The Role of Witnesses in Prosecuting Cases of Fatal Assault: Legal and Sociological Perspectives
Peran Saksi Dalam Penuntutan Kasus Penganiayaan yang Berakhir Dengan Kematian: Perspektif Hukum dan Sosiologis
Reni Berlian Silalahi 1 , Ira Yenita Malau 2 , Rani Sabeta Nainggolan 3 , Mhd Ilham Hidayat Rastami 4 , Parlaungan Gabriel Siahaan 5 , Dewi Pika Lumban Batu 6 1,2,3,4,5,6) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas  Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
Email: 1) reniberlian14@gmail.com , 2) irayenita11malau@gmail.com , 3) rn3771249@gmail.com ,
4) ilhamhidayatatami@gmail.com , 5) parlaungansiahaan@unimed.ac.id , 6) dewifika@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [15 September 2023] Revised [19 Oktober 2023]
Accepted [27 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Tindakan  penganiayaan  menjadi  salah  satu  fenomena  yang  sulit  hilang  di  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Berbagai  tindakan  penganiayaan  yang  sering  terjadi  seperti  pemukulan  dan kekerasan  fisik  seringkali  mengakibatkan  luka  pada  bagian  tubuh  atau  anggota  tubuh  korban, bahkan  tidak  jarang  membuat  korban  menjadi  cacat  fisik  seumur  hidup,  atau  bahkan  sampai berakibat  kepada  kematian.  Dalam  perkara  pidana,  saksi  menduduki  posisi  penting  dalam menentukan  penuntutan,  dimana  saksi  adalah  adalah  alat  bukti  yang  sah.  Dalam  penelitian  ini akan  meneliti  bagaimana  peran  saksi  dalam  penuntutan  kasus  penganiayaan  yang  berujung kematian.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  jenis penelitian  hukum  normatif,  atau  dikenal  sebagai  penelitian  hukum  doktrinal  atau  penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan hukum  tersier.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  bahwa  peran  saksi  memiliki  peranan  penting  dan kunci  dalam  mengungkap  kebenaran  dan  memberikan  penuntutan,  jika  dilihat  dari  perspektif hukum  dan  sosiologis  peran  saksi  yaitu  memberikan  bukti,  memberikan  kesaksian  dan mendukung  penuntut  umum.  Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  saksi  memiliki peran penting dalam penuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

## ABSTRACT
The  act  of  physical  assault  is  one  of  the  persistent  phenomena  that  is  difficult  to  eradicate  in society.  Various  acts  of  violence,  such  as  physical  abuse  and  battery,  often  result  in  injuries  to the  victim's  body  or  body  parts,  and  sometimes  even  lead  to  lifelong  physical  disabilities  or,  in severe  cases,  death.  In  criminal  cases,  witnesses  hold  a  crucial  position  in  determining prosecution,  as  they  are  considered  lawful  instruments.  This  study  examines  the  role  of witnesses  in  the  prosecution  of  cases  of  fatal  assault.  The  research  method  employed  in  this study  is  normative  legal  research,  also  known  as  doctrinal  legal  research  or  library-based  legal research.  This  type  of  research  is  conducted  by  examining  secondary  data,  including  primary legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  Based  on  the  research findings, it can be concluded that witnesses play a significant and pivotal  role in uncovering  the truth  and  facilitating  prosecution.  From  both  legal  and  sociological  perspectives,  the  role  of witnesses  includes  providing  evidence,  giving  testimony,  and  supporting  the  public  prosecutor. As such, it can be concluded that witnesses have an important role in prosecution, as stipulated in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Code.
KEYWORDS Witness Prosecution Assault Resulting in Death
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.  Hal  ini  berarti  segala  bentuk  perilaku  individu  didasarkan  kepada  hukum  yang  berlaku.  Pelaku kejahatan  ataupun  korban  kejahatan  akan  mendapatkan  tindakan  hukum  berdasarkan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Salah  satu  tindak  kejahatan  adalah  penganiayaan.  Tindakan  penganiayaan menjadi  salah  satu  fenomena  yang  sulit  hilang  di  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Berbagai  tindakan penganiayaan  yang  sering  terjadi  seperti  pemukulan  dan  kekerasan fisik  seringkali  mengakibatkan  luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur  hidup,  atau  bahkan  sampai berakibat  kepada  kematian.  Selain  itu,  tindakan  penganiayaan  juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan  terkadang  ada  korban  penganiayaan  yang  mengalami  gangguan  jiwa  dan  mental.  Fenomena tindakan  penganiayaan  bukanlah  hal  yang  baru  dalam  aksi-aksi  kekerasan  fisik  dan  psikis,  dan  dapat dijumpai  di  mana-mana  seperti  di  lingkungan  rumah  tangga  atau  keluarga,  di  tempat  umum  maupun  di
tempat-tempat  lainnya,  serta  dapat  menimpa  siapa  saja  bila  menghadapi  suatu  masalah dengan  orang lain.. (Raflenchyo et al., 2023).
Pasal 351-358 dari bab XX KUHP, Penganiayaan adalah kejahatan dan harus dihukum. Ketentuan KUHP  mengklasifikasikan  kejahatan  penganiayaan  dalam  berbagai  cara,  di  dalam  KUHP  sendiri  tidak mengatur  secara  spesifik  saksi  dan  korban,  untuk  mengatasi  hal  tersebut  pemerintah  mengeluarkan Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban sebagaimana  telah  diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.(Ayu  Apriani  &  Hadi Pura, 2020).
Dalam  proses  pengungkapan  suatu  kasus  pidana  mulai  dari  tahap  penyelidikan  sampai  dengan pembuktian  di  persidangan,  keberadaan  dan  peran  saksi  sangatlah  penting.  Bahkan  menjadi  faktor utama  keberhasilan  dalam  pengungkapan  kasus  pidana  dimaksud.  Tanpa  kehadiran  dan  peran  saksi, suatu  kasus  kejahatan  dalam  hal  ini  kasus  penganiayaan  terhadap  anak  akan  menjadi  “tidak  bisa dipertanggungjawabkan  secara  hukum”,  suatu  kejahatan  yang  tidak  terdeteksi  sehingga  tidak  ada pengungkapan kasus dan penjatuhan hukuman bagi pelakunya.(Bedah Hukum Volume, 2017)
Saksi  merupakan  faktor  penting  dalam  perkara  pidana,  karena  Pasal  184  ayat  (1)  KUHP menjelaskan bahwa keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah. Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti yang utama saksi, itulah sebabnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  keterangan  saksi  ditempatkan  pada  urutan  pertama  sebagai  alat  bukti, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  184  KUHAP.Kejaksaan  Republik  Indonesia  adalah  lembaga pemerintahan  yang  memiliki  peranan  penting  dalam  proses  peradilan  pidana  dimana  memiliki  tugas utama  yaitu  melaksanakan  penuntutan  serta  kewenangan  lainnya  yang  dimiliki  sebagai  salah  satu penegak hukum. (Yusuf Daeng et al., 2023).
Dalam  kasus  perkara  pidana,  dalam  hal  ini  kasus  penganiayaan  yang  menyebabkan  kematian, jaksa  dalam  melakukan  penuntutan  terhadap  tersangka,  jaksa  tentu  perlu  mempersiapkan  sejumlah elemen  dan  dokumen  penting  untuk  memastikan  bahwa  kasus  tersebut  dapat  diajukan  ke  pengadilan. Jaksa  harus  menganalisis  seluruh  berkas  penyelidikan  yang  telah  disampaikan  pennnyidik,  jaksa  juga menyiapkan dokumen berupa surat dakwaan dan tuntutan resmi yang berisi perincian tindak pidana yang dilakuka  oleh  tersangka.  Jaksa  juga  berperan  dalam  mengumpulkan  dan  mempersiapkan  buktu-bukti yanag  akan  digunakan  dalam  pengadilan.  Jaksa  sebagai  penuntut  umum  juga  harus  mempersiapakan daftar  saksi  yang  akan  dipanggil  untuk  memberikan  kesaksian  di  pengadilan.  Saksi  memiliki  peranan penting  dalam  penuntutan  kasus.  Yang  menjadi  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui bagaimana peran saksi dalam penuntutan kasus penganiayaan yang berujung kematian.

## LANDASAN TEORI

## Tindak Pidana Penganiayaan
Penganiayaan  adalah  istilah  yang  digunakan  KUHP  untuk  tindak  pidana  terhadap  tubuh.  Namun KUHP  sendiri  tidak  memuat  arti  penganiayaan  tersebut.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  arti penganiayaan  adalah:  “perlakuan  yang  sewenang-wenang”.Penganiayaan  diartikan  sebagai  perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Percobaan tindak penganiayaan dijatuhkan pidana. Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan.
Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjelaskan  bahwa  menghilangkan  nyawa seseorang tergolong kedalam kejahatan, maka yang harus dilakukan terlebih dahulu menentukan adanya kesengajaan  atau  tidak.  Dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  pada  Pasal  345  memberikan rumusan  kualifikasi  bahwa  golongan  penganiayaan  berat  apabila  memenuhi  beberapa  unsur  adalah sebagai  berikut:  1.  Terpenuhi  niat  kesengajaan;  2.  Terpenehui  perbuatan  atau  tindakan  yang  dapat melukai  berat;  3.  obyek,  dalam  hal  ini  fisik  tubuh  seseorang;  4.  Adanya  akibat  yaitu  luka  yang  berat Kesengajaan  pada  rumusan  ini  dapat  diartikan  luas,  perbuatan  yang  dapat  melukai  berat  merupakan perbuatan yang tidak konkrit dalam bentuknya. Kategori perbuatan konkrit biasanya setelah perbuatan itu sudah  dilakukan  dan  diketahui,  contohnya  perbuatan  menglenyapkan  nyawa  seseorang  yang  masuk
dalam  pembunuhan  sebagaimana  Pasal  338  dalam  Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana.  Perbuatan penganiayaan  berat  yang  mengakibatkan  kematian,  membuktian  bahwa  unsur  kesengajaan  untuk membuat  adanya  kematian  seseorang  lain  bukanlah  tujuan  pelaku.  Adanya  penganiayaan  pelaku sebenarnya  ditunjukan  untuk  rasa  sakit  seseorang  saja,  bukan  untuk  tujuan  kematiannya  artinya kesengajaan pelaku sebagaimana termuat dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa pelaku tidak menghendaki perbuatan penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian seseorang. Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjelaskan  sanksi  terhadap  pelaku  penganiayaan  yang menyebabkan  matinya  seseorang,  dapat  dikenakan  tuntutan  pidana  penjara  maksimal  7  (tujuh)  tahun penjara.

## Peran Saksi
Saksi  adalah  individu  yang  hadir  di  pengadilan  untuk  memberikan  keterangan  atau  kesaksian tentang  fakta-fakta  yang  mereka  miliki  terkait  dengan  sebuah  kasus  hukum.  Kesaksian  saksi  dapat berupa  penjelasan  tentang  apa  yang  mereka  lihat,  dengar,  atau  alami  dalam  hubungannya  dengan peristiwa  yang  menjadi  pokok  perkara.  Saksi  bertugas  untuk  memberikan  informasi  yang  jujur,  akurat, dan  relevan  yang  dapat  membantu  pengadilan  untuk  mencapai  keputusan  yang  tepat.Saksi  difenisikan juga sebagai  orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan  tentang  suatu  perkara  pidana  yang  dia  dengar  sendiri,  dia  lihat  sendiri  dan  dia  alami  sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengertiannya itu. Dalam  peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 1  angka  26  KUHAP,  definisi  saksi  adalah  sama  dengan  definisi  keenam  KBBI,  yakni  orang  yang  dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana  yang  didengarnya,  dilihatnya,  atau  dialaminya  sendiri.Pengertian  tersebut  berdasarkan  putusan Mahkamah  konstitusi  Nomor  65/PUU/2010.Saksi  memiliki  peran  penting  dalam  setiap  tahap  proses hukum  acara  pidana.  Pada  tahap  penyidikan,  penyidik  mempunyai  wewenang  memanggil  orang  untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi( PASAL 184 AYAT 1 UU NO 8 TAHUN 1981).
