## Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia
Istiarti Primadini 1* , Gunadi 2
1,2 Program  Studi  Administrasi  dan  Kebijakan  Perpajakan,  Fakultas  Ilmu  Administrasi,  Universitas  Indonesia, Indonesia

## ARTICLE INFO
JEL Classification: G18, H20, I18
Korespondensi: Istiarti Primadini (istiarti.primadini@gmail.com)
Received : 06-02-2023 Revised : 15-05-2023 Accepted : 25-06-2023 Published : 29-06-2023
Keywords: Digital Taxation, SWOT Analysis, Tax Policy
Sitasi: Primadini, I., & Gunadi, G. (2023). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) , 10 (1), 33-47.
https://doi.org/10.35838/jrap.2023.01
0.01.04
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .

## ABSTRACT
This study aims to analyze the potential success of digital transaction tax collection policies. The method used is a descriptive research that has a qualitative approach (data  comes  from  literature).  Data  analysis  using  the  SWOT  method  (Strength, Weakness,  Opportunities,  Threats).  The  results  of  the  research  based  on  the calculations of the IFAS and EFAS matrices as well as cartesius diagram images, it can  be  analyzed  that  the  strategy  used  by  the  Government  is  a survival strategy (WO/Weakness  Opportunity  Strategy)  in  supporting  the  success  of  digital taxation  policies  in  Indonesia.  WO  strategy  is  an  analysis  with  a  strategy  of managing  or  managing  available  opportunities  to  minimize  or eliminate  existing weaknesses or limitations. The government's WO strategy is that DGT's access to data  search  for  foreign  business  actors  is  hampered  and  it  is  difficult  to  track foreign business actor's tax compliance. By maximizing international information exchange  facilities,  this  obstacle  can  be  overcome.  Weak  monitoring  and  law enforcement  for  non-compliance  with  VAT  collectors,  the  government  can  learn from international agreement forums organized by OECD and G-20 countries and the exchange of international information.

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis potensi keberhasilan kebijakan pemungutan  pajak  transaksi  digital.  Metode  yang  digunakan  berupa penelitian deskriptif yang memiliki pendekatan kualitatif (data berasal dari literatur).  Analisis  data  dengan  metode  SWOT  (Strength,  Weakness, Opportunites,  Threats).  Hasil  penelitian  berdasarkan  perhitungan  Matriks IFAS  dan  EFAS  serta  gambar  diagram  cartesius,  dapat  dianalisis  bahwa strategi yang digunakan Pemerintah adalah strategi bertahan (Strategi WO /Weakness  Opportunity)  dalam  menunjang  keberhasilan  kebijakan perpajakan  digital  di  Indonesia.  Strategi  WO  adalah  analisis  dengan strategi  mengatur  atau  mengelola  kesempatan  yang  tersedia  untuk meminimalisir maupun menghilangkan kelemahan atau keterbatasan yang ada.  Strategi  WO  yang  dilakukan  pemerintah  yaitu  terhambatnya  akses DJP  untuk  mencari  data  pelaku  usaha  asing  dan  sulitnya  menelusuri kepatuhan  pajak  pelaku  usaha  asing,  maka  dengan  memaksimalkan fasilitas  perukaran  informasi  internasional  dapat  mengatasi  hambatan tersebut.  Lemahnya  monitoring  dan  penegakan  hukum  atas ketidakpatuhan  pemungut  PPN,  Pemerintah  dapat  belajar  dari  forum kesepakatan  internasional  yang  diselenggarakan  negara  OECD  dan  G-20 dan pertukaran informasi internasional tersebut.
1. PENDAHULUAN Tingginya minat masyarakat
menggunakan e-commerce disaat  pandemi Covid-19  berpengaruh  pada  kenaikan  yang signifikan  atas  pendapatan  pelaku  usaha  e- commerce baik di dalam negeri maupun luar negeri.  Hal  ini  didukung  oleh  data  Bank Indonesia  yang  menjabarkan  bahwa  jumlah transaksi e-commerce sepanjang  tahun  2020
sekitar Rp 266,3 triliun, mengalami kenaikan sebesar  29,6%  dibandingkan  tahun  lalu (katadata, 2021). Selain itu, pendapat Menteri Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati  yang menjelaskan  bahwa  perkembangan  potensi ekonomi  digital  pada  empat  tahun  kedepan dapat  mencapi  sekitar  USD  130  miliar  (Rp 1.839  triliun  ),  terdapat  kenaikan  sebesar 300%  dibandingkan  tahun  2019  dengan nilai
JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan) https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap
E-ISSN: 2460-2132, P-ISSN: 2339-1545
Vol. 10, No. 1, Januari - Juni (2023), hal 33-47
sebesar  USD  40  miliar  (Rp  566  triliun). Perkiraan  tersebut  diperoleh  dari  hasil tinjauan  terhadap  pertumbuhan  industri ekonomi  digital  yang  dapat  bertumbuhan sebesar  40%  setiap  tahunnya,  sedangkan indutsri  yang  lain  mengalami  tingkat pertumbuhan sebesar 5% (cnnindonesia.com, 2019).
Tingginya  omset  yang  diperoleh  pelaku usaha  digital  asing  mendorong  pemerintah untuk  merumuskan  kebijakan  perpajakan agar  tidak  kehilangan  potensi  penerimaan pajak yang memiliki nilai signifikan tersebut (Sopanah  et  al.,  2020;  Jama  &  Harnovinsah, 2018).    Pelaku  usaha  digital  asing  yang menawarkan  barang  dan  jasa  digital  telah melekat  dengan  kehidupan  sehari-hari masyarakat misalnya seperti Google, Amazon,  Netflix,  Spotify,  dan  lain-lain  yang memperoleh  pendapatan  miliaran  dolar Amerika  Serikat  (AS)  dari  negara  Indonesia. Hal  ini  menjadi  pertimbangan  Pemerintah Indonesia  untuk  segera  mengambil  langkah pemajakan  transaksi  digital  tersebut  tanpa menunggu  hasil  kesepakatan  internasional. Faktanya,  berbagai  negara  di  dunia  telah lebih  dulu  melakukan  pemungutan  pajak atas  transaksi  digital  di  negaranya  seperti yang  dilakukan  Perancis,  Italia,  Spanyol, Austria, India, Inggris, Australia, dan negara lainnya.
Hal  ini  mendorong  Pemerintah  untuk membuat  kebijakan  pemungutan  pajak  atas transaksi  digital  di  Indonesia  melalui Undang-Undang  No.  2  Tahun  2020.  Dengan disahkannya  kebijakan  tersebut,  Pemerintah dapat melakukan pemajakan atas penghasilan  dari  transaksi e-commerce para pelaku  usaha  yang  berdomisili  diluar  negeri yang  memiliki  syarat  “economic  precense” atau  kehadiran  ekonomi  yang  signifikan, dimana  dianggap  sudah  memiliki  bentuk usaha tetap di Indonesia Pelaku  usaha  transaksi  elektronik tersebut  akan  dikenakan  pajak  atas penghasilan  perusahaannya  yang  bersumber dari  Indonesia  apabila  memenuhi  threshold atas  kehadiran  ekonomi  yang  signifikan. Adapun, kesulitan dalam memastikan bagian
keuntungan  atau  profit  yang  berasal  dari Indonesia  dan  membagi  hak  pemajakan kepada  otoritas  domisili  korporat  asing menjadi masalah selanjutnya.
Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian  Keuangan  telah  menerapkan kebiiakan  pemungutan  pajak  pertambahan nilai  (PPN)  atas  penyerahan  BKP  atau  JKP yang  berbentuk  digital  di  Indonesia. Permenkeu  No.  48  Tahun  2020  menetapkan tarif  sebesar  10%,  berlaku  efektif  sejak tanggal  1  Juli  2020.  Peraturan  No.48  Tahun 2020  tersebut  mengatur  subjek  pemungutan PPN  barang  atau  jasa  digital  dapat  ditunjuk oleh  Kementerian  Keuangan  dalam  hal  ini Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  Beberapa pelaku  usaha  dan  penyelengara  transaksi digital telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN dan  telah  melakukan  kewajibannya  yaitu melakukan  pemungutan,  penyetoran,  dan pelaporan  PPN  atas  barang  atau  jasa  digital di dalam negeri.
Pendapatan  PPN  dari  transaksi  digital dari bulan September sampai Desember 2020 mencapai  sekitar  Rp  0,731  triliun,sedangkan pada  bulan  Januari  sampai  Okober  2021 mencapai  sebesar  Rp  3,92  triliun.  Angka tersebut  masih  jauh  dari  target  penerimaan PPN  transaksi  digital  yang  diproyeksikan Kementerian Keuangan yaitu sekitar Rp 10,4 triliun  (Pratiwi  &  Damia,  2021).  Fakta  ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan khusunya Dirjen Pajak menghadapi sejumlah tantangan  dalam  melakukan  pemungutan PPN  transaksi  digital  ini  karena  hasil pemungutan  pajak  tidak  dapat  dilakukan secara  optimal.  Dengan  demikian,  Penulis berupaya untuk menganalisis potensi keberhasilan  kebijakan  pemungutan  pajak transaksi  digital  atau  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  (PMSE)  yang  sudah diterapkan Kementerian Keuangan.
2. TELAAH TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 2.1. Definisi E-Commerce dan PMSE E-commerce didefinisikan sebagai penggunaan saluran komunikasi dan komputer  berbasis  digital  dalam  operasional
bisnis  (Hartini  &  Fasa,  2022).  Adapun e- commerce dapat  didefinisikan  sebagai  bentuk perdagangan  yang  menggunakan  sarana elektronik dan didukung dengan penggunaan  komputer  bersifat  digital sebagai  proses  transaksi  penjualan  dan pembelian secara elektronik dengan pemanfaatan  komputer  sebagai  proses interaksi  perdagangan  atau  jual  beli  (Bessie, 2019).  Di  dalam  Regulasi  Pemerintah  No.  80 Tahun  2019  (PP-80),  Perdagangan  Melalui Sistem  Elektronik  (PMSE)  merupakan perdagangan  yang  menggunakan  alat  dan mekanisme elektronik dan digital.

## 2.2. Prinsip Pemungutan Pajak
Pemungutan  pajak  harus  memiliki landasan  hukum  dan  dan  prinsip.  Prinsip pemungutan  pajak  menurut  Adam  Smith tahun  1776  yang  dikenal  dengan  istilah four maxims (Kurniawan, 2020) terdiri dari:
a. Equality atau  keadilan,  dapat  dikatakan bahwa pajak yang dikenakan tergantung kemampuan  atau  tingkat  penghasilan wajib pajak,
b. Certainty atau  kepastian  hukum,  dalam memungut  pajak  dilandasi  oleh  hukum atau peraturan yang sudah berlaku,
c. Convenience  of  Payment ,  pemungutan pajak  harus  disaat  yang  tepat  dan  baik terhadap  kondisi  wajib  pajak,  misalnya saat wajib pajak memperoleh
pendapatan,
d. Efficiency , bahwa biaya yang dikeluarkan untuk  memungut  suatu  pajak  tidak melebihi jumlah pajak yang dipungut. Prinsip  pemungutan  PPN  transaksi digital  berdasarkan  Ottawa  Framework (Miftahudin  &  Irawan,  2020)  adalah  sebagai berikut:
a. Neutrality ,  pemungutan  pajak  bersifat adil dan netral,
b. Efficiency , bahwa biaya yang dikeluarkan dalam  memungut  suatu  pajak  tidak melebihi jumlah pajak yang dipungut,
c. Certainty  and  simplicity ,  pemungutan pajak  dilandasi  oleh  hukum  atau peraturan  yang  sudah  berlaku,  serta peraturan  perpajakan  harus  mudah
dipahami wajib pajak sehingga mengetahui  resiko  perpajakan  dalam aktivitas ekonominya,
d. Effectiveness and  fairness ,  pemungutan pajak memperoleh nilai yang sesuai pada waktu yang sesuai juga,
e. Flexibility ,  sistem  pemungutan  pajak seharusnya fleksibel dan dinamis mengikuti  perkembangan  dunia  bisnis dan IT.

## 2.3. Kebijakan Pajak
Kebijakan  fiskal  dalam  arti  luas  adalah kebijakan  yang  berdampak  pada  produksi masyarakat,  tingkat  inflasi,  penyediaan lapangan  kerja,  dengan  memanfaatkan instrumen  pendapatan  negara  dan  belanja negara.  Kebijakan  fiskal  dalam  arti  sempit adalah  kebijakan  perpajakan  (Prasetyo  & Rakhmadian, 2021).
Efektivitas  suatu  kebijakan  perpajakan dapat terlihat apabila sistem perpajakan telah memenuhi 5 (lima) kriteria sebagai berikut: a. Economically  efficient ,  seharusnya  tidak berpengaruh pada alokasi  sumber daya,
b. Administratively simple , seharusnya mudah  diterapkan  dan  tidak  mahal untuk dikelola,
c. Flexible ,  seharusnya  mudah  untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi,
d. Politically  accountable ,  seharusnya  wajib pajak  memahami  pembayaran  pajak mereka  tujuannya  untuk  apa  sehingga pemerintah  atau  politik  bisa  memahmi harapan wajib pajak.,
e. Fair ,  harus  adil  dalam  pengaruh  kepada semua masyarakat.

## 3. METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yang memiliki pendekatan kualitatif,  dimana  Peneliti  melakukan  kajian atau  tinjauan  literatur  yang  bersifat mendalam.  Penjelasan  dari  metode  kualitatif menurut Murdiyanto (2020) adalah penelitian yang  dilakukan  pada  suatu  kondisi  yang bersifat ilmiah dan deskriptif, serta penelitian ini  menekankan  pada  proses  penelitian  itu sendiri dibandingkan dengan hasil penelitian
nantinya,  analisis  menggunakan  data  secara induktif  dan  mengutamakan  makna.  Peneliti menggunakan data sekunder dalam penelitian  ini.  Penjelasan  data  sekunder dapat  diartikan  sebagai  data  yang  berasal dari  peneliti-peneliti  yang  telah  melakukan penelitian  yang  sudah  ada.    Jenis  data  ini berguna  untuk  melengkapi  dan  dapat menjadi  pendukung  data  primer  yang dikumpulkan  dari  tinjauan  literatur,  jurnal, artikel, penelitian-penelitian terdahulu, dll Peneliti  menggunakan  analisis  data dengan  metode  SWOT (Strength,  Weakness,
Opportunites, Threats) . Analisi SWOT
merupakan  salah  satu  bentuk  analisis  yang dapat  dilakukan  untuk  organisasi  dalam tujuan  mengetahui  secara  keseluruhan kondisi  organisasi,  analisis  menggunakan empat  dimensi  yang  terdiri  dari  dimensi strengths,  weakness,  opportunities,  dan threats,  sehingga  dapat  menjadi  pedoman dalam  keputusan  jangka  panjang.    Analisis SWOT  dapat  didefinisikan  sebagai  metode untuk  menentukan  dimensi-dimensi  dan strategi  yang  tepat  ,  dimana  strategi  yang bersifat  efektif  dapat  mengoptimalkan kelebihan  dan  kesempatan,  serta  dapat menngurangi kelemahan dan tantangan.
