## PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

## Hasanuddin Yusuf Adan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh diadanna@yahoo.com
Abstrak. A political party is a tool for human person or group of people to reach the power that can  be set in  accordance with  the  provisions  of the  country in the political  parties. Originally Islam  does  not  recognize political  parties in determining  the  executive and state  power, but in tune with the times difficult for Muslims who inhabit countries today to not wear a political party in control and manage the state. Islamic political experts differ between one another with respect to whether or not the state should Muslim majority wear and use political parties as one of the attributes of the state, they allow and others do  not. Eventgouh conditions and situations often affect to something new that matters dealing with Islam and Muslims. In this  age where the world is ruled by non-Muslim world institutions of the United Nations (UN) then be mistaken for Muslims not  to accept and use  the political  parties in  the Muslim majority  country. The  most important note in the atmosphere as it is the practice of the Muslims belong to a party must not follow the  practice  of non-Muslims who justify  the  means. Islamic Ummah must maintain originality  of morality in  politics so  that the political  party that sponsored the non-Muslims in Muslim practice became Islamic.

## Kata Kunci: Partai, politik, perspektif, Islam

## PENGANTAR
Partai  politik  secara  gamblang  dimaknai  orang  banyak  sebagai  salah satu  alat  atau transportasi bagi seseorang  atau sekelompok orang untuk menuju dan mendapatkan kekuasaan. Baik  kekuasaan  dalam  bingkai  legislatif,  eksekutif  maupun  yudikatif,  malah  sebahagian  orang juga  dapat  memanfaatkannya menjadi  arena bisnis  kalau  tidak mendapatkan  kekuasaan. Secara umum partai politik itu dapat dibagi menjadi tiga; partai politik Islam, partai politik sekuler dan partai  politik  kafir.  Zaman  Orde  Lama  (Orla)  di  Indonesia  ada  partai  politik bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai partai politik Islam, ada Partai Nasional Indonesia (PNI)  sebagai  partai  politik  sekuler,  dan  ada  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI)  sebagai  partai politik kafir. Zaman Orde Baru (Orba) ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai politik Islam, ada Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik sekuler, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai politik nasionalis.
Partai  dan  politik  itu  dasarnya  adalah  dua  kata  yang  berasingan  dan  masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Partai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai satu organisasi sosial,  dan  politik  merupakan  upaya  seseorang  atau  segolongan  orang  untuk  menguasai  dan memperoleh  kekuasaan.  Ketika  keduanya  digabung  dalam  satu  kalimat  menjadi  partai  politik maka maknanyapun menjadi lain. Partai politik adalah satu organisasi masyarakat yang didirikan semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam sesuatu Negara.
Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan hizb. Partai (Hizb) secara lughawi mempunyai makna; pertama,  suatu  komunitas  yang  memiliki  kesamaan  konsep  dan  aktivitas;
kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; ketiga, kader serta partisipannya. 1 Mengikut  pengertian  istilah,  partai  atau hizb adalah  suatu  kumpulan  masyarakat  yang  menyatu karena  memiliki  arah,  sasaran  dan  tujuan  yang  sama. 2 Perkataan hizb terdapat  beberapa  kali dalam Alquran, antaranya;
اَء َر ﺎﱠﻤَﻟ َو ٱ ۡﻟ ۡﺆُﻤ َنﻮُﻨ ِﻣ ٱ َ ۡﻷ ۡﺣ َٰھ ْاﻮُﻟﺎَﻗ  َبا َﺰ ﺎَﻧَﺪَﻋ َو ﺎَﻣ اَﺬ ٱ ُﮫُﻟﻮُﺳ َر َو ُ ﱠ ۥ َقَﺪَﺻ َو ٱ ُﮫُﻟﻮُﺳ َر َو ُ ﱠ ۚۥ ۡﻢُھَدا َز ﺎَﻣ َو ٓﱠﻻِإ َٰﻤﯾِإ ٗﻨ ۡﺴَﺗ َو ﺎ ٗﻤﯿِﻠ ﺎ ٢٢ Artinya:  Dan  tatkala  orang-orang  mukmin  melihat  partai-partai musuh  telah  bersekutu, mereka  berkata;  “Inilah  Yang  dijanjikan  Allah  dan  Rasul -Nya  kepada  kita.  Dan  Maha  Benar Allah dan Rasul- Nya.” Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan. (Q.S.Al-Ahzab (33; 22).
ِﻟ َو ﺎَﻤﱠﻧِإ
ُﻢُﻜﱡﯿ ٱ ُﮫُﻟﻮُﺳ َر َو ُ ﱠ ۥ َو ٱ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﯾِﺬﱠﻟ ٱ َنﻮُﻤﯿِﻘُﯾ َﻦﯾِﺬﱠﻟ ٱ ٰﻮَﻠﱠﺼﻟ ۡﺆُﯾ َو َة َنﻮُﺗ ٱ ٰﻮَﻛ ﱠﺰﻟ ۡﻢُھ َو َة َٰر َنﻮُﻌِﻛ ٥٥
Artinya:  Dan  barangsiapa  mengambil  Allah,  Rasul-Nya  dan  orang-orang  beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang. (Q.S.Al- Maidah (5; 56).
