## Volume 7 No. 1, Juli  2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(Studi Putusan Nomor 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks dan Putusan Nomor : 12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.)

## Aris Nur Afandi
Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana Email: arisnurafandy@gmail.com

## Abstract
Efforts to prosecute traffic violations and crimes for investigation have been promulgated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The Assistant Investigator, described in Article 259 paragraph (2) letter b, has the same authority as stipulated in Article 260 paragraph (1) of the Law, except for making detention as stipulated in Article 260 paragraph (1) letter h. Such detention can only be carried  out  by  investigators  from  the  Indonesian  National  Police  in  the  field  of  Traffic  and  Road Transportation by delegating authority. Based on the decisions Number 1166/Pid.Sus/2017/PN Bks and Number  12/Pid.Sus/2021/PN.Bks,  all  elements  of  the  prosecutor's  demands  have  been  proven  and fulfilled, so the defendant must be considered guilty legally and convincingly. There is no reason to release the  accused  from  punishment or  criminal  responsibility  he  faced.  Therefore,  the  accused  must  be found guilty and sentenced according to the applicable laws and regulations. The aggravating and mitigating factors for the defendant had been carefully considered before the panel of judges made a decision. In terms of sentencing against the defendant in this case, the panel of judges has fully shown justice to society, the state and the accused.
Keywords: crime, accidents, traffic.

## Abstrak
Upaya  penindakan  pelanggaran  dan  kejahatan  lalu  lintas  untuk  dilakukan  penyidikan  telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penyidik Pembantu, yang dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b memiliki wewenang yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang tersebut, kecuali untuk melakukan penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h. Penahanan tersebut hanya  dapat  dilakukan  oleh  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  bidang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memberikan pelimpahan wewenang. Berdasarkan putusan Nomor  1166/Pid.Sus/2017/PN  Bks  dan  Nomor  12/Pid.Sus/2021/PN.Bks,  semua  elemen tuntutan jaksa telah terbukti dan terpenuhi, sehingga terdakwa harus dianggap bersalah secara sah  dan  meyakinkan.  Tidak  ada  alasan  untuk  membebaskan  terdakwa  dari  hukuman  atau tanggung  jawab  pidana  yang  dihadapinya.  Oleh  karena  itu,  terdakwa  harus  dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Faktor- faktor  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  telah  dipertimbangkan  dengan  matang sebelum  majelis  hakim  membuat  keputusan.  Dalam  hal  penjatuhan  hukuman  terhadap terdakwa  dalam  kasus  ini,  majelis  hakim  telah  sepenuhnya  menunjukkan  keadilan  terhadap masyarakat, negara, dan terdakwa.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Kecelakan, Lalu Lintas.

## A. PENDAHULUAN
Kecelakaan lalu lintas hingga saat ini masih kerap terjadi oleh pengendara, motor, mobil,  dan  lainnya.  Penyebab  utama  kecelakaan  lalu  lintas  menjadi  tinggi  karena adanya  perilaku  pengendara  yang  acap  kali  melanggar  aturan  lalu  lintas. 1 Dengan banyaknya  pengguna  jalan  setiap  hari,  tidak  mungkin  lepas  dari  masalah  lalu  lintas. Selain itu, Salah satu masalah dalam lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas. 2 Selain itu, Human  error  juga  merupakan  salah  satu  penyebab  utama  kecelakaan  ini,  yang disebabkan  oleh  kelalaian  atau  kecerobohan  pengemudi  saat  mengemudikan kendaraannya.  Kecelakaan  akibat  kecerobohan  ini  sering  mengakibatkan  korban,  baik luka  berat  maupun  kematian.  Peminimalisiran  korban  kecelakaan  lalu  lintas  terhadap pengemudi  sebenarnya  dapat  terhindarkan  jika  pengguna  jalan  mematuhi  peraturan, bersikap  sopan,  dan  menghormati  orang  lain.  Ketentuan  terkait  penggunaan  jalan  ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kecelakaan  akibat  kelalaian  pengemudi  atau  penggunakan  dapat  diminimalisir jika  pengguna  jalan  telah  mematuhi  peraturan  lalu  lintas,  seperti  yang  terdapat  pada alinea  keempat  dan  pertama  yang  meninjau  ketertiban  dan  keselamatan,  khususnya Pasal  105  dan  106,  bahwa  dalam  Pasal  tersebut  berbunyi  “  bahwa  setiap  orang  yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib”. Sedangkan menurut uraian Pasal 310 UU Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  kelalaian  pengemudi mengakibatkan  luka-luka  atau  matinya  orang  lain,  maka  dipidana  sesuai  dengan ketentuan pasal ini.
