## Persepsi Birokrat Pendidikan di Bangka Belitung Terhadap Peraturan Menteri PAN Dan RB RI Tentang Izin Belajar

## Soleha
Pascasarjana IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Bangka, Indonesia soleha215x@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study was to determineeducationbureaucrat’s perception, in giving the study  permits  for  students  candidates,  especially  civil  servants  who  continued  their education  in    graduate  program IAIN  SAS Bangka  Belitung.  This  research  is  important because there are many education bureaucrats’s perception in interpreting the regulation of State Minister of Administrative and Bureaucratic Reform , so that the study permits is not easy to be issued. This  research used field study with an empirical juridical approach, namely analyzing problems by integrating legal materials (which are secondary data) with primary  data  obtained  in  the  field.  The  results  of  the  study  reveals  that    education bureaucrats’s  percept ions  about  study  permits  are  not  different.  However,  there  were different  results  in  interpreting  the  regulation  of  State  Minister  of  Administrative  and Bureaucratic  Reform  related  to  the  process  of  study  permits  conducted  by  students  who work as civil servant in the Ministry of Religious Affairs  and Ministry of Education.
Keywords: perception, study permit, graduade program

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  persepsi  birokrat  pendidikan, terkait    pemberian izin  belajar  bagi  calon  mahasiswa  khususnya  PNS  yang  melanjutkan  pendidikan  ke program  pascasarjana  IAIN  SAS  Babel.  Penelitian  ini  menjadi  penting  karena  banyaknya persepsi birokrat pendidikan dalam mengintepretasikan dari Permen PAN dan RB, sehingga proses  pemberian  izin  belajar  banyak  terkendala.  Jenis  Penelitian  menggunakan  peneitian lapangan  (field  research)  dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  yaitu  menganalisa permasalahan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Hasil penelitian persepsi birokrat pendidikan  tentang  izin  belajar  memiliki  kesamaan.  Namun,  dalam  mengintepretasikan Permen PAN dan RB tentang proses izin belajar yang dilakukan mahasiswa dengan status PNS baik dari kementrian agama dan pendidikan memikili hasil yang berbeda.
Kata Kunci: persepsi, izin belajar, program pascasarjana

## A. Pendahuluan
Guru  merupakan  komponen  terpenting  dalam meningkatkan kualitas proses  dan  hasil pendidikan .  Guru  memiliki  peranan  penting  atau  ‘pemain’  yang paling  menentukan dalam  proses  belajar  mengajar.  Walaupun  berada  di  zaman milenia,  posisi  guru  tidak  akan  pernah  tergantikan  dengan  teknologi.  Untuk  itu, guru dituntut untuk mengembangkan kualifikasi kependidikannya. Sebagai bagian terpenting  dalam  keberhasilan  pendidikan, guru  memiliki  pekerjaan  mulia  dalam mencerdaskan  anak  bangsa.  Sehingga  muncul  pepatah  Arab: al-thariqah  ahammu min  al-maddah  walakinnaha  al-mudarris  ahammu  min  al-thariqah (metode  lebih penting daripada materi, tetapi guru lebih penting daripada metode).
Senada  dengan  konteks  di  atas,  Bafadal  menyebutkan    bahwa  semua komponen  dalam  proses  belajar  (materi,  media,  sarana  dan  prasarana,  dana pendidikan)  tidak  akan  banyak  memberikan  dukungan  yang  maksimal  dan  tidak dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  bagi  peningkatan  mutu  proses  dan  hasil pembelajaran, tanpa didukung oleh keberadaan guru yang secara kontinu berupaya mewujudkan  gagasan,  ide,  dan  pemikiran  dalam  bentuk  perilaku  dan  sikap  yang paling unggul dalam tugasnya sebagai pendidik. 1
Data Ditjen PMPTK menyebutkan , “ hingga tahun 2007 tercatat baru 16,57 persen  guru  SD  berkualifikasi  S-1  dan  guru  SMP  sebanyak  61,31  %.  Di  jenjang pendidikan menengah guru SMA yang berkualifikasi akademik S-1 sebanyak 83,34 %  dan  SMK  sebesar  77,53%.  Selanjutnya  diperkuat  dengan  data  yang  diperoleh dari  sekretariat  BNSP,  secara  rasional  jumlah  guru  SD  tidak  layak  mengajar mencapai  609.217  orang  atau  sekitar  49,3%  dari  seluruh  tenaga  pendidik  di Indonesia. 2
Berdasarkan data di atas, penyebab rendahnya kualifikasi pendidikan guru disebabkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu: pertama, rendahnya  kesejahteraan  guru. Kedua, rendahnya  kualitas,  kualifikasi,  dan  kompetensi  guru. Ketiga, rendahnya komitmen  guru  untuk  meraih  pendidikan  lebih  tinggi. Keempat, rendahnya motivasi  guru  untuk  meraih  pendidikan  lebih  tinggi.  Namun  berdasarkan  data  di atas,  bukan  berarti  tidak  ada  guru  yang  memiliki  potensi  dan  prestasi  yang gemilang.
Berangkat  dari  asumsi  tersebut,  maka  langkah  pertama  yang  dilakukan untuk  memperbaiki  kualitas  pendidikan  adalah  dengan  memperbaiki  kualitas tenaga  pendidikannya  terlebih  dahulu.  Daulay  menyebutkan  salah  satu  ciri  dari kemajuan  zaman  tersebut    adanya suatu  pekerjaan  yang  ditangani  secara
1 Ibarahim  Bafadal, Peningkatan  Profesionalitas  Guru  Sekolah  Dasar  dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004, hal. 4.
2 KOMPAS 11 April 2009
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 3
profesional, sehingga pekerjaan itu dikerjakan secara sungguh-sungguh dan serius oleh orang yang memiliki profesi dibidang tersebut. 3
Namun,  berdasarkan data  yang  dikeluarkan  oleh  UNESCO tahun  2012 mengungkapkan, Indonesia  berada  di  peringkat  ke-64  dari  120  berdasarkan penilaian Education  Development  Index (EDI). 4 Salah  satu  kreteria  penilaiannya adalah  unsur  pendidikan. Dilihat  dari  komponen tersebut,  guru  menjadi bagian terpenting  dalam  meningkatkan  mutu  pendidikan. Hal  ini,  merupakan  tantangan terbesar  untuk  pengembangan  guru  dalam  pemenuhan  standar  kualifikasi dan kompetensi guru.
UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1; “Guru adalah pendidik  profesional  dengan  tugas  utama  mendidik,  mengajar,  membimbing, mengarahkan,  melatih,  menilai  dan  mengevaluasi  peserta  didik  pada  pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, dasar dan menengah. Selanjutnya Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional  RI  Nomor  16  Tahun  2007  tentang  Standar Kompetensi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru  dijelaskan  bahwa:  “Kualifikasi akademik  dan  kompetensi  Guru  dijelaskan  bahwa:  “Kuali fikasi  Akademik  guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA minimum diploma empat (D-4) atau sarjana (S- 1).  Dalam  aturan  ini  juga  disebutkan  bahwa:  “Guru  harus  menguasai  empat kompetensi utama, yaitu pedagogig,  kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi ini terintegrasi dalam kinerja guru. 5
Melihat  kondisi  yang  dijelaskan  di  atas,  guru  di  Bangka  Belitung  pun dituntut untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Maka, untuk memfasilitasi dari  pengembangan  ilmu  pengetahuan, dibutuhkan  lembaga  pendidikan sebagai sarana  pembelajaran.    IAIN  Syaikh  Abdurrahman  Siddik  Bangka  Belitung  yang selanjutnya  disingkat  IAIN  SAS  BABEL,  sebagai salah  satu Perguruan Tinggi Islam  Negeri  di  provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung sudah  memiliki program Pascasarjana.  Program  Pascasarjana IAIN  SAS  Babel, memberikan  peluang banyak  dan  penting  bagi  calon  mahasiswa  khususnya  PNS  untuk  melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Namun kenyataannya, masih ada kendala dalam proses mengajukan izin belajar bagi  mahasiswa/wi, yang sudah menjadi guru PNS yang ingin melanjutkan ke jenjang magister baik dari Kementerian Agama maupun Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
3 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004, hal. 75-76.
4 Yaya  Jakaria, Analisis  Kelayakan  dan  Kesesuaian  Antara  Latar  Belakang  Pendidikan Guru  Sekolah Dasar  dengan  Mata  Pelajaran  yang  Diampu, Pusat  Penelitian  Kebijakan,  Balitbang,
Kemendikbud, 2014.
5 BSNP, Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  16  Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Jakarta.
Melihat  dari permasalahan  tersebut, diperlukan  penelusuran  lebih  konsent dan  mendalam berkenaan  dengan kendala  bagi mahasiswa  yang  berstatus  PNS untuk  mengajukan  proses  izin  belajar  di  program  Pascasarjana  IAIN  SAS  Babel. Untuk  itu  dilakukan  penelitian, Persepsi  Birokrat Pendidikan  terhadap Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  tentang Izin Belajar Pada Program  Pascasarjana IAIN  SAS  Bangka Belitung.  Sehingga  akan mengetahui secara jelas permasalahan di lapangan.

## B. Tinjauan Kepustakaan
Penelitian tentang izin belajar pernah dilakukan salah satunya oleh Oktavia Sulistiana dalam Jurnal Ilmiah  Sosial  dan  Politik  Universitas  Tajungpura dengan judul  Implementasi  Kebijakan  Pemberian  Izin  Belajar  dan  Tugas  Belajar  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sintang. Dari  hasil penelitiannya, menunjukkan  bahwa  ada  beberapa  PNS yang  melanjutkan pendidikan  melalui program  ijin  belajar  dan  tugas  belajar  tidak  berjalan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku. Hal  ini  terlihat  pada  PNS  yang  melanjutkan pendidikan, melalui  program  Ijin  Belajar  atau  Tugas  Belajar  pada  perkuliahan kelas  jauh  dalam  penyelenggaraannya  dilaksanakan  di  luar  domisili  perguruan tinggi tersebut. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 30 Tahun  2009.  Dalam  Tugas  Belajar, masalah  yang  timbul  adalah  PNS  yang mengambil  program  ini  tidak  menyertakan  rekomendasi  tertulis  dari  pimpinan SKPD,  mengingat  rekomendasi  tersebut  merupakan  syarat  awal  dalam  pengajuan Tugas  Belajar, serta  adanya  perkuliahan tanpa sepengetahuan  BKD  dan pimpinan SKPD-nya. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dipengaruhi faktor penghambat antara  lain  tidak  lengkapnya  hal-hal  yang  diatur  dalam  kebijakan  pemberian  Izin Belajar,  sistem  pengawasan  yang  rendah  serta  kurangnya  komitmen.  Sedangkan faktor pendukungnya yaitu mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas.
Penelitian  yang  dilakukan Wahyu  Rahmadhan,  Muhaamad  Aswin Hasibuan  dan Taufik  Wal Hidayat tentang  Prosedur Penerbitan  Surat  Izin  Belajar Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintahan  Deli  Serdang  dengan hasil proses implementasi  kebijakan  pemberian  Izin  Belajar  dan  Tugas  Belajar,  bagi PNS  di  lingkungan  Pemerintahan  Kabupaten  Deli  Serdang  tidak  berjalan  sesuai ketentuan yang  berlaku,  dikarenakan  di  lapangan  masih  ada  penyimpangan  oleh PNS yang melanjutkan pendidikan selanjutnya serta belum memenuhi persyaratan dan  prosedur  yang  telah  ditetapkan  dalam  kebijakan  tersebut  sebelum  yang bersangkutan melaksanakan/melanjutkan pendidikan. 6 Perbedaan dengan penilitian
6 Wahyu  Rahmadhan,  Muhamaad  Aswin  Hasibuan  dan  Taufik  Wal  Hidayah, Jurnal  Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, Prosedur Penerbitan Surat Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Deli Serdang, 2013.
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 5
ini  adalah  tentang  persepsi  birokrat  tentang  Izin  Belajar  sehingga  mempengaruhi dari popses pemberian  surat  Izin  Belajar  bagi  PNS  yang  ingin  melanjutkan  ke Program Pascasarjana IAIN SAS BABEL.

## C. Kerangka Teoritis
Istilah persepsi sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Y. Sumantho, biasanya  digunakan  untuk  mengungkapkan  tentang  pengalaman  terhadap  suatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Persepsi terjadi ketika rangsangan (implus) bunyi  bahasa  dan  isyarat  tubuh  (body  language)  mulai  ditangkap  oleh  alat-alat indra manusia, untuk kemudian diteruskan oleh jaringan syaraf otak. 7
Dalam kamus standar dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh  ataupun  sebuah  kesan  oleh  benda  yang  semata-mata  menggunakan pengamatan pengindraan. 8 Secara  etimologis,  persepsi  dalam  bahasa  Inggris perception berasal  dari  bahasa  Latin perceptio; dari percipere, yang  artinya menerima  atau  mengambil. 9 Kata  “persepsi”  biasanya  dikaitkan  dengan  kata  lain, menjadi; persepsi diri, persepsi sosial dan persepsi interpersonal. 10
Para pakar banyak memberikan  definisi  persepsi  yang  beraneka  ragam, antara  lain  menurut  Becker  yang  dikutip  oleh  Mulyana  mendefinisikan  persepsi sebagai “perangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan  tindakan  “atau”  suatu  spesifikasi  jenis -jenis  tindakan  yang  secara layak  dan  masuk  akal  dilakukan  orang”;  standar  nilai  yang  memungkinkan  orang dapat dinilai. 11
Lebih  lanjut  Kriyantono menjelaskan  bahwa,  orang  akan  mempunyai persepsi tertentu jika ia hidup dalam kelompok dan berinteraksi dengan orang lain, lalu  memberikan  makna  pada  objek  atau  realitas  bergantung  bagaimana  ia  bisa mengonstruksinya.  Jadi,  realitas  yang  ditangkap  dan  ditafsirkan  bukanlah  realitas yang utuh, melainkan realitas yang telah dipilih beberapa aspek tertentu saja yang
7 Ahmad Y. Samantho, Jurnalistik Islami; Panduan Praktik bagi para Aktivis Muslim, Cet I. Bandung: Mizan, 2002, hal. 137.