Artinya: Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh bagimu, maka tetaplah engkau anggap ia  musuh.  Karena  sesungguhnya  kampanye  syaithan-syaithan  itu  tidak  lain  untuk  mengajak anggota partainya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Q.S.Faathir (35; 6).
Artinya: Syaithan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah; mereka itulah partai syaithan. Ketahuilah sesungguhnya anggota partai syaithan itulah golongan yang rugi. (Q.S. Almujadalah (58; 19).
1 Almu’jam al -Wasith, 1/170.
2 Muhammad Imarah, Ma’rakatul Mushthalahat baina al -Gharbi wal Islami, Kairo: Nahdhah Mishr, 1419, hal., 184.
Artinya: Dan barangsiapa yang memberikan loyalitas dan kesetiaan hanya kepada Allah, Rasul-Nya  dan  orang-orang  yang  beriman,  maka  sesungguhnya  mereka  itu  adalah  Partai  Allah yang pasti akan mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Maidah (5; 56).
Artinya:  Dan  kamu  mestinya  tidak  akan  mendapati  suatu  kaum  yang  menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, berkoalisi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya  sekalipun  orang-orang  itu  adalah  orangtua,  anak,  saudara,  atau  kerabat  mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan yang benar dalam hati mereka  dan  menguatkan  mereka  dengan  dukungan-Nya,  dan  kelak  mereka  dimasukkannya dalam  syurga  yang  mengalir  di  bawahnya  sungai-sungai;  mereka  kekal  di  dalamnya.  Mereka itulah partai Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya anggota Hizbullah itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S.Al-Mujadalah (58; 22)
Istilah partai dalam percaturan politik hari ini sudah sangat membaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim atau bukan. Kecuali negara-negara yang menganut sistem monarkhi penuh  saja  yang tidak  menganut  sistem  partai  untuk  menentukan  kepala  negara  dan  parlemen seperti  Saudi  Arabia,  Quwait,  Oman,  Qatar,  Uni  Emirat  Arab,  Brunai  Darussalam  dan sebagainya.  Sementara  hampir  semua  negara  lain  di  dunia  hari  ini  menganut  sistem  partai sebagai salah satu atribut politik negaranya.
Padahal kalau kita buka lembaran lama menjenguk model penentuan kepemimpinan baik pada masa Rasulullah saw, maupun masa Khulafah Rasyidin tidak pernah ada istilah partai baik dalam  konsep  maupun  praktek.  Dulu  penentuan Imamah (Kepemimpinan)  hanya  ditunjuk  oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan dibai’at oleh sekelompok shahabat yang terkenal dengan anggota  lembaga Ahl  Al  Halli  wa  Al- ‘Aqdi ,  setelah  itu  baru  rakyat  beramai- ramai  membai’at kepadanya.  Sementara  penentuan  perangkat  pemimpin  bawahannya  seperti  gubernur  ditunjuk langsung  oleh  kepala  negara  sendiri,  demikian  praktik  pada  zaman  Nabi  dan  shahabat  yang empat.
Sebahagian  ulama  dan  pakar Fiqh  Siyasah menganggap  perpecahan  ummat  Islam  pada masa  kepemimpinan  Ali  bin  A bi  Thalib  yang  berperang  dengan  pihak  Mu’awiyah  di  Shiffin sebagai punca wujudnya partai-partai politik dalam Islam. Mereka beranggapan kehadiran aliran Khawarij,  Syi’ah,  dan  Mu’tazilah,  pasca  perang  Shiffin  yang  kemudian  muncul  juga  Ahlus - Sunnah  wal- Jama’ah,  Murji’ah,  dan  sebagainya  sebagai  punca  utama  munculnya  partai  politik dalam  Islam. 3 Namun  apa  yang  menjadi  perhatian  kita  di  sini  adalah  pada  waktu  itu  tidak  satu golonganpun dari mereka yang menamakan kelompoknya sebagai partai politik. Mereka justeru menamakan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri dan tidak mau mengikuti sekte lain karena menganggap sektenya lebih baik. Jadi perpecahan ummah yang berfirqah-firqah waktu itu lebih menjurus  kepada  praktik  ajaran  agama  bukan  kepada  sistem  politik.  Mereka  juga  tidak berkampanye  untuk  menentukan kepala  negara  sebagaimana  layaknya  usaha  partai  politik  hari ini.
Para pakar Siyasah dalam beberapa bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan Hizb dalam Al- Qur’an. Mereka menyimpulkan perkataan Hizb adalah ekuivalen untuk istilah  partai pada  zaman  modern  ini,  mereka  juga  merujuk  kepada  firman  Allah  dalam  Al- Qur’an: “ Kullu hizbi bima ladaihim faarihun (Tiap-tiap golongan (partai) merasa bangga dengan apa  yang  ada  pada  sisi  mereka  (masing-masing) ”. 4 Dalam  a yat  lain  Allah  berfirman:  “ Minal laziyna farraquw minhum wakaanu syiya’a. Kullu hizbi bima ladaihim faarihun ” (Yaitu orang - orang  yang  memecahbelah  agama  mereka  dan  menjadi  beberapa  golongan.  Tiap-tiap  golongan merasa  bangga  dengan  apa  yang  ada  pada  golongan  mereka. 5 Berkenaan  dengan  perkara  ini sebuah  hadith  Rasulullah  saw.  menjadi  rujukan  terpilah-pilahnya  ummat  Islam  pada  suatu ketika:” Taftariqu  ummati  ‘ala  tsalatsi  wa  Sab’iyna  Firqatan ”  (Ummatku  akan  terpecah  belah kepada 73 kelompok) 6
Istilah Hizb dan Firqah dalam ayat dan Hadith tersebut di atas merujuk kepada golongan atau  kelompok  yang  berpecah  belah.  Allah  menegaskan  setiap  golongan  dari  mereka  merasa bangga  dengan  golongannya  masing-masing,  tentunya  kebiasaan  golongan  yang  berpecah tersebut  tidak  lagi  serius  dengan  keabsahan  dan kebenaran  golongannya.  Di  sinilah  muncul ketidak serasian dengan kehendak Islam dari kontek perpaduan Ummah (Ukhuwwah Islamiyah) yang dijuluki Ummatan wa hidah. 7 (Ummah yang satu).
Mengikut  pemikiran  Sa’id  Hawa,  istilah Hizb dalam  Al- Qur’an  cenderung  kepada pemilahan konsepsi haq dengan bathil. Istilah Hizb Allah yang diartikan sebagai Golongan Allah menunjukkan  kepada  kebenaran  yang  dianut  ummah  yang  menjalankan  semua  perintah  Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Sementara Hizb asy-Syaitan yang bermakna Golongan Syaitan  adalah  kelompok  manusia  yang  melawan perintah  Allah,  melaksanakan  larangan-Nya dan mengikuti ajakan Syaitan.
3 Lihat Khuda Bakhsh, Politcs  in Islam, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1981,  hal., 55 – 62. Lihat juga Dr. Lukman Thaib, Politk Menurut Perspektif Islam, Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd., 1998, hal., 211 – 216.
4 Surah al- Mu’minun (23) ayat 53.
5 Surah ar-Rum (30) ayat 32.
6 “Abdul  Qadir  bin  Thahir  al -Baghdadi, al-Faraq  bayna  al-Firaq,  Beirut:  Dar  al-Fikr,  1973,  hal.,  4 – 5. Lihat juga Dr. Lukman Thaib, Political System of Islam, Kuala Lumpur: Amal, 1994, hal., 77.
7 Surah Yunus (10) ayat 19.
Dalam  Kamus  istilah  Islam,  istilah Hizb  Allah diartikan  dengan  Partai  Allah,  pembela atau  pengikut  agama  Allah. 8 Al- Qur’an  sendiri  menggambarkan  persoalan  tersebut  sebagai berikut:  “ Kamu  tidak  akan  mendapati  sesuatu  kaum  yang  beriman  kepada  Allah  dan  hari akhirat,  saling  berkasih  sayang    dengan  orang-orang  yang  menentang  Allah  dan  Rasul-Nya, sekalipun  orang-orang  itu  bapak-bapak,  atau  anak-anak  atau  saudara-saudara  ataupun keluarga  mereka.  Mereka  itulah  orang-orang  yang  Allah  telah  menanamkan  keimanan  dalam hati  mereka  dan  menguatkan  mereka  dengan  pertolongan  yang  datang  daripada-Nya.  Dan dimasukkan-Nya  mereka  kedalam  syurga  yang  mengalir  di  bawahnya  sungai-sungai,  mereka kekal  di  dalamnya,  Allah  ridha  terhadap  mereka  dan  merekapun  merasa  puas  terhadap (limpahan  rahmat)  Nya. Mereka  itulah  golongan  Allah.  Ketahuilah  bahwa  sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung ”. 9
Hizb  as-Syaitan dalam  kamus  tersebut  memang  diartikan  sebagai  Partai  Syaitan. 10 Namun terjemahan Partai Syaitan dalam Al- Qur’an adalah:” Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadi  mereka  lupa  mengingat  Allah;  mereka  itulah  golongan  Syaitan.  Ketahuilah  bahwa sesungguhnya  golongan  Syaitan  itulah  golongan yang  merugi ”. 11 Jadi  jelaslah  bagi  kita  bahwa konsep Hizb dalam Al- Qur’an memang diperuntukkan kepada pengikut Allah (Hizb Allah) dan pengikut  Syaithan  (Hizb  Syaithan).  Dalam  arti  lain  adalah  pengikut  jalan  benar  (haq)  dan pengikut  jalan  salah  (sesat).  Kalaupun  konsep  tersebut  dapat  diangkat  dalam  mensosialisasikan partai,  maka  Islam  hanya  mengenal  Partai Islam  (Hizb  Allah)  yang  esensi  dan  hakikatnya berdasarkan  Islam,  dengan  dasar  Islam,  pengurus  Islam,  dan  pelaksanaan  Islam.  Dan  Partai Syaitan/kafir (Hizb Syaitan) yang berdasarkan ideologi buatan manusia (partai yang bukan dasar Islam)  yang  operasionalnya mengejar  uang,  jabatan,  pangkat,  dan  materi  keduniaan.  Kalau standar  ini  yang  kita  setujui  maka  di  beberapa  negara  mayoritas  muslim  di  dunia  ini  dapat dikatakan tidak ada Partai Islam semisal gambaran Al- Qur’an. Wallahu a’lam.
