## FESTIVAL FILM MELAWAN BUDAYA KETERTUTUPAN
Donny Kurniawan 1 , Amin Shabana 2 , Irvan Fadhilah 3
1,2,3 Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia
donny.kurniawan@umj.ac.id

## Abstrak
Sikap ketertutupan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia pasca reformasi lebih dari 20 tahun lalu. Sebagai salah satu anak kandung dari reformasi, kebebasan berekspresi bertransformasi dalam berbagai wajah kehidupan masyarakat.  Tujuan penelitian ini adalah untuk  mempelajari  praktik penyelenggaraan festival film khusus yang mengadvokasi isu pertentangan sebagai identitasnya di beberapa negara dan Indonesia.. Teori utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  film  festival  dan  ketertutupan.  Metode  penelitian  ini menggunakan penelitian deskriptif kualititatif dengan metode analisis isi. Sementara mengumpulkan data melalui studi pustaka dan internet. Penyelenggaraan festival film termasuk tumbuh dengan cepat di berbagai wilayah dan tingkatan  oleh  penggiat  perfilman.  Bagi  negara  yang  kuat  penghargaannya  terhadap  isu  Hak  Asasi  Manusia, festival film merupakan pendobrak sikap tertutup yang dibangun penguasa untuk melindungi kepentingannya dari isu-isu yang dianggap berbahaya. Berbagai  penyelenggaraan festival  film  yang ada di  Indonesia saat  ini masih didominasi  sebagai  ruang apresiasi  suatu  karya film. Sementara di  negara lain, festival film  digunakan sebagai gerakan  advokasi  untuk  mengubah  keadaan  yang  dinilai  penuh  tidak  keadilan.  Meskipun  jumlahnya  sedikit  di Indonesia,  festival  film  yang  berani  mengusung  semangat  “perlawanan”  tersebut  juga  menghadapi  berbagai kendala untuk terus bertahan.
Kata kunci: Festival Film, Hak Asasi Manusia, Perlawanan, Sikap Ketertutupan

## FILM FESTIVAL AGAINST SECRECY CULTURE

## Abstract
Secrecy remains a significant challenge faced by the Indonesian people after the reformation broke out about 20 years ago. As mandated by reformation itself, freedom  of expression  transforms into various facets of people's lives. . The purpose of this research is to outline issue based-film festivals in several countries and Indonesia. The main  theories  used  in  this  research  are  film  festivals  and  secrecy.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative method  with  content  analysis  technique.While  collecting  data  through  literature  review  and  internet.The organization of film festivals keeps growing rapidly in  varied-regions and levels by film  activists. In countries where strongly hold Human Rights appreciation, the film festival is a breakthrough against the secrecy attitude for years.  A number of today's film festivals, in Indonesia context, is still dominated as a space to exhibit selected- films. While in other countries, film festivals are used as an advocacy movement to change the unfair situation. Although very few numbers in Indonesia, the film festival embodied the spirit of "resistance" also faces various obstacles to survive
Keywords : Advocacy , Film Festival, Human Right, Secrecy

## PENDAHULUAN
Paska  reformasi,  meski  fluktuatif  terjadi peningkatan  kuantitas  jumlah  produksi  film
diikuti  oleh  jumlah  penonton  dalam  kurun  10 tahun terakhir. Perkembangan jumlah film dan penonton dipantau secara khusus dalam laman filmindonesia.or.id . Selain yang bersifat angka,
perkembangan  industri  film  nasional  dari berbagai  perspektif  juga  menjadi  kajian menarik bagi peneliti media maupun akademisi perfilman. Perkembangan isi cerita film pernah ditulis  oleh  (Mubarak,  2016)  (Mubarak,  2016; Rozi  &  Hasan,  2018)  dan  (Makhasi,  2018). Kajian  lainnya  mengupas  potensi  industri  film nasional  sebagai  bagian  dari  industri  kreatif (Putri, 2017) dan (Luthfi, 2018).
