## Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” melalui program sertipikasi hak atas tanah di kabupaten Sinjai
Empowerment of micro, small and medium enterprises " Gula Aren Semut " through the land rights certification program in Sinjai district
Aulia Hidayati 1 , Kurnia Rheza Randy Adinegoro 2
1 Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjau, Jalan H. A. Latief, No. 6, Sulawesi Selatan
2 Kantor Pertanahan Kabupaten Ende, Jalan Melati No.3, Nusa Tenggara Timur Koresponden e-mail: rhezarndy@gmail.com
Submitted: September 1, 2022  Accepted: September 20, 2022  Publish: September 26, 2022
Abstract: This study discusses the benefits of asset legalization activities in the form of land through a complete systematic land registration. In addition to guaranteeing the certainty of community land rights, one of the functions of land certificates is to contribute significantly to improving  people's  welfare  and  creating  new  sources  of  people's  prosperity.  Certificates  of land rights can be one of the accesses in obtaining funds. Certificates of land rights can open up people's economic access to obtain business capital. This research was conducted in Sinjai Regency, with the research subjects being Gula Aren UMKM in the village of Bonto Sinala. The method  used  in  this  research  is  descriptive  qualitative  by  looking  at  the  implementation  of UMKM  empowerment  starting  from  preparation  to  implementation.  The  study's  results indicate  that  community  empowerment  activities  improve  the  community's  socio-economic status by involving stakeholders by assisting ant palm sugar farmers.
Keywords: Complete systematic land registration, UMKM, UMKM asset legalization
Abstrak : Penelitian ini membahas bagaimana kebermanfaatan kegiatan legalisasi aset berupa tanah yaitu melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap. Selain untuk menjamin kepastian hak atas tanah masyarakat, fungsi sertipikat tanah salah satunya yaitu berkontribusi secara nyata  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  dan  melahirkan  sumber-sumber  baru kemakmuran  rakyat.  Sertipikat  hak  atas  tanah  dapat  sebagai  salah  satu  akses  dalam memperoleh  dana.  Sertipikat hak  atas tanah dapat  membuka  akses ekonomi rakyat untuk memperoleh  modal  usaha.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Sinjai,  dengan  subyek penelitian kegiatan UMKM Gula Aren di  desa Bonto Sinala. Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kualitatif  dengan  cara  melihat  pelaksanaan  pemberdayaan UMKM  dimulai  dari  persiapan  sampai  dengan  tahap  pelaksanaannya.  Hasil  penelitian menujukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat dengan melibatkan stakeholder dengan cara mendampingi petani gula aren semut.
Keywords : Pendaftaran tanah sistematis lengkap, UMKM, legalisasi aset UMKM

## Pendahuluan
Sistem  perekonomian  pada  era  globalisasi  saat  ini  yang  mengarah  pada  mekanisme pasar  merupakan  sesuatu  yang  sulit  dihindari  sekaligus  menjadi  tantangan  setiap  negara, tidak  terkecuali  Indonesia.  Sistem  ini  memungkinkan  adanya  persaingan  ekonomi  secara bebas,  tidak  hanya  bersaing  dengan  pelaku  ekonomi  dalam  negeri  sendiri  tetapi  bersaing dengan pelaku ekonomi dari negara lain. Untuk itu dibutuhkan kesiapan dari pelaku ekonomi agar  mampu  bertahan  dan  menghadapi  tantangan  globalisasi  tersebut.  Kapasitas kelembagaan merupakan faktor penting dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan yang  bersentuhan  langsung  dengan  masyarakat  kapasitas  kelembagaan  pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting terutama dalam pembangunan yang berkeadilan dan menyentuh kepentingan rakyat banyak (Chalid, 2005).
Kondisi pada saat akhir-akhir ini keadaan ekonomi diperparah dengan adanya bencana global  pandemi  covid-19.  Tidak  dipungkiri  keadaan  ini  membuat  roda  ekonomi  menjadi lambat bergerak (Yamali & Putri, 2020). Faktanya, beragam sektor bisnis harus mengalami kerugian, utamanya saat awal-awal pandemi. Bahkan, banyak pula yang terpaksa gulung tikar. Badai pasti berlalu adalah sebuah frasa yang tepat untuk memupuk optimisme pergerakan ekonomi  yang  lambat  laut  mulai  merangkak  naik.  Salah  satu  bahan  bakarnya  adalah kreativitas  yang  memunculkan  giat  pada  sektor  bisnis  usaha  mikro  kecil  dan  menengah (UMKM) (Soetjipto, 2020).
Kebangkitan  sektor  UMKM  dapat  berdampak  dan  mempercepat  pemulihan  ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, sektor ini memang sudah menjadi tulang punggung Tanah Air. Data  Kementerian  Koperasi  dan  UKM  menyebut,  jumlah  sektor  bisnis  UMKM  di  Indonesia pada  2021  mencapai  64,19  juta  dengan  partisipasi  terhadap  produk  domestik  bruto  (PDB) sebesar  61,97  persen  atau  senilai  Rp  8,6  triliun.  Sektor  bisnis  UMKM  memiliki  peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat dengan kemampuannya menyerap 97 persen tenaga  kerja  dan  mengintegrasikan  investasi  sebesar  60,4  persen(Kementerian  Keuangan, 2020).
Sektor UMKM dianggap sebagai sektor usaha yang lebih mudah bertahan, terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997,  dimana  banyak  usaha  berskala  besar  yang  mengalami  stagnasi  bahkan  berhenti aktivitasnya (Farida, 2011). Ketangguhan UMKM terlihat dari beberapa karakteristik pelaku UMKM diantaranya Prawirokusumo (2009) menyebutkan:
a. Fleksibel  yakni  ketika  menghadapi  hambatan  dalam  menjalankan  usaha,  akan mudah berpindah ke usaha lain;
b. Tidak  selalu  bergantung  pada  modal  dari  luar,  namun  juga  bisa  memanfaatkan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya;
c. Pengembalian pinjaman oleh pedagang dapat dilakukan;
d. UMKM  tersebar  di  seluruh  wilayah  dengan  usaha  di  berbagai  sektor,  hal  ini memberikan  kemudahan  dalam  distribusi  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat.
Hidayati at al., Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” … 225
Di  daerah  Sulawesi  Selatan  khususnya  Kabupaten  Sinjai  karakteristik  ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 1400 mdpl tentunya sangat cocok dengan berbagai jenis tanaman, salah  satunya  adalah  pohon  aren.  Potensi  pemanfaatan  pohon  aren  dapat  dilakukan  pada beberapa  bagian  pohon  diantaranya  pada  bagian  buah,  daun,  akar,  dari  semua  produk turunan aren tersebut nira aren sebagai bahan produksi gula aren merupakan produk turunan yang memiliki nilai ekonomis paling besar (Murtado & Theresia, 2014) Pada kenyataannya, gula merah yang berasal dari nira aren lebih  unggul dari gula merah yang berasal dari nira kelapa. Gula aren memiliki cita rasa yang jauh lebih manis dan tajam. Oleh karena itu industri pangan yang  menggunakan gula merah lebih senang gula aren (Saleh, 2014).
Berdasarkan  potensi  tersebut  maka  negara  wajib  memberikan  fasilitasi  bagi  tumbuh dan  berkembangnya  UMKM  di  Indonesia.  Peran  negara  dalam  memajukan  UMKM  dapat terwujud  melalui  berbagai  kebijakan/program  pemerintah  yang  ditujukan  untuk pemberdayaan  UMKM.  Pemberdayaan  UMKM  merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan pemerintah  untuk  menyejahterakan  masyarakat.  Jones  (1984)  mendefinisikan  kebijakan publik  sebagai  segala  sesuatu  yang  bersifat  formal  atau  ekspresi  legal  dari  program  dan keputusan pemerintah (Indiahono, 2017). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang  Usaha  mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  pemerintah  berupaya  melakukan pemberdayaan dengan menumbuhkan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM agar tumbuh dan berkembang sebagai usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan tersebut tentunya  dilakukan  dengan  membangun  sinergi  antara  pemerintah  dalam  hal  ini  lintas kementerian dan masyarakat.
Sinergi tersebut dilakukan dengan maksud supaya UMKM dapat mandiri dan menjadi kekuatan besar di bidang ekonomi. Hal ini karena menghadapi liberalisasi ekonomi diperlukan ketahanan  yang  kuat  bagi  pelaku-pelaku  ekonomi  termasuk  sektor  UMKM  yang  berbasis masyarakat.  Agar  tercapai  kemandirian  UMKM  tersebut,  maka  salah  satunya  dilakukan pemberdayaan  masyarakat  secara  ekonomi.  Strategi  pembangunan  yang  bertumpu  pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial,  ekonomi,  budaya  dan  politik  masyarakat  di  daerah.  Masalah  yang  paling  mendasar dalam rangka transformasi struktural ini ternyata adalah akses dalam perolehan dana. Karena itu,  langkah  yang  amat  mendasar  yang  harus  ditempuh  adalah  membuka  akses  ekonomi rakyat  untuk  memperoleh  modal  usaha  (Kartasasmita,  1996).  Masalah  permodalan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh sektor UMKM. Masalah tersebut makin terasa karena pihak lembaga keuangan menganggap sektor ini merupakan sektor yang rentan dan  sulit  untuk  memenuhi  syarat  kredit  perbankan.  Adanya  penolakan  pihak  perbankan tersebut seringkali mendorong pihak UMKM meminjam uang untuk digunakan sebagai modal usaha pada pihak yang tidak bertanggung jawab baik itu rentenir maupun pinjaman online yang membebankan bunga tidak rasional sehingga usaha yang dijalankan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Sehubungan dengan masalah permodalan yang dihadapi, dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil diperlukan peningkatan kemampuan pihak UMKM untuk mengakses
sumber-sumber permodalan/kredit. Peningkatan kemampuan ini akan sangat terbantu oleh tersedianya jaminan untuk memperoleh kredit, khususnya jaminan yang berupa tanah. Salah satu syarat untuk dapat dijadikan jaminan kredit adalah adanya kepastian mengenai hak atas tanah tersebut, yang diwujudkan dalam bentuk sertipikat hak atas tanah.
Pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL)  merupakan  program  yang  dibuat  oleh pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN yang mana untuk mendaftarkan tanah secara yang  sistematis  (satu  kelurahan  lengkap)  secara  gratis  (Mujiburohman,  2018).  Selain  itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertipikat tanah dapat menjadikan  sertipikat tersebut  sebagai finansial  inclusion atau  modal  pendampingan usaha  yang  berdaya dan berhasil, guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya tidak terkecuali sektor UMKM.
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berharap program PTSL dapat mewujudkan pembangunan  yang  merata  bagi  Indonesia  seperti  pernyataan  yang  dirilis  di  situs Kementerian ATR/BPN “PTSL ini akan mempermudah pemerintah daerah untuk melakukan penataan kota. Kami juga memastikan penerima sertipikat tanah tepat sasaran, yakni para pelaku UMKM, nelayan dan petani serta masyarakat lainnya berdasarkan peraturan yang ditetapkan agar mereka dapat memulai peningkatan kualitas hidup yang lebih baik”.
Pada    penelitian-penelitian    yang    sudah    dilakukan,    belum    ditemukan    adanya pembahasan    spesifik    terkait    pembahasan  pemberdayaan  usaha  mikro  kecil  menengah melalui  program  sertipikasi  hak  khususnya  di  Kabupaten  Sinjai . Penelitian  yang  sudah dilakukan membahas permasalahan dari pelaku kegiatan ekonomi di sektor yang berbeda yaitu petani (Puspitasari, 2015) dan terdapat juga yang membahas pelaku ekonomi UMKM (Puspitasari,  2015),  namun  terdapat empirical  gap dengan  subyek  penelitian  berbeda dimana penelitian sebelumnya di Gunungkidul pada penelitian ini berada pada Kabupaten Sinjai.    Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan  maka  tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan sertipikasi hak atas tanah dilaksanakan dan dampak bagi peningkatan akses permodalan UMKM khususnya bagi pelaku UMKM gula aren semut di Kabupaten Sinjai.

## Metode penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Metode  deskriptif  adalah metode  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian tetapi  tidak  digunakan  untuk  menarik  kesimpulan  secara  luas  (Moleong,  2018).  Penelitian kualitatif  merupakan  prosedur  dalam  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  yang berupa  kata-kata  tertulis  ataupun  lisan  dari  perilaku  orang-orang  yang  dapat  diamati (Moleong, 2018). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena sosial yang ada, dan bertujuan mendeskripsikan secara terperinci tentang fakta dan data yang ada.
Penelitian  ini berfokus  pada  UMKM  Gula  Aren  Semut  ( Palm  Sugar ) yang  berlokasi  di Desa Bonto Sinala , Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kelompok Petani Gula Aren Semut yang menjadi subyek penelitian dibentuk secara swadaya oleh masyarakat pada tahun 2017.
Hidayati at al., Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” … 227

## Hasil dan pembahasan

## Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  obyek  studi  akademis  selama beberapa  dekade.  UMKM  menjadi  landasan  perkembangan  ekonomi  nasional  dan berkontribusi secara signifikan terhadap kekayaan ekonomi dan kemakmuran suatu negara. Pemerintah  menganggap  bahwa  UMKM  merupakan  penggerak  utama  perkembangan ekonomi dan sebagai kesempatan bagi tenaga kerja untuk terserap (MacGregor & Vrazalic, 2007).  UMKM  bukan  merupakan  versi  kecil  dari  sebuah  perusahaan  besar,  melainkan memiliki  karakteristik  yang  unik.  Peningkatan  daya  saing  atau  bahkan  terhambatnya pertumbuhan  UMKM  sangat  bergantung  pada  bagaimana  para  pelaku  UMKM  mengelola UMKM tersebut.
Pendefinisian  UMKM  diperlukan  komponen  kuantitatif  seperti  jumlah  tenaga  kerja, turnover , aset, dan perhitungan finansial dan non-finansial. Komponen kuantitatif tersebut juga  perlu  dilengkapi  dengan  komponen  kualitatif  yang  merefleksikan  bagaimana  bisnis dalam UMKM dilakukan (MacGregor & Vrazalic, 2007). UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) digolongkan menjadi empat berdasar jumlah tenaga kerja yang dimiliki diantaranya:
a. Industri Rumah Tangga yang memiliki tenaga kerja antara 1 sampai dengan 4 orang;
b. Industri Kecil dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 9 orang;
c. Industri  sedang/menengah  dengan  jumlah  tenaga  kerja  10  sampai  dengan  99 orang;
d. Industri besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.
UMKM  di  Indonesia  telah  menjadi  bagian  penting  dari  sistem  perekonomian  di Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  UMKM  merupakan  unit-unit  usaha  yang  lebih  banyak jumlahnya  dibandingkan  usaha  industri  berskala  besar  dan  memiliki  keunggulan  dalam menyerap  tenaga  kerja  lebih  banyak  dan  juga  mampu  mempercepat  proses  pemerataan sebagai bagian dari pembangunan(Suci, 2017). Dalam arti sempit, UMKM dipahami sebagai suatu kegiatan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja dan/atau nilai aset yang relatif kecil. Apabila  hanya  kedua  komponen  tersebut  yang  dipergunakan  sebagai  standar  maka  akan terjadi  bias.  Sebagai  contoh  unit  usaha  yang  mempekerjakan  lima  puluh  orang  di  negara tertentu bisa dikategorikan sebagai usaha kecil dimana perbedaan klasifikasi UMKM tersebut relatif sesuai dengan ukuran ekonomi suatu negara. Berbeda dengan Indonesia,  unit usaha yang memiliki tenaga kerja berjumlah lima puluh orang dapat dikategorikan sebagai industri sedang/menengah. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan komponen atau variabel lain dalam melakukan klasifikasi misalnya dengan tingkat in formalitas usaha dengan berdasarkan pada dokumen manajemen unit usaha dan tingkat kerumitan teknologi yang digunakan.

## Gambar 1. Klasifikasi UMKM
Sumber : https://www.ukmriau.com/dunia-ukm diakses pada 11:43 tanggal 7/6/2022
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:
a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan  yang  memenuhi  kriteria  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak Rp50.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau  memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000;
b. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  yang  dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria  memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp50.000.000  sampai  dengan  paling banyak  Rp500.000.000  tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000;
c. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri  yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  usaha  kecil  atau  usaha  besar  dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  dengan  kriteria  memiliki kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp500.000.000  sampai  dengan  paling  banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000.000.
Hidayati at al., Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” … 229

## Pendaftaran tanah sistematis lengkap
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  (UUPA)  menetapkan  bahwa untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  pemerintah diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia.  Untuk  percepatan pendaftaran  tanah  sebagaimana  dimaksud  Pasal  19  UUPA  perlu  dilaksanakan  pendaftaran tanah  pertama  kali  secara  massal  melalui  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  yang  merupakan  salah  satu  Program  Prioritas  Nasional  sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  12  Tahun  2017  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap yang telah di perbaharui menjadi Peraturan Menteri No. 6 tahun 2018.
PTSL  adalah  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  yang  dilakukan  secara serentak  yang  meliputi  semua  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  dalam  satu wilayah  desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang  setingkat,  dan  juga  termasuk  pemetaan seluruh  obyek  pendaftaran  tanah  yang  sudah  terdaftar  dalam  rangka  menghimpun  dan menyediakan  informasi yang  lengkap  mengenai  bidang-bidang  tanahnya.  Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program.
Adapun  pengertian  mengenai  PTSL  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Nomor  6  tahun 2018 adalah: “ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek  Pendaftaran  Tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  dalam  satu  wilayah desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang  setingkat  dengan  itu,  yang meliputi  pengumpulan data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai  satu  atau  beberapa  objek  Pendaftaran  Tanah  untuk keperluan pendaftarannya”.
Pendaftaran Tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak,  tanah  aset  Pemerintah/Pemerintah  Daerah,  tanah  Badan  Usaha  Milik  Negara/Badan Usaha  Milik  Daerah,  tanah  desa,  Tanah  Negara,  tanah  obyek  landreform,  tanah transmigrasi,  dan  bidang  tanah  lainnya. Pelaksanaan  PTSL  tidak  membebankan  biaya  bagi pemohonnya  karena  adanya  berbagai  macam  sumber  pembiayaan  Sumber  pembiayaan untuk  percepatan  pelaksanaan  PTSL  dapat  berasal  dari  pemerintah,  pemerintah  daerah, Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya.
Sumber  pembiayaan,  pembiayaan  percepatan  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  juga  dimungkinkan  berasal  dari     kerja  sama  dengan  pihak  lain  yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan. Adapun  tujuan  daripada  percepatan  pelaksanaan  pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan  asas  sederhana,  cepat,  lancar,  aman,  adil, merata  dan  terbuka  serta  akuntabel,  sehingga  dapat  meningkatkan  kesejahteraan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara.

## Pemberdayaan UMKM melalui program PTSL
Berdasarkan  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  mengamanatkan  bahwa  segala  sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  dikuasai, diatur, dan dikelola oleh  Negara,  dan  segenap  lembaga  pengelolanya  untuk  dipergunakan  sebagai  alat  untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. Pasal ini harus dibaca sebagai amanat yang  harus  dijalankan  oleh  pemerintah  dengan  segenap  perangkat  yang  dimiliki. Memberdayakan  masyarakat  menjadi  tanggung  jawab  langsung  oleh  pemerintah  dengan menggandeng  seluruh  kekuatan  yang  dimiliki.  Kealpaan  pemerintah  dalam  menjalankan kewajiban menjadi kesalahan dan oleh sebab itu negara mesti hadir dengan melakukan misi kemanusiaan sekaligus pembangunan ekonomi masyarakat.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara merupakan salah satu tujuan utama program PTSL. Jika ditarik benang merahnya, hubungan pensertipikatan tanah dengan kesejahteraan masyarakat adalah masalah permodalan yang dihadapi. Sertipikat hak atas tanah dapat menjadi sebuah jembatan emas mengakses sumber- sumber  permodalan/kredit  Tidak  terkecuali  bagi  UMKM,  sertipikat  hak  atas  tanah  dapat digunakan  dalam  rangka  pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil  diperlukan  peningkatan kemampuan pihak UMKM untuk mengakses permodalan di jasa keuangan baik Bank maupun koperasi.
Kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  model  di lapangan.  Prinsip  yang  digunakan  adalah  bagaimana  kemampuan  pekerja  pemberdayaan menggali ide-ide dari masyarakat dengan menempatkan masyarakat secara setara. Prinsip ini penting  dipegang  karena  dengan  membangun  kesetaraan  diharapkan  mampu  menjadikan
Hidayati at al., Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” … 231
masyarakat  peserta  pemberdayaan  sebagai  aktor,  sebagai  pelaku  dalam  program,  bukan objek  yang  akan  diberdayakan.  Pekerja  pemberdayaan  menjadi  fasilitator  yang menjembatani ide dan gagasan masyarakat serta membantu menuangkan dalam bentuk yang konkret  agar  bisa  lebih  mudah  dijalankan.  Prinsipnya,  kegiatan  program  teknis  terkait pertanahan diinisiasi secara bersama antara pekerja pemberdayaan dan masyarakat. Semua kegiatan  pemberdayaan  tersebut  bertujuan  untuk  memberdayakan  masyarakat  yang basisnya adalah penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk sumber penghidupan.

## Implementasi pemberdayaan UMKM di kantor pertanahan kabupaten Sinjai
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sinjai  sebagai  salah  satu  perpanjangan  tangan Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah pada tahun 2019 telah melakukan pemberdayaan UMKM.  Pemberdayaan  ini  dilakukan  di  bekas  lokasi  legalisasi  aset  PTSL  pada  tahun  2018. Target PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai tahun 2018 adalah sebanyak 4400 PBT dan SHAT yang terbagi dalam 13 kelurahan/desa sebagaimana terlampir dalam tabel 1. di bawah.
Tabel 1. Target dan realisasi legalisasi aset PTSL kantor pertanahan kab. Sinjai tahun 2019
No.  Desa/Kelurahan Target PBT Target SHAT K1 K2 K3 * K4 1 Sangiasseri 500 500 500 0 0 0 2 Puncak 250 250 250 0 0 0 3 Palae 500 500 494 0 0 0 4 Gareccing 500 500 490 0 10 0 5 Samataring 20 20 20 0 0 0 6 Sanjai 530 530 528 0 0 0 7 Panaikang 50 50 37 0 0 0 8 Tongke-Tongke 100 100 100 0 0 0 9 Baru 350 350 350 0 0 0 10  Bulu Tellue 50 50 50 0 0 0 11  Bonto Sinala 400 400 400 0 0 0 12  Bonto Tangnga 600 600 599 0 1 0 13  Mannanti 550 550 547 0 3 0 # Total 4400 4400 4365 0 14 0
Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai
Dari  13  kelurahan/desa  yang  dilakukan  legalisasi  aset  pada  tahun  2018  Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai memilih Desa Bonto Sinala sebagai desa lokasi pemberdayaan masyarakat pada tahun 2019. Hal itu bukan tanpa alasan, karena potensi usaha Gula Aren Semut di Desa Bonto Sinala. Banyaknya pohon aren disana membuat kebanyakan masyarakat memanfaatkan air niranya.
Air nira digunakan untuk membuat gula aren semut berasal dari pohon aren di kebun masing-masing  petani.  Petani  mengambil  air  nira  dari  pohon  aren  setiap  hari.  Sebagai tambahan informasi biasanya 1 hari mendapatkan 1 wadah bambu penuh air aren. Namun itu  belum  cukup  untuk  membuat  gula  aren,  paling  tidak  perlu  2  wadah  bambu  yang didapatkan  selama  2  hari.  Proses  pengolahan  air  nira  menjadi  gula  aren  semut  masih
menggunakan alat memasak yang sederhana seperti wajan dan kompor yang menggunakan kayu  bakar.  Sistem  pemasaran  hasil  gula  semut  di  Desa  Bonto  Sinala  tidak  dipasarkan langsung oleh petani, tetapi langsung diambil oleh pemesan gula aren semut. Hal tersebut yang  membangun  kesadaran  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sinjai  untuk  dirasa  perlu mengembangkan potensi yang ada di Desa tersebut.
Beberapa  anggota  masyarakat  menyadari  bahwa  untuk  memperkuat  penataan perekonomian  masyarakat,  maka  mereka  perlu  membentuk  secara  swadaya  sebuah kelompok usaha dan pada tahun 2017 dibentuklah Kelompok Tani Gula Aren Semut Bonto Sinala.  Terkait  hal  itu  salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Sinjai  adalah  mendampingi  petani  gula  aren  semut  dalam  kegiatan  Pasca  Legalisasi  Aset bersama Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai yaitu Dinas UMKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai, Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Sinjai, Dinas Perdagangan dan SDM Kab. Sinjai, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kab. Sinjai. Setelah pendampingan usaha gula semut tersebut  mendapat  bantuan  alat  produksi,  kemasan,  serta  sedang  dalam  proses pembangunan  rumah  produksi  yang  diawasi  juga  oleh  instansi  dinas  terkait  di  Kabupaten Sinjai. Pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan berbagai tahapan, sebagai berikut:
a. Pembentukan Kelompok Kerja
Dalam pembentukan Tim POKJA, Kantor Pertanahan kabupaten Sinjai menentukan Tim POKJA  sesuai  dengan  Juknis  yang  telah  di  tentukan.  Terdapat  1  Ketua,  1  Wakil  Ketua,  1 Sekretaris dan 12 Anggota yang terdiri dari:
1) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Sebagai Ketua.
2) Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja sebagai Wakil Ketua.
3) Kepala Seksi Hubungan Hukum sebagai Sekretaris.
4) Adapun anggota yang terdiri dari 12 orang, sebagai berikut:
5) Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai.
6) Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.
7) Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
8) Kepala Desa Bonto Sinala Kabupaten Sinjai.
9) Pimpinan Cabang BRI Kabupaten Sinjai.
10) Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
11) Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
12) Plt.  Kepala  Subseksi  Penetapan  Hak  Tanah  dan  Pemberdayaan  Hak  Tanah Masyarakat.
13) Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian.
14) Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.
Pembentukan Kelompok Kerja dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  Sinjai  Nomor:  50/KEP.300/73-07/VII/2018,  Tanggal  02Juli  2018  tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pasca Legalisasi Aset Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Kegiatan pembentukan kelompok kerja dapat dilihat pada gambar.
Hidayati at al., Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” … 233
Gambar 3. Koordinasi kelompok kerja Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai
b. Penetapan Lokasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Penetapan  lokasi  sudah  mempertimbangkan  kriteria  subjek  dan  objek  berdasarkan petunjuk  teknis.  Lokasi penerima  manfaat  memenuhi  kriteria  sebagai berikut  :  Merupakan tanah bersertipikat yang berasal dari kegiatan Legalisasi Aset Program; Sertipikasi  hak atas tanah  PRONA/PTSL  dan  lintas  sektor  UKM;  Memiliki  komoditas  unggulan  yang  memiliki potensi  untuk  di  kembangkan;  Lokasi  tersebut  memiliki  kelompok  usaha;  Lokasi  dapat dijangkau.
Tujuan  utama  dari  Kegiatan  Pemberdayaan  Masyarakat  adalah  meningkatkan  status ekonomi sosial masyarakat dimana melibatkan stakeholder. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai adalah mendampingi petani gula aren semut dalam seluruh  kegiatan  Pasca  Pemberdayaan  Pasca  Legalisasi  Aset.  Melalui  pendampingan, diharapkan percepatan pencapaian tujuan pembangunan dapat terlaksana.
c. Penyuluhan
Penyuluhan  dilaksanakan  pada  hari  Rabu,  Tanggal  25  Oktober  2018.  Dengan mengundang Pemerintah Umum setempat, Dinas Terkait, dan pihak perbankan. Kegiatan ini telah didokumentasikan dan dapat dilihat pada gambar.
.
Gambar 4. Penyuluhan oleh kelompok kerja Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai

## d. Pendampingan pemberdayaan
Penerapan  asas  fungsi  sosial  hak  atas  tanah  diketahui  dari  peran  pemerintah  dalam melaksanakan  kewajiban  mengatur  penggunaan,  peruntukan  dan  persediaan  tanah  untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Salah satunya pemerintah harus menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat (Rejekiningsih, 2016). Pemberdayaan hak atas tanah inilah salah satu usaha nyata pemerintah dalam menjawab perannya tersebut. Keseriusan penanganan pemberdayaan hak  atas  tanah  ini  salah  satunya dengan dilakukan  pendampingan oleh tim pelaksana kelompok kerja.
Tim pelaksana kelompok kerja melakukan tugas pendampingan yang dilaksanakan oleh 9  (sembilan)  orang,  yang  terdiri  dari  SKPD  dan  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Sinjai. Pendampingan sangat di perlukan karena Pemerintah mengetahui permasalahan bagi pelaku ekonomi  kecil  seperti  petani.  Permasalahan  utama  mereka  adalah  apakah  petani  memiliki kemampuan dan kapasitas untuk masuk ke dalam struktur ekonomi yang kuat dan mampu bersaing. Jawaban normatif terhadap persoalan ini yaitu apabila petani dengan kemampuan dan  kapasitasnya  di  biarkan  masuk  ke  dalam  struktur  ekonomi  yang  bebas  bersaing  maka barangkali saja mereka tidak akan mampu untuk melakukannya. Petani skala kecil bisa saja tergilas dan akhirnya keluar dari sistem produksi yang membuat mereka mengalami proses marginalisasi sosial dan ekonomi. Untuk itu, meskipun pada dasarnya peluang yang sama di berikan kepada setiap orang, bagi petani skala kecil masih diperlukan perlakuan khusus yang memungkinkan  mereka  berkembang  untuk  akhirnya  dapat  berperan  dan  berkembang sendiri. Tim pelaksana yang melakukan tugas pendampingan dilaksanakan oleh 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari SKPD dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai.
Pendampingan  yang  dilakukan  oleh  Kelompok  Kerja  antara  lain  adalah  mengenai packaging  yang  baik  sesuai dengan  standar  yang  telah ditetapkan untuk  mendapatkan  izin Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (PIRT),  lalu  selanjutnya  pemasaran  bagaimana  pemasaran tersebut  dapat  dilakukan  dengan  baik  agar  konsumen  dapat  mendapatkan  barang  dengan mudah  diantaranya  dengan  pemasaran  melalui  cara  daring.  Paling  penting  adalah pendampingan  dalam  mencarikan  akses  permodalan  sebagai  salah  satu  komponen  utama dalam keberhasilan berusaha.
Gambar 5. Pendampingan oleh kelompok kerja Sumber : Kantor pertanahan kabupaten Sinjai
Hidayati at al., Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” … 235
Dalam  pelaksanaan  program  ini,  kami  mendapatkan  data  bahwa  melalui  program legalisasi  aset  yang  dilanjutkan  dengan  program  pemberdayaan  hak  atas  tanah  mampu membuka  akses  modal  bagi  para  pelaku  UMKM  ini.  Terbukti  beberapa  sertipikat  hak  atas tanah dijaminkan kepada jasa keuangan dan dapat menambah modal usaha mereka. Berikut terlampir pada tabel 2. data sertipikat yang dijaminkan ke jasa keuangan.
Tabel 2. data sertipikat yang dijaminkan ke jasa keuangan
No. Nama Pelaku Usaha Desa Usaha Jumlah Pinjaman Jasa Keuangan 1 DN Desa Bonto Sinala Usaha Gula Aren Semut 10.000.000 BRI 2 HS Desa Bonto Sinala Usaha Gula Aren Semut 10.000.000 BRI 3 HL Desa Bonto Sinala Usaha Gula Aren Semut 10.000.000 BRI 4 AR Desa Bonto Sinala Usaha Gula Aren Semut 5.000.000 BRI 5 MN Desa Bonto Sinala Usaha Gula Aren Semut 5.000.000 BRI
Sumber: Kantor pertanahan kabupaten Sinjai
e. Hambatan dan kendala
Pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang tidak terlepas dari berbagai hambatan, kendala  dan  masalah  yang  menyertainya.  Selama  kegiatan  ini  berlangsung,  Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjai menggambarkan setiap tahapan sebagai serangkaian kegiatan pemberdayaan  yang  dilakukan  secara  sistematis  dan  saling  melengkapi.  Pemberdayaan bukanlah  program  yang  dapat  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  singkat  atau  bersifat temporer.  Pemberdayaan  harus  dilaksanakan  secara  berkesinambungan  dengan  terus mengembangkan  jenis-jenis  kegiatan  yang  paling  tepat  untuk  komunitas  dengan memanfaatkan  nilai-nilai  lokal  setempat.  Berikut  ini  adalah  Hambatan  yang  terjadi  dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bonto Sinala, Kabupaten Sinjai antara lain :
1) Letak Desa Bonto Sinala
Kondisi Geografis Desa Bonto Sinala yang lebih dekat dengan kabupaten Bulukumba menyebabkan  Desa  ini  sering  menjadi  jauh  dari  perhatian  Pemkab  dan  seluruh jajarannya karena letaknya yang berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba. Bahkan, untuk Ke Desa Bonto Sinala, Tim Pelaksana harus melewati kurang lebih 50 km dengan medan cukup berat karena jalan dikelilingi oleh pegunungan. Dalam akses ekonomi, penduduk  Desa  Bonto  Sinala  lebih  sering  menjual  hasil  perkebunannya  di  pasar Kabupaten Bulukumba.
2) Pola hidup masyarakat yang masih tradisional
Ciri  yang  paling  pokok  dalam  kehidupan  masyarakat  tradisional  adalah ketergantungan mereka terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap
lingkungan  alam  itu.  Dengan  demikian  pola  kehidupan  masyarakat  tradisional tersebut  ditentukan  oleh  3  faktor,  yaitu:  Ketergantungan  terhadap  alam;  Derajat kemajuan  teknis dalam hal penguasaan dan penggunaan  alam;  Struktur sosial  yang berkaitan dengan struktur pemilikan dan penggunaan tanah. Pada Desa Bonto Sinala, hal  ini  yang  menjadi  kendala  namun  menjadi  pemicu  bagi  warga  desa  untuk berkembang dalam fungsi ekonomi.
3) Penerimaan masyarakat terhadap hal-hal yang baru. Dalam penerimaan informasi, awalnya mereka senang mendapatkan perhatian dari pemerintah  setempat,  tetapi  ketika  mereka  dijelaskan  dengan  skema  peminjaman (suku  bunga  kredit),  masyarakat  masih  melihat  sebagai  hal-hal  yang  baru  dalam lingkungan.  Kantor  pertanahan  Sinjai  dan  dinas  terkait  terus  berusaha  untuk memberikan  pemahaman  secara  intensif  agar  masyarakat  terbuka  dan  mampu menilai pengaruh yang terjadi. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Bonto Sinala  mampu  memilih  (selektif) terhadap pengaruh  mana  yang baik  dan  pengaruh mana yang tidak baik bagi mereka.

## Kesimpulan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara merupakan  salah  satu  tujuan  utama  program  PTSL.  Inisiatif  pemberdayaan  UMKM  dari Kementerian  ATR/BPN  yang  merupakan  tindak  lanjut  dari  legalisasi  aset  ini  merupakan langkah  yang  strategis  untuk  mewujudkan  amanat  konstitusi  yaitu  menyejahterakan kehidupan bangsa dan mengembalikan penerapan asas fungsi sosial tanah. Penerapan asas fungsi  sosial  hak  atas  tanah  mengandung  prinsip  penggunaan  tanah  yang  tidak  merugikan kepentingan perorangan, kepentingan sosial, dan kepentingan umum atas tanah. Selain itu memelihara  tanah,  termasuk  menambah  kesuburannya  serta  mencegah  kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang
Selain  hal  tersebut  tujuan  utama  dari  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  adalah meningkatkan status ekonomi sosial masyarakat dimana melibatkan stakeholder.  Salah  satu upaya  yang  dilakukan  oleh  kantor pertanahan kabupaten Sinjai adalah mendampingi petani gula  aren  semut    dalam    seluruh    kegiatan    Pasca    Pemberdayaan    Pasca  Legalisasi  Aset. Walaupun  dalam  pelaksanaannya  tentu  mengalami  hambatan  dan  kendala  namun diharapkan melalui pendampingan, terbentuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan dapat terlaksana.

## Daftar pustaka
Chalid,  P.  (2005). Otonomi  daerah:  masalah,  pemberdayaan,  dan  konflik .  Kemitraan Partnership.
Farida,  N.  A.  (2011). Evaluasi  implementasi  program  pengembangan  UMKM  lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM) Universitas Gadjah Mada . Universitas Gadjah Mada.
Hidayati at al., Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah “Gula Aren Semut” … 237
Indiahono,  D.  (2017). Kebijakan  publik  dan  modal  sosial:  Studi  implementasi  kebijakan sebagai  arena  pemberdayaan. (S.  Rosyadi  &  Subardi  (eds).  Universitas  Jenderal Soedirman.
Kartasasmita,  G.  (1996). Pembangunan  untuk  rakyat  memadukan  pertumbuhan  dan pemerataan . PT. Pustaka Cidesindo.
Kementerian  Keuangan.  (2020). UMKM  bangkit,  ekonomi  indonesia  terungkit . https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi- Indonesia-Terungkit.html
MacGregor, R., & Vrazalic, L. (2007). E-Commerce in regional small to medium enterprises. In E-Commerce in Regional Small to Medium Enterprises . IGI Publishing.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya.
Mujiburohman,  D.  A.  (2018).  Potensi  permasalahan  pendaftaran  tanah  sistematik  lengkap (PTSL). BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , 4(1), 88-101.
Murtado, U., & Theresia. (2014). Aren (Arenga pinnata): Investasi menarik belum dilirik. Pusat Penyuluhan  Kehutanan,  Badan  Penyuluhan  dan  Pengembangan  SDM  Kehutanan . Kementerian Kehutanan.
Prawirokusumo, S. (2009). Ekonomi rakyat: Konsep, kebijakan, dan strategi . PBFE.
Puspitasari, R. (2015). Pemberdayaan petani melalui agunan sertipikat hak atas tanah di desa Umbulrejo  kecamatan  Ponjong  kabupaten  Gunungkidul (Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional}. http://repository.stpn.ac.id/963/1/Rita Puspitasari.pdf
Rejekiningsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di Indonesia). Yustisia , 5 (June), 298 – 325.
Saleh,  Y.  (2014).  Analisis  pendapatan  usaha  pengrajin  gula  aren  di  desa  Tulo’a  kecamata n Bulango  Utara  kabupaten  Bone  Bolango. Jurnal  Perspektif  Pembiayaan  Dan Pembangunan Daerah , 1 (4), 219. https://doi.org/10.22437/ppd.v1i4.1716
Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi COVID-19. In K-Media . Suci,  Y.  R.  (2017).  Perkembangan  UMKM  (usaha  mikro  kecil  dan  menengah)  di  Indonesia.
Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos , 6 (1), 1 – 31.
Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak covid-19 terhadap ekonomi Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 4 (2), 384.
https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179