## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3421/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Analisis Yuridis Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Obgyn Atas Permintaan Pasien Atau Keluarga
1 Robert One Daniesha Mahendra, 2 Aris Prio Agus Santoso
1 Fakultas Hukum & Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
2 Fakultas Hukum & Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
Article Info Abstract Article history: Received : 7 Juni 2022 Publish : 13 July 2022 The approach method used in this study is a library research approach with secondary data collection obtained through the literature (laws and legal doctrines) related to the research title. The data obtained from this study were then analyzed qualitatively. Based on the research, it is found that if the Obgyn Doctor agrees to have an abortion (in a live fetus)  at  the  request  of  the  patient/family,  it  means  that  the  person  concerned  has violated medical ethics. In the Criminal Code there is a prohibition on abortion, and for the  mother  and  the  perpetrator  can  be  subject  to  criminal  sanctions.  With  the promulgation of Law no. 36 of 2009 concerning Health which also regulates the crime of abortion, the articles regarding abortion in the Criminal Code are no longer valid on the basis of Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Unlike the Criminal Code, the Health Act provides exceptions (legalization) for certain abortions, namely abortions performed to save  the  life  of  the  mother  or  fetus.  Article  49  paragraph  3 of  Law  No.  39  of  1999  on Human  Rights,  states  that  women  are  entitled  to  legal  protection  related  to  their reproductive  functions.  In  Article  194  of  the  Health  Law,  witnesses  are  sentenced  to  a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) if it is proven that the Obstetrician and Gynecologist has practiced abortion  at  the  request  of  the  patient/family  without  any  indication  of  a  medical emergency and as a result of rape.
Keywords: Abortion, Doctor's Duty,
Patient and Family Rights

## Info Artikel
ABSTRAK Article history: Diterima : 7 Juni 2022 Publis : 13 July 2022 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn  atas  permintaan  pasien  atau  keluarga  termasuk  dalam  pelanggaran  etik.  Metode pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan library  research dengan  pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  kepustakaan  (peraturan perundang-undangan,  dan  doktrin-doktrin  hukum)  yang  berhubungan  dengan  judul penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kulitatif. Berdasarkan  penelitian  diperoleh  fakta  bahwa  apabila  Dokter  Obgyn  menyetujui  untuk melakukan  aborsi  (pada  janin  hidup)  atas  permintaan  pasien/keluarga  artinya  yang bersangkutan  telah  melakukan  pelanggaran  etik  kedokteran.  Dalam  KUHP  terdapat larangan  terhadap  aborsi,  dan  bagi  ibu  serta  pelakunya  dapat  dikenakan  sanksi  pidana. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan  pengecualian  (legalisasi)  terhadap  tindakan  aborsi  tertentu,  yaitu  aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU No 39  tahun  1999  tentang  HAM,  menyatakan  bahwa  wanita  berhak  memperoleh perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  fungsi  reproduksinya.  Pada  Pasal  194  UU
Kesehatan  memberikan  saksi  pidana  penjara  pada  Dokter  Obgyn  paling  lama  10
(sepuluh) tahun  dan  denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jika terbukti  Dokter  Obgyn  yang  melakukan  praktik  aborsi  atas  permintaan  pasien/keluarga tanpa adanya indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Robert One Daniesha Mahendra
Fakultas Hukum & Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Email: 20c20071@student.unika.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Semakin  berkembangnya  zaman,  teknologi  kedokteran  semakin  diincar  masyarakat  namun masih  banyak  juga  yang  menggunakan  caracara  tradisional  itu  semua  untuk  mendapatkan  apa yang diinginkan, pada saat ini yang terjadinya setiap tahun usia dini atau usia yang masih rentan.
Setiap  tahunnya  di  Indonesia,  berjuta-juta  perempuan  mengalami  kehamilan  yang  tidak direncanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataanya aborsi secara umum adalah ilegal.
