INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3661-3674 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perampasan Aset Terdakwa Korupsi yang Meninggal Dunia
Rafika Aisyah Noor 1 ✉ , Otto Yudianto 2
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: rafikaaisyah76@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perampasan aset terhadap harta kekayaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang diharapkan untuk mencegah hilangnya harta benda seseorang yang melakukan tindak  pidana  korupsi.  Pasal  1  Angka  16  KUHAP,  penyitaan  adalah  “s erangkaian  perbuatan  yang dilakukan penyidik untuk mengambil dan/atau menahan di bawah kekuasaannya suatu benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, untuk tujuan pembuktian dalam rangka pembuktian penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Banyak  cara yang dilakukan untuk menyembunyikan aset  pelaku  korupsi sehingga menyulitkan kejaksaan untuk melacak dan menyita aset  pelaku  korupsi. Mekanisme penyitaan aset pelaku korupsi yang dilaksanakan oleh kejaksaan selama ini mencakup banyak tahapan dalam pelaksanaannya. Dalam penanganan perkara korupsi,  tujuan  utamanya  adalah  memberikan  ganti  rugi  kepada  negara  yang  disertai  dengan pembalasan berupa pidana penjara dan denda. Jaksa dapat mengoptimalkan pendataan harta kekayaan pelaku  korupsi agar lebih efektif dalam mengatasi kerugian negara akibat korupsi.
Kata Kunci: Aset, Jaksa, Tindak Pidana Korupsi

## Abstract
Asset forfeiture of the assets of a person who commits an offence of  corruption is an action that is expected to prevent the loss of property of a person who commits an offence of corruption. Article 1 Point 16 of the Criminal Procedure Code, confiscation is "a series of actions carried out by investigators to  take  and/or  hold  under  their  control  an  object,  both  movable  and  immovable,  both  visible  and invisible, for evidentiary purposes in the context of proving the investigation, prosecution, and trial." (Article 1 Point 16). There are many ways to hide the assets of the perpetrators of corruption, making it difficult for the prosecutor's office to track and confiscate the assets of the perpetrators of corruption. The mechanism for confiscating assets of corruption perpetrators carried out by the prosecutor's office so far includes many stages in its implementation. In handling corruption cases, the main goal is to provide compensation to the state accompanied by retaliation in the form of imprisonment and fines. Prosecutors can optimise the data collection of the assets of the perpetrators of corruption to be more effective in overcoming state losses due to corruption.

## Keywords: Assets, Prosecutors, Corruption Crime

## PENDAHULUAN
Secara umum perampasan hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu bentuk upaya dan tindakan hukum yang bertujuan untuk merampas dan memulihkan harta benda dan barang  milik  tersangka    tindak  pidana  korupsi.  Tujuan  dari  tindakan  ini  adalah  untuk mengembalikan  kompensasi  ke  berbagai    negara  dan  memberikan  efek  jera  kepada pelakunya  (Mariano  Adhyka  Susetyo  dan  Supanto,  2023).  Terlebih  lagi,  impunitas  harta benda  dari  hasil  tindak  pidana  korupsi  merupakan  salah  satu  cara  untuk  menyelesaikan permasalahan perampasan harta benda koruptor ketika  seseorang tidak  dapat dihukum karena meninggal dunia atau tidak mampu mengikuti serangkaian penyidikan oleh aparat penegak hukum. Termasuk Pasal 77 dan  88 KUHP. Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah, tetapi juga di dunia usaha, layanan keamanan, rumah sakit, dan yayasan. Hal ini disebabkan oleh keserakahan, kebutuhan, peluang dan kenyataan bahwa kita berada dalam situasi mendesak dimana pencucian uang diperlukan. Penerapan perampasan aset dalam  tindak  pidana  korupsi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  jo. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  yang  memuat  tentang  pemberantasan  tindak pidana korupsi. Penyitaan harta benda dilakukan melalui proses hukum antara penuntut umum  dan  hakim.  Jaksa  diberi  wewenang  untuk  membuktikan  adanya  tindak  pidana korupsi. Barang atau harta berupa uang, harta benda, atau barang berharga lainnya yang dapat disita oleh negara atau penguasa. Pengembalian kekayaan negara dari pelaku tindak pidana korupsi dapat mengganti kerugian  negara. Melaksanakan perampasan aset untuk
tindak  pidana  korupsi    tidak  selalu  mudah  dan  banyak  kendala  yang  muncul  ketika melaksanakan perampasan aset untuk tindak pidana korupsi.
