INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Page 933-945 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Optimalisasi Penegakan Hukum Kelautan Indonesia Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal  (Illegal Fishing) Oleh Kapal Asing
Raafid Febriansyah 1 ✉ , Muhammad Daffa Ananta² , Mas Moreno Ivander Athala³ , Muhammad Zidan Asy Syakur⁴ , Muhammad Nouval Arofah⁵ , Diani Sadiawati 6
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Email: 2310611001@mahasiswa.upnvj.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Dalam  konteks  globalisasi  penangkapan  ikan  secara  ilegal (illegal  fishing)  telah  menjadi  suatu tantangan  yang  sangat  serius  dalam  pengelolaan  perikanan  di  Indonesia  maupun  di  dunia Internasional. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah, Indonesia secara konsisten berupaya untuk melindungi keberlanjutan ekosistem lautnya dari praktik illegal  fishing.  Meskipun  demikian,  praktik  illegal  fishing    sendiri  terus  mengancam  dari  adanya keberlanjutan sumber daya perikanan dan merugikan nelayan yang beroperasi secara legal. Tujuan kami dalam pembuatan artikel ini adalah untuk memberikan solusi terkait penegakkan hukum laut Indonesia  dari  ancaman  tindakan  illegal  fishing.  Dalam  pembuatan  artikel  ini  kami  menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur dengan menghimpun sumber-sumber yang berasal dari jurnal, buku, dan artikel yang ada di internet. Melalui penulisan artikel ini kami berharap dapat merealisasikan tujuan kami dalam memberikan kontribusi terkait solusi penegakkan hukum laut di Indonesia.
Kata kunci: illegal fishing, hukum laut, kedaulatan laut

## Abstract
In  the  context  of  globalisation,  illegal  fishing  has  become  a  very  serious  challenge  in  fisheries management  in  Indonesia  and  internationally.  As  an  archipelagic  country  with  abundant  marine resources,  Indonesia  has  consistently  endeavoured  to  protect  the  sustainability  of  its  marine ecosystem from illegal fishing. However, illegal fishing itself continues to threaten the sustainability of fisheries resources and harm fishers who operate legally. Our goal in writing this article is to provide solutions related to enforcing Indonesia's marine laws from the threat of illegal fishing. In making this article,  we  used  a  qualitative  method  with  literature  study  techniques  by  collecting  sources  from journals, books, and articles on the internet. Through the writing of this article, we hope to realise our goal in contributing to the solution of marine law enforcement in Indonesia.
Keyword: illegal fishing, ocean law, ocean sovereignty

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam karena letaknya yang sangat strategis yaitu berada di jalur khatulistiwa yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim  tropis.  Sebagai  negara  yang  beriklim  tropis,  Indonesia  kaya  akan  sumber  daya pertanian dan perkebunan. Sumber daya pertanian dan perkebunan ini lah yang menjadi mata pencaharian masyarakat Indonesia yang tinggal  di dataran  tinggi maupun  dataran rendah. Selain kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, dilihat dari bentuk negaranya, Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic  state) terbesar di dunia dengan luas lautannya  mencapai  ⅔  dari  total  luas  seluruh  wilayahnya  .  Luas  wilayah  perairan  Laut Indonesia berdasarkan hasil konvensi hukum laut Internasional (United Nations Convention on the Law of the Sea) pada tanggal 10 Desember 1982 adalah 3.257.357 kilometer persegi .  Pada  saat  itu  pula  Konvensi  Hukum  laut  Internasional  juga  membagi  zona  laut  suatu negara. Berdasarkan konvensi hukum laut Internasional (UNCLOS), zona laut suatu negara dibagi menjadi zona yang dimana negara memiliki kedaulatan penuh di dalamnya dan zona dimana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas dan  berdaulat saja.   Berdasarkan Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2014 tentang kelautan, di dalam pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa wilayah laut terdiri atas wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi serta laut lepas dan kawasan dasar laut Internasional. Selanjutnya di dalam pasal 7 ayat 1 menerangkan apa yang dimaksud wilayah perairan pada pasal 6 ayat 1. Dalam pasal 7 ayat 1 ini dikatakan bahwa wilayah  perairan  meliputi  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan,  dan  laut  teritorial. Kemudian di dalam pasal 7 ayat 2 menerangkan apa yang dimaksud dengan pasal 6 ayat 1 tentang wilayah yurisdiksi. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah yang meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan landas kontinen.
Sebagai  negara  kepulauan  yang  ⅔  wilayahnya  dikelilingi  oleh  perairan,  Indonesia
memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah dan bervariasi. Laut Indonesia menjadi tempat untuk bermacam-macam jenis ikan tinggal di dalamnya. Kondisi laut yang masih terjaga dan banyaknya terumbu karang di Indonesia menjadi tempat yang nyaman bagi para ikan tinggal di dalamnya. Tingginya potensi perikanan di Indonesia menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di tepi pantai. Sebagian besar atau dapat dikatakan semua masyarakat yang tinggal di pesisir mengandalkan potensi sumber daya laut. Tingginya sumber daya laut Indonesia tidak hanya membuat masyarakat Indonesia  saja  yang  tergiur  tetapi  juga  membuat  masyarakat  luar  tergiur  dan  ingin memanfaatkannya.  Banyaknya  masyarakat  luar  yang  tergiur  dengan  potensi  perikanan Indonesia menyebabkan terjadinya kasus penangkapan ikan secara ilegal (Illegal fishing). Melalui data resmi dari kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat sebanyak 516 kapal telah  ditenggelamkan  sepanjang  periode  2014-2019.  Kapal-kapal  yang  ditenggelamkan antara lain berasal dari Vietnam (294 kapal), Filipina (92 kapal), Malaysia (76 kapal), Thailand (23  kapal),  Papua  Nugini  (2  kapal),  RRT  (1  kapal),  Nigeria  (1  kapal),  1  Kapal  Belize  dan Indonesia (26 kapal). Dari data-data tersebut pencurian ikan paling banyak dilakukan oleh negara-negara  tetangga.  Para  nelayan  asing  tersebut  kerap  masuk  ke  Indonesia  melalui berbagai modus operandi dan mereka kemudian memperjualbelikan ikan tersebut di luar negeri  dengan  keuntungan  yang  berlipat  ganda  .  Hal  ini  dapat  menyebabkan  kerugian negara  secara  finansial.  Berdasarkan  data  dari  Food  and  Agriculture  Organization  (FAO) kerugian Indonesia akibat Illegal Fishing diperkirakan mencapai 30 triliun per tahun . Sebagaimana yang telah disebutkan pada paragraf diatas, kegiatan illegal fishing paling banyak dilakukan oleh negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, zona perairan Indonesia yang rawan terjadinya tindakan illegal fishing adalah Laut Malaka, Laut Jawa, Laut Arafuru, Laut Timor, Laut Banda, dan perairan sekitar Maluku dan Papua . Selain karena potensi perikanan yang banyak  di laut Indonesia, faktor  lain  dari adanya  illegal fishing adalah  karena  letak geografis perairan Indonesia yang berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan  internasional  sehingga  sangat  terbuka  bagi  kemungkinan  masuknya  nelayan- nelayan asing  ke wilayah Indonesia dan melakukan penangkapan secara ilegal. Kegiatan Penangkapan  ikan  secara  ilegal  ini  harus  segera  dihentikan  karena  selain  berdampak terhadap finansial negara  dan lingkungan, kegiatan ini dapat mengancam kedaulatan laut Indonesia. Hal ini dikarenakan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh kapal nelayan asing tidak mengindahkan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Rumusan Masalah
A. Apa itu illegal fishing dan bagaimana dampaknya bagi para nelayan dan lingkungan?
B. Bagaimana dampak dari adanya illegal fishing bagi kedaulatan laut Indonesia?
C. Bagaimana cara menegakkan hukum kelautan di Indonesia dan apa solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi illegal fishing ini?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apa  yang  dimaksud dengan  tindakan  illegal  fishing  dan  apa  dampaknya  bagi  para  nelayan  lokal  serta lingkungan. Selain itu , kami juga ingin mencari tahu bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing terhadap kedaulatan laut  di  Indonesia.  Serta,  kami  juga  ingin  mencari  tahu  tindakan  apa  yang  cocok  untuk menegakkan  hukum  kelautan  Indonesia  serta  mencari  solusi  untuk  mengatasi  tindakan illegal fishing ini.

## METODE PENELITIAN
Secara  khusus,  pada  bagian  ini  peneliti  akan  membahas  mengenai  metode  yang digunakan  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Bagian  ini  terdiri  dari  3  sub  bagian,  yaitu, pendekatan, Jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan pengolahan data.

## 1. Pendekatan
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam menulis artikel ini adalah pendekatan kualitatif  deskriptif.  Pendekatan  kualitatif  deskriptif  adalah  sebuah  pendekatan  penelitian yang  tidak  berwujud  angka  atau  bilangan  akan  tetapi  lebih  kepada  kata-kata  dengan menerangkan kondisi apa adanya. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif,  penulis  berusaha  untuk  menggambarkan  dan  menjelaskan  objek  penelitian berdasarkan  fakta-fakta  yang  tampak  sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud mengkomparasikan atau membandingkan.

## 2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif merupakan sebuah jenis penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan kemudian dijabarkan secara deskriptif. Data yang didapat berasal dari studi  literatur,  wawancara,  dan  observasi  mendalam,  namun  pada  kali  ini  data  yang digunakan berasal dari studi literatur.
3. Teknik pengumpulan data dan pengolahan data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  menghimpun  sumber- sumber bacaan yang berasal  dari artikel dalam  Jurnal, artikel  dalam Website, dan buku- buku.  Setelah  data  terkumpul  kemudian  penulis  melakukan  analisis  dan  mengkaji  data secara seksama dan kemudian mengambil kesimpulan dari data yang telah diambil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apa  itu illegal  fishing  dan  bagaimana  dampaknya  bagi  para  nelayan  lokal  dan lingkungan.
Sebagai negara maritim yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, Negara Indonesia tidak lepas dari ancaman pencurian ikan atau illegal fishing. Penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing sendiri adalah suatu kegiatan perikanan yang tidak sah yang dilaksanakan  secara  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di bidang  perikanan.  Pernyataan  ini  tertuang  di  dalam  peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Nomor 37/Permen-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum  Satuan  Tugas  Pemberantasan  Penangkapan  Ikan  Secara  Ilegal (Illegal  Fishing). Praktik Illegal fishing ini merupakan praktik kejahatan yang bersifat transnasional sehingga sulit  dicegah  dan  diberantas  tanpa  adanya  kerjasama  internasional.  Sejumlah  perjanjian internasional  baik  di  bidang  hukum  laut,  perikanan  internasional  maupun  pidana internasional  belum  mengkategorikan  penangkapan  ikan  secara  ilegal  ini  sebagai  suatu kejahatan transnasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing sudah diatur secara tegas baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional, kendatipun hukum internasional  belum  mengkategorikan  illegal  fishing  ini  sebagai  kejahatan  yang  memiliki karakteristik lintas batas Negara. Oleh karena itu, pemberantasan illegal fishing ini mendesak dan perlu dilakukannya kerjasama internasional.
