*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

## PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA DI TENGAH KRISIS GLOBAL

## Oleh: Lelly Yulifar*)

## Abstrak
Krisis ekonomi di Indonesia telah mengakibatkan krisis multidimensi yang mengubah tatanan berpolitik, bernegara, stabilitas keamanan, dan berbagai masalah sosial.  Karena  itu,  di  tengah-tengah  kondisi  yang  serba  sulit,  perlu  kiranya  kita semua  berkontemplasi  dan  mencari  jalan  ke  luar  agar  sumber  daya  manusia  kita bukan hanya sekedar sebagai kekuatan dari segi kwantitas, tapi dari kwalitas, agar tetap ‘struggle’ di tengah-tengah krisis global ini.
Terdapat  beberapa  variabel  yang  menentukan  dalam  upaya  ke  arah peningkatan kwalitas SDM. Di antaranya, harus dimilikinya hasrat berorientasi ke masa  depan,  inovatif,  eksploratif,  memiliki    kebutuhan  untuk  berprestasi, dimiliknya  semangat atau motivasi  bekerja oleh tiap  individu dan upaya-upaya ke arah  peningkatan  kompetensi  agar  SDM  kita  memiliki  posisi  tawar  di  dalam melakukan bargaining ketika memasuki dunia kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.  Untuk  itu,  peranan  lembaga-lembaga  yang  dapat  memberdayakan  SDM seperti  lembaga  pendidikan,  pemerintah,  dan  swasta  pada  prakteknya  harus  bisa melakukan program masing-masing ataupun saling bekerja sama.

## Kata kunci: Pemberdayaan SDM, krisis global.

## 1. Pendahuluan
Sejarah   mencatat  bahwa  era reformasi  di negeri  kita diawali oleh krisis perekonomian pada medio  tahun 1997, yang ditandai dengan terjadinya depresiasi nilai rupiah yang bermuara pada krisis multidimensi.  Peristiwa ini telah mengubah tatanan  berpolitik  dan  bernegara  yang  pada  gilirinnya  mengharuskan    bangsa  kita beradaptasi  dengan  kondisi-kondisi  yang  lebih  banyak    mengalami  periode  surut dibanding  pasang.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan    tingginya    angka  pengangguran, meningkatnya  angka kriminalitas, naiknya harga-harga sembako dan  berkuasanya partai  gurem  di  arena  politik  dan  pemerintahan  serta    sistem  desentralisasi  yang belum  matang,  secara    tidak  langsung    memberikan  peluang  untuk  terjadinya korupsi  yang lebih melembaga.
Walaupun demikian, situasi ini  diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi bangsa  Indonesia  yang  mulai  memasuki    kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara secara  demokratis.  Memasuki  Era  Reformasi,  pergantian  pemimpin  (presiden)a jauh  lebih  singkat  di  banding  jaman-jaman  sebelumnya.  Dalam  mencari-cari ‘performance‘ pimpinan, setelah berganti 3 presiden, di bawah kepemimpinan SBY dan  JK  secara  sistemik,  dan  tegas  telah  berupaya  melenyapkan  para  koruptor, menstabilkan  perekonomian  dan  merecovery  berbagai  segmen  kehidupan.  Dalam
*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
perjalanan  ini,  pada  tahun  2007  yang  baru  lalu,  secara  mengejutkan,  Negara adikuasa  (USA)  dihadapkan  pada  krisis  yang  diduga  sebagai  akibat  dari penggelembungan  ekonomi,  yang    dengan  cepat  merembet  ke  seluruh  penjuru dunia, termasuk Indonesia, sehingga menghadapi  Krisis ‘jilid kedua’  dalam skala yang lebih luas: “krisis global”!
