https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PERBAIKAN SISTEM

## POLICY STRATEGY TO PREVENT CORRUPTION THROUGH THE SYSTEM’s IMPROVEMENT
Dwi Indriastuti * , Teguh Kurniawan Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia * Koresponden email: dwi.indriastuti21@ui.ac.id

## ABSTRAK
Program pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak efektif karena skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia terus mengalami penurunan dan menduduki peringkat ke-110 didunia pada tahun 2022.  Untuk  itu,  saat  ini  arah  kebijakan  pemberatasan  korupsi  berfokus  pada  upaya  pencegahan.  Penelitian  ini bertujuan mengkaji strategi kebijakan pencegahan korupsi KPK melalui perbaikan sistem monitoring dan rekomendasi hasil  kajian  administrasi  pemerintah.  Melalui  metode  kualitatif,  peneliti dapat memahami secara   komprehensif  dan mendalam mengenai latar belakang masalah dengan menganalisis praktik kebijakan monitoring dalam pencegahan korupsi.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan  studi  dokumen  seperti  peraturan  pemerintah, publikasi  terkait  monitoring  evaluasi  program  dan  pencegahan  korupsi,  laporan  kinerja  dan  laporan  tahunan  KPK yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  teknik  Miles,  Huberman  dan  Saldana  (2014).  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  strategi  kebijakan  pencegahan  korupsi  oleh  KPK  dilakukan  melalui  monitoring  rekomendasi  hasil kajian  terhadap  sistem  administrasi  pemerintahan.  Dalam  beberapa  kasus,  strategi  kebijakan  pencegahan  korupsi melalui  monitoring  rekomendasi  hasil  kajian  memberikan  implikasi  positif  terhadap  perbaikan  tata  kelola  dan reformasi administrasi pemerintah sehingga dapat mencegah terjadinya praktik korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekomendasi hasil kajian merupakan instrumen pencegahan korupsi yang dapat diperluas cakupan dan ruang lingkupnya  sehingga  dapat  membuka  ruang  yang  lebih  luas  untuk  pencegahan  korupsi  di  Indonesia.  Disisi  lain, penelitian  ini  merekomendasikan  perlunya  percepatan  sistem  monitoring  secara  luas  dengan  menerapkan  sistem reward dan punishment untuk  mendorong  kepatuhan  terhadap  rekomendasi  kajian  serta  penggunaan  monitoring berbasis teknologi informasi sebagai basis utama untuk diseminasi sistem pencegahan korupsi yang lebih masif di Indonesia.
Kata kunci : Pencegahan korupsi, KPK, monitoring dan rekomendasi hasil kajian

## ABSTRACT
The  corruption  eradication  program  by  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  is  considered  ineffective because Indonesia's Corruption Perception Index (CPI) score continues to decline and is ranked 110th in the world in 2022. For this reason, the current policy direction for combating corruption focuses on prevention efforts. This study aims to examine the KPK's corruption prevention policy strategy through improving the monitoring system and recommendations for the results of government administration studies. Through qualitative methods, researchers can comprehensively  and  deeply  understand  the  background  of  the  problem  by  analyzing  the  practice  of  monitoring policies  in  corruption  prevention.  Data  collection  techniques  used  interviews  and  document  studies  such  as government  regulations,  publications  related  to  program  evaluation  monitoring  and  corruption  prevention, performance reports  and  KPK annual  reports which  were then analyzed using  the Miles,  Huberman and Saldana (2014) technique. The results of this study show that the KPK's corruption prevention policy strategy is carried out through monitoring and recommendations for the results of studies on the government administration system. In some cases, corruption prevention policy strategies through monitoring and recommendation of study results have positive implications for improving governance and reforming government administration so as to prevent corrupt practices. This study concludes that monitoring and recommendation of study results is a corruption prevention instrument that can be expanded in scope and scope so that it can open up wider space for corruption prevention in Indonesia. On the other hand, this study recommends the need to accelerate the monitoring system widely by implementing a reward and punishment system to encourage compliance with study recommendations and the use of information technology- based monitoring as the main basis for more massive dissemination of corruption prevention systems in Indonesia.

## Keywords: Corruption prevention, KPK, monitoring and recommendations

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  korupsi  masih  menjadi  perma- salahan serius yang belum tertangani dengan baik. Korupsi  tumbuh  dalam  berbagai  aspek  kehidupan sosial dan politik, menghambat kemajuan ekonomi, dan  merusak  kepercayaan  masyarakat  kepada
pemerintah. Lederman (2011) dalam Gong & Wang (2013)  mengemukakan  bahwa  korupsi  dianggap sebagai salah satu hambatan terbesar pada pemba- ngunan  sosial  dan  ekonomi.  Korupsi  berdampak negatif  terhadap  pembangunan  manusia,  merugi- kan sektor sumber daya alam berupa permasalahan
kerusakan lingkungan dan konflik sosial (Urbina & Rodríguez,  2022).  Korupsi  juga  memperburuk ketimpangan  pendapatan  dan  kemiskinan.  Selain itu, korupsi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi  kepuasan  terhadap  kinerja  peme- rintah (Habibov, Fan, & Auchynnikava, 2019) dan mengakibatkan  persepsi  negatif  masyarakat  ter- hadap  kinerja  pelayanan  publik,  yang  akhirnya mengurangi  tingkat  kepercayaan  kepada  institusi pemerintah (Park & Blenkinsopp, 2011).
