Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia *

## Muhammad Tito Karnavian
**
* Makalah ini pernah disampaikan pada Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-67 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK, tanggal 17 Juni 2013.
** Jenderal Pol.Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, PhD, saat ini menjabat Kapolri, pada tanggal 26 Oktober 2017 dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK.

## Abstrak:
Insurgensi merupakan salah satu bentuk “Irregular Warfare ”, yang berbeda dengan perang konvensional atau “Regular Warfare ”. Ada empat strategi utama insurgensi: konspirasi, perang kota, gradual, military-foco. Dalam rangka menghadapi insurgensi, maka terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Perang insurgensi sebenarnya perang untuk mendapat dukungan publik (public support). Pihak mana yang berhasil memenangkan dukungan publik maka akan menjadi pemenang perang. Oleh karenanya kunci utama untuk mengalahkan insurgen atau teroris, negara harus mampu merebut dukungan publik, baik lokal maupun internasional. Pemahaman tentang insurgensi dan kontra insurgensi perlu diserap oleh semua perwira Polri, karena sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri khususnya penegakan hukum, maka Polri berada pada garis terdepan penanganan insurgensi di Indonesia
Kata Kunci : Polri, Insurgensi, Publik, Terorisme

## Pendahuluan
Sejak awal abad 20, seiring dengan berkembangnya nilai-nilai demokrasi, sistem hubungan internasional sudah mengalami pergeseran paradigma dari Realisme menuju Liberalisme dan bahkan mengarah pada Konstruktivisme (Wendt, 1992). Sistem dunia yang anarki dengan absennya suatu pemerintahan dunia ( single global government) dan diwarnai dengan dominasi aktor negara mulai perlahan berubah seiring munculnya aktor- aktor non negara, misalnya NGO internasional. Aktor-aktor ini turut
menentukan sistem ketertiban dunia. Kekuatan dan pengaruh mereka telah menyebabkan otoritas aktor negara menjadi berkurang.
Perkembangan ke arah Konstruktivisme ditandai dengan upaya berbagai aktor negara dan non negara, untuk membentuk nilai-nilai dan norma- norma yang diberlakukan secara universal. Kekuatan aktor-aktor itu telah mampu membuat berbagai aktor negara untuk tunduk terhadap norma- norma tersebut, sehingga meski suatu pemerintahan dunia tidak muncul, dunia telah menjadi lebih tertib dan kurang anarki karena penghormatan dan ketaatan terhadap konstruksi norma-norma dimaksud.
Pergeseran paradigma tersebut berpengaruh besar dalam tata pergaulan dunia di segaia bidang. Dalam konteks perang, Liberalisme dan Konstruktivisme yang makin menguat paska
Perang Dunia 2 telah mengurangi kuantitas dan kualitas insiden perang antar aktor negara. Perang itu sendiri tidak lain adalah perpanjangan kebijakan politik yang diambil ketika cara damai tidak dapat menjadi solusi. Sebaliknya, menguatnya aktor non negara telah membuat konflik dan kekerasan yang melibatkan aktor non negara menjadi kian potensial. Aktor non negara ini dapat berkonflik dengan aktor non negara lainnya, dengan aktor negara, bahkan dengan aktor kelompok negara. Konflik kekerasan antar kartel narkotika di Amerika Latin adalah contoh bentuk konflik antar aktor non negara, pemberontakan di Filipina Selatan oleh MILF adalah bentuk konflik antara aktor non negara dengan negara (Karnavian, 2009), dan aksi terorisme Al Qaeda yang menyerang Barat menjadi bukti adanya konflik kekerasan antara aktor non negara dengan sekelompok negara (Phares,2005 dan Howard, 2006).
Perubahan paradigma dunia yang lebih Liberalis dan Konstruktifis ini juga berpengaruh terhadap potensi konflik di kawasan ASEAN. Adanya lembaga regional ASEAN yang semula tidak berorientasi pada bidang keamanan, perlahan telah membuat ASEAN menjadi salah satu kawasan yang paling stabil di dunia. Terlepas dari adanya sejumlah sengketa perbatasan di kalangan negara anggotanya, tapi sejak ASEAN didirikan tahun 1967, tidak ada lagi perang antar negara ASEAN. Sedemikian berhasilnya ASEAN mengkonstruksi sejumlah norma tata pergaulan yang dipatuhi negara anggotanya, sehingga banyak pengamat menganggap bahwa ASEAN perlahan akan menjadi suatu komunitas keamanan ( Security Community), dan dapat menjadi model bagi kawasan lain untuk menciptakan keamanan regional (Tomotaka, 2008).
Namun demikian ASEAN tidak lepas dari munculnya potensi konflik kekerasan oleh aktor non negara. Pemerintah Filipina hingga kini masih berjuang untuk menyelesaikan
pemberontakan di bagian selatan negaranya, demikian juga Thailand dan Myanmar. Indonesia telah mampu mengakhiri konflik dengan aktor Gerakan Aceh Merdeka pada 2005, namun masih terus dihadapkan pada persoalan aksi kekerasan oleh jaringan Islamis radikal dan separatisme di Papua.
Paparan ini bermaksud untuk mengupas tentang potensi konflik oleh aktor non negara yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia tersebut yang menurut penulis adalah aksi insurgensi, bagaimana strategi menghadapinya dan apa peran Polri, sebagai institusi utama pemelihara keamanan dalam negeri, dalam strategi tersebut.

## Pemahaman Tentang Insurgensi
Di dalam literatur Strategic Studies, salah satu anak cabang ilmu Politik Internasional, insurgensi merupakan salah satu bentuk “Irregular Warfare ”, yang berbeda dengan perang konvensional atau “Regular Warfare ”.
Menurut Bard O’Neill (2005), insurgensi adalah “....o struggle between a non-ruling group and the ruling authorities in which the non- ruling group consciously uses political resources (e.g, organizational expertise, propaganda, and demonstrations) and violence to destroy, reformulate, or sustain the basis of legitimacy of one or more aspects of politics”. Sedangkan Wilkinson (2001) menyebutnya dengan istilah “revolutionary warfare” yaitu, “...o struggle between a non-government group and a government for political and social control of people in a given national territory”. Dengan demikian insurgensi ditandai dengan hadirnya aktor non negara melawan aktor negara dengan menggunakan sumber daya politik dan militer dengan tujuan mengambil alih kekuasaan negara.