Sebuah  partai  politik  merupakan  satu  organisasi  yang  mengikat  anggotanya  sesuai dengan  ketentuan  partai  yang  bertujuan  untuk  memenangkan  pemilu  dalam  rangka  menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang muthlak atau mayoritas di parlemen maka  mereka  akan  membentuk  pemerintahan  negara  sesuai  dengan  kehendak  partai  tersebut. 12 Ada  persoalan  esensil  yang  perlu  diperbincangkan  dalam  hal  ini  adalah;  apabila  partai  tersebut bernuansa Islami sebagai sebuah partai Islam yang mengutamakan hukum Islam bagi rakyatnya, maka  keberuntungan  barangkali  ada  di  pihak  muslim.  Tapi  kalau  partai  yang  memenangkan pemilu tersebut bukan partai Islam dan tidak mengutamakan hukum Islam walaupun ianya bukan partai  kafir,  maka  bisa  dipastikan  malapetaka  dan  bencana  politik  paling  besar  akan  menimpa ummat Islam dalam wilayah mayoritasnya.
8 Moh. E. Hasim, Kamus Istilah Islam, Bandung: Pustaka, 1987, hal., 45.
9 Surah al-Mujadilah (58) ayat 22.
10 Moh. E. Hasim, Ibid.
11 Surah al-Mujadilah (58) ayat 19.
12 Prof. Masudul Hasan, Reconstruction of Political Thought in Islam, Lahore: Islamic Publications (PVT) Limited, 1988, hal., 226.

## KONSEP DAN OPERASIONAL PARTAI POLITIK
Dikhabarkan bahwa partai politik itu pernah muncul pada permulaan Islam, namun tidak pernah  wujud  pada  zaman  kehidupan  Nabi  Muhammad  saw.  Perbedaan-perbedaan  politik terangkat  dalam  kelompok-kelompok  politik,  terpilihnya  Ali  bin  Abi  Thalib  sebagai  khalifah keempat  telah  menjadi  satu  issu  politik  di  kalangan  ummah  tatkala  itu.  Namun  kemudian persoalan tersebut menjadi karakter agama yang menuju kepada kemunculan sebuah sekte yang terpisah.  Ketika  terjadi  perang  Shiffin  orang-orang  tertentu  di  pihak  Ali  menolak  untuk berperang,  sikap  tersebut  murni  menjadi  karakter  politik  dalam  perumpamaan  pertama,  tapi kemudian  apa  yang  mereka  pikirkan  tentang  perkara  tersebut  menjadi  dogma  agama  bagi mereka,  dan  kemudian  beraksi  membentuk  sebuah  sekte  terpisah  yang  terkenal  dengan Khawarij. 13
S ementara  golongan  Mu’tazilah  aslinya  sebagai  sebuah  mazhab  filsafat  tentang pemikiran, namun kemudian di bawah khalifah Ma’mun dan penerusnya ia menjadi sebuah sekte yang  terpisah.  Ketika  Imam  Zaid  selesai  kesuksesannya,  issue  dalam  perumpamaan  pertama menjadi  issu  pribadi  dan  issu  politik.  Tapi  kemudian  memperoleh  sebuah  karakter  agama  dan melahirkan sekte  Zaidi.  Dalam kesempatan  yang sama ia mampu melahirkan sekte Nizaris dan Ismailis. 14 Kasus pada zaman Ali ini dijadikan dasar munculnya partai politik dalam Islam oleh sebahagian  pakar  politik  Islam,  meskipun  sebahagian  yang  lain  masih  menganggap  itu merupakan issu sekte dalam Islam yang kemudian menjurus ke persoalan-persoalan kenegaraan.
