DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani

## Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan
Volume 5 Nomor 1, Juni Tahun 2023 https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about E-ISSN: 2715-5420

## Integrasi Upaya Pencegahan dan
Pemberantasan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Ke dalam Hukum Pidana

## Islam
Rachmadani 1*
1 Institut Agama Islam Negeri Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia * Email rachmadani@iainkendari.ac.id
Kata Kunci:
Integrasi; Badan Narkotika; Hukum Pidana Islam

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk melihat integrasi upaya pencegahan dan  pemberantasan  narkoba  yang  dilakukan  oleh  Badan Narkotika Nasional ke dalam hukum Pidana Islam. Dalam hukum  pidana  Islam,  tidak  disebutkan  secara  tegas  aturan mengenai  penanganan  penyalahgunaan  narkoba.  Olehnya  itu, perlu  melihat  sisi  lain  dari  upaya  yang  dilakukan  Badan Narkotika  Nasional  untuk  memberi  masukan  bagi pengembangan hukum pidana Islam pada masa kini. Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  normatif-empiris  dengan  teknik pengumpulan  data  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi. Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  data  deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bidang pencegahan, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari melakukan sosialisasi  bahaya  narkoba  di  berbagai  lapisan  masyarakat, instansi pemerintah maupun di lingkup pendidikan. Sedangkan dalam  bidang  pemberantasan,  pihak  Badan  Narkotika Nasional  melakukan  pemetaan  jaringan  untuk  mengetahui daerah yang terpapar peredaran narkotika, lokasi masuk dan keluarnya  distribusi  narkotika  serta  mengetahui  jaringan narkotika. Pihak Badan Narkotika Nasional juga melakukan penyidikan  dan  upaya  peradilan  jaringan  sindikat  peredaran narkotika. Jika melihat praktik pencegahan dan pemberantasan narkoba  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional (BNN) Kota Kendari dengan menggunakan teori pemidanaan
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
dalam hukum pidana Islam, maka dapat dikatakan upaya yang dimaksud  telah  mencapai  tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri yakni  berupa  pencegahan,  memperbaiki  individu,  dan memelihara  kehidupan  masyarakat.  Selain  itu,  upaya  yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam  mencegah  dan  memberantas  penyalahgunaan  narkoba dapat dikatakan sejalan dengan inti dari teori maqasid syariah yaitu mewujudkan kebaikan dan menolak mudharat.
Keyword: Integration; National Narcotics Agency; Islamic Criminal Low

## Abstract
This article aims to explore the integration of drug prevention and eradication efforts conducted by the National Narcotics Agency into Islamic Criminal Law. In Islamic criminal law, there is no specific reference to the handling of drug abuse. Thus, it is necessary to see the other side of the efforts made by the National Narcotics
Board to provide input for the development of Islamic criminal law today. This research applies a normative-empirical approach with data  collection  techniques  of  observation,  interview  and documentation. The data analysis method used descriptive data analysis. The results showed that in the field of prevention, the National Narcotics Agency (BNN) of Kendari City socialized the dangers of drugs in various levels of society, government agencies and in the field of education. While in the field of eradication, the National Narcotics Board conducts network mapping to find out areas exposed to narcotics trafficking, locations of entry and exit of narcotics distribution and to find out narcotics networks. The National Narcotics Agency also investigates and prosecutes drug trafficking syndicate networks. If we observe the practice of drug prevention and eradication carried out by the National Narcotics Agency  (BNN)  of  Kendari  City  based  on  the  theory  of punishment in Islamic criminal law, it can be concluded that the efforts in question have achieved the objectives of punishment itself, in the form of prevention, improving individuals, and maintaining community  life.  In  addition,  the  efforts  made  by  the  National Narcotics  Agency  (BNN)  of  Kendari  City  in  preventing  and eradicating drug abuse can be considered in line with the core of maqasid  sharia  theory,  that  is,  realizing  good  and  rejecting mudharat. Article History : Received : 7 - 6 - 2023  Accepted : 12 - 6 - 2023
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani

## PENDAHULUAN
Di Indonesia perkembangan peredaran dan
penyalahgunaan  narkoba  telah  mencapai  situasi  yang  sangat mengkhawatirkan.  Kekhawatiran  ini  semakin  dipertajam  dengan maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tidak mengenal batas usia,  tingkat  pendidikan,  pekerjaan,  status  sosial,  maupun  jenis kelamin. Penyalahgunaan narkotika merupakan penyakit endemik masyarakat  modern  sebagai  penyakit  kronis  yang  sering  kambuh dan belum ditemukan upaya penanggulangan secara universal dan memuaskan  dari  sudut  preventif  maupun  rehabilitasi.  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  melaporkan,  ada  851  kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 766 kasus.(Widi, 2023)
Di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan. Namun,  di  sisi lain   dapat   pula   menimbulkan   ketergantungan   yang  sangat merugikan  apabila  disalahgunakan  atau  digunakan  tanpa pengendalian  dan  pengawasan  yang  ketat.  Narkotika  apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis yang tinggi  (tidak  sesuai)  akan  dapat  menimbulkan  bahaya  fisik  dan mental bagi yang menggunakannya
serta   dapat   menimbulkan   ketergantungan  pada  pengguna  itu sendiri.
