## MAGISTRA Law Review
Volume 04 Nomor 01, Januari 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev
Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PEMBARUAN UU PRAKTIK KEDOKTERAN KAITANNYA DENGAN KRIMINALISASI DOKTER PADA KASUS MALPRAKTIK DI INDONESIA

## Fikri Maulana Dewa Putra
Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia *fikrii.dewa@gmail.com

## ABSTRAK
UU  Praktik  Kedokteran  yang  pada  intinya  bertujuan  untuk  melindungi  dokter  sebagai  tenaga kesehatan,  sekaligus  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  sebagai  penerima  praktik pelayanan  kesehatan.  Untuk  menangani  kasus  malpraktik  ini,  kemudian  UU  Praktik  Kedokteran mengatur bagaimana masyarakat dapat menuntut kerugian terhadap praktik pelayanan dokter yang dianggap  merugikan.  Sayangnya,  meskipun  tindakan  malpraktik  dapat  diancam  dengan  pidana, hingga saat ini tidak terdapat batasan dan definisi yang jelas dalam UU Praktik Kedokteran maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai malpraktik sehingga menyebabkan mudahnya dokter dituntut  secara  pidana.  Pada  penelitian  kali  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis normatif.  Penelitian  ini  menyimpulkan  penting  diadakan  pembaruan  hukum  melalui  pengaturan standar  pelayanan  kedokteran  baik  dalam  UU  Praktik  Kedokteran,  kemudian  diimplementasikan lebih lanjut  melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta adanya  standar prosedur  operasional  yang  diatur  oleh  internal  organisasi profesi  serta  penting  rasanya  melakukan pembaruan melalui peningkatan peran organisasi profesi  dalam menindak dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter.

## Kata Kunci: Malpraktik; Praktik Kedokteran; Pembaruan; Kriminalisasi

## ABSTRAK
The  Medical  Practice  Law,  in  essence,  aims  to  protect  doctors  as  health  workers,  as  well  as  provide protection to the public as recipients of health service practices. To deal with this malpractice case, then the Medical Practice Law regulates how the public can sue for losses against doctors' service practices that are considered harmful. Unfortunately, even though malpractice can be punishable by crime, until now  there  are  no  clear  boundaries  and  definitions  in  the  Medical  Practice  Act  or  the  Criminal  Code regarding malpractice, making it easy for doctors to be criminally prosecuted. In this study, the method used  is  the  normative  juridical  method.  This  research  concludes  that  it  is  important  to  carry  out  legal reform through regulation of medical service standards both in  the Medical Practice Law, then further implemented  through  Government  Regulations  and  Minister  of  Health  Regulations,  as  well  as  the existence  of  standard  operating  procedures  regulated  by  internal  professional  organizations  and  it  is important  to  carry  out  reform  through  increasing  the  role  of  the  organizing  profession  in  prosecuting allegations of malpractice by doctors.

## Keywords: Malpractice; Medical practice; Update; Criminalization

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hal yang vital dalam kehidupan manusia, yang oleh karenanya digolongkan sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat fundamental, sebagaimana hal ini ditegaskan Pasal 25 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan:
(1) Setiap  orang  berhak  atas  tingkat  hidup  yang  memadai  untuk  kesehatan  dan kesejahteraan  dirinya  dan  keluarganya,  termasuk  hak  atas  pangan,  pakaian,  perumahan dan  perawatan  kesehatan  serta  pelayanan  sosial  yang  diperlukan,  dan  berhak  atas jaminan  pada  saat  menganggur,  menderita  sakit,  cacat,  menjadi  janda/duda,  mencapai
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502
usia  lanjut  atau  keadaan  lainnya  yang  mengakibatkannya  kekurangan  nafkah,  yang berada di luar kekuasaannya.
(2)  Ibu  dan  anak-anak  berhak  mendapat  perawatan  dan  bantuan  istimewa.  Semua  anak- anak,  baik  yang  dilahirkan  di  dalam  maupun  di  luar  perkawinan,  harus  mendapat perlindungan sosial yang sama.
Lebih lanjut mengenai hak kesehatan ini, dalam CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health 1 , disebutkan bahwa:
“ Health  is  a  fundamental  human  right  indispensable  for  the  exercise  of  other  human rights.  Every  human  being  is  entitled  to  the  enjoyment  of  the  highest  attainable  standard  of health conducive to living a life in dignity. The realization of the right to health may be pursued through numerous, complementary approaches, such as the formulation of health policies, or the  implementation  of  health  programmes  developed  by  the  World  Health  Organization (WHO),  or  the  adoption  of  specific  legal  instruments.  Moreover,  the  right  to  health  includes certain components which are legally enforceable ”
Dengan  demikian  menjadi  terlihat  secara  jelas  bagaimana  hak  kesehatan  ini merupakan  hal  yang  tidak  bisa  luput  dari  perhatian  negara  dalam  komitmennya  untuk menjalankan  pemenuhan,  perlindungan  dan  penghormatan  HAM.  Sebagaimana  dijelaskan dalam  komentar  umum  di  atas,  perwujudan  hak  atas  kesehatan  dapat  ditempuh  melalui berbagai  pendekatan  yang  saling  melengkapi,  baik  melalui  perumusan  kebijakan  kesehatan, pelaksanaan  program  kesehatan  serta  melalui  instrumen  hukum  dari  masing-masing  negara dalam kerangka Hukum Kesehatan.
