Jurnal Interpretasi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 1 – Agustus 2020 Hal. 24-29| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA LISENSI PATEN DALAM ALIH TEKNOLOGI
Kadek Devi Arta Adnyani, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Lisensi  merupakan  kontrak  di  antara  pemberi  lisensi  ( licencor )  dan  pihak  penerima  lisensi  ( licencee ).  Dalam prosesnya, pemberi lisensi dengan suatu pembayaran dan dalam situasi  tertentu memberikan izin kepada pihak penerima  lisensi  untuk  mempergunakan  suatu  kekayaan  intelektualnya  ( intellectual  property  rights ).  Terkait jenis-jenis  lisensi,  menurut  Lee  dan  Davidson  dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis  lisensi,  yaitu exclusive dan non-exclusive licenses. Perjanjian lisensi paten pada dasarnya tunduk  dan  mengacu  pada ketentuan  perjanjian yang  dianut  oleh  Negara  Indonesia  pada  KUH-Per.  Pada  jaman  sekarang  ini  lisensi  yang  dituangkan  dalam perjanjian mempunyai bentuk perjanjian baku atau standard contract . Kajian ini menelaah perjanjian  lisensi paten  menurut  hukum  positif  di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap penerima lisensi paten dalam penggunaan klausul kontrak baku . Pencapaian tujuan ini dilakuksan menggunakan metode penelitian hukum  normative.  Hasil  analisis  menunjukkan  dalam  suatu  perjanjian  lisensi,  karena  menggunakan  suatu kontrak  baku,  berpotensi  membawa  ketidakseimbangan  para  pihak  karena  beberapa perjanjian  pemberi  lisensi ( lisensor )  menggunakan  klausul-klausul  yang  dapat  merugikan  penerima  lisensi  ( licencee ).  Perlindungan hukum  represif  digunakan  jika  suatu  perjanjian  lisensi  dengan standard  contract dipergunakan  oleh  pemberi lisensi  paten  ( licencor )  kepada  penerima  lisensi  paten  ( licencee ).  Jika  melanggar  suatu  syarat  subjektif  dalam pembuatan  perjanjian  lisensi  paten  akan  menimbulkan  akibat  hukum  berupa  dapat  dibatalkan ( vernietigbaarheid ),  sedangkan  apabila  melanggar  suatu  syarat  objektif,  akan  menimbulkan  akibat  hukum dalam bentuk batal demi hukum ( neitigbaarheid ).
Kata Kunci: Alih Teknologi; Kontrak Baku; Ketidak Seimbangan Kedudukan; Lisensi

## Abstract
License represents the contract between the licensor and the licensee. In its process, the licensor with a payment and in certain circumstances lends permission to the licensee to use an intellectual property rights. Regarding the  types  of  licenses,  according  to  Lee  and  Davidson,  they  are  divided  into  two  types,  exclusive  and  Non- exclusive  licenses.  Patent  licensing  agreements  are  basically  subject  to  and  refer  to  the  provisions  of  the agreement adopted by the Indonesian State in the Indonesian Civil  Code. In this day and age the licenses set forth in the agreement have the form of a standard agreement or standard contract. This study examines patent licensing agreements according to positive law in Indonesia and legal protection for patent license recipient in the use of standard contract clauses. To achieve these goals, the study  was carried out using normative legal research method. The analysis shows that in a licensing agreement, since it makes use of a standard contract, it has  the  potential  to  bring  an  imbalance  of  the  parties  because  some  licensing  agreements  (licensors)  use clauses that can harm the licensee. Repressive legal protection is used if a license agreement with a standard contract is used by the licensor of a patent (licensor) to the recipient of a patent license (licensee). If violating a subjective  condition  in  making  a  patent  license  agreement,  itwill  result  in  a  legal  effect  in  the  form  of irrevocable (vernietigbaarheid), whereas if it violates an objective condition, it will cause legal consequences in the form of null and void (neitigbaarheid).
Keywords: Technology Transfer; Standard Contract; Imbalance; Licence

## I. PENDAHULUAN
Teknologi  memegang  peranan  yang  sangat  penting  dalam  dimensi  pembangunan  ekonomi  global dewasa  ini.  Teknologi  telah  merasuk  kedalam  segala  sendi  kehidupan  masyarakat  termasuk  untuk Negara  berkembang  seperti  Indonesia  terlebih  lagi  pada  Era  Revolusi  Industri  4.0.  Sebagai  Negara berkembang, industrialisasi merupakan tujuan utama untuk dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi rakyatnya. Industrialisasi memerlukan adanya modal atau investasi yang besar. Maka
penanaman  modal  baik  dari  dalam  negeri  maupun  penanaman  modal  asing  menjadi  sangat  penting demi  pembangunan  nasional.  Dengan  adanya  penanaman  modal  asing,  diharapkan  investor  tertarik menanamkan  modal  tidak  hanya  membawa  modalnya  namun  juga  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, keahlian  dan  keterampilan  di  berbagai  bidang  termasuk  manajemen  berorganisasi  dan  manajemen pemasaran ( Udiana, 2011 ). Sebagai contoh dalam bidang pariwisata, pariwisata merupakan salah satu yang  tercepat  perkembangannya  di dunia serta sumber utama pendapatan devisa dan lapangan kerja bagi banyak negara berkembang.
Di  Indonesia,  perkembangan  pariwisata  di  indikasikan  dengan  peningkatan  jumlah  kunjungan wisatawan  dimana  kunjungan  wisatawan  tersebut  sangat  ditentukan  oleh  fasilitas  penunjang  yang tersedia  baik  secara  kapasitas  jumlah  dan  juga  kualitas  serta  kemampuan  sumber  daya  manusianya dalam  mengelola  dan  memberikan  pelayanan  terbaik  untuk  para  wisatawan.  Dapat  dicontohkan dengan  suatu  wilayah  yang  menjadi  tujuan  objek  wisata  memerlukan  fasilitas  penginapan  yang memiliki  pelayanan  yang  profesional,  tranportasi  yang  dapat  menunjang,  sehingga  wilayah  yang menjadi  tujuan  wisata  tersebut  mudah  untuk  dikunjungi  dan  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  maka dibutuhkan  peranan  dari  pemerintah,  swasta  ataupun  masyarakat  ( Julianto  &  Marta,  2019 ).  Dengan semakin  berkembangnya  pariwisata  di  Indonesia  dan  juga  semakin  banyaknya  peluang  yang  ada dalam negara pariwisata diharapkan menarik pula minat para penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri untuk melakukan penanaman modal.
Masuknya penanam  modal asing  ke  Indonesia  dengan membawa teknologi-teknologi canggih ke dalam negeri dapat menguntungkan Indonesia karena adanya suatu program pengalihan teknologi. Pengalihan  suatu  teknologi  menurut  UNINDO  adalah  memberikan  peluang  dua  hal  yaitu  peralatan penciptaan  suatu  barang  yang  satu  tahap  lebih  maju  dan  pengawasan  atas  pertambahan  barang (supply) ,  pengawasan  tidak  hanya  memiliki  arti controlling terhadap  suatu  teknologi.  Pengaturan tentang alih teknologi perlu mendapatkan perhatian guna datangnya suatu teknologi dari luar Negara ke Negara Indonesia, apakah melalui penanaman modal asing atau kerjasama perjanjian lisensi.
Perkembangan  lisensi  Paten  diperkirakan  akan  selalu  berkembang  sangat pesat di waktu yang akan datang seiring dengan keperluan dengan adanya teknologi. Hal tersebut menyebabkan perlunya suatu  perjanjian  lisensi  dengan  pemilik  hak  paten  dari  luar  Negara  Indonesia  dalam  suatu  program alih teknologi yang  di  lakukan  oleh  Indonesia  terkait  dengan  penanaman  modal  asing. Akan t etapi, perjanjian  lisensi  paten  yang  diciptakan  memiliki  potensi  menimbulkan  adanya  ketimpangan  posisi para  pihak  yaitu  penerima  lisensi  ( licencee )  dan  pemberi  lisensi  ( licensor ),  mengingat  persyaratan pengalihan teknologi ( term of condition ) akan ditentukan secara sepihak oleh Licencor , oleh sebab itu munculnya  ketentuan  atau  pasal  tentang restrictive  business  practice atau  yang  sering  kita  sebut sebagai  praktek  bisnis  terlarang.  Ketentuan  ini  timbul  secara  terbuka  di  pasal-pasal  perjanjian pengalihan  teknologi.  Mengingat  tidak  adanya  suatu  batasan  pasti  terkait  perjanjian  lisensi  paten terhadap  pengalihan  teknologi  yang  pada  dasarnya  di  atur  dalam  suatu  perundang-undangan  di Indonesia dan juga karena adanya suatu asas kebebasan berkontrak yang di atur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH-Perdata. Hal tersebut menyebabkan semakin lemahnya kedudukan pihak penerima lisensi paten.