Masalah  korupsi  yang  sistemik  dapat  ditun- jukkan  melalui  data  statistik  penindakan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penanganan kasus korupsi  sektor  publik  di  Indonesia  sejak  tahun 2004-2023  berjumlah  1.436  kasus  dengan  mayo- ritas  modus  berupa  penyuapan  pada  lembaga  ne- gara. Korupsi terjadi di berbagai praktif pelayanan publik seperti PBJ, penyuapan dan penyalahgunaan wewenang,  merintangi  proses  KPK,  perizinan, pemerasan dan TPPU.
Gambar  1 .  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara yang Ditangani KPK Sumber : KPK, 2023
Ragam jenis tindakan korupsi sejalan dengan kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  masih  tinggi, salah satu indikator untuk mengukur tingkat korupsi suatu  negara  dan  digunakan  secara  global  adalah Corruption  Perception  Index ( CPI )  atau  Indeks Persepsi  Korupsi  (IPK)  yang  di  rilis  oleh Trans- parency International .
Gambar  2 .  Skor  Indeks  Persepsi  Korupsi Indonesia Tahun 1998 – 2022 Sumber: Transparency International, 2022
Skor  IPK  menunjukkan  nilai  persepsi  publik mengenai  tingkat  korupsi  suatu  negara,  terutama dalam  hal  tata  kelola  pemerintahan  dan  kondisi pelayanan  publik.  Sepanjang  tahun  1998  hingga 2022  skor  IPK  Indonesia  fluktuatif  berada  dalam rentang 17-40/100, dengan peringkat 80-143. Pasca reformasi  1998,  penegakan  hukum  dan  reformasi birokrasi  menjadi  perhatian  pemerintah  dalam perbaikan  tata  kelola pemerintahan.  Capaian  IPK terbaik  Indonesia adalah  pada  tahun  2019  dengan skor  40/100  serta  menduduki  ranking 85 dari 180 negara di dunia. Setelah itu skor IPK Indonesia terus mengalami  penurunan,  tahun  2022  skor  IPK Indonesia  mengalami  penurunan  paling  drastis sejak  1998  yakni  34/100  turun  6  poin  dari  tahun 2019  dan  menduduki  peringkat  ke-110  didunia. Menurut TI Indonesia (2023) penurunan skor IPK Indonesia tahun 2022 membuktikan bahwa strategi dan program pemberantasan korupsi tidak efektif.
Program  pemberantasan  korupsi  dalam  pela- yanan publik, seperti digitalisasi pelayanan publik dan  perubahan  sejumlah  regulasi  perizinan  yang lebih ringkas dianggap sebagai strategi besar untuk memberantas korupsi melalui pencegahan. Namun merosotnya  skor  IPK  tahun  2022  menunjukkan strategi tersebut tidak berjalan.  Korupsi yang ber- jalan  sistemik  menyebabkan  agenda  pemberan- tasan  korupsi  berjalan  melambat.  Kepercayaan publik  terhadap  upaya  pemberantasan  korupsi semakin melemah, padahal dukungan kepercayaan publik  memainkan  peran  penting,  sebagai  mo- derator dan mediator, dalam memberantas korupsi dan  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  (Park  & Blenkinsopp, 2011; Paul, 2011)
Guna  mendorong  kepercayaan  publik  ter- hadap  pemberantasan  korupsi,  skema  kerangka pemberantasan korupsi KPK saat ini berfokus pada program pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi dilakukan  dengan  mengurangi  peluang  korupsi dengan  meningkatkan prosedur,  kebijakan,  sistem kerja,  dan  budaya  etika  (Gorta,  2013).  Langkah- langkah  pencegahannya  mencakup  reformasi  ad- ministratif,  yang  menjadikan  transaksi  seluruh urusan pemerintah  lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat (Tabish and Jha, 2012)
Dalam konteks itu, perbaikan sistem menjadi salah satu agenda strategis KPK dalam upaya pen- cegahan korupsi. Dengan meningkatnya komplek- sitas  kasus  korupsi,  upaya  pemberantasan  korupsi KPK tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga  pada  pencegahan.  Untuk  itu,  dilakukan kolaborasi  pada  tiga  komponen  pemberantasan korupsi  melalui  integritas,  perbaikan  sistem,  dan penindakan  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi, 2022).    Perbaikan  sistem  merupakan  komponen strategis,  karena  korupsi  dapat  terjadi  ketika  ada kesempatan atau peluang akibat kelemahan sistem
atau  kurangnya  pengawasan  dan  adanya  niat/ke- inginan yang  didorong  oleh  kebutuhan  atau  kese- rakahan (Pustha & Fauzan, 2021).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  peneli- tian  ini  bertujuan  mengkaji  strategi  kebijakan pencegahan  korupsi  KPK  melalui monitoring  dan rekomendasi  hasil  kajian  administrasi  pemerintah yang  dapat  dilihat  sebagai  instrumen  baru  dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kua- litatif  dengan  studi  pada  strategi  pencegahan  ko- rupsi  oleh  KPK  melalui monitoring dan rekomen- dasi hasil kajian. Metode ini memahami secara  kom- prehensif mengenai latar belakang suatu fenomena atau  permasalahan  (Creswell,  2013)  dengan me- nganalisis  bagaimana  KPK  menjalankan  konsep monitoring dalam pencegahan korupsi. Teknik pe- ngumpulan  data  menggunakan  wawancara  dan studi dokumen seperti peraturan pemerintah, pub- likasi  terkait  monitoring  evaluasi  program  dan pencegahan  korupsi di  Indonesia,  laporan  kinerja, laporan  tahunan  yang  menjelaskan  pelaksanaan pencegahan korupsi KPK melalui perbaikan sistem administrasi pemerintahan.
Pengumpulan  data  dilakukan  di  Direktorat Monitoring,  Deputi  Pencegahan  dan  Monitoring, KPK. Selanjutnya, setelah data terkumpul, peneliti menganalisis data melalui 3 tahap yaitu pemilihan dan  penyederhaan  data,  penyusunan  data  secara sistematis,  dan  penarikan  kesimpulan  (Miles, Huberman, & Saldana, 2014) untuk mendeskripsi- kan  dan  memberikan  gambaran  mengenai  moni- toring  rekomendasi  hasil  kajian  dalam  sistem pencegahan korupsi di Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Pencegahan  korupsi  merupakan  salah  satu pendekatan dalam pemberantasan korupsi di Indo- nesia. Fokus utama pencegahan melalui reformasi administratif,  yang  menjadikan  transaksi  semua urusan pemerintah  lebih transparan dan akuntabel kepada  publik  (Tabish  dan  Jha,  2012).  Reformasi administratif  menekankan  pada  perbaikan  sistem untuk menutup celah dan kemungkinan terjadinya korupsi.
Dalam  konteks  itu,  upaya  KPK  dalam  refor- masi  administratif  dilakukan  melalui  pengemba- ngan  sistem  monitoring  dan  rekomendasi  hasil kajian.  Strategi  ini  merupakan  bagian  dari  tugas utama KPK yang tercantum dalam UU KPK Pasal 9, yaitu KPK bertugas melakukan monitor terhadap penyelenggaraan  pemerintahan  melalui  kegiatan pengkajian terhadap sistem administrasi di kemen- terian/Lembaga  yang  berpotensi  menyebabkan tindak pidana korupsi. Output kajian berupa saran
perbaikan yang disampaikan kepada pimpinan lem- baga  dan  secara  berkala  KPK  melakukan  peman- tauan  terhadap  implementasi  saran  perbaikan  ter- sebut.
Pelaksanaan  kebijakan  pencegahan  korupsi dipelopori  oleh  Direktorat  Monitoring  KPK. Direktorat Monitoring merupakan unit kerja teknis dibawah  Kedeputian  Pencegahan dan Monitoring. Direktorat Monitoring mempunyai wewenang untuk melakukan  kajian  terhadap  sistem  pengelolaan administrasi  disemua  lembaga  negara  dan  peme- rintahan,  memberikan  saran  perbaikan  serta  mela- porkan kepada Presiden, DPR dan BPK.
Kajian  yang  disusun  Direktorat  Monitoring akan menghasilkan saran perbaikan yang kemudian disampaikan  kepada  pimpinan  lembaga  obyek kajian  untuk  ditindaklanjuti  dengan  melakukan perubahan.  Jika  usulan  perubahan  tersebut tidak dilaksanakan  oleh  Kementerian/Lembaga,  KPK menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, dan BPK untuk dilakukan pengawasan lebih lanjut.
Dalam menyusun tema kajian, KPK mengacu pada  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Na- sional  (RPJPN),  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional  (RPJMN),  Rencana  Strategis (Renstra),  serta  arah  kebijakan  pimpinan  KPK. Penyelarasan  fokus  area  kajian   dengan  dokumen perencanaan  pembangunan  bertujuan  untuk  men- dukung pencapaian sasaran pembangunan  nasional yang  telah  ditetapkan  oleh  Presiden  pada  setiap periodenya.
Gambar 3 . Fokus Area Pemberantasan Korupsi Sumber: KPK, 2023
Sebagai  sebuah  strategi  pemberantasan  ko- rupsi, KPK berupaya menemukan model pencega- han dan penindakan  yang  terintegrasi,  melalui  re- sume  dari  hasil  analisis  penindakan  dapat  di- jadikan  sebagai  dasar  menyusun  kajian.  Kriteria dan  area  strategis  penindakan  sebagian  juga  di- dasarkan  pada  informasi  dan  analisis  data  pen- cegahan. Berdasarkan rencana strategis KPK, sejak tahun  2005  fokus  area  pemberantasan  korupsi ditetapkan mengikuti arah  kebijakan pembangunan nasional, yakni: Korupsi terkait sumber daya alam, meliputi  perizinan,  pemanfaatan  SDA;  Korupsi terkait dalam bisnis, meliputi risiko fraud (bisnis),
Korupsi SDA Korupsi Bisnis Korupsi Politik Korupsi Penegak Hukum Korupsi Layanan Publik
perizinan, layanan administrasi (ekspor, impor, bea cukai,  pajak;  Korupsi  politik;  Korupsi  pada  pe- negakan  hukum;  Korupsi  pada  layanan  publik, meliputi  fasilitas  publik,  kesejahteraan  sosial (perlindungan  dan jaminan  sosial),  pendidikan, kesehatan.
Fokus  kajian  ditiap  sektor  strategis  dapat dilakukan  secara  berkelanjutan  dengan  tema  yang berbeda  sesuai  program  pembangunan  nasional yang sedang berjalan. Sebagai contoh, pada sektor sumber  daya  alam  terdapat  beberapa  kajian  pen- cegahan korupsi yang disusun secara berkesinam- bungan,  antara  lain:  Sistem  perencanaan  dan pengelolaan  kawasan  hutan,  kerentanan  korupsi dalam  perizinan  usaha  sector  kehutanan,  Peneri- maan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  kehutanan, Kebijakan  pengusahaan  batubara  di  Indonesia, PNBP Mineral dan Batubara. Namun terdapat ka- jian  yang  disusun  dengan  tema  sesuai  perkemba- ngan  program  pembangunan yang  bersifat  insi- dental, sebagai contoh kajian program penanganan Covid-19 pada tahun 2020 baik di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Dalam  upaya  menjawab  kompleksitas  masalah korupsi pada lima  area  pemberantasan  korupsi ter- sebut,  strategi  utama  pencegahan  korupsi  yang dijalankan  KPK  melalui  sistem  monitoring  dan rekomendasi  hasil  kajian.  Strategi  ini  berfokus menutup  celah  potensi  korupsi  yang  mungkin terjadi  dan upaya perubahan yang ditujukan  untuk memperbaiki  sistem  atau  tata  kelola  administratif sehingga sistem administrasi pemerintahan menjadi lebih  transparan  dan  akuntabel.  Selain  itu,  kajian yang  disusun  juga  berupaya  menyelamatkan  po- tensi kerugian negara yang disebabkan oleh sistem atau regulasi yang lemah.
Monitoring dan rekomendasi hasil kajian meru- pakan proses di mana KPK secara aktif mengawasi dan  menilai implementasi  dari  rekomendasi  yang diberikan  terhadap  berbagai  instansi.  Pemantauan tersebut  bertujuan  untuk  menilai  perubahan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, pemantauan  membantu  mengukur  pencapaian kegiatan,  dengan  mengukur  apakah  sumber  daya telah  dimanfaatkan  dengan  baik  dan berada  pada jalur  yang  sesuai  menuju  pencapaian  hasil (Coninck et al., 2008).
Monitoring  merupakan  fungsi  berkelanjutan dengan  menggunakan  pengumpulan  data  secara sistematis  mengenai  indikator-indikator  tertentu dan  bertujuan  memberikan  masukan  berupa indikasi  kemajuan  dan  status  pencapaian  tujuan kepada  manajemen  dan  pemangku  kepentingan utama  (Zall  &  Rist,  2004).  Instrumen  monitoring yang digunakan berupa dokumen rencana aksi yang telah disepakati bersama KPK dan K/L. Dokumen tersebut  memuat  hasil  identifikasi  permasalaham,
rekomendasi/saran perbaikan KPK, bukti dokumen implementasi  rencana  aksi  oleh  K/L  dan  rencana waktu pelaksanaan.
Monitoring  KPK  mencakup  pengawasan  ter- hadap  penerapan  perbaikan  regulasi,  kebijakan, dan  tata  kelola.  Dalam  menyusun  rekomendasi, KPK mengidentifikasi potensi korupsi berdasarkan proses  bisnis  sistem  administrasi  kemudian me- ngklasifikasikan menjadi empat aspek analisis yakni regulasi, kelembagaan, tata laksana dan pengawasan internal.  Rekomendasi  hasil  kajian  dituangkan dalam bentuk dokumen rencana aksi yang memuat temuan  atas permasalahan yang teridentifikasi, sa- ran perbaikan, dokumen bukti implementasi perb- aikan program.
Dalam  menjalankan  stretegi  monitoring,  ter- dapat beberapa langkah penting dalam melaksana- kan proses monitoring yaitu:
Gambar  4 .  Strategi  Monitoring  Pencegahan Korupsi oleh KPK Sumber: KPK, 2023
Pertama,  pengumpulan  data  dan  informasi. Tahap  ini  melibatkan  kegiatan  pengumpulan  data dan  informasi tentang  potensi  korupsi  yang  telah diindentifikasi. Data dan informasi dapat bersumber dari  laporan audit,  temuan  penelitian,  hasil  wa- wancara. Kedua, analisis dan pembuatan rekomen- dasi.  Berdasarkan  data  dan  informasi  yang  diper- oleh,  KPK  melakukan  analisis  mendalam  untuk memahami  penyebab  dan  dampak  dari  praktik korupsi. Berdasarkan analisis, kemudian dirumus- kan serangkaian rekomendasi yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi praktik korupsi.
Ketiga,  penerapan  rekomendasi yang  di- sampaikan  kepada  lembaga  atau  entitas  terkait untuk  diimplementasikan.  Implementasi  termasuk perubahan  dalam  kebijakan,  prosedur  dan  pelak- sanaan kerja. Terdapat tenggat waktu implementasi berdasarkan  kesepakatan  antara KPK  dan instansi obyek kajian, hal tersebut didasarkan pada tingkat kesulitan  rekomendasi untuk  di  implementasikan. Sebagai  contoh  rekomendasi  berupa  perubahan peraturan pada level UU akan membutuhkan waktu yang  lebih  panjang  dibandingkan  dengan  peru- bahan peraturan di level kementerian/lembaga. Ke- empat,  monitoring  dan  evaluasi.  Langkah  penting
Pengumpulan data dan informasi Analisis dan pembuatan rekomendasi Penerapan rekomendasi Monitoring dan evaluasi Laporan berkala
selanjutnya  adalah  pemantauan  dan  evaluasi  pe- laksanaan rekomendasi tersebut. Melalui tahap ini dilakukan  penilaian  terhadap  sejauh  mana  reko- mendasi  telah  diadopsi  dan  efektivitasnya  dalam mencegah  korupsi  berdasarkan  bukti dokumen dan informasi.  Kelima,  laporan  berkala atas  hasil pemantauan dan evaluasi. KPK menyusun laporan berkala mengenai  status implementasi rekomendasi dan  dampaknya  untuk  kemudian  disampaikan  ke- pada pimpinan.
Manfaat  utama  proses  monitoring  rekomen- dasi kajian adalah untuk memastikan bahwa saran perbaikan  yang diberikan tidak  hanya  sebatas  do- kumen  tertulis.  Monitoring yang efektif memung- kinkan  KPK  untuk  mengevaluasi  keberhasilan rekomendasi  yang disampaikan  ke  kementerian/ lembaga,  mencegah  korupsi  sebelum  terjadi,  dan memperbaiki sistem pengelolaan administrasi yang rentan  terhadap  korupsi.  Proses  monitoring  mem- bantu  organisasi  pada  tingkat  pelaksana  untuk mengumpulkan informasi, melakukan analisis dan mengambil keputusan terhadap perbaikan. Sedang- kan  pada  level  manajemen,  fungsi  monitoring diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai tingkat  pelaksanaan  rencana  kerja  dan  bagaimana anggaran dibelanjakan (Coninck et al., 2008).
Berdasarkan  prosedur  operasional  standar KPK, proses monitoring dilakukan melalui diskusi dengan  pemangku  kepentingan  instansi  obyek kajian dan instansi terkait. Proses tersebut melalui telaah/pengkajian  dokumen  pelaksanaan  yang disampaikan  oleh instansi  dan observasi lapangan terhadap  pelaksanaan  rencana  aksi.  Hasil  telaah tersebut digunakan sebagai bahan rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan 1 (satu) kali sejak 6 (enam) bulan dokumen kesepakatan rencana aksi tersampaikan kepada kementerian/lembaga.
Untuk mendapatkan hasil yang terukur, sistem monitoring  menggunakan  persentase  pelaksanaan rekomendasi oleh K/L. Namun apabila ditemukan kendala  yang secara faktual berpotensi mengubah data  dan  menunda  pencapaian  substansi  yang  ter- muat  dalam  dokumen  rencana  aksi,  maka  K/L menyampaikan permohonan perubahan atas doku- men  rencana  aksi  kepada  KPK  karena  dokumen perubahan  tersebut  akan  menjadi  acuan  dasar dalam  mengukur  indikator  kemajuan  dan dampak keberhasilan program.
Beberapa  contoh  kebijakan  monitoring  dan rekomendasi hasil kajian dilakukan pada kebijakan program bantuan sosial (bansos) dan monitoring di sektor  sumberdaya  alam.  Pertama,  dalam  imple- mentasi  kebijakan  monitoring  kebijakan  bantuan sosial  (Bansos).  Berdasarkan  dokumen  ringkasan hasil  kajian  KPK  tahun  2005-2019  (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020) yang disusun pada berbagai sektor, diantaranya pada tahun 2012 KPK
menyusun  kajian  mengenai  kebijakan  bantuan sosial  Kementerian/Lembaga  di  Kementerian  Ke- uangan  yang  dilatarbelakangi  oleh  jumlah  ang- garan bansos pemerintah pusat yang besar.
Namun demikian, karena tingkat  akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bansos masih rendah, bansos memiliki tingkat kerawanan yang tinggi untuk disalahgunakan.  Berdasarkan  hasil  kajian,  KPK menemukan  permasalahan  berupa  kerancuan antar peraturan  mengenai  batasan  pengertian  bansos, adanya pembiayaan  program yang  tidak termasuk kategori bansos, intervensi dalam proses pengang- garan bansos, dan mekanisme monitoring dan eva- luasi proses penyelenggaraan bansos yang lemah.
Atas permasalahan tersebut, rekomendasi per- baikan  yang  diberikan  KPK  kepada  instansi pengambil  kebijakan  (Kementerian  Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas)  melalui  pendekatan  sistem  dengan menyamakan  ruang  lingkup  bansos   antara  UU dengan  aturan  dibawahnya.  Selain  itu,  sesuai dengan  UU  No.  11  Tahun  2009  tentang  Kesejah- teraan  Sosial,  strategi  bansos  harus  difokuskan pada  penanggulangan  kemiskinan,  kerentanan sosial,  dan  bencana  alam.    Kebijakan  bansos  harus disosialisasikan  secara  luas  kepada  masyarakat  dan mendorong  pengawasan  penyaluran  bansos  serta meningkatkan  pengawasan  dan  evaluasi  program bansos oleh publik.
Saran perbaikan kemudian disampaikan secara resmi oleh KPK kepada instansi obyek kajian yakni Kementerian  Keuangan  dan  Kementerian  Sosial. Hal  tersebut  bertujuan  agar  K/L  menindaklanjuti temuan  tersebut  dengan  mengimplementasikan rekomendasi perbaikan. Atas saran perbaikan yang disampaikan  KPK,  Kementerian Keuangan  me- minta  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pem- bangunan  (BPKP)  untuk  melakukan  reviu  alokasi alokasi belanja bansos pada K/L. Hasil reviu BPKP memperkuat  temuan  KPK  dan  menyarankan  K/L untuk mengubah alokasi belanja bansos ke belanja pegawai atau belanja barang sesuai peruntukannya.
Monitoring  oleh  KPK  dilakukan  melalui serangkaian permintaan data pendukung dan rapat koordinasi  dengan  Kementerian  Keuangan,  yang kemudian  ditindaklanjuti  oleh  Kementerian  Ke- uangan  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri Keuangan  tentang  bantuan  pemerintah  yang diperuntukkan  bagi  masyarakat yang tidak meme- nuhi  krtiteria  bansos  pemerintah.  Selain  itu,  ke- bijakan tersebut mengubah tata cara  pengalokasian anggaran,  untuk  kegiatan  yang  tidak  berkaitan dengan  masalah  sosial  menggunakan  kelompok belanja  barang  (pada  akun  52)  dan  tidak  lagi menggunakan kelompok belanja bansos (akun 57).
Melalui  kebijakan  tersebut,  diharapkan  alo- kasi  anggaran  di  K/L  tidak  ada  lagi  yang  meng-
gunakan belanja bansos untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan masalah sosial. Rekomendasi perbaikan  berupa  perubahan  peraturan  baik setingkat internal K/L atau yang lebih tinggi seperti PP dan UU, implementasi yang dilakukan oleh K/L membutuhkan  waktu  yang  panjang  karena  perlu telaah  diinternal,  koordinasi  lintas sektor  maupun menyangkut kewenangan tugas legislative di DPR. Oleh  karena  itu,  berpengaruh  pada  sisi  waktu  pe- laksanaan  monitoring  KPK  untuk  mengawal  im- plementasi  perbaikan.  Berdasarkan  prosedur  ope- rasional  standar  KPK,  waktu  pelaksanaan  moni- toring dilakukan selama 2 (dua) tahun.
Kedua, pelaksanaan monitoring di sektor sum- berdaya  alam.  Pada  tahun  2015  KPK  melakukan kajian  mengenai  optimalisasi  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  kehutanan  di  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK).  Me- nurut  hasil  kajian  tersebut,  produksi  kayu  hutan alam di Indonesia mencapai 143,7 juta meter kubik dari  tahun  2003  hingga  2014.  Namun,  KPK memperkirakan  terdapat  PNBP  kehutanan  yang tidak  dipungut  sebesar  Rp86,9  Triliun  selama periode yang sama. Selain memperkirakan kerugian negara,  kajian KPK  juuga  melihat  kelemahan  sis- tem  penatausahaan  pemerintah  dalam  hal  penga- wsan produksi kayu dan pemungutan  PNBP.
Berdasarkan  masalah  yang  ditemukan,  KPK memberikan  saran  perbaikan  untuk memperkuat penatausahaan  produksi  kayu  dan  meningkatkan PNBP  dari  sektor  kehutanan,  antara  lain  dengan mendaftarkan  seluruh  produksi  kayu  dari  hutan yang  dikelola  negara  ke  dalam  Sistem  Informasi Penatausahaan  Hasil  Hutan  (SIPUHH).  Untuk merencanakan target PNBP berdasarkan data yang akuntabel dan empiris, KLHK beserta Kementerian Keuangan  dan  BPK  menerbitkan  laporan  kinerja tahunan pemungutan  PNBP  yang  dapat  diakses masyarakat.
KPK  melaksanakan  monitoring  rekomendasi tersebut  sepanjang tahun 2016-2018  melalui  sera- ngkaian tahapan penyampaian hasil kajian kepada instansi  terkait,  rapat  kesepakatan  dokumen  ren- cana  aksi  yang  digunakan  sebagai  instrumen monitoring, pengumpulan data dan informasi pro- ses implementasi oleh K/L dan penilaian mengenai status  implementasi  rekomendasi.  Instansi  yang terlibat  dalam  proses  implementasi  rekomendasi adalah KLHK, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Monitoring KPK di- tujukan  untuk  mneingkatkan  tata  usaha  kayu  me- lalui integrasi SIPUHH dan pengembangan sistem redfag ,  mengurangi  insentif  pembukaan  hutan melalui  pengembangan  sistem  monitoring  hutan nasional,  dan  meningkatkan  insentif  eksploitasi hutan  melalui  revisi  struktur  dan  tarif  PNBP disektor kehutanan.
Implementasi  SIPUHH  secara  penuh  pada tahun 2016 merupakan salah satu hasil penting dari peningkatan  sistem  untuk  mencegah  korupsi  dan berdampak  positif  pada  berbagai  hal.  Pertama adalah bahwa tata usaha kayu menjadi lebih teratur secara birokrasi, sehingga tidak ada hubungan atau kontak  antara  aparat  dan  pengusaha  dalam  pe- ngurusan  perizinan.  Kedua,  karena  sistem  ini memudahkan pengawasan, pungutan PNBP kehu- tanan dapat dioptimalkan. Hasil realisasi pungutan PNBP  tahun  2017-2018  dapat  melampaui  target yang  ditetapkan.  Upaya  perbaikan  sistem  tersebut diharapkan  dapat  membantu  menyelesaikan  ber- bagai masalah mendasar yang ada dalam tata kelola kehutanan  dan  sumber  daya  alam  di  Indonesia. Sehingga  dalam  konteks  pencegahan  korupsi, peran  pengawasan  serta  monitoring  rekomendasi hasil  kajian  oleh  KPK  perlu  secara  konsisten  dan berkesinambungan terus dilakukan.
Upaya  pencegahan  korupsi  melalui  strategi monitoring dan rekomendasi hasil kajian pada ke- bijakan bantuan sosial dan penatausahaan produksi kayu  dan  meningkatkan  PNBP  dari  sektor  kehu- tanan dapat memberikan gambaran bahwa tindakan preventif sangat penting  untuk  mendorong  pence- gahan korupsi.
Sistem monitoring dan rekomendasi hasil ka- jian memiliki urgensi dalam sistem pemberantasan korupsi  di  Indonesia.  Intervensi  pencegahan korupsi sebelum tindak pidana korupsi terjadi dapat memperkecil  kemungkinan  terjadinya  korupsi (Bautista-Beauchesne and Garzon, 2019). Kerang- ka  ini  cukup  efektif  untuk  membangun  pondasi pencegahan  praktik  korupsi  dalam  sistem  ad- ministrasi pemerintah.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  Gorta  (2013), pencegahan korupsi melalui sistem monitoring dan rekomendasi  hasil  kajian  dapat  memperkecil peluang  terjadinya  korupsi  melalui  peningkatan prosedur  kebijakan,  sistem  kerja  dan  perubahan budaya  etika  kerja.  Sistem  SIPUHH  dalam  tata kelola  penatausahaan  produksi  kayu  dan  efektif meningkatan  PNBP  merupakan  salah  satu  produk faktual  yang  dihasilkan  dari  hasil  strategi monitoring dan rekomendasi KPK.
