Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta berkala Ilmiah ini fokus dalam kajian ilmu akuntansi, terbit dua kali dalam satu tahun. Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi telah terakreditasi Peringkat 4 oleh Kemenristek Dikti berdasarkan SK No. 14/E/KPT/2019 (berlaku sampai Volume 15 (1), Tahun 2023).

## Pemimpin Redaksi
Fitri Yani Jalil
Redaktur Pelaksana Ade Suherlan Ismawati Haribowo M. Nur Rianto Al Arif

## Redaksi Ahli
Amilin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Dian Agustia (Universitas Airlangga) Doddy Setiawan (Universitas Sebelas Maret) Iwan Triyuwono (Universitas Brawijaya) M. Nur Rianto Al Arif (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) Tulus Suryanto (UIN Raden Intan Lampung) Yuliansyah (Universitas Lampung) Unggul Purwohedi (Universitas Negeri Jakarta)
Penyunting Renti Damayanti
Desain Grafis Yenni Arini Amalia
Sekretariat Sri Atfiah Marwiyati

## Alamat Redaksi
Gedung II Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Ibn Taimiyah IV, Ciputat 15412 Telp. (021) 7493318, Fax. (021) 7496006 Email: akuntabilitas@uinjkt.ac.id, Website: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/akuntabilitas

## Daftar Isi
Kausalitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Investasi Mesin Produksi: Suatu Studi Eksperimen ..........................................................................................145 Fadlil Abdani, Fajar Nurdin
Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia...............................................................................157 I Made Laut Mertha Jaya, Ajeng Ayu Ambarwati Poerwono Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .....................................................................................169

## Atiqah
Variabel Fundamental Perusahaan Dalam Memprediksi Keputusan Hedging .......... 179
Sofyan Hadinata, Diah Anggari Hardianti
Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia .....................................................................................................................................191 Azizah Kartika Rahmawati, S.R. Kartika Sari, Herry Hermawan
Effect of Risk Based Bank Rating on Financial Performance of Sharia Commercial Banks .................................................................................................................................................201

## Diah Munawaroh, Peny Cahaya Azwari
Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure .............215
Eny Suprapti, Farhan Achmad Fajari, Achmad Syaiful Hidayat Anwar
Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang ...............................................227 Suluh Hendrawan, Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah

## Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok
Pesantren Salafiyah ......................................................................................................................237

## Dwi Sulistiani

## Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan
Hukum di Indonesia .....................................................................................................................249
Yusar Sagara, Santi Yustini
Kausalitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Investasi Mesin Produksi: Suatu Studi Eksperimen
Fadlil Abdani 1 *, Fajar Nurdin 2 1,2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
1 fadlilabdani@uin-malang.ac.id, 2 nurdin.fajar@uin-malang.ac.id * ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 15 Juli 2019; Direvisi: 10 September 2019; Disetujui: 2 Oktober 2019
P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 145 – 156

## Abstract
This research is included in the true experiment which aims to test the main effect and the interaction  effect  of  mental  accounting  and  self  efficacy  on  investment  decisions  on  production machinery. The method used is the true experiment, with the design of 2 x 2 between subjects that  uses  two  levels  of  mental  accounting  (existing  or  absent)  and  two  levels  of  self  efficacy  (high or  low).  Statistical  tests  are  used  with  ANOVA,  for  the  first  and  second  hypotheses  using  One  Way Analysis of Variance and for the third hypothesis using Two Way Analysis of Variance. The results of  the  study  found  that  mental  accounting  proved  to  influence  the  investment  decision  making of  production  machinery.  Self  efficacy  is  also  proven  to  have  an  effect  on  investment  decisions  in production  machinery.  While  the  interaction  effect  between  mental  accounting  and  self  efficacy does not affect the investment decision making of a production machine.
Keywords: mental  accounting,  self  efficacy,  behavioral  accounting,  decision  making

## Abstrak
Penelitian ini termasuk dalam true experiment yang bertujuan untuk menguji main effect maupun interaction  effect  variabel  mental  accounting  dan  self  efficacy  terhadap  pengambilan  keputusan investasi mesin produksi. Metode yang digunakan adalah true experiment, dengan desain 2 x 2 between subject yang menggunakan dua level kondisi mental accounting (ada atau tidak ada) dan dua  level  kondisi  self  efficacy  (tinggi  atau  rendah).  Uji  statistik  yang  digunakan  dengan  Analysis  of Variance (ANOVA), untuk hipotesis pertama dan kedua menggunakan One Way Analysis of Variance dan untuk hipotesis ketiga menggunakan Two Way Analysis of Variance. Hasil penelitian menemukan bahwa mental accounting terbukti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi.  Self  efficacy  juga  terbukti  berpengaruh  terhadap  pengambilan  keputusan  investasi  mesin produksi.  Sementara  efek  interaksi  antara  mental  accounting  dan  self  efficacy  tidak  berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi.
Kata Kunci: mental  accounting,  self  efficacy,  behavioral  accounting, pengambilan keputusan
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mengelola organisasi agar dapat menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan kompetitornya. Berada dalam suatu industri yang kompetitif mengharuskan suatu perusahaan memiliki daya saing tersendiri, sehingga perusahaan dapat bertahan ataupun dapat lebih unggul. Salah satu cara mengahdapi persaingan adalah dengan menganalisis bagaiamana kekuatan karakteristik suatu industri, Porter (1989) menggambarkan “ Five  Force  Model” sebagai alat analisis suatu industri, meliputi; ancaman pendatang baru, kekuatan tawar menawar pemasok, ancaman produk pengganti, kekuatan tawar menawar pembeli, dan persaingan di antara anggota industri. Tuntutan perusahaan yang ada dalam industri tersebut untuk bersaing menimbulkan pelbagai alternatif pengambilan keputusan strategi bisnis sesuai dengan tujuan perusahaan, baik itu pengambilan keputusan pada internal perusahaan berupa; inovasi hasil produksi atau investasi alat-alat produksi, maupun pengambilan keputusan eksternal berupa; investasi di pasar modal guna memperoleh dana untuk operasional perusahaan.
Salah satu alternatif dalam pengambilan keputusan, berupa keputusan investasi internal maupun eksternal menjadi hal penting untuk masa depan perusahaan. Pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dipandang dari 2 (dua) sisi, yakni pengambilan keputusan investasi (eksternal) yang merupakan pengambilan keputusan investasi melalui transaksi jual beli surat berharga di bursa efek yang bertujuan untuk mendistribusikan atau menghimpun modal dari pihak luar. Sedangkan pengambilan keputusan investasi dari sudut pandang (internal) perusahaan merupakan pengambilan keputusan investasi untuk membenahi atau memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara melakukan pengambilan keputusan investasi sistem produksi yang terintegrasi dan juga investasi mesin produksi.
Pengambilan keputusan investasi bukanlah sebuah keputusan yang mudah karena menyangkut masa depan perusahaan, mengandung ketidakpastian dan berisiko. Berdasarkan kondisi ketidakpastian dan berisiko tersebut, para manajer dituntut untuk mampu mengambil alternatif keputusan terbaik yang disebut dengan keputusan yang rasional. Hal ini disadari telah menciptakan sebuah permasalahan tersendiri antara principal dengan manajer.
Pengambilan keputusan investasi disebabkan dua hal yaitu faktor ekonomi klasik dan faktor prilaku keuangan (Nagy & Obenberger 1994; Ritter 2003). Faktor ekonomi yang dimaksud adalah informasi akuntansi dan kompensasi. Informasi akuntansi dapat digunakan manajer untuk memutuskan pengambilan keputusan investasi mana yang layak atau tidak layak dilakukan. Sementara lebih jauh, faktor prilaku keuangan terdiri dari gender, pola perilaku terhadap risiko ( risk  attituted ), mental accounting (akuntansi mental), terlalu percaya diri, dan sikap ketakutan atau tamak yang semuanya dimiliki oleh manajer (Nagy and Obenberger, 1994). Selain itu, terdapat faktor psikologis yang memengaruhi keputusan seorang investor (Bakar & Yi, 2016).
Menurut Nahartyo and Utami (2016) menegaskan bahwa seseorang seringkali
Kauaslitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Fadlil Abdani
berperilaku tidak rasional dan membuat perkiraan-perkiraan yang keliru ketika dia mengambil sebuah keputusan. Prilaku tidak rasional ini seringkali disebabkan oleh beberapa hal yang melekat dalam diri individu, oleh karena itu pada penelitian ini focus untuk mengambil dua hal; mental accounting dan self  efficacy dianggap sebagai mewakili behavioral  finance dalam pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Mental accounting adalah suatu prilaku kognitif manusia yang digunakan untuk membuat kategori serta mengevaluasi situasi ketika terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut (Thaler, 1985). Sedangkan self efficacy dikenalkan pertama kali oleh Bandura (1978) adalah judgement sesorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mencapai tingkatan kerja yang diinginkan atau ditentukan, selanjutnya akan mempengaruhi tindakan.
Mental  accounting merupakan bagaimana seseorang memperlakukan keuangannya dalam pos-pos tertentu. Mental accounting berfokus pada bagaimana seseorang seharusnya menyikapi dan mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Fenomena mental accounting yang dikenalkan Thaler (1985) ide dasarnya berpijak pada teori prospek yang dikembangkan oleh Kahneman & Tversky (1979). Lebih dari itu, mental accounting dapat didefinisikan  sebagai  prilaku  sesorang  dalam  menggolongkan  atau  membuat  kategori pemasukan dan pengeluaran keuangannya.
Nagy & Obenberger (1994) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi menjadi dua hal, yaitu faktor ekonomi dan faktor behavior finance. Salah satu representasi dari behavior  finance adalah mental  accounting.  Mental accounting merupakan suatu prilaku kognitif manusia yang digunakan untuk membuat kategori serta mengevaluasi situasi ketika terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan-kemungkinan dari hasil tersebut (Thaler, 1985).
Psikologi kognitif berupa mental accounting ini memang dapat dikaitkan dengan berbagai hal dalam pengambilan keputusan, kegiatan rumah tangga, dan investasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Thaler (1985) tidak ditemukan mental accounting , dan kasus Kahneman & Tversky (1984) juga tidak ditemukan mental accounting .
Berdasarkan beberapa uraian penelitian tersebut, maka peneliti menyusun hipotesis berupa, H 1 : Manajer yang berada dalam kondisi mental accounting cenderung akan melakukan investasi mesin produksi.
Faktor internal berupa overconfidence, emotion, mental accounting, experience merupakan bagian dari psikologi kognitif yang banyak digunakan dalam penelitian behavioral accounting . Bertujuan untuk menguji faktor internal terhadap risk perception dan expected return perception yang  menemukan  hasil  bahwa  pengaruh  faktor  internal  signifikan  yaitu overconfidence, emotion, mental accounting, dan experience terhadap risk  perception (Rengku, 2012). Self efficacy juga merupakan representasi dari behavior finance. Self efficacy dikenalkan pertama kali oleh Bandura (1978) yang menyatakan bahwa self efficacy adalah judgement sesorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mencapai tingkatan kerja yang diinginkan atau ditentukan, selanjutnya akan mempengaruhi tindakan.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Pada kondisi self  efficacy yang tinggi, subyek cenderung akan melakukan eskalasi komitmen (Whyte dkk, 1997; Whyte & Saks, 2007). Sedangkan sebaliknya, pada kondisi self  efficacy yang rendah subyek cenderung tidak melakukan eskalasi komitmen. Hal yang sama juga ditemukan oleh Montford and Goldsmith (2016), bahwa keyakinan diri yang tinggi berpengaruh terhadap pemilihan investasi yang berisiko. Lebih lanjut, ada dua variabel yang dibahas meliputi; gender dan sel efficacy, kedua variabel tersebut, dibuktikan terkudung hipotesisnya. Di mana perempuan lebih cenderung berhati-hati dalam memilih investasi berisiko, berbanding terbalik dengan laki-laki yang lebih berani dalam memilih investasi yang berisiko.
Biyanto (2001) menemukan bahwa pembingkaian informasi anggaran berpengaruh terhadap pilihan keputusan investasi berisiko. Begitu juga dengan pengalaman, dapat dibuktikan  bahwa  pengalaman  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengambilan  keputusan investasi. Sedangkan tanggung jawab terbukti tidak berpengaruh terhadap pilihan keputusan investasi berisiko. Sementara hal yang berbeda ditemukan oleh Montford and Goldsmith (2016), bahwa keyakinan diri yang tinggi berpengaruh terhadap pemilihan investasi yang berisiko.
Berdasarkan beberapa uraian penelitian di atas, maka peneliti menyusun hipotesis berupa, H 2 : Manajer yang berada dalam kondisi self  efficacy yang tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi.
Terdapat dua hal yang merepresentasi dari behavior finance adalah mental accounting dan self  efficacy.  Mental  accounting merupakan suatu prilaku kognitif manusia yang digunakan untuk membuat kategori serta mengevaluasi situasi ketika terdapat dua atau lebih kemungkinan hasil, khususnya bagaimana mengkombinasikan kemungkinan- kemungkinan dari hasil tersebut (Thaler 1985). Sedangkan self  efficacy menurut Bandura (1978) adalah judgement sesorang terhadap kemampuan dirinya sendiri dalam mencapai tingkatan kerja yang diinginkan, selanjutnya akan mempengaruhi tindakan yang ia lakukan.
Rengku (2012) melakukan penelitian menggunakan faktor internal berupa overconfidence, emotion,  mental  accounting,  Experience merupakan bagian dari psikologi kognitif yang banyak digunakan dalam penelitian behavioral accounting . Bertujuan untuk menguji faktor internal terhadap risk  perception dan expected  return  perception yang menemukan hasil bahwa pengaruh faktor internal signifikan yaitu overconfidence, emotion, mental accounting, dan experience terhadap risk  perception .
Berdasarkan beberapa uraian penelitian terdahulu di atas, maka peneliti menyusun hipotesis interaksi antara kedua variabel mental accounting dengan self  efficacy sebagai berikut, H 3 : Manajer yang berada dalam kondisi adanya mental accounting dan self efficacy yang tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen yang digunakan pada penelitian ini dengan eksperimen tulen atau eksperimen randomisasi (Nahartyo
Kauaslitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Fadlil Abdani
& Utami, 2016), dimana kondisi variabel dibawah kendali peneliti, variabel independen diberikan manipulasi yang selanjutnya akan diamati efek terhadap variabel independen.
Penelitian ini menguji pengaruh mental accounting dan self efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi dengan desain 2 x 2 between-subject , berarti bahwa eksperimen ini menggunakan dua level kondisi mental accounting (ada atau tidak ada), dan dua level kondisi self efficacy (tinggi atau rendah). Desain penelitian dapat ditunjukkan oleh Tabel 1.
Tabel 1. Desain Penelitian
Self  Efficacy Mental Accounting Ada Tidak ada Tinggi Grup 1 Grup 2 Rendah Grup 3 Grup 4
Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengambilan keputusan investasi mesin produksi, dan diukur menggunakan skala likert 1-10 dengan menunjukkan preferensi keyakinan subyek penelitian untuk melakukan atau tidak melakukan pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Variabel independen pada penelitian ini adalah mental accounting dan self efficacy. Variabel mental accounting dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, di mana peneliti memberikan angka 1 untuk kondisi terdapat mental accounting dan angka 2 untuk kondisi tidak terdapat mental  accounting. Variabel self  efficacy dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan variabel dummy, peneliti memberikan angka 2 untuk kondisi self  efficacy yang rendah dan angka 1 untuk kondisi self  efficacy yang tinggi.
Subyek penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Alasan peneliti memilih mahasiswa sebagai subyek penelitian adalah aspek yang diteliti berhubungan dengan aspek keprilakuan atau psikologisnya, yang diasumsikan tidak berbeda dengan para praktisi dalam suatu perusahaan, sehingga dianggap mampu sebagai subyek penelitian dalam tugas pengambilan keputusan investasi mesin produksi.
Pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Analyisis of  Variance (ANOVA). Ghozali (2006) menjelaskan bahwa analisis  of  variance merupakan metode untuk menguji suatu hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama (main effect) dan pengaruh interaksi (interaction effect) dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh bersama antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2017 dan 02 Juni 2017. Pada pelaksanaannya penelitian eksperimen ini melibatkan 109 sukjek penelitian, di mana 25 (22,9 %) data di antaranya tidak dapat diproses atau dianalisis lebih lanjut dengan alasan terdapat beberapa subjek penelitian yang tidak memberikan jawaban serta beberapa yang tidak lolos cek manipulasi. Sehingga jumlah subjek penelitian yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 84 (77,1 %), data penelitian sebagaimana dirangkum pada table 2 berikut ini.
Berdasarkan 84 subjek penelitian Table 2, data yang dapat dianalisis sebanyak 84 dengan nilai masing-masing respon keputusan investasi yang berbeda. Nilai respon tersebut menggunakan range antara 1-10 dengan tingkat keyakinan investasi oleh subjek penelitian.
Tabel 2. Hasil Penelitian Subjek Penelitian Jenis Kasus Jumlah Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Mahasiswa S1 Akuntansi 29 26 27 27 109 Data yang tidak dapat dianalisis 8 5 6 6 25 Data yang dapat dianalisis 21 21 21 21 84
Matriks eskperimen bertujuan untuk menunjukkan hasil penelitian pada masing- masing sel. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pada grup 1, di mana 21 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dengan nilai rata-rata 8,62 dan standar deviasi 0,8. Pada grup 2, 14 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dan 7 subjek penelitian memilih untuk tidak melakukan investasi mesin produksi. Keduanya memiliki nilai rata-rata 6,14dan standar deviasi 2,06. Sementara untuk nilai rata-rata kombinasi antara grup 1 dan 2 sebesar 7,4 dan standar deviasi 1,99.
Grup 3 juga ditunjukkan dalam Tabel 3, yaitu 12 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dan 9 subjek penelitian memilih untuk tidak melakukan investasi mesin produksi dengan nilai rata-rata 5,8 dan standar deviasi 2,41. Pada grup 4, 4 subjek penelitian memilih untuk melakukan investasi mesin produksi dan 17 subjek penelitian memilih untuk tidak melakukan investasi mesin produksi dengan nilai rata-rata 4,52 dan standar deviasi 1,89. Sementara untuk nilai rata-rata kombinasi antara grup 3 dan 4 sebesar 5,14 dan standar deviasi 2,22.
Pada kombinasi antara grup 1 dan 3 menghasilkan nilai rata-rata 7,2 dan standar deviasi 2,29. Sedangkan pada kombinasi antara grup 2 dan 4 menghasilkan nilai rata-rata 5,33 dan standar deviasi 2,11.
Fadlil Abdani
Tabel 3. Matriks Eksperimen Faktor dan level Mental Accounting Keterangan Ada
Tidak ada
Self  Efficacy Tinggi Grup 1 N = 21 Mean = 8,6190 Std. Dev = 0,80475 Grup 2 N = 21 Mean = 6,1429 Std. Dev = 2,05635 Grup 1*2 N = 42 Mean = 7,3810 Std. Dev = 1,98718 Rendah Grup 3 N = 21 Mean = 5,7619 Std. Dev = 2,40634 Grup 4 N = 21 Mean = 4,5238 Std. Dev = 1,88730 Grup 3*4 N = 21 Mean = 5,1429 Std. Dev = 2,22592 Keterangan Grup 1*3 N = 42 Mean = 7,1905 Std. Dev = 2,28717 Grup 2*4 N = 42 Mean = 5,3333 Std. Dev = 2,11460 N = 84 Mean = 6,62619 Std.Dev= 2,38024
Pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa tahapan, untuk hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan menggunakan One  Way  Anova, hal ini dilakukan untuk menguji main effect dari variabel mental accounting dan self  efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi secara sendiri-sendiri. Pada hipotesis 3 menggunakan Two  Way Anova karena bertujuan untuk mengetahui interaction effect dari variabel mental accounting dan self  efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi secara bersama-sama. Hasil pengujian hipotesis 1, 2, dan 3 disajikan dalam tabel 4 di bawah ini.
Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Variabel Independen (X) F Signifikan Keterangan Mental accounting 20,361 0,000 H 1 tidak ditolak Self  Efficacy 29,572 0,000 H 2 tidak ditolak Mental Acc*Self Eff 2,262 0,136 H 3 ditolak
Berdasarkan Tabel 4, pengujian H 1 dengan  uji  signifikansi,  untuk  H 1 nilai  signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel X 1 atau Mental  accounting berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan investasi mesin produksi. Pengujian H 2 dengan uji signifikansi, untuk H 2 nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini memperlihatkan bahwa variabel X 2 atau Self  efficacy berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  keputusan investasi mesin produksi. Pengujian untuk H 3 nilai  signifikansi  sebesar  0,136.  Hasil  ini memperlihatkan bahwa variabel X 3 atau Mental accounting dan Self efficacy bersama-sama tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  keputusan  investasi  mesin  produksi.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Berdasarkan  hasil  pengujian,  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,000.  Hal  ini menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi mental accounting cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. Kondisi mental accounting yang dialami oleh manajer ini mengharuskan memilih kredit pembiayaan mesin produksi daripada membelinya secara tunai. Kondisi tersebut juga membuat manajer meenganggap bahwa alternative terbaik adalah dengan membeli mesin produksi secara kredit, meskipun mengabaikan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Alternatif tersebut juga mendukung rencana awal bahwa deposito yang dimiliki perusahaan akan digunakan sesuai rencana awal. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam kondisi mental accounting, manajer mengabaikan perbandingan tingkat suku bungan antara tabungan deposito yang dimiliki dengan bunga kredit. Sehingga demi kedua rencana awal perusahaan dan investasi mesin produksi tercapai, manajer memilih untuk investasi mesin produksi melalui pembiayaan kredit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mental accounting merupakan salah satu representasi dari dua faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, yaitu behavior finance . Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung apa yang dikatakan Nagy & Obenberger (1994) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan investasi menjadi dua hal, yaitu faktor ekonomi dan faktor behavior finance. Salah satu representasi dari behavior  finance adalah mental  accounting. Hasil ini juga mendukung pernyataan dari Thaler (1985), Seiler dkk (2012), dan Rengku (2012) bahwa mental accounting menjadi pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusan investasi.
Di sisi lain hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewanti dkk (2018), dimana pertimbangan utama investor ialah return dan bukan mental accounting . Sementara hasil penelitian ini juga tidak mendukung penelitian Duxbury dkk. (2005) yang menetapkan penerapan umum mental accounting dengan investigasi beragam keputusan dalam kondisi yang bervariasi, sehingga pengaruh mental accounting tidak ada pada pengambilan keputusan individu.
Hipotesis 2 (H 2 ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah manajer dalam kondisi self efficacy tinggi akan cenderung melakukan investasi mesin produksi. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi self efficacy tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. Salah satu representasi dari behavior finance adalah self efficacy. Hasil penelitian ini mendukung pernyataan dari Bandura (1978), Eveline (2010), Reed dkk (2012), dan Farrell dkk (2016) bahwa self  efficacy berpengaruh terhadap keputusan investasi. Penelitian eksperimen ini juga sesuai dengan temuan Whyte dkk (1997) mengenai self  efficacy bahwa pada kondisi self efficacy yang tinggi, subyek cenderung akan melakukan investasi. Sedangkan sebaliknya, pada kondisi self  efficacy yang rendah subyek cenderung tidak melakukan investasi. Hasil penelitian ini juga mendukung pernyataan yang sama ditemukan oleh Montford and Goldsmith (2016), bahwa keyakinan diri yang tinggi berpengaruh terhadap pemilihan investasi yang berisiko.
Kauaslitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Fadlil Abdani
Hipotesis 3 (H 3 ) yang diajukan dalam penelitian ini adalah manajer dalam kondisi ada mental accounting dan self  efficacy yang tinggi akan cenderung melakukan investasi mesin produksi. Dengan demikian, Hipotesis nol (H 0 ) adalah manajer dalam kondisi ada mental accounting dan self efficacy yang rendah cenderung tidak melakukan investasi mesin produksi.  Berdasarkan  hasil  pengujian,  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,136.  Nilai tersebut  lebih  besar  daripada  taraf  signifikansi  5%  atau  (0,136  >  0,05)  sehingga  dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H 3 ) ditolak dan hipotesis nol (H 0 ) tidak ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi ada mental accounting dan self  efficacy yang tinggi cenderung tidak melakukan investasi mesin produksi.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak terjadi interaksi secara bersama- sama antara variabel mental accounting dan self efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi. Gambar 1 menyajikan hasil interaksi antara mental accounting dan self  efficacy .
Gambar 1. Hasil Interaksi Mental accounting dan Self  efficacy
Gambar 1 menunjukkan bahwa manajer dalam kondisi ada mental accounting cenderung meningkatkan preferensi untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakuan dalam kondisi self  efficacy yang tinggi. Manajer dalam kondisi ada mental accounting cenderung stabil preferensinya untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakuan dalam kondisi self  efficacy yang rendah. Selanjutnya, manajer dalam kondisi ada mental accounting cenderung stabil preferensinya untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakukan dalam kondisi self  efficacy yang rendah.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Sebaliknya, manajer dalam kondisi tidak ada mental accounting cenderung menurunkan preferensi untuk melakukan investasi mesin produksi ketika mendapat perlakuan self efficacy yang rendah.
Hal ini dikarenakan manajer lebih melihat tingkat self efficacy mereka daripada terdapat atau tidaknya mental accounting . Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa variabel mental accounting tidak memperkuat self efficacy dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, secara interaksi variabel mental accounting dan self  efficacy tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai mental accounting dan self  efficacy terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mental accounting berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Di mana manajer dalam kondisi ada mental accounting cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. self  efficacy juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Di mana manajer dalam kondisi self  efficacy yang tinggi cenderung akan melakukan investasi mesin produksi. Sementara mental accounting dan self  efficacy secara interaksi tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mental accounting tidak terbukti dapat memperkuat hubungan antara self  efficacy dengan pengambilan keputusan investasi mesin produksi.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat satu hipotesis yang tidak terbukti, disebab- kan subjek penelitian lebih melihat pada self  efficacy yang digunakan daripada ada atau tidaknya mental accounting . Peneliti eksperimen selanjutnya diharapkan agar dapat mengemas kondisi mental accounting dengan baik dan berdasarkan tiga kasus populer mengenai mental accounting . Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat kolaborasi variabel mental accounting dengan variabel lain, misalnya dengan variable gender. Hal ini agar dapat mengetahui peran mental accounting dalam memperkuat atau tidaknya terhadap pengambilan keputusan investasi mesin produksi.

## PUSTAKA ACUAN
Bakar, S., & Yi, A. N. C. (2016). The Impact of Psychological Factors on Investors’ Decision Making in Malaysian Stock Market: a Case of Klang Valley and Pahang. Procedia  Economics  and  Finance , 35, 319-328. https://doi.org/10.1016/S2212- 5671(16)00040-X.
Bandura, A. (1978). Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Advances in  Behaviour  Research  and  Therapy, 1(4), 139-161.
Biyanto, F. (2001). Hubungan Pembingkaian Informasi Anggaran, Tanggung Jawab, Dan Pengalaman Terhadap Pilihan Keputusan Pada Investasi Berisiko. Disertasi  Tidak Dipublikasikan . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Kauaslitas Mental Accounting dan Pengambilan Keputusan Fadlil Abdani
Dewanti, P. W., Priantinah, D., & Kurniasari, W. A. (2018). Mental Accounting dalam Keputusan Investasi. Jurnal  Akuntansi , 6(1), 75-87. https://doi.org/10. 24964/ ja.v6i1.687.
Duxbury, D., Keasey, K., Zhang, H., & Chow. S. L. (2005). Mental Accounting and Decision Making: Evidence under Reverse Conditions Where Money Is Spent for Time Saved. Journal  of  Economic  Psychology, 26(4) 567–580.
Eveline,  F.  (2010).  Pengaruh  Adverse  Selection,  Pembingkaian  Negatif,  Dan  Self  Efficacy Terhadap Eskalasi Komitmen Proyek Investasi Yang Tidak Menguntungkan. Jurnal Akuntansi  dan  Manajemen, 21(2), 181–198.
Farrell,  L.,  Fry,  T.  R.  L.,  &  Risse,  L.  (2016).  The  Signifcance  of  Financial  Self-Efficacy  in Explaining Women’s Personal Finance Behaviour. Journal  of  Economic  Psychology , 54, 85-99. https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.07.001.
Ghozali, I. (2006). Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, 47(2), 363–391.
Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, Values, and Frames. American  Psychologist,
39, 341–350.
Montford, W., & Goldsmith, R. E. (2016). How Gender and Financial Self-Efficacy Influence Investment Risk Taking. International  Journal  of  Consumer  Studies , 40(1), 101–106.
Nagy,  R.  A.,  &  Obenberger,  R.  W.  (1994).  Factors  Influencing  Individual  Investor  Behavior.
Financial  Analysts  Journal, 50(4), 63–68. https://doi.org/10.2469/faj.v50.n4.63
Nahartyo, E., & Utami, I. (2016). Panduan  Praktis  Riset  Eksperimen . Jakarta: Indeks.
Porter, M. E. (1989). How Competitive Forces Shape Strategy. In Asch, D., & Bowman, C.
(eds). Readings  in  Strategic  Management . London: Palgrave.
Reed, A. E., Mikels, J. A., & Löckenhoff, C. E. (2012). Choosing with Confidence: Self-Efficacy and Preferences for Choice. Judgement  and  Decision  Making, 7(2), 173-180.
Rengku, R. B. (2012). Faktor Internal Dan Pengaruhnya Terhadap Risk Perception dan Expected Return Perception. Journal  of  Business  &  Banking  (JBB) , 2(2),185–198.
Ritter, J. R. (2003). Behavioral Finance. Pacific-Basin  Finance  Journal , 11(4), 429–437. https://doi.org/10.1016/S0927-538X(03)00048-9.
Seiler, M. J., Siler, V. L., & Lane, M. A. (2012). Mental Accounting and False Reference Points in Real Estate Investment Decision Making. Journal  of  Behavioral  Finance , 13(1), 17- 26. https://doi.org/10.1080/15427560.2012. 653293.
Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. Marketing  Science , 4(3), 199- 214. https://doi.org/10.1287/mksc.4.3.199.
Whyte, G., Saks, A. M., & Hook, S. (1997). When Success Breeds Failure: The Role of Self Efficacy in Escalating Commitment to a Losing Course of Action. Journal of Organizational Behavior, 18(5), 415-432.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Whyte, G., & Saks, A. M. (2007). The Effects of Self-Efficacy on Behavior in Escalation Situations. Human  Performance, 20(1), 23-42. https://doi.org/ 10.1080/ 08959280709336927.

## Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan di Indonesia
I Made Laut Mertha Jaya 1 *, Ajeng Ayu Ambarwati Poerwono 2 1, 2 STIE “BBANK” Yogyakarta
1 mad.jaya@yahoo.com, 2 ajengayu81@gmail.com
* ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 30 Juli 2019; Direvisi: 15 September 2019; Disetujui: 8 Oktober 2019

## Abstract
This  study  was  to  determine  the  effect  of  financial  targets,  financial  stability,  external  pressure, ineffective monitoring, the nature of industry, change in auditors, rationalization, change of directors, and  CEO’s  picture  of  fraudulent  financial  statements  in  mining  companies  in  Indonesia.  This  study uses descriptive quantitative methods. Technique of collecting data through documentation. The data used in this study are secondary data in the form of annual reports or annual reports of mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. Next, the data was tested using multiple linear regression methods. The results of the study found that  the  target  Financial  and  Nature  of  industry  had  an  effect  on  fraudulent  financial  statements. Meanwhile, Financial stability, External pressure, and Ineffective monitoring, Change in auditors, Rationalization,  and  Change  of  directors,  and  CEO’s  picture,  have  no  effect  on  fraudulent  financial statements in mining companies in Indonesia.
Keywords: fraud  pentagon,  fraud  of  financial  statements

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh financial  target , financial  stability , external pressure , ineffective  monitoring , nature  of  industry,  change  in  auditor,  rationalization, pergantian direksi, dan CEO’s  Picture terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa annual report atau laporan tahunan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013–2017. Selanjutnya, data diuji menggunakan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa Financial  target dan Nature  of  industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, Financial  stability , External  pressure , dan Ineffective monitoring , Change  in  auditor,  Rationalization, dan Pergantian direksi, dan CEO’s  picture, tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan pada perusahaan pertambangan di Indonesia.
Kata Kunci: fraud pentagon, kecurangan laporan keuangan
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## Pendahuluan
Kasus kecurangan laporan keuangan telah banyak terjadi dan diungkap, seperti kasus Waste  Management di Amerika Serikat. Pada tahun 1998 Waste  Management melaporkan laba palsu ( fake  earning ) sebesar US$1,7 miliar dan mengecilkan elemen tertentu dari beban pajaknya sebesar US$190 Juta. Selain itu, juga kasus Enron pada tahun 2011 yang melakukan penggelembungan laba saat perusahaan sedang mengalami kerugian, sehingga mengakibatkan pemegang saham kehilangan US$74 miliar. Kasus ini juga menyeret Kantor Akuntan Publik ternama pada saat itu, yaitu KAP Arthur Andersen. Setahun kemudian kasus yang sama, yaitu penggelembungan aset sebesar US$11 miliar oleh WorldCom sebuah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi di Amerika. Kasus ini mengakibatkan 30.000 karyawan kehilangan pekerjaan mereka, dan investor kehilangan $180 miliar investasi mereka (Tuanakotta, 2013).
Kasus kecurangan yang serupa terjadi pula di Indonesia. Salah satunya yang terjadi pada perusahaan pertambangan, yaitu kasus PT. Timah. Perusahaan ini dituding melakukan manipulasi  laporan  keuangan  dan  juga  diduga  membuat  laporan  keuangan  fiktif.  Pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp59 miliar dan juga mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100 persen dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp 263 miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat hingga Rp 2,3 triliun pada tahun 2015. Sehingga, laporan keuangan yang menyebutkan bahwa PT Timah telah berhasil melakukan kegiatan efisiensi dan strategi yang tepat dan membuahkan kinerja postif adalah kebohongan besar.
Selain itu, Indonesia  Coruption  Watch (ICW) juga melaporkan dugaan manipulasi pelaporan penjualan tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada Direktorat Jenderal Pajak. ICW menduga terjadi rekayasa laporan yang dilakukan PT Bumi Resources Tbk dan anak usaha sejak 2003-2008, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar US$ 620,49 juta. Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan Bumi selama 2003-2008 lebih rendah US$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya, selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana Hasil Produksi Batubara (royalti) mencapai US$ 143,18 juta. Adapun kerugian negara dari kekurangan pembayaran pajak mencapai US$ 477,29 juta.
Beberapa fenomena tersebut merupakan bukti bahwa tindakan kecurangan laba masih sering terjadi. Menurut Schipper (1989), Subramanyam & Wild (2010) menyatakan bahwa manajemen dapat menggunakan kebijakan dalam laporan keuangan untuk menurunkan dan menaikan laba sesuai kepentingannya dengan tidak menyalahi prinsip prinsip akuntansi. Selain itu, fenomena tersebut memberikan indikasi bahwa perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia akan cenderung menggunakan metode akuntansi dalam menaikan labanya, sehingga dapat lebih bersaing dengan sektor-sektor lainnya untuk menarik para investor.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fraud menurut Cressey (1953) bahwa kecurangan pelaporan keuangan terjadi selalu diikuti oleh tiga kondisi, yaitu tekanan, kesempatan, dan
Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan I Made Laut Merthajaya
rasionalisasi. Kemudian, Wolfe & Hermanson (2004) mengembangkannya dengan memunculkan fraud  diamond , dimana pada teori ini menambahkan satu elemen kualitatif yang diyakini memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap fraud , yaitu kapabilitas ( capability ).
Beberapa penelitian mengenai fraud menemukan bahwa terdapat 4 fraud  risk  factor untuk mendeteksi fraud pada perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada 2010-2012 (Sihombing & Rahardjo, 2014). Namun, penelitian yang dilakukan Tessa & Harto (2016) menyebutkan terdapat lima faktor fraud  risk, yaitu pressure,  opportunity,  rationalization, competence, and arrogance untuk mendeteksi fraudulent financial reporting pada perusahaan keuangan dan perbankan yang listing di BEI pada 2012-2014. Penelitian Aprilia (2017) menemukan  bahwa  variabel  stabilitas  keuangan  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, untuk variabel lainnya yaitu politisi CEO, frekuensi kemunculan gambar CEO, kebijakan hutang-piutang masih meragukan. Faktor terbatasnya akses informasi entitas, efektifitas pengawasan, pergantian ketua auditor internal, tekanan dari pihak eksternal, kepemilikan manajerial, pergantian kebijakan akuntansi perusahaan, dan opini audit tidak justru berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa secara empiris beberapa penelitian  tersebut  belum  memberikan  bukti  yang  lebih  spesifik  tentang  pengarunya pengujian fraud pentagon terhadap kecurangan laporan keuangan.
Oleh karenanya, penelitian ini akan menerapkan Crowe’s fraud pentagon theory , karena teori ini merupakan teori terbarukan yang sebelumnya belum banyak digunakan dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, terutama di Indonesia. Selain itu, indikator yang dipaparkan dalam teori ini lebih lengkap dibandingkan teori-teori sebelumnya, yaitu fraud triangle dan fraud diamond . Elemen-elemen dalam Crowe’s fraud pentagon theory ini tidak dapat diteliti secara langsung, sehingga dalam penelitian ini menggunakan variabel proksi untuk setiap elemen-elemen pentagon  theory .
Salah satu pengukuran untuk menilai tingkat laba yang diperoleh perusahaan ialah ROA (Return  On  Asset). Semakin besar ROA yang diperoleh, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset (Sihombing & Rahardjo, 2014). Carlson & Bathala (1997), Widyastuti (2009) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki laba yang besar lebih mungkin melakukan manajemen laba daripada perusahaan yang memiliki laba yang kecil. Hal ini juga didukung oleh penelitian Sihombing & Rahardjo (2014) bahwa financial target berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut:
H 1 : Financial  target berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan Menurut SAS No. 99 menunjukka bahwa seorang manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan dan manipulasi laporan keuangan ketika stabilitas keuangan dan profitabilitas  perusahaannya  terancam  kondisi  ekonomi,  industri,  dan  situasi  lainnya. Skousen dkk (2009) mengindikasikan perusahaan yang mengalami pertumbuhan di bawah rata-rata industri, memungkinkan manajemen untuk manipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan. Sihombing & Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Volume 12 (2), 2019
financial  stability terbukti berpengaruh terhadap financial  statement  fraud . Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:
H 2 : Financial  stability berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan Perusahaan sering mengalami suatu tekanan dari pihak eksternal. Salah satu tekanan yang kerapkali dialami manajemen perusahaan adalah kebutuhan untuk mendapatkan tambahan utang atau sumber pembiayaan eksternal agar tetap kompetitif, termasuk pembiayaan riset dan pengeluaran pembangunan atau modal (Skousen dkk, 2009). Kebutuhan pembiayaan eksternal terkait dengan kas yang dihasilkan dari utang yang dalam penelitian ini diproksikan dengan leverage  ratio. Berdasarkan uraian tersebut, diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H 3 : External  pressure berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan Ineffective  monitoring merupakan kondisi dimana tidak adanya keefektifan sistem pengawasan internal yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dewan direksi dan komite audit atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal atau sejenisnya (SAS No. 99). Dengan kurangnya kontrol dari pihak internal perusahaan menjadi kesempatan tersendiri bagi beberapa pihak untuk memanipulasi data pada laporan keuangan. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:
H 4 : Ineffective monitoring berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan Nature  of  industry merupakan kondisi ideal suatu perusahaan atau organisasi dalam industri. Salah satu bentuk nature  of industry yaitu kondisi piutang perusahaan, dimana perusahaan yang dianggap memiliki kondisi ideal yaitu perusahaan yang memiliki piutang yang lebih sedikit. Skousen dkk (2009) berpendapat bahwa perusahaan yang baik akan menekan dan memperkecil jumlah piutang perusahaan serta memperbanyak penerimaan aliran kas perusahaan. Tingginya nilai piutang terhadap penjualan dalam suatu perusahaan menunjukkan bahwa akun piutang merupakan aset yang memiliki risiko manipulasi yang lebih tinggi (Dalnial dkk, 2014). Karena, jika sebuah perusahaan memiliki rasio piutang terhadap penjualan tinggi, maka hal ini memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan agar piutang tersebut terlihat lebih kecil. Sehingga, dalam penelitian ini nature of industry diproksikan dengan perubahan rasio piutang terhadap penjualan. Sihombing & Rahardjo (2014) menyatakan nature of industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:
H 5 : Nature  of  industry berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan Change in auditor atau pergantian auditor yang digunakan perusahaan dapat dianggap sebagai suatu bentuk untuk menghilangkan jejak fraud (fraud  trail) yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Studi yang dilakukan oleh Stice (1991) dan St Pierre & Anderson (1984), Sihombing & Rahardjo (2014) menunjukkan bahwa perubahan auditor dapat terjadi karena alasan yang sah, risiko kegagalan audit dan litigasi berikutnya akan lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun berikutnya. Summer & Seewny (1998), Sihombing & Rahardjo (2014) berpendapat bahwa perubahan auditor tidak memiliki hubungan yang signifikan  terhadap financial  statement  fraud. Argumen ini tidak didukung oleh SAS No.
Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan I Made Laut Merthajaya
99 atau Albrecht & Albrecht (2002), yang menyarankan perubahan auditor dikaitkan dengan f inancial  statement  fraud . Pergantian auditor dapat menjadi salah satu proksi dari rationalization (Skousen dkk, 2009). Atas dasar tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan:
H 6 : Change  in  auditor berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan Menurut Skousen dkk (2009), rasionalisasi memiliki penilaian subjektif bagi perusahaan, penilaian dan pengambilan keputusan yang subjektif tersebut tercermin dalam nilai akrual perusahaan. Nilai akrual bukan merupakan sebuah nilai yang riil, sehingga manajemen dapat memainkan akrual dalam perusahaan untuk mendapatkan nilai yang diharapkannya, sehingga akrual dapat dijadikan alasan oleh manajemen untuk membenarkan tindakan manipulasi yang dilakukannya. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan proksi Total  Accrual  to Total Assets (TATA) sebagai proksi dari rasionalisasi, dimana Total  Accrual  to  Total  Assets merupakan rasio total akrual dalam sebuah perusahaan terhadap total aset. Perhitungan TATA ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Beneish (1999). Penelitian Sihombing & Rahardjo (2014) memberikan bukti bahwa rationalization yang diproksikan dengan TATA berpengaruh terhadap financial statement fraud . Rumusan hipotesis yang diajukan adalah:
H 7 : Rationalization berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan Menurut Tessa & Harto (2016) pergantian direksi dipilih sebagai variabel dari salah satu elemen dalam Crowe’s  fraud  pentagon  theory,  competence . Pergantian direksi diindikasikan mampu menggambarkan kemampuan dalam melakukan manajemen stress. Wolfe & Hermanson (2004) berpendapat bahwa penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail penipuan. Competence , artinya kemampuan seseorang dalam melakukan tindak kecurangan demi tercapainya tujuan tertentu. Pergantian direksi dapat menjadi suatu upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya. Dengan melakukan perubahan susunan direksi ataupun perekrutan direksi baru yang dianggap lebih berkompeten dalam bidangnya, sehingga pergantian direksi juga mengindikasikan suatu kepentingan politik tertentu untuk menggantikan jajaran direksi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut hipotesis yang dirumuskan:
H 8 : Pergantian direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. CEO’s picture adalah foto CEO yang terpampang pada laporan tahunan perusahaan. Foto CEO yang terpampang dalam sebuah laporan tahunan perusahaan dapat merepresentasikan tingkat arogansi atau superioritas yang dimiliki CEO tersebut. Seorang CEO cenderung lebih ingin menunjukkan kepada semua orang akan status dan posisi yang dimilikinya dalam perusahaan karena mereka tidak ingin kehilangan status atau posisi tersebut (atau merasa tidak dianggap), hal ini sesuai dengan salah satu elemen yang dipaparkan oleh Crowe (2011). Tingkat arogansi yang tinggi dapat menimbulkan terjadinya fraud karena dengan arogansi dan superioritas yang dimiliki seorang CEO, membuat CEO merasa bahwa kontrol internal apapun tidak akan berlaku bagi dirinya karena status dan posisi yang dimiliki. Menurut Crowe (2011), juga terdapat kemungkinan bahwa CEO akan melakukan cara apapun untuk mempertahankan posisi dan kedudukan yang sekarang dimiliki. Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis:
H 9 : CEO’s  picture berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Volume 12 (2), 2019