Aborsi  sudah  perlu  mendapat  perhatian  melalui  pengaturan  yang  lebih  bijak  untuk menghindari praktek aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak azasi  perempuan  dan  janin.  Di  Indonesia  aborsi  merupakan  salah  satu  masalah  yang  menarik untuk  dibahas  karena  meskipun  oleh  hukum  dilarang,  tetapi  aborsi  tetap  dilakukan,  bahkan dalam jumlah.yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun tidak ada data yang pasti mengenai  angka  perempuan  yang  melakukan  aborsi  setiap  tahunnya,  angka  aborsi  tidak aman/aborsi ilegal di Indonesia diestimasikan mencapai 22 aborsi untuk setiap 1.000 perempuan usia  reproduksi  (15-49  tahun).  Jika  merujuk  pada  data  Badan  Pusat  Statistik  tahun  2016  yang menunjukkan bahwa terdapat 69,4 juta perempuan usia 15-49 tahun, maka di tahun  yang sama terdapat setidaknya 1.526.800 perempuan Indonesia yang diestimasikan melakukan aborsi tidak aman.  Perkiraan  ini  cukup  tinggi  bila  dibandingkan  dengan  negara-negara  lain  di  Asia  yang dalam skala regional diestimasikan sebesar 17 aborsi terjadi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi.[1]
Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan.  Hal  ini  dikarenakan  aborsi  yang  terjadi  dewasa ini  sudah  menjadi  hal  yang  aktual dan  peristiwanya  dapat  terjadi  dimana-mana  dan  bisa  saja  dilakukan  oleh  berbagai  kalangan, baik  itu  dilakukan  secara  legal  ataupun  dilakukan  secara  ilegal.  Dalam memandang  bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan  aborsi  tersebut.  Sejauh  ini,  persoalan  aborsi  pada  umumnya  dianggap  oleh  sebagian besar  masyarakat  sebagai  tindak  pidana.  Namun,  dalam  hukum  positif  di  Indonesia,  tindakan aborsi  pada  sejumlah  kasus  tertentu  dapat  dibenarkan  apabila  merupakan  aborsi  provokatus medikalis.  Aborsi  sudah  perlu  mendapat  perhatian  melalui  pengaturan  yang  lebih  bijak  untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan janin.[2] Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian  memberikan  liberalisasi  aborsi.  Meskipun  aborsi  secara  hukum  terlarang,  tetapi kenyataannya  aborsi  masih  banyak  dilakukan  oleh  perempuan  dengan  berbagai  alasan disebabkan  peraturan  dan  hukum  yang  ada  kurang  akomodatif  terhadap  alasan-alasan  yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.[3]
Di Era 5.0 ini masih terdapat dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan yang secara sembunyi- sembunyi  melakukan  praktik  aborsi  atas permintaan  pasien/keluarga.  Tidak  tanggung-tanggung bahkan  ada  juga  yang  menawarkan  jasa  aborsi  yang  murah.  Seperti  yang  dikutip  dari beritasatu.com  tanggal  19/08/2020,  telah  diberitakan  adanya  tindakan  aborsi  yang  dilakukan oknum dokter, oknum bidan dan oknum perawat di Klinik Dr. SWS, Sp. OG, Jalan Raden Saleh I  RT  02  RW  02  Nomor  10  A,  Kenari,  Senen,  Jakarta  Pusat.  Penyidik  menangkap  dan menetapkan  17  orang  tersangka  dalam  kasus  ini.  Kemudian  juga  seperti  yang  dikutip  dari JawaPos.com  tanggal  08/12/2017,  diberitakan  adanya  seorang  oknum  dokter  di  Palembang, Sumsel, yang diduga melakukan persekongkolan dengan seorang mahasiswi untuk melancarkan praktik  aborsi.  Beberapa  barang  bukti  juga  dibawa  ke  Mapolda  Sumsel.  Antara  lain,  surat pendaftaran kontrol berobat, tiga botol besar obat suntik  yang  sudah dipakai, satu botol sedang obat  suntik  yang  sudah  habis  dipakai,  dan  satu  botol  kecil  obat  suntik  yang  sudah  habis dipakai.[4]
