## Jurnal Restorative Justice
Vol. 6 No. 2, November 2022 E-ISSN : 2622-2051 , P-ISSN : 2580-4200

## PELAKSANAAN AANMANING PADA PERKARA WANPRESTASI PADA PUTUSAN VERSTEK LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA

## IMPLEMENTATION OF AANMANING ON DEFAULT CASES ON VERSTEK ARBITRATION INSTITUTIONS DECISIONS IN INDONESIA
Made Cinthya Puspita Shara 1 1 Universitas Udayana, Email: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

## Abstrak
Arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif, harus ditentukan oleh para  pihak berdasarkan  kesepakatan  untuk  menggunakan  Lembaga  Arbitrase  pada  perkara  perdata dikedepannya. Adapun pada penelitian ini akan membahas mengenai, pelaksanaan putusan melalui  teguran  (aanmaning)  berdasarkan  Putusan  Arbitrase  yang  diputus  secara  Verstek. Rumusan masalaha dalam penelitian ini ialah terkait bagaimana proses serta produk hukum atas Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana proses serta produk hukum atas penyelesaian sengketa perdata dan bagaimana pengaturan atas pelaksanaan aanmaning pada perkara wanprestasi dengan Putusan Verstek berdasarkan Lembaga Arbitrase Indonesia. Pada penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan pandangan substansial. Hasil dalam penelitian ini bahwa Putusan Arbitrase bersifat bersifat final and binding yang artinya akan langsung menjadi putusan tingkat pertama dan terakhir. Hadir  atau  tidaknya  salah  satu  pihak  dalam  persidangan  Arbitrase  tidak  menghentikan persidangan, sehingga memungkinkan untuk Majelis Arbiter dapat memutus perkara secara Verstek. Upaya selanjutnya adalah proses terguran (aanmaning) sebanyak tiga kali, jika lawan tidak  melaksanakan  putusan  secara  sukarela.  Hal  tersebut  penting  untuk  tetap  diterapkan meskipun pada perkara Arbitrase, sebagai upaya dalam melunasi kewajiban pihak yang kalah dalam persidangan.
Kata kunci: Lembaga Arbitrase, Putusan Verstek, Pelaksanaan Aanmaning.

## Abstract
Arbitration as an alternative dispute resolution effort must be determined by the parties based on an agreement to use the Arbitration Institution in civil cases in the future. As for this research, it shall discuss the implementation of the decision through a warning (aanmaning) based on the Arbitration Award which was decided by Verstek. The formulation of the problem in this research is how the process and legal product for the settlement of civil disputes and how the regulation of the implementation of security in default cases with Verstek Decisions based on the Indonesian Arbitration Institute. In this study using normative legal research methods using a substantial view. The results in this study are that the Arbitration Award is final and binding, which means it will immediately become the first and last level decision. The presence or absence of one of the parties in the arbitral tribunal does not stop the trial, making it possible for the arbitral tribunal to decide the case Verstek. The next effort is the process of warning (aanmaning) three times, if the opponent does not carry out the decision voluntarily. It is
important to continue to apply this even in Arbitration cases, as an effort to pay off the obligations of the losing party in the trial.
Keywords: Arbitration Institution, Verstek Decision, Implementation of Aanmaning.

