## EKSEKUSI PUTUSAN KEWAJIBAN AYAH ATAS NAFKAF ANAK PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah Idi)
Raudhatunnur
Raudhatunnur adalah Magister Ilmu HukumProgram Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

## Abstrak
Pasal  195  HIR  menyebutkan  bahwa    Dalam  perkara  oleh  karena  pihak  yang  menang  telah memperoleh  keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh  undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim  itu.  Hak  ini  memang  sudah  selayaknya.  Namun  dalam  kenyataannya  di  wilayah  hukum Mahkamah  Syariyah  Idi  pihak  ayah  tidak  sepenuhnya  melaksanakan  isi  putusan  kewajiban  atas nafkah anak yang dibebankan kepadanya.
Kata Kunci : Eksekusi, Nafkah Anak dan Perceraian

## A. PENDAHULUAN
Suatu perceraian yang terjadi antara seorang suami dengan seorang istri akan berdampak terhadap 3 hal terpenting yaitu, putusnya hubungan ikatan suami isteri, hak pemeliharaan anak yang meliputi juga nafkah anak, dan harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk ke dalam harta bersama 1 . Hak anak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan mengingat kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yang hubungan tersebut akan terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus. 2
Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Idi khususnya dalam periode tahun Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 terjadi pengajuan perceraian yang relatif tinggi, yaitu sebanyak 841 permohonan perceraian dan 202 permohonan diantaranya  mengajukan tuntutan untuk pemenuhan nafkah anak 3 .
Terhadap permohonan perceraian dan tuntutan nafkah anak ini, Mahkamah Syar’iyah Idi dalam putusannya membebankan kewajiban nafkah pemeliharaan
1 Samsudin Achmad, Latar Belakang dan Dampak Perceraian , UNS, Semarang, 2005.
2 Penjelasan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3 Sumber data Mahkamah Syar’iyah Idi, November 2014
Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkaf Anak Pasca Perceraian
anak kepada pihak ayah. Ironisnya implementasi putusan tersebut tidak dapat dilakukan dengan maksimal, masih sangat banyak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, kalaupun ada  yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau  tidak mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak, dan tidak sesuai dengan isi putusan
Pihak ibu dalam hal ini sebagai pihak yang dimenangkan dapat mengajukan gugatan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah pemeliharaan anak tersebut ke Mahkamah Syar’iyah, dan selanjutnya menunggu keputusan ketua Mahkamah Syar’iyah terhadap permohonan tersebut. Namun pengajuan permohonan eksekusi putusan ini akan menguras tenaga dan menimbulkan masalah baru terhadap pihak ibu hal ini terkait proses eksekusi yang panjang dan pemenuhan biaya  ketika mengajukan permohonan eksekusi yang besar.
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam hal pemenuhan hak anak pasca terjadinya perceraian ini pihak ayah sebagaian besar tidak melaksanakan sesuai isi putusan Mahkamah sedangkan pihak ibu mengalami hambatan dalam mengajukan eksekusi dan berpotensi merugikan anak.  Atas dasar kondisi tersebut, maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian terhadap eksekusi putusan Mahkamah Syar’iyah Idi terhadap kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian.

## B. KAJIAN KEPUSTAKAAN
Kerangka  teoritik  atau  kerangka  pikir  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini adalah  dasar  teori  hukum  yang  dijadikan  dasar  pijakan  dan  analisis  yang menunjukkan  bahwa  ilmu  hukum  dalam  perkembangannya  tidak  terlepas  dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya 4 .
Di  sisi  lain,  tampaknya  sangat  tepat  memperhatikan  pemikiran  mazhab hukum  yang  berkembang  di  Amerika  ( Anglo  Saxon ),  hukum  yang  baik  adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Pandangan di  atas  akan  sedikit  membantu  terhadap  permasalahan  tentang  sengketa pengasuhan  anak.  Selain  itu,  dalam  kaitannya  dengan  putusan  sengketa pengasuhan  anak  ini selain  harus  memuat alasan dan dasar  putusan, harus  pula memuat  pasal  tertentu  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan. Adapun  pasal-pasal  yang  berkaitan  dengan  putusan  sengketa  pengasuhan  anak
4 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,                 hlm 106.
ini dijadikan dasar pertimbangan bagi para Hakim untuk mengadili. 5
Hakikatnya tujuan Perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah , dan rahmah . Dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak begitu saja selesai, akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang perlu dipatuhi oleh pihak- pihak yang bercerai. Bahkan perceraian yang terputus akibat meninggalnya salah satu pihak juga membawa akibat-akibat bagi yang ditinggalkan. Akibat hukum yang timbul dari perceraian tidak hanya terhadap pihak-pihak yaitu suami istri, akan tetapi juga terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
Terlebih lagi apabila anak tersebut belum berumur 12 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam
Kerangka konseptual adalah kesimpulan yang bersifat sementara dari tinjauan teoritis yang mencerminkan hubungan antar variabel yang sedang diteliti.
Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang.
Hakim akan melakukan pertimbangan hukum, untuk memutuskan perkara perceraian. Akibat Putusan Perceraian tersebut, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh ayah kepada anak-anaknya setelah perceraian meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikan, khususnya bagi pasangan suami istri yang dalam perkawinannya telah dikaruniai anak sesuai dengan UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pelaksanaan kewajiban terhadap putusan tersebut

