  ekonomi.  Dengan  kata  lain,  pajak  dapat  meningkatkan  pendapatan negara,  menciptakan  lingkungan  ekonomi  yang  lebih  sehat  dan  kondusif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan mereduksi ketimpangan ekonomi. Pajak dapat dipahami sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh oang pribadi atau badan yang  bersifat  memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa (imbalan)  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  masyarakat (Michelle & Purnamawati, 2021; Ryantini et al., 2021). Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di  Kota  Ambon  yang  tergambar  pada  hasil  uji-t,  dimana  nilai  signifikan  pada  variabel  pajak  daerah  yaitu  sebesar 0,0399  yang  lebih  kecil  dari  0,05  dan  koefisien  regresi  bernilai  positif  yaitu  sebesar  0.152042.  Kondisi  ini  berarti bahwa jika Pajak Daerah meningkat, maka Belanja Modal juga akan meningkatkan.
Dalam  Undang-undang  No.  28  Tahun  2009  sudah  dijelaskan  jika  pajak  digunakan  untuk  keperluan  negara untuk  sebesar-besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat.  Selain  itu,  pajak  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  negara  dan pembangunan  nasional,  salah  satunya  dengan  cara  mengalokasikan  pajak  tersebut  ke  Belanja  Modal  yang dimanfaatkan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Pajak Daerah merupakan komponen dari pendapatan asli daerah  yang  dapat  menggambarkan  kemandirian  dari  suatu  daerah  dan  mempunyai  kontribusi  terbesar  dalam memberikan  pendapatan  daerah.  Pada  umumnya  pajak  daerah  difokuskan  untuk  alokasi  sumber  daya  guna memberikan  pelayanan  yang  baik  kepada  masyarakat.  Keberadaan  Pajak  daerah  harus  ditentukan  target  yang diperoleh  setiap  tahunnya.  Hal  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan  realisasi  penerimaan  Pajak  daerah  itu  sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai  kontribusi  PAD apabila realisasinya dapat  melebihi target  yang telah di tetapkan  (Andi  &  Agutsa,  2020).  Dalam  konteks,  Kota  Ambon  dapat  dipahami,  bahwa  semakin  banyak  jumlah penduduk  yang  memiliki  pendapatan  per  kapita  yang  tinggi  akan  meningkatkan  kontribusi  terhadap  pajak  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun perekonomian di Kota Ambon.
Kondisi yang sama juga diperlihatkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) yang berpengaruh terhadap belanja modal di Kota Ambon. Hasil uji t nilai signifikan pada variabel pajak daerah yaitu sebesar 0,0285 yang lebih kecil

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973
dari 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif yaitu sebesar 0.975054. Hal ini menjelaskan bahwa jika Dana Alokasi Umum meningkat, maka Belanja Modal juga akan meningkatkan. DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa dana yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan serta pengeluaran daerah yang berkaitan dengan desentralisasi. Transfer yang diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat menggunakan dana ini  untuk  pelayanan  yang  lebih  baik  pada  masyarakat  dan  dengan  demikian  meningkatkan  kualitas  pendidikan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik (Dina & Riyandi, 2023; Miranda, et al, 2022).
Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi  belanja  modal.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dina  &  Riyandi  (2023),  hasil  penelitiannya mengemukakan bahwa bahwa Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di 19 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018- 2021. Dana Alokasi Umum adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelengaraan urusan pemerintahan sesuai dengan Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004.  Dengan  adanya  transfer  dari  pusat  ini  diharapkan  pemerintah  daerah  mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja modal. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja modal yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD. Belanja modal pada aset tetap tidak serta merta mencerminkan bahwa belanja modal yang dapat menjadi  cerminan  kinerja keuangan  yang  balik  justru dapat   menjadi   pemborosan (Pangestu, 2023).  Dalam konteks lain,  belanja  modal  memiliki  tujuan untuk  menguntungkan pembangunan daerah akan menjadi sia-sia jika pemerintah kota/kabupaten berada di jalur yang salah dalam melaksanakan belanja modal.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini menunjukan bahwa, pajak daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  belanja  modal  pemerintah  Kota  Ambon.  Penerimaan  daerah  Kota  Ambon  berupa  pajak  bersumber  dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sedangkan DAU diperoleh dari pendapatan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat.  Selain itu, tingkat ketergantungan pemerintah Kota Ambon terhadap transfer pemerintah pusat  masih  cukup besar dibandingkan besaran pajak daerah. Hasil uji analisis data, menunjukan pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara singnifikan terhadap Belanja Modal pemerintah Kota Ambon sebelum pandemi Covid-19, baik secara  parsial  maupun  simultan.  Secara  parsial  Pajak  Daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  dan apabila  terjadi  kenaikan  Pajak  Daerah,  maka  akan  meningkatkan  Belanja  Modal.  Kondisi  yang  sama  juga diperlihatkan oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dimana secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dan apabila terjadi kenaikan Dana Alokasi Umum maka akan meningkatkan Belanja Modal. Selanjutnya, secara simultan Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal  adalah  95,1  persen.  Untuk  Pengujian  koefesien  determinasi  nilai  R square 0,951096  atau  95,1 persen  variabel Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum dan sisanya 4,9 persen dijelaskan oleh  faktor-faktor  lain.  Kemudian,  untuk  mengurangi  ketergantungan  pemerintah  Kota  Ambon  terhadap  transfer pemerintah pusat, maka sudah seyognya pemerintah Kota Ambon dapat mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengembangkan potensi yang dimiliki daerah, seperti potensi sektor pariwisata. Sementara itu, keterbatasan penelitian ini salah satunya terletak pada jumlah sampel atau rentang waktu yang digunakan hanya 10 tahun terakhir. Kemudian, mengingat kajian-kajian tentang belanja modal pemerintah bukanlah kajian yang baru sehingga rentang waktu analsis perlu dikembangkan menjadi lebih dari 10 tahun serta objek penelitian perlu diperluas dan meliputi kabupaten/kota di Propinsi Maluku sebagai perbandingannya.

