Terakreditasi

## Proses Politik dan Administrasi dalam Implementasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah:
Studi BAKESBANGPOL Prov. KEPRI
Yunus Yanuard * , Rumzi Samin, Fitri Kurnianingsih Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia
* yns_ok@yahoo.com

## Abstract
The implementation of national integration policies in a region related to nation- building  and  politics  is  a  complex  and  relevant  issue  that  requires  an  effective  and efficient  political  and  administrative  process.  This  study  aims  to  analyze  the  Grindle theory  on  the  case  study  of  the  guidelines  for  implementing  national  renewal  in  the province of KEPRI. The research method used is a descriptive-qualitative approach to study the political and administrative process by collecting and analyzing relevant data according to the phenomenon. The results and discussion show that the process of politics and administration based on the Grindle theory includes implementing policies divided into two aspects, namely the content of policy and the context of implementation, each having  a role for  actors. The findings of  the Forum for  National  Awakening  (FPK) in KEPRI play a crucial role in promoting national unity and cohesion among various ethnic groups, tribes, and communities. In the implementation of policies and administration, FPK  has  shown  its  commitment  to  maintaining  national  unity  and  increasing  public awareness and harmony. The forum also plays a role as a mediator in resolving conflicts that arise and helps the provincial government to maintain national unity. However, there are several challenges and obstacles that will be faced in the implementation of this policy in  the  future.  One  of  the  challenges  is  the  difference  in  opinions  and  visions  among stakeholders  involved  in  national  integration  activities.  Another  challenge  is  how  to increase  public  awareness  and  harmony  regarding  national  values.  Therefore,  the implementation of National Integration Policy in KEPRI still requires special attention and commitment from all relevant parties.

## Keywords: Political Process; Implementation; Policy; National Identity

## Abstrak
Implementasi  kebijakan  integrasi  nasional  di  daerah  terkait  kebangasaan  dan politik merupakan isu yang kompleks dan relevan yang memerlukan proses politik dan administrasi  yang  efektif  dan  efisien.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  teori grindle  pada  studi  kasus  pedoman  penyelenggaraan  pembauran  kebangsaan  di  daerah khususnya  Provinsi  KEPRI.  Metode  Penelitian  pada  Pendekatan  analisis  deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mempelajari proses politik dan administrasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan sesuai dengan fenomena. Hasil dan pembahasan menunjukkan pada proses politik dan administrasi berdasarkan teori grindle meliputi implementasi kebijakan terbagi atas dua aspek, yaitu isi kebijakan ( content of policy ) dan lingkungan implementasi ( context of implementation ) mempunyai peran aktor masing-masing.  Temuannya  Forum  Pembauran  Kebangsaan  (FPK)  Provinsi  KEPRI berperan penting dalam mendorong persatuan dan kesatuan bangsa antar berbagai suku, suku,  dan  komunitas.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  administrasi,  FPK  telah menunjukkan  komitmennya  dalam  menjaga  persatuan  bangsa  dan  meningkatkan kesadaran  dan  keharmonisan  masyarakat.  Forum  ini  juga  berperan  sebagai  mediator
dalam menyelesaikan konflik yang muncul, serta membantu pemerintah provinsi dalam menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Namun  terdapat  beberapa  tantangan  dan hambatan  yang  akan  dihadapi  dalam  implementasi  kebijakan  ini  ke  depan.  Salah  satu tantangannya  adalah  perbedaan  pendapat  dan  visi  antar  pemangku  kepentingan  yang terlibat dalam kegiatan integrasi nasional dalam pembauran kebangsaan di daerah dalam konteks  kebangsaan  dan  politik.  Tantangan  lainnya  adalah  bagaimana  meningkatkan kesadaran dan keselarasan masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pelaksanaan  Implementasi  Kebijakan  dalam  Pembauran  Kebangsaan  yang  di  Provinsi KEPRI  masih  memerlukan  perhatian  dan  komitmen  khusus  dari  seluruh  pihak  terkait sehingga implementasi kebijakan di daearah berjalan dengan baik.

## Kata Kunci: Proses Politik;  Implementasi; Kebijakan; Kebangsaan

## Pendahuluan
Proses  politik  dan  administrasi  dalam  implementasi  kebijakan  pedoman penyelenggaraan pembaharan kebangsaan di daerah telah menjadi isu yang sangat relevan dan  kompleks  (Budimansyah,  2010;  Setiawan,  2017).  Hal  ini  dikarenakan  beberapa faktor,  antara  lain  adalah  adanya  keterbatasan  sumber  daya  dan  kapasitas  baik  dari pemerintahan  daerah  maupun  pemerintah  pusat,  sehingga  tidak  semua  kebijakan  yang diarahkan dapat terlaksana dengan optimal. Selain itu, perbedaan persepsi dan interpretasi terhadap kebijakan pedoman oleh pemangku kepentingan dan stakeholders yang berbeda- beda juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses implementasi.
Masalah  yang  dikaji  dalam  kajian  ini  adalah  bagaimana  proses  politik  dan administrasi  dalam  implementasi  kebijakan  pedoman  penyelenggaraan  Pembauran kebangsaan  di  daerah  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun 2006.  Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  kebangsaan  di  Indonesia  telah  menjadi  prioritas utama  pemerintahan,  terutama  dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  dan  peran masyarakat  dalam  pengembangan  dan  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  budaya nasional (Erman & Albintani, 2018; Hermiken, 2022; Sembiring et al., 2017).