Indonesia  memerlukan  aturan  ataupun  batasan-batasan  yang  sangat  jelas  terhadap  suatu perjanjian lisensi paten dan perlindungan hukum dalam pengalihan teknologi yang akan berlangsung. Dalam  pembuatan  perjanjian  linsensi  berpedoman  pada  asas-asas  hukum  kontrak  yang  dimana terdapat  5 (lima) asas yang dikenal menurut hukum perjanjian. Kelima asas itu yaitu: asas kebebasan berkontrak  ( freedom  of  contract ),  asas  konsensualisme  ( concsensualism ),  asas  kepastian  hukum ( pacta  sunt  servanda ),  asas  itikad  baik  ( good  faith ),  dan  asas  kepribadian  ( personality )  ( Muhtarom, 2014 ). Dalam praktiknya asas kebebasan berkontrak ( freedom of contract ) inilah yang digunakan oleh pemegang  lisensi  untuk  membuat  perjanjian  lisensi  dimana  sering  kali  perjanjian  lisensi  tersebut merupakan  perjanjian  baku.  Dengan  adanya  perjanjian  baku (standard  contract) ini  membuat kedudukan penerima lisensi paten lemah dan oleh karena kebutuhan yang mendesak (emergency and extreme urgency) mau tidak mau, penerima lisensi harus menyetujui ketentuan dalam perjanjian baku tersebut.  Maka  sangat  penting  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian lisensi  paten  dalam  program  alih  teknologi  di  Indonesia,  khususnya  perlindungan  hukum  terhadap penerima  lisensi  ( licencee )  karena  dalam  praktiknya  kedudukan  penerima  lisensi  ( licencee )  perlu
diperhatikan kembali oleh pemerintah sebab menimbang persyaratan pengalihan teknologi ditetapkan oleh pihak pemberi lisensi ( licencor ).
Berdasarkan  uraian  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  salah  satu  tujuan  dari  hukum  adalah memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum  terhadap  subjek  hukum.  Oleh  karena  itu, perlindungan  hukum  terhadap  subjek-subjek  hukum  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  adanya  suatu kepastian  hukum.  Selanjutnya  hukum  dapat  melindungi  hak  dan  kewajiban  setiap  individu  dalam melakukan  tindakan  hukum.  Berdasarkan  kondisi  ini,  penulis  tertarik  untuk  melakukan  sebuah penelitian.  Adapun  rumusan  masalah  yang  diangkat  adalah:  (1)  Bagaimana  pengaturan  perjanjian lisensi  paten  menurut  hukum  positif  di  Indonesia?  (2)Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap penerima lisensi paten  dalam penggunaan klausul kontrak baku? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan  perjanjian  lisensi  paten  menurut  hukum  positif  di  Indonesia  dan  perlindungan  hukum terhadap penerima lisensi paten dalam penggunaan klausul kontrak baku.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  yaitu metode  yang  di  gunakan  dengan  cara  pengkajian  suatu  bahan-bahan  hukum  dan  sumber-sumber bacaan  hukum.  Tipe  penelitian  yang  dipergunakan  yaitu  pendekatan  dari  perundang-undangan  yang memiliki  hubungan  dengan  judul  yang  dibuat  dan  pendekatan  konseptual,  dimana  pendekatan  ini bermula  dari  suatu  konsep  sudut  pandang  dan  doktin  yang  berkembang  dan  diyakini  dalam  ilmu hukum guna memberikan ide, konsep, pandangan yang relevan dengan suatu permasalahan yang ada ( Marzuki, 2013 ). Sumber hukum yang  dipergunakan  dalam  penelitian ini yaitu bahan hukum primer adalah  bahan  hukum  yang  memiliki  sifat  otoritas  yaitu  hasil  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Paten,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1994  tentang  Pengesahan Agreement  Establishing  The  Word  Trade  Organization (Persetujuan  pembentukan  organisasi perdagangan  dunia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2018  Pencatatan  Perjanjian  Lisensi Kekayaan  Intelektual, Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta  Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Oleh  Perguruan Tinggi dan  Lembaga Penelitian  dan  Pengembangan  ( Marzuki,  2005 ).  