## REFERENCES
Achmad  Fauzi.  (2019).  Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Yang  Baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119–136.
Amelinda, D., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM Kabupaten Tulungagung. Independent: Journal of Economics, 2(1 SE-Article). https://doi.org/10.26740/independent.v2i1.45463
Andi Muh Sofian Assaury Yahaya, R. A. (2020). Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba. Journal Of Applied Managerial Accounting, 4(1), 33–41. Arthur Simanjuntak dan Mitha Christina Ginting. (2019).  Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. Manajemen, 5(2), 183–194. http://ejournal.lmiimedan.net
Devi  Nanda  Dwi  Oktavian  dan  Puji  Astuti.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017-2018. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntasi, 1–7.
Dina Cantika, M. R. (2023). Belanja Daerah Dilihat Dari Aspek Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah. Profit, 2(2), 52–69.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 252 − 261 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3973
Farhan Kresna  Pramudya,  M.  F.  A.  (2021). Analisis  pengaruh pad, dau, dak  terhadap  belanja  modal.  Inovasi,  17(4),  653–660. https://doi.org/https://doi.org/10.30872/jinv.v17i4.10041
Fitri Dwi Jayanti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja
Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Emba, 8(3), 335–341.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/30045
Fitriani, Moeslihat Komara, T. P. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 -2019. Administrasi Publik, 12(1), 49–56.
Huda,  Safiul,  A.  S.  (2019).  Pengaruh  PAD,  DAU,  dan  DAK  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah.  Ilmiah  Wahana Akuntansi, 14(1), 85–100.
Iqra Wiarta, Rahmi Handayani, Arman Syafa`at, A. Y. H. (2021). Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Daerah Kota Jambi. Manajemen Dan Sains, 6(2), 497–499. https://doi.org/10.33087/jmas.v6i2.317
Lahagu, T., Oktaviani, D., & Nainggolan, B. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, &amp; Akuntansi (MEA), 5(1 SE-Articles). https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.999
Michelle Natasya dan Purnamawati Helen Widjaja. (2021). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. XYZ Tahun
2017. Multiparadigma Akuntansi, 3(1), 84–91. https://journal.untar.ac.id/index.php/ jpa/article/view/11407
Miranda, A., Rizal, Y., & Mardhani, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian Ekonomi Akuntansi, 6(2), 121–128. https://doi.org//10.33059/jensi.v6i2.6455
Muhammad  Naufal  Rifqi Aldya,  Rino  Rinaldo, E.  F.  (2023).  Pengaruh  Pajak Daerah, Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  Dan  Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Bali Periode 2016-2020. Jekma, 2(1), 1–10.
Muhammad Syukri, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Of Economic, Management And Accounting, 2(2), 30–37. https://ojs.unanda.ac.id/index.php /jemma/article/ view/245
Nurafni Kustianingsih, M. dan A. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 6(6), 82–91.
Nurhajizah, Y. F. (2021).  Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Batam [Putra Batam]. http://repository.upbatam.ac.id/id/eprint/1321
Pangestu, R. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 4(3 SE-Articles). https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745
Rahmahyanti, R., & Andriana, A. (2023). Pengaruh Pengaruh Kualitas Produk, Brand Ambassador dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian Produk MS Glow. Ekuitas: Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah, 4(4), 143–1151.
https://doi.org/doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3309
Ryantini,  T.  Des,  Semadi,  Y.  P.,  &  Damayanthi,  L.  P.  E.  (2021).  Inklusi  Kesadaran  Pajak  dalam  Pembelajaran  MPK  Bahasa Indonesia  Sebagai  Upaya  Penguatan  Karakter  Nasionalis  Pada  Masa  Pandemi.  Mimbar  Ilmu,  26(3  SE-Articles),  417–424. https://doi.org/10.23887/mi.v26i3.39195
Sherly, E., & Fitria, D. (2019). Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Biaya Hutang (Studi  Empiris  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  Di  BEI  Periode  2011-2015).  Ekombis  Review:  Jurnal  Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 7(1 SE-Articles). https://doi.org/10.37676/ ekombis.v7i1.701
Sudeska, Endy, Nelva Siskawati, Amin Muhammad, Ilyas, I. (2023). echnical Review Potensi Pajak Daerah Pada Provider Internet Sebagai  Sumber  Potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Di  Indragiri  Hili.  Selodang  Mayang,  9(2),  85–92. https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/318
Tajul  Ula,  Rollis  Juliansyah,  O.  R.  R.  (2021).  Pengaruh  Pajak  Dan  Retribusi  Terhadap  Belanja  Langsung  Dan  Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. Ekombis, 6(1), 34–47.
Waskito, Zuhrotun, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia, 3(2), 220–238. https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/view/7908
Yuliani, Dirvi Surya Abbas, M. Z. H. (2021).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus,
Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal. Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis 2021 Universitas Muhammadiyah Jember, 1–9. http://jurnal.unmuhjember.ac.id /index.php/PSNCFEB/article/view/5224