## J-MAS
Jurnal Manajemen dan Sains, Vol 8, No 2 (2023): Oktober, 1349-1364 Program Magister Manajemen Universitas Batanghari ISSN 2541-6243 (Online), ISSN 2541-688X (Print), DOI: 10.33087/jmas.v8i2.1274

## Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi

## Nella Ervina*, Syamsurijal Tan, Erni achmad
Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi *Correspondence: nellaervina@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis perkembangan pajak daerah di Kota Jambi dalam periode tahun 1998-2021. (2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Jambi dalam periode tahun 1998-2021. (3) Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dalam periode tahun 1998-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan  jenis  data  time  series  selama  kurun  waktu  tahun  1998-2021.  Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model ekonometrika dengan model Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian memberikan kesimpulan (1) Perkembangan penerimaan pajak di Kota Jambi tahun 1998-2021 cenderung mengalami fluktasi, namun secara keseluruhan penerimaan pajak  di Kota Jambi selama menunjukkan perkembangan yang cukup baik. (2) PDRB, jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Selanjutnya PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  restoran  di  Kota  Jambi.  Sedangkan  variabel  kebijakan  pemerintah  tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Berikutnya, PDRB, jumlah penduduk  investasi  dan  kebijakan  pemerintah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak hiburan di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak  hiburan  di  Kota  Jambi.  PDRB,  inflasi,  investasi  dan  kebijakan  pemerintah  berpengaruh  secara  parsial terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  reklame  di  Kota  Jambi.  Sedangkan  variabel  jumlah  penduduk  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  reklame  di  Kota  Jambi.  Terakhir,  PDRB,  inflasi, investasi dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. (3) Pajak hiburan, hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi Tahun 1998-2021. Sedangkan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.
Kata  Kunci: Penerimaan  Pajak,  Pertumbuhan  Ekonomi,  PDRB,  Jumlah  Penduduk,  Investasi,  Inflasi  dan Kebijakan Pemerintah.

## ABSTRACT
This  study  aims  to: (1)  analyze  the  development  of  local  taxes  in  Jambi  City  in  the  period  1998–2021.  (2)  To analyze what factors affect local tax revenue in Jambi City in the period 1998–2021. (3) To analyze the effect of local tax revenue on economic growth in Jambi City in the period 1998–2021. This study uses secondary data in the  form  of  time  series  data  during  the  period  1998–2021.  The  analysis  techniques  used  in  this  research  are descriptive,  qualitative,  and  quantitative.  The  model  used  in  this  analysis  is  an  econometric  model  with  the Ordinary Least Squares (OLS) model. The results of the study provide conclusions. (1) The development of tax revenue in Jambi City in 1998–2021 tends to experience fluctuations, but overall tax revenue in Jambi City has shown quite good development. (2) GRDP, population, and investment partially affect the amount of hotel tax revenue in Jambi City. Meanwhile, inflation and government policy variables have no significant effect on the amount of hotel tax revenue in Jambi City. Furthermore, GRDP, population, inflation, and investment partially affect the amount of restaurant tax revenue in Jambi City. Meanwhile, the government policy variable has no significant effect on the amount of restaurant tax revenue in Jambi City. Next, GRDP, population, investment, and government  policy  partially  affect  the  amount  of  entertainment  tax  revenue  in  Jambi  City.  While  the  inflation variable has no significant effect on the amount of entertainment tax revenue in Jambi City, GRDP, inflation, investment, and government policy partially affect the amount of billboard tax revenue in Jambi City. Meanwhile, the population variable has no significant effect on the amount of billboard tax revenue in Jambi City. Finally, GRDP, inflation, investment, and population partially affect the amount of street lighting tax revenue in Jambi
City.  Meanwhile,  the  government  policy  variable  has  no  significant  effect  on  the  amount  of  street  lighting  tax revenue in Jambi City. (3) Entertainment, hotel, and restaurant taxes positively and significantly affect economic growth in Jambi City from 1998–2021. Meanwhile, billboard taxes and street lighting taxes have no significant effect on economic growth in Jambi City.
Keywords: Tax Revenue, Economic Growth, GRDP, Population, Investment, Inflation, and Government Policy.