8 George  S.  Klein Perception,  Motives  and  Personality, (USA:  Published  in  the  United States by  Alfred  A. Konpf, inc., 1970, hal.37, Lihat juga Abdul Rahman Shaleh dan Muhbib Abdul Wahab, Psikologi  Suatu  Pengantar  dalam  Persektif  Islam, Cet.II,  Jakarta:  Prenada  Media,  2005, hal.88.
9 Peter Salim, Webster’s New World Dictionary, Jakarta: Modern English Press, 1991, hal. 420.
10 Lihat Jalaluddin  Rakhmat, Psikologi  Komunikasi, Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,
1994.
11 Rahmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Cet. II, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hal. 50.
dianggapnya  menarik  dan  penting.  Pendekatan  persepsi  ini  pada  dasarnya merupakan perbedaan penafsiran tentang apa itu realitas. 12
Dalam menelaah kajian ini, peneliti menggunakan teori persepsi Gestalt. 13
Teori  Gestalt  ini  menggunakan  persepsi  sebagai  apa  saja  yang  dialami  oleh manusia, tentu berawal dari alat sensor plus cara seseorang memperoleh informasi yang  diterimanya.  Teori  Gestalt  menekankan  perhatian  pada  bentuk  yang terorganisasi  (organized  form)  dan  pola  persepsi  manusia.  Persepsi  dan pemahaman tentang  hubungan-hubungan  dalam  kebulatan (entities)  adalah  sangat esensial dalam belajar memahami dunia realita. Teori persepsi Gestalt terkenal juga sebagai  teori  medan  (field)  atau  lazim  disebut cognitive  field  theory. Kelompok pemikiran  ini  sependapat  pada  suatu  hal  yakni  suatu  prinsip  dasar  bahwa pengalaman  manusia  memiliki  kekayaan  medan  yang  memuat  fenomena keseluruhan lebih dari pada bagian-bagiannya. 14
Bukunya  Gestalt  yang  berjudul Investigation  of  Gestalt  Theory (1923), Werheimer  mengemukakan  hukum-hukum    persepsi  Gestalt  sebagai  berikut: Pertama, hukum  kedekatan  (law  of  proximity): hal-hal  yang  saling  berdekatan dalam  waktu  atau  tempat  cenderung  dianggap  sebagai  suatu  totalitas. Kedua, hukum  ketertutupan  (law  of  closure):  hal-hal  yang  cenderung  menutup  akan membentuk  kesan  totalitas  tersendiri. Ketiga, hukum  kesamaan  (law  of equivalence):  hal-hal  yang  mirip satu  sama  lain,  cenderung  dipersepsikan  sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. 15
Begitu banyak dijelaskan dari pelbagai pengertian tentang persepsi, selalu ditemui beberapa konstruk yang relatif tetap, berkaitan dengan jenis, dimensi, dan hierarki  persepsi.  Maka  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  persepsi  adalah adanya  proses  pemberian  makna  pada  sesuatu  objek  yang  menimbulkan  makna baru sehingga memunculkan informasi baru tentang objek tersebut.
12 Rahmat Kriyantono, Teknik......, hal, 50-51.
13 Perintis  teori  Gestalt  ialah  Max  Wertheimer  dilahirkan  di  Praha  pada  tanggal  15  April 1880 dan  wafat  pada  tanggal  12  Oktober  1943  di  New  York.  Max  Wertheimer  dianggap  sebagai pendiri psikolog Gestalt bersama-sama dengan Wolfgang Kohler dan Kurr Koffka. Max mempelajari ilmu  hukum  selama  beberapa  tahun  sebelum    akhirnya  dia  mendapatkan  gelar  Ph.D, di  bidang psikolog.  Dia  kemudian  diangkat  menjadi  professor  dan  sempat  bekerja  di  beberapa  universitas  di Jerman sebelum hijrah ke Amerika Serikat kerena terjadi perang di benua Eropa pada tahun 1934. Di Amerika Ia bekerja di New School for Research di New York city sampai akhir hayatnya. Pada tahun 1910,  ketika  ia  berusia  30  tahun,  Max  memperlihatkan  ketertarikannya  untuk  meneliti  tentang persepsi setelah ia  melihat sebuah alat  yang disebut “ stroboscpo ” (benda berbentuk kotak  yang beri alat untuk melihat ke dalam kotak tersebut) di toko mainan anak-anak. Setelah melakukan penelitian dengan  alat  tersebut,  ia  mengembangkan  teori  tentang  persepsi  yang  sering  disebut  dengan  teori Gestalt.lihat:https://www.google.co.id/search?q=teori+gestalt+dalam+psikologi&oq=teori+gestalt&a qs, yang direkam pada tanggal 20 Agustus 2018, Senin, jam. 12.00 WIB.
14 Lebih jelas lihat, Suf Kasman, Pers........., hal. 111.
15 https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=qkp6W8jXMsX1rQHu1I_gCA&q=huku m-hukum+persepsi+gestalt+&oq, dilihat pada jam12.30 hari senin tanggal 20 Agustus 2018.
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 7
Berkaitan  dengan  pengembangan profesionalitas, guru diharapkan  dapat bersaing  dengan  positif  sehingga  dapat  menghadapi  persaingan  dunia  kerja  yang semakin  ketat.  Sehingga  guru  dapat  lebih  trampil  dan  profesional  dalam mengembangkan karirnya.
Burhanuddin  Salam  menyebutkan  bahwa  ciri  dari  profesi  itu  adalah:  1) adanya  pengetahuan  khusus,  2)  adanya  kaidah  atau  standar  moral  yang  tinggi,  3) mengabdi kepada kepentingan masyarakat, 4) ada izin khusus untuk melaksanakan suatu  profesi,  5)  biasanya  menjadi  anggota  dari  suatu  organisasi  profesi. Selanjutnya  dipertegas lagi  oleh  beliau  bahwa  pemahaman  tentang  profesional yaitu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok yang menghasilkan nafkah hidup  dan  menghendaki  suatu  keahlian  dengan  memiliki  ciri-ciri:  1)  memiliki keahlian  di  bidang  tersebut,  2)  menggunakan  waktunya  untuk  bekerja  dalam bidang tersebut, 3) hidup dari pekerjaan tersebut, dan 4) bukan sebagai hobi. 16
Melihat  dari  penjelaskan  yang  diungkapkan  di  atas,  bahwa  tugas  guru adalah  tugas  profesi.  Dimana  keprofesian  guru  dapat  dilihat  dari keilmuannya, kemampuan teknis, komitmen moral yang tinggi terhadap tugasnya. Terkait dengan profesionalitas,  guru  harus  memiliki  ilmu  pengetahuan  dalam  bidang  yang diajarkan dan ahli dibidangnya. Selanjutnya kemampuan teknis keguruan memiliki berbagai keterampilan mengajar, persiapan mengajar, proses pembelajaran, sampai kepada evaluasi. Adapun komitmen moral, berkenaan dengan sikap mental seorang guru  yang  meliputi  mencintai  pekerjaan,  disiplin,  dan  objektif.  Untuk  itu diharapkan kepada guru, agar dapat meningkatkan keilmuan dalam mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dengan  cara  meningkatkan  pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi.
