IDJ , Volume 2, Issue 2 (2021), pp. 171-198 doi: 10.19184/idj.v12i2.25564 © University of Jember, 2021 Published online November 2021

## Kepastian Batas Waktu Penetapan Status Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

## Moh Holilullah
Universitas Jember

## Abstrak
KUHAP belum mengatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “ Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  Pencucian  Uang  tidak  wajib dibuktikan  terlebih  dahulu  tindak  pidana  asalnya”.  Dengan  kete ntuan  pasal  diatas  tentunya memiliki  korelasi  dengan  batas  waktu  dalam  hal  penetapan  tersangka,  dikarenakan  semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  serta  semakin  lama  seseorang  menyandang  status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak tersangka. Berangkat dari isu tersebut, penulis ingin mengkaji mengenai  penetapan batas waktu penetapan tersangka khususnya dalam kaitannya dengan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis normative  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan (statute-approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach) . Kesimpulan artikel ini menunjukkan ketidakpastian mengenai batas waktu penetapan tersangka ini muncul karena dikarenakan  belum adanya pengaturan secara jelas mengenai batas waktu penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ataupun dalam KUHAP sehingga berdampak langsung satu sisi terhadap hak-hak  tersangka  dan  membuka peluang  atau  memberikan  waktu  lebih  banyak lagi  kepada tersangka  untuk  mencuci  lebih  banyak  hartanya  yang  pada  awalnya  diperoleh  dari  tindak kriminal menjadi harta yang seolah-olah diperoleh dengan sah.

## Kata kunci: Penyidikan, Kepastian Hukum, Tersangka

## Abstract
KUHAP has not clearly regulated the legal certainty of the time limit for determining the status of a suspect by investigators, so that the absence of legal rules related to the certainty of the time limit in determining the status of a  suspect  creates  legal  uncertainty.  In  Article  69  of  Law  Number  8  of  2010  concerning  the  Prevention  and Eradication  of  the  Crime  of  Money  laundering  states  that  "In  order  to  be  able  to  carry  out  investigations, prosecutions and examinations in court proceedings against the crime of Money laundering, it is not necessary to first prove the crime of origin". With the provisions of the article above, of course, it has a correlation with the time limit in terms of determining the suspect, because the longer the investigation process of course the rights of the suspect to be tried in accordance with the principles of justice which are simple, fast and low cost, and the longer a person holds the status of a suspect this can violate suspect's rights. Departing from this issue, the author wants to examine the determination of the time limit for determining the suspect, especially in relation to the Crime of Money laundering.  This  article  uses  a  normative  juridical  research  method  using  a  statute-approach  approach,  a conceptual approach, and a case approach. The conclusion of this article shows that the uncertainty regarding the time  limit  for  determining  the  suspect  arises  because  there  is  no  clear  regulation  regarding  the  time  limit  for investigations  in  Law  Number  8  of  2010  concerning  the  Prevention  and  Eradication  of  the  Crime  of  Money
laundering or KUHAP so that it has a direct impact on the rights  of people. the suspect's rights and open up opportunities or give the suspect more time to launder more of his property which was originally obtained from a criminal act into assets that appear to have been obtained legally.
Keywords: Investigation, Legal Certainty, Suspect

## I. PENDAHULUAN
Penegakan  hukum  di  Negara  Republik  Indonesia  tidak  terlepas  dari  dunia  peradilan, bahkan peradilan disebut pula sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, kegiatan peradilan tidak dapat dipisahkan dari hukum yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. 1 Semua otoritas peradilan di Indonesia diatur sedemikian rupa  sehingga  semua  tingkat  penegakan hukum  di  Indonesia harus berdasarkan pada aturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP adalah satu-satunya aturan yang mengatur tentang hukum acara pidana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  sebagaimana  tercamtum  di  dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  sebagai pedoman dan batasan untuk penegakan hukum dalam melakukan penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia  dijelaskan  juga  tentang  “ Criminal  justice  system ”,  dimana  komponen  yang kompeten  adalah  pihak  kepolisian,  jaksa,  pengadilan,  serta  lembaga  pemasyarakatan. Bahkan berdasarkan doktrin menyatakan legislator atau pembuat undang-undang, dan Advokat  juga  termasuk  berada  didalamnya.  Semua  komponen  tersebut  saling  terkait demi penegakan hukum yang sistematis sebagaimana mestinya.
Kepastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia merupakan sendi yang paling mendasar untuk terciptanya suatu keadilan yang diharapkan termasuk dalam menjamin Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya  disebut  HAM).  KUHAP  sendiri  telah  mengatur mengenai bagaimana proses peradilan pidana harus ditegakkan dengan bertujuan untuk menjamin adanya  suatu  kepastian  hukum  serta  tindakan  sewenang-wenang  dari  para penegak  hukum  dengan  cara  menjamin  hak-hak  tersangka  ataupun  terdakwa,  oleh karena itu tersangka ataupun terdakwa tidak boleh hanya dianggap sebagai seseorang yang  melanggar  aturan  hukum  (objek  pemeriksaan)  melainkan  harus  dianggap  pula sebagai manusia yang memiliki hak dan kewajiban (subjek hukum). 2
Selain  untuk  melindungi  HAM  para  tersangka,  KUHAP  disusun  untuk kepentingan  proses  penegakan  hukum  dalam  arti  luas.  KUHAP  juga  memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik atau asisten penyidik atas  instruksi  penyidik,  jaksa  dan  hakim,  menahan  tersangka  atau  terdakwa  demi kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan ditingkat pengadilan. 3 Akan tetapi  tidak  jarang  kewenangan  yang  telah  diberikan  langsung  oleh  undang-undang tersebut  disalahgunakan  oleh  penegak  hukum.Para  penegak  hukum  tidak  jarang bersikap sewenang-wenang terhadap tersangka layaknya seorang yang telah melakukan
1 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014) at 192.
2 Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian” Vol.17:No.3 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi at 203.
3 Lihat Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
kejahatan  padahal  seorang  tersangka  dalam  menjalani  proses  peradilan  pidana  tidak selalu  salah  seperti  yang  dilaporkan  atau  diadukan.  Penegakan  hukum  seringkali dilaksanakan dengan mengabaikan asas praduga tak bersalah ( presumption of innocence ). Pengabaian  ini  menunjukkan  kurangnya  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak tersangka  yang  seharusnya  dipertimbangkan  secara  serius  dalam  proses  peradilan  di Indonesia sesuai dengan aturan hukum. 4
Hal yang tersirat dalam KUHAP adalah adanya prinsip keseimbangan antara dua kepentingan  yang  berbeda  yaitu  kepentingan  terhadap  perlindungan  HAM  dan kepentingan dalam proses penegakan hukum, dimana kedua kepentingan ini harus bisa berjalan  beriringan  karena  jika  kepentingan  penegakan  HAM  yang  menjadi  prioritas, maka  akan  ada  pengabaian  HAM  orang  lain  terutama  pihak  yang  menjadi  korban kejahatan,  dan  sebaliknya  jika  hanya  mengutamakan  penegakan  hukum  maka  HAM tersangka yang menjadi dikesampingkan. 5
Dalam proses penegakan hukum, terkadang ada warga negara yang merasa bahwa hak  konstitusional  mereka  telah  dilanggar  atau  dirampas,  karena  KUHAP  memuat beberapa pasal tentang penetapan status tersangka oleh pihak penyidik, 6 ini ada karena tidak  adanya  aturan  hukum  mengatur  mengenai  kepastian  hukum  sampai  kapan dan berapa  lama  batas  waktu  penetapan  status  tersangka,  sedangkan  status  tersangka tersebut  berdampak  pada  munculnya  stigma  negatif  dikalangan  masyarakat  kepada seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Lebih lanjut bahwa proses penyidikan sebagai  upaya  dalam  mengumpulkan  bukti-bukti  serta  usaha  dalam  menemukan  dan menentukan tersangka membutuhkan waktu yang relatif lama dan proses ini merupakan pengurangan  terhadap  kebebasan  individu  khususnya  tersangka.  Pengekangan  atau pengurangan terhadap kebebasan individu tersebut merupakan upaya pemaksaan yang dapat  dilakukan  sewaktu-waktu  oleh  pihak  penyidik  seperti  yang  telah  diatur  dalam Pasal 7 KUHAP.
Dalam KUHAP belum diatur dengan jelas mengenai kepastian hukum batas waktu penetapan status tersangka oleh penyidik, sehingga dengan tidak adanya aturan hukum terkait kepastian batas waktu dalam penetapan status tersangka tersebut menimbulkan ketidakpastian  hukum.  Disisi  lain  pada  prinsipnya  pengekangan  dan  pembatasan terhadap kebebasan seseorang tidak boleh dilakukan, 7 namun menurut Pasal 73 Undang- Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), pembatasan  hak  dan  kebebasan  seseorang  hanya  dapat  dilakukan  semata-mata didasarkan pada supremasi hukum. Untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap  HAM  dan  kebebasan  mendasar  lainnya,  kesusilaan,  ketertiban  umum  dan kepentingan bangsa dan negara, lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 74 UUHAM, bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang dapat ditafsirkan bahwa pemerintah, partai,
4 M  Syukri  Akub  &  Baharudin  Badaru, Wawasan  Due  Process  of  Law  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) at 121 – 122.
5 Ruslan Renggong, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) at 64.
6 Lihat Pasal 1 ayat 2 dan ayat 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
7 Ruslan Renggong, supra note 5 at 64.
kelompok atau pihak manapun untuk mengurangi, menghancurkan atau menghapuskan HAM atau kebebasan mendasar yang ditetapkan dalam hukum.
Pencucian  uang  sebagai  salah  satu  kejahatan  termasuk  dalam  kejahatan  serius (serious crime ) juga mengalami kesulitan dalam hal proses pembuktian, karena pencucian uang  ( Money  laundering )  sebagai  kejahatan  yang  memiliki  karakteristik  yaitu  bahwa kejahatan  ini  bukan  kejahatan  tunggal  tetapi  kejahatan  ganda.  Ini  ditandai  dengan bentuk pencucian uang sebagai sifat kriminal follow up crime atau kejahatan lebih lanjut, sedangkan kejahatan utama atau kejahatan awal disebut sebagai predicate offense/core crime atau ada negara yang mendefinisikannya sebagai unlawful activity yaitu kejahatan asal yang menghasilkan  uang  yang  kemudian  dilakukan  proses  pencucian.  Pasal  69  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  tindak  pidana  Pencucian  Uang  tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Dengan ketentuan pasal diatas tentunya  memiliki  korelasi  dengan  batas  waktu  dalam  hal  penetapan  tersangka, dikarenakan semakin lama proses penyidikan tentunya hak-hak tersangka untuk diadili sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi sulit untuk terpenuhi. Selain itu, semakin lama seseorang menyandang status tersangka hal ini dapat melanggar hak-hak pribadi tersangka.
Dalam  implementasinya  UU  TPPU  belum  dapat  mempertimbangkan keseimbangan  yang  obyektif  antara  kepentingan  tersangka  dan  kepentingan masyarakat,  keberadaan  Pasal  69  UU  ini  menjadi  kendala  atau  tidak  jelas  dan kontradiktif  dalam  UU,  tidak  hanya  dalam  hukum  materiil  tetapi  juga  dalam  hukum acara.  Bertentangan  yang  dimaksud  terkait  dengan  verifikasi  tindak  pidana  awal ( predicate crime ). Ketentuan pidana yang termaktub dalam UU TPPU mengandung multi- interpretatif, terdapat duplikasi penyebutan unsur-unsur dan jumlah unsur yang harus dipenuhi  atau  dibuktikan,  sehingga  menyulitkan  dalam  hal  pembuktian,  selanjutnya mengandung bukti terbatas yaitu elemen terhadap tindak pidana asli yang tidak perlu dibuktikan  sesuai  dengan  Pasal  69  UU  TPPU.  Penulis  tertarik  untuk  membahas mengenai  penetapan  batas  waktu  penetapan  tersangka  khususnya  dalam  kaitannya dengan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dikarenakan  menurut  penulis  dengan ketidakpastian mengenai batas waktu penetapan tersangka hal ini berdampak langsung satu sisi terhadap hak-hak tersangka dan yang lebih penting menurut penulis dengan ketidakpastian tersebut membuka peluang atau memberikan waktu lebih banyak lagi kepada tersangka untuk mencuci lebih banyak hartanya yang pada awalnya diperoleh dari tindak kriminal menjadi harta yang seolah-olah diperoleh dengan sah.