Sama halnya dengan krisis pada tahun 1977, dampak yang langsung terasa adalah  tingginya  angka  pengangguran,  yang  disebabkan  oleh  PHK  besar-besaran oleh  perusahaan-perusahaan  yang  di  antaranya  mengalami  pembatalan  atau penghentian order dari Negara-negara pemesan  yang terkena krisis. Bicara  angka pengangguran,  artinya  bicara  tenaga  kerja,  yang  dalam  hal  ini  adalah  sebagai Sumber Daya Manusia . Berbicara SDM, tidak cukup dilihat sebagai sosok  ragawi (physic)  tetapi  juga  berkenaan  dengan  jiwa  (pshychology)  karena  itu,  perlu  sikap yang kritis dan bijak  dalam mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, kajian- kajian yang membahas tentang berbagai upaya kea rah pemberdayaan SDM  dalam menghadapi  krisis  global  akan  menjadi  topik  yang  menarik  sebagai  alternatif pemecahan permasalahan.
Ekonomi abad ke-21 seperti yang sering dibicarakan orang, ditandai dengan globalisasi ekonomi. Kemajuan teknologi informasi yang pesat menjadikan proses kegiatan ekonomi dan perdagangan antar dunia menjadi tidak ada sekat. Kekuatan pasar yang integratif menjadi kekuatan pasar yang harus disikapi bangsa ini sebagai tantangan agar adanya efisiensi dan daya saing dalam dunia usaha.

## 2. SDM Indonesia : Idealisme dan Kenyataan
Selain sumber daya alam yang potensial, Indonesia memiliki  kekuatan dari sisi  jumlah  penduduk,  yang    pada  tahun  2000  sudah  mencapai  angka  203,5  juta (Hasibuan,2009).  Kendati  demikian,  sumber  daya  manusia    ini,  masih  jauh  dari idealisme  yang  optimal,  sehingga  untuk  menjadi  potensi  yang  riil  masih memerlukan kerja keras yang serius. Upaya yang perlu segera dibenahi   terutama berkenaan  dengan  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  diidentifikasi  Kompas (1907), masih terpuruk bahkan dibandingkan dengan Negara-negara Asia Tenggara yang baru stabil, seperti Vietnam yang baru-baru ini terlepas dari perang saudara.
Rendahnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  bukan  hanya menyebabkan  kalah  dalam  daya  saing  di  tingkat  internasional,  bahkan  di  dalam negara  sendiripun  bisa  membuat  kita  tersisih.  Padahal  tahun  tahun  di  saat  usia kemerdekaan  relative    muda,  kita  pernah  mencatat  beberapa  prestasi.Contohnya, pada tahun 1962, selain menjadi tuan rumah Asian Games, kita menjadi peringkat ketiga  dalam  peraihan  medali  terbanyak.  Tahun  1970-an,  Olahraga  Bulu  tangkis menempati    peringkat  unggulan  dalam  kejuraan  All  England  dan  kejuaraan- kejuaraan  lainnya  di  tingkat  dunia.  Bersamaan  dengan  itu,  Pertamina mengembangkan Petronas, yang kemudian  dengan gemilang mencetak ringgit dan membangun  negeri   jiran.  Pada tahun 1990-an sampai dengan  tahun 2000, anak bangsa  kita  ikut  membangun  dan  mengembangkan  industri  pupuk  dan    kimia  di negeri-negeri  penghasil  minyak  seperi  Qatar,  Bahrain,  dan  Quwait.  Di  bidang pendidikan,  banyak  dosen  dan  para  profesor  yang  ‘diimpor’  ke  negeri  Jiran  dan
*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
sebaliknya,  para  mahasiswa/pelajar  dari  Malaysia  dikirim  ke  Indonesia,  untuk menimba ilmu di Universitas-universitas  dan Perguruan Tinggi  yang  terkemuka di negeri  Ini, seperti  di  ITB, UNPAD, IPB dan IKIP (UPI). Di awal tahun 2000, pada strata bawah, SDM kita banyak yang menjadi TKI yang punya skill. Sebagai contoh,  pelatihan-pelatihan  di  home  industry  yang  mendatangkan  tukang  bordir, pembatik, dan  desainer dari Indonesia. Sehubungan dengan itu, Ida Bagus Mantra (2000)  mengatakan  bahwa  peningkatan  devisa  Negara  melalui  pengelolaan pendapatan  para  TKI  ke  luar  negeri  menjadi  aspek  yang  penting  dalam memperbaiki neraca perdagangan internasional.
Sekarang,  kita  dalam  kondisi  yang  berbeda  dari  dua  atau  tiga  dekade  ke belakang. Petronas masuk ke wilayah kita sebagai komoditi migas, seiring dengan masuknya para pelajar dan mahasiswa serta para dosen yang belajar di negeri jiran tersebut.  Menurut  informasi,  dari  sekian  banyak  Perguruan  Tinggi  yang  di Malaysia,  presentase  jumlah  mahasiswa  asing  terbesar  berasal  dari  Indonesia! Barang-barang  produksi,  seperti  tekstil  dan  produk  tekstil,  kosmetik,  alat-alat kesehatan  dll.  dari  negeri    ini  mulai  dikonsumsi  bangsa  kita.  Fenomena  ini  telah menyebabkan  sulitnya  bangsa  kita  dalam  memperoleh  kesempatan  untuk memperbaiki  performance  devisa  kita.  Oleh  karena  itu,  di  tengah-tengah  kondisi yang serba sulit ini, perlu kiranya kita semua berkontemplasi dan mencari jalan ke luar  agar  sumber  daya  manusia  kita  bukan  hanya  sekedar  sebagai  kekuatan  dari segi  kwantitas,  tapi  dari  kwalitas,  agar  tetap  ‘struggle’  di  tengah-tengah  krisis global ini.
Dalam  globalisasi  yang  menyangkut  hubungan  intraregional  dan internasional telah terjadi persaingan  yang ketat antar Negara. Indonesia,  menurut world Competitiveness Report menempati urutan ke-45 atau terendah dari seluruh jumlah  Negara  yang  diteliti,  di  bawah  Singapura  (8),  Malaysia  (34),  Cina  (35), Filifina (38) dan Thailand (40). Kondisi ini melahirkan bentuk-bentuk manufaktur global. Oleh karena itu, SDM kita akan bersaing ketat di level dunia. Jika kwalitas SDM kita rendah,  maka produksi  manufaktur kita tidak akan  memiliki daya saing untuk menembus pasar internasional. Bahkan, kondisi ini akan semakin diperburuk dengan masuknya barang-barang import yang mengancam pasar domestik. Di sini, peran pemerintah sebagai regulator akan dihadapkan pada posisi yang menentukan.

## 3. Pemberdayaan SDM : Sebagai Alternatif Solusi
Pemberdayaan,  menurut  Sedarmayanti  (2000)  secara  umum  diartikan ‘lebih  berdaya  dari  sebelumnya,  baik  dalam  hal  wewenang,  tanggung  jawab, maupun  kemampuan individual yang memilikinya.’ Selanjutnya, dikatakan bahwa Sumber  Daya manusia, dapat diartikan sebagai daya yang bersumber dari manusia yang  memiliki  kemampuan  (competency),  yang  mencakup  pengetahuan (knowledge),  ketrampilan (skills), dan sikap (attitude).
Akan  terdapat  beberapa  variable  yang  menentukan  dalam  upaya  ke  arah peningkatan kwalitas SDM. Di antaranya, harus dimilikinya hasrat berorientasi ke masa depan,inovatif, eksploratif, dan  memiliki  kebutuhan untuk berprestasi (need for  achievement)  yang  oleh  Koentjaraningrat  (1985)  diidentifikasi  sebagai
*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
mentalitas pembangunan. Sehubungan dengan kebutuhan berprestasi, Mc Clelland (Suwarsono,  Alvin  Y.  So,  2000)  menyatakan  sebagai  indikator    individu-individu yang berjiwa entrepreneur (wirausaha).
Variable  berikutnya,  yakni  harus  dimiliknya  semangat  atau  motivasi bekerja oleh tiap individu yang oleh George R. Terry dalam Sedarmayanti (2008), dinyatakan  sebagai  keinginan  yang  terdapat  pada  seorang  individu  yang merangsangnya  melakukan  tindakan.  Kemudian,  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  variable  yang  berupa    upaya-upaya  ke    arah  peningkatan  kompetensi  agar SDM kita memiliki posisi tawar di dalam  melakukan bargaining ketika memasuki dunia  kerja,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Untuk  itu,  berikut  ini  akan dibahas tentang lembaga-lembaga yang dapat berperan dalam pemberdayaan SDM tersebut  yang  pada  prakteknya  bisa  melakukan  program  masing-masing  ataupun saling bekerja sama dalam memberdayakan SDM.

