Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pengaruh Ideologi Transnasional Radikal di Media Sosial
Ihsanul Religy Utami & Gonda Yumitro
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang
Ihsanulreligyutami03@gmail.com
Submitted: 2022-12-19, Revised: 2023-02-16, Accepted: 2023-02-18

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Hal ini penting dan menarik karena media sosial  merupakan  sarana  yang  strategis  digunakan  oleh  kelompok  radikal  dalam  menyebarkan pemahamannya dalam ranah transnasional. Penulis menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dan metode studi kepustakaan (library research) melalui perangkat lunak Harzing Publish or Perish untuk membantu mengumpulkan data sekunder yang relevan berupa jurnal, artikel ilmiah, dan surat kabar online yang kredibel. Teknik analisis data yang dilakukan yakni dengan literature review untuk menganalisis data-data sekunder yang telah diperoleh, kemudian dikumpulkan dan dilakukan analisa  yang  menghasilkan  bentuk  penelitian  secara  deskriptif.  Penulis  menemukan  bahwa  dalam mengatasi pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial, pemerintah melakukan tiga strategi penting. Pertama Cyber Security Strategy sebagai upaya mengambil kebijakan, sebagai instrument, sebagai shock terapy, dan penyelesaian sengketa. Strategi yang kedua yakni Strategi Edukasi dengan cara  memberikan  edukasi  kepada  publik  akan  bahaya  radikalisme  dengan  konten  positif  maupun penyebaran narasi damai melalui media sosial. Ketiga yakni Strategi Penegakan Hukum UU ITE NO 19 Tahun 2016 Atas Tindak Pidana Cyber Radikalsme.
Kata kunci: strategi pemerintah, radikalisme, media sosial

## Abstract
This article aims to find out how the Indonesian government's strategy is in overcoming the influence of radical transnational ideology on social media. This is important and interesting because social media is a strategic tool used by radical groups in spreading their understanding in the transnational sphere. The author uses a qualitative research approach and library research methods using the Harzing Publish or Perish software to help collect relevant secondary data from credible journals, scientific articles, and online  newspapers.  The  data analysis  technique  was carried  out by  means  of  a literature  review to analyze the secondary data that had been obtained, then collected and analyzed which resulted in a descriptive research form. The author finds that in overcoming the influence of radical transnational ideology on social media, the government carries out three important strategies. The first is the Cyber Security  Strategy  as  an  effort  to  take  policies,  as  an  instrument,  as  shock  therapy,  and  dispute resolution. The second strategy is the Education Strategy by educating the public about the dangers of radicalism with positive content and spreading peaceful narratives through social media. The third is the Strategy for Law Enforcement of UU ITE NO 19 of 2016 on Cyber Radicalism Crimes.
Keywords: government strategy, radicalism, social media

## Pendahuluan
Ideologi  transnasional  merupakan  ideologi  atau  pemahaman  lintas  negara  yang melampaui  batas  negara  dan  etnis,  bukan  sekedar  penyebaran  propaganda,  tetapi pemahaman  yang  dapat  mempengaruhi  kebijakan  politik  suatu  negara  (Rin,  2021).  Ada hubungan penting antara radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah cikal bakal lahirnya terorisme,  dimana  radikalisme  adalah  sikap  yang  ingin  membawa  perubahan  radikal  dan revolusioner melalui subversi radikal  terhadap nilai-nilai yang ada melalui kekerasan dan tindakan  ekstrim.  Secara  linguistik,  radikalisme  berasal  dari  kata  radix,  yang  artinya  akar pohon ataupun dasar dari cara berkipir, yang kemudian melahirkan prinsip (Fatoni, 2018).
Media  sosial  yang  digunakan  sebagai  platform  komunikasi  yang  trend  di  era globalisasi berpengaruh terhadap radikalisme, sebab adanya kemudahan berbagi informasi sehingga  hal  ini  di  manfaatkan  oleh  kelompok-kelompok  radikal  dalam  menyebarkan pemahamannya secara lintas negara. Semakin marak konten radikal di media sosial, terdapat tantangan  tersendiri  bagi  suatu  negara  dalam  menciptakan  persatuan  dan  kedamaian (Annissa & Putra, 2021). Aktivisme radikal telah menjadi topik hangat di era saat ini. Adapun penyebaran aktifitas radikal melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan Telegram (Harianto, 2018).
Adanya  perkembangan  media  sosial  yang  sekarang  ini  semakin  pesat  membawa dampak positif dan negatif dalam menghadapi radikalisme yang mudah tersebar di media sosial.  Media  sosial  bisa berdampak positif apabila digunakan sebagai  alat kontra radikal, dengan menyebarkan ilmu keagaman dan opini kontra terhadap radikalisme (Sunarto, 2017). Dengan  media  sosial,  kita  bisa  berpartisipasi  dalam  gerakan  untuk  mencegah  aktivisme radikal di media sosial dengan membuat konten positif yang dapat dishare ke media (Rahmat et  al.,  2019).  Pemerintah  juga  harus  memprioritaskan  edukasi  publik  tentang  bahaya terorisme atau radikalisasi dan edukasi publik di media sosial, agar masyarakat tidak mudah terpapar informasi yang menyesatkan.