Dasar dari hukum kesehatan di Indonesia sendiri berakar dari diakuinya hak kesehatan sebagai HAM dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan:
“ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. ”
Adanya  pengakuan  HAM  ini  berkonsekuensi  timbulnya  kewajiban  pemerintah  dalam memberi perlindungan  (to protect),  penghormatan (to respect)  dan memenuhi (to fulfi)  hak kesehatan sebagai bagian dari HAM itu sendiri 2 Hal inilah juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial  merupakan  salah  satu  nilai  dalam  Pancasila  sebagai  bintang  pemandu  ( leitstar dan  cita hukum  ( rechtsidee) bagi  negara  Indonesia  serta  berperan  untuk  mengakomodir  semua kepentingan dari setiap lapisan masyarakat Indonesia
] 3 sebagaimana  hal  ini  menjadi  amanat  Alinea  Keempat  Pembukaan  UUD  NRI  1945 yaitu untuk:
“..Melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  se luruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut
1 OHCHR. ‘CESCR General Comment No. 14: The Right to the  Highest Attainable Standard of Health (Art.  12)’. Adopted at  the  Twenty-second Session of the Committee  on Economic, Social  and Cultural Rights, on 11 August 2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4) 2000, no. 14 (2000).
2 Perwira, I. (2001). Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf.
3 Kaelan.  (2004).  Pendidikan  Pancasila,  Proses  Reformasi,  UUD  Negara  Amandemen  2002,  Pancasila Sebagai  Sistem  Filsafat,  Pancasila  Sebagai  Etika  Politik,  Paradigma  Bermasyarakat,  Berbangsa  Dan Bernegara. Paradigma
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan sosial..”
Landasan  ideologis  inilah  yang  kemudian  mendorong  terbentuknya  Undang-undang nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (UU  Praktik  Kedokteran)  sebagai  langkah nyata  dari  tujuan  negara  yaitu  menjadikan  hukum  sebagai  alat  untuk  mencapai  tujuan tersebut 4 . Sebagaimana disebutkan dalam konsideran UU Praktik Kedokteran, undang-undang ini  bertujuan  untuk  “ memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  penerima pelayanan  kesehatan,  dokter,  dan  dokter  gigi,  diperlukan  pengaturan  mengenai penyelenggaraan  praktik  kedokteran.” Hal  ini  terlihat  dari  materi  muatan  UU  Praktik Kedokteran  yang  pada  intinya  bertujuan  untuk melindungi  dokter  sebagai  tenaga  kesehatan, sekaligus  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  sebagai  penerima  praktik  pelayanan kesehatan  salah  satunya  agar  tidak  terjadi  kesalahan  atau  kelalaian  dalam  praktik  pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter (malpraktik).
Data  dari Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  pada  tahun  2013 menunjukkan setidaknya terdapat 93 pengaduan dugaan malpraktek pada tahun tersebut, dan secara  keseluruhan  dalam  beberapa  tahun  terakhir  terdapat  150  aduan  kasus  malpraktik  di Indonesia.  Akibatnya,  terdapat  34  dokter  yang  dijatuhkan  sanksi  tertulis,  6  diwajibkan  ikut program pendidikan kembali, dan, yang terberat, 27 dokter dicabut surat tanda registrasinya yang  otomatis  membuat  surat  izin  prakteknya  tidak  berlaku 5 .  Hal  yang  dianggap  sebagai malpraktik  sendiri  beragam,  yakni  akibat  salah  mendiagnosa  pasien,  salah  melakukan  tindak operasi hingga kesalahan dalam pemberian obat.
Selain  itu,  pentingnya  pengaturan  mengenai malpraktik  ini  terlihat  dari  contoh  kasus malpraktik  yang  terjadi  seperti  dialami  oleh  Yuliana  Rafu  seorang  warga  Kutai  Timur  yang mengalami  patah  tulang  di  kaki  kiri,  namun  salah  dipasangkan  pen  pada  kaki  kanannya  oleh seorang  dokter  ortopedi  di  salah  satu  rumah  sakit  .  Hal  ini  menyebabkan  korban  mengalami cacat kaki dan kehilangan pekerjaan karena dianggap tidak produktif 6
Untuk  menangani  kasus  malpraktik  ini,  kemudian  UU  Praktik  Kedokteran  mengatur bagaimana  masyarakat  dapat  menuntut  kerugian  terhadap  praktik  pelayanan  dokter  yang dianggap merugikan sebagaimana diatur dalam pasal 60 yakni:
“ (1)  Setiap  orang  yang  mengetahui  atau  kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara tertulis  kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia.  (2)  Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat : a. identitas pengadu; b. nama dan alamat tempat praktik dokter  atau  dokter  gigi  dan  waktu  tindakan  dilakukan;  dan  c.  alasan  pengaduan.  (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap
4 Asshiddiqie,  J.  (2008).  Konstitusi  dan  Hak  Asasi  Manusia.  In  Makalah  pada  Lecture  Peringatan  10 Tahun KontraS.
5 Ketua MKDKI: Kami Tak Mengenal Istilah Malpraktek. (2013). Tempo. https://ombudsman.jogjaprov.go.id/kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek/
6 Adhi.  (2022).  Diduga  Lakukan  Malpraktik,  Dokter  Ortopedi  di  Kutim  Dilaporkan  ke  Polisi.  Pusaran Media. https://pusaranmedia.com/read/7487/diduga-lakukan-malpraktik-dokter-ortopedi-di-kutim- dilaporkan-ke-polisi
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502
orang  untuk  melaporkan  adanya  dugaan  tindak  pidana  kepada  pihak  yang  berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.”
Mengenai  ganti  kerugian  juga  diatur  di  dalam  Undang-undang  nomor  36  tahun  2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan), yakni di dalam Pasal 77 yang menyatakan:
“ Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga Kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. ”
Sayangnya, meskipun tindakan malpraktik dapat diancam dengan pidana, hingga saat ini tidak terdapat batasan dan definisi yang jelas dalam UU Praktik Kedokteran maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai malpraktik 7 . Kekosongan hukum ini tentu merugikan bagi dokter terkhusus dalam memberikan tindakan medis dimana dokter kerap dituntut secara pidana.  Hal  ini  tentu  tidak  sejalan  dengan  kedudukan  Indonesia  yang  merupakan  negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang seharusnya menjamin adanya  kepastian  hukum  yang  berkeadilan 8 .  Inilah  yang  perlu  menjadi  kajian  dengan mendorong  diadakannya  pembaruan  terhadap  substansi  UU  Praktik  Kedokteran  terkhusus dalam merumuskan definisi malpraktik yang akan dibahas dalam tulisan ini.

## B. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  kali  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  yuridis  normatif. Dalam  suatu  penelitian  normatif,  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dimana  hukum dikonsepsikan  dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut  sang  pengkonsep  dan/atau sang  pengembangnya 9 .  Sementara  pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan perundang-undang  ( statute  approach ).  Dengan  demikian  maka  dapat  dilakukan  pengkajian terhadap norma hukum yang ada berkaitan dengan uang elektronik, untuk melihat bagaimana legalitasnya serta untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di lapangan.
Adapun  data  sekunder  diperoleh  melalui  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan  yang  ada,  serta  bahan  hukum  sekunder  berupa  buku,  jurnal,  artikel ilmiah yang berkaitan dengan topik ini. Peraturan perundangan yang menjadi rujukan antara lain:
1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlinkos)
4. Undang-undang  nomor  29  tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran  (UU  Praktik Kedokteran)
5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)
6. Undang-undang nomor 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan)
7. Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  2052/MENKES/PER/X/2011  tentang  Izin  Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

## C. PEMBAHASAN
7 Eriska  Kurniati  Sitio,  E.  al.  (2017).  Hukum  Pidana  dan  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran  dalam Penanganan Malpraktek. Jurnal Kertha Wichara, Vol. 06, N.
8 McCoubrey, H. N. D. W. (1999). Textbook and Jurisprudence. Blackstone Press Limited.
9 Shidarta,  S.  I.  &.  (2013).  Metode  Penelitian  Hukum  Konstleasi  dan  Refleksi.  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502

## 1. Pengaturan Malpraktik dalam Peraturan Perundangan di Indonesia
Secara  harfiah,  malpraktik  dapat  diartikan  sebagai  “ perbuatan  atau  tindakan yang  salah,  malpractice  juga  berarti  praktek  buruk ” 10 .  Sayangnya,  definisi  ini  tidak terdapat  pengaturan  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundangan  yang  ada.  Namun, mengenai unsur-unsur dari malpraktik sendiri dapat terlihat dalam berbagai peraturan yang  ada,  dengan  ancaman  pidana  bagi  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan tersebut.
Berakar  dari  UU  Praktik  Kedokteran,  undang-undang  ini  tidak  menyebutkan satupun  kata  malpraktik  dalam  batang  tubuhnya.  Namun  demikian,  tindakan malpraktik  tidaklah terlepas dari kewajiban dokter yang diatur di dalam Pasal 51 UU Kedokteran, yakni:
“ Dokter  atau  dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  mempunyai kewajiban :
a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
b.  merujuk  pasien  ke  dokter  atau  dokter  gigi  lain  yang  mempunyai  keahlian  atau kemampuan  yang  lebih  baik,  apabila  tidak  mampu  melakukan  suatu  pemeriksaan atau pengobatan;
c.  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan  juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. ”
Kewajiban dokter dalam praktik kedokteran tentu tidak terlepas dari hak yang dimiliki  oleh  pasien  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  52  UU  Praktik  Kedokteran, yakni:
“ Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak : a.  mendapatkan  penjelasan  secara  lengkap  tentang  tindakan  medis  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
d. menolak tindakan medis; dan e. mendapatkan isi rekam medis. ”
Pengaturan  mengenai  kewajiban  dokter  dan  hak  pasien  ini  dapat  dikatakan merupakan  perwujudan  dari  upaya  negara  dalam  melindungi  hak  kesehatan  yang dimiliki  oleh  warga  negaranya,  sehingga  dapat  terhindar  dari  kesalahan  dalam perawatan  medis.  Untuk  menjamin  terlaksananya  hak  dan  kewajiban  tersebut, kemudian  UU  Praktik  Kedokteran  mengatur  dalam  Pasal  66  mengenai  mekanisme Pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai berikut:
“ (1)  Setiap  orang  yang  mengetahui  atau  kepentingannya  dirugikan  atas  tindakan dokter  atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
10 Mariyanti, N. (1988). Malapraktek Kedokteran. PT.Bina Aksara.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502
(2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat : a. identitas pengadu;
b.  nama  dan  alamat  tempat  praktik  dokter  atau  dokter  gigi  dan  waktu  tindakan dilakukan; dan
c. alasan pengaduan.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. “
Selanjutnya,  pengaduan  ini  akan  diteruskan  dalam  tahap  pemeriksaan  oleh Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia,  yang  bila  memang  terdapat pelanggaran disiplin akan diteruskan kepada organisasi profesi. UU Praktik Kedokteran mengatur,  bahwa  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  kepada  Dokter  oleh  Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dapat berupa:
a. Pemberian peringatan tertulis;
b. Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
c. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.
Sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 51 UU Kedokteran di atur di dalam Pasal 79 UU Kedokteran yang menyatakan:
“ Dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1  (satu)  tahun  atau  denda  paling banyak  Rp  50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah),  setiap  dokter  atau  dokter  gigi yang:
a.  dengan  sengaja  tidak  memasang  papan  nama  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 41 ayat (1);
b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau c.  dengan  sengaja  tidak  memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.”
Tidak hanya itu, sanksi pidana terhadap malpraktik juga diatur di dalam KUHP, yakni di dalam Pasal 359 yang menyatakan:
“ Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain  mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. ”
Serta lebih lanjut di dalam Pasal 360 KUHP yang menyatakan:
“ (1)  Barang  siapa  karena  kesalahannya  (kealpaannya)  menyebabkan  orang  lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
(2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka- luka  sedemikian  rupa  sehingga  timhul  penyakit  atau  halangan  menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. ” Adanya  pengaturan  ini  di  satu  sisi  menunjukkan  keberpihakkan  hukum terhadap kepentingan pasien sebagai konsumen, sebagaimana dalam Pasal 4 huruf h UU Perlinkos, bahwa salah satu hak konsumen adalah “ hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya ”. Pentingnya pengaturan mengenai malpraktik ini terlihat dari salah satu kasus yang
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
terjadi  di  Cianjur  dimana  seorang  dokter  berinisial  LC  menyuntikkan  narkotika  ke pasien  yang didagnosis kecanduan narkotika dan menyebabkan korban meninggal dunia setelah disuntik . 11
Dengan  mengacu  pada  ketentuan  dalam  sanksi  terhadap  malpraktik  juga dapat  disimpulkan  bahwa  sanksi  tersebut  merupakan  upaya  yang  tepat  dalam melindungi  kepentingan  pasien,  sepanjang  Dokter  memenuhi  beberapa  syarat yaitu 12 :
a. Adanya  unsur  perbuatan melawan  hukum  yaitu  perbuatan  yang  dilakukan telah  memenuhi  unsur  yang  ada  dalam  perundangundangan  dan  diancam dengan  sanksi  pidana  ataupun  perbuatan  yang  dilakukan  tersebut  dirasa tidak  patut  atau  tercela  oleh  masyarakat  (dalam  hal  peraturan  tidak tertulis);
b. ada kesalahan,
c. kemampuan bertanggungjawab
d. tidak ada alasan penghapus pidana
e. Kesalahan dalam tindak pidana medis umumnya terjadi karena kelalaian. Poin  tersebut  menunjukkan,  bahwa  kealpaan  atau  kelalaian  dalam  tindak pidana medis setidaknya dapat disimpulkan, bahwa hal yang dikatakan malpraktik adalah 13 , pertama, apabila pelaku berbuat (atau tidak berbuat)  lain daripada yang seharusnya.  Kedua,  apabila  lalai  atau  tidak  memikirkan  konsekuensi  perbuatan secara  berkelanjutan,  Kedua,  pelaku  telah  berbuat  lalai,  lengah,  atau  kurang berpikir panjang. Ketiga, perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela.
Hal  yang  menjadi  pembeda  antara  tindak  pidana  lainnya  dengan  tindak pidana  pada  bidang  kesehatan  adalah,  bila  tindak  pidana  biasa  berfokus  pada akibat,  tindak  pidana  di  bidang  kesehatan  berfokus  pada  penyebabnya  yaitu tindakan  yang  dilakukan  oleh  dokter  dalam  tindakan  medis 14 .  Adanya  ancaman sanksi  yang  tegas  tentu  menjadi  berbahaya  apabila  tidak  terdapat  pendefinisian yang  jelas  mengenai  batasan  tindakan  malpraktik  itu  sendiri  di  dalam  undang- undang.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  sifat  hukum  pidana  yang  disebut  ‘pedang bermata dua’ karena di satu sisi melindungi kepentingan hukum, namun di sisi lain dapat berbalik mengenakan perlukaan terhadap kepentingan hukum 15 , yakni dalam hal ini adalah kepentingan dokter.
Pada  praktiknya,  pembuktian  tindakan  malpraktik  mengacu  pada  sistem atau teori pembuktian antara lain positif wettelijk bewijstheorie , conviction intime , laconvviction raisonnee dan negatef wettelijk 16 . Mengingat kesalahan ini berkaitan dengan  keahlian/profesi,  tentu  seharusnya  pembuktian  dilakukan  melalui pemeriksaan  internal  profesi  yang  dapat  membuktikan  adanya  kesalahan penanganan secara keilmuan. Sayangnya, tindakan malpraktik hanyalah dibuktikan
11 Kiki.  (2021).  Pasien  Meninggal  Akibat  Malpraktik,  Seorang  Dokter  Asal  Jakarta  Ditangkap  Polres Cianjur.  Radar  Cianjur.  https://cianjur.pojoksatu.id/baca/pasien-meninggal-akibat-malpraktik-seorang- dokter-asal-jakarta-ditangkap-polres-cianjur 12 Adikarya,  B.  T.  (2015).  Perlindungan  Hukum  bagi  Dokter  melalui  Reformasi  Standar  Pelayanan Kedokteran berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.
13 Wiriadinata,  W.  (2014).  Dokter,  Pasien  dan  Malpraktik.  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol  26,  No. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16053
14 Purwanti, F. N. K. & N. P. (2015). Kriminalisasi Profesi Dokter. Kertha Wicara, Vol. 04, N.
15 Sudarto. (1990). Hukum Pidana 1. Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas
16 Dewi,  E.  S.  &  E.  K.  (2016).  Dampak  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  365  K/PID  2012  Terhadap Kinerja Dokter di Wilayah III Cirebon. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502
atas  dasar  dipenuhi  tidaknya  unsur  pidana.  Padahal,  bisa  saja  hal  yang  dilakukan oleh dokter yang oleh hukum pidana merupakan bentuk tindak pidana, secara ilmu kedokteran  dan  keyakinan  dokter  hal  tersebut  harus  ia  lakukan  atau  bisa  saja hal yang  menyebabkan  luka  atau  meninggalnya  seseorang  bukanlah  karena  kelalaian, melainkan efek lain dari pengobatan yang diberikan. Yang oleh karenanya perlu ada pembuktian lanjutan dari organisasi profesi secara keilmuan.
Pada  kasus  malpraktik  pada  umumnya,  hal  yang  umumnya  menyebabkan dokter  dituduh  melakukan  kealpaan  adalah  apabila  pasien  yang  ditangani kemudian meninggal dunia, menderita luka berat atau luka sedang. Padahal, sama halnya  dengan  manusia  pada  umumnya,  tentu  dokter  tidak  dapat  dibebankan tanggungjawab  penuh  atas  keberhasilan  pengobatan  yang  hanya  dinilai  berhasil apabila  pasien  sembuh.  Mengingat,  tidak  setiap  hasil  pengobatan  akan  berakhir sesuai  ekspektasi  pasien.  Sama  halnya  dengan  kesalahan  diagnosis  yang  sangat mudah  menjadi  faktor  dalam  menentukan  adanya  malpraktik,  padahal  terdapat faktor  lain  yang  juga  dapat  mempengaruhi  ketepatan  diagnosis  di  luar  kekuasaan dokter 17 .
Hal  inilah  yang  seharusnya  menjadi  dorongan  bagaimana  merumuskan unsur-unsur  dari  malpraktik  tersebut  dalam  peraturan  perundangan  yang  ada, yakni unsur kewajiban, menelantarkan kewajiban, rusaknya kesehatan dan adanya hubungan  langsung  antara  tindakan  menelantarkan  kewajiban  dengan  rusaknya kesehatan 18 .  Selain  itu,  belum  adanya  standar  pelayanan  kedokteran  pada peraturan perundangan juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan untuk menjamin  kinerja  dokter  dalam  memberi  tindakan  medis  yang  tidak  mudah dikriminalisasi  atas  apa  yang  ia  perbuat.  Sebab  kekosongan  akan  hal  ini menyebabkan  dokter  dapat  dianggap  melawan  hukum  jika  melanggar  standar prosedur  operasional  yang  pada  dasarnya  memang  tidak  ada.  Pentingnya pengaturan  ini  tidak  terlepas  dari  hubungan  yang  mendasari  dokter  dan  pasien sebagaimana  tertuang  di  dalam  Pasal  21  Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor 2052/MENKES/PER/X/2011  tentang  Izin  Praktik  dan  Pelaksanaan  Praktik Kedokteran  yang menyatakan:
“(1)  Praktik  kedokteran  dilaksanakan  berdasarkan  pada  kesepakatan  berdasarkan hubungan kepercayaan antara Dokter dan Dokter Gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan  kesehatan,  pencegahan  penyakit,  peningkatan  kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya maksimal pengabdian profesi kedokteran yang harus dilakukan Dokter dan Dokter Gigi dalam penyembuhan dan pemulihan kesehatan pasien sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien.
(3)  Upaya  maksimal  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  sesuai  dengan  situasi dan kondisi se tempat.”
Selain itu, pentingnya standar prosedur operasional ini diatur secara lebih lanjut juga merupakan amanat langsung dari Pasal 24 UU Kesehatan yang menyatakan:
17 Waris,  R.  R.  M.  (2020).  Legalitas  Praktik  Dokter  Daring  Ditinjau  dari  Perspektif  Undang-Undang Kesehatan dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Education and Development, Vol.8 No.1.
18 Heryanto,  B.  (2010).  Malpraktik  Dokter  dalam  Perspektif  Hukum.  Jurnal  Dinamika  Hukum,  Vol.  10 No.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502
“ (1)  Tenaga  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  harus  memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
(3)  Ketentuan  mengenai  hak  pengguna  pelayanan  kesehatan,  standar  pelayanan, dan  standar  prosedur  operasional  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur dengan Peraturan Menteri. ”
Serta Pasal Pasal 51 UU Kesehatan yang menyatakan:
(1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.
(2)  Upaya  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  didasarkan  pada standar pelayanan minimal kesehatan.
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  standar  pelayanan  minimal  kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Praktik malpraktik yang dianggap merugikan dokter di Indonesia sendiri terlihat dalam  kasus  yang  menimpa  dua  dokter  yakni  dr.  Setyaningrum  dan  kasus  dr. Heryani  yang  didakwa  pasal  359  KUHP,  yaitu  dianggap  terdapat  kelalaian  yang dilakukan oleh dokter. Kasus dr. Setyaningrum berakar dari tindakan medis dokter terhadap  pasien  yang  mengalami  syok  anafilaktik  setelah  ia  menyuntikkan antibiotik Streptomisin. Pada tindakan tersebut, dr. Setyaningrum telah melakukan penanganan syok dengan menyuntikkan Adrenalin, Cortison, dan Delladryl namun nyawa pasien tidak tertolong . Kasus selanjutnya adalah kasus dr. Heryani di RSUD Anutapura  Palu  yang  dianggap  lalai  dalam  menangani  kasus  pasien  pendarahan saat melahirkan. Penanganan secara medis telah dilakukan oleh dr. Heryani, namun setelah  di  ruang  pemulihan,  pasien  kembali  drop  lalu  dipindahkan  ke  ruang  ICU hingga akhirnya meninggal dunia 19 .
Kedua  kasus  tersebut  menunjukkan  bagaimana  penyelesaian  kasus  malpraktik berdasarkan  perspektif  pidana  semata  menyebabkan  adanya  over-criminalization terhadap  dokter  dalam  melakukan  penanganan  medis.  Hal  ini  disebabkan, perspektif hukum pidana hanya menjadikan kematian sebagai tolak ukur kelalaian seorang  dokter  dalam  melakukan  tindakan  medis.  Padahal,  bila  dibandingkan dengan  2  kasus  lainnya  yang  disampaikan  di  awal,  terdapat  perbedaan  yang  jelas antara kelalaian dimana dokter tidak tahu, tidak memeriksa, atau melakukan atau tidak  melakukan  tidak  sebagaimana  mestinya,  dengan  dokter  yang  telah mengupayakan  pertolongan  medis  namun  ada  hal  lain  yang  berada  di  luar kekuasaan dokter. Inilah mengapa penting untuk melibatkan pemeriksaan internal oleh organisasi profesi yakni Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dalam melakukan penilaian dan pertimbangan dari sudut pandang ilmu kedokteran mengenai kasus malpraktik.
2. Perbandingan Pengaturan Malpraktik dalam Perundangan Negara Lain (Pengaturan Malpraktik di India)
Hukum  india  melindungi  dokter  dari  tanggung  jawab  pidana  mengenai malpraktik  yang  diatur  melalui  pasal  88  hingga  92  KUHP  India  (Indian  penal  Code “IPC”).  Pengaturan  ini  berakar  dari  pemikiran  dasar  bahwa  hukum  mengandaikan bahwa seorang dokter selalu bertindak dalam kebaikan keyakinan untuk kesejahteraan
19 Virdhani,  R.  (2018).  Hari  Kesadaran  Hukum  Kedokteran,  Ada  3  Catatan  Kriminalisasi  Dokter. Jawapos.Com. jawapos.com/kesehatan/30/06/2018/hari-kesadaran-hukum-kedokteran-ada-3-catatan- kriminalisasi-dokter/
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
pasiennya.  Pada  KUHP  India,  terdapat  konsep  itikad baik  dalam  pasal  52  IPC  sebagai “Tidak  ada  yang  dikatakan  harus  dilakukan  atau  diyakini  dalam  'itikad  baik'  yang dilakukan atau diyakini tanpa perawatan dan pe rhatian” 20 .
Praktik  dari pelaksanaan ketentuan ini terlihat dalam putusan yang berkaitan dengan  malpraktik  medik  dimana  Mahkamah  Agung  India  dalam  putusannya menyatakan:
“The  medical  practitioner  must  bring  to  his  task  a  reasonable  degree  of  skill and knowledge and must exercise a reasonable degree of care. Neither the very highest nor  a  very  low  degree  of  care  and  competence  judged  in  the  light  of  the  particular circumstances  of  each  case  is  what  the  law  requires.  But  where  you  get  a  situation which involves the use  of special skill or competence, then the test is the standard of the ordinary skill a man exercising and professing to have that special skill. A man need not possess the highest expert skill; it is well established law that it is suffi cient if he exercises  the  ordinary  skill  of  an  ordinary  competent  man  exercising  that  particular art. ”
Hukum  di  India  mengatur  secara  jelas  batasan  dari  malpraktik  yakni  seorang dokter  akan  dimintai  pertanggungjawaban  untuk  penuntutan  pidana  hanya  untuk "kelalaian besar" atau jika dia tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, yang harus ia  miliki  dalam  profesi  medis.  Dengan  demikian,  untuk  menuntut  dokter  dalam  hal kelalaian  menurut  hukum  pidana,  jelas  harus  menunjukkan  bahwa  terdakwa melakukan  sesuatu  yang  dapat  dibuktikan  secara  professional  dan  ilmu  kedokteran oleh organisasi bahwa yang ia lakukan salah, tidak serta merta menilai malpraktik dari sudut pandang pidana semata. Untuk itu dalam persidangan kasus malpraktik di India, alat  bukti  prima  facie  adalah  hal  yang  mutlak  untuk  dihadirkan  di  pengadilan  dalam bentuk  opini  yang  kredibel  diberikan  oleh  dokter  lain  yang  berkompeten  yang berkaitan  dengan  gelar  tersebut  atau  organisasi  profesi  mengenai  kecerobohan  atau kelalaian dari pihak yang lalai .
Pada  negara  India,  wujud  implementasi  dari  pengaturan  malpraktik  dimana seorang  dokter  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kelalaian  hanya  jika seseorang  dapat  membuktikan  bahwa  dia  bersalah  atas  kegagalan  yang  tidak  ada dokter  biasa  keterampilan  akan  bersalah  jika  bertindak  dengan  hati-hati  terbukti dalam  salah  satu  kasus  besar  antara  Dr  Laxman  Balkrishna  Joshi  dengan  Dr  Trimbak Bapu  Godbole,  dimana  Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa  jika  pengobatan  yang dilakukan oleh dokter adalah tepat menurut tubuh tenaga medis yang terampil dalam bidang tertentu dia tidak bisa dianggap lalai hanya karena sesuatu terjadi salah dalam pengobatan .
Adanya  pengaturan  yang  jelas  mengenai  malpraktik  ini  kemudian  membuat kasus  antara  kelalaian  dengan  diluar  kekuasaan  dokter  di  India  dapat  dibedakan dengan jelas. Kasus kelalaian yang masuk dalam malpraktik terlihat dalam kasus antara Achutrao  Haribhau  Khodwa  di  mana  handuk  tertinggal  di  dalam  rongga  peritoneum wanita  saat  dia  dioperasi  untuk  sterilisasi  di  rumah  sakit  pemerintah.  Sama  halnya dengan kasus V.Krishan Rao yang mengeluhkan kelalaian dokter dalam memberi obat tifoid kepada istrinya yang mengalami penyakit malaria yang merupakan penyakit yang sama sekali berbeda dan tidka berkaitan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, maka baik hak dokter dan pasien akan sama-sama terlindungi 21 .
20 Kumar,  L.  (2011).  Medical  negligence-  Meaning  and  Scope  in  India.  Journal  of  the  Nepal  Medical Association, Vol.51 No.
21 Malaviya,  P.  (2016).  Indian  Law  Perspectives  On  Medical  Negligence.  Journal  On  Contemporary Issues of Law (JCIL), Vol. 2 Iss.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502

## 3. Pembaruan UU Praktik Kedokteran di Indonesia
Berbagai  penjelasan  di  atas  menunjukkan,  permasalahan  yang  dialami  oleh Indonesia  diakibatkan  belum  adanya  pengaturan  mengenai  hukum  kesehatan  yang bersifat menyeluruh terkhusus mengenai standar pelayanan kedokteran dalam Praktik Kedokteran 22 .  Kekosongan  hukum  ini  tentu  berdampak  pada  tidak  terpenuhinya  hak seorang  dokter  dalam  menjalankan  tugasnya,  yangmana  hak  untuk  menerima perlindungan  hukum  sendiri  diatur  di  dalam  konstitusi  yakni  pada  Pasal  28D  ayat  (1) UUD  NRI  1945  bahwa “Setiap  orang  berhak  atas  pen gakuan,  jaminan,  perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Tidak  hanya  itu,  secara  umum  hak  ini  diatur  di  dalam  Pasal  57  UU  Tenaga Kesehatan bahwa:
“ Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:
a.  memperoleh  pelindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional; b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
c. menerima imbalan jasa;
d.  memperoleh  pelindungan  atas  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  perlakuan  yang sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  manusia,  moral,  kesusilaan,  serta  nilai-nilai agama;
e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
f.  menolak  keinginan  Penerima  Pelayanan  Kesehatan  atau  pihak  lain  yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. ” Kemudian juga diatur di dalam UU Kedokteran pun mengakui hak yang dimiliki oleh dokter yakni di dalam Pasal 50 yang menyatakan:
“ Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak: a.  memperoleh  perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
b.  memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional;
c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
d. menerima imbalan jasa.”
Adanya  pembaruan  hukum  sendiri  merupakan  suatu  kebutuhan  yang  tak terhindarkan sebagaimana hukum itu sendiri haruslah bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan  kebutuhan  masyarakat 23 .  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  inti  dari  filosofi hukum  oleh  Radbruch  terdiri  dari  ajarannya  tentang  konsep  hukum  dan  gagasan hukum,  bahwa  “ The  idea  of  law  is  defined  through  a  triad  of  justice,  utility  and certainty .” 24 . Tentunya lemahnya perlindungan hukum bagi dokter disebabkan karena perlunya kepastian hukum mengenai bagaimana standar pelayanan kedokteran dalam peraturan  perundang-undangan.  Dengan  adanya  pengaturan  ini,  maka  hukum  dapat mewujudkan  perannya  sebagai  alat  untuk  menciptakan  ketertiban  di  tengah
22 Sinamo, N. (2019). Medical Malpractice in the Legal View. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 439.
23 Rahardjo, S. (2005). HUKUM PROGRESIF : HUKUM YANG MEMBEBASKAN. Hukum Progresif.
24 Suteki. (2015). Masa Depan Hukum Progresif. Thafa Media.
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
masyarakat  melalui  penjaminan  hak-hak  dari  setiap  lapisan  masyarakat  terkhusus dalam hal ini dokter untuk menjalankan praktik kedokteran 25 .
Standar pelayanan yang dimaksud setidaknya perlu dituangkan dalam tingkatan undang-undang yakni dalam UU Praktik Kedokteran sebagai pengaturan yang bersifat khusus  dalam  ranah  hukum  kesehatan,  kemudian  diimplementasikan  lebih  lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan, serta adanya standar prosedur  operasional  yang  diatur  oleh  internal  organisasi  profesi  .  Pengaturan  yang dimaksud  dapat  berupa  instruksi  atau  aturan  mengenai  praktik  rutin,  langkah  dan prosedur,  fungsi  dan  tugas  pokok  pelayanan,  serta  panduan  prakik  kinis  yang mengandung bagaimana alur klinis, prosedur, protokol yang harus diikuti oleh dokter maupun  pasien,  serta  batasan  bagaimana  tindakan  yang  dianggap  malpraktik  serta mana yang dianggap sebagai di luar kekuasaan dokter sebagai manusia.
Lebih  lanjut  Kementerian  Kesehatan  perlu  mengatur  mengenai  prosedur pemeriksaan fisik, diagnosis, pemeriksaan penunjang, edukasi dan hal-hal lainnya yang bersifat  teknis  untuk  kemudian  diatur  lebih  lanjut  dalam  standar  operasional  profesi yang diatur oleh organisasi profesi. Pentingnya pengawasan dan pembinaan juga perlu diperhatikan  sebagai  langkah  preventif  dari  tindakan  yang  dianggap  melangkahi prosedur yang ada 26 .
Sebagaimana  dilakukan  oleh  negara  India,  penting  rasanya  melakukan pembaruan  melalui  peningkatan  peran  organisasi  profesi  dalam  menindak  dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Hal ini untuk menguatkan bahwa tindakan yang dituduhkan  secara  keilmuan  memang  salah  sehingga  tidak  membuat  dokter  mudah untuk dituntut atas apa yang ia lakukan. Pentingnya peningkatan peran ini juga dirasa penting  bila  melihat  pernyataan Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia yang  merasa  bahwa  di  Indonesia  kerap  terjadi  perbedaan  antara  putusan  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  dengan  pengadilan,  dimana  terkadang menurut  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  apa  yang  dilakukan  oleh dokter bukanlah merupakan bentuk tindakan yang menyalahi ilmu kedokteran, namun hal tersebut memenuhi rumusan delik pidana 27 . Pergeseran pendekatan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan berkaitan  dengan  profesi-profesi  tertentu  yang  tidak  dapat  serta  merta  ditafsirkan melalui sudut pandang hukum 28 .

## D. PENUTUP
Tindakan malpraktik merupakan tindakan yang dapat diancam dengan pidana, namun hingga  saat  ini  tidak  terdapat  batasan  dan  definisi  yang  jelas  dalam  UU  Praktik  Kedokteran maupun  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  mengenai  malpraktik.  Kekosongan  hukum  ini tentu  merugikan  bagi  dokter  terkhusus  dalam  memberikan  tindakan  medis  dimana  dokter kerap  dituntut  secara  pidana  sebagaimana  terlihat  pada  kasus  dr.  Setyaningrum  dan  dr. Heryani yang hanya berdasarkan perspektif pidana semata. Padahal, bila dibandingkan dengan 2  kasus  lainnya  yang  disampaikan  di  awal,  terdapat  perbedaan  yang  jelas  antara  kelalaian dimana  dokter  tidak  tahu,  tidak  memeriksa,  atau  melakukan  atau  tidak  melakukan  tidak
25 Rahardjo,  S.  (1972).  Hukum  dalam  Kerangka  Ilmu-ilmu  Sosial  Budaya.  Majalah  Ilmiah  Masalah- Masalah Hukum, nomor 1 ta.
26 Maryati, S. &. (2021). Information of Medical Malpractice and Risks in The Informed Consent Process Before Surgery in Indonesia. Jurnal Yustisia, Vol. 10 No.
27 Halim,  E.  al.  (2020).  Criminal  Liability  Medical  Negligence  And  Medical  Malpractice.  The  2th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University.
28 Oguno, P. and Anigbogu, I. E. (2020). Negligence And Malpractice: The Siamese Harbingers Of Grief In Contemporary Nigerian Medical Practice. African Journal of Law And Human Rights, Vol.4 No.
sebagaimana  mestinya,  dengan  dokter  yang  telah  mengupayakan  pertolongan  medis  namun ada  hal  lain  yang  berada  di  luar  kekuasaan  dokter.  Berbagai  penjelasan  di  artikel  ini menunjukkan,  permasalahan  yang  dialami  oleh  Indonesia  diakibatkan  belum  adanya pengaturan  mengenai  hukum  kesehatan  yang  bersifat  menyeluruh  terkhusus  mengenai standar  pelayanan  kedokteran  dalam  Praktik  Kedokteran.  Kekosongan  hukum  ini  tentu berdampak pada tidak terpenuhinya hak seorang dokter dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu  penting  diadakan  pembaruan  hukum  melalui  pengaturan  standar  pelayanan  kedokteran baik  dalam  UU  Praktik  Kedokteran,  kemudian  diimplementasikan  lebih  lanjut  melalui Peraturan  Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan,  serta  adanya  standar  prosedur operasional  yang  diatur  oleh  internal  organisasi  profesi  serta  penting  rasanya  melakukan pembaruan melalui peningkatan peran organisasi profesi dalam menindak dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhi. (2022). Diduga Lakukan Malpraktik, Dokter Ortopedi di Kutim Dilaporkan ke Polisi. Pusaran Media. https://pusaranmedia.com/read/7487/diduga-lakukan-malpraktik-dokter- ortopedi-di-kutim-dilaporkan-ke-polisi
Adikarya, B. T. (2015). Perlindungan Hukum bagi Dokter melalui Reformasi Standar Pelayanan Kedokteran berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.
Asshiddiqie, J. (2008). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. In Makalah pada Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS.
OHCHR. ‘CESCR General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)’. Adopted at the Twenty -second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August 2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4) 2000, no. 14 (2000). https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/Health/GC14.pdf.
Dewi, E. S. & E. K. (2016). Dampak Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/PID 2012 Terhadap Kinerja Dokter di Wilayah III Cirebon. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No.
Eriska Kurniati Sitio, E. al. (2017). Hukum Pidana dan Undang-Undang Praktek Kedokteran dalam Penanganan Malpraktek. Jurnal Kertha Wichara, Vol. 06, N.
Halim, E. al. (2020). Criminal Liability Medical Negligence And Medical Malpractice. The 2th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University.
Heryanto, B. (2010). Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No.
Kaelan. (2004). Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara. Paradigma.
Ketua MKDKI: Kami Tak Mengenal Istilah Malpraktek. (2013). Tempo. https://ombudsman.jogjaprov.go.id/kami-tak-mengenal-istilah-malpraktek/
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023
Kiki. (2021). Pasien Meninggal Akibat Malpraktik, Seorang Dokter Asal Jakarta Ditangkap Polres Cianjur. Radar Cianjur. https://cianjur.pojoksatu.id/baca/pasien-meninggal-akibat-malpraktik- seorang-dokter-asal-jakarta-ditangkap-polres-cianjur
Kumar, L. (2011). Medical negligence- Meaning and Scope in India. Journal of the Nepal Medical Association, Vol.51 No.
Malaviya, P. (2016). Indian Law Perspectives On Medical Negligence. Journal On Contemporary Issues of Law (JCIL), Vol. 2 Iss.
Mariyanti, N. (1988). Malapraktek Kedokteran. PT.Bina Aksara.
Maryati, S. &. (2021). Information of Medical Malpractice and Risks in The Informed Consent Process Before Surgery in Indonesia. Jurnal Yustisia, Vol. 10 No.
McCoubrey, H. N. D. W. (1999). Textbook and Jurisprudence. Blackstone Press Limited.
Oguno, P. and Anigbogu, I. E. (2020). Negligence And Malpractice: The Siamese Harbingers Of Grief In Contemporary Nigerian Medical Practice. African Journal of Law And Human Rights, Vol.4 No.
Perwira, I. (2001). Memahami Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia. https://referensi.elsam.or.id/wp- content/uploads/2014/12/Kesehatan_Sebagai_Hak_Asasi_Manusia.pdf.
Purwanti, F. N. K. & N. P. (2015). Kriminalisasi Profesi Dokter. Kertha Wicara, Vol. 04, N.
Rahardjo, S. (1972). Hukum dalam Kerangka Ilmu-ilmu Sosial Budaya. Majalah Ilmiah Masalah- Masalah Hukum, nomor 1 ta.
Rahardjo, S. (2005). HUKUM PROGRESIF : HUKUM YANG MEMBEBASKAN. Hukum Progresif.
Shidarta, S. I. &. (2013). Metode Penelitian Hukum Konstleasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Sinamo, N. (2019). Medical Malpractice in the Legal View. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 439.
Sudarto. (1990). Hukum Pidana 1. Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Suteki. (2015). Masa Depan Hukum Progresif. Thafa Media.
Virdhani, R. (2018). Hari Kesadaran Hukum Kedokteran, Ada 3 Catatan Kriminalisasi Dokter. Jawapos.Com. jawapos.com/kesehatan/30/06/2018/hari-kesadaran-hukum-kedokteran-ada-3- catatan-kriminalisasi-dokter/
MAGISTRA Law Review , Vol. 4 No. 01, Januari 2023 e-ISSN 2715-2502
Waris, R. R. M. (2020). Legalitas Praktik Dokter Daring Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Education and Development, Vol.8 No.1.
Wiriadinata, W. (2014). Dokter, Pasien dan Malpraktik. Jurnal Mimbar Hukum, Vol 26, No. https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.16053