Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
91
Peran Agama Dalam Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi
Rus Yandi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat Email : rusyandimsi@gmail.com
Abstract: The problems faced by the nation are now widespread corrupt behavior,  since  the  beginning  of  this  country  independence,  this corruption  has  penetrated  all  levels  of  society,  both  individually  and collectively,  both  private  and  government  agencies,  crime  continues  to increase in number, especially in state institutions, this is based on data. which shows that, Indonesian Corruption Watch (ICW) researcher Wana Alamsyah  said,  there  were  169  cases  of  corruption  during  the  first semester of 2020. Overcoming corruption practices with a legal approach has not been effective, so with a religious approach, it will be able to form anti-corruption behavior.
Kata Kunci: religion, anti-corruption

## Pendahuluan
Salah  satu  dari  persoalan  bangsa  yang  dihadapi  sekarang merebaknya  perilaku  korupsi,  sejak  dari  awal  negeri  ini  merdeka perilaku  buruk  ini  masih  terjadi  bahkan  menjadi-jadi,  berbagai  upaya telah  dilakukan  diantaranya  pendekatan  hukum  dengan  laharinya  anti raswah  yang  kita  sama  kenal  lembaga  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) lembaga anti-korupsi ini telah berupaya untuk membasmi prilaku korupsi  dinegeri  ini,  namun  keberadaannya  belum  membuahkan  hasil yang maksimal.
Korupsi  ini  telah  merambah  diseluruh  lapisan  sosial,  baik  secara individu  maupun  kolektif,  baik  instansi  suwasta  maupun  pemerintah, kejahatan  terus  meningkat  jumlahnya  terutama  di  lembaga  negara,  hal itu  atas  dasar  data  yang  menunjukan  bahwa,  Peneliti  Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  Wana  Alamsyah  mengatakan,  terdapat  169 kasus  korupsi  selama  periode  semester  satu  tahun  2020.  Hal  ini  ia katakan  berdasarkan  pemantauan  yang  dilakukan  ICW  sejak  1  Januari hingga 30 Juni 2020. "Kasusnya ada sekitar 169 kasus korupsi sepanjang semester  satu  2020,"  kata  Wana  melalui  telekon  ferensi,  Selasa (29/9/2020). Dari 169 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, kata  Wana,  139  kasus  di  antaranya  merupakan  kasus  korupsi  baru. (Kompas, September 2020).
Korupsi  merupakan  permasalahan  besar  yang  merusak keberhasilan  pembangunan  nasional.  Korupsi  adalah  tingkah  laku individu  yang  menggunakan  wewenang  dan  jabatan  guna  meraih keuntungan  pribadi,  merugikan  kepentingan  umum  dan  negara  secara spesifik.  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) mendefinisikan  korupsi  sebagai  tindakan  yang  merugikan  kepentingan
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
umum  dan  masyarakat  luas  demi  keuntungan  pribadi  atau  kelompok tertentu.
Dampak dari prilaku korupsi ini, pertama rusaknya tatanan ekonomi dalam  segala  aspek  kehidupan.  Yang kedua ,  menyebabkan  degradasi sosial  dalam  kehidupan  masyarakat  bangsa  yang  menyebabkan  tidak bisa  bersaing  dan  stara  dengan  negera  lain. Ketiga ,  terjadinya  kerisis akhlak  dan  berkembangnya  nafsu  keserakahan  yang  hilang  konsep hidup yang benar dalam kehidupan dunia ini.
Dalam al- Qur’an surat al -Baqarah ayat 188 Allah berfirman:
اَلَو ا آْْوُلُكَْتَ ا اْمُكَلاَوْمَا اا اْمُكَنْ يَ ب ا االاطاَبْلابِ ا اْوُلْدُتَو ا آْاَابِا اَلاا ا ااماَّكُْلْا ا اْوُلُكْأَتال ا اًقْ يارَف ا اْنِّام اا االاَوْمَا ا ااساَّنلا ا ااْثاْلابِ ا اْمُتْ نَاَو ا اَنْوُمَلْعَ ت ا ࣖ ا
”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda  orang  lain  itu  dengan  (jalan  berbuat)  dosa,  padahal  kamu  mengetahui”. (QS. Al-Baqarah; 188) .
Ayat  di  atas  menerangan  untuk  tidak  memakan  harta  orang  lain secara  batil.  Qurtubi  memasukkan  dalam  kategori  larangan  ayat  ini adalah:  riba,  penipuan, ghasab ,  pelanggaran  hak-hak,  dan  apa  yang menyebabkan pemilik harta tidak senang, dan seluruh apa yang dilarang oleh  syariat  dalam  bentuk  apapun.  Dan  korupsi  juga  disebut  dengan katagori larangan  ayat  diatas  Korupsi bisa  diartikan  sebagai  perbuatan- perbuatan yang merugikan keuangan dan prekonomian negara.
Cara  lain yang bisa dialkukan  adalah dengan  menggunakan  peran agama  yang  dapat  menyadarkan  individu  untuk  berbuat  jahat. Implementasi agama sebagai pedoman hidup manusia masih sangat jauh dari kenyataan dinegeri kita indonesia, sehingga kemudian laporan dari corruption  perception  index  (cpi),  yang  dikeluarkan  oleh  organisas transparancy  international  menempatkan  indonesia  sebagai  negara terkorup didunia. Fakta ini merupakan tamparan telak bagi kita, dimana mayoritas penduduk indonesia merupakan mayoritas islam. Akan tetapi kita juga tidak bisa menolak penilayan tersebut, karena kita mendengar dan  melihat  dengan  mata  kepala  sendiri  betapa  korupsi  dilakukan dinegara  kita  bukannya  semakin  sedikit,  tetapi  semakin  mewabah bahkan  yang  menyedihkan  berita  terbaru  bantuan  sosial  (BANSOS) dikorupsi.  Kejahatan  korupsi  ini  ibarat  suatu  penyakit  telah  menjadi epidemik  yang  sulit diobati  meluas  dan  menyerang  semua  lapisan  dari bawah hingga atas.
Tentu  banyak  faktor  yang  menyebabkan  seseorang  melakukan korupsi, salah satu faktor lemahnya keyakinan agama korupsi dilakukan oleh  orang-orang  yang  sebenarnya  telah  memiliki  penghasilan  relatif
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
93
cukup  untuk  memenuhi  keperluan  hidup  dan  keluarganya,  karena  itu faktor  pokok  yang  melaukan  orang  melakukan  korupsi  sebenarnya bukan  faktor  ekonomi,  tetapi  lemahnya  faktor  kepribadian  dan mentalitas.  Indikator  ini  bila  dicermati  lebih  jauh  bermuarah  pada kelamahan  nilai-nilai  ajaran  agama  sebagai  fondasi  diri  dalam menangkal hasrat melakukan kejahatan korupsi.
