## KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB ADMINISTRASI RUMAH SAKIT TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RUMAH SAKIT
Sinatra Gunawan gundiuwgm@gmail.com
Alumni Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan dokter RSUD AWS Samarinda

## ABSTRACT
Health and Safety of Hospital Work (K3RS) is the application of UUD 1945 chapter 27 verse (2) and Chapter 28 H and Health Ministry’s Regulation number 66 20 16. K3 has existed since  long time  ago  and  its  application  has  been less  satisfactory  as  this  was  proven  by  UU number 1 1970 about Work Safety and UU number 44 2009 about Hospital. The application of K3RS is  one  of  the  actions  taken  to  ensure  and  protect  the  safety  and  health  of  the  human resources of the hospital, patients, nurses, visitors, and its environment as well as its physical condition. Health Ministry’s Regulation Number 66 2016 specifically describes about K3RS but there  is  no  clear  and  detail  d escription  on  what  the  hospital’s  responsibilities  ar e  along  with their consequences.
The problem studied is related to the administrative responsibilities of the hospital along with  their  consequences  for  not  executing  Health  Ministry’s  Regulation  Number 66  2016 in terms of K3RS. Method used for this law research is Normative Jurisdictive with referential and field  study as  the  data  collection  technique.  The  writer  did  the  research  by  looking  for  and collecting  secondary  data,  compiled,  described,  and  then analyzed in  order  to  form  a systematic, factual, and accurate description of the facts, characteristics or multi-phenomenon relationship studied. Data were analyzed qualitatively and the conclusion was drawn from there which later became the answer of the problem of this research.
From  the  findings  of  the  research,  it  was  proven  that  there  wasn’t  optimum administrative responsibilities of the hospital and there were neither consequences addressed in written  nor  in person  form  in  regards  of why the  K3RS  was not implemented. The  conclusion was drawn from this research was the administrative responsibilities of the hospital related to K3RS were not continuously applied and the written consequences form of the Health Ministry’s Regulation was not strict.
Keywords: K3RS, Health Ministry’s Regulation , Responsibilities and Consequences.

## PEDAHULUAN
Era globalisasi menuntut pelaksanaan Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja      di setiap  tempat  kerja  termasuk  di  sektor kesehatan seperti rumah sakit. Rumah sakit
merupakan  tempat  kerja  yang  unik  dan kompleks  untuk menyediakan  pelayanan kesehatan  bagi  masyarakat.  Semakin  luas pelayanan  kesehatan  dan  bangunan  fisik serta  fungsi  rumah  sakit  tersebut,  maka
akan  semakin  kompleks  peralatan  dan fasilitas yang dibutuhkan. Kerumitan
tersebut menyebabkan rumah sakit mempunyai  potensi  bahaya  yang  sangat besar,  tidak  hanya  bagi  pasien  dan  tenaga medis, tetapi juga pengunjung rumah sakit.
Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  adalah  salah  satu  bentuk penyelenggaraan kegiatan
untuk menciptakan  tempat  kerja  yang  aman, sehat,    sehingga  dapat  mengurangi  dan bebas  dari  kecelakaan  kerja  serta  penyakit akibat  kerja  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan  efisiensi  dan  produktifitas kerja. 1 Hal  ini  harus  diterapkan  pula  di rumah sakit.
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Rumah  Sakit  yang  selanjutnya  disingkat
K3RS, menurut Peraturan Menteri
Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  66 Tahun  2016  tentang  Keselamatan  dan Kesehatan  Kerja  Rumah  Sakit  adalah: segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber  daya  manusia  rumah  sakit,  pasien, pendamping  pasien,  pengunjung,  maupun lingkungan  rumah  sakit  melalui  upaya pencegahan  kecelakan  kerja  dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.
Pengaturan  K3RS  bertujuan  untuk
terselenggaranya keselamatan dan Kesehatan  Kerja  di  Rumah  Sakit  secara optimal, efektif, efisien dan berkesinambungan. Data  berupa  penelitian  di  Rumah Sakit  Elim  Rantepao  dan  Rumah  Sakit Umum Daerah Lakipadada Makale Kabupaten  Tana  Toraja  tahun  2008
mendapatkan 138 tenaga kerja Rumah Sakit
1 Liza  Salawati, Hubungan  Prilaku, Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja dengan Terjadinya Kecelakaan Kerja di Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Umum DR Zainoel  Abidin  Banda  Aceh  tahun  2009, Tesis, Universitas  Sumatera  Utara  Medan,  Medan,  2009, hlm. 3.
mengalami kecelakaan kerja seperti
tertusuk jarum, dan teriris pisau. 2 Diperlukan  publikasi  data  semacam  ini setiap  tahun  dan  setiap  rumah  sakit  untuk mengetahui  pelaksanaan  keselamatan  dan kesehatan kerja di rumah sakit.
Data  Kementerian  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  menyebutkan,  sampai  tahun 2013  di  Indonesia  tidak  kurang  dari  enam pekerja  meninggal  dunia  setiap  hari  akibat kecelakaan kerja. Angka tersebut tergolong tinggi  dibandingkan  negara  Eropa  hanya sebanyak dua orang meninggal dua per hari karena  kecelakaan  kerja. International Labour  Organization (ILO)  menyatakan setiap  hari  terjadi  kecelakaan  kerja  yang mengakibatkan  korban  fatal  kurang  lebih 6000  kasus,  sementara  di  Indonesia  dari setiap  100.000  tenaga  kerja  terdapat 20 orang  menderita  kecelakaan  kerja  fatal dengan  rata-rata  per  tahun  terdapat  99.000 kasus  kecelakaan  kerja.  Angka  tersebut menginformasikan tingkat keparahan kecelakaan  kerja  di  seluruh  dunia  pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya yang masih cukup tinggi. 3 Ditemukan data maupun dokumentasi tentang kurang optimal pelaksanaan  K3RS  yang  menimbulkan kerugian  fisik,  psikis  dan  material; yang dapat  dilihat  pada  media  cetak  dan  media visual  serta  didengar  pada  media  audio; yang  mana  tidak  terekam  dan  tidak dipublikasi  pada  media  publikasi  ilmiah seperti dalam jurnal hukum, jurnal kesehatan, dan jurnal kedokteran, mengakibatkan  tidak  mengarahkan  kepada
2 Martina  Parubak, Studi  Kecelakaan  Kerja Pada  Petugas  RS  Elim  Rantepao  dan  RSUD Lakipadada Makale  Kabupaten Tana Toraja , Artikel Dalam  Jurnal  Media  Kesehatan  Masyarakat Indonesia,  Volume 5 Nomor 4, Oktober 2009, hlm.
83.
3 Soehatman  Ramli, Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  OHSAS  18001, Dian Rakyat, Jakarta, 2010, hlm.1.
tanggung  jawab  dan  sanksi  diberikan sehubungan K3RS.
Didalam  praktek  sehari-hari  banyak orang yang tidak dapat membedakan antara pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pejabat pemerintah, dan administrasi yang dijalankan  oleh  administrasi.  Hal  ini disebabkan  oleh  karena  pejabat  pemerintah selalu merangkap sebagai administrator.
Kebijakan  tentang  keselamatan  kerja di  rumah  sakit    tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2009,  Undang- Undang  Nomor  44  Tahun  2009  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  66 Tahun  2016  yang  merupakan  amanat Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  27  ayat (2)  dan  Pasal  28  H.  Berdasarkan  pada kebijakan tersebut maka semua rumah sakit harus tunduk pada kebijakan maupun aturan yang  berlaku.  Pelaksanaan  keselamatan kerja  dapat  dilihat  dari  akreditasi  rumah sakit.
Rumah Sakit harus menghormati hak pasien  dalam  memutuskan  apa  yang  akan dia  lakukan  terhadap  pasien.  Alasannya adalah  karena  pada  prinsipnya,  perawatan yang  akan  dilakukannya,  bukan  terletak pada  putusannya  melainkan  terletak  pada kehendak  pasien.  Selain  itu  rumah  sakit juga berkewajiban untuk mematuhi peraturan-peraturan organisatoris dan administratif,  baik  yang  ditentukan  oleh pemerintah  melalui  peraturan  perundang- undangan,  maupun  yang  ditetapkan  oleh organisasi profesi.
Ada  perbedaan  antara  hukum  publik dan  privat  bukanlah  perbedaan  yang prinsip,  melainkan  dilihat  dari  sifatnya  itu sendiri.  Hukum  publik a  priori memaksa, sedangkan  hukum  privat  tidak,  walaupun pada akhirnya memaksa juga. 4
Sanksi merupakan inti dari
penegakan hukum, dan biasanya diletakkan
4 Dudu  Duswara  Machmudin, Pengantar Ilmu  Hukum  Sebuah  Sketsa ,  PT  Refika  Aditama,
Bandung, 2013, hlm. 61.
pada  bagian  akhir  setiap  peraturan.  Sanksi administrasi  dimaksudkan  agar  perbuatan pelanggaran  itu  dihentikan.  Sifat  sanksi adalah  “ reparatoir ”  artinya  memulihkan pada  keadaan  semula. 5 Pada  Permenkes Nomor  66  Tahun  2016  tidak  menerangkan secara  jelas  tentang  sanksi.    Sanksi  bagi yang  diberikan  dijelaskan  pula  pada  Pasal 11  ayat  (2)  dalam Undang-Undang  Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Dalam Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Pasal  32q  dijelaskan  juga  ada  tuntutan maka  tuntutan  tersebut  dapat  perdata  atau pidana, dan Pasal 46 menjelaskan tanggung jawab  hukum  Rumah  Sakit  terhadap kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian.
Kesalahan rumah sakit dalam perawatan  yang  menimbulkan  kerugian bagi  pasien  atau  keluarganya,  selain mengandung  tanggung  gugat  perdata  dan pertanggungjawaban pidana, juga mengandung pertanggungjawaban di
bidang  hukum  administrasi.  Hal  ini  dapat dilihat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 54 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan,  dan  pada  Pasal  29  ayat  (4) Permenkes  No  66  Tahun  2016  tentang K3RS,  dan  Pasal  29  ayat  (2)  UU  No  44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Tujuan  hukuman  administrasi  yang dijatuhkan  terhadap  rumah  sakit  yang melakukan kesalahan, adalah untuk memperbaiki  dan  mendidik  rumah  sakit yang  bersangkutan.  Oleh  karena  itu,  jika hukuman  disiplin  dalam  bidang  pelayanan kesehatan diterapkan, maka dengan
sendirinya  rasa  tanggung  jawab  yang mendalam  akan  mendorong  mereka  untuk melakukan kewajiban profesi dan mematuhi  ketentuan-ketentuan  hukuman yang telah digariskan. Tiap orang dianggap mengetahui aturan hukum, sehingga
5 Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi  Indonesia ,    Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 239.
ketidaktahuan tentang Undang-Undang
bukan merupakan suatu alasan. 6
Pada  masa  sekarang  hampir  semua negara – negara  di  dunia  menganut  negara hukum  yaitu  menempatkan  hukum  sebagai aturan  main  penyelenggaraan  kekuasaan negara  dan  pemerintahan. 7 Indonesia  juga menganut  sebagai  negara  hukum.  Sebagai negara  hukum,  maka  tentu  memiliki Hukum Administrasi Negara sebagai instrument untuk mengatur dan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan negara serta mengatur
hubungan  antara  pemerintah  dan  warga negara. Administrasi negara adalah gabungan  jabatan-jabatan,  alat  administrasi yang dibawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian pekerjaan pemerintah. 8
Salah  satu  pekerjaan  pemerintah  adalah kesejahteraan  rakyat.  Keselamatan  dan kesehatan  kerja  rumah  sakit  merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat, oleh sebab rumah  sakit  perlu  melaksanakan  dengan mengikuti  kaidah  Hukum  Administrasi Negara.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah  dijelaskan  maka  dapat  dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana tanggung jawab administrasi  rumah  sakit terhadap keselamatan  dan  kesehatan  kerja pegawai,  pasien  dan  pengunjung rumah sakit ?
2. Apa  sanksi  administrasi  yang  dapat diberikan  kepada  rumah  sakit  yang tidak melaksanakan Peraturan Menteri  Kesehatan  No  66  Tahun
6 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum Suatu Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.115. 7 Ridwan  HR, Hukum  Administrasi Negara,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.24.
8 Ibid, hlm.29.
2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit?

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  dilakukan penulis  adalah  penelitian  yuridis  normatif. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan.  Metode  pendekatan  yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  dengan  membaca  dan menelaah  literatur-literatur  dan  perundang- undangan yang berkaitan dengan penelitian yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer, bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.
Metode pendekatan ini adalah karena penelitian  ini  akan  menelaah  mengenai tanggung  jawab  administrasi  rumah  sakit dan  sanksi  yang  diberikan  kepada  rumah sakit dihubungkan dengan peraturan kebijakan  yang  diterbitkan  oleh  menteri kesehatan  nomor  66  tahun  2016  tentang keselamatan  dan  kesehatan  kerja  rumah sakit.
Penulis  menjelaskan  keadaan  dari objek  yang  diteliti  dan  sejumlah  faktor- faktor  yang  mempengaruhi  data  yang diperoleh,  data  tersebut  itu  dikumpulkan, disusun,  dijelaskan,  kemudian  dianalisis. Penulis  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki. Laporan  penelitian  akan  berisi  kutipan- kutipan  data  untuk  memberi  gambaran penyajian  laporan  tersebut.  Data  tersebut dapat  berasal  dari  cacatan  lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, berita media  cetak  atau  media  elektronik  dan dokumen resmi lainnya. Peneliti
menganalisis  data  tersebut  dan  diharapkan data dalam bentuk aslinya.
Teknik  atau  metode  pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  dan  studi  lapangan.  Studi kepustakaan  dan  studi  lapangan  adalah upaya  mencari  dan  mengumpulkan  data sekunder,  disusun,  dijelaskan,  kemudian dianalisis  sehingga  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis, faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta, sifat-sifat  atau  hubungan  antar  fenomena yang  diselidiki.  Studi  lapangan  dengan melakukan diskusi dan wawancara di Dinas Kesehatan  Kota  Samarinda  dengan  Kepala Dinas Kesehatan Kota beserta staf. Wawancara  mengenai  Tanggung  Jawab Administrasi Rumah Sakit Terhadap
Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tinjau dari  PERMENKES  Nomor  66  Tahun  2016 tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Rumah Sakit.
Metode  analisis  pada  penelitian  ini adalah  analisis  data kualitatif,  yaitu  proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif,  mencari  pola  atau  tema  dengan maksud  memahami  maknanya.  Peneliti menganalisis  data  tersebut  dan  diharapkan data  dalam  bentuk  aslinya.  Pada  penelitian ini,  data  terutama  diperoleh  dari  bahan pustaka  dimana  pengolahan,  analisis  dan kontruksi  datanya  dilaksanakan  dengan penelitian  yang  menggunakan  metode kualitatif  yang  merupakan  suatu  cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif  serta  komparatif.  Dari  hasil tersebut  kemudian  ditarik  kesimpulan  yang merupakan  jawaban  atas  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN
A. Tanggung Jawab Administrasi Rumah Sakit Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pegawai,  Pasien  Dan  Pengunjung Rumah Sakit
Sebelum  melakukan  pembahasan pada  permasalahan  yang  ada,  penulis membahas  lebih  dahulu  tentang  hal-hal dasar yang
berkaitan terhadap permasalahan  yang  ada,  dan  diberikan perumpamaan  terkait  dengan  keselamatan dan  kesehatan  kerja  rumah  sakit  yang kemudian  disingkat  K3RS.  Beberapa  hal yang  akan  dijelaskan  terlebih  dahulu  yaitu seperti  bunyi  Permenkes  No  16  Tahun 2016,  subjek  hukum,  objek  hukum, perbuatan  hukum,  peristiwa  hukum,  akibat hukum, perbuatan melawan hukum, tanggung jawab, transaksi terapi, wewenang dan lain lain. Pengertian Keselamatan Kerja, Kesehatan Kerja, Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  Rumah  Sakit  dan  Rumah
Sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2016 tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Rumah  Sakit  sudah  dijelaskan  dilandasan teori dan factual. Penjelasan tersebut sudah memberikan  fokus  dan  detail  pelaksanaan K3RS  sehingga  pelaksanaan,  tanggung jawab  dan  sanksi  sehubungan  K3RS  tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya dilevel administrasi negara.
Pelaksanaan  K3RS  tersurat  dalam Permenkes No  66  Tahun  2016  Pasal  7  dan Pasal  8,  sedangkan  standar  K3RS  tersurat pada  Pasal  11.  Tehnis  tindakan  yang dilakukan  sehubungan  K3RS  dicantumkan pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal  18,  Pasal  19.  Dan  sanksi  yang diberikan  dapat  dilihat  pada  Pasal  29. Permenkes  ini  diundangkan  di  Jakarta tanggal  5  Januari  2017  dan  berlaku  paling lambat  dalam  jangka  waktu  1(satu)  tahun sejak Permenkes ini diundangkan.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  menunjukkan  subjek  hukum adalah pasien, keluarga pasien, pengunjung rumah sakit, karyawan rumah sakit, direktur rumah  sakit,  kepala  dinas  kesehatan, pemilik  rumah  sakit,  bupati,  walikota,  dan
gubernur. Sedangkan subyek hukum berupa badan  hukum  adalah  rumah  sakit. Subjek hukum  seperti  direktur  rumah  sakit  atau kepala  dinas  kesehatan,  secara  umum  yang menjadi  pemangku  hak  dan  kewajiban dengan  tidak  memandang  agama  atau kebudayaannya. Manusia sebagai pembawa hak  oleh  hukum  diakui  mendukung  dan mempunyai  hak  dan  kewajiban  untuk melakukan  tindakan  hukum.  Tindakan hukum dalam penelitian ini adalah pelaksanaan dan tidak melakukan pelaksaan K3RS.  Rumah  sakit,  rumah  bersalin  dan sederajat  merupakan  subjek  hukum  lain berbadan  hukum  atau  suatu  perkumpulan atau  lembaga  yang  dibuat  oleh  hukum  dan mempunyai  tujuan  tertentu  dengan  syarat- syarat yang telah ditentukan oleh hukum.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  menunjukkan  objek  hukum adalah  Permenkes  No  66  Tahun  2016 tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja
Rumah Sakit. Permenkes
tersebut merupakan  segala  sesuatu  yang  menjadi acuan pengaturan hukum dimana segala hak dan  kewajiban  serta  kekuasan  subjek hukum seperti pasien, direktur, kepala dinas kesehatan  dan  lain  lain  terkaitan  di dalamnya,  hal  ini  dapat  dilihat  pada ketentuan umum, Pasal 12, Pasal 25. Dalam hukum  administrasi  negara  yang  menjadi objek  hukum  adalah  keputusan  tata  usaha negara.  Dan  dalam  hukum  tata  Negara objek hukumnya adalah kekuasaan 9 . Keputusan  tata  usaha  negara  dalam penelitian  ini  adalah  Keputusan  Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  menunjukkan  akibat  hukum yang  timbul  disebabkan  tidak  dilaksanakan K3RS  sehingga  terjadi  sesuatu  peristiwa tertentu.  Peristiwa  yang  terjadi  dapat memberikan  akibat  perbuatan  hukum  yang
9 Muhamad Erwin, dan Firman Freaddy Busroh,Op.cit., hlm. 60.
merugikan  subjek  hukum, atau  akibat- akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian  tertentu  oleh  perbuatan hukum 10 .  Akibat yang timbul dapat berupa kesakitan,  kecacatan,  perlamaan  waktu kesakitan, kekuatiran dan meninggal.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  menunjukkan  perbuatan hukum  yang  timbul  oleh  subjek  hukum seperti  tidak  melaksanakan  standar  K3RS. Perbuatan  hukum  adalah  segala  perbuatan pimpinan  atau  direktur  atau  pemilik  rumah sakit, kepala dinas kesehatan, dan gubernur yang  tidak  melaksakan  atau  melaksanakan Permenkes,  yang  secara  sengaja  atau  tidak sengaja  dilakukan  oleh  seseorang  untuk menimbulkan hak-hak dan kewajiban.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian ini menunjukkan peristiwa hukum  yang  timbul  oleh  subjek  hukum. Peristiwa hukum yang terjadi adalah semua kejadian  atau  fakta  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat  yang  mempunyai akibat  hukum.  Peristiwa  hukum  yang timbul pada permasalahan dalam tulisan ini adalah  tidak melaksanakan permenkes atau undang – undang tentang K3 RS mengakibat  kerugian  material  maupun immaterial terhadap subyek hukum. Peristiwa  hukum  dapat  berupa  banjir  / kebakaran  /  tanah  longsor  yang  terjadi  di rumah sakit, pembuangan limbah berbahaya.  Peristiwa  lain  pemberian  obat yang  tidak  sesuai  seperti  tertukar,  dosis yang  berubah,  dan  obat  palsu  atau  import, serta memperkerjakan karyawan yang tidak layak  kerja  karena  gangguan  pada  fisik maupun mental.
Permasalahan  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  menunjukkan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Permenkes dan atau
melaksanakan  Permenkes  dengan  tidak optimal  sehingga  menimbulkan  peristiwa
hukum  dan  akibat  hukum.  Perbuatan melawan hukum lain dapat berupa pelaksanaan  K3RS  yang  tidak  mengikuti kaidah dan standar yang ditentukan. Akibat hukum dari suatu perbuatan yang bertentangan  dengan  hukum  diatur  juga oleh  hukum,  walaupun  akibat  itu  memang tidak  dikehendaki  oleh  yang  melakukan perbuatan  tersebut. Hal  ini  dapat  berupa kelalaian atau kealphaan.
Meskipun azas legalitas mengandung kelemahan,  tetap  menjadi  prinsip  utama dalam  setiap  negara  hukum.  Azas  legalitas merupakan  dasar  dalam  penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Dengan kata lain,  setiap  penyelenggaraan  kenegaraan dan  pemerintahan  harus  memiliki  azas legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan  oleh  undang-undang.  Substansi azas  legalitas  adalah  wewenang. 11 Dalam tulisan  ini  yang  mempunyai  wewenang mengatur K3 RS adalah Gubernur, Walikota,  Bupati,  Direktur  RS,  Kepala Dinas  Kesehatan,  Kepala  Instalasi  K3  dan struktur  organisasi  yang  berhubungan dengan K3 RS.
Pengertian  wewenang  dalam  bahasa hukum  tidak  sama  dengan  kekuasaan (macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak  untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat. Dalam  hukum,  wewenang  sekaligus  berarti hak  dan  kewajiban  (rechten  enplichten). Dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hak mengandung  pengertian  kekuasaan  untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelola sendiri (zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.
Vertikal berarti kekuasaan untuk
menjalankan  pemerintahan  dalam  satu tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan. 9 Dalam  tulisan  ini  para aparatur  negara  yang  terkait  dengan  K3RS
dan  para  pimpinan  RS  Swasta  yang  terkait K3RS  mempunyai  wewenang  menjalankan K3RS  sebagai  kewajiban  atau  mempunyai kekuasaan  untuk  menyelenggarakan  K3RS yang telah diamanahkan UU dan
Kepmenkes. Dalam  kerangka  negara  hukum wewenang pemerintah berasal dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dengan  kata  lain  kewenangan hanya diberikan oleh UU di mana pembuat
UU dapat memberikan wewenang pemerintah,  baik  kepada  organ  pemerintah maupun  kepada  aparatur  pemerintahan. Peraturan  perundang-undang  yang  ada dapat  berupa  UU  tentang  RS  dan Permenkes tentang K3 RS.
Wewenang  yang  diberikan  kepada Gubernur,  Walikota,  Bupati,  Direktur  RS berupa  atribusi.  Hal  tersebut  sesuai  dengan teori  administrasi  negara  yaitu  salah  satu kekuasaan  yang  diberikan  oleh  UU  kepada pemerintah  adalah  atribusi.    Pemberian wewenang  pemerintah  berupa  amanah undang-undang  dan  turunannya  berupa permenkes yang menjelaskan perlu pelaksanaan K3 RS. Wewenang selanjutnya berupa delegasi  yaitu  penyerahan  wewenang  dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.  Hal  ini  berupa  surat  keputusan direktur kepada kepala instalasi K3 RS atau komite K3  RS  atau  yang  lainya  yang memperhatikan K3RS.
Wewenang  terakhir  berupa  mandat yaitu  wewenang  yang  didapat  melalui atribusi  dan  delegasi  bisa  dimandatkan kepada  badan  atau  pegawai  bawahan  jika pejabat  yang  memperoleh  wewenang  itu tidak  sanggup  untuk  melakukan  sendiri  . Berbeda dengan delegasi, mengenai mandat,  pemberi  mandat  tetap  berwenang untuk  melakukan  sendiri  wewenangnya apabila  ia  menginginkan,  dan  memberi petunjuk  kepada  mandataris  tentang  apa yang  diinginkannya.  Dalam  hal  ini  Kepala
Instalasi  K3  atau  Kepala  Komite  K3  RS memberi  mandat  kepada  staf  K3  atau karyawan  RS  dalam  pelaksanaan  K3  yang mana  tanggung  jawab  secara  yuridis  tetap pada kepala instalasi atau kepala komite.
Transaksi
terapeutik adalah perjanjian  antara  dokter  dengan  pasien, perjanjian  antara  rumah  sakit  dengan pasien,  keluarga  pasien,  dan  pengunjung pasien  yang  datang  dengan  membayar karcis  dan  registrasi  rumah  sakit.  Hal  ini berupa  hubungan  hukum  yang  melahirkan hak  dan  kewajiban  bagi  kedua  belah pihak. 12 Berbeda  dengan  transaksi  yang biasa  dilakukan  oleh  masyarakat,  transaksi terapeutik  memiliki  sifat  atau  ciri  yang khusus  yang  berbeda  dengan  perjanjian pada  umumnya  dan  ciri  pada  umumnya sesuai  dengan  kejadian  yang  terdapat  di rumah  sakit;  kekhususannya  terletak  pada atau  mengenai  objek  yang  diperjanjikan. Objek  dari  perjanjian  khusus  ini  adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan  pasien.  Jadi  perjanjian  atau transaksi  terapeutik  yang  khusus,  adalah suatu  transaksi  untuk  menentukan  atau upaya mencari terapi yang paling tepat bagi pasien  yang  dilakukan  oleh  dokter.  Jadi menurut  hukum,  objek  perjanjian  dalam transaksi  terapeutik  bukan  kesembuhan pasien,  melainkan  mencari  upaya  yang tepat untuk kesembuhan pasien. Sedangkan yang transaksi terapeutik yang umum  yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.
Persoalannya, apakah dalam perjanjian terapeutik juga berlaku ketentuan-ketentuan  umum  dari  hukum perikatan sebagaimana yang diatur di dalam Buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata?  Hal  ini  dapat  ditemukan  bila akibat  hukum  yang  timbul  sehubungan dengan K3RS. Jadi, secara umum apa yang diatur  dalam  perjanjian  menurut  Buku
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata, diatur  juga  atau  berlaku  pula  dalam perjanjian terapeutik.
Pengajuan  gugatan  terhadap  rumah- sakit,  dokter,  atau  tenaga  kesehatan  dan atau tenaga lainnya dengan alasan berdasarkan  perbuatan  melanggar  hukum harus  dipenuhi  empat  unsur.  Hal  ini  juga dituangkan  dalam  buku  Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter karangan
Bahder Johan Nasution yaitu:
a. Adanya  pemberian gaji  atau  honor tetap  yang  dibayar  secara  periodik kepada  dokter  atau  tenaga  kesehatan yang bersangkutan.
b. Majikan  atau  dokter  mempunyai wewenang untuk memberikan instruksi  yang  harus  ditaati  oleh bawahannya. c. Adanya wewenang untuk mengadakan pengawasan.
d. Ada kesalahan  atau  kelalaian  yang diperbuat  oleh  dokter  atau  tenaga kesehatan lainnya, di mana kesalahan atau  kelalaian  tersebut  menimbulkan kerugian bagi pasien. 13
Keempat  unsur  diatas  telah  dipenuhi sehingga  gugatan  dapat  dilakukan,  gugatan dapat berupa gugatan administrative, pidana, maupun perdata.
Gugatan administratif  sesuai  dengan  kedisplinan pegawai  yang  terdapat  pada  peraturan pemerintah,  peraturan  aparatur  negara  dan peraturan kementerian kesehatan.
Aspek  negatif  dari  bentuk  tanggung gugat  dalam  pelayanan  kesehatan,  adalah karena pasien mengalami kesulitan
membuktikannya.  Pada  umumnya  pasien tidak  bisa  membuktikan  bahwa  apa  yang dideritanya, merupakan akibat dari kesalahan  dan  atau  kelalaian  dokter  dalam perawatan atau dalam pelayanan kesehatan. Kesulitan  dalam  pembuktian  ini  karena
pasien  tidak  memiliki  pengetahuan  yang cukup  mengenai  “ patient  safety ”  yang dialaminya atau yang dilakukan kepadanya.
Hubungan antara rumah sakit dengan pasien  yang  lahir  dari  transaksi  terapeutik, selain menyangkut aspek
hukum
administraitf, hukum perdata juga menyangkut  aspek  hukum  pidana.  Aspek pidana  baru  timbul  apabila  dari  pelayanan kesehatan  yang  dilakukan,  berakibat  atau menyebabkan  pasien  mati  atau  menderita cacat  sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan Pasal  359,  360, dan  361  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Apabila hal ini terjadi maka sanksinya bukan hanya suatu  ganti  rugi  yang  berupa  materi,  akan tetapi  juga  dapat  merupakan  hukuman badan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10 KUHP.
Dasar untuk mempermasalahkan aspek  pidananya,  berawal  dari  hubungan keperdataan  yang  timbul  antara  dokter dengan  pasien,  yaitu  berupa  transaksi terapeutik  sebagai  upaya  penyembuhan. Aspek  perdata  dapat  diawali  dari  tidak  ada evaluasi dan monitoring
K3RS
berkesinambungan  akibat  lemah  dalam pengawasan K3RS oleh subyek hukum.
Permenkes  No  66  Tahun  2016 menjelaskan  tentang  sanksi  pada  Pasal  29 ayat  (4).  Sanksi  yang  diberikan  berupa teguran  lisan  atau  teguran  tertulis  kepada Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan K3RS.  Sanksi  tersebut  berupa  sanksi administratif.
Permenkes  tersebut  tidak  terlepas dari  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2009  Tentang  Rumah  Sakit  yang  dapat dilihat  pada  lampiran  permenkes  tersebut. Sanksi  yang  diberikan  pada  rumah  sakit dapat  mengacu  pada  aturan  perundangan tersebut. Dalam UU No 44 Tahun 2009 ada bunyi tentang sanksi perdata dan pidana.
Menurut  analisa  penulis  setelah melakukan penjabaran hal-hal diatas adalah: Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  66  Tahun  2016  Tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  di Rumah Sakit  merupakan  turunan  dari Undang  Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  Pasal  6,  Pasal  10,  Pasal 15; Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 2, Pasal 11 ayat (2);  dan  merupakan  amanah  Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), 28H;
Tanggung  jawab  administrasi  rumah sakit  berupa  pelaksanaan  K3RS  adalah sesuai  arahan  Permenkes  No  66  Tahun 2016 yaitu penyelenggaraan K3RS, dikarenakan  pada  saat  sekarang  dan  masa akan  datang  RS  lebih  memfokuskan pencegahan  , “Patient  Safety“ daripada pengobatan  penyakit,  dan  RS  juga  harus memperhatikan  lingkungan  sekitar  rumah sakit  baik  lingkungan  fisik  bangunan maupun  pengunjung,  keluarga  dan  staf. Secara  administratif,  rumah  sakit  dibawah pengawasan kementerian kesehatan melalui dinas  kesehatan setempat.  Secara  hukum administratif,  rumah  sakit  memberikan laporan  secara  berkala  tentang  K3RS,  dari laporan  tersebut  dapat  timbul  peristiwa hukum  dan  akibat  hukum  serta  diketahui ada  dan  tidak  timbul  perbuatan  melawan hukum.
Terjadi  banjir,  kebakaran,  longsor, kesalahan pemberian obat, lambat penangganan pasien, serta kecelakaan kerja di  rumah  sakit  yang  bukan  merupakan malpraktik adalah
akibat lemah pelaksanaan K3RS dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa kerugian pada pasien, pengunjung  serta  keluarga  pasien;  dan lingkungan sekitarnya. Hal ini berarti salah satu  contoh tidak  melaksnakan  Pasal  7 Permenkes No 66 Tahun 2016.
B. Sanksi  Administrasi  Yang  Dapat Diberikan  Kepada  Rumah  Sakit Yang Tidak Melaksanakan Permenkes  No  66  Tahun  2016
Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit Menurut Willy D.S Voll dalam buku Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Administrasi
Negara  tentang  kebijakan  administrasi dalam negara modern; demokrasi mengandung  arti  bahwa  kebijakan  diambil demi  kepentingan  dan  keuntungan  rakyat sebagai  pemegang  kedaulatan  (pelaku negara).  Persoalan  terjadi  apabila  ada  satu rakyat atau beberapa rakyat atau sekelompok  rakyat  yang  dirugikan  oleh kebijakan administrasi.
Kelompok masyarakat  yang  dirugikan  disini  adalah pasien, pengunjung pasien, keluarga pasien dan  yang  bekerja  di  rumah  sakit;  dan lingkungan  sekitar  rumah  sakit.  Hal  ini berbenturan  dengan  Pasal  1  Permenkes  No 66 Tahun 2016.
Pejabat  administrasi (bestuur) selaku
pelaksana kebijakan politik negara mempunyai wewenang
sebagaimana diperintahkan undang - undang,  berfungsi memimpin masyarakat, mengendalikan pemerintahan,
memberi petunjuk,
menghimpun aspirasi, menggerakkan potensi,  memberi  arah,  mengkoordinasikan kegiatan,  membuka  kesempatan,  memberi kesempatan, memberi kemudahan,
mengawasi, menilai, mendukung, membina,
melayani,  mendorong  dan  melindungi masyarakat. Dalam hal ini pejabat administrasi  adalah  Gubernur,  Walikota, Bupati.
Dalam rangka mensejahterakan
masyarakat, terjadi hubungan hukum (rechtsbetrekking) yang erat antara
pemerintah  dengan  rakyatnya.  Dengan perkataan  lain,  pemerintah  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  pelayanan kepada masyarakat (public service).
Perbuatan aparat pemerintah yang dilaksanakan
berdasarkan peraturan
perundang-undangan  maupun  diskresi  jika
tidak  terkendali dengan  baik,  maka  akan mudah terjadi perbuatan yang tercela, yang tendensinya  menimbulkan  kerugian  pada pihak  tertentu.  Perbuatan  pemerintah  yang tercela ini dalam Hukum Tata Administrasi Negara  sering  disebut  perbuatan  penguasa yang sewenang-wenang
(willekeur). Perbuatan  yang  sewenang-wenang  ini. frekuensinya banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat  bebas (vrij  bestuur). Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat  mengikat (gebonden  bestuur) perbuatan tersebut jarang terjadi. 14
Perbuatan ini digambarkan sebagai ketidakpedulian  terhadap  K3RS  dengan tidak  melaksanakan  Permenkes  tentang K3RS.
Kekuasaan  penguasa  tidak  pernah mutlak, tetapi selalu terbatas, karena dalam mengandalkan  perjanjian  dengan  seseorang atau sekelompok orang, individu – individu tidak  menyerahkan  seluruh  hak  alami mereka.  Ada  hak  alamiah  mereka  yang merupakan hak – hak asasi yang tidak dapat dipisahkan  atau  dilepas,  juga  oleh  individu tersebut.  Penguasa  yang  diserahi  tugas mengatur  hidup  individu  dalam  ikatan kenegaraan  harus  menghormati  hak  asasi tersebut.
Hubungan  antara  masyarakat  dengan hukum,  merupakan  satu  kesatuan  yang tidak  dapat  dipisahkan.  Ini  sesuai  dengan ungkapan ubi  societas ibi  ius (di  mana  ada masyarakat  disitu  ada  hukum).  Dapat ditegaskan  bahwa  hukum  memiliki  fungsi untuk  mengatur  kehidupan  masyarakat dalam  menjalankan  aktivitasnya,  sehingga melalui  pengaturan  itu  bisa  terwujud  satu masyarakat  yang  sejahtera  sesuai  dengan yang  diamanatkan  dari  tujuan  negara Indonesia yang tercantum dalam
14 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap  Perbuatan  Aparat  Pemerintah  Dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Di  Indonesia. Liberty, Yogyakarta. 1992, hlm.14.
Pembukaan UUD  1945.  Beranjak  dari pemikiran  tersebut,  keberadaan  hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat.
Jika kebijakan administrasi itu termasuk  kategori  perbuatan  melanggar hukum, maka ganti rugi yang wajib dibayar oleh  administrasi  yang  berkaitan  dengan pemerintah  negara  berdasarkan  ganti  rugi karena  perbuatan  yang  melanggar  hukum dengan segala konsekuensi administrasinya terhadap  penjamin-administrator  pelaku atau  pengambil  kebijakan.  Sebaliknya  jika kebijakan  itu  adalah  sah,  berdasarkan  pada hukum, maka ganti rugi yang wajib dibayar adalah  “  ganti  rugi  karena  perbuatan  yang sah.” 15 Dalam  hal  ini  ganti  rugi  dapat diberikan  apabila  tidak  terjadi  kerugian berupa kehilangan nyawa. Bila terjadi maka terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana. Tidak  setiap  kerugian  dapat  diganti  rugi misalnya  terjadi  kecacatan  atau  kehilangan pada  organ  manusia  akibat  kelalaian pelaksanaan K3RS.
Pemerintah  atau  administrasi  negara merupakan  subyek  hukum  dan  pendukung hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban.  Sebagai subyek  hukum,  pemerintah  melakukan berbagai  tindakan  baik  tindakan  nyata maupun  tindakan  hukum.  Tindakan  nyata adalah tindakan yang tidak ada relevansinya dengan  hukum  dan  oleh  karenanya  tidak menimbulkan  akibat  hukum.  Sedangkan tindakan  hukum  adalah  tindakan  yang berdasar sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum. Istilah tindakan hukum ini bermula berasal  dari  ajaran  hukum  perdata,  yang kemudian digunakan dalam hukum
administrasi negara sehingga dikenal dengan istilah tindakan hukum administrasi. 16
15 Willy D.S Voll, Op.cit.,hlm.147.
16 Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Public, PT Nuansa Cendekia, Bandung ,2014, hlm.18.
Kerugian  yang  timbul  pada obyek hukum  yaitu  pasien,  pengunjung,  keluarga pasien,  dan  pekerja  rumah  sakit  dapat berhubungan dengan hukum perdata berupa ganti  rugi  dan  dapat  berhubungan  dengan hukum  publik  berupa  hukum  administrasi dan  hukum  pidana.  Hukum  administrasi yang diberikan berupa mutasi pegawai, atau hukuman  disiplin  kategori  berat,  sedang, ringan. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017  tentang Manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Pemerintah  atau  administrasi  negara adalah  subyek  hukum  yang  mewakili  dua institusi  yaitu  jabatan  pemerintahan  dan badan  hukum.  Karena  mewakili  dua institusi,  dikenal  ada  dua  tindakan  hukum yaitu  tindakan  hukum  publik  dan  tindakan hukum privat.
Secara teoritis, cara untuk menentukan  apakah  tindakan  pemerintahan itu  diatur  oleh  hukum  privat  atau  hukum publik  adalah  dengan  melihat  kedudukan pemerintah  dalam  menjalankan  tindakan tersebut.  Jika  pemerintah  bertindak  dalam kedudukannya  sebagai  pemerintah,  hanya hukum  publiklah  yang  berlaku.  Jika pemerintah bertindak tidak dalam kapasitas sebagai  pemerintah,  hukum  privatlah  yang berlaku. Dengan kata lain, ketika pemerintah  dalam  hal  ini  diwakilkan wewenang  berupa  atribusi  atau  delegasi oleh  Gubernur,  Walikota,  Bupati  dan Direktur RS Negara maupun Swasta terlibat dalam pergaulan publik maka hukum publik yang berlaku. Contoh hukum publik adalah adanya banjir dan kebakaran di rumah sakit, pemberian makanan yang membuat
penyakit,  lantai  yang  licin,  peralatan yang tidak  steril,  dan  adanya  pelayanan  rumah sakit  yang  keluar  dari  ketentuan  jaminan kesehatan negara yang merupakan tanggung  jawab  terhadap  keselamatan  dan kesehatan kerja.
Beberapa  tahun  terakhir  ini  sering timbul  gugatan  dari  pasien  yang  merasa dirugikan, untuk menuntut ganti rugi akibat kesalahan  atau  kelalaian  yang  dilakukan oleh  dokter  atau  tenaga  kesehatan  atau karyawan rumah sakit dalam melaksanakan pekerjaannya. Berbagai kasus telah disidangkan  di  pengadilan  dan  mendapat sorotan dari profesi kalangan kesehatan dan profesi  hukum  serta  masyarakat  umum. Keadaan  seperti  ini  menunjukkan  suatu gejala,  bahwa  rumah  sakit  mulai  dilanda krisis  etika  dan  kepercayaan,  bahkan  juga krisis keterampilan medik  yang tidak dapat diselesaikan  dengan  kode  etik  kedokteran semata-mata,  melainkan  harus  diselesaikan dengan cara yang lebih luas lagi yaitu harus diselesaikan melalui jalur hukum.
Munculnya  permasalahan  seperti  itu merupakan indikasi bahwa kesadaran hukum  masyarakat  semakin  meningkat. Peningkatan  kesadaran  masyarakat  akan aturan hukum, semakin mengetahui mereka akan  hak  dan  kewajibannya  dan  semakin luas  pula  suara-suara  yang  menuntut  agar hukum  memainkan  peranannya  di  bidang kesehatan.  Masyarakat  telah  mengetahui bagaimana  harus  bertindak  sesuai  dengan hak  dan kepentingannya  apabila  mereka menderita  kerugian  sebagai  akibat  dari kesalahan atau kelalaian yang terjadi akibat pelayanan di rumah sakit.
Dampak  dari  akibat  hukum  yang timbul,  selain  merusak  atau  mengurangi kepercayaan  masyarakat  terhadap  rumah sakit,  profesi  kedokteran,  pembangunan kesehatan seperti jaminan kesehatan negara juga  menimbulkan  kerugian  pada  pasien. Untuk  itu  dalam  memahami  ada  atau  tidak adanya  kesalahan  atau  kelalaian  tersebut, terlebih  dahulu  kesalahan  atau  kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan  dengan  kewajiban  profesi. Profesi yang ada di rumah sakit terdiri dari beragam  profesi  mulai  dari  pintu  masuk rumah  sakit  sampai  pintu  keluar  rumah
sakit,  dengan  kata  lain  aturan  masuk  dan keluar rumah sakit sudah mengikuti kaedah
K3RS. Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  66  Tahun  2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit adalah produk peraturan yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  di  Rumah  Sakit  agar terselenggara secara optimal, efektif, efisien dan  kesinambungan.  Hal  ini  tercantum dalam  pada  Pasal  2  dalam  peraturan tersebut.
Sebelum  PERMENKES  terbit  telah ada  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor
432 Tahun 2007  Tentang Pedoman Manajemen  Kesehatan  dan  Keselamatan Kerja  di  Rumah  Sakit.  Keputusan  ini sebagai  pedoman  rumah  sakit  untuk akreditasi rumah sakit yang mana beberapa point pelaksanaan akreditasi tersurat pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan kerja. Didalam Peraturan Menteri Kesehatan  No  66  Tahun  2016  Tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Rumah
Sakit  terdiri  dari  sebelas  bab,  Setiap  bab menjelaskan pelaksanaan tentang Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja.  Bab  III menjelaskan  standar  keselamatan  dan kesehatan  kerja  rumah  sakit dan  Bab  VIII menjelaskan  penilaian  keselamatan  dan kesehatan kerja rumah sakit,
Didalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak tersurat penjelasan secara detail mengenai sanksi yang diberikan  kepada  rumah  sakit  sehubungan pelaksanaan  keselamatan  dan  kesehatan kerja  rumah  sakit.  Sanksi  yang  diberikan kepada  rumah  sakit  ada  dituangkan  pada Undang  Undang  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang Rumah Sakit.
Kurang  responsif,  kurang  inovatif, kurang accessible,  kurang  koordinasi, birokratis,  dan  kurang  mau  mendengar keluhan,  saran,  dan  aspirasi  masyarakat
merupakan  kelemahan yang  terjadi  pada rumah  sakit  sehingga  dapat  menimbulkan peristiwa hukum. Hal ini dapat dilihat pada lampiran  yang  mengambarkan  adanya banjir  lebih  dari  sekali  dalam  kurun  waktu kurang dari 6 (enam) bulan dan melakukan evakuasi pasien.
Apabila K3RS
dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar  maka hal tersebut tidak akan terjadi karena sudah diamanahkan  dalam  Permenkes  Nomor  66 Tahun 2016 Tentang K3RS pasal 7.
Sanksi yang diberikan kepada rumah sakit  yang  menimbulkan  kerugian,  selain mengandung  tanggung  gugat  perdata  dan pertanggungjawaban pidana, juga mengandung pertanggungjawaban di bidang hukum administrasi. Sanksi administratif    dapat  dilihat  pula  pada  Pasal 29  ayat  (4)  Permenkes  No  66  Tahun  2016 tentang  K3RS  yang  berbunyi  :  “Dalam rangka  pembinaan  dan  pengawasan K3RS, menteri,  kepala  dinas  kesehatan  provinsi, kepala  dinas  kesehatan  kabupaten/kota dapat  memberikan  sanksi  administratif berupa  teguran  lisan  atau  teguran  tertulis kepada Rumah Sakit yang tidak
menyelenggarakan  K3RS”;  dibandingkan bunyi  Pasal  29  ayat (2)  UU  No  44  Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit  mengenai pelanggaran atas kewajiban sistem pencegahan kecelakaan dan
penanggulangan  bencana,  rumah  sakit dikenakan  sanksi  admisnistratif  berupa teguran,  teguran  tertulis  atau  denda  dan pencabutan izin Rumah Sakit. Ketidaktegas sanksi yang terbit pada Permenkes tersebut dapat membuat tidak optimal
penyelenggaraan K3RS.
Sanksi  administrasi  dimaksudkan agar  perbuatan  pelanggaran  itu  dihentikan. Sifat  sanksi  adalah  “ reparatoir ”  artinya memulihkan pada keadaan semula.
Pemberian  sanksi  diikuti  pengawasan yang ketat  oleh  menteri,  kepala dinas  kesehatan dapat membuat penyelenggara K3RS menjadi berkesinambungan.
Tujuan  hukuman  administrasi  yang dijatuhkan  terhadap  rumah  sakit  yang melakukan kesalahan, adalah untuk memperbaiki  dan  mendidik  rumah  sakit yang  berangkutan.  Oleh  karena  itu,  jika hukuman  disiplin  dalam  bidang  pelayanan kesehatan diterapkan, maka dengan sendirinya  rasa  tanggung  jawab  yang mendalam  akan  mendorong  mereka  untuk melakukan kewajiban profesi dan mematuhi  ketentuan-ketentuan  hukuman yang telah digariskan.
Menghadapi  problem  yang  demikian ini  maka  unsur  profesionalisme  merupakan hal  yang  mutlak.  Karena  profesionalisme berkaitan erat dengan pelayanan. Unsur lain yang  mengikat  dalam  profesionalisme adalah  unsur  nasionalisme  dan  unsur persatuan  kerja  dalam  tim.  Hal  tersebut diatas sudah terangkum dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Setelah  penjelasan  diatas  diberikan maka  penulis  mempunyai  analisis  bahwa sanksi  administrasi  yang  diberikan  diawali dengan  hukuman  disiplin  pada  pegawai sesuai  dengan  kesalahan  yang  dilakukan, kemudian  teguran  lisan  kepada  pimpinan  / direktur  rumah  sakit,  dilanjutkan  teguran tertulis  kepada  rumah  sakit  dari  instansi diatasnya sampai dilakukan pembekuan ijin operasional  dari  rumah  sakit  tersebut. Apabila  diperlukan  maka  dapat  dilanjutkan pada  peradilan  perdata  maupun  peradilan pidana.
Sanksi  dapat  diberikan  disesuaikan dengan perbuatannya  dan  sanksi  diatur dalam  Undang-Undang  Rumah  Sakit, Peraturan  Pemerintah  tentang  disiplin pegawai,  dan  Permenkes  tentang  K3RS serta peraturan lainnya yang terkait.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Bentuk Tanggung Jawab Administrasi Rumah Sakit Terhadap Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  Rumah Sakit  adalah  melaksanakan  kewajiban berkesinambungan amanah Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  66  Tahun  2016 Tentang  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja Rumah  Sakit  sesuai  dengan  arahan  dan standar yang diberikan. Pelaksanaan tersebut dibawah pengawasan Dinas
Kesehatan dan Menteri Kesehatan.
Sanksi dapat diberikan kepada rumah sakit  berupa  sanksi  hukum  administrasi yang  dimulai  dari  teguran  lisan  sampai dengan  pencabutan  ijin  operasional  rumah sakit,  kemudian  dapat  dilanjutkan  dengan diberikan  sanksi  hukum  perdata  dan sanksi hukum  pidana  sesuai  dengan  tindakan melawan  hukum  yang  dilakukan.  Dalam Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  66 Tahun 2016 tersurat sanksi administratif.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asyhandie,  Zaeni.  Pengantar  Ilmu  Hukum, PT RajaGrafindo Persada, ed ke – 2,
Jakarta, 2014.
Arsyad,  Jawade  Hafidz, Korupsi  dalam
Perseptif HAN, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
Azwar, Asrul. Pengantar  Administrasi
Kesehatan, Ed 3, Bina Rupa Aksara,
Jakarta.
Bisri,  Ilhami, Sistim  Hukum  Indonesia
Prinsip-Prinsip  dan  Implementasi Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo  Persada,  Cet  Ketujuh,
Depok, 2012.
Saran

## Saran
Mensosialisasikan  Tanggung  Jawab Administrasi Rumah Sakit dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah  dan  dinas  kesehatan  setempat  yang dilakukan berkesinambungan dan terintegrasi  dengan  tim  K3RS  berupa Instalasi, Komite,  Pokja  dan  lainnya;  yang disertakan pengawasan dan monitoring dari institusi profesional yang independent.
Diberikan  sanksi  yang  tegas  kepada Rumah  Sakit  dan  atau  Pimpinan  dan  atau Pemilik  Rumah  Sakit  sesuai  dengan perbuatan  yang  dilakukan.  Sanksi  tahap pertama  berupa  sanksi  hukum  administrasi berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis sampai  pembekuan  operasional  rumah sakit.    Apabila dimungkinkan  maka sanksi  dapat  berupa  sanksi  hukum perdata  dan  sanksi  hukum  pidana; penghargaan juga perlu diberikan apabila  tercapai  pelaksanaan  K3RS sesuai  dengan  Permenkes  Nomor  66 Tahun 2016.
Departemen Kesehatan R.I, Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Bhakti Husada, 2006. Djamali, R.Abdoel, Pengantar  Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
Erwin, Muhamad, Filsafat Hukum, Refleksi
Kritis  terhadap  Hukum, PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Erwin  Muhamad,  Firman  F  Busroh,
Pengantar  Ilmu  Hukum,  PT  Refika Aditama, Bandung, 2012. Fuady,  Munir,  Perbuatan  Melawan  Hukum Pendekatan Kontemporer, PT  Citra Aditya  Bakti,  Banung,  Ed    IV,
2013.
Hadjon, Philipus  M.  et  al, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia, Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, 2015. Hart  H.L.A, Konsep  Hukum, Nusa  Media, Bandung, 2016. HR, Ridwan, Hukum  Administrasi  Negara, Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2013.
HS, Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani,
Penerapan  Teori  Hukum  Pada Penelitian  Tesis  dan  Disertasi, PT. Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, 2013.  Lebih  jauh  lihat,  Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science  Perspective,  Russel Sage Foundation, New York, 1975. Ishaq, Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed 2, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
Kelsen,  Hans, Teori  Hukum  Murni  Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif, Nusa Media, Bandung, 2016. ______, Teori  Umum  Tentang  Hukum  Dan
Negara,  Nusa  Media,  Bandung, 2016.
Marzuki, Peter  Mahmud, Pengantur  Ilmu
Hukum, cetakan  ke-3,  Penerbit Kencana  Prenada  Media  Group, Jakarta, 2009. Machmudin,  Dudu  Duswara, Pengantar Ilmu  Hukum Sebuah  Sketsa, PT Refika Aditama, Bandung, 2013. Mertokusumo,  Sudikno, Mengenal  Hukum
Suatu  Pengantar, Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. Mustafa, Bachsan, Sistem Hukum Indonesia
Terpadu,  PT  Citra  AdityaBakti, Bandung, 2003.
Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan
Pertanggungjawaban  Dokter, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
P.K.Suma’mur, Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hiperkes), Sagung Seto, Jakarta, 2009. Raharjo, Satjipto, Ilmu  Hukum, Cet Ketujuh, PT.Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2012. Ramli, Soehatman, Sistem  Manajemen Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja OHSAS 18001, Dian Rakyat, Jakarta, 2010. Ridwan,  Juniarso,  Achmad  Sodik  Sudrajat,
Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Layanan Publik, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014. Situmorang, Chaidir, Mengikuti  Prosedur Menjaga Kesehatan Dan
Keselamatan  Kerja,  Bakti  Husada,
Jakarta, 2003 .
Ta’adi,  Hukum  Kesehatan:  Sanksi  & Motivasi Bagi Perawat, Ed 2, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2013. Voll, Willy D.S., Dasar-Dasar Ilmu Hukum
Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Warassih, Esmi, Pranata  Hukum,  Sebuah Telaah Sosiologi, Semarang. Penerbit  Universitas  Diponegoro. 2011. Wiratno, Pengantar  Hukum  Administrasi Negara, Penerbit Universitas Trisakti, Jakaarta, 2011.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1970  Tentang Keselamatan Kerja. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  28  Tahun  1999  Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  44  Tahun  2009  Tentang Rumah Sakit.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun 2017 Tentang  Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  66 Tahun  2016  Tentang  Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Nomor  432
Tahun  2007  Tentang  Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit. Tesis: Liza Salawati, Hubungan Prilaku, Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Terjadinya  Kecelakaan  Kerja  di Laboratorium Patologi Klinik Rumah  Sakit  Umum  DR  Zainoel Abidin Banda Aceh tahun 2009,Tesis.Universitas Sumatera
Utara Medan, Medan, 2009.

## Jurnal:
Martina  Parubak, Studi  Kecelakaan  Kerja
Pada  Petugas  RS  Elim  Rantepao dan  RSUD  Lakipadada  Makale Kabupaten  Tana  Toraja, Artikel Dalam  Jurnal  Media  Kesehatan Masyarakat  Indonesia,    Volume  5 Nomor 4, Oktober 2009.