Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## Perkawinan anak dan Dinamika Ketahanan Keluarga
(Studi Pada Aktor Pernikahan Usia Anak di Desa Peradong, Bangka Barat)
Michael Jeffri Sinabutar 1* , Rafiqa Sari 2 , Tiara Ramadhani 3 Hidayati 4
1 Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung. Indonesia E-mail: michael-jeffri@ubb.ac.id
2 Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung. Indonesia E-mail: rafiqasari01@gmail.com
3 Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung. Indonesia E-mail: Tiaramadhani30@yahoo.co.id
4 Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bangka Belitung. Indonesia Email: ayahidayati87@gmail.com
Abstract . Everyone  has  their  own  rights  and  obligations  as  citizens,  including  the  right  to  marry.  However, there are provisions that must be complied with in an effort to fulfill just and equal rights. In marriage, family resilience becomes an important element in efforts to fulfill family welfare. Juridically, Law Number 10 of 1992 concerning  Population  Development  and  Prosperous  Family  Development  states  that  family  resilience functions as a tool to measure how far the family has carried out its roles, functions, duties and responsibilities in realizing the welfare of its members. The purpose of this study was to see how far the family resilience of couples who married young in Perading Village, Simpang Teritip District, West Bangka. The method used is a descriptive qualitative approach as an effort to explore the motives of marrying young and strategies to create family  resilience.  The  results  of  the  study  show  that  there  are  various  perceptions  about  the  meaning  of marriage, differences in viewing the problem of stunting, and variations in family survival strategies in meeting economic needs.
Keywords : Child Marriage; Family Resilience; Economic Needs
Abstrak . Setiap  orang  memiliki  hak  dan  kewajiban  tersendiri  sebagai  warga  negara,  termasuk  hak  untuk menikah.  Namun  ada  ketentuan  yang  harus  dipatuhi  dalam  upaya  pemenuhan  hak  yang  berkeadilan  dan setara.  Dalam  perkawinan,  maka  ketahanan  keluarga  menjadi  elemen  penting  dalam  upaya  pemenuhan kesejahteraan  keluarga.  Secara  yuridis,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1992  tentang  Perkembangan Kependudukan  dan  Pembangunan  Keluarga  Sejahtera  menyebutkan  bahwa  Ketahanan  keluarga  berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung  jawabnya  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  anggotanya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk melihat  sejauh  mana  ketahanan  keluarga  pasangan  yang  menikah  muda  di  Desa  Peradong,  Kecamatan Simpang Teritip, Bangka Barat. Adapun metode yang dipakai adalah pendekatan kualitatif deskriptif sebagai upaya untuk mendalami motif menikah muda dan strategi mewujudkan ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  ada  keberagaman  persepsi  mengenai  makna  perkawinan,  dan  keberagaman  strategi bertahan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.
Kata Kunci : Perkawinan Anak; Ketahanan Keluarga; Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi
Prodi Pendidikan Sosiologi

## Sosiologi
http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium
Equilibrium: Jurnal Pendidikan Vol. XI. Issu 3. September-Desember 2023
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index

## PENDAHULUAN
Anak  dihitung  sejak  seseorang  berada  di  kandungan  sampai  dengan  usia  19  tahun.  Dalam perspektif yang relatif sama, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk masih berada di dalam kandungan (WHO; UU No. 23 Tahun 2022).  Anak merupakan aset bangsa yang  akan meneruskan  perjuangan  suatu  bangsa,  sehingga  harus  diperhatikan  pertumbuhan  dan perkembangannya.  Menikah  menjadi  suatu  moment  yang  didambakan  sebahagian  besar  orang, karena merupakan dua moment sakral penyatuan dua insan manusia yang sah berdasarkan hukum agama dan negara.
Di Indonesia pernikahan diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas  minimum  untuk  usia  perempuan  menikah  yaitu  19  tahun  dan  laki-laki  berusia  19  tahun. Definisi anak atas dasar hukum No. 23 tahun 2002 adalah di bawah usia 18 tahun, termasuk anak- anak yang masih dalam kandungan. Pernikahan anak, atau sering disebut sebagai pernikahan dini, didefinisikan  sebagai  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  anak  memasuki  usia  18  tahun,  sebelum anak  dewasa  secara  fisik, fisiologis  dan  psikologis  untuk  bertanggung  jawab  atas  pernikahan  dan anak-anak hasil dari pernikahan (Badan Pusat Statistik, 2020b).
