## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK TERDAFTAR PADA SENGKETA DAGANG PEREBUTAN MEREK (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NOMOR: 57/PDT.SUS-MEREK/2019/PN NIAGA)
Oleh: Muhammad Hendra 1)
Srinita Selvia Sitanggang 2)
Sthevani Anastascia Naibaho 3)
Vivi Octavia 4)
Universitas Prima Indonesia Medan, 1,2,3,4)
E-mail: cavaleramaximus123456@gmail.com 1) srinitaselviasitanggang@gmail.com 2)
sthevaninbh@gmail.com 3 ) octaviavivi306@gmail.com 4)

## ABSTRACT
Intellectual  Property  Rights  disputes  are  common  in  this  increasingly  complex  world  of trade, especially in Indonesia. In its development, disputes over Intellectual Property Rights occurred in every field, namely Copyright, Trademark and Geographical Indication, Patents, Trade  Secret,  Protection  of  Plant  Variety,  Industrial  Designs,  and  Layout  Design  of Integrated  Circuit.  Through  Court  Decision  57/Pdt.Sus-Merek/2019/Central  Jakarta Commercial  Court,  they  stated  that  it  rejected  Ruben  Onsu's  claim  as  the  Geprek  Bensu’s holder  and  stated  that  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  was  the  legal  I  Am  Mark.  Geprek Bensu’s  holder  based  on  Article  1  number  5  in  conjunction  with  Article  21  paragraph  (2) from UU No.20 Tahun 2016 remembering Brands and Geographical Indications as the basis for  the  rules  for  resolving  disputes  over  Intellectual  Property  Rights  in  the  field  of  Brands. Between  the  dispute  among  Geprek  Bensu  and  I  Am  Geprek  Bensu,  both  parties  chose  the court route to resolve the dispute. Reflecting on the case of fighting over the "Bensu" brand, the judge claimed not to aim the word "Bensu" as an acronym from a famous person. From the  trial  it  was  revealed  that  based  on  the  first  file,  the  name  "Bensu"  was  first  registered with the brand I Am Geprek Bensu belonging to PT Ayam Geprek Benny Sujono on May 3, 2017. Finally, Ruben Onsu registered with the same mark on June 7, 2018, and according to the court's decision to delete the mark " Geprek Bensu” Ruben Onsu as a whole.
Keywords : Intelectual Property Rights, Dispute, Dispute Resolution

## ABSTRAK
Sengketa  Hak  Kekayaan  Intelektual  merupakan  kejadian  yang  seringkali  ditemui  seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, termasuk  Indonesia. Sekarang ini, Sengketa  Hak Kekayaan  Intelektual  dapat  ditemukan  di  masing-masing  jenisnya,  terdiri  atas  Hak  Cipta, Merek  dan  Indikasi  Geografis,  Paten,  Rahasia  Dagang,  Perlindungan  Varietas  Tanaman, Desain  Industri,  serta  Desain  Tata  Letak  Sirkuit  Terpadu.  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat memberikan  penolakan  atas  tuduhan  Ruben  Onsu  sebagai  pemegang  Geprek  Bensu berdasarkan  keputusan  Pengadilan  57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN  Niaga  Jakarta  Pusat,  dan memutuskan PT Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemegang legal untuk nama I Am Geprek  Bensu  sejalan  dengan  Pasal  1  No.5  serta  Pasal  21  ayat  (2)  UU  No.  20  Tahun  2016 berkenaan  dengan  Merek  dan  Indikasi  Geografis  yang  menjadi  aturan  dasar  solusi permasalahan HKI jenis Merek. Berdasarkan kasus itu, kedua belah pihak memutuskan untuk menempuh jalur peradilan demi mencari jalan keluar dari sengketa. Atas kejadian itu, hakim
Muhammad Hendr 1), Srinita Selvia Sitanggang 2) , Sthevani Anastascia Naibaho 3) , Vivi Octavia 4)
tak  memandang  kata  "Bensu"  merupakan  akronim  dari  nama  seseorang  yang  terkenal. Melalui siding, kemudian terbukti bahwa atas prinsip first to file, nama "Bensu" lebih dahulu tercatat sebagai I Am Geprek Bensu kepunyaan PT Ayam Geprek Benny Sujono sejak 3 Mei 2017. Kemudian, Ruben Onsu mengajukan nama yang sama tertanggal 7 juni 2018, sehingga sejalan keputusan hakim, dilakukan pencoretan keseluruhan terhadap merek “Geprek Bensu” oleh Ruben Onsu.