Reformasi  administratif  yang  menjadi  titik tekan  Tabish  and  Jha  (2012)  juga  menunjukan respon  positif  dalam  tata  kelola  bansos.  Potensi terjadinya  penyalahgunaan  bansos  terjadi  akibat adanya kerancuan antar peraturan mengenai batasan pengertian  bansos,  adanya  pembiayaan  program yang  tidak  termasuk  kategori  bansos,  intervensi dalam  proses  penganggaran  bansos,  dan  meka- nisme  monitoring  dan  evaluasi  proses  penyele- nggaraan  bansos  yang  lemah.  Untuk  itu,  moni- toring  KPK  merekomendasikan  untuk  dilakukan perubahan administratif melalui kebijakan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial.
Strategi  monitoring  dan  rekomendasi  hasil kajian  dapat  meningkatkan  kinerja  KPK  dalam pemberantasan  korupsi.  Kinerja  pencegahan  KPK melalui  sistem  monitoring  dan  rekomendasi  hasil kajian perlu didorong lebih luas sebagai moderator dan mediator dalam memberantas korupsi (Park & Blenkinsopp, 2011). Dengan demikian, upaya pen- cegahan yang dilakukan KPK dapat menumbuhkan kepercayaan publik yang saat ini tengah melemah. Namun  demikian,  strategi  pencegahan  korupsi melalui  monitoring  dan  rekomendasi  hasil  kajian dihadapkan  pada  tantangan.    Proses  implementasi kebijakan tersebut memiliki permasalahan mendasar yang membutuhkan tindaklanjut, antara berikut:
Pertama, ketidakpatuhan atau penerapan ya- ng tidak konsisten oleh K/L terhadap rekomendasi yang diberikan. Hal tersebut disebabkan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan seperti pada kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Agama. Pada tahun 2009-2010, Direktorat Monitoring KPK telah  melakukan  dan  monitoring  terhadap  sistem penyelenggaraan  haji  (PIH)  di  Kementerian  Aga- ma. Hasil kajian mengidentifikasi 44 temuan terdiri dari  aspek  regulasi,  kelembagaan,  tata  laksana, sumber daya manusia. Atas temuan tersebut, KPK memberikan  saran  rekomendasi  untuk  perbaikan tata  kelola  PIH.  Beberapa  saran  perbaikan  telah ditindaklanjuti  antara  lain  pembentukan  Komisi Pengawas  Haji  Indonesia  (KPHI),  pembentukan Badan  Pengelola  Keuangan  Haji  (BPKH)  sebagai bentuk perbaikan pemisahan fungsi operator, regu- lator,  dan  evaluator  PIH  sehingga  tidak  menjadi kewenangan tunggal Kementerian Agama.
Namun  demikian,  dalam  implementasinya sampai  dengan  tahun  2012  masih  terdapat  reko- mendasi perbaikan KPK yang tidak ditindaklanjuti. Puncaknya  terjadi  kasus  korupsi  haji  yang  terjadi pada  penyelenggaraan  PIH  2010-2013  yang  me- libatkan  Menteri  Agama  (Menag).  Menag  tidak melaksanakan  beberapa  rekomendasi  hasil  kajian yang  diberikan  KPK  antara  lain:  1)  menyusun aturan  yang  jelas  mengenai  mekanisme  seleksi petugas  haji,  2)  menyusun  kriteria  alokasi  sisa kuota  nasional,  3)  membuat  basis  data  penyedia layanan  haji  di  Arab  Saudi  untuk  bahan  evaluasi kinerja  dan  proses  PBJ  selanjutnya,  4)  menyusun aturan  kriteria  kegiatan  dalam  PIH  dan  sumber pendanaan,  5)  menyusun  aturan  batasan  peng- gunaan nilai manfaat hasil kelolaan dana haji dalam komponen  Biaya  Penyelenggaraan  Ibadah  Haji. Selaras  dengan  putusan  pengadilan  tipikor  pada pengadilan  tinggi  Jakarta  No.25/PID/TPK/2016/ PT. DKI yang menyatakan Menag bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan  negara  mencapai  Rp27  miliar  dan  SAR 17,96  juta.  Kasus  korupsi  di  Kementerian  Agama sejatinya  dapat  dicegah  lebih  dini  apabila  reko-
mendasi  perbaikan  hasil  kajian  dilaksanakan  oleh stakeholder terkait.
Kedua,  K/L  menghadapi  keterbatasan  sum- ber  daya  termasuk  anggaran, SDM  dan  teknologi sehingga  mempengaruhi  kemampuan  instansi untuk  menerapkan  rekomendasi  secara  efektif. Selain dari sisi eksternal K/L, sisi internal KPK juga mengalami  tantangan  keterbatasan sumber  daya berupa  pemanfaatan  teknologi.  Teknologi  ber- fungsi sebagai alat untuk meningkatkan partisipasi dan  akuntabilitas.  Saat  ini  proses  monitoring rekomendasi  kajian  KPK  masih  dilakukan  secara manual,  baik  dari  penyampaian  dokumen  pen- dukung dari K/L sebagai bukti implementasi mau- pun pada saat proses analisis dokumen.