Indonesia merupakan Negara dengan peringkat ke-7 kasus pernikahan anak di Dunia. Salah satu  provinsi  di  Indonesia  dengan  angka  pernikahan  anak  yang  tinggi  adalah  Provinsi  Belitung Kepulauan  Bangka.  Bahkan  pada  tahun  2020,  Bangka  Belitung  memiliki  angka  pernikahan  anak tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 18,76%. Angka ini jauh lebih tinggi dari angka nasional 10,34%. Berdasarkan data konsolidasi yang diterima BKKBN, diperkirakan sepanjang tahun 2021 terjadi 779 kasus perkawinan anak, yang terdiri dari 690 perempuan dan 89 laki-laki (Aisyah, 2022).
Jika  ditelisik  lebih  lanjut,  Kabupaten  Bangka  Barat  menjadi  daerah  dengan  jumlah pernikahan  anak  terbanyak.  Berdasarkan  data  Sistem  Informasi  Biro  Manajemen  Kependudukan (SIAK)  Tahun  2020,  Bangka  Barat  tercatat  sebagai  daerah  dengan  jumlah  pernikahan  anak terparah, yakni 312 kasus. Dengan meningkatnya pernikahan anak, pasangan muda yang menikah harus  mampu  menafkahi,  mengelola  keluarga,  dan  merawat  anak-anak  mereka.  Selain  tingginya angka  pernikahan  anak  di  Kabupaten  Bangka  Barat,  kasus  stunting  pada  anak  juga  sangat  tinggi. Tercatat pada tahun 2022 jumlah kasus stunting di wilayah Kabupaten Bangka Barat mencapai 558 dengan  jumlah  kasus  tertinggi  terdeteksi  di  Kecamatan  Simpang  Teritip,  Desa  Peradong.  Kepala Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Bangka Belitung mengatakan, pernikahan anak berdampak besar karena menjadi penyebab stunting pada anak akibat pola asuh yang buruk.
Penelitian  mengenai  dampak  pernikahan  usia  dini  dilakukan  oleh  Akhiruddin  pada  tahun 2017  dengan  judul  Implikasi  Sosial  Pernikahan  Usia  Muda  di  Kabupaten  Bone.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  beberapa  dampak  negatif  dari  pernikahan  usia  dini  adalah  kehamilan  yang beresiko karena usia yang terlalu muda, munculnya trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak dan sulit untuk disembuhkan, terancamnya harmonisasi keluarga akibat pola pikir pasangan yang  belum  matang,  dan  meningkatnya  kepadatan  penduduk  terhadap  pasangan  usia  subur (Akhiruddin, 2017).
Studi lainnya mengenai dampak perkawinan anak dari Djamilah dan Kartikawati (2014) yang berjudul  Dampak  Perkawinan  Anak  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa  perkawinan  usia  dini memberikan  dampak  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  anak.  Misalnya,  dalam  aspek  ekonomi, perkawinan anak menjadikan anak tersebut  terjebak dalam ‘siklus kemiskinan’ sebagai akibat dari putus  sekolah.  Dalam  aspek  sosial  dan  psikologis,  perkawinan  anak  meningkatkan  potensi terjadinya  perselingkuhan  dan  perceraian  akibat  emosi  yang  belum  stabil,  bahkan  pihak perempuan sangat rentan mengalami perlakuan subordinatif dalam bentuk KDRT. Selanjutnya, dari segi  kesehatan,  perkawinan  anak  berpotensi  membahayakan  keselamatan  nyawa  ibu  dan  bayi, yang  salah  satunya  disebabkan  karena  belum  siapnya  organ  reproduksi  akibat  usia  yang  masih belia  (Kartikawati,  2015).  Hal  ini  senada  dengan  penelitian  di  atas,  kajian  yang  dilakukan  oleh Fadilah  (2021)  mengenai  Tinjauan  Dampak  Pernikahan  Dini  dari  Berbagai  Aspek,  menyebutkan bahwa perempuan yang hamil di usia muda (15-19 tahun) beresiko dua kali lebih besar mengalami keguguran dan kematian saat melahirkan, bahkan, dua kali lebih beresiko melahirkan bayi dengan
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
kondisi  cacat  fisik  (Fadilah,  2021).  Bila  kita  tinjau  dari  berbagai  dampak  yang  telah  dikaji, perkawinan anak merupakan masalah serius di Indonesia. Namun, mirisnya, data dari Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak,  melaporkan  bahwa  terdapat  sekitar  1  dari  4 perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini mempengaruhi hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, penelitian tentang perkawinan anak sangatlah  penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  dan  pemerintah  akan  dampak negatifnya.  Penelitian  juga  dapat membantu  dalam  menemukan  solusi  untuk  mengatasi masalah ini.  