Operasional  suatu  partai  politik  bisa  melahirkan  suasana  korupsi  dan  menjadi  racun berbahaya  bagi  masyarakat,  di  mana  pasca  pemilu  partai  pemenang  atau  yang  mayoritas perolehan suara berusaha untuk memperoleh kuasa. Tendensi dari partai mayoritas suara tersebut menekan  partai  lain  yang  menjadi  oposisi.  Partai  pemenang  pemilu  memformulasikan konsentrasinya  untuk  mengurus  dan  menguasai  kekuasaan  dengan  mengedepankan  semua kekuatan  yang  ada  dalam  partainya.  Partai  politik  tersebut  melegitimasikan  faforit  korupsi  dan badan  politik.  Dalam  Islam  tiada  tempat  bagi  mana-mana  sistem  politik  yang  mengedepankan oppressi  dan  korupsi  bagi  masyarakatnya.  Apabila  badan  politik  (seperti  partai)  dalam  negara Islam  berfungsi  untuk  melawan  setiap  praktek  tidak  bermoral,  itu  perlu  sebagai  kunci  bagi sesuatu partai. 15
Apabila  mempelajari  keaslian  konsep  partai  politik  akan  terlihat  bahwa  partai-partai politik  dalam  negara  demokrasi  ditemukan  sebuah  instrumen  kapitalisme.  Permainan  orang- orang kapitalis wujud melalui kelompok politik dan bersama-sama beberapa pengikut sekeliling mereka  akan  memenangkan  kekuatan  politik  sebagai  sebuah  akibat  wajar  untuk  kekuatan ekonomi  mereka.  Pendekatan  ini  telah  dicela  oleh  komunis  sebagai  sebuah  reaksi  terhadap sistem  partai  politik  demokrasi,  negara-negara  sosialis  mengangkat  hanya  satu  sistem  partai. Argumen sosialis bahwa sumber produksi sudah disosialisasikan oleh sistem partai. 16
13 Ibid, hal., 232.
14 Ibid.
15 Ibid, hal., 233.
16 Ibid, hal., 234.
Biasanya  dalam  sebuah  negara  demokrasi  sekuler  partai  yang  menguasai  mayoritas parlemen membentuk dan menguasai pemerintahan, dan partai minoritas membentuk perlawanan sebagai  partai  oposisi.  Pemerintahan  diorganisir  menjadi  perang  saudara  yang  tarik  menarik kekuasaan antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi, tendensi dan upaya partai berkuasa selalu menekan partai oposisi dan semua usaha-usahanya, sebaliknya usaha partai oposisi adalah berusaha  keras  untuk  menghancurkan  kekuasaan  partai  berkuasa  dan  berusaha  mengalihkan kekuasaan  kepadanya. 17 Konsep  ini  sangat  berlawanan  dengan  ketentuan  Islam  yang memformulasikan kekuasaan itu hanya milik Allah semata-mata, bukan  milik partai dan bukan milik  manusia.  Mengacu  kepada  konsep  ini  sekali  lagi  ummat  Islam  sedunia  telah  keliru mengurus negara dengan sistem partai.
Kalaupun kita berpendapat bahwa sistem partai politik hari ini merupakan sesuatu  yang representatif sesuai dengan perkembangan zaman, dan ia tidak sesuai berlaku pada zaman Nabi karena faktor situasi dan kondisi, maka praktik partai politik hari ini belum bisa dikatakan tepat dan  benar.  Lebih-lebih  yang  menyangkut  dengan  perebutan  kekuasaan  yang  telah  diformatkan dalam Islam sebagai milik Allah. Artinya siapa saja yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkuasa  dalam  sesuatu  negara,  ia  merupakan  petugas  Allah  yang  menjalankan  semua  hukum hakam-Nya,  dan  tidak  punya  hak  untuk  menyesuaikan  hukum  hakam  tersebut  sesuai  dengan kebijaksanaan  partainya  atau  pemikirannya  kecuali  menyangkut  persoalan-persoalan  dalam bingkai Ijma’,  ijtihad dan Qiyas.  Merujuk  kepada  pemikiran  tersebut  kembali  kita  pertanyakan sistem  partai  politik  itu  untuk  sebuah  komunitas  muslim  lebih  dikhususkan  dalam  tatanan operasionalnya.

## ISLAM DAN PARTAI POLITIK
Sebuah negara  Islam dibangun atas dasar doktrin Tauhid dan catatan kunci dari doktrin tersebut  adalah  kesatuan.  Islam  melihat  kebajikan  tentang  semua  ukuran  yang  serupa  dengan promosi kesatuan, dengan ucapan lain Islam tidak akan baik dan sempurna dalam ukuran-ukuran yang  mengganggu  kesatuan.  Karena  sebuah  partai  politik  seperti  itu  hanya  menghadirkan partisipasi  sebahagian daripada  masyarakat,  maka  partai  politik  cenderung  kepada  pemilahan masyarakat  kedalam  berbagai  kelompok. 18 Sementara  Al- Qur’an  menegaskan:  “ Wa’tasimuw  bi hablillahi  jamiy’a  wala  tafarraquw… 19 (Berpegang  teguhlah  kamu  semuanya  kepada  tali (agama) Allah dan janganlah kamu berfirqah-firqah/berpartai-partai).