Faktor  eksternal  berdampak  pada terbentuknya opportunity /peluang dan threats /ancaman  (O  dan  T),  misalnya termasuk  pengaruh  lingkungan  industri, dunia  usaha,  teknologi,  hukum,  politik,  dan sosial.  Sementara  faktor  internal  berdampak pada strengths (kekuatan)  dan weaknesses (kelemahan)  (S  dan  W),  misalnya  keadaan yang dialami suatu organisasi sekarang dapat berpengaruh  pada  proses  pengambilan keputusan  atau  strategi  di  dalam  organisasi tersebut (Fahmi, 2014)
a. Opportunity atau  peluang  adalah  suatu kondisi  atau  keadaan  yang  dapat membawa kemajuan atau
menguntungkan .
b. Threats atau  ancaman/hambatan  adalah suatu  kondisi  yang  dapat  membawa kerugian  atau  kemunduran,  atau  dapat dikatakan  sebagai  hambatan  di  masa  ini ataupun masa mendatang
c. Strength atau  kekuatan  dapat  diartikan sebagai  kemampuan  ataupun  sumber daya yang dimiliki dan dapat membawa keuntungan dan mendukung tujuan.
d. Weakness atau kelemahan dapat diartikan sebagai kelemahan atau kekurangan atau keterbatasan  dalam  sumber  daya  yang dimiliki  dan  berdampak  negative  atau merugikan dalam meraih tujuan. SWOT  pada  dasarnya  merupakan analisis  berkesinambungan  dilakukan  secara komprehensif  dan  bersifat  berkaitan  atau mendukung satu sama lain:
a. Strategi Strength Opportunity (SO) adalah analisis  dengan  strategi  yang  bersifat agresif (mendorong pertumbuhan organisasi) b. Strategi Weakness  Opportunity (WO) adalah analisis dengan strategi mengatur atau  mengelola  kesempatan  yang tersedia  untuk  meminimalisir  maupun menghilangkan kelemahan atau keterbatasan yang dimiliki organisasi c. Strategi Strength  Threats (ST)  adalah analisis  dengan  strategi  yang  mengatur atau  mengelola  kekuatan atau  kelebihan yang  dimiliki  untuk  menghindari dampak  buruk  dari  ancaman  atau hambatan yang dialami organisasi
a. Strategi Weakness  Threasts (WT)  adalah analisis  dengan  strategi  yang  bersifat bertahan  dimana  strategi  ini  dapat menjadi  pilihan  dengan  melakukan pengurangan
keterbatadan dan menghindari hambatan.
Adapun,  keterbatasan  model  analisis SWOT  yaitu  terlalu  fokus  pada  kelebihan atau  kekuatan  di  dalam  internal  organisasi dan  cenderung  mengabaikan  kendala  atau ancaman  yang  bersifat  eksternal.  Selain  itu, analisis  SWOT  juga  bersifat  statis  dan cenderung tidak memperdulikan  perubahan yang  terjadi.  Dengan  demikian,  penggunaan analisis  SWOT didalam  penelitian  ini adalah untuk  mengetahui  kekuatan,  kekurangan, tantangan  atau  kendala,  dan  peluang keberhasilan  dari  kebijakan  pemungutan pajak  digital  yang  telah  diterapkan  di Indonesia
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Kebijakan  Perpajakan  Digital  di Indonesia
Otoritas  pajak  di  berbagai  negara  telah berupaya  untuk  memajaki  penghasilan pelaku  usaha  digital  tanpa  keberadaan  fisik, tetapi  dengan  menggunakan  persyaratan kehadiran  ekonomi  yang  memiliki  nilai signifikan.  Oleh  karena  itu,  di  bulan September  2020,  beberapa  negara  telah mengenakan  pajak  pada  transaksi  elektronik di  dalam  bisnis  digital  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  asing,  sementara  negara lainnya sedang mempertimbangkan kebijakan tersebut (Sukardi, 2020).
UU No. 2 Tahun 2020 mengikuti pilihan baru  tersebut  dan  dengan  melihat  fakta bahwa pelaku usaha digital asing mendapatkan keuntungan yang signifikan di pasar  Indonesia.  Berdasarkan  data,  pada tahun  2020  perusahan  digital  seperti  Netflix diproyeksikan  mendapatkan  sekitar  907.000 customer  dari  Indonesia  (Katadata,  2021). Sementara  itu,  pelanggan  perusahaan  digital yang  bergerak  dibidang  meeting  online seperti Zoom mendapatkan kenaikan penghasilans  sebesar  180%  dalam  kurun waktu  tiga  minggu  di  awal  pandemi  Covid- 19  (Evandio,  2020).  Selain  itu,  pendapat Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani  Indrawati yang  menjelaskan  bahwa  perkembangan potensi  ekonomi  digital  pada  empat  tahun kedepan  dapat  mencapi  sekitar  USD  130 miliar  (Rp  1.839  triliun  ),  terdapat  kenaikan sebesar  300%  dibandingkan  tahun  2019 dengan  nilai  sebesar  USD  40  miliar  (Rp  566 triliun).  Perkiraan  tersebut  diperoleh  dari hasil tinjauan terhadap pertumbuhan industri ekonomi  digital  yang  dapat  bertumbuhan sebesar  40%  setiap  tahunnya,  sedangkan indutsri  yang  lain  mengalami  tingkat pertumbuhan sebesar 5% (cnnindonesia.com, 2019)
UU  No  2  Tahun  2020  mengatur  bahwa otoritas  pajak  Indonesia  dapat  mengenakan pajak  penghasilan  terhadap  badan  usaha yang  tidak  memiliki  kehadiran  fisik  di Indonesia.  P3B  yang  ada  menghalangi pembebanan  PPh  Badan,  sehingga  undang-
undang  yang  terbit    mengatur  pemajakan atas transaksi digital atas perdagangan secara langsung  maupun  melalui  perantara  seperti marketplace  (Sukardi,  2020).  Pada  badan usaha  yang  secara  undang-undang  memiliki kehadiran  ekonomi  yang  signfikan,  maka sebagian  pajak  atas  pendapatan  mereka dapat  dikenakan  pajak  di  negara  Indonesia sebagai  negara  pasar.  Peraturan  Pemerintah Nomor 80 di Tahun 2019, maksud kehadiran ekonomi  signifikan  apabila  telah  melewati threshold  yang  diatur  dari  nilai  transaksi, jumlah  transaksi,  jumlah  akses,  maupun jumlah  penyerahan  barangn  atau  jasa  (EY, 2020).  Selanjutnya Undang-undang  Nomor  2 Tahun  2020  menetapkan  bahwa  keberadaan secara  ekonomi  yang  signifikan  tersebut dapat dianggap sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)  dan  membuat  perusahaan  tersebut bertanggung  jawab  untuk  membayar  Pajak Penghasilan Badan (PPh).
Aturan domestik tersebut akan berdampak pada penerimaan negara domisili pelaku usaha digital asing tersebut, terutama dari penerimaan pajak mereka. Otoritas pajak di  negara  domisili  pelaku  usaha  asing  akan keberatan  apabila  menemukan  kenyataan bahwa  negara  pasar  melakukan  tindakan pemungutan  pajak  secara  sepihak  karena tidak  sesuai  dengan  Perjanjian  bilateral  atas penghindaran  pajak  berganda  .  Indonesia adalah  pihak  dalam  33  perjanjian  pajak berganda  dengan  negara  lain  (OECD,  2019) dimana  pemajakan  atas  penghasilan  dari transaksi  barang  dan  jasa  digital  dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian  pajak  berganda  yang  masih berlaku.
