Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 9, September 2020

## EFEKTIVITAS MUSRENBANG KABUPATEN CIREBON DI MASA COVID-19

## Fatin Hamamah
Universitas 17 Agustus (UNTAG) Cirebon Jawa Barat, Indonesia Email: fatinpdihunissula@gmail.com

## Abstract
MUSRENBANG  is  an  important  moment  of  the  foremost  planning  in  the development  process.  2020  is  the  first  year  in  the  government  of  the  currently elected regent for the 2019-2024 period. This annual deliberation is very important because it is decisive for the future development of the Cirebon Regency. However, in 2020 the Cirebon Regency MUSRENBANG will be carried out by teleconference, given  the  Covid-19  pandemic  period.  This  was  done  as  an  effort  to  prevent  the increasing  impact  of  Covid-19.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the consistency  of  MUSRENBANG  in  the  preparation  of  the  Regional  Income  and Expenditure  Budget  (APBD)  in  the  Cirebon  Regency  and  to  determine  the effectiveness  of  MUSRENBANG  in  the  preparation  of  the  Cirebon  Regency Regional Budget (APBD) during the Covid-19 period. This research was conducted using  descriptive-analytical  research  methods  with  juridical  normative  and empirical  juridical  approaches.  The  results  of  this  research  are  first,  the consistency  of  MUSRENBANG  in  the  Preparation  of  Regional  Income  and Expenditure  Budget  (APBD)  in  Cirebon  Regency  is  often  not  linear  with  what  is discussed  in  MUSRENBANG  so  that  the  APBD  runs  not  following  the  will  and needs  of  the  Community  and  second,  the  effectiveness  of  MUSRENBANG  in Preparing  the  Income  Budget  And  Regional  Expenditure  (APBD)  of  Cirebon Regency with the perspective of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development  Planning  System.  Development  planning  refers  to  all  applicable regulations, namely based on the first, at the national level, the source of law used in  development  planning  is  Law  Number  25  of  2004  concerning  the  National Development  Planning  System,  the  second  at  the  Regency  level  refers  to  the Cirebon  Regency  Perda  Number  9  Years  2012  Concerning  the  Regional Development  Planning  System  regarding  the  Stages  and  Procedures  for Implementing MUSRENBANG
Keywords : Effectiveness; MUSRENBANG; APBD

## Abstrak
MUSRENBANG adalah momentum penting dari perencanaan paling utama dalam proses pembangunan. Tahun 2020 merupakan tahun pertama di masa pemerintahan bupati terpilih sekarang periode 2019-2024. Musyawarah tahunan ini sangat penting karena  ini  menentukan  untuk  pembangunan  kabupaten  Cirebon  kedepan.  Namun pada  tahun  2020  MUSRENBANG  Kabupaten  Cirebon  pelaksanaannya  dilakukan secara teleconverence ,  mengingat  masa  pandemi  covid-19.  Hal  ini  dilakukan sebagai  upaya  pecegahan  dampak  covid-19  yang  semakin  meningkat.  Tujuan
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsistensi  MUSRENBANG  dalam penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  kabupaten Cirebon  dan  untuk  mengetahui  efektifitas  MUSRENBANG  dalam  penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Cirebon  dimasa Covid-19.  Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  penelitian deskriptif  analistis  dengan  Pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Hasil penelitian  ini  pertama,  konsistensi  MUSRENBANG  dalam  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  Kabupaten  Cirebon  seringkali  tidak linier  dengan  apa  yang  dibahas  dalam  MUSRENBANG,  sehingga  APBD  berjalan tidak  sesuai  dengan  kehendak  dan  kebutuhan  Masyarakat  dan  yang  kedua, efektifitas  MUSRENBANG dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  (APBD)  Kabupaten  Cirebon  perspektif  Undang-undang  Nomor  25  Tahun 2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional.  Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada: yang pertama, ditingkat nasional sumber hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan  adalah  Undang-undang  Nomor  25  tahun  2004  tentang  Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  yang  kedua  ditingkat  Kabupaten  mengacu pada Perda Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan
MUSRENBANG.
Kata kunci : Efektivitas; MUSRENBANG; APBD

## Pendahuluan
Keberhasilan  pembangunan  disuatu  wilayah  atau  pemerintahan  daerah  akan sangat ditentukan oleh bagaimana kualitas perencanaan pembangunannya. Sebagaimana diketahui  bersama  bahwa  sebuah  perencanaan  yang  matang  akan  menunjukkan  arah yang jelas tentang apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap warga. Melalui perencanaan juga,  semua  aktivitas  pembangunan  yang  dilakukan  di  berbagai  sektor memiliki target yang terukur, jelas dan tersistem. Oleh karena itu perencanaan akan lebih memudahkan para pelaku pembangunan  dalam  mencapai  target-target yang telah ditentukan (Yunas, 2017).