## METODE
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar ( listed) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non-random atau purposive  sampling . Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah: Pertama, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-turut periode 2013-2017. Kedua, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami delisting selama periode penelitian. Ketiga, perusahaan pertambangan yang membuat dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2013-2017 yang dinyatakan dalam rupiah maupun dollar. Keempat, perusahaan pertambangan yang memiliki data lengkap berkaitan dengan variabel penelitian di dalam laporan keuangannya selama periode 2013-2017.
Variabel proksi yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian Sihombing & Rahardjo (2014), dan Tessa & Harto (2016) dengan alasan variabel-variabel tersebut terbukti sudah banyak diuji untuk menjelaskan fraud  risk  factor dalam teori fraud , sehingga reliabilitasnya lebih dapat dipercaya. Proksi tersebut antara lain; Pressure yang diproksikan dengan financial  target,  financial  stability, dan external pressure; Opportunity yang diproksikan dengan ineffective monitoring dan nature of industry; Rationalization yang diproksikan dengan change in auditor dan rationalization; Competence yang diproksikan dengan pergantian direksi perusahaan; dan Arrogance yang diproksikan dengan CEO’s  Picture.
Metode analisis data yang digunakan adalah metode regresi linier berganda seperti di bawah ini.
DACC it =  ß0 + ß 1 ROA it + ß 2 ACHANGE it + ß 3 LEV it +  ß 4 BDOUT it +  ß 5 Receivable it + ß 6
∆CPA it + ß 7 TATA it +ß8 DCHANGE it + it
Dimana:
DACCit : Discretionary  accruals perubahan i pada tahun t
ROA : Return  on  Assets ACHANGE  : Rasio perubahan total aset LEV : Rasio total kewajiban per total aset
BDOUT : Rasio dewan komisaris independen RECEIVABLE : Rasio perubahan piutang ∆CPA :  Pergantian  auditor  independen TATA : Rasio total akrual per total aset
DCHANGE  : Pergantian Direksi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan kriteria metode purposive  sampling diperoleh sampel sebanyak 27 perusahaan pertambangan selama 5 tahun. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan I Made Laut Merthajaya
Tabel 1. Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation DACC 115 -.1151 .1923 .0232 .07064 ROA 115 -.1627 .4883 .0400 .09209 ACHANGE 115 -.2876 9.4988 .1135 .90239 LEVERAGE 115 .0006 1.8977 .4615 .27327 BDOUT 115 .0000 3.0000 .9468 .72716 RECEIVABLE 115 -.7114 .8032 .0053 .14846 CHANGE IN AUDITOR 115 0 1 .10 .307 TATA 115 -1.0619 .4729 -.0172 .30071 COMPETENCE CEO’S PICTURE 115 115 0 0 1 1 .18 .96 .388 .205 Valid N (listwise) 115
Sumber: Data diolah.
Berdasarkan Tabel 1, jumlah datanya sebanyak 115 data. Hal ini disebabkan oleh adanya 20 data outlier yang harus penulis hapus dalam penelitian ini. Sehingga, dari total 206 sampel, diperoleh 115 data yang bebas dari data-data outlier. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel dependen, yaitu discretionary accrual (DACC) memiliki rata-rata sebesar 0,0232. Hal ini berarti bahwa rata-rata perusahaan yang melakukan diskresioner akrual setiap tahunnya sebesar 0,0232 dari total akrual dalam laporan keuangan yang diterbitkan. Data ini menunjukkan bahwa rata-rata diskresioner akrual dalam laporan keuangan perusahaan pertambnagan masih rendah. Standar deviasi menunjukkan angka 0,07064, dimana angka ini lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti bahwa penyebaran data tidak secara merata.
Variable financial target diukur menggunakan ROA, dimana dari total 115 perusahaan pertambangan memiliki ROA rata-rata 0,0400. Hal ini menunjukan bahwa efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih mencapai 0,0400 dari total aset yang dimiliki perusahaan. Standar deviasi ROA menunjukkan angka 0,09209 yang menunjukkan angka tersebut lebih besar dari angka rata-rata. Hal ini menggambarkan bahwa data tidak menyebar secara merata.
Variabel financial  stability diukur menggunakan rasio perubahan total aset selama dua tahun. Rata-rata rasio perubahan aset (ACHANGE) dari 115 perusahaan pertambangan menunjukkan angka 0,1135. Hal ini berarti bahwa perubahan aset perusahaan memiliki kenaikan sebesar 11,35% dari total aset perusahaan setiap tahunnya. Standar deviasi menunjukkan angka 0,90719 lebih besar dari nilai rata-rata yang berarti bahwa data tidak menyebar secara merata.
Variabel external  pressure yang diukur dengan rasio leverage perusahaan memiliki rata-rata sebesar 0,4615. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sampel penelitian ini rata-rata memiliki liabilitas lebih kecil dari total aset perusahaan. Standar deviasi leverage menunjukkan angka 0,27327. Nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata yang berarti bahwa tidak terjadi begitu banyak penyimpangan data pada penelitian ini.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Variabel ineffective  monitoring diukur dengan menggunakan rasio dewan komisaris independen (BDOUT). Rasio dewan komisaris independen perusahaan sampel memiliki rata-rata senilai 0,9468. Artinya, rata-rata perusahaan sampel memiliki dewan komisaris independen sebesar 94,68% dari total dewan komisaris yang ada dalam perusahaan. Nilai rasio dewan komisaris independen tertinggi sebesar 0,30000. Hal ini menunjukkan bahwa 0,30000 dari total dewan komisaris perusahaan tersebut merupakan dewan komisaris independen. Standar deviasi menunjukkan angka 0,72716 (lebih kecil dari rata-rata), artinya data menyebar secara merata.
Nature  of  industry yang diukur menggunakan rasio perubahan piutang perusahaan (RECEIVABLE) memiliki rata-rata sebesar 0,0053. Hal ini berarti bahwa rata-rata piutang perusahaan sampel mengalami perubahan senilai 0,0053 dari perubahan penjualan perusahaan. Nilai rasio terkecil senilai -0,7114, yang berarti bahwa perusahaan mengalami penurunan piutang sebesar 71,14% dari perubahan penjualan tahun 2015. Sedangkan, nilai rasio terbesar diperoleh dengan nilai sebesar 0,8032 yang berarti bahwa perusahaan mengalami kenaikan piutang sebesar 80,32%. Standar deviasi sebesar 0,14846 yang menunjukkan nilai lebih besar dari rata-rata. Hal ini berarti bahwa data penelitian tidak menyebar secara merata.
Change in auditor atau pergantian auditor dari jumlah data 115 perusahaan memiliki rata-rata sebesar 0,10. Hal ini menunjukkan bahwa dari total 115 perusahaan sampel memiliki frekuensi terjadi pergantian auditor eksternal senilai 10% dengan standar deviasi memiliki nilai yang cukup besar yaitu sebesar 0,307. Nilai terendah yaitu 0 dan nilai tertinggi yaitu 1 dimana dalam pengukuran variabel ini penulis menggunakan variabel dummy .
Rationalization yang diukur menggunakan rasio Total  Accrual  to  Total  Assets (TATA) memiliki rata-rata senilai -0,0172. Hal ini menunjukkan bahwa total akrual perusahaan sampel lebih kecil dari total aset yang dimiliki perusahaan. Standar deviasi TATA menunjukkan angka 0,3007 (lebih besar dari rata-rata), artinya data yang diperoleh tidak menyebar secara merata.
Variabel pergantian direksi diproksikan dengan competence (DCHANGE) dengan jumlah data 115 memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1 (menggunakan variabel dummy ). Rata-rata pergantian direksi menunjukkan nilai sebesar 0,18 yang berarti bahwa turn over direksi dari data perusahaan yang terkumpul sebesar 18% dengan standar deviasi yang cukup besar senilai 0,388.
CEO’s Picture, v ariabel pergantian direksi diproksikan dengan arrogance dengan jumlah data 115 memiliki nilai terendah 0 dan nilai tertinggi 1 (menggunakan variabel dummy ). Rata-rata CEO’s picture menunjukkan nilai sebesar 0,96 yang berarti bahwa mayoritas annual report perusahaan terdapat foto CEO sebesar 96% dengan standar deviasi yang senilai 0,205.
Selanjutnya, setelah melalui pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heterokedastisitas, multikolinieritas, dan auto korelasi. Pada tahapan ini, persamaan pada penelitian ini telah lulus pada tahap pengujian asumsi klasik. Selanjutnya akan diikuti dengan pengujian hipotesis menggunakan teknik regresi berganda. Analisis regresi berganda antara kecurangan laporan keuangan yang digunakan, yaitu financial  target,  financial stability,  external  pressure,  ineffective  monitoring,  nature  of  industry,  change  in  auditor, rationalization, dan pergantian direksi perusahaan disajikan dalam Tabel 2.
Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan I Made Laut Merthajaya
Tabel  2.  Hasil  Regresi  Berganda B Std. Error t-stat 1 (Constant) .028 .025 1.120 ROA*** .216 .072 2.979 ACHANGE .009 .007 1.213 LEVERAGE .001 .026 .034 BDOUT .006 .009 .697 RECEIVABLE** .098 .043 2.271 CHANGE IN AUDITOR -.022 .022 -.995 TATA -.009 .024 -.371 COMPETENCE CEO’S PICTURE -.014 -.019 .017 .022 -.819 -.852 a. Dependent Variable: DACC
Sumber: Data diolah
Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel financial  target memiliki hasil uji dengan nilai t  sebesar  2,979  dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,004.  Hal  ini  disebabkan  karena manajemen mengalami kesulitan dalam memperoleh target ROA yang akhirnya menjadi tekanan dan memicu terjadinya kecurangan laporan keuangan. Sehingga, dapat dikatakan secara parsial variabel financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel financial  stability yang diproksikan dengan perubahan total aset (ACHANGE) memiliki hasil uji t yang menunjukkan nilai t sebesar 1,213 dengan tingkat signifikansi 0,228. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara parsial financial  stability tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan rasio perubahan total aset tidak mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan, sehingga tetap stabil dan tidak menjadi tekanan bagi manajemen. Hasil ini berbeda dengan temuan Bawekes dkk (2018) yang menunjukkan bahwa financial stability berpengaruh terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan.
Variabel external  pressure memiliki  hasil  uji  t  dengan  nilai  0,034  dengan  signifikansi 0,973. Sehingga, secara parsial external  pressure tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan perusahaan dapat mengembalikan hutangnya, hal ini tidak menjadi tekanan bagi pihak manajemen. Hasil ini berbeda dengan temuan Yesiariani & Rahayu (2017) yang menunjukkan terdapat pengaruh antara tekanan eksternal terhadap potensi kecurangan laporan keuangan.
Tabel 2 menunjukkan bahwa ineffective  monitoring memiliki hasil uji t dengan nilai 0,697  dan  signifikansi  0,488.  Secara  parsial  dapat  dikatakan  bahwa ineffective  monitoring tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dikarenakan banyaknya jumlah dewan komisaris akan meningkatkan efektivitas dalam mengawasi perusahaan. Selain itu, Tabel 2 menggambarkan bahwa nilai uji t untuk variabel nature  of  industry 2,271 dengan signifikansi  0,025.  Tingginya  nilai  piutang  terhadap  penjualan  dalam  suatu  perusahaan menunjukkan bahwa piutang merupakan aset yang memiliki risiko manipulasi yang cukup tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel nature  of  industry
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan ini berbeda dengan penelitian Ijudien (2018) yang menemukan tidak ada pengaruh antara nature  of  industry dengan kecurangan laporan keuangan.
Hasil uji t dari variabel change in auditor pada Tabel 2 menunjukkan -0,995 dengan signifikansi 0,322. Secara parsial variabel change  in  auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan dikarenakan semakin sering melakukan pergantian auditor, maka semakin kecil dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan temuan Annisya dkk (2016) yang turut pula menemukan ketiadaan hubungan antara pergantian direksi dan penipuan laporan keuangan. Tabel 2 menggambarkan hasil uji t untuk variabel rationalization dengan  nilai  t  -0,371  dan  signifikansi  0,712. Secara parsial variabel rationalization tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan manajemen tidak mengunakan total akrual untuk melakukan manajemen laba.
Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai t dari variabel pergantian direksi (DCHANGE) adalah  -0,819  dengan  signifikansi  0,415.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pergantian  direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pergantian direksi bukan merupakan faktor pendorong terjadinya fraud, karena semakin perusahaan sering melakukan pergantian direksi makan semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Tabel 2 menunjukkan nilai t dari variabel CEO’s picture sebesar  -0,852  dengan  signifikansi  0,396.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa CEO’s picture tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini berbeda dengan temuan Setiawati & Baningrum (2018), dimana CEO’s  picture berpengaruh dalam mendeteksi penipuan laporan keuangan.
Tabel  3.  Hasil  Uji  Koefisien  Determinasi R R Square Adj. R Square Std. Er.of the Estimate .382 a .146 .072 .0680383
Sumber: Data diolah
Hasil pada Tabel 3 menunjukkan besarnya nilai Adjusted  R  Square adalah 0,072. Hal ini berarti bahwa 7,2% variasi DACC dapat dijelaskan oleh variasi kesembilan variabel independen financial  targets,  financial  stability,  external  pressure,  ineffective  monitoring, nature  of  industry,  change  in  auditor,  rationalization, dan competence. Sedangkan, sisanya 92,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan pada model penelitian ini.
Tabel 4. Hasil Uji F Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression .083 9 .009 1.988 .048 b Residual .486 105 .005 Total .569 114 Sumber: Data diolah
Pengujian Teori Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan I Made Laut Merthajaya
Berdasarkan hasil uji statistik F pada Tabel 4 diperoleh sebesar 1,988 dengan tingkat probabilitas (signifikan) sebesar 0,048. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen financial  target,  financial  stability,  external  pressure,  ineffective  monitoring, nature  of  industry,  change  in  auditor,  rationalization, dan pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil empiris, dapat disimpulkan bahwa Financial  target dan Nature of  industry secara parsial berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan ROA dan piutang menjadi peluang bagi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Sedangkan, Financial  stability,  External pressure , Ineffective monitoring, Change in auditor, Rationalization, dan CEO’s picture secara parsial tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan rasio perubahan total aset tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Perubahan nilai asset yang lebih besar daripada nilai utang tidak juga menjadi sebuah tekanan bagi pihak manajemen perusahaan. Sehingga, banyaknya dewan komisaris independen bukanlah suatu faktor yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan suatu perusahaan. Selain itu, setiap pergantian auditor yang dilakukan perusahaan justru membuat perusahaan tidak mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan.
Beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya, dapat menggunakan metode kombinasi antara metode kuantitatif dengan kualitatif. Hal ini dikarenakan beberapa dari variabel yang terdapat dalam fraud risk  factor tidak  dapat  dijelaskan  secara  spesifik  oleh  alat  analisis  metode  kuantitatif. Penelitian selanjutnya, dapat menggunakan pengukuran lain sebagai alat ukur fraudulent financial  reporting , karena tindak kecurangan telah mulai banyak beragam jenis caranya, sehingga dalam mendeteksinya pun harus mulai cermat.

## PUSTAKA ACUAN
Albrecht W. S., & Albrecht C. O. (2002). Fraud Examination .  Journal  Academic  Ethic , 7, 207-221.
Annisya, M., Lindriansari., & Asmaranti, Y. (2016). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond. Jurnal  Bisnis  dan  Ekonomi, 23(1), 72-89.
Aprilia. (2017). Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan yang Menerapkan ASEAN Corporate Governance Scorecard . Jurnal  Akuntansi  Riset , 6(1), 96-126.
Bawekes, H. F., Simanjuntak, A. M. A., & Daat, S. C. (2018). Pengujian Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Reporting: Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2015 . Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan  Daerah , 13(1), 114-134 Beneish, M. D. (1999). The Detection of Earnings Manipulation. Financial  Analysis  Journal,
55(5), 24-36.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Carlson, S. J., & Bathala, C. T. (1997). Ownership Differences and Firm’s Income Smoothing Behavior. Journal of Business and Accounting, 24(2), 179-196. https://doi.org/10.1111/1468- 5957.00101.
Cressey, D. R. (1953). Other  People’s  Money . Montclair, New Jersey: Patterson Smith .
Crowe, H. (2011). Putting the Freud in Fraud: Why the Fraud Triangle Is No Longer Enough . IN Howart, Crowe
Dalnial, H., Kamaluddin, A., Sanusi, Z. M., & Khairuddin, K. S. (2014). Detecting Fraudulent Financial Reporting through Financial Statement Analysis. Journal  of  Advanced Management  Science, 2(1), 17-22.
Ijudien, D. (2018). Pengaruh Stabilitas Keuangan, Kondisi Industri, dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Jurnal  Kajian  Akuntansi , 2(1), 82-97.
Schipper, K. (1989). Comentary Katherine on Earnings Management. Accounting  Horizon, 3, 91-102 .
Setiawati, E., & Baningrum, R. M. (2018). Deteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Analisis Fraud Pentagon: Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Listed di BEI Tahun 2014-2016. Riset  Akuntansi  dan  Keuangan  Indonesia , 3(2), 91-106.
Sihombing, K. S., & Rahardjo, S. N. (2014). Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012 .  Diponegoro  Journal  of  Accounting , 3(2), 1-12.
Skousen, C. J., Smith K. R., & Wright, C. J. (2009). Detecting and Predicting Financial Statement Fraud:  The  Effectiveness  of  the  Fraud  Triangle  and  SAS  No.  99. Corporate Governance and Firm Performance Advance in Financial Economics, 13, 53-81.
Stice, J. D. (1991). Using Financial and Market Information to Identify Preengagements Factors Associated with Lawsuits Against Auditors. The  Accounting  Review, 66(3), 516-533.
St. Pierre, K., & Anderson, J. A. (1984). An Analysis of The Factors Associated With Lawsuits Against Public Accountants. The  Accounting  Review , 59(2), 242-263.
Subramanyam, K. R., & Wild, J. J. (2010). Analisis Laporan Keuangan , Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
Summers, S. L., & Sweeney, J. T. (1998). Fraudulently Misstated Financial Statements and Insider Trading: an Empirical Analysis. The Accounting Review, 73(1), 131-146.
Tessa, G. C., & Harto, P. (2016). Fraudulent Financial Reporting: Pengujian Teori Fraud
Pentagon pada sektor Keuangan dan Perbankan di Indonesia . Proceeding  Simposium Nasional  Akuntansi  XIX  Lampung , 1-21.
Tuanakotta, T. M. (2013). Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan. Jakarta: Salemba Empat.
Widyastuti, T. (2009). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Jurnal MAKSI , 9(1), 30-41. Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud. CPA  Journal, 74(12), 38-45 .
Yesiariani, M., & Rahayu, I. (2017). Deteksi Financial Statement Fraud: Pengujian Fraud Diamond. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 21(1), 49-60. https://doi.org/10.20885/ jaai.vol21.iss1.art5.

## Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Atiqah
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atiqah@uinjkt.ac.id
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 02 Agustus 2019; Direvisi: 20 September 2019; Disetujui: 10 Oktober 2019
P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 169 – 178

## Abstract
This research aims to examine that University Social Responsibility (USR) and Good University Governance  (GUG)  influence  toward  image  of  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.  Indicator  of  USR include economic responsibilities, legal responsibilities, ethical responsibilities and philanthrophic responsibilities. Indicator of GUG include transparation, accountability, responsibility, independency, fairness and participation. Indicator of Image include Reputation, Personality, ethical/value and corporate identity. Sample of this research include civitas academic of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  include  student,  lecturer  and  officer.  Technic  analysis  data  use  multiple  linear  regression. Results  of  this  research  as  partial  provide  evidence  that  University  Social  Responsibility  influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, and Good University Governance influence toward image of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Keywords: university social responsibility, good university governance, university image

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial universitas dan tata kelola universitas terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Indikator tanggung jawab sosial universitas terdiri dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etika dan dan tanggungjawab  filantropi.  Indikator  tata  kelola  universitas  terdiri  dari  transparansi,  akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, kewajaran dan partisipasi. Indikator citra terdiri dari reputasi, kepribadian, nilai etika dan identitas korporasi. Sampel penelitian meliputi sivitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mahasiswa, dosen dan karyawan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial universitas berpengaruh terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tata kelola universitas berpengaruh terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Kata Kunci: tanggung jawab universitas, tata kelola universitas, citra universitas
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Konsep tanggung jawab sosial bukan hanya berbicara tentang aktivitas donasi dan sumbangan tetapi merupakan konsep yang lebih luas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada terkait dengan masalah lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. Perkembangan yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan antara pendidikan tinggi dengan institusi atau yang lebih kita kenal antara universitas dan masyarakat. Sebuah universitas adalah pilar inti dari masyarakat itu sendiri karena universitas mempunyai peran penting untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial dari para penggunanya baik itu pengguna internal (dosen, karyawan dan mahasiswa) maupun pengguna eksternal misal masyarakat (Bokhari, 2017).
Universitas tidak bisa lepas dari Tridharma, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Universitas dituntut untuk memberikan kontribusi yang nyata dalam melaksanakan tanggung sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan hidup ekosistem disekitarnya. Suhayati (2011) menyatakan bahwa penerapan CSR secara tulus akan membuat masyarakat sekitar respek terhadap Universitas, citra akan meningkat dan efek positifnya akan lebih dikenal dan disukai masyarakat sehingga daya tarik calon mahasiswa untuk kuliah di universitas tersebut lebih tinggi. Dengan mempromosikan praktik pembangunan berkelanjutan di dunia pendidikan, universitas mampu menunjukkan komitment mereka terhadap praktik tanggung jawab sosial (Chen dkk, 2015).
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas yang menetapkan bahwa organisasi dan tata laksana mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumber daya manusia serta efisiensi biaya; akuntabilitas mencakup kebijakan mekanisme/ prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan transparansi dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.
Pada penelitian sebelumnya hanya menguji tangungjawab sosial universitas yang berdampak terhadap pengguna luar seperti perusahaan dan masyarakat tanpa melihat efek untuk pengguna internal dan tanpa mempertimbangkan pengaruh tanggungjawab sosial terhadap citra untuk universitas itu sendiri dan pada penelitian sebelumnya juga hanya menguji pengaruh tata kelola universitas terhadap citra universitas, dan seperti kita ketahui tanggung jawab sosial sangat terkait erat dengan tata kelola universitas dimana bagian indikator dari tatakelola di dalamnya meliputi tanggung jawab yang kenal dengan istilah TARIF (transparan, akuntabilitas, responsibiliti, independensi dan dan fairness) untuk itu maka peneliti ingin menguji pengaruh dari keduanya yaitu tanggung jawab sosial universitas dan tata kelola universitas terhadap citra universitas. Responden yang menjadi objek dari penelitian ini adalah sivitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu mahasiswa, dosen dan karyawan. UIN Syarif Hidayatullah menjadi objek penelitian karena seperti kita ketahui UIN Syarif Hidayatullah mempunyai visi dan misi untuk menjadi universitas kelas dunia, namun berdasarkan hasil webometris tahun 2019 UIN Syarif Hidayatullah masih berada di posisi urutan ke 45. Hal ini menjadi tanggungjawab bagi sivitas akademik UIN
Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Atiqah
Syarif Hidayatullah untuk meningkatkan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui peningkatan tanggungjawab sosial dan tata kelola.
Dahan & Senol (2012) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial universitas merupakan salah satu upaya untuk bersaing di dunia pendidikan, karena hal itu merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan universitas untuk mendapatkan reputasi yang baik. Di Indonesia penelitian tentang tanggung jawab sosial universitas telah dilakukan oleh Daulay (2012) yang menyatakan bahwa universitas dapat melakukan tanggung jawab sosial melalui program pengabdian kepada masyarakat, tidak hanya dilakukan pada lokasi yang jauh. Tetapi juga harus difokuskan pada pembangunan di lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar berdasarkan prinsip peacefull co-existence (hidup berdampingan secara damai) dan simbiosis mutualism (hidup saling menguntungkan) antara perguruan tinggi dengan stakeholdernya termasuk masyarakat sekitar perguruan tinggi tersebut. Wijaya & Krismiyati (2016) menjelaskan program tanggung jawab sosial universitas merupakan bagian dari program public relations untuk mempertahankan eksistensi di tengah persaingan antar perguruan tinggi yang semakin ketat. Program ini juga berdampak pada berbagai hal diantaranya peningkatan terhadap citra sebuah perguruan tinggi.
Menurut Rusdianto & Kuncoro (2012) manfaat yang diperoleh dengan memaksimalkan fungsi dari perguruan tinggi adalah aspek Tri Dharma perguruan tinggi yang ada di kampus akan mampu menjadi penggerak utama bagi masyarakat di sekitar, khususnya home industri yang membutuhkan fasilitator. Dengan memaksimalkan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi akan mempunyai dampak yang luas secara umum.
Menurut Subagyo (2014) bagi perguruan tinggi, bentuk tanggung jawab sosial secara formal tersirat dalam Tri dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Implementasi tanggung jawab sosial tidak hanya terbatas pada pihak internal (dosen, karyawan, mahasiswa), tetapi juga pada pihak eksternal (lingkungan, industri, dunia usaha/industri, pemerintah daerah). Implementasi tanggung jawab sosial akan berdampak pada meningkatnya citra Universitas di mata stakeholder. Selain itu, keberadaan perguruan tinggi berdampak pada tumbuhnya usaha sektor non formal di sekitar kampus, yang akibatnya sektor ekonomi daerah meningkat.
H1: Tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap citra Wijatno (2009) menjelaskan pencapaian tata kelola universitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan keadilan. Pada prakteknya, keseluruhan prinsip tersebut harus diterapkan untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Wahab & Rahayu (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan tata kelola universitas pada perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN di Jawa Barat masih rendah, gambaran mengenai citra perguruan tinggi negeri yang berstatus BHMN di Jawa Barat dinilai masih kurang baik, penerapan Good University Governance yang diterapkan oleh masing-masing perguruan tinggi berpengaruh positif terhadap citra.
Rosyid dkk (2013) menunjukkan bahwa dosen mempunyai persepsi yang berbeda terhadap tata kelola universitas dibandingkan dengan karyawan dan mahasiswa. Sumarni (2010) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa independensi merupakan salah satu agenda
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
bagi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga konsekuensi logis adanya otonomi perguruan tinggi adalah tata kelola yang baik. Karakteristik tata kelola mengidealkan Undang – Undang No.9 Tahun 2009 tentang BHP yang memiliki karakteristik yang sama dengan good governance yaitu: otonomi, partisipasi, akuntabel, transparansi, responsif dan keadilan. BLU merupakan intermediate solution bagi perguruan tinggi untuk mengelola lembaga keuangan publik.
H2 : Tata kelola berpengaruh terhadap citra

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel secara acak sederhana. Sampel penelitian terdiri dari karyawan, dosen dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jumlah respoden dalam penelitian ada 242 responden yang terdiri dari 131 mahasiswa, 55 dosen, dan 56 karyawan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda .  Adapun  persamaan  matematis  yang  diajukan  ialah:
CITRA = β 0 + β 1 USR+  β 2 GUG + ε dimana:
CITRA = Citra Perguruan Tinggi USR = University  Social  Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Universitas)
GUG = Good  University  Governance (Tata Kelola Universitas)
Variabel USR merupakan tanggung jawab sosial universitas. Dalam variabel ini peneliti menggunakan indikator Subagyo (2014) yaitu tanggung jawab universitas yang terdiri dari tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab pilanthropi. Variabel GUG merupakan tata kelola universitas. Dalam variabel ini peneliti menggunakan indikator Wahab & Rahayu (2013) yang diterapkan oleh perguruan tinggi dan disesuaikan dengan prinsip GCG yaitu berdasarkan pada TARIF (Transparansi, Akuntanbilitas, Responsibilities, Independensi dan Fairness). Sedangkan variabel citra perguruan tinggi menggunakan indikator penelitian Wahab & Rahayu (2013) yang diukur dari dimensi reputasi, personaliti, nilai etis dan identitas corporate.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian ini telah memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas serta uji asumsi klasik yang terdiri atas uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap indikator dari variabel tanggungjawab sosial universitas mempunyai hasil yang beragam terhadap total citra.
Berdasarkan Tabel 1, total indikator untuk tanggung jawab ekonomi ( economic responsibilities ) berpengaruh terhadap citra universitas. Hal ini bermakna tanggung jawab ekonomi berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta saat ini telah berupaya memberikan fasilitas ekonomi dengan strategi aktivitas usaha  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  profit  dengan  adanya  unit–unit  usaha.  Selain itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu berupaya dinamis dengan membuka program studi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Program studi yang ditawarkan UIN Syarif
Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Atiqah
Hidayatullah Jakarta sudah memenuhi kualitas yang diharapkan. Sisi positif lainnya yang menjadi nilai tambah adalah program studi umum yang ditawarkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya untuk meningkatkan nilai keislaman di dalamnya. Hal-hal tersebut mengakibatkan peningkatan terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

## Tabel 1. Hasil Uji Parsial Indikator USR terhadap Citra
Koefisien Std. Error t-stat 1 (Constant) 22,927 2,741 8,365 TEC ,891 ,185 4,804 TLR -,051 ,182 -,282 TETHIC ,975 ,214 4,558 TPHIL 1,085 ,168 6,441
Akan tetapi, tanggung jawab hukum ( legal  responsibilities ) menunjukkan hasil yang sebaliknya. Hal ini bermakna tanggung jawab hukum tidak berpengaruh terhadap citra. Hal ini mengindikasikan kurangnya penerapan norma dan hukum yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Norma dan hukum yang berlaku masih belum adil dirasakan jika ada pelanggaran sanksi baik itu oleh mahasiswa, dosen dan karyawan sehingga masih belum efektif untuk meningkatkan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Untuk total indikator dari ethics/value menunjukkan nilai uji t sebesar 4,558 dan nilai  signifikansi  0,000  lebih  kecil  dari  0,05.  Hal  ini  bermakna  tanggung  jawab  nilai-nilai etika berpengaruh terhadap peningkatan citra. Hal ini mengindikasikan bahwa operasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah sesuai dengan etika dan sesuai dengan harapan masyarakat. Selain itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selalu berusaha untuk menerapkan unsur kebenaran dalam setiap aktivitasnya. Para pemangku kepentingan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga terus berupaya mengutamakan keseimbangan ( tawazun ) dalam menentukan kebijakan baik itu untuk dosen, karyawan dan mahasiswa. Nilai-nilai etika ini juga menunjukkan bahwa adanya sikap–sikap Islami yang selalu melekat pada diri mahasiswa, dosen dan karyawan. Hal–hal tersebut membuat peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal inipun yang kebanyakan dibaca oleh para pencari kerja atau perusahan-perusahaan di Indonesia yang umumnya memilih mahasiswa UIN untuk dipekerjakan karena adanya nilai-nilai Islami yang melekat pada diri mahasiswa atau alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Untuk total skor indikator philanthrophic responsibilities menunjukkan nilai uji t 6,441 dan  nilai  signifikansi  0,000  lebih  kecil  dari  0,005.  Artinya  tanggung  jawab  philanthrophic berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasika bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berkomitmen menerapkan kebijakan CSR sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawabnya sesuai dengan visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, CSR UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui program pengabdian masyarakat merupakan bentuk itikad baik yang akan memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga selalu bersikap
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
amanah terhadap masyarakat dan menggunakan konsep ihsan yaitu beroperasional dengan mendapatkan ridho Allah SWT. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah merealisasikan CSR dalam berbagai bidang terutama bidang pendidikan melalui program kkn dan beasiswa. Hal-hal tersebut diatas membentuk peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang semakin bagus.

## Tabel 2. Hasil Uji Parsial Indikator GUG terhadap Citra
Koefisien Std. Error t-stat (Constant) 34,514 2,660 12,973 TTR ,236 ,104 2,258 TAK ,409 ,159 2,573 TRES ,007 ,231 ,030 TIND 1,039 ,302 3,441 TFAIR ,313 ,263 1,190 TPART ,388 ,154 2,515
Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap indikator dari variabel Good University Governance mempunyai hasil yang beragam terhadap total CITRA. Berdasarkan Tabel 2 total indikator untuk transparansi berpengaruh terhadap citra universitas. Hasil uji t menunjukkan nilai 2,258  dengan  signifikansi  0,025  dibawah  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  sikap  transparansi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  citra.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya transparansi dalam memberikan kemudahan akses informasi secara tepat, jelas dan akurat sesuai dengan visi dan misi universitas sehingga dapat meningkatkan arus informasi melalui kerjasama berbagai pihak. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga berupaya untuk memberikan transparansi laporan program kerja dan kinerja universitas yang sedang dan telah dicapai mengenai kurikulum,silabus, jadwal kerja/kuliah, prosedur kerja, perkuliahan dan birokrasi fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan. Akhirnya inipun berdampak pada bagaimana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya memberikan transparansi dalam menangani keluhan dosen, staff dan mahasiswa dan itu dapat teratasi dengan sikap transparansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penyampaian setiap kebijakan yang diambil. Hal-hal tersebut sebagai bagian dari tata kelola universitas yang akan mewujudkan transparansi menuju peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang semakin baik.
Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator akuntabilitas menunjukkan  nilai  uji  t  2,573  dan  nilai  signifikansi  0,011  lebih  kecil  dari  0,05.  Nilai  ini menunjukkan bahwa indikator akuntanbilitas berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi mahasiswa, karyawan dan dosen. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga telah berupaya menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil secara proporsional. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah memberikan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil lingkup audit internal. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya menjalankan program kerja sesuai RENSTRA sehingga dapat mempertahankan citra
Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Atiqah
yang baik di mata dosen, staff dan mahasiswa, hal inipun berakibat pada pelaksanaan visi, misi dan strategi program kerjanya. Hal–hal tersebut terus dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta guna mencapai peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lebih baik.
Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator responsibilities menunjukkan  nilai  uji  t  0,03  dan  nilai  signifikansi  0,976  lebih  besar  dari  0,05.  Hasil  ini memperlihatkan bahwa indikator responsibilities tidak berpengaruh terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum mampu untuk memanfaatkan dana sesuai dengan kehati–hatian. Selain itu juga masih adanya uraian tugas dan tanggung jawab yang kurang jelas dari setiap pejabat struktural. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus terus belajar untuk membangun suasana akademik yang kondusif dalam mendukung proses pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawab sebuah universitas. Pembelajaran demi pembelajaran harus terus diikuti sesuai perkembangannya untuk menuju peningkatan citra UIN yang lebih baik ke depannya.
Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator independensi menunjukkan  nilai  uji  t  3,441  dan  nilai  signifikansi  0,001  lebih  kecil  dari  0,05.  Hasil ini bermakna bahwa indikator independensi berpengaruh positif terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap organ universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundangan , tidak saling mendominasi atau saling melempar tanggung jawab satu sama lain. Pengelola perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya berupaya untuk supaya terhindar dari interpensi dan dominasi dari pihak manapun sehingga dapat mengambil keputusan secara objektif. Hal ini terus berupaya dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mencapai peningkatan citra yang lebih baik dari tahun ke tahun.
Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator fairness menunjukkan nilai  uji  t  1,190  dan  nilai  signifikansi  0,235  lebih  besar  dari  0,05.  Artinya  indikator fairness tidak berpengaruh terhadap citra. Hal ini mengindikasikan bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta belum mampu untuk memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada universitas. Selain itu belum mampu memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, mahasiswa, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi. Hal itupun berdampak terhadap kurangnya penerapan reward dan punishment kesemua pihak tanpa adanya diskriminasi. Artinya indikator fairness ini tidak mampu untuk memberikan pengaruh terhadap peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lebih baik.
Untuk tata kelola universitas yang berasal dari total skor indikator partisipasi menunjukkan nilai uji t 2,515 dan nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari 0,05. Artinya indikator partisipasi berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  citra.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ikut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi yang terbentuk pada forum untuk menampung aspirasi yang representatif, jelas dan terbuka sehingga pengambilan keputusannya melibatkan semua pihak baik itu dosen, staff dan mahasiswa dalam kegiatan intern terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal – hal tersebut turut membentuk peningkatan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Tabel 3. Hasil Uji Statistik t Model Unstandardized  Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 24,029 2,737 8,781 ,000 TUSR ,532 ,066 ,553 8,006 ,000 TGUG ,116 ,033 ,245 3,557 ,000
Berdasarkan Tabel 3, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut: CITRA = 24,029 + 0,532 USR + 0,116 GUG
Uji statistik t digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen  yang  diuji  pada  tingkat  signifikansi  0,05.  Jika  probabilitas  t  lebih  kecil  dari  0,05 maka Ha diterima dan menolak Ho, sedangkan jika nilai probabilitas t lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha. Berikut disajikan hasil uji statistik t yang dilakukan:
Hipotesis pertama meneliti mengenai pengaruh tanggungjawab sosial terhadap citra. Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa variabel USR menunjukkan nilai t sebesar 8,006 dengan probabilitas tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang  artinya  USR  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Citra  dan  hipotesis  1  diterima.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suhayati (2011), Dahan & Senol (2012), Daulay (2012) dan Rusdianto & Kuncoro (2012) yang menyatakan bahwa penerapan CSR secara tulus akan membuat masyarakat sekitar respek terhadap Universitas, citra akan meningkat dan efek positifnya akan lebih dikenal dan disukai masyarakat sehingga daya tarik calon mahasiswa untuk kuliah di universitas tersebut lebih tinggi. Menurut Dahan & Senol (2012) USR merupakan salah satu upaya untuk bersaing didunia pendidikan, karena USR merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk mendapatkan reputasi yang baik.
Suhayati (2011) menyatakan Universitas yang telah melaksanakan CSR menunjukkan universitas tersebut telah melaksanakan tanggung jawab sosial tidak hanya kepada pihak internal tetapi juga pihak eksternal. Dengan demikian universitas yang telah menyalurkan CSR, keberadaannya dibutuhkan oleh stake holder dan akan meningkatkan citra positifnya. Muljo dkk (2014) menyatakan bahwa terdapat 18 faktor yang memengaruhi penerapan prinsip tata kelola yang baik.
Menurut Rusdianto & Kuncoro (2012) manfaat yang diperoleh dengan memaksimalkan fungsi dari perguruan tinggi adalah aspek Tri Dharma perguruan tinggi yang ada di kampus akan mampu menjadi penggerak utama bagi masyarakat di sekitar, khususnya home industri yang membutuhkan fasilitator. Dengan memaksimalkan fungsi Tri Darma Perguruan Tinggi akan mempunyai dampak yang luas secara umum.
Tanggung Jawab Sosial Universitas dan Tata Kelola Universitas Atiqah
Menurut Subagyo (2014) bagi perguruan tinggi, bentuk tanggung jawab sosial secara formal tersirat dalam Tri dharma perguruan tinggi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Implementasi tanggung jawab sosial Universitas Nusantara PGRI Kediri tidak hanya terbatas pada pihak internal (dosen, karyawan, mahasiswa), tetapi juga pada pihak eksternal (lingkungan, industri, dunia usaha/industri, pemerintah daerah).
Hipotesis kedua meneliti mengenai pengaruh tata kelola universitas terhadap Citra. Tabel 3 menunjukkan hasil bahwa variabel tata kelola universitas menunjukkan nilai t sebesar  3,557  dengan  probabilitas  tingkat  signifikansi  sebesar  0,000.  Tingkat  signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 yang artinya GUG berpengaruh positif dan signifikan terhadap Citra dan hipotesis 2 diterima.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wahab & Rahayu (2013) yang menunjuk kan bahwa penerapan tata kelola berpengaruh positif terhadap citra universitas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sumarni (2010) yang menunjukkan bahwa Independensi merupakan salah satu agenda bagi perguruan tinggi di Indonesia, sehingga konsekuensi logis adanya otonomi perguruan tinggi adalah tata kelola yang baik atau dikenal dengan good governance. Karakteristik good governance mengidealkan Undang–undang No. 9 tahun 2009 tentang BHP yang memiliki karakteristik yang sama dengan good governance, yaitu: otonomi, partisipasi, akuntabel, transparansi, responsif dan keadilan. Kegiatan USR dapat memberikan dampak besar tetapi dalam jangka waktu yang lebih panjang karena target sasaran secara perlahan akan mengetahui kualitas dan kontribusi perguruan tinggi tersebut (Wijaya & Krismiyati, 2016). Satuan Pengawas Internal memiliki pengaruh positif dalam pencapaian good university governance (Puspitarini, 2012; Chen dkk, 2015; Lubis, 2018).

## SIMPULAN
Hasil regresi yang dilakukan telah menunjukkan bahwa tanggung jawab universitas berpengaruh positif terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, hasil empiris telah menunnjukkan pula bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap Citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Implikasi hasi penelitian ini ada dua yaitu untuk penelitian selanjutnya dan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat memperluas ruang lingkup sampel penelitian yang tidak hanya melihat ruang lingkup internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akan tetapi, turut pula memperluas kepada pihak eksternal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta menambah variabel yang dapat berpengaruh terhadap citra UIN Syarif Hidayatullah jakarta agar hasil penelitiannya dapat lebih sempurna. Sedangkan untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan senantiasa berusaha untuk mewujudkan diri sebagai universitas yang mempunyai tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap mahasiswa, dosen dan karyawan dan terlebih lagi terhadap masyarakat sekitar UIN Syarif Hidayatullah sebagai interaksi awal menuju universitas yang mandiri dan bertanggung jawab sosial sehingga dapat meningkatkan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PUSTAKA ACUAN
Bokhari, A. A. H. (2017). Universities Social Responsibilities (USR) and Sustainable Development:
A Conceptual Framwork. International  Journal  of  Economics  and  Management  Studies . 4(12), 1-9.
Chen, S. H., Nasongkhla, J., & Donaldson, J. A. (2015). University Social Responsibility (USR): Identifying an Ethical Foundation within Higher Education Institutions. TOJET:  The Turkish  Online  Journal  of  Educational  Technology , 14(4), 165-172.
Dahan, G. S., & Senol, I. (2012). Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions: Istambul Bligi University Case. American International Journal of Contemporary Research . 2(3), 95-103.
Daulay, P. (2012). Tanggung Jawab Sosial Universitas Terbuka dalam Pencapaian MDGs.
Proceeding  Seminar  Nasional  FISIP  UT.
Hadiwijaya, HY. (2013). Campus Social Responsibility (CSR) Universitas Brawijaya, Diskusi Kampus – CSR dan Kampus, 22 Desember
Lubis, N. G., Wahyuni, E. D., & Zubaidah, S. (2018). Analisis Pengungkapan University Social Responsibility di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . Jural Akademi Akuntansi , 1(1), 54-63. Muljo, H. H., Wicaksono, A., & Riantono, I. W. (2014). Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance. Binus  Business  Review , 5(1), 91-100.
Puspitarini, N. D. (2012). Peran Satuan Pengawasan Intern dalam Pencapaian Good University Governance pada Perguruan Tinggi Berstatus PK BLU. Accounting Analysis Journal , 1(2), 1-5. Rosyid, A., Fakhrina, A., & Huda, M. (2014). Survei Atas Implementasi Good University Governance Studi Kasus STAIN Pekalongan. Jurnal  Penelitian , 11(1), 172-188.
Rusdianto, H., & Kuncoro. (2015). Opini Masyarakat Sekitar Kampus Universitas Muara Kudus terhadap Program CSR (Corporate Social Responsibility). Proceeding  Seminar  Nasional Educational  Wellbeing
Subagyo. (2014). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perguruan Tinggi dan Dampaknya terhadap Citra Kampus di Universitas Nusantara Kediri PGRI Kediri. Nusantara  of Research, 1(2), 101-110.
Suhayati, E. (2010). Penerapan CSR untuk Meningkatkan Citra Universitas. Majalah  Ilmiah Unikom, 7(2), 157-166.
Sumarni, S. (2012). Good University Governance dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Program Studi PAI. Skripsi  Tidak  Dipublikasikan . Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Wahab, A. A., & Rahayu, S. (2013). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good University Governance Terhadap Citra Serta Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing Perguruan Tinggi Negeri Pasca Perubahan Status Menjadi BHMN (Survei Pada Tiga Perguruan Tinggi Negeri Berstatus BHMN di Jawa Barat). Jurnal Administrasi Pendidikan , XVII(1), 154-173.
Wijatno, S. (2009). Pengelolaa Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif, dan Ekonomis . Jakarta: Salemba Empat.
Wijaya, L. S., & Krismiyati. (2016). Pertanggungjawaban Sosial Universitas: Implementasi Model Cycle Relations. Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis, 19(2), 195-210.

## Variabel Fundamental Perusahaan Dalam Memprediksi Keputusan Hedging
Sofyan Hadinata*, Diah Anggari Hardianti
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sofyan.hadinata@uin-suka.ac.id * ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 28 Juli 2019; Direvisi: 10 September 2019; Disetujui: 02 Oktober 2019

## Abstract
One of the major risks facing multinational companies in international trade is the risk of fluctuations in foreign exchange rates. The company makes an effort to reduce the impact of these risks through risk management using a hedging decision. This study aims to test empirically the effect of the company’s fundamental variables in predicting hedgings decision. Fundamental variables in this study  use  financial  ratios,  namely  profitability,  leverage,  liquidity  and  growth  opportunities.  The data in the study used panel data from 2014 to 2017. This study used data analysis techniques using logistic regression tests. Logistic regression test is used because the dependent variable uses dummy data, namely companies that do hedging are given a score of 1 and those who do not do  hedging  are  given  a  score  of  0.  The  results  of  the  study  show  that  the  variable  profitability, leverage, and growth opportunities have a positive effect on the hedging decision. The variable liquidity has a negative effect on the hedging decision.
Keywords: profitability,  leverage,  liquidity,  growth  opportunities,  hedging  decision

## Abstrak
Salah satu risiko besar yang dihadapi perusahaan multinasional dalam perdagangan internasional adalah  risiko  fluktuasi  kurs  valuta  asing.  Perusahaan  melakukan  usaha  untuk  mengurangi  dampak dari risiko tersebut melalui manajemen risiko dengan menggunakan keputusan hedging. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pengaruh variabel fundamental perusahaan dalam memprediksi keputusan hedging. Variabel fundamental dalam penelitian ini menggunakan rasio keuangan yaitu profitabilitas,  leverage,  likuiditas,  dan  peluang  pertumbuhan.  Data  dalam  penelitian  menggunakan data panel dari tahun 2014 sampai 2017. Penelitian ini menggunalan uji regresi logistik. Uji regresi logistik dilakukan karena variabel dependen menggunakan data dummy yaitu perusahaan yang melakukan hedging diberi skor 1 dan yang tidak melakukan hedging diberi skor 0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, dan peluang pertumbuhan berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging.
Kata Kunci: profitabilitas,  leverage,  peluang  pertumbuhan,  keputusan  hedging
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi internasional yang pesat ditandai dengan adanya perdagangan antarnegara baik perdagangan barang dan atau modal. Perdagangan internasional melibatkan berbagai negara. Oleh karena itu, perdagangan internasional menyebabkan meningkatnya risiko usaha. Pada hakikatnya, sebuah perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnis memiliki return dan risiko. Risiko harus diperhatikan dalam menentukan nilai antara risiko dan return untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Van Horne & Wachowicz, 1998).
Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (Brigham & Houston, 2010). Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Risiko bisa datang kapan saja dan di mana saja, sehingga sulit dihindari. Jika risiko tersebut menimpa pada sebuah perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan. Untuk mengelola dengan baik risiko-risiko tersebut, perusahaan membutuhkan manajemen risiko untuk mengelola dengan baik risiko-risiko tersebut. Manajemen risiko adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola risiko sehingga sebuah organisasi mampu bertahan bahkan mengoptimalkan risiko (Hanafi, 2016). Ketika perusahaan melakukan transaksi antarnegara, perusahaan memiliki risiko yang lebih besar. Risiko yang sering dihadapi oleh perusahaan yang  melakukan  perdagangan  internasional  adalah  fluktuasi  nilai  tukar,  suku  bunga,  juga harga komoditas yang dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan.
Gambar 1. Kurs Valuta Asing Dolar Amerika
Sumber:  https://www.sahamok.com/grafik-usd-vs-idr-rupiah/
Fluktuasi mata uang asing yang tidak terduga akan berpengaruh pada penjualan perusahaan, harga, dan juga laba perusahaan. Ketika nilai mata uang rupiah melemah, maka hutang terhadap perusahaan di negara lain dengan mata uang internasional akan meningkat, karena nilai uang yang harus dibayar lebih tinggi. Hal tersebut menjadi risiko yang penting untuk diperhatikan bagi perusahaan yang melakukan perdagangan internasional. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar ini mengakibatkan kerugian bagi  perusahaan,  karena  fluktuasi  nilai  tukar  ini  akan  mempengaruhi  jumlah  hutang perusahaan. Semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, maka nilai hutang perusahaan akan meningkat. Perubahan nilai tukar mata uang asing yang diakibatkan fluktuasi  kurs  valuta  asing  dapat  dilihat  pada  Gambar  1.
Variabel Fundamental Perusahaan dalam Memprediksi Keputusan Hedging Sofyan Hadinata
Gambar 1 menunjukkan terjadinya fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar amerika dari tahun 2010 hingga 2018. Dari hal tersebut perusahaan yang melakukan transaksi bisnis antarnegara bisa mengalami kerugian akibat perubahan kurs, apabila transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Untuk meminimalisir kerugian pertukaran nilai mata uang tersebut, maka dibutuhkan manajemen risiko perubahan nilai kurs mata uang dengan menggunakan hedging atau lindung nilai (Beams dkk , 2018).
Hedging merupakan sebuah pengelolaan risiko yang pada dasarnya mentransfer risiko tersebut  kepada  pihak  lain  yang  lebih  bisa  mengelola  risiko  lebih  baik  (Hanafi,  2016).  Bank Indonesia menegaskan bahwa transaksi lindung nilai ( hedging ) penting untuk dilaksanakan (Abubakar & Handayani, 2016). Hal ini jika merujuk pada manfaat dari pelaksanaan lindung nilai bagi kepentingan makroekonomi yaitu mampu menjaga stabilitas nilai tukar, meminimalkan sovereign risk akibat risiko gagal bayar pinjaman luar negeri sektor swasta, menjaga integritas sektor keuangan Indonesia, menciptakan pasar valas domestik yang lebih sehat dan berkembang serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar keuangan Indonesia.
Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penggunaan hedging dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada faktor internal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil keputusan hedging . Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan hedging adalah variabel fundamental yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Variabel fundamental menurut Beaver dkk (1970) merupakan variabel-variabel yang dianggap berhubungan dengan risiko, karena risiko dapat ditentukan menggunakan karakteristik pasar dan nilai-nilai fundamental suatu perusahaan. Nilai-nilai fundamental dalam suatu perusahaan dapat dilihat menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan. Melalui laporan keuangan suatu perusahaan maka, investor dapat mengetahui informasi yang penting bagi untuk mengambil keputusan investasi termasuk mengukur suatu rasio pada suatu perusahaan.
Horigan (1965) dalam Tuasikal (2001) menyatakan bahwa rasio keuangan berguna untuk memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, hasil operasi, kondisi keuangan perusahaan saat ini dan pada masa mendatang, serta sebagai pedoman bagi investor mengenai kinerja masa lalu dan masa mendatang. Variabel fundamental yang diangkat dalam penelitian ini adalah rasio  keuangan  yang  terdiri  dari  rasio  profitabilitas, leverage, rasio likuiditas dan peluang pertumbuhan . Peneliti menggunakan keempat variabel tersebut karena masing-masing variabel tersebut mewakili setiap rasio keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Beberapa penelitian terdahulu yang menghubungkan rasio profitability terhadap keputusan  hedging pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Aretz dkk (2007), Klimczak (2008), dan Clark & Mefteh (2010) menunjukkan bahwa variabel profitability berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Namun, penelitian yang dilakukan Mnasri dkk (2013) menunjukkan hubungan antara profitability dengan keputusan hedging adalah negatif.
Ertugrul dkk (2008), Clark & Judge (2005), Wang & Lida (2011), Spano (2012), dan Ariani & Sudiartha (2017) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara leverage terhadap kebijakan keputusan hedging . Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dkk (2012), Shaari
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
dkk (2013), Widyagoca & Lestari (2016), dan Aritonang dkk (2018) yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging .
Sementara itu, penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh likuiditas terhadap keputusan hedging pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Ahmad dkk (2012), dan Chaundry dkk (2014) menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan hedging, hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widyagoca & Lestari (2016), Afza & Alam (2011) yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap keputusan hedging , yang berarti jika tingkat likuiditas meningkat maka probabilitas pengambilan keputusan hedging juga meningkat. Penelitian mengenai variabel growth opportunities terhadap keputusan hedging sudah diteliti oleh Nance & Smith (1993) dan Ahmad dkk (2012) yang menemukan hasil bahwa variabel growth  opportunities berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Klimczak (2008), dan Ameer (2010) menemukan variabel growth  opportunities berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang belum konsisten, maka perlu ada pengujian lebih lanjut untuk melihat variasi hasil yang mungkin berbeda. Selain itu untuk membedakan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan sektor otomatif dan komponen, dan pertambangan batubara sebagai populasi dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan populasi tersebut karena perusahaan pertambangan batubara sering mengalami menghadapi perubahan harga batubara, sehingga ketika melakukan  kegiatan  ekspor  impor  pasti  menghadapi  masalah  fluktuasi  kurs  valuta asing. Selain itu perusahaan otomatif dan komponen, dan pertambangan batubara lebih sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, misalnya pengiriman bahan baku, pengiriman peralatan, dan sebagainya. Perbedaan lain dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menfokuskan faktor internal perusahaan saja yaitu dengan menggunakan variabel fundamental perusahaan. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan hedging adalah variabel fundamental yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.
Profitabilitas adalah alat ukur untuk mengetahui sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan sumber pendapatan yang dimiliki perusahaan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran kesehatan perusahaan. Untuk melangsungkan hidup suatu perusahaan, maka suatu perusahaan harus berada dalam kondisi yang menguntungkan . Selain itu, tingkat efisiensi dan efektifitas operasional suatu perusahaan juga digambarkan menggunakan rasio ini, sehingga rasio ini penting bagi perusahaan. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau laba, maka semakin besar juga peluang perusahaan untuk melakukan hedging . Hal ini dikarenakan perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung lebih cepat untuk melakukan ekspansi bisnisnya, karena kondisi pasar internasional tidak terduga, maka setiap perubahan kecil yang terjadi dapat memicu kerugian yang besar terhadap perusahaan. Sebagai bentuk antisipasi kerugian di kemudian hari, maka perusahaan memutuskan untuk melakukan hedging.
Penelitian sebelumnya yang menggunakan profitabilitas dalam memprediksi keputusan hedging perusahaan telah dilakukan oleh Aretz dkk (2007), Klimczak (2008), dan Clark &
Variabel Fundamental Perusahaan dalam Memprediksi Keputusan Hedging Sofyan Hadinata
Mefteh (2010) yang menunjukkan bahwa variabel profitability berpengaruh positif terhadap keputusan hedging. Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka peneliti mengusulkan:
(H1): Profitability berpengaruh positif terhadap keputusan  hedging .
Rasio leverage adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua kewajibannya. Secara umum, variabel leverage dalam penelitian sebelumnya diproksikan dengan Debt  to  Equity  Ratio  (DER) yang menggambarkan perbandingan antara total hutang dengan total modal mampu menggambarkan perbandingan antara hutang dan modal dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya. Semakin tinggi debt  to  equity  ratio (DER) ini menunjukkan perusahaan semakin berisiko. Semakin tinggi DER pada sebuah perusahaan maka menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap hutang semakin tinggi, sehingga menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi pula. Dengan adanya risiko gagal bayar yang tinggi, maka keputusan perusahaan untuk melakukan hedging akan meningkat. Hasil penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh positif antara leverage terhadap keputusan  hedging telah dilakukan oleh Clark & Judge (2005), Ertugrul dkk (2008), Wang & Lida (2011), Spano (2012), Ariani & Sudiartha (2017), dan Kurniawan & Asandimitra (2018). Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan: (H2): Leverage berpengaruh positif terhadap keputusan  hedging .
Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk merubah asetnya ke dalam bentuk tunai  tanpa  ada  kesenjangan  harga  yang  signifikan.  Rasio  ini  membandingkan  utang  jangka pendek terhadap aset lancarnya. Rasio yang digunakan adalah current  ratio (CR). Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap keputusan hedging di antaranya Bartram dkk (2009), Ameer (2010), Chaundry dkk (2014), serta Ariani & Sudiartha (2017). Semakin tinggi current  ratio maka tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya semakin besar, sehingga keputusan untuk menerapkan kebijakan hedging semakin kecil. Hal ini dikarenakan risiko kesulitan keuangan yang muncul cenderung rendah. Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diajukan:
(H3): Liquidity berpengaruh negatif terhadap keputusan hedging .
Peluang pertumbuhan ( growth opportunities ) adalah suatu peluang yang menggambarkan pertumbuhan suatu perusahaan pada masa depan. Variabel growth  opportunities sudah digunakan oleh penelitian terdahulu dalam memprediksi keputusan hedging suatu perusahaan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa growth  opportunities berpengaruh positif terhadap keputusan hedging (Nance dkk, 1993; Ameer, 2010; Ahmad dkk, 2012). Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi lebih akan membutuhkan dana yang lebih banyak di masa depan, baik dari dana internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan karena kebutuhan investasinya untuk memenuhi kebutuhan dalam membiayai pertumbuhannya semakin meningkat (Nance dkk, 1993). Hedging dapat mengurangi biaya investasi sehingga mengurangi kemungkinan kesulitan keuangan dengan melindungi aliran masa depan arus kas dari perubahan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas perusahaan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka dapat dituliskan:
(H4): Growth  opportunities berpengaruh positif terhadap keputusan  hedging .
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausalitas. Penelitian ini menggunakan Model Respon Dikotomis (MRD). Model ini diukur menggunakan variabel dummy. Nilai 1 digunakan untuk perusahaan yang melakukan hedging dengan instrumen derivatif, sementara nilai 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan hedging dengan instrumen derivatif. Populasi untuk penelitian ini adalah semua perusahaan automotive  and  component serta pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017. Adapun pemilihan perusahaan automotive and component dan pertambangan batubara sebagai populasi dikarenakan beberapa hal, yaitu:
1.   Banyaknya pesaing dalam industri tersebut, membuat perusahaan harus dapat meminimalisirkan risiko seefektif mungkin, mengingat konsumen dapat pindah ke produk lain dengan cepat. Hal tersebut membuat perusahaan banyak menggunakan sarana pengalihan risiko seperti lindung nilai atau hedging .
2.   Peneliti juga memilih sektor pertambangan batubara sebagai perusahaan yang diteliti karena  sering  mengalami  adanya  fluktuasi  harga  batubara.
Gambar 2. Fluktuasi harga batubara
Sumber: www.sahamok.co.id
3.   Perusahaan yang ada di dalam populasi jenis perusahaan automotive  and  component dan pertambangan batubara lebih sering melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, misalnya pengiriman bahan baku, pengiriman peralatan, dan sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan data kemenperin yang menyebutkan bahwa sekitar 64% dari total industri di Indonesia masih mengandalkan bahan baku, bahan penolong, serta barang modal impor untuk mendukung proses produksi, menurut pejabat Kementerian  Perindustrian.  Karena  itu,  mayoritas  industri  rentan  terhadap  fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Jumlah tersebut berasal dari sembilan sektor industri yakni permesinan dan logam, otomotif, elektronik, kimia dasar, makanan dan minuman, pakan ternak, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang kimia lain, serta pulp dan kertas,” kata Anshari Bukhari, Sekjen Kementerian Perindustrian.
Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode purposive sampling , yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi dengan kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan sebagai berikut:
Variabel Fundamental Perusahaan dalam Memprediksi Keputusan Hedging Sofyan Hadinata
1.   Perusahaan sektor automotive  and  component serta pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2017.
2.    Perusahaan menyampaikan laporan keuangan secara kontinyu yang telah diaudit pada periode 2014-2017.
3.   Perusahaan yang memiliki eksposur transaksi (memiliki utang dan piutang dalam mata uang asing) selama periode 2014-2017.
4.   Perusahaan dengan equitas positif dari tahun 2014-2017.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. Hal ini karena variabelnya merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (nonmetrik) (Ghozali, 2018). Model regresi logistik juga dilakukan dengan memasukkan variabel dependen yang berupa kategori. Kategori 0 untuk perusahaan yang tidak melakukan hedging dan kategori 1 untuk perusahaan yang melakukan hedging . Langkah pertama adalah menilai overall  fit model terhadap data. Beberapa tes dilakukan untuk menilai hal ini. Cara pertama adalah melalui fungsi likehood , yaitu membandingkan angka -2 log likehood pada awal ( block 0) dan angka -2 log likehood pada block 1. Jika terjadi penurunan angka -2 log likehood maka menunjukkan model regresi yang baik.
Tabel  1.  Block  0:  Beginning  Block Iteration History a,b,c Iteration -2 Log likelihood Coefficients  Constant Step 0 1 105,358 ,000 Sumber: Data diolah (2019)
Tabel 1 dan Tabel 2 menunjukkan perbandingan antara nilai -2 log likehood pada blok awal dan angka -2 log likehood pada blok akhir. Hasil perhitungan nilai -2 log likehood terlihat bahwa nilai blok awal (block 0) adalah 105,358 dan nilai -2  log  likehood pada blok akhir (block 1) adalah 72,654 mengalami penurunan yang menunjukkan model regresi yang baik.
Tabel 2. Block 1 : Method = Enter Iteration History
a,b,c,d -2 Log Coefficients Iteration likelihood Constant ROA LEV LIQ GO Step 1 1 78,505 -1,152 5,177 ,313 -,161 ,281 2 73,717 -1,256 9,319 ,413 -,427 ,396 3 72,699 -1,124 11,703 ,445 -,678 ,458 4 72,654 -1,090 12,289 ,457 -,746 ,473 5 72,654 -1,087 12,319 ,458 -,750 ,474 6 72,654 -1,087 12,319 ,458 -,750 ,474
Sumber: Data diolah (2019)
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Cara kedua adalah melalui Nagelkerke’s R Square. Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi  dari  koefisien  Cox  and  Snell  untuk  memastikan  bahwa  nilainya  bervariasi  dari 0 (nol) sampai satu (1). Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai R multiple  regression . Tujuannya adalah mengetahui seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.
Tabel 3. Model Summary -2 Log Cox & Snell Nagelkerke R Step Likelihood R Square Square 1 72,654 a ,350 ,466 Sumber: Data diolah (2019)
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai Nagelkerke’s R Square sebesar 0,466. Hal ini menggambarkan bahwa model mempunyai kekuatan prediksi model sebesar 46,6% yang dijelaskan oleh empat variabel: profitability, leverage, liquidity, dan growth opportunities , sedangkan 53,4% dijelaskan oleh variabel lainnya di luar model.
Menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan  antara  model  dengan  data  sehingga  model  dapat  dikatakan  fit).  Jika  nilai  statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol  ditolak  yang  berarti  ada  perbedaan  signifikan  antara  model  dengan  nilai  observasinya sehingga goodnes fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai Statistic  Hosmer  and  Lemeshow  Goodness  of  fit lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.
Tabel 4 menunjukkan bahwa besarnya nilai statistik Hosmer  and  Lemeshow  Goodness of Fit sebesar  12,355  dengan  probabilitas  signifikansi  0,136  yang  nilainya  di  atas  0,05 sehingga Ho diterima. Hal ini berarti model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya.
Tabel 4. Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
Step Chi-square df Sig. 1 12,355 8 ,136 Sumber: Data diolah (2019)
Setelah melakukan pengujian secara menyeluruh, maka selanjutnya melakukan uji signifikansi variabel  independen  secara  individual.  Uji  signifikansi  menggunakan  uji  statistika  Wald  untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen di dalam model regresi  logistik.  Uji  Wald  digunakan  untuk  menguji  apakah  masing-masing  koefisien  regresi logistik  signifikan.  Berdasarkan  hasil  dari  uji  Wald  pada  model  Tabel  5  ditunjukkan  bahwa terdapat 4 variabel independen (X) yaitu profitability, leverage, liquidity, dan growth opportunities yang berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan hedging dengan taraf signifikansi sebesar 0,7% (0,007), 1,9% (0,019), 4,7% (0,047) dan 0,6% (0,006).
Variabel Fundamental Perusahaan dalam Memprediksi Keputusan Hedging Sofyan Hadinata

## Tabel 5. Hasil Empiris
95%  C.I.for  EXP(B) B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper Step 1 a ROA 12,319 4,549 7,334 1 ,007 223969,659 30,065 1668467757,860 LEV ,458 ,195 5,524 1 ,019 1,580 1,079 2,314 LIQ -,750 ,377 3,956 1 ,047 ,472 ,226 ,989 GO ,474 ,171 7,691 1 ,006 1,606 1,149 2,246 Constant -1,087 ,748 2,114 1 ,146 ,337
a. Variable(s) entered on step 1: ROA, LEV, LIQ, GO. Sumber: Data diolah, 2019
Berdasarkan Tabel 5, maka persamaan logistik yang dapat terbentuk sebagai berikut: Hedging = -1,087+12,319(ROA) + 0,458(DER) - 0,750 (CR) + 0,474 (MTBV)
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, variabel profitability yang diproksikan dengan Return  on  Asset (ROA) mempunyai nilai Wald sebesar 12,319, berarti bahwa profitability berpengaruh positif terhadap keputusan hedging pada perusahaan automotive and component dan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, maka hipotesis alternatif pertama yang diajukan diterima. Variabel profitability yang signifikan terhadap keputusan hedging ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas , maka semakin tinggi pula keputusan hedging. Semakin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maka semakin besar juga peluang perusahaan untuk melakukan hedging .
Perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi cenderung lebih cepat untuk melakukan ekspansi bisnisnya, karena kondisi pasar internasional tidak dapat diprediksi maka setiap perubahan kecil yang terjadi dapat memicu kerugian yang besar terhadap perusahaan yang melakukan transaksi dalam jumlah besar. Untuk mengantisipasi perusahaan dari risiko pasar yang tak terduga, maka perusahaan akan cenderung melakukan hedging. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya, hedging merupakan salah cara perusahaan dalam mengelola risiko dari kerugian yang terjadi di pasar internasional. Kerugian tersebut salah satunya adalah perubahan kurs mata uang asing. Oleh karena itu, walaupun tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tinggi namun perusahaan harus tetap mengantisipasi risiko dengan melakukan hedging. Temuan hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aretz dkk (2007), Klimczak (2008), dan Clark & Mefteh (2010) yang menunjukkan bahwa variabel profitability berpengaruh positif terhadap keputusan hedging .
Pengujian  dilakukan  menggunakan  analisis  regresi  logistik  dengan  taraf  signifikansi sebesar 5%. Hasil pengujian regresi logistik dapat dilihat bahwa variabel leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai nilai Wald sebesar 0,458 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Nilai signifikansi yang dihasilkan DER < 0,05 berarti bahwa leverage berpengaruh positif terhadap keputusan hedging pada perusahaan automotive and component dan pertambangan batubara. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis alternatif kedua yang diajukan diterima. Semakin tinggi DER pada sebuah perusahaan maka menunjukkan ketergantungan perusahaan terhadap hutang semakin tinggi. Hutang
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
yang semakin tinggi menunjukkan risiko gagal bayar yang tinggi pula. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi cenderung akan melakukan hedging . Hal ini dimaksudkan untuk  melindungi  nilai  hutang  perusahaan  dari  risiko  fluktuasi  mata  uang  yang  akan menyebabkan tingkat hutang perusahaan semakin tinggi. Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ertugrul dkk (2008), Clark & Judge (2005), Spano (2012), Wang & Lida (2011), dan Kurniawan dan Asandimitra (2018) yang menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh positif terhadap keputusan  hedging .
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, variabel Liquidity yang diproksikan dengan Current  Ratio (CR) mempunyai nilai Wald sebesar  -0,750  dengan  nilai  signifikansi  sebesar 0,047. Nilai signifikansi yang dihasilkan CR<0,05 berarti bahwa Liquidity berpengaruh negatif terhadap Keputusan hedging pada perusahaan automotive and component dan pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis alternatif ketiga yang diajukan diterima. Semakin tinggi current  ratio maka tingkat kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya semakin besar, sehingga keputusan untuk menerapkan kebijakan hedging semakin kecil. Hal ini dikarenakan risiko kesulitan keuangan yang muncul cenderung rendah. Risiko kesulitan keuangan yang cenderung rendah, mengakibatkan perusahaan cenderung tidak melakukan hedging. Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ameer (2010), dan Chaundry dkk (2014) yang menunjukkan bahwa variabel liquidity berpengaruh negatif terhadap keputusan  hedging .
Berdasarkan hasil pengujian regresi logistik, variabel Growth  Opportunities yang diproksikan dengan Market  to  Book  Value (MTBV) mempunyai nilai Wald sebesar 0,474, hal ini berarti bahwa Growth Opportunities berpengaruh positif terhadap Keputusan hedging pada perusahaan automotive  and  component  dan  pertambangan  batubara di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki growth  opportunitites yang tinggi akan melakukan ekspansi, ketika melakukan ekspansi tentunya dana yang dikelola juga akan terus bertambah yang menyebabkan kemungkinan perusahaan melakukan transaksi hutang piutang. Transaksi utang piutang perusahaan yang meningkat akan mengakibatkan perusahaan untuk melakukan hedging . Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nance dkk (1993), Ameer (2010), Ahmad dkk (2012), Putro (2012), dan Kussulistyanti & Mahfudz (2016) memperoleh hasil bahwa variabel peluang pertumbuhan ( growth  opportunities) berpengaruh positif terhadap keputusan hedging .

