## TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL-BELI TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS
Juliati BR. Ginting
Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara ginting_juliati@yahoo.com
Naskah diterima: 2 Maret 2018; revisi: 14 April 2018; disetujui: 15 Juni 2018
Abstract
Basically, the legal force of the contract of sale and purchase agreement of land rights made by notaries is very strong, because the deed is an authentic deed.  Provision  of  irrevocable  powers  in  the  land  sale  and  purchase agreement. Likewise, the protection of the law against the fulfillment of the party’s  rights  if  one  party  to  default  in  the  sale  and  purchase  agreement depends  on  the  strength  of  the  agreement  made  ie  if  Privately Made  Deed then  still  the  protection  is  not  strong  but  if  the  agreement  in  front  of  the notary then the deed has the power of executorial.
Keyword: agreement, binding, land sale and purchase, notary.

## I.  LATAR BELAKANG
Tanah  adalah  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan masyarakat  dan  bangsa  Indonesia  karena  sebagai  sebuah  negara  agraris,  keberadaan tanah sebagai suatu keharusan karena sebagian besar rakyat Indonesia dari ekonomi dari pertanian. Hukum agrarian yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  merupakan  hukum  pertanahan  nasional yang tujuannya adalah
1. Meletakkan  dasar-dasar  bagi  penyusunan  Hukum  Agraria  yang  akan merupakan  alat  untuk  membawa  kemakmuran,  kebahagiaan  dan  keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan  kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak- hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Dengan  perkembangan  penduduk  yang  meningkat  seperti  sekarang  ini, disamping terbatasnya ketersediaan tanah/lahan yang ada tidak pernah bertambah. untuk mendapatkan tanah/lahan sekarang ini bukanlah suatu yang mudah, salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan tanah sekarang adalah melalui jual beli.
Dalam masyrakat kita jual beli bukanlah hal yang baru, karena jual beli sudah dilakukan  sejak  jaman  dulu,  jual  beli  biasa  dilakukan  dengan  perjanjian  yang  disebut dengan perjanjian jual beli. berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli perjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang sudah diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak  dipenuhi  untuk  adanya  sebuah  perjanjian,  dengan  kata  lain,  apabila  telah diperjanjikan  untuk  suatu  hal  akan  tetapi  dalam  perakteknya  belum  diserahkan  obyek perjanjian  tersebut  dianggap  tidak  ada  atau  belum  ada  perjanjian,  selain  itu  juga menganut  asas  terang  dan  tunai  yaitu  jual  beli   berupa  penyerahan  hak  untuk  selama- lamanya dan pada saat itu juga dilakukan pembayarannya oleh pembeli yang diterima oleh  penjual.  Keadaan  tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  tentang  perjanjian  jual  beli yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  karena  sesuai  dengan  pasal 1458  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang  berbunyi  “jual  beli  dianggap  telah terjadi  antara  kedua  belah  pihak  sewaktu  mereka  telah  mencapai  kata  sepakat  tentang barang  dan  harga,  meskipun  barang  itu  belum  diserahkan  maupun  harganya  belum dibayar.
Pada  umumnya  suatu  perjanjian  itu  dapat  dibuat  secara  bebas,  bebas  untuk mengadakan  suatu  perjanjian  dengan  siapapun,  bebas  untuk  mengadakan  bentuknya maupun  syarat-syaratnya  sepanjang  tidak  bertentangn  dengan  peraturan  perundang- undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.
Pasal  1338  ayat  (1)  KUHPerdata  menyatakan  bahwa,  semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagain  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya. Pada  umumnya  suatu  perjanjian  itu  dapat  dibuat  secara  bebas,  Perjanjian  pengikatan jual beli merupakan implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana paqra pihak secara  bebas  dapat  menentukan  kemauannya,  maksudnya  adalah  setiap  orang  bebas mengadakan  suatu  perjanjian  berupa  apa  saja,  baik  bentuknya,  isinya  dan  pada  siapa perjanjian  itu  ditujukan.  Dari  asas  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  masyarakat diperbolehkan  membuat  perjanjian  yang  berupa  dan  berisi  apa  saja  (tentang  apa  saja) dari  perjanjian  itu  mengikat  mereka  yang  membuatnya  seperti  undang-undang. Pengikatan jual beli tanah merupakan perjanjian tidak bernama, karena tidak ditemukan dalam bentuk-bentuk perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.
