## 2460-030X

## ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS (Studi Kasus pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu)
Yoan Fadillah Siregar 1 , Pirma Sibarani 2 1,2 Politeknik Negeri Medan Jl. Almamater No.1, Padang Bulan, Medan Baru yoan.siiregar@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu mengacu pada Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2021. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Penerapan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV Unit Pks Pabatu dinilai telah sesuai dengan standar yang ada pada Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008, (2) Terdapat kelemahan pada dua komponen sistem pengendalian internal berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008 yang unsur-unsurnya belum sepenuhnya diterapkan oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu yaitu komponen lingkungan pengendalian dan komponen kegiatan pengendalian.
Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Penerimaan Kas, dan Pengeluaran Kas.

## 1. PENDAHULUAN
Pengendalian  intern  merupakan  alat  manajemen  dalam  melaksanakan  tugas untuk mengendalikan dan mengarahkan aktivitas perusahaan dalam melindungi hartanya, serta  untuk  menilai  organisasi  yang  ada  serta  operasi  yang  dilakukan  perusahaan, kesemuanya  ini  bertujuan  untuk  mencegah  dan  menghindari  timbulnya  kesilapan, kecurangan  dan  penyelewengan  (Baridwan,  2004:13).  Pengendalian  meliputi  struktur organisasi,  formulir-formulir  dan  prosedur  pembukuan  dan  pelaporan  (administrasi), budget  dan  standart  audit  internal.  Pengendalian  internal  sangat  diperlukan  oleh  semua perusahaan,  baik  pada  perusahaan  yang  memiliki  kegiatan  operasional  yang  kecil maupun  besar.  Dengan  adanya  sistem  pengendalian  intern  yang  baik  maka  kekayaan perusahaan akan aman dari penyalahgunaan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rama  dkk  (2008:134)  terdapat  empat  sasaran  atau  tujuan  pengendalian  intern  yaitu:  (1) efektivitas  dan  efesiensi  operasi,  (2)  penyajian  laporan  keuangan  yang  wajar,  (3) kepatuhan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  (4)  pengamanan  aset. Selain  untuk  pengamanan  aset,  sistem  pengendalian  internal  juga  mengatur  pembagian tanggung jawab dan otorisasi yang akan sangat menunjang tujuan pengamanan aset. Salah  satu  harta  yang  sulit  untuk  diawasi  serta  dikendalikan  dalam  sebuah  perusahaan yaitu kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva lancar yang sifatnya likuid (paling lancar)  pada  umumnya  digunakan  segera  untuk  memenuhi  kebutuhan  operasional perusahaan  sehari-hari  (Martani,  2014:180).  Keberadaan  kas  dalam  perusahaan  sangat penting,  karena  apabila  kas  perusahaan  kurang  memadai  maka  pembiayaan  opersional
perusahaan  tidak  dapat  berjalan  dengan  lancar  seperti  entitas  tidak  dapat  membayarkan gaji  karyawan,  memenuhi  utang  jatuh  tempo  serta  kewajiban  lainnya.  Karena  begitu mudahnya  uang  dialihkan  atau  dipindah  tangankan,  maka  kas  merupakan  aset  yang cenderung  diselewengkan  atau  disalahgunakan  karyawan  (Halim,  2008:321).  Kas mempunyai  karakteristik  yang  tidak  dimiliki oleh  aktiva  lainnya,  yaitu kas  tidak  mudah diidentifikasi  pemiliknya,  bentuknya  relatif  kecil,  mudah  dipindah  tangankan  melalui transfer  dalam  kurun  waktu  yang  relatif  singkat,  mudah  dibawa-bawa  dan  keinginan untuk  memilikinya  tinggi.  Sehingga  selalu  menjadi  sasaran  penyelewengan  oleh  pihak- pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Oleh  karena  itu,  untuk  menghindari  terjadinya penyelewengan  maka  sudah  seharusnya  perusahaan  merancang  pengendalian  internal yang  baik  agar  kas  tetap  aman  dan  terlindungi.  Namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kenyataannya  selalu  ada  perusahaan  yang  lalai  dalam  menerapkan  pengendalian internalnya, sehingga sangat memungkinkan bagi pihak tertentu dalam mencari celah dari setiap sistem yang ada untuk melakukan penyelewengan.
Berdasarkan  hasil  pra  riset  yang  dilakukan  oleh  peneliti  terhadap  PT  Perkebunan Nusantara  IV  Unit  PKS  Pabatu  yaitu  sistem  pengendalian  intern  yang  ada  pada perusahaan  sudah  berjalan,  namun  dalam  penerapannya  masih  belum  didukung  dengan sistem  pengendalian  yang  menjamin  keamanan  harta  perusahaan  khususnya  pada  kas. Adapun kondisi yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu yaitu masih ditemukan rangkap tugas antara fungsi anggaran dengan fungsi finansial pada kas perusahaan  yang  dipegang  oleh  satu  orang  yang  sama  yaitu  oleh  fungsi  penganggaran disebabkan  kurangnya  sumber  daya  manusia  (SDM),  kurang  faham  nya  beberapa karyawan terhadap wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan, serta terjadinya kekurangan  biaya  operasional  perusahaan  dalam  jumlah  yang  besar  diakibatkan kurangnya komunikasi dengan baik.
Fenomena  diatas  merupakan  salah  satu  akibat  dari  kurang  nya  penerapan  pengendalian intern  perusahaan  yang  memadai  sehingga  mudahnya  terjadi  kesalahan  serta  dapat memungkinkan  beberapa  pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab  dalam  melakukan penyelewengan  terhadap  kas.  Oleh  karena  itu,  pengendalian  intern  memiliki  perananan penting  bagi  sebuah  perusahaan.  Menurut  Sanyoto  (2007:124),  salah  satu  faktor  yang menyebabkan  makin  pentingnya  sistem  pengendalian  intern  adalah  tanggung  jawab utama  untuk  melindungi  assets  organisasi,  mencegah  dan  menemukan  kesalahan- kesalahan  serta  kecurangan-kecurangan  yang  ada,  sehingga  manajemen  harus  mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Sistem
Pengertian sistem menurut beberapa para ahli diantaranya Mulyadi (2016:2) mengatakan bahwasanya  sistem  merupakan  sekelompok  unsur-unsur  yang  sangat  erat  hubungannya antara  satu  dengan  yang  lainnya,  yang  berfungsi  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Sedangkan  Harahap  S.H.,  dkk  (2015:1)  mengatakan  bahwa  sistem  merupakan sekelompok unsur-unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya ,  yang berfungsi  dan  bertugas  bersama  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  dimana  setiap kegiatan  yang  dilakukan  oleh  sistem  itu  tak  lepas  pada  suatu  prosedur,  dan  dapat dikatakan  bahwasanya  unsur-unsur  dalam  sistem  tersebut  tidak  terlepas  pada  suatu prosedur.

