PERS DALAM WACANA HUKUM (Kajian  tentang Kebebasan, Tanggungjawab, dan Deviasi Pers dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)

## Idri
(Dosen Tetap Jurusan Syari’ah STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: idri_idr@yahoo.co.id)

## Abstract:
Press  takes  an  important  role  in  expanding  the  country development, lastly it is not only lusty, free, and responsible but also  it  functions  as  an  objective  information  disseminator, constrcutive  social  controll  agent,  public  aspiration  supplier, and  to  broaden  public  communication  and  participation.  In brief,  it  needs  to  develop  positive  and  harmony    interaction among press, government, and society. The freedom of press in extending information to public has been one of the realizations of people soverignty, furthermore it becomes a significant aspect to  establish  life  of  civility  on  the  basis  of  the  priciples  of democracy,  justice,  and  law  supremacy.  On  the  whole,  press independency  might  be  a  responsible  freedom:  toward government, public, and press council.

## Key Words:
Pers, kebebasan pers, dan tanggung jawab pers

## Pendahuluan
Hampir di seluruh negara, kebebasan pers dipandang sebagai hal  yang  amat  urgen  karena  kebebasan  itu  terkait  dengan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat, hak mempertahankan dan memperoleh jaminan konstitusional.
Dimaksud  pers  di  sini  adalah  surat  kabar,  majalah,  dan  bulletin (dalam arti khusus) juga termasuk radio, film, dan televisi (dalam arti umum). 1 Pers,  sebagai  the  fourth  state,  dengan  kebebasan  itu  dapat
1 Simorangkir, Hukum dan Kebebasan Pers, (Bandung:  Bina Cipta, 1980), hlm. 3

## Idri
menjalankan  fungsi  dan  perannya  secara  maksimum;  memberikan informasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.
Di  Indonesia,  kebebasan  pers  dijamin  dalam  Undang-Undang Dasar  1945  pasal  28  yang  berbunyi:  “Kemerdekaan  berserikat  dan berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  atau  tulisan  dan sebagainya  ditetapkan  dengan  Undang-Undang”.  Kebebasan  dalam Undang-Undang  Dasar  ini    disebut  dengan  kemerdekaan  dengan konotasi  sama;  kondisi  tanpa  paksaan  dalam    berbuat  dan mengemukakan buah pikiran. Istilah kebebasan misalnya  digunakan dalam Tap MPR No. IV/1978 dan Tap MPR No. II Tahun 1983 bab IV tentang penerangan dan media massa, 2 sebagai berikut: Dalam rangka meningkatkan peran pers dalam mengembangkan  pembangunan  perlu  ditingkatkan  pers  yang sehat,  bebas,  dan  bertanggungjawab,  yaitu  pers  yang  dapat menjalankan  fungsinya  sebagai  penyebar  informasi  yang objektif, melakukan kontrol social yang konstruktif,
menyalurkan  aspirasi  rakyat  dan  meluaskan  komunikasi  dan partisipasi  masyarakat.  Dalam  hal  ini  perlu  dikembangkan interaksi positif antara pers, pemerintah, dan masyarakat.
Ketiga faktor yang disebutkan terakhir, yakni  pers, pemerintah, dan  masyarakat,  dapat  saling  mengisi  dalam  merealisasikan    fungsi pers.  Sikap  menyenangi  informasi  dalam masyarakat  ikut mempengaruhi  pers  karena  konsumennya  kebanyakan  masyarakat umum. Demikian halnya pemerintah sewaktu-waktu dapat melarang terbit-nya pers jika dianggap mengganggu ketertiban umum. Dengan lain  kata,  pers  tidak  akan  berjalan  tanpa  dukungan  pemerintah  dan masyarakat  sebagaimana  halnya  pemerintah  dan  masyarakat  akan buta informasi tanpa pers.
Sejak era Reformasi bergulir, pers dapat betul-betul menikmati kebebasannya. Angin segar yang menerpa dunia pers Indonesia di samping mendatangkan nilai positif di mana pers dapa menjalankan fungsi  kontrol  dan  penyebarluasan  berita,  juga tidak jarang
2 Krisna  Harahap,  Rambu-Rambu  di  Sekitar  Profesi  Wartawan,  (Bandung:  Grafiti  Budi Utami, 1996),  hlm.  20-21
Pers dalam Wacana Hukum
mempunyai  dampak  negatif    (negative spread , misalnya  terjadinya eksploitasi  dan  manipulasi data dan berita,  pemberitaan  masalah-
masalah pornografi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, dan semacamnya.
Kondisi  demikian  terjadi  karena  di  samping  ada  pers  yang mengutamakan segi sensasi dangkal dari pada pentingnya peristiwa yang diliput sehingga  tidak  jarang  pers meliput berita yang merugikan orang, baik secara perorangan maupun kelompok, juga tidak  jarang  pers  lebih  mengutamakan segi komersial  dari  pada mutu suatu berita bahkan lebih jauh lagi telah menjurus pada bisnis semata hingga menyebabkan penyimpangan-penyimpangan
terhadap kode etik pers demi kepentingan tertentu. Penyimpangan-penyimpangan  pers  dalam    hukum positif (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana)  dapat  dikatagorikan  dalam kejahatan  kesusilaan yang terdiri  dari  tiga  macam,  yaitu:  Pertama,
penyebar luaskan,  mempertunjukkan,  atau  menempelkan  secara
terbuka suatu tulisan yang  diketahui  isinya  adalah gambar  atau benda  yang  sifatnya  melanggar  kesusilaan.  Kedua, membuat, memasukkan, atau mengeluarkan atau mempunyai dalam persediaan suatu tulisan yang  diketahui  isinya suatu gambar atau  benda yang  sifatnya  melanggar kesusilaan untuk disebarluaskan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka. Ketiga, tanpadiminta, menawarkan atau menyertakan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya suatu gambar atau benda  yang sifatnya melanggar kesusilaan  baik  dilakukan  secara terbuka  maupun dilakukan dengan  cara  menyebarluaskan  suatu tulisan. 3
Kebebasan  pers,  untuk  terjadinya  keseimbangan  dengan tanggungjawabnya,    dibatasi oleh kode etik yang      seharusnya menjadi   landasan insan pers dalam berkiprah. Pada pendahuluan Kode  Etik  Jurnalistik disebutkan  bahwa  kemerdekaan  pers  harus dilaksanakan dengan tanggungjawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan  dan  keselamatan  bangsa  dan  negara. Karena itulah
3 Lumintang, Delik-Delik Khusus, (Bandung:  Mandar Maju, 1990),  hlm. 40-41

## Idri
PWI  menetapkan.  Kode  Etik  Jurnalistik untuk melestarikan  asas kemerdekaan pers yang bertanggungjawab. 4
Urgensitas  tanggungjawab  pers    tampak  pada  munculnya fenomena di kala tidak jarang informasi membawa pengaruh dalam masyarakat  baik  positif  maupun  negatif.      Sebagaimana  ditulis Gunandar,  arus  informasi  membawa  perubahan  sikap,  kebiasaan, cara  berpikir,  bahkan  kadang-kadang  terjadi  kejutan dan  benturan budaya. Di satu  sisi arus informasi dapat membawa perubahan sosial yang menimbulkan  ketegangan dan di  sisi lain  informasi itu dapat mendinginkan ketegangan yang sempat terjadi. 5 Di sini terletak dua sisi mata uang dalam dunia pers. Sebab, bagaimanapun dan apapun berita yang disampaikan kepada masyarakat harus memperhatikan kebebasan dan tanggungjawab tersebut.
Kajian ini diharapkan bernilai guna baik secara praktis maupun teoritis.  Nilai  praktis  dapat  digunakan  oleh  insan  pers  dalam mengemban  tugas  selaku  penyampai  informasi kepada  masyarakat sehingga mampu bersikap arif sesuai kebebasan dan tanggungjawabnya. Nilai teoritis dimaksudkan sebagai
pengembangan pengetahuan  tentang  pers dan  deviasi-deviasi  yang terkait dengannya terutama dilihat dari kaca mata hukum.

## Kebebasan Pers
Sistem kebebasan  pers  di Indonesia  merupakan  bagian  sistem kemerdekaan  untuk  “mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan tulisan” sebagaimana disebutkan dalam UUD 1945  di atas. Sebagai landasan  konstitusional,  UUD  1945  menjamin  kemerdekaan masyarakat  untuk  menyampaikan  ide,  pendapat,  pemikiran,  baik yang  disampaikan  secara  lisan  maupun  tertulis.  Secara  yuridis konstitusional,  Pancasila  merupakan  landasan  idiil  kebebasan mengeluarkan  pikiran  dan  pendapat  itu.  Sebagai  cita-cita  hukum, Pancasila  merupakan  dasar  negara  dan  sumber  dari  segala  sumber hukum. 6 Pers  yang  bebas,  dalam  koridor  negara  Indonesia,  tetap mentaati  dimensi  idealisme  Negara  sehingga  tidak  terpuruk  dalam
4 Gundar Banjarnahor, Wartawan Freelance, (Jakarta:  Ghalia Indonesia,  1994),  hlm. 226 5 Ibid., hlm.  2 6 Harahap, Rambu-Rambu, hlm. 2

## Pers dalam Wacana Hukum
mata rantai  ‘permissive attitude’ baik dengan dalih kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri maupun karena business oriented.
Kontribusi  pers  terhadap  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara  berpotensi  positif  dalam  pengejawantahan  dimensi- dimensi  idiil,  materiil,  dan  profesional.  Ketiga  dimensi  ini  menjadi perhatian  pers  manakala  berhadapan  dengan  peran  kontribusinya dengan  masyarakat,  pemerintah,  dan  pers  itu  sendiri.  Sistem  pers nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang No.  21  Tahun  1982,  mempunyai  ciri-ciri  sebagai  berikut:    Pertama, dari segi idiil secara aktif, kreatif, dan positif memberi sumbangan ke arah  tegaknya  kehidupan  Demokrasi  Pancasila.  Dari  segi  materiil, secara aktif, kreatif dan positif memberi sumbangan ke arah tegaknya demokrasi  ekonomi  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  33  UUD  1945, dalam  pengelolaan  usaha  penerbitan  pers  di  negeri  kita.  Ketiga, secara  profesional,  bernafaskan  kebebasan  yang  bertanggungjawab dengan  dukungan  keterampilan  di  bidang  pengabdiannya  yang mampu  memberi  isi  serta  bobot  pada  asas  kebebasan  yang bertanggungjawab. 7
Esensi dari pers bebas adalah tidak diperkenankannya langkah ataupun  tindakan  preventif;  larangan  sensor,  pemberedelan, dihapuskannya  SIT/SIUP,  yang  dilihat  dari  eksistensinya  bersifat sementara. Umumnya yang terlarang dan dipandang sebagai indikasi esensial  dan  fundamental  dari  kebebasan  pers  di  negara-negara demokratis, dan kadang-kadang masih didampingi dengan tindakan prevensi lain  adalah sensor pendahuluan  (preliminary  censorship). Di samping larangan preventif, diperkenankan adanya langkah-langkah repressive justisial sebagai restriksi yang sah terhadap kebebasan pers yang  berupa  peraturan  pidana,  penciptaan  delik-delik  pers,  yang dapat  menghadapkan  pers  pada  hukum  pidana,  apabila  terdapat pelanggaran terhadap peraturan-peraturan pidana tersebut. 8
Dalam Islam, sebagaimana terlihat dalam ayat-ayat al-Qur’ân, kebebasan dan kemerdekaan banyak dikaitkan dengan aspek amali, di  samping  aspek  rasional,  yang  mencakup  segala  aktifitas  yang
7 T. Atmadi, Sistem Pers Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1985),  hlm. 122
8 Oemar  Seno  Adji,  Perkembangan  Delik  Pers  di  Indonesia,  (Jakarta:  Erlangga,  1990), hlm.  11-14

## Idri
dilakukan  manusia.  Al-Qur’ân  menerangkan  agar  manusia  berbuat apa  saja  yang  dikehandaki  dengan  kondisi  bahwa  Allâh  melihat segala  yang  dilakukan  itu  (surat  Fushshilat/41:  40).  Kebebasan manusia mempunyai konsekuensi tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak (QS. Al-An’âm/6: 137).
Dalam hukum Islam, kebebasan berbuat tercermin pada dasar- dasar  penetapan  hukum,  yaitu:  Pertama,  tidak  memberatkan  atau tidak  menyempitkan.  Hukum  Islam  disyariatkan  bukan  untuk memberatkan  umatnya,  melainkan  sesuai    dengan  kemampuan mereka. 9 Konsep  ini  sejalan  dengan  al-Qur’ân  antara  lain    bahwa Allâh  tidak  membebani  seseorang  melainkan  sesuai  dengan kemampuannya  (surat  al-Baqarah/2:  286),  Allâh  menghendaki kemudahan  dan  tidak  menghendaki  kesukaran  (QS.  al-Baqarah/2: 185), dan Allâh tidak akan menyulitkan manusia (QS. al-Mâidah/5: 6). Dengan  asas    ini  dimaksudkan  bahwa  Islam  tidak  melakukan pemaksaan  dan  memberikan  kebebasan  berbuat.  Jangankan  dalam masalah  kehidupan  dunia,  seperti  pers  yang  memang  memerlukan independensi  dan  itu  mengandung  kemaslahatan  baik  bagi  pers maupun  masyarakat  yang  memerlukan  informasi  objektif,  dalam masalah agama Allâh memberikan kebebasan untuk memilih antara memeluk atau tidak (Lihat QS. al-Baqarah/2: 255). Kedua, sedikit beban sebagai konsekuensi logis dari asas pertama, sebab banyaknya taklif dapat memberatkan. 10
Kebebasan pers  menurut Undang-Undang  No. 11  Tahun  1966 pasal 5 ayat (1) dan (2) sesuai dengan hak azasi warga negara dijamin. Kebebasan pers ini didasarkan atas tanggungjawab dan pelaksanaan pasal  2  (tentang  kewajiban  pers  nasional)  dan  pasal  3  Undang- Undang ini (tentang hak pers). 11 Kebebasan pers itu dirumuskan baik dalam bentuk yang positif (bebas untuk menjalankan kontrol, kritik, dan koreksi yang konstruktif) sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang  Pokok  Pers,  maupun  dalam  bentuk  yang  negatif
9 Muhammad al-Khudlari, Târikh al-Tasyri’ al-Islâmi, (Beirut: Dar al-Kutub, 1981), hlm.
17 10 Ibid., hlm. 18 11 Atmadi, Sistem Pers, hlm. 129

## Pers dalam Wacana Hukum
(terhadap pers tidak dikenakan sensor) seperti tertuang dalam pasal 4. 12
Undang-Undang tentang Pers No. 40 Tahun 1999  menekankan kemerdekaan -- demikian Undang-Undang ini menyebut kebebasan pers  --  pers  sebagai  salah  satu  wujud  kedaulatan  rakyat  yang berasaskan  prinsip-prinsip  demokrasi,  keadilan,  dan  supremasi hukum  (Bab  II  pasal  2).  Pada  pasal  4  dinyatakan  bahwa:  (1) Kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak  asasi  warga  negara;  (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran; (3) Untuk menjamin kemerdekaan  pers, pers  nasional  mempunyai  hak  mencari,  memperoleh,  dan menyampaikan gagasan dan informasi; (4) Dalam
mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. 13
Pada konsideran  Undang-Undang No.  40 Tahun 1999   antara lain  disebutkan  bahwa  kemerdekaan  pers  merupakan  salah  satu wujud  kedaulatan  rakyat  dan  menjadi  unsur  yang  sangat  penting untuk  menciptakan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  yang  demokratis,  sehingga  kemerdekaan  mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana  tercantum dalam pasal 28  UUD 1945  harus  dijamin.  Bahwa  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  yang  demokratis,  kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh  informasi,  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan  kesejahteraan  umum,  dan  mencerdaskan  kehidupan bangsa;
Konsideran itu juga menyebutkan bahwa pers nasional sebagai wahana  komunikasi  massa,  penyebar  informasi,  dan  pembentuk opini  harus  dapat  melaksanakan  asas,  fungsi,  hak,  kewajiban,  dan peranannya  sebaik-baiknya  berdasarkan  kemerdekaan  pers  yang profesional  sehingga  harus  mendapat  jaminan  dan  perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun.
12 Harahap, Rambu-Rambu, hlm.   24
13 Media Pressindo, Undang-Undang  Nomor 40 Tahun 1999  tentang Pers  dan Kode  Etik Jurnalistik , (Yogyakarta: 2000), hlm. 6

## Idri
Demikian pula, pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial. 14

## Tanggungjawab Pers
Imbangan  terhadap  kebebasan  pers  adalah  tanggung  jawab. Wartawan Indonesia, menurut Kode Etik Jurnalistik Pasal 2, dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya  menyiarkan  berita  tulisan  atau  gambar,  yang  dapat membahayakan  keselamatan  dan  keamanan  negara,  persatuan  dan kesatuan  bangsa,  menyinggung  perasaan  agama,  kepercayaan,  dan keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh Undang-Undang. 15
Dimaksud  dengan  tanggungjawab  pers  di  sini  adalah  pers tidak  bisa  membiarkan  sesuatu  proses  politik    berlalu  tanpa sentuhannya;  pemborosan  boleh  berjalan  seolah-olah  itu  dengan sendirinya dan tidak boleh dipertanyakan, keadilan boleh dilanggar seolah-olah  itu  nasib,  dan  kekuasaan  boleh  memutuskan  apa  saja meski bertentangan dengan keadilan atau prinsip lainnya, seolah-olah itu  minus  malum    yang  harus  diterima,  dan  tanpa  itu  sejarah  tidak bergerak.  Dengan  alasan  itu,  pers  yang  bertanggungjawab  selalu berhadap-hadapan dengan sistem kekuasaan yang tidak
bertanggungjawab  (irresponsible  system  of  power)  yang  tanpa  sadar keluar  dari  suatu  struktur  kekuasaan  yang  tak  pernah  dikontrol. 16 Kalau ini  dibiarkan  terus,  akan   muncul pers  yang   powerless  bukan sebaliknya pers yang  powerfull.
Tanggungjawab  pers  tercermin  dalam  pelaksanaan  fungsi, kewajiban,  hak,  dan  peranan  pers,  seperti  tertuang  dalam  pasal  5 Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 yang diubah dan disempurnakan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 pasal 2, 3, 4, dan 5 di atas. 17
14 Ibid., hlm. 3-4 15 Ibid., hlm. 27 16 Daniel  Dhakidae,  Negara  dan  Kecemburuannya  pada  Pers;  Suatu  Tinjauan  Ideologis, (Surabaya: Midas  Surya Grafindo, 1997) hlm.  30 17 Harahap, Rambu-Rambu, hlm.  25 dan Atmadi, Sistem Pers, hlm. 128-129
Pers dalam Wacana Hukum
Dilihat dari dimensi historis perundang-undangan, kebebasan dan  tanggungjawab  pers  mengalami  perubahan,  sesuai  dengan tuntutan yang  mengitari.  Sejak ditetapkannya  Undang-Undang  No. 11  Tahun  1966,  pers  dituntut  untuk  menjadi  motivator  dalam mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Pers,  dalam  hal  ini  mempunyai fungsi edukatif. Meskipun pada masa itu, sikap revolusioner, selalu menjadi  titik  tekan,  pers  tetap  diperbolehkan  untuk  selalu menggunakan  haknya,  yaitu  hak  kontrol,  kritik,  dan  koreksi.  Pers dapat menjadi  ‘the power of balance’  di tengah-tengah semangat yang menggebu untuk perjuangan menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, feodalisme, liberalisme, komonisme dan
fasisme/diktatur.  Sejalan  dengan  ketetapan  Undang-Undang  itu, dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1982, tanggungjawab pers yang tercermin  dalam  fungsi,  kewajiban  dan  hak  pers  itu  mengalami pergeseran sebagaimana terlihat pada pasal 2  ayat (3) dan (4) serta pasal 3. 18
Perbedaan antara tanggungjawab pers dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 terletak pada  Undang-Undang  yang  disebut  terakhir,  pers  bukanlah  alat revolusi  melainkan  alat  perjuangan  nasional.  Memang,  kondisi  riil politik negara pada  sekitar tahun 1982 relatif lebih stabil dibanding sekitar tahun 1966 ketika negara mengahadapi banyak ideologi yang mencoba  ‘menjadi  tamu  tak  diundang’.  Revolusi  diganti  dengan perjuangan,  karena  perjuangan  terkesan  lebih  lunak  dari  pada revolusi.
Ketika  kondisi  negara  berubah,  fungsi  pers  lebih  ditujukan sebagai  media  informasi,  pendidikan,  dan  kontrol  sosial.  Kata-kata revolusi  dan  perjuangan  tidak  lagi  dicantumkan.  Masa  Reformasi tidak  lagi  menuntut  manusia  untuk  menjadi  ‘pengabdi’  terhadap negara tapi sebagai  warga negara dari sebuah masyarakata madani (civil society). Negara bukan sesuatu yang ‘berada di atas’ yang harus diperjuangkan  bahkan  kalau  perlu  dengan  revolusi.  Tetapi,  negara adalah tempat di mana warga negara hidup, negara adalah pelindung hak-hak  masyarakat.  Karena  itu,  tanggungjawab  pers  dalam menghadapi masyarakat yang demikian juga berubah. Dengan kata
18 Ibid., hlm. 128-129

## Idri
lain, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers berlaku sesuai dengan kondisi  yang  terjadi  pada  masa  Reformasi.  Sungguhpun  demikian, arah  yang  dimaksud  oleh  semua  perundang-undangan  itu  tertuju pada  hal  yang  sama.    Tanggungjawab  pers  yang  tercermin  dalam fungsi,  hak,  kewajiban  dan  peranan  pers  itu  diatur  dalam  Undang- Undang    No.  40  Tahun  1999.  Pasal  3  menyatakan  bahwa  “pers
Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,hiburan,  dan  kontrol  sosial,  dan    sebagai  lembaga ekonomi”.  Pasal  4  menyatakan  bahwa  kemerdekaan  pers  dijamin sebagai  hak  asasi  warga  negara,  terhadap  pers  nasional  tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran
penyiaran.Untuk  menjamin  kemerdekaan  pers,  pers  nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, menyampaikan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak. 19
Pers  nasional,  menurut  pasal  5,    berkewajiban  memberitakan peristiwa dan opini  dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Karena itu,  pers wajib melayani Hak Jawab dan  Hak Koreksi. Peranan pers nasional dijelaskan pada  pasal 6, yaitu:   memenuhi hak  masyarakat untuk  mengetahui,  menegakkan  nilai-nilai  dasar  demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebihnekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan  informasi  yang  tepat,  akurat,  dan  benar,  melakukan pengawasan,  kritik,  koreksi,  dan  saran  terhadap  hal-hal  yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 20
Kode Etik Jurnalistik pasal 2 menjelaskan tanggungjawab pers, bahwa wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggungjawab dan bijaksana  mempertimbangkan  patut  tidaknya  menyiarkan  berita tulisan atau  gambar, yang    dapat  membahayakan  keselamatan  dan keamanan  negara,  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  menyinggung
19 Media Pressindo, Undang-Undang Nomor 40, hlm.  5-6
20 Ibid.
Pers dalam Wacana Hukum
perasaan agama, kepercayaan, dan keyakinan suatu golongan  yang dilindungi oleh Undang-Undang. 21
Jadi,  kebebasan  pers,  dalam  perspektif  hukum  positif, merupakan salah satu wujud kedaulatan  rakyat  dan menjadi unsur yang sangat penting untuk  menciptakan kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan,  dan  supremasi  hukum.  Kebebasan  pers  itu  bukanlah kebebasan tak terbatas, melainkan kebebasan yang
bertanggungjawab. Tanggungjawab tersebut tercermin dalam fungsi, kewajiban, hak, dan peranan pers sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Pers.
Tanggungjawab dalam perspektif hukum Islam sangat terkait dengan  segala  yang  dikerjakan  manusia.  Dalam  sebuah  hadis disebutkan bahwa setiap manusia akan dimintai
pertanggungjawaban  tentang  segala  yang  diperbuatnya. 22 Sebagai mukallaf,  segala  aktifitas  manusia  yang  bermuatan  dan  berdimensi hukum, mempunyai akibat dan karenanya memerlukan tanggungjawab.  Manusia  mempunyai  tanggungjawab  karena memiliki kecakapan tertentu yang dalam disiplin ushûl al-Fiqh disebut al-ahliyah ,  baik  ahliyah  al-wujûb  maupun  ahliyah  al-adâ’.  Ahliyah  al- wujûb adalah  kepantasan  manusia  untuk  ditetapkannya  hak  atau diwajibkannya  kewajiban padanya. Dasarnya adalah esensi manusia yang  berbeda  dengan  hewan,  yang  di  kalangan  ahli  Ushûl  al-Fiqh disebut al-dzimmah, yauitu sifat pembawaan dalam diri manusia yang karenanya  ia  mendapat  hak  dan  kewajiban.  Sedang  ahliyah  al-ada’ adalah  kepantasan  manusia  untuk,  secara  syar’iyah,  perbuatan  dan perkataannya  mengandung  hukum,  di  mana  bila  ia  melakukan perbuatan ibadah dan lainnya dinilai sebagai perbuatan syar’î. 23
Dalam  hal  kecakapan  yang  kedua,  manusia  terbagi  menjadi tiga  keadaan. Pertama, manusia  tidak  mempunyai  kecakapan  untuk berbuat sama sekali seperti anak kecil dan orang gila. Kedua, manusia yang kecakapannya  untuk berbuat kurang, yaitu orang yang  sudah mumayyiz tapi  belum  baligh.  Ketiga,  manusia  yang  mempunyai
21 Ibid., hlm. 27
22 Muslim ibn al-Hajjaj, Shahih Muslim, juz II, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), hlm. 187
23 ‘Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Ushûl al-Fiqh, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 136

## Idri
kecakapan  sempurna  untuk berbuat, yakni  orang  yang  berakal dan baligh. 24
Karena  insan  pers  berstatus  aqil  baligh,  dan  masuk  kategori ketiga,  maka  segala  perbuatan  yang  dilakukan  harus  disertai tanggungjawab.  Ini  juga  sejalan  dengan  firman  Allâh  bahwa  orang yang mengerjakan kebajikan atau kejahatan meskipun seberat zarrah akan mendapat balasan. 25 Balasan ini terkait dengan tanggungjawab manusia terhadap segala yang dikakukannya itu.

## Deviasi Pers
Pers  yang  bebas  tapi  tidak  bertanggungjawab  dapat menimbulkan  penyimpangan.  Penyimpangan  (deviasi)  pers, dimaksud  di  sini,  adalah  penyimpangan  yang  dilakukan  pers  baik dalam  mencari  maupun  melaporkan  berita.  Dalam  istilah  hukum dikenal dengan delik pers. Deviasi lebih umum dari pada delik, sebab tidak semua deviasi pers termasuk dalam ketegori kejahatan  (delik) pers.  Delik  pers  adalah  semua  kejahatan  atau  pelanggaran  yang dilakukan  melalui  pers. 26 Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana pasal 483 dijelaskan tentang kejahatan pers ini:
Barang  siapa  menerbitkan  suatu  tulisan  atau  gambar  yang karena  sifatnya  dapat  dikenakan  pidana  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  satu  tahun  empat  bulan  atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana  denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila: (1) nama si pelaku tidak diketahui dan juga tidak diberitahukan namanya oleh  penerbit  pada  peringatan  pertama  sesudah  penuntutan berjalan  terhadapnya;    (2)  penerbit  sudah  mengetahui  atau patut  menduga  bahwa  sewaktu  tulisan  atau  gambar  itu diterbitkan si pelaku tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia. 27
Penyimpangan-penyimpangan pers, sebagaimana disebutkan dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  pasal  3,  antara  lain  menyiarkan  berita,
24 Ibid., hlm. 135-138
25 al-Qur’ân surat al-Zalzalah/99: 7-8
26 Harahap, Rambu-Rambu, hlm. 31
27 Ibid., hlm.  34
Pers dalam Wacana Hukum
tulisan  atau  gambar  yang  menyesatkan, 28 yaitu  berita  yang disampaikan membingungkan, meresahkan, membohongi,
membodohi atau melecehkan kemampuan berfikir masyarakat. Pada pasal  2  ayat  (1)  dinyatakan  bahwa  “seorang  wartawan  tidak  boleh menyiarkan  berita  yang  sifatnya  destruktif  merugikan  dan menyesatkan”. 29
Pemberitaan yang demikian, dalam hukum positif Indonesia, dilarang. Pada pasal XIV dan XV  Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 bahwa  orang  yang  menyiarkan  berita  bohong,  dengan  sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara  setinggi-tingginya  sepuluh  tahun”  (Pasal  XIV  ayat  (1))  dan yang  menyiarkan  berita  yang  dapat  menerbitkan  keonaran  di kalangan  rakyat,  sedangkan  berita  itu  adalah  bohong,  dihukum dengan  hukuman  setinggi-tingginya  tiga  tahun”  (ayat  2).  Demikian pula, orang yang  menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan  atau  yang  tidak  lengkap,  sedangkan  ia  mengerti  bahwa kabar  demikian  akan  atau  mudah  dapat  menerbitkan  keonaran  di kalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  setinggi tingginya dua tahun” (Bab XV). 30
Penyebaran  berita  bohong  yang  menyesatkan  dapat meciptakan  kondisi  chaos  terlebih  bila  berkenaan  dengan  masalah yang sensitif di kalangan masyarakat, yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, terutama bila hal itu diberitakan oleh pers dengan oplah  yang  besar. 31 Karena  itu,  dalam  menyampaikan  berita,  pers harus  memenuhi  syarat-syarat  berita  yang  layak  muat.  Menurut Darussalam  Santika,  syarat-syarat  itu  antara  lain  adalah:  Pertama, peristiwa  yang  diberitakan  benar  terjadi,  isi berita  haruslah  sesuatu yang  berdasarkan  fakta,  bukan  fakta  yang  dibuat-buat  oleh wartawan.  Fakta  itu  dalam  pengertian,  segala  sesuatu  yang  benar- benar  peristiwa  atau  ucapan,  yang  terlihat  atau  terdengar.  Kedua, lengkap, kelengkapan bahan yang diberitakan perlu dalam menyusun suatu  berita,  agar  beritanya  lengkap  dan  pembacanyapun  dapat
28 Ibid., hlm.  67
29 Atmadi, Sistem Pers, hlm. 158
30 Harahap, Rambu-Rambu, hlm. 60
31 Ibid.

## Idri
mengetahui seutuhnya. Kalau tidak, akan dapat menimbulkan miss- interpretation. Ketiga,  apa  adanya,  apa  yang  dilihat  dan  didengar itulah yang diberitakan. Wartawan tidak diperkenankan menambahkannya. 32
Penyajian berita secara berimbang dan adil berkonotasi bahwa penyajian  itu  bersumber  dari  berbagai  pihak  yang  mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang masing-masing, terhadap suatu  kasus,  berdasarkan  prinsip  berimbang  dan  adil.  Setiap penulisan,  penyiaran,  atau  penayangan  berita  hendaknya  selalu mengutamakan kecermatan dan kecepatan, yaitu dengan memastikan kebenaran  dan  ketepatan  suatu  peristiwa  atau  masalah  yang diberitakan kepada pihak-pihak yang berwenang atau
berkepentingan.  Untuk  menghindari  kesalahan,  wartawan  tidak mencampuradukkan  fakta  dan  opininya  sendiri  dalam  arti  tidak menyiarkan pendapatnya sendiri sebagai berita atau fakta.
Wartawan,  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Kode  Etik Jurnalistik pasal 3, juga tidak diperbolehkan memutarbalikkan fakta. Maksudnya, mereka dilarang mengaburkan atau mengacaubalaukan fakta  tentang  suatu  peristiwa  atau  persoalan  sehingga  masyarakat tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti dan seutuhnya untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta langkah yang tepat. 33
Pers dituntut  menyampaikan berita secara jujur, apa adanya. Dalam  Kode  Etik  Jurnalistik  versi  lama  pasal  3  disebutkan    bahwa wartawan  Indonesia  menempuh  jalan  dan  usaha  yang  jujur  untuk memperoleh bahan-bahan berita (ayat  (1).  Dan wartawan Indonesia meneliti  kebenaran  sesuatu  berita  atau  keterangan  sebelum menyiarkan  (ayat    (2). 34 Demikian  pula,  dalam  menyusun  suatu berita, wartawan  Indonesia  membedakan  antara  kejadian  (fact)  dan pendapat  (opinion),  sehingga  tidak  mencampuradukkan  yang  satu dengan  yang  lain  untuk  mencegah  penyiaran  berita-berita  yang
32 Darussalam Santika, Jurnalistik (Sebuah Pengantar), (Surabaya: Rinta, 1986), hlm.  12- 13
33 Ibid. hlm.  68 34 Atmadi, Sistem Pers, hlm. 158
Pers dalam Wacana Hukum
diputarbalik atau dibubuhi  secara  tidak  wajar.  Kepala-kepala berita harus mencerminkan isi berita” (ayat (3). 35
Deviasi  lain  dari  pers  adalah  penyampaian  berita  yang mengandung  fitnah  atau  tuduhan  yang  tidak  berdasar  sehingga menimbulkan  keresahan  atau  bahkan  permusuhan,  baik  terhadap negara,  lembaga-lembaga  tertentu  atau  pada  masyarakat.  Deviasi tersebut secara  tegas  dilarang oleh  hukum  positif.  Dalam  pasal  154 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan:
Barang  siapa  menyatakan  rasa  permusuhan,  kebencian  atau penghinaan terhadap  Pemerintah Indonesia di  muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 36
Berita yang mengandung fitnah  dapat mencemarkan nama baik seseorang.  Kode  Etik  Jurnalistik  memasukkan  hal  tersebut  sebagai pelanggaran  terhadap  profesi  jurnalistik,  bahwa  tulisan  yang  berisi tuduhan  yang  tidak  berdasar,  hasutan  yang  membahayakan keselamatan  negara,  fitnahan,  memutarbalikkan  kejadian  dengan sengaja,  penerimaan  sesuatu  untuk  menyiarkan  atau  tidak menyiarkan  suatu  berita  atau  tulisan,  adalah  pelanggaran  yang bersifat profesi jurnalistik”.( pasal 4 ayat (1) 37
Bilamana  hal itu terjadi, juga  menurut Kode Etik Jurnalistik, berita  demikian  harus  dicabut  atau  diralat.  Pasal  4  ayat  (2) menyatakan  bahwa  “setiap  pemberitaan  yang  tidak  benar  atau membahayakan  negara,  merugikan  kepentingan  umum  atau golongan  atau  perorangan    harus  dicabut  kembali  atau  diralat  atas keinsafan wartawan sendiri, sedangkan pihak yang dirugikan diberi kesempatan  untuk  menjawab  atau  memperbaiki  pemberitaan  yang dimaksud    maksimal  sama  panjang  selama  jawaban  itu  dilakukan secara wajar”. 38
Pornografi  termasuk  salah  satu  penyimpangan  pers  yang harus  dihindari,  bahkan lebih  dari  itu, merupakan  kejahatan  (delik)
35 Ibid.
36 Harahap, Rambu-Rambu, hlm. 43-45
37 Atmadi, Sistem Pers, hlm. 158
38 Ibid., hlm.  158-159

## Idri
susila.  Seks  dan  penyimpangannya  tidak  boleh  dipaparkan  secara vulgar dalam koran  atau majalah karena  di samping dapat  melukai perasaan  korban  dan  keluarganya  juga  dapat  menjadi  motivator pembaca  untuk  melakukan  perbuatan  asusila.  Di  samping  itu, pemaparan seks, di antaranya tubuh wanita yang telanjang atau semi telanjang, akan dapat  merusak kepribadian bangsa yang sopan dan santun.  Sebab,  arus  informasi  dapat  membawa  perubahan  sikap, kebiasaan, cara berpikir, bahkan kadang-kadang terjadi kejutan dan benturan budaya. 39
Dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyiaran dan pemberitaan  hal-hal  yang  melanggar  kesusilaan,  termasuk  di dalamnya    pornografi,  dikenai  hukuman  penjara  dan  atau  denda. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa “orang  yang  menyiarkan,  mempertunjukkan  atau  menempelkan  di muka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melangar  kesusilaan,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah, atau dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah”. 40
Suatu tulisan atau gambar disebut menyinggung kesusilaan jika tulisan atau gambar itu hanya bertujuan untuk membangkitkan atau merangsang  nafsu. 41 Lebih  rinci,  tulisan  atau  gambar  yang menyinggung  adalah  gambar  atau  tulisan  yang  immoril  dan  cabul (Kode  Etik  Jurnalistik  pasal  3  ayat  (6).  Kriteria  pornografi  tidak mudah dijelaskan. Sebab, faktor keindahan dan seni fotografi sering menjadi  pertimbangan  dalam  pemuatan  suatu  gambar.  Karena  itu, seorang  wartawan  harus  memahaminya  secara  mendasar. Kemungkinan yang dapat dijadikan patokan adalah sense masyarakat, adat istiadat yang berlaku, dan norma-norma yang ada.
Berita yang mengandung sensasi berlebihan, yaitu gambaran yang melebihi kenyataan, bisa menyesatkan. Di kalangan masyarakat,
39 Banjarnahor, Wartawan Freelance, hlm.  2
40 Harahap, Rambu-Rambu, hlm.  58-59
41 Lumintang, Delik-Delik Khusus, hlm.  45

## Pers dalam Wacana Hukum
berita  sensasional  adalah  berita  yang  menjijikkan,  misalnya  berita perbuatan  seks  yang  merangsang  nafsu  birahi,  kebiasaan  individu yang  aneh  dan  kotor,  pembunuhan  sadis  dan  sebagainya. 42 Dilihat dari perspektif ini,  berita sadis, berita yang mengandung kekejaman dan  kengerian,  juga  tidak  jarang  berimplikasi  negatif.  Berita-berita tentang  kekejaman  yang  dipaparkan  terlampau  rinci,  seperti dinyatakan  Jerry  Wilson,  bisa  menjadi  media  kursus  para  penjahat atau calon penjahat. 43
Deviasi  pers  yang  lain  adalah  pemaparan  berita  yang mengandung  penodaan  terhadap  agama.  Agama  mempunyai  nilai sakral,  nilai  agung  yang  dijunjung  tinggi.  Biasanya  nilai  itu  secara otomatis inheren dalam masyarakat yang manganutnya. Penghinaan terhadap  agama  berarti  juga  penghinaan  terhadap  mereka.  Rasa religius masyarakat umumnya peka sehingga sedikit saja disinggung, mereka  akan  bangkit  melawannya.  Karena  itu,  pers  harus  bersikap hati-hati dalam pemberitaan yang berkenaan dengan agama ini.
Kode Etik Jurnalistik  pasal 2 menyebutkan bahwa “wartawan Indonesia  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab  dan  bijaksana mempertimbangkan  patut  tidaknya  menyiarkan  berita,  tulisan  atau gambar,  yang  dapat  membahayakan  keselamatan  dan  kemanan negara, persatuan  kesatuan bangsa,  menyinggung  perasaan agama, kepercayaan  atau  keyakinan  suatu  golongan  yang  dilindungi undang-undang”. 44
Pelaku  perbuatan  penodaan  terhadap  agama  dapat  dikenai hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana,  yaitu  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  lima tahun. 45 Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 2 disebutkan, di samping agar wartawan tidak menyiarkan berita yang menyinggung perasaan agama dan keyakinan, juga menghindari berita yang membahayakan keselamatan dan kemanan negara, persatuan kesatuan bangsa.
42 Rosady Ruslan, Praktik  dan Solusi  Public  Relation dalam Situasi Krisis  dan  Pemulihan Citra , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm.  95 43 Banjarnahor, Wartawan Freelance, hlm.  9
44 Harahap, Rambu-Rambu, hlm.  67
45 Ibid., hlm. 46

## Idri
Dengan  demikian,  deviasi  pers, menurut  hukum positif,  ada yang  diancam  dengan  hukuman  baik  penjara  maupun  denda,  ada pula  yang  tidak.  Akan  tetapi,  kesemuanya  harus  dihindari  oleh wartawan.  Deviasi-deviasi  yang  tidak  dikenai  hukuman  dalam hukum positif (KUH Pidana), pertanggungjawabannya berada di hati nurani  para  wartawan  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Kode  Etik Jurnalistik.  Pasal  17  menyatakan  bahwa  “wartawan  Indonesia mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode  etik    jurnalistik  ini  adalah  sepenuhnya  hak  organisasi  dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan  PWI”.  Tidak  satu  pihakpun  di  luar  PWI  yang  dapat mengambil  tindakan  terhadap  wartawan  Indonesia  dan  atau medianya didasarkan pasal-pasal kode etik jurnalistik. 46 Dalam kaitan dengan  hal  di  atas,  pelanggaran  kode  etik  jurnalistik  tidak  dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun perdata, kecuali deviasi-deviasi  yang  telah  ditentukan  hukumannya  dalam  hukum positif Indonesia.
Deviasi  pers,  dalam  hukum  Islam,  tidak  dikenakan  sanksi secara tegas kecuali untuk kasus tertentu. Tidak ditemukan ketentuan baik dalam qishâsh maupun hudud yang menentukan hukuman untuk penyimpangan itu. Karenanya,  pelanggaran di atas dikenai hukuman ta’zîr , yaitu hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang bersalah tapi tidak masuk kejahatan qishâsh dan had. Baik kejahatan maupun ketentuan  hukumannya  biasanya  diserahkan  pada  pemerintah. 47 Penyimpangan  pers  yang  termasuk  kategori  ini  adalah  menipu dengan memutarbalikkan fakta, menyebarkan pornografi, menerima suap,  dan  menfitnah.  Hukuman  ta’zîir  untuk  mewujudkan kemaslahatan umum dijatuhkan pada perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, 48 seperti menyampaikan berita yang membingungkan,  meresahkan  masyarakat,  membohongi  dan membodohi mereka.
46 Ibid. hlm.  76
47 Hanafi, Hukum Pidana Islam, hlm.68
48 Ibid., hlm. 70
Pers dalam Wacana Hukum

## Penutup
Kebebasan  pers  dalam  menyampaikan  berita  kepada masyarakat  merupakan  salah  satu  wujud  kedaulatan  rakyat  dan menjadi  unsur  yang  sangat  penting  untuk  menciptakan  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  yang  berasaskan  prinsip- prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Kebebasan pers adalah  kebebasan  yang  bertanggungjawab.  Tanggungjawab  pers tercermin  dalam  fungsi,  kewajiban,  hak,  dan  peranan  pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers. Pers bertanggungjawab kepada pemerintah, masyarakat, dan Dewan Pers. Penyimpangan-penyimpangan  pers  adalah  menyiarkan  berita  yang menyesatkan,  memutarbalikkan  fakta,  bersifat  menfitnah,  cabul, sadis, sensasi berlebihan, membahayakan negara, menghina agama, dan  menerima  suap.  Dalam  hukum  positif,  deviasi  pers,  sebagian ditentukan  sanksinya  tapi  dalam  hukum  Islam,  tidak  ditemukan ketentuan hukum secara pasti sebab masuk kategori ta’zîr.
Pers yang tumbuh ibarat jamur dewasa ini perlu ditangani lebih serius oleh pemerintah, sebab banyak di antaranya yang bertentangan dengan  etika,  agama  dan  sosial,  misalnya  banyaknya  pers  yang berbau  pornografi,  kurang  objektif,  bahkan  ada  yang  menelanjangi kehidupan seseorang yang semestinya tidak dilakukan.

## Daftar Pustaka
Atmadi, T.  Sistem Pers Indonesia. Jakarta: Gunung Agung, 1985
Adji,  Oemar  Seno.  Perkembangan  Delik  Pers  di  Indonesia.  Jakarta: Airlangga, 1990
Banjarnahor,  Gundar.  Wartawan  Freelance.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia, 1994
Dhakidae,  Daniel.  Negara  dan  Kecemburuannya  pada  Pers;  Suatu Tinjauan Ideologis . Surabaya: Midas  Surya Grafindo, 1997
Hajjaj, Muslim ibn al-. Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Fikr, 1992)
Harahap,  Krisna. Rambu-Rambu di Sekitar Profesi Wartawan. Bandung: Grafiti Budi Utami, 1996

## Idri
Khalaf,  ‘Abd  al-Wahhab.  ‘Ilm  Ushûl  al-Fiqh.  Beirut:  Dar  al-Qalam,
1978)
al-Khudlari,  Muhammad.    Târikh  al-Tasyri’  al-Islâmi.  Beirut:  Dar  al- Kutub, 1981)
Lumintang. Delik-Delik Khusus . Bandung: Mandar Maju, 1990
Media  Pressindo.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers dan Kode Etik Jurnalistik . Yogyakarta: 2000
Ruslan,  Rosady.  Praktik  dan  Solusi  Public  Relation  dalam  Situasi  Krisis dan Pemulihan Citra . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995
Santika,  Darussalam.  Jurnalistik  (Sebuah  Pengantar).  Surabaya:  Rinta,
1986
Simorangkir. Hukum dan Kebebasan Pers. Bandung: Bina Cipta, 1980