## PENDAHULUAN
Dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah,  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004 menjelaskan  mengenai  pembagian  dan  pembentukan  daerah  dari  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  dibagi  atas  daerah-daerah provinsi  dan daerah  provinsi  terdiri atas  daerah- daerah kebupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri  urusan  pemerintahannya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Untuk  penyelenggaraan  pemerintahannya  maka daerah berhak mengenakan pungutan  kepada masyarakat.
Meskipun sudah dalam sistem desentralisasi, pemerintah pusat masih memiliki tanggung jawab dalam hal memberikan sejumlah dana kepada daerah yang tujuan utamanya adalah redistribusi, yaitu mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah. Namun demikian banyak daerah-daerah yang masih sangat tergantung  pada  transfer  fiskal  dari pemerintah  pusat dibanding  berusaha menggali  pendapatan  dari sumber pemerintah daerah sendiri sebagaimana amanat desentralisasi itu sendiri.
Perkembangan  ekonomi  dapat  mendorong  peningkatan  pendapatan  daerah  yang  diperoleh melalui pajak, retribusi dan penerimaan lain. Secara teori, semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri, maka akan  menunjukkan  kinerja  keuangan  daerah  yang  positif.  Hal  tersebut  dapat  diartikan  sebagai kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2012) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kecilnya  PAD  yang  diperoleh  tiap  Pemerintah  Kabupaten/Pemerintah  Kota  dibandingkan  dengan pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  lain  seperti  bantuan  pemerintah  pusat  ataupun  yang bersumber  dari  pinjaman.  Instrumen  keuangan  daerah  berupa  tingkat  kemandirian  diharapkan  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Tabel 1. Pertumbuhan PAD, Dana Transfer, Pajak Daerah dan Total Pendapatan Daerah di Kota Jambi
Tahun 2016-2020 Tahun PAD Dana Transfer Pajak Daerah TPD % Kontribusi Pajak Terhadap PAD 1 2 3 4 5 6 = (4/5x 100%) 2016 287,525,214,004 1,244,767,208,044 158,740,884,098 1,571,332,218,626 55.21% 2017 397,327,847,289 1,100,486,390,658 201,429,750,673 1,500,633,237,947 50.70% 2018 338,891,882,593 1,128,714,904,091 215,444,388,499 1,624,877,312,712 63.57% 2019 393,429,595,384 1,121,468,242,331 255,915,037,458 1,699,542,709,763 65.05% 2020 355,674,818,035 1,074,205,023,832 216,358,390,028 1,621,827,275,397 60.83% Rata-rata 354,569,871,461 1,133,928,353,791 209,577,690,151 1,603,642,550,889 59.07%
Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, 2022
PAD Kota Jambi periode 2016-2020 relatif berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan. Mulai dari Rp. 287.525.214.004 pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi Rp. 397.327.847.289 pada  tahun  2017,  kemudian  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  sebesar  Rp. 338.891.882.593  pada  tahun  2018,  kemudian  mengalami  peningkatan  pada  tahun  2019  sebesar  Rp. 393.429.595.384,  dan  kemudian  mengalami  penurunan  kembali  pada  tahun  2020  menjadi  Rp. 355.674.818.035. Adapun rata-rata total PAD Kota Jambi pada periode 2016-2021 adalah sebesar Rp. 354.569.871.461.
Pendapatan  daerah  Kota  Jambi  yang  berasal  dari  dana  transfer  pada  periode tahun  2016-2020 juga  relatif  berfluktuasi.  Pada  tahun  2016  sebesar  Rp.  1.244.767.208.044,  kemudian  mengalami penurunan  menjadi  Rp.  1.100.486.390.658  pada  tahun  2017,  kemudian  mengalami  peningkatan  di tahun 2018 menjadi Rp. 1.128.714.904.091 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 1.121.468.242.331 hingga tahun 2020 menjadi Rp. 1.074.205.023.832. Adapun rata-rata
Nella Ervina et al., Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi
total dana transfer Kota Jambi pada periode 2016-2021 adalah sebesar Rp. 1.133.928.353.791.
Realisasi penerimaan pajak di Kota Jambi pada periode tahun 2016-2020 cenderung mengalami peningkatan,  yaitu  sebesar  Rp.  158.740.884.098  pada  tahun  2016  dan  terus  mengalami  peningkatan hingga  tahun  2019  mencapai  Rp.  255.915.037.458.  Namun  pada  tahun  2020  turun  menjadi  Rp 216.358.390.028 atau mengalami penurunan 15,46% disebabkan adanya pandemi covid-19 yang sangat berdampak  pada  sektor  perpajakan.  Dari  realisasi  pendapatan  tersebut  tergambar  bahwa  penerimaan pajak sangat bergantung pada aktivitas masyarakat, namun di sisi lain peningkatan penerimaan PAD tidak selalu beriringan dengan peningkatan ataupun penurunan penerimaan pajak.
Sementara itu, kontribusi pajak daerah terhadap total PAD Kota Jambi selama kurun waktu tahun 2016-2020 dari tabel di atas terbilang cukup baik yaitu diangka lebih dari 50% di tahun 2016 dan tahun 2017 serta lebih dari 60% pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Meskipun terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak di tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun kontribusi pajak  terhadap  PAD  tetap  cukup  baik  yaitu  berada  di  angka  60,83%.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  secara  rata-  rata  penerimaan  pajak  daerah  di  kota  Jambi  berkontribusi  besar terhadap PAD yaitu sebesar 59,07% terhadap total penerimaan PAD.
Berdasarkan  data  tersebut,  terlihat  bahwa  realisasi  penerimaan  PAD  cenderung  mengalami penurunan, begitupun dengan dana transfer menunjukkan kecenderungan yang menurun pula. Namun, rata-rata dana transfer selama lima tahun terakhir relatif besar jika dibandingkan dengan rata-rata total penerimaan daerah Kota Jambi pada periode yang sama. Dari sisi pertumbuhan pun dapat terlihat bahwa pertumbuhan PAD Kota Jambi dalam 5 tahun terakhir rata-rata 7,49%, sedangkan pertumbuhan dana transfer sebesar -27,69%.
Meskipun rata-rata pertumbuhan PAD lebih besar dari pertumbuhan dana transfer namun dari sisi  nominal  porsi  ataupun  kontribusi  dana  transfer  masih  lebih  besar  dibandingkan  PAD  dalam komponen pendapatan dalam APBD. Hal ini mengindikasikan masih besarnya kontribusi dana transfer terhadap total pendapatan Kota Jambi. Kenyataan tersebut seakan bertolak belakang dengan pandangan Kaho  (2014)  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  syarat  daerah  dikatakan  otonom  adalah  daerah memiliki sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala kegiatan rumah tangga daerahnya.
Belum  optimalnya  penggalian  PAD  selama  ini  terutama  disebabkan  oleh  belum  mampunya pemerintah daerah mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya (Makhfatih dan Saptono, 2010). Besarnya potensi pajak menjadi dasar penentuan target penerimaan setiap jenis pajak bagi daerah. Hal ini  bergantung  pada  kesadaran  terhadap  potensi  yang  dimiliki  daerah  tersebut.  Kesadaran  ini membutuhkan  pengetahuan  pemerintah  terhadap  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  potensi  pajak daerah yang berguna untuk mendesain penerimaan atas sumber pendapatan asli daerah, serta membantu pemerintah pusat dalam menentukan formula dana transfer ke daerah. Jenis pajak daerah yang potensial di Kota Jambi yakni pajak yang bersumber dari sektor jasa dan perdagangan yang sangat berpengaruh dari  sisi  aktivitas  masyarakatnya.  Penerimaan  dari  jenis  pajak  ini  terus  meningkat  seiring  dengan pesatnya  pertambahan  jumlah  restoran/rumah  makan  dan  jumlah  hotel  di  Kota  Jambi.  Sektor  jasa restoran dan hotel di Kota Jambi memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan sektor lainnya.
Kota Jambi sebagai ibukota Provinsi Jambi merupakan daerah yang berkembang pesat terutama dalam  hal  infrastruktur  perkotaannya.  Oleh  karena  itu,  dalam  usaha  menopang  eksistensi  otonomi daerah  yang  maju,  sejahtera  dan  mandiri,  Kota  Jambi  dihadapkan  pada  suatu  tantangan  untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas otonominya (Pesik, 2013). Hal itu membuat pemerintah Kota Jambi harus melakukan berbagai upaya dan menyusun strategi peningkatan PAD terutama dari sektor Pajak Daerah.
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  tersebut  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penerimaan  pajak  di  Kota  Jambi.  Dengan  demikian diharapkan  dari  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh  pengambil  kebijakan  dalam  menentukan prioritas kebijakan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Bertitik tolak dari latar belakang diatas, dirumuskan judul dalam penelitian ini yaitu: Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi.

