DOI: 10.15575/ks.v3i1. 11356
* Copyright (c) 2021 Yoga Maulana Ibrahim This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Diterima: 3 Februari 2021; Direvisi: 12 Februari 2021; Disetujui: 20 Februari 2021
HAK DIPILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENJADI PRESIDEN DI HUBUNGKAN DENGAN  SYARAT MAMPU SECARA JASMANI

## DAN ROHANI DI INDONESIA

## SELECTED RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES TO BECOME PRESIDENT ASSOCIATED WITH LEGAL AND SPIRITUAL ABILITY CONDITIONS IN INDONESIA

## Yoga Maulana Ibrahim
Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Soekarno Hatta, Cimencrang Kec. Gedebage Kota Bandung, Indonesia Email:  yogaokrenz@gmail.com

## Abstract
Social rights for people with disabiltiy need to be protected, including political rights. The operationally political  rights  consist  the  right  of  chce  and  the  right  to  be  elect.  The  issue  arises  when  people  with disability have to face the term of physical and spiritual requirements for president, though neither are not entirely contradiction but technically the implementation of the health physically requirement threatens people with disability to be president. The study aims to explain the legal certainty of people with disability to be president linked to physical and spiritual requirement. This research aims to know physical and spiritual  rule  and  limitations.  This  research  uses  normative  juridical  methods  and  analysis  presented descriptively.  This  research  uses  conceptual  approach,  legal  approach,  and  historical  approach.  The conclusion of this research is that there is no certainty for people with disability to be president until the government has the implementation which is regulate and affirm people with disabilty to pass the physical health and spiritual health requirements. The arrangement of formulation physical and spritual health was conducted by medical check up by the doctors team and decision made thorough them using medical approach and missed the social approach. While there is no clarity about the limits of form capable in physically and spiritual health to be president linked to people with disabilty as the extent of spectrum of ability.
Keywords: Disability, Inclusive, Political Right, Phisycal and spiritual health requirements for become a president

## Abstrak
Hak-hak  sosial  penyandang  disabilitas  perlu  untuk  dilindungi  termasuk  mengenai  hak  politik.  Secara operasional  hak  politik  meliputi  hak  memilih  dan  dipilih.  Persoalan  muncul  ketika  hak  dipilih  bagi penyandang disabilitas dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani. Walaupun hak dipilih bagi penyandang disabilitas dan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani tidak sepenuhnya bersinggungan,  akan  tetapi  secara  teknis,  pelaksanaan  ketentuan  syarat  mampu  secara  jasmani  dan rohani  sangat  mengancam  hak  dipilih  penyandang  disabilitas  untuk  menjadi  presiden.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  kepastian  hukum  hak  dipilih  untuk  menjadi  presiden  bagi  penyandang disabilitas dihubungkan dengan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta untuk mengetahui pengaturan  dan  batasan  mampu  secara  jasmani  dan  rohani  itu.  Penelitian  ini  menggunakan  metode yuridis normatif dan analisis disajikan secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa  tidak  ada  kepastian  terhadap  hak  dipilih  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  menjadi  presiden sepanjang tidak adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus yang juga mengafirmasi penyandang disabilitas dari ketentuan syarat mampu secara jasmani dan rohani. Pengaturan ketentuan mampu secara jasmani dan rohani dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim dokter lalu keputusan diambil dengan rapat pleno oleh tim dokter dengan menggunakan pendekatan medis dan
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia
Yoga Maulana Ibrahim
melewatkan  pendekatan  sosial.  Sedangkan  tidak  ada  kejelasan  mengenai  batasan  ketentuan  mampu secara jasmani dan rohani karena untuk menjadi presiden dihubungkan dengan penyandang disabilitas karena luasnya spektrum kemampuan.