## 2460-030X

## 2.2 Pengendalian Intern
COSO  mendefinisikan  pengendalian  internal  adalah  proses,  yang  dilaksanakan  oleh direksi/  dewan  komisaris,  manajemen,  dan  personalia  lainnya,  yang  dirancang  untuk memberikan  asurans  atau  keyakinan  yang  memadai  tentang  capaian  atas  tujuan-tujuan berkenaan  dengan  kegiatan  perusahaan,  pelaporan  dan  ketaatan.  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  No.60  tahun  2008  sistem  pengendalian  intern  adalah  proses  yang  integral pada  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan seluruh  pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai  atas  tercapainya  tujuan organisasi  melalui  kegiatan  yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan  keuangan, pengamanan  aset  negara  dan  ketaatan  terhadap  peraturan  perundang-undangan. Berdasarkan  semua  pengertian  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pengendalian  intern adalah suatu proses yang dirancang untuk dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan tujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan, melaksanakan kegiatan operasional secara efektif dan efisien, mengamankan aset negara, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.

## 2.3 Sistem Pengendalian Intern
Sistem  pengendalian  intern  secara  umum  merupakan  suatu  bagian  dari  masing-masing sistem  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dan  prosedur  operasional  perusahaan  maupun organisasi.  Adapun  organisasi  maupun  perusahaan  menggunakan  sistem  pengendalian intern  untuk  mengawasi,  mengerahkan,  dan  mengukur  sumber  daya  organisasi  atau perusahaan  untuk  meminimalisir  terjadinya  penyimpangan  serta  mempermudah  dalam mencapai  tujuan  tertentu.  Mulyadi  (2016:129)  mengemukakan  bahwasanya  sistem pengendalian  intern  meliputi  struktur  organisasi,  metode  maupun  ukuran  yang dikoordinasikan  untuk  menjaga  kekayaan  organisasi  atau  perusahaan,  mengecek ketelitian  dan  keandalan  dalam  data  akuntansi,  mendorong  efisiensi  serta  dipatuhinya kebijakan manajemen. Oleh karena itu, unsur-unsur pengendalian intern pada umumnya akan melekat pada sistem akuntansi yang akan dirancang dalam suatu organisasi ataupun perusahaan.

## 2.4 Kas
Martani  dkk  (2012:180)  Kas  merupakan  aset  keuangan  yang  dapat  digunakan  dalam kegiatan  operasional  perusahaan.  Kas  merupakan  aset  yang  paling  likuid  karena  dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Adapun berdasarkan PSAK No 2 kas merupakan  investasi  yang  sifatnya  likuid,  berjangka  pendek,  dan  yang  dengan  cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.  Sedangkan  berpendapat  Soemarso  (2004:320)  yang  dimaksud  dengan  kas yaitu  segala  sesuatu  baik  yang  berbentuk  uang  ataupun  bukan,  yang  dapat  tersedia dengan segera dan diterima sebagai pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya.

## 2.5 Pengendalian Intern pada Penerimaan Kas
Utomo,  A  (2019:21)  terdapat  beberapa  penerapan  prinsip  pengendalian  internal  atas penerimaan kas:
1. Hanya  karyawan  tertentu  yang  secara  khusus  ditugaskan  untuk  menangani penerimaan kas
2. Adanya pemisahan tugas (segregation of duties) antara individu yang menerima kas, mencatat/membukukan penerimaan kas, dan yang menyimpan kas.
3. Setiap  transaksi  penerimaan  kas  harus  didukung  oleh  dokumen  (sebagai  bukti transaksi),  seperti  slip  berita  pembayaran  (pengiriman)  uang  (dalam  kasus penerimaan uang lewat pos), struk (dalam kasus penerimaan uang lewat konter penualan) dan Salinan bukti setor uang tunai ke bank.
4. Uang  hasil  penerimaan  penjualan  harian  atau  hasil  penagihan  piutang  dari pelanggan harus disetor ke bank setiap hari oleh departemen kasir.
5. Dilakukannya pengecekan independen atau verifikasi internal
6. Mengikat  karyawan  yang  menangani  penerimaan  kas  dengan  uang pertanggungjawaban.

## 2.6 Pengendalian Intern pada Pengeluaran Kas
Mulyadi  (2010)  menyatakan  bahwa  pengeluaran  kas  dalam  perusahaan dilakukan  dengan  menggunakan  cek.  Pengeluaran  kas  yang  tidak  dapat  dillakukan dengan cek (biasannya karena jumlah yang realtif kecil), dilaksanakan melalui dana kas kecil.  Sistem  pengeluaran  kas  yang  terdapat  dalam  perusahaan  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  cek  apabila  dalam  jumlah  yang  besar,  akan  tetapi  apabila  kas  yang dikeluarkan  tersebut  dalam  jumlah  yang  relatif  kecil,  umumnya  perusahaan  akan mengeluarkan kas tersebut melalui dana kas kecil.

## 3.  METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Pendekatan  kualitatif  deskriptif  digunakan  untuk  mendapatkan fakta  yang  menggambarkan  penerapan  sistem  pengendalian  internal  penerimaan  dan pengeluaran kas di PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu. Teknik pengumpulan data  melalui  wawancara,  kuesioner  dan  dokumentasi.  Kemudian  dijelaskan  secara transkip  yaitu  digambarkan  dengan  disesuaikan  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  serta disajikan dalam wujud kalimat atau kata-kata yang selanjutnya ditarik simpulan.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sistem  pengendalian  intern  tidak  dirancang  untuk  dapat  mendeteksi  adanya  kesalahan- kesalahan,  tetapi  lebih  mengutamakan  pada  usaha-usaha  pencegahan  serta  mengurangi adanya kemungkinan terjadinya kesalahan dan penyalahgunaan. Penerapan SPIP bersifat menyatu  dan  menjadi  bagian  integral  dari  kegiatan  perusahaan.  SPIP  berjalan  bersama- sama  dengan  kegiatan  lain  dalam  satuan  kerja.  Pelaksanaan  pengendalian  internal  yang diterapkan pada PTPN IV Unit PKS Pabatu dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur SPIP yang diatur dalam peraturan pemerintah tahun 2008 terkait sistem pengendalian internal pemerintah, dengan uraian sebagai berikut: 1. Lingkungan pengendalian Lingkungan  pengendalian  yang  diterapkan  pada  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  sebagai berikut: a. Penegakkan integritas dan nilai etika Penegakkan  integritas  dan  nilai  etika  dalam  sebuah  organisasi  dengan  maksud  agar seluruh karyawan mengetahui peraturan yang berintegritas yang baik serta melaksanakan kewajibannya  dengan  sepenuh  hati  dan  berlandaskan  pada  nilai  etika  yang  seharusnya ditaati  oleh  seluruh  pegawai  tanpa  terkecuali.  Integritas  dan  nilai  etika  tersebut  perlu dibudayakan  sehingga  para  karyawan  dapat  terbiasa  dan  tidak  ada  keterpaksaan  dalam melaksanakannya.  Penegakan  nilai  integritas  dan  nilai  etika  umumnya  dapat  dilihat berdasarkan  seberapa  konsisten  nya  pimpinan  perusahaan  dalam  menghargai  dan mendorong  kejujuran  para  karyawan  terhadap  tanggung  jawabnya.  Pada  PTPN  IV  Unit