Tambahan  pula,  kebijakan  pemajakan langsung  atas  penjualan  barang  dan  jasa tidak berwujud tersebut dapat memunculkan perbedaan  pendapat  dengan  negara  yang terlibat  perjanjian  bilateral  atas  pajak berganda. Masalah tingginya biaya pemenuhan  kewajiban  perajakan  dan  tarif pajaknya  juga  perlu  menjadi  perhatian Pemerintah  (OECD,  2020).  Oleh  karena  itu, Pemerintah  Indonesia  tidak  menerapkan pajak penghasilan atas barang dan jasa digital
terlebih dahulu sampai tercapainya kesepakatan internasional yang akan membagi mekanisme pembagian hak pemajakan  antara  negara  domisili  pelaku usaha asing dan negara pasar tempat barang atau  jasa  digital  dikonsumsi.  Adapun, Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  Dirjen Pajak  telah  melakukan  pemungutan  PPN terhadap barang dan jasa digital sebagaimana diatur didalam Permenkeu Nomor 48 Tahun 2020.
Pengenaan pajak tidak langsung terhadap  konsumsi  barang  atau  layanan digital kepada konsumen suatu negara, tidak menimbulkan kerugian pada negara domisili pelaku  usaha  digital  asing  tersebut.  Oleh karena  itu,  kebijakan  pemungutan  PPN barang  dan  jasa  digital  lebih  dipilih  oleh banyak  negara.  Sebanyak  75  negara menerapkan  pajak  tersebut  pada  bulan September  2020  dan  terdapat  8  negara lainnya  dalam  proses  penyusunan  undang- undang tersebut (Sukardi, 2020).
UU No 2 Tahun 2020 menjadi dasar atas pengaturan  pengenaan  PPN    barang  dan layanan  digital yang diserahkan oleh pelaku usaha di luar daerah pabean Indonesia yang diperdagangkan  melalui  sistem  elektronik (Perdagangan  Melalui  Sistem  Elektronik  – PMSE). Peraturan Kemenkeu No. 48 di tahun 2020 memberikan pedoman untuk pelaksanaan  pemungutan  PPN  (Kemenkeu, 2020). Mulai Juli 2020, penjualan produk dan layanan  ini  dikenakan  pajak  dengan  tarif 10%, lebih tinggi dari tarif di negara tetangga Malaysia  (6%)  dan  Singapura  (7%).  Objek pemungutan  PPN  sesuai  Peraturan  Menkeu No.  48  Tahun  2020  termasuk  software,  data elektronik  (game,  suara,  video,  ebooks),  dan termasuk  jasa  digital  untuk  menyediakan produk-produk  tersebut  di  atas  serta  web hosting,  konferensi  video,  dan  layanan lainnya (Tampubolon & Nugroho, 2020).
Permenkeu No. 48/2020 mengatur dalam Pasal  2  ayat  2  bahwa  pemungutan, penyetoran,  dan  pelaporan  SPT  PPN dilakukan oleh orang atau badan usaha yang melakukan  kegiatan  usaha  digital.  Apabila barang  dan  jasa  kena  pajak  tidak  berwujud
dari  luar  wilayah  pabean  dan  cukai diperdagangkan  di  wilayah  tersebut  melalui e-commerce,  kemudian  penjual  barang  dan jasa tersebut akan ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai pemungut PPN. Berdasarkan  Peraturan  Menurut  PerDirjen No.12  Tahun  2020,  ambang  batas  dikenakan PPN  untuk  nilai  transaksi  diatas  Rp 600.000.000  atau  sekitar  US$  42.000  setahun atau  sebesar  Rp  50.000.000  atau  sekitar  US$ 3.500  sebulan,  serta  12.000  akun  mengakses media  penjualan  online  tersebut  dari Indonesia  dalam  setahun,  atau  1.000    akun dalam sebulan (Sukardi, 2020).
Pemungut  PPN  yang  telah  ditetapkan oleh  Kemenkeu  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan pemungutan PPN secara triwulan  dengan  laporan  yang  memiliki rincian  pembeli,  nilai  pembelian,  nilai  PPN, dan  pajak  yang  dibayar.  Penyerahan dikenakan  pajak  dan  harus  dilakukan pelaporan  apabila  pembeli  membayar melalui  debit,  kredit,  maupun  mekanisme lainnya  sepanjang  disediakan  oleh  badan  di Indonesia,  apabila  alamat  IP,  nomor  telpon berasal dari Indonesia.
Permasalahan terkait penghitungan yang akurat,  pelaporan  dan  penyampaian  SPT PPN  atas  BKP  dan  JKP  digital  muncul dikarenakan  adanya  kompleksitas  bisnis ekonomi digital.  Hal ini mempertimbangkan sistem self-assessment atas kewajiban perpajakan  di  Indonesia,  dimana platform digital sepenuhnya  dan  memiliki  kewajiban penuh dalam pemungutan dan penyampaian SPT  yang  benar  dan  lengkap.  Pada kenyataanya, negara-negara Eropa mengalami  tingkat  pemenuhan  kewajiban perpajakan  yang  cukup  rendah  dari  orang- orang  kena  pajak  yang  bukan  warga  negara Eropa  dan  menghadapi  biaya  pemenuhan kewajiban perpajakan yang cukup tinggi dan pengakan  hukum  yang  lemah  (Hidayat, 2020).  Mencari  lokasi  pasar  yang  bagus adalah  tantangan  lain.  Terlepas  dari tantangan yang ada, hingga akhir November 2021,  87  pemungut  PPN  telah  ditunjuk  oleh Kemenkeu,  terdapat  beberapa  entitas  bisnis domestik  dan  sebagian  besar  adalah
perusahaan  asing  (Direktorat  Jenderal  Pajak, 2021).

## 4.2. Kebijakan  Pajak  Digital/PMSE  di Beberapa Negara
Selain  Indonesia,  ada  banyak  negara yang  telah  mengambil  pilihan  untuk menerapkan  kebijakan  perpajakan  digital  di negaranya. Pemajakan langsung atas transaksi digital telah dilakukan oleh 26 (dua puluh enam) negara, sejumlah 5 (lima) negara sedang  merumuskan  kebijakannya,  sejumlah 10  negara  baru  akan  menerapkan  kebijakan perpajakan  digital,  3  (tiga)  negara  tidak disetujui  pengajuan  kebijakan  di  parlemen, dan  sisanya  ada  7  (tujuh)  negara  memilih untuk  menunggu  kesepakatan  internasional. Berikut  rangkuman  kebijakan  perpajakan langsung  atas  transaksi  digital  /PMSE  di sejumlah negara (KPMG, 2021):

## a. Inggris
Inggris  mengenakan  pajak  terhadap Digital  Service  Tax  (DST)  dengan  tarif pajak  2%.  Objek  pajaknya  adalah penghasilan  minimal  sebesar  25  juta Poundsterling  dari  jenis  usaha  ekonomi digital  seperti  platform  media  sosial, mesin pencari internet, dan e-commerce. Kebijakan ini berlaku sejak 1 April 2020

## b. Austria
Austria  mengenakan  DST  dengan  tarif pajak  5%    atas  usaha  ekonomi  digital seperti jasa interface digital, seluruh jenis software,  atau  situs  web.Kebijakan  ini belaku sejak 1 Januari 2020.
c. Perancis Perancis mengenakan pajak DST sebesar 3%  atas  layanan  digital  mulai  1  Januari 2019,  tapi  di  tahun  2020  Pemerintah menangguhkan  penerapan  kebijakan tersebut  sampai  Desember  2020.  Jenis usaha  ekonomi  digital  yang  dikenakan DST  adalah    layanan  mesin  pencari, marketplace,  aneka  layanan  digital,  file sharing,  penjualan  eceran  online,  konten online.
d. Italia Italia mengenakan pajak DST sebesar 3%
dari  penghasilan  bruto  atas  usaha ekonomi  digital  seperti  layanan  iklan interface  digital,  penjualan  barang  atau jasa  melalui  interface  digital,  dan transmisi data dari interface digital..
e. Turki
Turki  mengenakan Witholding  Tax (WHT)  dengan  tarif  15%  atas  transaksi penyedia  layanan  iklan  melalui  internet sejak  Januari  2019.  Selanjutnya  pada Maret 2020, dikenakan DST sebesar 7.5% atas  pendapatan  bruto  dari  jasa  iklan digital, konten audio, konten visual, dan layanan platform interaksi atar pengguna secara digital.
f. Vietnam
Sejak Januari 2019, Vietnam mengenakan WHT  dengan  tarif  progresif  kepada pelaku usaha digital asing yang bergerak dibidang  usaha  seperti  operasi  digital dan e-commerce .
g. Malaysia
Mulai  Mei  2019,  Malaysia  mengenakan WHT  dengan  tarif  progresif  kepada pelaku usaha digital sing maupun lokal. Syarat  penghasilan  tersebut  dikatan bersumber dari Malaysia, apabila:
1) kewajiban  pembayaran  terletak  di Lembaga Pemerintahan dalam negeri atau Negara Bagian 2) kewajiban pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri di tahun berjalan
3) pembayaran  tersebut  merupakan pengeluaran di dalam rekening yang beroperasi di dalam negeri h. Thailand Sejak September 2021, Thailand mewajibkan  pelaku  usaha  digital  asing untuk mendaftarkan diri dan memungut PPN dengan threshold tertentu. 4.3. Hambatan dalam Penerapan Kebijakan Pajak Digital/PMSE
Permasalahan  utama  yang  dialami Pemerintah  dalam  menerapkan  kebijakan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP dan JKP  Digital  sebagaimana  diatur  didalam Peraturan  Menkeu  No  48  Tahun  2020  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Terhambatnya  akses  Dirjen  Pajak  untuk memperoleh  data  pelaku  usaha  Digital Asing Upaya yang telah dilakukan Dirjen Pajak dengan memanfaatkan petukaran informasi  dengan  negara  lain  terkait pelaku  usaha digital asing.   OECD  telah mensposori  penandatanganan  perjanjian pertukaran  infomrasi  multilateral  105 negara,  termasuk  Indonesia.  Perlu diketahui  bahwa  Negara  yang  menjadi domisili  sebagian  besar  pelaku  usaha berteknologi  canggih  atau  e-commerce yaitu  Amerika  Serikat  tidak  tergabung dalam  perjanjian  pertukaran  informasi tersebut.  Padahal,  90%  dari  70  usaha digital terbesar di dunia telah dikapitalisasi  Amerika  Serikat  (Tsaqib, N.  H.,  2020).  Sampai  saat  ini,  pemungut PPN  BKP  dan  JKP  Digital  sejumlah  11 entitas  berasal  dari  negara  Amerika Serikat.  Hal  ini  memberikan  tantangan bagi  Dirjen  Pajak  terhadap  pertukaran informasi dengan negara tersebut ,  perlu sistem  pemungutan  PPN  yang  efektif dan  efisien  sehingga  fraud  dan  biaya kepatuhan  pajak  yang  besar  dapat dihindari.
b. Lemahnya  Monitoring  dan  Penegakan hukum  terkait  ketidakpatuhan  pelaku usaha Digital Asing Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2020,  sanksi  atas  ketidakpatuhan pemungutan  PPN  BKP  dan  JKP  Digital adalah  sama  dengan  yang  sudah  diatur di  Regulasi  Pedoman  Administrasi Perpajakan  yang  telah  lama  berlaku. Penambahan sanksi berupa pemblokiran akses  pelaku  usaha  digital  asing sehingga tidak dapat melakukan transaksi  di  Indonesia.  Adapun,  pada penerapannya  akan  terkendala  dengan status  entitas  asing  yang  tidak  memiliki kehadiran  fisik  dan  badan  hukum  di Indonesia,  yang  pada  akhirnya  tidak dapat  diajukan  melalui  jalur  hukum. Oleh  karena  itu,  Dirjen  Pajak  memilih untuk  mengenakan  sanksi  administasi berupa surat teguran dan pada akhirnya
apabila  entitas  asing  tidak  mematuhi kewajiban perpajakannya akan
dilakukan  pemblokiran  akses.  Namun, apabila  pemblokiran  akses  dipilih sebagai jalan akhir dari pemberian sanksi maka  dapat  menurunkan  kegiatan ekonomi  masyararakat  perlahan  karena masyarakat sudah terbiasa dan bergantung  dengan  media  online  dalam melakukan transaksi perdagangan
apalagi di masa pandemi Covid-19
c. Tingginya biaya dalam kepatuhan pajak Biaya kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Pemungut
PPN  cukup  tinggi  dikarenakan  entitas yang  ditunjuk  sebagai  Pemungut  PPN harus melakukan penghitungan,
penyetoran,  dan  pelaporan  PPN  sendiri dengan  nilai  yang  benar,  laporan  yang lengkap, dan tidak melewati jatuh tempo (Adnyani  et  al.,  2020).    Kewajiban tersebut  dapat  membebani  wajib  pajak karena  pemahaman  akan  perpajakan mereka yang masih minim dan seringnya perubahan peraturan perpajakan Selain  itu,  berdasarkan  penelitian  RIA terhadap  kebijakan  pemungutan  PPN Digital  ini  disimpulkan  bahwa  biaya yang  dikeluarkan  untuk  menerapkan Permenkeu  Nomor  48  Tahun  2020  lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang  didapat  Pemerintah  (Widianto  & Puspita,2020).    Namun,  kerugian  yang dihadapi  pelaku  usaha  digital  asing adalah bertambahnya biaya yang ditanggung  karena  perbedaan  kebijakan pajak  dengan  pelaku  usaha  lokal.  Selain itu,  Dirjen  Pajak  menanggung  beban yang  tinggi  dalam  upaya  pemungutan PPN  Digital  ini  dan  pemungutan  pajak Digital  domestik tidak maksimal. Pemerintah  perlu  melakukan  upaya optimal dalam menggali potensi penerimaan  negara  dari  PPN  yang dipungut  pelaku  usaha  lokal,  dengan tingginya pendapatan negara maka biaya kepatuhan pun menjadi lebih kecil.
4.4. Analisis SWOT terhadap Keberhasilan Kebijakan Pajak  Digital di Indonesia
Berdasarkan penjabaran diatas mengenai kebijakan  perpajakan  digital  di  berbagai negara, hambatan yang dihadapi  Pemerintah dalam  penerapan  pemungutan  pajak  digital, maka  selanjutnya  Peneliti  menganalisis potensi keberhasilan
kebijakan pajak Digital/PMSE di Indonesia dengan
menggunakan  teori  analisis  SWOT.  Analisis SWOT  pada  potensi  keberhasilan  kebijakan pajak  digital/PMSE  di  Indonesia  dimulai dengan  menentukan  faktor  internal  dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut diolah dari  tinjauan  literatur    yang  dilakukan Penelitian.
