## Pengembangan Model Kriteria Penilaian Manajemen Risiko Halal
Supply Chain Daging pada Bagian Downstream di Indonesia
Nadya Rishelin 1 , Romadhani Ardi 2 , dan Ismet Suryadi 3
1) Program Studi Teknik Industri Agro, Politeknik ATI Padang Jl. Bungo Pasang, Tabing, Padang, 25171, Indonesia
2) Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok 16424, Indonesia
3) Program Studi Pengelolaan Perkebunan, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Jl Raya Tanjung Pati Km 7, Kabupaten Lima Puluh Kota 26271, Indonesia Email: nadya.rishelin@poltekatipdg.ac.id, romadhani.ardi@ui.ac.id, ismet.suryadi@politanipyk.ac.id

## Abstrak
Daging  termasuk salah satu  produk yang didinginkan ( cold  chain ) sehingga lebih sensitif terhadap kontaminasi dengan bakteri dan non-halal. Bagian downstream pada supply chain daging  di  Indonesia  terdiri  dari  logistik, wholesaler ,  dan food  services .  Penelitian  ini bertujuan menghasilkan pengembangan model kriteria penilaian halal supply chain daging di bagian downstream Indonesia. Kurangnya model kriteria penilaian pada industri makanan halal menyebabkan masih terdapat kemungkinan kontaminasi dengan non-halal sehingga dapat meningkatkan risiko integritas halal. Penelitian ini memiliki tiga tahap yaitu identifikasi risiko halal  suppy  chain daging  berdasarkan  literatur  dan  validasi  oleh  ahli,  prioritas  risiko menggunakan metode DANP, serta pengembangan model kriteria penilaian halal supply chain daging berdasarkan prioritas risiko dan validasi oleh ahli . Temuan penelitian menunjukkan 44 kriteria penilaian halal supply chain daging pada downstream di Indonesia. Aktor logistik dan wholesaler merupakan  penambahan  aktor  yang  dapat  digunakan  sebagai  kriteria tambahan. Kriteria penilaian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan setiap aktor untuk menjaga status halal.
Kata kunci: daging; halal supply chain ; kriteria penilaian; downstream ; risiko

## Abstract
Meat is one of the cold products, known as a cold chain that is more sensitive to bacteria and non-halal contamination. The downstream sector of meat supply chain in Indonesia consists of logistics, wholesalers, and food services. This study focuses on assessment criteria of halal meat supply chain in the Indonesian downstream sector. The lack of the assessment criteria model in the halal food industry leads to the possibility of contamination with non-halal that will drive the risk of halal integrity. This study consists of three steps, namely identification of halal meat supply chain risks based on literature and expert validation, risk prioritization using DANP method, as well as development halal meat supply chain assessment criteria based on risk prioritization and expert validation. The findings of this study show that there are 44 assessment criteria of the halal meat supply chain in Indonesian downstream sector. Logistics and wholesaler are additional actors that can be used as additional criteria. These assessment criteria can be used by policy makers of each actor to maintain halal status.
Keywords: meat, halal supply chain, assessment criteria, downstream, risk

## PENDAHULUAN
Konsumsi daging diperkirakan meningkat secara global dalam dekade mendatang (Riaz & Chaudry, 2019). Sebagian besar bahan baku untuk produk makanan di Indonesia berasal dari daging,  terutama  daging  sapi,  yang  akan  menyebabkan  tingginya  permintaan  terhadap daging (Akbarizan et al., 2018). Gambar 1 berisikan konsumsi daging sapi dan daging sapi muda  di  Indonesia  menurut  OECD/FAO  tahun  2014.  Berdasarkan  Gambar  1  tersebut terdapat peningkatan konsumsi daging sapi dari tahun 2013 sampai 2023 (Riaz & Chaudry, 2019).

