## KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN PERKARA PIDANA DALAM HUKUM POSITIFDI TINJAU DARI PESPEKTIF HUKUM ISLAM
Oleh:
Ridwan Nurdin & Hardi Syah Hendra

## ABSTRAK
Keterangan  Ahli  di  atur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  Pasal  183,  dan  jelas  dikatakan  bahwa  keterangan  ahli  itu  merupakan  alat bukti yang sah menurut kitab uundang-undang hukum acara pidana, namun dalam konteks  Hukum  Islam  terkait  keterangan  saksi  ahli  forensik  ini  tidak  dijelaskan dan tidak di bahas secara spesipik.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kedudukan  saksi  ahli  forensik dan  tinjaun  Hukum  Islam  terkait  keterangan  ahli  forensik  ini.  Kemudian penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Adapun  yang dimaksud  dengan  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka.  Kemudian Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis.  Adapun  yang  dimaksud  dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan uraian mengenai fenomena sosial  yang  mendeskripika  nmengenai  nilai  variable  mandiri  baik  dari  satu variable  atau  lebih  tanp  amembandingkan  atau  menghubungkannya.  Penelitian yang  dilakukan  terhadap  Kedudukan  Pembuktian  Keterangan  Ahli  Forensik  Di Tinjau  Menurut  Hukum  Islam  diperoleh  hasil  sebagai  berikut: Kedudukan  saksi ahli  forensik  ini  bisa  dikategorikan  kedalam  alat  bukti  qarinah  karena kedudukannya  yang  sah  didalam  hukum  Islam  namun  tidak dijelaskan  secara spesik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara  yang memang  membutukan  peranan  saksi  ahli  forensik  untuk  mengungkap  sebuah kebenaran  dan  alat  bukti  ketrangan  ahli  forensik  ini  dapat  diterima.  Mengingat dengan  semakin  canggihnya  zaman,  tidak  mungkim  hakim  menguasai  seluruh bidang,  sehingga  di  butuhkanya  saksi  ahli  forensik  yang  bertujuan  untuk memudahkan  hakim  dalam  menyelsaikan  sautu  perkara.  Kemudian  Bahwa perspektif  hukum  Islam  akan  keterangan  ahli  forensik  itu  tidak  tidak  dijelasakan secara  tegas  dalam  urutan  alat-alat  bukti.  Akan  tetapi  keterangan  ahli  forensik menjadi  sama  seperti  alat-alat  bukti  yang  lain  dan  sah  dalam  KUHP  dan  dalam Hukum Islam, pada dasarnya tidak scara jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti.  Akan  tetapi  keterangan  saksi  ahli  sebagai  alat  bukti  menjadi  sama  dengan alat-alat  bukti  yang  lain  dan  keberadaannya  sah  dalam  hukum  Islam  juga  dalam KUHAP.  Karena  keteranga  saksi  ahli  forensik  merupakan  alat  bukti  pendukung dalam  hukum  Islam,  bahwa  Rasulullah  mengakui  dan  mengamalkannya  sebagai alat bukti kepastian hukum.

## Kata kunci: Keterangan Ahli-Forensik- Hukum Islam

## A. Kedudukan Keterangan Saksi Ahli Forensik Dalam Hukum Islam
Qanun- qanun  syari’ at  yang  menyangkut  pidana  adalah  hukum  materil yang harus dipertahankan dengan suatu mekanisme penegakan hukum. Mekanisne dan prosedur itu dalam istilah hukum populer disebut dengan hukum acara pidana. Sinonim  dengan  istilah  tersebut  adalah  hukum  proses  pidana,  hukum  tuntutan pidana  (Belanda: strafvordering),  atau criminal  procedure  law (Anglo-Saxon). Sedangkan  dalam  hukum  pidana  Islam,  hukum  acara  pidana  disebut qanun  al- murafa’at atau qanun al- ijra’at al - qadha’iyyah. 1
Menurut  Kansil,  hukum  acara  pidana  adalah  rangkain  peraturan  tentang bagaimana  cara-cara  mengajukan  perkara  pidana  ke  pengadilan  dan  bagaimana hakim  menjatuhkan  hukuman kepada  pelaku  perbuatan  pidana;  atau  rangkain kaidah  hukum  tentang  cara  memelihara  dan  mempertahankan  hukum  pidana materil. Menurut mantan ketua MA, Wirjono Prodjodikoro, memberikan  definisi yang  lebih  praktis.  Hukum  pidana  adalah  rangkain  peraturan  yang  memuat bagaimana  lembaga-lembaga  pemerintah;  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.
