__________________________________________________________________________________

## Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional

## Fatma Yusuf Eko Suwarno
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, Jawa Barat – Indonesia Email: ftmaysf96@gmail.com Submitted: 17 Agustus 2020| Accepted: 28 Desember 2020

## Abstract
Nepal has faced high rates of woman trafficking to India for a long time. Various efforts were made  but  the  rate  did  not  decrease.  This  article  intended  to  examine  this  phenomenon  by examining the transnational feminist network (TFN), such as The Global Alliance Against Women Trafficking (GAAWT). GAAWT focuses on changes in the political, economic, social, legal system and structures related to the practice of trafficking in women by using a human rights approach to people  who  are  regulated,  non-discriminatory,  uphold  equality  and  uphold  the  principles  of accountability, participation, and inclusiveness in the methodology, organizational structure and procedures.  This  study  utilizes  qualitative  methods  and  transnational  feminism  theoretical framework. The result shows that GAAWT TFN has played a role in overcoming the issue of trafficking of Nepalese women to India by voicing the human rights of women in Nepal with a human  rights  approach.  Even  so,  the  trafficking  of  Nepalese  women  to  India  is  still  high. Therefore, evaluating approaches that pay attention to cultural aspects as well as various political identities at play can increase the effectiveness of TFN.
Keywords: GAAWT, Trafficking, Feminist, Transnational, Network.

## Abstrak
Nepal sudah cukup lama menghadapi tingginya tingkat perdagangan perempuan ke India. Berbagai upaya  dikerahkan  namun  tidak  menunjukkan  angka  penurunan.  Tulisan  ini  bertujuan  untuk mengkaji fenomena tersebut dengan menelaah peran jejaring feminis ( transnational feminist network) , seperti. Global Alliance Against Women Trafficking (GAATW). GAATW berfokus pada perubahan di ranah  politik,  ekonomi,  sosial,  sistem  legal,  dan  struktur  yang  berkaitan  dengan  praktik perdagangan perempuan dengan mnggunakan pendekatan Hak Asasi Manusia orang-orang yang diperdagangkan, bersifat non-diskriminatoris, menjunjung kesetaraan, serta menjunjung prinsip- prinsip  akuntabilitas,  partisipasi,  dan  inklusivitas  di  dalam  metodologi,  struktur  organisasi,  dan prosedurnya.  Kajian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dan  kerangka  teori  feminisme transnasional.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  GGAATW  sebagai  TFN  sudah  berperan  dalam menanggulangi  isu  perdagangan  perempuan  Nepal  ke  India  dengan  menyuarakan  hak  asasi perempuan di Nepal dengan pendekatan HAM. Walaupun begitu, perdagangan perempuan Nepal ke  India  masih  menunjukkan  angka  yang  tinggi.  Oleh  karena  itu,  evaluasi  pendekatan  yang memperhatikan aspek kultural serta beragam identitas politik yang bermain dapat meningkatkan efektivitas TFN.
Kata kunci: GAATW, Perdagangan, Feminis, Jaringan, Transnasional.

## PENDAHULUAN
Topik  perdagangan  manusia merupakan  isu  yang  kontroversial — hal tersebut merupakan suatu hal yang
kompleks,  multidimensional,  dan membutuhkan berbagai macam perspektif dalam mengkajinya. Ia pun
__________________________________________________________________________________
bukan  sesuatu  yang  mudah  untuk diselesaikan  dan  masih  banyak  terjadi di  kehidupan  nyata.  Kekerasan terhadap  perempuan  ( Violence  Against Women ) sendiri juga bukan lagi isu yang asing untuk didengar, ia merupakan isu yang  menyebar  ke  berbagai  lapisan masyarakat  di  dunia — salah  satunya adalah  perdagangan  perempuan.  Di dalam  perdagangan  manusia  sendiri, perempuan  mendominasi  80%  dari jumlah aktivitas perdagangan manusia dalam skala global (Trafficking Report, 2017). Nepal dalam hal ini merupakan salah  satu  negara  di  dunia  dengan permasalahan  perdagangan  manusia yang  serius.  Horizons  The  Asia Foundation  (2001)  menyebutkan bahwa  masalah  perdagangan  manusia di  Nepal  sudah  mencapai  titik  yang akut.  Mayoritas  kasus  pun  dipenuhi oleh  kekerasan  seksual,  di  mana perempuan dijadikan komoditas seksual dalam bentuk prostitusi paksa, pornografi,  pernikahan  paksa,  dll. (Sarkar, 2011a).
Selanjutnya,  dalam  membahas permasalahan perdagangan perempuan di Nepal, perlu juga untuk meninjau  dimensi  dari  perdagangan perempuan  serta  peningkatannya. Dimensi  perdagangan  manusia  di Nepal  terbagi  menjadi  tiga,  pertama adalah  perdagangan  manusia  internal atau  domestik,  perdagangan  manusia antar  negara,  dan  perdagangan manusia  dari  Nepal  ke  India.  Secara
internal,  perdagangan  perempuan  di Nepal  merupakan  isu  yang  masih rawan  terjadi.  Selain  itu,  perdagangan perempuan  di  Nepal  juga  mengalami peningkatan.  Data  dari  NHRC (National Human Rights Commission) Nepal (2018) menuliskan bahwa kasus perdagangan perempuan yang tercatat meningkat  dari  185  menjadi  305  dari catatan periode 2013-2018.
Perdagangan ke luar negeri juga masih banyak  terjadi.  Contohnya  adalah  ke Saudi  Arabia,  China,  Malaysia,  dll.  di mana  mayoritas  korban  adalah perempuan (NHRC, 2018b). Walaupun begitu, jumlah perdagangan perempuan  lintas  batas  yang  terjadi dari  Nepal  ke  India  merupakan  yang tertinggi diantara perdagangan internal dan perdagangan ke negara lain. Dalam hal ini, ia mengalami peningkatan yang signifikan.  Jika  dibandingkan  dengan jumlah kasus perdagangan perempuan di  Nepal  yang  mencapai  305  kasus, jumlah  perdagangan  dari  Nepal  ke India meningkat dari 72 kasus menjadi 607  dari  catatan  periode  2012-2017, setara dengan 500% (NHRC,
2018c) — sejalan  dengan  hal  tersebut, jumlah perempuan yang diperdagangkan  dari  Nepal  ke  India (tercatat  dari  jumlah  kasus  yang ditangani  oleh  kedutaan)  terdiri  dari 69%  perempuan  jika  dibandingkan dengan  10%  di  Saudi  Arabia. Perbatasan  Nepal  dan  India  juga terkenal dengan perdagangan
__________________________________________________________________________________
perempuan  yang  juga  terdiri  dari remaja  perempuan — di  mana  jalur perdagangan tersebut merupakan salah satu  yang  tersibuk  di  dunia. Diperkirakan  bahwa  setiap  tahunnya, sekitar 5000 sampai 10.000 perempuan Nepal  diperdagangkan  antara  Nepal dan India (Banshkota, 2004).
Melihat tingginya tingkat perdagangan  manusia  dari  Nepal  ke India khususnya perdagangan perempuan  dari  pemaparan  diatas, tidak menunjukkan bahwa pemerintah Nepal  tidak  tinggal  diam  dalam melakukan tindakan untuk menanggulangi  isu  tersebut.  Subedi (2009)  memaparkan  upaya-upaya pemerintah  Nepal  dalam  melawan permasalahan perdagangan perempuan yang termanifestasi melalui kerangka hukum, kebijakan negara dan mekanisme  institusi,  dan  program
khusus perempuan. Kemudian, pemerintah  Nepal  bersama  dengan Kementrian Perdamaian dan Rekonstruksi, NGO internasional, dll. mencanangkan National  Action  Plan , yaitu program masif yang mengerahkan banyak lapisan masyarakat  dan  organisasi  untuk mengentas permasalahan perdagangan perempuan  Nepal  dari  tahun  2011- 2016  (Peace  Women,  n.d.).  Namun, upaya pemerintah dalam hal ini dilihat belum menghasilkan hasil yang begitu signifikan dalam mengatasi permasalahan perdagangan perempuan.  Sebaliknya,  perdagangan perempuan  di  Nepal  (berdimensi internal  maupun  lintas  batas  dengan India), seperti yang sudah dipaparkan diatas,  mengalami  peningkatan  dari rentang waktu program National Action Plan ini dijalankan.
Tabel 1 Langkah anti-perdagangan orang di Nepal, 2012 - 2016
Sumber: The Global Report on Trafficking In Persons (2018).
__________________________________________________________________________________

## Permasalahan
perdagangan perempuan  merupakan  satu  dari sekian  yang  banyak  dibahas  oleh feminis.  Feminisme  dalam  hal  ini merupakan  suatu  wujud  perlawanan dari  beragam  jenis  penindasan  serta eksploitasi terhadap perempuan dengan pengalamannya yang beragam (Kempadoo, 2001). Walaupun begitu, berbagai hambatan masih menyelimuti gerakan  pembebasan  perempuan. Seiring  berjalannya  waktu,  peran jejaring  dan  solidaritas  feminis kemudian  banyak  diupayakan  untuk menciptakan  suatu  tatanan  dalam menentang hegemoni patriarki — yaitu membangun  wadah  bagi  perempuan lintas  batas  negara  (dalam  konteks transnasional) untuk berorganisasi atau berjejaring  sebagai  upaya  untuk melebarkan  peran  serta  partisipasi perempuan dalam mengentas problematika  ketidaksetaraan  dan penindasan terhadap perempuan, salah satunya  adalah  praktik  perdagangan perempuan.
Berdasarkan latar belakang tersebut,  pertanyaan  penelitian  yang hendak  diulas  di  dalam  tulisan  ini adalah  bagaimana  peran  jaringan feminis transnasional dalam mengatasi peningkatan  perdagangan  perempuan dari Nepal ke India tahun 2012-2016)?. Pertanyaan  ini  dijawab  dengan mengambil Global  Alliance  Against Trafficking in Women (GAATW) sebagai salah satu contoh jejaring feminis yang
berada pada tingkat global dan regional serta mengidentifikasi dan menganalisis program perjuangan yang mereka  bangun,  serta  hambatan  yang dihadapi.  GAATW  melihat  bahwa hubungan patriarki yang termanifestasikan  dalam  globalisasi ekonomi neoliberal memiliki tanggung jawab  terhadap  tingkat  keseriusan perdagangan  perempuan.  Ia  juga melihat  bahwa  untuk  membawa perubahan yang signifikan, dibutuhkan keterlibatan  perempuan  sebagai  aktor feminis  di  berbagai  tingkat  dalam upaya advokasi yang dilakukan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Perdagangan Perempuan di Nepal
Pembahasan perdagangan perempuan  di  Nepal  dalam  hal  ini penting  untuk  melihat  sisi  kekerasan yang  muncul  dari  dalam  negeri  serta kaitannya dengan perdagangan perempuan  yang  melibatkan  lintas batas (yaitu dari Nepal ke India). Hal ini  juga  penting  untuk  melihat  sejauh mana penelitian mengenai perdagangan  perempuan  di  Nepal sudah  dibahas.  Tulisan  pertama berjudul ’Cheli ‐ Beti’  Discourses  of
Trafficking  and  Constructions  of  Gender, Citizenship  and  Nation  in  Modern  Nepal yang ditulis oleh Sushma Joshi di mana tulisan tersebut berfokus menjelaskan mengenai  proses  diskursus  yang diperankan oleh media dalam menyebarkan  nilai-nilai  bias  gender
__________________________________________________________________________________
dalam menggambarkan korban perdagangan perempuan. Media disini dilihat memiliki peran dalam merepresentasikan dan mengkonstruksikan gambaran mengenai perempuan di Nepal — yang seharusnya digambarkan sebagai kelompok yang beragam dan multifaset.
Selanjutnya,  tulisan  yang  akan dibahas  berjudul  ‘ We  are  looked  down upon and rejected socially’: a qualitative study on the experiences of trafficking survivors in Nepal yang ditulis oleh Pranab Dahal, Sunil  Kumar  Joshi  &  Katarina Swahnberg. Tulisan tersebut berfokus dalam  narasi  korban  perdagangan perempuan Nepal yang tidak mendapatkan  bantuan  secara  sosial, budaya,  dan  politik  ketika  mereka keluar  dari  lingkaran  perdagangan manusia  tersebut.  Kebijakan  yang melindungi hak-hak korban perdagangan  perempuan  juga  dinilai sebagai tidak efisien dan komprehensif dalam melindungi kesejahteraan korban.
Dapat  dilihat  dari  tulisan-tulisan diatas  bahwa  mereka  sama-sama menempatkan  korban  perempuan sebagai fokus dari penelitian mereka di mana kesejahteraan mereka diperhatikan  dilihat  dari  berbagai faktor. Hal ini dapat menjadi masukan bagi  penulis  dalam  melihat  kekerasan yang terjadi di Nepal.