Dalam   hukum   pidana   Islam,   tidak  disebutkan  secara tegas  aturan  mengenai  penyalahgunaan  narkoba.  Namun,  jika dilihat  dari   sifatnya   narkotika   dapat   di- qiyaskan- kan   dengan khamar karena  mengandung  zat  kimia  yang  merusak kesehatan.(Sabiq, 1987, p. 10) Khamar dalam kajian hukum Islam dipandang  sebagai  sesuatu  yang  memabukkan  dan  haram mengonsumsinya. Keharaman sesuatu yang memabukkan seperti narkoba  dalam  hukum  Islam  berkaitan  erat  dengan  prinsip
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
maqashid  al-syariah (tujuan  hukum  Islam)  yakni hifdz  al- ‘aql (pemeliharaan  akal). Belum jelasnya pembahasan mengenai aturan penyalahgunaan  narkoba  dalam  hukum  pidana  Islam  menjadi menarik  untuk  dikaji,  yakni  memberi  potensi  untuk mengintegrasikan praktik pencegahan dan pemberantasan narkoba yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota Kendari  ke  dalam  hukum  pidana  Islam  sebagai  masukan  bagi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga keduanya dapat saling melengkapi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap mengenai upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam mencegah dan  memberantas  narkoba.  Prosedur  pengumpulan  data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi berdasarkan waktu  yang  telah  ditentukan.  Aktivitas  analisa  data  dilakukan dengan  kondensasi  data  ( data  condensation ),  penyajian  data  ( data display ),  dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  ( conclusion drawing/verification ).  Adapun  teknik  yang  digunakan  untuk memeriksa  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan trianggulasi teknik, sumber dan waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Temuan Hasil Penelitian 1.  Praktik  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Narkoba  yang Dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota Kendari
Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika
Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/Kota mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi tata  kerja  dan  tugas  masing-masing  bidang,  yakni  bidang pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat,  bidang  rehabilitasi, dan  bidang  pemberantasan.  Tugas  dari  masing-masing  bidang tersebut diatur mulai dari Pasal 28 sampai Pasal 30.   Seksi
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
Pencegahan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  mempunyai  tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana  strategis  dan  rencana  kerja  tahunan  P4GN,  kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, dan evaluasi dan pelaporan di  bidang  pencegahan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam wilayah kabupaten/kota.
Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  pelaksanaan  koordinasi  penyusunan  rencana  strategis  dan rencana  kerja  tahunan,  kebijakan  teknis  P4GN,  asesmen penyalahguna  dan/atau  pecandu  narkotika,  peningkatan kemampuan  lembaga  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial penyalahguna  dan/atau  pecandu  narkotika  baik  yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan  layanan  pascarehabilitasi  dan  pendampingan, penyatuan  kembali  ke  dalam  masyarakat,  dan  evaluasi  dan pelaporan di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota. Seksi  Pemberantasan  mempunyai  tugas  melakukan penyiapan  bahan  pelaksanaan  koordinasi  penyusunan  rencana strategis  dan  rencana  kerja  tahunan,  kebijakan  teknis  P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, dan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Berdasarkan temuan di lapangan diperoleh infomasi bahwa upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari  dalam  rangka  mencapai  tujuan  pencegahan  dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

## a.  Upaya  Pencegahan  Narkoba  yang  Dilakukan  Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari
Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota  Kendari  dalam bidang pencegahan melakukan sosialisasi bahaya narkoba di semua lingkungan,  baik  di  instansi  pemerintah,  masyarakat,  organisasi, dan  sekolah.  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota  Kendari
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
memfokuskan  pencegahan  narkoba  melalui  sosialisasi  untuk memberikan  pemahaman  terkait  dampak  dari  penyalahgunaan narkoba.  Dampak  yang  dimaksud  baik  itu  secara  medis  yang berakibat pada rusaknya fungsi organ tubuh si pengguna, maupun dari  perspektif  sosial  yang  dapat  mengancam  tatanan  sosial kemasyarakatan dan ketahanan nasional.

## b.  Upaya  Pemberantasan  Narkoba  yang  Dilakukan  Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari
Dalam bidang pemberantasan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari melaksanakan beberapa program kegiatan  di  antaranya  pemetaan  jaringan.  Pemetaan  jaringan dilakukan  untuk  mengetahui  daerah  penyalahgunaan  narkotika, mengetahui lokasi masuk dan keluarnya distribusi penyalahgunaan narkotika serta mengetahui jaringan narkotika. Pemetaan jaringan ini terdiri dari pemetaan jaringan laut, darat dan udara. Pemetaan jaringan  laut  dilakukan  di  daerah  pelabuhan,  pemetaan  jaringan udara  dilakukan  di  daerah  bandara  sedangkan  pemetaan  darat dilakukan  di  beberapa  tempat  yakni  daerah  terminal,  lembaga permasyarakatan dan tempat hiburan malam.
Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari juga melakukan penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran narkotika. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika  dan  prekursor  narkotika  dilakukan  berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tidak mengatur secara khusus pengertian penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, harus kembali mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP jo Pasal1 angka 9 Undang-undang  No  Tahun  2002,  bahwa  yang  dimaksud  dengan penyelidikan  adalah  “serangkaian  tindakan  penyelidik  untuk mencari  dan  menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
sebagaitindak  pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan  penyidikan  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang ini”.
Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  1  KUHAP jo Pasal  1 angka 10 Undang-undang No 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan  penyidikan  adalah  “s erangkaian  tindakan  penyidik  dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan  tersangkanya”.  Proses  penyelidikan dan  penyidikan dalam tindak pidana narkotika di wilayah hukum Badan Narkotika Nasional  (BNN)  Kota  Kendari  pada  dasarnya  dilakukan  oleh anggota Polda Sultra yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari.
Ketentuan  Pasal  71  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009  tentang  Narkotika  diatur  bahwa: Dalam  melaksanakan  tugas pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika,  BNN  berwenang  melakukan  penyelidikan  dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam  rangka  melakukan  penyidikan,  penyidik  BNN berwenang:
a) Melakukan  penyelidikan  atas  kebenaran  laporan serta  keterangan  tentang  adanya  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
b) Memeriksa  orang  atau  korporasi  yang  diduga melakukan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c) Memanggil  orang  untuk  didengar  keterangannya sebagai saksi;
d) Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan  Prekursor  Narkotika  serta  memeriksa  tanda pengenal diri tersangka;
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
e) Memeriksa,  menggeledah,  dan  menyita  barang bukti  tindak  pidana  dalam  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika;
f) Memeriksa  surat  dan/atau  dokumen  lain  tentang penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g) Menangkap  dan  menahan  orang  yang  diduga melakukan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h) Melakukan  interdiksi  terhadap  peredaran  gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  di  seluruh wilayah yuridiksi nasional;
i) Melakukan  penyadapan  yang  terkait  dengan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan  Prekursor  Narkotika  setelah  terdapat  bukti awal yang cukup;
j) Melakukan teknik penyidikan pembelian
terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan; k) Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
l) Melakukan  tes  urine,  tes  darah,  tes  rambut,  tes asam  dioksiribonukleat  (DNA),  dan/atau  tes bagian tubuh lainnya;
m) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
n) Melakukan  pemindaian  terhadap  orang,  barang, binatang, dan tanaman;
o) Membuka  dan  memeriksa  setiap  barang  kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika;
p) Melakukan  penyegelan  terhadap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika yang disita;
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
q) Melakukan  uji  laboratorium  terhadap  sampel  dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
r) Meminta  bantuan  tenaga  ahli  yang  diperlukan dalam  hubungannya  dengan  tugas  penyidikan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
s) Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  cukup bukti  adanya  dugaan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika.