Ketiga,  kurangnya  kesadaran  dan  pemaha- man  tentang  pentingnya  reformasi  antikorupsi. Tanpa pemahahaman  yang memadai, implementasi rekomendasi  menjadi  tidak  efektif.  Selain  itu, koordinasi antar lembaga antara KPK dengan ber- bagai  instansi,  perbedaan  prioritas,  prosedur, p e ru b ah an   k e bi j ak a n  dan budaya  kerja  dapat menghambat  proses  pemantauan  sehingga  mem- pengaruhi  konsistensi  dan  kesinambungan  im- plementasi rekomendasi.

## KESIMPULAN
Upaya  KPK  dalam  membangun  sistem  mo- nitoring  dan  rekomendasi  hasil  kajian  memiliki implikasi yang positif dalam pencegahan korupsi di Indonesia.  Pada  beberapa  kasus,  monitoring  dan rekomendasi  KPK  telah  menunjukkan  hasil  pada pencegahan  terjadinya  korupsi.  Disisi  lain, rekomendasi  hasil  kajian  yang  tidak  dijalankan oleh lembaga terkait, dapat berujung pada terjadi- nya  kasus  korupsi.  Sistem  monitoring  dan  reko- mendasi hasil kajian KPK menguatkan tata kelola pencegahan  korupsi  dan  reformasi  administratif pemerintahan  yang  merupakan  kata  kunci  dalam strategi  yang  dikembangkan  KPK  dalam  pence- gahan korupsi di Indonesia.
Peneliti  merekomendasikan  pada  upaya percepatan pencegahan korupsi melalui diseminasi sistem pencegahan korupsi pada Kementerian/lem- baga  pemerintah  secara  luas  dengan  menerapkan sistem reward dan punishment untuk  mendorong kepatuhan terhadap rekomendasi kajian. Selain itu, perlunya peningkatan dan transformasi pencegahan korupsi  berbasis  teknologi  informasi  untuk  me- mudahkan proses monitoring secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bautista-Beauchesne,  N.,  &  Garzon,  C.  (2019).
Conceptualizing  corruption  prevention:  a systematic  literature  review. Journal  of Financial
Crime , 26 (3), 719–745. https://doi.org/10.1108/JFC-10-2018- 0106
Coninck,  J.  De,  Chaturdhevi,  K.,  Haagsma,  B., Griffioen,  H.,  &  Glas,  M.  Van  Der.  (2008). Planning,  Monitoring  And  Evaluation  In Development Organisations . New Delhi. Creswell,  J.  W.  (2013). Research  Design: Qualitative, Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches . 4th ed (London: SAGE
Publikations).
Gong,  T.,  &  Wang,  S.  (2013).  Indicators  and Implications of Zero Tolerance of Corruption: The  Case  of  Hong  Kong. Source:  Sosial Indicators Research , 112 (3), 569–586. https://doi.org/10.1007/s
Gorta,  A.  (2013),  “Research:  a  tool  for  building corruption  resistance”,  Larmour,  P.  and
Wolanin,  N.  (Eds),  Corruption  and  anti- Corruption, Australian National University E- Press, Canberra.
Habibov, N., Fan, L., & Auchynnikava, A. (2019). The Effects of Corruption on Satisfaction with Local  and  National  Governments.  Does Corruption  ‘Grease  the  Wheels’? Europe  -
Asia Studies , 71 (5), 736– 752. https://doi.org/10.1080/09668136.2018.1562 044 Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Mengkaji Untuk Negeri Bebas Korupsi . Retrieved from www.kpk.go.id Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  (2022).  Laporan
Tahunan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi
Tahun 2022. Https://Www.Kpk.go.Id/Id/Publikasi/Laporan -Tahunan .
Miles,  M.  .  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.
(2014). Qualitative Data Analysis: A Methods
Sourcebook . 3th ed (California: SAGE Publikation).
Park,  H.,  &  Blenkinsopp,  J.  (2011).  The  roles  of transparency  and  trust  in  the  relationship between  corruption  and  citizen  satisfaction. International Review of Administrative Sciences , 77 (2), 254–274. https://doi.org/10.1177/0020852311399230
Paul,  S.  Fighting  Corruption.  Economic  and Political  Weekly,  Vol.  46,  No.  35,  2011  pp. 17-19
Pustha,  F.,  &  Fauzan,  A.  (2021).  Faktor  Yang Mempengaruhi  Pencegahan  Dan  Upaya Pemberantasan  Korupsi. Jurnal  Manajemen Pendidikan  Dan  Upaya  Pemberantasan Korupsi ,
2 (2). https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2
Tabish, S.Z.S. and Jha, K.N. (2012), “The impact of anti-corruption strategies on corruption free performance in public construction projects”, Construction  Management  and  Economics, Vol. 30 No. 1, pp. 21-35
Urbina, D. A., & Rodríguez, G. (2022). The effects of corruption on growth, human development and  natural  resources  sector:  empirical evidence  from  a  Bayesian  panel  VAR  for Latin American and Nordic countries. Journal of  Economic  Studies , 49 (2),  346–363. https://doi.org/10.1108/JES-05- 2020-0199 Xiao, H., & Scott, I. (2022). Trust and Effectiveness in  Corruption  Prevention . 22 (2),  145–170. https://doi.org/10.2307/48671502
Zall,  J.,  &  Rist,  R.  C.  (2004). A  Handbook  for Development  Practitioners .  Retrieved  from http://ebookcentral.proquest.com/lib/indonesi au-ebooks/detail.action?docID=515775.