## UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN (PERKAWINAN) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

## Nurhadi
Kandinat Doktoral Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, STAI Al-Azhar Pekanbaru, Email: alhadicentre@yahoo.co.id

## Abstrak
Zaman  modern  serta  globalisasi  digita- lisasi  mengantarkan  manusia  pada  era baru,  sehingga  godaan  demi  godaan yang  datang  sebagai  ujian  dan  kadang malapetaka  bagi  pelaku  pernikahan. Sehingga  tujuan  pernikahan  dalam  Islam saat  sekarang  adalah  sebagai  upaya prefentif  agar  terpelihara  dari  perbuatan melanggar  hukum  (zina  dan  perbuatan keji).  Perkawinan  dianjurkan  bertujuan sebagai  upaya  memelihara  diri  dari perbuatan  diharamkan,  kelangsungan kehidupan  manusiayang  sehat  sehingga rumah  tangga  dipenuhi  kasih  sayang serta  saling  membantu  keduanya  untuk kemashlahatan  dunia  dan  akhirat,  juga upaya  memelihara  keutuhan  manusia dari kerusakan akhlak dan moral. Adanya aturan hukum yang mengatur perkawinan agar  umat  Islam  (manusia)  hidup  saling berpasang  sesuai  fitrahnya.  Peraturan hukum  yang  menentukan  prosedur  yang dilalui,  juga  ketentuan  hukum  dan  akibat hukumnya  disebut  hukum  perkawinan. Inilah  yang  menjadikan  penulis  berupaya untuk  menganalisis  UU  No.1  tahun  1974 tentang  Perkawinan  yang  menjadi  dasar perkawinan  di  Indonesia  dari  tinjauan maqashid syariah.
Metode  Penelitian  ini  menggunakan konsep  kualitatif,  dengan  pendekatan yuridis  normatif  secara  in-concreto  dan
singkronisasi  hukum,  sedangkan  jenis  penelitian  library Risert  (kepustakaan),  metode  pengumpulan  datanya  adalah menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya adalah  memakai  metode  contents  analisis  dengan  alat  ukurnya kemaslahatan (maqasid syariah).
Maqashid syariah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat tiga  subtansi  yaitu:  1).  Maqashid  al-Ammah:  Tujuan  perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa  (Allah)  dan  perlunya  pencatatan  maqashidnya  li  hifzu  al-Din wa  al-Nasl  wa  al-Kitabah  wa  al-Mashlahah  (memlihara  agama, keturunan  dan  tercacat  demi  kemaslahatan).  2).  Maqashid  al- Khassah:  Fungsinya  li  al-Bayan  al-Shahah  fi  al-Aqdi  fi  syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).  3).  Maqashid  al-Juziyah:  Keadilanya  li  al-Adalati wa  al-Hukmi  baina  al-Nas  wa  al-Khusus  fi  al-Muslim  (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din (agama) wa al-Nafsi (jiwa) wa al-Aqli (akal) wa al-Nasl (keturunan) wa  al-Mall  (harta)  wa  al-’ardh  (harga  diri)  dan  al-’adl  (keadilan) disempurnakan  dengan  al-kitabah  (tertulis  atau  tercatat)  supaya al-Ikhtiyari  (sukarela),  al-Amanah  (menepati  janji),  al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak berubah), al-Taswiyah (kesetaraan), transparaansi,  al-Taysir  (kemudahan)  dan  iktikad  baik  dalam akad  perkawinan  serta  konsensualisme,  tujuan  akhirnya  untuk ibadahdan  kemaslahatan  yaitu  Jalbul  al-Mashalih  wa  Dar’ul  al- Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).
Kata Kunci: Undang-Undang No. 1 Th 1974, Perkawinan, Maqashid, Syariah.

## PENDAHULUAN

## A.  Latar Belakang
F aktanya  dalam  kehidupan  manusia  bahwa  dua  orang berlainan  jenis  yaitu  laki-laki  dan  perempuan  hidup bersama  dalam  rumah  tangga,  yang  laki-laki  disebut  suami,
sedangkan yang perempuan di sebut isteri, keduanya menjadi pasangan hidup yang sah jika didasari dengan peraturan hukum kemanusiaan yang berlaku.
Perkawinan  adalah  lembaga  formal  yang melegimitasi  pria  dan  wanita  untuk  hidup  bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan dan ketenteraman rumah tangga salah satunya dapat ditentukan dengan hukum, terutamahukum  Islam  (bagi  orang  Islam). Tidak  hanya  itu,  menurut  ketentuan  yang  berlaku bahwa  pernikahan  itu  dianggap  sah,  kalau  tercatat di  Kantor  Urusan  Agama atau  Kantor  Catatan  Sipil masing-masing domisili keduanya. Tujuan pencacatan perkawinan  merupakan  dasar  hukum  atas  hak  dan kewajiban  dalam  keluarga. Selain  itu  merupakan upaya  perlindungan  terhadap  isteri  maupun  anak dalam  memperoleh  hak-hak  keluarga  seperti  hak waris dan lain-lain.
Zaman  modern  sekarang  ini,  serta  globalisasi digitalisasi  mengantarkan  manusia  pada  era  baru, sehingga  godaan  demi  godaan  yang  datang  sebagai ujian dan kadang malapetaka bagi pelaku pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan dalam Islam saat sekarang adalah  sebagai  upaya  prefentif  agar  terpelihara  dari perbuatan  melanggar  hukum  (zina  dan  perbuatan
Lihat Undang-Undang No  Tahun  tentang Perkawinan Pasal    dan    Bab  I  tentang  Dasar  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam Pasal  Bab II tentang Dasar Perkawinan. Didukung dengan Firman Allah surah al-Hujarat ayat :
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan  menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 00), hlm.
Yaitu hukum Perdata BW dan UU No  Tahun  tentang Perkawinan, khusus selain muslim di Negara Indonseia.
Yaitu hukum Islam (KHI) juga UU No  Tahun  tentang Perkawinan dan BW.
Bagi umat muslim Selain umat muslim Boleh domisili pihak laki-laki atau perempuan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh hukum atau pengadilan setempat Lihat Undang-Undang No  Tahun  tentang Perkawinan Pasal 0 s/d  Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kompilasi Hukum Islam Pasal  s/d  Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri
Ahmad  Nuryani,  Dasar  Hukum  Pencatatan  Pernikahan  di Indonesia, (Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 00), hlm.
T.O.  Ihromi,  Bunga  Rampai  Sosiologi  Keluarga,  (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, ), hlm. -0.
keji). 0 Hikmah pengharaman zina diantaranya untuk menjaga kehormatan, mencegah percampuran nasab, mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan orang tua,  menjaga  keutuhan  dan  ketenteraman  dalam rumah  tangga,  pengharaman  zina  sesuai  dengan fitrah  manusia,  mencegah  menyebarnya  kejahatan, khususnya  pembunuhan  dan  mencegah  penyebaran penyakit menular.
Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri ( hifzh al-‘irdh ) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan  kehidupan  manusia/keturunan  ( hifzh an-nasl )  yang  sehat  mendirikan  kehidupan  rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhurat.
Tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang Nomor    Tahun    tentang  Perkawinan  Pasal adalah  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa. Sedangkan  tujuan  perkawinan  menurut Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  untuk  mewujudkan kehidupan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan rahmah.
Menurut  Imam  al  Ghazali,  tujuan  perkawinan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan,  memenuhi  hajat  manusia  menyalurkan syahwatnya  dan  menumpahkan  kasih  sayangnya, memenuhi  panggilan  agama,  memelihara  diri  dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk  bertanggung-jawab  menjalankan  kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah  tangga  untuk  membentuk  masyarakat  yang
0 Lihat surah al-Isra ayat : Artinya: Dan  janganlah  kamu  mendekati  zina;  Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan  Terjemahanya ,…, hlm.
Dikutip  dan  diselaraskan  dari  tulisan  Ustadz  BachtiarNasir, Minggu,    Juni  0, dalam http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ tujuh-hikmah-diharamkannya-zina/,diakses-tanggal--agustus- 0-jam-0.0-wib.
Hussein  Muhammad,  Fiqh  Perempuan  (Refleksi  Kiai  atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta : LKiS, 00), hlm. 0 Lihat Undang-Undang No  Tahun  tentang Perkawinan Pasal  dan  Bab I tentang Dasar Perkawinan Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal  dan  Bab II tentang Dasar Perkawinan.

## Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.
Perkawinan adalah upaya memelihara keutuhan manusia  dari  kerusakan  akhlak  dan  moral.  Adanya aturan hukum yang mengatur perkawinan agar umat Islam  hidup  saling  berpasang  sesuai  fitrahnya. Peraturan  hukum  yang  menentukan  prosedur  yang dilalui, juga ketentuan hukum yang menentukan akibat hukumnya  disebut  hukum  perkawinan. Inilah  yang menjadikan penulis berupaya untuk menganalisis UU No.  tahun    tentang  Perkawinan  yang  menjadi dasar perkawinan di Indonesia dari tinjauan maqashid syariah.

## B.  Rumusan Masalah
Dari  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  yang menjadi  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini “bagaimana maqashid syariah UU No.  tahun tentang Perkawinan ?

## KAJIAN TEORI
A.  Undang-Undang No. 1 Th 74 Tentang Perkawinan dalam Sejarah
1.  Sejarah  UU  Perkawinan  Pada  Masa  Kerajaan Islam di Indonesia
Islam  adalah  agama  rahmatalilalamin. Hukum Islam  sebagai  hukum  yang  bersifat  mandiri  telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bahwa  kerajaan-kerajaan  Islam  yang
Abi  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  al  Ghazaly,  Ihya’ Ulumuddin, (Beirut : Dar al Fikr, tt), hlm. 27-36
Lihat  surah  al-Hujarat  ayat    diatas  dan  surah  an-Nisa ayat  1:  Artinya: Hai  sekalian  manusia,  bertakwalah  kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari  padanya[263]  Allah  menciptakan  isterinya;  dan  dari  pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang  banyak. Keterangan:  []  maksud  dari  padanya  menurut Jumhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s.  berdasarkan  hadis  riwayat  Bukhari  dan  muslim.  di  samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa  yakni  tanah  yang  dari  padanya  Adam  a.s.  diciptakan. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya ,…, hlm. Sajtipto  Raharjo,  Hukum  dan  Perubahan  Sosial,  (Bandung: Alumni, ), hlm. -.
Lisat  surah  al-Anbiya  ayat  107:  Artinya: Kami tidak men- Artinya:  Kami  tidak  men - gutus  engkau,  Wahai  Muhammad,  melainkan  sebagai  rahmat bagi  seluruh  manusia.  Departemen Agama RI, Departemen  Agama  RI, Al-Qur’an  dan Terjemahanya ,…, hlm. 0 Rakyat  Indonesia  muslim  meleburkan  antara  budaya  dan syariat yang tidak bertentangan dengan agama
berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing. 0
Sekitar abad ke  M, Kerajaan Samudra Pasei di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi’i. Kemudian pada abad ke  dan  M di pantai utara Jawa,  terdapat  Kerajaan  Islam,  seperti  Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel. Peranan dan  fungsi  pemeliharaan  agama  ditugaskan  kepada penghulu  dengan  para  pegawainya  yang  bertugas melayani  kebutuhan  masyarakat  dalam  bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum  keluarga/perkawinan. Sementara  itu,  di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam  seperti  Gowa,  Ternate,  Bima  dan  lain-lain. Masyarakat  Islam  di  wilayah  tersebut  diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi’i.

## 2.  Sejarah UU Perkawinan Pada Masa Penjajahan Belanda di Indonesia
Ketika VOC ( Verenigde Oost Indische Compagnie ) datang  ke Indonesia, kedudukan  hukum  (keluarga) Islam  telah  ada  di  masyarakat  sehingga  pada saat  itu  diakui  sepenuhnya  oleh  penguasa  VOC. Pada  masa  pemerintahan  Belanda  di  Indonesia, Belanda  menghimpun  hukum  Islam  yang  disebut dengan Compendium  Freiyer ,  mengikuti  nama penghimpunnya. Kemudian  membuat  kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial  berangsur-angsur  berubah  terhadap  hukum Islam.
0 Abdul  Manan,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 0), hlm. XI Hamka, Sejarah Umat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, ), Jilid II, hlm.
Hamka, Sejarah Umat Islam,…, hlm, - Amrullah Ahmad SF dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, ), hlm. 0.
Mawarti  Djoned  Poesponegoro  dkk,  Sejarah  Nasional Indonesia  (Jakarta:  Balai  Pustaka  Departemen  Pendidikan  dam Kebudayaan, ), Jilid III, hlm. .
Bantara, Ratna Munti dkk, Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: LBH- APIK, 00), hlm.
Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang , ), hlm. .
Muhammad  Daud  Ali,  Kedudukan  Hukum  Islam  Dalam Sistem Hukum Indonesia, (dalam Pembangunan no  Tahun ke XII, Maret ), hlm. 0.
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
Ketika  Konggres  I  Perempuan  Indonesia  pada tanggal - Desember  di Yokyakarta mengusul- kan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang  perkawinan,  namun  mengalami hambatan  dan  mengganggu  kekompakan  dalam mengusir  penjajah. Arso  Sosroatmojo  mencatat bahwa pada rentang waktu  kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang  keburukan-keburukan  yang  terjadi  dalam perkawinan  di  kalangan  umat  Islam. 0 Kemudian  hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat ( volksraad ).
Permulaan  awal  tahun    Pemerintahan Hindia  Belanda  menyusun  rencana  pendahuluan Ordonansi  Perkawinan  tercatat  ( onwerpordonnantie op de ingeschrevern huwelijken ) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta  perceraian  yang  diputuskan  oleh  hakim. Menurut  rencana  rancangan  ordonansi  tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang  beragama  Islam  dan  yang  beragama  Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di  tolak  oleh  organisasi  Islam  karena  isi  ordonansi mengandung  hal-hal  yang  bertentangan  dengan hukum Islam.
Maria Ulfah Subadyo, Perjuangan Untuk Mencapai Undang- Undang Perkawinan, (Jakarta: Yayasan Idayu, ), hlm. -0.
0 Keburukan-keburukan yang dimaksudkan yaitu antara lain: perkawinan  kanak-kanak  (anak  di  bawh  umur),  kawin  paksa, poligami,  talak  sewenang-wenang  dan  lain-lain.  Sementara menurut  Khoiruddin  Nasution  respon  perempuan  Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum Islam khususnya mengenai ketentuan  hak  dan  kewajiban  suami  isteri  disebabkan  oleh ketentuan  yang  mengatur  bahwa;  a.  suami  berhak  menahan isteri untuk tetap di rumah; b. bahwa isteri wajib patuh kepada suami;  c.  bahwa  suami  berhak  memberikan  pelajaran  kepada isteri;  d.  bahwa  isteri  wajib  memenuhi  kebutuhan  seks  suami. Bandingkan  antara  Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, ), hlm. 9 dan Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 00), hlm.
Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,…, hlm.
Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, (Jakarta: Ghalia Indonesia, ), hlm. .
Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat,…, hlm.

## 3.  Sejarah  UU  Perkawinan  Pada  Masa  Awal Proklamasi Kemerdekaan
Sesudah  proklamasi  kemerdekaan,  Pemerintah RI  berusaha  melakukan  upaya  perbaikan  di  bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: Tahun    mengenai  Pencatatan  Nikah,  talak dan  Rujuk  bagi  masyarakat  beragama  Islam.  Dalam pelaksanaan  Undang-Undang  tersebut  diterbitkan Instruksi  Menteri  Agama  No:    tahun    yang ditujukan  untuk  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN). Instruksi  tersebut  selain  berisi  tentang  pelaksanaan UU No:  Tahun  juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup  umur,  menerangkan  kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa  bercerai,  selama  masa  idah  agar  PPN mengusahakan  pasangan  yang  bercerai  untuk  rujuk kembali.
Bulan  Agustus  0,  Front  Wanita  dalam Parlemen,  mendesak  agar  Pemerintah  meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama  membentuk  Panitia  Penyelidikan  Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah Peraturan  Pemerintah  (PP)  No:    tahun    yang memungkinkan  pemberian  tunjangan  pensiun  bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.
Pada  tahun  tanggal    Mei,  Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal  Mei Lembaga  hukum  ini  mengeluarkan  rekomendasi
Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat,…, hlm. -
Pada waktu itu ada dua RUU yang masuk ke DPR yaitu; a. RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan  Umat Islam dan; b. RUU tentang  Ketentuan  Pokok  Perkawinan.  Lihat  Arso  Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,…, hlm. 0 Kepanitiaan itu diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, setelah mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjipto. Lihat Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia,…, hlm.
Indriaswari  Dyah  Saptaningrum,  Sejarah  UU  No:    tahun tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 000), hlm. .

## Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
tentang  asas-asas  yang  harus  dijadikan  prinsip dasar  hukum  perkawinan  di  Indonesia. Kemudian diseminarkan  oleh  lembaga  hukum  tersebut  pada tahun    bekerjasama  dengan  Persatuan  Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan  adanya  perkawinan  poligami  dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.

## 4.  Sejarah  UU  Perkawinan  Pada  Masa  Menjelang Pengesahanya
Tahun    Fraksi  Katolik  di  Parlemen  menolak rancangan  UU  Perkawinan  yang  berdasarkan  Islam. Konsep  RUU  Perkawinan  khusus  umat  Islam  yang disusun pada tahun  dan rancangan  yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan  yang  di  dalamnya  mencakup  materi yang diatur dalam Rancangan tahun . 0 Akhirnya Pemerintah  menarik  kembali  kedua  rancangan  dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun .
Pada    tanggal    Desember,  Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan  yang  di  setujui  DPR  menjadi  Undang- Undang  Perkawinan. Maka  pada  tanggal    Januari ,  Presiden  mengesahkan  Undang-Undang tersebut  dan  diundangkan  dalam  Lembaran  Negara
Abdul  Manan,  Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 0), hlm. -.
R. Soetedjo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang- Undangan  Perkawinan  di  Indonesia,  (Surabaya:  Universitas Airlangga Press, ), hlm. .
0 Pemerintah  meminta  DPR  untuk  memusyawarahkan  hal- hal  yang  belum  kita  temukan  kesepakatan  melalui  musyawarah untuk  mufakat.  Apalagi  hal-hal  tersebut  dianggap  sangat  erat hubungannya  dengan  keimanan  dan  ibadah,  dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang disepakati. Melihat keinginan dan  kesediaan  para  anggota  Dewan  untuk  memusyawarahkan rancanagan undang-undang tentang perkawinan ini dengan baik, kita samua yakin, Dewan bersama-sama Pemerintah akan mampu mengatasi  segala  perbedaan  yang  ada,  dan  akan  menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak.
Deliar  Noer,  Administrasi  Islam  di  Indonesia,  (Jakarta: Rajawali, Bandung, ), hlm. .
Adapun  fraksi-fraksi  yang  terlibat  yaitu  Fraksi  ABRI,  Karya Pembangunan, PDI dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Lihat Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Indonesia, .., hlm.
No:  tahun  tanggal  Januari .
Dalam  masa  kurang  lebih    tahun,  yakni menjelang disahkannya undang-undang No.  Tahun tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya undang-undang No.  Tahun  tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan  Agama  di  Indonesia.  Pertama,  tentang proses  lahirnya  Undang-Undang  No.    Tahun tentang  Perkawinan  dengan  Peraturan  Pemerintah No.  Tahun . Kedua, tentang lahirnya Peraturan Pemerintah No.  Tahun  Tentang Perwakafan Tanah  Milik.  sekarang  telah  diperbarui  Undang- Undang No.  Tahun 00 tentang Wakaf.

## B.  Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda
Pakar  maqashid  Jasser  Auda  menawarkan beberapa  konsep  fiqih  modern  berlandaskan Maqashid al-Syariah . Agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan danmemberikan solusi untuk kehidupan  manusia  dunia  akhirat  agar  seimbang. Model  inilahyang  dicoba  ditawarkan  oleh  Jasser Auda, sehingga muncul teori bagaimana lahir sebuah konsep sistem hukum yang dapat mengaturkehidupan umat  Islam  agar  berjalan  sesuai  aturan  Allah  dan lebihbermanfaat bagi umat manusia. Kitab Maqashid al-Shari’ah as Philosophy of Law: A syistem Approach karangan  Jasser  Auda,  mendefenisikan  Maqashid pada empat karakter, yaitu:
.  Hikmah dibalik suatu Hukum.
.  Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum.
.  Kelompok tujuanilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum.
4.  Mashalih atau Masalahah
Moh  Zahid,  Dua  Puluh  Lima  Tahun  Pelaksanaan  Undang- Undang Perkawinan, (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 00), hlm. -.
Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia SPR, Malang: UIN-Malang Press, 00), hlm.
Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep  Maqashid  Al-Syariah  Dalam  Menentukan  Hukum  Islam (Perspektif  Al-Syatibi  dan  Jasser  Auda),  (al-Iqtishadiyah  Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia), hlm.
Jasser  Auda,  Maqasid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic Law a System Approach, (Herndon: IIIT, 00), hlm.
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
Dalam empat karakterk konsep Maqashid diatas Jasser  Auda  menilai  bahwa  prinsip  kemanusian menjadi pokok paling utama tujuan syariah.
konsep Maqashid Jasser  Auda  mencoba dengan  mengkonstruk  ulang  teori  klasik  yang bersifat protection  and  preservation menuju  pada teori maqashid yang  mengacu  pada development and  rights .  Teori maqashid yang  bersifat  hirarkis mengalamiperkembangan,  terutama  pada  abad  ke- 20.  Teori  modern  mengkritik  klasifikasikebutuhan ( necessity )  di  atas  dengan  beberapa  alasan  berikut ini: a) scope teori maqashid meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual; c) tidak memasukkan nilai-nilai  yang  paling  universal  dan  pokok,  seperti keadilan dan kebebasan ( freedom ); d) dideduksi dari kajian  literature fiqhi ,  bukan  mengacu  pada  sumber original/ script . Berikut ini gambaran teori maqashid kontemporer dari  dimensi modern :
1.  Tingkatan Maqashid  al-Syariah dalam  Hukum Islam
Para  ulama’  kontemporer  membagi maqashid kepada tiga tingkatan, yaitu maqasid ‘amah ( General maqashid/ tujuan-tujuan  umum), maqashid  khassah ( Specific  maqashid /tujuan-tujuan  khusus)  dan maqashid  juz`iyah ( Partial  maqasid/ tujuan-tujuan parsial). Maqashid  ‘amah adalah  nilai  dan  makna umum  yang  ada  pada  semua  kondisi tasyri’ atau  di sebagian  besarnya,  seperti  keadilan,  kebebasan, keadilan dan kemudahan. 0 Maqashid khassah adalah maslahat dan  nilai  yang  ingin  direalisasikan  dalam satu  bab  khusus  dalam  syariah,  seperti  tujuan  tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera  dalam  memberikan  hukuman,  menghilangkan gharar (ketidakjelasan)  dalam muamalat ,  dan lainnya. Sedang maqashid  juz`iyah adalah  tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri’an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam  ketentuan  persaksian  lebih  dari  satu  orang,
Jasser  Auda,  Maqasid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic Law a System Approach,…, hlm.
Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Jasser  Auda,  Maqasid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic Law a System Approach,…, hlm.
0 Ibid. Ibid.,…, hlm.
menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa  bagi  orang  yang  tidak  sanggup  berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya, juga larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha..
Kajian maqashid sinergi secara piramida maqashid al-Syariah terdiri dari tiga tingkatan, yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsniyah . Sedangkan  penelitian  para ulama’  klasik, al-Maqashid  al-dharuriyah dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima  hal  pokok  dalam  kehidupan,  yaitu: menjaga agama (hifzu  al-din), menjaga  jiwa (hifzual-nafs), menjaga akal (hifzual-‘aql), menjaga keturunan (hifzu al-nasl) dan menjaga harta (hifzual-mal). Para ulama’ klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan al-kulliyah al-khamsah yang menurut mereka dianggap  sebagai usul  al-syariah dan  merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.
Hampir  seluruh  ulama  klasik  dalam  menyusun maqashid al-Shari’ah digambarkan seperti piramida, diawali  dari maqashid ‘ amah sebagai  pokoknya kemudian  bercabang  menjadi maqashid  khasah dan  puncaknya  berakhir  pada maqashid  juz’iyah . Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari al-dharuriyah , hajiyah kemudian tahsiniyah . Mereka  menyusun urutan  prioritas  jika  terjadi  pertentangan  antara maqasid satu  dengan  lainnya,  maka  diprioritaskan yang  lebih  kuat,  yaitu  mendahulukan  penjagaan agama  atas  jiwa,  akal  dan  seterusnya.  Walaupun kelihatannya  teori  ini  sederhana,  namun  ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena  itu  muncul  pandangan  lain  di  antara  ulama kontemporer  semisal  Jamaludin  ‘Atiyah  dan  Jasser Auda  yang  berbeda  dengan  susunan  klasik  di  atas. Mereka  berpendapat  bahwa maqashid  al-Syari’ah dengan  segala  tingkatannya  bukan  merupakan
Ibid.
Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Jasser  Auda,  Maqasid  al-Shari’ah  as  Philosophy  of  Islamic Law a System Approach,…, hlm.
Ibid. lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al- Syariah,…, hlm.
Al-Ghazali,  al-Mustasfā,  (Beirut:  Dār  al-Kutub  al-‘Ilmiyah, ), hlm. .
Jaser Auda, Membumikan Hukum Islam dengan Maqashid Syriah (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 0), hlm. - Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.

## Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu  dan  bersinggungan  ( dawair  mutadakhilah wa  mutaqati’ah ),  yang  hubungannya  saling  terkait satu dengan lainnya.
Konsep maqashid agar  dapat  menjadi  solusi penyelesaian permasalahan hukum Islam tidak boleh dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh ulama klasik  sebagaimana  diuraikan  atas.  Hukum  selalu perkembangan sesuai dengan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum pada saat zamanya. 0 Permasalahan  pada  masa  klasik  dianggap tidak  urgen  bisa  jadi  saat  ini  menjadi  sangat  urgen dan  bernilai  tinggi,  sebagaimana  terdapat  dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan  lainnya.  Begitu  juga,  sesuatu  pada  kondisi  dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.
2. Ta’lil  Al-Ahkam dan Maqashid  al-Syari’ah serta ‘Illat Hukum
Menurut  Jaser  Auda  a l-‘illat dalam  konsep usul  fiqih  adalah  “sifat  yang  dijadikan  oleh al-Syari’ (Pembuat  syariah)  sebagai manat (kaitan,  patokan) bagi  penetapan  hukumberdasarkan  persangkaan sebagai  sarana  merealisasikan  tujuan  Syariah dalampenetapan  hukum”. Atau  “sifat  yang  tampak ( zahir ) dan terukur ( mundabit ) yangkarenanya hukum ditetapkan”. Sesuai  definisi  di  atas,  para  ahli  ushul fiqih mensyaratkan beberapa persyaratan suatau itu disebut  ‘ illat ,  secara  umum  ada  empat  syarat,  yaitu sifat tersebut harus tampak ( zahir ), terukur ( mundabit ), bisa diberlakukan kepada realitas atau hal yang lain, tidak  berlaku  khusus  ( muta’addiy ),  dan mu’tabarah dalam arti tidak ada teks yang menunjukkan bahwa
Jasser Auda, Maqashid al-Ahkam al-Shar’iyyah wa ‘Ilaluha, diunduh  dari  http://www.jasserauda.net/modules/Research_ Articles/pdf/article1A.pdf  diakses  pada  8  Agustus  2017  Jam 0  wib.  Lihat  juga  Galuh  Nashrullah,  dkk,  Konsep  Maqashid  Al- Syariah,…, hlm.
0 Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Jasser Auda, Maqasid al-Shariah,…, hlm. - Jasser Auda, Maqa ' id al-Ahkam,…, hlm. . Yusuf  Hamid  al-Alim,  Al-Maqashid  al-Am  Li  al-Syari’atal Islamiyyah,(Saudi  Arabiyah,  al-Dar  al-Alamiyyah  li  al-Kitab  al- Islamiyyah, ), cet. I, hlm.
sifat tersebut tidak dipakai.
Jumhur ulama ushul fiqih berpedoman pada ta’lil al-ahkam, khususnya dalam bidang muamalah. Juga para ulama membedakan antara lingkup ibadah dan muamalah.  Ruang  lingkup  ibadah,  hukum  asalnya adalah ta’abbud dan berpatokan pada nash , sedang dalam muamalah dan kebiasaan hukum asalnya adalah melihat  kepada  makna  dan  maqasid,  sebagaimana kaidah:
Berkenaan  dengan  ini  mereka  membuat kaidah : 66
Artinya, hukum  berputar  bersama  ‘illat-nya, berlaku pada saat ada ‘illat-nya dan tidak berlaku pada saat hilang ‘illat-nya.
Dawud dan Ibn Hazm al-Dhahiri beserta pengikut mereka  yang  dikenal  dengan  madzhab  Dhahiri menolak  konsep ta’lil  al-ahkam, mereka  tidak mengaitkan  hukum  dan  teks-teks  syariah  dengan ‘illat serta hanya mengajak supaya mengamalkan teks nash tanpa mencari ‘illat hukum, sehingga hukumnya sebagian  tidak  bisa  diberlakukan  pada  selain  obyek lain  dari  teks  nash  tersebut. Mereka  daud  zhahiri kelompok  yang  menolak  qiyas  sebagai  salah  satu sumber  hukum. Kelompok  yang  hampir  seide dengan  mereka  adalah  ulama’  yang  mengakui ta’lil al-ahkam ,  namun  mempersempit  ruang  lingkupnya hanya pada illat yang disebutkan pada teks nash saja, dan  tidak  memberlakukan  ‘ illat yang  berdasar  pada akal dan logika filsafat, sehingga mereka tidak lepas dari teks nash dan tidak melakukan qiyas kecuali yang ada illatnya ditetapkan dalam teks nash tersebut.
Konsep ta’lil  al-ahkam merupakan  dasar dari  konsep maqashid  al-Syari’ah sebagai  filosofi penetapan  hukum.  Karena  itu  Madzhab  al-Dhahiri
Jasser Auda, Maqa ' id al-Ahkam,…, hlm. . Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Al-Syatibi, al-Muwafaqat Fī Usul al-shari’ah, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), Juz II, hlm. . Lihat juga, al-Qardhawi, al- Siyasah al-Shar’iyyah fi Dhaw’ Nusus al-Shariah wa Maqasidiha, (Kairo: Maktabah Wahbah, ), hlm.
Al-Qardhawi,  al-Siyasah  al-Shar’iyyah  fi  Dhaw’  Nusus  al- Shariah wa Maqasidiha,…, hlm.
Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Yusuf  Hamid  al-Alim,  Al-Maqashid  al-Am  Li  al-Syari’atal Islamiyyah,…, hlm.
Jasser Auda, Maqa ' id al-Ahkam,…, hlm.
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
menolakpenggunaan maqashid  al-Syari’ah dalam penentuan  hukum,  sebagaimana  sebagianulama’ mengakui maqashid al-Syari’ah, namun membatasinya pada apa yang ada padateks dan tidak membolehkan penggunaannya  pada  selain  obyek  teks  tersebut. Sedangmayoritas  ahli  usul  fiqih  menekankan pentingnya penggunaan maqashid al-Syari’ah sebagi instrumen penetapan hukum berdasarkan pengakuan mereka pada ta’lil alahkam . 0
Seorang  ulama  kontemporer  Yusuf  al-Qardhawi berpendapat bahwa ta’lil al-ahkam sertamengaitkan dengan  teks  nashjuga  hikmah  serta  kemaslahatan sudah menjadi kesepakatan (ijma’) ulama’.
Menjadikan maqashid  al-syari’ah sebagai ‘illat sebagaimana  di  atas,  menurut  Jasser  Auda  kurang tepat. Hal ini karena maqashid al-syari’ah dan hikmah berbeda  dengan ‘illat sebagaimana  didefinisikan oleh ulama’. Walaupun ‘illat merupakan representasi dari maqashid dan  hikmah,  namun  secara  spesifik, ulama’ klasik mensyaratkan ‘illat dengan empat syarat sebagaimana di atas, dan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi  pada maqashid dan hikmat  al-syari’ah . Karena itu Auda menekankan pentingnya penggunaan maqashid  al-syari’ah sebagai manath hukum sebagaimana ‘illat . Dia  mengusulkan  alternatif kaidah baru sebagai pengganti kaidah lama, yaitu:
Artinya: Hukum-hukum  syara’  yang  bersifat amaliyah  bersama  maqā'hid  (tujuan-tujuannya) sebagaimana ia bersama illat-nya, ada atau tidak ada.
Secara  tegas  Jasser  Auda  berpendapat  bahwa maqashid  al-syariah dengan  pendekatan  system sebagai  pisau  analisis  dalam  kajian  hukum  Islam.
0 Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
0
Al-Qardhawi,  al-Siyasah  al-Shar’iyyah  fi  Dhaw’  Nusus  al- Shariah wa Maqasidiha,…, hlm. -
Suara  Muhammadiyah,  Jasser  Auda  Paparkan  Konsep Maqasid  Syariah  di  Hadapan  Ulama  Tarjih  Muhammadiyah, http://www.suaramuhammadiyah.id/0/0//jasser-auda- paparkan-konsep-maqasid-syariah-di-hadapan-ulama-tarjih- muhammadiyah/diakses-tanggal--agustus-0-jam-0.00 -wib.
King Faisal  Sulaiman,  Maqasid  Al Shariah  Perspektif  Jasser Auda (Akademisi-Direktur LEAD Indonesia Institute, 27 Februari, 0), hlm.
Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm. 0 Ibid.,…, hlm.
Menurut Jaser Auda, penggunaan maqashid al-syari’ah dengan pendekatan system ini harus memperhatikan semua  komponen  yang  ada  dalam  system  hukum Islam,  yaitu cognitive  nature (pemahaman  dasar) , wholeness (Keseluruhan) ,  openness (keterbukaan) , interrelated  hierarchy (hirarki  yang  saling  terkait) , multi-dimensionality (multi  dimensionalitas)  dan purposefulness (orientasi tujuan) hukum Islam.

## 3.  Konsep Maslahat dan Aplikasinnya
Lima  unsur  pokok  kehidupan  manusia  dapat terealisasi  kemaslahatannyajika  dipelihara  agama atau  keyakinan,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta. Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  al- Syatibi membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu daruriyat, hajiyat , dan tahsiniyat, 78 dari  hasil  penelaahannya  secara lebih  mendalam  al-Syatibi  menyimpulkan bahwa keterkaitan  antara  tingkatan-tingkatan almaqasid dapat diuraikan sebagai berikut: () maqashid daruriyat merupakan dasar bagi maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat. ()  kerusakan  pada maqasid  daruriyat akan membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyat dan maqasid  tahsiniyat. ()  sebaliknya,  kerusakan pada maqasid  hajiyat dan maqasid  tahsiniyat tidak dapat  merusak maqasiddaruriyat. ()  kerusakan pada maqasid  hajiyat dan maqasid  tahsiniyat yang bersifatabsolut  terkadang  dapat  merusak maqasid daruriyat. ()  pemeliharaan maqasid  hajiyat dan maqasid  tahsiniyat diperlukan  demi  pemeliharaan maqasid  daruriyat secara  tepat. 0 Dengan  demikian, jika diperhatikan, ketiga tingkatan al-maqasid tersebut tidakdapat  pisahkan  satu  sama  lain.  Tingkat hajiyat merupakan penyempurnaantingkat daruriyat , tingkat tahsiniyat merupakan  penyempurnaan  bagi  tingkat hajiyat, sedangkan daruriyat menjadi  pokok hajiyat dan tahsiniyat. 81
Saling  keterkaitan  antar  ketiga  kemaslahatan merupakan  ruh  yang  ada  dalam  Islam,  dan  saling Jasser Auda, Maqasid al-Shariah,…, hlm. - Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Hamka  haq,  Al-Syatibi  Aspek  Teologis  Konsep  Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat (Jakarta: Erlangga, 00), hlm. 0 Nurcholish  Madjid,  dkk.  Fiqih  Lintas  Agama:  Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis (Jakarta: Paramadina, 00), hlm.
0 Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Ibid.

## Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
menyempurnakan.  Penekanan  utama  dalam kemaslahatan  tersebut  adalah  kemaslahatan primer  ( daruriyat ),  karena  menjadi  kebutuhan mendasar  bagi  setiap  manusia  untuk  meneguhkan dimensi  kemanusiaannya.  Jika  nilai-nilai  tersebut dilanggar,  maka  dapat  dipastikan  bahwa  hak  dan identitas  kemanusiaan  akan  berkurang,  karena sejatinya,  nilai-nilai  tersebut  harus  menjadi  pijakan politik,  ekonomidan  keberagamaan,  sehingga pandangan politik, ekonomi dan keberagamaan tidak berseberangan  dengan  isu-isu  kemanusiaan,  seperti kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda danlainnya.
Al-Mashalih menurut ahli ushul meliputi ibadah, muamalah,  dan  adat  dalam  tiga  tingkatan,  yaitu, al-mashalih  ad-dharuriyah merupakan  tingkatan pertama, al-mashalih al-hajiyah berada pada tingkatan kedua, dan terakhir al-mashalih at-tahsiniyah sebagai pelengkap.  Kegelisahan  akan  terjadi  manakala  kita mencermati karakteristik unsur-unsur pada tingkatan ad-dharuri dan at-tahsini. 83
Al-Dharuriyah terdiri  dari  lima  unsur  seperti disebutkan di atas, sebagian ahli ushul memasukkan al-’ardh (harga  diri)  dan al-’adl (keadilan).  Lagi  pula antara satu unsur dengan unsur yanglain masih sulit dibedakan. Spesifikasi dari lima unsur tersebut juga tidak  jelas  terutama  antara  unsur-unsur  tersebut dengan sumbernya.
Melihat  pertimbangan  ini,  maka al-ushul  al- khamsah (lima jenis dharuriyat ) harusdiposisikan pada tingkatan al-qiyam  al-akhlaqiyah  al-’ulya (nilai-nilai moral  yangtertinggi).  Sepertinya  inspirasi  sebagian kaum  ushuli  terutama  Syatibi  dengan as-sabgahal- akhlaqiyah (karakter  etika)  terhadap al-ma’ani  al- khamsah ,  menggiring  merekauntuk  berpendapat bahwa semua agama sepakat untuk melindungi lima
Nurcholish  Madjid,  dkk.  Fiqih  Lintas  Agama:  Membangun Masyarakat  Inklusif  Fluralis  (Jakarta:  Paramadina,  00),  hlm. 12. Lihat juga Amir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 00), hlm. - Asmuni,  Studi  Pemikiran  al-Maqasid  (Upaya  Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis) (Jurnal Mawarid, Edisi XIV Tahun, 00), hlm.
Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Ibid.
unsur dalam addharuriyat dengan klaim bahwa kelima makna  tersebut  bersifat  abadi  dan  diakui  olehfitrah manusia yang sehat.
Model-model al-mashalih sebenarnya,  tidak terbatas  hanya  pada  lima  unsur,dan  tidak  mungkin terpisah  dengan  nilai-nilai  moral  ( al-qiyam  al- akhlaqiyah ),  disamping  itu makarim  al-akhlaq pun masuk ke semua tingkatan al-mashalih mengharuskan konstruksi baru dalam pengklasifikasian al-mashalih . Klasifikasi almashalih 87 yang  relevan  dengan  situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini harusmemenuhi criteria berikut; () qiyam al-naf’i wa ad-dharar (nilai- nilai  manfaat  dan  madarat). Nilai-nilai  ( al-qiyam ) yang  masuk  dalam  kriteria  ini  adalah  kemaslahatan yang berhubungan dengan jiwa, kesehatan, keturunan, dan  harta.  () qiyam  al-husn  wa  al-qubh (nilai-nilai baik  dan  buruk)  atau  dapat  disebut al-masalih  al- ‘aqliyah. Artinya bahwa al-ma’ani al-akhlaqiyah dapat menegakkan  berbagai  kebajikan  dan  keburukan  ( al- mahasin  wa  al-maqabih) yang  mencakup  seluruh konstruksikejiwaan  dan  intelektual.  Kemaslahatan yang masuk dalam al-ma’ani ini tidak terbatas, antara lain rasa aman dan merdeka, pekerjaan, keselamatan, kebudayaan,  dan  dialog.  () qiyam  as-salah  wa  al- fasad (kerbaikan  dan  kerusakan)  atau  di  sebut al- masalih  arruhiyah. Artinya al-ma’ani  al-akhlaqiyah yang  dapat  menegakkan  semua al-masalih dan al- mafasid dan  mencakup  seluruh  potensi  spritual dan moral. Termasuk dalambagian ini adalah agama dari  aspek  spritual  keagamaan,  semisal al-ihsan,  ar- rahmah , al-mahabbah, khusyu’, dan tawadu’ .

## METODE PENELITIAN

## A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, 0 dengan  pendekatan  yuridis  normatif  secara in- Ibid.
Asmuni, Studi Pemikiran al-Maqasid,…, hlm. - Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah,…, hlm.
Ibid.,…, hlm.
0 Lexy J. Moleong dalam bukunya mengutip Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. (Lihat Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 0), hlm.
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
concreto 91 dan singkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian library Risert (kepustakaan).

## B.  Data dan Sumber Data
Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari  dua  data,  yaitu  data  primer  dokumen  Undang- Undang  Nomor    Tahun    tentang  Perkawinan sebagai objek analisis dan data sekunder yaitu teori maqashid syariah sebagai sabjek analisis.

## C.  Teknik Pengumpulan dan Analisi Data
Metode pengumpulan datanya adalah menggunakan  data  primer dan  sekunder  dan  teknis analisis  datanya  adalah  memakai  metode contents analisis 93 dengan alat ukurnya kemaslahatan (maqashid syariah). Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan  dengan  penelitian  tehadap  data  primer atau pendukung lainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Maqashid Syariah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Tertulis  dalamPembukaan  UU  No    tahun tentang Perkawinan setelah judul ungkapan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” juga “Presiden Republik Indonesia” dengan huruf kavital (huruf besar), hal ini menunjukkan bahwa lahirnya UU ini tidak terlepas dari campur tangan Allah sebagai penguasa alam semesta,
Penelitian  in-concreto  Usaha  untuk  menemukan  apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan in-concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di mana peraturan hukum itu dapat diketemukan disebut dengan istilah legal research.
Penelitian  sinkronisasi  adalah  penelitian  yang  dapat dilakukan dengan menelaah atau mengkaji peraturan perundang- undangan  atau  setara  denganya  dalam  suatu  bidang  tertentu, apakah berbagai peraturan perundang-undangan itu serasi secara vertikal ataupun secara horisontal. (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 252).
Mendefenisikan  kajian  isi  sebagai  teknik  penelitian  untuk keperluan  mendeskripsikan  secara  objektif,  sistematis  dan kuantitatif tentang menifestasi komunikasi. (Lihat: Noeng Muhajir, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  (Yogyakarta:  Rake  Sarasin, ), hlm: -).
Mukhtar,  Metode  Praktis  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif, (Jakarta: Referensi, 0), hlm.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum Normatif  SuatuTinjauan  Singkat  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  1985), hlm.
sekaligus indikasi adanya nilai-nilai maqashid syariah dalam UU tersebut, kendatipun UU ini berlaku umum untuk  semua  warga  Negara  Indonesia,  tapi  juga digunakan  sebagai  hukum  formil  umat  Islam,  yang kemudian ditafsirkan dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Pernikahan (perkawianan).
Selanjutnya  ungkapan  “Menimbang  :  bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan  hukum  nasional,  perlu  adanya  Undang- undang tentang Perkawinan yang berlaku bagisemua warga  Negara”  dan  Mengingat  :  .  Pasal    ayat (), Pasal 0 ayat (), Pasal  ayat () dan Pasal Undang-Undang  Dasar  :.  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Nomor  IV/MPR/  ” juga  “Dengan  persetujuanDewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia”. Hal ini juga mengindikasi bahwa UU ini adalah hasil musyawarah DPR (perwakilan para ulama kalau dalam kajian syiasah syariyah), didasarkan dengan  falsafah  Pancasila  yang  memang  tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam,  semangkin  jelas bahwa UU ini mengandung nilai-nilai filosofis secara syariah, yaitu untuk kemaslahatan ummat, khususnya umat  Islam,  terutama  kaum  perempuan  dan  anak- anak hasil pernikahan, hal inilah yang menjadi dasar peneliti  untuk  membuktikan  bahwa  UU  No  1  tahun syarat dengan nilai-nilai maqashid syariah. Lalu bagaimana sebenarnya tinjauan maqashid syariah UU No    tahun    tersebut,  jika  dikaji  Bab  demi  Bab juga Pasal demi Pasal serta Ayat demi Ayat yang terdiri dari  bab  Pasal.

## Bab I Dasar Perkawinan
Bab ini terdiri dari  Pasal Pasal  maqashidnya li  Hifzi  al-Din  wa  al-Nasl (menjada  agama  dan keturunan). Pasal    maqashidnya li  Hifzi  al-Din  wa Silahkan lihat Lampiran dan Lembaran Negara dokumen UU No 1 th 74 ttg Perkawinan.
Silahkan lihat kembali sejarah lahirnya UU No  th  ini Silahkan lihat Lampiran dan Lembaran Negara dokumen UU No 1 th 74 ttg Perkawinan.
Lihat dalam penjelasan UU No 1 th 74 ttg Perkawinan Pasal : Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga  perkawinan  bukan  saja  mempunyai  peranan  yang penting.  Membentuk  keluarga  yang  bahagia  rapat  hubungan dengan  keturunan,  yang  pula  merupakan  tujuan  perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

## Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
al-Nasl  wa  al-Mall (menjada  agama,  keturunan  dan hak  harta),  sedangkan  perkawinan  adalah  termasuk akad,  maka  Pasal    ini  mengandung  asas al-kitabah (tertulis atau tercatat) supaya al-Ikhtiyari (sukarela), al- Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak  berubah), al-Taswiyah (kesetaraan), transparaansi, al-Taysir (kemudahan) dan iktikad baik dalam  akad. 00 Pasal  , 0 0 dan 0 maqashidnya 00 Lihat dalam penjelasan UU No 1 th 74 ttg Perkawinan Pasal 2 : Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar  hukum  rnasing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya itu,  sesuai  dengan  Undang-undang  Dasar  .  Yang  dimaksud dengan  hukurn  masing-masing  agamanya  dan  kepereayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Ayat () dan ()
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut  dalam  pasal  ini  maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai  Pencatat  Nikah,  Talak  dan  Rujuk,  dan  Kantor  Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya. Ayat () Dengan demikian  maka  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal  sampai dengan Pasal Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang  menyangkut  tatacara  pencatatan  perkawinan  yang  diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.
0 Penjelasannya : ayat ). Undang-undang ini menganut asas monogami.  Ayat  ).  Pengadilan  dalam  memberi  putusan  selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal  dan  telah dipenuhi  harus  mengingat  pula  apakah  ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami. Ayat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 0 (sepuluh) hari,  misalnya  karena  salah  seorang  dari  calon  mempelai  akan segera  pergi  ke  luar  negeri  untuk  melaksanakan  tugas  negara, maka  yang  demikian  itu  dimungkinkan  dengan  mengajukan permohonan dispensasi.
0 Penjelasan  Pasal  :  Pada  prinsipnya  kehendak  untuk melangsungkan  perkawinan  harus  dilakukan  secara  lisan  oleh salah  satu  atau  kedua  calon  mempelai,  atau  oleh  orang  tuanya atau  wakilnya.  Tetapi  apabila  karena  sesuatu  alasan  yang  sah pemberitahuan  kehendak  melangsungkan  perkawinan  secara lisan  itu  tidak  mungkin  dilakukan,  maka  pemberitahuan  dapat dilakukan  secara  tertulis.  Selain  itu  maka  yang  dapat  mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.
0 Penjelasan Pasal  : Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan  nama  keluarga,  maka  dalam  pemberitahuan  kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali- kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.  Hal-hal  yang  harus  dimuat  dalam  pemberitahuan
li al-Adalah wa Hifzi al-Din wa al-Nasl (keadilan dan menjaga agama dan keturunan).

## Bab II Syarat Perkawinan
Bab ini terdiri dari  Pasal, Pasal  ayat  s/d maqashidnya al-Ikhtiyari wa hifzi al-Nafs wa al-Nasl wa  al-Din (ayat    tujuanya  sama  ridho,  memelihara jiwa  ayat  , 0 memelihara  kekeluargaan  atau keturunan ayat ,  dan  serta memlihara agama ayat nya). 0 Pasal    maqashidnya hifzu  al-Nafs  wa  al- Maslahah (memlihara jiwa demi kemaslahatannya). 0 Pasal , 0 0 dan 0 maqashidnya hifzu al-Nasl wa tersebut  merupakan  ketentuan  minimal,  sehingga  masih dimungkinkan  ditambahkannya  hal-hal  lain,  misalnya  mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.
0 Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu  atau  isteri  terdahulu.  Apabila  Lurah/Kepala  Desa  tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.
0 Penjelasannya ayat ). Oleh karena perkawinan mernpunyai rnaksud  agar  suami  dan  isteri  dapat  membentuk  keluarga  yang kekal  dan  bahagia,  dan  sesuai  pula  dengan  hak  azasi  manusia, maka  perkawinan  harus  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak  yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.  Ketentuan  dalam  pasal  ini,  tidak  berarti  mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang  sekarang  berlaku,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan  dalam  Undang-undang  ini  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  ayat () Undang-undang ini. Ayat  s/d Cukup jelas.
0 Penjelasanya  ayat  ).  Untuk  menjaga  kesehatan  suami- isteri  dan  keturunan,  perlu  ditetapkan  batas-batas  umur  untuk perkawinan.  Ayat  ).  Dengan  berlakunya  Undang-undang  ini, maka  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  tentang  pemberian dispensasi  terhadap  perkawinan  yang  dimaksud  pada  ayat  () seperti  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  dan Ordonansi  Perkawinan  Indonesia  Kristen  (S.    Nomor  ) dinyatakan  tidak  berlaku.  Ayat  3).  Cukup  jelas.  Ayat  (2)  Yang dimaksud dengan “diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya”, adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.
0 Pejelasan  Pasal    :  Maksud  pengumuman  tersebut  adalah untuk  memberi  kesempatan  kepada  umum  untuk  mengetahui dan  mengajukan  keberatan-keberatan  bagi  dilangsungkannya suatu  perkawinan  apabila  yang  demikian  itu  diketahuinya bertentangan  dengan  hukum  agamanya  dan  kepercayaannya itu  yang  bersangkutan  atau  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan lainnya.
0 Penjelasan  Pasal    :  Pengumuman  dilakukan  :  Di  kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
al-Ardh (memlihara  keturunan  dan  kehormatan). 0
Pasal - 0 maqashidnya belum jelas karena belum diatur  dalam  aturan  dan  undang-uandangya  sampai saat  ini  belum  ada,  namun  sudah  ditafsirkan  dalam KHI masalah Iddah atau berkabung. Namun demikian bahwa  setiap  hukum  mempunyai  tujuan,  maka maqashid Pasal - li al-Ibahah wa al-Ihtiyati wa al- Taysir (pleksibel).

## Bab III Pencegahan Perkawinan
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    s/d mengandung  maqashid Hifzu  al-Din  wa  al-Nafs  wa al-Nasl  li  al-Ihtiyati  wa  al-Kitabah  li  al-Maslahah (menjaga agama, jiwa, keturunan untk kehati-hatian dan  tercatat  demi  kemaslahatan  semua  keluarga) wa  dar’ul  mafasid  wa  jalbu  al-mashalih (menolak kemudratan dan menegakkan kemaslahatan).
tempat perkawinan dilangsungkan, dan Di kantor/kantor-kantor pencatatan  perkawinan  tempat  kediaman  masing-masing  calon mempelai.
0 Penjelasan  Pasal  0:  Oleh  karena  perkawinan  mempunyai maksud  agar  suami  dan  isteri  dapat  membentuk  keluarga  yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan  harus  benar-benar  dapat  dipertimbangkan  dan dipikirkan  masak-masak.  Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk mencegah  tindakan  kawin-cerai  berulang  kali,  sehingga  suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.
0 Penjelasan Pasal 12 : Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor    Tahun jo. Undang-undang Nomor  Tahun .
Penjelasan  Pasal    :  Hal-hal  yang  harus  dimuat  dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalarn pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama  dan  jabatan  dari  Pegawai  Pencatat;  tandatangan  para mempelai Pegawai Pencatat; para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari maskawin atau izin  Balai  Harta  Peninggalan  bagi  mereka  yang  memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g;  Menteri  HANKAM/PANGAB  mengatur  lebih  lanjut  mengenai Pejabat  yang  ditunjuknya  yang  berhak  memberikan  izin  bagi anggota Angkatan Bersenjata.
Penjelasan  Pasal  22:  Pengertian  “dapat”  pada  pasal  ini diartikan  bisa  batal  atau  bisa  tidak  batal,  bilamana  menurut ketentuan  hukum  agamanya  masing-masing  tidak  menentukan lain. Penjelasan Pasal  : Pasal ini berikut Pasal-pasal , , , dan  mengatur tentang cerai talak.
Penjelasan  Pasal    :  Sidang  Pengadilan  tersebut,  setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian

## Bab IV Batalnya Perkawinan
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    s/d mengandung maqashid li hifzhi al-Din wa al-Nafs wa al-Nasl li al-Mashlahah baina huma (menjaga agama, jiwa, keturunan untuk kemaslahatan diantara keduan keluarga).

## Bab V Perjanjian Perkawinan
Bab ini terdiri dari  Pasal, Pasal  mengandung maqashid hifzu  al-Nafs  wa  al-Mall  li  Ihtiyati  wa  al- Amanah wa al-Kitabah li al-Mashlahah (menjaga diri, harta untuk kehati-hatian agar menepati janji secara tertulis untuk kemaslahatan kedua belah pihak). dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.
Penjelasan Pasal 0 Ayat () Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan  oleh  seorang  isteri  yang  melangsungkan  perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agamanya  dan kepercayaannya itu selain agama Islam.
Penjelasan Pasal  Ayat () Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipiil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.
Penjelasan  Pasal    Ayat  ()  Izin  Pengadilan  untuk memperkenankan  suami-isteri  tidak  berdiam  bersama  dalam satu  rumah  hanya  diberikan  berdasarkan  pertimbangan  demi kebaikan  suami-isteri  itu  beserta  anak-anaknya.  Ayat  ()  Bahwa proses  perceraian  yang  sedang  terjadi  antara  suami-isteri  tidak dapat  dijadikan  alasan  bagi  suami  untuk  melalaikan  tugasnya memberikan  nafkah  kepada  isterinya.  Demikian  pula  tugas kewajiban  suami-isteri  itu  terhadap  anak-anaknya.  Harus  dijaga jangan  sampai  harta  kekayaan  baik  yang  dimiliki  bersama-sama oleh  suami-isteri,  maupun  harta  kekayaan  isteri  atau  suami menjadi  terlantar  atau  tidak  terurus  dengan  baik,  sebab  yang demikian  itu  bukan  saja  menimbulkan  kerugian  kepada  suami- isteri  itu  melainkan  mungkin  juga  mengakibatkan  kerugian  bagi pihak  ketiga.  Penjelasan  Pasal  27  Ayat  (4)  Meskipun  tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya  merupakan  alasan  bagi  dikabulkannya  gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau  alasan-alasan  sebagaimana  dimaksud  Pasal    Peraturan Pemerintah ini
Penjelasan  Pasal    :  Yang  dimaksud  dengan  “perjanjian” dalam  pasal  ini  tidak  termasuk  taklik-talak.  Ayat  (1)  Penetapan waktu  yang  singkat  untuk  mengadakan  sidang  pemeriksaan gugatan  perceraian  adalah  sebagai  usaha  mempercepat  proses penyelesaian  perkara  perceraian.  Karena  makin  cepat  perkara itu  dapat  diselesaikan  oleh  Pengadilan  makin  baik,  bukan  saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka  mempunyai  anak  terutama  bagi  anak-anaknya.  Ayat ()  Hendaknya  jangka  waktu  antara  penyampaian  panggilan

## Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah

## Bab VI Hak Dan Kewajiban Suami Istri
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal  0  s/d mengandung maqashid hifzu al-ahli wa al-Nasl li al- Amanah  wa  al-Ikhtiyati  wa  al-Taswiyah (menjaga keluarga  dan  ketutunan  sebagai  wujud  menepati janji  untuk  kehati-hatian  dan  kesetaraan) dan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar’ul al- Mafasid (bertransaksi untuk kemaslahatan umat dan menolak kemudratan). 115

## Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    s/d mengandung  maqashid hifzu  al-Maal  al-haqqi  al- Jauzaini  li  al-Maslahahah (menjaga  harta  yang menjadi hak kedua belah pihak untuk kemaslahatan keduanya).
dan  sidang  diatur  agar  baik  pihak-pihak  maupun  saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi  sidang  tersebut.  Terutama  kepada  tergugat  harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.
Penjelasan Pasal 0 : Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri  sidang  atau  didampingi  kuasanya  atau  sama  sekali menyerahkan  kepada  kuasanya  dengan  membawa  surat  nikah/ rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Pasal    Ayat  ()  Usaha  untuk  mendamaikan  suami-isteri  yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian  tidak  terbatas  pada  sidang  pertama  sebagaimana lazimnya  dalam  perkara  perdata,  melainkan  pada  setiap  saat sepanjang  perkara  itu  belum  diputus  oleh  hakim.  Dalam mendamaikan  kedua  belah  pihak  Pengadilan  dapat  meminta bantuan  kepada  orang  atau  badan  lain  yang  dianggap  perlu. Pasal    :  Apabila  pengadilan  telah  berusaha  untuk  mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa  dalam  sidang  tertutup.  Pemeriksaan  dalam  sidang tertutup  ini  berlaku  juga  bagi  pemeriksaan  saksi-saksi.  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.
Penjelasan Pasal  : Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama  tersebut  diatur  menurut  Hukumnya  masing-masing. Pasal    Ayat  ()  Pengukuhan  oleh  Pengadilan  Negeri  terhadap suatu  putusan  Pengadilan  Agama  hanya  dilakukan  apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap. Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang  dimintakan  banding  atau  kasasi,  masih  belum  dilakukan pengukuhan.  Pengukuhan  tersebut  bersifat  administratip; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud. Pasal  : Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat  dan  hukum  lainnya.  Mengingat,  bahwa  pembatalan  suatu perkawinan  dapat  membawa  akibat  yang  jauh  baik  terhadap

## Bab VIII Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    s/d mengandung maqashid hifzu al-din wa al-Nafs wa al- Nasl li al-Amanah wa al-Luzum al-Mashlahah (menjaga agama, jiwa, keluarga/keturunan untuk menepati janji ayah kepada anak-anaknya karena tetap kewajibanya untuk kemaslahatan anaknya).

## Bab IX Kedudukan Anak
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    s/d mengandung  maqashid hifzu  al-Nasl (memelihara keluarga yaitu anak tanggung jawab ayah dan nasab ke ibu jika anak zina atau anak diluar nikah).
Bab  X  Hak  Dan  Kewajiban  Antara  Orang  Tua  Dan Anak
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    s/d mengandung maqashid hifzu al-Nasl li al-Amanah wa al-Kitabahli  al-Mashlahah (memelihara  keturunan suami  isteri  maupun  terhadap  keluarganya,  maka  ketentuan  ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.
Penjelasan  Pasal    ayat  ).  Cukup  jelas.  Ayat  ).  Alasan- alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah : a.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.  Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama  (dua) tahun berturut-turut  tanpa  izin  pihak  yang  lain  dan  tanpa  alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
c.  Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  penjara    (lima) tahun  atau  hukuman  yang  libel  berat  setelah  perkawinan berlangsung.
d.  Salah  satu  pihak  inelakukan  kekeiaman  atau  penganiayaan berat yang mernbahayakan terhadap pihak yang lain.
e.  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai suami/isteri.
f.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi dalam rumah-tangga.
Ayat () Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan  kelamin,  maka  bagi  wanita  tersebut  tidak  ada  waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian  itu.  Ayat  .  Cukup  jelas.  Pasal    :  Huruf  c  sub  iii  : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.
Penjelasan  Pasal    :  Pengadilan  mewajibkan  yang berkepentingan mengucapkan sumpah
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
karena menempati janji sebagai orang tua dan anak secara tertulis demi kemaslahatan).

## Bab XI Perwalian
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal  0  s/d mengandung  maqashid hifzu  al-Din  wa  al-Nasl  wa Ijbar wa al-Amanah waal-Ikhtiyati wa al-Luzum wa li al-Taysir li al-Maslhah (menjaga agama, keturunan dan hak menjadi wali karena itu kewajiban supaya hati-hati sudah  menjadi  ketetapan  walaupun  bisa  diwakilkan yaitu perwalian untuk kemaslahatan semuanya).

## Bab XII Ketentuan-Ketentuan Lain
Bab ini terdiri  bagian dari  Pasal, bagian  s/ d  dan Pasal  s/d  mengandung maqashid hifzu al-Din wa al-Nafs wa al-Nasl li al-Mashlahah wa al- Taysir (memlihara agama, jiwa dan keturunan untuk kemaslahatan juga untuk kemudahan sebagai solusi).
Penjelasan  Pasal    :  Dalam  pasal  ini  diatur  tentang sanksi  hukuman  denda  bagi  pihak  mempelai  yang melanggar ketentuan Pasal , 0 ayat () dan 0 dan sanksi hukuman  kurungan  atau  denda  bagi  pejabat  pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal , , , , 0 ayat (), , , dan .Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut  dihukum  dengan  hukuman  kurungan  selama- lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi-tingginya  Rp .00,-(tujuh  ribu  lima  ratus  rupiah).  Pasal    :  Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  dinyatakan  tidak  berlaku lagi.Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :
a)  peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
b)  peraturan  perundangan  yang  telah  ada  belum  lengkap pengaturannya;
c)  peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  ; Yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

## Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    dan mengandung maqashid al-Mashlahah (kemaslahatan ummat).

## Bab XIV Ketentuan Penutup
Bab  ini  terdiri  dari    Pasal,  Pasal    dan mengandung maqashid al-Mashlahah (kemaslahatan ummat).
Dari  keterangan  Bab  I  s/d  Bab  XIV  terangkum tiga tujuan utama (maqashid) dalam UU No.1 tahun tentang  Perkawinan,  yaitu  Tujuan,  Fungsi  dan Keadilan. Penjelasnya sebagai beriku:
).  Maqashid  al-Ammah:  Tujuan  perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan  Maha  Esa  (Allah)  dan  perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memlihara agama, keturunan dan tercacat demi kemaslahatan).
).  Maqashid  al-Khassah:  Fungsinya  li  al-Bayan al-Shahah  fi  al-Aqdi  fi  syiasyah  al-Dauliyah (penegasan  legalitas  akad  perkawinan  secara hukum kenegaraan).
3).   Maqashid  al-Juziyah:  Keadilanya  li  al-Adalati  wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim).

## KESIMPULAN
Maqashid syariah UU No.  tahun  tentang perkawinan memuat tiga subtansi yaitu: 1). Maqashid al-Ammah: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia  (samara)  berdasar  Ketuhanan  Maha  Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din  wa  al-Nasl  wa  al-Kitabah  wa  al-Mashlahah (memlihara  agama,  keturunan  dan  tercacat  demi kemaslahatan).  ).  Maqashid  al-Khassah:  Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).  ).  Maqashid  al-Juziyah:  Keadilanya  li al-Adalati  wa  al-Hukmi  baina  al-Nas  wa  al-Khusus  fi
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah
al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din (agama) wa al-Nafsi (jiwa)  wa  al-Aqli  (akal)  wa  al-Nasl  (keturunan)  wa al-Mall  (harta)  wa  al-’ardh  (harga  diri)  dan  al-’adl (keadilan) disempurnakan dengan al-kitabah (tertulis atau  tercatat)  supaya  al-Ikhtiyari  (sukarela),  al- Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum  (tidak  berubah),  al-Taswiyah  (kesetaraan), transparaansi,  al-Taysir  (kemudahan)  dan  iktikad baik  dalam  akad  perkawinan  serta  konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadahdan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar’ul al-Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 0)
……….., Aneka  Masalah  Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia ,  (Jakarta:  Prenada  Media  Group,
0)
Abi  Hamid  Muhammad  bin  Muhammad  al  Ghazaly, Ihya’ Ulumuddin , (Beirut : Dar al Fikr, tt)
Ahmad Nuryani, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia , (Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 00)
Al-Ghazali ,  al-Mustasfā, (Beirut:  Dār  al-Kutub  al- ‘Ilmiyah, )
Al-Qardhawi, al-Siyasah al-Shar’iyyah fi Dhaw’ Nusus al-Shariah  wa  Maqasidiha, (Kairo:  Maktabah Wahbah, )
Al-Syatibi, al-Muwafaqat Fī Usul al-shari’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t), Juz II
Amir  Mu’allim  dan  Yusdani, Konfigurasi  Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 00)
Amrullah Ahmad SF dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional , (Jakarta: Gema Insani Press, )
Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wait  Aulawi, Hukum Perkawinan  di  Indonesia ,  (Jakarta:  Bulan
Bintang , )
Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum Perkawinan  di  Indonesia (Jakarta:  Bulan Bintang, )
Asmuni, Studi  Pemikiran  al-Maqasid  (Upaya Menemukan  Fondasi  Ijtihad  Akademik  yang Dinamis) (Jurnal  Mawarid,  Edisi  XIV  Tahun,
00)
Bantara,  Ratna  Munti  dkk, Posisi  Perempuan  dalam Hukum Islam di Indonesia . (Jakarta: LBH- APIK, 00)
Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia , (Jakarta: Rajawali, Bandung, )
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 00)
Erfaniah  Zuhriah, Peradilan  Agama  Indonesia  SPR, Malang: UIN-Malang Press, 00)
Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, Konsep  Maqashid  Al-Syariah  Dalam Menentukan  Hukum  Islam  (Perspektif  Al- Syatibi  dan  Jasser  Auda) ,  (al-Iqtishadiyah Jurnal  Ekonomi  Syariah  dan  Hukum  Ekonomi Syariah  Fakultas  Studi  Islam  Universitas  Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia)
Hamka  haq, Al-Syatibi  Aspek  Teologis  Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat (Jakarta: Erlangga, 00)
Hamka, Sejarah Umat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, ), Jilid II
Hussein  Muhammad, Fiqh  Perempuan  (Refleksi  Kiai atas Wacana Agama dan Gender) , (Yogyakarta : LKiS, 00)
Indriaswari  Dyah  Saptaningrum, Sejarah  UU  No: 1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Pembakuan  Peran  Gender,  dalam  Perspektif Perempuan , (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 000)
Jaser  Auda, Membumikan  Hukum  Islam  dengan Maqashid Syriah (Bandung: PT. Mizan Pustaka,
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah

## 0)
………… , Maqashid al-Ahkam al-Shar’iyyah wa ‘Ilaluha, diunduh  dari  http://www.jasserauda.net/ modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada  Agustus 0 Jam 0 wib
……….. , Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach, (Herndon: IIIT, 00)
Khoiruddin Nasution, Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 00)
King  Faisal  Sulaiman, Maqasid  Al  Shariah  Perspektif Jasser Auda (Akademisi-Direktur LEAD Indonesia Institute, 27 Februari, 2017)
Lexy  J.  Meleong, Metode  Penelitian  Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosda Karya, 0)
Maria  Ulfah  Subadyo,  P erjuangan  Untuk  Mencapai Undang-Undang Perkawinan , (Jakarta: Yayasan Idayu, )
Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, Sejarah Nasional Indonesia (Jakarta:  Balai  Pustaka  Departemen Pendidikan dam Kebudayaan, ), Jilid III
Moh  Zahid, Dua  Puluh  Lima  Tahun  Pelaksanaan Undang-Undang  Perkawinan ,  (Dirjen  Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 00)
Muhammad Daud Ali, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia , (dalam Pembangunan no  Tahun ke XII, Maret )
Mukhtar, Metode  Praktis  Penelitian  Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Referensi, 0)
Nani Suwondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam
Hukum  dan  Masyarakat ,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, )
Noeng  Muhajir, Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,
(Yogyakarta: Rake Sarasin, )
Nurcholish  Madjid,  dkk. Fiqih  Lintas  Agama: Membangun  Masyarakat  Inklusif  Fluralis (Jakarta: Paramadina, 00)
R.  Soetedjo  Prawirohamidjojo, Pluralisme  Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia , (Surabaya: Universitas Airlangga Press, )
Sajtipto  Raharjo, Hukum  dan  Perubahan  Sosial , (Bandung: Alumni, )
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  SuatuTinjauan  Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, )
Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian  Hukum , (Jakarta: UI-Press, )
Suara  Muhammadiyah, Jasser  Auda  Paparkan Konsep  Maqasid  Syariah  di  Hadapan Ulama  Tarjih  Muhammadiyah ,  http://www. suaramuhammadiyah.id/0/0//jasser- auda-paparkan-konsep-maqasid-syariah- di-hadapan-ulama-tarjih-muhammadiyah/ diakses-tanggal--agustus-0-jam-0.00 - wib.
T.O.Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga ,(Jakarta:
yayasan Obor Indonesia, ) Ustadz BachtiarNasir, Minggu, 17 Juni
0, dalam http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/ tujuh-hikmah-diharamkannya-zina/,diakses- tanggal--agustus-0-jam-0.0-wib.
Yusuf Hamid al-Alim, Al-Maqashid al-Am Li al-Syari’atal Islamiyyah, (Saudi Arabiyah, al-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islamiyyah, ), cet. I
Nurhadi . Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Di Tinjau Dari Maqashid Syariah