## A. Pendahuluan
Ketidakberdayaan  sistem  ekonomi  kapitalis,  sosialis   dan  berbagai  jenis   sistem lainnya   telah  memberikan  peluang  bagi  perkembangan  ekonomi  yang   bernuansa  syariah. Sistem  ekonomi   syariah  merupakan  sistem  ekonomi  yang  mandiri,  bukan  diadopsi  dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya. Sistem  ekonomi syariah sebagai solusi alternatif dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dewasa ini.
Ekonomi  syariah  adalah  usaha  atau  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  orang  perorang, kelompok  orang,  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak  berbadan  hukum  dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut

## HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
Oleh : Ahmad Khotibul Umam, S.Ag., MH.

## Kata Kunci
Ekonomi syariah, sengketa ekonomi syariah, akad, arbitrase
Abstrak
Sistem   ekonomi  syariah  sebagai  solusi  alternatif  dalam  mencari  jalan  keluar dari kemelut ekonomi dewasa ini. Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang  dilaksanakan  menurut  prinsip  syariah,  antara  lain:  bank  syari‘ah,  lembaga  keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat  berharga  berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah, pegadaian  syariah,  dana  pensiun  lembaga  keuangan  syariah,  dan  bisnis  syariah. Penyelesaian  sengketa  Ekonomi  syariah  seharusnya  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan  peradilan  agama.Dalam  hal  para  pihak  telah  memperjanjikan  penyelesaian sengketa  selain  sebagaimana  dimaksud  penyelesaian  sengketa  dilakukan  sesuai  dengan akad.  Penyelesaian  sengketa    Ekonomi  Syariah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  prinsip syariah.
Ahmad Khotibul  Umam, S.Ag., MH,  adalah dosen pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam  Universitas  Wiralodra  Indramayu;  mendapat  gelar    S.Ag    dari  IAIN  Sunan  Gunung  Djati  Bandung Program Studi Muamalah dan Gelar MH dari Program Pascasarjana UNSWAGATI Cirebon. Saat ini menjadi Praktisi  hukum  atau  Pengacara/advokat  di  Kabupaten  Indramayu,  sekaligus  sebagai  konsultan  hukum PUSPIHAT (Pusat Pelayanan Informasi Haji Terpadu) Kabupaten Indramayu.
Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra Indramayu
Vol ,1 , Vol. 1, Desember 2016
www.jurnal.faiunwir.ac.id
prinsip  syariah,  antara  lain:  bank  syari‘ah,  lembaga  keuangan  mikro  syariah,  asuransi syariah,  reasuransi  syariah,  reksa  dana  syariah,  obligasi  syariah  dan  surat  berharga berjangka  menengah  syariah,  sekuritas  syariah,  pembiayaan  syariah,  pegadaian  syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.
Penegasan  adanya  prinsip  syariah  dalam Undang-Undang  Nomor    10  Tahun    1998 merupakan  salah  satu  yang  membedakan  antara  bank  konvensional  dengan   bank  syariah. Perbedaan lain yang menonjol adalah mengenai penyelesaian  sengketa. Dalam perjalanan sejarah penyelesaian sengketa bank syariah, setidaknya ada tiga lembaga yang mempunyai kompetensi  untuk  menanganinya  yaitu  arbitrase,    peradilan  umum  dan  peradilan agama.    Dua  lembaga  terakhir    merupakan  lembaga    peradilan  yang  seringkali  disebut dengan  litigasi,  sedangkan    satu  lembaga  lain    adalah  proses  di  luar  pengadilan  (non litigasi).  Dalam  ajaran  Islam  terdapat  tiga  institusi  (=sistem  penyelesaian  sengketa  atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan: damai (al- shulh), arbitrase (altahkim),dan peradilan (al-qadha). Dengan merujuk pada QS al-Nisa (4): 128 dan QS al-Hujarat (49): 9,
Islam  mengajarkan  agar  pihak-pihak  yang  bersengketa  (berselisih)  melakukan perdamaian. Perdamaian dilakukan dengan cara musyawarah dan negosiasi oleh pihak-pihak yang  bersengketa  (langsung  atau  tidak  langsung)  untuk  menyelesaikan  perselisihan  di antara mereka. Dari segi sosial (keterjagaan nama baik) dan efesiensiekonomi, penyelesaian perselisihan melalui institusi ini dianggap paling baik. Oleh karena itu, dalam QS al-Nisa: 128  secara  implisit  ditetapkan  bahwa  damai  adalah  cara  terbaik  dalam  menyelesaikan masalah  (wa  al-shulh  khair);  di  samping  itu,  dalam  fikih  juga  terdapat  kaidah  yang menyatakan  bahwa  shulh  adalah  instrumen  penyelesaian  hukum  yang  utama  (al-shulh sayyid al-ahkam).
Pasal  55  UU  Perbankan  Syariah  sebagai  undang-undang  menentukan Pengadilan   Agama  sebagai  lembaga  yang  berwenang  untuk  menyelesaikan sengketa   perbankan  syariah,   namun  demikian  UU  perbankan  syariah  secara  eksepsional memberikan  kewenangan  lain   melalui  perjanjian,  dimana  sengketa  perbankan   syariah dapat ditangani dengan musyawarah, mediasi perbankan, badan arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain  serta melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Perkembangan  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  tumbuh  pesat  di  Indonesia, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal dengan instrumennya obligasi dan reksadana  syariah,  pegadaian  syariah,  dana  pensiun  syariah,  lembaga  keuangan  mikro syariah, dll. Dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang beraktivitas dalam  ekonomi  syariah,  maka  sangat  dimungkinkan  terjadinya  sengketa  hukum di  bidang ekonomi  syariah.  Jika  terjadi  perselisihan  antara  para  pihak,  selama  ini  kasusnya  selama ini  diselesaikan  di  Pengadilan  Umum,  atau  Badan  Arbitrase  Syariah,  bukan  Pengadilan Agama.  Artinya,  sebelum  keluarnya  UU  No  3/2006,  tentang  Peradilan  Agama  perkara- perkara  yang  menyangkut  peralihan  harta  atau  kebendaan  dan  perjanjian  yang  bersifat bisnis  masih  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Negeri,  dikarenakan  kewenangan Pengadilan  Agama  masih  sangat  terbatas.  Pasal  49,  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  hanya  menentukan  bidang-bidang  tertentu  saja  yang  menjadi kewenangan  (kompetensi  absolut)  Pengadilan  Agama,  yaitu  bidang:  Perkawinan, Kewarisan (yang meliputi juga wasiat dan hibah) dan Wakaf dan Shadaqah. Karena itulah
UU  Nomor  7/1989  diamandemen  pemerintah  dan  DPR  dengan  Undang-Undang  yang baru  yakni  UU  No  3/2006.  Dalam  pertimbangan  amandemen  Undang-Undang  tersebut disebutkan  bahwa  Peradilan  Agama  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sudah tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  kebutuhan  hukum  masyarakat,  karena  itu  perlu dilakukan  amandemen.  Pada  pasal  49  point  i  disebutkan  dengan  jelas  bahwa  Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara  di tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di  bidang  ekonomi  syariah. Amandemen  ini  membawa  implikasi  baru  dalam  sejarah  hukum  ekonomi  di  Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah  diselesaikan  di  Pengadilan  Negeri  yang  notabene  belum  bisa  dianggap  sebagai hukum syari’ah.
Pengadilan Negeri bisa disebut sebagai Pengadilan konvensional. Maka sangat aneh, jika  masalah  syariah  diselesaikan  secara  konvensional,  bukan  secara  syariah.  Dalam prakteknya,  sebelum  amandemen  UU  No  7/1989  ini,  penegakkan  hukum  kontrak  bisnis di  lembaga-lembaga  keuangan  syariah  tersebut  mengacu  pada  ketentuan  KUH  Perdata yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW), kitab Undang-Undang hukum sipil  Belanda  yang  dikonkordansi  keberlakuannya  di  tanah  Jajahan  Hindia  Belanda  sejak tahun  1854  ini,  sehingga  konsep  perikatan  dalam  Hukum  Islam  tidak  lagi  berfungsi dalam  praktek  formalitas  hukum  di  masyarakat,  tetapi  yang  berlaku  adalah  BW.  Secara historis,  norma-norma  yang  bersumber  dari  hukum  Islam  di  bidang  perikatan  (transaksi) ini  telah  lama  memudar  dari  perangkat  hukum  yang  ada  akibat  politik  Penjajah  yang secara  sistematis  mengikis  keberlakuan  hukum  Islam  di  tanah  jajahannya,  Hindia Belanda.  Akibatnya,  lembaga  perbankan  maupun  di  lembaga-lembaga  keuangan  lainnya, sangat  terbiasa  menerapkan  ketentuan  Buku  Ke  tiga  BW  (Burgerlijk  Wetboek)  yang sudah  diterjemahkan.  Sehingga  untuk  memulai  suatu  transaksi  secara  syariah  tanpa pedoman  teknis  yang  jelas  akan  sulit  sekali  dilakukan.Amandemen  ini memang dirasakan sangat  penting,  mengingat  perkembangan  lembaga  keuangan  syari’ah  bergerak  cepat, seperti  perbankan  syari’ah,  asuransi  syari’ah,  pasar  modal  syari’ah,  lembaga  keuangan mikro  syariah  (BMT),  pergadaian  syari’ah,  dsb.  Selama  ini,  banyak  kasus  sengketa ditangani  oleh  Basan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (Basyarnas),  sesuai  dengan  akad  di lembaga  keuangan  syariah.  Nasabah  dan  lembaga  perbankan  harus  memilih  lembaga Basyarnas  untuk  menyelesaikannya  sesuai  akadnya.  Setiap  draft  kontrak  syariah  telah memuat klausul Basyarnas. Keharusan ke Basyarnas karena belum dikeluarkannya UU No. 3/2007.  Tetapi  setelah  keluarnya  Undang-Undang  tersebut,  harus  dibuka  peluang  seluas- luasnya  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  mengadilinya,  sehingga  tidak menjadi monopoli Basyarnas.
Dengan keluarnya UU No.
3/2006, kasus sengketa ekonomi syariah  harus  diselesaikan  di  Pengadilan  Agama,  kecuali  para  pihak  sepakat  diselesaikan melalui  lembaga  arbitrase.  Satu  hal  lagi  yang  menjadi  catatan  penting  adalah  masalah eksekusi.  Selama  ini  eksekusi  keputusan  arbitrase  dilakukan  oleh  Pengadilan  Negeri, bukan Pengadilan Agama (Syariah). Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2005  tentang  Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 1 ayat 3 menyebutkan  bahwa  akad  adalah  perjanjian  tertulis  yang  memuat  ijab  (penawaran)  dan
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
qabul (penerimaan) antara Bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing- masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 13 menyebutkan akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah  dan  pihak  lain  yang  memuat  adanya  hak  dan  kewajiban  bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah  merupakan  hal  yang  sangat  menarik  untuk  di  kaji  oleh  karena  itu  maka  kami membuat judul ‛Hukum Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia‛.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas supaya pembahasan lebih menarik tetapi tetap pada topik bahasan maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.    Bagaimana  penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama?. 2.    Bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Negeri / Umum?.
3.    Bagaiamana penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Non Litigasi?
C. Pembahasan
Pada  prinsipnya  penegakan  hukum  hanya  dilakukan  oleh  kekuasaan  kehakiman ( judicial Power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan  peradilan  yang  bernaung  di  bawah  kekuasaan  kehakiman  yang  berpuncak  di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU  No. 14  Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang  dan  berfungsi  melaksanakan  peradilan  hanya  badan-badan  peradilan  yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat  formal  dan official  serta  bertentangan  dengan  prinsip  under  the  authority  of  law. Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHPdt, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka  terbuka  kemungkinan  para  pihak  menyelesaikan  sengketa  dengan  menggunakan lembaga selain pengadilan ( non litigasi), seperti arbitrase atau perdamaian (islah). Sumber Hukum Ekonomi Syariah:
1.  Sumber Hukum Acara :
a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
b. HIR untuk wilayah jawa dan Madura
c.  RBG untuk wilayah luar jawa dan Madura
d.  BW dalam Buku IV tentang pembuktian pasal 1865-pasal 1993
e.  WvK dalam staablat 1847 no 23
2.  Sumber Hukum Materiil Ekonomi Syariah:
a.  Nash Al Quran
b.  Nash Al Hadist
c.  Peraturan Perundang-undangan
d.  Fatwa Dewan Syariah Nasional
e.  Akad perjanjaian ( Kontrak )
f.   Adat Kebiasaan
g.  Yurisprudensi.
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016

## Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama
Dalam era reformasi hingga saat ini, telah terjadi tiga kali perubahan  terhadap Pasal -pasal  dalam  UUD  1945.  Salah  satu  perubahannya  terdapat  pada  Pasal  24  ayat  (2) dinyatakan  bahwa  kekuasaan   kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung dan   Badan  Peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  dalam  lingkungan  Peradilan  Umum, Agama,  Militer,  Tata  Usaha  Negara  dan  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Pasal  ini  sangat jelas  mengamanatkan  untuk  menyatukan  semua  lembaga  peradilan  di  bawah  satu  atap  di Mahkamah  Agung.  Perubahan  UUD  1945  mengharuskan  adanya  perombakan  dan perubahan  terhadap  Kekuasaan  Kehakiman  untuk  disesuaikan   dengan  UUD  1945. Perubahan tersebut dimulai dengan diubahnya UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  3  dengan UU  No.  35  Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas UU  No.  14   Tahun  1970  yang  kemudian  diganti  dengan  UU  No.  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Pasal  13  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa organisasi, administrasi  dan finansial badan peradilan diatur dalam  undang-undang  sesuai  dengan  kekhususan  peradilan  di  lingkungan  masing-masing. Pasal  14  ayat  (1)  UU  No.  4  tersebut  dikatakan,  susunan,  kekuasaan  dan  hukum  acara Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan UU tersendiri. Sesuai dengan amanat Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 tersebut, dibentuklah UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan UU No. 9 Tahun  2004  Tentang  Peradilan  TUN  dan  UU  No.  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  atas UU No. 7  Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta UU Peradilan Militer.
Perluasan  Tugas  dan  Wewenang  Pengadilan  Agama  merupakan  salah  satu kekuasaan  kehakiman  yang  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus  dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan  dalam  pasal  2  UU  No.  7  tahun  1989  tentang  PA  ‚Pengadilan  Agama  adalah salah  satu  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini‛.  Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam. Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU  No.3 tahun 2006, maka rumusan tersebut juga  ikut berubah, hal  ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka  rumusan  yang  terdapat  dalam  pasal  2  UU  No.  3  tahun  2006  adalah  ‚Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku  kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu   sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini‛.
Dalam  penjelasan  Pasal  tersebut  antara  lain  dinyatakan:  Yang  dimaksud  dengan ‚antara orang-orang yang beragama Islam‛ adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan  sendirinya  menundukkan  diri  dengan  sukarela  kepada  hukum  Islam mengenai  hal- hal  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan  Agama  sesuai  ketentuan  Pasal  ini.  Dari penjelasan  Pasal  49  tersebut,  maka  seluruh  nasabah  lembaga  keuangan  dan  lembaga pembiayaan  syariah,  atau  bank  konvensional  yang  membuka  unit  usaha  syariah  dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.
Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:
a.  Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
b.  Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesama  lembaga  keuangan  dan  lembaga pembiayaan syariah;
c.   Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah  Selain  dalam  hal  kewenangan  sebagaimana diuraikan di atas,
Pasal  49  UU  No.  3  Tahun  2006  juga  mengatur  tentang  kompetensi  absolute (kewenangan  mutlak)  Pengadilan  Agama.  Oleh  karena  itu,  pihak-pihak  yang  melakukan perjanjian  berdasarkan  prinsip  syariah  (ekonomi  syariah)  tidak  dapat  melakukan  pilihan hukum  untuk  diadili  di  Pengadilan  yang  lain.  Apalagi,  sebagaimana  tercantum  dalam Dalam  definisi  pengadilan  agama  tersebut  kata  ‚Perdata‛  dihapus.  Hal  ini  dimaksudkan untuk:
a.  Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
b.  Untuk  memperkuat  landasan  hukum  Mahkamah  Syariah  dalam  melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun.
Dalam  pasal  49  UU  No.  7  tahun  1989  disebutkan  bahwa  Peradilan  Agama  bertugas dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  di  tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :
a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c. Wakaf dan shadaqoh
Masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas  beragama  Islam   menjadi  salah  satu  faktor pendorong  berkembangnya  hukum  Islam  di  Indonesia,  khususnya  yang  berkaitan  dengan muamalah.  Lembaga-lembaga  ekonomi  syari’ah  tumbuh  berkembang  mulai  dari  lembaga perbankan  syari’ah,  asuransi  syari’ah,  pasar  modal  syari’ah,  dan  pegadaian  syari’ah. Perkembanagan  ini  tentunya  juga  berdampak  pada  perkembangan  sengketa  atau  konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik  dalam bidang ekonomi syari’ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang  lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama Yaitu :
1.  Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
a. Perkawinan
b. Kewarisan
c. Wasiat
d. Hibah e. Wakaf f.  Zakat g. Shadaqah
h. Infaq, dan i. Ekonomi syari’ah
Dalam  penjelasan  pasal  49  disebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ekonomi syari’ah adalah :
a. Bank syari’ah b. Asuransi syari’ah
c. Reasuransi syari’ah
d. Reksadana syari’ah
e. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah
f. Sekuritas syari’ah
g. Pembiayaan syari’ah
h. Pegadaian syari’ah
i. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah
j. Bisnis syari’ah, dan
k. Lembaga keuangan mikro syari’ah
2.  Diberikan  tugas  dan  wewenag  penyelesaian  sengketa  hak  milik  atau  keperdataan lainnya.
Dalam pasal 50 UU  No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai  hak  milik  atau  keperdataan  lain  daalam  perkara-perkara  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  49,  maka  khusus  mengenai  objek  yang  menjadi  sengketa  tersebut harus  diputus  terlebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan  umum.  Demi terbentuknya pengadilan yang cepat dan efesien maka pasal 50 UU No.7 tahun 1989 diubah menjadi  dua  ayat  yaitu  :  Ayat  (1)  Dalam  hal  terjadi  sengketa  hak  milik  atau  sengketa lainnya dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khususnya mengenai obyek sengketa  tersebut  harus  diputus  lebih  dahulu  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan Peradilan Umum, ayat (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.  Tujuan  diberinya  wewenang  tersebut  kepada  Pengadilan  Agama  adalah  untuk menghindari  upaya  memperlambat  atau   mengulur  waktu  penyelesaian  sengketa  karena alasan  aadanya  sengketa  hak  milik  atau  keperdataan  lainnya  tersebut  yang  sering  dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Peradilan Agama
Pasca  amandemen  UU  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  menjadi  UU No.3  Tahun  2006  dapat  dimakanai  sebagai  politik  hkum  ekonomi  syariah  dengan  cara memperluas  kewenangan  Pengadilan  Agama.Dalam  hal  ini  Peradilan  agama  memiliki kewenagan  untuk  menyelesikan  sengketa  ekonomi  syariah   secara  ligitasi  atau  peradilan formal.Amandemen  tidak  hanya  memperluas  kewenagan  ,tetapi  juga  memberikan  ruang lingkup  yang  jelas  tentang  sengketa  ekonomi  tidak  hanya  sebatas  masalah  perbankan saja  ,tetapi  meliputi  lembaga  keuangan  mikro  syariah,asuransi  syariah,reasuransi syariah,reksadana  syariah,obligasi  syariah  dan  surat  berharga  berjangka  menengah menengah  syariah,sekuritas  syariah,pembiayaan  syariah,pegadaian  syariah,dana  pensiun lembaga keuangan syariah.
Dengan  di  syahkannya  Kompilasi  Hukum  ekonomi  syariah  dengan  Peraturan
Mahkamah Agung  ( PERMA ) No.2 Tahun 2008 dan di Undangkannya  UU No. 21 Tahun 2008  tentang  perbankan  syariah  pada  tanggal  16  juli  2008  mendapat  perhatian  dari masyarakat pencari keadilan berkaitan dari persoalan ekonomi syariah yang di cantumkan dalam  undang-undang  No.21  Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah  adalah  berkenaan dengan  penyelesaian  sengketa  Perbankan  syariah.Pasal  55  UU  No.21  tahun  2008 menyatakan :
1.      Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2.      Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ),penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.
3.       Penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (  2  )  tidak  boleh bertentangan dengan prinsip syariah.
Ketentuan pasal 55 ayat ( 1 ) tersebut di atas adalah  sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-undang  No.3  tahun  2006  yang  menyebutkan  kewenangan  Pengadilan  agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syariah.Penjelasan pasal 55 ayat ( 2 ) menyatakan : yang di maksud  dengan ‚Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad ‘adanya upaya sebagai berikut :
a.       Musyawarah
b.      Mediasi
c.      Melalui Badan Arbitrase syariah Nasional ( Basyarnas ) atau Lembaga arbitrase lain; dan /atau
d.      Melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum.
Tahap-tahap pemeriksaan dalam persidangan
Tingkat Pertama 1. Gugatan/Permohonan
2. Jawaban/Rekonpensi
3. Replik/jawaban Rekonpensi
4. Duplik/Replik Rekonpensi
5. Duplik Rekonpensi
6. Pembuktian
7. Kesimpulan
8. Putusan
9. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum banding dari yang dikalahkan).
Tingkat kedua (Banding)
1. Memori Banding yang dibuat Pembanding/kuasanya
2. Kontra Memori Banding yang dibuat Terbanding/kuasanya
3. Eksekusi (jika tidak ada upaya hokum Kasasi dari yang dikalahkan)
Tingkat Kasasi 1. Memori Kasasi yang dibuat Pemohon Kasasi/kuasanya 2. Kontra Memori Kasasi yang dibuat Termohon Kasasi/kuasanya.
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016

## 4.   Eksekusi dan PK tidak menunda pelaksanaan eksekusi.

## B. Penyelesaian sengketa Ekonomi syariah Melalui pengadialan negeri /umum
Kewenangan  mengadili atau kompetensi  yurisdiksi pengadilan  adalah  untuk menentukan  pengadilan  mana  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus  suatu  perkara, sehingga  pengajuan  perkara  tersebut  dapat  diterima  dan  tidak  ditolak  dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat  formil sahnya  gugatan,  sehingga  pengajuan  perkara  kepada  pengadilan yang  tidak  berwenang  mengadilinya  menyebabkan  gugatan  tersebut  dapat  dianggap  salah alamat  dan  tidak  dapat  diterima  karena  tidak  sesuai  dengan  kewenangan  absolut  atau kewenangan relatif pengadilan.

## Kewenangan Absolut Pengadilan
Kewenangan  absolut  pengadilan  merupakan  kewenangan  lingkungan  peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut  Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman ( judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan  negara  di  bidang  yudikatif  yang  dilakukan  oleh  lingkungan Peradilan Umum, Peradilan  Agama, Peradilan  Militer,  dan Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Menurut Yahya  Harahap,  pembagian  ligkungan  peradilan  tersebut  merupakan  landasan  sistem peradilan  negara  ( state  court  system)  di  Indonesia  yang  terpisah  berdasarkan  yurisdiksi ( separation  court  system  based  on  jurisdiction).  Berdasarkan  penjelasan  Undang-undang No. 14 Tahun 1970, pembagian itu berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing  berdasarkan diversity  jurisdiction,  kewenangan  tersebut  memberikan kewenangan  absolut  pada  masing-masing  lingkungan  peradilan  sesuai  dengan subject matter  of  jurisdiction,  sehingga  masing-masing  lingkungan  berwenang  mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili itu meliputi:
a.     Peradilan  Umum  berdasarkan  UU  No.  2  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Umum, memeriksa  dan  memutus  perkara  dalam  hukum  Pidana  (umum  dan  khusus)  dan Perdata (umum dan niaga).
b.     Peradilan  Agama  berdasarkan  UU  No.  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama, memeriksa dan memutus perkara perkawinan, kewarisan, wakaf  dan shadaqah.
c.     Peradilan Tata Usaha Negera berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986  Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memeriksa dan memutusa sengketa Tata Usaha Negara.
d.     Peradilan  Militer  yang  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara  perkara  pidana yang terdakwanya anggota TNI dengan pangkat tertentu.

## Kewenangan Relatif Pengadilan
Kewenangan  relatif  pengadilan  merupakan  kewenangan  lingkungan  peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan ‚Pengadilan Negeri  wilayah  mana  yang  berwenang  untuk  mengadili  suatu  perkara?‛.  Dalam  hukum acara  perdata,  menurut  pasal  118  ayat  (1)  HIR,  yang  berwenang  mengadili  suatu  perkara perdata  adalah  Pengadilan  Negeri  (PN)  yang  wilayah  hukumnya  meliputi tempat  tinggal
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
tergugat ( actor  sequitur  forum  rei).  Mengajukan  gugatan  pada  pengadilan  diluar  wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.
Persoalannya  adalah,  bagaimana  jika  seorang  tergugat  memiliki  beberapa  tempat tinggal yang jelas dan resmi. Dalam hal ini, penggugat dapat mengajukan gugatan ke salah satu  PN  tempat  tinggal  tergugat  tersebut.  Misalnya,  seorang  tergugat  dalam  KTP-nya tercatat tinggal di Tangerang dan memiliki ruko di sana, sementara faktanya ia juga tinggal di Bandung. Dalam hal demikian, gugatan dapat diajukan baik pada PN di wilayah hukum Tangerang maupun Bandung. Dengan demikian, titik pangkal menentukan PN mana yang berwenang mengadili perkara adalah tempat tinggal tergugat dan bukannya tempat kejadian perkara ( locus delicti) seperti dalam hukum acara pidana.
Dalam  hal  suatu  perkara  memiliki  beberapa  orang  tergugat,  dan  setiap  tergugat tidak tinggal dalam suatu wilayah hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatan ke PN  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  tempat  tinggal  salah  seorang  tergugat.  Kepada penggugat  diberikan  hak  opsi,  asalkan  tergugat  terdiri  dari  beberapa  orang  dan  masing- masing tinggal di daerah hukum PN yang berbeda.
Jika tergugat terdiri lebih dari satu orang, dimana tergugat yang satu berkedudukan sebagai  debitur  pokok  ( debitur  principal)  sedangkan  tergugat  lain  sebagai  penjamin ( guarantor), maka kewenang relatif PN yang mengadili perkara tersebut jatuh pada PN yang daerah  hukumnya   meliputi  tempat  tinggal  debitur  pokok  tersebut.Opsi  lainnya  adalah gugatan  diajukan  kepada  PN  yang  wilayah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman penggugat,  yaitu  dengan  patokan  apabila  tempat  tinggal  tergugat  tidak  diketahui.  Agar tidak  dapat  dimanipulasi  oleh  penggugat,  tidak  diketahuinya  tempat  tinggal  tergugat  itu perlu mendapat surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan yang menyatakan bahwa tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Misalnya, surat keterangan dari kepala desa.
Jika  obyek  gugatan  mengenai  benda  tidak  bergerak  (benda  tetap),  misalnya  tanah, maka  gugatan  diajukan  kepada  PN  yang  daerah  hukumnya  meliputi  benda  tidak  bergerak itu  berada.  Jika  keberadaan  benda  tidak  bergerak  itu  meliputi  beberapa  wilayah  hukum, maka  gugatan  diajukan  ke  salah  satu  PN  atas  pilihan  penggugat.  Namun  jika  perkara  itu merupakan  perkara  tuntutan  ganti  rugi  berdasarkan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH) pasal  1365  KUHPerdata  yang  sumbernya  berasal  dari  obyek  benda  tidak  bergerak,  maka tetap  berlaku  asas actor  sequtur  forum  rei (benda  tidak  bergerak  itu  merupakan  ‚sumber perkara‛  dan  bukan  ‚obyek  perkara‛).  Misalnya,  tuntutan  ganti  rugi  atas  pembaran  lahan perkebunan.
Dalam  perjanjian,  terkadang  para  pihak  menentukan  suatu  PN  tertentu  yang berkompetensi  memeriksa  dan  mengadili  perkara  mereka.  Hal  ini,  berdasarkan  asas kebebasan  berkontrak,  bisa  saja  dimasukan  sebagai  klausul  perjanjian,  namun  jika  terjadi sengketa,  penggugat  memiliki  kebebasan  untuk  memilih,  apakah  PN  berdasarkan  klausul yang  ditunjuk  dalam  perjanjian  itu  atau  berdasarkan  asas actor  sequtur  forum  rei.  Jadi, domisili  pilihan  dalam  suatu  perjanjian  tidak  secara  mutlak  menyingkirkan  asas actor sequitur forum rei, dan tergugat tidak dapat melakukan eksepsti terhadap tindakan tersebut.

## C.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui ARBITRASE

## 1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia ( BANI )
Dalam  suatu  hubungan  bisnis  atau  perjanjian,  selalu  ada  kemungkinan  timbulnya
sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul  perjanjian,  apa  isi  perjanjian  ataupun  disebabkan  hal  lainnya.Untuk menyelesaikan  sengketa  ada  beberapa  cara  yang  bisa  dipilih,  yaitu  melalui  negosiasi, mediasi,  pengadilan  dan  arbitrase.Pengertian  arbitrase  termuat  dalam  pasal  1  angka  8 Undang  Undang  Arbitrase  dan  Alternatif  penyelesaian  sengketa  Nomor  30  tahun 1999: ‚Lembaga  Arbitrase  adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa untuk  memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu,  lembaga  tersebut  juga  dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum  timbul  sengketa.‛Dalam  Pasal  5  Undang-undang  No.30  tahun  1999  disebutkan bahwa: ‛Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  hanyalah  sengketa  di  bidang perdagangan  dan  hak  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  perundangundangan  dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.‛
Dengan  demikian  arbitrase  tidak  dapat  diterapkan  untuk  masalah-masalah  dalam lingkup  hukum  keluarga.  Arbitase  hanya  dapat  diterapkan  untuk  masalah-masalah perniagaan.  Bagi  pengusaha,  arbitrase  merupakan  pilihan  yang  paling  menarik  guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan merekaLembaga Peradilan diharuskan menghormati lembaga arbitrase sebagaimana yang termuat dalam Pasal 11 ayat (2)  UU  No.30  tahun  1999  yang  menyatakan  bahwa  pengadilan  negeri  tidak  berwenang mengadili  sengketa  para  pihak  yang  telah  terikat  dalam  perjanjian  arbitrase.  Pengadilan Negeri  wajib  menolak  dan  tidak  ikut  campur  tangan  dalam  suatu  penyelesaian  sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase.
Biasanya  dalam  kontrak  bisnis  sudah  disepakati  dalam  kontrak  yang  dibuatnya untuk  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi  di  kemudian  hari  di  antara  mereka.  Usaha penyelesaian  sengketa  dapat  diserahkan  kepada  forum-forum  tertentu  sesuai  dengan kesepakatan.  Ada  yang  langsung  ke  lembaga  Pengadilan  atau  ada  juga  yang  melalui lembaga  di  luar  Pengadilan  yaitu  arbitrase  (choice  of  forum/choice  of  jurisdiction).  Di samping itu, dalam klausul yang dibuat oleh para pihak ditentukan pula hukum mana yang disepakati untuk dipergunakan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara mereka (choice of law). Dasar hukum pemberlakuan arbitrase  dalam penyelesaian sengketa dalam bidang  bisnis  adalah  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa.Adapun  ketentuan-ketentuan  mengenai  syarat-syarat obyektif  yang  dipahami  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata,  maupun  syarat  subyektif  dan syarat  obyektif  yang  tersebut  dalam  Undang-Undang  Nomor   30  Tahun  1999.  Hal  ini didasarkan  bahwa  arbitrase  itu  merupakan  kesepakatan  yang  diperjanjikan  dalam  suatu kontrak bisnis dan sekaligus menjadi bagian dari seluruh topik yang diperjanjikan oleh para pihak  tersebut.  Di  Indonesia  terdapat  beberapa  lembaga  arbitrase  untuk  menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang  terjadi dalam lalu lintas  perdagangan, antara lain  BAMUI (Badan  Arbitrase  Muamalat  Indonesia)  yang  khusus  menangani  masalah  persengketaan dalam  bisnis  Islam,  BASYARNAS  (Badan  Arbitrase  Syari’ah  Nasional)  yang  menangani masalah-masalah  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  Bank  Syari’ah,  dan  BANI  (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis non Islam.
Sebagian  besar  di  negara-negara  barat  telah  memiliki  lembaga  arbitrase  dalam menyelesaikan  berbagai  sengketa  ekonomi  yang  timbul  akibat  wanprestasi  terhadap kontrak-kontrak   yang  dilaksanakannya.  Dalam  kaitan  ini,  Indonesia  yang  merupakan
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
bagian  dari  masyarakat  dunia  juga  telah  memiliki  lembaga  arbitrase  dengan  nama  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia  yang  disingkat  dengan  BANI.  Keberadaan  BANI  ini diprakarsai oleh kalangan bisnis nasional yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN)  yang   didirikan  pada  tanggal  3  Desember  1977.  Adapun  tujuan  didirikannya Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  adalah  memberikan  penyelesaian  yang   adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Di samping itu,  keberadaan  BANI  di  samping  berfungsi  menyelesaikan  sengketa,  ia  juga  dapat menerima  permintaan  yang  diajukan  oleh  para   pihak  dalam  suatu  perjanjian  untuk memberikan suatu pendapat (legal opinion) yang mengikat mengenai suatu persoalan. Oleh karena BANI dibentuk untuk  kepentingan masyarakat Indonesia, maka BANI harus tunduk kepada  hukum  Indonesia.  Selama  ini  praktek  arbitrase  banyak  diatur  dalam  HIR, khususnya   pasal  377  HIR  yang  menyebutkan  bahwa  arbitrase  dibenarkan  dalam penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  antara  para  pihak  dengan  tetap  berpedoman sebagaimana tersebut dalam buku ketiga Rv, dengan hal ini dapat diketahui bahwa secara yuridis  formal  hanya  Rv  yang  diakui  sebagai  hukum  positif  arbitrase,  dan  tertutup kemungkinan  untuk  memilih  dan  mempergunakan  institusi  atau  peraturan  yang  terdapat dalam  Rv.  Namun  keberadaan  BANI  telah  menerobos   sifat  tertutup  Rv  tersebut  dengan memberlakukan beberapa peraturan lain, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang meratifikasi ICSID dan KEPRES Nomor 34 Tahun 1981 yang meratifikasi New York Convention  1059,  sehingga  ketentuan  yang  menentukan  Rv  sebagai  satu-satunya  aturan hukum  yang  mengatur  arbitrase  sudah  dipakai  lagi.  Dengan  demikian  sejak  berdirinya BANI  dibolehkan  mendirikan  institusi  arbitrase  permanent  yang  dilengkapi   oleh  aturan- aturan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR atau hak opsi mempergunakan aturan Rv atau aturan lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam ADR yang lain, tujuan didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah memberikan penyelesaian yang adil dan tepat dalam  sengketa-sengketa  perdata  yang  berkaitan  dengan  perdagangan,  industri  dan keuangan  baik  yang  bersifat   nasional  maupun  internasional.  Selain  dari  itu,  keberadaan BANI  di  samping   menyelesaikan  sengketa,  ia  juga  dapat  menerima  permintaan  yang diajukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  untuk  memberikan  suatu  pendapat  (legal opinion)  yang  mengikat  mengenai  suatu  persoalan.  Meskipun  ada  perbedaan  yang cukup   signifikan  dengan  tugas-tugas  pengadilan,  tetapi  proses  ajudikasi  BANI  tetap berpedoman  kepada  peraturan  prosedur  secara  khusus.  Secara  garis  besar  prosedur pelaksanaan arbitrase melalui BANI sebagai berikut ini, yakni :
1)   Prosedur  arbitrase  dimulai  dengan   didaftarkannya  surat  permohonan  untuk mengadakan arbitrase dan didaftar dalam register perkara masuk.
2)   Apabila  perjanjian  arbitrase  ada  klausula  yang  mengatakan  bahwa  sengketa  akan diselesaikan  melalui  arbitrase,   maka  klausula  tersebut  dianggap  telah  mencukupi. Dengan hal tersebut Ketua BANI segera mengeluarkan perintah untuk menyampaikan salinan  dari  surat  permohonan  kepada  si  termohon,  disertai  perintah  untuk menanggapi permohonan  tersebut dan memberi jawaban secara tertulis dalam waktu 30 hari.
3)   Majelis arbitrase yang dibentuk atau arbiter tunggal yang ditunjuk menurut ketentuan- ketentuan yang berlaku, akan memeriksa sengketa antara para pihak atas nama BANI
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
dan menyelesaikan serta memutus sengketa.
4)   Bersamaan dengan itu, Ketua BANI memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada waktu yang ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada seorang kuasa dengan surat kuasa khusus.
5)   Terlebih  dahulu  majelis  akan  mengusahakan  tercapainya  perdamaian  antara  kedua belah pihak yang bersengketa.
6)   Kedua  belah  pihak  dipersilahkan  untuk  menjelaskan  masing-masing  pendirian  serta mengajukan bukti-bukti yang oleh mereka dianggap perlu untuk menguatkannya.
7)   Selama belum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonannya.
8)   Apabila majelis arbitrase menganggap pemeriksaan sudah cukup, maka ketua majelis akan menutup dan menghentikan pemeriksaan dan menetapkan hari sidang selanjutnya untuk mengucapkan putusan yang akan diambil.
9)   Biaya  pelaksanaan  (eksekusi)  suatu   putusan  arbitrase  ditetapkan  dengan  peraturan bersama antara BANI dan Pengadilan Negeri yang bersengketa. Meskipun sudah ada putusan  arbitrase  yang  telah  diputus  oleh  BANI,  kebanyakan  para  pihak  tidak  puas terhadap putusan tersebut. Hal ini dapat diketahui bahwa sebagian besar perkara  yang telah  diputus  oleh  arbiter  BANI  masih  tetap  diajukan  kepada  Pengadilan  secara litigasi.

## 2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
Perkembangan  bisnis  umat  Islam  berdasar  syari’ah  semakin  menunjukkan kemajuannya,  maka  kebutuhan  akan  lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  persengketaan yang  terjadi  atau  mungkin  terjadi   dengan  perdamaian  dan  prosesnya  secara  cepat merupakan  suatu  kebutuhan  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  sangat  mendesak.  Majelis Ulama Indonesia (MUI) memprakarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal  1  Oktober  1993.  Adapun  tujuan  dibentuk  BAMUI  adalah  pertama  :  memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah perdata yang timbul dalam  bidang  perdagangan,  industri,  keuangan,  jasa  dan  lain-lain,  kedua  :  menerima permintaan  yang  diajukan  oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  tanpa  adanya  suatu sengketa  untuk  memberikan  suatu  pendapat  yang   mengikat  mengenai  suatu  persoalan berkenaan  dengan  perjanjian  tersebut.  Syarat  utama  untuk  menjadi  arbiter  tunggal  atau arbiter  majelis  diantaranya  adalah  beragama  Islam  yang   taat  menjalankan  agamanya  dan tidak terkena larangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam menjalankan tugasnya arbiter harus mengupayakan perdamaian semaksimal mungkin  dan  apabila  usaha  ini  berhasil,  maka  arbiter  membuat  akta  perdamaian  dan menghukum  kedua  belah  pihak  untuk  mentaati  dan  memenuhi  perdamaian  tersebut.  Jika perdamaian  tidak  berhasil,  maka  arbiter  akan  meneruskan  pemeriksaannya,  dengan cara   para  pihak  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  mengajukan  saksi-saksi  atau mendengar pendapat para ahli dan sebelum mengajukan keterangannya ia harus  disumpah terlebih  dahulu.  Azas  pemeriksaan  sidang  arbitrase  bersifat  tertutup  dan  azas  ini  tidak bersifat  mutlak  atau  permanen,  akan  tetapi  dapat  dikesampingkan  jika  atas  persetujuan kedua  belah  pihak  setuju  sidang  dilaksanakan  terbuka  untuk  umum.  Kepentingan pemeriksaan  secara  tertutup  ini  adalah  menghindari  publisitas  demi  menjaga  nama  baik
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak.
Putusan BAMUI bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa dan wajib  mentaati  keputusan  tersebut,  para  pihak  harus  segera  mentaati  dan  memenuhi pelaksanaannya. Apabila ada para pihak yang tidak melaksanakan itu secara suka rela, maka putusan itu dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 637 dan 639 Rv, yakni Pengadilan  Negeri  memiliki  peranan  yang  penting  dalam  memberikan  exequatur  bagi putusan  arbitrase.  Oleh  karena  itu,  BAMUI  harus  menyesuaikan  diri  dengan  tata  hukum yang  ada,  khususnya  jangkauan  kewenangannya,  karena  sengketa  yang  diputus  oleh BAMUI  itu  bukanlah  perkara  yang  didalamnya  termuat  campur  tangan  pemerintah  atau bukan masalah-masalah yang berhubungan dengan Wakaf dan Hibah sebagaimana tersebut dalam 616 Rv, yang pada perkara ini ada Pengadilan yang mengurusnya. Mengingat  bahwa tidak  semua  masalah  dapat  dieksekusi  oleh  Pengadilan,  maka  BAMUI  membatasi kewenangannya hanya pada penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungannya dengan perdagangan,  industri,  keuangan  dan  jasa  yang  dikelola  secara  Islami.  Supaya  putusan arbitrase BAMUI ini dapat diterima dengan baik oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka arbiter harus dapat menjatuhkan putusan yang adil dan tepat bagi pihak yang bersengketa.

## 3.Badan Arbitrase Syariah Nasional ( BASYARNAS )
Badan Arbitrase syariah Nasional ( BASYARANAS ) sesuai dengan pedoman dasar yang  di  tetapkan  oleh  MUI  adalah  lembaga  Hakam  yang  bebas  otonom  dan  independent tidak  boleh  di  campuri  kekuasaan  oleh  pihak-pihak  manapun.BASYARNAS  adalah perangkat organisasi MUI sebagaimana DSN ( Dewan Syariah Nasional ),LPPO ( Lembaga Pengkajian  pengawasan  Obat-obatan  dan  makanan  ),YDDP  (  Yayasan  Dana  Dakwah Pembangunan).
Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagaiberikut :
1. UndangUndang  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  danAlternatif    Penyelesaian Sengketa.  Arbitrase  menurut  Undang-UndangNo,  30  Tahun  1999  adalah  cara penyelesaian  sengketa  perdata  diluar  peradilan  umum,  sedangkan  lembaga  arbitrase adalah  badan  yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  memberikan putusanmengenai sengketa tertentu.
2. SK  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  SK.  Dewan  Pimpinan  MUI  No.Kep-09/MUI/ XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang BadanArbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase  Syariah  Nasional(BASYARNAS)  adalah  lembaga  hakam  (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan,  keuangan, industri, jasa dan lain- lain.
3. Fatwa DSNMUI Semua fatwa Dewan Syariah Nasional MajelisUlama Indonesia (DS NMUI) perihal hubungan muamalah ( perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : "Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan  kewajibannya  atau  jika  terjadi  perselisihan pihak,  maka penyelesaiannya dilakukan melalui BadanArbitrase Syariah setelah tidak tercapai  kesepakatan  melalui  musyawarah".  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  mempunyai  peraturan  prosedur  yang  memuat  ketentuan-ketentuan antara  lain  :  permohonan  untuk  mengadakan  arbitrase,  penetapan  arbiter,  acara pemeriksaan,  perdamaian,  pembuktian  dan  saksi  saksi,  berakhirnya  pemeriksaan,
Jurnal Risalah, Vol.1, No. 1, Desember 2016
pengambilan  putusan,  perbaikan  putusan,  pembatalan  putusan,  pendaftaran  putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi),

## D.  KESIMPULAN
Dari  uraian  pembahasan  di  atas,  sampailah  pada  beberapa  kesimpulan  sesbagai berikut :
1.     Penyelesaian  sengketa  Ekonomi  syariah  seharusnya  dilakukan  oleh  pengadilan  dalam lingkungan peradilan agama.Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.  Penyelesaian  sengketa    Ekonomi  Syariah  tidak  boleh  bertentangan  dengan prinsip syariah.
2.     Penyelesaian  Sengketa Ekonomi  syariah  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri   dalam hal  sengketa  Ekonomi  syariah  hendaknya  hanya  merupakan  hal-hal  yang  bersifat darurat apabila penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan dengan prinsip syariah.
3. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan  putusan  mengenai  sengketa  tertentu,  lembaga  tersebut  juga  dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal  belum  timbul  sengketa  Sengketa  yang  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan  dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa.  Dengan adanya arbitrase yang berprinsip  syariah merupakan pilihan tepat dalam penyelesaian sengketa dalam Ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
http://ekonomiislam.blogspot.com/2010/01/tinjauan-fatwa-dewan-syariah- nasional.html http://www.docstoc.com/docs/28833966/Penyelesaian-Sengketa Ekonomi Syariah
Sebuah Kewenangan Baru.
Suyud  Margono,  ADR  dan  Arbitrase,  Proses  Pelembagaan  dan  aspek  Hukum  ,Ghlia Indonesia, Jakarta, 2000
Mughits, Abdul, Kompilasi hukum syariah dalam al-Mawarid, edisi,XVIII,2008 Ramdhon Naning, Penyelesaian Sengketa dalam Islam (Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional  dan  kewenangan  Pengadilan  agama  dalam  menyelesaikan  sengketa  Ekonomi syariah, dalam Journal Varia advokat, VI, 2008