Karena  faktor  itu  pula  barangkali  sebahagian  pakar siyasah berkesimpulan  tidak  ada partai  politik  dalam  Islam.  Abul  a’la  al - Maududi  menegaskan:  “ Sebenarnya  karena  kamu menganggap diri sebagai warga negara sebuah negara bangsa dan melupakan dirimu sebagai anggota partai alam semesta dengan tujuan menjadikan ideologi partai tersebut yang dominan. Dengan itu selama  kamu tidak dapat mengembangkan konsep yang jelas tentang partai politik maka  kamu  tidak  berhasil. 20 Kenyataan  Abul  A’la  al -Maududi  tersebut  mengingkari  konsep
17 Ibid, hal., 230.
18 Ibid, hal., 228.
19 Surah Ali Imran (3); 103.
20 Dr. Lukman Thaib, Political System of Islam, hal., 78.
partai  politik  dalam  konteks  perpolitikan  zaman  kini,  beliau  merujuk  kepada  konsep  Ummah sebagai partai tunggal buat muslim yang mewakili Partai Allah (Hizb Allah) untuk menentang konsep partai politik Barat.
Sementara al-Wasfi, seorang sarjana Timur Tengah berpendapat: di antara pengaruh yang paling besar terhadap pengintegrasian demokrasi kedalam Islam adalah penubuhan partai politik dan pembaurannya kedalam sistem poltitik Islam. Ini merupakan satu penghinaan terhadap Islam karena  ia  bisa  membawa  kepada  perpecahan  ummat  dan  ia  bertentangan  dengan  Islam. 21 Pendapat kedua pakar tersebut mudah dicerna oleh berbagai kalangan ummah karena mengarah kepada makna gamblang yang menunjukkan tidak ada partai politik dalam Islam, dan partai itu menjadi racun berbisa bagi perpaduan ummah (Ukhuwwah Islamiyyah).
Pendapat al-Maududi dan al-Wasfi juga selaras  dengan pemikiran Prof.  Masudul Hasan dari Asia Selatan  yang menguraikan paradoksi partai politik dengan Islam secara panjang lebar dalam  bukunya Reconstruction  of  Political  Thought  in  Islam. 22 Menurut  beliau;  dalam  sebuah negara  sekuler  ketika  sebuah  partai  memperoleh  mayoritas  suara  ia  membentuk  pemerintahan partai,  dan  semua  upaya  dan  usaha pemerintahan  dialamatkan  kepada  pelaksanaan  sesuai kehendak partai. Pendekatan serupa itu merupakan kejijikan terhadap Islam. Dalam negara Islam Tuhan  adalah  Raja,  pemerintahan  adalah  untuk  Tuhan  dan  bukan  milik  sebuah  partai  tertentu. Seperti dalam negara Islam hanya  kehendak Tuhan yang berlaku bukan partai yang memenopoli kehendak  Allah,  dan  mengklaim  bahwa  keinginannya  adalah  kehendak  Allah.  Mayoritas  partai dalam  negara  Islam  tidak  akan  berkompeten  untuk  melaksanakan  keinginannya  hanya  pada dataran komentar mayoritasnya saja. Tidak ada sebuah jaminan tentang apa yang dibuat sebuah partai dominan adalah benar karena itu ucapan mayoritas.
Dalam  Islam  politik  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  agama,  issu  politik  di  antara  orang- orang  Islam  adalah  cocok  dikedepankan  kedalam  dogma-dogma  sektarian.  Partai  politik  telah dibangun  dalam  negara  sekuler  pada  dataran  kependetaan  dan  partai  politik  berbuat  sebagai pendeta politik dengan campuran antara pemilihan raja dan calon individual. Sebagaimana Islam mengungkapkan kependetaan  dalam  agama,  itu  bukan  kependetaan  yang  baik  dalam  politik. Seperti seorang muslim dialamatkan tanggung jawab kepada Tuhan dalam perkara agama, dan ia juga harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam persoalan politik.
Dalam pemikiran Masudul Hasan Islam hanya mengatur persoalan tersebut lewat Majlis Syura.  Dalam  sebuah  Negara  Islam Majlis  Syura merupakan  badan  konsultasi  yang  harus bertanggung jawab terhadap formulasi dan ekspressi kebenaran pendapat umum. Dalam negara sekuler  partai  politik  hanya  diperlukan  untuk  memperoleh  dan  melanjutkan  pemerintahan,  di mana  pemerintahannya  terdiri  dari  orang-orang  yang  punya  keperluan  tertentu.  Dalam  Negara Islam  pemerintahan  adalah  dari  Allah,  dukungan  manapun  tidak  dperlukan  Allah  karena  Allah Maha segala-gala.
Dalam  Negara  Islam  pemerintah  harus  selalu  bertanggung  jawab  kepada  Allah,  jika sebuah Negara Islam dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana
21 Dr. Lukman Thaib, Politk Menurut Perspektif Islam, hal., 218.
22 Prof. Masudul Hasan, Op Cit, hal., 229, 232, 233, 235, 236.
juga kepada partai politik sebagai pendekatan dari pada keperluan sistem partai itu akan menuju kepada syirik yang  menyekutukan  Allah.  Sebagai  kata  akhir  dari  diskusi  ini  adalah  tiada  skop bagi partai politik dalam Islam, kecuali mereka harus ghaib dari arena politik.
Pandangan  yang  berbeda  dipaparkan  Dr.  Lukman  Thaib  berkenaan  dengan  pandangan Islam  terhadap  partai  politik,  beliau  berkesimpulan  partai  politik  tidak  bertentangan  dengan semangat  ke-Islaman. 23 Pemikirannya  adalah:  elemen  demokrasi  dan  pembangunan  institusi demokrasi  bermanfa’at  kepada  Islam  yang  melaluinya  dapat  memberikan  kebahagiaan  kepada orang  banyak.  Tanpa  forum  atau  partai  politik  tidak  akan  ada  sebuah  pemerintahan  yang demokratis.  Islam  yang  bersifat  demokratis  menganggap  kewujudan  partai  politik  tidak bertentangan dengan semangat ke-Islaman.
Karenanya  partai  politik  haruslah  dibenarkan  berfungsi  dalam  wilayah  sistem pemerintahan Islam untuk dapat melindungi hak setiap individu. Orang Islam yang mempelajari syari’ah  akan  memahami  meng apa  Islam  membenarkan  penubuhan  partai  politik  dalam  sistem politik Islam, dan itu berada pada kategori dibolehkan (Mubah), ia bisa didirikan sesuai dengan keperluan orang banyak. Bahkan kalau kita melihat sejarah Islam bahwa perjumpaan di Saqifah Bani  Sa’ idah berhubungan  dengan  pengangkatan  kepala  negara  (Khalifah)  pasca  wafatnya Rasulullah  saw  merupakan  satu  petunjuk  yang  jelas  bahwa  kaum Muhajirin dan Anshar membicarakan hak mereka untuk memimpin sebagai satu golongan politik.
Selain itu dalam sebuah perlembagaan Islam yang dicadangkan oleh Universitas al-Azhar di Kahirah untuk dilaksanakan dalam sebuah negara  yang menginginkan  untuk disebut sebagai negara Islam adalah membenarkan untuk mewujudkan partai politik dalam sebuah Negara Islam. Demikian juga halnya dalam sebuah deklarasi pengisytiharan Hak Azasi Manusia Dalam  Islam tidak melarang penubuhan partai politik. Dengan demikian sangat jelas kewujudan sebuah partai politik  memang  diperlukan  untuk  bisa  memainkan  peran  dalam  mengaktifkan  proses  politik dalam  masyarakat.  Dengan  demikian  kewujudan  partai  politik  dalam  Islam  bukanlah  sesuatu yang  bertentangan  dengan  syari’ah  asalkan  ia  digunakan  untuk  tujuan  kepentingan  agama  dan orang banyak (Ummah).
Untuk menengahi paradoksi dua pemikiran tersebut karena terjadi berbagai ketimpangan dalam praktik partai politik, mungkin perlu diarahkan kembali prilaku dan cara kerja insan partai agar selaras dengan ketentuan Islam. Dalam hal ini akhlaq ummah mestilah diperbaiki sebelum mereka  terjun  ke  partai  politik,  karena  selama  ini  nyatanya  kekeliruan  itu  berada  pada  dimensi moral  bukan  pada  sisi  politiknya.  Kalau  pelaku  politik  muslim  sudah  kuat  ‘aqidah  dan  mantap Akhlaqnya,  maka  ia  akan  terpilah  sendiri  dengan  kebathilan  manakala  berhadapan  dengannya dalam sesuatu partai politik atau dalam medan politik.
Jadi  kalau  sistem  sesuatu  negara  ternyata  asing  dengan  Islam,  maka  para  pelaku  politik muslim  yang  baik  akhlaq  dan  mantap  ‘aqidah  tadi  akan  secara  otomatis  terpisah  dengannya. Kalaupun  ia  tidak berpisah  berarti  akhlaq  dan  ‘aqidahnya  perlu  didiskusikan  kembali keabsahannya.  Ini  menjadi  ukuran  dalam  setiap  negara  yang  dihuni  mayoritas  muslim  seperti Indonesia,  Malaysia,  Pakistan,  Bangladesh,  dan  sebagainya.  Karenanya  apabila  kedapatan
23 Lihat Dr. Lukman Thaib, Politk Menurut Perspektif Islam, hal., 218 - 219.
seorang tokoh  Islam  yang sebelumnya istiqamah  dan konsekwen serta komit dengan  Islam dan syari’ah  tapi  setelah  bergabung  dengan  partai  dan  sistem  politik  negara  tersebut  ia  membaur dengannya, itulah orangnya yang kita maksudkan di sini.
Memandang  fenomena  maraknya  pertumbuhan  dan  perkembangan  partai  politik  dalam sesuatu  negara  mayoritas  muslim  akhir-akhir  ini,  menjadi  satu  ketertarikan  sendiri mendiskusikan eksistensi partai politik bagi kita. Ia merupakan sesuatu yang tidak pernah wujud pada zaman Nabi dan Khulafah Rasyidin, karenanya para ulama fikih punya kesempatan untuk berijtihad,  berijma’  atau  mengemukakan  qiyas  terhadapnya.  Karena  ada  peluang  tersebut  maka muncullah  beragam  kesimpulan  dan  fatwa  tentang  keberadaan  partai  politik  bagi  ummat  Islam hari ini.
Terlepas dari pendapat serta sikap pro dan kontra dari para pakar politik Islam berkenaan dengan partai politik. Ia sudah menjadi satu konsumsi mayoritas bangsa dunia hari ini apakah ia kaum Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Budha, dan sebagainya. Ini berarti pemakaian media partai dalam  berpolitik  hampir  tidak  dapat  dielakkan  dalam  kondisi  dunia  yang  semakin  berkembang hari  ini.  Persoalannya  kerja  sama  antar  negara  dalam  bidang  politik  juga  dapat  memperkuat eksistensi partai politik bagi sesuatu negara.
Karenanya perlulah kita mengarahkan dan menyusun langkah-langkah konkrit bagi kaum muslimin untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran Allah dalam berpartai. Artinya Partai itu dapat diterima dan dibolehkan berlaku dalam perpolitikan ummat Islam asalkan dengan partai itu Islam  dapat  ditegakkan  dan  dijayakan  sehingga  ummat  Islam  dapat  menguasai  dunia  dan memiliki  berbagai  kepakaran.  Jangan  sampai  dengan  partai  politik  itu  akan  memicu  kepada kehancuran  moral,  keambrukan  ukhuwwah  dan  kebodohan  ummah  khususnya  bagi  negara- negara yang mayoritas ummat Islam.
Kalau  dengan  partai  politik  dapat  mempertinggi  kedudukan  ummat  Islam,  menjayakan Islam,  meninggikan  nilai  moral  dan  pengetahuan  ummat  Islam  serta  memperkokoh  perpaduan ummah,  maka  tiada  seorangpun  dapat  melarang  sistem partai  boleh  berlaku  dalam  kalangan mayoritas  muslim.  Tapi  sebaliknya  apabila  dengan  adanya  partai  politik, Islam  semakin  lemah dan  hancur,  ummat  Islam  semakin  surut  dan  berkurang  maka  eksistensi  partai  perlu  dikaji kembali bagi sesuatu negara mayorits muslim. Barangkali faktor inilah yang dikhawatirkan Abul A’la al -Maududi dan Masudul Hasan sehing beliau berkesimpulan partai politik tidak boleh ada bagi negara-negara ummat Islam.
Pada  awalnya  Islam  memang  tidak  mengenal  sistem partai  dalam  mengurus  dan mengatur n egara,  yang  ada  adalah  sistem  musyawarah,  penunjukan,  dan  bai’at  terhadap seseorang  dalam  kasus  pemilihan  kepala negara.  Langkah-langkah  tersebut  dilakukan melalui representatif ummah  yakni  badan ahl  al  halli wa  al- ‘aqdi yang menetapkan  seseorang  menjadi pemimpin  ummah.  Boleh  jadi  sistem  semacam  itu  mudah  dilakukan  pada  zaman  awal  Islam berkaitan  dengan  minimnya  komunitas  muslim  waktu  itu  sehingga  mudah  dikomunikasi  dan mudah dikontrol. Sementara hari ini selain muslim sudah sangat ramai, pengaruh dunia luar juga menentukan  terhadap  plakat  dan  atribut  politik  muslim.  Dunia  hari  ini  dipimpin  oleh Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB),  penguasa  PBB  tersebut  adalah  non  muslim,  mereka  punya
kehendak,  punya  nafsu,  punya  rencana,  dan  punya sentimental  ideologi dengan  Islam  dan muslim. Maka kondisi semacam itulah yang membuat sistem partai sulid dielakkan oleh muslim dan negara-negara mayoritas muslim di dunia hari ini.