## Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minumum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017
Fredy Alpin Gunawan, Indah Dwi Qurbani dan Tunggul Anshari fredyal94@gmail.com Universitas Brawijaya
Abstract Marriage aims to form a sakinah mawaddah warrahmah family, constitutionality issues arise when social problems occur as a result of early marriage and discriminatory differences between the age requirements of men and women. The Constitutional Court through its Decision 22/PUU-XV/2017 decided that the distinction was unconstitutional, and was ultimately followed up by the legislators. But in reality, there has been a surge in the volume of applications for dispensation for marriage, especially for women, because the age requirement has been increased. Therefore, this paper discusses: What is the ratio legis of the Marriage Law and its relationship to the development of regulations regarding the minimum age requirement for marriage? To answer that, normative research methods are used, with primary and secondary legal materials. Conclusion: The minimum age requirement for child marriage is experiencing social and legal developments. In the past, there were differences, through the Constitutional Court’s decision, finally, both men and women were equated with marriage. It is based on considerations of human rights law, particularly regarding the principle of non- discrimination based on gender. In fact, these changes have not been effectively implemented because there is a marriage dispensation instrument so that whoever submits it will surely be accepted by the court. Precisely with the addition of the minimum age requirement for marriage, it has an impact on the high volume of submissions for dispensation for marriage.
Media Iuris Vol. 6 No. 1, February 2023                                                                        p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v6i1.40285                                                                                         e-ISSN: 2621-5225
Article history: Submitted 1 November 2022; Accepted 5 January 2023; Available online 28 February 2023.
Keywords: Ratio Legis; Child Marriage; Marriage Dispensation.

## Abstrak
Perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warrahmah, persoalan konstitusionalitas muncul ketika terjadi masalah sosial dampak dari pernikahan dini dan diskriminasi pembedaan antara syarat usia laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan 22/PUU-XV/2017 memutuskan bahwa pembedaan itu adalah inkonstitusional, dan akhirnya ditindakalnjuti oleh pembentuk undang-undang. Tetapi realitanya, justru terjadi lonjakan volume pengajuan dispenasasi kawin, khususnya perempuan lantaran syarat usianya dinaikan. Maka dari itu, tulisan ini membahas: Bagaimana ratio legis dari UU Perkawinan dan hubungannya dengan perkembangan pengaturan tentang syarat usia minimum perkawinan? Untuk menjawab itu, digunakan metode penelitian normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder. Disimpulkan: Syarat usia minimum perkawinan anak mengalami perkembangan sosial dan hukum. Dahulu terdapat perbedaaan,
melalui putusan MK akhirnya keduanya disamakan antara pria dan wanita yang hendak melakukan perkawinan. Hal itu didasarkan pada pertimbangan hukum hak asasi manusia, khususnya mengenai prinsip non-diskriminasi berdasarkan gender. Dalam kenyatannya, perubahan tersebut tidak kunjung efektif dilaksanakan karena terdapat instrumen dispensasi kawin sehingga siapaun yang mengajukan pasti akan diterima oleh pengadilan. Justru dengan adanya penambahan syarat usia minimum perkawinan itu berdampak pada tingginya volume pengajuan dispensasi kawin. Kata Kunci:
Ratio Legis; Perkawinan Anak; Dispensasi Kawin.
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...

## Pendahuluan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Perkawian adalah ikatan yang penuh kesakralan antara laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial dan agama untuk membangun keluarga, melegalkan/menghalalkan hubungan seksual, melegitimasi dan membesarkan anak, dan membagi peran antara masing-masing pasangan, dengan adanya perkawinan, diharapkan suami dan istri dapat menghadirkan kebahagiaan dan kelanggengan dalam menjalankan perkawinan tersebut, sehingga dalam menjalankan perkawinan dibutuhkan kedewasaan  dan  tanggungjawab  secara  fisik  maupun  mental  dari  pihak-pihak yang melaksanakannya. Oleh karena itu, di Indonesia ditetapkan melalui UU Perkawinan dan didalamnya terdapat batasan usia perkawinan. 2
Sejak berlakunya UU Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP Perkawinan), ketentuan-ketentuan tentang perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batasan usia perkawinan (syarat-syarat perkawinan), pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi sekaligus memitigasi pelaksanaan perkawinan usia muda atau usia dibawah umur dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan, laki-laki berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Masyarakat secara umum cenderung menunda usia perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan dibawah umur atau dengan kata lain usia muda. 3
1 Amiur Nuruddin, Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI (Kencana 2004).[42-43].
2 Febriansyah Ramadhan Mia Hadiati, “Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage” (2022) 19 Jurnal Konstitusi.[643].
3 Sidi Gazalba, Menghadapi soal-soal perkawinan: dengan lampiran Undang-undang perkawinan 1974, penjelasan dan peraturan pelaksanaan (Pustaka Antara 1975).[45].
Syarat usia itu tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila pria telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, serta memenuhi persyaratan-persyaratan perkawinan yang ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada Bab IV Pasal 7 mengatakan, “ Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis dari orang tua ”.
Izin ini bersifat wajib karena pada usia tersebut, para pihak yang akan melaksanakan perkawinan masih dianggap membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tua/wali. Dalam melaksanakan pekawinan bagi pihak- pihak mempelai yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, orang tua/wali harus membubuhkan tanda tangan dan nama jelas, sehingga izin dijadikan dasar oleh PPN/penghulu bahwa kedua mempelai sudah mendapatkan izin/restu orang tua mereka. Lain halnya jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, maka para calon pengantin dapat melaksanakan perkawinan tanpa ada izin dari orang tua/wali. 4 Erni Agustin, dkk mengatakan terdapat beberapa masalah dalam perkawinan anak dibawah umur: 5
In practice, there may be risks arising in the household of them who conducted under age marriages. The risks are regarding health, such as maternal mortality and family disharmony caused by unstable emotion and immature mind of the parties in the marriage. Due to problems arose, then the risk of divorce is also very high. Nonetheless, child marriage in Indonesia have been common, especially in some areas due to the influence of local customs. Marriage is done by an arranged marriage by the parents without the child’s understanding about the meaning of the marriage. The situation that also often happens is even worse when the children’s education should be stopped because of their household life.
Perkawinan anak di Indonesia sendiri masih menimbulkan banyak
4 Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indonesia (UNICEF-Indonesia 2015).[2].
5 Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari dan Erni Agustin, “Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children’s Rights against Child Marriage” (2018) 2 JSEAHR. [286-301].