Tabel 1. Internal Factors Analysis Summary No Uraian Item 1 Strength s (Kekuatan) a. Terdapat kepastian hukum atas pemungutan pajak digital/PMSE di Indonesia melalui terbitnya UU No.2 Tahun 2020 dan PMK 48 Tahun 2020 b. Sudah  banyak  negara  yang  menerapkan  pemajakan  terhadap ekonomi  digital  dan  Indonesia  termasuk  negara  yang  ikut kesepakatan internasional c. Indonesia  telah  mengadopsi  “significant  economic  presence” dimana  menjadi  landasan  pengenaan  pajak  langsung  terhadap transaksi digital/PMSE 2 Weakness (Kelemahan) a. Terhambatnya akses Dirjen Pajak untuk memperoleh data pelaku usaha Digital Asing b. Sulitnya menelusuri kepatuhan perpajakan pemungut pajak PPN PMSE yang banyak berdomisili di luar negeri c. Lemahnya  Monitoring  dan  Penegakan  hukum  terkait ketidakpatuhan pelaku usaha Digital Asing Sumber: Hasil olah data (2022) Tabel 2. Eksternal Factors Analysis Summary No Uraian Item 1 Opportunity (Kesempatan) a. Meningkatkan  potensi  pendapatan  negara  dimana  proyeksi ekonomi digital bertumbuh sebesar 40% per tahun. b. Apabila  kesepakatan  internasional  rampung,  maka  ada  potensi pembagian hak pemajakan bagi negara pasar seperti Indonesia
c. Indonesia  telah  tergabung  didalam  perjanjian  pertukaran informasi internasional terkait perpajakan dan keuangan
2 Weakness (Kelemahan) a. Berpengaruh  pada  hubungan  dagang  dengan  negara  domisili pelaku usaha digital asing karena pemajakan yang sepihak b. Adanya  kemungkinan  penggelapan  pajak  dimana  PPN  yang dipungut tidak disetor ke kas negara.
Sumber: Hasil olah data (2022)

## 4.5. Perhitungan Matriks Internal Factors Analysis Summary
Setelah  melakukan  identifikasi  faktor  internal,  Peneliti  melakukan  perhitungan  bobot  yang ditentukan  dengan  level  kepentingan  mulai  dari  skala  0(tidak  penting)  hingga  skala  1  (sangat penting) sehingga apabila bobot ditotal dari total strengths dan weakness akan berjumlah 1.
Selanjutnya,  dalam  perhitungan  matrik  IFAS  menghitung  nilai  rating  untuk  setiap  faktor yang tidak melebihi skala 1,00 (dibawah rata-rata/tidak penting) sampai skala 4,00 (sangat baik ). Dibawah ini table perhitungan Internal Factors Analysis Summary :
Tabel 3. Perhitungan Matriks Internal Factors Analysis Summary No Uraian Item Bobot Rating Skor 1 Strengths (Kekuatan) a. Terdapat kepastian hukum atas pemungutan pajak digital/PMSE di Indonesia melalui  terbitnya  UU  No  2  Tahun  2020  dan PMK 48 Tahun 2020 0,21 3 0,64 b.  Sudah  banyak  negara  yang  menerapkan pemajakan  terhadap  ekonomi  digital  dan Indonesia  termasuk  negara  yang  ikut kesepakatan internasional 0,14 3 0,43 c.  Indonesia  telah  mengadopsi  “significant economic presence” dimana menjadi landasan pengenaan pajak langsung terhadap transaksi digital/PMSE 0,11 3 0,32 Total Strengths (Kekuatan) 0,46 1,39 2 Weakness (Kelemahan) a.  Terhambatnya  akses  Dirjen  Pajak  untuk memperoleh data pelaku usaha Digital Asing 0,18 3 0,54 b.  Sulitnya  menelusuri  kepatuhan  perpajakan pemungut pajak PPN PMSE yang banyak 0,18 3 0,54 c.  Lemahnya  monitoring  dan  penegakan hukum  terkait  ketidakpatuhan  pelaku  usaha Digital Asing 0,18 3 0,54 Total Weakness (Kelemahan) 0,54 1,61 Total Faktor Internal 1,00 -0,21 Sumber: Hasil olah data (2022)

## 4.6. Perhitungan Matriks Eksternal Factors Analysis Summary
Setelah  melakukan  identifikasi  faktor eksternal,  Peneliti  melakukan  perhitungan bobot  yang  ditentukan  dengan  level kepentingan mulai dari skala 0(tidak penting) hingga  skala  1  (sangat  penting)  sehingga apabila  bobot  ditotal  dari  total  opportunity dan threats akan berjumlah 1.
Selanjutnya,  dalam  perhitungan  matrik EFAS  menghitung  nilai  rating  untuk  setiap faktor  yang  tidak  melebihi  skala  1,00 (dibawah  rata-rata/tidak  penting)  sampai skala  4,00  (sangat  baik  ).    Dibawah  ini  table perhitungan Eksternal Factors Analysis Summary Tabel 4. Perhitungan Matriks Eksternal Factors Analysis Summary No Uraian Item Bobot Rating Skor 1 Opportunity (Kesempatan) a.  Meningkatkan  potensi  pendapatan  negara dimana  proyeksi  ekonomi  digital  bertumbuh sebesar 40% per tahun 0,22 3 0,65 b. Apabila kesepakatan internasional rampung,  maka  ada  potensi  pembagian  hak pemajakan  bagi  negara  pasar  seperti Indonesia 0,22 3 0,65 c.  Indonesia  telah  tergabung  di  dalam perjanjian  pertukaran  informasi  internasional terkait perpajakan dan keuangan 0,22 2 0,43 Total Opportunity (Kesempatan) 0,65 1,73
2 Threats (Ancaman) a.  Terhambatnya  akses  Dirjen  Pajak  untuk memperoleh data pelaku usaha Digital Asing 0,17 3 0,52 b. Sulitnya menelusuri kepatuhan perpajakan pemungut pajak PPN PMSE yang banyak 0,18 3 0,54 Total Threats (Ancaman) 0,35 1,06 Total Faktor Eksternal 1,00 0,67 Sumber: Hasil olah data (2022) Berdasarkan  perhitungan  matriks  IFAS dan EFAS diatas, maka diagram SWOT dapat digambarkan sebagai berikut: Opportunity (Kesempatan) Strategi Turn Around 3 Strategi Agresif 2 1 Weakness (Kelemahan) Strengths (Kekuatan) 1 2 Strategi Bertahan Strategi Diversifikasi
3 Threads (Hambatan) W:O = -0,11 ; 0,33
Gambar 1. Diagram Cartesius Analisis SWOT Potensi Keberhasilan Kebijakan Pemungutan Pajak Digital
Indonesia Sumber: Hasil olah data (2022) Cara mencari kordinatnya adalah menggunakan nilai skor IFAS dan EFAS:
= Total skor strengths - total skor weakness;
2 Total skor opportunity - total skor threats 2 = 1,39-1,61 ; 1,73-1,06 2                 2
= -0,21 ; 0,67 2        2 = -0,11; 0,33
Jadi,  titik  kordinatnya  berada  pada  (-0,11;
0,33) 4.7. Matriks Analisis SWOT Selanjutnya, dalam mendapatkan alternatif  strategi  yang  dapat  dipilih  untuk menunjang keberhasilan kebijakan
pemungutan  pajak  Digital  di  Indonesia dengan  menggunakan  matriks  SWOT. Berikut  ini  adalah  hasil  dari  kombinasi matriks yang didapat kombinasi antara faktor internal  dan  eksternal,  yang  dapat  berguna untuk  memilih  strategi  dalam  menunjang keberhasilan
penerapan kebijakan pemungutan pajak digital di Indonesia.
Tabel 5. Tabel Matriks Analisis SWOT untuk Potensi Keberhasilan Kebijakan Pemungutan Pajak Digital di Indonesia
IFAS & EFAS Strength (S) Kekuatan Weakness (W) Kelemahan Opportunity (O) Peluang a. Adanya  aturan  hukum  yang  jelas mengenai  tata  cara  pemungutan pajak  PPN  Digital  dan  banyaknya negara yang sudah berhasil menerapkan  kebijakan  perpajakan tersebut,  maka  kebijakan  perpajakan digital di Indonesia dapat diterapkan dan meningkatkan pendapatan negara. b. Pemerintah telah menerapkan prinsip “significant economic presence”
pada  pengakuan  BUT,  maka  apabila kesepakatan  internasional  rampung,
Indonesia memperolah hak pemajakan  atas  transaksi  digital pelaku  usaha  asing  di  Indonesia sehingga  meningkatkan  pendapatan negara.
a. Terhambatnya  akses  DJP  untuk mencari  data  pelaku  usaha  asing  dan sulitnya  menelusuri  kepatuhan  pajak pelaku  usaha  asing,  maka  dengan memaksimalkan  fasilitas  perukaran informasi internasional dapat mengatasi hambatan tersebut b. Lemahnya  monitoring dan  penegakan hukum atas
ketidakpatuhan pemungut  PPN,  Pemerintah  dapat belajar  dari  forum  kesepakatan internasional  yang  diselenggarakan negara OECD dan G-20 dan pertukaran  informasi  internasional tersebut. Threats (T) Ancaman Pemerintah  tidak  perlu  kahwatir  akan ancaman  berupa  pengaruh  buruk terhadap  hubungan  dagang  dengan negara  lain,  karena  banyak  negara sudah menerapkan kebijakan pemungutan  pajak  digital  serta  OECD dan  negara  G20  sedang  merumuskan kesepakatan internasional atas perpajakn  digital,  dimana  Indonesia termasuk  negara  yang  mengikuti kesepakatan tersebut.
Terhambatnya  akses  Pemerintah  untuk menjaring  data  pelaku  usaha  digital asing,  sulitnya  menguji  kepatuhan pemungut  PPN  yang  banyak  berdomisili di luar negeri, serta lemahnya monitoring dan  penegakan  hukum,  memberikan celah bagi  tindakan tax avoidance dan tax evasion .

## Sumber: Hasil olah data (2022)
Bahwa  berdasarkan  perhitungan  Matriks IFAS  dan  EFAS  serta  gambar  diagram cartesius,  dapat  dianalisis  bahwa  strategi yang  digunakan  Pemerintah  adalah  strategi bertahan (Strategi WO / Weakness Opportunity )  dalam  menunjang  keberhasilan kebijakan  perpajakan  digital  di  Indonesia. Strategi  WO  adalah  analisis  dengan  strategi mengatur  atau  mengelola  kesempatan  yang tersedia  untuk  meminimalisir  maupun menghilangkan kelemahan atau keterbatasan yang  ada.  Pemerintah  dapat  melakukan strategi WO sebagai berikut:
a. Terhambatnya  akses  DJP  untuk  mencari data  pelaku  usaha  asing  dan  sulitnya menelusuri  kepatuhan  pajak  pelaku usaha asing, maka
dengan
memaksimalkan fasilitas perukaran informasi  internasional  dapat  mengatasi hambatan tersebut
b. Lemahnya  monitoring  dan  penegakan hukum  atas  ketidakpatuhan  pemungut PPN,  Pemerintah  dapat  belajar  dari forum  kesepakatan  internasional  yang diselenggarakan negara OECD dan G-20 dan  pertukaran  informasi  internasional tersebut.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  penjabaran  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  adanya  aturan  hukum yang  jelas  mengenai  tata  cara  pemungutan pajak  PPN  Digital  dan  banyaknya  negara yang  sudah  berhasil  menerapkan  kebijakan
perpajakan tersebut, maka kebijakan perpajakan  digital  di  Indonesia  dapat diterapkan  dan  meningkatkan  pendapatan negara. Pemerintah telah menerapkan prinsip “ significant economic presence” pada pengakuan  BUT,  maka  apabila  kesepakatan internasional
rampung, Indonesia memperolah  hak  pemajakan  atas  transaksi digital  pelaku  usaha  asing  di  Indonesia sehingga  meningkatkan  pendapatan  negara . Terhambatnya akses DJP untuk mencari data pelaku  usaha  asing  dan  sulitnya  menelusuri kepatuhan  pajak  pelaku  usaha  asing,  maka dengan  memaksimalkan  fasilitas  perukaran informasi  internasional  dapat  mengatasi hambatan  tersebut . Lemahnya  monitoring dan  penegakan  hukum  atas  ketidakpatuhan pemungut  PPN,  Pemerintah  dapat  belajar dari  forum  kesepakatan  internasional  yang diselenggarakan negara OECD dan G-20 dan pertukaran  informasi  internasional  tersebut . Pemerintah  tidak  perlu  kahwatir  akan ancaman  berupa  pengaruh  buruk  terhadap hubungan  dagang  dengan  negara  lain, karena  banyak  negara  sudah  menerapkan kebijakan  pemungutan  pajak  digital  serta OECD  dan  negara  G20  sedang  merumuskan kesepakatan  internasional  atas  perpajakn digital,  dimana  Indonesia  termasuk  negara yang  mengikuti  kesepakatan  tersebut. Terhambatnya  akses  Pemerintah  untuk menjaring  data  pelaku  usaha  digital  asing, sulitnya  menguji  kepatuhan  pemungut  PPN yang banyak berdomisili di luar negeri, serta lemahnya monitoring dan penegakan hukum, memberikan celah bagi  tindakan tax avoidance dan tax  evasion. Oleh  karena  itu, Pemerintah perlu memperhatikan isu tersebut  agar  tidak  hilangnya  potensi penerimaan negara
Adapun, berdasarkan kesimpulan diatas, maka  saran  yang  dapat  diberikan  yaitu metode untuk meringankan biaya kepatuhan pajak.  Skema  ini  adalah  metode  yang dilakukan oleh pihak bank untuk memisahkan  pembayaran  bersih  dan  PPN yang dipungut atas pembayaran barang atau layanan.  Metode  ini  telah  diterapkan  di negara-negara  Uni  Eropa  yang  memblokir
potensi pelaku usaha digital untuk melakukan tax  avoidance maupun tax  evasion , misalnya  melakukan  pemungutan  pajak  tapi tidak  menyetorkan  ke  negara.  Namun, apabila  Pemerintah  mengadopsi  metode tersebut  maka  Pemerintah  harus  memiliki teknologi  yang  maju  dalam  administrasi perpajakan  dan  perlu  kerjasama  dengan Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  Bank  swasta dalam penerapan metode split payment ini .
Saran selanjutnya berupa sosialisasi Kebijakan  Pemungutan  PPN  Digital  sesuai PMK  Nomor  48  Tahun  2020  kepada  seluruh pihak  yang  berkepentingan  dalam  bisnis digital.  Perlu  melakukan  komunikasi  yang baik dengan pelaku usaha digital asing, baik melalui  cara  bilateral  ataupun  antara Pemerintah dengan swasta. Supaya tercapainya dukungan dan partisipasi pelaku usaha  digital  baik  dalam  dan  luar  negeri terhadap kewajiban perpajakannya, Pemerintah  perlu  lebih  memahami  kondisi pelaku usaha agar mereka dapat menyesuaikan  kewajiban  sebagai  Pemungut PPN  dengan  praktik  bisnis  digitalnya. Monitoring  juga  perlu  dilakukan  agar  tidak terjadi  pelanggaran  kewajiban  perpajakan. Optimalisasi  Potensi  Penerimaan  PPN  dari pelaku  usaha  digital  domestik  dengan kemudahan informasi atas kegiatan perdagangan bisnis digital.
Perluasan  subjek  pemungut  PPN  pada Permenkeu No.48 Tahun 2020 sampai pelaku usaha digital dalam negeri. Perluasan subjek pemungut  PPN  tersebut  menimbulkan kerugian  bagi  pelaku  usaha  dalam  negeri, karena  barang  dagangannya  sebelumnya tidak dikenakan PPN. Disamping menimbulkan  biaya  kepada  pelaku  usaha, manfaat yang diperoleh lebih banyak apabila alternatif  kebijakan  diterapkan,  dimana potensi  pendapatan  dari  pajak  digital  lokal mencapai  Rp1.700  triliun  dan  adanya kesetaraan  perlakukan  antara  pelaku  usaha konvensional dan pelaku usaha digital.

