FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD-AKAD DALAM LETTER OF

## CREDIT (L/C) IMPOR DAN EKSPOR SYARIAH
Halimatus Sa’diyah.A
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Jl. KH. Abul Hasan No.3 · (0541) 742193
ahalimatussadiyah@gmail.com

## ABSTRACT
The  existence  of  letter  of  credit  which  is  really  accordance  with  Islamic  syariah  principles  has been waited by moslem bussinessmen who want to run their religion values in all their life. The conventional  L/C  has  been  existed  is  considered  as  on  syariah  L/C  due  to  its  practice  still applicates the interest system. The regulation of L/C Syariah has been existed in Act No. 21/2008 concerning Perbankan Syariah, in article 19 p, and long before the act was born, the existence of L/C  Syariah  has  been  mentioned  in  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  NO.34/DSN- MUI/IX/2002  concerning  L/C  Impor  Syariah  and  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI  No. 35/DSNMUI/IX/2002 concerning L/C Ekspor Syariah. L/C Syariah can applicate some models of akads/contracts,  such  as  :  wakalah  bil ujrah,  qardh,  murabahah,  salam/istisna’,  mudarabah, musyarakah, hawalah and al- bai’. From the variety of contract models which can be applicated to the L/C Syariah, wakalah bil ujrah and Murabahah are considered as the most efficient, safest, and  the  most  minimum  risky.  Wakalah  bil  ujrah  and  Murabahah  are  also  an  aggreement  that closest to the goal of L/C existence, that is: makes the international trade process become easier.
Keyword: Fatwa DSN-MUI, Letter of Credit, Ekspor, Impor, Akad

## PENDAHULUAN
Perdagangan  internasional  merupakan  kegiatan  transaksi  jual  beli  berupa barang maupun jasa yang berasal antar negara yang dilakukan oleh para pengusaha (Wulandari & Lubis, 2019; Sedyaningrum et al., 2016). Dan apabila melihat sejarah nabi Muhammad  SAW.  Pada  masa  muda,  beliau  telah  diajak  pamannya  untuk  pertama kalinya  ikut  berdagang  ke  negeri  Syam  (Syria)  pada  usia  belia  12  tahun  yang  di kemudian  hari  Rasululloh  sukses  menjadi  entreprneur  sejati  (Sitepu,  2016;  Antonio  & Tazkia, 2012; Rohmah, 2007).
Kegiatan  ekspor  impor  atau  perdagangan  Internasional  bagi  suatu  Negara merupakan bagian penting dari perekonomian secara nasional, karena kegiatan tersebut berpengaruh  pada  pembangunan  ekonomi  khususnya  Produk  Domestik  Bruto  (PDB). Maka  penting  adanya  upaya  dalam  reformasi  ekonomi  agar  dapat  dilakukan  secara terbuka sehingga aliran modal dapat berputar dan mengaliri sebagai suatu strategi untuk pertumbuhan  perdagangan  internasional  (Dai  et  al.,  2016;  Carrasco  &  Tovar-García, 2020; Sedyaningrum et al., 2016 ; Mishra, 2012).
Meskipun Letter of Credit dianggap merupakan alat transaksi yang aman, namun masih  dijumpai  hambatan-hambatan  yang  menyertai  dalam  penggunaannya,  yang dapat  merugikan  eksportir  dan  importir,  merugikanbank  penerbit  juga.  Sejauh  ini ketentuan  aturan  mengenai letter  of  credit masih  sangat  terbatas  dan  belum  dibahas secara menyeluruh. Pengaturan serta pengawasan merupakan hal yang penting dalam penggunaan letter  of  credit untuk  melindungi  pihak-pihak  yang  terlibat  didalam  nya. Karena  pada  dasarnya  seluruh  pihak  yang  terlibat  didalam  penerbitan  maupun pelaksanaan letter of credit harus memperoleh perlindungan hukum, terutama bagi pihak eksportir  dan  importir  yang  berhak  atas  perlindungan  hukum  atas  hak-haknya,  dan hukum  bertugas  untuk  melindungi  dan  memberikan  kepastian  hukum,  fungsi  dari perlindungan  tersebut  untuk  menyeimbangkan  kedudukan  antara  nasabah  dan perbankan (Mitta  Rustianti & Bukhari Yasin, 2023).
Dewasa  ini  untuk  membagi  serta  mengurangi  resiko  masing-masing  pihak dimana  adanya  jarak  dan  faktor  tidak  saling  mengenal  antara  eksportir  dan  importir, maka lazim dikenal cara pembayaran dengan Letter of Credit (L/C) , yang sudah menjadi kebiasaan  perdagangan  antar  negara  yang  paling  sering  digunakan  sebagai  alat pembayaran transaksi oleh perusahaan yang menekuni bidang jasa pengiriman barang baik secara domestik ataupun internasional (Muhammad Burhanuddin, 2019)
Pembayaran  dengan Letter  of  Credit  (L/C) adalah  metode  pembayaran  yang paling umum digunakan oleh perusahaan perdagangan internasional karena merupakan metode  pembayaran  yang  paling  aman.  Untuk  transaksi  lintas  batas  negara  dengan jumlah  tinggi  dan  harga  yang  besar,  para  eksportir  dan  importir  yang  terlibat membutuhkan  pertolongan  melalui  pihak  yang  bisa  menjamin  transaksi  ini  berjalan dengan  lancar.  Pihak  yang  bisa  memastikan  semua  berjalan  dengan  dengan  lancar adalah  lembaga  perbankkan  yaitu  bank-bank  devisa  yang  memiliki  tugas  untuk melayani, menerbitkan L/C , serta mengalihkan resiko bagi eksportir dan importir kepada pihak  bank.  Sederhananya,  pembeli  membayar  sejumlah  uang  ke  bank,  tunduk  pada persyaratan  yang  diinginkan  pembeli  untuk  dipenuhi  oleh  penjual.  Kemudian  bank mengirimkan  pemberitahuan  jumlah  uang  yang  diterima  pembeli  kepada  bank  yang dipilih penjual dan bank membayar penjual jika penjual memenuhi persyaratan. L/C juga berperan dalam memastikan integritas dokumen pengapalan, yang harus dibuka untuk kepentingan  eksportir  sebelum  mengirimkan  barang  untuk  memastikan  hal  tersebut (Natasya  Sekar Larasati, 2023).
Hak  dan  kewajiban  dari  ekportir  dan  importir  serta  bank  yang  akan  dilindungi secara hukum ketika melakukan transaksi dengan menggunakan Letter Of Credit . Serta
penyelesaian  masalah  yang  akan  diselesaikan  dengan  baik  dan  benar  Peran  penting letter  of  credit dalam  eksport  import  adalah  sebagai  berikut:  Memudahkan  dalam pelaksanaan  transaksi  eksport  dan  import,  Mengamankan  dana  yang  disediakan importir  untuk  membayar  barang  impor,  Menjamin  dalam  kelengkapan  dokumen pengapalan (Aprita & Adhitya, 2020).
Berdasarkan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  tentang L/C Impor  Syariah,  maka pelaksanaan L/C impor  syariah  dapat  menggunakan  akad-akad: Wakalah  bil  Ujrah, Qard,  Murabahah, Salam/Istisna’,  Mudarabah,  Musyarakah, dan Hawalah .  Untuk L/C ekspor  syariah  dalam  pelaksanaannya  dapat  menggunakan  akad-akad: Wakalah  bil Ujrah,  Qard,  Mudarabah,  Musyarakah ,  dan al- Bai’ .  (Fatwa  DSN,  2003).  Dari Pembahasan diatas, peneliti meneliti  apakah akad-akad tersebut telah sesuai dengan esensi dari tebentuknya dan penyelesaian Letter of Credit (L/C) yang sesungguhnya? Mengingat L/C merupakan produk jasa bank, dimana bank hanya akan mendapatkan fee  dari  jasa  yang  diberikan.  Tetapi  dalam  proses  penyelesaian,  produk  ini  juga  bisa beralih  menjadi  kredit  biasa,  dimana  bank  tidak  mendapatkan  fee  tetapi  bank  akan mendapatkan profit margin dari transaksi yang dilakukan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  tinjauan literature  review  yaitu  dengan mencari jurnal atau literature yang relevan yang berhubungan dengan topik penelitian baik internasional maupun nasional dengan kata kunci Ekspor, Impor, Fatwa, dan Akad. Penelitian ini bertujuan memetakan dan menemukan celah atau titik-titik penting yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian dan Bentuk Akad L/C Syariah
Letter of Credit (L/C) yang biasa disingkat dengan L/C dalam bahasa Indonesia disebut  sebagai  Surat  Kredit  Berdokumen. L/C merupakan  salah  satu  jasa  yang ditawarkan  oleh  bank  dalam  rangka  pembelian  suatu  barang,  berupa  penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu  tertentu  sesuai  perjanjian.  (Budisantoso,  2006).  Kasmir  menilai  Leter  of  Credit ( L/C )  adalah  jasa  bank  yang  diberikan  kepada  masyarakat  untuk  memperlancar  arus barang (ekspor-impor) termasuk dalam negeri (antar pulau). Dimana L/C berguna untuk menampung  dan  menyelesaikan  kesulitan-kesulitan  yang  diemban  pembeli  (importir) maupun penjual (eksportir) dalam transaksi jual beli yang dilakukannya.
Lebih lanjut Kasmir mendefinisikan L/C adalah suatu pernyataan dari bank atas permintaan  nasabah  (importir)  untuk  menyediakan  dan  membayar  sejumlah  uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). (Kasmir, 2002). Secara  umum L/C dalam  pengertian  bank  konvensional  digunakan  untuk  membiayai sales  contract  jarak  jauh  antara  pembeli  dan  penjual  yang  belum  saling  mengenal dengan  baik.  Lebih  jelasnya L/C digunakan  untuk  membiayai  transaksi  Perdagangan Internasional. (Ginting, 2002).
Menurut  ketentuan Uniform  Customs  and  Practice  for  Documentary  Credits (UCPDC  600), L/C merupakan  janji  dari  bank  penerbit  untuk  melakukan  pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas  penyerahan  dokumendokumen  yang  sesuai  dengan  persyaratan L/C .  Inti  dari pengertian L/C di sini adalah bahwa L/C merupakan “Janji Membayar”. (Widjaja, 2001).
Sedangkan  menurut  Bank  Indonesia, L/C merupakan  janji  dari issuing  bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan  kondisi L/C tersebut.  (Bank  Indonesia,  2008). Letter  of  Credit  (L/C )  dalam  bank syariah termasuk  produk  pembiayaan, yaitu “pembiayaan Letter  of  Credit (L/C )  impor atau ekspor syariah”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarman A. Karim, secara definitif yang dimaksud dengan Letter of Credit (L/C) adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. (Karim, 2008).
L/C syariah  terbagi  menjadi  dua, L/C impor  syariah  dan L/C ekspor  syariah. Disebutkan  dalam  Kodifikasi  Produk  Perbankan  Syariah  yang  dibuat  oleh  Bank Indonesia  (BI), L/C impor  syariah  adalah  surat  pernyataan  akan  membayar  kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh bank (issuing bank ) atas permintaan importir dengan  pemenuhan  persyaratan  tertentu  sesuai  dengan  prinsip  syariah  (Fatwa  DSN, 2003). Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah (Fatwa DSN, 2003).
Pertama, L/C Ekspor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad:
Wakalah bil Ujrah, Qardh, Mudharabah, Musyarakah , dan Al- Bai’.
Dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  35  Tahun  2002  tentang  Akad Wakalah  bil  Ujrah  menjelaskan  bahwa  Bank  dapat  melakukan  pengurusan  dokumen- dokumen ekspor, melakukan penagihan ( Collection )
Akad untuk L/C Ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa:
1.  Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
a.  Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
b.  Bank melakukan penagihan (collection ) kepada bank penerbit L/C ( issuing bank ),
selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah;
c.  Besar  ujrah  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal, bukan dalam prosentase.
2.  Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
a.  Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
b.  Bank melakukan penagihan ( collection ) kepada bank penerbit L/C ( issuing bank );
c.  Bank  memberikan  dana  talangan  (Qardh)  kepada  nasabah  eksportir  sebesar harga barang ekspor;
d.  Besar  ujrah  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
e.  Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
f.  Antara  akad  Wakalah  bil  Ujrah  dan  akad  Qardh,  tidak  dibolehkan  adanya keterkaitan (t a’alluq ).
3. Akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah dengan ketentuan:
a.  Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
b.  Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
c.  Bank melakukan penagihan ( collection ) kepada bank penerbit L/C (issuing bank).
d.  Pembayaran  oleh  bank  penerbit L/C dapat  dilakukan  pada  saat  dokumen diterima (at sight) atau pada saat jatuh tempo (usance);
e.    Pembayaran  dari  bank  penerbit L/C ( issuing  bank )  dapat  digunakan  untuk:  -
Pembayaran ujrah; - Pengembalian dana mudharabah; - Pembayaran bagi hasil.
f.  Besar  ujrah  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal, bukan dalam bentuk prosentase.
4. Akad Musyarakah dengan ketentuan:
a.  Bank  memberikan  kepada  eksportir  sebagian  dana  yang  dibutuhkan  dalam proses produksi barang ekspor yang dipesan oleh importir;
b.  Bank melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor;
c.  Bank melakukan penagihan ( collection ) kepada bank penerbit L/C ( issuing bank ); d.  Pembayaran  oleh  bank  penerbit L/C dapat  dilakukan  pada  saat  dokumen diterima ( at sight ) atau pada saat jatuh tempo ( usance );
d.  Pembayaran  dari  bank  penerbit L/C ( issuing  bank )  dapat  digunakan  untuk:  -
Pengembalian dana musyarakah; - Pembayaran bagi hasil.
5.  Akad Al- Bai’ (Jual-beli) dan Wakalah dengan ketentuan:
a.  Bank membeli barang dari eksportir;
b.  Bank menjual barang kepada importir yang diwakili eksportir;
c.  Bank membayar kepada eksportir setelah pengiriman barang kepada importir;
d.  Pembayaran  oleh  bank penerbit L/C ( issuing  bank )  dapat  dilakukan  pada  saat dokumen diterima ( at sight ) atau pada saat jatuh tempo ( usance ).
Kedua, L/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah, Salam/Istishna’, Mudharabah, Musyarakah , dan Hawalah.
Ketentuan  Akad  Akad  untuk L/C Impor  yang  sesuai  dengan  syariah  dapat digunakan beberapa bentuk:
1.  Akad Wakalah bil Ujrah dengan ketentuan:
a.  Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
b.  Importir  dan  Bank  melakukan  akad  Wakalah  bil  Ujrah  untuk  pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
c.  Besar  ujrah  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal, bukan dalam bentuk presentase.
2. Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
a.  Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
b.  Importir  dan  Bank  melakukan  akad Wakalah  bil  Ujrah untuk  pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
c.  Besar  ujrah  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
d.  Bank  memberikan  dana  talangan  ( Qardh )  kepada  importir  untuk  pelunasan pembayaran barang impor.
3. Akad Murabahah dengan ketentuan:
a.  Bank  bertindak  selaku  pembeli  yang  mewakilkan  kepada  importir  untuk melakukan transaksi dengan eksportir;
b.  Pengurusan  dokumen  dan  pembayaran  dilakukan  oleh  bank  saat  dokumen diterima ( at sight) dan/atau tangguh sampai dengan jatuh tempo (usance );
c.  Bank  menjual  barang  secara  murabahah  kepada  importir,  baik  dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
d.  Biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  bank  akan  diperhitungkan  sebagai  harga perolehan barang.
4. Akad Salam/Istishna’ dan Murabahah, dengan ketentuan:
a.  Bank melakukan akad Salam atau Istishna’ dengan mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi tersebut.
b.  Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukan oleh bank;
c.  Bank  menjual  barang  secara  murabahah  kepada  importir,  baik  dengan pembayaran tunai maupun cicilan.
d.  Biaya-biaya  yang  dikeluarkan  oleh  bank  akan  diperhitungkan  sebagai  harga perolehan barang.
5. Akad Wakalah bil Ujrah dan Mudharabah , dengan ketentuan:
a.  Nasabah  melakukan  akad Wakalah  Bil  Ujrah kepada  bank  untuk  melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran.
b.  Bank dan importir melakukan akad Mudharabah , dimana bank bertindak selaku shahibul mal menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor
6. Akad Musyarakah dengan ketentuan:
Bank  dan  importir  melakukan  akad Musyarakah ,  dimana  keduanya  menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang.
7. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:
Alternatif 1: Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:
a.  Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
b.  Importir  dan  Bank  melakukan  akad Wakalah  bil  Ujrah untuk  pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
c.  Besar ujrah harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal, bukan dalam bentuk prosentase;
d.  Bank  memberikan  dana  talangan  ( qardh )  kepada  nasabah  untuk  pelunasan pembayaran barang impor
Alternatif 2: Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:
a.  Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
b.  Importir  dan  Bank  melakukan  akad Wakalah untuk  pengurusan  dokumen- dokumen transaksi impor;
c.  Besar  ujrah  harus  disepakati  di  awal  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal,
bukan dalam bentuk prosentase;
d.  Hutang  kepada  eksportir  dialihkan  oleh  importir  menjadi  hutang  kepada  Bank dengan meminta bank membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.
Ketiga,  Penyelesaian  Piutang  dalam  Ekspor  adalah  pengalihan  penyelesaian piutang  dari  pihak  yang  berpiutang  kepada  LKS,  kemudian  LKS  menagih  piutang tersebut  kepada  pihak  yang  berutang  atau  pihak  lain  yang  ditunjuk  oleh  pihak  yang berutang.
Ketentuan Akad :
1.  Akad  yang  dapat  digunakan  dalam  Anjak  Piutang  Ekspor  adalah Wakalah  bil Ujrah yang dapat disertai dengan Qardh.
2.  Pihak  yang  berpiutang  mewakilkan  kepada  pihak  LKS  untuk  melakukan pengurusan dokumen-dokumen ekspor dan menagih piutang kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
3.  LKS melakukan penagihan ( collection ) kepada pihak yang berutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.
4.  LKS  dapat  memberikan dana  talangan  ( Qardh )  kepada  pihak  yang  berpiutang sebesar  nilai  piutang;  dan  qardh  ini  terbayar  dengan  hasil  penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas.
5.  Atas  jasanya  untuk  melakukan  pengurusan  dokumen-dokumen  ekspor  dan menagih piutang tersebut, LKS dapat memperoleh ujrah/fee.
6.  Besar ujrah harus  disepakati  pada  saat  akad  dan  dinyatakan  dalam  bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok piutang.
7.  Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
8.  Antara  akad Wakalah  bil  Ujrah dan  akad Qardh, tidak  dibolehkan  adanya keterkaitan (t a’alluq ).
Keempat, Penyelesaian Utang Impor adalah pengalihan utang dari pihak yang berutang  kepada  LKS,  kemudian  LKS  membayar  utang  tersebut  kepada  pihak  yang berpiutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berpiutang.
Ketentuan Akad :
1.  Akad yang dapat digunakan dalam  penyelesaian utang impor adalah Hawalah bil  Ujrah dengan  mengacu  pada  Fatwa  DSN  No.  58/DSN-MUI/V/2007  tentang Hawalah bil Ujrah.
2. LKS sebagai muhal ’alaih menerima pengalihan utang dari pihak yang berutang senilai utang impor.
3.  Pengalihan  utang  harus  dilakukan  atas  dasar  kerelaan  dari  61  Penyelesaian Utang dalam Impor Dewan Syariah Nasional MUI 6 para pihak yang terkait.
4.  LKS sebagai muhal ’alaih boleh mengenakan ujrah/fee atas pengalihan utang.
5.  Besar ujrah harus disepakati secara jelas, tetap dan pasti pada saat akad dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase yang dihitung dari pokok utang.
6.  Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
7.  Akad  dituangkan  secara  tertulis,  melalui  korespondensi,  atau  menggunakan cara-cara komunikasi modern.
8.  Kedudukan  dan  kewajiban  para  pihak  harus  dinyatakan  dalam  akad  secara tegas.
9.  Jika transaksi hawalah telah dilakukan, hak penagihan muhal berpindah kepada muhal ‘alaih.