Kuatnya  pemahaman  dan  pengamalan  ajaran  agama,  akan mencegah seseorang dari perbuatan yang tidak baik dan selalu taat dan patuh  menjalankan  printah  agama,  sekalipun  ia  dalam  kondisi  miskin dan berkekurangan atau menderita, Apalagi hanya sebatas korupsi akan bisa  dijauhan  dari  diri  dan  lingkungannya.  Maka  hal  yang  paling mendasar  bagaimana  setrategi  menerapkan  nilai-nilai  ajaran  agama dalam  kehidupan  lapisan  masyarakat,  baik  indifidu  maupun  kolektif, rakyat maupun pejabat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  peran agama  adalah  agar  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan  pengamalan sehingga  terhindar  dari  perilaku-prilaku  yang  tidak  baik,  diantaranya adalah kejahatan korupsi dengan mengimplementasikan nilai-nila ajaran agama  dengan  landasan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  tuhan  yang maha esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, dan sebagainya.
Dalam  rumusan  ini  penulis  ungkapkan  bahwa  tujuan  dan  peran agama,  tanpak  bahwa  nilai-nilai  ajaran  agama  merupakan  tolak  ukur individu atau kelompok bisa terhindar dari perilaku anti-korupsi, sebab inilah  yang  melatarbelakangi  dan  sugesti  dari  peranan  agama  dalam membentuk  perilku  anti  korupsi,  jika  sudah  bisa  menghindari  dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan suka melaksanakan perintah  tanpa  paksan  dan  tekanan  darimanapun.  Sikap  anti-korupsi merupakan  suatu  sikap  yang  di  ekspresikan  kebencian  terhadap perbuatan  korupsi  dalam  segalah  hal,  sikap  anti  korupsi  sebagai akumulasi  dari  sikap  dan  integritas  pada  diri  seseorang  dan  hal  itu merupakan  dasar  ajaran  agam  yang bertujuan  menyelamatkan  manusia dari jurang kebinasaan.
Pendekatan agama dalam upaya menjauhkan dari perilaku korupsi, baik individu maupun kelompok, rakyat atau pejabat, Dengan demikian, peran  agama  merupakan  solusi  menanamkan  sikap  anti  korupsi  dalam kehidupan  sosial  dengan  menumbuhkembangkan  kesadaran  beragama secara totalitas, tidak secara parsial sebagaimana tersebut dalam al-quran berbunyi: اَهُّ يَْٓٓيٰ اا اَنْياذَّلا اا ااوُنَمٓا اا اْوُلُخْدا اا ااف اا اامْلاِّسلا اا اًةَّفۤاَك ۖا اَلَّو اا ااْوُعابَّتَ ت اا ااتٓوُطُخ اا ا انٓطْيَّشلا اا هَّناا ٗ اا اْمُكَل ا ا وُدَع ا انْيابُّم ا ” Artinya” “Wahai  orang -orang  yang  beriman,  masuklah  kamu  ke  dalam Islam secara keseluruhannya.” [Al -Baqoroh: 208].
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
Penggalan  ayat  diatas  menggambarkan  kepada  kita,  untuk menjalankan  ajaran  agama  pada  hakikatnya,  segalah  perintah  dan larangan  harus  dilaksanakan,  sehingga  akibatnya  pola  kehidupan menjadi  baik  dengan  mengikuti  rambu-rambu  yang  sudah  ada berdasarkan  ajaran  agama.  Jika  peran  agama  dianggap  masih  kurang begitu  penting  dalam  merubah  mentalitas, maka  perilaku korupsi  akan tetap  bersinar  dinegeri  mayoritas  islam  ini,  sekalipun  hukum  sudah ditegakan  maupun  perkembang  iptek  sudah  dilaksanakan,  namun  itu hanya  masih  dari  pengawasan  eksternal  manusia,  lalu  bagaimana dengan  pengawan  internalnya  tidak  ada  satu  orang  atau lembagamanapun  yang  bisa  menjamin  atau  mengawasi  individu  dari berbuat jahat atau korupsi selain atas kesadadaran diri dan pengawasan keimanannya  kepada  tuhan,  inilah  hakikan  dari  konsep  atau  peran agama dalam mencegah dari korupsi secara komprehensif. Maka  dari  latar  belakang  ini  telah  diungkapkan  bahwa  korupsi  ini semakin  meraja  lelah,  hukum  menjadi  tumpul  untuk  memberantasnya, ilmu dan teknologi yang sedemikian canggi belum bisa menyapu bersih terhadap kejahatan-kejahatan korupsi ini. Untuk menjawab dari realitas yang  dihadapi  kurangnya  tersentuh  ajaran  agama  secara  holistik  dan semua  persoalan  yang  terus  berlanjut  sampai  sekarang  hanya  bisa  di dasarkan  pada  peranan  agama  dengan  metode  dakwah  dalam  rangka penyadaran  diri  atau  kolektif  lewat  rumah  ibadah  atau  tempat-tempat perayaan  hari  besar  keagamaan,  dalam  hal  ini  yang  paling  efektif mendorong terealisanya instansi kegamaan, pengerus atau takmir, serta guru-guru  atau  ustadz-ustadz  yang  punya  kompetensi  dalam menyampaikan  pesan-pesan  agama  dalam  membentuk  prilaku  anti- korupsi

## Metode Penelitian
Bagian  metode  minimal  berisi  jenis  metode  atau  jenis pendekatan  yang  digunakan,  subyek  penelitian,  teknik  pengumpulan data, dan prosedur analisis data Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan  ini  adalah  penelitian  literer  dan  bersifat  deskriptif  eksplorarif, maka  metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif  eksploratif yaitu,  pengembangan  metode  yang  mendeskripsikan  gagasan-gagasan yang  telah  dituangkan  dalam  bentuk  media  cetak  baik  yang  berupa naskah  primer  maupun  naskah  sekunder  untuk  kemudian dikembangkan. Fokus  pembahasan  pada  metode  deskriptif  eksploratif adalah  suatu  usaha  mendeskripsikan,  membahas  dan  menggali gagasan-gagasan pokok yang selanjutnya ditarik pada satu kesimpulan dan  tidak  menutup  kemungkinan  adanya  kasus  baru.  Ide  pokok yang menjadi  dasar  tulisan  ini  adalah  Peran  Agama  Dalam  Pembentukan Perilaku Anti-Korupsi sebagai salah satu upaya pencegah korupsi.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan  adalah  berupa  buku-
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
95
buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, paper, tulisan lepas, internet, annual report, produk  hukum  dan  bentuk  dokumen  tulisan  lainnya  yang memiliki  keterkaitan  dengan  objek  penelitian  serta  memiliki  akurasi dan relevasni  dengan  permasalahan  yang  akan  dibahas.  Maka  sumber data dalam tulisan ini dibagi menjadi dua bentuk:
Sumber utama ( primer ) yaitu, data-data yang berkaitan langsung dengan  teori-teori  (media  dakwah  dan  pendidikan)  sebagai  wujud peran  agama  dalam  pembentukan  perilaku  anti-korupsi,  buku-buku dan  literatur  yang  berkaitan  dengan  permasalahan.  Sumber  kedua, Data  sekunder,  yaitu  data  yang  tidak  terkait  secara  langsung  dengan pembahsan  berupa  dokumen  peran  agama  dalam  pembentukan perilaku  anti-korupsi,  hasil  penelitian-penelitian  terdahulu,  diktat  dan pembahasan yang berkaitan dengan hal tersebut. 1