Dengan  memahami  faktor-faktor  apa  saja  yang  menyebabkan  perkawinan  anak  terjadi,  kita dapat  merancang  program-program  yang  efektif  untuk  mencegahnya.  Penelitian  dapat memberikan  informasi  yang  akurat  dan  berguna  bagi  para  pembuat  kebijakan,  organisasi- organisasi masyarakat, dan keluarga-keluarga yang ingin mencegah perkawinan anak.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah  studi  kasus.  Metode  ini  dipilih  untuk mampu menjadi pedoman dalam melihat fenomena ( native poin of view) terkait dengan fenomena pernikahan  anak,  stunting  dan  pola  asuh  anak  pada  keluarga.  Langkah  strategis  dalam  penelitian ini dengan menentukan kriteria informan, catatan lapangan, dan membuat analisis data penelitian. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Peradong,  Kec.  Simpang  Teritip,  Bangka  Barat.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan fokus grup diskusi (FGD) dengan subjek penelitian yaitu pasangan yang melakukan perkawinan anak, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat.  Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan para narasumber dan data pendukung yang diperoleh dari beberapa dokumen, artikel ilmiah, dan berita perihal perkawinan anak.
Analisis  pada  penelitian  ini  akan  dilakukan  secara  terus  menerus  pada  saat  penelitian berlangsung  dimulai  pada  saat  pertama  kali  penelitian  hingga  selesai.  Penelitian  berakhir  ketika data sudah diangap jenuh. Data dianggap jenuh ketika informasi yang sama disampaikan berulang- ulang oleh subjek penelitian (informan).
Studi  tentang  pola  asuh  dan  pendidikan  anak  dalam  keluarga  seperti  yang  dilakukan  oleh Adawiah  pada  tahun  2017  dengan  judul  Pola  Asuh  Orang  Tua  dan  Implikasinya  Terhadap Pendidikan Anak (Studi pada Masyarakat Dayak di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan). Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemahaman  orang  tua  suku  dayak  di  Kecamatan  Halong termasuk  kategori  baik.  Secara  umum  masyarakat  memandang  pendidikan  sebagai  suatu  hal penting  bagi  perkembangan  anak.  Pola  pendidikan  yang  diterapkan  oleh  sebagian  besar masyarakat  suku  dayak  adalah  pola  asuh  permisif  dan  pola  demokratis.  Faktor-faktor  yang mempengaruhi  pola  pendidikan  anak  adalah:  (1)  Tingkat  Sosial  Ekonomi  Keluarga,  (2)  tingkat pendidikan  orang  tua,  (3)  Jarak  tempat  tinggal  dengan  sekolah,  (4)  usia,  dan  (5)  jumlah  Anak (Adawiah, 2017).
Kajian  tentang  ketahanan  keluarga  dilakukan  oleh  Tri  Apriliani,  dkk  menegaskan  bahwa perkawinan  usia  muda  berdampak  pada  ketahanan  keluarga  yang  dibangun.  Usia  muda  masih memiliki kerentanan dalam sisi psikologisnya, emosi  yang ketidaksiapan mental yang dimiliki dan tingkat  emosi  yang  masih  tinggi  menyebabkan  ketahanan  keluarga  menjadi  keropos  (Apriliani  & Nurwati,  2020).  Selain  itu,  jika  melihat  fakta  lapangannya  banyak  diantara  pasangan  muda  ini melakukan perkawinan tidak atas dasar prasyarat ketahanan keluarga itu sendiri, melainkan hanya kesiapan  dari  segi  fisiknya  saja.  Padahal  kesiapan  menikah  berarti  merupakan  bagian  persiapan dalam  membangun  keluarga  berbasis  pada  pondasi  kultural,  ekonomi,  psikologis  bagi  setiap pasangan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. HASIL PENELITIAN
Perkawinan  anak  dapat  memberikan  dampak  yang  serius  pada  keluarga.  Menurut  data  dari UNICEF,  negara-negara  dengan  tingkat  perkawinan  anak  tertinggi  juga  memiliki  tingkat  kemiskinan yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perkawinan  anak  dapat  menjadi  salah  satu  faktor
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
penyebab  kemiskinan  di  suatu  negara.  Selain  itu,  perkawinan  anak  juga  dapat  mempengaruhi kesehatan  fisik  dan  mental  anak  yang  masih  dalam  masa  pertumbuhan.  Menurut  World  Health Organization (WHO), anak perempuan yang menikah di usia muda lebih rentan terhadap kekerasan dalam  rumah  tangga  dan  kekerasan  seksual.  Mereka  juga  lebih  mungkin  mengalami  komplikasi selama kehamilan dan melahirkan (UNICEF, 2021).
Pernikahan  usia  anak  merupakan  pernikahan  yang  terjadi  sebelum  anak  berusia  18  tahun dan  belum  memiliki  kematangan  fisik,  fisiologis,  dan  psikologis  untukmempertanggungjawabkan pernikahan  dan  anak  hasil  pernikahan  tersebut,  serta  sah  menurut  agama  dan  Negara  (Erulkar, 2013; Bomantama, 2018; Fadlyana & Larasaty, 2009). UU Nomor 7 Tahun 1974 PS. 1 Perkawinan hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  mencapai  umur  19  (sembilan  belas)  tahun  dan  pihak  wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan pasal  7  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pihak  pria  dan  wanita mencapai  umur  19  (sembilan  belas).  Pernikahan  usia  anak  dapat  dilaksanakan  apabila mendapatkan persetujuan dispensasi dari Pengadilan.
Pernikahan  anak  merupakan  upaya  dalam  mengikat  dua  orang  lawan  jenis  yang  masih remaja pada sebuah hubungan keluarga. Remaja merupakan anak-anak yang berada  dalam masa transisi  antara  masa  kanak-kanak  dan  dewasa  di  mana  anak-anak  mengalami  perubahan  bentuk tubuh,  sikap,  dan  cara  berpikir.  Secara  umum  usia  perkawinan  pada  keluarga  yang  melakukan perkawinan  anak  relatif  sama,  yaitu  kurang  lebih  2  tahun,  dengan  usia  rata-rata  menikah  pada umur  16-17  tahun.  Pendidikan  dari  keluarga  yang  melakukan  perkawinan  anak  ada  pada  jenjang SMP. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, adapun alasan melakukan perkawinan, karena merasa sudah mampu untuk  berkeluarga, berkeinginan untuk menikah, dalam artian atas dasar  kesadaran  diri  dari  masing-masing  pasangan.  Keluarga  yang  melakukan  perkawinan  anak secara umum masih tinggal bersama dengan orang tua salah satu pasangan, secara tidak langsung masih  ada  katup  pemyelamat  dalam  sector  ekonomi  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan keluarga, meskipun masing-masing pasangan berupaya untuk bekerja.
Perkawinan  anak  cukup  tinggi  tidak  selalu  disebabkan  oleh  faktor  tunggal,  bahkan  setiap faktor  bisa  saja  saling  berkelindan.  Ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  perkawinan  anak meliputi :
1.  Keterbatasan  pengetahuan  mengenai  perkawinan,  ini  berkaitan  aspek  kesehatan, ekonomi, pola asuh dalam keluarga
2.  Pergaulan  bebas  dalam  lingkungan  pertemanan,  sehingga  tidak  jarang  dengan  alasan menghindari  perbuatan  zina,  maka  anak  akan  dinikahkan.  Ini  bukan  lah  menjadi  solusi, namun  menyelesaikan  suatu  masalah  dengan  mendatangkan  masalah  baru  yang  lebih besar.
3.  Kematangan  emosional  dalam  membina  keluarga  tidak  cukup  didasarkan  atas  dasar suka sama suka, sayang, atau cinta semata. Karena dalam suatu keluarga akan menghadapi permasalahan  real  yang  tidak  bisa  diselesaikan  dengan  sayang  atau  cinta.  Perlu manajemen  keluarga  dalam  pengelolaan  konflik  rumah  tangga.  Untuk  itu  perlu  kesiapan emosional.
4.  Media  sosial  juga  bisa  menjadi  pemicu,  dimana  ruang  akses  pergaulan  dan  informasi menjadi  lebih  luas,  menciptakan  suatu  sikap  penasaran  dari  para  anak-anak.  Kita  tahu bahwa media menjadi salah satu agen sosialisasi. Sementara di media sosial konten positif dan  negatif  memberikan  stimulus  bagi  setiap  konsumen,  apakah  kemudian  akan  meniru yang  positif  atau  negatif,  tergantung  pada  pengetahuan  masing-masing.  Disini  kemudian menjadi  penting  pola asuh  dalam  keluarga  untuk membentengi  anak-anak dari  pengaruh tidak baik perihal perkawinan anak.
Menurut  undang-undang  no.  35  tahun  2014  menegaskan  bahwa  Orang  Tua  dalam  keluarga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk: (1) memelihara, mengasuh, mendidik dan melindungi anak-anak;  (b)  membesarkan  anak-anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat,  dan  minatnya;  c)
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
mencegah  pernikahan  pada  usia  anak;  (d)  memberikan  pelatihan  karakter  dan  menanamkan  nilai- nilai kepribadian pada anak (Badan Pusat Statistik, 2020a). Keterlibatan orang tua dalam pendidikan kepribadian  anak  bertujuan  untuk  mencegah  perilaku  menyimpang  atau  tidak  pantas  untuk pemenuhan standar dan nilai moral pada anak. Orang tua menekankan interaksi orang tua- dan anak mencakup  beberapa  kegiatan  seperti  pengasuhan,  pendidikan,  pengajaran,  dan  disiplin  untuk mencapai proses pematangan langsung atau tidak langsung tidak langsung pada anak.
Secara umum usia perkawinan pada keluarga yang melakukan perkawinan anak relatif sama, yaitu kurang lebih 2 tahun, dengan usia rata-rata menikah pada umur 16-17 tahun. Pendidikan dari keluarga  yang  melakukan  perkawinan  anak  ada  pada  jenjang  SMP.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan para informan, adapun alasan melakukan perkawinan, karena merasa sudah mampu untuk berkeluarga, berkeinginan untuk menikah, dalam artian atas dasar kesadaran diri dari masing-masing pasangan. Keluarga yang melakukan perkawinan anak secara umum masih tinggal bersama dengan orang  tua  salah  satu  pasangan,  secara  tidak  langsung  masih  ada  katup  pemyelamat  dalam  sector ekonomi  terkait  dengan  pemenuhan  kebutuhan  keluarga,  meskipun  masing-masing  pasangan berupaya untuk bekerja.
Pola asuh dan pendidikan anak saling terintegrasi dalam membentuk karakter anak. Untuk itu pendekatan pembelajaran pada anak  sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Belajar harus menantang pemahaman anak; (2) Memulai proses belajar mengajar dari pengetahuan yang  dimiliki  anak;  (3)  Menggunakan  alam  sebagai  sarana  belajar  mengajar;  (4)  Belajar  dilakukan sambil  bermain;  (5)  Belajar  membekali  keterampilan  hidup;  (6)  Proses  belajar  mengajar  dilakukan melalui pengetahuan sensorik dan indrawi; (7) Belajar sambil memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan (Erzad, 2018).

## 2. PEMBAHASAN
Perkawinan  anak  dapat  mempengaruhi  kesehatan  fisik  dan  mental  anak  yang  masih  dalam masa pertumbuhan. Anak yang menikah pada usia dini cenderung memiliki risiko  kematian ibu dan bayi yang lebih tinggi, serta risiko kekerasan dalam rumah tangga yang lebih besar. Selain itu, mereka juga  berisiko  mengalami  kekerasan  seksual  dan  infeksi  menular  seksual.  Dalam  hal  kesehatan mental, anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami depresi, kecemasan, dan stres yang lebih  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  tanggung  jawab  yang  terlalu  besar  untuk  diemban  oleh  anak- anak yang belum siap secara emosional dan psikologis (Oktarianita et al., 2022). Mereka juga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.
Para  keluarga  yang  melakukan  perkawinan  anak  pada  usia  relatif  muda  yaitu  16-18  tahun, dengan  beberapa  alasan  menikah  diantaranya  putus  sekolah,  keinginan  senidir,  tidak  lagi  mau bersekolah, merasa sudah siap berumahtangga, bahkan ada karena dipaksa oleh orang tua (Hikmah, 2019). Usia perkawinan relatif muda ini, kemudian berdampak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga,  sebahagian  besar  hanya  suami  saja  yang  bekerja  dalam  upaya  pemenuhan  kebutuhan keluarga. Adapun kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, dengan cara berlindung pada orang  tua  dalam  bentuk  tinggal  bersama  orang  tua.  Pilihan  ini  dapat  dimaknai  sebagai  katup penyelamat ekonomi para keluarga yang melakukan perkawinan anak.
Secara  umum  para  keluarga  muda  ini  belum  memiliki  pengetahuan  mumpuni  mengenai parenting. Ada beberapa implikasi dari hal tersebut yaitu pertama , para keluarga muda yang sudah memiliki anak bahkan menitipkan anaknya untuk di asuh oleh orang tua mereka, kedua berdampak pada  upaya  pemenuhan  gizi  anak,  dan ketiga berdampak  pada  pola  asuh  anak.  Keluarga  muda  ini secara umum mendapatkan dukungan dari para orang tua untuk melakukan perkawinan anak, tentu dengan pertimbangan dan kesiapan dari para orang tua.
Pernikahan Anak di Desa Peradong memberikan dampak dalam beberapa aspek, di antaranya yaitu :
1. Peningkatan Kasus Stunting
Secara umum stunting merupakan masalah gizi yang terjadi pada anak. Angka stunting yang terdapat di Desa peradong terbilang cukup tinggi, berdasarkan data tahun 2019-2020 angka stunting mencapai jumlah 74 kasus, meskipun pada saat ini angka stunting sedikit mengalami
Equilibrium: Jurnal Pendidikan
https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
penurunan  menjadi  54  kasus.  Stunting  terjadi  karena  pasangan  muda  belum  memiliki pengetahuan memadahi terkait pemenuhan kebutuhan gizi anak.
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
Perkawinan  Anak  di  Desa  Peradong  berdampak  pada  rendahnya  kualitas  sumber  daya manusia.  Anak-anak  yang putus  sekolah  dan  lebih  memilih  untuk  menikah  rata-rata  belum memiliki skill atau keahlian yang mumpuni untuk bekerja. Usia anak-anak/remaja seharusnya mereka masih dalam tahap proses belajar dan mengembangkan skill . Oleh karena itu, ketika mereka  ingin  bekerja,  pekerjaan  yang  mampu  mereka  lakukan  adalah  menjadi  buruh serabutan atau sekedar ikut membantu orang tua untuk bekerja di kebun atau laut. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kesejahteraan masyarakat akan mengalami stagnansi.
3. Pendataan Administrasi
Dalam  hal  ini,  bagi  mereka  melakukan  perkawinan  anak  tentu  mengalami  kesulitan administrasi.  Perkawinan  anak  merupakan  perkawinan  yang  tidak  tercatat  secara  hukum karena  dilakukan oleh  anak  dibawah  umur   tidak  sesuai  dengan  peraturan  batas  minimum usia  pernikahan  di  Indonesia.  Jadi,  kelaurga  tersebut  tidak  bisa  mendapatkan  buku  nikah sebagai  tanda  pasangan  suami  istri  yang  sudah  sah  secara  agama  maupun  hukum  Negara. Selain itu, pasangan yang melakukan perkawinan anak tidak boleh membuat Kartu Keluarga (KK),  karena  mereka  tidak  memiliki  buku  nikah  yang  membuktikan  bahwa  mereka  adalah keluarga (pasangan suami-istri). Bahkan ketika mereka sudah memiliki anak, dan usia mereka masih  juga  belum  mencukupi  persyaratan  perkawinan,  maka  pasangan  tersebut  tidak  bisa mengakses akta kelahiran anak.
Perkawinan anak dapat berdampak besar terhadap pendidikan anak yang masih dalam masa pertumbuhan.  Anak  yang  menikah  pada  usia  dini  cenderung  putus  sekolah  atau  tidak  mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki anak untuk belajar, serta tanggung jawab baru yang harus dipikul. Sebagai contoh,  seorang  gadis  yang  menikah  pada  usia  15  tahun  kemungkinan  besar  akan  mengalami kesulitan untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang SMA atau kuliah. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak.  Pemerintah  juga  perlu  memberikan  akses  pendidikan  yang  lebih  mudah  dan  terjangkau  bagi anak-anak  yang  berasal  dari  keluarga  kurang  mampu.  Selain  itu,  perlu  adanya  kampanye  untuk mendorong orang tua dan masyarakat agar tidak menikahkan anak pada usia yang terlalu dini.
Dari fenomena perkawinan anak yang terjadi di Desa Peradong, maka ada beberapa alternatif upaya preventif dan kuratif yang bisa dilakukan, yaitu :
1. Penyamaan  persepsi  mengenai  makna  perkawinan  anak  dan  dampak  dari  perkawinan anak bagi keluarga
2. Sosialisasi  dan  pelatihan  bagi  kader  yang  terlibat  aktif  dalam  upaya  pencegahan perkawianan anak
3. Edukasi mengenai makna pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Peradong
4. Pemetaan  potensi,  tantangan,  hambatan  pada  masyarakat  desa  dalam  menciptakan keluarga sejahtera bebas dari perkawinan anak
5. Koordinasi dan sinergisitasn antar lintas sektor dan aktor pembangunan desa
Solusi  untuk  mengatasi  masalah  ini  adalah  dengan  meningkatkan  kesadaran  masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan anak. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif  seperti  memberikan  pendidikan  seksual  yang  tepat  pada  anak-anak,  meningkatkan  akses pada  layanan  kesehatan  reproduksi,  dan  memberikan  bantuan  finansial  kepada  keluarga  yang membutuhkan.
Praktik  perkawinan  anak  dapat  memperpetuasi  ketimpangan  sosial  dan  ekonomi  dalam masyarakat.  Anak-anak  yang  menikah  pada  usia  dini  cenderung  tidak  memiliki  kesempatan  untuk mengejar  pendidikan  atau  mencari  pekerjaan  yang  layak.  Hal  ini  dapat  memperburuk  kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Praktik perkawinan anak juga dapat memperpetuasi
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
diskriminasi  gender  dalam  masyarakat.  Anak  perempuan  cenderung  menjadi  korban  utama  dari praktik ini, karena seringkali dipaksa untuk menikah pada usia yang sangat muda dan tidak memiliki kendali  atas  kehidupan  mereka  sendiri  (Amini  et  al.,  2023).  Hal  ini  dapat  menghambat  kemajuan perempuan dalam masyarakat dan memperburuk ketimpangan gender.
Menurut  perspektif  fungsionalisme,  perkawinan  anak  dapat  berfungsi  sebagai  alat  untuk mempertahankan  struktur  sosial  dan  nilai-nilai  tradisional.  Namun,  praktik  ini  juga  dapat menyebabkan  ketidakseimbangan  dalam  hubungan  sosial  dan  ekonomi,  serta  menghambat kemajuan  sosial.  Menurut  perspektif  konflik,  praktik  perkawinan  anak  dapat  digunakan  oleh kelompok-kelompok  tertentu  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan  status  sosial  mereka.  Praktik ini  juga  dapat  menghasilkan  ketidakadilan  gender  dan  menghambat  kemajuan  sosial  (Damayanti, 2021). Menurut perspektif simbolik interaksionisme, praktik perkawinan anak dapat mempengaruhi konstruksi  sosial  dari  identitas  individu  dan  kelompok.  Praktik  ini  juga  dapat  mempengaruhi pembentukan hubungan sosial dan interaksi antarindividu.

## KESIMPULAN
Perkawinan  anak  menjadi  permasalahan  serius  dalam  konteks  pembangunan  sumber  daya manusia, kondisi ini berdampak  pada beberpa aspek seperti kesehatan, ekonomi, dan relasi social. Sosialisasi  mengenai  perkawinan  anak,  dampak  bagi  keluarga  menjadi  penting  untuk  disampaikan kepada para generasi muda. Berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari perkawinan anak, yaitu stunting,  perceraian,  kekerasan,  dan  akses  layanan  administrasi.  Keluarga  merupakan  unit  terkecil dan tempat utama dalam kehidupan seorang anak. Peran orang tua untuk mengasuh, merawat dan mendukung pendidikan anaknya menjadi sangat penting. Pengasuhan adalah proses yang bertujuan untuk  meningkatkan  dan  mendukung  perkembangan  fisik,  emosional,  sosial,  finansial,  dan intelektual  anak  sejak  bayi  hingga  dewasa.  Untuk  itu  perlu  upaya  perlindungan  terhadap  anak dengan  memberikan  pemahaman  kepada  anak  bahwa  mereka  dapat  menjadi  pelindung  bagi  diri sendiri dan sekitar mereka utamanya dari pelanggaran hak anak termasuk perkawinan anak. Adapun untuk  hambatan  bagi  keluarga  muda  yaitu  pada  sisi  administratif,  karena  belum  memenuhi persyaratan formal untuk membuat buku nikah dan kartu keluarga.
Peran  keluarga  sangat  penting  dalam  mencegah  perkawinan  anak.  Keluarga  dapat memberikan  pemahaman pada  anak  mengenai  pentingnya  pendidikan  dan  masa  depan  yang  lebih baik. Selain itu, keluarga juga dapat  memberikan contoh positif dengan menunjukkan keberhasilan mereka  tanpa  harus  menikah  pada  usia  dini.  Selain  memberikan  pemahaman  dan  contoh  positif, keluarga  juga  dapat  melakukan  tindakan  nyata  untuk  mencegah  perkawinan  anak.  Misalnya, keluarga  dapat  memperkuat  komunikasi  dengan  anak  dan  menjalin  hubungan  yang  harmonis sehingga  anak  merasa  nyaman  membicarakan  masalah  yang  dihadapinya.  Selain  itu,  keluarga  juga dapat  mengajarkan  anak  tentang  kesehatan  reproduksi  dan  cara  mencegah  kehamilan  yang  tidak diinginkan.
Terima  kasih  kepada  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas bantuan dana dalam penelitian ini melalui DIPA Universitas Bangka Belitung  Tahun  2022.  Penulisan  artikel  penelitian  ini  sebagai  upaya  dalam  memenuhi  luaran  wajib penelitian  pada  skema  Hibah  Penguatan  Pusat  Studi.  Penulis  juga  menyampaikan  terima  kasih kepada  seluruh  narasumber/informan  atas  bantuan  dalam  pemenuhan  data  selama  penelitian berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA
Adawiah,  R.  (2017).  Dominasi  keluarga  dalam  meningkatkan  prestasi  belajar  pada  ranah  kognitif afektif dan psikomotor. Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan , 7 (1), 33 – 48.
Aisyah, N. (2022). Indonesia Posisi Ke-7 Kasus Pernikahan Anak di Dunia, Pendidikan Masih Ngaruh? Detik.Com. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5979138/indonesia-posisi-ke-7-kasus- pernikahan-anak-di-dunia-pendidikan-masih-ngaruh
Equilibrium: Jurnal Pendidikan https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/index
Akhiruddin.  (2017).  Implikasi  Sosial  Pernikahan  Usia  Muda  di  Kabupaten  Bone. Journal  Equiblirium Pendidikan  Sosiologi , V (1),  5 – 9.  https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID- fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf
Amini, S., Dyah, M., Ramadhani, A., & Arifin, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah
Usia Dini. Jurnal Agama Sosisal Dan Budaya , 6 (2), 2599 – 473.
https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3133
Apriliani,  F.  T.,  &  Nurwati,  N.  (2020).  Pengaruh  Perkawinan  Muda  terhadap  Ketahanan  Keluarga.
Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 7 (1), 90.
https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141
Badan Pusat Statistik. (2020a). Pencegahan Perkawinan Anak. Badan Pusat Statistik , 6 – 10.
Badan  Pusat  Statistik.  (2020b).  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  yang  Tidak  Bisa  Ditunda. Badan Pusat Statistik , 6 – 10.
Damayanti,  K.  (2021).  Determinan  perempuan  bekerja  di  Jawa  Barat. Jurnal  Kependudukan Indonesia , 16 (1), 55. https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428
Erzad,  A.  M.  (2018).  Peran  Orang  Tua  Dalam  Mendidik  Anak  Sejak  Dini  Di  Lingkungan  Keluarga. ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal , 5 (2), 414. https://doi.org/10.21043/thufula.v5i2.3483
Fadilah,  D.  (2021).  Tinjauan  Dampak  Pernikahan  Dini  dari  Berbagai  Aspek. Pamator  Journal , 14 (2), 88 – 94. https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590
Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. EJournal Sosiatri-Sosiologi , 7 (1), 261 – 272. https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-
content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil (03-30-19-01-11-
43).pdf
Kartikawati, R. (2015). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda , 3 (1), 1 – 16.
Oktarianita,  O.,  Pratiwi,  B.  A.,  Febriawati,  H.,  Padila,  P.,  &  Sartika,  A.  (2022).  Tingkat  Pengetahuan dengan Sikap Remaja terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan. Jurnal Kesmas Asclepius , 4 (1), 19 – 25. https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV.
UNICEF. (2021). Towards Ending Child Marriage - UNICEF DATA. Unicef .