Keterangan  saksi  merupakan  keterangan  yang  diperoleh  dari  seorang  atau  lebih(saksi)  tentang suatu  peristiwa  pidana.Ada  beberapa  jenis  jenis  saksi  yaitu  a  de  charge  saksi  yang  diajukan  oleh terdakwa  dalam  rangka  melakukan  pembelaan  atas  dakwaan  yang  diajukan  terhadap  dirinya.Saksi  ini dilandasi oleh ketentuan pasal 65 KUHAP jo Putusan MK 65 PUU VIII/2010 selanjutnya saksi a charge saksi  yang  keterangannya  memberatkan  terdakwa  biasanya  diajukan  oleh  penuntut  umum.Penyebutan saksi yang memberatkan terdapat dalam pasal160 ayat 1 KUHP.Selanjutnya saksi mahkota istilah untuk tersangka/terdakwa yang dijadikan saksi untuk tersangka/terdakwa lainnya yang sama sama melakukan perbuatan  suatu  pidana.Istilah  ini  dapat  ditemui  dalam  alasan  yang  tertuang  pada  memori  kasasi  yang diajukan oleh kejaksaan dalam putusan mahkamah agung nomor 2437 K/Pid .sus/2011.
Posisi saksi dalam kasus perkara pidana sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mereka berperan  sebagai  pengungkap  fakta-fakta  penting  yang  mendukung  atau  melemahkan  dakwaan  atau pembelaan.  Dalam  menjalankan  peran  mereka,  saksi  memiliki  hak-hak  yang  perlu  dihormati  dan kewajiban untuk memberikan kesaksian yang jujur. Kesaksian saksi adalah salah satu komponen utama dalam menentukan kebenaran dan keadilan dalam kasus-kasus hukum pidana.

## Penuntutan
Penuntutan adalah tahap kunci dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan pengusutan dan pengadilan  kasus  tindak  pidana.  Ini  adalah  proses  di  mana  pihak  penuntut,  yang  bisa  berupa  jaksa penuntut  umum,  mengumpulkan  bukti,  menetapkan  dakwaan,  dan  mengajukan  kasus  ke  pengadilan. Penuntutan  memainkan  peran  krusial  dalam  menjaga  keadilan,  menegakkan  hukum,  dan  menjaga masyarakat dari kejahatan.
Pasal  1  angka  4  UU  11/2021  menyebutkan  penuntutan  adalah  tindakan  penuntut  umum  untuk melimpahkan  perkara  ke  Pengadilan  Negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  hukum  acara  pidana  dengan  permintaan  supaya  diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang pengadilan. Pada dasarnya penuntutan pidana adalah sebuah kewenangan negara yang diaktualisasikan melalui  suatu  bentuk  tindakan  hukum  yang  lebih  dikenal  dengan  proses  penegakan  hukum  dalam mengungkap sebuah tindak pidana, yang memerlukan proses pembuktian dengan didasarkan pada alat- alat  bukti. Dalam  Pasal  137  KUHAP  disebutkan  bahwa  penuntut  umum  berwenang  melakukan
penuntuan  terhadap  siapapun  yang  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  daerah  hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
Garis  hukum  dalam  penuntutan  antara  lain  wewenang  penuntutan  hanya  ada  pada  penuntut umum  (Dominus  litis),kewajiban  melimpahkan  perkara  ke  pengadilan  negeri  supaya  hakim  memeriksa dan memutuskan perkara pidana tersebut.Putusan pengadilan harus dilakukan di siding pengadilan baik tertutup maupun terbuka dengan hadirnya terdakwa, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh  undang-undang  untuk  melakukan  penuntutan  dan  melaksanakan  penetapan  hakim.Jaksa  adalah pejabat  yang  diberi  Wewenang  oleh  undang-undang  untuk  bertindak  sebagai  penuntut  umum  Serta melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Berikut  merupakan tahapan penuntutan
1.  Pengumpulan  Bukti:  Proses  penuntutan  dimulai  dengan  pengumpulan  bukti  yang  relevan  terkait dengan tindak pidana yang diduga terjadi. Ini termasuk pemeriksaan saksi, barang bukti, catatan, dan dokumen terkait lainnya.
2.  Penyelidikan:  Setelah  bukti  awal  dikumpulkan,  penyelidikan  mendalam  dilakukan  untuk mengidentifikasi tersangka atau terdakwa yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Penyelidikan bisa melibatkan wawancara saksi, analisis bukti fisik, dan pemantauan.
3.  Dakwaan:  Setelah  tersangka  teridentifikasi,  jaksa  penuntut  umum  menentukan  dakwaan.  Dakwaan adalah pernyataan tertulis yang mendeskripsikan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, serta pasal-pasal hukum yang dilanggar.
4.  Pengadilan: Setelah dakwaan diajukan, kasus dibawa ke pengadilan. Pengadilan akan mendengarkan argumen dari pihak penuntut dan pihak terdakwa serta mengkaji bukti yang disajikan untuk mencapai keputusan hukum.
Pihak  penuntut,  seperti  jaksa  penuntut  umum,  memainkan  peran  penting  dalam  penuntutan. Peran mereka mencakup yaitu, Menyelidiki Kasus: Pihak penuntut bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan  kasus  dengan  seksama.  Mereka  harus  mengumpulkan  bukti,  mewawancarai  saksi,  dan mengidentifikasi  tersangka,  menentukan  Dakwaan:  Setelah  pengumpulan  bukti,  pihak  penuntut  harus menentukan  dakwaan  berdasarkan  hukum  yang  berlaku.  Mereka  harus  memastikan  bahwa  dakwaan sesuai  dengan  bukti  yang  ada,  menghadiri  Pengadilan:  Pihak  penuntut  adalah  pihak  yang  mewakili negara  dalam  persidangan.  Mereka  harus  mempresentasikan  kasus  mereka  dengan  jelas,  memanggil saksi,  dan  menghadapi  argumen  dari  pihak  terdakwa.  Dan menghormati  Hak  Tertuduh:  Pihak  penuntut harus  memastikan  bahwa  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  dihormati  selama  proses  penuntutan.  Ini termasuk  hak  untuk  memiliki  penasihat  hukum  dan  hak  untuk  tidak  memberikan  kesaksian  yang  dapat merugikan diri sendiri.
Penuntutan  adalah  tahapan  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  melibatkan pengumpulan  bukti,  penyelidikan,  pengajuan  dakwaan,  dan  persidangan  di  pengadilan.  Pihak  penuntut memiliki  peran  utama  dalam  menjalankan  proses  ini,  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  hukum, melindungi  masyarakat,  dan  mencapai  keadilan.  Dengan  penuntutan  yang  cermat  dan  akurat,  sistem peradilan pidana dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa hukum akan ditegakkan dengan adil.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.(Penelitian et al., n.d.) Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.
Untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan  untuk  penelitian  ini,    metode  penelitian  perpustakaan diterapkan.  Penelitian  kepustakaan    dilakukan  untuk  memperoleh  data  sekunder  dengan  cara mempelajari  peraturan  perundang-undangan,  dokumen,  dan  juga  bahan  referensi  umum  seperti  buku dan  risalah  rapat.  Beberapa  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  antara  lain  pendekatan perundang-undangan,  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  seluruh  peraturan
perundang-undangan  yang  relevan  dengan  permasalahan  hukum  yang  sedang  ditangani.  Pendekatan konseptual  pada  masa  itu  menyimpang  dari  cara  pandang  dan  teori  yang  berkembang    dalam  ilmu hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bahan pustaka yang meliputi asas-asas hukum dan asas- asas  hukum  termasuk  penerapan  hukum  dasar  pidana  (KUHP)  dan  dasar  pertimbangan  hakim  dalam menerapkan hukuman karena penyalahgunaan (hukum pidana formil). Ketetapan 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan hukum Tindak Pidana Penganiayaan berujung Kematian
Dalam hukum pidana perbuatan penganiayaan merupakan kategori perbuatan pidana dalam suatu peristiwa hukum apabila pelaku bahkan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tentunya hal tersebut dapat dimasukan kedalam tindak kejahatan yang lebih berat karena mengakibatkan hilangnya  hak hidup seseorang yang dilakukan secara paksa.  Kejahatan kekerasan berupa penganiayaan adalah kekerasan yang  dilakukan  pada  tubuh  manusia  dalam  segala  bentuk  perbuatannya  sehingga  mengakibatkan  luka atau  menimbulkan  rasa  sakit  pada  jasmani  orang  lain  bahkan  hingga  menimbulkan  hilangna  nyawa seseorang.
Penganiayaan diatur  dalam  Buku  Kedua  Bab  XX  mulai  Pasal 351  sampai  dengan  Pasal  358 Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian dalam Undang-Undang    ini    tidak    diberikan suatu  penjelasan    resmi    terhadap    apa-apa    yang dimaksud  dengan  penganiayaan,  oleh  karena tidak    adanya    pengertian    yang    dijelaskan   dalam  Undang-Undang      ini      maka      para      ahli      hukum pidana    Indonesia    dalam    membahas    pengertian  penganiayaan  selalu  berpedoman  pada  rumusan Memorie    Van    Toelichting,    yang merumuskan   bahwa   yang   dimaksud   dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan    pada    badan    atau    kesehatan. Kualifikasi    ancaman    pidana dimaksud        ada,  karena      penganiayaan      sebagaimana      dimaksud  dalam      Kitab      Undang-Undang Hukum   Pidana dikategorikan    dalam   beberapa   bentuk   yaitu: penganiayaan    biasa,  penjelasan resmi        terhadap        apa-apa        yang  dimaksud    dengan    penganiayaan,    oleh    karena  tidak    adanya pengertian  yang  dijelaskan  dalam Undang-Undang   ini   maka   para   ahli   hukum pidana  Indonesia dalam    membahas    pengertian  penganiayaan  selalu  berpedoman  pada  rumusan        Memorie        Van Toelichting,    yang merumuskan   bahwa   yang   dimaksud   dengan penganiayaan ialah mengakibatkan penderitaan    pada    badan    atau    kesehatan. Kualifikasi    ancaman    pidana    dimaksud    ada, karena      penganiayaan      sebagaimana      dimaksud  dalam      Kitab      Undang-Undang      Hukum      Pidana dikategorikan      dalam      beberapa      bentuk      yaitu:  penganiayaan        biasa,        penganiayaan        ringan, penganiayaan    berat    dan    penganiayaan    dengan  direncanakan  lebih  dahulu.  Dalam  hubungannya dengan uraian tersebut diatas      menegaskan    bahwa   Dahulu   masih dikenal   adanya   perbedaan kualitatif   antara kejahatan  dan  pelanggaran.  Sedangkan  pada masa    sekarang    ini    pandangan perbedaan  kualitatif      itu      sudah      ditinggalkan      dan      diganti  dengan      pandangan      bahwa      hanya perbedaan  saja  yaituberat  ringannya  ancaman  pidana8Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  menurut J.M.Van   Hammel   menegaskan   bahwa   untuk menentukan   ada   tidaknya   terjadinya   suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu
Perbuatan  penganiayaan  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun  tidak  sengaja  harus  dipastikan palaku  tindak  penganiaya  akan  diberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  perbuatan  yang  dilakukannya. Dalam  Aturan  kitab  Undang  undang  hukum pidana  dijelaskan  bahwa  menghilangkan  nyawa  seseorang tergolong  kedalam  kejahatan,  maka  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu  menentukan  adanya kesengajaan  atau  tidak.  Dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana  pada  Pasal  345  memberikan rumusan  kualifikasi  bahwa  golongan  penganiayaan  berat  apabila  memenuhi  beberapa  unsur  seperti adanya  terpenuhi  niat  kesengajaan,terpenuhi  perbuatan  atau  Tindakan  yang  dapat  melukai  berat,objek dalam  hal  yang  diserang  fisik  tubuh  seseorang  dan  adanya  luka  berat  yang  disengajakan  seperti menyerang organ tubuh yang sangat vital yang dapat menyebabkan kematian jika dipukul dengan secara langsung  mengenai  organ  tubuh  yang  sangat  vital  seperti  Kapala  bagian  belakang.  Tindakan  kriminal adalah salah satu hal yang ada     di     tengah     masyarakat     yang     harus mendappatkan    perhatian khusus.    Ini    tidak hanya   disebabkan   tindakan   kriminal   sudah berkembang    dari    masa    ke
masa,    namun tindakan  criminal  sudah  sangat  menimbulkan kekhawatiran ditengah masyarakat serta menggangu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat.  Salah  satu  bentuk  tindak  kriminal yang mulai      meresahkan      di      masyarakat      dan  menjadi  bagian  dari  kejahatan  ialah  penganiayaan.Secara umum      kita      mengenal      pengertian  tindak    pidana  terhadap    tubuh    manusia    dalam  KUHP    disebut penganiayaan.  Dari  segi  bahasa, penganiayaan    merupakan    kata    sifat    yang memiliki kata dasar ”aniaya” dan mendapatkan awalan  “pe”  serta  akhiran  “an”  selanjutnya penganiayaan  sendiri  berasal dari    kata    benda  aniaya    yang    menunjukkan    subyek    atau    orang  yang  melakukan  penganiayaan itu.mengakibatkan      sakit      serta     luka     terhadap  orang  lain merupakan  suatu  tindakan  penganiayaan, seperti untuk menjaga keselamatan    diri    atau    orang    lain.    Untuk mengatana bahwa seseorang sudah melakukan tindakan    penganiayaan,    maka    orang    yang dituduh   tersebut   harus   memiliki niat   untuk  sengaja  untuk  membuat  rasa  sakit  atau  luka pada  tubuh  orang  lain  atau  pun  pelaku dalam memiliki  niat  untuk  merusak  kesehatan  orang lain.
Sengaja  untuk  membuat  rasa  sakit  atau  luka pada  tubuh  orang  lain  atau  pun  pelaku  dalam memiliki    niat    untuk    merusak    kesehatan    orang  lain.  Duapuluh  Kejahatan    kekerasan    berupa penganiayaan  adalah    kekerasan    yang    dilakukan    pada    tubuh  manusia      dalam      segala      bentuk perbuatannya  sehingga  mengakibatkan  luka  atau  menimbulkan  rasa  sakit  pada  jasmani  orang  lain bahkan    hingga    menimbulkan    hilangna    nyawa  seseorang.Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam Menjatuhkan    Pidana    Terhadap    Pelaku    Tindak  Pidana  Penganiayaan.  a)  Bersifat      yudiris      Bersifat yudiris      artinya  suatu  pertimbangan  oleh  hakim  berdasarkan      fakta      yuridis      yang      tersaji  didalam sidang dan didalam    aturan undang-Undang harus dicantumkan didalam keputusanhakim, diantaranya :21,  1)  Dakwaan  jaksa  2)  Barang  bukti  3)  Pasal  peraturan  hukum  pidana.  b)  Pertimbangan  Hukum  Alat Bukti  Pertimbangan    Hukum    berdasarkan    alat  bukti  berupa  (Witanto  dkk,  2013):  1)  Keterangan  dari saksi  2)  Keterangan  Ahli  3)  Alat  Bukti  Surat  4)  Alat  Bukti  berupa  Petunjuk  5)  Keterangan  dari terdakwa.c)Pertimbangan  yang  bersifat  Fakta  /non yudiris   Pertimbangan   Fakta   atau   yang bersifat Non  Yuridis:22  1)  Latar  belakang  yang  mendasari  terdakwa  melakukan  perbuatannya.  2)  Akibat    dari perbuatan    yang    dilakukan  terdakwa  terhadap  korban.  3)  Kondisi  diri  pelaku.  4)  Keadaan    ekonomi maupun  social  dari pelaku. 5) Faktor keyakinan/agama pelaku.

## Kedudukan Saksi dalam Perkara Pidana
Banyak  praktik  pengadilan  yang  menggunakan  saksi  lisan  untuk  menguji  kemampuan  terdakwa dalam  membantah  pernyataan  dalam  laporan.  Terdakwa  kerap  membantah  pernyataan  yang disampaikannya  dalam  laporan  pada  tahap  penyidikan  karena  adanya  tekanan  atau  kurangnya kebebasan. Pasal 117 KUHAP mengatur bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diperoleh dalam keadaan  bebas  dan  tidak  mendapat  tekanan  dari  pihak  lain.  Hal  ini  sering  dijadikan  alasan  oleh  para terdakwa untuk mencabut surat dakwaan di persidangan dan pencabutan surat dakwaan diperbolehkan dan  mempunyai  landasan  hukum  dalam  Pasal  185  Ayat  1  KUHAP  yang  antara  lain  memuat  hal-hal sebagai berikut: Isinya menyatakan jika keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti, itulah yang dikemukakan saksi di persidangan.