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  hukum  yang didapkan dari mengkaji kepustakaan, yakni dengan buku-buku hukum, jurnal ilmiah dan juga sumber bacaan di internet yang berterkaitan dengan pengaturan lisensi paten dalam alih teknologi.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Perjanjian Lisensi Paten Menurut Hukum Positif di Indonesia
Lisensi  dari  HAKI  (hak  atas  kekayaan  intelektual)  menurut  August  yaitu  suatu  cara  agar  dapat meningkatkan  suatu  angka  terciptanya  peluang  usaha  dalam  pasar  dalam  negeri  maupun  luar  negeri untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan  lisensi  kepada  pihak  lain  ( Sulasno,  2019 ).  Secara  yuridis  lisensi  dapat  diterjemahkan sebagai suatu kontrak diantara pemberi lisensi ( Licencor ) dengan pihak penerima lisensi ( Licencee ) di mana  pemberi  lisensi  dengan  suatu  pembayaran  dan  dalam  situasi  tertentu  memberikan  izin  kepada pihak  penerima  lisensi  mempergunakan  suatu  egara  kekayaan  intelektualnya  ( intellectual  property rights )  ( Soemantoro,  1986 ).Terhadap  jenis-jenis  lisensi  dapat  dipilah  menjadi  beberapa  kelompok yaitu  dari  suatu  objek  lisensi,  sifat  lisensi,  cakupan  lingkup  suatu  lisensi  itu  sendiri,  dan  cara terjadinya  lisensi.  Menurut  Lee  dan  Davidson,  memberikan  perbedaan  menjadi  2  (dua)  jenis  lisensi yaitu khusus dan tidak khusus (Lee & Davidson, 1990 ).
Dalam  bahasa  Indonesia,  perbandingan  kata  yang  dapat  diartikan  sebagai  lisensi  wajib  yang dalam  Pasal  82  UU  Paten  disebutkan  bahwa  lisensi-wajib  merupakan  lisensi  untuk  melaksanakan Paten yang diberikan dan diperbolehkan dengan adanya putusan pihak berwenang yang dalam hal ini adalah  menteri  atas  dasar  suatu  pengajuan  permohonan.  Perkembangan  pengaturan  lisensi  paten secara  historis,  pengaturan  tentang  Hak  Kekayaan  Intelektual  di  Indonesia  dimulai  sejak  tahun 1840-an  atau  tepatnya  pada  masa  penjajahan  Belanda.
Pada  tahun  1888,  Indonesia  atau  yang  pada  saat  itu  dikenal  dengan  nama  Netherlands  East- Indies telah masuk ke dalam anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau lebih  dikenal  dengan  nama  Konvensi  Paris.  Dalam  konvensi  paris  ini,  diperkenalkan  istilah
Compulsory  Licenses (lisensi  wajib)  terdapat  dalam Article 5  Bagian  A.  Mengingat  pengaturan Konvensi  Paris  ( Paris  Convention  for  the  Protetion  of  Industrial  Property )  sifatnya  terlalu  umum kemudian dibentuklah perjanjian yang secara khusus mengatur paten antara lain: Eropan Convention Relating  to  the  Formalities  Required  to  Patent  Application,  Eropan  Convention  for  International Classification of Patent, Eropan Patent Convention (EPC) the Community Patent Convention (CPC). Berawal  dari  konversi  Paris  tersebutlah  Indonesia  yang  mewarisi  aturan  dari  pemerintah  Belanda  di dalam  perundang-undangan  di  dalamnya  meratifikasi  lisensi  ke  dalam  perundang-undangan  Hak Kekayaan  Intelektual.  Pada  Tanggal  13  Oktober  1989  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menyetujui  RUU tentang  Paten,  yang  selanjutnya  disahkan  menjadi  UU  No.  6  tahun  1989  (UU  Paten  1989)  oleh Presiden  RI  pada  Tanggal  1  November  1989.  Dalam  jangka  waktu  tahun  1989  sampai  dengan Undang-undang paten yang berlaku sekarang ini sudah mengalami beberapa kali perubahan.
Perjanjian  lisensi  paten  pada  dasarnya  tunduk  dan  mengacu  pada  ketentuan  perjanjian  yang dianut  oleh  Negara  Indonesia  pada  KUH-Per.  Dalam  perkembangan  dunia  secara  konsep  keilmuan hukum perjanjian, membuat perjanjian tunduk dengan syarat sahnya dan asas-asas yang melekat pada hukum  perjanjian.  Namun  dalam  suatu  pembentukan  perjanjian  lisensi  paten,  dikarenakan  keadaan sosial ekonomi yang semakin berkembang dan melaju sangat cepat maka ditentukanlah suatu syarat- syarat  perjanjian  lisensi  secara  sepihak.  Dari  hal  tersebut  maka  pada  jaman  sekarang  ini  lisensi yang  dibuat  dalam  perjanjian  memiliki  bentuk  perjanjian  yang  bersifat  baku  atau standard  contract yang dibuat oleh Pemberi Lisensi ( Sulasno, 2019 ). Adapun suatu kontrak baku pada saat ini banyak diterapkan  dalam  dunia  bisnis  karena  beberapa  alasan-alasan  yaitu  alasan  secara  teknis,  sosial ekonomi, efisiensi waktu. Dalam Pasal 76 UU Paten disebutkan bahwa pemegang Paten memiliki hak untuk  memberikan  Lisensi  kepada  orang  lainnya  berdasarkan  perjanjian  Lisensi  baik  secara  khusus maupun  tidak  khusus  untuk  melakukan  perbuatan.  Suatu  perjanjian  Lisensi  tidak  diperbolehkan mengandung  unsur  yang  dapat  membuat  rugi  kepentingan  nasional  Indonesia  atau  memuat pembatasan  yang  menghambat  kemampuan  bangsa  Indonesia  dalam  melakukan  pengalihan, penguasaan,  dan  pengembangan  teknologi.  Hal  ini  beiringan  dengan  dibentuknya  suatu  Peraturan Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2018  Pencatatan  Perjanjian  Lisensi  Kekayaan  Intelektual  yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian lisensi membuat  kerugian  Negara, menghalangi perkembangan bangsa Indonesia untuk mengembangkan kemampuannya, mengakibatkan persaingan tidak sehat, dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Perlindungan Hukum terhadap Penerima Lisensi Paten
Perjanjian  Lisensi  Paten  yang  dilihat  dasarnya  adalah suatu  perjanjian seperti  pada  umumnya,  maka perjanjian  lisensi  paten  merupakan  perjanjian  antara  kedua  belah  pihak  yaitu  penerima  lisensi ( licencee )  dan  pemberi  lisensi  ( licencor )  yang  dimana  kedua  belah  pihak  mengikuti  ketentuan perjanjian  yang  berlaku  didalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  di  Indonesia.  Salah  satu adalah pada pasal 1338 KUH-Per yang dimana bahwa seluruh perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat diubah  kembali  selain  adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  atau  karena  suatu  alasan  yang ditentukan  oleh  suatu  peraturan  yang  mengatur.  Persetujuan  yang  dilakukan  harus  dilaksanakan dengan itikad baik.
Kedua  belah  pihak  dalam  menjalankan  perjanjian  tunduk  pada  asas-asas  hukum  perjanjian yang berlaku di Indonesia antara lain:
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Pada dasarnya kebebasan  berkontrak bersumber atas teori hukum alam yang melihat bahwa manusia merupakan mahluk yang rasional dan memiliki intelektualitas, yang dapat melakukan sesuatu dengan berdasarkan  keinginannya.  Kebebasan  berkontak  memberikan  jaminan  kebebasan  kepada  setiap individu  untuk  secara  bebas  dalam  beberapa  hal  yang  berkaitan  ( Miru,  2011 ).  dengan  ruang lingkupnya  yaitu: kebebasan  untuk  membuat atau tidak suatu perjanjian, kebebasan memilih dengan siapa hendak ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih klausa perjanjian yang akan dibuat, kebebasan  untuk  menentukan  suatu  objek  yang  akan  diperjanjiakan,  kebebasan  untuk  menentukan suatu  bentuk  perjanjian  baik  itu  akan  tertulis  maupun  lisan,  kebebasan  untuk  syarat-syarat  suatu perjanjian, termasuk kebebasan mengesampingkan atau melaksanakan ketentuan undang-undang yang bersifat pilihan ( Harianto, 2016 ).
2. Asas konsensualisme
Asas konsensualisme, yang artinya perjanjian itu lahir (terjadi) semenjak saat terciptanya kata sepakat dari kedua belah pihak ( Styawati, 2008 ). Sepakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yangberarti “Setuju”.  Kesepakatan  merupakan  suatu  kesesuaian  antara  kehendak  dan  dituangkan  dalam pernyataan  yang  akan  dibuat  oleh  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian.  Asas  konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian lahir karena sudah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Asas Pacta Sunt Servanda
Asas Pacta  Sunt  Servanda atau  disebut  pula  dengan  asas  kepastian  hukum  ( Salim,  2019 ).  Dengan adanya  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  dalam  suatu  perjanjian,  hal  tersebut  menimbulkan kekuatan mengingat yang menimbulkan akibat dan hubungan hukum antara kedua belah pihak. 4. Asas Itikad Baik
Asas  Itikad  Baik  sebagai  salah  satu  yang  disepakati  dan  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak, penyelenggaraan suatu prestasi dalam setiap perjanjian harus di hormati sepenuhnya sesuai kehendak para pihak ( Muljadi & Widjaja, 2014 ).
Dalam  suatu  perjanjian  lisensi  dikarenakan  menggunakan  suatu  kontrak  baku  maka berpotensi  membawa  ketidakseimbangan  para  pihak.  Adapun  kelemahan-kelemahan  dalam  suatu proses  pengalihan  teknologi  dalam  perjanjian  lisensi,  yang  juga  dapat  dirugikan  si  penerima teknologi  ( licensee) .  Karena  beberapa  perjanjian  pemberi  lisensi  ( lisensor )  menggunakan  klausul- klausul dalam suatu perjanjiannya sebagai berikut ( Mubarok, 2007) : klausula dimana masing-masing pihak yakni pemegang lisensi dan lisensor saling mengembangkan teknologi yang dilisensi ,pemegang lisensi  berkewajiban  agar  membeli  bahan  mentah,  komponen,  peralatan  bagi  keperluan  produksinya dari pemberi lisensi ( lisensor ), klausul yang dengan sengaja dapat membatasi pemegang lisensi untuk mengenalkan dan menjual produk-produknya.
Secara  teoritikal  hukum  perjanjian,  untuk  membuat  perjanjian  mengacu  terhadap  asas-asas dan  syarat sahnya  yang  terdapat  di  dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dikarenakan kondisi  sosial  ekonomi  maka  ditetapkanlah  syarat-syarat  perjanjian  tersebut  secara  sepihak.  Adapun perlindungan  hukum  terhadap  penerima  lisensi  paten  ( licencee )  dapat  dibagi  menjadi  dua  tahapan yaitu  perlindungan  hukum  preventif,  dimana  terdapat  faktor-faktor  yang  harus  diperhatikan  yaitu faktor  peraturan  dan  juga  pengawasan  pemerintah.  Sedangkan  perlindungan  hukum  represif  yaitu dengan  suatu  perjanjian  lisensi  dengan standard  contrak atau  kontrak  baku  yang  dipergunakan  oleh pemberi lisensi paten ( licencor ) kepada penerima lisensi paten ( licencee ), jika melanggar suatu syarat subjektif  dalam  pembuatan  perjanjian  lisensi  paten  maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum  dapat dibatalkan ( vernietigbaarheid ) sesuai ketentuan yang berlaku yang dimana arti dari dapat dibatalkan merupakan  dapat  dimintakan  suatu  pembatalan  oleh  salah  satu  pihak  ke  dalam  sidang  pengadilan. Sedangkan  apabila  melanggar  suatu  syarat  objektif  akan  menimbulkan  akibat  hukum  batal  demi hukum ( Neitigbaarheid ), dimana  batal  demi  hukum  dimaksudkan  bahwa  suatu  perjanjian  lisensi paten yang telah dibuat dianggap tidak pernah ada sebelumnya.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  beberapa  uraian-uraian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan  pada  hasil  penelitian yang dilakukan  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan bahwa Pengaturan Perjanjian Lisensi Paten dalam hukum positif di Indonesia dapat dilihat bahwa lisensi dalam hak kekayaan intektual khususnya paten  di  atur  dalam  UU  Paten  yang dimana  paten  merupakan  suatu hak  khusus yang  diberikan  oleh negara  pada  penemu  atas  hasil  temuannya  dalam  bidang  teknologi  dengan  jangka  waktu  tertentu melaksanakan  sendiri  temuannya  tersebut  atau  memberikan  pengesahan  kepada  pihak  lain  untuk melaksanakannya.  Pemberian  lisensi  paten  telah  diatur  dalam  Pasal  76  No.  13  Tahun  2016  tentang UU Paten.