Perampasan  aset  dalam  korupsi  umumnya  mempunyai  dampak  yang  signifikan terhadap individu dan organisasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau    korupsi.  Perbuatan  perampasan  aset  ini  berdampak  pada  terbatasnya  gerak  dan kegiatan usaha tersangka, dan proses ini juga dapat mengakibatkan rusaknya atau bahkan hancurnya nama baik tersangka. Penyitaan aset  merupakan salah satu upaya yang paling mendesak dalam pemberantasan kasus korupsi. Apabila terdapat bukti yang kuat bahwa harta  kekayaan  tersebut  tidak  sah  atau  merugikan  orang  lain,  maka  penyitaan  harta kekayaan berdasarkan tindak pidana korupsi dapat ditetapkan sebagai upaya memulihkan dan memulihkan keadilan dan kerugian negara dan rakyatnya (Zainal Asikin, Lalu Wira Pria Suhartana, dan Usman Usman, 2019). Namun, dalam melakukan penyitaan aset koruptor, harus diperhatikan untuk memastikan prosedur hukum yang adil dan tepat sasaran untuk menghindari  pelanggaran  hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, perampasan aset dan harta benda akibat tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau tanpa dasar yang kuat, karena dapat menimbulkan permasalahan hukum  dan  ketidakpastian  hukum.  Dalam  penyitaan  aset  pelaku  korupsi,  prinsip akuntabilitas, integritas, dan transparansi harus diterapkan pada seluruh lapisan masyarakat yang  diduga  melakukan    tindak  pidana  korupsi.  Pada  hakikatnya  korupsi  di    Indonesia merupakan permasalahan mendesak yang  perlu segera diatasi karena sangat merugikan negara dan masyarakat luas.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  yang  membentuk  Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa adalah pejabat yang ditunjuk secara sah dengan kekuasaan untuk mengadili perkara, melaksanakan putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan  melaksanakan  tanggung  jawab  lain  yang  dituangkan  dalam  undang-undang. Kekuasaan untuk melayani sebagai  pengacara negara adalah  salah satu jenis kekuasaan tambahan  yang  dipermasalahkan  di  sini.  Kejaksaan  Negeri  memiliki  kewenangan  untuk melindungi negara atau melakukan advokasi atas nama hak negara untuk menyita aset yang diperoleh  secara  koruptif.  Ini  adalah  upaya  cabang  legislatif  untuk  membuat  kantor kejaksaan lebih kuat dan kompeten sehingga  dapat melaksanakan tanggung jawab  dan kewenangannya  dalam  sistem  hukum  negara  yang  berkembang  berdasarkan  Pancasila. Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun  2004,  tentang  Kejaksaan Agung  Republik  Indonesia,  kejaksaan  dikukuhkan  dalam  peran,  tugas,  dan  fungsinya  di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kejaksaan  dalam  menegakkan  dan  menegakkan  kewenangan  negara  serta  menjaga
kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. Pemulihan aset,  atau  pengembalian aset negara, adalah masalah yang sangat mendesak bagi rakyat Indonesia. Memiliki aset yang memadai  tidak  diragukan  lagi  akan  mempercepat  pencapaian  tujuan  pembangunan  di semua domain di mana republik telah aktif sejak awal. Mengingat terbatasnya sumber daya lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia, serta kurangnya perjanjian ekstradisi  dalam  hal  terdakwa  melarikan  diri  atau  meninggal  di  luar  negeri,  negara menghadapi tantangan yang signifikan ketika mencoba untuk menyita aset dari terdakwa korupsi.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mengatasi  tantangan  hukum  yang  dihadapi,  penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  Yuridis-Normatif,  yang  memerlukan  mempelajari  ketentuan  hukum positif untuk menemukan norma, prinsip, dan doktrin hukum positif. Penekanannya di sini adalah pada hukum positif, menjadikannya semacam studi hukum normatif. Menemukan kebenaran koherensi adalah tujuan dari penelitian hukum. Ini berarti memastikan bahwa aturan  dan  norma  hukum  kompatibel  satu  sama  lain,  bahwa  ada  norma  dalam  bentuk perintah atau larangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, dan bahwa tindakan individu sejalan dengan standar-standar ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kewenangan Kejaksaan dalam Perampasan Aset Terdakwa  Korupsi yang Meninggal Dunia Istilah  "aset  kriminal"  mengacu  pada  keuntungan  finansial  yang  diperoleh  dari kegiatan  ilegal,  termasuk  namun  tidak  terbatas  pada  properti  nyata  atau  pribadi,  uang, dokumen hukum, atau bukti apa pun yang berkaitan dengan aset ini. Harta kekayaan yang telah disita karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tidak dapat diminta untuk disita lagi dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana karena ada batasan satu kali untuk ini (Triono Eddy dan Marlina, 2021). Jadi, tidak mungkin bagi Jaksa Negara untuk mencoba mendapatkan aset yang sama dengan yang diambil negara secara ilegal dalam  kasus  petisinya.  Aplikasi  penyitaan  aset  ditunda  sampai  pengadilan  memutuskan kasus pidana yang tertunda jika barang yang akan diambil identik dengan yang ada dalam kasus  pidana.  Aplikasi  Perampasan  Aset  kehilangan  validitasnya  jika  pengadilan memutuskan  untuk  menyita  aset  yang  disita  sebagai  akibat  dari  tindak  pidana,  yang merupakan subjek aplikasi. Jika hal-hal lebih lanjut ditemukan tidak terdeteksi, Penyitaan Aset  tetap  menjadi  pilihan.  Ada  dua  mekanisme  hukum  untuk  memulihkan  kerugian finansial, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Mekanisme ini bersifat perdata dan pidana.
