## Menggagas  Model  Pengembangan Standarisasi  Sistem Pendidikan Pesantren

## Cahya  Edi  Setyawan
STAI  Masjid  Syuhada  Yogyakarta Cahya.edi24@gmail.com

## Abstract
Pesantren  in  the  current  era  is  a  portrait  of  the  movement  and development of Islamic education. Pesantren is already  a style of Islamic education. Image boarding now is not as ancient as the place that impressed traditional education, but schools are now renew their education systems. Many  boarding  schools  grow  up  into  semi-modern,  semi  modern  like  in Gontor. Even schools already teach science and tegnologi like Darul ulum. Then automatically schools already have a quality standard that is ideal at this  time.  Through  this  article  will  explain  about  thinking  dipesantren education  standards.
Keywords: Pesantren, Islamic Boarding School, Islamic Education, Education System.
Standardisation of Islamic Education.

## A. Pendahuluan
P esantren 1 merupakan satu di antara lembaga pendidikan di lingkungan masyarakat yang diakui telah memiliki andil yang cukup besar di dalam pengembangan generasi muda bangsa ke arah pencapaian cita-cita pendidikan nasional tersebut. Bahkan, pesantren telah banyak melahirkan pemimpin bangsa di masa lalu, kini,  dan  (tetap  diharapkan)  juga  di  masa  depan.  Namun,  adanya perubahan sosial yang begitu cepat sebagai akibat modernisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pesantren kini
1 Pesantren atau pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Menurut para ahli, suatu lembaga dapat disebut pesantren bila memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (1) ada kiayi, (2) ada pondok, (3) ada masjid, (4) ada santri, dan (5) ada pengajian kitab kuning. lihat Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Rosda Karya, 2001) , p.191.
Cahya Edi Setyawan 228
dianggap sebagai lembaga pendidikan yang tertinggal, susah diajak maju,  tidak  memiliki  lulusan  yang  siap  kerja  dan  tidak  mampu bersaing  ditingkat  global.  Hal  ini  dikarenakan  kebanyakan  sistem pendidikan pesantren dianggap masih sangat tradisional.
Mukti  Ali,  sebagai  penggagas  kurikulum  keterampilan  di pesantren,  mengatakan:  “Suatu  kenyataan  yang  kita  ketahui bersama  bahwa  selama  ini  tidak  semua  keluarga  pesantren  ingin menjadi  ulama,  atau  tidak  semuanya  berbakat  ulama’.  Banyak  di antara alumni pondok pesantren yang memilih bekerja di luar bidang agama tanpa memiliki keahlian yang mereka peroleh selama belajar di  pondok  pesantren,  sehingga,  kurikulum  keterampilan  perlu diberikan  di  pondok  pesantren.  Ini  berarti  akan  meningkatkan peranan  pondok  pesantren  dalam  menunjang  pembangunan, khususnya pembangunan di daerah pedesaan. Masuknya beberapa komponen  baru  itu  supaya  kurikulum  pondok  pesantren  ber- orientasi  pada  kebutuhan  masyarakat.  Masyarakat  Indonesia  kini sedang  membangun  dan  akan  terus  membangun.” 2
Pernyataan Mukti Ali di atas, mengisyaratkan agar pesantren tidak  hanya  mengedepankan  kepandaian  otak  (menghafal),  dan terlalu menonjolkan keutamaan akhlak (tasawwuf), tetapi juga harus memperhatikan  aspek-aspek  keterampilan  yang  dapat  dijadikan bekal hidup para santri kelak setelah kembali ke masyarakat. Dengan kata lain, seorang santri idealnya harus mampu menyerasikan antara otak (head), akhlak (heart), dan keterampilan tangan (hand). Sehingga, output  pesantren  (yang  merupakan  pendidikan  nonformal)  dapat dihargai  setara  dengan  output  pendidikan  formal,  sesuai  standar nasional pendidikan yang berlaku.