Urgensi  mengangkat  masalah  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek.  Pertama, implementasi  kebijakan  pedoman  penyelenggaraan  kebangsaan  di  daerah  memerlukan proses politik dan administrasi  yang efektif dan  efisien pada Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006. Kedua, pelaksanaaan kebangsaan di daerah memerlukan kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi,  sehingga  pemerintah  perlu berkomunikasi  efektif  dengan  masyarakat  melalui  proses  politik  dan  administrasi (Indrawan, 2017; Miskawi, 2022; Muslimah et al., 2018). Ketiga, implementasi kebijakan pedoman  penyelenggaraan  Pembauran  kebangsaan  di  daerah  dapat  meningkatkan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pengembangan  dan  pengelolaan  sumber  daya alam dan budaya nasional (Hasanah & Andari, 2021; Kistanto, 2018; Maharani, 2020).
Fungsi  pembauran  kebangsaan  menjadi  parameter  dan  solusi  mitigasi  dalam minimalisasi  sejumlah  konflik  kemasyarakatan  dalam  melaksanakan  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada era globalisasi dan teknologi yang dibatasi ruang dan waktu (Hakim et al., 2022; Sainab et al., 2018). Isu konflik kemasyarakatan disebabkan  munculnya  kesenjangan  sosial  ekonomi,  status  sosial,  dan  pendidikan (Sulistiono,  2016;  Winarno,  2019).  Permasalahan  yang  muncul  dalam  kehidupan bermasyarakat  terkait  konflik  antar  penduduk,  suku,  etnis  dan  agama  di  setiap  daerah ditangani  lembaga khusus  yang menjadi  wadah dalam menjaring aspirasi, keluhan dan sebagai  penengah  pada  setiap  permasalahan  terkait  konflik  antarpenduduk,  suku,  etnis dan agama (Buchari, 2014; Prasojo & Pabbajah, 2020; Santosa, 2016).
Organisasi yang dijadikan wadah komunikasi masyarakat dan media diskusi para pemuka  adat/suku  dalam  membahas  konflik  terkait  ras,  etnis  dan  suku  bangsa  yaitu Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sebagai manifestasi  aspirasi  masyarakat  Provinsi  KEPRI  dibentuk  melalui  pelibatan  kelompok masyarakat  sebagai  anggota  yang  mengelola  dan  melaksanakan  aktivitas  FPK  secara simultan.  Kelompok  tersebut  mempunyai  kesadaran  kolektif  terhadap  keanggotaannya dan  saling  berinteraksi.  Interaksi  yang  dilakukan  kolektif  tersebut  ditargetkan  mampu mengkolaborasikan pendapat dan pemikiran berkembang diantara individu keorganisasian  tersebut.  Terkait  pembahasan  pembauran  kebangsaan  yang  dijadikan refleksi dan tanggungjawab negara yang terefleksikan pada asas to respect , to protect dan to  fulfill yang  berperan  vital  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  rakyat,  menjaga keserasian dan keselarasan hidup serta menjamin terwujudnya masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Paryanto et al., 2022; Sari, 2021). Pembauran kebangsaan diharapkan mampu mencegah konflik vertikal dan horizontal  apabila  setiap  warga  masyarakat  mengedepankan  toleransi,  menghargai perbedaan dan penuh kesadaran berterima terhadap kemajemukan sebagai kenyataan dan Rahmat Tuhan (Casram, 2016; Hariadi et al., 2023).
Berdasarkan  survei  awal  di  lokus  yang  diteliti  pada  wilayah  juridiksi  Provinsi KEPRI bulan Januari 2024 dan didasarkan interview dengan pimpinan lembaga terkait, mengindikasikan bahwa peranan FPK Provinsi KEPRI diperuntukkan bagi pembinaan, memelihara  ketentraman  dan  ketertiban  masyarakat,  serta  diharapkan  mampu menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara ras, suku dan etnis yang beragam. Aktivitas forum dialog antarkelompok masyarakat dapat mempermudah saling berdiskusi membahas permasalahan dan mencari alternatif  solusi  dalam  permasalahan  tersebut.  Dengan  demikian,  kajian  ini  diharapkan dapat  memberikan  kontribusi  pada  pengetahuan  tentang  implementasi  kebijakan pedoman  penyelenggaraan  pembaharan  kebangsaan  di  daerah,  serta  dapat  membantu pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam dan budaya nasional.

