Universitas Dharmawangsa
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SERDANG
ARDHANSYAH PUTRA HARAHAP
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan Email : ardhansyahputra86@yahoo.com

## ABSTRACT
This study aims to determine: (1) the influence of local revenue (PAD) on economic growth in Serdang Bedagai regency, (2) the effect of capital expenditure on economic growth in Serdang Bedagai Regency of North Sumatra Province. This research is a causal design research that is useful to analyze the relationship between one variable with other variables. Variables in this research consists of independent variables namely PAD and capital expenditure while the dependent variable is Economic Growth. The population in this study consists of 1 District and the study sample consists of 17 districts. Sampling technique in this research by purposive sampling. The study was conducted in Serdang Bedagai District. The implementation of the research was conducted for 6 months.
Keywords: Economic Growth, PAD, Capital Expenditure

## PENDAHULUAN A.Latar Belakang Masalah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 Undang - undang No.32 tahun 2004. Dengan adanya hal ini maka diharapkan terjadinya percepatan ekonomi dan mempercepat tujuan pembagunan nasional. Adanya otonomi daerah tentunya juga akan memacu daerah untuk mampu mengelola daerahnya sendiri agar mampu menjadi daerah yang mandiri dan menjadi sumber bagi pembagunan nasional. Dengan adanya rangsangan yang memacu daerah inilah yang akan membuat daerah berlomba-lomba meningkatkan potensinya masing-masing sehingga mampu menimbulkan suatu percepatan ekonomi. Maka sangatlah jelas bahwa otonomi daerah memiiki peran yang sangat penting terhadap pembangunan suatu daerah. Kebijakan terkait otonomi daerah yang tertuang dalam Undang – Undang (UU) Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam perkembangannya diperbarui dengan dikeluarkannya UU Nomor 32/2004. Pelaksanaan kebijakan tentang otonomi daerah di Indonesia dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, yang juga mengacu pada UU Nomor 25/1999 yang diperbaharui dengan UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
Kondisi ini membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Dengan adanya otonomi daerah, maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi (termasuk menyusun program-program pembangunan daerah) dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur sumber daya yang ada untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat.
Strategi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang
dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan telah terlihat dengan jelas dan baik melalui kenaikan dana transfer ke daerah dari tahun ke tahun. Melalui kebijakan desentralisasi, daerah- daerah yang selama ini masih tertinggal diharapkan dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi daerahnya yang sejalan dengan UU Nomor 32/2004 yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut azas otonomi daerah, yang diarahkan untuk mempercepat tercapainya pertumbuhan ekonomi hingga terciptanya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta semua masyarakat.
Dalam proses penyelenggaraan dan penerapannya, otonomi daerah  diperlukan dana yang besar. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Sesuai dengan  pasal 5 UU Nomor 33/2004, sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.
Dalam memperoleh PAD, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah daerah bersangkutan. Masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk meghasilkan prediksi (perkiraan) penerimaan daerah yang sangat akurat sehingga belum dapat dipungut secara optimal.  Melalui UU Nomor 33/2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana seharusnya dapat ditingkatkan. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal yang bersumber dari daerah, secara akumulasi seharusnya akan lebih menimbulkan eksternalisasi yang bersifat positif dan memberikan kontribusi yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Disisi lain desentralisasi fiskal memunculkan persoalan baru, setiap daerah mempunyai kemampuan yang  tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional daerahnya, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah.  BPS (2012) menemukan bahwa PAD secara umum hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah sebesar 10%.
Investasi pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya (Wahyuningsih, 2011). Hal ini tentunya akan berdampak terhadap penyediaan sarana fisik dan prasarana yang memadai bagi daerah kabupaten dan kota tersebut. Belanja modal yang merupakan salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dan terdapat dalam struktur APBD ini meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja modal fisik lainnya (BPS, 2009).
Menurut Abdullah (2013) Belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging  track , halte, dan rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Pada kenyataannya beberapa proyek fisik menghasilkan output berupa  bangunan  yang sepenuhnya dinikmati oleh aparatur (birokrasi) atau satuan kerja yang tidak berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Proporsi yang tidak tepat ini akan dapat menggeser tujuan dari belanja modal itu sendiri dalam perspektif kebijakan publik, sebagian besar belanja modal seharusnya berhubungan dengan pelayanan publik yang lebih diarahkan
kepada pembangunan infrastruktur yang digunakan oleh daerah. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah daerah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui fungsi dari belanja modal tersebut pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut (Hall, 2009). Oleh karena itu, setiap daerah sekarang ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Di Kabupaten Serdang Bedagai sendiri pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus, sehingga pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya (Setiawan, 2005). Di dalam struktur APBD, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam kelompok belanja modal.
Proses penganggaran belanja modal termasuk unik. Proses ini tidak hanya melibatkan negosiasi diantara pihak eksekutif, tetapi juga sangat bergantung pada masukan dan saran dari insinyur, arsitek dan perencana. Selain itu, dalam penganggaran belanja modal pemerintah daerah juga harus memperhatikan perencanaan keuangan jangka panjang terutama untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut (Abdullah dan Halim, 2006). Namun pada kenyataannya meningkatnya pendapatan daerah tidak selalu berimbas pada meningkatnya pertumbuhan daerah tersebut.
Seiring dengan laju perkembangan pemekaran wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Utara yang begitu pesat, sampai tahun 2009 jumlah kabupaten/kota di Provinsi
Sumatera Utara telah bertambah jumlahnya menjadi 33 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota. Sama halnya dengan Kabupaten lain, maka Kabupaten Serdang Bedagai juga diberikan kewenangan untuk mengelolah keuangan daerahnya yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerahnya. Setiap kabupaten/kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri yang dapat menciptakan kemandirian daerahnya menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Menurut sumber yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, secara umum pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2013 hanya mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95 persen. Angka ini lebih rendah bila dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 6,28 persen dan tahun 2015 sebesar 6,78 persen. Dari fakta tersebut terlihat bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi sumatera utara yang terjadi beberapa tahun ini sangat menarik untuk diteliti.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian mengenai “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serdang Bedagai “
TINJAUAN PUSTAKA

## A. Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Sukirno (2003) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu negara dalam suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi
milik warganegara negara tersebut dan negara asing  (Sukirno, 2003).
B. Pendapatan Asli Daerah  (PAD) Menurut Halim (2004:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.
Menurut Bratakusumah dan Solihin (2002), PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan - kegiatan daerah tersebut. Menurut Soekarwo (2003), upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:
1) Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak.
2) Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak.
3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan restribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana
yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

## C. Belanja Modal
Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial (Abdullah dan Halim, 2006) . Menurut Halim (2004:73), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.
Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk (1) Belanja tanah; (2) Belanja Peralatan dan mesin; (3) Belanja modal gedung dan bangunan; (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan; (5) Belanja aset tetap lainnya; (6) Belanja aset lainnya (Abdullah dan Halim, 2007).
D. Kebjakan Penganggaran Belanja Modal Menurut Permendagri Nomor 27/2013 jumlah belanja modal sekurang-kurangnya 30% dari belanja daerah sesuai amanat Perpres Nomor 5/2010.
Menurut Abdullah (2013), pada prinsipnya alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal. Penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan kebutuhan publik merupakan keniscayaan, bukan suatu pilihan. Pada kenyataannya, praktik penganggaran belanja
modal di pemerintah daerah cenderung bersinggungan dengan korupsi atau pencarian rente ( rent-seeking ) oleh para pembuat keputusan anggaran ( budget actors ). Menurut Abdullah (2013), hal lain yang perlu diperhatikan dalam penganggaran belanja modal adalah belanja ikutan setelah aset tetap diperoleh, yakni belanja operasional dan pemeliharaannya aset tetap bersangkutan. Untuk itu, perlu dilakukan penghitungan yang cermat agar nantinya tidak membebani anggaran berupa pengurangan atas alokasi anggaran untuk bidang atau sektor lain ( trade- off ).
Kerangka konseptual pada model penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut ini :
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Berdasarkan uraian di atas dan kerangka konseptual, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Serdang Bedagai.
H2:  Belanja modal berpengaruh secara positif dan  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Serdang Bedagai.
H3:  Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Serdang Begadai.

## METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain kausal yang berguna untuk menganalisis hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan dokumentasi data sekunder yang diperlukan berupa laporan realisasi APBD yang dipublikasikan tahun amatan yang dipakai yaitu tahun 2016.
B. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai/kota di Propinsi Sumatera Utara dengan menggunakan data pada Badan Pusat Statistik yang beralamat di Jl. Asrama No.179 Medan dengan periode penelitian tahun 2016. Adapun rencana waktu penelitian yaitu 24 Minggu.
C. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara. Jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1 Kabupaten. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling , yaitu “teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki peneliti” (Kuncoro, 2003:120). Jumlah sampel yang diteliti 17 Kecamatan yang ada pada Kabupaten Serdang Bedagai.
D. Variabel Penelitian
Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini dipaparkan defenisi operasional dan metode pengukuran variabel. Penelitian ini terdiri dari variabel independen, variabel dependen.
Independen variabel meliputi:
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y) Pertumbuhan Ekonomi Daerah adalah proses peningkatan produk barang dan
Pertumbuhan Ekonomi (Y) Belanja Modal Daerah (X2) Pendapatan Asli Daerah (X1)
jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat diukur dengan melihat nilai PDRB pada setiap kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
2. Pendapatan Asli Daerah (X1) Pendapatan Asli Daerah merupakan total penerimaan daerah yang diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran PAD mengacu pada jumlah seluruh realisasi pendapatan yang bersumber dari daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
3. Belanja Modal (X2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengukuran Belanja Modal mengacu pada jumlah seluruh realisasi pengeluaran untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.
E. Metode Analisis Data
Metode analisa data adalah cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengelola data yang diperoleh agar dapat menghasilkan suatu hasil penelitian yang dapat dibuktikan secara empiris.
F. Pengujian Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian asumsi klasik yang dilakukan untuk menentukan syarat persamaan pada model regresi dan dapat diterima secara ekonometrik, dalam  analisis ini perlu dilihat terlebih dahulu apakah data penelitian bisa dilakukan pengujian model regresi.
Pengujian asumsi klasik terdiri dari pengujian normalitas, linieritas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

