## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 5, No. 4 November 2021 e-ISSN  : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v5i4.2531/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index
Implementasi Prinsip Rule Of Law Dan Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19
1 Nasratul Hajjah, 2 M. Fachri Adnan
1 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang
2 Universitas Negeri Padang Article Info Abstract Article history: Received 04 November 2021 Publish 11 November 2021 This article  is  based  on  the  problem  of  violations  of  health  protocols  and  violations  of  the installation  of  campaign  props  in  South  Solok  Regency  which  found  violations  of  health protocols  submitted  by  Bawaslu  from  the  results  of  monitoring  the  implementation  of  the 2020  Pilkada  campaign  during  September  28-30 and  found  violations  of  the  installation  of campaign  props  in  prohibited  places.  such  as  being  nailed  to  a  tree,  affixed  to  electricity poles,  mosque  fences,  crossing  roads,  being  less  than  10  meters  from  public  facilities.  The purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  principles  of  the  rule  of  law  and  public accountability  in  the  implementation  of  the  regional  election  campaign  for the South  Solok Regency Government during the COVID-19 pandemic. This research was conducted through a qualitative approach with a descriptive method. The data collection technique was done by purposive  sampling.  The  location  of  the  research  was  carried  out  in  South  Solok  Regency with data collection from this research, namely the General Election Commission (KPU) of South  Solok  Regency.  Data  obtained  from  interviews  and  documentation  studies.  Test  the validity  of  the  data  using  source  triangulation  techniques  and  data  collection  techniques triangulation.  Data  analysis  techniques  used  are  data  reduction,  data  presentation,  and drawing conclusions. The results of the study indicate that the principles of the rule of law and  public  accountability  in  the  implementation  of  the  regional  election  campaign  for  the South  Solok  Regency  Government  during  the  COVID-19  pandemic  have  not  been implemented optimally. And the evaluation of the implementation of the campaign during the COVID-19 pandemic shows that its implementation has not been effective because not all of its objectives have been achieved and its implementation has not been in accordance with the provisions stipulated in the implementation of the campaign.
Keywords: Rules Of Law,
Public Accountability, Campaign
Info Artikel Abstrak Article history: Diterima 04 November 2021 Publis 11 November 2021 Artikel  ini  berdasarkan  masalah  pelanggaran  protokol  kesehatan  dan  pelanggaran pemasangan  alat  peraga  kampanye  di  Kabupaten  Solok  Selatan  yang  ditemukan  adanya pelanggaran  protokol  kesehatan  yang  disampaikan  oleh  Bawaslu  dari  hasil  pengawasan pelaksanaan  kampanye  Pilkada  2020  selama  28-30  September  dan  ditemukan  adanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang seperti dipaku di pohon, ditempel  di  tiang  listrik,  pagar  masjid,  membelintang  jalan,  berada  kurang  10  meter  dari fasilitas  umum.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  prinsip rule  of  law dan akuntabilitas  publik  dalam  pelaksanaan  kampanye  Pilkada  Pemerintahan  Kabupaten  Solok Selatan pada masa pandemi  covid-19. Penelitian ini dilakukan  melalui pendekatan  kualitatif dengan  metode  deskriptif.  Teknik  pengambilan  data  dilakukan  secara purposive  sampling. Lokasi  penelitian  dilakukan  di  Kabupaten  Solok  Selatan  dengan  pengambilan  data  dari penelitian  ini  yaitu  di  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Solok  Selatan.  Data diperoleh  dari  hasil  wawancara  dan  studi  dokumentasi.  Uji  keabsahan  data  menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  prinsip rule  of  law dan  akuntabilitas  publik  dalam  pelaksanaan kampanye  Pilkada  Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19 belum  terlaksana  secara  optimal.  Dan  evaluasi  pelaksanaan  kampanye  pada  masa  pandemi covid-19  menunjukkan  pelaksanaannya  belum  efektif  karena  bleum  seluruh  tujuannya tercapai  dan pelaksanaannya belum sesuai  dengan  ketentuan  yang  diatur  dalam pelaksanaan kampanye tersebut.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: M. Fachri Adnan Universitas Negeri Padang Email: fachriadnan@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Untuk  meningkatkan  pelaksanaan  demokrasi  dalam  proses  politik  daerah,  pemilihan  kepala daerah  juga  dilakukan  secara  langsung  untuk  membentuk  pemerintahan  yang legitimate, kuat, bertanggungjawab dan cakap dalam melaksanakan pemerintahan di daerah  (Adnan, 2012). Namun dalam  kondisi  pandemi  covid-19,  banyak  aspek  yang  harus  diperhatikan  dalam  pemilihan  kepala daerah  dengan  menjalankan  protokol  kesehatan.  Pelaksanaan  Pilkada  serentak  pada  tahun  ini berbeda  dengan  pilkada  serentak  yang  dilaksanakan  pada  periode  sebelumnya  dikarenakan Pemilihan  Kepala  Daerah  tahun  2020  dilaksanakan  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19  sehingga pemerintah  mengharuskan  untuk  melaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan  protocol  kesehatan  yaitu makai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.
