## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN DENGAN POLA ORGANISASI MASYARAKAT

## Dinda Syufradian Putra
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Implementation of the Environment Policy of Infrastructure Development with the Pattern of Community Organizations. This study aims to determine the implementation of the environmental policy of infrastructure development with the pattern of local community or- ganizations District of Pekanbaru City. The informants are Chairman of the District of Pekanbaru City CSO, Head of Pekanbaru City, Electric Companion (TPM) and the District of Pekanbaru City PPTK environmental infrastructure development activities with the pattern of OMS 2013. Data collection techniques used in this research is observation, interview and documentation with technical analysis of data using an interactive model. The result showed that the implementa- tion of the policy by the Environmental Infrastructure Development Patterns Local Community Organizations (CSOs) District of the city of Pekanbaru Pekanbaru City in 2013 is not feasible because there are many problems related systems and rules as well as the resources to support the implementation of policies.
Keywords: implementation of policies, infrastructure, environment, community participation.
Abstrak: Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan Dengan Pola Organisasi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur lingkungan dengan pola organisasi masyarakat setempat Kecamatan Pekanbaru Kota. Informan penelitian ini adalah Ketua OMS Kecamatan Pekanbaru Kota, Camat Pekanbaru Kota, Tenaga Pendamping (TPM) Kecamatan Pekanbaru Kota dan PPTK Kegiatan pembangunan infrastruktur lingkungan dengan pola OMS Tahun 2013. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi den- gan teknis analisis data menggunakan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan kebijakan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan dengan Pola Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru Tahun 2013 belum layak dilaksanakan karena terdapat banyak persoalan terkait sistem dan aturan serta sumber daya penunjang pelaksanaan kebijakan.
Kata kunci: Implementasi kebijakan, infrastruktur lingkungan, partisipasi masyarakat.
PENDAHULUAN Permasalahan infrastruktur didae- rah menjadi isu yang sangat menarik untuk dibahas, karena masalah infrastruktur didae- rah selalu menjadi persoalan yang menjadi perhatian banyak pihak. Di Kota Pekanbaru, akibat dari infrastruktur lingkungan yang tidak memadai seperti drainase dan saluran yang baik sehingga membuat Kota Pekanba- ru menjadi salah satu Kota besar yang sering menjadi langganan banjir ketika debit air hu- jan tinggi, Kota Pekanbaru masih tertinggal
dari sisi infrastruktur jalan lingkungan yang memadai untuk menunjang perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah terobosan dalam usahanya untuk mempercepat pembangunan di Kota Pekanbaru, yaitu dengan mendirikan Organ- isasi Masyarakat Setempat (OMS) pada se- tiap Kecamatan dengan maksud dan tujuan agar pembangunan yang berjalan betul betul sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat serta mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru. Organisasi

## 258
Masyarakat Setempat (OMS) Kecamatan Pekanbaru Kota diatur dan dilandasi oleh Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2013 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Cipta Karya Dan Pe - rumahan Dengan Pola Pemberdayaan Ma- syarakat  Tahun 2013, OMS Kecamatan Pekanbaru Kota Tersebut diangkat melalui Surat  Keputusan  Camat  dan  ditembuskan kepada Walikota Pekanbaru, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, Inspe- ktur Inspektorat Kota Pekanbaru, Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Adminis- trasi Pembangunan dan Kepala Bagian Hu- kum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2013 tersebut dijelaskna bahwa pengurus OMS yang