Arifiana, F, J., Utama, I,P., Widiantoro, J., (2022) Dukungan Yang Dibutuhkan Dalam Implementasi Jabatan  Fungsional  Penilai  Pemerintah  Di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Berdasar  Pendekatan Analisis Usg, (4) 12, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227 E-ISSN: 2684-883X Published by:
Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 4, No. 12, Desember 2022

## DUKUNGAN  YANG  DIBUTUHKAN  DALAM  IMPLEMENTASI  JABATAN FUNGSIONAL  PENILAI  PEMERINTAH  DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH DAERAH BERDASAR PENDEKATAN ANALISIS USG
Fitriana Januar Arifiana 1 , Ibung Prasetiya Utama 2 , Jundi Widiantoro 3 1,2,3 Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Email: fitriana353@gmail.com, ibungprasetiya@gmail.com, 777undi@gmail.com

## Abstrak
Sebagai pelayan urusan pemerintahan, ASN bertanggung jawab atas pengembangan dan  pelaksanaan  kebijakan  strategis  untuk  menjaga  kesinambungan  program pemerintah. Tujuan dari studi ini adalah untuk menunjukkan bentuk dukungan apa yang  dibutuhkan  PFPP  di  pemerintah  negara  bagian  dalam  melaksanakan  fungsi evaluasi  dalam  kondisi  saat  ini,  dan  memetakan  dukungan  yang  paling mendesak, paling  serius  dan  paling  luas.  apabila  tidak  segera  dibenahi  maka  akan  segera dilakukan penempatan dan dicarikan solusi alternatif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan  tugas  dan  tugas  operasional  Asesor  Negara  dalam  kondisi  saat  ini. Pengumpulan  data  dalam  kegiatan  penelitian  merupakan  teknik  yang  digunakan untuk  memperoleh  sumber  data  dan  data  yang  diperlukan,  yang  selanjutnya  dapat diolah  dengan  teknik  analisis  untuk  menarik  kesimpulan  yang  cukup,  sehingga metode  pengumpulan  data  harus  diatur  dengan  tepat.  Hasil  tersebut  merupakan rumusan  masalah  sebagai  metode  manajemen  risiko  yang  paling  penting  dan mendesak  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dari  sudut  pandang  JFPP, sehingga  informasi  ini  dapat  menjadi  contoh  bagi  Kementerian  PAN-RB.  , Kementerian  Dalam  Negeri  atau  Kementerian  Keuangan.  Sebagai  otoritas pengawasan,  DJKN  menentukan  arah  politik  yang  diutamakan,  terutama  untuk mendukung  efisiensi  pelaksanaan  tugas  yang  berkaitan  dengan  tugas  para  ahli negara.  Kesimpulannya,  JFPP  membutuhkan  beberapa  bentuk  dukungan pemerintah daerah yang dianggap mendesak dan serius, yang berpotensi memburuk jika tidak segera diatasi.
Kata kunci : Implementasi; Jabatan Fungsional; Analisis USG.

## Abstract
As  a  servant  of  government  affairs,  ASN  is  responsible  for  the  development  and implementation  of  strategic  policies  to  maintain  the  continuity  of  government programs. The purpose of this study is to show what forms of support are needed by PFPP on the part of the state government in carrying out the evaluation function in the  current  conditions,  and  the  most  urgent,  most  serious,  and  most  extensive support  assistance.  if  this  is  not  immediately  addressed,  placement  will  be  made immediately and alternative solutions will be sought to support the effectiveness of the  State  Assessor's  operational  duties  and  duties  in  the  current  conditions.  Data collection  in  research  activities  is  a  technique  that  is  processed  to  obtain  the
necessary data and data sources, which can then be used with analytical techniques to  draw  sufficient  conclusions,  so  that  the  method  of  data  collection  must  be regulated  appropriately.  These  results  are  the  formulation  of  the  problem  as  the most  important  and  urgent  risk  management  method  in  the  administration  of regional  governance  from  the  JFPP  point  of  view,  so  that  this  information  can serve as an example for the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform. , Ministry of Home Affairs or Ministry of Finance. As an oversight authority, DJKN determines the  preferred  political  direction,  especially  to  support  the efficiency  of carrying out tasks related to the duties of state experts. In conclusion, JFPP needs some  form  of  local  government  support  that  is  considered  urgent  and  serious, which has the potential to worsen if not addressed immediately.