Di Indonesia, hukum acara dibuat dalam bentuk kitab khusus yang disebut dengan  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Kodifikasi hukum  materil  hukum  pidananya  sendiri  disebut  dengan  Kitab  Undang  Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP yang di pakai di Indonesia sampai saat ini masih KUHP  peninggalan  Belanda.  Usaha-usaha  merumuskan  KUHP  baru  yang
1 Al- Yasa’ Abubakar, dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011), hlm. 199 .
berkepribadian  Indonesia  sampai  saat  ini  masih  dalam  proses.  Tampaknya, kelambatan  proses  tersebut  karena  banyaknya  kepentingan  yang  tarik  menarik dengan undang-undang tersebut.
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  yang  dimaksud  dengan  prinsip-prinsip hukum  acara  adalah  tonggak  atau  pedoman  dasar  yang  menjadi  pengangan  bagi aparat  penegak  hukum  dan  masyarakat  luas  dalam  melaksanakan  ketentuan- ketentuan  hukum  acara  pidana.  Prinsip  dapat  juga  sebagai  asas,  dasar  serta  kode etik dari hukum acara.
Secara umum, baik dalam masalah pidana atau  perdata, pengadilan harus berpegang pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara sebagai berikut:
1. Larangan bertindak sebagai hakim sendiri
2. Hukum acara harus tertulis dan dikodifikasikan
3. Kekuasaan  pengadilan  harus  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  badan negara lainnya;
4. Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum;
5. Sidang  pengadilan  terbuka  untuk  umum  dan  keputusan  hakim senantiasa  dinyatakan  dengan  terbuka,  kecuali  ditetapkan  lain  oleh undang-undang. 2
Para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  jenis-jenis  alat  bukti  yang  dapat digunakan  untuk  tindak  pidana  atas  jiwa  (pembunuhan),  bukan  jiwa  (pelukaan), dan ata janin. Perbedaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.
2 Ibid, hlm. 122.
Pertama, menurut  jumhur  ulama,  untuk  pembuktian  jarimah qishah dan diat dapat digunakan tiga cara (alat) pembuktian, yaitu:
1. Pengakuan
2. Persaksian
3. Al-qasamah
Kedua, menurut  sebagaian  fuqaha  seperti  Ibn  Al-Qayyim  dari  mazhab Hanbali, untuk pembuktian jarimah qisshash dan diat digunakan empat cara (alat) pembuktian, yaitu:
1. Pengakuan
2. Persaksian
3. Al-qasamah
4. Qarinah. 3

## 1. Pengakuan
Pengakuan  iqrar  menurut  bahasa  adalah  penetapan. Sedangkan    menurut syara’, pengakuan didefinisikan sebagai berikut.
Pengakuan  menurut  syara’  adalah  suatu  pernyataan  yang  menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut. 4
Dasar  hukum  tentang  iqrar  (pengakuan)  ini  terdapat  dalam  Al- Qur’an, sunah, dan Ijma’. Adapun sumber dalam Al - Qur’an tercantum dalam
Surah An- Nisa’ ayat 135
3 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 227.
4 Ibid, hlm. 228.
                                                                                                
                             .........
Artinya: Wahai  orang-orang  yang  berimanm,  jadilah  kamu  orang-orang  yang benar-benar  penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena  Allah  biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu..... (Q.S. An- Nisa’;135).
Sumber da ri sunnah terdapat dalam hadis Ma’iz yang datang kepada Nabi mengakui  perbuatannya,  dan  hadis  tentang  kisah  Al- ‘Asif,  dan  ini  sudah dijelaskan panjang lebar dalam bab zina. Dalam hadist Al- ‘Asif Nabi bersabda:
....  Dan  pergilah  kamu  hai  Unais  untuk  memeriksa  istrinya  kali-kali  ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia. (Muttafaq alaihi). 5
Pengakuan adalah dasar yang paling kuat karena akibat hukumnya kepada pengaku  sendiri dan  tidak  dapat  menyeret  kepada  orang  ain,  kecuali  pada beberapa perkara yang disebutkan perinciannya dalam kitab-kitab fiqh. Pengakuan itu dapat berupa ucapan atau isyarat orang bisa atau sulit bicara.  Demikian juga dibenarkan  pengakuan  dalam  bentuk  tulisan,  meskipun  sebagain  fuqaha  tidak dapat  menerimannya  dengan  alasan  bahwa  tulisan-tulisan  itu  dapat  tasyabuh (seupa) dan mungkin dapat dihapus. Dan Islam menolak tulisan sebagai alat bukti karena adanya kekhawatiran pemalsuan atau penghapusan. Sedangkan pengakuan secara  tertulis  yang  diajukan  di  depan  sidang  dengan  tidak  ada  pihak  yang
5 Ibid, hlm. 229
keberatan  dan  telah  dapat  diterima,  maka  hal  itu  dapat  menjadi  alat  bukti.
Pengakuan itu sendiri pada dasarnya untuk memperkuat apa yang diakui, dan bagi hakim  tidak  lain  kecuali  memutus  berdasarkan  pa  yang  telah  diakui.  Apabila hakim  telah  mendapat  data  dan  data  tersebut  tidak  dihafal,  seperti  tentang  alat bukti  pengakuan  seseorang  atas  suatu  hak,  tetapi  ia  tidak  ingan  dan  tidak  hafal, maka  ia  tidak  boleh  memutuskan  perkara tersebut  selama  belum  ingat  dan  tidak ada  saksi  yang  menguatkannya.  Pengakuan  telah  ditetapkan  sebagai  alat  bukti berdasarkan dalil baik yang tercantum dalam Al- Qur’an maupun hadist. 6

## 2. Kesaksian
Pengertian  kesaksian,  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Wahbab  Zuhaili adalah sebagai berikut.
Persaksian  adalah  suatu  pemberitahuan  (pernyataan)  yang  benar  untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafaz syahadat di depan pengadilan.
Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimah merupakan cara  yang  lazim  dan  umum.  Karenanya  persaksian  merupakan  cara  pembuktian yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah.
Dasar  hukum  untuk  persaksian  sabagai  alat  bukti  terdapat  dalam  Al-
Qur’a n dan  As Sunnah. Dalam Al- Qur’an tercantum dalam
Surah Al-Baqarah ayat 282
6 Human Abdurahman, Peradilan Islam, (Jakarta: Wadi Press, 2004), hlm 63.
                 ...                                                                           
                                                                                     
... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang  perempuan  dari  saksi  saksi  yang  kamu  rida’,  supaya  jika  seorang lupa, seorang lagi mengingatkannya. (Q.S Al Baqarah 282)
Surah Ath-Thalaaq ayat 2
             ...                                            
... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi  yang adil di antara kamu dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu  karena  Allah.... (QS.  Ath- Thalaaq: 2)
Ada sebagian fuqaha menyamakan syahadah dengan bayyinah yang berarti pembuktian,  dan  bayyinah  menurut  jumhur  ulama  diartikan  sebagai  saksi  dan sebagai  alat  bukti,  sedangkan  syahadah  yakni  keterangan  orang  yang  dapat dipercayai di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak  atas  orang  lain.  Oleh  karena  itu,  dapat  pula  dimasukkan  kesaksian  yang didasarkan atas hasil pendengaran seperti kesaksian atas kematian dan bagi orang yang  perlakukan  kesaksiannya  wajib  memenuhi,  kecuali  terdahap  perkara  yang mengandung syubhat. Saksi tidak boleh menolak permintaan kesaksian apabila ia diminta untuk bersaksi dan dengan kesaksian  yang memenuhi syarat-syarat akan
jelaslah  kebenaran  bagi  hakim,  dan  hakim  wajib  menjatuhkan  keputusan berdasarkan kesaksian tersebut.

## 3. Qasamah
Qasamah  dalam  ati  bahasa  adalah  bagus  dan  indah  atau Al-Yamin berati sumpah.  Sedangkan  menurut  istilah  qasamah  adalah  sumpah  yang  diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan. 7
Qasamah merupakan salah satu cara pembuktian yang belaku pada zaman jahiliah.  Setelah  Islam  datang,  Nabi  mengakui  dan  menetapkannya  (qasamah) sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang  sah  untuk  membuktikan    tindak  pidana pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi.

## Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Salamah
Dari  Abu  Salamah  Ibn  Abd  Ar-Rahman  dan  Sulaiman  ibn  Yasar  dari seorang laki-laki sahabat Nabi saw kelompok Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi saw  menetapkan  qasamah  (sebagai  alat  bukti) sebagaimana  yang  berlaku  di zaman jahiliah. (Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasa’i). 8

## 4. Qarinah (petunujuk/sangkaan)
Qarinah  juga  merupakan  alat  bukti,  dan  para  ulama  memandang  qarinah sebagai  alat  bukti  yang  sangat  gharib  (asing) sebab  ridak  dikenal  oleh  ulama mazhab.  Dalam  hal  qarinah  tidak  di  anggap  sebagai  alat  bukti  karena  perbedaan
7 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 234.
8 Ibid, hlm. 234-235.
pendapat paa fuqaha. Qarinah tidak bisa di anggap sebagai bagian dari bukti-bukti syar’i, baik yang disebut kepastian maupun tidak. Sebab, tidak a da satu dalil pun yang menunjukkan bahwa qarinah merupakan bukti yang syar’i.
Qarinah  adalah  tanda  atau  petunjuk  yang  mengarah  pada  sesuatu  yang menyakinkan, misalnya seseorang keluar dari sebuah rumah kosong dengan takut dan  gugup,  dan  di  tangannya  ada  sepilah  pisau  yang  berlumuran  darah.  Ketika rumah  diperiksa,  didapati  ada  seorang  yang  terbunuh  dengan  pisau.  Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa orang tadi adalah pembunuhnya. Dan tidak perlu menduga yang lain-lain, seperti dugaan bahwa orang itu bunuh diri. Saat itu, qarinag bisa dijadikan landasan hukum oleh hakim.
Ibnu  Qayyim  mengatakan  bahwa  penetapan  suatu  kebenaran  tidak  hanya dengan satu bukti, tetapi bisa dengan bukti lain. Apabila jika bukti itu sangat kuat.
Jika  ada  seseorang  yang  memakai  serban  dan  membawa  serban  lain,  lalu dibelakangnya  ada  seseorang  yang  tidak  mengenakan  serban  (padahal  biasannya ia  selalu  memakai  serban)  mengejarnya;  tentu  saja  pemandangan  seperti  ini menjadi bukti kuat.
Para  ulama  Hanafiah  menyebutkan  sebuah  contoh,  apabila  dua  orang berbeda pendapat dalam urusan kapal  yang didalamnya terdapat tepung gandum, sedangkan  salah  satunya  adalah  pedagang  dan  satunya adalah  seorang  tukang
kapal,  dan  keduanya  tidak  memiliki  bukti.  Dalam  kondisi  seperti  ini, keputusannya, gandum itu milik pedagang dan kapal itu milik tukang kapal. 9
Berdasarkan  pemaparan  penulis  dapat  menganalisi  bahwa  kedudukan saksi  ahli  forensik  ini  bisa  dikategorikan  kedalam  alat  bukti  qarinah  karena kedudukannya  yang  sah  didalam  hukum  Islam  namun  tidak  dijelaskan  secara spesik terkait ahli forensik ini, alat bukti ini digunakan apabila ada perkara  yang memang  membutukan  peranan  saksi  ahli  forensik  untuk  mengukap  sebuah kebenaran  dan  alat  bukti  ketrangan  ahli  forensik  ini  dapat  diterima.  Mengingat dengan  semakin  canggihnya  zaman,  tidak  mungkim  hakim  menguasai  seluruh bidang,  sehingga di  butuhkanya  saksi  ahli  forensik  yang  bertujuan  untuk memudahkan hakim dalam menyelsaikan sautu perkara.

## B. Tinjaun Hukum Islam terhadap Keterangan Saksi Ahli Forensik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana
Bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap keterangan ahli forensik sebagai alat  bukti  dalam  perkara  pidana,  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  didalam hukum  Islam  bahwa  alat-alat  bukti  yang  sah  terdiri  dari  iqrar,  syahahah,  yamin, qasamah, dan  qarinah  yakni  petunjuk  atau  sangkaan.  Dari  beberapa  macam  alat bukti  tersebut  ,  terdapat  tiga  cara  yang  menguatkan  penegakan  hukum,  yakni iqrar, syahahadah dan sumpah. Akan tetapi jumhur ulama fuqaha menilai bahwa bukti-bukti  pendukung  yang  pasti  sebagai  salah  satu  sebab kepastian  hukum, maka bukti pendukung inilah salah satunya  yang disebut dengan keteramgam ahli
9 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Al-I’Tishom, 2011), hlm. 549
forensik yaitu alat bukti yang secara lahiriah, seperti nampaknya kehamilan untuk menetapkan  zina,  atau  nampaknya  bau  khamar  untuk  menetapkan  munum khamar.  Selanjutnya  genetika  atau  mengenali  nasab  disebabkan  keserupaan bentuk  seseorang,  terlebih  lagi  apa  yang  disebut  dengan  tanda-tanda  atau  bukti pendukung  keaadaan,  yaitu  bukti-bukti  yang  ditentukan  oleh  hakim  menurut keyakinannya  tentang  kondisi  aktual  atau  tradisi  masyarakat.  Dalam  hal  ini terdapat  sebagain  ulama  memaparkan  beberapa  contoh  penilian  syaro’at  Islan terhadap  bukti-bukti  pendukung  seraya  menyebutkan  dalil  yang  menunjukkan bahwa  Rasulullah  menilai  bukti  pendukung  dan  mengamalkannya  ketika  beliau menahan  tertuduh  dan  menghukumnya,  karena  terdapat  tanda-tanda  yang meragukannya.  Bahkan  Al- Qur’an  menyebutkan  penilain  bukti  bukti  yang mendukung,  seperti  kasus  dalam  kisah  Nabi  Yusuf  diaman  seorang  saksi  dari keluarga  wanita  itu  memberikan  kesaksiannya:  jika  baju  gamisnnya  koyak  di muka,  maka  wanita  itu  benar  dan  Yusuf  termasuk  orang-orang  yang  dusta.  Jika baju  gamisnya  koyak  dibelakang,  maka  wanita  itulah  yang  dusta  dan  yusuf termasuk orang-orang yang benar.
Kemudian  dalam  kasus  lain  Nabi  Sulaiman  pernah  didatangi  dua  orang wanita yang saling mendalihkan seorang anak. Maka beliau berkata, “ambilkanlah pisau  untuk  membelah  anak  itu  dan  dibagikan  di  antara  keduanya,”maka  wanita tua  yang  memperoleh  upaya  tersebut,  sedangkan  wanita  yang  muda berkata.”jangan  kamu lakukan,  semoga  Allah  merahmati  kamu,  ia  adalah  anak wanita  itu,”maka  Nabi  Sulaiman  memutuskan  anak  itu  bagi  wanita  yang  mudah dengan  bukti  kasih  sayangnya  kepada  anak  tersebut  dan  penolakannya  jika  anak
itu  dibagi  dan  dibelah  dua,  sedangkan  wanita  yang  tua  menyetujui  hal  tersebut, meskipun  wanita  yang  muda  itu  mengakui  kebalikan  hal  tersebut.  Sebab  dalam kasus ini Nabi Sulaiman mendahulukan bukti-bukti pendukung atas pengakuan.
Selanjutnya  Umar  bin  Al-Khattab  dan  para  sahabat  pernah  memutuskan hukum  had  zina  terhadap  wanita  yang  hamil  dan  tidak  bersuami.  Sebagaimana Amr  bin  mas’ud  juga  memutuskan  wajibnya  had  sebab  bau  khamar,  karena berpedoman  kepada  bukti  lahiriah.  Kemudian  para  imam  memutuskan  hukum potong  tangan  jika  didapatkan  harta  yang  dicuri  pada  tertuduh.  Bahkan  banyak sekali  fuqaha  menetapkan  hukum  bagi  orang  yang  mempersaksikan  secara lahiriah.  Maka  tidak  diragukan  lgi  bahwa  hakim  boleh  menggunakan  firasatnya untuk mencermati bukti-bukti dan hal-hal yang terlihat secara kasat mata. 10
Diantara  kaedah  dasar  dalam  penetapan  hukum  bahwa  hakim  tidak menetapkan hukum melainkan dengan alat-alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh memutuskan hukum dengan ilmunya secara mutlak, baik yang diketahuinya sebelum  maupun  setelah  menjabat  hakim.  Demikian  itu  baik  dalam  hukum  hal maupun yang lainnya. 11
Dalam kajian hukum Islam, keterangan saksi ahli forensik tidak dijelaskan secara  rinci  tentang  keterangan  ahli  forensik  sebagai  alat  bukti  terutama  dalam perkara pidana. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, tingkat kesulitan  yang  akan  ditemukan  dalam  upaya  pembuktian  perkara  semakin  tinggi
10 Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, (Jakarta: Pustakan Al-Kautsar Grup, 2004), hlm. 463-465.
11 Ibid, hlm. 466.
pula. Berbagai  kemudahan  dimunculkan  untuk  menyiasati  kesulitan-kesulitan tersebut. Oleh karennya saksi alhi forensik perlu dihadirkan di depan persidangan guna  menjelaskan  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  suatu  perkara  yang  terjadi diantara para pihak yang berperkara.
Islam  juga  tidak  menjelaskan  secara  jelas  terhadap  sifa-sifat  saksi  untuk dapat diterima kesaksiannya dalam pesidangan majelis hakim, akan tetapi hukum menjadi  saksi  atau  memberi  keterangan  adalah  fardhu  ‘ain.  Oleh  karena  itu manakala  seorang  dipanggil  untuk  dijadikan  saksi  dalam  suatu  perkara,  maka  ia wajib  memenuhi  panggilan  itu  dan  wajib  memberi  keterangan  yang  sebenarnya berdasarkan  sepegetahuannya.  Apabila  seorang  ahli    forensik  di  panggil  ke pengadilan  sebagai  saksi  guna  menerangkan  hal-hal  yang  diketahuinnya menyangkut  keahlian  ataupun  mengenai  pendapatnya  yang  berhubungan  dengan profesi  yang  ditekuninya,  orang  ahli  forensik  tersebut    harus  memenuhi  karena pemeriksaaan  di  pengadilan  merupakan  pemeriksaan  lahiriah  dan  kasat  mata semata.  Hakim  pun  tidak  terlalu  mengetahui  semua  hal    secara  detail  sedangkan ada orang lain yang lebih mengetahuinya, maka selayaknyalah kehadiran seorang ahli  forensik    sangat  dibutuhkan  disini  dengan  tujuan  membuat  terang  suatu perkara  sehingga  tidak  merugikan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  perkara.  Ahli yang  diminta  memberi  keterangan  di  muka  pengadilan  lebih  dulu  mengangkat sumpah  atau  mengucap  janji  bahwa  ia  akan  memberi  keterangan  menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.
Mengingat seorang ahli forensik sebagai orang yang mengetahui berarti ia mempunyai kekuasaan dan suatu keharusan baginya untuk membantu orang-oang
yang memerlukan bantuannya, karena besar kemungkinan seorang akan lepas dari jeratan hukum akan terjerat hukum karena orang ahli ini. 12
Ilmu  pengetahuan  dapat  berfunsi  sebagai  penjelas  tentang  hal-hal  yang masih asing bagi sebagaian orang dan orang  yang mempunyai ilmu pengetahuan ini  yang  dapat  dikatakan  sebagai  seorang  ahli  yakni  berkewajiban  untuk menjelaskan  atau  menerangkan  mengenai  ilmu  pengetahuannya,  karena bagimanapun derajat orang yang berpengetahuan lebih tinggi daripada orang yang tidak berpengetahuan. Seperti dalam surat an-nahl ayat 43 :
                                                                                                         
Artinya : “ Dan kami tidak mengutus (sebagai rasul-rasul kami) sebelum Engkau (Muhammad)  kecuali  manusia,  yang  kami  anjurkan,  (untuk mengkhotbahkan  dan  mengajak  umat  manusia  untuk  percaya  kepada Keesaan  Allâh).  Jadi  mintalah  mereka  yang  mengetahui  Kitab  Suci pelajari  orang-orang  Taurat  (Taurat)  dan  Injil  (Injil),  jika  Anda  tidak tahu.” 13
Ayat  di  atas  menerangkan  bahwa  apabila  dibutuhkan  suatu  keterangan atau  penjelasan  sedangkan  tidak  mengerti  dan  tidak  menguasainya,  maka  dari pada  tersesat  dalam  ketidaktahuan  merupakan  suatu  dari  kebodohan  dan kesesetan.  Dari  penjealsan  tersebut  bila  dihubungkan  dengan  masalah  kesaksian, maka  yang  menggunakan  ahli  dengan  ilmu  pengetahuannya  adalah  sangat  urgen dimasa-masa  dahulu,  kesaksian  ini  sebenarnya  bukanlah  suatu  pembuktian  yang
12 Ahmad Djuli, Fiqh Jinayah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997), hlm. 164.
13 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terejmahan, (Surabaya,
Mahkota, 2001), hlm. 43.
sempurna  dan  mengikat  hakim,  akan  tetapi  tergantung  kepada  hakim  itu  sendiri untuk  menerima  atau  tidak  artinya  hakim  leluasa  untuk  mempercayai  atau  tidak mempercayai  keterangan  seorang  saksi.  Selanjutnya  oleh  undang-undang ditetapkan  bahwa  keterangan  satu  orang  saksi  saja  tidak  cukup.  Artinya,  hakim tidak  boleh  mendasarkan  putusan  tentang  kalah  menangnya  suatu  pihak  atau keteranganya  satu  orang  saksi  saja.  Jadi,  kesaksian  itu  selalu  harus  ditambah dengan suatu alat bukti lain yakni keterangan seorang ahli  yang mempunya ilmu pengetahuan  dalam  bidang  keahliannya  guna  untuk  membuat  teramngnya  suatu perkara. 14
Seorang  Ahli  Forensik  juga  dapat  menolak  untuk  memberi  keterangan apabila ada kewajiban baginya untuk menyimpan rahasia karena harkat martabat pekerjaan  atau  jabatannya.  Dalam  hal  penyidik  untuk  kepentingan  peradilan mengenai seorang korban luka, keracunan ataupun meninggal yang diduga karena peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  maka  pihak  penyidik  berwenang mengajukan  permintaan  keterangan  Ahli  kepada  ahli  kedokteran  kehakiman, dokter, ahli forensik atau ahli lainnya.
Berikut  ini  ada  beberapa  perihal  tentang  kedudukan  orang  ahli  sebagai saksi, maka ada yang perlu diperhatikan bahwa:
1. Jika  keterangan  dokter  bukan  ahli  kedokteran  kehakiman  itu  diberikan secara tertulis, seperti yang dimaksud oleh Pasal 133 ayat (2), maka dapat dianggap sebagai alat bukti surat. Seperti yang ditentukan dalam Pasal 133 ayat (2) bahwa keterangan ahli itu diberikan secara tertulis.
14 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 181.
2. Tetapi  jika  keterangan  ahli  dokter  bukan  ahli  kedokteran  kehakiman  tadi diberikan  didalam  sidang  maka  dapat  dianggap  sebagai  alat  bukti keterangan saksi.
Mengingat  hal-hal  diatas,  maka  keterangan  saksi  ahli  sebagai  alat  bukti atau  bukti  lainnya  kedudukannya  sebagai  penjealasan  baik  terhadap keterangan biasa maupun alat-alat bukti lain, serta membuat terang, karena sifatnya  menjelaskan  dan  membuat  terang,  maka  saksi  ahli  tidak  lain merupakan usaha maksimal hakim mengenal hal-hal yang baik yang dapat dipahami bila hanya didukung keterangan saksi  biasa atau alat-alatt bukti lainnya.  Dengan  demikian  adanya  keterangan  ahli  merupakan  ijtihad hakim  guna memperjelas  dan  membuat  terang  suatu  perkara.  Akan  tetapi keputusa terakhir hakim tetap berada ditangan hakim, meingagat hakimlah yang  mempunyai  otoritas  penuh  untuk  memutuskan  perkara.  Dengan begitu keterangan saksi ahli digunakan untuk memutuskan suatau perkara. Dengan  begitu  keterangan  saksi  ahli  digunakan  untuk  membantu  tugas hakim dalam memahami serta mencari bukti-bukti yang dapat memberikan keyakinan kepadannya. 15
Dasar  hukum  Islam  meskipun  keterangan  saksi  ahli  tidak  secara  tegas diterangkan. Namun mengenal kesaksian ini dalam suatu peristiwa atau perbuatan hukum  tertentu  harus  ada  dan  hukum  Islam  dilarang  memberi  keterangan  yang salah  (palsu).  Hal  ini  ditegaskan  dalam  Q.S.  Al-Maidah  Atay  8  sebagai  berikut, yaitu:
15 Ibnu Qayyim Al-Jauiziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 247-255.
                                                                        
                                                                                    
                                               
Artinya:
“Hai  orang -orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah  menjadi  saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum,  mendorong  kamu  untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah, karena  adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan  bertakwalah  kepada Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.”
Kebanyakan ahli Hukum Islam (jumhur fuqaha) menyamakan  kesaksian (syahadah)  itu  dengan  bayyinah.  Apabila  saksi  disamakan  dengan  bayyinah berarti  pembuktian  itu  peradilan  Islam,  termasuk  di  peradilan  Agama  hany mungkin  dengan  saksi  saja.  Ada  ahli  hukum  Islam  mengartikan  bayyinah  itu sebagai  segala  sesuatu  apa  saja  yang  dapat  mengungkapkan  dan  menjelaskan kebenaran sesuatu, misalnya Ibn al-Qayyim Jauziyah dalam kitabnya at-Turuq al- Hukmiyah. Pengetian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari bayyinah.
Kesaksian seorang ahli forensik adalah tidak cukup untuk membuktikan sesuatu  hal.  Untuk  dapat  dipergunakan  sebagai  alat  bukti,  keterangan  saksi haruslah  diikuti  dengan  alat-alat  bukti  lainnya  dan  disinilah  perlunya  dan dibutuhkannya  alat bukti keterangan ahli forensik. Apabila menurut pertimbagan hakim  keterangan  seorang  saksi  saja  itu  dapat  dipercaya,  maka  dihubungkan dengan  bersama-sama  dan  lain-lain  bukti  yang  sah,  dapat  dijadikan  sebagai  alat
bukti  yang  lengkap.  Keterangan  seorang  saksi  saja  kalau  dapat  dipercaya  oleh hakim  bersama-sama  dan  lain-lain  bukti  yang  sah,  da[at  dijadikan  sebagai  alat bukti yang sempurna.
Berdasarkan beberapa pasal dan penjelasan undang-undang serta melihat beberapa  penjelasan  dari  buku-buku  hukum  Hukum  Islam,  penulis  menganalisi serta mengambil kesimpulan bahwa perspektif hukum Islam akan keterangan ahli forensik itu tidak tidak dijelasakan secara tegas dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan ahli forensik menjadi sama seperti alat-alat bukti yang lain dan sah  dalam  KUHP  dan  dalam  Hukum  Islam,  pada  dasarnya  tidak  scara  jelas diterangkan dalam urutan alat-alat bukti. Akan tetapi keterangan saksi ahli sebagai alat  bukti  menjadi  sama  dengan  alat-alat  bukti  yang  lain  dan  keberadaannya  sah dalam  hukum  Islam  juga  dalam  KUHAP. Karena  keteranga  saksi  ahli  forensik merupakan  alat  bukti  pendukung    dalam  hukum  Islam,  bahwa  Rasulullah mengakui dan mengamalkannya sebagai alat bukti kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Al- Yasa’ Abubakar, dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2011 .
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2016..
Human Abdurahman, Peradilan Islam, Jakarta: Wadi Press, 2004.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jakarta: Al- I’Tisho m, 2011.
Samir Aliyah, Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam, Jakarta: Pustakan Al-Kautsar Grup, 2004
Ahmad Djuli, Fiqh Jinayah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1997 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terejmahan,
(Surabaya, Mahkota, 2001.
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2003.
Ibnu Qayyim Al-Jauiziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.