Kata kunci: Disabilitas, Inklusif, Hak Politik, Syarat jasmani dan rohani bagi presiden

## PENDAHULUAN
Perjuangan pergerakan atas persamaan hak penyandang disabilitas di Indonesia telah sampai pada saat-saat berbahagia dengan hadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 216 tentang Penyandang Disabilitas yang telah mengakomodasi hak-hak sosial penyandang disabilitas termasuk hak untuk menjadi Presiden (Priamsari, 2019). Namun hak dipilih penyandang disabilitas masih dipertanyakan terkait adanya syarat mampu secara jasmani dan rohani bagi calon presiden (Zainal & Iqbal, 2018). Syarat sehat jasmani dan rohani sebenarnya adalah  syarat  yang  berlaku  umum  oleh  karena  itu,  dalam wacana  yang  berkenaan dengan syarat presiden, hampir tidak ada lagi yang mempersoalkannya, karena akan dengan sendirinya kemampuan jasmani dan rohani diakui oleh para pemilih dalam prakteknya nanti sehingga tidak perlu dimuat  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berbasis  persamaan.  Mahfud  MD  berpendapat bahwa adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas  bila masih ada ketentuan sehat jasmani dan rohani bagi calon presiden  (Iqbal, 2016).
Peraturan dengan basis persamaan tidak bisa ditentukan nilainya berdasarkan disabilitas dan non disabilitas karena hal itu merupakan tindakan diskriminasi. Pasal 5  UU NO. 7 Tahun 217 tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sarna sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, hal ini telah sesuai dengan prinsip kesamaan kesempatan (Fattah, 2013). Akan tetapi disisi lain, penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan rohani. Hak  dipilih  untuk menjadi presiden  bagi  penyandang  disabilitas  dan persyaratan mampu secara  jasmani  dan  rohani  merupakan  suatu  kontradiksi,  walaupun  secara  materi  tidak  sepenuhnya bersinggungan, akan tetapi dalam pelaksanaan formal aturan jasmani dan rohani jelas terjadi kontaradiksi karena aturan sehat jasmani dan rohani menempatkan disabilitas sebagai faktor penentu lolos atau tidak lolosnya bakal calon presiden.
Menurut KBBI penyandang berarti orang yang menderita sesuatu, orang yang mempunyai suatu gelar. Kemudian disabilitas, kata ini berasal   dari bahasa Inggris yaitu disabilities yang artinya keadaan seperti  sakit  atau  cedera.  Pergantian  istilah  penyandang  cacat  menjadi  istilah  penyandang  disabilitas dilakukan setelah Indonesia menandatangani Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD) pada 3 Maret 27. Sebagai pihak yang menandatangani konvensi, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengikatkan diri dengan meratifikasi konvensi tersebut. Adapun secara istilah, Penyandang disabilitas adalah  setiap  orang  yang  mempunyai  kelainan  fisik  dan/atau  mental  yang  dapat  mengganggu  atau merupakan  rintangan  dan  hambatan  baginya  untuk  melakukan  kegiatan  secara  layaknya  (Pawestri, 2017).
Isu  disabilitas  ini merupakan  isu penting. Jika  dibandingkan, peluang kita menemukan seorang penyandang disabilitas di luar sana lebih besar daripada kaum minoritas lainnya.  Berdasarkan Survey Penduduk  Antar  Sensus  (SUPAS)  215  sebanyak  39.5.157  orang  di  Indonesia  adalah  penyandang disabilitas (Ashar, 2019). Jumlah ini bisa saja meningkat seiring bertambahnya waktu,  hal ini dikarenakan kedisabilitasan  bisa  menerpa  semua  kalangan.  Oleh  karenanya  penting  pemerintah  untuk  mengatur kebijakan yang membuat para penyandang disabilitas ini tetap hidup dalam masyarakat dan bernegara termasuk  kebijakan  mengenai  hak  dipilih  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  menjadi  presiden dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani (Rahmanto, 2019).