## Pendahuluan
Penyelesaian sengketa alternatif merupakan pilihan penyelesaian non- litigasi  yang  cukup  diminati  oleh  kalangan  pelaku  usaha  baik  berskala nasional maupun berskala internasional. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor  pendukung  seperti  minimnya  informasi  yang  dapat  disebarluaskan atau dapat diakses oleh masyarakat luas yang berkaitan dengan kasus yang diselesaikan.  Keterbatasan  informasi  tersebut  dikarenakan  sifat  dari penyelesaian sengketa arbitrase yang tertutup, sehingga segala bentuk proses hanya dapat diketahui oleha para pihak yang bersengketa saja. Pilihan untuk menggunakan  Lembaga  Arbitrase  sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa non-litigasi di Indonesia dinilai sebagai upaya yang sesuai perkembangan dan kebutuhan pada dunia bisnis saat ini.
Arbitrase  merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa  alternatif  yang pelaksanaannya diawali dengan kesepakatan para pihak untuk menggunakan Lembaga  Arbitrase  sebagai  pilihan  utama  dalam  melakukan  penyelesaian perkara  perdata  dikemudian  hari.  Kesepakatan  tersebut  dapat  dituangkan dalam  kontrak  kerjasama  diawal  ataupun  baru  dibuat  pada  saat  terjadi permasalahan  atas  kontrak  kerjasama  tersebut.  Hal  ini  menjadi  penting dikarenakan  hal  tersebut  diatur  dalam  pengaturan  terkait  arbitrase  di Indonesia  khususnya.  Pemilihan  Lembaga  Arbitrase  juga  perlu  untuk diperhatikan, bahwa pelaku usaha dapat dengan bebas menentukan Lembaga yang  diinginkan.  Terdapat  Lembaga  Arbitrase  yang  diakui  di  Indonesia hingga  saat  ini  seperti  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI),  Badan Arbitrase  Pasar  Modal  Indonesia  (BAPMI),  Badan  Arbitrase  Komoditi Berjangka  Indonesia  (BAPPEBTI),  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (Basyarnas), ataupun Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Sehingga pelaku usaha dengan bebas berdasarkan kesepakatan dapat  menunjuk  secara  spesifik  Lembaga  Arbitrase  yang  akan  digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa alternatif.
Pemasalahan  yang  dapat  diselesaikan  melalui  penyelesaian  sengketa pada jalur arbitrase ialah perihal isi dari kontrak kerjasama atau kesepakatan. Perbuatan  antar  pihak  seperti  melanggar  kesepakatan  atau  melakukan tindakan  wanprestasi  dapat  menjadi  alasan  diajukannya  permohonan
penyelesaian  sengketa  ke  Lembaga  Arbitrase. 1 Penyelesaian  sengketa  atas kesepakatan pelaku usaha tersebut akan mengarah pada konteks bisnis, yang mana  kepentingan  yang  diperebutkan  dapat  dinilai  secara  materiil  atau bernilai  profit.  Cepat  atau  lambatnya  sengketa  diselesaikan  maka  akan berpengaruh  pada  bisnis  pelaku  usaha  yang  sedang  berjalan.  Hal  tersebut sesuai dengan prinsip arbitrase yang menganut peradilan singkat dan cepat. Pada  proses  peradilan  dalam  Arbitrase  para  pihak  akan  diberikan wewenang untuk mengajukan Arbiter masing-masing, yang pada umumnya Arbitrase menggunakan 3 Arbiter dalam memutus sengketa. Peradilan dalam Arbitrase pada awalnya akan mengutamakan perdamaian para pihak sebelum memberikan  putusan  atas  sengketa  tersebut. 2 Sebagai  dasar  dalam  setiap putusan  arbitrase  ialah  kesepakatan  bersama  (mutual  consent),  dimana terdapat faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama sebagai dasar keabsahan pada ikatan perjanjian Arbitrase. Perjanjian tersebut tentunya diharuskan agar sesuai  dengan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata). Sehingga pilihan hukum yang disepakati akan menjadi dasar dalam  mengikatnya  putusan  Arbitrase  kepada  para  pihak  dikedepannya. Pilihan hukum yang telah disepakati tersebut juga menekankan bahwa para pihak tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan  negeri.  Keadaan  ini  menyebabkan  dari  pihak  pengadilan  negeri menjadi  tidak  berwenang  untuk  mengadili  sengketa  apabila  para  pihaknya telah dapat dibuktikan terikat dengan perjanjian Arbitrase.
Para  pihak  dalam  penyelesaian  sengketa  Arbitrase  yang  telah mendapatkan  putusan  Arbitrase  tidak  akan  berwenang  untuk  mengajukan penyelesaian  sengketa  kembali  atas  kasus  yang  sama  kepada  pengadilan negeri. Hal tersebut dikarenakan putusan Arbitrase bersifat Final and Binding, yang  berarti  atas  putusan  tersebut  tidak  disediakan  pilihan  upaya  hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa. Penekanan atas sifat putusan Arbitrase tersebut  diatur  dalam  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UU  Arbitrase). 3
1 Nurnaningsih  Amriani,  Mediasi  alternatif  penyelesaian  sengketa  perdata  di  pengadilan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 12.
2 Frans  Hendra  Winarta,  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional  Indonesia  Dan Internasional, 2nd ed. (Sinar Grafika, 2022).
3 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa, LN. 1999/ No. 138, TLN No. 3872.
Sehingga hasil putusan Arbitrase perlu untuk dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela.
Adapun  permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  berkaitan dengan  pelaksanaan  putusan  Arbitrase.  Terhadap  para  pihak  dengan diputusnya perkara Arbitrase oleh Majelis Arbiter, maka perlu untuk segera dilaksanakan dengan baik. Meskipun putusan dihasilkan dari kehadiran para pihak dalam persidangan maupun terdapat ketidakhadiran salah satu pihak. Hal  tersebut  memungkinkan  terjadi  ketika  salah  satu  pihak  dengan  sengaja atau meskipun telah dipanggil dengan patut namun tetap memilih untuk tidak hadir  pada  saat  persidangan.  Keadaan  tersebut  menyebabkan  perkara Arbitrase akan di putus secara verstek. Pengertian dari putusan Verstek adalah suatu  kewenangan  yang  diberikan  hukum  kepada  hakim  untuk  memeriksa dan memutus perkara tanpa hadirnya tergugat. Verstek menurut istilah dibagi menjadi dua yaitu, verstek-procedure yaitu memeriksa perkara diluar hadir tergugat  dan  verstek-vonnis  yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  hakim  tanpa hadirnya  tergugat.  Melihat  pengertian  singkat  tersebut  maka  bila  dikaitkan dengan praktinya saat ini ialah keputusan dalam persidangan yang diberikan oleh Majelis Hakim (yang dalam hal arbitrase disebut Majelis Arbiter) tanpa kehadiran Tergugat/Termohon. Tentunya dalam melaksanakan hal ini harus tetap memperhatikan syarat-syarat pemanggilan yang sah.
Pada  keadaan  salah  satu  pihak  tidak  menghadiri  persidangan  maka, pihak  Majelis  Arbiter  akan  tetap  melanjutkan  perkara  dengan  mengadili perkara secara adil dan mempertimbangkan segala bukti yang terdapat dalam persidangan  Arbitrase  tersebut.  Meskipun  pihak  lawan  tidak  yang  pada keadaan pihak lawan dengan sengaja atau dengan alasan lainnya dalam hal tidak  menghadiri  proses  persidangan  Arbitrase,  maka  sidang  tetap  patut diselesaikan demi terjaminnya asas kepastian hukum bagi para pihak. Putusan tersebut  akan  berdampak  pula  pada  pelaksaan  putusan  yang  perlu diupayakan  oleh  pihak  yang  memenangkan  perkara  dalam  persidangan tersebut.  Sehingga  terkait  pelaksanaan  atas  putusan  tersebut  akan  dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu dalam judul “Pelaksanaan Aanmaning pada  Perkara  Wanprestasi  pada  Putusan  Verstek  Lembaga  Arbitrase  di Indonesia”.

## Permasalahan
Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Bagaimana  proses  serta  produk  hukum  atas  penyelesaian  sengketa perdata pada Lembaga Arbitrase di Indonesia?
2. Bagaimana  pengaturan  atas  pelaksanaan  aanmaning  pada  perkara wanprestasi  dengan  Putusan  Verstek  berdasarkan  Lembaga  Arbitrase Indonesia?

## Metode Penelitian
Pada  penulisan  ini  adapun  penulis  memilih  untuk  menggunakan metode  peneltian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pandangan substansial. 4 Sesuai dengan jenis penelitian maka, bahan hukum primer dalam penelitian  ini  ialah  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan dengan penyeleseaian sengketa wanprestasi yang dilakukan melalui Lembaga Arbitrase  di  Indonesia.  Sedangkan  pada  penggunaan  bahan  hukum  tersier pada  penelitian  ini  penuli  menggunakan  black  law  dictionary  untuk menemukan istilah hukum terkait dengan pembahasan. Pengumpulan bahan hukum  dilakukan  oleh  penulis  dalam  penelitian  ini  ialah  engan  melakukan penelurusan pada media e-learning, dan kepustakaan melalui perpustakaan Universitas Udayana dalam bentuk e-book, guna menemukan sumber-sumber relevan  yang  dapat  digunakan  dalam  pembahasan  penyeleseaian  sengketa wanprestasi  melalui  Lembaga  Arbitrase  di  Indonesia.  Dalam  penulisan, digunakan  sistem  menganalisis  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dari pengelolahan ketiga bahan hukum tersebut ditarik kesimpulan oleh penulis.