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
kontroversi dan permasalahan di tengah masyarakat karena terdapat sudut pandang yang berbeda-beda. Pertentangan antara hukum positif, yaitu undang- undang menyatakan sah untuk perempuan yang kawin di usia 16 tahun 6 asalkan mendapat izin dari orang tuanya, dan hak Anak yang menyatakan seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pendidikan dan pengawasan dari orang tua.
Oleh karena, menimbulkan kontroversi yang sifatnya vertikal antara masyarakat dengan negara (undang-undang) dan horizontal antar sesama masyarakat dimana salah satunya, perkawinan dibawah umur menimbulkan konflik seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan kerisuhan antara dua keluarga suami istri, maka terhadap ketentuan ini diuji di Mahkamah Konstitusi. 7 Dalam aturan terdahulu, Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Keberadaan syarat tentang usia ini kemudian dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yakni Indry Oktaviani,
Koalisi Perempuan Indonesia, dkk di tahun 2014. Mereka mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji keberadaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Melalui putusan MK 30-74/PUU-XII/2014, seluruh permohonan pemohon ditolah dan MK menegaskan bahwa keberadaan Pasal 7 adalah konstitusional dan sesuai dengan spirit Undang-Undang Dasar 1945.
Berjalannya waktu di tahun 2017, Endang Wasrinah, dkk mengajukan permohonan terhadap MK untuk menguji kembali, salah satunya keberadaan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Dalam jarak waktu kurang lebih 3 tahun dari putusan sebelumnya, melalui Putusan MK 22/PUU-XV/2017, MK menjatuhkan
6 Ernawati Ernawati, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Giri Menang” (2020) 5 Jurnal Muhakkamah.[205].
7 Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia” (2013) 25 Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.[389-401].
putusan yang berbeda dari sebelumnya dengan objek pengujian yang sama, yakni Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa norma yang membedakan antara usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan adalah diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK memberikan mandat konstitusional 8 sekaligus limitasi waktu kepada pembentuk undang-undang untuk segera menindaklanjutinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 tahun sejak putusan tersebut dibacakan.
Akhirnya putusan tersebut ditindak lanjuti oleh pembentuk undang-undang dengan merevisi UU Perkawinan 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 2019). Dalam UU Perkawinan 2019, usia batas minimum perkawinan untuk perempuan dinaikkan dari 16 menjadi 19. Usia ini sejajar dengan usia laki-laki. Berikut perbandingan Pasal 7 antara UU Perkawinan 1974 dengan 2019.
Tabel 1. Perbandingan Usia Batas Minimum Perempuan dalam UU Perkawinan
UU Perkawinan 1974 UU Perkawinan 2019 Pasal 7 1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah menca- pai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) Pasal ini dapat minta dispensasi ke- pada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut Pasal 6 ayat (3) dan (4) Un- dang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

## Pasal 7
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan ter- hadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke- pada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pen- dukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan me- langsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keada-
8 Fajar Laksono Suroso, Potret  Relasi  MK–Legislator,  Konfrontatif  Atau  Kooperatif (Genta Publishing 2018).[7].
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
an seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimak- sud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (41 berlaku juga  ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
Alasan untuk menaikkan usia batas perempuan, yakni agar harmonis dengan peraturan lainnya, selain itu yakni untuk menurunkan risiko kematian pada ibu hamil dan melahirkan dan meningkatnya kesempatan menempuh jenjang pendidikan. Apabila perkawinan seorang perempuan serta anak laki-laki dilaksanakan berusia 19 tahun atau lebih, dapat terlebih dahulu menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (lulus sekolah menengah atas). Dengan perhitungan apabila sekolah dasar diharuskan berusia 7 (tujuh) tahun, maka usia pada saat lulus sekolah menengah atas berusia 19 tahun. Dengan memiliki pendidikan yang boleh dikatakan memadai dan cukup, sesorang yang menikah di atas 19 tahun memiliki kesempatan untuk dapat bersaing mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Hal ini diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung agar memudahkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. 9 Perubahan dalam Undang-Undang Perkawinan 2019 hanya terbatas pada hal usia minimum saja, yang dinaikkan, tidak menyentuh aspek lain.
Berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan mengenai usia minimum perkawinan dan ketentuan dispensasi kawin memiliki permasalahan. Pertama, terjadi kontradiksi pengaturan antara usia minimum perkawinan dengan dispensasi kawin. Satu sisi dalam Undang-Undang Perkawinan mencantumkan syarat usia minimum perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini adalah ketentuan baru yang dalam Undang-Undang Perkawinan 2019 yang muncul akibat putusan MK 22/PUU-XV/2017 yang salah satu ratio
9 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 taun 1974 tentang Perkawinan” (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019).[2].
legisnya adalah untuk memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak- hak anak. 10 Akan tetapi, disisi lain, aturan tersebut masih dapat dikesampingkan oleh masyarakat, berapapun usia anak yang ingin melakukan perkawinan masih diperbolehkan dengan cara mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama dan pengadilan negeri, dan setelah pengadilan mengeluarkan penetapan, maka selanjutnya sang anak dapat melakukan perkawinan sesuai hukum positif di Indonesia.
Masalah utama, dalam Undang-Undang Perkawinan baik 1974 dan 2019 tidak mengatur tentang kondisi apa yang diperbolehkan bagi anak sehingga ia boleh melakukan perkawinan, apakah karena sebelumnya sudah terjadi hamil di luar perkawinan, alasan ekonomi, alasan-alasan yang lahir dari hukum kebiasaan di masyarakat sekitar. Oleh karena, tidak ada aturan mengenai kondisi tersebut, secara normatif maka sebenarnya aturan baru tentang usia minimum dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 dan 2019 adalah sama saja. Pengadilan agama dan pengadilan negeri tetap saja boleh menerima pengajuan dispensasi kawin dan memberikan izin perkawinan dengan alasan apapun. Sehingga dalam hal ini hukum tidak mampu melakukan rekayasa sosial dan juga memberikan perintah kekuasaan yang didalamnya terdapat hal-hal bertujuan melindungi hak anak.
Berkaca pada aturan lain yang memberikan alternatif dan mengatur kondisi secara rinci tentang dibolehkannya sesuatu, adalah seperti dibolehkannya aborsi dengan keadaan tertentu. 11 Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam
10 ibid.
11 Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (”UU Kese- hatan”) dengan tegas melarang tindakan aborsi, yang menyatakan sebagai berikut: Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun terdapat pengecualian untuk dua hal, yaitu sebagaimana yang diatur dalam kentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: indikasi kedaruratan medis yang dide- teksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderi- ta penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
kentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan yang menyatakan: Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
Aborsi adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum, namun diperbolehan dengan kondisi tertentu dan jelas, yakni apabilan terdapat kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia kehamilan dini, baik yang mengancam nyawa ibu dan / atau janin dan aborsi dibolehkan apabila kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Alasan pengenyampingan aborsi dalam undang-undang tersebut, adalah alasan yang ‘jelas dan terukur’, sehingga dalam praktik berjalan optimal. Lain halnya dengan dispensasi kawin, alasan untuk mengenyampingkan dispensasi kawin dapat dikatakan sebagai alasan yang tidak ‘jelas dan terukur’ tentang kondisi-kondisi bagaimana dapat dilakukan pengenyampingan terhadap usia perkawinan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana ratio legis dari UU Perkawinan dan hubungannya dengan perkembangan pengaturan tentang syarat usia minimum perkawinan?

## Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang- undang (statute approach) , pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang- undangan dilakukan dengan cara menganalisis bentuk maupun substansi perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum asuransi dan tanggung gugat profesi dokter. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pandangan
dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh penjelasan dan kebenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep yang terkandung dalam prinsip hukum. 12 Pendekatan perbandingan (comparative approach) dilakukan dengan cara perbandingan dalam lingkup mikro, yaitu terbatas pada peraturan dan literatur khusus mengenai asuransi tanggung gugat profesi dokter.

## Pembahasan
Perumusan suatu norma atau keseluruhan dalam undang-undang pada hakikatnya adalah mewakilkan/pancaran dari seluruh konfigurasi politik yang ada dari rezim saat undang-undang itu dibentuk. Sehingga ada pengaruh antara konfigurasi  suatu  rezim  dengan  substansi  dari  suatu  undang-undang.  Maka dari itu, untuk membahas secara komprehensif dari ratio legis perubahan UU Perkawinan 1974 menjadi UU Perkawinan 2019, perlu untuk membuka kembali politik hukum dan juga konfigurasi politik dari UU Perkawinan 1974. Politik hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, begitu juga dalam pengaturan perkawinan, berisikan alasan-alasan/ratio legis dari terbentuknya suatu aturan. Di dalamnya terdapat konfigurasi/alasan dari dirumuskannya.
Padmo Wahjono 13 mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Dalam tulisannya  yang  lain  Padmo  Wahjono  memperjelas  definisi  tersebut  dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan suatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hokum. 14 Satjipto Rahardjo memdefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: 15
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (2010).[137].
13 Padwo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum (Ghalia Indonesia 1986).
14 Padwo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan PerUndang-Undangan” (1991) 29 Majalah Forum Keadilan.[65].
15 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti 1991).[352-353].
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
1.  Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
2.  Cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut;
3.  Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
4.  Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.
Perkembangan nilai secara evolutif sejak zaman dahulu memberikan pengaruh langsung terhadap perkembangan hukum yang juga merupakan ekstraksi dari nilai-nilai sosial yang dipedomani masyarakat. 16 Keberadaan nilai- nilai sosial adalah menjadi sumber hukum materil 17 yang ‘mengisi’ kebijakan dan putusan-putusan hukum. Saat nilai-nilai sosial ini mengalami evolusi, maka hukum akan menjadi sesuatu yang terdampak dari nilai-nilai tersebut. Hukum bukan sesuatu yang final, melainkan ia selalu melakukan penyesuaian terhadap wujud perkembangan yang terjadi. 18 Salah satu bentuknya adalah mengenai norma batas usia perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Undang-undang ini dibentuk dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto 19 dan disahkan di DPR dalam sidang paripurna secara aklamasi pada tanggal 22 Desember 1973. Pada tanggal 2 januari 1974 disahkan dan diundangkan secara bersamaan dihari yang sama oleh Presiden. 20 Dalam catatan Wawan Hermawan, UU Perkawinan ini dilatari dengan konfigurasi politik yang cukup pelik dimana terjadi perdebatan dan pertentangan ekstrem antara dua kubu agama yakni Islam dengan non-islam. 21 Salah satu norma yang dibentuk di tahun 1974 mengalami tantangan dan kritik di fase tahun
16 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan (Alumni 2006).
17 Supriyadi, Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya (Remaja Karya 1989).
18 Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya (Genta Publishing 2009). Pengantar penulis. Selain dalam buku itu, Satjipto melalui gagasan hukum progresifnya juga berulang kali menyampaikan langgam ‘hukum bukanlah produk final’ di beberapa tulisannya.
19 Pada saat undang-undang ini dibentuk, sistem ketatanegaraan masih memberikan kuasa pembentukan undang-undang kepada Presiden, berbeda dengan hari ini yang diserahkan kepada DPR bersama-sama dengan Presiden. Dalam naskah asli Pasal 4 UUD 1945 disebutkan: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang- Undang Dasar.
20 Wawan  Hermawan,  “Pengaruh  Konfigurasi  Politik  terhadap  Hukum  Perkawinan  di Indonesia”<http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197402092005011-WAWAN_ HERMAWAN/Pengaruh_Konfig_Politik_trhdp_Huk_Perk-Jurnal_FPIPS.pdf>.
reformasi adalah mengenai batas usia perkawinan anak. Pada kondisi ini terjadi evolusi  struktur  dan  sistem  sosial  dari  tahun  1974,  dimana  konfigurasi  politik, hukum dan sosial di tahun itu tidak lagi relevan diterapkan pada fase sekarang, salah satunya adalah perkembangan hukum hak asasi manusia (hukum HAM) yang diintroduksi dalam undang-undang dan dipedomani masyarakat sebagai norma yang berperan sebagai social enginering. Dengan perkembangan hukum HAM di Indonesia, ada paham dan nilai sosial yang akhirnya bergeser dari pola pikir sebelumnya yang bersifat konservatif menuju pada arah universalis dengan menyandarkan pada standar-standar hukum HAM internasional.
Usaha pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dimulai sejak 1950. Pada waktu itu, pemerintah membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yangg memiliki dua tugas: pertama, melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan kedua, menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Tugas yang kedua merupakan tugas pokok, sedangkan tugas yang pertama merupakan tugas antara. Empat tahun kemudian (1954), panitia berhasil menyusun dua RUU Perkawinan: pertama, RUU Perkawinan yang bersifat umum yang diselesaikan pada 1952; dan kedua, RUU Perkawinan khusus bagi umat Islam yang diselesaikan pada 1954. Selama dua tahun (1958- 1959), Dewan Perwakilan Rakyat telah membahas dua rancangan tersebut. Akan tetapi, dua RUU tersebut tidak berhasil lolos menjadi Undang-Undang. Pada 1966, Menteri Kehakiman menugaskan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional untuk menyusun RUU Perkawinan yang bersifat nasional. Pada 1967, pemerintah menyampaikan RUU Perkawinan khusus untuk umat Islam kepada DPR (sebagai hasil kerja dari LPHN); dan pada 1968, pemerintah mengajukan RUU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan kepada DPR. Akan tetapi, dua RUU ini pun tidak lolos menjadi Undang-Undang.
Pada 31 Juli 1973, presiden menyampaikan RUU tentang Perkawinan kepada DPR dan menarik kembali dua RUU yang sudah diajukan sebelumnya. RUU yang diajukan ke DPR pada 1973 inilah yang kemudian menjadi Undang-Undang
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
Perkawinan. 22 Awalnya RUU yang diajukan pemerintah kepada DPR ini mendapat kritik tajam, baik dari pihak politikus (terutama Partai Persatuan Pembangunan) maupun  dari  ulama  yang  berafiliasi  dengan  berbagai  ormas  Islam  yang  ada. 23
RUU Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR dinilai tidak sejalan dengan perkawinan menurut Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, ia mendapat tanggapan dan sorotan yang tajam dari berbagai kalangan. Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengirim surat nomor A-6/174/73 tentang RUU Perkawinan tanggal 30 Juli 1973 (29 Jumadil Akhir 1393 H) kepada Menteri Kehakiman.
Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa RUU Perkawinan bertentangan secara diametral dengan ajaran Islam. Surat tersebut dilampiri dengan pasal-Pasal RUU Perkawinan yang dinilai oleh Muhammadiyah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuh ketentuan RUU yang dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam adalah: (1) pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan; (2) tidak ada pembatasan jumlah istri dalam poligami (poligini); (3) batas usia perkawinan (21 tahun bagi pria dan 18 tahun bagi wanita); (4) tidak memasukkan susuan (radha’at) sebagai penghalang perkawinan; (5) perbedaan agama tidak menjadi penghalang perkawinan; (6) waktu tunggu bagi istri yang dicerai suaminya; dan (7) dua kali cerai menjadi penghalang perkawinan. Kemudian Pengurus Besar Persatuan Umat Islam (PB-PUI) juga mengirim surat nomor B-215/PB-SEK/VI/73 kepada Presiden RI ketika itu (H. Soeharto) tertanggal 18 Agustus 1973. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam RUU Perkawinan yang disampaikan pemerintah kepada DPR terdapat hal-hal prinsipil yang bertentangan dengan aturan-aturan pernikahan untuk umat Islam. Namun PB-PUI tidak menjelaskan pasal-Pasal yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran Islam. Melalui surat tersebut PB-PUI juga mengajukan permohonan agar presiden meninjau kembali RUU Perkawinan yang telah diajukan ke DPR.
Dikarenakan begitu banyaknya pandangan mengenai RUU Perkawinan, DPR akhirnya membentuk Panitia Kerja RUU Perkawinan (6 Desember 1973). Anggota
22 Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia (Simbiosa Rekatama Media 2015).
23 ibid .[31].
Panitia Kerja RUU Perkawinan berjumlah sepuluh orang berasal dari komisi III dan komisi IX; dan empat fraksi: Fraksi ABRI, Fraksi PDI, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Karya Pembangunan. Cara kerja yang ditempuh Panja RUU Perkawinan adalah: pertama, mengadakan rapat-rapat internal panitia untuk menelusuri pendirian tiap-tiap fraksi. Pendirian tiap-tiap fraksi didiskusikan sehingga diharapkan dapat dicapai kesepakatan. Kesepakatan yang telah dicapai akan dibawa dalam rapat kerja bersama dengan pemerintah; kedua, mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dalam rapat yang terbuka untuk membicarakan hal-hal yang bersifat umum; dan ketiga, mengadakan rapat kerja dengan pemerintah secara tertutup untuk membicarakan rumusan-rumusan yang konkret dalam bentuk pasal-pasal. Dalam laporan Panitia Kerja RUU Perkawinan pada 22 Desember 1973 yang disampaikan oleh ketuanya, Djamal Ali, Panitia Kerja berhasil menyepakati dua pasal, yaitu Pasal 1 dan 2. Rumusan Pasal 1 yang disepakati oleh panitia adalah: 24 “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan rumusan Pasal 2 yang disepakati oleh Panitia Kerja adalah: 25
1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pembahasan RUU Perkawinan di DPR terus berjalan sehingga menghasilkan RUU Perkawinan tahap II, yaitu RUU Perkawinan hasil pembicaraan di DPR. Dalam RUU Perkawian tahap II pun masih terdapat pasal-Pasal yang dalam pandangan ulama tidak sejalan dengan ajaran Islam. Namun demikian, meskipun melalui proses dan perdebatan yang panjang, RUU yang diajukan ke DPR pada tahun 1973 inilah yang kemudian menjadi Undang-Undang Perkawinan. 26
24 ibid 25 ibid . 26 ibid.
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
Setelah tahun 1974, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka peraturan-peraturan diatas sudah tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, dimana Indonesia sudah tidak mengenal lagi adanya penggolongan penduduk seperti yang tercantum pada Pasal 163 IS. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  merupakan  unifikasi  hukum  di  bidang perkawinan yang berlaku secara nasional artinya berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Jika melihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada awalnya mendapat tantangan yang cukup keras utamanya dari kalangan muslim. Hal itu mengakibatkan pemberlakuannya berbeda dengan saat disahkannya tanggal 2 Januari Tahun 1974. Setelah berselang satu tahun Undang-Undang Perkawinan ini baru diberlakukan secara efektif pada 1 Oktober 1975 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dikeluarkan tanggal 1 April 1975.
Dengan diberlakukannya UU Perkawinan 1974, setidaknya ada tiga peraturan perundangan tertulis mengenai perkawinan yang dicabut, yaitu kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk  Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI), dan Peraturan Perkawinan Campuran, sepanjang materinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawian tersebut.