Pelaksanaan kewenangan penangkapan orang yang diduga melakukan  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  surat  penangkapan  diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali  duapuluh  empat)  jam.  Penyadapan  yang  terkait  dengan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  dilaksanakan  setelah  terdapat  bukti  permulaan  yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan  diterima  penyidik.  Penyadapan  hanya  dilaksanakan atas  izin  tertulis  dari  ketua  pengadilan.  Penyadapan  dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
Dalam keadaan mendesak dan penyidik harus melakukan penyadapan,  penyadapan  dapat  dilakukan  tanpa  izin  tertulis  dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu. Dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, penyidik wajib meminta izin tertulis  kepada  ketua  pengadilan  negeri  mengenai  penyadapan. Teknik  penyidikan  pembelian  terselubung  dan  penyerahan  di bawah pengawasan dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari  pimpinan.  Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dan  penyidik  BNN  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  berdasarkan  Undang-undang  No.  35  Tahun  2009 tentang narkotika. Penyidik BNN juga berwenang:
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
a) Mengajukan  langsung  berkas  perkara,  tersangka, dan  barang  bukti,  termasuk  harta  kekayaan  yang disita kepada jaksa penuntut umum;
b) Memerintahkan  kepada  pihak  bank  atau  lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga  dari  hasil  penyalahgunaandan  peredaran gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
c) Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga  keuangan  lainnya  tentang  keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
d) Untuk  mendapat  informasi  dari  pusat  pelaporan dan analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
e) Meminta  secara  langsung  kepada  instansi  yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
f) Meminta  data  kekayaan  dan  data  perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
g) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan  bukti  awal  yang  cukup  ada hubungannya  dengan  penyalahgunaan  dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa; dan
h) Meminta bantuan interpol indonesia atau instansi penegak  hukum  negara  lain  untuk  melakukan pencarian,  penangkapan,  dan  penyitaan  barang bukti di luar negeri.
Dalam  melakukan  penyidikan  terhadap  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  memberitahukan  secara
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya.
Dalam
melakukan penyidikan
terhadap penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor  narkotika,  penyidik pegawai negeri sipil tertentu berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang  tentang  Hukum  Acara  Pidana.   Penyidik  dapat memperoleh  alat  bukti  selain  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Alat bukti tersebut berupa:
a) Informasi  yang  diucapkan,  dikirimkan,  diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
b) Data  rekaman  atau  informasi  yang  dapat  dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas  maupun  yang  terekam  secara  elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) Tulisan, suara, dan/atau gambar;
2) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3) Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang  memiliki  makna  dapat  dipahami  oleh  orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  atau penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan, yang sekurang-kurangnya memuat:
1) Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
2) Keterangan  mengenai  tempat,  jam,  hari,  tanggal, bulan, dan tahun dilakukan penyitaan;
3) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai narkotika dan prekursor narkotika; dan
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
4) Tanda tangan dan identitas lengkap penyidik yang melakukan penyitaan.
Penyidik  wajib  memberitahukan  penyitaan  yang dilakukannya  kepada  kepala  kejaksaan  negeri  setempat  dalam waktu  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat  dan  Makanan.  Penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib  membuat  berita  acara  penyitaan  dan  menyerahkan  barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  setempat  dalam waktu  paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak dilakukan  penyitaan  dan  tembusan  berita  acaranya  disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat,  Menteri,  dan  Kepala  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan.
Penyerahan  barang  sitaan  dapat  dilakukan  dalam  waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. Penyidik bertanggung  jawab  atas  penyimpanan  dan  pengamanan  barang sitaan  yang  berada  di  bawah  penguasaannya.  Untuk  keperluan penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan, penyidik  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  penyidik BNN, dan  penyidik  pegawai  negeri  sipil  menyisihkan  sebagian  kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.
