## INOVASI  BIROKRASI  PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (MELIHAT KEBIJAKAN E-PROCUREMENT)
Amalia Syauket 1 , Sri Poedji Lestari 2 , Rajanner P Simarmata 3
Universitas Bhayangkara Jaya 1 , Universitas Bung Karno 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara 3
* 1 amalia.syauket@dsn.ubhara.ac.id, 2 beningkes@gmail.com,
3 janner_smmt@yahoo
Abstrac t: Until  the  end  of  2019,  Indonesia's  ranking  in  the  anti-corruption institution  was  still  in  a  stagnant  position,  it  had  not  moved  significantly  in  its ranking. The ranking is based on the aspect of the ease of investing in a country. Factors  that  have  a  significant  effect  on  the  high  and  low  rankings of Indonesia are  Indonesia's  bureaucracy  and  corruption.  Various  bureaucratic  pathologies have made the bureaucracy ineffective and inefficient in carrying out government functions.  Since  the  reign  of  President  Sukarno  to  President  Joko  Widodo, corruption  in  Indonesia  has  continued  from  Sabang  to  Merauke,  therefore  the commitment  to  eradicate  corruption  in  Indonesia  is  very  important  .. The manifestation of the  Indonesian Government's  commitment  to  eradicating corruption  is  to  make  enough  laws  and  regulations  in  Indonesia,  but corruption  is  still  rampant  because  there  are  still  legal  loopholes  that corruptors can abuse to get out of legal traps. The Indonesian government has  made  various  efforts  to  eradicate  corruption,  one  of  which  is  by establishing an Anti-Corruption Agencies. Then in the era of  globalization which is characterized by digitalization, the Government has also taken to eradicate  corruption,  which  is  getting  more  massive  both  from  its  impact and  from  its  actors.  This  shows  that  efforts  to  eradicate  corruption  are  in line  with  advances  in  information  technology,  especially  based  on communication  technology  (e-Gov).  This  study  was  conducted qualitatively using a variety of secondary materials in the form of literature and  internet  sources  compiled  descriptively,  with  the  aim  of  increasing new  understanding  of  how  to  eradicate  corruption  through  electronic government,  as  a  solution  to  preventing  corruption  so  that  Indonesia's competitiveness improves .
Keywords : Bureaucracy, corruption and E-Gov .
Abstrak: Sampai  dengan  akhir  tahun  2019,  peringkat  Indonesia  di Lembaga  antikorupsi masih  pada  posisi  stagnan,  belum  bergerak  secara signifikan  peringkatnya.  Pemeringkatan  tersebut  berdasarkan  aspek kemudahan  berinvestasi  di  suatu  Negara.  Factor  yang  berpengaruh signifikan  terhadap  tinggi  rendahnya  peringkat  di  Indonesia  adalah birokrasi  dan  korupsi    Indonesia.      Berbagai  patologi  birokrasi  telah menyebabkan  birokrasi  tidak  efektif  dan  efisien  dalam  melaksanakan
fungsi pemerintahan. Sejak masa Pemerintahan Presiden Sukarno hingga Presiden  Joko  Widodo,  korupsi  di  Indonesia  terus  terjadi  dari  Sabang sampai  Merauke,  oleh  karena  itu    Komitmen  Pemberantasan  korupsi  di Indonesia  sangatlah  penting.. Wujud  Komitmen  Pemerintah  Indonesia untuk  upaya  memberantas  korupsi  adalah  membuat  cukup  banyak peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  akan  tetapi  korupsi  masih merajalela karena masih terdapat celah hukum yang dapat disalahgunakan  koruptor  untuk  dapat  lolos  dari  jerat  hukum.  Pemerintah Indonesia  telah  melakukan  berbagai  macam  upaya  untuk  memberantas korupsi,  salah  satunya  dengan    membentuk  Badan  Anti  Korupsi  ( Anti Corruption  Agencies ).    Kemudian  di  Era  globalisasi  yang  bercirikan digitalisasi  pun  ditempuh  oleh  Pemerintah  untuk  memberantas  korupsi, yang  semakin  massif  baik  dari  dampaknya  maupun  aktornya.    Hal  ini menunjukkan  bahwa  upaya  pemberantasan  korupsi  seiring    dengan kemajuan    Teknologi  informasi  khususnya  berbasis  teknologi  komunikasi (e-Gov) Kajian  ini  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  menggunakan berbagai  bahan  sekunder  baik  berupa  literature  dan    sumber  internet disusun secara deskriptif, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman baru  tentang    bagaimana    upaya  pemberantasan  korupsi  melalui pemerintahan  elektronik  ,  sebagai  salah  satu  solusi  dalam  pencegahan korupsi agar daya saing Indonesia membaik .
Kata kunci : Birokrasi, korupsi dan E-Gov .

## LATAR BELAKANG
Desakan reformasi birokrasi mengharuskan … keterlibatan ….
Pemerintah …, masyarakat … dan  sinergi  dunia  usaha.  Penggunaan … e- government … paling … baik … terkait  erat  dengan  pelaksanaan … prioritas pembangunan.  Upaya  memperbaiki  birokrasi  dari  berbagai  patologi  birokrasi cepat  atau  lambat  untuk  meminimalisir  korupsi  yang  menjadi  ancaman  Bangsa Indonesia.
Ide  Pembaruan    dalam  birokrasi  sebetulnya  sudah  ada  sejak  lama,, namun Gagasan Pembaruan belum cukup populer dalam ranah birokrasi . Hal ini disebabkan  pengaruh  kuat    hegemoni  dari  prinsip-prinsip  birokrasi  Weber. Instruksi  Presiden  (Inpres)  Nomor  6  Tahun  2001  tentang  Pengembangan  dan Pendayagunaan  Telematika  di  Indonesia  yang  bertujuan  untuk    mendorong penggunaan teknologi telematika guna mensukseskan target good
governance serta  mengakselerasi  terwujudnya  demokrasi  yang  dicita-citakan telah  mempopulerkan  istilah  E-Government  (Bill  n.d.). Dalam  rangka  mencegah terjadinya tindak pidana korupsi ,Presiden Joko Widodo akan memperkuat sistem pemerintahan elektronik dengan  menggunakan minimal lima sistem pada  tahun 2020, yaitu sistem pengelolaan arus kas; pajak daring; penganggaran elektronik; dan  sistem pembelian elektronik; serta katalog elektronik untuk sistem pembocor korupsi  (Anugrah  2015). Artinya,  pernyataan  Presiden  Jokowi  menginginkan adanya  terobosan  baru  yang  positif.  Dengan  demikian  dapat  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  dan  meningkatkan  daya  saing  SDM  menuju  Indonesia maju 2045 (Anugrah 2015).

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Jenis penelitian ini sejalan dengan  tujuan  penelitian  kualitatif  dalam  bentuk  fenomenologi,  yang  mencakup informasi  tentang  fenomena  utama  (fenomena  sentral)  berupa  kebijakan  e-proc sebagai inovasi birokrasi pemerintahan anti korupsi .Kekuatan penelitian ini juga didukung  oleh  data  sekunder  berupa  referensi,  jurnal  dan  berbagai  media informasi yang relevan dan valid.  Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik  Triangulasi  sepanjang  penelitian,  baik  data  dari    teori  dan  jurnal  terbaru. dan  berbagai  sumber  relevan  lainnya.  Ini  dilakukan  untuk  memvalidasi  data penelitian.Jenis  penelitian  ini  sejalan  dengan  tujuan  penelitian  kualitatif  dalam bentuk  fenomenologi,  yang  mencakup  informasi  tentang  fenomena  utama (fenomena  sentral)  berupa  kebijakan  e-proc  sebagai  inovasi  birokrasi pemerintahan  anti  korupsi  .Kekuatan  penelitian  ini  juga  didukung  oleh  data sekunder  berupa  referensi,  jurnal  dan  berbagai  media  informasi  yang  relevan dan  valid.  Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  Triangulasi sepanjang  penelitian,  baik  data  dari    teori  dan  jurnal  terbaru.  dan  berbagai sumber relevan lainnya. Ini dilakukan untuk memvalidasi data penelitian(Cresswell 2014).

## PEMBAHASAN

## Inovasi Birokrasi di Indonesia
Mike David menekankan bahwa perubahan yang konstan dan fleksibilitas merupakan  syarat  untuk  memulai  birokrasi  yang  inovatif.  Pembaruan  birokrasi organisasi  membutuhkan  innovator.  Seorang  Pemimpin    harus  mampu
menjelaskan  konsep  pembaruan  secara  sistemik,  mampu  menjelaskan  secara jelas tentang tujuan dan langkah serta bagaimana proses adopsi konsep tersebut dilaksanakan.  Seorang  pimpinan  harus    memiliki  jiwa curiosity,honesty  dan ownership dalam  melakukan  inovasi.  Terdapat  empat  arahan  dalam  merintis inovasi birokrasi yaitu: pertama maksimalkan bekal intelektual pegawai baru di Organisasi. Karena pertumbuhan gagasan untuk pembaruan memerlukan kader baru  yang  sangat  berperan  dalam  pengembangan  konsep  dan  aplikasi pembaruan, Kedua dalam  merencanakan  kegiatan  organisasi  sebaiknya bersikap terbuka dan menumbuh-kembangkan umpan balik, Ketiga memaksimalkan  ide  dengan  memanfaatkan  para  pakar.untuk  menumbuhkan gagasan dan penciptaan pembaruan ,pemerintah harus  mengundang ahli yang berpengalaman  untuk  menunjukkan  jalan  bagaimana  sebuah  gagasan pembaharuan dikembangkan dalam pemerintahan (Davis 2003).

## Korupsi di Birokrasi Pemerintahan
Para  Birokrat  dalam  menggerogoti  uang  negara  menggunakan  berbagai macam cara. Modus pertama yang biasa dilakukan adalah praktek penggelapan, praktek    pembuatan  aturan  yang  menguntungkan  pihak  tertentu,  dan  markup proyek,sebagai  contoh  kasus  dari  tindakan  modus  tersebut  adalah  penyunatan, penyuapan,  manipulasi  data/  dokumen,  pelanggaran  prosedur,  penunjukkan langsung  tanpa  melalui  tender  atau  lelang,  lain-lain  bentuk  termasuk  kolusi antara eksekutif dan legislatif, serta mengubah spesifikasi barang. Modus kedua korupsi adalah pembuatan aturan.
Modus  ini  terjadi  dengan  melibatkan  DPRD  dengan  sub  modus  yang digunakan  adalah:  a).Penggelembungan  (mark-up)  batas  alokasi  penerimaan anggota Dewan; b). Penggandaan (redundant) pada pos penerimaan ; dan   c). beberapa Pos anggaran yang tidak ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  110  Tahun  2000  tentang  Kedudukan  Keuangan  Dewan  Perwakilan Rakyat,  yaitu    dana  purnabakti  yang  menjadi  kasus  korupsi  paling  ramai  di seluruh  Indonesia.  Modus  korupsi  di  kalangan  Dewan  terhadap  dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang marak terjadi di berbagai daerah di  Indonesia,  merupakan  modus  korupsi  yang  dilegalisasi,    karena  korupsi tersebut  disahkan  melalui  mekanisme  pengambilan  keputusan  di  DPRD,  yang seharusnya DPRD menjadi lembaga pengawas penggunaan dana APBD. Salah satu    dari  tiga  (3)  model  pemberantasan  korupsi  sebagai  upaya  reformasi  yang
dikemukakan  Quah  dianut  oleh  Indonesia  yaitu  dengan  pembentukkan  KPK mengikuti model  Anti-Corruption  Legislation  with an  Independent  Agency  (Quah 1994).

## Pemerintahan elektronik (e-Gov) meminimalisir Korupsi
E-government  singkatan  dari electronics  government .  atau    e-gov,  atau digital  government,  atau  online  government  ataupun  dalam  konteks  tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk : a.memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya;
b.  urusan  bisnis;  dan  c.  serta  hal-hal  yang  berkenaan  dengan pemerintahan , serta  d.  menyampaikan  pelayanan  publik,  atau  proses  kepemerintahan  yang demokratis, E-Government dapat  diaplikasikan  pada  legislatif,  yudikatif,  atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal (JMC n.d.).
Aplikasi  E-Gov  dipercaya  sebagai    salah  satu  upaya  pemberantasan korupsi  yang  dilakukan  seiring  dengan  kemajuan  teknologi  informasi.  Bukan bermaksud  menggantikan  sistim  pemerintahan  justru  memperkuat  sistim pemerintahan dengan berbasis teknologi komunikasi.
Secara  umum,  E-Government  dapat  dipahami  sebagai  suatu  sistim pemerintahan  yang  berbasis  teknologi  komunikasi  untuk  meningkatkan  kualitas proses  pelayanan  dari  lembaga  pemerintah  kepada  masyarakat  melalui pelayanan  online,  sehingga  melalui  sistim  e-government,  masyarakat  bisa  ikut mengontrol pekerjaan pemerintah (N 2018).
Mengacu pendapat Richardus Eko Indrajit pemicu utama berkembangnya  konsep  E-Government  yaitu:  Pertama,era  globalisasi  yang datang  sangat  cepat  bahkan  lebih  cepat  dari  yang  diperkirakan  orang  telah membuat  isu-isu  semacam  demokratisasi,  HAM,  hukum,  transparansi,korupsi, masyarakat  sipil,  pasar  terbuka  dan  lain  lain,  menjadi  hal  pokok  yang  harus diperhatikan  setiap  bangsa  agar  tidak  diasingkan  dari  pergaulan  dunia. Kedua,kemajuan  teknologi  informasi  terjadi  sedemikian  pesatnya  sehingga data,informasi  dan  pengetahuan  dapat  diciptakan  dengan  teramat  sangat  cepat dan  dapat  segera  disebar  ke  seluruh  lapisan  masyarakat  diberbagai  belahan dunia    dalam  hitungan  detik  saja.  Ketiga,  hal  tersebut  secara  tidak  langsung menimbulkan  tuntutan  masyarakat  agar  pemerintah  meningkatkan  kinerjanya semakin tinggi; sebagai contoh jika terbukti terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam  pengelolaan  uang  rakyat,masyarakat  tidak  segan-segan  untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau jalur lainnya. Dengan demikian,    e-gov  dipandang  sebagai  sebuah  alat  yang  dapat  memberantas korupsi  dan  bertujuan  terbentuknya  birokrasi  yang  transparan,efektif  dan efisien,membangun proses bisnis pemerintahan yang dinamis serta membangun interaksi antara pemerintah , masyarakat dan bisnis (Indrajid 2006).
Menurut UU  N0  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi, salah satu manfaat E -Government adalah
meningkatkan transparansi , kontrol , dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance merupakan  salah  satu  manfaat  dari  E-  Government[9]  Shim  dan  Eom berpendapat  bahwa e-government adalah  alat  yang  efektif  untuk  mengurangi korupsi  dengan  mempromosikan  tata  pemerintahan  yang  baik  (Shim,  D.,  C.,  & Eom, T. 2008). Secara khusus, e-government dapat mengurangi perilaku korupsi secara    eksternal  yaitu    meningkatkan  hubungan  dengan  warga  negara  dan secara  internal  dengan  lebih  efektif  mengendalikan  dan  memantau  perilaku karyawan  (Sumartono,  Ake  Wihandanto  2017).  Hasil  penelitian  menyatakan bahwa e-government memiliki  dampak  positif  yang konsisten  dalam mengurangi korupsi (Rahayu 2018).
Hal  ini  tampak  pada  E-Procurement  (Layanan  Pengadaan  Secara Elektronik),  Transparansi,  Non  Diskriminatif,  Mengurangi  kesempatan  ber  KKN, Tidak  perlu  bertatap  muka  karena  dalam  proses  e-proc  peluang  tatap  muka dengan  panitia  lelang  akan  tereduksi  dengan  sendirinya,  sehingga  bisa diminimalisir terjadinya KKN yang semakin parah adalah keuntungan-keuntungan menerapkan E-Procurement. Cara yang effektif untuk mengurangi korupsi adalah dengan  E-Government,  karena  pada  dasarnya  korupsi  merupakan  sebuah pengadaan,  baik barang, peralatan  atau  lainnya.  Saat  memakai  E-government,
Tindakan KKN dapat terpantau menggunakan data-data yang ada.

## KESIMPULAN
Penerapan  sistim  teknologi  informasi  dan  komunikasi    dalam pemerintahan  merupakan  Kebijakan  inovatif  e-procurement  diharapkan  bisa memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  pemberantasan  tindak  korupsi  di Indonesia(Pengembangan, Direktorat Penelitian dan 2007). Sekalipun sudah ada kebijakan  inovatif  berupa  e-procurement  namun  bukan  berarti  dapat
memberantas  korupsi  secara  tuntas  tetapi  dapat  meminimalisir  terjadinya kolusi,nepotism dalam proses pengadaan barang dan jasa.  Tidak maksimalnya sistim  atau  kebijakan  e-proc  ini  dikarenakan  kurangnya  pengawasan  saat pengadaan  barang  dan  jasa  sehingga  mudah  sekali  diintervensi  oleh  pihak  lain yang  tidak  terkait  langsung  dan  rendahnya  integritas  para  para  penyelenggara Negara sendiri.selain itu penunjukkan pejabat pemeriksa barang kerap dilakukan sebatas formalitas tidak memperhatikan kualifikasi yang dimilikinya
Daftar Pustaka
Andrianto,  Nico.  2007. Good  E- Government :  Transparansi  Dan  Akuntabilitas Publik Melalui e-Government . Malang: Bayumedia.
Anugrah,  Perkasa.  2015.  “PENCEGAHAN  KORUPSI:  5  Sistem  Pemerintahan Elektronik Diperkuat.” Bisnis.Com . Retrieved
( https://kabar24.bisnis.com/read/20151211/16/500689/pencegahan-korupsi- 5-sistem-pemerintahan-elektronik-diperkuat ).
Cresswell.  2014. Research  Design:Qualitative,Quantitative,  and  Mixed  Method . 4th ed. Thousand Oaks.
Davis, Mike. 2003. “Building Innovative Bureaucracies,Change Structure and the Science of Ideas.” Public Manager .
Indrajid,  Richadus  Eko.  2006. Electronic  Government,Strategi  Pembangunan Dan  Pengembangan  Sistim  Pelayanan  Publik  Berbasis  Teknologi  Digital . Yogjakarta: Andi.
JMC, Jenny. n.d. “Pertumbuhan E-Government Di Indonesia.”
N,  Sita.  2018.  “Penerapan  Sistem  E-Government  Di  Indonesia.”  Retrieved ( www.goodnewsfromindonesia.id ).
Pengembangan,  Direktorat  Penelitian  dan,  KPK.  2007.  “Mencegah  Korupsi Melalui E- Procurement.”
Quah,  John  S.  T.  1994.  “Controlling  Corruption  in  City-States:  A  Comparative Stud y  of  Hong  Kong  and  Singapore.” Crime,  Law  and  Social  Change Journal 22(4).
Rahayu,  Indah.  2018. “E-Government  Sebagai Strategi  Anti  Korupsi.”  Retrieved ( www.kompasiana.com ).
Shim, D., C., & Eom, T., H. 2008. “E-Government and Anti-Corruption: Empirical Analysis of International Data.” Intl Journal of Public Administration 31:298 – 316.
Sumartono,  Ake  Wihandanto,  Vita  Elysia.  2017.  “Implementasi  E-Government Untuk Mendorong Pelayanan Publik Yang Terintergrasi Di Indonesia.” 14.