## SIMPULAN
Berdasarkan pada analisis data menggunakan uji regresi logisitik diperoleh hasil penelitian  bahwa  variabel  profitabilitas  yang  diukur  dengan return  on  assets (ROA) berpengaruh positif terhadap kebijakan hedging pada perusahaan otomotif dan komponen, serta pertambangan batubara periode 2014-2017. Variabel leverage berpengaruh positif terhadap keputusan hedging perusahaan sektor otomotif dan komponen dan pertambangan batubara. Variabel liquidity berpengaruh negatif terhadap keputusan  hedging perusahaan sektor automotive  and  component dan pertambangan batubara. Adapun variabel growth opportunities yang diproksikan dengan Market  to  Book  Value (MTBV) berpengaruh positif terhadap keputusan hedging pada perusahaan automotive and component dan pertambangan
Variabel Fundamental Perusahaan dalam Memprediksi Keputusan Hedging Sofyan Hadinata
batubara di Bursa Efek Indonesia. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini tentunya bagi perusahaan yang melakukan transaksi antarnegara perlu mempertimbangkan faktor internal keuangan  perusahaan,  seperti  profitabilitas, leverage,  liquidity, dan growth  opportunity , selain itu keadaan makro suatu negara yang mungkin juga memiliki dampak terhadap fluktuasi  valuta  asing  di  dalam  pengambilan keputusan  hedging .
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu tidak menentukan instrumen derivatif yang digunakan untuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan serta tidak memisahkan sampel yang dominan menggunakan utang dengan kurs valuta asing dan utang yang didominasi oleh  kurs  lokal.  Bagi  peneliti  selanjutnya  agar  melakukan  penelitian  yang  lebih  spesifik lagi dalam menetapkan instrumen derivatif yang dapat digunakan oleh perusahaan serta memisahkan sampel. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang di luar penelitian yang dapat mempengaruhi keputusan hedging. Saran untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan beberapa variabel yang mempengaruhi keputusan hedging seperti suku bunga, nilai perusahaan, financial  distress, atau pajak.

## PUSTAKA ACUAN
Abubakar, L., & Handayani, T. (2016). Transaksi Lindung Nilai ( Hedging ) Dalam Praktik Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Kontrak Nasional. Rechtidee, 11(1), 84-101. Afza, T., & Alam, A. (2011). Determinants of Corporate Hedging Policies: A Case of Foreign Exchange and Interest Rate Derivative Usage. African  Journal  of  Business  Management, 5(14), 5792-5797.
Ahmad,  N.,  &  Haris,  B.  (2012).  Evidence  From  Malaysian  Non-financial  Companies. Research Journal  of  Finance  and  Accounting, 3(9), 79-87.
Ameer, R. (2010). Determinants of Corporate Hedging Practices in Malaysia. International Business  Research, 3(2), 1-11.
Aretz, K., Bartram, S. M., & Dufey, G. (2007). Why Hedge? Rationales for Corporate Hedging and Value Implications. Journal  of  Risk  Finance, 8(5), 434- 449.
Ariani, N. N. N., & Sudhiarta, G. M. (2017). Pengaruh Leverage ,  Profitabilitas,  dan  Likuiditas Terhadap Keputusan Hedging Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. E-Jurnal  Manajemen  Unud, 6(1), 347-374.
Aritonang, E. W. R. Br., Daat, S. C., & Andrianti, H. N. (2018). Faktor-faktor dalam Pengambilan Keputusan Lindung Nilai ( Hedging ) pada Instrumen Derivatif Valuta Asing pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah , 13(1), 96-113.
Bartram, S. M., Brown, G. W., & Fehle, F. R. (2009). International Evidence on Financial Derivatives Usage. Journal  Financial  Management, 38(1), 185-206.
Beams, F. A. J. H. A., Bettinghaus, B., & Smith, K. A. (2018). Advance  Accounting  Thirteenth Edition . United Kingdom: Pearson.
Beaver, W., Kettler, P., & Scholes, M. (1970). The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures. The  Accounting  Review, 45(4), 654-682
Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). Dasar-dasar Manajemen  Keuangan  Edisi  Kesebelas.
Jakarta: Salemba Empat.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Chaundry, N., Mehmood, M. S., & Mehmood, A. (2014). Determinants of Corporate Hedging Policies  and  Derivatives  Usage  In  Risk  Management  Practices  of  Non-financial  Firms. Wulfenia  Journal, 21(7), 293-310.
Clark, E., & Judge, A. (2005). Motives for Corporate Hedging: Evidence from the UK. Annals of Financial Economics (AFE), 1(1), 1-20.
Clark, E., & Mefteh, S. (2010). Foreign Currency Derivatives Use, Firm Value and the Effect of the Exposure Profile: Evidence from France. International Journal of Business, 15(2), 183-196. Ertugrul, M., Sezer, O� ., & Sirmans, C F. (2008). Financial Leverage, CEO Compensation, and Corporate Hedging: Evidence from Real Estate Investment Trusts. Journal  Real  Estate Finance Econonomic, 36(1), 53-80. Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hanafi,  M.  (2016). Manajemen  Risiko . Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Klimczak, K. M. (2008). Corporate Hedging and Risk Management Theory: Evidence from Polish Listed Companies. The  Journal  of  Risk  Finance, 9(1), 20-39
Kurniawan, D. P., & Nadia, A. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif Sebagai Pengambilan Keputusan Hedging Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015. Jurnal  Ilmu  Manajemen , 6(1), 1-11.
Kussulistyanti, M. J. W. A., & Mahfudz. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Hedging dengan Derivatif Valuta Asing (Studi Pada Perusahaan Non-Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2011-2014). Diponegoro  Journal of  Management , 5(3), 1-14.
Mnasri, M., Dionne, G., & Gueiye, J. (2013). How do Firms Hedge Risks? Empirical Evidence from Oil and Gas Producers .  CIRRELT, 25 , 1-88
Nance, D., Clifford, W., Smith, J., & Smithson, C. W. (1993). On the Determinants of Corporate Hedging . The  Journal  of  Finance, 48(1), 267- 284.
Putro, S. H. (2012). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Instrumen Derivatif sebagai Pengambilan Keputusan Hedging . Diponegoro  Business  Review , 1(1), 1-11.
Shaari, N. A., Hasan, N. A., Palanimally, Y. R., & Haji, R. K. M. (2013). The Determinants of Derivative Usage: A Study on Malaysian Firms. Interdisciplinary  Journal  of  Contemporary Research  in  Business, 5(2), 1-17.
Spano, M. (2012). A Survey of The Theoretical Models of Corporate Hedging. Departimento di Economia.  Università  degli  Studi  dell’Insubria  Via  Monte  Generoso,  71,  21100  Varese,  Italy.
Tuasikal A. (2001). Penggunaan Informasi Akuntansi untuk Memprediksi Return Saham: Studi terhadap Perusahaan Pemanufakturan dan Non Pemanufakturan. Simposium  Nasional Akuntansi  IV. Bandung.
Van Horne, J. C., & Wachowicz, J. M. (1998). Prinsip-Prinsip  Manajemen  Keuangan . Jakarta: Salemba Empat.
Wang, X., & Fan, L. (2011). The Determinants of Corporate Hedging Policies. International Journal  of  Business  and  Social  Science, 2(6), 29-38.
Widyagoca, I. G. P. A., & Lestari, P. V. (2016). Pengaruh Leverage,  Growth  Opportunities , dan Liquidity Terhadap Pengambilan Keputusan Hedging PT. Indosat Tbk. E-Jurnal Manajemen Unud, 5(2), 1282-1308.

## Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia
Azizah Kartika Rahmawati 1 *, S.R. Kartika Sari 2 , Herry Hermawan 3 1, 2, 3 Universitas Merdeka Madiun
1 Azizahkartikar@gmail.com, 2 syarifah@unmer-madiun.ac.id,
3 heryhermawan@unmer-madiun.ac.id * ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 02 Agustus 2019; Direvisi: 20 September 2019; Disetujui: 8 Oktober 2019
P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 191 – 200

## Abstract
The purpose of this study was to determine the level of efficiency between conventional commercial banks and Islamic commercial banks. The sampling technique used in this study was purposive sampling by taking state-owned banks and Islamic commercial banks with the highest assets. Efficiency measurement in this study uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The results of this study indicate that there are differences in efficiency between conventional commercial banks and  Islamic  commercial  banks.  Overall,  each  bank  has  an  efficiency  level  of  93.67%  (conventional commercial banks) and 99.99% (Islamic commercial banks). These results indicate that Islamic commercial  banks  are  more  efficient  than  conventional  commercial  banks.
Keywords: efficiency,  data  envelopment  analysis,  conventional  banks,  Islamic  banks

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengambil bank BUMN dan bank umum syariah yang memiliki asset tertinggi. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Variabel input yang digunakan dalam penelitian adalah Aktiva Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja, sedangkan variabel outputnya dalah Total Kredit dan Pendapatan Operasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama periode 2013-2017. Secara keseluruhan masing-masing bank memperoleh tingkat efisiensi sebesar 93,67% (bank umum konvensional) dan 99,99% (bank umum syariah).  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  bank  umum  syariah  lebih  efisien  dibandingkan  bank umum konvensional.
Kata Kunci: efisiensi,  data  envelopment  analysis,  bank  konvensional,  bank  syariah
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Penilaian  efisiensi  bank  menjadi  sangat  penting  dengan  kondisi  seperti  ini,  karena efisiensi  merupakan  gambaran  kinerja  suatu  bank  sekaligus  menjadi  faktor  yang  harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi  dalam  menghadapi  kegiatan  operasinya.  Analisis  mengenai  efisiensi  menjadi sangat penting karena penghimpunan dan peyaluran pembiayaan yang ekspansif tanpa memperhatikan  faktor  efisiensi  akan  berpengaruh  terhadap  profitabilitas  bank  yang bersangkutan (Muharam &Pusvitasari, 2007).
Efisiensi merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Dengan  diidentifikasikannya  alokasi  input  dan  output,  dapat  dianalisa  lebih  jauh  untuk melihat  penyebab  ketidakefisiensian.
Efisiensi merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh para pemangku kepentingan ( stakeholder ). Tujuan utama dari stakeholder adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai efisiensi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul. Keberadaan stakeholder akan sangat mempengaruhi pola pikir dan persepsi manajemen terhadap kepentingan praktik akuntansi perusahaan (Chariri, 2007).
Untuk  mengukur  efisiensi  perbankan  tidak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  melihat perbandingan  indikator  kinerja  perbankan  dan  rasio  keuangan  saja.  Pengukuran  efisiensi perbankan yang dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, seperti rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki beberapa kelemahan. Beberapa kelemahan tersebut ialah sangat sulit diinterpresentasikan, karena pengurangan biaya  belum  tentu  menandakan  efisiensi.  Pengurangan  biaya  sering  kali  berdampak pada kualitas produk dan jasa yang selanjutnya berdampak pada pendapatan. Sehingga terdapat  beberapa  metode  lain  yang  digunakan  dalam  mengukur  efisiensi  yaitu  metode non-parametrik dengan Data  Envelopment  Analysis (DEA) dan metode parametrik dengan Stochasic Frountier Approach (SFA). Kedua metode ini dianggap lebih baik daripada metode dengan menggunakan rasio keuangan.
Terdapat  beberapa  penelitian  yang  telah  melakukan  penelitian  tingkat  efisiensi  bank syariah dengan bank konvensional. Ferrari dan Sudarsono (2011) dengan menggunakan DEA  menemukan  bahwa  tingkat  efisiensi  di  bank  syariah  cukup  beragam.  Bahkan  pada aspek intermediari, bank konvensional justru menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih baik.
Ramly & Hakim (2017) dengan menggunakan DEA dua tahap, dimana tahap pertama menggunakan DEA untuk mengukur efisiensi masing-masing bank. Selanjutnya tahap kedua menggunakan uji t untuk membandingkan efisiensi diantara keduanya. Mereka menemukan bahwa terdapat perbedaan tingkat efisiensi antara bank konvensional dengan bank syariah. Namun, hasil berbeda didapat oleh Sunarsih (2017), dimana pada penelitiannya tidak
Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional Azizah Kartika Rahmawati
menemukan  perbedaan  tingkat  efisensi  antara  bank  syariah  dengan  bank  konvensional. Temuan Sunarsih menunjukkan bahwa baik bank syariah maupun bank konvensional memiliki  tingkat  efisiensi  yang  secara  rerata  sama.
Pambuko (2016) menggunakan DEA dua tahap, yaitu pada tahap pertama menggunakan DEA dan tahap kedua menggunakan regresi tobit. Penelitiannya menemukan bahwa bank syariah  yang  lebih  kecil  memiliki  tingkat  efisiensi  lebih  tinggi  dibandingkan  bank  syariah yang besar. Hasil ini serupa dengan temuan Cahyaningsih dkk (2017) dengan menggunakan alata analisis DEA menemukan bahwa bank syariah Mandiri memiliki tingkat efisiensi lebih rendah jika dibandingkan dengan bank syariah Bukopin dan bank BNI syariah. Hasil ini memberikan  masukan  bagi  manajemen  untuk  mampu  meningkatkan  efisiensinya.
Alur proses transformasi variabel input yang dipilih menjadi bentuk output ini adalah seberapa besar fungsi bank dilihat dari seberapa besar jumalah simpanan yang mampu dihimpun oleh bank untuk disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit, sehingga akan menghasilkan pendapatan operasonal dari hasil penyaluran kredit tersebut. Biaya Tenaga Kerja merupakan sumber daya input yang penting dalam menjalankan kegiatan operasional bank karena tenaga kerja sebagai pelaku kegiatan operasional bank. Pengukuran dalam efisiensi  ini  menghubungkan  efisiensi  terhadap  tingkat  produksi.  Analisis  ini  selanjutnya akan menghasilkan perumusan frontier interaksi antara input dalam mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan (Purwanto, 2011)
Melihat pada berbagai temuan penelitian yang menunjukkan perbedaan hasil ketika melakukan perbandingan tingkat efisiensi antara bank syariah dengan bank konvensional, maka terlihat bahwa masih ada kesenjangan penelitian yang dapat diteliti lebih lanjut mengenai  tingkat  efisiensi  di  kedua  bank  tersebut.  Sehingga,  hal  ini  akan  mampu memberikan kontribusi signifikan dalam penelitian mengenai pengukuran tingkat efisiensi antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional.
Oleh karenanya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur perbandingan efisiensi  perbankan  syariah  dengan  perbankan  konvensional  di  Indonesia.  Dengan  adanya penelitian  ini,  maka  akan  dapat  menganalisis  tingkat  perbandingan  efisiensi  perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia pada tahun 2013-2017.

## METODE
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan. Populasi dalam penelitian ini adalah bank konvensional dan bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2013-2017. Pengambilan sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling yang didasarkan pada kriteria yaitu: Pertama, bBank umum konvensional dan bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia yang berskala nasional selama periode pengamatan 2013-2017. Kedua, Bank umum konvensional dan bank umum syariah tersebut melaporkan laporan keuangan dan catatan atas laporan tahun 2013 sampai dengan 2017 secara berturut-turut. Ketiga, Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang bermata uang rupiah (Rp.). Keempat, Bank umum konvensional dan bank umum syariah
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
yang sudah memenuhi syarat delisting. Kelima, Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang tidak mengalami kerugian. Keenam, Bank umum konvensional dan bank umum syariah yang sudah diaudit. Ketujuh, merupakan Bank BUMN dan bank syariah yang memiliki asset tertinggi. Dengan demikian yang di anggap memenuhi kriteria di atas untuk dijadikan sempel Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, dan BNI Syariah.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel input meliputi: Aktiva Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja serta variabel output: Total Kredit dan Pendapatan Operasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah metodologi non-parametrik, dengan metodologi yang dikenal dengan istilah Data Envelopment Analysis (DEA). DEA menghitung efisiensi  teknis  ( Technical  Efficiency) untuk  seluruh  unit.  Skor  efisiensi  untuk  setiap  unit adalah  relatif,  tergantung  pada  tingkat  efisiensi  dari  unit-unit  lainnya  di  dalam  sampel. Setiap unit dalam sampel dianggap memiliki tingkat efisiensi yang tidak negatif, dan nilainya antara 0 hingga 1, dimana satu menunjukkan efisiensi yang sempurna. Kemudian unit-unit yang  memiliki  nilai  satu  ini  digunakan  dalam  membuat  envelope  untuk  frontier  efisiensi. Unit-unit  lainnya  yang  ada  di  dalam  envelope  menunjukkan  tingkat  inefisiensi  (Hadad dkk , 2003).  Efisiensi  teknik  perbankan  diukur  dengan  menghitung  rasio  antara  output dan inputnya. DEA akan menghitung bank yang menggunkan input n untuk menghasilkan output m yang berbeda (Huda & Nasution, 2014).
Dimana:
Hs  =  efisiensi  bank  s M  = output bank s yang diamati
N  = input bank s yang diamati
Yis = jumlah output i yang diproduksi oleh bank s Xjs = jumlah input j yang diproduksi oleh bank s Ui  = bobot output i yang dihasilkan oleh bank s
Vj  = bobot input j yang digunkan oleh bank s dan i dihitung dari 1 ke m serta j hitung dari 1 ke n
Persamaan diatas menunjukkan adanya penggunaan satu variabel input dan satu output.  Rasio  efisiensi  ( hs), kemudian dimaksimumkan dengan kendala sebagai berikut (Sutawijaya & Lestari, 2009):
Memaksimumkan Dimana ui dan vj ≥  0
N mewakili jumlah bank dalam sampel dan r merupakan jenis bank yang dijadikan sampel dalam penelitian. Pertidaksamaan pertama menjelaskan bahwa adanya rasio untuk unik kegiatan ekonomi (UKE) lain tidak lebih dari 1, sementara pertidaksamaan kedua
Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional Azizah Kartika Rahmawati
berbobot positif. Angka rasio akan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Bank dikatakan efisien  apabila  memiliki  angka  rasio  mendekati  1  atau  100  persen,  begitu  pula  sebaliknya apabila  mendekati  0  menunjukkan  efisiensi  bank  yang  semakin  rendah.  Pada  DEA,  setiap bank dapat menentukan bobotnya masing-masing dan menjamin bahwa pembobotannya yang dipilih akan menghasilkan ukuran kinerja yang terbaik (Sutawijaya & Lestari, 2009; Aini, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil analisis deskrptif yang disajikan pada Tabel 1 dapat dijelaskan: Pertama, nilai Aktiva Tetap bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 14,24% (Bank BTN tahun 2013), sedangkan nilai Aktiva Tetap bank umum konvensional maxsimum sebasar 17,42% (Bank Mandiri tahun 2017). Mean Aktiva Tetap bank umum konvensional adalah sebesar 16,1558 dengan standart deviasi sebesar 0,91904. Kedua, nilai Simpanan bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 17,69% (Bank BTN tahun 2013), sedangkan nilai simpanan bank umum konvensional maxsimum sebesar 20,55% (Bank BRI tahun 2017). Mean simpanan bank umum konvensional adalah sebesar 19,5525 dengan standart deviasi sebesar 1,01142. Ketiga, nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 14,05% (Bank BTN tahun 2014), sedangkan nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum konvensional maxsimum sebesar 16,83% (Bank BRI tahun 2017). Mean simpanan bank umum konvensional adalah sebesar 15.6758 dengan standart deviasi sebesar 0,92209. Keempat, nilai Total Kredit bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 18.60% (Bank BTN tahun 2013), sedangkan nilai Total Kredit bank umum konvensional maxsimum sebesar 20,68% (Bank BRI tahun 2016). Mean simpanan bank umum konvensional adalah sebesar 19,9091 dengan standart deviasi sebesar 0.67075. Kelima, nilai Pendapatan Operasional bank umum konvensional memiliki nilai minimum sebesar 14.84% (Bank BRI tahun 2015), sedangkan nilai Pendapatan Operasional bank umum konvensional maxsimum sebesar 18.36% (Bank BTN tahun 2017). Mean Pendapatan Operasional bank umum konvensional adalah sebesar 16,2992 dengan standart deviasi sebesar 0.69216.
Tabel  1.  Hasil  Analisis  Deskriptif  Bank  Umum  Konvensional
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Aktiva Tetap 20 14.24 17.42 16.1558 .91904 Simpanan 20 17.69 20.55 19.5525 1.01142 Biaya Tenaga Kerja 20 14.05 16.83 15.6758 .92209 Total Kredit 20 18.60 20.68 19.9091 .67075 Pendapatan Operasi 20 14.84 18.36 16.2992 .69216 Valid N (listwise) 20 Sumber: hasil olahan data
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Berdasarkan hasil analisis deskrptif yang disajikan pada tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, nilai Aktiva Tetap bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 11,97% (Bank BNI syariah tahun 2013), sedangkan nilai Aktiva Tetap bank umum syariah maxsimum sebesar 20,48% (Bank Mandiri Syariah tahun 2013). Mean Aktiva Tetap bank umum syariah adalah sebesar 14,1366 dengan standart deviasi sebesar 2,36479. Kedua, nilai Simpanan bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 14,39% (Bank BNI syariah tahun 2013), sedangkan nilai Simpanan bank umum syariah maxsimum sebesar 16,27% (Bank Mandiri Syariah tahun 2017). Mean Simpanan bank umum syariah adalah sebesar 15,4404 dengan standart deviasi sebesar 0.54175. Ketiga, nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 10,42% (Bank BRI syariah tahun 2013), sedangkan nilai Biaya Tenaga Kerja bank umum syariah maxsimum sebesar 14,29% (Bank Mandiri Syariah tahun 2017). Mean Biaya Tenaga Kerja bank umum syariah adalah sebesar 12,8781 dengan standart deviasi sebesar 1,31810.
Tabel  2.  Hasil  Analisis  Deskriptif  Bank  Umum  Syariah
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation AKTIVA TETAP 20 11.97 20.48 14.1366 2.36479 SIMPANAN 20 14.39 16.27 15.4404 .54175 BIAYA TENAGA KERJA 20 10.42 14.29 12.8781 1.31810 TOTAL KREDIT 20 15.40 17.84 16.6527 .70626 PEND. OPERASI 20 11.83 15.80 13.7566 1.53624 Valid N (listwise) 20
Sumber: hasil olahan data
Keempat, nilai Total Kredit bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 15,40% (Bank Muamalat tahun 2014), sedangkan nilai Total Kredit bank umum syariah maxsimum sebesar 17,84% (Bank Muamalat tahun 2017). Mean Total Kredit bank umum syariah adalah sebesar 16,6527 dengan standart deviasi sebesar 0.70626. Kelima, nilai Pendapatan Operasional bank umum syariah memiliki nilai minimum sebesar 11,83% (Bank BNI syariah tahun 2015), sedangkan nilai Pendapatan Operasional bank umum syariah maxsimum sebesar 15,80% (Bank Mandiri syariah tahun 2017). Mean Pendapatan Operasional bank umum syariah adalah sebesar 13,7566 dengan standart deviasi sebesar 1.53624.
Tabel  3  menunjukkan  hasil  analisis  tingkat  efisiensi  menggunakan  metode  DEA frontier dengan variabel input berupa Aktiva Tetap, Simpanan dan Biaya Tenaga Kerja serta variabel output berupa Total Kredit dan Pendapatan Operasional menunjukkan bahwa rata-rata efisiesni pada bank umum konvensional adalah sebesar 0,93674541 atau 93,67%. Nilai  tersebut  menunjukkan  efisiensi  relatif  baik  (nilai  efisiensi  mendekati  1  menunjukan semakin  efisien).  Tingkat  efisiensi  pada  bank  umum  konvensional  yang  tertinggi  yaitu mencapai  0.98874985  atau  98,87%  pada  Bank  BNI,  sedangkan  efisiensi  terendah  yaitu sebesar 0.87806106 atau 87,80% pada Bank BRI.
Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional Azizah Kartika Rahmawati

## Tabel  3.  Hasil  Analisis  Efisiensi  Metode  DEA  Bank  Umum  Konvensional
No. Nama  Bank Tingkat  Efisiensi 1 BRI 0.87806106 2 Mandiri 0.90188193 3 BNI 0.98874985 4 BTN 0.97828880 Mean  efisiensi: 0.93674541
Sumber: data sekunder yang diolah
Tabel 4 menunjukkan hasil analisis tingkat efisiensi menggunakan metode DEA frontier dengan variabel input berupa Aktiva Tetap, Simpanan dan Biaya Tenaga Kerja serta variabel output berupa Total Kredit dan Pendapatan Operasional menunjukkan bahwa rata-rata efisiensi  pada  bank  umum  syariah  khususnya  bank  syariah  yang  memiliki  asset  tertinggi adalah  sebesar  0,9999039  atau  99,9%.  Nilai  tersebut  menunjukkan  efisiensi  relatif  baik (nilai  efisiensi  mendekati  1  menunjukan  semakin  efisien).  Tingkat  efisiensi  pada  bank umum Syariah yang tertinggi yaitu mencapai 0.99999183 atau 99,91% pada Bank Mandiri syariah,  sedangkan  efisiensi  terendah  yaitu  sebesar  0.99998930  atau  99,89%  pada  Bank BRI syariah.
Tabel  4.  Hasil  Analisis  Efisiensi  Metode  DEA  Bank  Umum  Syariah
No. Nama  Bank Tingkat  Efisiesni 1 Mandiri Syariah 0.99999183 2 Muamalat 0.99999087 3 BRI Syariah 0.99998930 4 BTN Syariah 0.99998958 Mean  efisiensi: 0.99999039 Sumber: data sekunder yang diolah
Hasil  analisis  mendapatkan  bahwa  rata-rata  efisiensi  pada  bank  umum  konvensional selama periode penelitian diperoleh sebesar 0,93674541 atau 93,67%, dan rata-rata efisiensi bank umum syariah diperoleh sebesar 0,9999039 atau 99,9%. Hasil tersebut menyatakan bahwa  bank  umum  syariah  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  bank  umum  konvensional. Meskipun  rata-rata  efisiensi  bank  umum  konvensional  dinyatakan  relatif  baik,  namun bank umum syariah memiliki nilai yang mendekati 100%, berbeda dengan bank umum konvensional yang hanya memiliki rata-rata 93,67%.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, antara bank umum konvensional dan bank umum syariah terdapat adanya perbedaan efisiensi. Bank umum syariah menujukkan nilai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional. Bank-bank besar seperti bank  umum  konvensional  justru  memiliki  tingkat  efisiensi  yang  kurang  baik,  sedangkan
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
bank-bank  dengan  kapasitas  kecil  seperti  bank  syariah  justru  memiliki  tingkat  efisiensi yang tinggi. Hal ini disebabkan karena output yang dikeluarkan pada bank konvensional relatif besar serta perubahan anggaran atau realisasi biaya yang di keluarkan pada bank umum konvensional cenderung relatif tinggi dibandingkan bank umum syariah.
Ketidakefisiensian  output  terjadi  pada  total  kredit  atau  pembiayaan  dan  pendapatan. Pertama, jumlah pembiayaan lebih kecil dari target yang telah ditentukan, hal tersebut dapat terjadi karena adanya pemborosan anggaran yang dikeluarkan, sehingga dapat mempengaruhi target yang telah ditentukan, serta prinsip kehati-hatian oleh bank sebelum memberikan kredit. Namun kehati-hatian yang dilakukan oleh bank tidak menghambat target yang ditentukan. Cara agar tidak menghambat target yang ditentukan yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga kredit, hal ini dilakukan agar banyak masyarakat baik perorangan atau perseroan mengajukan pembiayaan, sehingga target pembiayaan dapat tercapai dalam pembangunan ekonomi. Kedua, jumlah pendapatan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, langkah yang digunakan yaitu dengan meningkatkan pendapatan bunga dan pendapatan operasional. Perbaikan kualitas SDM harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan operasional dan pendapatan operasional lainnya, karena hal ini berhubungan dengan produktivitas kerja dan kreativitas karyawan untuk menghasilkan output yang maksimal.
Industri  perbankan  syariah  dinilai  lebih  efisien  dibandingkan  perbankan konvensional, dilihat dari sisi teknis operasional dan tahapan penjaringan dana pihak ketiga (DPK) hingga penyaluran dana pembiayaan syariah bagi masyarakat. Salah satu bukti bahwa  bank  syariah  lebih  efisien  ditunjukkan  oleh  rasio  pembiayaan  dibandingkan  dana pihak ketiga, FDR perbankan syariah ternyata lebih tinggi dibandingkan rasio penyaluran kredit terhadap DPK (loan to deposit ratio, LDR) perbankan konvensional. Lebih tingginya efisiensi  bank  umum  syariah  yang  disebabkan  karena  perbankan  syariah  memiliki  porsi dana murah lebih sedikit dibandingkan perbankan konvensional, Sedikitnya porsi dana murah pada perbankan syariah berdampak pada tingginya biaya dana ( cost  of  fund ) yang harus ditanggung. Selain itu, skala usaha bank syariah akan mampu menentukan tingkat efisiensi  suatu  perbankan.  Edward  &  Anwar  (2015)  menemukan  bahwa  semakin  besar skala  usaha  bank  syariah,  maka  akan  semakin  efisiensi  bank  syariah  tersebut.
Hasil analisis ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novandra (2017)  bahwa  terdapat  perbedaan  tingkat  efisiensi  antara  bank  umum  konvensional  dan bank umum syariah. Dengan metode Data Envelopment Analysis menunjukkan bahwa bank umum  syariah  lebih  efisien  dibandingkan  dengan  bank  umum  konvensional.  Bank  umum konvensional dikatakan kurang atau tidak efisien karena terdapat pemborosan penggunaan output, sehingga belum mampu memanfaatkan potensi kemampuan berproduksi yang dimiliki secara optimal.

## SIMPULAN
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membandingkan  tingkat  efisiensi  antara  perbankan konvensional dan perbankan syariah dengan pendekatan non-parametrik menggunakan Data  Envelopment  Analysis (DEA). Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga
Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional Azizah Kartika Rahmawati
bank umum konvensional yang memiliki nilai rata-rata mendekati angka 1 atau dikatakan hampir memenuhi standar efisiensi, yaitu Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri. Sedangkan Bank  BRI  hanya  memiliki  tingkat  efisiensi  rendah.  Hasil  rata-rata  efisiensi  yang  diperoleh bank  umum  konvensional  menunjukkan  bahwa  bank  tersebut  dikatakan  kurang  efisien, karena rata-rata yang diperoleh kurang dari satu. Penyebab tidak atau kurangnya efisiensi pada bank umum konvensional karena anggaran atau realisasi biaya yang di keluarkan pada bank tersebut relatif besar.
Pada  bank  umum  syariah  hampir  seluruhnya  memiliki  tingkat  efisiensi  yang  baik. Hasil rata-rata yang diperoleh bank umum syariah menunjukkan bahwa bank tersebut dikatakan  efisien,  karena  rata-rata  yang  diperoleh  mendekati  angka  satu  atau  memenuhi standart  efisiensi.  Semakin  besar  anggaran  yang  dikeluarkan  akan  semakin  tidak  efisien begitupun sebaliknya. Jadi terdapat perbedaan efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah, secara keseluruhan masing-masing memperoleh tingkat efisiensi yang berbeda, dimana bank umum syariah lebih tinggi dibandingkan bank umum konvensional. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah dikatakan lebih efisien dibandingkan bank umum konvensional.

## PUSTAKA ACUAN
Aini,  A.  N.  (2014).  Analisis  Perbandingan  Efisiensi  Bank  Umum  Konvensional  Dan  Bank Umum Syariah Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Periode tahun 2008- 2012). Skripsi Tidak Dipublikasikan. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cahyaningsih, P., Purnomo, D., Harun., & Harmarini, M. I. (2017). Kinerja Beberapa Bank Syariah  Berdasar  Tingkat  Efisiensi  Melalui  Pengukuran  DEA. Cakrawala:  Jurnal  Studi Islam , XII(2), 133-140.
Chariri, A. (2007). Teori  Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Edward,  Y.  M.,  &  Anwar,  Z.  A.  (2015).  Analisis  Efisiensi  Perbankan  Syariah  di  Indonesia (periode 2010-2013). Dinamika  Ekonomi  &  Bisnis, 12(1), 99-108.
Ferrari, N., & Sudarsono, H. (2011). Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis. Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan  Islam , 1(2), 141-148.
Hadad, M. D., Santoso, W., Mardanugraha, E., & Ilyas, D. (2003). Pendekatan Parametrik Efisiensi  Perbankan  Indonesia. Working  Paper. Jakarta: Bank Indonesia.
Huda, N., & Nasution, M. E. (2014). Current Issues Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
Muharam,  H.,  &  Pusvitasari,  R.  (2007).  Analisis  Perbandingan  Efisiensi  Bank  Syariah  di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (periode Tahun 2005). Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Islam, 2(3), 80-166.
Novandra, R. (2017). Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia: Jurnal  Ekonomi  dan  Pembangunan , 22(2), 183-193.
Pambuko, Z. B. (2016). Determinan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah di Indonesia: Two Stages Data Envelopment Analysis. Cakrawala, XI(2), 178-194.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Purwanto, R. (2011). Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Periode 2006-2010). Skripsi  Tidak  Dipublikasikan . Semarang: Universitas Diponegoro.
Ramly,  A.  R.,  &  Hakim,  A.  (2017).  Pemodelan  Efisiensi  Bank  di  Indonesia:  Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional. Esensi:  Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen , 7(2), 131-148.
Sunarsih. (2017). Analisis Perbandingan Tingkat Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia. Asy-Syir’ah:  Jurnal  Ilmu  Syariah  dan  Hukum , 51(1), 225-290.
Sutawijaya,  A.,  &  Lestari,  E.  P.  (2009).  Efisiensi  Teknik  Perbankan  Indonesia  Pasca  Krisis Ekonomi: Sebuah Studi Empiris Penerapan DEA. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 49-67. https://doi.org/10.23917/jep.v10i1.808.
Effect of Risk Based Bank Rating on Financial Performance of Sharia Commercial Banks
Diah Munawaroh 1 *, Peny Cahaya Azwari 2
1, 2 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 1 diahmunawaroh56@gmail.com, 2 penycahayaazwari_uin@radenfatah.ac.id * ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Received: August 5, 2019; Revised: September 15, 2019; Approved: October 8, 2019
P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 201 – 214

## Abstract
Risk Based Bank Rating (RBBR) is one of the assessments of the new health level of the bank in lieu of CAMELS in accordance in Bank Indonesia Regulation No. 13/1/PBI/ 2011. This study aims  to  examine  the  effect  of  Risk-Based  Bank  Ratings  (Risk  Profile,  Good  Corporate  Governance, Earning and Capital) on Financial Performance (ROA). The method used is descriptive statistics, determination of regression models, classic assumption tests, multiple linear regression methods and hypothesis testing. The type of data in this study uses panel data. Based on the results of the study  indicate  that  the  ratio  of  NPF,  GCG  and  CAR  does  not  significantly  influence  ROA.  While  the ratio  of  FDR,  BOPO  and  NOM  has  a  significant  effect  on  ROA.
Keywords: risk  profile,  good  corporate  governance,  income,  capital

## Abstrak
RBBR adalah salah satu penilaian tingkat kesehatan baru bank sebagai pengganti CAMELS sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Peringkat Bank Berbasis Risiko (Profil Risiko), Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Penghasilan dan Modal) tentang Kinerja Keuangan (ROA). Metode yang digunakan adalah statistik deskriptif, penentuan model regresi, uji asumsi klasik, metode regresi linier berganda dan pengujian hipotesis. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data panel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  rasio  NPF,  GCG  dan  CAR  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  ROA.  Sedangkan  rasio  FDR, BOPO  dan  NOM  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  ROA.
Kata Kunci: profil  risiko,  tata  kelola  perusahaan  yang  baik,  pendapatan,  modal
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## INTRODUCTION
In today’s modern world, the role of banks in advancing the economy of a country is  enormous.  Based  on  experience  in  the  event  of  the  global  financial  crisis,  the  need  to increase the effectiveness of the application of Risk Management and Good Corporate Governance (GCG) needs to be able to identify problems early, carry out appropriate and fast corrective actions and banks are more resilient in facing financial crises. In connection with  this  matter,  Bank  Indonesia  refined  the  method  for  assessing  the  soundness  of commercial banks, namely by using the Risk Based Bank Rating (RBBR) risk approach both individually and on a consolidated basis, which included evaluating GCG factors (Hamdani, 2016).
The Risk Based Bank Rating (RBBR) method emerged from the background of global financial reform as a member of the G-20 to improve the supervision framework based on risk and assess the bank’s soundness by increasing awareness of existing risk management (Dira, 2014). Assessment of bank soundness stated in Bank Indonesia Regulation No. 13/1/ PBI/2011 as stipulated in Circular Letter No. 13/24/DPNP dated October 25, 2011 Bank Indonesia implemented an assessment of Bank Soundness using a risk approach (Risk Based Bank Rating / RBBR) both individually and on a consolidated basis which included an  assessment  of  four  factors,  namely  Risk  Profile,  Good  Corporate  Governance  (GCG), Earnings, and Capital. This method is effective from January 1, 2012, namely assessing the Bank’s Soundness at the end of December 2011 and on the effective date and revoking SE BI No. 6/23/DPNP dated 31 May 2004 concerning the Soundness Rating System of Commercial Banks using the CAMELS method (Sari 2016).
Measurement  of  financial  performance  can  be  done  using  financial  statements  as  a basis for determining the measurement of financial performance (Sujarwani, 2017). The ratio  used  to  measure  and  compare  banking  financial  performance  is  Return  On  Equity (ROE) and Return On Assets (ROA) (Suhardjono, 2012). Both can be used to measure the  amount  of  financial  performance  in  the  banking  industry,  but  generally  Return  On Equity (ROE) only measures returns obtained from investment of the owner of the company (Siamat, 2007). While, Return On Assets (ROA) is to measure effectiveness in  generate  profits  to  utilize  the  total  assets  of  the  company.  The  greater  the  Return On  Assets  (ROA)  of  a  bank,  the  greater  the  level  of  profit  achieved  by  the  bank  and the  better  financial  position  in  terms  of  assets  (Martono,  2004).  The  ROA  conditions in Sharia Commercial Banks obtained from Islamic Banking Statistics, ROA decreased and continued to decline until its peak in 2014 and increased again in 2015-2017 as the quality of Islamic banking has not improved and governance in Islamic banks still has  to  be  improved.  In  this  factor  the  financial  ratios  used  for  Risk  Based  Bank  Rating, namely the ratio of NPF, FDR, Good Corporate Governance, NOM, BOPO, CAR and ROA as the dependent variable.
Diah Munawaroh

## Figure 1
Source: Financial Services Authority (2018)
Figure  1  shows  that  financial  ratios  from  year  to  year  have  changed.  In  2012  and 2013 the ratio of Return on Assets (ROA) was in good condition at 2.14% and 2.00% while in 2014 the ROA ratio was in an unfavorable condition as much as 0.41% due to high  non-performing  financing  so  banks  in  obtaining  profits  declined  from  the  asset  side and increased again in 2015-2017. In 2012 and 2013 Non Performing Financing (NPF) was in very good condition at 2.22% and 2.62% while in 2014-2017 it was in good condition  but  needed  better  supervision  for  the  following  year  if  the  amount  of  financing was  problematic  the  bigger  it  shows  that  the  level  of  risk  financing  at  the  bank  is  quite high,  the  bank  is  in  a  condition  of  financing  problems.  In  2012  and  2013  financing  to Deposits Ratio (FDR) was in an unfavorable condition as 100.00% and 100.32% while in  2014-2017  the  FDR  was  in  good  condition  that  was  able  to  meet  liquidity  and  profit Sharia banks would also increase.
In 2012-2013 the Operational Cost Ratio to Operational Income (BOPO) was in good condition at 74.94% and 78.21% while in 2014-2017 it was in an unfavorable condition, this indicates the amount of operational costs incurred bank so that it is not balanced with the bank’s operating income. In 2012 and 2013 the ratio of Net Operating Margin (NOM) was in good condition at 2.04% and 1.49% while in 2014-2017 the NOM ratio was in an unfavorable condition so that the possibility of the bank in a troubled condition due  to  the  large  distribution  financing  to  customers.  In  2012-2017  the  Capital  Adequacy Ratio (CAR) ratio was in good condition and continued to increase so that the stronger the  bank  in  bearing  the  risk  of  any  risky  financing.
The Indonesian Banking Development Institute (LPPI) conducted a survey related to the practice of good corporate governance in the banking industry, indicating that the implementation of GCG in the banking sector began to deteriorate when the proliferation of funds broke out or the practice of fraud that had occurred in banks. The challenge of GCG practices would be even greater when the banking industry begins to adopt digital technology in each of its products and services. This is due to the fact that during the 2011-2015 the banking industry did face a problem that was not mild due to the rampant practice of fraud that undermined several commercial banks. In LPPI research, banks are required  to  fill  GCG  assessments  with  self-assessment  methods  on  11  aspects  that  have
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
been  determined  by  the  financial  authority.  Based  on  the  above  phenomena,  it  can  be concluded that not every empirical event is in accordance with existing theories.
Financial performance is an analysis conducted to see the extent to which a company has  implemented  it  using  the  rules  of  financial  implementation  properly  and  correctly. Such  as  by  making  a  financial  report  that  meets  the  standards  and  conditions  in  SAK (Financial Accounting Standards) or GAAP (General Acepted Accounting Principle) and others (Fahmi, 2014) One ratio that is often used in measuring company performance is Return On Assets (ROA).
The evaluation of the factors of Good Corporate Governance for Sharia Commercial Banks  is  an  evaluation  of  the  quality  of  bank  management  for  the  implementation  of  five principles of Good Corporate Governance, namely transparency, accountability, accountability, professionalism and fairness (Umam, 2016). Improving system control, internal control becomes  a  very  important  role  for  the  quality  of  financial  reporting  on  the  principles  of good  governance  (Afiah  &  Azwari,  2015).
Rentability is the ability of Islamic banks to generate profits each period (Ikit, 2018). Assessment is carried out by considering aspects of level, trend, structure, and stability by considering the performance of peer groups and management of bank earnings, both through quantitative and qualitative aspects analysis. One of the ratios used to measure earnings is Income Operating Costs Operational (BOPO) and Net Operating Margin (NOM).
Capital is an analysis used to measure the obligation to provide minimum capital of the bank and to fulfill long-term obligations or the ability of banks to fulfill obligations in the event of liquidity. In addition, in assessing capital adequacy, the Bank must also link capital adequacy with bank risk profiles. Anwar & Murwaningsari (2017), and Olaruntoba et  al  (2018)  show  that  CAR  has  a  positive  impact  on  profitability.
In addition, including the most important thing in determining the bank’s risk profile is  the  level  of  non-performing  financing.  Some  of  the  research  finds  the  relationship between NPF and ROA. Almunawwaroh & Marliana (2018), Pravasanti (2018), and Rachmat & Komariah (2017) show a negative impact of NPF to ROA. But, some of the research shows that NPF does not have an impact between NPF to ROA (Wibisono, 2017). This is different from the research of Yundi & Sudarsono (2018) showing that NPF has a positive influence  on  ROA.
Besides that, Hakim & Rafsanjanji (2016) shows that FDR does not have an effect on  profitability  (ROA).  Pratiwi  (2016)  showed  that  GCG  had  a  significant  negative  effect on ROA. But, Kumalasari and Pratikto (2018) show that GCG does not have an impact on ROA. Another important thing that affects the level of profitability is the level of efficiency. The  level  of  efficiency  in  this  case  uses  the  BOPO  ratio.  Iskandar  &  Laila  (2016)  show that BOPO had an impact on ROA. There are some differences in results when looking at the effect of NOM on ROA. Ninggarwati (2015) show that NOM has a positive effect on ROA. Whereas Octaviany (2016) show that NOM has a negative effect on ROA.
This is reinforced by the existence of the research gap in previous studies. The previous  researches  show  a  different  effect  of  the  Risk  Based  Bank  Rating  financial  ratio
Effect of Risk Based Bank Rating on Financial
Diah Munawaroh
variable. The aim of this research is to examine the effect of risk based bank rating on the  profitability  in  Islamic  commercial  banks.