Kepala  kejaksaan  negeri  setempat  setelah  menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika  dari  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan  status  barang  sitaan  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika  tersebut  untuk  kepentingan  pembuktian  perkara,
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
Barang  sitaan  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling  lama  7  (tujuh)  hari  terhitung  sejak  menerima  penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak  pemusnahan  tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN  atau  penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan  negeri  setempat,  ketua  pengadilan  negeri  setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
Barang  sitaan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN  dan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dalam waktu  paling  lama  5  (lima)  hari  terhitung  sejak  menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat. Kepala BNN dan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan  pendidikan  dan  pelatihan.  Penyidik  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dan  penyidik  BNN  wajib memusnahkan  tanaman  Narkotika  yang  ditemukan  dalam  waktu paling  lama  2  x  24  (dua  kali  dua  puluh  empat)  jam  sejak  saat ditemukan,  setelah  disisihkan  sebagian  kecil  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dan dapat  disisihkan  untuk  kepentingan  pengembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  serta  untuk  kepentingan  pendidikan dan pelatihan.  Untuk tanaman Narkotika yang karena jumlahnya dan  daerah  yang  sulit  terjangkau  karena  faktor  geografis  atau transportasi, pemusnahan dilakukan dalam waktu paling lama 14
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
(empat belas) hari. Pemusnahan dan penyisihan sebagian tanaman Narkotika  dilakukan  dengan  pembuatan  berita  acara  yang sekurang-kurangnya memuat:
a) Nama, jenis, sifat, dan jumlah;
b) Keterangan  mengenai  tempat,  jam,  hari,  tanggal, bulan,  dan  tahun  ditemukan  dan  dilakukan pemusnahan;
c) Keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai tanaman narkotika; dan
d) Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat atau pihak terkait lainnya yang menyaksikan pemusnahan.
Sebagian kecil tanaman Narkotika yang tidak dimusnahkan disimpan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian. Sebagian kecil  tanaman  Narkotika  yang tidak  dimusnahkan  disimpan  oleh Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk kepentingan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi. Sebagian  kecil  tanaman  Narkotika  yang  tidak  dimusnahkan disimpan oleh BNN untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selain untuk kepentingan tersebut  sebagian  kecil  narkotika  atau  tanaman  narkotika yang disita dapat dikirimkan ke negara lain yang diduga sebagai asal narkotika  atau  tanaman  narkotika  tersebut  untuk  pemeriksaan laboratorium  guna  pengungkapan  asal  narkotika  atau  tanaman narkotika  dan  jaringan  peredarannya  berdasarkan  perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik.
Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan  tidak  menunda  atau  menghalangi  penyerahan  barang sitaan  menurut  ketentuan  batas  waktu.  Apabila  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan, diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah. Besaran ganti rugi ditetapkan oleh pengadilan.
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiaporang atau korporasi yang diketahuinya atau yang diduga mempunyai  hubungan  dengan  tindak  pidana  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika  yang  dilakukan  tersangka  atau  terdakwa. Hakim  berwenang  meminta  terdakwa  membuktikan  bahwa seluruh  harta  kekayaan  dan  harta  benda  istri,  suami,  anak,  dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa. Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara  tindak  pidana  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  yang sedang  dalam  pemeriksaan,  dilarang  menyebutkan  nama  dan alamat  pelapor  atau  hal  yang  memberikan  kemungkinan  dapat diketahuinya identitas pelapor.
Sebelum  sidang  dibuka,  hakim  mengingatkan  saksi  dan orang  lain  yang  bersangkutan  dengan  perkara  tindak  pidana Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  untuk  tidak  melakukan perbuatan yang dilarang. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya,  baik  sebelum,  selama  maupun  sesudah  proses pemeriksaan  perkara.  Narkotika,  Prekursor  Narkotika,  dan  alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor  Narkotika  atau  yang  menyangkut  Narkotika  dan Prekursor  Narkotika  sertahasilnya  dinyatakan  dirampas  untuk negara.  Dalam  hal  alat  atau  barang  yang  dirampas  adalah  milik pihak  ketiga  yang  beritikad  baik,  pemilik  dapat  mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan  dalam  jangka  waktu  14  (empat  belas)  hari  setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor. Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan  hukum  tetap  dirampas  untuk  negara  dan  digunakan untuk kepentingan:
a) Pelaksanaan  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  peredaran  gelap  Narkotika  dan Prekursor Narkotika; dan
b) Upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Perampasan aset  dapat  dilakukan  atas  permintaan  negara  lain berdasarkan perjanjian antarnegara.
Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika  tersebut  terbukti  bersalah  melakukan  tindak  pidana narkotika  atau  menetapkan  untuk  memerintahkan  yang bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau  perawatan  melalui rehabilitasi Jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Adapun untuk masa menjalani pengobatan  dan/atau  perawatan  bagi  pecandu  narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

## 2. Potensi Integrasi Praktik Pencegahan dan Pemberantasan
Narkoba  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  Kota Kendari ke dalam Hukum Pidana Islam Aturan hukum mengenai narkotika dalam konteks hukum pidana  Islam,  tidak  disebutkan  secara  langsung  baik  dalam  teks- teks  suci  al-Quran  maupun  sunnah.  Hal  ini  disebabkan  karena masalah  narkotika  tidak  terdapat  di  sekitar  pergaulan  Nabi Muhammad  Saw  semasa  hidupnya.  Adapun  zat-zat  sejenis  yang sangat  populer  pada  tradisi  jahiliyyah  Arab  dan  awal  permulaan Islam  adalah  minuman  keras  yang  disebut  dengan khamr . Menanggapi  permasalahan  tersebut,  para  ulama  (mujtahid) menyelesaikan  dengan  jalan  ijtihad  melalui  metodologi  hukum Islam yaitu pendekatan qiyas (analogi hukum) sebagai solusi istinbath hukum.(Ridha.,  1986,  p.  13)  Pendekatan qiyas yang  dimaksud adalah  menghubungkan  satu  kejadian  yang  tidak  ada  nashnya
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
kepada kejadian lain yang ada nashnya karena adanya persamaan illat  hukum.  Sehingga,  dapat  diketahui  status  hukum  narkotika dalam  hukum  Islam  itu  haram  bila  disalahgunakan,  karena mempunyai  illat  yang  sama  dengan khamr ,  yakni  dapat memabukkan, merusak akal, bahkan dampaknya lebih berbahaya daripada khamr itu sendiri.
Sedangkan  praktik  penanganan  masalah  narkoba  di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-undang No. 35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Sistem  penegakan  hukum pidana di Indonesia, memuat 4 (empat) yang menjadi sub sistem kewenangan  dalam  memberantas  penyalahgunaan  narkoba,  yaitu kewenangan  penyidikan  (polisi),  kewenangan  penuntutan  (jaksa), kewenangan  mengadili  (hakim),  dan  kewenangan  pelaksanaan pidana  (jaksa  yang  dibantu  sipir).  Selain  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan  dan  sipir  penjara  yang  memiliki  kewenangan  dalam penegakan  hukum,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN)  juga memiliki  peranan  yang  penting,  karena  merupakan  koordinator bagi setiap instansi yang terkait dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dalam  praktik  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya  di  Kota  Kendari  nampak  bahwa  upaya  yang  telah dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  dan  sasaran  memberantas peredaran  gelap  narkotika  menunjukkan  hasil  yang  baik.  Hal  itu terlihat  dari  jumlah  kasus  yang  ditangani  oleh  Badan  Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari sebanyak 21 kasus pada tahun 2019 dan terjadi penurunan yakni 12 kasus pada tahun 2020. Dalam  bidang  pencegahan,  pihak  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  Kota  Kendari  gencar  melakukan  sosialisasi bahaya  narkoba  di  berbagai  lapisan  masyarakat,  instansi pemerintah  maupun  di  lingkup  pendidikan.  Sedangkan  dalam bidang  pemberantasan,  pihak  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Kota  Kendari  melakukan  pemetaan  jaringan  untuk  mengetahui daerah  yang  terpapar  peredaran  narkotika,  lokasi  masuk  dan keluarnya distribusi narkotika serta mengetahui jaringan narkotika.
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
Selain itu, pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari juga melakukan penyidikan dan upaya peradilan jaringan sindikat peredaran  narkotika.  Jika  melihat  kinerja  Badan  Narkotika Nasional  (BNN)  Kota  Kendari  dalam  upaya  mencegah  dan memberantas penyalahgunaan narkoba, maka hal ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana  Islam,  yang  secara  tegas  belum  mengatur  permasalahan mengenai narkoba.
Sebagaimana  diketahui,  al-Quran  dan  sunnah  tidak menjelaskan  tentang  sanksi  bagi  penyalahguna  narkoba.  Oleh karena  itu,  dalam  hukum  pidana  Islam  sanksi  hukum  bagi penyalahguna  adalah ta’zir .  Pada  dasarnya,  hukuman ta’zir bertujuan  untuk  mendidik.  Berat  ringannya  hukuman ta’zir bergantung  kepada  proses  pengadilan  (otoritas  hakim).  Bentuk sanksinya  pun  dapat  beragam.  Para  ulama  berbeda  pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Ada yang  berpendapat  sanksinya  adalah had dan  ada  pula  yang berpendapat sanksinya adalah ta’zir . Berikut penjelasannya:
1. Ibnu  Taimiyah  dan  Azat  Husnain  berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi had ,  karena  narkotika  dianalogikan  dengan khamar.
