## PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NAPAN, BIKOMI UTARA, TIMOR TENGAH UTARA
Yakobus Kolne 1) dan Dian Festianto 2)
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Timor, Indonesia 1,2)
Pos-el: graciakolne@gmail.com 1) Dikirim: 2 Juli 2018 Direvisi: 30 Juli 2018 Diterbitkan: 29 Agustus 2018

## Abstrak
Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni tanggal 26-27 Juli 2017. Kegiatan ini bertujuan  untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran  dan  penyuluhan  tentang pembentukan Badan  Usaha Milik Desa BUMDes. Pembentukan BUMDes merupakan perwujudan  amanat  UU  NO.  6  tahun  2014  tentang  Desa,  dimana  pemerintah  desa dituntut untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan kekayaan desa.  Desa  sebagai  kesatuan  masyarakat  yang  otonom,  memiliki  sumber-sumber kekayaan  dan  pendapatan  yang  harus  dikelola  secara  baik  dan  profesional  demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha alternatif  yang  perlu  dikembangkan  untuk  mendorong  perekonomian  desa,  dengan harapan  dapat  menciptakan  sumber  daya  ekonomi  baru  untuk  memanfaatkan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa. Oleh karena itu kegiatan pengabdian  ini  mendapat  sambutan  yang  sangat  baik  dan  antusiasme  dalam merespons materi yang disampaikan sangat baik yakni: Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang isi, maksud dan tujuan dari pada pentingnya pembentukan BUMDes, meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang kerja pengurus  dalam mencegah  terjadinya  penyimpangan  dalam  pengelolaan  BUMDes  dan  selanjutnya bersama  Pemerintah  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  serta  badan pengurusnya  dapat  merumuskan  Peraturan  Desa/Keputusan  Kepala  Desa  tentang Penetapan Badan Pengurus BUMDes Napan Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten TTU. Kata Kunci: pendampingan, pembentukan, Pengelolaan, dan BUMDes

## PENDAHULUAN
Dalam UU  Nomor  6 Tahun 2014  adalah meningkatnya peran  serta masyarakat dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  secara  akuntabel  dan  transparan. Pemerintah  Desa  dituntut  untuk  melaksanakan  pengelolaan  keuangan  desa  dan pengelolaan kekayaan desa dengan lebih baik sesuai dengan PP Nomor 43/2014. Desa
sebagai  kesatuan  masyarakat  yang  otonom,  memiliki  sumber-sumber  kekayaan  dan pendapatan  sendiri  yang  harus  dikelola  secara  baik.  Sumber  potensi  desa  tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan profesional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Didin  2010  (dalam  Solekhan,  2014:43)  mengemukakan,  “Menempatkan kedudukan desa otonom akan membawa perubahan pelaksanaan pemerintahan desa lebih baik, antara lain: (1) satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi  berbagai  perubahan  yang  terjadi  dengan  cepat,  (2)  satuan-satuan desentralisasi (otonom) dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien, (3) satuan-satuan  desentralisasi (otonom) lebih inovatif, (4) satuan-satuan desentralisasi (otonom) mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.”
Pada  kenyataan  yang  ada,  memperlihatkan  bahwa  saat  ini  rata-rata  tingkat pendidikan struktur pemerintahan desa dan masyarakat relatif rendah, ditambah lagi tidak efektifnya pendampingan yang dilakukan oleh pihak kecamatan menyebabkan tingkat  kemampuan  struktur  pemerintahan  desa  dan  masyarakat  terbatas. Konsekuensinya,  upaya  untuk  meningkatkan  kompetensi  penyelenggaraan pemerintahan  desa  termasuk  pengelolaan  potensi-potensi  desa  yang  kemudian dikelola  dalam  struktur  organisasi  desa  yaitu  Badan  Usaha  Milik  Desa  memerlukan upaya  pendampingan  teknis  oleh  akademisi.  Hal  ini  karena  dengan  adanya pembentukan  BUMDes  dapat  menjalankan  usaha  di  bidang  ekonomi  dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUM Desa merupakan suatu badan usaha alternatif yang perlu dikembangkan untuk mendorong perekonomian desa, dengan harapan dapat menciptakan sumber daya ekonomi baru untuk memanfaatkan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang dimiliki desa.
Hasil pendapatan BUM Desa  dapat dimanfaatkan untuk: 1) pengembangan usaha dan 2) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 89, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa). Dengan demikian BUM Desa diharapkan menjadi alternatif untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat desa, dan menjadi area bagi warga desa untuk  bekerjasama  membangun  serta  mengembangkan  ekonomi  wilayahnya.  Pada dasarnya pembentukan dan pengelolaan sumber daya melalui pengembangan usaha
dan pemberdayaan masyarakat desa belum dikelola secara baik sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Berdasarkan  permasalahan  makro  yang  diuraikan  sebagai  dasar  pembentukan BUMDes maka dalam pengabdian yang dilakukan di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara juga memiliki aneka permasalahan yang dijumpai yaitu: ketersedian potensi lokal yang dimiliki belum dikelolah secara baik, adanya peluang pasar yang lebih besar dan mudah memperoleh pemasukan yang signifikan (tempat penukaran dolar dan Foto) belum  dimanfaatkan  secara  maksimal  karena  secara  topografi  wilayah  Napan merupakan  pintu  masuk/wilayah  desa  yang  berbatasan  langsung  dengan  Negara Republik  Timor  Leste.  Dengan  demikian  untuk  mencari  alternatif  menyelesaiannya maka  dirumuskan  permasalahan:  ”Bagaimanakah  proses  pembentukan  dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten  Timor  Tengah  Utara?”.  Adapun  tujuan  dari  kegiatan  Pengabdian  pada Masyarakat ini yaitu: a) memberikan bimbingan teknis kepada pemerintahan desa dan masyarakat  mengenai  proses  pembentukan  kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) di desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara; dan b) memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemerintahan desa mengenai mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Napan Kecamatan Bikomi Utara. Manfaat kegiatan pengabdian  ini  antara  lain  a)  sebagai  upaya  memperkuat  perekonomian  desa  yang dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa;  b)  menambah  Pendapatan  Asli Desa; c) terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi warga masyarakat serta kegiatan usaha  desa  semakin  dinamis  dalam  memperkuat  rasa  kebersamaan  warga;  d) memperkokoh kegotongroyongan, menumbuhkan kebanggaan  dari warga terhadap desa sehingga warga menjadi kerasan tinggal di desa; dan e) mendorong tumbuhnya prakarsa  dan  gerakan  bersama  warga  untuk  membangun  desa  secara  mandiri, kelestarian lingkungan hidup, dan semakin baiknya pelayanan pemerintah desa kepada warganya.

## METODE
Untuk  memecahkan  masalah  yang  sudah  diidentifikasi  dan  dirumuskan  di  atas, maka  metode yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  metode  ceramah,  metode diskusi/dialog, dan metode pendampingan dan praktik. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan BUMDes. Metode diskusi/dialog digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pemahaman  masyarakat  tentang  materi yang disampaikan. Sementara itu, metode pendampingan dan praktik digunakan untuk
mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Napan dan bersama masyarakat melakukan pembentukan Badan Pengurus BUMDes yang sekaligus ditetapkan dalam Surat  Keputusan  Kepala  Desa.  Selanjutnya,  dilakukan  pendampingan  Pengurus terhadap pengelolaan BUMDes yang dilakukan Badan Pengurus di Desa Napan.
Metode-metode yang digunakan tersebut selain memberikan pemahaman tentang manajemen  pengelolaan  BUMDes,  juga  bersama  pemerintahan  desa  dan  tokoh masyarakat  untuk  memilih  orang  yang  dianggap  mampu  dan  kompeten  untuk mengelolah  aset  desa.  Sebagai  dasar  pembentukan  badan  pengurus  tersebut  maka dalam kegiatan ini juga melakukan pendampingan untuk perumusan PERDES tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU.  Sedangkan    untuk  penetapan  PERDES  yang  telah  dirumuskan  menjadi kewenangan pemerintahan desa Napan dan Masyarakat setempat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam  pendampingan pembentukan  dan  pengelolaan  Bada  Usaha  Milik  Desa  di  Desa  Napan  Kecamatan Bikomi Utara mendapat respon yang sangat baik di kalangan pemerintah desa, BPD dan  masyarakat. Hal  ini  terlihat  bahwa  tingkat  kehadiran  dalam  mengikuti  kegiatan sangat baik dan antusiasme dalam merespons materi yang disampaikan sangat baik yakni a) Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang isi, maksud dan tujuan dari  pada  pentingnya  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes);  b)  Dapat membentuk  badan  pengurus  BUMDes;  dan  c)  Meningkatnya  pengetahuan  dan pemahaman  tentang  kerja  pengurus    dalam  mencegah  terjadinya  penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes.
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  di  Desa  Napan, Kecamatan  Bikomi  Utara  merupakan  kegiatan  pengabdian  tentang  Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Dalam kegiatan tersebut bersama Pemerintah Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  serta  Badan  pengurusnya  dapat merumuskan  Peraturan  Desa  yang  berhubungan  dengan  kepentingan  pengelolaan BUMDes di desa Napan Kecamatan Bikomi Utara Kabupaten TTU. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menargetkan 2 (dua) dokumen penting dalam pendampingan pembentukan BUMDes yakni a) Adanya penbentukan Badan Pengurus BUMDes Desa Napan. Pendirian BUMDes Desa Napan. Dalam usaha pendirian BUMDes desa Napan Kecamatan  Bikomi  Utara  dilakukan  melalui  sebuah  kesepakatan  bersama  yaitu musyawarah Desa. Kegiatan musyawarah desa yang dilakukan di desa Napan dijalankan pada  tanggal  Rabu,  Kegiatan  ini  dihadiri  oleh  Pemerintah  Desa,  Badan
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Masyarakat.  Kegiatan  ini  dilakukan  untuk mengidentifikasikan  potensi-potensi  yang  dimiliki  di  desa  dan  kemudian memprioritaskan  potensi  yang  akan  dikelolah  dalam  Pengelolaan  BUMDes  Desa Napan. Adapun item kegiatan yang disepakati untuk dikelola antara lain: SP (Simpan Pinjam), Lumbung Pangan, Foto Copy
Gambar 1: Pendampingan pembentukan Badan Pengurus BUMDes Desa Napan
b)  Rancangan  peraturan  desa/Keputusan  Kepala  Desa  Napan  tentang  Pembentukan BUMDes.  Rancangan  Keputusan  Kepala  Desa  Napan  tentang  Penetapan  Badan Pengurus  Badan  Usaha  Milik  Desa  Napan  Kecamatan  Bikomi  Utara.  Untuk  kegiatan penyuluhan Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Desa Napan tentang Penetapan Badan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilaksanakan pada Hari/Tanggal: Kamis 27 Juli 2017 dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pengelola BUMDes Napan dan Masyarakat. Dari kegiatan ini dapat melahirkan sebuah Rumusan Peraturan Desa Tentang Pembentukan BUMDes. Dalam rancangan PERDES  tersebut  memuat  materi  sebagai  berikut:  ketentuan  Umum,  Maksud  dan Tujuan serta pembentukan dan Pendirian BUMDes. Rancangan Keputusan Kepala Desa tersebut  akan  memudahkan  pemerintahan  Desa  (Pemerintah  Desa  dan  BPD)  untuk menetapkannya sebagai payung hukum Desa Napan yang mana dalam pembentukan BUMDes  Napan  sesuai  kesepakatan  bersama  melalui  musyawarah  desa  ditetapkan bidang usahanya bergerak dibidang Simpan Pinjam, Lumbung Pangan dan Jasa Foto Copy. Ketiga Bidang  Kegiatan tersebut akan dikelola oleh  Badan Pengurus BUMDes yang sudah tetapkan melalui Keputusan Kepala Desa itu.

## Gambar 2: Rapat Perumusan Peraturan Desa
Kedua dokumen tersebut dicapai melalui dua kegiatan yaitu penyuluhan dan pelatihan.

## SIMPULAN
Dalam kegiatan pengabdian ini dihasilkan dua dokumen penting yakni dokumen pembentukan  badan  pengurus  BUMDes  Desa  Napan  dan  dokumen  peraturan  Desa tentang  BUMDes  Desa  Napan.  Adapun  saran-saran  dalam  kegiatan  pengabdian  ini sebagai berikut:  a). Diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya kabupaten Timor Tengah  Utara  untuk  terus  melakukan  pendampingan  terkait  dengan  pembentukan BUMDes  sebagai  wujud  pelaksanaan  UU  No.  6  tahun  2014.  b).  Perlu  dibangun kerjasama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk tetap mendampingi dalam proses pembentukan sampai pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  LPPM  universitas  Timor  yang  telah mendanai dan mendukung kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Maschab Mashuri. 2013. Politik Pemerintahan Desa di Indonesia . Yogyakarta: PolGov. Solekhan  Moch.  2014, Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Berbasis  Partisipasi Masyarakat . Malang: Setara Press. UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa.