## TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA
Achmad Bilal Maulana 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: bilal.bilil50@gmail.com , djufriahmad@untag-sby.ac.id

## Abstract
This writing aims to examine the similarities and differences between Islamic legal perspectives and positive legal perspectives on marriage problems of different religions or beliefs. The method used is qualitative, with a comparative approach. Literature study or literature study, which contains studies of relevant theories with interfaith marriage problems. This writing is normative formal juridical and also includes descriptive research, in studying Islamic principles, interfaith marriages are divided into three  parts: marriage between Muslim men and girls  who are not Muslim (Non-Muslim), marriage between Muslim men and women. Kitab, and the marriage of Muslim women to women. Men who are not  Muslim  (Non-Muslim).  From  a  regulatory  perspective,  law  enforcement  is  not  strengthened  in Indonesia, therefore Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law (KHI) is a constitutional law that prohibits other marriages. Therefore, the Office of Religious Affairs (KUA) and Marriage at the Civil Office (KCS) does not want to carry out different marriage administration data collection.
Keywords: Marriage, Different religious, Legality

## Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan antara perspektif hukum Islam dan perspektif  hukum  positif  tentang  masalah  perkawinan  yang  berbeda  agama  ataupun  keyakinan. Dalam metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Studi pustaka atau studi  literatur,  yang  memuat  kajian  tentang  teori-teori  yang  relevan  dengan  permasalahan perkawinan beda agama. Penulisan ini bersifat yuridis formal normatif dan juga termasuk penelitian deskriptif,  dalam  mempelajari  kaidah  Islam,  perkawinan  beda  agama  dibagi  menjadi  tiga  bagian: perkawinan laki-laki muslim dengan gadis yang tidak beragama Islam (Non-Muslim), perkawinan laki- laki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab, dan pernikahan perempuan Muslim dengan perempuan. Pria  yang  bukan  Muslim  (Non-Muslim).  Dari  segi  regulasi,  perbedaan  perkawinan  di  Indonesia penegakan  hukum  tidak  diperkuat,  oleh  karena  itu  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  undang-undang  konstitusi  yang  melarang perkawinan beda. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Perkawinan di Kantor Sipil (KCS) tidak ingin melakukan pendataan administrasi perkawinan yang berbeda.
Kata Kunci: Perkawinan, Berbeda Agama, Legalitas

## PENDAHULUAN
Manusia  dapat  dikatakan  sebagai  makhluk  sosial  yaitu  manusia  yang  saling membutuhkan  satu  sama  lain,  saling  berinteraksi  hingga  timbul  rasa  saling  peduli,  saling menyayangi,  saling  mencintai dan  berkeinginan untuk  hidup bahagia  serta  memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. (Makalew 2013)
Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Oleh karena itu, manusia melaksanakan perkawinan agar dapat membentuk sebuah keluarga
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
yang  kekal  dan  bahagia  untuk  memperoleh  kesempurnaan  dalam  kehidupannya.  Manusia adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum salah satunya adalah hukum keluarga yang merupakan salah satu bagian dari hukum perdata, salah satu bidang  hukum  keluarga  adalah  hukum  perkawinan.  Hukum  perkawinan  merupakan  suatu lembaga yang sangat mempengaruhi kedudukan seseorang dibidang hukum.(Sjarif 2004)
Esensi  terpenting  yang  harus  juga  dicatat  menurut  peraturan  perundang-undangan yang berlaku, membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri  dari  suami,  istri  dan  anak  anak.  Membentuk  rumah  tangga  artinya  membentuk kesatuan  hubungan  suami  dan  istri  dalam  satu  wadah  yang  disebut  dengan  kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, istri, dan anak anak dalam  rumah  tanga.  Kekal  artinya  berlangsung  terus  menerus  seumur  hidup.  Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan  para  pihak,  melainkan  sebagai  karunia  Tuhan  kepada  manusia  sebagai  makhluk beradab,  oleh  karena  itu  perkawinan  dilangsungkan  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang diturunkan kepada manusia.(Prawirohamidjojo 1988)
Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia  dengan  berbagai  konsekuensi  hukumnya.  Karena  itu  hukum  mengatur  masalah perkawinan ini secara detail. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Sah  atau  tidaknya  perkawinan  bergantung  pada  Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang Perkawinan, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing -masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Perkawinan secara limitatif menentukan bahwa hukum agama  dan  kepercayaan  itu  merupakan  syarat  bagi  sahnya  suatu  perkawinan  yang  berarti bahwa  perkawinan  harus  dilangsungkan  semata-mata  menurut  hukum  agama  dari  kedua mempelai.(Dalem 1998)
Dengan demikian jika perkawinan dilaksanakan oleh orang orang yang tidak seagama dimana masing masing agama atau salah satu agama tersebut melarang perkawinan tersebut maka  oleh  Undang-Undang  Perkawinan  dilarang  melakukan  perkawinan  tersebut.  Dalam
ketentuan  Pasal  8  huruf  (f)  Undang-Undang  Perkawinan  sudah  diatur  mengenai  larangan perkawinan  yang  berbunyi,  “Perkawi nan  dilarang  antara  dua  orang  yang  mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”
Dengan  adanya  pasal  tersebut  seharusnya  menjadi  suatu  pertimbangan  untuk melaksanakan  perkawinan  beda  agama.  Tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  masyarakat yang  ada  di  Indonesia  mempunyai  kepercayaan yang berbeda-beda. Masyarakat  Indonesia yang  beragam  suku,  ras,  adat  istiadat  bahkan  terdapat  berbagai  macam  agama  dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang diakui oleh Pemerintah Indonesia adalah agama  Islam,  Kathotik,  Protestan,  Hindu,  Budha  dan  Konghuchu.  Dari  keberagaman  itu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan budaya. Dan tidak mustahil jika dari  interaksi  sosial  di  masyarakat  Indonesia  terjadi  perkawinan  beda  agama.  Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum yang berlainan karena beda agama.(Ali 2000)
Dengan  adanya  peraturan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  sebagaimana  telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan maka muncul suatu  masalah  baru  dalam  hukum  perkawinan  di  Indonesia.  Sebelum  berlakunya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019,  berlaku  beberapa  ketentuan  hukum  bagi  berbagai  golongan  penduduk  di Indonesia. Terdapat ide dasar yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini yaitu ide unifikasi hukum dan ide pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya  memberlakukan  satu  ketentuan  hukum  yang  bersifat  nasional  dan  berlaku  untuk semua  warga  negara.  Sedangkan  ide  pembaharuan  hukum  pada  dasarnya  berusahan menampung aspirasi emansipasi tuntutan masa kini dan menepatkan kedudukan suami dan istri dalam  perkawinan dalam  derajat  yang  sama,  baik  terhadap  hak  dan  kewaijban antara suami isteri maupun terhadap anak.
Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena perkawinan yang terjadi juga semakin beragam.  Pada  umumnya  pasangan  perkawinan  berbeda  agama  akan  melangsungkan pernikahannya diluar negri ataupun jika akan dilangsungkan di Indonesia mereka akan akan mengganti  agama  sementara  atau  secara permanen  agar perkawinan  yang  akan dilakukan dapat terlaksana.
Seperti  kasus  yang  terjadi  dimasyarakat  pernikahan  antara  Ayu  Kartika  Dewi  dan Sebastian Gerard pasangan ini melakukan prosesi pernikahan sebanyak dua kali, Pernikahan Gerard  dan  Ayu  diawali  dengan  Akad  Nikah  sedangkan  syarat  Akad  Nikah  yang  pertama adalah beragama Islam bagi kedua mempelai dan bagaimana Gerard yang beragama Katolik dinyatakan sah dalam akad mereka, dan selanjutnya pernikahan mereka dilanjutkan di Gereja Katedral yang mana pimpinan tertinggi Keuskupan Agung Katolik telah melanggar peraturan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu”.
Dengan  keputusan  Keuskupan  Agung  Katolik  yang  telah  membenarkan  dan mengesahkan perkawinan berbeda agama ini, telah melanggar hukum Syariat Islam. Begitu juga  sebaliknya  pada  akad  nikah  yang  telah  dilaksanakan  dan  disahkan  hal  ini  juga  telah menyalahi hukum Syariat Islam yang mana pada syarat pernikahan pada islam yang pertama calon  suami  dan  istri  harus  beragama  islam,  hal  ini  yang  menjadi  alasan  peneliti  untuk mengangkat masalah tersebut dan mencari tahu bagaimana pernikahan berbeda agama bisa terjadi dan disahkan menurut Akad Nikah dan pelaksanaan pernikahan di Gereja Katedral.
Berdasarkan permasalahan diatas, jelas bahwa para pejabat pencatat perkawinan yang berani  mencatatatkan  perkawinan  beda  agama  tidak  berdasarkan  peraturan  ataupun perundang - undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan asasi  kesejahteraan,  dan  dapat  melakukan  hubungan  yang  sah  menurut  negara),  tanpa melihat kembali bagaimana sahnya perkawinan menurut iagama.
Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan  yaitu  mengenai  tinjauan  hukum  positif  dan  hukum  Islam  terhadap  legalitas perkawinan  beda  agama  dan  legalitas  perkawinan  beda  agama  pada  lembaga  pencatatan perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini merupakan  penelitian hukum  normatif. Penelitian  normatif  merupakan penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat tidak dapat dibandingkan dengan ilmu lain dan fokus kajiannya adalah
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
hukum positif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (law in  action).  Penelitian  ini  menggunakan  2  (dua)  metode  pendekatan,  yaitu:  Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan konseptual (conseptual approach) mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang diteliti.
Penelitian  ini  menggunakan  3  sumber dan bahan  yaitu:  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan dengan  pengumpulan  bahan  hukum  primer  dengan  mencari,  memahami,  dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, traktat, dan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap.  Bahan  hukum sekunder  dilakukan  dengan  pengumpulan-pengumpulan  bahan  kepustakaan  digunakan sebagai  petunjuk  untuk  memahami  penyelesaian  masalah  hukum  dalam  membangun argumentasi hukum. Selain melakukan pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  bahan  kepustakaan  digunakan  sebagai  petunjuk  untuk  memahami  penyelesaian masalah  hukum  dalam  membangun  argumentasi  hukum.  Pengumpulan  bahan  hukum sekunder  dan  tersier  ini  juga  dilakukan  malalui  pencarian  secara  daring  melalui  situs-situs jurnal hukum yang tersedia secara daring. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan Pada penelitian  hukum  normatif  ini  adalah  dengan  mengunakan  teknik  analisis  normatif  untuk menghasilkan argumentasi hukum yang bersifat preskriptif dari sumber bahan hukum primer dan  hukum  sekunder  dan  hukum  tersier  yang  telah  dikumpulkan  secara  sistematis berdasarkan  bab-bab  dan  sub  bab  sesuai  dengan  rumusan  masalah,  kemudian  ditarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam
Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan  pembatasan  pengertian  secara  jelas,  namun  pembahasan  yang  terkait  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
masalah  tersebut  dimasukkan  pada  bagian  pembahasan  mengenai  wanita  yang  haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai az-zawaj bi al- kitabiyat , az-zawaj bi al-musyrikat atau az-zawaj bi ghair al-muslimah (perkawinan dengan wanita-wanita  ahli  Kitab  yaitu  perkawinan  dengan  wanita-wanita  Yahudi  dan  Nashrani), perkawinan dengan  wanita-wanita  musyrik  (orang-orang  musyrik) dan  perkawinan dengan non muslim.
Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  PP  Muhammadiyah  membuat  keputusan  yang  menyebutkan bahwa  Perkawinan  Beda  Agama  merupakan  pernikahan  antar  agama,  yaitu  pernikahan antara  orang  muslim/muslimah  dengan  non  muslim/muslimah  atau  dengan  orang-orang musyrik  dan  ahli  kitab  (Muhammadiyah,  1989:  302).  Perkawinan  beda  agama  adalah perkawinan  antara  orang  yang  berlainan  agama,  yakni  orang  Islam  baik  pria  atau  wanita dengan pria atau wanita yang bukan Islam (Syarifudin 2007)
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang  karena  berbeda  agama menyebabkan  tersangkutnya  dua  peraturan  yang  mengenai  syarat-syarat  dan  tata  cara pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  hukum  agamanya  masing-masing  dengan  tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqh klasik,
Perkawinan Beda Agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori: pertama,
Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wania musyrik; kedua,
Perkawinan  antara  seorang  pria  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab;  dan ketiga, Perkawinan antara  seorang  wanita  muslimah  dengan  pria  non  muslim  (sama  adanya  musyrik  atau  ahli kitab) (Zuhdi 1994)
Pertama, perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik dan sebaliknya.  Para  ulama  sepakat  bahwa  seorang  pria  muslim  diharamkan  menikah  dengan seorang wanita musyrikah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221:
“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya  perempuan  yang  beriman  lebih  baik  daripada  perempuan  musyrik  meskipun  dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka berima. Sungguh, hamba sahaya lakilaki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka,
sedangkan  Allah  mengajak  ke  surge  dan  ampunandengan  izin-Nya.  (Allah)  menerangkan ayat-ayat- Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”
Menurut Qatadah: Maksud dari ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah untuk wanita musyrik yang bukan termasuk ahli kitab. Ayat ini  umum  secara  zhahir  dan  khusus  secara  batin  dan  tidak  ada  nasakh  hukum  dari  ayat tersebut.(At-Thabari 2000) Ayat lain tentang pelarangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim juga didasarkan pada QS. Al-Mumtahanah (60): 10:
“Wahai  orang -orang  yang  beriman,  apabila  perempuan-perempuan  mukmin  datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu menguji, maka Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah  kamu  kembalikan  mereka  kepada  orang-orang  kafir  (suami-suami  mereka). Mereka  tidak  halal  bagi  orang-orang  kafir  itu,  dan  orangorang  kafir  itu  tidak  halal  bagi mereka.  Dan  berikanlah  kepada  (suami)  mereka  mahar  yang  telah  mereka  diberikan.  Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir dan hendaklah minta kembali mahar yang telah kamu berikan dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan isterinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana).”
