## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN WEWENANG JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM KASUS KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA
Halida Rahardhini Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Email : halida.rahardhini@gmail.com

## ABSTRACT
The authority of the prosecutor as an applicant in bankruptcy cases and postponement of debt  payment  obligations  has  been  regulated  in  Article  2  of  Law  Number  37  of  2004 concerning  Insolvency  and  Postponement  of  Debt  Payment  Obligations,  this is  related  to the need for settlement of insolvency cases related to the public interest as a limitation. As is known that in the current insolvency case, many of the victims are also the community as parties involved in the company that will be declared bankrupt. However, the problem is that  until  now  there  are  only  2  bankruptcy  cases  related  to  the  public  interest  that  use prosecutors as applicants. Based on these issues, the author intends to discuss the extent of the effectiveness of the prosecutor's authority as a state attorney in bankruptcy cases and the postponement of debt repayment obligations in Indonesia. The writing of this  journal uses the normative juridical method, which uses secondary data in conducting the analysis. Based on the results of the  author's analysis, that in the  position of the prosecutor as the authorized state attorney as an applicant in bankruptcy cases and delays in debt payment obligations  has  been  explained  and  regulated  in  the  relevant  laws  and  regulations  in Indonesia, but in its implementation there are several obstacles that occur both internally in the prosecutor's office and from external factors such as the definition of public interest which has not been clearly regulated in the laws and regulations in Indonesia has not been widely implemented to understand the authority of prosecutors as applicants in insolvency cases in the public interest.
Keywords: Public Interest, Prosecutors, Bankcrupty

## I. PENDAHULUAN
Perkembangan  perekonomian  di  dunia  terus  memicu  perkembangan  terhadap beberapa  pihak  yang  terdampak.  Salah  satunya  adalah  bentuk  perusahaan  Perseroan Terbatas  yang  menjadi  pilihan  dominan dalam  bentuk  perusahaan  yang  digunakan  dalam kegiatan  perekonomian  demi  mendapat  keuntungan  semaksimal  mungkin 1 .  Berkaitan dengan  hal  tersebut,  Perseroan  Terbatas  pada  akhirnya  harus  melakukan  kegiatan perdagangan  dengan  modal  yang  cukup  mumpuni  untuk  terus  diolah  dan  menghasilkan
1 Man  Sastrawidjaja,  “ Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang” ,  PT  Alumni, Bandung, 2010, hlm. 23.
keuntungan  yang  banyak.  Demi  memenuhi  kebutuhan  modalnya 2 ,  Perseroan  sering  kali melakukan  berbagai  kegiatan  yang  cukup  memberikan  tambahan  dalam  permodalan tersebut,  seperti  halnya  melakukan  penjualan  saham  atau  dengan  melakukan  perjanjian dengan pihak diluar Perseroan baik lembaga perbankan maupun non-perbankan.
Adanya  hubungan  tersebut  mengakibatkan  Perseroan  dalam  kedudukan  sebagai Debitor.  Dalam  pelaksanaan  perjanjian  tersebut,  tidak  jarang  salah  satu  pihak  tidak  dapat melaksanakan  perjanjian  sebagaimana  mestinya.  Hal  tersebut  lazim  disebut  dengan wanprestasi 3 Guna  melindungi  hak-hak  pihak  yang  terkena  perbuatan  wanprestasi  dari Debitor,  terhadapnya  diberikan  upaya  untuk  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Negeri terhadap  Perseroan  Terbatas  tersebut.  Selain  mengajukan  gugatan,  terhadap  Perseroan Terbatas  dapat  juga  diajukan  permohonan  pernyataan  pailit  ke  Pengadilan  Niaga  yang melingkupi  kedudukan  hukum  dari  Perseroan  tersebut.  Kreditor  yang  ingin  mengajukan permohonan pernyataan pailit wajib memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang yaitu: Mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor; dan Mempunyai minimal 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
Kepailitan diartikan sebagai keadaan dimana subjek hukum atau debitor sudah tidak mampu  lagi  dalam  membayar  utang-utangnya  terhadap  kreditor.  Keadaan  ini  biasanya disebabkan karena yang bersangkutan sedang dalam tahap kesulitan keuangan atau bahkan bisa terjadi akibat dari suatu pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan rencana.