## a. Peran Lembaga Pendidikan
Kegiatan  pendidikan  sebagai  realitas  sosial  yang  keberadaannya  sering diharapkan  sebagai  agen  pembaharuan  dalam  berbagai  segmen  kehidupan masyarakat.  Melalui  lembaga  ini,  baik  formal  maupun  non  formal,  Sumber  Daya Manusia  dihasilkan.  Terutama  untuk  jenjang  pendidikan  formal,  proses  untuk menghasilkan SDM ditempuh dalam waktu  yang  cukup panjang. Oleh karena  itu, diperlukan  sebuah  system  yang  relative  ideal  untuk  mencetak  SDM  yang  handal dan  berkwalitas,  terutama  untuk  memenuhi  tuntutan  jaman  yang  serba  cepat berubah (dinamis).
Di  tengah  pro  dan  kontra  tentang,  UN  (Ujian  Negara),  pemerintah  dari tahun  ke  tahun  meningkatkan  standar  kelulusan.  Untuk  tahun  ini  meningkat menjadi    5,5  dari  5,25  pada  tahun  sebelumnya  (PR,17  April  2009).  Peningkatan batas  lulus  tersebut  ditengarai  sebagai  upaya  agar  SDM  kita  bisa  bersaing  bukan hanya di tingkat local saja, tetapi juga di tingkat dunia.
Indikator  kwalitas  Sumber  Daya  Manusia  paling  tidak  bisa  dilihat  dari aspek  IPM  (Indek  Pembangunan  Manusia)  yang  diantaranya  meliputi  pendidikan, kesehatan  dan  ekonomi.  Sementara  itu,  merujuk  data  ESCAP  Population  Data Sheet  tahun  2006,  bahwa  35,29%  rakyat  Indonesia  tidak  tamat  Sekolah  Dasar. Sementara    yang  tidak  tamat  SD  sejumlah  34,22  %.  Kemudian,  13%  yang  tamat SLTP.  Data  tersebut  menempatkan  IPM  Indonesia  pada  urutan  ketujuih  dari  11 negara Asia Tenggara, atau ranking 108 dari 177  negara.
Merujuk  data  tersebut  di  atas,  tampak  bahwa  tugas  yang  berat  dihadapi dunia  pendidikan,  yakni  bagaimana  agar  secara  kwantitas  dan  kwalitas,    Sumber Daya  Manusia  yang terdidik dapat dihasilkan dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan,  mengingat  secara geografis penduduk Indonesia  tersebar di  berbagai pulau yang potensi alam dan manusianya berbeda. Sebuah tantangan yang serius di era otonomi daerah.
Kendala terbesar dunia pendidikan adalah  kecilnya anggaran untuk bidang ini. Sepanjang sejarahnya, prosentase kecil ini harus berebut dengan mental-mental yang  korup.  Oleh  karena  itu,  angka  20  %  untuk  dana  pendidikan  perlu  dikelola
*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
dengan penuh kehati-hatian tanpa harus menciptakan kekakuan dan ketakutan yang berlebihan  dalam  penggunaan  anggaran  tersebut.  Untuk  itu,  diperlukan  aparatur, yang  penuh  tanggung  jawab  dalam  kapasitas  dan  kapabilitas  yang  memadai,  agar penyaluran anggaran ini tepat guna.
Menurut  Didin  S.  Damanhuri  (2008),  salah  satu  problem  struktural  yang dihadapi  dunia  pendidikan  adalah  dimasukkannya  dunia  pendidikan  sebagai subordinasi dari pembangunan ekonomi. Sebelum era Reformasi, sejarah mencatat betapa  pembangunan  fisik  menjadi  primadona.  Hal  ini  sesuai  dengan  orientasi pembangunan  ekonomi.  Visi  yang  seperti  ini  tidak  akan  kondusif  untuk pengembangan  SDM  karena  tidak  adanya  tolok  ukur  antara  pembangunan  sarana dan prasara pendidikan dengan tolok ukur kualitatif atau mutu pendidikan.
Kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha penting dikembangkan, agar  SDM yang dihasilkan  dunia pendidikan terserap dengan optimal. Pada tahun 1980-an  cukup  kencang  upaya  kea  arah link  and  match .  Lesunya  dunia  usaha akibat  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan  sampai  saat  ini  mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja,terutama bagi lulusan Perguruan Tinggi. Sementara, di sisi  lain  jumlah  angkatan  kerja  lulusan  Perguruan  Tinggi  semakin  meningkat. Sampai  dengan  tahun  2000  ada  sekitar  2,3  juta  angkatan  kerja.  Fenomena  ini menimbulkan  banyaknya  penggangguran  sarjana  di  Indonesia  (Didin  S. Damanhuri, 2008).
Selanjutnya,  Damanhuri  (2008),  menyarankan  agar  potensi  Sumber  Daya Manusia  tersebut    secara  optimal  menjadi  kekuatan  yang  riil,  maka  kebijakan ekonomi  yang  diciptakan  pemerintah  harus  berbasis  pada  sumber  daya  yang dimiliki (resources base), membangkitkan local genuine yang diperoleh antara lain dengan  mengintegrasikan  pembangunan  ekonomi  dengan  pendidikan.  Sehingga, kita  tidak  membangun  bangsa  ini  dengan  mengandalkan  sumber  daya  alam  yang tidak  terolah  dengan  buruh  yang  murah.  Sehingga,  permasalahan  ekonomi  seperti kemiskinan,  pengangguran,  dan  kesenjangan  perekonomian  makin  lebar,  dan ketergantungan kita terhadap Negara  maju karena utang luar negeri  yang semakin berlipat.Di  samping  itu, ketergantungan terhadap  teknologi dan  manajemen asing, karena  SDM  yang  diciptakan  dalam  kerangka  mikro  hanya  akan  memperkuat proses ketergantungan tersebut.
Sehubungan  dengan  itu,  harus  ada shifting  paradigm ,  agar  proses pembangunan  mampu  mendorong  terbentuknya  berbagai  keahlian  yang  bisa mengolah  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  dan  dapat  memandirikan  system  ekonomi bangsa.  Agar  visi  tersebut  bisa  masuk  ke  berbagai  daerah,  maka  harus  dilakukan koreksi  total  terhadap  kebijakan  makro  dengan  berbasiskan  kepada  pluralitas daerah.  Oleh  karena  itu,  akan  terbentuk  Sumber  daya  Manusia  yang  mampu  dan mau  memperjuangkan  kebutuhan  penguatan  masyarakat  lokal.  Hal  ini  untuk mengcounter SDM  yang dibentuk sebagai perpanjangan sistem kapitalisme global yang mengorbankan kepentingan lokal dan nasional bangsa ini.
*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.

## b. Peran Pemerintah
Bukan  hal  yang  mudah  bagi  pemangku  kebijakan  (pemerintah)  dalam menghadapi  berbagai krisis, termasuk krisis global terakhir ini. Kerja keras dalam penyelenggaraan pemerintahan yang good governance harus terus diperbaiki. Para birokrat  harus  memiliki    pemahaman  dan  penguasaan  yang  memadai  di  dalam upaya-upaya ke arah pengembangan pengetahuan dan kompetensi yang baru guna mendukung proses pengembangan human capital yang kompetitif.
Pemerintah  harus  bersikap  responsif  dan  professional    dalam  menghadapi harapan dan kebutuhan  masyarakat Indonesia  yang sedang ‘belajar’  berdemokrasi dalam    tatanan  system  desentralisasi.  Inovasi  kelembagaan,  termasuk  kebijakan dalam pengembangan SDM  harus  menjadi  focus  perhatian  yang  serius. Termasuk di dalamnya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif.