Selanjutnya dampak negatif dari pengaruh media sosial. Kelompok radikal dan teroris melakukan berbagai aktivitas terkait di Internet dan media sosial. Adapun aktifitas kelompok penyebaran radikalisme islam di media sosial di antarannya seperti, rekrutmen, pendidikan, pemberian bantuan material dan teknis. Sehingga banyak kasus mengenai orang-orang yang berubah  menjadi  radikal  hingga  kemudian  melakukan  tindakan  kekerasan  atau  kejatahan bahkan menjadi teroris. Persoalan ini akibat dari membaca dan adanya kajian kajian jihad yang radikal hingga masyarakat terpengaruhi (Raharjo, 2022).
Informasi  -  informasi  buruk  ini  bisa  menyebabkan  kegaduhan,  kerusuhan  hingga disintegrasi bangsa, terutama radikalisme. Masyarakat yang sudah terpapar radikalisme akan dengan  mudah  menolak  perbedaan  pandangan  dan  bersikap  keras  terhadap  orang  yang berbeda pandangan dengan dirinya. Radikalisme sangat mudah masuk terutama ke dalam agama Islam terlebih di Indonesia karena banyak faktor. Salah satunya fanatisme beragama yang berlebihan dan rendahnya tingkat literasi pada masyarakat (Febriansyah et al., 2017).
Media  sosial  memang  telah  berkembang  menjadi  sarana  komunikasi  yang  efektif (Meiserli, 2021). Dalam hal ini, media sosial mejadikan ruang efektif kelompok teroris dalam
menyebarkan pemahamannya. Strategeri yang mereka lakukan juga terorganisir secara baik agar dapat terhubung baik dari lingkup transnasional. Bahkan ketika situs kelompok radikal telah  diblokir  oleh  pemerintah,  mereka  dengan  cepat  membuat  akun  baru  mengenai pemahamannya. Hal ini lah yang menjadikan kendala dalam menangani kelompok radikal (Yumitro  et  al.,  2022).  Oleh  sebab  itu,  diharapkan  pemerintah  Indonesia  segera  membuat strategi unggulan dalam melawan kelompok radikal atau teroris. Baik dari program kreatif dan kolaboratif maupun kontra narasi terhadap kelompok radikal.
Penyebaran ideologi radikal secara transnasional melalui media sosial harus segera di tangani  oleh  pemerintah  Indonesia,  untuk  mencegah  terbentuknya  kelompok  baru  yang berorientasi  kepada  aktivisme  radikal  dan  terorisme  (Aminah,  2016).  Berdasarkan  kondisi tersebut, penulis akan membahas bagaimana Pemerintah Indonesia dalam membuat strategi untuk meminimalisir pengaruh ideologi transnasional radikal di media sosial. Dalam hal ini, pemerintah melakukan tiga strategi penting yakni Cyber Security Strategy, Strategi Edukasi, dan Penegakan Hukum. Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah pada artikel ini adalah  bagaimana  strategi  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  pengaruh  ideologi transnasional radikal di media sosial?

## Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data  dari  berbagai  sumber  kredibel berbentuk jurnal, artikel ilmiah, surat kabar online, dan sumber kredibel lainnya dari situs terpercaya  serta  laman  berita  yang  relevan  dengan  topik.  Peneliti  juga  menggunakan perangkat  lunak  Harzing  Publish  or  Perish  sebagai  bentuk  studi  kepustakaan  (library research)  dalam  penelitian  ini.  Sebelum  melakukan  penelitian,  penulis  melakukan pembatasan  jurnal  melalui  kategorisasi  untuk  menghindari  kesamaan  pandangan  dengan penelitian lain. Kata kunci yang digunakan yaitu, “Strategi, Pemerintah Indonesia, Ideologi Transnasional, Radikal, Media Sosial”. Penulis membatasi pencarian referensi ha nya dengan artikel jurnal yang dipublikasikan dari tahun 2015 sampai 2022.
Teknik analisis data dilakukan secara literature review. Literature review digunakan untuk  menganalisis  data  sekunder  yang  diperoleh,  kemudian  dikumpulkan  dan  dianalisa yang  menghasilkan  hasil  penelitian  secara  deskriptif untuk  memudahkan  pembaca  dalam memahami fenomena yang diangkat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahan berupa narasi yang  akan  dibahas  sesuai  dengan  topik  penelitian.  Hasil  analisis  diuraikan  menurut kategorisasi  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  terkait  strategi  pemerintah  Indonesia dalam mengatasi pengaruh media sosial terhadap radikalisme.