## Pembahasan

## Tinjauan Umum Terkait Landasan Hukum Lembaga Arbitrase di Indonesia
Pengaturan mengenai upaya dalam persengketaan yang muncul dalam kalangan para pelaku bisnis tentu tidak dapat dibiarkan untuk berlangsung secara  berkepanjangan,  karena  hal  ini  akan  mempengaruhi  perekonomian. Sehingga  dalam  menangani  hal  tersebut  diperlukan  suatu  cara  untuk menyelesaikannya dengan jalan keluar yang dapat memenuhi kepuasan para
4 Nurul Qamar et al., Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods) (Makasar: Social Politic Genius, 2017).
pihak  yang  bersengketa.  Penyelesaian  sengketa  antara  para  pihak  yang diselesaikan melalui pihak ketiga. Mengacu pada ketentuan hukum yang saat ini  berlaku,  maka  diketahui  lembaga  resmi  yang  merupakan  pelaksana kekuasaan kehakiman di negara ini ialah lembaga pemeriksa untuk masalah perdata maupun pidana termasuk bidang perdagangan yaitu Badan Peradilan Umum  atau  Pengadilan  Negeri  dengan  menggunakan  asas  peradilan  cepat sedehana dan biaya ringan. 5
Penerapan  konsep  peradilan  cepat,  sederhana,  serta  biaya  ringan tersebut  hingga  saat  ini  masih  diperdebatkan  oleh  masyarakat  dalam melakukan  kegiatan  beracara  di  pengadilan  negeri.  Pelaku  bisnis  mulai mengeluh  atas  keadaan  tersebut  yang  dirasa  tidak  sesuai  dengan  dampak yang dapat diakibatkan dari lamanya proses dalam melaksanakan peradilan di  pengadilan  negeri.  Sehingga  penggunaan  proses  penyelesaian  sengketa diluar  pengadilan  mulai  dilirik  oleh  pelaku  bisnis.  Pilihan  untuk menyelesaikan sengketa melalui cara negosiasi, mediasi, konsultasi maupun arbitrase mulai diterapkan. Khususnya perihal penggunaan proses arbitrase adalah  pilihan  yang  diminati  dalam  melakukan  penyelesaisan  perselisihan oleh para pelaku usaha.
Pengaturan  mengenai  Arbitrase  dan  keberadaannya  di  Indonesia berdasarkan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan perihal dalam upaya  penyelesaian  sengketa  perdata  dapat  dilakukan  pada  arbitrase  atau alternatif  penyelesaian  sengketa.  Memperhatikan  ketentuan  pasal  tersebut, maka  keradaan  arbitrase  di  Indonesia  saat  ini  sebagai  salah  satu  alternatif penyelesaian  sengketa  (alternatif  dispute  resolution).  Arbitrase  sendiri  telah sejak  lama  memiliki  pengaturannya  sendiri  yakni  dalam  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk  selanjutnya  disebut  UU  Arbitrase).  Namun  pengaturan  mengenai Arbitrase tersebut tidak lepas dari beberapa aturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Penggunaan Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang pada intinya mengatur  mengenai  perselisihan  para  pihak  yang  menghendaki  untuk diputuskan oleh juru pisah, maka wajib untuk menuruti peraturan pengadilan perkara  yang  berlaku.  Pengaturan  tersebut  menjadi  titik  tolak  keberadaan arbitrase  dalam  kehidupan  dan  praktik  hukum  di  Indonesia.  Pasal  tersebut
5 Pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN. 2009/ No. 157, TLN NO. 5076 (untuk selanjutnya disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”).
menegaskan kebolehan para pihak yang bersengketa untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 6
 Menyelesaikan sengketa melalui “juru pisah” atau arbitrase;
 Dan arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk “keputusan”;
 Untuk itu, baik para pihak maupun arbiter atau majelis arbiter, “wajib” tunduk  menuruti  peraturan  hukum  acara  yang  berlaku  bagi  bangsa atau golongan Eropa.
Ketentuan  tersebut  memberikan  keyakinan  bahwa  para  pihak  dapat menyelesaikan  sengketanya  diluar  pengadilan  negeri  apabila  mereka menghendaki  hal  tersebut.  Penyelesaian  sengketa  untuk  seluruhnya  dapat diselesaikan  menggunakan  arbitrase.  Adapun  arbitrase  telah  dilimpahi wewenang untuk “memutus” persengketaan.
Pada Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglement op de Bergerlijke Rechtsoverdering  (Rv.)  juga  mengisi  kekosangan  aturan  dalam  arbitrase. Menunjukan  ketentuan  arbitrase  pada  Reglemen  Hukum  Acara  Perdata (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering, disingkat Rv. Sbt. 1847-52 jo. 1849-63).  Adapun  hal  tersebut  dapat  dibaca  dalam  bahasa  “wajib  menuruti peraturan pengadilan yang berlaku bagi bangsa Eropa. Pengaturan mengenai arbitrase terdapat dalam buku ke tiga Rv. dalam pasal 615-651. Pasal tersebut dibagi menjadi lima bagian yakni, bagian pertama memuat ketentuan terkait perjanjian  Arbitrase  serta  pengangkatan  arbitor/arbiter;  bagian  kedua berisikan  terkait  pemeriksaan  dimuka  arbiter  atau  badan  arbitrase;  bagian ketiga  memuat  hal  putusan  arbitrase;  bagian  keempat  mengatur  mengenai upaya hukum atas putusan arbitrase; serta bagian kelima memuat berakhirnya acara arbitrase. 7
Ketentuan  tersebutlah  yang  menjadi  landasan  sampai  saat  ini  untuk penerapan hukum umum arbitrase yang wajib untuk dipatuhi para pihak yang bersepakat.  Namun  perlu  diingat  bahwa  kesanggupan  untuk  terikat  dalam suatu  perjanjian  arbitrase  perlu  agar  diusulkan  atas  kesepakatan  bersama (mutual  consent)  para  pihak.  Otonomi  dan  saling  pengakuan  merupakan
6 Susanti  Adi  Nugroho,  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Dan  Penerapan  Hukumnya  (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 87.
7 Ibid, hal. 88.
dasar sahnya perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut maka keabsahan dan  kekuatan  mengikat  perjanjian  arbitrase  harus  sesuai  dengan  ketentuan Pasal  1320  KUHPerdata.  Sehubungan  dengan  pilihan  hukum,  para  pihak bebas  memilih  hukum  yang  berlaku  untuk  penyelesaian  setiap  perselisihan yang mungkin atau mungkin telah timbul di antara para pihak. 8
Secara  filosofis,  UU  Arbitrase  merupakan  upaya  dalam  proses mengakhiri  hubungan  hukum  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian arbitrase  menjadi  keadaan  pada  awal  mulanya,  yang  berakibat  pada  para pihak dapat membuat perjanjian lainnya atau melanjutkan perjanjian tersebut. Landasan  sosiologis  ditetapkan  UU  Arbitrase  ialah  disebabkan  atas banyaknya permasalahan yang muncul dan terjadi di antara para pihak yang mengadakan  perjanjian  arbitrase.  Landasan  Yuridis  ditetapkannya  UU Arbitrase yakni dikarenakan peraturan perundang-undangan yang pada saat ini sedang berlaku atas upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase perlu disesuaikan  kembali  dengan  perkembangan  dunia  usaha  dan  hukum  pada umumnya.