Namun  demikian  untuk  memastikan  bahwa  pencapaian  hasil  agar  sesuai  dengan rencana  maka  diperlukan  adanya  pengendalian  atau  pengawasan.  Proses  penyusunan rencana  pembangunan  di  Negara  kita  secara  normatif  mengikuti  sistem  politik  yang berlaku  yakni  sistem  politik  demokratis  dimana  sistem  politik  ini  akan  menjadi  dasar semua  kegiatan  pemerintahan,  termasuk  kegiatan  perencanaan  pembangunan  yang senantiasa  melibatkan  semua  pemangku  kepentingan  dalam  pemerintahan  Negara (Anggara,  2013).  Diantara  elemen-elemen  pemangku  kepentingan  yang    utama  adalah pemerintah,  masyarakat  (warga  Negara)  dan  swasta.  Sesuai  dengan  Undang-undang Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  bahwa mekanisme  penyusunan  rencana  pembangunan,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah dilakukan  melalui  mekanisme  forum  yang  disebut  dengan  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) (Suroso, Hakim, & Noor, 2014).
Tujuan diadakannya MUSRENBANG ini salah satunya adalah untuk menampung dan  menetapkan  semua  agenda  kegiatan  pembangunan  skala  prioritas  sesuai  dengan kebutuhan  dari  Masyarakat,  yang  didapatkan  dari  proses  perencanaan  ditingkat bawahnya yang dibiayai melalui APBD atau dari berbagai sumber dana lainnya (Azhar, 2015).
APBD  saat  ini  terkenal  dengan  sebutan  anggaran  publik  dan  sering  ditempatkan pada  posisi  yang  tidak  seharusnya,  kesalahan-kesalahan  inilah  misalnya  yang  sering terjadi  pada  proses  kegiatan  penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Daerah  yang  hanya terlihat adalah para pejabat eksekutif  terlibat hanyalah pejabat eksekutif, seperti Bupati, Sekda, Kepala-kepala Dinas dan para anggota DPRD. Sementara itu rakyat/ masyarakat hanya  sebagai  penonton  yang  posisi  keberadaannya  seperti  sangat  jauh  dan  bahkan hampir  mereka  tidak  mendengar  terkait  bagimana  perencaan  pebangunan  daerah  ini akan  dilaksanakan.  Hal  ini  menjadi  bertolak  belakang  sebenarnya  karena  Masyarakat seyogyanya  adalah  bagian  daripada  pemerintah  yang  harus  mengetahuinya  (Hirawan, 2014).
Sehingga  akhirnya  disimpulkan  bahwa  keterlibatan  masyarakat  dalam  rangka menyusun  anggaran  publik  ini  adalah    hanya  pada  proses  MUSRENBANG  ditingkat desa/kelurahan,  kecamatan,  maupun  daearah.  Asumsi  lain  bahwa  keterlibatan Masyarakat  juga  hanya  dijadikan  sebagai  alat  legitimasi  bagi  para  pejabat  pemerintah dan  prosesnya  dianggap  hanya  sebagai  formalitas  belaka.  Proses  penjaringan  aspirasi Masyarakat  atau  dengan  pendapat,  merupakan  mekanisme  yang  biasa  dipergunakan DPRD untuk mendapat masukan rakyat. Seringkali proses tersebut tidak optimal, karena pada  proses  pelaksanaanya  seringkali  bisa  dan  menonjolkan  kepentingan  individu  dan kelompok.  Sedangkan  mekanisme  eksekutif  yang  sering  dilakukan  melalui  cara sosialisasi juga tidak banyak membantu, hal ini disebabkan proses pelaksanaanya masih bertumpu  pada  pendekatan  struktural  tidak  berdasarkan  pada  kebutuhan  masyarakat (Samosir, 2017).
Realitas  tersebut  tentu  sangat  merugikan  masyarakat  karena  dampaknya  adalah masyarakat akan sangat kesulitan untuk mengakses anggaran publik atau bahkan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan APBD. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mengetahui seluk-beluk dari penyusunannya secara   jelas, mulai dari tahap perencanaan RAPBD,disahkannya  menjadi  APBD,  pelaksanaan  anggaran  sampai  dengan pertanggungjawaban  anggaran  tersebut.  Padahal  APBD  mempunyai  beberapa  tahapan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi pertanggungjawaban.  Sementara    di  ketahui  oleh  masyarakat  hanyalah  sekelumit  pada proses  perencanaan,  setelah  itu masyarakat  tidak tahu  lagi  tentang  pelaksanaan  hingga evaluasi dan pertanggungjawabannya (Samosir, 2017).
Oleh karena itu, pada era saat ini sudah waktunya bagi masyarakat untuk terlibat lebih serius dalam seluruh proses dan tahapan penyusunan anggaran publik. Maka saat ini  tidak  ada  alasan  lagi  bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  proses  dan  tahapan pembuatan  APBD  sebagaimana  diamanatkan  dalam  peraturan  perundangan-undangan seperti:  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2004,  Undang-undang  Nomor  33  Tahun
2004, Undang-undang Nomor 25 Tahun  2004, Undang-undang Nomor17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004. Dari seperangkat  aturan  yang  ada  telah  memberikan  ruang  bagi  masyarakat  untuk  terlibat dalam      seluruh      proses      APBD,  yaitu  mulai  perencanaan  hingga  pengawasan  yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Sinergitas  perencanaan  dapat  dilihat  ketika  perencanaan  pembangunan  selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi, serta interaksi diantara stakeholders . Forum yang melibatkan masyarakat hanya terbatas di tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa, representasi masyarakat dalam forum-forum di tingkat kecamatan sangat kecil.Ini menyebabkan banyaknya usulan program  masyarakat  yang hilang  di  tengah  jalan.  Di  tingkat  desa,  kegiatan  rapat  yang  berkaitan  dengan perencanaan  pembangunan  sebenarnya  tidak  hanya  dilakukan  dalam  forum MUSRENBANG saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar MUSRENBANG bila dibutuhkan.