Pengaruh  reformasi  pada  sektor  perfilman sebenarnya  bukan  selalu  menyoal  kuantitas produksi  film  dan  angka  penonton  semata. Dampak lain yang juga dirasakan yaitu tumbuh- kembangnya  kegiatan  perfilman  saat  ini. Berbagai  kegiatan  perfilman  tersebut  berupa kegiatan  eksibisi,  apresiasi  dan  kajian  film  di berbagai tingkatan.  Kehadiran komunitas film, cine  club dan  penggiat  perfilman  merupakan oksigen bagi kemajuan film Indonesia. Mereka hadir  di  tengah  dominasi  pemain  besar  dan pemilik  modal  industri  perfilman.  Khusus komunitas  film  kehadiran  mereka  dikaji  oleh (Suwardi,  2017)  dan  (Agustina,  2017)  dalam perannya memperluas distribusi alternatif film- film Indonesia.
Bentuk lain dari kegiatan perfilman di berbagai tingkatan  dan  daerah  yaitu  festival  film.  Kota Yogyakarta  layak  dijadikan  yang  terdepan dalam penyelenggaraan festival film.
Setidaknya  ada  tiga  festival  film  terlama  dan terbesar  dibanding  kota  lainnya  yaitu  Jogja Netpac  Asian  Film  Festival  (JAFF),  Festival Film  Dokumenter  (FFD)  dan  Festival  Film Pelajar  Jogja  (FFPJ).   Bahkan  beberapa  kajian kegiatan  perfilman  yang  ada  cenderung  lebih banyak meneliti kegiatan festival film yang ada di  kota  gudek  ini  seperti  yang  dilakukan  oleh (Suwarto, 2017) (Permatasari,
2014)
(Puspitasari,  Saptya,  &  Permana,  2018) (Aryanto,  2017)  dan  (Arifianto  &  Junaedi, 2017).
Sayangnya  dari  berbagai  penyelenggaraan festival  film  yang  ada,  sebagian  besar merupakan  ruang  apresiasi  karya  film  sebagai produk  seni  dan  budaya.  Masih  sangat  sedikit festival  film  yang  mengangkat  isu  khusus
sebagai identitas utama festival dalam membela kepentingan  publik.  Pada  banyak  negara  yang memiliki penghargaan isu Hak Asasi Manusia, festival  film  dijadikan  identitas  perlawanan terhadap  berbagai  sikap  ketertutupan  dan ketidakadilan sosial yang dirasakan. Kebebasan berekspresi dan berpendapat disalurkan melalui rangkaian pemutaran film, diskusi dan advokasi dalam  menyuarakan  perubahan  kepada  negara dan  lingkungan  sekitar.  Konsistensi  atas  isu yang  diangkat  menjadikan  beberapa  festival film  jenis  ini  menjadi  sirkuit  dunia  bagi  film- film  yang  mengangkat  tema  marjinalisasi  dari berbagai belahan dunia.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  tujuan penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  praktek penyelenggaraan  festival  film  khusus  yang mengadvokasi  isu  perlawanan  di  beberapa negara  dan  Indonesia.  Teori  utama  yang digunakan penelitian ini yaitu festival film dan ketertutupan.

## Kabut Budaya Ketertutupan
Pemenuhan  kebebasan  berekspresi  merupakan mandat yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari  pemenuhan  hak  asasi  manusia.  (Selian  & Melina,  2018).  Sayangnya  gagasan  ini  tidak semudah  membalikkan  telapak  tangan.  Sikap ketertutupan yang muncul berpotensi menghambat  praktek  kebebasan  berekspresi dan  berpendapat  masyarakat.  Kajian  tentang masih  kuatnya  sikap  ketertutupan  tetap  terjadi di  banyak  negara  dan  bidang.  Praktek  budaya ketertutupan  tersebut  antara  lain  di  korporasi (Houqe, Monem, Tareq, & van Zijl, 2016), seni budaya  dan  masyarakat  (Lightsey  &  Long, 2003),  kesehatan  (Hardon  &  Posel,  2012), politik  (Birchall,  2011)  dan  pemerintahan (Henninger, 2018).