Di atas merupakan sebagian kecil dari kasus praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter yang termuat  dalam  media  massa,  dan  bahkan  mungkin  juga  masih  banyak  kasus  praktik  aborsi  di Indonesia  yang  belum  tersorot  oleh  media  massa.  Dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  dokter berpegang  teguh  pada  etika  kedokteran.  Etika  yang  menjadi  pegangan  para  dokter  untuk mengatur  tingkah  lakunya.  Etik  kedokteran  mengacu  dan  berlandaskan  asas-asas  etik  yang mengatur  hubungan  antar  manusia.  Jika  nilai-nilai  etik  kedokteran  itu  menjiwai  sikap  dan perilaku  dokter  dan  menjiwainya  dalam  setiap  sikap  tindakannya  sehari-hari,  nilai  yang membawa  konsekuensi  tentang  bagaimana  ia  harus  berbuat  dan  bersikap.  Nilai  etik  senantiasa
ingin  menempatkan  diri  dengan  menempatkan  diri  dengan  memberi  warna  dan  pertimbangan terhadap  sikap  dan  perilaku  dokter  dalam  memasyarakatkan  dan  memberi  pedoman  tentang mana yang dianggap baik, buruk, benar dan salah.[5]
Terdapat berbagai metode yang sering dipergunakan dalam abortus provocatus yang perlu diketahui,  oleh  karena  berkaitan  dengan  komplikasi  yang  terjadi  dan  bermanfaat  di  dalam melakukan  penyidikan  serta  pemeriksaan  mayat  untuk  menjelaskan  adanya  hubungan  antara tindakan  abortus  itu  sendiri  dengan  kematian  yang  terjadi  pada  si-ibu.  Metode-metode  yang dipergunakan  biasanya  disesuaikan  dengan  umur  kehamilan,  semakin  tua  umur  kehamilan semakin  tinggi  resikonya.  Hal  ini  perlu  diketahui  penyidik  dalam  kaitannya  dengan pengumpulan  barang-barang  bukti.  Oleh  sebab  itu,  kasus  aborsi  yang  terjadi  sekarang  ini menuntut  penegakkan  hukum  dan  sosialisasi  yang  luas  dalam  masyarakat.  Informasi  dan pengetahuan  tentang  bahaya  aborsi  serta  dampak  yang  akan  ditimbulkannya  sangat  penting untuk diketahui masyarakat. Para penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana pun harus menindak secara tegas para pelaku tindak pidana aborsi.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas,  Adapun  perumusan  masalah dalam penelitian ini yaitu:
a. Apakah praktik aborsi yang dilakukan oleh dokter obgyn atas permintaan pasien atau keluarga termasuk dalam pelangaran etik.
b. Bagaimana  praktik  aborsi  yang  dilakukan  oleh  dokter  obgyn  atas  permintaan  pasien  atau keluarga dari sudut pandang hukum.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan library research dengan pengumpulan data sekunder  yang diperoleh melalui kepustakaan  (peraturan perundang- undangan,  dan  doktrin-doktrin  hukum)  yang  berhubungan  dengan  judul  penelitian.  Peneliti memilih melakukan metode ini dengan pertimbangan karena terkendala dana dan juga waktu jika penelitian tersebut dilakukan dengan pendekatan empiris atau di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kulitatif, yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  karena  masih  sedikit  sekali  informasi  mengenai penanganan  dilema  etik  dokter  obgyn  yang  melakukan  aborsi.  Fokus  pengkajian  dalam penelitian  ini  adalah  pada abortus  provocatus  criminalis .  Metode  ini  merupakan  metode  yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan awal dari suatu fenomena.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Keterkaitan Etik Kedokteran Terhadap Praktik Aborsi
Kode etik kedokteran sewajarnya berlandaskan etik dan  norma-norma yang mengatur hubungan  antar  manusia,  yang  asas-asasnya  terdapat  dalam  falsafah  Pancasila,  sebagai landasan  idiil  dan  UUD  1945  sebagai  landasan  strukturil.[6]  Dengan  maksud  untuk  lebih nyata  mewujudkan  kesungguhan  dan  keluhuran  ilmu  kedokteran,  maka  para  dokter  balk yang  tergabung  dalam  perhimpunan  profesi  Ikatan  Dokter  Indonesia  (IDI),  maupun  secara fungsional  terikat  dalam  organisasi  pelayanan,  pendidikan  dan  penelitian  telah  menerima Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  (KODEKI),  yang  dirumuskan  dalam  pasal-pasal  sebagai berikut:

## Kewajiban Umum:
Pasal  1.  Setiap  dokter  harus  menjunjung  tinggi,  menghayati  dan  mengamalkan  Sumpah Dokter.
Pasal  2.  Seorang  dokter  harus  senantiasa  melakukan  profesinya  menurut  ukuran  yang tertinggi.
Pasal 3. Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi.
Pasal 4. Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:
a. Setiap perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri.
b. Secara  sendiri  atau  bersama-sama  menerapkan  pengetahuannya  dan  keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, tanpa kebebasan profesi.
c. Menerima  imbalan  selain  dari  pada  yang  layak  sesuai  dengan  jasanya,  kecuali  dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak penderita.
Pasal 5. Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan makhluk insani, baik jasmani maupun rohani, hanya diberikan untuk kepentingan penderita.
Pasal 6. Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya.
Pasal  7.  Seorang  dokter  hanya  memberi  keterangan  atau  pendapat  yang  dapat  dibuktikan kebenarannya.
Pasal
8. Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan/mendahulukan  kepentingan  masyarakat  dan  memperhatikan  semua  aspek pelayanan  kesehatan  yang  menyeluruh  (promotif,  preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif),  serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya.
Pasal  9.  Setiap  dokter  dalam  bekerja  sama  dengan  para  pejabat  di  bidang  kesehatan  dan bidang lainnya serta masyarakat, harus memelihara saling pengertian sebaik-baiknya. Kewajiban Dokter terhadap Penderita:
Pasal 10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani.
Pasal  11.  Setiap  dokter  wajib  bersikap  tulus  ikhlas  dan  mempergunakan  segala  ilmu  dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Dalam hal ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan  atau  pengobatan,  maka  ia  wajib  merujuk  penderita  kepada  dokter  lain  yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
Pasal  12.  Setiap  dokter  harus  memberikan  kesempatan  kepada  penderita  agar  senantiasa dapat  berhubungan  dengan  keluarga  dan  penasehatnya  dalam  beribadat  dan  atau  dalam masalah lainnya.
Pasal  13.  Setiap  dokter  wajib  merahasiakan  segala  sesuatu  yang  diketahuinya  tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.
Pasal  14.  Setiap  dokter  wajib  melakukan  pertolongan  darurat  sebagai  suatu  tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

## Kewajiban Dokter terhadap Teman Sejawatnya
Pasal  15.  Setiap  dokter  memperlakukan  teman  sejawatnya  sebagaimana  ia  sendiri  ingin diperlakukan.
Pasal  16.  Setiap  dokter  tidak  boleh  mengambil alih  penderita  dari  teman  sejawatnya  tanpa persetujuannya.
Kewajiban Dokter terhadap Diri Sendiri :
Pasal 17. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik. Pasal  18.  Setiap  dokter  hendaknya  senantiasa  mengikuti  perkembangan  ilmu  pengetahuan dan tetap setia kepada cita-citanya yang luhur.
Jika  meninjau  pasal  10  Kode  Etik  Kedokteran  bahwa  Setiap  dokter  harus  senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani. Artinya dokter obgyn dalam hal  ini  wajib  melindungi  hidup  janin  yang  masih  berada  dalam  kandungan  (khusus  janin yang masih hidup). Apabila Dokter Obgyn menyetujui untuk melakukan aborsi artinya yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik. Jika yang demikian ini tetap dibiarkan maka akan menjadi percobaan pembunuhan janin ( Abortus Provocatus Criminalis ).[7]
3.2 Sudut Pandang Hukum Tentang Praktik Aborsi Atas Permintaan Pasien/ Keluarga Menurut  hukum-hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  aborsi  atau  pengguguran  janin termasuk kejahatan ,  yang  dikenal  dengan  istilah “Abortus  Provocatus  Criminalis” . Tindakan  aborsi  menurut  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di  Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Yang menerima hukuman adalah:
a. Ibu yang melakukan aborsi;
b. Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi;
c. Orang -orang yang mendukung terlaksananya aborsi.
Beberapa pasal yang terkait[8] adalah:
Pasal 229
(1). Barang  siapa  dengan  sengaja  mengobati  seorang  wanita  atau  menyuruhnya  supaya diobati,  dengan  diberitahukan atau  ditimbulkan  harapan,  bahwa  karena  pengobatan itu  hamilnya  dapat  digugurkan,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
(2). Jika  yang  bersalah,  berbuat  demikian  untuk  mencari  keuntungan,  atau  menjadikan perbuatan  tersebut  sebagai  pencarian  atau  kebiasaan,  atau  jika  dia  seorang  tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
(3). Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.
Pasal 341
Seorang  ibu  yang,  karena  takut  akan  ketahuan  melahirkan  anak,  pada  saat  anak dilahirkan  atau  tidak  lama  kemudian,  dengan  sengaja  merampas  nyawa  anaknya, diancam,  karena  membunuh  anak  sendiri,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.
Pasal 342
Seorang  ibu  yang,  untuk  melaksanakan  niat  yang  ditentukan  karena  takut  akan ketahuan  bahwa  akan  melahirkan  anak,  pada  saat  anak  dilahirkan  atau  tidak  lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 343
Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana. Pasal 346
Seorang  wanita  yang  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungannya  atau menyuruh  orang  lain  untuk  itu,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  empat tahun.
Pasal 347
(1). Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348 (1). Barangsiapa  dengan  sengaja  menggugurkan  atau  mematikan  kandungan  seorang wanita  dengan  persetujuannya,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima tahun enam bulan.
(2). Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal  346,  ataupun melakukan  atau  membantu  melakukan  salah  satu  kejahatan  yang diterangkan  dalam  pasal  347  dan  348,  maka  pidana  yang  ditentukan  dalam  pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.
Pasal 535
Barangsiapa  secara  terang-terangan  mempertunjukkan  suatu  sarana  untuk menggugurkan  kandungan,  maupun  secara  terang-terangan  atau  tanpa  diminta menawarkan,  ataupun  secara  terang-terangan  atau  dengan  menyiarkan  tulisan  tanpa diminta  menunjuk  sebagai  bisa  didapat,  sarana  atau  perantaraan  yang  demikian  itu,
diancam  dengan  kurungan  paling  lama  tiga  bulan  atau  denda  paling  banyak  empat ribu lima ratus rupiah.
Ketentuan  dalam  pasal-pasal  KUHP  tersebut  sangat  jelas  tidak  memberikan  peluang dilakukan aborsi, jika pemberlakuan  ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun.  Segala  bentuk  tindakan  aborsi  dilarang  bagi  wanita,  tanpa  memberikan  alternatif untuk  menyediakan  teknologi  kesehatan  reproduksi  yang  aman  yang  dapat  mengurangi resiko  kematian  wanita  hamil,  disebabkan  adanya  resiko  penyakit  yang  berat  yang membahayakan  jiwa  wanita  hamil  tersebut.[9]  Kosekuensinya  petugas  medis  khususnya dokter,  bidan  dan  petugas  lainnya  dianggap  sebagai  pelanggar  hukum    ketika    mereka melakukan  tindakan  aborsi  dengan  tujuan  untuk  menyelamatkan  jiswa  .  Oleh  karena,  itu perlu diundangkan peraturan yang lebih efektif  dan mampu memberikan solusi yang tepat bagi  masyarakat  serta  dapat  memberikan  peluang  pada  petugas  medis  untuk  melakukan aborsi dengan ketentuan dan batasan yang telah ditentukan dengan baik. [10] Dari rumusan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
a. Seorang  perempuan  hamil  yang  dengan  sengaja  melakukan aborsi  atau  ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara.
b. Seseorang  yang  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  terhadap  ibu  hamil  dengan  tanpa persetujuan  ibu  hamil  tersebut,  diancam  hukuman  penjara  12  tahun,  dan  jika  ibu hamil tersebut mati, diancam penjara 15 tahun penjara.
c. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan bila ibu hamil tersebut mati diancam hukuman 7 tahun penjara.
d. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan aborsi tersebut seorang dokter, bidan  atau  juru  obat  ancaman  hukumannya  ditambah  sepertiganya  dan  hak  untuk berpraktik dapat dicabut.
e. Setiap  janin  yang  dikandung  sampai  akhirnya  nanti  dilahirkan  berhak  untuk  hidup serta mempertahankan hidupnya.
Pada  kehamilan  yang  tidak  diinginkan  aborsi  yang  dilakukan  umumnya  adalah Abortus Provokatus Criminalis dengan beberapa alasan seperti; Kehamilan di luar nikah, masalah  beban  ekonomi,  ibu  sendiri  sudah  tidak  ingin  punya  anak  lagi  akibat incest , alasan kesehatan dan sebagainya.
1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam pasal 75:
(1). Setiap orang dilarang melakukan aborsi,
(2). Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
a. Indikasi  kedaruratan  medis  yang  dideteksi  sejak  usia  dini  kehamilan,  baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin,  yang menderita penyakit genetik berat  dan/atau  cacat  bawaan,  maupun  yang  tidak  dapat  diperbaiki  sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui  konseling  dan/atau  penasehatan  pra  tindakan  dan  diakhiri  dengan konseling  pasca  tindakan  yang  dilakukan  oleh  konselor  yang  kompeten  dan berwenang.
d. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan, sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
e. Yang  dimaksud  dengan  “konselor”  dalam  ketentuan  ini  adalah  setiap  orang yang  telah  memiliki  sertifikat  sebagai  konselor  melalui  pendidikan  dan pelatihan.  Yang  dapat  menjadi  konselor  adalah  dokter,  psikolog,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  dan  setiap  orang  yang  mempunyai  minat  dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis
tetap  harus  berusaha  menyadari  tugasnya  untuk  mengedepankan  kehidupan. Wanita  yang  mengalami  kesulitan  itu  perlu  dibantu  dengan  melihat  jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosialekonomi.
Dalam Pasal 76:
Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
a. Sebelum  kehamilan  berumur  6  (enam)  minggu  dihitung  dari  hari  pertama  haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
b. Oleh  tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keterampilan  dan  kewenangan  yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri. Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.  Memang pasien memiliki hak atas dirinya sendiri dan juga apa yang diperlukan bagi dirinya, namun perlu digaris bawahi bahwa janin yang hidup di dalam rahim pasien itu juga memiliki hak hidup tersendiri yang perlu  dihormati,  sehingga  pasien  tidak  dapat  menghilangkan  hak  tersebut  dengan melakukan aborsi. Sebagaimana Pasal 28B (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas  perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat pada Pasal 9 (1) UU No. 39/1999  yang menjelaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  hidup,  mempertahankan  hidup  dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP  ini  tidak  berlaku  lagi  atas  dasar Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generalis. Berbeda dengan  KUHP,  UU  Kesehatan  memberikan  pengecualian  (legalisasi)  terhadap  tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal  49  ayat  3  UU  No  39  tahun  1999  tentang  HAM,  menyatakan  bahwa  wanita  berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.  Pada Pasal 194  UU  Kesehatan  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan aborsi  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  ayat  (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Artinya Dokter Obgyn  yang melakukan  praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga tanpa adanya indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan,  maka  secara  langsung  Dokter  Obgyn  tersebut  telah  melakukan  tindak kejahatan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dianalisi  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
a. Jika  meninjau  pasal  10  Kode  Etik  Kedokteran  bahwa  Setiap  dokter  harus  senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani. Artinya dokter obgyn dalam hal ini wajib melindungi hidup janin yang masih berada dalam kandungan (khusus janin yang masih  hidup).  Apabila  Dokter  Obgyn  menyetujui  untuk  melakukan  aborsi  artinya  yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran etik. Jika yang demikian ini tetap dibiarkan maka akan menjadi percobaan pembunuhan janin (Abortus Provocatus Criminalis).
b. Dalam  KUHP  terdapat  larangan  terhadap  aborsi,  dan  bagi  ibu  serta  pelakunya  dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan diundangkannya UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar Lex Specialis Derogat Lex Generalis. Berbeda dengan KUHP, UU Kesehatan memberikan pengecualian (legalisasi) terhadap tindakan aborsi tertentu, yaitu aborsi  yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau janinnya. Pasal 49 ayat 3 UU
No  39  tahun  1999  tentang  HAM,  menyatakan  bahwa  wanita  berhak  memperoleh perlindungan  hukum  yang  berkaitan  dengan  fungsi  reproduksinya.  Pada  Pasal  194  UU Kesehatan  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  aborsi  tidak sesuai  dengan  ketentuan  (indikasi  kedaruratan  medis  dan  akibat  pemerkosaan)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).  Artinya,  Dokter  Obgyn  yang  melakukan  praktik aborsi atas permintaan pasien/keluarga tanpa adanya indikasi kedaruratan medis dan akibat pemerkosaan,  maka  secara  langsung  Dokter  Obgyn  tersebut  telah  melakukan  tindak kejahatan.
Adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut: 1) Pemerintah perlu menerbitkan peraturan  yang  menjadi  perintah  atributif  Undang-Undang  Kesehatan  tentang  aborsi  atas indikasi  kedaruratan  medis  dan  perkosaan;  2)  Organisasi  Profesi  IDI  perlu  meningkatkan pengawasan  dan  pembinaan  kepada  seluruh  Dokter  di  Indonesia;  3)  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan perlu mewaspadai dan selalu berhati-hati dalam memberikan pelayanan terutama di bidang obstetri dan ginekologi agar terhindar dari pidana; 4) Dokter obgyn perlu mempertebal keilmuan tentang hukum kesehatan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] Kemenkes.RI, “PROFIL KESEHATAN INDONESIA 2018,” Jakarta,Indonesia, 2018.
[2] A.  Prio  and  A.  Santoso,  “Membangun  Budaya  Keperawatan  Homecare  yang  Berbasis Keselamatan Pasien dan Bebas Malpraktik,” J. Pengabdi. Masy. Cendekia (PMC), vol. 1, no. 1, pp. 20–30, 2022.
[3] Endang  Pandamdari  and  Dkk,  “Tinjauan  Yuridis  Pertanggungjawaban  Pelaku  di Indonesia  Terkait  Tindak  Pidana  Aborsi”,  Synotic  Law,” J.  Ilmu  Huk. ,  vol.  1,  no.  1, 2022.
[4] R.  Hardiyanti,  I.  Jus’at,  and  D.  Angkasa,  “Hubungan  lama  kerja  menjadi  kader, pengetahuan,  pendidikan,  pelatihan  dengan  presisi  dan  akurasi  hasil  penimbangan  berat badan balita oleh kader Posyandu,” AcTion Aceh Nutr. J. , vol. 3, no. 1, p. 74, Jul. 2018, doi: 10.30867/action.v3i1.102.
[5] G. N. Maridjan, “Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia,” Lex Soc. , vol. 8, no. 6, 2019.
[6] L.  Lilis  and  Dkk,  “Urgensi  Perubahan  Kebijakan  Aborsi  di  Indonesia,” DEVIANCE  J. Kriminologi , vol. 3, no. 1, 2019.
[7] Sukendar and Dkk, “Juridical Review of Nurse’s Legal Responsibility for Patient Safety in Self Nursing Practice,” UNIFIKASI J. Ilmu Huk. , vol. 8, no. 2, 2021.
[8] KEMENKES.RI,  “Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien,” Jakarta, 2018.
[9] T. K. Utami and M. Aji, “Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia,” J. Mimb. Justitia , vol. 1, no. 2, 2015.
[10]  Y.  N.  Langie,  “Tinjauan  Yuridis  Atas  Aborsi  di  Indonesia  (Studi  Kasus  Di  Kota Manado),” Lex Soc. , vol. 2, no. 2, 2014.