## Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-Syafi’i

## Ainol Yaqin
Institut Agama Islam Negeri Madura
Email : ainol_yaqin@stainpamekasan.ac.id

## Abstract
Imam Al-Shafi'i is one of the Imams of the Four Schools of Fiqh in Islam. Because there  were  so  many  students  of  Imam  Al-Syafi'i,  a  school  of  fiqh  was  formed which was known as Madzhab Al-Syafi'i (Syafi'iyah). Apart from being a scholar who  became  the  forerunner  to  the  establishment  of  a  school  of  fiqh,  Imam  Al- Syafi'i  was  also  the  first  founder  of  Ushul  Fiqh  science,  as  Aristotle  was  the founder  of  the  science  of  logic.  With  his  initiative  and  thoughts  Ushul  Fiqh  is structured logically, critically and systematically. His thoughts in the field of Ushul Fiqh  can  be  seen  in  his  monumental  work,  Al-Risalah.  This  article  is  focused  on examining  the  construction  of  Imam  Al-Syafi'id  ijtihad  with  a  concept  analysis approach.  According  to  him,  the  arguments  and  sources  of  Islamic  law  are  based on; a) al-quran, as-sunnah, ijma`, and  Qiyas. Meanwhile in  Al-Umm, he included qawl shahabah as one of the foundations of Islamic law. The construction of ijtihad that he initiated has its own characteristics, namely the combination of the manhaj ijtihad ahlu al-ra'yi and ahlu al-hadith patterns. The emergence of Imam Al-Syafi'i ended  the  fierce  polemic  from  the  followers  of  both  camps.  However,  the  legal products  he  produces  do  not  contain  absolute  truth,  because  the  results  of  ijtihad can be true or false. This is stated in his very famous statement "my opinion is right but it can be wrong and the opinion of other people is wrong but it can be true."
Keywords : Al-Syafi'i, Ijtihad, Islamic Law
.

## Abstrak
Imam  Al-Syafi‟i  adalah  salah  satu  Imam  dari  Empat  Madzhab  Fiqh  dalam  Islam. Karena  ada  begitu  banyak  murid  dari  Imam  Al-Syafi‟i  maka  kemudian terbentuklah  sebuah  madzhab  fiqh  yang  dikenal  sebagai  Madzhab  Al-Syafi‟i (Syafi‟iyah).  Selain  sebagai  ulama  yang  menjadi  cikal  bakal  berdirinya  sebuah madzhab fiqh, Imam Al-Syafi‟i juga merupakan peletak pertama Ilmu Ushul Fiqh, sebagaimana  Aristoteles  sebagai  peletak  dasar  ilmu  logika.  Dengan  inisiatif  dan pemikirannya Ushul Fiqh tersusun secara logis, kritis dan sistematis. Pemikirannya dibidang  Ushul  Fiqh  ini  dapat  dilihat  dalam  karya  monumentalnya,  Al-Risalah. Artikel  ini  difokuskan  untuk  mengkaji  konstruksi  ijtihad  Imam  Al-Syafi‟idengan pendekatan  analisis  konsep.  Menurutnya,  dalil-dalil  dan  sumber-sumber  Hukum Islam berpangkal pada; a) Al-Qur‟an, as-sunnah, ijma`, dan Qiyas. Sementara dala kitab  Al-Umm,  beliau  memasukkan  qawl  shahabah  sebagai  salah  satu  dasar Hukum  Islam.  Konstruksi  ijtihad  yang  ia  gagas  memiliki  karakteristik  tersendiri, yaitu  perpaduan  antara  pola  manhaj  ijtihad  ahlu  al-ra‟yi  dan  ahlu  al-hadits. Munculnya Imam Al-Syafi‟i mengakhiri polemik sengit dari pengikut kedua kubu tersebut.  Kendati  demikian,  produk-produk  hukum  yang  ia  hasilkan  tidaklah
Volume 17  Nomor 1, Halaman 243-268 Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
J u r n a l   H u k u m
mengandung kebenaran mutlak, karena hasil ijtihad bisa saja benar dan juga dapat keliru. Hal ini dinyatakan dalam pernyataannya yang sangat masyhur  “pendapatku adalah  benar  tapi  bisa  saja  salah  dan  pendapat  orang  lain  keliru  tapi  bisa  saja benar.”
Kata kunci : Al-Syafi‟i, Ijtihad, Hukum Islam .

## Pendahuluan
Perbedaan pendapat di antara imam madzhab dalam merumuskan Hukum Islam merupakan  sebuah  keniscayaan.  Sebab  perangkat  metodologi  ijtihad  masing-masing mereka  memiliki  karakteristik  tersendiri  sehingga  produk  hukum  yang  dicetuskannya pun  mesti  tidak  sama.  Disamping  itu,  sosio-kultural  dimana  seorang  mujtahid menfatwakan hukum berperan besar dalam mewarnai hasil ijtihadnya. Abu Hanifah (80- 150  H)  hidup  di  Irak  dengan  sistem  interaksi  sosial,  mua‟amalah  dan  budaya masyarakat  yang  sudah  berperadaban.  Ruanglingkup  ijtihad  di  Irak  lebih  luas  dan diskursus problematika yang mengemuka lebih bervariasi. Sehingga ia lebih cenderung untuk  menggunakan  akal  logika/ra‟yu  ketika  merumuskan  hukum  suatu  masalah. 1
Sedangkan  Malik  ibn  Anas  (93-179  H)  berdomisili  di  Madinah  dengan  budaya masyarakat  yang  masih  kental  mempraktekkan  ajaran  sunnah-sunnah  Nabi  yang mentradisi secara turun temurun. Sehingga ia dalam berijtihad lebih merujuk pada nash Al-Qur‟an dan sunnah-sunnah Nabi  secara literal. 2 Sementara itu,  asy-Syafi'i (150-204 H)  sempat  berguru  pada  Malik  ibn  Anas  di  Madinah  dan  Muhammad  bin  Hasan  al- Syaibani  (w.  189  H)  serta  fuqaha‟  Irak  lainnya  di  Irak  sehingga  beliau  mengenal  pola manhaj ijtihad ahlu al-ra‟yi dan ahlu al-hadits sekaligus. Selain itu, ia juga melihat dan
1 Manna’ al-Qatthan, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 262.
2 Muhammad Ali al-Sayyis, Tarikh al-Fiqh al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 73.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index
Received : 2020-06-06| Reviewed : 2020-12-08| Published : 2020-12-31.
This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  4.0  International  License ,  which  permits  unrestricted  use, distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is properly cited.
menyaksikan  langsung  kehidupan  masyarakat  Madinah  dan  masyarakat  Irak. 3 Rihlah hidup dan safari intelektual asy-Syafi‟i cukup mewarnai kreasi ijtihad yang digagasnya, sehingga pola ijtihadnya bercirikan moderat.
Secara  garis  besar,  pola  ijtihad  para  mujtahid  terbagi  pada  dua  macam,  yaitu madzhab  ahlu  al-ra'yi  dan  madzhab  ahlu  al-hadits.  Madzab  ahlu  al-ra'yi  tumbuh berkembang di Irak, yang menjadi kiblat pemerintahan Islam dan peradaban di kala itu, yaitu,  Baqdad.  Pendiri  madzhab  ini  dipelopori  oleh  Abu  Hanifah.  Pola  ijtihad  Abu Hanifah  bercirikan  rasionalistik,  ra‟yu/akal  berperan  besar  dalam  menelorkan  suatu Hukum Islam. Hal ini, tidak dapat lepas dari seting sosio-kultural di mana beliau hidup bermasyarakat. 4 Generasi  belakangan  dikenal  dengan  madzhab  Hanafi.  Di  belahan daerah  lain  bersamaan  dengan  itu,  terdapat  ulama'  yang  konsisten  melestarikan  dan memegang  erat  sunnah  Nabi  yang  membudaya  di  daerah  Madinah.  Kelompok  ini dikomandani  Malik  bin  Anas.  Kemudian  pada  generasi  berikutnya  dikenal  dengan madzhab  Maliki.  Asy-Syafi‟i  pernah  nyantri  pada  seorang  ulama'  Madinah  yang berhaluan  ahlu  al-ra'yi,  bernama  Rabi'ah  ibnu  Farrukh,  beliau  lebih  tertarik  menimba ilmu hadist dari Rabi'ah, bukan pemikiran al-ra'yunya. Madzhab Maliki menitikberatkan pada  literal  bunyi  teks  dan  mengutamakan  sunnah  daripada  al-ra'yu,  hingga  akhirnya aliran ini dikenal dengan madzhab alhu al-hadits. 5
3 Salim al-‘Imrani, al-Bayan fi Madzhab al-Imam asy-Syafi’i , Jld. I (Bairut: Dar  al-Minhaj, t.th.),  5; Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhaddzab , Jld. I (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), 25; Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, al-Bujairami ‘ala al-Khathib , Juz I (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah,  1996),  76;  Muhammad  bin  al-Khathib  al-Syarbini, Mughni  al-Muhtaj  ila  Ma’rifati  Ma’ani `Alfadh al-Minhaj , Juz I (Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1998), 37.
4 Karakterikstik  madzhab  ahlu  al-ra’yi  adalah  sebagai  berikut: pertama ,  penggunaan  ra’yu/akal dalam  menetapkan    status  hukum  kasusistik  tidak  hanya  terbatas  pada  fenomena  yang  mengemuka pada masa itu. Bahkan mereka juga memprediksikan hukum suatu masalah yang belum terjadi. Karena itu, metodologi mereka dikenal sebagai fiqh iftiradhi atau fiqih pengandaian. kedua , sangat selektif dan ketat dalam penerimaan suatu hadits dengan membuat persyaratan yang ketat. Dalam penetapan suatu periwayatan  hadits,  mereka  tidak  memperbanyak  periwayatan  hadits  dari  Nabi,  dikhawatirkan terjerumus  ke  dalam  hadits-hadits  palsu.  Hal  tersebut  menjadikan  mereka  mengesampingkan periwayatan hadits dan sebaliknya, mereka lebih mengedepankan nalar akal/ra’yu. Manna’ al-Qatthan, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami , 271.
5 Karakteristik madzhab ahlu al-hadits adalah sebagai berikut; pertama , pengistinbathan  hukum suatu  masalah  hanya  merujuk  pada  al-Quran  dan  hadits  Nabi.  Mereka  cenderung  tidak  menyukai penggunaan  nalar  ra’yu  dan  juga  sangat  berhati-hati  ketika  mengeluarkan  fatwa  suatu  permasalahan. Mereka pula  menegaskan bahwa  hukum itu hanya  bersandarkan pada  fenomena  yang terjadi saat  ini, seolah-olah  menyindir  ahlu  al-ra’yi  dengan  fiqh  iftiradhi-nya. kedua ,  nash-nash  Hukum  Islam,  baik  al- Quran  maupun  hadits  dipahami  secara  literal-tekstual,  serta  menganggap  hukum  sebagai  ketentuan ilahi yang tidak dapat dirasionalisasi, sehingga mereka menafikan Illat dan hubungan suatu hukum.