## II. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif , yang berarti bahwa masalah  yang  diangkat,  dibahas  dan  dijelaskan  dalam  penelitian  ini  ditujukan  pada penerapan aturan atau norma dalam hukum positif. Studi tentang jenis penelitian hukum normatif memeriksa berbagai norma hukum resmi, seperti hukum, literatur. Sedangkan
pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute- approach) ,  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), dan  pendekatan  kasus  ( case approach) .

## III. HASIL PENELITIAN
A. Kepastian Hukum Batas Waktu Status Tersangka Khususnya Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia Telah Diatur Didalam Regulasi Penegakan Hukum Pidana Indonesia
1. Kewajiban Pemerintah Dalam Penegakan Hukum, Penghormatan dan Pemenuhan Hak-hak

## Tersangka Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana
Teori hak asasi manusia secara jelas menegaskan bahwasanya manusia  sebagai orang hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, dan hak-hak ini dikenal sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dijelaskan pula bahwa pembatasan hak asasi manusia hanya dapat dilakukan atas dasar hukum. Tugas pemerintah melalui para  petugas  penegak  hukum  untuk  menjunjung  tinggi,  menghormati  dan  memenuhi hak asasi manusia di Indonesia hal ini bagi mereka yang terlibat masalah hukum adalah wajib  hukumnya,  penegakan,  penghormatan  dan  pemenuhan  hak  tersebut  dilakukan dengan  cara  melaksanakan  aturan  yang  sudah  ada  dalam  peraturan  perundang- undangan  termasuk  KUHAP  dan  membuat  aturan-  aturan  baru  yang  lebih  baik  lagi dalam hal pengaturan hak-hak asasi manusia.
Dalam KUHAP terdapat banyak pasal yang mengatur mengenai hak-hak tersangka dalam  proses  penyidikan,  akan  tetapi  ketentuan  dalam  aturan-aturan  tersebut  masih banyak yang belum diterapkan oleh penyidik. Oleh karena itu diperlukan tekad dan niat yang  serius  dari  aparat  penyidik  untuk  benar-benar  menegakkan,  menghormati  dan memenuhi  hak-hak  tersangka  tanpa  membedakan  status  sosial,  suku,  ras,  maupun agama.  Untuk  memberikan  kepastian  hukum,  ketentuan  hukum  harus  diberlakukan sama kepada setiap orang tanpa terkecuali yang mengalami kasus yang sama sehingga asas  persamaam  kedudukan  dimuka  hukum  ( equality  before  of  law ).  Para  penyidik seringkali mengabaikan hak tersangka misalnya untuk hak memperoleh bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.  Meskipun bukan merupakan kewajiban bagi penyidik untuk menyediakan bantuan hukum berupa advokat/penasehat hukum, namun penyidik wajib  mengusahakan  terpenuhinya  hak-hak  tersangka  untuk  memperoleh  bantuan hukum  berupa  pendampingan  oleh  penasehat  hukum.  Bukan  sebaliknya  seperti  yang saat  ini  sering  ditemukan  pada  realitasnya  bahwa  penyidik  menanyakanpun  tidak kepada  tersangka  apakah  dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  sudah menyiapkan  penasehat  hukum  atau  mau  diberikan  bantuan  hukum  berupa pendampingan  oleh  penasehat  hukum.  Akibatnya,  kebanyakan  tersangka  tidak mengetahui  bahwa  sebenarnya  mereka  mempunyai  hak  untuk  didampingi  oleh penasihat  hukum  selama  proses  penyelidikan  kasus  pidana  umum  walau  sebenarnya pemerintah telah memberikan bantuan hukum gratis kepada setiap warga negara yang menghadapi masalah hukum khususnya bagi yang tidak mampu.
Berkenaan  dengan  kewajiban  pemenuhan  hak  asasi  tersangka  pada  proses penyidikan, maka sudah selayaknya ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai hak- hak tersangka dilakukan perubahan dari frase “berhak” diubah menjadi frase “wajib” didampingi  penasehat  hukum  dalam  semua  tingkat  pemeriksaan  perkara  dan  untuk semua  jenis  tindak  pidana  tanpa  membedakan  lamanya  ancaman  hukuman  yang dipersangkakan  terhadap  diri  tersangka,  rumusan  ini  juga  dimaksudkan  untuk mewujudkan persamaan hak bagi semua warga negara tanpa kecuali. Perwujudan sistem peradilan pidana terpadu yang bisa direalisasikan secara nyata pada tahap penyidikan sebenarnya  adalah  keterpaduan  antara  tugas  penasehat  hukum  dalam  rangka mendampingi tersangka dengan penyidik ketika melakukan pemeriksaan, karena dalam KUHAP  telah  diatur  mengenai  koordinasi  antara  penyidik  dengan  tersangka  dan penasehat hukum walau masih terbatas dengan tersangka yang diancam dengan pidana tertentu  dan  jika  dalam  pemeriksaan  perkara-perkara  yang  tersangkanya  diancam dengan  pidana  mati  atau  seumur  hidup  pada  saat  pemeriksaan  penyidikan  tersangka tidak didampingi penasehat hukum maka hasil penyidikan menjadi tidak sah. Selama ini dalam penyidikan suatu perkara pidana yang sudah menetapkan tersangka, maka status hukum tersangka dalam penyidikan ada dua yaitu:
Pertama, status tersangka dalam penyidikan yang dilakukan upaya paksa berupa penahanan.  Terhadap  tindakan  penyidikan  perkara  bagi  tersangka  yang  dilakukan penahanan pada umumnya penanganan perkara berjalan dengan lancar, bahkan dalam waktu  2  (dua)  bulan  penyidikan  dapat  diselesaikan,  keadaan  ini  dipicu  oleh  masa penahanan terhadap tersangka ada batas waktunya dan jika penyidikan belum selesai sementara batas waktu penahanan telah habis maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Kedua,  dalam  tahap  penyidikan  terhadap  tersangka  tidak  dilakukan  upaya penahanan. Terhadap perkara-perkara yang tersangkanya tidak dilakukan penahanan, banyak  mengalami  kendala  penyelesaian  dan  penyidikanya  berlarut-larut  tanpa  ada ujung penyelesaian.
Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penyidik wajib hukumnya terlebih  dahulu  memberitahukan  hak-hak  tersangka  (Miranda  Rule,  Miranda  Princip maupun  Miranda  Warning),  karena  apabila  penyidik  melalaikan  ketentuan  tersebut maka  hasil  penyidikanya  menjadi  tidak  sah,  hal  tersebut  ditegaskan  dalam  Pasal  114 KUHAP,  antara  la in:  “Dalam  hal  seorang  disangka  melakukan  suatu  tindak  pidana sebelum  dimulainya  pemeriksaan  oleh  penyidik,  penyidik  wajib  memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal  56  KUHAP”.  Beberapa  pendapat  ahli  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak -hak tersangka  dalam  penanganan  perkara  pidana,  seperti:  Pelanggaran  terhadap  hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56  ayat  (1)  KUHAP  pada  tahap  penyidikan  akan  mengakibatkan  hasil  penyidikan menjadi tidak sah dan apabila berkas hasil penyidikan yang demikian itu dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan, maka penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum
menjadi  tidak  dapat  diterima  110  atau  surat  dakwaan  penuntut  umum  menjadi  batal demi hukum karena didasarkan atas berita acara yang tidak sah.
Demikian juga Gilbert Geis menyatakan: “ To much attention has been paid  to offenders and  their  rights,  to  neglect  of  the  victims ”.    Perlindungan  atas  HAM  pada  proses  peradilan pidana tidak hanya ditujukan terhadap tersangka, melainkan juga pihak-pihak terkait lainnya,  namun  dalam  praktek  penegakan  hukum  hak-hak  mereka  kurang  mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.
M.  Sofyan  Lubis  mengatakan,  ada  tiga  pendapat  mengenai  konsekuensi  hukum yang terjadi apabila pada tahap penyidikan terjadi pelanggaran terhadap hak tersangka didampingi  penasehat  hukum  (Miranda  Rule)  antara  lain:  Pertama,  pelanggaran Miranda    Rule  mengakibatkan  tindakan  penuntutan  yang  tidak  dapat  diterima dilakukan  oleh  jaksa  penuntut  umum.  Kedua,  pelanggaran      Miranda      Rule    bisa mengakibatkan  tuntutan  tidak  dapat  diterima,  bisa  juga  tidak,  tergantung  dari  jenis Miranda Rule yang dilanggar. Ketiga, pelanggaran Mirranda Rule tidak mempengaruhi proses peradilan.
Atas  tiga  pendapat  tersebut  beliau  lebih  condong  kepada  pendapat  pertama walaupun  pada  prinsipnya  tidak  mengakui  pendapat  kedua  dan  ketiga.    Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana sampai saat ini belum ada  yang  mengatur  mengenai  sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  petugas  penegak hukum (penyidik), jika dalam melakukan tindakan penyidikan aparat melanggar hak- hak tersangka. Kebutuhan mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara pada tahap penyidikan merupakan kebutuhan semua pihak, baik pihak pelapor/ korban, masyarakat  pada  umumnya  yang  menginginkan  adanya  kedamaian  dan  ketentraman dalam  kehidupan,  maupun  pihak  tersangka  yang  menginginkan  masalah  hukum  yang menimpa dirinya cepat selesai. Setiap orang menginginkan penyidikan perkara pidana umum  dilaksanakan  oleh  aparat  penyidik  secara  konsisten  dan  konsekuen  sesuai ketentuan  hukum  yang  digariskan  dalam  KUHAP,  dengan  mengedepankan  prinsip penyelesaian  kasus  dengan  cepat,  sederhana,  dan  dengan  biaya  ringan  serta  tidak mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusai termasuk didalamnya tersangka, korban serta saksi- saksi pada umumnya.
Undang-undang memberi wewenang kepada penyidik untuk mengambil tindakan hukum  untuk  mempercepat  tugas  penyelesaian  kasus  tanpa  batas  waktu  untuk menyelidiki tindak pidana umum sehingga penanganan perkara menjadi tidak optimal sebab  banyak  kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  disalahgunakan  oleh penyidik.  H.R. Abdussalam menyatakan, kewenangan yang sangat besar yang didapat dari  undang-undang  merupakan  kepastian  hukum  bagi  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  tugas  pokoknya.  Dengan  berkedok  pada  kepastian  hukum  yang  didapat tersebut  maka  aparat  penegak  hukum  dapat  melakukan  tindakan-tindakan  sesuai kehendak atau keinginannya dengan membuat rekayasa hukum walaupun kontroversi dengan kebenaran dan alasan masuk akal berdasarkan hukum.
Penyalahgunaan wewenang  ( abuse of power )  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak hukum (penyidik) dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan perkara, menurut H.R.
Abdussalam, kepastian hukum yang dirumuskan materi dalam semua produk peraturan perundang-undangan baik pada hukum pidana materiil maupun hokum pidana formil hanya  untuk  memberi  kepastian  hukum  kepada  aparat  penegak  hukum  dengan memberikan  kewenangan  yang  luas  tanpa  adanya  sanksi  apapun  baik  sanksi administrasi,  sanksi  perdata  maupun  sanksi  pidana  kepada  aparat  yang menyalahgunakan  kewenangan.    Menurut  beliau  kepastian  hukum  seolah-olah  tidak diperuntukan bagi masyarakat luas, melainkan untuk aparat pelaksana undang-undang. Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum (penyidik) dalam penanganan perkara  pidana  dipastikan  menimbulkan  pelanggaran  terhadap  sejumlah  hak-hak tersangka serta semakin terpuruknya wibawa penegakan hukum.
Pemerintah  dalam  hal  ini  selaku  aparat  penegak  hukum  (penyidik)  telah mengabaikan kewajibanya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (4) UUDNRI tahun 1945, yaitu menegakkan, melindungi serta memenuhi hak asasi warga negara dan juga memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi semua warga negara ( Vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945), hal ini terjadi karena sebagian perkara yang ditangani oleh penyidik dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama dan ada pula perkara-perkara yang pada tahap penyidikan membutuhkan waktu yang relatif lama. Kepastian hukum tidaklah semata-mata apa yang tertulis dalam undang- undang,  melainkan  kepastian  hukum  juga  ditunjukkan  dengan  komitmen  proses pelaksanaan  undang-undang,  sebagaimana  diungkapkan  oleh  Bagir  Manan  bahwa “Pengertian kepastian hukum tidak hanya terbatas pada keberadaan kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum mencakup juga kepastian proses dan kepastian  penerapan  a tau  pelaksanaan,  atau  eksekusi” ,  jadi  proses  hukum  yang konsisten dan konsekuen dalam hal ini proses penyidikan yang konsisten antara perkara satu  dengan  yang  lain  juga  menunjukkan  kepastian  hukum,  namun  jika  pelaksanaan proses penyidikan antara perkara satu dengan yang lain memiliki disparitas waktu yang sangat mencolok justru menunjukkan ketidak pastian hukum.
Doktrin  kepastian  hukum  mengajarkan  setiap  petugas  penegak  hukum  untuk menggunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama, banyaknya terjadi tunggakan penyelesaian penanganan perkara pada tahap penyidikan jelas menunjukan bahwa para penyidik  tidak  bisa  memberlakukan  /  mendayagunakan  hukum  yang  sama  terhadap orang  yang  sama-sama  melakukan  tindak  pidana,  karena  diantara  orang-orang  yang melakukan tindak pidana ada yang kasusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat dan ada sebagian lagi dalam proses penanganannya membutuhkan waktu yang berlarut- larut.  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  mengutamakan  penyelesaian  perkara  dengan cara yang adil ( due process of law ) dengan mengedepankan  nilai-nilai kemanusiaan, apabila pihak  penyidik  konsisten  melaksanakan  aturan  yang  ada  maka  jaminan  kepastian hukum  dalam  proses  penyidikan  perkara  pidana  (umum)  akan  dapat  terwujud, walaupun  secara  eksplisit  ketentuan  batas  waktu  penyidikan  tidak  diatur  dalam KUHAP  namun  secara  implisif  ketentuan  tersebut  tersirat  dalam  beberapa  pasal KUHAP,  seperti  adanya  ketentuan  penyidik  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap tersangka,  segera  mengajukan  tersangka  kepada  penuntut  umum,  tersangka  segera
diajukan kepersidangan oleh penuntut umum, dan lain sebagainya maka tidak akan ada perkara  yang  penyidikannya  berlarut-larut.  Sistem  Peradilan  Pidana  terintegrasi ( integrated  justice  criminal  system )  merupakan  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi permasalahan  atau  kendala-kendala  yang  dihadapi  aparat  penegak  hukum  dalam menjalani  proses  penanganan  perkara,  namun  karena  sistem  peradilan  pidana terpadu/terintegrasi kurang  diperhatikan oleh aparat (penyidik), maka banyak terjadi penyelesaian perkara yang berlarut-larut dan tidak memberikan kepastian hukum yang berakibat terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak tersangka.

## 2. Dampak Tidak Adanya Kepastian Hukum Batas Waktu Penetapan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak  pidana  pencucian  uang  di Indonesia  masih menjadi  pekerjaan rumah  terbesar para aparat penegakan hukum, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk menjadi target pencucian uang karena kombinasi kelemahan dalam sistem sosial dan celah hukum dalam sistem keuangan termasuk sistem pertukaran mata uang asing,  tidak  menyelidiki  asal-usul  berinvestasi  dan  mengembangkan  pasar  modal, pedagang  mata  uang  asing  dan  jaringan  perbankan  yang  telah  berkembang  keluar negeri. 8 Masih banyak sekali kasus-kasus yang berhenti ditengah jalan karena sulitnya mencari alat bukti dalam kejahatan tindak pidana pencucian uang. 9 Tindakan ini sangat berbahaya  baik  secara  nasional  maupun  internasional  karena  pencucian  uang  sebagai cara untuk melegalkan hasil kejahatan untuk menghilangkan jejak. Selain itu, pencucian uang dapat mempengaruhi neraca nasional dan global. Peran vital aparat penegak hukum dalam  hal  ini  kepolisian  menjadi  salah  satu  tugas  yang  sangat  berat  dan  menuntut kecerdasan,  ketelitian  dan  profesionalisme  yang  tinggi.  Tahapan  penyelidikan  dan penyidikan menjadi tahapan paling krusial terhadap pengungkapan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang karena tindak pidana pencucian memiliki karakteristik tindak pidana yang tidak berdiri sendiri melainkan berasal dari tindak pidana lain yang biasa disebut tindak pidana asal. 10 Oleh karena itu dalam penindakan perkara pencucian uang tidak  cukup  hanya  pihak  kepolisian  yang  mengambil  bagian  dalam  hal pemberantasannya,  lembaga-lembaga  terkait  seperti  PPATK,  BPK,  penyedia  jasa keuangan  dan  lembaga-lembaga  lain  yang  disebutkan  dan  diberi  wewenang  oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian  Uang  harus  saling  bersinergi  dan  saling  mendukung  agar pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  diberantas  secara  maksimal. 11 Dengan  hadirnya  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  2010    tentang  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara regulasi aparat penegak hukum dan lembaga terkait telah diberikan wewenang untuk menelusuri dan menindak para pelaku  pencucian  uang  secara  lebih  leluasa  karena  undang-undang  ini  menggunakan
8 Financial Action Task Force on Money laundering, Report on Money: Laundering Typologies (2000) at 2.
9 Ayumiati, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan” (2012) 1:2 Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum at 77.
10 Hurd, “Insider Trading and Foreign Bank Secrecy” (1996) 24 AmBusJ at 29.
11 Budi  Bahreisy,  “Implementasi  Undang -Undang  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Terhadap  Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi” (2018) 15:2 Jurnal Legislasi Indonesia at 100.
paradigma  baru  dalam  penanganan  kejahatan,  yaitu  pendekatan follow  the  money (menelusuri  aliran  uang)  untuk  mendeteksi  TPPU  dan  tindakan  kriminal  lainnya. 12 Maraknya  perkara  tindak  pidana  pencucian  uang  yang  dalam  proses  penyidikannya memakan  waktu  relatif  cukup  lama  bahkan  ada  yang  sampai  berlarut-larut  hingga beberapa tahun dan tidak kunjung menemukan suatu benang merah dalam kasus-kasus tindak pidana pencucian uang, dibawah ini penulis akan memberikan beberapa kasus mengenai pencucian uang yang banyak menyita perhatian publik antara lain: 1. Kasus GY dimana pada Tanggal 20 Juli 2004, 2. Kasus Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera LHI  mengajukan  peninjauan  kembali  atas  vonis  18  tahun  penjara  yang  dijatuhkan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, 3. MKP (Bupati Mojokerjo) ditetapkan sebagai Tersangka sejak Selasa tanggal 18 Desember 2018.
Melihat dari kasus diatas, dalam perkembangan dan kemajuan teknologi, bentuk kejahatan  ini  telah  dianggap  sebagai  kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime )  dan kejahatan  lintas  negara  ( transnational  crime ). 13 Penulis  berpendapat  sangat  sulit  untuk mengungkap  tindak  pidana  pencucian  uang  ini,  sehingga  banyak  perkara  tidak menimbulkan  kepastian  hukum  terhadap  jangka  waktu  penetapan  tersangkanya, dengan tidak adanya atau tidak terpenuhinya kepastian hukum tersebut akan banyak dampak-dampak  negatif  yang  akan  timbul,  selain  hal  tersebut  akan  melanggar  HAM terhadap  orang-orang  yang  diduga  melakukan  pencucian  uang  karena  kebebasannya akan terbatasi oleh statusnya yang menyandang label seorang tersangka, dan yang lebih penting lagi dengan tidak adanya kepastian hukum mengenai batas waktu penetapan tersangka akan membuka peluang yang sangat besar untuk seseorang yang dalam hal ini memang  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  untuk  melakukan  pencucian  lagi terhadap  harta-hartanya  yang  lain  karena  lamanya  proses  penyidikan  yang  dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian terlebih resiko tersebut akan sangat mungkin sekali untuk para tersangka yang tidak dilakukan penahanan.
Apabila  kembali  kepada  definisi  tersangka  diatur  dengan  sangat  jelas  dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: "Seorang tersangka adalah orang yang karena tindakan atau keadaannya, berdasarkan bukti awal, patut dicurigai menjadi  penjahat".  Selanjutnya,  definisi  tersangka  dengan  formulasi  yang  sama  juga diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  10  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Investigasi Kriminal (Perkap No. 14 tahun 2012). Pasal 1 angka 14 KUHAP itu sendiri tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP, namun definisi tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”. Berdasarkan laporan polisi dan satu bukti yang sah maka seseorang dapat disebut sebagai tersangka dan dapat
12 Fithriadi Muslim & Edi Nasution, Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Padang, 2011) at 4.
13 Laporan utama Komisi Hukum Nasiona, “Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang” , News letter KHN (2010) at 5.
ditangkap. Dalam hal ini aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip kehati- hatian dan menggunakan profesionalisme yang tinggi dalam hal melakukan tindakan- tindakan penyelidikan dan penyidikan, agar terdapat kepastian hukum bagi seseorang menyandang  status  tersangka  dan  hal-hal  buruk  yang  sangat  dimungkinkan  terjadi seperti yang telah dijelaskan oleh penulis diatas. Maka dari itu, penyidik harus sangat berhati-hati  dalam  menentukan  seseorang  untuk  menjadi  tersangka  karena  keadilan tercipta  dari  proses  penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  koridor  hukum  yang dilakukan dengan hati-hati dan sangat profesional. Tentu saja, tujuan itu akan tercapai jika ada niat baik untuk menerapkan hukum tanpa dikendarai oleh “kepentingan” dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

## B. Urgensi Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Ditinjau Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia
1. Kepastian Hukum Batas Waktu Status Tersangka Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

## Ditinjau Dari KUHAP
KUHAP mengatur prosedur untuk proses peradilan pidana yang selanjutnya menjamin hak  asasi  manusia,  yaitu  dengan  memberikan  dan  menjamin  hak-hak  tersangka  atau terdakwa.  Oleh  karena  itu  tersangka  atau  terdakwa  tidak  hanya  dianggap  sebagai pelanggar  hukum  (objek  pemeriksaan)  tetapi  sebagai  manusia  yang  benar-benar memiliki hak dan kewajiban (subjek hukum). Penegakan hukum dalam proses peradilan pidana menghadapi tugas berat, karena mereka harus menghadapi dua pilihan sekaligus yang  tidak  dapat  dikesampingkan.  Satu  pihak  menghadapi  tersangka  atau  terdakwa sebagai  orang  pribadi  dari  anggota  masyarakat  yang  memiliki  hak,  disisi  lain  juga menghadapi komunitas yang memiliki fakta bahwa tersangka atau terdakwa diduga dan dicurigai  telah melakukan  suatu  tindakan  yang melanggar  hukum, agar  haknya  dapat dikesampingkan.  Seorang  tersangka  atau  terdakwa  dalam  proses  persidangan  pidana tidak selalu bersalah seperti yang dilaporkan, dikeluhkan atau didakwakan, maka sudah sepantasnya  bahwa  perwujudan  dan  perlindungan  hak-hak  tersangka  atau  terdakwa menerima perhatian dalam pelaksanaan proses peradilan pidana sesuai dengan prinsip- prinsip negara hukum. 14 Terkadang dalam proses penegakan hukum ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirusak oleh adanya beberapa pasal dalam KUHAP. Salah satunya adalah Pasal 1 angka 2 jo Pasal 1 angka 14 KUHAP dalam hal menentukan tersangka  oleh  penyidik.  Ini  terjadi  karena  tidak  ada  ketentuan  yang  jelas  dan  kaku dalam mengatur berapa lama tenggang waktu seseorang ditetapkan atau menyandang status tersangka. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan:
Penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14 M  Syukri  Akub  &  Baharudin  Badaru, Wawasan  Due  Process  of  Law  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) at 111 – 112.
Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dalam praktiknya, menimbulkan banyak penafsiran. Ketentuan-ketentuan  ini  dapat  menyebabkan  ketidakpastian  hukum yang merupakan  jaminan  yang  diberikan  Pasal  28D  ayat  (1)  UUD  1945  dan  dapat menyebabkan  kesewenang-wenangan  sehingga  jelas  bertentangan  dengan  prinsip umum Due Process of Law yang merupakan karakteristik dari aturan hukum sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945.  Berdasarkan  ketentuan  pasal  ini  juga  dapat diartikan  bahwa  penyelidikan  dilakukan  sebelum  penyidikan.  Perlu  digarisbawahi hukuman  mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  kejahatan, target pencarian dan menemukan itu adalah peristiwa yang diduga sebagai kejahatan. Dalam hal ini dapat juga diartikan bahwa pencarian dan penemuan berarti penyidik atas inisiatifnya sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. 15 Penyidik  kemudian  akan  melakukan  pemeriksaan  apakah  kejahatan  telah terjadi berdasarkan informasi yang diperoleh. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan  mengumpulkan  bukti  untuk  mengkonfirmasi  keberadaan  dugaan  kejahatan berdasarkan bukti.
Tugas  utama  penyelidik  adalah  untuk  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  yang dengan bukti tersebut menjelaskan tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka. 16 Penyidikan  adalah  tahap  penyelesaian  suatu  kasus  pidana  setelah  suatu penyelidikan  yang  merupakan  tahap  awal  mencari  ada  tidaknya  suatu  tindak  pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui bahwa suatu kejahatan telah terjadi, saat itulah penyidikan  dapat  dilakukan  berdasarkan  hasil  penyelidikan.  Dalam  tindakan penyelidikan,  penekanan  diberikan  pada  tindakan  "mencari  dan  menemukan"  suatu "peristiwa"  yang  dianggap  atau  diduga  sebagai  tindakan  kriminal.  Sedangkan  dalam fokus penyidikan ditekankan pada tindakan "menemukan dan mengumpulkan bukti". Penyidikan ini bertujuan untuk memperjelas tindakan kriminal yang ditemukan dan juga menentukan  pelakunya.  Titik  kritis  pemeriksaan  sebelum  penyidik  adalah  tersangka, dan dia memperoleh informasi tentang peristiwa kriminal yang sedang diperiksa. Namun jika  tersangka  adalah  titik  awal  pemeriksaan,  prinsip  yang  harus  diterapkan  adalah akusator, dimana tersangka harus ditempatkan pada posisi manusia yang bermartabat. Ia harus dinilai sebagai subjek hukum bukan sebagai objek hukum. Orang yang diinterogasi bukan  tersangka  tetapi  tindakan  yang  dilakukannya  adalah  objek  penyidikan. Pemeriksaan ini diarahkan pada kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus  dianggap  tidak  bersalah,  sesuai  dengan  prinsip  hukum  "praduga  tak bersalah" ( presumption of innocent ) sampai keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum  tetap.  Selama  investigasi  kriminal,  tidak  selalu  hanya  tersangka  yang  harus diselidiki, terkadang diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli, demi kejelasan atas dugaan peristiwa kriminal tersebut. Bagi para saksi dan ahli, mereka juga harus diperlakukan
15 Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyeildikan dan Penyidikan , I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) at 6.
16 Ibid at 11.
secara manusiawi dan beradab. 17 Masalah mendasar pada tahap awal proses peradilan pidana  adalah  ketika  penyelidikan  dimulai  dan  menemukan  tersangka  oleh  penyidik. Bukti  awal  sebagaimana  tercantum  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  14  KUHAP,  yang menyatakan  bahwa,  "Tersangka  adalah  seseorang  yang  karena  perbuatan  atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".
Pengertian bukti permulaan dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  manajemen  penyidikan  tindak pidana,  yaitu  bukti  dalam  bentuk  laporan  polisi  dan  1  (satu)  bukti  yang  sah,  yang digunakan untuk mencurigai bahwa seseorang memiliki melakukan kejahatan sebagai dasar untuk dapat menangkap.
Kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  manajemen  penyidikan  tindak  pidana, dinyatakan bahwa dasar penyelidikan adalah:
a. Laporan polisi/pengaduan;
b. Surat perintah tugas;
c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
d. Surat perintah penyidikan; dan
e. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
Berdasarkan  petunjuk  pelaksanaan  (Juklak)  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia,  bukti  permulaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  14  dalam konteks  menetapkan  seseorang  sebagai  tersangka  didasarkan  pada  satu  bukti  dan laporan polisi. Artinya, bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana dinyatakan dalam  Pasal  184  KUHAP,  baik  itu  pernyataan  saksi,  pernyataan  ahli, surat,  kesaksian terdakwa dan petunjuk. 18 Menurut pendapat Eddy O.S. Hiariej, 19 bukti awal dalam Pasal 1  poin  14  KUHAP  tidak  hanya  sebagai  bukti  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  184 KUHAP, tetapi juga dapat mencakup bukti dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal pula dengan istilah physical evidence atau real evidence . Selanjutnya, mengukur bukti awal  tersebut  dengan  kasus  yang  dituduhkan  terhadap  tersangka. Intinya,  pasal yang dituduhkan mengandung formula pelanggaran yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi  sebagai  bukti.  Artinya,  bukti  adanya  tindak  pidana  harus  didasarkan  pada unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam pasal tersebut.
Penjelasan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan "bukti awal  yang  cukup"  adalah  bukti  awal  untuk  mencurigai  adanya  tindak  pidana  sesuai dengan  Pasal  1  angka  14.  Pasal  ini  menunjukkan  bahwa  surat  perintah  penangkapan tidak  dapat  dilakukan  sewenang-wenang  tetapi  diarahkan  pada  mereka  yang  benar- benar melakukan kejahatan. Dengan demikian, tampaknya penilaian “permulaan bukti yang cukup” didasarkan pada subyektivitas pen yidik saja. Kembali ke perhatian terkait dengan  Pasal  75  UU  TPPU  tentang  investigasi  TPPU,  dalam  hal  ini  yang  perlu
17 M  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan  Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) at 134.
18 Eddy OS Hiarej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga) at 97.
19 Eddy OS. Hiarej, supra note 18.
dipertimbangkan  adalah  mengenai  "Dalam  kasus  penyelidik  menemukan  bukti  yang cukup  tentang  timbulnya  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  asli".  Seperti  yang  kita ketahui, tidak ada indikator yang menjelaskan standar bukti awal yang memadai. Dalam perkembangannya makna bukti awal yang memadai serta bukti yang cukup digunakan dalam  proses  investigasi,  dipersempit  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  21/PUU/XII/2014.  Mengenai  bukti  awal  yang  dapat  digunakan  dalam  proses penyidikan,  bukti  awal  harus  ditafsirkan  sebagai  bukti  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Jadi kita membutuhkan dua lembar bukti sebagai bukti awal dalam penentuan tersangka oleh penyidik.
Frasa "bukti awal", "bukti awal yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama itu tidak berarti bahwa "bukti awal", "bukti awal yang cukup" , dan "bukti yang cukup" adalah minimum  dua  bukti  yang  terkandung  dalam  ketentuan  Pasal  184  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana.  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi, bukti awal, bukti awal yang cukum dan bukti yang cukup yang digunakan dalam proses penyelidikan harus ditafsirkan sebagai dua bukti sebagaimana tercantum dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP.  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  menghilangkan gradasi antara tiga jenis bukti yang digunakan dalam proses penyelidikan. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan bukti awal adalah bukti awal untuk mencurigai adanya tindak pidana dan digunakan untuk proses menemukan tersangka, dimana bukti memenuhi batas minimum bukti yaitu jika telah ditemukan setidaknya dua bukti sah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP,  dan  harus  relevan  dengan dugaan kejahatan.
Proses penyidikan dalam upaya mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka tidak  terjadi  dalam  waktu  singkat.  Masalah  menentukan  tersangka  dalam  proses penyidikan  adalah  pengurangan  dalam  kebebasan  individu.  Pengurangan  kebebasan individu terjadi dalam kasus upaya paksa yang dapat dilakukan kapan saja oleh penyidik. Dalam  KUHAP  tidak  ada  ketentuan  tentang  batas  waktu  untuk  menentukan  status tersangka  oleh  penyidik.  Ini  menciptakan  ketidakpastian  hukum  bagi  orang  yang ditetapkan  sebagai  tersangka.  Ketentuan  yang  tidak  jelas  mengenai  jangka  waktu penetapan status tersangka menyebabkan ketidakpastian hukum bagi tersangka baik itu didalam  KUHAP,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pecucian Uang ataupun didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang,  dan  juga    Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2021  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  Tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini membuka pekuang yang cukup besar  untuk  dapat  melanggar  hak  asasi  manusia  diri  tersangka  apabila  proses
pemeriksaan  tersangka  berlangsung  dalam  jangka  waktu  yang  lama.  Berdasarkan penjelasan ini, perlu untuk membuat penambahan/perubahan pasal atau bab mengenai penentuan tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan Tindak  Pidana  Pecucian  Uang,  khususnya  mengenai  batas  waktu untuk  menentukan  tersangka,  agar  status  tersangka  yang  disandang  oleh  seseorang mendapat kepastian hukum baik yang dilakukan penahanan maupun yang tidak ditahan, karena dengan menyandang status tersangka yang tidak dapat dipastikan batas waktu sampai kapan status tersangka tersebut berada dan melekat padanya, maka orang yang menyandang  status  tersebut  secara  tidak  langsung  akan  berpengaruh  kepada  psikis seseorang,  karena  hukum  pidana  sangat  erat  sekali  kaitannya  dengan  harkat  dan martabat manusia.

## 2. Mekanisme Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang  Menurut Hukum Positif
Mekanisme  penetapan  seseorang  sebagai  tersangka  yang  berangkat  dari  tindakan penyelidikan  yang  dilakukan  oleh  penyelidik  dalam  mencari  dan  menemukan  suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang kemudian ditentukan akan/tidak dilanjutkan  ke  tingkat  penyidikan.  Ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  5  KUHAP  secara penuh mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini”,  Setelah  adanya  tindakan  penyelidikan,  maka  penyidikan  dilakukan  oleh penyidik  untuk  menemukan  dan  mengumpulkan  bukti  guna  menemukan  tersangka. Dalam  penyelidikan  ini  penentuan  tersangka  dilakukan,  yang  dengan  kata  lain  dapat dikatakan  bahwa  penentuan  tersangka  adalah output dari  penyelidikan.  Tindakan penyidikan diatur  dalam  Pasal  1  angka  2  KUHAP  yang  berbunyi,  “Penyidikan  adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” . A danya  pemaknaan  “minimal  dua  alat  bukti”  merupakan  perwujudtan asas  due process of law untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses  peradilan pidana. Perlindungan  hukum  tersebut  tidak  dimaksudkan sebagai  cara  pelaku untuk  menjadi kebal hukum dan lari dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini untuk melindungi hak- hak  yang  dimiliki  warga  negara  ketika  berhadapan  dengan  persoalan  hukum  pidana, yaitu  jika  seseorang  ditetapkan  sebagai  tersangka  dalam  sistem  peradilan  pidana dipandang sebagai orang yang patut diperiksa kesalahannya oleh negara hal ini diwakili oleh  penyidik,  dan  pelaku  diposisikan  sebagai  orang  yang  berhadapan  dengan  negara atau  lebih  dikenal  sebagai  hukum  publik.  Hal  ini  tentunya  tidak  menunjukan keberimbangan  posisi,  apalagi  jika  dilihat  dari  aspek  kesalahan  yang  telah  dilakukan pelaku  dapat  bersifat  ringan  atau  berat.  Aspek  kepentingan  (hak)  pelaku  ketika berhadapan  dengan  kepentingan  negara  justru  akan  menghasilkan  penekanan (penderitaan)  pada  diri  pelaku,  padahal  setiap  orang  dijamin  haknya  secara
konstitusional.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  memperjelas  status  seseorang  yang sesuai dengan due process of law , dengan menetapkan bukti permulaan dimaksud adalah dua  alat  bukti,  dua  alat  bukti  yang  diperoleh  dengan  cara  yang  sah  oleh  penyidik menandakan  adanya  suatu  tindak  pidana  dan  ada  seseorang  yang  melakukan  tindak pidana  maka  ditetapkan  sebagai  tersangka,  untuk  itu  proses  penetapan  tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah bahwa seseorang sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Adapun menurut Darwan Prints berpendapat tersangka adalah: “Seseorang yang disangka, sebagai  pelaku  suatu  delik  pidana”  dalam  hal  ini  tersangka  beluml ah  dapat dikatakan  sebagai  bersalah  atau presumption  of  innocent .  Terdapat  beberapa  tahapan identifikasi tersangka yang penting untuk diperhatikan oleh penyidik sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan”. 20
Berdasarkan putusan tersebut, penetapan tersangka yang telah sah dapat diajukan dan  memperluas  objek  praperadilan  memberikan  implikasi  tersendiri  terhadap penegakan hukum dari institusi kepolisian. Hal itu berkaitan dengan “bukti permulaan” dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Adanya putusan mahkamah konstitusi yang diajukan oleh Bachtiar Fatah, terkait dengan dua alat bukti dalam kasus, berkaitan dengan asas due process law jelas hal tersebut telah melanggar hak-hak asasi tersangka yang seharusnya  ditetapkan  dengan  minimal  dua  alat  bukti.  Dengan  melihat  kasus  Bactiar Fatah  tersebut  pengaturan  penetapan  tersangka  yang  harus  berdasarkan  prosedur hukum  dan  disertai  alat-alat  bukti  yang  sah,  sehingga  tidak  melanggar  hak-hak  dari tersangka  di  kepolisian.  Jadi  syarat  penetapan  tersangka  telah  diatur  dalam  KUHAP yang  kemudian  disempurnakan  dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sedangkan dalam putusan berikut ini adalah apa yang dimaksud dengan penetapan tersangka harus memenuhi apa yang telah disyaratkan yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang disetujui dalam pasal 184 KUHAP dan diberikan bersamaan dengan penerimaan calon tersangkanya.
Putusan  MK  Nomor  21/PUU-XII/2014  Tanggal  28  April  2015,  memberikan pengertian tentang “bukti yang cukup”  ya itu berdasarkan dua bukti plus kepercayaan penyelidik  yang  beroperasi  secara  obyektif  (obyektivitas  dapat  diuji)  menunjukkan bahwa  dari  kedua  alat  bukti  tersebut  merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh seseorang yang telah diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana.
Pasal  66  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Perkap  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian Penanganan Kasus Pidana di Kepolisian Republik Indonesia menyatakan:
1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditentukan oleh penyidik kepada seseorang setelah  hasil  penyelidikan  yang  dilakukan  memperoleh  bukti  awal  yang  sangat berbeda dari 2 (dua) jenis bukti.
2. Untuk menentukan mendapatkan bukti awal yang cukup setidaknya 2 (dua) jenis bukti persetujuan dalam ayat (1) ditentukan melalui judul kasus.
20 Darwan Prints, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar) (Jakarta: Djambatan kerkasama dengan yayasan LBH) at 13.
Jadi, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat paling sedikit 2 (dua) bukti awal yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan sebelumnya disetujui sebagai calon tersangka.

## C. Formulasi Penetapan Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berbasis Kepastian Hukum
Penetapan status tersangka oleh penyidik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara  pidana  berdampak  pada  ketidakpastian  hukum  baik  bagi  tersangka  maupun korban tindak pidana yang terjadi. Dalam beberapa kasus  penentuan tersangka sering mengambil  HAM  individu  sebagai  hasil  dari  proses  hukum  yang  panjang  atau berkepanjangan dan tidak ada poin yang jelas dalam kasus tersebut. Bahkan ada orang yang  memegang  status  tersangka  selama  bertahun-tahun  tanpa  kepastian  hukum, dengan  ditetapkannya  seseorang  sebagai  tersangka  maka  secara  hukum  tidak  ada kepastian  bersalah,  tetapi  orang  tersebut  dianggap  bersalah  secara  sosial  dan menanggung  rasa  malu  di  masyarakat, 21 Esensi  dari  sistem  peradilan  pidana  yang menggunakan pendekatan model proses hukum, yang berarti penerapan hukum harus sesuai dengan "persyaratan hukum" dan harus "mematuhi hukum", dimana dalam proses penegakan  hukum  dapat  tidak  melanggar  ketentuan  hukum  tertentu  dengan  dalih menegakkan bagian dari hukum dan menjamin perlindungan HAM. Untuk mendukung implementasi  model  dalam  sistem  peradilan  pidana,  setidaknya  diperlukan  dua komponen utama, yaitu aparat penegak hukum dan perundang-undangan yang baik dan benar,  dimana  komponen-komponen  tersebut  saling  terkait  satu  sama  lain  dan  tidak dapat dipisahkan. 22
Profesionalisme  penegak  hukum  yang  dimaksud  saat  ini  disebabkan  oleh memudarnya  makna  kode  etik  bagi  profesi  hukum  yang  harus  menjadi  dasar  dan pedoman  dalam  menjalankan  profesi  itu  sendiri.  Kode  etik  profesi  meningkatkan loyalitas  dan  pengabdian  kepada  pekerjaan  profesi  yang  dilakukan,  terkait  dengan profesionalisme dan kehormatannya. Kode etik profesi menurut Bertens adalah “Norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan berperilaku sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat”. 23 Aparat penegak hukum memiliki kode etik dalam menjalankan profesinya, termasuk penyelidik yang tidak dapat secara sewenang-wenang  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  mereka  tanpa  kode  etik dalam profesi mereka. Kode Etik Profesi untuk petugas penegak hukum mensyaratkan bahwa setiap tugas dan wewenang dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran kode  etik  yang  pada  akhirnya  mencerminkan  ketidak  profesionalan  petugas  penegak
21 Bahran, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (2017) 17:2 Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran at 23.
22 Suswantoro  &  Slamet  Suhartono,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Tersangka  Dalam  Batas  Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia” (2018) 1:1 Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus at 44.
23 K Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005) at 11 – 15.
hukum  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  singkatnya das sollen dan das sein sangat  berbeda  dalam  praktik  sehari-hari  untuk  dapat  menjaga  moralitas  dan profesionalisme  kinerja  dalam  menegakkan  hukum,  aparat  penegak  hukum  harus mematuhi aturan dan norma yang ada. Penyidik selaku aparat penegak hukum dalam melaksankan  proses  penyidikan  sering  mengabaikan  kewajibanya  sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 28J ayat (4) UUD NRI tahun 1945, yaitu menegakkan, melindungi  serta  memenuhi  hak  asasi  warga  negara  dan  juga  memberikan  perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi semua warga negara (Vide Pasal 27 ayat (1) UUD NRI tahun 1945), hal ini terjadi karena sebagian perkara yang ditangani oleh penyidik dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama dan disisi lain ada banyak perkara-perkara yang  pada  tahap  penyidikan  bisa  diselesaikan  dalam  waktu  yang  lama.  Hukum merupakan sebuah social control dari pemerintah ( law is governmental social control ), sebagai aturan  sosial  dan  proses  yang  berusaha  mendorong  perilaku,  baik  yang  bermanfaat maupun  mencegah  perilaku  buruk. 24 Keputusan  atau  hukum  pemerintah  yang dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Jika  seseorang  berperilaku  khusus  adalah karena mereka diperintahkan oleh hukum atau karena tindakan pemerintah atau pejabat lain  atau  dalam  sistem  hukum.  Tetapi  kita  juga  perlu  kontrol  sosial  atas  pemerintah, karena kita tidak dapat menyangkal bahwa tidak ada kuda tanpa kekangan. Demikian juga, tidak ada penguasa dan aparaturnya yang bebas dari kontrol sosial. Semua orang tahu bahwa ada orang yang memiliki wewenang untuk menyalahgunakan posisi mereka, suap  dan  KKN  masih  umum  dalam  tirani  birokrat.  Jadi  untuk  meningkatkan  proses penegakan  hukum  harus  ada  kontrol  yang  dibangun  dalam  sebuah  sistem  hukum. Dengan  kata  lain, hukum  memiliki  tugas  untuk  mengawasi  pihak  berwenang sendiri, kontrol dilakukan oleh pengontrol. Demikian pula para penegak hukum dalam hal ini penyidik  juga  manusia  yang  tidak  terlepas  dari  yang  namanya  kesalahan  dan  khilaf, sehingga  dalam  menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  terkadang  mengakibatkan tersangka / terdakwa menderita secara fisik dan mental, hal ini tentu saja merupakan pelanggaran  HAM.  Pentingnya  meningkatkan  profesionalisme  penyidik  dalam melakukan  penyidikan  adalah  untuk  mengurangi  terjadinya  pelanggaran  yang menyimpang  dari  tugas  dan  fungsinya.  Tugas  dan  kewajiban  yang  dilakukan  oleh penyidik  adalah  tanggung  jawab  besar  karena  tindakan  penyidikan  adalah  awal  dari proses  penegakan  hukum,  segala  sesuatu  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dalam  proses penyidikan akan berdampak pada proses penegakan hukum selanjutnya, maka proses penyidikan  dapat  dikatakan  sebagai  ujung  tombak  melakukan  peninjauan  kembali kasus.
KUHAP  telah  menciptakan  mekanisme  kontrol  bagi  penegak  hukum  dalam menjalankan  tugasnya  untuk  selalu  fokus  dan  meningkatkan  profesionalisme  kerja sehingga tidak terjadi kesalahan prosedural, yang ternyata melanggar HAM dimana hal ini telah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada umumnya dan KUHAP, yaitu
24 Lawrence Friedman, American Law (London: W.W. Norton & Company, 1984) at 3.
keberadaan lembaga praperadilan yang diatur dengan tegas dalam pasal 77 KUHAP, 25 Tujuan  lembaga  praperadilan  untuk  penegakan  hukum  di  negara  kita  adalah  untuk memperkuat pengawasan pada proses pemeriksaan awal terhadap kasus-kasus kriminal, khususnya  pemeriksaan  di  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan. 26 Dengan  adanya praperadilan ini diharapkan pemeriksaan perkara pidana akan berjalan sebaik-baiknya (tidak menyimpang dari norma hukum formal), sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku,  baik  berupa  penangkapan,  penahanan,  pencarian,  penyitaan,  penyidikan, penuntutan,  penghentian  penyelidikan  dan  penuntutan  dan  sebagainya  tidak  dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Semua ini untuk mewujudkan perlindungan HAM agar tidak "diperkosa”.
Perubahan  yang  terjadi  dalam  struktur  hukum,  terutama  dengan  pembentukan institusi  baru  secara  otomatis  membawa  pengaruh  pada  kondisi  sosial  dengan menggeser pola berpikir dan perilaku dalam masyarakat, ini sejalan dengan pandangan Soejono  Soekanto  bahwa  ada  dua  fungsi  yang  dapat  dijalankan  oleh  hukum  dalam masyarakat, yaitu sebagai alat kontrol ( a tool of sosial kontrol ) dan sebagai sarana rekayasa sosial ( a tool of sosial ingieneering ). 27 Apabila mengkaitkan praperadilan dengan adanya a tool of social control ini, pada dasarnya fungsi praperadilan sebagai perlindungan terhadap tindakan  sewenang-wenang  dari  petugas  penegak  hukum  yang  dalam  menjalankan tugasnya  sering  melakukan  tindakan  yang  tidak  pantas  yang  melanggar  HAM  dan martabat.  Namun  untuk  lebih  menjamin  pelaksanaan  praperadilan,  diperlukan pemahaman  praperadilan  yang  lebih  dalam  khususnya  di  masyarakat  sehingga  lebih memahami manfaat dan fungsi praperadilan. Hukum selanjutnya sebagai a tool of social engineering , praperadilan dapat membawa orang ke situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju pengembangan hukum di masa depan.
Jika  dilihat  dari  perspektif  hukum  HAM,  baik  hukum  HAM  nasional  maupun hukum HAM internasional, bisa diperoleh pemahaman bahwa penegakan hukum oleh negara  tidak  mampu  memberikan  kepastian  hukum,  maka  sebenarnya  sudah  bisa dikatakan  suatu  pelanggaran  HAM  atau  paling  tidak  memiliki  potensi  pelanggaran HAM, sebagaimana dipahami bahwa hak untuk hidup sebenarnya adalah prinsip moral yang  didasarkan  pada  keyakinan  bahwa hak  untuk  hidup  adalah  bawaan bagi  semua orang  yang  diberikan  oleh  Allah  SWT  dan  tidak  boleh  dikurangi  sama  sekali,  bukan sebagai hak istimewa yang diberikan oleh otoritas politik.  Kelayakan dan ketenangan pikiran dalam menjalankan hak untuk hidup adalah penting untuk dihormati dan bebas dari  gangguan  apapun  dari  siapapun  dan  dalam  bentuk  apapun.  Kebebasan  untuk menggunakan hak untuk hidup didasarkan pada kemampuan untuk merencanakan dan mengantisipasi masa depan seseorang.
25 Ardi Nur Ihsani, “Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka” (2017) 1:2 Jurnal Hukum Legal Standing at 7.
26 Riduan Syahrani, Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana (Bandung: Alumni, 1983) at 74.
27 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1984) at 117.

## 1. Formulasi Kebijakan Penetapan Batas Waktu Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
Ketentuan batas waktu penyidikan tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia.  Bahkan  di  dalam  KUHAP  yang  menjadi  satu-satu  pedoman dalam menjalankan hukum pidana juga tidak mengatur terkait batas waktu penyidikan ini. Padahal di dalam KUHAP mengatur hak-hak tersangka dimana berhak untuk segera mendapatkan  pemeriksaan  dan  kemudian  diserahkan  kepada  jaksa  penuntut  umum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) sampai (3) KUHAP. Ketentuan lebih lanjut tentang batas waktu penyidikan sebenarnya telah diatur juga di dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009  tentang Pengawasan  dan  Pengendalian  Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan  Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa proses penyidikan untuk kriteria perkara yang sangat sulit dibatasi waktu 120 (seratus dua puluh) hari, perkara sulit 90 (sembilan puluh) hari, perkara sedang 60 (enam puluh) hari, dan perkara mudah 30 (tiga puluh) hari.
Ketentuan diatas sudah sangat baik karena dapat terjaminnya kepastian hukum bagi para tersangka mengenai perkara yang sedang dijalaninya, dengan begitu tersangka tahu  kapan  proses  penyidikannya  akan  berakhir.  Namun  sangat  disayangkan  karena peraturan  tersebut  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi  dan  Peraturan  Kepala  Kepolisian Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2009  tentang  Pengawasan  dan  Pengendalian Penanganan  Perkara  Pidana  di  Lingkungan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dicabut karena digantikan oleh peraturan yang baru yaitu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen  Penyidikan Tindak Pidana. Sebelum membahas mengenai bagaimana formulasi kedepan mengenai berapa jangka waktu dalam penetapan status tersangka, perlu diketahui terlebih dahulu pengaturan  batas  waktu  penyidikan  ini  lebih  penting  setelah  penyidik  menetapkan tersangka, atau sebelum menetapkan tersangka. Namun penulis berpendapat bahwa jika memang belum menetapkan tersangka, itu berarti penyidik masih bekerja sendiri dan tidak ada seseorang yang harus menunggu kepastian dari perkara tersebut. Jika belum menetapkan  tersangka,  maka  permasalahan-permasalah  yang  ditakutkan  tidak  akan terjadi,  seperti  lamanya  seseorang menyandang status  tersangka,  dibatasinya hak-hak tersangka, terlanggarnya hak-hak tersangka dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis lebih  menekankan  untuk  pengaturan  batas  waktu  penyidikan  ini  dibatasi  setelah ditetapkannya seorang tersangka demi tegaknya suatu keadilan bagi tersangka.
Berbicara keadilan, masih terdapat banyak persoalan mengenai keadilan tersebut. Masalah  keadilan  selalu  berdampingan  dengan  perkembangan  filsafat  hukum. Perkembangan  filsafat  hukum  merupakan  perkembangan  dari  filsafat  secara keseluruhan, berotasi disekitar permasalahan tertentu yang timbul secara terus-menerus yaitu keadilan, kesejahteraan, dan kebenaran. 28 Dari permasalahan tersebut yang paling dominan  hubungannya  dengan  hukum  adalah  masalah  keadilan.  Hukum  selalu berhubungan dengan keadilan meskipun kadangkala secara empirik kurang dimengerti
28 Dominikus  Rato, Filsafat  Hukum  Suatu  Pengantar  Mencari,  Menemukan,  dan  Memajami  Hukum (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014) at 28.
sepenuhnya.  Keadilan  merupakan  permasalahan  mendasar  dalam  hukum.  Kaum naturalisme menyatakan bahwa keadilan terdapat sifat relativisme, karena mempunyai sifat  yang  absurd,  luas,  dan  kompleks  maka  tujuan  hukum  acap  kali  “ngambang”. 29 Tujuan  hukum  yang  cukup  realistis  adalah  kemanfaatan  dan  kepastian  hukum. Meskipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya, akan tetapi keadilan adalah tujuan hukum yang paling substantif.
Menurut Plato, keadilan hanya terdapat hukum dan peraturan disahkan oleh para profesional  yang  memikirkannya.  Keadilan  dan  hukum  sangat  dekat.  Keadilan  dapat diperoleh  melalui  penegakan  hukum.  Plato  berpendapat bahwa  yang  dimaksudkan  di sini oleh hukum adalah hukum positif yang disahkan oleh legislatif, yaitu negara. Bagi Plato, negara adalah satu-satunya sumber hukum. Berdasarkan pernyataan Plato diatas, yang menyatakan bahwa keadilan hanya ada dalam undang-undang yang disahkan oleh negara,  maka  Plato 30 dibagi  menjadi  pendukung  monisme  hukum.  dengan  demikian filsafat hukum Plato mengingatkan kita pada suatu filsafat, yaitu filsafat negara totaliter modern.  Filosofi  ini  mengendalikan  hukum  dan  administrasi  negara  di  semua  bagian kehidupan individu.
Dikeluarkannya  peraturan  yang  baru  juga  mengubah  ketentuan  tentang  batas waktu  penyidikan  itu  sendiri,  dimana  batas  waktu  penyidikan  yang  diatur  dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang menejemen penyidikan tindak pidana tidak mengatur secara pasti berapa waktu yang dibutuhkan  untuk  melakukan  proses  penyidikan,  sebagaiamana  dalam  Pasal  18 dinyatakan  untuk  perkara  mudah  proses  penanganan  relatif  cepat,  perkara  sulit diperlukan waktu yang cukup dan perkara sangat sulit diperlukan waktu penyidikan yang relatif panjang. Ketentuan yang seperti itu menurut penulis sangatlah tidak relevan dan tidak mencerminkan kepastian hukum. Dari Rancangan KUHAP tersebut memang sudah diatur tetapi belum dapat berlaku karena masih belum diundangkan secara resmi. Namun  sekiranya  pengaturan  batas  waktu  penyidikan  di  dalam  Rancangan  KUHAP tersebut  dapat  menjadi  landasan  dari  para  instansi  yang  berwenang  melakukan penyidikan untuk membuat peraturan yang baru terkait dengan batas waktu penyidikan tersebut. Jelas berarti tidak hanya mengklasifikan batas waktu penyidikannya seperti cepat, cukup, dan relatif panjang, tetapi juga mencantumkan waktu secara pasti seperti hari, bulan atau tahun, sehingga dapat terciptanya kepastian hukum akan lama tidaknya proses  penyidikan.  Selain  diatur  secara  jelas,  begitu  penting  juga  agar  batas  waktu penyidikan  ini  tidak  hanya  diatur  didalam  peraturan  kepolisian  tetapi  juga  dalam hukum, khususnya hukum yang mengatur proses peradilan pidana yaitu KUHAP. Hal ini  agar  peraturannya  tidak  hanya  berlaku  di  dalam  internal  kepolisian  tetapi  juga berlaku bagi setiap para penegak hukum yang akan menjalankan proses penyidikan.
Untuk membentuk suatu formulasi aturan yang baik, kita ketahui bahwa untuk membentuk  suatu  hukum  baru  yang  akan  dituangkan  di  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan,  maka  harus  memuat  3  (tiga)  landasan,  yaitu  landasan  filosofis,
29 Ibid at 59.
30 Ibid at 63.
landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Jika urgensi pengaturan batas waktu terhadap proses penyidikan perkara pidana yang telah menetapkan tersangka dikaji berdasarkan landasan-landasan  tersebut,  maka  lebih  baik  diatur  di  dalam  KUHAP,  dan  KUHAP merupakan  suatu  undang-undang  yang  berdasarkan  hirarki  letaknya  ada  dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Keputusan Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  sehingga  batas  waktu  untuk  penyelidikan  ini  harus  sesuai dengan hirarki perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan 2 (dua) undang- undang  atau  peraturan  diatasnya,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  dan  Keputusan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Pengaturan batas  waktu  penyidikan  ini  adalah  untuk  menjamin  perlindungan  dan  menjamin kepastian hukum, baik terhadap para penegak hukum ataupun untuk tersangka, hal ini juga untuk menjamin hak-hak dari tersangka yang memang sudah diatur terlebih dahulu di dalam KUHAP. Pengaturan batas waktu penyidikan ini juga sesuai dengan apa yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945, tepatnya dalam Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi :

## Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
Melihat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, ada beberapa unsur yang bersinggungan dengan urgensi dari pengaturan  batas  waktu  penyidikan  ini,  antara  lain:  Setiap  orang  berhak  untuk mendapatkan  jaminan  hukum,  meskipun  ia  adalah  seorang  tersangka  sekalipun. Jaminan  hukum  disini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  seorang  tersangka  tidak hanya  dijadikan  sebagai  objek,  tetapi  sebagai  subjek  hukum  yang  memiliki  hak untuk membela dirinya sendiri.
Perlindungan  hukum  yang  dimaksud  ini  adalah  berkaitan  dengan  hak-hak tersangka,  meskipun  telah  menjadi  tersangka,  tetapi  seseorang  masih  memiliki  hak- haknya yang melekat dalam dirinya sebagai manusia, walaupun sebenarnya hak itu juga dibatasi  karena  ia  adalah  tersangka.  Hak-hak  tersangka  pun  juga  telah  diatur  lebih dahulu  di  dalam  Pasal  50  KUHAP.  Hal  yang  paling  penting  dalam  pengaturan  batas waktu  penyidikan  ini  adalah  kepastian  hukum.  Urgensi  paling  utama  dari  diaturnya batas  waktu  penyidikan  ini adalah  untuk  menciptakan  kepastian  hukum,  karena  jika proses penyidikan tidak dibatasi, maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang seperti perkara-perkara  penyidikan  yang  ditelantarkan  dan  berlarut-larut  hingga  bertahun tahun  seperti  contoh-contoh  yang  telah  dijelaskan  diatas.  Sehingga  sangat  perlu  agar penyidikan ini dibatasi oleh waktu, agar tersangka mendapatkan kepastian hukum dari perkara  yang  sedang  ia  jalani.  Melihat  penjabaran  tersebut,  sudah  jelas  bahwa pengaturan  batas  waktu  penyidikan  sudah  sesuai  berdasarkan  landasan  yuridis. Pengaturan batas waktu penyidikan ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang ada, justru batas waktu investigasi ini adalah mewujudkan apa yang diamanatkan oleh Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa batas waktu penyidikan yang telah  menentukan  tersangka  ini  sangat  penting,  hal  tersebut  sesuai  dengan  dasar pembentukan undang-undang yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

## 2. Penemuan Hukum dalam Rangka Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Khususnya Mengenai Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang
Hasil  penelitian  sebagaimana  diuraikan  diatas  ternyata  dengan  tidak  adanya  batas waktu penyidikan tindak  pidana umum yang diatur dalam KUHAP membawa akibat banyak  terjadi  penyelesaian  perkara  yang  berlarut-latut,  terjadi  pelanggaran  terhadap sejumlah hak-hak tersangka serta tidak bisa diterapkannya asas penyelesaian perkara secara  cepat  sederhana  dan  biaya  ringan  dan  keadaan  tersebut  dipastikan  tidak  akan dapat memberi kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatan hukum itu sendiri. Berkenaan  dengan  keadaan  tersebut  diperlukan  langkah-langkah  konkrit  untuk mengatasinya  agar  tidak  semakin  hilang  kepercayaan  masyarakat  terhadap  upaya ditegakkannya  aturan  hukum,  perlindungan  HAM  (tersangka)  bahkan  HAM masyarakat  khususnya  bagi  mereka  yang  menjadi  saksi  (koban)  maupun  saksi  pada umumnya. Karena atas keberadaan mereka menjadi saksi tidak jarang mendapat acaman dari  pihak-pihak  tertentu.  Dilihat  dari  sisi  politik  hukum  pidana  ( Penal  Policy ) pembentukan KUHAP yang disahkan dan diundangkan pada tahun 1981 sampai saat ini sudah  berusia  empat  puluh  tahun.  Selain  karena  masa  berlakunya  sudah  cukup  lama dalam  KUHAP  sendiri  ditemukan  banyak  kelemahan-kelemahan  yang  sangat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum pidana itu sendiri. Tidak ada batasan waktu untuk menyelidiki kejahatan umum jelas berpengaruh terhadap kinerja penyidik dalam  penyelesaian  perkara  dan  kondisi  tersebut  memberi  peluang  untuk disalahgunakan  oleh  aparat  penyidik  sehingga  berakibat  banyak  perkara  pada  tahap penyidikan  yang  tidak  terselesaikan  dalam  waktu  yang  cepat  bahkan  berlarut-larut, menyebabkan  terkekang  kemerdekaan  baik  tersangka,  korban  maupun  saksi  pada umumnya yang pada ujungnya tidak tercapainya proses penanganan perkara secara adil.
Teori kebijakan hukum pidana mengajarkan bahwa untuk memperbaiki  sistem peradilan yang sedang carut marut tidaklah cukup dengan hanya melakukan perubahan terhadap  sumber  daya  aparatur  penegak  hukum  (struktur  hukum),  serta  sarana  dan prasarana pendukung melainkan juga dilakukan secara menyeluruh termasuk dan yang paling penting adalah melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dibidang pidana baik materiil maupun formilnya. Khusus ketentuan hukum acara yang mengatur tenggang waktu penyidikan dalam pelaksanaanya ternyata sangat  memberikan  dampak  kecepatan  dan  kepastian  penyelesaian  perkara (penyidikan) dan juga mengenai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP dapat  terpenuhi.  Pelaksanaan  politik  hukum  pidana  khususnya  dalam  kerangka mengadakan pembaharuan peraturan perundang-undangan baik dengan cara merubah ketentuan yang sudah ada, maupun menciptakan ketentuan perundang-undangan yang baru tujuan utamanya adalah untuk mengharmoniskan atas terjadinya perbedaan antara
ketentuan hukum yang berlaku ( ius constitutum ) dengan hukum yang dicita-citakan ( ius constituendum )  dan  juga  pengharmonisasian  atas  adanya  kekurangan  atau  kelemahan dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan  baik  berupa  konflik  norma,  kekaburan norma  maupun  adanya  kekosongan  norma,  dengan  tujuan  meningkatkan  kesatuan hukum,  kepastian  hukum,  keadilan  ( justice,  gerechtigheid )  dan  keterbandingan  ( equit, billijkeid ),  kegunaan  dan  kejelasan  hukum,  tanpa  mengaburkan  dan  membahayakan pluralisme hukum. 31
Berbagai  upaya  telah  dilakukan  oleh  pemerintah  melalui  para  aparat  penegak hukum  dalam  mengatasi  kekosongan  hukum  khususnya  mengenai  pengaturan  batas waktu  penyidikan  tindak  pidana,  kebijakan  tersebut  diambil  karena  dalam kenyataannya terjadi banyak penanganan perkara pada tahap penyidikan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat, banyak terjadi tunggakan penyelesaikan perkara pada  tahap  penyidikan  yang  memakan  waktu  lebih  dari  6  (enam)  bulan  bahkan  bisa sampai bertahun-tahun. Oleh karena itu aparat penegak hukum selalu mencoba duduk bersama untuk memecahkan kebuntuan tersebut sehingga terjadi pertemuan diantara Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI yang melahirkan Keputusan Bersama yang kemudian dikenal dengan MAKEHJAPOL I dan MAKEHJAPOL II sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, namun isi dari kesepatan tersebut hanyalah berupa himbauan untuk peningkatan koordinasi diantara aparat  penegak  hukum  sesuai  tingkat  dan  kewenangan  masing-masing  (pada  tahap penyidikan  tingkatkan  koordinasi  antara  penyidik  dengan  penuntut  umum  untuk memperlancar penyelesaian perkara) dan seterusnya. Ternyata hasil keputusan bersama tersebut  tidak  banyak  membawa  perubahan  penyelesaian  penanganan  perkara  pada tahap  penyidikan,  karena  dari  evaluasi  setiap  akhir  tahun  ternyata  tunggakan penanganan perkara pada tahap penyidikan tetap masih tinggi.
Kemajuan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  begitu  cepat menuntut  agar  ketentuan  hukum  pidana  formil  segera  disesuaikan  dengan perkembangan tersebut, apalagi KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formil sudah berusia  cukup  tua,  serta  ditemukan  berbagai  kelemahan  dan  kekuarangan  dalam KUHAP  tersebut.  Terhadap  ketidak  sempurnaan  KUHAP  tersebut  Roeslan  Saleh menyatakan “bahwa tidak dapat undang - undang merevolusi dirinya sendiri”, 32 sehingga negara melalui  lembaga-lembaga  yang  berwenang  harus mengambil  kebijakan  hukum (pidana) ( penal Policy ) untuk mengatasi keadaan tersebut. Andi Sofyan dan H. Abd. Asis menyatakan  pendapat  tentang  perlunya  segera  dilakukan  perubahan/penyempurnaan dari  KUHAP  antara  lain  “tidak  ada  lagi  undang -undang  (hukum  positip)  yang  bisa bertahan  abadi,  daya  jangkaunya  paling  jauh  20-25  tahun.  Tidak  salah  jika  KUHAP sudah  memerlukan  peninjauan  atas  sebagian  nilai. 33 Sehingga  sudah  selayaknya dilakukan penyempurnaan baik secara total ataupun secara parsial sesuai kebutuan yang dirasa paling mendesak.
31 M Yahya Harahap, supra note 17.
32 Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika).
33 Sofyan Andi & Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2014) at 21.
Tujuan  utama  pemerintah  melakukan  pembaharuan/penyempurnaan  prosedur pidana yang berlaku saat ini adalah merealisasikan undang-undang pidana sesuai dengan keadaan  dan  situasi  pada  suatu  waktu  dan  untuk  masa  depan. 34 Penyempurnaan KUHAP dimaksudkan dalam rangka supremasi hukum, agar KUHAP yang akan datang dapat  memenuhi  syarat  keadilan  dan  daya  guna.  Pembentuk  undang-undang  harus membuat rumusan yang fleksibel sehingga undang-undang dapat bertahan dalam waktu yang  lebih  lama  dan  tidak  lekas  usang.  Disamping  itu  tujuan  diadakanya perubahan/penyempurnaan  hukum  acara  pidana  adalah  dalam  rangka  mewujudkan kepastian hukum, mengingat dalam KUHAP yang berlaku saat ini masih ditemui adanya kekosongan hukum, kekaburan norma maupun konplik norma yang membawa akibat ketidakpastian,  ketidakadilan  dan  kedayagunaan  bagi  masyarakat  pencari  keadilan. Kebijakan  pemerintah  dalam  rangka  Pembaharuan  KUHAP  secara  tegas  dituangkan dalam  konsideran  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (RUU- KUHAP) , antara lain :
Penting  untuk  melakukan  pengembangan  hukum  nasional  untuk  menciptakan  aturan  hukum dengan membuat  reformasi  hukum  acara  pidana  menuju  sistem  peradilan  pidana  terintegrasi dengan menempatkan penegak hukum dalam fungsi, profesionalisme, dan proporsionalitas dalam tugas dan wewenang mereka; huruf (c). bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak kepastian hukum, menegakkan hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan  hukum  bagi  para  tersangka,  terdakwa,  saksi  dan  korban  serta  perintah  hukum untuk pelaksanaan aturan hukum. 35
KUHAP  yang akan  datang  diharapkan  dapat  dirumuskan  secara  jelas mengenai tenggang  waktu  penanganan  perkara  sejak  tahap  penyidikan  dan  jika  waktu-waktu yang telah  ditentukan tersebut dilanggar atau disimpangi oleh aparatur penegak hukum tanpa alasan yang berdasarkan hukum, maka terhadap aparat tersebut patut dikenakan sanksi  baik  administratif  maupun  sanksi  pidana.  Aparatur  penegak  hukum  dalam menegakan  hukum  pada  masing-masing  tahap  penanganan  perkara  harus  dapat mengesampingkan ego sektoral dan mengedepankan kerjasama dan koordinasi antara sesama  penegak  hukum  dengan  tujuan  keberhasilan  penanganan  perkara  pada semua tahap / proses hukum, karena dengan keberhasilan penegakan hukum maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat segera dipulihkan  kembali, masyarakat percaya bahwa saluran hukum terhadap permasalahan yang mereka hadapi benar-benar dapat memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan ketentraman serta perlindungan hak-hak asasi tersangka / terdakwa dalam menghadapi masalah hokum.

## IV. PENUTUP
34 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002) at 28.
35 Abdussalam  HR, Prospek  Hukum  Pidana  Indonesia  Dalam  Mewujudkan  Rasa  Keadilan  Masyarakat  2  (Hukum Pidana Formal) (Jakarta: Restu Agung, 2006) at 522 – 523.

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  penelitian  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  kepastian  hukum  terhadap  penetapan  tersangka  tidak  mendapat kepastian  hukum  dikarenakan  tidak  diatur  secara  jelas  mengenai  batas  waktu penyidikan  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ataupun  dalam  KUHAP,  secara  tidak langsung membuat seseorang juga tidak memiliki kepastian hukum dalam menyandang label tersangka sehingga dapat melanggar hak asasi manusia dari tersangka, jika proses pemeriksaan tersangka berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan berlarut-larut. Terdapat  2  (dua)  aspek  yang  perlu  diperhatikan  sebagai  urgensi  apabila  tetap  tidak diatur mengenai batas waktu penetapan status tersangka terhadap seseorang khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Yang pertama hal tersebut memiliki potensi yang besar akan melanggar hak asasi seseorang dan yang paling penting dengan tidak adanya kepastian  hukum  berapa  lama  seseorang  menyandang  status  tersangka  setelah ditetapkan oleh kepolisian hal ini akan membuka peluang terhadap pelaku tindak tindak pidana  pencucian  uang  tersebut  untuk  mencuci  lebih  banyak  hartanya  agar  menjadi harta  yang  seolah-olah  halal.  Kedepannya  perlu  diatur  mengenai  pembatasan  waktu proses  penyidikan  karena  hal  tersebut  sangatlah  penting  dan  menjadi  sesuatu  yang fundamental dalam proses penegakan hukum di Indonesia untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak dari tersangka itu sendiri yang memang telah diatur lebih dulu didalam KUHAP serta agar tidak terjadi pelanggaran- pelanggaran terhadap asas peradilan. Terlebih lagi pengaturan batas waktu penyidikan yang  telah  menetapkan  tersangka  ini  sudah  sesuai  dengan  landasan-landasan pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  landasan  filosofis,  landasan sosiologis dan landasan yuridis.

## B. Saran
Kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia harus ditegakkan oleh aparat- aparat penegak hukum Indonesia untuk menjaga marwah daripada hukum itu sendiri. Oleh  sebab  itu  seharusnya  mengenai  batas  waktu  penetapan  status  tersangka  tidak hanya  diatur  di  dalam  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia,  tetapi  juga diatur  di  dalam  undang-undang  yang  lebih  tinggi  yaitu  diatur  secara  khusus  dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Seharusnya  batas  waktu  penyidikan  terlebih  lagi  jika  penyidikan  tersebut  telah menetapkan  tersangka,  maka  haruslah  diatur  batas  waktunya  karena  seseorang  yang menyandang status tersangka baik yang ditahan maupun yang tidak ditahan jelas akan sangat mempengaruhi psikis seseorang tersebut, dan juga menutup peluang rapat-rapat kepada para pelaku tindak pidana pencucian uang agar pelaku tidak mencuci uangnya lebih banyak lagi.
Seharusnya  Pemerintah  Eksekutif  maupun  Legislatif  harus  segera  memberikan solusi  dengan  menerbitkan  aturan  mengenai  formulasi  batas  waktu  penetapan  status
tersangka kedepan dan mulai dipikirkan oleh pembentuk undang-undang untuk segera diatur dan dirumuskan dengan jelas serta tidak menggunakan kata-kata yang multitafsir karena  hal  ini  berhubungan  dengan  kepastian  hukum  dan  harkat  serta  martabat seseorang  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana,  serta  demi  terciptanya  kepastian hukum dalam proses penyidikan dan untuk mengurangi potensi dilanggarnya asas-asas peradilan dan hak-hak seorang tersangka.

## V. DAFTAR PUSTAKA
Abdussalam HR, Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat 2 (Hukum Pidana Formal) (Jakarta: Restu Agung, 2006).
Akub, M Syukri & Baharudin Badaru, Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012).
Andi, Sofyan & Abd Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana, 2014). Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
Bertens, K, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
Dominikus Rato, Filsafat Hukum Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, dan Memajami Hukum (Surabaya: LaksBang Justitia, 2014).
Eddy OS Hiarej, Teori dan Hukum Pembuktian (Jakarta: Erlangga).
Friedman, Lawrence, American Law (London: W.W. Norton & Company, 1984). Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyeildikan dan Penyidikan , I (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
Riduan Syahrani, Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana (Bandung: Alumni, 1983). Roeslan Saleh, Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika). Ruslan Renggong, Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1984).
——— , Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).
Ardi Nur Ihsani, “ Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka” (2017) 1:2 Jurnal Hukum Legal Standing.
Ayumiati, “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi
Pemberantasan” (2012 ) 1:2 Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum.
Bahran, “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” (2017) 17:2 Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran.
Budi Bahreisy, “Implementasi Undang -Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi” (2018) 15:2 Jurnal Legislasi Indonesia.
Laporan utama Komisi Hukum Nasiona, “Negara Kalah Perang Melawan Penjahat Cuci Uang”, News letter KHN (2010).
Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersala h Pada Proses Peradilan Pidana:
Kajian” Vol.17:No.3 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
Suswantoro & Slamet Suhartono, “Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia” (2018) 1:1 Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus.
Financial Action Task Force on Money laundering, Report on Money: Laundering Typologies (2000).
Muslim, Fithriadi & Edi Nasution, Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Padang, 2011).