Peran pemerintah dapat ditunjukan melalui upaya-upaya untuk melaksanakan  empowering  masyarakat  dengan  konsep  kemitraan    dengan  selalu mendayagunakan  aparatur  Negara  yang  reformatif  dan  akomodatif.  Jika  aspek  ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka good governance bukan lagi  sebagai menara gading yang  sukar untuk diwujudkan. Salah satu sikap yang reformatif dan akommodatif, di antaranya dapat ditunjukkan secara riil dalam  menciptakan  iklim yang  kondusif  terhadap  dunia  usaha,  yang  merupakan    kelompok  penyumbang terbesar terhadap pemasukan Negara dalam bentuk pajak, penyerapan tenaga kerja dan  menjadi  urat  nadi  dari  aktifitas  perekonomian  bangsa.  Pemerintah  harus menjadi  fasilitator  dan  regulator  yang  akomodatif,  sehingga  SDM  yang  berupa Angkatan  Kerja  (Labour  Fource)  dapat  diserap  dengan  optimal  oleh  dunia  usaha. Sejalan  dengan  itu,  Mc  Clelland  mengatakan  bahwa  yang  paling  bertanggung jawab  dan  yang  memiliki  peran  kritis  dalam  pencapaian  kemajuan  Negara  Dunia Ketiga  adalah  kelompok,  wiraswastawan,  bukan  politikus  atau  konsultan  asing. Oleh  karena  itu,  pemerintah  sebagai  penentu  dan  pengambil  kebijakan  tidak  lagi membatasi  lingkup  invrstasi  dananya  pada  pembangunan  sarana  dan  prasarana dasar ekonomi dan mulai melakukan investasi pada pengembangan Sumber  Daya Manusia  yang  terencana,  baik  untuk  kebutuhan  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.
Di samping  itu, pemerintah harus  belajar dari pengalaman  masa  lalu,  yang gagal  membangun  ekonomi  melalui  konsep  modernisasi  yang  mengadopsi pemikiran  Rostow  dengan  the  stages  of  economic  growth  di  bawah  sistem pemerintahan  yang  disebut  Mas’oed    dalam    Suwarsono  dan  Alvin  Y.  So  (2000) sebagai Negara yang bercirikan NBO (Negara Birokratik Otoriter).

## c. Peran Pengusaha/Perusahaan atau institusi Swasta
Negara-negara  maju  seperti  Jepang    atau  Vietnam  yang  baru  selesai  dari perang  saudara  diidentifikasi  memiliki  para  wirausahawan  yang  handal.  Mereka memiliki  semangat  dan  kebutuhan  untuk  berprestasi  yang  kuat,  seperti  yang dipersyaratkan  Mc  Clelland  dalam  membentuk  Negara  maju  dari  sisi perekonomian. Belajar dari mereka, bangsa kita harus mengarahkan Sumber Daya Manusia  pada  komunitas  ini  agar  memiliki  jiwa  entrepreneurship  yang  gigih,
*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
bermotivasi  tinggi,  memiliki  etika  bisnis  yang  normatif,  kreatif  inovatif  dan  tidak manja (mandiri). Jochen Roepke meyakini bahwa :
Suatu  bangsa  akan  berkembang  secara  ekonomis,  apabila  bangsa  tersebut memiliki  wiraswasta-wiraswasta  yang  memiliki  kebebasan  dan  motif-motif  yang mendorongnya untuk mengambil keputusan-keputusan yang bersifat kewiraswastaan,  yang  sebetulnya  berarti  mengadakan  inovasi,  yakni  mewujudkan gagasan-gagasan  baru  menjadi  praktek.  Suatu  bangsa  akan  menjadi  besar  jika memperbesar  kelompok wiraswastawan….(Roepke,1982).
Untuk  memiliki  SDM  yang  kwalified,  lembaga  yang  turut  bertanggung jawab  di  dalamnya  adalah  institusi  pendidikan,seperti  yang  telah  diungkapkan sebelumnya.  Keterbatasan  skill  sehubungan  dengan  latar  belakang  pendidikan formal para SDM, sebenarnya  sudah diupayakan  peningkatan  skill  melalui diklat- diklat yang  beberapa di antaranya dibiayai oleh BUMN-BUMN melalui program- program    PKBL    atau  Bina  Lingkungan  yang  dilakukan  oleh  perusahaan perusahaan swasta besar dalam kerangka CSR (Community Social Responsibility). Program-program  ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kwalitas SDM pada skala  UKM  (Usaha  Kecil  Menengah).  Di  antaranya,  paket-paket  pelatihan Kewirausahaan,  pemasaran,  manajemen  (produksi,  keuangan,  perusahaan)  dan yang    berkenaan  dengan    teknik  produksi,  sampai  kepada  pengelolaan  limbah, memelihara dan meningkatkan motivasi, dll.