Dengan demikian, posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional  sebenarnya  memiliki  tempat  dan  posisi  yang  istimewa. Karena  itu,  sudah  sepantasnya  jika  kalangan  pesantren  terus  ber- upaya  melakukan  berbagai  perbaikan  dan  peningkatan  kualitas sumber daya manusia dan kualitas pendidikan di pesantren. Maka, dalam perkembangannya perlu adanya sebuah perumusan tentang standarisasi sistem pendidikan pesantren. Makalah ini akan mem- bahas standarisasi model pengembangan pendidikan pesantren.
2 A. Mukti Ali, Peranan Pondok Pesantren dalam Pembangunan (Jakarta: PT. Paryu Barkah, 1974) hlm. 6, sebagaimana dikutip oleh Minhaji. Inovasi Pendidikan dalam Perspektif Pesantren (studi tentang Pola Inovasi Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren), Jurnal Lisan al-Hal Vol. 6 No. 1 Juni 2014. p. 161.

## B. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Pesantren
Secara etimology, pesantren berasal dari kata “santri” dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Istilah santri sendiri konon berasal dari bahasa Sanskerta, shastri  yang  berarti  kitab  suci,  agama  dan  pengetahuan. Ada  pula yang mengatakan, santri berasal dari kata cantrik yang berarti para pembantu begawan atau resi dengan upah ilmu pengetahuan dari begawan atau resi tersebut. Di Indonesia (terutama di wilayah Jawa, Sunda, dan Madura) pesantren lebih dikenal dengan sebutan pondok yang  berasal  dari  bahasa Arab  funduq  yang  berarti  hotel,  asrama, rumah,  dan  tempat  tinggal  sederhana.  Sedang  di  Aceh  dikenal dengan  istilah  dayah,  atau  rankang,  atau  menuasa.  Sedangkan  di Minangkabu  dikenal  dengan  sebutan  surau. 3
Secara terminology, pesantren dapat dimaknai dengan “sebuah lembaga pendidikan tradisional yang para siswanya disebut santri yang  tinggal  bersama  dan  belajar di  bawah  bimbingan  guru  yang disebut  kyai,  dan  mempunyai  asrama  untuk  tempat  menginap santri. 4 Pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasikal, di mana seorang  kiai  mengajarkan  ilmu  agama  Islam  kepada  para  santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama Abad pertengahan, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. 5
Dari pengertian di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa suatu  lembaga  dapat  disebut  pesantren  bila  memenuhi  5  (lima) syarat,  yaitu:  (1)  ada  kyai,  (2)  ada  pondok,  (3)  ada  masjid,  (4)  ada santri, dan (5) ada pengajian kitab kuning. 6
Adapun  mengenai  tujuan  pendidikan  pesantren,  menurut Mastuhu  (1994),  adalah  untuk  menciptakan  kepribadian  muslim, yaitu  kepribadian  yang  beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan, berakhlak  mulia  bermanfaat  bagi  masyarakat  atau  berkhikmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau menjadi abdi
3 Nurcholis Madjid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina,
1997), p 5.
4 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai. (Jakarta: LP3S,  1983),  p.  18.
5 Sudjono Prasodjo. Profil Pesantren, (Jakarta: LP3S, 1982), p. 6.
6 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Rosda Karya, 2001),  p.191.
Cahya Edi Setyawan 230
masyarakat  yang  mampu  berdiri  sendiri,  bebas  dan  teguh  dalam kepribadian,  menyebarkan  agama  atau  menegakkan  Islam  dan kejayaan  umat  Islam  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia.
Selanjutnya, keberhasilan pendidikan pesantren tidak terlepas dari pandangan akan tingkat religiusitas dari lulusannya, sehingga penilaian seperti ini akan senantiasa melekat pada diri santri sebagai sosok yang dihasilkan oleh pesantren guna mengembangkan, men- jaga dan melestarikan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan keseharian. Religiusitas yang senantiasa melekat pada mutu lulusan pesantren merupakan suatu standar bagi masyarakat dalam meng- ukur  keberhasilan  program  penyelenggaran  pendidikan  yang dilaksanakan oleh pesantren.
Sementara, aspek lain yang dijadikan standar dalam mengukur keberhasilan program pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren yaitu  akselerasi  dalam  menjawab  kebutuhan  perkembangan peradaban  manusia  masa  sekarang  dan  masa  mendatang  yaitu meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang adaptif dalam menghadapi  tuntutan  yang  semakin  berkembang.

## C. Tipologi  Pesantren  dan  Problem  Mendasar  Pendidikan Pesantren
Secara umum, pesantren dikenal sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, dengan cara nonklasikal, di mana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri berdasarkan kitab-kitab kuning, dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama)  di  dalam  lingkungan  pesantren  tersebut.  Namun,  secara khusus,  tiap  pesantren  memiliki  ciri  khusus  yang  bervariasi.  Pola pendidikan  pesantren  dapat  dibedakan  berdasarkan  kategori- kategori  dari  berbagai  perspektif,  antara  lain:  dari  segi  spesifikasi keilmuan yang diajarkan, dari segi kurikulum yang digunakan, dari segi tingkat kemajuan, dari segi keterbukaan terhadap perubahan, dan dari segi sistem pendidikannya.
Perbedaan pola pendidikan pesantren terjadi umumnya karena adanya perbedaan selera kyai, atau perbedaan keadaan sosial-budaya, dan/atau perbedaan sosio-geografis yang mengitarinya. Berikut ini beberapa pemikiran yang terkait dengan tipologi pesantren:
Kategori pondok pesantren berdasarkan spesifikasi keilmuan antara lain:
1) pondok pesantren alat (yakni, pesantren yang mengutamakan penguasaan gramatika bahasa Arab) seperti Pesantren Lirboyo Kediri;  Pesantren  Fiqh  seperti  Tebuireng,  Tambak  Beras Jombang;
2) pesantren  qiro’ah  Al-Qur ’an,  seperti  pesantren  Krapyak Jogjakarta; dan
3) pondok  pesantren  tasawuf,  seperti  pondok  pesantren  Jampes Kediri;
Kategori  pesantren  dari  perspektif  keterbukaan  terhadap perubahan-perubahan  yang  terjadi,  sebagaimana  disebutkan  oleh Zamakhsari Dhofier, yaitu:
1) pondok  pesantren  salafiy,  yakni  pesantren  yang  tetap mengajarkan  kitab-kitab  klasik  sebagai  inti  pendidikannya. Penerapannya  sistem  madrasah  untuk  memudahkan  sistem sorogan  yang  dipakai  dalam  lembaga-lembaga  pengajian bentuk  lama,  tanpa  mengenalkan  pengajaran  pengetahuan umum.
2) pondok  pesantren  khalafiy,  yakni  pesantren  yang  telah memasukkan  pelajaran-pelajaran  umum  dalam  madrasah- madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe-tipe sekolah umum di dalam lingkungan pondok pesantren.
Kategori  pondok  pesantren  dari  segi  kelembagaannya  yang dikaitkan dengan sistem pengajarannya, sebagaimana diungkap oleh Ahmad Qadri Aziziy, yaitu:
1) Pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan  menerapkan  kurikulum  nasional,  baik  yang  hanya memiliki  sekolah  keagamaan  maupun  yang  juga  memiliki sekolah  umum;
2) Pondok  pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan keagamaan  dalam  bentuk  madrasah  dan  mengajarkan  ilmu- ilmu  umum  meski  tidak  menerapkan  kurikulum  nasional;
3) Pondok pesantren yang hanya  mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah diniyah;
Cahya Edi Setyawan 232
4) Pondok  pesantren  yang  hanya  sekedar  menjadi  tempat pengajian (majlis ta’lim); dan
5) Pondok  pesantren  untuk  asrama  anak-anak  belajar  sekolah umum dan mahasiswa.
Kategori pondok pesantren yang sedang popular di lingkungan perguruan  tinggi  saat  ini  adalah  Ma’had  ‘Aliy  (pondok  pesantren tingkat tinggi), seperti Ma’had ‘Aliy di pesantren Denanyar Jombang yang  menekankan  pada  kitab-kitab  standar  terutama  ushul  fiqh. Kemudian  Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  (STAI)  Ma’had  ‘Aliy  di pesantren al-Hikam Malang. Dan bermunculan di beberapa PTAIN/ PTAIS di seluruh Indonesia.
Dengan mencermati tipologi pesantren ini, dapat ditemukan problem-problem yang tengah dihadapi masing-masing pesantren dalam  melakukan  pengembangan  sistem  pendidikannya.  Secara umum,  beberapa  problem  yang  tengah  dihadapi  pesantren  dalam melakukan  pengembangannya,  yaitu:
1. Image  pesantren  sebagai  sebuah  lembaga  pendidikan  yang tradisional,  tidak  modern,  informal,  dan  bahkan  teropinikan sebagai  lembaga  yang  melahirkan  terorisme,  telah  mem- pengaruhi  pola  pikir  masyarakat  untuk  meninggalkan  dunia pesantren. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab sesegera mungkin oleh dunia pesantren dewasa ini.
2. Sarana  dan  prasarana  penunjang  yang  terlihat  masih  kurang memadai.  Bukan  saja  dari  segi  infrastruktur  bangunan  yang harus  segera  dibenahi,  melainkan  terdapat  pula  yang  masih kekurangan ruangan pondok (asrama) sebagai tempat menetap- nya santri. Selama ini, kehidupan pondok pesantren yang penuh kesederhanaan dan kebersahajaannya tampak masih memerlu- kan tingkat penyadaran dalam melaksanakan pola hidup yang bersih dan sehat yang didorong oleh penataan dan penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai.
3. Sumber daya manusia. Sekalipun sumber daya manusia dalam bidang  keagamaan  tidak  dapat  diragukan  lagi,  tetapi  dalam rangka meningkatkan eksistensi dan peranan pondok pesantren dalam  bidang  kehidupan  sosial  masyarakat,  diperlukan perhatian  yang  serius.  Penyediaan  dan  peningkatan  sumber daya  manusia  dalam  bidang  manajemen  kelembagaan,  serta bidang-bidang  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  sosial masyarakat, mesti menjadi pertimbangan  pesantren.
4. Aksesibilitas  dan  networking.  Salah  satu  kebutuhan  untuk pengembangan  pesantren  adalah  penguasaan  akses  dan networking dunia pesantren masih terlihat lemah, terutama sekali pesantren-pesantren yang berada di daerah pelosok dan kecil.
Ketimpangan antar pesantren besar dan pesantren kecil begitu terlihat dengan jelas.
5. Manajemen  kelembagaan.  Manajemen  merupakan  unsur penting  dalam  pengelolaan  pesantren.  Pada  saat  ini  masih terlihat  bahwa  pondok  pesantren  dikelola  secara  tradisional apalagi dalam penguasaan informasi dan teknologi yang masih belum  optimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  proses  pen- dokumentasian (data base) santri dan alumni pondok pesantren yang masih kurang terstruktur.
6. Kemandirian  ekonomi  kelembagaan.  Kebutuhan  keuangan selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas pesantren, baik  yang  berkaitan  dengan  kebutuhan  pengembangan pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian pesantren. Tidak  sedikit  proses  pembangunan  pesantren  berjalan  dalam waktu  lama  karena  menunggu  sumbangan  atau  donasi  dari pihak  luar,  bahkan  harus  melakukan  penggalangan  dana  di pinggir jalan.
7. Kurikulum  yang  berorientasi  life  skills  santri  dan  masyarakat. Pesantren masih berkonsentrasi pada peningkatan wawasan dan pengalaman keagamaan santri dan masyarakat. Apabila melihat tantangan ke depan yang semakin berat, peningkatan kapasitas santri dan masyarakat tidak cukup.

## D. Output Ideal Pesantren Masa Kini
Bertolak dari rumusan tujuan pendidikan pesantren sebagai- mana telah disebutkan di atas, dan berangkat dari kenyataan tentang pentingnya  aspek  kurikulum  yang  berorientasi  life  skills  bagi  para santri yang mondok di pesantren, maka jelaslah bahwa pesantren di masa sekarang dituntut untuk berbenah, menata diri untuk melaku- kan perubahan guna menghadapi persaingan global. Namun, per- ubahan  dan  pembenahan  yang  dimaksud  tidak  boleh  meninggal- kan nilai-nilai positif pesantren yang justru menjadikan lulusannya “ora iso ngaji” (tidak pandai membaca al-Qur’an dan kitab kuning). Untuk merespon arus perubahan, pesantren harus tetap berpegang pada  kaidah  “al-muhafadlatu  ‘ala  al-qodimi  alshalih  wa  al-akhdzu
Cahya Edi Setyawan 234
bi  al-jadidi  al-ashlah”  (melestarikan  khazanah  lama  yang  masih relevan dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).
Oleh  karena  itu,  pesantren  harus  mempersiapkan  santrinya memasuki dunia global, para santri perlu dibekali bukan saja hanya penguasaan  ilmu-ilmu  melalui  kitab  klasik  (kitab  kuning),  tetapi pesantren  sudah  harus  melakukan  pembelajaran  melalui  sarana teknologi dan memperkenalkan mereka dengan teknologi, sehingga santri  nantinya tidak  gagap  teknologi  dengan kemajuan  teknologi ketika berbaur di tengah kehidupan masyarakat luas. 7
Sehingga, output pesantren masa kini, sebagaimana diisyaratk- an  oleh  Mukti Ali,  tidak  hanya  memiliki  kepandaian  otak  (meng- hafal), dan terlalu menonjolkan keutamaan akhlak (tasawwuf), tetapi juga  harus  memiliki  keterampilan  hidup  (life  skills)  yang  dapat dijadikan  bekal  hidup  para  santri  kelak  setelah  kembali  ke masyarakat. Dengan kata lain, lulusan pesantren masa kini idealnya harus mampu menyerasikan antara otak (head), akhlak (heart), dan keterampilan  tangan  (hand).  Sehingga,  output  pesantren  (yang merupakan  pendidikan  nonformal)  dapat  dihargai  sejajar  dengan output pendidikan formal, sesuai standar nasional pendidikan yang berlaku.

## E. Pengembangan  Standarisasi  Sistem  Pendidikan Pesantren
Sudah  tidak  diragukan  lagi  bahwa  pesantren  memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan pendidikan. Apalagi dilihat secara historis, pesantren memiliki pengalaman yang luar biasa dalam membina  dan  mengembangkan  masyarakat.  Bahkan,  pesantren mampu  meningkatkan perannya secara  mandiri dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat di sekelilingnya. 8
Pembangunan manusia, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau masyarakat semata-mata, tetapi menjadi tanggung jawab semua komponen, termasuk dunia pesantren. Pesantren yang telah memiliki nilai historis dalam membina dan mengembangkan masyarakat, kualitasnya harus terus didorong dan dikembangkan.
7 Minhaji, Inovasi Pendidikan dalam….., p. 163-164.
8 Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Amissco, 1996),
p. 13.
Sejak  berlakunya  UU  No.  20  Tahun  2003,  pendidikan keagamaan diakui sebagai salah satu jenis pendidikan di samping pendidikan  umum,  kejuruan,  akademik,  profesi,  vokasi  dan ketrampilan khusus. Bahkan, sejak terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan,  output  pendidikan  keagamaan  nonformal  dan/atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil  pendidikan formal keagamaan/ umum/ kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggara- kan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Namun,  posisi  pesantren,  khususnya  pesantren  salaf  yang semata menjalankan kurikulum ilmu keislaman yang belum diakui pemerintah,  antara  lain  karena  pesantren  salaf  lazimnya  tidak menerapkan  ketentuan  pemberian  ijazah  kepada  para  santri  yang telah menyelesaikan pendidikan. Sampai akhir tahun 1990-an masih ada lulusan pesantren, yang karena belum mendapatkan pengakuan pemerintah tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi negeri keagamaan seperti IAIN dan STAIN. Kendala lain dapat berupa tidak diakuinya pendidikan mereka ketika mencari lapangan pekerjaan.  Dengan  adanya  kendala-kendala  tersebut,  banyak  dari lembaga pendidikan Islam pola pesantren ini mengubah pendidikan- nya ke dalam  bentuk  madrasah dan menerapkan kurikulum yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  sehingga  lulusannya  mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah maupun dari sektor lain. 9
Melihat fakta di atas, pada gilirannya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah dengan alasan lulusan pesantren tidak dapat melanjutkan pendidikan atau tidak dapat langsung bekerja. Sikap ini ternyata merupakan tantang- an  paling  berat  bagi  kelangsungan  pesantren,  khususnya  bagi pesantren kecil. Sedang, pesantren-pesantren besar dapat bertahan, tetapi  setelah  pesantren  membuka  lembaga-lembaga  pendidikan umum,  yakni  dengan  menyelenggarakan  SMP  dan  SMA/SMK. Musibah  yang  hampir  sama  menimpa  pesantren  kembali  pada tahun  1970an  ketika  sekularisasi  gencar  memasuki  seluruh  aspek kehidupan manusia di Indonesia.
9 Nurhayati  Djamas,  Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pasca  Kemerdekaan (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 189-190.
Cahya Edi Setyawan 236
Latar  belakang  timbulnya  lembaga-lembaga  pendidikan umum  di  pesantren  seperti  SD,  SMP  dan  SMA  akan  menemukan paling tidak dua jawaban: pertama, sebagai upaya pesantren dalam melakukan  adaptasi  dengan  perkembangan  pendidikan  nasional, atau  oleh  Mastuhu  dikatakan  karena  dampak  global  dari pembangunan  nasional  serta  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi. Dan kedua adalah karena kepentingan “menyelamatkan nyawa”  pesantren  dari  kematian  selama-lamanya.  Kebutuhan adaptasi sebenarnya telah dirintis sejak mendirikan madrasah, yang memperlancar  proses  pembaharuan  kelembagaan.  Sedang  upaya penyelamatan  kehidupan  pesantren  merupakan  tindakan  yang strategis  dan  spontan.  Kedua  faktor  ini  saling  mempengaruhi berdirinya  lembaga-lembaga  pendidikan  umum  sebagai pengembangan  (pemantapan  pembaharuan)  institusi  pesantren. Lembaga-lembaga  pendidikan  umum  seperti  SD,  SMP  dan  SMA tersebut  terus  berkembang,  bahkan  semakin  mendapat  dukungan dari  masyarakat  santri  yang  memiliki  keterikatan  moral  dengan pesantren.  Mereka  ingin  agar  putra-putrinya  belajar  ngaji  di pesantren  sekaligus  dapat  mengikuti  pendidikan  di  SD,  SMP  dan SMA  di  dalamnya,  lantaran  cara  demikian  lebih  memberikan jaminan  keutuhan  pribadi  santri.  Sebab  di  samping  pengetahuan dan  pengalaman  ajaran  agama  tertanam  dengan  baik,  santri  juga dapat  mengembangkan  potensi  intelektualnya  melalui  penerapan sistem  pembelajaran  yang  modern. 10
Akhirnya, tanpa banyak pertimbangan kebanyakan pesantren mengikuti sistem yang dikembangkan pemerintah secara keseluruh- an.  Maka  beberapa  pesantren  cenderung  mendirikan  perguruan tinggi  dengan  meniru  sistem  perguruan  tinggi  nasional  secara totalitas. Para pengamat melaporkan bahwa banyak pesantren besar seperti Tebuireng, Tambakberas, Rejoso, Gontor, dan Cipasung yang mendirikan  perguruan  tinggi  dengan  membuka  fakultas-fakultas agama  Islam  seperti  Ushuluddin,  Syari’ah,  Tarbiyah,  Dakwah  dan Adab, serta fakultas umum seperti Hukum, Ekonomi, Sosial Politik dan sebagainya. Di Jawa Barat juga banyak yang membuka fakultas, misalnya  pesantren  As-Syafi’iyyah  dan  Cipasung.  Di  luar  Jawa, pesantren yang telah mendirikan perguruan tinggi adalah Pesantren Diayatul  Islamiyyah  di  Seriguna  Tanjung  Lubuk  Ogan  Komering Ilir,  Sumatra  Selatan.