Salah  satu  aspek  yang  sangat  signifikan  perubahan  pelaksanaan  Pilkada  2020  yaitu pelaksanaan  kampanye.  Penelitian  ini  memfokuskan  pada  salah  satu  tahapan  krusial  dalam penyelenggaraan  Pilkada  serentak  2020  yaitu  tahapan  kampanye  yang  berpotensi  menimbulkan kerumunan  massa,  karena  sifatnya  yang  menuntut  mobilisasi  massa.  Sehingga  potensi  terjadinya pelanggaran protokol kesehatan menjadi lebih besar karena kemungkinan  untuk membatasi peserta dan menjaga jarak lebih sulit dilakukan. Kampanye pada dasarnya merupakan tahapan dimana para peserta pemilihan yang telah ditetapkan berlomba- lomba mencari dukungan pemilih. Namun hak ini mengalami sedikit pembatasan karena prosedur pelaksanaannya berbeda dengan kampanye pada saat keadaan normal.
Sebagaimana telah diatur dalam PKPU No.13 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas PKPU No. 6 tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada 2020 yang menjelaskan tentang larangan kegiatan  atau  Pembatasan  aktifitas  kampanye  berupa  rapat  umum  dan  kampanye  akbar  dilarang, sementara  pertemuan  terbatas  dimungkinkan  hanya  saja  peserta  dibatasi  50  orang  dengan kewajiban  mematuhi  ketentuan  protokol  kesehatan  dalam  penanganan  covid-19.  Regulasi  PKPU No. 13 tahun 2020 ini mendorong kampanye secara daring atau virtual. Pembatasan ini di samping maksudnya  untuk  mencegah  kerumunan  tapi  berpotensi  menghambat  proses  komunikasi  politik yang akan dilakukan kandidat kepada para pemilih.
Dalam rangka mewujudkan pilkada yang berintegritas, menurut komisi global tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan, yaitu: (1) membangun negara hukum guna terjaminnya HAM serta keadilan  dalam  pemilihan;  (2)  membentuk  penyelenggara  pemilu  yang  professional,  independen, dan  kompeten  agar  dapat  dipercaya  publik;  (3)  membentuk  institusi  dan  norma  multi  partai  yang kompetitif  dan  pembagian  kekuasaan  yang  mendukung  demokrasi  sebagai  sistem  jaminan keamanan  bersama  di  antara  pesaing  politik;  (4)  menghilangkan  hambatan  politik,  hukum, ekonomi,  administratif,  serta  sosial  untuk  partisipasi  politik  yang  menyeluruh  dan  setara;  (5) mengatur keuangan politik yang tidak terkontrol, tidak transparan, serta remang-remang.
Kemudian  akuntabilitas  adalah    prinsip  penting  dalam  pelaksanaan  pemilihan.  Prinsip akuntabilitas  memastikan  bahwa  parpol  serta  calon  memiliki  tanggungjawab  untuk  memastikan perolehan  dan  pengeluaran  dana  kampanye  secara  rasional,  sesuai  etika,  serta  tidak  melanggar ketentuan    (Supriyanto  D,  2013).  Dalam  kampanye  Pilkada  yang  menjadi  agen  ialah  kandidat paslon.  Ini  memberi  ruang  bagi  kandidat  dan  tim  kampanyenya  untuk  menerima  dan mengeluarkan  dana  kampanye  sesuai  dengan  peraturan  perundang-  undangan  yang  berlaku. Sedangkan  yang  dapat  diidentifikasi  sebagai  prinsipal  yaitu  penyelenggara  pilkada  yakni  KPU bersama  Panitia  Pengawas  Pilkada.  Tim  kampanye  pasangan  calon  diberikan  kewenangan  oleh penyelenggara  untuk  menerima  dan  mengeluarkan  dana  kampanye  yang  diperoleh  dari  publik (Nusantara, 2019). Kandidat bertanggung jawab atas dana kampanye yang mereka kelola kepada
penyelenggara.  KPU  mengaudit  laporan  keuangan  kampanye  melalui  kantor  akuntan  publik. Apabila  pasangan  calon  (agen)  tidak  dapat  menyampaikan  atau  membuktikan  laporan  dana kampanye  yang  telah  dilaporkan,  hasil  pemeriksaan  itu  akan  menjadi  dasar  KPU  dalam menjatuhkan  sanksi.  Begitu  pula  saat  kampanye,  Panwas  berhak  menangani  kandidat  paslon yang melanggar aturan dana kampanye (Nusantara, 2019).
Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban terhadap pemerintah dan publik. pertanggungjawaban  kepada  pemerintah  dilihat  dari  laporan  transaksi  pembiayaan  politik  oleh partai  politik,  pasangan  calon,  penyumbang,  dan  penyedia  barang/jasa  kepada  pemerintah. Mewujudkan Akuntabilitas terhadap publik yaitu dengan menyampaikan atau mengkomunikasikan semua  informasi  pembiayaan  kampanye  kepada  publik.  Akuntabilitas  ini  perlu  untuk meminimalkan korupsi yang menyangkut pembiayaan politik yang terjadi disaat kampanye seperti vote  buying dan  kegiatan  pencucian  uang,  dan  setelah  menduduki  jabatan  seperti  memungkinkan pemberian  akses  untuk  penyumbang  besar  dalam  proyek  atau  kebijakan  pemerintah,  yang mengakibatkan  ketidakefisienan  dan  keefektifan  pemerintah  (Nusantara,  2019).  Berdasarkan permasalahan  tersebut,  artikel  ini  membahas  tentang “Implementasi  Prinsip  Rule  Of  Law  Dan Akuntabilitas Publik Dalam Tata Kelola Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan Pada Masa Pandemi Covid-19”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Solok Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Solok Selatan karena Kabupaten Solok Selatan termasuk daerah yang  yang melakukan pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  pelaksanaan  kampanye  di  masa  pandemi.  Penelitian  ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
Pemilihan  informan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik purposive  sampling. Adapun informan  penelitian  ini  adalah  Ketua  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan,  Divisi  Teknis Penyelenggaraan  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan,  Koordinator  Divisi  Pencegahan,  Humas  dan Hubal Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Koordinator Divisi hukum, penindakan pelanggaran dan sengketa  Bawaslu  Kabupaten  solok  selatan,  Tim  Sukses  masing-  masing  paslon.  Total  informan mencapai 7 informan.
Teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  1)  Wawancara  mendalam  dimana  peneliti mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  kepada  informan  terkait  pelaksanaan  kampanye  di  masa pandemi covid-19. 2) Studi dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan  pelaksanaan  kampanye  pilkada  2020  di  masa  pandemi  covid-19.    Uji  keabsahan  data penulis  meggunakan  triangulasi  sumber  dan  triangulasi  teknik  pengumpulan  data.  Untuk  analisis data kualitatif peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2011).

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Prinsip Rule Of Law Dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  implementasi  prinsip rule  of  law dalam  tata  kelola  kampanye pemilihan  Kepala  Daerah  Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19. Dari sudut pandang Friedman dan membagi rule of law menajdi 2 , yakni pengertian secara formal ( in the formal sense ) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological sense ). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuatan publik yang terorganisasir, seperti Negara. Sementara itu, secara hakiki, rule  of  law terkait  dengan  penegakan rule  of  law karena  melibatkan  baik  dan  buruknya tindakan hukum (just and unjust law ). Rule of law sangat erat kaitannya dengan keadilan sehingga rule of law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat (Haridison, 2013) Rule  of  law dalam  kampanye  Pilkada  merupakan  penegakan  hukum  yang  dilakukan  dalam pelaksanaan kampanye Pilkada yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar terlaksana
dengan  baik  dan  adil.  Dalam  setiap  Pilkada  atau  Pemilu,  penegakkan  hukum  sangatlah  penting karena  dengan  adanya  penegakan  hukum,  maka  demokrasi  yang  demokratis  akan  tercapai,  dan pemimpin yang terpilih dapat dipercaya dalam membangun bangsa dan negara. Secara ringkas, ciri- ciri atau unsur- unsur negara hukum dapat dirangkum dalam tiga hal; Pertama, adanya pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak bisa bertindak sewenang- wenang. Tindakan  negara  dibatasi  oleh  hukum,  setiap  individu  memiliki  hak  terhadap  negara  atau  rakyat memiliki  hak  terhadap  penguasa.  Kedua,  azas  legalitas,  maksudnya  setiap  tindakan  negara  harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu  yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturnya. Ketiga, pemisahan kekuasaan, maksudnya agar hak- hak azasi itu bisa terlindungi maka  perlu  adanya  pemisahan  kekuasaan  yaitu  badan  yang  membuat  peraturan  perundang- undangan,  melaksanakan  dan  mengadili  harus  terpisah  satu  sama  lain  tidak  berada  dalam  satu tangan (Achmad, 2014).
Jimly  Asshiddiqie  (2005)  berpendapat  bahwa  negara  hukum  memiliki  dua  belas  ciri  penting dari,  yaitu:  supremasi  hukum,  persamaan  dalam  hukum,  asas  legalitas,  pembatasan  kekuasaan, organ eksekutif yang independent, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan  tata  negara,  perlindungan  hak  asasi  manusia,  bersifat  demokratis,  sarana  untuk mewujudkan  tujuan  negara,  dan  transparansi  dan  kontrol  sosial.  Kemudian,  Achmad  (2014), mengutip  ahli  hukum  anglo  saxon  Albert  Venn  Dicey  yang  memberikan  ciri-  ciri rule  of  law sebagai  berikut:  1)  Supremasi  hukum,  artinya  tidak  boleh  ada  kesewenang-  wenangan  dan seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. 2) Kedudukan yang sama di depan hukum, artinya baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. 3)  Terjaminnya  hak-  hak  manusia  (hak  asasi  manusia)  dalam  undang-  undang  atau  keputusan pengadilan.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan,  ada  beberapa  temuan  penelitian  yang didapatkan dilapangan yang dilihat pada indikator rule of law , digunakan teori Albert Venn Dicey yang dikutip oleh Achmad (2014) dengan indikator yaitu:
a) terlaksananya supremasi hukum dalam pelaksanaan kampanye.
Supremasi  hukum  dalam  pelaksanaan  kampanye  merupakan  upaya  penegakan  hukum atau  aturan  dalam  pelaksanaan  kampanye.  Penegakan  hukum  dalam  pelaksanaan  kampanye perlu adanya komitmen dari lembaga penyelenggara pemilu, pasangan caon itu sendiri beserta tim  sukses  dan  pihak  lainnya  yang  terlibat  dalam  pelaksanaan  tersebut  untuk  menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan yang ada.
Menurut  PKPU  RI  Nomor  13  Tahun  2020  Pasal  57  menebutkan  bahwa  “Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan dapat dilaksanakan dengan metode:
a. pertemuan terbatas
b. pertemuan tatap muka dan dialog
c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum
e. pemasangan Alat Peraga Kampanye
f. penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
g. kegiatan  lain  yang  tidak  melanggar  larangan  Kampanye  dan  ketentuan  peraturan perundang- undangan.