## Proses Terbentuknya L/C
Bank tidak hanya mengandalkan sumber penerimaan utamanya dari penyaluran kredit  melainkan  juga  dari  jasa-jasa  yang  diberikan.  Penerimaan  atau  income  yang berasal  dari  pemberian  jasa-jasa  ini  dalam  perbankan  disebut  sebagai  fee-based income.  Bentuk  jasa-jasa  ini  selalu  mengalami  perkembangan  dari  waktu  kewaktu. Salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank adalah letter of credit (Pandia, 2005)
Pada bank konvensional L/C dimasukkan sebagai Non-cash Loan dan disebut sebagai  fee-based  income  (penerimaan  yang  berasal  dari  pemberian  jasa  non- pembiayaan atau investasi). Begitu juga dalam bank syariah L/C dimasukkan sebagai jasa, yaitu produk jasa bank syariah. Sebelum penulis menjelaskan proses terbentuknya L/C lebih rinci, berikut ini akan dipaparkan mengenai pihak-pihak yang terkait dengan transaksi L/C , yaitu:
1. Applicant / pemohon/ pembuka L/C adalah pihak yang meminta dan memerintahkan kepada  bank  untuk  membuka L/C untuk  keuntungan  penerima L/C ( beneficiar y /penjual  barang/  eksportir).  Dalam  perintah  kepada  bank  untuk  membuka L/C, pemohon  menyatakan  bertanggungjawab  untuk  membayar  dokumen  sepanjang semua persyaratan yang tertera di dalam L/C dipenuhi.
2. Opening/Issuing Bank yaitu bank yang membuka L/C untuk kepentingan beneficiary (penerima L/C ). Di dalam L/C dicantumkan persyaratan yang diminta oleh pembuka, persyaratan mana harus dipenuhi oleh beneficiary (penerima L/C ).
3. Advising  Bank adalah  bank  yang  menerima  dan  meneruskan L/C kepada beneficiary.
4. Beneficiary  Beneficiary (penerima L/C )  adalah  penjual/eksportir  yang  diberi  hak untuk  menarik  sejumlah  uang  yang  tertera  dalam L/C dengan  memenuhi  semua persyaratan yang diminta.
5. Negotiating Bank adalah bank yang mengambil alih dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C . Menegosiasi/mengambil alih adalah membayar terlebih dahulu kepada beneficiary atas  dokumen  yang  disyaratkan  dalam L/C dan  kemudian  menagih ( mereimburs ) kepada bank pembuka L/C dengan mengirimkan dokumen yang telah diambil alih.
6. Confirming  Bank adalah  bank  yang  ikut  menjamin  terhadap  suatu L/C atas permintaan atau otorisasi dari issuing bank. (Taswan, 2009)
Dengan  demikian  walaupun  di  dalam  kontrak L/C ada  suatu  perjanjian,  tetapi kontrak L/C bukanlah merupakan suatu perjanjian yang dapat berdiri sendiri. L/C lahir dari  adanya  perjanjian  lain,  biasanya  jual  beli  barang  jarak  jauh  antara  penjual  dan pembeli  yang  belum  saling  mengenal  dengan  baik,  bahkan  tidak  pernah  bertemu sebelumnya. Perjanjian atau kontrak inilah yang menjadi dasar proses terbentuknya L/C . Proses  terbentuknya L/C dalam  bank  syariah  sedikit  banyak  sama  dengan proses  terbentuknya L/C dalam  bank  konvensional.  Hanya  saja  dalam  proses terbentuknya L/C dalam bank syariah transaksinya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  itu  sendiri.  Dilihat  dari  proses  terjadinya L/C tersebut  maka  dapat  dikatakan bahwa L/C juga merupakan pengalihan penanggungan risiko dari penjual dan pembeli yang  kemudian  diemban  oleh  pihak  bank.  Dari  itu  untuk  mengantisipasi  risiko  yang diemban maka bank penerbit mewajibkan kepada importir untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan sebesar 10% dari nilai L/C , juga menyerahkan agunan tambahan dari importir (pemohon L/C ). (Budisantoso, 2006).
Penyelesaian  Kewajiban L/C Tipe  perjanjian  yang  dapat  difasilitasi  dalam L/C terbatas  hanya  pada “Perjanjian Jual Beli”, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa “Penangguhan Pembayaran”. Dengan fasilitas ini pembeli (importir) tidak harus membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh penjual (eksportir). Pembayaran yang  dilakukan  bank  dalam  fasilitas L/C juga  tidak  terkait  cedera  janjinya  pihak  yang
dijamin (importir). Ada cedera janji atau tidak, pihak bank tetap melakukan pembayaran dalam fasilitas L/C . (Budisantoso, 2006).
Sebagai salah satu fungsi L/C adalah sebagai alat pembayaran. L/C sebagai alat pembayaran ini terdiri dari:

## 1.  Irrevocable L/C
Irrevocable  L/C adalah L/C yang  tidak  dapat  dibatalkan  selama  jangka  berlaku (validity) yang ditentukan dalam L/C tersebut dan opening bank tetap menjamin untuk menerima  wesel-wesel  yang  ditarik  atas L/C tersebut.  Pembatalan  hanya  dapat dilakukan jika atas persetujuan semua pihak yang bersangkutan dengan L/C tersebut.

## 2.  Revocable L/C
Revocable L/C adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak  oleh  opener  atau  oleh  issuing  bank  tanpa  memerlukan  persetujuan  dari beneficiary.
3. Irrevocable dan c onfirmed L/C ini dianggap paling sempurna dan paling aman dari sudut  penerima L/C (beneficiary)  karena  pembayaran  atau  pelunasan  wesel  yang ditarik  atas L/C ini  dijamin  sepenuhnya  oleh  opening  bank  maupun  oleh  advising bank, bila segala syarat-syarat dipenuhi, serta tidak mudah dibatalkan karena sifatnya yang irrevocable.
4. Confirmed  L/C Adalah L/C yang  atas  permintaan  Bank  pembuka L/C dibubuhi konfirmasi/penegasan dari bank lainnya yang ditunjuk (confirming bank), penegasan mana  menyatakan  bahwa  bank  tersebut  ikut  bertanggungjawab  untuk  membayar dokumen yang diserahkan sepanjang seluruh persyaratan L/C dipenuhi. Confirming bank  akan  membubuhkan  kalimat  ” We  Confirm  The  Credit and Hereby  Undertake That All Draft Drawn and Presented Will be Honored ” dalam L/C yang diadviskan ke beneficiary .
5. Clean  Letter  of  Credit Dalam L/C ini  tidak  dicantumkan  syarat-syarat  lain  untuk penarikan suatu wesel. Artinya, tidak diperlukan dokumen-dokumen lainnya, bahkan pengambilan uang dari kredit yang tersedia dapat dilakukan dengan kuitansi biasa.
6. General L/C Adalah L/C yang dapat dinegosiasi di bank mana saja, biasanya terdapat dalam klausul ”this credit can be negotiated at any bank in Indonesia”.

## 7.  Restricted L/C
Restricted  L/C adalah L/C yang  hanya  dapat  dinegosir  oleh  bank  tertentu  yang ditunjuk dalam L/C , biasanya terdapat klausul ” This Credit Negotiable With Bank  A Only” atau ” Negotiation Of This Credit Is Restricted To Bank A ”
8.  Sight Payment L/C
Sight  Payment  L/C adalah L/C yang  mensyaratkan  adanya  penyerahan  sight  draft dan dokumen yang disyaratkan.

## 9.  Usance L/C
Usance  L/C adalah L/C yang  mensyaratkan  adanya  penyerahan  wesel  berjangka (usance  draft)  dan  dokumen  yang  disyaratkan  dalam L/C .  Bank  penerbit L/C akan melakukan  akseptasi  pada  wesel  berjangka  sepanjang  semua  persyaratan L/C dipenuhi  dan  akan  melakukan  pembayaran  pada  waktu  jatuh  tempo  wesel  ( on maturity date) berjangka tersebut. Dalam wesel biasanya tertera kalimat ” Pay at 60 Days After B/L Date”, atau kalimat serupa yang menunjukkan kapan wesel tersebut harus dibayar. (Adisasmita, 2007). Usance L/C disebut juga dengan acceptance L/C . Pada  prakteknya  akseptasi  dilakukan  atas  wesel  berjangka  yang  ditarik  oleh penerima.  Akseptasi  atas  wesel  berjangka  berarti  jaminan  pembayaran  pada  saat jatuh tempo. (Ginting, 2002).

## 10.  Negotiation L/C
Negotiation  L/C adalah L/C yang  pembayarannya  dengan  cara  membeli  wesel dan/atau dokumen-dokumen yang diajukan penerima.

## 11.  Transferable L/C
Transferable  L/C memberikan  hak  kepada beneficiary untuk  memindahkan  atau menguasakan haknya kepada pihak lain (beneficiary kedua).

## 12.  Red clause L/C
Red Clause L/C adalah L/C yang mengandung syarat bahwa beneficiary diberi hak untuk  menerima  sebagian  atau  seluruh  jumlah L/C sebelum  pengiriman  barang (dibayar dimuka). (Adisasmita, 2007).

## 13.  Revolving L/C
Revolving L/C adalah L/C yang memberikan hak kepada beneficiary untuk memakai ulang kredit yang tersedia tanpa harus mengadakan perubahan syarat khusus pada L/C tersebut.
14. Back to Back L/C Adalah L/C yang dibuka berdasarkan dan dijamin dengan L/C yang diterima  ( master L/C ).  Semua  persyaratan  yang  tertera  dalam back  to  back L/C (jumlah, jenis dan kualitas barang, pelabuhan tujuan serta jenis-jenis dokumen, dll) sama dengan persyaratan yang diminta dalam master L/C , kecuali harga yang tertera dalam wesel dan faktur tidak sama. (Adisasmita, 2007).
Fungsi L/C yang  yang  lain  adalah  sebagai  alat  penjamiman. L/C sebagai  alat penjaminan ini terdiri dari:
1. Standby L/C Adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pemohon (applicant)  untuk  menjamin  kepentingan  beneficiary  bahwa  apabila  pihak  yang dijamin wan prestasi maka bank penerbit akan membayarnya atas beban pemohon. (Adisasmita, 2007).
2. Demand Guarantee adalah jaminan yang dibayar berdasarkan pengajuan dokumen- dokumen  tertentu  kepada  bank,  gunanya  menjamin  kewajiban  penerima  dan pemohon. Pembayaran demand guarantee bukan disebabkan adanya wan-prestasi atas  kontrak  dasar,  tetapi  pembayaran  dilakukan  atas  dasar  pengajuan  klaim dilengkapi persyaratan formal dari demand guarantee itu sendiri. (Ginting, 2002).
Dari  macam-macam  bentuk L/C tersebut  di  atas,  dan  karena  fasilitas  yang diberikan  oleh  bank  dalam L/C adalah  berupa  jasa  dan  penangguhan  pembayaran. Untuk itu secara umum dalam bank konvensional terdapat dua kemungkinan dalam hal ini, yaitu:
Kemungkinan I:
Importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit a)  Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
b)  Proses L/C selesai
Kemungkinan II:
Importir  (pembeli)  tidak  dapat  membayar  tepat  waktu  kepada  bank  penerbit  (jatuh tempo), maka:
a)  Sisa kewajiban (misal 90%) diubah menjadi kredit biasa yang harus dibayar beserta bunganya.  Bunga  yang  diberlakukan  adalah  bunga  pinjaman  umum  ditambah dengan penalti/denda. Jangka waktu dari kredit tersebut didasarkan oleh kesepakan antara pihak bank penerbit dengan pembeli.
b)  Pembeli melunasi kredit beserta bunga
c)  Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
d)  Proses L/C selesai.
Ini  merupakan  gambaran  umum  proses  penyelesaian  kewajiban L/C yang dilaksanakan oleh bank konvensional, dimana masih terlihat adanya unsur bunga ( riba ) yang dalam perspektif syariah Islam riba merupakan hal yang diharamkan. Maka konsep L/C syariah harus mengedepakan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

## Studi Atas Penggunaan Akad yang Sesuai dengan L/C Syariah
Letter  of  Credit ( L/C )  merupakan  salah  satu  jasa  yang  ditawarkan  oleh  bank. Dimana dalam bank konvensional, L/C dimasukkan sebagai Non-cash Loan dan disebut sebagai feebased  income (penerimaan  yang  berasal  dari  pemberian  jasa  non- pembiayaan atau investasi). (Pandia, 2005:). Dalam bank syariah juga L/C dimasukkan sebagai jasa, yaitu pelayanan jasa bank. (Bank Indonesia, 2008).
Tetapi dalam aplikasinya L/C tidak hanya sebagai pelayanan jasa, L/C juga dapat berubah  menjadi  produk  pembiayaan,  yaitu  kredit  biasa.  Sebagaimana  diungkapkan oleh Adiwarman A. Karim, Letter of Credit ( L/C ) dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan,  yaitu  “ Pembiayaan  Letter  of  Credit ( L/C )  impor  atau  ekspor  syariah”. Secara definitif yang dimaksud dengan L/C adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. (Karim, 2008).
Perubahan L/C –  khususnya L/C impor –  dari  pelayanan jasa menjadi  produk pembiayaan bank (bank memberikan pembiayaan kepada nasabah), lebih dikarenakan ada dua kemungkinan penyelesaian kewajiban dalam L/C . Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Kemungkinan I:
Importir membayar lunas tepat waktu kepada bank penerbit
a)  Agunan tambahan dikembalikan kepada pembeli
b)  Proses L/C selesai
Kemungkinan II:
Importir  (pembeli)  tidak  dapat  membayar  tepat  waktu  kepada  bank  penerbit  (jatuh tempo), maka berubah menjadi pembiayaan bank.
Kalau  dilihat  dari  kedua  kemungkinan  penyelesaian  kewajiban  dalam L/C tersebut,  maka  kemungkinan  I  merupakan  bentuk L/C yang  sesungguhnya,  yaitu pelayanan jasa. Disini bank memberikan jasa kepada importir dan akan memperoleh fee dari jasa yang ditawarkan tersebut. Sedangkan kemungkinan II merupakan bentuk L/C yang telah berubah menjadi produk pembiayaan. Disini bank tidak memperoleh fee tapi akan  memperoleh  keuntungan  dari  pembiayaan  yang  ditawarkan,  yaitu  keuntungan dalam jual beli yang dilakukan oleh importir dan eksportir.
Dari penjelasan tersebut di atas tidak tepat rasanya kalau L/C impor dan ekspor syariah  menggunakan  akad  mudharabah  dan  atau  musyarakah  (bagi  hasil),
sebagaimana  Fatwa  DSN-MUI  yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Karena L/C diterbitkan dalam  akad  jual  beli  antara  importir  dengan  eksportir  (antar  Negara),  dan  juga L/C merupakan produk jasa dalam perbankan, bukan dalam akad bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) antara importir dengan eksportir, bukan juga akad bagi hasil antara nasabah (importir) dengan bank.
Dari itu untuk mengurangi resiko masing-masing pihak, mengingat pembukaan L/C juga terjadi karena adanya jual beli antar Negara, bukan terjadi karena kesepakatan untuk  berbagi  hasil  antara  importir  dan  eksportir,  maka  aplikasi  dalam  bank  syariah tapatnya  hanya  ada  dua  akad  yang  sesuai  dengan  esensi  dari Letter  of Credit (Surat Kredit Berdokumen), yaitu akad Wakalah bil Ujrah dan akad Murabahah.
Literatur  yang  membahas  mengenai  akad Wakalah  bil  Ujrah dan  akad Murabahah yaitu  Mujahidin  (2019)  menunjukkan  bahwa  multi  akad  dalam  produk musyarakah    mutanaqishah (MMq)  yaitu syirkah,  ijarah dan  jual  beli,  akad-akad  ini membentuk  satu  produk.  Akad- akad  menjadi  satu  kesatuan  atau  ada  ta’alluq  antara akad yang satu dengan akad yang lain. Penelitian Muh. Suhendar (2020) menunjukkan bahwa L/C Syariah dapat menerapkan beberapa modal akad kontrak, seperti: Wakalah Bil  Ujrah,  Qard,  Murabahah,  Salam/Istisna’,  Musyarakah,  Hawalah dan Al-Ba i. Sedangkan  penelitian  M.  Ziqhri    dan  Andri  Soemitra  (2023)  menunjukkan  bagaimana penerapan Wakalahh  bil  Ujroh pada  asuransi  ( Bank  Isurance ),  penerapan  penerapan akad Wakalah  bil  Ujroh pada Letter  of  Credit ( L/C )  dan  penerapan  Akad Wakalah  bil Ujroh pada (DPLK) penerapan tersebut sudah sesuai dengan syariat.
Sebelum membahas aplikasi akad W akalah bil Ujrah dan akad Murabahah yang digunakan  untuk L/C dalam  bank  syariah,  terlebih  dahulu  akan  dijelaskan  pengertian dari  kedua  akad  tersebut.  Wakalah  berarti  perlindungan (al-hifzh), pencukupan  ( al- kifayah ), tanggungan ( al-dhamah ), atau pendelegasian ( al-tafwidh ), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Secara umum wakalah adalah pelimpahan kekuasaan  oleh  seseorang  sebagai  pihak  pertama  kepada  orang  lain  sebagai  pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu  sebatas  kuasa  atau  wewenang  yang  diberikan  oleh  pihak  pertama,  namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. (Basyir, 2000).
Dengan demikian Wakalah bil Ujrah berarti perwakilan dengan upah atau jasa dengan imbalan. Perwakilan merupakan penjualan jasa. Dimana satu pihak mewakilkan ( al-muwakkil ) kepada pihak lain ( al-wakil ) dengan memberikan pihak lain tersebut upah
sebagai  konsekuensi  dari  jasa  yang  diberikannya.  Wakil  adalah  yang  mendapatkan kepercayaan dari yang mewakilkan.
Mengenai fee/ujrah /upah ini seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa, “Upah Sangat  Tidak  Berkaitan  dengan  Keuntungan ”.  Artinya  standar  pemberian  upah  harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepayahannya ( Ujrah Bi Miqdar  Ma  ‘Alaja ),  bukan  berpatokan  pada  harga  keuntungan  dari  suatu  komoditi (barang).  Sedangkan  masalah  untung  dan  rugi  merupakan  tanggungan  pemilik/tuan modal.
Sedangkan murabahah seakar  dengan  kata ar-ribh yang  berarti  keuntungan, “bai’  al- murabahah” secara harfiah berarti jual beli dengan mengambil keuntungan. Az-Zuhaili mendefinisikan  bai’  al-murabahah  sebagai  jual  beli  berdasarkan harga pokok  dengan tambahan  keuntungan.  (Zuhaili,  1989).  Maksudnya  adalah  jual  beli  dimana  penjual menginformasikan  kepada  pembeli  secara  jelas  modal  yang  dikeluarkannya  untuk mendapatkan komoditas yang dijual itu dengan tambahan keuntungan. (Usmani, 2002).
Sedangkan Ibn Qudamah mengatakan murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu. (Ibn Qudamah, 1405). Bentuknya adalah dimana penjual  menjual  suatu  produk  dengan  memberitahukan  kepada  pembeli  modal  yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk, kemudian menaikkannya menjadi harga jual dengan mengambil keuntungan. (Ibn Qudamah, 1988).
Sebagai suatu akad, wakalah dan murabahah harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat  akad  pada  umumnya  di  samping  syarat-syarat  khusus  wakalah  dan murabahah itu sendiri. Unsur-unsur akad secara umum ada tiga, yaitu
a.  adanya  para  pihak  (dalam  konteks wakalah adalah  pihak  yang  mewakilkan  dan wakil, dalam murabahah adalah penjual dan pembeli),
b.  adanya pernyataan kehendak berupa ijab dan Kabul, dan
c.  adanya  obyek  akad  yang  dapat  berupa  benda,  manfaat  benda  atau  melakukan pekerjaan (dua yang terakhir disebut jasa). (Basyir, 2000:).
Untuk wakalah obyeknya adalah melakukan pekerjaan. Sedangkan untuk akad jual  beli murabahah obyeknya  adalah  benda,  bukan  manfaat  benda  atau  melakukan pekerjaan.  Para  ulama  kontemporer  menambahkan  unsur  akad  yang  keempat,  yaitu tujuan akad. (Zuhaili, 1989). Tujuan akad jual beli adalah pemindahan milik atas suatu benda  dengan  imbalan,  tujuan  perwakilan  adalah  pemindahan  kuasa  atas  suatu pekerjaan  dengan  imbalan  atau  upah.  Tujuan  akad  menjadi  penting  sesuai  maksud mereka  mengadakan  akad. Oleh  kerenanya  disyaratkan  tujuan  itu tidak bertentangan dengan syariah.
Sedangkan syarat-syarat umum akad, dan berlaku juga terhadap wakalah dan murabahah , ada empat macam, sebagai berikut:
a.  syarat  terbentuknya  akad,  yaitu  adanya  kecakapan  untuk  melakukan  akad, berbilang  pihak,  kesesuaian ijab dan kabul ,  adanya  kesatuan  majlis  akad,  obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditransaksikan, obyek dapat ditentukan, tujuan akad sesuai atau tidak bertentangan dengan syariah.
b.  syarat sahnya akad, yaitu bebas dari riba, bebas dari syarat fasid, bebas dari garar ,
bebas dari paksaan, penyerahan obyek tidak menimbulkan bahaya.
c.  syarat berlakunya akibat hukum akad, yaitu adanya kewenangan penuh bertindak hukum, adanya kewenangan atas obyek.
d.  syarat mengikatnya akad, yaitu bebas dari opsi pembatalan. (Basyir, 2000).
Syarat ini dibutuhkan agar akad tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu  pihak,  baik  pihak  yang  mewakilkan  ( al-muwakkil )  dan  yang  diwakilkan  ( al-wakil ) dalam  akad wakalah ,  juga  penjual  dan  pembeli  dalam  akad murabahah .  Jual  beli murabahah harus memenuhi syarat-syarat khusus disamping syarat-syarat yang berlaku umum terhadap seluruh akad. Syarat-syarat khusus dimaksud sebagai berikut:
a.  harga pokok (modal) barang diketahui,
b.  disepakati keuntungan yang diberikan,
c.  imbalan  atas  barang,  bila  tidak  berupa  uang,  harus  merupakan  benda  bercontoh ( misli) dan tidak boleh berupa benda tidak bercontoh ( qimi ). (Anwar, 2006).
Aplikasi  dalam  bank syariah  akad Wakalah  bil  Ujrah dapat  digunakan sebagai perjanjian  pembukaan L/C dan  penyelesaian  kewajiban  dari  kemungkinan  I  di  atas, dimana  nasabah  menunjuk  bank  sebagai  wakil  dalam  hal  pengurusan  dokumen- dokumen  transaksi  impor  hingga  urusan  pembayaran  kepada  beneficiary  (penerima L/C ).  Secara  sederhana  prinsip  ini  dapat  terlaksana  apabila  nasabah  memiliki  dana cukup  dan  membayar  lunas  tepat  waktu  sehingga  proses L/C selesai  dan  bank memperoleh fee atau ujrah (upah) yang sudah disepakati bersama sejak awal perjanjian, dan  dinyatakan  dalam  bentuk  nominal  bukan  dalam  bentuk  presentase.  Sehingga terdapat kejelasan upah atau keuntungan yang diperoleh bank melalui akad wakalah bil ujrah .  (Fatwa  DSN,  2003).  Sedang fee yang  diperoleh  bank  syariah,  merujuk  dari pendapat  Imam  Malik  di  atas,  fee  tidak  berkaitan  dengan  keuntungan  komoditi  yang diimpor, fee yang diperoleh bank harus disesuaikan dengan kepayahan dari pekerjaan yang akan dilakukan.
Dengan  menggunakan  akad Wakalah  bil  Ujrah ,  bank  harus  memperhatikan unsur-unsur  dan  syarat-syarat  umum  akad  wakalah  yang  telah  disebutkan  di  atas.
Dalam aplikasinya bank syariah juga diperbolehkan meminta urbun dan agunan kepada nasabah sebagai bukti keseriusan dari nasabah. Urbun tersebut harus diperhitungkan dalam  harga  barang..  Saat  proses  pembayaran  lunas  maka  jaminan  (agunan)  harus dikembalikan kepada nasabah, maka proses L/C selesai.
Sedangkan  akad  murabahah  dapat  digunakan  oleh  bank  syariah  sebagai perjanjian  pembukaan L/C dan  penyelesaian  kewajiban  dari  kemungkinan  II  di  atas, dimana akad murabahah dapat digunakan bagi nasabah yang tidak mempunyai cukup dana. Dalam akad ini bank syariah bertindak selaku pembeli yang mewakilkan kepada importir untuk melakukan transaksi dengan eksportir. Dimana pengurusan dokumen dan pembayaran  dilakukan  oleh  bank  saat  dokumen  diterima  dan/atau  tangguh  sampai dengan  jatuh  tempo,  selanjutnya  bank  menjual  barang  secara  murabahah  kepada importir, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan sebagai harga perolehan barang. (Fatwa DSN, 2003).
Aplikasinya  bank  harus  memperhatikan  unsur-unsur,  syarat-syarat  umum  dan syaratsyarat  khusus  akad  murabahah  yang  telah  disebutkan  di  atas.  Jaminan  juga diperlukan dalam akad murabahah untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang  yang  diterima  dari  bank.  Sedangkan  Keuntungan L/C dalam  akad  murabahah harus  disepakati  bersama,  yaitu  harga  barang  ditambah  dengan  keuntungan.  Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk prosentase dari harga pembelian barang. (Karim, 2008). Jika pembayaran lunas dengan  jangka  waktu  tertentu,  sebagaimana  yang  telah  disepakati  sebelumnya  (saat terjadinya  akad),  jaminan  harus  dikembalikan  kepada  nasabah,  maka  proses L/C selesai.

## KESIMPULAN
Letter  of  Credit ( L/C )  dalam  bahasa  Indonesia  sering  disebut  sebagai  Surat Kredit Berdokumen. Letter of Credit ( L/C ) dalam bank syariah termasuk jasa dan produk pembiayaan, yaitu “Pembiayaan Letter of Credit ( L/C ) impor atau ekspor syariah”. L/C impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir ( beneficiary ) yang diterbitkan oleh bank ( issuing bank ) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
Sedangkan L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir yang diterbitkan oleh Bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai pelayanan jasa dan produk pembiayaan transaksi jual beli Perdagangan Internasional, dan dilihat dari
proses terjadinya L/C sendiri, maka akad wakalah bil ujrah dan murabahah lebih sesuai dengan esensi dari Letter of Credit ( L/C ) syariah. Bank syariah dapat menerapkan L/C pada dua sisi, satu sisi sebagai pelayanan jasa, disisi lain sebagai pembiayaan jual beli. Dengan  kedua  akad  ini  bank  syariah  bisa  meminimalisir  resiko-resiko  yang  akan merugikan bank syariah itu sendiri.

## SARAN
Untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  pemerintah  sebaiknya mengurangi ekspor barang mentah kemudian untuk meningkatkan ekspor barang jadi atau setengah jadi agar dapat meningkatkan harga barang untuk kesejahteraanrakyat. Sebailknya  untuk  impor,  pemerintah  harus  mengurangi  ketergantungan  impor  bahan baku  dan  pangan  dengan  memfasilitasi  bahan  baku  dan  panganalternatif  yang  dapat dikembangkan secara mandiri

## REFERENSI
Adisasmita, Tjarsim. 2007. Menangani Transaksi Ekspor Berdasarkan Letter of Credit. Jakarta: Puja Almasar Lestari Consultant (Palcons).
Antonio,  Muhammad  Syafi’i  dan  Tim  Tazkia.  2012.  Ensiklopedia  Leadership  & Manajemen Muh
Anwar, Syamsul. 2006. Studi Hukum Islam Kontemporer . Yogyakarta: Cakrawala.
Bank  Indonesia.  2008. Kodifikasi  Produk  Perbankan  Syariah .  Direktorat  Perbankan Syariah Bank Indonesia.
Aprita, Serlika & Adhitya, Rio. 2020. Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Press Basyir,  Ahmad  Azhar.  2000. Asas-Asas  Hukum  Muamalah;  Hukum  Perdata  Islam . Yogyakarta: UII Press.
Budisantoso,  Totok.  2006. Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain .  Jakarta:  Selemba Empat.
Carrasco, C. A., & Tovar-García, E. D. 2020. Trade and growth in developing countries: the  role  of  export  composition,  import  composition  and  export  diversification. Economic Change and Restructuring.
Dai, F., Wu, S., Liang, L., & Qin, Z. 2016. “Bilateral Trade under Environmental Pressure:
Balanced  Growth”. Dalam  Journal  of  Industry,  Competition  and  Trade edisi No.2, Vol. 16.
Ginting,  Ramlan.  2002. Letter  of  Credit;  Tinjauan  Aspek  Hukum  dan  Bisnis .  Jakarta:
Salemba Empat.
Himpunan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional.  2003.  Diterbitkan  Atas  Kerjasama  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Bank Indonesia.
Ibn Qudamah. 1405 H. al-Mugni . Beirut: Dar al-Fikr.
Ibn Qudamah. 1988. al-Kafi fi Fiqh Ibn Hanbal . Beirut: al-Maktab al-Islami.
Karim,  Adiwarman  A.  2008. Bank  Islam;  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan .  Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Malik  Ibn  Anas. Al-Imam  al- A’immah  wa  Alim  al-Madinah.  t.t.  al-Muwatta .  II.  Bairut Lebanon: Dar al-Ilmiyyah.
M.Ziqhri  Anhar  &  Andri  Soemitra.  2023 .  “Penerapan  Akad  Wakalah  bil  Ujrah  pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana” dalam Jurnal Masharif al Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan  Syariah edisi No.
2, Vol. 8.
Mishra, P. K. 2012. “The Dynamics of the Relationship between Imports and Economic Growth  in  India”.  Dalam South  Asian  Journal  of  Macroeconomics  and  Public Finance edisi No.1, Vol. 1.
Mitta Rustianti, Bukhari Yasin. 2023. “Analisis Yuridis Letter of Credit (L/C) dalam Mitra Transaksi Import ditinjau dari perspektif dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/11/PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi Import” dalam Jurnal Justitiable Universitas Bojonegoro edisi No. 1, Vol. 6.
Muhammad Burhanuddin. “ Wakalah Bil Ujrah dalam Investasi Jasa Pengiriman Barang” dalam Jurnal ‘Aditya edisi No. 1, Vol. 13, 2019.
Mujahidin. (2019). Rekonstruksi Akad Muamalah dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Iqtisaduna , 5 (1), 25-45.
Natasya  Sekar  Larasati.  2023.  Pembuatan  SOP  Letter  of  Credit  Pada  Produk  Trade Finance Bank Bjb Syariah. Jurnal Multidisiplin Indonesia , 2 (7), 1677-1696.
Pandia, Frianto, dkk. 2005. Lembaga Keuangan . Jakarta: Rinika Cipta.
Rohmah, Nihayatur. 2007, Perdagangan ala Nabi Muhammad SAW, Gambaran Tuladan yang  Hilang  di  Perdagangan  Global.  Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban, Publisher: Pustaka Book Publisher, Yogyakarta hal. 50ammad saw: The Super Leader Super Manajer, jilid 2.Jakarta: Tazkia Publishing.
Sedyaningrum,  M.,  Suhadak,  S.,  &  Nuzula,  N.  2016. “Pengaruh  Jumlah  Nilai  Ekspor, Impor  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Nilai  Tukar  Dan  Daya  Beli Masyarakat  Di  Indonesia  Studi  Pada  Bank  Indonesia  Periode  Tahun  2006” dalam Jurnal Administrasi Bisnis edisi No. 1, Vol. 34,.
Sitepu,  Novi  Indriyani.  2016. “Prilaku  Bisnis  Muhammad  SAW  Sebagai  Entrepreneur Dalam Filsafat Ekonomi Islam” dalam Jurnal Human Falah edisi No. 1,Vol. 3.
Suhendar,  M.  2020.  Penerapan  Hybrid  Contract  Pada  Letter  Of  Credit. Jurnal  Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah , 2 (1), 111-122.
Taswan. 2008. Akuntansi Perbankan; Transaksi dalam Valuta Rupiah . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Usmani. 2002. An Introduction to Islamic Finance . The Haque: Kluwer Law International. Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. 2001. Transaksi Bisnis Internasional; Ekspor-Impor & Imbal Beli . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Wulandari, S., & Lubis, A. S. “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara” dalam Jurnal Administrasi Bisnis edisi No. 1, Vol. 8, 2109.
Zuhaili, Wahbah az-. 1989. IV. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh . Damaskus: Dar al-Fik