JOEAI (Journal of Education and Instruction) Volume 4, Nomor 1, Juni 2021 e-ISSN : 2614-8617 p-ISSN : 2620-7346 DOI: https://doi.org/10.31539/joeai.v4i1.2010

## ANALISIS UU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Submit , 24-01-2021 Accepted , 01-06-2021 Publish , 05-06-2021
Abdul Rahman 1 , Wahyu Naldi 2 , Adiyatna Arifin 3 , Fazlur Mujahid R. 4
Fakultas Tarbiyah IAIN Curup 1
Program Pascasarjana IAIN Curup 2,3
Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi, Jawa Timur 4 abdulrahman04071972@gmail.com 1

## ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  dan  implikasi  nya  dalam  pelaksanaan  dan penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Pemecahan  masalah  mengunakan content  analysis ,  yaitu dari banyak sumber. Hasil penelitian, dalam implementantasinya keberadaaan UU No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  menimbulkan  pro  dan kontra,  setidaknya  ada  tiga  pendapat  menyikapi  keberadaan  UU  No  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yaitu: pertama, segera  memperbaiki dan menganti pasal-pasal yang tidak relevan. Kedua, menambah pasal-pasal baru yang  belum  terakomodir  dalam  UU,  agar  UU  ini  bisa  selaras  dengan  dinamika, bisa dengan mengadakan revisi secara berkala. Ketiga, mengevaluasi, mengontrol dan  memperbaiki    regulasi  turunan  dari  pelaksanaan  UU  No  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  secara  berkala  agar  bisa  mengakomodir perkembangan dan dinamika zaman. Simpulan, Suatu hal yang lumrah jika dalam implementasi    beberapa  pasal  di  dalam    UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional memang ditemukan hal-hal yang menimbulkan polemik, pro dan kontra, serta multitafsir di  masyarakat, sehingga perlu ada revisi lebih lanjut agar UU ini selaras dengan dinamika yang ada.
Kata Kunci: Analisis UU, UU No 20 Tahun 2003,  Sistem Pendidikan Nasional

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  Law  No.  20  of  2003  on  the  National Education System, and its implications in the implementation and implementation of education in Indonesia today. This study uses a qualitative approach. Problem solving  using  content  analysis,  which  is  from  many  sources.    The  results  of  the study,  in  implementing  the  existence  of  Law  No.  20  of  2003  on  the  National Education  System,  raises  pros  and  cons,  there  are  at  least  three  opinions addressing  the  existence  of  Law  No.  20  of  2003  on  the  National  Education System,  namely:  first,  immediately  improve  and  replace  irrelevant  articles. Second, adding new articles that have not been accommodated in the Law, so that this  Law  can  be  aligned  with  the  dynamics,  can  be  by  holding  revisions periodically. Third, evaluate, control and improve derivative regulations from the
implementation  of  Law  No.  20  of  2003  on  the  National  Education  System periodically in order to accommodate the development and dynamics of the times. Conclusion, It is common if in the implementation of several articles in Law No. 20 of 2003 on the National Education System is found things that cause polemics, pros  and  cons,  and  multi-interpretation  in  the  community,  so  there  needs  to  be further revisions in order for this Law to be in line with existing dynamics.
Keywords: Analysis of Law, Law No. 20 of 2003, National Education System

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Plato  bahwa    tujuan  pendidikan  satu negara  sama  dengan  tujuan  suatu  Negara  didirikan.    Negara  berkepentingan dengan  pendidikan  untuk  menanamkan    dan  menyebarluaskan    idiologi  dan kebijakan    Negara  kepada  warga  negara.  Sangat  tidak  mungkin  memisahkan Negara dengan pendidikan. Intervensi Negara dalam pendidikan pasti ada selama Negara itu berdiri. Tinggal lagi bagaimana bentuk teknis intervensi negara dalam pendidikan,  karena  setiap  negara  berbeda  bentuk  intervensi  dalam  pendidikan (Rahman, 2019).
Pendidikan  dinilai  sangat  penting  bagi  kehidupan  (Kholis,  2014). Oleh karena  itu,  pendidikan  harus  diatur  oleh  pemerintah. Pendidikan  di  Indonesia bertujuan  untuk  mengubah  karakter  warga  negara  Indonesia  menjadi  lebih baik. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  pendidikan  diharapkan  dapat  membina generasi  yang  baik  dengan  meneruskan  pemikiran-pemikiran  luhur,  yaitu memajukan negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara lain.
UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  adalah  salah UU yang lahir pasca reformasi, disahkan menjadi UU pada  tanggal  8 Juli 2003 Era    Pemerintahan  Presiden  Megawati.  UU  ini  terdiri  dari  22  bab  dan  77  pasal. UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  adalah  hasil kompromi  politik  partai-partai  yang  ada  di  DPR  saat  itu,  terutama  pada  pasal- pasal yang krusial. Jadi suatu yang wajar dalam kurun lebih 15 tahun berlakunya, keberadaan  pasal-pasal  tertentu  dalam  UU  ini  menimbulkan  banyak  perdebatan multi  tafsir,  polemik,  pro  dan  kontra  di  masyarakat,  bahkan  ada  kelompok masyarakat  yang  menggugat  keberadaan  pasal-pasal  tertentu,  ada  juga  yang menghendaki  agar  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional direvisi.
Ada  beberapa  pasal  yang  digugat  oleh  masyarakat  di  MK  dan  gugatan masyarakat  dikabulkan  contoh.  UU  ini  pernah  digugat  di  MK  pada  tahun  2011 (Viva  News,  2018)  oleh  Yayasan  Salafiyah  Pekalongan  melalui  Machmud Masjkur  dan  Yayasan  Santa  Maria  Pekalongan  lewat  pemohon  Suster  Maria Bernardine.  Dan  gugatannya  dikabulkan  pasal  55  Ayat  4  UU  Sisdiknas  tahun 2003    karena  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Pemohon  meminta  frase  „dapat‟ dalam  Pasal  55  Ayat  4  Undang-Undang  Sisdiknas  telah  menghilangkan  atau setidak-tidaknya berpotensi menghilangkan hak konstitusional untuk mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum.  Beberapa  pasal  yang
digugat,  dihapus  sebagian  dan  dibatalkan  oleh  MK  sampai  saat  ini  masih tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Penelitian yang dilakukan oleh  Amalia  & Puspytasari (2019) di Kabupaten Jombang Jawa Timur menjelaskan bahwa pelaksanaan UU Sisdiknas tahun  2003 tidak  diskriminatif,  bahkan  masyarakat  miskin  mendapatkan  layanan  pendidikan seperti PIP dan BKSM yang dianggarkan dari APBD dan APBN.
Sementara  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Afidah  (2007)  menjelaskan bahwa terdapat pasal menyebutkan tentang peserta didik yang mendapatkan ajaran agama  dari  guru  pendidik  yang  beragama  serumpun  yang  menyisahkan  pro  dan kontra  hingga  sekarang,  bisa  jadi  hal  ini  akan  mucul  kembali  jika  tidak  segera diantisipasi.  Banyak  kekurangan  kejelasan  dalam  kurikulum  yang  berkaitan dengan pendidikan agama, karena agama yang ada di Indonesia sangat beragam. Dari perpektif Pendidikan Madrasah menurut Iskandar (2019) masih terjadi disparitas  aplikasi  di  lapangan  antara  Pendidikan  Agama  di  bawah  Kemenag dengan  Pendidikan  Umum  di  bawah  Kemendikbud,  contohnya  dalam  hal pengelolaan  pendidikan,  kesenjangan  antara  negeri  dan  swasta,  mutu  madrasah, pembiayaan, akreditasi lembaga, kesejahteraan guru, formasi PNS.
Walau pun dalam penyelenggaran masalah pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud  mempunyai  payung  hukum  yang  sama  yaitu  UU  No  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  namun  dalam  aplikasi  pada  tataran empiris  berhadapan  dengan  hal-hal  subtansial  dan  teknis  yang  perlu  untuk diberikan solusi segera. Karena masalah pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara  yang  wajib  dipenuhi  tanpa  diskrimasi,  menjunjung  tinggi  martabat  dan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ( Awwaliyah & Baharun, 2019). Sebagai  produk  pemikiran  dan  gagasan  bersama    UU  No  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat untuk menjawab tantangan kebutuhan pada  masanya  dan  mungkin  masa  setelah  itu,  ketika  diimplementasikan  dalam kehidupan  nyata  tentunya  akan  menghadapi  berbagai  persoalan.  Hal  ini  senada dengan  pendapat  Thomas  Kuhn  yang  mengatakan  bahwa  suatu  teori  atau pendapat  dibuat  pada  zamannya  dan    hanya  berlaku  pada  zaman  itu.  Perubahan zaman  dan  waktu  menuntut  teori  tersebut  harus  mampu    beradaptasi  dengan zaman  yang  baru.  Inilah  yang  dinamakan  oleh  Kuhn  dengan  paradigma  ilmu pengetahuan.  Teori  yang  tidak  menerima  masukan  akan  ditinggalkan  dan digantikan oleh teori baru ( Hakim, 2016).
Seiring dengan perjalanan waktu bahwa keberadaan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah mendekati akhir dekade kedua, sudah sewajarnya  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  di evaluasi  dan  revisi  untuk  menyesuaikan  dengan  dinamika  dan  kebutuhan zamannya, terutama pada pasal-pasal yang dianggap krusial (Sholikah, 2017).
Tulisan singkat  ini mencoba menganalis beberapa pasal  krusial dalam UU No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  menjadi  perhatian banyak  pihak,  yang  menjadi  perdebatan,  digugat  bahkan  minta    direvisi  dan diganti, sehingga tujuan tulisan  ini adalah;  1) untuk mengindentifikasikan pasal- pasal  dalam  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional;    2) menganalisis  dan mengebolari berbagai pendapat tentang pasal-pasal yang krusial dalam  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional;    3)
memberikan solusi alternative  terhadap pendapat yang timbul dalam menafsirkan pasal-pasal yang krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  diskriptif  yaitu memaparkan  kajian  ilmiah  sebuah  data  yang  telah  ditemukan  dalam  lapangan yang  kemudian  dianalisis  untuk  menghasilkan  sebuah  jawaban.  Data  primer penelitian adalah UU No 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan, data skunder berasal dari Jurnal ilmiah, hasil penelitian buku, majalah, koran dan internet serta yang  lainnya.  A nalisis  dilakukan  dari  pembahasan  awal  sampai    pembahasan akhir. Pemecahan masalah mengunakan content analysis .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian  Sistem  Pendidikan  Nasional  dalam  UU  No  20  Tahun  2013 sebagaimana  yang  dimuat  dalam  pasal  1  ayat  3  adalah  keseluruhan  komponen pendidikan  yang  saling  terkait  secara  terpadu  untuk  mencapai  tujuan  pendidikan nasional  Sebagai  sebuah  sistem,  semua komponen  yang ada   di  dalamnya harus dipahami  satu  kesatuan  yang  saling  berhubungan  untuk  mencapai  tujuan pendidikan nasional. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sampai saat ini masih digunakan sebagai pijakan dan  instrumen  yang sah  dalam membuat kebijakan pendidikan di Indonesi.
Dalam  kurun  15  tahun  (hingga  tahun  2018)  berlakunya  UU  No  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  sudah  banyak  melahirkan    regulasi yang berkaitan dengan pendidikan, baik Peraturan Pemerintah  Pusat setingkat PP, Perpres,  maupun  Permen  seperti UU  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen,  PP  No.  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  PP  No.  48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP  No.  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan maupun  Peraturan  Pemerintah  Daerah  (Perda).    Dalam  membuat  regulasi  yang lebih  operasional  ternyata  ada  beberapa  pasal  krusial  yang  menimbulkan  silang pendapat dan polemik di tengah masyarakat.  Kondisi ini terus terjadi hingga saat sekarang.

## Pasal-pasal    yang  krusial    dalam  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan Nasional
Menurut Darmaningtyas (2015) dan Abdul Mothohar (2017) ada  beberapa pasal  dalam  UU  No  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang banyak  paling  mendapat  sorotan  berbagai  pihak  dari  pasal-pasal  lainnya,  karena dalam  implementasinya  melahirkan  sejumlah  persoalan-persoalan  baru  yang krusial, di antaranya adalah:
Pertama, Pasal  53    tentang  Badan  Hukum  Pendidikan.    Penyelenggaraan dan/atau  satuan  pendidikan  formal  yang  didirikan  oleh  pemerintah  atau masyarakat  berbentuk  badan  hukum  pendidikan  yang  diatur  dalam  undang- undang tersendiri. Kedua , Pasal 57-59 tentang Evaluasi Pendidikan. Ketiga, Pasal 49    tentang    Pengalokasian  Dana  Pendidikan. Keempat, Pasal  50    tentang
Pengelolaan Pendidikan. Kelima, Pasal 34 tentang Wajib Belajar. Keenam, Pasal 65  tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga negara lain. Ketujuh, Pasal 12  tentang  Peserta  Didik. Kedelapan ,  Pasal  13  tentang  Jalur  Pendidikan. Kesembilan, Pasal  30  tentang  Pendidikan  Keagamaan. Kesepuluh ,  Pasal  60 tentang Akreditasi
Saifudin  (hal.339) menambahkan Pasal 12  juga masalah krusial UU No 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  karena  menyangkut  HAM  di bidang hak-hak sipil yang berkaitan dengan hak peserta didik dalam memperoleh pendidikan agama dan diajarkan oleh pendidik yang seagama dalam menjelaskan (partisipasi Publik dalam pembentikan perpu, law.uii.ac.id )
Bila  ditelaah  lebih  lanjut  bukan  hanya  pasal  yang  disebutkan  di  atas  saja yang  menimbulkan  perdebatan  di  masyarakat,  ada  pasal  lain  UU  No  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional    yang  jadi  perdebatan  multi  tafsir  dan terkesan bertentangan antara pasal  dengan pasal yang lain, tetapi perdebatan tidak se  intens  pasal-pasal  yang  telah  disebutan  di  atas,  seperti    pasal pasal  55  Ayat  4 UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945.  Pemohon  meminta frase „dapat‟ dalam  Pasal  55  Ayat  4  Undang-Undang  Sisdiknas  telah  menghilangkan  atau setidak-tidaknya berpotensi menghilangkan hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hokum.
Interpretasi    dan  Persepsi  masyarakat    terhadap  pasal-pasal  yang  krusial dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Pendapat  dan persepsi  masyarakat   terhadap pasal  yang krusial   dalam  UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  beragam adalah hal yang wajar. Pendapat yang berbeda  tersebut tidak bisa dilepaskan dari latar pendidikan seseorang,  partai  politik  tempat  dia  bernaung,  pekerjaan  yang  ditekuninya, budaya, ras, suku, status sosial, geografis,  situasi sosial  dan sebagainya. Menurut sebagian kelompok ini pasal ini tidak krusial, sementara menurut kelompok yang lain  menimbulkan  persoalan.  Diperlukan  dialog  yang  komprehensif    dan  intens untuk menyamakan persepsi tentang pasal-pasal yang krusial tersebut.
Beberapa  pasal  yang  krusial  sekaligus  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  untuk merevisi UU Sisdiknas  sebagaimana yang dijelaskan oleh Darmaningtyas (2015) antara lain sebagai berikut: Pertama, Pasal 53. Mahkamah  Konstitusi (MK) telah membatalkan    Undang-  Undang  Badan  Hukum  Pendidikan  (UU  BHP)  pada  31 Maret  2010.  Sementara    UU  BHP  adalah  amanat  dari  UU  Sisdiknas  Pasal  53, yang  berbunyi  “agar  penyelenggaraan  dan/atau  satuan  pendidikan  formal  yang didirikan  oleh  pemerintah  atau  masyarakat  berbentuk  badan  hukum  pendidikan yang  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri”.  Dengan  dibatalkannya    oleh  MK UU BHP, dengan sendirinya Pasal 53   dalam UU Sisdiknas 2003  tidak berguna lagi.  Sehingga  keberadaan  pasal  53  ini  harus  dihilangkan  dari  batang  tubuh  UU. Sampai  saat  ini  pasal  53  ini  masih  tercantum.  Untuk  itu  pasal  53  ini  diperlukan revisi;
Kedua ,  Pasal  57-59  hanya  mengatur  tentang  evaluasi  pendidikan.  Pasal  ini tidak  mengatur  tentang    bagaimana  bentuk  evaluasi  pendidikan  dilakukan. Sementara  pemerintah  mengimplementasikan  bentuk  evaluasi    pendidikan  hanya berbentuk  Ujian  Nasional  semata,  dan menafikan bentuk  evaluasi  lain.   Menurut
Darmaningtyas (2015) pemerintah sudah terlalu jauh menafsirkan bentuk evaluasi dalam    Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional  Pendidikan  yang  mengamanatkan  UN  dari  SD  hingga  SMTA.  PP  No 19/2005,  dan  inilah  regulasi  yang  dijadikan  pedoman  oleh  pemerintah  untuk melaksanakan  UN  sampai  saat  ini.  Masalahnya  adalah  pemerintah  menafikan bentuk  evaluasi  pendidikan  lain,  apalagi  menilai  keberhasilan  seorang  siswa hanya 3 atau lebih pelajaran. Pada hal dalam Pasal  yang sama masyarakat diberi kesempatan  untuk  mengevaluasi  hasil  belajar.  Pendidikan  adalah  sebuah  proses perubahan sikap dari awal sampai akhir (Rahman, 2020).
Bila  dipelajari  lebih  lanjut  bunyi  pasal  57-59    itu  sudah  tegas,  tetapi  entah bagaimana  pemerintah  dapat  menafsirkan  beda  dengan  tafsiran  masyarakat. Dalam ketiga pasal tersebut tidak ada yang mengindikasikan pelaksanaan evaluasi hanya berbentuk  UN. Bahkan, kalau membaca Pasal 59 Ayat 3 jelas sekali bahwa ”Masyarakat dan/ atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk  melakukan  evaluasi  hasil  belajar”.  Itu  artinya  evaluasi  belajar  itu  seperti model tes TOEFL/TOAFl  dapat diselenggarakan oleh badan-badan mandiri yang kredibel dan indipenden dikelola oleh  sekelompok masyarakat yang konsens dan profesional,  bukan  justru  dalam  bentuk  UN  seperti  yang  dipaksakan  oleh pemerintah.  Maknanya,  masyarakat  juga  mempunyai  peluang  yang  sama  untuk mengevaluasi  hasil  pendidikan.  Hasil  UN  juga  belum  bisa  digunakan  sebagai bentuk  keberhasilan  pendidikan.  Apalagi  dalam  pelaksanaan  UN  banyak ditemukan  kecurangan-kecurangan.  Evaluasi  pendidikan  memang  suatu  yang penting  dilakukan  untuk  mengadakan  perbaikan-perbaikan.  Apabila  didalami lebih  lanjut  memang    tidak  ada    pasal  dalam  UU  Sisdiknas  yang  menjelaskan tentang bentuk evaluasi. Pasal 57-59 yang mengatur masalah evaluasi pendidikan saatnya direvisi agar lebih tegas dan tidak multitafsir.
Ketiga, Pasal  49.  Masalah  anggaran  pendidikan.  UU  Sisdiknas  Pasal  49 Ayat 1 menyebutkan, ”Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan  dialokasikan  minimum  20  persen  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN)  pada  sektor  pendidikan  dan  20  persen  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)”.  Namun,  dalam  realitasnya,  sesuai dengan  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tahun  2008,  anggaran  20  persen termasuk  gaji  guru  dan  dosen  serta  pendidikan  kedinasan.  Dengan  keluarnya putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  bunyi  Ayat  1  Pasal  49  tidak  ada maknanya lagi. Sehingga Pasal 49 ayat 1 ini harus dikeluarkan dari UU Sisdiknas Keempat ,  Pasal  50  ayat  3  yang  mengamanatkan  agar  setiap  daerah menyelenggarakan  minimum  satu  satuan  pendidikan  bertaraf  internasional. Mengingat  implementasi  pasal  itu  dalam  bentuk  RSBI/SBI,  menimbulkan persoalan  serius  (konstitusional),  Pasal  tersebut  perlu  dihilangkan  karena bertentangan  dengan    Pasal  31  Ayat  3  UUD  1945  mengamanatkan,  ”Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional”. Sementara  pengembangan  RSBI/SBI  sekarang  tanpa  disadari  menciptakan  lebih dari  satu  sistem  pendidikan  nasional,  bahkan  menciptakan  diskriminasi  dan kastanisasi sekolah.
Keberadaan RSBI dan SBI telah menimbulkan persoalan sosial baru karena telah menutup akses masyarakat secara umum terhadap layanan pendidikan yang
bermutu  serta  telah  menciptakan  kastanisasi  sekolah  menjadi  beberapa  kasta.  Ini tentu menimbulkan persoalan tersendiri bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberadaan  RSBI/SBI  merupakan  turunan  dari  UU  Sisdiknas  Pasal  50  Ayat  3 yang mengamanatkan agar setiap daerah menyelenggarakan minimum satu satuan pendidikan bertaraf internasional. Mengingat implementasi pasal itu dalam bentuk RSBI/SBI,  menimbulkan  persoalan  serius  (konstitusional),  pasal  tersebut  perlu dihilangkan.  UU  Sisdiknas  tidak  boleh  menabrak  konstitusi  yang  lebih  tinggi. Implementasi  dari  Ayat  3  Pasal  50  dalam  bentuk  RSBI/SBI  juga  bertentangan dengan Ayat 1 Pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh  pendidikan  yang  bermutu  serta Ayat  1  Pasal  11  tentang  layanan  pendidikan  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi.  Sementara  itu,  yang  bisa  bersekolah  di  RSBI/SBI  hanya  golongan tertentu dan mampu karena biayanya mahal.
Kelima, Pasal  34  ayat  1,    usia  masuk  Sekolah  Dasar  (SD).  Persoalan  usia masuk  SD  selalu  menjadi  ramai  setiap  tahun  ajaran  baru  karena  banyak  anak  di bawah  usia  enam  tahun  ingin  masuk  SD  tidak  bisa  diterima.  Para  guru  secara formal selalu terpaku pada UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa ”setiap warga negara  yang  berusia  6  (enam)  tahun  dapat  mengikuti  program  wajib  belajar” (Pasal  34  Ayat  1).  Artinya,  batas  minimum  masuk  SD  adalah  enam  tahun.  Jika kurang  dari  enam  tahun,  meskipun  anak  sudah  pandai  membaca,  menulis,  dan berhitung, tetap tidak bisa diterima (Rahman, 2018).
Realitas di lapangan, usia masuk SD ini menjadi praktik jual beli kursi dan pemalsuan  akta  kelahiran,  terlebih  di  SD  negeri  favorit.  Batas  minimum  usia masuk  SD  enam  tahun  itu  memang  perlu  dikaji  lagi.    Saat  ini  anak  berusia  lima tahun tanpa paksaan sudah bisa membaca, menulis, dan berhitung; mental mereka juga  sudah  matang.  Perkembangan  fisik  dan  mental  anak  seperti  itu  perlu diakomodasi  dalam  perundang-undangan  pendidikan  nasional  sehingga  tidak dijadikan  sebagai  obyek  jual  beli  usia  dan  pemalsuan  dokumen  kelahiran. Pendidikan  tidak  hanya  melihat  administrasi  formal  semata,  tetapi  unsur subtansial lain juga perlu dipertimbangkan
Keenam ,  Pasal  65,  masuknya  pendidikan  asing.  Hal  itu  diatur  dalam  Pasal 65  Ayat  1-3,  baik  untuk  pendidikan  dasar  maupun  perguruan  tinggi.  Lembaga pendidikan  asing  yang  terakreditasi  atau  diakui  di  negaranya  dapat menyelenggarakan  pendidikan  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia itu diatur dalam Pasal 65 Ayat 1-3. Pasal ini dinilai terlalu liberal karena Amerika Serikat  saja  yang  dikenal  liberal  sangat  melindungi  pendidikan  bangsanya, sebaliknya  kita  justru  mengundang  asing  untuk  turut  mendidik  bangsa  kita. Keberadaan Pasal 65 ini sebetulnya tidak perlu. Persoalan lain yang cukup krusial dan  perlu  dirumuskan  kembali  pasalnya  adalah  masalah  pendanaan  pendidikan mengingat pasal satu dan lainnya saling bertentangan (Nasihin, 2020). Faktanya di lapangan banyak lembaga pendidikan asing di Indonesia sebagian hanya menjual gelar akademik dan ijazah.
Ketujuh , Pasal  50    tentang  Pengelolaan  Pendidikan dalam  harian  Kompas (25  September  2015)    Sekretaris  Jenderal  Federasi  Guru  Independen  Indonesia Iwan  Hermawan  mengatakan,  sejumlah  isu  yang  menonjol  untuk  masuk  dalam revisi  UU  Sisdiknas,  antara  lain,  adalah  pengelolaan  guru  yang  diminta  agar
ditangani  kembali  oleh  pemerintah  pusat.  Hal  itu  untuk  menjamin  peningkatan mutu guru serta mencegah politisasi guru saat pemilihan kepala daerah. Faktanya semenjak  bergulirnya  otonomi  daerah  lembaga  pendidikan  dari  jenjang  SMA  ke bawah  rawan  dengan  kepentingan  politik  penguasa.  Banyak  guru-guru  yang menjadi  korban,  bahkan  dikorbankan    karena  tidak  sejalan  dengan  kepentingan penguasa
Kedelapan ,  Pasal  13  tentang  jenjang  dan  jenis  pendidikan    dan  pasal  30 tentang  pendidikan  keagamaan.  Dimplementasikan  dengan  Permendiknas  No  23 Tahun 2017 tentang kebijakan lima hari sekolah ( five day school ) menabrak pasal tersebut.  Kebijakan  ini  tidak  melihat  sistem  pendidikan  nasional  sebagai  satu kesatuan yang utuh.
Kesembilan ,  Pasal  60  tentang  akreditasi,  masalah  akreditasi  lembaga pendidikan  juga    menjadi  masalah,  terutama  lembaga  pendidikan  yang  berada terluar,  terdepan  dan  terpencil  (3  T)  mungkin  juga  terbelakang.  Sekolah  yang masuk  kategori  3T  memiliki  keterbatas      layanan  dan  informasi,  sarana  dan prasarana infrastruktur dan lainnya. Kalau akreditasi lembaga pendidikan menjadi satu  pertimbangan  formalitas untuk menjadi PNS di lembaga pemerintah/swasta, tentunya  mereka  sudah  gagal  duluan  sebelum  berkompetisi.    Kebijakan pemerintah  dan swasta hanya menerima PNS dari bagi  pendidikan terakreditasi tidak akan bisa dinikmati oleh lulusan sekolah yang belum terakreditasi. Realitas di lapangan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan akreditasi sekolah sebagai bancahan  meraut  keuntungan  pribadi,  agar  sekolah  tersebut  terakreditasi. Pemerintah  harus  memetakan  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  sevara komprehensif.  agar  semua  warga  negara    memiliki  kesempatan  dan  akses  yang sama di Republik ini (Nasihin, 2020).

## Solusi  terkait implikasi penerapan UU No 20 Tahun 2003
Dari  paparan  di  atas,  untuk  memecahkan  berbagai  persoalan  pendidikan akibat beda penafsiran pasal-pasal yang ada dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  ada  beberapa  solusi  alternatif  yang  ditawarkanlah adalah, Pertama, membuka  forum  dialog  dengan  semua  komonitas  masyarakat seperti  praktisi,  akademisi,  LSM,  politisi,  biokrasi,  swasta,  tokoh  masyarakat ulama. Kedua, segera memperbaiki dan menganti pasal-pasal  yang tidak relevan, sesuai  dengan  hasil  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Ketiga, menambah pasal-pasal  baru  yang  belum  terakomodir  dalam  UU,  agar  UU  ini  bisa  selaras dengan  dinamika,  bisa  dengan  mengadakan  revisi  secara  berkala. Kelima, mengevaluasi,  mengontrol  dan  memperbaiki    regulasi  turunan  dari  pelaksanaan UU.  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  secara  bersama- sama dan terus menerus.

## SIMPULAN
Sebagai  produk  pemikiran  dan  gagasan  bersama    UU.  No.  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dibuat untuk menjawab tantangan kebutuhan pada  masanya  dan  masa  setelah  itu,  ketika  diimplementasikan  dalam  kehidupan nyata tentunya akan menghadapi berbagai persoalan. Perubahan zaman, dinamika
tantangan,  dan  kebutuhan masyarakat  yang dinamis mau tidak mau keberadaan UU No. 20  Tahun 2003 harus kembali ditinjau dan disesuaikan, sehingga dalam aplikasi di lapangan bisa diimplementasikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amalia,  R.  N.,  &  Puspytasari,  H.  H.  (2019).  Analisis  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional Terhadap  Akses  Orang  Miskin  Pada  Pendidikan. Perspektif  Hukum , 18 (2), 315-327.
Awwaliyah,  R.,  &  Baharun,  H.  (2019).  Pendidikan  Islam  Dalam  Sistem Pendidikan  Nasional  (Telaah  Epistemologi  Terhadap  Problematika Pendidikan  Islam). Jurnal  Ilmiah  Didaktika:  Media  Ilmiah  Pendidikan  dan Pengajaran , 19 (1), 34-49. https://www.jurnal.ar-
raniry.ac.id/index.php/didaktika/article/view/4193
Darmaningtyas.  (2010). Mendesak,  Revisi  UU  Sisdiknas.  Harian  Kompas ,  16 Agustus  2010 kolom pendidikan
Hakim, L. (2016). Pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional. EduTech:  Jurnal  Ilmu  Pendidikan  Dan  Ilmu  Sosial , 2 (1). http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/edutech/article/view/575
Hermawan, Iwan. (2015). Isu Wajib Belajar. Harian Kompas, 25 September 2015 kolom Pendidikan
Iskandar,  W.  (2019).  Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Perspektif Madrasah. Al-Madrasah:  Jurnal  Pendidikan  Madrasah  Ibtidaiyah , 4 (1),  1- 22.  http://dx.doi.org/10.35931/am.v4i1.109
Kemenristek  Dikti.  (2018). Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta kholis,  N.  (1). Paradigma  Pendidikan  Islam  dalam  Undang-Undang  Sisdiknas
2003. Jurnal Kependidikan , 2 (1), 71-
85. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jk.v2i1.542
Muthahar, Ahmad. (2017). Kebijakan, Lima Hari Sekolah Tabrak UU Sisdiknas . 11 Agustus 2017 NU.online
Nur  Afidah,  T.  I.  T.  I.  N.  (2007). Konsep  dan  Paradigma  Pendidikan Multikultural  (Studi  Analisis  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
Rama  Joni,  Rahman,  A.  &    Eka  Yanuarti.  (2020).  Strategi  Guru  Agama  Desa dalam  Meningkatkan  Kemampuan  Membaca  Al-Qur'a  Warga  Desa, https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOEAI/article/view/1289. DOI: https://doi.org/10.31539/joeai.v3i1.1289
Rahman,  A.  &    Nasihin,  A  (2020).Mampukah  sekolah  gratis  mencapai pemenuhan  standar  nasional  pendidikan?   Vol  9,  No  1  (2020)
DOI: http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v9i1.2863http://ejournal.uika- bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/article/view/2863
Rahman,  A.  (2018).  Urgensi  Pedagogik  dalam  Pembelajaran  dan  Implikasinya dalam Pendidikan Vol 3, No 1 (2018)
http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/belajea/issue/view/91. DOI: http://dx.doi.org/10.29240/bjpi.v3i1 Rahman,  A.,    Warsah,  Ed,    Murfi,  A.  (2019).  Islamic  Education  System  in Singapore:  Current  Issues  and  Challenges.  Vol  8  No  2  (2019)  197-222.
DOI: https://doi.org/10.14421/jpi.2019.82.197-222
Rahman,  A.  .,  Daulay,  S.  .,  Manshor,  R.  .,  Jaafar,  A.  .,  &  Sanjaya,  D.  .  (2020).
Alternative  Solutions  to  Prevent  Bullying  at  Schools:  Tertiary  Student‟s
Perspectives . PalArch’s  Journal  of  Archaeology  of  Egypt  /
Egyptology , 17 (3), 1239-1257. Retrieved from https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/265
Saifuddin, tt. Partisipasi Publik dalam Pembentukan Perpu , law.UII.ac.id Sholikah, S. (2017). Relevansi kompetensi pendidik menurut k.h. Hasyim asy‟ari dengan uu sisdiknas tahun 2003. Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman , 7 (1). https://doi.org/10.36835/hjsk.v7i1.309