## Penyebaran Ideologi Transnasional Radikal di Indonesia Melalui Media Sosial
Tantangan serius yang dihadapi dunia saat ini adalah adanya ideologi transnasional radikal  yang  dapat  mempengaruhi  geopolitik  global.  Sebab  semua  kalangan  dapat menjangkau informasi tanpa mengenal waktu dan juga lokasi, termasuk di Indonesia (Rin, 2021).  Ideologi  transnasional  radikal  memiliki  lima  ciri.  Pertama,  bertentangan  terhadap
ideologi suatu negara dan konstitusi. Kedua, terdapat tujuan ideologis dan memiliki sikap ekstrem atau radikal terhadap ideologi nasional. Ketiga, ideologi yang menghalalkan segala cara, seperti  penyebaran konten ilegal.  Keempat, penggunaan narasi agama saat merekrut anggota, dan terakhir selalu melahirkan narasi intoleransi (Maudisha, 2022).
Penyebaran  ideologi  transnasional  radikal  seperti  ISIS  menggunakan  media  sosial sejak tahun 2011, telah menarik simpati dunia melalui media sosial. Ancaman transnasional radikal  dibuktikan  dalam  tindakan  kekerasan  seperti  terorisme  atau  dalam  politik  radikal yang  ingin  mengubah  Pancasila  dan  UUD  1945  (Safitri,  2021).  Adapun  kelompok  Islam radikal  transnasional  seperti  Laskar  Jihad  (LJ),  Laskar  Muhajidin  Indonesia  (LMI),  Forum Komunikasi Ahlus Sunnah Wal Jamaah (FKAWJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), serta Jamaah Islamiyah (JI). Gerakan Islam transnasional radikal ini dikontrol dan diawasi dengan ketat  oleh  pemerintah  Indonesia.  Termasuk  pembubaran  Jama'ah  Islamiyah  (JI)  karena keterlibatannya dalam banyak kasus terorisme di Indonesia (Arifin and Bachtiar, 2013). Meski telah dibubarkan, adanya pengaruh kemajuan teknologi membuat propaganda transnasional radikal tetap dapat menyebar ke masyarakat. Sehingga media sosial menjadi ancaman yang serius karena digunakan sebagai alat propaganda.
Ideologi  transnasional  radikal  semakin  mudah  menyebar  ke  semua  kalangan masyarakat. Saat koneksi 5G melanda dunia, interaksi dunia juga akan menjadi mudah dan cepat. Kemudahaan ini dimanfaatkan oleh para kelompok penyebar ideologi transnasional radikal  untuk  merambah  ke  seluruh  kalangan  masyarakat  Indonesia,  baik  dari  segala golongan,  segala  usia,  dimanapun,  dan  kapanpun.  Atas  hal  itu,  Presiden  Indonesia  Joko Widodo  menyebut  pendalaman  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  cara  menghadapi  ideologi transnasional radikal yang dapat memecah belah bangsaIndonesia (Anon, 2022).

## Cyber Security Strategy: Upaya Meminimalisir Radikalisme
Keamanan jaringan berasal  dari  bahasa Inggris dari  kata Cyber dan Security. Cyber mengacu  pada  dunia  maya,  Internet,  atau  teknologi  informasi  (IT),  sedangkan Security mengacu pada keamanan. Jadi sederhananya cyber security yakni keamanan di bidang dunia maya (Siagian et al., 2018). Cyber Security sebagai upaya untuk mengahadapi serangan konten negative di Internet termasuk ideologi radikalisme (Budi et al., 2021).  Sehingga cyber security memiliki peran penting dalam mencegah kejahatan cyber crime . Selain itu, cyber security suatu tindakan untuk melindungi informasi di dalam dunia maya dari berbagai serangan.
Implementasi keamanan siber di Indonesia dilaksanakan oleh Dirjen Aptika Kominfo RI yang kebijakannya menangani  aspek hukum, teknis dan budaya dari konten negatif di Internet. Dirjen Aptika Kominfo, sebuah lembaga pemerintah di Indonesia, berperan sangat penting dalam mencegah penyebaran propaganda ekstremis Islam secara online. Pasalnya, portal  online  Islam  bertujuan  untuk  menyebarkan  paham  keagamaan  tertentu  yang  tidak sesuai dengan ideologi negara (Kominfo, 2018).
Adapun  peran cyber  security dalam  menangani  konten negative  jaringan  radikal  di Indonesia. Pertama, cyber security sebagai kebijakan untuk menghadapi konten negative di media  sosial,  pemerintah  melalui  Dirjen  Aptika  Kominfo  RI  telah  mengusulkan  regulasi
penanganan baik dari hilir maupun hulu. Kebijakan industri hilir didasarkan pada adanya penanganan konten-konten negatif sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik  No.  19  Tahun  2016.  Penerapan  kebijakan  ini  adalah  dengan  memblokir  konten negative,  serta  memblokir  situs  atau  platform  radikal.  Kebijakan  sektor  hulu  berupaya semaksimal mungkin untuk menangani konten negative dari para pengguna internet untuk mengembangkan internet dengan cara yang positif dan masuk akal. Ini merupakan tindakan preventif yang dapat memotivasi netizen ke arah konten positif.
Kedua, cyber  security sebagai  alat  untuk  mengatasi  serangan siber  konten  negative. Alat keamanan siber dicapai dengan memberdayakan teknologi aplikasi Nawala dan sistem kemacetan.  Ketiga, cyber  security sebagai shock  therapy .  Adanya  regulasi  pemblokiran  dan filterisasi konten akan memberikan efek shock therapy . Memblokir situs web radikal dengan cara memblokir akses ke situs web adalah alternatif untuk membatasi akses ke situs jejaring sosial  yang  mempromosikan  radikalisme.  Keempat, cyber  security sebagai  penyelesaian sengketa.  Tindakan  ini  berfungsi  sebagai  upaya  pemerintah  dengan  stakeholders  lainnya dalam  meminimalisir  dan  penyelesaian  terhadap  kelompok  radikal  dalam  menyebarkan pemahamannya melalui media sosial (Siagian et al., 2018).
Badan  Nasional  Penanggulangan  Terorisme  Republik  Indonesia  (BNPT  RI)  dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Polri telah menutup 470 situs  dan  akun  yang  terindikasi  penyebaran  propaganda  radikal  sepanjang  tahun  2022. Adapun  rincian  temuan  situs  yang  terindikasi  propaganda  radikal  seperti,  167  akun intoleransi  di  media  sosial  Facebook,  156  kontak/grup  WhatsApp,  119  saluran/grup Telegram,  85  akun  Twitter,  50  akun  Instagram, 24  akun  Youtube.  Pemblokiran  situs  yang terindikasi  radikal  di  media  sosial,  adalah  upaya  pemerintah  untuk  memberantas  bibit terorisme yang tersebar di ruang media sosial (Saptohutomo, 2022).
Namun,  kebijakan  pemblokiran  website  atau  media  sosial  tersebut  dinilai  kurang efektif, sebab selalu ada kesempatan atau celah di balik teknologi siber. Misalnya, pengelola akun  bisa  dengan  segera  membuat  situs-situs  baru  yang  sama  dengan  sebelumnya. Penguatan literasi media sosial juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang internet agar tidak terkecoh dengan konten radikal (Ernawati, 2015). Cyber security strategy ini penting untuk diterapkan di Indonesia, karenaa tanpa adanya upaya cyber security yang tepat maka ancaman akan terus meningkat.
Berikut merupakan data Global Terroism Index 2022 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur dari dampak ideologi radikal secara global:

## Tabel Global Terroism Index 2022
Ranking Negara Skor Perubahan Rangking Ranking Negara Skor Perubahan Rangking 1 Afghanistan 9.109 0 24 Sri Lanka 5.445 4 2 Irak 8.511 0 25 Libya 5.100 1 3 Somalia 8.398 0 26 Iran 5.015 0 4 Burkina Faso 8.270 -2 27 United State of America 4.961 2 5 Syria 8.250 0 28 Greece 4.849 -10 6 Nigeria 8.233 2 29 Israel 4.778 -4
7 Mali 8.152 0 30 United Kingdom 4.770 0 8 Niger 7.856 -4 31 Palestine 4.736 -1 9 Pakistan 7.825 2 32 Germany 4.729 1 10 Cameroon 7.432 0 33 Nepal 4.693 4 11 India 7.432 2 34 France 4.562 6 12 Mozambique 7.432 4 35 Tanzania 4.530 0 13 Colombia 7.068 0 36 Peru 4.471 -18 14 Egypt 6.932 2 37 Tunisia 4.447 1 15 Philippines 6.790 1 38 Algeria 4.432 -4 16 Demokratics Republik of the Congo 6.733 -5 39 Bangladesh 4.411 -1 17 Chili 6.496 -5 40 New Zaeland 4.376 6 18 Chad 6.379 3 41 Cote d’ Ivore 4.310 -2 19 Kenya 6.166 2 42 Burundi 4.271 -13 20 Yaman 5.870 1 43 Russia 4.219 6 21 Thailand 5.723 3 44 Uganda 4.106 -59 22 Turki 5.651 6 45 Venezuela 4.005 0 23 Indonesia 5.500 -4 - - - -

## Sumber : Global Terrorism Index 2022
Pada tabel di atas menurut data index global terorisme pada tahun 2022, Indonesia menempati rangking 23. Beberapa negara tidak mengalami penurunan atau kenaikan pada kasus terorisme yang terjadi di negara tersebut. Tetapi Indonesia mengalami perubahan yakni penurunan  kasus  terorisme  yang  membuat  rangking  yang  semula  rangking  20  menjadi rangking  23.  Rangking  1  sampai  dengan  rangking  7  termasuk  pada  negara  dengan  status sangat  tinggi  pada  kejahatan  terorisme,  rangking  8-20  adalah negara  dengan  status  tinggi pada  kejahatan  terorisme,  dan  rangking  21-45  adalah  negara  dengan status  medium  pada kejahatan  terorisme.  Hal  ini  dapat  digambarkan  bahwa  Indonesia  termasuk  pada  status negara medium untuk kejahatan terorisme.
Adapun catatan penting dari peniliti yakni mengingat ancaman ideologi radikal yang semakin meningkat dan menyebar di media sosial seiring dengan perkembangan teknologi. Oleh  karena itu,  pemerintah  harus  memperkuat  keamanan siber  dan  menyiapkan  sumber daya  manusia  yang  dibutuhkan  untuk  dunia  yang  semakin  digital.  Selain  itu,  pemerintah juga bisa membuat strategi edukasi sebagai upaya penguatan literasi di media sosial.

## Strategi Edukasi Sebagai Penguatan literasi media sosial
Mengenai  strategi  edukasi,  hal  ini  penting  karena  pemicu  radikalisasi  atas  nama agama  adalah  faktor  sosial,  agama,  dan  psikologis  yang  melemahkan  pola  pikir  akan pentingnya persatuan dalam keberagaman (Nurjannah, 2013). Upaya mengatasi radikalisasi dan  intoleransi  yang  mendukung  radikalisme  tentunya  tidak  dapat  mengabaikan  peran masyarakat  luas  dalam  penguatan  strategi  edukasi.  Peran  pertama  yang  dilakukan Departemen  Komunikasi  dan  Informasi  bersama  dengan  para  relawan  dalam  mencegah radikalisasi adalah menyebarkan konten positif dan narasi damai melalui media sosial, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisasi  (Handoko & Susanto, 2019). Namun masih  terdapat  kendala  sebab  gerakan  ormas  yang  cukup  besar  seperti;  Hizbut  Tahrir
Indonesia (HTI), Jamaah Salafi, Harakah Tarbiyah, Front Pembela Islam (FPI) memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pemahaman narasi radikal (Sulfikar, 2018).
Seperti contohnya dalam kasus HTI yang ingin mengganti sistem Pancasila dengan sistem khilafah, dan tindakan ISIS dalam konteks Negara Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Terkait ideologi HTI dan ISIS dengan sistem khilafah, masyarakat harus hati-hati dalam mencermati hal ini apalagi dengan media sosial yang dengan mudah digunakan untuk mengakses informasi ini, sebab HTI dan ISIS memanipulasi isu khilafah untuk kepentingan politiknya. Hal ini tentu bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang saling menghormati dalam  kerangka  negara  Kesatuan  Pancasila  dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, dengan  menyeimbangkan  pengetahuan  dan  pengamalan  ajaran  agama  Islam  bagi masyarakat yang menganut agama Islam (Setianto, 2018). Dalam kasus ini, pemerintah harus memberikan edukasi literasi di media sosial agar masyaralat lebih cermat dan tidak menelan mentah-mentah berita yang sedang ramai.
Sehingga  masyarakat  harus  lebih  jeli  mengatur  dan  memilih  konten  mana  yang mengandung  unsur  radikal.  Serta  memperkuat  moderatisme  Islam  di  Indonesia, menanamkan  jiwa  nasionalisme,  keterbukaan  dan  toleransi,  menjaga  dari  provokasi  dan hasutan, membangun jaringan pertukaran yang positif dan damai, dan melakukan kegiatan keagamaan dengan toleransi (Kusuma & Sarda, 2021). Masyarakat memiliki kontribusi yang besar,  baik  dalam  meruntuhkan  ideologi,  mengungkap  keberadaan  kelompok  teroris, maupun  mengendalikan  operasi  jaringan  kejahatan  tindak  radikalisme.  Sebagai  upaya preventif untuk memutus mata rantai terorisme (Asriyani et al., 2017).
Radikalisasi adalah bibit dari terorisme, dan terorisme adalah kejahatan dengan akar dan jaringan yang kompleks dan tidak dapat ditanggulangi hanya melalui aparat penegak hukum.  Pelibatan  masyarakat,  khususnya  institusi  pendidikan,  keluarga  dan  lingkungan masyarakat,  serta  keterlibatan  generasi  muda  itu  sendiri  penting  untuk  mencegah radikalisasi.  Oleh  karena  itu  kelangsungan  kehidupan  sebagai  bangsa  dan  negara  yang damai,  adil,  dan  makmur  membutuhkan  peran  serta  seluruh  lapisan  masyarakat  dalam melawan radikalisasi (Musyafak & Nisa, 2021).

