Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi

## SISTEMATIC LITERATURE REVIEW: THE STRATEGY FOR PREVENTING GOVERNMENT FINANCIAL REPORT FRAUD
Nedi hendri
nedi_hendri@yahoo.com, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Metro
Shinta Ulan Sari shintasari3@gmail.com,   Akuntansi, Universitas Padjajaran

## Abstrak
____________________________________________________________ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode untuk menghentikan penipuan laporan keuangan, baik di negara maju maupun berkembang. Metode penelitian menggunakan Sistematic Literature  Review  (SLR)  yang  dipopulerkan  oleh  Kitchenham.  Penggunaan  pendekatan  ini, diharapkan  dapat  berguna  untuk  mengetahui  cara  mencegah  penipuan  laporan  keuangan pemerintah  yang  dapat  diidentifikasi,  dikumpulkan,  dan  disatukan.  Pengendalian  Internal  yang Baik  dan  Efektif,  Peningkatan  Budaya  Organisasi,  Pembuatan  Kebijakan  dan  Prosedur  untuk Mencegah  Fraud  (kebijakan  anti-fraud),  Whistle  Blowing,  dan  Pelaksanaan  Akutansi  Forensik adalah beberapa strategi yang efektif untuk mencegah penipuan laporan keuangan, menurut hasil sintesis enam belas artikel.
Kata Kunci : Strategy,  Preventing,  Governance,  Financial Report, Fraud.

## Abstract
____________________________________________________________
The purpose of this study is to identify strategies for preventing financial statement fraud in both industrialized and developing nations. The systematic literature review (SLR), made popular by Kitchenham, is the research methodology used. This strategy is anticipated to be helpful in understanding how to stop fake government financial reports that can be located, gathered, and aggregated. The synthesis of sixteen articles suggests that good and effective internal control, improved organizational culture, the creation of anti-fraud policies and procedures, whistleblowing, and the use of forensic accounting are some of the most successful methods for preventing financial statement fraud.
Key Word: Strategy, Preventing, Governance, Financial Report, Fraud.

## PENDAHULUAN
Pembahasan tentang fraud selalu menarik perhatian banyak orang. Menurut Securities and Exchange Commission (SEC), penipuan adalah ilegal, yang dapat dilakukan siapa saja baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  menggunakan  metode  atau  sarana  perdagangan  antar negara  atau  surat  atau  layanan  dari  bursa  saham  mana  pun  di  negara  mana  pun  (Sholihah  dan Prasetyono,  2016).  Sementara  itu, The  Institute  of  Internal  Auditors (IIA)  mendefinisikan kecurangan sebagai serangkaian penyimpangan dan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang disengaja dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi dan orang-orang eksternal dan internalnya (Gunadi, 2001) . Sedangkan Association Of Certified Fraud Examiners  (ACFE) berdasarkan  Black’s  Law  Dictionary  mendefinisikan Fraud sebagai  setiap  kegiatan  yang mengunakan penipuan untuk mencapai keuntungan. Penipuan menjadi tindakan kriminal ketika seseorang  dengan  sengaja  mengabaikan  kebenaran  atau  menyembunyikan  fakta  material. Association  Of  Certified  Fraud  Examiners  (ACFE), membagi fraud ke  dalam  tiga  jenis,  antara lain: penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan dan korupsi. Berdasarkan Survie Fraud Indonesia Tahun 2019 yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter, Fraud yang paling terjadi di Indoneisa yaitu Korupsi (64,4%) dengan total kerugian Rp373.650.000.000,00. Fraud Laporan Keuangan menempati posisi ketiga dengan presentase 9,2% dan total kerugian sebesar Rp242.260.000.000,00  (ACFE  Indonesia,  2020).  Meskipun  menempati  posisi  ketiga, fraud pelaporan  keuangan  tidak  boleh  dipandang  sebagai  masalah  yang  sepele.  Karena  Laporan keuangan menjadi parameter utama dalam penentuan kinerja perusahaan.
Menurut  ACFE  Manual  2020,  kerugian  yang  disebabkan  oleh fraud laporan  keuangan lebih  sering  dihitung  berdasarkan  kapitalisasi  pasar  atau  kehilangan  nilai  pemegang  saham daripada  kerugian  aset  keuangan  secara  langsung.  Hal  ini  mengurangi  risiko  penipuan  laporan keuangan. Namun, penipuan laporan keuangan dapat sangat merugikan perusahaan, bahkan yang paling  besar.  Nilai  pemegang  saham  dapat  hilang.  Selain  itu,  dapat  sangat  berdampak  pada pemegang  saham  organisasi  penipuan  yang  pernah  terjadi  di  beberapa  perusahaan  diantaranya yaitu pada PT Kimia Farma Tbk, TP KAI dan PT Garuda Indonesia Tbk. Pada Laporan Keuangan TA  2001  PT.  Kimia  Farma  Tbk.,  didapatkan  bahwa  terjadi  manipulasi  Laporan  Keuangan, sehingga  menyebabkan  adanya  overstated  persediaan  sebesar  Rp8,1  miliar,  overstated  pejualan sebesar Rp10,7 miliar. Kesalahan penyajian tersebut menimbulkan laba ‘rekayasa’  yang sangat tinggi. Hal yang sama terjadi pada PT KAI (Kereta Api Indonesia). Laporan Keuangan PT KAI TA  2005  mencata  laba  sebesarRp  6,9  miliar,  padahal  kondisi  senyatanya  mengalami  kerugian sebesar  Rp.  63  miliar.  Pada  Tahun  2019,  berita  tentang  manipulasi  laporan  keuangan  PT  GAI cukup menarik perhatian banyak pihak. Pada Laporan Keuangan PT GIAA Tahun 2018 tercatat menerima  laba  bersih  US$  809,85  ribu  atau  setara  Rp  11,33  miliar.  Tercatatnya  Laba  tersebut karena adanya pencatatan pendapatan yang tidak memenuhi kriteria sebagai pendapatan sebesar US$ 306,88 juta.
Pengeluaran  masyarakat  digunakan  oleh  pemerintah  untuk  menjalankan  operasinya. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat  diandalkan  dan  bebas  dari  kecurangan  dan  penipuan.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya untuk  mencegah penipuan laporan keuangan pemerintah daerah. Terdapat berbagai  upaya  yang dilakukan untuk  mencegah praktik kecurangan,  yang didasarkan pada teori  dan penelitian  yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar praktik kecurangan dapat diidentifikasi dan diatasi sejak dini.  Upaya  pencegahan  penipuan  lebih  efektif  daripada  upaya  represif.  Upaya  pencegahan penipuan dapat mencegah kerugian negara yang lebih besar dan reputasi individu dan organisasi yang rusak. Selain itu, melakukan pencegahan dini lebih efisien dan murah daripada mendeteksi
penipuan setelah terjadi (Mansor, N. &amp; Abdullahi, R. 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis  tertarik  untuk  membuat  kajian  terkait  strategi-strategi  yang  bisa  dilakukan  untuk melakukan  pencegahan fraud laporan  keuangan  Pemerintah.  Berdasarkan  uraian  yang  telah dibahas pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: Laporan Keuangan Pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan dan disajikan dengan handal dan bebas dari fraud. Namun pertanggungjawaban pemerintah masih sering terdapat celah untuk dilakukan kecurangan/ fraud . Agar tindakan fraud pada Pemerintah dapat dicegak maka diperlukan strategi- strategi yang efektif dalam proses pencegahan fraud Laporan Keuanga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan metode untuk menghentikan penipuan laporan keuangan, baik di negara maju maupun berkembang. Metode Sistematic Literature Review (SLR), yang dipopulerkan oleh Kitchenham, digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan setiap  pendekatan  yang  berguna  untuk  mencegah  penipuan  laporan  keuangan  pemerintah  dapat diidentifikasi, dikumpulkan, dan disatukan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Fraud
Definisi fraud menurut  KBBI  adalah perihal  curang;  perbuatan  yang  curang; ketidakjujuran; keculasan. Berikut beberapa definisi berdasarkan beberapa sumber:
a. The Institute of Internal Auditors (IIA)
Fraud didefinisikan  sebagai  kumpulan  pelanggaran  dan  tindakan  ilegal  yang  disengaja dilakukan untuk keuntungan atau kerugian organisasi dan oleh individu di dalam dan di luar  organisasi  (Gunadi,  2001).  Menurut  IIA,  penipuan  juga  diartikan  sebagai  tindakan yang melanggar hukum yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.  Ancaman  kekerasan  atau  kekerasan  fisik  tidak  menentukan  tindakan  ini. Penipuan dilakukan oleh individu dan organisasi dengan tujuan
b. Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)
Berdasarkan Black’s Law Dictionary, ACFE mendefinisikan Fraud sebagai setiap kegiatan yang  mengunakn  penipuan  untuk  mencapai  keuntungan.  Penipuan  menjadi  kejahatan ketika  menutup  mata  pada  saat  mengetahui  kesalahan  penyajian  kebenaran  atau penyembunyian fakta material (ACFE, 2020).
ACFE  mengklasifikasikan fraud dalam  beberapa  klasifikasi  yang  kemudian  disebut dengan  “ Fraud  Tree” Sistem  Klasifikasi  Penipuan  dan  Penyalahgunaan  Pekerjaan (Uniform  Occupational  Fraud  Classification  System) yang  dapat  dilihat  dalam  bagan berikut.
Gambar 1: Pembagian Fraud
Berdasarkan  bagan  di  atas,  ACFE  mengklasifikasikan fraud kedalam  tiga  jenis berdasarkan perbuatan yaitu:
1) Korupsi
Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam sektor publik atau pemerintah untuk keuntungan pribadi. Jenis korupsi yang didasarkan pada pohon penipuan  terdiri  dari  empat  hal:  konflik  kepentingan  atau  benturan  kepentingan, penipuan atau penyuapan, hadiah ilegal, dan penipuan.
2) Penyimpangan atas asset ( Asset Misappropriation ) Asset  misappropriation  meliputi  penyalahgunaan/pencurian  aset  atau  harta perusahaan/pihak lain. Sifatnya  yang tangible/dapat diukur dan dihitung ( defined value ) membuat fraud bentuk ini mudah dideteksi.
3) Pernyataan palsu atau salah pernyataan ( Fraudulent Statement )
Fraudulent  Statement yang  biasa  diketahui  sebagai window  dressing. Dalam penyajian  Laporan  Keuangan,  rekayasa  keuangan  digunakan  untuk  menutupi keadaan  keuangan  sebenarnya.  Ini  dilakukan  untuk  keuntungan  pribadi  dan organisasi. Pejabat eksekutif perusahaan atau lembaga pemerintah melakukan hal ini.
c. SPKN PSP 100 – Standar Umum
Fraud adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, niat, menguntungkan diri sendiri atau  orang  lain,  penipuan,  penyembunyian  atau  penggelapan,  dan  penyalahgunaan kepercayaan  yang bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan secara tidak  sah  yang dapat berupa  uang,  barang,  harta,  atau  jasa  tanpa  membayar  jasa,  yang  dilakukan  oleh  satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.(Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), 2017)

## Fraud Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)
ACFE  menggambarkan  kesalahan  penyajian  yang  disengaja  tentang  kondisi  keuangan suatu  perusahaan  sebagai  penipuan  keuangan  yang  dilakukan  melalui  salah  saji  yang  disengaja atau  penghilangan  jumlah  atau  pengungkapan  tertentu  dalam  laporan  keuangan  untuk  menipu pengguna  laporan  keuangan.  Tindakan  yang  disengaja  dianggap  sebagai  penipuan  laporan keuangan.    Menurut  Standar  Internasional  tentang  Audit  (ISA)  240,  &quot;salah  saji  dalam laporan keuangan dapat timbul dari kesalahan atau penipuan.&quot; Apakah tindakan dasar yang menyebabkan  laporan  keuangan  yang  salah  disengaja  atau  tidak  disengaja  adalah  ciri  yang membedakan kesalahan dari penipuan.” (International Standards on Auditing (ISA) 240, 2009).
Hampir selalu, penipuan laporan keuangan melibatkan mengecilkan kewajiban, biaya, dan kerugian  serta  meningkatkan  aset,  pendapatan,  dan  keuntungan.  Misalnya,  perusahaan  dapat memiliki kewajiban pajak yang lebih kecil jika mereka mengecilkan aset atau pendapatan mereka. Sebagai alternatif, penipu mungkin ingin mengurangi hasil anggaran yang berlebihan satu tahun untuk membantu memperbaiki kesalahan tahun berikutnya. (ACFE, 2020)
Salah satu tugas manajemen organisasi adalah menyampaikan laporan keuangan. Sebagian besar, perampasan laporan keuangan dilakukan oleh eksekutif senior, yang memiliki dorongan dan kemampuan  untuk  mengubah  laporan  keuangan.  Karena  mereka  bertanggung  jawab  secara langsung atas kinerja perusahaan, CEO sering kali menjadi pelaku fraud dalam laporan keuangan. (ACFE, 2020)
ACFE mengklasidikan fraud laporan keuangan ke dalam lima klasifikasi sebagai berikut:
1) Pendapatan yang tidak pasti
2) Perbedaan waktu (termasuk kesalahan pengakuan pendapatan)
3) Penilaian aset yang salah
4) Kewajiban dan biaya yang tidak diungkapkan
5) Pengungkapan yang salah

## Pencegahan Fraud
Menurut  IIPF-Practice  Guide,  yang  diterbitkan  oleh The  Institute  of  Internal  Auditors (2009), pencegahan fraud mencakup tindakan yang dilakukan untuk mencegah fraud terjadi dan
mengurangi eksposur fraud. Mengatur aturan yang ketat dan menanamkan budaya etika yang kuat adalah komponen penting dalam mencegah Fraud.

## Gambar 2: Komponen Pencegahan Fraud
Mekanisme  utama  yang  kuat  untuk  mencegah  fraud  adalah  pengendalian  internal  yang efektif  dan  efisien,  termasuk  kontrol  yang  terkait  dengan  penyaringan  pelanggan,  vendor,  dan mitra  hubungan  bisnis  eksternal.  Sebuah  organisasi  dengan  kontrol  internal  yang  efektif  dapat mencegah  pelaku  dari  godaan  untuk  melakukan fraud .  Komite  Organisasi  Sponsor  Komisi Treadway  (COSO)  menyajikan  kerangka  kerja  untuk  menilai  dan  meningkatkan  sistem pengendalian  internal  untuk  memerangi  penipuan.  COSO  diidentifikasi  lima  komponen  dalam Pengendalian  Internal–Terintegrasi  Kerangka  kerja:  lingkungan  pengendalian,  penilaian  risiko, pengendalian kegiatan, informasi dan komunikasi, dan pemantauan yang dapat berfungsi sebagai premis  untuk  desain  control  dalam  melawan fraud .  Elemen-elemennya  sangat  terkait  dan memberikan proses alamiah yang interaktif sehingga fraud tidak akan ditoleransi di tingkat mana pun.

## METODE
Metode  kajian  Sistematic  Literature  Review  (SLR)  digunakan  dalam  artikel  ini.  SLR melibatkan tinjauan sistematis literatur untuk menemukan, mengevaluasi, dan menafsirkan semua penelitian yang berkaitan dengan topik tertentu pada pertanyaan penelitian, area penelitian, atau fenomena  yang  menarik  (Kitchenham  &amp;  Charters,  2007).  Salah  satu  jenis  studi  sekunder adalah tinjauan sistematis. Tujuan penelitian SLR adalah untuk merangkum penelitian sebelumnya dengan  bukti  empiris,  menemukan  gap  penelitian  baru,  dan  memberikan  kerangka  kerja  untuk penelitian masa depan. (Arief, & Yunus Abbas, 2021).
SLR memiliki beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Gambar 3 mengambarkan tahapan pada SLR.
329 | A k u n t a n s i
Gambar 3: Tahapan SLR (Wahono, 2015)
Pencarian  data  dimulai  dengan  mencari  penelitian  sebelumnya  dengan  menggunakan mesin  pencarian  di  pustaka  digital.  Basis  data  yang  digunakan  adalah Google  Scholar .  Proses penemuan artikel terdiri dari dua tahap. Pertama, mencari artikel ilmiah dengan kata kunci “strategi pencegahan fraud” dengan tahun terbit 2012 s/d 2022. Pada tahap awal, ditemukan17.500 artikel. Pada tahap kedua, proses pengumpulan artikel dilanjutkan dengan menggabungkan hasil dari tahap pertama dengan persyaratan artikel dapat menjawab pertanyaan penelitian. Metode penyaringan pada  judul  dan  abstrak  serta  pemeriksaan  isi  artikel  digunakan  untuk  melakukan  pencarian. Sembilan belas artikel dibuat sebagai hasil dari tahap kedua pengumpulan artikel. Dari enam belas artikel,  tujuh  berkaitan  dengan  pencegahan fraud. Pencarian  dilakukan  dengan  metode penyaringan pada judul dan abstrak, serta memeriksa isi artikel. Hasil pengumpulan artikel pada tahap  kedua  menghasilkan  enam  belas  artikel.  Dari  enam  belas  artikel,  ada  tujuh  artikel pencegahan fraud dari  Pemerintah  negara  lain,  yaitu  Malaysia,  Nigeria,  Pakista,  dan  Kenya. Sedangkan sembilan artikel lainnya merupakan artikel terkait pencegahan fraud di Indonesia. Ke enam belas 16 yang ditemukan seperti pada tabel 1.
Tabel 1. Penelitian Sebelumnya Terkait “Strategi Pencegahan Fraud”
No. Penulis Judul Index Jurnal Jumlah Sitasi 1  Mohamad Zulkurnai Ghazali, Mohd Syahrir Rahim, Azharudin Ali, Shamharir Abidin A preliminary study on fraud prevention and detection at the state and local government entities in Malaysia Non-Index 61 2  Ni Wayan Rustiarini Ni Made Sunarsih Fraud dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi oleh Auditor Pemerintah Non-Index 62
No. Penulis Judul Index Jurnal Jumlah Sitasi 3  Dian Kristiyani Hamidah Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraudpada Sektor Publik Di Era Digital SINTA 3 17 4  Cris Kuntadi, Bhayu Adi Puspita, Achmad Taufik Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kesesuaian Kompensasi Non-Index 7 5  Novia Tri Kurniasari, Anna Fariyanti, Nirwan Ristiyanto Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process Non-Index 18 6  Rozmita Dewi Yuniarti The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations) Non-Index 87 7  Syed Aamir Alam Rizvi, Dr Kazi Afaq Ahmed Prevention of Frauds in Public Sector Organizations: A Case of Pakistan Non-Index 8  Memen Kustiawan Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud SINTA 2 18 9  Oguda Ndege Joseph, Odhiambo Albert, Prof John Byaruhanga Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County Non-Index 129 10  Dwi Urip Wardoyo, Muhammad Arya, Desiana Woro Pawestri, Bethari Shakuntala Whistleblowing System Dan Surprise Audit: Strategi Pencegahan Fraud Non-Index 1 11  Ismail Alhassan Forensic Accounting and Fraud Detection and Prevention in the Nigerian Public Sector Non-Index 6 12  Abdullahi Muahammad Rabiu Noorhayati Mansor Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory Q2 124 13  Normah Omar, Katerina Maria Abu Bakar Fraud prevention mechanisms of Malaysian government-linked companies: An assessment of existence and effectiveness Non-Index 14  Anna Yulifah Persepsi Auditor Eksternal Tentang Determinan Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan Non-Index 8 15  Rasha Kassem Dr. Andrew Higson Financial Reporting Fraud: Are Standards’ Setters and External Auditors doing enough? Q3 40
No. Penulis Judul Index Jurnal Jumlah Sitasi 16  Okoye, E.I. and Gbegi, D.O Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State) Non-Index 203
Setelah  enam  belas  artikel  yang  akan  menjawab  pertanyaan  penelitian  dikumpulkan, ekstraksi data akan dilakukan. Tujuan utama ekstraksi data adalah untuk mengumpulkan informasi yang  relevan  dengan  pertanyaan  penelitian,  lalu  melakukan  sintesis  data.  Sintesis  data  adalah proses  merangkum  semua  temuan  penelitian,  menjawab  pertanyaan  penelitian,  dan  membuat kesimpulan dari penelitian sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  ekstraksi  data  dalam  metode  SLR,  strategi-strategi  yang  dilakukan dalam pencegahan fraud dapat dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel 2. Literature terkait Strategi Pencegahan Fraud
Penulis Lokasi Strategi Pencegahan Fraud (Ghazali et al., 2014) Pemerintahan Malaysia - Menciptakan auditor internal - Menyediakan layanan telepon langsung atau nomor bebas pulsa untuk memudahkan pelaporan penipuan - Kebijakan yang berkaitan dengan keamanan komputer Kebijakan yang berkaitan dengan investigasi fraud, serta kode etik atau etika kerja (Rustiarini & Sunarsih, 2015) Bali Sistem whistleblower (Kristiyani & Hamidah, 2020) Pemerintahan Indonesia Strategi Teknis: Pengawas Privasi, Internet of Things, Akses Data, Ketepatan Waktu Pelaporan, Pengendalian Data dalam Waktu Nyata
Pendekatan dua paradigma: Pendekatan budaya,
Pengendalian  internal  (audit  internal  dan  eksternal, investigasi fraud, dan akuntansi forensik) Strategi Pencegahan: Sistem Deteksi Penipuan menggunakan  Algoritme  Pengajaran  Mesin,  Data  Mining, dan Meta Learning (Kuntadi et al., 2022) Kesesuaian kompensasi mempengaruhi pencegahan
kecurangan dalam, sistem pengendalian internal mempengaruhi  pencegahan  kecurangan,  dan  kompetensi SDM mempengaruhi pencegahan kecurangan. (Kurniasari et al., 2019) Salah satu Instansi Pemerintah di Indonesia (1) Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian, (2) meningkatkan  budaya  organisasi,  (3)  menciptakan  prinsip anti-kejahatan  dalam  organisasi,  (4)  menerapkan  system pembayaran  dan  hukuman  yang  tegas,  (5)  memberi  tahu karyawan  tentang  anti-kejahatan,  dan  (6)  membangun  tim perubahan.
Penulis Lokasi Strategi Pencegahan Fraud (Yuniarti, 2017) Organisasi inter- governmental di Indonesia Membangun  pengendalian  internal  yang  baik  dan meningkatkan kesadaran anti-fraud di antara semua orang di perusahaan (Rizvi, 2021) Pakistan pengendalian internal, audit internal dan eksternal, pelatihan, whistle blowing, rotasi karyawan, penerapan kebijakan anti- penipuan  dan  hukuman,  kebijakan  HRM  yang  kuat, integritas manajemen, dan e-governance (Kustiawan, 2017) Meningkatkan pengendalian intern (Ndege Joseph et al., 2015) Kenya Untuk menghindari dan menemukan kecurangan dalam kas daerah dan lembaga lainnya, kebijakan dan sistem pengendalian internal yang efektif harus diterapkan. (Wardoyo et al., 2022) Whistleblowing System Dan Surprise Audit (Okoye et al., 2013) Nigeria Akuntan forensik harus diterapkan sesuai pelatihan keterampilan akuntansi forensik (Abdullahi & Mansor, 2018) Nigeria Untuk meningkatkan standar hidup karyawan dan meningkatkan pendapatan gaji PNS, pemerintah Nigeria meluncurkan Reformasi Skala Gaji (SSR). Selain itu, pemerintah Nigeria harus memulai program pelatihan seperti lokakarya, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan perilaku pekerja dan meningkatkan pemahaman tentang efek buruk penipuan. (Omar & Bakar, 2012) Malaysia audit kejutan, hotline penipuan, program dan pelatihan pencegahan penipuan, kebijakan anti-penipuan, ulasan kerentanan penipuan, audit operasional, kebijakan pelaporan pelanggaran, audit internal atau pemeriksaan penipuan departemen, dan,menjatuhkan hukuman dan tindakan disipliner (Yulifah & Irianto, 2013) Mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang berkualitas tinggi mencakup memiliki posisi audit internal untuk melakukan pengawasan rutin, menerapkan aktivitas pengendalian melalui sistem pemisahan tugas, memiliki fungsi otorisasi, memiliki fungsi dokumentasi dan perencanaan, dan mengawasi sistem akuntansi dengan standar konservatif dan baik. (Kassem & Higson, 2012) Memberikan lebih banyak panduan kepada auditor eksternal sehubungan dengan: untuk penilaian dan tanggapan risiko penipuan (Eze & Okoye, E., 2019) Nigeria Akuntansi Forensik diganti dengan auditor eksternal dari Negara Bagian Kogi yang menerima pelatihan yang tepat dan pelatihan ulang.
Berdasarkan  tabel  1  di  atas  dapat  ditarik  semua  kesimpulan  strategi-stragi  pencegahan fraud laporan keuangan pemerintah, antara lain:

## 1. Pengendalian Internal yang Baik dan Efektif
Kesesuaian kompensasi mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam, sistem pengendalian internal  mempengaruhi  pencegahan  kecurangan,  dan  kompetensi  SDM  mempengaruhi pencegahan  kecurangan.  Pengoptimalan  fungsi  auditor  internal  adalah  bagian  penting  dari pengendalian  internal.  Auditor  internal  dapat  dioptimalkan  dengan  mengoptimalkan peranannya  dalam  pembinaan  SPIP  dan  BPKP.  Selain  itu,  fungsi  pengedalian  memainkan peran yang signifikan melalui system pemisahan tugas, fungsi otorisasi, fungsi dokumentasi, dan fungsi perencanaan, serta pengendalian sistem akuntansi melalui standar konservatif yang baik (Yulifah &amp; Irianto, 2013). Surprise audit adalah strategi pengendalian internal yang cukup efektif.
2. Peningkatan Budaya Organisasi
Peningkatan budaya organisasi dapat dilihat dari teladan pimpinan, menciptakan lingkungan kerja yang positif serta menciptakan kesadaran di antara staf tentang integritas memupuk nilai- nilai etika. Satu hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran anti-fraud kepada karyawan  adalah  misalnya  organisasi  harus  meninjau  sistem  promosi  karyawan  dengan memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mendapatkan  promosi  langsung.  Mereka harus  selalu  terus  memberikan  kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengembangkan  diri melalui keikutsertaan dalam pelatihan, workshop, seminar dan kegiatan pengembangan diri lainnya (Yuniarti, 2017)
3. Membuat peraturan untuk mencegah penipuan Salah satu strategi terbaik untuk mencegah penipuan laporan keuangan adalah kebijakan anti- fraud, seperti kebijakan keamanan komputer, kebijakan investigasi penipuan, dan kebijakan kode etik atau etika kerja. Kebijakan harus terus dibuat, dan sosialisasi anti-rasu diperlukan untuk karyawan.
4. Whistleblowing
Whistleblowing adalah  pengungkapan  informasiatas  praktik  illegal/illegal  oleh  anggota organisasi/mantan  anggota  organisasi/masyarakat  umum. Whistleblowing berperan  penting dalam  mengungkapkan  kecurangan/skandal  keuangan.  Hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam pelaksanaan  startegi  ini  yaitu  meningkatkan  jaminan  perlindungan  hukum  bagi  para whistleblower (Rustiarini & Sunarsih, 2015) .

## 5. Forensic Acounting
Berdasakan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Okoye  et  al.,  (2013)  penggunaan  Akuntansi Forensik secara signifikan mengurangi terjadinya kasus penipuan di sektor public pada salah satu  kementrian  di  Kogi  State.  Namun  yang  menjadi  catatan  adalah  harus  diberikannya Pelatihan yang tepat dan pelatihan ulang tentang Forensik serta kepatuhan yang tepat terhadap standar akutansi dan audit.

## SIMPULAN
Untuk  menemukan  metode  untuk  mencegah  penipuan  laporan  keuangan,  studi  literatur yang  menyeluruh  dilakukan  using  metodologi  Itchenham.  Studi  dimulai  dengan  melakukan langkah demi langkah. Pertama, tujuan penelitian harus ditentukan (RQ). Pada tahap kedua, artikel dicari melalui  basis data Google Sholar. Untuk artikel  yang diterbitkan dari tahun 2012 hingga 2022,  ini  merupakan  tahap  pertama  dalam  proses  pencairan  keyword  pencarian  strategi pencegahan pernyataan palsu. 17.500 artikel dibuat selama tahap pencarian pertama. Pada tahap
kedua, hasil pencarian pada tahap pertama disesuaikan dengan persyaratan berikutnya, yang berarti article harus dapat menjawab pertanyaan penelitian. Sembilan belas article dipilih untuk referensi utama sebagai hasil dari pencarian artikel di tahap kedua. Artikel ini kemudian dirilis. Pada tahap akhir, data diekstraksi, proses sintesis, dan penarikan kesimpulan dari penelitian dilakukan.
Pengendalian Internal yang Baik dan Efektif, Peningkatan Budaya Organisasi, Pembuatan Kebijakan  dan  Prosedur  untuk  Mencegah  Fraud  (kebijakan  anti-fraud),  Whistle  Blowing,  dan Pelaksanaan Akutansi Forensik adalah beberapa strategi  yang efektif untuk mencegah penipuan laporan keuangan, menurut hasil sintesis enam belas artikel.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  dapat  dikemukakan  implikasi  secara  praktis  yaitu sebagai masukan untuk lembaga pemerintah pusat maupun daerah yang sedang membuat strategi untuk mencegah fraud laporan keuangan, kelima elemen pencegahan fraud di atas dapat digunakan sebagai referensi. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang menguji efektivitas kelima elemen pencengahan fraud.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. Journal of Financial Crime , 25 (2), 527–544. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015- 0008
ACFE. (2020). Fraud Examiners Manual 2020 International Edition. In Association of Certified Fraud Examiners, Inc .
ACFE Indonesia. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111 , 53 (9), 1–76. https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/
Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro , 8 (1), 1–6. https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978
Eze, E., & Okoye, E., I. (2019). Forensic Accounting and Fraud Detection and Prevention in Imo State Public Sector. Accounting and Taxation Review , 3 (1), 12–26.
Ghazali, M. Z., Rahim, M. S., Ali, A., & Abidin, S. (2014). A Preliminary Study on Fraud Prevention and Detection at the State and Local Government Entities in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 164 (August), 437–444. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.100
Gunadi, E. M. (2001). Prevention and Detection of Fraud a Challenge to the Internal Auditors. Kriminologi Indonesia , 1 (III), 43–49.
International Standards on Auditing (ISA) 240. (2009). International Standard on Auditing 240 the Auditor ’ S Responsibilities Relating To Fraud in an Audit of Financial Statements . 155–197.
Kassem, R., & Higson, D. A. (2012). Financial Reporting Fraud: Are Standards’ Setters and External Auditors doing enough? International Journal of Business and Social Science , 3 (19).
Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report EBSE-2007-01 , January , 1–57.
Kristiyani, D., & Hamidah. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. Jurnal Bisnis Dan Akuntansi , 22 (2), 289–304. https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732
Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Sumber Daya Manusia, Kesesuaian. Jurnal Ekonomi Manajemn Sistem Informasi , 3 (5), 530–539.
Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah , 9 (2). https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633
Kustiawan, M. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud. Jurnal Akuntansi , 20 (3), 345–362. https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.2
Ndege Joseph, O., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. International Journal of Business and Management Invention , 4 (1), 47–57. www.ijbmi.org
Okoye, E. I., Fiia, & Fsm, F. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences , 3 (3), 2222– 6990.
Omar, N., & Bakar, K. M. A. (2012). Fraud Prevention Mechanisms of Malaysian Government- linked Companies: An assessment of existence and effectiveness. Journal of Modern Accounting and Auditing , 8 (1), 15–31.
Rizvi, A. (2021). Prevention of Frauds in Public Sector Organizations: A Case of Pakistan. Journal of Development and Social Sciences , 2 (III), 225–244. https://doi.org/10.47205/jdss.2021(2-iii)21
Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2015). Fraud dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi oleh Auditor Pemerintah. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII , 2 , 1–19.
Sholihah, S., & Prasetyono, -. (2016). Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik. Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting , 4 (1), 53. https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1882
The Institute of Internal Auditors. (2009). Internal Auditing and fraud. In IIPF Practice Guide . https://doi.org/10.1201/9781315267555-9
The Institute of Internal Auditors. (2019). IIA position paper. Fraud and Internal Audit , 1–4. https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Fraud-and-Internal-Audit.pdf
Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). (2017). State Financial Audit Standards (SPKN), 2017. In BPK Regulation No.1 2017 .
Wahono, R. S. (2015). A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, Methods and Frameworks. Journal of Software Engineering , 1 (1), 1–16.
Wardoyo, D. U., Arya, M., Pawestri, D. W., & Shakuntala, B. (2022). Whistleblowing System Dan Surprise Audit : Strategi Pencegahan Fraud . 1 (2), 157–168.
Yulifah, A., & Irianto, G. (2013). Persepsi auditor ekternal tentang determinan pencegahan kecurangan laporan keuangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya , 2 (2), 1–27.
Yuniarti, R. D. (2017). The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations). Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura , 20 (1), 113–124. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626 https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4524789/garuda-diduga-manipulasi-laporan- keuangan-bagaimana-pengawasan-rini