## PENGELOLAAN DANA DESA DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN (STUDI KASUS DESA NEKBAUN, KECAMATAN AMARASI BARAT, KABUPATEN KUPANG

## Anthon Simon Yohanis Kerihi
Fakultas Eknomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana kerihi@yahoo.com

## ABSTRACT
Abstract: This  study  aims  to  identify  and  explain  how  the  village  fund  management  in  2018  in  the  field  of empowerment. This will certainly be adjusted based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014  concerning  Village  Financial  Management.  This  research  uses  qualitative  method  with  interview technique and field documentation on 14 informants as key informants who are trusted to know about village financial management starting from the planning, budgeting, implementation, administration, reporting and accountability  stages.  The  results  of  the  study  found  that  the  existence  of  programs  that  had  not  been implemented or carried out well such as BUMDES and Taman Eden due to village fund management in the field  of  empowerment  had  not  applied  the  principles  of  transparency,  accountability,  participants,  and obedience and budget discipline in a good and correct manner. This is caused by several things including; lack  of  understanding  from  village  officials  regarding  village  fund  management,  especially  in  the  area  of empowerment, lack of level of community participation also in program implementation, lack of supervision from  the  district  or  provincial  level  also  causes  village  governments  to  neglect  in  carrying  out  their  duties and responsibilities, lack of training and socialization as one of the obstacles in the village fund management process,  on  the  other  hand,  there  are  individuals  who  want  to  take  advantage  of  funds  sourced  from  the APBN, and the latter is a classic problem found in almost every village. Human power is less qualified due to the small number of people who have tertiary education.
Keywords: Village Fund, Village Fund Management, Empowerment Sector.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,  yang  selanjutnya  didukung  dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara.  Anggaran  tersebut diperuntukkan  bagi  desa  yang  ditransfer  melalui APBD  kabupaten/kota  dan  digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan,
dan pemberdayaanmasyarakat.Indonesia merupakan negara  dengan  jumlah  provinsi  sebanyak  34 dengan  415  kabupaten  dan  93  kota.  Indonesia menganut  sistem  otonomi  daerah  dimana  setiap daerah  harus  mampu  mengelola  keuangannya sendiri  demi  memenuhi  kebutuhannya  masing- masing.  Indonesia  memiliki  542  daerah  otonom yang  memiliki  tanggung  jawab  bagi  daerahnya masing-masing.  Kebijakan  tentang  Dana  Desa yang  bersumber  dari  APBN  menurut  Peraturan Pemerintah Nomor
60
memberikan tanggungjawab  besar  bagi  pemerintah  desa  untuk berdikari dalam membangun desanya dengan lebih baiklagi.
Pada  tahun  2016,  Direktorat  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  telah mengeluarkan  Permendes  No.  21  Tahun  2016 tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan  Dana Desa  Tahun  2016,  yang  dapat  dijadikan  sebagai acuan  bagi  desa  dalam  menentukan  program  dan prioritas  pembangunan  desa  yang  meliputi:  (a) pembangunan,  pengembangan,  dan  pemeliharaan infrasruktur  atau  sarana  dan  prasarana  fisik  untuk penghidupan,  termasuk  ketahanan  pangan  dan permukiman;  (b)  pembangunan,  pengembangan dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  kesehatan masyarakat; (c).pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  pendidikan, sosial  dan  kebudayaan;  (d)  pengembangan  usaha ekonomi  masyarakat,  meliputi  pembangunan  dan pemeliharaan  sarana  prasarana  produksi  dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkunganhidup.
Desa  Nekbaun  merupakan  salah  satu  desa yang  terletak  di  Kecamatan  Amarasi  Barat, Kabupaten  Kupang.  Peneliti  memilih  Desa Nekbaun  sebagai  tempat  penelitian  karena dianggap  memiliki  masalah  dalam  pengelolaan dana desa. Desa Nekbaun menjadi salah satu desa yang juga sudah menerima aliran Dana Desa sejak
JURNAL AKUNTANSI  DAN KEUANGAN                                                                                                   E-ISSN  2716-022X Volume 8, Nomor 2, Agustus 2020                                                                                                                      P-ISSN   2301-4717 DOI: https://doi.org/10.29103/jak.v8i2.2398
disahkannya  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  60  tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang Bersumber dari APBN.
