## ERTIMBANGAN KEWAJIBAN PRINSIP DEKLARATIF PADA HAK CIPTA FOTOGRAFI JURNALISTIK

## MELALUI MEDIA INTERNET
Oleh :
Karuniawan Nurahmansyah E-mail : awanhansyah88@gmail.com

## Abstract
The  principle  of  declarative  at  the  applications  have  to  give  priority  to  the  announcement early so that the creation of and find refuge , related on permasalah that occurs especially the journalist they still have not realized and understand the importance of copyright protection on  works  journalistic  photography  ,  copyright  protection  arranged  on  act  number  28  years 2014 on copyright .In general to get the protection of the law on the rights of copyright is to do  recording  the  creation  of  on  works  copyright  ,  but  the  registration  of  the  work  of  the creation of not as evidence that of that work have received the protection of the law , it is just that  as  the  notions  of  the  preliminary  to  the  process  of  evidence  copyright  sengeketa  when your  words  come  true  .Journalist  did  not  yet  fully  understand  his  creatures  that  a  work centers on the rights of journalists and the importance of moral right moral soul because is the creator of the journalis.
Keywords : The declarative, legal protection, copyright, photography journalistic

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

## Terkait  pada  pengertian  menurut
Intellectual
Property Rights (IPR)
mengartikan   pada  Bahasa  Indonesia bahwa memiliki  istilah  Hak  Kekayaan Intelektual,  yang  selanjutnya  disebut (HKI). Pada peraturan perundangan menggunakan  istilah  HKI  sebagai  istilah resmi dalam perundang-undangan Indonesia.
HKI  menjelasakan  pada  bendatidak berwujud  merupaka  hasil  dari  kegiatan intelektual  manusia  yang  harus  dan  wajib untuk  dituangkan  pada  bentuk  karya ciptaan  dan  atau  penemuan.  Terkait  daya cipta pada ilmu pengetahuan, dan atau seni lainya,dan  pada  teknologi.  Pada  segi hukum, bahwa yang mendapatkan perlindungan  oleh  hukumadalah  HKI, bukan  benda  material  yang  masih  dalam bentuk jelmaan atau ide. Permasalahannya pada HKIterhadap hakeksklusifyang hanya ada  dan  melekat  pada  pemilik  karya  cipta dan atau pemegang hak. 1
Dunia fotografi keberadaannya mengalami  perkembangan  yang  sangat cepat,kemajuan  pada  teknologi  yang  pesat berkembang  menjadi  eradunia  fotografi digital .  Penggunaan  kaset  atau  disebut
1 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak  Kekayaan  Intelektual , ( B a n d u n g ; PT.Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 1.
dengan  media Film sudah  tidak  ada menggunakannya, melainkan dalam bentuk filedigital hal  inilah  yang  semakin memudahkannya  setiap  individu  untuk menggandakan  dan  mencetak  hasilnya. Dengan  sangat  mudahnya  untuk  di- gandakan  dan  ataudiambil  oleh  setiap individu untuk kepentingan pribadi maupun  kepentingan  umum  dan  di- manfaatkan  dalamberbagai  kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan akan timbul  masalah-masalah  hukum  khusunya pada bidang hak cipta.
Terkait pada pemberian manfaat HKI dan  penggunaan  pada  internet  berakibat berupa pelanggran terhadap karya cipta hal ini  yang  sangat  dirugikan  adalah  pencipta. Terkait  pada  internet  dengan  mudahnya menggandakan  akan  timbul  masalah- masalah  HKI.  Dikarena  HKI  memang berperan  penting  pada  kehidupan  dunia modern ini yang sangat berkaitan erat pada bidang teknologi, bidang ekonomi, maupun  bidang  pada  seni  budaya.  Terkait hak  cipta  terhadap  karya  cipta  digital seperti  pada  karya  fotografi  jurnalistik harus  mendapat  perlindungan  hukum, dikarenakan  setiap  hasil  karya  pencipta yang  dihasilkan  pengorbanan  tenaga, pikiran  dan  waktu  bahkan  dalam  bentuk biaya  yang tidak sedikit serta pengetahuan dan semua bentuk idealisme dari
seseorang. 2
Hak  cipta  fotografi digital ,  dan program atau dokumen dan karya cipta non digital seperti pada karya bentuk seni rupa, dalam  bentuk  lukisan,  dalam  bentuk ukiran,  dalam  bentuk  seni  pahat,  dalam bentuk  patung,  dalam  bentuk  sketsa, dikarenakan  hanya  merujuk  pada  karya cipta  saja.  Terkait  pada  spesifikasi  dalam bentuk karya cipta digital yang dibuat buat dengan  bantuan  media  digital  yaitu beruapa  karya  intelektual  misal  pada  CD maupun E-Book merupaka  bentuk  hasil ciptaan  digital,  hal  ini  lah  yang  menjadi permasalah  hukum  pada  bidang  hak  cipta digital.