Untuk  perusahaan    besar,  program  peningkatan  SDM  melalui  DIKLAT dilakukan  secara  mandiri,  terutama  bagi  perusahaan  yang  tidak  memiliki permasalahan  dengan  pembiayaan.  Kendati  demikian,  pelaksanan  program  ini masih perlu dievalusi tingkat pencapaiannya, terutama yang melibatkan masyarakat dalam  strata  bawah,  karena  bukan  tidak  mungkin  jika  program  tersebut dilaksanakan  ‘asal  gugur  kewajiban’.  Tentu  saja,  yang  sudah  dikelola  dengan optimal bisa dijadikan bahan rujukan bagi lembaga-lembaga yang lain.
Sesungguhnya,  bagi  para  pengusaha,  dengan  diciptakannya  iklim  usaha yang kondusif akan memberikan kesempatan seluas mungkin bagi mereka di dalam menggerakan  ekonomi  sektor  riil.  Iklim  tersebut  bisa  dimulai  dengan  mudahnya dalam  mengurus  perijinan,  murah  dengan  sistem  pentarifan  yang  jelas  dan transparan,  dan  selesai  dalam  waktu  yang  relatif    tidak  lama.  Kondisi  keamanan yang  terjamin,  dengan  hilangnya  praktek-praktek  premanisme  dan  berbagai  jenis pungutan  liar  yang  akan  menambah    biaya  produksi  dan  operasional  mereka. Fasilitas umum, seperti transportasi  yang lancar, kebutuhan listrik yang mencukupi dan tidak sering ada gangguan, misalnya tidak ada aliran yang akan menghentikan proses produksi dan berbagai aktifitas yang memerlukan tenaga listrik. Kemudian, ketersediaan  bahan  baku  yang  murah  dan  jumlah  yang  memadai,  dll.  Untuk  itu, para  pengusaha  akan  merasa  puas  dan  tidak  akan  sungkan  membayar  pajak  dan iuran  untuk kepentingan masyarakat.
Jika  dunia  kerja  diberi  iklim  usaha  yang  kondusif,  maka  gairah perekonomian  akan  bangkit  dan  akan  mendorong    terbukanya  lapangan  kerja. Sektor  riil,  secara  langsung    dapat  menyerap  angkatan  kerja  yang  menganggur. Oleh karena itu, SDM yang potensial dalam jumlah akan terserap melalui sector riil
*) Dra. Lelly Yulifar, M.Pd., adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
ini. Pada gilirannya, daya beli beli masyarakat akan meningkat,  sehingga kita akan dapat mengatakan :” Selamat tinggal situasi krisis!”

## Daftar Pustaka
Alvin,  Y.  So.,  Suwarsono,  2000, Perubahan  Sosial  dan  Pembangunan ,  Jakarta  : PT. Pustaka LP3S. Damanhuri  S.  Didin,  2008, Sumber  daya  Manusia  Berbasiskan  Kompetensi , http//www.sinarharapan.co.id/berita/0306/opi01.htmln
Koentjaraningrat, 1985 . Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan ,  Jakarta : PT.
Gramedia,
Mantra , Ida Bagoes, 2000, Demografi Umum, Jogyakarta : Pustaka Pelajar Pikiran Rakyat (PR), 17 April 2008: Berharap Tingkat Kelulusan Naik. Roepke,  Jochen,  1982 ,  Kewirausahaan  dan  Perkembangan  Ekonomi  Indonesia, dalam  Bunga  Rampai  Masalah-Masalah  Pembangunan,  Penyunting  :
Koentjaraningrat, Jakarta : PT.Pustaka LP3S.
Sedarmayanti, 2007, Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung : PT. Repika Aditama.