## 2460-030X
PKS  Pabatu,  pimpinan  perusahaan  masih  kurang  konsisten  dalam  menghargai  dan mendorong kejujuran para pegawai nya. Sehingga hal ini memungkinkan adanya pegawai yang  melakukan  penyalahgunaan  kas.  Namun  hal  ini  dapat  diminimalisir  karena perusahaan  telah  mengantisipasi  agar  karyawan  bagian  tata  usaha  tidak  melakukan penyalahgunaan kas ketika melakukan penerimaan dan pengeluaran kas.
b. Komitmen terhadap kompetensi Komitmen  dalam  kompetensi  mengacu  pada  kewajiban  karyawan  di  bidang  masing- masing  menunjukkan  posisi  atau  jabatan  sesuai  dengan  kompetensi  yang  dimiliki  dan menetapkan pegawai sesuai keahliannya. Komitmen terhadap kompetensi telah dilakukan oleh  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu.  Sebelum  melakukan  perekrutan  karyawan  baru perusahaan  terlebih  dahulu  mengidentifikasi,  menetapkan  kegiatan  dan  bagian  yang dibutuhkan serta menyusun standar kompetensi yang dibutuhkan pada setiap bagiannya. Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan  berbagai  pelatihan  dan  workshop,  perusahaan  lebih mengutamakan pelatihan tersebut pada karyawan pimpinan.
c. Kepemimpinan kondusif Kepemimpinan  yang  kondusif  merupakan  kemauan  dan  kemampuan  pimpinan  instansi dalam  menciptakan  suasana  kondusif  yang  mampu  mendorong  para  karyawan  nya  agar mau  bekerja  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan.  Tujuan  dari kepemimpinan  kondusif  sebagai  tauladan  untuk  dicontoh  seluruh  karyawan  dalam menjalankan  fungsinya  dengan  baik.  Untuk  mendorong  terwujudnya  hal  tersebut  maka diperlukan  aturan  kepemimpinan  yang  baik  kepada  seluruh  karyawan.  Pada  PTPN  IV Unit  PKS  Pabatu,  kepemimpinan  yang  kondusif  telah  terlaksana  dengan  baik.  Hal tersebut  dapat  ditelaah  melalui  kepemimpinan  manajer  dalam  menciptakan  suasana kondusif  yang  mampu  mendorong  para  karyawan  bagian  tata  usaha  dalam  mencapai tujuan  organisasi  yang  telah  ditetapkan  dan  pimpinan  instansi  merespon  secara  positif setiap  pelaporan  yang  berkaitan  dengan  keuangan  dan  penganggaran  sehingga  hal  ini mendukung setiap fungsi tata usaha dalam menerapkan SPIP.
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Berdasarkan  struktur  organisasi  yang  ada,  pada  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  struktur organisasi  telah  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  disesuaikan  dengan  sumber  daya yang  ada.  Adapun  mengenai  pelaksanaan  evaluasi  secara  periodik  terkait  struktur organisasi  yang  mengalami  perubahan  lingkungan  strategis  oleh  pimpinan  perusahaan PTPN IV Unit PKS Pabatu tidak terlaksana dengan baik dan belum sesuai dengan PP 60 Tahun  2008.  Hal  ini  berdampak  pada  kurang    nya  karyawan  pada  bagian  tertentu sehingga terdapat beberapa bagian yang melakukan rangkap jabatan dalam jangka waktu yang cukup lama.
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat Pada  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab  belum terlaksana secara menyeluruh. Kejelasan wewenang dan tanggung jawab pada perusahaan hanya  lebih  mengutamakan  pada  karyawan  pimpinan  seperti  asisten  dan  manajer, sedangkan  pada  karyawan  pelaksana  pendelegasian  wewenang  dan  tanggung  jawab kurang terlaksana, hal ini mengakibatkan tersendatnya kegiatan dalam pencapaian tujuan perusahan serta berdampak pada alur pertanggungjawaban perusahaan yang kurang jelas. Adapun  mengenai  kompetensi  karyawan,  pada  karyawan  pimpinan  perusahaan  lebih
mengutamakan kompetensi yang dimiliki. Namun pada karyawan pelaksana, perusahaan hanya mengutamakan pengalaman dibidang terkait.
f.  Penyusunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  sumber  daya manusia
Pada  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu,  sebelum  menerima  pegawai  baru  terlebih  dahulu perusahaan mengevaluasi kualifikasi para pelamar kerja berdasarkan data riwayat hidup, surat  referensi,  dan pemeriksaan  latar  belakang.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  perusahaan dapat mengetahui sumber informasi objektif yang mampu memberikan detail kualifikasi dasar  dan  pengalaman  para  pelamar.  Setelah  para  pelamar  dinyatakan  lulus  kualifikasi, perusahaan akan melaksanakan program pelatihan kepada para karyawan pimpinan baru. Pelatihan  merupakan  suatu  proses  pendidikan  yang  diberikan  perusahaan  untuk menunjang  pengetahuan  dan  keterampilan  para  calon  karyawan  agar  dapat  memiliki minat  dan  kesadaran  atas  pekerjaan  yang  dilakukan  sehingga  dapat  mendukung kelancaran operasional dan produktivitas perusahaan.
g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif Pada PTPN IV Unit PKS Pabatu, pengawasan intern organisasi belum terlaksana sesuai dengan  standar  PP  60  tahun  2008.  Pada  perusahaan  masih  belum  terdapat  pengawas intern,  melainkan  hanya  diawasi  oleh  asisten  tata  usaha.  Karena  pengawas  perusahaan berasal  dari  pihak  eksternal  perusahaan.  Hal  ini  berdampak  pada  kegiatan  perusahaan karena  pengawas  intern  sangat  dibutuhkan  dalam  memberi  keyakinan  yang  memadai kepada  setiap  fungsi  terkait  ketaatan,  kehematan,  efesiensi,  dan  efektivitas  dalam pencapaian  tugas  setiap  fungsi.  Hal  tersebut  dapat  ditelusuri  melalui  setiap  fungsi  yang ada  pada  perusahaan,  pada  masing-masing  fungsi  masih  adanya  pelanggaran  ketaatan yang  sering  terjadi,  seperti  adanya  karyawan  yang  keluar  masuk  kantor  tidak  pada waktunya (pada saat jam kerja). Namun hal tersebut dapat diminimalisir oleh perusahaan, karena perusahaan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar.
h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait Hubungan  yang  baik  selalu  dijaga  oleh  manajer  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  dengan pihak-pihak  lain  dalam  hubungan  kerja.  Hal  tersebut  karena  perusahaan  membutuhkan pihak-pihak lain dalam membangun dan mengembangkan bisnis agar menjadi lebih baik. Saran dan kritik dari pihak internal dan eksternal menjadi masukan ataupun referensi bagi perusahaan dalam memperbaiki perusahaan baik secara parsial maupun keseluruhan.