## Tinjauan Pada Proses Persidangan Lembaga Arbitrase di Indonesia.
Penyelesaian  sengketa  melalui  Lembaga  Arbitrase  tentu  memiliki prosedur  dan  tahapan  yang  cukup  berbeda  dengan  prose  di  Pengadilan Negeri.  Mengawali  keputusan  untuk  melakukan  penyelesaian  melalui Arbitrase  harus  diawali  dari  keinginan  para  pihak  yang  bersengketa.  Pada pengaturan  UU  Arbitrase  telah  menegaskan  bahwa  awal  dari  dapat dilakukannya  proses  penyelesaian  sengketa  menggunakan  Arbitrase  maka, diwajibkan untuk bersepakat terlebih dahulu. Adapun kesepakatan tersebut dapat  berasal  dari  kontrak  kerjasama  yang  dibuat  oleh  para  pihak  diawal dengan pasal yang menyebutkan apabila terdapat sengketa dikemudian hari akan  di  selesaikan  melalui  Lembaga  Arbitrase.  Pengaturan  arbitrase sebagaimana  Pasal  7  UU  Arbitrase  mengatur  perihal  para  pihak  dapat menyepakati  suatu  pengaturan  sehingga  setiap  perselisihan  yang  timbul antara  atau  antara  para  pihak  akan    diselesaikan  melalui  arbitrase  dengan kesepakatan  tertulis  yang  disepakati  para  pihak.  Adanya  perjanjian  tertulis
8 Nyoman  adi  Astiti  and  Jefry  Tarantang,  “Penyelesaian  Sengketa  Bisnis  Melalui  Lembaga Arbitrase,”
Jurnal Al-Qardh 3, no. 2 (2018): 110–22,
https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179.
meniadakan  hak  para  pihak  untuk  menyelesaikan  atau  memperselisihkan sengketa yang terdapat dalam perjanjian tersebut ke pengadilan negeri. 9
Terdapat  syarat yang perlu diperhatikan sebelum mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase. Syarat subjektif, diatur dalam Pasal 130 dan Pasal 433 KUHPerdata bahwa perjanjian atau kesepakatan tersebut dibuat oleh mereka yang demi hukum cakap untuk bertindak hukum, serta dibuat  oleh  mereka  yang  demi  hukum  berwenang  untuk  melakukan perjanjian. Syarat objektif, bahwa berdasarkan UU Arbitrase telah ditentukan hanya sengketa perdata dibidang perdagangan, dan sengketa mengenai hak berdasarkan  undang-undang  dikuasai  sepenuhnya  oleh  para  pihak  yang bersengketa.  Telah  dipenuhinya  syarat  utama  dalam  mendasari  pemilihan upaya  penyelesaian  sengketa  menyebabkan  proses  tahapan  penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke Lembaga yang dipilih. Adapun berikut tahapan proses  pengajuan  dan  proses  persidangan  pada  Lembaga  Arbitrase  di Indonesia:
(a) Permohonan Arbitrase
Pada  umumnya  dalam  beracara  pada  Arbitrase,  diawali  dengan pengajuan  permohonan  oleh  pihak  yang  berkeinginan  untuk menyelesaiakan perkara yang disebut sebagai pemohon. Pihak Pemohon tersebut akan mengajukan kepada sekretariat dari badan arbitrase yang dituju.  Setelah  melakukan  pengajuan  maka,  pada  umumnya permohonan  tersebut  akan  juga  diserahkan  kepada  pihak  lawan  atau dalam  hal  ini  pihak  Termohon.  Proses  permohonan  arbitrase  tersebut dapat dikatakan telah mulai berlaku sejak tanggal dokumen permohon dan  biaya  pendaftaran  penyelesaian  sengketa  arbitrase  tersebut  telah selesai dilakukan atau telah diterima pihak sekretariat Arbitrase.
Berdasarkan  ketentuan  pada  Pasal  38  UU  Arbitrase  menyebutkan bahwa  pihak  pemohon  memiliki  jangka  waktu  untuk  menyampaikan surat tuntutannya ke Lembaga Arbitrase atau kepada majelis arbitrase berdasarkan  yang  telah  ditentukan  oleh  pihak  Majelis  Arbitrase.  Pada praktiknya permohonan Arbitrase memperhatikan beberapa hal seperti
9 Pujiyono Pujiyono, “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase,” Jurnal Rechts Vinding: Media
Pembinaan Hukum Nasional 7, no. 2 (2018): 243–60,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241.
permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan tegas; nama dan alamat lengkap para pihak perlu untuk dicantumkan; referensi  dalam  perjanjian  Arbitrase  yang  disepakati  para  pihak  patut untuk  dibuktikan  seluruhnya;  uraian  terkait  pokok  gugatan  dan pembuktian  awalnya;  uraian  mengenai  penyelesaian  yang  diinginkan oleh  pihak  Pemohon  termasuk  didalamnya  perihal  ganti  rugi;  serta usulan terkait jumlah Arbiter, tempat Arbitrase akan dilangsungkan serta hukum  dan  Bahasa  yang  akan  digunakan  dalam  proses  persidangan. Berkaitan  dengan  pemilihan  tempat  Arbitrase  disediakan  juga  pilihan untuk  melaksanakan  persidangan  secara  e-court,  dengan  syarat  dan ketentuan  yang  perlu  diperhatikan.  Hal  ini  dikarenakan  adanya kemungkinan bahwa penyelesaian sengketa antar para pihak berlokasi cukup  jauh,  baik  dalam  lingkup  nasional  maupun  internasional, sehingga  penggunaan  bahasa  dalam  proses  persidangan  juga  perlu untuk diperhatikan para pihak.
(b) Tempat Arbitrase
Lembaga  Arbitrase  cukup  luas  cakupan  kewenangannya, sepanjangan  disepakati  oleh  para  pihak.  Hal  ini  mengartikan  bahwa adanya  kemungkinan  untuk  para  pihak  menyepakati  penggunaan Lembaga Arbitrase di luar negara domisili para pihak. Sehingga penting untuk para pihak selain menyepakati sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrasem,  juga  menekankan  pilihan  Lembaga  atau  tempat  Arbitrase yang akan diajukan permohonan disaat terjadinya sengketa.
(c) Hukum dan Bahasa
Pada  dasarnya,  untuk  pilihan  hukum  dapat  ditentukan  oleh  para pihak diawal perjanjian kerjasama yang dibuat ataupun perjanjian dalam upaya  akan  mengajukan  penyelesaian  sengketa.  Hal  ini  didasari  oleh kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri pilihan hukum mana yang akan dipilih atas sengketa yang bersangkutan. Pilihan hukum dari negara lain adalah kaidah hukum sustantif dan bukan merupakan kaidah hukum perdata internasionalnya. Misalnya saja seperti hukum substantif perdata  di  Indonesia  yang  mengacu  pada  KUHPerdata  dan KUHDagang.
Proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase akan menjumpai dua jenis hukum. Pengaturan yang pertama ialah aturan dari badan arbitrase yang telah dipilih oleh para pihak dalam upaya menentukan prosedur arbitrase  dalam  konteks  hukum  formal.  Sedangkan  yang  kedua  ialah pengaturan hukum substantif yang ditentukan oleh para pihak berkaitan dengan penentuan hak dan kewajiban para pihak dalam konteks hukum materiil. Pilihan tersebut dimuat dalam Pasal 56 ayat (2) UU Arbitrase yang pada intinya menyebutkan bahwa baik pihak Majelis Arbiter pada saat menentukan putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau mengacu pada keadilan serta kepatutan.
Menjadi jelas bahwa para pihak tidak menentukan hukum substantif yang  akan  digunakan  sendiri,  namun  dari  pihak  Majelis  Arbiter  akan menentukan.  Pertimbangan  Majelis  Arbiter  dalam  menentukan  hal tersebut  akan  mengacu  pada  ketentuan  dalam  perjanjian  serta praktik/kebiasaan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.
(d) Pengangkatan Arbiter
Penunjukan seorang arbiter adalah salah satu langkah pertama yang paling penting dalam mengelola seorang arbiter. Keberhasilan memilih arbiter  yang  tepat  terutama  menentukan  keberhasilan  penyelesaian sengketa oleh arbitrase itu sendiri. Kewenangan Arbiter. Sejak seorang arbiter menerima penunjukannya, yang diikuti dengan penandatangan perjanjian diantara arbiter dengan para pihak yang  berselisih,  berbeda pendapat  maupun  bersengketa,  maka  hal  tersebut  sudah  dapat dikatakan  bahwa  tugas  Arbiter  dianggap  telah  dimulai.  Tugas  Arbiter berakhir  jika  Arbiter  tersebut  telah  menjatuhkan  dan  menyampaikan putusannya kepada para pihak yang bersengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 73 UU Arbitrase, dinyatakan bahwa tugas arbiter berakhir karena putusan berkaitan dengan sengketa telah diambil, jangka waktu telah  ditentukan,  ataupun  para  pihak  sepakat  untuk  menarik  kembali penunjukan  Arbiter.  Meskipun    demikian    terhadap    hal-hal    tertentu atau  kejadian tertentu  dapat   menyebabkan  tugas  Arbiter  berakhir sebelum   jangka waktu yang  telah ditentukan.Salah  satu penyebabnya adalah adanya tuntutan ingkar yang dikabulkan, maka para pihak wajib untuk dalam jangka  waktu  30 hari  mengangkat  arbiter  pengganti  dan
jika  dalam  jangka  waktu  yang  telah  disediakan  tidak  dapat  diangkat arbiter  pengganti,  maka  Ketua  Pengadilan  Negeri  atas  permintaan dari  pihak  yang  berkepentingan  akan  mengangkat  seorang  atau  lebih arbiter pengganti. Kecuali   ditentukan   lain   oleh   Pasal   26   ayat (1) UU Arbitrase. 10
(e) Putusan Arbitrase dan Pendapat Mengikat
Arbiter atau majelis arbiter akan mengambil keputusan berdasarkan keadilan  dan  kepatutan,  dan  putusan  diucapkan  dalam  waktu  paling lama  30  (tiga  puluh)  hari  setelah  pemeriksaan  ditutup.  Dalam  waktu paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  putusan diucapkan lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase, diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Pasal 59 UU Arbitrase. Setiap putusan hakim termasuk di dalamnya putusan arbitrase, pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga)  macam  kekuatan  yaitu  mengikat,  pembuktian  dan  eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.
Putusan  lembaga  arbitrase  selalu  diberi  tenggang  waktu  untuk melaksanakan  secara  suka  rela  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa, tenggang waktu tersebut tidak diatur secara limitatif diserahkan kepada kebijakan Arbiter. Pelaksanaan eksekusi putusan lembaga arbitrase oleh Pengadilan  Negeri  digantungkan  pada  suatu  syarat,  bahwa  putusan Arbitrase  dalam  tenggang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  putusan diucapkan  harus  didaftarkan  pada  kepaniteraan  Pengadilan  Negeri. Apabila  dalam  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  tersebut  putusan  Arbitrase tidak  didaftarkan  atau  terlambat  mendaftarkannya,  maka  putusan Arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan atau non executable.