## Keywords: Implementation; Functional; Ultrasound analysis

## Pendahuluan
Sebagai  pelayan  urusan  pemerintahan,  ASN  bertanggung  jawab  atas pengembangan  dan  pelaksanaan  kebijakan  strategis  untuk  menjaga  kesinambungan program pemerintah (Ismail Nurdin, 2017) . Menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN yang meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Negeri Sipil dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas pelaksanaan  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional.  Melaksanakan  kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, nonpolitis dan bebas korupsi (Jayanti, 2019) . Dalam  roda  kepengurusan,  setiap  ASN  dapat  mengembangkan  karirnya  melalui jabatan  administratif/struktural  atau  operasional.  Pengesahan  UU  Permesinan  Negara No.  5  Tahun  2014  menyebabkan  beberapa  perubahan  mendasar  bagi  kepengurusan ASN,  antara  lain  disepakatinya  ASN  terdiri  dari  jabatan  administrasi  (penatausaha, pengawas  dan  manajer),  jabatan  operasional  dan  pimpinan  tinggi.  Stasiun  (Kepala, Madya) (Wulandari,  2021) .  Sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  juga  dalam  bab penjelasan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  16  Tahun  1994  tentang  Kepegawaian disebutkan  bahwa  dalam  kaitannya  dengan  pembinaan  karir  dan  peningkatan  mutu profesi,  pejabat  diberi  kesempatan  untuk  memenuhi  tugas  kedinasan  yang  diatur. jabatan  fungsional.  Berdasarkan  kondisi  tersebut,  kebijakan  pemerintah  semakin memperhatikan pentingnya jabatan fungsional untuk mendorong kualitas profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan dan terselenggaranya ASN yang efektif dan efisien dalam melaksanakan (Harahap, Hasibuan, & Watrianthos, 2020) .
Salah  satu  kemungkinan  kekosongan  di  pusat  dan  daerah  sesuai  dengan Keputusan  Menteri  Nomor  38  Tahun  2021  tentang  Pengesahan  dan  Bentuk  Birokrasi Aparatur  Negara  dan  Nomor  Urut  Menteri  Keuangan.  195/PMK.06/2021  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Tugas  Ahli  Negara.  Di  instansi  pemerintah  seperti  Kementerian Keuangan c.q. DJKN, JFPP dapat berlokasi di setiap dinas/kantor vertikal atau di kantor pusat  manapun.  Peran  JFPP  dalam  kewenangan  pusat  tersebut  umumnya  untuk mendukung  proses  penatausahaan  barang  milik  negara  (BMN).  Seiring  dengan dinamika  kepemilikan  negara,  termasuk  pengelolaan  BMN  dan  barang  milik  daerah (BMD)  di  lingkungan  pemerintah  daerah,  JFPP  diperlukan  untuk  mendukung  proses
pengelolaan  BMD.  Peran  JFPP  dalam  pemerintahan  negara  dalam  situasi  saat  ini penting  untuk  mendukung  kebutuhan  pelaporan  dan  penyajian  nilai  BMD  untuk berbagai keperluan termasuk penggunaan, terkait transfer atau bahkan pencatatan saldo pemerintahan negara.
Untuk  mendukung  efektivitas  pelaksanaan  JFPP  yang  transparan,  telah  dibentuk sebuah  badan  pengawas  yang  mengkoordinasikan  pengembangan  JFPP.  Sehubungan dengan  Keputusan  PMK  No.  195/PMK.6/2021,  tentang  petunjuk  pelaksanaan  tugas penilai  negara,  disebutkan  bahwa  unit  pembina  teknis  tugas  penilai  negara,  maka UPTJF  penilai  negara,  adalah  unit  kerja  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Madya  yang merupakan Kantor Pertimbangan Pengawas Pemeriksa Negara JF, dalam hal ini Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara, yaitu. dengan kata lain Treasury c.q.  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Negara  (DJKN)  adalah  lembaga yang berfungsi sebagai badan penasehat JFPP.
Pelaksanaan JFPP di instansi pusat, seperti Kementerian Keuangan di DJKN, saat ini  didukung  oleh  berbagai  dukungan  teknis  dan  non  teknis  dalam  pelaksanaan  tugas dan  kegiatan  JFPP,  seperti  peralatan.  Penilaian  JFPP,  dukungan  berupa  platform penghitungan poin JFPP, dukungan berupa perhitungan pelatihan dan mekanisme karir JFPP,  dll.  Kondisi  yang  dialami  ASN  JFPP  di  kanwil  agak  berbeda,  sejauh  ini  belum banyak  dukungan  terkait  JFPP  dari  kantor  pusat,  misalnya.  B.  Belum  ada  peraturan yang  mempertimbangkan  peraturan  pemerintah,  alat  penilaian,  karir  dan  jalur.  sebagai dukungan non-teknis, seperti platform.
Tujuan  dari  studi  ini  adalah  untuk  menunjukkan  bentuk  dukungan  apa  yang dibutuhkan  PFPP  di  pemerintah  negara  bagian  dalam  melaksanakan  fungsi  evaluasi dalam kondisi saat ini, dan memetakan dukungan yang paling mendesak, paling serius dan  paling  luas.  apabila  tidak  segera  diatasi,  maka  akan  dicarikan  solusi  segera  dan alternatif  untuk  mendukung  efektivitas  pelaksanaan  tugas  dan  tugas  operasional Pemeriksa Negara dalam kondisi saat ini.