Merujuk  pada  teori  seminal  Ketertutupan  dari ahli sosiologi Georg Simmel (1906) dinyatakan bahwa sebagai mahluk sosial dalam melakukan hubungan yang beraneka ragam dan kontekstual  sangat  terkait  dengan  sikap pengungkapan kebenaran dan penyembunyian.
(dalam Hardson dan Posel, 2012:S4)
Untuk melawan sikap ketertutupan, maka harus menggunakan budaya keterbukaan yang ditawarkan oleh Jürgen Habermas  (Vermeir  & Margócsy,  2012).  Merujuk  konsep  Habermas, Ateşman mengungkapkan bahwa ruang publik memediasi  antara  masyarakat  dan  negara,  di mana  publik  mengorganisir  dirinya  sebagai pembawa  opini  publik.  (Ateşman  2016:  116).
Sementara  itu  kebebasan  berekspresi  dan berpendapat  sendiri  dilindungi  oleh  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

## Festival Film
Meski  tergolong  baru,  kajian  tentang  festival film  terus  dikembangkan  oleh  para  peneliti dunia(Rüling  et.al,  2010)  (Iordanova  et.al, 2010). Artikel ilmiah ini sendiri menggunakan konsep  festival  film  dari  Marijke  de  Valck (2016). Menurutnya festival film datang dengan berbagai ukuran dan rasa. Ukuran adalah salah satu  elemen  pembeda  yang  paling  jelas. Biasanya jumlah film yang ditampilkan, jumlah pengunjung,  dan  pengorganisasian  anggaran. Parameter  lain  yang  perlu  dipertimbangkan adalah  daya  jangkau  festival.  Festival  besar dengan skala internasional, menargetkan penonton  lokal  (nasional)  dan  internasional. Untuk  menggelar  festival  film  internasional banyak  hal  yang  harus  dipenuhi  baik  oleh penyelenggara  maupun  kota  tuan  rumah.  Ada juga Festival film yang disebut sebagai "festival berbasis  identitas"  karena  pemilihan  tematik film  yang  diprogram  untuk  festival  yang melibatkan  pertanyaan  identitas  dan  masalah representasional  yang  menyangkut  komunitas dan kelompok tertentu. (de Valck et.al, 2016: 2- 3).
Penelitian  ini  hanya  membahas  jenis  festival berbasis identitas yang diutarakan de Valk et.al di atas. Untuk kategori ini, Iordanova dan Ruby Cheung  kemudian  membagi  festival  film menjadi  tiga  kelompok  dikaitkan  dengan komunitas yang terlibat. Pertama, festival yang dibangun di atas agenda supranasional tertentu, seperti  Franchophone,  Arab,  Ibero-Amerika, Mediterania, festival film Pan Afrika dan Arab.