Adanya  Hukum  Kepailitan  dalam  praktiknya  memberikan  makna  kepastian  dan ketertiban  hukum  yang  berintikan  keadilan  dan  kebenaran  perlu  ditingkatkan  sehingga hukum  benar-benar  mampu  menjadi  pengayom  masyarakat,  memberi  rasa  aman, menciptakan  lingkungan  dan  iklim  yang  mendorong  kegairahan  dan  kreativitas  dan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  serta  mendukung  kemantapan  stabilitas nasional.  Khususnya  dalam  kasus  kepailitan  ini,  dimana  para  pihak  yang  terlibat  antara debitor  dan  kreditor  akan  menjadi  lebih  jelas  antara  hak  dan  kewajibannya  ketika  terjadi permasalahan.
2 Hadi Subhan, “ Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia” , Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 20.
3 Rosalia  Suci  et.al, “Aspek  Hukum  Kepailitan  dan  Incolvensi  Bank  di  Negara  ASEAN” ,  Buletin  Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Bank Indonesia Vol. 9, No.3 (2014), hlm. 45.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kebutuhan  dalam  unsur  kepailitan  harus  terus diperbaharui  seiring  dengan  perkembangan  zaman  yang  mengakibatkan  berbagai  macam permasalahan  ekonmi  global  dan  berpengaruh  pada  berjalannya  suatu  perusahaan.  Maka dari itu Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat beberapa  perubahan  yang  mengatur  mengenai  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan  pernyataan  pailit.  Hal  ini  disebabkan  diundangkannya  Undang-Undang  No. 21  Tahun  2011  Tentang  Otoritas  Jasa  Keuangan  (UU  Otoritas  Jasa  Keuangan).  Oleh karena  itu,  ketentuan  pihak-pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit menjadi sebagai berikut:
1. Debitor;
2. Satu kreditor atau lebih;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia apabila debitornya adalah Bank;
5. Otoritas Jasa Keuangan apabila kreditornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan,  Lembaga  Penyimpanan  dan  Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun.
6. Menteri  Keuangan  apabila  debitornya  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang bergerak di kepentingan publik.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  terdapat  3  (tiga)  pihak  yang  dapat  mengajukan permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  Perseroan  Terbatas,  yaitu  Perseroan  itu  sendiri melalui  Direksi  atas  persetujuan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS).  Kemudian Kreditor, yaitu pihak yang mempunyai piutang dari Perseroan Terbatas. Lalu yang terakhir adalah  pihak  lain  yang  berwenang  dengan  berdasarkan  jenis  bidang  usaha  dari  Debitor yang  diajukan  permohonan  pernyataan  pailit.  Salah  satu  contoh  dari  pihak  lain  tersebut adalah Kejaksaan. Dalam hal ini, peran kejaksaan sebagai aparatur pemerintah di Indonesia menjadi  bagian  dalam  usaha  pembangunan  hukum  yang  bertanggung  jawab  atas penegakan hukum, oleh karena Kejaksaan Agung RI merupakan salah satu aparat penegak hukum  dan  sebagai  kekuatan  di  dalam  suprastruktur  hukum  di  Indonesia 4 .  Kejaksaan merupakan  lembaga  pemerintahan  yang  melaksanakan  kekuasaan  negara  di  bidang penuntutan  serta  kewenangan  lain  berdasarkan  undang-undang  atau  bisa  disebut  sebagai
4 Ibid.
pengacara  negara  salah  satunya  dalam  menyelesaikan  kasus  yang  berkaitan  dengan kepentingan umum 5 .

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan penjelasan diatas dalam jurnal ini, penulis akan membahas efektivitas kewenangan  jaksa  sebagai  pengecara  negara  dalam  penyelesaiaan  kasus  kepailitan  dan penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  di  Indonesia.  Mengingat  dalam  pelaksanaan penyelesaiaan kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, masih banyak pihak yang belum tahu bahwa dengan alasan kepentingan umum jaksa memiliki wewenang sebagai pemohon pengajuan pailit.

## III. METODE
Penelitian ini untuk mencapai tujuannya menggunakan metode pendekatan yuridis normatif  karena  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dan  cara  pendekatan  yang digunakan  untuk  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  meneliti  data  sekunder  terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan meneliti data primer yang di lapangan.