Manfaat dari hasil kajian ini adalah menyajikan rumusan masalah sebagai sarana manajemen  risiko,  yang  dari  sudut  pandang  JFPP  dianggap  paling  penting  dan mendesak  di  pemerintah  daerah  untuk  dicantumkan  informasi  tersebut.  menggunakan Gambar  untuk  Bentuk  Kementerian  Administrasi  dan  Birokrasi,  Kementerian  Dalam Negeri  atau  Kementerian  Keuangan  c.q.  DJKN  sebagai  badan  pengatur  menetapkan arah  kebijakan  yang  harus  diprioritaskan  untuk  mendukung  efektifitas  pelaksanaan tugas, terutama terkait dengan tugas fungsional penilai negara.

## Metode Penelitian

## 1. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian merupakan teknik yang digunakan untuk  memperoleh  sumber  data  dan  data  yang  diperlukan,  yang  selanjutnya  dapat diolah  dengan  teknik  analisis  untuk  menarik  kesimpulan  yang  cukup,  sehingga metode pengumpulan data harus diatur dengan tepat.
Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode survey  (kuesioner).  Kuesioner  adalah  teknik  pengumpulan  data  di  mana  responden diberikan  serangkaian  pertanyaan  tertulis  yang  dapat  ditanyakan  secara  langsung, melalui  surat,  atau  melalui  Internet (Novita  &  Helena,  2021) .  Kuesioner  sebagai media  pengumpulan  data  menggunakan  fasilitas  google  form,  dengan  tautan https://bit.ly/UrgensiPFPPPemda  yang  disampaikan  kepada  responden  (PFPP  di lingkungan  Pemerintah  Daerah)  melalui  Surat  Kepala  Kanwil  DJKN  Kalimantan Selatan  dan  Tengah,  nomor:  S-221/WKN.12/2022,  tanggal  22  September  2022 perihal  Permohonan  Pengisian  Kuesioner  Kajian  Ilmiah  Bidang  Penilaian  Pada DJKN Tahun 2022.

## 2. Metode Analisis Data
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  Urgency,
Seriousness, Growth (USG). Metode analisis USG digunakan untuk merepresentasikan  urutan  prioritas  masalah  yang  akan  diselesaikan  dengan menggunakan  teknik  skoring.  Masalah  yang  akan  dianalisis  berfokus  pada  bentuk dukungan  apa  yang  dibutuhkan  JFPP  di  pemerintah  negara  bagian  setelah  stasiun ASN  diserahkan  di  kanwil.  Sasaran  peserta  kuisioner  untuk  mengumpulkan  data input  adalah  jabatan  fungsional  pembantu  pemerintah  daerah  provinsi  (JFPP). Langkah-langkah  yang  terlibat  dalam  analisis  USG  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
a. Penentuan indikasi masalah;
b. Pengumpulan Data;
c. Pengolahan Data;
d. Penyajian Informasi

## 3. Pengumpulan Data
Kajian  ini  menggunakan  kuesioner  sebagai  media  pengumpulan  data  dengan menggunakan fasilitas google
form. Melalui melalui tautan https://bit.ly/UrgensiPFPPPemda,  Pertanyaan  dikirim  ke  responden  (JFPP  dalam pemerintah  daerah).  Pengumpulan  data  diambil  sebagai  sampel  seluruh  populasi JFPP  pemda  yang  memiliki  76  pegawai  (berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari Departemen  Perubahan  dan  Sistem  Informasi  (DJKN)  pada  1  November  2022, sebanyak 54 data dikumpulkan sebagai data masukan. untuk menyelesaikan survei.
Informasi  yang  dikumpulkan  oleh  responden  merupakan  masukan  bagi permasalahan  yang  berkaitan  dengan  dukungan  pasca  pelaksanaan  tugas  fungsional kehidupan  masyarakat  serta  untuk  mengukur  pendapat  responden  mengenai permasalahan  yang  dianggap  mendesak  dan  serius.  Potensi  perluasan  jika  tidak segera  ditangani.  Untuk  menggabungkan  pengukuran  persepsi  ini,  penilai  harus menggunakan  Pertanyaan  dikirim  ke  responden  (JFPP  dalam  pemerintah  daerah). Pengumpulan  data  diambil  sebagai  sampel  seluruh  populasi  JFPP  pemda  yang memiliki  76  pegawai  (berdasarkan  informasi  yang  diterima  dari  Departemen
Perubahan dan Sistem Informasi (DJKN) pada 1 November 2022, sebanyak 54 data dikumpulkan sebagai data masukan. untuk menyelesaikan survei.
Informasi  yang  dikumpulkan  oleh  responden  merupakan  masukan  bagi permasalahan  yang  berkaitan  dengan  dukungan  pasca  pelaksanaan  tugas  fungsional kehidupan  masyarakat  serta  untuk  mengukur  pendapat  responden  mengenai permasalahan  yang  dianggap  mendesak  dan  serius.  Potensi  perluasan  jika  tidak segera ditangani. Untuk menggabungkan pengukuran persepsi ini, penilai harus
a. Kurangnya  sarana/media  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan  kompetensi  di bidang penilaian;
b. Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian);
c. Belum  ada  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum  terkait  petunjuk  teknis pelaksanaan penilaian;
d. Belum tersedia prasarana yang dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP;
e. Permasalahan  lainnya  seperti  kurangnya  perhatian  dan  pemahaman  Pimpinan terhadap  tugas  utama  JFPP  sehingga  masih  dibebankannya tugas  dan  fungsi  lain di  luar  tugas  utama  sebagai  JFPP,  belum  adanya  keyakinan/kepercayaan  dari pengguna  laporan  terhadap  kompetensi  JFPP  Pemda,  serta  belum  adanya mekanisme pembinaan/penilaian JFPP Pemda.
Setelah  kendala  dalam  implementasi  JFPP  Pemda  tersebut  diidentifikasi, selanjutnya  dilakukan  analisis  untuk  menentukan  prioritas  permasalahan  yang  perlu segera diatasi berdasar pendekatan analisis urgency, seriousness, dan growth (USG). Berikut beberapa tahapan yang dilakukan:
a. Pengukuran  skala  prioritas  dari  urgency,  didasarkan  pada  seberapa  mendesak suatu  masalah  tersebut  harus  dibahas  dan  dihubungkan  dengan  waktu  yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah. Adapun hasil olah data dari kategori urgency adalah sebagai berikut:
Tabel 1

## Urgency Masalah
No Masalah Urgency 1 Kurangnya  sarana/media  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan kompetensi di bidang penilaian 8.605 2 Belum  ada  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum  dalam penyusunan produk/hasil penilaian (laporan penilaian) 8.674 3 Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian 8.605 4 Belum  tersedia  prasarana  yang  dapat  membantu  menghitung capaian angka kredit JFPP 8.814 5 Permasalahan lainnya 8.143
Dari hasil scoring terkait urgency dalam skala 1 sampai dengan 10, seluruh masalah dalam  kebutuhan JFPP Pemda memiliki tingkat scoring di atas angka 8. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  seluruh  masalah  tersebut  dianggap  mendesak  oleh para JFPP Pemda untuk dapat segera ditindaklanjuti. Masalah yang memiliki poin scoring  terkait  urgency  paling  tinggi  yaitu  “belum  tersedia  prasarana  yang  dapat membantu menghitung capaian angka kredit JFPP” sebesar 8,814.
a. Mengukur  skala  kepentingan  tingkat  keparahan  menurut  seberapa  serius  suatu masalah  harus  dibicarakan  dan  terkait  dengan  konsekuensi  penundaan penyelesaian  masalah  yang  menimbulkan  masalah  atau  konsekuensi menimbulkan  masalah  lain  ketika  masalah  yang  menyebabkan  masalah  tidak terselesaikan. Hasil pengolahan data kategori tingkat keparahan adalah sebagai berikut:
Tabel 2 Seriousness Masalah No Masalah Seriousne ss 1 Kurangnya  sarana/media  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan kompetensi di bidang penilaian 8.488 2 Belum  ada  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum  dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian) 8.558 3 Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian 8.558 4 Belum  tersedia  prasarana  yang  dapat  membantu  menghitung capaian angka kredit JFPP 8.674 5 Permasalahan lainnya 8.286
Dari  hasil  penilaian  tingkat  keseriusan  pada  skala  1  sampai  10,  semua masalah yang berkaitan dengan kebutuhan JFPP pemerintah provinsi dinilai di atas  8.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semua  masalah  tersebut  dianggap  serius oleh  JFPP  pemerintah  daerah  dan  dapat  menyebabkan  masalah  lain  jika masalah ini tidak ditangani. akan segera diselesaikan. Masalah dengan tingkat keparahan  tertinggi  adalah  "Tidak  ada  infrastruktur  yang  tersedia  untuk membantu menghitung pencapaian JFPP" 8.674.
