## Disparitas penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagai pemenuhan hak bagi penyandang tunarungu

## Publishing disparity of driving license as a meeting of right for tunarungu persons

## Dini Annisa Rahmat
Program Studi Magister Kajian Ilmu Kepolisian, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia E-mail: dini.annisa.rahmat-2016@pasca.unair.ac.id

## Abstrak
Disparitas  kebijakan  pada  tiap-tiap  wilayah  Polrestabes,  Polresta  atau  Polres  dalam  penerbitan  SIM  untuk penyandang tuna rungu diasumsikan oleh penulis terjadi karena tidak adanya kesepahaman yang sama terhadap bagaimana kebijakan penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tuna rungu, tidak adanya  aturan  teknis  lebih  lanjut  serta  resiko  yang  nantinya  didapatkan  oleh  Polrestabes,  Polresta  atau  Polres yang telah menerbitkan SIM jika nantinya penyandang tuna rungu tersebut mengalami kecelakaan dikarenakan kekurangan  responsifnya  mereka  dalam  mendengar,  merupakan  salah  satu  kekhawatiran  bagi  Satpas  untuk menerbitkan SIM bagi penyandang tuna rungu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas penerbitan surat  izin  mengemudi  sebagai  pemenuhan  hak  bagi  penyandang  tunarungu.  Metode  yang  digunakan  adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpas di Polda Metro Jaya Jakarta menafsirkan pasal 80 huruf  (e)  UULLAJ  dan  Pasal  7  huruf  (e)  Perkap  No.  9  Tahun  2012  adalah  dengan  menggunakan  penafsiran secara a contrario dan penafsiran Gramatikal. Satpas Polresta Denpasar menggunakan penafsiran teleologis dan penafsiran ekstensif untuk memaknai pasal tersebut. Sedangkan kebijakan Polresta Mojokerto Kota  yang tidak menerbitkan  SIM  jenis  apapun  bagi  pemohon  dengan  kondisi  jasmani  mengalami  cacat  pendengaran  (tuna rungu) adalah karena adanya tafsiran restriktif. Pemohon tuna rungu, maka hendaknya dalam perubahan regulasi ataupun  usulan  adanya  pedoman  teknis  bagi  pemohon  SIM  harus  ada  kejelasan  pendefinisian  mengenai penyandang cacat yang dicantumkan dalam ketentuan undang undang atau perkap.
Kata kunci : disabilitas; kecelakaan; perubahan; kebijakan

## Abstract
The policy disparity in each Polrestabes, Polresta or Polres area in issuing SIM for deaf people is assumed by the author to occur because there is no common understanding of how the issuance of SIM policy for persons with disabilities especially for persons with hearing impairment, the absence of further technical rules and the risk that will be obtained by the Polrestabes, Polresta or Polres who have issued a SIM if later the deaf suffer an accident due to their lack of responsiveness in hearing, is one of the concerns for Satpas to issue a SIM for deaf people.  This  study  aims  to  determine  the  disparity  in  the  issuance  of  a  driver's  license  as  a  fulfillment  of  the rights of persons  with hearing impairment. The method used is descriptive analytical. The results showed that the Satpas at the Jakarta Metropolitan Police interpreted article 80 letter (e) UULLAJ and Article 7 letter (e) Perkap No. 9 of 2012 is to use a contrario interpretation and Grammatical interpretation. The Denpasar Police Satpas used teleological interpretation and extensive interpretation to interpret the article. Whereas the policy of the Kota  Mojokerto  Police  who  did  not  issue  any  type  of  SIM  for  applicants  with  physical  conditions  hearing impaired (hearing impaired) was due to a restrictive interpretation. Applicants with hearing impairment, then in changes to regulations or proposals for technical guidelines for SIM applicants, there must be a clear definition of the person with disabilities stated in the statutory or statutory provisions.
Keywords : disability; accident; change; Policy

## Pendahuluan
Salah  satu  instansi  pemerintah  yang  diwajibkan  melaksanakan  fungsi  pelayanan  publik  adalah Kepolisian  Republik  Indonesia.  Pelayanan  publik  yang  menjadi  kewenangan  Kepolisian  diantaranya adalah  dalam  hal  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  (Agustino  2012).  Diatur  dalam  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2012  tentang  Surat  Izin  Mengemudi (Perkap No. 9 Tahun 2012) Pasal 52 ayat (2) tentang Surat Izin Mengemudi menyebutkan bahwa yang
berwenang  dalam  melakukan  penerbitan  SIM  kepada  masyarakat  adalah  Kepala  Kepolisian  di  setiap wilayah  masing-masing  dan  didelegasikan  kepada  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas.  Pelayanan  penerbitan SIM merupakan salah satu unsur pelayanan dasar administratif yang penting Tachjan (2006). Dengan SIM, seseorang dianggap sudah  memiliki  hak  dan kewajiban dalam  mengendarai  kendaran bermotor sehingga  dalam  berkendara  haruslah  selalu  mentaati  peraturan  yang  berlaku.  SIM    merupakan  bukti administratif  bahwa  seseorang  tersebut  sudah  terikat  oleh  hukum,  terutama  hukum  dalam berkendaraan.  Isu  disabilitas  juga  mendapat  perhatian  khusus  bagi  intitusi  kepolisian  untuk menerapkan  kesetaraan  dalam  mendapatkan  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh  SIM (Steinhardt & Wishart 2006; Abdullah 2019; Wiratama 2018; Syafiie 2014; Golbran 2010; Kuniawan 2019; Tohari 2014).
Berdasarkan  Pasal  80  huruf  (e)  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  (UU  LLAJ)  menyebutkan  bahwa  Surat  Izin  Mengemudi  D  berlaku  untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat (Agustino 2012). Aturan tersebut diturunkan lagi dalam Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012 yang  menyebutkan adanya SIM khusus yakni SIM  D  yang  diterbitkan  khusus  dan  berlaku  untuk  mengemudi  Ranmor  Khusus  bagi  penyandang cacat.  Kebijakan  tiap-tiap  wilayah  Polrestabes,  Polresta  atau  Polres  dalam  penerbitan  SIM  untuk penyandang  disabilitas  terdapat  disparitas  atau  perbedaan  dalam  praktiknya.  Disparitas  pemenuhan hak  bagi  penyandang  disparitas  dalam  penerbitan  SIM  ini  terjadi  khususnya  bagi  para  penyandang tunarungu. Disparitas pemenuhan hak untuk penerbitan SIM bagi penyandang tuna rungu terdiri dari 3 (tiga)  macam  yakni  Satpas  menerbitkan  SIM  A  atau C, Satpas  menerbitkan  SIM  D  dan  Satpas  tidak menerbitkan sama sekali. Disparitas kebijakan pada tiap-tiap wilayah Polrestabes, Polresta atau Polres dalam  penerbitan  SIM  untuk  penyandang  tuna  rungu  diasumsikan  oleh  penulis  terjadi  karena  tidak adanya  kesepahaman  yang  sama  terhadap  bagaimana  kebijakan  penerbitan  SIM  bagi  penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang tuna rungu, tidak adanya aturan teknis lebih lanjut serta resiko yang  nantinya  didapatkan  oleh  Polrestabes,  Polresta  atau  Polres  yang  telah  menerbitkan  SIM  jika nantinya penyandang tuna rungu tersebut mengalami kecelakaan dikarenakan kekurangan resonsifnya mereka  dalam  mendengar,  merupakan  salah  satu  kekhawatiran  bagi  Satpas  untuk  menerbitkan  SIM bagi penyandang tuna rungu.
Konsepsi  HAM,  tidak  satupun  yang  secara  eksplisit  mengatur  tentang  definisi  HAM,  sebagaimana dikemukakan oleh Gudmundur Alfredsson (2002) : "What is human rights? None of the International human rights instruments expressly define what human rights is ". Namun untuk mencermati mengenai hakekat  HAM,  setidaknya  dapat  diperoleh  dari  materi  yang  terdapat  dalam  Universal  Declaration  of Human  Rights  yang  diterima  dan  diumumkan  oleh  Majelis  Umum  PBB  pada  tanggal  10  Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III), yaitu terdiri atas Mukadimah dan Pasal 1 sampai dengan Pasal 30. Ditentukan  dalam Pasal 1 " All human beings are born free and  equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood " Dari  ketentuan  tersebut  ada  beberapa  hal  yang  dapat  digarisbawahi,  yaitu:  Semua  orang  dilahirkan merdeka,  semua  orang  memiliki  martabat  dan  hak-hak  yang  sama,  tidak  dapat  dicabut  dari  semua anggota  keluarga  manusia,  semua  orang  dikaruniai  akal  dan  hati  nurani,  semua  orang  hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Konsep  penyandang  disabilitas ,  b eradasarkan  Pasal  1  UU  No.  8  Tahun  2016  bahwa  enyandang disabilitas  adalah  setiap  orang  yang  mengalami  keterbatasan  fisik,  intelektual,  mental,  dan/atau sensorik  dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara  lainnya berdasarkan  kesamaan  hak  (Infodatin  2014;  Rofah  2011;  Suharmini  2009).  Pelaksanaan  dan pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  berasaskan  pada:  Penghormatan  terhadap  martabat,  otonomi individu,  tanpa  diskriminasi,  partisipasi  penuh,  keragaman  manusia  dan  kemanusiaan,  kesamaan kesempatan,  kesetaraan,  aksesibilitas,  kapasitas  yang  terus  berkembang  dan  identitas  anak,  inklusif, dan perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
Tunarungu  sebagai  salah  satu  penyandang  disabilitas,  untuk  melaksanakan  perintah  konstitusi  dan konvensi  yang  telah  mengikat,  maka  dikeluarkan  peraturan  untuk  melindungi  hak  penyandang
disabilitas  untuk  mendapatkan  perlakuan  yang  sama  pada  pelayanan  publik,  yakni  terdapat  pada Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Penyandang  disabilitas memperoleh  perlakuan  khusus  dimaksudkan  sebagai  upaya  perlindungan  dari  kerentanan  terhadap berbagai  pelanggaran  hak  asasi  manusia,  kekurangan  yang  dialami  tidak  menjadi  alasan  untuk mengurangi  hak  mereka  dalam  memperoleh  hak  hidup  dan  hak  mempertahankan  kehidupan.  Pasal  4 UU  No.  8  Tahun  2016,  memberikan  kualifikasi  mengenai  ragam  Penyandang  Disabilitas  meliputi: fisik, intelektual, mental dan sensorik.
Yang  dimaksud  dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” berdasarkan penjelasan UU No. 8 Tahun 2016 adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu,  dan/atau  disabilitas  wicara.  Secara  umum  kondisi  tuna  rungu  diartikan  sebagai  kondisi seseorang  yang tidak  dapat mendengar. Tidak  dapat mendengar tersebut  dapat dimungkinkan kurang dengar atau tidak mendengar sama sekali. Secara fisik, tuna rungu tidak berbeda dengan dengar pada umumnya,  sebab  orang  akan  mengetahui  bahwa  menyandang  ketuna  runguan  pada  saat  berbicara, tersebut  berbicara  tanpa  suara  atau  dengan  suara  yang  kurang  atau  tidak  jelas  artikulasinya,  atau bahkan  tidak  berbicara  sama  sekali,  tersebut  hanya  berisyarat.  Agar  dapat  diperoleh  pengertian  yang lebih jelas tentang tuna rungu, berikut ini dikemukakan definisi tuna rungu oleh beberapa ahli.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalan  penelitian  normatif-empiris.  Penelitian  hukum  normatif- empiris  adalah  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  ketentuan  hukum  normatif  (kodifikasi, undang-undang  atau  aturan  dibawah  perundangan)  secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  adalah  penelitian  yang  menekankan  pada penggambaran  suatu  peristiwa  yang  terjadi,  dengan  perkataan  lain  penelitian  deskripsi  mengambil masalah-masalah, yang bersifat aktual, sebagaimana adanya pada saat penelitian diadakan. Sementara itu, sumber data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sumber  data  primer  dalam  ini  diperoleh  antara  lain  dengan  wawancara  kepada  Pamin  SIM  Polda Metro  Jaya  yaitu  Ipda  Efensi,  Baur  SIM  Polres  Mojokerto  Kota  yaitu  Aiptu  Sutikno,  Baur  SIM Polresta Denpasar yaitu Bripka Sudarsana. Untuk data sekunder, selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder. Teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan telaah dokumen.

## Hasil dan pembahasan
Dasar pertimbangan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) terhadap penyandang tuna rungu
Persoalan  mengenai  kebijakan  penerbitan  SIM  adalah  adanya  disparitas  dalam  kebijakan  penerbitan SIM  bagi  pemohon  penyandang  tuna  rungu  yang  memberikan  hasil  akhir  berupa  3  kebijakan  yang berbeda (disparitas) yakni Satpas menerbitkan SIM A  atau C, Satpas menerbitkan SIM D dan Satpas tidak  menerbitkan sama sekali. Pangkal persoalan  dalam terjadinya disparitas adalah penafsiran yang berbeda  pada  tiap-tiap  Satpas  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  penerbitan  SIM  untuk penyandang disabilitas dalam Pasal 80 huruf (e) UU LLAJ serta Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012. Secara garis besar, Pasal 80 huruf (e)  UULLAJ  menyebutkan bahwa Surat Izin Mengemudi  D berlaku  untuk  mengemudikan  kendaraan  khusus  bagi  penyandang  cacat.  Aturan  tersebut  diturunkan lagi  dalam  Pasal  7  Perkap  No.  9  Tahun  2012  yang  menyatakan  bahwa  SIM  D,  berlaku  untuk mengemudi Ranmor Khusus bagi penyandang cacat.
Polda Metro Jaya, merupakan Satpas yang menerbitkan SIM A atau C bagi pemohon dengan kondisi tuna rungu. Mengenai pertimbangan kebijakan tersebut dipaparkan oleh Pamin SIM Polda Metro Jaya: Tuna  rungu  memang  termasuk  penyandang  cacat,  namun  mereka  tidak  menggunakan  kendaraan
khusus seperti yang disebutkan dalam Pasal 80 huruf (e) UU LLAJ dan Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012 tentang SIM ʺSurat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Jadi dengan kata lain mereka berhak untuk mendapatkan SIM A/C. Mengenai kebijakan  ini  jelas tidak ada unsur diskresi. Jadi didasarkan oleh tidak termasuknya penyandang tuna rungu  dalam  ketentuan  “pengemudi  dengan  kendaraan  khusus,”  sehingga  SIM  D  bukan  hak  mereka tetapi SIM A/C lah yang menjadi hak mereka untuk diterbitkan jenis SIM tersebut.
Berdasarkan analisis penulis dari wawancara yang telah dilakukan  maka aturan dalam pasal 80 huruf (e)  UULLAJ  dan  Pasal  7  huruf  (e)  Perkap  No.  9  Tahun  2012  ditafsirkan  dengan  menggunakan penafsiran  secara a  contrario .  Penafsiran a  contrario (menurut  peringkaran),  ialah  suatu  cara menafsirkan  undang-undang  yang  didasarkan  pada  perlawanan  pengertian  antara  soal  yang  dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang.
Metode a  Contrario yang  digunakan  untuk  menyimpulkan  Pasal  80  huruf  (e)  UULLAJ  dan  Pasal  7 huruf  (e)  Perkap  No.  9  Tahun  2012,  jika  disusun  secara  silogisme  alternatif  secara  a  contrario  akan menghasilkan rumusan :
Premis 1 :  Semua  penyandang  cacat  yang  memenuhi  persyaratan  kelayakan  mengemudi  dari dokter  yang  tidak  mengemudikan  kendaraan  khusus,  tidak  diterbitkan  SIM  D melainkan SIM A/C.
Premis 2 :  Penyandang  tuna  rungu  yang  memenuhi  persyaratan  kelayakan  mengemudi  dari dokter tidak mengemudikan kendaraan khusus
Kesimpulan  :  Penyandang  tuna  rungu  yang  memenuhi  persyaratan  kelayakan  mengemudi  dari dokter tidak diterbitkan SIM D melainkan SIM A/C.
Jadi,  berdasarkan  analisis  penulis,  penafsiran a  contrario yang  digunakan  Satpas  Polda  Metro  Jaya dalam  menerjemahkan  Pasal  80  huruf  (e)  UULLAJ  dan  Pasal  7  huruf  (e)  Perkap  No.  9  Tahun  2012 merupakan  dasar  logika  hukum  untuk  melakukan  penerbitan  SIM  A/C  bagi  Penyandang  tuna  rungu yang telah memenuhi persyaratan kelayakan mengemudi dari dokter.
Selain penafsiran a contrario, dalam memahami pasal Pasal 80 huruf (e) UULLAJ dan Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012 diketahui pula bahwa digunakan penafsiran  gramatikal sebagai  metode pemahamannya.  Mengenai  Dipaparkan  oleh  Pamin  SIM  Polda  Metro  Jaya  yang  menyatakan  bahwa: Kalimat  di pasal tersebut adalah  kalimat yang tak terpisahkan  yakni  menunjuk pada jenis SIM yakni SIM D, kalimat berikutnya menunjuk pada jenis ranmornya yakni ranmor khusus artinya ranmor yang sudah  dimodifikasi  sesuai  penggunanya,  terakhir  kalimat  dalam  pasal  tersebut  juga  menunjuk  pada subyek pemohonnya yakni penyandang  cacat yang tentunya  menggunakan kendaraan khusus sebagai alat transportasinya.
Dalam  kalimat  di Pasal 80 huruf (e)  UU LLAJ dan Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012 yang pada intinya  menyatakan bahwa “Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk  mengemudikan  kendaraan bermotor khusus bagi penyandang cacat”, secara gramatikal dengan pendekatan noscitur a socis atau arti  suatu  perkataan  harus  dinilai  dari  ikatannya  dalam  kumpulan-kumpulannya,  maka  jika  dianalisis dari  Pola  ikatan  kalimatnya  maka  kalimat  dalam  pasal  tersebut  termasuk  “kalimat  majemuk bertingkat” dengan menggunakan “konjungsi subordinatif tujuan”. Kalimat majemuk bertingkat ialah kalimat  yang  terjadi  atas  beberapa  kalimat  tunggal  yang  kedudukannya  tidak  setara/  sederajat,  yakni yang  satu  menjadi  bagian  yang  lain  Salah  satu  klausa  atau  anak  kalimat  tidak  dapat  berdiri  sendiri. Klausa  yang  satu  merupakan  induk  kalimat,  dan  klausa  yang  lain  merupakan  anak  kalimat.  Kedua klausa itu biasanya dihubungkan dengan konjungsi subordinatif.
Ciri dari kalimat majemuk bertingkat ini adalah jika dipisahkan tidak memiliki makna.  Artinya di sini dalam membaca Pasal 80 huruf (e) UU LLAJ dan Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012 haruslah dibaca  dalam  satu  kesatuan  kalimat  tanpa  bisa  dipisahkan  agar  memiliki  makna  yang  benar  sesuai dengan  tujuan  dalam  penyusunan  kalimat  tersebut.  Lebih  khusus  lagi,  untuk  menunjukkan  bentuk kalimat majemuk bertingkat yang digunakan sebagai pola penyusunan pasal-pasal tersebut maka dapat
diketahui  dari  2  unsur  “konjungsi  subordinatif  tujuan”  dalam  kalimat  tersebut  yakni  dengan  adanya kata “untuk” serta kata “bagi”.
Kalimat  dalam  pasal  di  atas  menggunakan  “konjungsi  subordinatif  tujuan”  ditandai  dengan  kata hubung  “untuk”  serta  “bagi”  yang  berfungsi  menyatakan  hubungan  tujuan  dilakukannya  tindakan sebagaimana disebutkan pada induk kalimat. Konjungsi subordinatif tujuan dengan kata “untuk” serta “bagi” yang mana kata “untuk” tersebut menghubungkan klausa yang menyatakan tujuan peruntukan SIM  D  yakni  lisensi  mengemudi  kendaraan  bermotor  khusus  yang  kemudian  dirangkai  lagi  dengan kata “bagi” yang menyatakan tujuan final dari obyek peruntukan SIM D yakni bagi penyandang cacat. Jadi  bisa  dimaknai  bahwa  jenis-jenis  SIM  termasuk  SIM  D  adalah  suatu  jenis  lisensi  yang  bukan merujuk bagi subyeknya (si pengemudi) tetapi lebih pada obyek atau jenis kendaraan yang dikendarai oleh subyek (pengemudi) tersebut.
Pasal  tersebut  sudah  seharusnya  dimaknai  dengan  utuh  tidak  dipotong  perkalimatnya  sehingga  jika kalimat  tidak  dipisahkan  maka  makna  yang  sebenarnya  akan  dapat  diketahui.  Artinya  jika  ditarik maknanya  maka  akan  memberikan  pengertian  bahwa  SIM  D  diperuntukkan  untuk  penyandang  cacat yang  menggunakan  kendaraan  khusus  yang  dalam  hal  ini  pemakai  kendaraan  khusus  hanya  seorang tuna  daksa  bukan  tuna  rungu.  Sehingga  berdasarkan  analisis  tersebut  penulis  berkesimpulan  bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Satpas Polda Metro Jaya dengan memberikan SIM A/C pada pemohon tuna  rungu  yang  memenuhi  persyaratan  dari  dokter  untuk  mengemudi,  adalah  mendasarkan penafsirannya pada penafsiran a contrario serta penafsiran gramatikal.
Analisis  penulis  berikutnya  adalah  pada  kebijakan  Satpas  Polresta  Denpasar  dalam  pengajuan  SIM oleh penyandang tuna rungu terutama dikaitkan dengan landasan kebijakan yang lahir dari penafsiran terhadap Pasal 80 huruf (e)  UU LLAJ dan Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012. Di Satpas ini pemohon  tuna  rungu  yang  mengajukan  SIM  akan  diterbitkan  SIM  D.  Berdasarkan  hasil  wawancara penulis  dengan  Bripka  Sudarsana,  mengenai  landasan  penerbitan  SIM  D  bagi  tuna  rungu  di  Satpas Polresta  Denpasar  didapatkan  hasil  sebagai  berikut:  Isi  Pasal  80  huruf  (e)  UU  LLAJ  yang  berbunyi ʺSurat  Izin  Mengemudi  D  berlaku  untuk  mengemudikan  kendaraan  khusus  bagi  penyandang  cacatʺ; dan  Pasal  7  huruf  (e)  Perkap  No  9  Tahun  2012  yang  juga  menyatakan  ʺSIM  D,  berlaku  untuk mengemudikan Ranmor Khusus bagi penyandang cacat”, karena tuna rungu merupakan salah satu dari penyandang  cacat.  Mengenai  penyebutan  pasal  bahwa  peruntukan  SIM  D  adalah  untuk  disabilitas pengguna  “kendaraan  khusus“,  ini  tidakkah  ini  kontradiktif  dengan  penyandang  tuna  rungu  karena Tuna Rungu dalam mengendarai ranmor memang tidak menggunakan kendaraan khusus, namun setiap mereka  mengendarai  ranmor  di  mana  mereka  wajib  menggunakan  alat  bantu  pendengaran  demi keselamatan dirinya dan pengguna jalan artinya ke khususan ini bisa diberlakukan untuk penyandang tuna  rungu  yang  diwajibkan  memakai  alat  khusus  pula  dalam  berkendara  yakni  alat  bantu pendengaran.
Berdasarkan pendapat tersebut dari analisis penulis didapatkan suatu simpulan bahwa penafsiran Pasal 80  huruf  (e)  UU  LLAJ  dan  Pasal  7  huruf  (e)  Perkap  No.  9  Tahun  2012  dilakukan  menggunakan penafsiran  penafsiran  teleologis  dan  penafsiran  ekstensif.    Untuk  analisis  pertama  yakni  penafsiran teleologis.  Penafsiran  ini  merupakan  penafsiran  dengan  mengingat  maksud  dan  tujuan  dibuatnya undang-undang  itu.  Jadi  dengan  menggunakan  logika  penafsiran  teleologis,  penerbitan  SIM  D sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  80  huruf  (e)  UU  LLAJ  tidak  bisa  dibatasi  pada  penyandang  tuna daksa saja tetapi tuna rungu  juga  harus diakomodir sebagaimana prinsip asas sebagai semangat yang terkandung  dalam  Pasal  tersebut.  Pendapat  ini  sebagaimana  dipaparkan  oleh  Rahardjo  (2006)  bahwa setiap  aturan  perundangan  pasti  memiliki  ide  atau  pikiran  yang  hendak  dikemukakan  sebagai ‘semangat’ dari suatu peraturan perundangan. Maka setiap penentu kebijakan yang akan melaksanakan perintah  perundangan  wajib  melakukan  usaha  untuk  menggali  “semangat”  dalam  peraturan  tersebut yang dilakukan salah satunya dalam bentuk interpretasi atau penafsiran.
Penafsiran selanjutnya berdasarkan apa yang disampaikan dalam wawancara dengan Bripka Sudarsana mengenai  kalimat  “untuk  mengemudikan  Ranmor  khusus”  sebagaimana  ada  Pasal  80  huruf  (e)  UU LLAJ  dan  Pasal  7  huruf  (e)  Perkap  No.  9  Tahun  2012,  disimpulkan  dari  hasil  wawancara  tersebut
bahwa  kalimat  tersebut  bisa  dikesampingkan  karena  penyandang  tuna  rungu  dalam  mengendarai ranmor  memang  tidak  menggunakan  kendaraan  khusus,  tetapi  mereka  diwajibkan  menggunakan  alat khusus  yakni  alat  bantu  pendengaran  sebagaimana  rekomendasi  dari  dokter  yang  mengeluarkan rekomendasi  untuk  permohonan  SIM  D  yang  diajukannya.  Kendaraan  khusus  tersebut  merupakan sarana  penunjang  dari  pengemudi  untuk  “menyempurnakan”  kondisinya  sehingga  tercipta kenyamanan  dan  keamanan  mengemudi  sebagaimana  “alat  bantu  khusus  pendengaran”  yang diwajibkan pada pengemudi dengan kondisi tuna rungu.
Berdasarkan  analisis  penulis,  metode  penafsiran  yang  dilakukan  dalam  hal  mempersepsikan  “alat bantu  khusus  pendengaran”  sebagai  suatu  sarana  bagi  pengemudi  sebagaimana  maksud  yang terkandung  dalam  “kendaraan  khusus”  adalah  penafsiran  dengan  metode  penafsiran  ekstensif.  Jadi dengan  penafsiran  ekstensif,  “kendaraan  bermotor  khusus”  tidak  bisa  dimaknai  secara  harfiah  saja. Tetapi  harus  dimaknai  sebagai  suatu  “sarana”  karena  semangat  dari  pasal  tersebut  adalah  untuk legalisasi  penyandang  cacat  dalam  memperoleh  SIM.  Jadi  sangat  sempit  pengertiannya  jika  hanya dimaknai  SIM  D  tersebut  untuk  pemilik  kendaraan  khusus.  Tetapi  harus  dimaknai  pengertiannya bahwa pemilik SIM D juga berlaku bagi penyandang cacat yang menggunakan “sarana khusus” yang menutup kekurangannya dalam mengemudi. Sarana tersebut yang bagi penyandang tuna rungu adalah alat bantu dengar.
Selanjutnya akan penulis bahas mengenai kebijakan di Satpas Polresta Mojokerto terkait kebijakannya yang  tidak  memberikan  izin  sama  sekali  untuk  penderita  tuna  rungu.  Berdasarkan  wawancara  Baur SIM  Polresta  Mojokerto  Aiptu  Sutikno  menjelaskan  mengenai  kebijakan  penerbitan  SIM  bagi penyandang  tuna  rungu  yang  menyatakan  bahwa:  Penderita  tuna  rungu  merupakan  seseorang  yang memiliki  kekurangan  dalam  hal  pendengaran,  dan  kesehatan  pendengaran  merupakan  salah  satu persyaratan kesehatan yang harus dimiliki seseorang untuk mengurus penerbitan SIM sebagai legalitas seseorang untuk bisa mengendarai ranmor di jalan. Akan sangat membahayakan keselamatan bila tuna rungu  mengendarai  kendaraan  dan  tidak  bisa  mendengar  bila  ada  klakson  dari  kendaraan  lain. Sebagaimana  seseorang  yang  normal  pun  namun  jika  dalam  mengendarai  kendaraan  tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan berlalu lintas seperti memakai headset atau memodifikasi kendaraannya  hingga  berkurangnya  kedapan  suara  dalam  kabin,  mereka  merupakan  salah  satu pelanggar lalu lintas, dan polisi berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan.
Dari  wawancara  tersebut  diketahui  bahwa  tidak  adanya  pertimbangan  sama  sekali  dalam  penerbitan SIM  termasuk  tidak  adanya  alternatif  mengeluarkan  SIM  D  karena  adanya  kekurangan  diri  si pemohon tersebut yakni dalam masalah pendengaran yang dikhawatirkan saat penyandang tuna rungu mengendarai kendaraan bermotor maka ia tidak dapat mendengar suara klakson dari pihak pengendara lain  sebagai  tanda  perhatian/isyarat.  Hal  tersebut  dikhawatirkan  dapat  membahayakan  dirinya  dan pengguna jalan lain.
Berdasarkan  analisis  penulis,  maka  kebijakan  Polresta  Mojokerto  Kota  yang  tidak  menerbitkan  SIM jenis apapun bagi pemohon dengan kondisi jasmani mengalami cacat pendengaran (tuna rungu) adalah karena adanya tafsiran restriktif  dalam  logikanya untuk  memahami Pasal 80 huruf (e)  UU LLAJ  dan Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012.  Penafsiran restriktif, ialah penafsiran dengan  membatasi (mempersempit) arti kata-kata dalam peraturan itu. Karena resiko yang besar terhadap bahayanya tuna rungu maka penafsiran resktriktif adalah tepat dilakukan oleh Polres Mojokerto Kota .

## Solusi terhadap terjadinya disparitas dalam kebijakan penerbitan Surat Ijin Mengemudi
Kontruksi  bahasa  hukum  yang  ada  selama  ini  terkadang  sulit  dipahami.  Bahasa  hukum  cenderung panjang  lebar,  tidak  jelas,  multi  tafsir,  serta  menggambarkan  bahwa  bahasa  hukum  itu  berbeda  dari ucapan-ucapan biasa/umum. Hal ini terjadi karena banyak ahli hukum yang beranggapan bahwasanya hukum itu punya bahasa tersendiri, yang berbeda dengan bahasa masyarakat. Padahal apabila mengacu pendapatnya Hamid S. Attamimi yang menyatakan bahwa bahasa hukum dalam peraturan perundang- undangan  adalah  tetap  bahasa  Indonesia  sehingga  tetap  tunduk  pada  kaidah-kaidah  bahasa  Indonesia yang umum dan baku. Hal senada juga disampikan oleh Jimly (2006) yang menyatakan bahwa bahas
hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  tunduk  kepada  kaidah-kaidah  bahasa  Indonesia  yang baik  dan  benar,  baik  yang  menyangkut  pembentukan  kata,  penyusunan  kalimat,  teknik  penulisan, maupun  penulisan  ejaan  dan  tanda  bacanya,  dengan  corak  tersendiri  yaitu  mempunyai  ciri-ciri kejelasan  pengertian,  kejernian  dan  kelugasan  perumusan,  kebakuan,  keserasian,  dan  ketaat-asasan dalam penggunaan kata-kata sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi.
Dengan demikian, bahasa hukum peraturan perundang-undangan tetaplah bahasa Indonesia, sehingga tidak  seharusnya  masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam  memahami  peraturan  perundang-undangan. Tergantung  para  pembentuk  peraturan  perundang-undangan  mampu  tidak  menyusun  peraturan perundang-undangan  dengan  bersandar  pada  kaidah  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan  benar,  tentunya tidak  mengenyampingkan  substansi  hukumnya  yang  hendak  dirumuskan  dalam  peraturan  itu.  Jika ditelaah lebih lanjut penulis berikan contoh isi dalam Pasal 80 huruf (e) UULLAJ yang menyebutkan: “Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk  mengemudikan  kendaraan khusus bagi penyandang cacat.” Isi  pasal  tersebut  jika  ditelaah  sebagaimana  aturan  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  maka  asas  “kejelasan  umum”  tidak  terdapat dalam  pasal  tersebut.  Disebutkan  dalam  Pasal  5  UU  No.  12  Tahun  2011  bahwa  dalam  membentuk Peraturan  Perundang-undangan  harus  dilakukan  berdasarkan  pada  asas  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  baik,  yang  meliputi:  kejelasan  tujuan;  kelembagaan  atau  pejabat pembentuk  yang  tepat;  kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan;  dapat  dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan. keterbukaan”
Asas  ‘kejelasan  rumusan”  adalah  bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  memenuhi persyaratan  teknis  penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  sistematika  dan  pilihan  kata  atau terminologi,  serta  bahasa  hukumnya  jelas  dan  mudah  dimengerti,  sehingga  tidak  menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
Multi tafsirnya pasal tentang penerbitan SIM D sebagaimana dalam Pasal 80 huruf (e)  UULLAJ  dan Pasal 7 huruf (e) Perkap No. 9 Tahun 2012 tersebut adalah  dikarenakan tidak adanya deskripsi  yang jelas  mengenai  penyandang  cacat  di  bagian  ketentuan  umum  dari  undang-undang  tersebut  sehingga menimbulkan  berbagai  anasir  mengenai  siapa  penyandang  cacat  yang  dimaksudkan  tersebut.  Multi tafsirnya  UU  tersebut  juga  dikarenakan  adanya  kalimat  “kendaraan  khusus.”  Walupun  sudah terdeskripsikan  secara  jelas  mengani  pengertiannya,  tetapi  dengan  adanya  kalimat  tersebut menimbulkan simpulan-simpulan tersendiri  yakni dengan adanya kalimat “kendaraan khusus” berarti hanya tuna daksa saja yang bisa memegang SIM ini dikarenakan yang mengendara dengan kendaraan khusus  adalah  penyandang  tuna  daksa.  Simpulan  lain  menyebutkan  bahwa  “kendaraan  khusus” tersebut  tidak  bisa  dimaknai  sempit  bahwa  tuna  daksalah  yang  berhak,  karena  tuna  rungu  pun berdasarkan  berbagai  penelitian  juga  sudah  seharusnya  turut  bisa  mendapatkan  haknya  untuk  bisa mendapatkan  SIM.  Sehingga  disini  menurut  pendapat  penulis  seharunya  pendefinisian  penyandang cacat  pada  ketentuan  umum  dalam  UU  maupun  dalam  Perkap  tersebut  dimasukkan  dengan  jelas sehingga  tidak  ada  pertanyaan  lagi  tentang  apakah  penyandang  cacat  dalam  Pasal  80  huruf  (e) UULLAJ  dan  Pasal  7  huruf  (e)  Perkap  No.  9  Tahun  2012  itu  hanya  tuna  daksa  atau  berlaku penyandang cacat lainnya yakni tuna rungu.

## Simpulan
Satpas  di  Polda  Metro  Jaya  Jakarta  menafsirkan  pasal  80  huruf  (e)  UULLAJ  dan  Pasal  7  huruf  (e) Perkap  No.  9  Tahun  2012  adalah  dengan  menafsirkan  dengan  menggunakan  penafsiran  secara a contrario dan  penafsiran  Gramatikal.  Satpas  Polresta  Denpasar  menggunakan  penafsiran  teleologis dan  penafsiran  ekstensif  untuk  memaknai  pasal  tersebut.  Sedangkan  kebijakan  Polresta  Mojokerto Kota  yang  tidak  menerbitkan  SIM  jenis  apapun  bagi  pemohon  dengan  kondisi  jasmani  mengalami cacat pendengaran (tuna rungu) adalah karena adanya tafsiran restriktif.
Mengenai  usulan  penulis  bisa  bisa  diberlakukan  bagi  pemohon  tuna  rungu,  maka  hendaknya  dalam perubahan  regulasi  ataupun  usulan  adanya  pedoman  teknis  bagi  pemohon  SIM  harus  ada  kejelasan pendefinisian  mengenai  penyandang  cacat  yang  dicantumkan  dalam  ketentuan  undang  undang  atau
perkap. Kalimat “kendaraan khusus” harusnya dijelaskan pula lebih lanjut mengenai hanya tuna daksa saja  yang  bisa  memegang  SIM  ini  dikarenakan  yang  mengendara  dengan  kendaraan  khusus  adalah penyandang tuna daksa.

## Daftar Pustaka
Abdullah  Z  (2019)  Deaf  Grab  drivers:  'They  can  do  everything  but  hear'.  Dalam: https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/deaf-grab-drivers-they-can-do-everything- but-hear-12126614. Diakses 2 Desember 2019. Agustino L (2012) Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Alfredsson  G  (2002)  The  Usefulness  of  Human  Rights  for  Democracy  and  Good  Governance  dalam Sano  and  G.  Alfredsson  (eds)  Human  Rights  and  Good  Governance:  Building  Bridges.  New York: Springer.
Golbran  N  (2010)  Akses  Terhadap  Keadilan  Penyandang  Disabilitas  Indonesia:  Kajian  Latar Belakang. Indonesia: Australian AID.
Infodatin  (2014)  Penyandang  Disabilitas.  Jakarta:  Pusat  Data  dan  Informasi  Kementerian  Kesehatan RI .
Jimly A (2006) Perihal Undang-Undang di Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers. Rahardjo S (2006) Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Rofah  (2011)  Konsep  Dasar  Disabilitas  dan  Pendidikan  Inklusif,  Disabilitas  dan  Pendidikan  Tinggi:
Bunga  Rampai  Penelitian.  Yogyakarta:  Pusat  Studi  dan  Layanan  Difabel  UIN  Sunan  Kalijaga UIN Sunan Kalijaga
Steinhardt  D  &  Wishart  DE  (2006)  Driver  and  rider  licensing  provisions  for  clients  who  are  deaf.
Journal of the Australasian College of Road Safety 11 (s): 4-39.
Suharmini T (2009) Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta: Kanwa Publisher. Syafiie M (2014) Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Inklusi 1 (2):269-290. Tachjan (2006) Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Wiratama SM (2018) Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kepolisian Resort Magetan. Skripsi. UII Yogjakarta.