Peran  saksi  dalam  persidangan    pidana  adalah  memberikan  kesaksian  atau  keterangan  yang dapat  membantu  pengadilan  menemukan  kebenaran.  Saksi  tampak  memberikan  keterangan  mengenai fakta  yang  diketahuinya  terkait  kasus  pidana  yang  disidangkan.  Saksi  dapat  dipanggil  (secara  formal dipanggil)  oleh  pengadilan,  jaksa  penuntut,  atau  pengacara    pihak  tertentu  yang  terlibat  dalam  perkara tersebut. Mereka mungkin juga bersedia memberikan kesaksian secara sukarela. Saksi mempunyai hak dan  kewajiban  tertentu.  Mereka  mempunyai  hak  untuk  memeriksa  (mendapatkan  informasi)  dan  juga dilindungi  undang-undang  untuk  mencegah  segala  ancaman  dan  intimidasi    terhadap  mereka.  Mereka juga  berhak  atas  imbalan  atau  kompensasi  tertentu  dalam  keadaan  tertentu.  Dalam  beberapa  kasus, saksi  mungkin  memerlukan  perlindungan  khusus  jika  mereka  dianggap  berada  dalam  bahaya  karena kesaksiannya.  Sistem  perlindungan  saksi  dapat  mencakup  penyembunyian  identitas  atau  perlindungan keamanan  fisik.  Saksi  juga  harus  memahami  bahwa  kesaksiannya  ada  batasnya.  Mereka  hanya  dapat memberikan  informasi  tentang hal-hal  yang mereka  ketahui  atau  alami.  Testimonial  bersifat  pribadi  dan tidak  boleh  didasarkan  pada  asumsi  atau  informasi  dari  sumber  lain.  Kedudukan  saksi  dalam persidangan    pidana  sangat  penting  untuk  mencapai  keadilan  dan kebenaran  dalam  persidangan.
Kesaksian  yang  jujur  dan  akurat  membantu  pengadilan  mengambil  keputusan  yang  tepat  berdasarkan bukti yang tersedia.

## Peranan  Saksi dalam  Penuntutan  Kasus Penganiayaan  berujung  kematian  Dilihat dari  Perspektif Hukum
Peran  saksi  dalam  mengadili  kasus  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian  sangatlah penting  dalam  proses  hukum.  Mereka  memainkan  peranan  penting  dalam  membantu  pengadilan memahami fakta-fakta dari kasus tersebut. Saksi harus memberikan kesaksian tentang apa yang mereka lihat,  dengar  atau  alami  sehubungan  dengan    penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian.  Mereka harus  memberikan  informasi  mengenai  kronologi  kejadian,  kondisi  korban  dan  kemungkinan  pelaku penganiayaan. Jika memungkinkan, saksi juga harus bisa mengidentifikasi pelaku penganiayaan. Hal ini dapat  menjadi  bukti  penting  untuk  menghubungkan  pelaku  dengan  kekerasan  yang  menyebabkan kematian  korban.  Saksi  dapat  memberikan  bukti  fisik  atau  dokumen  yang  dimilikinya  terkait  kasus tersebut.  Misalnya,  foto,  catatan,  atau pesan  teks dapat  menjadi  bukti  yang mendukung  suatu  tuduhan. Saksi juga dapat membantu mengoreksi dan melengkapi bukti-bukti lain  dalam kasus tersebut. Apabila terdapat  perbedaan  antara  keterangan  saksi  dan  alat  bukti  lainnya,  maka  pengadilan  akan  berusaha memahami alasan  perbedaan tersebut.
Beberapa  saksi  mungkin  mempunyai  pengetahuan  atau  keterampilan  khusus  yang  menjadikan mereka  saksi ahli. Misalnya, dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, saksi ahli medis mungkin bisa memberikan penjelasan mengenai penyebab kematian korban. Saksi juga dapat mencakup keluarga  korban  atau  teman  dekat  korban.  Mereka  dapat  memberikan  kesaksian  tentang  dampak kematian  korban  terhadap  kehidupan  mereka  atau    memberikan  informasi  tambahan  mengenai  situasi sebelum  atau  sesudah  kekerasan.  Terkadang  saksi  dalam  kasus  penganiayaan  yang  mengakibatkan kematian  mungkin  memerlukan  perlindungan  khusus  karena  potensi  risiko  atau  tekanan  dari    terdakwa atau pihak lain yang terlibat.
Perlindungan ini mungkin termasuk menyembunyikan identitas saksi atau melindungi keselamatan fisik.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  saksi  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  kesaksian yang  jujur  dan  tidak  boleh  memberikan  kesaksian  palsu.  (Crystallography,  2016)  Dalam  kasus penganiayaan berujung kematian, kesaksian saksi dapat menjadi bukti kunci yang digunakan oleh jaksa penuntut  untuk  mendukung  dakwaan  mereka.  Kesaksian  yang  jujur  dan  terpercaya  dapat  membantu pengadilan dalam membuat keputusan yang adil dan berdasarkan fakta hukum yang ada.
Peranan  saksi  dalam  penuntutan  kasus  penganiayaan  yang  berujung  pada  kematian  sangat penting dalam perspektif hukum. Berikut beberapa peran utama saksi dalam kasus tersebut:
1.  Memberikan Bukti: Saksi adalah individu yang bisa memberikan bukti tentang apa yang terjadi pada saat  penganiayaan  berlangsung.  Mereka  bisa  memberikan  keterangan  tentang pelaku,  korban,  dan peristiwa yang terjadi.
2.  Identifikasi  Pelaku:  Saksi  bisa  membantu  mengidentifikasi  pelaku  penganiayaan,  baik  secara langsung maupun melalui deskripsi fisik yang diberikan.
3.  Kronologi  Kejadian:  Saksi  bisa  memberikan  kronologi  kejadian,  yang  dapat  membantu menggambarkan  bagaimana  penganiayaan  terjadi  dan  apakah  kematian  korban  terkait  dengan tindakan tersebut.
4.  Menentukan  Kesaksian:  Kesaksian  saksi  dapat  digunakan  oleh  pihak  berwenang,  seperti  jaksa penuntut, untuk membangun kasus terhadap pelaku penganiayaan. Kesaksian ini bisa menjadi bukti yang digunakan di pengadilan.
5.  Memastikan  Keadilan:  Kesaksian  saksi  membantu  memastikan  bahwa  proses  hukum  berjalan dengan  adil.  Mereka  membantu  pengadilan  dalam  mencari  kebenaran  dan  memastikan  bahwa pelaku penganiayaan diadili sesuai dengan hukum.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  saksi  memiliki  tanggung  jawab  etis  dan  hukum  untuk  memberikan kesaksian  yang  jujur  dan  akurat.  Kesaksian  palsu  atau  manipulatif  dapat  memiliki  konsekuensi  hukum serius.  Oleh  karena  itu,  saksi  harus  bersedia  memberikan  keterangan  yang  sebenar-benarnya  dan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam proses penyelidikan dan penuntutan kasus penganiayaan.

## Peranan  Saksi dalam  Penuntutan  Kasus Penganiayaan  berujung  kematian  Dilihat dari  Perspektif Sosiologis
Dari  sudut  pandang  sosiologi,  peran  saksi  dalam  penuntutan  kasus  penganiayaan  yang mengakibatkan  kematian  dapat  dilihat  sebagai  faktor  penting  dalam  menjaga  dan  memahami  dinamika sosial,  keadilan  dan  pengaruh  sistem  hukum terhadap  masyarakat.  Para  saksi  mata,  dengan memberikan  kesaksian  mereka  tentang  pelecehan  yang  mengakibatkan  kematian,  membantu mendokumentasikan  peristiwa  sosial  yang  berdampak  pada  masyarakat.  Mereka  membantu mengungkap  kekerasan  dan  ketidakadilan  yang  dapat  terjadi  di  masyarakat.  Kesaksian    dapat mencerminkan norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat. Mereka dapat memberikan pendapatnya mengenai  bagaimana  kasus-kasus  pelecehan  melanggar  norma-norma  sosial  dan  menciptakan ketidakadilan.  Kasus-kasus  pelecehan  yang  berujung  pada  kematian  seringkali  mencerminkan permasalahan  sosial  yang  lebih  luas,  seperti  kekerasan,  kesenjangan  atau  ketidakadilan.  Saksi  dapat membantu menyoroti permasalahan ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsekuensinya. Dalam banyak kasus pelecehan, terdapat dinamika kekuasaan dan kesenjangan yang dapat dilihat dari perspektif  sosiologis.  Kesaksian    dapat  membantu  mengungkapkan  bagaimana  faktor-faktor  seperti gender,  ras  atau  status  sosial  mempengaruhi  kasus  tersebut.  Kesaksian  seringkali  menjadi  pusat perhatian media dan  publik. Mereka dapat mempengaruhi opini publik dan mendorong perubahan sosial lebih lanjut atau tindakan hukum. Para sosiolog melihat peran media dan opini publik dalam membentuk persepsi  masyarakat  terhadap  keadilan.  (Raflenchyo  et  al.,  2023)  Dalam  beberapa  kasus,  para  saksi mungkin  terpengaruh  oleh  tekanan  sosial  atau  takut  untuk  memberikan  kesaksian  yang  jujur.  Hal  ini mencerminkan  bagaimana  tekanan  sosial  dan  konsekuensi  sosial  dapat  mempengaruhi  proses  hukum. Orang-orang yang menyaksikan pelecehan  yang berujung pada kematian sering kali menderita  dampak psikologis  yang  parah.  Dari  sudut  pandang  sosiologi,  hal  ini  menekankan  pentingnya  memperhatikan kesejahteraan saksi dan melakukan upaya untuk mendukung mereka selama dan setelah persidangan.
Dari  perspektif  sosiologis,  peranan  saksi  dalam  penuntutan  kasus  penganiayaan  yang  berujung pada  kematian  memiliki  implikasi  yang  lebih  luas  dalam  masyarakat.  Beberapa  aspek  sosiologis  yang dapat dipertimbangkan termasuk:
1.  Pengungkapan Kekerasan: Saksi memiliki peran penting dalam mengungkapkan tindakan kekerasan yang terjadi di masyarakat. Mereka membantu dalam mendokumentasikan dan melaporkan tindakan- tindakan yang tidak sesuai dalam komunitas.
2.  Menyuarakan  Keadilan  Sosial:  Kasus-kasus  penganiayaan  dan  kematian  yang  disaksikan  oleh masyarakat  dapat  memunculkan  isu-isu  sosial  tentang  ketidakadilan,  perlindungan  hak  asasi manusia, dan keamanan publik. Kesaksian saksi dapat membantu menyuarakan keadilan sosial dan menuntut perubahan dalam hukum dan kebijakan.
3.  Efek  Deterrence:  Kasus-kasus  penganiayaan  yang  dituntut  secara  adil  dan  transparan  dengan bantuan  kesaksian  saksi  dapat  memiliki  efek  deterrence,  yaitu  mencegah  orang  lain  melakukan tindakan  serupa  karena  mereka  tahu  bahwa  tindakan  mereka  akan  dihadapi  konsekuensi  hukum yang serius.
4.  Perubahan  Sosial:  Kasus-kasus  penganiayaan  yang  mengakibatkan  kematian  dapat  memicu perubahan sosial. Masyarakat mungkin memperjuangkan reformasi hukum atau kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani tindakan kekerasan.
5.  Solidaritas Sosial: Kesaksian saksi dalam kasus penganiayaan berujung kematian dapat memperkuat rasa  solidaritas  sosial  di  masyarakat.  Masyarakat  dapat  bersatu  untuk  mendukung  korban  dan keluarganya, serta mendesak sistem hukum untuk bertindak.
Penting untuk diingat bahwa dalam perspektif sosiologis, saksi tidak hanya dilihat sebagai individu yang memberikan keterangan di pengadilan, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan sosial yang memiliki dampak  dalam  membentuk  norma,  nilai,  dan  perubahan  dalam  masyarakat  terkait  penanganan  kasus- kasus  kekerasan.  Kesaksian  saksi  dapat  menjadi  salah  satu  alat  untuk  membangun  masyarakat  yang lebih adil dan aman.
Peranan  saksi  dalam  penuntutan  kasus  penganiayaan  berujung  kematian  tidak  hanya  terbatas pada peran hukum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan dalam konteks sosial. Kesaksian mereka mencerminkan dan membantu membentuk pandangan masyarakat tentang keadilan, ketidakadilan, dan
isu-isu sosial yang mendasarinya. Sosiologi dapat membantu kita memahami bagaimana kasus-kasus ini tercermin dalam struktur sosial yang lebih besar.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kasus  penganiayaan  yang  berujung  pada  kematian  merupakan  peristiwa  serius  yang  seringkali menghadirkan  tantangan  kompleks  bagi  sistem  hukum  dan masyarakat  pada  umumnya. Penganiayaan yang berujung pada kematian adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan hilangnya nya wa seseorang, dan oleh karena itu, merupakan isu yang memerlukan perhatian serius dari perspektif hukum  dan  sosiologis.  Kasus  semacam  ini  melibatkan  pertimbangan  moral,  etika,  serta  dampak  sosial yang  mendalam.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  memahami  penuntutan  kasus penganiayaan yang berakhir dengan kematian dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni hukum dan sosiologis.  Perspektif  hukum  akan  fokus  pada  aspek-aspek  perundang-undangan  yang  terkait  dengan kasus  semacam  ini,  proses  hukum  yang  dijalani,  serta  isu-isu  terkait  hukum  pidana.  Sementara  itu, pendekatan  sosiologis  akan  menggali  faktor-faktor  sosial,  budaya,  dan  lingkungan  yang  mungkin memengaruhi  terjadinya  kasus-kasus  penganiayaan  yang  berujung  pada  kematian.  Peran  saksi  dalam penuntutan  pada  perkara  kasus  penganiaayan  berujung  kematian  adalah  sebagai  bukti  yang  sah,  dan dasar  dalam  mengungkapkan  fakta  dan  memberikan  bantuan  pada  pihak  jaksa  penuntut  dalam menyajikan bukti yang akan mendukung tuntutan yang dibuat.

## Saran
Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi mengenai peran saksi dakam penuntutan  terutama  dalam  perkara  pidana  penganiayaan  yang  berujung  pada  kematian.  Melalui pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap  kasus  semacam  ini,  diharapkan  penelitian  ini  dapat memberikan  kontribusi  yang  berharga  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang  dampak sosial, hukum, dan kebijakan yang terkait dengan penganiayaan yang berakhir dengan kematian .

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu  Apriani,  N.,  &  Hadi  Pura,  M.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Saksi  Dan  Korban  Penganiayaan  Oleh Lembaga  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban.  In Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum (Vol.  05,  Issue 02). http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm.
Bedah Hukum Volume, J. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban …… .
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=%22Penganiayaan%20yang%20mengakibatkan
%20kematian%22
Hutagaol,  D.  (2018).  Sanksi  Pidana  Terhadap  Penganiayaan  Yang  Menyebabkan  Kematian  Menurut Pasal 353 KUHP. Lex Crimen , 7 (4).
Kawengian,  T.  A.  (2016).  Peranan  Keterangan  Saksi  Sebagai  Salah  Satu  Alat  Bukti  Dalam  Proses Pidana Menurut KUHAP. Lex Privatum , 4 (4).
Karwar,  H.  P.  D.  Kristanto,  E.  G.,  & Temuka,  D.  (2023). Gambaran  Pola  dan  Derajat  Luka  pada  Kasus Kekerasan  dengan  Permintaan  Visum  of  Repertum  di  RSUP  Prof.  Dr.  RD  Kandou  Tahun  2020- 2021 E-Clinic, 11(2), 192-197
Krisnamurti, Hana. "Kedudukan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana." Wacana Paramarta, vol. 15, no. 2, 2016.
Kristian, K., & Tamweijaya, C. (2017) Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), 592-607
Made,  N.,  Karma,  S.,  Hukum,  F.,  &  Warmadewa,  U.  (2023). Mengakibatkan  Kematian  Oleh  Pengidap . 4 (2), 220 –225.
Nadialista  Kurniawan,  R.  A.  (2021).  Title. Industry  and  Higher  Education , 3 (1),  1689 –1699. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/12345
6789/1288
Penelitian,  M., Mengupas,  H. :,  Metodologi, D.  M.,  Menyelenggarakan,  D.,  Hukum,  P.,  &  Tan,  D.  (n.d.).
NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial . https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478 (Restorative  Justice)  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  Di  Indonesia.  Jurnal  Hukum  Mimbar Justitia, 1(2), 592-607
Raflenchyo,  M.,  Rifai,  E.,  &  Raisa,  D.  M.  (2023).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 2 (2).
Reksodiputro,  Mardjono.  1994.  Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Melihat  Kejahatan  dan  Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Saleh, Roeslan. 1979. Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan. Jakarta, Bina Aksara.
Sambas,  Nandang  dan  Mahmud,  Ade.  2019.  Perkembangan  Hukum  Pidana  dan  Asas-asas dalamRKUHP Bandung, Refika
Setiawan,  Ebta,  2012-2019, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI) ,  Internet,  Tersedia  di  : http://kbbi.web.id/pengangkutan, Diakses pada 5 Februari 2019.
Sitorus,  Hotman.  (2018).  Kedudukan  Saksi  Dalam  Pemeriksaan  Pendahuluan  Suatu  Perkara  Pidana. Jurnal Yure Humano. Vol  1 Nomor 1 Tahun 2017.
Sockanto, Soerjono. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Yusuf  Daeng,  M.  M.,  Astuti,  R.,  Eduar,  R.,  Fadli,  M.,  &  Milthree  Saragih,  G.  (2023).  Analisis  Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Journal on Education , 05 (04).