GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)

## PROBLEMATIKA EKSISTENSI KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN ADAT DI MALUKU
Muhtar¹) Nur Hidayat Sardini ²) Fitriyah³) Wahab Tuanaya³ ¹Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro ³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
4 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Email: muhtartisipunpatti@gmail.com

## ABSTRAK
Eksistensi  pemerintahan  desa  adat  terkikis  ketika  masa  pemerintahan  Orde  Baru  dengan  penerapan Undang-Undang  No  5  Tahun  1979  yang  menyeragamkan  pemerintahan  desa  di  seluruh  Indonesia termasuk  Provinsi  Maluku.   Di  era  reformasi  dan  sesudah  itu,  terjadi  pergeseran  kekuasaan  dari sentralisasi menuju desentralisasi dalam bentuk pergantian regulasi hingga lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terbitnya UU Desa berimplikasi terhadap pengakuan dan penghormatan pemerintah atas hak masyarakat tradisional. Namun, hal ini kemudian menjadi penghambat lahirnya pemerintahan definitif pada desa adat/negeri adat di Maluku karena terkait permasalahan kepemimpinan pemerintahan desa  adat  atau  negeri  adat.  Persoalan  terkait  dengan matarumah  parentah atau  marga  yang  berhak memimpin  negeri  adat  sebagai  Raja  yang  diangkat  melalui  musyawarah  adat  oleh  Lembaga  Saniri Negeri.  Problematika  tersebut  masih  menjadi  masalah  serius  sebab  seringkali  menimbulkan  konflik horizontal.  Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif-deskriptif  untuk  menjawab  bagaimana problematika eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat di Provinsi Maluku,  hasil penelitian memuat sejumlah  temuan.  Pertama,  matarumah  parentah  merupakan  simbiosis  warisan  adat.  Kedua,  adanya konflik kepentingan pemilihan dan penetapan kepala pemerintahan definitif (raja). Ketiga, musyawarah saniri  negeri  menjadi  arena  konflik  kepentingan.  Keempat,  eksistensi  pemerintahan  adat  masih  dapat ditemui di beberapa tempat di Maluku seperti Kabupaten Buru dan Kepulauan Kei.
Kata kunci : eksistensi, matarumah parentah, kepemimpinan adat, pemerintahan adat.

## ABSTRACT
The  existence  of  traditional  village  government  eroded  during  the  New  Order  era  with  the implementation of Law No. 5 of 1979 which made village administration uniform throughout Indonesia including Maluku Province. In the reform era and after that, there was a shift in power from centralization to decentralization in the form of changes in regulations until the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The issuance of the Village Law has implications for the government's recognition and respect for the rights of traditional communities. However, this later became an obstacle to the birth of a definitive government in traditional villages/traditional villages in Maluku because it was related to the leadership problem of traditional village or customary land administration. The problem is related to the matarumah parentah or clan who has the right to lead the customary land as a King who is appointed through customary deliberations by the Negeri Saniri Institution. This problem is still a serious problem because it often creates horizontal conflicts. By using a qualitative-descriptive research method to answer how problematic the existence of traditional government leadership in Maluku Province is, the research results contain a number of findings. First, Matarumah Parentah is a symbiosis of customary inheritance. Second,  there  is  a  conflict  of  interest  in  the  election  and  determination  of  the  definitive  head  of government (king). Third, musyawarah negeri sanir i becomes an arena of conflict of interest. Fourth, the  existence  of  customary  government  can  still  be  found  in  several  places  in  Maluku,  such  as  Buru District and the Kei Islands.
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
Key word: existence, matarumah parentah, customary leadership, customary government.
Informasi Artikel:
Diterima: Oktober 2022 Disetujui: November 2022 Diterbitkan: Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.220

## PENDAHULUAN
Maluku  sebagai  salah satu  provinsi  kepulauan memiliki  ciri khas multietnik. Kekhasan tersebut termasuk pola dan sistem pemerintahan adat dalam entitas yang disebut negeri yang berbeda antara kabupaten yang satu dengan lainnya. Negeri sendiri memiliki padanan kata yang berasal dari bahasa Melayu yang juga sering digunakan di Sumatera Barat yaitu ‘ nagari ’ yang berarti pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan. Di Maluku, desa adat atau negeri dipahami sebagai unit pemerintahan yang dikelola oleh masyarakat adat dan mempunyai hak untuk mengurus wilayah (hak ulayat) dan kehidupan masyarakat dalam lingkungan desa adat. Hasbollah  Toisuta  (2010)  menyatakan  perbedaan  negeri  di  Maluku  menjadi  satu  wilayah kesatuan  adat  terkecil  dengan  otentisitas  adatnya,  sementara ‘nagari’ di  Sumatera  Barat menunjukkan kesatuan administratif pemerintahan di  tingkat  desa. Di Maluku  Tengah istilah yang  lebih  klasik  untuk  menunjuk  negeri  (desa)  adalah ‘aman’ dan ‘hena’ .  Di  wilayah kepulauan Lease lebih menggunakan ‘aman’ , misalnya ama(n) Iha, ama(n) rima (ama rima) di Hatuhaha.  Sementara  di  kawasan  jazirah  Leihitu  pulau  Ambon  masyarakat  mengenal  istilah ‘hena’ untuk negeri. Karena itu persekutuan anak-anak muda negeri-negeri yang ada di Jazirah Leihitu  dikenal  dengan ‘Hena  Hitu’ .  Meski  demikian  terdapat  pula  persekutuan  sosial  lebih kecil  lagi,  di  Maluku  Tengah,  misalnya  ‘luma  tau’  atau  mata  rumah  (keluarga  inti),  ‘soa’ (keluarga  besar-rumpun  marga)  dan ‘Uli’ (kampung  =  desa).  Istilah  ‘Uli’  sering  digunakan secara paralel dengan ‘aman’ atau ‘hena’ . Di SBT dikenal ‘uma taun’ (keluarga inti) dan ‘utian’ untuk negeri (desa). (Anomim, 2021)
Penentuan  kepala  pemerintahan  adat  (Raja)  di  Maluku  berasal  dari  keturunan  tertentu yang  berlangsung  secara  turun  temurun.  Pola  dan  mekanisme  pengangkatan  kepala pemerintahan  adat  dilakukan  melalui  forum  musyawarah  para  kepala  -kepala  soa  Dalam menjalankan pemerintahan, Raja dibantu oleh sejumlah perangkat pemerintahan yaitu : Kepala- kepala  Soa,  Kepala  Adat,  Marinyo,  Parwis,  dan  Segel.  Marinyo,  Parwasi  dan  Segel  adalah
semacam  petugas  yang  diangkat  langsung  oleh  Raja  dengan  tugas  masing-masing  yaitu  : Marinyo  mempunyai  tugas  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat,  Segel  mempunyai tugas sebagai petugas sasi, dan Parwisi mempunyai tugas penjaga perbatasan   sekaligus penjaga keamanan  serta  penghubung  antara  orang  luar  dengan  orang  dalam.  Sedangkan  kepala  Adat memiliki  kewenangan  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  adat, sedangkan Kepala Soa sebagai kepala marga yang dapat diangkat melalui ritual tertentu. Dalam menjalankan  kekuasaan  pemerintahan,  kewenangan  Raja  tidak  seluruhnya  terpusat  pada  satu tangan, tetapi dapat dimusyawarahkan bersama sama dengan kepala kepala-kepala Soa seperti penyelesaian-penyelesaian persoalan hukum dalam masyarakat dapat diselesaikan oleh kepala Soa, dan apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat kepala Soa baru akan diteruskan kepada Raja untuk memutuskan atau menyelesaikan.
Pada perkembangan selanjutnya, pola kepemimpinan negeri adat seringkali menimbulkan gejolak  sosial  seiring  dengan  narasi-narasi  tentang  pemekaran,  dana  desa,  tapal  batas  dll sehingga  upaya  untuk  membentuk  tatanan  negeri  adat  seringkali  mengalami  hambatan sosiokultural.  Ketika  kepemimpinan  adat  dihadapkan  pada  persoalan  pemekaran,  maka  desa induk  sebagai  embrio  desa  adat  tetap  akan  menggunakan  adat/tradisi  negeri  induk  meskipun sebetulnya telah mengalami pemekaran negeri. Dana desa menjadi isu yang seksi pada setiap penentuan  calon  kepala  pemerintahan  bahkan  seringkali  menimbulkan  konflik  horizontal, sementara tapal batas menjadi persoalan serius karena dugaan SDA bagi desa induk merupakan modal besar bagi sumber-sumber penghasilan desa/negeri
Budaya  lokal  pada  masing-masing  daerah  memiliki  ciri  khas  tersendiri,  baik  dalam pengangkatan raja maupun mekanisme pemilihan dan penentuan matarumah parentah sebagai simbolik dalam memberikan rekomendasi tentang matarumah yang memiliki hak untuk dibahas pada  forum  tertinggi  yang  disebut  dengan  Saniri  Negeri  Lengkap.  Lembaga  inilah  yang kemudian yang secara legal formal tentang pemerintahan adat akan ditetapkan menjadi penerus dari raja yang lama.
Kebangkitan  tradisi  kepemimpinan  adat  sering  dengan  menguatnya  UU  No  6/2014 tentang desa yang sebelumnya diakui dengan Peraturan Gubernur Maluku N0 14/2005 semakin memperkuat pemerintahan adat. Pola penyeragaman yang pernah dilakukan Ketika Orde Baru memang  tetap  digunakan  dalam  pengertian  administratif  di  hampir  seluruh  wilayah  desa  di Maluku.  Namun setiap kabupaten/kota dapat mengembalikan sistem pemerintahan adat pada
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
masing-masing  desa/negeri  adat.  Ketika  disetujuinya  UU  No  6/2014  tentang  Desa  semakin mengukuhkan kebangkitan negeri adat di Maluku untuk mengembalikan status negeri adat.
Desa Adat di Provinsi Maluku merupakan warisan pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara  secara  turun  temurun  yang  tetap  diakui  dan  diperjuangkan  oleh  masyarakat  lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan yang lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa adat juga merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang  secara  historis  memiliki  batas  wilayah  serta  identitas  budaya  yang  terbentuk  atas  dasar teritorial  yang  berwenang  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  Desa  adat berdasarkan hak asal usul.
Beragam persoalan kepemimpinan pemerintahan adat di Maluku cenderung mengalami stagnasi pemerintahan dimana, disatu sisi mempertahankan tradisi adat, tetapi pada saat yang sama sering menimbulkan konfrontasi politik dimana jabatan kepala pemerintahan adat selalu diintervensi  penguasa  sehingga  ketika  pengajuan  calon  kepala  pemerintahan  negeri  (Raja) kepada  pemerintah  daerah  untuk  kemudian  dilakukan   pelantikan,  justru  terjadi  konflik  pada masyarakat.  Akibatnya  adalah  penundaan  penetapan  kepala  pemerintahan  negeri  dan  kepala daerah (Bupati) menunjuk pejabat Raja hingga ada penetapan raja definitif
Problema  Maluku  saat  ini  adalah  banyak  negeri-negeri  adat  yang  tidak  memiliki kepemimpinan  tradisional  yang  definitif  (baca:  tidak  memiliki  raja).  Maluku  Tengah  dengan sebagian  besar  negeri,  seperti  di  Kecamatan  Salahutu  dengan  negeri  Liang,  negeri  Tulehu, negeri Suli, negeri Tial,  dan Tengah-Tengah. Di jazirah Leihitu, seperti, Negeri Seith, negeri Hila. Di Saparua terdapat negeri Ulath, negeri Booi, negeri Tiow, negeri Haria, dan Kulur. Data terkini, untuk Kabupaten Maluku Tengah misalnya, dari 126 negeri adat terdapat 45 negeri yang belum  memiliki  raja  definitif.  Tentu  masih  banyak  lagi  untuk  kasus  seperti  ini  di  kabupaten lainnya. Di Kabupaten SBB juga menghadapi dilema yang sama. Untuk sekedar contoh Negeri adat  seperti,  negeri  Latu  dan  negeri  Hualoy  sudah  bertahun-tahun  dibiarkan  tanpa  raja  yang definitif.  (Azuz,  2018)  Sementara  di  beberapa  tempat  seperti  di  di  Kabupaten  Buru  Selatan, eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat masih tetap eksis hingga sekarang bahkan diduga tanpa ada konflik sosial dalam penetapan raja definitif

## TINJAUAN PUSTAKA
Berdasarkan penelusuran penulis, kajian-kajian tentang teori kepemimpinan secara umum terdiri dari Teori Genetika (Genetic Theory), Teori Orang Hebat (The Great Man Theory), Teori
Sifat  (Trait  Theory),  Teori  Perilaku  (Behaviour  Theory),  Teori  Kontingensi  atau  Situasi (Contingency/Situation Theory), Teori Jalur-Tujuan (Path-Goal Theory), Teori transformasional  (Transformational  Theory),  dan  Teori  Skill  (Skill  Theory).  Setiap  teori memiliki  rentang  waktu  yang  sesuai  dengan  kajian  setiap  peneliti  dalam  melakukan  bedah kasus,  dari  teori  genetika  hingga  kemunculan  teori-teori  kepemimpinan  pemerintahan  pada setiap jenjang kepemimpinan. Tidak semua teori tersebut, dapat menjawab setiap permasalahan mendasar. Kajian ini akan memaparkan teori genetika dimana hubungan teori ini sangat rasional untuk menjelaskan dinamika kepemimpinan adat di Maluku. Kepemimpinan adat adalah bagian dari kepemimpinan yang dalam istilah lokal ketika orang itu (pemimpin) bukan dipilih dengan mekanisme  demokrasi,  tetapi  pemimpin  itu  dilahirkan  untuk  menjadi  Raja.  Berikut  ini  akan menjelaskan teori Genetika.
Teori  Genetika  adalah  simbol  utama  kepemimpinan  sekaligus  dapat  menjelaskan tentang   awal  kepemimpinan  dalam  sebuah  wilayah.  Teori  ini  menjelaskan   bahwa kepemimpinan  itu   bersifat  genetika.  Keunggulan  dari  teori  kepemimpinan  dengan menggunakan pendekatan genetika ini yaitu memberikan penjelasan awal tentang asal-muasal kepemimpinan.  Meskipun  demikian  teori  ini  memiliki  kelemahan  yang  berkaitan  dengan pengkajiannya yang tidak secara ilmiah hanya didasarkan pada budaya atau tradisi sejarah yang ada (Bertocci, 2009).
Yammarino (2013) menyatakan bahwa pada zaman dulu atau ribuan tahun silam tidak ada penelitian atau kajian ilmiah sistematis tentang kepemimpinan. Pada masa itu, kepemimpinan dipahami sebagai sosok individu yang memiliki kekuasaan, terkenal, dan terkemuka, misalnya raja atau ratu, politikus, pemerintah, dan diktator. Sehingga, merujuk pada teori genetika, maka keturunan dari pemimpin tersebut adalah pemimpin berdasarkan garis keturunan. Misalnya, hal ini terjadi pada kepemimpinan adat di Maluku yang biasa disebut dengan negeri Raja-Raja.
Penjelasan selanjutnya adalah Kajian Bass dan Bass (2008) dan Bertocci (2009). Dalam pandangan  teori  ini  mencoba  untuk  menjelaskan  unsur  genetika  sebagai  upaya  memahami kepemimpinan.  Misalnya,  kepemimpinan  dapat  dibangun  pada  jiwa  manusia  karena  periode yang lama dimana anak membutuhkan binaan orang tuanya untuk kelangsungan hidupnya (Bass & Bass, 2008). Bahkan teori ini mencoba menggambarkan sosok seorang ibu adalah pemimpin pertama  yang  dikenal  anaknya  dan  kemudian  ayahnya.  Selain  penjelasan  di  atas,  teori  ini
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
mengisahkan  di  sebuah  kerajaan,  apabila  orang  tuanya  telah  meninggal,  maka  anaknya  akan menjadi pemimpin menggantikan ayahnya (Bertocci, 2009).
Tradisi ini kemudian mencoba untuk mentransmisikan tentang dinasti yang secara genetic memiliki  garis  keturunan  yang  jika  dianalogikan  di  Maluku  dengan  tradisi  pola  adat  istiadat “secara  genetik”  dari  ayah  ke  anak  disebut  hak  ilahi  raja-raja  dan  orang-orang  dari  darah bangsawan. Teori genetika mendominasi ide-ide tentang kepemimpinan sampai Perang Dunia Pertama (Bertocci, 2009). Akhirnya, pada saat itu, peperangan telah menghancurkan sebagian besar rumah kerajaan di Eropa. Selain itu, bermunculan kepemimpinan revolusi industri mulai pada tahun 1800-an sampai tahun 1900-an dimana laki-laki dan wanita dari keluarga bukan dari keturunan  raja  atau  dari  keluarga  sederhana  menduduki  posisi  kekuasaan,  pengaruh,  dan kepemimpinan dengan mengembangkan industri raksasa.
Ketika  itu,  teori  ini  tidak  bisa   menjelaskan  bagaimana  dan  mengapa  kemudian  orang- orang  yang  bukan  dari  non-kerajaan  bangkit  pada  posisi  kepemimpinan  dan  kekuasaan. Sehingga,  teori  genetika  pun  dianggap  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan   meskipun sampai  saat  ini  masih  ada  negara,  seperti  Kerajaan  Inggris,  yang  melakukan  praktik kepemimpinan secara genetika. Ketika teori genetika ini diperdebatkan dengan mengasumsikan bahwa teori-teori demokrasi dianggap lebih dominan, tetap beberapa wilayah di Indonesia justru masih menggunakan teori genetika antara lain untuk wilayah Indonesia seperti, sebagian besar sumatera, bali, papua termasuk Maluku dengan sebutan negeri Raja-Raja
Sedangkan  teori  kepemimpinan  yang  mencoba  menjelaskan  kepemimpinan  dengan kapasitas  kontrol  yang  dikemukakan  oleh  Hermann  (2005).  Hermann  (2005)  erangkat  dari pertanyaan: pertama, bagaimana mempertahankan dan mengontrol kendali atas kebijakannya walaupun  masih  mendelegasikan  wewenangnya  kepada  pihak  lain  dan kedua, bagaimana membentuk agenda kebijakan ketika situasi sedang terbentuk dan permasalahan serta peluang sedang dipersepsikan dan dibentuk oleh pihak lain dalam sistem politik. Hernann selanjutnya menyatakan bahwa kapasitas kontrol dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan.
Gaya  kepemimpinan  dianggap  berpengaruh  yakni  bagaimana  seorang  pemimpin menghadapi dua kondisi itu dan menjadi cara-cara seorang pemimpin akan berinteraksi dengan kelompok  politiknya,  baik  penasehat,  konstituen,  dan  lain  sebagainya  serta  akan  menyusun sebuah  interaksi  tersebut  melalui  norma,  aturan,  dan  prinsip  yang  mereka  gunakan.  Gaya kepemimpinan  dapat  ditentukan  dengan  menjawab  tiga  pertanyaan:  (1)  bagaimana  seorang
pemimpin  bereaksi  dalam  menghadapi  kendala  politik  di  lingkungannya,  apakah  akan menghadapi atau menentang, (2) seberapa terbuka pemimpin untuk menerima informasi apakah menanggapinya  dengan  selektif,  terbuka  atau  tertutup,  (3)  apa  alasan  para  pemimpin  untuk menempatkan posisinya, apakah didorong dari dalam diri atau dibentuk dari konstituen yang ada.  Tiga  pertanyaan  tersebut  akan  menghasilkan  3  spektrum  biner  yang  masing-masingnya menghasilkan 2 variabel. Kombinasi antara 6 variabel dari masing-masing 3 spektrum ini akan menghasilkan  8  posisi  unik  yang  menunjukkan  gaya  kepemimpinan  dari  seorang  pemimpin (Herman, 1999)
Spektrum  pertama  adalah  bagaimana  seorang  pemimpin  dalam  merespon  halangan, apakah seorang pemimpin menantang halangan atau cenderung mengikuti halangan. Spektrum kedua adalah keterbukaan seorang pemimpin dalam menanggapi informasi, apakah pemimpin cenderung tertutup atau membuka diri. Spektrum ketiga adalah motivasi pemimpin yang dilihat dari  fokus  untuk  menyelesaikan  permasalahan  atau  untuk  menjalin  hubungan  baik  dengan konstituen  atau  pihak  lainnya.  Ketiga  spectrum  ini  bisa  menjelaskan  secara  teoritis  tentang bagaimana  kebijakan  pemimpin  dalam  merespons  aspirasi.  Ketika  respon  itu  dimaknai  oleh pemimpin, maka reaksi itu pasti akan muncul seiring dengan apa dan bagaimana kepentingan dan kebutuhan masyarakat.
Ketika  teori  ini  dihubungkan  dengan  kepemimpinan  pemerintahan  adat,  tentu  masih memiliki  relevansi  terutama  yang  berkaitan  dengan  spectrum  kedua,  dimana  aksesibilitas informasi  tentang  silsilah  soa  parentah  (keturunan  anak  adat)  dengan  tidak  mengaburkan sejarah,  tentu  akan  berimplikasi  pada  tatanan  adat  yang  dianut  oleh  masyarakat  setempat. Dengan demikian, kecenderungan untuk menyelesaikan masalah, akan lebih dinamis ketimbang menggunakan praktek-praktek teori kekuasaan.
Sedangkan dalam konteks kepemimpinan adat, penulis meminjam istilah Jeny Lah yang mengutip  pernyataan  Soepomo  dengan  mengajukan  persepsi  tentang  kepemimpinan  adat. Dalam  pandangan  Soepomo  bahwa  kepemimpinan  adat  adalah  bapak  masyarakat,  ia mengetahui  persekutuan  sebagai  ketua  suatu  keluarga  besar  ,  ia  adalah  pemimpin  pergaulan hidup dalam persekutuan. Jika merujuk pada pengertian diatas maka fungsi kepala adat adalah memelihara  hidup  rukun  di  dalam  persekutuan  menjaga  agar  hukum  dapat  berjalan  dengan semestinya.
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
Pemimpin  adat  (kepala  adat)  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  kehidupan masyarakat  adat.  Aktivitasnya  meliputi  semua  lapisan  masyarakat  adat.  Seluruh  aktivitas masyarakat adat dalam badan persekutuan selalu diintervensi dalam rangkat untuk memelihara keamanan dan ketertiban serta menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup  bermasyarakat Aktivitas kepala pemerintahan adat dibagi dalam tiga kegiatan utama yaitu: pertama, tindakan yang  berhubungan  langsung  dengan  urusan  pertanahan  adat  dengan  persekutuan  yang menguasai  tanah;  kedua,  penyelesaian  sengketa  sebagai  upaya  untuk  mencegah  pelanggaran hukum adat; ketiga, melakukan pembinaan secara represif sebagai bagian dari pengawasan dari penyelenggaraan pemerintahan adat.
Adapun fungsi kepala adat sebagai bagian dari kepemimpinan adat dapat dipetakan dalam 6 fungsi utama antara lain: pertama, Memberikan petunjuk/pedoman kepada seluruh anggota masyarakat adat agar perilaku, budaya serta tatanan kehidupan bermasyarakat dapat dijunjung tinggi  sesuai  kaidah/norma  adat  setempat. Kedua, untuk  menjaga  keutuhan  persekutuan masyarakat  adat  setempat. Ketiga, memberikan  pegangan  yang  solutif  sesuai  dengan  sistem pemerintahan  adat  setempat. Keempat, memperhatikan  dan  melaksanakan  setiap  keputusan sesuai dengan sistem pemerintahan adat setempat. Kelima, sebagai tempat bagi masyarakat adat untuk melindungi, mengayomi, menyelesaikan setiap permasalahan bagi masyarakat setempat
Keenam, sebagai bapak/tokoh adat setempat yang menjadi panutan bagi masyarakat adat.

## METODE PENELITIAN
Untuk  menghasilkan  fokus  kajian  yang  lebih  tajam  penulis  menggunakan  metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana data dikumpulkan dengan cara observasi, studi dokumen dan wawancara. Untuk wawancara penulis menggunakan teknik snowball dimana narasumber diambil berdasarkan rekomendasi dari narasumber pertama. Total narasumber ada tujuh orang dimana  wawancara  dilakukan  dengan  tatap  muka  terbatas  serta  melalui  telephone,    Metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan bagaimana eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat di Provinsi Maluku yang akan digambarkan dari permasalahan kepemimpinan adat antara lain: Matarumah parentah sebagai simbiosis warisan adat; konflik kepentingan dalam pemilihan dan  penetapan  kepala  pemerintahan  definitif  (Raja);  dan  Musyawarah  Saniri  Negeri  dalam kaitannya dengan konflik kepentingan.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

## Problematika Eksistensi Kepemimpinan Adat di Maluku

## Matarumah Parentah sebagai Symbiosis Warisan Adat
Matarumah  dikenal  di  Provinsi  maluku  sebagai  bagian  dari  simbol  adat  yang  memiliki makna perkumpulan keluarga dengan serumpun sehingga jika dimaknai secara harfiah berarti rumpun keluarga yang berasal dari satu leluhur yang sama. istilah ini kemudian dalam budaya lokal orang maluku menyebut dengan istilah Fam (marga) yang biasanya digunakan dibelakang nama  depan  atau  nama  lahir  masyarakat  Ambon/Maluku.  Nama-nama  fam  (familienaam), mataruma  atau  marga  di  sini  belum  mencakup  seluruh  nama-nama  fam  (familienaam), mataruma atau marga yang ada di suku-suku di Maluku Tenggara seperti Suku Kei, Aru, Fordata dll. Di Indonesia Timur terutama pada masyarakat Ambon/Maluku, kata marga dikenal secara umum sebagai kata fam, yang menunjukkan pengaruh dari bahasa Belanda. Kata fam berasal dari kata familienaam yang berarti “nama keluarga”. Bagi orang Ambon/Maluku, kata fam juga dikenal  sebagai  mataruma.  Matarumah  seringkali  digunakan  oleh  pihak  laki-laki  atau  pihak ayah yang menganut paham garis keturunan patrilineal. Bahkan jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Sumatera Barat terutama suku batak akan memiliki makna yang sama dengan istilah ‘marga’ yang memiliki garis keturunan yang sama atau serumpun dalam keluarga.
Pada  prinsipnya  negeri-negeri  atau  desa-desa  di  maluku  terbentuk  dari  penggabungan adanya  beberapa  soa  serta  soa  merupakan  gabungan  dari  beberapa  matarumah.  Menurut Pattikayhatu  (1997)  bahwa  Aman  atau  Hena  atau  Negeri  dibentuk  oleh  beberapa  Soa.  Soa sendiri  dibentuk  atas  penggabungan  beberapa  rumah  tua  atau  matarumah.  Rumah  tua  atau matarumah adalah rumpun keluarga yang berasal dari suatu leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebapaan atau patrilineal[9]
Dalam perkembanganya, Raja Negeri sebagai kepala pemerintahan adat adalah seorang yang  berasal  dari  keturunan  dalam  sebuah  Soa  yang  berasal  dan  memiliki  garis  keturunan parentah.  Kepala  pemerintahan  Negeri  adat  (Raja)  di  Maluku  dipilih  berdasarkan  garis keturunan,  dimana  matarumah  tersebut  adalah  pemilik  atau  yang  dalam  istilah  lokal  sebagai tuan tanah yang pertama kali mendiami wilayah tersebut sehingga garis keturunan inilah yang kemudian  secara  turun  temurun  di  nobatkan  sebagai  Raja  atau  kepala  pemerintahan  negeri. dinasti itulah yang kemudian secara genealogis dikenal sebagai matarumah parentah. disinilah kemudian  banyak  menimbulkan  kontroversi  tentang  siapa  yang  memiliki  garis  keturunan
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
tersebut.  beberapa  fakta  menunjukan  bahwa  banyak  persoalan  bahkan  menimbulkan  konflik horizontal  ketika  dihadapkan  dalam  moment  pemilihan  kepala  pemerintahan  negeri  (Raja). meskipun demikian, setiap daerah memiliki sejarah Panjang dan latar belakang yang berbeda dalam menentukan kepala pemerintahan negeri (Raja) definitif.
Terjadinya kontroversi jabatan Raja dan polemik yang terjadi telah menimbulkan gejala gejala  disintegratif  pada  masyarakat  desa.  Gejala  tersebut  apabila  tidak  diatasi  maka  dapat menimbulkan terjadinya konflik horizontal sesama masyarakat. Dengan demikian, sekarang ini pada  masyarakat  desa-desa  atau  negeri-negeri  di  Maluku  mulai  tampak  gejala-gejala disintegrasi  atau perpecahan dengan interaksi  yang kurang harmonis  dilihat dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Dinasti matarumah parentah yang memerintah di Maluku secara turun temurun  itu  telah  menimbulkan  kecemburuan  sosial  dalam  mata  rumah  lain  yang  bukan matarumah  parentah.  Hak  warisan  matarumah  parentah  dianggap  sebagai  suatu  monopoli kekuasaan tanpa memberi kesempatan kepada matarumah atau Soa lainnya. Bahkan sebagian masyarakat di Maluku terkesan mulai memperlihatkan penyangkalan terhadap adat istiadat yang berlaku di masyarakat.

## Konflik  Kepentingan  Pemilihan  dan  Penetapan  Raja  sebagai  Kepala  Pemerintahan Definitif
Dalam  proses  pemilihan  Raja  tidak  terlepas  dari adanya  pro  dan  kontra  yang  terjadi  di masyarakat.  Perbedaan  pendapat  antara  individu  dan  kelompok  masing-masing  pendukung calon Raja yang kerap hanya dijadikan persoalan ketika persoalan tersebut bisa dikatakan belum berdampak besar pada kondisi   masyarakat.  Konflik pasca pemilihan Raja sudah tidak asing bagi  warga  desa-desa  adat  mengingat  banyaknya  unsur  kepentingan  yang  ingin  diwujudkan antar  kelompok  memberi  bukti  bisa  saja  dialami berbagai  pihak.  Belum  cukup  sampai  disitu selain  konflik  antar  kelompok  warga  yang  memang  kerap  terjadi  pasca  pemilihan  Raja mengingat  pemilihan  Raka  dilaksanakan  secara  langsung  jadi  masyarakat  masing-masing memiliki calon yang ingin dimenangkan demi sesuatu yang ingin mereka yakini pantas untuk diperjuangkan, untuk memudahkan berbagai kalangan dalam pengurusan kependudukan. Tentu konflik kepentingan yang terjadi tidak serta merta tanpa ada sebab atau akar permasalahannya. Dari hasil penelitian di temukan beberapa akar masalah antara lain terlihat dalam tabel berikut:
Tabel  1.  Hasil  Temuan  Konflik  Pemilihan  dan  Penetapan  Raja  sebagai  Kepala Pemerintahan
Soa Parentah Saniri Negeri Pejabat Pemerintah Negeri Pemerintah kabupaten/Kota 1.   Terdapat beberapa soa Parentah yang saling klaim tentang siapa yang berhak memiliki sejarah awal kepemerintahan negeri ( marga awal yang memerintah) Ringkoit (kei) keluarga yg pernah menduduki kepala ohoi 2.   Dalam pemerintahan adat/negeri, muncul kelompok/gap antara soa parentah 3.   Pro dan Kontra antara soa parentah yang mengakibatkan konflik antar kelompok 4.   Garis keturunan lurus sering menjadi perdebatan dalam menentukan matarumah parentah 5.   Kondisi eksternal yang telah terpolarisasi dengan kebijakan orde Baru;
misalnya di beberapa daerah, pemilihan dilakukan secara langsung, sementara tradisi pemilihan kepala pemerintahan adat, terikat oleh mekanisme mata rumah parentah atau soa parentah 6.   Pengakuan sebagai keturunan raja dari masing-masing marga atau keluarga 7.   Pengakuan sebagai keturunan raja tanpa memiliki bukti
1.  memiliki kepentingan untuk menentukan rekomendasi tentang
soaparentah mana yang memiliki garis keturunan melalui musyawarah dalam forum adat 2.  merekonstruksi ulang hasil musyawarah mufakat dalam
menentukan soa parentah mana yang memiliki hak yang kemudian akan direkomendasikan kepada pejabat Raja non definitive untuk memperoleh pengakuan secara adat sebelum kemudian memperoleh legalitas kepada pemerintah daerah 3.  Badan Saniri Negeri
dalam menentukan
matarumah parentah,
sering menimbulkan konflik, antar marga/fam atau soa parentah
4.  Belum ada formulasi ideal dalam menjabarkan perda tentang pemerintahan adat 5.  Persyaratan khusus calon kepala
pemerintahan negeri
misalnya di negeri
Tulehu, seorang calon
Raja harus rajin menjalankan shalat 5 waktu serta bersedia di sumpah di hadapan masyarakat adat terkait silsilah keturunan sebagai penerus Raja
1.  Tugas pejabat pemerintah negeri adalah menyiapkan
proses pemilihan Raja definitive, tapi faktanya ada beberapa negeri adat di Maluku dipimpin pejabat Raja non definit berkisar antara 10-30 tahun. Memicu kemarahan dan ketidak percayaan terhadap beberapa pejabat negeri di Maluku. 2.  Pejabat raja seringkali
mengalami penolakan terhadap warga masyarakat negeri adat 3.  Pejabat raja terkesan hanya melaksanakan apa yang menjadi kehendak pemerintah daerah, tapi kemudian mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat 4.  Pejabat Raja diangkat berdasarkan kepentingan pemerintah daerah, bukan karena kebutuhan atau kepentingan masyarakat
adat setempat
1. Berkepentingan untuk terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik, tapi juga diduga mengintervensi tentang kepentingan pemerintahan adat setempat 2. Secara sepihak menunjuk pejabat Raja dalam waktu yang cukup lama. 3. Setiap ada hajatan demokrasi lokal,
maka pemerintahan kepala daerah terpilih, seringkali mengganti pejabat lama dengan pejabat raja yang baru tanpa melalui lagi proses adat untuk memilih kepala pemerintahan negeri yang definitif
Soa Parentah Saniri Negeri Pejabat Pemerintah Negeri Pemerintah kabupaten/Kota tertulis yang cenderung menggunakan
sejarah tutur
8.   Tekanan yang dialami oleh sebagian melalui soa parentah menyebabkan perubahan nilai dalam masyarakat adat yang berdampak pada perubahan
tradisi dan nilai
kehidupan masyarakat
6.  Inkonsistensi terhadap
aturan
Sumber : diolah penulis, 2022
JIka melihat tabel di atas, misalnya gap antara soa parentah, justru akan melabeli sistem pemerintahan adat yang sarat dengan konflik kepentingan. Meskipun sebetulnya tidak semua pemerintahan adat di Maluku mengalami hal yang sama, namun beberapa daerah hingga kini, pemerintah daerah tidak mampu mengatasi persoalan tentang bagaimana menyelesaikan setiap daerah/negeri yang mengalami kekosongan pemerintahan adat yang definitif, sehingga daerah- daerah/negeri-negeri  yang  selama  ini  terkesan  dibiarkan,  mestinya  sudah  ada  upaya  dari pemerintah  daerah  untuk  menyelesaikan  pemerintahan  adat.  Regulasi  sudah  diterapkan  di berbagai daerah di Maluku, namun regulasi itupun hingga sangat problematic misalnya Perda tentang  pemerintahan  negeri  yang  mengatur  tentang  tata  cara  pencalonan,  pemilihan  dan penetapan kepala pemerintahan negeri selalu menjadi perdebatan serius. Di satu sisi, pemerintah sudah  mengatur  regulasi  tersebut,  tapi  di  sisi  lain,  banyak  mengalami  hambatan  dalam melaksanakan perda tersebut.

## Musyawarah Saniri Negeri dan Konflik Kepentingan
Realita  sosial  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  Negeri  di  Maluku  saat  ini menunjukkan  sebuah  fenomena  konflik  kepentingan  untuk  meraih  kekuasaan  dalam  sistem pemerintahan adat. Adanya perbedaan pandangan dan kepentingan kelompok-kelompok marga
tertentu  yang  tidak  tercapai  telah  menyebabkan  konflik  antar  kelompok  marga.  Munculnya pihak yang ingin memegang kekuasaan pemerintahan adat atau menjadi raja di tanpa melihat latar belakang sejarah keturunan yang umumnya berlaku pada negeri-negeri adat menyebabkan konflik  tidak  dapat  dihindari.  Hal  inilah  yang  kemudian  menunjukkan  bahwa  salah  satu penyebab  konflik  kepentingan  adalah  terkait  dengan  kekuasaan  dalam  sistem  pemerintahan adat.
Dalam  musyawarah  Badan  Saniri  Negeri,  temuan  hasil  penelitian  di  beberapa  lokasi misalnya  di  negeri  Tulehu  (  baca  Fahreza  Lestaluhu,  2021)  mengungkapkan  bahwa pemilihan   raja   Negeri Tulehu memunculkan polemik yang berkepanjangan akibat adanya pro   dan   kontra   dari   pelantikan   raja   yang   dilakukan   secara   adat.  Beberapa kelompok   masyarakat   mengetahui   jika   pelantikan   secara   adat   tidak   sesuai dengan peraturan yang ada, hal tersebut merembes pada masa kedua calon   raja   yang   juga   memberikan   dukungan   kepada   masing-masing   calon Raja yang didukungnya, sehingga terjadilah konflik kepentingan antara masyarakat  dengan  pihak  pemerintahan.
Dalam  sistem  pemerintahan  negeri,  lembaga  adat  yang  disebut  dengan  Saniri  Negeri Lengkap memiliki apa yang disebut dengan Alat Kelengkapan Saniri (AKS) yang terdiri dari: anggota Saniri, para tua-tua adat, tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh, tokoh agama  (pendeta/imam),  Kewang,  Marinyo  dalam  rangka  menyatukan  persepsi  sebelum kemudian  mengambil  keputusan  penting  dalam  pemerintahan  bersama-sama  dengan Raja/Pejabat Raja. Badan Musyawarah Negeri yang dikenal dengan sebutan Saniri Negeri Besar yang memiliki peran sebagai badan yudikatif menyelenggarakan rapat lengkap  terbuka antara Saniri  Raja Patti  dan Saniri  Negeri Lengkap dan semua warga masyarakat  pria dewasa yang berumur 18 tahun keatas. Dalam Rapat ini biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali di awal tahun atau pada akhir tahun dan berlangsung di rumah adat yang disebut Baeleo dan dipimpin oleh Raja.
Begitupun yang terjadi di Negeri Titawai, konflik yang terjadi bersifat laten, artinya hanya ada kesalahpahaman dan ketegangan antar kelompok-kelompok marga tertentu. Konflik laten yang  terjadi  di  Negeri  Titawai  ini  berawal  ketika  pada  tahun  2009,  raja  Josias  Hehanussa mengakhiri masa jabatannya sebagai raja dengan demikian posisi pimpinan pemerintahan pun kosong  tidak  ada  yang  menempati.  Namun,  untuk  mengatur  dan  mengurus  jalannya
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
pemerintahan  negeri  pada  saat  itu,  pemerintah  Kecamatan  Nusalaut  mengusulkan  saudara Benjamin Siahay untuk menduduki dan melaksanakan tugas pemerintahan. Salah satu tugasnya pada saat itu adalah menyelesaikan urusan penetapan matarumah parentah (perintah).
Dalam penyelenggaraan musyawarah Saniri Negeri, peran Soa Parentah memiliki andil besar  dalam  penentuan  bakal  calon  Kepala  Pemerintahan  Negeri  yang  berhak  mengikuti pemilihan. Pengajuan bakal calon yang diajukan oleh Soa Parentah menjadi bukti bahwa peran Soa  Parentah  di  dalam  penyelenggaraan  pemilihan  Kepala  Pemerintah  Negeri  menjadi  salah satu syarat utama sebagai penerus tahta (raja) yang sudah menjadi ketentuan baku sejak negeri itu adalah negeri adat. Soa Parentah yang diajukan melalui rapat saniri inilah yang kemudian memicu  antar  kelompok  soa  tentang  siapa  yang  dianggap  paling  berhak  menjadi  salah  satu pewaris  silsilah  Raja  di  negeri.  Tradisi  yang  sudah  berlangsung  lama,  tapi  kemudian  lahir temuan baru tentang silsilah keluarga yang memiliki garis keturunan  yang sama-sama silang pendapat dalam musyawarah saniri negeri. Dari sinilah kemudian muncul gap antar soa parentah dalam  pemerintahan  adat.  Konflik  kemudian  menjadi  tidak  terelakkan  bahkan  hingga  terjadi korban,  mulai  dari  pembakaran  rumah  akibat  amukan  massa,  hingga  korban  nyawa  akibat pertumpahan darah yang terjadi antar mata rumah parentah (soa Parentah). Konflik kepentingan antara  kelompok  menjadi  bias  dalam  penentuan  raja  definitif  hingga  pemerintah  daerah menunjuk pejabat Raja. Ketika pejabat Raja dianggap bisa bekerja dalam menata pemerintahan negeri  serta  bekerja  sesuai  dengan  kepentingan  pemerintah,  maka  pejabat  Raja  cenderung dibiarkan dan memimpin kepala pemerintahan negeri. Temuan penelitian menunjukan pejabat Raja di Maluku terutama di Maluku Tengah bahkan ditengarai 10-20 tahun tanpa raja definitif.
Dalam  perkembangan  kepemimpinan  pemerintahan  desa  adat  saat  ini,  tatanan  dalam sistem pemerintahan adat hampir tidak lagi dipraktekan dalam  sistem pemerintahan adat. Hal ini  dapat  dilihat  dimana   seorang  kepala  pemerintahan  negeri  dapat  diangkat  dari  figur  yang bukan dari Soa atau marga perintah,  pengangkatan kepala pemerintahan adat sering memicu konflik antar marga yang diduga berkaitan dengan sumber-sumber pengelolaan dana desa

## Eksistensi Kepemimpinan Pemerintahan adat

## Sistem Pemerintahan Adat Regenschap di Pulau Buru
Berdasarkan penelusuran penulis bahwa pada  masuknya pemerintah Kolonial Belanda, ketiga wilayah kekuasaan masyarakat adat dikembangkan menjadi duabelas Regenschap yang dikuasai oleh dua belas Raja Patti, yakni : Kayeli, Liliali, Tagalisa, Lisela, Hukumina, Polumata,
Waesama,  Lumiati,  Masarete,  Fogi,  Malulat,  dan  Ambalauw.  Dalam  perkembangannya Pemerintah  Belanda  kemudian  merampingkan  dari  dua  belas  Regenschap  menjadi  delapan Regenschap, sedangkan tiga lainnya dihapus. Penghapusan ketiga Regenschap yang lain karena tidak memiliki warga.
Hasil  wawancara  dengan  tokoh  masyarakat  adat  dari  Regenschap  Waisama,  dijelaskan bahwa  pembentukan  Regenschap  Waisama  dilakukan  kira-kira  pada  tahun  1864  melalui musyawarah tujuh kepala Soa dan bertempat di Kayeli yang digagas oleh Belanda.  Pertemuan tersebut berhasil membentuk empat Regenschap di pulau Buru bagian selatan yaitu Waesama, Masarete,  Fogi,  dan  Ambalauw  serta  masing-masing  Regeshap  dipimpin  oleh  seorang  Raja dimana untuk Regenshap Waisama pertama dari marga Tom Nusa.
Sedangkan Regenschap  Ambalauw  menurut keterangan yang diperoleh dari tokoh  adat yang  diwawancarai,  dijelaskan  bahwa  tidak  disebutkan  secara  pasti  tahun  berapa  Ambalauw ditetapkan  sebagai  sebuah  Regenschap  oleh  pemerintah  Belanda.  Tetapi  jika  kemudian dikaitkan dengan proses pembentukan empat Regenschap di pulau Buru bagian selatan, maka hampir  dapat  dipastikan  bahwa  pembentukan  Regenschap  Ambalauw  bersamaan  dengan pembentukan tiga Regenschap lainnya di pulau Buru bagian selatan. Dan yang ditunjuk sebagai Raja pertama yang memimpin Regenschap Ambalauw adalah dari marga Loilatu
Pemerintahan  Regenshap  dipimpin  oleh  seorang  raja  dari  keturunan  tertentu  yang berlangsung  secara  turun  temurun.  Pengangkatan  raja  dilakukan  melalui  forum  musyawarah kepala-kepala  Soa,  begitupun  pengukuhannya  dilakukan  secara  adat  sebelum  dilantik  oleh Bupati. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja dibantu oleh sejumlah perangkat pemerintahan yaitu : kepala-kepala Soa, kepala adat, Marinyo, Parwis, dan Segel. Marinyo, Parwasi dan Segel adalah semacam petugas yang diangkat langsung oleh raja dengan tugas masing-masing yaitu : Marinyo  mempunyai  tugas  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat,  Segel  mempunyai tugas sebagai petugas sasi, dan Parwisi mempunyai tugas penjaga perbatasan sekaligus penjaga keamanan  serta  penghubung  antara  orang  luar  dengan  orang  dalam.  Sedangkan  kepala  adat memiliki  kewenangan  menyelesaikan  masalah-masalah  yang  berhubungan  dengan  adat, sedangkan kepala Soa sebagai kepala marga yang dapat diangkat melalui ritual tertentu. Dalam menjalankan  kekuasaan  pemerintahan,  kewenangan  raja  tidak  seluruhnya  terpusat  pada  satu tangan, tetapi dapat dimusyawarahkan bersama sama dengan kepala kepala-kepala Soa seperti penyelesaian  persoalan  hukum  dalam  masyarakat  dapat  diselesaikan  oleh  kepala  Soa,  dan
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
apabila tidak dapat diselesaikan pada tingkat kepala Soa baru akan diteruskan kepada Raja untuk memutuskan atau menyelesaikan.
Eksistensi kepemimpinan pemerintahan adat di Maluku terutama pada kasus Kabupaten Buru selatan hingga saat ini tetap eksis dan masih tetap menjalankan tradisi adat termasuk pola dan mekanisme penentuan kepala pemerintahan negeri. Menurut hasil wawancara dengan Raja Ambalauw Buru Selatan Bapak Rahmat Loilatu menjelaskan bahwa eksistensi kepemimpinan adat di Ambalauw  pasca pemberlakukan UU No 6/2014 : di Ambalauw ini banyak marga, tapi rumah mata parenta hanya Lolilatu, Raja petuanan Ambalauw Regenschap bahkan cap nya saja terbuat  dari  batu  (zaman  prasasti)  sebelum  Indonesia  merdeka  bahkan  cap  yang  dari  batu tersebut hingga saat ini masih digunakan. Pasca diberlakukannya UU No 6/2014 tentang desa, pemerintahan negeri di Maluku banyak menimbulkan masalah yang berkaitan dengan pola dan mekanisme pemilihan, pengangkatan dan penetapan Raja (kepala pemerintahan negeri). Namun berbeda dengan yang terjadi di beberapa daerah di kabupaten Buru Selatan terutama di negeri Amabalauw, Fogi dll, dimana dalam pengangkatan raja hingga saat ini masih tetap eksis dengan menggunakan  mekanisme  matarumah  parentah  yang  menurut  tradisi  setempat  adalah  yang berhak diangkat menjadi kepala pemerintahan negeri.
Di Ambalauw sendiri memiliki banyak marga tetapi  matarumah parentah tidak banyak dimana Raja saat ini berasal dari matarumah Loilatu, dimana matarumah parentah inilah yang kemudian  ditetapkan  menjadi  Raja  secara  berkesinambungan  (turun  temurun)  tanpa  banyak menimbulkan masalah seperti yang terjadi di beberapa wilayah di Maluku, dimana banyaknya matarumah parentah justru menimbulkan masalah yang berkelanjutan tentang siapa yang berhak melanjutkan  kepemimpinan  adat.  Bukti  nyata  yang  kemudian  hingga  saat  ini  masih  tetap dipegang teguh oleh masyarakat setempat adalah regenschap. Selain itu sebagai bukti eksistensi kepemimpinan adat di Ambalauw adalah adanya tongkat kepemimpinan yang terbuat dari emas 2 sebagai pemberian agama, perak 2 dan perunggu 1. Setelah itu tongkat tersebut juga diberikan dari portugis  dan terakhir dari belanda. Tongkat  emas itu kalau dalam kepemimpinan militer setara dengan Jenderal. Dan hingga saat ini tongkat ini  masih digunakan. Ambalauw memiliki 7 desa dan satu Raja
Selain  itu  hasil  wawancara  dengan  Raja  Fogi  mengungkapkan  bahwa  eksistensi kepemimpinan pemerintahan masih tetap eksis bahkan eksistensi kepemimpinan pemerintahan
ditandai dengan cap yang terbuat dari batu asli yang digunakan sejak zaman prasasti. Itu artinya bahwa sistem kepemimpinan adat di kabupaten Buru Selatan ada sebelum Indonesia merdeka.

## Sistem  Kepemimpinan Pemerintahan Adat  Masyarakat Kepulauan Kei
Dalam kepemimpinan pemerintahan adat, masyarakat Kei menerapkan kriteria pemimpin adat  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  hingga  saat  ini  antara  lain  : pertama, pejuang  di depan  membawa  tombak  ( ti  midir  u  umfar  horan) yang  memiliki  filosofi  bahwa  seorang pemimpin  harus  selalu  berada  pada  garis  terdepan  dalam  memperjuangkan  nasib  rakyatnya. Kedua, pemberi  fatwa ditengah  sebagai  persembahan (o-naa-faruan  mvelsil) yang  memiliki makna bahwa suatu  pengakuan dalam kedudukanya sebagai  spiritual  akan menjadi  perantara antara  para  leluhur  dengan  keinginan  dan  kepentingan  masyarakat  adat  setempat  melalui upacara  adat  maupun  upacara  keagamaan.  Ketiga,  sebagai  pengayom  dan  pelindung  ( ma mondok mur mam baung ran) yang memiliki filosofi kepemimpinan di belakang sebagai payung atau pelindung.
Filosofi  kepemimpinan  ini  menggambarkan  bahwa  seorang  pemimpin  memiliki kemampuan untuk bertindak mendahulukan kepentingan umum ( masyarakat) dari kepentingan pribadinya  dalam  melindungi  dan  mengayomi  rakyatnya  dari  segala  bentuk  ancaman  dan gangguan.

## KESIMPULAN
Problematika eksistensi  Kepemimpinan Pemerintahan adat  di  Maluku dipengaruhi oleh beberapa  faktor  antara  lain: pertama, matarumah  Parentah  sebagai  simbiosis  warisan  adat. Kedua , Konflik Kepentingan dalam Pemilihan dan Penetapan Kepala Pemerintahan Definitif ( Raja).  Konflik  antar  kelompok  kepentingan  :  kelompok  matarumah  Parentah,  Saniri  Negeri, Pejabat Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kota adalah simpul-simpul adat yang memiliki nilai sejarah yang panjang dalam Penyelenggaraan pemerintahan adat di negeri Raja-Raja Provinsi Maluku  terutama  di  Kota  Ambon,  Maluku  Tengah,  Seram  Bagian  Barat,dll  dengan  tetap melestarikan  budaya,  adat  istiadat  serta  silsilah  kepemimpinan  adat  sesuai  garis  matarumah Parentah.  Mekanisme  ini  yang  kemudian  sering  menimbulkan  problematika  eksistensi kepemimpinan adat di Maluku
GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)
Ketiga, Musyawarah  Saniri  Negeri  dan  Konflik  Kepentingan.  Eksistensi  pemerintahan adat  dapat  ditemui  di  beberapa  tempat  di  Maluku  seperti  Kabupaten  Buru  yang  menerapkan Sistem Pemerintahan Adat regenschap, dimana pemberlakukan serta mekanisme pemilihan dan penetapan  kepemimpinan  adat  hingga  saat  ini  tidak  terpolarisasi  dengan  kepentingan  politik bahkan tanpa menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada beberapa wilayah di Maluku

## DAFTAR PUSTAKA
Anomim  (2021). Dilema  Negeri  Adat  Tanpa  Raja, Rakyatmaluku.com,  diakses  dari Rakyatmaluku.com/dilema-negeri-negeri-adat-tanpa-raja/.  pada  14  November  2021, pukul 22.17 WIT.
Azuz,  Faidah,  (2018). Raja  Adat  dan  Pemaknaan  Demokrasi  Substantif  di  Maluku, INA- Rxiv reugk: Center for Open Science, diakses dari
https://ideas.repec.org/p/osf/inarxi/reugk.html .  Pada  tanggal    25  Oktober  2022,  pukul 20.19 WIT.
Bartels,  Dieter,  (2017). Di  Bawah  Naungan  Gunung  Nunusaku  :  Muslim-Kristen  Hidup Berdampingan Di Maluku Tengah. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia Bass, B. M., & Bass, R. (2008). Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications (4th ed.). New York: Free Press.
Bertocci, D. I. (2009). Leadership in Organization: There Is a Difference between Leaders and Managers . United States of America: University press of America.
Dokolamo, Hamid (2020) Matarumah Parentah Dalam Sistem Pemerintahan Adat Di Maluku , Jurnal Lani: Kajian Ilmu Sejarah & Budaya Vol. 1,  No.1,  p. 27-36.
Hermann, Margaret G. (2005) , Assessing Leadership Style: A Trait Analysis , Originally Social Science Automation. Dearborn, MI: University of Michigan Press.
Jeny  Lah  (2014). Peranan  Kepala  Adat  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Ulayat  di Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau , Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 4, p. 32-75
Matdoan, Mahmud (2001). Sejarah Kai Maluku Tenggara. Tual: Dinas Pariwisata
Pattikayhattu,    J.A.(1997).  Sejarah  Asal  Usul  dan  Terbentuknya  Negeri-Negeri  Di  Pulau Ambon. Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.
Riruma,  Marthin,  Tonny  D.  Pariela,  Syane  Matatula,  Dominggus  E.  B.  Saija  (2022) Pemerintahan  Adat  dan  Konflik  Internal  Di  Negeri  Titawai  Kecamatan  Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah , Komunitas: Jurnal Ilmu Sosiologi,Vol. 5, No. 1, p. 59–79. Toisuta,  Hasbollah  (2010). Robohnya  Baileo  kami:  Refleksi  atas  Persoalan  Perdamaian, Demokrasi dan Pluralitas. Yogyarta: Idea Press
Yammarino,  F.  (2013). Leadership:  Past,  Present,  and  Future .  Journal  of  Leadership  and Organizational Studies, 20(2), 149–155.