## Metode
Pendekatan analisis deskriptif-kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk  mempelajari  proses  politik  dan  administrasi  dengan  cara  mengumpulkan  dan menganalisis data yang berupa kata-kata. Metode ini memfokuskan pada penjelasan dan interpretasi  data  yang  diperoleh  dari  peristiwa  atau  fenomean  sosial.  Peneliti  akan melakukan  pengumpulan  data  sekunder  terkait  kondisi  kebangsaan  dan  politik  yang relevan yang ada di Provinsi KEPRI. Analisa di lakukan dengan mengkaji pada proses politik  dan  administrasi  berdasarkan  teori  grindle.  Dalam  analisis  kontekstual,  peneliti akan  menghubungkan  data  yang  diperoleh  dari  data  sekunder  dan  observasi  dengan konteks sosial-politik yang lebih luas. Dengan demikian, metode penelitian pendekatan analisis  deskriptif-kualitatif  dapat  digunakan  untuk  mempelajari  proses  politik  dan administrasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata. Penelitian  ini  dapat  membantu  untuk  meningkatkan  pemahaman  tentang  proses  politik dan  administrasi,  serta  dapat  digunakan  sebagai  bahan  referensi  untuk  keputusan- keputusan politis.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Peristiwa Kebangsaan dan Politik di KEPRI
Pergeseran peristiwa kebangsaan dan politik dapat membawa konsekuensi yang signifikan  bagi  masyarakat.  Pada  satu  sisi,  pergeseran  ini  dapat  membawa  perubahan
yang  positif,  seperti  peningkatan  demokrasi,  kemajuan  ekonomi,  dan  keterbukaan informasi.  Namun,  pada  sisi  lain,  pergeseran  ini  juga  dapat  membawa  konsekuensi negatif,  seperti  ketidakpastian  masa  depan,  konflik  sosial,  dan  hilangnya  identitas nasional.  Sejumlah kasus yang menjadi trigger ketertarikan peneliti dalam identifikasi dan  analisis  implementasi  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006 Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah  pada  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KEPRI linear beberapa peristiwa, antara lain
a. Peristiwa  pada  malam  Minggu  (28  Mei  2023)  di  halaman  parkir  McDonald's Tanjungpinang, ketika sebagian orang menyerang Satpam McDonald's.
b. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 2023, Dalam pertemuan Adat Melayu di Balai Adat Melayu  LAM  Tanjungpinang  untuk  penyelesaian  peristiwa  penegroyokan  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. Forum  Pembauran  Kebangsaan  (FPK)  Provinsi  KEPRI  juga  telah  menggelar beberapa  kegiatan,  seperti  dialog  dengan  33  suku  bangsa  di  Provinsi  KEPRI  pada tanggal 5 Oktober 2023, dengan tema "Dialog Kebangsaan Mewujudkan Pemilu 2024 Damai dan Berkeadilan". Selain itu, FPK Provinsi KEPRI juga menggelar kegiatan "Goes To School" pada tanggal 4 Maret 2024, dimana pengurus FPK mengunjungi SMAN 1 Tanjungpinang.
Dalam  beberapa  peristiwa  tersebut  FPK  Provinsi  KEPRI  sangat  penting  dalam membantu Pemerintah Provinsi KEPRI untuk menjaga persatuan dan kesatuan berbagai suku ras, suku dan etnis, serta untuk membantu menyampaikan berbagai program kerja Pemerintah  di  masyarakat.  Dalam  analisis  ini,  dapat  diketahui  bahwa  FPK  Provinsi KEPRI  telah  berperan  sebagai  aktor  kunci  dalam  implementasi  kebijakan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah  berperan  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  terjadi. Dalam  peristiwa-peristiwa  tersebut,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam sintesis, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran Kebangsaan  di  Daerah.  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan  komitmen  untuk menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.

## 2. Analisis Proses Politik dan Administrasi dalam Implementasi Kebijakan
Dalam  penjelasan  Grindle  (1980)  tentang  implementasi  kebijakan,  dapat disimpulkan  bahwa  implementasi  kebijakan  terbagi  atas  dua  aspek,  yaitu  isi  kebijakan ( content  of  policy )  dan  lingkungan  implementasi  ( context  of  implementation ).  Isi kebijakan  mencakup  beberapa  unsur,  seperti  kepentingan-kepentingan  yang mempengaruhi, tipe manfaat dari sebuah kebijakan, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak  dari  pengambilan  sebuah  kebijakan,  pelaksana  program,  dan  sumberdaya  yang digunakan.
Sementara  itu,  lingkungan  implementasi  mencakup  unsur-unsur  seperti kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat, karakteristik lembaga  dan  rezim  yang  sedang  berkuasa,  tingkat  kepatuhan  dan  adanya  respon  dari pelaksana.  Dalam  kaitannya  dengan  implementasi  kebijakan,  unsur-unsur  ini  sangat
penting dalam menentukan hasil akhir dari implementasi kebijakan. Dalam hal ini, hasil akhir dari implementasi kebijakan dapat berupa dampak pada masyarakat baik individu maupun kelompok-kelompok yang terlibat. Selain itu, implementasi kebijakan juga dapat menimbulkan perubahan dan penerimaan setelah dilakukan implementasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih detail dan komprehensif terhadap unsur-unsur tersebut untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan dapat berdampak pada masyarakat dan bagaimana masyarakat merespon terhadap implementasi kebijakan.
Dalam  Analisis  proses  politik  dan  administrasi  dalam  implementasi  kebijakan adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan yang telah dibuat  oleh  pemerintah  atau  instansi  terkait  digunakan  dan  diterapkan  dalam  praktek sehari-hari.  Maka  sesuai  dengan  studi  kasus  Proses  Politik  dan  Administrasi  dalam Implementasi Kebijakan Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah mengunakan teori grindle maka penjelasan analisa dapat diuraikan sebagai berikut
a. Isi kebijakan mencangkup
1) Kepentingan-kepentingan  yang  mempengaruhi ; Dalam  proses  politik  dan administrasi implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, terdapat beberapa kepentingan yang mempengaruhi.
a) Pertama,  kepentingan  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  sebagai  institusi  yang berwenang  menjalankan  kebijakan  publik.  Pemerintah  Provinsi  KEPRI memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.  Dalam  hal  ini,  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  harus  memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
b) Kedua,  kepentingan  Forum  Pembauran  Kebangsaan  (FPK)  Provinsi  KEPRI sebagai  aktor  kunci  dalam  proses  politik  dan  administrasi  implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK Provinsi KEPRI  telah  menunjukkan  peranan  penting  dalam  menyelesaikan  konflik- konflik  yang  terjadi,  serta  membantu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. FPK Provinsi KEPRI juga telah menunjukkan  kemampuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
c) Ketiga, kepentingan masyarakat sebagai pihak yang paling dipengaruhi oleh kebijakan  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah.  Masyarakat memiliki  hak  untuk  mengetahui  dan  mempengaruhi  kebijakan  publik,  serta memiliki  peranan  penting  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  nasional. Dalam  hal  ini,  masyarakat  harus  memiliki  kesadaran  dan  keserasian  yang tinggi  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan,  serta  memiliki  komitmen  yang  kuat untuk mengembangkan suasana hati yang toleransi dan demokratis.
d) Keempat,  kepentingan  tokoh-tokoh  adat  Melayu  dan  masyarakat  sebagai pihak yang memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Tokoh-tokoh adat Melayu dan masyarakat harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan suasana hati yang toleransi dan demokratis, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.
Maka  kepentingan-kepentingan  tersebut  mempengaruhi  proses  politik  dan administrasi implementasi kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.  Pemerintah  Provinsi  KEPRI,  FPK  Provinsi  KEPRI,  masyarakat,  dan tokoh-tokoh  adat  Melayu  dan  masyarakat  harus  memiliki  komitmen  yang  kuat untuk mengembangkan suasana hati yang toleransi dan demokratis, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Dengan demikian,
dapat  dipastikan  bahwa  proses  politik  dan  administrasi  implementasi  kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah akan berhasil melalui kerja sama antarinstansi dan antarwarga.
2) Tipe  manfaat  dari  sebuah  kebijakan; Analisis  Tipe  Manfaat  dari  Kebijakan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah  dalam  Proses  Politik  dan Administrasi  di  Provinsi  KEPRI. Dalam  implementasi  kebijakan  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006,  Forum  Pembauran  Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting sebagai aktor kunci dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat berbagai suku ras, suku, dan etnis. FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menyampaikan berbagai program kerja di masyarakat. Dalam beberapa peristiwa yang  terjadi  di  Provinsi  KEPRI,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah memiliki manfaat positif dalam meningkatkan kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan.  FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan tersebut, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Selain itu, kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran Kebangsaan di Daerah juga memiliki manfaat negatif, seperti konflik sosial dan hilangnya identitas nasional. Namun, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  terjadi,  serta  membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah memiliki manfaat positif dan negatif dalam proses politik dan administrasi di Provinsi KEPRI. FPK Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan  peranan  penting  dalam  implementasi kebijakan tersebut, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah  perlu  dikembangkan  lebih  lanjut  untuk meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai kebangsaan.
3) Derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai;  Analisis  derajat  perubahan  yang  ingin dicapai  dalam  proses  politik  dan  administrasi  dalam  implementasi  kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah melalui Studi
BAKESBANGPOL  PROV  KEPRI  menunjukkan  bahwa  peranan  Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam menyelesaikan konflik- konflik yang terjadi dan membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan  dan  kesatuan  masyarakat. Dalam  analisis  ini,  dapat  diketahui  bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan
kesatuan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam beberapa peristiwa, FPK Provinsi KEPRI telah  berperan  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang terjadi,  seperti  peristiwa-peristiwa  penyelesaian  pengeroyokan.  Peristiwa  yang terjadi  pada  malam  Minggu  (28  Mei  2023)  di  halaman  parkir  McDonald's Tanjungpinang. FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah.  Dalam proses politik dan administrasi, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci  dalam  mengintegrasikan  nilai-nilai  kebangsaan  dengan  tujuan  mencapai kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah melakukan beberapa kegiatan, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI pada tanggal 5 Oktober  2023,  dengan  tema  "Dialog  Kebangsaan  Mewujudkan  Pemilu  2024 Damai dan Berkeadilan", serta kegiatan "Goes To School" pada tanggal 4 Maret 2024,  dimana  pengurus  FPK  mengunjungi  SMAN  1  Tanjungpinang.  Dalam beberapa kegiatan tersebut, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam meningkatkan kesadaran dan keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan. FPK  Provinsi  KEPRI telah  menunjukkan  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam proses politik dan administrasi, FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam mengintegrasikan nilai- nilai kebangsaan dengan tujuan mencapai kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
4) Letak dari pengambilan sebuah kebijakan; Dalam proses politik dan administrasi, letak  pengambilan  kebijakan  dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan penyelenggaraan  pembauran  kebangsaan  di  daerah.  Dalam  konteks  Provinsi KEPRI, letak pengambilan kebijakan dapat terlihat pada peran Forum Pembauran Kebangsaan  (FPK)  Provinsi  KEPRI  sebagai  aktor  kunci  dalam  implementasi kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam beberapa peristiwa  yang  terjadi  di  Provinsi  KEPRI,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah menunjukkan kemampuan untuk berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik  yang  terjadi.  Dalam  peristiwa-peristiwa  tersebut,  FPK  Provinsi KEPRI  telah  menunjukkan  komitmen  untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam analisis ini, dapat  diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI  telah  berperan  sebagai  aktor  kunci  dalam  implementasi  kebijakan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di  Daerah. Dalam beberapa peristiwa yang  terjadi  di  Provinsi  KEPRI,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan kemampuan  untuk  membantu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  dalam  menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa letak pengambilan kebijakan dalam proses politik dan administrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di  daerah.  FPK  Provinsi  KEPRI  sebagai  aktor  kunci  dalam  implementasi kebijakan  tersebut  telah  menunjukkan  komitmen  untuk  menjaga  persatuan  dan kesatuan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.
5) Pelaksana  program;  Analisis  pelaksanaan  program  dalam  proses  politik  dan administrasi  dalam  implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  pembauran kebangsaan  di  daerah  melalui  studi  BAKESBANGPOL  PROV  KEPRI menunjukkan  bahwa  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  berperan  sebagai  aktor  kunci dalam proses tersebut. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK  Provinsi  KEPRI  telah  berperan  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan konflik-konflik  yang  terjadi.  Dalam  peristiwa-peristiwa  tersebut,  FPK  Provinsi KEPRI  telah  menunjukkan  kemampuan  untuk  membantu  Pemerintah  Provinsi KEPRI  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat. Dalam  analisis  ini, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan.  Dalam  beberapa peristiwa,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  berperan  sebagai  aktor  kunci  dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah.  Dalam sintesis, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan peranan penting dalam implementasi kebijakan tersebut.
a) FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam proses politik dan administrasi dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan  di  daerah.  Dalam  peristiwa-peristiwa  tersebut,  FPK  Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat.  Dalam  analisis ini,  dapat  diketahui  bahwa  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan komitmen  untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat,  serta meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai kebangsaan.
b) FPK Provinsi KEPRI telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik  yang  terjadi.  Dalam  peristiwa-peristiwa  tersebut,  FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam sintesis,  dapat  diketahui  bahwa  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
c) FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menggelar  beberapa  kegiatan,  seperti  dialog dengan  33  suku  bangsa  di  Provinsi  KEPRI  pada  tanggal  5  Oktober  2023, dengan  tema  "Dialog  Kebangsaan  Mewujudkan  Pemilu  2024  Damai  dan Berkeadilan". Selain itu, FPK Provinsi KEPRI juga menggelar kegiatan "Goes To School" pada tanggal 4 Maret 2024, dimana pengurus FPK mengunjungi SMAN 1 Tanjungpinang. Dalam sintesis, dapat diketahui bahwa FPK Provinsi KEPRI  telah  menunjukkan  peranan  penting  dalam  implementasi  kebijakan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.
6) Sumberdaya yang digunakan; Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah,  Provinsi  KEPRI  menggunakan  berbagai sumberdaya  yang  penting  dan  efektif.  Salah  satu  sumberdaya  yang  digunakan adalah  Forum  Pembauran  Kebangsaan  (FPK)  Provinsi  KEPRI.  FPK  Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam mengembangkan kebijakan dan program  kerja  yang  terkait  dengan  peningkatan  kesadaran  dan  keserasian
masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan.  FPK  Provinsi  KEPRI  telah melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kesadaran dan keserasian masyarakat, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI, kegiatan  "Goes  To  School"  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan,  serta  menggelar  kegiatan  lainnya yang terkait dengan pengembangan kesadaran dan keserasian masyarakat. Dalam beberapa  peristiwa  yang  terjadi  di  Provinsi  KEPRI,  FPK  Provinsi  KEPRI  juga telah  berperan  sebagai  mediator  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang terjadi.  Selain  FPK  Provinsi  KEPRI,  pemerintah  provinsi  KEPRI  juga  telah menggunakan  berbagai  sumberdaya  lainnya  dalam  implementasi  kebijakan Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006.  Beberapa  contoh sumberdaya yang digunakan adalah polisi, Satpam McDonald's, serta tokoh-tokoh adat  Melayu  dan  masyarakat.  Dalam  beberapa  peristiwa,  polisi  telah  berperan sebagai  penjaga  keamanan  dan  stabilitas,  sementara  Satpam  McDonald's  telah berperan  sebagai  penjaga  ketertiban  dan  keamanan  di  daerah-daerah  tertentu. Tokoh-tokoh adat Melayu dan masyarakat juga telah berperan sebagai pemegang nilai-nilai kebangsaan dan tradisi, serta sebagai penjaga identitas nasional.
b. Lingkungan Implementasi
1) Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat ; Dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah,  terdapat beberapa  aktor  yang  terlibat  dan  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda. Pemerintah  Provinsi  KEPRI,  sebagai  aktor  utama,  memiliki  kepentingan  untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan. Aktor  lainnya  yang terlibat  adalah  Forum  Pembauran  Kebangsaan  (FPK)  Provinsi  KEPRI,  yang memiliki  kepentingan  untuk  menjadi  mediator  dalam  menyelesaikan  konflik- konflik yang terjadi dan membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan  dan  kesatuan  masyarakat.  FPK  Provinsi  KEPRI  juga  memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi di Provinsi KEPRI, FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan  kemampuan  untuk  membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, FPK Provinsi KEPRI dapat dikatakan sebagai aktor kunci dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah. Dalam analisis  kekuasaan,  dapat  dilihat  bahwa  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  memiliki kekuasaan formal dan legal untuk mengambil keputusan dan membuat regulasi. Sementara  itu,  FPK  Provinsi  KEPRI  memiliki  kekuasaan  informal  dan  sosial untuk  menjadi  mediator  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  terjadi. Dalam  analisis  strategi,  dapat  dilihat  bahwa  FPK  Provinsi  KEPRI  telah menggunakan strategi dialog dan kerja sama dengan berbagai suku bangsa, suku, dan  etnis  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap nilai-nilai  kebangsaan.  FPK  Provinsi  KEPRI  juga  telah  menggunakan  strategi "Goes  To School" untuk mengunjungi  SMAN 1 Tanjungpinang dan membantu mengimplementasikan kebijakan pendidikan yang berbasis nilai-nilai kebangsaan.
2) Karakteristik  Lembaga  dan  rezim  yang  sedang  berkuasa;  Dalam  analisis implementasi kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah,  terlihat
bahwa Lembaga Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI)  memainkan  peranan  penting  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan masyarakat.  FPK  KEPRI  sebagai  lembaga  yang  berfokus  pada  pengembangan kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan,  telah menunjukkan  komitmen  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Karakteristik Lembaga FPK KEPRI yang terlihat dalam implementasi kebijakan ini adalah kemampuan sebagai aktor kunci  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat.  FPK  KEPRI  telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Provinsi  KEPRI,  serta  membantu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  dalam  menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, FPK KEPRI  telah  menunjukkan  kemampuan  untuk  membantu  Pemerintah  Provinsi KEPRI dalam menghadapi situasi-situasi yang rawan konflik. Dalam rezim yang sedang  berkuasa,  Lembaga  FPK  KEPRI  memainkan  peranan  strategis  dalam implementasi  kebijakan  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah. Rezim  yang  sedang  berkuasa,  yaitu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI,  telah menunjukkan  komitmen  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan.  Dalam  beberapa  kegiatan  yang digelar oleh FPK KEPRI, seperti dialog dengan 33 suku bangsa di Provinsi KEPRI dan kegiatan "Goes To School", Pemerintah Provinsi KEPRI telah menunjukkan kesadaran  akan  pentingnya  peranan  Lembaga FPK  KEPRI dalam mengembangkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai kebangsaan. Namun, dalam beberapa peristiwa yang terjadi, terlihat juga bahwa rezim  yang  sedang  berkuasa  masih  memiliki  beberapa  kelemahan.  Misalnya, dalam beberapa peristiwa konflik yang terjadi, Pemerintah Provinsi KEPRI masih kurang berhasil dalam menghadapi situasi-situasi yang rawan konflik. Dalam hal ini,  FPK  KEPRI  telah  menunjukkan  kemampuan  sebagai  aktor  kunci  dalam menyelesaikan  konflik-konflik  yang  terjadi.  FPK  KEPRI  telah  menunjukkan komitmen  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap nilai-nilai  kebangsaan,  serta  kemampuan  sebagai  aktor  kunci  dalam  menjaga persatuan  dan  kesatuan  masyarakat.  Rezim  yang  sedang  berkuasa,  yaitu Pemerintah Provinsi KEPRI, telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan,  namun masih  memiliki  beberapa  kelemahan  dalam  menghadapi  situasi-situasi  yang rawan konflik.
3) Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana ; Analisis tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran  kebangsaan  di  daerah  Provinsi  Kepulauan  Riau  (KEPRI) menunjukkan bahwa Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah berperan  sebagai  aktor  kunci  dalam  implementasi  kebijakan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah. Dalam  beberapa  peristiwa  yang  terjadi  di Provinsi  KEPRI,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan  kemampuan  untuk membantu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  dalam  menjaga  persatuan  dan  kesatuan masyarakat.  Misalnya,  dalam  peristiwa  pengeroyokan  dalam  penyelesaiannya LAM telah berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.  Selain  itu,  dalam  peristiwa  yang  terjadi  pada  malam  Minggu  (28  Mei 2023)  di  halaman  parkir  McDonald's  Tanjungpinang,  ketika  sebagian  orang menyerang Satpam McDonald's,  FPK Provinsi  KEPRI juga telah menunjukkan kemampuan  untuk  membantu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  dalam  menjaga
persatuan  dan  kesatuan  masyarakat. Tingkat  kepatuhan  pelaksana  dalam implementasi  kebijakan  penyelenggaraan  pembauran  kebangsaan  di  daerah Provinsi KEPRI dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: pertama, kemampuan FPK  Provinsi  KEPRI  dalam  membantu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  dalam menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat;  kedua,  kemampuan  FPK  Provinsi KEPRI dalam meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai- nilai kebangsaan; ketiga, kemampuan FPK Provinsi KEPRI dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di daerah. Dalam analisis ini, dapat diketahui bahwa FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan  peranan  penting  dalam  implementasi kebijakan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  34  Tahun  2006  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah.  FPK  Provinsi KEPRI  telah  menunjukkan  komitmen  untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap nilai-nilai  kebangsaan.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan pembauran kebangsaan  di  daerah  Provinsi  KEPRI  telah  mencapai  tingkat  yang  signifikan. Dampak dalam masyarakat baik itu individu maupun kelompok-kelompok yang terlibat serta Perubahan dan penerimaan setelah dilakukan implementasi. Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa FPK Provinsi KEPRI berperan penting dalam implementasi kebijakan persatuan bangsa di Provinsi Kepri. FPK Provinsi KEPRI  telah  melakukan  mediasi  konflik,  mengedepankan  persatuan  nasional,  dan menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuannya.

## 3. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Kebijakan
Pengimplementasian  kebijakan  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di Daerah,  sebagai  Contoh  pada  Provinsi  Kepulauan  Riau  (KEPRI),  telah  menunjukkan beberapa peristiwa yang menarik dan relevan dalam analisis. Dalam beberapa peristiwa tersebut, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor  kunci  dalam  membantu  Pemerintah  Provinsi  KEPRI  menjaga  persatuan  dan kesatuan  berbagai  suku  ras,  suku,  dan  etnis,  serta  membantu  menyampaikan  berbagai program  kerja  Pemerintah  di  masyarakat.  Berikut  adalah  tabel  tentang  hambatan  dan tantangan  dalam  implementasi  kebijakan  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di Daerah di Provinsi KEPRI:
Tabel 1. Hambatan dan Tantangan pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan No Hambatan dan Tantangan Kesimpulan Akhir 1 Perbedaan  pendapat  dan visi antar-aktor Konflik  dan  ketidakpastian  dapat  menghambat proses  penyelenggaraan  pembauran  kebangsaan  di daerah. 2 Meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan FPK Provinsi KEPRI harus meningkatkan kesadaran dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai kebangsaan. 3 Memastikan  kesetaraan dan  keterwakilan  semua suku ras, suku, dan etnis FPK Provinsi KEPRI harus memastikan kesetaraan dan  keterwakilan  semua  suku  ras,  suku,  dan  etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.
No Hambatan dan Tantangan Kesimpulan Akhir 4 Perhatian  khusus  dan komitmen  dari  pihak- pihak terkait Pengimplementasian  kebijakan  Penyelenggaraan Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah  di  Provinsi KEPRI memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pihak-pihak terkait.
Sumber: Diolah peneliti, 2024
Namun,  dalam  pengimplementasian  kebijakan  ini,  juga  terdapat  beberapa hambatan  dan  tantangan  yang  akan  dihadapi  di  masa  yang  akan  datang.  Salah  satu hambatan  adalah  perbedaan  pendapat  dan  visi  antar-aktor  yang  terkait  dengan penyelenggaraan  pembauran  kebangsaan  di  daerah.  Perbedaan  ini  dapat  menyebabkan konflik  dan  ketidakpastian,  sehingga  dapat  menghambat  proses  penyelenggaraan pembauran  kebangsaan  di  daerah.  Tantangan  lainnya  adalah  bagaimana  FPK  Provinsi KEPRI  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai kebangsaan.  Dalam  beberapa  peristiwa  yang  terjadi,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan  dan  kesatuan  masyarakat,  namun  bagaimana  FPK  Provinsi  KEPRI  dapat meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai  kebangsaan masih menjadi pertanyaan.
Selain  itu,  hambatan  lainnya  adalah  bagaimana  FPK  Provinsi  KEPRI  dapat memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam proses penyelenggaraan  pembauran  kebangsaan  di  daerah.  Dalam  beberapa  peristiwa  yang terjadi, FPK Provinsi KEPRI telah menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan  masyarakat,  namun  bagaimana  FPK  Provinsi  KEPRI  dapat  memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis masih menjadi pertanyaan.
Hal ini dikarenakan FPK Provinsi KEPRI masih menghadapi beberapa tantangan dalam  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat  terhadap  nilai-nilai kebangsaan dan memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam  proses  penyelenggaraan  pembauran  kebangsaan  di  daerah.  Salah  satu  tantangan yang dialami adalah bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian dari identitas nasional. Dalam  beberapa  peristiwa  yang  terjadi,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan kemampuan untuk membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diselesaikan, seperti bagaimana FPK Provinsi KEPRI dapat meningkatkan kesadaran dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan memastikan kesetaraan dan keterwakilan semua suku ras, suku, dan etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.  Pengimplementasian  kebijakan  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di Daerah di Provinsi KEPRI masih memerlukan perhatian khusus dan komitmen dari pihak- pihak terkait. Dalam masa yang akan datang, FPK Provinsi KEPRI harus tetap komitmen untuk  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan keserasian masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, FPK Provinsi KEPRI juga  harus  memastikan  kesetaraan  dan  keterwakilan  semua  suku  ras,  suku,  dan  etnis dalam proses penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah.

## Kesimpulan
Implementasi  kebijakan  Penyelenggaraan  Pembauran  Kebangsaan  di  Daerah  di Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) telah menunjukkan beberapa peristiwa yang menarik dan  relevan  dalam  analisis.  Dalam  beberapa  peristiwa  tersebut,  Forum  Pembauran
Kebangsaan (FPK) Provinsi KEPRI telah berperan sebagai aktor kunci dalam membantu Pemerintah Provinsi KEPRI menjaga persatuan dan kesatuan berbagai suku ras, suku, dan etnis, serta membantu menyampaikan berbagai program kerja Pemerintah di masyarakat. Dalam  proses  politik  dan  administrasi  implementasi  kebijakan  mengunakan  Teori Grindle,  FPK  Provinsi  KEPRI  telah  menunjukkan  komitmen  untuk  menjaga  persatuan dan  kesatuan  masyarakat,  serta  meningkatkan  kesadaran  dan  keserasian  masyarakat terhadap  nilai-nilai  kebangsaan.  FPK  Provinsi  KEPRI  juga  telah  berperan  sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, serta membantu Pemerintah Provinsi KEPRI dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat.

## Daftar Pustaka
Buchari, S. A. (2014). Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas . Jakarta: Bukuobor.