dibentuk oleh Camat harus berasal dari daerah atau Keca - matan tempatan serta kriteria lain seperti: 1) OMS harus berdasarkan ikatan-ikatan pemersatu diantara kelompok-kelompok yang ada di tingkat Kecamatan; 2) Pengu- rus OMS bukan dari bukan dari organisasi- organisasi yang yang menangani kegiatan lain seperti PNPM Mandiri, PNPM, SLBM, STBM, SANIMAS dan lain-lain; 3) Pengu- rus OMS wajib memiliki NPWP; 4) Ber- tanggung jawab penuh terhadap tugas; 5) Tidak menjadikan kegiatan OMS sebagai ajang memperkaya diri sendiri; 6) Mengua- sai teknis-teknis perbendaharaan (Khusus Bendahara). Kriteria-kriteria seperti diatas yang menjadi acuan bagi Camat dalam menunjuk dan membuat kepengurusan OMS di tingkat Kecamatan. OMS dalam menjalankan ke- giatamya berkoordinasi dengan banyak pi- hak diantaranya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Tenaga Pendamping Ma- syarakat dan Konsultan Manajemen Wilayah yang semuanya telah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Organ- isasi Masyarakat Sekitar Kecamatan Pekan- baru Kota Menjalankan kegiatannya dengan rincian sebagai berikut: Pembangunan In- frastruktur Lingkungan: 1) Semenisasi jalan
lingkungan; 2) Pembangunan drainase; 3) Pembuatan Box Culver; 4) Penutupan Sal - uran. Sumber dana dari kegiatan OMS Ke- camatan Pekanbaru Kota tahun 2013 berasal dari APBD Kota Pekanbaru Tahun 2013. Dari penjajagan yang peneliti lakukan pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan Infra- struktur Lingkungan oleh OMS Kecamatan Pekanbaru Kota, ditemui masalah sebagai berikut: 1) Penentuan Plot Anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, sehingga menjadi kesuli- tan bagi OMS Kec. Pekanbaru Kota untuk mencari keg- iatan yang sesuai dengan besar anggaran dan tidak didasari oleh ide-ide dari masyarakat setempat sehingga mencerminkan lemahnya ide-ide masyarakat yang diakomodir; 2) Ter- dapat ketidak jelasan mengenai penunjukan pengurus OMS Kecamatan Pekanbaru Kota yang mana seharusnya pemilihan pengurus OMS harus ditunjuk secara musyawarah dan melibatkan sumbangan pemikiran dari masyarakat tidak ditunjuk secara sepihak; 3) Sumber-sumber kebijakan yang tidak me- madai, terutama sumberdaya waktu, meng- ingat kompleksitasnya pekerjaan OMS se- hingga waktu yang diberikan selama 3 bulan diras Kurang cukup terlebih kendala-kenda- la non teknis seperti cuaca dan debit hujan yang tinggi sehingga menimbulkan resiko yang besar terjadinya kerugian; 4) Sistem pencairan dana yang menghabiskan energi dan waktu sehingga menghambat berjalan- nya kegiatan OMS Kec. Pekanbaru Kota. Implementasi dari kebijakan pemerin- tah dalam pembentuk OMS dalam kegiatan pembangunan infrastruktur lingkungan ber- tujuan agar pembangunan dilaksanakan ses- uai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu model untuk mengukur penca- pai tujuan implementasi kebijakan adalah mengidentifikasikan  variabel-variabel  yang mempengaruhinya yaitu: 1) karakteristik dari masalah; 2) kemampuan pengambi- lan keputusan dalam implementasinya; 3) pengaruh langsung berbagai-bagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 257-261
bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut (Mazmanian dan Se- batier, dalam Wahab, 2001). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur ling- kungan dengan pola organisasi masyarakat setempat (OMS) di Kecamatan Pekanbaru Kota.
METODE Penelitian ini penulis menggunak- an metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terli- bat dalam pengerjaan infrastruktur lingkun- gan oleh OMS Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari Ketua OMS Kecamatan Pekanbaru  Kota,  Camat  Pekanbaru  Kota, TPM Kecamatan Pekanbaru Kota, Masya- rakat Kecamatan Pekanbaru Kota. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, ob- servasi dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data adalah model interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penari- kan kesimpulan.
HASIL Implementasi Kebijakan pem- bangunan infrastruktur lingkungan dengan pola organisasi masyarakat setempat (OMS) Kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2013 ti- dak berjalan dengan baik dan belum  layak dilaksanakan karena tidak tuntasnya perma- salahan, kekurangan maupun implementa- tor dan pengaruh lingkungan kebijakan. Terdapat banyak persoalan terkait system dan aturan serta sumber daya penunjang pelaksanaan kebijakan dan kesiapan badan pelaksana dalam menjalankan kegiatan. Ti- dak adanya ukuran dan strandar yang jelas dalam penentuan lokasi pembangunan infra- struktur serta kriterianya. Pada Kecamatan Pekanbaru Kota terdapat banyak usulan dari masyarakat untuk semenisasi jalan lingkun- gan akan tetapi karena tidak adanya ukuran sejauh mana kerusakan jalan tersebut baru bisa dikerjakan oleh OMS sama sekali ti- dak ada, sehingga penentuanya terjadi debat antara TPM dan OMS; 2) System pencai-
ran dana OMS yang rumit. Hal ini terlihat dari proses pencairan yang sangat menguras tenaga dan waktu. Tak jarang untuk mengu- rus pencairan dana pembangunan infrastruk- tur tersebut sampai lewat tengah malam, be- lum lagi waktu yang terpakai untuk meminta tanda tangan pejabat yang harus dilengkapi dalam berkas pencairan; 3) Persoalan alo- kasi sumber dana dalam pelaksanaan ke- bijakan oleh pemerintah yang seharusnya usulan dari masyarakat yang disetujui oleh OMS bukan sebaliknya, dana dulu dialoka- sikan baru OMS mencari cari kegiatan yang sesuai dengan besaran dana tersebut sebagai mana tabel 1.
Tabel 1. Alokasi Dana OMS Tahun Anggaran 2013
NO Lokasi Nilai Pagu Perkecamatan 1 Kecamatan Tanayan Raya Rp. 2.990.629.698,19 2 Kecamatan Bukit Raya Rp. 2.950. 705.694,33 3 Kec. Marpoyan Damai Rp. 3.700.000.000,00 4 Kecamatan Tampan Rp. 2.084.038.694.33 5 Kecamatan Payung Sekaki Rp. 2.187.352.694,33 6 Kecamatan Sukajadi Rp. 577.735.694,33 7 Kecamatan Limapuluh Rp. 696.860.694,33 8 Kecamatan Senapelan Rp. 1.150.488.694,33 9 Kecamatan Sail Rp. 577.735.694,33 10 Kecamatan Pekanbaru Kota Rp. 577.735.694,33 11 Kecamatan Rumbai Pesisir Rp. 1.290.650.758,12 12 Kecamatan Rumbai Rp. 1.031.226.721,02 JUMLAH PAGU DPA Rp. 19.815.160.732,00 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Pekanbaru, Tahun 2013
Disamping bagi Kecamatan Pekan- baru Kota terjadi pengembalian dana ke kas daerah dari total pagu anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru sebesar Rp. 577.735.694.33 di kembalikan ke kas daerah sebesar Rp. 401.833.694,33. Menurut Ketua OMS Ke- camatan Pekanbaru Kota terkait persoa- lan ini adalah kesulitan dalam menentukan pekerjaan proyek yang akan dibangun karena tidak ada criteria yang jelas untuk mengerjakan sebuah pekerjaan infrastruk- tur lingkungan. Pelaksanaan program yang dilakukan pada akhir tahun sangat tidak mendukung bagi kelancaran berjalannya
program, terutama pada musim penghujan diakhir tahun. Hal ini merupakan sebuah bentuk ketidak siapan dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dalam menakhodai program yang diinginkan oleh Walikota Pe- kanbaru. Rekrutmen Pejabat Pelaksana teru- tama pengurus OMS Kecamatan Pekanbaru Kota menurut hasil wawancara dengan Ket- ua OMS Kecamatan Pekanbaru Kota tidak melalui musyawarah kecamatan bersama dengan masyarakat.
Pengakuan dari Ketua OMS Keca- matan Pekanbaru Kota, beliau ditunjuk langsung oleh Camat dan ditetapkan melalui Surat  Keputusan  Camat  Pekanbaru  Kota, kemudian pengurus OMS Kecamatan Pe- kanbaru Kota lainya juga mengakui bahwa penunjukan mereka tidak didasari melalui musyawarah bersama dengan masyarakat yang mana hal ini tidak sesuai dengan ke- tentuan yang ada dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2013 yang men- ganjurkan pemilihan pengurus OMS harus melalui musyawarah bersama masyarakat ataupun dibentuk/ditetapkan dalam musy- awarah masyarakat calon penerima man- faat. OMS ini ditetapkan/disahkan dalam Berita Acara yang ditandatangani minimal 2/3 peserta atau ditetapkan melalui surat keputusan pejabat yang berwenang (Ca- mat) .
PEMBAHASAN Dalam teknis pelaksanaan kebijakan tidak adanya standar dan ukuran yang jelas untuk pencapaian tujuan pelaksanaan ke- bijakan, sedangkan masyarakat kelompok sasaran kebijakan adalah beragam dengan pola prilaku beragam pula. Dengan kondisi masyarakat yang heterogen akan mendapat- kan banyak kesulitan dalam implementasi kebijakan terlebih lagi kalau tidak ada stan- dar dan ukuran yang jelas. Sebuah kebijakan atau program akan lebih mudah diimple- mentasikan ketika program itu lebih bersifat kogritif dan memberikan pengetahuan. Se- mentara itu, program yang bersifat merubah sikap dan perilaku masyarakat, cenderung sulit untuk diimplementasikan. Jika lang-
sung merujuk pada program pembangunan infrastruktur yang dibekerjakan  oleh OMS, masyarakat cenderung sulit diajak bekerja sama, karena muncul anggapan-anggapan mengenai ajang memperoleh keuntungan secara pribadi. Oleh karena itu, dalam men- jalankan suatu kebijakan  harus mengand- ung konten yang jelas dan konsisten. Ke- bijakan dengan konten (isi) yang jelas akan memudahkan pelaksanaan kebijakan dan akan dapat menghindarkan distorsi dan pe- nyimpangan dalam implementasinya. Faktor-faktor lain yang mempenga- ruhi kebijakan adalah peluang-peluang un- tuk berpartisipasi terbuka dari aktor-aktor diluar badan pelaksana. Diantara aktor-aktor diluar badan pelaksana adalah opini pub- lik, dukungan elit dan kelompok-kelompok berkepentingan dalam menunjang keberhas- ilan program (Subarsono. 2005). Dukungan publik dalam kebijakan pembangunan infrastruktur lingkungan di Kecamatan Pekanbaru yang sangat minim dan sikap kelompok-kelompok masyarakat yang cenderung bersikap negative, menye- babkan pelaksanaan kebijakan pembangu- nan infrastruktur lingkungan tidak berja- lan secara optimal. Walau bagaimanapun pengaruh aktor-aktor diluar badan-badan pelaksana, namun dalam pelaksanaan suatu kebijakan variabel yang paling berpenga- ruh langsung adalah pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan itu sendiri atau imple- mentator. Besar pengaruh implementator dalam pelaksanaan kebijakan juga ditemu- kan dari hasil penelitian Taufik (2014) ten - tang pelaksanaan program penyaluran beras miskin di Kecamatan Siak, hasilnya cukup baik, karena pihak implementator dalam melaksanakan isi kebijakan mampu men- gatasi pengaruh-pengaruh yang disebabkan oleh faktor lingkungan implementasi.

## SIMPULAN
Program pembangunan infrastruktur lingkungan dengan pola OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) merupakan pro- gram yang ditaja Pemerintah Kota Pekan- baru melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 257-261
Pekanbaru sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan in- frastruktur lingkungan yang memadai. Na- mun upaya dalam implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur lingkungan be- lum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan belum layak untuk dilaksanakan. Masih banyak aspek yang harus diperbaiki dian- taranya sistem pencairan dana yang diter- apkan terlalu berbelit, penganggaran dana alokasi per kecamatan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, minimnya partisi- pasi masyarakat dalam pembentukan pengu- rus OMS. Serta ukuran dan standar pemban- gunan jalan lingkungan yang tidak baku dan tidak terdapat dalam petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur sehingga sulit untuk menentukan sebuah usulan lay- ak atau tidak layak untuk dibangun. Hal ini menunjukkan kekurangan kemampuan im-
plementator dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengaruh lingkungan kebi- jakan.

## DAFTAR RUJUKAN
Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksa- naan dari Formulasi ke Impelemen- tasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Pub- lik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yog- yakarta. Pustaka Pelajar Tengku  Muhammad  Taufik.  2014. Pelak- sanaan Program Penyaluran Beras Miskin di Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Tahun 2013. Jurnal Kebijakan Publik. 5 (1) Program Studi Ilmu Ad- ministrasi Negara FISIP Universitas Riau

## Dinda Syufradian Putra, Implementasi Kebijakan Pembangunan