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia Yoga Maulana Ibrahim
Penelitian  lebih  mendalam  pun  telah  dilakukan  oleh  Vivaldy  (2019)  yang  membahas  tentang hubungan syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam UUD 1945 pasal 6 ayat (1) terkait dengan penyandang  disabilitas  selain  itu  penelitiannya  juga  membahas  berhak  atau  tidaknya  penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian ada tulisan dari Salim (2018) yang membahas tentang mengukur kemampuan jasmani dan rohani kandidat dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serta menjelaskan kekeliruan KPU dalam memaknai kemampuan jasmani dan rohani dari sudut  pandang  penyandang  disabilitas.  Kemudian  ada  Resa  Hendi  Prasetya  (2018)  membahas  hak penyandang disabilitas untuk dipilih yang tertera dalam Undang-undang No. 7 tahun 217 tentang Pemilu dengan  menggunakan fiqh  siyasah sebagai  tinjauan.  Berbeda  dengan  tulisan-tulisan  sebelumnya, penelitian  ini  membahas  kepastian  hukum  hak  dipilih  penyandang  disabilitas  serta  pengaturan  dan batasan  ketentuan  mampu  secara  jasmani  dan  rohani  sehingga  yang  menjadi  fokus  adalah  kepastian hukum karena hukum tanpa kepastian hanyalah angan-angan belaka. Selain menggunakan pendekatan konseptual  dan  perundang-undangan,  penelitian  ini  juga  menggunakan  pendekatan  historis  sehingga pembahasannya lebih mendalam.
Indonesia merupakan Negara hukum untuk itu sangat penting dilakukannya penelitian tentang peraturan ini agar disuatu hari tidak membuat perdebatan yang lebih luas bagi para calon Presiden. Agar pembahasan  tidak  melebar,  maka  disusun  rumusan  masalah  sebagai  berikut:  Bagaimana  kepastian hukum hak dipilih penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani di Indonesia? Bagaimana pengaturan dan batasan mampu secara jasmani dan rohani dihubungkan dengan hak politik penyandang disabilitas?

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang disajikan secara  deskriptif analitis (Sugiyono, 2015). Pendekatan yang digunakan untuk menelaah isu hak dipilih penyandang  disabilitas  dan  hubungannya  dengan  syarat  mampu  secara  jasmani  dan  rohani  adalah pendekatan  konseptual  yaitu  dengan  menelaah  teori-teori  seputar  isu  yang  dihadapi  lalu  ditelaah menggunakan asas dan doktrin dalam ilmu hukum. Untuk menopang usaha penelitian ini maka digunakan juga pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis (Lewenson & McAllister, 2015). Objek dari  penelitian  ini  adalah  aturan  hukum  yang  berlaku  di  negara  Indonesia  yang  menyatakan  bawah seseoarang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai Presiden haruslah dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani. Data – data yang didapat akan dipilah dan di analisis menggunakan tekhnik triangulasi untuk menemukan data yang benar – benar diyakini kebenarannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  rangka  mencari  kepastian  hukum  mengenai  persoalan  hak  dipilih  bagi  penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dihubungkan dengan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, maka akan terlebih dahulu dibahas mengenai kerangka hukum hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dan kerangka hukum ketentuan mampu secara jasmani dan rohani bagi calon presiden  .  Kerangka  hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  yang  terdiri  dari  peraturan  perundang- undangan yang telah diresmikan oleh negara, dengan menelurusuri kerangka hukum tersebut akan dapat diketahui  kepastian  hukum  dan  kemungkinan  kontradiksi  antara  aturan  mampu  secara  jasmani  dan rohani dengan hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden (Susilo, 2011). Tabel 1
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia
Yoga Maulana Ibrahim
merupakan  kerangka  hukum  ketentuan  syarat mampu  jasmani  dan  rohani  disandingkan  dengan  hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden :
Tabel 1.  Kerangka Hukum Persyaratan Jasmani dan Rohani bagi Presiden Dihubungkan dengan Penyandang
Disabilitas UU dan Peraturan Persyaratan Mampu Secara Jasmani dan Rohani bagi calon Presiden Hak dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden Undang- Undang  Dasar 1945 Pasal  6  ayat (1):  Calon  presiden  dan calon wakil presiden harus mampu secara jasmani dan  rohani  untuk  melaksanakan  tugas  dan kewajiban  sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Pasal  28H  ayat  (2): “ Setiap  orang  berhak  mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai persamaan dan keadilan. ”
Pasal  28I  ayat  (2):  Setiap  orang  berhak  bebas  dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. ”
Pasal  6  ayat  (1): “ Calon  Presiden  dan  calon  wakil presiden harus seorang warga  negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan  lain  karena  kehendaknya  sendiri, tidak pernah mengkhianati negara dll. Undang- Undang Pasal  227  huruf  (c)  UU  No.  7Tahun217: Pendaftaran Bakal pasangan Calon Presiden dan  Wakil  Presiden  dilengkapi  dengan persyaratan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; Pasal 13 huruf (a) UU No. 8 Tahun 216: “ Hak Poliktik penyandang  disabilitas  meliputi  hak  memilih  dan dipilih. ”
Pasal 76 UU No. 8 Tahun 216 : “Penyandang disabilitas berhak menduduki jabatan publik”
Pasal 5 UU No.  7 Tahun 217: “ Penyandang disabilitas yang  memenuhi  syarat  mempunyai  kesempatan  yang sama sebagai calon Presiden. ”
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 9 Ayat (1) huruf (e) PKPU No. 22 Tahun 2018: “ Syarat untuk menjadi calon presiden dan  calon  wakil  presiden    adalah  ma-mpu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas  dan kewajiban  sebagai presiden  berdasarkan  hasil  pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter. ”
Pasal  29  ayat  2  PKPU  No  22  Tahun  2018: “ Kesimpulan  hasilpemeriksaan keseha- tandituangkan kedalam berita acara yang di tandatangani  oleh  ketua  tim  pemeriksa kesehatan  yang  isinya  menyatakan  calon mampu  atau  tidak  mampu  secara  jasmani
dan rohani”
Pasal  9  ayat  (4)  dan  (5)  PKPU  No.  22  Tahun  2018: “ Persyaratan  mampu  secara rohani dan jasmani tidak dimaksudkan  untuk  membatasi  hak  politik  warga negara  dengan  disabilitas  yang  memiliki  kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Presiden dan wakil Presiden;  Disabilitas  yang  dimaksud  tidak  termasuk gangguan kesehatan. ”
Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Keputusan KPU No. 14/PL.2.2-
Kpt/06/KPU/VIII/2018:  Petunjuk  Teknis
Pemeriksaan  Kemampuan  jasmani  dan rohani.
KPU tidak mengeluarkan keputusan penetapan  calon  kepada  bakal  calon  yang tidak  memenuhi  syarat  mampu  secara jasmani dan rohani Tidak ada
Sumber : Diolah Peneliti 2020
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia
Yoga Maulana Ibrahim
Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa tidak ada aturan pelaksanaan yang lebih mendetail dan juga  bersifat  afirmatif  terhadap  hak  dipilih  bagi  penyandang  disabilitas  padahal  peraturan  itu  harus dipandang  dari  sisi  formalnya atau  sisi pengaplikasian. Di  sisi lain aturan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani diatur dengan lebih detail sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kedua norma tersebut.
Di Indonesia, terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi bukti bahwa kondisi fisik bukanlah syarat yang dijadikan syarat utama seorang pemimpin. Sayangnya, Presiden Abdurrahman  Wahid  tidak  berhasil  menduduki  jabatannya  selama  satu  periode  penuh,  sehingga  hal tersebut belum bisa dijadikan preseden yang mematahkan bahwa disabilitas tidak dapat dijadikan lagi sebagai alasan seseorang untuk memimpin suatu jabatan publik. Gusdur (nama panggilan Abdurrahman Wahid) sempat mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden, namun Ia ditolak oleh KPU RI karena tidak memenuhi  syarat  jasmani  dan  rohani  (Barhanan,  2020).  Hal tersebut adalah  sejarah  kelam  hukum  di Indonesia  yang  memiliki  sifat  diskriminatif  kepada  penyandang  disabilitas.  Hal  yang  perlu  menjadi perhatian juga adalah bahwa perlakuan diskriminasi atas dasar hukum terhadap Gusdur justru terjadi setelah adanya amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen  UUD 1945 tidak ada pasal maupun dalam penjelasannya yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani bagi calon Presiden. Syarat sehat jasmani dan rohani bagi calon presiden baru ada setelah dilakukannya amandemen ketiga yang berlangsung pada 1-9 November 21. Atas dasar kerangka pikir tersebut bahwa syarat mampu secara jasmani dan rohani bukanlah subtansi dari Undang-undang Dasar.
Sejarah kemudian mencatatfakta historisyang terjadidi beberapa negara di masamodern ini juga membuktikan bahwa yang tidak atau kurang sehat secara fisik ternyata sukses menjalankan tugasnya sebagai presiden. Beberapa contohnya adalah Mantan presiden Amerika, John Fitzgerald Kennedy (JFK) yang  menderitagangguantulangbelakang  sehingga  harus  menggunakan  penyangga  tulang  belakang ketika menjadi presiden. Mantan presiden Amerika Ronald Reagen yang menjadipresiden dalam usia 7 tahun  hampir  tidak bisa mendengarsehingga  harusmenggunakan alat  bantudengar. Presiden Franklin DelanoRoosevelt (FDR) sudah menderita poliosejaktahun 1921, tepatnya sebelastahun sebelumia dipilih sebagai  presiden  Amerika  Serilkat,  dalam  catatannya  mantan  presiden  Amerika  itu  terbukti  sukses memerintah di kursi roda. Selain di Amerika Serikat, juga tercatat Violeta Chamoro presiden wanita dari Nikaragua yang invalid, tetapi mampumemimpin negaranya selepas kekuasaan rezimkomunis Sandinista (Iqbal, 2016).
Dasar hukum hak dipilih penyandang disabilitas di Indonesia adalah pasal 76 UU No. 8 Tahun 216 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi : “ Penyandang disabilitas berhak menduduki jabatan publik”. Undang-undang  ini  juga  menyebutkan  bahwa  Pemerintah  termasuk  didalamnya  adalah  KPU  untuk melindungi hak Penyandang Disabilitas dalam mencalonkan diri dalam pemilihan serta meyediakan akses dan akomodasi demi terlingdunginya hak dipilih penyandang disabilitas.
Amanah untuk melindungi hak dipilih bagi penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 216 tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang padahal hak penyandang disabililtas untuk dipilih dalam jabatan publik ini rentan akan perlakuan diskriminasi terutama jika dihubungkan dengan syarat mampu  secara jasmani  dan rohani.  Diskriminasi  yang  dimaksud  terjadi  dalam  bentuk persepsi  sosial maupun dalam bentuk kebijakan bahkan ada juga yang berbentuk norma hukum yang diskriminatif. Hak sosial  penyandang  disabilitas  kerap  kali  diabaikan  atas  dasar  ketentuan  sehat  jasmani  dan  rohani termasuk pula hak dipilih dalam jabatan publik.
Sebelum adanya Undang-undang No. 8 Tahun 216 tentang Penyandang Disabilitas setidaknya ada dua kasus yang mengangkat isu hukum hak dipilih bagi penyandang disabilitas dan persyaratan mampu
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia
Yoga Maulana Ibrahim
secara  jasmani  dan  rohani  dalam  bentuk judicial  review di  Mahkamah  Konstitusi  dengan membenturkannya dengan Hak Asasi Manusia. Pertama , pengujian pasal yang memuat syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Gusdur. Kedua, pengujian pasal yang memuat syarat mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan  menyeluruh  dari  tim  dokter  dalam  undang-undang  pilkada  yang  diajukan  oleh  Khaerul Efendi (bupati Belitung Timur periode 27-21).
Mahkamah dalam pertimbangannya terhadap dua permohonan diatas berpendapat bahwa syarat jasmani dan rohani dalam UU tentang Pemilu merupakan pengulangan redaksional belaka dari pasal 6 ayat 1 UUD RI 1945 (Putusan MKRI Perkara No. 8/PUU-II/24). Bahwa berdasarkan Putusan MKRI Perkara No.  8/PUU-II/24  syarat jasmani  dan  rohani tidak  dipandang  diskriminatif  karena warga negara  yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan tersebut agar kelak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan. Kemudian untuk kasus kedua, Mahkamah berpendapat  bahwasanya  adanya  syarat  jasmani  dan  rohani adalah  hal  yang wajar  untuk pejabat negara, bahkan syarat tersebut berlaku juga bagi calon presiden. Mahkamah juga berpendapat bahwa  penentuan  kesehatan  jasmani  dan  rohani  memang  seharusnya  diserahkan  kepada  ahli  dalam bidangnya  dalam  hal  ini  adalah  pemeriksaan  oleh  tim  dokter.  Menurut  Mahkamah,  implementasi ketentuan syarat jasmani dan rohani bukan masalah konstitusionalitas.
Dari pertimbangan mahkamah konstitusi terhadap dua kasus diatas, dapat kita ketahui bahwa hak dipilih  bagi  penyandang  disabilitas  dan  syarat  mampu  secara  jasmani  dan  rohani  tidak  sepenuhnya bersinggungan  akan  tetapi  dalam  prakteknyalah  terjadi  kontradiksi  karena  dengan  adanya  fakta  dua kasus  tersebut  diatas,  maka  otomatis  ketentuan  sehat  jasmani  dan  rohani  bersifat  diskriminatif  bagi penyandang  disabilitas  karena  pada  kenyataanya  bahwa  bakal  calon  dinyatakan  gugur  atas  dasar disabilitas  adalah  perlakuan  diskriminasi  merujuk  pada  pasal  1  ayat  3  UU  No.  8  Tahun  216  tentang Penyandang Disabilitas.
Atas dasar kerangka pikir tersebut maka terdapat dua kemungkinan, yaitu terjadi kontradiksi antar pasal  maupun  pelaksanaannya  atau  telah  terjadi  salah  penafsiran.  Istilah  mampu  secara  jasmani  dan rohani apabila kita samakan dengan istilah sehat adalah istilah umum karena apa yang dirasakan sehat bagi seseorang bisa saja tidak dirasakan sehat bagi orang lain, hal ini terjadi karena perbedaan persepsi begitu pula  dengan istilah penyandang  disabilitas  yang merupakan  istilah  umum  karena penyandang disabilitas ada beberapa jenis dan keragamannya, maka dari itu pengujian permasalahan syarat mampu secara jasmani dan rohani bertentangan dengan hak dipilih bagi penyandang disabilitas lewat judicial review di Mahkamah konstitusi tidak efektif karena luasnya istilah tersebut. Salah penafsiran bisa terjadi ketika para pembuat kebijakan tidak melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama dengan UU No. 8 Tahun 216 tentang Penyandang disabilitas yang berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.
Isu kontradiksi atau salah penafsiran terhadap hak dipilih penyandang disabilitas dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani terjadi karena perancang peraturan memakai istilah yang  multitafsir (ambiguity). Menurut Satjipto  Rahardjo,  multitafsir (ambiguity) disebabkan  oleh perumusan secara open texture yakni kata-kata yang digunakan terlalu umum. Sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam penerapannya (Satjipto, 2006). Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden sepanjang tidak adanya peraturan pelaksana  yang  bersifat  khusus  untuk  penyandang  disabilitas  yang  mengesampingkan  persyaratan mampu secara jasmani dan rohani.
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia Yoga Maulana Ibrahim

## Pengaturan dan Batasan Ketentuan Mampu Secara Jasmani dan Rohani
Pengaturan  tentang  penyelenggaran  pemilihan  umum  dilakukan  oleh  KPU  (Komisi  Pemilihan Umum)  sebagai  suatu  lembaga  negara  yang  mempunyai  tugas,  wewenang,  dan  kewajiban  untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan pemilu berdasarkan peraturan  perundang-undangan  sesuai  amanah  pasal  8  Undang-undang  No.  22  Tahun  27  tentang Penyelenggaran Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan atas ketentuan mampu secara jasmani  dan  rohani  termasuk  segala  hal  tentang  pencalonan  diatur  oleh  KPU  melalui  peraturan  dan keputusan.
Ketentuan syarat mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf (e) Peraturan KPU RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh tim dokter yang terdiri dari dokter. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara yang bersifat teknis sebagai pedoman bagi para dokter diatur  dalam  Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  No.  14/PL.2.2- Kpt/6/KPU/VIII/2018 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden  dan  Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  dalam  Pemilihan  Umum  Tahun  2019.  Apabila  kita melihat pengaturan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh KPU termasuk dari periode-periode sebelumnya tidak terdapat perubahan yang signifikan mengenai ketentuan mampu secara jasmani dan rohani kecuali di pemilu 2019 terdapat pasal yang memuat bahwa persyaratan mampu secara jasmani dan rohani secara filosofis tidak bermaksud atau bertujuan untuk membatasi hak dipilih warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas sebagai presiden. Selain itu, terdapat juga pasal yang mengatakan bahwa disabillitas tidak termasuk gangguan kesehatan. Hal tersebut merupakan  afirmasi  atau  suatu  kemajuan  hukum  yang  adil  bagi  warga  negara  yang  memiliki keterbatasan.  Namun  kedua  pasal  yang  afirmatif  itu  harus  disertai  peraturan  pelaksanaan  yang  lebih detail  (Nasir,  2020),  karena  selama  peraturan  pelaksanaannya  belum  ada  maka  implementasi  akan menjadi tidak menentu.
Hal yang paling krusial dalam implementasi ketentuan syarat mampu secara jasmani dan rohani terdapat dalam keputusan KPU mengenai pedoman teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bagi calon presiden. Dalam pedoman teknis tersebut secara konsep tidak berbeda dari pedoman pemeriksaan terdahulu  yang  bersifat  diskriminatif,  hanya  saja  kali  ini  redaksi  disabilitas  diganti  dengan  redaksi ketidakmampuan namun secara konsep tidak ada perubahan substansial. Secara konsep pedoman yang termuat  dalam  keputusan  KPU  mengarah  pada  gugurnya  bakal  calon  presiden  yang  menyandang disabilitas yaitu dengan mengukur kemampuan bakal calon presiden menggunakan pendekatan medis lalu  kemudian  menggolongkan  bakal  calon  menjadi  dua  kategori  yaitu  mampu  atau  tidak  mampu. Penilaian mampu atau tidak mampu dilakukan dalam rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan oleh dokter.
Dokter sebagai ahli dibidang medis tentu akan menilai kondisi mampu atau tidak mampu sesuai dengan  bukti  kondisi  jasmani  dan  rohani  bakal  calon  presiden.  Hal  tersebut  tentu  akan  merugikan penyandang  disabilitas karena  disabilitas adalah  kondisi  seperti sakit atau  cedera sehingga akan  sulit melihat perbedaannya apabila hanya dilihat dari segi fungsi jasmani dan rohani melalui pendekatan medis saja  (Halalia,  2020).  Sebagai  contoh  seorang  tuna  netra,  tuli,  dan  tuna  wicara  kemampuannya  tidak ditentukan  oleh  fungsi  jasmani  saja,  akan  tetapi  mereka  mampu  dengan  cara  yang  berbeda  seperti menggunakan huruf braile, bahasa isyarat indonesia, alat bantu dengar, jalur pemandu, dan akomodasi lainnya.  Penilaian  kemampuan  jasmani  dan  rohani  dalam  Keputusan  KPU  No.  14/PL.2.2- Kpt/6/KPU/VIII/2018  tidak  efektif  untuk  (Nasution  &  Marwandianto,  2019)mengukur  kemampuan
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia
Yoga Maulana Ibrahim
jasmani dan rohani bakal calon karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai tingkat kemampuan ataupun tingkat disabilitas.
Kemudian dari pada itu, syarat mampu secara jasmani dan rohani tersebut sulit ditetapkan karena luasnya spektrum “kemampuan’. Selain itu ada pula jarak keterkaitan antara kemapuan dan pemeriksaan kesehatan (Vivaldy, 2019). Dalam pasal 27 Peraturan KPU No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa ketentuan mampu secara jasmani dan rohani dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan. Dalam konteks hukum, menurut Henry P. Penggabean yang  dikatakan  mampu  yaitu  mampu  melakukan  perbuatan  hukum.  Kemampuan  bertindak  dapat didefinisikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum di mana orang itu terikat secara tidak dapat diganggu gugat (Pengabean & Alasan, 2001). oSeseorang (subjekhukum) dianggap telahcakap bertindakuntuk  melakukanperbuatan  hukum  apabila  dirinya  telahdewasa,  sehatpikiran  danjiwanya, tidak  berada  di  bawah  kekuasaanorang  lainserta  tidakdilarang  oleh  peraturanperundang-undangan untuk  melakukanperbuatan  hukumtertentu,  maka  dapat  disimpulkan  bahwakecakapanhukum merupakansyarat umum bagi seseorang untuk dapat melakukansuatu perbuatanhukum (Vivaldy, 2019). Dari  sini  dapat  dilihat  bahwasanya  mampu  atau  kemampuan  presiden  tidak  relevan  apabila  diukur dengan pemeriksaan kesehatan.

## SIMPULAN
Tidak  ada  kepastian  hukum  mengenai  hak  dipilih  bagi  penyandang  disabilitas  untuk  menjadi presiden di Indonesia sepanjang tidak adanya aturan yang secara khusus mengafirmasi hak dipilih bagi penyandang disabilitas dihubungkan dengan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani. Pengaturan mengenai ketentuan mampu secara jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian kesehatan jasmani dan  rohani  oleh  tim  dokter  yang  terdiri  dari  dokter  dengan  menggunakan  pendekatan  medis  dan melewatkan pendekatan sosial. Bakal calon presiden digolongkan menjadi dua kategori dalam sebuah rapat pleno yaitu mampu atau tidak mampu berdasarkan pemeriksaan fungsi jasmani dan fungsi rohani melalui  pendekatan  kedokteran.  Tidak  ada  batasan  yang  jelas  yang  menjadi  tolak  ukur  kemampuan jasmani  dan  rohani  apabila  dihubungkan  dengan  penyandang  disabilitas.  Pemeriksaan  yang  hanya mengukur fungsi jasmani dan rohani hanya akan mengeliminasi bakal calon yang menyandang disabilitas. Disarankan KPU RI agar membuat peraturan pelaksanaan mengenai ketentuan penilaian mampu secara jasmani dan rohani yang bersifat khusus bagi bakal calon presiden yang menyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ashar,  D.  (2019). Panduan  Penanganan  Perkara  Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum. FH UI. Barhanan, A. (2020). Gusdur Tidak Lolos . Liputan6.Com.
http://news.liputan6.com/read/78670/gus-dur-tidak-lolo Fattah, D. (2013). Teori keadi lan menurut john rawls. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam , 9 (2), 30 – 45.
Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 6 (2).
Hak Dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden di Hubungkan dengan  Syarat Mampu Secara Jasmani dan Rohani di Indonesia Yoga Maulana Ibrahim
Iqbal, M. (2016). Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin Politik Islam . Kencana. Lewenson, S. B., & McAllister, A. (2015). Learning the historical method: step by step.
Nursing  Research  Using  Historical  Methods,  Qualitative  Designs  and  Methods  in Nursing , 1 – 22.
Nasir,  I.  (2020).  Analisis  Hukum  Penanganan  Pelanggaran  Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. Khazanah Hukum , 2 (1), 41 – 50.
Nasution,  H.  A.,  &  Marwandianto,  M.  (2019).  Memilih  Dan  Dipilih,  Hak  Politik Penyandang  Disabilitas  Dalam  Kontestasi  Pemilihan  Umum:  Studi  Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ham , 10 (2), 161 – 178.
Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 15 (1). Pengabean,  H.  P.,  &  Alasan,  P.  K.  S.  (2001).  Untuk  Pembatalan  Perjanjian. Liberty, Yogyakarta . Prasetya, R. H. (2018). Hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ditinjau dari Fiqih Siyasah . UIN Sunan Ampel Surabaya. Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas.
Masalah-Masalah Hukum , 48 (2), 215 – 223.
Rahmanto,  T.  Y.  (2019).  Hak  Pilih  bagi  Penyandang  Disabilitas  Mental  Ditinjau  dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial , 18 (3), 229 – 244.
Salim, I. (2018). Mengukur Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Kandidat Pemilu dan Pilkada: Sebuah Perspektif Disabilitas . PerDik.
Satjipto, R. (2006). Ilmu Hukum (Cetakan ke). PT. Citra Aditya Bakti,. Sugiyono, M. (2015). penelitian & pengembangan (Research and Development/R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta .
Susilo,  A.  B.  (2011).  Penegakan  Hukum  yang  Berkeadilan  dalam  Perspektif  Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. Perspektif , 16 (4), 214 – 226.
Vivaldy, F. (2019). Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. Mimbar Keadilan , 12 (2).
Zainal, N. A., & Iqbal, M. T. (2018). Partisipasi Dan Jaminan Hak  Politik Penyandang Disabilitas  Di  Yayasan  Yukartuni  Makassar  Pada  Pemilu  Legislatif  2014. Jurnal Politik Profetik , 6 (1), 106 – 120.