Ada empat strategi utama insurgensi: konspirasi, perang kota, gradual, military-foco (O’Neill, 2005). Strategi konspirasi dilaksanakan
tanpa melibatkan massa, namun cukup dengan melakukan aksi pengambilalihan kekuasaan dengan cepat di tingkat elite, misalnya kudeta. Perang kota (urban warfare) banyak dilakukan dengan cara teroris dan sabotase di perkotaan, memanfaatkan kompleksnya kehidupan perkotaan untuk berlindung dan sekaligus sumber logistik. Strategi gradual dikerjakan secara bertahap yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: strategic defensive, strategic stalemate dan strategic offensive. Contoh klasik insurgensi gradual ini adalah perjuangan komunis Mao Tse Tung ketika mengambil alih kekuasaan dari Nasionalis (Baylis dkk, 2002). Pada tahap strategic defensive, Mao membentuk organisasi, merekrut massa petani di pedesaan dengan menjual ideologi komunis, membangun jaringan kekuatan militer dan melakukan serangan terbatas dengan taktik terorisme dan gerilya. Pada tahap strategic stalemate, saat kekuatan militer menguat Mao mulai menantang negara secara terbuka untuk berperang dengan taktik gerilya dan konvensional . Sedangkan pada tahap strategic offensive, Mao melakukan serangan militer besar-besaran sehingga pemerintah dapat ditaklukkan.
Perjuangan Che Guevara di Amerika Latin, termasuk membantu Fidel Castro untuk merebut Kuba, merupakan contoh klasik aplikasi strategi military- foco atau military focus ^Johnson, 2006). Strategi ini tidak memerlukan pembentukan organisasi untuk merebut basis massa dan membangun kekuatan militer besar. Guevara hanya membentuk unit kecil militer, namun fleksibel, mobilitas tinggi, memiliki kemampuan sabotase dan geriiya serta menyerang sasaran unit militer pemerintah dengan metoda hit and run. Keberhasilan unit ini mengalahkan unit militer pemerintah dan kemampuan untuk lolos dari penangkapan telah membuat pemerintah frustasi dan menjatuhkan kredibilitas kekuatan pemerintah di mata publik.
Akibatnya kelompok perlawanan lain
menjadi lebih berani dan membentuk unit-unit kecil menyerang pemerintah. Bola salju terus bergulir sehingga unit kecil militer ini membesar dan mengalahkan kekuatan militer pemerintah, hingga pemerintah menyerah.
Dari literatur gerakan terorisme radikal Islamis kontemporer, kedua strategi terakhir di atas mirip dengan strategi Qital Nikayah dan Qital  Tamkin (\CG, 2010 dan Maqdisi, 2009). Qital Tamkin yang digagas oleh Abu Muhammed Maqdisi, tokoh radikal Islam yang amat berpengaruh, amat mirip dengan strategi gradual yang memerlukan pembangunan basis massa perjuangan, sedangkan Qital Nikayah yang dicetuskan tokoh Al Qaeda lainnya Abu Musab Zarkawi menyarankan bentuk perjuangan yang tidak memerlukan basis massa, namun menyerang terus menerus lawan dengan kekuatan kecii sehingga lawan menjadi lemah.
Dalam rangka menghadapi insurgensi, maka terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Perang insurgensi sebenarnya perang untuk mendapat dukungan publik (public support). Pihak mana yang berhasil memenangkan dukungan publik maka akan menjadi pemenang perang. Insurgeri hanya dapat bertahan jika ada dukungan publik, karena publik merupakan sumber logistik, rekrutmen, tempat persembunyian dan lain- lain. Oleh karenanya kunci utama untuk mengalahkan insurgen atau teroris, negara harus mampu merebut dukungan publik, baik lokal maupun internasional (Ashour, 2009). Prinsip berikutnya adalah menggunakan kekuatan minimum untuk menghindari korban kolateral anggota masyarakat yang tidak diperlukan sehingga masyarakat tidak antipati terhadap negara. Prinsip penting lain adalah efcktifitas propaganda dan kontra propaganda, karena propaganda akan amat mempengaruhi opini publik dan massa insurgen untuk mendukung atau tidak mendukung insurgen (Ramakhrisna dan Tan, 2002).
Debat antara Marc Sageman (2008) vs Bruce Hoffman (2006 dan 2008) tentang strategi penanganan terorisme juga dapat menginspirasi strategi penanggulangan insurgensi. Sageman mengklaim bahwa penyelesaian akar masalah lebih penting daripada menindak jaringan teror, sedangkan Hoffman yakin bahwa menghancurkan jaringan dan organisasi, seperti jaringan  AI  Qaeda, akan dapat menetralisir gangguan terorisme.
Pemikiran Louis Richardson (2005) menjadi pertimbangan lain dalam menangani insurgeisi. Richardson yang telah melakukan penelitian puluhan kelompok terorisme dan insurgen di dunia menyatakan adanya 3 penyebab munculnya terorisme dan insurgensi: disaffected persons, enabling group dan legitimizing ideology. Oleh karenanya untuk menetralisirnya, perlu ada upaya untuk menyelesaikan ketidakpuasan orang-orang tersebut, menghentikan organisasinya dan menetralisir ideologi yang membolehkan serta menganjurkan mereka melakukan aksi kekerasan.

## Insurgensi Di Indonesia
Berdasarkan definisi tentang insurgensi sebagaimana diargumentasikan oleh O’Neill dan Wilkinson di atas, maka saat ini Indonesia juga menghadapi setidaknya dua kelompok insurgen: jaringan Islamis radikal dan separatis (etno- nasionalis).
Aksi kekerasan oleh jaringan Islamis radikal yang mulai marak kembali di era Paska- Suharto ini, seringkali dipandang sebagai fenomena terorisme semata. Namun bagi penulis, aksi-aksi tersebut tidak sesederhana itu, aksi- aksi yang dilakukan oleh suatu jaringan yang saling terkait ini lebih tepat dilihat sebagai suatu gerakan insurgensi. Insurgensi lebih luas daripada terorisme. Jika terorisme didefinisikan sebagai “ The use of force or threot use of force against civilians/non combatants for political or
ideological purposes”, maka sebenarnya terorisme tidak lebih dari taktik insurgensi dengan memilih target sipil atau non kombatan sebagai sasaran antara (Merari, 2007). Taktik ini dipilih umumnya karena kekuatan dan sumber daya yang dimiliki terbatas, tidak sebanding dengan kekuatan lawan/pemerintah, sehingga dengan menyerang sasaran sipil, pemerintah akan kehilangan wibawa dan legitimasi untuk mampu melindungi warganya. Pada jangka panjang, publik akan mengalihkan dukungannya kepada teroris yang memiliki posisi tawar lebih tinggi karena mampu menekan pemerintah.