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Dalam pengertian Korupsi
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi.  Berdasarkan  pasal-pasal  tersebut,  korupsi  dirumuskan kedalam  30  bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi.  Pasal-pasal  tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi  pidana  karena  korupsi.  Ketigapuluh  bentuk/jenis  tindak  pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Kerugian  keuangan  negara  2.  Suap-menyuap  3.  Penggelapan  dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 7. Gratifikasi Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah  dijelaskan  diatas,  masih  ada  tindak  pidana  lain  yang  yang berkaitan dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  tertuang  pada  UU No.31 Tahun  1999  jo.  UU  No.  20  Tahun  2001.  Jenis  tindak  pidana  yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah: 1. Merintangi proses pemeriksaan  perkara  korupsi  2.  Tidak  memberi  keterangan  atau memberi  keterangan  yang  tidak  benar  3.  Bank  yang  tidak  memberikan keterangan  rekening  tersangka  4.  Saksi  atau  ahli  yang  tidak  memberi keterangan  atau  memberi  keterangan  palsu  5.  Orang  yang  memegang rahasia  jabatan  tidak  memberikan  keterangan  atau  memberikan keterangan palsu 6. Saksi yang membuka identitas pelapor
Pasal-pasal  berikut  dibawah  ini  dapat  dikaitkan  dengan  tindak pidana  korupsi  dalam  pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah.  2.1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau
1 Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendektan Praktek . Jakarta: Pt. Rineka Cipta2002, hal. 114
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana  penjara  seumur  hidup atau  pidana  penjara  paling  singkat  4  (empat)  tahun dan  paling lama  20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu,  pidana  mati  dapat  dijatuhkan. Rumusan  korupsi  pada  Pasal  2  UU  No.  31  Tahun  1999,  pertama  kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan  terletak  pada  masuknya  kata  ”dapat”  sebelum  unsur ”merugikan  keuangan/perekonomian  negara”  pada  UU  No.  31  Tahun 1999.  Sampai  dengan  saat  ini,  pasal  ini  termasuk  paling  banyak digunakan untuk memidana koruptor.
Untuk  menyimpulkan  apakah  suatu  perbuatan  termasuk  korupsi menurut  Pasal  ini,  harus  memenuhi  unsur-unsur:  1.  Setiap  orang  atau korporasi;  2.  Melawan  hukum;  3.  Memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain atau  suatu  korporasi;  4.  Dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara.  2.2.  Menyalahgunakan  Kewenangan  Pasal  3  UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  atau  6  denda  paling  sedikit Rp.  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat”  sebelum  unsur  ”merugikan  keuangan/perekonomian  negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling  banyak  digunakan  untuk  memidana  koruptor.  Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini,  harus  memenuhi  unsur-unsur:  1.  Setiap  orang;  2.  Dengan  tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi;  3. Menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana;  4.  Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2 Korupsi dalam pandangan islam A gak  sulit  sebenarnya  mende-finisikan  korupsi  secara  persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini  dikarenakan  istilah  korupsi  merupakan  istilah  modern  yang  tidak penulis  temui  padanannya  secara  utuh  dalam  fikih  atau  hukum  Islam.
2 DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data KPK
Komisi pemberantasan korupsi, jakarta: agustus 2006
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
97
Meskipun  demikian  dengan  melihat  pada  kenyataan  bahwa  korupsi merupakan  praktek  kecurangan  dalam  transaksi  antar  manusia,  maka kata  ini  bisa  dilacak  dan  ditelusuri  dari  beberapa  kata  berikut  ini: Risywah atau Rasya (Suap). Secara bahasa risywah adalah sesuatu yang dapat  menghantarkan  tujuan  dengan  segala  cara,  dengan  prinsip  asal tujuan  tercapai.  Definisi  ini  diambil  dari  asal  kata  risywah  atau  rasya yang  berarti  tali  timbayang  dipergunakan  untuk  mengambil  air  di sumur.  Sedangkan  ar-rasyi  adalah  orang  yang  memberikan  sesuatu (uang  misalnya)  kepada  pihak  kedua.  Ar-raaisy  adalah  mediator  dari penyuap  dan  penerima  suap  sedangkan  al-murtasyi  adalah  penerima suap.
Secara  terminology  terdapat  beberapa  defenisi  suap  yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya; 1) Risywah adalah “Sesuatu yang  diberikan  kepada  seseorang  untuk  memutarbalikkan  fakta,yakni untuk membatilkan yang haq atau membenarkan yang jelas- jelas batil” ) Risywah adalah:“sesuatu  yang diberikan  oleh  seseorang  kepada  hakim atau  lainnya  supaya  orang  itu  mendapatkan  kepastian  hukum  atau memperoleh keinginannya”  3)  Risywah  adalah  “suatu  yang diberikan kepada  seseorang  yang  mempunyai  kekuasaan  atau  jabatan  (apa  saja) untuk  menyukseskan  perkaranya  dengan  mengalahkan  lawan-lawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan”(Yusuf al -Qardha-wi, 1980 h. 456) Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman.
Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih komplek dan bervariasi dalam segala bentuk. Setelah  dikemukakan  berbagai  versi  definisi  suap  maka  dapat  digaris bawahi  bahwa  terdapat  tiga  unsur  uap,  yaitu;  1.  Penerima  suap,  yaitu: orang  yang  menerima  sesuatu  dari  orang  lain  baik  berupa  harta  uang maupun  jasa  supaya  mereka  melaksanakan  permintaan  penyuap.  2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk  mencapai  tujuannya.  3.  Suapan, yaitu  harta,  uang  atau  jasa  yang diberikan  sebagai  sebagai  sarana  untuk  mendapatkan  sesuatu  yang didambakan,  diharapkan,  atau  diminta.  Menurut  hemat  penulis, meskipun  kata  risywah  (sogok)  secara  langsung  tidak  bisa  disamakan dengan  makna  korupsi  seutuhnya,  tapi  seluruh  praktek  risywah  atau suap  menyuap  dapat  dikategorikan  sebagai  salah  satu  bentuk  korupsi. Hal  ini  bisa  dipahami  dari  definisi  korupsi  secara  harfiah  yang berarti,“kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak  bermoral,  penyimpangan  dari  kesucian,  kata-kata  atau  ucapan yang menghina atau memfitnah”.
Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berpendapat bahwa; “Ko rupsi adalah perbuatan yang buruk  (seperti  penggelapan  uang,  peneri maan  uang  sogok)”  dan pendapat-pendapat  lain  yang  umumnya  memasukkan  prilaku  suap
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
menyuap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping  itu  berdasarkan  definisi  korupsi  secara  istilah  praktek  suap menyuap  ataupun  sogok  menyogok  juga  termasuk  pada  cakupan korupsi.  Seba-gaimana  definisi  korupsi  yang  dikemukakan  oleh  W. Sangaji,  bahwa korupsi  adalah:  “perbuatan  seseorang  atau  sekelompok orang  menyuap  orang  atau  kelompok  lain  untuk  mempermudah keinginannya  dan  mempengaruhi  si  penerima  untuk  memberikan pertimbangan  khusus  guna  mengabulkan  permohonann ya”  Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah resuah yang artinya sama dengan korupsi.
Malaysia memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “ Badan Pencegah Resuah (BPR) (Andi Hamzah 2005, 38) Menurut Syariat Islam perilakusuap-menyuap adalah sangat  tercela,karena  Islam  sangat  memperhatikan  keselamatan  harta seseorang sertamengantisipasinya supaya tidak ber-pindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap me-nyuap. Perpindahan harta tersebut  tidak  dibenarkan  karena  penyuap  menyerahkan  hartanya dengan  harapan  penerima  suap  pejabat  atau  hakim  dapat  menuruti kehendak  penyuap.  Secara  tegas  Islam  mengharamkan  umatnya menempuh  jalan  suap,  baik  kepada  penyuap,  penerima  suap,  maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebarkan kerusakan dan  kezaliman  dalam  masyarakat.  Dari  suaplah  muncul  permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi  bebas  sehingga  orang  tidak  dapat  memperoleh  hak-haknya sebagaimana mesti-nya.
Dalil al- Qur’an: Surat al -Baqarah ayat 188
اَلَو ا آْْوُلُكَْتَ ا اْمُكَلاَوْمَا ا اْمُكَنْ يَ ب ا االاطاَبْلابِ ا اْوُلْدُتَو ا آْاَابِا اَلاا ا ااماَّكُْلْا ا اْوُلُكْأَتال ا ااًقْ يارَف ا اْنِّام ا االاَوْمَا اا ااساَّنلا ا ااْثاْلابِ ا اْمُتْ نَاَو ا اَنْوُمَلْعَ ت ࣖ
:188(“Dan janganlah sebagian kamu me -makan harta sebagian yang lain  diantara  kamu  dengan  jalan  yang  ba-til  dan  janganlah  kamu membawaurusan harta itu kepada hakim supa-ya kamu dapat memakan sebagiandari  pada  harta  benda  orang  lain  dengan  jalan  dosa,  padahal kamumengetahui”.(Q.S.  al -Baqarah:  188)Ayat  di  atas  menerangkan tentang  larangan  mengambil  harta  orang  lain  secara  batil,  (yaitu memperoleh  harta  dari  orang  lain  dengan  cara  tidak  saling  redha,  atau salah  satu  dari  dua  pihak  merasa  terpaksa)  dalam  bentuk  dan  cara apapun.  Suap  adalah  salah  satunya,  karena  suap  dapat  menyebabkan dapat  dipermainkannya  suatu  hukum.  Larangan  di  atas  berarti  haram, maka suap itu haram. Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suapmenyuap, yaitu:
a). Hadis dari Abu Hurairah r.a.bahwa Rasulullah bersabda
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
99
: نعل لوسر ﷲ ىلص ﷲ هيلع ملسو ىشارلا ىشترلماو ف مكلْا “Rasulullah  Saw  melakna t  orangyang  menyuap  dan  orang  yang disuap ”(HR Tarmidzi, 1256)
b).Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda: ى ىشترلماو ىذلاىنعيشئارلاو ىشيم امهنيب
“Rasulullah  melaknat  penyuap, penerima  suap, dan  perantara  dari keduanya”(HR Ahmad 1997:21365)
Laknat  berarti  jauh  dari  rahmat  Allah  SWT  dan  itu  terjadi  hanya pada  perbuatan  maksiat  besar.  Kutukan  dan  siksaan  itu  hanya disebabkan  oleh  perbuatan  yang  diharamkan.  Macam-Macam  Suap  1. Suap untuk membatilkan yang hak atau membenarkan yang batil Setiap sesuatu  yang  yang  dijadikan  sarana  untuk  menolong  kebatilan  atas kebenaran adalah haram hukumnya. Dengan demikian, suap yang secara jelas membatilkan kebenaran atau membenarkan yang batil, diharamkan dalam Islam serta harta yang menjadi suap itu haram dimakan. Adapun dosanya  ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak;  penyuap  dan  penerima suap.  Seorang  hakim  atau  pejabat yang  mengambil  harta  suapan  untuk melakukan  kebatilan berarti  ia  telah  berbuat  kedurhakaan  karena bebe- rapa alasan; pertama, karena ia telah mengambil harta  itu untuk sarana melakukan  kebatilan.  Kedua,  karena  ia  telah  menjatuhkan  hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara qath’i diharamkan. Begitu  juga  bagi  si  penyuap,  iadi  anggap  durhaka  karena  dua alasan;  Pertama,  Ia  menyerahkan  suap.  Kedua,  ia  menyebabkan terjadinya  kezaliman  bagi  dirinya  dan  orang  lain.  (Abdullah  bin  Abdul Muhsin,h. 12)2. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan  serta  kezaliman  Adapun  risywah  atau  suap  untuk menghilangkan  kezaliman,  ulama  berbeda  persepsi  ada  yang  tidak membolehkan,  dan  ada  yang  membolehkan.  Ulama  yang  tidak membolehkan  adalah  Imam  as-Syaukani,  ala-sannya  berdasarkan tekstual ayat secara umum. Pada dasarnya harta individu muslim haram bagi  muslim  lainnya.  (Abu  Abdul  Halim,  1996:  h.680)  Hal  ini  sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188
: اَلَو اوُلُكَْتَ اْمُكَلاَوْمَأ اَ ب اْ ي اْمُكَن لاطاَبْلابِ “ Dan  janganlah  kalian  saling menda patkan harta secara batil”.Asy -Syaukani berargumentasi; ada dua alternatif  ketika  seseorang  memberikan  suap;  Pertama;  Untuk mendapatkan  hukum  Allah  (yang  mesti),  hal  ini  tidak  boleh,  sebab menerima  suap  dari  suatu  yang  wajib  statusnya  dan  sudah  menjadi tugasnya  untuk  menegakkan  yang  hak,  kenapa  harus  menunggu imbalan  dan  pemberian  (suap).  Kedua;  Jika  pemberian  itu  untuk melanggar hukum Allah, lebih-lebih untuk suatu yang batil, maka upaya tersebut  lebih  hina  dari  pada  uang  tip  yang  diberikan  kepada  para
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
pelacur. Sebab uang yang diberikan sebagai kompensasi kebatilan sangat dilarang dan diharamkan.
Pendapat ini didukung oleh para pakar kontemporer, yaitu Ahmad Muslim,  anggota  komisi  fatwa  Al-Azhar,  Muhammad  Abdul  Al-Hilal, anggota  bimbingan  rohani  Departemen  Agama  Uni  Emirat  Arab,  dan Ibrahim Al- Mahmud, dekan ma’had Islam Bahrain. Adapun ulama yang membolehkan  mensyaratkan  bahwa  suap  baru  boleh  dilakukan  kalau khawatirakan terjadi kezaliman. Pendapat ini disebutkan dalam‘Aun al - Ma’bud  Syarah  Sunan  AbiDaud:  dengan  mengatakan;  “Tidak mengapa seseorang  menyuap,  kalau  itu  dilakukan  sebagai  upaya  mem- pertahankan jiwanya, untuk memelihara diri jika dikhawatirkan dirinya dizal imi”Pendapat  di  atas  didukung  oleh Dr.  Yusuf  Qardhawi,  Dr. Husen  Abu  Farhat,  dekan  fakultas  dakwah  al-Azhar,  dan  Athiah  Saqr, tim  peneliti  Al-Azhar.  Dr.  Yusuf  Qardhawi  memberikan  komentar; “Si apa  yang  memiliki  hak,  lalu  terancam  atau  terbeng  kalai,  sedangkan dia  tidak  bisa  mendapatkan  kembali  hak  tersebut  kecualidengan  suap, maka  idealnya  dia  harus  bersabar,  hingga  Allah  memberikan  jalan terbaik untuk mendapatkan haknya kembali. Jika terpaksa melalui jalur suap,  maka  penerima  suaplah  yang  berdosa.  Sedangkan  penyuap insyaallah tidak berdosa, jika dia sudah berupaya semaksimal mungkin melalui  jalur  yang  wajar dan  syar’i  mengalami  kesulitan, sepanjang upaya  tersebut  untuk  mendapatkan  haknya  dan  tidak  merugikan sesama. 3
Korupsi  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  Islam  dapat diklasifikasi kan kepada kategori khiyānah atau ghulūl (pengkhianatan), al-ghasy  (penipuan),  dan  risywah  (suap). Khiyānah secara  etimologis bermakna  perubahan  hal  seseorang  menjadijahat  (syar).  Menurutal- Raghib  al- Isfahānī,  seorang pakar  bahasa  Arab, khiyānah adalah  sikap tidak  memenuhi  suatu  janji  atau  suatu  amanah  yang  dipercayakan kepadanya.  Ungkapan khiyānah juga  digunakan  bagi  seseorang  yang melanggar  atau  mengambil  hak-hak  orang  lain,  dalam  bentuk pembatalan  sepihak  perjanjian  yang  dibuatnya,  khususnya  dalam masalah mu‘amalah. Jarīmah khiyānah terhadap amanah adalah berlaku untuk setiap harta bergerak baik jenis maupun harganya sedikit maupun banyak.  Orang-orang  yang  beriman  mestinya  menjauhi  sifat  tercela  ini, bahkan  seandainya  mereka  dikhianati,  Rasulullah  melarang  untuk membalasnya  dengan  pengkhianatan  pula.  Hal  ini  sebagaimana disinggung  dalam  hadis  yang  diriwayatkan  Ah mad  dan  Abū  D awud. 4 Dalam  sebuah  hadis  lain,  Rasulullah  menyampaikan:  “Kesaksian
3 Fazza, Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 14, No. 2 (2015) 4 Ahmad  Abual-Rus,Jara ’ im  al-Syariqat  wa  al-Nasbi  wa  Khiyanat  al- Amānah  wa  al  SyaykBi  Dūni Rasīd(Iskandariyah:  al -Maktabah  al- Jami‘ī  al -H adīth, 1997), 580.
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
101
sikhā’indankhā’inah  ( laki-laki  dan  perempuan  yang  berbuat  khianat) ditolak.”  Seseoran g  yang  dipercayakan  sesuatu  padanya  tentu  karena dapat dipercaya, jika kemudian diamengkhianati kepercayaan itu, berarti dia  berubah  menjadi  jahat.  Sedangkan  secara  terminologis  bermakna, perbuatan  seseorang  yang  mengambil  sesuatu  yang  dipercayakan (dititipkan) padanya.
Dilihat  dari  penggunaannya,  kalimat  ini  dapat  bermakna pengkhianatan  seseorang  terhadap  rahasia  negara  atau  materi  tertentu yang dipercayakan padanya. Jadi korupsi dalam bentuk khiyānah dapat dibagi dalam beberapa macam, yaitu: Pertama, pengkhianatan terhadap rahasia  negara.  Islam  sangat  menjaga  darah  kaum  muslimin,  Imam  al- Syāfi‘ī  pernah  ditanyakan  tentang  seorang  muslim yang  membeberkan rahasia kaum muslimin kepada kaum musyrikin melalui sepucuk surat. Al- Syāfi‘ī  menjawab,  “Tidak  halal  darah  seorang  muslim  yang  telah diharamkan darahnya dengan keislaman, kecuali jika ia membunuh atau berzina  setelah  menikah.  Atau  ia  jelas-jelas  menjadi  kufur  setelah beriman,  lalu  tetap  dalam  kek ufuran.” 5 Al- Syāfi‘ī  mendasarkan pendapatnya  pada  hadis  yang  diriwayatkan  oleh Sufyān  Ibn  ‘Uyaynah dari  ‘Amr  Ibn  Dinār,  dari  al -Hasan  Ibn  Muhammad,  dari ‘Ubaydullāh Ibn  Abī  Rāfi‘.  Ia  mengatakan  bahwa  ia  mendengar  ‘Ali  berkata: “Rasulullah  SAW  mengutus  saya ,  Miqdad,  dan  al-Zubayr,  beliau bersabda:  ‘Pergilahke  kebun  Khakh,  di  sana  ada  seorang  wanita  dalam sekedup,  bersamanya  ada selembar  surat’.  Maka  kami  segera  pergi dengan  kuda  kami, begitu  kami  menemukan  wanita  itu,  kami  meminta ia menyerahkan surat itu, t api ia menjawab: ‘Tidak ada surat bersamaku’. Maka  kami  mengatakan:  ‘Engkau  keluarkan  suratnya,  atau  engkau campakkan  kainmu!’,  maka  ia  mengeluarkan  surat  dari  sela  sanggul rambutnya.
Kami membawa surat itu kepada Rasulullah, ketika surat itu dibuka tertul is  didalamnya,  ‘Dari  Hā t ib  Ibn  Abī  Malta‘ah  kepada  orang -orang dari  musyrikin  di Makkah’,  surat  itu  memberitakan  beberapa  perintah Rasulullah  SAW.  Rasulullah berkata:  ‘Apa  ini  wahai  Hā t ib?’,  Hā tib menjawab: ‘Jangan terburu -buru menuduhku wahai Rasulullah, sesungg uhnya  aku  adalah  orang  yang  identik  dengan  Qurays,  tetapi  aku bukanlah  bagian  dari  jiwa  mereka.  Dan  orang-orang  yang  bersamamu dari  golongan  Muhajirin  memiliki  kerabat,  yang  melindungi  kerabat mereka  yang  lain,  sedangkan  saya  tidak  memiliki  kerabat  di  Makkah. Saya  senang,  karena  luput  darikondisi  dimana  saya  harus  mencari perlindungan  dari  mereka  untuk  kerabat  saya  diMakkah.  Demi  Allah, saya tidak melakukan ini karena keraguan pada agama saya, dan bukan
5 Al- Syāfi‘ī,al - Um,Jil. 4(Dār al -Kutub al- ‘Ilmiy ah, t. th.), 356. Lihat juga, H. M.  DaudZamzami,  et.  al.,Pemikiran  Ulama  Dayah  Aceh,Cet.  I(Jakarta:  Prenada, 2007), 206.
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
karena ridha dengan kufur setelah Islam’. Setelah mendengar pembelaan Hā t ib,  Rasulullah  SAW  berkata:  ‘Sungguh  iabenar’,  lalu  ‘Umar  berkata: ‘Wahai Rasulullah, perintahkan saya untuk memenggalleher si munafik ini!’,  Rasul  menjawab:  ‘Sesungguhnya  ia  ikut  dalam  perang  Badr, tidakkah engkau diberitahu, mudah-mudahan Allah memperhatikan Ahl Badr sehingga  Allah  berfirman:  ‘Kerjakanlah  apa  yang  kamu  suka, sungguh sudah kuampunkan untukmu’.
Kemudian  turunlah  QS.al-Mumtahanah:  1  yang  artinya “Wahai orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu mengambil  musuh-musuh- Ku  dan  musuhmu  menjadi  teman  setia .”  Menurut Ibn  Kathīr,  ayat  ini sesuai  dengan  QS. Ali  ‘Imran [3]  :28,  yang artinya:  “Janganlah  orang - orang  mukmin  mengambil  orang-orang  kafir  menjadi  wali  dengan meninggalkan  orang-orang  mukmin.  Barang  siapa  berbuat  demikian, niscayalepaslah  ia  dari  pertolongan  Allah,  kecuali  karena  memelihara diri dari  sesuatu  yangditakuti dari  mereka. Dan  Allah  memperingatkan kamu terhadap diri-Nya ...” Dengan adanya pengecualian dalam ayat ini, maka  Rasulullah  menerima  alasan  pembelaan diri  Hā tib,  sebab  ia memiliki  harta  dan  anak-anak  di  Makkah,  sedangkan  ia  tidak  memiliki kerabat  lain  yang  akan  melindunginya.  Imam  al- Syāfi‘ī  menyimpulkan, bahwa  Rasulullah  dalam  kasus  ini  menghukum  dengan  zahiriyah.  Al- Syāfi‘ī membanding kan kasus ini dengan kasus munafik, pada dasarnya Nabi  mengetahui  kebohongan  munafik,  tapi  kenyataannya  beliau menetapkan hukum dengan fakta lahiriyah.
Seandainya  pada  kasus  Hā tib  beliau  tetapkan  hukuman  atas  dasar pengetahuan  beliau  akan  kebenaran  Hā tib,  tentu  beliau  akan menetapkan  hukuman  mati  terhadap  seorang  munafik  karena  beliau tahu  benar  kedustaan  seorang  munafik.  Tetapi  Rasulullah  menghukum semua  kasusdengan  fakta  lahiriyah.  Pembahasan  di  atas  menerangkan bagaimana pemeliharaan darah sangat diutamakan dalam Islam. Banyak hadis-hadis  yang diriwayatkan  seputar  permasalahan  ini,  secara  umum hanya  tiga  kondisi  yaitu  zina  muhsan,  pembunuh,  dan  murtad  yang halal  darahnya.  Adapun  pengkhianat  tidak  dihad,  kecuali  jika  nyata bahwa  ia  telah  menjadi  kufur.  Kedua,  pengkhianatan  terhadap  harta (ghulūl). Ghulūl adalah  penyalahgunaan  jabatan.  Jabatan  adalah amanah,  oleh  sebab  itu,  penyalahgunaan  terhadap  amanah  hukumnya haram  dan  termasuk  perbuatan  tercela.  Perbuatan ghulūl misalnya menerima  hadiah,  komisi,  atau  apapun  namanya  yang  tidak  halal  dan tidak  semestinya  dia  terima.  Hal  demikian  diterangkan  dalam  sebuah hadis riwayat Abū Dāwud. Jadi semua komisi atau hadiah yang diterima seorang  petugas  atau  pejabat  dalam  rangka  menjalankan  tugasnya bukanlah  menjadi  haknya.  Misalnya  seorang  staf  sebuah  kantor pemerintahan  dalam  pembelian  inventaris  kantornya  dia  mendapat discount  dari  si  penjual,  maka  discount  tersebut  bukanlah  menjadi miliknya, tetapi menjadi milik kantor. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah  seorang  pejabat  menerima  hadiah  dari  peserta  tender  supaya  ia
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
103
dimenangkan dalam tender tersebut. Ghulūl juga adalah pencurian dana (harta kekayaan) sebelum dibagikan, termasuk di dalamnya adalah dana jaring  pengaman  sosial.  Bentuk  lain  dari  penyalahgunaan  jabatan (ghulul)  adalah  perbuatan  kolutif  misalnya  mengangkat  orang-orang dari  keluarga,  teman  atau  sanak  kerabatnya  yang  tidak  memiliki kemampuan untuk menduduki jabatan tertentu, padahal ada orang lain yang lebih mampu dan pantas menduduki jabatan tersebut. 6

## Nilai Keagamaan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi
Agama  sebagai  insitusi  moral  dan  sipritual  bertanggung  jawab untuk  membentuk  moral  manusia,  baik  dan  buruknya  moral  manusia, sangat  dipengaruhi  oleh  sejauh  mana  instusi  keagamaan  mengajarkan nilai-nilai  moral  agamanya  kepada  umatnya  masing.  Wijayanto mengatakan  bahwa  agama  dan  pendidikan  pendidikan  agama memegang  pernan  penting  dalam  memerangi  korupsi,  mengingat korupsi  merupakan  refleksi  dari  lemahnya  integritas  individu,  dan agama  berorientasi  mencetak  manusia-manusia  berhati  muliah  dan bermoral  tinggi.  Azumardi  azra,  menegaskan  bahwa  jika  agama  jika agama  ingin  berperan  lebih  besar  dalam  pemberantasan  korupsi,  maka agama  harus  meningkatkan  peran  insitusi  keagamaan.  Lembaga- lembaga  pengurus  mesjid  atau  gereja,  dan  organisasi  sosial  keagamaan seperti NU, Muahammadiyah dan sebagainya yang memiliki kredibilitas tinggi  dibandingkan  lembaga  lain,  untuk  mencegah  kemungkianan terjadinya korupsi dan penyelewangan lainnya.
Oleh  sebab  itu,  lembaga-lembaga  keagamaan  tersebut seharusnya  lebih  berani  dan  lantang  memproklamasikan  perang melawan  korupsi  disertai  konsistensi  dan  aksi  sistematik  dalam pencegahan  dan  pemberantasan  (wijayanto  dan  zachrie  ridwan,  2009). Yang  tidak  pas  itu  adalah  bahwa  agama  dipahami  sebagai  sejumlah aturan  dan  upacara  tetapi  tidak  diterjemahkan  ke  dalam  kehidupan bermoral.  Nilai-nilai  agama  belum  menjiwai  atau  belum  menjadi karakter  dalam  berperilaku.  Adanya  kesadaran  umum  dalam masyarakat akan korupsi sebagai perbuatan tercela merupakan peluang bagi para pemimpin agama dan institusi keagamaan untuk menggalang kerja  sama  menyebarluaskan  gerakan  moral  yang  sekarang  ini  sedang diprakarsai  oleh  para  pemimpin  umat  beragama  di  Indonesia  untuk menjadi  gerakan  umat  dan  masyarakat.  Hasil  penelitian  Dalam  buku yang  ditulis  oleh  Yunahar  Ilyas  [Et.al.]  dengan  judul Korupsi  Dalam Perspektif  Agama-agama  (Panduan  Untuk  Pemuka  Umat) ,  diterbitkan  oleh KUTUB, pada tahun 2001.
Buku  ini  merupakan  upaya  untuk  mensosialisasikan  kampanye antikorupsi  di  kalangan  masyarakat  melalui  jalur  dakwah  keumatan. Pembahasannya  dilakukan  dengan  pendekatan  lintas  agama  melalui
6 Fazzan, Korupsi Di Indonesiadalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Ilmiah ISLAM Futurafebruari 2015.
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
para penulis dan peneliti dari berbagai sudut pandang keagamaan yang menitikberatkan  pada  aktualisasi  nilai-nilai  keagamaan  dalam  upaya pemberantasan  korupsi.  Semua  agama  yang  ada  di  muka  bumi  ini menentang  korupsi  dan  tidak  ada  satupun  di  antara  agama-agama tersebut  membolehkan  tindakan  korupsi.  Kata  korupsi  sebagaimana yang  diketahui  oleh  banyak  orang  sekarang  ini  berasal  dari  bahasa Inggris corruption. Sebetulnya  kata corruption tersebut  berasal  dari  kata “ corruptus ”  dalam  bahasa  latin  yang  berar t i  “merusak  habis - habisan”. Kata  „ corruptus .  itu  sendiri  berasal  dari  kata  dasar corrumpere, yang tersusun  dari  kata com (yang  berarti  menyeluruh)  dan rumpere yang berarti merusak secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tak jujur itu.
Langkah-langkah membasmi korupsi lewat media dakwah Dimas  lampau, dakwah  dilakukan dengan menyampaikan  ajaran agama  islam  kepada  semua  lapisan  masyarakat  dimasa  itu,  agar tujuannya  kembali kepada  mengenal  aqidah  umat  yang  benar  sehingga cara  itu  ditempuh  nabi  dengan  berbagai  tantangan  dan  hambatan masyarakatnya.  Namun  kita  sekarang  bukan  berdakwah  mengajak masyarakat  untuk  mengenal  tauhid,  akan  tetapi  dakwah  yang  tidak kalah  penting  memberikan  pemahaman  tentang  perilaku  korupsi menjadi anti-korupsi dari mulai dini, peribadi keluarga dan masyarakat luas  agar  tujuan  dari  dakwah  tercapai,  sebab  esensi  dakwah  mengajak orang  dari  perbuatan  yang  tidak  baik  menjadi  baik.  Peran  dakwah menyadarkan diri dalam membentuk diri, sebagaimana kata allah” allah tidak  akan  merubah  nasib  satu  kaum,  hingga  kaum  itu  sendiri  yang merubah sikap mereka sendiri.
Dakwah  satu  kata  dalam  untaian  kalimat-kalimat  yang  ditemui dalam  al-quran,  bermakna  ajakan  atau  seruan,  itulah  yang  lazim dimaksud.  Maka  seruan  atau  ajakan  itu  tidak  lain  selain  kepada  agama yang  diberikan  khalik  kepada  manusia  yang  sangat  sesai  dengan  fitrah manusia. Islam adalah agama risalah, yang ditugaskan kepada rasulullah dan  penyebarannya  dilakukan  oleh  dakwah,  untuk  kemaslahatan  umat dankesejahteraannya  didunia  dan  akhirat (mas’ud  abidin,  1997)  dari hasil  penelitian  buku  ini  dakwah  juga  bisa  mampu  merealisasikan perilaku  anti-korupsi,  dalam  upaya  menyebarkan  pesan-pesan  agama yang menjunjung tinggi nilai moralitas. 7 Peran mesjid dan mushalla
Sebagai  episentrum  pusat  kegiatan  dalam  menumbahkan  imtaq  dan kepekaan  sosial,  maka  perlu  adanya muharrik mesjid  atau  mushalla. Istilah  muharrik  berasal  dari ha  ra  ka membawak  makna  gerak,
7 Al-Nahlawi.  (1996).  Abdurrahman,  Prinsip-Prinsip  dan  Metoda Pendidikan  Islam;  dalam  Keluarga  di  Sekolah  dan  Masyarakat  (Terjemahan). Bandung: Diponegoro, hlm 90
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
105
bergerak. Muharrik adalah penggerak. 8 Muharrik mesjid berarti adalah sebuah organisasi penggerak dengan emanfaatkan segalah sumber daya dan dana yang dimiliki oleh mesjid. Makal dalam upaya memakmurkan dan  meningkatkan  kehidupan  sosial  melalui  wadah  masjid  sangat derhintungkan dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah kepada allah dan  menumbuhkan  nilai-nilai  sosial  umat,  dalam  segala  aspek  baik dibidang  pendidikan  agama  maupun  umum.  Hal  itu bila  itu  kemudian yang  diterapkan  dalam  kehidupan  umat  ini,  maka  akan  dapat menghilangkan sifat-sifat lahir dan batin manusia itu sendiri.
Banyak  sifat  lahir  yang  tercela  yang  mengakibatkan  pada  rusaknya tatanan kehidupan umat atau masyarakat, hal itu dikarenakan kerisinya nilai-nilai  moralitas  masyarakat,  sehingga  melakukan  segala  cara  untuk memenuhi  kebutuhan  sahwatnya,  tanpa  melihat  perbuatan  baik  atau buruk, dan tanpa melihat manfaat atau mafsadat, seorang pejabat diberi amanah bila tanpa landasan akidah dan akhlak, maka yang akan menjadi patukan dalam bertindak adalah sahwatnya.
Begitu  juga  yang  ada  dalam  batin  manusia  itu,  sekalipun  dia  tidak nampak,  akan  tetapi dapat  diketahui  dari  akumulasi  perbuatan  dimana kita dapat melihat dan menilai, terhadap perbuatan itu sendiri. Dari dua sifat ini, perlu adanya dasar yang kuat dalam menangkal sifat-sifat yang melekat pada diri manusia, dari mulai kecil hingga besar.  Sehingga dari awal,  bisa  diatasi dan diselesaiikan  terhadap  problema  kehidupan, baik yang  berkaitan  masalah  individu  secara  khusus  maupun  masyarakat secara luas.
Pencegahan  perilaku  anti-korupsi  lewat  tempat  ibadah  sebagai muharrik dan pengurusnya serta semua yang dapat berperan dalam hal tersebut.  Revitalisasi  mesjid  sangat  penting  dimata  umat,  sehingga jumlahnya  pun  begitu  banyak. Dinegeri yang  dihuni  mayoritas  muslim jumlah masjid dan mushallah mencapai 1.070.000 (kementrian agama RI, 2009).  Oleh  sebab  itu,  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  yang  harus dipersiapkan  langkah-langkah  para  mubalikh  bisa  memberikan informasi dan ilmu pegetahuan tentang perilaku korupsi.
Mesjid dan mushallah dalam kehidupan sehari-hari, tak ubahnya dimaknai sebagai tempat shalat, padahal peran dan fungsi masjid sangat setrategis  baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal  ini  ditunjukan masa  rasul  saat  hijrah  kemadiah,  langkah  pertama  yang  dialakukan membangun  mesjid  nabawi  mulai  dari  situ  mengajarkan  kepada  para sahabat  tentang  aqidah  islam.  Namun  tidak  berhenti  disitu,  rasul  juga menjadikan  masjid  sebagai  sentrum  kegiatan  mulai  dari  dakwah, pendidikan,  pemberdayaan  masyarakat,  pengembanga  ekonomi  serta pelayanan  sosial,  tak  heran  dikemudian  hari  mesjid  disebut  pusat peradaban. Maka dengan demikian mesjid sebaga tempat dakwah dalam
8 Tim, LTM-PBNU dan LAKPESDAM, Pedoman muhharik dan takmir mesjid NU, jakarta pusat: 2017
Ś ALI Ĥ A | Jurnal Pendidikan & Agama Islam
upayah  mencegah  prilaku  korupsi  dengan  menanamkan  pemahaman agama yang baik dan lurus merupakan solusi ampuh. 9

## Kesimpulan
Simpulan  ini  dalam  menumbuhkan  sikap  atau  perilaku  ant- korupsi,  nilai-nilai  agama  merupakan  hal  yang  sangat  ampuh  dalam membasmi  perilaku  korupsi  yang  semakin  tak  terhentikan,  peranan hukum  lewat  komisi  pemberan  tasan  korupsi  (KPK),  peranan  agama dalam  upaya  pembentukan  perilaku  anti  korupsi,  lembaga  mesjid dan mushallah  sebagai  episentrum  dalam  meningkatkan  nilai-nilai  agama, lewat peningkatan akidah, akhlak serta pendidikan keagamaan, sebagai akumulasi dalam mengatasai penyakit dinegeri ini.
Daftar Pustaka Grafika  Redaksi  Sinar.  2008. Himpunan  Korupsi  Peraturan  Tentang  Korupsi.
Jakarta. Sinar grafika Offset. Mustajib  dan  Hasanuddin.  1991. Al  Qur’an  dan  Hadits .  Jakarta.  Direktorat Jenderal PKAI. Muhaemin. 2008. Al- Qu’an dan Hadits . Bandung. Grafindo Media Pratama. Rojak  Jeje  Abdul.  2009. Penanggulangan  Korupsi  dalam  Perspektif  Islam.
Surabaya. IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sjahdeini Sutan Remy. 2007. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta. PT Grafiti Pers. Ubaedillah.  2008. Demokrasi  Hak  Asasi  Manuusia  dan  Masyarakat  Madani.
Jakarta. Media Grafika. Yuniar  Tanti.  2008. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia. Jakarta.  PT.  Agung Media Mulia.
Arifin,  Arini  Indika.  (2015). Tindak  Pidana  Korupsi  Menurut  Perspektif  Hukum Islam. Jurnal al-Nahlawi.  (1996).  Abdurrahman, Prinsip-Prinsip  dan  Metoda  Pendidikan  Islam; dalam  Keluarga  di  Sekolah  dan  Masyarakat (Terjemahan) . Bandung: Diponegoro. Azra,  Azyumardi.  (1999). Pendidikan  Islam;  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Milenium Baru, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Fauzi,  Imron.  (2016). Manajemen  Pendidikan  ala  Rasulullah. Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, Fikri,  Hamdani.  (2015). Fungsi  Hadis  Terhadap  Al-Qur’an .  Jurnal  Tasamuh  UIN
Mataram.
Jalaluddin.  (2016). Pendidikan  Islam;  Pendekatan  Sistem  dan  Proses. Jakarta:
Rajawali Pers.
9 Tim LTM-PBNU dan LAKPESDAM, 2017
Ś ALI Ĥ A | Vol. 4 No. 1 Januari 2021
107
Nata, Abuddin. (2010). Manajemen Pendidikan; Mengatasi  Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. Nurdjana. (2005). Korupsi dalam Praktik Bisnis, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  (2008). Kamus  Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat
Shoim,  Muhammad.  (2009). Laporan  Penelitian  Individual  (Pengaruh  Pelayanan Publik Terhadap  Tingkat  Korupsi  pada  Lembaga  Peradilan  di  Kota
Semarang), Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo. Anwar,  Syamsul  (et.al),  (2006), Fikih  Antikorupsi  Perspektif  Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah , Jakarta:
Pusat studi Agama dan Peradaban.
Azhar,  Muhammad  (Et.al),  (2003), Pendidikan  Antikorupsi ,  Yogyakarta:  LP3
UMY,  Partnership,  Koalisis  Antarumat  Beragama  untuk Antikorupsi.
Fawa’id,  A hmad,  dan  Huda,  Sultonul  (Ed.),  (2006), NU  Melawan  Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih, Jakarta: Tim Kerja Gerakan  Nasional  Pemberantasan  Korupsi  Pengurus  Besar  Nahdlatul Ulama. Hanbal, Ibn, (tt). Musnad Ahmad , Dar al-Fikr.
Hitami,  Munzir,  (2004), Mengkonsep  Kembali  Pendidikan  Islam, Pekanbaru: Infinite Press dan Yogyakarta: LKiS.