## Gambar 1. Konsumsi Daging Sapi dan Daging Sapi Muda di Indonesia (Sumber: Riaz & Chaudry, 2019)
Serangkaian skandal supply chain makanan telah terjadi di banyak jenis makanan pada belakangan ini, misalnya pada kontrol suhu selama pemrosesan, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi sangat penting untuk beberapa produk salah satunya pada olahan daging (Bell, 2014). Daging  merupakan  salah  satu  produk  yang  didinginkan,  yang  dikenal  dengan cold  chain sehingga lebih sensitif terhadap kontaminasi non halal dibandingkan dengan produk-produk kering, seperti ikan kaleng, kue cokelat kemasan dan sebotol cola (Nastasijević et al., 2017; Tieman et al., 2012).
Sektor makanan halal memiliki pendapatan terbesar dibandingkan sektor yang lain (Deputi  Ekonomi  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Indonesia,  2019). Banyak  produsen  produk  makanan  dan  minuman  memiliki  sertifikasi  halal  MUI.  Namun masih  terdapat  kemungkinan  terkontaminasi  dengan  produk  non-halal  pada  bagian downstream yang terdiri dari outbound logistic , distributor, dan pengecer/restoran, sehingga dapat meningkatkan risiko integritas produk halal (Muna & Sutopo, 2018; Ali et al., 2017). Fase penyimpanan pada bagian downstream rentan terhadap kontaminasi dengan non-halal, (Soon et al., 2017; Supian, 2018). Selain itu, tidak hanya sedikit penyedia logistik tetapi juga sedikit food services yang bersertifikat halal di Indonesia (Fatwa LPPOM MUI Pusat, 2019; Ali et al., 2014). Konsumen non-muslim juga memilih untuk mengkonsumsi makanan halal karena  makanan  halal  diproses  secara  khusus  untuk  mencapai  standar  kualitas  tertinggi sehingga menjadi lebih sehat (Riaz & Chaudry, 2019).
Standarisasi  dan sertifikasi  pada produk pertanian  khususnya  pada produk  daging, masih belum banyak dikenal oleh pasar global (Deputi Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan  Nasional  Indonesia,  2019).  Sertifikasi  halal  dibutuhkan  dalam  menghadapi pasar  global  melindungi  produk  lokal  dari  serbuan  produk  impor,  menyesuaikan  dengan permintaan pasar lokal, menembus pasar asing, dan sebagai bentuk perlindungan konsumen (Ab Talib et al., 2017). Halal dapat menjadi barometer kualitas produk dalam perdagangan nasional  dan  internasional  yang  sebaiknya  lebih  banyak  model  kriteria  penilaian  dalam
1,73 1,77 1,82 1,87 1,90 1,90 1,90 1,93 1,98 2,03 2,07 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kilog ra m pe rka pit a Tahun
industri makanan halal (Ab Talib, 2017; Vanany et al., 2019). Kurangnya peraturan standar akan  berdampak  pada  terhambatnya  industri  makanan  dan  minuman  multinasional memasuki sektor industri makanan halal (Reuters, 2016). Reuters (2016) menyarankan agar lebih banyak model kriteria penilaian pada industri makanan halal (Vanany et al., 2019).
Penelitian sebelumnya mengkaji risiko secara umum, belum secara khusus pada produk daging di bagian downstream . Kurang terdapatnya kriteria penilaian pada sertifikasi halal dapat mengakibatkan produk yang sudah termasuk halal pindah ke area abu-abu atau haram. Masih minimnya pengembangan kriteria penilaian risiko halal supply chain daging bagian downstream di Indonesia berdampak pada jaminan integritas halal kepada konsumen. Tujuan dari penelitian ini  yaitu  menghasilkan  pengembangan  model  kriteria  penilaian halal  supply  chain daging, terutama  daging  sapi  pada  bagian downstream di  Indonesia. Penelitian  ini  berfokus  pada manajemen  risiko  dari halal  supply  chain daging  sapi  di  Indonesia  dengan  bagian downstream yang  diteliti  yaitu  logistik, wholesaler ,  dan food  services  ( restoran dan  food court)

## TINJAUAN PUSTAKA

## Halal Supply Chain
Halal  berarti  diizinkan,  diperbolehkan,  sesuai  aturan,  dan  sah  yang  telah  dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadist. Kebalikan dari halal adalah haram yang berarti dilarang, melanggar hukum atau illegal seperti bangkai, darah, babi serta turunannya, hewan yang disembelih dengan tidak benar, serta alkohol dan turunannya (Khan et al., 2019; Soon et al., 2017). Selain halal dan haram,  menurut  Syariah  (aturan  Islam),  terdapat  tingkatan  hukum  lain  dalam  mengkonsumsi suatu produk yaitu toyyib dan tidak dapat didefinisikan sebagai halal atau haram (Tieman et al., 2012). Halal supply  chain didefinisikan  sebagai  peningkatan  nilai  guna  kinerja supply  chain sehingga  dapat  mencapai  konsep  halal  dan toyyib dengan  cara  pengelolaan  aliran  material, informasi, dan modal melalui koordinasi dan kolaborasi para pemangku dari bahan baku produk tersebut didapatkan sampai produk tersebut berada pada konsumen (Khan et al., 2018). Secara umum,  aktor  pada halal  supply  chain makanan  dimulai  dari  peternakan,  penyimpanan, retail/agen,  pabrik,  distributor,  retail/restoran,  dan  konsumen.  Gambar  1  memperlihatkan diagram halal supply chain makanan. Berdasarkan Gambar 1, halal supply chain makanan dimulai dari peternakan sampai ke konsumen akhir (Ali et al., 2017).
Peternakan Penyimpanan Retail/agen Pabrik Distributor Retail/ restoran Konsumen Gambar 2. Diagram Halal Supply Chain Makanan (Sumber: (Ali et al., 2017)
Berikut  beberapa  aktor  yang  terdapat  pada  bagian downstream halal  supply  chain makanan yaitu logistik halal, penyimpanan halal dan retail halal (Latif et al., 2017). 1. Logistik Halal
Logistik halal didefinisikan sebagai aktivitas logistik konvensional yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada distribusi dan penyimpanan produk yang disertifikasi halal dimulai dari sumber sampai ke konsumen.
2. Penyimpanan Halal Prasayarat penerapan halal supply chain yaitu terdapat pemisahan kegiatan dan alat seperti  palet,  pengangkut  muatan,  dan  mesin,  dengan  barang  halal  dan  non-halal selama penyimpanan di gudang.

## 3. Retail Halal
Proses  yang  terdapat  pada  retail  halal  terdiri  dari  penerimaan  produk,  pemrosesan produk, pemajangan produk, dan pemeriksaan produk.

## Supply Chain Daging
Konsumsi  daging  diperkirakan  akan  meningkat  pada  dekade  berikutnya  secara global  (OECD-FAO,  2019).  Daging  merupakan  produk  yang  mudah  rusak  yang membutuhkan manajemen cold chain . Manajemen cold chain sangat penting dan menjadi tantangan untuk menjaga keamanan dan kesegaran daging segar sampai kepada konsumen akhir. Gambar 2 memperlihatkan diagram supply chain daging  sebagai  salah satu  produk cold  chain dari  peternakan  sampai  ke  konsumen  akhir  yang  berada  di  nasional  atau internasional (Nastasijević et al., 2017).
Gambar 3. Diagram Cold Supply Chain Daging (Sumber: (Nastasijević et al., 2017)

## Risiko Halal Supply Chain Makanan
Risiko supply chain makanan halal adalah risiko dalam produk makanan halal yang tidak didasarkan pada aturan-aturan Islam (Ali et al., 2014; Khan et al., 2019). Jaminan rantai pasokan  halal  menangani  masalah  yang  terdiri  dari  (Ali  et  al.,  2014;  Khan  et  al.,  2019; Tieman, 2017; Wahyuni et al., 2019).
1. Kontaminasi silang seperti pembusukan dan kerusakan kemasan
2. Risiko kontaminasi seperti kurangnya pemisahan dengan non-halal
3. Kurangnya ketersediaan sertifikasi halal dalam hal logistik
4. Keragaman persepsi konsumen Muslim
5. Bahan apa pun yang termasuk najis (tidak bersih) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam
6. Lokasi pemasok di luar negeri dan tidak tersedianya ahli yang mengerti tentang halal di setiap tahapan supply chain .

## Sertifikasi Halal
Integritas  halal  secara  luas  berkaitan  dengan  pengadaan,  produksi,  pengemasan, palabelan,  logistik,  ritel  serta  berkaitan  dengan    konsumsi  barang  dan  jasa  sehingga menyebabkan  jaminan  integritas  halal  menjadi  masalah  serius  dan  perhatian  bagi keseluruhan rantai pasok (Khan et al., 2018). Standar keamanan makanan yang mengikuti aturan  halal  dan  toyyib  harus  diimplementasikan  untuk  memberikan  jaminan  kepada konsumen muslim (Arif & Ahmad, 2011). Sertifikasi halal pada produk seperti sertifikat dan logo  yang  diberikan  oleh  lembaga  yang  terpercaya  memberikan  jaminan  produk  tersebut telah memenuhi aturan Islam. Tempat-tempat yang biasanya memiliki sertifikat halal yaitu restoran, hotel, outlet, dan kafe (Latif et al., 2017). Sertifikasi halal di Indonesia berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan produk sesuai dengan syariat  Islam.  Institusi  yang  dibentuk  MUI  dalam  menjalankan  sertifikasi  halal  dengan melakukan  pengkajian  terhadap  pangan,  obat  dan  kosmetika  yaitu  Lembaga  Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Kewenangan
Peternakan Transportasi
Internasional Nasional Rumah Potong Hewan Ruang dingin Deboning room Penyimanan Dingin Transportasi Distribusi Grosir Retail Konsumen Nasional Internasional
penerbitan sertifikat halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sesuai dengan UU No 3 Tahun 2014.
Standar  halal  yang  diterapkan  di  Indonesia  yaitu Halal  Assurance  System (HAS) yang terdiri dari.
1. HAS 23000, berisikan Persyaratan Sertifikasi Halal
2. HAS 23101, berisikan Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Industri Pengolahan
3. HAS 23102, berisikan Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Restoran
4. HAS  23103,  berisikan  Pedoman  Pemenuhan  Kriteria  SJH  di  Rumah  Potong Hewan
5. HAS 23104, berisikan Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH di Katering
6. HAS 23201, berisikan Persyaratan Bahan Pangan Halal
7. HAS 23301, berisikan Pedoman Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tiga  tahap  metodologi  untuk  menghasilkan pengembangan model kriteria penilaian halal supply chain daging pada bagian downstream di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil kuesioner yang berasal dari pendapat para ahli pada tahap identifikasi risiko, prioritas risiko dan validasi pengembangan model kriteria penilaian, serta data sekunder adalah data risiko halal supply chain yang berasal dari studi literatur.

## Identifikasi Risiko
Aktor downstream pada supply chain daging dalam penelitian ini terdiri dari logistik, grosir, dan layanan makanan. Risiko diidentifikasi melalui tinjauan literatur dan divalidasi oleh ahli. Risiko dipilih berdasarkan literatur yang membahas mengenai topik halal supply chain dengan studi kasus di negara-negara berkembang. Selanjutnya, para ahli memvalidasi melalui  kuesioner  dan  diskusi  untuk  mengetahui  tingkat  kesesuaian  dari  risiko  dengan kondisi  yang  terjadi  di  Indonesia,  sehingga  risiko  dapat  digunakan  dalam  penelitian  ini. Tabel  1  yaitu  data  beberapa  ahli  yang  menjadi  responden  pada  tahap  identifkasi  risiko. Risiko akhir adalah risiko yang disetujui, risiko yang dihapus, dan risiko tambahan dari ahli.

## Tabel 1. Data Responden Identifikasi Risiko
Ahli Latar Belakang Lama Pengalaman Ahli 1 Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia >20 tahun Ahli 2 Akademisi 10-15 tahun Asosiasi Logistik Indonesia Persatuan Insinyur Indonesia
Ahli 3 Akademisi 15-20 tahun Forum Logistik Peternakan Indonesia (FLPI) Ahli 4 Auditor LPPOM MUI 15-20 tahun

## Prioritas Risiko
Setelah identifikasi risiko, tahap selanjutnya melakukan penyebaran kuesioner kedua yaitu  kuesioner  penilaian  terhadap  hubungan  keterkaitan  atau  interaksi  antar  risiko  untuk memperoleh  hubungan  sebab-akibat  melalui  penilaian  ahli.  Kuisioner  ini  menggunakan skala likert lima poin, yaitu 0, yaitu, "tidak ada pengaruh" sampai 4, yaitu, "pengaruh yang sangat besar". Tabel 2 yaitu data beberapa ahli yang menjadi responden pada tahap prioritas risiko. Selanjutnya, data kuesioner tersebut diolah mengunakan metode DEMATEL based
ANP  untuk  mengetahui  hubungan  antar  risiko  dan  memberikan  proritas  terhadap  risiko tersebut
Tabel 2. Data Responden Prioritas Risiko
Ahli Latar Belakang Lama Pengalaman Ahli 1
Akademisi
10-15 tahun Asosiasi Logistik Indonesia Persatuan Insinyur Indonesia
Ahli 2 Asosiasi Logistik Indonesia > 20 tahun Pelaku Logistik Ahli 3 BPJPH Kemenag 10-15 tahun Ahli 4 Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia >20 tahun Ahli 5 Akademisi 5-10 tahun
Tahapan dalam pengerjaan metode DANP yaitu sebagai berikut (Khan et al., 2020; Liou et al., 2007).
1. Membuat matriks rata-rata (A) dari penilaian responden
2. Membuat matriks pengaruh langsung (X) Matriks X dapat dihitung melalui persamaan (1).
X = z. A dengan z = min { 1 𝑚𝑎𝑥 1≤𝑖≤𝑛  ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑛 𝑗=1 , 1 𝑚𝑎𝑥 1≤𝑗≤𝑛  ∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑛 𝑖=1 } (1)
3. Membuat membuat matriks pengaruh total (T)
Matriks T dapat dihitung melalui persamaan (2).
T = X + X 1 + X 2 + X 3 + ... + X h = X (1-X) -1 (2)
Jumlah  baris  dan  kolom  secara  terpisah  dinyatakan  sebagai  vektor  r  dan  vektor  s dalam matriks pengaruh total T, maka diperlukan persamaan (3),
T = [t ij ], di mana i,j = 1, 2, ...n (3)
r = [r i ] n x 1 = (∑ 𝑡𝑖𝑗 𝑛 𝑗=1 ) n x 1 s = [s j ] 1 x n = (∑ 𝑡𝑖𝑗 𝑛 𝑗=1 ) 1 x n
4. Menetapkan threshold value , serta menghitung dan membuat diagram NRM Nilai  ambang  atau threshold  value yaitu  nilai  rata-rata  elemen  dalam  matriks  T, seperti yang dihitung oleh Persamaan  (4).
∝ = ∑ ∑ [𝑡𝑖𝑗] 𝑛 𝑗=1 𝑛 𝑖=1 𝑁 (4)
dimana N adalah total angka pada elemen di matriks T. Diagram Network Relation Map (NRM) dibuat dengan memetakan (ri + si) dan (ri – si) sebagai (ri + si, ri - si).
5. Membuat normalisasi matriks 𝑇 𝐶 dan 𝑇 𝐷
6. Membuat unweighted supermatriks (W)
Unweighted supermatriks (W) dibuat dengan transpose matriks normalisasi 𝑇 𝐶 𝑁𝑜𝑟𝑚 . 7. Membuat weighted supermatriks
Weighted supermatriks  dibuat  dengan  mengalikan  matriks  tertimbang  (W)  dengan transpose normalisasi 𝑇 D yang ditunjukkan dalam persamaan (5).
𝑊 ∗ = (𝑇 𝐷 𝑁𝑜𝑟𝑚 )′ 𝑥 𝑊 (5)
8. Mendapatkan bobot kriteria
Bobot global yang didefinisikan sebagai bobot berpengaruh w = (w1, ..., w j , ..., w n ) dari  limit  (w*) α untuk  kriteria  didapatkan  dengan  limit  supermatriks.  Limit Supermatriks dihitung dengan melakukan perkalian Weighted Supermatriks dengan matriksnya sendiri. Perkalian dilakukan sampai didapatkan hasil yang konvergen dan menjadi matriks yang stabil.

## Pengembangan Model Kriteria Penilaian
Tahap terakhir pada penelitian ini yaitu pengembangan model kriteria penilaian halal supply chain daging pada bagian downstream di Indonesia. Rincian urutan risiko untuk tahap ini  didapatkan  dari  pareto  bobot  lokal  dan  global  hasil  dari  perhitungan  DANP.  Langkah selanjutnya yaitu identifikasi kriteria penilaian berdasarkan rincian urutan risiko yang telah ditetapkan.  Kriteria  penilaian  yang  telah  diidentifikasi  akan  divalidasi  oleh  ahli  untuk mengetahui  tingkat  kesesuaian  dari  kriteria  penilaian  dengan  kondisi  yang  terjadi  di Indonesia.  Kriteria  penilaian  ini  divalidasi  oleh  ahli  dengan  latar  belakang  regulator sertifikasi halal yaitu dari BPJPH.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  dari  penelitian  ini  yaitu  identifikasi  risiko, Network  Relation  Map (NRM), prioritas  risiko  dari  perhitungan  menggunakan  DANP  dan  kriteria  penilaian halal  supply chain daging pada bagian downstream di Indonesia. Penelitian ini terdiri dari tiga aktor yaitu dengan logistik, wholesaler , dan food services .

## Identifikasi Risiko
Hasil  validasi  risiko  dari  ahli  adalah  terpilihnya  48  risiko  Aktivitas  penyimpanan pada logistik terdapat pada R1 sampai R6, transportasi pada logistik terdapat pada R7 sampai R12,  dan  SDM  pada  logistik  terdapat  pada  R13.  Aktivitas  penyimpanan  pada wholesaler terdapat  pada  R14  sampai  R20,  dan  SDM  pada wholesaler terdapat  pada  R21.  Aktivitas manajemen  pada food  services terdapat  pada  R22  sampai  R23,  pembelian  bahan  terdapat pada  R24  sampai  R27,  aktivitas  pemeriksaan  dan  penerimaan  bahan  terdapat  pada  R28 sampai R30, penyimpanan bahan terdapat pada R31 sampai R37, proses pemasakan terdapat pada  R38  sampai  R42,  pemajangan  dan  penyajian  terdapat  pada  R43  sampai  R44, pembersihan terdapat pada R45 sampai R47, dan SDM pada food services terdapat pada R48 (Rishelin & Ardi, 2020).

## Network Relations Map (NRM)
NRM diperoleh untuk menunjukkan hubungan antara kriteria dan di antara dimensi (Khan et al., 2020). Metode DANP menggunakan istilah dimensi sehingga pada penelitian ini  terdiri  dari  tiga  dimensi  yaitu  logistik  (D1), wholesaler (D2),  dan food  services (D3). Hasil NRM untuk dimensi adalah Food Services (D3) berada pada sumbu y tertinggi dan Logistik (D1) berada pada sumbu y terendah, yang menyebabkan (D3) adalah dimensi yang paling berpengaruh dan Logistik (D1) adalah dimensi yang paling dipengaruhi. R2, R18, dan R32  adalah  risiko  paling  berpengaruh  di  masing-masing  dimensinya  (D1,  D2  dan  D3), sehingga  menyebabkan  penanganan  risiko-risiko  tersebut  dapat  menjadi  prioritas  dalam mengimplementasikan halal supply chain pada daging pada bagian downstream Indonesia. Di  sisi  lain,  R13,  R19,  dan  R36  adalah  risiko  yang  paling  dipengaruhi  di  masing-masing dimensinya (Rishelin & Ardi, 2020) .

## Prioritas Risiko
Risiko dengan urutan dari 1 sampai 13 yaitu pada dimensi wholesaler , risiko  dengan urutan 14 sampai 21 yaitu pada dimensi logistik dan risiko dengan urutan 22 sampai 48 yaitu pada  dimensi food  services . R14  menjadi  dimensi  dengan  bobot  global  tertinggi  dan menyiratkan  bahwa  risiko  tersebut  memiliki  dampak  terbesar  pada halal  supply  chain daging,  sehingga  risiko  tersebut  membutuhkan  perhatian  besar.  Risiko  ini  terjadi  karena kurangnya informasi tentang dokumen pengiriman. R23 adalah risiko dengan bobot global terendah.  Risiko  ini  berkaitan  erat  dengan  pengelolaan  layanan  makanan  untuk mempertahankan status  halal. R5, R35, dan R41 ini merupakan tambahan yang diberikan oleh ahli. Menurut ahli, R5 masih sering terdapat di Indonesia yang berakibat pada adanya kontaminasi produk dengan hal-hal yang merusak kehalalan produk yang di penyimpanan logistik.  Berdasarkan  pendaapat  ahli,  R35  penting  mendapat  perhatian  karena  dapat menyebabkan adanya kontaminasi produk dengan hal-hal yang merusak dan menyebabkan keraguan atas status kehalalan produk yang di penyimpanan food services (Rishelin & Ardi, 2020).

## Pengembangan Model Kriteria Penilaian
Kriteria  penilaian halal  supply  chain didapatkan  dari  kriteria  penilaian  pada  pareto bobot lokal dan global dari perhitungan DANP risiko yang telah dibuat. Risiko yang akan dibuat kriteria penilaian yaitu sebanyak 28 risiko yaitu R14, R16, R19, R21, R18, R15, R11, R10, R2, R13, R6, R1, R8, R7, R4, R3, R32, R22, R31, R28, R36, dan R48. Pengembangan yang dilakukan yaitu dengan menambahkan kriteria dari risiko yang terdapat pada literatur dan pendapat  ahli.  Kriteria penilaian yang didapatkan yaitu sebanyak 44  kriteria. Kriteria penilaian  yang  didapatkan  tersebut  merupakan  pengembangan  dari  kriteria  penilaian  dari LPPOM MUI. Kriteria Halal Assurance System (HAS) yang telah ditetapkan LPPOM MUI belum  ada  untuk  keseluruhan supply  chain pada  daging.  Aktor  logistik  dan wholesaler merupakan penambahan aktor yang dapat digunakan sebagai kriteria tambahan. Hal tersebut disebabkan  belum  ada  penjelasan  yang  rinci  mengenai  kriteria  penilaian  pada  aktor-aktor tersebut. Kriteria pada aktor lainnya mendapatkan penambahan kriteria yang sesuai dengan keadaan  di  Indonesia.  Tabel  3  berisikan  44  kriteria  penilaian  yang  telah  divalidasi  ahli. Berdasarkan  Tabel  3  tersebut,  kriteria  penilaian  terdapat  pada  semua  aktivitas  tiap  aktor. Kriteria  penilaian  ini  juga  dapat  digunakan  oleh  pembuat  kebijakan  masing-masing  aktor untuk menjaga status halal mereka.
Tabel 3. Hasil Validasi Kriteria Penilaian oleh Ahli
Aktor Aktivitas
Kriteria Logistik Penyimpanan Melakukan pemisahan dalam penyimpanan produk halal dan haram di logistik Rutin dalam membersihkan gudang penyimpanan logistik sehingga tidak terdapat bahan haram, najis, berbahaya dan produk yang telah mengalami kerusakan dan pembusukan
Melakukan pengawasan dengan ketat terhadap pemeriksaan produk kritis yang terindikasi adanya kontaminasi bahan haram, najis, berbahaya, serta dengan produk yang mengalami kerusakan dan pembusukan selama penyimpanan di logistik Standar operasi penerimaan dan penyimpanan di logistik harus sesuai dengan aturan kehalalan Melaksanakan prosedur verifikasi status halal produk melalui dokumen pengiriman, label dan tanda yang ada pada pengiriman di penyimpanan logistik
Tabel 3. Hasil Validasi Kriteria Penilaian oleh Ahli
Aktor Aktivitas
Kriteria
Logistik Penyimpanan Produk di penyimpanan logistik yang telah diverifikasi akan diberi halal pass dan jika terdapat produk di luar kriteria kehalalan akan dipisah dan dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang Menggunakan aset dan fasilitas yang berbeda seperti palet, material handling, dan rak selama penyimpanan di logistik Melakukan pengawasan dengan ketat terhadap temperatur penyimpanan di logistik sehingga produk disimpan dalam keadaan dingin Transportasi Melakukan pengawasan dengan ketat terhadap pemeriksaan produk kritis yang terindikasi adanya kontaminasi bahan haram, najis, berbahaya, serta dengan produk yang mengalami kerusakan dan pembusukan di transportasi SOP keluar dan masuk produk di transportasi logistik harus sesuai dengan aturan kehalalan Melakukan pemisahan produk halal dan haram pada wadah transportasi pendinginan Rutin dalam membersihkan kontainer sehingga tidak terdapat kontaminasi bahan haram, najis, berbahaya serta produk yang telah mengalami kerusakan dan pembusukan
Menggunakan aset dan fasilitas yang berbeda seperti palet, material handling , ruang alokasi, dan truk selama pengiriman SDM Meningkatkan kemampuan karyawan logistik melalui pelatihan Menyusun kembali aturan rekrutmen karyawan sehingga mengurangi adanya karyawan yang dipekerjakan dalam jangka pendek di logistik Wholesaler Penyimpanan Melaksanakan  prosedur  verifikasi  status  halal  produk  melalui  dokumen pengiriman, label dan tanda yang ada pada pengiriman di wholesaler
Produk di penyimpanan wholesaler yang telah diverifikasi akan diberi halal pass dan  jika  terdapat  produk  di  luar  kriteria  kehalalan  akan  dipisah  dan dipastikan tidak terjadi kontaminasi silang Melakukan  pengawasan  dengan  ketat  terhadap  pemeriksaan  produk  kritis yang terindikasi adanya kontaminasi bahan haram, najis, berbahaya, serta dengan  produk  yang  mengalami  kerusakan  dan  pembusukan  selama penyimpanan di wholesaler Standar  operasi  penerimaan  dan  penyimpanan  di wholesaler harus  sesuai dengan aturan kehalalan
Melakukan  pemisahan  dalam  penyimpanan  produk  halal  dan  haram  di wholesaler
Rutin  dalam  membersihkan  gudang  penyimpanan wholesaler sehingga tidak  terdapat  bahan  haram,  najis,  berbahaya  dan  produk  yang  telah mengalami kerusakan dan pembusukan Menggunakan  aset  dan  fasilitas  yang  berbeda  seperti  palet, material handling , dan rak selama penyimpanan di wholesaler Melakukan pengawasan dalam pencarian produk halal yang membutuhkan pelacakan  dari  produk  aktual  dan  sertifikat  halal  mereka  di  penyimpanan wholesaler SDM Meningkatkan kemampuan karyawan wholesaler melalui pelatihan Menyusun  kembali  aturan  rekrutmen  karyawan  sehingga  mengurangi adanya karyawan yang dipekerjakan dalam jangka pendek di wholesaler Food Services Manajemen Meningkatkan perhatian integritas halal pada risiko kesalahan manusia dan kontaminasi silang pada pengaturan restoran Pembelian bahan Sistem administrasi yang  terdokumentasi dengan lengkap, sistematis, rapi dan mudah ditelusuri dan sesuai dengan aturan kehalalan pada pembelian bahan di food services Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan Melaksanakan  pengawasan  dengan  ketat  dalam  pemeriksaan  bahan,  kode bahan,  dan  produsen  yang  sesuai  dengan  daftar  LPPOM  MUI  di food services
Tabel 3. Hasil Validasi Kriteria Penilaian oleh Ahli (Lanjutan)
Aktor Aktivitas
Kriteria Food
Services
Pemeriksaan dan Penerimaan Bahan Melaksanakan komunikasi dengan audit internal mengenai sistem pemeriksaan dan penerimaan bahan di food services Penyimpanan bahan Melakukan pengawasan dengan ketat terhadap pemeriksaan produk kritis yang terindikasi adanya kontaminasi bahan haram, najis, berbahaya, serta dengan produk yang mengalami kerusakan dan pembusukan selama penyimpanan di food services Standar operasi penerimaan dan penyimpanan di food services harus sesuai dengan aturan kehalalan Penyimpanan bahan Melakukan pemisahan dalam penyimpanan produk halal dan haram di food services Rutin dalam membersihkan gudang penyimpanan food services yang telah mengalami kerusakan dan pembusukan Menyusun prosedur administrasi penyimpanan secara lengkap, sistematis, rapi dan mudah ditelusuri sehingga dapat menjamin kehalalan bahan dan produk yang disimpan di food services Memberikan label untuk bahan kritis di penyimpanan food services Menyimpan produk dan bahan di food services sesuai dengan daftar yang telah disusun oleh audit internal dan diketahui oleh LPPOM MUI Proses pemasakan Rutin membersihkan dapur sehingga tidak terdapat adanya kotoran, najis, dan non halal Melakukan pemisahan dapur untuk makanan halal dan non halal Pemajangan dan Penyajian Melakukan pemisahan dalam pemajangan dan penyajian menu dari bahan haram atau najis di food services Packaging Melakukan pemisahan tempat untuk mengemas makanan di food services Menggunakan bentuk kemasan yang berbeda antara produk halal dan haram Pembersihan Menyediakan tempat/fasilitas pencucian peralatan masak dan makan yang berbeda  dengan  peralatan  yang  kontak  dengan  bahan  yang  berasal  dari bahan haram SDM Meningkatkan kemampuan karyawan food services melalui pelatihan Menyusun  kembali  aturan  rekrutmen  karyawan  sehingga  mengurangi adanya karyawan yang dipekerjakan dalam jangka pendek di food services

## PENUTUP
Penelitian ini menghasilkan pengembangan model kriteria penilaian halal supply chain daging pada bagian downstream di Indonesia. Kriteria ini didapatkan dari kriteria penilaian pada  pareto  bobot  lokal  dan  global  dari  risiko  yang  telah  dibuat.  Risiko  yang  digunakan untuk  pembuatan  kriteria  penilaian  yaitu  sebanyak  28  risiko  dari  48  risiko  keseluruhan. Pengembangan yang dilakukan yaitu dengan menambahkan kriteria dari risiko yang terdapat pada  literatur  dan  pendapat  ahli.  Kriteria  penilaian  yang  didapatkan  yaitu  sebanyak  44 kriteria. Kriteria penilaian yang didapatkan tersebut merupakan pengembangan dari kriteria penilaian dari LPPOM MUI. Aktor logistik dan wholesaler merupakan penambahan aktor yang  dapat  digunakan  sebagai  kriteria  tambahan.  Hal  tersebut  disebabkan  belum  ada penjelasan yang  rinci  mengenai  kriteria penilaian pada aktor-aktor tersebut.  Kriteria pada aktor  lainnya  juga  mendapatkan  penambahan  kriteria  yang  sesuai  dengan  keadaan  di Indonesia.  Kriteria  penilaian  ini  dapat  digunakan  oleh  pembuat  kebijakan  masing-masing aktor  untuk  menjaga  status  halal  mereka.  Penelitian  dapat  dikembangkan  ke halal  supply chain produk lainnya seperti industri farmasi, kosmetik, makanan olahan, dan alat penunjang yang digunakan pada industri  tersebut . Selain itu, penelitian  selanjutnya  dapat  dilakukan pada keseluruhan supply chain .

## DAFTAR PUSTAKA
Ab Talib, M. S. (2017). Motivations and benefits of halal food safety certification. Journal of Islamic Marketing, 8(4), 605–624.
Ab  Talib,  M.  S.,  Ai  Chin,  T.,  &  Fischer,  J.  (2017).  Linking  Halal  food  certification  and business performance. British Food Journal , 119 (7), 1606–1618.
Akbarizan.,  Lestari  F.,  Hertina.,  Zulkifli.,  Murhayati,  S.,  and  Abror,  M.  (2018). Bisnis Produk Halal: Analisis Implementasi Rantai Pasok Halal di Australia . Depok Sleman, Yogyakarta: Kalimedia.
Ali, M. H., Tan, K. H., Pawar, K., & Makhbul, Z. M. (2014). Extenuating food integrity risk through supply chain integration: The case of halal food. Industrial Engineering and Management Systems , 13 (2), 154–162.
Ali, M. H., Tan, K. H., & Ismail, M. D. (2017). A supply chain integrity framework for halal food. British Food Journal , 119 (1), 20–38.
Arif, S., & Ahmad, R. (2011). Food quality standards in developing quality human capital: An  Islamic  perspective. African  Journal  of  Business  Management ,  5(31),  12242– 12248.
Bell, Joan Manners. (2014). Supply Chain Risk: Understanding Emerging Threats to Global Supply Chains (2nd. ed). London: Kogan Page.
Deputi  Ekonomi  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Indonesia.    (2019). Indonesia  Islamic  Economic  Masterplan  2019-2024 .  Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia.
Fatwa LPPOM MUI Pusat. (2019). Daftar Belanja Produk Halal  Acuan Sertifikasi Halal HAS 23000 . LPPOM MUI.
Khan, M.  I., Haleem, A., & Khan, S. (2018). Defining Halal Supply Chain Management. Supply Chain Forum , 19 (2), 122–131.
Khan, S., Khan, M. I., Haleem, A., & Jami, A. R. (2019). Prioritising the risks in Halal food supply chain: an MCDM approach. Journal of Islamic Marketing .
Khan, S., Maqbool, A., Haleem, A., & Khan, M. I. (2020). Analyzing critical success factors for  a  successful  transition  towards  circular  economy  through  DANP  approach. Management of Environmental Quality: An International Journal, 31(3), 505–529
Latif, K., Rehman, N., Nazri, M., Mohezar, S., Ismail, M. N., & Nor, M. R. M. (2017). Halal Supply Chain: A Business Strategy for Societal Value Chain . LAP Lambert Academic Publishing.
Liou, J. J.  H., Tzeng, G. H., &  Chang, H. C. (2007). Airline safety  measurement using a hybrid model. Journal of Air Transport Management , 13 (4), 243–249.
Muna, N., & Sutopo, W. (2018). Perkembangan Penelitian Halal Food Supply Chain: Studi Kasus Database Scopus. Prosiding SNST Ke-9 , 131–139.
Nastasijević,  I.,  Lakićević,  B.,  &  Petrović,  Z.  (2017).  Cold  chain  management  in  meat storage,  distribution  and  retail:  A  review. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , 85 (1). OECD-FAO.  2019. OECD-FAO  agricultural  outlook  2019-2028 .  OECD  Publishing, Paris/Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Reuters,  T.  (2016).  State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report  2016/2017. Dubai International Financial Centre , 214. Riaz, Mian N. and Chaudry, M. M. (2019). Handbook of halal food production . Taylor & Francis Group, LLC.
Rishelin, N., & Ardi, R. (2020). Prioritizing risks of halal meat supply chain in Indonesian downstream  sector  using  DEMATEL-based  ANP.  In 2020  IEEE  International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, IEEM 2020 (pp.
711-715).  [9309875]  (IEEE  International  Conference  on  Industrial  Engineering  and Engineering Management; Vol. 2020-December). IEEE Computer Society Rishelin, N., & Ardi, R. (2020). Halal Supply Chain Risk in Indonesian Downstream Sector.
In Asia  Pacific  Conference  on  Research  in  Industrial  and  Systems  Engineering, APCORISE 2020 – Proceedings, 266-271. (ACM International Conference Proceeding Series). Association for Computing Machinery.
Soon, J. M., Chandia, M., & Regenstein, J. Mac. (2017). Halal integrity in the food supply chain. British Food Journal , 119 (1), 39–51.
Supian, K. (2018). Cross-contamination in processing, packaging, storage, and transport in halal supply chain. Preparation and Processing of Religious and Cultural Foods , 309– 321.
Tieman,  M.  (2011).  The  application  of  Halal  in  supply  chain  management:  In-depth interviews. Journal of Islamic Marketing , 2 (2), 186–195.
Tieman, M., Vorst, J. G. A. J. Van Der, & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. Journal of Islamic Marketing , 3 (3), 217–243. Tieman, M. (2017). Halal risk management: combining robustness and resilience. Journal of Islamic Marketing , 8 (3), 461–475.
Vanany, I., Maarif, G. A., & Soon, J. M. (2019). Application of multi-based quality function deployment  (QFD)  model  to  improve  halal  meat  industry. Journal  of  Islamic Marketing , 10 (1), 97–124.
Wahyuni, H., Vanany, I., & Ciptomulyono, U. (2019). Food Safety and Halal Food in the Supply Chain : Review and Bibliometric Analysis. Journal of Industrial Engineering and Management , 12(2), 373–391.