Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 12 No. 2 Juni 2023 P - ISSN : 2503-4413 E - ISSN : 2654-5837, Hal    194 - 205

## Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Hendry Andry
Program Studi Ilmu Administrasi Publik/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia
Zulkifli
Program Studi Ilmu Administrasi Publik/ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Indonesia
Penulis Korespondensi Hendry Andry hendryandry@soc.uir.ac.id Article Info Abstract Article History : Received 27 Jan  - 2023 Accepted 23 Feb - 2023 Available Online 15 Juni  – 2023 The purpose of this study was to determine the evaluation of parking management  by  the  Pekanbaru  City  Transportation  Agency  using  a qualitative  descriptive  approach  with  interactive  model  analysis techniques. The results of this study indicate that if the evaluation of parking  management  by  the  Department  of  Transportation  in Pekanbaru  City  is  analyzed  based  on  5  evaluation  indicators (effectiveness,  efficiency,  adequacy,  responsiveness,  and  accuracy), then  parking  management  hasn’t  been  implemented  properly.  This happened  due  to  the  lack  of  attention  from  the  Pekanbaru  City Transportation  Service  to  two  important  factors  there  are  the communication factor and the monitoring factor. There for, there are differences  in  perceptions  between  the  public  and  the  government about the socialization of the latest policies (especially regarding the increase in parking rates). So according to the author, the Pekanbaru City Government (in this case the Department of Transportation) must be able to measure the performance of Pekanbaru City Transportation Service  employees  in  terms  of  timeliness,  qualified  science  and technology knowledge, be more active to inform all of the new policies to  the  wider  community  (especially  related  to  parking)  and  the Pekanbaru  City  Transportation  Service  must  closely  monitor  the implementation of this latest policy (especially related to parking) so as to create safe, comfortable and healthy parking conditions in the Pekanbaru City Traffic environment.
Keyword : Management, evaluation, policy, parking

