## ANALISIS IMPORT CONTAINER DWELLING TIME UNTUK BARANG IMPORT JALUR MERAH PT. WILMAR GROUP DI PELABUHAN TANJUNG PRIOK

## 1) Rizka Nurlia
2) Sugiyono
1 Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia, email: rizkanurlia@gmail.com
2 Magister Manajemen, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia, email: Sugiyono@mercubuana.ac.id

## Abstract
This study aims to minimize the Customs dwelling time process on imported goods that are exposed to the red lane. This study discusses the length of the dwelling time process on goods affected  by  the  red  lane  of  PT.  Wilmar  Group  which  results  in  company  losses.  Where dwelling time on imported goods exposed to the red lane takes 12 days. The author limits the scope  only  by  discussing  the  length  of  the  dwelling  time  process  of  goods  affected  by  red lines and costs caused by long dwelling time. The analytical tool used is ASLBAL on LINGO. The ASLBAL method as one method of improving the dwelling time container time to provide the  best  solution  in  the  dwelling  time  process  at  Customs.  The  results  of  the  analysis  show that the actual duration of the dwelling time process is 12 days, after the experimental model 2  has  been  carried  out  with  a  long  dwelling  time  of  5  days,  an  acceleration  of  7  days  or around  58.3%  of  the  actual  conditions  and  efficiency  is  42,  80%  or  Rp.  9,837,410,  with  a time  and  cost  efficiency  of  43.19%  compared  to  the  actual  experimental  model  and experimental model 1, the dwelling time time cannot be reduced to less than 4 days given the length of the custom clearance process in Tanjung Priok port, Jakarta.
Keywords: Dwelling Time, Cost, Red Line, ASLBAL

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk meminimalisasi proses dwelling time Bea Cukai pada barang import yang  terkena  jalur  merah..  Penelitian  ini  membahas  lamanya  proses dwelling  time pada  barang  yang  terkena  jalur  merah  PT.  Wilmar  Group  yang  mengakibatkan  kerugian perusahaan.  Dimana dwelling  time pada  barang import yang  terkena  jalur  merah  memakan waktu  12  Hari.  Penulis  membatasi  ruang  lingkup  hanya  dengan  membahas  lamanya  proses dwelling time barang yang terkena jalur merah dan biaya yang disebabkan oleh dwelling time yang  lama.  Alat  analisa  yang  digunakan  adalah  ASLBAL  pada  LINGO.  Metode  ASLBAL sebagai salah satu metode perbaikan waktu dwelling time container agar memberikan solusi terbaik dalam proses dwelling time pada Bea Cukai. Hasil analisa menunjukan bahwa lama proses dwelling time actual yaitu 12 Hari, setelah dilakukan model percobaan 2 dengan lama waktu dwelling time yaitu 5 Hari, terjadi percepatan sebesar 7 Hari atau sekitar 58,3% dari kondisi actual dan dari segi biaya terjadi efesiensi sebanyak 42,80% atau sebesar Rp.
9,837,410,  dengan  efisiensi  waktu  dan  biaya  sebesar  43,19%  dibandingkan  dengan  model percobaan actual dan model percobaan 1, waktu dwelling time tersebut tidak bisa dikurangi kurang  dari  4  Hari  mengingat  panjangnya  proses  custom  clearance  di  pelabuhan  Tanjung Priok, Jakarta.
Kata kunci : Dwelling Time , Biaya, Jalur Merah dan ASLBAL

## I. PENDAHULUAN
Perairan Indonesia memegang peranan  penting  dalam  kehidupan  dunia. Hal  ini  disebabkan  oleh  letak  Indonesia yang sangat strategis dalam jalur perdagangan  global.  Kepulauan  Indonesia terletak  diantara  dua  benua  dan  dua samudera.  Indonesia  terletak  diantara Samudera  Hindia  dan  Samudera  Pasifik yang  merupakan  jalur  pelayaran  utama bagi kapal-kapal dari arah barat (Eropa) ke timur (Asia) maupun sebaliknya.
Walaupun  letak  Indonesia  sangat strategis, pelabuhan yang ada di Indonesia saat  ini  yang  melayani  kapal-kapal pelayaran  asing  masih  tergolong  sangat sedikit.  Dalam  skala  regional  ASEAN, pelabuhan-pelabuhan  utama  di  Indonesia khususnya  Tanjung  Priok  kalah  bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan regional lainnya  di  ASEAN  seperti  pelabuhan Singapura  dan  Port  Klang  di  Malaysia. Kurangnya  minat  kapal-kapal  asing  untuk singgah  di  pelabuhan-pelabuhan  utama Indonesia  khususnya  Tanjung  Priok  dapat disebabkan  oleh  beberapa  parameter. Beberapa  parameter  diantaranya  adalah jumlah  dermaga  yang  tersedia,  jumlah crane  dan  alat-alat  berat  lainnya,  luas lahan  terminal,  tingkat  sumber  daya manusia (SDM), dsb. Salah satu parameter yang dijadikan acuan utama dalam suatu
pelabuhan adalah import container dwelling time .
Tabel 1. Tingkat Dwelling Time di Negara Asean

## Dwelling Time
8 6 4
2
Dwelling
0 Time

## Sumber : World Bank
Dari  gambar  diatas  menunjukan Indonesia  menempati  peringkat  pertama lamanya  waktu  tunggu  barang  keluar  dari kapal sampai dengan peti kemas meninggakan terminal (Dwelling Time), tak bisa  dipungkiri  dalam  proses Dwelling Time Indonesia masih tertinggal
dibandingkan dengan negara-negara
Asean lainnya, dimana tercatat banyaknya keluhan  sejumlah  importir  atas  barang impor  terutama  yang  mendapatkan  jalur merah  atas  lamanya  proses  bahandle  atau pemeriksaan  fisik  barang  dan  dokumen. Import  container  dwelling  time adalah waktu  yang  dihitung  mulai  dari  suatu  peti kemas (kontainer) dibongkar dan diangkat
( unloading )  dari  kapal  sampai  peti  kemas tersebut  meninggalkan  terminal  melalui pintu utama ( World Bank , 2011). Sedangkan  standar  internasional import container  dwell  time adalah  lama  waktu peti kemas (kontainer) berada di
pelabuhan  sebelum  memulai  pejalanan darat  baik  menggunakan  truk  atau  kereta api  (Nicoll,  2007). Import  container dwelling  time memegang  peranan  penting karena  berhubungan  dengan  lama  waktu yang  harus  dilalui  oleh  peti  kemas  saat masih  berada  di  dalam  terminal  untuk menunggu  proses  dokumen,  pembayaran, dan pemeriksaan Bea Cukai selesai.
Dalam  tatanan  operasional  yang dinamakan  pemeriksaan  fisik  barang (bahandle) sebagaimana  diatur  dalam  tata kerja  pemeriksaan  fisik  barang  impor untuk  dipakai  diatur  dalam  Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 16/BC/2016. Berdasarkan Instruksi Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor 06/BC/2010 dan Peraturan Direktur
Jenderal  Bea  dan  Cukai  Nomor  Per- 12/BC/2016  yang  dikenakan  pemeriksaan fisik  secara  mandatori  adalah  importir kategori  jalur  merah,  Jalur  merah  adalah proses pelayanan dan pengawasan
pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang atau yang disebut SPPB. Untuk melakukan penetapan jalur tersebut, terdapat persyaratan  dan  kriteria-kriteria  yang harus dipenuhi. Dalam kata lain Bea Cukai tidak  bisa  sembarangan  dalam  melakukan penetapan  jalur.  Kriteria  tersebut  antara lain adalah importir baru, Importir yang
termasuk  dalam  kategori  risiko  tinggi (High  risk  Importer), Barang  yang  di impor  termasuk  barang  impor  sementara, Barang  Operasional  Perminyakan  (BOP) golongan  II,  Barang  re-impor,  Barang impor  yang  terkena  pemeriksaan  acak (Random inspection), Barang impor tertentu  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah dan  Barang  impor  yang  termasuk  dalam komoditi  berisiko  tinggi  atau  berasal  dari negara yang berisiko tinggi.
Banyak  perusahaan  importir  yang mengeluhkan  lamanya  proses bahandle barang  import  di  Tanjung  Priok  salah satunya  yaitu  adalah  PT.  Wilmar  Group perusahaan manufacture terbesar di Indonesia, dimana merasa dirugikan dengan  lamanya  proses  pemeriksaan barang (Bahandle) yang  dilakukan  oleh pejabat  pemeriksa  barang  yang  memakan waktu lama hingga lebih dari satu minggu, karena  itu  mengakibatkan  muncul  biaya seperti Demurrage (kelebihan penggunaan waktu  peti  kemas)  bertambah,  perpanjang Delivery  Order (DO)  dan  dari  segi produksi  perusahaan  yang  terganggu mengakibatkan  kerugian  perusahaan  yang tidak  sedikit.  Banyak  perusahaan  importir yang mengeluhkan lamanya proses bahandle  barang  import  di  Tanjung  Priok salah  satunya  yaitu  adalah  PT.  Wilmar Group perusahaan manufacture terbesar di Indonesia, dimana merasa dirugikan dengan  lamanya  proses  pemeriksaan barang (Bahandle) yang  dilakukan  oleh pejabat  pemeriksa  barang  yang  memakan waktu lama hingga lebih dari satu minggu, karena  itu  mengakibatkan  muncul  biaya seperti Demurrage (kelebihan penggunaan waktu peti kemas) bertambah, perpanjang
Delivery  Order (DO)  dan  dari  segi produksi  perusahaan  yang  terganggu mengakibatkan  kerugian  perusahaan  yang tidak sedikit.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Analisis Import Container Dwelling Time
untuk  Barang Import Jalur  Merah PT. Wilmar  Group  di  Pelabuhan  Tanjung
Priok”