Bertolak  dari  dua  arus  madzhab  yang  nampak  bersebrangan  itu,  asy-Syafi‟i berupaya memadukan keduanya, dengan mengambil  metodologi  madzhab ahlu  al-ra'yi yang  dipandangnya  baik  dan  menanggalkan  yang  kurang  baik.  Begitu  pula,  beliau memetik  metodologi  madzhab  alhu  al-hadits  yang  dianggap  baik  dan  meninggalkan yang kurang baik. 6 Hal itu terjadi karena beliau pernah nyantri pada Malik ibn Anas dan Muhammad  bin  Hasan  al-Syaibani  serta  fuqaha‟  Irak  lainnya,  penganut  dan  penyebar madzhab  Hanafi. 7 Dilatarbelakangi  safari  intelektualnya,  asy-Syafi'i  berusaha mengkombinasikan  manhaj  ahlu  al-ra'yi  dan  manhaj  ahlu  al-hadits  untuk  membangun madzhab yang beliau gagas sendiri. Ia tidak terlalu ektrem tertunduk pada tuntutan nash dan  tidak  pula  berlebihan  bertumpu  pada  ra'yu.  Namun,  ia  berupaya  mempertemukan seruan  nash  dengan  realitas  sosial  melalui  maksimalisasi  kritis  nalar  ijtihadnya.  Maka pertentangan  antara  madzhab  ahlu  al-ra‟yi  dan  madzhab  ahlu  al-hadits  sebenarnya berakhir  saat  asy-Syafi‟i  menggabungkan  dua  metodologi  dalam  istinbath  Hukum Islam.  Gagasan-gagasan,  teori-teori  dan  konsep-konsep  metode  ijtihad  asy-Syafi‟i kemudian dikembangkan oleh generasi sesudahnya.
Pembahasan
Metode Ijtihad Al-Syafi’i
Rumusan metode ijtihad  Al-Syafi‟i dituangkan dalam karya monumetalnya, Al- Risalah (sepucuk  surat)  dan Al-Umm (ibu/induk).  Secara  khusus Al-Risalah menjabarkan  ulasan thuruq  al-istinbath  al-ahkam (metode  istinbath  hukum-hukum)
6 لاق دمحأ نب لبنح ام انلز نعلن لهأ يأرلا اننونلعٌو ىتح ءاج ًعفاشلا جزمف اننٌب
Ahmad  bin  Hanbal  berkata: Dahulu  kita  menjelek-jelekkan  ahlu  al-ra’yi,  begitu  pula  sebaliknya. Sampai datanglah Imam al-Syafi’i, beliau menggabungkan keduanya . Lebih lanjut ia menyatakan:
ملعف باحصأ ثٌدحلا نأ حٌحص يأرلا عرف ،لصلأا ملعو باحصأ يأرلا هنأ لا عرف لاإ دعب ،لصلأا هنأو لا ىنغ نع مٌدقت ننسلا حٌحصو راثلآا لاوأ
Para ahli hadits akhirnya tahu bahwa ra’yu yang benar itu cabang dari asal (al-Qur’an dan hadits), dan  ahlu  al-ra’yi  tahu  bahwa  tidak  ada  cabang  jika  tidak  ada  asal.  Maka  tidak  ada  alasan  untuk  tidak mendahulukan  sunnah  dan  atsar  yang  shahih.  Qadli  Iyadl  bin  Musa, Tartib  al-Madarik  wa  Taqrib  al- Masalik (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 2001), 91.
7 asy-Syafi’i kecil  sebelum berguru pada  Malik, ia terlebih dahulu meminjam kitab al-Muwattha` pada  seseorang  di  Makkah,  kemudian  ia  membaca  dan  menghafalnya.  Baru  setelah  itu,  ia  belajar  di bawah asuhan sang Imam sampai gurunya itu meninggal. Sementara ilmu fiqh dari madzhab ahlu al-ra’yi ia  peroleh  dari  Muhammad  bin  Hasan  al-Syaibani.  Ia  menimba  ilmu  padanya  dengan  cara  menelaah kitab-kitab  karyanya,  kemudian  berdiskusi  bersama  teman  sejawat  dan  sang  guru.  Sehingga  pada  diri beliau  terkumpul  dua  aliran  madzhab  sekaligus.  Muhammad  Abu  al-Zahrah, asy-Syafi’i (Bairut:  Dar  al- Fikr al-‘Arabi, 1978), 19-25.
secara  logis  dan  sistematis.  Sedangkan Al-Umm memaparkan  perpaduan  antara  hasil ijtihad imam  Al-Syafi‟i  disertai dengan metodologinya, tapi kebanyakan menyinggung masalah-masalah  fiqhiyah.  Karena  kegeniusan  Al-Syafi‟i  dalam  mensistematikakan Ushul Fiqh menjadi  sebuah disiplin ilmu maka beliau dinobatkan sebagai  pelatak batu pertama  disiplin  Ilmu  Ushul  Fiqh.  Kemudian  secara  beruntun  diwarisi  oleh  para pengikutnya dengan mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan.
Pada  pendahuluan  kitab Al-Risalah ,  Al-Syafi‟i  menegaskan  bahwa  di  dalam kitab  Allah  terdapat  dalil  atas  setiap  peristiwa  (hukum)  yang  terjadi  pada  seseorang. Meskipun  petunjuk  dalil  tersebut  bersifat  global,  tidak  membahas  satu  persatu  semua peristiwa.  Untuk  memperkukuh  pendirian  tersebut  ia  menopang  dengan  menampilkan beberapa  ayat  al-Qur'an. 8 Ketentuan  hukum  itu  bisa  diketahui  melalui dalalah (petunjuk)  secara  langsung  dari  wahyu  atau  melalui  petunjuk  lain  yang  disandarkan pada wahyu. 9 Ia mengatakan:
صبٔ الله ٓ٠د ً٘أ ِٓ ذحأ ٟف يضٕر ذغ١ٍف ٟعفبشٌا يبل بٙ١ف ٜذٌٙا ً١جع ٍٝع ً١ٌذٌا الله ةبزو ٟفٚ لائ خٌ
Penjelasan  terhadap  suatu  hukum  terkadang  berupa  petunjuk  al-Qur'an  secara tegas  dan  jelas,  penjelasan  al-Qur'an  kemudian  diperinci  Al-Sunnah,  penjelasan  Al- Sunnah  terhadap  peristiwa  yang  tidak  ditegaskan  al-Qur'an  dan  penjelasan  yang diperoleh  dari  upaya  ijtihad  ulama'  terhadap  peristiwa  yang  tidak  dijelaskan  dalam  al- Qur'an  dan  Al-Sunnah. 10 lebih  lanjut,  ia  menegaskan  bahwa  tidak  seorang  pun  boleh mengatakan  tentang  status  hukum  (halal  dan  haram)  suatu  barang  atau  perbuatan kecuali  berdasarkan  pengetahuan.  Pengetahuan  hanya  dapat  diperoleh  dari  kitab,  Al- Sunnah, Ijma‟ atau Qiyas. 11 Ia menyatakan:
ِٓ لائ َشح لاٚ ًح ئش ٟف يٛم٠ ْأ اذثأ ذحلا ظ١ٌ ْأ ٍٝع از٘ ًجل ذفطٚ بِ ٍٝع ً١ٌد ٍُعٌا ِٓ فٕظٌا از٘ٚ
ٌا خٙجٚ ٍُعٌا خٙج طب١مٌا ٚأ عبّجلاا ٚأ خٕغٌا ٚأ ةبزىٌا ٟف شجخٌا ٍُع
Searus  pemikiran  dengan  ini,  Al-Syafi‟i  dalam  karyanya, Al-Umm memetakan hirarki  sumber  Hukum  Islam  sebagai  berikut:  pertama  adalah  al-Qur'an  dan  sunnah. kedua  adalah  Ijma‟  terhadap  sesuatu  yang  tidak  terdapat  dalam  al-Qur'an  dan  Al- Sunnah.  Ketiga  adalah  qaul  sebagian  sahabat  yang  tidak  ada  yang  menyangkalnya, keempat adalah pendapat sahabat yang diperselisihkan, tidak ada kata kepakat, dan yang
8 Ayat-ayat yang digunakan untuk  memperkuat pendapatnya  adalah surat  Ibrahim ayat 1, surah an-Nahl ayat 44 dan 89, surah asy-Syura ayat 52.
9 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i , ar-Risalah , (Beirut : Dar al-Fikr, 1309 H), 20.
10 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 21-22.
11 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 39.
kelima  adalah  Qiyas  kepada  salah  satu  dalil-dalil  di  atas.  Selama  keterangan  suatu perkara  terdapat  dalam  al-Kitab  dan  Al-Sunnah,  tidak  diperlukan  bersandar  pada  dalil lain, sebab ilmu itu diambil dari sumber yang paling tinggi. 12 Dia menandaskan:
خٕغٌاٚ ةبزىٌا ٌٝٚلاا ٝزش دبمجؽ ٍُعٌاٚ
ْأ خثٌبثٌاٚ خٕع لاٚ ةبزو ٗ١ف ظ١ٌ بّ١ف عبّجلاا خ١ٔبثٌا ُث خٕغٌا ذزجث ارئ الله ٍٝط ٟجٌٕا ةبحطأ فلازخا خعثاشٌاٚ ُِٕٙ بفٌبخِ ٌٗ ٍُعٔ لاٚ ٍُعٚ ٗ١ٍع الله ٍٝط ٟجٌٕا ةبحطأ غعث يٛم٠
خٕغٌاٚ ةبزىٌا ش١غ ئش ٌٝئ سبظ٠ لاٚ دبمجطٌا غعث ٍٝع طب١مٌا خغِبخٌا ،هٌر ٟف ٍُعٚ ٗ١ٍع ْادٛجِٛ بّ٘ٚ
ٍٝعأ ِٓ ٍُعٌا زخإ٠ بّٔئٚ
Berangkat  dari  ulasan  rentetan  dalil-dalil  yang  disusun  Al-Syafi‟i  dalam membagun  ijtihadnya,  maka  penulis  akan  mengemukakan  buah  pemikiran  beliau  dan rumusan yang dipedomani dalam berijtihad serta paparan-paparan yang dikembangkang ulama` syafi‟iyah, sebagai berikut:

## 1. al-Qur'an
Al-Qur‟an  diungkapkan  menggunakan  bahasa  arab  karena  memiliki  keunikan tersendiri  dengan  keluasaan  dan  kedalaman  kandungan  maknanya.  Al-Qur‟an mengungkapkan lafadz yang bersifat umum dan ekplisit („ am-dhahir ) dan makna yang dimaksud  juga  umum  dan  ekplisit,  atau  menggunakan  lafadz  „ am-dhahir dan  yang dimaksud  makna  khusus  yang  mengenak  pada  sebagian  maknanya,  dan  „ am-dhahir yang  dimaksud  makna  khusus,  atau lafadz  dhahir (literal)  tapi  melihat  rangkaian kalimatnya yang dimaksud adalah non-literal ( ghair dhahir ). 13
a. Macam-macam 'Am
1) lafadz ‘ am dengan makna ‘ am (مومعلا هب داري ماع)
Al-Qur‟an mengungkapkan dengan lafadz‟ „am dan yang dimaksud juga umum, lafadz  tersebut  mencakup  pada  semua afrad (satuan  makna)  yang  bernaung  dibawah petunjuk lafadz itu. Tidak satu makna pun yang lepas sasaran dari cakupan „ am bentuk ini. 14 Al-Syafi‟i  menyajikan  beberapa  ayat  Al-Qur‟an  yang  berbentuk  „ am dan bermakna „ am sebagai berikut:
12 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld VII, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983) 280.
13 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 52.
نأو هترطف نأ بطاخٌ ئٌشلاب هنم اماع ارهاظ دارٌ هب ماعلا رهاظلا ًنغتسٌو لوأب اذه هنم نع هرخآ اماعو ارهاظ دارٌ هب ماعلا هلخدٌو صاخلا لدتسٌف ىلع اذه ضعبب ام بطوخ هب هٌف اماعو ارهاظ دارٌ هب صاخلا رهاظو فرعٌ ًف هقاٌس هنأ دارٌ هب رٌغ هرهاظ
لكف اذه دوجوم هملع ًف لوأ ملاكلا وأ هطسو وأ هرخآ
14 Abu  Hamid  Muhammad  al-Ghazali ,  al-Mustasfa  min  'Ilm  al-Ushul ,  II,  32,  Tajuddin  as-Subki, Jam'u al-Jawami , I, 398-399, Muhammad al-Khudhari Bek, Ushul al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 147, Abdu al-Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh , (Beirut : Dar al-'Ilmu, 1978) 181. Muhammad al-Amidi, al- Ihkam fi Ushul al- Ahkam , Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 328.
Firman Allah Swt. dalam surah az-Zumar ayat 62,
ً١وٚ ءٟش ًو ٍٝع ٛ٘ٚ ءٟش ًو كٌبخ الله
“ Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dia pemelihara segala sesuatu ”
Firman Allah Swt. dalam surah Ibrahim ayat 32,
عسلأا ٚ داّّٛغٌا كٌبخ
“ Dia menciptakan langit dan bumi ”
Ayat-ayat  diatas  diutarakan  secara  umum  yang  tertutup  celah  mengandung kekhususan.  Segala  sesuatu,  misalnya;  langit,  bumi,  setiap  yang  bernyawa,  pohon  dan sebagainya  semua  merupakan  ciptaan  Yang  Maha  Pencipta.  Setiap  yang  melata  di hamparan bumi mendapat jaminan rezeki dari Allah.
Contoh  kalam  yang  umum  dengan  cakupan  makna  yang  umum  pula,  yaitu firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13,
اٛفسبعزٌ ًئبجل ٚ بثٛعش ُو بٍٕعج ٚ ٝثٔأ ٚشور ِٓ ُو بٕمٍخ بٔئ
“ Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kamu belbagai bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengnenal ”.
Ayat  ini  secara  umum  menyatakan  bahwa  setiap  jiwa  baik  yang  hidup  pada zaman  sebelum  Nabi  Muhammad  dan  sesudahnya  tercipta  dengan  jenis  laki-laki  dan perempuan.  Mereka  menjalani  kehidupan  di  dunia  berbangsa-bangsa  dan  bersuku- suku. 15
Jumhur  ulama'  Ushul  Fiqh  mengemukakan  bahwa  keumuman  lafadz 'am merupakan  sifat-sifat  dari  suatu  lafadz,  bukan  termasuk  ruang  lingkup  makna  karena lafadz 'am dengan sendirinya menunjukkan cakupan makna yang luas. Tetapi, sebagian ulama'  Ushul  Fiqh  berpendapat 'am bersangkutan  dengan  makna.  Ada  juga  yang mengutarakan  lafadz 'am termasuk  dalam  cakupan  makna,  namun  penggunaan  ini bersifat majazi , sebab jika berlaku hakikat  tentu harus berlaku pada setiap makna. Hal itu, merupakan pemerkosaan pada setiap penggunaan hakiki. 16
2) Lafadz ‘ am dengan makna khusus  (صوصخلا هب داري ماع)
15 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 57.
16 Abu  Hamid  Muhammad  al-Ghazali, al-Mustasfa  min  'Ilm  al-Ushul ,  II,  32,  Tajuddin  Abdul  al- Wahhab as-Subki, Jam'u al-Jawami , I, 403-404, Muhammad al-Khudhari Bek, Ushul al-Fiqh , 147, Abdu al- Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh , (Beirut : Dar al-'Ilmu, 1978) 182. Muhammad al-Amidi, al- Ihkam fi Ushul al- Ahkam , I, 329-330.
Al-Qur‟an menyatakan dengan ungkapan 'am tapi yang dituju tertentu sebagian maknanya  saja. 17 Sebagaimana  contoh  dalam  firman  Allah  Swt  pada  surah  Ali  Imron ayat 173 :
ً١وٌٛا ُعٔ ٚ الله بٕجغح اٌٛبل ٚ بٔبّ٠ئ ُ٘داضف ُ٘ٛشخبف ُىٌ اٛعّج ذل طبٌٕا ْئ طبٌٕا ٌُٙ يبل ٓ٠زٌا “ Mereka  yang kepadanya menusia berkata,  manusia  telah berkumpul melawan kamu,  maka  takutilah  mereka.  Tapi  mereka  bertambah  iman  karenanya,  dan mereka  menjawab,  „Allah  cukup  bagi  kami,  dan  Dia  lah  sebaik-baik  pengatur segala urusan‟ ”
kata  طبٌٕا  pada  ayat  tersebut  dalam  term  Ushul  Fiqh  termasuk  kategori  lafadz „ am .  Tapi,  pada  ayat  di  atas  kata  طبٌٕا  dibawa  pada  maksud  khusus,  sebagian  dari cakupan  umum  kata  tersebut.  Penelusuran  pada  konteks  ayat  ini  sekurang-kurangnya ada  tiga  arti  kelompok  manusia; pertama ,  mereka  yang  bersama  Rasulullah, kedua, manusia yang hendak yang memusuhi yang pertama dan ketiga , manusia yang menakut- nakuti kelompok  yang pertama. 18 Karena itu, pengetahuan  atas sabab nuzul suatu ayat secara  makro  maupun  mikro  sangatlah  diperlukan  agar  tidak  gagal  paham  dalam mengungkap  makna  dan  maksud  suatu  ayat.  Contoh  lain  adalah  firman  Allah  Swt. Surah Al-Hujurat ayat 13 :
ُوبمرأ الله ذٕع ُىِشوأ ْئ
“ Sungguh,  yang  paling  mulia  diantara  kamu  bagi  Allah,  ialah  yang  paling taqwa diantara kamu ”.
Derajat  ketaqwaan  hanya  dapat  diraih  bagi  manusia  memiliki  daya  pikir  yang telah matang. Sebaliknya, manusia yang tuna pikir, anak kecil (anak yang belum baligh) meskipun  lantaran  kepandaiannya  dapat  memahami  arti  taqwa,  ia  tidak  termasuk  titah ayat  ini. 19 Patokan  ini  didukung  Al-Qur‟an  dan  Al-Sunnah  yang  berbunyi:  “ Ada  tiga orang  yang  luput  dari  tuntutan,  yaitu  orang  tidur  hingga  bangun,  anak  kecil  hingga baliq, dan orang gila hingga waras kembali ”.
Selanjutnya  Firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 73 yang redaksinya sebagai berikut :
17 Abdul  al-Wahhab  khallaf  mendefinisikan ماع دارٌ هب صوصخلا adalah  lafadz  yang  dari  segi lafadznya 'am ,  namun  dari  segi  makna  yang  terkandung  di  dalamnya  adalah  khusus.  Lihat  Abdul  al- Wahhab khallaf, Ushul al-Fiqh , 185.
18 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 59.
19 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 58.
بًثبَثُر اُٛمٍُ ْخَ٠  ٌَْٓ ِ َّالله ُِْٚد  ِِْٓ  َُْٛعْذَر  َٓ٠ِزٌَّا  َِّْئ ٌَُٗ اُٛعَِّزْعبَف ًٌَثَِ  َةِشُػ  ُطبٌَّٕا بَُّٙ٠َأ بَ٠ ُةبَثُّزٌا ُُُْٙجٍُْغَ٠  ِْْئَٚ ٌَُٗ اُٛعََّزْجا ٌََِٛٚ
ُةٍُْٛطٌَّْاَٚ  ُتٌِبَّطٌا  َفُعَػ ُِِْٕٗ ُُٖٚزِمَْٕزْغَ٠  َلا بًئْ١َش
“ Hai  manusia,  Ada  suatu  perumpamaan.  Dengarkanlah.  Mereka  yang  kamu seru  selain  Allah,  tiada  dapat  menciptakan  sesuatu,  lalat  pun  tidak,  walaupun mereka  bersatu  untuk  itu,  dan  jika  itu  merampas  sesuatu  dari  mereka,  mereka tiada  mampu  melepaskannya  daripadanya,  samalah  lebah  yang  mengejar  dan yang dikejar ”(al-Hajj, 73).
Kata ساَّنلا pada  dasarnya  menunjukkan dalalah „ am ,  mencakup  segenap manusia.  Nampak  terang  menderang  bagi  orang  yang  benar-benar  menguasai  bahasa arab  bahwa  ayat  ini  menunjukkan  pada  sebagian  manusia  saja,  yaitu  mereka  yang menyembah  pada  selain  Allah  Swt.  Dikeluarkan  dari  dalalah  lafadz ساَّنلا, yaitu  orang mukmin dan anak yang belum baliq. 20
3) Lafadz 'am yang makhsus (صوصخملا ماعلا)
Bentuk  lafadz 'am ketiga  ini  yang  banyak  dijumpai  dalam  al-Qur'an  dan  Al- Sunnah.  Lafadz  al-Qur'an  dan  Al-Sunnah  yang  tidak  dibatasi  cakupan  maknanya  oleh qarinah lafdiah, 'aqliah, 'urfiah dapat dinilai sebagai lafadz 'am selama tidak ditemukan dalil  yang  mentakhsisnya.  Konsep  takhsis  diulas  panjang  lebar  oleh  Al-Syafi‟i  secara sistematis dalam lembaran karyanya, al-Risalah dengan mengetengahkan beberapa ayat kemudian ditakhsis dengan ayat atau hadits lain. Diantaranya adalah Surah an-Nisa' ayat 11-12 :
ِْٗ٠ََٛثَ ِلأَٚ ُٖاََٛثَأ َُٗثِسََٚٚ ٌذٌََٚ ٌَُٗ  ُْٓىَ٠ ٌَُْ  ِْْاَف ٌذٌََٚ ٌَُٗ  َْبَو  ِْْئ َنَشَر بَِِّّ  ُطُذُّغٌا بَُِِّْٕٙ ٍذِحاَٚ ًُِّىٌِ ٌحَْٛخِئ ٌَُٗ  َْبَو  ِْْاَف  ُثٍُُّثٌا ُِِِّٗ ِلَِف
َٚ ُُْوُؤبَثَآ  ٍْٓ٠َد  َْٚأ بَِٙث ِٟطُٛ٠ ٍخَّ١ِطَٚ ِذْعَث  ِِْٓ  ُطُذُّغٌا ُِِِّٗ ِلَِف
َ َّالله  َِّْئ ِ َّالله  َِِٓ ًخَؼ٠ِشَف بًعْفَٔ ُُْىٌَ  ُةَشْلَأ ُُُّْٙ٠َأ  َُْٚسْذَر  َلا ُُْوُؤبَْٕثَأ
بًّ١ِىَح بًّ١ٍَِع  َْبَو
Pada ayat di atas menyebutkan secara umum bagian-bagian waris ayah, ibu dan istri  mendapatkan  bagian  tertentu.  Tetapi  Al-Sunnah  menentukan  bahwa  ketentuan perihal waris tidak berlaku dalam kondisi apa pun. Terdapat beberapa faktor yang harus terpenuhi agar waris berjalan mulus, yaitu kesamaan agama antara pihak yang mewarisi dengan  pihak  penerima  waris,  yang  mewarisi  tidak  boleh  pihak  yang  menyebabkan hilangnya  nyawa  si  muwarris,  serta  tidak  berstatus  sebagai  budak. 21 Sesudah diselesaikan wasiat yang dibuatnya atau dibayarkan hutangnya (QS: an-Nisa', 12). Nabi
20 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 60.
21 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 64-65.
menjelaskan bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskan. Beliau  juga  menerangkan  pembagian  harta  waris  dilaksanakan  setelah  hutang  yang menjadi tanggungan si muwarris dilunasi. 22
Kemudian contoh selanjutnya adalah Surah al-Ma`idah ayat 6:
ءشث اٛحغِاٚ كفاشٌّا ٌٝئ ُى٠ذ٠أٚ ُى٘ٛجٚ اٍٛغغبف حلاظٌا ٌٝئ ُزّل ارئ بجٕج ُزٕو ْئٚ ٓ١جعىٌا ٌٝئ ُىٍجسأٚ ُىعٚ
اٚشٙؽبف
" Bila kamu hendak  melakukan  shalat,  basuhlah  mukamu  dan  kedua  tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kedua mata kakimu hingga kedua mata kaki ".
Ayat ini menegaskan kewajiban membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki dalam berwudhu'. Secara tekstual ayat ini menunjukkan bahwa wudhu' bisa sah dengan syarat  kaki  harus  dibasuh  seperti  halnya  muka  atau  diusap  sepertihalnya  kepala.  Tapi, ketentuan ini tidak berlaku dalam semua kondisi karena hal itu ditakhsis sunnah fi'liyah Nabi.  Suatu  ketika  Nabi  mengusap  (bukan  membasuh)  sepatunya.  Beliau memperkenankan  pada  orang  yang  memakai  sepatu  untuk  melakukan  hal  yang  serupa dengan  Nabi  dalam  keadaan  suci.  Berarti,  ketetapan  membasuh  kaki  tidak  menuntut pada semua kondisi. 23

## 2. Al-Sunnah
a. kehujjahan Al-Sunnah
Nabi  Muhammad  Saw.,  sebagai  utusan  Tuhan  diberi  otoritas  untuk menyampaikan,  menyebarkan  syari'at  Islam  pada  umat  manusia.  Karena  itu,  Allah memerintah pada hambanya untuk  tunduk taat  pada utusannya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman  akan  kewajiban  menaati  Rasulullah,  firman  Allah  SWT  dalam  Surah  an- Nisa`, 4: 59 :
ُُْىِِْٕ ِشِْلأا ٌُِٟٚأَٚ َيُٛعَّشٌا اُٛع١ِؽَأَٚ َ َّالله اُٛع١ِؽَأ إَُِٛآ  َٓ٠ِزٌَّا بَُّٙ٠َأ بَ٠
“Wahai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  dan  ulil Amri diantara kamu…”. (Q.S. al-Nisâ‟, 4: 59)
Kemudian Surah al-Ahzab, 33: 36:
َِْأ  ِِْٓ ُحَشَ١ِخٌْا ٌَُُُٙ  َُْٛىَ٠  َْْأ اًشَِْأ ٌُُُٗٛعَسَٚ ُ َّالله َٝؼَل اَرِئ ٍخَِِْٕإُِ  َلاَٚ  ٍِِْٓإٌُِّ  َْبَو بََِٚ ْذَمَف ٌَُُٗٛعَسَٚ َ َّالله ِضْعَ٠  ََِْٓٚ  ُِِْ٘ش
بًٕ١ِجُِ  ًلا َلاَػ ًََّػ
22 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 65.
23 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 66.
"Tiada dibenarkan  bagi  orang  mukminin  dan  mukminat,  apabila  Allah  dan RosulNya  telah  menetapkan  suatu  putusan,  bahwa  mereka  mengambil  akan pilihan  lain  dalam  soal  mereka  itu.  Barangsiapa  durhaka  pada  Allah  dan RosulNya, pastilah ia tersesat dengan kesesatan yang nyata " (al-Ahzab, 36) Kemudian pada Surah al-Hasyr, 59: 7:
اَُٛٙزْٔبَف َُْٕٗع ُُْوبََٙٔ بََِٚ ُُٖٚزُخَف ُيُٛعَّشٌا ُُُوبَرآ بََِٚ
“Apa  yang  diberikan  Rasul  kepadamu,  maka  ambillah  dan  apa  yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” (Q.S. al-Hasyr, 59: 7)
Kemudian pada Surah Ali „Imran, 3: 31:
َُّالله ُُُىْجِجْحُ٠ ُِٟٔٛعِجَّربَف َ َّالله  َُّْٛجِحُر ُُْزُْٕو  ِْْئ ًُْل
“Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah  aku, maka Allah mesti mencintaimu…”. (Q.S. Ali „Imrân, 3: 31)
Sejumlah  ayat  di  atas  menunjukkan  satu  pemahaman  dan  membuktikan  bahwa mentaati  Rasulullah  sebuah  kewajiban  yang  tidak  diperselisihkan  di  kalangan  ulama'. Putusan  yang  ditetapkan  Rasulullah  adalah  keputusan  Tuhan.  Tuhan  sendiri  telah memberi mandat padanya untuk mengatur manusia dan dibawah seruan perintah Tuhan manusia diperintah tunduk taat pada perintah Rasulullah. Bahkan, Allah mensejajarkan tekanan  mentaati  Rasul  sama  dengan  mentaati  Allah  sendiri.  Mentaati  Rasulullah hakikatnya mentaati Allah. Ringkas kata, kita mesti tunduk setia kepadaNya dan kepada RasulNya. Esensi tunduk setia pada Rasulullah adalah tunduk taat pada Allah. 24
Berpegangan pada prinsip akan kehujjahan Al-Sunnah, Al-Syafi‟i mengemukakan  bahwa  bila  telah  dijumpai  hadist  yang  shaheh  dari  Rasulullah  Saw, maka dalil-dalil yang bersumber dari lainnya tidak dibutuhkan lagi. 25 Suatu hukum yang
24 Muhammad  bin  Idris  asy-Syafi'i, ar-Risalah ,  79-85.  Dalam al-Muwafaqat ,  asy-Syatibi menguraikan  konsep  qath'i  dan  zhanni  secara  elegan  dan  tampil  beda  dengan  rumusan  pakar  ushul sebelumnya.  Dalam  pandangannya,  jika  dalil  itu  berdiri  sendiri  amat  jarang  ditemukan  dalil  yang mengarah pada satu makna yang qath'i/pasti. Menurut as-Syatibi, qath'iah dhalalah (kejelasan makna) hanya  dapat  dihasilkan  dari  sekumpulan  dalil-dalil  zhanni  yang  bersatupadu  kesemuanya  mengarah pada  makna  yang seragam. Berarti, kepastian makna  suatu dalil hanya  dapat ditangkap dari beberapa dalil yang disejajarkan menjadi satu sehingga pengertiannya saling melengkapi. Terpadunya makna  dari berbagai  dalil  yang    beraneka  ragam  melahirkan  potensi  tersendiri.  Kekuatan  dari  kumpulan  tersebut menjadikan suatu dalil tidak berlabel zhanni lagi. Dalil seperti ini posisinya meningkat menjadi semacam mutawatir maknawi . Sebab itulah, dalil yang bercorak seperti ini disebut sebagai qaht'i dhalalah. Lihat, Abu Ishaq Ibrahim al-Lakhami ass-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam , Jld I (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 14.
25
تلق ام تناك انتجح هٌلع لاإ هنأ اذإ تبث ثٌدحلا نع لوسر الله ىلص الله هٌلع ملسو ىنغتسا هب نمع هاوس
Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld. VII, 202.
bersandar pada Sunnah harus diterima dan tidak boleh diragukan dan dipertentangkan. Al-Syafi‟i  menegaskan  bahwa  kata lima (بٌّ/kenapa)  dan kaifa (ف١و/bagaimana)  tidak pantas dihadapkan pada Sunnah Nabi dan hal itu sebuah kekeliruan. Sebab, jika hukum yang  telah  jelas  bertumpu  pada  Sunnah  masih  diragukan  dan  dipertanyakan,  karena bertentangan dengan Qiyas atau rasio maka tidak akan ada ketetapan yang pasti ( al-qaul al-lazim ) yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan hal itu akan membahayakan Qiyas itu sendiri sebagai nalar logika hukum. 26
Dalam pemikiran penulis,  penjelasan hukum  yang ditetapkan dalam  Al-Sunnah perlu  dikaji  dan  dipikirkan,  tidak  bisa  dipahami  begitu  saja.  Hal  yang  penting diperhatikan  menyangkut sabab  al-wurud (peristiwa  yang  melatarbelakangi munculnya), kondisi yang mengitari sewaktu sunnah disabdakan, sosiokultural, politik, dan  ekonomi  saat  itu.  Sebab,  minus  pengetahuan  menyangkut  hal  tersebut mengakibatkan  gagal  paham  terhadap  substansi,  maksud  dan  tujuannya,  sehingga hukum yang dirumuskan tidak mencerminkan suatu kemashlahatan. Mengaitkan sunnah dengan  Al-Qur‟an,  sunnah  dengan  sunnah  yang  setema  juga  penting  dilakukan  agar melahirkan suatu  pemahaman  yang utuh.  Selain  itu, dimensi  realitas kekiniaan (sosial, politik, ekonomi) juga perlu diperhatikan guna melahirkan Hukum Islam yang memuat mashlahah bagi masyarakat.
Al-Syafi‟i  menegaskan  bahwa  Al-Sunnah  senantiasa  sejalan  dengan  apa  yang diatur  al-Qur'an  dan  tidak  mungkin  bersebrangan  dengannya.  Bila  al-Qur'an menetapkan  suatu  hukum  secara  nash  (jelas),  maka  Al-Sunnah  menetapkan  demikian pula, dan jika al-Qur'an menyebutkan suatu hukum secara global, maka Al-Sunnah akan memperinci  apa  yang  dikandung  maksud  al-Qur'an.  Penjelasan  Al-Sunnah  mestilah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan al-Qur'an. 27
b. Fungsi Al-Sunnah terhadap al-Qur'an
Fungsi Al-Sunnah terhadap al-Qur'an ada dua kategori, yaitu:
1) Sunnah  Rasulullah  sebagai  penegasan  terhadap  hukum-hukum  yang  telah  diatur dalam al-Qur'an. al-Qur'an berfungsi  sebagai mustbit (penetap hukum), sedangkan
Al-Sunnah berfungsi sebagai mu ` akkid (penguat) ketetapan hukum al-Qur'an;
26 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i , al-Umm , Jld. VIII, 666-667.
27 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld. VIII, 623.
2) Sunnah  Rasulullah  berfungsi  memberikan  makna  yang  dikehendaki  al-Qur'an  dan memperjelas bentuk perintah apa bermaksud umum atau khusus, serta menjelaskan secara terperinci terhadap ketentuan hukum  yang disebutkan oleh al-Qur'an secara global.
Lebih lanjut, Al-Syafi‟i mengatakan dalam kaitan Al-Sunnah dengan al-Qur'an. Ia berkata: saya belum mengetahui pakar Hukum Islam berselisih bahwa fungsi sunnah Nabi terhadap al-Qur'an ada tiga , yaitu:
1) Sunnah Rasulullah  yang berfungsi  mempertegas  ketetapan hukum  yang termaktub dalam al-Qur'an.
2) Sunnah  Rasulullah  yang  menjelaskan  makna  yang  dimaksud  oleh  al-Qur'an.  Pada kedua kategori ini tidak diperselihkan di kalangan cendikiawan muslim.
3) Sunnah  Rasulullah  yang  menetapkan  hukum-hukum  yang  tidak  disinggung  dalam al-Qur'an.  Misalnya  hadits  Nabi  yang  melarang  seorang  suami  memadu  istrinya dengan bibi baik dari garis keturunan ibu atau bapak. 28 Ia menandaskan:
ْبعّزج٠ ْبٙجٌٛاٚ  ٓ١ٙجٚ ٍٝع بِٕٙ اٛعّزجبف ٖٛجٚ خثلاث ِٓ ٟجٌٕا ٕٓع ْأ ٟف بفٌبخِ ٍُعٌا ً٘أ ِٓ ٍُعأ ٍُف يبل الله يضٔأ بِ بّ٘ذحأ ْبعشفز٠ٚ الله يٛعس ٓ١جف ةبزو ضٔ ٗ١ف
خٍّج ٗ١ف الله يضٔأ بِّ شخ٢اٚ ةبزىٌا ضٔ بِ ًثِ
ظ١ٌ بّ١ف الله يٛعس ٓع بِ ثٌبثٌا ٗجٌٛاٚ  بّٙ١ف اٛفٍزخ٠ ٌُ ْازٌٍا ْبٙجٌٛا ْاز٘ٚ داسأ بِ ٕٝعِ الله ٓع ٓ١جف ةبزو
ةبزو ضٔ ٗ١ف
Kategori  fungsi  sunnah  yang  ketiga  menjadi  perdebatan  sengit  dalam  kancah pemikiran  ulama'.  Sebagian  ulama'  berpendapat  pada  hakikatnya  Rasulullah  tidak meletakkan  hukum  melainkan  berpedoman  pada  al-Qur'an.  Seperti  sunnah  Nabi  yang menjelaskan  jumlah  rakaat  shalat  dan  tata  caranya.  Pijakannya  adalah  keumuman perintah menegakkan shalat. Demikian pula, sunnah Nabi yang menerangkan persoalan transaksi  jual  beli  dan  belbagai  masalah  fiqhiah  lainnya.  Larangan  berlaku  bathil, curang,  dhalim  dalam  transaksi  bersandar  pada  firman  Allah;" Janganlah  kamu  makan hartamu  dengan  jalan  yang  bathil  diantara  kamu ".  Sedangkan  ulama'  yang  lain menegaskan  bahwa  kewenangan  Rasulullah  memutuskan  perkara,  adalah  fungsi  yang inheren  dalam  tugas  risalahnya.  Sementara  kelompok  ketiga  berpandangan  Rasulullah mendapatkan  suara  langit  terhadap  apa  yang  ia  sunnahkan.  Sunnah  adalah  mutiara
28 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 91-92.
hikmah yang Allah inspirasikan pada diri Rasulullh. Apa yang muncul dari Rasul semua bersumber dari sunnahnya. 29
Menurut penulis, kandungan hukum Al-Qur‟an tidak bisa dipahami secara tepat dan  bahkan  tidak  bisa  diamalkan  tanpa  kehadiran  Al-Sunnah.  Sejumlah  ayat-ayat  Al- Qur‟an  yang  berbentuk  ` am,  muthlaq,  mujmal,  musytarak dan  sebagainya  sangat  sulit dipahami  tanpa  bantuan  penjelasan  Al-Sunnah.  Persentase  kebutuhan  Al-Qur‟an terhadap  Al-Sunnah  lebih  besar  daripada  kebutuhan  Al-Sunnah  terhadap  Al-Qur‟an. Tata  cara  shalat,  waktu  shalat,  jumlah  rakaat  diketahui  melalui  Al-Sunnah.  Jenis-jenis harta  wajib  zakat,  nishab/ukuran  zakat  juga  dikenal  melalui  Al-Sunnah  dan  beberapa syari‟at Islam lainnya.

## 3. Ijma’
Secara batasan defnitif,  Al-Syafi‟i tidak menguraikan tentang pengertian  Ijma‟, tapi  dipandang  dari  pemikirannya  mengenai  Ijma‟  dapat  dirumuskan  bahwa  pada pokoknya  Ijma‟  adalah  kesepakatan  ulama'  tentang  hukum  syar'i. ahl  al-'ilmi yang dimaksud  adalah  orang-orang  yang  dianggap  faqih  yang  bersepakat  dalam  rumusan masalah dengan berdasarkan hujjah serta keputusannya diterima oleh penduduk di suatu negeri. 30 Sebagaimana ia katakan:
اٛػس بٙ١مف ْاذٍجٌا ِٓ ذٍث ً٘أ ٗجظٔ ِٓ ُ٘ يبل خجح ُٙعبّجاث ذِبل اٛعّجأ ارئ ٞزٌا ٍُعٌا ً٘أ ِٓٚ ٌٗ ذٍلٚ
ٛل ّٗىح اٍٛجلٚ ٌٗ
Ungkapan  Al-Syafi‟i  di  atas  menurut  analisa  penulis,  seorang  faqih  yang berkumpul  untuk  merumuskan  suatu  ketetapan  Hukum  Islam  mesti  memperhatikan sosiokultural  masyarakat  setempat  dan  kemashlahatan  yang  mengisi  ruang  publik.  Dia tidak hanya menelaah nash-nash Al-Qur‟an dan Al-Sunnah, melainkan juga melihat dan memperhatikan  secara  seksama  terhadap  realitas  sosial  masyarakat  sehingga  hukum yang hendak digulirkan menyentuh kemashlahatan masyarakat. Disamping itu, seorang faqih  yang  berkumpul  dalam  majlis  Ijma‟  berasal  dari  penduduk  masyarakat  setempat atau  minimal  terdapat  perwakilan  mereka  yang  paham  betul  menyangkut  kondisi masyarakat.
a. Rukun-rukun ijma`
29 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 92-93.
30 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld. VII, 293.
Berdasarkan definisi Ijma‟, jumhur ulama` Ushul Fiqh merumuskan lima rukun yang harus dipenuhi untuk terjadinya Ijma‟, yaitu 31 :
1) Produk  hukum  yang  dihasilkan  melalui  Ijma‟  tersebut  harus  diperoleh  dari kesepakatan  seluruh  mujtahid.  Karenanya,  apabila  ada  di  antara  mujtahid  yang berbeda  pandangan  atas  produk  hukum  yang  dicetuskan,  maka  hukum  yang dirumuskan  tidak  dinamakan  Ijma‟.  Akan  tetapi,  mayoritas  ulama`  Ushul  Fiqh mengemukakan pendapat mayoritas mujtahid dapat dibuah hujjah .
2) Mujtahid  yang  terlibat  dalam  mencurahkan  segenap  tenaga  untuk  meng- istinbathkan hukum tersebut adalah seluruh mujtahid yang ada pada masa itu yang datang  dari  berbagai  penjuru  dunia  Islam.  Oleh  karena  itu,  produk  hukum  yang dicetuskan seorang mujtahid tidak bisa disebut  Ijma‟, karena hasil ijtihadnya bisa keliru.
3) Kesepakatan  pendapat/produk  hukum  itu  muncul  dari  masing-masing  mujtahid setelah mengungkapkan arah pikirannya.
4) Kesepakatan  itu  terlihat  jelas  dikemukakan  para  mujtahid  dalam  bentuk  pendapat maupun perbuatan.
5) Kesepakatan itu dihasilkan dalam satu perhimpunan para mujtahid.
Al-Syafi‟i  menegaskan  bahwa  kewajiban-kewajiban  yang  harus  diketahui  oleh umat  manusia,  banyak  yang  disepakati  ketetapan  hukumnya  oleh  para  ulama'.  Sikap kehati-hatian  ditanamkan  dalam  dirinya,  sehingga  ia  baru  berani  mengungkapkan  kata Ijma‟  terhadap  permasahan  yang  benar-benar  diketahui  orang  banyak.  Prinsip  inilah yang hanya dibenarkan klaim tentang adanya Ijma‟. 32 Ia menegaskan:
ذجر ٌُ طبٌٕا عّجأ ذٍل ٌٛ ٞزٌا ٛ٘ عبّجلاا هٌزف بٍٙٙج عغ٠ لا ٟزٌا غئاشفٌا خٍّج ٟف ش١ثو الله ذّحٔ ُعٔ ذٍل ءب١شأ ٟفٚ بٙ١ف عبّجلاا ٝعدا ِٓ بٙث قذظ٠ ٟزٌا ك٠شطٌا ٖزٙف عبّجاث از٘ ظ١ٌ هٌ يٛم٠ بئ١ش فشع٠ اذحأ هٌٛح
ب٘ش١غ يٛطلاا ْٚدٚ ٗعٚشف ْٚد ٍُعٌا يٛطأ ِٓ
Akan  tetapi,  dalam  masalah  furu'  yang  belum  mesti  diketahui  orang  banyak, hanya sedikit dijumpai ketetapan hukumnya yang disepakati ulama'. Dalam hal ini, bila tidak  ditemukan  adanya  perbedaan  pendapat,  kita  mengatakan,  " kita  tidak  mengetahui adanya  perbedaan  pendapat  dikalangan  ulama `".  Sebaliknya,  jika  terdapat  perbedaan pendapat,  kita  mengatakan,  " mereka  berselisih  pendapat,  tetapi  mereka  berupaya
31 ‘Abdul al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh , h. 45; Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz I, 470.
32 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld. VII, 295.
ijtihad ". 33 Lebih  lanjut,  ia  menyatakan  dalam  permasalahan  yang  terdapat  perbedaan pendapat, kita harus berpegangan pada pendapat yang sesuai dengan al-Qu'ran dan Al- Sunnah,  sekalipun  tidak  ada  petunjuk  ( dalalah )  dari  keduanya.  Atau  dengan  alternatif lain, kita mengambil pendapat yang terbaik menurut pandangan ulama'. 34
خطبخٌا  ٍُع  بِأٚ شجخ  ً١جع  ِٓ  صاٛخٌا  ذٕع  ٍّٗع  بّٔئ  ٞزٌاٚ  َاٛعٌا  ٍٝع  ٍٗٙج  ش١ؼ٠  لا  ٞزٌا  َبىحلاا  ٟف يٛمٔٚ ٗ١ف اٛفٍزخا ٍُّٙعٔ لا بّ١ف اٛفٍزخا ٍُّٙعٔ لا يٛمٔ ٓ١ٌٛل ِٓ ذحاٚ ٗ١ف يٛمٕف از٘ ِٓ ذجٛ٠ بِ ً١ٍلٚ صاٛخٌا
ٍٙ٠ٚبلأ ٗجشأ بٔزخأف اٚذٙزجاٚ اٛفٍزخا ٗ١ف اٛفٍزخا بّ١ف بٍّلٚ بِّٕٙ ذحاٚ ِٓ خٌلاد ٗ١ٍع ذجٛ٠ ٌُ ْئٚ خٕغٌاٚ ةبزىٌبث ُ
بّو اٛفٍزخا ارئ حظ٠ٚ تمعٌّاٚ فشظزٌا ءاذزثا ٟف ٍُعٌا ً٘أ ذٕع بٕٙغحأ ٚأ ذجٛ٠ ْأ لائ ْٛى٠
Al-Syafi‟i  menguatkan  gagasan  tentang  Ijma‟  bahwa  konsensus  ulama'  mesti bersandar  pada  sebuah  dalil  baik  al-Qur'an  maupun  al-Hadits.  Beliau  pun  menyakini bahwa  kesepakatan  ulama  bersandar  pada  sunnah  Nabi  yang  diketahui  oleh  mereka meskipun ada kemungkinan tidak diketahui oleh sebagian  yang lain. Sebab umat tidak akan  bersepakat  atas  menyimpang  Sunnah  Rasulullah  dan  mereka  tidak  akan berkomplot  dalam  kesalahan. 35 Beliau  juga  memperkukuh  pendapatnya  dengan  hadist Nabi  yang  diriwayatkan  oleh  Sufyan  bin  'Uyainah  dari  Abdullah  bin  'Umair  dari Abdurrahman  bin  Abdullah  bin  Mas'ud  dari  bapaknya  bahwa  Rasulullah  bersabda: " Allah  akan  memberi  kemakmuran  kepada  hamba-Nya  yang  mendengar  kata-kataku, mengingatnya, menjaganya dam menyiarkannya ". 36
Mengenai  kedudukan  Ijma‟  dalam  hierarki  dalil-dalil  Hukum  Islam,  Al-Syafi‟i secara  jelas  menempatkan  Ijma‟  pada  ranting  ketiga  setelah  al-Qur'an  dan  Al-Sunnah. Al-Syafi‟i  menempatkan al-Kitab dan  Al-Sunnah  yang shahih pada tingkatan pertama, disusul Ijma‟ pada ranting kedua, kemudian pendapat sahabat yang tidak diperselisihkan diantara  para  sahabat,  selanjutnya  pendapat  sahabat  yang  dipertentangkan  dikalangan sahabat,  dan  diurutan  terkahir  Qiyas.  Ia  menegaskan,  jika  ketetapan  hukumnya  masih ditemukan  dalam  al-Qur'an  dan  Al-Sunnah,  tidak  perlu  beralih  pada  dalil  lain,  sebab ilmu harus diambil dari dalil yang teratas. 37

## b. Kehujjahan Ijma’
Berkaitan  dengan  kehujjah  Ijma‟  imam  al-syafi‟i  termasuk  ke  dalam  golongan Jumhur ulama` Ushul Fiqh yang mengemukakan, apabila rukun-rukun dan syarat-syarat
33 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld. VII, 278.
34 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld. VII, 278-279.
35 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 471-472.
36 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 473.
37 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, al-Umm , Jld. VII, 280.
Ijma‟ telah terpenuhi, maka Ijma‟ tersebut memiliki kekuatan hujjah yang qath‟i , wajib diamalkan  dan  haram  menyalahinya,  bahkan  orang  yang  mengingkarinya  dilabeli kafir. 38 Selain itu, permasalahan yang telah dirumuskan hukumnya melalui Ijma‟, tidak boleh  lagi  menjadi  ranah  perselisihan  pendapat,  ketetapan  hukum  tersebut  tidak  boleh menjadi  objek  pembahasan  mujtahid  generasi  sesudahnya,  karena  hukum  yang dicetuskan melalui Ijma‟ merupakan hukum syara‟ yang berkekuatan qath‟i , tidak boleh dinasakh dan  menempati  posisi  ketiga  dalam  hierarki  dalil  syara‟  sesudah  Al-Qur‟an dan al-sunnah. 39
Menurut  penulis,  hasil  keputusan  ijma`  ulama`  terdahulu  terbuka  ruang  untuk diijtihadkan  kembali,  ranah  ijtihad  padanya  masih  bisa  dilakukan  dan  bahkan  bisa dirubah  dan  dirombak  kembali.  Keputusan  ijma`  tersebut  bisa  dimplementasikan  bila relevan  dan  sejalan  dengan  mashlahah  kondisi  sosial  masyarakat  terkini.  Sebaliknya, jika tidak demikian maka perlu melakukan ijtihad kembali guna menghadirkan Hukum Islam  yang  revelan  dengan  kondisi  sekarang.  Sebab,  Hukum  Islam  itu  hadir  hukum kemashlahatan manusia dalam meraih kebahagiaan, kemudahaan di dunia dan akhirat.
Adapun  dalil-dalil  yang  mendasari  pendapat  jumhur  ulama`  Ushul  Fiqh  yang berpendapat  bahwa  Ijma‟  merupakan hujjah yang qath‟i dan  berada  pada  tingkatan ketiga sebagai dalil syara‟, adalah:
1) Firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah, 2: 143:
ِطبٌَّٕا ٍََٝع َءاَذَُٙش اُُٛٔٛىَزٌِ بًطَعَٚ ًخَُِّأ ُُْوبٍََْٕعَج َهٌَِزَوَٚ
“Dan  demikian  pula  Kami  telah  menjadikan  kamu  (umat  Islam)  umat pertengahan  agar  kamu  menjadi  saksi  atas  perbuatan  manusia…”. (Q.S.  al- Baqarah, 2: 143)
Menurut  ulama`  Ushul  Fiqh,  dalam  ayat  itu  Allah  Swt.  mengabarkan representasi  umat  terbaik,  yaitu  umat  yang  berkarakter wasathiyyah (Islam  moderat). Karenanya,  apabila  mereka  bersepakat  atas  suatu  permasalahan  melalui  Ijma‟  maka produk hukum yang telah ditetapkan bisa dijadikan sebagai hujjah .
2) Firman Allah Swt. dalam surah al-Syura, 42: 10:
بََِٚ ُُْزْفٍََزْخا ِٗ١ِف ِِْٓ ٍءَْٟش ُُّْٗىُحَف ٌَِٝئ َِّالله
38 Tajuddin as-Subkî, Jam’u al-Jawami, Juz I, 79.
39 Muhammad  Ibn  Ahmad  al-Futuhi, Syarh  al-Kaukab  al-Munir ,  Jld  II  (Riyadh:  Maktabah  al- ‘Ubaikan, 1993), 258; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar, Juz III (T.tp: Mushthafa al-Bâbî al-Halabî, 1936.), 6.
“Dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah”. (Q.S. al-Syura, 42: 10)
Pemahaman implisit pada ayat ini adalah apa pun yang mereka sepakati tentang sesuatu adalah haq (benar).
3) Firman Allah Swt. dalam surah al-Nisa`, 4: 59:
ُُْىِِْٕ ِشِْلأا ٌُِٟٚأَٚ َيُٛعَّشٌا اُٛع١ِؽَأَٚ َ َّالله اُٛع١ِؽَأ
“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil al- amri di antara kamu…”. (Q.S. al-Nisa`, 4: 59)
Menurut  jumhur  ulama`  Ushul  Fiqh,  kata ulil  al-amri bisa  mencakup  pada semua  para  pemimpin,  baik  di  bidang  politik  dan  kekuasaan  (pemimpin  negara,  para hakim dan perangkatnya) maupun di bidang ijtihad dan fatwa (para mujtahid, mufti , ahli fiqh  dan  tokoh  agama).  Ibn  „Abbas  menginterpretasi ulil  al-amri ini  dengan  para ulama`.  Sedangkan  ulama`  yang  lain  menafsirkannya  dengan al -` umara `  (pemerintah) dan al - wulat (penguasa).
4) Firman Allah Swt. dalam surah al-Nisa`, 4: 115:
َر  بَِ  ٌَُِِّٗٛٔ  َٓ١ِِِْٕإٌُّْا  ًِ١ِجَع  َشْ١َغ  ْعِجَّزَ٠َٚ َٜذٌُْٙا ٌَُٗ  ََّٓ١َجَر بَِ  ِذْعَث  ِِْٓ  َيُٛعَّشٌا  ِكِلبَشُ٠  ََِْٓٚ ََََُّٕٙج  ٍِِْٗظَُٔٚ ٌََّٝٛ
ْدَءبَعَٚ
اًش١ِظَِ
“Barang  siapa  yang  menentang  Rasul  sesudah  jelas  kebenaran  baginya  dan mengikuti  jalan  bukan  dalan  orang-orang  mu‟min.  Kami  biarkan  ia  leluasa terhadap  kesesatan  yang  telah  dikuasainya  itu  dan  Kami  masukkan  ke  dalam jahanam, dan  (jahanam  itu) seburuk-buruk tempat  kembali”. (Q.S. al-Nisa`, 4: 115)
Ayat  ini  secara  jelas  menerangkan  bahwa  Allah  Swt.  menjadikan  orang-orang yang tidak mengikuti cara-cara yang dipedomani umat Islam sebagai orang-orang yang menentang  Allah  Swt.  dan  Rasul-Nya.  Apabila  menentang  Allah  Swt.  dan  Rasul-Nya dihukumi  haram,  maka  menyimpang  dari  cara-cara  yang  ditempuh  umat  Islam  juga haram.
5) Hadist Nabi Saw menyatakan:
ِءبَطَخٌْا ٍََٝع ِْٟزَِّ ُْْا ُعَِّزْجَر َلا
" Umatku  tidak  akan  berkumpul  (untuk  bersepakat)  terhadap  suatu  kesalahan "
(HR. al-Tirmidzi)
Dalam hadits lain dengan pengertian serupa disabdakan:
ٍخٌََلاَػ ٍََٝع ِْٟزَِّ ُْْا ُعَِّزْجَر َلا
" Umatku  tidak  akan  berkumpul  (untuk  bersepakat)  terhadap  suatu  kesesatan " . (HR. al-Tirmidzi)
Begitu pula dijumpai keterangan dalam hadits Nabi Saw.:
ُذٌَْأَع
بَٙ١ِٔبَطْعَأَف ٍخٌَلاَػ ٍََٝع ِٟزَُِّأ َعِّْجُ٠ لا  َْْأ ُ َّالله
“Saya  memohon  pada  Allah  Swt.  agar  umatku  tidak  berkumpul  (untuk bersepakat)  terhadap  kesesatan,  lalu  Allah  Swt.  mengabulkannya” .  (HR. Ahmad dan al-Thabrani)
Dalam hadits Rasulullah Saw. bersabda:
ًخَّ١ٍِِ٘بَج ًخَز١ِِ  َدبَِ  َّلاِئ  َدبََّف اًشْجِش َخَعبََّجٌْا َقَسبَف  َِْٓ
“Barang  siapa  yang  berpisah  dari  kelompok  sekalipun  sejengkal  kemudian mati,  maka  kematiannya  semacam  kematian  jahiliyah”. (HR.  al-Bukhari  dan Muslim)
Dalam hadits lain juga diterangkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
َْ ٌَٓغَح ِ َّالله َذِْٕع ََُٛٙف بًَٕغَح  ٍَُِّْْٛغٌُّْا َٜأَس بَِ
“Sesuatu  yang  dipandang  baik  oleh  umat  Islam  maka  dipandang  baik dihadapan Allah Swt.”. (HR. Ahmad)

## 4. Qiyas
Setiap  perbuatan  manusia  mesti  bertalian  dengan  aturan  main  Hukum  Islam, yang  disebutkan  secara  jelas  dalam  al-Qur'an  atau  Al-Sunnah.  al-Qur'an  terkadang menyebutkan  secara  sharih  atau  dengan  ketentuan  umum  (kaidah-kaidah  umum) sehingga dapat menaungi belbagai problem. Bila dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak dijumpai  status  hukumnya  maka  ketentuan  hukum  itu  harus  dicari  dengan  ijtihad,  dan ijtihad tak lain adalah Qiyas ( analogi ). 40 Ia menandaskan:
خٌلاد ٗ١ف كحٌا ً١جع ٍٝع ٚأ َصلا ُىح ٗ١مف ٍُغّث يضٔ بِ ًو ذٍل ٌُ ارئٚ ٗعبجرا ُىح ٗ١ف ْبو ارئ ٗ١ٍعٚ حدٛجِٛ
طب١مٌا دبٙزجلااٚ دبٙزجلابث خٌلاذٌا تٍؽ ٕٗ١عث ٗ١ف ٓى٠
Al-Syafi‟i  membagi  sarana  dalam  menetapkan  hukum  pada  beberapa  macam, yaitu: pertama :  pengetahuan  yang  benar  secara  literal  dan  implisit  ialah  pengetahuan yang  bersumber  dari  kitab  atau  sunnah  Rasulullah  yang  ditransfer  dari  orang  banyak pada  orang  banyak  pula; kedua ,  pengetahuan  yang  bersumber  dari  hadits-hadist  yang
40 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i , ar-Risalah , 477.
diriwayatkan kalangan tertentu dan hanya dipahami oleh para ahli. ketiga , pengetahuan yang  diperoleh  melalui  ijma,  dan keempat ,  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  ijtihad melalui  metode  Qiyas.  Pengetahuan  yang  diperoleh  melalui  Qiyas  kebenarannya  tidak bersifat absolut. Sebab kebenaran itu berdasarkan ijtihad seorang pakar hukum dimana belum tentu dipandang demikian oleh kalangan ulama' lainnya. 41
Dalam pandangan penulis, ketetapan Hukum Islam yang diistinbathkan melalui Qiyas sangat terbuka untuk dikritisi, diotak-atik dan dirubah. Setiap mujtahid memiliki pandangan tersendiri mengenai „illat sebagai titik temu ashl-  far‟u dan  sandaran  suatu hukum. Karena itu, perselisihan pendapat merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri.  Klaim  pembenaran  pendapat  tertentu  dan  menganggap  salah  pendapat  lain tidaklah  mencerminkan  kedewasaan  dalam  berhukum.  Sikap  yang  bijak  adalah menyakini  pendapat  sendiri  mengandung  kebenaran  dan  bisa  saja  keliru,  serta memandang  pendapat  lain  bermuatan  kebenaran  dan  juga  bisa  keliru.  Sebab, kesemuanya berlandaskan pada masing-masing ijtihad.
Karena metode Qiyas merupakan salah satu metode ijtihad, Al-Syafi‟i memberi persyaratan  yang  ketat  dalam  melakukan  Qiyas.  Ia  secara  jelas  menyatakan  seseorang tidak  boleh  melakukan  Qiyas,  kecuali  telah  memenuhi  syarat,  yaitu  :  penguasaan terhadap  kitab  Allah,  beserta  kandungan  hukumnya, nasikh-mansukh,  'am-khas , mendasarkan  setiap  takwil  pada  sunnah  Rasulullh.  Bila  dalam  Al-Sunnah  tidak ditemukan,  ia  harus  berpegangan  pada  Ijma‟,  dan  jika  Ijma‟  tidak  dijumpai ketetapannya, barulah ia berpedoman pada  Qiyas. Sebelum melakukan  Qiyas, ia harus mengetahui  sunnah-sunnah  yang  telah  lalu,  pendapat-pendapat  ulama'  salaf,  Ijma‟  dan ikhtilaf  para  ulama',  dan  menguasai  bahasa  arab.  Disamping  itu,  ia  juga  memasang persyaratan  bersifat  pokok,  yaitu  :  orang  yang  melakukan  Qiyas  harus  berakal  sehat, dapat membedakan hal-hal yang kabur dan samar, tidak tergesa-gesa dalam menetapkan putusan sebelum mencapai  kemantapan hati, menerima kritikan dari orang lain, penuh kesungguhan dalam melakukan Qiyas, dan memiliki aqidah yang kuat. Selanjutnya, Al- Syafi‟i menegaskan bahwa Qiyas tidak dibenarkan bagi, 1) orang yang pintar, tapi tidak memenuhi persyaratan sebelumnya, orang yang hanya mengetahui lewat hafalan, tanpa mengetahui hakikat sebenarnya, orang yang lemah penguasaan bahasa arabnya. 42
41 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 478-479.
42 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 509-511.
a. Rukun-rukun Qiyas
Berdasarkan definisi Qiyas, ulama` Ushul Fiqh  menetapkan rukun-rukun  Qiyas ada empat, yaitu ashl , far‟u , „ illat dan hukum ashl . 43
1) Ashl , menurut fuqaha` dan ulama` Ushul Fiqh adalah obyek yang telah ditegaskan hukumya  dalam  nash  (Al-Qur‟an/hadits)  atau  Ijma‟.  Sedang  menurut  ulama` mutakallimin, ashl adalah  nash  Al-Qur‟an  atau  hadits  yang  menunjukkan  hukum sesuatu.  Misalnya,  keharaman  bir,  wisky,  kokain  dengan diQiyaskan pada  khamr, maka  yang  dinamakan ashl adalah  khamr  yang  status  hukumnya  telah  disebutkan dalam nash. Sementara yang disebut ashl menurut ulama` mutallimin dalam kasus tersebut adalah nash yang menunjukkan hukum, yakni ayat Al-Qur‟an dalam surah al-Ma`idah ayat 90-91.
2) Far‟u, adalah  obyek  yang  tidak  terdapat  nash  atau  Ijma‟  yang  menegaskan ketentuan hukumnya, misalnya bir, wisky, kokain dalam masalah di atas.
3) „ illat, adalah  sifat  yang  jelas,  terukur,  sesuai  dengan  hikmah  dan  menjadi  „ illat dalam menentukan hukum, seperti sifat memabukkan dalam kasus khamr di atas.
4) Hukum ashl ,  adalah  hukum  syara‟  yang  ditetapkan  oleh  nash  (Al-Qur‟an  atau hadits)  yang  akan  diberlakukan  pada far‟u ,  seperti  keharaman  meminum  khamr. Menurut  al-Amidi,  hukum  yang  ditetapkan  pada far‟u melalu  metode  Qiyas  pada intinya  merupakan  buah  dari  Qiyas  dan  tidak  bisa  dimasukkan  dalam  rukun. Berbeda  dengan  pandangan  ini,    al-`Asnawi  mengatakan  hukum far‟u merupakan salah  satu  dari  rukun-rukun  Qiyas  dan  bukanlah  buah  (hasil)  dari  Qiyas,  karena buah  dari  Qiyas  adalah  pengetahuan  tentang  hukum far‟u ,  bukanlah  hukum far‟u itu sendiri.

## b. Kehujjahan Qiyas
Jumhur  ulama`  Ushul  Fiqh  berpendapat,  berdasarkan  akal  sehat  Qiyas  bisa dijadikan hujjah dan  produk  hukum  yang  dihasilkan  melalui  Qiyas  wajib  diamalkan dalam pandangan syara‟. Imam al-Subki menyatakan Qiyas merupakan perkara agama yang  diperintahkan  untuk  diberlakukan. 44 Adapun  argument  yang  dijadikan  dasar jumhur ulama` diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Firman Allah Swt. dalam surah al-Hasyr, 59:2:
43 al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz  III, 238; al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz  III, 38; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushul Fiqh, 293.
44 al-Amidi, al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz IV, 9; al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz III, 10.
ِسبَظْثلأا ٌُِٟٚأ بَ٠ اُٚشِجَزْعبَف
“…Maka  ambillah  untuk  menjadi  pelajaran,  hai  orang-orang  yang  memiliki pandangan…”. (Q.S. al-Hasyr, 59:2)
Menurut  jumhur  ulama`  Ushul  Fiqh  ayat  ini  menerangkan  tentang  hukuman Allah Swt. kepada kaum kafir dari Bani Nadhir dikarenakan tipu daya mereka terhadap Rasulullah  Saw.  dan  orang-orang  mukmin.  Kemudian  dipenghujung  ayat  Allah  Swt. memerintahkan  pada  umat  Islam  supaya  mengambilkan „ibrah (pelajaran)  terhadap kisah  mereka  dengan  firmanNya,  اُٚش ِجَزْعبَف, renungkanlah  terhadap  sebab  musabab hukuman  atau  siksa  yang  menimpa  mereka.  Menurut  pandangan  jumhur  ulama`, perintah  mengambil i‟tibar (pelajaran  terhadap  suatu  peristiwa)  termasuk  definitif Qiyas.  Oleh  karena  ini,  berdasarkan  ayat  ini  menunjukkan  bahwa  peng- istinbathan hukum melalui metode Qiyas itu dibolehkan dan diperintahkan untuk diberlakukan.
2) Dasar kedua adalah hadits Rasulullah Saw. diantaranya adalah riwayat dari Mu‟âdz Ibn Jabal sewaktu Rasulullah Saw. mengutusnya ke Yaman untuk menjabat sebagai Hakim.  Rasulullah  Saw.  berdiskusi  dengannya  guna  mengetahui  alur  logika Mu‟âdz apabila menghadapi suatu masalah hukum, ia bersabda:
ٍَََُّعَٚ ِْٗ١ٍََع ُ َّالله ٍََّٝط ِ َّالله  َيُٛعَس  ََّْأ
َيبَل  ٌءبَؼَل  َهٌَ  َعَشَع اَرِئ ِٟؼْمَر  َفْ١َو  َيبَل  ََِّٓ١ٌْا ٌَِٝئ اًربَعُِ  َثَعْجَ٠  َْْأ َداَسَأ بٌََّّ
َِّالله ِةبَزِىِث ِٟؼْلَأ
ِاَف  َيبَل ٍَََُّعَٚ ِْٗ١ٍََع ُ َّالله ٍََّٝط ِ َّالله  ِيُٛعَس ِخَُّٕغِجَف  َيبَل ِ َّالله ِةبَزِو ِٟف ْذِجَر  ٌَُْ  ِْْاَف  َيبَل
ِخَُّٕع ِٟف ْذِجَر  ٌَُْ  ْْ ٍَََُّعَٚ ِْٗ١ٍََع ُ َّالله ٍََّٝط ِ َّالله  ِيُٛعَس
ٍَََُّعَٚ ِْٗ١ٍََع ُ َّالله ٍََّٝط ِ َّالله  ُيُٛعَس  َةَشَؼَف ٌُٛآ  َلاَٚ ِٟ٠ْأَس ُذَِٙزْجَأ  َيبَل ِ َّالله ِةبَزِو ِٟف  َلاَٚ
ُٛعَس َكَّفَٚ ِٞزٌَّا ِ َّ ِلِلّ ُذَّْحٌْا َيبَلَٚ َُٖسْذَط ِ َّالله ِيُٛعَس َي َِّالله َيُٛعَس ِٟػ ْشُ٠ بٌَِّ
“ Bagaimana  cara  kamu  dalam  menetapkan  suatu  keputusan  ketika  sesuatu perkara  diajukan  kepada  engkau?” Mu‟adz  Ibn  Jabal  menjawab ,  “Saya  akan memutuskan  berdasarkan  kitabullah  (Al-Qur‟an).” Kemudian  Rasulullah  Saw. bertanya lagi , “jika kamu tika menemukan hukumnya dalam kitabullah.” Jawab Mu‟adz ,  “Saya  akan  putuskan  dengan  sunnah  Rasulullah  Saw.” Lebih  lanjut Rasulullah  Saw.  bertanya ,  “Jika  dalam  sunnah  Rasulullah  Saw.  juga  engkau tidak mendapati hukumnya.” Jawab Mu‟adz ,  “Saya  akan  bersungguh-sungguh berijtihad  menggunakan  akal  logika  saya”. Kemudian  Rasulullah  Saw. mengusap dada Mu‟adz seraya berkata , “Alhamdulillah sikap utusan Rasulullah Saw.  telah  sesuai  dengan  yang  diinginkan  Rasulullah  Saw. ”.  (HR.  Ahmad  Ibn
Hanbal, Abu Daud, al-Tirmidzi, al-Thabrani, al-Darimi dan al-Baihaqi)
5. Ijtihad
Melakukan  ijtihad  hukumnya  wajib  bagi  orang  yang  telah  memenuhi  syarat karena  dengan  ijtihad  kandungan  al-Qur'an  dapat  dipahami  dan  diamalkan.  Allah menguji  hamba-hamba-Nya  untuk  melakukan  ijtihad  seperti  halnya  Allah  menguji untuk melakukan kewajiban lainnnya. Demikian Al-Syafi‟i menegaskan seputar ijtihad. Beliau menguatkan pendapatnya dengan firman Allah surah al-Baqarah ayat 150,
َش َهَْٙجَٚ ِّيََٛف  َذْجَشَخ  ُثْ١َح  َِِْٓٚ َُٖشْطَش ُُْىَُ٘ٛجُٚ اٌََُّٛٛف ُُْزُْٕو بَِ  ُثْ١َحَٚ َِاَشَحٌْا ِذِجْغٌَّْا َشْط
" Darimana pun kau berangkat, palingkan mukamu kearah masjidil haram. Dan dimana pun kamu berada, palingkan mukamu kearah sana " (al-Baqarah, 150) Ayat ini mengandung pengertian bahwa ijtihad merupakan keharusan bagi orang yang  hendak  shalat  dan  jika  ia  berada  jauh  dari  masjidil  haram  maka  membangun kesadaran  ijtihadnya  pada  indikasi-indikasi  yang  ada.  Ia  tetap  dibenarkan  meskipun pada  akhirnya  ia  menghadap  ke  arah  yang  tidak  tepat.  Sebab  dengan  indikasi-indikasi yang  diyakininya  ia  dapat  menghadap  ke  arah  mana  saja,  sekalipun  arah  yang  ia temukan ternyata berbeda dari temuan orang lain.
Pada  periode  sahabat  kegiatan  ijtihad  marak  dilakukan  bila  menjumpai  kasus yang tidak disinggung-singgung dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Syafi‟i menampilkan contoh  ijtihad  yang  digagas  para  sahabat  terhadap  penalaran  firman  Allah  " Janganlah bunuh  binatang  buruan,  padahal  kamu  sedang  keadaan  ihram.  Barangsiapa  diantara kamu  membunuh  dengan  sengaja,  maka  wajib  ia  membayar  denda  sepadan  dengan binatang yang dibunuhnya, menurut dua ketentuan orang adil diantara kamu, sebagai hadnya yang disampaikan ke ka'bah ".
Kandungan  hukum  ayat  di  atas  menunjukkan  kewajiban  membayar  denda sepadan  dengan  hewan  yang  diburu  berdasarkan  putusan  dua  orang  yang  adil.  Sebab larangan membunuh binatang buruan berlaku general maka denda yang dikenakan pada binatang-binatang  buruan  harus  dengan  binatang  lain  yang  sama  ukurannya.  Hal  ini dipraktekkan oleh sahabat,  misalnya denda untuk duduk adalah seekor biri-biri jantan, untuk  rusa  dengan  seekor  kambing,  untuk  kelinci  seekor  kambing  betina,  dan  untuk jerboa  seekor  anak  kambing.  Yang  menjadi  tolok  ukur  dalam  denda  adalah  kesamaan dalam ukuran, bukan jumlah harga. Sebab jika yang dijadikan barometer adalah harga, tentunya  akan  berbeda-beda  sesuai  dengan  harga  binatang  buruan  di  masing-masing Negara.  Padahal  sahabat  tidak  memperhatikan  harga  masing-masing  binatang  buruan.
Sebagaimana  kita  ketahui  jerboa  tidak  sama  persis  ukurannya  dengan  anak  kambing, berhubung ia mirip dengan anak kambing maka dianggap sama dalam hal denda. 45
Al-Syafi‟i  mendasarkan  kehujjahan  ijtihad  dengan  hadits  yang  diriwayatkan 'Abdul  'Aziz  bin  Muhammad  al-Darawardi  memberitahukan  kami  dari  Yazid  bin Abdullah bin al-Hadi dari Muhammad bin Ibrahim dari Busr bin Sa'id dari Abi Qays bin 'Amr bin al-Ash dari Amr yang mendengar:
شجأ ٍٗف أطخأ ُث ذٙزجبف ُىح ارئٚ ْاشجأ ٍٗف ةبطأف ذٙزجبف ُوبحٌا ُىح ارئ
" Apabila  seorang  hakim  menetapkan  hukum  melalui  ijtihad  yang  benar,  maka dia akan diberi pahala dua, apabila dia salah dia akan diberi satu pahala "
Pada hadist tersebut menyebutkan keluhuran nilai ijtihad, sekalipun keliru masih diganjar  satu  pahala.  Nabi  menegaskan  bahwa  hakim  yang  berijtihad  benar mendapatkan  pahala  mengungguli  ganjaran  yang  diperoleh  hakim  yang  salah.  Tentu, pahala  tidak  diberikan  pada  hal-hal  yang  dilarang  syara'  dan  kesalahan  atas  dasar kesengajaan.  Bila  hakim  telah  berupaya  memeras  pikiran  guna  merumuskan  suatu persoalaan,  dan  ternyata  hasil  putusannya  itu  salah  ia  masih  mendapat  satu  ganjaran serta dimaafkan dari keterpelesetannya. 46

## Kesimpulan
Al-Syafi‟i  merupakan  peletak  permata  pertama  Ilmu  Ushul  Fiqh.  Bisa  dibilang ia  sebagai  pionir  atau  “bapak  Ushul  Fiqh”  dikarenakan  sudah  berhasil  secara  genius dalam  menorehkan  Ilmu  Ushul  Fiqh  secara  logis,  kritis  dan  sistematis  dalam  karya monumentalnya, Al-Risalah .  Teori-teori,  konsep-konsep  Ushul  Fiqhnya  kemudian dikembangkan  oleh  generasi  sesudahnya.  Hukum-Hukum  Islam  yang  dihasilkan  dari ijtihadnya bersumber pada; a) Al-Qur‟an dan Al-Sunnah, b) ijma`, c) dan d) Qiyas. Hal yang  menarik  dalam  karyanya, Al-Umm ,  Al-Syafi‟i  memposisikan  Al-Qur‟an  dan  Al- Sunnah  dalam  satu  level  dikarenakan  apa  yang  muncul  dari  Rasulullah  musti  relevan dengan Al-Qur‟an. Sabda, tingkah laku Rasulullah berdasarkan pancaran wahyu, bukan bermula  dari  hawa  nafsu.  Al-Qur‟an  merupakan  firman  Tuhan  yang  sekarang terkodifikasi  dalam  suatu  mushhaf,  sedang  Rasulullah  adalah  representasi,  tafsiran, penjelasan  hidup  Al-Qur‟an  yang  terbukukan  dalam  kitab-kitab sunan (jama‟  sunnah) dan  sirah  nabawiyyah.  Al-Qur‟an  tidak  dapat  dipahami  dengan  baik  dan  benar  tanpa
45 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 490-492.
46 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, ar-Risalah , 496-497.
kehadiran Al-Sunnah. Keduanya satu-kesatuan yang berkelindan, tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan Hukum Islam.

## Daftar Pustaka
‘Abdurrahman  Ibn  Ibrahim  al-Fazari.  Syarh  al-Waraqat.  Ttp.  Dar  al-Basya`ir  al- Islamiyah, t.t.
’Abdurrahim Ibn al-Hasan al-Asnawi. al-Tamhid  fi takhrij al-Furu’ ‘ala al-‘Ushul. Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1981.
Abdu al-Wahhab Khallaf. 'Ilmu Ushul al-Fiqh. Beirut : Dar al-'Ilmu, 1978.
Abu  Ishaq  Ibrahim  al-Lakhami  ass-Syathibi.  al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Ahkam,  Jld  I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Abu  Zakariya  Muhyiddin  bin  Syaraf  al-Nawawi.  al-Majmu’  Syarh  al-Muhaddzab,  Jld.  I. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
al-Amidi. Muntaha as-Sul fi Ilmi al-Ushul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.
al-Juwaini. al-Burhan fi Ushul al-Fiqh. Qatar: tnp, 1399 H.
al-Subki. Raf’u al-Hajib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz II. t.tp: ‘Alam al-Kutub, t.th.
Ibnu  Nujaim  al-Hanafi.  Fath  al-Ghaffar  bi  Syarhi  al-Manar,  Juz  III.  T.tp:  Mushthafa  al- Bâbî al-Halabî, 1936.
Manna’ al-Qatthan. Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
Muhammad Abu al-Zahrah. Al-Syafi’i. Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1978.
Muhammad al-Amidi. al- Ihkam fi Ushul al- Ahkam, Juz I, II, III. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
Muhammad Ali al-Sayyis. Tarikh al-Fiqh al-Islami. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
Muhammad al-Khudhari Bek. Ushul al-Fiqh. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
Muhammad  bin  al-Khathib  al-Syarbini.  Mughni  al-Muhtaj  ila  Ma’rifati  Ma’ani  `Alfadh al-Minhaj, Juz I .Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1998).
Muhammad bin Idris Al-Syafi’i. al-Umm. Beirut : Dar al-Fikr, 1983.
Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul, Jld I, II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
Muhammad  Ibn  Ahmad  al-Futuhi.  Syarh  al-Kaukab  al-Munir,  Jld  II.  Riyadh:  Maktabah al-‘Ubaikan, 1993.
Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyi. Syarh al-Badakhsyi, Juz III. Mesir: Muhammad ‘Ali Shabih, t.t.
Qadli  Iyadl  bin  Musa.  Tartib  al-Madarik  wa  Taqrib  al-Masalik.  Bairut:  Dar  al-Kutub  al- ‘Ilmiah, 2001.
Salim  al-‘Imrani.  al-Bayan  fi  Madzhab  al-Imam  Al-Syafi’i,  Jld.  I.  Bairut:  Dar  al-Minhaj, t.th.
Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami. al-Bujairami ‘ala al-Khathib, Juz I. Bairut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiah, 1996.
Tajuddin as-Subki. Jam'u al-Jawami', Jld I, II. Beirut: Dar al-Fikr, 1982..