Dana  Desa  sejak  disahkannya  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan Peraturan    Pemerintah  Nomor  60  tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  APBN. Berikut  disajikan  data  mengenai  APBDes  Desa Nekbaun pada tabel 1
Tabel 1. Info APBDes Desa Nekbaun Tahun 2017
Pendapata n Desa (Rp) Pendapatan Asli Desa 10.000.000,- Dana Desa 804.407.000,- Bagi Hasil Pajak 3.925.000,- Alokasi Dana Desa 438.836.000,- Silpa 2016 - Kebun Desa (Taman Eden) - Rehap Jembatan 50.000.000,- 24.662 600,- Jumlah 1.331.830.600,-
Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2017
Data  pada  tabel  1.  menunjukan  bahwa  sumber pendapatan  desa  dari  Dana  Desa  merupakan  sumber pendapatan desa terbesar yaitu Rp 804.407.000,-atau 60,4 persen dari keseluruhan pendapatan desa sebesar Rp 1.331.830.600,-. Dana Desa yang bersumber dari APBN  ini  diharapkan  mampu  memenuhi  kebutuhan
masyarakat  Desa  Nekbaun  terutama  pada  bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Prioritas utama Dana
Desa  yaitu  dalam  Bidang  Pembangunan  dan Pemberdayaan  dengan  kontribusi  yang  cukup  besar. Hal ini ditunjukan pada tabel 2.
Tabel 2. Data APBdes Desa Nekbaun dalam Bidang Pemberdayaan dan
Pembangunan Desa Tahun 2017 Bidang Pembangunan (Rp) Bidang Pemberdayaan (Rp) Pembangunan Jalan Sirtu 151.189.300,-   Pengadaan Ternak Sapi 250.000.000,- Pembangunan Jalan Tani 55.454.500,-   Pendirian dan Pembangunan BUMDES 75.000.000,- Pembanngunan Jalan Rabat 37.671.800,-   Pengembangan Kebun Desa 52.150.400,- Pembangunan Embung 110.263.100 Jumlah 354.578.700,- Jumlah 377.150.400 Sumber : Data APBDes Desa Nekbaun Tahun 2017
Pada  Tabel  2.    dapat  dilihat  dalam  Bidang Pembangunan
dialokasikan sebesar Rp 354.578.700,-  atau  26,6  persen  dari  total  jumlah
pendapatan desa lebih kecil dari pada anggaran pada Bidang  Pemberdayaan  sebesar  Rp  377.578.700,- atau  28,3  persen  dari  jumlah  pendapatan  Desa Nekbaun  Tahun  2017.  Hal  ini  menunjukan  bahwa bidang pemberdayaan  merupakan  fokus  utama desa
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
dalam  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  desa agar  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat  atau perubahan yang lebih baik kedepannya.
Bidang  Pemberdayaan  pada  desa  Nekbaun memiliki  tiga  program  yang  menjadi  prioritas dalam  upaya  meningkatkan  pendapatan  bagi masyarakat  diantaranya,  pengadaan  ternak  sapi mengeluarkan  anggaran  yang  cukup  fantastis  dari jumlah  alokasi  di  bidang  pemberdayaan  yakni sebesar  Rp  250.000.000,-  atau  66,3  persen  dan 18,7  persen  kalau  dihitung  dari  keseluruhan Pendapatan Desa. Anggaran sebesar ini digunakan untuk  pengadaan  ternak  sapi  sebanyak  50  ekor dengan  perhitungan  1  ternak  sapi  mengeluarkan biaya  sebesar  5  juta  rupiah  dan  sudah  termasuk didalamnya  pengadaan  tali,  pengadaan  obat  dan vaksin, dan transportasi.
Bidang pemberdayaan juga memiliki sasaran lain yaitu pada Pendirian dan Pembangunan  BUMDES  sebesar  Rp  75.000.000,- dan  Pengembangan  Kebun  Desa  (Taman  Eden) sebesar Rp. 52.150.400,- ditambah dengan SILPA Kebun Desa (Taman Eden) tahun 2017 sebesar Rp 50.000.000,-.  Anggaran  Pengembangan  Kebun Desa  (Taman  Eden)  inidigunakan  untuk  Belanja Barang  dan  Jasa  dan  Belanja  Modal  seperti pengadaan  alat-alat  pengolah  pertanian  dan  juga pengadaan  tanaman.  Sementara  pada  Pendirian dan  Pembangunan  BUMDES  pada  tahun  2017 berdasarkan  hasil  wawancara  pra  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  Kepala  Desa Nekbaun  belumterealisasikan  sehingga  dananya sebesar Rp 75.000.000,- dikembalikan pada kopdit desa.Dengan  demikian  peneliti  bertujuan  untuk mengidentifikasi lebih dalam mengenai pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sesuai dengan Permendagri  nomor  113  tahun2014  tentang Pengelolaan  Keuangan  Desa  dan  Permendagri nomor  114  tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  yang  dalam  hal  ini  peneliti lebih terfokuskan dalam bidangpemberdayaan.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Desa
Kata  “desa”  sendiri  berasal  dari  bahasa India  yakni  “swadesi”  yang  berarti  tempat  asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk  pada  satu  kesatuan  hidup,  dengan  satu kesatuan  norma,  serta  memiliki  batas  yang  jelas (Soetardjo, 1984:15, Yuliati, 2003:24).

## Karakteristik Desa
Di  Indonesia,  wilayah  yang  disebut  desa seharusnya dilihat dalam tahapan yang tidak sama. Masyarakat  yang  telah  mulai  menetap  juga memiliki  karakteristik  yang  berbeda-beda  antara satu  dengan  yang  lain,  antara  Jawa  dengan  luar Jawa,  antara  desa  dekat  kota  dengan  desa  yang
jauh  dari  kota,  antara  wilayah  dataran  tinggi dengan  dataran  rendah,  demikian  pula  antara pantai  dan  pedalaman.  Di  Indonesia  kelihatannya belum ada kajian mendalam tentang hal ini. Secara umum masyarakat yang telah mulai menetap yang disebut  dengan  desa,  istilah  sebutannya  sangat beragam di berbagai suku bangsa.

## Pemerintah Desa
Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan  dalam  pengelolaan  proses  sosial  dalam masyarakat. Terlebih dalam Penglolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Permendagri  nomor  113  tahun  2014  pasal  1  ayat (2)Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  dankepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  RepublikIndonesia.Menurut  UU  No.  6 Tahun  2014  dalam  pelaksanaan  pemerintahan desa, kepala desa selaku pemerintah desa memiliki wewenang sebagai berikut:
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD);
b. Mengangkat  dan  memberhentikan  perangkat Desa;
c. Memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan dan aset Desa;
d. Menetapkan peraturan Desa;
e. Menetapkan anggaran dan belanja Desa;
f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
h. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian  kekayaan  Negara  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
j. Mengembangkan  kehidupan  sosial  budaya masyarakat Desa;
k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
l. Mengoordinasi  pembangunan  Desa  secara partsipatif;
m. Mewakili  Desa  didalam  dan  diluar  pengadilan atau menunjuk kuasa; hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundangundangan; dan
n. Melaksanakan  wewenang  lain  yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Dana Desa
Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN  yang  diperuntukkan  bagi  yang  ditransfer melalui  APBD  kabupaten  dan  kota  yang digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan.  Dana  desa  adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa,
penghitungan  anggaran  berdasarkan  jumlah  desa dengan  mempertimbangkan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan,  luas  wilayah,  dan  tingkat kesulitan  geografis  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena  issu  yang  begitu  krusial,  para  senator menilai,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatandesa.
Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang  Dana Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara,  dihitung  berdasarkan  jumlah penduduk  desa,  luas  wilayah  desa,  angka kemiskinan  Desa,  dan  tingkat  kesulitan  geografis. Jumlah  penduduk  Desa,  luas  wilayah  Desa,  dan angka  kemiskinan  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) dihitung denganbobot:
a. 30%  (tiga  puluh  perseratus)  untuk  jumlah pendudukDesa;
b. 20%  (dua  puluh  perseratus)  untuk  luas  wilayah Desa;dan
c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinanDesa.
Tingkat  kesulitan  geografis  setiap  Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3).  Besaran Dana  Desa  setiap  Desa  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
a. Dana  Desa  untuk  suatu  Desa  =  Pagu Dana  Desa  kabupaten/kota  x  [(30%  x persentase  jumlah  penduduk  desa  yang bersangkutan  terhadap  total  penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)  +  (20%  x  persentase  luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang  bersangkutan)  +  (50%  x  persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah  tangga  desa  di  kabupaten/kota yang bersangkutan)];dan
b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud  pada  huruf  a  disesuaikan dengan  tingkat  kesulitan  geografis  setiap desa.
c. Tingkat  kesulitan  geografis  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  ditentukan  oleh faktor yang meliputi:
1. Ketersediaan pelayanandasar;
2. Kondisiinfrastruktur;
3. Transportasi;dan
4. Komunikasi desa kekabupaten/kota.

## Teori Pengelolaan
Kata  pengelolaan  dapat  disamakan  dengan
manajemen, berarti pula pengaturan atau pengurusan  (Arikunto,  1993: 31).  Menurut  Stoner (dalam Kaho 1997: 228) manajemen dapat dilihat sebagai  proses,  yakni:  proses  perencanaan, pengorganisasian,pengarahan  dan  pengawasan. Maka,  pengelolaan  dapat  diartikan  sebagai  suatu rangkaian  pekerjaan  atau  usaha  yang  dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.
Menurut Fattah (2004: 1) dalam proses manajemen  terlihat  terlibat  fungsi-fungsi  pokok yang  ditampilkan  oleh  seorang  manajer  atau pimpinan, yaitu perencanaan ( planning ),
pengorganisasian ( organizing ), pemimpin
( leading ) dan pengawasan ( controlling ). Permendagri  nomor  113  tahun  2014  pasal  1  ayat (7)  menyebutkan  bahwa  Pengelolaan  Keuangan Desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban
keuangandesa.

## Teori Pemberdayaan Masyarakat
Pada hakikatnya pemberdayaan  merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang (enabling). Logika  ini  didasarkan pada  asumsi  bahwa  tidak  ada  masyarakat  yang sama  sekali  tanpa  memiliki  daya.  Setiap masyarakat  pasti  memiliki  daya,  akan  tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut  masih  belum  diketahui  secara  eksplisit. Oleh  karena  itu  daya  harus  digali  dan  kemudian dikembangkan.  Permendagri  nomor  114  tahun 2014  pasal  1  ayat(12)  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  adalah  upaya  mengembangkan  kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan  pengetahuan,  sikap,  keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan  sumber  daya  melalui  penetapan kebijakan,  program,  kegiatan,  dan  pendampingan yang  sesuai  dengan  esensi  masalah  dan  prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

## METODE PENELITIAN
Dilihat dari obyek dan metode analisis yang digunakan,  maka  penelitian  ini  termasuk  dalam tipe  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penetapan lokasi  penelitianmerupakan  hal  yang  sangat penting  dalam  mempertanggungjawabkan  data yang di dapat. Dan demi  menjawab permasalahan yang  diidentifikasi  peneliti  maka  dari  itu,  pada penelitian  ini  peneliti  memilih  lokasi  di  Desa Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat,  Kabupaten Kupang.  Fokus  penelitian  yang  dilakukan  dalam penelitian  ini  bagaimana  Pengelolaan  Dana  Desa dalam  Bidang  Pemberdayaan  di  Desa  Nekbaun, Kecamatan  Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang. Informan  yang  dipilih  adalah  informan  yang terlibat  langsung  serta  memahami  dan  dapat
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Desa/Tim  Pelaksana  Kegiatan.  Sebagai  informan dari  unsur  pemerintah  desa,  diwakili  oleh  Kepala Desa,  Sekretaris  Desa  dan  Bendahara,  atau  pihak lain yang berkaitan dalam pengelolaan DanaDesa.
Sumber  data  yang  didapat  peneliti  yaitu data  primer  berupa  data  yang  diperoleh  peneliti berasal  dari  informan-informan  yang  diyakini mampu memberikan informasi terkait pengelolaan Dana  Desa  dalam  Bidang  Pemberdayaan  di  Desa Nekbaun seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara,  Pihak  lain  yang  berkaitan  dalam pengelolaan  Dana  Desa,  dan  data  sekunder  yaitu data  yang  diperoleh  peneliti  berasal  dari  data APBDes Desa Nekbaun tahun 2017 dan juga Data Realisasi Anggaran terkait Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan. Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi yang valid dan akurat, pengumpulan data yang utama (untuk mendapatkan data primer) akan  melakukan  wawancara  secara  mendalam, yang dibantu dengan alat perekam(Handphone).
Analisis  data  kualitatif  dilakukan  secara interaktif  dan  berlangsung  secara  terus  menerus sampai  tuntas  sehingga  data  mencapai  kejenuhan. Dalam  analisis  kualitatif,  data  yang  muncul berwujud  kata-kata  dan  bukan  rangkaian  angka. Data itu  mungkin telah dimunculkan dalam aneka macam  cara  (observasi,  wawancara,  intisari, dokumen,rekaman)  dan  yang  biasanya  diproses sebelum  siap  digunakan  (melalui  pencatatan, pengetikan,  penyuntingan  atau  alih  tulis.,  tetapi analisis  kualitatif  tetap  menggunakan  kata-kata, yang  biasanya  disusun  ke  dalam  teks  yang diperluas.  Setelah  peneliti  melakukan data collection atau  pengumpulan  data,  aktivitas selanjutnya  dalam  pengumpulan  data  yaitu data reduction, data display , dan conclusion drawing/verification.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tahap Perencanaan
Pada  desa  Nekbaun  perencanaan  diawali dengan menyusun RKP (Rencana Kerja
Pemerintah)  yang  dilakssanakan  dalam  kegiatan Musrembangdes (Musyawarah Rencana
Pembangunan  Desa).  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah)  ini  merupakan  dasar  penetapan APBDes  sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 29 ayat (5).
Dalam Kegiatan Musrembangdes (Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa)  juga ditetapkan  tiga  (3)  program  pada  bidang pemberdayaan  guna  dimasukan  dalam  RKP
(Rencana Kerja Pemerintah). Kegiatan Musrembagdes (Musyawarah Rencana Pembangunan  Desa)  ini  juga  mengikutsertakan masyarakat
didalamnya. Namun terlihat
kurangnya  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  andil dalam  kegiatan  tersebut.  Hal  ini  tentu  tidak menjalankan  asas  partisipasi  yang  baik  seperti yang ditulis dalam Permendagri113/2014.

## Tahap Penganggaran
Penetapan  anggaran  dilakukan  setelah selesainya  penyusunan  RKP  (Rencana  Kerja Pemerintah)  dalam  musyawarah  bersama  seluruh elemen masyarakat. Kemudian dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDes. Terjadinya ketidaksesuaian  anggaran  yang  dipaparkan  oleh para  aparat  desa  ini  memberikan  pertanyaan  bagi peneliti  yang  mencurigai  adanya  praktek-praktek manipulasi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun berdasarkan pernyataan beberapa informan. Pernyataan tersebut juga didukung pada Tabel  1  dan  Tabel  2  yang  menunjukan  Data APBdes  Desa  Nekbaun  tahun  2017.  Hal  ini  tentu belum  menunjukan  adanya  asas  transparansi  yang menjadi  salah  satu  asas  dalam  pengelolaan keuangan  desa  dalam  Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014.

## Tahap Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  menunjukan  hasil  dari ketiga  program  pada  Bidang  Pemberdayaan tersebut  yang  sudah  berdampak  bagi  masyarakat yaitu program Ternak Sapi. Semenjak direalisasikannya program ini masyarakat mengaku  bahwa  pendapatan  mereka  meningkat dari  sebelumnya.  Hal  ini  tentu  berdampak  baik bagi  kesejahteraan  masyarakat  di  Desa  Nekbaun. Namun  pada  program  BUMDES  terlihat  belum berjalan,  kendalanya  ditemukan  pada  kemampuan masyarakat  desa  yang  masih  minim  dalam mengelolah  anggaran  yang  jumlahnya  tidak sedikit,  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang tidak  menggambarkan  pada  proses  kemandirian (Winarni, 1998: 76). Pada program BUMDES juga dicurigai  adanya  praktek-praktek  manipulasi anggaran  oleh  beberapa  oknum  dikarenakan anggaran  sebesar  Rp  75.000.000,-  tersebut sudahlah  dicairkan.  Sedangkan  pada  program Taman  Eden  terlihat  adanya  monopoli  yang dilakukan  oleh  Kepala  Desa  dalam  menjalankan program  dan  tidak  mengikutsertakan  masyarakat desa.  Dengan  demikian  permasalahan  yang ditemukan  dalam  proses  pelaksanaan  Pengelolaan Dana Desa di Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat,  Kabupaten  Kupang  ini  tidak  sesuai  dengan Asas Transparansi, Partisipastif dan Akuntabel.

## Tahap Penatausahaan
Tahap  Penatausahaan  pernyataan  Kepala Desa  Nekbaun  dan  Sekretaris  Desa  Nekbaun menjelaskan  fakta  yang  terjadi  di  Desa  Nekbaun mengenai  laporan  bulanan  dari  bendahara  ke
Kepala  Desa.  Dimana  hal  ini  menunjukan  bahwa tugas  bendahara  tidak  dijalankan  berdasarkan peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  menunjukan tindakan  aparat  desa  yang  melanggar  Asas Akuntabilitas  dan  Asas  Tertib  dan  Disiplin  belum berjalan  sesuai  dengan  yang  dituliskan  dalam Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang, Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Tidak  adanya pelatihan  bagi  aparatur  desa  untuk  menunjang kapasitas dan kesadaran akan hukum juga menjadi penyebab  terjadinya  kelalaian  aparatur  Desa Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat,  Kabupaten Kupang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

## Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Tahap  pelaporan  dan  pertanggungjawaban menunjukan  bahwa  bahwa  adanya  kelalaian  dari Kepala Desa Nekbaun yang menjalankan tugasnya dalam  pasal  37  ayat  (1),  Pemendagri  Nomor  113 Tahun  2014.  Keterlambatan  pencairan  Dana  Desa juga  menjadi  kendala  yang  besar  dalam  proses pengelolaan Dana Desa juga perealisasian program.  Hal  ini  juga  menunjukan  belum berjalannya  asas  akuntabilitas  juga  asas  tertib  dan displin  yang  belum  dijalankan  secara  baik  dari para aparatur Desa Nekbaun. Kelemahan kompetensi  para  aparatur  menjadi  penyebab terjadinya  hal  yang  tidak  sesuai  pada  tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Asas Transparansi juga menjadi kendala bagi masyarakat  Desa  Nekbaun.  Menurut  pengamatan dan  beberapa  hasil  wawancara  yang  diperoleh peneliti,  sekarang  memang  sudah  disediakan informasi  pada  papan  baliho  yang  dipasang  di Kantor  Desa  dan  daerah  sekitaran  Desa  Nekbaun namun  hal  tersebut  juga  nyatanya  kurang memberikan pengetahuan bagi masyarakatdesadikarenakan  anggaran  yang  keluar dan  masuk  tiap  bulan,  tiap  triwulan,  dan  tiap semester  tidak  pernah  di  informasikan  kepada masyarakat DesaNekbaun.
Hasil  penelitian  diatas  menunjukan  bahwa di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat, Kabupaten  Kupang  belum  memenuhi  asas-asas yang  tertera  dalam  Permendagri  113/2014  yaitu, Asas  Partisipatif,  Transparan,  Akuntabel,  Asas Tertib dan Disiplin.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  Dana  Desa  dalam  Bidang Pemberdayaan  di  Desa  Nekbaun,  Kecamatan Amarasi  Barat,  Kabupaten  Kupang  belum  sesuai dengan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam Bidang  Pemberdayaan  yang  tertuang  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun  2014  tentang  pengelolaan  keuangan  desa serta  asas-asas  yang  berlaku  di  dalamnya  yaitu
asas  partisipatif,  asas  transparansi,  akuntabilitas dan  asas  tertib  dan  disiplin  sehingga  timbulnya berbagai  masalah  dalam  pelaksanaan  program  di bidang  pemberdayaan  diantaranya  Taman  Eden dan  BUMDES.  Lemahnya  kemampuan  aparatur desa  dalam  mengelola  dana  desa  secara  baik  dan benar  menjadi  masalah  bagi  proses  pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan. Kurangnya  partisipasi  masyarakat  juga  menjadi kendala  dalam  pengelolaan  dana  desa  di desaNekbaun.
Pemerintah Desa harus mengadakan sosialisasi  pembinaan  dan  pelatihan  secara langsung  dan  menyeluruh  tentang  peraturan menteri  dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014 kepada  Aparatur  Pemerintah  Desa  dan  seluruh tokoh masyarakat yang terlibat dalam Pengelolaan Dana  Desa  Desa  Dalam  Bidang  Pemberdayaan. Pengelolaan  Dana  Desa  harus  berdasarkan  pada Petunjuk  Pelaksanaan  yang  berlaku  serta  harus memenuhi  asas-asas  yang  telah  di  tetapkan  yaitu, Asas  Transparan,  Akuntabel,  Partisipan  Serta Dengan  Tertib  Dan  Disiplin  anggaran  dengan memberikan  bimbingan  secara  terus-menerus diharapkan setiap perangkat desa lebih mengetahui tugas  dan  fungsinya  masing-masing.  Bagi  seluruh Masyarakat Desa Nekbaun terutama yang menerima  bantuan  dalam  bidang  pemberdayaan seperti  Ternak  Sapi,  BUMDES,  dan  Taman  Eden diharapkan  lebih  aktif  dan  partisipatif  untuk  ikut andil dalam Pengelolaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto  Suharsimi.  2013. Manajemen  Penelitian . Jakarta:  PT. Raja  Grafindo Persada.
Dokumen APB-Desa Nekbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2017.
Dokumen  APB-Desa  Nekbaun  Kecamatan  Amarasi Barat Kabupaten Kupang, 2018.
Dokumen  Data  Umum  dan  Data  Kependudukan Desa  Nekbaun,  Kecamatan  Amarasi  Barat,
Kabupaten Kupang, Februari 2018.
Dokumen  Laporan  Realisasi  Anggaran  Desa Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat,
Kabupaten Kupang Tahun 2017. Fatta, Nanang. 2004. Konsep Manajemen Besrbasis  Sekolah  (MBS)  dan  Dewan Sekolah . Bandung : Pustaka BaniQuraisy.
Follet,  Mary  Parker.  1999. Visionary  Leadership andStrategicManagement.
MCB University Press . Women in Management ReviewVolume14.
Number 7.
Hasniati.2016.Model  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa. Jurnal  Analisis  Kebijakan  dan
Volume 8, Nomor 2, Agustus  2020
Pelayanan Publik . Universitas Diponegoro.
Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 2004. DESA . Jakarta: Balai Pustaka.
Karimah, Faizatul. Saleh, Choirul. dan Wanusmawatie, Ike. (2014). Pengelolaan
Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Pemberdayaan
Masyarakat  (Studi  pada  Desa  Deket  Kulon
Kecamatan  Deket  Kabupaten  Lamongan).
Jurnal
Administrasi
Publik.
UniversitasBrawijaya.
Prasetyanigtyas,  Feni  Yudanti.  dan  Sulandari,
Susi.2014. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana
Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. Tesis
Program  Pasca  Sarjana  Ilmu  Departemen Administrasi  Publik,  Fisip  Undip.  (tidak dipublikasikan)
Putra,  Chandra  Kusuma.  Pratiwi,  Ratih  Nur  .dan Suwondo.(2014).  Pengelolaan  Alokasi  Dana Desa  Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa (Studi  Pada  Desa  Wonorejo  Kecamatan
Singosari Kabupaten Malang). Jurnal Administrasi Publik . UniversitasBrawijaya.
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangungan  Daerah Tertinggal,  dan  Transmigrasi  No.  21  Tahun 2016  tentang  Penetapan  Prioritas  Penggunaan
Dana Desa Tahun 2016.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014 tentang  Dana  Desa  yang  Bersumber  dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia  Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa
Riskawati. Amaliah, Tri Handayani. dan Lukum,Amir. (2016).Analysis Of Local
Government Performance In Managing Distribution Of Village Funds (Case Study In Kalia  Village,  Talatako  Sub-District,  Tojo Una-Una  District) .  Journal  Accounting  and Business
Education . Universitas NegeriGorontalo.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Winarni,    Tri.    1998. Memahami    Pemberdayaan Masyarakat    Desa    Partisipatif    dalam Orientasi  Pembangunan  Masyarakat  Desa
Menyongsong Abad 21:Menuju Pemberdayaan  Masyarakat .  Yogyakarta: AdityaMedia. Yayuk Yulianti.2003. Sosiologi Pedesaan .
Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.