Perjanjian pengikatan jual beli tanah sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di  masyarakat,  perjanjian  ini  merupakan  suatu  perjanjian  yang  mendahului  perjanjian jual beli tanahnya. Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan  suatu  akta  otentik  yang  dibuat    oleh  seorang  pejabat  umum  yang  disebut Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  diangkat  oleh  pemerintah.  Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam peraktek sering tidak dapat dilakukan persyaratan tersebut sehingga untuk mengatsi hal tersebut  dan  guna  kelancaran  administrasi  pertanahan  maka  ditemukan  satu  terobosan dan  hingga  kini  masih  dilakukan  dalam  peraktek  yaitu  dengan  dibuatnya  akta pengikatan  jual  beli  (PJB),  meskipun  isinya  sudah  mengatur  tentang  jual  beli  tanah
namun formatnya baru sebatas pengikatan jual beli yaitu suatu bentuk perjanjian yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum dilakukannya perjanjian jual beli.
R.  Subekti  dalam  bukunya  menyatakan  pengikatan  jual  beli  adalah  perjanjian antar pihak penjual dan pihak pembeli sebelum dilaksanakannya jual beli dikarenakan adanya  unsure-unsur  yang  harus  dipenuhi  untuk  jual  beli  tersebut,  antara  lain  adalah sertifikat  hak  atas  tanah  belum  ada  karena  masih  dalam  proses,  atau  belum  terjadi pelunasan  harga  atau  pajak-pajak  yang  dikenakan  terhadap  jual  beli  hak  atas  tanah belum  dapat  dibayar  baik  oleh  penjual  atau  pembeli.Pengikatan  jual  beli  merupakan sebuah  perjanjian  pendahuluan  atas  perjanjian  jual  beli  hak  atas  tanah  yang  mestinya aktanya dibuat dan ditandatangani dihadapan  pejabat pembuat Akta tanah (PPAT). dan pada  pengikatan  jual  beli  tersebut  para  pihak  sudah  terikat  dan  mempunyai  hak  dan kewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sebenarnya perjanjian pengikatan jual beli tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah sehingga kedudukan serta bagaimana kekuatan hukum perjanjian pengikatan jual beli  terkadang  masih  dipertanyakan  terhadap  pelaksananya.  Berdasarkan  pada  latar belakang  tersebut,  permasalahan  yang  hendak  diuraikan  dalam  tulisan  ini  yaitu bagaimanakah kekuatan hukum dari surat perjanjian Pengikatan jual beli hak atas tanah yang  dibuat  didepan  notaris?  dan  bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  para pihak apabila salah satu melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan?

## II.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  Penelitian  Hukum  Normatif,  yaitu  penelitian  yang mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam masyarakat,  dan  menjadi  acuan  perilaku  setiap  orang  (Abdulkadir  Muhammad, 2004:40).  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan  (adalah pengkajian  informasi  tertulis  mengenai  hukum  yang  berasal  dari  berbagai  sumber  dan dipublikasikan  secara  luas  serta  dibutuhkan  dalam  penelitian  hukum  normatif)  dan penelitian  lapangan  (yaitu  pengkajian  informasi  tertulis  mengenai  hukum  yang  tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, peraktisi hukum dalam rangka kajian hukum).