## 2. Penilaian resiko
Tidak hanya pimpinan yang bertanggung jawab atas penilaian risiko yang harus dihadapi suatu  organisasi  atau  instansi  pemerintah,  melainkan  seluruh  karyawan  harus  mampu mengidentifikasi,  memantau,  mengevaluasi  kemungkinan  yang  akan  terjadi  pada perusahaan. Penilaian resiko pada PTPN IV Unit PKS Pabatu dimulai dari pembentukan visi dan misi yang terintegrasi dengan fungsi utamanya. Dari visi dan misi yang  ingin  diterapkan  perusahaan  yaitu  menjadi  pusat  keunggulan  pengelolaan perusahaan agro industri kelapa sawit dengan tata kelola perusahaan yang baik. Adapun resiko  yang  mungkin  timbul,  baik  bersifat  internal  maupun  eksternal  tetap  harus diidentifikasi. Permasalahan internal seperti peralatan yang tidak memadai, sumber daya

## 2460-030X
manusia  yang  tidak  kompeten  dan  lingkungan  kerja  yang  tidak  kondusif  harus  selalu dalam  pengawasan  bahkan  masalah  eksternal  seperti  perubahan  struktur  organisasi, bencana  alam  dan  gangguan  dari  luar.  Setelah  resiko  diketahui  maka,  selanjutnya pimpinan  instansi  mengambil  keputusan  apakah  resiko  tersebut  diterima  atau  menolak untuk  mengambil  suatu  keputusan.  Proses  penilaian  resiko  dalam  penerimaan  kas  dan pengeluaran kas dapat membantu dalam meningkatkan dan optimalisasi dalam pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian resiko terhadap penerimaan kas dan pengeluaran kas oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu sebagai berikut: a. Identifikasi resiko Penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas  syarat  akan  resiko  yang  akan  muncul  dalam pelaksanaannya.  Masalah  yang  diidentifikasi  yaitu  tidak  terlaksananya  pemungutan  liar dalam perusahaan dengan baik , pelayanan yang kurang baik, kurangnya kepatuhan dari karyawan  terhadap  peraturan  yang  ada  bahkan  kurang  nya  kompeten  karyawan  pada bidang  yang  telah  diamanahkan.  Hal  tersebut  akan  berdampak  pada  tidak  terealisasinya pencapaian tujuan perusahaan. Dengan berbagai resiko yang mungkin ada, PTPN IV Unit PKS Pabatu tentunya harus sigap dalam menentukan sikap.
b. Analisis resiko PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  telah  mengidentifikasi  risiko  terhadap  pencapaian  tujuan  di seluruh entitas dan juga menganalisis risiko sebagai dasar untuk mengelola risiko sesuai dengan  PP  60  tahun  2008.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  menilai  jika  suatu  saat  bisa  saja terjadi  penyelewengan  terhadap  kas.  Untuk  mengatasi  hal  tersebut  uang  kas  disimpan didalam bank dan hanya dapat diakses oleh bagian akuntan. PTPN IV Unit PKS Pabatu telah  menentukan  adanya  dampak  resiko  yang  telah  diidentifikasi  sebelumnya.  Hal tersebut  dapat  ditelaah  melalui  adanya  penerapan  prosedur penerimaan  dan  pengeluaran kas  serta  adanya  audit  dan  evaluasi  secara  teratur  yang  berasal  dari  pihak  eksternal perusahaan. Sehingga adanya kemungkinan terjadi penyelewengan kas dapat dihindari.