Kedua,  festival  yang  menyoroti  pembangunan identitas dalam konteks perjuangan
berkelanjutan untuk menyatukan populasi yang tersebar dalam membangun kenegaraan misalnya Festival film Kurdi atau meningkatkan kesadaran misalnya Festival film Gipsi.  Ketiga,  festival  yang  mempromosikan agenda  politik  dengan  tujuan  menumbuhkan pemahaman  dan  kebersamaan  di  antara kelompok-kelompok  yang  berbeda  (Iordanova et.al  2010:  22).  Dalam  tulisan  lainnya, Iordanova  hanya  membagi  2  kelompok,  yaitu Pertama,  festival  arus  utama  yang  diharapkan memberikan  paparan  dan  ruang  yang  sangat baik  untuk  film  berbasis  isu  misalnya  Cannes, Berlin, Sundance dll. Selanjutnya, festival yang bersifat  inklusif,  dokumenter  dan  hak  asasi manusia misalnya IDFA, Hot Docs di Toronto, AFI-Discovery Channel Silverdocs dll.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kualititatif  dengan  metode content  analysis . Sementara  pengumpulan  data  melalui  studi pustaka.  Data  primer  diperoleh dari  jurnal  dan buku. Sementara untuk data khusus festival film yang  ada  di  Indonesia,  penulis  menggunakan data sekunder dari internet karena keterbatasan informasi yang dibutuhkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Praktek  Festival  Film  Sebagai  Bentuk Perlawanan
Belajar  dari  yang  terjadi  di  berbagai  negara, praktek penyelenggaraan festival film berbasis isu  merupakan  simbol  perlawanan  dari kelompok  yang  merasa  termajinalkan  oleh suatu  sistem  atau  nilai  umum  yang  ada  di masyarakat atau negara. Penyelenggara kegiatan  festival  ini  biasanya  aktivis,  penggiat atau  pemerhati  isu  yang  sedang  diadvokasi melalui penyelenggaraan festival film.
Perbedaan  festival  film  “perlawanan”  ini dengan  festival  film mainstream terletak  pada identitas  isu  yang  diangkat  sebagai  misi festival. (Mariagiulia Grassill 2012:37).
Pembangunan  identitas  ini  juga  dinilai  sangat penting  saat  berbicara  kepada  anggota  yang setia  dengan  komunitas  agar  bersatu  dalam melawan  prasangka  pihak  lain  (Iordanova  and Cheung 2012:5). Tentu saja bentuk perlawanan tersebut  dapat  diidentifikasi  melalui  berbagai isu yang dikembangkan. Beberapa isu tersebut antara  lain  perjuangan  suku  asli    (Amalia Cordova: 63), memerangi kemiskinan, perbudakan dan pemenjaraan, diskriminasi atas dasar  ras  dan  orientasi  seksual,  perlindungan bumi dari ekstraksi industri yang berlebihan dan merusak,  dan  banyak  lagi.  (Dina  Iordanova 2012: 23).
Seperti  halnya  festival  film,  penyelenggara festival juga melakukan kurasi dari setiap film yang  akan  diputar.    Meski  kualitas  sinematik masuk sebagai kriteria penilaian, namun akurasi faktual dan kebenaran dari cerita memiliki porsi lebih  yang  menjadi  pertimbangan  para programmer festival  film  berbasis  isu  ini. (Leshu Torchin 2012:3). Selain pemutaran film,
mobilisasi  dukungan  juga  dibangun  melalui diskusi  dan  sesi  tanya  jawab  yang  biasanya menghadirkan  pelaku,  pakar  dan  pihak berwenang  dari  isu  yang  sedang  dibahas. Pemutaran  keliling  atau roadshow juga dilakukan  untuk  memperluas  target  penonton dan dukungan dari kampanye yang dilakukan. Semua karakteristik festival film “perlawanan” di  atas  terjadi  pada  berbagai  penyelenggaraan festival  film  di  dunia,  termasuk  Indonesia. Hanya  saja  Cini  dibanding  negara  lain.  Selain terlambat,  penyelenggaraan  festival    masih sangat minim. Beberapa festival yang memiliki identitas isu kuat seperti LGBT dan anti korupsi tidak  mampu  bertahan  dengan  alasan  berbeda. Selain terbatasnya dukungan pemerintah, yang menjadi  catatan  atas  kendala  yang  dihadapi antara lain promosi, akses pendanaan, dukungan  publik  dan  jejaring  dengan  sirkuit festival  film  internasional.  Berikut  adalah beberapa  festival  film  yang  berbasis  isu perlawanan di berbagai dunia. Indikator festival yaitu yang sudah pernah dilaksanakan lebih dari 2  kali  penyelenggaraan  secara  berkala  (De Valk:  2016)  dan  bukan  diselenggarakan  oleh pemerintah:

## Tabel 1. Beberapa Festival Film “Perlawanan” dunia dan Indonesia (data dari berbagai
sumber) Isu Negara Nama Festival Tahun Berdiri Penyelenggara / Pendiri Status Hak Asasi Manusia Republik Ceko New Zealand Amerika, Swiss, Kanada, Kenya, Inggris,Belanda Amerika Belanda Argentina Bolivia One World Festival New Zaeland Human Right Film Festival Human Rights Watch International Film Festival The Vermont International Flm Festival 1999 2004 1989 1985 1995 1997 2004 People In Need * Human Rights Watch The Vermont International Flm Amnesty International * V * V V V *
V
Ethioipia Jepang Bahrain Bologna Geneva Rwanda Indonesia Movies That Matter Festival Derhumalc
Festival
Internacional de Cine de los Derechos Humanos Addis Ababa Film Festival The Refugee Film Festival Bahrain Human Rights Film Festival Human Rights Nights FIFDH The Rwanda Film Festival Festival Film Papua 2006 2007 - 2013 2002 2004 2017 The Bolivia International Human Rights Festival Initiative Africa UNHCR Bahrain Human Rights Nights Association FFIDH Foundation The Rwandan Cinema Centre Papuan Voice V V - V V V V Lingkungan Skotalandia India Uist Eco Film Festival Voice from the Waters 2011 2006 * Bangalore Film Society * V Politik Zagreb, Kroasia Indonesia Subversive Film Festival Anti Corruption Film Festival* 2008 * KPK, TII V V LGBT Amerika Amerika Italia Inggris Israel Amerika The Frameline Festival Outfest Torino GLBT Film Festival London Lesbian and Gay Film Festival tlvfest.com 1977 1982 1985 1986 2006 1987 Frameline Outfest Ottavio Mai and Giovanni Minerba Pureland Foundation Yair Hochner V V V V V V
Jerman Hong Kong Indonesia
MIX NYC
Lsf-hamburg-de Hklgff.hk
Q! Festival
1989 1989 2002 Sarah Schulman and Jim Hubbard Querbild e.V Hong Kong Lesbian & Gay Film Festival Society. Q-Munity V V * Suku Asli Terdapat 65 festival film di seluruh dunia (Corodova201 2: 73) Amerika Kanada Amerika Meksiko Meksiko Indonesia The American Indian Film Festival The Aboriginal Film and Video Arts Alliance Two Rivers Native
American Film and
Video Festival Clacpi Morelia International Film Festival Kalimantan Indigenous Film Festival Festival Film Perdamaian Dunia 1975 1991 1993 1985 2002 2018 2014 Michael Smith- The American Indian Film Institute the Alliance * Clacpi Festival Internacional del Cine en Morelia Ranu Welum Foundation * V V * V V V * Disabilitas Jerman Inggris Australia Rusia Amerika Yunani Kanada Jerman We Live International Short Film Festival London Disability arts Festival The Other Film Festival Breaking Down Barriers Film Festival SUPERFEST International 2009 1999 2004 2010 1970 * 2001 * * * Arts Access Victoria Perspektiva Magnes Collection of Jewish Art and Life, Contemp orary Jewish Museum * * * V
V V * V *
Indonesia Disability Film Festival Emotion Pictures Picture This KynnysKINO Festival Film Dsabilitas 2014 the Calgary SCOPE Society * * * Perdagangan Manusia Inggris Raya Taiwan India Nigeria Inggris Unchosen Anti-Human Traficking Film Festival Of Inhuman Bondage Na Wa Film Festival Bitahrfilmforum.org 2008 2010 2009 2011 2010 * * * * * * * * * *
Keterangan:
*: Tidak teridentifikasi/Terhenti penyelenggaraannya pada saat penyusunan tulisan ini
Penyelenggaraan festival film “Perlawanan” di seluruh  dunia  menghadapi  kesulitan  dalam mengubah permasalahan yang dihadapi.
Festival film sebagai ruang publik yang inklusif merupakan  forum  edukasi  masyarakat  untuk kritis  dan  terlibat  dalam  isu  yang  sedang diadvokasi. Perjalanan panjang berbagai festival film  berbasis isu ini telah menemukan jalannya  dalam  memperluas  dampak  yang dihasilkan.  Nilai  jejaring  yang  dibangun  baik dengan festival sejenis maupun dengan festival yang lebih besar merupakan modal sosial yang penting  demi  mewujudkan  perubahan  yang diinginkan.  Khusus  Indonesia,  festival  film yang berafiliasi dengan festival film dunia juga tergolong terbatas.
Bagi suatu festival film, keberlanjutan penyelenggaraan  merupakan  tantangan  yang harus ditaklukan. Keterlibatan penonton merupakan ukuran keberhasilan
penyelenggaraan  festival  untuk  terus  bertahan. Untuk meningkatkan jumlah penonton, berbagai festival film dunia juga menggunakan strategi  jemput  bola  dengan  melakukan road show keliling ke kota, desa hingga ruang kelas.
Sehingga kemitraan dengan berbagai organisasi civil  society ,  lembaga  pendidikan,  guru, komunitas hingga sukarelawan dapat memperkuat  arah  advokasi  yang  dijalankan. Tidak  hanya  di  bioskop,  tetapi  juga  di  rumah sakit  jiwa,  pusat  penahanan,  universitas  dan taman. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan  festival  dengan  masyarakat dan  untuk  menumbuhkan  minat  terhadap  hak asasi  manusia  di  seluruh  wilayah.  Mobilisasi dukungan yang beasr ini yang akan membangun “Perlawanan“lebih besar. or
Hanya saja membangun kemitraan tersebut juga memiliki  harga  yang  harus  dibayar  mulai  dari penolakan  kekerasan  hingga  ancaman  yang sifatnya kriminal. Bila salah dalam melakukan pendekatan,  penyelenggaraan  festival  film selama  bertahun-tahun  tidak  akan  mampu mempertahankan dirinya sebagai agen perubahan  yang  kritis  dan  dinamis  dalam memperjuangkan  cita-cita  kelompok  atau masyarakatnya.  Praktek  inilah  yang  saat  ini dihadapi  oleh pihak  internal  maupun  eksternal penyelenggara  festival  dalam  menyuarakan aspirasi publiknya.

## SIMPULAN
Banyak  festival  film  yang  dijadikan  simbol perlawanan  di  berbagai  dunia.  Festival  film kategori  ini  memiliki  beberapa  fungsi  sebagai berikut:
a. Pertama, pelaksanaan festival film baik di  negara  lain  maupun  di  Indonesia memiliki  tantangan  besar  untuk  dapat terus  berjalan.  Beberapa  festival  yang tidak mampu bertahan karena keterbatasan  berbagai  sumber  daya yang  dibutuhkan,  baik  yang  bersifat material maupun non material.
b. Sumber  pendanaan  menjadi  faktor penting  bagi  festival  film  dalam
melakukan penyebarluasan atau memperoleh dukungan terhadap kampanye yang diperjuangkan.
c. Festival film merupakan meeting point atau hub yang  menghubungkan  para
pencari informasi yang terdiri dari para pemangku  kepentingan  antara  lain penggiat  isu,  pembuat  film,  pakar,
penguasa  dan  publik  tempat  kunci informasi
tambahan yang menghubungkan; d. Festival film “perlawanan” merupakan tempat yang baik bagi lokasi pengembangan kapasitas para pembuat film / aktivis serta kekuatan yang cukup kuat berdampak Iordanova.
e. Minimnya dukungan dukungan otoritas regional/lokal,  bisnis  maupun  industri film sendiri, membuat penggiat festival film berafiliasi dengan organisasi non- pemerintah (LSM) dan berfungsi dalam kaitannya  dengan  berbagai  kelompok dan penyebab masyarakat sipil.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina, A. (2017). Membaca Pasar Film Indie Lewat Film “SITI” Karya Edi Cahyono. Journal  of  Urban  Society’s  Arts . https://doi.org/10.24821/jousa.v4i1.14
86 Arifianto,  B.  D.,  &  Junaedi,  F.  (2017). Distribusi  dan  Eksibisi  Film  Alternatif di  Yogyakarta,  Resistensi  atas  Praktek Dominasi  Film  di  Indonesia. Jurnal
ASPIKOM , 2 (2), 74. https://doi.org/10.24329/aspikom.v2i2. 61 Aryanto,  I.  K.  (2017).  Jaringan  Tata  Kelola Festival  Film  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta. Jurnal ILMU KOMUNIKASI , 12 (2), 161–174.
https://doi.org/10.24002/jik.v12i2.468
Birchall,  C.  (2011).  Introduction  to  ‘Secrecy and  Transparency’:  The  Politics  of Opacity and Openness. Theory, Culture
& Society . https://doi.org/10.1177/026327641142
7744
Cordova,  Amalia.  (2012).    Towards  an Indigenous  Film  Festival  Circuit.  In Film  Festival  Yearbook  4:  Film Festivals  and  Actisim.  ST.  Andrew Print and design. UK De Valck, Marijke; Kredell, Brendan; Loist, S.
(2016). Film  Festivals  theory,  method, practice . Book .
Dina Iordanova and Ruby Cheung. (2010) Film Festival Yearbook 2: Film Festivals and Imagined  CommunitiesEdited  by  Dina Iordanova with Ruby Cheung 2010
Grasilli, Mariagiulia (2012) Human Right Film Festivals:  Global/Local  Networks  for Advocacy.  In  Film  Festival  Yearbook 4:  Film  Festivals  and  Actisim.  ST. Andrew Print and design. UK Hardon,  A.,  &  Posel,  D.  (2012).  Secrecy  as embodied practice: Beyond the confessional imperative. Culture, Health and Sexuality . https://doi.org/10.1080/13691058.2012
.726376
Henninger,  M.  (2018).  Reforms  to  counter  a culture of secrecy: Open government in Australia. Government  Information Quarterly . https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.03.0 03
Houqe, M. N., Monem, R. M., Tareq, M., & van Zijl, T. (2016). Secrecy and the impact of  mandatory  IFRS  adoption  on earnings  quality  in  Europe. Pacific Basin Finance Journal .
https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2016.0 8.002
Iordanov  ,Dina.  (2012)  Film  Festivals  and
DIssent: Can Film Change The Worldin Film  Festival  Yearbook  4:  Film Festivals  and  Actisim.  ST.  Andrew Print and design. UK Juliswara,  V.  (2017).  Mengembangkan  Model Literasi  Media  yang  Berkebhinnekaan dalam  Menganalisis  Informasi  Berita Palsu  (Hoax)  di  Media  Sosial. Jurnal Pemikiran Sosiologi . https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.2858 6
Lightsey, S., & Long, P. O. (2003). Openness, Secrecy,  Authorship:  Technical  Arts and  the  Culture  of  Knowledge  from Antiquity  to  the  Renaissance. The Sixteenth Century Journal . https://doi.org/10.2307/20061706 Loist.  S  &  Zielinski.  (2012).  On  the
Development  of  Queer  Film  Festivals and  Their  Media  Activism.  In  Film Festival Yearbook 4: Film Festivals and Actisim. ST. Andrew Print and design. UK Luthfi,  A.  (2018).  Pendidikan  Seni  Film  dan Televisi  Menjadi  Penggerak  Industri Ekonomi  Kreatif. REKAM:  Jurnal Fotografi,  Televisi,  Dan  Animasi .
https://doi.org/10.24821/rekam.v13i2.1 933 Makhasi, G. Y. M. (2018). Citra Kepahlawanan dalam Film-Film Berlatar Sejarah Pada Layar Lebar Indonesia Pasca- Runtuhnya  Rezim  Soeharto  (Studi Kasus  Film  Soegija,  Habibie-Ainun,
dan Hadrotussyaikh Sang Kiai). Diplomatika: Jurnal Kearsipan Terapan . https://doi.org/10.22146/diplomatika.3 9768 Mitchel. D & Snyder Sharon. (2012).Permutations  of  The  Species:
Independent Disability CInema and the Critique  of  National  Normativity.  .  In Film  Festival  Yearbook  4:  Film Festivals  and  Actisim.  ST.  Andrew Print and design. UK
Mubarak, M. (2016). Muslim Sosial Dalam Dua
Film  Nurman  Hakim. ULTIMART Jurnal Komunikasi Visual . https://doi.org/10.31937/ultimart.v6i1. 368
Permatasari,  A.  (2014). Festival  Film  Sebagai Arena  Sistem  Terbuka  Studi  Kasus Pada Festival Film Dokumenter ( FFD )  Dan  Jogja-Netpac  Asian  Film Festival  (  JAFF  ) .  Institut  Seni Indonesia Yogyakarta.
Puspitasari,  L.,  Saptya,  R.,  &  Permana,  M.
(2018).  Marketing  Communication Strategy  of  National  Indie  Movies :  A Case  Study  of  Yogyakarta  Indie Movies  Literature  Review  Marketing. Malaysian  Journal  of  Social  Sciences and Humanities , 3 (2), 24–31.
Putri,  I.  P.  (2017).  INDUSTRI  FILM
INDONESIA  SEBAGAI  BAGIAN DARI INDUSTRI KREATIF INDONESIA. Jurnal  Ilmiah  LISKI (Lingkar Studi Komunikasi) . https://doi.org/10.25124/liski.v3i1.805 Rozi,  R.  F.,  &  Hasan,  R.  V.  (2018).  PARA HARIMAU YANG MENOLAK PUNAH: ESTETIKA DOKUMENTER  TELEVISI  DI  ERA PASCAREFORMASI. Journal of Urban Society’s Arts . https://doi.org/10.24821/jousa.v5i1.21 95
Rüling,  C.  C.,  &  Strandgaard  Pedersen,  J. (2010).  Film  festival  research  from  an organizational studies perspective.
Scandinavian Journal of Management . https://doi.org/10.1016/j.scaman.2010. 06.006 Selian,  D.  L.,  &  Melina,  C.  (2018).
KEBEBASAN  BEREKSPRESI  DI ERA DEMOKRASI: CATATAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA. Lex Scientia Law Review . https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27
589
Suwardi, A.  K.  (2017). Studi Kasus Distribusi Film  Independen  Oleh  Buttonijo . Skripsi. Universitas Airlangga .
Suwarto, D. H. (2017). Penonton Festival Film di Yogyakarta. Jurnal ILMU KOMUNIKASI , 14 (1), 75.
https://doi.org/10.24002/jik.v14i1.889
Torchin, Leshu.  (2012)  Networked  for advocacy:  FIlm  Festival  and  activism. in  Film  Festival  Yearbook  4:  Film Festivals  and  Actisim.  ST.  Andrew Print and design. UK
Torchin,  Leshu.  (2012)  Traffic  Jam  Revisited: Film FEstivals, Activism and HumanTraficking.  in  Film  Festival Yearbook  4:  Film  Festivals  and
Actisim. ST. Andrew Print and design.
UK
Vermeir, K., & Margócsy, D. (2012). States of secrecy:  An  introduction. British
Journal  for  the  History  of  Science . https://doi.org/10.1017/S00070874120 00052