## Pers Libertarian
Oleh Dr.  TOPAN BILARDO, M.IKom topanbilardo@gmail.com

## ABSTRAK
Teori ini muncul berdasarkan keadaan dunia tahun 1950. Teori ini  sendiri baru lahir di tahun 1956.  Menurut  teori  ini  pers  bukan  sebagai  alat  pemerintah  akan  tetapi  sarana  yang  tepat  untuk menyalurkan hati masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah agar pemerintah tidak bisa berbuat semena-mena.
Sistem pers liberal (libertarian) berkembang pada abad ke 17-18 sebagai akibat munculnya revolusi industri, dan adanya tuntutan kebebasan pemikiran di negara Barat yang sering disebut aufklarung (pencerahan). Esensi dasar sistem ini memandang manusia mempunyai hak asasi dan meyakini bahwa manusia  akan  bisa  mengembangkan  pemikirannya  secara  baik  jika  diberi  kebebasan.  Manusia dilahirkan  sebagai  makhluk  bebas  yang  dikendalikan  akal  dan  bisa  mengatur  sekelilingnya  untuk tujuan yang mulia. Kebebasan adalah hal yang utama dalam mewujudkan esensi dasar itu, sedangkan kontrol pemerintah dipandang sebagai manifestasi “pemerkosaan” kebebasan berfikir. Oleh karena itu, pers harus diberi tempat yang sebebas-bebasnya, un tuk membantu mencari kebenaran.

## Kata Kunci:  Pers, Libertarian

## A. Pendahuluan
Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur sosial politik di mana ia beroperasi. Terutama, pers mencerminkan system pengawasan sosial dimana hubungan antara orang dan lembaga diatur. Orang harus melihat pada sistem-sistem masyarakat dimana pers itu berfungsi. Untuk melihat sistem-sistem sosial dalam kaitan yang sesungguhnya dengan pers, orang harus melihat keyakinan dan  asumsi  dasar  yang  dimiliki  masyarakat  itu:  hakikat  manusia,  hakikat  masyarakat  dan  negara, hubungan  antar  manusia  dengan  negara,  hakikat  pengetahuan  dan  kebenaran.  Jadi  pada  akhirnya perbedaan pada sistem pers adalah perbedaan filsafat.
Teori pers libertarian ini berangkat dari sebuah konsep, yaitu liberal dan kebebasan. Liberal yang memainkan konsep mekanisme pasar dan pemerintah tidak jauh mengintervensi. Konsep liberal ini  yang  menjadi  cikal  bakal  adanya  teori  pers  libertarian  ini.  Konsep  liberal  itu  jika
diimplementasikan ke dalam pers menjadi sebuah teori pers libertarian. Tokoh paham liberal yang terkenal adalah Niccolò Machiavelli.
Disaat perang dunia kedua telah berakhir dan memasuki perang dingin antara barat dan timur, Fred  S.  Siebert,  Theodore  Peterson  dan  Wilbur  Schram  tampil  dengan  4  macam  teori  Pers.  Salah satunya yaitu teori pers Libertarian.
Teori  itu  muncul  untuk  menjelaskan  keadaan  pers  di  dunia.  Teori  ini  muncul  berdasarkan keadaan dunia tahun 1950. Teori ini  sendiri baru lahir di tahun 1956. Menurut teori ini pers bukan sebagai  alat  pemerintah  akan  tetapi  sarana  yang  tepat  untuk  menyalurkan  hati  masyarakat  untuk memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah agar pemerintah tidak bisa berbuat semena- mena.
Sistem pers liberal (libertarian) berkembang pada abad ke 17-18 sebagai akibat munculnya revolusi  industri,  dan  adanya  tuntutan  kebebasan  pemikiran  di  negara  Barat  yang  sering  disebut aufklarung  (pencerahan).  Esensi  dasar  sistem  ini  memandang  manusia  mempunyai  hak  asasi  dan meyakini bahwa manusia akan bisa mengembangkan pemikirannya secara baik jika diberi kebebasan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan akal dan bisa mengatur sekelilingnya untuk  tujuan  yang  mulia.  Kebebasan  adalah  hal  yang  utama  dalam  mewujudkan  esensi  dasar  itu, sedangkan  kontrol  pemerintah  dipandang  sebagai  manifestasi  “pemerkosaan”  kebebasan  berfikir. Oleh  karena  itu,  pers  harus  diberi  tempat  yang  sebebas-bebasnya,  un  tuk  membantu  mencari kebenaran. Kebenaran akan diperoleh jika pers diberi kebebasan, sehingga kebebasan pers menjadi tolak ukur dihormatinya hak bebas yang dimiliki manusia. (Nurudin,  2004 :72-73)
Pers yang kian bebas dan terbuka memberikan angin segar bagi  indonesia. Setelah 30 tahun lebih berada dalam tekanan oleh  pemerintah, akhirnya tiba saat dimana semua itu telah berakhir dan dimulai era baru. Namun banyak yang mengatakan bahwa pers dan media sekarang bebasnya terlalu kebablasan.  Hal  ini  muncul  dari  pemberitaan  media  yang  terkadang  kurang  seimbang  antara kepentingan  pers  dan  kepentingan  masyarakat.  Pihak  pers  kurang  objektif  dalam  mengemas  dan menyampaikan berita. Bahkan ada pihak media yang cenderung memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri  dalam  penyampaian  berita.  Ditengah  pesatnya  pengguanaan  media  massa,  kita  dapat melihat betapa  banyaknya  media  yang  mulai  kehilangan  ke-independenannya  dalam  penyampaian berita. Kita dapat melihat sekarang pers menjelma sebagai senjata politik. Banyak sekali para pemilik berbagai  media  sekarang  ini  merupakan  aktor-aktor  politik,  sehingga  berita-berita  menjadi  sarana
untuk  turut  menjatuhkan  lawan  politiknya.  Hal  itu  salah  satu  potret  negatif  mengenai  pers  di  era reformasi ini.
Teori pers libertarian mengatakan bahwa pers dan media berhak dimiliki siapapun. Pada intinya teori ini berlandaskan dengan prinsip kebebasan. ( Masduki, 2007: 65).
Teori ini mengajarkan bahwa manusia memiliki hak-hak yang di perolehnya secara alamiah sehingga  apabila  ada  kekangan  atau  pengawasan  yang  terlampau  ketat   dari  pemerintah,  maka manusia susah untuk mendapatkan kebenaran yang sejati terhadap sebuah peristiwa atau berita.
Dalam  teori  Libertarian,  pers  bukan  instrumen  pemerintah,  melainkan  sebuah  alat  untuk menyajikan  bukti  dan  argumen-argumen  yang  akan  menjadi  landasan  bagi  orang  banyak  untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Dengan demikian, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat  harus  dapat  kesempatan  yang  sama  untuk  didengar,  harus  ada  pasar  bebas  pemikiran- pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.

## 2. Pembahasan
Teori pers liberal berkembang sebagai dampak dari masa pencerahan dan teori umum tentang rasionalisasi  serta  hak-hak  alamiah  dan  berusaha  melawan  pandangan  yang  otoriter.  Dari  tulisan Milton,  Locke  dan  Mill  dapat  dimunculkan  pemahaman  bahwa  pers   harus  mendukung  fungsi membantu  menemukan  kebenaran  dan  mengawasi  pemerintah  sekaligus  sebagai  media  yang memberikan  informasi,  menghibur  dan  mencari  keuntungan.  Di  bawah  teori  pers  liberal  bersifat swasta, dan siapa pun yang mempunyai uang yang cukup dapat menerbitkan media. Media dikontrol dalam dua cara. Dengan beragamnya pendapat “proses pembuktian kebenaran” dalam “pasar bebas gagasan”  akan  memungkinkan  individu  membedakan  mana  yang  benar  atau  salah.  demikian  pula dengan sistem hukum yang memiliki ketentuan untuk menindak tindakan fitnah, tindakan senonoh, ketidaksopanan, dan hasutan dalam masa peperangan.
Teori pers liberal ini berkembang di Inggris selama abad ke-18 tetapi tidak diperbolehkan dijalankan dikoloni Inggris di Amerika Utara sampai putusnya hubungan dengan negara induk tersebut. setelah tahun 1776, teori  ini diimplementasikan di seluruh wilayah yang  lepas dari pemerintahan kolonial dan  secara  resmi  diadopsi  dengan  adanya  Amandemen  Pertama  pada  Piagam  Hak  Asasi  Manusia
baru  yang  ditambahkan  ke  dalam  Undang–Undang  Dasar  (Severin  &  Tankard,  Jr.  2005:  378). (Bungin, Burhan, 2011: 294)
Sebutan terhadap pers sebagai “The Fourth Estate” atau “Pilar Kekuasaan Keempat”  setelah kekuasaan  ekksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  pun  menjadi  umum  diterima  dalam  teori  pers libertarial.  Oleh  karenanya,  pers  harus  bebas  dari  pengaruh  dan  kendali  pemerintah.  Dalam  upaya mencari  kebenaran,  semua  gagasan  harus  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk  dikembangkan, sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap.
Gagasan Johm Milton tentang “self righting process” (proses menemukan sendiri kebenaran) dan  tentang  “free  market of  ideas”  (kebebasan  menjual  gagasan)  menjadi  sentral  dalam  teori  pers bebas  ini.  Berdasarkan  gagasan  Milton  ini,  dalam  sistem  pers  bebas  ini  atau  pers  libertarian,  pers dikontrol  oleh  “self  righting  process  of  truth”,  lalu  oleh  adanya  “free  market  of  ideas”,  dan  oleh pengadilan.  Implikasi  dari  “self  righting  process”  adalah  bahwa  semua  gagasan  harus  memiliki kesempatan yang sama ke semua saluran komunikasi dan setiap orang  punya akses yang sama pula ke sana.
Teori  pers  libertarian  ini  memang  paling  banyak  memberikan  landasan  kebebasan  yang  terbatas kepada pers. Oleh karena itu, pers bebas juga paling banyak memberikan informasi, paling banyak memberikan hiburan, dan paling banyak terjual tirasnya. Tetapi, di balik paling banyak dalam ketiga segi  itu,  pers  bebas  juga  paling  sedikit berbuat kebajikan  menurut  ukuran  umum  dan  sedikit pula mengadakan  kontrol  terhadap  pemerintah.  Dalam  perusahaan  pers  macam  ini  memang  terdapat sedikit sekali pembatasan-pembatasan serta aturan-aturan yang  membatasi. Sebagian besar aturan- aturan yang ada hanyalah untuk menciptakan keuntungan berupa materi bagi pemiliknya sendiri. Pers semacam  ini  cenderung  kurang  sekali  tertarik  pada  soal-soal  bagi  kepentingan  masyarakat. (Kusumaningrat, 2005: 20)
Dalam  hubungannya  dengan  kebebasan  pers  (media  massa),  teori  libertarian  beranggapan bahwa  pers  harus  mempunyai  kebebasan  yang  seluas-luasnya  untuk  membantu  manusia  dalam usahanya  mencari  kebenaran.  Manusia  memerlukan  kebebasan  untuk  memperoleh  informasi  dan pikiran-pikiran yang hanya dapat secara efektif diterima ketika itu apabila disampaikan melalui pers (Rachmadi, 1990: 34-35).
Pihak yang berhak menggunakan media massa dalam teori libertarian adalah siapa pun yang mempunyai  sarana  ekonomi.  Para  pemilik  medianya  pada  umumnya  adalah  swasta.  Tujuan  dan fungsi  media massa menurut paham liberalisme adalah memberi penerangan, menghibur, menjual, namun  yang  terutama  adalah  menemukan  kebenaran  dan  mengawasi  pemerintah  serta  untuk mengecek atau mengontrol pemerintah
Media dilarang menyiarkan pencemaran nama baik atau penghinaan, menampilkan pornografi, tidak sopan, dan melawan. Bila dilanggar, maka akan diproses melalui pengadilan (Siebert, Peterson, dan Schramm dalam Severin & Tankard, 1992: 286-287). (Ardianto, Elvinaro. 2007:  160-161)
Menurut konsep libertarian, pers mempunyai tugas:
1.      Melayani kebutuhan kehidupan ekonomi (iklan)
2.      Melayani kebutuhan kehidupan politik
3.      Mencari keuntungan (demi kelangsungan hidupnya)
4.      Menjaga hak warga negara
5.      Memberi hiburan
Sedangkan ciri pers bebas berdasarkan teori libertarian, dapat di perinci sebagai berikut:
1. Publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan
2. Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi
3. Kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat di pidana
4. Tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal
5. Publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan
6. Tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi
7. Wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka
Dari analisa yang dikemukakan diatas maka fungsi teori pers libertarian dapat dikemukakan sebagai berikut :

## a. Fungsi Menjelaskan
Teori ini menjelaskan tentang pers memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia  mencari  dan  menemukan  kebenaran  yang  hakiki.  Pers  dipersepsikan  sebagai  kebebasan tanpa batas, artinya kritik dan komentar pers dapat dilakukan pada siapa saja. Pada sistem pers ini siapa  saja  dapat  menggunakan  media  asal  memiliki  kemampuan  ekonomi.  Media  diawasi  dengan proses  pelurusan  sendiri  untuk  mendapatkan  kebenaran  dalam  pasar  ide  yang  bebas  serta  melalui pengadilan. Yang dilarang pada sistem pers ini adalah penghinaan, kecabulan, dan kerendahan moral. Lembaga media massa dimiliki oleh perseorangan sehingga bisa saja terjadi monopoli lembaga media massa.  Media  massa  pada  sistem  ini  adalah  alat  untuk  mengawasi  pemerintah  dan  memenuhi kebutuhan masyarakat.

## b. Fungsi Meramalkan
Teori  ini  meramalkan  bahwa  media  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dan masyarakatlah  yang  menjadi  korbannya.  Analisisnya  dalam  system  liberal  ini  meskipun  dalam teorinya  pers  liberal  merupakan  bentuk  pers  yang  dianggap  paling  ideal,  tetapi  dalam  aplikasinya kebebasan pers  masih jauh dari apa yang diharapkan. Persoalan tentang apakah  hal itu  merupakan tujuan  pers  itu  sendiri,  sebagai  sarana  untuk  mencapai  tujuan,  atau  merupakan  hak  mutlak  belum benar-benar terwujudkan. Ada yang menyatakan bahwa apabila kebebasan pers itu dipasung sampai tingkat yang mengancam moral yang baik dan kewenangan negara, maka hal itu harus dikekang.

## c. Fungsi Memberikan Pandangan
Teori ini memandang pihak yang berhak menggunakan media massa dalam teori libertarian adalah siapa pun yang mempunyai sarana ekonomi. Para pemilik medianya pada umumnya adalah swasta.  Tujuan  dan  fungsi  media  massa  menurut  paham  liberalisme  adalah  memberi  penerangan, menghibur, menjual, namun yang terutama adalah menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah serta untuk  mengecek atau  mengontrol pemerintah. Media dilarang  menyiarkan pencemaran  nama baik atau penghinaan, menampilkan pornografi, tidak sopan, dan melawan. Bila dilanggar, maka akan diproses melalui pengadilan

## d. Fungsi Memberikan Strategi
Teori  ini  memberikan  strategi  untuk  pers  harus  memiliki  kebebasan  seluas-luasnya  untuk membantu manusia mencari dan menemukan kebenaran hakiki tersebut. Salah satu caranya melaiui pers.  Menurut  teori  ini,  pers  merupakan  sarana  penyalur  hati  nurani  rakyat  untuk  mengawasi  dan menentukan sikap kebijakan pemerintah karena ia bukanlah alat kekuasan pemerintah, sehingga harus
bebas  dari  pengaruh  dan  pengawasan  pemerintah.  Dengan  demikian  teori  ini  memandang  sensor merupakan tindakan yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers.

## 3. Kesimpulan
Asumsi dasar teori pers libertarian adalah bahwa manusia pada hakikatnya dilahirkan sebagai makhluk bebas yang dikendalikan oleh rasio atau akalnya. Manusia mempunyai hak secara alamiah untuk diberikan iklim kebebasan menyatakan pendapat.
Dalam  teori  Libertarian,  pers  bukan  instrumen  pemerintah,  melainkan  sebuah  alat  untuk menyajikan  bukti  dan  argumen-argumen  yang  akan  menjadi  landasan  bagi  orang  banyak  untuk mengawasi pemerintahan dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Pers  harus mendukung fungsi membantu menemukan kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus sebagai media yang memberikan informasi, menghibur dan mencari keuntungan.
Dengan demikian, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas, kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.
Sesuai dengan ajaran demokrasi, manusia memiliki hak alamiah untuk mengejar kebenaran yang hakiki dan memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat, secara lisan dan tulisan (pers) tanpa kontrol dari pemerintah (pihak luar). Maka teori libertarian berpendapat bahwa pers harus memiliki kebebasan  seluas-luasnya  untuk  membantu  manusia  mencari  dan  menemukan  kebenaran  hakiki tersebut. Salah satu caranya melaiui pers.
Menurut teori ini, pers merupakan sarana penyalur hati nurani rakyat untuk mengawasi dan menentukan sikap kebijakan pemerintah karena ia bukanlah alat kekuasan pemerintah, sehingga harus bebas  dari  pengaruh  dan  pengawasan  pemerintah.  Dengan  demikian  teori  ini  memandang  sensor merupakan tindakan yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers.

## Daftar Pustaka
Sibert, Fred s. Peterson, Theodore. Schram, Wilbur. 1986. Empat Teori Pers . Jakarta; PT Intermasa
Severin, Werner J. Tankard, James W. 2011. Teori  Komunikasi; Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa. Jakarta; Prenada Media Group
Masduki. 2007. Regulasi Penyiaran : Dari Otoriter ke Liberal . Yogyakarta; PT. LkiS
Harahap K. 2000. Kebebasan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa . Bandung. Grafitri
Nurudin. 2004. Sistem Komunikasi Indonesia, Jakarta; Rajawali Press
Bungin,  Burhan.  2011. Sosiologi  Komunikasi  Teori,  Paradigma,  dan  Diskursus  Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Prenada Media Group
Kusumaningrat, Hikmat. 2005. Jurnalistik Teori dan Praktik. Bandung; Remaja Rosdakarya
Ardianto,  Elvinaro.  2007. Komunikasi  Massa  Suatu  Pengantar  Edisi  Revisi. Jakarta:  Simbiosa Rekatama Media