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Sengketa, Penyelesaian Sengketa

## 1. PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  bisa diartikan  sebagai  hak  kekayaan  yang bersumber  dari human  intellectual dan badan  hukum  atau  perusahaan.  Hak  ini membuat  karya-karya  yang  berasak  dari kemampuan  intelektual  manusia  maupun badan hukum perlu mendapat perlindungan. Manusia dapat menghasilkan  kemampuan  intelektual  dari proses  penciptanan,  rasa,  daya,  dan  karsa, yang diwujudkan dengan karya intelektual. Karya  yang  dihasilkan  oleh  intelektual manusia  akan  memiliki  nilai,  terutama apabila  terdapat  fungsi  ekonomis.  Inilah yang  menjadi  latar  belakang  tumbuhnya konsep  kekayaan  atas  karya  intelektual. Badan  hukum  diakui  dalam  hukum perdata.
Kemajuan di bidang iptek membawa  perubahan  yang  sangat  berarti dalam  peningkatan  taraf  hidup  manusia, serta  kemajuan  harkat  martabat  dan kesejahteraan manusia. Melalui kemampuan  intelektual,  manusia  dapat memberikan  produk  berupa  karya-larya intelektual  yang  bernilai  serta  memiliki fungsi ekonomis. Kemampuan yang
digunakan  tentunya  memerlukan  campur tangan  dari  bisnis,  waktu,  serta  biaya untuk menghasilkan suatu karya intelektual.
Ayam  geprek  Bensu  bukanlah nama  yang  asing  bagi  para  penggemar ayam geprek. Merek ini merupakan merek yang  popular  di  antara  ayam  geprek  dan cabangnya  telah  terdapat  hamper  di seluruh  Indonesia.  Kepopuleran  ayam geprek  Bensu  ini  dilatarbelakangi  oleh kepopuleran  pemegang  dari  restoran  itu, yaitu  Ruben  Onsu.  Namun,  merek  ini terlibat permasalahan terkait merek dagang bersama “I Am Geprek Bensu” kepunyaan Benny  Sudjono  di  mana  jenis  dagangnya serupa, yaitu restoran ayam geprek.
Sengketa Hak Kekayaan
Intelektual yang terjadi merupakan ganjaran  dari  kondisi  di  mana  telah dirugikannya  salah  satu  pihak.  Hal  itu dapat  terjadi  ganjaran  kecurangan  salah satu  pihak  untuk  meraup  untung  baginya sendiri.  Melalui  perebutan  Hak  Kekayaan Intelektual  pesaing,  pihak  yang  tercurangi akan  mendapatkan  kerugian.  Inilah  yang menyebabkan  perlunya  kepastian  hukum berkenaan  dengan  penyelesaian  sengketa
Hak  Kekayaan  Intelektual  dalam  kondisi pengguna Hak Kekayaan Intelektual tanpa izin  bisa  digugat  atas  dasar  pelanggaran hukum.
Dewasa  ini,  kasus-kasus  Hak Kekayaan Intelektual banyak disorot untuk dikaji  oleh  sejumlah  pihak  baik  dalam negeri maupun pihak asing. Yang menjadi pemasalahan yaitu faktanya, Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya berhubungan  dengan  hukum,  namun  juga berhubungandengan masalah perdagangan, ekonomi,  perkembangan  teknologi,  dan Hak  Kekayaan  Intelektual  juga  melandasi suatu  badan  bisnis  untuk  meningkatkan kesejahteraan bangsa secara umum.
Tertuang pada Pasal 24 UUD 1945, sengketa yang terjadi di antara masyarakat bisa  diselesaikan  dengan  jalur  peradilan (litigasi). Badan peradilan merupakan yang memegang  kekuasaan  kehakiman  dalam pewujudan hukum serta peradilan. Namun, mekanisme hukum Indonesia mengizinkan penyelesaian  persengketaan  selain  kasus yang  berhubungan  dengan  hak  kekayaan intelektual  termasuk  wewenang  untuk mengawasi persengketaan jenis hak kekayaan intelektual lainnya.
Ruben  Onsu  mengajukan  tuduhan atas  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sudjono yang memakai merek I Am Geprek Bensu. Tuduhan  yang  diajukan  berhubungan dengan  Hak  Kekayaan  Intelektual  merek dagang  Bensu.  Hal  yang  membuat  kasus
ini  unik  adalah  fakta  bahwa  PT  Ayam Geprek Bensu Benny Sudjono telah berdiri sebelum Geprek Bensu, serta pihak Ruben Onsu  sendiri  sebagai  pemegang  dari Geprek  Bensu  sudah  mengetahui  hal  itu karena  sebelumnya  memiliki  kontak  kerja sebagai  duta  merek I  Am Geprek  Bensu. Setelah  menjadi  duta  merek  dari  I  Am Geprek  Bensu,  Ruben  Onsu  memulai bisnis  Geprek  Bensunya  dan  mengajukan permohonan  nama  Bensu  atas  akronim dari namanya. Kemudian, setelah mengajukan  permohonan  untuk  namanya, Ruben Onsu mengajukan dakwaan terhadap PT Ayam Geprek Benny Sudjono supaya  berkenan  untuk  menghilangkan kata Bensu dari nama dagangnya.
Berkaca  atas  pemaparan  itu,  maka penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  rangka pembahasan lebih lanjut berkenaan dengan kasus  ini,  yakni  “Perlindungan  Hukum Terhadap Pemegang Merek Terdaftar Pada Sengketa  Dagang  Perebutan  Merek  (Studi Kasus keputusan Pengadilan
Nomor:57/Pdt.Sus-
Merek/2019/PN
Niaga)”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Definisi Merek
Berdasarkan pengertian dari Profesor Molengraaf, merek dapat diartikan sebagai pengubahan suatu barang menjadi  kepemegangan  pribadi  yang bertujuan untuk memberi informasi
Muhammad Hendr 1), Srinita Selvia Sitanggang 2) , Sthevani Anastascia Naibaho 3) , Vivi Octavia 4)
mengenai asal produk itu serta memberikan  jaminan  atas  kualitas  produk apabila  dibandingkan  dengan  produk serupa  namun  kepunyaan  orang  atau perusahaan  lain.  Aturan  mengenai  merek tercantum  dalam  UU  No.15  tahun  2001 yang  disebut  sebagai  Undang-Undang Merek,  serta  UU  No.20  tahun  2016 berkenaan  dengan  Merek  dan  Indikasi Geografis,  di  mana  pada  pasal  1  nomor  1 nya  tertera  yakni  merek  bisa  diartikan sebagai sebuah simbol yang dapat berbentuk  gambar,  nama,  kata,  huruf, angka,  susunan  warna  ataupun  gabungan atas  komponen-komponen  itu  sehingga dapat menjadi identitas yang membedakan pada aktivitas perdagangan.
Merek  bisa  dikelompokkan  jadi dua macam, antara lain merek dagang serta merek  jasa.  Merek  dagang  merupakan merek  yang  dipergunakan  untuk  melabeli suatu  produk  yang  akan  dipasarkan  dalam rangka  memberi  pembeda  pada  produk. Sedangkan,  merek  jasa  merupakan  merek yang dipergunakan untuk menjadi identitas suatu  jasa  yang  disediakan  dalam  rangka memberi pembeda pada jasa.

## 2.2. Fungsi Merek
Fungsi utama dari merek tentu saja untuk mencantumkan identitas yang menjadi  pembeda  bagi  suatu  produk,  baik produk  jasa  maupun  produk  barang. Fungsi  itu  merupakan  fungsi  merek  bagi produsen.  Bagi  konsumen  sendiri,  merek
dapat  menjadi  ukuran  harga  diri.  Pilihan merek  yang  terjamin  kualitasnya  akan meningkatkan  harga  diri  konsumen  yang mengonsumsi merek itu.
Berdasarkan fungsinya, merek terbagi  tiga,  yaitu  merek  terkenal,  merek biasa, dan merek termahsyur. Merek biasa bisa  diartikan  sebagai  merek  yang  belum mencapai  reputasi  tinggi,  sehingga  merek ini  bukanlah  digunakan  untuk  menjadi gaya  hidup,  dan  konsumen  akan  memiliki pandangan  bahwa  merek  itu  berkualitas rendah.  Merek  terkenal  merupakan  merek yang  berada  satu  tingkat  di  untuk  nama biasa,  yaitu  merek  yang  bereputasi  tinggi di kalangan masyarakat sehingga produknya  akan  selalu  diterima  oleh masyarakat.  Terakhir,  merek  termahsyur, merek ini merupakan merek yang memiliki reputasi  tertinggi  di  kalangan  masyarakat dan  besar  kemungkinan  bagi  produk  dari merek  ini  dipilih  oleh  konsumen  sebagai symbol dari gaya hidup mereka.
2.3. Merek  Sebagai  Kekayaan

## Intelektual
Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual bisa  diartikan  sebagai  hak  kekayaan  yang berasal dari intelektual manusia dan badan hukum atau perusahaan. Kekayaan intelektual yang dimaksud memiliki perbedaan  dengan  kekayaan  lainnya,  di mana kekayaan intelektual murni diperoleh ganjaran dari kecerdasan manusia.  Berdasarkan  hukum,  kekayaan
intelektual  merupakan  benda  abstrak,  atau tidak memiliki wujud, sehingga pemegang memerlukan perlindungan di muka hukum atas  kepemegangannya  terhadap  kekayaan intelektual  yang  dimilikinya.  HKI  pada umumnya bernilai ekonomis sangat tinggi, serta berpotensi menjadi sumber pendapatan finansial.

## 3. METODE PENELITIAN
Sebuah studi diselenggarakan dalam  rangka  mengungkap  kebenaran, melalui cara  yang sistematis, metodologis, serta  konstan.  Oleh  karena  itu,  perlu digunakan sebuah metode dalam melaksanakan studi. Studi ini menggunakan  jenis  studi  studi  Pustaka ( library  research )  atau  juga  disebut sebagai  studi  hukum  normatif  dalam hukum. Artinya, studi ini merupakan studi yang  menempatkan  hukum  menjadi  suatu skema norma, di mana skema ini memiliki karakteristik utopis penjelajahan di bidang dassolen .
Pada  jenis  studi  hukum  normatif, hukum digambarkan menjadi sesuatu yang tertulis  dalam  undang-undang  maupun norma,  yang  difungsikan  untuk  menjadi acuan  dasar  bagi  masyarakat  untuk bertingkah laku. Sistem norma ini mencakup  asas,  aturan,  kaidah  dengan sumber aturan perundang-undangan, keputusan  sebuah  lembaga,  perjanjian, serta  doktrin.  Yang  menjadi  objek  dalam
pengkajian hukum normatif ini merupakan skema  norma  yang  kemudian  memberi sudut pandang mengenai sebuah fenomena yang  terjadi.  Sederhananya,  sistem  norma merupakan aturan dalam hukum.
Studi  ini  memiliki  sifat  deskriptif analisis,  di  mana  dilakukan  pengkajian mengenai  undang-undang  yang  berlaku dan  hubungannya  dengan  teori  hukum maupun  praktek  pelaksanaan  undang- undang  yang  bersangkutan.  Data  pada studi  ini  berupa  data  sekunder,  atau  data yang tidak didapat secara langsung melalui sumbernya,  melainkan  didapat  dari  studi Pustaka,  dengan  kekuasaan  hukum  yang memaksa.  Data  sekunder  yang  ada mencakup sumber hukum utama, sekunder,  serta  tambahan.  Bahan  hukum itu  mencakup  Pustaka,  contohnya  antara lain  arsip  legal,  buku,  laporan  penelitian, majalah, makalah, UU mengenai ketentuan merek, dan sebagainya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Tuduhan Sengketa
Dagang  Antara  I  Am  Geprek Bensu dan Geprek Bensu
Benny  Sujono  sebagai  pemegang merek  I  Am  Geprek  Bensu  mengirim pengajuan  tuduhan  sengketa  merek  ke Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat.  Hal  itu tertera  pada  petitum  tuduhan  dengan nomor 32/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga  Jakarta  Pusat.  I  Am  Geprek  Bensu
Muhammad Hendr 1), Srinita Selvia Sitanggang 2) , Sthevani Anastascia Naibaho 3) , Vivi Octavia 4)
pada  dasarnya  sudah  mulai  sejak  17  April 2017  sampai  sekarang,  serta  perusahaan pun  sudah  mengirim  pengajuan  merek bisnis "I  Am Geprek Bensu  " sejak 3 Mei 2017.  Bisnis  restoran  itu  memiliki  tiga pendiri,  antara  lain  Yangcent,  Kurniawan, serta  Stefani  Livinus.  Kata  Bensu  dalam merek  bisnis  ini  diambil  dari  nama ayahanda  Yangchen,  yaitu  Benny  Sujono dengan akronim Bensu.
Bisnis  ayam  geprek  yang  tercatat sebagai  badan  hukum  atas  dasar  Akta Perseroan  Terbatas  PT  Ayam  Geprek Benny  Sujono  Nomor  130  tanggal  15 Maret  2017.  PT  Ayam  Geprek  Benny Sujono  sudah  memperoleh  izin  legal  atas dasar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor:  AHU-  0040249.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 13 September 2017.
Penggunaan  akronim  "Bensu"  adalah bentuk  penghargaan  pada  Benny  Sujono yang  sudah  memberi  saran  serta  masukan atas  rintisan  perusahaan  yang  dibangun oleh  ketiga  orang  ini.  Oleh  karena  itu, restoran  kesatu  dari  perusahaan  itu mencantumkan  nama  “Bensu”  pada  nama mereknya,  yaitu  "I  Am  Geprek  Bensu Sedep"  tertanggal  17  April  2017  di  Jalan Pademangan I Gang 5 Nomor 2A, Gunung legalari,  Kecamatan  Pademangan  Timur, Jakarta  Utara.  Benny  Sujono  memohon pada  majelis  hakim  untuk  mengabulkan keseluruhan tuduhan pelapor.