2. Wahbah  Al-Zuhaili  dan  Ahmad  Al-  Hasari bependapat  bahwa  pelaku  penyalahgunaan narkotika diberikan sanksi ta’zir, karena narkotika tidak  ada  pada  masa  Rasulullah,  narkotika  lebih berbahaya  dibandingkan  dengan khamar ,  dan narkotika tidak diminum, seperti halnya khamar .
3. Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan  narkotika  adalah ta’zir .  Adapun yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah untuk mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  narkotika yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat besar.(Mawardi, n.d., p. 17)
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
Ta’zir merupakan jenis hukuman yang belum ditentukan hukumnya  dalam  nash. Ta’zir dimulai  dari  yang  paling  ringan seperti  penasehatan  sampai  pada  hukuman  yang  berat  seperti kurungan  dan  dera  bahkan  sampai  pada  hukuman  mati  dalam tindak  pidana  yang  berbahaya.  Adapun  tindak  pidana  yang diancamkan  hukuman ta’zir adalah  setiap  tindakan  pidana  selain tindakan  pidana  hudud,  qishash,  dan  diat  karena  ketiga  tindak pidana  ini  memiliki  hukuman  yang  telah  ditentukan  bentuk  dan jumlahnya oleh syara’.
Jika  melihat  praktik  pencegahan  dan  pemberantasan narkoba  yang  dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) Kota  Kendari  dengan  menggunakan  teori  pemidanaan  dalam hukum pidana Islam, maka dapat dikatakan upaya yang dimaksud telah  mencapai  tujuan  dari  pemidanaan  itu  sendiri  yakni  berupa pencegahan,  memperbaiki  individu,  dan  memelihara  kehidupan masyarakat.  Hal  itu  terlihat  pada  praktik  pencegahan  yang dilakukan  oleh  Badan  Narkotika  Nasional (BNN)  Kota  Kendari berupa  sosialisasi  bahaya  narkoba  dan  melakukan  rehabilitasi kepada  para  pengguna  narkoba.  Sedangkan  pada  praktik pemberantasan, dilakukan upaya penyidikan dan peradilan untuk menjatuhkan  hukuman  yang  pantas  bagi  pelaku  penyalahguna narkoba.
Dalam  perspektif maqasid  syariah ,  para  ulama menggambarkan bahwa  penetapan  hukum  harus  berpusat  pada lima  pokok  kemaslahatan  yaitu:  kemaslahatan  agama  ( hifz  al-din ), kemaslahatan  jiwa  ( hifz  al-nafs ),  kemaslahatan  akal  ( hifz  al-aql ), kemaslahatan keturunan ( hifz al-nasl ) dan kemaslahatan harta ( hifz al-mal ).(Jasser,  2008,  p.  34)  Jika  melihat  upaya  yang  dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Kendari dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, maka dapat dikatakan sejalan  dengan  inti  dari  teori maqasid  syariah yaitu  mewujudkan kebaikan  sekaligus  menghindarkan  keburukan  atau  menarik manfaat  dan  menolak  mudharat.  Adapun  kemaslahatan  yang dimaksud  adalah  dalam  rangka  memelihara  akal,  karena sebagaimana  diketahui  secara  medis  penyalahgunaan  narkoba
DOI: 10.46870/jstain.v%vi%i.566.g313
Rachmadani
dapat  berakibat  pada  rusaknya  fungsi  organ  tubuh  diantaranya: membahayakan  syaraf-syaraf  otak,  melemahkan  jantung, mengurangi  kelenjar-kelenjar  tubuh,  bahkan  bila  sampai dikonsumsi  secara  over  dosis,  maka  akan  berakibat  sangat  fatal, yakni mengancam kelangsungan hidup seseorang (kematian).

## DAFTAR PUSTAKA
Jasser, A. (2008). Maqasid al- Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach . IIIT.
Mawardi, A. (n.d.). Al Ahkam al Sultaniyyah (1st ed.). al Sa’adah dan al  Wathan.
Ridha., M., M. (1986). Narkotika Masalah dan Bahayanya . CV.
Marga Djaya.
Sabiq, S. (1987). Terjemah Fiqih Sunnah . Alma’arif.
Widi, S. (2023, February 21). Kasus Narkoba di Indonesia Pada
Tahun 2022 . https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn- catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022