## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 218
ISSN (Cetak) : 2598-9804 Page: 159-180

## TINDAK PIDANA DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
Ana Indriana Prodi Ekonomi Syariah STAINU Madiun Anaindriana48@gmail.com

## Abstract
Banking is one sector that has an important role in various fields, among others, in  community  activities,  especially  in  the  financial  field,  as  well  as  economic activities to meet one's personal needs. In conducting banking activities especially sharia banking, does not rule out the occurrence of a dispute or dispute in it. This dispute  must  ultimately  be  resolved  by  both  parties  namely  the  bank  and  the customer because both parties have the same position as the parties concerned. In the  case  of  dispute  settlement  in  sharia  banking,  there  are  two  (2)  dispute resolution methods namely dispute settlement  through litigation (court lane) and dispute  settlement  through  non  litigation  (out-court)  path  where  each  method  of settlement has weaknesses and their respective advantages. The basis for dispute settlement  within  the  sharia  banking  itself  is  regulated  in  Law  No.  21  of  2008 concerning Sharia Banking.
Keywords  : syariah  banking,  syariah  banking  dispute,  sharia  banking  dispute settlement institution.

## Abstrak
Perbankan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  mempunyai  peranan  penting diberbagai  bidang,  antara  lain  dalam  kegiatan  masyarakat  khususnya  dibidang financial, serta  kegiatan ekonomi untuk memenuhi  kebutuhan  pribadi  seseorang. Dalam  menjalankan  kegiatan  perbankan  khususnya  perbankan  syariah,  tidak menutup  kemungkinan  terjadinya  suatu  perselisihan  atau  sengketa  didalamnya. Perselisihan yang terjadi ini pada akhirnya harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah karena kedua belah pihak ini memiliki kedudukan  yang  sama  sebagai  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Dalam  hal penyelesaian sengketa yang terjadi pada perbankan syariah, ada 2 (dua) metode penyelesaian  sengketa  yang  dapat  digunakan,  yaitu:  penyelesaian  sengketa melalui  jalur  litigasi (jalur  pengadilan) dan penyelesaian sengketa  melalui  jalur non  litigasi  (jalur  di  luar  pengadilan).  Dimana  masing-masing  metode penyelesaian tersebut memiliki kelemahan serta kelebihan masing-masing. Dasar penyelesaian  sengketa  dalam  perbankan  syariah  ini  sendiri  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Kata kunci :  perbankan  Syariah,  sengketa  perbankan  Syariah,  lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah

## A. PENDAHULUAN
Perbankan  adalah  salah  satu  lembaga  perekonomian  yang  memberikan sumbangsih  yang  cukup  besar  untuk  kemakmuran  rakyat.  Dalam  konteks  ke- Indonesiaan  ada  2  (dua)  jenis  perbankan  yakni  perbankan  konvensional  dan perbankan  syariah.  Perbankan  konvensional  adalah  perbankan  yang menerapkan  sistem  bunga  dalam  sistem  operasional,  sedangkan  perbankan syariah  adalah  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya  memberikan  kredit dan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prinsip-prinsip  syariat  Islam.  Setelah beberapa dekade diterapkan di Indonesia, perbankan konvensional ini ternyata tidak  mampu  memberikan  solusi  yang  terbaik  untuk  rakyat.  Apalagi  disaat Indonesia  ditimpa  oleh  krisis  moneter,  proses  pemulihan  ekonomi  sangat lamban. Hal ini karena belum bergeraknya sektor riil, dimana sektor ini hanya akan mampu bergerak jika mendapatkan kredit murah dari perbankan. 1
Dari  sinilah  bank  syariah  dibutuhkan  sebagai  lembaga  perbankan alternatif  dan  solusi  dalam  menyelesaikan  problema  ekonomi  di  Indonesia bahkan  di  dunia.  Demikian  halnya  perbankan  syariah  merupakan  salah  satu kajian Hukum Ekonomi. Hal ini disebabkan hukum perbankan meliputi 2 (dua) aspek, yaitu aspek-aspek Hukum Publik dan aspek-aspek Hukum Privat. Oleh karena itu kajian Hukum Ekonomi diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana asas-asas Hukum Publik dan asas-asas Hukum Privat, dengan istilah asas Hukum  Ekonomi  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  perbankan  syariah.  Sebagai  contoh,  asas  hukum  publik  perlu diimplementasikan  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  kelembagaan  bank  syariah,  seperti  izin  pendirian,  jenis  usaha, pengawasan, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Sedangkan asas Hukum Perdata  diwujudkan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang
1 Iman  Hilman  dkk, Perbankan  Syariah  Masa  Depan Cet.I  (Senayan  Abadi  Publishing,  Jakarta, 2003), 12.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
mengatur perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah, baik dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah penerima dana. 2
Untuk  itu  perlu  ditelaah  sampai  sejauh  mana  pengaturan  tentang  Bank Syariah  dari  sisi  Hukum  dan  Perundang-undangan  di  Indonesia,  sehingga kedudukan  bank  syariah  di  Indonesia  sama  dengan  kedudukan  bank konvensional  dalam  tata  hukum  dan  perundangan.  Dari  uraian  latar  belakang tersebut  di  atas  maka  Penulis  akan  menguraikan  secara  diskriptif  dan  analitik terkait tindak pidana dan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## B. PEMBAHASAN
1. Tindak pidana dalam perbankan syariah
Perkara  menurut  Bahasa  Indonesia  mempunyai  arti  yang  banyak, seperti urusan, persoalan, perselisihan, sengketa, dan pelanggaran yang ada sangkut pautnya dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan. 3 Menurut Prof.  Moeljatno,  S.H.  Hukum  Pidana  adalah  bagian  dari  pada  keseluruhan hukum  yang  berlaku  disuatu  negara,  yang  mengadakan  dasar-dasar  dan aturan-aturan untuk:
a. Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  dan yang  dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan apabila ada orang  yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Sedangkan  menurut  Sudarsono,  pada  prinsipnya  Hukum  Pidana adalah  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dan  pelanggaran  terhadap
2 Neni  sri  Imaniyati,  Hukum  Ekonomi  dan  Ekonomi  Islam  Dalam  Perkembangan,  Cet.I,  ( Bandung: CV Mandar Maju, 2002), 72.
3 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka : Jakarta, edisi III, cet. Ke 4, 2007), 877.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
kepentingan  umum  dan  perbuatan  tersebut  diancam  dengan  pidana  yang merupakan  suatu  penderitaan.  Dengan  demikian  hukum  pidana  bukanlah mengadakan  norma  hukum  sendiri,  melainkan  sudah  terletak  pada  norma lain  dan  sanksi  pidana.  Diadakan  untuk  menguatkan  ditaatinya  norma- norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan. 4 Adapun tindak pidana yang berhubungan dengan perbankan maka dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Ketentuan pidana terkait dengan perizinan usaha bank
Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, Usaha- Usaha  Syariah  (UUS),  atau  kegiatan  penghimpunan  dana  dalam  bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 22, dipidana dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 5
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh  badan  hukum,  penuntunan  terhadap  badan  hukum  dimaksud dilakukan  terhadap  mereka  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan perbuatan  itu  dan/atau  yang  bertindak  sebagai  pemimpin  dalam perbuatan itu. 6
b. Ketentuan pidana terkait dengan rahasia bank
Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal  43  memaksa  Bank  Syariah,  UUS,  atau  pihak  terafiliasi  untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)  tahun  dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  pidana  denda  paling
4 http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_Pidana
5 Lihat Pasal 59 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.
6 Lihat Pasal 59 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 7
Anggota  direksi,  komisaris,  pegawai  Bank  Syariah  atau  Bank Umum  Konvensional  yang  memiliki  UUS,  atau  pihak  terafiliasi  lainnya yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib  dirahasikan sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  41,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda  paling  sedikit  Rp  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 8
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan  keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  44,  Pasal  47  dan  Pasal  48,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda  paling  sedikit  Rp  4.000.000.000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 9
c. Ketentuan pidana terkait dengan laporan keuangan
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: 10
1) Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
2) Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama 10  (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
7 Lihat Pasal 60 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.
8 Lihat Pasal 60 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.
9 Lihat Pasal 61 UU No. 21 Tahun 2008.
10 Lihat Pasal 62 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Konvensional yang memiliki UUS yang lalai: 11
1) Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
2) Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  52,  dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2  (dua)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00  (dua miliar rupiah).
d. Ketentuan pidana terkait dengan pemalsuan
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja: 12
1) Membuat  atau  menyebabkan  adanya  pencatatan  palsu  dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau  laporan  transaksi  atau  rekening  suatu  Bank  Syariah  atau UUS;
2) Menghilangkan  atau  tidak  memasukkan  atau  menyebabkan  tidak dilakukannya  pencatatan  dalam  pembukuan  atau  dalam  laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau UUS; dan/atau
3) Mengubah,  mengaburkan,  menyembunyikan,  menghapus,  atau menghilangkan  adanya  suatu  pencatatan  dalam  pembukuan  atau dalam  laporan,  dokumen  atau  laporan  kegiatan  usaha,  dan/atau laporan  transaksi  atau  rekening  suatu  Bank  Syariah  atau  UUS,  atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5 (lima) tahun dan paling lama 15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit
11 Lihat Pasal 62 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.
12 Lihat Pasal 63 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
e. Ketentuan pidana Lainnya
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
1) Meminta  atau  menerima,  mengizinkan  atau  menyetujui  untuk menerima  suatu  imbalan,  komisi,  uang  tambahan,  pelayanan,  uang, atau  barang  berharga  untuk  keuntungan  pribadinya  atau  untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
a) Mendapatkan  atau  berusaha  mendapatkan  bagi  orang  lain  dalam memperoleh  uang  muka,  bank  garansi,  atau  fasilitas  penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
b) Melakukan  pembelian  oleh  Bank  Syariah  atau  UUS  atas  surat wesel,  surat  promes,  cek  dan  kertas  dagang,  atau  bukti  kewajiban lainnya;
c) Memberikan  persetujuan  bagi  orang  lain  untuk  melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
2) Tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memastikan  ketaatan  Bank  Syariah  atau  UUS  terhadap  ketentuan dalam  Undang-Undang  ini  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan  pidana denda  paling  sedikit  Rp  5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah)  dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pihak  Terafiliasi  yang  dengan  sengaja  tidak  melaksanakan langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  memastikan  ketaatan  Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling  singkat  3  (tiga)  tahun  dan  paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). 13
Pemegang  saham  yang  dengan  sengaja  menyuruh  anggota dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  Bank  Syariah  atau  Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan  tindakan  yang  mengakibatkan  Bank  Syariah  atau  UUS tidak  melaksanakan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk memastikan  ketaatan  Bank  Syariah  atau  UUS  terhadap  ketentuan dalam  Undang-Undang  ini  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling singkat  7  (tujuh)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan pidana  denda  paling  sedikit  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  200.000.000.000,00  (dua  ratus  miliar rupiah). 14
Anggota  direksi  atau  pegawai  Bank  Syariah  atau  Bank  Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
1) Melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  Undang-Undang  ini dan  perbuatan  tersebut  telah  mengakibatkan  kerugian  bagi  Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
2) Menghalangi  pemeriksaan  atau  tidak  membantu  pemeriksaan  yang dilakukan  oleh  dewan  komisaris  atau  kantor  akuntan  publik  yang ditugasi oleh dewan komisaris;
3) Memberikan  penyaluran  dana  atau  fasilitas  penjaminan  dengan melanggar  ketentuan  yang  berlaku  yang  diwajibkan  pada  Bank Syariah  atau  UUS,  yang  mengakibatkan  kerugian  sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
4) Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan batas maksimum pemberian  penyaluran  dana  sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang-
13 Lihat Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2008.
14 Lihat Pasal 65 UU No. 21 Tahun 2008.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
Undang  ini  dan/atau  ketentuan  yang  berlaku  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  5  (lima)  tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Anggota  direksi  dan  pegawai  Bank  Syariah  atau  Bank  Umum Konvensional  yang  memiliki  UUS  yang  dengan  sengaja  melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  2.000.000.000,00  (dua  miliar rupiah) dan paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 15

## 2. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah
Aspek  penyelesaian  sengketa  dalam  transaksi  keuangan  pada perbankan  syariah  merupakan  hal  yang  penting.  Hal  ini  mengingat  dalam setiap  hubungan  bisnis  terkadang  tidak  dapat  dihindarkan  terjadinya sengketa diantara pihak  yang berawal  dengan adanya  rasa tidak puas  salah satu  pihak  atau  karena  terjadinya  wanprestasi  dari  salah  satu  pihak. Penyelesaian  sengketa  keperdataan,  termasuk  didalamnya  sengketa  yang terjadi antara pihak bank syariah dengan pihak nasabah masuk dalam ranah hukum  perjanjian.  Untuk  itu,  maka  asas  kebebasan  berkontrak  ( freedom  of contract )  yang  merupakan  asas  utama  dalam  hukum  perjanjian  berlaku dalam  hal  ini.  Kebebasan  berkontrak  mengandung  arti  bahwa  para  pihak bebas  menentukan  isi  perjanjian,  bentuk  perjanjian,  dan  mekanisme penyelesaian sengketa. 16
Ada  berbagai  permasalahan  yang  potensial  timbul  dalam  praktik perbankan  syariah  antara  bank  dengan nasabah.  Kemungkinan- kemungkinan  sengketa  biasanya  berupa  komplain  karena  ketidak  sesuaian antara  realitas  dengan  penawarannya,  tidak  sesuai  dengan  spesifikasinya, tidak  sesuai  dengan  aturan  main  yang  diperjanjikan,  layanan  dan  alur
15 Lihat Pasal 66 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.
16 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perbankan Syariah (PT Refika Aditama : Bandung, 2009). 109.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
birokrasi  yang  tidak  masuk  dalam draft akad,  serta  komplain  terhadap lambatnya proses kerja.
Adanya  permasalahan-permasalahan  tadi  sebenarnya  bisa  diatasi melalui  penyelesaian  internal  bank  itu  sendiri.  Adapun  langkah-langkah yang  biasanya  ditempuh  oleh  para  pihak  ketika  terjadi  sengketa  adalah sebagai berikut:
a. Mengembalikan  pada  butir-butir  akad  yang  telah  ada  sebelumnya,  yang mana  dalam  sebuah  akad  biasanya  memuat  klausula  penyelesaian sengketa  yang  terdiri  atas  pilihan  hukum  ( choice  of  law )  dan  pilihan forum/lembaga penyelesaian sengketa ( choice of forum ).
b. Para  pihak  yakni  bank  dan  nasabah  kembali  duduk  bersama  untuk mendudukkan  persoalan  dengan  fokus  terhadap  masalah  yang dipersengketakan.
c. Mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan.
d. Pengadilan hendaknya dijadikan solusi terakhir jika memang diperlukan. Dalam kontrak  yang dibuat antara pihak bank dengan  nasabah terkait dengan  penyelesaian  sengketa  ini,  hal  pertama  yang  disebut  adalah keinginan untuk melakukan musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari  terjadi  sengketa  dalam  hal  pelaksanaan  perjanjian  atau  kontrak  yang telah disepakati bersama. Baru kemudian jika jalan musyawarah mengalami kegagalan  ada  jalur  lain  yang  diperjanjikan  baik  itu  melalui  lembaga mediasi, lembaga arbitrase, atau langsung menunjuk lembaga pengadilan. 17
Pada  prinsipnya  mengenai  cara  untuk  menyelesaikan  sengketa  ini diserahkan  sepenuhnya  kepada  para  pihak  atau  dengan  kata  lain  menganut asas  kebebasan  berkontrak  sebagaimana  yang  telah  dituangkan  dalam ketentuan pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUH Perdata. 18
Undang-Undang  Perbankan  Syariah  No.  21  Tahun  2008  Tentang Perbankan  Syariah  telah  mengatur  mengenai  penyelesaian  sengketa
17 Abdul  ghofur  anshori, Perbankan  Syariah  di  Indonesia (  Gajah  Mada  University  Press; Yogyakarta, 2009), 192.
18 Ibid,

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
perbankan syariah, yang diatur dalam Bab IX Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagaimana  dijelaskan  sebagai  berikut:  (1)  Peneyelesaian  sengketa Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan Agama.  (2)  Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaiaan sengketa dilakukan  sesuai  dengan  isi  Akad.  (3)  Penyelesaian  sengketa  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  2  tidak  boleh  bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah. Pasal  55  ayat  (1)  sampai  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  telah  sejalan  dengan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1).
Pasal 55
(1) Penyelesaian  sengketa  Perbankan  Syariah  dilakukan  oleh  pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  penyelesaian  sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3) Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. 19
Yang  dimaksud  dengan  “penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai dengan  isi  Akad”  yaitu  penyelesaian  yang  dilakukan  melalui  upaya: musyawarah,  mediasi  perbankan,  Badan  Arbiterase  Syariah  Nasional  atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.
Penjelasan mengenai lembaga hukum dibidang penyelesaian sengketa dapat  dibaca  dalam  paparan  berikut.  Bahwa  dalam  praktik  perbankan  di Indonesia  disamping  para  pihak  dapat  menempuh  upaya  penyelesaian melalui  musyawarah,  juga  dapat  melibatkan  pihak  ketiga  selaku  mediator atau  arbiter  untuk  penyelesaian  sengketa  dimaksud.  Mediasi  sebagai lembaga  hukum  berdasarkan  PBI  No.  8/5/PBI/2006  tentang  Mediasi
19 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
perbankan  akan  diinstitusionalkan  melalui  pembentukan  Lembaga  Mediasi Perbankan  Independen  (LMPI)  yang  sedianya  akan  dibentuk  pada  tanggal 21 Desember 2007 dan untuk sementara fungsinya dilaksanakan oleh Bank Indonesia.
Upaya  penyelesaian  sengketa  melalui  Lembaga  Mediasi  Perbankan baru dapat  ditempuh  oleh  nasabah, ketika upaya  pengaduan nasabah sudah dilaksanakan  terlebih  dahulu  dan  mengalami  kegagalan. 20 Proses dilaksanakan  setelah  Nasabah  atau  Perwakilan  Nasabah  dan  Bank menandatangani  perjanjian  Mediasi  ( agreement  to  mediate ),  yang  berisi kesepakatan  untuk  memilih  mediasi  sebagai  alternatif  penyelesaian sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan oleh bank Indonesia. 21 Berbeda dengan mediasi pada umumnya, hasil  mediasi  melalui  mediasi  perbankan  pelaksanaannya  dapat  dipaksakan oleh  Bank  Indonesia,  yakni  dengan  pemberian  sanksi  administratif  kepada bank yang tidak melaksanakan hasil mediasi. 22
Dalam  kontek  perbankan  syariah,  khususnya  di  Indonesia  mengenai alternatif penyelesaian sengketa  yang dapat ditempuh oleh para pihak telah mengalami  perkembangan  yang  signifikan  baik  dari  segi  peraturan  hukum maupun  secara  kelembagaan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  diundangkannya Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang perubahan  Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Poin  inti  dari amandemen undang-undang  peradilan  agama  ini  adalah  terletak  pada  penambahan kewenangan  peradilan  agama  berupa  kewenangan  untuk  menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa di bidang ekonomi syariah. 23
Dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Peradilan Agama  juga  mengatur  mengenai  sanksi-sanksi  terhadap  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  pihak  Perbankan  Syariah  yakni  sanksi  Administrasi  dan sanksi  Pidana.  Sanksi  Administrasi  diatur  dalam  Pasal  57  ayat  (1),  (2)  dan
20 Lihat Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2008.
21 Lihat Pasal 9 ayat (1) PBI No. 8/5/PBI/2008.
22 Pasal 13 jo. Pasal 16 PBI No. 8/5/PBI/2008.
23 Abdul ghofur anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, 193.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
Pasal  58  ayat  (1  dan  2).  Sedangkan  sanksi  pidana  diatur  dalam  Bab  XI Ketentuan  Pidana  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  diatur  dalam  Pasal  (59)  sampai  dengan  Pasal  (66) Sanksi-sanksi  Administrasi  dan  sanksi  yang  terkait  dengan  Tindak  Pidana Perbankan Syariah tersebut, tidak ada satupun yang mengatur tentang sanksi pelanggaran  Tindak  Pidana  atau  Perdata  terhadap  pihak  Perbankan  dengan Pihak Nasabahnya/mitranya, atau Lembaga bank dengan bank, juga dengan Lembaga  lainnya.  Seharusnya  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah ini telah memberikan jaminan hukum (proteksi) dan kepastian hukum terhadap pihak perbankan maupun pihak nasabah yang terkait dalam tindak pidana perbankan tersebut di atas.
Dengan  demikian  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  masih  sangat  tidak  sempurna,  sehingga  masih dibutuhkan  regulasi  terhadap  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  kedepan dalam upaya mengakomodir segala permasalahan-permasalah hukum dalam perbankan  syariah  yang  kemungkinannya  akan  terjadi,  sehingga  aturan- aturan  Perundang-undang  mengenai  Perbankan  Syariah  akan  mampu menyelesaikan  segala  permasalahan  hukum  baik  dalam  konteks  sosiologis maupun teologisnya. 24
Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  di  bawah  ini  penulis  akan  memaparkan lembaga  penyelesaian  sengketa  yang  dapat  dipakai  oleh  para  pihak  untuk menyelesaian  sengketa  yang  dihadapi.  Lembaga  tersebut  terdiri  dari Lembaga  Pengaduan  Nasabah,  Lembaga  Mediasi  Perbankan,  Lembaga Arbitrase, dan Lembaga Peradilan.
a. Lembaga Pengaduan Nasabah
Dalam  pelaksanaan  kegiatan  usaha  perbankan  seringkali  hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara  nasabah  dengan  bank  yang  ditunjukkan  dengan  munculnya pengaduan  nasabah.  Pengaduan  nasabah  ini  apabila  tidak  diselesaikan
24 Muhammad, Manajemen Bank Syariah (Ed.Revisi UPP AMP YPKN; Yogyakarta, 2005), 45.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
dengan  baik  oleh  bank  berpotensi  menjadi  perselisihan  atau  sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan/atau bank. Tidak adanya  mekanisme  standar  dalam  penanganan  pengaduan  nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan  bank  cenderung  berlarut-larut,  antara  lain  ditunjukkan  dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah diberbagai media. Munculnya  keluhan-keluhan  yang  tersebar  kepada  publik  melalui berbagai  media  tersebut  dapat  menurunkan  reputasi  bank  dimata masyarakat  dan  berpotensi  menurunkan  kepercayaan  masyarakat  pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi. 25
Pengaduan  adalah  ungkapan  ketidak  puasan  nasabah  yang disebabkan  oleh  adanya  potensi  kerugian  finansial  pada  nasabah  yang diduga  karena  kesalahan  atau  kelalaian  Bank. 26 Dengan  dimikian  yang menjadi  para  pihak  dalam  proses  penyelesaian  pengaduan  nasabah  ini terdiri  dari  bank  dan  nasabah  atau  perwakilan  nasabah.  Perwakilan nasabah  adalah  perseorangan,  lembaga  dan  atau  badan  hukum  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama  nasabah  dengan  berdasarkan  surat  kuasa khusus dari nasabah.
Kewajiban  bank  untuk  menyelesaikan  pengaduan  mencangkup kewajiaban  menyelesaikan  pengaduan  yang  diajukan  secara  lisan  dan/ atau  tertulis  oleh  nasabah  dan  atau  perwakilan  nasabah,  termasuk  yang diajukan  oleh  suatu  lembaga,  badan  hukum,  dan  atau  bank  lain  yang menjadi nasabah bank tersebut. 27 Untuk itu bank wajib memiliki unit dan atau  fungsi  yang  dibentuk  secara  khusus  disetiap  kantor  bank  untuk menangani  dan  menyelesaikan  pengaduan  yang  diajukan  oleh  nasabah dan atau perwakilan nasabah. 28
b. Mediasi Perbankan
25 Penjelasan Umum PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
26 Pasal langka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005
27 Ketentuan  Umum  angka  1  SEBI  No.  7/24/DPNP  tanggal  18  Juli  2005  Perihal  :  Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
28 Pasal 4 PBI No. 7/7/PBI/2005

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para  pihak  adalah  mediasi.  Khusus  untuk  dunia  perbankan  mengenai mediasi  ini  diatur  dalam  peraturan  Bank  Indonesia  No.  8/5/PBI/2006 tentang  Mediasi  Perbankan  dan  PBI  No.  10/1/PBI/2008  tentang Perubahan Atas PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Pasal 1  ayat  (5)  PBI  Nomor  8/5/PBI/2006  menyatakan  bahwa  mediasi  adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak  yang bersengketa  guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan  sukarela  terhadap  sebagian  ataupun  seluruh  permasalahan yang disengketakan.
Adapun  fungsi  mediasi  perbankan  yang  dilaksanakan  oleh  Bank Indonesia  terbatas  pada  upaya  membantu  nasabah  dan  bank  untuk mengkaji  ulang  sengketa  yang  terjadi  secara  mendasar  dalam  rangka memperoleh  kesepakatan.  Bank  disini  meliputi  Bank  Umum  dan  Bank Perkreditan  Rakyat  baik  konvensional  ataupun  syariah.  Mediasi perbankan  dilaksanakan  dalam  hal  terjadi  sengketa  antara  nasabah dengan  bank  yang  disebabkan  tidak  dipenuhinya  tuntutan  finansial nasabah  oleh  bank dalam  penyelesaian pengaduan  nasabah. 29 Pengajuan penyelesaian  sengketa  dalam  rangka  mediasi  perbankan  kepada  Bank Indonesia dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Bank sebagai pihak yang bersengketa wajib memenuhi panggilan Bank Indonesia. 30
Mediator  diharapkan  dapat  membantu  para  pihak  dalam  hal  ini bank  dengan  nasabah  sehingga  ia  harus  memenuhi  persyaratan  sebagai berikut:
1) Memiliki  pengetahuan  dibidang  perbankan,  keuangan,  dan  atau hukum.
2) Tidak  mempunyai  kepentingan  finansial  atau  kepentingan  lain  atas penyelesaian sengketa.
29 Lihat Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
3) Tidak  memiliki  hubungan  sedarah  atau  semenda  sampai  dengan derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.
Mediator  yang  akan  berperan  dalam  proses  mediasi  perbankan  ini nantinya  akan  dilakukan  oleh  mediator  yang  berasal  dari  lembaga mediasi  perbankan  Independen  yang  di  bentuk  oleh  asosiasi  perbankan. Untuk  saat  ini  sementara  fungsi  Mediasi  perbankan  dilaksanakan  oleh Bank Indonesia sampai dengan dibentuknya lembaga Mediasi Perbankan Independen. 31
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional
Kata  arbitrase  berasal  dari  bahasa  latin arbitrare yang  berarti kekuasaan  untuk  menyelesaikan  sesuatu  menurut  kebijaksanaan. Walaupun  dari  definisi  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase  adalah  berdasarkan  kebijaksanaan,  akan  tetapi  norma hukumlah  yang  menjadi  sandaran  utama  dalam  menyelesaikan  sengketa antar subyek hukum tersebut.
R.  Subekti  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Zaeni  Asyhadie menyatakan  bahwa  arbitrase  adalah  penyelesaian  atau  pemutusan sengketa  oleh  seorang  hakim  atau  para  hakim  berdasarkan  persetujuan bahwa  para  pihak  akan  tunduk  kepada  dan  mentaati  keputusan  yang diberikan  oleh  hakim  yang  mereka  pilih. 32 Kemudian  dalam  ketentuan Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase  dan  Alternatif    Penyelesaian  Sengketa  disebutkan  bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Dari  beberapa  definisi  tersebut,  menunjukkan  adanya  beberapa unsur yang ada dalam arbitrase, yaitu:
31 Abdul ghofur anshori , Perbankan Syariah di Indonesia, 202.
32 Zaeni  Asyhadie, Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia (PT.  Raja  Grafindo; Jakarta, 2005), 208.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
1) Adanya  kesepakatan  untuk  menyerahkan  penyelesaian  sengketa- sengketa  baik  yang  akan  ataupun  yang  sudah  terjadi,  kepada  seorang atau  beberapa  orang  pihak  ketiga  di  luar  pengadilan  umum  untuk mendapatkan keputusan.
2) Penyelesaian  sengketa  yang  bisa  diselesaikan  adalah  sengketa  yang menyangkut  hak  pribadi  yang  dapat  dikuasai  sepenuhnya  oleh  para pihak.
3) Putusan  yang  dihasilkan  oleh  arbitrase  merupakan  putusan  akhir  dan mengikat ( final and binding ).
Ketentuan nomor tiga menjadi tidak berlaku apabila dalam putusan arbitrase  yang  bersangkutan  terdapat  cacat  materiil  didalamnya,  dalam artian  telah  terjadi  kekhilafan  mengenai  subyeknya  atau  telah  terjadi kekhilafan terhadap pokok perselisihan.
Arbitrase  merupakan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan yang  saat  ini  banyak  dipilih  oleh  para  pelaku  usaha.  Pertimbangan mengapa mereka memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang  terjadi  antara  lain  adalah  adanya  tidak  kepercayaan  terhadap pengadilan, proses arbitrase yang relatif cepat dan murah, pelaksanaannya yang menjunjung tinggi asas konfidensialitas (kerahasiaan),  para  pihak  bebas  memilih  arbiter  dengan  pertimbangan keahlian  ( expert ),  dan  yang  lebih  penting  lagi  adalah  para  pihak  bebas memilih  hukum  yang  akan  dipakai  dalam  proses  arbitrase  dan  putusan yang dihasilkan bersifat final dan binding. 33
Adapun  sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  mekanisme arbitrase  adalah  sengketa-sengketa  tertentu  yang  melalui  syarat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 5 UUAAPS, yaitu 1) Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanya  sengketa dibidang  perdagangan  dan  mengenai  hak  yang  menurut  hukum  dan
33 Ibid, 209-212.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2) Sengketa yang  tidak  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  adalah sengketa  yang  menurut  peraturan  perundang-undangan  tidak  dapat diadakan perdamaian.
Lembaga  arbitrase  secara  umum  pada  dasarnya  mempunyai yurisdiksi sebagai berikut:

## 1) Dispute resolution
Penyelesaian  sengketa  yang  timbul  dalam  hubungan  perdagangan, industri,  jasa  dan  lain-lain  dimana  para  pihak  sepakat  secara  tertulis untuk  menyerahkan  penyelesaiannya  kepada  suatu  lembaga/badan arbitrase.

## 2) Legal binding opinion
Memberikan  suatu  pendapat  yang  mengikat  tanpa  adanya  suatu sengketa  mengenai  suatu  persoalan  berkenaan  dengan  perjanjian  atas permintaan para pihak. 34

## d. Lembaga Peradilan Agama
The  last  resort dari  suatu  penyelesaian  sengketa  adalah  melalui lembaga  peradilan.  Selama  ini  muncul  berbagai  pertanyaan  apakah Pengadilan  Negeri  dan/atau  Pengadilan  Agama  berkompenten  dalam penyelesaian  sengketa  dibidang  muamalah  Islam.  Dalam  Undang- Undang  Nomor  8  tahun  2004  tentang  Pengadilan  Umum  hanya disebutkan  bahwa  Pengadilan  Negeri  bertugas  dan  berwenang menyelesaikan  perkara  perkara  pidana  dan  perkara  perdata  ditingkat pertama,  sedangkan  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  tentang Peradilan Agama secara limitatif hanya berwenang memeriksa, memutus, dan  menyelesaiakan  perkara-perkara  ditingkat  pertama  antara  orang- orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan
34 Dedi  Harianto, Beberapa  Faktor  Pengahambat  Pelaksanaan  Keputusan  Arbitrase  Asing  di Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara).

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
hibah  yang  dilakukan  berdasarkan  hukum  Islam,  serta wakaf dan shodaqoh .
Dengan demikian kedua lingkungan peradilan tersebut tidak secara tegas memiliki kewenangan dalam memutus sengketa dibidang ekonomi syariah.  Keraguan  yang  muncul  tersebut  akhirnya  berakhir  setelah diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2006  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  Salah  satu  poin  penting  yang  ada  dalam  amandemen  undang- undang dimaksud berupa perluasan kewenangan Peradilan Agama.
Peradilan  Agama  sebagai  salah  satu  badan  peradilan  yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  untuk  menegakkan  hukum  dan keadilan  bagi  orang-orang  yang  beragama  Islam,  yang  sebelumnya berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  hanya  berwenang menyelesaikan  perkara  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat, infaq, shodaqoh, sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan peradilan agama diperluas, termasuk bidang  Ekonomi  Syariah.  Berdasarkan  penjelasan  Pasal  49  Huruf  i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip  syariah,  yang  meliputi:  a.  Bank  Syariah,  b.  Asuransi  Syariah,  c. Reasuransi Syariah, d. Reksadana Syariah, e. Obligasi Syariah dan Surat Berharga  Berjangka  Menengah  Syariah,  f.  Sekuritas  Syariah,  g. Pembiayaan Syariah, h. Penggadaian Syariah, i. Dana Pensiun Lembaga Keuangan  Syariah,  j.  Bisnis  Syariah,  dan  k.  Lembaga  Keuangan  Mikro Syariah.
Dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau  sengketa  keperdataan lain  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  dan  non  Islam  mengenai obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal  49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka cara penyelesaiannya diatur dalam Pasal  50 yang berbunyi:

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  49,  khusus  mengenai  obyek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum.
2) Apabila  terjadi  sengketa  hak  milik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
Dengan  demikian  dalam  hal  pihak-pihak  yang  bersengketa  adalah orang  yang  beda  agama,  maka  harus  diputus  terlebih  dahulu  oleh pengadilan umum yaitu pengadilan negeri dimana pihak tergugat berada ( actor  sequetur  forum  rei ).  Namun  dalam  hal  sengketa  hak  milik sebagaimana  dimaksud  subyek  hukumnya  antara  orang-orang  yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama.
Sementara itu dalam ketentuan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3
Tahun  2006  di  lingkungan  peradilan  agama  dapat  diadakan pengkhususan  pengadilan  yang  diatur  dengan  undang-undang.  Artinya bahwa  pada  pengadilan  agama  dapat  didirikan  pengadilan  khusus  yakni pengadilan  niaga  berdasarkan  undang-undang  seperti  halnya  pengadilan niaga di pengadilan negeri yang berada di lingkungan Peradilan Umum. 35

## C. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap  kepentingan  umum  dan  perbuatan  tersebut  diancam  dengan pidana  yang  merupakan  suatu  penderitaan.  Adapun  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  perbankan  syariah,  meliputi:  a.  Ketentuan  pidana terkait dengan perizinan Usaha Bank, b. Ketentuan pidana terkait dengan
35 Syamsudin  Manan  Sinaga,  2006, arbitrase  dan  kepailitan  dalam  sistem  ekonomi  syariah, makalah  seminar  nasional  reformulasi  sistem  ekonomi  syariah  dan  legislasi  nasional  yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan hak asasi manusia 6 s.d 8 juni 2006 di Semarang.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
rahasia  Bank, c. Ketentuan pidana terkait dengan  Laporan Keuangan, d. Ketentuan  pidana  terkait  dengan  pemalsuan,  dan  e.  Ketentuan  pidana Lainnya.
b. Dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara garis besar dapat diselesaikan  melalui  2  (dua)  jalur,  yaitu:  jalur  non  litigasi  dan  litigasi. Melalui  jalur  non  litigasi,  dilaksanakan  melalui  pengaduan  nasabah  dan musyawarah  mufakat  dan  mediasi  perbankan  yang  diselesaikan  oleh Bank  Indonesia.  Sedangkan  melalui  jalur  litigasi,  dilakukan  melalui badan arbitrase dan pengadilan. Pengecualian apabila tindak pidana maka dapat  diselesaikan  melalui  jalur  litigasi  yang  berada  di  Pengadilan Umum.
2. Saran-saran
a. Dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  perbankan  syariah  sebaiknya nasabah dan pihak bank melakukan musyawarah mufakat sehingga jalur litigasi  yang  berada  di  pengadilan  dijadikan  jalan  terakhir  untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
b. Apabila  pihak  bank  dalam  operasionalnya  nasabah  ada  yang  dirugikan terlebih  dahulu  melakukan  mengaduan  kepihak  bank.  Sedangkan  pihak bank  sebaiknya  merespon  dengan  baik  untuk  menjaga  kepercayaan  dari masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Hukum Perbankan Syariah , Bandung: PT Refika Aditama.
___________________,  2009, Perbankan  Syariah  di  Indonesia , Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Asyhadie,  Zaeni,  2005, Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Harianto,  Dedi, Beberapa  Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Keputusan Arbitrase  Asing  di  Indonesia , Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara.

## Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah
Volume 2 Nomor 2 Desember 2018
Hilman,  Iman  dkk.,  2003, Perbankan  Syariah  Masa  Depan, Cet.I,  Jakarta:
Senayan Abadi Publishing.
Imaniyati,  Neni  Sri,  2002, Hukum  Ekonomi  dan  Ekonomi  Islam  Dalam Perkembangan , Cet.I,  Bandung: CV Mandar Maju.
Muhammad,  2005, Manajemen  Bank  Syariah , Ed.Revisi , Yogyakarta:  UPP AMP YPKN.
Poerwadarminta, W.J.S., 2007, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Edisi III Cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka.
Sinaga,  Syamsudin  Manan,  2006, Arbitrase  Dan  Kepailitan  Dalam  Sistem Ekonomi  Syariah , Makalah  Seminar  Nasional  Reformulasi  Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional, Semarang: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, tanggal 6 - 8 Juni 2006.
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_pidana di unduh tgl 21 April 2015 Lihat Pasal 59 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 59 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 60 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 60 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 61 UU No. 21 Tahun 2008.
Lihat Pasal 62 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 62 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 63 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2008. Lihat Pasal 65 UU No. 21 Tahun 2008.
Lihat Pasal 66 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008. UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah . Lihat Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2008.
Lihat Pasal 9 ayat (1) PBI No. 8/5/PBI/2008. Pasal 13 jo. Pasal 16 PBI No. 8/5/PBI/2008.
Penjelasan  Umum  PBI  No.  7/7/PBI/2005  tentang  Penyelesaian  Pengaduan Nasabah.
Pasal langka 4 PBI No. 7/7/PBI/2005
Ketentuan  Umum  angka  1  SEBI  No.  7/24/DPNP  tanggal  18  Juli  2005  Perihal  : Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Pasal 4 PBI No. 7/7/PBI/2005 Lihat Pasal 2 PBI No. 8/5/PBI/2006 Lihat Pasal 8 PBI No. 8/5/PBI/2006