Penelitian  yang  menggunakan  metode  yuridis  normatif  ini  digubakan  oleh  penulis karena  dalam  karya  tulis  ini  akan  membahas  kewenangan  Kejaksaan  untuk  kepentingan umum  dalam  pengajuan  permohonan  pernyataan  pailit  beserta  peran  Kejaksaan  dalam perkara  kepailitan  Perseroan  Terbatas  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia  yaitu  Undang-Undang  No.37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Jurnal ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  sekaligus  analisis  mengenai  pelaksanaan kewenangan  jaksa  dalam  penyelesaiaan  kasus  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  berdasarkan    ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  untuk  memberikan gambaran  bagaimana  kenyataan  dari  keadaan  objek  atau  masalahnya,  untuk  dapat dilakukan  penganalisaan  dalam  rangka  mengambil  kesimpulan  .  Penelitian  yang  bersifat deskriptif  dimaksudkan  unttuk  eksplorasi  dan  klarifikasi  mengenai  suatu  fenomena  atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan hal yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti.
5 Jeffry Hoff, “ Indonesian Bankcrupty Law” , Tatanusa, Jakarta, 2011, hlm. 195.
Pada jurnal ini, Penulis mengolah data berdasarkan data sekunder. Data Sekunder, yaitu  data  yang  diperoleh  atau  didapatkan  melalui  penelitian  kepustakaan (library research) atau  studi  dokumentasi.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  untuk  mendapatkan data  yang  berupa  teori  –  teori  hukum  dan  doktrin  hukum,  asas  –  asas  hukum,  dan pemikiran  konseptual  serta  penelitian  pendahulu  yang  berkaitan  dengan  objek  kajian penelitian ini.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Landasan Hukum Kewenangan Jaksa Dalam Kasus Kepailitan di Indonesia
Lembaga  kejaksaan  sebagai  salah  satu  unsur  aparatur  pemerintah  yang  bertugas sebagai  penegak  hukum  yang  tidak  hanya  mengemban  tugas  pokok  sebagai  penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa yang kedudukannya  sebagai  Pengacara  Negara  memiliki  peran  sebagai  kuasa  hukum pemerintah.
Jaksa  sebagai  pejabat  fungsional  diberi  wewenang  oleh  Undang-undang  untuk bertindak  sebagai  Penuntut  Umum  dan  pelaksana  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  serta  wewenang  lain  berdasarkan  Undang-Undang. sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara. 6 Jaksa  pengacara  negara  diberi  wewenang  sebagai  aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara. Hal ini pada dasarnya bukanlah hal yang baru karena kewenangan jaksa tersebut  sebenarnya  telah  lama  memiliki  dasar  hukumnya  berdasarkan Koninklijk  Besluit tertanggal 27 April 1922, walaupun sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan. Tugas dan  wewenang  kejaksaan  yang  bertindak  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara,  diperjelas kembali  dalam  di  dalam  Pasal  30  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang Kejaksaan.
Tugas  dan  wewenang  jaksa  diatur  dalam  Pasal  30  Undang-undang  No.  16  tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang lebih lanjut untuk kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata  usaha  Negara telah  dijelaskan  dalam  Pasal  30  ayat  (2)  Undang-undang  No.  16  tahun 2004 tentang Kejaksaan  yang berbunyi:
6 Hilda  Ainy, “Permohonan  Kepailitan  Demi  Kepentingan  Umum  dalam  Perspektif  Asas  Kepentingan Umum ”, Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 10, No. 02 2019, hlm. 80.
“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat  bertindak  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  untuk  dan  atas nama negara atau pemerintah.”
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  kewenangan  jaksa  dalam  kasus  kepailitan  dan kepentingan umum adalah sebagai pengacara negara dalam pengembalian keuangan yang berkaitan  dengan  aset  negara,  jaksa  akan  bertindak  baik  sebagai  penggugat  maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan yang berkaitan dengan aset negara. Hal ini jelas telah sesuai denga napa yang dijelaskan dalam definisi  kepentingan  umum  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor    37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan batasan mengenai kepentingan umum dimaksud yaitu
“Kepentingan  umum”  adalah  kepentingan  bangsa  dan  negara  dan/atau kepentingan  masyarakat,  misalnya  debitor  melarikan  diri,  debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada Badan  Usaha  Milik  Negara  dan  Badan  Usaha  lainnya  yang  menghimpun dana  dari  masyarakat,  debitor  mempunyai  utang  yang  berasal  dari perhimpunan  dana  dari  masyarakat  luas,  debitor  tidak  beritikad  baik  atau tidak  kooperatif  dalam  menyelesaikan  masalah  utang-piutang  yang  telah jatuh  tempo  dan  dalam  hal  lainnya  menurut  kejaksaan  merupakan kepentingan umum.”
Jaksa  sebagai  Pengacara  Negara  dari  kasus  kepailitan  yang  bersifat  kepentingan umumnya  tersebut,  haruslah  semata-mata  bersifat  sosial,  dan  dari  tujuannya  haruslah meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  umum,  tidak  mencari  laba, menyangkut kepentingan bangsa, Negara masyarakat luas, rakyat banyak atau pelayanan umum.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  pengaturan  kewenangan  jaksa  dalam  kasus kepailitan  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  umum  lebih  jelas  penjabarannya  dalam tugas  Jaksa  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN)  yang  dituangkan  dalam    Keputusan Presiden Nomor. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dalam Pasal 24 dan pasal 25 huruf e bahwa
“Jaksa  Agung  Muda  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  (JAM  Datun)  mempunyai tugas  dan  wewenang  memberikan  bantuan,  pertimbangan,  dan  pelayanan  hukum kepada  instansi  pemerintah  dan  negara  di  bidang  perdata  dan  tata  usaha  negara untuk menyelamatkan  kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan  tindakan  hukum  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan,  mewakili
kepentingan  keperdataan  negara,  pemerintah  dan  masyarakat,  baik  berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri. 7 ”
Selain  itu,  Tugas  dan  wewenang  Jaksa  Pengacara  Negara  (JPN)  dalam  kasus kepailitan  berdasarkan  kepentingan  umum  dijelaskan  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung Republik Indonesia Nomor.040/A/JA/12/2010 yaitu 8
1. Bantuan  hukum  mewakili  negara,  instansi  perintah  di  pusat  maupun  daerah, Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah  berdasarkan  Surat Kuasa Khusus (SKK) baik sebagai penggugat maupun tergugat).
2. Pertimbangan  hukum  (memberikan  pendapat  hukum/ legal  opinion dan  atau pendampingan atau legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instasi  pemerintah  pusat  atau  daerah  yang  pelaksanaannya  berdasarkan  Surat Perintah  Jaksa  Agung  Muda  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  (JAMDATUN) atau Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan Negeri).
3. Pelayanan  hukum  (memberikan  penjelasan  tentang  masalah  perdata  dan  tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta)
4. Penegakan  hukum  (mengajukan  gugatan  atau  permohonan  kepada  Pengadilan dibidang  perdata  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan dalam  rangka  memelihara  ketertiban  hukum,  dan  melindungi  kepentingan negara  dan  pemerintah  serta  hak-hak  keperdataan  masyarakat,  antara  lain: Permohonan kepailitan (Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004).
5. Tindakan hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah  pihak  terkait  dimana  fungsi  mediator  dan  fasilitator  apabila  kedua lembaga  atau  instasi  pemerintah  atau  Badan  Usaha  Milik  Negara  atau  Daerah telah  menyetujui  fungsi  mediator  atau  fasilitator  oleh  Jaksa  pengacara  Negara (JPN)  dan  tidak  mewakili  salah  satu  pihak,  namun  bertindak  pasif  selaku penengah  atau  mediator  dengan  memfasilitasi  solusi  bagi  penyelesaikan sengketa  keperdataan  atau  TUN  antar  instansi  atau  lembaga  pemerintah  atau Badan Usaha Milik Negara atau Daerah. Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mengajukan  Kepailitan  tersebut  berdasarkan  kerugian  masyarakat  dalam  arti
7 Evy  Ekawati,  “ Peranana  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  Penanganan  Perkara  Perdata” ,  Genta  Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 53-55.
8 Suwari  Akhmaddhian,  “ Asas-Asas  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang  Baik  untuk  Mewujudkan Good Governace” , Logika : Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 09, No 01, 2018, hlm. 30-38.
luas,  seperti  kerugian  akibat  menghimpun  dana  dari  masyarakt  luas  sehingga unsur  kepentingan  umumnya  tercapai  (Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang Kepailitan.

## B. Efektivitas  Kewenangan  Jaksa  Dalam  Kasus  Kepailitan  di  Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor  37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Kejaksaan merupakan institusi sentral dalam penegakan hukum yang dimiliki oleh semua negara yang menganut paham Rule of Law . Penerapan ini bersifat beraneka ragam dengan  memperhatikan  posisi,  tugas,  fungsi,  dan  kewenangan  yang  sesuai  dengan  sistem hukum yang dianut negara tersebut.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan bahwa jaksa juga dapat bertindak dalam perkara yang sifatnya perdata dan tata usaha negara yang termasuk dalam ranah hukum privat. Jaksa yang ditugasi untuk bertindak dalam perkara yang sifatnya perdata dan tata usaha negara disebut sebagai Jaksa Pengacara  Negara  yang  dikepalai  langsung  oleh  Jaksa  Agung  Muda  Bidang  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara  (Jamdatun).  Salah  satu  ruang  lingkup  yang  dimiliki  oleh  Jamdatun adalah  Penegakan  Hukumyang    hanya  mencakup  ranah  hukum  privat  bukan  penegakkan hukum yang berada dalam ranah hukum publik.
Pemisahan ini ranah hukum antara berbagai organ struktur dalam Kejaksaan sendiri untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  9  Peraturan  Jaksa Agung  Republik  Indonesia  No:PER025/A/JA/11/2015  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penegakan  Hukum,  Bantuan  Hukum,  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan  Hukum  Lain,  dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Perja No.25 Tahun 2015), pengertian dari Penegakan Hukum ialah:
“Penegakan  Hukum  adalah  kegiatan  Jaksa  Pengacara  Negara  untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka memelihara  ketertiban  hukum,  kepastian  hukum,  dan  melindungi kepentingan Negara dan Pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.”
Berdasarkan  pengertian  diatas,  menunjukkan  bahwa  Kejaksaan  dapat  melakukan perbuatan  hukum  di  bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara  guna  kepentingan  negara dan/atau  terhadap  perlindungan  hak-hak  perdata  dari  masyarakat.  Ini  berarti,  Kejaksaan
dapat berperan aktif menegakkan hukum dalam ranah hukum privat. Perbuatan penegakkan hukum  yang  dilakukan  oleh  Kejaksaan  dilakukan  oleh  jaksa  yang  ditunjuk  berdasarkan suatu  surat  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  pimpinan  terkait,  yang  nantinya  jaksa  yang ditunjuk tersebut biasa disebut sebagai Jaksa Pengacara Negara sebagaimana diatur dalam Pengertian Umum Perja No.25 Tahun 2015 angka 5, yang berbunyi:
“Jaksa  Pengacara  Negara  adalah  Jaksa  yang  berdasarkan  Surat  Kuasa Khusus  melakukan  Penegakan  Hukum  dan  Bantuan  Hukum  atau berdasarkan  Surat  Perintah  melakukan  Pertimbangan  Hukum,  Tindakan Hukum  Lain  dan  Pelayanan  Hukum  di  Bidang  Perdata  dan  Tata  Usaha Negara.”
Salah satu contoh perkara yang dapat ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara adalah permohonan  pernyataan  pailit.  Dalam  proses  pengajuannya,  terdapatnya  beberapa  pihak yang  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  suatu  debitor  Sebagai pihak  yang  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit,  Kejaksaan  membutuhkan alasan  yuridis  untuk  pengajuannya.  Salah  satu  alasan  yuridis  tersebut  ialah  untuk melindungi kepentingan umum.
Adanya  kewenangan  Kejaksaan  yang  dapat  mengajukan  pailit  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No.17  Tahun  2000  Tentang  Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum. Dijelaskan dalam pasal 1 yaitu: “Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum”. Namun kewenangan tersebut juga dibatasi oleh Pasal 2 ayat (2) PP No.17 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
Kejaksaan  dapat  mengajukan  permohonan  tanpa  melalui  jasa  Advokat,  karena dalam  hal  ini  Kejaksaan  bertindak  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh seorang advokat tidak berlaku bagi permohonan kepailitan yang  diajukan  oleh  Kejaksaan.  Maka  dengan  begitu  Pihak  Kejaksaan  harus  membawa Surat  Perintah  Penunjukan  Jaksa  Pengacara  Negara  (Surat  Kuasa  Khusus)  dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga.
Selama  berlakunya  peraturan  terhadap  kewenangan  jaksa  dalam  menangani  kasus Kepailitan  sebagai  pemohon  dalam  perkara  kepailitan  di  Indonesia  ini,    tercatat  2  (dua)
kasus, yaitu Perkara Nomor. 02/Pailit/2005/PN. Niaga Medan yang dilakukan Kejaksaaan Negeri  Lubuk  Pakam  Sumatera  Utara  terhadap  PT.  Aneka  Surya  Perkara  Nomor. 23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN  dan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  yang  dilakukan  Kejaksaan Negeri  (Kejari)  Jawa  Barat  terhadap  PT.  Qurnia  Subur  Alama  Raya  (QSAR)  dan  HM. Ramli  Araby,  SE  selaku  pribadi  dan  selaku  direktur.  Adapun  hasil  wawancara  terkait Perkara  Kepailitan  yang  diajukan  oleh  pihak  Kejaksaan,  salah  satunya  di  Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan bahwa Pihak Niaga mengkonfirmasikan bahwa sampai saat ini  belum  pernah  menangani  adanya  permohonan  kepailitan  yang  diajukan  oleh  pihak Kejaksaan demi kepentingan Umum.
Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya masih banyak pihak-pihak yang belum mengatahui bahwa dalam penyelesaiaan kasus kepailitan terdapat kewenangan jaksa yang dapat bertindak sebagai pemohon. Sejauh ini banyak kasus kepailitan yang pada dasarnya menyangkut  hajat  hidup  masyarakat  dan  kepentingan  umum  namun  tidak  terselesaikan dengan baik atau masih menjadi permasalahan bagi masyarakat yang terdampak. Padahal dalam  kasus  tersebut  masuk  dalam  kategori  kepentingan  umum  sebagaimana  dijelaskan dalam  Pasal  2  ayat  2  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Kurangnya peran kejaksaan dalam penyelesaian kasus kepailitan ini berkaitan juga dengan dengan tidak sejalannya basis bekerjanya hukum yaitu  masyarakat, dimana hukum akan  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  atau  kekuatan  sosial  mulai  dari  tahap  pembuatan sampai  dengan  pemberlakuan.  Kekuatan sosial  akan  berusaha  masuk  dalam  setiap  proses legislasi  secara  efektif  dan  efesien.  Peraturan  dikeluarkan  diharapkan  sesuai  dengan keinginan, tetapi efek dari perturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya  baik,  maka  hukum  akan  bekerja  dengan  baik  pula,  tetapi  sebaliknya  apabila kekuatannya  berkurang  atau  tidak  ada  maka  hukum  tidak  akan  bisa  berjalan.  karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  mengartikan  bahwa  efektivitas  hukum kewenangan  dalam  perkara  kepailitan  yang  ditangani  oleh  Kejaksaan  adalah,  minimnya atau  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  kewenangan  Kejaksaan  yang  bisa menangani  perkara  Kepailitan  dimana  Kejaksaan  jarang  mengajukan  permohonan  pailit tersebut,  lantaran  pemangku  kepentingan  seperti  perbankan,  lembaga  keuangan  dan
masyarakat  kreditor  juga  kurang  mengetahui  dan  memahami  kewenangan  Jaksa  sebagai Pengacara Negara dalam perkara Kepailitan tersebut.
Kejaksaan  dalam  hal  ini  bagi  masyarakat  luas  tidak  popular  dalam  penyelesaikan perkara  Kepailitan  dibandingkan  dengan  perkara  Pidana  Umum  maupun  PKhusus, dikarenakan  ada  beberapa  sudut  penglihatan  terhadap  kendala-kendala  yang mempengaruhinya seperti 9 :
1. Kendala  dari  interen  lembaga  Kejaksaan  sendiri;  Belum  semua  unsur  interen Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi Perdata dan Tata  Usaha  Negara,  sehingga  fungsinya  belum  dirasakan  terlaksana  optimal. Dengan latar belakang fungsi tersebut, maka Sumber Daya Manusia Kejaksaan harus  lebih  dipersiapkan  untuk  menghadapi  tugas  dan  fungsi  dari  Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan sebagai Pengacara Negara.
2. Kendala dari ekstern lembaga Kejaksaan, dalam perangkat perundangundangan. Kendala  dalam  perangkat  perundang-undangan  yang  dirasakan  adalah kurangnya  perangkat  perundang-undangan  yang  mendukung  pelaksanaan kewenangan  Kejaksaan  dalam  bidang  Perdata,  khususnya  dalam  berpekara Kepailitan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas
Penegasan  Kejaksaan  dapat  mewakili  kepentingan  Keperdataan  masyarakat, sebenarnya  telah  terdapat  dalam  UndangUndang  Nomor:  40  Tahun  2007  jo  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor; 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, namun sampai saat ini efektivitas belum dirasakan implikasinya dalam penerapan bermasyarakat, dengan permaslahan yang beragam antara lain 10 :
1. Masih kaburnya pengertian Kepentingan Umum bagi Kejaksaan menyelesaikan perkara  Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara,  khususnya  dalam  menangani  perkara Kepailitan.  Maka  dari  itu  tolak  ukur  untuk  menentukan  ada  atau  tidak  adanya unsur  kepentingan  umum  dalam  hal  Kejaksaan  mengajukan  permohonan pernyataan  pailit  terhadap  seorang  Debitor  diserahkan  saja  secara  kasuistis kepada hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan pailit tersebut,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  ketentuan  Pasal  57  Undang-
9 Rahayu Hartini, “ Penyelesaian Sengket Kepailitan di Indonesia” , Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 82.
10 Eman Suparman,  “ Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan”, PT Fikahati Aneska,  Jakarta, 2012,  hlm. 56.
Undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum  yang  memberikan wewenang  kepada  Ketua  Pengadilan  untuk  menentukan  bahwa  suatu  perkara menyangkut kepentingan umum.
2. Belum  adanya  secara  tegas  suatu  Peraturan  Perundang-Undangan  yang mengatur  Kejaksaan  sebagai  Kantor  Pengacara  Negara  yang  dharuskan  untuk menyelesaikan perkara-perkara di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada perseorangan  atau  Badan  Usaha.  Karena  dari  hasil  penelitian  Penulis  terlihat adanya  persaingan  langsung  dengan  Kantor  Pengacara  Swasta  dengan  posisi yang tidak seimbang.
3. Belum semua Lembaga/Instansi Pemerintah, masyakarat perseorangan ataupun badan hukum mengenal peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.
4. Adanya  kekhawatiran  Lembaga  atau  Instansi  Pemerintah,  Perseorangan Masyarakat maupun Badan Hukum untuk menyerahkan Kuasa  Khusus kepada Kejaksaan,  akan  membuka  kelemahan  Lembaga  atau  Instansi  Pemerintah, Perseorangan  Masyarakat  maupun  Badan  Hukum  tersebut  dan  akan dipergunakan untuk menjerat mereka di bidang Pidana.
5. Dalam pembayaran biaya perkara bersifat sangat generalis, tidak ada perbedaan antara pemohon pailit dalam kapasitasnya sebagai debitor dalam hal pengajuan permohonan  pailit  untuk  dan  atas  kepentingan  usahanya,  dan  pemohon  pailit dalam  kapasitasnya  sebagai  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  hal  pengajuan permohonan pailit untuk dan atas kepentingan umum. Pada prakteknya terdapat kendala  mengenai  anggaran  dalam  hal  pengajuan  permohonan  pailit,  dimana pemerintah  untuk  lembaga  Kejaksaan  tidak  ada  mencantumkan  dana  untuk pengajuan  permohonan  kepailitan,  hal  ini  jelas  mempersulit  proses  pengajuan permohonan kepailitan oleh Lembaga Kejaksaan.
Permasalahan-permasalahan  diatas  pada  akhirnya  permasalahan  kepailitan  yang berkaitan  dengan  kepentingan  umum  akan  banyak  merugikan  masyarakat  sebagai  akibat dari perbuatan perseorangan atau badan hukum. Kepentingan umum perlu dilindungi atau dipulihkan  dari  akibat  perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  hal  ini  sangat  tepat  untuk memberdayakan  Kejaksaan  sebagai  aparatur  Negara  Penegak  Hukum  untuk  melindungi kepentingan umum.

## V. PENUTUP

## A. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  dalam  jurnal  ini,  penulis  menyimpukan  bahwa kewenangan  jaksa  sebagai  pihak  pemohon  dalam  kasus  kepailitan  berdasarkan kepentingan  umum  telah  banyak  dijelaskan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  meliputi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  40  Tahun  2007  jo  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  hingga  Keputusan  Presiden Republik Indonesia Nomor. 86 Tahun 1999 tentang.
Namun,  terhadap  efektivitas  implementasi  kewenangan  jaksa  dalam menyelesaikan  permasalahan  kepailitan  yang  bertindak  sebagai  pemohon,  pada prakteknya belum memiliki implikasi yang baik terhadap pelaksanaannya. Terdapat banyak  permasalahan  yang  menjadi  hambatan-hambatan  dalam  mengefektivkan fungsi  Kejaksaan  sebagai  pemohon  dalam  kasus  kepailitan  berdasarkan kepentingan  umum,  baik  hambatan  yang  terjadi  pada  internal  kejaksaan  sendiri hingga  diluar  kejaksaan  yang  meliputi  regulasi  yang  belum  pasti  tentang kewenangan lebih lanjut kejaksaan dalam kasus kepailitan hingga pengaturan yang menjelaskan mengenai definisi kepentingan umum dalam kasus kepailitan.
Keterbatasan  ini  akan  membawa  konsekwensi  sempitnya  gerak  Kejaksaan, mengingat  pada  era  globalisasi  ini  peran  swasta  makin  menonjol  dibanding  peran Pemerintah.  Padahal  kebijakasan  Lembaga  Kejaksaan  dewasa  ini  khususnya  pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah service oriented atau mengutamakan pelayanan dengan cara masyarakat yang berpekara baik perorangan ataupun badan hukum,  tidak  dibebani  jasa.  Maka  dari  itu  penulis  berpendapat  bahwa  Kejaksaan dalam  bidang  Perdata  pada  umumnya,  diperlukan  beberapa  ketentuan,  sebagai berikut 11 :
1. Perlunya penegasan bahwa  Kejaksaan juga sebagai Kantor Pengacara Negara. Guna  memantapkan  tugas  dan  wewenang  Kejaksaan  di  bidang  Perdata  dan Tata  Usaha  Negara  dalam  menjaga  kewibawaan  pemerintah  guna
11 Eman Suparman,  “ Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan”, PT Fikahati Aneska,  Jakarta, 2012,  hlm. 104.
menyelematkan  asset  Negara  dan  kepentingan  umum,  serta  untuk  menangani kasus/perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara professional perlu adanya penegasan  fungsi  Kejaksaan  sebagai  Kantor  Pengacara  Negara,  disamping tugas dan wewenang yang telah diberikan dalam bidang Pidana dan Ketertiban serta Ketentraman Umum.
2. Penegasan  Bidang  DATUN  (Perdata  dan  Tata  Usaha  Negara)  Kejaksaan memiliki  kewenangan  sebagai  Lembaga  Class  Action.  Sebagaimana  Pasal  21 huruf  f  Keppres  Nomor.  86  Tahun  1999  disebutkan  “pelaksanaan  tindakan hukum  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan,  mewakili  kepentingan kePerdataan  dari  Negara,  Pemerintah  dan  Masyarakat,  baik  berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

## B. Saran
1. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas jaksa dengan mengadakan pelatihan khusus  dan  pendidikan  berkelanjutan  bagi  jaksa  untuk  memahami  secara mendalam  peraturan  perundang-undangan  dan  praktik  terbaik  dalam penanganan  kasus-kasus  terkait;  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia dengan  merekrut  jaksa  yang  memiliki  latar  belakang  dan  keahlian  di  bidang hukum  kepailitan  dan  utang-piutang  serta  membangun  kerja  sama  yang  erat antara  Kejaksaan  dengan  lembaga-lembaga  lain  seperti  Pengadilan  Niaga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Hukum dan HAM, serta asosiasi- asosiasi terkait untuk memastikan efektivitas penanganan kasus.
2. Membentuk tim khusus atau satuan tugas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan  untuk  menangani  kasus-kasus  kepailitan  dan  penundaan kewajiban  pembayaran  utang  yang  kompleks  serta  melakukan  evaluasi  dan peninjauan  kembali  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur kewenangan  jaksa  sebagai  pengacara  negara  untuk  memastikan  kejelasan  dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Eman Suparman, Arbitrase dan Dilema Penegakan Keadilan, Jakarta, PT Fikahati Aneska.
Evy  Ekawati, Peranana  Jaksa  Pengacara  Negara  dalam  Penanganan  Perkara Perdata , Yogyakarta,Genta Press, 2013.
Hadi  Subhan, Hukum  Kepailitan,  Prinsip,  Norma,  dan  Praktik  di  Indonesia , Jakarta,Kencana, 2009.
Hilda  Ainy,  “Permohonan  Kepailitan  Demi  Kepentingan  Umum  dalam  Perspektif Asas Kepentingan Umum”, Journal of Multidisciplinary Studies Vol 10,
No. 02, 2019
Jeffry Hoff, Indonesian Bankcrupty Law , Jakarta, Tatanusa,2011.
Man  Sastrawidjaja, Hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang ,Bandung,PT Alumni,2010.
Rahayu  Hartini, Penyelesaian  Sengket  Kepailitan  di  Indonesia ,  Jakarta,  Kencana, 2009.
Rosalia  Suci  et.al,  “Aspek  Hukum  Kepailitan  dan  Incolvensi  Bank  di  Negara ASEAN”,  Buletin  Hukum  Perbankan  dan  Kebanksentralan  Bank Indonesia Vol. 9, No. 3, 2014
Suwari  Akhmaddhian,  “Asas-Asas  dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  yang Baik  untuk  Mewujudkan  Good  Governace”,  Logika  :  Journal  of Multidisciplinary Studies, Vol. 09, No 01, 2018.