Kemudian  peraturan  pada  Pasal  58  dalam  PKPU  Nomor  13  Th  2020,  setidaknya terdapat  6  (enam)  jenis  kegiatan  kampanye  yang  dilarang  pada  Pilkada  2020,  yaitu  rapat umum,  kegiatan  kebudayaan  seperti  konser  musik  atau  panen  raya,  kegiatan  olahraga  berupa gerak jalan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, serta peringatan  hari  ulang  tahun  partai  politik.  Namun,  PKPU  tetap  memperbolehkan  pertemuan tatap  muka  bagi  yang  tidak  dapat  melakukan  kampanye  secara  daring  akibat  persoalan
sosiologi  dan  geografi.  Dalam  Pasal  58  PKPU  No.13  Th  2020  tersebut  menyebutkan  dengan ketentuan harus dalam ruangan atau gedung, membatasi jumlah peserta sebanyak 50 orang dan menjaga jarak minimal satu meter. Pertemuan tersebut juga diwajibkan menggunakan masker dan menyediakan fasilitas sanitasi yang memadai.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam  upaya  penegakan  aturan  dalam  pelaksanaan kampanye Pilkada Kabupaten Solok Selatan 2020, KPU melakukan sosialisasi tentang regulasi aturan  mengenai  kampanye  pada  masa  pandemi  covid-19  kepada  pasangan  calon,  partai politik, masyarakat dan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan  kampanye Pilkada. Selain itu juga dengan membuat himbauan- himbauan melalui media sosial, dan membuat iklan di radio, serta  menyurati  pasangan  calon  terkait  dengan  regulasi  tentang  kampanye.  Sosialisasi  juga dilakukan  oleh  BAWASLU  mengenai  regulasi  tentang  kampanye,  mengadakan  rapat koordinasi  dengan  pengawas  ditingkat  kecamatan,  kelurahan  dan  parpol,  mendorong  panitia pengawas  kecamatan  maupun  kelurahan  untuk  lebih  aktif  membangun  komunikasi  dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
Bawaslu  Kabupaten  Solok  Selatan  beserta  jajaran  melakukan  pengawasan  kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil  Bupati berdasarkan STTP (surat tanda terima  pemberitahuan)  pelaksanaan  kampanye  yang  diterbitkan  oleh  pihak  Kepolisian  Solok Selatan.  Sebagai  lembaga  Pengawas  pemilu,  Bawaslu  Kabupaten  Solok  Selatan mengidentifikasi  kerawanan-  kerawanan  pelaksanaan  kampanye  dan  IKP  (indeks  kerawanan pemilu)  berdasarkan  hasil  rilis  Bawaslu  Republik  Indonesia  terhadap  IKP  Pilkada  2020, membuat perencanaan pengawasan, melakukan kegiatan pengawasan tahapan dan sub tahapan kampanye,  aktivitas  pengawasan,  dan  evaluasi  pelaksanaan  pengawasan  tahapan  dan  sub tahapan kampanye.
Dalam  penegakan  hukum  pelaksanaan  Pilkada  demi  mewujudkan  pemilihan  Kepala Daerah  jujur  dan  adil,  dibentuk  Sentra  Gakkumdu  (penegakan  hukum  terpadu)  Kabupaten Solok  Selatan  yang  mengatur  proses  pelaksanaan  Pemilihan  Kepala  Daerah,  sekaligus melindungi  para  penyelenggara,  kandidat,  pemilih,  pemantau,  dan  warga  negara  pada umumnya  dari  ketakutan,  intimidasi,  kekerasan,  penyuapan,  penipuan,  dan  berbagai  praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilihan  Kepala Daerah. Berdasarkan temuan penelitian  tersebut  diketahui  terlaksananya  supremasi  hukum  dalam  pelaksanaan  kampanye Pilkada  Kabupaten  Solok  Selatan  dengan  cukup  baik.  Dapat  terlihat  tingkat  kepatuhan  dari kandidat  pasangan  calon  cukup  patuh  terhadap  aturan  berdasarkan  pengawasan  dan  temuan dalam pelaksanaan kampanye Pilkada.
b) Adanya kesamaan kedudukan di depan hukun antar paslon dalam pelaksanaan kampanye. Kesamaan  kedudukan  di  depan  hukum  antar  paslon  dalam  pelaksanaan  kampanye tercermin dalam persamaan kewajiban, persamaan larangan dan sanksi kampanye yang diterima oleh  pasangan  calon.  Sesuai  dengan  PKPU  RI  Nomor  13  tahun  2020  Tentang    Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  6  Tahun  2020  Tentang  Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil  Wali  Kota  Serentak  Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid- 19),  sudah  dijelaskan  dalam  aturan  tersebut  tata  cara  pelaksanaan  kampanye Pilkada  2020  dalam  masa  pandemi  covid-19  yang  akan  dilakukan  oleh  kandidat  pasangan calon,  serta  adanya  kewajiban,  larangan dan  sanksi  yang  sama  yang  telah  diatur dalam  PKPU tersebut tanpa ada keistimewaan atau hak khusus terhadap salah satu pasangan calon.
Berdasarkan  temuan  penelitian tersebut  dapat  diketahui  bahwa  palaksanaan  kampanye Pilkada  Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19,  terlaksananya penerapan rule of law dengan adanya kesamaan kedudukan di depan hukun antar paslon dalam pelaksanaan kampanye.
c) Adanya hak- hak paslon dan pemilih dalam pelaksanaan kampanye.