## Perdagangan Perempuan dari Nepal ke India
Setelah meninjau ulasan mengenai  kompleksitas  perdagangan perempuan  di  Nepal  (yang  berguna untuk menelaah pentingnya menempatkan perempuan dari berbagai faktor dan dimensi), hal yang tidak  kalah  penting  adalah  meninjau berbagai  pendekatan  dalam  menelaah kasus  perdagangan  perempuan  dari Nepal ke India. Dalam tulisannya yang berjudul Cross-Border Trafficking in Nepal and  India —Violating  Women’s  Rights,
Tameshnie  Deane  menggunakan pendekatan HAM (Hak Asasi Manusia) dalam melihat problematika perdagangan perempuan dari Nepal ke India. Penelitian ini kemudian melihat bahwa lemahnya hukum domestik dan penyelenggaraannya  menjadi  faktor yang  menjelaskan  keberlangsungan dari  perdagangan  perempuan  dari Nepal ke India.
Tulisan selanjutnya adalah Trafficking in Girls and Women in Nepal for  Commercial  Sexual  Exploitation: Emerging Concerns and Gaps yang ditulis oleh Govind Subedi di mana penyebab perdagangan  perempuan  di  Nepal (mencakup  perdagangan  perempuan dari  Nepal  ke  India)  dianalisis  dari struktur ekonomi sosial, norma-norma sosial dan perilakunya, serta lemahnya sistem hukum dan kurangnya komitmen politik, kurangnya pengetahuan  mengenai  perdagangan
__________________________________________________________________________________

## manusia, dan kurangnya edukasi untuk perempuan di Nepal.

## Tulisan  selanjutnya  berjudul
Trafficking  of  Women  and  Girls  for  Sex Trade  from  Nepal  to  India yang  ditulis oleh  Siddhartha  Sarkar.  Tulisan tersebut  melihat  bahwa  tingginya tingkat  perdagangan  perempuan  dan eksploitasi  seks  dilihat  dari  perspektif kebijakan  dan  hukum  pemerintah India.  Penulis  melihat  bahwa  perlu penanggulangan yang serius dari pihak India — yaitu melalui pelatihan khusus untuk  penyelenggara-penyelenggara hukum  dalam  perannya  untuk menutup  praktik  prostitusi  ilegal, melindungi korban perdagangan manusia, dan menginvestigasi pelaku- pelaku kejahatan.

## Gerakan Feminis dalam Mengatasi Isu Kekerasan
Perempuan
Setelah meninjau berbagai tulisan yang membahas mengenai kompleksitas serta dimensi perdagangan  perempuan  Nepal  ke India,  hal  yang  kemudian  penting untuk  dibahas  adalah  bagaimana gerakan  feminis  berperan  dalam mengatasi isu kekerasan perempuan di Nepal.  Gerakan  feminis  merupakan suatu  hal  yang  berhubungan  dengan kuasa, kontestasi gender dan patriarki — di  mana  ia  berhubungan dengan  proses  globalisasi  yang mengaburkan batasan-batasan
geografis.  Dalam  tulisannya  yang berjudul Feminist Movements from Global to  Local:  Has  it  helped  Women Empowerment  Process?  Patriarchy  and Status of Nepali Women yang ditulis oleh Prabin  K.  Prajapati,  ia  menjelaskan bagaimana gerakan feminis memberikan  pengaruh  terhadap  isu ketidakadilan  gender  di  Nepal — serta hubungannya dengan kebebasan mobilitas  dan  ekonomi.  Tulisan tersebut menekankan betapa pentingnya  untuk  Nepal  untuk mengerahkan proses empowerment yang masif  terutama  dalam  sosialisasi pengetahuan  gender.  Institusi  feminis dan  gerakan  feminis  dilihat  sebagai pemegang peran dalam menanggulangi isu  kekerasan  perempuan — namun  ia membutuhkan  koordinasi  yang  lebih komprehensif  dan  memusat  terkait nilai dan tujuannya.
Tulisan  selanjutnya  berjudul Peran  Jejaring  Feminis Asia  Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD)  dalam  Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan yang ditulis oleh Lathiefah Widuri Retyaningtyas. Dalam  tulisannya,  ia  menekankan mengenai  pentingnya  jejaring  feminis dalam  menanggulangi  permasalahan hegemoni  patriarki  yang  merugikan perempuan  seperti  kekerasan  seksual, pernikahan  di  bawah  umur,  serta hubungan  eksploitatif  lainnya — dan terutama  dalam  merepresentasikan Hak Asasi Perempuan. Penulis melihat
__________________________________________________________________________________
bahwa  APWLD  selaku  aktor  jejaring feminis memiliki pengaruh dan  peran yang  signifikan  dalam  mengatasi  isu- isu HAM yang terjadi di negara-negara Asia Pasifik.
Dari semua tulisan-tulisan diatas, dapat  dilihat  bahwa  kajian  yang mendalami dan mengevaluasi permasalahan perdagangan perempuan dari Nepal ke India dalam kerangka jejaring feminis masih sangat kurang.  Beberapa  tulisan  mengenai problematika  tersebut  dan  pengaruh gender hanya menyentuh permukaannya saja — seperti pengaruh norma  sosial  dan  diskriminasi  gender di  Nepal.  Oleh  karena  itu,  penulis berharap dapat mengisi celah penelitian dengan membahas permasalahan
perdagangan perempuan  dari  Nepal  ke  India  dari tinjauan  kerangka  jejaring  feminisme transnasional.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  akan digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah metode penelitian kualitatif, dimana ia memiliki  pendekatan  induktif  yang berasal  dari  data-data  yang  telah dikumpulkan. Neuman (2000) melihat bahwa metode kualitatif dapat diambil melalui kalimat, kata, simbol, dan lain sebagainya.  Bryman  (2004)  juga menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat  melalui  wawancara,  partisipasi, literatur  dan  lain  lain.  Jenis  penelitian
ini  bersifat  eksplanatif  dimana penjelasan  yang  ditulis  berusaha memaparkan  fenomena  yang  terjadi dan  mencari  serta  memahami  sebab akibat  dari  munculnya  permasalahan tersebut.
Kemudian,  tahap-tahap  yang akan  dilakukan  dalam  penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh Bryman (2004)  dimulai  dengan  menentukan rumusan masalah, melakukan pemilihan  subjek  penelitian  yang sesuai, kemudian melakukan pengumpulan  data  yang  dilanjutkan dengan  melakukan  interpretasi  data. Selanjutnya,  proses  yang  dilakukan adalah  menemukan  teori  yang  sesuai untuk menjawab rumusan masalah dan juga  disatukan  dengan  menggunakan interpretasi data yang telah dimiliki.
Untuk menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini, penulis akan mencari dan menggali data-data utama yang akan membantu, yaitu mengenai sejarah kekerasan perempuan di Nepal dan India, dan kedudukan perempuan di  Nepal  dan  India.  Data-data  yang telah  didapatkan  tersebut  akan dianalisa oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## KERANGKA PEMIKIRAN
Dalam meninjau jejaring feminis GAATW, hal yang perlu diperhatikan juga  adalah  pemahaman  mengenai feminisme transnasional dalam melihat praktik  perdagangan  perempuan.
__________________________________________________________________________________
Feminisme  transnasional  merupakan suatu  respons  dari  gerakan  solidaritas aktivis feminis kontemporer (Inderpal & Caren, 1994). Ia melihat bagaimana globalisasi dan kapitalisme mempengaruhi  perempuan  lintas negara,  ras,  gender,  kelas,  dan seksualitas. Paradigma feminis transnasional  tersebut  dipengaruhi oleh  teori  feminisme  poskolonialisme yang  menekankan  bagaima  legitimasi kolonisasi  membentuk  opresi  sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi  perempuan  secara global  (Inderpal  &  Caren,  1994). Praktik aktivisme feminis transnasional  bersolidaritas  secara lintas  batas  untuk  memahami  peran negara,  ras,  kelas,  gender,  dan seksualitas  dalam  mengkritik  dan menggugat struktur kuasa patriarki dan kapitalisme.  Feminisme  transnasional dalam  hal  ini  memperhatikan  bahwa bentuk-bentuk  praktik  perdagangan perempuan  kurang  dapat  sepenuhnya ditinjau  di  dalam  kurungan  narasi bahwa perempuan adalah korban; tapi juga  memperhatikan  konteks  sosial, ekonomi  global,  dan  sejarah  serta ketimpangan  relasi  kuasa  yang membentuk  narasi  dominan  dan opresif dari pengalaman perempuan di dalam  aktivitas  perdagangan  itu sendiri. Teori feminisme transnasional menyarankan untuk memikirkan kembali  strategi  dan  program  praktis untuk  mengatasi  situasi  khusus  bagi
perempuan  kulit  berwarna  dalam perdagangan  seks  global  (dengan pengalamannya  yang  beragam)  serta membangun aliansi global.
Untuk  meninjau  permasalahan perdagangan  perempuan  lintas  batas dari Nepal ke India, kerangka gerakan aliansi transnasional menjadi suatu hal yang  tidak  kalah  penting  untuk ditelaah. Moghadam (2000) menekankan bahwa organisasi transnasional  yang  menjunjung  nilai feminisme  berusaha  menyelesaikan isu-isu kebijakan sosial, ekonomi, serta kebijakan luar negeri secara supranasional.  Berkaitan  dengan  hal tersebut,  ia  melihat  adanya  kesamaan pola dari gerakan perempuan terutama dalam  pemberdayaan  perempuan  dan advokasi  keadilan  gender;  bagaimana ia  mengikutsertakan  negara  dan institusi  antar  pemerintah.  TFN (Transnational Feminist Network) menurutnya merupakan bentuk jaringan  solidaritas  sosial  yang emansipatoris, terkolektif, dan berkelanjutan. Strategi yang digunakan oleh  TFN  adalah  memobilisasi tekanan-tekanan  terhadap  serangan dan  institusi  yang  berusaha  mengusik status perempuan.
Mogadham  (2005)  memaparkan pola  serupa  yang  terdapat  di  dalam gerakan  transnasional  pada  umumnya adalah  pertama,  bergabung  dengan jaringan  global  serta  mengaktifkan perjuangan  mereka  untuk  keadilan
__________________________________________________________________________________
gender  (yaitu  memobilisasi  tekanan melawan kekuatan luar). Kedua, TFN juga digambarkan melakukan tindakan seperti  melancarkan  agitasi  di  daerah perbatasan  serta  lintas  negara-bangsa demi membangun kesadaran masyarakat  dan  partisipasinya.  Dalam hal ini, mereka bekerja sama mengutas kebijakan sosial mengenai kemanusiaan,  pembangunan,  dan  isu militerisasi  dengan  berbagai  macam pihak seperti media, kelompok HAM, tenaga  kerja,  dsb.  Ketiga,  jaringan TFN  saling terhubung satu  sama  lain dan  ia  mencakup  wilayah  lokal, nasional,  regional,  dan  transnasional. Keempat, jaringan TFN juga berpartisipasi  di  tingkat  multilateral dan antar pemerintah.