## II. KAJIAN TEORI
A. Teori Pelabuhan
Menurut Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 Pasal 1 ayat 1, tentang Kepelabuhanan,  pelabuhan  adalah  tempat yang  terdiri  dari  daratan  dan  perairan  di sekitarnya  dengan  batas  -  batas  tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan  ekonomi  yang  dipergunakan sebagai  tempat  kapal  bersandar,  berlabuh, naik  turun  penumpang  dan/atau  bongkar muat  barang  yang  dilengkapi  dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta
sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

## B. Teori Impor
Menurut  Susilo  (2008:  101)  impor  bisa diartikan  sebagai  kegiatan  memasukkan barang  dari  suatu  negara  (luar  negeri)  ke dalam  wilayah  pabean  negara  lain. Pengertian  ini  memiliki  arti  bahwa kegiatan  impor  berarti  melibatkan  dua negara.  Dalam  halini  bisa  diwakili  oleh kepentingan  dua  perusahaan  antar  dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai
supplier  dan  satunya  bertindak  sebagai negara  penerima.  Impor  adalah  membeli barang-barang  dari  luar  negeri  sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing
(Purnamawati, 2013: 13).
Dasar  hukum  peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor 453/KMK.04/2002  tentang  Tatalaksana Kepabeanan  di  bidang  impor.  Komoditi yang  dimasukkan  ke  dalam  peredaran bebas  di  dalam  wilayah  pabean  (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayahpabean (luar negeri) dikenakan bea masuk  kecuali  dibebaskan  atau  diberikan pembebasan.  Dengan  kata  lain  seseorang atau  badan  usaha  yang  ditetapkan  sebagai importir  wajib  membayar  bea  masuk  dan pajak  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan pemerintah (Purba, 2011: 51)
Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impordengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuyang dikenakan bea masuk.
Berikut ini adalah alur proses Impor :
Gambar 1. Alur Import di Tanjung Priok
Sumber : Diolah Penulis

## C. Tatalaksana Kepabeanan
di Bidang Impor
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk(UU.No.10/95).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kep. Menkeu No. 453/KMK
04/2002  tentang  Tatalaksana  Kepabeanan di  Bidang  Impor,  sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu  No.112/KMK  04/2003.  Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan  di  Bidang  Impor  yang  telah beberapa  kali  di  ubah  terakhir  dengan peraturan  DJBC  No.112/mk  04/2003
(Sasono, 2012: 107).
1.  Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah  daratan,  perairan,  dan  ruang a. Jalur merah udara  di atasnya  serta  tempat-tempat adalah proses pelayanan dan tertentu  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif pengawasan pengeluaran dan   landasan   kontinen   yang   di barang impor dengan dalamnya   berlaku   Undang-Undang dilakukan pemeriksaan fisik, No.10 Tahun 1995 tentang dan dilakukan penelitian Kepabeanan. dokumen sebelum 2. Kawasan pabean adalah kawasan diterbitkannya Surat denganbatas-batastertentu di Persetujuan Pengeluaran pelabuhan  laut,  bandar  udara  atau Barang (SPPB). tempat lain yang ditetapkan untuk lalu b. Jalur hijau lintas barang yang sepenuhnya berada adalah proses pelayanan dan di bawah pengawasan Direktorat pengawasan pengeluaran Jendral Bea dan Cukai. barang impor dengan tidak 3. Impor untuk dipakai : dilakukan pemeriksaan fisik, a.  Memasukkan   barang   ke   dalam tetapi dilakukan penelitian daerah pabean dengan tujuan untuk dokumen setelah dipakai oleh orang yang diterbitkannya Surat berdomisili di Indonesia. Persetujuan Pengeluaran b.  Memasukan barang ke dalam Barang (SPPB). daerah pabean untuk dimiliki atau c. Jalur kuning dikuasai oleh orang yang adalah proses pelayanan dan berdomisili di Indonesia. pengawasan pengeluaran 4. Pengeluaran barang impor
untuk
barang impor dengan tidak dipakai setelah : dilakukan pemeriksaan fisik, a. Diserahkan pemberitahuan tetapi dilakukan penelitian pabedan dilunasi bea masuk dan dokumen sebelum PDRI diterbitkannya Surat b.  Diserahkan pemberitahuan pabean Persetujuan Pengeluaran dan jaminan Barang (SPPB). c. Diserahkan dokumen pelengkap d. Jalur prioritas pabean dan jaminan adalah proses pelayanan dan 5. Penjaluran pengawasan pengeluaran Barang impor yang telah diajukan PIB barang impor yang tidak dilakukan pemeriksaan pabean secara dilakukan pemeriksaan fisik selektif, dalam rangka pemeriksaan dan penelitian dokumen, pabean secara selektif inilah setelah ada   penetapan dari ditetapkan jalur pengeluaran barang, Pemerintah terhadap  importir yaitu : jalur prioritas tersebut.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Kerangka  berpikir  dalam  penelitian  ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 2. Rerangka Pemikiran

## III.  METODE PENELITIAN

## Metode  penelitian  ini  menggunakan
Assembly Line Balancing. Assembly Line
Balancing adalah permasalahan penyeimbang beban pada stasiun-stasiun kerja dibagian lini perakitan. Keseimbangan  pada  lini  perakitan  sangat penting karena menentukan seberapa besar kecepatan  dan  kedayagunaan  ( efisiensi ) produksi.
Secara deterministik, kecepatan produksi  lini  perakitan  ditentukan  oleh stasiun  kerja  yang  memiliki  kecepatan operasi paling lambat (waktu operasi yang terbesar). Jika kecepatan produksi stasiun- stasiun  kerja  pada  lini  perakitan  berbeda secara  signifikan,  efisiensi  lini  perakitan tersebut menjadi rendah. Hal ini diakibatkan waktu operasi tidak digunakan sepenuhnya  dalam  mentransformasikan barang,  akan  tetapi  ada  waktu  operasi yang  terbuang  jarak  antar  stasiun  kerja yang terlalu jauh.
IV.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perbandingan Waktu Dwelling Time
Dengan  hasil  model relayout  2 yang  memiliki  selisih  hari  terpanjang dengan model actual yang sedang dialami oleh  PT.  Wilmar  Group  dalam  proses dwelling  time  pada  barang  jalur  merah, maka dapat dihitung efisiensinya dwelling time sebagai berikut :
Berdasarkan  dari  perhitungan  di atas dapat  dilihat  bahwa  proses  dwelling  time pada barang jalur merah yang dialami oleh PT.  Wilmar  Group  adalah  12  Hari, sedangkan  pada  Model  Percobaan  2  yang diusulkan untuk Bea Cukai menjadi 5 hari, artinya  terjadi  penurunan  proses  dwelling time  selama  7  Hari  atau  sebesar  58,3% dari  kondisi  actual,  dengan  waktu  yang lebih  pendek,  maka  model  percobaan  2 dapat dikatakan lebih efisien jika dibandingkan dengan lama proses
dwelling  time  sebenarnya  yang  dialami oleh PT. Wilmar Group.

## Perbandingan Minimisasi Keborosan
Dwelling Time
Maka  dapat  dihitung  efisiensinya  jarak lintasan  perpindahan  material  sebagai berikut :
Perbandingan Stasiun pada
Tiap Model.
Dengan  table  di  atas,  dapat  dilihat model  paling  efisien  adalah  percobaan model 2 dengan  total  lamanya  proses dwelling  time  adalah  5  Hari,  serta pembagian  stasiunnya  berturut-turut  dari stasiun  1  sampai  4  adalah  stasiun  1 aktivitas  A  dan  B,  stasiun  2  aktivitas  C, stasiun  3  aktivitas  D  dan  E,  dan  stasiun  4 aktivitas F dan G.

## B. Perbandingan
Biaya Proses Dwelling Time
Dengan  hasil  model  Percobaan  2 yang  memiliki  selisih  hari  terpanjang dengan model actual yang sedang dialami oleh  PT.  Wilmar  Group  dalam  biaya proses dwelling time pada barang jalur
merah, maka dapat dihitung efisiensinya dwelling time sebagai berikut :
Berdasarkan dari perhitungan di atas dapat  dilihat  bahwa  proses  dwelling  time pada barang jalur merah yang dialami oleh PT.  Wilmar  Group  memakan  biaya sebersar Rp. 17,317,194-, sedangkan pada Model  Percobaan  2  yang  diusulkan  untuk Bea Cukai menjadi Rp. 9,837,410-, artinya terjadi  penurunan  biaya  dalam  proses dwelling  time  sebanyak  Rp.  7,479,784-, atau  sebesar  43,19%  dari  kondisi actual , dengan  biaya  yang  lebih  murah  maka model  percobaan  2  dapat  dikatakan  lebih efisien  jika  dibandingkan  dengan  biaya dwelling  time  sebenarnya  yang  dialami oleh PT. Wilmar Group.

## Perbandingan Minimisasi Keborosan Biaya Dwelling Time
Dengan  hasil  percobaan  model  2 yang  memiliki  selisih  terpanjang  dengan model actual yang  sedang  di  alami  oleh PT.  Wilmar  Group,  maka  dapat  dihitung efisiensinya  biaya dwelling  time sebagai berikut :

## Perbandingan Stasiun Pada
Tiap Model
Dengan  table  di  atas,  dapat  dilihat model  paling  efisien  adalah  percobaan model 2 dengan  total  biaya  proses dwelling  time adalah  RP.  9,837,410,  serta pembagian  stasiunnya  berturut-turut  dari stasiun  1  sampai  4  adalah  stasiun  1 aktivitas  A  dan  B,  stasiun  2  aktivitas  C dan  D,  stasiun  3  aktivitas  E  dan  F,  dan stasiun 4 aktivitas G.

## C. Perbandingan Waktu dan
Biaya Tiap Model
Dengan pembahasan yang ada diatas, dapat dilihat bahwa lamanya proses dwelling  time di  tanjung  priok  yang dialami  oleh  PT.  Wilmar  Group  saat  ini sangat  tidak  efektif  dan  efisien  karena memakan  waktu  sebanyak  12  Hari  dan dengan memakan Biaya Sebesar Rp.
17,317,194.- dimana hal tersebut mengakibatkan  kerugian  untuk  sejumlah importir. Model  proses dwelling  time yang dapat  menghasilkan  waktu dwelling  time yang  efesiensi  adalah  dengan  usulan model percobaan ke-2 dengan lama proses dwelling time yaitu 5 hari atau lebih cepat 5  hari  dibandingkan  dengan  waktu dwelling  time  yang actual yang  dialami
PT.  Wilmar  Group  dan  dengan  memakan biaya  yaitu  RP.  9,837,410.  Dimana  biaya tersebut  lebih  kecil  dibandingkan  dengan percobaan model Actual sehingga
perusahaan  dapat  berhemat  sebesar  Rp.
7,479,784 jika menggunakan model percobaan model 2. SINTESIS Berdasarkan  perhitungan  diatas dapat disimpulkan bahwa model percobaan  2  yang  memakan  waktu dwelling  time 5  hari  dengan  biaya  IDR
9,837,410  lebih  efisien  yaitu  43,19  % dibandingkan model percobaan actual dan model percobaan 1.

## V. KESIMPULAN
Setelah  semua  tahapan  penelitian dilakukan,  mulai  dari  mulai  proposal penelitian  kemudian  pengumpulan  data dan  analisa,  akhirnya  dapat  disimpulkam sebagai berikut :
1.  Berdasarkan  dari  hasil  penelitian diatas dimana lamanya proses dwelling time pada  barang  impor  yang terkena jalur  merah  yang  dialami  oleh  PT.
Wilmar  Group  adalah  12  Hari  yang mengakibatkan  pemborosan  5  Hari, dimana dengan lamanya dwelling time
tersebut  PT.  Wilmar mengakibatkan timbulnya biaya yang cukup besar dan mengganggu jalannya kegiatan produksi sebesar IDR 17, 317,194.
2. Penelitian percobaan untuk melakukan meminimalisasi proses dwelling time di pelabuhan tanjung priok sebanyak
16 kali percobaan dimana penulis hanya mengambil 2 percobaan yang paling pendek memakan waktu dwelli ng time yaitu percobaan pertama dengan waktu dwelling time 7 Hari dengan jumlah pemborosan yaitu 2
Hari dan Percobaan kedua yang memakan waktu dwelling time yaitu 5 Hari dengan jumlah pemborosan 1,5 Hari.
3. Peneliti  juga  melakukan  percobaan dengan menghitung biaya akibat lamanya dwelling time dengan memakai waktu percobaan dimana jika dwelling time menggunakan percobaan actual yaitu selama 12 Hari yaitu memakan biaya IDR 17,
317,194,  model  percobaan  1  dengan waktu  dwelling  time  7  Hari  memakan biaya  IDR  12,231,593  dan  model percobaan  2  dimana  lama  dwelling time  yaitu  adalah  5  Hari  memakan biaya sebesar IDR 9,837,410.
4. Tingkat efesiensi yang dicapai berdasarkan percobaan yang dilakukan
menunjukkan  bahwa  apabila  Bea Cukai  menerapkan  percobaan  2  untuk meminimalisasi dwelling  time dan biaya  yang  terjadi  di  pelabuhan  akan terjadi  efisiensi  sebesar  58,3%  untuk proses  dwelling  time  pada  barang impor  yang  terkena  jalur  merah  dan terhadap  biaya  yang  dikeluarkan  jika menggunakan model percobaan 2 akan terjadi efisiensi sebesar 43,19%, kemudian  dari  momen  mengurangi pemborosan dwelling  time sebesar 70%  dan  dari  segi  biaya  mengurangi pemborosan  biaya  sebanyak  42,80% yang terjadi di pelabuhan.