Kajian  teoritis  restitusi  harta  kekayaan  atau  kerugian  ekonomi  berdasarkan  asas keadilan  sosial  Kekuasaan  ini diberikan kepada pemerintah atau lembaga  hukum untuk melindungi  kesejahteraan  masyarakat.  Prinsip  dasarnya  adalah  memberikan  hak  kepada negara dan hanya kepada rakyat. Dalam semangat keadilan bagi masyarakat, hal ini menjadi landasan  tanggung  jawab  negara  untuk  melindungi  kekayaannya  jika  terjadi  korupsi. Konteks dalam kedaulatannya sebagai lembaga negara, menjadi tanggung jawab internal, tanggung jawab yang bercirikan tanggung jawab antara negara dan masyarakat. Tanggung jawab  eksternal,  yaitu  hubungan  suatu  negara  dengan  negara  lain  di  dunia.  Proses pemberantasan  korupsi  melalui  pengembalian    aset  yang  merugikan  negara.  Hal  ini merupakan langkah kehati-hatian dalam memberantas korupsi di Indonesia. Meski proses pemulihan  kerugian  negara  akibat  korupsi  sulit  dilakukan.  Pelaku  korupsi  biasanya mempunyai  peluang  khusus  untuk  menyembunyikan  hasil  kejahatannya  di  luar  negeri. Peraturan Pemberantasan Korupsi :
1. UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas KKN.
3. UU. No. 30/ 2002 Komisi Memberantas Tipikor.
4. PP. 71/ 2002 Tata Laksana Mencegah, dan Memberantas Tipikor. Tipikor dalam Kitab UU.Hukum Pidana dibagi pada tindakan pidana atau delik.
1. Tindakan pidana suap ( tertera pada Pasal 209, 210, 418, 420 KUH. Pidana).
2. Tindakan pidana menggelapkan (tertera pada Pasal 415-416, 417 KUH. Pidana).
3. Tindak pidana kekuasaan (Pasal 423, 425 KUH. Pidana).
4. Tindak pidana memborong dan rekanan (tertera pada Pasal 387, 388, Pasal 435 KUH- Pidana).
Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  Departemen  Angkatan  Darat  No:  Prt  / Peperpu / 013 / 1958 menganalisis, menuntut, dan  menyelidiki Korupsi  dan  Kepemilikan Properti menentukan dalam Pasal 2 sebagai berikut (Rosalinda Jati dan Beni Harmoniharefa, 2021):
1. Orang karena melakukan kejahatan mengayakan diri, oran lain, badan langsung atau tidak langsung negara atau daerah atau badan merugi secara keuangan.
2. Orang  karena  berbuat  jahat  mengayakan  dirinya,  orang  lain,  badan  menyalah- gunakan jabatannya.
3. Bentuk kejahatan (Pasal 41- 50, 209, 210, 418, 419, 420 KUH-Pidana)
Prosedur Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Kejaksaan
Diyakini  bahwa  aturan  dan  peraturan  saat  ini  yang  mengatur  penyitaan  aset  yang terkait  dengan  kegiatan  kriminal  di  Indonesia  kurang  jelas  dan  komprehensif.  Jika dibandingkan dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) yang telah dianjurkan oleh  PBB  dan  organisasi  internasional  lainnya,  hukum  dan  peraturan  Indonesia  masih memiliki beberapa celah. Jika prosedur penyitaan yang mengikuti sistem peradilan pidana tidak dapat dilakukan karena salah satu alasan berikut, NCB dipanggil (Wahyudi Hafiludin Sadeli, 2010):
1. Pemilik aset telah meninggal dunia;
2. Berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas;
3. Penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;
4. Terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan
5. Tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.
Selama ini, hukum Indonesia hanya mengatur proses pidana dan perdata yang dapat mengarah pada penyitaan aset (masih berdasarkan bukti pidana terlebih dahulu). Sebagai bagian dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kejahatan perampasan aset masih terkait dengan korupsi atau pencucian uang; Proses di mana ini terbukti melibatkan pertama-tama  menetapkan  komisi  kejahatan  dan  konsekuensinya,  dan  kemudian menangani  individu  (in  personam).  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  sanksi  kepada Terdakwa dengan hukuman pidana, termasuk ini. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan  oleh  Penuntut  Umum.  Untuk  menyita  aset,  perlu  dibuktikan  bahwa  terdakwa bersalah  atas  kejahatan  terkait  korupsi.  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Korupsi menetapkan  dua  mekanisme  untuk  mengganti  kerugian  negara  sebagai  akibat  dari pelanggaran  terkait  korupsi:  instrumen  pidana  dan  perdata.  Penyitaan  harta  bergerak berwujud  atau  tidak  berwujud  atau  barang  tidak  bergerak  yang  digunakan  untuk  atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana tempat tindak pidana korupsi dilakukan, serta harga barang pengganti barang tersebut, dapat dilakukan melalui instrumen pidana yang mengatur putusan pengadilan. Ini termasuk aset moneter dan real estat, yang dianggap sebagai aset terpidana.
Prosedur  pengembaliannya lalui jalur  pidana berupa sitaan  dan rampasan asetnya. Penanganan aset koruptor dilakukan melalui :
1. Mencari.  Hal  ini  dilakukan  dengan  melacak,  mengekspos,  dan  memverifikasi keberadaan aset Tipikor menggunakan data atau bukti yang tersedia. Dapat bekerja sama dengan dua puluh enam organisasi afiliasi, termasuk PPATK. Penegak hukum
mungkin  dapat  menyembunyikan  keuntungan  korupsi  di  rekening  bank  yang digunakan oleh mereka yang menipu mereka, seperti anak-anak, pasangan, suami, atau kerabat.
2. Memblokir.  Tujuannya  adalah  untuk  membekukan  aset  korup  sementara  untuk mencegah transfer mereka.
3. Penyitaan. Penyitaan atau penahanan aset korupsi oleh aparat penegak hukum, yang kemudian digunakan untuk prosedur hukum atau tujuan hukum lainnya.
4. Kekurangan.  Pengadilan  memerintahkan  pengambilalihan  properti  korup  yang bertentangan dengan kehendak seseorang.
5. Ketentuan untuk efek domino dan kemiskinan. Dilakukan untuk menakut-nakuti yang lain.
Fungsi  kejaksaan  sesuai  UU.16/2004,  tercakup  aspek  preventif  dan  represif  dalam pidana dan beracara perdata dan TUN.
1. Upaya  untuk  menghindari  masalah  hukum  meliputi  upaya  untuk  meningkatkan pengetahuan  masyarakat,  memastikan  sirkulasi  bahan  cetak  dan  kebijakan  hukum, memantau penyebaran keyakinan, mencegah penistaan agama, melakukan penelitian, dan merumuskan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan penuntutan pidana, menegakkan putusan hakim pengadilan, mengawasi pelaksanaan putusan tanpa syarat, dan menyelesaikan berkas perkara yang disediakan oleh penyidik kepolisian atau PPNS.
Melihatnya  dari  sudut  pandang  hukum,  kantor  kejaksaan  tampaknya  bertanggung jawab  untuk  menegakkan  nilai  hukum  seperti  yang  dinyatakan  dalam  undang-undang positif. Arah menuju pencapaian tujuan hukum keadilan sosial, termasuk promosi kejelasan hukum  dan  penggunaan  manfaatnya.  Menyidiki,  memberi  nasihat,  dan  melaksanakan putusan hakim adalah tanggung jawab jaksa. Dalam peran saya sebagai jaksa kasus khusus:

## 1. Penyidik Perkara Tipikor
Kepribadian tipik sebagian besar terkait dengan uang. Upayanya termasuk pemulihan dana negara yang hilang dalam perjalanan dan intersepsi pendapatan dari kegiatan kriminal lainnya. Proses penelusuran aset dilakukan dengan persiapan yang cermat, sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Pasal 28 UU No. 20/2001.
“Dalam penyidikan maka wajib bagi tersangka menerangkan seluruh harta bendanya, istrinya/suaminya, anaknya, setiap orang/korporasi yang diketahui dan/ atau diduga berhubungan dengan tipikor yang dila kukan tersangka”.