Tindakan illegal  fishing  secara  langsung  mengancam  kepentingan  nelayan, pembudidaya ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan  berbagai  peraturan  terkait  illegal  fishing,  dan  pemidanaan  pelaku  illegal fishing yang dilakukan melalui proses hukum yang telah diatur. Selain itu, Illegal Fishing juga menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia, baik secara ekonomi maupun keamanan laut. Terdapat    berbagai  macam  perbuatan  yang  diklasifikasikan  sebagai  kejahatan  dalam Undang-Undang  Perikanan,  yang  secara  garis  besar  diidentifikasikan  dengan  melakukan penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia; bahan biologis; ataupun bahan peledak. Memasukan; mengeluarkan; mengadakan; mengedarkan; atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat atau lingkungan sumber daya ikan ke
dalam atau keluar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia juga termasuk salah satu jenis-jenis illegal fishing. Penyebab terjadinya illegal fishing di Indonesia ini berkaitan dengan perkembangan lingkungan yang  strategis  secara global dan  sistem  pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri. Kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, di sisi lain pasokan ikan dunia menurun, sehingga terjadi over demand terutama dalam jenis ikan dari laut seperti tuna . Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di mana pun, dengan cara apa pun baik secara legal maupun ilegal. Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan. Padahal, mereka-mereka lah yang harus mempertahankan  pasokan ikan untuk konsumsi dan harus mempertahankan produksi pengolahan ikan di negara ini agar tetap bertahan.
Penduduk  komunitas  pantai  yang  hampir  sebagian  besar  bekerja  sebagai  nelayan tradisional, umumnya mempunyai ciri yang sama yaitu kurang berpendidikan. Untuk bekal bekerja di laut, latar belakang pendidikan seseorang memang tidak penting . Artinya, karena pekerjaan  sebagai nelayan  sedikit-banyak mengandalkan  tenaga dan  pengalaman, maka dari  itu  illegal  fishing  berdampak  besar  bagi  para  nelayan  dikarenakan  telah  merugikan finansial  mereka  yang  notabene  hanya  memiliki  pekerjaan  di  perairan  saja.  Tidak  hanya merugikan para nelayan lokal saja, illegal fishing juga berdampak besar bagi lingkungan terutama  pada  ekosistem  laut.  Ancaman  terhadap  kelestarian  sumber  daya  alam  dalam sektor  perairan  merupakan  dampak  illegal  fishing  bagi  lingkungan.  Perusakan  terhadap sektor perairan berupa adanya penangkapan ikan dengan menggunakan racun dan bahan peledak lainnya. Hal tersebut berdampak buruk bagi terhadap kelestarian ekosistem laut seperti terumbu karang dan lainnya. Oleh karena  itu, penting untuk menangani masalah illegal fishing guna melindungi sumber daya laut dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut.
Bagaimana dampak  dari adanya  kegiatan illegal fishing yang dilakukan kapal asing bagi kedaulatan laut Indonesia
Kedaulatan  negara  merupakan  suatu  konsep  pilar  yang  fundamental  dari  sistem internasional,  yang  merupakan  norma  dasar (basic  norm)  dari  masyarakat  internasional, prinsip  tertinggi (cardinal  principle)  dalam  hukum  internasional  dan  batu  penyangga (cornerstone) dari Piagam PBB serta merupakan kovenan global. Kedaulatan dalam konteks negara merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan  berbagai  kegiatan  sesuai  kepentingan,  asalkan  kegiatan  tersebut  tidak bertentangan  dengan  hukum  Internasional.  Kedaulatan  dalam  pengertian  ini  memiliki  3 aspek utama yaitu ekstern, intern, dan teritorial. Dalam tindakan Illegal fishing ini, yang jadi permasalahan  adalah  aspek  teritorial.  Aspek  kedaulatan  teritorial  mempunyai  arti  yaitu,
kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh suatu negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut. Aspek teritorial dalam kedaulatan suatu negara dikenal juga sebagai wilayah yurisdiksi. Wilayah yurisdiksi diperoleh dan bersumber pada  kedaulatan  negara,  yaitu  kewenangan  atau  kekuasaan  berdasarkan  hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negara .
