## Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu

## Adella Putri Westi, Yunanto
Universitas Diponegoro Correspondence: adellaputriw07@gmail.com, yun_yunanto@yahoo.com
Abstrak. Tujuan  penelitian  ini  pertama  untuk  mengetahui  bagaimanakah  pertanggungjawaban  pidana  pelaku tindak  pidana  pengedaran  mata  uang  palsu?  dan  kedua  bagaimanakah  pertimbangan  hukum  hakim  dalam memutus  perkara  tindak  pidana  pengedaran  mata  uang  palsu?.  Guna  menjawab  permasalahan  tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan  studi  lapangan,  kemudian  data  dianalisis  secara  kualitatif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan disimpulkan bahwa terdakwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Hendi Setio yang terbukti melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan mata uang adalah pemidanaan penjara selama 2 Tahun 6 bulan dan  denda  sebesar  Rp.100.000.000.  Dalam  memutus  perkara  tersebut  hakim  telah  mempertimbangkan  aspek yuridis,  sosiologis,  dan  filosofis.  Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  diharapkan  dan  disarankan  dilakukan sosialisasi  atau  penyuluhan  terhadap  ciri-ciri  keaslian  uang  rupiah  kepada  masyarakat  sehingga  diharapkan peredaran  uang  palsu  akan  semakin  berkurang.  Selain  itu,  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  agar  selalu memperhatikan  tujuan  pemidanaan  dengan  memenuhi  rasa  keadilan  baik  bagi  terpidana,  korban  maupun masyarakat luas.
Kata kunci : pertanggungjawaban pidana; pertimbangan hakim; uang palsu
Abstract. The purpose of this research is first to find out how the criminal responsibility of the perpetrators of the  crime  of  circulating  counterfeit  currency  is?  and  secondly,  what  are  the  judges'  legal  considerations  in deciding  cases  of  criminal  acts  of  circulating  counterfeit  currency?  In  order  to  answer  these  problems, normative juridical and empirical juridical approaches are used. Data collection was carried out by means of literature and field studies, then the data were analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion  it  was  concluded  that  the  defendant's  form  of  criminal  responsibility  against  the  defendant  Hendi Setio who was proven to have committed the crime of counterfeiting currency was imprisonment for 2 years and 6  months  and  a  fine  of  IDR  100,000,000.  In  deciding  the  case  the  judge  has  considered  the  juridical, sociological, and philosophical aspects. Based on these conclusions, it is hoped and suggested that socialization or counseling be carried out on the characteristics of genuine rupiah currency to the public so that it is hoped that  the  circulation  of  counterfeit  money  will  decrease.  In  addition,  the  judge  in  imposing  a  sentence  must always pay attention to the purpose of punishment by fulfilling a sense of justice for both the convict, the victim and the wider community.
Keywords : counterfeit money; criminal liability; judge's judgment

## PENDAHULUAN
Uang  adalah  alat  transaksi  pembayaran yang  beredar  di  masyarakat  serta  rawan  untuk dipalsukan.  Di  samping  individu  yang  menjadi korban  sebagian  masyarakat  pada  umumnya juga  menerima  efek  negatif  akibat  dari diedarkannya  uang  palsu  tersebut.  Semakin banyaknya  uang  palsu  yang  beredar,  berarti semakin  banyak  jumlah  peredaran  yang  terjadi, sehingga  terjadinya  inflasi  yang  mengakibatkan kenaikan  harga  barang  di  pasaran.  Inflasi  itu akan  mengakibatkan  perekonomian  masyarakat menjadi  tidak  stabil.  Kejahatan  semakin  marak karena  kebutuhan  akan  uang  sangatlah  penting. Salah  satu  kejahatan  yang  dilakukan  yaitu
mencetak  dan  mengedarkan  uang  palsu  di masyarakat.  Tindak  pidana  pemalsuan  mata uang dan uang kertas, dapat juga disebut dengan kejahatan  peniruan  dan  pemalsuan  mata  uang. Pengedaran  uang  palsu  merupakan  jenis kejahatan yang banyak terjadi.
Provinsi  DKI  Jakarta  menjadi  provinsi dengan peredaran uang palsu paling tinggi yaitu 145.791  lembar.  Disusul  Jawa  Barat,  sebanya 14.676 lembar. Selanjutnya, Jawa Timur dengan 10.551  lembar  uang  palsu.  Dan  Jawa  Tengah dengan  5.065  lembar  uang  palsu  (Dihni,  2021). Persoalan  pemalsuan  dan  peredaran  uang  palsu ini  perlu  mendapat  perhatian  serius,  mengingat uang  merupakan  alat  penting  yang  digunakan
masyarakat  dalam  bertransaksi  sehari-hari  dan memerlukan  upaya  penegakan  hukum  yang tegas dan adil agar dapat diterima dan dicarikan solusinya.  Tindak  pidana  pemalsuan  dan peredaran  uang  kertas  palsu  dilakukan  guna menimbulkan efek jera bagi pelakunya.
Dalam  menanggulangi  adanya  tindak pidana  peredaran  uang  palsu,  pemerintah Indonesia  telah  merumuskannya  dalam  KUHP atau  kitab  undang-undang  hukum  pidana.  Pada UU No 7 Tahun 2011 yang mengatur mata uang serta  RUUHP  juga  termaktub  hal  yang demikian.  Perubahan-perubahan  perundangan mengenai  mata  uang  dilakukan  agar  terjadi keselarasan peraturan perundang-undangan dengan  kondisi  kejahatan  mengenai  mata  uang yang  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  saat  ini. Dalam KUHP, peraturan-peraturannya merupakan  turunan  dari  KUHP  Belanda  yang dinilai telah kadaluarsa dengan kondisi Indonesia saat ini ” (Wahyuningsih, 2014).
Kendati telah ada pengaturannya, hingga saat  ini  masih  banyak  terjadi  perbuatan pemalsuan mata uang yang umumnya dilakukan terhadap  uang  kertas.  Salah  satunya  yaitu sebagaimana  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  Nomor:  49/Pid.B/2020/PN  Tjk, yang  menjadi  obyek  kajian  artikel  ini.  Adapun kasus posisi dalam putusan tersebut sebagaimana  diuraikan  sebagai  berikut:  Hendi Setio  Bin  Rahayu  Setiono  pada  hari  Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Dusun Talang Besar-Desa Gedung Gumanti, Kec. Tegineneng, Kabupaten Pesawaran  atau  setidak-tidaknya  pada  suatu tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  daerah hukum  Pengadilan  Negeri  Gedong  Tataan, namun  karena  terdakwa  dilakukan  penahanan oleh  Penyidik  Direktorat  Reserse  Kriminal Umum  Polda  Lampung  di  Rutan  Way  Hui Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar  saksi  yang  dipanggil  lebih  dekat  pada tempat  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjung Karang,  maka  berdasarkan  Pasal  84  Ayat  (2) KUHAP  Pengadilan  Negeri  Kelas  1  A  Tanjung Karang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara  ini,  melakukan  memalsukan  Rupiah sebagaimana  dimaksud  Pasal  26  Ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011  tentang Mata Uang.
Perbuatan  tersebut  dilakukan  terdakwa dengan  cara  sebagai  berikut:  bahwa  awalnya pada hari Jum’at tanggal 11Oktober 2019 ketika terdakwa  sedang  berada  dirumah  terdakwa
teringat  bahwa  hari  Sabtu  tanggal  12  Oktober 2019  terdakwa  harus  membayar  Hutang  kepada sdr.  ASRI  sebesar  Rp.11.000.000,-  (sebelas juta rupiah), kemudian terdakwa teringat dan berfikir untuk  melakukan  mengcopy  uang  yang  akan dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang tersebut, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober  2019  sekira  jam  05.00  WIB  di  rumah terdakwa  di  Dusun  Sidomulyo,  Desa  Trimulyo, Kec.  Tegineneng,  Kab.  Pesawaran  terdakwa langsung  mencoba  mencetak  uang  tersebut dengan  cara  mengcopy  Uang  asli  pecahan Rp.100.000,-  (seratus  ribu  rupiah)  dan  pecahan Rp.50.000,-  (lima  puluh  ribu  rupiah)  dengan menggunakan  1  unit  printer  merk  Canon  type MP287,  pada  awalnya  beberapa  kali  gagal mencetak uangnya, dan setelah berhasil mencetak terdakwa langsung mencetak/mengcopy uang pecahan Rp.100.000,- (seratus  ribu  rupiah)  dan  pecahan  Rp.50.000,- (lima  puluh  ribu  rupiah)  sampai  sebanyak Rp.11.000.000,-  (sebelas  juta  rupiah)  dengan rincian  pecahan  Rp.100.000,-  (seratus  ribu rupiah)  sebanyak  88  (delapan  puluh  delapan) lembar  dan  pecahan  Rp.50.000,-  (lima  puluh ribu rupiah) 44 (empat puluh empat) lembar.
Pengadilan adalah badan penegak hukum  yang  diberi  wewenang  untuk  mengadili dan  menjatuhkan  sanksi.  Berdasarkan  hukum acara  pidana,  keputusan  akhir  dalam  perkara pidana  berada  di  tangan  hakim,  yang  wajib memberikan  hukuman  yang  seadil-adilnya kepada pelaku kejahatan (Manggalatung, 2014). Terhadap  tindak  pidana  pemalsuan  mata uang,Hakim  harus  menjatuhkan  putusannya berdasarkan  pada  pembuktian  secara  objektif dan  ditambah  dengan  keyakinan  hakim  itu sendiri.  Pasal  8  ayat  2  Undang-Undang  No  48 tahun  2009  mengenai  Kekuasaan  Kehakiman, mengatur bahwasanya dalam mempertimbangkan  berat  atau  ringannya  suatu tindak pidana, hakim juga harus memperhatikan baik  atau  buruknya  sifat  terdakwa,  dengan harapan  putusan  hakim  tepat.  dan  adil  atas kesalahan yang telah dibuatnya. Penerapan berat ringannya  pidana  tentu  saja  disesuaikan  dengan motif dan akibat dari perbuatan pelaku, terutama dalam  kaitannya  dengan  penerapan  pidana, namun  sejumlah  undang-undang  menetapkan ancaman  pidana  minimal  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang.  Terkait  dengan  perkara pemalsuan uang sebagaimana Putusan Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang  Nomor: 49/Pid.B/2020/PN  Tjk,  Hakim  menyatakan terdakwa  Hendi  Setio  bin  Rahayu  Setiono
bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  dengan sengaja memalsukan mata uang yang diatur dan diancam  pidana  dalam  Pasal  36  Ayat  (1) Jo Pasal  26  Ayat  (1)  UndangUndang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  2011  tentang  Mata Uang. Dan Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  Hendi  Setio  bin  Rahayu  Setiono dengan  vonis  2  tahun  6  bulan  penjara  dengan masa  penahanan  terdakwa  dikurangi,  namun terdakwa  akan  tetap  ditahan  dan  dikenakan denda sebesar 100 juta rupiah.
Sanksi  pidana  pada  pelaku  pemalsuan uang  diberikaan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku  dan  hukum  positif  di  Indonesia.  Akan tetapi,  keputusan  yang  diberikan  oleh  hakim umumnya memiliki  keadilan  bagi  seluruh  pihak dan memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan  dari  hukum  tersebut  (Wantu, 2012).  Oleh  karena  itu,  pertimbangan  hukum hakim  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Tanjungkarang  Nomor:  49/Pid.B/2020/PN  Tjk. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengeahui pertanggungjawaban pidana pelaku  tindak pidana  pengedaran  mata  uang  palsu  dan pertimbangan  hukum  hakim  dalam  memutus perkara  tindak  pidana  pengedaran  mata  uang palsu.

## METODE
Metode  yuridis  empiris  menjadi  metode penelitian yang dipergunakan. Dimana penelitian  dilaksanakan  dengan  melakukan hubungan  langsung  pada  pihak  yang  dianggap mengetahui  latar  belakang  penelitian  ini. Sedangkan  pendekatan  empiris  dilaksanakan melalui  pengamatan  pada  gejala  perilaku  dan peristiwa  hukum  yang  terjadi  (Soekanto  & Mamudji,  2015).  Data  sekunder  dan  primer merupakan  data  yang  dipergunakan  pada penelitian  ini.  Data  tersebut  dikumpulkan melalui  studi  langsung  ke  lapangan  dan  studi pustaka dengan analisis data deskriptif kualitatif.

## HASIL
Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu
Pertanggungjawaban pidana adalah kesanggupan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban  atas  kesalahan  yang  telah dilakukannya,  perbuatan  yang  dilarang  oleh Undang-Undang  dan  tidak  dibenarkan  oleh masyarakat atau tidak patut di mata masyarakat, bahwa agar seseorang mempunyai sifat tanggungjawab  atas  pidana,  dalam  artian dipidananya terdakwa harus memenuhi beberapa
syarat  yakni:  (a)  adanya  suatu  tindak  pidana yang  dilakukan  oleh  pembuat;  (b)  hubungan batin  (sikap  psikis)  orang  yang  melakukan perbuatan dengan perbuatannya berupa kesengajaan  ( dolus )  dan  kealpaan  ( culpa );  (c) kemampuan  bertanggungjawab  orang  yang melakukan  perbuatan  pidana;  dan  (d)  tidak  ada alasan pemaaf dan pembenar.
Unsur  pidana  merupakan  salah  satu bentuk unsur pokok pertanggungjawaban pidana karena  tidak  dapat  dipidana  kecuali  jika dilakukan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang.  Hal  ini  sesuai  dengan  asas  legalitas yang kita pegang teguh, atau yang biasa dikenal dalam  bahasa  latin  dengan  istilah “nullum delictum  nulla  poena  sine  praevia  Lege” (tidak ada  tindak  pidana,  tanpa  adanya  pengaturan terlebih  dahulu  tidak  ada  tindak  pidana) (Moeljatno, 1987). Menurut Eka Aftarini, syarat agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban  pidana  adalah  seseorang melakukan  sebuah  perbuatan  melawan  hukum atau  suatu  tindakan  pidana  atas  kesadaran dirinya  dan  seseorang  itu  tidak  termasuk  ke dalam Pasal 44 KUHP. Apabila seseorang dapat bertindak  atas  nama  dirinya  sendiri  dan seseorang  itu  cakap  tidak  gila  maka  dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Ketentuan  mengenai  pemalsuan  mata uang  diatur  pada  Pasal  36  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2011  mengenai  mata  uang, dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  10 tahun  serta  pidana  denda  paling  banyak  sebesar Rp.10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah). Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan uang, Eddy Rifai, berpendapat bahwa di dalam Hukum Pidana pertanggungjawaban  itu  haruslah  memiliki  3 unsur,  yang  pertama  harus  ada  perbuatan  atau actus  reus dimana  perbuatan  yang  melanggar peraturan  per  Undang-Undangan  pidana  dan diancam  dengan  sanksi  pidana,  Yang  kedua adanya  kesalahan  dilihat  dari  apakah  ada  unsur kesengajaan  ( dolus) dan  kealpaan  ( culpa) ,  dan yang  terakhir  tidak  adanya  alasan  pemaaf  dan pembenar, Maka  apabila  hal itu terpenuhi maka seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban Pidana.  Pendapat  ini  selara  dengan  pernyataan Heni Siswanto, bahwa secara keilmuan khususnya Ilmu Hukum Pidana seseorang dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  haruslah memenuhi  3  aspek,  aspek  yang  pertama  harus mampu  bertanggungjawab  atau  mempunyai kemampuan bertanggungjawab sepenuhnya tidak  sebagian  atau  tidak  memiliki  kemampuan
bertanggungjawab,  aspek  yang  kedua  seseorang yang  memiliki  niat  jahat  atau  sifat  batin  jahat yang  menjadi  dasar  melakukan  perbuatan  jahat bisa berbentuk dolus dan culpa, dan aspek yang ketiga tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar terhadap  seseorang  untuk  melakukan  perbuatan yang dilarang.
Merujuk pada putusan nomor 49/Pid.B/2020/PN  Tjk  Bahwasannya  Terdakwa Hendi  Setio  bin  Rahayu  Setiono  melakukan pemalsuan mata uang atas kehendaknya sendiri, mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut  bertentangan  dengan  hukum  dan berdasarkan  keterangan  terdakwa  mempunyai niat  untuk  mencetak  dan  meniru  uang  kertas rupiah  perbuatan  tersebut  ia  lakukan  bertujuan untuk  menguntungkan  diri  sendiri,  sehingga tidak  ada  suatu  alasan  yang  dapat  menghapus sifat  melawan  hukumnya  suatu  perbuatan  yang dilakukan terdakwa Hendi Setio.
Terdakwa  Hendi  Setio  bin  Rahayu Setiono mampu bertanggungjawab karena perbuatannya  tersebut  yakni  pemalsuan  uang terdakwa  menghendaki  perbuatannya  sesuai dengan kesadarannya. Seseorang dapat dianggap tidak  mampu  bertanggung  jawab  dalam  arti Pasal  44  (1)  KUHP,  terutama  karena  cacat perkembangan atau cacat mental orang tersebut, yang terganggu oleh penyakit. Hakim mengatakan  bahwa  terdakwa  Hendi  Setio  Bin Rahayu Setiono dianggap dapat bertanggungjawab karena tidak memenuhi unsur pada  pasal  44  ayat  (1)  KUHAP,  hakim menyatakan  bahwa  tidak  menemukan  hal-hal yang  dapat  membebaskan  terdakwa  dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran  maupun  alasan  pemaaf,  sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat dianalisis  bahwa  Terdakwa  Hendi  Setio  bin Rahayu Setiono dalam Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN  Tjk  dinyatakan  bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan Rupiah” dan  Hakim  menyatakan  terdakwa  melakukan kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas terdapat  unsur  kesengajaan  dan  terdakwa  dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya  alasan  pemaaf  dan  pembenar  pada  diri terdakwa,  sehingga  terdakwa  dapat  mem- pertanggungjawabkan  perbuatannya  dan  tidak ada  hal-hal  yang  dapat  melepaskan  terdakwa dari  pertanggungjawaban  Pidana,  baik  sebagai alasan  pembenar  dan  atau  alasan  pemaaf, Sehingga  bentuk  pertanggungjawaban  pidana
terhadap  Terdakwa  Hendi  Setio  adalah  Hakim menjatuhkan  pidana  penjara  selama  2  (dua) Tahun 6 (Enam) dan denda sebesar
Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan.
Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Memutus Perkara Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang
Palsu
Pengadilan merupakan lembaga yudikatif  yang  memiliki  kebebasan  dalam menentukan  putusan  yang  akan  diberikan kepada  pelaku  tindak  pidana  (Prodjohamidjojo, 1997). Putusan hakim atau pengadilan merupakan  aspek  penting  dan  perlu  dalam penyelesaian  suatu  perkara  pidana.  Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian  hukum  tentang  keadaan  dirinya. Menurut  Sudarto,  putusan  hakim  ialah  puncak dari  sebuah  perkara  pidana,  sehingga  hakim harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  selain aspek yuridis, sehingga putusan hakim sepenuhnya  mencerminkan  nilai-nilai  yuridis, sosiologis  dan  filosofis.  Hakikat  pertimbangan yuridis  adalah  untuk  membuktikan  unsur-unsur yang  merupakan  suatu  tindak  pidana  apakah perbuatan  terdakwa  itu  lengkap  dan  sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. “ Pertimbangan sosiologis merupakan  penjatuhan  pidana  harus  dalam rangka  menjamin  tegaknya  kebenaran,  keadilan dan  kepastian  hukum  sehingga  hakim  dalam menjatuhkan  sebuah  putusan  dapat  memenuhi rasa keadilan kepada pelaku maupun masyarakat luas, sedangkan pertimbangan filosofis merupakan  upaya  untuk  memperbaiki  terdakwa melalui proses pemidanaan.
Pertimbangan  hukum  pada  esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap  perkara  yang  disidangkan  dengan mempertimbangkan  berbagai  aspek.  Sebagai pertanggungjawaban, pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan interdependensi  (Abdullah,  2008).  Artinya segala  sesuatu  yang  terbagi-bagi  menjadi  satu kesatuan  hukum  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Menurut  Eka  Aftarini,  yang  menjadi  dasar putusan  hakim  adalah  pertimbangan  Jaksa, dilihat  dari  hukum  pembuktian  mengacu  pada Pasal  184  Ayat  (1)  KUHP  (Keterangan  Saksi, Keterangan  ahli,  Surat,  Petunjuk  dan  ketentuan Terdakwa).  Jaksa  melakukan  tuntutan  apakah sesuai  dengan  perbuatannya  dan  berapa  nilai mata uang yang dipalsukan.
Menjatuhkan  pidana  bagi  terdakwa haruslah mempertimbangkan itikad baik maupun itikad  jahat  terdakwa  sebagaimana  dirumuskan pada  Pasal  8  Ayat  (2)  UU  Nomor  48  Tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  selain mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana, hakim juga wajib memperhatikan pula sifat yang baik  dan  jahat  dari  terdakwa  (Saleh,  1997). Penentuan  putusan  sangat  dipengaruhi  oleh kedudukan pertimbangan hukum. Secara substansial berisi uji korelasi serta penilaian dari Majelis Hakim terhadap perkara yang disidangkan  menggunakan  penalaran  hukum yang  tepat.  Urutan  pertimbangan  hukum  untuk perkara pidana, yakni: (a) menuliskan pasal yang menjadi  dasar  dalam  surat  dakwaan;  (b) menjelaskan unsur dipasal dakwaan; (c) menuliskan  definisi  operasional  diunsur  pasal; (d) menggunakan teori kebenaran untuk menguji fakta  di  persidangan;  (e)  fakta  hukum  diuji secara  induktif  dan  deduktif;  (f)  perbuatan  dan norma  diuji  dengan  dasar  teori  pembuktian dengan sifat bloot affirmatief ; dan (g) penalaran hukum digunakan saat mengungkapkan kebenaran.
Berdasarkan pada Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/Pn.  Tjk  menyatakan  Terdakwa Hendi Setio Bin Rahayu Setiono terbukti secara sah  dan  meyakini  bersalah  melakukan  tindak pidana memalsukan Rupiah, menjatuhkan pidana  terhadap  Terdakwa  tersebut  dengan pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  6  (Enam) serta  denda  sebesar  Rp.100.000.000,-  (Seratus Juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan, Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan yang  telah  dijalani  oleh  terdakwa  di  kurangkan seluruhnya dari pidana yang  dijatuhkan. Menurut  Heni  Siswanto,  dasar  pertimbangan hukum  Hakim  dalam  putusan  tersebut  adalah terpenuhinya  unsur-unsur  tindak  pidana,  yang pertama dilihat dari aspek yuridis dimana dalam kasus pemalsuan uang dalam kasus ini mengacu pada  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011, yang kedua aspek sosiologis bahwa pidana yang dijatuhkan  kepada  pelaku  harus  memberikan kemanfaatan  seperti  efek  jera  kepada  pelaku sehingga  tidak  mau  mengulangi  kejahatan,  dan yang  ketiga  aspek  filosofis  yaitu  keadilan  baik kepada pelaku secara individu maupun masyarakat.
Menurut  Heni  Siswanto,  Pemenuhan unsur  haruslah  menjadi  hal  penting  yang menjadi  dasar  pertimbangan  hakim  dalam mengambil  keputusan,  secara  keilmuan  ada  3 (tiga)  unsur  yang  harus  dipenuhi  oleh  yakni,
yang  pertama  adalah  perbuatannya  yaitu perbuatannya dilarang yang memenuhi rumusan Pasal  atau  Undang-Undang  yaitu  perbuatan empiric yang  dilakukan  dilapangan  memenuhi unsur yang terkait dengan pemalsuan mata uang yaitu dalam kasus ini Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 26 Ayat (1) UU No. 7 tentang Mata Uang, yang kedua mempunyai kemampuan bertanggungjawab  yang  mempunyai  niat  jahat atau  sikap  batin  yang  jahat  untuk  melakukan pemalsuan  uang,  orang  tersebut  sehat  jasmani dan  rohani  Pasal  44  KUHP  tidak  terpenuhi  dan yang  tearakhir  tidak  adanya  alasan  pemaaf  dan pembenar.
Pertimbangan  Hakim  dalam  putusan Nomor  49/Pid.B/2020/PN.Tjk  dilandaskan  pada dakwaan  jaksa  penuntut  umum  yang  berisikan keterangan terdakwa, keterangan oleh saksi, alat bukti surat, barang-barang bukti dan Pasal-Pasal ketentuan  pidana  sehingga  dari  segi  yuridis tersebut  Majelis  Hakim  dapat  menjatuhkan sebuah  keputusan  pertimbangan  yang  bersifat Yuridis,  yakni  pertimbangan  hakim  yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.  Maka  dilakukanlah  pembuktian terkait  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  unsur- unsur terdapat dalam Pasal 36 Ayat (1) jo Pasal 26  Ayat  (1)  UU  RI  Nomor  7  Tahun  2011 Tentang Mata Uang.
Dikaji  dari  aspek  unsur  :setiap  orang”, Hendi  Setio  bin  Rahayu  Setiono  melakukan tindak  pidana  Memalsukan  Rupiah  dimana terdakwa  melakukannya  di  Dusun  Sidomulyo Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten  Pesawaran.  Bahwa  terdakwa  Hendi Setio  telah  membenarkan  dakwaan  Penuntut Umum.  Selain  itu,  keterangan  dari  terdakwa Hendi  Setio  bin  Rahayu  Setiono  membenarkan identitas-identitas yang ada pada surat dakwaan. Terdakwa mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan  yang  diajukan  oleh  Majelis  Hakim dan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Ditinjau  dari  unsur perbuatan yang dilarang, berdasarkan keterangan saksi  dan  terdakwa  serta  fakta-fakta  yang terungkap  memperoleh  fakta  bahwa  benar  uang kertas  yang  dipalsukan  oleh  terdakwa  Hendi Setio  adalah  uang  kertas  Rupiah  mata  uang Indonesia,  yang  dipalsukan  adalah  pecahan Rp.100.000,-  (Seratus  Ribu  Rupiah)  dan pecahan Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan  cara  mengcopy  scan  menggunakan  1 unit printer merk Canon Type MP287.
Hakim  yang  mengadili  kasus  ini  yakni Hastuti, menyatakan bahwa menjatuhkan putusan  haruslah  memenuhi  minimal  3  (tiga)
asas  yakni  Asas  Kemanfaatan,  Asas  Keadilan, dan Asas Kepastian Hukum. 3 (tiga) asas tadi di dapat dari keterangan saksi, keterangan terdakwa,  bukti  surat  yang  terdapat  didalam Pasal  184  KUHAP,  dan  haruslah  berdasarkan fakta-fakta  yang  ada.  Jadi,  didalam  memutus sebuah  perkara  Hakim  haruslah  memenuhi syarat-syarat  yang  ditentukan  seperti  minimal  2 (dua)  alat  bukti  ditambah  dengan  keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara. Pendapat ini  kemudian  dipertegas  oleh  Eddy  Rifai,  yang menyatakan  bahwa  Hakim  dalam  menjatuhkan putusan mengacu pada Pasal 197 KUHAP yang berupa  pada  pertimbangan  yuridis  dan  non yuridis.  Pertimbangan  yuridis  yakni  apakah perbuatan nya melanggar per Undang-Undangan yang  diatur  sanski  pidana  nya  sedangkan  non yuridis  yakni  pertimbangan  hal-hal  yang memberatkan  dan  meringankan.  Pada  Putusan Nomor  49/Pid.B/2020/PN  Tjk,  hal-hal  yang  di pertimbangkan  hakim  sebagai  berikut:  (a)  hal- hal  yang  memberatkan  bahwa  perbuatan terdakwa  dapat  mengganggu  stabilitas  mata uang  Rupiah;  (b)  hal-hal  yang  meringankan adalah  terdakwa  sebagai  tulang  punggung keluarga,  terdakwa  mengakui  dan  menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Mengenai Putusan Nomor
49/Pid.B/2020/PN  Tjk  tersebut,  dinilai  telah sesuai  bahwa  kasus  tersebut  telah  memenuhi unsur-unsur  tentang  pemalsuan  mata  uang  yang terkandung  dalam  undang-  undang.  Dari  apa yang  dinilai  oleh  hakim  selama  persidangan, majelis  hakim  menilai  bahwa  hukuman  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  dalam  bagian penjatuhan hukuman dianggap adil, proporsional dan  sepadan  dengan  kejahatan  terdakwa  dan diharapkan  dapat  mencapai  tujuan  atau  sasaran pemidanaan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan  pidana  pada  Putusan  Nomor 49/Pid.B/2020/PN Tjk telah mempertimbangkan pertimbangan  Yuridis,  Sosiologis  dan  Filosofis. Hakim  benar-benar  telah  mempertimbangkan alasan-alasan  sosiologi.  Tujuan  penjatuhan pidana  atau  tujuan  penjatuhan  pidana  tidak sebatas sebagai bentuk pembalasan dan penghukuman  bagi  terdakwa  yang  melakukan perbuatan, tetapi juga sebagai public sirene yang berarti sebagai penanda bagi masyarakat lainnya supaya tahu perbuatan pidana apapun bentuknya akan  dihadapkan  dengan  penegakan  hukum  dan akan diadili. Kendati demikian, menurut penulis hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  dalam
kasus  peredaran  mata  uang  palsu  kurang memberikan efek jera terhadap pelaku. Kemudian,  penerapan  hukuman  yang  ringan tidak  membawa  manfaat  bagi  masyarakat, terutama  untuk  mencegah  pelaku  kejahatan mengedarkan  mata  uang  rupiah  palsu,  dan  juga kecil  kemungkinannya  untuk  mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri.

## SIMPULAN
Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak  pidana  pengedaran  mata  uang  palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang  Nomor:  49/Pid.B/2020/PN.Tjk, terdakwa  atas  nama  Hendi  Setio  dinyatakan telah  terbukti  melakukan  perbuatan  tindak pidana pemalsuan mata uang dan terdapat unsur kesengajaan serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan hal- hal  yang  dapat  melepaskan  terdakwa  dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar  maupun  alasan  pemaaf,  sehingga bentuk  pertanggungjawaban  pidana  terhadap terdakwa  adalah  pemidanaan  penjara  selama  2 Tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- .Hakim dalam memutus perkara tindak pidana peredaran mata uang palsu dan  menjatuhkan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku pengedaran  mata  uang  rupiah  palsu  dalam Putusan  Pengadilan  Negeri  Tanjungkarang Nomor: 49/Pid.B/2020/PN.Tjk, telah mempertimbangkan  aspek  yuridis,  filosofis  dan sosiologis. Hakim telah memenuhi aspek yuridis yaitu dengan mengacu pada hukum positif yang terdapat di Indonesia yaitu KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah.  2008. Pertimbangan  Hukum  Putusan Pengadilan .  Pascasarjana  Universitas Sunan Giri.
Dihni, V. A. 2021, BI Temukan 188.370 Lembar
Uang Palsu hingga Juli 2021.
Manggalatung,  A.  S.  2014.  Hubungan  Antara Fakta,  Norma,  Moral  dan  Doktrin Hukum  dalam  Pertimbangan  Putusan hakim. Jurnal  Cita  Hukum , 1 (2),  185– 192.
Moeljatno.  1987. Azas-Azas  Hukum  Pidana .
Jakarta: Bina Aksara.
Prodjohamidjojo,  M.  1997. Memahami  Dasar-
Dasar Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Pradnya Paramita.
Saleh,  K.  W.  1997. Kehakiman  dan  Peradilan . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  2015. Penelitian Hukum  Normatif .  Jakarta:  Rajawali Pers. Wahyuningsih, S. E. 2014. Urgensi Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan  Yang  Maha  Esa. Jurnal Pembaharuan Hukum , 1 (1), 17–23.
Wantu,  F.  W.  2012.  Mewujudkan  Kepastian Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan dalam  Keputusan  Hakim  di  Peradilan Perdata. Jurnal Dinamika Hukum , 12 (3), 479–490.