## SARAN
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini yaitu : 1.  Sebaiknya perusahaan mengatur kembali station produksi sesuai
dengan kelompok station yang dihasilkan oleh program LINGO yaitu: a. station 1 untuk aktivitas kegiatan custom clearance yaitu Mendapatkan Respon Jalur Merah (A) dan Mendapatkan Lokasi Bahandle (Pemeriksaan Barang (B)
b. station 2 untuk Proses Bahandle /
Pemeriksaan fisik barang (C) c. station 3 untuk kegiatan Pemeriksaan Dokumen (D) dan mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) (E)
d. station   4   untuk   Antri   Muat
Container dan Pengeluaran
Container (G) dan Barang dapat
keluar dari kawasan pabean /
Pelabuhan (F).
2. Sebaiknya  Bea  Cukai  melakukan percobaan  minimalisasi  dwelling  time dan  biaya  dengan  percobaan  model  2 untuk  dapat  meminimalisasi  lamanya proses  dwelling  time  dan  juga  biaya yang  dikeluarkan  yang  mengakibatkan kerugian  tidak  hanya  untuk  importer tetapi juga untuk pemasukan Negara sehingga dapat mperusahaan melakukan  perencanaan  ulang  tata letak fasilitas dengan model relayout 2 untuk membuat pergerakkan perpindahan material yang lebih pendek  sehingga  dapat  meningkatkan proses produksi yang lebih efisien. Hal ini  dikarenakan  walaupun  dengan semakin  lamanya  dwelling  time  akan meningkatkan  pendapatan  pelabuhan khususnya  biaya  penumpukkan  tetapi tidak  terlalu  signifikan  dibandingkan dari  total  pendapatan.  Pendapatan pelabuhan  di  sisi  lain  memiliki  porsi pemasukkan  yang  lebih  besar  68% pada  sektor  bongkar  muat  dari  total pendapatan yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA
Arbi, Syarif, H.M.(2008). Petunjuk Praktis  Perdagangan  Luar  Negeri seri  impor ,  Yogyakarta  :  BPFE Yogyakarta Akhwan Caesar Sanjaya., Rinitami Njatrijani.,  dan  Hendro  Saptono. (2017). Pelaksanaan Pengurusan Dokumen Tentang Impor Barang Terkait dengan Dwelling Time Pelabuhan Bandar Lampung Nicoll, J. (2007). Innovative Approaches to Port Challen ges. AAPA Annual Convention . Norfolk Virginia.
Purwito,  Ali  M.  (2006). Kepabeanan konsep    dan    Aplikasi ,    Jakarta: Samudera Ilmu Raka Argiansyah Arya Narindra, Mochamad Al Musadieq dan Supriono,  (2016). Analisis  Pengaruh Dwelling  Time  terhadap  Pendapatan (Studi  pada  PT.  Terminal  Petikemas Semarang tahun 2011 - 2015)
Salahudin Rafi, Budi Purwanto. (2016),
Dwelling Time Management (Antara Harapan dan Kenyataan di
Indonesia) Sherly Luthfi  Anita,  Indra  Asmadew (2017), Analisis Dwelling Time Import  pada  Pelabuhan  Tanjung Priok  Melalui  Penerapan  Theory  of Contrainst
Sugiyono,  (2013) ,  Metodelogi Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif  Dan R&D . (Bandung: ALFABETA)
Susilo, Andi. (2008) Buku Pintar Ekspor-
Impor , Trans Media Pustaka. Suyono,R.P. (2010). Shipping: Pengangkutan Intermodal Ekspor Impor Melalui Laut , Penerbit PPM Tandjung, Marolop.  (2011). Aspek  dan Prosedur  Ekspor  –  Impor .  Jakarta  : SalembaEmpat.
Purnamawati,  A.  dan  S.  Fatmawati.
(2013). Dasar-dasar  Ekspor Impor (Teori,  Praktik,  dan  Prosedur).  Upp Stim Ykpn, Yogyakarta.