## C. Pembahasan
Anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri berhak atas pengasuhan kedua  orangtuanya,  walaupun  orangtuanya  sudah  bercerai,  dan  pengasuhan tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan anak- tersebut.
Bila  dalam  penguasaan  terjadi  perselisihan,  maka  Mahkamah  Syar’iyah memberikan  putusan  yang  seadil-adilnya  tanpa  mengurangi    hak  anak  tersebut, Sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-undang.
5 Salim, HS. Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 64

## Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkaf Anak Pasca Perceraian

## 1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar’iyah Idi dalam menetapkan Kewajiban Ayah atas Nafkah Anak Pasca Perceraian
Dalam  memutuskan  suatu  gugatan  ataupun  permohonan  Majelis  hakim  selalu mempertimbangkan  kondisi  dan  kebutuhan  anak,  dalam  mencabut  dan  menetapkan kewajiban  pemeliharaan  dan  kewajiban  nafkah  atas  anak  tersebut  kepada  salah  satu dari orangtua
Terhadap  permohonan  tuntutan  nafkah  anak  yang  masuk  ke  dalam  wilayah hukum  Mahkamah  Syar’iah  Idi  ,  Majelis  Hakim  menetapkan  dalam  putusannya membebankan nafkah pemeliharaan anak kepada pihak ayah. Namun pihak ayah tidak sepenuhnya melaksanakan isi putusan karena berbagai alasan, hal ini tentu saja sangat merugikan  anak,  padahal  dalam  memutuskan  suatu  gugatan  ataupun  permohonan, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan berdasarkan bukti dan saksi yang sah bahwa pihak  ayah  dipandang  mampu  untuk  melaksanakan  kewajiban  karena  merupakan pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  pembiayaan  kebutuhan  anaknya,  selain  itu  anak yang masih dibawah umur maka hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut akan  diberikan  kepada  ibunya,  hal  ini  disebabkan  anak-anak  dibawah  umur  masih sangat  memerlukan  perhatian  dari  seorang  ibu,  sedangkan  kepada  seorang  ayah diberikan tanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup dan pendidikan kepada anak sampai ia dewasa. 6
2. Penyebab  Eksekusi  yang    Mempunyai  Kekuatan  Eksekutorial,    dalam Pelaksanaanya  tetap  Memberikan  Beban  yang  Besar    Kepada  Pihak  yang  Telah Dimenangkan
Dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada kemampuan ayah,
menurut penulis terkadang hakim tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya iktikad kurang baik dari ayahnya, atau cukup tidaknya jumlah nafkah tersebut didalam memenuhi kebutuhan hidup anak secara layak. Hal ini dikarenakan, ukuran yang dipergunakan dalam menentukan jumlah nominal nafkah anak dan kondisi sosial ekonomi ayah, tidak memiliki standar yang jelas dan tidak ditetapkan dalam Undang-undang secara tegas dan pasti, sehingga jika terjadi iktikad kurang baik dari ayah maka pemenuhan hak anak akan sangat minim atau bahkan terabaikan.
Eksekusi adalah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam putusan tersebut. Dengan kata lain, eksekusi disini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Mahkamah Syariyah Idi atas permohonan ibu terhadap ayah untuk memenuhi
6 Mansur M, Yasin, Panitera Pengganti Mahkamah Syar’iyah Idi, wawancara 23 November 2014

## Raudhatunnur
kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa, pelaksanaan putusan secara paksa.
Berdasarkan penelitian, pelaksanaan isi putusan mengenai nafkah anak idealnya tidak perlu lagi harus mengajukan permohonan  baru untuk eksekusi,tapi dapat dilakukan secara serta merta ketika pihak ayah(pihak yang kalah) tidak melaksanakan isi putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan mengingat putusan ini sudah bersifat eksekutorial, Pasal 195 HIR menjelaskan bahwa dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim tersebut Hal ini seharusnya membuat pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tanpa harus memberatkan dan membebankan biaya yang besar kepada pihak ibu. Peran serta pemerintah juga menjadi sangat penting dalam membantu dan meringankan beban ibu, mengingat hal ini rata-rata dialami oleh ibu yang tergolong dalam ekonomi kurang mampu, ditambah lagi sulitnya akses ibu terhadap informasi beracara di pengadilan, serta belum adanya peraturan yang secara tegas mengatur sanksi/hukuman bagi ayah yang melalaikan kewajibannya membiayai pemeliharaan anak setelah perceraian. Selain itu, bentuk perhatian pemerintah dapat diwujudkan dengan membentuk suatu badan atau lembaga khusus yang menangani hal penelantaran anak dan/atau istri yang dicerai atau ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah yang jelas, sehingga tidak ada lagi anak yang terlantar, hal ini menjadi sangat penting mengingat anak adalah generasi penerus bangsa. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi Mahkamah Agung dan para pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya menengah kebawah dalam memperoleh keadilan.