Yang kesatu, Benny Sujono menegaskan pelapor merupakan pemegang serta  pengguna  kesatu  dari  merek  “I  Am Geprek  Bensu  Sedep  Beneeerrr”  atau  “I Am Geprek Bensu”, yang legal serta sudah tercatat  di  Daftar  Umum  Merek  pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual  (in  casu  Terdakwa  II)  atas Nomor: IDM00064353. Selanjutnya,
memutusjan  merek  “I  Am  Geprek  Bensu” kepunyaan Terdakwa Ruben Onsu memiliki kesamaan pokok ataupun seluruhnya  terhadap  merek  “I  Am  Geprek Bensu  Sedep  Beneeerrr”  kepunyaan pelapor. Ketiga, memutuskan nama “I Am Geprek  Bensu”  kepunyaan  terdakwa adalah  nama  Badan  Hukum  “PT  Ayam Geprek  Benny  Sujono”  atau  disingkat dengan  Ayam  Geprek  Bensu.  Keempat, membatalkan  pengajuan  nama  “I  Am Geprek  Bensu”  Ruben  Onsu  bersama segala  ganjaran  hukumnya  demi  hukum. Kelima, memberi perintah bagi kementrian Hukum Dan Hak Asasi  Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek  dan  Indikasi  Geografis  dalam rangka membatalkan nama “Geprek Bensu”  kepunyaan  Ruben  Onsu  melalui cara  pencoretan  pengajuan  merek  itu  dari Daftar  Umum  Merek,  serta  seluruh ganjaran  hukumnya  akan  tercantum  pada Berita Resmi Merek. Keenam,
menjatuhkan  hukuman  pada  Ruben  Onsu
untuk  membayarkan  ganti  rugi  bagi Pelapor  sebesar  seratus  miliar  rupiah  di mana  pembayaran  dilakukan  dalam  satu kali  bayar.  Ketujuh,  memberi  hukuman pada Ruben Onsu untuk tidak melanjutkan seluruh  tindakan  yang  melibatkan  merek “Geprek Bensu by Ruben Onsu atau I Am
Geprek Bensu oleh Ruben  Onsu”.
Terakhir,  memberi  hukuman  pada  Ruben Onsu  untuk  membayarkan  uang  paksa (dwangsom)  jika  terjadi  keterlambatan pelaksanaan  keputusan  itu,  sebesar  Rp10 juta  (sepuluh  juta  rupiah)  setiap  hitungan 24  jam  keterlambatannya,  terhitung  sejak perkara ini memperoleh keputusan pengadilan  dengan  kekuatan  hukum  tetap (Inkracht Van Gewijsde).
Majelis  Hakim  Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  menegaskan  PT  Ayam Geprek Benny Sujono merupakan pemegang  serta  pengguna  kesatu  yang legal terkait merek "I Am Geprek Bensu". Kemudian, Hakim memerintahksn Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan  Intelektual,  serta  Direktorat Merek  dan  Indikasi  Geografis  melakukan pembatalan atas merek untuk nama Ruben Samuel  Onsu  melalui  cara  membatalkan pengajuan merek-merek  itu  dari  Indonesia Daftar  Merek.  Ruben  Onsu  juga  wajib untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp  1.911.000  (satu  juta  sembilan  ratus sebelas ribu rupiah).
4.2. Putusan Sengketa
Terhadap  I  Am  Geprek  Bensu dan Geprek Bensu
Berikut merupakan keputusan hakim  dalam  kasus  persengketaan  antara PT  Ayam  Geprek  Benny  Sujono  dan Ruben Onsu:
 Majelis  Hakim  PN  Niaga  Jakarta Pusat  memutuskan  bahwa  PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah  pemegang  dan  pengguna legal  kesatu  untuk  nama  "I  Am Geprek  Bensu".I  AM  GEPREK BENSU  yang  mulai  dibuka  pada tanggal  17  April  2017  di  Jl. Pademangan  I  Gang  5  Nomor  2  A tanggal  17  April  2017.  Sesuai dengan  pasal  1  angka  5  Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis di mana hak untuk nama diberi  oleh  negara  pada  pernilik Merek  yang  terdaftar,  lalu  juga pada  pasal  21  ayat  2  huruf  a Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis di mana permintaan pengajuan tidak diterima apabila ditemukan keserupaan  baik  sebagian  maupun semuanya  dengan  orang  lain  yang sudah lebih dulu mengajukan. Oleh karena  itu,  PT  Ayam  Geprek Benny  Sujono  berhak  memakai serta sebagai pemegang hak eksklusif  untuk  nama  “I  Am
Muhammad Hendr 1), Srinita Selvia Sitanggang 2) , Sthevani Anastascia Naibaho 3) , Vivi Octavia 4)

## Geprek Bensu Sedep Beneerrr”.
 Majelis  Hakim  Mahkamah  Agung melalui keputusan MA Nomor: 575
K/Pdt.Sus-HKI/2020  tanggal  20
Mei  2020.  Keputusan  dari  Majelis Hakim  MA  memperkuat  ulang kesimpulan atas keputusan Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN  Niaga
Jakarta  Pusat  tanggal  13  Januari
2020, yakni pemegang serta pengguna  kesatu  yang  legal  untuk
nama  “I  AM  GEPREK  BENSU SEDEP BENEERRR
+
LUKISAN”.  Nomor  Pengajuan: IDM000643531,  Kelas  43  tanggal pengajuan  24  Mei  2019,  nama pemegang PT Ayam Geprek Benny Sujono. Hal itu merupakan ganjaran  hukum  dari  pengajuan merek  “I  AM  GEPREK  BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”  yang  sudah  terdaftar sebelumnya lewat Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. 4.3. Analisa Penyelesaian Sengketa Persengketaan HKI
dalam pemasalahan  Geprek  Bensu  dan  I  Am Geprek  Bensu  adalah  persengketaan  HKI jenis  merek.  Pada  kasus  yang  terjadi, disetujui  bahwa  solusi  yang  diambil  akan didasari  oleh  Undang  Undang  Merek  dan
Indikasi  Geografis  sebagai  dasar  hukum yang  mengatur  merek  di  Indonesia. Mekanisme  pendamaian  persengketaan dua  belah  pihak  ditempuh  melalui  litigasi di Pengadilan Niaga.
Geprek Bensu apabila
dibandingkan dengan  I  Am Geprek  Bensu tidak mempunyai pembeda yang memberikan informasi  signifikan terhadap satu sama lainnya. Kedua merek merupakan  merek  yang  cukup  terkenal  di kalangan  masyarakat,  di  mana  masyarakat tahu  dan  sadar  bahwa  pemegang  Geprek Bensu  yaitu  Ruben  Onsu,  yang  juga pernah  tetikat  kontrak  sebagai  duta  merek dari  I  Am  Geprek  Bensu  sehingga  bisnis kuliner  itu  semakin  terkenal  di  kalangan masyarakat.  Atas  dasar  hukum  yang berlaku  di  Indonesia  sekarang  ini,  yaitu UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 3, tertera bahwa Hak untuk nama didapatkan sesudah terdaftarnya suatu Merek Pemaparan  yang  dimaksudkan  sebagai “terdaftar”  yaitu  sesudah  permohonan melewati mekanisme pemeriksaan formalitas, pengumuman, serta pemeriksaan  substantif  dan  mendapat  izin setuju  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  dan  kemudian  akan  dibuat sertifikat  atas  hak  itu.  Hasil  persidangan menjelaskan  bukti  atas  first  to  file,  yaitu nama  Bensu  sudah  tercatat  sebelumnya sebagai  kepemegangan  dari  PT.  Ayam Geprek  Benny  Sudjono  yang  bermerek  I
Am Geprek Bensu tertanggal 3 Mei 2017. Setelah itu, Ruben Samuel Onsu mengajukan  nama  yang  sama  tertanggal  7 Juni 2018.
Penuduhan dari Ruben Onsu berikut mengikutkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual,  Kementerian  Hukum  dan HAM  serta  Terdakwa  II,  tim  Ruben  Onsu mengatakan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual  Kementrian  Hukum  dan  HAM melegalisasi  pengajuan  pengesahan  nama ciptaan PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Berdasarkan  hal  itu,  sangat  jelas  bahwa Dirjen Hak Kekayaan
Intelektual
Kementrian  Hukum  dan  HAM  tidak menerapkan prinsip-prinsip umum pemerintahan,  yaitu  sebuah  keputusan perlu  disiapkan  serta  diputuskan  secara teliti, melalui penyelidikan secara keseluruhan  atas  seluruh  fakta  atas  dasar peraturan yang berlaku.
Pihak  Ruben  Onsu  menyatakan bahwa  Dirjen  Hak  Kekayaan  Intelektual Kementerian Hukum dan HAM mengesampingkan  urusan  personal  demi keputusan  hukum  serta  keadilan  untuk masyarakat yang membuat keputusan yang diberikan  tidak  mungkin  menimbulkan kerugian  bagi  sebelah  pihak.  Dirjen  HKI Kementrian  Hukum  dan  HAM  tidak memerlukan  tuduhan  pada  kasus  ini dikarenakan  apabila  terdapat  pengajuan maupun  penghapusan  pengajuan  merek, sudah pasti terdapat perintah dari
keputusan  pengadilan  untuk  mencatat  hal tesebut.  Hal  itu  diperoleh  dari  pemaparan salah satu ahli hukum. Menurutnya, hal itu memiliki  hubungan  erat  dengan  Pasal  91 (1)  Undang  Undang  Merek  dan  Indikasi Geografis  di  mana  perintah  membatalkan atas dasar keputusan pengadilan dilaksanakan sesudah Menteri mendapatkan  arsip  legal  atas  keputusan, Sedangkan,  atas  dasar  Pasal  78  (3)  UU Merek  serta  Indikasi  Geografis  tertera bahwa panitera bisa  memberi  tahu keputusan  hanya  pada  setiap  pihak  yang terlibat dalam persengketaan.
Ruben Onsu berupaya meraup laba dari  menduplikasi  produk  dengan  produk pesaing.  Selain  itu,  Ruben  Onsu  juga memakai  merek  yang  sama  sehingga masyarakat merasa bingung untuk membedakan.  Kasus  ini  apabila  dikaitkan ke  dalam  sengketa  merek,  termasuk  ke dalam  pelanggaran  tiruan  label  atau bungkus  barang.  Hal  ini  terbukti  dari lambang, nama merek, serta bentuk barang yang dipasarkan menyerupai I Am Geprek Bensus  kepunyaan  PT.  Ayam  Geprek Benny  Sudjono.  Sesudah  mengalami kekalahan di Pengadilan Niaga, tim Ruben Onsu  memohon  kasasi  kepada  Mahkamah Agung  dengan  Nomor  Register:  575 K/Pdt.Sus-  HKI/2020,  tetapi  permohonan untuk  kasasi  mendapatkan  penolakan tertanggal 20 Mei 2020.
Atas  dasar  penilaian  Mahkamah
Muhammad Hendr 1), Srinita Selvia Sitanggang 2) , Sthevani Anastascia Naibaho 3) , Vivi Octavia 4)
Agung terkait keputusan Pengadilan Niaga di  sengketa  ini  tidak  melawan  hukum maupun UU Merek dan Indikasi Geografis,  keputusan  Pengadilan  Niaga sudah memiliki kekuatan hukum tetap. PT Ayam Geprek Benny Sudjono sebelumnya dibebankan  tuduhan  pelapor,  sehingga  PT Ayam  Geprek  Benny  Sudjono  merupakan pihak terdakwa. Pelapor melakukan hal itu dikarenakan  pengajuan  mereknya  sudah diakui Dirjen HKI Kementrian Hukum dan HAM  melalui  diterbitkannya  sertifikat. Akan  tetapi,  permohonan  PT  Ayam Geprek  Benny  Sudjono  bagi  merknya diakui  pula  oleh  Dirjen  HKI  Kementrian Hukum  dan  HAM,  sertifikatnya  keluar dihari yang sama dengan Ruben Onsu.
Ruben  Onsu  mengetahui  I  Am Geprek  Bensu  diajukan  mereknya  dan sebelumnya  sudah  didirikan  oleh  pihak lain.  maka  dari  itu,  alangkah  lebih  baik jika  lembaga  penyelesaian  yang  dipilih merupakan  lembaga  penyelesaian  diluar pengadilan.  Contohnya  adalah  mediasi sengketa  perdata.  Hal  ini  dikarenakan, lembaga  penyelesaian  diluar  pengadilan akan memudahkan pencapaian perdamaian antara  kedua  belah  pihak.  Atas  dasar keputusan  final  di  pengadilan,  anggapan masyarakat pada Ruben Onsu akan negatif saat  mengetahui  kebenarannya  bahwa pemegang legalnya bukanlah Ruben Onsu, mengingat  Ruben  Onsu  merupakan  pihak yang lebih dulu menggugat.
Atas  hal  itu,  disetujui  bahwa tindakan  mediasi  melalui  perundingan dengan  PT  Ayam  Geprek  Benny  Sudjono merupakan  cara  terbaik  supaya  Ruben Onsu masih dapat memakai merek itu serta menjalankan  bisnis  di  bawah  merek  itu dengan  normal.  Penting  untuk  diingat bahwa perlu melakukan pengajuan pengajuan  merek  sebelum  memulai  suatu bisnis  di  Indonesia  untuk  meminimalisir terjadinya  hal  serupa.  Dalam  rangka menentukan  pemegang  legal  atas  hak  dari merek, digunakan metode first to file pada UU Merek serta Indikasi Geografis.