Budimansyah,  D.  (2010).  Tantangan  globalisasi  terhadap  pembinaan  wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah. Jurnal Penelitian Pendidikan , 11 (1), 7– 13.
Bungin, B. (2015). Analisis Data Penelitian Kualitatif . Jakarta: Rajawali Pers.
Casram,  C.  (2016).  Membangun  sikap  toleransi  beragama  dalam  masyarakat  plural. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya , 1 (2), 187–198. Erman,  E.,  &  Albintani,  M.  (2018).  Politik  Identitas  dan  Negara  Bangsa  di  Riau. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 17 (29), 1–13. Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation In The Third World . Princeton University Press.
Hariadi,  J.,  Wilsa,  W.,  &  Nucifera,  P.  (2023).  Penguatan  Wawasan  Kebangsaan  untuk Mencegah Paham Radikalisme dan Intoleransi di Kalangan Pelajar SMK Di Kota Langsa. Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (6),
12588–12595.
Hasanah, L. U., & Andari, N. (2021). Tradisi Lisan sebagai Media Pembelajaran Nilai Sosial dan Budaya Masyarakat. Jurnal Ilmiah FONEMA : Jurnal Edukasi Bahasa Dan Sastra Indonesia , 4 (1), 48–66.
Hermiken,  S.  (2022).  Peran  Badan  Kesatuan  Bangsa  dan  Politik  Kota  Sungai  Penuh dalam  Pembinaan  Organisasi  Sosial  Politik  Organisasi  Kemasyarakatan. Jurnal Administrasi Nusantara Maha , 4 (2), 1–10.
Indrawan,  R.  M.  J.  (2017).  Dampak  Komunikasi  Politik  Dan  Opini  Publik  Terhadap Perilaku Masyarakat. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 16 (2), 171–179. Johnston,  M.  P.  (2014).  Secondary  Data  Analysis:  A  Method  of  which  the  Time  Has Come. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries , 3 (3), 619–626. Kistanto,  N.  H.  (2018).  Transformasi  Sosial-Budaya  Masyarakat  Indonesia. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan , 13 (2), 169–178.
Hakim, A. L., Salmande, A., & Qawi, M. R. (2022). Analysis of Typology of Institutional Changes  in  KESBANGPOL  Serang  Regency. Journal  Of  Government  (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah) , 7 (2), 69–81. Maharani, A. (2020). Budaya Bahari Dan Tradisi Masyarakat Maritim Nusantara. Jurnal Sekilas Ikahimsi , 1 (1), 1–8.
Miskawi,  M.  (2022).  Pengembangan  Desa  Kebangsaan  Patoman   Melalui  Festival Kebangsaan Dalam Pengabdian Pada Masyarakat. Jurnal Bina Ilmu Cendekia , 3 (1). Moleong, L. J. (2012). Metodelogi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Muslimah, R., Chotimah, U., & Faisal, E. (2018). Peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)  dalam  Rangka  Meningkatkan  Rasa  Persatuan  dan  Kesatuan  Masyarakat  di Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn , 5 (1), 80–93.
Paryanto,  P.,  Wance,  M.,  Hadi,  A.,  &  Suhu,  B.  La.  (2022).  Kebijakan  Pendidikan Pancasila  dan  Wawasan  Kebangsaan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Journal  of Governance and Local Politics (JGLP) , 4 (2), 150–164.
Prasojo,  Z.  H.,  &  Pabbajah,  M.  (2020).  Akomodasi  Kultural  Dalam  Resolusi  Konflik Bernuansa Agama di Indonesia. Aqlam: Journal of Islam and Plurality , 5 (1).
Sainab,  S.,  Ridha,  M.,  Suaib,  S.,  &  Purnomo,  A.  (2018).  Peningkatan  Wawasan Kebangsaan  di  Bidang  Pengembangan  Nilai-Nilai  Kebangsaan  Pada  Kantor Kesatuan  Bangsa,  Politik  dan  Perlindungan  Masyarakat  (KESBANGPOL  & LINMAS) Kota Sorong. Jurnal Fase Kemajuan Sosial Dan Politik: Faksi , 3 (4), 14– 23.
Santosa, R. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Etnis Tionghoa Dalam Media Online Republika Di Bulan Februari 2016. Journal E-Komunikasi , 4 (1), 1–12.
Sari,  P.  D.  (2021).  Wawasan  Nusantara  Sebagai  Cara  Pandang  Dan  Sikap  Bangsa Indonesia  Mengenal  Diri  Serta  Lingkungannya  Berdasarkan  Pancasila  dan  UUD 1945. OSFPreprints .
Sembiring,  N.  V.,  Isdaryanto,  N.,  &  Suhardiyanto,  A.  (2017).  Program  Kerja  Badan KESBANGPOL dan Linmas dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Unnes Political Science Journal , 1 (2), 181–191.
Setiawan, D. (2017). Kontribusi tingkat pemahaman Wawasan Nusantara terhadap sikap nasionalisme  dan  karakter  kebangsaan. JUPIIS:  Jurnal  Pendidikan  Ilmu-Ilmu Sosial , 9 (1), 20–33.
Sulistiono, B. (2016). Dinamika Pembauran Kebangsaan dalam Masyarakat Multietnis di Indonesia. Ruang Serbaguna Gelanggang Olah Raga (GOR) , 121 . Winarno, R. (2019). Pembauran Kebangsaan Dalam Perspektif Pendidikan. JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka , 2 (1).