## Pengaturan  terkait  Putusan  Verstek  dalam  Perkara  Wanprestasi  dalam Arbitrase.
Sengketa antar pelaku usaha melalui tindakan pihak yang tidak dapat memenuhi  perjanjian  dengan  baik  dapat  menjadi  dasar  yang  kuat  untuk Pemohon  mengajukan  permohonan  ke  Arbitrase.  Salah  satu  sengketa  yang sering  kita  jumpai  dalam  kehidupan  bermasyarakat  adalah  sengketa
10 Mosgan Situmorang, “Pembatalan Putusan Arbitrase,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 573–86, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586.
wanprestasi.  Tidak  sembarang  ingkar  janji  dapat  digolongkan  kedalam wanprestasi  lebih  merinci  terdapat  beberapa  unsur  sehingga  terpenuhinya suatu wanprestasi, dimana jika terdapat perjanjian oleh para pihak umumnya adalah  perjanjian  tertulis,terdapat  pihak  yang  melanggar  dan  pihak  sudah dikatakan  lalai  atau  istilah  yang  akrab  didengar  adalah  pernyataan  somasi namun tetap tidak melakukan kewajibannya. 11
Kesepakatan  untuk  mengadili  perkara  menggunakan  penyelesaian sengketa  alternatif  yang  ditujukan  langsung  pada  awal  perjanjian  akan menggunakan  badan  Arbitrase  tertentu,  maka  hal  ini  akan  mempermudah pihak  dalam  mengajukan  permohonan.  Kerap  kali  dalam  hal  terjadi permasalahan, pihak  lawan tidak  bersedia  untuk menyelesaikan perkara ke persidangan. Adapun alasan tersebut mulai dari kewajiban para pihak untuk membayarkan  biaya  perkara  Arbitrase  secara  adil  sejak  awal  mula permohonan  diajukan,  hingga  dikarenakan  alasan  lainnya  yang  membuat persidangan  tertunda.  Hal  tersebut  tentu  tidak  sesuai  dengan  prinsip persidangan cepat yang digunakan oleh Arbitrase. Keadaan seperti ini akan menimbulkan pertimbangan Majelis Arbitrase untuk mengambil sikap yang tegas  kepada  pihak  lawan  yang  dengan  sengaja  menghindari  persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut. Perilaku lawan yang seperti itu telah diatur dalam Pasal 44 UU Arbitrase, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 44 UU Arbitrase
(1) Apabila  pada  hari  yang  telah  ditentukan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  40  ayat  (2),  termohon  tanpa  suatu  alasan  sah  tidak datang  menghadap,  sedangkan  termohon  telah  dipanggil  secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.
(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon  dan  tanpa  alasan  sah  termohon  juga  tidak  datang menghadap  di  muka  persidangan,  pemeriksaan  akan  diteruskan tanpa  hadirnya  termohon  dan  tuntutan  pemohon  dikabulkan seluruhnya,  kecuali  jika  tuntutan  tidak  beralasan  atau  tidak berdasarkan hukum.
11 Maria  Evita  Indriani  and  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra,  “Keabsahan  Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan  Negeri,”  Kertha  Wicara:  Journal  Ilmu  Hukum  9,  no.  10  (2020):  1–11, https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/62464.
Apabila  pihak  termohon  tidak  menghadiri  persidangan  pada pemanggilan pertama tanpa alasan yang sah (default without reason), hakim dapat menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan proses yang berlaku, hal tersebut diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR. Berdasarkan sebab tersebut, jika termohon  pada  persidangan  pertama  permohonan  arbitrase  dilaksanakan tersebut  tidak  hadir  dengan  melampirkan  alasan  yang  sah,  maka  Majelis Arbiter  memiliki  wewenang  untuk  menjatuhkan  putusan  menggugurkan gugatan berdasarkan Pasal 124 HIR atau menjatuhkan putusan verstek.
Bahwa  dengan  keputusan  persidangan  akan  diputus  verstek  maka, Majelis Arbiter akan memulai tahapan persidangan selanjutnya. Bahwa hanya dengan  memastikan  bahwa  posita  dan  petitumnya  berkaitan  dan  gugatan tidak  berkaitan  dengan  hal-hal  yang  melawan  hukum,  maka  arbiter  dapat mengabulkan seluruh klaim pemohon. Maka jika arbiter mencurigai adanya dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang tidak diajukan oleh pemohon yang sekiranya  dapat  membuat  terang  adanya  fakta-fakta  hukum  yang menyebabkan posisi gugatan menjadi lemah, arbiter tidak lagi perlu meminta pembuktian  ini  terhadap  pemohon.  Prinsip  tersebut  mungkin  dapat diberlakukan  dalam  konteks  arbitrase.  Rules  and  Procedure  BANI  sendiri mengatur  pembuktian  dalam  proses  persidangan  arbitrase  tanpa  kehadiran termohon pada Pasal 6 ayat (3) yang mengatur: 12

## International Chamber of Commerce Rules of Arbitration Article 6 : Effect of the Arbitration Agreement
(3) If any party against which a claim has been made does not submit an Answer,  or  if  any  party  raises  one  or  more  pleas  concerning  the existence, validity or scope of the arbitration agreement or concerning whether  all  of  the  claims  made  in  the  arbitration  may  be  determined together in a single arbitration, the arbitration shall proceed and any question  of  jurisdiction  or  of  whether  the  claims  may  be  determined together  in  that  arbitration  shall  be  decided  directly  by  the arbitral tribunal, unless the Secretary General refers the matter to the Court for its decision pursuant to Article 6(4).
12 “International Chamber of Commerce Rules of Arbitration,” 2021, https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#article_6, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.
Merujuk  pada  ketentuan  tersebut  maka  dapat  terlihat  bahwa  Majelis Arbiter  dan  hakim  masih  mengkaji  pokok  perkara,  kecuali  putusan  yang ditinjau  hanya  berdasarkan  dokumen  dan  alat  bukti  yang  diberikan  oleh pemohon  meningkat. Artinya  arbiter  di  sini  pasif  dan  tidak  dapat  meminta pemohon untuk menyiapkan dokumen sebagai alat bukti. Proses persidangan arbitrase  tanpa  kehadiran  pemohon,  meskipun  mirip  dengan  persidangan verstek  di  dalam  hukum  perdata,  tidak  dimungkinkan  adanya  perlawanan atau  verzet.  Artinya,  satu-satunya  cara  pihak  termohon  yang  tidak  terima dengan putusan arbitrase yang diucapkan tanpa kehadiran untuk melakukan perlawanan  adalah  dengan  membatalkan  putusan  arbitrase  tersebut.  Untuk itu kehatian-hatian arbiter dalam memastikan putusan yang dirancang adalah sesuai dengan fakta dan tidak berlawanan hukum sangat diperlukan. 13
Putusan Arbitrase bersifat Final and Binding.
Kekuatan mengikat putusan Arbitrase apabila lembaga Arbitrse sudah diperjanjikan maka klausul Arbitrase tersebut mengikat para pihak, sehingga implikasi yuridis dan dipilihnya lembaga Arbitrase adalah Para Pihak yang telah  bersepakat  tersebut  harus  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul menggunakan  lembaga  Arbitrase.  Kekuatan  mengikat  klausul  Arbitrase  ini didasarkan  pada  Asas  Pacta  Sunt  Servanda  dalam  hukum  perjanjian  yang menyatakan  bahwa  kesepakatan  para  pihak  itu  mengikat  sebagaimana layaknya  undang-undang  bagai  para  pihak  yang  membuat  kesepakatan tersebut. Kekuatan mengikat klausula Arbitrase juga diatur secara tegas dalam Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 11 Ayat (1) UU Arbitrase.
Pasal  70  UU  Arbitrase  mengatur  syarat-syarat  pembatalan  putusan arbitrase secara limitatif. Dalam arti salah satu pihak tidak dapat mengajukan permohonan  pembatalan  putusan  arbitrase  berdasarkan  syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 tersebut. Mengenai Penjelasan Pasal 70  UU  Arbitrase  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 15/PUU-X11/2014 tanggal 23  Oktober  2014  telah  membatalkan  penjelasan  Pasal  70  UU  Arbitrase. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya, antara lain, menyatakan pasal tersebut sudah cukup jelas (expresis verbis), sehingga tidak perlu ditafsirkan. Yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut. Paling tidak multi tafsirnya adalah, (i) bahwa penjelasan tersebut dapat ditafsirkan
13 Garuda  Wiko,  “Etika  Termohon  Menolak  Terlibat  Dalam  Persidangan  Arbitrase,”
Tanjungpura Law Journal 3, no. 2 (2019): 126–43,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37514.
apakah  alasan  pengajuan  permohonan  harus  dibuktikan  oleh  pengadilan terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan permohonan pembatalan, atau (ii) bahwa  alasan  pembatalan  tersebut  dibuktikan  dalam  sidang  pengadilan mengenai permohonan pembatalan. Dengan demikian hal tersebut membuat keberlakukan  putusan  arbitrase  di  Indonesia  yang  seharusnya  bersifat  final and binding terkadang terkesampingkan dalam praktek di pengadilan karena adanya  perluasan  penafsiran  dalam  ketentuan  Pasal  70  Undang-Undang tersebut, sehingga berbagai macam alasan seolah-olah dapat  dimungkinkan digunakan  oleh  para  pihak  yang  beritikad  tidak  baik  untuk  membatalkan suatu putusan arbitrase di Indonesia. 14
Putusan  arbitrase  diatur  dalam  Bab  V  UU  Arbitrase.  Proses penyelesaian  sengketa  melalui  forum  arbitrase  akan  berujung  pada  suatu putusan arbitrase. Pasal 60 UU Arbitrase menjadi dasar hukum yang terkait dengan  final  dan  mengikat  putusan  arbitrase.  Akibat  hukum  dari  putusan arbitrase berarti akan dikecualikan lagi dari semua upaya hukum berikutnya. Dalam menjelaskan Pasal 60 UU Arbitrase, putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, digugat atau diperiksa. Putusan tersebut bersifat final  dan  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa,  dan  para  pihak  harus melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela atau dengan itikad baik.
Putusan  Arbitrase  berdasarkan  ketentuan  tersebut  telah  jelas ditekankan  bersifat  final  dan  mengikat,  artinya  atas  putusan  Artbitrase tersebut  akan  langsung  menjadi  putusan  tingkat  pertama  dan  terakhir. 15 Penekanan  dalam  sifat  tersebut  disimpulkan  berdasarkan  Pasal  53  ayat  (1) International  Centre  for  Settlement  of  Investment  Disputes  (ICSID)  yang menyebutkan sebagai berikut :