## METODE Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini  menggunakan  data sekunder  dengan  jenis  data time  series selama  kurun  waktu tahun 1998-2021. Adapun jenis penerimaan pajak yang mempunyai data lengkap adalah pajak hotel, pajak retoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan. Sehingga jenis pajak inilah yang datanya akan dianalis lebih lanjut. Sedangkan empat jenis pajak lainnya tidak dianalisis karena tidak mempunyai data yang lengkap. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi  secara  langsung  kepada  pengumpul  data.  Sumber  data  sekunder  ini  dapat  berupa  hasil pengolahan  lebih  lanjut  dari  data  primer  yang  disajikan  dalam  bentuk  lain  atau  dari  orang  lain (Sugiyono, 2018).

## Sumber Data
Sumber  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Provinsi Jambi, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, referensi studi kepustakaan melalui  jurnal,  artikel,  makalah,  penelitian  sebelumnya,  dan  bahan-bahan  lain  yang  diperoleh  dari perpustakaan  UNJA,  internet,  serta  sumber-sumber  lain  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. Sumber data ini menjadi dasar penelitian dan analisis penelitian. Dengan memanfaatkan data, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan fenomena yang sedang di teliti.

## Metode Analisis Data
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif  dan kuantitatif yang akan dijelaskan sebagai berikut.

## Analisis Deskriptif Kualitatif
Analisis  ini  dilakukan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  pertama  yaitu  untuk  menganalisis perkembangan pajak daerah di Kota Jambi dengan menggunakan beberapa instrumen analisis seperti tabel  serta  grafik  yang  dapat  mencerminkan  uraian  analisis  penelitian  secara  teratur  dan  saling mendukung. Data sekunder dari buku teks, jurnal, dan hasil penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian ini dijadikan dasar bagi analisis deskriptif.

## Analisis Kuantitatif
Analisis  ini  dilakukan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  kedua  dan  ketiga,  yaitu  untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di Provinsi Jambi, serta menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dengan menggunakan model ekonometrika untuk mencerminkan hasil dari pembahasan yang dinyatakan dengan angka. Model yang digunakan dalam analisis ini adalah model ekonometrika dengan model Ordinary Least Square (OLS) dimana data-data yang akan diolah merupakan time series yang diperoleh dan diteliti dalam beberapa waktu. Berikut merupakan persamaan analisis regresi berganda:
Yt = α 0 + α 1 X 1t + α 1 X 2t + α 1 X 3t + α 1 X 4t + α 1 X 5t + et ………………..………...………(1.1)

## Model Persamaan I
Tax = f (PDRB, PDD, INV,INF,KP}………………………….……………...……(1.2)
Sehingga  variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  diaplikasikan  dalam  sebuah  model,  sebagai berikut:
Tax 1t = α + β 1 PDRB + β 2 PDDt + β 3 INVt + β 4 INFt + β 5 KPt + et………………..(1.3) Tax 2t = α + β 1 PDRB + β 2 PDDt + β 3 INVt + β 4 INFt + β 5 KPt + et………………..(1.4) Tax 3t = α + β 1 PDRB + β 2 PDDt + β 3 INVt + β 4 INFt + β 5 KPt + et………………..(1.5) Tax 4t = α + β 1 PDRB + β 2 PDDt + β 3 INVt + β 4 INFt + β 5 KPt + et………………..(1.6) Tax 5t = α + β 1 PDRB + β 2 PDDt + β 3 INVt + β 4 INFt + β 5 KPt + et…………...…..(1.7)
Dimana: α = Koefisien intersep
β
= Slope atau Koefisien slope
PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto tahun ke-t (juta rupiah) PDD = Jumlah Penduduk tahun ke-t INV = Investasi daerah tahun ke-t (juta rupiah)
INV = Inflasi tahun ke-t KP = Kebijakan Pemerintah t =  Waktu q = eror term Tax it1 = Nilai penerimaan pajak hotel ke-i tahun ke-t (Rupiah) Tax it2 = Nilai penerimaan pajak restoran ke-i tahun ke-t (Rupiah) Tax it3 = Nilai penerimaan pajak hiburan ke-i tahun ke-t (Rupiah) Tax it4 = Nilai penerimaan pajak reklame ke-i tahun ke-t (Rupiah) Tax it5 = Nilai penerimaan pajak Pen. Jalan ke-i tahun ke-t (Rupiah)
Model Persamaan II PE:   f   (Tax)…………………………  .……….……………………………...….. (1.8) PE = α 0 + α 1 Tax + et ……………………...…...........................................................(1.9)
Subtitusikan kedua persamaan tersebut, sehingga: PE t = α 0 + α 1 Tax t1 + α 2 Tax t2 + α 3 Tax t3 +  α 4 Tax t4 +  α 5 Tax t5 + et  ..................... (1.10)
Keterangan:
PE
= Pertumbahan Ekonomi
Tax
= Penerimaan Pajak α 0 = Konstanta α 1.. α 5 = Koefisien t = Waktu e = Unsur gangguan

## HASIL Perkembangan Pajak Daerah di Kota Jambi

## Perkembangan Pajak Hotel di Kota Jambi
Layanan yang disediakan oleh hotel dikenakan pajak yang disebut sebagai pajak hotel. Layanan yang ditawarkan hotel dengan biaya tertentu, yang dapat mencakup layanan tambahan sebagai bagian dari  keseluruhan  misi  hotel  untuk  memberikan  kemudahan  dan  kenyamanan,  termasuk  fasilitas  – fasilitas tambahan.
Gambar 1 .  Perkembangan Pajak Hotel di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021 Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 1995 2000 2005 2010
2015 2020 2025
Perkembangan Pajak Hotel (%)
Merujuk pada gambar 1, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak hotel  di  Kota  Jambi  tahun  1998-2021.  Penurunan  paling  rendah  terjadi  pada  tahun  2004  yang mengalami penurunan hingga mencapai 100 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 2003. Selain itu, penurunan  tajam  juga  terjadi  pada  tahun  2020  mencapai  60  persen.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan hampir semua sektor menjadi terganggu.  Selain  itu  adanya  kebijakan  dari  pemerintah  dalam  upaya  mengurangi  angka  terdampak Covid menyebabkan banyak hotel yang harus membatasi jumlah pelanggan bahkan menutup sementara hotelnya. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai lebih dari 40 persen. Keseluruhan nilai pertumbuhan penerimaan pajak hotel menunjukkan angka yang positif.

## Perkembangan Pajak Restoran di Kota Jambi
Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran. Restoran, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, serta jasa boga, merupakan contoh fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau  minuman  dengan  dipungut  bayaran.  Adapun  persentase  perkembangan  pajak  hotel  di  Kota Jambi adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Perkembangan Pajak Restoran di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021 Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023
Merujuk pada gambar 2, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak restoran  di  Kota  Jambi  tahun  1998-2021.  Penurunan  paling  rendah  terjadi  pada  tahun  2020  yang mengalami penurunan hingga lebih dari 56 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 2019. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi dan hampir semua sektor menjadi terganggu. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah dalam upaya mengurangi angka terdampak  Covid  menyebabkan  masyarakat  tidak  dapat  berkativitas  secara  leluasa  diluar  rumah. Sehingga  menyebabkan  banyak  restoran  yang  tutup  bahkan  gulung  tikar  karena  tidak  mampu beradaptasi  dengan  perubahan  yang  ada.  Selain  itu,  penurunan  tajam  juga  terjadi  pada  tahun  2004 mencapai lebih dari 55 persen. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai lebih dari 40 persen.
Keseluruhan  nilai  pertumbuhan  penerimaan  pajak  restoran  menunjukkan  angka  yang  positif. Selama periode tahun 1998-2021, hanya terdapat tiga tahun yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu terjadi pada tahun 2000, 2004 dan 2021. Dengan rata-rata pertumbuhan pajak restoran yang positif di Kota Jambi sebesar 13, 59 persen menujukkan bahwa penerimaan pajak yang semakin baik, namun hal ini belum maksimal dan perlu untuk di optimalkan.

## Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Jambi
Pajak  atas  hiburan  mencakup  semua  bentuk  tontonan,  pertunjukan,  permainan,  dan/atau keramaian yang dipungut bayaran. Jika pajak dikenakan atas jasa hiburan dengan dipungut bayaran, maka  yang  menjadi  subjek  pajak  adalah  penikmat  hiburan,  baik  orang  pribadi  maupun  badan  yang
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 1995 2000 2005 2010
2015 2020 2025 Perkembangan Pajak Restoran (%)
membayar  hiburan  tersebut.  Jumlah  uang  yang  diterima  atau  yang  seharusnya  diterima  oleh penyelenggara hiburan merupakan dasar pengenaan pajak hiburan. Jumlah yang dimaksud, termasuk potongan  harga  dan  tiket  gratis  yang  diberikan  kepada  penerima  jasa  hiburan,  yaitu  pelanggan  atau penikmat  hiburan.  Adapun  persentase  perkembangan  pajak  hiburan  di  Kota  Jambi  adalah  sebagai berikut:
Gambar 3. Perkembangan Pajak Hiburan di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021
Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023
Merujuk pada gambar 3, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak hiburan  di  Kota  Jambi  tahun  1998-2021.  Penurunan  paling  rendah  terjadi  pada  tahun  2020  yang mengalami penurunan hingga lebih dari 190 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 2019. Kondisi ini  disebabkan  oleh terjadinya  pandemi  Covid-19  yang  menyebabkan  aktivitas ekonomi  dan  hampir semua sektor menjadi terganggu. Selain itu adanya kebijakan dari pemerintah dalam upaya mengurangi angka terdampak Covid menyebabkan masyarakat tidak dapat berkativitas secara leluasa diluar rumah. Sehingga menyebabkan banyak tempat hiburan yang ditutup sementara. Kondisi ini masih berlangsung hingga tahun 2021 karena situasi pandemi yang masih belum stabil. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2008 mencapai lebih dari 37 persen.

## Perkembangan Pajak Reklame di Kota Jambi
Reklame  didefinisikan  sebagai  alat,  benda,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum  terhadap  barang,  jasa,  orang,  atau  badan  yang  dapat  dilihat  dari  suatu  tempat  oleh  umum, menurut Pasal 1 angka 27 UU PDRD. Berikut Perkembangan pajak reklame di Kota Jambi tahun 1998 – 2021.
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

## Perkembangan Pajak Hiburan (%)
-60 -40 -20 0 20 40 60 80 1995 2000 2005 2010
2015 2020 2025
Perkembangan Pajak Reklame (%)

## Nella Ervina et al., Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi
Merujuk pada gambar 4, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak reklame  di  Kota  Jambi  tahun  1998-2021.  Penurunan  paling  rendah  terjadi  pada  tahun  1999  yang mengalami penurunan hingga lebih dari 35 persen lebih jika dibandingkan dari tahun 1998. Penurunan juga  terjadi  selama  dua  tahu  berturut-turut  yaitu  pada  tahun  2020  hingga  2021.  Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2002 mencapai lebih dari 59 persen.
Keseluruhan nilai pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kota Jambi menunjukkan angka yang  positif.  Selama  periode  tahun  1998-2021,  hanya  terdapat  empat  tahun  yang  mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu terjadi pada tahun 2000, 2014, 2020 dan 2021. Namun, penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan rata-rata pertumbuhan pajak reklame yang positif di Kota Jambi sebesar 13, 75 persen menujukkan bahwa penerimaan pajak reklame yang semakin baik, namun hal ini belum maksimal dan perlu untuk di optimalkan.

## Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jambi
Pajak  penerangan  jalan  adalah  pajak  atas  penggunaan  energi,  baik  yang  dihasilkan  sendiri maupun yang dibeli dari sumber lain. Sumber tenaga lain dalam konteks ini termasuk PLN dan/atau non-PLN. Objek pajak penerangan jalan ini adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri di sini adalah pembangkit listrik. Namun, tidak semua penggunaan listrik termasuk dalam objek pajak ini.  Adapun persentase perkembangan pajak penerangan jalan di Kota Jambi adalah sebagai berikut:
Gambar 5. Perkembangan Pajak Penerangan Jalan di Kota Jambi Tahun 1998 – 2021
Sumber: BPPRD Kota Jambi (diolah), 2023
Merujuk pada gambar 5, dapat dijelaskan bahwa terjadinya fluktuasi nilai perkembangan pajak penerangan jalan di Kota Jambi tahun 1998-2021. Penurunan paling rendah terjadi pada tahun 2007, namun hanya turun di angka 1,65 persen. Penurunan juga terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,15 persen. Selanjutnya pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2004 mencapai lebih dari 57 persen.
-10 0 10 20 30 40 50 60 1995 2000 2005 2010
2015 2020 2025
Perkembangan Pajak Penerangan Jalan (%)

