## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 9 Nomor 2, Agustus 2023 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PENERAPAN  EKOLABEL  SESUAI  IMPLIKASI  EKONOMI  HIJAU SEBAGAI  UPAYA  PERLINDUNGAN  TERHADAP  KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Dyah Ayu Sri Wilujeng, Lego Karjoko, Sapto Hermawan
Universitas Sebelas Maret E-mail: dyahayusw@student.uns.ac.id
Info Artikel Abstract
Masuk: 1 Juni 2023 Diterima: 12 Juli 2023
Terbit: 1 Agustus 2023 Keywords: Ecolabel;  Green  economy; Environment The  writing  of  this  study  aims  to  determine  the effectiveness  of  the  application  of  ecolabels  in  efforts  to protect  environmental  conservation.  The  methodology used in this study is a descriptive normative legal method with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach. The  sources  of  legal  materials  used  in  this  study  are primary  legal  materials  and  secondary  legal  materials with  literature  studies  as  the  collection  technique.  The technique of analyzing legal materials in this study uses the syllogism deduction method. Based on the results of the research conducted, it was found that the application of ecolabels as a derivative of the green economy concept is an  effort  to  preserve  the  environment  while  increasing product  competitiveness  in  the  international  market. There  is  a  relationship  between  the  green  economy  and environmental  conservation.  The  concept  of  green economy pays attention to the industrial sector in carrying out  business  activities.  Through  the  concept  of  green economy,  pollution  and  environmental  damage  can  be minimized. Abstrak Kata kunci: Ekolabel, Ekonomi hijau, Lingkungan hidup Penulisan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui efektivitas penerapan ekolabel dalam upaya perlindungan pelestarian lingkungan hidup. Metodologi yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode hukum  normatif  deskriptif  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum
Corresponding Author: Dyah Ayu Sri Wilujeng, E-mail : dyahayusw@student.uns.ac. id sekunder  dengan  studi  kepustakaan  sebagai  teknik pengumpulannya. Adapun teknik analisis bahan hukum dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penerapan ekolabel sebagai turunan konsep  ekonomi  hijau  menjadi  upaya  melestarikan lingkungan  hidup  sekaligus  meningkatkan  daya  saing produk  dalam  pasar  internasional.  Terdapat  relasi terkait  ekonomi  hijau  dengan  pelestarian  lingkungan hidup. Konsep ekonomi hijau memberi perhatian pada sektor  industri  dalam  menjalankan  kegiatan  usaha. Melalui  konsep  ekonomi  hijau  pencemaran  dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi.
@Copyright 2023.

## PENDAHULUAN
Manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan satu sama lain yang bersifat  esensial.  Hubungan  antara  manusia  dan  lingkungan  hidup  mengandung esensi penting yang di dalamnya terdapat interaksi dan sifat saling ketergantungan secara berkesinambungan (Hamid, 2016). Sebagai bagian dari kehidupan manusia, lingkungan hidup harus dijaga dan dimanfaatkan bagi generasi sekarang maupun bagi  generasi  selanjutnya.  Manusia  perlu  menerapkan  standarisasi  dalam melakukan  berbagai  kegiatan  yang  dilakukannya.  Standarisasi  kegiatan  yang dilakukan    bertujuan  agar  kegiatan  manusia  tidak  menimbulkan  dampak  buruk berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup (Wiriadinata, 2012).
Kegiatan  manusia  yang  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kondisi lingkungan  hidup  adalah  kegiatan  ekonomi.  Kebutuhan  manusia  yang  semakin meningkat telah mendorong pemanfaatan atau eksplorasi besar-besaran terhadap sumber  daya  alam  yang  ada  (Febriana,  2019).  Selain  itu,  tuntutan  ekonomi  juga memunculkan berbagai industri  yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.
Orientasi  keuntungan  semata  memunculkan  masalah  penting  berupa ketidakseimbangan  antara  pembangunan  ekonomi  dan  upaya  pelestarian lingkungan hidup (Drews & Bergh, 2017). Bukan tidak mungkin kegiatan ekonomi yang  dilakukan  akan  menjadi  kerugian  di  masa  mendatang.  Sejalan  dengan perkembangannya,  kegiatan  ekonomi  saat  ini  telah  menimbulkan  berbagai pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  mencakup  perairan,  daratan, hingga udara.
Upaya  menyeimbangkan  kegiatan  ekonomi  dan  kelestarian  lingkungan hidup menjadi hal penting untuk dilaksanakan. Keberlangsungan ekosistem harus sejalan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  manusia.  Untuk  itu  perlu  kesinambungan antara  pemenuhan  kebutuhan  manusia  sekaligus  tanpa  mengorbankan keberlangsungan ekositem hayati yang telah berlangsung.
Salah  satu  kegiatan  ekonomi  yang  berhubungan  erat  dengan  kelestarian lingkungan hidup adalah pemanfaatan sumber daya hutan untuk digunakan pada industri  kayu.  Sumber  daya  hutan  sendiri  merupakan  potensi  alam  yang  dapat memulihkan diri selama pemanfaatannya tidak melampaui daya pulihnya, sehingga
berbagai  manfaat  dari  hutan  tetap  dapat  dirasakan  selama  keberadaan  dan fungsinya tetap terjaga.
Sebagai negara dengan potensi hutan yang luas, berbagai keuntungan telah dirasakan  Indonesia  yang  didapatkan  dari  pemanfaatan  dan  pengelolaan  sumber daya  hutan.  Sebagai  contoh,  yakni  industri  kayu  lapis  di  Indonesia  yang  menjadi sumber devisa negara sebagai komoditas ekspor yang telah diakui dan dibutuhkan dalam  perdagangan  internasional  (Dama,  2018).  Keuntungan  ekonomis  yang dihasilkan  dari  produk-produk  indutri  kayu  berakibat  pada  ancaman keberlangsungan  ekosistem  hutan  di  Indonesia.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh perkembangan  industri  kayu  saat  ini  yang  mendorong  peningkatan  kebutuhan bahan baku hingga melampaui pasokan legal.
Berbagai  perusahaan  kayu  menyatakan  bahwa  65%  bahan  baku  yang digunakan  berasal  dari  kayu  curian  (Wiriadinata,  2012).  Industri  furnitur merupakan produk hasil sumber daya hutan yang cukup menjanjikan. Kementerian Perindustrian memiliki data yang menyebutkan bahwa ekspor produk furnitur pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai USD 1,91 miliar atau meningkat 7.6%  dibandingkan  tahun  2019  (Kementerian  Perindustrian  Republik  Indonesia, 2021).  Hal  tersebut  menunjukan  bahwa  industri furnitur  merupakan  sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan.
Pandangan  perkembangan  ekonomi  yang  potensial  terhadap  industri furnitur  perlu  diantisipasi  dengan  kebijakan  dan  kebijaksanaan  dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tercipta manfaat yang luas bagi masyarakat. Pengembangan  industri  furnitur  dan  kepentingan  ekonomi  yang  menggunakan bahan baku kayu harus memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  merupakan  upaya  untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian lingkungan  hidup,  sehingga  tidak  ada  sektor  yang  dirugikan  dalam  proses peningkatan kualitas hidup manusia. Pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai  proses  pembangunan  yang  berprinsip  memenuhi  kebutuhan  sekarang tanpa  mengorbankan  generasi  masa  depan  (Sutikno  &  Maryuani,  2006).  Sesuai dengan  konteks  pelestarian  hutan,  pembangunan  berkelanjutan  merupakan paradigma  baru  yang  memandang  hutan  sebagai  bagian  penting  dalam  menjaga keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Sebelumnya, paradigma lama  memandang  hutan  hanya  sebagai  komoditas  ekonomi  yang  dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Hal tersebut menyebabkan  pengelolaan  hutan  cenderung  bersifat  ekspoitatif  yang  ditandai dengan  maraknya  kelebihan  kapasitas  penebangan,  penebangan  liar,  hingga deforestasi  (Nursalam,  2010).  Dalam  pembangunan  ekonomi,  pembangunan berkelanjutan  memiliki  beberapa  konsep  turunan  sebagai  bentuk  nyata  dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satunya adalah konsep ekonomi hijau.
Pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  hingga  saat  ini  masih  mengandalkan ekspansi  industri  berbasis  sumber  daya  alam,  seperti  pertambangan,  energi, pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi tersebut memang menghasilkan kemakmuran  dan  kesejahteraan  tersendiri  bagi  masyarakat.  Arah  pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi pada meningkatnya masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup (Global Green Growth Institute, 2015). Ekonomi Hijau hadir untuk merubah  pendekatan  pembangunan  ekonomi,  yang  sebelumnya  berbasis
ekspoilatsi  sumber  daya  alam  dan  berorientasi  pada  keuntungan  jangka  pendek, menjadi  pembangunan  ekonomi  yang  berbasis  lingkungan  hidup  (Pearce  et  al., 1992).
Konsep  ekonomi  hijau  diterapkan  tidak  hanya  dengan  mendorong  para pelaku usaha untuk menjalankan standarisasi tertentu dalam kegiatan ekonominya yang berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut harus dilaksanakan  secara  komprehensif  mulai  dari  pemilihan  bahan  baku,  proses produksi,  hingga  produk  yang  dihasilkan  wajib  memenuhi  kriteria  ramah lingkungan.  Pandangan  tersebut  telah  melahirkan  suatu  mekanisme  standarisasi guna  memastikan  suatu  kegiatan  ekonomi  telah  memenuhi  prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan pemberlakuan ekolabel.
Penerapan  ekolabel  lahir  atas  dorongan  masyarakat  internasional  yang mengalami pergeseran pandangan dalam membeli produk dari berbagai industri. Masyarakat  internasional  memandang  bahwa  produk-produk  yang  dibeli  atau digunakan  olehnya  harus  berasal  dari  proses  produksi  yang  tidak  memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Salim, 2010).
Suatu  kegiatan  industri  yang  menerapkan  ekolabel  akan  mendapatkan kepercayaan  dari  konsumen  dan  peluang  peningkatan  keuntungan.    Hal  tersebut menunjukan bahwa konsep ekonomi hijau tidak hanya berlaku pada pelaku usaha, melainkan berhubungan juga dengan perilaku konsumen.
Dalam  kaitannya  dengan  industri  furnitur,  konsep  ekolabel  memiliki  tiga aspek keberlanjutan yang harus dipenuhi, yakni keberlanjutan fungsi produk hutan ( sustainability  the  forestproduction  function ),  keberlanjutan  fungsi  ekologis  hutan ( sustainability  of  the  ecological  function  of  the  forest )  serta  keberlanjutan  sosial budaya  ( sustainability  of  the  social  and  cultural  function  of  the  forest )  (Ajeung Hartiningrum,  2019).  Ketiga  aspek  tersebut  diperjelas  melalaui  berbagai standarisasi ekolabel yang diterapkan. Sebagai contoh, industri hasil hutan furnitur dapat menggunakan standarisasi ekolabel dengan jenis Sertifikasi Lacak Balak.
Sertifikasi Lacak Balak menjamin bahwa bahan baku kayu yang digunakan dapat ditelusuri sumbernya dan berasal dari hutan yang lestari. Penerapan ekolabel pada  industri  furnitur  dapat  menghadirkan  kelebihan  tersendiri  berupa  produk yang  memperhatikan  kelestarian  lingkungan  untuk  kemudia  dapat  diterima  oleh masyarakat internasional.
Ekolabel  sebagai  bentuk  pelaksanaan  Ekonomi  Hijau  merupakan  aspek yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  keberjalanan  industri  furnitur  di  Indonesia sehingga  memerlukan  penelitian  yang  mendalam.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk mengetahui peran ekolabel dalam mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia serta keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor industri furnitur.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dalam  pendahuluan,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
bagaimana  pengaruh  penerapan  ekolabel  yang  sesuai  dengan  ekonomi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan hidup?

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (statue  approach )  dan  konseptual (conceptual  approach ).  Sumber  bahan  hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dengan analisis isi. Untuk merumuskan fakta hukum dan jawaban hukum, peneliti menggunakan metode deduksi silogisme dan interpretasi deduktif (Handayani et al., 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Ekonomi Hijau dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup
Perseritakan  Bangsa-bangsa  (PBB)  pada  tahun  2012  menyelenggarakan Konferensi  Pembangunan  Berkelanjutan  di  Brazil  yang  bertujuan  untuk menyepakati  komitmen  pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan.  Kesenjangan antara  konsep  pembangunan  berkelanjutan  dengan  pelaksanaannya  dan perkembangan tantangan global menjadi alasan penyelenggaraan konferensi.
Menurut United  Nations  Environment  Programme (UNEP),  sebagaimana dikutip  Makmum  dalam  penelitian  “ Green  Economy :  Konsep  Imprementasi  dan Peranan  Kemen terian  Ekonomi”,  ekonomi  hijau  diartikan  sebagai  “ Greening  the economy refers to the process of reconfiguring businesses and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenshouse gas emissions, extracting, and using less natural recources, creating less waste and reducing social disparaties ”.
Menurut surat penawaran diklat Green Economy Nomor
0317/P.01/01/2003  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Perencanaan Pembangunan Nasional , ekonomi hijau dimaknai sebagai “Tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alamt”. Artinya, ekonomi hijau merupakan  sebuah  konsep  ekonomi  yang  memiliki  orientasi  pada  peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan.
Berkembangnya  konsep  ekonomi  hijau  juga  dipengaruhi  oleh  perhatian masyarakat  dunia  yang  tertuju  pada  isu  lingkungan  hidup.  Masyarakat  telah mengalami peningkatan kepedulian terhadap berbagai masalah lingkungan hidup beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk dan  dampak  keberjalanan  industri.  Hal  tersebut  menimbulkan  dorongan  kepada para pelaku industri dan pihak berwenang agar lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan  hidup  disamping  tujuan  bisnis  untuk  mencari  keuntungan  (Beamon, 2008).
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi yang mampu mengubah penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek dan merusak lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki hubungan yang erat dengan ekosistem alam, sehingga kegiatan ekonomi yang buruk tentu dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem tersebut.
(Murninigtyas,
2014) menjelaskan bahwa ciri-ciri penerapan penyelenggaraan  ekonomi  hijau  berupa  peningkatan  investasi  hijau,  peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor ekonomi hijau, peningkatan pangsa sektor hijau, penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap
unit  produksi,  penurunan  CO2  dan  tingkat  polusi  per  GDP  yang  dihasilkan,  dan penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah.
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan  ekonomi.  Perkembangan  ekonomi  dunia  yang  saat  ini  memiliki dimensi  globalisasi  menuntut  negara  Indonesia  untuk  senantiasa  mampu beradaptasi  dengan  baik.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  menghadirkan  manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi rakyat. Salah satu hasil dari perkembangan  ekonomi  saat  ini  adalah  konsep  ekonomi  hijau  yang  memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya.
Konsep  Ekonomi  Hijau  digaungkan  sejak  penyelenggaraan  konferensi tingkat  tinggi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  di  Brazil  yang  merupakan pertemuan  lanjutan  setelah  Konferensi  Rio  1992.  Melalui  konferensi  ini,  PBB memfasilitasi  adanya  pengembangan  terhadap  kesepakatan  politik  terkait pembangunan berkelanjutan yang didasarai oleh pencapaian dan evaluasi selama 20 tahun. Hasil dari konferensi tersebut memuat  konsep ekonomi hijau menjadi salah  satu  bentuk  pengembangan  sekaligus  pembaharuan  dari  konsep pembangunan berkelanjutan.
Ekonomi  hijau  dapat  diartikan  sebagai  sistem  ekonomi  yang meminimalisasi  penggunaan  energi  dan  sumber  daya  alam.  Dengan  kata  lain, konsep  ekonomi  hijau  merupakan  pembangunan  yang  berorientasi  pada kepentingan ekonomi, namun tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.

## Penerapan Ekolabel dalam Konsep Ekonomi Hijau sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup
Sebagai bentuk penerapan ekonomi hijau, ekolabel merupakan instrumen yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  penyelenggaraan  pembangunan  berkelanjutan  di Indonesia.  Ekolabel  adalah  logo  atau  label  informasi  yang  menunjukkan  aspek lingkungan dan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, ekolabel  juga  merupakan  sarana  penyampaian  informasi  yang  akurat,  verifiable, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk, baik barang maupun jasa.
Ekolabel dalam industri furnitur digunakan sebagai standarisasi dan sarana informasi  yang  menunjukkan  bahwa  produk  telah  memenuhi  aspek-aspek kelestarian  lingkungan,  terutama  pada  ekosistem  hutan.  Selain  kepentingan lingkungan  hidup,  penerapan  ekolabel  juga  erat  kaitannya  dengan  kondisi perekonomian  global.  Mayoritas  negara-negara  maju  telah  memiliki  standar lingkungannya sendiri bagi produk-produk impor yang masuk. Hal tersebut tentu menjadi  dorongant  tersendiri  bagi  negara-negara  eksportir,  seperti  Indonesia dalam hal furnitur untuk memenuhi standarisasi tersebut. Apabila Indonesia tidak dapat beradaptasi dengan baik, cepat atau lambat akan tersingkir dalam persaingan ekonomi global.
Dalam  perkembangannya,  terdapat  sejumlah  manfaat  atau  keuntungan tersendiri saat suatu industri menerapkan ekolabel, yakni:
1. Meningkatkan  daya  saing  produk  di  pasar,  baik  pasar  domestik  maupun internasional.
2. Meningkatkan image/citra perusahaan.
3. Meningkatkan effisiensi produksi, penghematan sumber daya melalui program 3R ( Reduce, Reuse dan Recycle ) dan pengendalian polusi.
4. Membantu upaya pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Secara  yuridis,  pemerintah  Indonesia  telah  menyediakan  payung  hukum bagi  penerapan  ekolabel  melalui  Peraturan  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.5  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara  Penerapan  Label Ramah  Lingkungan  Hidup  untuk  Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Ramah  Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut memuat segala ketentuan mengenai penerapan ekolabel secara terperinci, termasuk untuk produk-produk berbahan baku kayu. Kaitannya dengan  konsep  ekonomi  hijau,  ekolabel  merupakan  turunan  dari  konsep pembangunan  berkelanjutan.  Disamping  tujuan  ekonomi,  pada  intinya  ekolabel merupakan  suatu  mekanisme  untuk  menyeimbangkan  antara  kepentingan ekonomi,  dalam  hal  ini  adalah  industri  furnitur,  dengan  kepentingan  lingkungan hidup.  Melalui  mekanisme  ekolabel,  para  pelaku  industri  furnitur  dipaksa  untuk memenuhi kriteria tertentu jika ingin produknya dapat dipasarkan secara luas dan diterima  oleh  masyarakat  internasional.  Dengan  kata  lain,  ekolabel  memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi saat ini.

## PENUTUP Kesimpulan
Hubungan  antara  manusia  dan  lingkungan  hidup  tidak  dapat  dipisahkan begitu  saja,  hal  tersebut  karena  sifat  hubungannya  yang  saling  mempengaruhi. Sesuai  perkembangan  zaman,  kepentingan  ekonomi  dan  kepentingan  lingkungan hidup senantiasa memberikan dampak terhadap satu sama lain. Namun, sering kali kepentingan ekonomi lebih diunggulkan dari pada kepentingan lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong adanya inisiatif untuk menyeimbangkan keduanya melalui konsep ekonomi hijau.
Turunan  dari  konsep  Ekonomi  Hijau  adalah  penerapan  ekolabel  pada industri yang memiliki keterkaitan terhadap kelestarian lingkungan hidup, seperti industri furnitur. Ekolabel telah menjadi standarisasi khusus bagi industri  furnitur agar produk yang dihasilkannya berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.  Penerapan  ekolabel  menjadi  keseimbangan  antara  kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup dapat terjalin dengan baik.

## Saran
Pemerintah  bersama  pihak  terkait  terutama  pelaku  usaha  harus membangun  sinergisitas  dalam  pengembangan  kebijakan  Ekonomi  Hijau. Pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan  harus  memperhatikan  kepentingan ekonomi  dan  lingkungan  secara  komprehensif.  Hal  tersebut  perlu  diperhatikan sebagai  antisipasi  adanya  benturan  antara  dua  kepentingan  tersebut  sehingga kebijakan Ekonomi Hijau tidak dapat berjalan dengan maksimal.
Pemerintah  perlu  meningkatkan  sosialisasi  mengenai  ekonomi  hijau  dan ekolabel  kepada  para  pelaku  usaha  industri  furnitur,  terutama  pada  skala  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pasar ekonomi saat ini menjadikan tolak ukur ekologis sebagai dasar pembelian produk. Artinya,  produk-produk  yang  dinilai  tidak  ramah  lingkungan  akan  sulit  untur bersaing di pasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Adolf, Huala, 1991, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, RajaGarfindo Persada, Jakarta. Berridge, G. R., 1994, Talking to the Enemy How States without 'Diplomatic Relations'
Communicate, Palgrave Macmillan, United Kingdom.
Brownlie, Ian, 1979, Principle of Public International Law, Oxford University Press, United Kingdom.
Barker,  J.  Craig,  2006, The  Protection of  Diplomatic  Personnel, Ashgate  Publishing Limited, England.

## Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan
Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik ( Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, Done at Vienna on 18 April 1961. Entered into force on 24 April 1964. United Nations, Treaty Series, vol. 500, p.95. Copyright United Nations 2005 ).
Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Dahham, Zainab Waheed, The Responsibility of states for protection the diplomatic agents, Business School; Law- University of Huddersfield, 17-21 Desember 2013.
Daugirdas, Kristina and Julian Davis Mortenson, Contemporary Practice of the United States Relating to International Law , The American Journal of International Law, Volume 118, 2014.
Hassan,  Tariq, Diplomatic  or  Consular  Immunity  for  Criminal  Offenses, Virginia Journal of International Law Association, Volume. 2:17, 2011.
Hart, Paul Gully-, The Function of State and Diplomatic Privileges and Immunities in International  Cooperation  in  Criminal  Matters:  The  Position  in  Switzerland, Fordham International Law Journal, Volume 23, Issue 5, Article 3, 1999.
Higgins, Rosalyn, The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience, West Law, American Journal of International Law, Cite as: 79 Am. J. Int'l L. 641, 2006.

## Internet/Website
Australia Network News, US admits diplomat Devyani Khobragade strip-searched as India  launches  reprisals  over  arrest ,  18  Desember  2013,  URL: http://www.abc.net.au/news/2013-12-18/an-india-us-diplomat- arrest/5163076
Ashok Sharma, U.S. denies cavity search claims as Indian government claims diplomat was blackmailed by housekeeper,
19 Desember 2013, URL:
http://news.nationalpost.com/news/india-demands-that-us-drop-case- against-diplomat-who-was-strip-searched-in-new-york-city
Ellen Barry and Benjamin Weiser, As Indian Diplomat Exits After Arrest, a Culture Clash Lingers, 10 Januari 2014, URL: http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/asia/indian-diplomat-flies- home-after-indictment-in-us.html