J.T  Seyfart  menyebutkan  bahwa  pengembangan  profesional  diartikan sebagai  setiap  aktivitas  atau  proses  yang  dilaksanakan  untuk  memelihara  atau meningkatkan  keterampilan,  sikap,  pemahaman,  atau  perbuatan  profesional  dan mendorong  individu  dalam  tugasnya  saat  ini  maupun  di  masa  mendatang. 17 Pengembangan  individu  menurut  Jejen  Musfah  bisa  melalui  serangkaian  aktivitas seperti  pelatihan,  seminar,  diskusi  kelompok,  melanjutkan  pendidikan,  dan  studi banding. 18
Partisipasi sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru juga memiliki peran  penting.  Hal  ini  tertuang  dalam  Pasal  53  tentang  Standar  Nasional Pendidikan 2005 bahwa: setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja
16 Burhanuddin Salam, Etika Individual, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hal. 137-141.
17 J.T  Seyfarth, Human  Resources,  Management  for  Effective  Schools, Boston:  Allyn  and Bacon, Third Edition, 2002, hal. 122. 17 18 Jejen  Musfah, Peningkatan  Kompetensi  Guru,  Melalui  Pelatihan  dan  Sumber  Belajar Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2012, hal. 22.
tahunan  yang merupakan penjabaran perinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa empat tahun.
Dalam  perspektif  kebijakan  nasional,  profesional  termasuk  dalam  empat kompetensi guru. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  yaitu:  Kompetensi  pedagogis,  kepribadian, sosial  dan  profesional.  Untuk  itu,  guru  diharapkan  dapat  menjalankan  tugasnya secara profesional, dengan memiliki dan menguasai empat kompetensi tersebut.
Lebih lanjut Mulyasa menjelaskan, kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah  membentuk  kompetensi  standar  profesi  guru, mencakup  penguatan  materi, pemahaman  terhadap  peserta  didik,  pembelajaran  yang  mendidik,  pengembangan kepribadian  dan  profesionalitas. 19 Dari  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan, pengembangan profesional guru adalah proses peningkatan kualifikasi guru sebagai pendukung peningkatan kualitas guru, memiliki kompetensi yang telah ditetapkan sesuasi  dengan  pengembangan  yang  harus  dilaksanakan  seorang  guru  untuk meningkatkan  kualifikasi  pendidikannya,  sehingnga  tercapai  kompetensi yang harus dimiliki guru.

## D. Metodologi Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Jhon W. Creswell penelitian  dengan    pendekatan  kualitatif yakni  penelitian  yang  sering  digunakan untuk  melihat  lebih  dalam  suatu  fenomena  atau  kasus  yang  terjadi,  dalam penelitian  kualitatif  dimulai  dengan  asumsi  dan  penggunaan  kerangka  penafsiran/ teoritis. 20
Pendekatan  teoritis  dan  empiris dalam  penelitian  sangatlah  diperlukan. Oleh  karena  itu,  sesuai dengan  judul  yang  diteliti  yaitu:  Persepsi  Birokrasi Pendidikan  Babel  pada    Permen PAN dan  RB  tentang  izin  belajar  pada  Program Pascasarjana IAIN  SAS,  maka  dalam  penelitian ini  menggunakan  pendekatan yuridis  empiris,  yaitu  dalam  menganalisa  permasalahan dilakukan  dengan  cara memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data  skunder)  dengan  data primer  yang  diperoleh  di  lapangan  yaitu  tentang  pengajuan  izin  belajar  bagi  PNS yang ingin melanjutkan pendidikan ke Program pascasarjana.
Penelitian  ini dilaksanakan di Kantor Kementerian  Agama  dan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  di Kota  Madya  Pangkalpinang  dan
19 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung: Rosdakarya, 2007, hal.
58.
20 John  W.  Creswell    (Ahmad  Lintang  Lazuardi), Penelitian  Kuantitatif  dan  Desain Riset, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 58.
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 9
empat  kabupaten  yaitu  Bangka,  Bangka  Tengah,  Bangka  Barat  dan  Bangka Selatan. Mengingat  mahasiswa  yang  masuk  ke  program  Pascasarjana IAIN  SAS Babel baru dari wilayah Bangka.
Teknik penentuan informan penelitian ini terdiri dari informan kunci antara lain: Kepala  Dinas  Pendidikan  Kota  Madya  Pangkalpinang,  Kabupaten  Bangka, Bangka  Tengah, Bangka  Barat  dan  Bangka  Selatan  dan  Provinsi, Kepala Kementrian  Agama Kanwil  Provinsi  Kep.  Bangka  Belitung Kota  Madya Pangkalpinang,  Kabupaten  Bangka,  Bangka  Tengah, Bangka  Barat  dan  Bangka Selatan, BKD  Kabupaten/kota  dan  provinsi. Dengan  menggunakan  teknik snowball, peneliti  akan  mendapatka  informasi  dari  informan kunci, terkait  pihak mana  saja  yang  bisa  dijadikan  informan  pendukung.  Penelitian  ini juga menampilkan  tentang data-data  mahasiswa  ataupun  calon  mahasiswa  yang  akan mendaftarkan  ke  Program  Pascasarjana  IAIN  SAS  BABEL,  ataupun  informasi tambahan sebagai pendukung data dalam penelitian ini.
Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil  wawancara  yang  diperoleh  dari  informan  yang  terdiri  atas  dua  lembaga tersebut,  kemudian  dikombinasikan  dan  ditentukan  dengan  data  yang  menjadi fokus penelitian.
Sebagai  data  untuk  memperkuat  penelitian  ini  juga  dilakukan  wawancara dengan  mahasiswa  pascasarjana  IAIN  SAS  Babel  yang  bekerja  sebagai  PNS. Pengolahan  data  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  dan  teknik-teknik  yang  lazim dengan memperhatikan bentuk dan sifat data yang terkumpul. Data yang dihimpun lebih bersifat kategorisasi. Sedangkan analisis data lebih bersifat analisis deskriptif dan  naratif  serta  diberikan  interpretasi  yang  relevan  dengan  masalah  dan  tujuan penelitian.

## F. Hasil dan PembahasanPenelitian
Berdasarkan Surat  Edaran  Menteri  PAN  dan  RB  Nomor  04  tahun  2013 tentang  Pemberian  Tugas  Belajar  dan  Izin  belajar No.  1 adalah untuk meningkatkan  kemampuan  dan  profesionalitas  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS) berbasis  kompetensi,  perlu  dilakukan pengembangan  PNS  melalui  pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian tugas belajar dan izin belajar. 21 Izin Belajar adalah  izin  yang  diberikan  pejabat  berwenang  kepada  PNS  untuk  mengikuti pendidikan dengan  biaya  sendiri  dan  tidak  meninggalkan  tugas  kedinasan  sehari- hari.