Untuk  mengetahui  apakah  suatu  usulan  mempunyai  keterkaitan  dengan  usulan lain  yang   diajukan  baik  oleh SKPD maupun desa lain diperlukan interaksi diantara semua  peserta.  Sinergitas  perencanaan  merupakan  bagian  dari  kriteria  yang  harus dipenuhi oleh semua  usulan yang  masuk  untuk dijadikan daftar prioritas usulan yang didanai oleh APBD (Hirawan, 2014). Sinergitas usulan antara satu SKPD dengan SKPD lainnya menjadi salah satu kriteria diakomodasi tidaknya suatu usulan kegiatan. Disini ditekankan kerja sama antar wilayah dan geografi untuk mencapai sinkronisasi kegiatan, juga diperlukan    interaksi  diantara stakeholders dalam  membahas  kegiatan  apa  saja yang dijadikan prioritas untuk diusulkan ketingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian,  MUSRENBANG  Kabupaten  Cirebon  sudah  memenuhi  kriteria    sinergitas perencanaan,  meskipun  dalam  pelaksanaannya  belum  optimal.  Hal  ini  ditandai  dengan masih terdapatnya ketidaksinkronan antara usulan SKPD dengan usulan desa sehingga harus  ada  usulan  yang  dikorbankan  dari  pihak  Desa.  Namun  dengan  adanya  program P3K  diharapkan  Usulan  desa  yang  tercover  dalam  prioritas  usulan  kecamatan  tidak tergeser oleh usulan SKPD. Perencanaan pembangunan mengacu pada semua peraturan yang berlaku yaitu berdasarkan pada:yang pertama, ditingkat  nasional  sumber hukum yang  digunakan  dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang  Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang kedua ditingkat Kabupaten  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hasil    wawancara    dengan  perangkat  desa  bahwa,  kurang  pahamnya  terhadap Mekanisme perencanaan pembangunan berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Bupati Nomor  49 Tahun 2012 belum disosialisasikan dengan  baik kepada  pemerintah  desa  dan  masyarakatnya,  sehingga  mekanisme  yang  digunakan dalam  proses  perencanaan  pembangunan  menggunakan  cara  yang  turun-temurun  dari kades periode sebelumnya.  Hal ini disebabkan  ketercukupan  aparat  yang rendah dan rendahnya keterampilan komunikasi kepada masyarakat.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  analistis dengan  Pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  (Suyanto,  2015).  Pendekatan yuridis  normatif  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  asas-asas  hukum, sinkronisasi  vertikal  atau  horizontal,  dan  sistematik  hukum  diterapkan.  Menurut perspektif  Wigjosoebroto  Pendekatan  yuridis  empiris,  pada  prinsipnya  hukum dikonsepsikan  secara  sosiologis  sebagai  gejala  empiris  yang  dapat  diamati  dalam kehidupan  secara  empiris  yang  teramati  dalam  pengalaman  (Kasim  &  Kasim,  2002). Untuk  memudahkan  penelusuran  data  maka  dapat  digunakan  pendekatan  penegakan hukum berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhinya (Soekanto, 1983).
Data  didapatkan  dengan  menggunakan  bahan  hukum  yang  berkaitan  dengan masalah penelitian. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu (Soekanto & Mamudji, 2001):
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
a . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004,
b . Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,
c . Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,
d . Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003,
e . Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 dan
f . Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin,  yurisprudensi, dan asas-asas hukum.
3. Bahan  hukum  tersier,  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: 1) Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia,  2)  Kamus  Hukum,  3)  Buku  literature,  Hasil-hasil penelitian,  Hasil  karya  dari  kalangan  hukum,  4)  Majalah,  koran,  media  cetak  dan elektronik.
Tahap  berikutnya  setelah  memperoleh  hasil  data  dan  mengolah  data  tersebut, kemudian  selanjutnya  melakukan  analisis  data  yang  diperoleh  baik  dari  sumber primer  ataupun  bahan  sumber  sekunder  secara  deskriptif  kualitatif  dan  dari  sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian  dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
A. Konsistensi  MUSRENBANG  Dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Cirebon
Penyelenggaraan  MUSRENBANG  di  tingkat  pemerintah  daerah  secara institusi  dikoordinasikan  oleh  BAPPEDA  dan  dengan  mengikut  sertakan  elemen- elemen  pemangku  kepentingan  di  daerah,  sebagai  wujud  pendekatan  partisipasi terhadap  warga  dalam  perumusan  kebijakan  publik.  Sebenarnya  partisipasi  warga
dalam  suatu  kebijakan  tidak  hanya  terletak  dalam  tingkat  perencanaan  saja, melainkan   harus   dilakukan   juga   pada tahap implementasi atau pelaksanaan dan pada tahap evaluasinya.
