JURNAL ILMU ADMINISTRSI NEGARA (AsIAN)                        ISSN     : 2338-9567 VOL. 11 NO. 2 (September 2023)                                             E-ISSN : 2746-8178 DOI :  10.47828/jianaasian.v11i1.153
Strategi Pengembangan E-Government di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang
Nafisah Aulia Rani 1 , Rumzi Samin 2 , Okparizan 3
1,2,3 Program Sudi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jl. Raya Dompak, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau
A R T I C L E I N F O
Article history: Received 22/06/2023 Received in revised form 06/07/2023 Accepted 04/09/2023

## Abstract
Since 2018 the Tanjungpinang City Government has started developing e-Government. e-Government development efforts are also a target in the 2018-2023 RPJMD of Tanjungpinang City in 2022 with the coordinator are Dinas Communication and Information of Tanjungpinang City . The purpose of this study  is  to  find  out  how  the  strategy  carried  out  by  the  Dinas  Communication  and  Informatics  in developing e-Government in the city of Tanjungpinang. The method used in this study was a qualitative descriptive  method  with  5  informants  and  data  collection  techniques  and  tools  in  the  form  of observation,  interviews,  and  documentation  with  the  research  locus  is  Dinas  Communication  and Informatics Tanjungpinang City. The results of this study using the ITPOSMO theory from Hungger and Whalen are, (1) Information, The state of the Information owned by Diskominfo is by having the official website  of  the  Tanjungpinang  city  government  and  SIPA  Kominfo,  (2)  Technology,  The  state  of  the technology  that  exists  at  Dikominfo  is  a  lack  of  network  capacity,  (3)  Processes,  As  for  the  process carried out in the development of e-Government by providing network capacity and SIPA Kominfo, (4) Objective and Value, the situation to  be achieved  is the integrity of public services and  employment archive, but for now what has started to have integrity is only the employment archive application (5) Staff and Skills. The condition of the staff and also the skills possessed by the Ministry of Communication and Informatics is that they still have incompetent human resources in the ICT field (6) Management and Structure, with the presence of Mayor Number 8 of 2022 and the existence of applications staffing formed by Pemko who are able to provide assistance in carrying out e-Government development in the city of Tanjungpinang (7) Others, the most influential resources are funds and time, Diskominfo is still experiencing a lack of funds due to post-Covid-19 economic recovery which causes all E-Government development  efforts  are  hampered.  The  conclusion  of  this  study  is  that  the  Tanjungpinang  City Communications  and  Informatics  Office  in  developing  e-Government  does  not  yet  have  its  own innovative strategy due to unexpected obstacles such as Covid-19.
Keywords: Strategy, e-Government, Dinas Communication and Informatics

## Abstrak
Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  sejak  tahun  2018  sudah  mulai  melakukan  perkembangan  e- Government.  Usaha  pengembangan  e-Government  merupakan  sasaran  di  dalam  RPJMD  2018-2023 Kota  Tanjungpinang  pada  tahun  2022  dengan  roda  penggerak  adalah  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  Kota  Tanjungpinang.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  strategi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  di  dalam  melakukan perkembangan e-Government di kota Tanjungpinang. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatfi dengan informan sebanyak 5 orang serta menggunakan Teknik dan
alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan lokus penelitian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang. Adapun hasil penelitian ini dengan mengunakan teori  ITPOSMO  dari  Richasrd  Heeks  adalah,  (1)  Information,  Adapun  Keadaan  Information  yang dimiliki oleh Diskominfo adalah dengan memiliki website resmi pemerintah kota Tanjungpinang  dan SIPA  Kominfo,  (2)  Technology,  Adapun  keadaan  technology  yang  ada  pada  Dikominfo  adalah kekurangan kapasitas jaringan, (3) Processes, adapun proses yang di lakukan di dalam pengembangan e-Governement dengan cara penyediaan kapasitas jaringan dan SIPA Kominfo (4) Objective and Value, adapun situasi yang ingin di capai adalah terintegritasnya pelayanan publik dan arsip kepegawaian. Hanya saja untuk sekarang yang sudah mulai terintegritas hanyalah aplikasi arsip kepegawaian saja (5)  Staff  and  Skill,  Adapun  keadaan  staff  dan  juga  skill  yang  dimiliki  oleh  dikominfo  adalah  masih memiliki SDM yang kurang berkompeten di bidang TIK (6) Management and Structure, dengan adanya perwako Nomor 8 Tahun 2022 dan terdapatnya aplikasi aplikasi kepegawaian yang di bentuk oleh pemko yang mampu memberikan bantuan di dalam melakukan perkembangan e-Government di kota Tanjungpinang (7) Others, sumber daya yang paling berpengaruh adalah dana dan waktu, diskominfo masih  mengalami  kekurangan  dana  akibat  pemulihan  ekonomi  pasca  covid-19  yang  menyebabkan segala usaha perkembangan e-Government terhambat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, Dinas Kominfo  Kota  Tanjungpinang  di  dalam  melakukan  pengembangan  e-Government,  belum  memiliki inovasi strategi tersendiri di sebabkan karena adanya hambatan-hambatan yang tak terduga seperti Covid-19
Kata kunci: Strategi,  e-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika.

## PENDAHULUAN
Indonesia sudah memasuki era revolusi  industri  4.0  yang  membuat perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi  menjadi  semakin  pesat. Revolusi  industri  4.0  ditandai  dengan revolusi  digital.  Ditandai  dengan adanya Mobile  Internet, sensor  yang lebih  kecil  dan  cepat  serta  murah, artificial  intelligence,  dan  machine learning . Pada era ini salah satu inovasi utamanya adalah adanya pemanfaatan Internet  of  Thing (IoT)  berbasis Artificial Intelligence
(kecerdasan buatan), Drone  Operation  Centrel,  Big Data, hingga  rencana  pengembangan Virtual  Workers. Revolusi  industri  4.0 tidak  hanya  berpotensi  luar  biasa dalam  merombak  industri,  tetapi  juga mengubah  berbagai  aspek  kehidupan manusia (Yudoprakoso, 2019). Perkembangan  Revolusi  industri  4.0 membawa dampak besar bagi perkembangan dan kemajuan perekonomian dan peradapan sehingga perlu strategi untuk
memaksiamalkannya di berbagai aspek. Strategi merupakan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi  dimana  di  dalamnya diterapkan  suatu  aksi  serta  alokasi sumber  daya  yang  akan  dibutuhkan untuk  mencapai  tujuan  yang  telah direncanakan (Chandler, 1962). Sedangkan  menurut  (Itami,  1987) strategi  adalah  kegiatan  menentukan suatu  struktur  kerja  dari  aktivitas organisasi serta memberikan pedoman untuk mengkordinasi aktivitas sehingga organisasi mampu menyesuaikan  dan  mempengaruhi lingkungan  yang  selalu  berubah. Strategi  memberikan  pengetahuan dengan  jelas  lingkungan  yang  seperti apa yang organisasi ingin kan.
Menurut (Bastian, 2016) setiap organisasi membutuhkan suatu strategi  apabila  mengahadapi  situasi seperti berikut :
a. Sumber  daya  yang  dimiliki terbatas
*) Penulis Korespondensi E-mail : nafisahaulia2001@gmail.com
b. Ketidak pastian terkait kemampuan  dan  daya  saing organisasi c. Komitemen  terhadap  sumber daya  yang  tidak  dapat  diubah lagi d. Adanya  kondisi  anta  rbagian terhadap  keputusan-keputusan yang  akan  diambil  organisasi dalam kurun waktu tertentu e. Ketidakpastian terkait pengendalian inisiatif Kunci  sukses  suatu  oraganisasi adalah  bagaimana  rancangan  suatu strategi tersebut dengan matang. Maka dari  itu,  strategi  manajemen  sektor publik  mampu  membantu  organisasi saat  menghadapi  suatu  masalah  dan bagaimana  memecahkan  masalah tersebut untuk mencapai keberhasilan organisasi.
Pemanfaatan  teknologi  dan informasi  dalam  pemerintahan  ( e- Government )  di  harapkan  mampu meningkatkan efisiensi, efektfitas serta transparansi dan akuntabel penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan  dengan  Instruksi  Presiden
Nomor  3  Tahun  2003  Tentang Kebijakan  dan  Strategi  Nasional Pengembangan e-Government .  Dengan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government ini maka pemerintah  yang  di  harapkan  adalah pemerintah yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan  teknologi  infomasi  untuk mengurangi  sekat-sekat  organisasi birokrasi,  seperti  menyederhanakan proses pelayanan publik.
E-Government adalah  sebagai pemanfaatan  TIK  dalam  proses penyelenggaraan  pemerintahan  yang berbasis  elektronik  dengan  tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilisasi pemerintahan (Napitupulu  et  al.,  2020).    Terkait definisi e-Government di  atas  maka dapat di simpulkan bahwa karaktersitis
dari e-Government adalah  sebagai berikut : a. Pemanfataan Teknologi Informatika  dan  Komunikasi (TIK) b. Menyediakan  akses  terhadapa informasi seluas-luasnya kepada masyarakat c. Meningkatakn  kualitas  layanan publik yang selama ini berjalan d. Memberikan  kesempatan  bagi warga negara untuk berpartisipasi  di  dalam  proses demokrasi e. Mekanisme  relasi  yang  baru antara  pemerintah  dengan stakeholder Perubahan penyelenggaraan pemerintah yang konvesional menjadi penyelenggaraan  pemerintah  yang berbasis  teknologi  dan  informasi  juga merupakan  salah  satu  dari  usaha  di dalam reformasi birokrasi sehingga di dalam  hal  ini  artinya e-Government bukan  hanya  semata  mata  merubah penyelenggaraan  pemerintah  menjadi penyelenggaraan  pemerintah  yang berbasis  TIK  saja,  melainkan  terdapat suatu yang diharapkan dari munculnya pemanfaatan  TIK  tersebut  untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat,  meningkatnya  pelayanan publik serta meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan (Irawan, 2017). Kota  Tanjungpinang  merupakan salah satu kota yang sedang melakukan perkembangan  secara  terus  menerus, salah satu perkembangan yang sedang dilakukan  adalah  untuk  menjadikan Kota Tanjungpinang menjadi Kota yang maju.  Hal  ini  serupa  dengan  Visi  dari walikota dan wakil walikota Tanjungpinang  tahun  2018-2023, selain  itu  di  terdapat  pula  salah  satu Misi walikota dan wakil wali kota yang tertulis di RPJMD Kota Tanjungpinang tahun  2018-2023  yaitu  “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
profesional, berwibawa, amanah, transparan  dan  akuntabel  didukung aparatur  yang  berintegritas  dan kompeten”.  Adapun  berdasarkan  misi tersebut  di  bentuklah  suatu  sasaran yang ingin dicapai salah satunya yaitu meningkatkan penerapan e- Government . Berdasarkan  Peraturan  Walikota
Tanjungpinang Nomor 48 Tahun 2016 tentang  Uraian  Tugas  Pokok,  Fungsi Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang mempunyai  tugas  pokok  membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan  Daerah  dan  Tugas Pembantuan  yang  diberikan  kepada Kota di bidang Komunikasi, Informatika,  Statistik,  dan  Persandian. Untuk  itu  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  di  dalam  peneraparan peningkatan e-Government mendapatkan  peranan  yang  penting yaitu sebagai roda penggerak
penerapan e-Government di  kota Tanjungpinang.  Hal  ini  juga  sejalan dengan  yang  tertulis  di  RPJMD  2018- 2023  Kota  Tanjungpinang  di  mana yang  menjadi  perangkat  daerah  atau Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD) penanggung  jawab  pada  sasaran meningkatkan e-Government adalah Dinas  Komunikasi  dan  Infromatika kota Tanjungpinang.
Pelaksanaan e-Government di  kota
Tanjungpinang  tentu  tidak  semudah membalikan  telapak  tangan,  di  dalam penerapannya masih terdapat
kekurangan dan kelebihan hal ini dapat di  lihat  dari  penilaian  mandiri  indeks
SPBE  kota  Tanjungpinang  pada  tahun 2019,  dimana  penetapkan  target dengan  skor  2,05  sedangkan  yang terealisasi  memiliki  skor  2,04  yang artinya  capaian  kinerja  pada  Indeks SPBE mencapai 99,5% dengan predikat “cukup”.    Meskipun  sudah  mencapai
predikat  “cukup”  namun  masih terdapat  kendala-kendala  di  dalam mencapai  target  yang  di  inginkan Adapun salah satu penyebab nya sebab terbatasnya  kompetensi  petugas  dan pemerintahan  kota  Tanjungpinang serta belum memiliki sistem monitorin dalam pemantauan efektifitas pemanfaatan  aplikasi  pada  masing- masing  organisasi  perangkat  daerah (OPD). Hal ini terbukti jika di lihat dari progress  report  pendataan  sistem pemerintahan  berbasis  elektronik (SPBE)  Kota  Tanjungpinang  sebagai berikut
Tabel 1 Progres Pendataan SPBE Tahun 2022 Pemerintahan Kota
Tanjungpinang Jumlah Unit Kerja Sudah Input Belum Input 59 26 Unit kerja (44%) 33 Unit kerjra (56%) Jumlah unit kerja yang tidak memiliki Sistem Informasi 11 Unit Kerja Sumber  :  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Tanjungpinang (2023) Pada  tabel  di  atas  dapat  kita ketahui  bersama  masih  banyak  OPD (Organisasi  Pemerintah  Daerah)  di kota  Tanjungpinang  masih  memiliki rasa  kesadaran  yang  kurang  untuk selalu berusaha meng- upgrade adanya inovasi  aplikasi  ataupun  web  yang telah di bentuk, sehinga banyak sekali aplikasi  atau  web  pelayanan  publik atau  pelayanan  internal  organisasi yang tidak memiliki perkembangannya dengan  baik  seperti  terjadi  nya  salah server  atau  bahkan  aplikasi  atau  web tersebut  hanya  sekedar  di  buat  tanpa kejelasan perkembangan pemanfaatannya,  padahal  tertera  di dalam RPJMD 2018-2023 kota Tanjungpinang  yang  menjadi  fokus
sasaran  pada  tahun  2022  adalah perkembangan e-Government akan tetapi  hingga  kini  perkembangan tersebut  belum  terlihat  dengan maksimal.
Hal  tersebut  juga  sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Darmawan, 2018) yang mengatakan  bahwa  pemerintah  kota Tanjungpinang  di  dalam  melakukan pengembangan  untuk  menjadi Smart City masih  sangat  membutuhkan kesadaran di dalam melakukan inovasi- inovasi  baru  di  dalam  melakukan pengembangan  e -Government sebab Smart Government merupakan penjunjang  awal  pembangunan Smart
City. selain  itu (Sitopu  et  al.,  2021) menemukan  bahwa  Sumber      Daya Manusia      untuk      menunjang keberhasilan     pengimplementasian e- Government akan  tetapi  Berkaitan dengan kualitas  SDM  pemerintah Kota
Tanjungpinang    yang    ada  sudah memadai    dan    sesuai    dengan kualifikasi  yang  dibutuhkan  ,    namun berkaitan dengan kuantitatif kebutuhan    SDM    masih  kurang memadai,      sehingga      dikhawatirkan dapat   menurunkan   kualitas   layanan yang  diberikan,  hal  ini  di  karenakan ketergantungan  Pemerintahan  Kota Tanjungpinang  terhadap  satu  ahli, risiko  tidak  dikelola  dengan  baik, belum  melakukan  evaluasi  terhadap kepuasan  mutu,  dokumentasi  belum dilakukan  dibeberapa  bidang  TI, prosedur  dan  kebijakan  belum dilakukan  dengan  sungguh  sungguh (Tukino, 2018).
Berdasrkan  permasalahan  di atas peneliti berusaha meneliti terkait strategi apa yang di lakukan oleh Dinas Komunikasi  dan  Informatika  kota Tanjungpinang  di  dalam  melakukan pengembangan e-Government di  kota Tanjungpinang  dengan  melihat  situasi dan kondisi permasalahan yang ada di lingkungan  pemerintah  kota  tanjung pinang.

## METODE PENELITIAN
Di dalam melakukan penelitian tentang  Strategi  Pengembangan e-
Government di Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Tanjungpinang, Peneliti menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif, dimana  menurut  (Gunawan,  2022) Penelitian  yang  bersifat  dekskriptif kualitatif  berusha  menggambarkan suatu  kondisi  dari  objek  berupa fenomena  sosial  yang  ditemui  secara nyata dan rill dengan kondisi yang ada di lapangan. Adapun Teknik di dalam pengumpulan  data  peneliti  memilih dengan  menggunakan  wawancara, observasi  dan  dokumentasi.  Menurut (Bogdan,  1982)  di  dalam  buku Sugiyono menyebutkan bahwa Kumpulan  data  hasil  wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya dicari dan disusun dengan menggunakan  metode  analisis  data agar  dapat  dipahami  dan  hasilnya dapat  dibagikan  kepada  orang  lain.
Menemukan dan mengumpulkan data dari  wawancara,  catatan  lapangan, dan  dokumentasi  secara  rinci  adalah cara  lain  untuk  mendefinisikan pendekatan  analisis  data. Reduksi
Data, proses meringkas, memilih, dan mengorganisasikan topik inti, berkonsentrasi  pada  apa  yang dianggap  relevan,  kemudian  mencari tema  dan  pola. Penyajian  Data , Dalam penelitian kualitatif, penyajian data  seringkali  berbentuk  ringkasan, grafik, korelasi antar kategori, dan alat bantu visual lainnya. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang apa yang akan terjadi dan apa yang  direncanakan  untuk  tahap selanjutnya berdasarkan apa yang kita ketahui  sekarang,  data  ini  telah disajikan. Penarikan  Kesimpulan , bersifat  sementara  dan  suatu  saat akan  berubah  apabila  ditemukan suatu  bukti  yang  kuat  yang  akan mendukung pada tahap pengumpulan data.  Penarikan  kesimpulan  di  dalam
penelitian  kualitatif  kemungkinan mampu  menjawab  rumusan  masalah di dalam penelitian
HASIL DAN DISKUSI/ANALISIS Dalam   penelitian   ini, Strategi Pengembangan e-Government di Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinang  dianalisis  dengan menggunakan      teori      dari      Richard Heeks yang mengemukakan tentang 7 Indikator Penting di dalam pengembangan e-Government yaitu ITPOSMO. Adapun 7 indikatir tersebut ialah Information, Tecnology, Processes, Objective and value, Staff and  Skill,  Manajeman  ,  Others
(Sumber  daya  lainnya). Adapun pembahasannya  dapat  dilihat  dalam sub berikut :
Information
Pada  indikator  pertama  ini terdapat Information (Informasi) adapaun  yang  dimaksud  dengan informasi  di  sini  merupakan  faktor- faktor yang berkaitan dengan kualitas dan  persyaratan  input  dan  output sistem(Ramanda et al., 2019). Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Tanjungpinang tentunya  telah  melakukan  berbagai cara    dan    memanfaatkan    berbagai media  di dalam usaha pengembangan e-Government salah  satu  nya  adalah dibuatlah  website  resmi  pemerintah kota  Tanjungpinang  hal  ini  tentu  di lakukan untuk mudah nya akses data informasi  yang  akurat  sehingga terdapatnya  transparansi  yang  di sampaikan  dari  pemerintah  kota kepada  masyrakat  dan  infromasi- informasi yang up to date . Lebih lanjut Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam
pengembangan e-Government agar lebih  terstruktur  dengan  baik  juga menyediakan  website  SIPA  Kominfo hal  ini  telah  dilakukannya  himbauan kepada  semua  OPD  Tanjungpinang
untuk  mendata  berbagai  bentuk aplikasi  yang  dimiliki  kepada  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinang melalui surat perintah yang  sudah  di  sebarkan,  hal  ini dilakukan  sebab  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  memiliki  kendali penuh  terhadap  perkembangan e- Government di  kota  Tanjungpinang agar berjalan lancar.
Semua OPD yang akan mendata  aplikasinya  nantinya  dapat melapor  di  website  yang  sudah  di sediakan  oleh  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika Kota Tanjungpinang yaitu SIPA  Kominfo  Kota  Tanjungpinang. Adapun  fungsi  dari  SIPA  Kominfo  ini adalah  untuk  mengathui  inovasi- inovasi apa saja yang di perlukan dan di  bentuk  oleh  OPD  lain,  sehingga Dinas  Komunikasi  dan  Informatika kota  Tanjungpinang  dapat  meng- handel serta  mengverifikasi  hingga mengevaluasi inovasi-inovasi aplikasi yang  sekira  nya  sesuai  dengan  bisnis dari masing-masing OPD itu butuhkan. Adapun Information (Informasi)  yang  sudah  di  sediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  di  kota  Tanjungpinang berdasarkan  pemaparan  di  atas adalah  dengan  menyediakan  website resmi pemerintah Kota Tanjungpinang hal ini di lakukan agar terdapatnya kemudahaan akses untuk masyarakat di dalam mencari informasi  terkait  pemerintahan  kota Tanjungpinang  serta  terciptanya transparansi.  Selain  itu  di  dalam melakukan perkembangan e- Governement yang  lebih  teratur  kini Dinas Komunikasi dan Kota Tanjungpinang  sudah  melakukan pergerakan  yaitu  menyurati  dan menghimbau  seluruh  OPD  yang memiliki aplikasi untuk wajib mendata  ke  Dinas  Komunikasi  dan Informatika kota Tanjungpinang melalui SIPA Kominfo Tanjungpinang,
hal  ini  di  lakukan  agar  semua  data aplikasi  OPD  dan  kapasitas  jaringan yang  di  laporkan  OPD  ke  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  mampu ter- handel dengan  baik  dan  tentunya seluruh pegawai di OPD lain dan Dinas Komunikasi  dan  Informatika  di  Kota Tanjungpinang dapat terus beradaptasi  dengan  perkembangan digitalisasi.  Sehingga  dengan  adanya strategi  dan  usaha  ini  di  harapkan mampu menciptakan kinerja di dalam pengembang e-Governement menjadi berjalan efektiv
Technology Pada  indikator  kedua  ini adalah Technology (Teknologi)  hal yang  berkaitan  dengan  faktor-faktor seperti ketersediaan dan kompatibilitas  perangkat  keras  dan perangkat  lunak  faktor  ini  berperan penting dalam pengembangan, membandingkan  persyaratan  yang terkandung dalam desain e- Government (aplikasi)  dengan  situasi sebenarnya  (Arief  et  al.,  2021). Teknologi juga merupakan item yang vital dalam keberlangsungan pengembangan. Adapun  keadaan  teknologi
yang  paling  berpengaruh  di  dalam pengembangan e-Governement adalah keadaan  kapasitas  jaringan  atau
Bandwidth sebab keberadaan kapasitas  jaringan  yang  baik  akan mendorong penggunaan e- Government menjadi  lebih  efektiv. Akan  tetapi  kapasitas  jaringan ( Bandwidth )  yang  dimiliki  oleh lingkungan internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika di dalam  pengembangan e-Government cenderung kurang, sehingga di dalam suatu  pembuatan  aplikasi  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  kota
Tanjungpinang cenderung menyelesaikannya  dengan  secara bertahap  dan  lambat,  hal  ini  juga
menjadi salah satu yang di protes oleh beberapa  OPD  pelayanan  publik  di karenakan  OPD-OPD  tersebut  sangat membutuhkan  kapasitas  jaringan yang besar. Salah satu nya yaitu Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil, dimana  di  dalam  menyediakan layanan  publik  berbasis  elektronik membutuhkan  internet  yang  tidak biasa, mereka cenderung menggunakan VPN, maka dari itu OPD pelayanan ini juga merasakan pengaruhnya  yang  besar  terhadap kekurangan kapasitas jaringan tersebut,  selain  itu  Dinas  Modal  dan Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (DMPTSP) merasakan bahwa kekurangan  kapasitas  jaringan  itu sangat  besar  pengaruhnya  terutama untuk  DMPTSP  yang  memiliki  MPP (Mall  Pelayanan  Publik)  dimana segala bentuk pelayanan sudah mulai beradaptasi  dengan  digitalisasi,  yang semestinya  membutuhkan  kapasitas jaringan yang tinggi. Selanjutnya  untuk  mengatasi kekurangan kapasitas jaringan ( Bandwidth )  maka  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kota  Tanjungpinang mengatasi  nya  dengan  meminta penambahan  kapasitas Bandwidth yang  telah  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  akujan  di  APBDP  dan APBD  2024,  serta  SDM  yang  di  rasa kurang.
Berdasrkan pemaparan di atas maka  peneliti  menemukan  bahwa keadaan  teknologi  yang  paling menunjang  kemajuan  pengembangan e-Government
adalah kapasitas jaringan  ( Bandwidth ),  akan  tetapi kapasitas  jaringan  ( Bandwidth )  yang dimiliki  oleh  Dinas  Komunikasi  dan Informatika  serta  OPD  yang  lainnya masih  cenderung  minim  sehingga dengan  adanya  hal  ini  maka  kinerja atau  pembuatan  aplikasi  yang  di laporkan  oleh  OPD  ke  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinang  cenderung  begerak
lambat.  Akan  tetapi  di  dalam mengatasi  hal  ini  Dinas  Komunikasi dan  Informatika  Kota  Tanjungpinang untuk  mengatasi  kapasitas  jaringan ( Bandwidth )  yang  kurang  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  sudah menghimbau  semua  OPD  untuk membuat  suatu  aplikasi  yang  di  rasa di  perlukan  dan  sesuai  dengan pelayanan yang ingin OPD berikan dan sudah membuat
permohonan
penambahan kapasitas
jaringan ( Bandwidth ) yang di terakan di APBDP dan APBD 2024.
Processes Pada  indikator  ketiga  ini tedapat proses adapun proses yang di maksud adalah segala bentuk kegiatan yang  di  lakukan  secara  terstruktu  di dalam menyelesaikan atau mengerjakan  suatu  usaha  yang  ingin di ciptakan (Wijanarko et al., 2017). Adapun proses yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Tanjungpinang  di dalam  melakukan  pengembangan e-
Government sejalan  dengan  yang sudah  di  jelaskan  dari  dua  indikator sebelumnya  adalah  yang  pertama dengan menyediakan kapasitas jaringan ( Bandwidth ) dan mengintegritaskan fungsi SIPA Kominfo. Pertama  yaitu  penyediaan kapasitas jaringan ( Bandwidth ) dengan  cara  melakukan  bentuk  kerja sama  dengan  pihak  ke-3  untuk menyediakan provider jaringan selanjutnya  membagi  limit  jaringan dan melakukan assessment (Tinjauan).
Selanjutnya terdapat pembagian provider  yang  di  lakukan  berdarkan kebutuhkan  masing-masing  OPD. Terdapat  2  cara  penggunaan  yaitu memberikan  masing-masing  pegawai dengan limit tertentu dengan melakukan login Hostpot dan terdapat pula  beberapa  OPD  yang  di  berikan
limit Bandwidth nya  bukan  per-orang malainkan  OPD  nya  menyeluruh.  Hal ini biasanya di berikan oleh OPD yang mempunyai aplikasi yang membutuhkan Bandwidth lebih.
Gambar 1 Login Hostpot
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang (2023)
Kedua  didalam  melakukan pengembangan aplikasi yang sudah di bentuk  oleh  masing-masing  OPD, Dinas  Komunikasi  dan  Informatika berharap  lebih  untuk  seluruh  OPD yang ada di kota Tanjungpinang dapat mendata  aplikasi  nya  melalui  SIPA kominfo  di  karenakan  nantinya inovasi  aplikasi  tersebut  akan  di verifikasi,  sosialiasasi,  dan  evaluasi. adapun  tata  cara  kerja  nya  adalah melalui 3 tahapan yaitu yang pertama melakukan  integritas,  mengakomodir dan memberi masukan, lalu menyediakan  infrastruktur.    Yang pertama  yaitu  integritas  nantinya aplikasi  yang  sudah  tersedia  akan  di verifikasi  kegunaannya  yg  sesuai dengan  tupoksi  kerja  OPD  tersebut, selanjutnya  akan  di  lakukan  evaluasi aplikasi,  dimana  yang  tidak  di perlukan  atau  di  dalam  artian  sudah memiliki fungsi yang sama atau tidak sesuai dengan tupoksi OPD nya maka hal  ini  tidak  di  perlukan.  Lalu  yang kedua  akomodir  maksudnya  adalah memberi  masukan  hal-hal  terkait perkembangan aplikasi nya bagusnya dapat di perbaiki atau bisa memberikan masukan kepada pengembangnya, lalu yang ketiga akan di  sediakan  infrastruktur  nya  akan
tetapi  tentu  hal  ini  tidak  dapat  di laksanakan  dengan  cepat  di  karena sifat  programmer  bermacam-macam Dinas  Kominfo  Kota  Tanjungpinang juga  harus  mengikuti  anggaran daerah.  Sehingga  untuk  hal  terakhir ini  saat  ini  kebanyakan  aplikasi  yang di  data  masih  memiliki  server  dari luar atau aplikasi yg di kembangkan di luar  bukan  dari  diskominfo  kota Tanjungpinang,  yang  artinya  masih terdapat  kekurangan  anggaran  dan kominfo  sendiri  belum  memiliki fasilitas yang lengkap.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat  di  simpulkan  bersama  adapun proses  yang  di  lakukan  oleh  Dinas
Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinang  adalah  melalui  2
tahapan yaitu menyediakan Kapasitas jaringan
( Bandwidth ) untuk mendukung penggunaan aplikasi dan penyediaan  SIPA  Kominfo  untuk mendata  dan  meng-handel  aplikasi yang  ada  di  pemerintahan  kota Tanjungpinang.
Akan  tetapi  tentunya  kegiatan dan proses pengembangan e-
Government yang  sudah  di  jelaskan masih memiliki beberapa kekurangan.
Mulai dari kapasitas jaringan yang di rasa  masih  kurang,  kurang  nya insfrastruktur dari dikominfo, kurang nya  dana  yang  di  berikan,  hingga masih  banyak  OPD  yang  membuat aplikasi  dengan  menggunakan  serve dari luar.

## Tabel 2 Aplikasi OPD yang sudah terintegritas
OPD NAMA APLIKASI KEGUNAAN Dinas Perhubungan Perparkiran Parkir Dinas Pemuda dan Olahraga Dakota Pelayanan  yang  sifatnya databes  kepemudaan  dan olahraga Dinas Perindustrian dan Perdagangan GIS Pendataan UMKM Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang (2023) Objective and Value
Pada  indikator  keempat  ini adalah  Objective  and  Value.  Adapun yang  di  maksud  disini  adalah  suatu tujuan  dan  nilai-nilai    yang  hendak dicapai    dari    proyek e-Government (Irawan, 2017).
Hal  ini  sama  dengan  budaya organisasi,
kumpulan nilai-nilai adapun value atau objek yang hendak dan  ingin  di  capai  oleh  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinang adalah untuk mengembangkan  pelayanan  yang lebih maju dengan sesuai perkembangan  zaman  nya  yaitu pelayanan  yang  berbasis  elektronik, sehingga  dengan  adanya  ini  semua
pelayanan  dapat  terpenuhi  dengan praktis. Peneliti  menemui  bahwa  di lingkungan pemerintahan Kota Tanjungpinang di dalam pengembangan e-Government masih memiliki  sedikit  aplikasi  pelayanan publik  yang  terintegritas.  Dimana aplikasi-aplikasi yang sudah berkembang hanyalah aplikasi kepegawaian  sedangkan  aplikasi pelayanan  publik  masih  di  temukan berasal dari pusat. Yang artinya masih adanya  pengembangan  aplikasi  yang servernya  berasal  dari  luar  bukan berasal  dari  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Tanjungpinang. Dengan  belum  terintegritas nya  aplikasi  pelayanan  pulik  dengan
baik,  maka  dari  itu  Dinas  Kominfo Kota  Tanjungpinang  menyediakan pusat  data  atau  server  Diskominfo yang  telah  buat  sehingga  diharapkan dapat  bertanggung  jawab  dengan pengamanan data dan dapat dipusatkan  ke  diskomifo.  Sehingga hal-hal yang sekiranya harus dihindari dapat  di  hindari,  karenakan  kalau  di kembangkan dari luar maka servernya akan berbeda-beda sehingga  kebijakannya  juga  berbeda- beda, jika Diskominfo Kota Tanjungpinang yang mengembangkan nya  maka  maka  Diskominfo  Kota Tanjungpinang  dapat  mengakomodir dan membuat aplikasi itu bermanfaat. Tetapi hal ini tentu di butuhkan proses yang tidak sebentar. Berdasarkan hasil dari pemaparan  di  atas,  maka  dapat  di temukan  bahwa  pengembangan  e- Governemnt di lakukan agar terdapatnya upgrade pelayanan publik  dan  juga  arsip  kepegawaian yang  lebih  efektif,  efisien  dan  mudah sehingga  segala  kebutuhan  dapat  di penuhi dengan mudah dan maksimal. Akan tetapi untuk sekarang pengembangan e-Government yang sudah  mulai  terintegritas  hanyalah aplikasi  kepegawaian.  Sedangkan aplikasi pelayanan publik belum dapat terintegrasi dengan baik.
Staff and Skill Pada  indikator  kelima  ini adalah Staff dan Skill yang di maksud adalah  ketersediaan  SDM  yang terampil  dan  kecukupan  pelatihan yang disediakan untuk mengaplikasikan  sistem  (Pamungkas et al., 2020).
Adapun  kondisi staff dan skill yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan  Informatika  Kota  Tanjungpinang di  dalam  upaya  pengembangan e- Government sudah melakukan beberapa  pelatihan,  hanya  saja  di dalam  pelaksanaannya  belum  terlalu
rutin  dan  menyeluruh  di  akibat  kan adanya kendala dana akibat pemulihan  paska  Covid-19.  Sehingga dengan  adanya  situasi  tersebut pelatihan  yang  di  lakukan  hanya untuk staff  staff yang  sekiranya memiliki  minat  kearah  IT  atau  yang sudah    berkompeten  di  bidang  IT. Maka  dari  itu  di  dalam  mengatasi permasalahan ini Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang  akan  melaksanakan analisa  kebutuhan  jabatan  serta kebutuhan  kerja  yang  dibutuhkan terkait  penerapan sistem kerja  SPBE. Dimana awalnya Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang  masih  mempunyai sedikit  SDM  yang  berkompeten  di bidang TIK, maka Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang  akan  mengajukan usulan  penambahan  pegawai  melalui perekrutan CPNS dan perekrutan SDM yang  kapabel  dari  OPD-OPD  lainnya. Mesikipun hal ini masih di rasa kurang namun  para  SDM  yang  berkompeten itulah  yang  nantinya  di  harapkan mampu untuk mempersiapkan perkembangan e-Government .
Selain  itu  juga  Dinas  Kominfo Kota Tanjungpinang kini sudah mulai membiasakan  para  SDM  kami  untuk terbiasa dengan aplikasi-aplikasi yang di atur atau berkenaan dengan urusan pemerintahan seperti Absensi presensi  pegawai  online,  Tanda tangan  elektronik,  hingga  kinerja pegawai  kini  kami  menggunakan elektronisasi.
Berdasarkan  pemaparan  di atas  maka  dapat  dinilai  bahwa keadaan Staff dan Skill yang di miliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  cenderung  kurang  di karena  kan  adanya  kekurangan  SDM yang  berkompeten  di  bidang  TIK akibat  kurang  nya  pelatihan  berbasis TIK yang menyeluruh. Hal ini di sebab kan oleh adanya pelaksanaan pelatihan TIK yang kurang menyeluruh akibat kekurangan dana, dimana  hal  ini  di  sebab  kan  oleh
pemerintah  sedang  berfokus  pada pemulihan ekonomi pasca Covid-19.
Akan tetapi di dalam mensiasati keadaan ini, untuk sementara  Dinas  Komunikasi  dan Informatika mengharapkan SDM yang sudah  berkompeten  di  bidang  TIK untuk bisa berkerjasama dengan SDM lainnya  dengan  baik,  dan  juga membiasakan  seluruh  SDM  yang  ada untuk  selalu  beradaptasi  dengan digitalisasi  dari  inovasi  aplikasi kepegawaian  yang  sudah  di  bentuk oleh pemerintah.
Management and Structures Pada  indikator  keenam  ini terdapat Management  and  Structures yang  artinya  suatu  cara  kerja  sistem manajemen  yang  dibutuhkan  untuk mengatur  organisasi  beserta  cara organisasi  tersebut  terstruktur  baik formal  maupun  non  formal  di  mana biasanya hal ini di buat dalam sistem kerja  atau  program  kerja  yang  di miliki  oleh  suatu  organisasi  yang terkait (Heeks, 2006).
Dinas komunikasi dan informatika  Kota  Tanjungpinang  di dalam mengembangkan e-Government di  lingkungan  kerja  pemerintahan kota  Tanjungpinang  sudah  memiliki beberapa  program  kerja  kerja  yang memfokuskan untuk strategi pengembangan e-Government yaitu mengikuti  program  Smart  City  dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Pertama yaitu mengikuti program Smart City dimana Menyusun inovasi  yang  memungkinkan  di laksankan  oleh  OPD  dalam  rangka pengembangan  Tanjungpinang Smart City ,  dimana  di  dalam Smart  City terdapat  rencana  strategis  yang memang  awalnya  di  buat  untuk mendorong  OPD  untuk  melakukan inovasi,  yang  mampu  membuat  Kota Tanjungpinang  menjadi  Kota  Cerdas
dengan itu OPD nantinya memberikan informasi  terkait  program  yang bersentuhan  dengan e-Government seperti pengembangan aplikasi. Kedua  ada  Sistem  Pemerintah Berbasis  Elektronik  atau  (SPBE)  nah ini tertulis di dalam perpres nomor 95 tahun 2018 dimana di dalam perpres ini  daerah  di  harapkan  dapat mewujudkan  layanan  administrasi dan  publik  secara  elektronik  dengan menyusun  strategi,  aturan,  dan bagaimana tata laksananya. Agar yang dilakukan  dapat  berjalan  lancar sehingga  ada  tahapan  penyusunan data,  didokumentasikan,  siapa  saja yang  terlibat,  dan  audit.  Tata  Kelola SPBE  ini  merupakan  Strategi  untuk menciptakan e-Government yang teratur. Kedua program kerja tersebut di bentuk berdasarkan perwako No 8 Tahun  2022  hal  ini  sebagai  dasar penyelenggara e-Government di  Kota Tanjungpinang  agar  lebih  testruktur sehingga  dengan  adanya  regulasi tersebut  seluruh  pegawai  OPD  yang berada  di  kota  Tanjungpinang memhami apa prioritasnya.
Selain  tedapatnya  program kerja  dan  regulasi  yang  di  jelaskan diatas,  di  dalam  pengembangan  e - Government terdapat  pula  beberapa aplikai inovasi yang di bentuk sebagai cara  untuk  membiasakan  semua pegawai di pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mampu beradaptasi  dengan  elektronisasi adalah  dengen  membuat  aplikasi kepegawaian  yaitu  skrikandi  dan Apekeje.  Selain  kedua  aplikasi tersebut  terdapat  juga  aplikasi  SIAP, kini  pemerintah  kota  Tanjungpinang juga mulai membiasakan perangkatnya  untuk  menggunakan aplikasi  SIAP  yang  sudah  di  bentuk sejak tanggal 25 Juli 2022  dan sudah dilakukan pelatihannya.
Adapun  situasi  yang  sesuai dengan  indikator  Management  and Structures  yang ada pada lingkungan
kerja Dinas Komunikasi dan Informatika  kota  Tanjungpinang  di dalam menghadapi pengembangan e-
Government di  Kota  Tanjungpinang adalah sudah memiliki program kerja yang  sesuai  dengan  perwako  nomor 08 tahun 2022, hal ini dilakukan agar pengembangan e-Government yang sedang  dilakukan  memiliki  alur  yang tetstruktur  dan  memiliki  prioritas pengerjaannya. Selain memiliki program kerja, Dinas Komunikasi dan Informatika juga membiasakan seluruh pegawainya harus beradaptasi  dengan  digitalisasi  di lingkungan kerjanya, sehingga dengan ini Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota  Tanjungpinang  menerapkan aplikasi  inovasi  arsip  kinerja  yang disediakan dari pemerintah kota yaitu Srikandi, APEKEJE dan SIAP.
Others Pada  indikator  yang  terakhir ini terdapat Others atau sumber daya lainnya seperti contohnya waktu dan uang  (Alduraywish  et  al.,  2017). Adapun  sumber  daya  lainnya  yang paling  penting  di  dalam  usaha pengembangan e-Government oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Kota  Tanjungpinang,  adalah  keadaan
Dana  dan  waktu  karena  dengan adanya  situasi  Covid-19  di  tahun 2020-2022 yang semestinya pengembangan e-Government di fokuskan pada tahun 2022 akan tetapi kini  pemerintah  lebih  memfokus  kan kepada  pemulihan  perekonomian pasca Covid-19 sehingga hal-hal yang bersifat  tidak  terlalu urgent seperti dana atau biaya nya lebih di fokuskan untuk  pemulihan  ekonomi  pasca Covid-19, sehingga dengan adanya hal ini  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pembuatan inovasi aplikasi, pelatihan pegawai  di  bidang  TIK,  penemuhan kapasitas  jaringan  atau Bandwidth , serta  menghire  pihak  ke  3  di  dalam
kepentingan pengembangan e- Government tertunda  dan  berjalan tidak maksimal.
untuk mengsiasati kekurangan dana akibat pemulihan ekonomi pasca Covid-19, maka kini Dinas Komunikasi menggunakan metode adopsi, tiru dan modifikasi,  hal  ini  sudah  di  lakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang yang berkerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan  Riau  yaitu  mengadopsi salah satu platform nya yaitu Simanja. Adapun  situasi  yang  sesuai dengan  indikator  Others  (sumber daya  lainnya)    yang  di  hadapi  oleh Dinas  Komunikasi  dan  Informatika kota  Tanjungpinang  hadapi  di  dalam pengembangan e-Government di Kota Tanjungpinang  adalah    terletak  di permasalahn dana dan waktu yang di berikan oleh pemko kota Tanjungpinang,  hal  ini  terjadi  sebab pemerintah  kota  sedang  berfokus pada  pemulihan  pasca  covid-19 sedangkan pengembangan e- Government membutuhkan  banyak biaya  agar  dapat  terealisasi  dengan baik  contohnya  seperti  membuthkan penambahan kapasitas jaringan ( Bandwidth )  yang  tinggi,  meng-hier pihak ke 3 yang berkompeten di dalam pembuatan aplikasi untuk menciptakan  inovasi  aplikasi  baru, dan penyediaan pembutuhan lainnya. Berdasarkan  permasalahan  di atas  Adapun  strategi  yang  digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Tanjungpinang lakukan untuk menutupi kekurangan- keurangan  yang  ada  maka    Dinas Komunikasi  dan  Informatika  Kota Tanjungpinang di dalam menciptakan suatu  inovasi  pelayanan  elektronik dengan menggunakan metode adaptasi,  tiru,  dan  modifikasi  hal  ini sudah  pernah  dilakukan  Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang dimana mereka mengadaptasi aplikasi
Simanja  dari  Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kepulauan Riau. Meskipun hingga kini Kota Tanjungpinang masih memiliki pelayanan  publik  berbasis  elektronik hanya sedikit, tetapi dengan menggunakan metode ini diharapkan mampu  menutupi  keterlambatan pengembangan e-Government yang sempat tertunda.

## KESIMPULAN
Strategi  Pengembangan e-
Government di Dinas Komunikasi dan Informatika  Kota  Tanjungpinang, Pengembangan e-Government nya masih  belum  memiliki  strategi  yang pasti  sehingga  hal  ini  menyebabkan struktur  kerjanya  masih  belum tersusun  hal  ini  tentu  di  akibatkan karena terdapatnya kekurangan dana akibat pemerintah sedang fokus pada pemulihan  ekonomi  pasca  covid-19 yang  menyebabnya  minimnya  SDM yang  mahir  akan  TIK  akibat  tidak adanya  pelatihan  secara  teratur  dan infrastruktur yang kurang.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil penelitian,  peneliti  menilai  bahwa
Dinas  Komunikasi  dan  Informatika lebih  banyak  membuat  website  atau aplikasi  berbasis  kinerja  pegawai,
yang artinya untuk sekarang pengembangan e-Government
cenderung  yang  merasakan  hanyalah pegawai  pemerintahan  saja,  untuk inovasi  aplikasi  pelayanan  publik  di rasa masih kurang ketersediaannya.

## PENGHARGAAN
Ucapan  terima  kasih  kepada para  yang  mendukung  penelitian  ini antara lain:
(1)  Prodi  Ilmu  Administrasi  Negara Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang  Provinsi  Kepulauan
Riau
(2)  Pihak    Dinas  Komunikasi  dan Informatika Kota Tanjungpinang  yang telah memberikan sumbangan pemikiran    serta    basis    data    dan informasi    sehingga    penulis    dapat mengajikan data sesuai dengan objek gagasan penelitian yang telah dicapai.

## REFERENSI
Alduraywish, Y., Xu, Y., & Salonitis, K.
(2017).  Evaluating  state  of information  systems  failure  in developing countries using ITPOSMO  model. 2017  23rd International Conference on Automation and Computing (ICAC) , 1–5. Arief, A., Wahab, I. H. A., & Sensuse, D. I. (2021). Model ITPOSMO untuk Evaluasi E-Government: Tinjauan Studi  Kasus. Jurnal  Ilmiah  Fifo ,
13 (2), 106–116.
Bastian, I. (2016). Strategi Manajeman Sektor  Publik (D.  A.Halim  (ed.); 1st ed.). Salemba Empat.
Bogdan,  R.  C.  (1982). Qualitative Research  For  Education;  An Introduction  to  Theory  and Methods; Allyn and Bacon . Chandler,  A.  (1962). Strategy  and Structute : Chapter in The History of  the  American  Industrial Enterprise . MIT Press. Darmawan, E. (2018). Perkembangan Smart  City  Kota  Tanjungpinang. Kemudi , 2 (2), 60–78. Gunawan, I. (2022). Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik . Bumi
Aksara. Heeks,  R.  (2006).  Health  information systems:  Failure,  success  and improvisation. International
Journal  of  Medical  Informatics ,
75 (2), 125–137.
Irawan,  B.  (2017).  Studi  Analisis Konsep  E-Government:  Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik. Jurnal  Paradigma  (JP) ,
2 (1), 174–201.
Itami,  H.  (1987).  Mobilizing  Invisible Assets.  In harvard  University press . Napitupulu, D., Lubis, M. R., Revida, E.,
Putra, S. H., Saputra, S., Negara, E. S.,  &  Simarmata,  J.  (2020). E-
Government: Implementasi,
Strategi dan Inovasi . Yayasan Kita Menulis. Pamungkas,  A.  R.,  Nugroho,  L.  E.,  & Sulistyo,  S.  (2020).  Evaluasi
Faktor Kegagalan Sistem Informasi Pada Kesiapan Penerapan  E-Government:  Studi Literatur. JIKO (Jurnal
Informatika Dan Komputer) , 3 (3), 143–152. Ramanda,  K.,  Fakriza,  M.  H.,  & Palasara,  N.  D.  (2019).  Evaluasi
Keberhasilan Aplikasi Qlue Menggunakan  Model  ITPOSMO.
Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi Dan Komputer) , 8 (2), 98–104. Sitopu, P. L., Edison, E., & Okparizan, O. (2021).  ANALISIS  PENERAPAN SISTEM  E-GOVERNMENT  PADA
REALISASI PAJAK PENGHASILAN DI  KANTOR  PELAYANAN  PAJAK PRATAMA DI KOTA TANJUNGPINANG. Student Online
Journal  (SOJ)  UMRAH-Ilmu  Sosial Dan  Ilmu  Politik , 2 (2),  1358– 1370. Tukino,  T.  (2018).  Analisis  IT Governance  SIPKD  di  Kantor
Pemerintahan  Kota  Tanjung Pinang Pendekatan COBIT Framework. Jurnal  Komputer
Terapan , 4 (1), 10–20. Wijanarko, A., Utami, E., & Henderi, H.
(2017). EVALUASI KEBERHASILAN WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  REJANG  LEBONG DENGAN  METODE  ITPOSMO.
Jurnal  Ekonomi  Dan  Teknik Informatika , 4 (1), 12–24. Yudoprakoso, P.
W. (2019).
Kecerdasan  Buatan  (Artificial Intelligence)  Sebagai  Alat  Bantu
Proses  Penyusunan  Undang- Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di  Indonesia. Simposium  Hukum
Indonesia , 1 (1), 450–461.