Berdasarkan UNCLOS 1982 zona laut suatu negara dapat dibagi menjadi zona yang dimana negara memiliki kedaulatan penuh di dalamnya dan zona di mana negara hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas  dan  hak berdaulat  saja .  Zona maritim di  mana negara pantai mempunyai kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (internal waters), perairan kepulauan (archipelagic waters), dan laut teritorial (territorial sea). Dengan demikian batas terluar dari zona laut di mana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh adalah batas terluar dari laut teritorialnya yakni berdasarkan UNCLOS 1982 tidak boleh melebihi 12 mil laut  diukur  dari  garis  pangkalnya.  Sedangkan  zona  maritim  di  mana  negara  pantai mempunyai  yurisdiksi  yang  terbatas  adalah  zona  tambahan (contiguous  zone),  zona ekonomi eksklusif (ZEE/ exclusive economic zone) dan landasan kontinen (continental shelf). Di luar dari zona-zona ini, yakni di laut lepas (high seas) dan kawasan dasar laut internasional (international seabed area) tidak ada satu negara pun yang dapat mengklaim kedaulatan ataupun yurisdiksi di atasnya .
Mengacu kepada UU No 32 tahun 2014 tentang kelautan, zona-zona maritim tersebut dibagi  menjadi  wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi,  hal  ini  sebagaimana  tertuang  di dalam pasal 6 ayat 1 yang kemudian di dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa wilayah perairan  meliputi  perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan  laut  teritorial,  sedangkan yang dimaksud wilayah yurisdiksi meliputi zona tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI),  dan  landas  kontinen.  Selanjutnya,  di  dalam  ayat  3  dan  4  diterangkan  mengenai kedaulatan laut Indonesia beserta ketentuan dalam pelaksanaannya. Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik indonesia memiliki:
a.  Kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial
b.  Yurisdiksi tertentu pada zona tambahan; dan
c.  Hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen.
Dalam ayat 4 dijelaskan bahwa kedaulatan, yurisdiksi tertentu, dan hak berdaulat di dalam  wilayah  perairan  dan  wilayah  yurisdiksi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang mempunyai sumber daya perikanan laut yang melimpah, Indonesia seringkali dihadapkan dengan persoalan tindakan  illegal fishing yang mengancam kedaulatan laut Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan zona yang seringkali terjadi tindakan penangkapan
ikan secara ilegal. Hal ini dikarenakan perairan Indonesia  mempunyai suhu yang hangat sepanjang tahun sehingga menjadi fishing ground  aneka ikan. Di Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil dari garis pangkal), Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam, terutama perikanan selain kewenangan lainnya (misalnya untuk memelihara lingkungan laut, mengatur dan mengizinkan penelitian ilmiah kelautan serta pemberian izin pembangunan pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya) . Berdasarkan keterangan tersebut secara jelas telah disebutkan Negara Indonesia mempunyai hak kedaulatan dalam mengelola  sumber  daya  lautnya  serta  kewenangan  dalam  menjaga  kelestarian lingkungannya. Masuknya kapal-kapal asing ke perairan Indonesia secara jelas mengancam kedaulatan Indonesia karena nelayan asing itu telah melanggar batas teritorial kedaulatan Indonesia  dengan  masuk  ke  perairan  Indonesia  tanpa  izin  dan  merampok  sumber  daya perikanan  Indonesia.  Tidak  hanya  sekadar  merampok  ikan  dan  kemudian  menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, mereka juga menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan  regulasi  yang  ditentukan  sehingga  dinilai  dapat  membahayakan  keseimbangan ekosistem biota laut . Selain itu mereka juga melakukan penangkapan spesies ikan yang tidak sesuai dengan izin, sehingga dapat mengancam kelestarian ikan tersebut, apalagi jika spesies yang mereka tangkap adalah spesies yang dilindungi dan terancam punah .