Seyogianya,  proses  perencanaan  yang  berbentuk  MUSRENBANG  yang  telah menghasilkan  rencana  pembangunan  daerah  berkorelasi  erat  dengan  penetapan APBD-nya. Dalam      realitanya     justru setelah APBD ditetapkan terdapat banyak poin-poin  yang  dibahas  dalam  MUSRENBANG  tidak  terakomodir  dalam  APBD yang telah ditetapkan.
Selama  ini  keterlibatan  masyarakat  dalam  rangka  menyusun  anggaran  publik hanyalah  pada  proses  MUSRENBANG  ditingkat  desa/kelurahan,  kecamatan, maupun  daearah.  Namun  keterlibatan  masyarakat  sering  kali  hanya  dijadikan  alat legitimasi  dan  prosesnya  “hanyalah”  formalitas.  Proses  penjaringan  aspirasi masyarakat atau dengan  pendapat, merupakan mekanisme yang biasa  dipergunakan DPRD    untuk  mendapat  masukan  rakyat.  Seringkali  proses  tersebut  tidak  optimal, karena  pada  proses  pelaksanaanya  seringkali  bisa  dan  menonjolkan  kepentingan individu  dan  kelompok.  Sedangkan  mekanisme  eksekutif  yang  sering  dilakukan melalui  cara  sosialisasi  juga  tidak  banyak  membantu,  hal  ini  disebabkan  proses pelaksanaanya  masih  bertumpu  pada  pendekatan  struktural  tidak  berdasarkan  pada kebutuhan masyarakat.
Realitas tersebut tentu sangat merugikan masyarakat karena dampaknya adalah masyarakat  akan  sangat  kesulitan  untuk  mengakses  anggaran  publik  atau  bahkan untuk  melakukan  control  terhadap  pelaksanaan  APBD.  Hal  ini  terjadi  karena masyarakat tidak mengetahui selukbeluk dari penyusunannya secara jelas, mulai dari tahap  perencanaan  RAPBD,  disahkannya  menjadi  APBD,  pelaksanaan  anggaran sampai  dengan  pertanggungjawaban  anggaran  tersebut.  Padahal  APBD  mempunyai beberapa  tahapan  mulai  dari  proses  perencanaan,  penyusunan,  pelaksanaan  dan evaluasi  pertanggungjawaban.  Sementara  di  ketahui  oleh  masyarakat  hanyalah sekelumit  pada  proses  perencanaan,  setelah  itu  masyarakat  tidak  tahu  lagi  tentang pelaksanaan hingga evaluasi dan pertanggungjawabannya.
Oleh  karena  itu,  pada  era  saat  ini  sudah  waktunya  bagi  masyarakat  untuk terlibat lebih serius dalam seluruh proses dan tahapan penyusunan  anggaran publik. Maka saat ini tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk melaksanakan proses dan tahapan pembuatan APBD sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan- undangan seperti: Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-undang Nomor 33 Tahun  2004,  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2004,  Undang-undang  Nomor  17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 1  Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun  2004.  Dari  seperangkat  aturan  yang  ada  telah  memberikan  ruang  bagi masyarakat untuk terlibat   dalam   seluruh   proses   APBD, yaitu mulai perencanaan hingga pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  (MUSRENBANG)  menjadi  media pemerintah  untuk  melibatkan  partisipasi  masyarakat.  Pelibatan  masyarakat    dalam pembangunan  sudah  tentu  mutlak  adanya,  disamping  merangkul  keikutsertaan
masyarakat  itu  sendiri,  partisipasi  yang  diberikan  secara  tidak  langsung  memberi peningkatan kapasitas program yang dijalankan, maupun bagi masyarakat itu sendiri. Namun jauh panggang dari api, MUSRENBANG nyatanya seringkali hanya menjadi “ritual” tahunan, atau sekadar penggugur kewajiban. Keterlibatan masyarakat masih sangat  kurang  dan  terkadang  didominasi  wajah  yang  sama  dari  tahun  ke  tahun. Akibatnya, perencanaan program tidak mendapat asupan gagasan variatif.  Sehingga program berjalan sukses, terkadang program malah dirongrong sendiri Masyarakat.
Analisis lebih mendalam terkait dengan fenomena partisipasi berdasarkan hasil pengamatan  dan  interaksi  dengan  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  proses penyusunan  APBD  di  temukan  hasil  bahwa  faktor-faktor  yang  menyebabkan ketidakefektifan partisipasi masyarakat dalam proses  penyusunan APBD  Kabupaten Cirebon adalah terbagi menjadi   dua   bagian   yaitu   partisipasi dalam hal kebijakan dan  partisipasi  dalam  hal  proses  perencanaan  dan  penganggaran  daerah.  Terkait dengan  kebijakan  penyusunan  APBD  belum  adanya  jaminan  hukum  berupa Peraturan  Daerah  (PERDA)  yang  memayungi  partisipasi  masyarakat  proses penyusunan  APBD  dianggap  sebagai  kendala  utama  dalam  pengembangan partisipasi  masyarakat.  Sementara  terkait  dengan  proses  perencanaan  dan penganggaran  melalui  proses  koordinasi  antar  instansi  pemerintah  dan  proses partisipasi  seluruh  pelaku  pembangunan  dalam  suatu  forum  MUSRENBANG  yang menjadi  kendala  utama  adalah  sosialisasi  yang  dianggap  kurang  sehingga  proses partisipasi yang   ada hanya di nikmati oleh beberapa masyarakat yang dekat dengan pejabat  keluarahan  atau  Kepala  Desa  sebagai  lembaga  yang  melakukan  proses MUSRENBANG.
B. Efektifitas  MUSRENBANG  Dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon perspektif Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangaunan Nasional
Tingkat    efektivitas    pelaksanaan MUSRENBANG perlu diperhatikan karena akan  berpengaruh  pada  kualitas  hasil  perencanaan  pembangunan  pada  tahun berikutnya  sehingga  dapat  pula  berpengaruh  pada  proses  alokasi  anggaran  untuk usulan  yang  dibahas  dalam  MUSRENBANG  tersebut.  Selain  itu  Efektivitas pelaksanaan  MUSRENBANG  penting  ditinjau  agar  pelaksanaan  MUSRENBANG tidak  hanya  sebagai  formalitas  saja.    Karena  dewasa  ini  muncul  kecenderungan bahwa  pelaksanaan  MUSRENBANG  tidak  dapat  dijadikan  tolok  ukur  perencanaan yang partisipatif dan mengutamakan transparansi (keterbukaan) sehingga output dari pelaksanaan MUSRENBANG tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan. Jika hal tersebut  terjadi,  maka  akan  berpengaruh  terhadap  besaran  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  MUSRENBANG  yang  menurun  dan  tidak  sebanding  dengan usulan  serta  alokasi  anggaran  program  yang  semestinya  diperlukan  dan diperuntukkan untuk masyarakat itu sendiri.
Berangkat dari berbagai kendala tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa aspek-aspek  yang  menentukan  efektivitas  pelaksanaan  MUSRENBANG  dalam rangka penyusunan RKPD khususnya di Kabupaten Cirebon antara lain adalah :

## a. Terfokus pada kepentingan masyarakat
Salah  satu  ciri  perencanaan  partisipatif  adalah  terfokus  pada  kepentingan masyarakat,  yaitu  berdasarkan  pada  masalah  dan  kebutuhan  yang  dihadapi masyarakat.  Masyarakat  diberikan  keleluasaan  untuk  berpartisipasi  agar membangkitkan  semangat  kemandirian  dan  kerjasama  yang  baik  dalam masyarakat.  Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  ditujukan agar  membuka  kesempatan  yang  seluas-luasnya  bagi  masyarakat,  untuk memberikan  kontribusi  terutama  untuk  mencapai  suatu  hasil  atau  tujuan  yang telah  ditetapkan.Selain  itu,  perencanaan  program  mendorong  penguatan  dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam memecahkan berbagai persoalan.
Perencanaan  partisipatif  yang  terfokus  pada  kepentingan  masyarakat  dapat diperolehmelalui  kegiatan  penyelidikan  yaitu  sebuah  proses  untuk  mengetahui, menggali  danmengumpulkan  masalah  dan  kebutuhan-kebutuhan  bersifat  lokal yang  berkembang  di  masyarakat.  Kegiatan  ini  idealnya  dilakukan  setiap  satu tahun  sekali  karena  merupakan  bagian  dari  proses  perencanaan  pembangunan yang dilaksanakan setahun sekali.
b. Partisipatoris
Salah  satu  SKPD  yang  harus  menyelenggarakan  praktek  perencanaan pembangunan  adalah  kecamatan.  Pada  tingkat  kecamatan  ini  dilakukan penjaringan  aspirasi  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).
Partisipasi      selain      telah      menjadi  kata  kunci  dalam  pembangunan,  juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan  pemerintah  yang  baik.
Melihat  dampak  penting  dan  positif  dari  perencanaan  partisipatif,  dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa pemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil- hasil pembangunan  yang ada. Geddesian dalam Soemarmo (2005: 26) mengemukakan bahwa  pada  dasarnya  masyarakat  dapat  dilibatkan  secara  aktif  sejak  tahap  awal penyusunan  rencana.  Keterlibatan  masyarakat  dapat  berupa:  (1)  pendidikan melalui  pelatihan,  (2)  partisipasi  aktif  dalam  pengumpulan  informasi,  (3) partisipasi dalam memberikan alternatif rencana dan usulan kepada pemerintah.
c. Dinamis
Karena      MUSRENBANG      merupakan  salah  satu  rangkaian  proses perencanaan  pembanguna  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  rangkaian pembangunan  dalam  suatu  wilayah.  Khususnya  di  Kabupaten  Cirebon,  bahwa MUSRENBANG  secara  kontinu  dilakukan  1  tahun  sekali.  Untuk  itulah,  dalam perencanaan tahunan daerah, pemerintah Daerah melakukan proses MUSRENBANG mulai dari tingkat Desa/  Kelurahan, Kecamatan, forum  SKPD/ forum gabungan SKPD dan MUSRENBANG di tingkat Kabupaten.
Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu  perangkat  desa mengungkapkan bahwa  MUSRENBANG  yang  dilakukan    pada    tingkat    kelurahan    atau  desa
merupakan  salah  satu  wadah  atau  forum  semua  elemen  masyarakat  desa/ kelurahan  yang  merumuskan  suatu  program    kegiatan    yang    akan  direncanakan dalam  tahun  anggaran  namun  mengacu  kepada  RPJP  Desa  yang  sesuai  dengan program  pemerintah  Kabupaten.  Hal  tersebut  mengandung  makna  bahwa  dalam MUSRENBANG tingkat Desa/ Kelurahan perwakilan elemen masyarakat   dapat memberikan   usulan  yang mungkin menjadi usulan prioritas pembangunan. Dan usulan tersebut tidak bertentangan dengan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Kabupaten sebagai Pemerintah Daerah.
Karena dalam MUSRENBANG tingkat Desa/Kelurahan akan menghasilkan usulan prioritas utama desa  yang akan dilaksanakan    oleh    desa    sendiri dan dibiayai melalui  dana swadaya, ADD bahkan APBD Kabupaten.
Berkaitan  dengan  tingkat  Kecamatan,  salah  satu  informan  mengemukakan bahwa  MUSRENBANG  tingkat  kecamatan  tidak  jauh  berbeda  dengan  tingkat kelurahan,  namun  dalam  forum  ini  terdapat  pembahasan  dan  menyepakati langkah-langkah  penanganan  program  kegiatan  prioritas  yang  tercantum  dalam daftar  prioritas  lintas  desa/kelurahan  yang  tidak  bertentangan  dengan pembangunan Kabupaten Cirebon.
Di  dalam  forum  kecamatan,  terdapat  pagu  indikatif.  Artinya  bahwa Kabupaten  memberikan  pagu  anggaran  sebesar  2  milliar  untuk  perencanaan wilayah  (pagu  Kecamatan).  Hal  ini  diharapkan  bahwa  setiap  kecamatan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat lebih mengembangkan desanya sesuai  dengan  kebutuhan.  Namun  kenyataan  tidak  demikian,  banyaknya  usulan dari setiap desa mengakibatkan anggaran  yang tersedia tidak cukup untuk usulan tersebut.
d. Sinergitas
Sinergitas dalam    hal ini merupakan bagaimana proses pembangunan  yang dimulai  dari  MUSRENBANG,  baik  itu  MUSRENBANG Kecamatan, MUSRENBANG  OPD  melibatkan  semua  elemen  masyarakat  sehingga  dapat merefleksikan  kebutuhan  akan  pembangunan.  Selain  itu,  MUSRENBANG memperhatikan  kerjasama  dari  semua  stakeholder,  baik  dari  tokoh  masyarakat, tokoh  adat,  tokoh  agama,  aparatur  pemerintah,  LSM,  bahkan  melibatkan  pihak Universitas yang diharapkan bahwa proses pembangunan direncanakan.
Sinergitas perencanaan dapat dilihat ketika perencanaan pembangunan selalu menekankan  kerja  sama  antar  wilayah  administrasi  dan  geografi,  serta  interaksi diantara stakeholders .  Forum  yang  melibatkan  masyarakat  hanya  terbatas  di tingkat  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa,  representasi  masyarakat dalam  forum-  forum  di  tingkat  kecamatan  sangat  kecil.  Ini  menyebabkan banyaknya usulan program   masyarakat   yang   hilang   di tengah jalan.
Di  tingkat  desa,  kegiatan  rapat  yang  berkaitan  dengan  perencanaan pembangunan  sebenarnya  tidak  hanya  dilakukan  dalam  forum  MUSRENBANG saja, diselenggarakan forum-forum lain di luar MUSRENBANG bila dibutuhkan. Ketika  ada program  atau  kegiatan  yang sumber dananya dari  yang lain, misalnya
dari  APBN.  Seperti  program  PNPM  yaitu  program  pembangunan  yang  sumber dananya  dari  pusat,  berupa  pemberian  bantuan  modal  kepada  masyarakat disesuaikan    dengan    keahlian,  misalnya  peternak  diberi  bantuan  modal  berupa domba, petani diberi bantuan modal berupa benih, pupuk, penjahit diberi bantuan modal    berupa    mesin    jahit    dan  lain  sebagainya.  Sehingga  keberlanjutan perencanaan  dapat  dipertahankan  di  Kabupaten  Cirebon  melalui  forum  rembug warga yang diselenggarakan di luar MUSRENBANG desa.
Untuk  mengetahui  apakah  suatu  usulan  mempunyai  keterkaitan  dengan usulan      lain      yang      diajukan      baik      oleh  SKPD  maupun  desa  lain  diperlukan interaksi  diantara  semua  peserta. Sinergitas perencanaan merupakan bagian dari kriteria yang harus dipenuhi oleh semua usulan yang masuk untuk dijadikan daftar prioritas  usulan  yang  didanai  oleh  APBD.  Sinergitas  usulan  antara  satu  SKPD dengan  SKPD  lainnya  menjadi  salah  satu  kriteria  diakomodasi  tidaknya  suatu usulan  kegiatan.  Disini  ditekankan  kerja  sama  antar  wilayah  dan  geografi  untuk mencapai  sinkronisasi  kegiatan,  juga  diperlukan  interaksi  diantara  stakeholders dalam  membahas  kegiatan  apa  saja  yang  dijadikan  prioritas  untuk  diusulkan  ke tingkat  yang  lebih  tinggi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  MUSRENBANG Kabupaten  Cirebon  sudah  memenuhi  kriteria  sinergitas  perencanaan,  meskipun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini ditandai dengan masih terdapatnya ketidaksinkronan  antara  usulan  SKPD  dengan  usulan  desa  sehingga  harus  ada usulan  yang  dikorbankan  dari  pihak  Desa.  Namun  dengan  adanya  program  P3K diharapkan  Usulan  desa  yang  tercover  dalam  prioritas  usulan  kecamatan  tidak tergeser oleh usulan SKPD.
e. Legalitas
Perencanaan  pembangunan  mengacu  pada  semua  peraturan  yang  berlaku yaitu  berdasarkan  pada:  pertama,  ditingkat  nasional  sumber  hukum  yang digunakan dalam perencanaan pembangunan adalah Undang-undang No. 25 tahun 2004  tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  yang  kedua  ditingkat Kabupaten  mengacu  pada  Peraturan  Bupati  Nomor  49  Tahun  2012  tentang Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan MUSRENBANG.
Mekanisme  perencanaan  pembangunan  diatur  dalam  peraturan  Bupati  No. 49  Tahun  2012  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya.  Namun  tidak semua  Desa  menyelenggarakan  proses  perencanaan  pembangunan  sesuai  dengan Peraturan  Bupati  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh      keterbatasan      Kepala  desa, perangkat  desa,  dan  masyarakat  dalam  memahami  peraturan  tersebut,  sehingga proses  perencanaan  pembangunan  diselenggarakan  berdasarkan  mekanisme  yang biasa dilakukan sebelumnya.
Hasil wawancara dengan perangkat desa bahwa, kurang pahamnya terhadap Mekanisme  perencanaan  pembangunan  berdasarkan  Undang-undang  No.  25 Tahun  2004  dan  Peraturan  Bupati  No.  49  Tahun  2012  belum  disosialisasikan dengan  baik  kepada  pemerintah  desa  dan  masyarakatnya,  sehingga  mekanisme yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan menggunakan cara yang
turun temurun dari kades periode sebelumnya. Hal ini disebabkan    ketercukupan aparat      yang  rendah,  dan  rendahnya  keterampilan  komunikasi  kepada masyarakat.
Untuk  pelaksanaan  MUSRENBANG  tingkat  Kecamatan,  bahwa  secara umum  pelaksanaan  MUSRENBANG  menjungjung  tinggi  etika  dan  tata  nilai masyarakat,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  tidak  adanya  gejolak  dari  masyarakat  atas perencanaan  pembangunan  yang  diputuskan,  karena  masyarakat  pun  terlibat dalam proses tersebut.
Keterlibatan  masyarakat  hanya  terbatas  pada  tahap  merumuskan  kegiatan saja,  tidak  terlibat  dalam  pengambilan  keputusan  dalam  memutuskan  kegiatan prioritas,  itupun  masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  perencanaan pembangunan  di  tingkat  Desa  maupun  Kecamatan  hanya  sebagian  kecil masyarakat saja, dan sebagian besar adalah mereka yang sudah beberapa kali ikut terlibat dalam proses perencanaan pembangunan tersebut. Dari pernyataan di atas dapat  disimpulkan  bahwa  Perencanaan  pembangunan  berdasarkan  kesepakatan masyarakat  melalui  Musyawarah  perencanaan  pembangunan  (MUSRENBANG) sehingga  sesuai  sumber  hukum  dalam  perencanaan  pembangunan  dan menjungjung etika dan nilai yang ada di masayarakat.
f. Fisibilitas
Proses  perencanaan  pembangunan  (MUSRENBANG)  juga  memfokuskan kepada beberapa  program saja,  misalnya perbaikan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.  Hal  ini  menandakan  bahwa program  yang  akan  dibentuk  oleh  OPD dan  anggaran  yang  tertuang  dalam  APBD  memang  untuk  program  tersebut. Sehingga  program  benar-benar  dapat  diukur  secara  hasil  dan  waktu penyelesaiannya.
MUSRENBANG merupakan proses perencanaan pembangunan yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tahapan dan Tata  Cara  Pelaksanaan  MUSRENBANG.  Program  pembangunan  Kabupaten Cirebon  memfokuskan  dalam  3  bidang  Sosbud,  Bidang  Fisik  dan  Bidang ekonomi.  Bidang  Sosbud  memuat program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, olah  raga,  sosial,  tenaga  kerja,  pemerintahan  umum,  komunikasi,  kependudukan dan  perencanaan.  Bidang  fisik  dan  prasarana  memuat  program  dan  kegiatan urusan jalan dan irigasi, lingkungan hidup, perhubungan, permukiman, kebersihan dan  tata  ruang.  Untuk  Bidang  Ekonomi  memuat  program  dan  kegiatan  urusan pertanian, peternakan, kehutanan, koperasi dan pariwisata.
Berkaitan dengan hal tersebut, bahwa  pelaksanaan  program pembangunan di  Kabupaten Cirebon masih memfokuskan kepada program perbaikan fisik. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara dengan informan bahwa program perbaikan fisik  atau  perbaikann  infrastruktur  masih  menjadi  program  utama.  Karena mengingat  kebutuhan sarana jalan masih menjadi kebutuhan utama dalam  segala sektor, baik sektor pertanian, ekonomi, perdagangan   dan juga sektor pendidikan.
Sehingga  perbaikan  jalan  menjadi  perhatian  penting  bagi  Kabupaten  Cirebon untuk kepentingan masyarakat secara luas.
Informan  yang  lain  mengemukakan  bahwa  program  pembangunan  pada sektor  yang  lain  juga  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  proses  pembangunan. Khususnya  program  pendidikan  dan  kesehatan.  Mengingat  beberapa  wilayah Kabupaten  Cirebon  masih  terkendala  bidang  kesehatan  dan  pendidikan. Pengembangan  bidang  kesehatan  melalui  pelaksanaan  kebersihan  lingkungan, program keluarga berencana, fasilitas posyandu bahkan sampai dengan pengadaan mobil  ambulance  desa.  Hal  ini  menandakan  bahwa  proses  pembangunan  dalam bidang kesehatan masih menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon.

## Kesimpulan
Semua elemen atau  stakeholder  dalam  proses  MUSRENBANG  sudah  dilibatkan, mulai   dari  tokoh agama,  perwakilan perempuan, tokoh adat, tokoh masyarakat, LSM, aparatur pemerintah. Proses MUSRENBANG merupakan proses tidak terpisahkan mulai dari  usulan  desa,  MUSRENBANG  Kecamatan,  MUSRENBANG  OPD  dan  juga mengevaluasi  hasil  pembangunan  tahun  sebelumnya.  Konsistensi  MUSRENBANG Dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah  (APBD)  di  Kabupaten Cirebon  seringkali  tidak  linier  dengan  apa  yang  dibahas  dalam  MUSRENBANG, sehingga  APBD  berjalan  tidak  sesuai  dengan  kehendak  dan  kebutuhan  masyarakat. Terjadi  kecenderungannya  bahwa  para  wakil  masyarakat  yang  duduk  di  DPRD  selaku lembaga  legislatif,  ataupun aparatur Pemerintah Daerah selaku lembaga eksekutif yang semestinya memperjuangkan aspirasi masyarakat luas lebih mendahulukan individu dan golongan.  Sehingga  proses  MUSRENBANG  yang  seyogianya  dapat  mencerminkan berbagai  kebutuhan  masyarakat  dalam  pembangunan  belum  efektif  sebagaimana dilaksanakan.
Efektifitas  MUSRENBANG  Dalam  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (APBD)  Kabupaten  Cirebon  perspektif  Undang-undang  Nomor  25 Tahun  2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangaunan  Nasional,  Perencanaan pembangunan  mengacu  pada  semua  peraturan  yang  berlaku  yaitu  berdasarkan  pada: yang pertama,  ditingkat  nasional  sumber hukum  yang  digunakan  dalam perencanaan pembangunan  adalah  Undang-undang      No.      25      tahun      2004  tentang    Sistem Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  yang  kedua  ditingkat  Kabupaten  mengacu  pada Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tahapan dan Tata Cara Pelaksanaan MUSRENBANG. Perencanaan pembangunan berdasarkan kesepakatan masyarakat melalui Musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG)  sehingga  sesuai  sumber  hukum  dalam  perencanaan  pembangunan dan menjungjung etika dan nilai yang ada di masayarakat.

## BIBLIOGRAFI
Anggara, Sahya. (2013). Sistem Politik Indonesia (Vol. 1). CV Pustaka Setia.
Azhar,  Fikri.  (2015).  Partisipasi  masyarakat  dalam  musyawarah  perencanaan pembangunan  (musrenbang)  di  Kelurahan  Pegirian  Kecamatan  Semampir  Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Pubik , 3 (2), 63–70.
Hirawan, Zaenal. (2014). Efektivitas Musrenbang Dalam Penyusunan Apbd Kabupaten Cirebon. Jurnal Administrasi Publik Volume 5, Nomor 2, Desember 2014 , 5 (2).
Kasim,  Ifdhal,  &  Kasim,  Ifdhal.  (2002). Hukum:  Paradigma,  metode  dan  dinamika masalahnya .  Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat  (ELSAM),  Perkumpulan untuk Pembaruan
Samosir,  Lasma  Romauli.  (2017). Partisipasi  Masyarakat  dalam  Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi) .
Soekanto,  Soerjono.  (1983). Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan  Hukum . Rajawali.
Soekanto,  Soerjono,  &  Mamudji,  Sri.  (2001). Penelitian  hukum  normatif:  Suatu tinjauan singkat . RajaGrafindo Persada.
Suroso, Hadi, Hakim, Abdul, & Noor, Irwan. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pembangunan  Di  Desa  Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Wacana Journal of Social and Humanity Studies , 17 (1), 7–15.
Suyanto,  Bagong.  (2015). Metode  Penelitian  Sosial:  Berbagai  Alternatif  Pendekatan . Prenada Media.
Yunas, Novy Setia. (2017). Efektivitas E-Musrenbang di  Kota Surabaya dalam Sistem Perencanaan  Pembangunan  Berparadigma  Masyarakat. Otoritas:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 7 (1), 19–27.