Imam  Ath- Thabari  dalam  tafsirnya  menafsirkan  “ jika  kamu  telah  mengetahui  bahwa mereka  (benar-benar)  beriman,  maka  janganlah  kamu  kembalikan  mereka  kepada  orang- orang  kafir  (suami- suami  mereka)” bahwa  para  wanita  telah  mengakui  dan  membuktikan keimanan dan keislaman mereka ketika diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami  mereka  yang  kafir,  meskipun  isi  perjanjian  Hudaibiyah  yang  terjadi  antara  nabi  dan orangorang  musyrik  Quraisy  mengharuskan  mengembalikan  orang-orang  Quraisy  yang datang  kepada  Nabi  Muhammad,  perjanjian  itu  diperuntukkan  untuk  kaum  prianya  yang beriman. Sehingga syarat yang diajukan dalam perjanjian damai itu tidak berlaku bagi wanita- wanita  yang  berhijrah  kepada  nabi  yang  mereka  diuji  dan  membuktikan  keimanan  dan keislaman  mereka.  Mereka  tidak  boleh  dikembalikan  pada  suami-suami  mereka,  karena tidaklah halal wanita-wanita mukmin itu bagi orang-orang kafir, dan tidaklah halal pria kafir bagi wanitawanita mukminat (At-Thabari 2000).
Dalam  ayat  ini  juga  sebuah  penegasan  terhadap  hukum  yang  berkenaan  dengan pernikahan beda agama adalah firman Allah “ dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan- perempuan kafir”, AthThabari menafsirkan firman Allah ini melarang  orang-orang  beriman  menikahi  wanita-wanita  kafir,  yaitu  mereka  wanita-wanita musyrik  penyembahpenyembah  berhala.  Dan  Allah  memerintahkan  untuk  menceraikan mereka jika telah terjadi akad pernikahan (At-Thabari 2000).
Ash-Shabuni dalam tafsirnya juga menjelaskan: Jika para wanita yang berhijrah tersebut telah  membuktikan  bahwa  mereka  benar-benar  beriman,  maka  tidak  boleh  mereka dikembalikan kepada suami mereka yang kafir, karena sesungguhnya Allah mengharamkan wanita mukmin bagi pria musyrik. Dan bayarkanlah mahar atas mereka kepada suami-suami mereka yang kafir (sebagai imbalan). Begitu pun seorang pria yang telah beriman, janganlah ia  mempertahankan  pernikahannya  dengan  wanita  yang  kafir  yang  tidak  ikut  berhijrah dengan  suaminya.  Sesungguhnya  ikatan  pernikahannya  telah  putus  disebabkan  kekufuran, Karena Islam tidak membolehkan menikahi wanita musyrik (As-Shabuni 1980).
Dalam  ayat  diatas  menjelaskan  bahwa  adanya  pelarangan  untuk  tetap  meneruskan hubungan pernikahan dengan wanita kafir, sampai mereka beriman kepada Allah. Larangan pernikahan beda agama  dengan  non  muslim/kafir  secara  global  telah disepakati  oleh para ulama.  Kedua  ayat  di  atas  dengan  tegas  melarang  pernikahan  seorang  muslim  dengan seorang musyrik baik antara pria muslim dengan wanita musyrik maupun antara pria musyrik dengan  seorang  wanita  muslimah.  Sekalipun  masih  terdapat  penafsiran  yang  berbeda  di kalangan ulama mengenai siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang haram dinikahi. Ulama  Tafsir  menyebutkan  bahwa  penafsiran  wanita  musyrik  dalam  ayat  tersebut  adalah wanita musyrik Arab karena pada waktu Al-Quran turun mereka belum mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Sebagaian yang lainnya mengatakan bahwa wanita musyrik itu tidak hanya sebatas pada wanita musyrik Arab, akan tetapi bermakna umum, mencakup semua jenis kemusyrikan baik dari suku Arab atau dari suku lain, termasuk di dalamnya juga seorang  penyembah  berhala,  penganut  agama  Yahudi  dan  Nashrani,  namun  kebanyakan ulama berpendapat  bahwa  semua  wanita  musyrik  baik  dari  suku  Arab  atau pun non  Arab, selain ahli kitab dari pemeluk Yahudi dan Nasrani (Ridha 1960)
Dari  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  pria  muslim  dilarang  menikah dengan  wanita  musyrik,  begitupun  sebaliknya  jika  pria  itu  penyembah  berhala,  tidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
dibolehkan  bagi wanita muslim  menikah dengannya dan  mempertahankan pernikahannya. Dari semua tafsiran diatas, mereka para mufassir semuanya mempertegas bahwa wanita kafir yang tidak boleh dinikahi itu adalah dia yang musyrik, sebagaimana ayat ini turun disebabkan terjadinya  perjanjian  Hudaibiyah  di  antara  Nabi  SAW  dan  orang-orang  musyrik  Quraisy Mekkah. Sehingga hal ini memicu perbedaan pendapat diantara para ulama tentang menikahi wanita kafir selain musyrik.
Kedua,  perkawinan  antara  seorang  pria  muslim  dengan  wanita  ahli  kitab,  di  dalam literatur klasik didapatkan bahwa kebanyakan ulama cenderung membolehkan perkawinan tersebut dan sebagian dari mereka hanya menganggap makruh, mereka merujuk pada QS. Al- Maidah (5): 5:
“Pada hari ini dihalalkan kepada bagimu segala yang baik -baik, makanan (sembelihan) ahli  Kitab  itu  halal  bagimu  dan  makananmu  halal  bagi  mereka.  Dan  (dihalalkan  bagimu menikahi)  perempuanperempuan  yang  menjaga  kehormatan  di  antara  perempuan- perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormtaman di antara yang  diberi  kitab  sebelum  kamu,  apabila  kamu  membayar  maskawin  mereka  untuk menikahinya,  tidak  dengan  berzina  dan  bkan  untuk  menjadikan  perempuan  piaraan. Barangsiapa kafir setelah setelah beriman maka sungguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang- orang yang rugi.”
Para ulama menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan halalnya menikahi para wanita ahli  kitab,  yaitu  wanita  Yahudi  atau  Nashrani.  Al-Maraghi  dalam  tafsirnya  mengatakan al- muhshanat yang dimaksudkan disini yaitu wanitawanita merdeka, yaitu dihalalkan bagi kalian wahai orang-orang beriman, menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita mukmin, ataupun wanita-wanita merdeka dari kalangan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu  wanita-wanita  Yahudi  atau  Nashrani,  jika  kalian  memberikan  kepada  mereka  mahar ketika menikahi mereka (Al-Maraghi 1969). AlQurthubi juga mengatakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan, wanita ahlul  kitab disini  yaitu  mereka  yang tinggal  di  kawasan  muslim  ( Darul ‘Ahd ), bukan mereka yang tinggal di negara non muslim(Al-Qurthuby 1970).
Ath-Thabari menyimpulkan, dari banyaknya tafsiran ulama tentang ayat ini, tafsir yang benar  adalah:  dihalalkan  menikahi  wanita-wanita  merdeka  dari  kalangan  kaum  muslimin ataupun  ahli  kitab.  Kata  Al-Muhshanat  bukanlah  berarti  wanita-wanita  yang  menjaga kehormatannya,  tapi  wanita-wanita  merdeka.  Karena  jika  ditafsirkan  wanita-wanita  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
menjaga kehormatan, maka budak termasuk di dalamnya, sedangkan menikahi budak yang non  muslim  itu dilarang. Dan  beliau  menyimpulkan bahwa  menikahi  wanita merdeka  yang mukmin ataupun ahli kitab itu halal secara mutlak, wanita dzimmiyah ataupun harbiyah, dia yang  merjaga  kehormatannya  ataupun  tidak,  selama  yang  menikahi  tidak  khawatir  akan anaknya  kelak  condong  ataupun  dipaksa  kepada  kekufuran,  berdasarkan zhahir ayat  (At- Thabari 2000).
Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa  ayat “dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan musyrik,  sebelum  mereka  beriman” menunjukkan  haramnya  pria  muslim  menikahi  wanita majusi dan yang menyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab dihalalkan menikahinya seperti yang disebutkan pada surat AlMaidah ayat 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah tidak mencakupi ahli kitab. Terdapat dalam sebuah riwayat mengenai Hudzaifah menikahi seorang Yahudi(As-Shabuni 1980).
Landasan lain yang dijadikan dasar adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw  dan beberapa  sahabatnya.  Nabi  Muhammad  saw  pernah  menikah dengan  wanita  ahli kitab (Maria al-Qibthiyah), Usman bin Affan pernah menikah dengan seorang wanita Nashrani (Nailah  binti  Al-Qarafisah  AlKalabiyah),  Huzaifah  bin  Al-Yaman  pernah  menikah  dengan seorang wanita Yahudi, sementara sahabat lain pada waktu itu tidak ada yang menentangnya ataupun melarangnya. Namun demikian, ada sebagian ulama melarang pernikahan tersebut karena  menganggap  bahwa  ahli  kitab  (Yahudi  dan  Nashrani)  itu  termasuk  dalam  kategori musyrik,  khususnya  dalam  doktrin  dan  praktik  ibadah  Yahudi  dan  Nashrani  (Kristen)  yang mengandung unsur syirik (trinitas), dimana agama Yahudi menganggap Uzair putera Allah dan mengkultuskan  Haikal  Nabi  Sulaiman,  sedangkan  agama  Kristen  juga  menganggap  Isa  Al- Masih sebagai anak Allah dan mengkultuskan ibunya Maryam (Maria)(Ridha 1960).
Ketiga, perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim atau kafir, para ahli hukum Islam menganggap perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, sama adanya calon  suami  dari  ahli  kitab  (Yahudi  dan  Kristen)  atau  pun  pemeluk  agama  lain  yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha atau pun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci.
Maksud dari lafaz musyrik pada ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yaitu watsani (penyembah berhala), majusi, yahudi, nasrani dan orang yang murtad dari Islam. Semua yang
disebutkan  tadi  haram  bagi  mereka  menikahi  wanita-wanita  muslimah.  Seorang  suami mempunyai  kekuasaan  atas  istri,  ada  kemungkinan  sang  suami  memaksa  istrinya  untuk meninggalkan  agamanya  dan  membawanya  kepada  yahudi  atau  nasrani.  Pada  umumnya, anak akan mengikuti agama ayahnya, jika ayahnya yahudi atau nasrani maka mereka akan mengikutinya. Sedangkan seorang pria muslim, ia akan mengagungkan Nabi Musa dan Isa As. percaya  dengan  risalah  mereka  dan  turunnya  taurat  dan  injil.  Seorang  muslim  tidak  akan menyakiti  istrinya  yang  merupakan  seorang  yahudi  atau  nasrani  dengan  alasan  keimanan mereka  yang  berbeda.  Berbeda  jika  suami  yang  tidak  mempercayai  Al- Qur’an  dan  Nabi Muhammad  Saw.,  dengan  tiada  keimanannya  terhadap  Islam  menyebabkannya  menyakiti wanita muslimah dan meremehkan agamanya(As-Shabuni 1980).
Selain  menyebut  Yahudi  dan  Nasrani,  Al- Qur’an  juga  beberapa  kali  menyebutkan pemeluk  agama  Shabi’ah  (al -Baqarah,  2:  62;  al-Maidah,  5:69;  alHajj,  22:  17);  Majusi  serta orang-orang yang berpegang pada shuhuf (lembaran kitab suci) Nabi Ibrahim-yang bernama Syit  dan  shuhuf  Nabi  Musa  yang  bernama  Taurat  (al- A’la,  87:  19),  dan  kitab  Zabur  yang diwahyukan  kepada  Nabi  Dawud.  Penyebutan  agama-agama  ini  mungkin  sangat  terkait dengan agama-agama yang pernah berkembang dan dikenal masyarakat Arab pada saat itu. Sementara mengawini wanita yang berkitab di luar Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi’ah juga ada  dua  pendapat.  Ulama  madzhab  Hanafi  menyatakan:  barangsiapa  memeluk  agama samawi, dan  baginya  suatu  kitab  suci  seperti  shuhuf  Ibrahim  dan  Dawud  maka  adalah  sah mengawini mereka selagi tidak syirik. Karena mereka berpegang pada semua kitab Allah maka dipersamakan  dengan  orang  Yahudi  dan  Nasrani.  Sedangkan  ulama  madzhab  Syafi’i  dan Hambali  tidak  membolehkan.  Alasannya  karena  kitab-kitab  tersebut  hanya  berisi  nasehat- nasehat dan perumpamaan-perumpamaan, serta sama sekali tidak memuat hukum.
Mengenai wanita shabi’ah, para fuqaha madzhab Hanafi berpendapat bahwa mereka sebenarnya termasuk Ahli-kitab, hanya saja kitabnya sudah disimpangkan dan palsu. Mereka disamakan dengan pemeluk yahudi dan nasrani, sehingga pria mukmin boleh mengawininya. Sedangkan  para  fuqaha’  Syafi’iyah  dan  Hanabilah  membedakan  antara  Ahli  Kitab  dan penganut  agama  Shabi’ah.  Menurut  mereka,  orang -orang  yahudi  dan  nasrani  sependapat dengan  Islam  dalam  hal-hal  pokok  agama  ( ushul  ad-din )  membenarkan  rasul-rasul  dan mengimani  kitab-kitab.  Barang  siapa  yang  berbeda  darinya  dalam  hal  pokokpokok  agama
(termasuk  shabi’ah)  maka  ia  bukanlah  termasuk  golonganya.  Oleh  karen a  itu,  hukum mengawininya juga seperti mengawini penyembah berhala, yakni haram.

## Perkawinan Beda Agama dalam Fatwa MUI dan Majelis Tarjih Muhammadiyah
Musyawarah Nasional MUI ke-VII pada tanggal 26-29 Juli 2005 di Jakarta memutuskan dan  menetapkan  bahwa:  1)  Perkawinan  beda  agama  adalah  haram  dan  tidak  sah;  2) Perkawinan pria muslim dengan wanita ahli kitab menurut qaul mu’tamad adalah haram dan tidak sah. Keputusan fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan: a) bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; b) bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja  mengandung  perdebatan di  antara  sesama umat  Islam,  akan  tetapi juga  mengandung keresahan di tengah-tengah masyarakat; c) bahwa di tengahtengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan, dan; d) bahwa untuk mewujudkan dan memlihara ketenteraman kehidupan berumahtangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman (Majlis Ulama Indonesa 2011).
Sementara Muktamar Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ke XXII, tanggal 12- 16  Februari  1989  di  Malang  Jawa  Timur,  menetapkan  beberapa  keputusan,  antara  lain tentang Tuntunan Keluarga Sakinah dan Nikah Antar Agama. Menurut keputusan Muktamar tersebut, nikah antar agama hukumnya haram. Maka perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlu kitab atau wanita musyrik dan perkawinan wanita muslim dengan pria ahlu kitab atau pria musyrik dan kafir adalah haram(Muktamar Tarjih 1989). Kedua Institusi keagamaan  di  atas  baik  MUI  maupun  Majlis  tarjih  dalam  menetapkan  status  hukum perkawinan  beda  agama  menggunakan  landasan  hukum  yang  hampir  sama,  yaitu berdasarkan pada Al-Quran, AsSunnah dan Qawaid Fiqhiyah.

## Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan
Menurut  Pasal  1  UU  No.  1  Tahun  1974,  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuahanan  Yang  Maha Esa.  Kata “ikatan  lahir  batin”  dalam  pengertian  tersebut  dimaksudkan  bahwa  perkawinan  itu  tidak cukup hanya dengan adanya ikatan lahir saja, atau hanya dengan ikatan batin saja, namun
harus  keduanya  ada  dalam  perkawinan.  Ikatan  lahir  dapat  dimaknai  bahwa  perkawinan adalah ikatan yang dapat dilihat, artinya: adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan  seorang  wanita  untuk  hidup  bersama,  sebagai  suami  isteri.  Ikatan  ini  dapat  juga disebut sebagai “ikatan formal” yakni hubungan formal yang mengikat dirinya, orang lain dan masy arakat. Sedangkan “Ikatan batin” dapat dimaknai sebagai hubungan yang tidak formil, artinya suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, namun harus ada karena dengan tidak adanya ikatan batin dalam perkawinan maka ikatan lahir akan rapuh (Saleh 1992).
Pengertian  perkawinan  di  atas  mengadung  beberapa  aspek.  pertama:  aspek  yuridis, karena  di  dalamnya  terdapat  ikatan  lahir  atau  formal  yang  melahirkan  hubungan  hukum antara  suami  isteri;  kedua:  aspek  sosial,  dimana  perkawinan  merupakan  hubungan  yang mengikat  dirinya,  orang  lain  dan  masyarakat;  ketiga:  aspek  religius,  yaitu  dengan  adanya tujuan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia.
Perkawinan  sebagai  salah  satu  perjanjian  yang  merupakan  perbuatan  hukum, mempunyai  akibat  hukum.  Adanya  akibat  hukum  penting  sekali  hubungannya  dengan  sah tidaknya  perbuatan  hukum  itu.  Dalam  Pasal  2  UUP  disebutkan  syarat  sahnya  perkawinan, yaitu:  (1)  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu;  (2)  Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  Pasal  ini  terdapat  penegasan  bahwa  perkawinan,  baru  dapat  dikategorikan sebagai  perbuatan  hukum  yang  sah  apabila  dilakukan  menurut  ketentuan  agama  dan kepercayaan  masing-masing,  sebagaimana dalam  penjelasan  Pasal  2  UUP  bahwa tidak  ada perkawinan di luar hukum masingmasing agama dan kepercayan itu. Hal ini, sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945: (1) Negara berdsarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Di Indonesia, Perkawinan Beda Agama, sebelum lahirnya UUP No. 1 Tahun 1974 dikenal dengan sebutan “Perkawinan Campur”, sebagaimana diatur pertama kali dalam Regeling op de gemengde Huwelijken, Staatblad 1898 No. 158, yang merupakan Peraturan Perkawinan Campur/PPC). Dalam PPC tersebut terdapat beberapa ketentuan tentang perkawinan campur (perkawinan beda agama):
Pasal 1: Pelangsungan perkawinan antara orang-orang yang di Hindia Belanda tunduk kepada hukum yang berbeda, disebut Perkawinan Campur.
Pasal  6  ayat  (1):  Perkawinan  campur  dilangsungkan  menurut  hukum  yang  berlaku  atas suaminya, kecuali izin para calon pasangan kawin yang selalu disyaratkan.
Pasal 7 ayat (2): perbedaan agama, golongan, penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan  pelangsungan  perkawinan.  Pasal-pasal  tersebut  di  atas  menegaskan  tentang pengaturan  perkawinan  beda  agama,  bahkan  disebutkan,  perbedaan  agama  tidak  dapat dijadikan alasan utnuk mencegah terjadinya perkawinan.
PPC  tersebut  dikeluarkan  secara  khusus  oleh  Pemerintah  Kolonial  Belanda  guna mengantisipasi perbedaan golongan yang tertuang dalam Indische Staats Religing (ISR) yang merupakan Peraturan Ketatanegaran Hindia. Pada Pasal 163 golongan penduduk dibedakan menjadi  tiga  golongan  yaitu:  golongan Eropa  (teramasuk  di  dalamnya  Jepang);  golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen. (Trisnaningsih 2007)
Perkawinan  Campur  sebagaimana  dimaksud  pada  PPC  S.  1898  No.  158  di  atas,  tidak dikenal dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal yang dijadikan landasan perkawinan beda agama pada UUP adalah Pasal 2 ayat (1): Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 hurup (f): perkawinan dilarang (f):  mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku  dilarang kawin; serta Pasal 57: yang dimaksud dengan perkawinan campur dalam Undang-undang ini ialah  perkawinan  antara  dua  orang  yang  di  Indonesia  tunduk  pada  hukum  yang  berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

## Status Hukum Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan
Perkawinan  Beda  Agama  menurut  pemahaman  para  ahli  dan  praktisi  hukum  dalam Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  secara  garis  besar  dapat  dijumpai  tiga  pandangan. Pertama,  perkawinan  beda  agama  tidak  dapat  dibenarkan  dan  merupakan  pelanggaran terhadap  UUP  Pasal  2  ayat  (1):  Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f): bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yan berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan  sah  menurut  hukum  masingmasing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama.
Kedua,  perkawinan  beda  agama  adalah  diperbolehkan,  sah  dan  dapat  dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman tertulis dalam Pasal 57 UUP, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua  ini,  pasal  tersebut  tidak  saja  mengatur  perkawinan  antara  dua  orang  yang  memiliki kewarganegaran yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya, pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal  6  PPC:  (1)  Perkawinan  campur  dilangsungkan  menurut  hukum  yang  berlaku  untuk suami,  kecuali  izin  dari  kedua  belah  pihak  bakal  mempelai,  yang  seharusnya  ada,  dengan merujuk pada Pasal 66 UUP.
Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Oleh karena itu, apabila merujuk  Pasal  66  UUP  yang  menekankan  bahwa  peraturanperaturan  lain  yang  mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam unadang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena UUP belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan pekawinan campur (PPC). (Berkatullah 2006).
Di samping ketiga pendapat tersebut, ada kelompok yang berpandangan bahwa UUP perlu  disempurnakan,  mengingat  adanya  kekosongan  hukum  tentang  perkawinan  beda agama. Argumentasi yang dibangun kelompok tersebut didasarkan pada empat hal, yaitu: 1) UUP tidak mengatur perkawinan beda agama; 2) masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan; 3) persoalan agama adalah bagian dari hak asasi seseorang; dan 4) kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat  dibiarkan  begitu  saja,  sebab  akan  mendorong  terjadinya  perzinahan  terselubung melalui pintu kumpul kebo.
Di sisi lain, mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia berpandangan bahwa UUP tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam undang- undang tersebut, sebab menurut mereka, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah mengatur hukum perkawinan beda agama secara jelas dan tegas. Ungkapan ini ada benarnya, karena umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia merasa diuntungkan oleh Pasal 2 ayat
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
(1) UUP tersebut, karena dengan pasal tersebut tertutuplah kemungkinan untuk melakukan perkawinan  secara  “sekuler”,  dan  tertutup  pula  kemungkinan  seorang  wanita  muslimah untuk menikah dengan pria non muslim, demikian halnya perkawinan seorang pria muslim dengan wanita musyrik, karena pernikahan tersebut dilarang (dianggap tidak sah) menurut hukum Islam. Sebenarnya, dengan adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut, merupakan masalah penting bagi umat Islam karena peraturan perkawinan peninggalan  Belanda  (PPC)  mengizinkan  penduduk  Indonesia  untuk  melakuan  perkawinan beda agama.
Perkawinan beda agama dalam KHI diatur secara khusus dalam Pasal 40 huruf (c) yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; diantaranya, karena seorang wanita yang tidak beragama Islam.  Dalam  Pasal  44  disebutkan  bahwa  seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan dua pasal tersebut, dapat  dikatakan  bahwa  menurut  KHI,  seorang  wanita  non  muslim  apa  pun  agama  yang dianutnya tidak boleh dinikahi oleh seorang pria yang beragama Islam, dan seorang wanita muslim tidak boleh dinikahi oleh seorang pria non muslim, baik dari kategori ahli kitab atau pun bukan ahli kitab.
Secara struktur pembahasan KHI yang menempatkan status hukum perkawinan beda agama  dalam  bab  yang  membahas  tentang  “larangan  perkawinan”,  jika  dicermati,  dapat dikategorikan  sebagai  pembaharuan  yang  cukup  berani.  Pembaharuan  tersebut  tentu ditetapkan  setelah  melalui  penyatuan  pendapat  melalui  beberapa  jalur,  yaitu:  1)  Jalur penelaahan kitab-kitab fikih, yang dilakukan dengan melibatkan tujuh IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Fakultas Syariah. Dalam penelaahan kitab-kitab fikih tersebut, para pihak telah melakukannya dengan melakukan penelitian terhadap sejumlah kitab-kitab induk fikih dari berbagai kecenderungan mazhab yang ada; 2) Jalur wawancara dengan ulama- ulama yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam (fikih) yang tersebar di sepuluh lokasi wilayah PTA, yaitu: Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandung, Surakarta, Surabaya, Banjarmasin,  Ujung  Pandang  (Makassar),  dan  Mataram;  3)  Jalur  Yuriprudensi  Peradilan Agama, dilakukan di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap sepuluh Himpunan  Putusan  PA;  4)  Jalur  studi  banding  ke  Marokko,  Turki  dan  Mesir  oleh  tim  dari Kemenag RI (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam 1985).

## Problematika Perkawinan Beda Agama
Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa perkawinan wanita muslim dengan pria non muslim atau musyrik adalah haram karena akan terjerusnya si wanita tersebut kepada agama yang  dianut  oleh  suaminya  jika  ia  menikah.  Begitupun  dengan  perkawinan  pria  muslim dengan  wanita  non  muslim  atau  musyrik  secara  tegas  al- Qur’an  melarang  hal  tersebut walaupun ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Persoalan yang muncul saat ini adalah  banyak  orang-orang  non  muslim  dan  kafir  khususnya  orang-orang  yang  beragama Kristen mengakui bahwa Allah adalah Tuhan, Isa as dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul- Nya,  ada  yang  melafazkannya  dengan  bahasa  arab,  ada  yang  tidak  melafazkannya  dengan bahasa arab, dan ada juga yang belum siap untuk masuk Islam karena alasan-alasan tertentu.
Fenomena diatas sangat menarik dikaji dengan pernikahan beda agama dalam Islam. Untuk perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim tetapi ia telah  mengakui bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah RasulNya maka perkawinannya dibolehkan dalam Islam  dengan  berlandaskan  dengan  ayat “dan  janganlah  kamu  nikahi  perempuan  musyrik, sebelum  mereka  beriman”. Inti  dari  makna  ayat  ini  adalah  tidak  diperbolehkan  menikahi wanita selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika wanita itu beriman, maka pria muslim bisa menikah dengan wanita yang telah beriman itu. Dalam ayat tersebut yang menjadi syarat adalah  keimanan  seseorang  bukan  telah  beragama  Islamnya  seseorang  dan  menjalankan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Makna iman disini adalah beriman kepada Allah Swt. dan percaya  bahwa  Muhammad  Saw  Rasul-Nya.  Harapannya,  pria  muslim  yang  akan  menikahi wanita ini nantinya akan menuntun dan mengajarkan istrinya tentang ajaranajaran Islam. Jika bukan dengan jalan perkawinan seperti ini, siapa yang akan menuntun dan mengajarkan Islam secara  baik  sedangkan  disekeliling  dan  keluarganya  merupakan  orang-orang  non  muslim. Perkawinan adalah salah satu media dakwah menyerukan orang menuju ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran yang bersumber dari al- Qur’an dan Hadis.
Untuk  perkawinan  wanita  muslim  dengan  pria  non  muslim  tetapi  ia  telah  beriman kepada Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, maka perkawinan seperti ini juga dibolehkan dengan berlandaskan ayat “dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman” . Inti dari makna ayat ini adalah tidak diperbolehkan menikahi pria selama ia masih dalam kemusyrikannya. Jika pria itu beriman, maka wanita muslim bisa menikah dengan pria
beriman  tersebut.  Akan  tetapi  sangat  dikhawatirkan  jika  seorang  pria  ini  menikah  dengan wanita  muslim,  ada  kemungkinan  keimanan  pria  tersebut  hanya  sebagai  siasat  atau kepentingan  tersendiri  bagi  si  pria  tersebut.  Kita  misalkan  niat  dari  pria  tersebut  untuk memaksa wanita muslim ini untuk meninggalkan agamanya dan membawanya kepada yahudi atau nasrani jika telah menjadi istrinya, karena peranan suami dalam rumah tangga sangat berpengaruh sebagai kepala keluarga. Maka kemudharatan yang timbul akan lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini senada dengan kaidah fikih menolak mudharat lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Maka pernikahan wanita muslim dengan pria non muslim yang telah beriman  lebih  baik  dihindarkan,  karena  tidak  semua  orang  tulus  beriman  dari  hatinya melainkan  ada  misi-misi  tertentu  yang  akan  dilaksanakannya.  Berbeda  kasusnya  dengan seorang pria muslim, ia tidak akan menyakiti istrinya yang merupakan seorang non muslim berbeda imannya atau yang telah beriman.
Dari penjelasan di atas, ada beberapa kaidah atau acuan yang ditawarkan yang perlu dicermati,  yaitu: tidak  ada  keharaman  atas  nama  agama,  kecuali  dengan wahyu  Allah.  Jika persoalan  halal  dan  haram  atas  nama  agama  menjadi  hak  Allah,  maka  setiap  kajian  dan pembahasan  halal  dan  haram  yang  dilakukan  harus  berlandaskan  Wahyu  Allah.  Jadi penetapan  halal  dan  haram  sesuatu  yang  harus  berlandaskan  pada  al-Quran  dan  Hadis. Penghalalan  dan  pengharaman  yang  tidak  berlandaskan  dengan  wahyu  berarti  mengada- ngada dan merupakan kebohongan atas nama Allah, sebab halal dan haram atas nama agama tetap hanya hak Allah semata.
Perkawinan  pria  muslim  dengan  wanita  non  muslim  menuai  perbedaan  pendapat dikalangan fuqaha. wanita muslim dengan pria non muslim, yang menurut perspektif fikih, fatwa  MUI  dan  Majlis  Tarjih  serta  KHI  jelas  diharamkan.  Namun  dalam  ayat  menyebutkan keimanan  seseorang  yang  menjadi  acuan  dalam  perkawinan  beda  agama.  Maka  dengan fenomena  yang  terjadi,  diperlukan  pengkajian  hukum  perkawinan  beda  agama  terhadap realita yang terjadi di masyarakat kita dan perlu adanya payung hukum dalam bentuk undang- undang yang secara tegas dan lugas ketentuannya.
Konteroversi perkawinan beda agama dalam UUP tidak lepas dari konteks historisnya, dimana  proses  penyusunan  dan  perumusan  UUP  merupakan  hasil  tawar  menawar  dari berbagai kepentingan di antara fraksifraksi yang ada ketika itu, sehingga aspirasi masyarakat belum  mndapatkan  respon  yang  memadai,  meskipun  telah  berusaha  untuk  meminimalisir
dengan  memilih  sistem  unifikasi  terbatas  yaitu  dengan  mengadakan  kesatuan  ketentuan- ketentuan di dalam perkawinan dengan memberi tempat bagi kekhususan yang dizinkan oleh agama  masing-masing. Namun dalam  prakteknya  masih  saja warga  Negara  Indonesia  yang melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dapat mendaftarkan perkawinannya di Indonesia. UUP yang telah ada tidak tegas mengatur perkawinan beda agama, maka ada celah masyarakat Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama. Terkait perkawinan beda agama harus diperhatikan aspek keimanan calon pasangannya sesuai dengan ketentuan ayat al- Qur’an yang telah dipaparkan.
Kompilasi Hukum Islam merupakan unifikasi hukum Islam yang berhasil disahkan pada tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan sebuah undang-undang, implementasi KHI bersifat fakultatif, yaitu ketentuanketentuan hukum Islam yang boleh dikatakan sebagai hasil  ijtihad  kolektif  ala  Indonesia  yang  tertuang  dalam  Inpres  No.  1  Tahun  1991.  Namun seiring  perkembangan  zaman  dengan  lahirnya  undang-undang  no  12  tahun  2011  tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, KHI tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat hukum Indonesia. Dengan begitu KHI tidak ada bedanya dengan fatwa-fatwa, aturannya boleh diikuti dan boleh ditinggalkan yang tidak ada akibat hukumnya jika tidak mengikuti peraturan yang tertulis di dalam KHI.
Hukum  Islam  itu  sendiri  mengalami  proses  dan  perubahan  sesuai  dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi permasalahan yang timbul di masyarakat. Berbeda dengan isi pasal KHI yang menutup rapat perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim atau sebaliknya. Maka elastisitas ajaran Islam tidak ditemukan dalam pasal tersebut. Hukum pencuri  yang  sudah  jelas  dipotong  tangan  dapat  berubah  hukumnya  di  zaman  Umar  bi Khattab r.a. mulai lahirnya KHI sampai sekarang sekitar 29 tahun lamanya, seharusnya hukum Islam  itu  sendiri  harus  bisa  menjadi  fleksibel  dan  elastis  terhadap  kondisi  masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya dengan memandang sadd adz- dzari’ah .

## KESIMPULAN
Berdasarkan i pembahasan i - i pembahasan yang i dilakukan i dapat i disimpulkan i sebagai l i berikut: Menurut l perspektif i hukum l Islam l yang l berhubungan l dengan l pernikahan l beda l i agama, sebahagian l besar l berkeyakinan l mengharamkan i perkawinan l tersebut l yaitu l tidak l mengizinkan l adanya i pernikahan l beda l agama i sehingga l l MUI, l NU, Muhammadiyah l dan l
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 2 No. 3 September - Desember 2022
l lainnya  telah l bersepakat l bahwa i menikahi l pria l atau l wanita l non l muslim  hukumnya l l haram. Pernyataan l ini l didasarkan l pada l dalil l - l dalil Al l - l Qur’an, antara l lain l l dalam surat l Al l - l Baqarah  ayat l 21 l dan l surat l Al l - l Mumtahanah  ayat l 10 l yang l menjelaskan l bahwa l orang l - l orang  mukmin l dilarang l menikahi l wanita l l musyrik.  Islam l memberikan l toleransi l untuk l dapat l menikahi l wanita l ahlul i kitab l yang i juga i di l dasarkan i dalam l Al i - l Qur’an i surat l Al- l Maidah ayat l 5 l yang l menjelaskan l bahwa l seorang l mukmin l dilarang l menikahi l wanita i musyrik i kecuali l hanya i kepada i ahlul i l kitab, akan i tetapi l penerapan l perkawinan l ini l hanya l berlaku l pada l masa l lalu l yaitu l pada i masa l nabi l yg l merupakan l di l zaman l itu l masih i banyaknya l terdapat l para l wanita l ahlul l l kitab,  dan l sangatlah l tidak l mungkin l untuk l diterapkan l pada l masa l sekarang l ini l karena l minimnya l atau l bahkan l bisa l dikatakan l sudah l tidak i terdapat i di l zaman i modern i ini l yaitu l wanita i ahlul i kitab i (yahudi i maupun i i nasrani.
Menurut i perspektif i Hukum i i Positif, i pernikahan i beda i agama i tidak i berlandaskan hukum i karena i Undang i - i Undang i Nomor  1 i Tahun i 1974 i mengenai i Perkawinan i dan i Kompilasi i Hukum i Islam i (KHI)  selaku i hukum i positif i tidak i mengatur i perkawinan i beda i i agama. Oleh i sebab i itu i Kantor Urusan i Agama i (KUA) ataupun i Kantor i Catatan i Sipill (KCS) i negara/daerah i tak i bisa i membuatkan i pendataan i administratif i terhadap i pernikahan i beda i agama i tersebut, hal i ini k mereka k lakukan i karena k berpatokan k terhadap i penafsiran k pada k Pasal i 2 i ayat i (1) i UU  No.1 i Tahun i 1974 i tentang i Perkawinan. i Dengan  demikian i berdasarkan k kepastian i hukum i itu i sendiri, i maka i pernikahan  yang i makbul i ialah ii pernikahan ii yang i dilaksanakan i i berdasarkan  aturan i hukum i atau i Perundang i - i undangan negara i dan i kepercayaan i masing i - i masing i agama.  Berdasarkan i UU i No.  1 i tahun i 1974 i pasal i 2 i ayat i (1) disebutkan: “Perkawinan i adalah i k sah, apabila i dilakukan i menurut i hukum i masingmasing agamanya i dan i kepercayaannya k k itu.” dan k Kompilasi k Hukum i Islam i pasal i 4:  “Perkawinan i adalah k i sah,  apabila i dilakukan i menurut i hukum i Islam i sesuai k dengan k pasal k 2 i ayat i (1)  Undang i - i undang i No.  1 i Tahun i 1974  tentang i i Perkawinan.”  Karena i pernikahan i yang i hendak i dilakukan i dengan i cara i 2 i (dua) i agama i yang i berbeda i maka i itu i melanggar i i konstitusi.
Kepada seluruh masyarakat/bangsa Indonesia baik Muslim maupun non-Muslim sesuai dengan  tujuan  perkawinan,  maka:  Agar  dapat  mengikuti  aturan-  aturan  yang  berlaku  di Indonesia;  Agar  dapat  mengikuti  aturan-aturan  yang  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya masing-masing;

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Maraghi. 1969. Tafsir Al-Maraghi (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halaby)
Al-Qurthuby. 1970. Jami’ Li Ahkam Qur’an (Al-Qahirah: Darel Kutub AlMishriyah)
Ali, Mohammad Daud. 2000. Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
As- Shabuni, Muhammad Ali. 1980. ‘Rawȃi’ Al - Bayȃn Tafsȋr Ȃyȃt Al - Ahkȃm Min Al - Qur’ȃn’, 1:
553
At-Thabari, Ibn Jarir. 2000. Jami’ Al - Bayan Fi Ta’wil Al -Quran (Muassah Ar-Risalah.)
Berkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. 2006. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Dalem, Juswo Hudowo dan Indra Warga. 1998. ‘Perkawinan Antar Agama Dan Undang -
Undang No. 1 Tahun 1974’, Jurnal Hukum , Volume 18.1: 26
Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. 1985. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagan Islam Departemen Agama, Kenangkenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta)
Majlis Ulama Indonesa. 2011. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta)
Makal ew, Jane Marlen. 2013. ‘Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia’,
Jurnal Lex Privatum , Vol. 1.2
Muktamar Tarjih. 1989. ‘Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah Ke XXII’ (Indonesia) Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press)
Ridha, Rasyid. 1960. Tafisr Al-Manar (Kairo: Dar Al-Manar)
Saleh, K. Wantjik. 1992. Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia)
Sjarif, Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan. 2004. Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit FHUI)
Syarifudin, Amir. 2007. Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana)
Trisnaningsih, Mudiarti. 2007. Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Bandung: Utomo)
Zuhdi, Masjfuk. 1994. Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda
Agama Di Indonesia (Bandung: Utomo)