Jika dilihat dari sudut pandang pertahanan negara di laut, para pelaku illegal fishing sudah sangat jelas melanggar kedaulatan negara, pelanggaran yang mereka lakukan adalah pelanggaran wilayah perairan, melakukan pengusahaan sumber daya alam secara tidak sah dan/atau melakukan tindak kejahatan pencurian sumber daya perikanan serta mengabaikan peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku di negara Indonesia . Hal ini sudah sesuai dengan teori kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Kedaulatan negara dibatasi  oleh  wilayah  negara  itu  dan  berlaku  dalam  batas-batas  wilayahnya.  Negara dikatakan sebagai subjek hukum Internasional apabila memiliki batas-batas wilayah tertentu sebagai    satu  kesatuan  geografis  disertai  dengan  kedaulatan  yurisdiksinya.  Dari  teori kedaulatan ini maka kejahatan illegal fishing yang dilakukan oleh non state actor maupun state actor, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan, melanggar hak berdaulat negara yang sah secara hukum internasional .
Bagaimana  cara  menegakkan  hukum  kelautan  Indonesia  dan  apa  solusi  yang  dapat diberikan untuk mengatasi illegal fishing ini
Menurut teori, penegakan hukum adalah pemberian sanksi dan pencegahan. Namun demikian, penegakan hukum banyak dipahami sebagai tindakan "penjatuhan sanksi" pidana
(Supriadi dan Alimuddin, 2011). Sementara itu, terkait dengan lembaga penegak hukum di bidang perikanan, telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan kini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  Lembaga  penegak  hukum  yang  berwenang  di  bidang  perikanan  di WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia) yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Pasal  73  ayat  1).  Dalam  penjelasannya,  penyidikan  yang  dilakukan  PPNS Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut  berjalan  lebih  efisien  dan  efektif  berdasarkan  Prosedur  Tetap  Bersama.  Namun penyidikan tindak pidana di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan oleh TNI AL dan PPNS sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  73  ayat  2.  Selain  itu,  untuk  tindak  pidana  di  bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (Pasal 73 ayat 3).
Selain mekanisme penyidikan, pada UU No 6 Tahun 2023 menjelaskan tentang sanksi bahwasanya siapapun yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan perikanan ataupun kegiatan terkait dapat dijatuhkan sanksi pidana denda. Selain itu pada pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 45 tahun 2009, diterangkan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan  terdekat  untuk  pemrosesan  lebih  lanjut.  Selanjutnya  di  pasal  4  diterangkan Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  penyidik  dan/atau pengawas  perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sanksi saja tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah tindakan ini terjadi, sehingga penegakan kedaulatan laut nasional dapat terjaga. Selain itu, untuk mencegah penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan kapal asing diperlukan kerja sama antar negara, apalagi negara yang perairannya dekat dengan perbatasan.  Kerja  sama  yang  dapat  dilakukan  adalah  para  penjaga  pantai  antar  negara mengawasi perbatasan wilayah yurisdiksinya guna mencegah kapal nelayan negara mereka masuk ke wilayah yurisdiksi negara lain.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa illegal fishing adalah adalah  suatu  kegiatan  perikanan  yang  tidak  sah  yang  dilaksanakan  secara  bertentangan dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  di bidang perikanan. Kegiatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia disebabkan karena wilayah Indonesia merupakan fishing ground dari berbagai macam jenis ikan. Hal ini yang menyebabkan armada perikanan dunia berburu ikan ke perairan Indonesia karena fishing ground di negara mereka dan negara- negara di dunia sudah mulai habis sedangkan permintaan pasokan ikan di dunia meningkat. Namun, yang disayangkan adalah para kapal asing tersebut menangkap ikan secara ilegal dengan  masuk  ke  perairan  Indonesia  tanpa  izin  dan  juga  mereka  menggunakan  alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia serta menangkap jenis ikan yang dilindungi. Hal ini dapat mengancam kelestarian ikan di laut Indonesia dan dapat merusak ekosistem laut Indonesia yang dapat merugikan nelayan lokal Indonesia yang menangkap ikan secara legal. Dampak yang ditimbulkan oleh nelayan kapal asing bagi nelayan lokal adalah menurunnya pendapatan mereka karena  jumlah tangkapan yang menjadi  sedikit. Tindakan illegal fishing merupakan bentuk kejahatan yang bersifat transnasional. Namun, Sejumlah  perjanjian  internasional  baik  di  bidang  hukum  laut,  perikanan  internasional maupun pidana internasional belum mengkategorikan penangkapan ikan secara ilegal ini sebagai suatu kejahatan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Illegal Fishing sudah  diatur  secara  tegas  baik  dalam  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional, kendatipun  hukum  internasional  belum  mengkategorikan  illegal  fishing  ini  sebagai kejahatan yang memiliki karakteristik lintas batas Negara
Jika ditinjau dari segi kedaulatan negara, kegiatan illegal fishing yang dilakukan kapal asing dapat mengancam kedaulatan laut Indonesia karena telah melanggar batas teritorial kedaulatan  Indonesia  dengan  masuk  ke  perairan  Indonesia  tanpa  izin  dan  merampok sumber  daya  perikanan  Indonesia.  Tidak  hanya  sekadar  merampok  ikan  dan  kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, mereka juga menggunakan alat tangkap yang tidak  sesuai  dengan  regulasi  yang  ditentukan  sehingga  dinilai  dapat  membahayakan keseimbangan ekosistem biota laut perairan Indonesia. Dalam permasalahan penangkapan ikan  secara  ilegal  ini  terdapat  lembaga  penegak  hukum  di  bidang  perikanan  untuk mengatasi  hal  tersebut  yang  sebagaimana  tertuang  dalam      UU  No.  31  Tahun  2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan kini tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-Undang.  Lembaga  penegak  hukum  yang berwenang  di  bidang  perikanan  di  WPPNRI  (wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik
Indonesia) yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 1) Dalam penjelasannya, penyidikan yang dilakukan PPNS Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan  Laut  agar  penyidikan  tersebut  berjalan  lebih  efisien  dan  efektif  berdasarkan Prosedur Tetap Bersama. Namun penyidikan tindak pidana di ZEE Indonesia hanya dapat dilakukan oleh TNI AL dan PPNS sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 2. Selain itu, untuk tindak  pidana  di  bidang  perikanan  yang  terjadi  di  pelabuhan  perikanan,  diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (Pasal 73 ayat 3).
Selain mekanisme penyidikan, dalam UU No 6 Tahun 2023 juga menjelaskan sanksi bahwasanya siapapun yang tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan perikanan ataupun kegiatan terkait dapat dijatuhkan sanksi pidana denda. Selain itu pada pasal 69 ayat 3 Undang-Undang No 45 tahun 2009, diterangkan bahwa kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan  terdekat  untuk  pemrosesan  lebih  lanjut.  Selanjutnya  di  pasal  4  diterangkan Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  penyidik  dan/atau pengawas  perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  Kami  menganggap  bahwa  sanksi  saja  tidak  cukup  untuk  menyelesaikan permasalahan tersebut. Perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah tindakan ini terjadi, sehingga penegakan kedaulatan laut nasional dapat terjaga. Kami juga memberikan solusi untuk  tindakan  preventif  ini  yaitu  dengan  melakukan  kerja  sama  antar  negara,  apalagi negara yang perairannya dekat dengan perbatasan. Kerja sama yang dapat dilakukan adalah para  penjaga  pantai  antar  negara  mengawasi  perbatasan  wilayah  yurisdiksinya  guna mencegah kapal nelayan negara mereka masuk ke wilayah yurisdiksi negara lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achmad Fahrudin, dkk. 2018.  Legalitas Hukum Kelautan dan Perikanan. Tangerang: Penerbit Universitas Terbuka.
Mauna,  Boer.  2001.  Hukum  Internasional  Pengertian  Peranan  dan  Fungsi  Dalam  Era Dinamika Global. 2nd ed. Bandung, Jawa Barat: PT Alumni.
Shafira, Maya. 2020. Instrumen Hukum Penanggulangan illegal fishing di Indonesia. 1st ed. Bandar Lampung, Lampung: Pusaka Media.
Solichien  M,  Yussuf.  2021.  Peran  Negara  Dalam  Pemberantasan  Illegal  Fishing.  1st  ed.
Jakarta, DKI Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang No 45 tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Lembaran Negara No. 154 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara NO. 5073
Republik Indonesia, Undang-undang No 32 tahun 2014 tentang kelautan, Lembaran Negara No. 294 tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara No. 5603.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  No  6  tahun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara No. 41 tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara  No.6856

## Artikel dalam Jurnal
Almuzzamil, T Muhammad. 2017. “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi
Illegal Fishing Pada Tahun 2014- 2015.” Jurnal online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sos ial dan Ilmu Politik Universitas Riau 4.
https://www.neliti.com/publications/201281/kebijakan-pemerintah-indonesia-dalam- menanggulangi-illegal-fishing-pada-tahun-20.
Banjarani,  Desia  R.  2020.  “illegal  Fishing  dalam  Kajian  Hukum  Nasional  dan  Hukum Internas ional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional.” Jurnal Kertha Patrika 42. https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i02.p04.
Bunga, Gerald A. 2017. “Pembentukan Undang -Undang Tentang Zona Tambahan Sebagai Langkah  Perlindungan  Wilayah  Laut  Indonesia.”  Jurnal Selat  2  (4). https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/90/89.
Efritadewi, Ayu. 2017. “Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam
Perspektif Hukum Internasional.” Jurnal Selat 4. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197.
Muhammad, Simela V. 2012. “Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya
Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan.” Jurnal Politica 3. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/305.
Nrangwesti,  Ayu.  2022.  “KONS EP  KEDAULATAN  DALAM  PERSPEKTIF  HUKUM INTERNASIONAL.”  Jurnal  Hukum  Pidana  dan  Pembangunan  Hukum  5.  https://e - journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/15873.
Pambudi, Garda. 2021. “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana
Ile gal Fishing Di Indonesia.” Jurnal Gema Keadilan 8.
https://doi.org/10.14710/gk.2021.12593.
Sianturi, Sartono. 2019. “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING DALAM SUDUT PANDANG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT.” Jurnal Strategi Pertahanan Laut 5. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL/article/view/650.
Zulfikar, Wahyudin. 2017 . “Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan  Di  Provinsi  Aceh.”  Jurnal  Prosiding  Seminar  Nasional  USM  1. https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/409.

## Artikel dalam Website Internet
Harruma,  Issha.  2022.  “Illegal  Fishing:Pengertian,  Bentuk,  dan  Aturan  Hukumnya.”
Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/05/18/00300051/illegal- fishing-pengertian-bentuk-dan-aturan-hukumnya.  (Diakses  pada:  27  November 2023)
Jatmiko, Agung. 2019. “Menteri Susi Kembali Tenggelamk an 13 Kapal Asing Halaman 2 - Maritim
Katadata.co.id.”
Katadata.
https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5e9a519219a44/menteri-susi-kembali- tenggelamkan-13-kapal-asing?page=2 . (Diakses pada: 24 November 2023)
Maarif,  Syamsul.  2021.  “Ancaman  illegal  fishing:  arti,  Dampak  dan  Hukumannya  di Indonesia.” Tirto.id. https://tirto.id/ancaman-illegal-fishing-arti-dampak-dan- hukumnya-di-indonesia-gjlW . (Diakses pada: 28 November 2023)
Setiawan,  Anton.  2023.  “Menyiapkan  Tata  Kelola  Laut  Berkelanjutan.”  Portal  Informasi Indonesia. https://indonesia.go.id/kategori/ragam-ais-forum- 2023/7295/menyiapkan-tata-kelola-laut-berkelanjutan?lang=1 .  (Diakses  pada:  20 November 2023)