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu tujuan negara Indonesia yang temaktub  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Dalam ilmu administrasi publik untuk dapat  mewujudkan  tujuan  Negara  Indonesia tersebut  diperlukan  sebuah  kebijakan  oleh pemerintah  tertentu  dari  seluruh  aspek kehidupan bernegara.
Administrasi  ialah  keseluruhan  proses kerjasama beberapa orang yang tergabung dan terkumpul  dalam  sebuah  organisasi  untuk
mencapai  seluruh  atau  sebagian  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Administrasi  memiliki beberapa  unsur  yang  harus  ada.  Dengan  kata lain  apabila  unsur-unsur  tersebut  tidak terpenuhi  maka  proses  kerjasama  beberapa pihak  tersebut  tidak  dapat  disebut  sebagai sebuah  administrasi.  Adapun  unsur-unsur tersebut yaitu unsur dua orang atau lebih, unsur tujuan, unsur tugas yang hendak dilaksanakan dan unsur peralatan dan perlengkapan. (Andry, 2020)   Kemudian, secara singkat Administrasi Negara  merupakan  seluruh  kegiatan  yang
dilakukan  oleh  Pemerintah  untuk  mencapai suatu tujuan tertentu.(Zulkifli & Yogia, 2014).
Kebijakan  itu  sendiri  merupakan  suatu sistem  yang  akan  bergerak  melalui  sebuah program,  rencana,  maupun  keputusan  (untuk bertindak  maupun  tidak).  Dan  sistem  tersebut dijalankan oleh para stakeholders (dalam hal ini pemerintah  tertentu)  sebagai  tahapan  untuk dapat  menyelesaikan  suatu  masalah  yang dihadapi.  Proses  untuk  menetapkan  dan membentuk  suatu  kebijakan  merupakan  satu faktor  yang  krusial  bagi  sebuah  organisasi untuk  dapat  mencapai  tujuannya.(Iskandar, 2012).
Proses untuk menetapkan dan membentuk  kebijakan  tersebut  dapat  dilihat dari  tiga  aspek  yaitu  aspek  input,  proses  dan output.  Aspek  input  dari  sebuah  kebijakan dapat  dilihat  dari  isu-isu  ataupun  agenda pemerintah.  Sedangkan  aspek  proses  sebuah kebijakan dapat berbentuk perumusan formulasi kebijakan tersebut dan pengimplementasian  kebijakan  terkait.  Kedua aspek  itu  akan  terealisasikan  setelah  adanya proses  politik  para  elit  politik  dan/atau kelompok-kelompok penekan. Kemudian aspek  output  sebuah  kebijakan  dapat  dilihat dari  kinerja  aparatur  pemerintah  dalam menjalankan kebijakan.(Wahyudi, 2016).
Adapun yang dimaksud dengan Kebijakan  Publik  adalah  serumpun  aktifitas yang  dilakukan  secara  sadar,  terarah  dan terukur  oleh  pemerintah  dengan  melibatkan pihak-pihak  yang  berkepentingan  dalam bidang-bidang tertentu guna mencapai tujuan- tujuan  tertentu  pula.  Lebih  lanjut,  kebijakan publik  juga  memiliki  sifat  mengikat  dan memaksa sehingga harus dipatuhi oleh segenap anggota  masyarakat  tanpa  terkecuali.  Dan sebelum kebijakan publik tersebut diberlakukan  dan  diimplementasikan  maka kebijakan terkait wajib ditetapkan dan disahkan oleh  lembaga  yang  berwenang.  Dengan  kata lain,  salah  stau  wujud  dari  kebijakan  publik adalah  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku sebagai konsekuensi politik yang kerap bersinggungan  dan  berhubungan  dengan kepentingan  publik.(Ramdhani  &  Ramdhani, 2017).
Salah  satu  contoh  kebijakan  publik pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk  dan  memberlakukan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah.  Hal penting yang perlu dipahami  seiring  dengan  diberlakukannya
Undang-Undang  tersebut  adalah  terbentuknya prinsip  otonomi  daerah  diseluruh  Indonesia. Dengan  munculnya  prinsip  tersebut  maka pemerintah pusat akan menyerahkan kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengatur  rumah  tangganya  sendiri  termasuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan maupun pendapatan daerah yang sah lainnya.
Kota  Pekanbaru  merupakan  salah  satu daerah  yang  berada  di  Provinsi  Riau.  Kota Pekanbaru  berperan  penting  dalam  kegiatan perekonomian  serta  pengadministrasian  dari berbagai  sektor  untuk  wilayah  Provinsi  Riau.
Hal ini disebabkan Kota Pekanbaru merupakan Ibukota  Provinsi  Riau.  Apabila  dilihat  tugas dan  kewenangan  dari  Pemerintah  Kota Pekanbaru berdasarkan prinsip otonomi daerah, maka  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  harus  siap untuk menangani semua masalah kependudukan  dari  segala  sektor,  baik  dari sektor pendapatan warga, penataan lingkungan maupun  tempat  tinggal  yang  nyaman  dan tentram  bagi  warga,  serta  penyediaan  sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ibadah, pariwisata dan fasilitas umum lainnya, mengingat  Kota  Pekanbaru  juga  merupakan salah  satu  kota  tujuan  bagi  warga-warga pendatang yang memutuskan menetap di Kota Pekanbaru dengan berbagai latar belakang dan kepentingan.
Dalam  menjalankan  peran  sebagai Ibukota  Provinsi  Riau,  Kota  Pekanbaru mengalami perkembangan yang cukup signifikan,  sejalan  dengan  usaha  Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pembangunan yang berkelanjutan  dalam  rangka  menjalankan prinsip  otonomi  daerah  berdasarkan  Undnag- Undang  Pemerintahan  Daerah.  Lebih  lanjut, terjadinya  perkembangan  serta  pertumbuhan penduduk  di  Kota  Pekanbaru  tersebut  maka secara  tidak  langsung  akan  berdampak  pada meningkatnya kebutuhan masyarakat di sektor transportasi.
Apabila dilihat dari sektor perekonomian maka  hubungan  transportasi  dengan  kegiatan ekonomi  mempunyai  ikatan  yang  erat  dan hubungan keduanya bersifat saling mempengaruhi. (Kurniasih et al., 2022) Dengan kata lain, transportasi memiliki peranan penting dalam  pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  lalu lintas dan angkutan jalan umum sebagai anasir dari  terwujudnya  keamanan,  kenyamanan, keselamatan,  kelancaran  serta  ketertiban
penggunaan transportasi pada sebuah wilayah, harus  diberi  perhatian  khusus,  sehingga  dapat terwujudnya  pembangunan  ekonomi  dan penataan  wilayah  yang  strategis  bagi  sebuah daerah  (dalam  hal  ini  Kota  Pekanbaru). Kegiatan  parkir  yang  merupakan  elemen penting dari terwujudnya kelancaran, keselamatan  dan  ketertiban  juga  harus diperhatikan  secara  menyeluruh.  Karena apabila  kegiatan  parkir  tidak  mendapat perhatian  khusus  akan  berdampak  pada tingginya  tingkat  kecelakaan,  kemacetan  serta kesemerawutan tata letak dan lingkungan kota.
Berdasarkan  Pasal  1  Perda  Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru mengatur bahwa yang dimaksud dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
Kemudian,  oleh  karena  lalu  lintas  dan angkutan  jalan  umum  merupakan  hal  yang urgent  bagi  pembangunan  ekonomi  maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan dan memberlakukan  beberapa  peraturan  yang mengatur  persoalan  yang  timbul  saat menyelenggarakan dan mengelola lahan parkir dan  kegiatan  parkir.  Beberapa  Peraturan tersebut diantaranya adalah pertama, Peraturan Walikota  Pekanbaru  (Perwako)  Nomor  41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota  Pekanbaru  No.  148  Tahun  2020 tentang  Tarif  Pelayanan  Parkir,  Kedua,  Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di  Tepi  Jalan  Umum,  Ketiga,  Perda  Nomor  2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.
Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru merupakan
institusi daerah yang bertanggungjawab  untuk  mengelola  dan menyelenggarakan  fasilitas  parkir  di  Kota Pekanbaru. Sehingga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru-lah  yang  bertugas  dan  diharapkan mampu untuk menyediakan lahan parkir umum yang  dalam  pelaksanaannya  dapat  ditugaskan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang terlebih  dahulu  telah  melakukan  kerjasama. Dan  pihak  yang  ditugaskan  ini  dapat  berupa orang  perorangan  maupun  berbentuk  badan. Kemudian  pihak-pihak  tersebutlah  yang  akan memilih juru parkir.
Dalam menyelenggarakan dan mengelola  parkir,  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru  masih  kurang  optimal  dalam melaksanakan  tugasnya.  Hal  ini  dibuktikan dengan  adanya  keluhan  dari  masyarakat  Kota
Pekanbaru  terkait  layanan  parkir  yang disediakan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru.  Setelah  melakukan  survei  ke lapangan  Penulis  dapat  mengidentifikasi beberapa  keluhan  masyarakat  terpopuler, diantaranya yaitu, pertama, lokasi parkir yang tidak  mumpuni  (terlalu  banyak  menggunakan badan jalan umum) sehingga mengganggu arus lalu  lintas  transportasi  lain  yang  tidak menggunakan  parkir.  Kedua,  sebagian  besar juru  parkir  yang  bertugas  di  lahan  parkir tertentu  tidak  memberikan  kartu  atau  karcis parkir,  namun  mereka  tetap  mengharuskan masyarakat  untuk  membayar  tarif  parkir. Ketiga,  di  sebagian  besar  juru  parkir  yang berada dan bertugas pada wilayah parkir yang tersedia  di  Kota  Pekanbaru,  memungut  tarif parkir dari masyarakat yang besarnya dua kali lipat dari yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota  Pekanbaru  (dalam  hal  ini  Dinas Perhubungan  Kota  Pekanbaru).  Keempat, sebagian  besar  masyarakat  Kota  Pekanbaru masih  belum  mengetahui  secara  pasti  terkait besaran  tarif  parkir  terbaru  yang  telah ditetapkan  oleh  Pemerintah  Kota  Pekanbaru. Kelima,  juru  parkir  yang  bertugas  tidak  dapat menjamin  keselamatan  transportasi  yang diparkir.  .
Tidak optimalnya pengelolaan parkir ini seharusnya  menjadi  evaluasi  yang  serius  bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan mengingat  banyaknya  masyarakat  merasa dirugikan  atas  pelayanan  parkir  yang  tidak mumpuni.  Berdasarkan  fenomena  tersebut maka dalam tulisan ini Penulis ingin mengkaji terkait Evaluasi Pengelolaan Parkir oleh Dinas Perhubungan  Kota  Pekanbaru,  khususnya pasca  ditetapkannya  Peraturan  Walikota tentang Tarif Parkir yang baru.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

## 2.1. Parkir
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi  parkir  adalah  menghentikan  atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. (Susanto, 2008)  Secara  umum  definisi,  perparkiran merupakan suatu usaha untuk melancarkan lalu lintas,  untuk  meningkatkan  produktifitas sumber  daya  alam  dan  untuk  produktifitas meningkatkan  sumber  daya  manusia  yang dimiliki Negara. (Sugianto, 2008) Lebih lanjut,
yang  dimaksud  dengan  fasilitas  parkir  adalah lokasi  yang  ditentukan  sebagai  tempat pemberhentian  kendaraan  yang  tidak  bersifat sementara  untuk  melakukan  kegiatan  pada suatu kurun waktu.
Kemudian,  fasilitas  parkir  dibedakan menjadi dua macam yaitu fasilitas parkir pada badan  jalan  ( on  street  parking )  dan  fasilitas parkir  diluar  badan  jalan  ( off  street  parking ). Adapun  yang  dimaksud  dengan On  Street Parking adalah  fasilitas  parkir  kendaraan dengan  menggunakan  sebagian  badan  jalan. Sedangkan Off  Street  Parking adalah  fasilitas untuk  parkir  kendaraan  yang  dibuat  khusus (seperti taman parkir atau gedung parkir).
Berdasarkan
pedoman
teknis penyelenggaraan  fasilitas  parkir  berdasarkan status  parkir  dapat  dikelompokkan  menjadi lima yaitu a) Parkir Umum b) Parkir Khusus c) Parkir  Darurat  d)  Taman  Parkir  e)  Gedung Parkir. (MZ, 2017)