Hak- hak pasangan calon dan pemilih dalam pelaksanaan kampanye dapat dilihat dari terseslenggaranya  kampanye  secara  berkeadilan,  imprasialitas  atau  tidak  keberpihakan  atau netral,  profesionalitas  dari  penyelenggara  pemilu,  dan  tersedianya  prosedur  hukum  yang independen untuk memproses pengaduan warga.
Berdasarkan temuan dalam penelitian, pelaksanaan penyelenggaraan kampanye Pilkada tahun  2020  untuk  seluruh  tahapan  telah  berjalan  dengan  baik  dan  sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku.  Terlihat  selain  adanya  lembaga  penyelenggara  yang mengatur  dan  mengawai  palaksanaan  kampanye,  juga  adanya  lembaga  Sentra  Gakkumdu (penegakan  hukum  terpadu)  Kabupaten  Solok  Selatan  guna  tercapainya  Pemilihan  Kepala Daerah yang jujur dan adil.
Prinsip Akuntabilitas Publik Dalam Pelaksanaan Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19 Penelitian  ini  mengkaji  tentang  implementasi  prinsip  akuntabilitas  publik dalam  tata  kelola kampanye  pemilihan  Kepala  Daerah  Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi covid-19.  Akuntabilitas  secara  harfiah  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan accoutability yang berarti  “yang  dapat  dipertanggungjawabkan”.  Atau  dalam  kata  sifat  disebut  sebagai accountable . Mardiasmo (2009) menyatakan, akuntabilitas publik adalah kewajiban  seorang pemegang amanah untuk  memberikan  informasi,  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  dan  mengungkapan segala  aktifitas  kegiatan  yang  menjadi  tanggungjawabnya  kepada  pihak  pemberi  amanah  yang memiliki  hak  dan  kewenangan  untuk  meminta  pertanggungjawaban  tersebut.  Sedangkan  menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).
Erwin  Kuswantoro  (2020)  menyebutkan  bahwa  dalam  melaksanakan  prinsip  akuntabilitas, penyelenggara Pemilu memiilki kewajiban diantaranya:
a) Menjelaskan  keputusan  yang  diambil  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  tata  tertib, dan prosedur yang ditetapkan.
b) Membuka  akses  publik  mengenai  informasi  dan  data  yang  berkaitan  dengan  keputusan  yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan.
c) Menata  akses  publik  secara  efektif  dan  masuk  akal  serta  efisien  terhadap  dokumen  dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
d) Menjelaskan  kepada  publik  apabila  terjadi  penyimpangan  dalam  proses  kerja  lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya.
Pengukuran  akuntabilitas  publik  dapat  diukur  dengan  beberapa  criteria  yang  dipaparkan  oleh Mardiasmo (2002), yaitu sebagai berikut:
a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.
Akuntabilitas  hukum  berkaitan  dengan  kepatuhan  kepada  hukum  dan  peraturan lainnya  dalam organisasi,  sedangkan  akuntabilitas  kejujuran  berkaitan  dengan  penghindaran  penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum sebagai bentuk jamnan penegakan supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran sebagai jaminan dari praktik organisasi yang sehat.
b. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas  proses  berkaitan  dengan  prosedur  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  tugas sudah  cukup  baik  dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi manajemen  dan  prosedur  administrasi.  Akuntabilitas  ini  dilaksanakan  melalui  pemberian pelayanan  publik  yang  cepat,  responsif  dan  murah  biaya.  Pengawasan  dan  pemeriksaan  dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk menghindari kolusi, korupsi dan nepotisme.
c. Akuntabilitas program
Akuntabilitas  program  diartikan  bahwa  program-  program  organisasi  harusnya  merupakan program  yang  berkualitas  dan  mendukung  strategi  untuk  mencapai  visi,  misi,  dan  tujuan
organisasi.  Lembaga  publik  harus  bertanggungjawab  atas  program  yang  telah  dibuat  sampai pada pengimplementasian program tersebut.
d. Akuntabilitas Kebijakan
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah  atas  kebijakan-  kebijakan  yang  diambil  pemerintah  terhadap  DPR/DPRD  dan masyarakat luas. Akuntabilitas kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya karna kebijakan yang dibentuk menyangkut kepada kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Akuntabilitas  publik  dalam  pelaksanaan  kampanye  Pilkada  yaitu  merujuk  pada  kewajiban setiap  individu,  kelompok  atau  institusi  untuk  memenuhi  tanggung  jawab  yang  menjadi amanahnya  dalam  penyelenggaraan  kampanye  Pilkada  tersebut.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan di lapangan, ada beberapa temuan penelitian yang didapatkan yang dilihat dari indikator akuntabilitas, digunakan teori Mardiasmo (2002) dengan indikator yaitu:
a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan kampanye.
Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuran  dalam  pelaksanaan  kampanye  merupakan akuntabilitas  dari  penyelenggara  pamilu  dan  pasangan  calon  untuk  berprilaku  jujur  dalam palaksanaan kampanye dan menaati ketentuan hukum yang berlaku.
Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian,  Terlihat  dari  laporan  Komprehensif  Bawaslu Kabupaten  Solok  Selatan  pada  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Solok  Selatan  thn  2020 bahwa  Bawaslu  Kab.  Solok  Selatan  telah  menemukan  3  (tiga)  dugaan  pelanggaran  hukum lainnya  dan  Netralitas  ASN  serta  serta  menerima  4  (empat)  laporan  yaitu  1  (satu)  dugaan pelanggaran  kode  etik  penyelenggara Ad  hoc dan  3  (tiga)  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana pemilihan.  Dari  temuan  pelanggaran  dan  laporan  tersebut,  Bawaslu  menindaklanjuti  sesuai dengan  prosedur  yang  hasilnya  4  pelanggaran  diantaranya  tidak  memenuhi  unsur-  unsur pelanggaran  pemilihan  sehingga  dihentikan  dipembahasan  Sentra  Gakkumdu  II  (SG  II),  2 temuan  pelanggaran  dijatuhi  hukuman  disiplin  sedang,  dan  1  temuan  penggaran  diteruskan kepada PPK Solok Selatan.
Berdasarkan  temuan  tersebut  bahwa,  Akuntabilitas  hukum  dan  kejujuan  dalam plaksanaan  kampanye  Pilkada  Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi covid-19  belum  terlaksana  secara  optimal,  karena  masih  ditemukannya  pelanggaran- pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye baik dari pasangan calon maupun tim pendukung.
b) Akuntabilitas proses dalam pelaksanaan kampanye.
Akuntabilitas  proses  pelakanaan  kampanye  dalam  hal  ini  terkait  dengan  proses, prosedur,  atau  ukuran-  ukuran  dalam  melaksanakan  kegiatan  yang  ditentukan.  Dalam pelaksanaan  kampanye,  pertanggungjawaban  dalam  proses  selama  pelaksanaan  menjadi  hal yang penting agar tercapainya tujuan dan terlaksananya kegiatan sesuai dengan ketentuan.
Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian,  pada  tahapan  kampanye  ini  ada  beberapa pasangan  calon  yang  melakukan  kampanye  yang  tidak  mengurus  STTP,  padahal  dari penylenggara  pemilu  baik  KPU  maupun  Bawaslu  Kab.  Solok  Selatan  telah  memberikan sosialisasi kepada pasangan calon untuk dapat membuat STTP sebelum melakukan kampanye. Bawaslu  Kab.  Solok  Selatan  telah  melakukan  pendekatan  persuasif  terhadap  pasangan  calon yang  tidak  memiliki  STTP  pada  saat  melakukan  kampanye.  Pada  masa  kampanye  dinamika yang terjadi dimana peserta pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 melakukan kampanye secara tidak sesuai dengan tempat yang dicantumkan dalam STTP, setelah dikonfirmasi ternyata ada perubahan  tempat  pelaksanaan  kampanye  dengan  kondisi  demikian  jajaran  pengawas mengalami  kendala  untuk  melakukan  pengawasan  karena  konfirmasi  yang  diberikan  terlalu singkat  dan  tanpa mengubah  STTP  yang  ada  sebelumnya.  Selain itu,  masih  banyak  pasangan calon  yang  masih  memasang  spanduk,  baliho  dan  alat  peraga  kampanye  lainnya  di  tempat- tempat  yang  dilarang  oleh  peraturan,  sehingga  Bawaslu  Kabupaten  Solok  Selatan  telah menertibkan APK pasangan calon yang terpasang di tempat- tempat yang dilarang.
Berdasarkan temuan tersebut bahwa, akuntabilitas proses dalam pelaksanaan kampanye Pilkada  Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  masih  ditemukan  beberapa  pelanggaran  dari pasangan calon sehingga belum terlaksana secara optimal.
c) Akuntabilitas program dalam pelaksanaan kampanye.
Akuntabiltas program dalam kampanye yaitu akuntabilitas atas pencapaian tujuan/ hasil dan efektifitas yang dicapai. Pencapaian tujuan atau hasil yang diharapkan dapat terwujud jika masing- masing dari pasangan calon melaksanakan kampanye sesuai aturan dan profesionalitas dari penyelnggara pamilu.
Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  bahwa,  terdapat  permasalahan  yang  terjadi  pada proses tahapan dana kampanye  yaitu terjadinya submit saat pelaporan  LPPDK ke SIDAKAM Online,  karena  jaringan  down  selama  20  menit  sehingga  terlambat  melakukan  penginputan pada  18.01  WIB  (terlambat  melakukan  penginputan  selama  1  menit).  Permasalahan  tersebut terjadi  karena  terlambat  datangnya  tim  penghubung  pasangan  calon  melakukan  pelaporan  ke kantor KPU  Kabupaten Solok Selatan sehingga hal tersebut jika terjadi permasalahan dengan data-  data  yang  dibawa  oleh  tim  penghubung  tentu  akan  memakan  waktu  yang  lama  untuk melakukan perbaikan data tersebut.
Berdasarkan  temuan  tersebut  bahwa,  adanya  sedikit  kelalaian  dari  tim  penghubung pasangan  calon  melakukan  pelaporan  ke  kantor  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan  sehingga menyebabkan  keterlambatan  dalam  penginputan  data  laporan.  Jadi  akuntabilitas  program dalam  pelaksanaan  kampanye  pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Kab.Solok  Selatan  2020 sudah  terlaksana  cukup  optimal  dan  tingkat  kepatuhan  pasangan  calon  terhadap  pelaksanaan kampanye serta tanggungjawab dalam memberikan laporan mengenai kampanye cukup patuh dan baik.
d) Akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan kampanye. Akuntabilitas kebijakan kampanye terkait dengan mempertanggung jawabkan kebijakan atau  aturan  dalam  pelaksanaan  kampanye  yang  di  implementasikan  dan  mempertimbangkan dampak masa depan. Berdasarkan temuan dalam penelitian, dengan adanya pandemi covid-19 dan  diwajibkan  pelaksanaan  protokol  kesehatan  dalam  segala  segala  kegiatan  masyarakat menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  maupun  peraturan  lainnya,  sehingga  KPU  harus menetapkan  peraturan  pelaksana  dalam  menindaklanjuti  kondisi  bencana  non  alam  covid-19, yakni  PKPU  RI  No.  13  Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil  Bupati,  Dan/Atau  Wali  Kota  Dan  Wakil  Wali  Kota  Serentak Lanjutan  Dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam Corona  Virus  Disease 2019  ( Covid- 19).  PKPU 13/2020  mengatur  segala  teknis  rangkaian  Pilkada  termasuk  didalamnya  kegiatan  kampanye. Tidak seperti kampanye  yang biasa dilakukan pada tahapan sebelumnya, terdapat aturan baru yang  harus  ditaati  guna  menekan  angka  penyebaran  dan  infeksi  covid-19,  dan  harus menyesuaikan kegiatan kampanye dengan protokol kesehatan.
Berdasarkan  temuan  tersebut  bahwa,  peraturan  mengenai  pelaksanaan  kampanye  pada masa  pandemi  yang  dibentuk  telah  sesuai  dengan  kondisi  yang  sedang  terjadi  dan mempertimbangkan  dampak  di  masa  depan.  KPU  dan  Bawaslu  Kabupaten  Solok  Selatan sebagai  lembaga  penyelenggara  pemilu  telah  melakukan  sosialisasi  dan  pendekatan  persuasif mengenai  regulasi  tentang  aturan  kampanye  pada  masa  pandemi  kepada  pasangan  calon,  tim sukses, partai politik, masyarakat. Serta pengawasan dalam tahapan kampanye yang dilakaukan oleh  Bawaslu  dan  Sentra  Gakkumdu  agar  terlaksanan  sesuai  aturan,  dan  dalam  palaksanaan kampanye  Pilkada  Kab.  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  sudah  terlaksana  cukup  baik  dan sesuai dengan prosedur yang ada.

## Faktor  Yang  Mempengaruhi  Prinsip  Rule  Of  Law  Dan  Akuntabilitas  Publik  Dalam Pelaksanaan  Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di  lapangan,  ada  beberapa  temuan  penelitian  yang didapatkan  dilapangan  yakni  terdapat  3  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan rule  of  law dan akuntabilitas  publik  dalam  tata  kelola  kampanye  pemilihan  Kepala  Daerah  Kabupaten  Solok Selatan 2020 pada masa pandemi covid-19, yaitu adanya komitmen, profesionalitas penyelenggara pemilu dan kedisiplinan masyarakat.
a) Adanya komitmen.
Komitmen  dalam  pelaksanaan  kampanye  merupakan  faktor  penting  guna  mewujudkan proses  pemilihan  Kepala  Daerah  yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil. Komitmen  merupakan  tanggung  jawab  atas  keputusan  dan  dijalankan  sesuai  aturan  yang dilakukan bersama sama baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana.
Berdasarkan  temuan  dalam  penelitian  bahwa,  dalam  keadaan  pandemi  tentunya pelaksanaan  kampanye  Pilkada  tidak  bisa  dilakukan  secara  normal.  Untuk  itu,  kepada  para kandidat  pasangan  calon,  lembaga  penyelnggara,  masyarakat  dan  semua  yang  terlibat didalamnya  perlu  bersama-  sama  untuk  komitmen  dalam  melaksanakan  kampanye  sesuai dengan  aturan  yang  dibentuk  agar  terlaksananya  kampanye  dengan  baik  dan  dapat  menekan penyebaran infeksi covid-19.
b) Profesionalitas penyelenggara pemilu.
Profesionalitas  penyelenggara  pemilu  menjadi  salah  satu  kunci  keberhasilan pelaksanaaan  pemilu.  Profesionalitas  merupakan  subuah  sebutan  terhadap  kualitas  sikap anggota  suatu  profesi  terhadap  profesinya.  KPU  dan  BAWASLU  merupakan  lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan sungguh- sungguh serta profesional dalam menjalankan profesinya.
Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa, profesionalitas penyelenggara merupakan faktor  penting  dalam  mewujudkan  akuntabilitas  dan  penegakan  hukum  pada  pelaksanaan kampanye  dan  semua  tahapan  Pemilihan  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Solok  Selatan  agar kedaulatan  rakyat  tetap  berada  pada  posisinya  dan  terwujudnya  pemilihan  yang  berintegritas. Untuk itu perlunya SDM dari lembaga penyelnggara pemilu yaitu KPU maupun Bawaslu yang memiliki  kemampuan  atau  keterampilan  dalam  bidangnya,  memiliki  ilmu  dan  pengalaman dalam  menganalisis,  bekerja  dibawah  disiplin  kerja,  mampu  bekerjasama  dan  cepat  tanggap terhadap masalah.
c) Kedisiplinan masyarakat.