Pengukuran  skala  prioritas  dari  urgency,  didasarkan  pada  seberapa kemungkinan-kemungkinannya  isu  tersebut  menjadi  berkembang  dikaitkan kemungkinan  masalah  penyebab  isu  akan  makin  memburuk  kalau  dibiarkan. Adapun hasil olah data dari kategori Growth adalah sebagai berikut:
Tabel 3 Growth Masalah No Masalah Growth 1 Kurangnya  sarana/media  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan kompetensi di bidang penilaian 8.279 2 Belum  ada  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum  dalam penyusunan produk/ hasil penilaian (laporan penilaian) 8.233 3 Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian 8.349 4 Belum  tersedia  prasarana  yang  dapat  membantu  menghitung capaian angka kredit JFPP 8.465 5 Permasalahan lainnya 8.267
Dari  hasil  scoring  terkait  growth  dalam  skala  1  sampai  dengan  10, seluruh masalah dalam kebutuhan JFPP Pemda memiliki tingkat scoring di atas angka 8. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masalah tersebut dianggap akan berkembang  dan  dapat  memburuk  apabila  permasalahan  tersebut  dibiarkan.
Masalah  yang  memiliki  poin  scoring  paling  tinggi  terkait  growth  yaitu  belum tersedia  prasarana  yang  dapat  membantu  menghitung  capaian  angka  kredit JFPP sebesar 8,465.
b. Penentuan  urutan  prioritas  masalah  dilakukan  berdasarkan  urutan  total  skor tertinggi  dari  hasil  penjumlahan  rata-rata  skor  setiap  indikasi  masalah  dari ketiga kategori (urgency, seriousness, dan growth), dengan hasil sebagai tersaji dalam table berikut:
Tabel 4 Matriks USG No Masalah U S G Total Prioritas 1 Kurangnya sarana/media untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi di bidang penilaian 8.6 05 8.488 8.279 25.372 4 2 Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum  dalam  penyusunan  produk/  hasil penilaian (laporan penilaian) 8.6 74 8.558 8.233 25.465 3 3 Belum ada regulasi yang menjadi payung hukum terkait petunjuk teknis pelaksanaan penilaian 8.6 05 8.558 8.349 25.512 2 4 Belum  tersedia  prasarana  yang  dapat membantu  menghitung  capaian  angka kredit JFPP 8.8 14 8.674 8.465 25.953 1 5 Permasalahan lainnya 8.1 43 8.286 8.267 24.695 5
Berdasarkan  penjumlahan  hasil  penilaian  Urgency,  Seriousness  and  Growth (USG),  ditetapkan  bahwa  “belum  ada  infrastruktur  untuk  membantu  menghitung pencapaian skor JFPP” sebagai prioritas pertama yang harus dibenahi. harus disiapkan sehubungan  dengan  kebutuhan  PFPP  Pemerintah  Negara  Bagian.  Ketersediaan infrastruktur untuk menghitung pencapaian poin PFPP dianggap sebagai masalah yang paling  mendesak  dan  penting  untuk  dibahas  dan  dapat  memburuk  jika  tidak  segera diatasi.
Penghitungan  angka  kredit  menjadi  salah  satu  aspek  dalam  proses  pengelolaan administrasi  Jabatan  Fungsional  terutama  terkait  kenaikan  pangkat  kepegawaian  dan kenaikan  jenjang  keahlian (Permatasari  &  Ariani,  2021) .  Jika  dukungan  infrastruktur untuk menghitung kredit JFPP tidak segera disiapkan, JFPP di pemerintah daerah dapat mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  persyaratan  kredit,  yang  dapat  menyebabkan masalah  lebih  lanjut  seperti  keterlambatan  staf  atau  peningkatan  keterampilan  yang merugikan  kedua  PFPP.  diri  mereka  sendiri  dan  organisasi.  Sehubungan  dengan  itu, perlu  disiapkan  sarana  prasarana  untuk  menghitung  poin  kredit  kedua  profesi, menetapkan target kredit dan menyiapkan aplikasi untuk memudahkan perhitungan.
Bentuk  dukungan  yang  dibutuhkan  untuk  segera  diatasi,  dan  menjadi  prioritas kedua  adalah  masalah  “belum  adanya  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum  terkait petunjuk  teknis  pelaksanaan  penilaian”,  sampai  saat  ini,  terkait  subyek  JFPP  di lingkungan  pemerintah  daerah  hanya  ada  satu  peraturan  yang  menjadi  payung  hukum yaitu peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 38 tahun 2021 tentang jabatan fungsional penilai pemerintah, dan belum ada peraturan lain  yang  memayungi  pengaturan  terkait  petunjuk  teknis  pedoman  pelaksanaan penilaian bagi JFPP di  lingkungan pemerintah daerah. Tidak adanya peraturan sebagai dasar pedoman pelaksanaan penilaian yang dilakukan oleh PFPP di lingkungan Pemda ini  dapat  berdampak  pada  ketidak-seragaman  dalam  pelaksanaan  penilaian  serta berpotensi menjadi temuan oleh pemeriksa.
Bentuk  dukungan  yang  dibutuhkan  untuk  segera  diatasi,  dan  menjadi  prioritas ketiga  adalah  masalah  “belum  adanya  regulasi  yang  menjadi  payung  hukum  dalam penyusunan  produk/  hasil  penilaian  (laporan  penilaian)”,  Hal  ini  sesuai  dengan permasalahan  prioritas  kedua,  namun  lebih  menitik  beratkan  pada  hasil  pelaksanaan evaluasi berupa laporan evaluasi.
Selanjutnya, bentuk dukungan yang dibutuhkan untuk segera diatasi, dan menjadi prioritas  keempat  adalah  masalah  “kurangnya  sarana/media  untuk  meningkatkan pengetahuan  dan  kompetensi  di  bidang  penilaian”,  hal  ini  mutlak  diperlukan  oleh seluruh JFPP khususnya JFPP di lingkungan Pemda yang baru saja diimplementasikan untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di bidang penilaian.
Bentuk  dukungan  yang  dibutuhkan  untuk  segera  diatasi,  dan  menjadi  prioritas terakhir adalah “permasalahan lainnya” yang  merupakan data masukan terkait indikasi masalah  di  luar  opsi  yang  diberikan  oleh  pengkaji.  Adapun  rangkuman  dari permasalahan  lainnya  meliputi  namun  tidak  terbatas  pada  kurangnya  perhatian  dan pemahaman pimpinan terhadap tugas utama JFPP sehingga masih dibebankannya tugas
dan fungsi lain di luar tugas utama sebagai JFPP, belum adanya keyakinan/kepercayaan dari  pengguna  laporan  terhadap  kompetensi  JFPP  pemda,  serta  belum  adanya mekanisme pembinaan/penilaian JFPP pemda .

## Hasil dan Pembahasan
Menurut  undang-undang  Nomor  No  5  Tahun  2014  tentang  aparatur  sipil  negara disebutkan bahwa jabatan fungsional (JF) adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan  fungsional  yang  berdasarkan  pada  keahlian  dan keterampilan  tertentu (Isra,  2022) .  Pejabat  fungsional  adalah  pegawai  ASN  yang menduduki  jabatan  fungsional  pada  instansi  pemerintah,  yang  terdiri  atas  jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
Peraturan  pemerintah  nomor  11  tahun  2017  tentang  manajemen  pegawai  negeri sipil disebutkan juga bahwa pejabat fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab  secara  langsung  kepada  pejabat  pimpinan  tinggi  pratama,  pejabat  administrator, atau  pejabat  pengawas  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas memberikan  pelayanan  fungsional  yang  berdasarkan  pada  keahlian  dan  keterampilan tertentu (Rohida, 2019) .
Dalam  permenpan-RB  Nomor  38  Tahun  2021  disebutkan  bahwa  Pejabat Fungsional  Penilai  Pemerintah  (PFPP)  yang  selanjutnya  disebut  penilai  pemerintah adalah  PNS  yang  diberi  tugas,  tanggung  jawab,  dan  wewenang  penuh  untuk melaksanakan kegiatan di bidang Penilaian.
Standar  Penilaian  Indonesia  (SPI)  menyebutkan  bahwa  penilai  adalah  seorang yang  memiliki  kualifikasi,  kemampuan  dan  pengalaman  dalam  melakukan  kegiatan praktek  penilaian  untuk  mendapatkan  nilai  ekonomis  sesuai  dengan  bidang  keahlian yang dimiliki (Arifin, 2013) . Penilai terdiri dari:
a. Tenaga  penilai  adalah  seseorang  yang  telah  lulus  pendidikan  di  bidang  penilaian yang  diselenggarakan  oleh  asosiasi  profesi  penilai,  lembaga  pendidikan  lain  yang diakreditasi oleh asosiasi profesi penilai, atau lembaga pendidikan formal;
b. Penilai  bersertifikat  adalah  seseorang  yang  telah  lulus  ujian  sertifikasi  di  bidang penilaian yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi penilai (Mauliza, 2017) ;
c. Penilai publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan. Penjelasan  tentang  Penilai  juga  diatur  dalam  beberapa  peraturan  pemerintah,
diantaranya:
a. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  64/PMK.06/2017  menyebutkan  Penilai  DJKN adalah penilai pegawai negeri  Sipil di lingkungan  direktorat  Jenderal yang diangkat oleh  kuasa  menteri  yang  diberi  tugas,  wewenang,  dan  tanggung  jawab  untuk melakukan Penilaian secara independen.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 menyebutkan penilai adalah pihak  yang  melakukan  Penilaian  secara  independen  berdasarkan  kompetensi  yang dimilikinya.
c. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  132/PMK.06/2020  menyebutkan  penilai pemerintah adalah  PNS  yang  diberikan  tugas,  tanggung jawab,  wewenang,  dan  hak
untuk  melaksanakan  kegiatan  di  bidang  penilaian  property  dan/atau  bisnis  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penilaian  adalah  suatu  proses  estimasi  dari  harga  suatu  properti  yang  paling mungkin  terjadi  yang  akan  dibayar  berdasarkan  suatu  kondisi  pasar  tertentu  sesuai tanggal penilaian (Adhi, Subiyanto, & Wijaya, 2015) .  Agar evaluasi dapat dibuat sesuai dengan  perkembangan  ekonomi  makro  dan  ekonomi  mikro,  evaluasi  harus mempertimbangkan  aspek  makro  dan  mikro  yang  mempengaruhi  pasar  tertentu,  serta parameter atau faktor yang secara signifikan mempengaruhi nilai yang dinyatakan oleh faktor pasar formal analisis (Prawoto, 2012) .
Standar  Penilaian  Indonesia  (2018)  menyebutkan  bahwa  Penilaian  adalah  proses pekerjaan  seorang  penilai  dalam  memberikan  opini  tertulis  mengenai  nilai  ekonomi pada  saat  tertentu.  Kata  "Penilaian"  digunakan  untuk  mengacu  kepada  proses penyusunan estimasi nilai dan dapat juga mengacu pada kesimpulan penilaian.
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  28  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  disebutkan  bahwa  penilaian  adalah  proses  kegiatan  untuk  memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik negara/daerah pada saat tertentu.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  132/PMK.06/2017  menyebutkan  penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai pemerintah untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa properti dan/atau bisnis pada saat tertentu.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  173/PMK.06/2020  menyebutkan  Penilaian adalah  proses  kegiatan  untuk  memberikan  suatu  opini  atas  suatu  objek  penilaian  pada saat  tertentu (Deshanda,  2022) .  Penilaian  sebagaimana  diatur  dalam  PMK  tersebut meliputi:
a. Penilaian properti;
b. Penilaian bisnis; dan
c. Penilaian sumber daya alam.
Analisis  Urgency,  Seriousness,  Growth  (USG)  adalah  salah  satu  metode  skoring untuk  menyusun  urutan  prioritas  isu  yang  harus  diselesaikan. (Kotler  &  Armstrong,
2001) memberikan pengertian urgency, seriousness, dan growth sebagai berikut:
a. Urgency,  seberapa  mendesak  isu  tersebut  harus  dibahas  dan  dihubungkan  dengan waktu  yang  tersedia  serta  seberapa  keras  tekanan  waktu  tuntuk  memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi (Aslanga, Suyanti, & Hafizh, 2017) .
b. Seriousness, seberapa serius isu perlu dibahas dan dihubungkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat  yang  menimbulkan  masalah  lain  kalau  masalah  penyebab  isu  tidak dipecahkan. Perlu dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat  menimbulkan  masalah  lain  adalah  lebih  serius  bila  dibandingkan  dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri (Jamani, Budiati, & Irianto, 2022) .
c. Growth, seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan  kemungkinan  masalah  penyebab  isu  akan  makin  memburuk  kalau dibiarkan.
Analisis  USG  mengukur  setiap  potensi  masalah  berdasar  tingkat  risiko  dan dampaknya, setiap faktor masalah ditentukan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan skoring (berdasar tingkat kepentingan), dimana skor dapat berupa angka 1 s.d. 5, atau 1 s.d.  10.  Setelah  skor  diperoleh  maka  dituangkan  dalam  suatu  matriks,  dan  penentuan urutan  prioritas  masalah  dilakukan  dengan  berdasar  pada  skor  tertinggi  yang  tersaji dalam matriks USG.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  yang  dilakukan,  kajian  “Diperlukan  Dukungan  untuk Melaksanakan  Jabatan  Fungsional  Penilai  Negara  di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah Berdasarkan  Analisis  USG”  menemukan  bahwa  JFPP  membutuhkan  berbagai  bentuk dukungan.  Lingkungan  pengelolaan  kawasan  yang  terasa  mendesak  dan  serius, berpotensi  berkembang  jika  tidak  segera  diatasi.  Berbagai  dukungan  yang  dibutuhkan oleh  JFPP  dapat  menimbulkan  permasalahan  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  tugas dan kegiatan operasional Penilai Negara apabila tidak segera didukung dengan alternatif pemecahannya.  Sebaliknya,  berdasarkan  analisis  USG,  skala  prioritas  dari  tertinggi hingga  terendah  untuk  jenis  dukungan  yang  perlu  ditangani  langsung  terkait  dengan masalah.  Tidak  ada  infrastruktur  yang  tersedia  untuk  menghitung  kinerja  nilai  kredit JFPP. Tidak ada kerangka hukum untuk instruksi teknis untuk melaksanakan penilaian. Tidak  ada  aturan  yang  menjadi  payung  hukum  bagi  pembuatan  produk/hasil  audit (laporan  audit);  kurangnya  fasilitas/media  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan keterampilan di bidang evaluasi, permasalahan lainnya.