21 Salinan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Republik Indonesia, Surat  Edaran  Nomor  04  tahun  2013  Tentang  Pemberian  Tugas  Belajar  dan Izin  Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Surat  Edaran  tersebut, diperjelas  dengan  Peraturan  Gubernur  Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dan  Peraturan  Walikota  dan Bupati. Namun,  dalam  penelusuran  hanya  ditemukan  peraturan  Walikota Pangkalpinang  ,  Bupati  Belitung  dan  Bupati  Bangka. Sesuai  dengan  BAB  I Ketentuan  Umum  Pasal  1  ayat  8,  izin  belajar  adalah  izin  yang  diberikan  oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas kedinasan. 22
Melihat  dari  Surat  Edaran  tersebut,  pegawai  Negeri  Sipil  khususnya  para guru di  Bangka  Belitung,  mendapatkan  kesempatan  untuk  pengembangan  diri melanjutkan  pendidikan  kejenjang  lebih  tinggi.  Jejen  Musfah  menyebutkan pengembangan  diri  bisa  melalui  serangkaian  aktivitas  seperti  pelatihan,  seminar, diskusi kelompok, melanjutkan pendidikan, dan studi banding. 23 Hal ini dilakukan, agar para guru dapat bersaing dan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan proses  belajar  mengajar.  Berdasarkan  Peraturan  Walikota  Pangkalpinang  Nomor 07  Tahun  2014,  BAB  IX  tentang  Ketentuan  dan  Persyaratan  Pemberian Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 15 yaitu:
a. PNS  yang  telah  memiliki  masa  kerja  paling  kurang  1  (satu)  tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
b. Mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwewenang;
c. Tidak  meninggalkan  tugas  jabatannya,  dikecualikan  sifat  pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagaian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
d. Unsur  penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam  1  (satu)  tahun  terakhir paling kurang bernilai baik;
e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat atau berat;
f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
h. Pendidikan  yang  akan  ditempuh  dapat  mendukung  pelaksanaan  tugas jabatan pada unit organisasi;
i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
j. Program  Studi  di  dalam  negeri  yang  akan  diikuti  telah  mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
22 Salinan  Peraturan  Gubernur Kepulauan  Bangka  Belitung No  86  Tahun  2014  Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23 Jejen  Musfah, Peningkatan  Kompetensi  Guru,  Melalui Pelatihan  dan  Sumber  Belajar Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2012, hal. 22.
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 11
k. PNS  tidak  berhak  menuntut  penyesuaian  ijazah  lebih  tinggi,  kecuali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi. 24
Melihat  dari  peraturan  yang  telah  ditetapkan,  menjadi  sebuah  keharusan bagi  atasan  langsung  untuk  memahami  tentang  proses  pemberian  Izin  Belajar, sebagai pintu awal bagian yang memberikan rekomendasi bagi anak buahnya, yang kemudian  diketahui  oleh  Kepala  SKPD. Sehingga  dalam  proses  pengajuan  Izin Belajar  tidak  terkendala. Dalam  penelitian  ini,  hampir  semua  informan memberikan  penjelasan  dengan  baik. Namun,  dalam  mengimplementasikan ketentuan  Pemberian  Izin  belajar  bagi  PNS  pada  Point  j  di  atas  memiliki pandangan berbeda.
Ketentuan  yang  telah  diatur  berkaitan  dengan  persyaratan  yang  harus dipenuhi oleh PNS jika mengajukan proses Izin Belajar, masih terdapat perbedaan bahwa perguruan  tinggi  tempat  belajar  harus  Terakreditasi  BAN-PT  Minimal  B. Namun dalam  memberikan  pandangan tentang  Akreditasi  C (Skor  290)  yang masih  dimiliki  program  pascasarjana sebenarnya  tidak  menjadi  persoalan utama, karena program pascasarjana adalah bagian dari lembaga perguruan tinggi negeri. Selain itu, bagi mahasiswa yang sudah bekerja sebenarnya tidak menjadi masalah karena status  mereka  sudah  menjadi  PNS  dan tidak ada tuntutan dibelakang  hari, karena  status  akreditasi  nantinya  pasti  akan berubah.  Namun,  bagi  mereka  yang belum berstatus PNS, memang  harus  diberi  arahan  perguruan tinggi  yang  akan mereka tuju. Sehingga di lapangan ditemukan perbedaan pada dua instansi tersebut, dalam  mengajukan  proses  izin  belajar  terkait  dengan  status  akreditasi. Dengan ketentuan  di  atas, Kementrian  Pendidikan ada  atasan  langsung  memberikan rekomendasi dan ada atasan langsung yang tidak memberikan rekomendasi, namun terhambat  di  BKD  masing-masing.  Sedangkan  Kementrian  Agama  dapat memproses  surat  izin  belajar bagi  PNS  yang  melanjutkan  studi  ke  jenjang  lebih tinggi.
Berkenaan jarak  yang  ditetapkan sejauh 60  KM  dari  tempat  bekerja  tidak menjadi  persoalan, karena  lokasi  mereka  tidak  terlalu  jauh  dari tempat  belajar. Dengan catatan, tidak mengganggu dan meninggalkan jadwal mengajar. Berkenaan dengan jam mengajar yang harus dipenuhi guru adalah minimal 24 jam, hal itu bisa diatasi  jika  ada  yang  berkenan  untuk  menggantikannya  dilain  waktu. Namun kenyataannya,  masih ada atasan  langsung  yang  memahami  jarak  tempuh  ini,
24 Salinan Peraturan  Walikota  Pangkalpinang  N0.7  2014, Tentang  Ketentuan  Pemberian Tugas  Belajar  dan  Izin  Belajar  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah Kota Pangkalpinang.
padahal  kondisi  di  Bangka  jarak  60  KM  bisa  di  tempuh  dengan  waktu  satu  jam setengah.
Intepretasi  yang  dipahami  tentang  ketentuan  Izin  Belajar  yang  berbeda- beda, mengakibatkan sampai saat ini masih banyak mahasiswa pascasarjana IAIN SAS  yang  berstatus  PNS  belum  menyelesaikan  proses  perkuliahan.  Walaupun dalam  kenyataannya  mereka  sedang  dalam  proses  penyelesaian  Tesis  bahkan  ada yang sudah selesai tesis namun menunda untuk mengikuti ujian tesis sampai surat izin  belajar  mereka  diproses  dan  dikeluarkan  oleh  BKD. Berikut  Data  PNS  yang sedang melaksanakan izin  belajar  tahun  2015-2017  di  Pascasarjana  IAIN  SAS BABEL.
Tabel.1 No Angktn/ Gel Mhs Aktif Status PNS Keterangan 1. 2015- 2016/ I 39 orang 26 orang - 15  orang  sudah  ujian  tesis  tapi  belum mengikuti wisuda, - 4 orang sudah wisuda dan - 20  orang  dalam  proses  penyelesaian tesis 2. 2015- 2016/ II 23 orang 19 orang - 2 orang sudah mengikuti wisuda, - 2  orang  baru  menyelesaikan  ujian  tesis dan - 19 dalam proses penyelesaian tesis 3. 2016- 2017/I 8 orang 6 orang - 1  orang  sudah  menyelsaikan  ujian  tesis dan - 7 orang dalam proses penyelesaian 4. 2016- 2017/II 5 orang 0 - 5 orang dalam proses penyelesaian ujian tesis
Sumber: Data Program Pascasarjana IAIN SAS Babel 2015-2017
Permasalan  yang  ditemui  di  lapangan,  kebijakan  Permen  PAN  dan  RB tentang  izin belajar jangan dipahami secara kaku, namun bisa diterjemahkan sesuai dengan  kondisi  daerah  masing-masing  sepanjang  tugas  pokok  yang  bersangkutan bisa  dilaksanakan  dengan  baik.  Jika  peraturan  dipahami  secara  kaku,  maka  sulit bagi  para  guru  untuk  berkembang  dan  meningkatkan  kualifikasi  pendidikannya sesuai dengan perkembangan zaman khususnya di daerah kepulauan.
Proses  pengajuan  Izin  Belajar  baik  yang dikeluarkan  oleh  Gubernur, Bupati dan Walikota semuanya sesuai dengan Permen PAN dan RB RI Nomor 04 Tahun  2013  No.  3.1,  walaupun  ada  beberapa  penambahan  item  yang  disesuaikan
dengan  kebijakan  pemerintah  daerahnya  masing-masing.  Peraturan  Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri  Sipil  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  pada  Pasal  5  Ayat (1)  dapat  disetujui  apabila  memenuhi  persyaratan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
a. Telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
b. Mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD;
c. Program studi  yang  diambil  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi jabatan;
d. Unsur penilaian  pelaksanaan  pekerjaan  dalam  1  (satu)  tahun  terakhir paling kurang bernilai baik;
e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
f. Tidak pernah melanggar kode etik pegawai tingkat sedang atau berat;
g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai pegawai;
h. Kegiatan pendidikan tidak  mengganggu  kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti di luar jam kerja;
i. Biaya pendidikan  ditanggung  sepenuhnya  oleh  Pegawai  yang bersangkutan;
j. Tidak berhak  menuntut  penyesuaian  ijazah  kedalam  pangkat  yang lebih tinggi;
k. Bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S1) dan  Diploma  IV  serendah-rendahnya  memiliki  pangkat  dan  golongan ruang  pengatur  muda,  II/a  dan  ijazah  pendidikan  terakhir  yang  telah diakui  dalam  administrasi  kepegawaian  adalah  satu  tingkat  lebih rendah.
l. Bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) serendah-rendahnya  memiliki  pangkat  dan  golongan  ruang  penata muda,  III/a  dan  ijazah  pendidikan  terakhir  yang  telah  diakui  dalam administrasi  kepegawaian  adalah  satu  pemberian  izin  belajar  tingkat lebih rendah.
m. Bagi pegawai yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Tiga (S3) serendah-rendahnya  memiliki  pangkat  dan  golongan  penata  muda  Tk I,III/b  dan  ijazah  pendidikan  terakhir  yang  telah  diakui  dalam
administrasi kepegawaian adalah satu tingkat lebih rendah.
n. Program studi  pada  perguruan  tinggi  yang  akan  diikuti  telah mendapatkan  pertimbangan/akreditasi  minimal  B  dari  Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 25
Syarat yang ditetapkan oleh Gubernur, kemudian diperjelas secara khusus salah satunya Peraturan Bupati Bangka. Persyaratan Khusus Izin Belajar yaitu:
1. pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan harus mempertimbangkan  keterkaitan  dan  kebutuhan pendidikan  yang  akan ditempuh dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
2. pemberian izin belajar untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang lebih tinggi,  program  studi  yang  akan  diikuti  harus  sesuai  (runtut)  dengan latar belakang pendidikan setingkat lebih rendah sebelumnya;
3. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan (swadana);
4. pendidikan  yang  diikuti  di  luar jam  kerja  dan  tidak  mengganggu pekerjaan/ tugas sehari-hari;
5. kegiatan  pendidikan  diselenggarakan  berdomisili  di  wilayah  Bangka dan/atau  di  tempat  yang  jarak  atau  waktu  tempuhnya  relatif  /mudah ditempuh;
6. sistem penyelenggaraan  pendidikannya  bukan  merupakan  pendidikan model kelas jauh/kelas eksekutif/kelas khusus dan/atau yang sejenisnya yang  dilarang  menurut  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku menyelenggarakan pendidikan;
7. tidak  menuntut  penyesuaian  ijazah  ke  dalam  pangkat  kecuali  ada formasi. 26
Proses  pengajuan  izin  belajar  di  wilayah  Bangka  baik  di  Kementrian Agama  atau  Pendidikan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Peraturan  Daerah dibuat  agar  memberikan  penjelasan  sehingga  mempermudah  bagi  PNS  dalam proses  pengajuan  izin  belajar. Ketentuan  yang  berlaku  di  Kementrian  Agama proses  pengajuan izin  belajar  bagi  guru dan  pegawai dapat  diproses, setelah  yang bersangkutan  dinyatakan  diterima  di  Perguruan  Tinggi  yang  dituju  dengan membuktikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Proses pemberian izin yang paling mendasar adalah rekomendasi dari atasan langsung. Untuk guru surat permohonan ditujukan  kepada  kepala sekolah  sedangkan  pegawai ditujukan  ke Kepala  Kantor Agama setempat. Setelah disetujui atasan langsung membuat rekomendasi melalui bagian  Administrasi yang  ditujukan  ke Kepala Kanwil  Kemetrian  Agama.
25 Salinan  Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  Nomor  86  Tahun  2014 Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
26 Salinan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Bangka  Nomor  11Tahun  2011  Tentang  Izin Belajar dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Pasal.12
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 15
Selanjutnya  Kanwil  Kemenag  membuat  surat  pengantar  ke  Kemenag  RI,  setelah disetujui  keluarlah  Surat  Keterangan  Izin  Belajar yang  ditandatangani  oleh Sekretaris Jendral. Kreteria guru di wilayah Kabupaten memiliki dua kategori yaitu guru PAI dibawah Diknas dan kemenag. Adapun guru PAI dibawah Kementerian Agama berbeda dengan guru PAI dibawah Diknas, proses pengajuannya langsung melalui BKD.
Proses pemberian izin belajar diharapkan tidak bertele-tele sepanjang tidak mengganggu tupoksi dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Untuk itu, bagi guru  dan  pegawai  yang  mengajukan  izin  belajar,  maka  harus  memperhatikan kedisiplinan,  berkoordinasi  yang  baik  dengan atasan  langsung masing-masing. Melihat disalah satu kabupaten sudah memberlakukan lima hari jam kerja. Hal ini, sangat memberikan peluang besar bagi para guru dan pegawai untuk melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Melihat  kedepannya  persaingan  lebih ketat  dalam  dunia  kerja,  oleh  karena  itu  setiap  pegawai  dituntut  harus  memiliki keilmuan  untuk  mendukung  pekerjaannya  agar  lebih  profesional  dan  berkualitas. Karena menuntut ilmu adalah Hak Azazi Manusia.