## 3. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian merupakan reaksi aktif atas penilaian risiko yang telah dilakukan sehingga, mampu meminimalisir risiko yang telah teridentifikasi. Kegiatan pengendalian ini  mencakup  kebijakan  dan  prosedur  dalam  pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran kas.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  karyawan  pimpinan  dan  karyawan  pelaksana  PTPN  IV Unit  PKS  Pabatu  telah  menerapkan  proses  penerimaan  dan  pengeluaran  kasnya  sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku seperti  kebijakan dan prosedur yang berasal perusahaan  sendiri.  Adapun  penerapan  dari  unsur-unsur  kegiatan  pengendalian  terdiri atas: a. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah yang Bersangkutan Pada pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas PTPN IV Unit PKS Pabatu, evaluasi kinerja dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya belum dilaksanakan secara rutin.
b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Aspek  sumber  daya  manusia  sangat  penting  dalam  pelaksaaan  kegiatan.  Sumber  daya yang  ada  harus  dibina  agar  seluruh  program  dapat  tercapai  dan  tujuan  dapat  terealisasi sesuai  keinginan.  Sumber  daya  manusia  pada  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  seperti  para karyawan  pimpinan  sudah  cukup baik dilihat  dari  kualitas dan  kuantitasnya.  Pembinaan sumber  daya  manusia  pada  pelaksanaan  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  dilaksanakan
oleh  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  dengan  cara  visi,  misi,  tujuan,  nilai  dan  strategi perusahaan disampaikan secara jelas kepada seluruh karyawan bagian tata usaha. Dalam pelaksanaannya, hal tersebut didukung dengan adanya uraian jabatan yang jelas, prosedur rekrutmen, pelatihan karyawan pimpinan, program kesejahteraan, sistem penilaian kerja, dan rencana pengembangan karir.
b. Pengendalian atas Pengolahan Sistem Informasi Setiap  transaksi  seperti  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  ada  pada  PTPN  IV  Unit PKS Pabatu di proses dengan sistem komputerisasi seperti SAP (System Application and Processing)  dengan  adanya  pembatasan  akses  ke  perangkat  lunak  sistem  tersebut. Perusahaan  juga  melakukan  pengendalian  dan  pemantauan  atas  akses  perangkat    lunak sistem  sehingga  timbulnya  penyelewengan  terhadap  kas  dapat  diminimalisir  oleh perusahaan.
c. Pemisahan Fungsi Berkaitan dengan pemisahan fungsi dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV  Unit  PKS  Pabatu  masih  belum  diterapkan  dengan  baik.  Pada  bagian  penganggaran perusahaan  dilakukan  oleh  fungsi  anggaran.  Fungsi  anggaran  juga  menjabat  sebagai fungsi finansial sehingga, dengan demikian fungsi anggaran memiliki fungsi ganda yang sangat  rawan  terhadap  penyelewengan.  Dengan  tidak  adanya  pemisahan  fungsi  tersebut akan berdampak pada tidak fokus nya masing-masing fungsi pada pekerjaan dan keahlian yang ada sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi kurang efektif dan efisien.
d. Otorisasi Atas Transaksi Dan Kejadian Yang Penting. Setiap transaksi yang terjadi dalam penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV Unit PKS  Pabatu  telah  dicatat  dengan  beberapa  formulir  dan  kwitansi  yang  dikeluarkan  oleh asisten tata usaha. Kwitansi merupakan dokumen tanda bukti atas pembayaran yang telah dilakukan maupun pada saat penerimaan uang. Dokumen ini dibuat untuk memudahkan pencatatan  arus  kas  dalam pembukuan.  Untuk  lebih  kuat  dalam  segi  hukum, diperlukan materai dan tandatangan.
e. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian Pada  pelaksanaan  pembukuan  dan  pelaporan  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  belum  dicatat dengan  akurat.  Proses  pencatatan  umumnya  dilakukan  terlebih  dahulu  oleh  perusahaan sebelum  transaksi  dilakukan.  Adapun  mengenai  klasifikasi  dan  pencatatan  yang  tepat pada seluruh siklus transaksi PTPN IV Unit PKS Pabatu telah terlaksana dengan baik.
f. Pembatasan Akses Sumber dan Pencatatannya Akses  perangkat  sumber  dan  pencatatan  pada  bagian  penggajian  PTPN  IV  Unit  PKS Pabatu  hanya  boleh  diakses  oleh  krani  upah.  Begitu  juga  akses  perangkat  sumber  dan pencatatan oleh bagian yang lain. Setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing pada  akses  dan  sumber  yang  dimilikinya.  Sehingga  hanya  bagian  yang  ditunjuk  yang berhak  mengakses  sumber  dan  pencatatan  yang  diberikan.  Hal  ini  dilakukan  guna meminimalisir timbulnya penyelewengan dalam kas.