## Global Alliance Against Trafficking of Women (GAATW)
Global Alliance Against Trafficking  of  Women  (GAATW) didirikan di Chiang Mai, Thailand pada tahun  1994  dan  berkembang  menjadi sebuah  organisasi  global.  Hal  ini bertujuan  untuk  mempromosikan penghormatan  terhadap  hak  asasi manusia  dari  orang-orang  yang  telah menjadi korban perdagangan manusia, termasuk  mereka  yang  terkena perbudakan  paksa,  kerja  paksa,  atau praktik-praktik yang mirip perbudakan (GGATW, n.d.). Kebebasan mendasar para korban ini sering ditolak melalui paksaan, penipuan, atau ikatan hutang
yang  diterapkan  oleh  para  pelaku perdagangan manusia. Karena perdagangan  perempuan  secara  tidak proporsional berdampak pada perempuan  dan  anak  perempuan, GAATW memberikan perhatian khusus  pada  kebutuhan  para  korban perempuan.  Sejauh  ini,  mereka  telah menerbitkan informasi termasuk buku pegangan  bagi  perempuan  untuk memberdayakan dan membantu mereka  dari  eksploitasi  perdagangan manusia.  Hal  ini  memperkuat  salah satu  prinsip  GAATW  bahwa  orang- orang yang diperdagangkan tidak harus diperlakukan sebagai korban, melainkan  harus  dibantu  menuju pemberdayaan mereka sendiri (GGATW,  n.d.).  GAATW  juga bekerja  untuk  meningkatkan  kondisi kehidupan  dan  pekerjaan  di  negara- negara asal orang-orang yang diperdagangkan, serta untuk menyediakan  alternatif  ekonomi  yang layak.  Ia  juga  bergerak  aktif  dalam mendefinisikan  kembali  instrumen- instrumen anti-perdagangan internasional  dengan  menguraikan standar-standar  hak  asasi  manusia untuk  perawatan  orang-orang  yang diperdagangkan (GGATW, n.d.).
GAATW menerapkan pendekatan  hak  asasi  manusia  untuk perdagangan  manusia,  yang  terdiri dari:  Memusatkan  hak  asasi  manusia dari orang-orang yang diperdagangkan dan mereka yang berada dalam situasi
__________________________________________________________________________________
rentan,  dalam  semua  kegiatan  anti- perdagangan;  Mengakui  kesetaraan semua  orang  untuk  menggunakan, membela,  dan  mempromosikan  hak asasi manusia yang melekat, universal, dan  tak  terpisahkan  serta  non- diskriminatif terhadap keturunan etnis, usia, orientasi atau preferensi seksual, agama, jenis kelamin, usia, kebangsaan dan  pekerjaan  (termasuk pekerjaan  di sektor  informal  seperti  pekerjaan rumah  tangga,  pekerjaan  seks,  dll.); Mengedepankan  prinsip  akuntabilitas, partisipasi  dan  inklusivitas  atau  non- diskriminatif  dalam  metodologi  kerja, dan  struktur  dan  prosedur  organisasi. Dalam  hal  ini,  perwakilan  dari organisasi  mereka  yang  terkena dampak  langsung  oleh  perdagangan sangat  didorong  dan  didukung (GGATW, n.d.). Kemudian, kerangka kerja  GAATW  merujuk  dari  website GGATW  disusun  berdasarkan  tiga arah tematik strategis utama yaitu:
Pertama,  yaitu  akuntabilitas.  Ia bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas semua pemangku kepentingan  anti-perdagangan  yang terlibat dalam desain atau implementasi tanggapan anti- perdagangan,  terhadap  orang-orang yang  hak  asasinya  ingin  mereka lindungi.
Kedua,  akses  ke  keadilan,  yang bertujuan  untuk  memperluas  ruang bagi orang-orang yang diperdagangkan dan pekerja migran untuk
mempraktikkan  hak  asasi  mereka dengan  meningkatkan  akses  ke keadilan dan memerangi semua bentuk diskriminasi  yang  berdampak  pada kemampuan perempuan untuk menggunakan hak asasi mereka ketika mereka berhubungan dengan perdagangan manusia.
Ketiga, kekuasaan dalam migrasi dan  pekerjaan,  yang  memusatkan analisis  kekuatan  perempuan  dalam pekerjaan  dan  migrasi  mereka  untuk menilai  dengan  lebih  baik  dampak migrasi  dan  kebijakan  perburuhan terhadap  perempuan,  dan  untuk bekerja  menuju  proses  perburuhan dan  migrasi  yang  mencerminkan kebutuhan,  aspirasi  dan  kemampuan migran.
Keempat, GAATW juga melayani anggotanya melalui advokasi internasional, penelitian dan komunikasi  strategis  serta  media.  Ia juga  menghasilkan  sejumlah  publikasi ilmiah yang menantang dan meningkatkan  pemahaman  tentang perdagangan manusia.

## Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran GAATW
Perdagangan  perempuan  Nepal ke  India  merupakan  fenomena  yang cukup  rumit  dan  multidimensional. Secara historis, perdagangan perempuan  Nepal  sudah  terjadi  sejak tahun  1846  di  periode  rezim  otokrat keluarga  Rana,  dan  berlanjut  hingga
__________________________________________________________________________________
periode  monarki  absolut,  yaitu  rezim panchayat (1960-1989) sampai sekarang (Subedi, 2009). Praktik-praktik kekerasan sosiokultural yang patriarkis juga  banyak  menimpa  perempuan Nepal di dalam sejarah (dan juga suku etnik yang masih memegang nilai-nilai tradisional). Salah satunya adalah Badi. Badi  pada  awalnya  adalah  kasta hiburan  yang  terdiri  dari  penyanyi, penari dan musisi. Seiring berjalannya waktu, perubahan politik, budaya dan ekonomi kemudian berkontribusi dan menghasilkan  pengembangan  serta praktik  prostitusi  tersebut  sebagai strategi  bertahan  hidup  bagi  banyak orang  di  komunitas  Badi.  Dikatakan juga bahwa prostitusi adalah "pekerjaan kasta tradisional" dari Badi dan sering didefinisikan sebagai bagian dari  sistem  kasta  (CEDAW,  n.d.). Budaya  patriarki  di  Nepal  juga tercerminkan  dalam  komunitas  yang menormalisasikan pengiriman perempuan  untuk  diperdagangan. Aktivis perdamaian feminis berpendapat bahwa "penindas" perempuan terdapat di antara keluarga dekat  atau  pasangan,  dan  teror terhadap perempuan merupakan teror yang tersamar dan meluar, yang terjadi di  rumah  (Summer  dalam  Priatin, 2007).  Hal  ini  membuat  perempuan semakin  rentan  terhadap  ancaman perdagangan perempuan dan eksploitasi  seksual,  di  mana  orang- orang terdekat mereka dapat
menjerumuskan  mereka  ke  dalam lingkaran perdagangan manusia. Contohnya adalah suku Tamang yang merupakan 70% dari populasi Nepal di mana ayah, saudara laki-laki, atau pacar adalah  yang  mengirim  perempuan untuk  diperdagangkan  di  India.  Oleh karena  itu,  dapat  dilihat  bahwa perdagangan perempuan ini merupakan  isu  yang  masih  rentan dihadapi  oleh  perempuan  Nepal sendiri. Perempuan di Nepal dalam hal ini  kerap  kali  diperdagangkan  untuk eksploitasi  seksual,  eksploitasi  buruh, dan  kegiatan  ilegal  lainnya  dengan mayoritas  kasus  dipenuhi  oleh kekerasan  seksual,  yaitu  perempuan dijadikan  komoditas  seksual  dalam bentuk  prostitusi  paksa,  pornografi, pernikahan paksa, dll.  (Sarkar, 2011a).
Hal ini ditambah dengan praktik perdagangan  melalui  migrasi  ilegal,  di mana ia bekerja melalui jejaring sosial antara Nepal dan India. Dalam hal ini, perdagangan perempuan terjadi melalui banyak rute, di mana sebagian besar terjadi dalam jaringan pedagang dari  desa  atau  tempat  kerja  ke perbatasan, dan perbatasan ke tujuan, dan  terjadi  untuk  eksploitasi  seksual, eksploitasi  tenaga  kerja,  dan  kegiatan ilegal lainnya (Sarkar, 2011a).
Perpindahan  orang-orang  dari  Nepal ke  India  cukup  mudah  mengingat perbatasan yang panjang dengan India. Terdapat empat belas titik masuk yang legal, tetapi gerakan lintas batas ilegal
__________________________________________________________________________________