## 2.2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
Kantor  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru  berdiri  pada  tanggal  28  Oktober 1988  dengan  Surat  Keputusan  Menteri Perhubungan  sebagai  instansi  yang  diberi wewenang  untuk  melaksanakan  tugas  dan fungsi  guna  memajukan  perekonomian nasional  sejalan  dengan  tujuan  pembangunan nasional (khususnya masyarakat Kota Pekanbaru)  baik  di  sektor  perhubungan  darat, laut maupun udara.
Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru awalnya  bernama  Dinas  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (Dinas  LLAJ),  namun  diubah menjadi  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru saat diberlakukannya Perda No. 7 Tahun 2001 yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur  prinsip  otonomi  daerah.  Kemudian setelah  diberlakukannya  Peraturan  Walikota (Perwako) Pekanbaru No. 8 Tahun 2009 Kantor Dinas ini mengalami perubahan nama menjadi Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru. Kemudian  untuk  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  sebagai  lembaga  yang berwenang  mengatur  dan  mengelola  sektor pehubungan darat, laut, maupun udara di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan
Kota Peknabaru memiliki visi dan misi. Adapun visi Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  adalah “terwujudnya  tingkat  Kualitas  Pelayanan  dan
Penyediaan  Jasa  Transportasi,  Pos  dan Telekomunikasi  yang  lengkap,  menyeluruh handal dan terjangkau”. Sedangkan misi   Dinas Perhubungan  Kota  Pekanbaru  adalah  :  (1) meningkatkan  dan  memberdayakan  SDM perhubungan yang berkualitas dan professional; (2) memperbaiki,
mempertahankan,  meningkatkan  aksesibilitas dan  tingkat  kualitas  pelayanan  perhubungan; (3) mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan  prasarana,  sarana,  sistem  jaringan transportasi;  (4)  Meningkatkan  koordinasi pelayanan  dan  pengawasan  operasional perhubungan.
Lebih  lanjut,  berdasarkan  Peraturan Walikota  Pekanbaru  Nomor  106  Tahun  2016 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  serta  Tata  Kerja  Dinas Perhubungan  Kota  Pekanbaru,  maka  terlihat bahwa  dalam  susunan  organisasi,  Dinas Perhubungan  memiliki  seorang  Kepala  Dinas, seorang  Sekretaris,  Kepala  UPTD  Perpakiran serta  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  UPTD Parkir.
Kepala  Dinas  Pehubungan  memiliki tugas membantu Walikota dalam menjalankan urusan  pemerintahan  di  sektor  perhubungan. Lebih  lanjut,  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  Kepala  Dinas  struktur  organisasi yang  dipimpinnya  menjadi  beberapa  bidang, yaitu  Bidang  Angkutan  (terdiri  dari  Seksi Angkutan  Orang,  Seksi  Angkutan  Barang, Terminal  dan  Perairan  serta  Seksi  Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan), Bidang Manajemen (terdiri dari Seksi Manajemen dan Kebutuhan  Lalu  Lintas  Jalan  dan  Perairan, Seksi Rekayasa dan Fasilitasi Lalu Lintas Jalan dan  Perairan,  serta  Seksi  Pengawasan  Lalu Lintas Jalan) dan Bidang Keselamatan (terdiri dari  Seksi  Tenik  Sarana  dan  Prasarana  Jalan, Seksi  Penerangan  Jalan  serta  Seksi  Teknis Keselamatan Jalan dan Perairan)
Sedangkan Sekretaris memiliki wewenang  untuk  membuat  perencanaan, penyusunan,  perumusan  dan  pelaksanaan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan  peraturan  perundang-undangan. Selain  itu,  dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  Sekretaris  dibantu  oleh  sub  bagian umum  dan  sub  bagian  keuangan  di  Dinas Perhubungan.
Selain itu, pada susunan organisasi pada Dinas  Pehubungan  Kota  Pekanbaru  juga terdapat  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Kemudian  dalam  Standar  Operasional Prosedur  saat  mengelola  retribusi  parkir  oleh Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru,  terdapat beberapa pihak yang bertugas yaitu Koordinator  Parkir,  Juru  Parkir  dan  Juru Pungut. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan  dan  memberlakukan  beberapa peraturan yang mengatur persoalan yang timbul saat  menyelenggarakan  dan  mengelola  lahan parkir dan kegiatan parkir. Beberapa Peraturan tersebut diantaranya adalah pertama, Peraturan Walikota  Pekanbaru  (Perwako)  Nomor  41 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota  Pekanbaru  No.  148  Tahun  2020 tentang  Tarif  Pelayanan  Parkir,  Kedua,  Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Retribusi Parkir di  Tepi  Jalan  Umum,  Ketiga,  Perda  Nomor  2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum.

## 2.3. Kebijakan
Kebijakan  merupakan  rencana  suatu organisasi  dengan  mengarahkan  pikiran  dan pemahaman  dalam  membuat  suatu  keputusan dengan  harapan  dapat  memajukan  organisasi yang dijalankan. Kebijakan tidak selalu berupa sebuah  pernyataan  saja  namun  juga  dapat berupa sebuah tindakan (baik untuk melakukan sesuatu  maupun  tidak  melakukan  sesuatu). (Priatna, 2008).
Dye  (Maulana  &  Nugroho,  2019) menginterpretasikan  dua  hal  penting  terkait kebijakan,  hal-hal  tersebut  adalah  :  pertama, yang berwenang menetapkan dan memberlakukan  sebuah  kebijakan  hanyalah badan pemerintah (tergantung dengan tugas dan fungsinya masing-masing). Kedua, pemerintah sebagai  lembaga  yang  berwenang,  dapat memilih  untuk  melakukan  kebijakan  terkait maupun  untuk  tidak  melakukan  kebijakan terkait.  Dengan  kata  lain,  apabila  pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu maka pilihan tersebut itu juga termasuk menjalankan sebuah kebijakan.

## 2.4. Kebijakan Publik
Pada hakikatnya kebijakan publik terdari dua  frase  yaitu  “kebijakan”  dan  “publik”. Dalam  KBBI  asal  frasa  kebijakan  adalah “bijak” yang memiliki makna kumpulan konsep serta dasar rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak”.
Sedangkan  frasa  “publik”  memiliki  makna orang banyak. (Puspita et al., 2023)
Menurut A. Hugerbert, Kebijakan Publik merupakan  unsur  terpenting  dari  politik  yang berguna  untuk  mencapai  suatu  tujuan  dan dalam  waktu  tertentu.  Lebih  lanjut  kebijakan publik juga merupakan hubungan antar organ- organ  pemerintah  dengan  lingkungannya. (Mutawalli et al., 2022)
Suatu  kebijakan  publik  memiliki hubungan  yang  erat  dengan  pihak  pemerintah (sebagai  pembuat  kebijakan)  dan  pihak masyarakat  (pihak  yang  berkepentingan terhadap kebijakan tersebut). (Mustari, 2015) Islamy  berpendapat  bahwa  (Herdiana, 2018) kebijakan memiliki beberapa komponen penting,  komponen-komponen  tersebut  ialah  :
(1) bentuk awal dari kebijakan publik itu berupa penetapan  seluruh  aksi  pemerintah  (2) kebijakan publik bukan hanya dinyatakan saja melainkan  juga  wajib  diimplementasikan dalam bentuk nyata (3) Seluruh tindakan yang akan dilakukan maupun tidak dilakukan dalam memvisualisasikan  kebijakan  publik,  harus dilandasi  dengan  maksud  dan  tujuan  tertentu (4)  pada  dasarnya  kebijakan  publik  muncul dengan tujuan memenuhi berbagai kepentingan masyarakat, tanpa terkecuali.
Berdasarkan  Teori  George  Edward  III, (Nur  &  Guntur,  2019)  untuk  mengetahui  dan mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pemerintah
dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik, terdapat  beberapa  faktor  penting  yang  harus diperhatikan,  faktor-faktor  tersebut  ialah komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

## 2.5. Manajemen Publik
Manajemen  Publik  ialah  pengelolaan berbagai  sektor  publik  yang  dilakukan  oleh institusi  publik.  Pengelolaan  tersebut  dapat berupa  seluruh  hal  yang  berkaitan  dengan perencanaan,  pengorganisasian,  pengendalian, strategi hingga evaluasi penggunaan anggaran, penyediaan  sarana  dan  prasarana,  teknologi, sumber  daya  manusia  serta  sumber  daya lainnya (yang telah dipilih dan diarahkan) guna mencapai  suatu  tujuan  tertentu  (Satibi,  2012). Dengan  kata  lain,  Manajemen  Publik  selalu dihubungkan  dengan  manajemen  instansi pemerintah dalam merencanakan, mengorganisir  dan  mengontrol  jalannya pergerakan  instansi  pemerintah  dalam  hal
Sumber  Daya  Manusia,  Informasi,  Keuangan maupun Politik. (Safroni, 2012)

## 2.6. Evaluasi
Secara umum istilah evaluasi memiliki makna “segala sesuatu yang berhubungan pada beberapa  skala  nilai  terhadap output sebuah program kebijakan”. Dengan kata lain, evaluasi mencakup  keseluruhan  proses  penarikan kesimpulan,  pengidentifikasian  kritik  dan klarifikasi  serta  langkah  penyesuaian  dan perumusan  masalah  teraktual  yang  akan dijadikan  pedoman  bagi  pembentukan  dan penerapan  kebijakan  untuk  masa  selanjutnya. (Dunn et al., 2003)
Evaluasi  memiliki  beberapa  kriteria untuk  menilai output suatu  kebijakan  yaitu: (Fattah, 2013) Pertama, Efektivitas ( effectiveness ) .  Penilaian  terkait  efektivitas diperlukan  untuk  mengetahui  apakah  suatu kebijakan  dapat  mencapai  hasil  atau  tujuan yang  ditetapkan  dan  diinginkan. Kedua, Efisiensi ( efisiency ) . Penilaian terkait efisiensi kebijakan  ini  dilihat  berdasarkan  jumlah perhitungan  biaya  per  unit  produksi  atau layanan  yang  diperlukan  untuk  menghasilkan efektivitas  tertentu. Ketiga,  Kecukupan ( adequacy ). Penilaian  terkait  kecukupan kebijakan  dilihat  berdasarkan  seberapa  jauh tingkat efektivitas dapat memenuhi kebutuhan publik  dan  seberapa  mungkin  kebijakan tersebut  dapat  menimbulkan  masalah-masalah baru  atau  dapat  menekan  permasalahan  yang akan  muncul  ketika  kebijakan  terkait diimplementasikan  dalam  kehidupan  nyata. Keempat,  Pemerataan/kesamaan  ( euity ) , kriteria penilaian ini memiliki hubungan yang erat  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial masyarakat serta berorientasi pada apakah telah didistribusikannya kebijakan ke seluruh sektor masyarakat secara adil. Kelima, Responsivitas ( responsiveness ) ,  merupakan  kriteria  yang sangat  penting.  Hal  ini  disebabkan  penilaian terhadap  responsivitas  suatu  kebijakan  akan dapat  ditentukan  dengan  kriteria  ini.  Peran kriteria  responsivitas  ini  adalah  untuk menentukan apakah kriteria lainnya (yang telah dipaparkan  sebelumnya)  dapat  dianggap berhasil atau gagal. Karena kriteria responsivitas  ini  selalu  berhubungan  erat dengan  penilaian  sejauh  apa  suatu  kebijakan dapat memuaskan segala kebutuhan, nilai-nilai maupun  berbagai  kepentingan  masyarakat terkait. Dan terakhir adalah kriteria ketepatan
( appropriateness ) yang  erat  hubungannya dengan rasionalitas substantive suatu kebijakan.  Hal  ini  disebabkan  karena  untuk menjawab  pertanyaan  terkait  tepat  atau  tidak tepatnya  suatu  kebijakan  bukan  berkaitan dengan  pendapat  individu  saja  namun merupakan pendapat dua atau lebih kelompok masyarakat  terkait  secara  bersama-sama. Kriteria  ketepatan  selalu  merujuk  pada  nilai atau harga dari tujuan kebijakan terkait.

## 2.7. Evaluasi Kebijakan
Evaluasi  kebijakan  merupakan  suatu kegiatan fungsional. Dengan kata lain, evaluasi kebijakan  ialah  kegiatan  yang  berhubungan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup  substansi,  implementasi  dan dampak. Lebih lanjut, evaluasi suatu kebijakan akan  dilihat  dari  seluruh  proses  awal pembentukan  kebijakan  terkait  hingga  setelah kebijakan  terkait  diimplementasikan  dalam kehidupan masyarakat. (Winarno, 2014)

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  :  a)  Data    Primer,    yang didapat  secara  langsung  dari    sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan pihak yang  menjadi  objek  penelitian.    b)  Data Sekunder  ;  dokumen    Renstra    Dinas Perhubungan  Kota  Pekanbaru,  Peraturan Wali Kota (Perwako) Pekanbaru No. 41 tahun 2022 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Wali  Kota Pekanbaru  No.148  tahun  2020  tentang  Tarif Layanan  Parkir,    Peraturan    Daerah    Kota Pekanbaru  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum, serta data pendukung lainnya berupa buku, jurnal, skripsi, serta  data  lainnya.  Fokus  kajian  dalam penelitian ini adalah pengelolaan parkir di Kota Pekanbaru,  dengan  cara  menggambarkan kondisi perparkiran di Kota Pekanbaru.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum memaparkan evaluasi pelaksanaan  pengelolaan  perparkiran  oleh Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru,  Penulis ingin memaparkan Identitas Responden dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Kota Pekanbaru dan Juru Parkir. Penulis telah mengidentifikasi Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin,  Usia  dan  Jenjang  Pendidikan  para
responden.  Apabila  identitas  Responden tersebut  di  paparkan  dalam  bentuk  tabel hasilnya adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1
Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin Juru Parkir No. Identitas Responden Jumlah Persentas e (%) 1 Laki-Laki 31 100 % 2 Perempuan 0 0 % Total 31 100 % Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diidentifikasi bahwa apabila identitas responden  dilihat  berdasarkan  jenis  kelamin Juru  Parkir  maka  Juru  Parkir  yang  berjenis kelamin  perempuan  tidak  ditemukan  (atau dengan  persentase  0%).  Sehingga  dapat disimpulkan  seluruh  responden  juru  parkir dalam  penelitian  ini  adalah  juru  parkir  yang berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah total 31 orang (dengan persentase sebanyak 100%).
Tabel 1.2
Identitas Responden Menurut
Jenis Kelamin Masyarakat yang
Menggunakan Jasa Parkir No. Identitas Responden Jumlah Persentase (%) 1 Laki-Laki 28 56 % 2 Perempuan 22 44 % Total 50 100 %

## Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah
Kemudian,  apabila  melihat  Tabel  1.2, merupakan  tabel  yang  menjelaskan  identitas responden masyarakat yang menggunakan jasa parkir  berdasarkan  jenis  kelamin,  maka  dapat diidentifikasi  bahwa  responden  masyarakat berjenis  kelamin  laki-laki  lebih  banyak menggunakan  jasa  parkir  yaitu  berjumlah  28 orang  atau  sekitar  56%  dari  total  responden. Sedangkan  responden  masyarakat  berjenis kelamin perempuan lebih sedikit menggunakan jasa  parkir  dibandingkan  dengan  reseponden masyarakat  yang  berjenis  kelamin  laki-laki yaitu  hanya  berjumlah  22  orang  atau  sekitar 44%  dari  total  responden  masyarakat  dalam penelitian ini.
Tabel 1.3
Identitas Responden Menurut Usia
Juru Parkir
No Klasifikasi Usia Responden Jumlah Persentase (%) 1 20-30 Tahun 9 29 % 2 31-40 Tahun 16 53 % 3 41-50 Tahun 6 19 % 4 >50 Tahun 0 0 % Total 31 100 %

## Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah
Berdasarkan  tabel  tersebut  dapat  dilihat bahwa  juru  parkir  yang  berusia  31-40  Tahun merupakan  rentang  usia  juru  parkir  terbanyak apabila dibandingkan dengan rentang usia yang lain. Lebih lanjut, persentase Juru Parkir yang berada  di  rentang  usia  31-40  Tahun  tersebut adalah sebanyak 53% atau berjumlah 16 orang dari total responden juru parkir pada penelitian ini.  Sedangkan  yang  menempati  posisi  kedua terbanyak ialah juru parkir yang berusia sekitar 20-30  Tahun,  yaitu  dengan  jumlah  9  orang (atau dengan jumlah persentase 29%).
Tabel 1.4 Identitas Responden Menurut Usia Masyarakat yang Menggunakan
Jasa Parkir No Klasifikasi Usia Responden Jumlah Persentase (%) 1 15-20 Tahun 8 16 % 2 21-25 Tahun 9 18 % 3 26-30 Tahun 12 24 % 4 31-35 Tahun 11 22 % 4 36-40 Tahun 10 20 % 5 >40 Tahun 0 0 % Total 50 100 %
Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah
Dari  tabel  diatas  dapat  diidentifikasi bahwa usia 26-30 Tahun ialah usia masyarakat yang  paling  banyak  menggunakan  jasa  parkir yaitu  terdapat  12  orang  atau  setara  dengan persentase  24%  dari  total  responden masyarakat. Sedangkan yang menduduki posisi kedua  terbanyak  adalah  masyarakat  yang memiliki  usia  dalam  rentang  31-35  Tahun dengan persentase 22% atau sebanyak 11 orang dari total 50 orang responden masyarakat.
Tabel 1.5 Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Juru Parkir
No. Identitas Responden Jumlah Persentase (%) 1 SD 0 0 % 2 SMP 8 25 %
3 SMA/SMK /MA 23 74 % Total 31 100 % Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Tabel  1.5  merupakan  hasil  identifikasi penulis  terkait  identitas  responden  juru  parkir apabila dilihat berdasarkan jenjang pendidikannya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada (atau dengan persentase 0%) juru  parkir  yang  memiliki  jenjang  pendidikan lulusan  Sekolah  Dasar  (SD).  Namun,  apabila dilihat  jenjang  pendidikan  Sekolah  Menengah Pertama (SMP), maka jumlah para juru parkir yang  menjadi  responden  penelitian  ini  hanya terdapat 8 orang (atau sekitar 25 %) dari total responden. Lebih lanjut, dari tabel 1.5 tersebut juga  dapat  diidentifikasi  bahwa  jenjang pendidikan  terbanyak  yang  dimiliki  oleh  para juru  parkir  (responden  dalam  penelitian  ini) adalah lulusan SMA/se-derajat yaitu berjumlah 74%  dari  total  responden  (atau  sebanyak  23 orang).
Tabel 1.6 Identitas Responden Menurut Jenjang Pendidikan Masyarakat yang Menggunakan Jasa Parkir No Identitas Responden Jumlah Persentase (%) 1 SD 0 0 % 2 SMP 16 32 % 3 SMA/SMK/MA 22 44 % 4 Diploma I/II/III 8 16 % 5 Sarjana S1/S2 4 8 % Total 50 100 % Sumber : Data Lapangan Setelah Diolah Apabila  dilihat  dari  tabel  diatas,  maka dapat diidentifikasi bahwa masyarakat dengan jenjang pendidikan terbanyak yang menggunakan  jasa  parkir  adalah  lulusan SMA/se-derajat yaitu sebanyak 22 orang (atau dengan jumlah persentase 44%). Lebih lanjut, pada  tabel  tersebut  juga  dapat  diidentifikasi peringkat kedua terbanyak yang menggunakan jasa  parkir,  yaitu  jatuh  kepada  masayarakat yang  memiliki  jenjang  pendidikan  lulusan Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)  dengan persentase  32%  atau  sebanyak  16  orang  dari total responden masyarakat.
Pelaksanaan  pengelolaan  perparkiran  di Kota  Pekanbaru  yang  baik  dan  teratur
merupakan  salah  satu  kewajiban  bagi pemerintah  (dalam  hal  ini  ialah  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru). Untuk memaparkan Evaluasi Manajemen Pengelolaan
Parkir  Oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru,  Penulis  menggunakan  5  (lima) indikator,  yaitu,  Efektivitas  ( effectiveness ), Efisiensi  ( efisiency ),  Kecukupan  ( adequacy ), Responsivitas  ( responsiveness ),  Ketepatan ( appropriateness ).

## 4.1. Efektivitas (effectiveness)
Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan  parkir,  Penulis  menetapkan  ada dua  hal  penting  yang  harus  diperhatikan  oleh pihak  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru yaitu  pertama,  besarnya  target  yang  tercapai dari  sektor  retribusi  parkir,  dan  hal  kedua adalah  peran,  partisipasi  serta  kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan  pemerintah  khususnya  dalam  hal pemungutan  dan  pembayaran  retribusi  (tarif) parkir.
Salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Kota Pekanbaru  untuk  mengatur  terkait  retribusi parkir  di  Jalan  Umum  ialah  dikeluarkan  dan diberlakukannya  Perda  No.  14  Tahun  2016 Tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum. Lebih lanjut, salah satu kebijakan Pemko Pekanbaru dalam peraturan tersebut adalah tentang target retribusi sektor parkir. Pada peraturan tersebut diatur  bahwa  target  retribusi  disesuaikan dengan  pendapatan  perhari.  Dengan  kata  lain, apabila  target  yang  diinginkan  tercapai,  maka kebijakan  tersebut  dapat  dikatakan  telah berjalan dengan efektif.
Kemudian  selain  Perda  No.  14  Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Jalan Umum, ternyata  pada  bulan  September  2022  terdapat kebijakan  baru  terkait  besaran  tarif  parkir. Kebijakan terbaru mengenai tarif parkir di Kota Pekanbaru tersebut dituangkan dalam Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru No. 41 Tahun 2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Walikota  Pekanbaru  No.  148  Tahun  2020 tentang  Tarif  Pelayanan  Parkir.  Pada  aturan tersebut terdapat kebijakan jumlah besaran tarif parkir  mengalami  peningkatan,  yang  awalnya untuk  pemilik  kendaraan  roda  dua  dikenakan tarif  parkir  sebesar  Rp.1.000,-  menjadi  Rp. 2.000,-.  Sedangkan  tarif  parkir  bagi  pemilik kendaraan  roda  empat  dikenakan  biaya  parkir sebesar  Rp.  3.000,.  Dengan  adanya  kebijakan peningkatan tarif parkir tersebut, menyebabkan
kenaikan  target  harian  di  sektor  parkir,  yaitu yang awalnya sebesar Rp. 23 Juta menjadi Rp. 30 Juta.
Ketika  melakukan  survei  dilapangan, Penulis mendapatkan data dari responden (juru parkir),  bahwa  pendapatan  yang  responden (juru  parkir)  setorkan  setiap  harinya  memiliki jumlah yang bervariatif atau tidak tetap. Hal ini terjadi  karena  berbagai  faktor  seperti,  sepinya toko  atau  pusat  perbelanjaan,  hujan  lebat, pandemi  covid-19,  dan  kurangnya  kesadaran masyarakat  untuk  membayar  tarif  parkir.  Dan disisi  lain,  dari  pihak  responden  (masyarakat yang menggunakan jasa parkir) sebagian besar mereka  menyatakan  bahwa  mereka  kurang mengetahui  adanya  perubahan  tarif  parkir terbaru  yang  menjadi  kebijakan  pemerintah Kota  Pekanbaru  (dalam  hal  ini  Dinas Perhubungan).  Sehingga,  sebagian  besar responden  masyarakat  ini  membayar  tarif parkir  sesuai  dengan  besaran  yang  selama  ini mereka  ketahui  atau  malah  tidak  membayar sama sekali.
Lebih  lanjut,  berdasarkan  data  yang Penulis dapatkan di (Pemko, 2023) menyatakan,  target  tahunan  yang  di  tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada Tahun  2022,  telah  tercapai.  Hal  ini  dapat dibuktikan  dengan  meningkatnya  PAD  Kota Pekanbaru yang berasal dari sektor perparkiran, semula sebesar Rp. 8,7 Miliar menjadi Rp. 9,7 Miliar (per Desember 2022).
Sehingga,  apabila  dilihat  berdasarkan indikator  efektivitas  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru  dalam  mengelola  parkir  maka menurut  Penulis,  usaha  Dinas  Perhubungan Kota Pekanbaru belum efektif karena walaupun target  tahunan  retribusi  parkir  telah  tercapai, namun  peran,  partisipasi  serta  kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan  pemerintah  khususnya  dalam  hal pemungutan  dan  pembayaran  retribusi  (tarif) parkir, belum tercapai sebagaimana mestinya.

## 4.2. Efisiensi (efisiency)
Untuk mengetahui efisiensi pengelolaan parkir,  menurut  Penulis  terdapat  dua  hal penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, pertama, titik penempatan juru parkir saat menjalankan tugas dan kedua, tersedianya sarana prasarana (berupa  lahan  parkir  yang  memadai  serta lengkapnya atribut parkir).
Ketika  Penulis  mengamati  lahan  parkir yang  disediakan  atau  digunakan  masyarakat kota  ternyata  masyarakat  menggunakan  lahan parkir illegal (dengan menggunakan lahan yang diperuntukkan  bagi  pejalan  kaki  dan  beralih fungsi  menjadi  lahan  parkir illegal ),  yang tentunya menyebakan kemacetan serta merusak keindahan kota.
Pada  saat  Penulis  mengamati  titik penempatan  juru  parkir  dilapangan,  Penulis juga  temukan  penempatan  juru  parkir  tidak sesuai  dengan  kebutuhan,  sebagai  contoh, adanya  juru  parkir  yang  bertugas  di  warung- warung  kecil  tepi  jalan,  sedangkan  warung- warung kecil tersebut merupakan usaha pribadi masyarakat.
Selain  itu,  dalam  mematuhi  dan memahami  berbagai  kebijakan  yang  telah dikeluarkan  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru (baik yang berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota) terkait perparkiran  oleh  juru  parkir,  maka  hasil  yang didapatkan  Penulis  setelah  mengidentifikasi identitas  responden  (juru  parkir),  berdasarkan jenjang pendidikannya ialah rendahnya kualitas juru parkir begitu pula pengetahuannya (karena sebagian  besar  juru  parkir  berpendidikan hingga  bangku  SMA/se-derajat).  Rendahnya kualitas  juru  parkir  serta  pengetahuan  juru parkir  dalam  memahami  dan  mematuhi kebijakan  Pemerintah  (Dinas  Perhubungan Kota Pekanbaru)  ini dapat dibuktikan dengan adanya  sebagian  besar  juru  parkir  hanya melakukan  penarikan  tarif  parkir  kepada masyarakat  tanpa  menjalankan  dan  mematuhi segala  prosedur  perparkiran  yang  telah ditetapkan,  seperti  tidak  adanya  pemberian kartu  karcis  kepada  masyarakat  yang menggunakan  jasa  parkir.  Namun  tetap meminta pungutan tarif parkir.
Kemudian, berdasarkan seluruh kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tentang  Perparkiran  tersebut  juga  mengatur bahwa juru parkir dalam menjalankan tugasnya wajib  untuk  mengenakan  atribut  parkir  (yang merupakan  sarana  pada  sektor  perparkiran), seperti  rompi,  peluit,  topi,  paying  serta  karcis parkir.  Namun,  ketika  Penulis  amati dilapangan,  yang  mematuhi  aturan  tersebut hanya sebagian kecil. Dengan kata lain, masih banyak  juru  parkir  tidak  memiliki  serta mematuhi seluruh aturan tersebut.
Hal  ini  dibuktikan  pada  keterangan sebagian  besar  responden  (masyarakat  yang menggunakan  jasa  parkir)  di  beberapa  tempat
mengaku para juru parkir yang bertugas hanya terlihat  ketika  mereka  hendak  meninggalkan lahan parkir dan langsung menagih tarif parkir, sementara juru parkir tersebut tidak memberikan karcis parkir dan tidak menggunakan atribut parkir. Sehingga seringkali masyarakat enggan untuk membayar tarif  parkir,  yang  seharusnya  merupakan kewajiban  masyarakat  dalam  menjalankan perannya sebagai pihak yang wajib membayar retribusi  parkir.  Dengan  kata  lain,  apabila dikaitkan  dengan  indikator      efisiensi  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola parkir  maka  menurut  Penulis,  usaha  Dinas Perhubungan  Kota  Pekanbaru  belum  dapat dikatakan efisien karena titik penempatan juru parkir  saat  menjalankan  tugas  belum  diatur sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  serta sarana  prasarana  juru  parkir  belum  memadai sebagaimana mestinya.

## 4.3. Kecukupan (adequacy)
Suatu kebijakan dapat dikatakan “cukup” apabila  kebijakan  tersebut  telah  mencapai tingkat efektivitas dan efisien yang lebih baik. Dengan  kata  lain,  kebijakan  dapat  dikatakan “cukup”  apabila  kebijakan  tersebut  dapat mengatasi  problematika  yang  ada.    Lebih lanjut,  suatu  kebijakan  dapat  dikatakan  telah memenuhi  indikator  kecukupan  apabila kebijakan  yang  dikeluarkan  dan  diberlakukan tersebut  dapat  melihat  dan  mengatasi  hal-hal yang  dianggap  akan  dapat  menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari.
Salah  satu  cara  yang  dapat  dilakukan oleh  Pemerintah  (Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru)  agar  kebijakan  penetapan  tarif parkir  terbaru  mencapai  indikator  kecukupan, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi  tersebut  perlu  dilakukan karena terdapat perbedaan terkait besaran tarif parkir  antara  yang  diatur  dalam  Peraturan Daerah  Nomor  14  Tahun  2016  tentang Retribusi  Parkir  di  Jalan  Umum  dengan  yang diatur  dalam  Peraturan  Walikota  (Perwako) Pekanbaru  No.  41  Tahun  2022  tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru No.  148  Tahun  2020  tentang  Tarif  Pelayanan Parkir.
Adapun  pada  Peraturan  Daerah  diatur besaran  tarif  parkir  bagi  pemilik  kendaraan roda  2  (dua)  adalah    sebesar  Rp.1.000,-  dan kendaraan  roda  4  (empat)  ialah  sebesar
Rp.2.000,-. Sedangkan pada Peraturan Walikota  tarif  parkir  yang  dibebankan  bagi pemilik kendaraan roda 2 (dua) dikenakan tarif parkir  sebesar  Rp.1.000,-.  Sedangkan  tarif parkir  bagi  pemilik  kendaraan  roda  4  (empat) dikenakan biaya parkir sebesar Rp.3.000,-.
Diketahui  dari  (Pemko,  2023)  bahwa Kepala  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru (Yuliarso) memberikan informasi bahwa pihak- nya  telah  melakukan  sosialisasi  terkait kebijakan peningkatan tarif parkir sebagaimana telah  diatur  dalam  Peraturan  Walikota  sejak bulan  Juli  hingga  bulan  Agustus  2022. Sosialisasi  dilakukan  ke  seluruh  pihak  yang berkepentingan  secara  langsung  (seperti, kepada  anggota  DPRD,  stakeholders  terkait, instansi terkait, pendampingan di pihak aparat hukum,  tim  yustisi,  tim  konsultan  kajian,  tim pendampingan dari datun, kejari, polresta, dan bahkan  akademisi)  serta  kepada  para  pihak yang  berkepentingan  secara  tidak  langsung (masyarakat luas).
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Pihak  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengaku bahwa mereka telah melakukan sosialisasi sebagaimana  mestinya.  Namun,  apabila pelaksanaan  sosialisasi  ini  dilihat  berdasarkan persepsi masyarakat, maka Pemerintah (Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru) belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Hal  ini  dibuktikan  dengan    pada keterangan sebagian besar responden (masyarakat  yang  menggunakan  jasa  parkir) masih  belum  mengetahui  adanya  kenaikan parkir  dan  lokasi  mana  saja  yang  dikenakan kenaikan tarif parkir tersebut. Sehingga dengan adanya  perbedaan  persepsi  ini  maka  dapat identifikasi  bahwa  sosialisasi  yang  dilakukan pihak  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru belum  dilakukan  secara  maksimal  dan menyeluruh.

## 4.4. Responsivitas (responsiveness)
Indikator Responsivitas diperlukan untuk dapat mengevaluasi kepuasan masyarakat terhadap suatu kebijakan pemerintah.  Sehingga  untuk  mengetahui terpenuhi atau tidaknya indikator Responsivitas ini  oleh  pihak  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru  dalam  mengelola  parkir,  menurut Penulis  terdapat  dua  hal  penting  yang  harus diperhatikan, pertama, terciptanya komunikasi yang  baik  antara  Pemerintah  dengan
masyarakat  pengguna  jasa  parkir  dan  kedua, melakukan  pengawasan  sehingga  juru  parkir dan masyarakat pengguna jasa parkir memiliki kesadaran  untuk  mematuhi  dan  melaksanakan kebijakan terkait.
Menurut Penulis indikator Responsivitas belum  terlaksana  dan  tercapai  secara menyeluruh  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru dalam mengelola parkir. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah karena kurang  terbukanya  pihak  Dinas  Perhubungan Kota  Pekanbaru,  khususnya    Unit  Pelaksana Teknis  (UPT)  Perparkiran  kepada  masyarakat menyebabkan masyarakat tidak peduli dengan berbagai  kebijakan  yang  telah  dibuat.  Selain itu,  menurut  Penulis,  pihak  UPT  Perpakiran juga  kurang  dapat  membangun  komunikasi (mengenai  tata  cara  ataupun  kegunaan  utama dilakukannya pemungutan atau penarikan tarif parkir  kepada  masyarakat  yang  menggunakan jasa  parkir),  dengan  pihak  juru  parkir  yang notabene  mempunyai  tingkat  pengetahuan lebih  rendah,  sehingga  juru  parkir  kurang mengetahui  tata  cara  yang  benar  saat  mereka menjalankan tugasnya.
Kemudian  menurut  Penulis  sebelum pihak  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru, terkhusus  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT) Perparkiran  menetapkan  suatu  kebijakan,  ada baiknya memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada juru parkir, sehingga kinerja juru parkir juga  semakin  meningkat  kearah  yang  lebih baik.
Faktor  lainnya  yang  menjadi  penyebab tidak  terpenuhinya  indikator  Responsivitas secara  menyeluruh  oleh  pihak  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola parkir  adalah  karena  kurangnya  pengawasan yang  dilakukan  pihak  Dinas  Perhubungan dalam mengawasi implementasi aturan layanan parkir yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Sehingga masih ada  saja  pihak  juru  parkir  yang  tidak melaksanakan tugasnya sepenuh hati dan sesuai kebijakan yang dikeluarkan serta diberlakukan oleh  Pemerintah.  Dengan  kata  lain  menurut Penulis indikator responsivitas akan terpenuhi secara  menyeluruh  apabila  pemerintah  selalu melakukan komunikasi kepada masyarakat dan pengawasan terhadap juru parkir dalam rangka mengelola parkir yang aman dan nyaman bagi masyarakat luas.
4.5. Ketepatan (appropriateness)
Apabila evaluasi pengelolaan parkir oleh Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru  dilihat melalui indikator ketepatan, kebijakan peningkatan  tarif  parkir  untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di sektor parkir maka kebijakan  tersebut  sudah  tepat.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  peningkatan  PAD Kota Pekanbaru yang berasal dari sektor parkir yaitu  semula  sebesar  Rp.  8,7  Miliar  menjadi Rp.9,7  Miliar  (per  Desember  2022).  Dengan kata lain, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam  mengelola  parkir,  sudah  tepat mengeluarkan kebijakan penaikkan tarif parkir yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.

## 5. KESIMPULAN
Evaluasi  pengelolaan  parkir  oleh  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  terjadi karena kurangnya perhatian Dinas Perhubungan  Kota  Pekanbaru  terhadap  dua faktor penting (seperti, faktor komunikasi dan faktor  pengawasan).  Sebenarnya  kedua  faktor tersebut  telah  menjadi  fokus  perhatian  Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola parkir  namun  secara  praktek,  kedua  faktor tersebut  masih  belum  dilakukan  secara maksimal  oleh  Dinas  Perhubungan  Kota Pekanbaru.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya perbedaan  persepsi  antara  masyarakat  dengan pemerintah terkait sosialisasi kebijakan terbaru (khususnya  mengenai  kenaikan  besaran  tarif parkir). Sehingga menurut Penulis Pemerintah Kota  Pekanbaru  (dalam  hal  ini  Dinas Perhubungan)  harus  dapat  mengukur  kinerja pegawai  Dinas  Perhubungan  Kota  Pekanbaru dalam  hal  ketepatan  waktu,  pengetahuan IPTEK  yang  mumpuni,  lebih  aktif  dalam menginformasikan  kebijakan  terbaru  kepada masyarakat luas (khususnya terkait perparkiran)  yang  telah  diberlakukan  serta sekaligus Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru harus mengawasi dengan ketat pengimplementasian kebijakan terbaru tersebut sehingga  dapat  menciptakan  keadaan  parkir yang    aman,  nyaman  dan  sehat  di  lingkungan Lalu Lintas Kota Pekanbaru.

## 6. REFERENSI
Andry,  H.  (2020). Perilaku  dan  Etika Administrasi  Publik .  Marpoyan  Tujuh Publishing.
Dunn,  W.  N.,  Darwin,  M.,  &  Wibawa,  S.
(2003). Pengantar  Analisis  Kebijakan
Publik  (Ekonomi  dan  Bisnis) .  Gadjah Mada University Press. Fattah,  N.  (2013). Analisis  Kebijakan Pendidikan . PT. Remaja Rosdakarya.
Herdiana,  D.  (2018).  Sosialisasi  Kebijakan Publik :  Pengertian  dan  Konsep  Dasar. Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik ,
1 (3). Iskandar,  J.  (2012). Kapita  Selekta  Teori Administrasi Negara . Puspaga.
Kurniasih, E., Prasja, T. R., & Milandry, A. D.
(2022).  Perlindungan  Konsumen  Dalam
Hal  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Pengusaha Travel Tanpa Izin Operasional. Jurnal  Analisis  Hukum ,
5 (2).
Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). Kebijakan Publik (Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik) . CV. AA. Rizky. Mustari, N. (2015). PEMAHAMAN KEBIJAKAN PUBLIK : Formulasi, Implementasi  dan  Evaluasi  Kebijakan Publik . Leutikaprio.
Mutawalli,  M.,  Ludiana,  T.,  &  Ichsan,  M.  N. (2022).  Analisis  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan  Wabah  Covid-19 Sebagai  Kebijakan  Darurat  Menurut Hukum  Tata  Negara  Darurat. Jurnal Ilmiiah Living Law , 14 (2).
MZ,  L.  (2017).  Analisis  Kebutuhan  dan Penataan  Ruang  Parkir  di  Kampus Universitas  Baturaja. Jurnal  Teknika ,
2 (3). Nur,  A.  C.,  &  Guntur,  M.  (2019). Analisis Kebijakan  Publik .  Universitas  Negeri Makassar. Pemko, B. (2023). Tahun ini Target PAD Parkir Tepi Jalan Umum Naik Jadi Rp.16 Miliar. Pekanbaru.Go.Id . https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tah un-ini-target-pad-parkir-tepi-jalan- umum-naik-jadi-rp16-miliar Priatna,  A.  (2008). Analisis  Implementasi Kebijakan  Kesejahteraan  Dosen  pada
Universitas Pendidikan
Indonesia . Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.
Puspita, K. A., Rachmawati, I., & Sampurna, H.
(2023). Pengaruh
Implementasi
Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat di Kota Sukabumi. Kebijakan :  Jurnal  Ilmu  Administrasi ,
14 (1). Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017). Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 11 (1).
Safroni,  M.  L.  (2012). Manajemen  dan Reformasi  Pelayanan  Publik  dalam Konteks  Birokrasi  Indonesia  (Teori, Kebijakan  dan  Implementasi) .  Aditya Media Publishing. Satibi,  I.  (2012). Manajemen  Publik  Dalam
Perspektif Teoritik dan Empirik .
Universitas Pasundan Press. Sugianto. (2008). Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek  Keuangan,  Pajak  dan  Retribusi Daerah) . PT. Gramedia Widiasarana.
Susanto,  H.  (2008). Hak-Hak  Konsumen  Jika Dirugikan . Visimedia.
Wahyudi,  A.  (2016).  Implementasi  Rencana
Strategis Badan Pemberdayaan
Masyarakat  dan  Desa  dalam  Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah  Administrasi  Publik  (JIAP) , 2 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.21776/u b.jiap.2016.002.02.1 Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus (T. Admojo (ed.); Revisi). CAPS. Zulkifli, & Yogia, M. A. (2014). Fungsi-Fungsi Manajemen . Marpoyan Tujuh Publishing.