## Analisis Regresi Linear Berganda
Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Pajak Hotel Dependent Variable: PHOTEL Method: Least Squares Date: 05/15/23   Time: 13:52 Sample: 1998 2021 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 34.20716 8.120199 6.675595 0.0000 PDRB 4.401221 0.808265 7.933616 0.0001 PDD 2.378661 2.329182 3.021243 0.0207 INV 3.103559 0.108828 6.951585 0.0039 INF 0.003878 0.004860 0.798008 0.4353 KP 0.013180 0.154129 1.085513 0.2328 R-squared 0.834820     Mean dependent var 21.86250 Adjusted R-squared 0.826714     S.D. dependent var 1.012626 S.E. of regression 0.292236     Akaike info criterion 0.589810 Sum squared resid 1.537237     Schwarz criterion 0.884323 Log likelihood 1.077716     Hannan-Quinn criter 0.667944 F-statistic 51.63159     Durbin-Watson stat 1.460536 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : Output SPSS, 2023
Photel = 34,20 + 4,40 PDRB + 2,37 PDD + 3,10 INV + 0,003 INF + 0,013KP + ԑ
Tabel 3. Hasil Persamaan Regresi Pajak Restoran Dependent Variable: PRESTORAN Method: Least Squares Date: 05/15/23   Time: 14:01 Sample: 1998 2021 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 72.44091 6.246667 11.59673 0.0000 PDRB 3.100957 0.596235 5.200899 0.0001 PDD 2.155695 1.729581 4.090019 0.0293 INV 1.009611 0.086474 5.111142 0.0127 INF -1.702727 -0.003866 -7.705324 0.0006 KP 0.098927 0.134001 0.738260 0.4699 R-squared 0.876759     Mean dependent var 22.43458 Adjusted R-squared 0.860303     S.D. dependent var 1.348713 S.E. of regression 0.232422     Akaike info criterion 0.131795 Sum squared resid 0.972361     Schwarz criterion 0.426309 Log likelihood 4.418457     Hannan-Quinn criter. 0.209930 F-statistic 151.2965     Durbin-Watson stat 1.209865 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : Output SPSS, 2023 Prestoran = 72,44 + 3,10 PDRB + 2,15 PDD + 1,00 INV -1,70  INF + 0,09 KP + ԑ
Nella Ervina et al., Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi

## Tabel 4. Hasil Persamaan Regresi Pajak Hiburan
Dependent Variable: PHIBURAN Method: Least Squares Date: 05/15/23   Time: 14:13 Sample: 1998 2021 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 83.43863 7.849640 10.62961 0.0000 PDRB 3.496331 0.768266 4.550940 0.0002 PDD 2.333938 2.214999 3.150762 0.0018 INV 1.146343 0.107814 2.357358 0.0114 INF -2.40E-06 0.004831 -0.000496 0.9996 KP 2.252739 0.157847 2.601168 0.0267 R-squared 0.870960     Mean dependent var 21.15208 Adjusted R-squared 0.862893     S.D. dependent var 1.506600 S.E. of regression 0.290219     Akaike info criterion 0.575958 Sum squared resid 1.516090     Schwarz criterion 0.870471 Log likelihood -0.911492     Hannan-Quinn criter. 0.654092 F-statistic 120.3656     Durbin-Watson stat 1.292454 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : Output SPSS, 2023 Phiburan= 83,43 + 3,49 PDRB + 2,3 PDD + 1,14 INV -2,40 INF + 2,25 KP + ԑ

## Tabel 5. Hasil Regresi Persamaan Regresi Pajak Reklame
Dependent Variable: PREKLAME Method: Least Squares Date: 05/15/23   Time: 14:18 Sample: 1998 2021 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 44.09593 11.71582 3.763794 0.0014 PDRB 3.485091 1.166164 2.988507 0.0079 PDD 2.572346 3.360543 0.765455 0.4539 INV 1.179460 0.157017 2.142933 0.0080 INF -1.012834 0.007012 -3.830339 0.0038 KP 1.166301 0.222377 3.747836 0.0042 R-squared 0.884014     Mean dependent var 21.82625 Adjusted R-squared 0.877351     S.D. dependent var 1.203949 S.E. of regression 0.421638     Akaike info criterion 1.322980 Sum squared resid 3.200020     Schwarz criterion 1.617494 Log likelihood -9.875764     Hannan-Quinn criter 1.401115 F-statistic 33.90542     Durbin-Watson stat 1.765290 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : Output SPSS, 2023 Preklame = 44,09 + 3,48 PDRB + 2,5 PDD + 1,17 INV -1,01 INF + 1,16 KP + ԑ
Nella Ervina et al., Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi

## Tabel 6. Hasil Persamaan Regresi Pajak Penerangan Jalan
Dependent Variable: PPENERANGAN Method: Least Squares Date: 05/15/23   Time: 14:23 Sample: 1998 2021 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 79.18633 10.38463 7.625339 0.0000 PDRB 7.125557 0.877167 8.661475 0.0020 PDD 8.129556 0.907167 8.961475 0.0000 INV 0.149110 0.182612 0.816542 0.0243 INF -0.012708 0.007724 -4.645283 0.0164 KP 0.202854 0.263035 0.771205 0.4501 R-squared 0.888138     Mean dependent var 23.48292 Adjusted R-squared 0.864589     S.D. dependent var 1.295341 S.E. of regression 0.476663     Akaike info criterion 1.539039 Sum squared resid 4.316948     Schwarz criterion 1.784467 Log likelihood -13.46846     Hannan-Quinn criter. 1.604151 F-statistic 37.71322     Durbin-Watson stat 1.633547 Prob(F-statistic) 0.000000
Sumber : Output SPSS, 2023
Tabel 7.  Hasil Analisis Regresi Pertumbuhan Ekonomi Dependent Variable: PE Method: Least Squares Date: 05/15/23   Time: 14:32 Sample: 1998 2021 Included observations: 24
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.013343 41.26323 1.723894 0.1019 HIBURAN 2.207514 3.028679 7.728870 0.0005 HOTEL 1.493738 5.989493 6.585066 0.0304 RESTORAN 1.231078 6.189286 5.150616 0.0453 PENERANGAN_JALAN 0.655497 4.921269 0.133197 0.8955 REKLAME 0.196108 3.765577 1.645460 0.1172 R-squared 0.677418     Mean dependent var 4.340000 Adjusted R-squared 0.604478     S.D. dependent var 4.392744 S.E. of regression 3.917977     Akaike info criterion 5.781346 Sum squared resid 276.3098     Schwarz criterion 6.075859 Log likelihood 63.37615     Hannan-Quinn criter. 5.859480 F-statistic 2.182370     Durbin-Watson stat 2.715890 Prob(F-statistic) 0.000000

## Sumber : Output SPSS, 2023
PE= 7.01 + 2,20Hiburan + 1,49Hotel + 1,23Restoran + 0,65Penerangan_Jalan + 0,196Reklame +ԑ

## Uji Asumsi Klasik
Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Asumsi Klasik Uji yang digunakan Hasil Kesimpulan Multikolinearitas Uji Korelasi Tidak  terdapat  nilai  korelasi  antar variabel bebas lebih dari 0,8 Tidak ada Multikolinieritas Heterokedastisitas Uji Glejser Tidak  signifikan  pengaruh  variabel bebas terhadap nilai absolut residual Tidak ada Heterokedastisitas Autokorelasi Durbin Watson Perolehan nilai DW lebih lebih besar dari dU atau lebih kecil dari 4-DW Tidak ada Autokorelasi Normalitas Histogram-Normality Test Nilai  signifikansi  lebih  besar  dari 0.05 Data berdistribusi normal

## Analisis Ekonomi

## Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  PDRB,  jumlah penduduk, dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi.  Sedangkan  variabel  inflasi  dan  kebijakan  pemerintah  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.
Ketika PDRB suatu daerah tumbuh, begitu pula dengan kapasitas daerah untuk membayar pajak juga  akan  meningkat.  Hal  ini  meningkatkan  otoritas  pemungutan  pajaknya,  yang  menghasilkan peningkatan  pendapatan  pajak.  Hasil  kajian  ini  sejalan  dengan  penelitian  oleh  Puspita  Suci  Arianto (2014) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Surabaya. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya.
Menurut  teori  pertumbuhan  ekonomi  Adam  Smith,  peningkatan  jumlah  penduduk  memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan daerah jika penduduk suatu negara/wilayah selalu produktif. Jika penduduk  suatu  negara  atau  daerah  selalu  produktif,  maka  pendapatan  daerah  akan  meningkat. Akibatnya,  mereka  mampu  membayar  pajak  atau  retribusi  pemerintah.  Selain  sebagai  penggerak ekonomi, peningkatan jumlah penduduk dikatakan dapat menghasilkan atau meningkatkan permintaan agregat,  terutama  investasi  dan  jumlah  pemungut  pajak.  Yang  paling  penting  adalah  investasi  dan jumlah penyetor pajak daerah. Hasil kajian ini didukung oleh penelitian Artha (2016), jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Jika  populasi  suatu  daerah  meningkat,  maka  potensi  untuk  menarik  wisatawan  domestik  juga meningkat.
Jika terjadi peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut, maka permintaan akomodasi hotel juga akan meningkat. Dalam hal ini, penerimaan pajak hotel kemungkinan besar akan meningkat karena bertambahnya jumlah penginapan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Selain itu, peningkatan  jumlah  penduduk  dapat  mendorong  investasi  di  bidang  industri  pariwisata,  termasuk pembangunan  hotel-hotel  baru.  Jika  terjadi  peningkatan  jumlah  hotel,  maka  penerimaan  pajak  hotel juga berpotensi meningkat karena jumlah unit hotel yang membayar pajak akan bertambah.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan,  diketahui  bahwa  PDRB,  jumlah penduduk, inflasi dan investasi berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.
PDRB  yang  tinggi  mengindikasikan  pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  di  suatu  wilayah.  Jika pendapatan  masyarakat  meningkat,  maka  daya  beli  mereka  juga  akan  meningkat.  Hal  ini  dapat berdampak positif terhadap penerimaan pajak restoran karena masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan di restoran. Pertumbuhan PDRB yang positif sering kali berarti adanya peningkatan aktivitas  ekonomi  di  berbagai  sektor,  termasuk  sektor  restoran.  Jika  PDRB  meningkat,  maka kemungkinan besar akan terjadi peningkatan jumlah restoran dan pertumbuhan industri restoran secara keseluruhan.
Hasil  penelitian  didapat  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar jumlah penduduk dengan pajak daerah artinya, apabila jumlah penduduk bertambah atau mengalami kenaikan akan menambah membuat penerimaan pajak daerah meningkat pula begitu sebaliknya cateris paribus. Hasil Helti (2010) menunjukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pajak daerah  sektoral  di  Kabupaten  Karanganyar.  Hasil  ini  sejalan  dengan  penelitian  Arianto  (2014) menyatakan  bahwa  jumlah  penduduk  berpengaruh  postif  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota Surabaya.  Begitu  juga  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Artha  2016  yang  menyatakan  bahwa  jumlah penduduk  memiliki  pengaruh  positif  dansignifikan  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  Kabupaten Jember.
Jika inflasi terjadi, restoran dapat menaikkan harga makanan dan minuman untuk mengimbangi biaya yang lebih tinggi. Hal ini dapat berdampak pada penerimaan pajak restoran, karena pajak restoran biasanya  dihitung  berdasarkan  pendapatan  yang  diperoleh  dari  penjualan  makanan  dan  minuman. Dengan kenaikan harga makanan dan minuman, pendapatan restoran dan pendapatan pajak terkait juga dapat meningkat. Inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika harga makanan dan  minuman  naik  secara  signifikan,  konsumen  dapat  mengurangi  frekuensi  makan  di  restoran  atau memilih opsi yang lebih murah. Hal ini dapat berdampak negatif pada penerimaan pajak restoran karena penurunan pendapatan yang dihasilkan oleh restoran dan penjualan makanan dan minuman.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, jumlah penduduk investasi  dan  kebijakan  pemerintah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak hiburan di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.
Hasil penelitian didapat bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan adanya hubungan positif antar Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB)  dengan  pajak  daerah  artinya,  apabila  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) bertambah atau mengalami kenaikan akan menyebabkan penerimaan pajak daerah meningkat cateris paribus. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Artha 2016 yang menyatakan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadappenerimaan pajak daerah kabupaten jember.
Jika  populasi  suatu  daerah  meningkat,  kemungkinan  besar  akan  ada  peningkatan  permintaan untuk kegiatan hiburan dan rekreasi. Jumlah penduduk yang lebih besar berarti lebih banyak orang yang mencari  hiburan  dalam  bentuk  seperti  bioskop,  teater,  konser,  acara  olahraga,  dan  tempat  hiburan lainnya. Peningkatan permintaan ini dapat berdampak positif pada pendapatan pajak hiburan, karena lebih banyak kegiatan hiburan berarti lebih banyak pendapatan kena pajak. Jika populasi meningkat, kemungkinan  besar  lebih  banyak  tempat  hiburan  akan  didirikan  atau  diperluas  untuk  memenuhi permintaan.  Misalnya,  bioskop  tambahan,  tempat  konser,  atau  pusat  rekreasi  baru  dapat  dibangun. Dengan  bertambahnya  tempat  hiburan,  pendapatan  pajak  hiburan  juga  berpotensi  meningkat  karena lebih banyak tempat hiburan yang membayar pajak hiburan.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, inflasi, investasi dan  kebijakan  pemerintah  berpengaruh  secara  parsial  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  reklame  di Kota  Jambi.  Sedangkan  variabel  jumlah  penduduk  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.
PDRB  yang  tinggi  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  kuat  cenderung  berkontribusi  pada peningkatan  aktivitas  bisnis  dan  konsumsi  di  suatu  daerah  atau  negara.  Pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi sering kali diikuti oleh meningkatnya permintaan untuk iklan dan reklame, baik oleh perusahaan lokal  maupun  nasional.  Dengan  adanya  permintaan  yang  lebih  tinggi,  penerimaan  pajak  reklame cenderung meningkat.
Inflasi  menyebabkan  penurunan  daya  beli  uang  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Ketika  inflasi meningkat,  nilai  moneter  dari  pajak  reklame  yang  dikumpulkan  oleh  pemerintah  dapat  berkurang karena  uang  yang  diterima  memiliki  daya  beli  yang  lebih  rendah.  Ini  berarti  bahwa  meskipun penerimaan pajak reklame dapat meningkat dalam angka nominal, nilai sebenarnya dari penerimaan tersebut bisa lebih rendah karena inflasi. Inflasi juga dapat berdampak pada harga iklan yang ditawarkan
oleh  perusahaan  periklanan.  Ketika  inflasi  meningkat,  biaya  produksi  iklan,  biaya  media,  dan  biaya pemasangan iklan dapat meningkat. Sebagai akibatnya, perusahaan mungkin cenderung menaikkan tarif iklan mereka untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Hal ini dapat berdampak pada aktivitas periklanan secara keseluruhan dan pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan pajak reklame.
Investasi  yang  dilakukan  dalam  industri  reklame  itu  sendiri  juga  dapat  mempengaruhi penerimaan pajak reklame. Jika industri reklame berkembang dan investasi meningkat, maka jumlah iklan yang dihasilkan akan bertambah. Sebagai akibatnya, pajak reklame yang diterima oleh pemerintah juga akan meningkat.
Kebijakan  dan  regulasi  pajak  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  dapat  mempengaruhi  jumlah penerimaan  pajak  reklame.  Jika  pemerintah  memberlakukan  pajak  reklame  yang  tinggi  atau menetapkan  aturan  yang lebih  ketat,  hal ini  dapat  mengurangi minat  perusahaan  untuk  beriklan  dan menginvestasikan  dana  di  sektor  tersebut.  Sebaliknya,  kebijakan  yang  menguntungkan  dan  insentif pajak yang diberikan kepada perusahaan reklame dapat mendorong investasi dan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak.