Proses awal di Kementrian Pendidikan, pengajuan izin belajar hampir sama yang  dilakukan  di  Kementrian  Agama. Badan  Kepegawaian  Daerah memproses Surat  Pemberian  Izin  Belajar dan  ditandatangani  oleh  Walikota, sesuai  dengan Peraturan  Gubernur  Kepulauan  Bangka  Belitung  Nomor  86  Tahun 2014  Tentang Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pasal 5 Ayat (1) point b yaitu mendapatkan rekomendasi dari kepala SKPD. Namun permohonan tersebut disetujui jika akreditasi lembaga yang dimiliki B dan jarak 60 Km dari lokasi tempat kerja.
Melihat  kondisi  di lapangan  dalam  pengajuan  proses izin  belajar tersebut, menyebabkan  mahasiswa  yang  berstatus  PNS  di  pascasarjana  IAIN  SAS  BABEL memiliki  status  yang  berbeda.  Mahasiswa  dari  Kementrian  Agama  sudah  dapat Surat  Keputusan  Pemberian  Izin  Belajar,  sedangkan  mahasiswa  yang  berasal  dari Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  belum  memiliki  Surat  Keputusan Pemberian Izin Belajar dikarenakan lembaga tempat mengambil S2 masih berstatus C. Data mahasiswa dapat dilihat berdasarkan tabel berikut di bawah ini
Tabel. 2 No Angktn/ Gel Mahasiswa Aktif Status Keterangan 1. 2015- 2016/ I 39 orang - 26  orang PNS - 14 orang PNS Kemenag,  sudah memiliki  Surat  Pemberian  Izin Belajar
- 13  orang guru honorer - 12  PNS  Dinas  Pendidikan pengajuan  sudah  selesai  namun terhambat di BKD 2. 2015- 2016/ II 23 orang - 19  orang PNS - 4  orang Guru Honor - 9  orang  PNS  kemenag  sudah memiliki  Surat  Pemberian  Izin Belajar, - 10 orang PNS Dinas Pendidikan pengajuan  sudah  selesai  namun terhambat di BKD 3. 2016- 2017/I 8 orang - 6  orang PNS - 2  orang guru Honor - 6  orang  PNS  kemenag  sudah memiliki Surat Pemberian Izin Belajar 4. 2016- 2017/II 5 orang - 5 orang guru honorer - 5  orang  dalam  proses penyelesaian ujian tesis

## Sumber: Data Program Pascasarjana IAIN SAS Babel 2015-2017
Faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dari proses kebijakan Pemberian Izin  Belajar  adalah: pertama,sistem manajemen lembaga masih  lemah, untuk  itu pimpinan harus  memperkuat  elemen di  dalamnya dan lebih  banyak  berkoordinasi ke  pusat (baik  Diktis  Maupun  Dikti) berkaitan  dengan  percepatan  dan  perubahan akreditasi. Kedua, jarak dan waktu  perkulihan  yang  hampir  berbenturan  dengan jam  kerja  pada  waktu-waktu tertentu.  Hal  tersebut, mengakibatkan  terganggunya tugas pokok yang bersangkutan di tempat bekerja. Salah satunya, ketika diadakan rapat  ataupun  melakukan  kunjungan  ke  lapangan,  sedangkan  yang  bersangkutan sudah meminta izin untuk mengikuti perkuliahan. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi  hambatan  bagi  kedua  belah  pihak, selagi  bisa  dimandatkan  kepada  yang lainnya. Maka  pelaksanaan  perkuliahan harus fleksibel serta  tidak  menyalahi aturan.
Ketiga,hambatan pada personalnya  masing-masing, khususnya  berkaitan dengan jam mengajar. Namun persoalan tersebut dapat diatasi jika ada koordinasi yang baik dengan kepala sekolah sebagai atasan langsung. Karena, sampai saat ini masih ada sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Untuk itu, harus ada evaluasi atas pemberian izin dengan mempertimbangkan serta memperhatikan prioritas dari sekolah mana yang lebih di awalkan untuk melanjukan studi. Kesimpulannya yang paling  utama  adalah  sinerjitas  antar  elemen  di  perguruan  tinggi  harus  diperkuat
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 17
serta sistem manajemen harus diperbaiki dengan baik sehingga akreditasi B segera terpenuhi. Agar tidak menjadi hambatan bagi calon mahasiswa yang berstatus PNS untuk mengambil program pascasarjana di IAIN SAS Babel.
Faktor  pendukung dalam  pemberian  izin  belajar  adalah: pertama, ada semangat yang  kuat untuk menambah  wawasan  dan ilmu  pengetahuan ke jenjang lebih tinggi. Jika Sumber Daya Manusia berkualitas dan cerdas, akan mudah untuk memajukan  instansi serta  mampu  berperan dan  memberikan  solusi dalam menerapkan kebijakan. Kedua, tuntutan ke depan bahwa guru harus meningkatkan kualifikasi  pendidikan.  Terlebih  dengan  aturan  sekarang  pengawas  dan  kepala sekolah  harus  berkualifikasi  S2. Ketiga, adanya  Perguruan  Tinggi Negeri yang memiliki  program  Pascasarjana di  daerah  sendiri  sehingga memudahkan untuk melanjutkan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  tanpa  harus  meninggalkan  kewajiban sebagai PNS (tugas belajar).
Kesimpulan  bahwa  pemberian  izin  belajar  sangat  di  perlukan  bagi  PNS untuk  meningkatkan  kualifikasi  pendidikan  dalam  mendukung  kemajuan  dan percepatan  instansi.  Karena  menuntut  ilmu  dalam  mengembangan  wawasan  dan pengetahuan adalah sebuah keharusan bagi setiap manusia. Untuk itu, dalam proses izin  belajar,  diharapkan  dapat  melihat  aturan  yanng  berlaku.  Sehingga,  tercipta suasana kerja yang aman dan tentram tanpa ada rasa kecurigaan dan cemburu.
Selanjutnya  saran  yang  diberikan  informan  untuk  kemajuan  institusi  ke depannya yaitu: pertama, perguruan tinggi selaku penyelenggara pendidikan dalam hal ini IAIN SAS Babel, untuk meningkatkan status akreditasi menjadi B, sehingga memudahkan  untuk proses  pemberian  izinnya.  Bagi  pihak  terkait  jangan  berpikir kaku dalam melihat status akreditasi, karena seiring dengan perjalanan waktu status akreditasi  akan  berubah.  Oleh  sebab  itu,  pertambahan  jumlah  mahasiswa  akan mendukung perubahan status serta peningkatan mutu.
Kedua, saran  kepada  perguruan  tinggi  supaya  untuk  meningkatkan  mutu, kemudian jadwal disesuaikan dengan kondisi pegawai yang memiliki jam mengajar penuh, jangan  disamakan  antara  mahasiswa murni  dengan  mahasiswa  yang  sudah PNS,  karena  mereka  harus  memenuhi  jam  kerja  yang  telah  ditentukan. Dan  tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. ” 27
Ketiga, Adapun  saran,  khusus  ke  pusat  terkait  aturan jarak.  Jangan  ada diskriminasi  khususnya  bagi  daerah  kepulauan  untuk  melakukan  izin  belajar. Jika aturan  disamakan dengan  daerah  yang  bukan  kepulauan,  maka  akan  sulit  bagi pegawai di daerah untuk mengembangkan wawasan dan meningkatkan kualifikasi pendidikan. Dikarnakan letak geografis dari daerah kepulauan.
27 Hasil Wawancara, dengan Kepala Kemenag Kabupaten Bangka Drs. Nasution, di ruang kerja kepala Kemenag Kota Pangkalpinang, pada hari Rabu tanggal 18 Juli, jam 13.25-14.00 WIB.

## G. Kesimpulan
Persepsi  tentang  Pemberian Izin  Belajar  telah dipahami  dengan  baik  oleh Birokrat pendidikan baik di kementrian Agama maupun diKementrian Pendidikan dan  Kebudayaa.  Namun  terdapat  perbedaan  dalam  mengimplementasikannya, terkait dengan Status jarak 60 KM  dari tempat bekerja ke kampus dan Akreditasi Minimal- B  dalam  peraturan  yang  telah  ditetapkan.  Kondisi  ini,  mengakibatkan sebagian  mahasiswa  yang  berstatus  PNS  belum  memiliki  Surat  Izin Belajar. Sehingga sebagain mereka ada  yang menunda  proses  penyelesaian  tesisnya. Karena,  jika  proses  pembelajaran  sudah  selesai  sedangkan  mahasiswa  belum memiliki  Surat  Pemberian  Izin  Belajar  dikhawatirkan  ada  persoalan  di  belakang harinya.  Permasalahan  ini juga mengakibatkan  jumlah  mahasiswa  yang  masuk  ke program pascasarjana IAIN SAS Babel juga mengalami penurunan.

## H. Saran
Bagi pemerintah pusat agar memperhatikan persoalan dan kebutuhan guru di  daerah.  Dalam  menjalankan  aturan  ada  opsi  tertentu  bagi  daerah kepulauan terkait dengan jarak tempuh. Selanjutnya dalam peningkatan kualitas pendidikan , perguruan  tinggi  dapat  mensiasati  sistem  pembelajaran  bagi  PNS  yang  berada  di luar  daerah, agar  bisa  mengikuti  pembelajaran  yang  didukung  oleh  fasilitas  yang memadai (sistem  telekomprents).  sehingga  proses  pembelajaran  dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Daftar Pustaka
Ahmad  Y.  Samantho, Jurnalistik  Islami;  Panduan  Praktik  bagi  para  Aktivis Muslim, Cet I. Bandung: Mizan, 2002.
Abdul  Rahman  Shaleh  dan  Muhbib  Abdul  Wahab, Psikologi  Suatu  Pengantar dalam Persektif Islam, Cet.II, Jakarta: Prenada Media, 2005.
Burhanuddin Salam, Etika Individual, Jakarta: Rineka Cipta, 2000. BSNP, Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  16
Tahun2007  tentang  Standar  Kualifikasi  Akademik  dan  Kompetensi  Guru,
Jakarta.
E.  Mulyasa, Standar  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Guru, Bandung:  Rosdakarya,
2007.
George  S.  Klein Perception,  Motives  and  Personality, (USA:  Published  in  the
United States by Alfred A. Konpf, inc., 1970.
Haidar  Putra  Daulay,  Pendidikan  Islam  dalam  Sistem  Pendidikan  Nasional  di
Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2004.
EDUGAMA Vol. 4 No. 2 Desember 2018 | 19
https://www.google.co.id/search?q=teori+gestalt+dalam+psikologi&oq=teori+gest alt&aqs,  yang  direkam  pada  tanggal  20  Agustus  2018,  Senin,  jam.  12.00 WIB.
https://www.google.co.id/search?safe=strict&ei=qkp6W8jXMsX1rQHu1I_gCA&q =hukum-hukum+persepsi+gestalt+&oq,  dilihat  pada  jam12.30  hari  senin tanggal 20 Agustus 2018.
Ibarahim  Bafadal, Peningkatan  Profesionalitas  Guru  Sekolah  Dasar  dalam
Kerangka  Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah, Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2004.
J.T Seyfarth, Human Resources, Management for Effective Schools, Boston: Allyn and Bacon, Third Edition, 2002.
Jejen  Musfah, Peningkatan  Kompetensi  Guru,  Melalui  Pelatihan  dan  Sumber
Belajar Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana, Cet ke-2, 2012.
John  W.  Creswell    (Ahmad  Lintang  Lazuardi), Penelitian  Kuantitatif  dan  Desain
Riset, Yokyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Jalaluddin  Rakhmat, Psikologi  Komunikasi, Bandung:  PT  Remaja  Rosdakarya,
1994.

## KOMPAS 11 April 2009.
Proposal Pendirian Program Pascasarjana (Strata-2) Magister Pendidikan Islam,
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, 2015.
Peter  Salim, Webster’s  New  World  Dictionary, Jakarta:  Modern  English  Press,
1991.
Rahmat  Kriyantono, Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi, Cet.  II,  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2007.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta,
2017.
Syahrizal  Abbas, Manajemen  Perguruan  Tinggi, Edisi  revisi  cet.  3, Jakarta: Kencana, 2014.
Suf  Kasman, Pers  dan  Pencitraan  Umat  Islam  di  Indonesia  (Analisis  Isi
Pemberitaan  harian  Kompas  dan  Republika), Seri  Desertasi, Diterbitkan Oleh:  BALAILITBANG  DAN  DIKLAT  KEMENTRIAN  AGAMA  RI,
2010.
Salinan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Republik  Indonesia, Surat  Edaran  Nomor  04  tahun  2013  Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

## Salinan  Peraturan  Gubernur Kepulauan  Bangka  Belitung  No  86  Tahun  2014
Tentang  Izin  Belajar  Pegawai  Negeri  Sipil  Pemerintahan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## Salinan  Peraturan  Walikota  Pangkalpinang  N0.7  2014, Tentang  Ketentuan
Pemberian Tugas  Belajar  dan  Izin  Belajar  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

## Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11Tahun 2011 Tentang Izin
Belajar  dan  Tugas  Belajar  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Pasal.12.
Suwito  dan  Fauzan  (ed), Perkembangan  Pendidikan  Islam  di  Nusantara:  Studi
Perkembangan  Sejarah  Abad  13  Hingga  Abad  20  M, Bandung:  Angkasa, 2004.
Toto  Suharto,  “ Studi  Islam  dalam  Era  Multikultural:  Respon  UIN  terhadap Kebijakan Rum pun Ilmu Agama”, Paper dipresentasikan pada 14 th Annual Internasional  Conference  on  Islamic  Studies  (AICIS), di  Grand  Senyiur Hotel, Balikpapan, tanggal 21-24 November 2014.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang  Pendidikan Tinggi Bab I Ketentuan Umum.

## Wahyu Rahmadhan, Muhamaad Aswin Hasibuan dan Taufik Wal Hidayah, Jurnal
Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA, Prosedur  Penerbitan  Surat Izin  Belajar  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintahan  Deli Serdang, 2013.
Yaya  Jakaria, Analisis  Kelayakan  dan  Kesesuaian  Antara  Latar  Belakang Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar  dengan  Mata  Pelajaran  yanng  Diampu,
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang, Kemendikbud, 2014.