## TINJAUAN YURIDIS ASAS PEMBANGUNAN TENAGA KERJA DALAM PEMBERIAN PESANGON DI INDONESIA

## Emilia Metta Karunia Wijaya
Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Jalan Socio Justicia Nomor 1 Yogyakarta E-mail: emiliawijaya96@gmail.com

## Abstract
Economic  growth  can  realize  by  increasing  investment.  Unfortunately,  investors  are  not interested in investing in Indonesia because of the large amount of severance pay for workers. Regulatory  adjustments  are  needed  to  meet  the  demands  of  investors  while  still  paying attention to the principles of labor development. Therefore, this research focuses on the issues of  determining  and  analyzing  juridically  the  principles  of  labor  development  in  giving severance  pay  in  Indonesia.  This  research  is  a  normative  legal  research  that  focuses  on positive  legal  norms  in  the  form  of  legislation.  The  result  of  this  research  shows  that  the provision of severance pay for workers in Indonesia is not currently under the principles of labor development. This is because the regulated severance pay that should be provided in order to develop workers actually taking away workers prosperity.
Keywords : Labor; Legal Protection; Severance Pay.

## Intisari
Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan peningkatan investasi. Sayangnya, investor kurang  tertarik  berinvestasi  di  Imdonesia  karena  besarnya  nilai  pesangon  tenaga  kerja. Penyesuaian  regulasi  diperlukan  untuk  memenuhi  tuntutan  investor  dengan  tetap memperhatikan asas pembangunan tenaga kerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini fokus pada tinjauan yuridis asas pembangunan tenaga kerja dalam pemberian pesangon di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada  norma  hukum  positif  berupa  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  ini  adalah pemberian  pesangon  bagi  tenaga  kerja  di  Indonesia  saat  ini  belum  sesuai  dengan  asas pembangunan  tenaga  kerja.  Hal  ini  dikarenakan  pesangon  yang  seharusnya  diberikan untuk  membangun  pekerja  justru  dalam  pengaturannya  mengurangi  kesejahteraan pekerja.
Kata kunci : Tenaga kerja; Perlindungan Hukum; Pesangon.

## A. Latar Belakang Masalah
Perangkap  pendapatan  ekonomi
kelas  menengah  sudah  lama  diderita
bangsa Indonesia. Bangsa ini
membutuhkan  sebuah  lompatan  besar untuk  menduduki  jajaran  negara  peraih produk domestik bruto (PDB) tertinggi di dunia.  Wujud  nyata  dari  usaha  tersebut tertuang  dalam Omnibus  Law .  Konsep
Omnibus  Law merupakan  konsep  yang baru digunakan dalam sistem perundang- undangan  di  Indonesia.  Sistem  ini biasanya disebut sebagai undang-undang sapu  jagat  karena  mampu  mengganti beberapa  norma  undang-undang  dalam satu peraturan. 1 Skema
tersebut
dilakukan untuk menyederhanakan,
memangkas, serta menyelaraskan berbagai  regulasi  yang  tumpang-tindih ataupun  bertentangan  dalam  rumpun bidang  yang  sama. Omnibus  Law diharapkan  menjadi  terobosan  yang
1 Adhi  Setyo  Prabowo,  “Politik  Hukum  Omnibus Law”, Jurnal  Pamator ,  Vol.  13,  No.  1,  April  2020, hlm. 3.
inovatif dalam upaya debirokratisasi dan deregulasi sesuai dengan visi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud  dengan  peningkatan  investasi. Tingginya  nilai  investasi  diharapkan mampu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan kesejahteraan.  Persoalannya  investor kurang  tertarik  untuk  berinvestasi  di Indonesia.  Lima  kendala  yang  sering dihadapi  investor  dalam  berinvestasi  di Indonesia  menurut  Badan  Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) adalah: 2
1. Regulasi berbelit;
2. Akuisisi lahan yang sulit;
3. Infrastruktur  publik  yang  belum merata;
4. Pajak  dan  insentif  nonfiskal  lain yang tidak mendukung investasi;
5. Tenaga  kerja  terampil  yang  belum memadai.
2 Hilma  Meilani,  “Hambatan  Dalam  meningkatkan Investasi  Asing  di  Indonesia  dan  Solusinya”, Jurnal Pusat Penelitian  Badan  Keahlian  DPR  RI, Vol.  11, No.19, Oktober 2019, hlm. 20.
Tentunya, keadaan ini tidak mencerminkan keamanan dan kenyamanan bagi investor dalam berinvestasi.  Berbagai  peraturan  yang dirasakan  menghambat  investasi  perlu direvisi  untuk  mewujudkan  mimpi Indonesia  maju  sekaligus  memenuhi tuntutan  investor.  Strategi  dan  metode yang  dipandang  efisien  adalah  dengan cara  melakukan  reformasi  regulasi. Dikatakan  efisien,  karena  reformasi regulasi  tersebut  merubah  beberapa ketentuan  yang  bersifat  lintas  sektor, mengingat  persoalan  investasi  tidak berdiri  sendiri  dan  melibatkan  banyak klaster. Omnibus  Law berusaha  untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi investor di Indonesia.
Keamanan dan kenyamanan yang diusahakan  tercipta  bagi  investor  ini justru kurang memberikan perlindungan bagi  tenaga  kerja.  Secara  yuridis  dalam
3 Fenny  Natalia  Khoe,  “Hak  Pekerja  yang  Sudah Bekerja  Namun  Belum  Menandatangani  Perjanjian Kerja  atas  Upah  Ditinjau  dalam  Undang-Undang
hukum perburuhan kedudukan pengusaha  dan  pekerja  adalah  sama  dan sederajat.  Secara  sosiologis  pada  kondisi tertentu  kedudukan  antara  buruh  dan pengusaha  tidaklah  sama  atau  seimbang karena  sering  kali  buruh  berada  pada posisi  yang  lemah. 3 Buruh  sebagai  pihak yang  lemah  seringkali  mendapatkan tindakan sewenang-wenang dari pengusaha sehingga membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum  ini  diberikan  oleh  pemerintah sebagai  pemangku  kebijakan  demi mencapai keseimbangan antara tuntutan investor  dan  kesejahteraan  bagi  buruh. Kebijakan  pemerintah  ini  diatur  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU
Ketenagakerjaan)  yang  bertujuan  untuk melindungi buruh.
Ketentuan mengenai pesangon yang telah  diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan
Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 3.
ini  diganti  dengan  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja  (UU  Cipta  Kerja).  Besaran  uang pesangon dinilai lebih kecil dibandingkan peraturan yang berlaku saat ini dan tidak menjunjung  keadilan  bagi  tenaga  kerja.
UU  Ketenagakerjaan  senyatanya  telah mewajibkan pengusaha untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan  uang  penggantian  hak  tenaga  kerja korban  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK).  Pasal  156  ayat  (4)  huruf  c  UU Ketenagakerjaan berisi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan  ditetapkan  15%  (lima  belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang  penghargaan  masa  kerja  bagi  yang memenuhi syarat, tidak tercantum dalam UU  Cipta  Kerja.  Tidak  tercantumnya ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c UU Ketenagakerjaan  ini  berpotensi  pada terampasnya kesejahteraan buruh. Dihapuskannya Pasal 162 UU Ketenagakerjaan  dalam  UU  Cipta  Kerja
yang berisi Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan  Pasal  156  ayat  (4)  juga merampas  kesejahteraan  pekerja/buruh yang mengundurkan diri.
Omnibus Law dibuat untuk melaksanakan  pembangunan  nasional. Pembangunan nasional dilaksakan dalam rangka  mewujudkan  masyarakat  yang sejahtera,  adil,  makmur,  merata,  baik materiil  maupun  spiritual  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD NRI 1945). Tenaga kerja memiliki peran  dan  kedudukan  yang  penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional,  oleh  karenanya  diperlukan peningkatan  kualitas  tenaga  kerja  serta perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  dan keluarganya  sesuai  dengan  harkat  dan martabat manusia. Perlindungan terhadap  tenaga  kerja  ini  dimaksudkan untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja,
menjamin  kesamaan  kesempatan  kerja, mewujudkan  kesejahteraan  pekerja,  dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Pasal 2 UU Ketenagakerjaan berisi
pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan  Pancasila  dan  UUD  NRI 1945.  Hal  ini  selaras  dengan  penjelasan Pasal  3  UU  Ketenagakerjaan  yang  berisi asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan  nasional,  khususnya  asas demokrasi  Pancasila  serta  asas  adil  dan merata.  Pembangunan  ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan  dengan  berbagai  pihak  yaitu antara  pemerintah,  pengusaha,  dan pekerja  sehingga  pembangunan  tenaga kerja  harus  dilaksanakan  secara  terpadu dalam  bentuk  kerja  sama  yang  saling mendukung.
Kebijakan terkait
dengan ketenagakerjaan  adalah  kebijakan  yang
sifatnya populis, menyentuh nasib banyak orang.  UU  Ketenagakerjaan  dan  UU Cipta  Kerja  perlu  dicermati  substansi hukumnya sedari awal. Substansi hukum ini  harus  dipikirkan  secara  cermat  demi tercapainya peraturan yang
implementatif  sesuai  dengan  tujuan pembentukannya.  Asas  pembangunan ketenagakerjaan, khususnya asas
demokrasi  Pancasila  serta  asas  adil  dan merata hendaknya selalu diimplementasikan  dalam  setiap  regulasi yang  dibuat  oleh  pemerintah.  Jangan sampai  tenaga  kerja  justru  menjadi korban dari regulasi yang tidak mencerminkan Asas pembangunan ketenagakerjaan. Pada dasarnya
pembangunan  ekonomi  memerlukan kerja  sama  dari  seluruh  pihak,  termasuk didalamnya  tenaga  kerja  sebagai  kaum yang  lemah  dan  patut  dilindungi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis asas
pembangunan tenaga kerja dalam pemberian pesangon di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan menggunakan  metode  penelitian  hukum yuridis  normatif.  Penelitian  hukum yuridis  normatif menurut I Made Pasek Diantha adalah penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan
norma  yang  dialami  oleh  ilmu  hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum
(membentuk peraturan perundang- undangan),  dan  menegakkan  norma hukum  (praktik  yudisial). 4 Metode penelitian  ini  akan  menguraikan    atau menggambarkan  secara  rinci,  sistematis, menyeluruh  dan  mendalam  tentang penelitian  yang  berfokus  pada  tinjauan
4 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori  Hukum , Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 84.
yuridis  asas  pembangunan  tenaga  kerja dalam pemberian pesangon di Indonesia .
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif karena  menggambarkan  gejala-gejala sosial terhadap suatu permasalahan yang diteliti. Cara memperoleh data penelitian dengan studi pustaka. Penelitian kepustakaan  yang  merupakan  metode yang  digunakan  dalam  pencarian  data, atau cara pengamatan (bentuk observasi) secara  mendalam  terhadap  tema  yang diteliti  untuk  menemukan  jawaban sementara  dari  masalah  yang  ditemukan di awal sebelum penelitian ditindaklanjuti. 5 Alat  yang  digunakan yaitu  studi  dokumen  dengan  teknik dokumentasi  demi  memperoleh  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Data  yang  telah  diperoleh  dengan cara studi dokumen, selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis kualitatif  menurut  Salim  H.S  dan
5 Peter  Mahmud  Marzuki,  2016, Penelitian  Hukum , Kencana, Jakarta, hlm. 93.
Septiana  Nurbani  merupakan  analisis yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran- gambaran  (deskripsi)  dengan  kata-kata atas temuan- temuan penelitian. 6 Teknik analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  isi.  Analisis  isi  adalah  teknik analisis  yang  integratif  dan  lebih  secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi,  mengklasifikasi  data, mengolah,  dan  menganalisis  dokumen untuk memahami maknanya. 7
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Perlindungan Hukum Tenaga

## Kerja dalam Pemberian Pesangon
Tenaga  kerja  menurut  Pasal  1 Angka  1  UU  Ketenagakerjaan  adalah setiap  orang  yang  mampu  melakukan pekerjaan  guna  menghasilkan  barang dan/jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk
6 Salim H.S. dan Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori  Hukum  Pasca  Penelitian  Disertasi  dan  Tesis , Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.
7 Ibid .
masyarakat.  Kedudukan  buruh  secara yuridis  diatur  dalam  Pasal  27  ayat  (2) UUD  NRI  1945  yang  berisi  tiap-tiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Berdasarkan  Pasal  27  ayat (2)  UUD  NRI  1945  kedudukan  buruh sejajar  dengan  majikan.  Kenyataanya, secara sosial ekonomis kedudukan antara buruh  dengan  majikan  tidak  sama (terutama unskillabour ).  Kedudukan yang  tidak  sama  ini  terlihat  dari  pihak yang  satu  kedudukannya  di  atas  (pihak yang  memerintah),  sedang  pihak  yang lain kedudukannya dibawah (pihak yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini  disebut  hubungan  subordinasi  serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan. 8
Kedudukan tidak sama ini dikarenakan tenaga kerja hanya mengandalkan tenaga yang melekat pada
8 Nyoman Putu Budiartha, 2016, Hukum Outsourcing, Konsep  Alih  Daya,  Bentuk  Perlindungan  dan Kepastian Hukum , Setara Press, Malang, hlm. 118.
dirinya  untuk  melaksanakan  pekerjaan. Keadaan  ini  menimbulkan  adanya kecenderungan pengusaha berbuat sewenang-wenang kepada pekerja.
Pekerja  dipandang  sebagai  obyek  dalam hubungan kerja. Pekerja dianggap sebagai faktor ekstern yang  berkedudukan  sama dengan pelanggan pemasok atau pelanggan pembeli yang berfungsi menunjang  kelangsungan  perusahaan dan  bukan  faktor intern sebagai  bagian yang tidak terpisahkan atau sebagai unsur konstitutif yang menjadikan perusahaan.
Pekerja  dianggap  sebagai  faktor ekstern sehingga  pengusaha  sering  kali tidak  menaati  kewajibannya  untuk membayar uang pesangon. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif  Pajak  Penghasilan  (PP  Tarif  Pajak Penghasilan) berisi uang pesangon adalah
penghasilan yang dibayarkan oleh pemberi  kerja  termasuk  pengelola  dana pesangon  tenaga  kerja  kepada  pegawai,
dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan  dengan  berakhirnya  masa kerja  atau  terjadi  pemutusan  hubungan kerja,  termasuk  uang  penghargaan  masa kerja dan uang penggantian hak.
Pasal  1  angka  4  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010
tentang  Tata  Cara  Pemotongan  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  Berupa Uang  Pesangon,  Uang  Manfaat  Pensiun, Tunjangan  Hari  Tua,  dan  Jaminan  Hari Tua  Yang  Dibayarkan  Sekaligus  berisi uang  pesangon  adalah  penghasilan  yang dibayarkan  oleh  pemberi  kerja  termasuk pengelola  dana  pesangon  tenaga  kerja kepada pegawai, dengan nama, dan dalam bentuk  apapun,  sehubungan  dengan berakhirnya  masa  kerja  atau  terjadi pemutusan  hubungan  kerja,  termasuk uang  penghargaan  masa  kerja  dan  uang penggantian hak.
Pekerja sebagai faktor ekstern dalam hubungan  industrial,  tentunya  tidak sesuai dengan tujuan hubungan
industrial  Pancasila  yang  ingin  dicapai oleh bangsa Indonesia. Hubungan Industrial  Pancasila  memiliki  tujuan sebagai berikut: 9
a. Mengembangkan cita-cita proklamasi  kemerdekaan  republik Indonesia  dalam  pembangunan nasional untuk mewujudkan
masyarakat  yang  adil  dan  makmur berdasarkan  Pancasila  serta  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman, dan
ketertiban  kerja,  serta  ketenangan usaha. b. Meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja  serta  derajatnya  sesuai derajat manusia. Hubungan Industrial Pancasila
memiliki ciri-ciri: 10
9 Irim  Rismi  Hastyorini,  2019, Pelindungan  Tenaga Kerja , Cempaka Putih, Klaten, hlm. 5.
a. Mengakui  dan  meyakini  bahwa bekerja  tidak  sekedar  mencari nafkah,  tetapi  sebagai  pengabdian manusia  kepada  Tuhan,  sesama manusia,  masyarakat,  serta  bangsa dan negara.
b. Menganggap  pekerja  bukan  hanya sekedar faktor produksi, melainkan sebagai  manusia  pribadi  dengan harkat dan martabatnya.
c. Melihat antara pekerja dan pengusaha tidak memiliki
kepentingan  yang  bertentangan, tetapi  memiliki  kepentingan  sama untuk kemajuan perusahaan.
d. Setiap  perbedaan  pendapat  antara pekerja  dan  pengusaha  harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai
mufakat.
e. Adanya  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  bagi  kedua  belah
10 Ibid, hlm. 8.
pihak  atas  dasar  rasa  keadilan  dan kepatutan.
Hubungan industrial Pancasila menitik beratkan pada pembangunan nasional bangsa Indonesia.  Pembangunan  nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan  manusia  Indonesia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik  materiil  maupun  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  UUD NRI  1945.  Tenaga  kerja  memiliki peranan  dan  kedudukan  yang sangat  penting  sebagai  pelaku  dan tujuan  pembangunan,  sehingga diperlukan  pembangunan  tenaga kerja  untuk  meningkatkan  kualitas tenaga  kerja  dan  peran  serta  dalam pembangunan  serta  peningkatan perlindungan  tenaga  kerja  dan
keluarganya  sesuai  dengan  harkat dan martabat kemanusiaan.
Menimbang poin (d) UU Ketenagakerjaan berisi bahwa
perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dimaksudkan  untuk  menjamin  hak  hak dasar  pekerja/buruh  dan  menjamin kesamaan  kesempatan  serta  perlakuan tanpa  diskriminasi  atas  dasar  apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh  dan  keluarganya  dengan tetap  memperhatikan  perkembangan kemajuan  dunia  usaha.  Perlindungan tenaga kerja ini seharusnya dilaksanakan dengan  berpedoman  pada  hubungan industrial  Pancasila.  Pengusaha  yang tidak  membayarkan  pesangon  sesuai dengan ketentuan berlaku merampas hak atas  kesejahteraan  pekerja  sebagai  kaum yang lemah. Tenaga kerja pelu dilindungi dalam hubungan industrial demi terciptanya hubungan kerja yang
menunjang produktivitas kerja.
Perlindungan tenaga kerja
merupakan  tanggung  jawab  negara. Tanggung  jawab  negara  ini  tercermin dalam tujuan negara yang tertuang dalam alinea  ke  empat  Pembukaan  UUD  NRI 1945 yaitu: 11
a. Protection function, negara melindungi  seluruh  tumpah  darah
Indonesia
b. Welfare  function, negara  wajib mewujudkan  kesejahteraan  bagi seluruh rakyat
c. Educational function , negara memiliki  kewajiban  mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
d. Peacefulness  function, negara  wajib menciptakan  perdamaian  dalam
kehidupan bernegara dan
bermasyarakat,  baik  ke  dalam maupun keluar.
Hal ini sesuai dengan amanat pasal- pasal UUD NRI 1945:
11 Lalu Husni, 2012, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Rajawali  Press,  Jakarta, hlm. 12-13.
a. Pasal  27  ayat  (2)  tiap-tiap  warga negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan;
b. Pasal  28D  ayat  (2)  setiap  orang berhak untuk bekerja serta mendapat  imbalan  dan  perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
c. Pasal  28  E  ayat  (1)  setiap  orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran,  memilih  pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat  tinggal  di  wilayah  negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
d. Pasal  28  I  ayat  (4)  perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan  hak  asasi  manusia
adalah  tanggung  jawab  negara, terutama pemerintah.
e. Pasal  33  ayat  (4)  perekonomian nasional  diselenggarakan  berdasar atas  demokrasi  ekonomi  dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Amanat UUD NRI 29145 ini selaras dengan Article 23 Universal Declaration of Human Right (UDHR):
a. Everyone  has  the  right  to  work,  to free  choice  of  employment,  to  just
and  favourable  conditions  of  work and to protection against unemployment. b. Everyone, without any
discrimination, has the right to equal pay for equal work.
c. Everyone who works has the right to just  and  favourable  remuneration
ensuring  for  himself  and  his  family an  existence  worthy  of  human dignity, and supplemented, if necessary,  by  other  means  of  social protection.
d. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of
his interests. International Covenant on Economic, Social, and Cultural
Rights (ICESCR)  mengakui  hak  atas pekerjaan  sebagai  hak  asasi  manusia sehingga  melahirkan  kewajiban  negara untuk  melindunginya.  Kewajiban  negara tersebut dijelaskan dalam General Comment 3 ICESCR tentang the nature of states  parties’  obligation yang  meliputi kewajiban  negara  untuk  melakukan sesuatu  ( obligations  of  conduct )  dan negara mampu mencapai realisasi penuh secra  progresif  ( obligation  of  result).
Obligation  of  conduct terdiri  atas  upaya untuk  mempromosikan  ( to  promote ), melindungi  ( to  protect ),  memenuhi  ( to
fulfill ),  memfasilitasi  ( to  facilities ),  dan menyediakan ( to provide ). Negara melalui pemerintah berkewajiban untuk menyediakan  kesempatan  kerja  bagi warga  negara  Indonesia,  memberikan perlindungan  dan  kepastian  hukum terhadap tenaga kerja.
Philipus  M.  Hadjon  berpendapat bahwa  perlindungan  hukum  adalah 12 suatu  tindakan  untuk  melindungi  atau memberikan  pertolongan  kepada  subjek
hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.
Perlindungan  hukum  bagi  buruh  sangat diperlukan  mengingat  kedudukannya yang lemah. Perlindungan hukum apabila ditinjau  berdasarkan  sumbernya  dapat dibedakan  menjadi  dua  (2)  macam yaitu: 13
a. Perlindungan hukum internal yaitu
merupakan  perlindungan  hukum yang diinisiasi sendiri atas
12 Philipus  M.  Hadjon,  2011, Pengantar  Hukum Administrasi  Indonesia ,  Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta, hlm.10.
kesepakatan  para  pihak  dalam pembentukan perjanjian, yang mana dalam klausul-klausul perjanjian kedua pihak yang bersepakat menginginkan agar kepentingan dapat terakomodir.
b. Perlindungan hukum eksternal merupakan  perlindungan  hukum yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah atau penguasa melalui dasar peraturan hukum perundang- undangan  bagi  kepentingan  pihak yang  lemah,  sesuai  dengan  hakikat peraturan  perundangan  yang  tidak boleh  berat  sebelah  dan  bersifat memihak, secara proporsional serta wajib diberikannya suatu perlindungan hukum yang seimbang kepada pihak lainnya.
Pemerintah  atau  penguasa  wajib memberikan perlindungan hukum kepada  tenaga  kerja  melalui  hukum
13 Moch.  Isnaeni,  2016, Pengantar  Hukum  Jaminan Kebendaan , Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 159.
ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan  ini  tidak  mencakup seorang yang bekerja  untuk kepentingan sendiri,  dengan  resiko  dan  tanggung jawab  sendiri.  Esveld  mengkategorikan orang  yang  bekerja  tetapi  tidak  tercakup dalam hukum tenaga kerja, yakni 14
a. Orang  yang  bekerja  atas  resiko
sendiri, misal dokter yang membuka praktik di luar.
b. Orang bekerja secara sukarela demi kepentingan orang lain atau
masyarakat.
c. Orang bekerja dalam rangka melaksanakan sanksi,
seperti narapidana.
d. Orang bekerja untuk melaksanakan kewajiban  negara,  seperti  orang yang terkena mobilisasi militer.
Hukum  tenaga  kerja  menyediakan
upaya penegakkan hukum demi terjaminnya  perlindungan  hukum  bagi
14 Zaeni  Asyhadie,  2015, Hukum  Kerja  Hukum Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7.
tenaga  kerja,  baik  secara  perdata  melalui upaya penyelesaian perselisihan hubungan  industrial  di  luar  pengadilan dan melalui pengadilan. Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial  dengan  aspek  perdata  diatur dalam  Pasal  136  UU  Ketenagakerjaan yang berisi:
a. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial  wajib  dilaksanakan  oleh pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah.
b. Dalam  hal  penyelesaian  secara musyawarah untuk mufakat
sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat
(1)  tidak  tercapai,  maka  pengusaha dan  pekerja/buruh  atau  serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui
prosedur  penyelesaian  perselisihan
hubungan  industrial  yang  diatur dengan undang-undang. Aspek penegakkan hukum
penyelesaian perselisihan hubungan industrial  terkait  pemberian  pesangon secara pidana telah diatur dalam Pasal 63 UU Cipta Kerja yang menggantikan Pasal 185  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan.  Pasal 63 ayat (1) UU Cipta Kerja berisi Barang siapa  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  42  ayat  (2),  Pasal 68,  Pasal  69  ayat  (2),  Pasal  80,  Pasal  82, Pasal  88A  ayat  (3),  Pasal  88E  ayat  (2), Pasal  143,  Pasal  156  ayat  (1),  atau  Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling  singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling lama  4  (empat)  tahun  dan/atau  denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
Pasal  63  ayat  (2)  UU  Cipta  Kerja  berisi tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Pengaturan  penegakkan  hukum ketenagakerjaan  baik  secara  perdata maupun pidana, memberikan
perlindungan kesejahteraan kepada tenaga  kerja  karena  pengusaha  yang melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikatakan  melakukan  tindak  pidana  dan bisa  diberikan  sanksi  pidana  penjara, kurungan dan/atau denda tidak menghilangkan  kewajiban  pengusaha membayar  hak-hak  dan/atau  ganti kerugian  kepada  tenaga  kerja  atau pekerja.  Bentuk  nyata  dari  perlindungan hukum  hukum  ketenagakerjaan  adalah adanya  lembaga-lembaga  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  maupun  lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang  ada.  Hal  ini  bisa  diartikan  bahwa setiap  pekerja  memiliki  hak  untuk mendapatkan perlindungan hukum
2. Asas  Pembangunan  Tenaga  Kerja dalam Pemberian Pesangon
Pasal  2  UU  Ketenagakerjaan  berisi pembangunan  tenaga  kerja  dilaksanakan berdasar  Pancasila  dan  UUD  NRI  1945. Hal ini selaras dengan penjelasan Pasal 3 UU  Ketenagakerjaan  yang  berisi  asas pembangunan  ketenagakerjaan  pada dasarnya sesuai dengan
asas pembangunan  nasional,  khususnya  asas demokrasi  Pancasila  serta  asas  adil  dan merata.  Pembangunan  tenaga  kerja mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan  dengan  berbagai  pihak  yaitu antara  pemerintah,  pengusaha,  dan pekerja/buruh. Pasal 4 UU Ketenagakerjaan  berisi  pembangunan tenaga kerja bertujuan untuk: a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan  kerja  dan  penyediaan tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan
kebutuhan  pembangunan  nasional dan daerah.
c. Memberikan  perlindungan  kepada tenaga  kerja  dalam  mewujudkan kesejahteraan; dan
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
Pasal  7  UU  Ketenagakerjaan  berisi pemerintah telah mengatur kebijakan dan menyusun  perencanaan  tenaga  kerja untuk  pembangunan  ketenagakerjaan. Salah  satu  aspek  pembangunan  tenaga kerja  berkaitan  dengan  kesejahteraan tenaga  kerja  yakni  pemberian  pesangon. UU  Ketenagakerjaan  senyatanya  telah mewajibkan pengusaha untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak buruh korban PHK. Buruh bisa mendapatkan pesangon dengan  besaran  maksimal  sembilan  (9) bulan  dan  bisa  dikalikan  hingga  dua  (2) kali  untuk  jenis  PHK  tertentu,  sehingga buruh bisa mendapatkan enam belas (16) bulan  upah.  Belum  lagi  ditambah penghargaan  masa  kerja  maksimal sepuluh (10) bulan upah, dan
penggantian  hak  minimal  lima  belas persen (15%) dari total pesangon dan atau penghargaan masa kerja.
UU Ketenagakerjaan hanya mengatur penghitungan pemberian uang pesangon  kepada  pekerja  yang  di  PHK. UU  Ketenagakerjaan  tidak  menjelaskan maksud  umum  dari  pemberian  uang pesangon  bagi  pekerja. 15 Sejatinya, pesangon yang diberikan oleh pengusaha digunakan untuk melindungi kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya, dan  memberikan  kesempatan  bagi pekerja  untuk  bertahan  hidup  serta mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan  kualitas  pekerja  di  masa yang  akan  datang.  Sayangnya,  besaran pesangon yang harus diberikan pengusaha  dirasa  permisif  bagi  iklim investasi. Pesangon dinilai tidak mencerminkan kenyamanan dan
15 Ari Hernawan, “Keberadaan Uang Pesangon dalam Pemutusan  Hubungan  Kerja  Demi  Hukum  di Perusahaan yang sudah menyelenggarakan Program  Jaminan  Pensiun”, Kerta  Patrika ,  Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016, hlm. 10.
keamanan bagi investor dalam berinvestasi.
Pradany  Hayyu  mengemukakan 16 investasi dunia terhadap Indonesia masih rendah  yaitu  1,97%  dari  rata-rata pertahun  (2012-2016)  sebesar  USD 1,417,8  miliar  serta  pencapaian  target rasio investasi sebesar 32,7 persen (2012- 2016)  yaitu  dibawah  target  rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebesar 38,9% pada tahun 2019.
Pandangan Pradany
Hayyu ini
mengisyaratkan  bahwa  banyak  hal  yang masih  perlu  dibenahi  oleh  pemerintah dalam  iklim  kemudahan  berusaha. Ditambah  lagi  melemahnya  investasi  di tanah  air  pada  tahun  2019,  dari  total proyeksi  7%,  Indonesia  hanya  mampu mencapai  angka  4%. 17 Melemahnya investasi  di  Indonesia  menjadi  bahan evaluasi  pemerintah  untuk  menetapkan
16 Pradany  Hayyu,  “Sinyal  Baik  dalam  Kemudahan berusaha”, Media  Keuangan ,  Vol.  8,  No.  128,  Mei 2018, hlm.5.
17 Roni  Sulistyanto  Luhukay,  “Fungsi  Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam  Percepatan  Pertumbuhan  Ekonomi”, Meta Yuridis, Vol. 3, No. 1, Maret 2020, hlm. 47.
Omnibus Law. Omnibus Law diharapkan
mampu mendorong pertumbuhan investasi  di  Indonesia  sehingga  akan meningkatkan  perekonomian  dan  daya saing Indonesia di kancah global.
Omnibus  Law sejatinya  adalah teknik  dalam  penyusunan  undang- undang untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas.  Materi  muatannya  adalah ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi acuan  dari  kementrian  atau  lembaga lain. 18 Omnibus  Law berbeda  dengan rancangan  peraturan  kebanyakan  dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya  pasal  yang  diatur  (ukuran), dan  terakhir  dari  sisi  kompleksitas. Sebuah Omnibus Law mencakup hampir
semua substansi materi yang berhubungan, yang mencerminkan integrasi,  kodifikasi  peraturan  yang tujuan akhirnya
adalah untuk
18 Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang di  Bidang  Investasi:  Kajian  Pembentukan  Omnibus Law  di  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Hukum  Refleksi Hukum , Vol. 4, No. 1, Desember 2019, hlm. 131.
mengefektifkan  peraturan  tersebut. 19
Masscotte 20 menjelaskan dua keuntungan atau  manfaat  yang  didapatkan  dari diadopsinya  teknis Omninus  Law dalam pembentukan undang-undang yaitu teknis Omnibus  Law menghemat  waktu dan  mempersingkat  proses  legislasi karena tidak perlu melakukan perubahan terhadap  banyak  undang-undang  yang akan  diubah  melainkan  cukup  melalui satu  rancangan  undang-undang  yang berisikan materi perubahan dari berbagai undang-undang.  Satu  undang-undang yang berisikan banyak materi perubahan dari berbagai undang-undang mempersingkat perdebatan anggota legislatif terhadap masing-masing undang-undang jika perubahan
dilakukan dengan cara biasa.
Pesangon yang mencerminkan asas pembangunan  tenaga  kerja  telah  diatur
19 Ima  Mayasari,  “Kebijakan  Reformasi  Regulasi melalui  Implementasi  Omnibus  Law  di  Indonesia”, Rechtsvinding , Vol. 9, No. 1, April 2020, hlm. 6.
20 Louis  Massicottes,  “ Omnibus  Bills  in  Theory  and Practice ”, Canadian  Parliamentary  Review ,  Spring, Mei 2013, hlm. 15.
dalam  UU  Ketenagakerjaan  digantikan dengan  UU  Cipta  kerja . UU  Cipta  Kerja merupakan skema undang-undang untuk membangun  perekonomian  Indonesia agar  mampu  menarik  investor  untuk menanamkan  modalnya  di  Indonesia. 21
Pasal  156  ayat  (4)  huruf  c  UU Ketenagakerjaan yang berisi penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan  ditetapkan  15%  (lima  belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang  penghargaan  masa  kerja  bagi  yang memenuhi syarat tidak tercantum dalam UU  Cipta  Kerja.  Tidak  tercantumnya ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf c UU Ketenagakerjaan  ini  berpotensi  pada terampas  kesejahteraan  buruh  dan ketidakselarasan pengaturan dengan asas pembangunan tenaga kerja.
Pasal 162 UU Ketenagakerjaan juga dihapus dalam Pasal 51 UU Cipta Kerja, di mana pasal ini berkaitan dengan uang
21 Fajar  Kurniawan,  “Problematika  Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang
penggantian hak dari pekerja/buruh yang mengundurkan diri, dengan dihapuskannya pasal ini dalam UU Cipta Kerja maka pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak dapat memperoleh  uang  penggantian  hak sehingga  pengaturan  ini  tidak  selaras dengan  asas  pembangunan  tenaga  kerja dan  merampas  kesejahteraan  buruh. Pasal  162  UU  Ketenagakerjaan  berisi pekerja/buruh  yang  mengundurkan  diri atas  kemauan  sendiri,  memperoleh  uang penggantian  hak  sesuai  ketentuan  Pasal 156 ayat (4). Pasal 153 ayat (4) berisi uang penggantian hak yang seharusnya diterima  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) meliputi:
a. Cuti  tahunan  yang  belum  diambil dan belum gugur;
b. Biaya  atau  ongkos  pulang  untuk pekerja/buruh  dan  keluarganya
Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang di PHK”, Panorama Hukum, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 1.
ketempat  dimana  pekerja/buruh diterima bekerja;
c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas
perseratus)  dari  uang  pesangon dan/atau  uang  penghargaan  masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan  atau  perjanjian  kerja bersama. UU Cipta Kerja memiliki
problematika  yang  cukup  kompleks karena  UU  Cipta  Kerja  menghapus  dan mengubah  beberapa  regulasi  seperti  UU Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan Sosial (UU Jaminan Sosial), dan Undang-Undang  Nomor  24  tahun  2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial  (UU  Badan  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial)  menjadi  satu  bentuk peraturan  yang  selaras  dengan  visi
penciptaan  lapangan  kerja  yang  masif hingga  beberapa  tahun  ke  depan.  Visi penciptaan  lapangan  kerja  yang  masif dalam UU Cipta Kerja ini membutuhkan dukungan  dan  peran  dari  investor, sedangkan investor memiliki kepentingan untuk memajukan perusahaan dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga  visi  penciptaan  lapangan  kerja dalam  UU  Cipta  Kerja  ini  justru berdampak  pada  tidak  terlindunginya kesejahteraan pekerja sesuai dengan asas pembangunan  tenaga  kerja,  khususnya dalam  pemberian  pesangon  bagi  tenaga keja.  Perlu  diingat  dengan  diubahnya beberapa ketentuan pemberian pesangon pada UU Cipta Kerja akan mendeskreditkan posisi tenaga kerja. Selaras  dengan  UU  Cipta  Kerja, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PP Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja)  pun mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan  pesangon.  Pasal  41 PP Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  berisi bahwa  pengusaha  dapat  melakukan pemutusan  hubungan  kerja  terhadap pekerja/buruh  karena  alasan  perusahaan melakukan  penggabungan,  peleburan atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha  tidak  bersedia  menerima pekerja/buruh maka pekerja/buruh berhak atas:
a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
b. uang  penghargaan  masa  kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal
40 ayat (3); dan
c. uang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal 40 ayat (4). PP Perjanjian Kerja Waktu Tertentu,  Alih  Daya,  Waktu  Kerja  dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan  Kerja  hanya  mengatur  lebih lanjut  mengenai  pengunduran  diri pekerja dikarenakan penggabungan, peleburan  atau  pemisahan  Perusahaan, sedangkan tenaga kerja yang mengundurkan diri karena sebab lainnya tidak  diatur  dalam  PP  ini.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa tenaga  kerja  yang  mengundurkan  diri karena  sebab-sebab  lain  tetap  tidak berhak mendapatkan pesangon.
UU Cipta kerja agar dapat diterima harus  sesuai  dengan  landasan  filosofis yakni  ruh  atau  jiwa  sebuah  undang- undang. Landasan filosofis ini adalah asas materil  yang  harus  ada  dan  menjadi syarat conditio sine quo non dalam setiap
pembentukan  undang-undang. 22 Asas hukum  menurut  B.Arief  Sidharta 23 lebih merupakan  nilai,  sebagai  nilai  maka fungsi asas hukum adalah (1) sebagai nilai kritis  untuk  menilai  kualitas  dari  aturan hukum  yang  seharusnya  merupakan penjabaran nilai tersebut; dan (2) sebagai sarana bantu untuk menginteprestasikan aturan  yang  bersangkutan  yaitu  untuk menetapkan  ruang  lingkup  wilayah penetapan undang-undang yang bersangkutan. Asas hukum layak disebut sebagai alasan lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.  Hukum  bukanlah  sekedar kumpulan  peraturan-peraturan  dengan adanya  asas  hukum,  karena  asas-asas hukum  mengandung  nilai-nilai  dan tuntutan-tuntutan etis.
Undang-undang  harus  memiliki landasan filosofis yakni asas materil yang
22 Indra  Rahmatullah,  “Urgensi  Assestment  Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja”, Adalah, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 86.
23 Arief Sidharta, 2010, Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial  dalam  Pembentukan  Undang-Undang  tentang
sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. UU  Ketenagakerjaan  memiliki  landasan filosofis memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Hal ini berbanding terbalik  dengan  UU  Cipta  Kerja  yang memiliki landasan filosofis membuka dan mempermudah investasi. Landasan filosofis  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini  akan berakibat terjadinya ketidakpastian hukum,  karena  tidak  bisa  memberikan perlindungan  bagi  tenaga  kerja  baik secara  ekonomis,  teknis,  maupun  sosial. Pasal-pasal mengenai pemberian pesangon  dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak sesuai dengan asas pembangunan tenaga. Penjelasan  Pasal  3  UU  Ketenagakerjaan yang berisi asas pembangunan ketenagakerjaan  pada  dasarnya  sesuai dengan  asas  pembangunan  nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas  adil  dan  merata.  Pasal-pasal
Kehutanan dan Undang-Undang tentang Pertambangan Periode 1967-2019 , Disertasi , Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 94.
mengenai pesangon dalam UU Ketenagakerjaan  yang  direvisi  di  UU Cipta  Kerja  akan  menimbulkan  konflik filosofis  karena  perbedaan  filosofi,  UU
Ketenagakerjaan
mengedepankan perlindungan  pekerja  sedangkan  UU Cipta Kerja mengedepankan kemudahan dalam berinvestasi.
Perlindungan  tenaga  kerja  di Indonesia  wajib  dilaksanakan  oleh pengusaha  yang  mempekerjakan  orang untuk  bekerja,  termasuk  didalamnya mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan  sosial  tersebut  dilaksanakan dengan usaha bersama, kekeluargaan, dan kegotongroyongan sebagai mana tercantum  dalam  jiwa  dan  semangat Pancasila dan UUD
NRI 1945.
Perlindungan  terhadap  tenaga  kerja dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak
24 Dewi Indasari Hulima, “Perlindungan Hukum bagi Tenaga  Kerja  Tidak  Mendapatkan  Pesangon  Oleh Perusahaan menurut UU No.13”, Lex Privatum, Vol. 5, No. 6, Agustus 2017, hlm. 3.
dasar  pekerja  dan  menjamin  kesamaan serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan  pekerja  dan  keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan  kemajuan  dunia  usaha dan kepentingan pengusaha. 24
Perlindungan  tenaga  kerja  dapat tercipta  jika  UU  Cipta  Kerja  berjalan dengan optimal sesuai dengan hubungan industial Pancasila dan asas
Pembangunan  Tenaga  Kerja.  UU  Cipta kerja ini perlu: 25
a. Melibatkan  publik  dalam  setiap tahapan  penyusunannya,  sebab Omnibus  Law memiliki  ruang lingkup  yang  sangat  luas  dan menuntut  pihak  yang  membuat menjangkau dan melibatkan banyak pemangku kepetingan terkait.
b. DPR
dan pemerintah harus transparan dalam memberikan
25 Antoni  Putra,  “Penerapan  Omnibus  Law  dalam Upaya Reformasi Regulasi”, Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, Agustus 2020, hlm. 5.
setiap  informasi  perkembangan proses  perumusan  undang-undang sapu jagat ini.
c. Penyusun harus memetakan
regulasi yang berkaitan secara rinci.
d. Penyusun  harus  ketat  melakukan harmonisasi  baik  secara  vertikal dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi maupun horizontal
dengan peraturan yang sederajat.
e. Penyusun harus melakukan preview sebelum  disahkan,  terutama  dalam melakukan  penilaian  dampak  yang akan  timbul  dari  undang-undang yang akan disahkan.
UU  Ketenagakerjaan  yang  berisi
penggantian
perumahan serta pengobatan  dan  perawatan  ditetapkan 15%  (lima  belas  perseratus)  dari  uang pesangon  dan/atau  uang  penghargaan masa  kerja  bagi  yang  memenuhi  syarat tidak  tercantum  dalam  UU  Cipta  Kerja. Pasal  162  UU  Ketenagakerjaan  juga dihapus dalam Pasal 51 UU Cipta Kerja,
di mana pasal ini berkaitan dengan uang penggantian hak dari pekerja/buruh yang mengundurkan diri, dengan dihapuskannya pasal ini dalam UU Cipta Kerja maka pekerja/buruh yang mengundurkan diri tidak dapat memperoleh uang penggantian hak.
Perubahan Pasal 154 ayat (4) huruf c UU Ketenagakerjaan yang meniadakan penggantian  biaya  perumahan  serta pengobatan dan perawatan serta penghapusan Pasal 162 UU
Ketenagakerjaan  dalam  UU  Cipta  Kerja yang berimplikasi pada tenaga kerja yang mengundurkan  diri  tidak  mendapatkan uang penggantian hak menyimpangi asas pembangunan tenaga kerja dan merampas kesejahteraan buruh. Pembagunan  tenaga  kerja  diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusi tenaga kerja dalam
pembangunan  serta  melindungi  harkat dan  martabat  tenaga  kerja.  Pengaturan pesangon  dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak
selaras dengan asas pembangunan tenaga kerja karena tidak menjunjung peningkatan  kualitas  serta  kontribusi tenaga  kerja  dalam  pembangunan. Pengaturan  pesangon  dalam  UU  Cipta Kerja  juga  merampas  kesejahteraan tenaga  kerja  karena  merampas  hak-hak pekerja untuk mendapatkan uang penggantian  biaya  perumahan  serta pengobatan  dan  perawatan  serta  uang penggantian  hak  bagi  pekerja  yang mengundurkan diri.
UU  Cipta  Kerja  seharusnya  bisa memfasilitasi  kepentingan  pengusaha dan  tenaga  kerja,  namun  substansi  dari UU  Cipta  Kerja  sejauh  ini  belum memberikan  kesejahteraan  bagi  pekerja dan tidak selaras dengan asas pembangunan  tenaga  kerja.  Secara yuridis  perubahan  ketentuan  pemberian pesangon  ini  merampas  kesejahteraan tenaga  kerja  sebagai  pihak  yang  lemah. UU  Cipta  Kerja  perlu  lebih  melindungi tenaga  kerja  agar  tercipta  relasi  yang
harmonis  antara  tenaga  kerja  dan pengusaha.  Situasi  yang  harmonis  akan berdampak pada peningkatan produktifitas perusahaan dan berimplikasi kepada naiknya harga saham sehingga  dapat  menarik  minat  investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

## D. Kesimpulan
Omnibus  Law merupakan  konsep baru  dalam  sistem  perundang-undangan di  Indonesia.  Proses  pembentukan Omnibus  Law yang  cukup  singkat mampu  menyederhanakan,  memangkas, serta  menyelaraskan  berbagai  regulasi yang tumpang-tindih ataupun bertentangan dalam rumpun bidang yang sama  dan  mengganti  puluhan  undang- undang  menjadi  satu  regulasi  yang sejalan, yakni UU Cipta Kerja. Sayangnya, pencapaian  tersebut  justru  melahirkan permasalahan baru, khususnya dalam hal pemberian  pesangon  bagi  tenaga  kerja. Pesangon  yang  telah  diatur  dengan  baik
dalam  UU  Ketenagakerjaan  diubah dengan  UU  Cipta  kerja  yang  justru mengurangi  hak  pesangon  bagi  pekerja dan tidak selaras dengan asas pembangunan ketenagakerjaan. UU
Cipta  Kerja  perlu  diselaraskan  dengan asas  pembangunan  tenaga  kerja  demi terciptanya  relasi  yang  harmonis  antara tenaga kerja dan pengusaha. Situasi yang
harmonis akan berdampak pada
perlindungan
tenaga kerja dan
peningkatan produktifitas perusahaan
Daftar Pustaka Buku
Asyhadie,  Zaeni  2015, Hukum  Kerja Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang Hubungan  Kerja ,  Rajawali  Pers,
Jakarta.
Budiartha,  Nyoman  Putu,  2016, Hukum Outsourcing,  Konsep  Alih  Daya, Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum , Setara Press, Malang.
Diantha, I Made Pasek, 2016, Metodologi Penelitian  Hukum Normatif Dalam
Justifikasi  Teori  Hukum ,  Prenada Media Group, Jakarta. Hastyorini, Irim Rismi, 2019, Pelindungan Tenaga Kerja, Cempaka Putih, Klaten.
H.S,  Salim  dan  Septiana  Nurbani,  2014,
Penerapan  Teori  Hukum  Pasca Penelitian  Disertasi  dan  Tesis ,  PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Husni,  Lalu,  2012, Pengantar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia ,
Rajawali Press, Jakarta.
Isnaeni,  Moch,  2016, Pengantar  Hukum Jaminan  Kebendaan ,  Revka  Petra Media, Surabaya.
Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum , Kencana, Jakarta.
M.  Hadjon,  Philipus,  2011, Pengantar Hukum  Administrasi  Indonesia , Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.

## Jurnal
Hayyu,  Pradany,  “Sinyal  Baik  dalam Kemudahan berusaha”, Media
Keuangan ,  Vol.  8,  No.  128,  Mei
2018. Hernawan,  Ari,  “Keberadaan  Uang Pesangon dalam Pemutusan Hubungan  Kerja  Demi  Hukum  di Perusahaan yang sudah Menyelenggarakan Program Jaminan  Pensiun”, Kerta  Patrika , Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016. Hulima,  Dewi  Indasari,  “Perlindungan
Hukum  bagi  Tenaga  Kerja  Tidak Mendapatkan Pesangon Oleh
Perusahaan  menurut  UU  No.13” Lex Privatum, Vol. 5, No. 6, Agustus 2017.

## Khoe,  Fenny  Natalia,  “Hak  Pekerja  yang
Sudah  Bekerja  Namun  Belum Menandatangani  Perjanjian  Kerja atas Upah Ditinjau dalam Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1, 2013. Kurniawan, Fajar, “Problematika Pembentukan  RUU  Cipta  Kerja dengan Konsep Omnibus Law Pada
Klaster  Ketenagakerjaan  Pasal  89 Angka  45  Tentang  Pemberian Pesangon  Kepada  Pekerja  yang  di PHK”, Panorama  Hukum, Vol.  5,
No. 1, Juni 2020.
Luhukay,  Roni  Sulistyanto,  “Fungsi
Rancangan Undang-Undang Omnibus  Law  Cipta  Lapangan Kerja dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”, Meta Yuridis, Vol. 3, No. 1, Maret 2020.
Massicotte,  Louis,  “ Omnibus  Bills  in
Theory  and  Practice ”, Canadian
Parliamentary  Review ,  Spring,  Mei
2013. Mayasari,  Ima,  “Kebijakan  Reformasi Regulasi melalui Implementasi Omnibus Law di Indonesia”, Rechtsvinding ,  Vol.  9,  No.  1,  April
2020.
Meilani,  Hilma,  “Hambatan  Dalam
meningkatkan  Investasi  Asing  di
Indonesia  dan  Solusinya” Jurnal
Pusat  Penelitian  Badan  Keahlian
DPR  RI, Vol.  11,  No.  19,  Oktober 2019.,
Prabowo,  Adhi  Setyo,  “Politik  Hukum Omnibus  Law”, Jurnal  Pamator , Vol. 13, No. 1, April 2020.
Putra, Antoni, “Penerapan Omnibus Law dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi”, Legislasi  Indonesia ,  Vol.  17,  No.  1, Agustus 2020.
Rahmatullah, Indra “Urgensi Assestment Report  dalam  Omnibus  Law  RUU Cipta Kerja”, Adalah, Vol. 4, No. 3, 2020.
Suriadinata, Vincent, “Penyusunan undang-undang di bidang investasi:
Kajian  pembentukan  omnibus  law di  Indonesia”, Jurnal  Ilmu  Hukum Refleksi  Hukum ,  Vol.  4,  No.  1, Desember 2019.

## Disertasi
Sidharta, Arief, 2010, Inkorporasi Prinsip Keadilan Sosial dalam Pembentukan
Undang-Undang tentang Kehutanan  dan  Undang-Undang tentang Pertambangan Periode 1967-2019 , Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  68  Tahun  2009 tentang  Tarif  Pajak  Penghasilan Pasal  21  atas  Penghasilan  Berupa Uang  Pesangon,  Uang  Manfaat
Pensiun,  Tunjangan  Hari  Tua,  dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus (Lembaran Negara
Nomor 169 Tahun 2009).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
(Lembaran  Negara  Nomor  39
Tahun  2003,  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4279).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran
Negara  Nomor  245  Tahun  2020,
Tambahan Lembaran
Negara
Nomor 6573).

## Konvensi
Universal Declaration of Human Rights.
International  Covenant  on  Economic,
Social, and Cultural Rights .