KEBIJAKAN FORMULASI TANGGUNG JAWAB PELAKU TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KECELAKAN LALU LINTAS
Oleh : Okta Nofia Sari, S.H., M.H.

## Abstract
Criminal traffic accident that frequently happened in our society can have a subject and a victim. The existence of subject or victim can be caused by a mistake, in this case is dereliction of the vehicle users. Criminal traffic accident is not only caused by the vehicle user or the bigger vehicle, but also from the dereliction of the victim, so that  in  the  responsibility  decision  in Law number  22  2009  year  about  Traffic  and Public Transportation, it needs some formulation policy to get the justice and also law certainty to get it and also the law certainty related to the law of responsibility for Criminal Traffic Accident.
Keywords : Criminal Traffic Accident, Responsibility, Formulation Policy.

## 1. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah .
Indonesia  adalah  negara  yang menjunjung  tinggi  adanya  Hak  Asasi Manusia  (HAM)  dalam  kehidupan bermasyarakat.  Hal  ini  merupakan  tujuan dari negara hukum, selain itu memberikan perlindungan kepada kehidupan berbangsa dan  bernegara  juga  menjadi  prioritas  dari negara  hukum  sebagaimana  yang  termuat di  dalam  pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945.  Berdasarkan  Pasal  28  G  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  menjelaskan  bahwa  setiap orang  berhak  atas  perlindungan  diri pribadi,  keluarga,  kehormatan,  martabat, dan  harta  benda  yang  di  bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan untuk  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu yang  merupakan  hak  asasi.  Perlindungan dapat  diwujudkan  oleh hukum,  salah  satu produk  hukum  yang  terdapat  di  negara Indonesia adalah hukum pidana.
Hukum pidana memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana. Perlindungan  dalam  hukum  pidana  yang diberikan  kepada  korban  dapat  berupa perlindungan secara abstrak dan
perlindungan secara langsung. 1 Salah satu bentuk  perlindungan  yang  telah  diberikan kepada korban baik secara abstrak maupun secara  langsung  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Lalu lintas  dan  angkutan  jalan  sangatlah menjadi  peran  penting  dalam  pergerakan masyarakat  untuk  melakukan  aktifitas sehari-hari.  Kejadian  yang  sering  terjadi pada lalu lintas dan angkutan jalan adalah kecelakaan  lalu  lintas.  Kecelakaan  Lalu Lintas  berdasarkan  Pasal  229  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi tiga  yaitu  kecelakaan  lalu  lintas  ringan, kecelakaan  lalu  lintas  sedang  dan kecelakaan  lalu  lintas  berat.  Kecelakaan lalu  lintas  terjadi  dikarenakan beberapa faktor antara lain faktor pengemudi, faktor kendaraan, faktor lingkungan jalan, faktor cuaca.  Dengan  adanya  beberapa  faktor yang  menyebabkan  kecelakaan  lalu  lintas akan menimbulkan korban yang seyogianya mendapat perlindungan hukum . Perlindungan hukum yang telah diberikan kepada  korban  kecelakaan  lalu  lintas termuat  dalam  Pasal  235  dan  Pasal  240 Undang-Undang  Nomor 22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan. Pasal  235  Undang-Undang  Nomor  22
1 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan dan  Pengembangan  Hukum  Pidana, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm. 55-56.
Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  merupakan  bentuk perlindungan  yang  diberikan  kepada korban  kecelakaan  lalu  lintas  berat  yang mengakibatkan  korban  meninggal  dunia maka  pengemudi,  pemilik  dan/atau perusahaan  angkutan  umum  wajib memberikan  bantuan  kepada  ahli  waris korban  berupa  biaya  pengobatan  dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan pidana.
Perlindungan  hukum  terhadap  korban kecelakaan lalu  lintas  juga  berhak mendapatkan  haknya  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  240  Undang-Undang  Nomor 22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  yang  berbunyi    korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:
a. Pertolongan  dan  perawatan  dari pihak  yang  bertanggung  jawab atas  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas dan/atau pemerintah;
b. Ganti  kerugian  dari  pihak  yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
c. Santunan  kecelakaan  lalu  lintas dari perusahaan asuransi.
Dalam hal terjadinya tindak pidana lalu lintas    pelaku  harus  memenuhi  atau bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan  lalu  lintas.  Kedua  Pasal tersebut merupakan hak korban kecelakaan
yang  harus  diberikan  oleh  pelaku  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  sehingga perlindungan  secara  langsung  dapat dirasakan  oleh  korban  maupun  ahli warisnya. Kecelakaan  lalu  lintas    tidak selalu  terjadi  dikarenakan  kesalahan pelaku  akan  tetapi  dimungkinkan  juga dapat  terjadi  dikarenakan  kesalahan  atau kelalaian  korban,  selain itu  apabila kecalakaan  lalu  lintas  yang  terjadi  antara kendaraan  beroda  empat  yang  ukurannya lebih  besar  dengan  kendaraan  beroda  dua selalu  menjadi  kesalahan  dalam  hal  ini kelalaian  kendaraan  beroda  empat  yang lebih besar, meskipun sebenarnya kejadian tersebut  merupakan  kesalahan  kendaraan beroda dua.
Penyelesaian  dalam  kasus  kecelakaan lintas  berdasarkan  Peraturan  Kepala Kepolisan  Negara  Republik  Indonesia Nomor  15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dapat ditempuh  sesuai  kecelakaan  lalu  lintas yang dialaminya diantaranya adalah:
1. Penyelesaian  perkara  kecelakaan lalu  lintas  ringan  dalam  hal  ini terkait kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara  para  pihak  yang  terlibat kecelakaan  lalu  lintas  maka penyelesaiaan perkaranya  dapat diselesaikan  di  luar  sidang pengadilan (Pasal 63 ayat (1));
2. Penyelesaian  perkara  kecelakaan lalu  lintas  sedang  apabila  unsur- unsur  tindak  pidana  terpenuhi maka  penyelesaian  perkaranya diselesaikan  dengan  acara  singkat (Pasal 64);
3. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas berat  apabila  unsur  tindak  pidana terpenuhi  maka    penyelesaian perkaranya  diselesaikan  dengan acara biasa (Pasal 65).
Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas  jika  dilihat  dari  ketiga  cara penyelesaiannya  maka  dapat  dilakukan melalui  jalur  litigasi  maupun  non  litigasi, sehingga  para  penegak  hukum  khususnya kepolisian  harus  menentukan  dengan cermat  jenis  kecelakaan  yang  dialami sehingga dapat dilakukan pertanggungjawaban  oleh  pelakunya. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan tidak mengatur dalam Pasal lainnya terkait tanggung jawab jika kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan oleh korban, sehingga dalam  hal  ini  aparat  kepolisian  harus melakukan pemeriksaan secara cermat dan tepat  untuk  menentukan  tanggung  jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang  selama  ini  selalu  menjadi  tanggung jawab  pelaku.  Oleh  karena  itu  perlu adanya  kebijakan  formulasi  untuk menentukan  tanggung  jawab  pelaku terhadap korban kecelakaan lalu lintas, hal
ini bertujuan  untuk  memberikan  keadilan dan kepastian hukum dalam hal tanggung jawab  pelaku sehingga  membuat  jelas batasan  tanggung  jawab  pelaku  sebagai orang  yang  dianggap  telah  memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang tersebut diatas maka sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam jurnal berjudul “  Kebijakan  Formulasi  Tanggung  Jawab Pelaku Terhadap Korban  Tindak  Pidana Kecelakaan Lalu Lintas”.

## 1.1 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uaraian  latar  belakang diatas  maka  rumusan masalah  yang  dapat diangkat adalah sebagai berikut:
1. Apakah  setiap  korban  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  selalu  menjadi tanggung jawab pelaku?
2. Bagaimanakah  kebijakan  formulasi ius constituendum dalam mengatur tanggung  jawab  pelaku  tindak  pidana kecelakaan lalu lintas?

## 2. PEMBAHASAN

## A. Tanggung  Jawab  Pelaku  Terhadap Korban Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
Tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas yang  sering  terjadi  di  masyarakat menimbulkan  korban  maupun  kerusakan kendaraan  sehingga  mewajibkan  bagi
pelaku  untuk  bertanggungjawab  atas terjadinya  kecelakaan  lalu  lintas  yang terjadi.  Bentuk  tanggung  jawab  bagi pelaku  tindak  pidana  lalu  lintas  kepada korban dapat berupa pemberian
pertolongan dan
perawatan.
Pertanggungjawaban dalam perkara kecelakaan  lalu  lintas  sering  kali diakibatkan  karena  kelalaian/ culpa dalam berkendara.  Berdasarkan  uraian  tersebut diatas maka korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan prioritas dalam hal perlindungan hukum akibat yang ditimbulkan  dari  kecelakaan  lalu  lintas yang  terjadi  dan  pelaku  harus  memenuhi tanggung jawabnya.
Tiga  jenis  kecelakaan  lalu  lintas yang  terjadi  di  masyarakat  dikarenakan beberapa  faktor  yaitu  faktor  kelalaian pengguna  jalan,  faktor    ketidaklaikan kendaraan  serta  faktor  ketidaklaikan  jalan dan/atau  lingkungan.  Kecelakaan  yang sering terjadi diakibatkan karena kelalaian pengguna jalan. Pengguna jalan yang tidak tertib  lalu  lintas  dan  tidak  memikirkan keselamatan  dirinya  sendiri  maupun keselamatan  orang  lain  itulah  yang  perlu adanya  perhatian  dari  setiap  masyarakat supaya  tertib  dalam  berlalu  lintas.  Tertib dalam berlalu lintas merupakan suatu tertib hukum  pada  setiap pengguna  jalan  atau pengendara  kendaraan. Tertib  hukum dalam  berlalu  lintas  di  jalan  raya  dapat memberikan kenyamanan dalam
menggunakan  sarana  jalan  raya,  sehingga dapat  menekan  terjadinya  kecelakaan  lalu lintas  yang  terjadi  di  masyarakat.  Lalu lintas  dan angkutan  jalan  merupakan sarana  setiap  orang  untuk  melakukan aktifitasnya  yang  dapat  dilakukan  dengan berjalan  kaki  maupun  menggunakan sarana  transportasi  baik  roda  dua  maupun roda  empat.  Kendaraan  transportasi  yang menggunakan jalur lalu lintas tidak sedikit yang  mengalami  kecelakan  lalu  lintas. Kendaraan beroda dua dengan kendaaraan beroda  empat  atau  yang  ukurannya  lebih besar  sering  mengalami  kecelakaan  lalu lintas  di  jalan  raya.  Kendaraan  beroda empat yang mengalami kecelakaan dengan kendaraan  beroda  dua  selalu  yang disalahkan  atas  terjadinya  kecelakan  lalu lintas adalah kendaraan beroda empat atau yang  lebih  besar,  hal  inilah    yang  akan menjadikan  terjadinya  kesenjangan  dalam tertib  hukum  maupun  dalam  terib  sosial. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak hanya  diakibatkan  karena  kesalahan  atau kelalaian  pelaku  akan  tetapi  kecelakaan tersebut  dimungkinkan  karena  kesalahan atau kelalaian korban yang kurang berhati- hati  dalam  berkendara.  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur dalam  Pasal  lain  apabila  kecelakaan tersebut  diakibatkan  karena  kesalahan korban.  Apabila  dilihat  dari  karakteristik
korban  sebagaimana  disampaikan  oleh Sellin dan Wolfgang maupun Mendelsohn yang menyatakan  salah  satu  karakteristik korban  sebagaimana  diuraikan  dalan tinjauan  pustaka  adalah  korban  yang diakibatkan  karena  kesalahan  dirinya sendiri,  sehingga  bukan  pelaku  bersalah dalam  hal  terjadinya  tindak  pidana  akan tetapi korbanlah  yang seharusnya menjadi pelaku.
Penulis  dalam  hal  ini  sepakat  dengan teori  yang  diungkapkan  oleh  Mendelsohn sebagaimana  dikutip  oleh  M.  Arief Amrullah dalam bukunya dimana terdapat kesejajaran  antara  pelaku  dan  korban 2 , dalam terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu  lintas  maka  korban  dan  pelaku memiliki  kesejajaran  dalam  hal  unsur kesalahan.  Hal  tersebut  dikarenakan korban  juga  dimungkinkan  memicu terjadinya  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas,  oleh  karena  itu  penulis  melihat kejadian  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  yang  terjadi  di  masyarakat  perlu adanya  perhatian  terhadap  penentuan kesalahan  pelaku  akibat  tidak  patuh terhadap  hukum  dalam  berkendara, sehingga  terdapat  kejelasan  terhadap pertanggung  jawaban  pelaku  terhadap korban serta tidak selalu pelaku yang harus
2 M. Arif  Amrullah, 2015. , Politik Hukum Pidana (Perlindungan  Korbam  Kejahatan  Ekonomi  di Bidang  Perbankan  Dalam  Perspektif  Bank Sebagai  Pelaku  (Offender)) ,  Genta  Publishing, Edisi Revisi, Yogyakarta. Hlm. 65
menanggungnya. Hubungan antara perilaku  hukum  dan  sikap  yang menentukan  norma  menjadi  sah  dan dipatuhi,  hal  ini  terkait  dengan  legitimasi hukum  bahwa  ketika  seseorang  sepakat dengan  peraturan  maka  mereka  akan cenderung untuk mematuhi peraturan dari pada mereka  berfikir  sebaliknya. 3 Oleh karena  itu  terkait  dengan  tindak  pidana kecelakaan  lalu  lintas  tidak  akan  terjadi jika  para  pengguna  lalu  lintas  dan angkutan jalan mematuhi hukum yang ada dan bersikap hati-hati maka tindak pidana kecelakaan lalu lintas akan minim terjadi.
B. Kebijakan

## Formulasi
Ius
Constituendum Dalam  Mengatur Tanggung  Jawab  Pelaku  Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.
Ketertiban  dan  ketentraman  melalui hukum  adalah  salah  satu  unsur  yang essensial  bagi  setiap  bentuk  kehidupan politik yang terorganisir yaitu Negara, oleh karena  Negara  merupakan  suatu  lembaga yang  salah  satu  fungsi  utamanya  adalah memenuhi cita-cita tersebut. 4 W.
Friedmann  membagi  3  karakteristik hukum  sesuai  dengan  perkembangannya, yaitu  diantaranya  adalah  : pertama , Stabilitas  yang  merupakan  obyek  yang
3 Lawrence  M.  Friedman, Sistem  Hukum (Prespektif  Ilmu Sosial) , Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, Hlm. 150
4 Soerjono  Soekanto,  , Kesadaran  Hukum  & Kepatuhan  Hukum, CV.  Rajawali,  Jakarta, 1982 , Hlm. 6
penting  dari  hukum  dan  merupakan intensif  bagi  perkembangan,  akan  tetapi keinginan-keinginan  atau  hasrat  yang sangat kuat untuk semata-mata mempertahankan stabilitas sehingga dapat mengakibatkan  sikap  yang  konservatif terhadap perubahan maupun pembangunan oleh karena cenderung untuk mempertahankan status quo .
Kedua , Formalisme,  oleh  karena hukum  merupakan  salah  satu  sarana  dan metode  untuk  mengatur  interaksi  sosial. Walaupun  terdapat  perbedaan  pendapat antara  pentingnya  bentuk atau  substansi namun tata cara pengaturan interaksi sosial lebih penting dari pada interaksi sosial itu sendiri.
Ketiga , Dari  segi  efeknya  ada kecenderungan  untuk  berpegang  pada keteraturan yang formal sifatnya.
Kecenderungan  yang  berlebih-lebihan dalam  hal  ini  dapat  mengakibatkan timbulnya  pandangan-pandangan  yang terlampau  sempit  terhadap  perubahan khususnya  pembangunan.  Keteraturan dapat  pula  direncanakan  dan  dilakukan dalam  perubahan  akan  tetapi  kalau  yang dikehendaki  adalah  pencegahan    terhadap ketidak teraturan  dari  pada    proses perubahan, maka kecenderungan  tersebut diatas adalah wajar. 5
Menurut  Mochtar  Kusumaatmadja fungsi  hukum  di  Indonesia  dalam pembangunan  adalah  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat.  Hal  ini  di dasarkan  pada  anggapan  bahwa  adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dipandang penting dan sangat diperlukan.  Hukum  sebagai  tata  kaedah dapat  berfungsi  sebagai  sarana  untuk menyalurkan  kearah  kegiatan-kegiatan warga  masyarakat  ke  tujuan  yang dikehendaki  oleh  perubahan  terencana. 6 Kegiatan masyarakat yang selalu berkaitan dengan  masyarakat  lainnya  memerlukan hukum  sebagai  pengatur  ketertiban masyarakat.  Pada  umumnya  yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kedah dalam suatu kehidupan bersama.  Hukum  itu  bukanlah  merupakan tujuan  tetapi  sarana  atau  alat  untuk mencapai tujuan yang bersifat non yuridis dan  berkembang  karena  rangsangan  dari luar hukum. 7
Tokoh  yang  pertama  kali  menggagas dan  membahas  tentang  tujuan  hukum adalah  Aristoteles.  Aristoteles  melihat realita  bahwa  secara  alamiah  manusia adalah  binatang  politik  ( zoon  politicon ). 8
6 Ibid, Hlm. 9.
7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Jogjakarta, 1999, Hlm. 40.
8 Dominikus Rato, Materi Kuliah Filsafat Hukum, disampaikan  pada  program  pascasarjana, Fakultas  Hukum,  Universitas  Jember,  2014, Hlm. 4.
Aristoteles  menyimpulkan  tujuan  hukum adalah keadilan demi mencapai kehidupan yang  baik.  Pandangan  Aristoteles  tentang tujuan  hukum  tujuan  hukum  ini  diadopsi oleh  Thomas  Aquinas  dan  dikembangkan lebih  lanjut  pada  abad  pertengahan. Seiring dengan perkembangan jaman teori tujuan  hukum  berkembang  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  baik  dari  segi sosiologis,  budaya,  ekonomi  dan  hukum sehingga  lambat  laun tujuan  hukum  tidak hanya  berbicara  tentang  keadilan  tetapi berkembang  menjadi  kepastian  dan kemanfaatan. Gustav Radbruch dalam Cita Yustisia  Serfiyani  mengatakan  bahwa untuk sesuatu ketentuan hukum sudah baik haruslah  memenuhi  tiga  syarat  yaitu pertama secara filosofis dapat menciptakan keadilan,  kedua  secara  sosiologis  dapat menciptakan  kemanfaatan  dan  ketiga adalah  secara  yuridis  dapat  menciptakan kepastian. 9
Terjadinya  tindak  pidana  kecelakaan lalu  lintas  karena  kelalaian  pengemudi  di jalan  raya  dapat  dijatuhi  sanksi  pidana. Penjatuhan  sanksi  terhadap  pelaku terjadinya  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas  dirasa  sangat  berat  karena  pelaku dapat  dijatuhi  sanksi  pidana  dan  atau denda  serta  ditambah  dengan  pemenuhan
9 Cita  Yustisia  Serfiyani, Analisis  Persaingan Usaha  Di  Bidang  Distribusi  Film  Dalam Menumbuhkembangkan  Perfilaman  Nasiona, Tesis,  Megister  Ilmu  Hukum,  Universitas Jember, 2013, Hlm. 18-19
hak terhadap korban atau pun kepada ahli waris  dari  pihak  keluarga  korban.  Hal inilah  yang  dirasa  tidak  memberikan  rasa keadilan  apabila  diterapkan  dalam  setiap tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas. Keadilan  akan  dirasakan  oleh  korban karena hak dan pertanggungjawaban telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan, akan tetapi keadilan tidak akan  dirasakan  oleh  pelaku  yang  diduga telah  menyebabkan  terjadinya  tindak pidana  kecelakaan  lalu  lintas  akan  tetapi tidak  ada  unsur  kesalahan  dalam  dirinya. Hal  ini  akan  seimbang  dirasakan  oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas jika  badan  yang  berwenang  segera melakukan  revisi  khusunya  terkait pertanggungjawaban pelaku kepada korban  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas, oleh karena itu dengan adanya revisi dalam  hal  pertanggungjawaban  pelaku terhadap  korban  tinda  pidana  kecelakaan lalu  lintas  akan  menghasilkan  produk hukum lebih baik lagi.
Korban dalam kecelakaan lalu lintas dapat pula tidak mengakui bahwa dirinya- lah  yang  bersalah  sehingga    terjadi  saling menuduh  antara  para  pihak  yang  terlibat dalam  kecelaaan  lalu  lintas.  Kejadian tersebut  juga  dirasa  akan  memberikan dampak  dalam  lingkungan  masyarakat dikarenakan  tindak  pidana  juga  dapat dimungkinkan  terjadi  diperkampungan,
dimana terkadang masyarakat sering main hakim  sendiri  tanpa  melihat  siapa  yang bersalah  dengan  meminta  pertanggung- jawaban  terhadap  pihak  yang  tidak mengalami  luka  atau  akibat  yang  sangat parah.
Penegakan  hukum  tersebut  terkait pula dengan sistem peradilan pidana yang harus  dapat  bekerja sama  dengan  baik antara  satu  dengan  yang  lainnya  sehingga menciptakan  keadilan.  Hasil  revisi  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan dapat  memberikan  ruang  terhadap  pelaku yang  diduga  menyebabkan  terjadinya kecelakaan  akan  tetapi  sebenarnya  bukan pelaku  yang  menyebabkan  terjadinya kecelakaan  tersebut  melainkan  korban yang seharusnya dijadikan pelaku. Tujuan dari kebijakan hukum pidana melalui tahap formulasi memiliki tujuan undang-undang yang  dibentuk  berorientasi  tidak  hanya pada pribadi saja akan tetapi juga terhadap masyarakat  secara  luas  sehingga  dari pembentukan tersebut jelas tujuannya.

## 3. PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Setiap korban tindak pidana kecelakaan lalu  lintas  tidak  selalu  menjadi tanggung  jawab  pelaku,  hal  ini dikarenakan  kejadian  tersebut  tidak hanya  terjadi  dari  kesalahan  atau
kelalaian dari pelaku, akan tetapi tindak pidana kecelakaan lalu lintas juga dapat terjadi  akibat  dari  kesalahan  atau kelalaian korban. Korban dalam hal ini juga  dapat  dimungkinkan  melakukan kesalahan  dalam  hal  terjadinya kecelakaan  lalu  lintas.  Menentukan unsur kesalahan dalam hal ini kelalaian dalam  terjadinya  tindak  pidana kecelakaan lalu  lintas  sangat  penting guna bentuk menentukan  pertanggung- jawabannya.
2. Pengaturan  dalam  mengatur  tanggung jawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu  lintas diperlukan  revisi  dengan memberikan  satu  pasal  yang  mengatur apabila  tindak  pidana  kecelakaan  lalu lintas diakibatkan karena kesalahan atau kelalaian  dari  korban  maka  korban ataupu ahli warisnya tidak berhak untuk menuntut  hak  sebagaimana  termuat dalam  Pasal  235  dan  240  Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan sehingga  dapat  terwujud  keadilan  dan kepastian  hukum  dimasa  yang  akan datang.

## B. Saran
1. Penegak  hukum  khususnya  pihak kepolisian sebagai gerbang utama untuk menentukan kesalahan dalam terjadinya tindak    pidana  kecelakaan  lalu  lintas melalui  tahap  penyelidikan  hingga
penyidikan  tidak  serta  merta  atau memukul  rata  kesalahan  selalu ditimbulkan oleh pihak pelaku atau dari kendaraan  yang  memiliki  ukuran  lebih besar.
2. Pembentuk peraturan perundang- undangan  khususnya  badan  legislatif lebih  melihat  perkembangan  terjadinya tindak  pidana  kecelakaan  lalu  lintas yang terjadi di dalam masyarakat tidak untuk  kepentingan  pribadi  maupun politik belaka.

## DAFTAR PUSTAKA
Barda  Nawawi  Arief, 2005, Beberapa
Aspek Kebijakan dan
Pengembangan  Hukum  Pidana, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.
Cita  Yustisia  Serfiyani, 2013, Analisis Persaingan  Usaha  Di  Bidang Distribusi Film Dalam   Menumbuh kembangkan  Perfilaman  Nasiona, Tesis,  Megister  Ilmu  Hukum, Universitas Jember.
Dominikus  Rato, 2014, Materi  Kuliah
Filsafat  Hukum, disampaikan  pada program  pascasarjana,  Fakultas Hukum, Universitas Jember.
Lawrence  M.  Friedman, 2013, Sistem Hukum  (Prespektif    Ilmu  Sosial) ,
Penerbit Nusa Media, Bandung.
M. Arif Amrullah, 2015. , Politik Hukum Pidana  (Perlindungan  Korbam Kejahatan  Ekonomi  di  Bidang Perbankan  Dalam  Perspektif  Bank Sebagai  Pelaku  (Offender)) ,  Genta
Publishing, Edisi Revisi,
Yogyakarta.
Soerjono  Soekanto,  1982, Kesadaran Hukum  &  Kepatuhan  Hukum, CV.
Rajawali, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum  (Suatu  Pengantar), Liberty, Jogjakarta.

## Biodata Singkat Penulis
Okta  Nofia  Sari,  S.H., M.H., menyelesaikan
pendidikan Sarjana Hukumnya dari Fakultas Hukum
Universitas  Jember  pada  tahun 2013,  dan Magister  Hukum  dari  Fakultas  Hukum Universitas Jember tahun 2016.