## tanpa dokumen sering dilakukan sejak
India  memiliki  kebijakan  perbatasan terbuka dengan Nepal. Dalam hal ini, pemerintah  Nepal  secara  aktif mendukung migrasi tenaga kerja lintas- perbatasan  dengan  mengakui  aliran remitansi  yang  signifikan  ke  Nepal, tetapi  pada  saat  yang  bersamaan (Subedi, 2009), aliran tenaga murah ini dieksploitasi  oleh  para  pedagang manusia yang menangkap perempuan dan  anak-anak  yang  paling  rentan untuk  perdagangan  seks.  Hal  ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam migrasi desa-kota meningkatkan risiko diperdagangkan.  Mereka  dikirim  dari daerah pedesaan untuk bekerja di kota- kota  seperti  yang  diatur  oleh  seorang perekrut, atau mereka dengan antusias bermigrasi  untuk  mencari  pekerjaan yang  lebih  baik,  terpikat  oleh  janji cinta,  hiburan,  dan  dengan  harapan perbaikan kondisi ekonomi.
Selain  dimensi  sejarah,  sistem adat,  dan  ekonomi  seperti  yang dijelaskan  diatas — NGO  dan  donor melakukan beberapa penelitian tentang  tren  perdagangan  perempuan di  Asia  Selatan  seperti  Nepal  dan menyoroti  bagaimana  kemiskinan, migrasi,  agama,  pekerjaan,  jenis kelamin, kekuasaan, uang dan kekerasan saling terkait erat (Poudel & Smyth, 2002 dalam Richardson et al., 2009).
Argumen  dalam  tulisan  ini kemudian dibangun dengan
menempatkan GAATW dalam kerangka  TFNs  untuk  meninjau seberapa  matang  jejaring  solidaritas feminis  regional  Asia  Pasifik  dalam menangani permasalahan perdagangan perempuan  dari  Nepal  ke  India. GAATW  dilihat  sebagai  jejaring feminis  dengan  kerangka  kerja  yang cukup komprehensif — bahasannya dalam meninjau permasalahan perdagangan  perempuan  menyentuh ranah  ekonomi,  politik,  hukum, kebijakan, serta faktor sosial (GGATW,  n.d.).  Ia  menjalankan strateginya dengan menyatukan perjuangan  perempuan  dengan  latar belakang  permasalahan  yang  beragam ke  dalam  satu  wadah — ia  menghargai perbedaan  dimensi  serta  konteks perdagangan  perempuan  itu  sendiri dan  bersolidaritas  sebagai  perlawanan kolektif  untuk  mengkontestasikan hegemoni  patriarki.  Strategi  TFNs seperti  yang  digambarkan  Mogadham tergambarkan  di  dalam  program- program  yang  dijalankan  di  dalam kerangka  kerja  GAATW.  Ia  turut melakukan  mobilisasi  perlawanan terhadap  perdagangan  perempuan dengan berkolaborasi bersama gerakan-gerakan  sosial  lainnya  seperti masyarakat,  media,  gerakan  HAM, dsb.  Kemudian,  ia  juga  mendorong perempuan  untuk  berpartisipasi  dari akarnya  hingga  lintas  batas  negara. GAATW tidak lepas dalam hubungan dengan mitra lokal anggota-
__________________________________________________________________________________
anggotanya  di  mana  teknologi  dan informasi  adalah  bagian  yang  tidak kalah  penting  untuk  berjejaring  dan bersolidaritas. Selain melakukan penelitian mengenai diskusi perdagangan perempuan tiap tahunnya,  media  massa  juga  menjadi bagian  yang  penting  dari  GAATW dalam  mengedukasi  persepsi  publik mengenai migran dan merepresentasikan  perempuan  di  luar konsepsi-konsepsi  seperti  korban, teraniaya,  dll  (GGATW  Annual Report,  2016).  Media  dilihat  untuk memiliki  kontribusi  nyata  dalam menyebarluaskan gagasan tersebut dan menggambarkan pengalaman perempuan yang beragam. Contohnya adalah  pemberitaan  media  online GGATW yang menggambarkan aktivitas  organisasi  Shakti  Shamuha. Dapat dilihat bahwa korban perdagangan perempuan tidak digambarkan dengan representasi yang stereotipikal  tentang  korban  pada umumnya.
Fokus  utama  dalam  kerangka kerja  GAATW  adalah  bagaimana perempuan  menggunakan  feminisme sebagai pisau analisis untuk membedah dimensi-dimensi  aktivitas  migrasi  di mana  komponen  feminis  diutamakan untuk  dimasukkan  dalam  praktik migrasi  yang  aman,  pengembangan kemampuan,  hak  pekerja  perempuan, dan  literasi  finansial.  Salah  satunya adalah, di tahun 2013, ia memfokuskan
untuk mengembangkan modul pelatihan  yang  menguatkan  kapasitas aktor tingkat lokal yang berhubungan dengan perempuan di level komunitas (GGATW  Annual  Report,  2013). Projek  tersebut  juga  menekankan signifikansi dari pengalaman perempuan  untuk  menganalisa  dan memproses situasi yang berhubungan. Strategi e mpowerment dalam mengorganisasikan perempuan merupakan hal yang penting ditekankan.  Kemudian,    bersama dengan Alliance Against Trafficking in Women in Nepal (AATWIN), jaringan nasional di Nepal, mereka mengoordinasikan  administrasi  alat penilaian  GAATW  dan  konsultan independen  yang  terlatih  dalam metodologi penelitian untuk memfasilitasi workshop analisis  data. Salah  satu  hasil  perkembangan  yang terlihat  adalah  di  Sindhupalchok,  di mana  tim  peneliti  dan  NGO  yang berpartisipasi  berkoordinasi  dengan CDO dan Sekretaris Komite Pengembangan  Desa  dan  berhasil membentuk  kelompok  kerja  untuk mengkoordinasikan  kegiatan  anti- perdagangan  manusia  di  15  desa  di wilayah  tersebut  (GGATW  Annual Report,  2013).  Walaupun  begitu, hambatan atau tantangan dalam proses tersebut  juga  tidak  luput  di  dalam laporan  tahunannya — salah  satunya adalah permasalahan teknis,
__________________________________________________________________________________

## profesionalitas  (dalam  memproses data), dan dukungan finansial.
Kemudian, proyek-proyek lain di dalam  GAATW  (bersama  dengan ILO)  membahas  mengenai  sosialisasi informasi kepada perempuan mengenai safe migration di Nepal, India, dan Bangladesh di tahun 2015 — untuk memberikan  pengetahuan  mengenai kondisi  negara  yang  dituju  dan menyediakan program pengembangan skill di  komunitas  masing-masing  di fase  pre-migrasi  (GGATW  Annual Report,  2015).  Tidak  kalah  penting adalah  asistensi  terhadap  perempuan yang  mengalami  tindakan  kekerasan melalui workshop DMT ( Dance Movement Therapy) yang  memasukkan  teknik psycho-physical untuk  kemudian  dapat diaplikasikan  di  dalam  kehidupan sehari-hari (GGATW Annual Report,
2015). Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap situasi perempuan di Nepal dalam menghadapi kondisi tersebut.
GAATW juga tidak mengabaikan peran  kebijakan  serta  hukum  sebagai alat  untuk  menegakkan  terjaminnya hak  asasi  perempuan.  Salah  satunya adalah di tahun 2012, bersama dengan OHCHR  (Office  of  the  High Commissioner  for  Human  Rights), GGATW mengadakan konsultasi ahli berjudul Human  Rights  at  International Borders:  Exploring  Gaps  in  Policy  and Practice di mana ia meninjau kebijakan perbatasan  mengenai  hak  asasi
manusia di perbatasan serta berkontribusi  dalam  memberikan concept paper (GGATW Annual Report, 2012) . Pertemuan  tersebut  juga merekomendasikan pembentukan inisiatif  strategis  untuk  pemangku kepentingan  dalam  kaitannya  dengan hak  asasi  manusia  di  perbatasan internasional, termasuk strategi litigasi strategis  di  tingkat  nasional,  regional dan  internasional,  strategi  advokasi luas yang akan mempengaruhi wacana politik tentang migrasi dan mendorong respons terhadap migrasi tidak teratur berdasarkan  tanggung  jawab  bersama dan  norma-norma  hak  asasi  manusia, strategi  solidaritas  dan  kemitraan dengan  para  pemangku  kepentingan utama;  termasuk  negara  asal  dan transit,  serta  sektor  swasta  seperti media  dan  komunitas  bisnis.  Dalam menyajikan  perspektif  alternatif  yang memihak  perempuan,  GAATW  juga cukup  aktif  di  berbagai  forum-forum antar pemerintah — mengajukan proposal, aplikasi, serta dokumen lain untuk pertimbangan terhadap kondisi perempuan dalam konteks perdagangan  manusia.  Pada  tahun 2014,  GAATW  mengambil  bagian dalam  peninjauan  20-tahun  antar- pemerintah Asia-Pasifik mengenai the Beijing  Platform  for  Action  (BPfA), yang  menjadi  kerangka  kerja  yang mereka  anggap  paling  komprehensif tentang  kesetaraan  gender  (GGATW Annual Report, 2014).
__________________________________________________________________________________

## Permasalahan
perdagangan perempuan merupakan suatu hal yang mutifaset dan ia berhubungan dengan banyak dimensi — salah satunya adalah masyarakat yang patriarkis. Penyelesaiannya  pun  membutuhkan pendekatan yang beragam, tidak hanya dengan  kerangka  kebijakan  saja; namun  juga  melihatnya  dengan perspektif dasar mengenai ketimpangan  relasi  kuasa  posisi perempuan.  Walaupun  tantangan dalam menyelesaikan hal tersebut tidak mudah, upaya yang dilakukan GAATW untuk memperjuangkan hak asasi  perempuan  sebagai  salah  satu upaya  untuk  menanggulangi  isu perdagangan  perempuan  merupakan suatu hal yang patut untuk diapresiasi. Kendati demikian, data yang ditunjukkan  oleh  NHRC  Nepal menunjukkan tren perdagangan perempuan yang meningkat, walaupun berbagai  upaya  banyak  diusahakan oleh  GAATW.  Hal  yang  tidak  kalah penting untuk diulas adalah permasalahan  akses  antar  perbatasan. Masyarakat  Nepal  sendiri  memiliki akses  bebas  untuk  memasuki  India, dan karenanya, perdagangan perempuan  menjadi  sulit  untuk diidentifikasi (Sarkar 2014b). Keakuratan data pun menjadi kendala dikarenakan hal tersebut. Hal ini juga ditambah  dengan  stigma  sosial mengenai  perdagangan  perempuan dikarenakan mayoritas akan eksploitasi
seksual  yang  memperunyam  proses pengumpulan  data  statistik  untuk upaya  penanggulangan  yang  lebih efektif (Subedi, 2009). Dapat dikatakan bahwa  data-data  mengenai  jumlah korban  perdagangan  perempuan  bisa lebih tinggi dari yang sudah dilaporkan. Hal ini menunjukkan tingkat kompleksitas  yang  tinggi  dalam melihat  peningkatan  perdagangan perempuan Nepal ke India.
Dalam  meninjau  teori  kerangka TFN, Mogadham (2005) memandang jaringan feminis transnasional sebagai jaringan  yang  tidak  begitu  hierarkis, serta lebih berorientasi pada penciptaan  koalisi  yang  melintasi perbatasan,  dan  lebih  sadar  secara politis tentang batas-batas kontekstual pengetahuan mereka. Walaupun begitu,  penulis  berpendapat  bahwa penting juga untuk mengulas  dimensi identitas politik yang saling berinteraksi  seperti  kelas,  ras,  dan etnis.  Mohanty  (2013)  menjelaskan pentingnya dimensi dekolonisasi keilmuan  serta  teori  feminis  yang menentang  pandangan  ilmiah  yang tidak berasal dari komunitas perempuan  yang  tersubordinasi  di dunia  Selatan  dan  Utara,  lalu  sebagai gantinya,  menyerukan  perhatian  pada kekhasan  sejarah  dan  budaya  dalam memahami  agensi  kompleks  mereka sebagai  subyek  yang  dipelajari.  Oleh karena  itu,  aspek  kultural  yang  lebih spesifik  dari  kerangka  kerja  GAATW
__________________________________________________________________________________
dapat lebih ditonjolkan untuk meninjau masalah perdagangan perempuan di masing-masing negara — dalam  konteks  ini  adalah perdagangan perempuan dari Nepal ke India  (dengan  keberagaman  aspek patriarkis yang tertanam di sana).

## KESIMPULAN

## Perdagangan
perempuan merupakan  permasalahan  kompleks yang  membutuhkan  berbagai  macam pendekatan. Walaupun begitu, jejaring feminis  memiliki  peran  yang  penting dalam  memperjuangkan  hak  asasi perempuan dalam menghadapi hegemoni patriarki untuk kesejahteraan  serta  kesetaraan  dalam konteks  perdagangan  perempuan. GAATW dalam hal ini cukup berperan dalam menyuarakan hak asasi perempuan di Nepal dengan pendekatan HAM yang menggunakan strategi  akuntabilitas,  akses  kepada keadilan, kekuasaan dan migrasi, serta advokasi  komunikasi.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  analisis  kerangka  kerja GGATW  yang  ditinjau  dari  laporan tahunan tahun 2012 sampai 2016 yang melibatkan  advokasi  HAM  lewat media,  upaya  akuntabilitas  kebijakan dan  hukum,  rehabilitasi  korban,  dan lain  sebagainya.  Namun,  perannya dilihat  kurang  menunjang  penurunan angka  perdagangan  perempuan  dari Nepal ke India. Tidak dapat diabaikan juga  bahwa  faktor-faktor  seperti
ekonomi,  geografis,  budaya  patriarki, dan  lain  sebagainya.  dilihat  memiliki pengaruh dalam menjelaskan tingginya tingkat perdagangan perempuan. Oleh karena  itu,  akan  lebih  baik  jika penyelesaiannya  pun  juga  meliputi dimensi-dimensi yang beragam — salah satunya adalah meninjau kompleksitas budaya.  Dalam  hal  ini,  diperlukan masyarakat  beserta  individu-individu untuk  turut  serta  menjadi bagian  dari perubahan  pola  pikir,  sikap,  dan keyakinan sehingga dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi perempuan di mana pun mereka berada.

## REFERENSI
CEDAW Nepal. (2011) Shadow Report on the 4th & 5th Periodic Report by The Government of Nepal on CEDAW . Tersedia di: https://www.ecoi.net/en/file/local/1 152605/1930_1314007608_fwld- nepalcedaw49.pdf (Diakses: 22 Juni 2020).
Dahal, P., Joshi, S.K., & Swahnberg, K. (2015) “We are looked down upon and rejected socially’: a qualitative study on the experiences of trafficking survivors in Nepal”, Global Health Action , (8)1, DOI: 10.3402/gha.v8.29267 (Diakses: 24 Juli 2020).
Deane, T. (2010) “ Cross-Border Trafficking in Nepal and India — Violating Women’s Rights”, vol. 11, pp. 491 – 513. Doi: https://doi.org/10.1007/s12142-010- 0162-y (Diakses: 27 Juli 2020).
GAATW. (2012) Annual Report 2012. Tersedia di:  https://gaatw.org/GAATW%20R eports/2012_GAATW_Annual_Repo
__________________________________________________________________________________
rt%20_webversion.pdf (Diakses: 22 Juni 2020).
GAATW. (2013) Annual Report 2013 .
Tersedia di:  https://www.gaatw.org/GAATW %20Reports/2013_Annual_Report.pd f (Diakses: 22 Juni 2020).
GAATW. (2014) Annual Report 2014. . Tersedia di: https://www.gaatw.org/about- us/annual-reports (Diakses: 22 Juni 2020).
GAATW. (2015) Annual Report 2015 . Tersedia di: https://gaatw.org/GAATW%20Repo rts/2015_GAATW_Annual_Report.p df (Diakses: 22 Juni 2020).
GAATW. (2016) Annual Report
2016. .  Tersedia di: https://gaatw.org/GAATW%20Repo rts/2016_GAATW_Annual_Report.p df (Diakses: 22 Juni 2020).
GGATW. (n.d.) Basic Principles of GGATW (Online) . Tersedia di: https://www.gaatw.org/about- us/basic-principles (Diakses: 27 Juli 2020).
GGATW. (n.d.) Global Alliance Against Women Trafficking History (Online) Available at: https://www.gaatw.org/about- us/history (Diakses: 19 Desember 2020).
Grewal, I., & Kaplan, C. (1994) Scattered Hegemonies: Postmodernity and Transnational Feminist Practices . Minneapolis: University of Minnesota Press.
Horizons The Asia Foundation. (2001) Prevention of Trafficking and the Care and Support of Trafficked Persons In the Context of an Emerging HIV/AIDSEpidemic in Nepal (Online). Tersedia di: https://asiafoundation.org/resources /pdfs/NepalTrafficking.pdf (Diakses: 16 Juli 2020).
Joshi, S. (2001) “Cheli ‐ Beti’ Discourses of Trafficking and Constructions of Gender, Citizenship and Nation in Modern Nepal”, South Asia: Journal of South Asian Studies , (24)1, pp. 157-175, DOI: 10.1080/00856400108723442 (Diakses: 24 Juli 2020).
Kempadoo, K. (2001) Women of Color and the Global Sex Trade: Transnational Feminist Perspectives. York University.
Mogadham, V. M. (2000) Transnational Feminist Networks, Collectuve Action in an Era of Globalization. International Sociology. SAGE.
Moghadam, V. M. (2005) Globalizing Women: Transnational Feminist Networks. John Hopkins University Press.
Mohanty, C. T. (2013) “Transnational Feminist Crossings: On Neoliberalism and Radical Critique”, Journal of Women in Culture and Society , (38)4, pp. 967 – 991. Tersedia di: https://doi.org/10.1086/669576 (Diakses: 22 Juli 2020).
NHRC. (2018) Trafficking In Persons In Nepal.
Lalitapur: National Human Rights Commission.
Prajapati, P. (2008) Feminist Movements from Global to Local: Has it helped Women Empowerment Process? Patriarchy and Status of Nepali Women . Nepal Research.
Retyaningtyas, W. (2018) “Peran Jejaring Feminis Asia Pacific Forum on Women, Law, and Development (APWLD) dalam Merepresentasikan Hak Asasi Perempuan” Jurnal Hubungan Internasional, (11)1, pp. 73 – 90.
Sarkar, S. (2016) “ Trafficking of Women and Girls for Sex Trade from Nepal to India. Challenge”, (59)5, pp. 434 -458. DOI: 10.1080/05775132.2016.1226090 (Diakses: 24 Juli 2020).
Trafficking Report. (2007) US Department of State Trafficking in Persons Report (Online). Tersedia di: https://2009-
__________________________________________________________________________________
2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2007/ index.htm (Diakses: 27 Juli 2020).
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2018) The Global Report on Trafficking in Persons . New York: United Nations.
.