## Volume 14, Number 1, 2023

## PERBANDITAN DI WILAYAH SURAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA (1850-1942)

## Ema Rohmawati
Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta
emaarhm@gmail.com

## Abstrak
Perbanditan  sering  menjadi  suatu  permasalahan  yang  cukup  kontroversial  di masyarakat  Indonesia  dari  masa  lampau  hingga  masa  sekarang.  Terlebih  lagi peristiwa  kriminalitas  tersebut  cukup  meresahkan  masyarakat  kota  namun  juga meresahkan masyarakat pedesaan pada masa itu. Tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan  kriminalitas  perbanditan  yang  terjadi  di  sekitar  wilayah  Surakarta pada  masa  kolonial  Hindia  Belanda.  Adapun  tujuan  dari  tulisan  ini  ialah menganalisis adanya peristiwa kriminalitas, kondisi wilayah Surakarta abad ke-19 hingga  abad  ke-20,  muncul  dan  berkembangnya  peristiwa  kriminalitas  berupa perbanditan,  dan  upaya  pencegahan  serta  pemberantasan  peristiwa  kriminalitas perbanditan  tersebut.  Penulisan  karya  ini  menggunakan  metode  historis  dengan teknik penelitian sejarah dan studi literatur atau studi pustaka. Hasil temuan riset dengan  metode  dan  teknik  penelitian  tersebut  yaitu  berupa  penjelasan  mengenai bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat di cakupan wilayah Surakarta yang mengalami ketimpangan sosial-ekonomi pada masa kolonial Hindia Belanda yang pada  akhirnya  mengakibatkan  munculnya  peristiwa  kriminalitas  berupa pergejolakan  perbanditan.  Berbagai  bentuk  peristiwa  perbanditan  muncul  di wilayah  tersebut  hingga  mendorong  adanya  upaya  berupa  suatu  pencegahan  dan pemberantasan oleh pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda agar perbanditan tidak  semakin  meresahkan  masyarakat  terutama  pemerintahan  Kolonial  Hindia Belanda.  Namun,  berbagai  upaya  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  berhasil  hingga pada akhirnya hadirlah organisasi-organisasi yang mampu menampung keresahan penduduk hingga perbanditan dapat teratasi pada masa itu.
Kata kunci: Bandit, Kolonial, Surakarta, Hindia Belanda, Sarekat Islam.

## Abstract
Bandits have often been a quite controversial issue in Indonesian society from the past  to  the  present.  What's  more,  the  crime  incident  was  quite  disturbing  to  the urban community but also disturbing the rural community at that time. This paper will cover the problem of banditry crime that occurred around the Surakarta area during  the  Dutch  East  Indies  colonial  period.  The  purpose  of  this  paper  is  to analyze the existence of criminal incidents, the conditions of the Surakarta region from  the  19th  to  the  20th  centuries,  the emergence  and  development  of  criminal activities in the form of banditry, and efforts to prevent and eradicate these criminal banditry events. The writing of this work uses the historical method with historical research techniques and literature studies or literature studies. The results of the research findings using these research methods and techniques are in the form of
an explanation of how the socio-economic conditions of the people in the Surakarta area experienced socio-economic inequality during the Dutch East Indies colonial period which ultimately resulted in the emergence of criminal events in the form of banditry  turmoil.  Various  forms  of  banditry  events  emerged  in  the  region  which prompted efforts in the form of prevention and eradication by the Dutch East Indies Colonial  government  so  that  banditry  would  not  further  disturb  the  public, especially the Dutch East Indies Colonial government. However, these efforts could not be said to be successful until finally there were organizations that were able to accommodate the unrest of the population so that banditry could be overcome at that time.
Keywords: Bandits, Colonial, Surakarta, Dutch East Indies, Sarekat Islam.

## PENDAHULUAN
Aktivitas penjajahan pada masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda berupa pembentukan  kongsi  dagang,  pemberlakukan  sistem  monopoli  dan  penetapan kebijakan-kebijakan  yang  disertai  sanksi  nyata  atas  pelanggaran  yang  banyak merugikan  rakyat  Indonesia  dan  bahkan  merugikan  penguasa-penguasa  lokal merupakan  penyebab  utama  tersulutnya  amarah  dari  berbagai  pihak  dan memberikan  dorongan  kepada  beberapa  orang  untuk  melakukan  tindakan kriminalitas. (Gemilang dkk. 2021:1) Selain faktor kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda,  terdapat  faktor  lain  yang  juga  mendorong terjadinya tindak kriminalitas pada masa itu yaitu adanya suatu kecemburuan sosial akibat adanya ketimpangan ekonomi dan sosial.
Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang pada masa kolonial Hindia  Belanda  hingga  sekarang  telah  menjadi  pusat  dari  perekonomian  dan perindustrian,  hal  tersebut  bukan  berarti  tingkat  ekonomi  masyarakat  berjalan secara  merata  atau  setara,  tingkat  ekonomi  masyarakat  masih  tetap  mengalami ketimpangan  yang  cukup  jauh  antar  satu  sama  lain,  ditambah  dengan  mobilitas penduduknya  yang  selalu  terjadi  tentu  memicu  kesempatan  yang  besar  untuk terjadinya kriminalitas. Ketimpangan ekonomi sebagai pemicu utama dalam tindak kriminalitas  perbanditan  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  dapat  tergambarkan dengan  jelas  ketika  seorang  dengan  ekonomi  yang  berpenghasilan  rendah, menganggur,  dan  berkondisi  tidak  memiliki  pemasokan  dan  keuangan  (miskin) pada akhirnya menjadikan status ekonominya tersebut untuk melakukan pencurian
atau  perampokan  yang  biasa  dilakukan  oleh  para  bandit  pada  umumnya.
(Tifaransyah dkk. 2021:18)
Umumnya, aktivitas perbanditan dapat terjadi diberbagai wilayah terutama di Pulau  Jawa.  Aktivitas  yang  meresahkan  banyak  pihak  ini  ternyata  juga  melanda wilayah  Surakarta  pada  masa  pemerintahan  Hindia  Belanda.  Wilayah  Surakarta pada masa itu dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang cukup penting dalam struktur pemerintahan lokal dan kolonial serta menjadi wilayah pusat dari segala kegiatan penduduk di provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas  penulis  akan  melakukan  kajian  penelitian  mengenai  perkembangan  tindak kriminalitas  perbanditan  di  wilayah  Surakarta  pada  masa  pemerintahan  kolonial Hindia Belanda, hasil kajian penelitian tersebut dituangkan ke dalam artikel yang berjudul Perbanditan  di  Wilayah  Surakarta  Pada  Masa  Pemerintahan  Kolonial Hindia Belanda (1850-1942).

## METODE
Kajian sejarah mengenai kriminalitas di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda  umumnya  telah  banyak  dikaji  oleh  para  sejarawan  maupun  mahasiswa dalam  bentuk  thesis,  buku  maupun  jurnal  ilmiah  yang  telah  melalui  proses penelitian, studi kasus atau pun studi literatur. Dalam kajian penulisan artikel ini, penulis  akan  lebih  memfokuskan  penulisan  artikel  pada  kriminalitas  yang berbentuk perbanditan dan lebih memfokuskan penulisan pada salah satu wilayah di Jawa Tengah yaitu Surakarta dan berfokus pada jangka waktu dari tahun 1850 hingga 1942.
Dalam proses penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah sesuai dengan metode penelitian milik Kuntowijoyo, yang terdiri dari lima tahap,  yaitu;  pertama,  pemilihan  topik  dengan  dasar  kedekatan  emosional  dan kedekatan intelektual sekaligus membuat rencana penelitian. Kedua, pengumpulan sumber baik sumber primer dan sekunder, berupa surat kabar lama, buku, jurnal, dan  disertasi.  Ketiga,  verifikasi  sumber  dengan  memperhatikan  autentisitas  atau keaslian sumber dan kredibilitas sumber. Keempat, interpretasi dengan melakukan cara  analisis  dan  sintesis,  dalam  tahap  ini  perlunya  menghindari  subjektivitas
penulisan  sejarah.  Kelima,  penulisan  atau  historiografi  dengan  tetap memperhatikan aspek kronologi. (Kuntowijoyo 2013:69–80)
Kajian penulisan artikel ini menggunakan sumber primer berupa surat kabar de  locomotif (1931).  Untuk  sumber  sekunder  menggunakan  buku  bacaan,  salah satunya karya Suhartono berjudul Bandit-bandit Pedesaan di Jawa (Studi Historis 1850-1942) terbitan tahun 1993 yang menjelaskan mengenai kondisi kriminalitas yang  terjadi  di  wilayah  pulau  Jawa.  Untuk  aumber  pendukung  diambil  dari beberapa jurnal ilmiah, kajian disertasi dan web page yang dinilai cukup kredibel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perbanditan
Maraknya  tindak  kriminalitas  di  Indonesia  terutama  di  pulau  Jawa  seperti pencurian, penodongan, pencopetan, perampasan, penjambretan, pembegalan dan lainnya  merupakan  hal-hal  yang  sering  dilakukan  oleh  bandit.  Bandit  atau  yang dapat disebut dengan istilah kecu ini merupakan para pelaku dari aksi kriminalitas tersebut yang dinilai sebagai pengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Tifaransyah  dkk.  2021:17)  Menurut  Suhartono  dalam  bukunya  yang  berjudul Bandit-bandit  Pedesaan  di  Jawa  (Studi  Historis  1850-1942) perbanditan  ini dianggap bukanlah masalah kriminalitas yang berfokus pada  ekonomi melainkan berfokus pada sosial, karena pada masa kolonial Hindia Belanda tujuan dan alasan utama seseorang melakukan aksi perbanditan kebanyakan ialah untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan memperkaya diri. Hal tersebut dapat didukung oleh pernyataan Ari Kurnia, ia mengatakan bahwa terjadinya fenomena perbanditan ini merupakan sebuah bentuk protes sosial yang diakibatkan dari adanya kemiskinan, penindasan, dan tekanan dari berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu.
Lalu, untuk faktor selanjutnya yang memperkuat marak terjadinya tindakan kriminalitas  perbanditan  ini  ialah  terbukanya  kesempatan  dan  pemicu  yang  luas untuk melakukan sebuah tindak kekerasan dan juga kriminalitas akibat dari upaya perebutan  kekuasaan  karena  hal  tersebut  mampu  mendorong  terciptanya  suatu negara kekerasan atau state of violence . Ditambah dengan adanya penerapan rezim
ketakutan  atau  yang  dapat  disebut rigime  of  fear pada  masa  perkembangan pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  yang  membuka  lebar  kesempatan  kepada kelompok  kriminalitas  untuk  berkembang  dan  menyebar  secara  luas.  Tak  cukup sampai disitu, faktor pemicu adanya tindakan kriminalitas dan kekerasan terutama mengenai  perbanditan  ini  terlihat  juga  pada  peranan  pemerintah  kolonial  dalam mengupayakan proses modernisasi kota dengan menerapkan standar penataan kota barat  yang  mana  hal  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan  memperbaiki  kampung kumuh,  menata  kembali  kota-kota  agar  teratur,  dan  menertibkan  serta memakmurkan lingkungan kota maupun perdesaan.
Dalam proses mordenisasi kota tersebut pastinya aktivitas pendudukan akan sangat padat dengan aksesibilitas yang mudah dan fasilitas yang lengkap, bahkan hal  tersebut  justru  memicu  terjadinya  peristiwa  kriminalitas  dilaksanakan  secara lancar oleh para bandit-bandit. Terlebih lagi tindakan kriminalitas umumnya akan meningkat  dan  berfokus  pada  ruang  pasar,  sekitar  pasar,  jalan-jalan  yang  dilalui oleh  masyarakat  yang  akan  pergi  maupun  akan  pulang  dari  pasar,  menurut pernyataan Putri Agus Wijayati (Wijayati, 2020).
Sudut  pandangan  mengenai  perbanditan  sendiri  berbeda  antara  kacamata pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  dengan  kacamata  rakyat  Indonesia.  Bandit dikenal  sebagai  aksi  pelaku  kriminalitas  yang  meresahkan  dan  mengganggu kenyamanan  menurut  sudut  pandang  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda, sedangkan di satu sisi lain bandit malah dianggap sebagai pahlawan menurut sudut pandang rakyat Indonesia. Dapat dikatakan seperti hal tersebut, karena pada masa itu  satu-satunya  yang  berani  menentang dan  melawan  kebijakan  dari  pemerintah kolonial  Hindia  Belanda  yang  berupa  tanam  paksa,  perluasan  perkebunan  di perdesaan dan juga hal lain yang sangat merugikan rakyat Indonesia hanyalah para bandit-bandit ini. (Tifaransyah dkk. 2021:16–17)
Pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  menganggap  bahwa  bandit  hanyalah suatu hal yang semata-mata mengganggu dan merusak keamanan serta ketentraman masyarakat,  maka  dari  itu  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  selalu  berusaha untuk  melindungi  dan  membasmi  pelaku  aksi  bandit-bandit  dengan  cara memperkuat kepolisian. Namun, hal tersebut tentu tidak membuahkan hasil yang
maksimal  dan  tidak  pernah  berhasil  dilakukan  karena  pemerintah  sendiri  tidak mengetahui akar dari sebab adanya aksi perbanditan tersebut. (Suhartono 1995: 5) Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  akar  sebab  munculnya  perbanditan  ini  ialah dengan alasan keterhimpitan masyarakat secara ekonomi dan sosial serta tekanan dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Aksi kriminalitas berbentuk perbanditan ini tentu tidak hanya menyerang di kawasan  perkotaan  saja,  kawasan  wilayah  perdesaan  juga  menjadi  salah  satu sasaran empuk para bandit untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan,  bahkan  tindak  kriminalitas  perbanditan  yang  terjadi  di  perdesaan umumnya jauh lebih beresiko dan sering terjadi karena ketimpangan ekonomi yang terlihat  sangatlah  berbanding  jauh  satu  sama  lain.  Terlebih  lagi  di  perdesaan terdapat  sektor  pertanian  yang  meluas  dan  cukup  mengalami  tekanan  karena merupakan  sumber  ekonomi  utama  yang  dapat  menunjang  kebutuhan  dan pemasokan keuangan.
Perdesaan pun terombang-ambing akibat dilanda arus perkebunan yang pada akhirnya  mendesak  keberadaan  dan  kehidupan  sosial  ekonomi  petani.  Dampak masuknya perkebunan ke pedesaan pun memberikan efek yang signifikan kepada para petani, terlebih lagi perkebunan tak hanya menelan tanah di pedesaan namun juga tenaga kerja petani. Maksud dari hal tersebut ialah bagi para petani yang tidak mendapatkan  kesempatan  dalam  perkebunan  tersebut  dan  tidak  mendapat kesempatan hajat hidup akan semakin menderita dan semakin parah. Hal tersebut jelas menyerang kehidupan sosial ekonomi petani, para petani merasa bahwa lahan milik mereka telah direbut atau dicuri oleh perkebunan dengan cara modern yang mana bagi petani cara-cara tersebut masih sangat awam bagi para petani pada masa kolonial Hindia Belanda. Terlebih lagi karena petani tidak mengetahui akan cara modern tersebut mereka tidak bisa mempertahankan hak milik dan membela diri ketika tanah yang mereka miliki direbut untuk perkebunan.
Emosi para petani pun tersulut dan mereka merasa tidak puas akan perebutan tanah tersebut, maka dari itu mereka memiliki keinginan untuk membalas dendam dengan  menggunakan  cara  yang  cukup  kasar.  Pembalasan  inilah  yang  nantinya akan muncul dengan istilah balance of power yang mana tindakan pembalasan ini
tetap  dilakukan  dengan  cara  tradisional  namun  tindakan  tersebut  berbentuk destruktif dan kriminal, meliputi pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Hal tersebut memang mencerminkan budaya perdesaan berupa budaya protes petani yang  sering  ditempuh  oleh  penduduk  desa  dalam  menghadapi  suatu  masalah. Perbanditan sosial atau perbanditan yang terjadi di perdesaan ini dianggap memiliki makna  sebagai  sesuatu  yang  dapat  mengelola  mobilitas  sosial  dan  dikategorikan sebagai opisisi atau lawan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dapat dikatakan sebagai perlawanan setiap hari ( everyday form of resistance ). (Suhartono 1995:3-9).
Pembahasan di atas sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh Suhartono W. Pranoto dalam bukunya yang berjudul Dalam Jawa: Bandit-bandit Pedesaan Studi  Historis  (1850-1942) yang  menyatakan  “perbanditan  yang  timbul  di perdesaan tidak dapat dilepaskan dengan hilangnya fungsi tanah”. Bahkan seorang begawan  sejarah  dalam Prisma pada  tanggal  1  Januari  1977  bernama  Sartono Kartodirjo  menyatakan  hal  serupa  terkait  pengaruh  dari  perebutan  lahan  tanah sebagai  berikut:  “Pengaruhnya  cukup  besar  di  daerah  perdesaan,  terutama  pada masa kontrol pemerintah agak lemah”.
Dapat dikatakan seperti itu karena dapat diketahui juga bahwa para petani yang  beralih  profesi  sebagai  bandit  ini  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  bandit  yang biasa karena mereka melakukan perampokan, pencurian dan bahkan pembunuhan bukan atas dasar kepentingannya sendiri atau kepentingan memperkaya diri namun atas dasar kepentingan sosial berbentuk protes petani. Maka dari itu bandit-bandit di desa umumnya dikenal sebagai bandit sosial. (Hanggoro 2019b)
Bahkan tekanan yang dirasakan pihak perkebunan dinyatakan oleh Suhartono W.  Pranoto  dalam  bukunya  yang  berjudul Jawa:  Bandit-Bandit  Pedesaan  Studi Historis 1850—1942, yaitu sebagai berikut:
Gangguan  perbanditan  ini  sangat  menakutkan,  lebih-lebih  bagi  para  personil perkebunan yang tinggal di desa
Tentu  perasaan  khawatir  menyerang  pihak  perkebunan  karena  bandit  sosial  pun sudah menargetkan sasarannya di antaranya ialah; pemilik dan mandor perkebunan, Pak Bekel, orang Belanda, Tionghoa, dan tuan tanah. (Hanggoro 2019a) Keberadaan bandit memang menguat pada abad ke-19 dan juga abad ke-20, awalnya ditandai dengan peristiwa protes petani di wilayah Kabupaten Probolinggo
pada tahun 1834, di sana sebuah pembakaran tebu dilakukan karena bentuk protes adanya pelaksanaan tanam paksa. Hal tersebut mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  maupun  penguasa  lokal  di  wilayah Probolinggo,  hingga  suatu  peraturan  dikeluarkan  oleh  residen  Probolinggo  guna memadamkan kebakaran tersebut dengan aturan bahwa penduduk harus turut andil dalam memadamkan kebakaran tetapi tidak boleh membawa barang yang mudah terbakar, apabila melanggar maka akan mendapat sanski hukuman keras yang akan mereka terima. Peristiwa pembakaran yang terjadi di Probolinggo tersebut menjadi awal dari beruntunnya kejadian pembakaran los dan gudang perkebunan di setiap tahunnya. Kasus dalam pertahun pun dapat menembus 100 kali pembakaran, seperti pada tahun 1846 yang mana kasus pembakaran mencapai 144 kali walaupun pada tahun-tahun berikutnya kasus pembakaran tersebut menurun.(Hanggoro 2019a)
Kriminalitas  berbentuk  perbanditan  ini  pun  masih  dapat  dibagi  dalam beberapa jenis atau dapat dikatakan dibagi dalam tiga jenis oleh Eric Hobsbawn, seorang  sejarawan  sosial.  Pertama  ialah  perbanditan  yang  bermartabat  seperti bentuk  perbanditan  yang  dilakukan  oleh  Robin  Hood,  kedua  ialah  perbanditan kelompok  gerilya,  dan  ketiga  atau  yang  terakhir  merupakan  perbanditan  yang dilakukan oleh kelompok penebar eror. Umumnya, para bandit-bandit sosial yang ada  di  perdesaan  merupakan  seorang  kaum  tani  yang  awalnya  harus  berguru  di lembaga  keagamaan  untuk  belajar  berbagai  ilmu,  mulai  dari  ilmu  pengetahuan hingga bahkan ilmu bela diri dan ilmu gaib. Maka dari itu, perbanditan memiliki bentuk  perbanditan  lain  yang  sedikit  berbeda  yaitu  perbanditan  yang  dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Dapat dikatakan hal tersebut karena pada masa itu muncul bandit yang mengatakan bahwa dirinya merupakan utusan dari Tuhan yang memiliki tujuan untuk membebaskan rakyat dari suatu penindasan dari pihak kolonial Hindia Belanda dan penguasa yang semena-mena.
Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbanditan yang dilakukan oleh Mas Zakaria  seorang  Entong  Gendut  di  Batavia  yang  berasal  dari  Banten  dan perbanditan  yang  dilakukan  oleh  para  kelompok kecu di  wilayah  Surakarta  dan Yogyakarta.  Jika  melihat  contoh  dari  perbanditan  yang  berkaitan  dengan  hal-hal mistis di atas, dapat katakan bahwa perbanditan tidak hanya dilakukan dengan cara
perseorangan,  namun  juga  dilakukan  secara  berkelompok.  Dan  umumnya, perbanditan  yang  dilakukan  secara  perseorangan  dilakukan  dalam  tindak kriminalitas pembakaran sedangkan perbanditan yang dilakukan secara kelompok dilakukan dalam tindak kriminalitas perampokan, pencurian, atau pun pembunuhan karena kerja sama antar bandit dalam kelompok perbanditan tersebut dianggap akan mempermudah  dalam  tindak  kriminalitas  yang  dilakukan.  Dalam  praktiknya sendiri, seorang bandit memiliki jabatan dan juga tugas masing-masing yang harus dilaksanakan. Jabatan serta tugas tersebut ialah:
1. Benggol, jabatan ini merupakan posisi paling tinggi dan struktur organisasi bandit  karena  umumnya  seorang  benggol  memiliki  suatu  ilmu  atau kesaktian yang mana ilmu atau kesaktian itu nantinya akan diajarkan kepada para anggotanya agar ilmu atau kesaktian tersebut menjadi hal yang dapat diberikan. Ilmu atau kesaktian itu dimiliki dengan tujuan untuk memperkuat kelompok  dalam  menjalankan  aksi  kriminalitasnya  dan  meminimalisir terjadinya  kegagalan  dalam  pelaksanaan  tindak  kriminalitas  yang  para bandit  lakukan.  Walau  memiliki  ilmu  atau  kesaktian  yang  cukup  tinggi, benggol tetap membiasakan diri untuk bersikap ramah kepada masyarakat. Hal  tersebut  dilakukan  agar  mampu  menarik  simpati  dari  masyarakat terhadap keberadaannya atau keberadaan para bandit.
2. Wakil benggol, jabatan ini merupakan posisi yang mana tempat ia berada ialah di samping benggol dengan maksud mendampingi seorang benggol. Jabatan wakil benggol memiliki tugas seperti wakil-wakil pada umumnya, yaitu  sebagai  seorang  yang  memiliki  kepercayaan  dari  benggol  dan  yang akan menggantikan peran benggol ketika sang benggol sedang berhalangan untuk hadir atau memimpin.
3. Pemegang  harta  rampokan,  jabatan  dan  tugas  dari  posisi  ini  tidak  perlu dipertanyakan  lagi  karena  menurut  namanya  saja  dapat  diketahui  bahwa posisi  ini  bertugas  untuk  memegang  harta  rampokan.  Tanggungjawabnya sangat besar karena harus menjaga dan menyimpan harta hasil rampokan, tak hanya itu mereka yang berada di posisi ini juga memiliki tugas untuk
mendistribusikan  harta  rampokannya,  baik  kepada  para  anggota  lain maupun kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.
4. Telik Sendi, jabatan dari posisi ini memiliki tugas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar target yang akan dirampok. Hal ini dilakukan para bandit sebelum beraksi dengan tujuan agar tindak kriminalitas yang akan mereka lakukan  nanti  berjalan  dengan  lancar  serta  tidak  ada  gangguan  atau penangkapan bandit-bandit.
5. Cunguk, jabatan dari posisi ini memiliki tugas yang hampir sama dengan telik  sendi  yaitu  memantau  keadaan  lingkungan  sekitar  target  yang  akan dirampok,  yang  membedakannya  cunguk  menjalankan  tugasnya  saat  aksi perampokannya sedang terjadi. Para cunguk pun juga memiliki tugas untuk memberi isyarat kapan mulai dan berhentinya perampokan, karena mereka mengintai  keadaan  sekitar  apakah  ada  ancaman  yang  dapat  melanda  aksi perampokan tersebut atau tidak.
6. Bala-bala, jabatan dari posisi ini memiliki tugas yang utama yaitu sebagai kelompok yang akan mengadapi serangan dari para korban atau istilahnya yang menjadi penggelut korban perampokan. Tak hanya itu, posisi ini juga memiliki  tugas  untuk mengangkut  hasil  rampokan  yang mereka  dapatkan dari korban yang mereka incar.
Demikian jabatan dan juga posisi yang dimiliki tiap-tiap anggota dalam suatu kelompok perbanditan. Dengan adanya posisi-posisi ini maka tindak kriminalitas perbanditan  dapat  dilakukan  dengan  lancar  dan  sering  mendapatkan  hasil  yang memuaskan.  Walaupun  hasil  yang  memuaskan  bagi  para  bandit  ini  sebenarnya memiliki dampak yang cukup kuat di bidang sosial dan juga ekonomi. Pemerintah kolonial  Hindia  Belanda  dan  para  pemilik  perusahaan  perkebunan  swasta  sangat merasakan  dampak  dari  perbanditan  ini  dalam  bidang  sosial,  hal  tersebut  dapat terlihat ketika banyak kematian yang terjadi akibat dari maraknya aksi perbanditan di  kawasan  sekitar  perkebunan.  Hal  tersebut  tentu  mempengaruhi  rendahnya pertumbuhan  penduduk  di  daerah  perkebunan.  Selain  itu,  para  bandit  ini  juga mengganggu stabilitas keamanan daerah terlebih lagi rasa sepenanggungan senasib
yang  dimiliki  para  bandit  dengan  masyarakat  menjadikan  hubungan  mereka berjalan baik dan hal tersebut makin mempermudah aksi kriminalitas mereka.
Lalu, dampak yang terjadi di bidang ekonomi dapat dilihat pada dampak yang menimpa  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  dan  masyarakat  miskin  serta  para petani. Umumnya, bandit akan menyamar sebagai salah satu anggota dari mereka (pemerintah Kolonial Hindia Belanda, penguasa lokal, dan penguasan perkebunan swasta) agar dapar menjalankan aksi mencuri uang serta barang yang nantinya akan dibawa kabur menuju hutan dan bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Hasil dari perbanditan ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat miskin dan para petani agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang awalnya sangat susah terpenuhi (Tifaransyah dkk. 2021).

## B. Bandit-bandit di Wilayah Surakarta
Pada masa kolonial Hindia Belanda, Surakarta merupakan salah satu wilayah kota  tradisional  yang  diorganisir  langsung  oleh  pejabat  kolonial  Hindia  Belanda yang  disebut  residen  karena  berada  di  wilayah  teritorial  Pemerintah  Kolonial Hindia Belanda, maka dari itu Surakarta juga disebut sebagai Keresidenan. Dalam bidang  sosial,  Surakarta  tidak  terlepas  dari  struktur  masyarakat  yang  terbagi menjadi  tiga  golongan,  yaitu  golongan  orang  Jawa  yang  bertempat  tinggal  di wilayah  pedesaan,  kemudian  orang  Eropa  yang  sebaai  besar  ialah  warga  negara Belanda, dan juga orang Cina dan Arab yang menempati wilayah kota-kota.
Tumbuh sebagai ibukota kerajaan Jawa, Surakarta sempat mengalami siklus eropanisasi pada  masa  pemerintahan  kolonial  Hindia  Belanda.  Mulai  banyaknya komunitas  berkulit  putih  dan  perkembangan  pada  bidang  hukum  maupun pendidikan menjadi salah satu ciri dari adanya eropanisasi di Surakarta. Tak hanya itu, bidang ekonomi dan pembangunan Surakarta juga mengalami peningkatan pada awal abad ke-20 dengan adanya penerapan prinsip kerja bebas yang didukung oleh para pengusaha swasta. Ekonomi keuangan pada masa ini bertumbuh pesat karena dipengaruhi oleh suksesnya perdagangan yang dipegang dan dikuasai oleh orang- orang Cina dan Arab. Mereka menggunakan batik, perkebunan tebu, serta industri
lokal seperti rokok kretek sebagai sumber penghasilan dengan daya nilai jual yang cukup tinggi.
Beberapa  sarana  dan  prasarana  dibangun  untuk  mendukung  pesatnya perdagangan  dan  ekonomi  uang  pada  masa  ini,  terlihat  pada  upaya  pemerintah Hindia Belanda yang melakukan perbaikan dan perluasan jalan-jalan yang berada di pusat kota pada daerah residensi Eropa dengan tujuan agar arus ekonomi yang berjalan dari timur mengalami kelancaran. Selain itu pembangunan jembatan yang menghubungkan Surakarta dan Sukoharjo serta daerah Bacem juga dilakukan untuk memudahkan mobilisasi para pedagang, jembatan ini dibangun oleh Pakubuwono X  pada  tahun  1915.  Ditambah  dengan  pembangunan  dalam  bidang  transportasi terlihat  pada  pembangunan  trem  (kereta  yang  memiliki  rel  khusus  dalam  kota) sebagai  angkutan  umum  yang  mampu  mengantar  orang-orang  Eropa  yang  lain. Adanya trem ini menjadi salah satu bentuk bukti bahwa pada masa itu Surakarta sudah  mengalami  modernisasi,  namun  sayangnya  adanya  fasilitas  trem  ini  tetap tidak dapat dirasakan oleh seluruh penduduk karena tarif ongkosnya yang terlalu mahal  jadi  hanya  dapat  digunakan  oleh  orang-orang  Eropa  saja  dan  hal  tersebut tentu  saja  menimbulkan  unsur  diskriminasi  etnis  dan  sosial.  (Gemilang  dkk. 2021:4–5)
Penerapan kanonisasi di beberapa bidang seperti terdapat pada bidang hukum menjadi bentuk dari berlangsungnya eropanisasi di Surakarta. bukti dari kanosasi dalam bidang tersebut dapat dilihat pada peraturan pembangunan rumah di dalam kota, peraturan kepolisian, peraturan tentang kepala desa, dan peraturan-peraturan lainnya.  Kanonisasi  ini  tentu  memiliki  dampak  bagi  masyarakat  di  wilayah Surakarta  dan  dampak  yang  paling  berat  dirasakan  oleh  kaum  elit  tradisional  di wilayah  tersebut  karena  adanya  kebijakan  mengenai  reorganisasi  khususnya  di bidang agraria. Kebijakan tersebut dinilai sebagai keinginan dari penguasa kolonial Hindia  Belanda  yang  ingin  mendominasi  atau  bahkan  ingin  menghapus  hukum tradisional,  karena  dari  para  penguasa  pribumi  Jawa  sendiri  tidak  menemukan sumber  yang  mendukung  mereka  dalam  hal  tersebut  dan  yang  muncul  dalam laporan kebijakan malah sebaliknya. Lalu, kanonisasi juga menimpa pada bidang sastra, tatanan dan busana, dan bidang-bidang yang lain, ditambah dengan adanya
kanonisasi budaya tentu hal tersebut semakin mengkhawatirkan dan memberikan kegelisahan terhadap masyarakat pribumi mengenai identitas mereka atau identitas Jawa. (Susanto 2017:8–13)
Kota  Surakarta  sering  kali  mendapat campur  tangan  dari  pihak  pemerintah kolonial  Hindia  Belanda  baik  dalam  bidang  perdagangan  maupun  perpolitikan kerajaan.  Maka  dari  itu,  selain  hampir  kehilangan  identitasnya,  wilayah  Jawa terutama Surakarta pada masa itu juga mulai marak terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para bandit kota maupun desa. Hal tersebut tentu akibat dari kecemburuan  dari  ketimpangan  sosial  dan  masyarakat  yang  disebabkan  oleh kecurangan  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda,  penguasa  lokal  yang  keji,  dan juga  para  pengusaha  swasta  yang  menginginkan  banyak  keuntungan.  Karena korban  dari  para  bandit  ini  merupakan  musuh  dari  penduduk  maka  penduduk sendiri menganggap para bandit sebagai teman mereka terutama pada masa Hindia Belanda.(Pranoto 2008:41–42) Bahkan para penduduk berupaya untuk melindungi bandit-bandit ini dari kejaran polisi karena nantinya hasil dari rampok tersebut akan diberikan  juga  kepada  para  penduduk.  Praktik  dari  perbanditan  atau kecu ini merupakan  fenomena  kriminalitas  yang  kiranya  disebabkan  oleh  motif  ekonomi yaitu kekurangan pangan. Walau sebenarnya kriminalitas di Surakarta memiliki dua motif  berbeda  akan  penyebab  dari  adanya  perbanditan  ini,  yaitu  karena  faktor ekonomi  yang  kemudian  tindakannya  berupa  penggedoran  atau  perampokan  dan karena  faktor  permasalahan  politik  yang  mana  tindakannya  nanti  akan  berupa penculikan serta pembunuhan. (Tifaransyah dkk. 2021:6)
Wilayah yang menjadi sasaran utama para bandit mulai dari pertengahan abad ke-19  hingga  awal  abad  ke-20  merupakan  daerah  Colomadu  dengan  target  awal para  bandit  ini  ialah  para  etnis  Cina.  Hal  tersebut  dikarenakan  pada  masa  itu  di Surakarta terdapat permasalah sosial berupa sentimen rasial kaum pribumi kepada kaum  etnis  Cina.  Walau  begitu,  sasaran  dari  para  bandit  pun  semakin  beragam terlebih lagi ketika mereka merasa dirugikan pihak pemerintah kolonial terutama kolonial  Hindia  Belanda  sehingga  sasaran  mereka  bertambah  lagi  yaitu  orang Eropa, orang kaya asing, dan juga orang Jawa yang berada di kalangan menengah keatas.  Hingga  dapat  dikatakan  pada  tahun  1915,  tindak  kriminalitas  mulai
meningkat  terdapat  51  kasus  praktek  perbanditan  atau perkecuan yang  mana apabila  dibandingkan  dengan  tahun  1900-an  memiliki  jarak  jumlah  yang  sangat jauh. Kasus pun terus meningkat lagi di tahun 1919 tercatat 85 kasus, namun pada akhirnya  turun  secara  drastis  menjadi  24  kasus  pada  tahun  1924.  (Rahmana 2018:55–56)
Beberapa peristiwa di antaranya seperti yang terjadi di desa Kretek, Sragen pada  tanggal  15  November  1973  yang  mana  terdapat  seorang bekel kedatangan gerombolan kecu yang  terdiri  dari  dua  puluh  orang  dengan  mata  gelap,  mereka membunuh istri tua dari sang bekel yang tidur di rumah belakang sedangkan istri muda sang bekel selamat karena tidur di rumah muka. Kekayaan yang dibawa oleh gerombolan kecu tersebut  terdiri  dari  11  ekor  kerbau,  beberapa  pikul  padi,  serta kekayaan  seharga  f  108,  84  dan  membawa  seluruh  hasil  rampokan  tersebut  ke wilayah  Grobogan.  Lalu,  pada  tanggal  17  Juni  1880  di  wilayah  Gebong,  Simo seorang  pengusaha  perkebunan  juga  didatangi  oleh  bandit.  Para  bandit-bandit menemui pengusaha perkebunan tersebut untuk melampiaskan rasa penasaran dan kewanan mereka yang sudah lama mengincar rumah para “tuan besar”, terlebih lagi para pengusaha perkebunan tersebut juga merupakan penyewa tanah yang dianggap sebagai salah satu aparat yang juga merugikan para petani. (Suhartono 1995:144).
Lalu,  terdapat  juga  salah  satu  contoh  peristiwa  perbanditan  yang  menimpa wilayah Surakarta pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang tertuang pada  salah  satu  artikel  berjudul NED.-INDIË  Brutale  inbraak  door  gemaske  den bandiet bij Solosche bakker. Bakkerszoon en waker gewond; de dader ontsnapt. di surat  kabar  lama  Belanda De  Locomotief:  Derde  Blad edisi  Semarang:  Sabtu, 7

## Februari 1931., yang berbunyi:
Onze correspondent te Solo meldt ons heden telefonisch : Inden afgeloopen nacht te ongeveer drié uur heeft er een brutale inbraak plaats gehad bij den bekenden bakker Gaba Setoe, Messin. Tegen drie uur wist een gemaskerde bandiet zich toegang tot het huis te verschaffen en zonder gehoord te worden, binnen te komen. Hij heeft toen de Chineesche vrouw wakker gemaakt en van haar een bedrag van f 200.— geëischt. Als zij het niet onmiddellijk wilde geven, zou hij haar vermoorden en aan deze bedreiging zette hij kracht bij met een mes. Gelukkig echter was de zoon,\die inde kamer er naast sliep,  door  het  rumoer  wakker  gewordeD.  Hij  ging  kijken  wat  er  was,  zag  de bedreiging  van  zijn  moeder  door  den  bandiej,  en  viel  dezen  ongewapend  aan.  Een worsteling volgde, waarbij de dief gebruik maakte van zijn mes en den zoon wonden toebracht  aan  hoofd  en  borst,  die  echter  niet  levensgevaarlijk  zijn.  Tijdens  de
worsteling schoot ook een waker te hulp, die eveneens door den bandiet gewond werd :  hem  werd  een  oor  afgekapt.  De  bandiet  zette  het  toen  op  een  loopen  en  wist  te ontkomen. Men heeft echter alle hoop dat men er in zal slagen hem zeer spoedig te pakken te krijgen. Vermoedelijk is het een witter, die een paar dagen geleden in het huis gewerkt heeft.
Dengan arti:
“Koresponden kami di Solo melaporkan kepada kami hari ini melalui telepon: Pada larut  malam  sekitar  jam  tiga  ada  perampokan  brutal  di  pembuat  roti  terkenal  Gaba Setoe,  Messin.  Sekitar  pukul  tiga,  seorang  bandit  bertopeng  berhasil  mendapatkan akses  ke  rumah  dan  masuk  tanpa  terdengar.  Dia  kemudian  membangunkan  wanita Cina  itu  dan  menuntut  darinya  sejumlah  200  gulden.  Jika  dia  tidak  ingin  segera memberikannya,  dia  akan  membunuhnya  dan  dia  memperkuat  ancaman  ini  dengan pisau.  Untungnya,  bagaimanapun,  putranya,  yang  tidur  di  kamar  sebelahnya,  telah terbangun  oleh  kebisingan.  Dia  pergi  untuk  melihat  apa  yang  ada  di  sana,  melihat ancaman  kepada  ibunya  oleh  bandit,  dan  menyerangnya  tanpa  senjata.  Sebuah perjuangan terjadi, di mana pencuri menggunakan pisaunya dan menimbulkan luka di kepala dan dada putranya, tetapi mereka tidak mengancam jiwa. Selama perjuangan, seorang  penjaga  juga  datang  untuk  menyelamatkan,  yang  juga  terluka  oleh  bandit: sebuah  telinga  dipotong.  Bandit  itu  kemudian  meletakkannya  di  atas  lingkaran  dan berhasil melarikan diri. Namun, ada harapan bahwa kita akan berhasil menangkapnya segera.  Agaknya  itu  adalah  orang  kulit  putih,  yang  bekerja  di  rumah  beberapa  hari yang lalu.” (Semarang: De Locomotief, 7 Februari 1931). (De Groot, Kolff, dan Co 1931)
Berbagai peristiwa yang terus-menerus terjadi membuat para penduduk yang mempunyai  kekayaan  semakin  takut  hingga  mencoba  untuk  membentengi  diri. Berbagai  upaya mereka  lakukan,  mulai  dari  melapor  polisi,  membentengi  rumah dengan  aparat  polisi,  dan  lain  sebagainya.  Upaya  pencegahan  pun  semakin diperkuat  pada  tahun  1870-an  karena  peningkatan  gangguan  para  bandit,  hingga residen Zoutelief memberikan  perintah  untuk  menutup  jalan-jalan  desa  dan melakukan  ronda  di  malam  hari  demi  mengurangi  peningkatan  peristiwa perampokan, pencurian serta pembunuhan oleh para bandit. (Suhartono 1995:145)

## C. Upaya Mengatasi Kriminalitas (Perbanditan)
Adanya kriminalitas berbentuk perbanditan ini tentunya sangat meresahkan masyarakat kaum kelas menengah atas pada masa Hindia Belanda. Segala upaya pengerahan  perlindungan  mereka  lakukan  agar  senantiasa  aman  dari  tindak  aksi perbanditan  tersebut.  Namun,  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  para  bandit terus meningkat dan menjadi teror di setiap malamnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun mencoba mengupayakan pemberantasan perbanditan tersebut dengan
cara  mengirimkan Marsose untuk  memberantas  para  bandit  tersebut  di  wilayah Jawa, hal tersebut dijelaskan dalam buku yang berjudul Strongmen dan Kelompok Kekerasan di Jawa karya Yanwar Pribadi yang diterbitkan pada tahun 2014. Selain itu,  ajudan  milik  penguasa  lokal  jua  dimanfaatkan  untuk  memata-matai  tindak kriminalitas yang terjadi di desa-desa dengan diperkuat oleh polisi-polisi desa yang disebut jagabaya yang  mana  mereka  merupakan  seorang  yang  memiliki kemampuan bela diri maupun ilmu gaib, hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu  pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  masih  mempercayai  tradisi  Jawa  untuk mengatasi kriminalitas.  Lalu, kegiatan ronda malam, pemagaran rumah, penutupan akses jalan ketika malam hari, dan juga pengejaran terhadap para bandit juga telah dikerahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Para warga pun tidak diperbolehkan untuk mengatasi peristiwa perbanditan serang diri, mereka diharuskan untuk melapor melalui isyarat bunyi dari memukul kentongan dengan ritme yang berbeda. Ritme tersebut memiliki perbedaan makna dalam  setiap  pukulannya,  yaitu  apabila  kentongan  dipukul  secara  berkali-kali berarti menandakan adanya kasus kecu . Lalu, apabila kentongan dipukul secara dua kali  maka  terdapat  kasus  pencurian.  Untuk  pukulan  kentongan  secara  tiga  kali menandakan  adanya  kasus  kebakaran.  Pukulan  kentongan  secara  empat  kali menandakan adanya banjir dan untuk pukulan kentongan secara lima kali berarti terdapat  kasus  pencurian  hewan.  Namun,  sayangnya  upaya  tersebut  tidak  bisa dikatakan berhasil dengan maksimal karena hanya dapat mengusir para bandit dari wilayah  perdesaan  yang  terdapat  penduduk  Eropa  saja,  wilayah  perdesaan  yang tidak ada penduduk Eropa masih terus dikunjungi oleh para bandit untuk melakukan pencurian. (Tifaransyah dkk. 2021:20–21)
Pada  akhirnya,  lambat  laun  kriminalitas  perbanditan  ini  bukan  meningkat namun  semakin  berkurang  dan  hampir  tidak  pernah  ada  lagi  setelahnya.  Hal tersebut  disebabkan  karena  mulai  adanya  organisasi-organisasi  pergerakan  yang mulai  bermunculan.  Seperti  lahirnya  organisasi  Sarekat  Islam  pada  tahun  1912, organisasi  ini memberikan  kesempatan  kepada  penduduk  kalangan  menengah  ke bawah  seperti  petani  dan  buruh  untuk  menyampaikan  aspirasinya.  Hal  tersebut menjadikan  Sarekat  Islam  sebagai  salah  satu  organisasi  yang  mampu
mengusahakan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Memiliki  anggota  dari berbagai  kalangan  atau  lapisan  masyarakat  mendorong  lahirnya  kepentingan bersama  karena  memiliki  kesamaan  nasib  dan  tujuan.  Mereka  bersatu  untuk membela hak bumi-putera dari kejamnya kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah  Kolonial  Hindia  Belanda.  Selain  itu,  tak  hanya  sebagai  pemecah masalah  dari  peristiwa  kriminalitas  perbanditan,  Sarekat  Islam  juga  menjadi  alat untuk mencari identitas kebangsaan kaum pribumi di Surakarta. (Rahmana 2018: 56–57).

## KESIMPULAN
Pada masa kolonial Hindia Belanda tindak kriminalitas merupakan hal yang sering  menjadi  kontroversi  bagi  bangsa  Indonesia.  Mulai  dari  pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya akibat dari ketimpangan sosial dan ekonomi  yang  dialami  oleh  petani  akibat  kebijakan  yang  diberlakukan  oleh pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  melahirkan  adanya  suatu  kelompok perbanditan sebagai bentuk protes sosial petani terhadap pencurian lahan tanah oleh pihak  perkebunan.  Berbagai  peristiwa  pembunuhan  dan  perampokan  terjadi  di wilayah Surakarta semenjak adanya peristiwa pembakaran di wilayah Probolinggo yang dilakukan oleh para bandit secara individual maupun berkelompok. Tentu saja aksi para bandit ini memberikan dampak negatif terutama bagi pemerintah kolonial Hindia  Belanda,  pengusaha  swasta,  dan  juga  masyarakat  menengah  ke  atas. Kekhawatiran  mereka  pun  mulai  diatasi  dengan  upaya-upaya  pencegahan  dan pemberantasan,  namun  tidak  dapat  dikatakan  berhasil  karena  perbanditan  terus meraja  lela.  Hingga  pada  akhirnya  jumlah  aktivitas  perbanditan  dapat  perlahan berkurang  ketika  munculnya  organisasi-organisasi  yang  mampu  menampung keresahan dan pendapat para petani dan juga para bandit, seperti organisasi yang bernama  Sarekat  Islam.  Walaupun,  setelah  berkurangnya  aktivitas  perbanditan tersebut akan muncul konflik-konflik lain pasca peristiwa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kuntowijoyo. 2013. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Pranoto,  Suhartono  W.  2008. Bandit  Berdasi  –  Korupsi  Berjamaah:  Merangkai  Hasil Kejahatan Pasca Reformasi . Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Purwaningsih,  S.  M.,  dan  T.  N.  Aji.  2020. Sejarah  Sosial .  Surabaya:  Unesa  University Press.
Suhartono. 1995. Bandit-bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942 . Yogyakarta: Aditya Media.

## Makalah
Gemilang, P. N. dkk. 2021. “Kriminalitas Di Kota Surakarta Dalam Konteks Historis: Studi Kasus  Tindakan  Perkecuan  Awal  Abad  Ke-20”.  Makalah,  Universitas  Airlangga, Surabaya.

## Jurnal
Messina,  C.  B.  2021.  “Bandits,  Brigands  and  Militants:  The  Historical  Sociology  of Outlaws.” Journal of Historical Sociology 34(3).
Rahmana, Siti. 2018. “Sarekat Islam: Mediasi Perkecuan di Surakarta Awal Abad Ke-20.”
JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam 2(1).
Riyadi, R. 2013. “Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX.” Candi 6(2).
Tifaransyah,  F.  dkk.  2021.  “KRIMINALITAS  DI  JAWA  PADA  MASA  KOLONIAL.” Jurnal Candra Sangkala 3(2).
Susanto. 2017. “Nuansa Kota Kolonial Surakarta Awal Abad XX: Fase Hilangnya Identitas Lokal.” Jurnal Sejarah Citra Lekha 2(1):4–18.

## Skripsi
Kurnia, A. 2012. “Perbanditan Sosial di Klaten Tahun 1870-1900.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## Internet
Hanggoro,  Hendaru  Tri.  2019.  “Cara  pemerintah  Kolonial  Redam  Bandit  Sosial.”
Historia.id . Diambil (https://historia.id/urban/articles/cara-pemerintah-kolonial- redam-bandit-sosial-Pdlb1).
Hanggoro, Hendaru Tri. 2019a. “Aksi Bandit Sosial di Perdesaan.” Historia.id .  Diambil (https://historia.id/urban/articles/aksi-bandit-sosial-di-perdesaan-DrLRG/page/1).
Hanggoro,  Hendaru  Tri.  2019b.  “Asal  Usul  Bandit  di  Perdesaan.” Historia.id .  Diambil (https://historia.id/kultur/articles/asal-usul-bandit-di-perdesaan-v5bb9/page/1).
Pranata, G. 2022. “Peran Sarekat Islam sebagai Mediator Perkecuan di Surakarta Abad ke-
20.” National Geographic Indonesia . Diambil
(https://nationalgeographic.grid.id/read/133110286/peran-sarekat-islam-sebagai- mediator-perkecuan-di-surakarta-abad-ke-20?page=all).
Welianto,  A.  2021.  “Kondisi  Surakarta  Awal  Abad  ke-20.” Kompas.com .  Diambil (https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/223000069/kondisi-surakarta- awal-abad-ke-20?page=all).

## Surat Kabar
De Groot, Kolff, dan Co. 1931. “NED.-INDIË Brutale inbraak door gemaske den bandiet bij  Solosche  bakker.  Bakkerszoon  en  waker  gewond;  de  dader  ontsnapt.” De Locomotief, Februari, 7.