Persengketaan  yang  terjadi  dalam kasus  ini  bisa  disebut  sebagai  hal  normal. Hal ini dikarenakan sudah pasti dari kedua pihak  akan  memperjuangkan  HKI  terkait mereknya.  Hal  yang  perlu  diperhatikan adalah penentuan Lembaga untuk menyelesaikan  HKI  itu.  Pada  dasarnya, penentuan harus disesuaikan dengan keperluan  demi  kelancaran  penyelesaian sengketa.16  Sejalan  dengan  persetujuan dari  kedua  belah  pihak,  ditetapkan  bahwa akan  digunakan  jasa  konsultan  kekayaan intelektual  dalam  penyelesaian  sengketa ini.  Hal  itu  dilatarbelakangi  oleh  prinsip kehati-hatian yang dijunjung oleh konsultan.  Namun,  yang  memutuskan penerimaan atau penolakan merek bukanlah  konsultan  melainkan  negara. Atas  hal  itu,  keputusan  Hakim  pengadilan mengenai  kasus  itu  dianggap  telah
melaksanakan  seluruh  unsur  keadilan berdasarkan  UU  Merek  dan  Indikasi Geografis. Fenomena ini memberi edukasi pada masyarakat bahwa ide merupakan hal yang dinamis serta cepat bergerak.

## 5. SIMPULAN
Atas  dasar  pemaparan  di  atas, maka  dapat  diambil  kesimpulan  terdakwa PT  AYAM  GEPREK  BENNY  SUJONO merupakan  pemegang  serta  pengguna kesatu  yang  legal  untuk  nama  “I  AM GEPREK BENSU SEDEP BENEERRR + LUKISAN”,
Nomor Pengajuan:
IDM000643531, Kelas 43, tanggal pengajuan  24  Mei  2019,  nama  pemegang PT  AYAM  GEPREK  BENNY  SUJONO, merek  GEPREK  BENSU  di  bawah  hak milik  Ruben  Samuel  Onsu  dinyatakan menyerupai  nama  (akronim  nama)  Badan Hukum  Pelapor  Rekonpensi,  yaitu  PT AYAM GEPREK BENNY SUJONO yang disebut juga AYAM GEPREK BENSU.
Ruben  Samuel  Onsu  melawan Pasal  100  ayat  (1)  serta  (2)  Undang Undang  No.20  Tahun  2016.  Maka, pengajuan  merek  untuk  Ruben  Samuel Onsu  diputuskan  dibatalkan  menurut hukum  beserta  seluruh  ganjaran  hukum yang perlu ditanggung. Kemudian, kementrian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia,  Direktorat Jenderal  Hak  Dan  Kekayaan  Intelektual cq.  Direktorat  Merek  Dan  Indikasi
Geografis  (in  casu  Turut  Terdakwa Rekonpensi)  diberi  perintah  membatalkan merek itu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Djubaedillah,  D.,  (2014)  Hak  kepunyaan
Intelektual  Sejarah  teori  dan Praktiknya Di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Edi Suwiknyo
https://m.bisnis.com/amp/read/20 220405/16/1519207/sengketa- merek-i-am-  geprek-bensu-ruben- onsu-digugat-rp100-miliar
Hadi,  S.,  (1990).  Metodologi  Research.
Yogyakarta: Andi Offset.
Hajar, M., (2015). Model-Model
Pendekatan Dalam Penelitian
Hukum  Dan  Fikih.  Pekanbaru:
Suska Press.
Indonesia  (KUHPerdata),  Kitab  Undang-
Undang
Hukum
Perdata,
Staatsblad No.23 tahunf1848. pasal 1365
Indonesia  (UUD  1945),  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 24
Johan, B., (2004). Metode Penelitian  Ilmu Hukum. Semarang: Mandar Maju.
Milya Sari, Asmendri, “Penelitian Kepustakaan  (Library  Research)
dalam Penelitian Pendidikan IPA”,  NATURAL  SCIENCE: Jurnal  Penelitian Bidang  IPA dan
Muhammad Hendr 1), Srinita Selvia Sitanggang 2) , Sthevani Anastascia Naibaho 3) , Vivi Octavia 4)
Pendidikan  IPA,  Vol.6(1),  2020, hlm.44
Ngani,  N.,  (2012).  Metodologi  Penelitian
Dan Penulisan Hukum. Cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Yustisia. Putusan Kasasi Mahkama Agung https://pdb-lawfirm.id/putusan- kasasi-mahkamah-agung- terhadap-sengketa-merek-dagang-
i-am-geprek-bensu-sedep-
beneerrr/
Putusan Kasasi Mahkama Agung
https://pdb-lawfirm.id/putusan- kasasi-mahkamah-agung- terhadap-sengketa-merek-dagang- i-am-geprek-bensu-sedep- beneerrr/
Penyelesaian
Sengketa https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pe
nyelesaian_sengketa
Riswandi,  B.  A.  &Syamsudin,  M.,  (2005) Hak  Kekayaan  Intelektual  dan Budaya Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Soekanto,  S.,  &  Marmudji,  S.,  (2013). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singkat.  Raja  Grafindo Persada: Jakarta
Soemitro,  R.  H.,  (1994).  Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri.
Jakarta: Ghalia Indonesia.
2020,https://ejournal2.undiksha.ac.id/inde
x.php/JPSS