Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496

## Diversi Oleh Pengadilan Negeri Kotabumi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Anak
Andi Barkan Mardianto andi_barkanm@yahoo.co.id Pengadilan Negeri Kotabumi, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 September 2023 Naskah Revisi : 15 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
Furthermore,  the  Children's  Judge  in  its  implication  has  an  obligation  and realizes a balanced Diversity Agreement for both parties, in which the agreement of diversia is an agreement on the results of the Diversion deliberation process as outlined  in  the  form  of  documents  and  signed  by  the  parties  involved  in  the Diversion deliberation. handling children as perpetrators of crime is one form of attention  of  judges  to  the  conditions  of  children  who  are  different  from  adults, the nature of children as individuals who are still unstable, the future of children as assets of the nation and the position of people in communities who still need protection  can  be  used  as  a  basis  for  searching  alternative  solutions  on  how  to avoid children from a formal criminal justice system.
The  method  used  in  this  study  is  an  empirical  approach  derived  from  data collection  obtained  from  primary  data  and  secondary  data,  then  analyzed  by qualitative analysis methods.
The results of this study ultimately provide the answer that diversion as a form of settlement  of  child  criminal  cases  through  the  Restorative  justice  approach  by Judges of Children in the Kotabumi District Court can be implicated because of observing 1)  The  best  interests  of  the  Child,  2)  The  survival  and  growth  of  the Child. The suggestion from this research is that the role of the Facilitator needs to be socialized more intensively to the community because there are still many people who do not understand correctly the implementation of diversion.
Keywords: Diversion, Criminal Child, Kotabumi Disttrict Court.

## Abstrak
Urgensi  kebijakan  diversi  oleh  Hakim  dalam  menangani  Anak  sebagai  pelaku tindak  pidana  merupakan  salah  satu  bentuk  perhatian  hakim  terhadap  kondisi Anak yang berbeda dengan orang dewasa, sifat dasar Anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan Anak sebagi aset bangsa dan kedudukan masyarakat di masyarakat yang masih butuh perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi  alternatif  bagaimana  menghindarkan  Anak  dari  suatu  sistem  peradilan pidana  formal.  Fokus  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  terkait  diversi  sebagai bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  Anak  studi  pada  Pengadilan  Negeri
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
Kotabumi  serta  faktor  penghambat  diversi  sebagai  bentuk  penyelesaian  perkara pidana Anak studi pada Pengadilan Negeri Kotabumi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif dan  pendekatan  Socio  Legal  yang  bersumber  dari  pengumpulan  data  yang diperoleh  dari  data  primer  dan  data  sekunder,  kemudian  dianalisis  dengan metode analisis kualitatif.
Hasil  penelitian  ini  pada  akhirnya  memberikan  jawaban  bahwa  diversi  sebagai bentuk penyelesaian perkara Anak studi pada Pengadilan Negeri Kotabumi dapat diimplementasikan  dengan  memperhatikan  1)  Kepentingan  terbaik  Anak,  2) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak. Saran dari penelitian ini adalah agar  diversi  dan  peran  Fasilitator  perlu  disosialisasikan  lebih  intensif  kepada masyarakat  karena  masih  banyak  masyarakat  yang  belum  memahami  secara benar perihal pelaksanaan diversi.
Kata Kunci: Diversi, Perkara Anak, Pengadilan Negeri Kotabumi.

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  keberlangsungan  hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia,  anak  memiliki  peran  strategis  yang  secara  tegas  dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan  berkembang  serta  atas  pelindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi. Oleh  karena  itu,  kepentingan  terbaik  bagi  anak  patut  dihayati  sebagai kepentingan  terbaik  bagi  kelangsungan  hidup  umat  manusia.  Konsekuensi dari  ketentuan  Pasal  28B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  perlu  ditindaklanjuti  dengan  membuat  kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.
Anak  perlu  mendapat  pelindungan  dari  dampak  negatif  perkembangan pembangunan  yang  cepat,  arus  globalisasi  di  bidang  komunikasi  dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan  cara  hidup  sebagian  orang  tua  yang  telah  membawa  perubahan  sosial yang  mendasar  dalam  kehidupan  masyarakat  yang  sangat  berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. 1
1 Imran Adiguna dkk, Artikel : Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana , Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, hlm. 3.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan  pidana  selama  ini  membawa  dampak  yang  sangat  buruk  bagi perkembangan  anak baik  secara  psikis  maupun  fisik.  Hak-hak  anak ketika harus menjalani suatu proses pemeriksaan penyelesaian perkara pidana dari tahap penyidikan sampai ke tahap pelaksanaan putusan seringkali diabaikan oleh penegak hukum. Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang  mengutamakan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  masih  jauh  dari  yang diharapkan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Undang- Undang tersebut telah dituangkan secara tegas dalam Bab II Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 mengenai diversi.
Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengakibatkan adanya upaya  guna  mencegah  dan  menanggulanginya,  salah  satunya  adalah penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak ( Juvenile Criminal Justice System ).  Tujuannya  tidak  hanya  untuk  penjatuhan  pidana  semata,  tetapi juga pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana sebagai sarana mendukung  perwujudan  kesejahteraan  anak  pelaku  tindak  pidana.  Dasar pemikiran  tujuan  penjatuhan  sanksi  pidana  tersebut  merupakan  ciri  khas penyelenggaraan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  yang  diharapkan  nantinya dalam  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  baik  di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun sidang di pengadilan, tidak hanya meninggalkan  pada  aspek  pembinaan  dan  perlindungan  semata  bagi  anak namun juga didasari prinsip demi kepentingan anak. 2
Sejak  tahap  penyidikan,  aparat  hukum  telah  diberi  kewenangan  oleh Undang-Undang  untuk  melakukan  penahanan.  Situasi  dalam  tahanan memberikan  beban  mental  berlipat  bagi  si  anak,  ditambah  lagi  tekanan psikologis  yang  harus  dihadapi  mereka  yang  Pelaksanaan  Diversi dilatarbelakangi  keinginan  untuk  menghindari  efek  negatif  terhadap  jiwa
2 Wadong Maulana Hasan, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak , Jakarta, Grasindo, , hlm.
68.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
dan  perkembangan  anak  oleh  keterlibatannya  dengan  sistem  peradilan pidana.  Upaya  pengalihan  atau  ide  Diversi  ini,  merupakan  penyelesaian terbaik  yang  dapat  dijadikan  formula  dalam  penyelesaian  beberapa  kasus yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana.  Kewenangan  untuk melakukan Diversi adalah dari aparat penegak hukum pada masing masing tingkatan  pemeriksaan  yaitu  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan  dan pemeriksaan  perkara  anak  di  pengadilan  negeri  sebagaimana  yang  dimuat dalam Pasal 7.
Sejalan  dengan  hal  tersebut  diatas  Hakim  Anak  dalam  fungsi  dan kewenangannya  sebagai  fasilitator  diversi  harus  menajalankan  tugasnya sesuai  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Anak,  Pasal  3  menjelaskan  bahwa:  Hakim  Anak  wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula  dengan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  7  (tujuh) tahun  atau  lebih  dalam  bentuk  surat  dakwaan  subsidiaritas,  alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).  Selanjutnya Hakim Anak dalam implikasinya  harus  mewujudkan  Kesepakatan  Diversi  yang  seimbang  bagi kedua belah pihak, yang mana kesepkatan diversi adalah kesepakatan hasil proses  musyawarah  Diversi  yang  dituangkan  dalam  bentuk  dokumen  dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah Diversi. Selanjutnya  pelaksanaan  diversi  oleh  para  penegak  hukum  baik  oleh penyidik,  penutut  umum  dan  hakim  masih  dirasa  kurang  dari  yang diharapkan,  yang  mana  dari  tahun  2015  hingga  tahun  2019  dirasa  kurang optimal  dan  mengesampingkan  nilai  keadilan  bagi  si  anak,  anak  seakan terjustifikasi  menjadi  korban  dalam  penegakan  hukum.  Hal  ini  diperkuat oleh  penjelasan  Sutarno  yang  menjelaskan  bahwa  dari  tahun  2015  hingga tahun  2019  upaya  diversi  yang  akan  di  kontruksikan  kepada  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  oleh  hakim  anak  Pada  Pengadilan  Negeri
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
Kotabumi sangat sulit untuk dilaksanakan, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor  yang  antara  lain  adalah  karena  pemahaman  dan  kesadaran  penyidik akan pentingnya proses  diversi  bagi  si  anak yang  dalam  hal  ini  berkonflik dengan hukum.
Urgensi  kebijakan  diversi  oleh  Hakim  dalam  menangani  anak  sebagai pelaku  tindak  pidana  merupakan  salah  satu  bentuk  perhatian  hakim terhadap kondisi anak yang berbeda dengan orang dewasa, sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagi aset bangsa dan kedudukan masyarakat di masyarakat yang masih butuh perlindungan dapat dijadikan  dasar  untuk  mencari  solusi  alternatif  bagaimana  menghindarkan anak  dari  suatu  sistem  peradilan  pidana  formal,  penempatan  anak  dalam penjara dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. 3 Hal  ini  disebabkan  peneliti  menggunakan  bahan-bahan kepustakaan  sebagai  data  untuk  menganalisis  kasus  dalam  penyusunan penelitian  ini.  Penelitian  hukum  normatif  mencakup  penelitian  terhadap asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum  (mengkaji norma  dalam  peraturan  perundang-undangan  sampai  sejauh  mana  hukum positif  tertulis  yang  ada  sinkron  atau  serasi  satu  sama  lain  baik  secara vertikal maupun horizontal), sejarah hukum. 4

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengadilan  Negeri  Kotabumi  telah  melaksanakan  diversi  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum sejak diundangkan dan dinyatakan berlaku Undang-Undang  No.  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.  Pelaksanaan  diversi  yang  ada  pada  saat  itu  tidak  menggunakan Peraturan  Pemerintah  yang  ada  saat  ini,  tetapi  menggunakan  Peraturan
3 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada, hlm.78
4 Ibid
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.  Peraturan Mahkamah Agung yang keluar pada saat itu dapat membantu memberikan arahan bagi hakim sebagai fasilitator dalam menjalankan tugasnya untuk melaksanakan diversi dengan  baik.  Peraturan  Mahkamah  Agung  digunakan  dikarenakan  belum adanya  Peraturan  Pemerintah  yang  mengatur  tentang  pelaksanaan  diversi, sehingga  untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dikeluarkanlah  Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014.
Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri  Kotabumi pada awalnya hanya memakai  ruangan  sidang  untuk  tempat  pelaksanaan  diversi.    Ruangan sidang  tersebut  tidaklah  tepat  sebagai  tempat  pelaksanaan  diversi, melainkan harus menggunakan ruangan khusus yang dapat membuat anak merasa tidak sedang mengikuti proses persidangan. Ruangan sidang yang biasa dipakai dianggap tidak sesuai karena bertolak dengan prinsip diversi yang  menyatakan  bahwa  pengalihan  penyelesaian  masalah  anak  di  luar proses  peradilan.  Proses  peradilan  dalam  artian  disini  termasuk  ruang sidang  yang  biasa  dipakai  oleh  hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara. 5
Namun saat ini Pengadilan Negeri Kotabumi telah memiliki ruang khusus untuk  diversi, video  conference ,  ruang  tunggu  anak sebagaimana amanat Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017  tentang  Pedoman  Standar  Minimal  Sarana dan  Prasarana  Pengadilan  Ramah  Anak.  Berikut  ini  hasil  Diversi  dalam setiap  tingkatan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri Kotabumi:
Tabel 1 No. Fasilitator Diversi Tahun Pelaksanaan 2015 2016 2017 2018 2019 1. Penyidik 9 5 3 2 1 2. JPU 1 1 - - -
5 Nandang  Sambas, Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia ,  Yogyakarta,  Graha  Ilmu, 2010, hlm. 24
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
3. Hakim 3 - 1 - - Jumlah 13 6 4 2 1
Anak  yang  diperiksa  berdasarkan  proses  diversi  harus  memperoleh perlindungan.  Perlindungan  anak  dimaksudkan  untuk  melindungi  dan mengayomi  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  agar  anak  dapat menyongsong  masa  depannya  yang  masih  panjang  serta  memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirnya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.  Perlindungan anak juga  meliputi  kegiatan  yang  bersifat  langsung  dan  tidak  langsung  dari tindakan  yang  membahayakan  anak  secara  fisik  dan/atau  psikis.  Secara hakiki  perilaku  delikuensi  anak,  hendaknya  dilihat  bukan  semata-mata sebagai  perwujudan  penyimpangan  perilaku  karena  iseng  atau  mencari sensasi,  melainkan  perwujudan  produk  atau  akibat  ketidakseimbangan lingkungan  sosial.  Kenakalan  anak  sering  disebut  sebagai  “ Juvenile deliquency ”.
Romli  Atmasasmita  mengatakan  bahwa  deliquency  adalah  suatu  tindakan atau  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  yang  dianggap bertentangan  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  berlaku  di  suatu negara  dan  yang  oleh  masyarakat  itu  sendiri  dirasakan  serta  ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. 6
Penjatuhan  pidana  kepada  seorang  anak  haruslah  menjadi  jalan  terakhir karena  masih  dapat  dilakukan  upaya  perdamaian  melalui  diversi  dengan pendekatan  keadilan  restoratif  sebagai  mediasi  penal.  Pengaruh  yang menyebabkan anak menjadi seorang delikuensi tidaklah tepat jika ditangani sebagaimana  dengan  orang  dewasa  di  muka  persidangan.  Anak  harus mendapatkan  perlindungan,  dan  juga  keadilan  guna  untuk  menentukan
6 Romli  Atmasasmita, Problema  Kenakalan  Anak  dan  Remaja ,  Bandung,  Armico,  1984,  hlm.  23 yang  dimuat  di  dalam  buku  Maidin  Gultom, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia , cetakan kedua, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 53-54
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
masa  depannya.  Penanganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  tidak dapat  menggunakan  sistem  peradilan  pidana  yang  digunakan  bagi  orang dewasa.  Sistem  Peradilan  Pidana  yang  diberlakukan  bagi  orang  dewasa tidaklah  tepat  bila  diterapkan  bagi  seorang  anak  yang  berhadapan  dengan hukum dan untuk itu dipakailah sistem peradilan pidana anak yang khusus mengatur  mengenai  penanganan  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan hukum.
Keluarnya  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menggantikan Undang-Undang  Pengadilan  Anak  menunjukkan  bahwa,  perlunya penanganan  khusus  terkait  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  yaitu melalui  diversi  dan  jika  tidak  dicapai  kesepakatan,  maka  dapat  diberikan pidana  dan  tindakan.  Perbedaan  antara  pidana  dan  tindakan  secara tradisional  dinyatakan  sebagai  berikut,  bahwa  pidana  adalah  pembalasan terhadap  kesalahan  si  pembuat,  sedangkan  tindakan  adalah  untuk perlindungan masyarakat dan pembinaan si pelaku.  Perbedaan yang dimuat diatas  dapat  diartikan,  bahwa  pemidanaan  diberikan  bagi  seseorang  yang dianggap  bersalah  dan  mampu  untuk  bertanggung  jawab.  Pemidanaan dalam  KUHP  yang  ada  memiliki  bentuk  keadilan  retributif,  artinya pembalasan  diberikan  kepada  pelaku  sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukannya.Sistem  Pemidanaan  yang  umum  yang  diatur  dalam  KUHP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Dalam  menentukan  perbuatan  yang  dikategorikan  sebagai  suatu tindak pidana KUHP lebih berorientasi pada orang. Dengan demikian orang diakui sebagai satu-satunya subjek tindak pidana.
2. Ancaman sanksi pidana lebih berorientasi kepada sistem pemidanaan maksimal  umum.  Sedangkan,  bagi  pelaku  anak  dibawah  umur menetapkan sistem ancaman pidana maksimal yang berupa tindakan.
3. KUHP  berorientasi  kepada  adanya  perbedaan  kualifikasi  tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran.
Ciri-ciri Sistem Pemidanaan diatas membuktikan bahwa fokus utama lebih ditujukan  kepada  pelaku  dan  tidak  memperhatikan  kepentingan  korban. Perbedaan  Sistem  Peradilan  Pidana  dengan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496
ialah  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  melihat  kepada  kepentingan  korban dan  juga  melihat  pelaku  apakah  seorang  anak  atau  tidak  dan  juga melakukan pelaksanaan diversi sebagai upaya menjauhkan anak dari proses persidangan  formal  yang  menggunakan  keadilan  restoratif  sebagai  bentuk mediasi  penal.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  penanganan  dalam  Sistem Peradilan Pidana. Mediasi penal menurut Wright adalah a process in which victim (s) and offender (s) communicate with the help of an impartial third party,  either  directly  (face-to  face)  or  indirectly  via  the  third  party, enabling victim (s) to express their needs and feelimgs and offender (s) to accept  and  act  on  their  responsibilitie .”(Suatu  proses  dimana  korban  dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga  baik  secara  langsung  atau  secara  tidak  langsung  dengan menggunakan  pihak  ketiga  sebagai  penghubung,  memudahkan  korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga  memungkinkan  pelaku  menerima  dan  bertanggung  jawab  atas perbuatannya).
Mediasi  penal  yang  dikemukakan  oleh  Wright  ini  menunjukkan  bahwa yang  dimakud  ialah  pelaksanaan restorative  justice (keadilan  restoratif).
Berbeda  dengan  pendekatan  keadilan  pada  sistem  peradilan  pidana konvensional  yang  lebih  menekankan retributive  justice ,  pendekatan  ini lebih melihat kepada adanya partisipasi langsung oleh anak sebagai pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari  kenyataan  bahwa  pendekatan  ini  masih  diperdebatkan  secara  teoritis, akan  tetapi  pandangan  ini  pada  kenyataannya  berkembang  dan  banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Kegagalan di  dalam  menjalankan  diversi  ini  menunjukkan  bahwa  diversi  belum sepenuhnya berhasil dikarenakan dari sekian banyak kasus hanya satu saja yang  berhasil  mencapai  kesepakatan  diversi  oleh  hakim  di  Pengadilan Negeri  Kotabumi,  ini  menunjukkan  ditemukannya  hambatan-hambatan  di dalam keberhasilan diversi di Pengadilan Negeri Kotabumi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496

## IV. PENUTUP
Diversi  sebagai  bentuk  penyelesaian  perkara  pidana  Anak  melalui pendekatan  Restorative  justice  oleh  Hakim  Anak  di  Pengadilan  Negeri Kotabumi dapat diimplementasikan karena memperhatikan 1) Kepentingan terbaik Anak, 2) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, 3) Hasil pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik,  4)  Laporan  penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan 5) Laporan  sosial  yang  dilakukan  oleh  Pekerja  Sosial  Profesional.  Selain  itu pengambilan keputusan oleh Hakim Anak didasarkan menurut pertimbangan  sosiologis,  psikologis,  dan  pedagogis,  yang  mana pertimbangan pedagogis adalah pertimbangan dalam mengambil keputusan harus  bersifat  mendidik  yang  bermanfaat  bagi  perkembangan  jiwa  anak. Sehingga  hendaknya  proses  pelaksanaan  diversi  yang  dilakukan  oleh Fasilitator  dalam  setiap  tingkatan  (penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim) perlu  disosialisasikan  lebih  intensif  kepada  masyarakat  karena  masih banyak  masyarakat  yang  belum  memahami  perihal  pelaksanaan  diversi. Dan  tugas  sosialisasi  tersebut  menjadi  tanggung  jawab  dari  Kementerian Hukum dan Ham dan Pemerintah Daerah Kotabumi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2598 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 486 – 496

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Wadong  Maulana  Hasan,  2000, Advokasi  dan  Hukum  Perlindungan  Anak , Jakarta, Grasindo. Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Nandang  Sambas,  2010, Pembaruan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia , Yogyakarta, Graha Ilmu. Romli  Atmasasmita,  1984, Problema  Kenakalan  Anak  dan  Remaja ,  Bandung, Armico.

## Jurnal dan Sumber Lain
Imran  Adiguna  dkk,  Artikel  : Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang Berhadapan  Dengan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana , Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.