## Sumber : Global Terrorism Index 2022
Pada siklus diagram di atas, dapat kita lihat bagaimana alur keterkaitan dari sistem yang mendukung kejahatan teroris. Proses perekrutan teroris pada awalnya dilakukan karena pengaruh  dari  adanya  jaringan  teroris  yang  menyebar.  Jaringan  teroris  ini  selain mendapatkan  dukungan  dari  simpatisan  untuk  melakukan  perekrutan  teroris,  juga  akan mendapatkan pendanaan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dukungan yang didapatkan dari simpatisan memberikan modal untuk kejahatan teroris dengan adanya sumber keuangan dan material yang akan mereka terima. Proses perekrutan teroris akan memberikan pengaruh terhadap paham radikalisme dan juga motivasi terhadap jaringan teroris. Selain itu, informasi dari media menjadi pengaruh terhadap informasi jaringan terorisme.

## Penegakan Hukum UU ITE
Salah satu penyebab radikalisasi Islam di Indonesia yakni adanya laman online, portal online, akun media sosial, dan video yang dirancang untuk menyebarkan ideologi ekstrem, termasuk ide negara Islam. Media sosial sangat strategis sebagai sarana komunikasi massa karena anonimitas, jangkauan, dan biaya yang rendah. Media sosial menjadi pilihan praktis dalam  penyebaran  pandangan  radikal  kepada  siapapun  yang  memiliki  koneksi  jaringan online  (Harianto,  2018).  UU  ITE  menjadi  dasar  bagi  lembaga  penegak  hukum  untuk memerangi  konten  radikal  dan  organisasi  teroris  yang  menggunakan  jaringan telekomunikasi untuk mengirim konten ekstremis melalui media sosial (Aisy et al., 2019).
UU ITE No 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dari UU ITE No 11 Tahun 2008. Sehingga UU baru ini di harapkan bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, agar masyarakat lebih aman dalam menggunakan internet dan media sosial. Dengan demikian, nantinya  konten  yang  tersebar  di  media  sosial  yang  berbau  SARA,  radikalisme,  dan pornografi  dapat  diminialisir  oleh  kebijakan  yang  ada  (Junaidi  et  al.,  2020).  Perlindungan
Density of Terroris t Support by Sympathis ers Recruitment of Terorism Media Report Financial and Material Resources Influence of Network
Impact of Attack Negative
Perception Countries
Recruitment Funding Media Motivation
hukum  bagi  masyarakat  terhadap  berita  bohong  maupun  penyebaran  paham  radikalisme diatur pada Pasal 40 (2) UU ITE yang berbunyi: “Pemerintah melindungi ketertiban umum, akibat  dari  penyalahgunaan  informasi  elektronik,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.” Mencegah penyebaran berita bohong dengan cara p emblokiran atau pemutusan  akses,  sebagai  upaya  perlindungan  hukum  terhadap  masyarakat  sebagai kewajiban pemerintah.
Sebagaimana tercantum dalam Pasal  40 ayat (2a) UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi:  Pemerintah  wajib  mencegah  penyebaran  dan  penggunaan  informasi  elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 40 ayat (2b) UU ITE berbunyi: “Dalam melaksanakan tindakan pencegahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berhak memutuskan akses dan/atau memerintahkan  penyelenggara  sistem  elektronik  untuk  memutuskan  akses  terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan secara illegal dan melanggar hukum.” (Andre n.d.).
Pada  Pasal  40  ayat  2a  terkait  dengan  pemutusan  akses  atau  konten  yang  memuat kejahatan siber di internet. Untuk memudahkan pengelolaan konten negatif, informasi atau dokumen  yang  melanggar  peraturan  UU  di  klasifikasikan  sebagai  berikut:  pornografi, perjudian,  penipuan,  pemerasan,  pencemaran  nama  baik,  kekerasan,  pelanggaran  hak kekayaan intelektual, provokasi konflik rasial atau agama, radikalisme atau terorisme, hoaks, dan  distribusi  informasi  ilegal  atau  dokumen  elektronik  yang  melanggar  hukum  (Anon, 2017).
Oleh karena itu, kemampuan penegak hukum dalam menangani cyber crime melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting. Hakim, jaksa, dan polisi dalam sistem peradilan pidana ditugaskan untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan yang dilakukan di dunia maya, sehingga mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus.  Diperlukan  pemahaman  bersama  oleh  sistem  peradilan  pidana  saat  menangani kejahatan online, termasuk cyber radicalism , sesuai dengan UU ITE (Jahriyah et al., 2019).
Namun, UU ITE No 19 Tahun 2016  justru dinilai kurang efektif untuk  menjawab permasalahan  hukum  penanggulangan  kejahatan  radikalisme  di  ruang  media  sosial  yang terus  berkembang,  khususnya  kejahatan  aktivisme  yang  menyentralkan  penyebaran pahamnya.  Kejahatan  radikalisme  di  media  sosial  harus  diatur  dalam  undang-undang khusus dan implementasinya harus dipercepat. Hal ini masih memerlukan revisi amandemen UU  ITE  No  19  Tahun  2016  untuk  menyempurnakan  persoalan  hukum  tindak  pidana radikalisasi sebagai bibit kejahatan terorisme di media sosial yang dapat membahayakan dan mengancam keamanan nasional (Astuti, 2015).
Adapun  catatan  penting  menurut  peniliti,  UU  ITE  No  19  Tahun  2016  masih memerlukan perbaikan terutama pada penguatan regulasi keamanan cyber radicalism . Hal ini sebagai  upaya  keamanan  nasional  Indonesia  terhadap  peningkatan  serangan  kejahatan terorisme. Sebab, pada Pasal 40 (2) UU ITE belum bisa memberikan kepastian secara tegas terhadap tindak Cyber Radicalism. Sehingga kejahatan radikalisme di media sosial harus diatur dalam  undang-undang  khusus,  mengingat  pergerakan  kelompok  radikal  sangat  cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Kesimpulan
Berdasarkan  penulisan  tersebut,  terlihat  bahwa  penyebaran  ideologi  transnasional radikal  melalui  media  sosial  menjadi  ancaman yang  serius  karena  digunakan  sebagai  alat propaganda.  Penyebaran  ideologi  radikal  secara  lintas  batas  negara  melalui  media  sosial harus segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Adapun ketiga strategi yang di lakukan oleh  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  pengaruh  ideologi  transnasional  radikal  di media sosial seperti; pertama, cyber security , sebagai upaya meminimalisir pengaruh media sosial  terhadap radikalisme dengan tindakan untuk melindungi informasi  di dalam dunia maya  dari  berbagai  aneka  serangan.  Dengan  demikian,  pemerintah  Indonesia  harus memperkuat keamanan cyber radicalism , mengingat ancaman ideologi radikal yang semakin meningkat dan menyebar di media sosial seiring dengan perkembangan teknologi.
Kedua,  strategi  edukasi,  sebagai  upaya  agar  masyarakat  lebih  kritis  terhadap informasi maupun konten yang diakses dari berbagai media sosial terkait radikalisme. Upaya mengatasi  radikalisasi dan intoleransi  yang mendukung radikalisme tentunya tidak dapat mengabaikan  peran  masyarakat  luas  dalam  penguatan  strategi  edukasi.  Sehingga  edukasi literasi di media sosial diharapkan sebagai upaya agar masyaralat lebih cermat dan cara untuk penguatan literasi di media sosial.
Ketiga, strategi penegakan hukum, sebagai regulasi bagi kelompok ekstremis Islam di media sosial. Adanya UU ITE No 19 Tahun 2016 menjadi dasar bagi lembaga penegak hukum untuk  memerangi  konten  radikal.  Sebab,  kelompok  teroris  menggunakan  jaringan telekomunikasi untuk mengirim konten ekstremis melalui media sosial. Namun, UU ITE No 19 Tahun 2016 masih memerlukan perbaikan terutama pada penguatan regulasi keamanan cyber  radicalism .  Pada  Pasal  40  (2)  UU  ITE  belum  bisa  memberikan  kepastian  secara  tegas terhadap tindak cyber radicalism terutama regulasi cyber radicalism di media sosial. Sehingga kejahatan radikalisme di media sosial memerlukan peraturan khusus dalam undang-undang.

## Referensi
Aisy, B. R., Ibrahim, D. O., Intang, K. K. H., & Tindage, M. A. (2019). Penegakan kontra radikalisasi melalui media sosial oleh pemerintah dalam menangkal radikalisme. Jurnal Hukum Magnum Opus , 2 (1), 276592.
Aminah, S. (2016). Peran pemerintah menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan , 4 (01), 83-101.
Andre. n.d. “Bag aimana Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dari Berita Bohong Yang Dipublikasikan Di Media Sosial ?” Retrieved from https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=992
Annissa, J., & Putra, R. W. (2021). Radikalism in Social Media as A Challenge in the Age of Globalization. PROPAGANDA , 1 (2), 83 – 89. https://doi.org/10.37010/prop.v1i2.279
Anon. (2017). “Ragam Konten Yang Bisa Diadukan Melalui Aduankonten.Id.” Kominfo . Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/10331/ragam-konten- yang-bisa-diadukan-melalui-aduankontenid/0/videografis
Anon. (2022). “Waspada Ekspansi Ideologi Transnasional Radikal.” Diskominfo Humbang . Retrieved from https://humbanghasundutankab.go.id/main/index.php/read/news/2027
Arifin, S., & Bachtiar, H. (2013). “Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnassional Radikal.” Jurnal Multikultural & Multireligius 12(3):20 – 36. doi: 10.24252/vp.v1i1.8099.
Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Andi D. (2017). QUO Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. Justisi ,
9 (2), 137 – 154. https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331
Astuti, S. A. (2015). Law Enforcement of Cyber Terorism in Indonesia. Rechtsidee , 2 (2), 157 – 178. https://doi.org/10.21070/jihr.v2i2.82
Budi, E., Wira, D., & Infantono, A. (2021). Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0. Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi Dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO) , 3 , 223 – 234. https://doi.org/10.54706/senastindo.v3.2021.141
Ernawati, R. (2015). Pemerintah Blokir Situs Radikal: Pemblokiran Situs Dinilai Tak Efektif. Solopos.Com. Retrieved from https://www.solopos.com/pemerintah-blokir-situs- radikal-pemblokiran-situs-dinilai-tak-efektif-590000
Fatoni, S. (2018). Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme. Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam , 18 (1), 219-241.
Febriansyah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2017). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang . Retrieved from https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh.
zHandoko, J., & Susanto, E. H. (2019). Humas Kominfo dalam Mencegah Bahaya Radikalisme di Media Sosial . Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/02/08/berapa-pengguna-media-
Harianto, P. (2018). Radikalisme Islam dalam Media Sosial (Konteks; Channel Youtube).
Jurnal Sosiologi Agama , 12 (2), 297 – 326. https://doi.org/10.14421/jsa.2018/122.297-326
Jahriyah, V. F., Kusuma, M. T., Qonitazzakiyah, K., & Fathoni, M. A. (2019). Kebebasan Berekspresi di Media Elektronik dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Pelayanan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial , 1 – 23.
Junaidi, M., Sukarna, K., & Sadono, B. (2020). Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal BUDIMAS , 02 (02), 109 – 119.
Kusuma, M. F. T., & Sarda, E. Y. (2021). Metode Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Media Sosial. Seminar Nasional Sistem Informasi , 1 – 8.
Maudisha. (2022). Cegah Ideologi Transnasional, UI Bekali Mahasiswa Baru 2022 dengan Nilai Toleransi dan Karakter Kebangsaan. Berita Universitas Indonesia.  Retrieved from https://www.ui.ac.id/cegah-ideologi-transnasional-ui-bekali-mahasiswa-baru-2022- dengan-nilai-toleransi-dan-karakter-kebangsaan/
Meiserli, F. (2021). On Political Communication: Is Social Media More Effective?. Resolusi: Jurnal Sosial Politik , 4 (2), 71-78.
Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2021). Dakwah Islam dan pencegahan radikalisme melalui ketahanan masyarakat. Jurnal Ilmu Dakwah , 41 (1), 56-72.
Nurjannah, N. (2013). Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah. Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah , 14 (2), 177-198.
Raharjo, S. (2022). Dampak Radikalisme Atasnama Agama Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Luas. Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , 36 , 44-53.
Rahmat, D., Aliza, D. M., & Putri, V. A. (2019). Media sosial sebagai upaya pencegah radikalisme. Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS) , 8 (1), 141-151.
Rin. (2021). Presiden Jokowi Ingatkan Bahaya Ideologi Transnasional Radikal Saat Peringatan Hari Lahir Pancasila. Kemenkumham RI Kanwil NTT. Retrieved from https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/7014-presiden-jokowi- ingatkan-bahaya-ideologi-transnasional-radikal-saat-peringatan-hari-lahir-pancasila
Safitri, I. (2021). “Pancasila Harus Menjadi Ideologi Hidup Dan Praksis.” BPIP RI . Retrieved from https://bpip.go.id/berita/988/737/pancasila-harus-menjadi-ideologi-hidup-dan- praksis.html
Saptohutomo, A. (2022). “BNPT Tutup 470 Situs Dan Akun Bermuatan Radikal Sepanjang 2022.” Kompas.Com . Retrieved from https://nasional.kompas.com/image/2022/12/29/11410081/bnpt-tutup-470-situs- dan-akun-bermuatan-radikal-sepanjang-2022?page=1
Setianto, W. A. (2019). Literasi Konten Radikal di Media Online. Jurnal Ilmu Komunikasi , 16 (1), 75-88.
Siagian, L., Budiarto, A., & Simatupang, S. (2018). Peran Keamanan Siber Dalam Mengatasi Konten Negatif Guna Mewujudkan Ketahanan Informasi Nasional. Peperangan Asimetris (PA) , 4 (3).
Siaran Pers No. 141/HM/KOMINFO/07/2018. (2018). Hadapi Era Industri 4.0, Kominfo Siapkan Kerangka Kerja dan Talenta Keamanan Siber. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. Retrieved from https://www.kominfo.go.id/content/detail/13570/siaran-pers-no- 141hmkominfo072018-tentang-hadapi-era-industri-40-kominfo-siapkan-kerangka-kerja- dan-talenta-keamanan-siber/0/siaran_pers
Sulfikar, A. (2018). Swa-radikalisasi Melalui Media Sosial di Indonesia. Jurnal Jurnalisa , 4 (1), 76 – 90.
Sunarto, A. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Paham Radikalisme. Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan , 10 (2).
Yumitro, G., Kurniawati, D. E., Abdelsalam, E. A., & Shukri, S. F. M. (2022). The Infuences of Social  Media  Toward  the  Development  of  Terrorism  in  Indonesia. Jurnal  Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies) , 6 (1), 16 – 31.