## BIBLIOGRAFI
Adhi,  Heranda  Ibnu,  Subiyanto,  Sawitri,  &  Wijaya,  Arwan  Putra.  (2015).  Pemetaan Zona Nilai Tanah Untuk Menentukan Nilai Jual Objek Pajak (Njop) Menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jurnal Geodesi Undip , 4 (3), 66–77. Gogle Scholar
Arifin,  Noor.  (2013). Manajemen  Sumberdaya  Manusia:  Teori  Dan  Kasus .  Unisnu Press. Gogle Scholar
Aslanga,  H.,  Suyanti,  Sb,  &  Hafizh,  Mc.  (2017).  Penyebab  Kurang  Tercapainya  Suhu Pendingin Bahan Makanan Dengan Metode Urgency Seriously Growth Di Mv. Dk 01. Prosiding Seminar Bidang Teknika Pelayaran , 7 . Gogle Scholar
Deshanda, Alfitra Putri. (2022). Tinjauan Atas Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik  Negara  Oleh  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan  Lelang Pangkalpinang Tahun 2019 . Politeknik Keuangan Negara Stan. Gogle Scholar
Harahap,  Junaidi  Mustapa,  Hasibuan,  Muhammad  Irwansyah,  &  Watrianthos,  Ronal. (2020).  Pengaruh  Reward  And  Punishment  (Penghargaan  Dan  Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Sdm Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. Kapital: Jurnal Ilmu Manajemen , 2 (1), 1–12. Gogle Scholar
Ismail  Nurdin, M. Si. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan . Lintang Rasi Aksara Books. Gogle Scholar
Isra, Muhammad. (2022). Analisis Dan Prediksi Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Menempati  Jabatan  Fungsional  Menggunakan  Algoritma  C4.  5. Jurnal  Informasi Dan Teknologi Vol , 4 (1), 58–63. Gogle Scholar
Jamani,  Cecep,  Budiati,  Endang,  &  Irianto,  Sugeng  Eko.  (2022).  Implementasi Kebijakan  Penerima  Bantuan  Iuran  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial Kesehatan  Di  Kabupaten  Lampung  Tengah. Arus  Jurnal  Sosial  Dan  Humaniora ,
2 (2), 111–116. Gogle Scholar
Jayanti,  Nur  Putri.  (2019).  Netralitas  Peran  Aparatur  Sipil  Negara  Dalam  Kebijakan Publik Dan Pemilihan Umum. Jurnal Analis Kebijakan , 3 (1). Gogle Scholar
Kotler,  Philip,  &  Armstrong,  Gary.  (2001).  Prinsip-Prinsip  Pemasaran.  Alih  Bahasa Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga . Gogle Scholar
Mauliza, Annissa Tri. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penetapan Nilai Limit Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Gogle Scholar
Novita,  Dien,  &  Helena,  Fareza.  (2021).  Analisis  Kepuasan  Pengguna  Aplikasi Traveloka Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (Tam) Dan End- User Computing Satisfaction (Eucs). Jurnal Teknologi Sistem Informasi , 2 (1), 22–
37. Gogle Scholar
Permatasari,  Citra,  &  Ariani,  Fifi.  (2021).  Penyetaraan  Pola  Karier  Pasca  Jabatan Administrasi  Ke  Jabatan  Fungsional. Jurnal  Transformasi  Administrasi , 11 (02),
151–163. Gogle Scholar
Prawoto, Agus. (2012). Teori Dan Praktek Penilaian Properti, Edisi Kedua. Yogyakarta: Bpfe . Gogle Scholar
Rohida,  Leni.  (2019).  Implementasi  Jabatan  Fungsional  Pada  Manajemen  Sdm  Serta Dampaknya  Pada  Komitmen  Organisasi  (Studi  Empirik  Di  Ptnbh). Civil  Service Journal , 13 (1 Juni), 37–45. Gogle Scholar
Wulandari,  Wiedzianty  Septiana.  (2021). Analisis  Terhadap  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun  2020  Tentang  Pengalihan  Pegawai  Komisi Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Menjadi  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara Perspektif  Fiqh  Siyasah .  Universitas  Islam  Negeri  Sultan  Syarif  Kasim  Riau. Gogle Scholar

## Copyright holder:
Fitriana Januar Arifiana, Ibung Prasetiya Utama, Jundi Widiantoro (2022)
First publication right:

## Syntax Idea
This article is licensed under: