FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2021 DENGAN PERTUMBUHAN

## EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
FACTORS AFFECTING CAPITAL EXPENDITURE IN CITY/REGENCY GOVERNMENTS IN CENTRAL JAVA PROVINCE 2017-2021 WITH ECONOMIC GROWTH AS A MODERATION VARIABLE
Muhammad Izzul Haq
muhammadizzulhaq19151@mhs.uingusdur.ac.id UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia
Syamsuddin*
syamsuddin@uingusdur.ac.id UIN KH. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

## ABSTRACT
In  decentralization,  local  governments  are  required  to  be  able  to  manage  their respective fiscal resources, including capital expenditures. high economic growth in a region will ideally increase regional revenues and at the same time increase capital expenditure on the regional government. The purpose of this study is to examine the role of economic growth in moderating the influence of Local Own Revenue  ( Pendapatan  Asli  Daerah- PAD),  General  Allocation  Funds  ( Dana Alokasi  Umum- DAU),  Special  Allocation  Funds  ( Dana  Alokasi  Khusus -DAK), and Remaining Budget Financing ( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran- SILPA) on capital expenditure in Regencies/Cities. in Central Java Province. This research is quantitative using moderated regression analysis (MRA) which was processed with  Eviews  software  version  10.  Empirically,  in  175  samples  consisting  of  35 Regency/City  Regional  Governments  in  Central  Java  Province  in  2017-2021  it was  found  that  without  being  moderated  economic  growth  DAU  has  a  positive effect on capital expenditure. Meanwhile PAD, DAK, and SILPA had no positive effect. The existence of economic growth is able to strengthen the influence of PAD and  SILPA  on  Capital  Expenditures.  However,  it  was  unable  to  strengthen  the influence of the DAU and DAK on capital expenditure. Keywords: Capital Expenditure; Economic Growth; Regional Income
*Corresponding Author

## ABSTRAK
Desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengurus sumberdaya fiskalnya masing-masing, termasuk di dalamnya pembelanjaan modal. tingginya pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  idealnya  akan  meningkatkan  penerimaan daerah dan sekaligus meningkatkan pembelanjaan modal. Tujuan dari penelitian ini  adalah  untuk  menguji  peran  pertumbuhan  ekonomi  dalam  memoderasi pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  pada belanja  modal  pada  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Penelitian  ini bersifat  kuantitatif  dengan moderated  regression  analysis  (MRA) yang  diolah dengan software Eviews versi 10. Secara Empiris, pada 175 sampel yang terdiri dari 35 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017- 2021  ditemukan  hasil  bahwa  tanpa  dimoderasi  pertumbuhan  ekonomi  DAU berpengaruh positif pada belanja modal. Sementara itu PAD, DAK , dan SILPA tidak  berpengaruh  positif.  Adanya  pertumbuhan  ekonomi  mampu  memperkuat pengaruh PAD dan SILPA pada belanja modal. Namun tidak mampu memperkuat pengaruh DAU dan DAK pada belanja modal.
Kata Kunci: Belanja Modal; Pendapatan Daerah; Pertumbuhan Ekonomi
Jurnal Akuntansi Universitas Jember Open access under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. (CC BY-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN
Keputusan  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menjadi  awal dari  dimulainya  peraturan  terkait  dengan  otonomi  daerah.  Otonomi  daerah  sebagai otoritas  pemerintah  daerah  (Pemda)  dalam  pengelolaan  kebutuhan  publik  berdasarkan kepentingan  publik  sebagaimana  diamanatkan  hukum  yang  ada.  Bisa  juga  diartikan bahwa  otonomi  wilayah  dijalankan  dengan  maksud  untuk  menunjang  pemenuhan kebutuhan  masyarakat,  pengelolaan  sumber  daya  daerah,  juga  untuk  indikator kemandirian Pemda.
Kemandirian pengalokasian belanja modal secara mandiri menjadi salah satu wujud dari pelaksanaan otonomi daerah. Penggunaan belanja modal masih menjadi permasalah bagi  setiap  daerah.  Perbandingan  realisasi  belanja  modal  pada  penyerapan  angaran menjadi tolak ukur dalam melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Peningkatan dan  pengadaan  aset  yang  berumur  lebih  dari  satu  tahun  dapat  dilaksanakan  dengan penyerapan  belanja  modal  yang  optimal  (Jayanti,  2020)  Kualitas  pelayanan  publik diharapkan akan meningkat seiring dengan peningkatan belanja modal, karena salah satu prasyarat  dalam  menyediakan  layanan  kepada  masyarakat  yang  optimal  adalah meningkatnya aset tetap daerah (Setiyani, 2015).
Dalam  perealisasian  otonomi  wilayah,  Pemda  diberi  wewenang  untuk  menata keuangan wilayahnya sendiri. Hal ini membuat Pemda berkonsekuensi untuk membiayai operasionalnya menggunakan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Sanjaya & Helmy (2021) menyatakan bahwa besarnya PAD merefleksikan taraf keikutsertaan masyarakat pada  pembangunan  terjadi  peningkatan,  juga  menandakan  mutu  pelayanan  publik mengalami  kenaikan  sebab  besarnya  investasi  Pemda.  Sesuai  dengan  penelitian  dari Soesilo  &  Asyik  (2021),  peningkatan  penerimaan  Pemda  akan  berpengaruh  juga  pada meningkatnya belanja modal daerah.
Selain PAD, salah satu sumber pendanaan suatu Pemda adalah dana perimbangan. Dana  perimbangan  ialah  dana  yang  didistribusikan  untuk  Pemda  yang  bertujuan dalampendanaan  kebutuhan  wilayah  tersebut  dalam  skema  realisasi  otonomi  daerah (Siregar, 2017). Dana perimbangan yang diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dapat  menunjang  Pemda  dalam  melaksanakan pengembangan daerahnya. DAU diartikan sebagai dana yang didistribusikan dari APBN oleh  pemerintah  pusat  dengan  maksud  penyetaraan  kapasitas  fiskal  setiap  daerah. Sementara  DAK  berarti  dana  yang  dialokasikan  dari  APBN  yang  ditujukan  sebagai penunjang  aktivitas  tertentu,  di  mana  kegiatan  tersebut  merupakan  tanggung  jawab Pemda dan selaras dengan prioritas pemerintah pusat.
Adanya  dana  perimbangan  yang  besar  membuat  setiap  daerah  dapat mengalokasikan  untuk  keperluan  belanja  modal.  Besarnya  dana  perimbangan  yang diterima  suatu  Pemda  seharusnya  mampu  meningkatkan  jumlah  belanja  modal  suatu daerah tersebut. Namun jika dilihat data dari djpk.kemenkeu.go.id, jumlah belanja modal Provinsi Jawa Tengah terus menurun sejak tahun 2017 hingga 2020. Padahal jika ditinjau dari jumlah dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat selalu meningkat sejak tahun 2017 hingga 2019.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah pendapatan daerah yang dihitung dari surplus tahun anggaran lalu. Efisiensi biaya dalam pembelanjaan yang dilakukan oleh Pemda akan memunculkan sisa yang berasal dari selisih pendapatan dengan pengeluaran (Okynawa et  al .,  2018).  Menurut  penelitian  Sanjaya  &  Helmy  (2021),  SILPA berpengaruh  signifikan  pada  belanja  modal,  karena  SILPA  yang  tersedia  akan dialokasikan untuk belanja modal. Selaras dengan penelitian Maulana et al . (2020) yang menyatakan bahwa Pemda akan mempertimbangkan peningkatan alokasi belanja modal jika porsi SILPA dalam struktur penerimaan pembiayaan cukup besar.

## Gambar 1. Realisasi PAD, DAU, DAK, SILPA, dan Belanja Modal
Sumber: djpk.kemenkeu.go.id
Jika  dilihat  dari  gambar  1,  maka  setiap  pertumbuhan  penerimaan  yang  diakui Pemda  se-Provinsi  Jawa  Tengah  selama  2017-2021  tidak  selalu  diiringi  dengan peningkatan realisasi  belanja modal. begitu pula  apabila terjadi  penurunan penerimaan
yang tidak selalu diiringi penurunan realisasi belanja modal. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan jumlah PAD sekaligus SILPA sehingga alokasi belanja modal pun dapat meningkat  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  PAD  dan  SILPA  suatu  daerah.  Hal  ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan besarnya perekonomian masyarakat yang otomatis akan menumbuhkan penerimaan daerah.
Beberapa  penelitian  terdahulu  menyebutkan  jika  pertumbuhan  ekonomi  dapat menjadi  moderator  pada  belanja  modal,  seperti  penelitian  Utami  &  Indrajaya  (2019). Sebaliknya  penelitian  Sepriadi  &  Mulyani  (2021)  justru  menyatakan  pertumbuhan ekonomi  tidak  mampu  menjadi  moderator  pada  belanja  modal.  Atas  dasar  tersebut, peneliti  tertarik  untuk  menguji  pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  SILPA  pada  Belanja Modal  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2017-2021  dengan Pertumbuhan  Ekonomi  sebagai  variabel  moderator.  Riset  ini  bertujuan  untuk  menguji apakah keempat variabel bebas memiliki pengaruh yang positif pada belanja modal, serta menguji kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk memperkuat pengaruh variabel bebas pada belanja modal.

## 2. TINJAUAN LITERATUR Teori Stewardship
Mirip  dengan agency  theory ,  teori  Stewardship  juga  menganalisis  bagaimana memastikan akuntabilitas kinerja saat wewenang didelegasikan dari prinsipal ke steward. Teori  Stewardship,  memiliki  perbedaan  dengan  teori  keagenan  dalam  pandangannya tentang motivasi agen. Bawahan atau steward diasumsikan termotivasi untuk bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal mereka dan mereka memprioritaskan pro-organisasi, perilaku  kolektif.  Teori  keagenan  telah  mendapat  banyak  kritik  terutama  terbatasnya penerapan teori ini pada situasi di mana pihak-pihak yang terkait berselisih dan banyak akademisi  mempertanyakan  implikasi  moral  dari  teori  keagenan.  Sebagian  besar  besar akademisi menolak teori yang didasari dari asumsi sifat dasar manusiawi.
Teori  stewardship  melahirkan  dua  pihak  yang  berinteraksi  demi  mewujudkan organisasi  yang  stabil,  yaitu  manajer  berperan  menjadi  steward,  dan  pemilik  saham sebagai  prinsipal.  Hubungan  baik  yang  tercipta  dari  kolektivitas  antara  steward  dan prinsipal akan menciptakan organisasi yang kuat secara manajemen dan ekonomi.

## Belanja Modal
Menurut PMK Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, diketahui belanja  modal  diartikan  sebagai  suatu  pembelanjaan  anggaran  yang  dilakukan  untuk mendapatkan atau menambah ekuitas dengan nilai utilitas yang dimiliki lebih  dari satu periode  akuntansi  atau  12  bulan  (Menteri  Keuangan  RI,  2013).  Belanja  modal  ini dikeluarkan oleh Pemda dengan maksud untuk pemenuhan keperluan masyarakat akan sarana dan prasarana dalam menjalankan aktivitas (Muttaqin et al ., 2021) . Belanja modal terdiri  dari  belanja  modal  berupa  aset  berwujud  maupun  aset  tak  berwujud  (Putri  & Rahayu, 2019).