Walaupun UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berlaku, tidak bisa disangkal bahwa angka kecelakaan lalu lintas tetap tinggi. Tingginya jumlah kasus kecelakaan ini dapat  mencerminkan  rendahnya  kesadaran  hukum  pengendara  sepeda  motor  di
1 Rismalinda. Aztria Dharma, Bambang Edison, “Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas,” 2014.
2 Umi Enggarsasi and Nur Khalimatus Sa’diyah, “Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas,” Perspektif 22, no. 3 (2017): 228, https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632.
masyarakat.  Padahal,  kecelakaan  akan  mengakibatkan  korban  jiwa  atau  kerusakan fasilitas  umum,  dan  kecelakaan  lalu  lintas  tidak  akan  menimbulkan  korban  jiwa  atau kerusakan  fasilitas  umum  atau  sering  disebut  kecelakaan  tunggal. 3 Orang  masih mengendarai  dengan  sembrono  dan  tidak  mengikuti  aturan  lalu  lintas  yang  telah ditetapkan. Kurangnya kesadaran akan pentingya marka jalan atau rambu-rambu lalu lintas juga menjadi faktor penyumbang masalah ini.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang mengkaji  hukum  yang  dikonseptualisasikan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku dalam  masyarakat  dan  menjadi  model  perilaku  setiap  orang.  Metode  pengumpulan data  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data  ini  adalah  data  sekunder  yaitu  studi kepustakaan, dengan cara mempelajari berbagai buku, KUHP dan Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan  hukum  bagi  korban  yang  dirugikan  oleh  kelalaian  pelaku  yang menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas  sehingga  mengakibatkan  luka  berat melalui upaya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas.
Lahirnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan kemajuan di bidang hukum yang menyesuaikan dengan perubahan zaman dan mengatur tentang muatan  perlindungan  hukum  bagi  korban  tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas. 4 Perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah baik secara preventif maupun represif. Penyidikan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh instansi yang berwenang, seperti :
1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2)  Penyidikan  tindak  pidana  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  dilakukan  oleh penyidik yang merupakan pegawai negeri dengan wewenang otoritas yang telah diatur.
3 Rekyan Ayu Nawang Wulan, Tegar Harbriyana Putra, and Purwadi Purwadi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Boyolali),” Jurnal Bedah Hukum 4, no. 1 (2020): 15–20.
4 Ari Dermawan, “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” Doktrina: Journal of Law 3, no. April (2020): 77–86, https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527.
Kewenangan  yang  dapat  melakukan  penyidikan  dalam  bidang  lalu  lintas  angkutan jalan  terdiri  dari  penyidik  utama  dan  penyidik  pembantu,  sebagaimana  dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pelaksanaan  penindakan  pelanggaran  dan  penyidikan  tindak  pidana  sesuai dengan  ketentuan  hukum  dan  ketentuan  Pasal  dalam  UU  Nomor  22  Tahun  2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Penyidik  Pembantu,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  259  ayat  (2)  huruf  b  UU Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  memiliki  wewenang yang  sama  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  Pasal  260  ayat  (1)  UU  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan, kecuali dalam hal penahanan yang kewenangannya juga diatur dalam Pasal  260  ayat  (1)  huruf  h  UU  tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.  Penahanan tersebut  hanya  dapat  dilakukan  dengan  pelimpahan  kewenangan  dari  Penyidik Kepolisian pada bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Analisis  Upaya  Pemidanaan  Terhadap  Terdakwa  Tindak  Pidana  Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi  Putusan  Nomor  1166/Pid.Sus/2017/PN  Bks  dan  Putusan    Nomor  :  12/Pid. Sus/2021/PN.Bks.)
a. Analisis Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/ PN Bks.
Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Bekasi memeriksa perkara pidana secara biasa  dan  menjatuhkan  putusan  terhadap  terdakwa  Sanudin  Silitonga  Bin  Reston Silitonga.  Dalam  putusannya,  pengadilan  menyatakan  bahwa  terdakwa  Sanudin Silitonga  Bin  Reston  Silitonga  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban dengan luka berat" sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310.
Dalam  mempertimbangkan  unsur-unsur  yang  terkait,  Majelis  Hakim  melakukan pertimbangan sebagai berikut.
Ad.1. Unsur Setiap orang;
Menimbang,  bahwa  arti  dari  Istilah  "Setiap  Orang"  dalam  konteks  ini  mengacu pada  Subyek  Hukum  yang  merupakan  Pelaku  atau  pihak  yang  melakukan  suatu
perbuatan  hukum  atau  peristiwa  hukum.  Dalam  perkara  ini,  pelaku  dari  perbuatan yang  telah  dijelaskan  dalam  surat  dakwaan  mencakup  semua  individu,  baik  secara individu  maupun  sebagai  bagian  dari  kelompok,  serta  badan  hukum  sebagai  subjek hukum;
Menimbang,  bahwas  selama  persidangan,  Penuntut  Umum  mengajukan Terdakwa  Sanudin  Silitonga  Bin  Reston  Silitonga  dengan  identitas  yang  telah disebutkan sebelumnya,  yang  didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dijelaskan dalam surat dakwaannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan Ilmu Hukum, terdakwa sebagai orang termasuk dalam  pengertian  Subyek  Hukum  atau  Pelaku  dari  suatu  perbuatan  atau  peristiwa hukum.  Oleh  karena  itu,  jika  unsur  terdakwa  sebagai  Subyek  Hukum  telah  terbukti menurut  hukum,  maka  unsur  ini  dianggap  terpenuhi  dan  akan  dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Ad.2.  Unsur  –  unsur  yang  dapat  diberlakukan  kepada  pelaku  atau  pengemudi kendaraan  bermotor  sehingga  terjadi  kelalaian  yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu lintas dan korban luka berat;
Pelaku  atau  terdakwa  yang  mengemudikan  kendaraan    yang  mengakibatkan kekuranghati-hatiannya  dalam  mengambil  keputusan  untuk  membelokkan  arah kenderaannya tanpa memperhitungkan keramaian lalu lintas dan tanpa melihat spion dalam  keadaan  lalulintas  yang  ramai,  sehingga  perbuatan  tersebut  termasuk  dalam ketegori kelalaian atau kealpaan;
Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et repertum atas nama Wawan Kantoro, bahwa  luka  yang  diderita  korban  tersebut  hingga    kini    belum  sembuh  dan  terdapat amputasi  sehingga  luka  tidak  akan  bisa  sembuh  dan  puluh  menjadi  keadaan  semula oleh karenanya luka tersebut adalah termasuk luka berat;
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  semua  penjelasan  dan  pertimbangan  di  atas, dapat  disimpulkan  bahwa  Terdakwa  telah  terbukti  secara  hukum  melakukan  semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut;
Menimbang  bahwa  Selama  persidangan  perkara  ini,  tidak  ada  alasan  atau pembenaran  yang  ditemukan  terkait  perbuatan  terdakwa.  Oleh  karena  itu,  terdakwa
harus  bertanggung  jawab  secara  pidana  atas  perbuatannya  dan  karena  itu  terdakwa harus dianggap bersalah atas tindak pidana yang terdapat dalam dakwaan tunggal dan akan diberikan hukuman yang sesuai;
Dikarenakan  semua  unsur  dakwaan  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum terpenuhi  unsur  –  unsur  tindak  pidananya,  oleh  karena  hal  tersebut  terdakwa  boleh dinyatakan bersalah secara sah dan terbukti atas “perbuatannya sehingga menyebabkan jatuhnya korban luka berat”.
Tidak  ada  alasan  yang  ditemukan  untuk  membebaskan  terdakwa  dari  hukuman atau  membebaskannya  dari  tanggung  jawab  pidana.  Oleh  karena  itu,  terdakwa  harus dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang yang  berlaku.  Selain  itu,  terdakwa  juga  harus  menanggung  biaya  perkara  ini  karena telah dinyatakan bersalah dan dihukum. Hal ini merujuk pada Pasal 310 Ayat 3 UU No 22 Tahun 2009 dan Pasal 193 KUHAP yang relevan dengan kasus ini.

## D. PENUTUP
1. Bagi korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami luka berat akibat kelalaian pelaku, serta bagi korban pelanggaran lalu lintas, terdapat perlindungan hukum melalui upaya penegakan  hukum  dalam  penindakan  pelanggaran  dan  penyidikan  tindak  pidana. Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  memiliki  wewenang  yang  diatur  oleh  UU Hukum  Acara  Pidana  dan  UU  tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu:
a. Penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan, melarang, atau menunda operasi serta  menyita  sementara  kendaraan  bermotor  yang  diduga  melanggar  peraturan  lalu lintas atau digunakan dalam tindak kejahatan;
b. Penyidik berwenang dalam melakukan tindakan investigasi (pemeriksaan) terhadap keterangan  yang  terkait  dengan  penyidikan  tindak  pidana  di  sektor  lalu  lintas  dan angkutan jalan.;
c. Penyidik berwenang untuk mengumpulkan keterangan kepada pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum terkait dengan penyidikan dengan indikasi tindak pidana pada kecelakaan lalu lintas;
d.  Penyidik  berwenang  untuk  menyita  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  pemilik  atau pembawa  kendaraan,    kendaraan  bermotor,  barang,  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan (STNK),  Surat  Tanda  Percobaan  Kendaraan  Bermotor,  dan/atau  nilai  ujian  sebagai barang  bukti  dalam  melakukan  penyidikan  dengan  indikasi  tindak  pidana  pada kecelakaan lalu lintas;
e.  Penyidik  Kepolisian  Republik  Indonesia  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan memiliki  kewenangan  untuk  mengambil  tindakan  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  dan  tindak  pidana  lalu  lintas  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Menyiapkan dan menandatangani catatan inspeksi;
g. Hentikan penyelidikan apabila terindikasi tidak cukup bukti; h. Penahanan terkait dengan pelanggaran lalu lintas; dan/atau
i.  Menjalankan  tindakan  lain  sesuai  dengan  aturan  yang  berlaku    secara  bertanggung jawab.
Upaya  penindakan  pelanggaran  dan  kejahatan  lalu  lintas  untuk  dilakukan penyidikan telah sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik Pembantu, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b UU Nomor 22 Tahun 2009, memiliki wewenang sebagaimana dalam  Pasal  260  ayat  (1)  UU  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  lalu  lintas  dan  angkutan jalan,  kecuali  dalam  hal  penahanan  yang  membutuhkan  pelimpahan  wewenang  dari Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  di  bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2009.
2.  Berdasarkan  Putusan  Nomor  1166/Pid.Sus/2017/PN  Bks  dan  Putusan  Nomor  : 12/Pid.Sus/2021/PN.Bks., terbukti bahwa semua unsur tuntutan jaksa telah terpenuhi dan terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan. Tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari hukuman atau tanggung jawab pidana. Oleh karena itu,  terdakwa  harus  dihukum  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Faktor- faktor  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa  telah  dipertimbangkan  dengan sebaik-baiknya sebelum putusan dijatuhkan oleh majelis hakim. Dalam hal penjatuhan
hukuman  terhadap  terdakwa  dalam  kasus  ini,  majelis  hakim  kolegial  telah menunjukkan keadilan kepada masyarakat, negara, dan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA
Aztria Dharma, Bambang Edison, Rismalinda. “Identifikasi Kecelakaan Lalu Lintas,” 2014.
Dermawan, Ari. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” Doktrina: Journal of Law 3, no. April (2020): 77–86. https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3527.
Enggarsasi, Umi, and Nur Khalimatus Sa’diyah. “Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.” Perspektif 22, no. 3 (2017): 228.
https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i3.632.
Wulan, Rekyan Ayu Nawang, Tegar Harbriyana Putra, and Purwadi Purwadi.
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Wilayah Hukum Polres Boyolali (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Boyolali).” Jurnal Bedah Hukum 4, no. 1 (2020): 15–20.