## METHOD
The form of research used is causal associative research with a quantitative approach. The data sources used in this study are secondary data in the form of financial statements from Islamic Commercial Banks for the period 2012-2017 obtained through annual reports published by Bank Indonesia (BI), the Financial Services Authority (OJK) and through the website of Islamic commercial banks. When collecting, the type of data in this study uses panel data (a combination of two time series data and cross section data) taken in the 2012-2017 period. The population used in this study is all Islamic Commercial Banks registered at the Bank Indonesia Directory for the period 2012-2017, which is 14 Islamic Banks. The sample selection in this study uses purposive sampling method; the Sharia Commercial Banks sampled in the study are Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, BCA Syariah Bank, Bank BNI Syariah and BRI Syariah Bank. In conducting data analysis in this study, there are several forms of tests used, determination of regression models, classic assumption tests, multiple linear regression methods or ordinary least square and hypothesis testing.
This research using panel data regression. The equation from this research as follow:

## RESULT AND DISCUSSION
Chow  Test  show  that  the  probability  Chi-Square  value  is  0,000  <0,05,  then  H0  is rejected and Ha is accepted. It can conclude that the regression model chosen is the fixed  effect  model.  Hausman  Test  show  that  the  probability  value  is  0,000  <0,05,  then H0 is rejected and Ha is accepted. It can conclude that the regression model chosen is the  fixed  effect  model.
Normality shows that residual data is normally distributed. This is indicated by the Jarque-Bera  value  of  2.098>  0.05  so  it  can  be  concluded  that  the  residuals  are  normally distributed, which means that the classical assumptions about the normality test have been fulfilled.  Multicollinearity  test  shows  that  the  independent  variable  has  an  independent variable correlation above 0.90 so that it can be said that in this study free from multicorrelity test data. Auto-correlation Test shows that the Durbin-Watson chart shows that the value of dL = 1.291 and the value of dU = 1.822 so that the criteria for whether or not autocorrelation can be determined. The calculated DW value is 1.872 greater than 1.822 and smaller than 2.709, which means it is in the area with no autocorrelation. Heterocedasticity  test  show  that  the  significant  level  of  the  independent  variables  NPF, FDR, GCG, BOPO, NOM and CAR is above 0.05. This shows that the regression model in this study did not occur heterocedasticity.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## Table 1. Ordinary Least Square Result
Variabel Koefisien Std. Error t-Stat C 6.416004 3.059881 2.096815 NPF -0.388210 0.273365 -1.420116 FDR 0.035254 0.025244 1.936519 GCG 0.470348 0.573212 0.820548 BOPO -0.057268 0.012090 -4.736658 NOM 0.082182 0.421570 1.914943 CAR 0.032369 0.049679 1.551560 R-squared 0.670217 F-statistic 5.315242 Adjusted R-squared 0.544124 Prob 0.000044
Based on the estimation results on the model, the probability value is obtained are: First, constant value of 6.416 shows that if the independent variable is Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), Operating Costs to Operating Income (BOPO), Net Operating Margin (NOM) and Capital Adequacy Ratio (CAR) value is 0, then the Return On Assets (ROA) value is 6.416. Second, the  regression  coefficient  of  Non  Performing  Financing  (NPF)  ratio  of  -  0.388  shows  that every increase in the ratio of Non Performing Financing (NPF) to 1%, the Return On Assets (ROA)  will  decrease  by  0.388.  Third,  the  regression  coefficient  of  Financing  to  Deposit Ratio (FDR) of 0.035 indicates that each increase in the Financing to Deposit Ratio (FDR) ratio  of  1%  will  increase  Return  on  Assets  (ROA)  by  0.035.  Fourth,  regression  coefficient of Good Corporate Governance (GCG) ratio of 0.470 shows that every increase in the ratio of Good Corporate Governance (GCG) 1% then Return On Assets (ROA) will increase by 0.470.  Fifth,  the  regression  coefficient  of  the  Operational  Cost  to  Operational  Revenue (BOPO) ratio of -0.057 indicates that each increase in the ratio of Operational Costs to Operational Income (BOPO) is 1%; the Return on Assets (ROA) will decrease by 0.057. Sixth, the regression coefficient of Net Operating Margin (NOM) ratio of 0.082 indicates that every increase in the ratio of Net Operating Margin (NOM) to 1%, the Return On Assets (ROA) will increase by 0.082. Seventh, the regression coefficient of Capital Adequacy Ratio (CAR) regression coefficient of 0.032 indicates that every increase in the Capital Adequacy Ratio (CAR) ratio of 1%, the Return On Assets (ROA) will increase by 0.032
Determinant  Coefficient  Test  (R 2 ) obtained R 2 of 0.5441. This result means that the variable  of  ROA  approximately  54.41%  is  influenced  by  the  independent  variables  such as  non  performing  financing  (NPF),  financing  to  deposit  ratio  (FDR),  good  corporate governance (GCG), operating costs on operating income (BOPO), net operating margin (NOM),  and  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR).  The  remaining  45.59%  is  influenced  by  other factors outside the variable model.
The F-Statistic test based on the estimation results on the model shows the F-Statistic value of 14.431 and the probability of 0.00. Probability of 0.00 <α = 5%. So that it can be
Effect of Risk Based Bank Rating on Financial
Diah Munawaroh
seen  that  F-Statistics  5,  315>  F  table  2.44  then  H0  is  rejected  Ha  accepted  which  means there  is  a  significant  influence  between  Non  Performing  Financing  (NPF),  Financing  to Deposit Ratio (FDR), Good Corporate Governance (GCG), Operational Costs to Operating Income (BOPO), Net Operating Margin (NOM) and Capital Adequacy Ratio (CAR) together to the variable Return On Assets (ROA).
Based on the estimation results on the model, it is obtained the value of t count -1.420  <t  table  1.681  with  the  probability  of  Non  Performing  Financing  (NPF)  of  0.164> α  =  5%.  Then  H0  is  accepted  and  Ha  is  rejected  which  means  that  the  Performing Financing  (NPF)  variable  does  not  significantly  influence  Return  On  Assets  (ROA).  Based on  the  estimation  of  the  model,  the  value  of  t  arithmetic  is  1.936>  t  table  1.681  with  the probability  of  Financing  to  Deposit  Ratio  (FDR)  of  0.001  <α  =  5%.  Then  H0  is  rejected and Ha is accepted which means that the Financing to Deposit Ratio (FDR) variable has a  significant  effect  on  Return  On  Assets  (ROA).
Based  on  the  estimation  results  on  the  model,  the  value  of  t  arithmetic  is  0.820  <t table 1.681 with the probability of Good Corporate Governance (GCG), amounting to 0.417> α  =  5%.  Then  H0  is  accepted  and  Ha  is  rejected  which  means  that  the  variable  Good Corporate Governance (GCG) does not have a significant effect on Return On Assets (ROA).
Based  on  the  estimation  of  the  model,  the  value  of  tcount  is  -4.736  <t  table  1.681 with  the  probability  of  Operational  Costs  to  Operating  Income  (BOPO)  of  0,000  <α  =  5%. Then H0 is rejected and Ha is accepted which means that the Operating Cost variable on Operating  Income  (BOPO)  has  a  significant  negative  effect  on  Return  On  Assets  (ROA).
Based  on  the  estimation  results  on  the  model,  the  calculated  t  value  is  1.914>  t table  1.681  with  the  probability  of  Net  Operating  Margin  (NOM)  of  0.045  <α  =  5%.  Then H0 is rejected and Ha is accepted which means that the variable Net Operating Margin (NOM)  has  a  significant  effect  on  Return  On  Assets  (ROA).  Based  on  the  estimation  of the  model,  the  value  of  t  arithmetic  is  1.551  <t  table  1.681  with  a  probability  of  Capital Adequacy  Ratio  (CAR)  of  0.519>  α  =  5%.  Then  H0  is  accepted  and  Ha  is  rejected  which means  that  the  variable  Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  does  not  have  a  significant  effect on Return On Assets (ROA).
According  to  the  theory  of  Shariah  Enterprise  Theory,  financial  statements  include vertical and horizontal accountability. Where vertical accountability is the responsibility of the company to God while horizontal accountability is divided into two types, namely direct stakeholders include customers and indirect employees and indirect stakeholders including community and nature. This balance value causes shariah enterprise theory not only to care about individual interests (in this case shareholders), but also other parties. Therefore, shariah enterprise theory has a great concern for broad stakeholders and in signal theory, information issued by management is a signal given to investors. Information received by investors can be a good signal or a bad signal. Information provided by management to investors through signals can be in the form of notes or descriptions for both past and future  conditions,  presenting  information  and  financial  statements  of  banking  companies.
From  financial  reports  issued  by  management,  investors  can  analyze  the  company’s
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
financial  performance  that  can  be  obtained  through  signals  from  the  management  of  the bank’s  company.  In  financial  statements  investors  can  see  the  financial  condition  of  the bank  company  as  a  whole.  One  indicator  of  financial  ratios  seen  by  investors  is  the  level of  troubled  financing  that  is  borne  by  the  bank.  Non  Performing  Financing  (NPF)  is  a ratio  that  measures  the  level  of  financing  a  problem  faced  by  a  Sharia  Bank.  The  higher the  ratio,  the  worse  is  the  quality  of  Islamic  Bank  financing,  which  has  the  potential  for bank  losses.  The  higher  the  non-performing  financing,  the  higher  the  number  of  debtors who  are  unwilling  to  fulfill  their  debt  payment  obligations
The  first  hypothesis  is  the  Performing  Financing  (NPF)  ratio  that  states  that  there is  no  significant  influence  on  Return  On  Assets  (ROA).  NPF  This  is  in  line  with  the researchers conducted by Widyaningrum & Septiarini (2015) due to murabahah financing being  the  most  widely  used  financing  while  non-lending  financing  is  more  prevalent  in working capital financing using mudharabah contracts. Thus the first hypothesis states that Performing  Financing  (NPF)  does  not  have  a  significant  effect  on  Financial  Performance (ROA) because if the NPF has a significant effect it will reduce financial performance (ROA) which  causes  any  increase  in  the  amount  of  problematic  financing  to  cause  a  decline  in financial performance (ROA) so that the financing given to customers is not balanced with the  income  obtained  by  the  bank.  Poor  financing  will  cause  difficulties  in  returning  the financing if the amount of problematic financing is large enough, especially if the financing is  done  inadvertently  and  expansion  in  financing  is  not  controlled  so  that  the  bank  will bear  greater  risk,  the  risk  is  in  the  form  of  difficulties  in  returning  financing  by  the debtor  and  if  the  amount  is  large  enough  it  can  affect  financial  performance  (ROA).  The research of Widyaningrum & Septiarini (2015), Widyawati (2017), Nurullaily (2016), and Roy  (2018)  that  show  NPF  does  not  influence  profitability  (ROA)  support  these  findings.
According  to  the  theory  of  Shariah  Enterprise  Theory,  financial  statements  include vertical and horizontal accountability. Where vertical accountability is the responsibility of the company to God, while horizontal accountability is divided into two types, namely direct stakeholders include customers and indirect employees and indirect stakeholders including community and nature. This balance value causes shariah enterprise theory not only to care about individual interests (in this case shareholders), but also other parties. Therefore, shariah enterprise theory has a great concern for broad stakeholders and in signal theory, information issued by management is a signal given to investors. Information received by investors can be a good signal or a bad signal. Information provided by management to investors through signals can be in the form of notes or descriptions for both past and future  conditions,  presenting  information  and  financial  statements  of  banking  companies. From  financial  reports  issued  by  management,  investors  can  analyze  the  company’s financial  performance  that  can  be  obtained  through  signals  from  the  management  of  the bank’s  company.  In  financial  statements  investors  can  see  the  financial  condition  of  the bank  company  as  a  whole.  One  indicator  of  financial  ratios  seen  by  investors  is  the  level of  total  financing  provided  by  banks  with  third  party  funds.
Financing Deposit to Ratio (FDR) is a measure of liquidity that measures the amount of  funds  placed  in  the  form  of  financing  originating  from  funds  collected  by  banks.  The
Effect of Risk Based Bank Rating on Financial
Diah Munawaroh
higher the FDR where the current assets owned by the company are greater and the company’s ability to meet its short-term obligations increases, the use of current debt will also increase. The second hypothesis is the Financing to Deposit Ratio (FDR) ratio that states that there is a significant positive effect on Financial Performance (ROA). This result is in line with the researchers conducted by Sabir et al (2012) because this is due to the distribution  of  financing  to  prospective  customers  with  regard  to  the  5C  principle.  If  FDR increases  then  the  profit  gained  by  the  bank  means  that  the  bank  is  able  meet  liquidity well.  These  findings  are  supported  by  research  by  Riyadi  &  Yulianto  (2014),  Nurullaily (2016), Laeli & Yulianto (2016), and Yunita (2014) show that Financing to Deposit Ratio (FDR)  has  a  significant  effect  on  Return  On  Assets  (ROA).
Good Corporate Governance (GCG) is an assessment of corporate governance that has been determined by Bank Indonesia in the form of an assessment of internal and external aspects. This assessment helps investors to understand the condition of the bank whether the bank can play bank functions properly. The main purpose of GCG is to increase added value for all interested parties. The smaller the composite value of GCG shows the better performance of the bank’s Good Corporate Governance.
The third hypothesis is Good Corporate Governance (GCG) that states that there is no  significant  effect  on  Financial  Performance  (ROA).  This  is  in  line  with  by  Iskandar  & Laila (2016) that it does not an affect of bank returns with any other factors, such that the  high  and  low  GCG  of  a  bank  does  not  affect  the  profit  earned  by  the  bank.  Thus  the third hypothesis states that Good Corporate Governance (GCG) does not have a significant effect  on  financial  performance  (ROA).  This  indicates  that  the  high  or  low  quality  of  GCG implementation of a bank has no effect on financial performance due to unilateral assessment that makes the assessment results less objective and subjective because it is done from the bank itself. So, there is no relationship between self-assessment and financial performance (ROA). GCG implementation is one of the provisions that are increasingly emphasized in banking companies. This is because that management of investor funds can be managed properly and correctly by the management of the company will create added value for all stakeholders. Suciati (2015), Iskandar & Laila (2016), Setiawan (2017), and Suryani & Habibie (2017) that show that good corporate governance (GCG) does not affect return on  asset  (ROA)  support  these  findings.
The BOPO ratio is used to measure the ability of bank management to control operating costs against operating income. The smaller the BOPO shows the more efficient the operational costs incurred by the bank so that the bank in the troubled condition gets smaller.  The  fourth  hypothesis  is  the  ratio  of  BOPO  that  states  that  there  is  a  significant negative effect on Financial Performance (ROA). This result is in line with Dewi et al. (2015)  that  shows  that  if  BOPO  increases,  which  means  efficiency  decreases,  the  ROA obtained by banks also decreases. Thus the fourth hypothesis states that the BOPO has a  significant  effect  on  ROA.  The  negative  sign  indicate  that  the  bank  has  not  been  able  to carry out its operational activities efficiently so that it will result in a decrease in financial performance  profits  but  is  significant  because  the  more  efficient  operational  activities carried out by the bank the greater the financial performance. The higher the burden the
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
bank’s operational costs are the responsibility of the bank. Generally, it will be charged to  the  income  obtained  from  the  financing  allocation.
This condition occurs because it is caused by any increase in bank operational costs that are not followed by an increase in operating income which results in a lack of pre- tax  profit  resulting  in  a  decline  in  financial  performance  (ROA).  For  bank  management, this shows the importance of paying attention to operational cost control which is shown in the BOPO ratio to remain in accordance with the provisions stipulated by Bank of Indonesia. Widyawati (2017), Nurullaily (2016), Zulifiah & Susilowibowo (2014), Suardana et al. (2018), Kusmayadi (2018), and Patni & Darma (2017) which show that the BOPO’s ratio  have  a  significant  effect  on  Return  On  Assets  (ROA)  support  these  findings.
Net Operating Margin is used to analyze the company’s performance in generating profits  from  company  investments  in  the  form  of  productive  assets.  The  greater  the NOM ratio, the more operational income derived from productive assets managed by the  bank.  The  fifth  hypothesis  is  the  ratio  of  Net  Operating  Margin  (NOM)  that  states that  there  is  a  significant  positive  effect  on  Financial  Performance  (ROA).  This  is  in  line with the researchers conducted by Sabir et al (2012) who showed that the increase in funding distribution to customers made bank revenues increase. The amount of NOM for operating  income  minus  profit  sharing  funds  minus  operating  costs  is  greater  than  the average earning assets. Thus, the fifth hypothesis states that Net Operating Margin (NOM) has  a  significant  positive  effect  on  Financial  Performance  (ROA)  due  to  the  relationship between  net  incomes  to  profit  before  tax  so  that  the higher  Net  Operating  Margin (NOM) will encourage increased financial performance (ROA). This condition occurs because each increase in bank net income is followed by an increase in average earning assets that results  in  pre-tax  profit.  The  amount  of  NOM  shows  the  ability  of  banks  to  manage  the distribution  of  financing  to  customers  and  their  operational  costs  to  customers  so  that the quality of earning assets is maintained and able to make an increase in income. The findings  are  supported  by  research  by  Lindasari  (2015),  Roy  (2018),  Dinnuriah  (2018), Astutik & Djazuli (2014), Al Parisi (2017), Ninggarwati (2015), and Yusuf (2017) shows that  Net  Operating  Margin  (NOM)  has  a  significant  effect  on  Return  On  Assets  (ROA).
Capital Adequacy Ratio (CAR) is used to measure the capital adequacy of a bank to support  assets  that  produce  risk.  The  smaller  the  risk  of  a  bank,  the  greater  the  profit obtained by the bank. The amount of the capital ratio is measured by the ratio of own capital to Risk Weighted Assets (RWA). Capital ratios are used to measure the capital adequacy of banks to support risk-bearing assets. Increased bank capital and increased financing distribution shows that banks are able to finance bank operations. These favorable conditions  can  contribute  to  financial  performance  (ROA).  The  sixth  hypothesis  is  the Capital  Adequacy  Ratio  (CAR)  ratio  that  states  that  there  is  no  significant  negative  effect on Financial Performance (ROA). This is in line with the researchers conducted by Iskandar & Laila (2016), this is because the capital owned by banks is only used as a provision from BI. Islamic banks are also considered not optimal in distributing financing to debtors.
Thus the sixth hypothesis states that the Capital Adequacy Ratio (CAR) has no significant  effect  on  Financial  Performance  (ROA)  because  that  the  size  of  the  capital
Effect of Risk Based Bank Rating on Financial
Diah Munawaroh
adequacy  does  not  affect  financial  performance.  (ROA).  This  happened  because  of  Bank Indonesia regulations requiring a minimum CAR of 8% that resulted in Islamic Commercial Banks attempting to achieve CAR in accordance with the provisions. In addition this can also occur because there are other factors that affect the CAR ratio of Islamic banking companies, these factors include external factors and internal factors. External factors such  as  economic  conditions  are  uncertain.  These  findings  are  supported  by  research by Julita (2011), Oloruntoba et al. (2018), Karunia (2013),   Pratiwi & Wiagustini (2015), Widyaningrum & Septiarini (2015), Nihayah & Walyoto (2018), and Kusumartuti & Alam (2019) show that Capital Adequacy Ratio (CAR) is not have an impact on the profitability ratio that measured by Return On Assets (ROA).

## CONCLUSION
The results of the empiral test show that the ratio of NPF, GCG and BOPO has a negative effect on Financial Performance (ROA) while the FDR, NOM and CAR ratios have a positive effect on Financial Performance (ROA). This result implies that Islamic banks must be able to improve their internal conditions if they want to increase their level of profitability.
Further research can extend the observation period so that the number of research samples is also more so that it can improve data distribution better. Furthermore, in order to  add  other  independent  variables  that  is  considered  logical  in  determining  the  financial performance of the bank.

## REFERENSI
Afiah,  N.  N.,  &  Azwari,  P.  C.  (2015).  The  Effect  of  the  Implementation  of  Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: a Research in District, City, and Provincial Government in South Sumatera. Procedia:  Social  and Behavioral  Sciences , 211, 811-818.
Almunawwaroh, M., & Marliana, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas  Bank  Syariah  di  Indonesia. Amwaluna , 12(1), 1-18.
Al Parisi, S. (2017). Determinan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia. Ikonomika , 2(1), 41-52.
Anwar, Y., & Murwaningsari, E. (2017). The Effect of Credit Risk and Capital Adequacy Ratio Upon Return on Asset. The  Accounting  Journal  of  Binaniaga, 2(2), 23-38.
Astutik, P., & Djazuli, A. (2014). Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB  Universitas  Brawijaya, 3(1), 1-12.
Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2001). Manajemen  Keuangan. Jakarta: Erlangga.
Dewi, L. E., Herawati, N. T., & Sulindawati, L. G. E. (2015). Analisis Pengaruh NIM, BOPO, LDR, dan NPL Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Swasta Nasional
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013). E-Journal S1 Akuntansi Universitas  Pendidikan  Ganesha, 3(1), 1-11.
Dinnuriah, N. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan NPF, FDR, NOM, BOPO, CAR Terhadap Return on Asset di Bank Syariah. Tesis  Tidak  Dipublikasikan . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
Dira, A. K. (2014). Analisis Faktor Penentu Profitabilitas Bank di Indonesia dengan Metode Risk Based Bank Rating (Studi pada Bank-Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008-2013) .  Skripsi  Tidak  Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
Fahmi, I. (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan . Bandung: Alfabeta
Hakim, N., & Rafsanjani, H. (2016). Pengaruh Internal Capital Adequacy Ratio (CAR, Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dalam  Peningkatan  Profitabilitas  Industri  Bank  Syariah  di  Indonesia. Jurnal  Aplikasi Manajemen , 14(1), 161-168.
Hamdani. (2016). Good  Corporate  Governance . Jakarta: Mitra Wacana Media. Ikit. (2018). Manajemen  Dana  Bank  Syariah . Yogyakarta: Gaya Media.
Iskandar, B. A., & Laila, N. (2016). Pengaruh Komponen Risk-Based Bank Rating Terhadap Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia  (Periode  2011-2014). Jurnal  Ekonomi Syariah  Teori  dan  Terapan , 3(3), 173-186.
Jogiyanto. (2000). Teori  Portofolio  dan  Analisis  Investasi . Yogyakarta: BPEE UGM.
Julita. (2011). Pengaruh Non Performing Loan dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera  Utara, 1(1), 1-10.
Karunia, C. (2013). Analisis Pengaruh Rasio Capital, Asset Quality dan Liquidity Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2(1), 1-17. Kumalasari, D., & Pratikto, H. (2018). Good Corporate Governance Affects on Corporate Value Through Return on Equity and Return on Asset of Manufacture Company. Proceding  of  The  First  International  Research  Conference  on  Economics  and  Business . Kusmayadi, D. (2018). Analysis of Effect of Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, BOPO, and Size on Return on Assets in Rural Banks at Indonesia. Saudi  Journal  of  Business  and  Management  Studies , 3(7), 786-795.
Kusumastuti, W. I., & Alam, A. (2019). Analysis of Impact of CAR, BOPO, NPF on Profitability of Islamic Banks (Year 2015-2017). Journal  of  Islamic  Economics  Law, 2(1), 30-59.
Laeli,  A.,  &  Yulianto,  A.  (2016).  The  Effect  of  Financial  Health  on  Profitability  with  Islamic Corporate Governance as a Moderating Variable. Accounting Analysis Journal, 5(3), 163-172.
Lindasari,  M.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Variabel  Spesifik  Bank  Terhadap  Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013). Skripsi  Tidak  Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
Effect of Risk Based Bank Rating on Financial
Diah Munawaroh
Martono. (2004). Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Lain . Yogyakarta: Ekonisia.
Nihayah,  A.Z.,  &  Walyoto,  S.  (2018).  Identification  of  Non  Performing  Financing  Alteration Measured by Microeconomic Variable Sharia Banking .  Journal  of  Finance  and  Islamic Banking , 1(1), 23-38.
Ninggarwati, D. (2015). Pengaruh CAR, BOPO, NOM, NPF, dan FDR Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. Skripsi Tidak Dipublikasikan . Semarang: Unissula.
Nurullaily, S. (2016). Analysis of Influence Financial Ratios on Shariah Banking Performance in Indonesia: Empirial Study at Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, and Bank Mega Syariah. Global  Review  of  Islamic  Economics  and  Business , 4(2), 135-159.
Octaviany,  N.  (2016).  Analisis  Pengaruh  Tingkat  Kesehatan  Bank  Terhadap  Profitabilitas Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Bank Indonesia. Jurna Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas  Ekonomi  UNTAN, 5(1), 31-40.
Oloruntoba, O., Adeyemi, A. Z., & Fasesin, O. O. (2018). Credit Risk Management and Its Influence on the Financial Performance of Banks: a Study of Selected Banks in Nigeria. South  Asian  Journal  of  Social  Studies  and  Economics , 2(2), 1-11.
Patni, S. S., & Darma, G. S. (2017). Non Performing Loan, Loan to Deposit Ratio, Net Interest Margin, BOPO, Capital Adequacy Ratio, Return on Asset, and Return on Equity. Jurnal Manajemen  Bisnis , 14(2), 166-184.
Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). Al- Tijary:  Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam , 2(1), 55-76.
Pratiwi, L. P. S. W., & Wiagustini, N. L. P. (2016). Pengaruh CAR, BOPO, NPL dan LDR Terhadap  Profitabilitas. E-Jurnal  Manajemen , 5(4), 2137-2166.
Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR Terhadap CAR dan Dampaknya Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4(3), 148-159.
Rachmat, A. B., & Komariah, E. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2015. Jurnal  Online  Insan  Akuntan , 2(1), 17-34.
Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  di  Indonesia. Accounting  Analysis  Journal , 3(4), 466-474.
Roy,  M.  I.  (2018).  Pengaruh  Rasio  Keuangan  Terhadap  Rasio  Profitabilitas  Unit  Usaha Syariah di Indonesia. Jurnal  Banque  Syar’i , 4(2), 113-122.
Sabir, M., Ali, M., & Habbe, A. H. (2012). Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Konvensiona di Indonesia ,  Jurnal  Analisis , 1(1), 79-86.
Setiawan, A. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Return On Assets. Jurnal  Akuntansi  Dewantara , 1(2), 138-151.
Siamat, D. (2007). Manajemen  Lembaga  Keuangan . Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Suardana,  I.  B.  R.,  Astawa,  I.  N.  D.,  &  Martini,  L.  K.  B.  (2018).  Influential  Factors  Towards Return  on  Assets  and  Profit  Change. International  Journal  of  Social  Sciences  and Humanities , 2(1), 105-116.
Suciati, N. (2015). Analisis Pengaruh Risk Based Bank Rating (RBBR) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). Skripsi Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Dian Nuswantoro. Suryani, Y., & Habibie, A. (2017). Analisis Pengaruh Rasio-rasio Risk Based Bank Rating Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. Kitabah , 1(1), 46-68.
Triyuwono, I. (2012). Akuntansi  Syariah:  Perspektif,  Metodologi,  dan  Teori . Edisi Kedua. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada.
Umam, K. (2016). Perbankan  Syariah . Jakarta: Rajawali Pers.
Wibisono, M. Y., & Wahyuni, S. (2017). Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR, Terhadap ROA yang Dimediasi oleh NOM. Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen , 17(1), 41-62.
Widyaningrum, L., & Septiarini, D. F. (2015). Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. JESTT, 2(12), 970-985.
Widyawati, G. N. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF),  Operational  Efficiency  Ratio  (OER),  Penyisihan  Penghapusan  Aktiva  Produktif (PPAP)  dan  Net  Operating  Marging  (NOM)  Terhadap  Profitabilitas  Pada  Bank  Umum Syariah Periode 2010-2015. Skripsi  Tidak  Dipublikasikan . Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Yundi, N. F., & Sudarsono, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return on Asset (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Al-Amwal , 10(1), 18-31.
Yunita, I. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009-2012). Jurnal  Akuntansi  Indonesia, 3(2), 143-160.
Yusuf,  M.  (2017).  Dampak  Indikator  Rasio  Keuangan  Terhadap  Profitabilitas  Bank  Umum
Syariah di Indonesia. Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan , 13(2), 141-151.
Zulifiah,  F.,  &  Susilowibowo,  J.  (2014).  Pengaruh  Inflasi,  BI  Rate,  Capital  Adequacy  Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)  Terhadap  Profitabilitas  Bank  Umum  Syariah  Periode  2008-2012. Jurnal  Ilmu Manajemen , 2(3), 759-770.

## Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Environmental Disclosure
Eny Suprapti 1 *, Farhan Achmad Fajari 2 , Achmad Syaiful Hidayat Anwar 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Malang 1 e.suprapti@yahoo.com, 2 farhanach.fajari@gmail.com, 3 iepoel@yahoo.com * ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 10 Agustus 2019; Direvisi: 25 September 2019; Disetujui: 12 Oktober 2019
P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 215 – 226

## Abstract
Environmental problems become things that have not been considered for the companies. This Study aims to determine the effect good corporate governance to environmental disclosure. Good Corporate Governance is a system to controlling management, where GCG is proxied by the board of directors, board of commissioners, institutional ownership, managerial ownership, and audit committee.  This  reaserch  use  non  financial  companies  listed  on  BEI.  The  research  sample  30 companies. Measurement of environmental disclosure uses GRI – G4 index is 34 index. This study using multiple regression. Based on the results of the study found good corporate governance is proxied use board of directors and board commissioners there isn’t effect on environmental disclosure. The results institutional ownership, managerial ownership, and audit committee effect on environemental disclosure.
Keywords: good corporate governance, environmental disclosure

## Abstrak
Masalah lingkungan menjadi hal yang belum dipertimbangkan bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh good corporate governance terhadap pengungkapan lingkungan. Good Corporate Governance adalah sistem untuk mengendalikan manajemen, di mana GCG diproksikan oleh dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit.  Peneliti  ini  menggunakan  perusahaan  non  finansial  yang  terdaftar  di  BEI.  Sampel  penelitian 30 perusahaan. Pengukuran pengungkapan lingkungan menggunakan indeks GRI – G4 adalah 34 indeks. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda sebagai teknik analisis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diproksi menggunakan dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh pada pengungkapan lingkungan. Hasil kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.
Kata Kunci: tata kelola yang baik, pengungkapan lingkungan
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang sangat luas dengan potensi kekayaan yang ada di laut dan darat yang sangat menjamin. Di dukung pula dengan kandungan yang ada di bawah daratan Indonesia. Indonesia juga memiliki hutan tropis ketiga terbesar yang ada di dunia. Di balik kekayaan Indonesia yang melimpah itu, terdapat permasalahan lingkungan yang terjadi (Oktafianti & Rizki 2013). Permasalahan ini disebabkan perubahan sikap dan perlaku manusia mulai dari konsumsi, produksi dan distribusi sumber daya dimana kualitas dan kuantitas dari eksistensi sumber daya alam malah cenderung menurun.
Perhatian perusahaan pada masalah lingkungan masih minim. Hal ini terbukti banyak perusahan yang melakukan perusakan lingkungan tanpa diimbangi dengan perbaikan lingkungan. Seperti halnya PT. Lapindo Brantas akibat kebocoran pipa yang menyebabkan rumah warga sekitarnya terendam lumpur hingga sekarang, PT. Freeport Indonesia, penghasil emas terbesar di dunia tetapi menyebabkan tanah penggalian emas disana menjadi tandus dan tidak dapat digunakan kembali. Tahun 2018, PT. Rayon Utama diprotes oleh warga Sukoharjo akibat menghasilkan gas polusi berbahaya.
Ditambah rata-rata mengenai environmental  disclosure yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Ningsih (2017) sebesar 34%,  Ariningtika (2013) sebesar 27%, Choiriyah (2010) sebesar 4,63%, dan Yusnita (2010) hanya sebesar 4%. Sebagian besar perusahaan belum menganggap pengungkapan lingkungan sebagai hal yang penting bagi perusahaan. Padahal Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan PJOK no. 51 tahun 2017 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan. Peraturan sebelumnya yang telah mengatur mengenai lingkungan terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 74 ayat 1 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Selain itu, Pasal 66 ayat 2c mewajibkan semua perseroan terbatas untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan. Dengan demikian, perusahaan akan melaporankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam rangka mendapatkan legitimasi dari para pemangku kepentingan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas perusahaan.
Menurut Owusu & Frimpong (2012) pengungkapan lingkungan dapat membantu perusahaan  untuk  mengidentifikasi  resiko  yang  berguna  untuk  menilai  kepatuhan  dan mengetahui cara penghematan biaya. Perusahaan yang memberikan informasi lingkungan lebih banyak akan membangun citra yang positif bagi masyarakat sehingga akan berkontribusi positif bagi kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan sekitar (Solikhah and Winarsih 2016). Meskipun pengungkapan lingkungan masih dianggap pengungkapan sukarela tetapi manfaat bagi perusahaan yang melakukannya sangat besar dan mampu menjadi image perusahaan yang baik di mata stakeholders.
Good corporate governance sendiri berperan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh stakeholders terhadap manajemen agar perusahaan mampu meningkatkan transparansi,
Pengaruh Good Corporate Governance
Eny Suprapti
akuntabilitas, dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan. Pengawasan yang dilakukan diwakilkan dari dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan managerial dan komite audit. Penelitian yang menghubungkan GCG dan CRS telah  dilakukan  oleh  Indriani  (2015);  Oktafianti  &  Rizki  (2013);  Yusran  dkk  (2018).  Hasil penelitian menunjukkan hasil yang belum konsisten, dimana hasil penelitian Indriani (2015) menunjukkan ada pengaruh negatif antara proporsi dewan terhadap CSR. Sementara temuan Yusran dkk (2018) kontradiktif dengan temuan Indriani (2015). Disamping itu, proksi GCG yang digunakan dalam penelitian sebelumnya masih beragam antara satu sampai 4 elemen GCG. Sebagai suatu sistem kelengkapan komponen GCG penting untuk dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam penentuan luas pengungkapan CSR.
Oleh karena penelitian dengan menggunakan 5 komponen sebagai proksi GCG penting dilakukan guna memperluas penjelasan hubungan GCG dengan pengungkapan CSR. Lebih jauh, penggunaan indikator pengungkapan CSR yang lebih luas melalui GRI G4 menjadi salah satu pengembangan penelitian sebelumnya. Adapun komponen GCG yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah dewan direksi, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit.
Masalah keangenan terjadi antara principals dan agents yang menyebabkan kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principals . Untuk mengurangi tindakan manajemen yang tidka sesaui harapan prinsipal diperlukan good  corporate  governance dengan meningkatkan proporsi dewan direksi. Dewan direksi berperan sebagai pengambil keputusan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2018); Trireksani & Djajadikerta (2016) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Semakin banyak jumlah direksi maka semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR. Hasil ini menunjukkan pentingnya jumlah dewan direksi yang mencukupi, sehingga mereka mampu memberikan tambahan masukan pelaksanaan CSR. Dengan adanya dewan direksi akan menentukkan apakah perusahaan akan melaporakan pengungkapan lingkungannya secara banyak maupun sedikit. Sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan pengungkapan lingkungannya. Semakin banyak dewan direksi didalam perusahaan, maka semakin luas pengungkapan lingkungan yang dilakukan karena dewan direksi akan membuat keputusan kepada manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang luas.

## H1. Dewan  direksi  berpengaruh  terhadap  Environmental  Disclosure
Permasalahan tentang agency cost dapat dikurangi dengan menunjuk dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas perusahaan antara dewan direksi dengan pemilik saham. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2017) mengatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh  yang  signifikan  positif  terhadap  pengungkapan  CSR.  Semakin  banyak  jumlah dewan komisaris maka pengungkapan lingkungan semakin dilakukan oleh manajemen karena adanya pengawasan yang lebih baik sehingga dapat menunjukkan bahwa image perusahaan semakin baik pula. Dari penjelasan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap environmental disclosure yang dilakukan oleh perusahaan.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Hal ini mengindikasikan bahwa peran dan tanggung jawab dewan komisaris pada perusahaan telah berfungsi sebagaimana mestinya dan dewan komisaris mempunyai peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dewan komisaris memiliki peran penting sebagai pengawasan yang dimana mampu menentukan pengungkapan lingkungan perusahaan. Semakin banyak dewan komisaris diperusahaan, maka pengawasan yang dilakukannya pun semakin ketat sehingga membuat manajemen akan mengungkapkan lingkungan sebanyak-banyak karena mampu menjadi perusahaan tersebut baik dimata stakeholders.
H2. Dewan  komisaris  berpengaruh  terhadap  Environmental  Disclosure
Permasalahan mengenai agency  cost di kurangi dengan menggunakan kepemilikan institusional, kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang meningkat. Novitaningrum & Amboningtyas (2017) melakukan penelitian dengan hasil membuktikan secara empiris bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability  report . Hasil ini menjelaskan bahwa perusahaan sahamnya dimiliki oleh institusi yang lebih besar cenderung memberikan dukungan pada perusahaan melakukan pengungkapan sustainability  report . Listyaningsih dkk (2018) menyatakan bahwa:
“ The  result  is  institutional  ownership  which  positively  influences  corporate  social responsibility disclosure. It can be explained that the greater the institutional ownership, the greater the oversight of management. Institutional ownership may require companies to  increase  corporate  social  responsibility  disclosure,  as  large  institutional  ownership  is better  in  monitoring  management  performance.”
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intensif. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap environmental disclosure yang dimana semakin besar kepemilikan institusional maka semakin besar juga pengawasan yang dilakukan sehingga perusahaan akan mengungkapankan lingkungannya. semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh institusi lain terhadap perusahaan sehingga mampu menjadikan keputusan investasi yang tepat bagi institusi yang lainnya.
H3. Kepemilikan  Managerial  berpengaruh  terhadap  Environmental  Dislcosure
Permasalahan tentang agency  cost dapat teratasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dkk (2017) mengatakan bahwa hasil penelitian terbukti bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap corporate  social  responsibility , dapat diartikan bahwa semakin rendah proporsi kepemilikan saham manajerial, maka justru semakin menambah tingginya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. Hal tersebut dilakukan perusahaan karena ingin menunjukkan image perusahaan di mata investor. Namun penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih dkk (2018) penelitian yang dilakukan menunjukan hasil bahwa:
“ this study found that managerial ownership positively affects corporate social responsibility disclosure.  This  can  be  explained  by  the  increase  of  share  ownership  by  managers,  so it  is  expected  that  managers  will  act  in  harmony  with  the  interests  of  stakeholders so  that  they  are  careful  in  making  decisions  as  well  as  forming  responsibility  to  the shareholders  and  the  surrounding  community.”
Eny Suprapti
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktafianti & Rizki (2013)menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai koefisien pengaruh yang bertanda positif yang berarti semakin meningkat kepemilikan manajerial maka semakin tinggi pengungkapan informasi lingkungan. Kepemilikan manajer yang semakin besar di dalam perusahaan membuat manajer lebih memikirkan kepentingan dan kesejahteraan pemegang saham. Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap environmental disclosure. Manager perusahaan merasa memiliki perusahaan tersebut dengan memiliki saham perusahaan sehingga manager akan semaksimal mungkin untuk mengungkapkan lingkungan perusahaan yang dimana akan meningkatkan citra perusahaan dengan begitu saham perusahaan akan meningkat.
H4. Kepemilikan  Institusional  berpengaruh  terhadap  Environmental  Dislcosure
Permasalahan mengenai agency cost membutukan pengawasan bersama dengan dewan komisaris dalam proses pengungkapan informasi. Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang “Komite Audit” menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite audit. Indriani (2015) menyatakan bahwa komite audit secara parsial berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Jadi, semakin banyak jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan semakin tinggi. Karena komite audit sangat penting bagi pengawasan dan pengendalian perusahaan sehingga dengan adanya komite audit pada suatu perusahaan maka akan menambah efektifitas  pengawasan  termasuk  praktik  dan  Pengungkapan  lingkungan  perusahaan.
Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariningtika (2013), dan Yusran dkk (2018) bahwa komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen yaitu corporate  social  responsibility  disclosure pada sektor manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2011-2016. Semakin ada komite audit diperusahaan maka semakin besar pula pengawasan yang dilakukan terhadap kinerja manaejemn dalam pengungkapan lingkungan.
H5. Kepemilikan  Institusional  berpengaruh  terhadap  Environmental  Dislcosure

## METODE
Berdasarkan masalah penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif dan studi empiris. Dimana penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan antara variable independen dan variable dependen. Sedangkan penelitian studi empiris merupakan penelitian yang berdasarkan data-data eksprimental hasil pengamatan, pengalam serta uji coba dan eror.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengambilan sample menggunakan metode purposive sampling , berikut penentuan sample yang digunakan; Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI dan menerbitkan laporan tahunan ( Annual Report) pada tahun 2017, Perusahaan yang tidak menerbitkan sustainability  report sesuai dengan indeks GRI pada tahun 2017 pada web perusahaan masing masing, dan Tidak memiliki data lengkap terkait dengan variable- variable yang di gunakan dalam penelitian. Jumlah sampel peneltian yang digunakan adalah 30 perusahaan.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ialah dengan regresi linier berganda. Adapun persamaan matematikanya ialah:
ED = α + β 1 DIRSIZE + β 2 KOMSIZE + β 3 INSTOWN + β 4 MANOWN + β 5 KOMAUD + ε Dimana:
ED = Environmental disclosure
DIRSIZE    = Dewan Direksi KOMSIZE   = Proporsi dewan komisaris INSTOWN  = Kepemilikan Institusional MANOWN  = Kepemilikan manajerial KOMAUD   = komite audit

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan non keuangan dinilai cocok untuk digunakan dalam penelitian dikarenakan dalam aktivitas perusahaannya memberikan dampak kepada lingkungan. Perusahaan non keuangan yaitu perusahaan terdiri dari pertanian sebanyak 5 perusahaan, sektor pertambangan sebanyak 8 perusahaan, sektor industri dasar dan kimia sebanyak 7 perusahaan, sektor aneka industri sebanyak 3 perusahaan, sektor industri barang konsumsi sebnyak 3 perusahaan, sektor properti dan konstruksi bangunan sebanyak 1 perusahaan dan sektor jasa sebanyak 3 perusahaan.
Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif N Min. Max. Mean Std. Deviation Environmental Disclosure 30 .06 .76 .3136 .19511 Dewan Direksi 30 3 10 6.07 1.856 Dewan Komisaris 30 3 11 6.10 1.989 Kepemilkan Institusional 30 .02 1.00 .6061 .42266 Kepemilikan Manajerial 30 .00 .10 .0129 .02488 Komite Audit 30 2 5 3.37 .669 Valid N (listwise) 30
Sumber: Data diolah
Berdasarkan Tabel 1 dengan nilai N atau sample sebanyak 30 perusahaan, pengungkapan lingkungan paling sedikit perusahaan hanya melakukan 0,06 dan paling banyak sebesar 0,76 serta memiliki rata-rata pengungkapan dari 30 sample sebesar 0,31 saja, yang artinya banyak perusahaan yang belum memaksimalkan dalam pengungkapan lingkungannya. Untuk dewan direksi paling sedikit 3 orang dan paling banyak 11 orang memiliki rata 6 orang dari perusahaan yang diteliti. Dewan komisaris paling sedikit pada perusahaan sample hanya 3 orang dan yang paling banyak 11 orang yang memiliki rata-rata sebesar 6,1. Kepemilikan institusional paling minimum 0,02 dan paling maksimum sebanyak 1,00 dan memiliki rata-rata sebesar 0,60. Kepemilikan managerial memiliki nilai minimum
Pengaruh Good Corporate Governance
Eny Suprapti
0,00 dan nilai maksimum 0,1 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,129 sedangkan untuk komite audit memiliki nilai minum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5 dan memiliki rata-rata sebesar 3,37.
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas
Model Collinearity Statistics Keterangan Tolerance VIF Dewan direksi .727 1.376 Tidak ada multikolinearitas Dewan Komisaris .825 1.212 Tidak ada multikolinearitas Kepemilkan Institusional .742 1.348 Tidak ada multikolinearitas Kepemilikan Manajerial .921 1.085 Tidak ada multikolinearitas Komite Audit .837 1.195 Tidak ada multikolinearitas
Sumber: Data diolah
Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui variabel bebas dalam penelitian ini memilik nilai Variance  Inflantion  Factor  (VIF) lebih kecil dari 10 atau memiliki nilai Tolerance sebesar lebih dari 0,10. Oleh karenanya, dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolonearitas.
Gambar 1. Uji Heteroskedasitas
Berdasarkan Gambar 1 terlihat jelas bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y maupun sumbu X. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan layak untuk digunakan pengujian hipotesis.
Tabel  3.  Hasil  Uji  Koefisien  Determinasi
Model R R Square Adj. R Square Std. Error of the Estimate 1 .701 a .492 .386 .15294
Sumber: Data diolah
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Berdasarkan pengolahan yang telah dilakukan diperoleh nilai Adjusted  R  square sebesar 0,386 atau 38,6 % (Lihat Tabel 3). Hal ini berarti bahwa ED dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini hanyak sebesar 61,4 % dan sisanya sebesar 61,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.
Tabel 4. Hasil Uji Simultan Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression .543 5 .109 4.640 .004 b Residual .561 24 .023 Total 1.104 29
Sumber: Data diolah
Tabel 4 menunjukkan hasil yang signifikan pada α = 0,05 yaitu sebesar 0,004 artinya nilai  signifikansi  <  0,05.  Nilai  sig  F  0,004  <  0,05.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  secara simultan variabel dewan direksi, dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen environmental  disclosure.
Tabel 5. Hasil Uji Parsial
Model Koef Std. Error t (Constant) -.231 .184 -1.254 Dewan direksi .013 .018 .723 Dewan Komisaris -.007 .016 -.421 Kepemilkan Institusional .205 .078 2.624** Kepemilikan Manajerial 4.038 1.189 3.395*** Komite Audit .098 .046 2.113 Sumber: Data diolah
Hasil penelitian pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure karena berdasrkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan sebesar  0,476  atau  sig.  t  >  5%  (0,476  >  0,050)..  Semakin  banyak  dewan  direksi  belum tentu berdampak besar kecilnya pada pengungkapan lingkungan sehingga dewan direksi bisa saja melakukan suatu tindakan penyimpangan dari harapan stakeholders dalam menginginkan pengungkapan lingkungan yang luas atau kemungkinan dewan direksi lebih mengutamakan mencari laba yang sebanyak-banyaknya dengan mendorong manajemen tanpa mempedulikan lingkungan sekitarnya. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Nasir dkk (2014), Wulanda (2017) yang menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability  report. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Trireksani & Djajadikerta (2016), Setiawan dkk (2018) yang menunujukkan bahwa dewan direksi berpengaruh positif terhadap environmental  disclosure .
Pengaruh Good Corporate Governance
Eny Suprapti
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure karena berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai  signifikan  sebesar  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,677  atau  sig  t  >  5%  (0,677 >  0,05) . Dengan adanya dewan komisaris tidak menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan lingkungan. Dewan komisaris sebagai wakil dari stakeholders tidak melakukan pengawasan terhadap manajemen terkait pengungkapan lingkungan karena manajemen telah melakukan tanggungjawab perusahaan tentang lingkungan. Semakin banyak dewan komisaris maka tidak menentukan pengungkapan lingkungan perusahaan, karena dewan komisaris tidak menjalankan perannya sebagai pengawasan terhadap manajemen terkait pengungkapan lingkungan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) yang menunjukkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap corporate  social  responsibility karena kebijakan corporate  social  responsibility merupakan langkah strategis dari manajemen bukan dari dewan komisaris dan dewan komisaris tidak terlibat langsung terhadap kebijakan tersebut.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap environmental disclosure dengan memiliki nilai signifikan karena berdasarkan hasil  uji  t  diperoleh  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,015  atau  sig  t  <  5%  (0,015  <  0,05). Kepemilikan institusional mampu juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela terutama pengungkapan lingkungan karena tanggungjawab investor dalam implementasi GCG. Semakin banyak kepemilikan institusional dalam perusahaan maka pengawasan yang dilakukan lebih baik terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan sehingga mampu meningkatkan keputusan investasi institusional dalam pengungkapan terhadap lingkungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Yulianto (2015), Sari & Rani (2015) dan Listyaningsih dkk (2018) menemukannya adanya hubungan positif antara kepemilikan institusional terhadap pengungkapan corporate social  responsibility . Hal ini mendukung teori keagenan yang dimana dengan kepemilikan institusional diharapkan mampu meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap manajemen secara efektif sehingga akan mengurangi biaya agen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepemilikan manajerial dengan environmental  disclosure dengan  memiliki  nilai  signifikan  karena berdasarkan  hasil  uji  t  diperoleh  nilai  signifikansi  sebesar  0,02  sig  t  <  5%  (0,02  <  0,05) sehingga  nilai  signifikan  <  0,05.  Kepemilikan  managerial  akan  mensejajarkan  antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajemen. Tidak semua manajemen yang bekerja pada perusahaan akan memiliki saham terhadap perusahaan. Kepemilikan manajerial ini mendukung teori yang digunakan yaitu teori keagenan, dimana dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen mereka akan turut serta dalam pengambilan keputusan dan memperoleh manfaat dari keputusan-keputusan tersebut terutama mengenai pengungkapan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan oleh manejemen yang memiliki saham di perusahaan akan mengurangi agency  cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semakin banyak kepemilikan oleh managerial maka akan meningkat pula kepedulian perusahaan terhadap lingkungan karena manager perusahaan merasa memiliki perusahaan
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
dan lebih memikirkan kesejahteraan dan kepentingan pemegang saham sehingga mampu meningkatkan image perusahaan terkait lingkungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang  dilakukan  oleh  Ramdhaningsih  &  Utama  (2013),  Oktafianti  &  Rizki  (2013),  dan Listyaningsih dkk (2018) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap environmental  disclosure .
Penelitian ini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan  lingkungan  dan  memiliki  nilai  signifikan  karena  berdasarkan  hasil  uji  t diperoleh  dan  nilai  signifikansi  sebesar  0,045  sig  t  <  5%  (0,045  <  0,05)  sehingga  nilai siginifikan  <  0,05.  Hal  ini  mendukung  teori agency yang dimana dengan adanya komite audit maka akan menambah pengawasan dan pengendalian secara efektif dalam praktik pengungkapan lingkungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Untoro (2010), Aniktia & Khafid (2015), Indriani (2015) menemukan adanya hubungan positif antara komite audit terhadap pengungkapan sukarela termasuk pengungkapan lingkungan. Komite Audit mampu digunakan sebagai media komunikasi stakeholders untuk mendorong manajemen dalam melakukan pengungkapan lingkungan Dengan adanya komite audit di dalam perusahaan, maka perusahaan akan mengungkapkan lingkungan perusahaannya secara luas. Semakin besar komite audit, maka akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang diharapkan.
Dari model penelitian yang dilakukan ini, elemen good  corporate  governance yang berpengaruh terhadap environmental disclosure adalah kepemilikan institusional, kepemilikan managerial dan komite audit. Pihak stakeholders menginginkan perusahaan untuk melakukan aktivitas terhadap lingkungan sehingga adanya pengungkapan lingkungan. Kepemilikan institusional dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dari luar perusahaan terhadap pengungkapan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh kepemilikan managerial berupa manager memiliki saham pada perusahaan sehingga manager turut andil dalam pengambilan keputusan. Komite audit melakukan pengawasan untuk perusahaan agar mengungkapkan lingkungan sebanyak – banyaknya.

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh good  corporate governance terhadap environmental  disclosue . Penelitian ini membuktikan bahwa good corporate  governance berpengaruh positif terhadap environmental  disclosure telah sesuai dengan teori keagenan, dimana perusahaan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan managerial dan komite audit yang tinggi dapat mampu menjamin terlaksananya pengawasan serta mendorong pihak manajemen delam mengungkapkan environmental disclosure secara transparansi, akuntanbilitas dan responsibilitas. Sedangkan good corporate governance dengan diproksikan dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure dikarenakan fungsi dari masing-masing belum berjalan dengan baik.
Tidak semua perusahaan dalam sampel ini memiliki laporan keberlanjutan atau sustainability report serta baru berlakunya peraturan mengenai kewajiban untuk melakukan
Eny Suprapti
laporan keberlanjutan, Terdapat perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan lingkungan sesuai dengan indeks GRI-G4, Terdapat perusahaan yang tidak memiliki variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti tidak ada informasi mengenai kepemilikan manajerial maupun institusional dalam perusahaan secara lengkap.
Penelitian yang dilakukan ini hanya menggunakan 5 proksi Good Corporate Governance sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah proksi Good Corporate Governance yang ada didalam perusahaan serta diharapkan penelitian yang selanjutnya mengambil sampel perusahaan terbaru karena pada tahun penelitian ini belum sepenuhnya perusahaan memiliki laporan keberlanjutan sehingga sampel penelitian selanjutnya semakin banyak.

## PUSTAKA ACUAN
Agustia, D. (2017). Pengaruh Struktur Kepemilikan Dan Dewan Komisaris Terhadap Corporate Social Responsibility Dan Reaksi Pasar. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 17(3), 376-385.
Aniktia,  R.,  &  Khafid,  M.  (2015).  Pengaruh  Mekaniseme  Good  Corporate  Governance  Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. Accounting  Analysis Journal, 4(3), 1–10.
Ariningtika, P. (2013). Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan. Skripsi  Tidak  Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro.
Choiriyah, U. M. I. (2010). Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup Di Indonesia.
Skripsi  Tidak  Dipublikasikan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Indriani, R. (2015). Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013–2015. Skripsi  Tidak  Dipublikasikan . Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
Listyaningsih, E., Dewi, R., & Baiti, N. (2018). The Effect Of Good Corporate Governance On Corporate Social Responsibility Disclosure On Jakarta Islamic Index. Indonesian Journal  of  Business  And  Entrepreneurship, 4(3), 273-280.
Nasir, A., Ilham, E., & Utara, V. I. (2014). Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar. Jurnal  Ekonomi  Universitas  Riau, 22(1), 1–18.
Ningsih, R. F. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Manajemen Laba Terhadap Enviromental Disclousure. Jurnal  Akuntansi, 5(1), 1-10. Novitaningrum, F., & Amboningtyas, D. (2017). Analysis Of Good Corporate Governance Principles (Institutional Ownership, Managerial Ownership, Independent Commissioners, And Audit Committee) To Disclosure Sustainability Report Through Roa As Moderating Variables (Study On Manufacturing Companies Of Various Industries Sectors Listed on IDX period Year 2011-2016). Journal  of  Management, 3(3), 470–477.
Nugroho,  M.  N.,  &  Yulianto,  A.  (2015).  Pengaruh  Profitabilitas  Dan  Mekanisme  Corporate Governance Terhadap Pengungkapan CSR Perusahaan Terdaftar Jii 2011-2013. Accounting Analysis  Journal, 4(1), 1–12.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Oktafianti,  D.,  &  Rizki,  A.  (2013).  Pengaruh  Kepemilikan  Manajerial  ,  Ukuran  Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Corporate Environmental Disclosure Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dalam Laporan Tahunan (Studi Pada Perusahaan Peserta Proper 2011-2013 ). Simposium  Nasional  Akuntansi  XVIII .
Owusu, C. A., & Frimpong, S. (2012). Corporate Social And Environmental Auditing : Perceived Responsibility Or Regulatory Requirement?. Research  Journal  of  Finance and  Accounting, 3(4), 47–57.
Pratama,  Y.  A.,  Amboningtyas,  D.,  &  Yulianeu.  (2017).  The  Influence  Of  Good  Corporate Governance And Financial Leverage To Profitability With Corporate Social Responbility As Intervening Variable (Case Study On Manufacturing Companies Listed On Bei Period 2012-2016). Journal  of  Management, 3 (3), 450-460.
Ramdhaningsih, A., & Utama, I. M. K. (2013). Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Dan  Profitabilitas  Pada  Pengungkapan  Corporate  Social  Responsibility. E-Journal Akuntansi  Universitas  Udayana, 3(2), 382-394.
Sari, W. N., & Rani, P. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Return on assets (ROA) dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013. Jurnal Akuntansi dan Keuangan FE Budi Luhur, 4(1), 1–20.
Setiawan, D., Hapsari, R. T., & Wibawa, A. (2018). Dampak Karakteristik Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia. Mix:  Jurnal  Ilmiah  Manajemen, 8(1), 1-15.
Solikhah, B., & Winarsih, A. M. (2016). Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, Dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. Jurnal Akuntansi  Dan  Keuangan  Indonesia, 13(1), 1–22.
Suratno, Ignatius Bondan. 2006. “Pengaruh Environmental Performance Terhadap Environmental Disclosure Dan Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004).” Simposium  Nasional Akuntansi  IX  (Padang) .
Trireksani, T., & Djajadikerta, H. G. (2016). Corporate Governance And Environmental Disclosure In The Indonesian Mining Industry. Australasian  Accounting,  Business  And Finance  Journal, 10(1), 18-28.
Untoro, D. A. (2010). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsbility (Csr) Di Indonesia. Skripsi  Tidak Dipublikasikan. Semarang: Universitas Diponegoro
Wulanda, R. D. P. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2011-2014). JOM  Fekon, 4(1), 120–32.
Yusnita, T. C. (2010). Corporate Governance, Environmental Performance, Dan Environmental Disclosure Di Indonesia. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Yusran, I. A., Kristanti, F. T., & Aminah, W. (2018). Pengaruh Indikator Good Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2016). e-Proceeding of  Manajemen, 5(1): 621–27.

## Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Jombang
Suluh Hendrawan 1 , Nur Anisah 2 , Lina Nasihatun Nafidah 3 * 1, 2, 3 Department of Accounting, STIE PGRI Dewantara 1 kanggehendra@gmail.com, 2 nur.anisah.stie.dw@gmail.com, 3 lina85.akstiedw@gmail.com * ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 01 Agustus 2019; Direvisi: 15 September 2019; Disetujui: 8 Oktober 2019
P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 227 – 236

## Abstract
The implementation of non-cash transactions in local governments is the government’s step in the struggle for the public interest. This study discusses how to implement non-cash transactions in local government in an effort to realize good governance. With qualitative case studies obtained, the data in this study were collected by in-depth interviews. The results of this study prove that accountability, approval and administrative order have been successfully completed in the implementation  of  non-cash  transactions.  However,  the  efficiency  of  the  use  of  the  budget  has  not been able to optimize. Besides that, at the level of strategy, the system and structure are already running well. Factors of ability, human resources and leadership style that need to be considered in order to be successful in supporting good governance management strategies.
Keywords: non-cash transaction, good government governance

## Abstrak
Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Dengan pendekatan kualitatif - case study, data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan depth-interview. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi sudah berhasil dicapai dalam implementasi transaksi non-tunai. Akan tetapi efisiensi dari penggunaan anggaran belum mampu tercapai. Namun demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik. Faktor kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar dalam keberhasilan strategi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: transaksi non-tunai, tata kelola pemerintah
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintahan merupakan sebagai salah satu wujud dalam mencapai akuntabilitas transparansi dalam tata kelola pemerintah yang baik (Utari, 2016). Transaksi non-tunai juga merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi adanya kecurangan (Sobko, 2014). Implementasi transaksi non cash sudah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang dalam mengurangi adanya praktik money laundry (Moshi, 2012). Perkembangan teknologi saat ini telah memengaruhi sistem pembayaran, mulai dari tunai beralih menjadi non-tunai (Lukmanulhakim dkk, 2016). Perubahan sistem pembayaran berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Wulandari, 2019).
Penelitian terhadap transaksi non-tunai sudah mulai banyak berkembang. Utari (2016), menemukan hasil secara empiris bahwa dengan penerapan transaski non-tunai pemerintah daerah DKI-Jakarta dapat mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola. Berdasarkan penelitian empiris transaksi-non-tunai juga mampu mengurangi adanya praktik kecurangan pada organisasi (Sobko, 2014). Pada temuan penelitian lainnya menyatakan bahwa tingkat konsumsi dipengaruhi oleh transaksi non-tunai (Nelasari & Cahyono, 2018). Berdasarkan kesenjangan dalam hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan transaksi non-tunai dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik.
Dengan menggunakan model dari Witcher & Chau (2010) yang telah mengembangkan model 7S pada akhir 1970-an untuk menganalisa organisasi dan efektivitasnya serta membantu mengatasi kesulitan-kesulitan perubahan organisasi. Model 7-S McKinsey merupakan kerangka yang banyak didiskusikan untuk melihat saling keterkaitan antara formulasi dan implementasi strategi. Kerangka 7S dari McKinsey atau yang lebih dikenal dengan McKinsey 7S Framework adalah sebuah model manajemen untuk melihat seberapa efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Faktor faktor dalam organisasi yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi organisasi terdiri dari hard skill yang berupa strategi, struktur dan sistem. Berikutnya berupa soft skill yang terdiri dari kemampuan, sumber daya manusia serta gaya kepemimpinan dalam membangun nilai- nilai dalam organisasi.
Indonesia  Governance  Index (IGI) merupakan rapor tata kelola pemerintah daerah di Indoesia yang dilakukan oleh Kemitraan. Terdapat 6 (enam) prinsip IGI diantaranya prinsip tranparansi,  keadilan,  partisipasi,  akutabilitas,  efisiensi  dan  efektivitas.  Pada  tahun  2012 Provinsi Jawa Timur menempati urutan terbaik kedua dengan nilai index 6,43 (www. kemitraan.or.id/igi).
Berdasarkan data laporan hasil pemerinkaan Badan Pemerika Keuangan (BPK) Pemerintah Daerah Jombang merupakan salah satu pemerintah daerah diprovinsi Jawa timur yang memperoleh opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” selama lima tahun berturut-turut dari 2012-2013 (www.bpk.go.id).
Pencapaian tersebut sebagai wujud dari pencapaian tata kelola pemerintah yang baik.
Implementasi Transaksi Non-Tunai
Suluh Hendrawan
Dalam proses perbaikan berkelanjutan pemerintah daerah Jombang juga ikut serta dalam implementasi non-tunai dalam pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 900/2958/415.44/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjadi strategi yang dapat meningkatkan  efisiensi  serta  transparansi  sebagai  wujud  dari  pencapaian  tata  kelola  yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam mewujudkan pencapaian tata kelola pemerintah yang baik.
Suatu bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa penyajian laporan keuangan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan tersebut diperiksa dan diawasi oleh badan pemerintah yang bertugas sebagai pengawas dan pemantau keuangan agar keuangan negara tetap terkontrol dengan baik serta dapat menjamin keandalan informasi-informasi yang disajikan. Laporan Keuangan Pemerintah ini selanjutnya dipublikasikan kepada rakyat sebagai pengguna laporan keuangan serta sebagai pemilik dana tersebut.
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib,  taat  pada  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat dari masyarakat. Dalam rangka menjalankan amanah dalam undang-undang tersebut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 memerintahkan percepatan implementasi transaksi non-tunai dipemerintah daerah sebagai sebagai pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian dilanjutkan dengan Surat Edaran Menteri dalam Negeri No. 910/1867/ SJ tentang implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi transaksai non-tunai pada pemerintah daerah merupakan langkah pemerintah dalam berjuang untuk kinerja yang baik dan efektif demi kepentingan publik.
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Implementasi transaksi non-tunai pada pemerintah daerah merupakan formulasi dan implementasi strategi. Oleh karenanya, penelitian ini akan berkontribusi dalam menyempurnakan kebijakan mengenai transaksi non-tunai di institusi pemerintah.

## METODE
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivistme dengan model penelitian case study (Basuki, 2016; Neuman, 2014; Syahruddin, 2016) . Dengan menggunakan Model 7-S McKinsey, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam penerapan transaksi non-tunai ( non-cash) sebagai formulasi dan implementasi strategi dalam mencapai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebagai tata kelola pemerintah yang baik.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Model 7-S McKinsey merupakan kerangka untuk melihat saling keterkaitan antara formulasi dan implementasi strategi. Kerangka 7S dari McKinsey (McKinsey 7S Framework ) adalah sebuah model manajemen untuk melihat seberapa efektif organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkannya. Dari kerangka tersebut di atas menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi organisasi adalah Strategi, Sistem, Struktur, Sumber Daya Manusia, Keahlian, Shared Values, dan Gaya kepemimpinan. Keberhasilan implementasi transaksi non-tunai pada aktivitas pemerintahan daerah menunjukkan akuntabilitas dan transparansi sebagai faktor tata kelola pemerintah yang baik bisa terwujud.
Informan merupakan salah satu faktor untuk mendapatkan informasi, dengan melalui wawancara secara mendalam dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) diharapkan dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan strategi analisis Illustrative Method, yakni model analisis yang mengambil konsep dan memperlakukan sebagai kotak kosong untuk diisi dengan deskripsi secara empiris (Neuman, 2014).
Data penelitian dikumpulkan melalui interview baik tertulis maupun elektronik, baik di lokasi pemerintahan maupun di luar pemeritahan dengan pertemuan formal maupun non-formal misalnya Forum  Group  Discussion (FGD). Selain melakukan interview secara mendalam kami juga melakukan observasi ditempat serta analisis data dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan transaksi non-tunai pada Pemerintah Kabupaten Jombang dimulai pada tahun 2018, ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 900/2958/415.44/2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non-tunai. Perubahan yang paling mendasar dari adanya peraturan tersebut ini adalah pembatasan uang tunai yang dipegang oleh Bendahara serta ditiadakannya Uang Panjar bagi pelaksana kegiatan. Batas maksimal uang tunai yang boleh disimpan bendahara adalah 5 juta per hari. Uang Panjar adalah uang yang diserahkan oleh Bendahara kepada pelaksana kegiatan sebagai uang muka untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dengan adanya transaksi non-tunai maka pihak penerima akan langsung menerima dana sesuai dengan haknya, langsung tanpa ada perantara dari pihak manapun. Kondisi ini terjadi karena Bendahara akan melakukan transfer Uang Persediaan langsung kepada Pihak III atau penerima. Transparansi dapat dilihat dengan kesesuaian antara bukti pembayaran dengan jumlah transfer yang dilakukan oleh bendahara.
“…Uang  Persediaan  yang  ada  di  rekening  Bendahara  akan  langsung  ditoken  kepada pihak Ketiga kapanpun dan dimanapun asalkan bukti pembayaran misalnya nota atau kuitansi  sudah  diserahkan  kepada  Bendahara.”  (BPKAD)
Dalam penghematan pengeluaran belum langsung terlihat dengan adanya implementasi transaksi non-tunai. Penghematan pengeluaran hanya terjadi pada saat adanya selisih lelang akibat penawaran yang lebih rendah daripada pagu belanja yang ditetapkan di APBD. Padahal dalam mewujudkan good governance , pemerintah harus dapat mengelola sumbar daya yang ada
Implementasi Transaksi Non-Tunai
Suluh Hendrawan
di negara salah satunya adalah keuangan, baik dalam pelaporan maupun dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Ristanti et.al (2014) menyatakan salah satu bentuk tata kelola  pemerintah  yang  baik  adalah  pengeleloaan  keuangan  yang  efektif  dan  efisien.
“Nampaknya  belum  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  APBD  dengan  pelaksanaan non-tunai.  Penghematan  paling  besar  karena  adanya  selisih  lebih  antara  penawaran lelang  terendah  dengan  pagu  anggaran  yang  ditetapkan.  Kalau  dibandingkan  dengan penghematan  yang  ada  di  Jakarta,  itu  karena  pembelian  BBM  yang  di  non-tunaikan. Kalo  di  Jombang  kan  sudah  lama  kita  pakai  sistem  kupon  yang  sudah  disesuaikan dengan  kebutuhan  harian”.  (BPKAD  1)
Apabila diamati dari pelaksanaan transaksi non-tunai dibandingkan dengan pelaksanaan transaksi secara tunai maka yang berbeda hanyalah cara pembayarannya. Penyiapan dan tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan adalah sama. Padahal seharusnya penerapan Less Cash Society telah terbukti efektif dalam pembayaran sistem dengan indikator seperti keamanan  efisiensi  dan  ekspansi  (Aslinawati  dkk,  2016).  Dengan  adanya  transaksi  non- tunai maka Bendahara “dipaksa” untuk melakukan token apabila transfer kepada Pihak III/penerima. Hal ini dikarenakan jumlah uang maksimal yang dipegang bendahara hanya 5 juta per hari. Konsekuensi dari token adalah kelebihan atau kekurangan transfer kepada penerima tidak bisa diserahkan atau diterima oleh Bendahara secara tunai melainkan harus disetor melalui rekening Bank. Segala rekaman mutasi inilah yang harus dipantau oleh bendahara melalui pencatatan BKU yang sesuai. Karena apabila terlewat satu atau dua transaksi saja yang terlewat maka akan membongkar pencatatan yang ada di BKU.
“Saat ini Bendahara dituntut lebih terampil dan cermat di dalam pekerjaannya. Karena tidak hanya menatausahakan transaksi keuangan saja namun juga melakukan transfer melalui  token.  Dan  dua  pekerjaan  ini  harus  sinkron  dan  pas  karena  bila  tidak  maka akan  menyusahkan  Bendahara  itu  sendiri”  (BPKAD  2).
Untuk mencapai tujuan pelaksanaan transaksi non-tunai maka perlu diperhatikan factor-faktor yang dapat mendukungnya. Analisa faktor pendukung dilakukan berdasarkan Kerangka 7 S yang dibahas berikut ini:

## Strategi
Strategi pelaksanaan non-tunai adalah dengan menggunakan tahapan tahun 2018 sebagai tahap permulaan. Pada tahap permulaan ini berisi tujuan pengenalan dan pelatihan bagi Bendahara dan pelaksana kegiatan. Bendahara diharapkan memiliki keahlian dan ketrampilan yang lebih di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penguasaan ketrampilan bendahara tidak hanya pada pencatatan BKU namun juga ketrampilan transfer dan rekonsiliasi. Pun demikian dengan pelaksana kegiatan agar lebih berfokus pada kesuksesan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Pada tahap permulaan ini, juga menjadi ajang pengenalan bagi Pihak Ketiga selaku penyedia barang dan jasa. Bahwasanya pembayaran atas penyediaan barang dan jasa tidak lagi dilakukan melalui uang tunai namun melalui rekening bank sehingga pihak ketiga diharuskan membuka rekening Bank.
“Untuk  tahun  2018  ini  merupakan  tahap  uji  coba.  Pasti  ada  kendala  dan  masalah  di sana-sini.  Kita  tidak  bisa  kaku  untuk  menyikapi  ini  karena  Mendagri  pun  memberi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
kelonggaran  tahapan  pelaksanaan  transaksi  non-tunai.  Untuk  tahap  awal  ini  kita berlakukan  5  juta  rupiah  untuk  pembatasan  uang  tunai,  nanti  di  tahun  mendatang akan  kita  persempit  lagi  dan  tahun-tahun  mendatang  malah  mungkin  nol  rupiah. Soalnya  kita  juga  bergantung  kesiapan  masyarakat,  tidak  bisa  dipungkiri  masyarakat awam  lebih  menyukai  memegang  uang  tunai…”

## Sistem
Sistem penatausahaan transaksi non-tunai merupakan bagian dari penatausahaan keuangan secara keseluruhan. Di dalam Peraturan Bupati tentang Penatausahaan Keuangan telah diatur mulai dari penyiapan Laporan Pertanggungjawaban, batas waktu penyampaian laporan, hingga laporan-laporan yang harus disampaikan Bendahara kepada PPKD maupun Penggunan Anggaran. Sistem penatausahaan transaksi non-tunai hanya berkonsentrasi terhadap tata cara pembayaran saja walaupun tidak dipungkiri memberi dampak yang luas pada sistem kerja bendahara.
Paling tidak ada empat perubahan pada sistem kerja Bendahara yaitu hilangnya uang panjar digantikan dengan token transfer, pencatatan transaksi di BKU yang harus selalu mengikuti token transaksi, rekonsiliasi harian/ mingguan/ bulanan antara BKU dengan rekening bank dan pemanfaatan uang tunai yang dibatasi hanya 5 juta rupiah. Terhadap perubahan ini BPKAD 2 memberikan komentar sebagai berikut:
“walaupun  sebenarnya  sepele  namun  tata  cara  pembayaran  non-tunai  ini  dampaknya cukup luas. Kita sampai melakukan simulasi secara detail terhadap segala kemungkinan yang  terjadi.  Jelas  di  awal-awal  akan  banyak  pertanyaan  dari  Bendahara  yang muaranya  adalah…  kok  sekarang  jadi  sulit.  Padahal  kalau  diperhatikan  sebenarnya sama  saja,  rekonsiliasi  kan  memang  sudah  jadi  makanan  sehari-hari,  hanya  saja  kalu dulu  Bendahara  dipermudah  Uang  Panjar,  sekali  dikirim  ke  pelaksanan  kegiatan  ya sudah  dikelola  sendiri  sama  pelaksana  kegiatan.”

## Struktur
Pelaksanaan non-tunai berfokus pada perubahan sistem pembayaran yang melibatkan bendahara sebagai pembayar dengan pihak ketiga atau penerima. Namun pada prakteknya transaksi non-tunai melibatkan berbagai unsur yang terlibat pengeluaran APBD. Salah satu unsur utama pelaksanaan APBD adalah PPTK (Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan). PPTK memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangannya dapat diselesaikan secara optimal sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya PPTK juga memiliki kewajiban untuk segera menyusun laporan pertanggungjawaban (SPJ) sebagai dasar Bendahara untuk meminta Surat Permintaan Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
Koordinasi yang baik antara PPTK dengan Bendahara adalah faktor mutlak kelancaran transaksi non-tunai. PPTK yang terlambat menyelesaikan SPJ akan membuat kapasitas Uang Persediaan di Bendahara menjadi berkurang dan tidak optimal sehingga mengakibatkan terhambatnya pembayaran atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan lain. Inspektorat 1 memberi komentar sebagai berikut:
Suluh Hendrawan
“Jelas PPTK harus paham dan sadar akan perubahan yang mendasar ini. Hal ini memang tidak  muda  dan  butuh  waktu.  Selain  panjar  yang  sudah  tidak  ada,  PPTK  diharuskan untuk segera membuat SPJ atas kegiatan yang sudah selesai. Hal ini butub pemahaman bersama,  kita  harus  duduk  bersama  untuk  membahas  ini.  Pelu  diluruskan  lagi  mana tanggung  jawab  PPPTK,  mana  yang  tanggungjawab  Bendahara.  Bila  salah  satu  tidak jalan,  jelas  mengambat  serapan  APBD,”
Pelaksanaan transaksi non-tunai di Pemkab Jombang pada dasarnya mengembalikan kedudukan dan tugas Bendahara dan PPTK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bendahara memilih tugas untuk menerima, menyimpan dan membayarkan dana APBD yang menjadi tugas dan kewenangannya. Sedangkan tugas PPTK adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan fisik  maupun  non  fisik  yang  menjadi  tugas  dan  kewenangannya  serta  melaporkan  secara tertulis pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.
Pelaksanaan transaksi non-tunai juga memiliki keuntungan lain yaitu dalam hal pelaksanaan audit internal. Pelaksanaan audit internal tentang cash opname menjadi lebih mudah karena uang kas tunai yang dipegang oleh Bendahara karena maksimal hanya 5 juta rupiah. Pun demikian dengan pemeriksaan atas rekening Bendahara juga lebih mudah dan cepat. Auditor dapat melihat dan mengamati mutasi rekening bendahara beserta sisa salodo berjalan melalui fasilitas internet banking. Kemudian auditor tinggal mencocokkan Buku Kas Umum (BKU) pada SIMDA Keuangan dengan laporan dari internet Bank Jatim . “Sebenarnya  non-tunai  ini  malah  mempermudah  tugas  auditor.  Mereka  tinggal membandingkan  internet  banking  dengan  BKU,  sewaktu-waktu.  Kalau  dulu  kan  harus bikin  surat  permintaan  print  mutasi  rekening  Bendahara.  Dulu  juga  Bendahara  bebas pegang  uang,  sekarang  kan  tinggal  5  Juta  rupiah.  Kalaupun  ada  perbedaan  anatara BKU  dengan  rekening,  sepanjang  masih  bisa  dijelaskan  melalui  rekonsiliasi  kan  tidak jadi  masalah” (BPKAD 1).

## Sumber Daya Manusia (Staf) dan Keahlian
Berdasarkan pengamatan pada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), latar belakang yang dimiliki oleh Bendahara memang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan transaski non-tunai membutuhkan waktu dan tahapan yang cukup lama. Kemampuan bendahara sangat dibutuhkan manakala melakukan pencatatan transaksi non-tunai melalui aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP. Pada dasarnya aplikasi ini digunakan untuk mempermudah Bendahara dalam melaksanakan tugasnya. Namun tetap saja dibutuhkan pemahaman yang cukup untuk mengoperasikannya khususnya untuk transaksi yang sifatnya tidak rutin, misalnya pengembalian belanja, pembayaran kekurangan tagihan maupun transaksi kompleks lainnya yang melibatkan kegiatan yang dilaksanakan lebih dari sehari.
Kemampuan Bendahara yang memiliki pengetahuan tentang akuntansi atau pembukuan diyakini dapat mempermudah tugasnya sehari-hari. Untuk bendahara yang kurang memiliki pemahaman akuntansi, BPKAD selaku koordinator pengelolaan keuangan secara rutin melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi bendahara mengenai penatausahaan keuangan setiap tahunnya. Bimbingan teknis ini dilaksanakan setiap bulan Oktober.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Pelaksanaan bimbingan teknis ini memiliki tujuan selain meningkatkan pemahaman bendahara mengenai penatausahaan keuangan juga bertujuan sebagai ajang pelatihan bagi bendahara baru yang menggantikan bendahara lama karena pension atau mutasi.
“ Bintek ini sangat penting sebagai pembuka implementasi non-tunai. Kalau tidak salah kita sampai bikin bintek sampai 3 kali tentang non-tunai ini. Itu belum dihitung dengan pendampingan  kecil-kecil  yang  sifatnya  kelompok  maupun  permintaan  OPD.  Kalau  di pemda kan suatu kebijakan baru pasti butuh waktu untuk sosialisasi sampai pelaksana (Bendahara)  benar-benar  paham.  Tapi  kita  tetap  mengadakan  bintek  di  akhir  tahun, kalau itu sifatnya evaluasi dan penyegaran. Kalau dikaitkan dengan transaksi non-tunai saya  kira  bintek  yang  selajutnya  tidak  harus  mengulang  dari  awal,  hanya  solusi  atas masalah-masalah  kecil  yang  belum  sempat  dibahas  sekaligus  ajang  pembelajana  bagi bendahara  baru”  ( BPKAD 2).

## Gaya Kepemimpinan
Sebagai salah satu bentuk organisasi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berada dalam satu hierarki yang dipimpin oleh Kepala OPD yang disebut juga dengan Pengguna Anggaran (PA). Memperhatikan tugas dan kewenangannya maka setiap Kepala OPD memiki kontribusi yang penting bagi suksesnya pelaksanaan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai dapat dianggap sebagai budaya baru yang harus dilaksanakan, menggantikan budaya lama yang terbiasa dengan pembayaran tunai. Tidak dapat dipungkiri bahwa budaya transaksi non-tunai ini mendapatkan tanggapan yang beragam dari Kepala OPD bentuknya berupa dukungan atau malah resistensi.
“ Kalau manut masing-masing Kepala OPD, transaksi non-tunai jelas tidak jalan. Tetap ini kan  bentuk  komitmen  bersama  yang  dikomandoi  oleh  Bupati  melalui  Instruksi  Bupati. Kalau Bupati saja sudah komitmen maka semua Kepala OPD juga harus begitu. Tinggal bagaimana komunikasi antara Kepala OPD, PPTK dan Bendahara. Sebaiknya Bendahara jangan  ditinggal  begitu  saja  saat  melaksanakan  tugasnya,  Kepala  OPD  juga  harus memberikan support dan dukungannya. Terlebih saat ada permasalahan di OPD nya terkait masalah transaksi non-tunai. Kan semua staf dan pejabat struktural harus mendukung keputusan  yang  dibuat  oleh  pimpinan  OPD  maka  sudah  barang  tentu  keputusan  yang dibuat pimpinan haruslah adil dan berat sebelah. Gaya kepemimpinan yang baik harus selalu mengayomi anak buah dan dirasakan adil bagi seluruh bawahannya .” (BPKAD 1). Apabila memperhatikan tugas Pengguna Anggaran maka salah bentuknya adalah melakukan pengesahan atas permintaan pembayaran (SPM) yang dibuat oleh Bendahara serta pengesahan terhadap SPJ yang telah disusun oleh PPTK. Kepemimpinan yang baik dapat mengakomodir atas kedua pelaksanaan tugas ini. Bentuk dari kepemimpinan itu adalah selalu memberi arahan dan dukungan baik kepada Bendahara maupun PPTK agar selalu bersama-sama mengarah pada keberhasilan pencapaian tujuan khususnya dalam hal ini adalah kesuksesan pelaksanaan transaksi non-tunai.
Astuti (2018), Pelealu dkk (2018), dan Monginsidi dkk (2019) sistem transaksi non- tunai terdapat beberapa keuntungan yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel. Karena seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah, sehingga hal ini akan mengurangi tingkat kesalahan hitung. Penelitian yang dilakukan
Implementasi Transaksi Non-Tunai
Suluh Hendrawan
oleh Septiani & Kusumastuti (2019), Dartawan & Sudiarta (2019) menunjukkan pula bahwa penerapan transaksi non-tunai ini dirasakan dapat meningkatkan perwujudan prinsip good governance terutama  prinsip  akuntabilitas,  transparansi,  efektivitas,  dan  efisiensi.

## SIMPULAN
Pelaksanaan transkasi non-tunai telah dilaksanakan secara bertahap di Pemerintah Kabupaten Jombang mulai tahun 2018. Implementasi transaksi non-tunai di pemerintah daerah Jombang dalam rangka pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun demikian, hasil yang nampak dari implementasi transaksi non-tunai tersebut adalah tercapainya akuntabilitas, transparansi serta tertib adminitrasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya transfer non-tunai yang dapat dipantau secara real time untuk kepentingan audit serta telah terciptanya kesesuaian antara pelaporan Buku Kas Umum dengan laporan rekening bank berdasarkan internet  banking.  Akan  tetapi,  pencapaian  efisiensi  belum  dapat  dicapai  secara  maksimal. Hal tersebut, disebabkan oleh adanya dominasi dalam sistem lelang dalam belanja serta diperlukannya penghematan belanja lainnya. Hasil penelitian ini berdampak pada penerapan kebijakan ke depan bahwa dalam implementasi transaksi non-tunai dalam pemerintahan daerah yang menjadi tantangan dalam pencapaian tata kelola yang baik. Diperlukan sebuah sinergitas dari berbagai pihak dalam pencapaian strategi pemerintahan daerah.
Sesuai dengan 7S Mc-Kinsey dalam keberhasilan implementasi transaksi non-tunai sangat dipengaruhi oleh strategi, sistem dan struktur yang diberlakukan pada tiap OPD. Strategi, sistem dan struktur merupakan pijakan awal dalam implementasi transaksi non-tunai. Tiga faktor tersebut sudah berjalan dengan baik dalam mendukung implementasi transaski non-tunai. Sedangkan, faktor sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian yang berkelanjutan sebagai dasar dalam penciptaan nilai-nilai dalam organisasi sebagai wujud dari shared value. Hal tersebut, disebabkan olah adanya sifat yang dinamis dan dipengaruhi oleh individu-individu pelaksana tugasnya masing-masing. Diperlukan penelitian lebih lanjut tentang model gaya kepemimpinan yang tepat dalam pengembangan sumber daya manusia agar tercipta shared value yang mampu mendorong tercapainya keberhasilan strategi dalam tata kelola pemerintah yang baik.

## PUSTAKA ACUAN
Aslinawati, E., Wulandari, D., & Soseco, T. (2016). Public Perception of the Effectiveness of Less Cash Society. International  Review  of  Social  Sciences , 4(1), 7–12.
Astuti, S. R. (2018). Analisis Implementasi Transaksi Non-Tunai dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kota Yogyakarta . Skripsi Tidak Dipublikasikan . Yogyakarta: STIE Widya Wiwaha.
Basuki. (2016). Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi Kasus . Surabaya: AUP - Unair.
Dartawan, K. A. D. P. N., & Sudiarta, I. K. (2019). Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Kertha  Negara , 7(7), 1-14.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Lukmanulhakim, M., Djambak, S., & Yusuf, K. (2016). Pengaruh Transaksi Non Tunai Terhadap Velositas Uang di Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 14(1), 41-46.
Monginsidi, E. C., Koleangan, R. A. M., & Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Implementasi Transaksi Non-Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. Jurnal Pembangunan  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah , 19(9), 1-16.
Moshi, H. P. B. (2012). Implications of Cash-Dominated Transactions for Money Laundering.
Working  Paper  Institute  For  Seurity  Studies .
Nelasari, P. R., & Cahyono, H. (2018). Pengaruh Sistem Transaksi Non Tunai Terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat di Surabaya. Jurnal  Ekonomika  dan  Bisnis  Islam , 1(3), 251-260.
Neuman, W. L. (2014). Social  Research  Methods:  Qualitative  and  Quantitative  Approaches.
New Jersey: Pearson Education.
Pelealu, A., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2018). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung. Jurnal  Riset  Akuntansi  Going  Concern , 13(4), 220-229.
Utari, N. P. (2016). Analisis Pelaksanaan Transaksi Non-Tunai Berdasarkan Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Skripsi  Tidak  Dipublikasikan . Depok: Universitas Indonesia.
Septiani, S., & Kusumastuti, E. (2019). Penerapan Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Belanja Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Prinsip Good Governance (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat). Prosing Industrial Research Workshop and National Seminar. https://doi.org/10.35313/ irwns.v10i1.1478.
Sobko, O. V. (2014). Fraud in Non-Cash Transactions : Methods , Tendencies and Threats.
World  Applied  Sciences  Journal , 29 (6), 774–778. https://doi.org/10.5829/idosi. wasj.2014.29.06.13930
Syahruddin, T. A. G. Y. (2016). Metode  Penelitian  Pendidikan . Jakarta: Mitra Wacana Media Witcher, B. J., & Chau, V. Sum. (2010). Strategic  Management:  Principles  and  Practice. New Jersey: Pearson Education.
Wulandari, B. I. (2019). Pengaruh Nilai Transaksi Pembayaran Non –Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Periode 2014-2017). Skripsi Tidak Dipublikasikan .
Surakarta: IAIN Surakarta.
Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi pada Pondok Pesantren Salafiyah

## Dwi Sulistiani
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dwisulistiani@pips.uin-malang.ac.id
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 02 November 2018; Direvisi: 24 Mei 2019; Disetujui: 21 Oktober 2019

## Abstract
This study aims to determine the cash out transactions that occur in the Sabilurrosyad Islamic boarding  school,  analyze  the  internal  control  system,  then  compile  the  AIS  cash  outflow  chart  for the Sabilurrosyad boarding school so that it can increase public accountability. The research method is descriptive qualitative method using case studies. The results of the study indicate that internal control is still not good as evidenced by the existence of multiple tasks. Understanding of risk is still not understood by the leaders of Islamic boarding schools, information and communication is  unclear.  Monitoring  has  been  carried  out  with  the  existence  of  monthly  and  annual  financial reports, but it has not been compiled according to the accounting standards that should be. The flow  chart  has  not  been  created  so  that  the  results  of  this  study  are  in  the  form  of  a  cash  flow chart AIS can be used by the Sabilurrosyad boarding school.
Keywords: accounting information system, boarding school, accountability

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi kas keluar yang terjadi di pondok pesantren Sabilurrosyad,  menganalisis  sistem  pengendalian  intern,  kemudian  menyusun  flow  chart  SIA  kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas publik. Metode penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern masih belum bagus terbukti dengan adanya perangkapan tugas. Pemahaman resiko masih belum dipahami oleh pimpinan pondok pesantren, informasi dan komunikasi belum jelas. Monitoring telah dilakukan dengan adanya laporan keuangan bulanan dan tahunan, tapi masih belum disusun sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya. Bagan alur dokumen (flow chart) belum dibuat sehingga hasil dari penelitian ini berupa flow chart SIA kas keluar bisa digunakan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad.
Kata Kunci: sistem informasi akuntansi, pondok pesantren, akuntabilitas
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki akar sosio-historis cukup kuat di masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan pesantren menduduki salah satu posisi relatif sentral pada dunia pendidikan di Indonesia untuk dapat bertahan pada berbagai gelombang perubahan. Pesantren harus memiliki kekuatan dan kemampuan strategis dalam menghasilkan manusia berkualitas, mendorong dan mengarahkan umat Islam meningkatkan aspek ekonominya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (Rahim, 2013). Pondok pesantren merupakan salah satu organisasi sektor publik yang berarti dimiliki oleh masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk melayani masyarakat. Pondok pesantren  salafiah  merupakan  jenis  pondok  pesantren  klasik  yang  sudah  sejak  lama mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Meskipun terkesan klasik tapi ilmu-ilmu yang diajarkan disana masih sangat dibutuhkan oleh santri-santri di Indonesia oleh karena itu masih banyak peminatnya.
Sangat menarik untuk memadukan keklasikan pondok pesantren salafiah dengan sistem akuntansi yang modern. Pondok pesantren perlu untuk meningkatkan akuntabilitasnya baik dari dana yang masuk maupun yang keluar. Pertanggungjawaban pada masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pondok pesantren. Penelitian yang dilakukan oleh Salombe (2008), Larasati (2013), Harun (2013), Salupi dkk (2014), Nikmatuninayah (2014) dan Zamzami (2015) mengenai sistem informasi akuntansi (SIA) kas masuk dan keluar di yayasan menunjukkan bahwa sistem yang ada masih belum cukup efektif, terbukti dengan ada beberapa bagian dari sistem tersebut yang masih harus diperbaiki. Yayasan dan pondok pesantren juga masih belum menerapkan PSAK No. 45 dalam penyusunan laporan keuangannya. Masih belum efektifnya SIA di pondok pesantren salah satunya karena belum adanya aturan yang tegas bagi mereka untuk menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya.
Sejak buku pedoman pondok pesantren diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Ikatan Akuntans Indonesia (IAI) serta mulai diberlakukan sejak Mei 2018, pondok pesantren harus mulai untuk meningkatkan akuntabilitas publiknya dengan menyusun laporan keuangannya sesuai dengan strandar akuntansi yang seharusnya. Berdasarkan fakta tersebut diatas penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana penerapan akuntansi khususnya SIA kas keluar pada pondok pesantren setelah dikeluarkannya aturan dari BI bahwa pondok pesantren diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang seharusnya.
Salah satu pesantren yang mengintegrasikan dimensi pendidikan agama dan dimensi pendidikan masyarakat adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Kota Malang. Pesantren ini memiliki santri laki-laki dan perempuan yang sudah cukup banyak. Pondok pesantren ini telah melakukan pencatatan kas masuk dan keluar, tetapi masih belum sesuai dengan Standar Akuntansi yang seharusnya. Sistem informasi akuntansi (SIA) kas masuk dan keluar sudah ada tapi masih belum digambarkan dalam bagan alur diagram ( flowchart ), selain itu pengasuh pondok juga merasa sistem akuntansi yang ada masih perlu untuk diperbaiki. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan SIA kas keluar di pondok pesantren
Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi Dwi Sulistiani
salafiyah tapi juga memberikan solusi yaitu berupa rekomendasi berupa: rancangan formulir dan  flow  chart  kas  keluar  yang  diperlukan  oleh  pondok  pesantren  Sabilurrosyad  Malang. Pandangan orang bahwa pondok pesantren salafiyah itu terkesan kuno dan tidak mengikuti perkembangan jaman itu salah. Dalam penelitian ini akan membuktikan bahwa pondok pesantren  salafiyah  pun  mampu  juga  untuk  menjalankan  sisten  informasi  akuntansi  yang sesuai sehingga akuntabilitas publiknya bisa meningkat.
Sistem informasi akuntansi merupakan seperangkat prosedur yang mempunyai tujuan menghasilkan informasi yang tepat dan berguna bagi semua pihak, informasi diperoleh dari pengumpulan dan pemrosesan data yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. (Yusuf, 2009; Winarno, 2016). Teknik dalam sistem informasi akuntansi biasanya menggunakan Flowchart (bagan alur). Bagan alur (flowchart ) inilah yang menunjukan arus data dan tahapan operasi dari satu bagian ke bagian lain yang terdiri dari beberapa prosedur dalam sebuah sistem.
Menurut Mulyadi (2010) unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek dirancang dengan merinci unsur organisasi, sistem otorisasi, dan prosedur pencatatan, serta unsur praktek yang sehat, unsur organisasi yaitu: pertama, fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penyimpanan kas. Kedua, bagian kasa tidak boleh melaksanakan sendiri transaksi kas masuk dan keluar tanpa campur tangan fungsi lain.
Pengendalian intern merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh manajemen dan seluruh personil dalam suatu organisasi. Pengendalian intern didesain untuk menjamin tercapainya tujuan baik dalam operasional, pelaporan dan kepatuhan. Pengendalian internal hanya dapat menyediakan keyakinan memadai, bukan keinginan mutlak. Hal ini menegaskan bahwa sebaik apapun pengendalian internal itu dirancang dan dioperasikan, hanya dapat menyediakan keyakinan yang memadai, tidak dapat sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan pengendalian internal meskipun telah dirancang dan disusun sedemikian rupa dengan sebaik baiknya. Berhasil tidaknya sistem pengendalian intern bergantung pada kompetensi dan kendala dari pada pelaksanaannya dan tidak terlepas dari berbagai keterbatasan.
Terdapat beberapa komponen pengendalian intern yang harus ada dalam pengendalian intern suatu organisasi, yaitu: 1) Control  environment atau lingkungan pengendalian. Merupakan tanggung jawab manajemen puncak untuk menyatakan dengan jelas nilai- nilai integritas dan kegiatan tidak etis yang tidak dapat ditoleransi. 2) Control  activities atau kegiatan pengendalian. Untuk mengurangi terjadinya kecurangan, manajemen harus merancang  kebijakan  dan  prosedur  untuk  mengidentifikasi  resiko  tertentu  yang  dihadapi perusahaan. 3) Risk assessment atau pemahaman risiko. Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menciptakan resiko bisnis dan harus menentukan bagaimana caranya mengelola resiko tersebut. 4) Information  and  communication atau informasi dan komunikasi. Sistem pengendalian internal harus dikomunikasikan dan diinfokan kepada seluruh karyawan perusahaan dari atas hingga bawah. 5) Monitoring atau pemantauan. Sistem pengendalian internal harus dipantau secara berkala. Apabila terjadi  kekurangan  yang  signifikan,  harus  segera  dilaporkan  kepada  manajemen  puncak
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
and ke dewan komisaris. Kelima komponen tersebut wajib ada dalam suatu organisasi dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menghasilkan pengendalian intern yang baik.
Sistem informasi akuntansi harus berkembang sesuai kebutuhan informasi perusahaan dan perkembangan teknologi, untuk itu diperlukannya penyusunan kembali sistem akuntansi yang baru. Selanjutnya adalah desain/perancangan sistem. Terdapat tiga tahap dalam perancangan sistem akuntansi: pertama, melakukan evaluasi rancangan alternatif berdasarkan  sistem  yang  diusulkan.  Kedua,  menyajian  spesifikasi  rancangan  yang  rinci. Ketiga, menyajikan laporan rancangan sistem.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi kas keluar yang terjadi di pondok pesantren Sabilurrosyad. Selain itu, penelitian ini turut pula akan menganalisis sistem pengendalian intern, kemudian menyusun flow chart SIA kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad sehingga bisa meningkatkan akuntabilitas publik.

## METODE
Penelitian sistem akuntansi kas keluar ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Kota Malang, Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam menganalisis pengendalian intern, selanjutnnya membuat rancangan SIA kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad.
Data Primer, berupa observasi, wawancara dan focus group discussion (FGD). Observasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas di Pondok Pesentren Sabilurrosyad. Prosedur apa saja yang dilalui yang membentuk sistem akuntansi pengeluaran kas. Wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang terkait dengan system informasi akuntansi kas masuk dan kas keluar. Wawancara dilakukan dengan ketua yayasan/ pondok pesantren, bagian keuangan, bendahara/ kasir, bagian akuntansi dan pihak-pihak lain yang terkait. Hasil waancara tersebut kemudian dicatat secara lengkap untuk mendapatkan informasi baik tertulis ataupun lisan terkait prosedur dan arus formulir di Pondok Pesantren Sabilurrosyad.
Data Sekunder, berupa kepustakaan dan dokumentasi. Terdiri dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan sistem akuntansi pengeluaran kas, dan lain sebagainya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa struktur organisasi, formulir, faktur, kebijakan-kebijakan tertulis dan dokumen-dokumen lainnya yang ada di lapangan.
Metode triangulasi dilakukan dalam penelitian ini guna memeriksa keabsahan data yang didapat oleh peneliti selama pengambilan data berlangsung dengan memanfaatkan suatu data lain untuk dikonfirmasi kebenarannya (Moleong, 2010) Dalam menganalisis data dan menjawab masalah penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama , survey Pendahuluan. Dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Sabilurrosyad. Kedua , Mendata semua transaksi yang terjadi di pondok pesantren terkati dengan kas masuk dan kas keluar. Ketiga , analisis. Pada tahap ini penggunaan literatur sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimanakah sistem informasi akuntansi kas keluar
Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi Dwi Sulistiani
yang efektif kemudian digabungkan hasil penelitian di lapangan akan bisa menghasilkan rancangan kas keluar yang sesuai untuk pondok pesantren Sabilurrosyad. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut kekurangan atau kelemahan dari sistem akan dapat dibuat rekomendasi untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. Keempat , Perancangan. Tahap  perancangan  digunakan  untuk  membuat  rancangan  formulir  dan  menyusun  flow chart (bagan alur dokumen) terkait SIA kas keluar baik secara naratif ataupun dalam bentuk gambar flow chart. Kelima , kesimpulan dan rekomendasi berupa rancangan sistem informasi akuntansi kas keluar yang efektif. Tahap ini dihasilkan berdasar penjabaran data penelitian beserta analisis sesuai dengan teori-teori dan literatur yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pondok Pesantren Sabilurrosyad memiliki beberapa departemen yang berada dalam satu Yayasan Sabilurrosyad, yaitu: SMPI Sabilurrosyad, SMAI Sabilurrosyad, Madrasah Diniiyah, TPQ, BLK (Balai Latihan Kerja) dan Pondok Pesantren Putra. Penelitian untuk memilih SMPI Sabilurrosyad untuk menjadi contoh salah satu departemen di pondok pesantren Sabilurrosyad. Departemen ini menghasilkan surplus dalam pendanaannya sehingga bisa digunakan untuk membiayai departemen yang lain.
Transaksi kas keluar dilakukan dengan menggunakan mekanisme anggaran yang sudah setujui oleh kepala sekolah dan pengurus yayasan untuk tahun berikutnya. Anggaran disusun oleh tim manajemen sekolah yang terdiri dari : kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengurus komite sekolah dan bendahara sekolah. Anggaran disusun dengan menggunakan dokumen Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Dalam anggaran tersebut selain memuat anggaran pendapatan juga memuat anggaran belanja sekolah serta dana cadangan yang digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga. Laporan keuangan dilaporkan tiap bulan untuk manajemen sekolah dan tiap tahun untuk yayasan. Laporan keuangan terkait dengan BOS dan BOSDa sudah menggunakan prosedur dan bentuk laporan yang jelas berdasarkan aturan pemerintah terkait mekanisme pengajuan dan pelaporan dana BOS dan BOSDa untuk sekolah yang sudah memenuhi syarat.
Transaksi kas keluar terdiri dari: Belanja gaji, Belanja ATK, Belanja bahan (selain ATK), Belanja pemeliharaan, Belanja modal yang terdiri dari: Tanah, Gedung, Peralatan, Belanja perjanan/transportasi, Belanja konsumsi, Belanja listrik dan air, Belanja tendik (tenaga pendidik) dan Belanja lain-lain
Dana pondok pesantren diperoleh dari dana pemerintah dan dana bukan dari Pemerintah. Dana bukan dari pemerintah digunakan untuk pembelian, sewa dan untuk gaji karyawan. Kas bisa dikeluarkan untuk semua pembelian dan sewa yang sudah direncanakan sebelumnya dengan mengajukan proposal dan disetujui oleh ketua yayasan dan kepala sekolah. Bendahara menyimpan data proposal untuk kemudian membayarnya saat akan dilakukan pembelian atau sewa. Setelah selesai kegiatan, penanggungjawab kegiatan harus membuat laporan kegiatan untuk kemudian disimpan sebagai bukti oleh bendahara. Penggajian dilakukan untuk karyawan saja, sedangkan pengurus yayasan tidak memperoleh gaji. Besaran gaji ditentukan oleh lembaga tersebut sesuai dengan UMR.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Volume 12 (2), 2019
Pengeluaran kas yang berasal dari dana BOS (dana pemerintah) hanya bisa digunakan untuk pengeluaran operasional yang sifatnya rutin sepert: perlengkapan, honorarium, pemeliharaan gedung, alat peraga, percetakan, fotocopy, konsumsi, dan pemeliharaan prasarana lainnya. Prosedur pembelian dan pengeluaran kas: Alat Tulis, alat peraga, percetakan, foto copy, konsumsi, pemeliharaan gedung dan prasarana lainnya. 1) Bagian TU mengecek kartu stok barang dan mengajukan pembelian saat persediaan sudah menipis. 2) Membuat daftar permintaan barang. 3) Menyerahkannya kepada bendahara.
Honorarium: 1) Pembayaran honorarium guru yang menjabat dan guru ekstra kulikuler didasarkan pada SK yang telah dikeluarkan oleh ketua yayasan dan kepala sekolah. 2) Waka Kurikulum membuat rencana anggaran terkait honorarium. 3) Waka kurikulum membuat rekap anggaran dan pengeluaran kas untuk honorarium berdasarkan SK yang telah ada.
Prosedur  Pembuatan  Bukti  Kas  Keluar:  1)  Kepala  TU  melakukan  verifikasi  terhadap BAP dan surat pesanan barang. 2) Melakukan pencocokan data faktur dengan BAP. 3) Jika sesuai kemudian membuat tanda terima faktur. 4) Menyerahkannya pada supplier. 5)  Melakukan  verifikasi  terhadap  bukti  (menghitung  ulang).  6)  Mencatat  dalam  bukti  kas keluar (BKK) sesuai besarnya tagihan. 7) Melakukan paraf pada BKK. 8) Membuat buku control anggaran unit dan mencatat BKK tersebut di buku itu. 9) Mengajukannya pada bagian bendahara, minta persetujuan kepala sekolah untuk bisa dikeluarkan uangnya. 10) Melakukan pembayaran oleh bendahara.
Pihak-pihak yang terlibat terkait pengendalian Internal menurut COSO (The Committee of Sponsoring  Organizations) adalah dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lainnya yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu juga bahwa tanggung jawab untuk penetapan, penjagaan, dan pengawasan sistem Pengendalian Internal adalah tanggung jawab manajemen. Di pondok pesantren yang merupakan organisasi nirlaba, peran dewan komisaris digantikan oleh masyarakat, sedangkan manajemen dilakukan oleh pengurus pondok pesantren dan pengelolan sekolah yang berada di bawah yayasan pondok pesantren tersebut.
Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan di pondok pesantren Sabilurrosyad khususnya di SMPI Sabilurrosyad dapat dipaparkan bahwa lingkungan pengendalian masih belum begitu bagus. Hal tersebut terbukti dengan adanya perangkapan tugas antara bagian kasir dan bagian accounting, kemudian perangkapan tugas bagian gudang dan bagian pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan barang (Hasil wawancara dengan bendahara SMPI Sabilurrosyad).
Kegiatan pengendalian yang dilakukan adalah adanya approve/persetujuan dari pihak kepala sekolah untuk pengeluaran yang sifatnya tidak rutin, untuk pengeluaran rutin tidak perlu diapprove. Mengenai pemahaman resiko juga masih belum dipahami oleh pihak pengelola pondok pesantren. Berdasarkan wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dapat dipaparkan bahwa mereka belum paham terkait resiko keuangan yang dihadapi baik itu kecurangan maupun kehilangan. Sistem di pondok pesantren masih mengandalkan kepercayaan yang tinggi kepada karyawannya yang itu memang menjadi ciri khas akuntansi di pondok pesantren.
Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi Dwi Sulistiani
Informasi  dan  komunikasi juga masih belum jelas, terbukti dengan bentuk laporan keuangan yang masih belum tau bagaimana menyusunnya, sehingga pengelola tidak tau bagaimana kinerja mereka dari tahun ke tahun terkait keuangan. Laporan keuangan yang kurang informatif tersebut sebenarnya akan dapat mengurangi nilai mereka saat ada akreditasi sekolah melakukan visitasi. Jenjang komunikasi sudah mulai terstruktur tapi ada kalanya komunikasi tersebut dipotong garis komunikasinya saat ada keperluan yang mendesak, apalagi saat pemilik pesantren yang menyuruhnya. Dalam garis komunikasi di pondok pesantren peran kyai menjadi sangat penting dan semua perkataannya adalah perintah yang harus dilakukan oleh santri dan pegawainya. Kharisma Kyai sebagai orang yang dapat dipercaya dan mempunyai pengetahuan yang tinggi menjadi pusat komunikasi di pondok pesantren.
Monitoring dilakukan oleh SMPI Sabilurrosyad dilakukan dengan adanya laporan keuangan bulanan yang diberikan bendahara pada kepala sekolah dan laporan keuangan tahunan yang diserahkan kepada pengurus pondok pesantren. Hanya saja setelah dilakukan pelaporan keuangan, hasil nya tidak digunakan untuk tindakan perbaikan atau mengukur kinerja organisasi agar bisa mencapai tujuan dan menjadi lebih baik lagi.
Masalah yang dihadapi di SMPI Sabilurrosyad adalah masih belum bisa menyusun laporan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan di pondok pesantren yang dananya berasal dari dana sendiri (bukan dari bantuan pemerintah). Kendalanya adalah bahwa bendahara bukan memiliki kompetensi di bidang keuangan ataupun akuntansi sehingga belum begitu paham terkait penyusunan laporan keuangan serta mekanisme atau sistem yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan permasalahan dan kendala tersebut diperlukan sebuah rancangan sistem akuntansi khusunya kas masuk dan kas keluar yang bisa membantu menjadi acuan dalam transaksi kas masuk dan kas keluar di SMP ini.
Berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dianalisi bahwa transaksi kas masuk dan kas keluar di SMPI Sabilurrosyad dilakukan oleh satu orang bendahara baik itu kas masuk maupun untuk kas keluar. Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan juga dilakukan oleh bendahara tersebut, hal ini melanggar teori tentang pengandalian intern bahwa personil untuk kasir/bendahara tidak boleh merangkap sebagai pencatat/bagian akuntansi. Namun hal ini dalam kenyataannya tidak menimbulkan masalah baik pencurian atau kecurangan dikarenakan kepercayaan yang dibangun di pondok pesantren Sabilurrosyad sangat kuat sehingga semua pegawai menjaga amanah yang telah diberikan oleh kyai mereka. Hal inilah yang berbeda antara pengendalian intern di perusahaan dengan di pondok pesantren karena peran kyai sebagai pemimpin yang kharismatik sangatlah besar sehingga pegawainya selalu menjaga amanah meskipun tidak diawasi. Dilingkungan pondok pesantren dengan spiritualisme yang sangat tinggi merupakan pengendalian intern tersendiri, karena mereka takut pada Allah yang selalu mengawasi mereka.
Dalam standar akuntansi (SAK ETAP) mewajibkan untuk setiap entitas untuk melakukan pencatatan dengan system double entry. Sistem tersebut mengharuskan pencatatan atau jurnal dilakukan pada tiap transaksi dengan melakukan debit dan kredit pada rekening
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
yang bersangkutan. Satu transaksi harus melibatkan setidaknya satu rekening yang di debet dan satu rekening yang di kredit, sehingga terjadi keseimbangan antara debit dan kreditnya. Tabel 1 memperlihatkan contoh perbedaan sistem single entry dan double entry .

## Tabel 1. Sistem pencatatan single entry dan double entry
Pencatatan Single  Entry Pencatatan Double  Entry Pendapatan-SPP Rp xxx Kas Rp xxx Pendapatan-SPP Rp xxx Perlengkapan Rp xxx Perlengkapan Rp xxx Kas Rp xxx
Sumber: Data Diolah 2018
Aset bertambah di sisi debit, pendapatan bertambah di sisi kredit, beban bertambah di sisi debit, sedangkan kewajiban dan aset neto bertambah di sisi kredit. Buku besar merupakan tahap selanjutnya setelah dilakukan jurnal, maka harus diposting ke buku besar tiap rekening yang ada sesuai dengan kode rekening diatas. Tahap terakhir adalah penyusunan laporan keuangan yang sesuai untuk pondok pesantren, yang terdiri dari: Laporan posisi keuangan, Laporan aktivitas, Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45. Tabel 2 menunjukkan rancangan catatan untuk Yayasan Pondok Pesantren Sabilurrosyad.
Tabel  2.  Rancangan  Buku  Kas
Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Dokumen yang digunakan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad adalah dokumen transaksi (bukti kas keluar, nota, kwitansi, faktur, dll) serta dokumen buku catatan transaksi berupa buku jurnal dan buku besar. Tabel 3 merupakan rancangan dokumen yang bisa digunakan oleh Pondok Pesantren Sabilurrosyad.
Tabel  3.  Rancangan  Buku  Jurnal
Tanggal Keterangan Debit Kredit
Analisis pada catatan pertama untuk kas masuk dilakukan pada buku pembantu SPP yang dibuat oleh bendahara dimana buku pembantu tersebut membantu sekolah untuk mengetahui siapa santri yang sudah bayar SPP ataupun yang belum. Meskipun bentuk buku pembantu masih belum sesuai tapi cukup untuk memberikan informasi yang
Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi Dwi Sulistiani
dibutuhkan. Analisis pada catatan terakhir di SMPI Sabilurrosyad masih belum menyusun laporan keuangan, hal tersebut dikarenakan bendahara masih belum tau bagaimana bentuk laporan keuangan yang seharusnya. Oleh karena itu sangat diperlukan perancangan kode akun, formulir yang dibutuhkan, catatan yang harus dilakukan, bentuk laporan keuangan dan  bagan  alur  dokumen  (flowchart)  terkait  kas  keluar  yang  dilakukan  di  SMPI  ini.  Tiap bukti transaksi yang terjadi baik itu kas masuk maupun kas keluar harus dicatat dalam buku jurnal yang terdiri dari tanggal, keterangan dan debit serta kredit yang menunjukkan posisi dalam logika akuntansi, hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 4.
Tabel  4.  Rancangan  Buku  Besar Nama Akun...... Kode Akun....... Tanggal Keterangan Debit Kredit Saldo
Formulir kas keluar digunakan sebagai bukti intern terkait transaksi kas keluar dengan nomor urut tercetak yang nantinya akan dilampiri oleh bukti ekstern berupa nota, kwitansi, dll untuk kas keluar. Tabel 5 merupakan rancangan formulir kas keluar.

## Tabel 5. Rancangan Formulir Kas Keluar
SMPI Sabilurrosyad Jl. Candi VI C No. 303 Karangbesuki Sukun Malang
Bukti Kas Keluar No. KK00000001 Surat Perintah Membayar Uraian Jumlah TOTAL Terbilang :
Keterangan:
Disetujui Kasir Menyetujui Malang, Yang Menerima
Berdasarkan analisis yang dilakukan berikut ini rekomendasi rancangan SIA kas keluar untuk pondok pesantren Sabilurrosyad: Kas keluar untuk Pembelian atau Sewa. (a) Panitia Kegiatan. 1) Menyusun proposal kegiatan dan anggaran biaya. 2) Mengajukan permohonan pembelian atau sewa pada ketua yayasan. 3) Menyerahkan permohonan tersebut pada bendahara setelah mendapat persetujuan dari ketua yayasan. 4) Menerima uang dan bukti kwitansi pembelian atau sewa. 5) Menyusun pertanggungjawaban atas uang yang diterima. 6) Meyerahkan lembar pertanggungjawaban pada akunting. (b) Akunting. 1) Menerima kwitansi lembar 2 sebagai bukti kas keluar. 2) Melakukan pencatatan transaksi pada buku jurnal. 3) Melakukan posting ke buku besar. 4) Menerima laporan pertanggungjawaban
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
(LPJ) dan memeriksa kebenarannya.
Arsip LPJ. (a) Ketua yayasan. 1) Menerima proposal dari panitia kegiatan beserta RAB nya. 2) Mengecek proposal dan RAB. 3) Memberikan keputusan untuk menyetujui atau tidak proposal tersebut. 4) Menandatangani proposal jika menyetujuinya. (b) Bendahara yayasan. 1) Menerima proposal dan RAB yang telah disetujui oleh ketua yayasan. 2) Melakukan cek atas kebenaran proposal dan RAB. 3) Membuat kwitansi rangkap tiga untuk: panitia kegiatan, akuntan dan arsip. 4) Menyerahkan uang pada panitia kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui. 5) Menyerahkan kuitansi lembar 2 pada akunting untuk dicatat dalam jurnal.
Sistem kas keluar untuk penggajian: (a) Tata Usaha. 1) Melakukan cek daftar absen karyawan. 2) Menyusun daftar potongan baik yang rutin maupun tidak rutin. 3) Mengecek data perubahan gaji untuk disesuaikan. 4) Mencetak daftar gaji. 5) Mengajukan daftar gaji pada kepala sekolah untuk dicek dan disetujui. (b) Kepala sekolah: menerima daftar gaji, mengecek dan menyetujuinya. (c) Ketua yayasan. 1) Menerima surat pembayaran dan daftar gaji untuk disetujui. 2) Membuat surat kuasa pencairan dana untuk diberikan pada bendahara. (d) Akunting. 1) Menerima bukti pembayaran gaji dari bendahara. 2) Melakukan pencatatan dalam buku jurnal. 3) Melakukan posting ke buku besar. (e) Bendahara Yayasan. 1) Menerima surat kuasa pencairan dana dan bukti pembayaran gaji. 2) Menandatangani surat kuasa pencairan dana. 3) Membayar gaji secara tunai ataupun auto debet bank. 4) Menyerahkan bukti pembayaran pada bagian akunting untuk dicatat.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis transaksi dengan model COSO menemukan bahwa lingkungan pengendalian masih belum begitu bagus. Hal tersebut terbukti dengan adanya perangkapan tugas antara bagian kasir dan bagian accounting . Kemudian perangkapan tugas bagian gudang dan bagian pembelian yang dilakukan oleh bagian pengadaan barang. Kegiatan pengendalian perlu ditingkatkan dengan adanya persetujuan dari pihak kepala sekolah untuk pengeluaran yang sifatnya tidak rutin. Mengenai pemahaman resiko juga masih belum dipahami oleh pihak pengelola pondok pesantren. Pihak pengelola pondok pesantren Sabilurrosyad belum paham terkait resiko keuangan yang dihadapi baik itu kecurangan maupun kehilangan. Sistem di pondok pesantren masih mengandalkan kepercayaan yang tinggi kepada karyawannya yang itu memang menjadi ciri khas akuntansi di pondok pesantren. Monitoring dilakukan dengan adanya laporan keuangan bulanan yang diberikan bendahara pada kepala sekolah dan laporan keuangan tahunan yang diserahkan kepada pengurus pondok pesantren. Perancangan SIA kas keluar berupa catatan, formulir dan flowchart telah memperhatikan sistem pengendalian internal yang dibutuhkan oleh pondok pesantren  Sabilurrosyad.  Perancangan  flowchart  terdiri  dari:  flowchart  prosedur  aktivitas pembiayaan dan aktivitas pembiayaan gaji.
Berdasarkan kesimpulan diatas dapat direkomendasikan sebagai berikut: Pertama, transaksi-transaksi yang terjadi bisa lebih diperjelas dan dicatat secara tertib dalam formulir serta catatan yang ada. Kedua, adanya pemisahan tugas antara bagian kasir dan
Peningkatan Akuntabilitas Publik Melalui Sistem Informasi Akuntansi Dwi Sulistiani
bagian accounting serta bagian pembelian dan bagian gudang, struktur organisasi juga disesuaikan dengan kebutuhan. Ketiga, Perancangan SIA kas keluar memang diperlukan oleh pondok pesantren Sabilurrosyad untuk bisa lebih menertibkan administrasi keuangan disana.  Perancangan  bagan  alur  dokumen  (flowchart)  yang  sudah  dibuat  bisa  digunakan dalam kegiatan keuangan yang ada.

## PUSTAKA ACUAN
Harun, L. (2013). Sistem Informasi Akademik Berbasis Web Pada Pondok Pesantren Roudlotussholihin Purosari Lampung. Proceeding Konferensi Mahasiswa Sistem Informasi ..
Larasati, I. (2013). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Muqimus Sunnah. Skripsi  Tidak  Dipublikasikan. Yogyakarta: STIE MDP.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi  Penelitian  Kualitatif . Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
Mulyadi. (2010). Sistem  Akuntansi . Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Nikmatuniayah.  (2014).  Penerapan  Teknologi  Laporan  Kuangan  berdasarkan  SAK  ETAP dan  PSAK  45  IAI  pada  Yayasan  Daruttaqwa  Kota  Semarang.  Prosiding  SNA  PP:  Sosial. Ekonomi.  dan  Humaniora.
Rahim, H. (2013). Pola Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pesantren . Jakarta: Ditpekapontren Ditjen Kelembagaan Agama Departemen Agama RI.
Salombe, D. M. (2008). Analisis Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST) di Kabupaten Sangihe. Skripsi Tidak Dipublikasikan . Manado: Univeristas Samratulangi.
Salupi, R., Halim, A., & Fauzan. (2014). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Pengeluaran Kas pada Yayasan Pendidikan Islam dan Sosial Al Kautsar Assofyaniyah Blitar. Jurnal Riset  Mahasiswa  Akuntansi , 2(1), 1-10.
Winarno, W. W. (2016). Sistem  Informasi  Akuntansi . Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yusuf, H. (2009). Dasar–Dasar  Akuntansi . Yogyakarta: STIE KPN.
Zamzami,  N. (2015). Perancangan  Sistem  Informasi  Akuntansi  pada  Yayasan  Al-Inayah Purwosari Pasuruan. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum di Indonesia
Yusar Sagara 1 *, Santi Yustini 2 1, 2 Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
1 yusar.sagara@uinjkt.ac.id, 2 santi.yustini@uinjkt.ac.id
* ) Penulis Korespondensi
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2), 2019
Diterima: 30 Agustus 2019; Direvisi: 10 Oktober 2019; Disetujui: 30 Oktober 2019
P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190 Page 249 – 258

## Abstract
This study examines the laws and regulations that form the legal basis of governance of state universities and their implications for academic and non-academic autonomy. The purpose of this study  is  to  find  answers  to  policies  and  practices  of  academic  and  non-academic  governance  and find alternative support of university management concepts and practices from the study of laws and regulations  on  higher  education  and  legislation  on  state  finance.  Data  analysis  is  using  qualitative by studying the ideal concept (according to regulation, observation and documentation). The results of this study conclude that the governance of state universities in the context of academic autonomy is still too dominated by the government. In non-academic autonomy is also not yet fully implemented such as organizational structure, staffing, finance, and international cooperation.
Keywords: state university administration, academic Autonomy, non-academic autonomy

## Abstrak
Studi ini meneliti hukum dan peraturan yang membentuk dasar hukum tata kelola universitas negeri dan implikasinya bagi otonomi akademik dan non-akademik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban terhadap kebijakan dan praktik tata kelola akademik dan non-akademik dan menemukan dukungan alternatif dari konsep dan praktik manajemen universitas dari studi hukum dan peraturan tentang pendidikan tinggi dan undang-undang tentang keuangan negara. Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perguruan tinggi negeri dalam konteks otonomi akademik, masih terlalu didominasi oleh pemerintah. Dalam otonomi non- akademik juga belum sepenuhnya dilaksanakan seperti struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, dan kerjasama internasional.
Kata Kunci: administrasi universitas negeri, otonomi akademik, otonomi non-akademik
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## PENDAHULUAN
Tata kelola pendidikan di Indonesia khususnya perguruan tinggi negeri selanjutnya disebut PTN semakin mendapat tantangan dalam menyikapi persaingan global di tingkat perdagangan dunia. Perguruan tinggi menghadapi permasalahan yang semakin kompleks dalam memasuki era globalisasi. Permasalahan yang dihadapi oleh perguruan tinggi semakin dinamis mulai dari model dan proses penerimaan mahasiswa baru, kecukupan sarana dan prasarana perkuliahan dan laboratorium, rasio dosen dan mahasiswa, kurikulum program studi, pembukaan program studi baru yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja dan industri, hasil-hasil penelitian yang belum diaplikasikan, kurang adanya kesinambungan hasil-hasil penelitian yang ditindaklanjuti melalui pengabdian kepada masyarakat, penulisan dan penerbitan karya ilmiah yang masih terbatas. Hal ini dibuktikan dengan data peringkat pendidikan dunia atau World  Education  Ranking yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh (OECD) menentukan, di posisi mana suatu negara maju dalam segi pendidikan. Indonesia menempati urutan ke 57 dari total 65 negara.
Hal senada diperkuat oleh data yang dilansir oleh kemenristekdikti pada tahun 2015 yang menunjukan mutu pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah. Dilihat dari rendahnya jumlah pendidikan tinggi di Indonesia yang terakreditasi “A”. Dari total 18.264 pendidikan tinggi yang ada di Indonesia hanya 1.845 yang terakreditasi A, 7.480 terakreditasi B, 8.682 terakreditasi C dan masih terdapat 257 yang belum terakreditasi. Tabel 1 menunjukkan data per 31 Desember 2015.
Tabel 1. Akreditasi Pendidikan Tinggi di Indonesia
Jenjang Akreditasi Total Terakreditasi A B C D (TT)* Vokasi 166 1.382 2.183 75 3.806 S1 1.106 4.748 5.898 175 11.927 S2 394 1.060 493 5 1.952 S3 140 213 69 2 424 Profesi 39 77 39 0 155 Spesialis 0 0 0 0 0 Total 1.845 7.480 8.682 257 18.264
Sumber: Lakip Kemenristekdikti, tahun 2015
Selanjutnya presentase pendidikan tinggi yang terakreditasi A, B, C dan D (tidak terakreditasi) disajikan dalam bentuk prosentase. Gambar 1 menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi C masih sangat tinggi yaitu 48% dibandingkan perguruan tinggi terakreditasi B sebesar 41% dan terakreditasi A sebesar 10% serta masih terdapat perguruan tinggi yang belum terakreditasi yaitu sebesar 10% dari total perguruan tinggi yang ada di Indonesia baik negeri maupun swasta serta jenjang vokasi, strata satu (S-1), strata dua (S-2), strata tiga (S-3), profesi dan spesialis.
Yusar Sagara
Gambar 1. Prosentase Akreditasi Perguruan Tinggi Di Indonesia
Sumber : Lakip Kemenristekdikti, tahun 2015
The United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2013, juga melaporkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) Indonesia masih berada di urutan ke-121 dari 185 negara yang meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia dapat dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2015, yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2015 menapak 7,56 juta orang. Angka ini setara dengan 6,18 persen dari total 122,4 juta orang angkatan kerja. Sumarno (2011) menyatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan tinggi di Indonesia disebabkan oleh rendahnya komitmen pemerintah terhadap pendidikan, kepemimpinan, dan belum diimplementasikanya tata kelola yang baik di pendidikan tinggi. Perguruan tinggi yang menerapkan tata kelola yang baik maka peningkatan dan kelangsungan hidupnya akan terjamin. Kualitas lulusan akan terjamin dengan adanya kepastian dapat lulus tepat waktu dan lulusan akan memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar.
Penelitian ini melakukan implementasi tata kelola perguruan tinggi dengan pendekatan fenomenologis. Tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini ialah menyusun konsep ideal mengenai tata kelola perguruan tinggi yang baik.

## METODE
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penekanan pada data sekunder, berupa review perpustakaan yang didukung oleh pandangan dan argumen dari para ahli dengan teknik wawancara langsung dengan Direktorat Pendidikan Tinggi, Sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi, Anggota Senat PTBH (ITB, UGM, IPB, UI, UPI, USU, UNAIR, UNPAD, UNDIP, UNHAS, ITS). Analisis data menggunakan kualitatif dengan mempelajari konsep ideal (sesuai dengan regulasi, observasi dan dokumentasi).
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kajian Filosofi Good University Governance
Governance dapat didefinisikan sebagai cara atau mekanisme yang diterapkan oleh suatu organisasi  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  organisasi.  UNDP  (1997)  mendefinisikan governance sebagai pelaksanaan kekuasaan/kewenangan di bidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada semua tingkatan. OECD (2004) menyatakan bahwa governance sebagai suatu cara kekuasaan yang dijalankan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan dan bagaimana sumber daya yang ada di atur untuk kepentingan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi.
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa governance mempunyai tiga perspektif yaitu economic governance yang meliputi proses bagaimana sumber daya ekonomi diatur, dikelola dan dialokasikan secara benar, political  governance yang berati mengatur segala sesuatu untuk mencapai suatu tujuan dan administratif  governance yang berati bagaimana implementasi dari suatu kebijakan bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Dengan kata lain institusi dari governance memiliki tiga domain, yaitu state (Negara atau pemerintah), privat sector (sector swasta dan dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling berinterkasi menjalankan fungsinya masing-masing (Sedarmayanti, 2012)
Selanjutnya governance merupakan suatu istilah yang digunakan di sektor privat atau perusahaan dan di sektor publik termasuk di dalamnya pemerintahan. Dalam sektor privat atau perusahaan dikenal dengan istilah corporate governance atau tata kelola perusahaan dan di sektor publik dikenal dengan public governance , termasuk di dalamnya pemerintahan yang dikenal dengan istilah government governance atau tata kelola pemerintahan. Keseluruhanya menunjukan suatu cara atau mekanisme internal yang disepakati bersama yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengatur, mengelola dan mengendalikan sesuatu pada berbagai tingkatan agar sesuatu tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Tata kelola sektor publik meliputi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan terpenuhi dan bahwa operasi dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab (IIA, 2012).
IFAC (2001) menyatakan tata kelola di sektor publik berkaitan dengan struktur, proses pengambilan keputusan, akuntabilitas, kontrol dan perilaku pada organisasi sektor publik. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola ( governance ) di sertor publik merupakan sistem yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan sebuah organisasi publik untuk memberikan arah strategis, memastikan tujuan tercapai, mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab dengan akuntabilitas. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukan di atas maka yang dimaksud Good  University  Governance dalam penelitian ini adalah struktur, kebijakan dan prosedur internal universitas yang disepakati bersama oleh internal universitas untuk memberikan arah strategis, memastikan tujuan tercapai, mengelola risiko dan menggunakan sumber daya secara bertanggungjawab dengan akuntabilitas.
Perguruan tinggi adalah bagian sektor publik yang semakin menyadari akan pentingnya konsep governance (Indrajit & Djokopranoto, 2006). Konsep tata kelola
Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Yusar Sagara
universitas diturunkan dari konsep good  governance secara umum (Risanty & Kesuma, 2019). Tata kelola di perguruan tinggi sebagai proses pengambilan keputusan untuk membuat peraturan dan yang mengatur perilaku dan hubungan antara berbagai anggota perguruan tinggi atau komunitas universitas. Dalam tata kelola universitas melibatkan keputusan tentang tujuan dasar atau misi universitas, tentang kebijakan (nilai) yang harus dicapai dengan murni dari misi dasar, tentang program yang akan dilakukan dan tentang sumber daya yang akan diperoleh dan dimanfaatkan. Tata kelola juga melibatkan keputusan tentang tujuan pendaftaran, pengaturan organisasi, standars yang disepakati, persyaratan fasilitas, kebutuhan informasi, alokasi anggaran, dan proses evaluasi. Widjajanti & Sugiyanto (2015) menjelaskan bahwa tata kelola universitas yang baik akan berdampak pada tingkat kepercayaan stakeholders.

## Implementasi Tata Kelola Perguruan Tinggi Badan Hukum
Konsepsi Pendidikan Tinggi di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Otonomi dimaksud: 1) Otonomi di bidang akademik; dan 2) Otonomi di bidang non akademik, yang salah satunya meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, salah satunya bidang keuangan. Otonomi non-akademik (pengelolaan) untuk meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan melalui prinsip GUG. kebebasan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan dengan memberikan kewenangan ( delegation of  autority ) melalui otonomi dalam pengertian keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihanya sendiri.
Perguruan tinggi yang otonom, dipersyaratkan memiliki kepastian tentang GUG. Akuntabilitas berupa transparansi check and balance , harus menjadi jiwa dalam tata kelola. Harus dijamin adanya organisasi yang tertib yang mampu memepertanggung jawabkan setiap sen uang di universitas. keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan relevansinya dengan kegiatan akademik.
Dengan otonomi ini perguruan tinggi juga dapat menyusun program kerja pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain itu, dapat pula menyusun penelitian yang bermanfaat, pengabdian kepada masyarakat, organisasi yang sesuai, sumber daya manusia yang kompeten, sarana-prasarana yang memadai dan dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran yang dirancang dalam rancangan kerja tahunan, rencana operasionalkan, dan strategi jangja pendek, jangka menengah dan jangka panjang untuk mencapai puncak keuanggulan karya-karya ilmiah yang dihasilkan. Irianto (2012) mengatakan bahwa otonomi perguruan tinggi akan menumbuhkan budaya akademik yang mengajarkan nilai-nilai ilmu pengetahuan, argumentasi dasar ilmiah dalam setiap pengambilan keputusan. budaya akademik yang demikian akan melahirkan hubungan kolegial yang egaliter dan sehat atas dasar saling menghormati dan memberdayakan di antara para ilmuan. Apabila perguruan tinggi dijadikan bagian dari birokrasi pemerintah, akan tumbuh budaya birokrasi yang lamban, tidak efisien dan korup. Perguruan tinggi di indonesia akan semakin tidak mampu
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
mengejar perkembangan ilmu dan akan kalah bersaing dengan perguruan tinggi di dunia. Peran negara masih sangat besar dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri di Indonesia (Soetjipto dkk, 2014).
PTN di Indonesia dalam perkembanganya mengalami perubahan bentuk dan landasan hukum tata kelolanya. Diawali dengan satker pemerintah, satker pengelolaan keuangan badan layanan umum selanjutnya disebut PTN-BLU, satker perguruan tinggi badan hukum milik negara selanjutnya disebut PTN-BHMN, dan terakhir satker perguruan tinggi badan hukum selanjutnya disebut PTN-BH. Dalam kerangka reformasi keungan negara berdasarkan UU No.17/2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No.15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
Sistem  keuangan  PTN-BH  selama  ini  masih  kurang  fleksibel  dan  dikhawatirkan  akan menghambat perkembangan yang ada. Seharusnya sistem keuangan PTN-BH bisa secara mandiri dalam bidang akademik maupun non akademik, tetapi pada kenyataannya keuangan pun tidak mandiri karena diatur dengan Kemenkeu. Kemudian dicarikan solusi dengan PP 58/2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN-BH yang sudah diregulasi, maka diharapkan bisa dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut, Selain itu, lanjutnya, perbedaan mendasar antara PTN-BLU dengan PTN-BH terletak pada otonomi akademis yang diberikan, yaitu PTN-BH dapat lebih mandiri dalam membuka dan menutup program studi yang ada di lembaganya, Sedangkan dari aspek keuangan, kewenangan pengelolaan keuangan PTN BLU semuanya swakelola tetapi harus masuk ke APBN dan penentuan honor sangat diatur oleh Kementerian Keuangan.
PTN BLU tidak diperbolehkan mempunyai regulasi sendiri dan rektor juga tidak diberi kewenangan membuat peraturan, sedangkan untuk mengelolaan keuangan PTN-BH bisa lebih fleksibel dengan tetap melaporkannya kepada Kemenristekdikti selaku satker vertikal diatasnya (Laily, 2015). Saat ini penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja melalui BLU pada PTN masih menimbulkan berbagai permasalahan. Pertama sulitnya PTN untuk beradaptasi dengan sistem pengelolaan keuangan BLU sehingga perbaikan kinerja tidak berjalan baik. Kedua, peraturan yang rumit dan tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang kompeten. Hal tersebut menjadi dasar dari adanya keraguan dalam pelaksanaan BLU dimana BLU yang diterapkan pada PTN masih menjumpai berbagai permasalahan sehingga dianggap belum mampu mengembangkan pendidikan dan perekonomian Indonesia. Berdasarkan ulasan tersebut, maka muncul suatu rumusan permasalahan yaitu apakah kekayaan negara dapat dikelola dengan baik oleh PTN sebagai badan layanan umum dalam pengembangan pendidikan dan perekonomian Indonesia.
Data audit BPK laporan hasil pemeriksaan tahun 2015 atas laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, menunjukkan banyak ketidakteraturan dalam penggunaan anggaran negara di beberapa perguruan tinggi. Tabel 2 menunjukkan beberapa temuan terkait tata kelola di perguruan tinggi negeri.
Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola
Yusar Sagara

## Tabel 2. Aspek Ketidakteraturan Penggunaan Anggaran Universitas
No Perguruan Tinggi Aspek Ketidakteraturan 1 UNAIR, ITSN, UNP, UNANDA, UPI Terdapat Lebih Bayar Gaji Dan Tunjangan Sebesar Rp1,45 Milyar dan Potensi Lebih Bayar Gaji Kepada Pegawai Sebesar Rp365,85 juta 2 UNAIR, UNPAD, UGM, Terdapat 540 Rekening Pemerintah dengan Saldo Per 31 Desember 2014 senilai Rp565,60 Miliar dan US1,06 Belum Memiliki Ijin dari Menetri Keuangan dan Kas BLU 3 ITSN, UNPAD, UNM, UNHAS, UNDIP Aset Senilai Sekurang-kurangnya Rp218,94 Miliar pada 13 Satuan Kerja Dikuasai oleh dan/atau Dalam Sengketa dengan Pihak Lain 4 UNAIR, UNPAD, UNM, ITB, UT, UNAND, UNP, UNY, UPI, ITSN, UI. Aset Tanah Seluas 2.137.394 m2 Minimal Senilai Rp1,16 Triliun dan Aset Peralatan dan Mesin Sebanyak 275 Unit Minimal Senilai Rp17,74 Miliar pada Sejumlah Satuan Kerja Belum Didukung Bukti Kepemilikan Berupa  Sertifikat/BPKB  dan  atau  Bukti  Sertifikat/BPKB  Masih  Atas Nama Pihak Lain 5 UNPAD, UNM, UNP, UNAND, UGM, UNY, IPB, UI, UNDIP, USU, UNM, UPI Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Atas Kegiatan Belanja Modal pada 12 Satuan Kerja sebesar Rp3,47 Miliar 6 UNPAD, UNAIR, ITSN, UNP, Pertanggungjawaban Belanja Barang pada Enam Satuan Tidak Akuntabel atau Dilengkapi Bukti yang Valid Senilai Rp52,36 Miliar
Sumber: LHP BPK, tahun 2015
Menurut Irianto (2012) universitas yang baik dipersyaratkan memiliki kepastian tentang governance . Tidak dapat dihindari bahwa universitas merupakan entitas yang utuh dalam tata kelolanya dan tidak terlepas dari aspek keuangan. Universitas harus dikelola secara profesional layaknya mengelola bisnis dalam suatu industri, akan tetapi memegang teguh komitmenya untuk tidak mencari keuntungan yang dibagikan, oleh karenanya keuntungan yang diperoleh harus dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan dan pengembangan universitas tidak mencari keuntungan yang dibagikan. Penting bagi perguruan tinggi untuk terus meningkatkan tata kelolanya (Abdul, 2016). Perguruan tinggi yang mampu menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan kinerja manajemen keuangannya (Wahyudin dkk, 2017).
Fenomena belum terimplementasinya prinsip-prinsip university governance di Indonesia dapat dilihat adanya banyak temuan berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Inspektorat VI Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Keblagu udayaan terhadap 43 universitas dengan jumlah responden 390 unit kerja, terdiri dari 198 fakultas, 15 program pascasarjana, 134 lembaga/UPT, dan 43 pusat/rektorat menunjukan bahwa pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perguruan Tinggi Negeri (PNBP PTN) pada umumnya belum efektif, hal ini dapat dibuktikan bahwa 90 (23,08%) responden yang pengelolaan PNBP-nya efektif, 261 (66,92%) responden kurang efektif dan 39 (10%) responden tidak efektif.
Belum efektifnya pengelolaan PNBP di Universitas dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan pimpinan yang tidak tertulis dan tidak tersosialisasi, sumber-sumber penerimaan PNBP, penetapan tarif penerimaan maupun penggunaan, pendapatan pengelolaan PNBP,
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
serta belum efektifnya penerapan sistem informasi akuntansi. Perlu adanya sebuah sistem yang berfungsi untuk mengawal dan memberi arahan yang konkret untuk setiap kebijakan- kebijakan pimpinan institusi. Pada akhirnya sistem informasi akuntansi menjadi sangat diperlukan dan diterapkan guna menuju institusi yang sehat dan bersih dalam berbagai bidang di dalamnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No: 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas yang menetapkan bahwa organisasi dan tata laksana mencakup struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang  logis,  ketersediaan  danpengembangan  sumber  daya  manusia  serta  efisiensi  biaya. Akuntabilitas mencakup kebijakan mekanisme/prosedur, media pertanggungjawaban, dan periodisasi pertanggungjawaban program,kegiatan dan keuangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan (Muljo dkk, 2014). Pasal 115 Ayat (1) PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, otonomi dalam bidang keuangan bagi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat. Ayat (3) PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, pembukuan keuangan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 116 Ayat (1) PP No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi yang diselnggarakan oleh pemerintah, setelah disetujui oleh senat perguruan tinggi diusulkan oleh rektor/ketua/direktur melalui menteri, menteri lain, atau pimpinan lembaga pemerintah lain kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja. Selama ini PTN non BHMN harus menyetorkan dulu ke kas negara seluruh dana yang diterima karena penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat, yaitu: (a) sumbangan pembinaan pendidikan (SPP); (b) biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi; (c) hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi; (d) hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi; (e) sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan (f) penerimaan dari masyarakat lainnya adalah merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yang harus disetor ke Kas Negara secepatnya dan penggunaan dana tersebut dikembalikan ke kampus lewat rektor melalui mekanisme DIPA/RKAKL. Selain memerlukan waktu yang cukup panjang dan birokratis, proses ini tidak efektif dan efisien terutama apabila perguruan tinggi bersangkutan mendapatkan sumbangan atau hibah atas nama pribadi. Tentu kalau harus setor dahulu ke kas negara akan sangat menyulitkan PTN. Apabila menggunakan sistem yang selama ini berlaku, PTN diwajibkan setor dahulu ke Kas Negara.
Studi Fenomenologis Tentang Implementasi Tata Kelola Yusar Sagara

## SIMPULAN
Implementasi tata kelola perguruan tinggi badan hukum masih belum sepenuhnya membentuk karakter yang budaya organisasi yang baik dalam hal kepatuhan dan keteraturan dalam rangka pelayanan dan kinerja sebagaimana dicita citakan. Perubahan bentuk hukum dalam landasan operasional keuangan belum sepenuhnya bisa diimplementasikan sebaiknya menimbulkan berbagai permasalahan terkait implementasi anggaran. Penelitian selanjutnya bisa menambah perspektif sehingga lebih baik.

## PUSTAKA ACUAN
Abdul, A. J. (2016). Penguatan Tata Kelola Kelembagaan IAIN Menuju IAIN Ambon Bermutu Melalui Pelaksanaan Good University Governance. Jurnal  Fikratuna , 8(2), 22-35.
IIA. (2006). The  Role  of  Auditing  in  Public  Sector  Governance . The Institute of Internal Auditors Research Foundation, Maitland avenue Almonte Spring.
IFAC. (2001). Governance  in  The  Public  Sector:  A  Governing  Body  Perspektive . IFAC Public Sector Commite.
Indrajit, R. E., & Djokopranoto, R. (2006). Manajemen Perguruan Tinggi Modern . Yogyakarta: Andi Offset.
Irianto, S. (2012). Otonomi  Perguruan  Tinggi  Suatu  Keniscayaan . Cet.2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Laily, I. (2015). Menristekdikti:  Keuangan  PTN-BH  kurang  fleksibel . Diperoleh dari sumber: http://www.antaranews.com/.
Muljo, H. H., Wicaksono, A., & Riantono, I. E. (2014). Optimalisasi Penerapan Prinsip Good Governance Bidang Akademik Dalam Upaya Mewujudkan Good University Governance. Binus  Business  Review , 5(1), 91-100.
OECD. (2004). The  OECD  Principlew  of  Corporate  Governance . New York: OECD.
Risanty, R., & Kesuma, S. A. (2019). Good University Governance: Experience from Indonesian University. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah , 6(4), 515-524.
Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah . Bandung: PT. Mandar Maju.
Soetjipto, A., Seda, F. E., Noor, I. R., Wardani, S. B. E., & Soebagjo, N. (2014). Otonomi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri Studi Kasus di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jurnal  Masyarakat dan  Budaya , 16(2), 293-304.
UNDP. (1997). Governance  for  suistainable  Development  Policy  Document . New York: UNDP.
Wahyudin, A., Nurkhin, A. & Kiswanto. (2017). Hubungan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi. Jurnal  Keuangan  dan Perbankan , 21(1), 60-69.
Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi
Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good University Governance untuk Meningkatkan Excellent Service dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). Jurnal  Dinamika  Sosbud, 17(2), 69-81.

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH BERKALA ILMIAH AKUNTABILITAS
1.  Tulisan merupakan karya orisinal penulis (bukan plagiasi) dan belum pernah dipublikasikan atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2.  Naskah berupa artikel hasil penelitian;
3.  Naskah dapat berbahasa Indonesia dan Inggris;
4.  Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam bidang ilmu akuntansi;
5.  Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
a.  Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah ( centered ); b.  Nama  penulis.  Ditulis  utuh,  tanpa  gelar,  disertai  afiliasi  kelembagaan  dan  email; c.  Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris antara 100- 150 kata; d.  Sistematika penulisan
1) Judul;
2)  Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi kelembagaan penulis, dan e-mail;
3)  Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, antara 100-150 kata. Abstrak berisi mengenai selintas tentang latar belakang studi, tujuan penelitian, metode, hasil umum yang didapat, dan implikasi hasil;
4)  Kata kunci, antara 2-5 konsep;
5)  Pendahuluan: berisi latar belakang mengenai topik yang akan diangkat. Sehingga, pendahuluan harus secara jelas menunjukkan apa yang menjadi kesenjangan penelitian ( research  gap ), kebaharuan ( novelty ), dan tujuan penelitian;
6)  Metode. Pada bagian ini membahas mengenai data dan teknik analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini;
7)  Hasil dan Pembahasan. Bagian ini menampilkan hasil empiris dari penelitian, serta analisis yang ditunjang oleh perbandingan antara temuan penelitian dengan studi- studi terdahulu;
8)  Simpulan. Bagian ini menjelaskan apakan tujuan penelitian sudah terjawab dengan baik atau belum, serta implikasi kebijakan yang ditawarkan;
9)  Pustaka acuan. Pustaka acuan menunjukkan literatur yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pustaka acuan menggunakan APA style 6th edition. Penulis dianjurkan menggunakan referensi manajemen seperti Mendeley dan Zotero dalam pengutipan dan pustaka acuan.
e.  Ukuran kertas yang digunakan adalah ukuran A4, margin: atas 3 cm, bawah 3 cm, kiri 3 cm, dan kanan 3 cm;
f.  Panjang Naskah antara 15 s.d. 20 halaman, spasi 1, huruf Cambria, ukuran 12;
g.  Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
1)  Buku, contoh: Al Arif, M. N. R. (2015). Pengantar  Ekonomi  Syariah. Bandung: Pustaka Setia Al Arif, M.N.R & E. Amalia. (2010). Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam  dan  Ekonomi  Konvensional. Jakarta: Kencana. Amalia, E, dkk. (2012). Potret Pendidikan Ekonomi Islam di Indonesia. Jakarta: Penerbit
Gramata
2)  Jurnal, contoh: Al Arif, M. N. R. (2014). Tipe Pemisahan dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Aset Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan. Kinerja , 18(2), 168-179. Al Arif, M.N.R. & T. Nurasiah. (2015). Customer Relationship Management dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah Bank: Studi Pada Bank Muamalat Indonesia. Esensi:  Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen, 5(1), 51-64 h.  Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan  bidang keahlian akademik;
i.  Penggunaan bahasa Indonesia. Para penulis harus merujuk kepada ketentuan bahasa Indonesia yang baik dan benar berdasarkan EYD, antara lain:
1)  Penulisan huruf kapital
a)  Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat;
b)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung;
c)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan nama kitab suci, termasuk ganti untuk Tuhan;
d)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang;
e)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang, nama instansi, atau nama tempat;
f)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang;
g)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa-bangsa dan bahasa. Perlu diingat, posisi tengah kalimat, yang dituliskan dengan huruf kapital hanya huruf pertama nama  bangsa,  nama  suku,  dan  nama  bahasa; sedangkan huruf pertama kata bangsa,  suku,  dan  bahasa ditulis dengan huruf kecil; h)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah;
i)  Huruf  kapital  dipakai  sebagai  huruf  pertama  nama  khas  dalam  geografi;
j)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, nama resmi badan/lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen resmi;
k)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf kapital setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan/lembaga;
l)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua unsur kata ulang sempurna) dalam penulisan nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan, kecuali kata seperti di,  ke,  dari,  dan,  dalam,  yang,  untuk yang tidak terletak pada posisi awal;
m)  Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan;
n)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan;
o)  Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda.
2)  Penulisan tanda baca titik (.)
a)  Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf pengkodean suatu judul bab dan subbab;
b)  Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukan waktu dan jangka waktu;
c)  Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah;
d)  Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka;
e)  Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya; f)  Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul, misalnya judul buku, karangan lain, kepala ilustrasi, atau tabel;
g)  Tanda titik tidak dipakai di belakang (1) alamat pengirim atau tanggal surat atau (2) nama dan alamat penerima surat.
3)  Penulisan tanda koma (,)
a)  Tanda koma dipaki di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan; b)  Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan;
c)  Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului induk kalimatnya;
d)  Tanda koma harus dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antarkalimat yang terdapat pada awal kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu,  akan  tetapi;
e)  Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seperti o,  ya,  wah,  aduh,  kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat;
f)  Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat;
g)  Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki;
h)  Tanda koma dipakai di antara orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga;
i)  Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi;
j)  Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat;
k)  Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru.
4)  Tanda titik koma (;)
a)  Tanda titik koma untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara; b)  Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk;
c)  Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan unsur-unsur dalam kalimat kompleks yang tidak cukup dipisahkan dengan tanda koma demi memperjelas arti kalimat secara keseluruhan.
5)  Penulisan huruf miring
a)  Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan;
b)  Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata;
c)  Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya.
6)  Penulisan kata dasar
Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan.
7)  Penulisan kata turunan
a)  Imbuhan (awalan, sisipan, akhiran) ditulis serangkai dengan kata dasarnya;
b)  Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya;
c)  Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai.
8)  Bentuk ulang Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung.
9)  Gabungan Kata
a)  Gabungan kata yang lazim disebutkan kata majemuk, termasuk istilah khusus, unsur-unsurnya ditulis terpisah;
b)  Gabungan kata, termasuk istilah khusus, yang mungkin menimbulkan salah pengertian dapat ditulis dengan   tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang berkaitan;
c)  Gabungan kata berikut ditulis serangkai karena hubungannya sudah sangat padu sehingga tidak dirasakan lagi sebagai dua kata;
d)  Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai.
10) Kata ganti ku,  kau,  mu , dan nya
Kata ganti ku dan kau sebagai bentuk singkat kata aku dan engkau, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya.
11) Kata depan di,  ke, dan dari Kata depan di,  ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada.
12) Kata sandang si dan sang Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
13) Penulisan partikel
a)  Partikel – lah dan –kah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya; b) Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya;
c) Partikel per yang berarti (demi), dan (tiap) ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya.
6.  Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7.  Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya enam bulan sebelum waktu penerbitan. Artikel dikirimkan melalui online submission: http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ akuntabilitas/user/register .