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  UU  No.  33  tahun  2004  menyebutkan  bahwa  PAD  terdiri  seluruh penerimaan daerah yang sah yang dimaksudkan sebagai realisasi konsep desentralisasi, di mana Pemda diberikan kewenangan untuk mengelola potensi pembiayaan daerah. PAD sebagai  sumber  penerimaan  fundamental  suatu  daerah  dimanfaatkan  untuk  menunjang pelaksanaan  pembangunan  daerah  sehingga  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  di  daerah
tersebut. Artinya, laju pembangunan suatu daerah akan berbanding lurus dengan besarnya porsi PAD pada daerah tersebut. Semakin besarnya porsi PAD dalam struktur penerimaan daerah maka akan memberikan keleluasaan bagi  Pemda dalam penggunaannya dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan daerah tersebut .

## Dana Alokasi Umum
Dalam UU No. 33 tahun 2004, DAU dijelaskan  sebagai dana yang dialokasikan dari  APBN  yang  bertujuan  untuk  menyetarakan  kekuatan  fiskal  setiap  daerah  dalam rangka membiayai kepentingan daerah sehingga terwujudnya realisasi otonomi daerah. DAU  diacukan  untuk equitability kemampuan  fiskal  daerah  yang  bertujuan  agar  tidak terjadi  kesenjangan  fiskal  antar  Pemda  dan  juga  pemerintah  pusat  dengan mempertimbangkan kebutuhan serta potensi dari daerah tersebut (Nurhasanah, 2020).
Penentuan  besaran  porsi  DAU  suatu  daerah  dihitung  dari  celah  fiskal  antara kebutuhan  fiskal  suatu  daerah  dengan  kekuatan  keuangan  daerah  tersebut.  Kebutuhan fiskal Pemda yang besar dengan potensi fiskal yang kecil akan memperbesar alokasi DAU daerah tersebut, namun  dengan daerah yang mempunyai kekuatan fiskal yang tinggi serta kebutuhan fiskal yang rendah maka akan mendapatkan porsi DAU yang lebih kecil. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  DAU  bertujuan  untuk  pemerataan  kemampuan  fiskal  pada Pemda (Nurhasanah, 2020).

## Dana Alokasi Khusus
DAK didefinisikan sebagai dana yang didapat dari pemerintah pusat kepada suatu daerah  yang  bertujuan  menyokong  pendanaan  aktivitas  khusus,  di  mana  kegiatan  ini menjadi  tanggung  jawab  daerah  daerah  serta  sejalan  dengan  program  nasional.  Tinggi rendahnya  porsi  DAK  ditetapkan  setiap  tahunnya  dalam  APBN.  Dasar  Hukum  dari penetapan besaran DAK adalah Peraturan Menkeu Nomor 06/PMK.07/2012.
DAK  ditujukan  untuk  menunjang  pendanaan  program-program  tertentu  di  suatu daerah  yang  sejalan  dengan  prioritas  nasional,  terkhusus  untuk  mendanai  kebutuhan infrastruktur  yang  belum  memenuhi  standar  tertentu  dalam  rangka  mempercepat pertumbuhan suatu daerah.  Kebijakan DAK ditentukan pada forum dewan pertimbangan otonomi daerah sebelum ditetapkannya rencana kerja pemerintah pusat.

## Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
SILPA  adalah  sisa  dana  lebih  antara  realisasi  pendapatan  dengan  pembelanjaan anggaran  semasa  satu  tahun  atau  yang  akan  dipakai  pada  tahun  anggaran  selanjutnya. SILPA yang didalamnya terdapat penerimaan pembiayaan dalam periode berjalan dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah pada tahun anggaran selanjutnya. SILPA yang besar dari suatu daerah dapat dimanfaatkan untuk mendanai belanja daerah tanpa perlu  menunggu  tunjangan  dana    dari  pemerintah  pusat  untuk  membangun  kualitas pelayanan publik (Siregar, 2017).
Dalam  penyusunan  APBD,  SILPA  seharusnya  sebesar  nol,  dapat  diartikan kekurangan  anggaran  yang  terjadi  seharusnya  bisa  ditutup  melalui  penerimaan pembiayaan.  Saat    SILPA  dalam  keadaan  positif,  artinya  masih  ada  sisa  pembiayaan setelah  menutup  kekurangan  anggaran,  yang  artinya  masih  ada  pembiayaan  anggaran daerah yang belum digunakan untuk belanja daerah. Jika angka SILPA dalam keadaan negatif,    berarti    defisit  anggaran  masih  belum  dapat  ditutupi  oleh  pembiayaan  neto, dengan begitu pemerintah perlu untuk mencari sumber pembiayaan lagi demi menutup defisit dari anggaran.

## Pertumbuhan Ekonomi
Kebutuhan  masyarakat  terpenuhi  dengan  peningkatan  produksi  pada  daerah tertentu.  Tuntutan  keadaan  yang  terjadi  dapat  meningkatkan  kapasitas  ini  melalui kemajuan  teknologi,  penyesuaian  kelembagaan  serta  perubahan  ideologi  yang  terjadi. PDB  akan  meningkat  seiring  dengan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,    namun kesenjangan  penerimaan  bisa  menghambat  keefektifan  pertumbuhan  ekonomi  dalam menekan  tingkat  kemiskinan.  PDB  sendiri  merupakan  total  volume  produk  pada  suatu periode.

## Hipotesis PAD berpengaruh positif pada belanja modal
Pemda diharuskan untuk memaksimalkan potensi sumber dayanya sehingga dapat meningkatkan  PAD  daerahnya,  sehingga  membuat  Pemda  mampu  meningkatkan infrastruktur  daerahnya  lewat  porsi  belanja  modal.  Bertambah  tingginya  PAD  sebuah daerah, akan berbanding lurus dengan alokasi porsi belanja modal pada daerah tersebut (Maulana et al ., 2020). Penelitian Sudrajat & Purniawati (2018) juga membuktikan bahwa terjadi pengaruh yang signifikan dari PAD pada belanja modal.
H 1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Belanja Modal

## DAU berpengaruh positif pada belanja modal
Tingginya  penerimaan  DAU  sebuah  daerah  maka  akan  menambah  keleluasaan Pemda dalam mengalokasikan belanja modal, yang berakibat mampu memperkuat mutu pelayanan publik (Sudrajat & Purniawati, 2018). Penelitian Mahardika & Riharjo (2019) dan penelitian Okynawa et al . (2018) menunjukkan bahwa DAU memengaruhi belanja modal secara positif.
H 2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada Belanja Modal

## DAK berpengaruh positif pada belanja modal
Porsi  DAK  pada  suatu  daerah  seharusnya  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur  daerah  dalam  rangka  menunjang  pertumbuhan  ekonomi.  Pemda  dapat meningkatkan  besaran    alokasi  belanja  modal  dari  DAK  yang  telah  dialokasikan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur daerah. Penelitian  Soesilo & Asyik (2021) membuktikan bahwa belanja modal secara positif dipengaruhi oleh DAK. H 3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif pada Belanja Modal

## SILPA berpengaruh positif pada belanja modal
Penelitian  Sanjaya  &  Helmy  (2021)  menyatakan  bahwa  SILPA  memengaruhi belanja  modal  dengan  signifikan.  Hasil  riset  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  SILPA sebagai salah satu instrumen pembiayaan belanja modal. Peningkatan SILPA pada suatu daerah akan dialokasikan pada belanja modal, hal ini diperkuat oleh penelitian Suryanto & Faridatussalam (2021).
H 4 : SILPA berpengaruh positif pada Belanja Modal

## Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  akan  menyebabkan  besarnya  PAD  sebuah daerah. Jumlah PAD yang besar maka akan memungkinkan  Pemda dalam penggunaan anggaran  untuk  porsi  belanja  modal.  Maju  atau  tidaknya  pembangunan  pada  sebuah
daerah diukur melalui pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal ini diperkuat penelitian Mahardika & Riharjo (2019).
H 5 :  Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

## Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh DAU dan belanja modal
Tingginya  pertumbuhan  ekonomi  pada  sebuah  daerah  dapat  meningkatkan kekuatan  fiskal  suatu  daerah  sehingga  dapat  memengaruhi  alokasi  DAU  yang  didapat suatu  daerah.  Diharapkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  besar  akan menurunkan dependensi Pemda akan dana bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan riset Mahardika & Riharjo (2019) di mana korelasi antara DAU dan belanja modal diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi pada sebuah daerah.
H 6 :  Pertumbuhan  Ekonomi  memperkuat  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  pada  Belanja Modal

## Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh DAK pada belanja modal
Penelitian  Soesilo  &  Asyik  (2021)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi mampu memengaruhi hubungan antara DAK dan belanja modal. Peningkatan ekonomi pada  suatu  daerah  akan  memengaruhi  tingkat  kekuatan  fiskal  suatu  daerah.  Melalui adanya DAK, Pemda dapat menggunakannya untuk pembelanjaan modal daerah. H 7 :  Pertumbuhan  Ekonomi  memperkuat  pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  pada  Belanja Modal

## Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh SILPA pada belanja modal
Daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat akan mengakibatkan penerimaan daerah yang besar sehingga akan diikuti dengan bertambahnya selisih antara pendapatan dan pengeluaran belanja Pemda. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkatkan penerimaan pada daerah tersebut sehingga akan meningkatkan pula SILPA pada daerah tersebut.  Sisa  anggaran  ini  dapat  dimanfaatkan  oleh  Pemda  untuk  melakukan  belanja daerah dan juga untuk belanja modal. Hal ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh (Sanjaya & Helmy, 2021) H 8 :  Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh SILPA pada Belanja Modal

## 3. METODE PENELITIAN Jenis dan Sumber Data
Metodologi  penelitian  ini  memakai  pendekatan  kausal,  yaitu  pendekatan  yang menganalisis  hubungan  antar  variabel.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  data  sekunder, menyiratkan  bahwa  data  tidak  dikumpulkan  langsung  dari  subjek  penelitian,  namun berasal  dari  pihak  ketiga.  Data  yang  digunakan  bersumber  dari  laman djpk.kemenkeu.go.id dan website BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

## Populasi dan Sampel
Populasi  merupakan  himpunan  dari  seluruh  bagian  observasi  yang  mungkin. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017- 2021 dijadikan sebagai populasi penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah total  sampling, didapatkan  sampel  sebanyak  175  sampel  yang  didapat  dari  35 pemerintah Kabupaten/Kota selama 5 tahun.

## Definisi Operasional
Belanja Modal , Pemda melakukan belanja modal ketika membeli aset tetap atau aset lain dengan masa utilitas melebihi satu tahun. (Okynawa et al ., 2018) Belanja modal diukur dengan Belanja Aset Tetap + Belanja Aset Tetap Lainnya.
Pertumbuhan  Ekonomi ,  Salah  satu  indikator  ekonomi,  pertumbuhan  ekonomi mencakup  berbagai  instrumen  ekonomi  seperti  pendapatan  per  kapita,  pertumbuhan ekonomi,  dan  instrumen  ekonomi  lainnya  yang  mencirikan  keadaan  ekonomi  makro. (Jaya & Kholilah, 2020). Pertumbuhan ekonomi diukur dengan
𝐺 = 𝑃𝐷𝑅𝐵 1 −𝑃𝐷𝑅𝐵 0 𝑃𝐷𝑅𝐵 0 𝑋 100% .
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumber utama pendapatan Pemda adalah PAD, yang diperoleh melalui pajak, retribusi, modal yang dikelola sendiri, dan pendapatan lain yang  sah.  (Okynawa et  al .,  2018).  Pengukuran  yang  digunakan  dalam  PAD  adalah PAD=Pajak Daerah+Retribusi Daerah+Pengelolaan kekayaan yang dipisahkan+lain-lain pendapatan yang sah.
Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana transfer yang dialamatkan untuk equitability kapasitas fiskal setiap daerah (Maulana et al ., 2020). Diukur dengan DAU = Celah Fiskal + Alokasi Dasar.
Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  adalah  instrumen  dalam  dana  transfer  untuk mendanai  aktivitas  khusus  suatu  daerah  yang  sejalan  dengan  prioritas  nasional.  Porsi DAK untuk setiap daerah ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, indeks kewilayahan, dan indeks teknis.
Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SILPA),  merupakan  sisa  anggaran  tahun sebelumnya  sehingga  dapat  digunakan  pada  tahun  selanjutnya  (Kharismadani  & Hendarti, 2020). SILPA dihitung dengan rumus SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Neto.

## Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode moderated regression analysis (MRA) untuk menguji  apakah  pertumbuhan  ekonomi  mampu  memoderasi  hubungan  PAD,  DAU, DAK,  SILPA  pada  Belanja  Modal. Moderated  Regression  Analysis (MRA)  bertujuan untuk  mengetahui  hasil  hipotesis  5,  hipotesis  6,  hipotesis  7,  dan  hipotesis  8  dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Persamaan model regresi yang dipakai yaitu:
Y = a+β1 PAD+β2 DAU+β3 DAK+β4 SILPA+e Y = a+β1 PAD+β2 DAU+β3 DAK+β4 SILPA+β5 PE+β6 PAD*PE+β7 DAU*PE+β8 DAK*PE+β9 SILPA*PE+e
Keterangan : β1- β8   : Koefisien Regresi
a : Konstanta PAD : Pendapatan Asli Daerah DAU : Dana Alokasi Umum DAK : Dana Alokasi Khusus SILPA   : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
PE : Pertumbuhan Ekonomi
e : Error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengujian Statistik
Jawa Tengah merupakan  salah satu  provinsi  Republik Indonesia yang terletak di pulau Jawa. Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota (BPS Jawa Tengah, 2021). Sebelum data diolah, diperlukan pemilihan model data panel, pada Uji Chow nilai Prob. Cross-section Chi-square bernilai 0,0000 <5% hal ini menunjukkan model Fixed Effect terpilih . Pada Uji Hausman nilai Prob. Cross-section random bernilai 0,0000 <5% hal ini menunjukkan Fixed Effect Model terpilih menjadi model yang akan digunakan. Sehubungan  model  yang  terpilih  adalah  FEM  sehingga  uji  asumsi  klasik  perlu dilakukan.  Uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  pada  pengujian  ini  adalah  uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Pada uji multikolinieritas nilai korelasi antar variabel tidak ada yang melebihi 0,9 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terhindar dari gejala multikolinearitas. Untuk uji heteroskedastisitas, nilai Prob. setiap variabelnya bernilai  lebih  dari  0,05  sehingga  disimpulkan  model  terbebas  dari  gejala heteroskedastisitas.
Berdasarkan tabel 1 uji regresi linear berganda, variabel bebas yang berpengaruh positif  signifikan  hanya  variabel  DAU  di  mana  nilai  probabilitas  0,0000  <5%  dengan Coefficient  sebesar  1,206387.  Hal  ini  dapat  dipahami  setiap  Rp  1  Miliar  penambahan DAU  maka  belanja  modal  akan  meningkat  sebesar  Rp  1,206387  Miliar  sehingga  H2 diterima.
Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic Prob. PAD -0,233536 0,117475 -1,987974 0,02440 DAU 1,206387 0,168251 7,170157 0,00000 DAK 0,355680 0,255410 1,392586 0,08300 SILPA 0,061738 0,068398 0,902623 0,18415 C -817,8973 189,4808 -4,316518 0,00000 Sumber: Data Diolah (2023)
Pada  tabel  2  uji  regresi  moderasi,  Pertumbuhan  Ekonomi  mampu  memperkuat pengaruh PAD dan SILPA. Variabel PAD*PE memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05 dengan koefisien sebesar 3,631. Hal ini berarti setiap kenaikan variabel PAD*PE sebesar  Rp  1  Miliar  maka  variabel  belanja  modal  akan  meningkat  sebesar  Rp  3,631 Miliar.  Maka  dapat  disimpulkan  H5  diterima.  Variabel  SILPA*PE  memiliki  nilai probabilitas  sebesar  0,03135  <  0,05  dengan  koefisien  3,123.  Hal  ini  berarti  setiap
kenaikan  variabel  SILPA*PE  sebesar  Rp  1  Miliar  maka  akan  meningkatkan  variabel belanja modal sebesar Rp 3,123 Miliar sehingga H8 diterima.
Tabel 2. Uji Regresi Moderasi Variabel Koefisien Std. Error t-Statistic Prob. PAD -0,366136 0,091976 -3,980793 0,00005 DAU 0,622355 0,210370 2,958376 0,00185 DAK 0,08875 0,362052 0,245131 0,40335 SILPA -0,099368 0,095602 -1,039388 0,15025 Pertumbuhan Ekonomi 447,4408 738,7779 0,605650 0,27290 PAD*PE 3,631581 0,621158 5,846469 0,00000 DAU*PE -2,084484 2,678979 -0,778089 0,21895 DAK*PE 2,422849 6,351528 0,381459 0,35175 SILPA*PE 3,123417 1,663929 1,877134 0,03135 C -144,8114 192,1376 -0,753686 0,22620 Sumber : Data Diolah, 2023

## Pembahasan

## PAD tidak berpengaruh positif pada belanja modal (H1 ditolak)
Berdasarkan temuan penelitian ini, belanja modal tidak berpengaruh secara positif oleh  peningkatan  PAD.  Hal  ini  disebabkan,  jika  dibandingkan  dengan  pembelanjaan untuk belanja modal, pendapatan daerah justru lebih banyak digunakan oleh Pemda untuk menutup belanja operasional seperti belanja pegawai dan belanja rutin lainnya. Hal ini dapat dipahami karena PAD pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah masih cukup rendah dibandingkan dengan total kebutuhan pengeluaran belanja daerah, sehingga dalam pembelanjaan  modal  Pemda  cenderung  menggunakan  sumber  pembiayaan  lain.  PAD yang menjadi salah satu sumber pendanaan keuangan daerah, seharusnya dimanfaatkan oleh  Pemda  dalam  mengembangkan  daerahnya  dengan  pertimbangan  potensi  serta kebutuhan daerah tersebut dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun jumlah PAD yang kecil  pada  Pemda  menyebabkan  ketidakleluasaan  Pemda  dalam  membelanjakan  PAD, sehingga  belanja  operasional  lebih  diprioritaskan  karena  belanja  ini  digunakan  untuk operasional  keseharian  Pemda,  serta  memberikan  manfaat  jangka  pendek  jika dibandingkan dengan belanja modal. Temuan penelitian ini sesuai dengan dengan hasil penelitian  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  Sudrajat  &  Purniawati  (2018)  dan  juga sejalan dengan penelitian Sepriadi & Mulyani (2021) yang keduanya menyatakan bahwa Pemda justru memiliki pengaruh negatif pada belanja modal daerah.

## DAU berpengaruh positif pada belanja modal (H2 diterima)
Terdapat pengaruh yang positif serta signifikan dari DAU pada belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya penerimaan transfer DAU Pemda diiringi dengan peningkatan  belanja  modal  oleh  Pemerintah  Kota/Kabupaten  di  Jawa  Tengah.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  Pemda  mampu  mendistribusikan  DAU  untuk  pembelanjaan modal. Alokasi belanja modal yang dilakukan oleh Pemda mencakup peningkatan sarana dan  prasarana  serta  peningkatan  infrastruktur  daerah,  yang  dilakukan  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  Pemda.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Kementrian Keuangan  Nomor  212/PMK.07/2022  yang  menyebutkan  penggunaan  bagian  DAU adalah untuk pendanaan bidang kesehatan, pendanaan kelurahan, pendanaan penggajian PPPK, bidang pendidikan, dan bidang pekerjaan  umum  (Menteri  Keuangan RI, 2022). Adanya pengaruh DAU juga mengindikasikan masih adanya ketergantungan Pemda pada
penerimaan transfer dari pusat untuk keperluan pembelanjaan modal. Hasil temuan pada penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  Mahardika  & Riharjo (2019) bahwa DAU berpengaruh signifikan pada belanja modal.

## DAK tidak berpengaruh pada belanja modal (H3 ditolak)
Ketiadaan  pengaruh  dari  DAK  pada  belanja  modal  merepresentasikan  jika meningkatnya  DAK  suatu  daerah  tidak  serta  merta  meningkatkan  belanja  modal  pada daerah tersebut. Kecilnya kontribusi pembiayaan DAK pada pengeluaran belanja modal ini  menurut  Jayanti  (2020)  disebabkan  tidak  efektifnya  tata  kelola  implementasi kebijakan pembelanjaan DAK jika dibandingkan dengan besarnya DAK yang diterima Pemda. Kecilnya anggaran belanja modal dalam sistem APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah  menggambarkan  hal  tersebut.  Selain  itu  hal  tersebut  menunjukkan  dalam pembelanjaan  modal,  Pemda  menggunakan  sumber  pembiayaan  lain.  Fenomena  ini bertentangan  dengan  fungsi  disalurkannya  DAK  dari  pemerintah  pusat  kepada  Pemda. Fungsi  utama  penggunaan  DAK  menurut  UU  Nomor  33  Tahun  2004  adalah  untuk mendanai  kegiatan/program  daerah  yang  sejalan  dengan  prioritas  nasional,  di  mana didalamnya  termasuk  juga  pembangunan  infrastruktur  dan  pengembangan  daerah. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Ifa (2017) dan penelitian Jayanti (2020) yang mengemukakan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari DAK pada belanja modal.

## SILPA tidak berpengaruh pada belanja modal (H4 ditolak)
Tidak  adanya  pengaruh  dengan  signifikansi  yang  besar  dari  SILPA  pada  belanja modal  menunjukkan  tinggi  rendahnya  SILPA  suatu  daerah  tidak  memengaruhi  tingkat belanja modal  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  SILPA sendiri tidak selalu ada dalam pada Laporan Realisasi Anggaran Pemda. Hal ini dapat dipahami karena SILPA terbentuk dari surplus pembiayaan dan dipakai untuk mendanai kewajiban yang pada tahun sebelumnya belum  diselesaikan.  Menurut  PP  No.12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah  menyebutkan  bahwa  penggunaan  SILPA  tidak  bisa  sembarangan  dilakukan (Pemerintah RI, 2019). Hanya defisit anggaran, kewajiban yang tidak ada anggarannya, dan pembayaran bunga dan/atau pokok utang yang dapat ditanggung oleh SILPA. Selain itu, SILPA digunakan untuk melunasi kewajiban Pemda, membiayai margin dari selisih naiknya gaji serta tunjangan ASN, mendanai  program  pemerintah yang belum tersedia anggarannya, dan membiayai kegiatan dengan sasaran ketepatan kinerjanya ditingkatkan dari apa yang sudah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun berjalan.
Hasil  temuan  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Kharismadani  &  Hendarti (2020)  yang  menunjukkan  bahwa  tidak  adanya  pengaruh  signifikan  dari  SILPA  pada belanja  modal.  Hal  yang  sama  dikemukakan  oleh  Sepriadi  &  Mulyani  (2021)  yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara SILPA dengan tingkat belanja modal suatu daerah.

## Pertumbuhan  ekonomi  memperkuat  pengaruh  PAD  pada  belanja  modal (H5 diterima)
Mampunya pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat pengaruh PAD pada belanja modal  menunjukkan  bahwa  semakin  tingginya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  akan berdampak  pada  menguatnya  pengaruh  PAD  suatu  daerah  pada  belanja  modal  daerah tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  besar  pada  suatu  daerah  memungkinkan  untuk memperbesar  PAD  tersebut  melalui  pajak,  retribusi  daerah,  dan  pendapatan  yang  sah
lainnya. Bertambah besarnya PAD suatu daerah membuat Pemda semakin leluasa untuk mengalokasikan  pembelanjaan  daerah  termasuk  untuk  belanja  modal.  Hal  ini  sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa penggunaan PAD dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing sehingga pembelanjaan modal daerah  dapat  dimaksimalkan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Soesilo  & Asyik  (2021)  yang  mengemukakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  mampu  memoderasi pengaruh Pemda pada belanja modal. Penelitian dari Mahardika & Riharjo (2019) juga menunjukkan hasil serupa di mana Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh Pemda pada belanja modal.

## Pertumbuhan  ekonomi  tidak  memperkuat  pengaruh  DAU  dan  belanja  modal (H6 ditolak)
Pengaruh DAU terhadap belanja modal tidak mampu diperkuat oleh pertumbuhan ekonomi.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  pada  suatu daerah tidak memengaruhi hubungan antara besarnya DAU dengan belanja modal. Hal ini diakibatkan fungsi DAU sendiri sebagai equivalent grant yang menekan ketimpangan kemampuan fiskal  antar daerah. Dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 menjelaskan bahwa DAU  sendiri  ditetapkan  berdasarkan  celah  fiskal  antara  kemampuan  keuangan  daerah dengan  kewajiban  daerah  tersebut  (Pemerintah  RI,  2005).  Besarnya  DAU  pada  suatu daerah mengindikasikan  besarnya tingkat  kemandirian daerah tersebut  bergantung  atas transfer  dari  pemerintah  pusat.  Sementara  pertumbuhan  ekonomi  yang  besar  justru mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang besar melalui PAD. Semakin besarnya pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  akan  membuat  penerimaan  asli  daerah  semakin besar. Hal ini akan mengecilkan peran DAU sebagai salah satu sumber pendanaan dalam pembelanjaan modal Pemda.

## Pertumbuhan  ekonomi  tidak  memperkuat  pengaruh  DAK  pada  belanja  modal (H7 ditolak)
Hasil  temuan  regresi  moderasi  menunjukkan  bahwa  tingginya  pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tidak serta merta memengaruhi hubungan antara DAK dengan belanja modal daerah. Hal ini dapat dipahami karena menurut PP Nomor 55 Tahun 2005, DAK  adalah  dana  transfer  dari  pemerintah  pusat  dengan  tujuan  untuk  menunjang program Pemda yang sejalan dengan prioritas nasional (Pemerintah RI, 2005), sehingga pengalokasian  DAK  tetap  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  pusat  meskipun  dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemda. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan salah satu gambaran kemajuan suatu daerah, di mana tidak menjadi pertimbangan mutlak bagi pemerintah pusat dalam pengalokasian DAK pada daerah tersebut. Pemda tidak terlalu leluasa  menggunakan  DAK  dalam  pembelanjaan  modal  terutama  yang  tidak  terkait dengan prioritas nasional.

## Pertumbuhan  ekonomi  memperkuat  pengaruh  SILPA  pada  belanja  modal (H8 diterima)
Pertumbuhan  ekonomi  terbukti  dapat  memperbesar  SILPA  pada  belanja  modal pada  Pemda.  Hal  ini  disebabkan  dengan  tingginya  pertumbuhan  ekonomi  pada  suatu daerah  akan  disertai  dengan  bertambahnya  pendanaan  daerah  tersebut,  SILPA  yang terbentuk  dari  surplus  penerimaan  anggaran  tahun  sebelumnya  akan  ikut  meningkat. Semakin meningkatnya SILPA dalam postur anggaran, akan membuat Pemda semakin fleksibel dalam memanfaatkan dana dari SILPA untuk keperluan pembelanjaan daerah
salah satunya belanja modal. Penggunaan SILPA tidak bisa sembarangan dilakukan oleh Pemda.  Menurut  PP  No.  12  Tahun  2019,  salah  satu  penggunaan  SILPA  adalah  untuk mendanai  kegiatan  yang  belum  ada  anggarannya,  di  mana  salah  satunya  adalah pembelanjaan  modal,  mengingat  terbatasnya  sumber  pendanaan  yang  dimiliki  Pemda, maka SILPA bisa menjadi alternatif sumber pendanaan belanja Pemda (Pemerintah RI, 2019). Penyerapan atau realisasi belanja APBN juga adalah stimulus fiskal. Apalagi di masa  pandemi,  ketika  konsumsi  dan  investasi  terhambat,  satu-satunya  yang  bisa diharapkan untuk menggerakan roda perekonomian adalah belanja pemerintah (Suryanto dan Faridatussalam, 2021). Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sanjaya & Helmy (2021) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh  SILPA  pada  belanja  modal.  Namun  hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian Sugiarthi & Supadmi (2014) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh dari SILPA pada belanja modal daerah.

## 5. KESIMPULAN
Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh pada belanja modal namun memiliki arah yang negatif. DAU berpengaruh secara positif pada belanja modal. Sementara  DAK  dan  SILPA  tidak  berpengaruh  signifikan  pada  belanja  modal. Pertumbuhan  Ekonomi  mampu  memperkuat  pengaruh  PAD  dan  SILPA  pada  belanja modal.  Diharapkan  penelitian  ini  memiliki  implikasi  berupa  bertambahnya  literatur terkait  dengan  belanja  modal  serta  dapat  menjadi  pertimbangan  bagi  Pemda  dalam mengalokasikan  belanja  modal.  Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan diantaranya  yaitu  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  tidak mempertimbangkan  kondisi  sebelum  pandemi  dan  setelah  pandemi,  sehingga memungkinkan adanya perubahan kebijakan publik yang bisa berpengaruh pada variabel penelitian. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang mampu menjelaskan sumber pendanaan dalam pembelanjaan modal Pemda.

## REFERENSI
BPS  Jawa  Tengah.  (2021). Provinsi  Jawa  Tengah  Dalam  Angka  2021 .  Badan  Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Jaya, T. J., & Kholilah, K. (2020). Effect of Gross Domestic Regional Bruto, Provincial Minimum Wage, and Investment on Labor Absorption. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan (JEBIK) , 9 (3), 236–249. https://doi.org/10.26418/jebik.v9i3.42642
Jayanti, F. D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2016-2018. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 8 (3). https://doi.org/10.35794/emba.v8i3.30045
Kharismadani, D. A., & Hendarti, Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA) terhadap  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Kota  Surakarta  Tahun  2014-2018. Surakarta Accounting Review , 2 (2), 44–53.
Mahardika, S. A., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, Vol. 8, No. 11 .
Menteri Keuangan RI. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Atandar .
Menteri Keuangan RI. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 Tentang  Indikator  Tingkat  Kinerja  Daerah  dan  Ketentuan  Umum  Bagian  Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023 .
Maulana, I. A., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Tirtayasa Ekonomika , 15 (1), 86– 105. https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7102
Muttaqin,  E.,  Sari,  W.,  Ritonga,  P.,  &  Fadillah,  D.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Modal  Pemerintahan  Daerah Kabupaten. Economics,  Business  and  Management  Science  Journal , 1 (1),  22–28. https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7
Okynawa, S., Sulistyo, S., & Mustikowati, R. I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran (SiLPA)  terhadap  Belanja  Modal  Kabupaten/Kota  Se-Jawa  Timur  (APBD  Tahun Anggaran 2016). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi , 6 (1).
Pemerintah RI. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan .
Pemerintah RI. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .
Putri,  R.  S.,  &  Rahayu,  S.  (2019).  Pengaruh  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat. JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi) , 3 (2), 256–268.
Sanjaya, D., & Helmy, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal dengan Petumbuhan  Ekonomi  sebagai  Variabel  Moderasi  pada  Pemerintah  Provinsi  Se- Indonesia  periode  2015-2019. Jurnal  Eksplorasi  Akuntansi , 3 (2),  450–469. https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.369
Sepriadi,  A.,  &  Mulyani,  E.  (2021).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Dana  Alokasi Umum,  PAD,  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran,  dan  Luas  Wilayah  terhadap
Belanja Modal. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 3 (2), 400–413. https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.370
Setiyani, R. D. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD),  Sisa  Lebih  Pembiayaan  Anggaran  (SILPA)  dan  Luas  Wilayah  terhadap Belanja  Modal  Studi  Empiris  pada  Kabupaten  di  Karesidenan  Pati  Periode  2009- 2013. Skripsi . https://doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2006.05.022
Siregar,  B.  (2017). Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah  Daerah Berbasis Akrual Edisi Kedua . UPP STIM YKPN.
Soesilo,  A.  F.,  &  Asyik,  N.  F.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Bantuan Provinsi,  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Modal  dengan  Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA) , 10 (4).
Sudrajat, M. A., & Purniawati, I. D. (2018). Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003- 2015. Inventory: Jurnal Akuntansi , 1 (2), 56–66.
https://doi.org/10.25273/inventory.v1i1.2284
Suryanto, T., & Faridatussalam, S. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Daerah dan SILPA terhadap  Belanja  Modal  di  Jawa  Tengah. Skripsi. Universitas  Muhammadiyah Surakarta.
Utami, D. N., & Indrajaya, I. G. B. (2019). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Provinsi  Bali. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana , 8 (10), 2195–2225.