10 Mujamil Qomar, Pesantren dari ..., p. 97-98.

## F. Standar pendidikan  Islam
Menurut Ahmad  Syar’i,  standar  pendidikan  Islam  –  dalam konteks  nasional  setidaknya  harus  terdapat  salah  satu  dari  dua kriteria berikut: 11 Pertama, harus dilihat dari materi dan tujuannya apakah materi pendidikan yang dikembangkan merupakan kajian, telaahan,  dan  implementasi  dari  ajaran  dan  atau  nilai-nilai  Islam. Serta  apakah  tujuannya  dalam  rangka  pengabdian  kepada  Allah SWT? Pengertian kajian, telaahan, dan implementasi dari ajaran dan atau nilai-nilai Islam tidak dalam arti sempit seperti materi aqidah akhlak,  fiqh,  hukum  Islam  dan  sejenisnya,  namun  lebih  luas  dari itu, seperti  mengkaji atau  membaca  alam dengan  segenap potensi dan kekayaannya sebagai wujud dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikian pula dengan tujuan akhirnya, apakah akan mendekatkan pemahaman  manusia  dan  pendekatan  dirinya  kepada  Tuhan  atau sebaliknya.
Kedua, dilihat dari personil dan lembaga pengelolanya harus Islam.  Karena  banyak  lembaga  pendidikan  non  muslim,  bahkan mungkin anti  atau tidak  simpati  pada Islam justru  mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan yang mengkaji ajaran Islam. Namun  sekali  lagi  tujuannnya  justru  hanya  untuk  keperluan pengembangan  pengetahuan  belaka,  bahkan  tidak  mustahil  dapat dijadikan wahana untuk menonjolkan Islam itu sendiri.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  diuraikan  bahwa  standar pendidikan Islam harus memenuhi minimal empat standar berikut:
1) Standar bahan ajar yang memuat materi-materi bernuansa Islam
2) Standar  kurikulum  yang  memiliki  tujuan  akhir pengabdian kepada Allah
3) Standar tenaga pendidik yang muslim
4) Standar lembaga pendidikan yang bercirikan Islam Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Agama  RI  Nomor  2  Tahun
2008,  standar  pendidikan  Islam  baru  diatur  pada  standar  lulusan dan standar isi. Sedangkan untuk standar-standar yang lainnya masih mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.19 Tahun 2005 yang memuat 8 (delapan) komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang meliputi: (1)  Standar Kompetensi Lulusan/ SKL, (2) Standar Isi, (3) Standar Proses, (4) Standar Pendidikan dan
11 Ahmad Syar’i, Filsafat Pendidikan Islam ….., p. 127
Cahya Edi Setyawan

## 238
Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan,  (7)  Standar  Pembiayaan Pendidikan,  dan  (8)  Standar Penilaian Pendidikan.
Mencermati  fakta-fakta  sosio-historis  yang  mengiringi perkembangan  pendidikan  pesantren,  maka  pengembangan standarisasi sistem pendidikan pesantren dapat dilakukan dengan bantuan pemerintah dengan mengacu pada UU dan PP yang berlaku, dan/atau dilakukan institusi pesantren sendiri secara sporadis dengan mengacu  pada  selera  kyai,  atau  keadaan  sosial-budaya,  dan/atau sosio-geografis setempat, karena pesantren pada umumnya bersifat mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada. Karena sifat mandirinya itu, pesantren bisa memegang teguh kemurniannya  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam.  Jadi,  tawaran tentang pengembangan sistem pendidikan di pondok pesantren bisa saja diambil dan diadopsi oleh pesantren atau bisa juga tidak.

## G. Kesimpulan
Setelah  penulis  mencermati  pembahasan  tentang  pemikiran tentang  pengembangan  standarisasi  sistem  pendidikan  pesantren dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pesantren  adalah  lembaga pendidikan  dan pengajaran  agama yang dipimpin oleh seorang kiai yang mengajarkan ilmu agama Islam  kepada  para  santri  baik  yang  mondok  (santri  muqim) maupun  tidak  mondok  (santri  kalong)  di  asrama  dalam pesantren tersebut. Tujuan pendidikan pesantren secara umum adalah  menciptakan  kepribadian  muslim  yang  sesuai  dengan kepribadian  Indonesia.  Namun,  tujuan  pendidikan  tiap pesantren  berbeda-beda  sesuai  misi  dan  visi  serta  tipologi pesantren yang diselenggarakan.
2. Tipologi pesantren adalah berbagai tipe pendidikan pesantren yang  sebabkan  oleh  perbedaan  selera  kyai,  atau  perbedaan keadaan sosial-budaya, dan/atau perbedaan sosio-geografis yang mengitarinya,  termasuk  problem-problem  mendasar  yang dihadapi  pesantren tersebut.  Secara  umum,  problem-problem mendasar  yang  dihadapi  pesantren  antara  lain:  (1)  dianggap sebagai  lembaga  tradisional,  (2)  tidak  memiliki  sarana  dan prasarana penunjang yang memadai, (3) sumber daya manusia hanya  tahu  bidang  keagamaan  dan  tidak  ada/belum  tersedia SDM  untuk  bidang  kehidupan  sosial  masyarakat  lain,  (4).
Lemahnya  aksesibilitas  dan  networking,  (5)  manajemen kelembagaan  yang  masih  belum  terstruktur,  dan  (6) kemandirian  ekonomi  kelembagaan  belum  tersedia  dan terencana  dengan  baik,  serta  (7)  belum  memuat  kurikulum yang berorientasi life skills.
3. Output  atau  Lulusan  pesantren  masa  kini  idealnya  harus mampu  menyerasikan  antara  otak  (head),  akhlak  (heart),  dan keterampilan tangan (hand). Sehingga, output pesantren (yang merupakan  pendidikan  nonformal)  dapat  dihargai  sejajar dengan  output  pendidikan  formal,  sesuai  standar  nasional pendidikan yang berlaku.
4. Pengembangan standarisasi sistem pendidikan pesantren dapat dilakukan  dengan  mengikuti  pemerintah  dengan  mengacu pada  Undang-Undang  dan/atau  Peraturan  Pemerintah  yang berlaku,  dan/atau  dilakukan  oleh  institusi  pesantren  sendiri secara sporadis dengan mengacu pada selera kyai, atau keadaan sosial-budaya,  dan/atau  sosio-geografis  setempat,  karena pesantren  pada  umumnya  bersifat  mandiri,  tidak  tergantung kepada pemerintah atau kekuasaan yang ada.

## Daftar  Pustaka
A. Mukti Ali, Peranan Pondok Pesantren dalam Pembangunan (Jakarta: PT.  Paryu  Barkah,  1974).
Ahmad  Syar’i, Filsafat  Pendidikan  Islam,  (Rineka  Cipta.  2010).
Ahmad  Tafsir,  Ilmu  Pendidikan  dalam  Perspektif  Islam  (Bandung:
Rosda  Karya,  2001).
Jamaluddin  Malik,  Pemberdayaan  Pesantren,  (Yogyakarta:  Pustaka Pesantren,  2005).
Marwan  Saridjo,  Bunga  Rampai  Pendidikan  Agama  Islam  (Jakarta:
Amissco,  1996)
Minhaji.  Inovasi  Pendidikan  dalam  Perspektif  Pesantren  (Studi  tentang Pola Inovasi Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren), Jurnal Lisan al-Hal Vol. 6 No. 1 Juni 2014.
Mujamil  Qomar,  Pesantren  dari  Transformasi  Metodologi  menuju Demokratisasi Institusi  (Jakarta: Erlangga,  2002).
Cahya Edi Setyawan 240
Nurcholis  Madjid,  Bilik-Bilik  Pesantren  Sebuah  Potret  Perjalanan, (Jakarta:  Paramadina,  1997)  Zamakhsyari  Dhofier,  Tradisi Pesantren Studi  tentang Pandangan  Hidup Kyai.  (Jakarta: LP3S, 1983).
Nurhayati  Djamas,  Dinamika  Pendidikan  Islam  di  Indonesia  Pasca Kemerdekaan  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2009).
Sudjono  Prasodjo.  Profil  Pesantren,  (Jakarta:  LP3S,  1982).