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa PDRB, inflasi, investasi dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.
PDRB yang tinggi menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang kuat dan pendapatan yang tinggi di  wilayah  tersebut.  Dengan  demikian,  masyarakat  di  wilayah  tersebut  mungkin  lebih  mampu membayar  pajak  penerangan  jalan  yang  dikenakan  oleh  pemerintah  daerah.  PDRB  yang  tinggi seringkali  berkaitan  dengan  perkembangan  infrastruktur  yang  baik.  Wilayah  dengan  PDRB  tinggi mungkin memiliki jalan yang lebih luas dan rumit, sehingga memerlukan sistem penerangan jalan yang lebih  besar  dan  lebih  kompleks.  Ini  bisa  berdampak  pada  besaran  pajak  penerangan  jalan  yang dikenakan untuk membiayai pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur tersebut.
Populasi  yang  terus  bertambah  berarti lebih  banyak rumah  dan  bangunan  yang membutuhkan penerangan  jalan.  Peningkatan populasi  dapat  mengakibatkan  peningkatan  penggunaan energi  untuk penerangan jalan, baik listrik maupun bahan bakar. Pendapatan pajak penerangan jalan dapat meningkat dalam hal ini karena meningkatnya permintaan dan penggunaan energi untuk penerangan jalan. Jika jumlah penduduk bertambah, maka diperlukan peningkatan infrastruktur jalan dan penerangan jalan. Untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk  yang  terus  bertambah,  pemerintah  mungkin  perlu mengembangkan  atau  meningkatkan  sistem  penerangan  jalan.  Dalam  situasi  ini,  pendapatan  pajak penerangan jalan dapat meningkat karena pendapatan pajak digunakan untuk membiayai peningkatan infrastruktur tersebut.
Inflasi  yang  tinggi  dapat  mendorong  pemerintah  daerah  untuk  menyesuaikan  tarif  pajak penerangan  jalan.  Hal  ini  karena  biaya  operasional  dan  pemeliharaan  penerangan  jalan,  seperti perawatan  lampu,  bahan  bakar,  dan  peralatan,  mungkin  meningkat  seiring  dengan  kenaikan  harga barang  dan  jasa  secara  umum.  Pemerintah  daerah  mungkin  perlu  menaikkan  tarif  pajak  penerangan jalan agar pendapatan yang diperoleh dari pajak tersebut masih dapat membiayai kebutuhan yang ada.

## Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa pajak hiburan, hotel dan retoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Sedangkan variabel penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi selama tahun 1998-2021.
Pajak  hiburan  dapat  menjadi  sumber  pendapatan  bagi  pemerintah.  Jika  pajak  tersebut  diatur dengan baik dan dikelola secara efisien, pendapatan yang diperoleh dari pajak hiburan dapat digunakan untuk  mendanai  proyek  dan  program  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini  dapat  berdampak  positif  pada pertumbuhan ekonomi jika pengelolaan dana yang diperoleh dilakukan dengan baik.
Pajak hotel dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Jika pajak tersebut diatur dengan baik  dan  dikelola  secara  efisien,  pendapatan  yang  diperoleh  dari  pajak  hotel  dapat  digunakan  untuk mendanai  proyek  dan  program  pembangunan  ekonomi.  Hal  ini  dapat  berdampak  positif  pada pertumbuhan  ekonomi  jika  pengelolaan  dana  yang  diperoleh  dilakukan  dengan  baik.  Pariwisata  dan

## Nella Ervina et al., Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi
Perhotelan: Pajak hotel dapat mempengaruhi industri pariwisata dan perhotelan secara langsung. Jika pajak hotel tinggi, biaya penginapan akan meningkat, dan hal ini dapat berdampak pada daya saing dan daya tarik destinasi pariwisata. Jika tarif kamar hotel menjadi terlalu mahal akibat pajak yang tinggi, wisatawan  mungkin  akan  mencari  alternatif  lain  atau  mengurangi  durasi  tinggal  mereka,  yang  pada gilirannya dapat mempengaruhi pendapatan dan pertumbuhan industri pariwisata dan perhotelan.
Pajak restoran dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran dapat digunakan untuk mendanai program dan proyek pembangunan ekonomi. Jika pajak tersebut diatur dengan baik dan dikelola secara efisien, dapat memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan pemerintah. Pajak restoran yang tinggi dapat memberikan tekanan finansial pada bisnis restoran, terutama pada restoran kecil dan usaha makanan dan minuman skala kecil. Peningkatan biaya operasional dapat mempengaruhi daya saing, profitabilitas, dan kemampuan restoran untuk membayar gaji karyawan. Jika bisnis restoran mengalami kesulitan atau terpaksa menutup, ini dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam sektor pekerjaan dan pengusaha kecil.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Perkembangan  penerimaan  pajak di  Kota  Jambi tahun  1998-2021  cenderung mengalami fluktasi. Secara keseluruhan penerimaan pajak hotel di Kota Jambi selama periode 1998-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dimana hal ini ditandai dengan jumlah penerimaan yang mengalami peningkatan  dari  tahun  ketahun  meskipun  sempat  turun  di  beberapa  tahun  tertentu.  Rata-rata pertumbuhan  penerimaan  pajak  restoran  13,59%  pertahunnya,  selanjutnya  pajak  hiburan  tumbuh sebesar  7,8%  pertahunnya.  Penerimaan  pajak  mengalami  penurunan  tajam  tahun  2020  mencapai 190%. Selanjutnya perkembangan pajak reklame relatif stabil tumbuh diangka 13,75% pertahunnya. Terkahir perkembangan pajak penerangan jalan di Kota Jambi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 1998 sampai dengan tahun 2021.
2. Hasil  penelitian  memberikan  kesimpulan  bahwa  PDRB,  jumlah  penduduk,  dan  investasi berpengaruh  secara  parsial  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  hotel  di  Kota  Jambi.  Sedangkan variabel inflasi dan kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Jambi. Selanjutnya PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan investasi berpengaruh secara  parsial  terhadap  jumlah  penerimaan  pajak  restoran  di  Kota  Jambi.  Sedangkan  variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak restoran di Kota Jambi. Berikutnya, PDRB, jumlah penduduk investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. Sedangkan variabel inflasi dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak hiburan di Kota Jambi. PDRB, inflasi, investasi dan kebijakan pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi. Sedangkan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak reklame di Kota Jambi. Terakhir, PDRB, inflasi, investasi dan jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi. Sedangkan variabel kebijakan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Jambi.
3. Pajak hiburan, hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di  Kota  Jambi  Tahun  1998-2021.  Sedangkan  pajak  reklame  dan  pajak  penerangan  jalan  tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi.

## Saran
Merujuk pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagaimana berikut ini.
1. Dalam  upaya  meningkatkan  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  di  Kota  Jambi,  maka  diharapkan pemerintah  dapat  menggali  terkait  potensi  pajak  berdasarkan  jenis  pajak.  Upaya  yang  dapat dilakukan seperti menaikkan tarif untuk pajak hiburan dan melakukan pengawasan secara internal terhadap  tempat-tempat  yang  dikenakan  pajak  hiburan,  sehingga  tidak  terjadi  kebocoran  atas penerimaan pajak hiburan yang akan berdampak pada jumlah penerimaan pajaknya.
2. Untuk pemerintah Provinsi Kota Jambi hendaknya lebih mengoptimalkan lagi pos-pos penerimaan
pajak daerah. Usaha peningkatan penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan pengembangan ekonomi  daerah  yang  berbasis  pada  kekuatan  lokal  untuk  pengembangan  komoditas  unggulan. Berkembangnya  perekonomian  akan  berdampak  pada  peningkatan  pendapatan  per  kapita masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak daerah semakin meningkat.
3. Meningkatkan  pemantauan  dan  penegakan  hukum  terhadap  restoran  dan  tempat  hiburan  untuk mengurangi praktik penghindaran pajak. Mengembangkan kemitraan dengan industri restoran dan hiburan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  tentang  kewajiban  pajak.  Mendorong pertumbuhan  sektor  restoran  dan  hiburan  melalui  program  insentif  atau  pengembangan  destinasi wisata yang menarik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, Priyo Hari. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah . Simposium Nasional Akuntansi. Ahyani,  Wahid.  2010. Analisis  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Dan  Belanja  Daerah  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dan Penganggaran Pasca Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah ). Jurnal Universitas Brawijaya. Anugerah, Asmara dan Ardinda.A.A. 2020. Setting Kelembagaan Pemerintah Daerah:Perbandingan Antara Indonesia, Pakistan, dan China. Bhumiphala : Jurnal Pengembangan Daerah Vol 1 No 1. Ayenew  Workineh.  2016. Determinants  of  Tax  Revenue  in  Ethiopia  (Johansen  Co  Integration Approach) . International Journal of Business, Economics and Management Basri, Yuswar Zainul & Mulyadi Subri. 2005. Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
BPS (Badan Pusat Statistik) . 2019. Naskah Publikasi Statistik Indonesia 2019. Bappenas. 2016. Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi 2016 . Batik,  Karlina.  2013 .  Analisis  Pengaruh  Investasi,  PRDB,  Jumlah  Penduduk  dan  Inflasi  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 11(1). Dwika, Julia mutiara. 2015. Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap PDRB di Propinsi Kalimantan Timur . Vol. 4 No.
Ering,  Sherly.  Hakim  Budiman.  Juanda  Bambang.  2016. Analisis  Potensi  Pajak  Daerah  Untuk Peningkatan  Kapasitas  Fiskal  Kabupaten  dan  Kota  di  Sulawesi  Utar a.  Jurnal  Ekonomi  dan Pembangunan Indonesia Vol 17 No.1
Gujarati, Damodar. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika . Jakarta: Erlangga.
Hadi, Sofyan., & Saragih, Tomy M. (2013). Ontologi Desentralisasi Fiskal Dalam Negara Kesatuan. Perspektif, Vol. 18, (No. 3), pp.169- 179
Hasanusi. 2015. Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Lampung Barat. Jurnal Magister Manajemen , Vol 1 No. 1. Hidayati Sania, dkk. 2018 “ Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap  Penerimaan  Pajak  Daerah  Pada  Kabupaten  Dan  Kota di  Provinsi  Jawa  Tengah “, Permana, Vol. 9 No. 2.
Mispiyanti, Ika Neni Kristanti. 2017 “ Analisis Pengaruh PDRB, Inflasi, Nilai Kurs, dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen dan Purworejo ,” Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper Ekonomi dan Bisnis.
Nurcholis, Hanif. 2012. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Saragih, Juli Panglima. (2003). Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Undang-undang  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Daerah.
Undang – Undang Nomor 28. Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
Yunus, Y. (2006). Desentralisasi dalam Kerangka Demokratisasi dan Good Governance. Demokrasi, V (1), 81-93.