## 1.  Uji Normalitas
Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak (Ghozali, 2005). Untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dapat digunakan rasio skewness dan rasio kurtosis yang diperoleh dari variabel unstandardized residual . Rasio skewness dapat diketahui dengan membagikan nilai skewness dengan standard error skewness , sedangkan rasio kurtosis dapat diketahui dengan membagikan nilai kurtosis dengan standard error kurtosis . Apabila kedua rasio berada diantara -2 dan +2 maka distribusi data adalah normal.
2.    Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2009) uji multikolinearitas bertujuan  untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas). Untuk melakukan uji multikolinearitas dalam penelitian ini, penelitian menilai dari nilai tolerance dan variance inflation factor ( VIF ). Batas nilai tolerance adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 atau VIF lebih dari 10 maka disimpulkan terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas juga dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel independen. Jika nilai korelasi antar variabel independen di bawah 95%, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.
3.    Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2009) uji autokorelasi bertujuan ”menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya)”. Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (DW). Jika nilai Durbin Watson lebih besar dari
nilai di tabel Durbin Watson , maka model tersebut terbebas dari asumsi klasik autokorelasi. Menurut santoso (2005) untuk mengetahui adanya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson dengan cara melihat besaran Durbin-Watson sebagai berikut: Angka D-W di bawah -2, berarti ada autokorelasi positif. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. Angka D-W di atas +2, berarti ada autokorelasi negatif.
4.    Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali (2009) uji heteroskedastisitas bertujuan ”menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatter plot .
Metode regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik heteroskedastisitas dan layak digunakan dalam penelitian jika output scatter plot menunjukkan titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka nol.
G. Pengujian Hipotesis
1. Uji hipotesis pertama
Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui jawaban dari dugaan awal penulis terhadap pengaruh variabel dalam penelitian ini. Pengujian ini dilakukan setelah data memenuhi seluruh ketentuan hasil uji asumsi klasik. Uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan model regresi . Persamaan model regresi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Y = α + b 1 X 1 + e
Keterangan: Y = Pertumbuhan Ekonomi
X 1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) b 1 , = Koefisien Regresi
α = Konstanta
e = error
2. Uji Hipotesis Kedua
Uji hipotesis kedua dalam penelitian ini menggunakan model regresi . Persamaan model regresi yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Y = α + b 1 X 2 + e Keterangan:
Y = Pertumbuhan Ekonomi
X 2 = Belanja Modal b 1 , = Koefisien Regresi α =
Konstanta e = error
3. Uji Hipotesis Ketiga
Regresi multiple untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang diteliti. Persamaan regresi multiple adalah sebagai berikut:
Y = α + b1X1 + b2X2 + e Keterangan: Y = Pertumbuhan Ekonomi X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Belanja Modal b1, b2,  = Koefisien Regresi α = Konstanta e = error
Untuk mengetahui tingkat determinasi antar variabel maka dilakukan analisis Koefisien Determinasi ( R 2 ) yaitu untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai R menunjukan besarnya pengaruh, sedangkan nilai R Square menunjukan seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Untuk melihat pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara simultan maka akan digunakan uji F. Selanjutnya, untuk melihat pengaruh variabel X secara parsial terhadap variabel Y dengan menggunakan uji t.
H. Analisis Koefisien Determinasi
Universitas Dharmawangsa
Analisis Koefisien Determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan menggunakan software SPPS melalui analisis regresi linier dan hasilnya dapat dilihat pada tabel Model Summary. Nilai R dan R Square pada tabel Model Summary menunjukan besarnya pengaruh X terhadap Y, dan seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. (Ghozali, 2005).
1. Uji-F
Uji-F  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  variabel independen terhadap variabel dependennya secara simultan. Proses perhitungan menggunakan SPSS melalui analisis regresi linier dan hasilnya dapat dilihat pada tabel Anova. Dari hasil uji F, maka pada tabel Anova dapat diketahui nilai dari level of significant . Apabila nilai signifikan lebih kecil dari Alpha 5 % maka secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya, dan begitu pula sebaliknya. (Ghozali, 2005)
2. Uji-t
Uji-t  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya secara parsial. Proses perhitungan menggunakan SPSS melalui analisis regresi linier dan hasilnya dapat dilihat pada tabel
Coefficiennts. Dari hasil uji t, maka akan diketahui level of significant dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila nilai signifikan lebih kecil dari Alpha 5 % maka secara partial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya, dan begitu pula sebaliknya. (Ghozali, 2005).

## I. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data deskripsi sebagai berikut.
Tabel 2 Statistik deskripsi
Sumber: Hasil Analisis
Pengujian hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh PAD,belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dengan dana perimbangan sebagai variabel pemoderasi. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 4 yaitu koefisien determinasi (R 2 ), uji statistik t, uji statistik F,

## 2.1 Koefisien Determinasi
Untuk mengetahui berapa besar kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen serta seberapa besar kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y maka akan dilihat dari nilai R dan Adjusted R Square pada tabel Model Summary .

## 2.2 Uji statistik t
Uji statistik t digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan ketentuan jika nilai signifikan lebih kecil dari α 5 % maka secara parsial bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dan begitu pula sebaliknya.

## Tabel 4 Hasil Uji statistik t
Coefficients a

## Descriptive Statistics
N Min Max Mean Std. Deviation PAD_X1 150 3.97048 400E6 1.14712 000E9 5.100191 1247E7 1.3843641 2664E8 BM_X2 150 2.78672 890E7 6.18884 041E8 1.406283 0728E8 8.5600654 1355E7 P_EKO_ Y 150  137.00 41519.3 2 4.1079E 3 7040.5658 2 Valid N (listwise) 150
Standardized Coefficients B Std. Error
Beta (Constant) -6.006 .825 -7.282 .000 PAD .784 .067 .696 11.783 .000 BM .439 .130 .199 3.370
.001
Model
Unstandardized
Coefficients
T Sig.
Sumber: hasil analisis
Berdasarkan Tabel diatas, hasil uji statistik t dengan menggunakan taraf signifikan α 5%, maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah 0,000 < 0,05 maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Bahwa signifikansi variabel belanja modal dalam pertumbuhan ekonomi daerah adalah 0,001 < 0,05 maka secara parsial variabel ini berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari uraian yang diatas maka dapat disusun persamaan regresi berganda sebagai berikut:
Y = -6, 006 + 0,784 X 1 +0,439 X 2 + e
Model persamaan regresi berganda diatas bermakna:
a. Nilai konstanta sebesar -6,006 yang artinya apabila variabel PAD, belanja modal dianggap nol, maka nilai pertumbuhan ekonomi sebesar - 6,006.
b. Variabel PAD (X 1 ) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,784 yang artinya setiap penambahan 1% PAD akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 70%.
c. Variabel belanja modal (X 2 ) mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,439 yang artinya setiap penambahan 1% belanja modal akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 43%.

## 2.3 Uji statistik F
Pengujian statistik F ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independen secara  bersama-sama
mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
Hubungan variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen akan dapat diketahui  dengan melihat nilai dari level of significant pada tabel Anova . Apabila nilai signifikan lebih kecil dari alpha 5% maka secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya, begitu pula sebaliknya.

## Tabel 5
Hasil uji F
ANOVA b Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 22.873 2  11.437  174.620  .000 a Residual 9.628  147 .065 Total 32.501  149
Sumber : Hasil analisis
Berdasarkan hasil dari Tabel  diatas dengan menggunakan taraf signifikansi α = 5% maka dapat dilihat secara simultan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilihat dari nilai sig sebesar 0,000 < nilai α sebesar 0,05.

## 4.5  Pembahasan Hasil Penelitian
Dari hasil uji statistik yang telah dilakukan terlihat bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
PAD mempunyai nilai koefisien regresi positif sebesar 0,784  dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Artinya setiap penambahan 1% PAD akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 70%.    Semakin  tinggi  PAD  yang dihasilkan oleh pemerintah daerah maka semakin meningkat pula PDRB pemerintah daerah tersebut. Ini dikarenakan pajak dan retribusi daerah dikembalikan pada masyarakat untuk mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian daerah.
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Dari hasil regresi linier berganda yang dilakukan bahwa belanja modal mempunyai nilai koefisien positif sebesar 0,439 yang artinya setiap penambahan 1% belanja modal akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 43%. Hasil uji residual menunjukkan nilai koefisien positif dan tidak signifikan. Variabel dana perimbangan mempunyai nilai sig sebesar 0,373 > nilai α sebesar 0,05 dan  mempunyai nilai koefisien yang positif sehingga berdasarkan hasil uji residual tersebut variabel dana perimbangan dianggap tidak dapat memoderasi hubungan PAD dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.
.
II. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1  Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa secara simultan dan parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh positf dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.
5.2 Keterbasan Penelitian ini memberikan dan menjelaskan bukti empiris terkait Pengaruh PAD, belanja modal dan dana perimbangan sebagai pemoderasi terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara. Namun dalam penelitian ini peneliti masih memiliki keterbatasan antara lain sebagai berikut:
1. Penelitian ini mencoba menganalisis komponen APBD namun peneliti hanya terbatas pada komponen PAD, belanja modal dan dana perimbangan . Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel lain yang berasal dari komponen APBD sehingga
diharapkan dapat memberikan model penelitian yang lebih baik.
2. Penelitian ini menggunakan data pada 6 tahun periode pengamatan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan yang lebih update dan terbaru serta dengan rentang waktu yang lebih banyak sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang lebih representatif.
5.3 Saran
Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :
1. Bagi Pemerintah Daerah lebih dapat meningkatkan dan memberikan alokasi belanja modal serta dana alokasi khusus yang lebih besar dengan lebih tepat sasaran seperti untuk jalan, irigasi, infrastruktur lainnya yang berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik. Serta dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya menjadi lebih baik dan meningkatkan PAD dengan menggali sumber-sumber keuangan potensial didaerahnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang terkait dengan komponen APBD yang belum dibahas pada penelitian ini, dan sebaiknya dikaji lebih mendalam tentang aspek kuantitatif serta menambah rentang waktu penelitian lebih banyak dan update agar hasil penelitian selanjutnya lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2006. ”Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungan Dengan Belanja Pemeliharaan Dan Sumber Pendapatan ” . Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol 2, No 2 November 2006, Hal. 17-32.

## Abdullah, Syukriy dan Abdul Halim. 2003.
Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan  Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali . Simposium Nasional Akuntansi IV. Yogyakarta. Abu-Dabe, Sulaeman dan Amer, 2003. Government Expenditure, Military Spending and Economic Growth: Causality Evidence from Egypt, Israel and Syria. Journal of Economic Literature. Diakses pada http:/ssrn.org/- 163 Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah , Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta. Brata, Aloysius Gunandi. 2004.Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional. Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
Bratakusuma, Sholikin. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah , Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia , Edisi Pertama, Penerbit BPFE UGM dan Pusat Pengembangan Akuntansi. UGM. Elmi, Bachrul. 2002. Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS ,
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hall, Pearson. 2009. Economics Principle in Action. New Jersey. Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah . Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta
Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Hamzah, Ardi. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006) . Tesis S2 Universitas Trunojoyo. Harianto, David dan Priyo Hari Adi. 2007.
Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan PerKapita . Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar. Kuncoro, Haryo. 2004. Pengaruh Transfer antar Pemerintah pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah kota dan kabupaten di Indonesia . Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.9 no.1 Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi . Edisi I AMP YKPN, Yogyakarta.
LPEM FE-UI, 2001. Dampak Penerimaan Dana Perimbangan dari Bagi  Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan Dana Alokasi Umum (DAU)  Bagi Perekonomian Daerah. Laporan hasil penelitian.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian  Daerah . Makalah. Disampaikan  dalam seminar pendalaman ekonomi rakyat. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta. Maryati, Ulfi. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Sumatera Barat), Jurnal Akuntansi dan Manajemen.Vol 5 Hal.68-84.
Mutiara, Maimunah. 2008. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol 11, No 1, Hal 37-51.
PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan . PP No. 66 tahun 2002 tentang Retribusi Daerah.
Permendagri No 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri  No. 27/2013 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2014. Permendagri No 32/2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009. Perpres No. 5/2010  tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional . Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU)dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY . JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118. Rostow, WW dan Richard Musgrave, 1996.
Pembangunan Ekonomi: Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan . (edisi bahasa Indonesia), PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta. Saragih, JP, 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi . Ghalia Indonesia. Sarjono, Haryadi dan Julianita, Winda. 2011. SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar Aplikasi  untuk  Riset . Salemba empat, Jakarta Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan pada 33
Provinsi di Indonesia . Jurnal Keuangan dan Bisnis.
Saez, Marta Pascual dan Santiago Garcia, 2006.
Government Spending And Economic Growth In The European Union Countries . Journal of Economic Literature . Diakses pada http:/ssrn.org/id 14104 Sidik, Machfud. 2002. Kebijakan, Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah , Makalah Disampaikan pada Seminar  Nasional: Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi  Daerah  dan  Desentralisasi Fiskal , Yogyakarta. Setiyawati Anis dan Hamzah. 2007. Analisa PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. Tesis S2 Universitas Indonesia Depok,
Setiawan. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan . Jurnal Kajian Ekonomi.
Sugiono. 2003. Metode Penelitian Bisnis , Alfabeta, Bandung. Soekarwo. 2003. Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah , Grafindo, Jakarta. Sodik, Jamzami. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia . Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.12 No 1. Stine, William. 1994. Is The Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical ? . Tax Journal 47 No.04, Hal 799-816. Sukirno, Sadono. 2003. Makro Ekonomi Edisi ke 2. Jakarta. Erlangga Sukirno, Sadono. 2005. Makro Ekonomi Modern. Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru . PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Sularso, Havid dan Restianto Yanuar. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jurnal Media Riset Akuntansi. Vol 1 No 2. Tambunan, Tulus Hamonangan, 2006. Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama  hingga Pasca Krisis . Pustaka Quantum, Jakarta. Umar, Husein.  2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis . Gramedia Pustaka, Jakarta. Undang  Undang  Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU Nomor 17/2003 pasal 6 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah.
Waluyo, Joko. 2007, Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah di Indonesia, Tesis Program Pascasarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran,Yogyakarta
Wahyudi, Gunawan.(2008). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol 1 No 2. Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/29/
(diakses pada 17 Januari 2014).
http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/56/ (diakses pada 17 Januari 2014).
http://www.djpk.depkeu.go.id/regulation/26/ta hun/2009/bulan/02/tanggal/27/id/209/
(diakses pada 17 Januari 2014).
www.bappenas.go.id www.bps.go.id