## 4. Informasi dan Komunikasi
Informasi  dan  komunikasi  yang  berkualitas  dan  efektif  sangat  mempengaruhi kemampuan  pimpinan  instansi  dalam  membuat  keputusan  yang  tepat  dan  membantu

## 2460-030X
karyawan  agar  mampu  memahami  tugas  dan  tanggungjawabnya  sehingga  diharapkan mampu  memperkuat  sistem  pengendalian  intern  perusahaan.  Untuk  dapat  menciptakan informasi dan komunikasi yang efektif berdasarkan PP No 60 tahun 2008 dengan kriteria yaitu pimpinan instansi mampu menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi dan mampu mengelola, mengembangkan serta memperbarui sistem informasi secara terus menerus sehingga pimpinan instansi mampu melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. PTPN IV Unit PKS Pabatu telah menerapkan suatu sistem informasi keuangan yang berbasis komputer dan terintegrasi dengan  sistem-sistem lainnya dengan baik. Adapun alternatif lain dalam proses komunikasi dan penyampaian informasi dapat diakses pada web resmi PTPN IV. Adanya web diharapkan dapat menunjang kinerja para karyawan serta menyediakan informasi bagi masyarakat.

## 5. Pemantauan
Pemantauan  pada  PTPN  IV  Unit  PKS  Pabatu  dilakukan  oleh  pihak  intern  dan  pihak eksternal perusahaan. Evaluasi terpisah dilakukan oleh pengawas intern perusahaan yang berasal dari kantor pusat dan pihak eksternal perusahaan yang berasal dari KAP (Kantor Akuntan  Publik).  Pemantauan  dan  evaluasi  meliputi  penilaian,  reviu,  dan  pengujian efektivitas  sistem  pengendalian  intern    perusahaan.  Adapun  tindak  lanjut  rekomendasi hasil  audit  dan  reviu  harus  segera  ditindaklanjuti  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan mekanisme yang telah ditetapkan

## 5. KESIMPULAN

## Simpulan
1. Penerapan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PTPN IV Unit Pks Pabatu dinilai telah sesuai dengan standar yang ada pada Peraturan Pemerintah 60 tahun 2008.
2. Pada penerapan sistem pengendalian intern penerimaan dan pengeluaran kas pada PT Perkebunan Nusantara IV Unit PKS Pabatu berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun  2008  Masih  terdapat  beberapa  kelemahan  pada  unsur-unsur  sistem  pengendalian internal.  Adapun  dua  komponen  sistem  pengendalian  internal  berdasarkan  PP  60  tahun 2008 yang unsur-unsurnya belum sepenuhnya diterapkan oleh PTPN IV Unit PKS Pabatu yaitu:  komponen  lingkungan  pengendalian  pada  unsur  penyusunan  dan  penerapan kebijakan  yang  sehat  tentang  pembinaan  sumber  daya  manusia  dan  komponen  kegiatan pengendalian  pada  unsur  reviu  atas  kinerja  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  dan pemisahan fungsi.

## Saran
Adapun  saran  penulis  dalam  penelitian  ini  yang  diharapkan  menjadi  masukan  yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan yaitu sebagai berikut: 1.  PTPN  IV  Unit  Pks  Pabatu  agar  menerapkan  kebijakan  pembinaan  sumber  daya manusia  secara  menyeluruh  agar  seluruh  karyawan  pimpinan  serta  karyawan  pelaksana memiliki  kompetensi  yang  baik  dalam  bidang  nya  sehingga  pencapaian  tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan efektiv dan efisien. 2.  PTPN  IV  Unit  Pks  Pabatu  agar  membuat  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  agar penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan berjalan sesuai dengan aturan.
3. PTPN IV Unit Pks Pabatu agar melakukan reviu kinerja secara rutin serta melakukan pemisahan tanggung jawab sehingga timbulnya penyelewengan dapat diminimalisir.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Baridwan, Z. (2004). Intermediate Accounting (Edisi Kedelapan ed.). Yogyakarta: BPFE. Black,  A.  J.,  &  Champion,  D.  J.  (2009).  Metode  dan  Masalah,  Penelitian  Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama. COSO.  (2013).  Internal  Control-Integrated  Framework:  Exsecutive  Summary.  Durham: North Carolina.
Dewan  Standar  Ikatan  Akuntansi  Indonesia  (DSAK  IAI.  (2004).  Standar  Akuntansi Keuangan (PSAK) No.2 Tahun 2004 Laporan Arus Kas. Gondodiyoto, S. (2007). Audit Sistem Informasi Lanjutan. Jakarta: Mitra Wacana Media. Halim,  A.  (2008).  Auditing  (Dasar-dasar  Audit  Laporan  Keuangan).  Yogyakarta:  STIM YKPN.
Handayani, S. (2020). Sistem Pengendalian Intern Atas Pengeluaran Kas Pada Pt Taspen (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta. Yogyakarta: Google Scholar.Harahap, S. H., & Sanjaya, S. (2016). Sistem Akuntansi. Medan: La-Tansa Press. Harahap,  S.  H.,  Wahyudi,  &  Sanjaya,  S.  (2015).  Sistem  Akuntansi.  Medan:  Perdana Publishing.
Hikmah,  N.  (2018).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Penerimaan  Kas
Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang. Makassar: Digital Library
Unismuh .
Irmadayanti,  W.  (2017).  Analisis  Sistem  Pengendalian  Intern  Pengeluaran  Kas  Pada  Pt. Soci Mas Medan. Medan: Repository Umsu. Jogiyanto. (2009). Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta: Andi Offset. Martani,  D.  (2012).  Akuntansi  Keuangan  Menengah  Berbasis  PSAK.  Jakarta:  Salemba Empat.
Martani,  D.,  Veronica,  S.,  Wardhani,  R.,  Farahmita,  A.,  &  Tanujaya,  E.  (2014). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. (2010). Auditing (Edisi Ketujuh ed.). Jakarta: Salemba Empat. Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat. Nasution,  Y.  S.,  &  Jannah,  A.  R.  (2020).  Analisis  Evaluasi  Sistem  Pengendalian  Intern Pengeluaran  Kas  pada  PT.  Puduarta  Insani  Medan.  Aghniya  Jurnal  Ekonomi Islam, Vol.2 No.1, 112-124.
Pandiangan,  D.  S.  (2019).  Pengendalian  Intern  Atas  Penerimaan  Kas  Pada  Pt.  Bank Mandiri (Persero), Tbk Balai Kota Medan. Medan: Google Scholar. Pemerintah. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Indonesia:
(http://www.biomaterial.lipi.go.id/main/wp-tahun-2008-tentang-sistem- pengendalian-intern-pemerintah.pdf, diakses 10 Mei 2022). Rama,  D.  V.,  &  Jones,  F.  L.  (2008).  Sistem  Informasi  Akuntansi.  Jakarta:  Salemba Empat.
Sekaran,  U.  (2011).  Research  Methods  For  Business  (Edisi  Keempat  ed.).  Jakarta: Salemba Empat.
Soemarso.  (2004).  Akuntansi  Suatu  Pengantar  (Edisi  Kelima  ed.).  Jakarta:  Salemba Empat.
Soemarso. (2004). Akuntansi Suatu Pengantar. Jakarta: Salemba Empat. Sugiasmini,  M.  E.,  Atmadja,  A.  T.,  &  Sulindawati,  N.  G.  (2017).  Evaluasi  Sistem Pengendalian  Intern  pada  Sistem  Akuntansi  Penerimaan  Kas  atas  Pendapatan

## 2460-030X
Iklan dan Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan (Studi pada PT Guntur IB 29). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi(Vol.7 No.1), 1-12. Sugiono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tuanakotta, T. M. (2019). Audit Internal Berbasis Resiko. Jakarta: Salemba Empat. Utomo, A. (2019). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penerimaan Kas Pada Pdam Tirta  Jeneberang  Gowa.  Universitas  Muhammadiyah  Makassar,  Akuntansi. Makassar: Digital Library Unismuh Makassar.
Wheelen,  T.  L.,  &  Hunger,  J.  D.  (2012).  Strategic  Management  and  Business  Policy: Toward  Global  Sustainability  (Thirteenth  Edition).  New  Jersey:  Pearson Education.