This  work  is  licensed  under  Creative  Commons  Attribution  Non  Commercial  4.0  International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/natiq/index

## POLEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS): STUDI KRITIS DAN PROSPEKTIF

## Novi Nur Lailisna
STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri e-mail: nophy18@gmail.com
Abstract
Women's struggle to achieve security in sexuality has not been achieved. In 2020,  with  a  decision  that  has  generated  quite  a  lot  of  polemic  in  the community,  the  RUU  PKS  is withdrawn  from  the  2020  National  Legislation Program (Prolegnas), and will be re-entered in 2021 according to the results of the DPR RI Commission VIII meeting. This is because it is "difficult". The fact is that cases of violence against women are increasing. However, the bill has  never  been  passed.  By  using  qualitative  research  methods  based  on literature  review,  this  study  will  explain  how  this  case  is  reviewed  with critical reasoning and how prospective in the future as long as this bill has not been passed. As a result of the research, this study recommends that all lines,  both  women  and  men,  together  to  maintain  security  so  that  cases  of violence against women are eliminated from Indonesia.
Keywords : RUU PKS, Polemic, Critical-Prospective

## PENDAHULUAN
Sebagai  pendahulu,  peneliti  akan  memberikan  ulasan  terkait  Rancangan Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS).  Bersumber  dari media,  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan) pun menyayangkan sikap DPR yang menggeser RUU PKS dari daftar Prolegnas  2020  (Mashabi,  2020).  Penarikan  RUU  PKS  tersebut  disebut  diklaim Badan Legislasi (Baleg) karena adanya sejumlah pasal pemidanaan pada RUU PKS yang  terkait  dengan  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RKUHP). Oleh  karena  itu,  mereka  harus  mengesahkan  RKUHP  dahulu  sebelum mengesahkan RUU PKS (Gusman, 2020). Bersumber dari media tersebut, sepintas menjelaskan  bahwa  pemerintah  memang  sangat  punya  andil  besar  dalam  hal penundaan pengesahan RUU tersebut.
Sebagai contoh kasus, berdasarkan rilis survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan  BPS  tahun  2019,  jumlah  pekerja  perempuan  itu  mencapai  46.578.450 pekerja.  Dari  jumlah  tersebut,  tercatat  46.376  pekerja  perempuan  mengaku

## Novi Nur Lailisna
pernah mengalami kekerasan di tempat bekerja. Serta 19.201 pekerja perempuan mengaku pernah mengalami pelecehan di tempat kerja  (Umam, 2020). Selain itu, Dalam  kurun  waktu  12  tahun  terakhir,  Komnas  Perempuan  mencatat  kekerasan terhadap  perempuan  meningkat  sebanyak  792  persen.  Artinya,  selama  12  tahun kekerasan  terhadap  perempuan  di  Indonesia  melonjak  hampir  8  kali  lipat. Sepanjang  tahun  2019,  dilaporkan  bahwa  terjadi  431.471  kasus  kekerasan terhadap perempuan. Jumlah tersebut naik 6 persen dari tahun sebelumnya, yang mana  terdapat  406.178  kasus  kekerasan  (Mashabi,  2020).  Naiknya  angkat tersebut,  seharusnya  menjadi  refleksi  penting  kenapa  RUU  PKS  harus  segera disahkan  namun  hal  lainnya  juga  menjadi  penghalang  atas  disahkannya  RUU tersebut.
Studi ini adalah penelitian kajian pustaka, yang akan memberikan deskripsi mengapa terjadi pro dan kontra atas RUU PKS tersebut. Selain itu, RUU PKS yang dijadwalkan  akan  tetap  masuk  prolegnas  tahun  2021,  hal  yang  menjadi  penting adalah  bagaimana  melalui  tahun  2020  ini  agar  harus  kekerasan  terhapus  atau paling tidak berkurang. Kajian ini akan terfokus pada dua hal. Pertama, bagaimana kajian  kritis  terkait  penundaan  pengesahan  RUU  PKS  terhadap  kasus  kekerasan seksual di Indonesia. Dan kedua, prospektif apa yang bisa diambil atas penundaan tersebut guna tetap terlindunginya kaum rentan atas hal tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian dari studi ini adalah penelitian pustaka ( Library Research ). Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur  dan  tulisan-tulisan  yang  mempunyai  kaitan  erat  dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini (“Metode Penelitian,” n.d.). Data yang digunakan dalam studi ini adalah dokumen resmi Negara yang bisa diakses dan artikel media terkait RUU PKS. Selanjutnya, peneliti akan mendeskripsikan hal tersebut yang kemudian dapat menampilkan studi kritis dan prospestif. Kedua hal tersebut akan memberikan dasar bagi peneliti untuk memberikan rekomendasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian  ini,  peneliti  akan  menjelaska  beberap  kajian  dokumen  yang  dihimpun dari dokumen resmi Negara dan media online di Indonesia. Sub bab terkait adalah akan membahas tentang RUU PKS, polemik RUU PKS, kajian kritis dan prospektif RUU PKS perspektif korban.
1. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS)
Artikel  ilmiah  yang  membahas  tentang  RUU  PKS  memang  belum  banyak. Dalam hal ini peneliti mengambil artikel yang bersumber dari media masa online

## Novi Nur Lailisna
yang  sudah  mengalami  editing  agar  konten  yang  disampaikan  dapat  menjadi referensi empiris.
RUU PKS mempunyai perjalanan yang cukup panjang. Ia lahir akibat kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang kian hari kian menigkat. Gagasan ini juga datang karena banyaknya pengaduan kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang dapat memahami dan memiliki  substansi  yang  tepat  terkait  kekerasan  seksual.  Tingginya  angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam beberapa tahun terakhir seperti fenomena puncak gunung es. Berdasarkan data Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 10 tahuan (2001 - 2011) sedikitnya terdapat 35 perempuan dan anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya (“Hal-hal yang Perlu  Diketahui  tentang  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  -  kumparan.com,” n.d.).  Melihat  angka  kekerasan  yang  semakin  mengkhawatirkan,  kalangan masyarakat,  penyintas  kekerasan  seksual  dan  Komnas  Perempuan  menggagas RUU  ini  yang  telah  dihimpun  berdasarkan  pengaduan  dan  data  tahunan  yang dimiliki  Komnas  Perempuan  miliki.  Dimulai  pada  tahun  2012  setelah  melalui berbagai  proses,  RUU  PKS  berhasil  masuk  sebagai  salah  satu  program  Legislasi Nasional  (Prolegnas)  Prioritas  DPR  pada  tahun  2016.  Namun  sayangnya  hingga tahun  ini  RUU  PKS  masih  mangkrak  dan  belum  benar-benar  disahkan  oleh  DPR. Namun  RUU  ini  sebenarnya  sudah  kembali  mendapat  respon  positif  dari  DPR setelah  masyarakat  dari  berbagai  aliansi  melakukan  aksi  damai  menuntut disahkannya RUU ini pada 2018 lalu. Ada ribuan orang turut ke jalan saat itu yang membuahkan  janji  dari  pihak  DPR  untuk  mengesahkannya  setelah  pemilu  2019. Namun  pada  tahun  2020  ini,  RUU  ini  dicabut  dari  Program  Legislasi  Nasional (Prolegnas)  2020,  dan  akan  kembali  masuk  Prolegnas  pada  tahun  2021  seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Fauziah, 2020).
Secara  pengertian  kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan  kehendak  seseorang,  yang  menyebabkan  seseorang  itu  tidak  mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan  atau  relasi gender ,  yang  berakibat  atau  dapat  berakibat  penderitaan  atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan  atau  politik  (“RUU  PKS,”  n.d.).  Pengertian  yang  diambil  dari  rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Selanjutnya, terdapat pasal yang juga menjelaskan  penghapusan kekerasan seksual. Masih dalam  RUU, disebutkan bahwa  penghapusan  kekerasan  seksual  adalah  segala  upaya  untuk  mencegah terjadi  kekerasan  seksual,  menangani,  melindungi  dan  memulihkan  korban,

## Novi Nur Lailisna
menindak  pelaku  dan  mengupayakan  tidak  terjadi  keberulangan  kekerasan seksual (“RUU PKS,” n.d.). Secara singkat, RUU memang berfokus pada bagaimana agar kekerasan seksual itu hilang dari Indonesia, dengan berkurangnya kasus juga berfokus  bagaimana  penyintas  kekerasan  seksual  kembali  pulih  secara  fisik  dan psikis.  Selain  itu,  hal  yang  perlu  difahami  terdapat  hak  korban.  Pengertian  hak korban  dijelaskan  dalam  pasal  1  RUU  PKS  yaitu  hak  atas  penanganan, perlindungan,  dan  pemulihan  yang  didapatkan,  digunakan  dan  dinikmati  oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera,  yang    berpusat  pada  kebutuhan  dan  kepentingan  korban  yang multidimensi,  berkelanjutan,  dan  partisipatif  (“Apa  Saja  Hak-Hak  Korban  dalam RUU PKS? – PKBI,” n.d.). Hal tersebut menjadi penting karena hal ini tidak dibahas lebih banyak dalam KUHP atau Undang-undang sebelumnya.
Ditambahkan  memang  membuat  penyintas  untuk  ‘bersuara’  adalah  bukan hal  yang  sederhana.  Dalam  sebuah  media online ,  disebutkan  bahwa  Komisioner Komnas  Perempuan  Siti  Aminah  menilai  sikap  para  korban  menguak  kisahnya melalui  sosial  media  tidak  lain  lantaran  akses  keadilan  terhambat  dan  “sistem hukum  yang  tidak  berpihak  pada  korban  dan  membangun  kesadaran  publik, termasuk  terhadap  yang  masih  berpikir  kekerasan  seksual  adalah  kesalahan korban.”  (Abdi,  2020).  Cakupan  tindak  pidana  kekerasan  seksual  diatur  dalam Pasal 11 sampai Pasal 20. Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari:  pelecehan  seksual;  eksploitasi  seksual;  pemaksaan  kontrasepsi;  pemaksaan aborsi;  perkosaan;  pemaksaan  perkawinan;  pemaksaan  pelacuran;  perbudakan seksual;  dan  penyiksaan  seksual  (Rizal,  2020).  Sementara  itu,  Pasal  11  Ayat  (2) menyatakan,  kekerasan  seksual  sebagaimana  dimaksud  pada  Ayat  (1)  meliputi peristiwa  kekerasan  seksual  dalam  lingkup  relasi  personal,  rumah  tangga,  relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam dan situasi khusus lainnya (Rizal, 2020).
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (PPPA) mendorong  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual (RUU PKS) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021  (Purnamasari,  2020).  Hal  ini  menjadi  penyegar  namun  yang  penting  juga menjadi  penting  adalah  bagaimana  perlindungan  bagi  korban  selama  RUU  ini belum resmi disahkan pemerintah.

## 2. Polemik RUU PKS
Polemik muncul lebih tepatnya adalah dikarenakan ada pihak yang sepakat dan tidak sepakat, selain itu juga pemahaman yang tidak sama antar tiap penerima undang-undang  tersebut.  Sejak  2019,  memang  RUU  PKS  sudah  memberikan

## Novi Nur Lailisna
banyak  respon  baik  positif  maupun  negatif  termasuk  dari  kaum  perempuan sendiri.
Salah  satunya,  hal  tersebut  berasal  dari  Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera (PKS)  di  DPR  RI.  RUU  PKS  disebut  tak  sesuai  dengan  norma  ketimuran  dan mengesampingkan  nilai-nilai  agama  (Movanita,  2019).  Hal  tersebut  selanjutnya dibantah oleh Komnas Perempuan yang menyebut bahwa RUU PKS merupakan lex specialist atau  undang-undang  khusus  dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  sudah  mengatur  secara  umum.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan  moral  dan kesusilaan, kata Azriana, telah diatur dalam KUHP (Movanita, 2019). Hal tersebut masih berjalan sampai 2020 ini.
Selain  itu  menurut  politikus  PAN,  Yandri,  terkait  dengan  pasal-pasal pemidanaan  dalam  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual, mengatakan  juga  terjadi  pro  dan  kontra  yang  berkaitan  dengan  Rancangan Undang-Undang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Hermawan, 2020). Hal tersebut memberikan indikasi bahwa KUHP saja sudah cukup dan atau dengan cara meng- amandemen KUHP. Hal tersebut juga selanjutnya menuai respon emosi dari publik. Persoalan  di  tingkat  substansi  dari  hukum  pidana,  struktur  dan  kultur  hukum ditengarai  telah  menghalangi  korban  kekerasan  seksual,  terutama  perempuan, untuk memperoleh keadilan dan mendapatkan dukungan penuh untuk pemulihan. Salah  satu  indikasinya  rendahnya  jumlah  kasus  yang  kemudian  dapat  diproses hukum (KOMNAS Perempuan, 2020).
Polemik  tersebut  tahun  ditahan  masyarakat  sampai  tahun  2012  (sesuai rencana  DPR  RI).  Namun  di  lain  pihak,  banyak  yang  masing  mendorong  RUU  ini disahkan agar korban bisa dilindungi secara hukum  dan kasusnya  tidak semakin meninggi.

## 3. Kajian Kritis
Kajian kritis ini adalah berisikan hal yang akan menjadi hasil penelitian dari segala  sumber  kepustakaan  yang  sudah  dinarasikan  sebelumnya.  Korban kekerasan  seksual  memang  pada  faktanya  tidak  mengenal  jenis  kelamin.  Lelaki pun  berpotensi  mendapatkan  hal  yang  layak  tersebut  yang  selanjutnya  dalam ‘rancangan undang-undang’ disebut sebagai hak korban yang harus dilindungi.
Sekedar  menyegarkan  ingatan,  bahwa  semakin  banyak  kampaye  terkait penghapusan  kekerasan  seksual  kasus  semakin  naik.  Apa  hal  melatarbelakangi fenomena ini? Ya, hal tersebut adalah kebutuhan manusia namun bila sudah masuk pada hal tidak menyenangkan pada orang lain, merendahkan sisi seksualitas dan hal tak patut secara agama dan moral maka hal tersebut perlu dihapuskan.

## Novi Nur Lailisna
Di  Indonesia  memang  undang-undang  tak  banyak  difahami  masyarakat secara  luas,  bahkan  kasus  kekerasan  seksual  lebih  banyak  yang  tidak  dilaporkan daripada yang dilaporkan karena hal tersebut dianggap aib atau memang Negara dianggap tak mampu menyelesaikan hal ini karena ini bersifat pribadi. Tak jarang, kasus  seperti  dianggap  biasa  dan  diselesaikan  dengan  cara  kekeluargaan; menikahkan korban perkosaan dengan pelaku misalnya. Namun, hal tersebut abai terhadap psikologis penyintas kekerasan seksual.
Terlepas dari pro dan kontranya, hal yang ingin dibawa ke permukaan dari studi ini adalah kekerasan seksual adalah kejatahan. Hal yang menjadikan tak baik adalah  terjadi  pemaksaan.  Baik  perempuan  dan  laki-laki,  satu  sikap  yang  perlu diambil  adalah  menjadi  kehati-hatian  bersama  dan  saling  menjaga.  DPR  RI  yang sampai hari ini belum mengesahkan memang berpotensi memberikan angka kasus semakin  naik;  namun  norma  agama,  moral  dan  agama  adalah  bisa  dijadikan langkah preventif.

## 4. Prospektif RUU PKS Perspektif Korban
Berapa banyak kasus terlapor atas kekerasan seksual? Sebagai satu laporan yang diambil dari KOMNAS Perempuan, pada tahun 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik  dari  tahun  sebelumnya  sebanyak  348.466).  Kasus  kekerasan  terhadap perempuan  ini  terdiri  dari  13.568  kasus  yang  ditangani  oleh  209  lembaga  mitra pengada  layanan  yang  tersebar  di  34  Provinsi,  serta  sebanyak  392.610  kasus bersumber  pada  data  kasus/perkara  yang  ditangani  oleh  Pengadilan  Agama (KOMNAS Perempuan, 2019). Banyak hal yang menyebabkan kasus ini meninggi, termasuk juga kenapa banyak kasus tidak terlapor.
Dalam  masyarakat  Indonesia,  menjadi  korban  kekerasan  seksual  adalah dianggap  aib;  ditambah  bila  korban  adalah  perempuan.  Perempuan  dinilai  tidak bisa  menjaga  diri  dan  sudah  mendapat  ‘nilai  negatif’  di  masyarakat.  Secara psikologis, hal ini tidak baik. Dia sudah menjadi korban namun punya nilai tak baik dalam  masyarakat.  Selanjutnya,  adalah  korban  namun  tidak  merasa  dirinya sebagai  korban  karena  ketidaktahuannya  akan  hal  tersebut  adalah  sebuah  hal pelecehan seksual.
Hal yang ingin disampaikan pada bagian ini adalah RUU PKS berfokus pada hak  korban  yang  sejatinya  perlu  banyak  sekali  sosialisasi.  Masyarakat membutuhkan edukasi seksualitas sejak dini dan edukasi terkait seksualitas masih dianggap  ‘tabu’  pada  masyarakat  Indonesia.  Selanjutnya,  perlunya  ada  forum saling  sapa,  saling  dengar,  saling  berbagi  antar  sesame  lintas  gender  dalam

## Novi Nur Lailisna
masyarakat  agar  hak  seksualitas  ini  menjadi  hal  yang  dilindungi  bersama  dan melindungi sesama.

## KESIMPULAN
Studi  ini  memberikan  hasil  akhir  bahwa  kekerasan  seksual  ini penghapusannya membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua pihak; terlebih siapapun  berpotensi  menjadi  korban  pun  dalam  kesempatan  lain  bisa  menjadi pelaku.
Apapun sikap yang akan diambil, baik pro atau kontra, sepakat atau tidak; hal  yang  penting  dibawa  ke  permukaan  adalah  diperlukan  forum  yang  baik mengundang multisektor agar hal ini tercapai. RUU PKS adalah untuk melindungi sesama  dan  kebaikan  bersama;  dan  saling  berbicara,  mendengarkan  dan berdiskusi  adalah  suatu  hal  sangat  dibutuhkan  agar  tercapai  kemufakatan bersama.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdi, A. P. (2020). Indonesia Darurat Pelecehan Seksual Saat RUU PKS Dipunggungi - Tirto.ID. Retrieved August 14, 2020, from https://tirto.id/indonesia-darurat-pelecehan-seksual-saat-ruu-pks- dipunggungi-fXcY
Apa Saja Hak-Hak Korban dalam RUU PKS? – PKBI. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from https://pkbi.or.id/apa-saja-hak-hak-korban-dalam-ruu-pks/ Fauziah, P. (2020, July 16). Sempat Dicabut Karena Pembahasannya Sulit, RUU PKS Akhirnya Masuk Prolegnas Prioritas - Pikiran Rakyat Depok. Retrieved August 14, 2020, from https://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr- 09599297/sempat-dicabut-karena-pembahasannya-sulit-ruu-pks-akhirnya- masuk-prolegnas-prioritas
Gusman, H. (2020). Penarikan RUU PKS & Meroketnya Angka Kekerasan Terhadap Perempuan - Tirto.ID. Retrieved August 14, 2020, from https://tirto.id/penarikan-ruu-pks-meroketnya-angka-kekerasan-terhadap- perempuan-fPpl
Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual - kumparan.com. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from https://kumparan.com/kumparanstyle/hal-hal-yang-perlu-diketahui- tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-1550050688179490092 Hermawan, B. (2020, July 2). Yandri: Pro Kontra RUU PKS Dinilai Masih Sangat Tinggi | Republika Online. Retrieved August 14, 2020, from https://republika.co.id/berita/qcubcb354/yandri-pro-kontra-ruu-pks-dinilai- masih-sangat-tinggi

## Novi Nur Lailisna
KOMNAS Perempuan. (2019, March 12). Read News. Retrieved August 14, 2020, from https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan- poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019 KOMNAS Perempuan. (2020, July 1). Read News. Retrieved August 14, 2020, from https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-pernyataan-sikap-tentang- penundaan-dpr-ri-pada-pembahasan-ruu-tentang-penghapusan-kekerasan- seksual-dalam-prolegnas-2020-1-juli-2020 Mashabi, S. (2020). Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan? Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia- darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan?page=all Metode Penelitian. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from http://digilib.unila.ac.id/7775/3/BAB 3 - PROMOSI.pdf Movanita, A. N. K. (2019, September 23). Kekeliruan Memahami RUU PKS, Dianggap Liberal dan Tak Sesuai Agama Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan- memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all Purnamasari, D. M. (2020, July 24). Kementerian PPPA Dorong RUU PKS Masuk Prolegnas 2021 dan Disahkan Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from https://nasional.kompas.com/read/2020/07/24/11033051/kementerian- pppa-dorong-ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-dan-disahkan?page=all Rizal, J. G. (2020, July 7). Marak Kasus Kekerasan Seksual, Apa Isi dan Polemik RUU PKS? Halaman all - Kompas.com. Retrieved August 14, 2020, from https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/07/144300365/marak- kasus-kekerasan-seksual-apa-isi-dan-polemik-ruu-pks-?page=all RUU PKS. (n.d.). Retrieved August 14, 2020, from http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf Umam, C. (2020). Pemerintah Minta DPR Prioritaskan RUU PKS - Tribunnews.com. Retrieved August 14, 2020, from https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/13/pemerintah-minta-dpr- prioritaskan-ruu-pks