Belum ada penemuan tentang potensi pelacakan aset sejauh ini dalam penyelidikan. Pelacakan  aset  dapat  diatur  dengan  cermat  pada  tahap  penyelidikan.  Memperoleh informasi  aset  memungkinkan  perencanaan.  Untuk  alasan  ini,  desain  dinamis  sangat penting. Tim investigasi bekerja bersama-sama, baik di dalam negeri maupun di luar, untuk melacak asetnya. Setiap komponen penyelidik memiliki unitnya sendiri di dalam segmen pelacakan dan pemulihan aset (ATR).
Secara eksternal berkoordinasi PPATK, yaitu lembaga uangan bank atau non-bank, BPN, menteri luar negeri, dan lainnya.
a. Permintaan Laporan Hasil Analisis ke PPATK.
Guna menelusuri kekayaan pihak terkait dengan TPK dalam penyidikan, maka penyidik minta  laporan  hasil  analisisnya  (LHA)  ke  pusat  laporan  dan  analisis  transaksi  uang (PPATK).
b. Prosedur sesuai aturan ke LHA. ke PPATK. Dengan lengkapi data dibutuhkan.
c. Requirement disertakan dalam permintaan isinya:
1) Penyidik.
2) Tersangka.
3) Tindakan pidana disangka.
4) Tempat harta berada.
5) Surat perintah sidikan.
d. LHA dan PTAK hanya digunakan unuk menangani kasus
e. Data uang
Penyidikan Tipikor, perlu adanya tindakan yaitu minta keterangan uang atau kekayaan ke LKB-non Bank dan lainnya itu dengan cara.
a. Nilai yang dikaitkan dengan penelitian
b. Penyidik menulis surat kepada OJK yang ditandatangani oleh pengawas izin.
c. Aplikasi ini didukung oleh surat perintah yang merinci status kasus, barang-barang yang terlibat, tindakan ilegal yang dilakukan, identifikasi pemohon, lokasi aset yang diakui, dan ikatan kriminal apa pun.
d. Tersangka,  setelah  bekerja  sama,  memberikan  kuasa  kepada  penyidik  untuk mendapatkan laporan keuangannya dari bank untuk keperluan penyelidikan. Izin dari OJK tidak diperlukan.
e. Untuk tujuan manajemen kasus semata-mata, laporan keuangan bank dan non-bank digunakan.
f. Pelacakan aset ke Badan Pertanahan Nasional mengungkapkan bahwa properti tidak bergerak kadang-kadang di antara aset yang timbul dari ujung (tanah, bangunan).
Aset  yang  diklaim  berada  di  BPN,  sehingga  penyidik  mengikuti  jejak  itu.  Untuk mengumpulkan  informasi  lebih  lanjut  tentang  aset  yang  diduga  berasal  dari  Tipikor, penyelidik mengirim surat kepada BPN dalam upaya untuk melacaknya. Penyelidik dapat menanyai seseorang yang mengaku mengetahui keberadaan aset atau yang memiliki surat kuasa untuk bersaksi. Misalnya, Kepala Desa harus mengetahui keberadaan aset, identitas individu yang melakukan transaksi, dan apakah Notaris atau PPAT terlibat (Hakim, Bettina, dan Suhariyanto, 2017).
Pengejaran aset pelaku Tipikor di luar negeri, digunakan dua jalur, yaitu:
a. Formal lalui MLA, berkerjasama dengan 10 negara ASEAN.
b. Informal, membentuk organisasi internasional: Asset Recovery Inter Agency Network (ARIN), sebagai jaringan formal untuk ahli melacak, membekukan, dan menyita aset. Fungsinya pada menangani hasil kejahatan di Asia Pasifik.
2. Penuntutan Perkara Tipikor
Tahapan tuntutan perkara tipikor, ialah pembuktian unsurnya di pasal dakwaan, an pembuktiannya. UU. 31/1999 gunakan 2 sistem pembuktian:
a. Sistem bukti anter balik,  batasandan imbangan.
b. Sistem buktian negative berdasarkan uu.
Beban pembuktian telah bergeser ke terdakwa, yang sekarang memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah atas penipuan. Dia harus mengungkapkan jenis dan sejauh mana dia, pasangannya, anak-anaknya, dan semua orang yang dia kenal atau yakini memiliki hubungan tipografi dengannya memiliki setiap dan semua properti.
Karena  terdakwa  tidak  menggunakan  haknya  untuk  memberikan  bukti  yang bertentangan, ia tidak dapat membuktikan bahwa ia memperoleh propertinya dengan cara yang  tidak  masuk  akal.  Dia  menggunakannya  untuk  mendukung  klaimnya  bahwa  dia melakukan  Tipikor.  Namun  demikian,  JPU  harus  memberikan  bukti  kerugian  akibat tipikalnya. JPU meminta penyitaan properti terdakwa untuk negara pada tahap pra-ajudikasi jika tidak dapat ditetapkan bahwa itu bukan milik Tipikor. Selama tahap penuntutan, JPU akan  meminta  jumlah  mata  uang  pengganti  yang  telah  dibuktikan  di  pengadilan. Memperoleh kekayaan melalui korupsi memiliki hasil yang sama. Berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan dan keterangan saksi ahli dan saksi terdakwa, besaran ganti rugi yang dituntut ditentukan.
Sangat mudah untuk melakukan penilaian tentang uang pengganti melalui rute yang disita  karena  bukti  diambil  sesuai  dengan  permintaan  yang  disita  oleh  negara.  Barang- barang  itu  sekarang  menjadi  milik  pihak  berwenang.  Pada  kenyataannya,  kas  negara
menerima bukti dana ditempatkan ke bank. Kas negara menerima hasil dari lelang benda berwujud dan tidak bergerak.

## 3. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan
Ini  adalah  putusan  pengadilan  yang  menyimpulkan  penuntutan  pidana.  Kepastian hukum bersifat permanen pada tingkat ini. Titik di mana keberhasilan proses diteliti sampai terganggu.  Ini  tidak  penting  karena  tidak  adanya  eksekusi  putusan.  Akibatnya,  persepsi keadilan  dan  jaminan  bahwa  hukum  tidak  diabaikan  terjadi.  Peraturan  yang  mengatur pelaksanaan putusan pengadilan dapat ditemukan dalam Bab 19 KUHAP. Peraturan yang berkaitan  dengan  eksekusi  oleh  Jaksa  ditemukan  dalam  Pasal  30  ayat  (1)  huruf  b  UU Kejaksaan dan Pasal 270 KUHAP. Hukuman pembayaran kompensasi tidak secara eksplisit dibahas  dalam  KUHP.  Hukuman  ini  menjadi  ciri  khas  PTPK.  Sebagai  sanksi  tambahan, pengadilan  memerintahkan  pembayaran  ganti  rugi  uang.  Satu  bulan  diberikan  kepada pelaku untuk pembayaran setelah menegakkan keputusan. Penuntut umum dapat menyita dan  melelang  harta  bendanya  apabila  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  berakhir (sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 18 Undang-Undang). PTPK).
Jaksa tidak dapat memberikan perpanjangan batas waktu pembayaran pembayaran. Dengan  cara  pengaturan,  Pasal  273  (2)  KUHAP  mengatur  pengenaan  denda.  Wiryono mengatakan bahwa jaksa tidak dapat memperpanjang batas waktu pembayaran, mengutip ayat  (2)  pasal  18  undang-undang  tersebut.  PTPK  mengamanatkan  agar  Jaksa  mengawal tahapan pencairan uang ganti rugi, meskipun batas waktu ini tidak dapat dilampaui.
Dalam  ayat  (2)  pasal  18  undang-undang  tersebut.  Hartanya  diambil  dan  dilelang, menurut PTPK. Ini menunjukkan bahwa baik kepemilikan terdakwa maupun properti yang bersangkutan tidak terlibat dalam aktivitas ilegal. Jika ada bukti yang ditetapkan pengadilan bahwa hartanya adalah hasil korupsi, harta benda tersebut harus disita karena melanggar tindak  pidana  penyitaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  18  ayat  (1)  huruf  b  peraturan perundang-undangan. PTPK.
Properti tidak dapat disita dan dijual secara lelang oleh jaksa yang melanggar ayat (2) pasal 18 undang-undang. PTPK karena fakta bahwa kejahatan itu unik. Pembatasan waktu ditetapkan dan penyitaan atau lelang dapat dilakukan jika uang pengganti tidak dikirimkan atau tidak dibayar dalam jumlah yang tepat dari putusan.
Kepemilikan properti terdakwa dapat disita tanpa persetujuan PN. Alih-alih melakukan penyelidikan, Sita mengeksekusi putusan. Penegasan penyitaan properti mematuhi proses penyitaan,  yang  diatur  oleh  pertukaran  mata  uang.  RI.  No:  37/T4/88/66/Pid,  Fatwa Mahkamah Agung, 12 Januari 1988 (Makbul Mubarak, 2014).
1. Tujuan melelang properti sitaan milik individu yang dihukum adalah untuk memenuhi jumlah uang yang terutang sebagai imbalannya.
2. Dengan pengecualian barang-barang pakaian yang diperlukan untuk pemeliharaan keluarganya, semuanya disita.
3. Dengan  menghindari  penyitaan  properti  yang  salah  yang  bukan  milik  pelaku, penyitaan dicegah. Untuk memastikan bahwa oposisi pihak ketiga tidak ada. Menurut Pasal 18 ayat (3) K UU-PTP, harta pelaku tidak cukup untuk memberikan uang pengganti  dalam  jangka  waktu  yang  ditentukan.  Ayat  (2)  menentukan  bahwa  terpidana harus menerima hukuman penjara tidak melebihi bahaya maksimum yang ditimbulkan oleh pelanggaran utama. Pelanggarannya dirinci dalam putusan.
Berikut ini syarat pidana:
1. Tindak pidana tambahan berlaku; Dengan tidak adanya properti, pelaku hanya perlu menukar uang. Kekuatan tetap dapat dikenakan pada individu yang dihukum dalam waktu  satu  bulan  setelah  hukuman,  asalkan  mereka  tidak  dapat  mengirimkan pembayaran  yang  diperlukan  sebagai  imbalan  dan  keuntungan  dari  pelelangan barang gagal memberikan jumlah pengganti yang memadai.
2. Hukuman  penjara  pengganti  tidak  diperpanjang  melebihi  hukuman  maksimal. Melanggar Undang-Undang-PTPK.
3. Putusan  pengadilan  menetapkan  durasi  masa  penahanan.  Ketentuannya  adalah bahwa hakim wajib memasukkan hukuman kompensasi ke dalam putusannya, untuk mencegah kasus diberhentikan seluruhnya atau sebagian jika dana kompensasi tidak dibayarkan.
4. Penyelesaian Uang Pengganti
Proses penyelesaian hukuman dengan mata uang alternatif ini melibatkan penyitaan properti pelaku. Dasar hukum untuk argumen ini ditemukan dalam Pasal 18, ayat (2) UU No. 20/2001, yang menyatakan: "Jika terpidana gagal mengirimkan uang dalam waktu satu bulan sejak tanggal putusan berlaku, hartanya harus disita dan dilelang oleh Jaksa untuk mengganti uang yang hilang sebagai penggantinya."
Menyediakan  satu  bulan  bagi  individu  yang  dihukum  untuk  mengirimkan  dana pengganti dihentikan secara sukarela; Tidak ada perpanjangan lebih lanjut yang diberikan. Periode pembayaran alternatif untuk denda dapat diperpanjang di masa depan (Pasal 273 KUHP)
Penyitaan  aset  mengacu  pada  kesalahan  penempatan  dana  pemerintah  yang disebabkan oleh korupsi. Praktik ini telah terlihat di Irlandia, Inggris, Amerika Serikat, dan Austria.  Ini  berhasil  karena  memantau  keberadaan  aset  keuntungan  kriminal.  Penyitaan
negara atas aset tipikal memberikan pembenaran untuk restitusi aset tersebut (Muhammad Nur et al., 2022).
a. Pencegahan/profilaksis.  Mencegah  perolehan  aset  yang  melanggar  hukum  untuk tujuan terlarang lainnya agar tidak berada di bawah tangan penjahat.
b. Kesopanan. Individu yang melakukan kegiatan ilegal tidak memiliki hak untuk memiliki aset yang melanggar hukum secara sah.
c. Sistem peringkat prioritas. Dalam proses pidana, negara-negara yang telah mengalami klaim aset lebih diutamakan daripada mereka yang memiliki properti penjahat.
d. Berpemilik. Aset yang dimiliki oleh negara dianggap tidak sah. Ketika dana pengganti digunakan  untuk  mengambil  alih  dan  mendapatkan  kembali  kendali  atas  aset seseorang yang dihukum karena korupsi kriminal, mereka tidak berhak menjadi milik individu  tersebut.  Hak  negara  atas  kepemilikan  properti  dalam  kaitannya  dengan individu yang dihukum.
Kendala Dalam Upaya Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tipikor
Aturan  hukum  harus  mendukung  semua  operasi  Kejari  karena  berusaha  untuk mengganti kerusakan negara di typikor. Ini menjadi pertanda baik bagi keberhasilan dan kemanjuran  penegakan  hukum.  Meskipun  demikian,  sejumlah  besar  uang  benar-benar dihabiskan untuk ini.
Di sini, jaksa penuntut kasus Tipikor — yang juga bertindak sebagai penyelidik dan penegak keputusan pengadilan — melakukan upaya kuat untuk menyita uang, baik sekali maupun  lagi,  karena  kerusakan  yang  mereka  lakukan.  Jaksa  pasti  akan  menghadapi keterbatasan selama proses berlangsung.
Kepala Sub Bagian Upaya Hukum dan Eksekusi di Kejaksaan, diungkap kendalanya :
1. Narapidana  dan  orang-orang  yang  dicintainya  melakukan  perlawanan.  Kejahatan yang lebih serius, korupsi. Masalah muncul ketika anggota masyarakat yang kuat dan keluarga dari individu yang dihukum campur tangan.
2. Tidak diketahui apakah terdakwa memiliki properti. Ketika datang ke aset yang mudah ditransfer, seperti mobil, penjualan mobil terjadi sebelum penyitaannya.
3. Propertinya yang disita akan didevaluasi oleh jaksa tetapi tidak akan segera dilelang jika  pelaku  mampu  membayar  biaya  penggantian.  Ada  tenggang  waktu  sebelum penyitaan dilelang jika dia tidak bisa membayar uang pengganti. Nilai penyitaan harta Jaksa  berkurang  dengan  selang  waktu  tersebut.  Khusus  untuk  barang  seluler,  ini menurunkan nilainya saat dikembalikan.
4. Pengadilan memutuskan bahwa terpidana tidak dapat membayar ganti rugi. Kejaksaan tidak dapat menyita aset-aset ini karena mereka telah habis atau tidak ada lagi.
5. Karena  kendala  keuangan,  banyak  individu  yang  dipenjara  memilih  hukum  pidana penahanan. Mengapa? Karena hukum tidak cukup kuat. Pengembalian aset korupsi lebih  disukai  oleh  penjahat  yang  dihukum  daripada  hukuman  subsidair.  Alasannya adalah  bahwa,  dibandingkan  dengan  alternatif  memiliki  aset  korup  atau  uang dikembalikan, hukumannya agak sederhana.
6. Kantor kejaksaan sangat kekurangan staf, dan tahanan meninggal.

## SIMPULAN
1. Kewenangan Jaksa dalam melakukan perampasan aset terdakwa korupsi, yaitu:
a. KUHAP  mengatur,  bahwa  tugas  kejaksaan  memproses  penyidikan  dan penuntutan, dan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara Tipikor.
b. UU.16/2004 tentang Kejaksaan RI, mengatur penuntutan dilakukan oleh JPU.
2. Kendala proses pengembalian kerugian uang-negara karena Tipikor, yaitu :
a. Ada perlawanan dari terdakwa dan pihak keluarganya.
b. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau barang terdakwa
c. Harta benda terdakwa yang disita oleh Kejaksaan terjadi  penurunan nilai harga.
d. Terpidana tidak sanggup membayarnya sesuai dalam putusan hakim.
e. Hukuman  ringan  dalam  Undang-Undang  Tipikor,  terpidana  korupsi  lebih memilih hukuman subsi daripada mengembalikan aset korupsi.
f. Pengembalian dalam penyitaan menjadi terhalang karena terdakwa meninggal dunia.
g. Personil di Kejaksaan untuk menangani kasus Tipikor kurang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin, Zainal, Lalu Wira Pria Suhartana, and Usman Usman. “Aspek Hukum Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Dalam BUMN.” Journal Kompilasi Hukum 4, no. 2 (2019):
181 – 192.
Eddy, Prof. Triono, and Dr Marlina. “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanp a Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (Uncac).” Jurnal Ilmiah Advokasi 9, no. 1 (2021): 19 – 30.
Jati, Rosalinda, and Beni Harmoniharefa. “Penerapan Perampasan Aset S ebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Hukum dan
MUBARAK, MAKBUL. “Ke wenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pengambilan Aset Negara Hasil Korupsi” (2014).
Nur,  Muhammad,  Mahasiswa  Prodi,  Magister  Hukum,  Universitas  Malikussaleh,  Dosen Fakultas,  and  Hukum  Universitas.  “The  Prosecution  of  the  Prosecution  of  the Corrupt ion Defendant ’ S Appropriate Properties Of” 10, no. 20 (2022): 362– 380.
Perampasan,  Mekanisme,  and  Aset  Berdasarkan.  “Implikasi  Perampasan...,  Wahyudi Hafiludin Sadeli, FH UI, 2010.” (2010).
SH.  Yahyas  Bettina,  SH.  Budi  Suhariyanto,  SH.  MH,  Muh.  Ridha  Hak im.  “Urgensi  Dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tidak Pidana Korupsi Urgency And Mechanism
Of Asset Recovery In Corruption” (2017): 1– 79.
Susetyo,  Mariano  Adhyka,  and  Supanto  Supanto.  “Perampasan  Aset  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Hasil  Korupsi.” Recidive :  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Penanggulangan Kejahatan 12, no. 1 (2023): 80.