Jaringan Islamis radikal di Indonesia, tidak hanya menyerang sasaran sipil dengan motif ideologi jihad semata. Dalam beberapa insiden mereka menyerang sasaran aparat keamanan, termasuk militer kombatan. Mereka juga memiliki tujuan politik yang jelas yaitu ingin mengambil alih kekuasaan dan merubah negara Indonesia yang dipandang sekuler, menjadi suatu negara Islam yang didasarkan pada syariat Islam versi mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, jaringan ini menggunakan sumber daya politik termasuk mendirikan organisasi resmi (above ground) dan aksi kekerasan terutama dengan taktik terorisme oleh jaringan tertutup [under ground).
Jaringan ini, jika ditelusuri sebenarnya bersumber dari gerakan Darul Islam yang pada periode 1949-1962 melakukan insurgensi terhadap pemerintah Indonesia (Dengel, 1995 dan Temby, 2010). Paska penumpasan gerakan ini, muncul kelompok-kelompok baru dengan tujuan sama yaitu mendirikan Negara Islam Indonesia. Pada masa kini, kelompok-kelompok utama adalah Nll (Negara Islam Indonesia), al Jamaah al Islamiyyah (Jl), Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Tawhid wal Jihad dan sejumlah kelompok kecil lainnya yang amat fleksibel strukturnya. Jaringan ini hampir ada secara signifikan di semua provinsi di Indonesia kecuali sel kecil di Jambi, Kepulauan Riau, Bangka
Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia

## TEMA UTAMA
Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, NTT dan Papua.
Dari berbagai dokumen yang disita, dapat disimpulkan pula bahwa jaringan ini menggunakan dua strategi utama untuk mencapai tujuan politik menegakkan nega-a Islam versi mereka tersebut, yaitu strategi gradual (qital tamkin) dan military-foco (qital nikayoh). Di dalam dokumen utama Jl, Pedoman Umum Perjuangan al Jamaah al Islamiyyah (PUPJI) yang disita Polri tahun 2003 dapat dicermati bahwa Jl menerapkan strategi gradual. Tertulis bahwa ada 3 tahapan perjuangan mereka (Al Manhaj Al Horakiy Li iqomatid Dien) yaitu tahap persiapan untuk penegakan Negara Islam, tahap realisasi penegakan Negara Islam dan tahap mendirikan kekhalifahan dunia (Pavlova, 2006). Pada tahap persiapan untuk penegakan Negara islam dilakukan upaya ur.tuk mendirikan organisasi, pengembangan kekuatan dan penggunaan kekuatan. Upaya untuk mendirikan organisasi { taqwinul jamaah) terdiri dari upaya penentuan kepemimpinan, pembentukan kelompok inti, pendirian organisasi rahasia ( tanzim siri), penerapan prinsip amar maruf nahi munkar, dan pendirian lembaga untuk menegakkan disiplin agama ( hisbah ). Di dalam upaya untuk mengembangkan kekuatan (taqwinul quwwah), dilakukan kegiatan pendidikan, dakwah dan hijrah, mengembangkan doktrin jihad perang (qital), pengembangan kpknatan militer (tajnid), menentukan daerah aman
( qoidah aminah), melaksanakan latihan militer (i’dcd), membangun sistem keuangan ( tomwil ), membangun jaringan intelijen (jasus), dan berkolaborasi dengan kelompok sejenis (tansiq bainal jamaat). Kemudian dalam tahap penggunaan kekuatan (istikhdamul quwwah) dilakukan upaya memberikan peringatan kepada pihak yang bertentangan untuk tunduk dan tidak menghalangi pembentukan negara Islam serta melaksanakan jihad (jihad musallah)
ketika peringatan tersebut tidak diindahkan. Selanjutnya pada tahap pembentukan negara Islam, maka dilaksanakan kegiatan membentuk otoritas negara, membuat aturan hukum, angkatan bersenjata, dan meneruskan jihad perang hingga terbentuknya kekhalifahan dunia.
Meskipun PUPJI ini dibantah oleh beberapa tokoh Jl, seperti Abu Bakar Baasyir, namun interview dengan sejumlah tokoh Jl sendiri seperti Nasir Abas (2006), Ali Imron, Abu Rusdan, Ahmad Roihan, Hambali dan masih banyak lagi, serta tulisan para tokoh yang membantah tadi (Baasyir, 2006, 2007, dan Awwas, 200B), mengkonfirmasi kebenaran isi PUPJI tersebut sebagai dokumen strategi perjuangan Jl. Dengan demikian jelas bahwa Jl mengadopsi strategi gradual insurgensi untuk mencapai tujuan politiknya mendirikan suatu negara Islam versi mereka sendiri. Dengan menggunakan kerangka teori tiga tahapan strategi gradual insurgensi sebagaimana dijelaskan oleh O’Neill, maka sebenarnya Jl masih pada tahap awal yaitu strategic defensive. Pembangunan organisasi baik rahasia atau terbuka telah dibentuk, pengembangan doktrin radikal, rekrutmen, pelatihan militer (seperti di Aceh tahun 2010), penguasaan senjata api amunisi dan bahan peledak, serta upaya merebut dukungan massa telah dimulai, dan hanya melakukan serangan terbatas untuk menjatuhkan wibawa pemerintah dan Barat. Jika mereka berhasil melalui tahap ini, dan menjadi besar, tidak menutup kemungkinan akan berlanjut ke tahap berikutnya yaitu strategic stalemate dan strategic offensive.
Strategi kedua yang dilakukan oleh jaringan Islamis radikal adalah military- foco. Penerapan strategi ini ditandai oleh adanya sejumlah aksi yang dilakukan oleh kelompok kecil tanpa perintah langsung dari organisasi. Sejumlah kasus yang terjadi dengan model ini diantaranya operasi oleh Noordin M. Top dan DR. Azahari paska Bom Bali 2002 yang menurut kalangan internal Jl tidak direstui oleh mereka. Beberapa
kasus lain adalah kasus “ lone wolf ’ pemboman di restoran A&W tahun 2006 Jakarta Timur dan bom sepeda di suatu Pos Polisi Lalu Lintas di Bekasi tahun 2010. Aksi- aksi ini lebih didorong oleh aspek ideologis yaitu keinginan untuk melaksanakan jihad yang mereka anggap fardu ain atau wajib bagi setiap Muslim untuk menegakkan syariah, dibanding dorongan politis untuk mengambil alih kekuasaan. Harapan mereka dengan aksi tersebut maka kewajiban jihad mereka telah terlaksana, dan memberi contoh bagi yang lain untuk melakukan jihad yang sama. Bola salju dapat bergulir sehingga aksi militory-foco ini dapat meluas dan ditiru oleh yang lain menjadi gerakan besar aksi kekerasan melawan pemerintah.
Insurgensi separatisme juga terjadi di Papua. Tujuan sebagian besar kelompok insurgen di Papua cukup jelas yaitu ingin memisahkan Papua dari NKRI menjadi negara merdeka. Berbeda dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka dan Fretilin Timor Timur yang masing-masing memiliki satu jaringan utuh dan kesatuan komando, maka gerakan separatisme di Papua amat fragmented (Singh, 2008). Tidak terdapat satu komando dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Hal ini lebih disebabkan oleh sistem kehidupan masyarakat yang masih amat primordial kesukuan.
Dari sudut pandang cara bertindak, ada dua jenis gerakan yang ada di Papua. Pertama, kelompok yang lebih menggunakan cara non militer. Di Provinsi Papua, kelompok utama adalah Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang berpusat di Jayapura. Di luar negeri kelompok ini berhubungan langsung dengan Benny Wentia yang tinggal di Inggris. Kegiatan utama kelompok ini adalah melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, termasuk membuka Website. Kegiatan lain berupa mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengangkat berbagai isu kemerdekaan, referendum, pelanggaran HAM
dan lain-lain. Kegiatan diplomasi internasional terutama dilakukan oleh figur Benny Wenda yang berupaya menggalang dukungan internasional. Pembukaan kantor OPM di Oxford baru-baru ini merupakan salah satu manuvernya.
Kelompok non-militer lain yang cukup menonjol adalah West Papua Nasional Authority (WPNA) di Manokwari. Kelompok ini lebih kecil daripada KNPB dan memiliki sel jaringan di Biak, Serui dan Kota Sorong. Kegiatan yang dilakukan terutama mobilisasi massa, demo, dan propaganda media.
Aksi kekerasan militeristis dilakukan oleh jaringan bersenjata yang sering disebut sebagai TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional - Organisasi Papua Merdeka). Ada tiga jaringan utama dikenal. Pertama, jaringan yang mengakui Goliath Tabuni sebagai panglima. Jaringan ini bermarkas di gunung Tinggineri, Kabupaten Puncak Jaya dan memiliki sel di sekitar Kabupaten Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Mimika, dan Paniai. Kedua, jaringan yang mengakui Mathias Wenda sebagai panglima. Pusat komando ada di wilayah Provinsi Sandaun Papua New Guinea yang berbatasan dengan Indonesia dan dikenal dengan Markas Victoria. Sel jaringan ada di Kabupaten Kerrom, Koya perbatasan, Puncak Jaya dan Lanijaya. Ketiga, adalah jaringan yang mengakui Hans Richard Yuweni sebagai panglima bermarkas di hutan Depapre Kabupaten Jayapura. Sel jaringannya terdapat di Kota Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Waropen, Yapen, Biak, Sorong dan Raja Ampat.
Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dan memiliki persenjataan terbatas. Sumber utama pengadaan senjata dari perampasan dan pencurian senjata aparat keamanan Polri dan TNI yang lengah, membeli dari jaringan penjualan senjata dari PNG dan Filipina Selatan melalui jalur laut Sulawesi Utara ke Nabire, dan juga membeli
Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia
peluru dari oknum militer dan polisi. Dukungan logistik dan keuangan amat minim disamping tidak adanya doktrin yang kuat untuk membangun suatu kekuatan gerakan bersenjata. Strategi yang dilakukan lebih pada military- foco, yaitu melakukan taktik gerilya skala kecil dengan sasaran anggota TNI dan Polri. Taktik terorisme dengan sasaran sipil juga terkadang dilakukan terutama dengan sasaran masyarakat pendatang non Papua.
Melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh gerakan insurgensi di Papua, gerakan tersebut masih besifat sporadis, terpecah dan tidak memiliki strategi yang jelas. Memang ada upaya oleh KNPB untuk menggabungkan semua jaringan militer dan non-militer di atas dan diarahkan pada strategi gradual kolektif, namun tidak pernah berhasil karena sentimen kesukuan yang amat tinggi, serta adanya dikotomi masyarakat pegunungan dan masyarakat pantai, yang memiliki karakter khas masing-masing dan tidak ingin dikomandoi oleh yang lain.

## Strategi Penanganan Insurgensi Di Indonesia
Menghadapi kedua jenis insurgensi di atas, maka pemerintah Indonesia menerapkan strategi hard dan soft approach secara simultan. Semula, untuk menangani gerakan Islamis radikal dan separatisme, pemerintah lehih mengedepankan opsi pendekatan keras dengan militer sebagai uiung tombak, terutama di masa pemerintahan Suharto. Pada kasus Darul Islam opsi tersebut cukup berhasil meredam, meski kelompok ini terus bertahan ideologinya dan bermetamorfosa menjadi berbagai kelompok seperti yang ada sekarang ini. Namun opsi militer, pada kasus GAM, Fretilin dan OPM Papua tidak sepenuhnya berhasil, semua gerakan tersebut terus bertahan, dan bahkan Fretilin mampu memenangkan dukungan publik lokal dan internasional yang berujung pada kemerdekaan negara Timor Leste. Dalam kasus GAM
pertikaian kekerasan diakhiri dengan perjanjian damai yang oleh banyak pengamat dianggap lebih menguntungkan kelompok GAM.
Selain karena opsi militer yang tidak begitu menjanjikan untuk penyelesaian insurgensi, perubahan iklim politik dunia paska perang dingin 1990an juga membuat opsi militer menjadi tidak efektif. Fukuyama (1992) mengklaim bahwa sejarah konflik ideologi besar telah berakhir dan semua peradaban dunia akan menuju pada satu tatanan demokrasi liberal. Indonesia sudah dilanda badai tersebut pada tahun 1998 yang ditandai dengan jatuhnya pemerintahan semi-otoriter Orde Baru dan berkembangnya demokrasi liberal di era Reformasi. Nilai-nilai khas demokrasi liberal yang mengutamakan supremasi hukum, pemerintahan sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan liberalisme di berbagai bidang telah mempengaruhi cara pengelolaan negara dan segenap problem di dalamnya.
Dalam konteks penanganan insurgensi, opsi militer dirasakan kurang pas dengan iklim baru ini. Pemerintahan sipil, masyarakat, parlemen dan media serta berbagai. kelompok, penekan (pressure groups) lainnya kurang menyukai opsi operasi militer untuk penyelesaian konflik. Oleh karenanya pemerintahan reformasi mengedepankan upaya pendekatan lunak melalui upaya dialog, membangun kesejahteraan dan pencerahan ideologi serta berbagai upaya damai lainnya. Selain itu pendekatan keras dilakukan dengan opsi penegakan hukum, terutama untuk menangani aksi kekerasan dan bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Dalam kerangka ini, maka pemerintah mengedepankan Polri untuk melakukan penegakan hukum terhadap jaringan Islamis radikal. Pada tahun 2002 Polri membentuk Satuan Tugas Bom dan tahun 2003 unit khusus bernama Detasemen Khusus 88 Anti Teror untuk merealisasi kebijakan ini. Pada tataran yang lebih
tinggi, untuk mensinergikan upaya koordinasi antar departemen, Kemenko Polhukom membentuk Desk Khusus Penanggulangan Terorisme (DKPT). Namun menyadari bahwa penegakan hukum semata tidak akan menyelesaikan permasalahan terorisme yang kompleks, maka pada 2010 Presiden membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tugas utama mengkoordikasikan upaya penegakan hukum dan intelijen, serta menjadi eksekutor untuk kegiatan pencegahan dan rehabilitasi, yang sebelumnya kurang banyak disentuh oleh Detasemen Khusus 88 Polri.
Dari sudut pardang strategis, penerapan strategi penegakan hukum ini dirasakan cukup tepat karena berpeluang besar untuk mendapatkan dukungan publik nasional dan internasional yang menjadi kunci kemenangan penanganan insurgensi. Penggunaan kekuatan secara minimum oleh penegak hukum karena setiap upaya paksa dilakukan sesuai aturan hukum dan perlindungan HAM para tersangka aksi kekerasan terorisme telah membuat publik menerima cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah dan menganggap pelaku teror tidak lain sebagai pelaku pelanggar hukum, dari pada pejuang kebebasan atau pejuang agama. Pada sisi lain, kelemahan utama strategi ini adalah tindakan yang terkadang lamban karena untuk melakukan upaya paksa harus diperoleh bukti- bukti hukum terlebih dahulu, yang acapkali sulit diperoleh karena pelaku teror juga memahami taktik menghindari jeratan hukum. Dengan sistem hukum due process oj law maka sistem pembuktian ini akan menjadi hambatan serius bagi penegak hukum untuk membawa pelaku ke pengadilan jika aturan hukumnya lemah dan tidak mengatur berbagai bentuk taktik dan perbuatan pelaku yang sebenarnya bagian dari strategi perjuangannya. Di beberapa negara, karena dianggap kejahatan luar biasa, maka taktik terorisme dinetralisir dengan sistem hukum yang bernuansa crime control model.
Memang ini akan menjadi pro kontra karena crime control model berpotensi melanggar HAM dan mengurangi civil liberty, namun dengan besarnya resiko keamanan nasional ( national security) maka perlu dicari formula aturan hukum yang pas yang dapat menyeimbangkan kepentingan perlindungan c/V/7 liberty dan national security ini (Pollock, 2007).
Untuk menangani insurgensi di Papua, pemerintah berpendapat bahwa akar masalah utama gerakan tersebut adalah aspek kesejahteraan dibanding ideologi atau hal lainnya. Marc Sageman (2004) menyatakan ada tiga motif utama pelaku teror melakukan aksinya: ideologi, emosi dan materi. Jika dalam kasus jaringan Isiamis radikal, pemerintah berpendapat motif utomo gerakan adalah ideologi radikal (Salafi Jihadi) sehingga menekankan upaya penyelesaian pada aspek kontra-ideologi, maka untuk masalah Papua yang dianggap didorong utamanya oleh materi, antidot nya adalah mempercepat pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk merealisasi kebijakan ini, maka pada tahun 2001 pemerintah telah mendorong lahirnya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dengan undang-undang ini banyak kekhususan diberikan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Diantaranya keharusan pimpinan pemerintahan dari putra asli Papua, pembentukan DPR Papua, majelis Rakyat papua untuk menangani masalah adat dan juga pemberian dana otonomi khusus untuk percepatan pembangunan. Sejak tahun 2002 pemekaran wilayah amat cepat terjadi. Provinsi yang pada tahun 2001 hanya satu telah menjadi dua: Papua dan Papua Barat. Kabupaten yang semula hanya 10, telah dimekarkan menjadi 43 kabupaten hingga tahun 2013 sehingga kucuran dana APBD total kedua provinsi rnencapai Rp. 61 trilyun, diluar Rp 33 trilyun dana otononomi khusus yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan kementerian pusat.
Polri dalam Penanganan Insurgensi di Indonesia

## TEMA UTAMA
Sejak otonomi khusus, meski ada kritik yang menganggap bahwa kebijakan ini gagal untuk mensejahterakan masyarakat Papua, namun banyak pula pihak, baik di luar maupun di Papua sendiri, yang menganggap bahwa kebijakan Otsus telah berhasil meningkatkan ekonomi Papua dengan cepat. Besarnya biaya APBD di daerah pemekaran dan dana Otonomi Khusus telah memacu pembangunan di berbagai wilayah, baik di pantai maupun pegunungan.
Sama seperti halnya terhadap gerakan Islamis radikal, pendekatan penegakan hukum dengan Polri sebagai ujung tombak diterapkan untuk menghadapi berbagai bentuk pelanggaran hukum oleh gerakan insurgensi di Papua. Polri melakukan langkah-langkah hukum terhadap kegiatan mobilisasi massa, demonstrasi dan aksi kekerasan yang melanggar hukum. Militer bertugas membantu kepolisian dalam upaya menjaga stabilitas keamanan disamping menjaga daerah perbatasan.
Dengan strategi penerapan pendekatan lunak dan keras secara simultan ini, maka gerakan insurgensi Islamis radikal dan separatis Papua relatif dapat ditangani, meski belum tuntas. Namun didasarkan pada prinsip penanganan insurgensi yang menekankan aspek dukungan publik, legitimasi politis dan propaganda, maka prinsip-prinsip ini dapat terpenuhi dengan berbagai upaya pendekatan lunak (deradikalisasi dan kesejahteraan) dan opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Pendekatan kesejahteraan dan kontra ideologi serta penegakan hukum dapat diterima oleh publik baik lokal, nasional maupun internasional. Jika kedua bentuk insurgensi di Indonesia masih terjadi, maka bukan strateginya yang bermasalah namun operasionalisasinya yang belum optimal.

## Peran Polri Dalam Kerangka Strategi Penanganan Insurgensi Di Indonesia
Dalam kerangka strategi seperti jelaskan
di atas, Polri memegang peranan sentral, terutama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Polri diharapkan mampu untuk mencegah aksi kekerasan insurgen, disamping dapat mendeteksi, mengungkap dan memproses hukum pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para insurgen. Penegakan hukum yang efektif akan dapat memberikan efek deteren, menekan insurgen dan sekaligus memperoleh legitimasi dan dukungan publik. Untuk memenuhi peran ini maka Polri harus memiliki kemampuan deteksi yang baik, penyidikan secara ilmiah ( scientific criminal investigation ), serta striking force yang kapabel untuk beroperasi di berbagai medan.
Kemampuan iri sudah cukup berkembang baik dengan adanya Densus 88 AT. Densus telah memiliki unit deteksi dengan kemampuan analisis menggunakan teknologi mutakhir, tim intelijen teknik, sejumlah tim surveillance yang amat terlatih dan tim informant handling. Kemampuan penyidikan ilm ah juga cukup memadai karena adanya tim interogator yang memahami budaya jaringan terorisme, tim penyidik yang kaya pengalaman, juga dukungan teknis dari Pusat Laboratorium Forensik Polri, tim DVI (Disaster Victim Identification) Pusat Kedokteran Kesehatan Polri, dan tim Inafis Polri yang memiliki kemampuan identifikasi. Dukungan operasi juga diberikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Bom Polri yang telah dibentuk paska Bom Bali 2002. Satgas ini bergerak amat fleksibel, karena tidak masuk daiam struktur permanen organisasi Polri. Anggotanya dapat direkrut dan dilepas dari berbagai satuan kerja tingkat Mabes dan kewilayahan tanpa melalui proses birokrasi berbelit-belit.
Sedangkan untuk kemampuan taktis striking force, Densus 88 mendapat dukungan dari Kor Brimob Polri. Personel satuan taktis ini mendapat latihan khusus dengan persenjataan modern untuk beroperasi pada kemampuan perkotaan. Selain satuan terbuka berseragam
[high profile), terdapat juga tim untuk melakukan penindakan tertutup berpakaian preman (low profile).
Dengan segenap kemampuan ini, Densus 88 dan Satgas Bom Polri dapat menekan jaringan terorisme. Sejak tahun 2002 ratusan tersangka sudah diproses hukum, dan diajukan dalam sidang terbuka untuk umum.
Terlepas dari cerita sukses ini, ancaman terorisme tidak sepenuhnya dapat dinetralisir. Jaringannya terus berkembang dan sejumlah peristiwa terorisme masih terjadi hingga kini. Kelemahan utama bersumber dari belum maksimalnya upaya pencegahan dan rehabilitasi, serta pada kemampuan penegakan hukum yang belum efektif. Cronin (2009) mengklaim bahwa berdasarkan hasil penelitiannya terhadap sejumlah kelompok teroris dan insurgen di dunia, terorisme dan insurgensi dapat berakhir dengan melalui 6 cara: tekanan negara yang amat kuat, negosiasi politik, perubahan taktik perjuangan ke cara damai, hilangnya kepemimpinan, hilangnya dukungan publik, dan tujuan teroris atau insurgensi tercapai. Dengan demikian tekanan negara yang tanggung tidak akan menyelesaikar terorisme atau insurgensi. Selain itu masih ada cara- cara lain yang dapat diterapkan selain cara keras tekanan negara tersebut.
Upaya pencegahan tidak banyak disentuh oleh Densus 88, Satgas Bom Polri dan elemen Polri lainnya. Memang Densus 88 melakukan kegiatan pencegahan dan deradikalisasi namun masih amat terbatas. Upaya pencegahan dan rehabilitasi lebih bertumpu pada BNPT. Sudah banyak upaya yang diselenggarakan BNPT termasuk pendekatan kepada kelompok moderat dan radikal serta kampanye kepada masyarakat umum. Namun problema utama upaya ini tampaknya belum menyentuh jaringan terorisme sehingga hasilnya belum optimal. BNPT perlu memiliki grand strategi pencegahan dan rehabilitasi atau deradikalisasi dengan landasan
akademis yang kuat guna mengkoordinasikan semua sumber daya negara termasuk Polri untuk melaksanakan pendekatan lunak.
Kendala lain adalah faktor hukum karena banyaknya kelemahan dalam sistem hukum yang ada. UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 yang dibuat dalam keadaan darurat merespon kasus Bom Bali 1. Pokok- pokok pikiran yang diatur dalam undang-undang ini adalah untuk mengatur bentuk tindak pidana terorisme, memberikan hukuman yang berat, menambah sejumlah kewenangan bagi penegak hukum agar efektif mengungkap Bom Bali, dan mempermudah hukum acara bagi proses kasus terorisme Bom Bali. Saat itu belum diketahui siapa pelaku Bom Bali, jaringannya apalagi motif ideologis politisnya. Saat ini jaringan terorisme sudah terkuak lebar, strategi dan taktik operasi mereka sudah banyak diketahui, motif idaologinya pun sudah difahami. Seyogyanya undang- undang ini direvisi untuk diperkuat guna membatasi ruang gerak jaringan terorisme untuk tidak berkembang, termasuk mengatur aspek pencegahan dan rehabilitasi.
Kelemahan lain dalam penindakan untuk penegakan hukum adalah kemampuan satuan taktis untuk medan selain perkotaan (urban). Belum maksimalnya pembangunan kemampuan untuk operasi di medan hutan dan gunung membuat beberapa operasi taktis kurang optimal, seperti operasi penindakan pelatihan militer kelompok radikal di Aceh tahun 2010 dan operasi terhadap kelompok Santoso di pegunungan Poso sejak 2012. Kelemahan ini terutama karena mulai ditinggalkannya kemampuan GAG (Gerilya Anti Gerilya atau counter insurgency operation) Brimob sejak 1998 guna memenuii tuntutan perubahan Polri menuju polisi sipil.
Untuk kasus irsurgensi di Papua,
Polri mengedepankan Polda Papua untuk menanganinya, didukung oleh satuan kerja lain terutama Bareksrim Polri, Kor Brimob Polri dan Badan Intelijen Keamanan. Menimbang kebijakan negara yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan insurgensi di Papua, maka Polda juga mengambil kebijakan yang paralel dengan kebijakan negara tersebut. Pendekatan lunak lebih banyak dilakukan dengan kegiatan Bimmas (community policing) dan pendekatan intelijen terhadap jaringan insurgen, pendukungnya dan membangun dukungan masyarakat terhadap negara. Berbagai operasi lunak dilakukan seperti Sahabat Matoa dan Aman Matoa yang mengedepankan fungsi intelijen, Bimmas dan Humas tingkat Polda dan kewilayahan. Pendekatan budaya dan agama juga dilakukan mengingat kuatnya jaringan adat dan jaringan gereja di Papua. Pendekatan kepada kalangan birokrat juga dilaksanakan secara formal dan informal karena jaringan ini amat berpengaruh terhadap masyarakat.
Khusus untuk pendekatan keras, penegakan hukum dilakukan secara proporsional dengan kekuatan minimum. Proporsional dalam arti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum nasional. Acapkali hukum adat lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan di Papua dibanding hukum nasional. Sedangkan kekuatan minimum dimaksudkan dalam penerapan upaya paksa, dilaksanakan sedapat mungkin tidak terjadi korban baik dipihak petugas maupun tersangka.
Untuk merealisasi kebijakan penegakan hukum ini, maka Polda memperkuat kemampuan deteksi, penyidikan secara ilmiah dan kemampuan taktis striking force. Kemampuan deteksi ditingkatkan dengan dibentuknya tim intelijen teknis dan analisis, serta pembentukan satgas khusus di tingkat Folda dan beberapa Polres yang memiliki kemampuan surveillance dan informan handling. Intelijen Polda aktif
mendukung maksimalisasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) di Papua dan Papua barat guna melakukan kegiatan deteksi dan penggalangan. Kemampuan penyidikan ilmiah dikembangkan dengan dengan pemberian pelatihan kemampuan penyidik Polda, Polres dan Polsek didukung oleh tim Inafis. Pada beberapa kasus, Bareskrim aktif memberikan dukungan untuk penyidikan. Sedangkan kemampuan taktis striking force mengandalkan satuan Brimob Polda dan dukungan satuan dari Kor Brimob Polri. Terkadang, operasi :aktis ini didukung oleh satuan TNI.
Meskipun telah banyak hasil yang dicapai dengan pengungkapan sejumlah kasus kekerasan dalam rangka menjalankan peran penegakan hukum ini, namun masih belum optimal. Kelemahan berasal dari masih belum terlatihnya Satgas khusus tingkat Polda dan Polres di bidang surveillance, undercover dan informant handling. Kemampuan mereka masih manual konvensional dan belum menggunakan teknologi seperti Densus 88. Anggaran untuk operasi Satgas khusus ini juga masih amat minim karena hanya mengandalkan anggaran rutin. Absennya laboratorium forensik di Papua, juga menjadi kendala penting dalam rangka melaksanakan penyidikan secara ilmiah. Hampir semua kasus kekerasan terjadi dengan modus penembakan. Barang bukti anak peluru atau selongsong yang ditemukan harus dikirim ke Lsbfor di Makassar atau Jakarta untuk pemeriksaan yang memakan waktu cukup lama. Sedangkan untuk operasi taktis, problema yang sama seperti dihadapi dalam penindakan jaringan insurgensi Islamis radikal. Satuan Brimob kurang mampu untuk melakukan operasi taktis di hutan dan gunung yang tinggi dengan oksigen tipis. Akibatnya kelompo< bersenjata yang lahir dan besar di gunung sulit untuk ditindak. Hambatan lain dalam penegakan hukum adalah kurangnya peralatan dan latihan untuk penindakan huru hara. Letak geografis yang luas, medan gunung
hutan dan pulau yang sulit serta terbatasnya sarana transportasi baik d nas maupun komersial membuat sistem back-up lapis kemampuan dalam manajemen operasional Polri kurang berjalan. Back-up dari satuan atas cenderung terlambat untuk mendukung satuan bawah dalam hal terjadi kerusuhan. Jalan keluarnya, satuan Polri kewilayahan meminta back-up dari satuan TNI terdekat. Permasalahan yang muncul, karena doktrin Polri dan TNI berbeda, maka dapat beresiko terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan (excessive) dan berpotensi melanggar HAM.

## Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari penjelasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
Perubahan paradigma sistem ketertiban dunia yang mengarah pada Liberalisme dan Konstruktivisme telah menyebabkan potensi konflik yang melibatkan aktor non  negara menjadi lebih besar. Salah satunya adalah gerakan insurgensi oleh aktor non  negara terhadap negara. Saat ini di Indonesia, terdapat dua bentuk insurgensi yaitu oleh jaringan Islamis radikal dan separatisme di Papua.
Pemerintah menerapkan strategi pendekatan lunak dan keras secara simultan. Untuk kasus insurgensi jaringan Islamis radikal pemerintah menekankan pendekatan lunak kontra ideologi untuk pencegahan dan rehabilitasi, serta opsi penegakan hukum sebagai bentuk pendekatan keras. Sedangkan untuk separatisme di Papua, pemerintah mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan penegakan hukum untuk pendekatan keras.
Polri sudah cukup baik dalam penanganan penegakan hukum insurgensi jaringan Islamis radikal dengan ujung tombak Densus 88 dan Satgas Bom. Namun masih banyak mengalami kendala untuk memberikan hasil maksimal. Sedangkan pendekatan lunak dilakukan dengan
mengedepankan BN PT. Kontribusi Polri untuk pendekatan lunak ini belum optimal.
Untuk kasus insurgensi di Papua, Polri mengedepankan Polda Papua yang menetapkan kebijakan paralel dengan pendekatan kesejahteraan pemerintah. Polda didukung Mabes Polri mengutamakan pendekatan lunak dengan ujung tombak fungsi Bimmas, Intelijen dan Humas. Dalam konteks penegakan hukum Polda berupaya menerapkan kekuatan minimum untuk penindakan dan membangun kemampuan penyidikan yang efektif. Hasil yang dicapai juga belum maksimal.
Selanjutnya, diajukan sejumlah rekomendasi agar Polri dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam penanganan insurgensi baik terhadap jaringan Islamis radikal maupun di Papua sebagai berikut:
Pemahaman tentang insurgensi dan kontra insurgensi perlu diserap oleh semua perwira Polri, karena sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam negeri khususnya penegakan hukum sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri berada pada garis terdepan penanganan insurgensi di Indonesia.
Polri perlu mengintensifkan pelibatan fungsi intelijen dan Bimmas semua tingkatan satuan untuk melaksanakan pendekatan, penggalangan dan deteksi dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi insurgensi Islamis radikal. Untuk itu perlu diatur sistem anggaran khusus dalam sistem anggaran Polri guna mendukung upaya ini. Pelibatan satuan kewilayahan amat penting mengingat luasnya jaringan di banyak provinsi. Densus 88 dan Satgas Bom Polri serta BNPT tidak akan mampu menyentuh semua jaringan ini.
Polri perlu mendorong instansi yang lebih berkompeten untuk merevisi aturan perundang-
undangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme agar dapat lebih kuat guna melindungi keamanan nasional, dengan tetap mengutamakan perlindungan HAM (equilibrium of crime control model and due process of law).
Polri perlu mengembangkan kemampuan taktis Brimob Polri agar dapat efektif melaksanakan operasi penindakan di medan hutan dan gunung, dengan tetap dalam kerangka operasi penegakan hukum. Kemampuan ini juga perlu dikembangkan untuk mendukung efektifitas operasi penindakan Polri di Papua.
Intelijen, Bimmas dan Humas Polda Papua perlu diperkuat dengan dukungan personel, anggaran dan peralatan yang memadai untuk memaksimalkan upaya pendekatan lunak. Back- up dari Mabes Polri juga diperlukan, khususnya untuk kegiatan intelijen dan Bimmas.
Agar penegakan hukum dapat lebih baik, maka kemampuan deteksi Polda Papua perlu ditingkatkan dengan dukungan pelatihan, peralatan dan anggaran untuk tim analis, intelijen teknik, dan tim surveillance baik di tingkat Polda maupun Polres. Suatu cabang Laboratorium Forensik perlu dibentuk di Polda Papua, khususnya untuk kemampuan uji balistik dan kimia forensik, agar dapat mendukung kemampuan penyidikan secara ilmiah.

## Referensi:
Abu Bakar Ba’asyir, Catatan dari Penjara: Untuk Mengamalkan and Menegakkan Dinul Islam (translation: Notes from Prison: To practice and uphold Islamic Religion). Depok, Mushaf, 2006.
Abu Bakar Basyir, “Sistem Kaderisasi Mujahidin Dalam Mewujudkan Masyarakat Islam (Translation: System of Nurturing Mujaheedin Cadres in Creating Islamic Society)”, http://ansorullah.multiply.com.
27 June 2007, available at: http://ansonJllah.multiply.
com/journal/item/33/SISTEM KADERISASI_ MUJAHIDIN_DALAM_MEWUJUDKAN_
MASYARAKAT_ISLAM (accessed 04 July 2010).
Abu Muhammad al Maqdisi, Antara Qital Nikayah and Tamkin, chapter in Mereka Mujahid Tapi Salah Langkah, Jakarta, Jazera Press, 2009.
Alexander Wendt, Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics, di International Organization, Vol. 46, No. 2, Spring, 1992, Boston, The MIT Press.
Ariel Merari, ‘Terrorism as a Strategy of Insurgency”, In The History of Terrorism: From Antiquity to Al Qaeda, by Gerard and Arnauld Blin Chaliand, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 2007.
Audrey Kurth Cronin, How Terrorism Ends: Understanding the Decline and Demise of Terrorist Campaigns, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2009.
Bard E. O’Neill, Insurgency and Terrorism: From Revolution to Apocalypse, 2nd edition, Washington D.C, Potomac Books, Inc, 2005.
Bilveer Singh, Papua: Geopolitics and The Quest for Nationhood, London, Transaction Publishers, 2008.
Bruce Hoffman, Inside Terrorism, New York, Columbia University Press, 2006.
Bruce Hoffman. The Myth of Grassroots Terrorism: Why Osama bin Laden Still Matters”, Foreign Affairs, May/June 2008.
Elena Pavlova, “From Counter-Society to Counter-State: Jemaah Islamiyah According to PUPJI”, Working Paper, Vol. 117, Singapore, Institute of Defence and Strategic Studies, 2006.
Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, New York, Free Press, 1992.
Hoik H. Dengel, Darul Islam and
Kartosuwiryo: Langkah Perwujuand Angan- Angan yang Gagal (translation : Darul Islam and Kartosuwiryo: The Attempts to Articulate the Abortive Dreams), Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
ICG (International Crisis Group), Indonesia: Jihadi Surprise in Aceh, Asia Report No. 189, 20 April 2010.
Irfan Suryabardi Awwas, Dakwah and Jihad Abu Bakar Ba’asyir (translation: Proselytism and Jihad of Abu Bakar Ba’asyir), Yogyakarta, Wihdah Press. 2003.
John Baylis, James Wirtz, Eliot Cohen, and Colin S. Gray, Strategy in the Contemporary World: An Introduction to Strategic Studies, Oxford, Oxford University Press, 2002.
Joshua Johnson, ° From Cuba to Bolivia: Guevara’s Foco Theory in Practice ”, Innovations: a Journal of Politics, Volume 6 (2006): 27.
Joycelyne M. Poliock, Ethical Dillemas and Decisions in Criminal Justice, 5th edition, Belmont, Thomson Wadswoth, 2007.
Kumar Ramakrishna, and Andrew Tan. “The New Terrorism: Diagnosis and Prescriptions”, In The New Terrorism:  Anatomy,  Trends,  and Counterstratecy, by Ramakrishna, Kumar and Andrew Tan, Singapore, Eastern Universities Press, 2002.
Louise Richardson, What Terrorists Want: Understanding the Enemy, Containing the Threat, New York, Random House Publishing Group, 2007.
Marc Sageman, Understanding Terror Network, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004.
Marc Sageman, Leaderless Jihad,
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2008.
Muhammad Tito Kamavian, “The Regional Fraternity: Collaboration Between Violent Islamic Groups in Indonesia and the Philippines”, In Terrorism in South and Southeast Asia in the Coming Decade, edited by Daljit Singh, Singapore: ISEAS and MacMillan, 2009.
Nasir Abas, Mcmbongkar Jamaah Islamiyyah (translation: Unveiling Jamaah Islamiyyah), Jakarta, Grafindo Khasanah llmu, 2006.
Omar Ashour, The De-radicalisation ofJihadists: Transforming Armed Islamic Movement, New York, Routledge, 2009.
Paul Wilkinson, Terrorism versus Democracy: The Liberal State Response, London, Frank Cass, 2001.
Shoji Tomotaka, ASEAN Security Community: An Initiative for Peace and Security, pada www.nids.qo.ip/enqlish/publication/kivo/ pdf/2008/bulletin e2008 3.pdf accessed on 26 May 2013.
Quinton Temby, “Imagining an Islamic State in Indonesia: From Darul Islam to Jemaah Islamiyah ”,Indonesia, Vol. 89 (April 2010).
Russel, D. Howard, “Understanding Al Qaeda’s Application of the New Terrorism- The Key Victory in the Current Campaign”, In Terrorism and Counterterrorism: Understanding The New Security Environment, by Russel D. Howard and Reid L. Sawyer, Dubuque, Iowa, McGraw Hill, 2006.
Walid Phares, Future Jihad: Terrorist Strategies against America, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2005.