## Article 53 Section (1) ICSID
The award shall be binding on the parties and shall not be subject to any appeal or to any other remedy except those provided for in this Convention. Each party shall abide by and comply with the terms of the award except to the extent that
14 Tetty  Diansari,  “Permasalahan  Pelaksanaan  Klausula  Arbitrase  Dalam  Upaya Menyelesaikan  Sengketa  Perjanjian  Pilihan  Forum,”  Dharmasisya  1,  no.  3  (2021):  30, https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/30.
15 Hizkia  Raymond,  “Problematika  Final  Dan  Mengikat  Putusan  Arbitrase  Dalam  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999,” Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 2 (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672.
enforcement shall have been stayed pursuant to the relevant provisions of this Convention.
Komar Kantaadmadja percaya bahwa sistem hukum Indonesia belum memungkinkan hakim profesional untuk menyelesaikan perselisihan bisnis. Akibatnya,  lembaga  peradilan  semakin  tertinggal  dalam  mengikuti perkembangan  hukum  bisnis.  Pengadilan  tidak  dapat  mempertimbangkan masalah perselisihan bisnis. 16

## Upaya Aanmaning sebagai Tindak Lanjut atas Putusan Arbitrase Verstek.
Pelaksanaan  putusan  arbitrase  harus  sesuai  dengan  tata  tertib pengadilan di wilayah negara tempat permohonan pelaksanaan itu diajukan. Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai akibat hukum yang bertahan lama dan  mengikat  para  pihak.  Final  di  sini  berarti  bahwa  putusan  tidak  dapat digugat,  ditentang,  atau  ditinjau  kembali.  Adapun  upaya  pembata;an  yang diberikan berdasarkan ketentuan arbitrase atas putusan arbitrase, hal ini harus dilakukan  dalam  waktu  30  hari  sejak  tanggal  putusan  arbitrase  yang didaftarkan,  dengan  diperlihatkan  lembaran  asli  atau  salinan  resmi  dari putusan  arbitrase.  Pihak  pemohon  nantinya  akan  menerima  catatan  tertulis tentang  kewenangan  pengacaranya  atas  arbiter  atau  panitera  pengadilan negeri dan panitera. Eksekusi putusan arbitrase akan hanya dilaksanakan jika putusan  arbitrase  tersebut  telah  sesuai  dengan  perjanjian  arbitrase  dan memenuhi  persyaratan  yang  ada  di  UU  Arbitrase,  serta  tidak  bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Pada  Pasal  56  ayat  (1)  UU  Arbitrase  ditentukan  bahwa  arbiter  atau majelis arbiter akan mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Pada  bagian penjelasan pasal tersebut diberikan  keterangan  bahwa  pada  dasarnya  para  pihak  dapat  mengadakan perjanjian  untuk  menentukan  bahwa  arbiter  dalam  memutus  perkara  wajib berdasarkan  ketentuan  hukum  atau  sesuai  dengan  rasa  keadilan  dan kepatutan  (ex  aequo  et  bono).  Dalam  hal  arbiter  diberi  kebebasan  untuk memberikan  putusan  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan,  maka  peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum  memaksa  (dwingende  regels)  harus  diterapkan  dan  tidak  dapat disimpangi oleh arbiter. Pada keadaan pihak arbiter tidak diberi kewenangan untuk  memberikan  putusan  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan,  maka
16 Kurniati Kurniati, “Peluang Dan Kendala Pengembangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa,”  Doctrinal  4,  no.  1  (2019):  928–45,  https://doi.org/https://jurnal.um- palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1862/1528.
arbiter  hanya  dapat  memberi  putusan  berdasarkan  kaidah  hukum  materiil sebagaimana  dilakukan  oleh  hakim  pada  umumnya.  Hal  yang  dimaksud termasuk dalam keadan majelis harus menyelesaikan perkara secara verstek tersebut.
Berkenaan  dengan  putusan  arbiter  yang  berdasarkan  atau  sesuai dengan keadilan dan kepatutan, dengan melihat rumusan “sesuai dengan rasa keadilan  dan  kepatutan  (ex  aequo  et  bono)”  maka  petunjuk  dalam  bagian penjelasan pasal tersebut hanyalah bahwa pengertian “sesuai dengan keadilan dan kepatutan” adalah sama dengan ex aequo et bono. Menurut penjelasan Pasal  33  ayat  (2)  UU  Arbitrase,  dalam  hal  arbiter  diberi  kebebasan  untuk memberikan  putusan  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan,  maka  peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Ini hanya menunjukkan bahwa arbiter ex aequo et bono tidak terikat pada peraturan perundang-undangan, sedangkan  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  dapat dikesampingkan.
Pokok-pokok pengertian dari pertimbangan dan putusan berdasarkan ex  aequo  et  bono  (istilah  dalam  sistem  civil  law),  amiable compositeur/amicables  compounders  (istilah  dalam  sistem  common  law), atau keadilan dan kepatutan (istilah dalam UU Arbitrase), yaitu pertimbangan dan  putusan  berdasarkan  keadilan  dan  kepatutan  tidak  didasarkan  pada aturan-aturan  hukum  yang  ketat/kaku,  malahan  dapat  menyampingkan aturan-aturan  hukum  yang  ketat/kaku  itu;  Keadilan  dan  kepatutan  adalah sama dengan keadilan alamiah (natural equity), yaitu keadilan, martabat, atau moralitas  dalam  hubungan  bisnis,  atau  perasaan  naluri  manusia  tentang kebenaran dan permainan yang jujur (fair play) dan; Pedoman untuk keadilan dan  kepatutan  hanya  berupa  asas-asas  yang  bersifat  umum  seperti:  equity tidak  akan  membiarkan  adanya  suatu  kesalahan  tanpa  memberikan  suatu ganjaran, barangsiapa datang meminta bantuan equity harus datang dengan tangan yang bersih. 17
Penerapan  perintah  eksekusi  atas  akta  putusan  arbitrase  akan dikeluarkan dari ketua pengadilan negeri tempat didaftarkanya akta tersebut. Untuk kemudian pengadilan akan melakukan prosedur pemanggilan seperti pada kasus-kasus perdata pada umumnya. Pihak pengadilan akan melakukan pemanggilan atau teguran (aanmaning) kepada para pihak secara sah untuk
17 Sheila  Pricilia  Surbakti,  “Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kekuatan  Eksekutorial  Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase,” Lex Privatum 9, no. 6 (2021): 169–79, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34813.
hadir  ke  persidangan.  Adapun  pada  prakteknya  untuk  proses  aanmaning dilakukan  melalui  3  (tiga)  tahapan,  atau  jika  para  pihak  telah  memenuhi panggilan  untuk  hadir  di  panggilan  pertama  maka  panggilan  kedua  dan ketiga tidak perlu untuk dilakukan. Adanya kemungkinan untuk para pihak dapat  melakukan  perdamaian  selama  proses  aanmaning  dilakukan  dan sebelum dimulainya persidangan di pengadilan.
Terdapat kemungkinan untuk pihak lawan ketika telah dilakukannya proses  aanmaning  sebanyak  tiga  kali,  dan  lawan  tetap  tidak  melaksanakan putusan  secara  sukarela.  Keadaan  tersebut  akan  dilanjutkan  oleh  pihak pengadilan kepada tahapan upaya eksekusi putusan arbitrase secara paksa. Pihak pengadilan melalui juru sita akan bertugas untuk melakukan eksekusi dengan tahapan penyitaan, pelelangan ataupun pengosongan. Pihak juru sita melalui  persetujuan  dari  ketua  pengadilan  negeri  tersebut  akan  langsung memulai tahapan penyitaan, pelelangan dan pengosongan kepada pihak yang akan dieksekusi. Objek pelelangan dan penyitaan tersebut ditujukan sebagai upaya  dalam  membayarkan  sejumlah  uang  guna  pelunasan  utang  ataupun kewajiban pihak yang dieksekusi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan putusan arbitrase. 18

## Kesimpulan
Proses  penyelesaian  sengketa  menggunaka  Lembaga  Arbitrase berdasarkan  atas  kesepakatan  para  pihak.  Pengaturan  Arbitrase  sebagai pedoman  dalam  melakukan  proses  beracara  baik  melalui  arbitrase  yang bersifat  nasional  maupun  international.  Penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase  di  awali  dengan  pengajuan  permohonan,  penyelesaian  proses administrasi, pembentukan Majelis Arbiter, hingga putusan yang bersifat final and  binding.  Produk  hukum  pada  penyelesaian  sengketa  Arbitrase  adalah Putusan Arbitrase, dimana putusan diputuskan oleh Majelis Arbiter dengan berdasarkan pertimbangan baik dihadiri para pihak lengkap ataupun diputus secara verstek. Adapun tindak lanjut atas putusan tersebut masih memerlukan pendaftaran  putusan  arbitrase  ke  pengadilan  negeri  dalam  bentuk  akta pendaftaran.  Upaya  pembatalan  putusan  arbitrase  masih  dapat  dilakukan melalui pengadilan negeri dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akta
18 Bintang  Agustinus  Simanjuntak,  “Tinjauan  Yuridis  Eksekusi  Putusan  Arbitrase  Pada Pengadilan  Negeri  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase Dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,”  Jurnal  Hukum  To-Ra  7,  no.  1  (2021):  105–15, https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
pendaftaran  putusan.  Pihak  yang  kalah  dalam  sengketa  seharusnya membayarkan kerugian berdasarkan putusan secepatnya dan secara sukarela, namun hal ini sering tidak dilaksanakan. Proses eksekusi sebagai upaya untuk mengembalikan kerugian yang  dialami pihak untuk melaksanakan putusan arbitrase,  hanya  dapat  dilakukan  melalui  pengadilan  negeri.  Hal  tersebut memerlukan proses pemanggilan melalui “peringatan” (aanmaning). Proses aanmaning akan dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, dan dilanjutkan oleh juru sita ke tahap penyitaan, pelelangan dan pengosongan kepada pihak yang akan di  eksekusi.  Sebagai  upaya  dalam  membayarkan  sejumlah  uang  guna pelunasan  utang  ataupun  kewajiban  pihak  yang  dieksekusi  sesuai  dengan jumlah yang telah ditetapkan berdasarkan putusan arbitrase.

## Daftar Pustaka
Adi  Astiti,  Nyoman,  and  Jefry  Tarantang.  “Penyelesaian  Sengketa  Bisnis Melalui  Lembaga  Arbitrase.”  Jurnal  Al-Qardh  3,  no.  2  (2018):  110–22. https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179.
Agustinus  Simanjuntak,  Bintang.  “Tinjauan  Yuridis  Eksekusi  Putusan Arbitrase Pada Pengadilan Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”
Jurnal Hukum To-Ra 7, no. 1 (2021): 105–15. https://doi.org/https://doi.org/10.33541/JtVol5Iss2pp102.
Amriani,  Nurnaningsih.  Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  Di Pengadilan. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
Diansari, Tetty. “Permasalahan Pelaksanaan Klausula Arbitrase Dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pilihan Forum.” Dharmasisya 1, no. 3 (2021): 30.
https://doi.org/https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss3/30
Indriani,  Maria  Evita,  and  Dewa  Nyoman  Rai  Asmara  Putra.  “Keabsahan Kesepakatan  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Melalui  Mekanisme Mediasi Yang Tidak Didaftarkan Ke Pengadilan Negeri.” Kertha Wicara:
Journal Ilmu Hukum 9, no. 10 (2020): 1–11.
https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article /view/62464.
“International  Chamber  of  Commerce  Rules  of  Arbitration,”  2021. https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of- arbitration/#article_6 .
Kurniati, Kurniati. “Peluang Dan Kendala Pengembangan Sebagai Alternatif
Penyelesaian  Sengketa.”  Doctrinal  4,  no.  1  (2019):  928–45. https://doi.org/https://jurnal.um- palembang.ac.id/doktrinal/article/view/1862/1528.
Nugroho,  Susanti  Adi.  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Dan  Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana, 2017.
Pujiyono, Pujiyono. “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase.” Jurnal Rechts Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional  7,  no.  2  (2018):  243–60. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241.
Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari,  Hardianto  Djanggih,  and  Farah  Syah  Rezah.  Metode  Penelitian Hukum (Legal Research Methods). Makasar: Social Politic Genius, 2017.
Raymond,  Hizkia.  “Problematika  Final  Dan  Mengikat  Putusan  Arbitrase Dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.”  Sultan  Jurisprudence:
Jurnal Riset Ilmu Hukum 1, no. 2 (2021). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12672. Situmorang,  Mosgan.  “Pembatalan  Putusan  Arbitrase.”  Jurnal  Penelitian Hukum De Jure 20, no. 4 (2020): 573–86.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.573-586.
Surbakti,  Sheila  Pricilia.  “Suatu  Tinjauan  Terhadap  Kekuatan  Eksekutorial Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase.” Lex Privatum 9, no. 6 (2021): 169– 79.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/348 13.
Wiko,  Garuda.  “Etika  Termohon  Menolak  Terlibat  Dalam  Persidangan Arbitrase.”  Tanjungpura  Law  Journal  3,  no.  2  (2019):  126–43. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v3i2.37514.
Winarta,  Frans  Hendra.  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Arbitrase  Nasional Indonesia Dan Internasional. 2nd ed. Sinar Grafika, 2022.

## Internet
International  Chamber  of  Commerce  Rules  of  Arbitration,”  2021 https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of- arbitration/#article_6, diakses pada tanggal 20 Juni 2022.