Jurnal Hukum POSITUM Vol.7, No.2, Desember 2022, Hal. 205-227 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza
Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung E-mail: daniamranhakim@radenintan.ac.id, hevinanopriza@gmail.com

## Abstract
The construction of road infrastructure, which is made to improve the welfare of the community  and  has  a  function  to  facilitate  community  paths  to  provide  easy transportation. Based on Article 1 paragraph (6) of Law no. 23 of 2014 which reads, “Regional Autonomy is the right, authority and obligation of autonomous regions to regulate and administer the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, in reality the duties and obligations of the North Lampung Regency Public Works Service which has the main task and authority in planning road construction and maintenance are from the facts on the ground that there are still many roads in urban and rural areas that are still damaged and not feasible, so road conditions will deteriorate. it becomes  difficult to  pass  and very  dangerous  for  motorists who pass through the road and not a few cases of accidents occur due to damage on the highway, but people have no other choice but to use the road. This study uses a field research method with a qualitative descriptive research with primary data sources (obtained directly from the field) and secondary data. Based on the results of the analysis, it can be  concluded  that  the  views  of  Islamic  law  and  society  on  the  role  of  the  North Lampung  Regency  Public  Works  and  Spatial  Planning  in  Road  Infrastructure Development  provide  a  positive  thing  because  it  provides  benefits  for  the  local community  both  from  the  aspect  of  road  repair  and  social  aspects.  Infrastructure development is said to provide benefits if the community feels the impact on repairing damaged  roads  and  using  road  access  in  crossing  no  longer  has  holes  and  causes accidents for the community.
Keywords: Role, Local Government, Road Infrastructure.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara

## Abstrak
Pembangunan  insfrastuktur  jalan,  yang  dibuat  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  dan  memiliki  fungsi  untuk  mempermudah  jalur  masyarakat  untuk memberikan kemudahan transportas. Beradasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No.  23  Tahun  2014  yang  berbunyi,  “Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus    sistem  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Akan  tetapi  pada  kenyataannya  tugas  dan  kewajiban  Dinas Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Lampung  Utara  yang  memiliki  tugas  pokok  dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan terdapat dari fakta di  lapangan masih  ditemui banyaknya  jalan di  perkotaan dan poros desa yang masih rusak dan belum layak, sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan dan tidak sedikit pula kasus  kecelakaan  terjadi  akibat  kerusakan  di  jalan  raya,  tetapi  masyarakat  tidak memiliki  pilihan  lain  melainkan  untuk  menggunakan  jalan  tersebut.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  lapangan (field  research) dengan  penelitian  ini bersifat diskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh secara langsung dari lapangan)  dan  data  sekunder.  Berdasarkan  hasil  analisis,  dapat  disimpulkan  bahwa pandangan  hukum  Islam  dan  masyarakat  terhadap  Peranan  Dinas  Pekerjaan  Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan memberikan  hal  yang  positif  karena  memberikan kemaslahatan bagi  masyarakat setempat  baik  dari  aspek  perbaikan  jalan  maupun  aspek  sosial.  Pembangunan infrastruktur  yang  dikatakan  memberikan kemaslahatan apabila  masyarakat merasakan dampak terhadap perbaikan jalan yang rusak dan untuk menggunakan akses jalan  dalam  melintasi  tidak  lagi  berlubang  dan  menimbulkan  kecelakaan  bagi masyarakat.
Kata Kunci: Peran, Pemerintah Daerah, Infrastruktur Jalan

## A. PENDAHULUAN
Infrastuktur  merupakan  bagian  dari  pembangunan  nasional  yang  memiliki tujuan  untuk  menjadikan  rakyat  Indonesia  menjadi  warga  negara  yang  maju  dan sejahtera.  Pembangunan  infrastruktur  pula  tentunya  tidak  lepas  dari  tujuan  untuk mewujudkan  Nawa  Cita  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  dimana  keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing  industri,  serta  perekonomian  nasional. 1 Konsep  Negara  kesejahteraan  bagi bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, “pemerintah melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum
1 Mandala  Harefa, Keberlanjutan  Pengembangan  Infrastruktur  Dalam  Mendukung  Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia , (Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), 59.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.”  Jelas  disini  bahwa  negara  berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan memberikan pelayanan, sarana maupun prasarana bagi masyarkat.
Hal ini dijelaskan pula dalam Islam sebagai agama yang selalu menginginkan kesejahteraan  bagi  umatnya  serta  memastikan  pembangunan  infrastruktur  harus berjalan  dengan  orientasi  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  untuk 'izzah (kemuliaan).  Siyasah  syariah  sebagai  hukum-hukum  yang  mengatur  kepentingan Negara,  dengan  cara  mengorganisasi  permasalahan  umat  sesuai  dengan  syariat  dan dasar-dasar hukum  Al-Qur’an, sunnah, hadist, dan sumber lainnya. Siyasah Syariah memberikan  kewenangan  kepada  penguasa  atau  pemerintah  untuk  melakukan kebijakan-kebijakan  politik  yang  mengacu  kepada  kemaslahatan  melalui  peraturan yang  tidak  bertentangan  dengan  dasar-dasar  agama  serta  pembuatan  kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dalam Islam pembangunan harus  dilakukan  dan  diarahkan  kepada  upaya  untuk  melaksanakan  segala kententuannya. 2 Adapun  pelaku  pembangunan  adalah  manusia.  Manusia  sebagai hamba allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah dimuka bumi). Allah telah mendirikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu  potensi  pada  diri  manusia  dalam  menetukan  arah  kehidupan,  yaitu  potensi kebaikan ( al-taqwa ) dan potensi keburukan ( al-fujur ) sebagaimana dalam Al-Qur’an ditegaskan berikut ini:
“Maka  Allah  mengilhamkan  kepada  jiwa  itu  (jalan)  kefasikan  dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. Ash-Shams 91: 8-10)
Penyediaan infrastuktur berupa jalan dan jembatan ini juga merupakan salah satu tugas pemerintah daerah sebagai regulator dan pemegang monpoli layanan tingkat kabupaten  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik. 3 Dalam  hal  ini  Pembangunan nasional  yang  memiliki  tujuan  untuk  menjadikan  rakyat  Indonesia  menjadi  rakyat
2 https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah-serta-cakupan- dan-sejarah-munculnya/, diakses pada 18 Desember 2020, pukul 10.54.
3 Hardiyansyah, Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan  Implementasinya ,  Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011, 13.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  Pasal  2 ayat (1) berbunyi Program Pembangunan Nasional periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional lanjut Pasal 3 RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan  dibentuknya  Pemerintahan  Negara  Indonesia  yang  tercantum  dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yaitu melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional.
Tertuang  pula  pada  Pasal  34  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang menegaskan  bahwa  Negara  bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang  layak.  Dalam  hal  ini  tentang Pemerintahan  Daerah  Pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  yang berbunyi,  “Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah  otonom untuk  mengatur  dan  mengurus    sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, selanjutnya disebut Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina marga, memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan  pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan,  serta  melaksanakan  rumusan perencanaan,  kebijaksanaan  teknis  pembangunan,  pengelolaan,  pembinaan  umum, pemberian bimbingan dan perizinan sesuai dengan kebijaksaan yang ditetapkan oleh Bupati.
Infrastuktur  jalan  pada  Kabupaten  Lampung  Utara  merupakan  salah  satu Program  Prioritas  Pembangunan,  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  windu  cita  8 program  prioritas  pembangunan  Kabupaten  Lampung  Utara  yang  dimana  salah satunya  adalah  program  pembangunan  insfrastuktur  jalan,  yang  dibuat  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan  memiliki  fungsi  untuk  mempermudah jalur masyarakat dari kawasan perdesaan ke kawasan perkotaan, melalui peningkatan

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
kapasitas dan struktur pengerasan jalan kabupaten dan jalan poros desa, yang berguna untuk memberikan kemudahan transportasi pada daerah-daerah. 4
Tetapi  pada  kenyataannya  tugas  dan  kewajiban  Dinas  Pekerjaan  Umum Kabupaten  Lampung  Utara  sebagai  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  bergerak  di bidang Bina Marga, yang memiliki tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan  dan  pemeliharaan  jalan  penulis  menilai  belum  melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan baik. Dapat dilihat dari fakta di lapangan masih  ditemui banyak nya jalan di  perkotaan dan poros desa yang masih rusak dan belum layak. Dan dapat dilihat pula dari data selama tiga tahun terakhir dimulai dari tahun 2018, 2019, dan 2020 pembangunan infrastuktur di  Lampung  Utara nyatanya cukup  tersendat.  Akibatnya,  banyak  infrastuktur  jalan  mengalami  kerusakan. 5 Jalan antar kampung tersebut masih berupa kerikil-kerikil bebatuan yang bercampur pasir dan  tanah,  jalanan  lintas  yang  berlubang  mulai  dari  lubang  dengan  kerusakan  kecil hingga kerusakan parah.  Sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan tersebut dan tidak sedikit pula kasus kecelakaan terjadi akibat kerusakan di jalan raya, tetapi masyarakat tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut.
Berdasarkan fakta dan fenomena di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  tentang  peran  pemerintah  daerah  terhadap  pembangunan  infrastruktur  jalan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain yang disusun oleh Moh Abby Bhakti  Utama  judul  “Analisis  Pembangunan  Infrastruktur  Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya” di Universitas Islam Indonesia Fakultas  Ekonomi  Yogyakarta.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  jangka panjang  pada  pembangunan  infrastruktur  jalan  berkontribusi  terhadap  penerimaan pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  dikarenakan  pada  jangka  panjang  manfaaat  pada pembangunan  jalan  lebih  dirasakan  oleh  masyarakat,  ketika  penggunaan  jalan  lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka perputaran perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya  menjadi  lebih  baik.  Sedangkan  pada  jangka  pendek  penggunaan  jalan
4 https://lampungutarakab.go.id/windu-cita-pembangunan/, diakses pada 4 Oktober 2020, pukul 12.30.
5 https://www.teraslampung.com/pembangunan-jalan-di-lampung-utara-tiga-tahun-mandek-2021- dpupr-prioritaskan-pemeliharaan/, diakses pada 04 Oktober 2020, pukul 13.30.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses  jalan  dari  desa  ke  kota  maupun  sebaliknya,  sehingga  masyarakat  terhambat dalam kegiatan ekonomi dari desa ke kota maupun sebaliknya. 6
Selanjutnya  oleh  Murba  dengan  judul  “Studi  Implementasi  Program Pembangunan  Infrastruktur  Di  Desa  Erecinnong  Kecamatan  Bontocani  Kabupaten Bone”  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin  Makassar  jenis  penelitian  ini  adalah kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  yang  didapatkan  mengenai implementasi  pembangunan  infrastruktur  di  Desa  Erecinnong  yaitu  bahwasanya implementasi pembangunan di Desa Erecinnong masih sangat tertinggal jauh atau bisa dibilang  tidak  optimal.  Selanjutnya  disusun  oleh  Febry  Nur  Fauzi  dengan  judul “Partisipasi  Masyarakat  Dan  Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Proses  Pembangunan Infrastruktur Di Desa Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa talut irigasi, cor blok, gorong- gorong,  rumah  tidak  layak  huni,  pengerasan  jalan  atau  pengaspalan  jalan  dan infrastruktur  yang  lain  dalam  pembangunan  infrastruktur  masyarakat  dilibatkan melalui musdes usul-usulan masyarakat masuk didalamnya.
Berdasarkan  dari  latar  belakang  masalah  di  atas,  penulis  menyimpulkan rumusan  masalah  sebagai  berikut  :  1)  Bagaimana  Peranan  Pemerintahan  Dinas Pekerjaan  Umum  dalam  Pembangunan  Insfrastruktur  Jalan  di  Kabupaten  Lampung Utara? 2) Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan (Field  Research) dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. 7 Penelitian  ini  digolongkan  sebagai  penelitian  kualitatif.  Berdasarkan  sifatnya
6 https://edoc.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9801/SKRIPSI%20Moh%20Abby%20Bhakti%20 Utama%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y, diakses pada tanggal 19 Januari 2021 Pukul 23.04 WIB.
7 Karsini  Karsono, Karsini  Karsono,  Pengantar  Metodologi  Riset  Sosial,  (Bandung:  Alumni,  1996) (Bandung: Alumni, 1996), 28.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  yaitu  sebuah  penelitian  untuk menggambarkan  fenomena atau gejala tertentu. 8

## C. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

## 1. Pandangan Hukum Islam terhadap Pembangunan Infrastruktur
Secara dari bahasa pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang  kata  derivasi  dari  bangun  yaitu  membangun  atau  pembangunan  yang  berarti membina,  membuat,  mendirikan,  memperbaiki;  membuat  supaya  maju  dan berkembang. Dalam istilah arab modern pembangunan berasal dari kalimat Tanmiyyah yang bermaksud pertumbuhan;  dan juga Taqaddum yang berarti maju kedepan atau kemajuan.
Pada dasarnya istilah-istilah pembangunan tersebut apabila merujuk keapada firman-firman  Allah  SWT  dalam  Al-Qur’an  berasal  dari  kalimat ‘Amara ;  hidup seperti  ungkapan  membawa  arti  seorang  hidup  dalam  waktu  yang  Panjang. Sebagaimana mana Firman Allah SWT:
“Dan  carilah  pada  apa  yang  telah  dianugerahkan  Allah  kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari  (kenikmatan)  duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain) sebagaimana  Allah  telah  berbuat  baik,  kepadamu,  dan  janganlah  kamu berbuat  kerusakan  di  (muka)  bumi.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.. (QS. Al-Qasas 28: 77)
Selanjutnya pada ayat Al-Qur’an
"Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya,  karena  itu  mohonlah  ampunan-Nya,  kemudian  bertobatlah kepada-Nya,  Sesungguhnya  Tuhanku  Amat  dekat  (rahmat-Nya)  lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). (QS. Al-Huud 11: 61)
Pembangunan  merupakan  suatu  proses  untuk  mengubah  suatu  keadaan menjadi lebih baik dari pada sebelumnya, atau meningkatkan kualitas suatu keadaan menjadi  kualitas yang lebih  baik,  sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi.  Definisi  yang  hampir  sama  dikemukakan  Muhamamad  Raw-was  Qal’ahji
8 Sudjono Anas, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 2006), 274.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
bahwa  pembangunan  adalah  peningkatan  pendapatan  Negara  secara  hakiki  secara terus-menerus dalam wujud yang membolehkan (kadar yang pantas) dan sesuai dengan kemajuan. 9 Untuk  memungkingkan  pelaksanaan  pembangunan  maka  dibutuhkan adanya  stabilitas  politik  karena  stabilitas  politik  adalah  sarana  penting  untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti  pertumbuham  ekonomi.  Sebuah  masyarakat  dinilai  berhasil  melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. 10
Dengan  demikian,  yang  diukur  adalah  produktifitas  negara  tersebut  setiap tahunnya, pembangunan juga menekankan pemenuhan pokok dan hak asasi manusia dengan arti pembangunan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokok yaitu sebagai berikut:  1)  kesejahtraan  ekonomi (welfare) ,  2)  kebebasan (freedom) ,  dan  identitas (identity) ,  3)  membebaskan  diri  dari  empat  belenggu  kekerasan  yaitu  kemiskinan (proferty) ,  dan  4)  kerusakan (descruction) ,  tekanan (repression) dan  aliansi (alienation) . 11
Infrastruktur  Jalan  Mengingat  betapa  pentingnya  efisiensi  dan  efektivitas, murahnya  biaya  perjalanan  atau  transportasi  menjadi  rujukan  untuk  system trasnportasi  yang  baik.  Dengan  transportasi  yang  handal,  waktu  pengiriman  barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain bisa direncanakan dan dijadwalkan dengan baik,  waktu  bisa  diatur  sesingkat  mungkin  dan  keamanan  serta  kenyamanan  barang dan jasa terjamin.
Biaya transportasi yang rendah memberikan kesempatan pada produsen untuk mendistribusikan  produknya  keperdesaan  dan  daerah  terpencil  sehingga  penduduk dipedesaan  bisa  membeli  barang  dan  jasa  dengan  harga  bersaing.Selanjutnya  jalan juga dapat diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) dan jalan buatan (artifikal) . Jalan  alam  ini  merupakan  pemberian  alam  dan  karena  tersedia  untuk  semua  orang tanpa  biaya.  Sedangkan  jalan  buatan  adalah  jalan  yang  dibangun  melalui  usaha
9 Harahap Isnaini, dkk, Hadis-hadis Ekonomi Edisi Pertama , (Medan; Kencana, 2017), 247.
10 Arief Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta:PT. Gramedian Pustaka Utama, 1995), 65.
11 Zubaedi, Pengembangan Masyrakat:Wacana Dan Praktik , (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), 57.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
manusia  secara  sadar  dengan  sejumlah  investasi  dan  tertentu  untuk  membuat kontruksinya dan pemeliharaannya.
Klasifikasi jalan dibedakan sebagai berikut:
a) Menurut permukaan jalan
1. Jalan aspal: jalan yang permukaannya terkandung atas aspal atau campuran lain yang dikeraskan.
2. Jalan  kerikil:  jalan  yang  permukaannya  terdiri  dari  kerikil-kerikil  kecil  dan biasanya jalan jenis ini terdapat pada jalan pra-aspal.
3. Jalan tanah: jalan yang permukaannya terdiri dari tanah.
b) Menurut Fungsi Jalan
1. Jalan  arteri  yaitu  jalan  yang  melayani  angkutan  utama  dengan  cirri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata timggi, dan jumlah masuk dibatasi.
2. Jalan Kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpulan dengan ciri- ciri perjalanan masuk dibatasi.
3. Jalan  lokal  yaitu  jalan  yang  melayani  angkutan  setempat  dengan  cirri-ciri perjalanan jarak dekat,  kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
c) Menurut sistem jaringan
1. Jalan primer: jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa yang menghubungkan semua wilayah nasional dan antar perkotaan.
2. Jalan sekunder: jalan yang mempunyai peran pelayanan distribusi barang dan jasa hanya dalam kawasan perkotaan
d) Menurut status jalan
1. Jalan  nasional:  jalan  yang  menghubungkan  antar  ibukota  provinsi  termasuk jalan tol.
2. Jalan  provinsi:  jalan  yang  menghubungkan  ibukota  provinsi  dengan  ibukota kabupaten/kota.
3. Jalan Kabupaten/kota: jalan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota dengan kecamatan, dan pusat kegiatan lokal.
e) Menurut kondisi jalan

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
1. Jalan baik adalah jalan yang dapat dilalui dengan kenderaan dengan kecepatan melebihi 60 km/jam dan selama 2 tahun mendatang tanpa pemeliharaan pada pengerasan jalan.
2. Jalan sedang adalah jalan yang dapat dilalui oleh kenderaan 40-60 km/jam dan selama 1 tahun mendatang tanpa rehabilitas pada pengerasan jalan.
3. Jalan  rusak  ringan  adalah  jalan  yang  dapat  dilalui  oleh  kenderaan  dengan kecepatan 20-40 km/jam dan perlu perbaikan pondasi jalan.
4. Jalan  rusak  berat  adalah  jalan  yang  hanya  dapat  dilalui  dengan  kenderaan dibawah 20 km/jam dan biasanya untuk bentu permukaannya berbatuan kasar atau tanah lumpur. 12
Infrastruktur  dikembangkan  atau  dibutuhkan  oleh  agenagen  publik  untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi  dan  pelayanan-pelayanan  lainnya  untuk  memfasilitasi  tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem  sosial  dan  sistem  ekonomi  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat.Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat The World Bank membagi infrastruktur menjadi tiga, yaitu:
1) Infrastruktur  ekonomi,  merupakan  infrastruktur  fisik  yang  diperlukan  untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi public utilities (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), public work (jalan, bendungan, kanal, irigasi dan drainase) dan sector transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2) Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3) Infrastruktur  administrasi,  meliputi  penegakan  hukum,  kontrol  administrasi  dan koordinasi.
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan  Penyediaan  Infrastruktur,  menjelaskan  beberapa  jenis  infrasturktur  yang penyediaannya diatur pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan,
12 Towaf  Totok  Irawan, Kajian  Potensi  dan  Peluang  Pembangunan  Infrastruktur  di  Sektor  Sosial Dengan Skema KBPU , Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol,1, No 2, (oktober 2016), 108.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, dan infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan  infrastruktur  tersebut  diatas  dapat  dikategorikan  sebagai  infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur oleh pemerintah. 13 Pembanguan  infrastruktur  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  daerah diharapkan  mampu  meningkatkan  perekonomian  daerah  tersebut  dan  daerah sekitarnya.  Pembangunan  infrastruktur  harus  memperhatikan  aspek  keberlanjutan sehingga  dalam  jangka  panjang  keberadaan  infrastruktur  harus  berdasarkan  pada prinsip-prinsip  akuntabilitas,  transparansi  serta  memperhatikan  aspek  efesiensi  dan keadilan.

## 2. Dasar Hukum dan Kewenangan Pemerintahan Daerah
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun  1945  menyatakan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan  Undang-Undang  Pemerintahan  Daerah.  Keberadaan  Peraturan  Daerah merupakan bentuk dari pemberian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam mengurus  dan  mengatur  rumah  tangganya  sendiri,  sebab  dalam  penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat diperlukan adanya peraturan lebih lanjut berupa Peraturan Daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Daerah  adalah  peraturan  yang  ditetapkan  kepala  daerah  atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Peraturan  Daerah  dibuat  berdasarkan  Undang Undang atau penjabaran lebih lanjut  dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Untuk  melaksanakan  Peraturan  Daerah  dan  atas  kuasa  peraturan  perundang- undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah. 14
13 Jurnal, pengaruh  infrastruktur  pada  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  di  Indonesia ,  oleh  Rindang bangun prasetyo dan Muhammad firdaus, 2009.
14 Soebono Wirjosoegito, Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 14.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
Sedangkan  dasar  hukum  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk DPRD Kabupaten/Kota dan disahkan Bupati/Walikota  yang  mengatur  kepentingan  masyarakat  atau  tatanan  pemerintahan yang  menjadi  fungsi  pemerintahan  Kabupaten/Kota  di  bidang  otonomi  dan  tugas pembatuan. 15 Peraturan Daerah terdiri atas: a) Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di  provinsi  tersebut.  Peraturan  Daerah  Provinsi  dengan  persetujuan  Gubernur;  b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di Kabupaten/Kota tersebut.
Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  dibentuk  oleh  DPRD  Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan daerah Kabupaten/Kota tidak sub-ordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah sebagai salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum  nasional.  Peraturan Daerah yang baik  dapat  terwujud apabila didukung  oleh metode  dan  standar  yang  tepat  sehingga  memenuhi  teknis  pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  berbunyi  sebagaimana dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  yang  baik,  yang  meliputi:  a) Kejelasan tujuan; b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) Dapat dilaksanakan; e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) Kejelasan rumusan, dan g) Keterbukaan. 16
Sebagai  salah  satu  jenis  dasar  hukum  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia, Peraturan Daerah dalam pembentukannya tunduk pada asas maupun teknik dalam  penyususnan  Perundang-Undangan  yang  telah  ditentukan.  Hal  yang  sangat penting  dalam  pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  diantaranya  adalah menyangkut  tentang  landasannya.  Landasan  yang  dimaksud  disini  adalah  pijakan, alasan atau latar belakang mengapa Perundang-Undangan itu harus dibuat. 17
15 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah , (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, 2005), 34.
16 Sofiana Hanjani, Pelaksanaan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004  tentang Penggunaan Fasilitas Pejalan Kaki (Trotoar) oleh Pedagang Kaki Lima di Sepanjang Kawasan UGM (Di Area RSUP Prof. Dr. Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014, 9.
17 Ibid , 9-10.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
Pemerintah  daerah  juga  memiliki  pengertian  pemerintahan  juga  antara  lain pengertian  pemerintah  adalah  sistem  untuk  menjalankan  wewenang  dan  kekuasaan dalam  mengatur  kehidupan  sosial,  ekonomi  dan  politik,  satu  negara  atau  bagian- bagiannya.  Pengertian  pemerintah  sendri  adalah  sekelompok  orang  yang  secara bersama-sama  memikul  tanggung  jawab  terbatas,  untuk  menggunakan  kekuasaan. Dengan  demikian,  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia  adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konsitusi yang harus di wujudkan. 18
Pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau goverment, yakni pelaksanaan tugas  seluruh  badan-badan,  lembaga-lembaga  dan  petugas-petugas  yang  diserahi wewenang mencapai tujuan negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk  dan  atas  nama  negara.  Sedangkan  pemerintah  dalam  arti  sempit ( bestuurvoering ), yakni  mencakup organisasi  fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. 19
Setiap  perbuatan  pemerintah  diisyaratkan  harus  bertumpu  pada  kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha  Negara  tidak  dapat  melakukan  suatu  perbuatan  pemerintah.  Oleh  karena  itu kewenangan  yang  sah  merupakan  atribut  bagi  setiap  pejabat  ataupun  bagi  setiap badan. 20
Secara  konseptual  istilah  wewenang  atau  kewenangan  sering  disejajarkan dengan  istilah  Belanda  “bevoegdheid”.  Keabsahan  tindakan  pemerintahan  diukur berdasarkan  wewenang  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah
18 Hanafi  Nurcholis, Teori  Dan  Praktek  Pemberitaan  Dan  Otonomi  Daerah ,  (Jakarta:  PT.Grasindo, 2005), 100.
19 Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi , (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), 41.
20 Lutfi Effendi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi , (Malang: Bayumedia Publishing, 2004), 77.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
kemampuan  bertindak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang  berlaku  untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 21
Pemerintah ( government ) ditinjau dari pengertiannya adalah the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect . Dalam  bahasa  Indonesia  sebagai  pengarahan  dan  administrasi  yang  berwenang  atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. 22
Dengan  demikian  lahirnya  pemerintahan  memberikan  pemahaman  bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan  untuk  berbuat  baik  bagi  kepentingan  masyarakat.  Defenisi  ini menggambarkan  bahwa  pemerintahan  sebagai  suatu  ilmu  mencakup  2  (dua)  unsur utama yaitu:  pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk  seluruh  permasalahan  pelayanan  umum,  dilihat  dan  dimengerti  dari  sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak  hanya  mencakup  masalah  pendekatan  yaitu  bagaimana  sebaiknya  mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya. 23
Pemberian  otonomi  yang  seluas-seluasnya  kepada  Daerah  dilaksanakan berdasarkan  prinsip  negara  kesatuan.  Dalam  negara  kesatuan  kedaulatan  hanya  ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Maka seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  akan  tetap  ada  ditangan  Pemerintah Pusat untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan  Pemerintahan  Nasional.  Sejalan  dengan  itu,  kebijakan  yang  dibuat  dan dilaksanakan  oleh  Daerah  merupakan  bagian  integral  dari  kebijakan  nasional.
21 SF.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administrasi  di  Indonesia ,  (Yogyakarta: Liberty, 1997), 154.
22 Riawan, Hukum Pemerintahan Daerah , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 197.
23 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah…. , 70.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal  yang  pada  gilirannya  akan  mendukung  pencapaian  tujuan  nasional  secara keseluruhan.
Daerah otonom sebagai satuan yang pemerintahan yang mandiri yang memiliki wewenag atributif, terlebih lagi sebagai subjek hukum (publick rechtpersoon publick legal entity) berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya. Wewenang ini mengatur ini ada pemerintah daerah (pejabat administrasi daerah) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislasi di daerah. 24
Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  efisiensi  dan  efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan  aspek-aspek  hubungan  antara  Pemerintah  Pusat  dengan  daerah  dan antar  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman  daerah,  serta  peluang  dan  tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan,  dan  tuntutan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  sehingga  perlu  diganti,  oleh  karena  itu pemerintah  kemudian  menetapkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU Pemda menyatakan bahwa: “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”
Sebagaimana  urusan  Pemerintah  dalam  lanjutan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2014 dalam Pasal 12 ayat 2 meliputi: a) Pendidikan; b) Kesehatan; c) Pekerjaan umum dan penataan ruang; d) Perumahan dan kawasan permukiman; e) Ketenteraman,
24 Ibid, 70-71.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f) Sosial. Sedangkan urusan wajib dalam  pemerintah  daerah  diatur  dalam  pasal  13  ayat  4  meliputi:  a)  Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang  penggunanya  dalam  Daerah  kabupaten/kota;  c)  Urusan  Pemerintahan  yang manfaat  atau  dampak  negatifnya  hanya  dalam  Daerah  kabupaten/kota;  dan/atau  d) Urusan  Pemerintahan  yang  penggunaan  sumber  dayanya  lebih  efisien  apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

## 3. Penyelenggaraan dan Asas-Asas Pemerintah Daerah
Dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  tidak  terlepas  dari penyelenggaraan Pemerintahan Pusat, karena Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari  penyelenggaraan  pemerintahan.  Dengan  demikian  asas  penyelenggaraan pemerintahan  berlaku  juga  dalam  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  termasuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang Pemerintahan Daerah, asas adalah dasar pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran, yang menjadi tujuan berfikir dan prinsip yang menjadi pegangan. 25
Berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  Penyelenggaraan  Pemerintahan  daerah  adalah  adalah pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyelenggaraan negara diatur pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  yang  terdiri  atas: 26 a)  Asas kepastian hukum; b) Asas tertib penyelenggaraan negara; c) Asas kepentingan umum; d)  Asas  keterbukaan;  e)  Asas  proporsionalitas;  f)  Asas  profesionalitas;  g)  Asas akuntabilitas; h) Asas efisiensi; dan i) Asas efektivitas
Berdasarkan penjelasan Pasal  20 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dijelaskan  bahwa  asas  umum  penyelenggaraan negara  dalam  ketentuan  ini  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  bersih  dari  Kolusi,  Korupsi,  dan  Nepotisme,
25 Inu Kencana Syafi, Sistem Pemerintahan Daerah , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.
26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 20 Ayat 1.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
ditambah asas efisiensi dan efektivitas sebagai berikut: 27 a) Asas kepastian hukum;  b) Asas tertib penyelenggaraan negara; c) Asas kepentingan umum; d) Asas keterbukaan; e)  Asas  Proporsional;  f)  Asas  Profesionalitas;  g)  Asas  akuntabilitas;d  dan  h)  Asas Tugas pembantuan

## 4. Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Lampung Utara
Penelitian  ini  dilakukan  dalam  beberapa  orang  petugas  PU  mulai  dari pembangunan  dan  pemeliharaan  dari  hasil  musimbang  kecamatan  dan  kabupaten, usulan  masyarakat  langsung  berupa  proposal,  hasil  survey  dari  dinas  PUPR,  pokir (pokok  pikiran)  anggota  DPRD,  dan  dibuatkan  perencanaan  guna  pelaksanaan  fisik kedepannya  dengan  memperhatikan  dana/anggaran  yang  dialokasikan  didinas PUPR. 28 Faktor Penghambat dan Pendukung Pembangunan Infrastruktur Jalan
1) Faktor penghambat sebagai berikut:
a. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur
b. Kurangnya kesadaran masyarakat  dalam mendukung pembangunan terutama dari sisi keamanan
2) Faktor Pendukung sebagai berikut:
a. Program-program  dari  pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  anggaran selalu memprioritaskan infrastruktur
b. Usulan-usulan bantuan dana kepusat antralain usulan dana DAK (APBN)
3) Faktor penyebab terjadinya pembangunan infrastruktur jalan sebagai berikut:
a. Kesalahan  pengelolahan  keuangan  daerah  oleh  kepala  daerah  sehingga menimbulkan deficit anggaran dan terbebani hutang daerah
b. Kisruhnya  urusan  politik  kepala  daerah  yang  menyebabkan  ketidakpastian masalah anggran dan masalah hutang daerah.
4) Pengeluaran dana pembangunan infrastruktur jalan senagai berikut:
a. Tahun 2019 berjumlah Rp. 2.448.229.239.000
27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang  Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.
28 Bapak Irwan Mustofa, ST, Kasie Perencanaan Bidang Bina Marga PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
b. Tahun 2020 tidak ada pembangunan infrastruktur jalan. 29
5) Anggran yang ada didinas PUPR dibagi kebeberapa bidang sesuai dengan porsi masing-masing dan dinas PUPR terbagi dalam 5 bidang:
a. Bina Marga
b. Cipta Karya
c. SDA
d. Tata Ruang
e. Bikon (Bidang Konstruksi)
Porsi terbesar difokuskan pada bidang infrastruktur.
6) Dikarenakan tidak tercukupinya anggaran infrastruktur kabupaten
7) Rencana/program Pemerintah untuk infrastruk jalan:
a. Mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya untuk pembangunan infrastruktur jalan
b. Mengajukan bantuan kepemerintah pusat melalui kementrian PUPR
c. Menagjukan usulan dana APBN (DAK) setiap tahunnya
d. Mengajukan  pinjaman  kepihak  pemerintah  maupun  swasta  untuk pembangunan infrastruktur. 30
Pada pembangunan infrastruktur desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan  program  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  di  Desa. Mengoptimalkan  pembangunan  infrastruktur  dengan  program  pemberdayaan masyarakat  dapat  membuat  masyarakat  berperan  serta  dalam  perbaikan  dan pembangunan yang dilakukan di Desa.
Keberadaan  infrastruktur  yang  memadai  sangat  dibutuhkan  seiring  dengan kemajuan dan intensitas  kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat  terhadap fasilitas sarana  dan  prasarana  yang  dibutuhkan  didesa  seperti    perbaikan  jalan,  transportasi, drainase, sumur bor, talut panahan tanah dan lainnya.
29 Ibu Dian Rahmawati. ST, Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wawancara  tanggal  09  Mei  2021  Di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Lampung Utara.
30 Ibu Hi.  Efi Iriyanto, SE, Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wawancara  tanggal  09  Mei  2021  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Tata  Ruang  Kabupaten  Lampung Utara.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
Perencanaan  pembangunan  desa  merupakan  suatu  panduan  atau  model penggalian potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitik beratkan pada peran serta  masyarakat  dalam  keseluruhan  proses  pembangunan.  Perencanaan  yang menghasilkan  program  pembangunan  yang  diharapkan  dapat  memberikan  dampak terhadap  peningkatan  ekonomi  masyarakat,  kesejahteraan,  kemakmuran  dan perdamaian rakyat dalam jangka panjang.
Secara  umum  perencanaan  desa  dimaksudkan  untuk  membantu  memenuhi kebutuhan,  merumuskan  strategi  dan  mengelola  kebutuhan  masyarakat  dalam perbaikan kesejahteraan  dan kualitas hidup dimasa depan.
Berdasarkan yang dkemukakan faktanya tidak hanya terkena oleh Pemerintah Daerah  melainkan  masyarakat  Kabupaten  Lampung  Utara  sebagai  satuan  kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang Bina  Marga, yang memiliki  tugas pokok dan kewenangan dalam merencanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, penulis menilai belum melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan baik sehingga masih banyak didapati jalan yang mengalami kerusakan, baik kerusakan ringan sampai kerusakan parah. Bahkan masih ada juga jalan lintas antar kampung yang di anggap belum  layak  untuk  digunakan,  dan  luput  dari  perhatian  pemerintah.  Jalan  antar kampung  tersebut  masih  berupa  kerikil-kerikil  bebatuan  yang  bercampur  pasir  dan tanah, jalanan lintas yang berlubang mulai dari lubang dengan kerusakan kecil hingga kerusakan parah.  Sehingga kondisi jalan akan menjadi sulit untuk dilewati dan sangat membahayakan para pengendara yang melewati jalan tersebut dan tidak sedikit pula kasus  kecelakaan  terjadi  akibat  kerusakan  di  jalan  raya,  tetapi  masyarakat  tidak memiliki pilihan lain melainkan untuk menggunakan jalan tersebut.

## 5. Analisis Hukum Islam Terhadap Peranan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan
Secara dari bahasa pembangunan berasal dari kalimat bangun; bangkit, berdiri yang  kata  derivasi  dari  bangun  yaitu  membangun  atau  pembangunan  yang  berarti membina,  membuat,  mendirikan,  memperbaiki;  membuat  supaya  maju  dan berkembang. Dalam istilah arab modern pembangunan berasal dari kalimat Tanmiyyah

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
yang bermaksud  pertumbuhan;  dan juga Taqaddum yang berarti maju kedepan atau kemajuan.
Apabila masyarakat merasakan dari Pembangunan Infrastruktur yang membuat pembangunan menjadi lebih baik artinya masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan adanya  rasa  aman  baik  dari  segi  perasaan  lingkungan  dan  juga  materi.  Islam memandang  kesejahteraan  yang  diperoleh  masyarakat  melalui  peningkatan pendapatan merupakan balas jasa atas usaha yang dilakukan. Dalam hasil wawancara kepada salah satu  petugas  Ibu Dian Rahmawati.  ST, Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan  Bidang  Bina  Marga  Dinas  PUPR  mengatakan  program-program  dari pemerintah  daerah  dalam  mengalokasikan  anggaran  selalu  memprioritaskan infrastruktur, tetapi masyrakat tidak merasakan adanya hal tersebut dikarenakan jalan yang masih rusak dan belum diperbaiki hingga sekarang. Sedangkan dalam Surat Al- Qashah ayat 77 menjelaskan sebagai berikut:
“ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri  akhirat,  dan  janganlah  kamu  melupakan  bahagianmu  dari  (kenikmatan) duniawi  dan  berbuat  baiklah  (kepada  orang  lain)  sebagaimana  Allah  telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashah 28: 77)
Berdasarkan  ayat  tersebut  kandungan  yang  sangat  jelas  bahwa  kewajiban seorang muslim dan manusia untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan fikiran untuk memperoleh  harta  dan  mencari  harta  tersebut  dengan  bersungguh-sungguh  sesuai dengan apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanna’Wata’ala.
Manusia  berkewajiban  untuk  berusaha  dengan  bersungguh-sungguh  dalam menggunakan  kemampuan  yang  dimilikinya  dalam  mencari,  menggunakan  dan memanfaatkan sumber daya yang ada dimuka bumi ini. Karena dalam surat Al-Qashah telah disebutkan Allah tidak merubah suatu kaum melainkan hambanya yang merubah. Artinya Allah telah membukakan jalan untuk hambanya dalam menggunakan potensi dan kemampuan dalam pemberdayaan dengan menggunakan program yang telah ada atau tidaknya.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  menjelaskan  maka  penulis  dapat menyimpulkan sebagai berikut: Peranan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pembangunan Infrastruktur  Jalan  Kabupaten  Lampung  Utara  yang  telah  dilakukan  penulis menyimpulkan  bahwa  kurang  baik.  Faktanya  penyebab  terjadi  pembangunan infrastruktur jalan adanya kesalahan pengelolahan keuangan daerah oleh kepala daerah sehingga menimbulkan deficit anggaran dan terbebani  hutang daerah dan  kisruhnya urusan politik kepala daerah yang menyebabkan ketidakpastian masalah anggaran dan masalah  hutang  daerah.  Pandangan  hukum  Islam  terhadap  peranan  Pemerintahan Daerah  Kabupaten  Lampung  Utara  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  ini memberikan  hal  yang  positif  karena  memberikan kemaslahatan bagi  masyarakat setempat  baik  dari  aspek  perbaikan  jalan  maupun  aspek  sosial.  Pembangunan infrastruktur  yang  dikatakan  memberikan kemaslahatan apabila  masyarakat merasakan dampak terhadap perbaikan jalan yang rusak dan untuk menggunakan akses jalan  dalam  melintasi  tidak  lagi  berlubang  dan  menimbulkan  kecelakaan  bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Budiman, Arief, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, (Jakarta:PT. Gramedian Pustaka Utama, 1995)
Effendi,  Lutfi, Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi ,  (Malang:  Bayumedia  Publishing, 2004)
Hanjani,  Sofiana,  Pelaksanaan  Perda  Kabupaten  Sleman  Nomor  11  Tahun  2004 tentang  Penggunaan  Fasilitas  Pejalan  Kaki  (Trotoar)  oleh  Pedagang  Kaki Lima  di  Sepanjang  Kawasan  UGM  (Di  Area  RSUP  Prof.  Dr.  Sardjito), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014
Harefa,  Mandala, Keberlanjutan  Pengembangan  Infrastruktur  Dalam  Mendukung Percepatan  Pembangunan Ekonomi Indonesia , (Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015)
Hardiyansyah, Kualitas  Pelayanan  Publik  Konsep,  Dimensi,  Indikator,  dan Implementasinya , Ctk. Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2011. Isnaini, Harahap, dkk, Hadis-hadis Ekonomi Edisi Pertama , (Medan; Kencana, 2017).

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara
Irawan,  Towaf  Totok, Kajian  Potensi  dan  Peluang  Pembangunan  Infrastruktur  di Sektor  Sosial  Dengan  Skema  KBPU ,  Jurnal  Riset  Manajemen  dan  Bisnis, Vol,1, No 2, (oktober 2016)
Karsini,  Karsono, Karsini  Karsono,  Pengantar  Metodologi  Riset  Sosial,  (Bandung: Alumni, 1996) (Bandung: Alumni, 1996).
Manan,  Bagir, Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah ,  (Yogyakarta:  Pusat  Studi Hukum, 2005)
Marbun, SF., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia , (Yogyakarta: Liberty, 1997)
Nurcholis, Hanafi, Teori Dan Praktek Pemberitaan Dan Otonomi Daerah , (Jakarta: PT.Grasindo, 2005)
Prasetyo,  Rindang  Bangun  dan  Muhammad  firdaus, pengaruh  infrastruktur  pada pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia , 2009.
Riawan, Hukum Pemerintahan Daerah , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)
Syafi, Inu Kencana, Sistem Pemerintahan Daerah , (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) Sadjijono, Memahami  Beberapa  Bab  Pokok  Hukum  Administrasi ,  (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008)
Sudjono,  Anas, Pengantar  Statistik  Pendidikan, (Jakarta:  PT  Rajawali  Grafindo Persada, 2006).
Wirjosoegito,  Soebono, Proses  &  Perencanaan  Peraturan  Perundangan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004
Zubaedi, Pengembangan Masyrakat:Wacana Dan Praktik , (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

## Wawancara
Bapak Irwan Mustofa, ST, Kasie Perencanaan Bidang Bina Marga PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.
Ibu Dian Rahmawati. ST, Kasie Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Wawancara tanggal 09 Mei 2021 Di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.
Ibu Hi.  Efi Iriyanto, SE, Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas  PUPR,  Wawancara  tanggal  09  Mei  2021  di  Dinas  Pekerjaan  Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Utara.

## POSITUM, Vol. 7, No. 2, Desember 2022
Dani Amran Hakim, Hevina Nopriza: Peran Pemerintahan Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Lampung Utara

## Internet
https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah- serta-cakupan-dan-sejarah-munculnya/ ,  diakses  pada  18  Desember  2020, pukul 10.54.
https://lampungutarakab.go.id/windu-cita-pembangunan/ ,  diakses  pada  4  Oktober 2020, pukul  12.30.
https://www.teraslampung.com/pembangunan-jalan-di-lampung-utara-tiga-tahun- mandek-2021-dpupr-prioritaskan-pemeliharaan/ ,  diakses  pada  04  Oktober 2020, pukul 13.30.
https://edoc.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/9801/SKRIPSI%20Moh%20Abby
%20Bhakti%20Utama%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y ,  diakses  pada tanggal 19 Januari 2021 Pukul 23.04 WIB.