Secara tersirat, hal-hal yang belum diatur berarti masih berlaku. Sesuai dengan landasan falsafah negara Indonesia (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945) maka undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup di masyarakat. UU Perkawinan 1974 telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam Undang- Undang ini ditetapkan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan perkembangan dan tuntutan jaman. Prinsip-prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah sebagai berikut: 27
27 M Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) (Sinar Grafika 2000).[56].
1.  Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing- masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;
2.  Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
3.  Undang-Undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan;
4.  Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami istri yang masih dibawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seseorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi daripada jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
5.  Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk bercerai harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
6.  Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Demikianlah penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
Dapat dipahami bahwa berdasarkan uraian di atas, konfigurasi hukum islam sangat mendominasi dalam perumusan UU Perkawinan, dimana jika merujuk pada hukum islam, tidak ada syarat mengenai batasan minimum usia perkawinan, selama perkawinan itu bisa mencapai tujuan perkawinan.
Penyesuaian antara nilai-nilai sosial dengan hukum/sebaliknya dapat dilakukan melalui dua cara yakni legislative review dan juga judicial  review .
Legilslative review adalah upaya lembaga legislatif/pembentuk undang-undang untuk mengubah suatu peraturan perundang-undangan. Dasar dari perubahan tersebut salah satunya adalahn pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. 28 Cara kedua menyesuaikan antara nilai-nilai sosial dengan produk hukum adalah melalui jalur judicial review yang di Indonesia diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. 29 Pengujian undang-undang di MK adalah perubahan norma undang-undang melalui jalur yang berbeda dengan legislative review , jika dalam tahap legislative review ‘umumnya’ tidak didahului dengan kerugian yang sifatnya spesifik aktual yang dirasakan oleh masyarakat. Dasar perubahan/pembentukan umumnya dilakukan berdasarkan pada kebutuhan dan penyesuaian. Sedangkan dalam mekanisme judicial review, umumnya didahului dengan kerugian yang sifatnya faktual/sudah terjadi dan dialami langsung oleh masyarakat akibat berlakunya suatu norma. Selanjutnya, apabila dalan tahap proses legislative review relasi antara masyarakat dengan pembentuk undang-undang adalah aktivitas penyerapan aspirasi. Pembentuk undang-undang bersifat inklusif menerima dan menyerap aspirasi. 30
28 Lihat dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (UU P3):  1. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.  perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang; 3. pengesahan perjanjian internasional tertentu; 4. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 5. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.
29 Lihat Pasal 24C UUD 1945.
30 Penyerapan aspirasi dan partisipasi masyarakat dijamin dalam Pasal 5 huruf g UU P3, yakni adanya asas keterbukaan. Dalam penjelasan, asas keterbukaan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sedangkan dalam tahap judicial  review yang dilakukan oleh hakim bukanlah menyerap aspirasi, melainkan aktvitas penafsiran terhadap undang-undang dan dihubungkan dengan UUD 1945. Pada proses penafsiran ini hakim akan melihat apa kerugian yang dialami, norma apa yang menjadi penyebab kerugian dan batu uji dari UUD 1945. Pada saat melakukan penafsiran inilah, hakim dalam konteks hukum mengambil peran untuk menghidupkan hukum yang ada di masyarakat dan menyesuaikan konstitusi dengan zamannya/ the living constitution .
Justice Stone pada tahun 1941 pernah mengatakan, bahwa dalam masyarakat yang semakin kompleks, Kongres/parlemen jelas tidak bisa menjalankan fungsinya jika ia harus menemukan semua fakta tambahan untuk menarik kesimpulan dasar yang mendukung kebijakan legislatif yang ditetapkan. 31 Selain Justice Stone, Hamdan Zoelfa pernah menjelaskan, untuk memahami konstitusi sebagai konstitusi yang hidup perlu dilihat dari dua perspektif. Pertama , konstitusi sebagai teks otoritatif yang dilahirkan oleh para perumusnya, dengan keadaan kebatinan yang sesuai dengan cita negara.  Perubahan terhadap konstitusi dapat dilakukan melalui perubahan terhadap norma yang dilakukan secara formal ataupun perubahan makna dalam praktik ketatanegaraan tergantung pada konstitusi itu di terapkan. Kedua , ketika konstitusi mengahadapi kehidupan real dalam penyelenggaraan negara. Pada saat ini konstitusi bukan lagi menjadi milik dari founding father tapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia dan seluruh stakeholder -nya. 32 Hal tersebut menjadikan konstitusi menjadi bergerak secara dinamis dan hidup. Dalam perjalanannya, penafsiran terhadap undang-undang banyak mengalami perkembangan. Tidak hanya produk hukum undang-undang yang bersifat tidak final, putusan MK pun demikian. Apabila suatu norma diuji hari ini dan dinyatakan tidak bertentangan terhadap UUD 1945, maka di kemudian hari terbuka kemungkinan norma itu menjadi inkonstitusional, atau sebaliknya.
Salah satunya adalah mengenai pengujian dispensasi perkawinan anak
31 Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitu - sionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution” (2020) 2 Jambura Law Review.[139].
32 Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme (Kontpress 2016).[3].
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
di bawah umur. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, 33 yakni ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Masa Esa. 34 Dalam aturan terdahulu yakni Pasal 10 UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan diizinkan apabila pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Keberadaan syarat tentang usia ini kemudian dipermasalahkan oleh sekelompok masyarakat yakni Indry Oktaviani, Koalisi Perempuan Indonesia, dkk di tahun 2014. Mereka mengajukan permohonan kepada MK untuk menguji keberadaan Pasal 10 UU Perkawinan. Melalui putusan MK 30-74/PUU-XII/2014, seluruh permohonan pemohon ditolah dan MK menegaskan bahwa keberadaan Pasal 10 adalah konstitusional dan sesuai dengan spirit UUD 1945. Dalam putusan ini, terdapat 1 dissenting opinion yang diajukan oleh Yang Mulia (YM) hakim Maria Farida Indarati.
Berjalanya waktu di tahun 2017, Endang Wasrinah, dkk mengajukan permohonan terhadap MK untuk menguji kembali, salah satunya keberadaan Pasal 10 UU Perkawinan. Dalam jarak waktu kurang lebih 3 tahun dari putusan sebelumnya, melalui putusan 22/PUU-XV/2017, MK menjatuhkan putusan yang berbeda dari sebelumnya dengan objek pengujian yang sama, yakni Pasal 10 UU Perkawinan. Putusan ini didukung suara bulat dari para hakim YM. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa keberadaan norma yang membedakan antara usia minimum perkawinan laki-laki dan perempuan adalah diskriminasi dan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK memberikan mandat konstitusional 35 sekaligus limitasi waktu kepada pembentuk undang-
33 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Sinar Grafika 2005).[61].
34 Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
35 Mandat konstitusional, disebut oleh Peter Paczolay yang dikutip Fajar Laksono sebagai mandamus , yaitu a constititional mandate to legislate. Dijelaskan lebih lanjut oleh Fajar Laksono Suroso, bahwa mandat konstitusional, adalah mandat yang diberikan oleh MK sebagai lembaga peradilan dengan memberi perintah kepada pembentuk undang-undang melakukan evaluasi terhadpa produk hukum tertentu. Lebih lanjut lihat dalam Fajar Laksono Suroso (n 8).[7].
undang untuk segera menindaklanjutinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 tahun sejak putusan tersebut dibacakan. 36
Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Keluarga dapat terbentuk jika adanya ikatan cinta kasih antara seorang pria dewasa dan wanita dewasa yang diresmikan dengan perkawinan, sesuai dengan perkawinan agama dan hukum yang berlaku. 37 Sebagai payung hukum dari perkawinan, pemerintah berusaha mengakomodir memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengeluarkan UU Perkawinan yang mengemukakan bahwa untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Sehingga nantinya akan meinmbulkan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah. 38
Dalam hal menjamin kepastian hukum, maka segala sesuatu berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah, demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada (berlaku surut). Mengenai perkawinan, tujuan utama
36 Dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa penentuan batasan umur adalah open legal policy sehingga merupakan kewenagan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Dalam pertimbangannya dikatakan: Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia  minimal  perkawinan  merupakan  kebijakan  hukum  (legal  policy)  pembentuk  undang-undang.  Apabila Mahkamah  memutuskan  batas  minimal  usia  perkawinan,  hal  tersebut  justru  akan  menutup  ruang  bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin  melakukan  perubahan  kebijakan  hukum  terkait  batas  minimal  usia  perkawinan,  khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku. Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang- undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.
37 Muachor Ali Muh, Buku Pintar Keluarga Muslim (BP4 1982).[4].
38 Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Perayaannya Dalam Masyarakat (Intermedia 1997).[21].
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
perkawinan 39 sebagaimana yang tercantum didalam UU Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material (keluarga yang harmonis). 40 Jika merujuk dan menelaah kembali UU Perkawinan menyatakan, bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menurut agama yang dipercayainya. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. 41
UU Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu telah masak (siap) jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Menanggulangi berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat haruslah melakukan pencegahan dengan menghindarkan perkawinan dini. Disamping itu, perkawinan di usia dini mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Pada
39 Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Menurut Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 1 merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasar  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”. Dari rumusan tersebut dapat dimengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Selain itu, tujuan material yang akan diperjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaa Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan keluarga (Sinar Grafika 1992).[6].
40 M Fuad Ridwan, Membina Keluarga Harmonis (Tuju Publisher 2008).[8].
41 Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum perkawinan menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW (Hidakarya Agung 1981).[38].
faktanya kependudukan mengenai batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, maka UU Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 42
Dari undang-undang di atas tempak jelas, bahwa perkawinan dan semua ketentuannya telah diatur dan ditata sedemikian baik dan rapih, sehingga untuk melangsungkan perkawinan sebaiknya mengikuti ketentuan yang sudah ada. Namun sejatinya dewasa ini banyak sekali di masyarakat tradisional yang melangsungkan perkawinan usia dini. 43 Maksudnya adalah perkawinan yang dilangsungkan dimana calon pasangan masih berusia di bawah batas usia tersebut termasuk dalam pernikahan dini, karena usia calon pasangan termasuk dalam kategori remaja. Pardoko mengemukakan bahwa yang menjadi faktor yang dapat menjadikan alasan dilakukannya perkawinan anak di bawah umur adalah sebagai berikut: 44
1.  Minimnya kesadaran akan adanya sosialiasai perihal UU Perkawinan yang menjamin hak dan kaum wanita, disebabkan antara lain karena rendahnya kemampuan baca tulis dan tingkat pendidikan terutama di daerah pedesaan yang kurang terjangkau oleh jalur komunikasi.
2.  Kedesakan keadaan sosial ekonomi orang tua yang rendah, cenderung juga menjadi alasan untuk mengawinkan anak wanitanya pada usia yang muda.
3.  Pendidikan turut menyebabkan sebagian masyarakat melakukan pernikahan dini, karena sebagian masyarakat yang berpendidikan dasar atau menengah lebih cenderung untuk dinikahkan oleh orang tuanya, di bandingkan dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi, dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah.
4.  Pengetahuan, Remaja-remaja didesa tidak dibekali dengan pengetahuan yang cukup, dan karena akibat dari pernikahan usia muda kepada remaja adalah sebagai salah satu upaya pencegahan perilaku pergaulan seks bebas.
5.  Sosial Ekonomi, Pernikahan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang
42 Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
43 Agregasi Antara, “Mengenal Tradisi Balawang Tujuh, Perkawinan Janda Duda” ( okezone , 2017)<https://lifestyle.okezone.com/read/2017/11/29/196/1822273/mengenal-tradisi-bala- wang-tujuh-perkawinan-janda-duda> diakses 23 Januari 2019.
44 Zulfiani,  “Kajian  Hukum  Terhadap  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  Menurut  Un - dang-Undang Nomor 1 Tahun 1973” (2017) 1 Aceh: Jurnal Hukum Samudra Keadilan.[217-218].
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
hidup di bawah garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang-orang yang dianggap mampu. Sosial ekonomi merupakan penyebab terjadinya pernikahan pada usia dini. Karena banyak orang tua yang beralasan menikahkan anaknya karena desakan ekonomi, kehidupan orang didesa sangat membutuhkan ekonomi keluarga, jika tidak mencukupi uang upaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga terhambat.
6.  Budaya, Penyebab dilakukan pernikahan terlalu dini adalah karena adanya pengaruh budaya yang berkembang di masyarakat bahwa anak perempuan itu harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah itu akan memalukan keluarga, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan kebanyakan orang tua menerima lamaran tersebut karena menganggap masa depan anak akan lebih baik dan keluarga diharapkan bisa mengurangi beban orang tua, orang tua didesa sering kita lihat menikahkan anaknya terlalu cepat dibandingkan anak remajanya berpacaran. Dalam masyarakat perdesaan kebiasaan terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai  anak  gadis  yang  belum  menikah  diusia  muda,  gaya  berfikir masyarakat perdesaan sangatlah sederhana, masyarakat perdesaan lebih suka melihat sesuatu dari bentuk lahirnya saja.
Selain dari faktor-faktor diatas, masih banyak lain faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, seperti pergaulan bebas yang berhujung pada hamil di luar nikah. Mau tidak mau, keduanya melangsungkan perkawinan atas dasar itu. Berjalannya waktu, realita empirik menunjukan berbagai dampak negatif dari perkawinan dini, seperti tidak masaknya kondisi emosional laki-laki dan perempuan yang akhirnya berhujung pada perceraian.
Kematian  perempuan  akibat  tidak  kuatnya  fisik  saat  melahirkan  juga  terjadi. 45
Melihat beberapa realita empirik tersebut, akhirnya masyarakat baik sifatnya individu dan juga kelompok yang tergabung dalam beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempermasalahkan keberadaan norma batas usia minimum perkawinan dalam hukum Positif Indonesia ke MK. Hingga hari ini terdapat dua
45 dr. Detty Siti Nurdiati, MPH., PhD, SpOG(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menampilkan sejumlah data. Data hasil penelitian itu menyebutkan, ada sejumlah penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan. Sekitar enam persen kematian karena hipertensi, 37 persen karena anemia, menikah muda 48 persen dan hamil pada usia di bawah 20 tahun, 38 persen. Artinya, pernikahan usia remaja menyumbang prosentase cukup tinggi dalam kasus ini. Nurhadi Sucahyo, “Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat” ( VOA Indonesia , 2016) <https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan- kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html> diakses 20 Desember 2022.
Putusan MK 74/PUU-XII/2014 dan No 72/PUU-XV/2017 yang menguji norma batas usia perkawinan. Berikut jabarannya.
Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa dispensasi kawin di Kota Surabaya dan Malang, 46 belum pernah ada pengajuan dispensasi kawin yang ditolak, dan salah satu alasan memberikan dispensasi kawin adalah hampir serupa dengan pertimbangan MK diatas, yakni untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar. Sebagai contoh, Putusan 1623/PDT.P/2017/PA.SBY dan 2024/Pdt.P/2020/
PA.Kab.Mlg dalam memberikan dispensasi kawin hakim mendasarkan pada salah satu maxim dalam hukum Islam yakni innas-sababa  wal  faragha  wal  jiddata mafsadatun lil mar’I ayya mafsadatin yang artinya masa muda, waktu senggang bisa merusak seseorang dari segi manapun. MK juga memberikan pertimbangan mengenai realita dari pernikahan dini yang akhirnya menciptakan keluarga yang akhirnya berhujung tidak harmoni karena kondisi yang laki-laki dan perempuan yang belum matang, MK berpendapat tidak ada jaminan pula dengan adanya penambahan batas usia minimum akan mampu mengentas masalah-masalah yang sudah terjadi selama ini.
Dalam pertimbangan ini MK melakukan self restraint untuk tidak mengambil kewenangan pembentuk undang-undang dalam melakukan pembentukan norma baru, dimana salah satu petitum menghendaki MK menentukan secara langsung dalam putusannya berapa usia minimum ideal untuk perkawinan. Konsisten dengan beberapa putusan terdahulu, bahwa penetapan hal yang sifatnya kuantitatif (angka) 47 adalah termasuk sebagai open legal policy yang merupakan domain kewenangan dari pembentuk undang-undang.
Jika dalam putusan MK 74/PUU-XII/2014 pertimbangan didominasi dengan pendekatan hukum-hukum agama, berbeda halnya dengan putusan MK 22/PUU- XV/2017 yang lebih didominasi dengan pendekatan hukum HAM/kesepakatan
46 Penulis melakukan penelusurn terhadap Web dan laporan Pengadilan di kota tersebut Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA KAB MALANG Nomor 0772/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg” (2017) <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search. html?q=dispensasi kawin &cat=d7ba6e357df1542a8a115d4ad3de69b1> diakses 20 Desember 2022.
47 Lihat lebih lanjut dalam Mardian Wibowo, Kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah konstitusi (Raja Grafindo Persada 2019).
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
internasional diantaranya Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW . Dalam putusan terdahulu, pendekatan terhadap UUD 1945 tergolong minim (1 pasal) saja, namun dalam putusan ini pendekatan MK terhadap UUD 1945 cukup banyak, mulai dari aspek persamaan di hadapan hukum hingga hak atas pendidikan, yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) UUD 194. Argumentasi utama dalam putusan ini adalah mengenai perlakuan sama dihadapan hukum/ equality before the law khususnya mengenai gender. Dengan pendekatan ini, MK meninggalkan sikapnya terdahulu mengenai  pengujian usia minimum perkawinan.
Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (legal policy), namun kebijakan tersebut tidak boleh memperlakukan warga negara secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Benar bahwa dikarenakan kodratnya maka dalam batas-batas tertentu perlakuan terhadap laki- laki dan perempuan menuntut pembedaan sehingga dalam konteks demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi dan tidak pula dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas, serta ketidakadilan yang intolerable . Namun tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.
Kemudian, ikhwal perkembangan konfigurasi hukum HAM Indonesia, MK memberikan pandangannya bahwa terdapat perkembangan dimana kondisi saat UU Perkawinan ini dibentuk berbeda dengan hari ini dimana hukum HAM sudah mengalami kemajuan yang cukup pesat. MK mengatakan:
Mahkamah tidak menampik bahwa ketika Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 disusun dan dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu bentuk kesepakatan nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan secara bijaksana dan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku pada saat Undang-Undang
a quo disusun yang kemudian disahkan pada tahun 1974. Namun, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan diubahnya UUD 1945 (1999-2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-Pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Penguatan  terhadap  jaminan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia a quo tentunya mengharuskan bangsa Indonesia untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kebijakan hukum masa lalu yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi.
Seperti putusan sebelumnya, MK melakukan self restraint untuk tidak memasuki ranah positive legislator dengan hanya membatalkan norma batas usia minimum perkawinan. MK tidak sampai merumuskan angka usia yang ideal dan menyerahkannya pada mekanisme legislative review oleh pembentuk undang-undang. Meskipun demikian MK memberikan mandat konstitusional 48 sekaligus limitasi waktu kepada pembentuk undang-undang untuk segera menindaklanjutinya dalam waktu selambat-lambatnya 3 tahun sejak putusan tersebut dibacakan, 49 dan apabila dalam waktu itu tidak dilakukan perubahan,
48 Mandat konstitusional, disebut oleh Peter Paczolay yang dikutip Fajar Laksono sebagai mandamus , yaitu a constititional mandate to legislate. Dijelaskan lebih lanjut oleh Fajar Laksono Suroso, bahwa mandat konstitusional, adalah mandat yang diberikan oleh MK sebagai lembaga peradilan dengan memberi perintah kepada pembentuk undang-undang melakukan evaluasi terhadpa produk hukum tertentu. Lebih lanjut lihat dalam Fajar Laksono Suroso (n 8).[7].
49 Dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa penentuan batasan umur adalah open legal policy sehingga merupakan kewenagan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. Dalam pertimbangannya dikatakan: Bahwa sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, penentuan batas usia  minimal  perkawinan  merupakan  kebijakan  hukum  (legal  policy)  pembentuk  undang-undang.  Apabila Mahkamah  memutuskan  batas  minimal  usia  perkawinan,  hal  tersebut  justru  akan  menutup  ruang  bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin  melakukan  perubahan  kebijakan  hukum  terkait  batas  minimal  usia  perkawinan,  khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974. Sebelum dilakukan perubahan dimaksud, ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 masih tetap berlaku. Bahwa apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk undang- undang masih belum melakukan perubahan terhadap batas minimal usia perkawinan yang berlaku saat ini, demi untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
maka usia minimum yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam UU Perlindungan Anak.

## Kesimpulan
Syarat usia minimum perkawinan anak mengalami perkembangan sosial dan hukum. Dahulu terdapat perbedaaan, melalui putusan MK akhirnya keduanya disamakan antara pria dan wanita yang hendak melakukan perkawinan. Hal itu didasarkan pada pertimbangan hukum hak asasi manusia, khususnya mengenai prinsip non-diskriminasi berdasarkan gender. Dalam kenyatannya, perubahan tersebut tidak kunjung efektif dilaksanakan karena terdapat instrumen dispensasi kawin sehingga siapaun yang mengajukan pasti akan diterima oleh pengadilan. Justru dengan adanya penambahan syarat usia minimum perkawinan itu berdampak pada tingginya volume pengajuan dispensasi kawin.

## Daftar Bacaan

## Buku
Amiur Nuruddin, Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI (Kencana 2004).
Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indonesia (UNICEF-Indonesia 2015). Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum perkawinan menurut Islam, Undang- Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata/BW (Hidakarya Agung 1981).
Cahyadi Takariawan, Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Perayaannya Dalam Masyarakat (Intermedia 1997).
Fajar Laksono Suroso, Potret  Relasi  MK–Legislator,  Konfrontatif  Atau  Kooperatif (Yogyakarta: Genta Publishing 2018).
Hamdan Zoelva, Mengawal Konstitusionalisme, (Kontpress 2016).
Jaih Mubarok, Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia (Simbiosa Rekatama Media 2015).
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 taun 1974 tentang Perkawinan” (Kementrian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2019).
M Fuad Ridwan, Membina Keluarga Harmonis (Tuju Publisher 2008).
M Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Burgerlijk Wetboek (BW) (Sinar Grafika 2000).
Mardian Wibowo, Kebijakan hukum terbuka dalam putusan Mahkamah konstitusi (Raja Grafindo Persada 2019).
Marzuki PM, Penelitian Hukum (2010).
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep  Hukum  dalam  Pembangunan (Bandung: Alumni 2006).
Muachor Ali Muh, Buku Pintar Keluarga Muslim (BP4 1982).
Padwo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum (Ghalia Indonesia 1986).

## Jurnal
Ernawati E, “DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG” (2020) 5 Jurnal Muhakkamah.

## Fakhris Lutfianto Hapsoro dan Ismail, “Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian
Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution” (2020) 2 Jambura Law Review..
Janpatar Simamora, “Analisa Yuridis Terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia” (2013) 25 Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Mia Hadiati FR, “Observing The Differences in Constitutional Court Decision About the Legal Age of Marriage” (2022) 19 Jurnal Konstitusi.
Padwo Wahjono, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan PerUndang- Undangan” (1991) 29 Majalah Forum Keadilan.
Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika 2005).
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti 1991).
——, Negara hukum: yang membahagiakan rakyatnya (Genta Publishing 2009).
Sidi Gazalba, Menghadapi soal-soal perkawinan: dengan lampiran Undang-undang
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
perkawinan 1974, penjelasan dan peraturan pelaksanaan (Pustaka Antara 1975).
Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan keluarga (Sinar Grafika 1992).
Supriyadi, Fungsi Hukum dalam Masyarakat yang Sedang Membangun dalam Buku Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya (Remaja Karya 1989).
Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari dan Erni Agustin, “Indonesian Marriage Law Reform: The Way to Strengthen the Protection of Children’s Rights against Child Marriage” (2018) 2 JSEAHR.

## Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973” (2017) 1 Aceh: Jurnal Hukum Samudra Keadilan.

## Laman
Agregasi Antara, “Mengenal Tradisi Balawang Tujuh, Perkawinan Janda Duda” ( okezone , 2017) <https://lifestyle.okezone.com/ read/2017/11/29/196/1822273/mengenal-tradisi-balawang-tujuh- perkawinan-janda-duda> diakses 23 Januari 2019.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA KAB MALANG Nomor 0772/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg” (2017) <https:// putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=dispensasi kawin &cat=d7ba6e357df1542a8a115d4ad3de69b1> diakses 20 Desember 2022.
Nurhadi Sucahyo, “Pernikahan Remaja, Kematian Ibu Melahirkan di Indonesia Meningkat” ( VOA Indonesia , 2016) <https://www.voaindonesia. com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di- indonesia/3653855.html> diakses 20 Desember 2022.
Wawan  Hermawan,  “Pengaruh  Konfigurasi  Politik  terhadap  Hukum Perkawinan di Indonesia” http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/ M_K_D_U/197402092005011-WAWAN_HERMAWAN/Pengaruh_Konfig_ Politik_trhdp_Huk_Perk-Jurnal_FPIPS.pdf.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 taun 1974 tentang Perkawinan, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019.
How to cite: Fredy Alpin Gunawan, Indah Dwi Qurbani dan Tunggul Anshari, ‘Tinjauan Yuridis Ratio Legis Syarat Usia Minumum Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017’ (2023) 6 Media Iuris.
Fredy Alpin, et.al : Tinjauan Yuridis Ratio...
--This page is intentionally left blank--