## III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Kekuatan  Hukum  dari  Surat Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  atas  Tanah  yang Dibuat Dihadapan Notaris
Berbicara tentang kekuatan hukum yang dimiliki oleh perjanjian pengikatan jual beli,  maka  harus  dikaji  lebih  mendalam  tentang  perjanian  pengikatan  jual  brsebut. sebelum dalap melakukan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal tanah (PPAT),  para  pihak  yang  akan  melakukan  jual  beli  hak  atas  tanah  harus  memenuhi semua  persyaratan  yang  diatur    dalam  pelaksanan  jual  beli  tanah,  Persyaratan  tentang objek jual belinya, misalnya hak atas tanah yang akan diperjual belikan merupakan hak
atas  tanah  yang  sah  dimiliki  oleh  penjual  yang  dibuktikan  dengan  adanya  sertifikat tanah atau tanda bukti sah lainnya tentang hak terebut, dan tanh yang diperjual belikan tidak berada dalam sengketa dengan pihak lain dan lain sebagainya, disamping itu jual beli  telah  dibayar  secara lunas  dan  semua pajak yang  berkaitan dengan  jual  beli  telah dilunasi  oleh  pihak  yang  akan  melakukan  jual  beli,  setelah  dilengkapi  atau  terpenuhi, barulah  para  pihak  yang  akan  melakukan  jual  beli  dapat  melakukan  jual  beli  tanah dihadapan  PPAT  serta  selanjutnya  melakukan  pendaftaran  tanah  untuk  pemindahan haknya.  Namun  apabila  persyaratan-persyaratan  tersebut  belum  terpenuhi  maka pembuatan  dan  penandatangan  terhadap  akta  jual  beli  hak  atas  tanah  belum  bisa dilakukan  dihadapan  PPAT  dengan  sendirinya  jual  beli  hak  atas  tanah  belum  bisa dilakukan.  Keadaan  tersebut  tentunya  sangat  tidak  menguntungkan  atau  bahkan  bisa merugikan terhadap para pihak yang melakukan jual beli hak atas tanah, karena dengan keadaan tersebut pihak penjual disatu sisi harus menunda dulu penjualan tanahnya, agar semua  persyaratan  tersebut  terpenuhi,  yang  dengan  sendirinya  juga  tertunda keinginannya untuk  mendapatkan uang dari penjualan hak atas tanahnya tersebut, hal yang  sama  juga  berlaku  terhadap  pihak  pembeli  juga  tertunda  keinginanya  untuk mendapatkan hak atas tanah yang akan dibelinya.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut  diatas,  dan  guna  kelancaran  tertib  administrasi pertanahan  maka  dibuatlah  Akta  Pengikatan  Jual  Beli,  dimana  isinya  sudah  mengatur tentang  jual  beli  tanah  namun formatnya  baru  sebatas  pengikatan  jual  beli  yaitu  suatu bentuk perjanjian yang merupakan atau dapat dikatakan sebagai perjanjian pendahuluan sebelum  dilakukannya  perjanjian  sebenarnya  diatur  dalam  perundang-undangan  yang dinamakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli.
Menurut R. Subekti dalam bukunya, pengikatan jual beli adalah perjanjian antar pihak  penjual  dan  pembeli  sebelum  dilaksanakannya  jual  beli  dikarenakan  adanya causa-causa yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut antara lain adalah sertifikat hak atas  tanah  belum  terdaftar  atas  nama  penjual  dan  masih  dalam  peruses  baliknamanya, dan  belum  terjadinya  pelunasan  harga  obyek  jual  beli  atau  setifikat  masi  diroya  (R. Subekti, 2010:75).
Sedangkan Herlien Budiono, menyatakan perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian  bantuan  yang  berfungsi  sebagai  perjanjian  pendahuluan  yang  bentuknya bebas  (Herlien  Bodiono,  2010:57).  Perjanjian  pengikatan  jual  beli  (PJB)  merupakan sebuah  terobosan  hukum  yang  dilakukan  oleh  kalangan  Notaris  untuk  mengatasi permasalahan  yang  dihadapi  dalam  pelaksanan  jual  beli  hak  atas  tanah  sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, yang disampaikan pada Koperda  IPPAT  (Konprensi  Daerah  Ikatan  PPAT)  jawa  tengah  pada  tanggal  15 Feberuari  2004,  disamping  hakim  yang  menemukan  hukum  adalah  notaries,  Notaris memang  bukan  Hakim  yang  harus  memeriksa  dan  mengadili  perkara,  namun  Notaris mempunyai  wewenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian  dan  penerapan  yang  diperintahkan  oleh  peraturan  umum  atau  diminta  oleh yang bersangkutan.
Notaris  menghadapi  masalah  hukum  konkrit  yang  diajukan  oleh  klien  yang minta dibuatkan akta, masalah hukum konkrit atau peristiwa yang diajukan oleh klien merupakan  peristiwa  konkrit  yang  masih  harus  dipecahkan  atau  harus  dirumuskan menjadi  peritiwa  menjadi  peritiwa  hukum  yang  merupakan  tugas  Notaris,  disinilah Notaris melakukan penemuan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2001:48-49).
Berdasarkan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Guru  Besar  Fakultas  Hukum Universitas  Gajah  Mada  Yogyakarta  Sudikno  Mertokusomo  tersebut  terlihat,  bahwa penemuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris  yang  dalam  hal  ini  yaitu  tentang pemakaian perjanjian pengikatan jual beli (PJB) dalam membantu pelaksanan jual beli hak atas tanah atau sebagai perjanjian pendahuluan sebelum pembuatan Akta Jual beli bukanlah sesuatu hal yang melanggar ketentuan dan norma hukum yang ada, sehingga Pengikatan jual Beli sah-sah saja untuk diterapkan dan dipakai. Karena menurut Guru Besar  Universitas  Gajah  Mada  Yogjakarta  Sudikno  Mertokusumo,  penemuan  hukum bertujuan untuk untuk memecahkan masalah-masalah hukum Konkrit (Herlien Budiono, 2010:46).  Dalam  hal  ini  penemuan  hukum  yang  dilakukan  oleh  Notaris  adalah  untuk memecahkan  rumitnya  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  oihak  sebelum melakukan  jual  beli  sesuai  dengan  peraturan  perundangan-undangan  yang  mengatur tentang hak atas tanah. Pengikatan Jual Beli yang merupakan sebuah penemuan hukum yang  dengan  sendirinya  belum  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang menyangkut tentang hak atas tanah.
Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Suatu  akta  otentik  ialah “suatu  akta  yang  didalamnya  oleh  atau  dihadapan  pegawai-pegawai  umum  yang berkuasa  untuk  itu  tempat  dimana  akta  dibuatnya”.  Berdasarkan  Pasal  1868  Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut diatas dapat dilihat bahwa untuk akta otentik bentuk  dari  aktanya  ditentukan  oleh  Undang  Undang  dan  harus  dibuat  oleh  atau dihadapan  Pegawai  yang  berwenang.  Pegawai  yang  berwenang  yang  dimaksud  disini antara lain Notaris, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  RI  No.  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang  menyatakan  bahwa  Notaris  adalah  Pejabat  Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan berwenang lainnya sebagai dimaksud dalam undang-undang ini.
Dari  keterangan  diatas  terlihat  bahwa  pada  Pengikatan  Jual  Beli  (PJB)  yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris maka akta perjanjian Pengikatan Jual Beli menjadi sebuah  akta  otentik,  sehingga  pembuktiannya  kuat  dalam  pelaksananya.  Karena  telah dibuat  dihadapan  atau  oleh  pejabat  yang  berwenang  (salah  satunya  Notaris)  sehingga telah  memenuhi  ketentuan  atau  syarat  tentang  akta  otentik.  Sedangkan  apabila pengikatan  jual  beli  tidak  dibuat  dihadapan  pejabat  umum  maka  pengikatan  Jual  Beli (PJB) menjadi akta dibawah tangan.
B.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Apabila  Salah  Satu  Pihak  wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli.
Berbicara tentang perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi  dalm  perjanjian  pengikatan  jual  beli, maka tergantung pada kedudukan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat.
Untuk  lebih  jelasnya  supaya  dipahami  terlebih  dahulu  tentang  Wanprwestasi atau ingkar janji atau tidak memenuhi perikatan ada empat macam bentuk wanprestasi yaitu (Handri Raharjo, 2009:80):
1. Tidak  berprestasi  sama  sekali  atau  berprestasi  tapi  tidak  bermanfaat  lagi atau tidak dapat diperbaiki.
2. Terlambat memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik atau tidak sebagaimana mestinya.
4. Melakukan sesuatu namun menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Berdasarkan  keterangan  diatas  terlihat  bahwa  ingkar  janji  bisa  terjadi  dalam beberapa  bentuk  sebagaimana  dikemukakan  diatas,  hal  yang  sama  juga  dapat  terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli terhadap hak atas tanah, karena tidak selamanya setiap  orang  yang  membuat  kesepakatan  mampu  melaksanakan  semua  kesepakatan tersebut.
Sering  juga  terjadi  kesalahan  dalam  pembuatan  perjanjian  yang  tidak  memuat klausula  denda  padahal  harga  objek  jual  beli  adakalnya  diangsur  oleh  pembeli  dalam pembayarannya, ketika pembeli tidak mampu untuk membayar angsuran maka tidak ada klusul  tentang  denda.  Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Notaris mempunyai pembuktian yang sangat kuat sesuai dengan pembuktian dari akta otentik.
Selain itu perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum yang dibuat  berdasarkan  kesepakatan  oleh  para  pihak  yang  terkait  dengan  perjanjian pengikatan.jika dikaitkan yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  berbunyi;  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah    berlaku  sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.
Ada  beberapa  perlindungan  yang  dapat  diberikan  jika  salah  satu  pihak  yang ingkar janji dalam perjanjian pengikatan jual-beli:
1. Perlindungan terhadap calon pembeli
Perlindungan  hukum  yang  dapat  diberikan  kepada  calon  penjual  biasanya dimintakan  sendiri  oleh  calon  penjual  itu  sendiri,  Misalnya  ada  beberapa calon penjual yang didalam   perjanjian pengikatan jual beli yang dibuatnya memintakan kepada pihak pembeli agar melakukan pembayaran uang dengan jangka waktu tertentu disertai dengan syarat batal, dan apabila pembeli tidak memenuhi  pembayaran  yang  dimintakan  dan  disepakati  maka  perjanjian pengikatan  jual  beli  menjadi  batal  dan  biasanya  pihak  penjual  tidak mengembalikan uang yang telah dibayarkan kecuali pihak pembeli meminta pengecualian.

## 2. Perlindungan terhadap calon pembeli.
Berbeda dengan perlindungan terhadap penjual perlindungan terhdap pembeli biasanya selain dilakukan dengan persyaratan juga diikuti dengan permintaan pemberian  kuasa  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali,  tujuannya  apabila  pihak penjual  tidak  memenuhinya  maka  pihak  pembeli  dapat  menuntut  dan memintakan  ganti  rugi  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  diatur  dalam perjanjian pengikatan jual beli.
Berdasarkan  keterangan  diatas  terlihat  bahwa  perlindungan  hukum  yang  dapat diberikan terhadap pemenuhan hak smua pihak dalam pengikatan jual beli selain sesuai perlindungan hukum yang diberikan oleh kekuatan akta otentik juga dapat berlandaskan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta niat baik dari para pihak untuk memenuhi kesepakatan yanh telah dibuat.
Hal  ini  sesuai  dengan  kekuatan  pembuktian  dari akta  otentik  yang  mempunyai tiga kekuatan yaitu:
1. Kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan  pembuktian  Formal  yaitu  sepanjang  mengenai  akta  pejabat,  akta itu  membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang  disaksikan  yakni  yang  dilihat, didengar  dan  juga  dilakukan  sendiri  oleh  Notaris  sebagai  pejabat  umum didalam menjalankan jabatannya.
3. Kekuatan  Pembuktian  Matrial,  Dalam  kekuatan  pembuktian  material  tidak hanya  kenyataan  bahwa  adanya  dinyatakan  sesuatu  yang  dibuktikan  oleh akta itu, akan tetapi juga diisi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang yang menyuruh adakan/buatkan akta itusebagai tanda  bukti  terhadap  dirinya,  akta  itu  mempunyai  kekuatan  pembuktian material.

## IV. PENUTUP
Adapun kekuatan hukum dari surat perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang  di  buat  didepan  Notaris  dalam  pelaksananya  pembuatan  akta  jual  belinya  sangat kuat,  karena  akta  tersebut  merupakan  akta  notarial  yang  bersifat  akta  otentik,  yang memiliki kekuatan hukum tetap. Perlindungan hukum terhadap para pihak apabila salah satu  melakukan  wanprestasi  dalam  perjanjian  pengikatan  jual  beli  sangat  tergantung kepada  kekuatan  dari  perjanjian  pengikatan  jual  beli  yang  dibuat,  yaitu  jika  dibuat dengan akta dibawah tangan, maka sesuai dengan perlindungan terhadap akta dibawah tangan, sedangkan apabila dibuat oleh atau dihadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya  menjadi  akta  notaril  sehingga  kekuatan  perlindungan  sesuai  dengan perlindungan terhadap akta otentik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan  Penelitian  Hukum ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2004.
Djaja  S.  Meliala, Perjanjian  Pemberian  Kuasa  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata , Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. Herlien  Budiono, Dasar  Teknik  Pembuatan  Akta  Notaris ,  PT  Citra  Aditya  Bakti Bandung, 2010.
J.  Satrio, Hukum  Perikatan  yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1995.
M.  Darus  Badrulzaman,  dkk. Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  PT  Citra  Aditya  Bakti. Bandung, 2001.
R. Soebekti, Hukum Perjanjian , PT Intermesa, Jakarta, 2010.
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Universitas  Indonesia  Press, Jakarta, 1994.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia ,  Liberty.  Yogyakarta,
2001.
Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian , Balei, Bandung, 1989.