## 3. Faktor  Penyebab  Tidak  Terlaksananya  Putusan  Mengenai  Tanggung  Jawab  Ayah Terhadap Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian
Biaya pemeliharaan anak termasuk dalam lingkup hadhanah. Dalam Hukum Islam, hadhanah diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang biaya pemeliharaan anak terhadap anak yang belum mumayyiz , tetapi dalam kenyataannya sering kali diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh para orang tua
Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkaf Anak Pasca Perceraian
khususnya ayah. Ada pula yang melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan dan tidak mencukupi kebutuhan anak.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab tidak terlaksananya putusan mengenai pelaksanaan tanggung jawab ayah terhadap pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah faktor kurangnya kesadaran hukum, kurangnya pemahaman terhadap hak anak atas nafkah pasca perceraian, penghasilan orangtua yang rendah, ayah telah memiliki kewajiban lain setelah kawin lagi, dan ironisnya bagi ayah yang pegawai negeri sipil ada yang mengatakan bahwa tidak member nafkah pemeliharaan kepada anak karena gajinya sudah habis dipotong oleh Bank karena kredit. 7

## D. PENUTUP
1. Pertimbangan  hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Idi  dalam  menetapkan kewajiban  ayah  atas  nafkah  anak  pasca  perceraian  adalah  ayah dipandang  mampu  melaksanakan  kewajibannya.  Hakimdalam  hal inimempertimbangkan  kemaslahatan  anak  sehingga  diputuskan  jumlah minimal untuk menafkahi seorang anaknya yang masih dibawah umur.
2. Penyebab  Proses  Eksekusi  yang  Secara  hukum  Telah  Mempunyai  Kekuatan Eksekutorial,  tapi  dalam  kenyataanya  tetap  memberikan  beban  yang  besar kepada  pihak  yang  telah  dimenangkan  adalah  karena  tidak  adanya  peraturan yang menjamin rasa keadilan kepada pihak yang dimenangkan, sehingga pihak yang  dimenangkan  walaupun  sudah  berupaya  agar  memperoleh  hak-haknya harus  juga  di  kuatirkan  lagi  dengan  rumitnya  proses  eksekusi  dan  besarnya biaya yang akan timbul, sehingga menggurungkan niat pihak penggugat dalam hal  ini  ibu  sebagai  pihak  yang  dimenangkan  untuk  mengajukan  eksekusi, sehingga  semakin  memperburuk  kepercayaan  masyarakat  kepada  hukum  yang ada di Indonesia
3. Faktor  penyebab  tidak  terlaksananya  putusan  mengenai  pelaksanaan tanggung  jawab  ayah  terhadap  pemberian  nafkah  anak,  adalah  karena faktor  kurangnya  kesadaran  Hukum  kurangnya  pemahaman  terhadap hak  anak,  penghasilan  orangtua  yang  rendah,telah  memiliki  kewajiban lain  setelah  kawin  lagi  disamping  adanya  pembatasan  hubungan  antara anak dengan ayah oleh ibunya.
7 Beberapa orang Pihak Ayah, wawancara Desember 2014

## Raudhatunnur

## Saran-Saran
1. Adanya suatu regulasi  yang mengatur tentang peruntukkan dana zakat kepada anak akibat  perceraian  dari  kedua  orang  tua  yang  termasuk  dalam  kategori  “miskin”  dan menjadi subjek penerima zakat.
2. Dibentuknya suatu badan khusus yang menangani hal penelantaran anak dan/atau istri yang dicerai atau ditinggalkan oleh suami tanpa nafkah yang jelas.
3. Adanya sanksi  hukum yang tegas dan jelas terhadap orang tua yang terbukti melalaikan  kewajibannya  atau  beriktikad  tidak  baik  menyembunyikan kemampuannya dalam menafkahi,
4. Adanya  peraturan  yang  mewajibkan  kursus  Pranikah  bagi  para  calon  pengantin dengan  materi  kewajiban  dan  hubungan  antara  anak  dan  orang  tua,  sehingga semakinmemperkuat pemahaman orang tua akan kewajiban dan ikantan antara orang tua dan anak

## Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkaf Anak Pasca Perceraian

## DAFTAR PUSTAKA
Hadari Nawawi, H. Metode Penelitian Sosial , Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983.
Samsudin Achmad, Latar Belakang dan Dampak Perceraian , UNS, Semarang, 2005. Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia (UI- Press), Jakarta, 2001. Bintania Aris, Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga Dan Setelah  Terjadinya Perceraian , http://www.pdf-search-engine.com/.html , Diakses April 2015.