Dalam  pengendalian  penularan  covid-19  dalam  pelaksanaan  kampanye,  kedisiplinan masyarakat  menjadi  kunci  penting  dalam  keberhasilan  tersebut.  Dari  sisi  masyarakat,  hal  ini membutuhkan  kepatuhan  untuk  tertib  dalam  bermasker,  mencuci  tangan,  dan  menjaga  jarak. Sedangkan  di  sisi  lain,  masyarakat  juga  butuh  teladan  agar  konsisten  menjadikan  perilaku hidup  sehat  tersebut  sebagai  sebuah  identitas  baru.  Upaya  pemerintah  untuk  memupuk kesadaran warga dalam mematuhi protokol kesehatan dalam pelaksanaan kampanye dilakukan dengan berbagai sosialisasi untuk menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan melakukan jaga jarak sosial di tengah masyarakat.
Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa, kedisiplinan masyarakat merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kampanye 2020 pada kondisi pandemi covid- 19.  Pilkada  tidak  boleh  mengabaikan  kesehatan  dan  keamanan  masyarakat,  yang  jauh  lebih penting.  Oleh  sebab  itu  tantangan  tersebut  dapat    di  cegah  dengan  cara  bersama-sama  baik penyelenggara  Pilkada,  pemerintah,  partai  politik  pasangan  calon,  masyarakat  untuk  punya komitmen,  niat  yang  kuat  dan  kedisiplinan  dalam  menyelenggarakan  pilkada  dalam  situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  penulis  lakukan  dilapangan  mengenai implementasi  prinsip rule  of  law dan  akuntabilitas  publik  dalam  tata  kelola  kampanye  Pilkada Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19  maka  dapat  disimpulkan bahwa :
1. Implementasi prinsip rule of law dalam tata kelola kampanye Pilkada Pemerintahan Kabupaten Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19  belum terlaksana  secara  optimal  yang  dilihat  dari indikator dari rule of law, yaitu terlaksananya supremasi hukum dalam pelaksanaan kampanye, adanya  kesamaan  kedudukan  di  depan  hukun  antar  paslon  dalam  pelaksanaan  kampanye  dan adanya hak- hak pasangan calon dan pemilih dalam pelaksanaan kampanye.
2. Implementasi  prinsip  akuntabilitas  publik  dalam  tata  kelola  kampanye  Pilkada  Pemerintahan Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19  belum  terlaksana  secara  optimal  yang dilihat dari indikator akuntabilitas , yaitu akuntabilitas hukum dan kejujuran dalam pelaksanaan kampanye,  akuntabilitas  proses  dalam  pelaksanaan  kampanye,  akuntabilitas  program  dalam pelaksanaan kampanye, dan akuntabilitas kebijakan dalam pelaksanaan kampanye.
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rule of law dan akuntabilitas publik dalam tata kelola kampanye  Pilkada  Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19 dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yakni adanya komitmen, profesionalitas pnyelenggara pemilu, dan  kedisiplinan  masyarakat.  Faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan rule  of  law dan akuntabilitas publik dapat mendorong pelaksanaan kampanye dengan optimal sesuai peraturan.

## SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  penulis  lakukan  dilapangan  mengenai implementasi  prinsip rule  of  law dan  akuntabilitas  publik  dalam  tata  kelola  kampanye  Pilkada Pemerintahan  Kabupaten  Solok  Selatan  pada  masa  pandemi  covid-19  maka  dapat diberikan  saran yaitu:
1. Dalam  pelaksanaan  pengawasan  tahapan  kampanye  perlu  memperbanyak  koordinasi  antar lembaga  seperti  Bawaslu  dengan  jajaran  KPU,  Kamtibmas,  intel  dari  kepolisian  bahkan menjalin komunikasi aktif dengan LO (laisen officer) pasangan calon.
2. Sebaiknya  KPU  Kabupaten  Solok  Selatan  agar  lebih  intens  berkoordinasi  dengan  Tim penghubung Pasangan Calon terhadap jadwal kedatangan untuk melakukan pelaporan dan KPU Kabupaten Solok Selatan hendaknya membuat jadwal untuk masing- masing pasangan calon.
3. Perlunya  ada  peningkatan  kegiatan  sosialisasi  Pengawasan  Partisipatif  agar  terlibatnya masyarakat dalam proses pengawasan Pilkada di Kabupaten Solok Selatan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Adnan, M. F. (2012). Perilaku Memilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langgsung. Padang: UNP Press.
Dewanti,  S.  C.  (2020).  Kebijakan  Kampanye  Secara  Daring  Pada  Pilkada  Serentak  2020. Bidang Politik Dalam Negeri .
Hafiez Sofyani, U. N. (2020). Implementasi Prinsip - Prinsip Tata Kelola Yang Baik Dan Perannya Terhadap Kinerja Di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jurnal Ilmiah Akuntansi . Hamzani,  A.  I.  (2014).  Menggagas  Indonesia  Sebagai  Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan Rakyatnya. Yustisia Edisi 90 .
Haridison,  A.  (2013).  Pembangunan  Politik  :  Demokrasi,  Governance  Dan  Supremasi  Hukum. Jurnal Administrasi Publik . Kusmayadi,  S.  (2000). Metodologi  Penelitian  Dalam  Bidang  Kepariwisataan. Indonesia:  PT Gramedia Pustaka Utama.
Mahmudi. (2010). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Nusantara,  G.  C.  (2019).  Sistem  Pelaporan  Dana  Kampanye  Berbasis  Prinsip  Transparansi  Dan Akuntabilitas (Studi Kasus Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015). Journal KPU .
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D. Bandung : Alfabeta. Supriyanto  D,  W.  L.  (2013). Basa-Basi  Dana  Kampanye  (Pengabaian  Prinsip  Transparansi  Dan Akuntabilitas Peserta Pemilu). Jakarta: Yayasan Perludem.