## PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN DALAM PROSES PERSIDANGAN BERDASARKAN PASAL 160 AYAT 1 HURUF B KUHAP (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Perkara
Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr)
Gede Pradana Arta Wijaya 1 , Dewa Gede Sudika Mangku 2 , Made Sugi Hartono 3
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { gedepradanaartawijaya@gmail.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , sugi.hartono@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  bagaiamanakah pemeriksaan saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat  1  huruf b  KUHAP  pada perkara  Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr  dan  (2) bagaimanakah  pertimbangan  hakim  dalam  hal  tidak  dihadirkannya  saksi korban dalam proses persidangan berdasarkan Pasal 160 ayat 1 huruf b pada perkara  Nomor  95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  hukum  empiris  dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  dokumen, wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non Random  Sampling .  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  secara  kualitatif. Adapun  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  Pemeriksaan  saksi  korban yang  tidak  dihadirkan  oleh  Penuntut  Umum  di  persidangan    dalam  perkara nomor  95/Pid.Sus/PN.Sgr  termasuk  ke  dalam  pengecualian  Pasal  162 KUHAP  yang  memperbolehkan  saksi  tidak  dihadirkan  dalam  persidangan dengan  alasan  meninggal  dunia  atau  karena  halangan  yang  sah  tidak  dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya    atau  karena  sebab  lain  yang  berhubungan  dengan  kepentingan negara.  Saksi  korban  dalam  perkara  ini  adalah  Kapolri  dan  Gubernur  yang tidak  bisa    (2)  pertimbangan  hakim  dalam  hal  saksi  korban  yang  tidak dihadirkan  di  persidangan  oleh  penuntut  umum  diperbolehkan  berdasarkan ketentuan  pasal  162  KUHAP,  dan  terhadap  penerapan  pasal  160  ayat  1 KUHP dinilai kurang tepat, hakim dalam pertimbangannya melanjutkan proses sidang  dengan  dilanjutkannya  pemeriksaan  saksi  dan  barang  bukti. Dilanjutkannya  pemeriksaan  saksi  dan  barang  bukti  tersebut  demi terwujudnya asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.
Kata kunci: Saksi Korban, KUHAP, Persidangan

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  (1)  to  find  out  how  the  examination  of  victim witnesses  in  the  judging  process  based  on  Article  160  paragraph  1  letter  b KUHAP  in  case  Number  95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr  and  (2)  what  is  the  judge's consideration  in  this  case,  the  absence  of  a  victim  witness  in  the  judging process  based  on  Article  160  paragraph  (1)  letter  b  in  case  Number 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.  This  type  of  research  is  empirical  legal  research, with  the  descriptive  nature  of  the  research.  The  location  of  the  research conducted in Pengadilan Negeri Singaraja 1 B. The data collection technique used is to study documents, observation, and interviews. Sampling technique used  is  the  Non  Probability  Sampling  technique  and  the  determination  of  the subject  using  purposive  sampling  technique.  Processing  technique  and qualitative data and analysis techniques. The results of the study show that (1) The  examination  of  victim  witnesses  who  were  not  presented  by  the  Public Prosecutor in the judging in case number 95/Pid.Sus/PN.Sgr is included in the exception to Article 162 KUHAP which allows witnesses not to be presented in court on the grounds of death or death. because of a legal obstacle unable to attend  the  session  or  not  being  summoned  because  of  the  distance  from  his place  of  residence  or  place  of  residence  or  for  other  reasons  related  to  the interests of the state. The victim witnesses in this case are the National Police Chief and the Governor who cannot (2) judge's consideration in the case of a victim witness who is not  presented at the judging by the public prosecutor is allowed  under  the  provisions  of  article  162  KUHAP,  and  the  application  of article  160  paragraph  1  KUHAP  is  considered  inaccurate,  the  judge  in  his consideration continues the  judging process by continuing the examination of witnesses  and  evidence.  The  examination  of  witnesses  and  evidence  was continued  in  order  to  realize  the  principle  of  a  quick,  simple  and  low-cost examination.

## Keywords: Victim Witness, KUHAP, Judging System

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  pilar  utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara.  Salah  satu  ciri  utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  atas  dasar  peraturan- peraturan hukumnya. Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum,  hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3)  UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara  hukum,  maka  seharusnya menjadikan  hukum  sebagai  sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya  karena  ketertiban  negara
akan  terjadi  ketika  ketertiban  hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan sebuah  kesejahteraan  dan  kedamaian sosial,  maka  sudah  sepatutnya  pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah  kesejahteraan  dan  kedamaian sosial.  Kesejahteraan  dan  kedamaian itu  sendiri  haruslah  dimaknai  dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan  terhadap  ketertiban  serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang  mana  hanya  ada  ketentraman dan  ketenangan  pribadi  tanpa  adanya gangguan  dari  pihak  lain  (Hamzah, 2011:5).
Peraturan perundang-undangan
tersebut  yang  mana  Indonesia  dalam konsep negara hukumnya selalu mengatur setiap tindakan serta tingkah laku masyarakatnya yang berdasarkan atas  undang-undang  yang  berlaku untuk  menciptakan,  memelihara,  dan mempertahankan kedamaian pergaulan  hidup  agar  dapat  sesuai dengan  apa  yang  diamanatkan  dalam Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  bahwa  setiap  warga  negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan. Setiap warga negara  wajib  “menjunjung  hukum”. Dalam kenyataannya sehari-hari bahwa  warga  negara  yang  lalai  atau sengaja tidak melaksanakan
kewajibannya
sehingga dapat
merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar  hukum  karena  kewajiban tersebut  telah  ditentukan  berdasarkan hukum.
Untuk  menunjang  terlaksananya hukum  pidana  ini  dibentuklah  hukum acara  pidana.  Tujuan  dibentuknya hukum acara pidana ialah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil.
Kebenaran  materiil  ini  didefinisikan sebagai  kebenaran  yang  selengkap- lengkapnya dari suatu peristiwa pidana dengan diterapkannya ketentuan hukum  acara  pidana  secara  jujur  dan tepat  guna  mencari  siapakah  pelaku yang  dapat  didakwa  atas  terjadinya suatu pelanggaran hukum, yang selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan akan diguakan  untuk  menentukan  terbukti bahwa  terjadinya  suatu  tindak  pidana telah  dilakukan  dan  apakah  orang yang  didakwa  itu  dapat  dipersalahkan (Hamzah, 2011:7).
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Surat  Dakwaan  mempunyai  peranan
yang sangat penting, hal ini dikarenakan  surat  dakwaan  yang dibuat  oleh  Jaksa  dalam  kedudukanya sebagai  Penuntut  Umum  menjadi dasar pemeriksaan sidang di
Pengadilan  dan  dasar  dari  putusan Hakim.  Hal  ini  sebagaimana  diatur dalam Pasal 197 KUHAP yang mengatur  bahwa  dalam  hal  putusan pemidanaan, haruslah didasarkan kepada  dakwaan  sebagaimana  yang terdapat dalam surat dakwaan. Konsekuensi  dari  sifat  dan  hakikatnya surat  dakwaan  ini,  Pasal  182  ayat  (4) KUHAP mengatur bahwa dalam musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan, Majelis Hukum wajib mendasarkannya  kepada  isi  surat dakwaan (Sasangka, 2003:60).
Kebenaran materiil yang dalam hal ini  merupakan  tujuan  dari  Hukum Acara  Pidana  dapat  diungkap  melalui proses  persidangan.  Dalam  proses persidangan untuk mengetahui apakah seseorang  itu  bersalah  atau  tidak atas terjadinya  suatu  tindak  pidana  yang didakwakan  harus  dibuktikan  dengan menggunakan  alat-alat  bukti  yang cukup  dan  kuat  untuk  membuktikan bersalah  atau  tidaknya  seseorang terdakwa dengan melalui proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan.  Alat  bukti  didefinisikan sebagai  segala  sesuatu  yang  ada hubungannya dengan suatu perbuatan,  dimana  dengan  alat-alat bukti  tersebut  dapat  dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan  keyakinan  Hakim  atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang  telah  dilakukan  oleh  Terdakwa (Sasangka, 2003:10) .
Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang  kecuali  apabila  dengan sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-
benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa, harus kesalahannya terbukti  dengan  sekurang-kurangnya
“dua  alat  bukti  yang  sah”,  dan  atas keterbuktian dengan sekurang- kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah, Hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan bahwa  Terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Selanjutnya  dalam  Pasal  184 KUHAP diatur lebih rinci  alat-alat  bukti yang  sah  menurut  undang-undang, yaitu  keterangan  saksi,  keterangan ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa. Sedangkan pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang  diatur  dalam  KUHAP  tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.  Untuk  membuktikan  benar atau tidaknya seorang terdakwa melakukan
perbuatan yang didakwakan  diperlukan  adanya  suatu pembuktian. Proses pembuktian merupakan tahapan yang paling menentukan  dalam  proses  peradilan pidana karena pada tahap pembuktian ini  akan  ditentukan  tebukti  atau tidaknya  seseorang  melakukan  tindak pidana yang melanggar hukum sebagaimana  yang  telah  didakwakan oleh Penuntut Umum (Hapsari, 2015:61). Peradilan
pidana dilaksanakan berdasarkan hukum acara  pidana melalui  terbagi  ke  dalam beberapa tahapan. Masing-masing tahapan  melibatkan  institusi  tertrntu (Hartono, 2020: 287).
Fakta  yang  terjadi  di  lapangan tepatnya saat pemeriksaan saksi pada saat  itu  dimana  korban  tidak  hadir dalam  proses  persidangan,  saat  itu diwakili  oleh  kuasanya  yaitu  Dinas
Kominfo sehingga tidak bisa memeriksa  korban  sebagai  saksi. Namun  sudah  dijelaskan  pada  Pasal 160  ayat  (1)  huruf  b  KUHAP  yang menyatakan  “yang  pertama  –  tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi” yang telah disampaikan  oleh  Penasihat  Hukum terdakwa  kepada  majelis  hakim,  tetapi manjelis  hakim  mengambil  keputusan bahwa untuk pemeriksaan saksi korban  akan  diperiksa  pada  sidang akhir pemeriksaan saksi.
Ketertarikan terfokus pada  sebuah kasus  mengenai  pembuktian  dakwaan oleh Penuntut Umum dengan kesaksian  korban  yang  tidak  hadir dalam  persidangan  perkara  ujaran kebencian di Pengadilan Negeri Singaraja  Kelas  II  A.  Mencermati putusan  tersebut  terdapat  seorang Penuntut  Umum  yang  tidak  dapat menghadirkan  saksi  korban  dalam proses  persidangan  tanpa  adanya alasan  yang  jelas.  Padahal  kesaksian dari  saksi  korban  sangatlah  penting bagi Hakim untuk membuat keputusan dan  ketetapan  tentang  bersalah  atau tidaknya terdakwa  dalam persidangan. Hal  ini  ditunjukkan  melalui  pengaturan dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP yang  mewajibkan  seseorang  wajib hadir  jika  dipanggil  sebagai  saksi dengan  ancaman  hukuman  9  bulan bagi  saksi  yang  dengan  sengaja  tidak memenuhi  panggilan  tersebut.  Selain itu, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP dis ebutkan  bahwa  “Keterangan  saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Terlebih  lagi  juga  diatur  dalam  Pasal 160  Ayat  (1)  huruf  b  yang  mengatur bahwa  yang  pertama  kali  didengar keterangannya  adalah  korban  yang menjadi  saksi.  Dari  hal  tersebut apabila  ditafsirkan  secara a  contrario berarti  keterangan  seorang  saksi  yang dapat  dijadikan  alat  bukti  yang  sah adalah apa yang saksi nyatakan dalam
sidang  di  pengadilan  bukan  apa  yang saksi  nyatakan  dalam  BAP  (Berita
Acara Pemeriksaan) di tingkat penyidikan. Berdasarkan uraian  latar  belakang tersebut,
peneliti tertarik
untuk melakukan  analisis  dan  penelitian terkait  Pembuktian  Dakwaan  Oleh Penuntut Umum dengan tanpa kehadiran  saksi  korban  dalam  perkara penganiayaan  di  Pengadilan  Negeri Singaraja  Kelas  I  B  dengan  putusan Nomor: 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr.

## METODE
Jenis
penelitian yang dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  penelitian  hukum  empiris. Penelitian  hukum  empiris  salah  satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum  di  dalam  masyarakat ”  (Ishaq,
2017: 31).
Sifat  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif  dan  menggunakan data  dan  sumber  data  yaitu  data primer  dan  data  sekunder  yaitu  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier  yaitu  kamus hokum (Zaenudin, 2017). Dalam rangka  pengumpulan  data  primer maupun  data  sekunder,  maka  penulis menggunakan  tiga  jenis  pengumpulan data,  yaitu  teknik  studi  dokumentasi, teknik  observasi  atau  pengamatan, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan  teknik non  probability sampling dan bentuknya adalah Purposive Sampling. Teknik pengolahan  data  adalah  kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data
dilapangan sehingga  siap  untuk  dianalisis.  Data yang  diperoleh  untuk  penelitian  ini dianalisis  dan  diolah  secara  kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan  pemikiran  secara  logis dari  hasil  waawancara  yang  dilakukan
oleh  peneliti  dengan  informan  serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PEMERIKSAAN SAKSI KORBAN
DALAM  PROSES  PERSIDANGAN BERDASARKAN  PASAL  160  AYAT

## (1) HURUF B KUHAP PADA
PERKARA NOMOR 95/PID.SUS/2020/PN.SGR Dalam proses peradilan, pembuktian  adalah  tahapan  yang sangat penting untuk dilakukan. Seorang  Hakim  tidak  mungkin  dapat untuk  menjatuhkan  putusan  kepada terdakwa tanpa adanya proses pembuktian.  Berdasarkan  Pasal  183 KUHP,  seorang  hakim  tidak  dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa  tanpa  adanya  dua  alat  bukti yang  sah.  Berikut  adalah  alat  bukti yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli
c. Alat Bukti Surat, dan
d. Alat Bukti petunjuk Keterangan  saksi  sebagai  fokus dari  analisis  penelitian  skripsi  ini adalah  sebagai  salah  satu  alat  bukti dalam  perkara  pidana  yang  berupa keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu peristiwa  pidana  yang  ia  dengar sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  alami sendiri  dengan  menyebut  alasan  dari pengetahuannya itu.
Dalam
keterangan saksi tidak termasuk keterangan  yang  diperoleh  dari  orang lain  atau testimonium  de  auditu (Sofyan dan Aziz, 2014:239).
Secara  garis  besar  saksi  terbagi atas saksi yang memberatkan terdakwa (a  charge), dan  saksi  yang meringankan  terdakwa (a  de  charge) (Wisnubroto,  2012:19).  Pemeriksaan saksi yang menjadi fokus penelitian ini adalah  saksi  korban (a  charge) .  Di
dalam persidangan dalam tahap pembuktian  yang  ideal,  saksi  korban hadir dengan sebelumnya telah dipanggil  oleh  penuntut  umum  setelah mendapat  izin  dari  majelis  hakim. Setelah  itu,  saksi  akan  dibawa  masuk oleh  petugas  untuk  dihadirkan  di persidangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang peneliti  peroleh  dari  hasil  wawancara di atas, majelis hakim telah membenarkan  bahwa  memang  benar dalam  proses  persidangan  dalam perkara  penghinaan  disertai  dengan ujaran  kebencian  pada  perkara  nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr penuntut umum tidak menghadirkan saksi korban  dalam  proses  persidangan. Pada saat itu Penuntut umum menjelaskan  alasan  ketidakhadiran saksi korban dikarenakan saksi korban dalam  perkara  ini  adalah  Kapolri  dan Gubernur Bali yang dalam hal ini tidak dapat  dihadirkan  dikarenakan  sedang menjalankan  tugas  negara.  Selain  itu juga  saksi  korban  dalam  hal  ini  bukan merupakan saksi yang secara langsung  mendengar,  melihat,  dan mengalami  peristiwa  penghinaan  dan ujaran  kebencian  di  tempat  kejadian perkara, melainkan saksi korban melihat,  mendengar  dan  mengalami penghinaan  dan  ujaran  kebencian tersebut melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut, hakim melanjutkan persidangan dengan melanjutkan ke pemeriksaan saksi ahli dan mengijinkan jaksa untuk
membacakan berita
acara pemeriksaan.
Untuk menilai apakah pemeriksaan saksi  korban  yang  tidak  hadir  dalam persidangan  pada  Perkara  Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr diperboleh atau tidak.  Maka  dalam  hal  ini berlaku ketentuan  Pasal  162  KUHAP,  yang mengatur  bahwa  jika  saksi  sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan  meninggal dunia atau
karena halangan yang sah tidak dapat hadir  di  sidang  atau  tidak  dipanggil karena  jauh  tempat  kediaman  atau tempat  tinggalnya    atau  karena  sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan  negara, maka keterangan yang  telah diberikannya  itu  dibacakan. Namun dalam persidangan yang diamati oleh peneliti, terungkap alasan mengapa saksi korban tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan,  yakni  dikarenakan  saksi korban  dalam  hal  ini  merupakan Kapolri  dan  Gubernur  Bali  yang  tidak dihadirkan karena sedang menjalankan  tugas  negara,  sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memperbolehkan  tidak  dihadirkanya saksi  korban.  Maka  dengan  demikian berdasarkan Pasal 162 KUHAP, ketidakhadiran  saksi  korban  dalam persidangan  diperbolehkan  dengan alasan  ketidakhadiran  berhubungan dengan kepentingan negara.
Sistem pembuktian pada persidangan perkara nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr  yang  dalam hal ini tidak dihadirkannya saksi korban dalam persidangan menggunakan sistem  pembuktian  menurut  undang- undang secara negatif. Pada prinsipnya  Pada  prinsipnya  sistem pembuktian  menurut  undang-undang negatif  menentukan  bahwa  hakim hanya  boleh  menjatuhkan  pidana terhadap  terdakwa  apabila  alat  bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang  dan  didukung  pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap  eksistensinya  alat-alat  bukti tersebut.  Dari  aspek  historis  ternyata sistem  pembuktian  menurut  undang- undang  secara  negatif,  merupakan peramuan  antara  sistem  pembuktian menurut undang-undang secara positif dan  sistem  pembuktian  berdasarkan keyakinan  hakim (conviction  intime convictionraisonce).
Sistem pembuktian
menurut undang-undang  secara  negatif  ini terlihat  dari  hasil  wawancara  yang telah  dilakukan,  bahwa  majelis  hakim dalam proses pembuktian di persidangan  menemukan  bukti  berupa alat  bukti  elektronik,  dan  keterangan saksi  dari  penuntut  umum.  Dalam kasus tersebut ditemukan barang bukti elektronik berupa   :
- 1  (satu)  gabung  screenshoot akunfacebook sdr. Gusti Putu Adi Kusuma  Jaya,  S.H.  dengan  atas nama akun “GUS ADI”
- 1  (satu)  buah  file  video  yang diposting  oleh  akun  “GUS  ADI” yang  berisikan  penghinaan  serta ujaran  kebencian  terhadap  Polri dan Gubernur Bali yang
kemudian  diunduh  pada  satu keeping CD
- 1  (satu)  unit  handphone  VIVO 1718  yang  digunakan  sebagai alat  untuk  merekam  penghinaan serta ujaran kebencian tersebut.
Selain itu juga, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) UU RI  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  Atas  UU  RI  No.  11  Tahun 2009 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang  mengatur secara khusus  unsur-unsur  tindak  pidana ujaran  kebencian,  bahwa  terdakwa telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak pidana  ujaran  kebencian.  Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1.  Unsur setiap orang;
2.  Dengan sengaja dan tanpa hak;
3.  3.Menyebarkan  informasi  yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan atas  suku,  ras,  agama  dan  antar golongan (SARA).
1) Unsur Setiap Orang Unsur  setiap  orang  dalam  tindak pidana menunjuk kepada subjek
hukum  menunjuk  kepada  Subyek Hukum  dari Straafbaar  Feit dalam  hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku  pendukung  hak  dan kewajiban (drager van rechten enplichten). Beliau  juga  menambahak Adapun  yang  dimaksudkan  dengan setiap  orang  disini  adalah  orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang  dianggap  cakap  dan mampu  bertindak  sebagai  subyek hukum;
Berdasarkan  fakta  -  fakta  hukum yang  terungkap  dipersidangan  dari keterangan para saksi dan  keterangan Terdakwa,  bahwa  Terdakwa  telah dihadirkan  dipersidangan  dan  telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata  sesuai  dengan  identitas  yang tertera  dalam  surat  dakwaan  serta Terdakwa  Gusti  Putu  Adi  Kusuma Jaya,  S.H.  adalah  orang  yang  sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta -  fakta  yang  terungkap  di  persidangan berdasarkan  keterangan  saksi  -saksi sehingga  Majelis  Hakim  memandang Terdakwa mampu melakukan
perbuatan  hukum,  dan  kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap  apa  yang  diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, maka dengan demikian  unsur  “Setiap  orang  telah terpenuhi".
2)  Dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan informasi Kesengajaan tersebut terlihat pada fakta  hukum  yang  terjadi  Kamis tanggal  26  Maret  2020  jam  12.18  wita Terdakwa  melakukan  siaran  langsung melalui  akun facebook atas nama Gus Adi  menggunakan  Handphone  Vivo 1718 dengan nomor IMEI
867768038324376, dengan cara masuk  ke  aplikasi facebook ,  lalu  klik live streaming , dimana saat itu Terdakwa sedang keluar untuk mencari perlengkapan penguburan
untuk  ibu  Terdakwa  yang  meninggal pada tanggal 20 Maret 2020 dan akan diupacarai  pada  tanggal  27  Maret 2020,  dan  pada  saat  Terdakwa melintas  di  Jalan  Udayana  Singaraja, Terdakwa melihat seperti ada penutupan  jalan  kemudian  Terdakwa berhenti  lalu  turun  dari  mobilnya  dan menghampiri  saksi  Nyoman  Sadwika, S.T. yang sedang berjaga dan Terdakwa  menanyakan  apa  dasar hukumnya penutupan jalan ini, kemudian  di  jelaskan  oleh  saksi Nyoman  Sadwika,  S.T.  bahwa  adanya pembatasan untuk mengurangi aktifitas  warga  karena  ada  surat himbauan dari Gubernur dimana untuk tanggal 26 Maret 2020 masyarakat biar tetap  berada  dirumah  dan  setelah berdialog  dengan  pecalang  tersebut Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan tetap melakukan live streaming facebook  dan  mengucapkan  kalimat  - kalimat yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan
Gubernur Bali. Maka dengan demikian
“Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi” telah
terpenuhi.
3) Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama, ras, dan antargolongan (SARA). Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan
individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras, dan  antargolongan  (SARA)  terlihat pada fakta yang terungkap di persidangan  bahwa  Terdakwa  telah dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  informasi  dengan  cara melakukan  siaran  langsung  melalui akun  facebook  atas  nama  Gus  Adi menggunakan  Handphone  Vivo  1718 dengan nomor
IMEI
867768038324376, dengan mengucapkan  kalimat  -  kalimat  yang menyudutkan dan menyinggung institusi Polri dan Gubernur Bali. Akibat yang  ditimbulkan  dari  video  Terdakwa tersebut  adalah  Gubernur  Bali  dan Institusi POLRI akan merasa tersudutkan, direndahkan, ada ketidakpantasan bagi entitas antargolongan,  dan  unsur  kebencian, apalagi video Terdakwa tersebut diposting  pada  masa  pandemi  yang sedang dihadapi oleh bangsa
Indonesia, maka video tersebut sangat jelas dapat  menimbulkan adanya kebencian, permusuhan terhadap seseorang/kelompok
tertentu berdasarkan SARA, karena jika dicermati  terhadap  anggapan  Kapolri tidak becus, jika masyarakat menganggap seperti itu akan menimbulkan rasa kebencian terhadap institusi Polri.
Berkaitan dengan ketentuan
Pasal  160  ayat  (1)  huruf  b  yang mengatur  bahwa  pertama  didengar keterangannya  adalah  korban  yang menjadi saksi dalam kasus penghinaan  disertai  ujaran  kebencian kurang  tepat,  dalam  artian  ketentuan Pasal  160  ayat  (1)  huruf  b  KUHP dikesampingkan,  dan  dalam  hal  ini ketidakhadiran  saksi  korban  dalam persidangan termasuk ke dalam pengecualian  Pasal  162  KUHAP  yang memperbolehkan saksi tidak dihadirkan  dalam  persidangan  dengan alasan  meninggal  dunia  atau  karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya    atau  karena  sebab  lain yang berhubungan
dengan kepentingan negara.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Hal Tidak  Dihadirkannya  Saksi  Korban
Dalam Proses Persidangan
Berdasarkan  Pasal  160  Ayat  (1) Huruf  B  Pada  Perkara  Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN.Sgr Berbicara  mengenai  pertimbangan hakim  dalam  hal  tidak  dihadirkannya saksi korban dalam proses persidangan,  maka  akan  berimplikasi juga  terhadap  kekuatan  pembuktian pada  saat  berlangsungnya  proses persidangan.  Untuk  menjawab  hal tersebut,  terlbih  dahulu  mengetahui pertimbangan  hakim  dalam  hal  tidak dihadirkannya  saksi  korban  dalam persidangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  diatas, diketahui  bahwa  majelis  hakim  dalam pertimbangan  saksi  korban  yang  tidak dihadirkan di persidangan, menimbang bahwa  terhadap  alasan  pembelaan yang  diajukan  oleh  Penasihat  Hukum Terdakwa  yaitu  mengenai  pembiaran terjadinya pelanggaran Pasal 160 ayat 1  huruf  b  KUHAP,  Majelis  Hakim mempertimbangkan  bahwa  dengan memperhatikan ketentuan pasal dimaksud dimana yang pertama - tama didengar keterangannya adalah korban  yang  menjadi  saksi  dan  dalam persidangan  Penuntut  Umum  yang telah  memanggil  saksi  korban  (saksi pelapor)  dengan  sah  ternyata  saksi korban  tidak  hadir  di  persidangan maka Majelis Hakim dengan pertimbangan  yang  sebaik  baiknya setelah mendengar pendapat Penuntut
Umum,  Terdakwa  atau  Penasihat Hukum  Terdakwa  mempertimbangkan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan  saksi  selanjutnya  agar tidak
menghambat proses pemeriksaan dipersidangan, hal tersebut mengacu pada Asas Contante
Justitie (Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan) sebagaimana
dijelaskan dalam
penjelasan  Pasal  4  Ayat  (2)  Undang  - Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan  Kehakiman  bahwa  yang dimaksud dengan  “sederhana”  adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara  dilakukan  dengan  acara  yang efisien  dan  efektif,  yaitu  dengan menggunakan  waktu  yang  singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian  perkara  dengan  tuntas dan  hal  itupun  tidak  akan  mengurangi Terdakwa  untuk  mendapat  gambaran tentang peristiwa pidana yang didakwakan  kepadanya  dan  pada prinsipnya  ini  tidak  bersifat  mutlak, tergantung pada keadaan dan kebijaksanaan  Majelis  Hakim  namun demikian,  dalam  pemeriksaan  dan penyelesaian perkara tidak
mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan sehingga  hak  -  hak  Terdakwa  tidak akan terabaikan.
Terhadap pertimbangan hakim dalam  hal  tidak  dihadirkannya  saksi korban  di  persidangan  oleh  Penuntut Umum dalam kasus penghinaan disertai  ujaran  kebencian  tersebut telah  sesuai  dengan  undang-undang dan  juga  telah  diterapkannya  asas peradilan  cepat,  sederhana  dan  biaya ringan.  Selain  itu  juga  untuk  tahap pembuktian  dalam  kasus  tersebut menggunakan pembuktian berupa barang  elektronik,  keterangan  saksi penuntut umum  dan keyakinan hakim. Maka  dengan  demikian  dalm  hal  ini terdakwa  telah  melanggar  ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  yaitu  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  menyebarkan  informasi yang  ditujukan  untuk  menimbulkan rasa  kebencian  atau  permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas suku,  ras,  agama  dan  antar  golongan (SARA).
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya berbicara mengenai ketidakhadiran  saksi  korban  dalam
persidangan,  maka  akan  berdampak pada proses pembuktian yang dibuktikan oleh Penuntut Umum.
Mengenai  pembuktian  dakwaan  oleh Penuntut  Umum  dengan  saksi  korban yang  tidak  dihadirkan  di  persidangan, untuk  membuktikan  dan  menguatkan dakwaannya,
Penuntut Umum
menghadirkan  4  (empat)  orang  saksi dan  1  (satu)  saksi  ahli.  Dimana  saksi tersebut dalam persidangan membenarkan  bahwa  terdakwa  benar melakukan  penghinaan  yang  disertai dengan  ujaran  kebencian  di  media sosial  dengan  cara  melakukan live streaming di  facebook  dan  para  saksi tersebut menyaksikannya secara langsung.  Selain  itu  juga  terdakwa dalam hal ini mengakui bahwa benar ia telah melakukan siaran langsung (live) di  media  sosial  facebook  pada  saat melakukan  penghinaan  dan  ujaran kebencian terhadap Kapolri dan Gubernur Bali.
Dalam  kasus  ini,  Penuntut  Umum dalam  membutikan  dakwaannya,  tidak dapat  menghadirkan  saksi  korban dalam  persidangan  dikarenakan  saksi korban  adalah  Kapolri  dan  Gubenur Bali  yang  tidak  bisa  dihadirkan  karena menjalankan kepentingan negara.
Oleh  karena  itulah  hakim  dalam pertimbangan dan keyakinannya memperbolehkan hal tersebut berdasarkan  pasal  162  KUHAP,  dan demi  terwujudnya  asas  pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, hakim melanjutkan persidangan dengan proses  pemeriksaan  saksi  lain  yang diajukan  oleh  penuntut  umum  dan pemeriksaan alat bukti yang diantaranya  berupa  barang  elektronik, akun  media  sosial  dan  satu  buah handphone merek VIVO yang digunakan untuk
merekam.
Berdasarkan hal inilah, Hakim memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak pidana  ujaran  kebencian  benar-benar terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang
bersalah  melakukannya,  dan  terhadap hal tersebut hakim menjatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1.  Pemeriksaan  saksi  korban  yang tidak  dihadirkan  oleh  Penuntut Umum  di  persidangan    dalam perkara
nomor
95/Pid.Sus/PN.Sgr  termasuk  ke dalam  pengecualian  Pasal  162
KUHAP  yang  memperbolehkan saksi  tidak  dihadirkan  dalam persidangan dengan alasan meninggal  dunia  atau  karena halangan  yang  sah  tidak  dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil  karena  jauh  tempat kediaman atau  tempat  tinggalnya atau  karena  sebab  lain  yang berhubungan dengan kepentingan negara. Saksi
korban  dalam  perkara  ini  adalah Kapolri  dan  Gubernur  yang  tidak bisa  dihadirkan  oleh  Penuntut Umum dikarenakan sedang menjalankan kepentingan negara.  penerapan  Pasal  160 ayat  (1)  huruf    b  dalam  hal perlunya keterangan saksi korban dalam  persidangan  kurang  tepat, hal ini mengingat mengenai kasus  penghinaan  yang  disertai dengan ujaran kebencian
merupakan pidana khusus sehingga dalam proses persidangannya menggunakan
UU  RI  No.  19  Tahun  2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik. Selain itu juga penerapan  Pasal  160  ayat  (1) huruf    b  akan  bertolak  belakang dengan penerapan asas peradilan  cepat,  sederhana  dan biaya ringan.
2.  pertimbangan  hakim  dalam  hal saksi korban yang tidak dihadirkan  di  persidangan  oleh penuntut  umum  diperbolehkan berdasarkan ketentuan pasal 162 KUHAP, dan terhadap penerapan pasal  160  ayat  (1)  KUHP  dinilai kurang tepat, hakim dalam pertimbangannya melanjutkan proses sidang dengan dilanjutkannya pemeriksaan saksi dan  barang  bukti.  Dilanjutkannya pemeriksaan  saksi  dan  barang bukti  tersebut  demi  terwujudnya asas pemeriksaan cepat,
sederhana dan biaya ringan.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.
1.  Sistem  peradilan  di  Indonesia hendaknya menganut pada ketentuan KUHAP dimana Penuntut Umum wajib menghadirkan saksi-saksi terutama  saksi  korban  untuk memenuhi  kewajibannya  dalam memberikan  keterangan  yang konkrit  dalam  persidangan  guna membuktikan
kebenaran-
kebenaran  materiil  sehingga  apa yang  didakwakan  oleh  Penuntut Umum dapat dengan jelas diterima  oleh  Majelis  Hakim  dan dari fakta-fakta persidangan yang ada dapat memberikan keyakinan pada Hakim.
2.  perlu  adanya  aturan  yang  secara khusus mengatur mengenai proses  peradilan  pidana  khusus seperti misalnya aturan mengenai proses pemeriksaan di persidangan  dalam  kasus  ujaran kebencian  melalui  media  sosial yang  dalam  hal  ini  adalah transaksi elektronik. Perlunya aturan tersebut adalah dikarenakan agar  tidak  terjadinya kebingungan dalam
penerapannya aturan apakah yang  tepat  untuk  digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Hamzah, Andi. 1994. Asas-Asas Hukum  Pidana .  Jakarta:  Rineka Cipta
Hapsari, Fitri Andini. 2015. Pembuktian Dakwaan  Oleh  Penuntut  Umum Dengan  Kesaksian  Korban  Yang Tidak  Hadir  Dalam  Persidangan Dalam  Perkara  Penganiayaan  Di
Pengadilan Negeri Manokwari (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  : 86/Pid.B/2011/Pn.Mkw) . Jurnal Verstek  Vol.  3  No.  2.  Universitas Sebelas Maret Ishaq, 2017. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana. Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1983
Nomor 36. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 Sasangka,  Hari.  dkk.  2003. Hukum Pembuktian dalam Perkara
Pidana. Bandung  :  CV.  Mandar
Maju
Sofyan,  Andi  dan  Abdul  Aziz.  2014.
Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar . Jakarta: Kencana Zaenudin, A. 2017. M
etodologi Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada.