Juridical Study on the Settlement of Child Cases as Victims of Sexual Violence Perspective of Law 35 of 2014 concerning Child Protection in Bengkulu City
Kajian Yuridis Penyelesaian Kasus Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif UU 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di

## Kota Bengkulu
Muslim Chaniago 1) ; Widya Timur 2) ; Ana Tasia Pase 2) ; Renaldi 2)
1,2) Fakultas  Hukum Universitas Dehasen Bengkulu Email: 1) muslimchaniago@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [25 Agustus 2021]
Revised [14 September 2021]
Accepted [5 Oktober 2021]

## ABSTRAK
Maraknya kekerasan seksual terhadap anak belakangan ini menimbulkan masalah-masalah baru baik secara sosial maupun secara hukum, dengan kata lain incest adalah suatu perbuatan yang menyimpang  yang  tidak  diperbolehkan  oleh  agama  dan melanggar  secara  hukum  yang  banyak terjadi  di  daerah  di  Provinsi Bengkulu. Padahal  berdasarkan  Undang-undang  Nomor.  35  Tahun 2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap penyelenggaraan  perlindungan  anak  adalah  Negara,  Pemerintah,  Masyarakat,  Keluarga  dan orang  tua.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  apakah  pengaturan  tindak  pidana incest telah efektif dalam mengurangi tindak pidana incest khususnya orang tua sebagai pelaku kekerasan  Seksual  terhadap  anak  kandung  dan  memberikan  perubahan  terhadap  aturan  guna dilakukan pembaruhan Hukum pidana terkait pidana sebagai tujuan pemidaan yang bertolak dari dua sasaran yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.  Metode  pendekatan  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris  yang terdiri dari tiga yaitu a. pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan, b. pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian,  c.pendekatan  pada  suatu  peristiwa  hukum  yang  pada  prosesnya  masih berlangsung ataupun belum berakhir.  Dalam penelitian ini pengaturan perlindungan hukum yang berlaku  saat ini  telah  efektif mengurangi  orang  tua  sebagai  pelaku  kekerasan  seksual terhadap anak  kandung(tindak  pidana  incest)  dan  orang  tua  yang  melakukan  kekerasan  seksual  (tindak pidana incest) pada masa akan datang terhadap pengaturan tindak pidana Incest perlu dilakukan penambahan pasal (pembaharuan hukum pidana).

## ABSTRACT
The  recent  rise  of sexual  violence  against children  has  caused  new  problems  both socially  and legally, in other words, incest is a deviant act that is not allowed by religion and violates the law which  often  occurs  in  areas  in  Bengkulu  Province.  Whereas  based  on  Law  No.  35  of  2014 concerning  Child  Protection,  those  who  are  obliged  and  responsible  for  the  implementation  of child protection are the State, Government, Community, Family and parents. The purpose of this study is to find out whether the regulation of incest crimes has been effective in reducing incest crimes,  especially  parents  as  perpetrators  of  sexual  violence  against  biological  children  and  to provide  changes  to  the  rules  in  order  to  make  changes  to  criminal  law  related  to  crime  as  a sentencing  goal  which  starts  from  two  targets,  namely:  community  protection  and protection/development of individual perpetrators of criminal acts. The approach method applied in  this  research  is  empirical  juridical  which  consists  of  three,  namely  a.  a  legal  case  study approach that is without conflict so that there will be no interference with the court, b. a legal case study  approach  due  to  a  conflict so  that  it  will  involve  court  intervention  to  be  able to  provide  a resolution decision, c. an approach to a legal event that is still in progress or has not ended. In this study, the current legal protection arrangements have been effective in reducing parents as perpetrators of sexual violence against biological children (incest crime) and parents who commit sexual violence (incest crime) in the future. addition of articles (criminal law reform).

## KEYWORDS
Juridical Study, Settlement of Child Cases, Victims of Sexual Violence
Perspective of Law 35 of 2014
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Anak  menjadi  kelompok  yang  sangat  rentan    terhadap  kekerasan  seksual  karena  anak  selalu diposisikan  sebagai  sosok  lemah  atau  yang  tidak  berdaya  dan  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi dengan  orang-orang  dewasa  di  sekitarnya.  Hal  inilah  yang  membuat  anak  tidak  berdaya  saat  diancam untuk  tidak  memberitahukan  apa  yang  dialaminya.  Hampir  dari  setiap  kasus  yang  diungkap,  pelakunya adalah  orang  yang  dekat  dengan  korban.  Tak  sedikit  pula  pelakunya  adalah  orang  yang  memiliki dominasi  atas  korban,  seperti  orang  tua  dan  guru.  Tidak  ada  satupun  karakteristik  khusus  atau  tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
Secara umum pengertian kekerasan seksual  pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala  bentuk  aktivitas  seksual  yang  terjadi  sebelum  anak  mencapai  batasan  umur  tertentu  yang
ditetapkan  oleh  hukum  negara  yang  bersangkutan  dimana  orang  dewasa  atauanak  lain  yang  usianya lebih  tua  atau  orang  yang  dianggap  memiliki  pengetahuan  lebih  dari  anak  memanfaatkannya  untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual. Kekerasan seksual pada anak baik perempuan maupun laki- laki  tentu  tidak  boleh  dibiarkan.  Kekerasan  seksual  pada  anak  adalah  pelanggaran  moral  dan  hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis.
Fakta  kekerasan  terhadap  anak  yang  terus  meningkat  menjadi  ironis    karena  seiring  dengan pemberlakuan  Undang-Undang  No  35  tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  hasil  perubahan  atas Undang-Undang  No  23  Tahun  2002  justru  kasus  dan  pemberitaan  mengenai  kekerasan  anak  terus meningkat.  Data  yang  berhasil  dihimpun,  baik  oleh  Komisi  Nasional  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA) atau  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia  (KPAI)  menunjukkan  peningkatan  jumlah  kasus  kekerasan yang  melibatkan  anak.  Berdasarkan  data  dan  laporan  Komnas  PA,  dalam  empat  tahun  terakhir  (2015 hingga 2019) sebanyak 21.689.797 kasus kekerasan yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/ kota. Sebanyak  42  hingga  58  persen  dari  pelanggaran  hak  anak  tersebut  merupakan  kejahatan  seksual, selebihnya  kekerasan  fisik,  penelantaran,  penculikan,  eksploitasi  ekonomi,  perdagangan  anak  untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak.

## LANDASAN TEORI

## Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  bahasa  Belanda  yaitu  Strafbaarfeit  atau  delict yang berasal dari bahasa Latin delictu m. Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti  ”sebagian  dari  kenyataan”  atau  ”een  gedeelte  van  werkelijkheid”  sedangkan  ”strafbaar”  berarti ”dapat  dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”strafbaar feit ” itu dapat  diterjemahkan sebagai ” sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.4
Unsur-unsur  Tindak  Pidana  Menurut  pengetahuan  hukum  pidana  setiap  tindak  pidana  yang terdapat  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  itu  pada  umumnya  dapat  dijabarkan  ke  dalam unsur-unsur  yang  pada  dasarnya  dapat  kita  bagi  menjadi  dua  macam  unsur,  yaitu  unsur  subyektif  dan unsur  objektif.  Namun  untuk  menjabarkan  rumusan  tindak  pidana  ke  dalam  unsur-unsurnya,  maka  hal pertama  adalah  perbuatan  atau  tindakan manusia  yang  dilarang  undang-undang. Unsur  subjektif  tindak pidana  adalah  unsur-unsur  yang  melekat  pada  diri  si  pelaku  atau  yang  berhubungan  dengan  diri  si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

## Tinjauan Umum Tentang pelaku incest
Belakangan  ini  di  Propinsi  Bengkulu  banyak  sekali  ditemukan  baik  di media  maupun  kehidupan nyata,  seorang  anak  menjadi  korban  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  anggota  keluarga  sendiri  yang lazim disebut Incest (Incest). Incest atau Incest dalam kamus besar bahasa  Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang melanggar adat, hukum dan agama.
Incest digambarkan sebagai kejadian relasi seksual, diantara Individu yang berkaitan darah,akan tetapi  instilah  tersebut  akhirnya  dipergunakan  secara  lebih  luas,  yaitu  untuk  menerangkan  hubungan seksual  ayah  dengan  anak,  antar  saudara.  Incest  merupakan  perbuatan  terlarang  bagi  hampir  setiap lingkungan budaya.
Sawilri  Supardi  Sadarjoen  berkesimpulan  bahwa  dasar  tabu  Incest  adalah  incest  dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan antara ayah- ibu-saudara-saudara. Jelas  bahwa  persaingan  atau  perbuatan  semacam  itu  akan  membawa  kehancuran  kelaurga  dan  suku bangsa.5

## Pengaturan Tindak Pidana Incest
1.  Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Mengenai segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga, maka di Indonesia memiliki  Undang-undang  No. 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  merupahkan  suatu  upaya  jaminan  yang  dinerikan  oleh  Negara  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Dalam  ketentuan  pasal  1  angka  (1)  ditentukan  bahwa  “kekerasan dalam  rumah  tangga  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis  dan/atau penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.
2.  Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak maka Indonesia telah memiliki Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan 3.  Pembaharuan Hukum Pidana
Pembaharuan  hukum  pidana  pada  dasarnya  dilandasi  oleh  kehidupan  masyarakat  yang  selalu berubah-ubah.  Yang  di  dalamnya  ada  terletak  pada  perubahan  nilai,  Barda    Nawawi  mengatakan bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  pada  hakekatnya  mengandung  makna  suatu  upaya  untuk melakukan  reorientasi  dan  reformasi  hukum  pidana  sesuai  dengan  nilai-nilai  sentral,  sosiopolitik, sosiofhilosofi  dan  sosiokultural  masyarakat  Indonesia  yang  melandasi  kebijakan  social,  kebijakan krimilnal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  hukum  yang  digunakan  yaitu  normatif-empiris  ini    pada    dasarnya  ialah penggabungan  antara  pendekatan  hukum  normatif  dengan  adanya  penambahan  dari  berbagai  unsur- unsur  empiris.Dalam  metode  penelitian  normatif-empiris  ini  juga  mengenai  implementasi  ketentuan hukum  normatif  (undang-undang)  dalam  aksinya  disetiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif- empiris terdapat tiga kategori, yaitu:
a.  Non judicial Case Study ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.
b.  Judicial  Case  Study  Pendekatan  judicial  case  study  ini  ialah  pendekatan  studi  kasus  hukum dikarenakan  adanya  konflik  sehingga  akan  melibatkan  campur  tangan  pengadilan  untuk  dapat memberikan keputusan penyelesaian.
c.  Live Case Study Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.7 tanya jawab secara lisan dimana dua orang  atau  lebih  berhadapan  secara  langsung.  Dalam  proses  interview  atau  wawancara  ada  dua pihak  yang  menempati  kedudukan  yang  berbeda.  Satu  pihak  berfungsi  sebagai  pencari  informan atau interviewer sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informan atau responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penerapan  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2014  tentang  perlindungan  anak  sebagai  korban kekerasan seksualdi Kota Bengkulu
Penerapan  berdasarkan  putusan  hakim  ini  menggunakan  teori  pertanggungjawaban  pidana, adapun  yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan  yang obyektif yamg  ada  pada  tindak  pidana  dan  secara  subyektifnya  kepada  seorang  yang  memenuhi  syarat  untuk dijatuhi pidana karena perbuatannya.
Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya  wajib menjaga kemandirian pengadilan  didalam hal  ini  hakim  tidak  boleh  mengalami  intervensi  dari  pihak  manapun.  Hakim  harus    menyadari  bahwa tugasnya  menerapkan  hukum  dan  Undang-Undang  melalui  penafsirannya  menangani  kasus  yang dihadapinya membawa/mempengaruhi dampak pada perkembangan hukum.
Dalam  Pasal  80  ayat  (4)  UndangUndang  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak  juga mengatur  secara  khusus  mengenai  tidak  pidana  penganiayaan  terhadap  anak  dalam  keluarga  disertai sanksi  pidana  yaitu:  Pidanaditambah  1/3  (sepertiga)  dari  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Adapun kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara  dan  pemerintah  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak, ditegaskan  dalam  Pasal  21  sampai  Pasal  25  UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang meliputi kewajiban  dan tanggungjawab.  Bentuk perlindungan  anak  yang  diberikan oleh  Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  merupakan  adopsi,  kompilasi,  atau  reformulasi  dari  bentuk  perlindungan  anak yang  sudah  diatur  dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana.  Dalam  KUHP  terdapat  beberapa  pasal yang  memberikan  perlindungan  bagi  anak  terhadap  kekerasan  seksual,  perlindungan  terhadap  anak ditunjukkan  dengan  pemberian  hukuman  (sanksi)  pidana  bagi  pelaku.  Hal  ini  tercantum  dalam  KUHP pada  pasal-pasal  dalam  sebagai  berikut:  1.  Masalah  pesetubuhan  diatur  dalam  Pasal  287,  Pasal  288, Pasal 291 2. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.  Jadi  bentuk  perlindungan  hukum  yang  diberikan  KUHP  bagi  anak  terhadap  kekerasan  seksual merupakan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku,  bukanlah  pertanggung  jawaban  terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang  bersifat  pribadi/individual.  Berikutnya  dalam  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang
Perlindungan  Anak  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  UndangUndang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  juga memberikan  perlindungan  bagi  anak  yang  diatur.  Undang-undang  ini  berfungsi  untuk  pemberian perlindungan khusus bagi  hakhak anak dari berbagai macam kekerasan dalam hal ini  tindak kekerasan seksual.  Secara tegas dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak menyebutkan  bahw a: “Setiap Anak berhak  untuk  memperoleh  perlindungan”  dari:  a.  Penyalahgunaan  dalam  kegiatan  politik;  b.  Pelibatan dalam  sengketa  bersenjata  ;  c.  Pelibatan  dalam  kerusuhan  sosial  ;  d.  Pelibatan  dalam  peristiwa  yang mengandung  unsure  kekerasan  ;  e.  Pelibatan  dalam  peperangan  ;  dan  f.  Kejahatan  seksual.  Bentuk- bentuk  penegakah  hukum  terhadap  tindak  pidana  p  seksual  pada  anak  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa  tindak  pidana  pelecehan  seksual  terhadap  anak  di  bawah  umur  merupakan  sebuah  kejahatan kesusilaan  yang  bagi  pelakunya  harus  diberikan  hukuman  yang  setimpal.  Maksud  dan  tujuannya  agar dengan  dijatuhkan  hukuman  kepada  pelaku  dapat  mengurangi  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

## Dampak  terhadap anak sebagai korban kekerasan seksualdi Kota Bengkulu
Gambaran  umum  tentang  kekerasan  seksual  terhadap  anak  adalah  apabila  seseorang menggunakan  anak  untuk mendapatkan  kenikmatan  atau  kepuasan  seksual,  bahwa  kekerasan  seksual (sexual  abuse)  merupakan  jenis  penganiayaan  yang  biasanya  dibagi  dua  dalam  kategori  berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

## Familial Abuse
Termasuk  familial  abuse  adalah  incest,  yaitu  kekerasan  seksual  dimana  antara  korban  dan pelaku  masih  dalam  hubungan  darah,  menjadi  bagian  dalam  keluarga  inti.  Dalam  hal  ini  termasuk seseorang  yang  menjadi  pengganti  orang  tua,  misalnya  ayah  tiri,  atau  kekasih,  pengasuh  atau  orang yang dipercaya merawat anak.
Kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak, yaitu
1.  Kategori  pertama,  penganiayaan  (sexual  molestation),  hal  ini  meliputi  interaksi  noncoitus,  petting, fondling,  exhibitionism,  dan  voyeurism,  semua  hal  yang  berkaitan  untuk  menstimulasi  pelaku  secara seksual.
2.  Kategori  kedua,  perkosaan  (sexual  assault),  berupa  oral  atau  hubungan  dengan  alat  kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (fellatio), dan stimulasi oral pada klitoris (cunnilingus).
3.  Kategori  terakhir  yang  paling  fatal  disebut  perkosaan  secara  paksa  (forcible  rape),  meliputi  kontak seksual. Rasa takut, kekerasan, dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Bu Tini Rahayu mengatakan bahwa  paling  banyak  ada  dua  kategori  terakhir  yang  menimbulkan  trauma  terberat  bagi  anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

## Extra Familial Abuse
Kekerasan  seksual  adalah  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  di  luar  keluarga  korban. Pada  pola  pelecehan  seksual  di  luar  keluarga,  pelaku  biasanya  orang  dewasa  yang  dikenal  oleh  sang anak  dan  telah  membangun  relasi  dengan  anak  tersebut,  kemudian  membujuk  sang  anak  ke  dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu  yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya.  Sang anak biasanya tetap diam  karena bila hal tersebut diketahui  mereka  takut  akan  memicu  kemarahan  dari  orangtua  mereka.  Selain  itu,  beberapa  orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya.
Lembaga  yang  berada  dalam  naungannya  sekarang  ini  adalah  tempat  memberi  laporan  atau pengaduan  dari  masyarakat  dan  atau  korban  kejahatan  salah  satunya  adalah  kekerasan  seksual  yang dialami wanita baik itu orang dewasa maupun anak-anak.
Dari  laporan  atau  pengaduan  tersebut  dapat  dilihat  korban  kekerasan  seksual  cenderung mendapatkan kekerasan dan diikuti ancaman, sehingga korban tak berdaya itu disebut molester. Kondisi itu  menyebabkan  korban  terdominasi  dan  mengalami  kesulitan  untuk  mengungkapnya.  Namun,  tak sedikit pula pelaku kekerasan seksual pada anak ini melakukan aksinya tanpa kekerasan, tetapi dengan menggunakan manipulasi psikologi. Anak ditipu, sehingga mengikuti keinginannya. Anak sebagai individu yang belum mencapai taraf kedewasaan, belum mampu menilai sesuatu sebagai tipu daya atau bukan.
Kekerasan  seksual  terhadap  anak  dapat  dilihat  dari  sudut  pandang  biologis  dan  sosial,  yang kesemuanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak.
Secara  biologis,  sebelum  pubertas,  organ-organ  vital  anak  tidak  disiapkan  untuk  melakukan hubungan  intim,  apalagi  untuk  organ  yang  memang  tidak  ditujukan  untuk  hubungan  intim.  Jika dipaksakan, maka tindakan tersebut akan merusak jaringan. Ketika terjadi kerusakan secara fisik, maka telah  terjadi  tindak  kekerasan.  Sedangkan  dari  sudut  pandang  sosial,  karena  dorongan  seksual dilampiaskan secara sembunyi-sembunyi, tentu saja pelaku tidak ingin diketahui oleh orang lain. Pelaku akan berusaha membuat anak yang menjadi sasaran ‘tutup mulut’. Salah satu cara yang paling mungkin dilakukan  adalah  dengan  melakukan  intimidasi.  Ketika  anak  diancam,  maka  saat  itu  juga  secara  alami tubuh anak juga melakukan pertahanan atau penolakan.
Ketika secara biologis tubuh anak menolak, maka paksaan yang dilakukan oleh seorang pedophil akan  semakin  menimbulkan  cedera  dan  kesakitan.  Saat  itu  berarti  terjadi  kekerasan.  Rasa  sakit  dan ancaman ini tentu saja menjadi pengalaman traumatis bagi anak. Anak akan selalu mengalami perasaan tercekam sampai ia mengatakannya.
Sedangkan  untuk  mengatakan,  anak  selalu  dihantui  oleh  intimidasi  dan  ancaman  dari  pelaku. Karena itu, rasa sakit dan intimidasi juga menjadi kekerasan psikologis bagi anak.
Didalam  melakukan  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  biasanya  ada  tahapan  yang  dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, kemungkinan pelaku mencoba perilaku untuk mengukur kenyamanan korban. Jika korban menuruti, kekerasan akan berlanjut dan intensif, berupa :
1.  Nudity (dilakukan oleh orang dewasa);
2.  Disrobing (orang dewasa membuka pakaian didepan anak);
3.  Genital exposure (dilakukan oleh orang dewasa);
4.  Observation of the child (saat mandi, telanjang, dan saat membuang air);
5.  Mencium anak yang memakai pakaian dalam;

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  yang berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  terhadap  penyelenggaraan  perlindungan  anak  adalah  Negara, Pemerintah,  Masyarakat,  Keluarga  dan  orang  tua.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui apakah pengaturan tindak pidana incest telah efektif dalam mengurangi tindak pidana incest khususnya orang  tua  sebagai  pelaku  kekerasan  Seksual  terhadap  anak  kandung  dan  memberikan  perubahan terhadap  aturan  guna  dilakukan  pembaruhan  Hukum  pidana  terkait  pidana  sebagai  tujuan  pemidaan yang  bertolak  dari  dua  sasaran  yaitu  perlindungan  masyarakat  dan  perlindungan/pembinaan  individu pelaku tindak pidana.

## Saran
Memberikan  Edukasi  kepada  masyarakat  luas  terhadap  upaya  penting  dalam  mengurangi kekerasan seksual terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi,  Arie,  kebijakan  Hukum  Pidana  (perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP  Baru  ) Kencana Prenada Media Group, Semarang 2008.
Bambang Sunggono. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Data Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan Anak (PPA) Provinsi Bengkulu tahun 2019. P.A.F. Lamintang, Hukum Pidana, 1997.
Sawiltri Supardi Sadarjoen, Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, Refika Aditama Bandung 2005. Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad,  2010,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Empiris  &  Normatif,  Pustaka Pelajar.
Tini Rahayu, Data KTPA berdasarkan Jenis Kasus, cahaya Perempuan Women’s Crisis Centre (WCC), 16 Maret 2020 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.