Terkiat  pada  kemajuan  zaman  yang erat  dengan  era  globaliasi,  perlindungan terhadap  karya  cipta  dan  hak  cipta  dan yang  terutama  pada  karya  cipta digital tidak  mudah  untuk  dilakukan.  Semakin banyaknya  pembajakan  didunia digital maupun  yang  bukan  digital  yang  pada prinsipnya adalah memperbanyak dan atau menggandkan  karya  cipta  tanpa  seizin pencipta  dan  atua  pemegangi  hak  cipta. Terkait pada bentuk karya digital permasalahan  pembajakan  ini  lebih  rumit, dikarenakan  karya  cipta  digital  mudah untuk  didapatkan  dengan  cara copy atau digandakan.  Terkait  dengan  penggandaan
2 Sutan  Remy  Syahdeini, Kejahatan  &  Tindak Pidana  Komputer ,  (Jakarta;  Pustaka  Utama Grafiti, 2009), hlm, 59.
terhadap  karya  cipta  yang  dapat  dikatakan sulit  untuk  meniru  ialah  dalam  bentuk karya  seperti  halnya  karya  seni  patung maupun  dalam  karya  seni  lukisan,  dalam bentuk ukiran, dan lain–lain, pada penggandaan  ini  sangat  diperlukan  waktu dan  upaya  untuk  menganddakan  di- karenakan  bentuk  karya  yang  berupa  fisik ini  mempunyai  nilai  yang  khas  disetiap karya ciptaanya. Terkait pada permasalahan  ini  tidak  berlaku  di  bagi karya  digital.  Seperti  pada  karya  fotogarfi junalistik. 3
Khususnya  foto  jurnalistik  adalah bagian  penting  dalam  pemberitaan  suatu informasi oleh media massa, foto jurnalistik memegang peranan untuk menyempurnakan  informasi  yang  hendak disiarkan kepada masyarakat luas. Dikatakan  demikian  karena  kadangkala masyarakat  kesulitan  dalam  memahami berita,  sehingga  dalam  hal  inilah  foto jurnalistik  dapat  menjadi  jawaban  atas kebutuhan  masyarakat  tersebut. 4 Terkait dengan  pentingnya  peran  foto  jurnalistik dalam  suatu  pemberitaan,  maka  foto kerapkali menghadirkan permasalahan sehubungan  dengan  hak  kepemilikan  dari foto tersebut. Biasanya pihak yang bertikai adalah  pewarta  foto  dengan  media.  Jika
3 Soelistyo  dan  Henry, Pelanggaran  Hak  Cipta Plagiat  Dan  Etika ,  (Yogyakarta  ;  Kanisius, 2011), hlm 2
4 Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik: Teori dan Praktik, , (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 21
ditarik  garis  lebih  jauh,  pangkal  per- masalahan  itu  kemungkinan  besar  adalah mengenai  keuntungan,  biasanya  dalam bentuk materiil. 5
Menjamurnya  praktik  plagiarisme  di kalangan  jurnalis  ini  sangat  berdekatan dengan  aktivitas  penjiplakan  suatu  karya sendiri  telah  menjadi  fenomena  yang cukup akrab khususnya di lingkungan para jurnalis. Plagiarisme seolah menjadi semacam  virus  yang  mulai  menjalar  ke berbagai  lini  profesi  termasuk  di  kalangan jurnalis  profesi  jurnalis  menjadi  rentan terhadap perilaku plagiat mengingat output yang  dihasilkan  adalah  sebuah  karya jurnalistik  dalam  bentuk  gambar  /  foto yang  bisa  dijiplak  atau  ditiru  oleh  orang lain.  Penjiplakan  karya  yang  dilakukan para  jurnalis  tersebut  seringkali  dilakukan oleh sesama jurnalis. Salah satunya adalah dengan mengambil atau menjiplak informasi untuk dijadikan karya jurnalistik yang  disebarluaskan  di  media  massa. Aktivitas  plagiat  di  kalangan  jurnalis  ini sangat disayangkan mengingat hal tersebut bertentangan  dengan  kode  etik  jurnalistik. Sesuai  dengan  pasal  13  Kode  Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia disebutkan:  “Para  jurnalis  tidak  boleh  me- lakukan tindakan plagiat, dalam menggutip berita,  maupun  tulisan,  dan  atau  gambar tanpa menyebut sumbernya”
5 Ibid, hlm 23
Selain  bertentangan  dengan  etika, penjiplakan karya jurnalistik juga merupakan  bentuk  pelanggaran  UUHC 2014. Praktik plagiasi tersebut kini bahkan semakin mudah dilakukan dengan berbagai kemajuan teknologi dan perangkat informasi.  Teknologi  salah  satunya  telah merubah pola kerja jurnalis dalam mengumpulkan  informasi  menjadi  berita atau  karya  foto  jurnalistik. Teknologi  juga mempermudah sistem kerja redaksi karena reporter  atau  wartawan  di  lapangan  tidak melulu  harus  mengirimkan  karyanya secara  langsung  di  kantor  tetapi  bisa dilakukan  hanya  dengan  mengirimkan melalui email atau milis perusahaan media yang bersangkutan. Tentu saja, kemudahan tersebut memberikan dampak positif dalam menunjang  kinerja  jurnalis.  Pada  satu  sisi, seringkali  kemudahan  akses  dan  per- tukaran informasi justru membuat wartawan  malas  untuk  mengumpulkan informasi  langsung  dari  sumbernya.  Pada perkembangannya,  wartawan  tanpa  segan cukup melakukan copy paste press release atau  karya  dari  jurnalis  lain.  Berita  hasil copy  paste tersebut  tinggal  dipercantik dengan  menambahkan  kode  pada  tulisan yang seolah mengatasnamakan karyanya. 6
Proses  kerja  jurnalis  di  lapangan dalam  mengumpulkan  informasi  menjadi berita,  ternyata  juga  ikut  mempengaruhi
6 Ibid, hlm 25
berkembangnya perilaku plagiat khususnya fotografi jurnalistik. Jurnalis bekerja dengan  memiliki  pos-pos  bidang  tertentu sesuai  dengan  rubrik  yang  menjadi tanggung  jawabnya.  Misalnya  wartawan menjadi  dikelompokkan  dalam  bidang ekonomi,  politik,  pemerintahan,  pendidi- kan, seni budaya dan lainnya.
Pengelompokan  inilah  yang  me- nyatukan jurnalis dalam bidang yang sama saat  mencari  sumber  berita.  Kesamaan bidang yang diampu tersebut pada akhirnya  berkaitan  pula  dengan  sumber berita  yang  sama  atau  berbagai  kegiatan yang  sama  yang  dicari  jurnalis  untuk menghasilkan  berita.  Para  jurnalis  tidak jarang  saling  membantu  dan  bertukar informasi.  Dari  sekedar  pertukaran agenda biasa,  pertukaran  statement  narasumber yang  diwawancarai  hingga  bahkan  per- tukaran  karya  jurnalistik  antar  wartawan dari media yang berbeda. 7
Seringkali  wartawan  dengan  begitu saja mengambil karya jurnalistik wartawan lain  yang  biasanya  telah  ditayangkan  di media  online,  untuk  dijiplak  dan  dibuat berita di media cetak. Pengalaman dijiplak karyanya  oleh  jurnalis  lain  ini  tentu  saja banyak  dialami  oleh  wartawan  media online.  karakteristik  media  yang  real  time, jurnalis  media  online  dituntut  untuk dengan  cepat  menyiarkan  hasil  liputan  di
7 Sirikit  Syah, Rambu-Rambu  Jurnalistik ,  (Jakarta; Sukma Citra, 2001), hlm 29.
lapangan untuk ditayangkan dalam website berita  online.  Kecepatan  penyampaian informasi  inilah  yang  seringkali  banyak dimanfaatkan wartawan baik cetak maupun elektronik untuk mendapatkan data dengan mudah  dan  mengutakatik  karya  jurnalis online  menjadi  berita  miliknya,  tidak jarang  wawancara  eksklusif  sekalipun dapat dengan mudah dijiplak. 8
Permasalahan  yang  berkembang  saat ini  adalah  lemah  dan  rendahnya  tingkat pemahaman  masyarakat  tentang  bentuk karya  cipta  dan  hakcipta,  dikarenakan sikap  dan  keinginan  untuk  memperoleh keuntungan materiil. Salah satu pelanggaran  hak  cipta  atas  karya  fotografi jurnalistik yang terjadi adalah antara media masaa  Inewsdengan  seorang  pencipta karya fotografi jurnalistik yang menyatakan bahwa ia adalah pencipta atas karya  tersebut  dan  merasa  karya  fotonya digunakan,  dipublikasikan,  diperbanyak tanpa seizin pencipta dan tanpa sepengetahuan  pemegang  hak  cipta  ialah media tempat pewarta tersebut bekerja dan tidak  mencantumkan  nam  aasli  dari pencipta atas karya fotografi tersebut.
Prinsip  deklaratif  ini  mempunyai kekurangan untuk melindungi para pencipta  dalam  artian  bahwa  pencipta harus  menggunakan  prinsip  deklaratif untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum.
8 Ibid ,hlm 30.
Sebagai  contoh  kasus  yang  di  alami  oleh seorang  jurnalis  Inews  yang  karya  nya digunakan  oleh  jurnalis  lain  tanpa  seizin pencipta  dikarenakan  jurnalis  Inews  tidak menjalankan prinsip deklaratif, foto jurnalistik  yang  digunakan  oleh  sesama profesi  jurnalis  ialah  foto  jurnalistik terhadap bencana alam yang terjadi di kota kediri 14 Februari 2014, saat gunung kelud meletus,  jurnalis  Inews  memotret  detik- detik  terjadinya  letusan  gunung  kelud dengan  jarak  5  km  dari  letusan,  setelah mendapatkan  hasil  memotretnya  jurnalis Inews kembali menuju tempat pengungsian di  dalam  perjalanan  nya  dia  tidak mengetahui  bahwa memory  card yang berada  dalama  camera  digitalnya  terjatuh tanpa  sepengetahuan  dia.  Ternyata  tanapa sepengetahuan  jurnalis  Inews  ada  seorang jurnalis lain yang meng upload hasil karrya tersebut  sebagai  berita  di  media  online tanpa seizin jurnalis Inews. 9
Terkait  hal  ini  juga  berdampak  pada keinginan jurnalis untuk berupaya melindungi  hasil  karya  mereka  tersebut agar  tidak  dimanfaatkan  oleh  orang  yang mencari keuntungan pribadi tanpa meminta izin terlebih dahulu pada siapa yang sudah menciptakannya pertama kali. HKI muncul pada  upaya  untuk  memberikan  per- lindungan  dan  upaya  pengakuan  bagi
9 www.Inews.com/pelanggaranhakciptafotografijurn alistik Diakses pada tanggal 08 November 2017, pukul 13.00 Wib.
setiap  orang  yang  mampu  menggunakan ide  pikirannya  dan  menuangkannya  men- jadi  hasil  karya  cipta  yang  berwujud  yang dapat  dinikmati  oleh  diri  pribadi  maupun orang  lain  yang  menggunakan  karya  cipta tersebut.  Penerapan  terhadap  penggunaan hak  cipta  rentan  dengan  pelanggaran  yang dilakukan  sering  dilakukan  oleh  pihak yang  tidak  bertanggung  jawab  demi meraup keuntungan pribadi dengan meniru atau mendompleng karya ciptaan terdahulu.  Hal  ini  menyebabkan  orang malas  untuk  mengembangkan  kreativitas mereka khususnya terhadap karya fotografi jurnalistik  bentuk  pelanggaran  hak  cipta umumnya  yang  sering  terjadi  adalah penggandaan  dengan  cara  ciptaan  yang diperbanyak  dengan  tanpa  seizin  seoarang pencipta  dan  atau  pemegang  hak  cipta yang  biasa  disebut  dengan  pembajakan atau plagiat.
Seseorang apabila menggunakan sebuah  karya  foto  jurnalistik  untuk  suatu kepentingan  dan  tanpa  meminta  izin kepada pencipta, merupakan bentuk pelanggaran  pada  hak  cipta.  Ciptaan  yang dilindungi  khususnya  karya  fotografi terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 tentang Hak Cipta huruf (K)  Undang – Undang Nomor 28  Tahun  2014  yang  selanjutnya  disebut dengan (UUHC 2014).

## 1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas, isu hukum yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini
adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan  kewajiban  prinsip  deklaratif pada hak cipta  fotografi jurnalistik melalui media internet?

## METODE PENELITIAN
Pada suatu penulisan harus mempergunakan  metode  penulisan  yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan  merupakan  pedoman  dalam  rangka mengadakan  analisis  terhadap  data  hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung  jawabkan. 10 Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan  metode,  karena  dengan metode  tersebut.  Pada  penyelidikan  yang akan  berlangsung  pada  suatu  rencana tertentu,  artinya  peneliti  tidak  bekerja secara  acak-acakan  melainkan  setiap langkah  yang  diambil  harus  jelas  dan  atau harus  tepan  serta  pembatasan-pembatasan agar tidak menyesatkan dantidak terkendalikan. 11
Pada  tipe  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  menggunakan  metode Yuridis  Normatif  ( Legal  Research ).  Pada
10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta ; Kencana Prenada Media Group 2014), hlm, 43
11 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum  Normatif .  Edisi  Revisi,  Cetakan  II,
(Malang  ;  Banyumedia  Publishing  2006),  hlm 294
penelitian hukum metode untuk menemukan aturan hukum yang ada,  yang akan  nantinya  dijadikan  sebagai  pedoman dan  atau  dasar  pada  prinsip  hukum,  dan juga  mengadopsi  dari  doktrin-doktrin hukum  untuk  menjawab  permasalahan hukum.. 12 Pendekatan penelitian
Ini
menggunakan  3  pendekatan  yaitu  berupa Pendekatan  perundang-undangan  ( Statute Approach ), dilakukan dengan cara menelaah  semuaperaturan  perundangan dan  regulasi  harus  bersangkut  paut  pada permasalahan  hukum.Pendekatan  Konsep- tual  ( Conseptual  Approach ),  merupakan pendekatan dengan merujuk pendapat para ahli  hukum  dan  pada  prinsip-prinsip hukum, dengan mempelajari pendapat para ahli dalam ilmu hukum,Pendekatan Sejarah  ( history ),  merupakan  pendekatan yang  mempunyai  tujuan  untuk  me- ngetahui  aturan  hukum  dari  waktu  ke waktu  pada  rangka  untuk  memahami filosofi dari aturan dan untuk mempelajari perkembangan aturan hukum yang penulis kaji. 13
Bahan  hukum  merupakan  sarana untuk suatu penulisan yang digunakan dan untuk  memecahkan  isu  hukum  yang sekaligus  memberikan  preskripsi  dalam aturan yang ada. Sumber penelitian hukum yang  digunakan  pada  penelitian  tesis  ini
12 Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hlm 60
13 Ibid , Hlm 14
adalah  sumber  penelitian  berupa  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder: 14
1) Bahan Hukum Primer
Berbagai peraturan perundang- undangan  dan  kepustakaan  hukum  dapat ditemukan  istilah  istilah  lain  untuk menyebutkan istilah peraturan perundang – undangan, 15 Bahan  hukum  primer  yang digunakan  penulis  dalam  penulisan  tesis ini yang meliputi sebagai beriku : a. Undang-UndangNo 19 Tahun 2016tentang Informasi Dan Traknsaksi Elektronik
b. Undang-UndangNo  40  Tahun  1999 tentang Pers
c. Undang-UndangNo  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan bentuk  publikasi  tentang  hukum  meliputi buku-buku,  teks  hukum,  kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, bahan- bahan cetakan ( print out ) . 16
Analisa  bahan  hukum  merupakan metode  atau  cara  yang  digunakan  oleh penulis  dalam  menentukan  jawaban  atas permasalahan  yang  dibahas.  Langkah- langkah  yang  dilakukan  dalam  penulisan penelitian hukum, yaitu: Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir  hal-hal  yang  tidak  relevan
14 Ibid. hlm,181.
15 Dyah Ochtorina Susanti, A’an efendi, Penelitian Hukum, ( Jakarta; Sinar Grafika, 2014) hlm 53
16 Ibid , hlm, 87
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; kedua, bahan-bahan  hukum yang  sekiranya  dipandang  dapat  menjadi acuan  juga  terhadap  bahan-bahan  non hukum; ketiga ,  metode  yang  dilakukan dengan menelaah pada permaslahan hukum  untuk  mencari  jawaban  dari permasalahan tersebut, keempat , kesimpulan  pada  bentuk  argumentasi dalam  menjawab  permaslahan  hukum, kelima ,  memberikan  pendapat  dan  saran agar nantinya kedepan dalam pembangunan  nasional  khusunya  pada bidang hukum lebih baik. 17

## PEMBAHASAN
3.1.Dasar Pertimbangan Kewajiban
Prinsip  Deklaratif  Pada  Hak  Cipta Fotografi  Jurnalistik  Melalui  Media Internet
Tujuan  hukum  secara  umum  adalah menegakkan ketertiban umum dan keadilan. 18 Merujuk pada pendapat tersebut maka tujuan hukum dalam hukum perdata  khususnya  di  bidang  hak  cipta untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum dan  kepastian  hukum  atas  pemanfaatan dibidang  hak  cipta.  Berkaitan  dengan  hak cipta  kepastian  hukum  atas  pemanfaatan hak  ciptaialah  untuk  mendapatkan  hak
17 Peter Mahmud Marzuki . Op.Cit hlm, 213.
18 Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rampai  Hukum Pidana, (Bandung  ;  PT.  Citra  Aditya  Bakti 2002), h1m 14
ekonomi yang diperuntukan oleh pencipta, ciptaan mempunyai nilai ekonomis berdasarkan  Pasal  8  UUHC  2014  tentang Hak  Cipta  Menyebutkan  “Hak  ekonomi merupakan  hak  eksklusif  pencipta  atau pemegang  hak  cipta  untuk  mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.“
Tujuan  hukum  dibidang  hak  cipta untuk  mendapatkan  perlindungan  khusu- nya bagi pencipta sudah diatur dalam Pasal 40 ayat 1 huruf (k) UUHC 2014.
Fungsi hukum secara umum, menurut  Soerjono  Soekanto  adalah  mem- beri  pedoman  pada  masyarakat  tentang bagaimana  mereka  harus  bersikap  dan bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat,  memberikan  pegangan  pada masyarakat untuk melakukan pengendalian sosial. 19 Berkaitan  mengenai  pembahasan dalam  penelitian  ini  fungsi  hukum  dalam hak cipta yaitu untuk memberikan manfaat secara  penuh  terhadap  pencipta  khusunya fotografi jurnalis, dari manfaat itu seorang jurnalis  akan  mendapatkan  manfaat  dari ciptaan  yaitu  berupa  manfaat  secara ekonomi dari hasil ciptaannya tersebut
Berdasarkan  teori  yang  di  kemukan oleh  Jeremy  Betham  mengenai  teori utilitarisme, pada  prinsip  ini  dalam memberikan  kebahagiaan  hendaknya  pada suatu  perundang-undangan  itu  selalu
19 Soerjono  Soekanto, Kesadaran  Hukum  dan Kepatuhan  Hukum, (Jakarta;  Rajawali  1982), hlm 9
meletakkan  kemanfaatan  sebagai  tujuan utama hukum. Teori ini bertujuan mewujudkan  yang  sesuai  dengan  daya guna,  hukum  barulah  diakui  sebagai hukum  jika  ia  memberikan  kemanfaatan yang  sebesar-besarnya  terhadap  sebanyak- banyaknya orang. 20
Merujuk  pada  pendapat  tersebut diatas  bahwa  jurnalis  masih  belum mendapatkan  kemanfaatan  dari  ciptaannya yaitu  hak  ekonomi  yang  biasa  dikaitkan dengan  honor  atau  upah.  banyak  sekali jurnalis yang tidak mengerti tentang aturan mengenai hak ekonomi ciptaan. Salah satu contoh  yang  terjadi  pada  prakteknya  ialah seorang  jurnalis  Inews,  jurnalis  mencari berita untuk disampaikan kepada khalayak agar  mengetahui  informasi  yang  diberikan oleh  jurnalis  dengan  media  foto  sebagai pelengkap  isi  berita  tersebut,  namun  yang terjadi  setelah  berita  telah  sampai  kepada masyarakat, jurnalis yang sebagai pencipta tidak  mendapatkan  manfaat  dari  hasil ciptaanya  dalam  artian  jurnalis  Inews memberikan  berita  ke  kantor  tempat jurnalis  berkerja,  tetapi  media  lain  juga menggunakan karya tersebut tanpa memberikan  hak ekonomi  kepada jurnalis, yaitu  berupa  upah  atau  honor  dikarenakan jurnalis  kurang  mengetahui  bahwa  hak ekonomi telah diatur. 21
20 Satjipto Rahardjo, Op Cit , hlm 48
21 Surya  Adiningrat, Hak  Cipta  Fotografi , (Semarang ; Paramita 2013), hlm 56
Berkaitan  dengan  mengenai  pem- bahasan  dasar  pertimbangan  kewajiban prinsip  deklaratif,  didalam  risalah  sidang pembentukan  Rancangan  UUHC  2014 tidak  menjelaskan  mengenai  kewajiban prinsip  deklaratif,  didalam  rapat  hanya banyak  membicarakan  mengenai  per- lindungan,  jangka  waktu  perlindungan, royalti,  managemen  kolektif,  hak ekonomi dan  hak  moral  untuk  pencipta.  Tidak  ada penjelasan  mengenai  definisi  mengenai prinsip deklaratif.
Agus  Sarjono  menyampaikan  pen- dapat dalam sidang mengenai “pengumuman dan pendistribusian doktrin itu  yang  disebut  pengumuman  itu  ada  2 katagori, pertama, pengumuman dalam arti making available  for  public .  Artinya, orang  bisa  beli,  orang  bisa  menikmati ciptaan.  Itu  biasanya  dalam  bentuk distribusi  dalam  bentuk  penjualan,  dalam bentuk  penyewaan.  Itu  termasuk  dalam katagori pengumuman,katagori kedua adalah  bergantung  kepada  bentuk-bentuk ciptaannya  yaitu  kalau  misalnya  karya ciptanya bentuknya musik maka salah satu bentuk  pengumuman  adalah performing atau  memperdengarkan  kalau  itu  musik.
Kalau itu lukisan, men display . Kalau itu 3 dimensi  patung,  itu  memajang,  ya display juga.  Jadi  2  katagori  itu  belum  jelas  di dalam  RUU,  padahal  implikasinya  sangat luas.  Mengapa?  Karena  di  dalam  Undang- Undang atau di dalam doktrin hak cipta itu
ada  pihak-pihak  yang  memang  menjadi pemegang  hak  pengumuman  dalam  arti distribusi  dalam  arti  pengumuman  itu berbeda.” 22
Menurut  Rachmadi  Usman,  per- lindungan  hak  cipta  yang  diberikan  secara langsung dan atau otomatis setelah ciptaan tersebut  dibuat  dan  berbentuk  secara  utuh dan  nyata.  Perlindungan  langsung  harus diwujudkan dan dituangkan dengan pemberian  hak  eksklusif  dan  menjalakan prinsip deklaratif. 23 Pencipta harus mengutamakan  pengumuman  awal  agar khalayak mengetahui bahwa ciptaan tersebut sudah dipublikasikan, tidak mewajibkan  untuk  mendaftarkan  ciptaan. Sedangkan prinsip deklaratif adalah sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan,  akan  tetapi  pencipta  tetap memiliki  perlindungan  langsung  ketika ciptaan selesai dibuat dan berbentuk nyata, pencipta  dapat  mengontrol  agar  tidak  ada seorang  pun  yang  memanfaatkan  haknya tanpa  seizin  pencipta.  Yaitu  sebagai berikut; 24 Dasar  utama  pertimbangan  pada prinsip deklaratif hak cipta diantaranya: 25
22 Risalah Undang – Undang Nomor 28 ahun 2014 Tentang Hak cipta, disampaikan digedung DPR RI, Jakarta, 13 Februari 2014, hlm 5
23 Rachmadi  Usman,  Hukum, Hak  Atas  Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung ; PT Alumni 2003), hlm 13
24 Ibid , hlm 20
25 Eddy Damain, Hukum Hak Cipta , ( Bandung;PT Alumni 2014), hlm 146
1. Dasar  orisinalitas (Original) .  Merupa- kan  bentuk  bahwa  suatu  ciptaan orisinalitas  menjadi  acuan  utama  untuk sebagai  alat  bukti  secara  factual  bahwa karyanya benar-benar asli, keaslian dari suatu ciptaan atau karya HKI dan harus benar-benar terpenuhi.
2. Dasar  bentuk  fisik (Phisycal  Form).
Merupakan  bentuk  yang  sudah  tertuang dalam bentuk nyata.
3. Diwujudkan pada media tertentu (Tangible  Media). Merupakan  bentuk yang  telah  diwujudkan  pada  suatu media  yang  dapat  disimpan  dengan tujuan  supaya  dapat  dibaca,  didengar, atau  dilihat  serta  dapat  dinikmati  oleh masyarakat luas
4. Jangka Waktu (Term Duration).
Merupakan  bentuk  perlindungan  yang diberikan oleh undang-undang.
Terkait  pemerintah  dalam  hal  ini Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia juga  menyelenggarakan  suatu  pencatatan ciptaan,  dapat  dipahami  bahwa  fungsi penyelenggaraan  pendaftaran  hak  cipta dimaksudkan untuk memudahkan pencipta pada  pembuktian  bila  terjadi  sengketa mengenai  HKI.  Terkait  pencipta  sudah mencatatkan hasil ciptaannya dan mendapatkan surat pencatatan pada ciptaan maka surat tersebut sudah dapat digunakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan. Pada saat pendaftaran itu sendiri tidak melahirkan  perlindungan  hak  cipta,akan
tetapi  melalui  pendaftaranlahakan  mem- permudah bagi orang yang ingin mendaftar untuk  membuktikan  bahwa  dirinyalah “pemegang” hak cipta tersebut.

## 3.2.Penggunaan  Prinsip  DeklaratifPada
Hak  Cipta  Fotografi  Jurnalistik Melalui  Media  Internet  Merupakan Hak Moral
Hak  moral  yang  berprinsip  bahwa identitas  diri (self  indentity) manusia terpancar  dari  karya  atau  ciptaannya berpijak  pada  pemikiran Georg  Wilhelm Friedrich  Hegel . 26 Hak  moral  merupakan bagian  dari  jiwa  penciptanya  sehingga hanya  dapat  pencipta  yang  berhak  untuk mengubah  ciptaannya  dan  menentukan untuk dipublikasikan kepada umum. 27 Hak moral  yang  kemudian  diberikan  kepada pencipta atas ciptaannya melahirkan doktrin droit  d’auteur yang  mengandung beberapa hak, yaitu: 28
1. Droit  de  paternite ,  hak  ini  akan melekat  selamanya  pada  pencipta meskipun  ciptaannya  sudah  dialihkan kepemilikannya  kepada  pihak  lain meskipun hak cipta telah berakhir dan pencipta telah meninggal dunia.
26 Etty  S  Suhardo, Implikasi  Undang-undang  No. 19  Tahun  2002  Bagi  Pengguna  Hak  Cipta , (Semarang  ;  fakultas  hukum  Universitas Semarang, 2003) hlm 7
27 Ibid, hlm 12
28 Achmad  Zen  Umar  Purba, Hak  Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, (Bandung; PT Alumni 2007), hlm 67
2. Droit  de  divulgation ,  merupakan pencipta memiliki hak untuk mereproduksi  ciptaannya  dan  hak untuk  menentukan  mempublikasikan ciptaannya kepada khalayak.
3. Droit  de  au  respect  de  I’integrity  de I’ouevre, merupakan  hak  menuntut dan  mendapatkan  ganti  rugi  materil atas hak ciptanya bila dilanggar orang lain
4. Droit  de  retrait  et  de  repentir, merupakan hak pencipta untuk menarik  ciptaannya  dari  publikasi dengan berbagai alasan pribadi.
Terkait  dengan  konsep  hak  moral memberikan  bentuk  pengakuan,  yang mungkin  lebih  tinggi  daripada  pengakuan lainnya berupa penghargaan penghormatan dan  kekaguman. 29 Terkait  dengan  hak moral  yang  sebenarnya  bertujuan  untuk mempertahankan identitas dan atau integritas  pencipta  dengan  ciptaannya dalam  rangka  mempertahan-kan  keutuhan dan  keaslian  dari  ciptaannya. 30 Ter- kaitsalah  satu  hak  moral  adalah  hak  untuk mempublikasikan,  terkait  hak  publikasi menjadi  kewenangan  dari  pencipta,  tetapi peranan publikasi amat penting mendorong perlindungan hak cipta.
Berkaitan  mengenai  pembahasan  ini hak  moral  jurnalis  yang  dipublikasikan  di media internet mempunyai hak moral yaitu
29 Ibid, hlm 68
30 Ibid, hlm 69
untuk mencantumkan identitas dari pencipta  atau  pemgang  hak  cipta,  hak moral dari jurnalis sangatlah penting maka dari  itu  penting  hak  moral  jurnalis  untuk mendapatkan  perlindungan  dari  plagiat, karena  sangatlah  mudah  untuk  mengambil data  di  media  internet  dengan mengcopy paste  file tersebut  sangat  merugikan jurnalis apabila hak moral tidak dicantum- kan identitas jurnalis.
Kasus yang terjadi khusunya dibidang  jurnalis  sesama  rekan  jurnalis banyak  sekali  terjadi  plagiat  dalam mengambil  berita  dikarenakan  sangat  lah mudah  untuk  memindahkan,  perbuatan plagiat  sesama  jurnalis  merupakan  per- buatan  melanggarhukum  disamping  itu plagiat juga bertentangan dengan kode etik jurnalis  didalam  pasal  15  ayat  2  huruf  (b) Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 Tentang Pers yang menjelasakanyang pada intinya pelaksaaan kode etik jurnalis harus benar-benar dijalankan agar dalam menjalakan profesinya jurnalis tidak berhadapan  dengan  bentuk  pelanggaran hukum yang terkait dengan hak cipta.
Terkait  hak  moral  yang  mempunyai sifat manunggal hak cipta dengan penciptanya,  tidak  diperkenankan  untuk melakukan perubahan terhadap suatu karya cipta  selain  oelh  pencipta,  baik  itu mengenai  isi  judul,  dan  lain  –lain,  terkait demikian hanya dapat dilakukan orang lain apabila  mendapatkan  izin  dari  pencipta
atau  ahli  waris  jika  pencipta  sudah meninggal dunia. Pencipta atau ahli waris- nya  saja  yang  mempunyai  hak  unuk mengandakan  perubahan-perubahan  pada ciptaan-ciptaanya .
Akibat  pelanggaran  yang  terjadi  dan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung  jawab  tersebut  tidak  hanya mematikan  kreatifitas  pencipta,  namun juga merugikan jurnalis, hak moral jurnalis yang dilanggar maka akibat dari pelanggaran tersebut jurnalis berhak untuk meminta kerugian atas ciptaannya. Sebagai contoh  yang  terjadi,  jurnalis  Inews  yang meliput berita dengan menggunakan media kamera  untuk  berkarya  saat  meliput  ter- jadinya letusan Gunung kelud di kabupaten kediri  dengan  jarak  5  km  dari  puncak gunung  kelud. 31 Kemudian  diunggah  oleh jurnalis  lain  tanpa  sepengetahuan  dan  ijin dari  pencipta  dan  tidak  mencantumkan identitas  pencipta  merupakan  pelanggaran hak  mora  sekaligus  merugikan  jurnalis. Permasalahan  akibat  melanggar  hak  moral termasuk  dalam  pembajakan  hak  cipta  ini sudah  diatur  dalam  Pasal1  angka  23 UUHC 2014 menjelaskan bahwa:
Pembajakanpada  hak  cipta  adalah  peng- gandaan  hak  cipta  dan/atau  produk  hak terkait  secara  tidak  sah  dan  pada pendistribusiannya barang hasil
31 www.Inews.com/pelanggaranhakciptafotografijur nalistik Diakses pada tanggal 08November2017, pukul 13.00 Wib.
penggandaan  dimaksud  secara  luas  untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
Terkait  akibat  hukum  yang  tejadi ialah  pencipta  dapat  mengajukan  gugatan ganti  rugi  kepada  pengadilan  niaga  atas pelanggaran  hak  cipta.  PadaUUHC  2014  , telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta  yang  menetapkan  perbuatan  apa  saja yang  disebut  sebagai  tindak  pidana  hak cipta  dan  hak  terkait.  tuntutan  hak keperdataan  yang  dapat  diajukan  dalam bentuk  gugatan  ke  pengadilan  niaga ataupun  bentuk-bentuk  tindakan  hukum lainnya  yang  bertujuan  untuk  mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.Terkait  dengan  ketentuan  pidana akibat melakukan pelanggaran hak ekonomi dan hak moral sudah diatur dalam UUHC  2014  dalam  bab  XVIIdalam  Pasal 112 ayat (1) mejelaskan : Bahwa siapapun yang dengan sengaja tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap Hak Cipta dikenakan sanksi  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
Berdasarkan  uraian  diatas  akibat hukum  apabila  melanggar  hak  moral pencipta bahwa ketentuan-ketentuan hukum  yang  mengatur  tentang  hak  cipta dengan  segala  aspeknya  sudah  cukup memadai  dan  mendukung  perlindungan hak  cipta.  Namun  demikian  meskipun ketentuan  hukum  telah  cukup  memadai untuk  memberikan  perlindungan  terhadap
hak  cipta,  sebagaimana  telah  disebutkan masih  ada  saja  hambatan  yang  sering menghadang  dalam  upaya  penegakan hukum  tersebut  sehingga  perlu  ada  solusi atau pemecahan terhadap hambatan tersebut.
PENUTUP

## 4.1.Kesimpulan
Dasar pertimbangan prinsip
deklaratif  pada  hak  cipta  yakni  setelah ciptaan dalam bentuk nyata dan diumumkan tanpa harus melalui mekanisme  pencatatan  ciptaan,  ciptaan harus  orisinal,  ciptaan  harus  diwujudkan, perlindungan hak cipta tidak perlu formalitas  tertentu.  terkait  pertimbangan tersebut,  yakni  perlindungan  diberikan tanpa formalitas tertentu, terkait pertimbangan  kewajiban  prinsip  deklaratif dalam  hak  cipta  tidak  didasarkan  pada pencatatan.  Terkait  pencatatan  tidak  dapat menentukan  siapa  penciptanya,  tetapi hanya  dapat  berfungsi  sebagai  sangkaan awal  suapaya  prinsip  deklaratif  dapat diterapkan  maka  harus  didorong  adanya peranan  publikasi  dan  pengumuman  serta penilaian  terhadap  orisinalitas  sebuah karya ciptafotografi jurnalistik.

## 4.2.Saran
Kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia  seharunya  lebih  tegas lagi dalam membuat peraturan di Indonesia,  supaya  upaya  plagiat  dapat diberantas  dan  upaya  tersebut  dapat  pula dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan  mengenai  hak  cipta  didalam implementasiUUHC  2014  yangdilakukan pada  semuakalangan  terkait  khususnya para  pencipta  karya  fotografi  jurnalistik, berkaitan dengan dasar utama pertimbangan  kewajiban  dalam  prinsip deklaratif  khusunya  pada  pencipta  karya fotografi  jurnalistik  masih  mempunyai keterbatasan untuk menanggulangi pelanggaran  hak  cipta,  maka  dari  itu perlindungan  dan  kepastian  hak  cipta jurnalistik  tidak  akan  tercapai  dengan maksimal apabila masyarakat masih lemah untuk  memahami  sistem  prinsip  deklaratif ini, seharusnya upaya pencegahan pelanggaran melalui media internet khususnya  mengenai  hak  cipta  ini  dengan menitik  beratkan  pada  edukasi  kepada masyarakat  tentang  mengenai  sistem deklaratif  ini,  selain  itu  pencegahan pelanggaran  hak  cipta  fotografi  jurnalistik dibidang  teknologi  dengan  meningkatkan sistem keamanan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku Literatur
Abdul  Kadir  Muhammad,  2001, Kajian Hukum  Ekonomi  Hak  Kekayaan Intelektual , B a n d u n g ; PT.
Citra Aditya Bakti.
Achmad  Zen  Umar  Purba,  2007, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung; PT Alumni.
Barda  Nawawi  Arif,  2002, Bunga  Rampai
Hukum  Pidana, Bandung  ;  PT.
Citra Aditya Bakti.
Dyah  Ochtorina  Susanti,  A’an  efendi,
2014, Penelitian  Hukum, Jakarta;
Sinar Grafika.
Eddy  Damain,  2014, Hukum  Hak  Cipta ,
Bandung;PT Alumni
Hikmat  dan  Purnama  Kusumaningrat,
2005, Jurnalistik:  Teori  dan
Praktik, , Bandung; Remaja
Rosdakarya.
Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan
Metodologi  Penelitian  Hukum
Normatif .  Malang  ;  Banyumedia Publishing.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2014, Penelitian Hukum , Jakarta; Kencana Prenada
Media Group.
Rachmadi Usman, Hukum, 2003, Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung; PT Alumni. Risalah  Undang-Undang  Nomor  28  ahun 2014 Tentang Hak cipta, disampaikan  digedung  DPR  RI,
Jakarta, 13 Februari 2014.
Sirikit Syah, 2001, Rambu-Rambu
Jurnalistik , Jakarta ; Sukma Citra.
Soelistyo  dan  Henry,2011, Pelanggaran Hak  Cipta  Plagiat  Dan  Etika , Yogyakarta ; Kanisius.
Soerjono  Soekanto,  1982, Kesadaran Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum, Jakarta; Rajawali
Surya  Adiningrat,  2013, Hak  Cipta Fotografi , Semarang ; Paramita.
Sutan  Remy  Syahdeini,2009, Kejahatan  & Tindak Pidana Komputer , Jakarta;
Pustaka Utama Grafiti.

## Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 tentang Informasi Dan Traknsaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999 tentang Pers.
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta.

## BIODATA SINGKAT PENULIS
Karuniawan Nurahmansyah
telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Jember dan  Magister  Hukum  pada  Program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum, Universitas Jember tahun 2018.