## REFERENSI
Adnyani, Ayu, I., Ginting, H. R., & Riana, V. (2020). PMSE: Beleid Prematur Berkedo
k  Covid-19.  www.ortax.org.  Retrieved December 23, 2021, from https://ortax.org/ortax/?mod=issue& page=show&id=114&list=1&q=&hlm=1
.
Bessie,  J.  L.  (2019).  Implementasi  E- Commerce  dalam  Industri  Pariwisata. Journal  Of  Management  Small  and Medium Enterprises (SME's) , 8 (1), 45-62. CnnIndonesia.  (2019).  Potensi  Ekonomi Digital RI Capai Rp1.800 T. www.cnnindonesia.com. Retrieved December 24, 2021, from https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20191011114600-532-438656/sri- muly  ani-2025-potensi-ekonomi-digital- ri-capai-rp1800-t Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2021,  November 17).  Mantap!  Hampir  Rp  4  triliun
Terkumpul dari PPN PMSE. www.ajak.go.Id.  Retrieved  December 25, 2021, from https://www.pajak.go.id/sites/default /files/2021-11/SP- 37%202021%20PMSE %20November%202021.pdf. Evandio,  A.  (2020).  Penggunaan  Aplikasi Video  Conference  di  Indonesia,  Zoom Pemen angnya? www.bisnis.com. Retrieved  December  25,  2021,  from https://teknologi. bisnis
.com/read/20200401/84/1221258/pen ggunaan-aplikasi-video-conference-di- indonesia-zoom-pemenangnya EY.  (2020).  Indonesia  issues  e-commerce trading regulation.www.ey.com.
Retrieved  Dec  ember  24,  2021,  from https://www.ey.com/en_gl/tax-
alerts/ey-indonesia-issues-e-commerce- trading- regulation#:~:text=The%20Government %20of%20 Indonesia%20issued%20Government% 20Regulation%20No.,to%20business%2 0%28B2B%29%20and%2For%20busines s%20to%20consumer%20%28B2C%29. Fahmi,  I  (2014).  Manajemen  Strategis  Teori dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
Hartini,  S.,  &  Fasa,  M.  I.  (2022).  Digital Marketing  dalam  Perspektif  Ekonomi Islam. Jurnal  Ekonomika  dan  Bisnis
Islam , 5 (1), 197-206. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1. p197-206 Hidayat, A. (2020). Tackling the challenges of digital  tax  and  BEPS  in  Indonesia. www.  thejakartapost.com.  Retrieved December 23, 2021, from https://www.thejakartap ost.com
/academia/2020/07/29/tackling-the- challenges-of-digital-tax-and-beps-in-
indonesia.html
Katadata.  (2021).  Nilai  Transaksi  E-
Commerce  Mencapai  Rp  266,3  Triliun pada 2020. www.katadata.co.id.
Retrieved  December  28,  2021,  from https://databoks.katadata.co.id/datap ublish/2021/01/29/nilai-transaksi-e- commer  ce  -mencapai-rp-2663-triliun- pada-2020
Jama,  A.  K.,  &  Harnovinsah,  H.  (2018).
Pengaruh  Faktor  Keuangan  dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Keputusan  Pelaporan  Keuangan  dan
Pajak. Profita:  Komunikasi  Ilmiah  Dan Perpajakan , 10 (2), 327-345.
KPMG.  (2021).  Taxation  of  the  digitalized economy.  www.kpmg.us.  Retrieved Decemb er 26, 2021, from https://assets.kpmg/content/dam/kp mg/xx/pdf/2020  /08/taxatio  n-of-the- digitalized-economy-latam.pdf Kurniawan,  A.  M.  (2020).  Pemajakan
Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara. Simposium Nasional Keuangan Negara , 2 (1), 315-334.
Retrieved from https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/s nkn/article/view/546
Mansury,  R..  (1999).  Kebijakan  Perpajakan. Jakarta  :  Yayasan  Pengembangan  dan Penyebaran  Pengetahuan  Perpajakan (YP4)
Miftahudin, A., & Irawan, F. (2020). Alternatif Kebijakan  Pajak  Pertambahan  Nilai Atas  Konsumsi  Atau  Pemanfaatan
Konten  dan  Jasa  Digital  Dari  Penyedia
Luar  Negeri. Jurnal  Kajian  Ilmiah Perpajakan Indonesia , 1 (2), 131–148.
Murdiyanto,  E.  (2020). Penelitian  Kualitatif (Teori  dan  Aplikasi  Disertai  Contoh Proposal) .  Lembaga  Penelitian  dan Pengabdian  Pada  Masyarakat  UPN ”Veteran” Yogyakarta Press.
Pearce  II,  A.  J.,  &  Robinson  Jr,  B.  R.  (1997).
Manajemen  Strategik:  Formulasi,  Implem entasi dan Pengendalia n. Salemba Empat.
Pratiwi,  R.  D.,  &  Damia,  L.  (2021). Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kegiatan  Perdagangan  Melalui  Sistem
Elektronik. www.puskajianggaran.dpr.go.id. Retrieved  December  24,  2021,  from https://puskajianggaran.dpr.go.id/pro duk/index-analisis-apbn/page/3 Sukardi, I. (2020). Taxing the digital economy
in Indonesia. www.Internationaltaxreview.com.
Retrieved  December  21,  2021,  from https://www.internationaltaxreview .com/article/b1ngz37n2ts6ct/taxing- the-digital-economy-in-indonesia OECD.  (2019).  The  Republic  of  Indonesia Status  of  List  of  Reservations  and Notifications  at  the  Time  of  Signature. www.oecd.org. Retrieved December 23,
2021, from https://www.oecd.org/tax/treaties/be ps-mli-position-indonesia.pdf OECD. (2020).  Addressing The Tax Challenges of The Digitalisastion of the Economy.  w  ww.oecd.org.  Retrieved December 22, 2021, from
https://www.oecd.org/tax/
beps/public-consultation-document- addressing-the-tax-challenges-of-the- digitali sation-of-the-economy.pdf Prasetyo,  N.  E.,  &  Rakhmadian,  M. (2021). Ekonomi Indonesia: Wujud Internalisasi  Nilai-Nilai  Keindonesiaan . Media Nusa Creative (MNC Publishing). Sopanah,  A.,  Fatoni,  I.,  Danawanti,  M. O.,  &
Harmadji,  D.  E.  (2020). Bunga  rampai akuntansi publik: isu kontemporer akuntansi  publik .  SCOPINDO  MEDIA
PUSTAKA.
Tampubolon,  J.,  &  Nugroho,  A.  (2020).
Indonesia  imposes  VAT  on  imported digital sup plies. www.internationaltaxreview.com. Retrieved  December  23,  2021,  from  htt ps://www.internationaltaxreview.com /article/b1mtmjhgwp5833/indonesia- impos es-vat-on-imported-digital- supplies Tsaqib,  N.  H.  (2020).  Mencari  Solusi Keterbatasan  AEoI  dalam  PPN  Digital. www.new s.ddtc.co.id. Retrieved December 24, 2021, from https://news.ddtc.co.id/mencari - solusi-keterbatasan-aeoi-dalam-ppn- digital-25287
Widianto,  W.  Y.,  &  Puspita,  S.  L.  (2020). Evaluasi  Dampak  Pengenaan  Pajak Pertam  bahan  Nilai  pada  Perdagangan Melalui  Sistem  Elektronik.  Working Paper  Bap  penas, 3 (2),  109–125. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i2.76