Secara yuridis lisensi  diartikan sebagai suatu kontrak antara pemberi lisensi ( licencor ) kepada pihak  penerima  lisensi  ( licencee ).  Suatu  perjanjian  lisensi  paten  harus  mengacu  kepada  ketentuan perundang-undangan yang  dianut oleh Negara. Perlindungan hukum terhadap penerima lisensi paten dapat  dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum  preventif  meliputi  faktor  peraturan  dan  juga  faktor  pengawasan  pemerintah.  Sedangkan perlindungan hukum refpresif menegaskan pada suatu perjanjian lisensi paten yang  melanggar suatu ketentuan  perundang-undangan  ditindak  secara  tegas  degan  tidak  dapatnya  berlaku  suatu  perjanjian
lisensi  tersebut  ataupun  perjanjian  lisensi  tersebut  dinyatakan  batal.  Hal  ini  mengacu  pada  syarat sahnya dan pembatalan perjanjian sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Harianto,  D.  (2016).  Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Problematika  Penerapannya  dalam  Kontrak  Baku antara Konsumen dengan Pelaku Usaha. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 145–156. Julianto,  D.,  &  Marta,  Z.  (2019).  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  dan  Investasi  Swasta  terhadap Perkembangan Industri Pariwisata di Sumatera Barat. Menara Ilmu , 8 (2), 16–24. Lee, L. C., & Davidson, S. (1990). Introduction to Intellectual Property Law . Butterworth. Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum . PT. Kencana Prenada Media Group. Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum (8th ed.). Kencana Prenada Media Group. Miru, A. (2011). Prinsip-prinsip Perlindungan Konsumen . Rajawali Pers.
Mubarok,  R.  (2007).  Alih  Teknologi  melalui  Perjanjian  Lisensi  Kaitannya  dengan  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Jurnal Ilmiah Dan Dinamika Masyarakat , 5 (1).
Muhtarom,  M.  (2014).  Asas-Asas  Hukum  Perjanjian:  Suatu  Landasan  dalam  Membuat  Kontrak. Suhuf , 26 (1), 48–56. Muljadi, K., & Widjaja, G. (2014). Perikatan yang Lahir dari Perjanjian . PT. Raja Grafindo Persada. Salim, H. S. (2019). Hukum Kontak Teori dan Teknik Penyusunan Kotrak . Sinar Grafika. Soemantoro. (1986). Hukum Ekonomi (Soemantoro (ed.)). UI-Press.
Styawati,  N.  K.  A.  (2008). Tesis  Perjanjian  Standar  yang  Mengandung  Klausa  Eksemsi  Dalam Perjanjian  Kredit  Bank  di  Kaji  dari  Undang-undang  No.8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Putusan No.206/PDT.G/2005/PN.DPS-Bali) . Universitas Gadjah Mada. Sulasno,  S.  (2019).  Lisensi  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam  Perspektif  Hukum  Perjanjian  di Indonesia. ADIL: Jurnal Hukum , 3 (2), 352–379.
Udiana,  I.  M.  (2011). Rekonstruksi  Pengaturan  Penyelesaian  Sengketa  Penanaman  Modal  Asing . Udayana University Press.