-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI TERHADAP TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT MELALUI PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT

## Kartika Widyaningsih, Budi Santoso, Mujiono Hafidh P
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : kartikawdyn@gmail.com

## Abstract
The National Agrarian Program is a national policy in the field of land that aims to provide legal  certainty  guarantees,  for  holders  of  land  rights  in  order  to  enhance  and  support  the implementation  of  land  reforms  and  resolve  disputes  completely  at  a  low  cost.  The  main issues  raised  are  1)  How  the  implementation  of  land  registration  carried  out  through  the National  Agrarian  Program  (PRONA)  takes  place;  2)  Constraints  faced  in  the implementation  of  the  National  Agrarian  Program;  3)  Efforts  are  made  to  overcome obstacles  arising  from  the  National  Agrarian  Program  (PRONA).This  type  of  research  in this  juridical  normative,  descriptive  analytical.  The  data  used  are  secondary  and  primary. Conclusions  are  drawn  logical  deductive.  The  results  showed  that  the  implementation  of land  registration  for the  first time  for  land  that  had  not  been  certified  through the  national agrarian  program  (PRONA)  at  the  West  Jakarta  Land  Office  was  successful,  as  seen  from the percentage of the target number that met more than 80%, but it was necessary to increase it  again  in  order to  achieve  the target  perfect, through  improvements  in  the  HR  sector  and equitable information
Keywords: Land Registration, First Land Registration, PRONA.

## Abstrak
Program Nasional Agraria yaitu kebijakan nasional di bidang pertanahan yang bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam rangka meningkatkan  maupun  menunjang  pelaksanaan  landreform  dan  menyelesaikan  sengketa- sengketa  secara  tuntas  dengan  biaya  yang  murah.  Pokok  permasalahan  yang  diangkat adalah  1)  Bagaimana  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  melalui  Program Nasional  Agraria  (PRONA)  berlangsung;  2)  Kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan Program Nasional Agraria; 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul akibat  Program  Agraria  Nasional  (PRONA).  Tipe  penelitian  dalam  penulisan  ini  yuridis normatif  bersifat deskriptif analitis.  Data yang digunakan sekunder dan primer.  Penarikan kesimpulan  secara  logika  deduktif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  pelaksanaan pendaftaran  tanah  untuk  pertama  kali  terhadap  tanah  milik  yang  belum  bersertipikat melalui  program  nasional  agraria  (PRONA)  di  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  berhasil dengan baik dilihat dari persentase jumlah target yang memenuhi lebih 80%, namun perlu adanya  peningkatan  kembali  agar  target  tercapai  sempurna,  melalui  upaya  pembenahan dalam sektor SDM dan informasi yang merata.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Pertama Kali, PRONA
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 - 1702

## A. Pendahuluan
Tanah  merupakan  salah  satu  bagian  dari  bumi  yang  mempunyai  hubungan erat  dengan  kehidupan  manusia,  bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  manusia berhubungan dengan tanah. Hal  ini dapat dijumpai dari proses penciptaan  manusia, hidup  dan  tumbuh  berkembang,  lalu  berakhir  masa  hidupnya  pun  (meninggal) dikuburkan  ke  dalam  tanah.  Hubungan  antara  manusia  dengan  tanah  ini  adalah sebuah hubungan yang bersifat abadi dan saling terkait, baik secara personal maupun sosial.Manusia  membutuhkan  tanah  sebagai  habitatnya  untuk  mendirikan  hunian rumah tinggal, sebagai lahan pertanian dan perkebunan, tempat didirikannya gedung pendidikan  dan  tempat  peribadatan,  pusat  perbelanjaan  dan  kegiatan  perekonomian lainnya.  Oleh  karena  itu,segala  sesuatu  yang  menyangkut  tanah  selalu  menjadi perhatian  serta  mempunyai  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  manusia didunia ini.(Balqis, 2016)
Dalam  Pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa:
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.(Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.)
Berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan  dasar  hukum  bagi  penyusunan  UUPA,  dan  merupakan  sumber  hukum (materiil)  dalam  pembinaan  hukum  agraria  nasional  yang  akan  membawa kemakmuran,  kebahagiaan,  keadilan  serta  kepastian  hukum,  bagi  bangsa  dan negara.(Suardi, 2005)
Tanah  dalam  pengertian  yuridis  adalah  permukaan  bumi.  Tanah  merupakan faktor sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah digunakan  sebagai  alas  berdirinya  suatu  tempat  tinggal  (rumah)  dan  memperoleh bahan  pangan  dengan  memberdayakan  tanah.  Hampir  tidak  ada  kegiatan  manusia yang  tidak  berkaitan  dengan  tanah.  Manusia  memerlukan  wisma  (  tempat  tinggal), marga (sarana perhubungan darat), karya (tempat untuk bekerja), suka (tempat untuk berekreasi), dan penyempurna (tempat pendidikan, peribadatan, dan sebagainya).(Sihombing, 2005)
Pendaftaran  Tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pemerintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur,  meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  sertipikat  sebagai  tanda  bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.(Harsono, 2013)
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria  di  dalam  Pasal  19  menyatakan  untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  wilayah  Republik  Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tersebut meliputi :
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang  kuat  (Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria, n.d.)
Maksud  dan  tujuan  diterbitkannya  sertipikat  dalam  kegiatan  pendaftaran tanah adalah  agar pemegang  hak dengan  mudah  dapat membuktikan  bahwa dirinya sebagai  pemegang  haknya.  Sertipikat  diterbitkan  untuk  kepentingan  pemegang  hak yag  bersangkutan  sesuai  dengan  data  fisik  dan  data  yuridis  yang  telah  didaftarkan dalam buku tanah.(Santoso, 2012)
Sertipikat  hak  atas  tanah  menjadi  dambaan  dari  setiap  pemegang  hak  atas tanah,  serasa  masih  ada  yang  kurang  dan  belum  mantap  bila  pemilikan  atas  tanah belum  disertai  bukti  pemilikan  berupa  sertipikat.hal  itu  memang  benar  dan  sudah selayaknya  setiap  orang  mengusahakan  agar  ia  memperoleh  sertipikat  karena Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjamin hal itu bahwa adalah hak setiap pemegang hak atas tanah untuk memperoleh sertipikat.(Sukarmi, 2017)
Pendaftaran  tanah  yang  menghasilkan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang disebut  sertipikat,  merupakan  realisasi  salah  satu  tujuan  UUPA  (Undang  Undang Pokok  Agraria).  Kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  itu,  pada  prinsipnya dibebankan  kepada  pemerintah  dan  pelaksanaannya  dilakukan  secara  bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersedian peta dasar pendaftaran.(Sumardjono, 2001)
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah atau diberikannya hak-hak atas tanah kepada  semua  objek  hak  untuk  dimanfaatkan  tanah  tersebut  sesuai  dengan peruntukannya, maka akan terciptalah jaminan kepastian hukum, pemberian hak atas tanah  merupakan  wewenang  Negara  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan prosedur  yang  ditentukan  dalam  perundang-undangan.(A  A  NGR  Raka  Dani Wiryantha, Made Suwitra, 2017)
Terselenggaranya  pendaftaran  tanah  juga  dimaksudkan  untuk  menyediakan informasi  mengenai  bidang-bidang  tanah  sehingga  pihak  yang  berkepentingan termasuk Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan rumah  susun  yang  sudah  terdaftar.  Terselenggaranya  pendaftaran  tanah  secara  baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.(Perlindungan, A. P., 2009)
Menurut  Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997,  objek pendaftaran tanah meliputi:
a. Bidang-bidang  tanah  yang  dipunyai  dengan  hak  milik,  hak  guna  usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
b. Tanah hak pengelolaan;
c. Tanah wakaf;
d. Hak milik atas satuan rumah susun;
e. Hak tanggungan;
f. Tanah  Negara(Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah, n.d.)
Ada beberapa sertifikat berdasarkan objek pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 dan Peraturan Pemerintan Nomor 24 tahun 1997, yaitu:
a. Serifikat hak milik.
b. Sertifikat hak guna usaha.
c. Sertifikat hak guna bangunan atas tanah Negara.
d. Sertifikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan.
e. Sertifikat hak pakai atas tanah Negara.
f. Sertifikat hak pakai atas tanah pengelolaan.
g. Sertifikat tanah hak pengelolaan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702
h. Sertifikat tanah wakaf.
i. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
j. Sertifikat hak milik atas satuan rumah susun.
k. Sertifikat hak tanggungan.(Urip Santoso, 2014)
Pendaftaran  tanah  untuk  pertamakalinya  adalah  kegiatan  yang  dilakukan terhadap  obyek  pendaftaran  tanah  yang  belum  didaftar  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997.(Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  Tentang  Pendaftaran  Tanah, n.d.)
Dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  c  UUPA  dinyatakan  bahwa  akhir  kegiatan pendaftaran  tanah  yang  diadakan  oleh  pemerintah  adalah  pemberian  surat  tanda bukti  hak,  yang  berlaku  sebagai  alat  pembuktian  yang  kuat,  alat  pembuktian tersebut  dinamakan  sertipikat  yang  terdiri  dari  salinan  buku  tanah  dan  surat  ukur setelah  dijahit  menjadi  satu  bersama-sama  dengan  suatu  kertas  sampul  yang bentuknya ditetapkan oleh Mentri Agraria.(Urip Santoso, 2010)
PRONA  adalah  kebijakan  nasional  di  bidang  pertanahan  yang  bermaksud untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam rangka meningkatkan maupun menunjang  pelaksanaan landreform  dan menyelesaikan  sengketa-sengketa  secara  tuntas  dengan  biaya  yang  murah.  Prona (proyek  nasional  agraria)  dibentuk  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional  Agraria, pada ketentuan konsideran  disebutkan  bahwa  dalam  rangka  pelaksanaan  catur  tertib  pertanahan, pemerintah  melaksanakan  pensertipikatan  tanah  secara  masal  untuk  memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat. Selain itu juga ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tanah yang bersifat strategis yang gunanya membuat tentram pemilik tanah dari tuntutan pihak ketiga.(Samun, 2013)

## Kerangka Teori
Dalam  penelitian  ini  digunakan  teori  kepastian  hukum  dari  Hans  Kelsen.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Menurut  Hans  Kelsen,  hukum  adalah  sebuah  sistem  norma.  Norma  adalah pernyataan  yang  menekankan  aspek  “seharusnya”  atau das  sollen dengan menyertakan  beberapa  peraturan tentang  apa  yang  harus  dilakukan.  Norma-norma adalah  produk  dan  aksi  manusia  yang  deliberatif.  Undang-Undang  yang  berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam  bermasyarakat,  baik  dalam  hubungan  dengan  sesama  individu  maupun dalam  hubungan  dengan  masyarakat.  Aturan-aturan  itu  menjadi  batasan  bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan  itu  dan  pelaksanaan  aturan  tersbut  menimbulkan  kepastian  hukum.(Peter, 2008)

## Rumusan Masalah
Adanya  program  pendaftaran  tanah  PRONA  dilaksanakan  karena  masih banyaknya  tanah  yang  belum  tersertipikat  karna  terkendala  dengan  biaya  yang cenderung  mahal,  pemerintah  mengeluarkan  program  ini  untuk  memberikan kesempatan  bagi  masyarakat  yang  belum  mendaftarkan  tanahnya  yang  berada diseluruh  wilayah  Indonesia  dengan  biaya  yang  murah,  dan  proses  yang  cepat  jadi dengan  adanya  program  ini  dapat  memberikan  jaminan  kepastian  hukum  terhadap pemilik hak atas tanah serta untuk menghindari adanya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah.
Permasalahan dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimana  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  melalui  Program Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat?
2. Kendala  apa  yang  dihadapi  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  dalam  rangka pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dengan  melalui  Program  Nasional  Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat?
3. Upaya apa yang dilakukan Kantor Pertanahan Jakarta Barat untuk mengatasi kendala  yang  timbul  dari  pendaftaran  tanah  yang  di  lakukan  melalui Program Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat?

## Kebaruan Hasil Penelitian
Penelitian ini merupakan hasil karya sendiri. Peneliti mendapatkan sumber dari studi  kepustakaan  yang  menjadi  rujukan,  acuan,  pemahaman  teori  dan  pengutipan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
yang dapat dinyatakan kebenarannya. Peneliti melakukan perbandingan terhadap tiga penelitian yang dilakukan sebelumnya yang termuat dan dirumuskan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Milik  Atas  Tanah  Secara  Sistematis  Lengkap Dengan  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  Di  Kabupaten  Sleman Permasalahan  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pelaksanaan  pendaftaran  hak milik  atas  tanah  secara  sistematis  lengkap  dengan  berlakunya  Peraturan Menteri  Agraria  dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 35  Tahun  2016  dan  hambatan  yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  pendaftaran hak  milik  atas  tanah  secara  sistematis  lengkap  tersebut,  hasil  dari penelitiannya. Tahap-tahap pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap dari  penetapan  lokasi,  pembentukan  panitia  ajudikasi,  penyuluhan, pembentukan  satuan  tugas  pengumpul  data  yuridis,  pengumpulan  data yuridis, pengolahan data yuridis dan pembuktian hak, pemeriksaan tanah dan pengukuran,  pengumuman,  penerbitan  sertipikat,  dan  tahap  terakhir penyerahan  sertifikat  maka  Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Milik  Atas  Tanah Secara  Sistematis  Lengkap  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun  2016  di Kabupaten  Sleman  hambatan  yang  terjadi  dalam  Pelaksanaan  Pendaftaran Hak  Atas  Tanah  Secara  Sistematis  Lengkap  di  Kabupaten  Sleman mempunyai  beberapa  hambatan  dari  segi  Kantor  Pertanahan,  perangkat dusun, masyarakat dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. (Nugroho, 2017)
b. Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali  Secara  Sporadik  Melalui  Pengakuan  Hak Permasalahan  penelitian  ini  adalah  Bagaimanakah  pelaksanaan  Pendaftaran Tanah  Pertama  Kali  Secara  Sporadik  Melalui  Pengakuan  Hak? Bagaimanakah  Kekuatan  dan  Kepastian  Hukum  Sertipikat  yang  diterbitkan melalui pengakuan Hak?. Hasil dari penelitian ini Pendaftaran Tanah Pertama Kali  atas  tanah  adat  menurut  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  adalah  sebelum  didaftarkan  harus  dikonversi  terlebih  dahulu, baik  secara  sistematis  maupun  sporadik.  Melalui  lembaga  konversi  hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA disesuaikan dengan hak yang ada  di  UUPA.  Terhadap  hak  atas  tanah  adat  yang  memiliki  bukti-bukti tertulis atau tidak tertulis dimana pelaksanaan konversi dilakukan oleh Panitia
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Pendaftaran  Ajudikasi  yang  bertindak  atas  nama  Kepala  Kantor  Pertanahan untuk  sistematik  atau  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  untuk sporadik,  prosesnya  dilakukan  dengan  penegasan  hak  sedangkan  terhadap hak  atas  tanah  adat  yang  tidak  mempunyai  bukti  dilakukan  dengan  proses pengakuan  hak.  Dalam  rangkaian  pendaftaran  tanah  pertama  kali,  akhir  dari proses  pendaftaran  tanah  adalah  pemberian  surat-surat tanda  bukti  hak  yang umum  disebut  “sertipikat”  sebagai  alat  bukti  hak  yang  kuat.  Jaminan kekuatan dan kepastian hukum sertipikat yang diterbitkan melalui pengakuan hak  sama  dengan  sertipikat  yang  diterbitkan  melalui  konversi  maupun penegasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 dan pasal 23 UUPA dan Pasal  32  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  24  Tahun  1997  sepanjang  data  fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat adalah data yang benar dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya.(Muljono, 2012)
c. Pelaksanaan  Pendaftaran  Hak  Milik  Adat  Melalui  Proyek  Operasi  Nasional Agraria  (Prona)  di  Kabupaten  Jayawijaya  Provinsi  Papua  permasalahan penelitian  ini  adalah  Bagaimana  pelaksanaan  pendaftaran  hak  milik  adat melalui  PRONA  di  Kabupaten  Jayawijaya,  Provinsi  Papua?  Apakah  faktor- faktor  pendukung  dan  penghambat  pelaksanaan  pendaftaran  hak  milik  adat melalui  PRONA  di  Kabupaten  Jayawijaya,  Provinsi  Papua?  Hasil  dari penelitian ini Pelaksanaan pendaftaran hak milik adat melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya,  Provinsi  Papua  terdiri  atas  tiga  tahap  yaitu  tahap  I  meliputi penetapan  lokasi  PRONA;  penetapan  peserta  PRONA  dan  penyuluhan PRONA;  tahap  II  meliputi  pengukuran  dan  pemetaan;  pengumpulan  data yuridis; pengumuman data fisik dan data yuridis dan penetapan hak dan tahap III  meliputi  pembukuan  hak;  penerbitan  dan  penyerahan  sertpikat.  Waktu pelaksanaan  kegiatan  tahap  I  sampai  tahap  III  memerlukan  waktu  selama  8 bulan. PRONA tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya diikuti oleh  157 orang  pemegang  hak  milik  atas tanah  yang  merupakan  masyarakat asli  (pribumi)  yaitu  Suku  Dani  yang  bekerja  sebagai  petani  dengan  tingkat pendidikan  yang  rendah  karena  tidak  bersekolah  dan  memiliki  penghasilan kurang  dari  Rp  1.000.000,-/bulan.  Seluruh  bidang  tanah  yang  didaftarkan melalui PRONA pada tahun 2010 di Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
merupakan tanah non pertanian dengan status hak milik adat yang diperoleh secara  turun-temurun  (pewarisan).  Faktor-faktor  pendukung  pelaksanaan PRONA  di  Distrik  Wamena,  Kabupaten  Jayawijaya  adalah  masyarakat memiliki  keinginan  yang  besar  untuk  mendaftarkan  tanahnya  melalui PRONA dan penyuluhan tentang pendaftaran tanah secara intensif dilakukan oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jayawijaya.  Di  samping  faktor pendukung,  ada  juga  faktor  yang  menghambat  pelaksanakan  pendaftaran PRONA  di  Distrik  Wamena,  Kabupaten  Jayawijaya,  yaitu  kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur pendaftaran tanah, tidak adanya tanda bukti  mengenai  kepemilikan  hak  secara  tertulis,  masyarakat  kesulitan memperoleh  surat  keterangan  kepala  kampung  sebagai  alas  hak  dan kurangnya  tenaga  teknis  pengukuran  dan  tenaga  administratif  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya.(Ameng, n.d.)

## B. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa  dan konstruksi,  yang  dilakukan  secara  metodologis,  sistematis  dan  konsisten.  (Soekanto,  2014) Sedangkan  penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada metode,  sistematika,  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan  jalan  menganalisanya. Merupakan suatu penelitian yuridis  normatif.  Sebagai  suatu  penelitian  yuridis  normatif,  maka  penelitian  ini  berbasis pada analisis  norma hukum, baik hukum dalamarti law as it is  written in  the books (dalam peraturan  perundang-undangan),  maupun  hukum  dalam  arti law  as  it  decided  by  jugde through  judicial  process (putusan  pengadilan).  Penelitian  ini  disusun  secara  sistematis  dan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori- teori hukum serta praktek yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dilengkapi dengan contoh bukti hasil dari pelaksanaan PRONA di Jakarta Barat dari Kepala Kantor Pertanahan terkait.  Dengan  demikian  diharapkan  akan  diperoleh  suatu  analisa  sehingga  dapat memberikan  jawaban  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Berdasarkan  jenis  dan  bentuk data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dan  data  primer,  data sekunder  dalam  penelitian  ini  yaitu  yang  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  sedangkan data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dengan  melakukan  wawancara  kepada
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
narasumber  yaitu  kepada  bagian  Kepala  Kepegawaian  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat. Kegiatan  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  kepustakaan  terhadap  data  sekunder, dengan  membaca  buku-buku,  disertasi, dan  melakukan wawancara kepada responden  yang berhubungan  dengan  materi  yang  dibahas  dalam  skripsi  ini.  Data  hasil  dari  penelitian  ini dianalisis  secara  kualitatif,  artinya  data  kepustakaan  dan  hasil  wawancara  dianalisis  secara mendalamdan  komprehensif.  Hal  ini  ditandai  dengan  macam-macam  datanya  serta memerlukan  informasi  yang  mendalam  terutama  dari  responden  yang  terkait. Pengambilan kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan  pemahaman  deduktif,  artinya  adalah  metode menarik  kesimpulan  yang  bersifat  khusus  dari  penyataan-pernyataan  yang  sifatnya  umum. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian umum.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  yang  Dilakukan  Melalui  Program  Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Pada  tahun  ini  kegiatan  PRONA  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Pertanahan Jakarta  Barat  perpedoman  pada  Peraturan  Mentri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan pedoman yang baru untuk melakukan Program Nasional Agraria  dan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  di  bidang  pertanahan bagi kepentingan masyarakat golongan ekonomi lemah dengan pemberian sertipikat masal  serta  memberdayakan  organisasi  dan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  untuk membantu masyarakat agar dalam bidang pertanahan.
Dalam  penyelangaran  PRONA  di  Kantor  Pertanahan  Kota  Administrasi  Jakarta Barat  di  bagi  dalam  beberapa  langkah  yaitu  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  6 Peraturan Mentri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), yaitu :(Peraturan Mentri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  4  tahun  2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA), n.d.)
a. Penetapan Lokasi;
Pada tahap  ini akan ditetapkan  lokasi  mana  yang  akan di  jadikan tempat dilaksanakannya Program Nasional Agraria.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Di dalam penetapan lokasi PRONA perlu memperhatikan kondisi wilayah pertanahanan yang tersedia.
Lokasi Kegiatan PRONA diarahkan pada wilayah-wilayah sebagai berikut:
1) Desa miskin/tertinggal;
2) Daerah pertanian subur atau berkembang;
3) Daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota;
4) Daerah pengembangan ekonomi rakyat daerah lokasi bencana alam;
5) Daerah permukiman padat penduduk serta mempunyai potensi cukup besar untuk dikembangkan;
6) Daerah diluar sekeliling transmigrasi;
7) Daerah penyangga daerah Taman Nasional;
8) Daerah  permukiman  baru  yang  terkena  pengembangan  prasarana umum atau relokasi akibat bencana alam.
b. Penyuluhan;
Penyuluhan  pertanahan  secara  umum  adalah  proses  pendidikan nonformal  yang  di  berikan  kepada  masyarakat  dengan  tujuan  agar masyarakat dapat memahami subyek hak, obyek hak, dan hubungan hukum antara subyek dan obyek hak secara umum.
Penyuluhan  Prona  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Tim Penyuluhan  kegiatan  Prona  dengan  tujuan  agar  masyarakat  mengetahui tentang  Program  Legalisasi  Aset  Prona  meliputi  tujuan,  sasaran  dan manfaatnya  bagi  masyarakat.  Dengan  adanya  penyuluhan  dalam  kegiatan PRONA,  masyarakat  di  harapkan  dapat  berpartisipasi  dalam  kegiatan PRONA  serta  memahami  apa  saja  yang  harus  disiapkan  apabila  ingin mendaftarkan tanahnya dalam kegiatan PRONA
c. Pengumpulan Data/Alat Bukti/Alas Hak;
Pengumpulan  data  adalah  kegiatan  tahap  ketiga,  setelah  penetapan lokasi  dan  penyuluhan.  Pengumpulan  data  ini  di  lakukan  oleh  Tim Pengumpulan  Data  Yuridis  (PULDADIS),  tim  ini  bekerja  sama  dengan Kelompok  Masyarakat  Sadar  Tertib  Pertanahan  (POKMASDARTIBNAH) dan Kelurahan yang di wakili oleh Kepala Seksi Pemerintahan.
Tujuan  Pengumpulan  data  adalah  untuk  menghimpun  data/bukti kepemilikan  hak  atas  tanah  yang  dimiliki  oleh  peserta  prona.  Setelah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dilakukan pengumpulan data Tim PULDADIS melakukan verifikasi terhadap dokumen pemilikan tanah yang dimiliki oleh peserta Prona.
Dalam hal ini kebenaran formal dan material alas hak (dokumen bukti kepemilikan  tanah)  menjadi  tanggung  jawab  peserta  prona  baik  secara perdata  maupun  pidana,  apabila  dikemudian  hari  diketahui  alas  hak  yang dijadikan  dasar  penerbitan  sertipikat  mengandung  ketidak  benaran  baik formal  maupun  materiil  maka  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  tidak bertanggungjawab atas hal tersebut.
d. Pengukuran Bidang Tanah;
Setelah Pengumpulan Data Yuridis telah selesai dilakukan dan dinyatakan lengkap serta dinyatakan dapat didaftarkan melalui prona, proses selanjutnya yaitu  dilakukan  pengukuran  bidang  tanah.  Pelaksanaan  pengukuran  bidang tanah  wajib  dilakukan  dengan  pemasangan  tanda  batas  oleh  pemilik  tanah atau  kuasanya.  Pengukuran  bidang  tanah  dilakukan  dengan  memperhatikan asas kontradiktur delimitasi,  yaitu diketahui pemilik  yang berbatasan dengan bidang tanah yang diukur, hal ini dilakukan agar tidak terjadi sengketa batas. Hasil akhir dari tahap pengukuran ini akan di terbitkan SURAT UKUR.
e. Pengumuman Dalam Hal Bekas Tanah Milik Adat;
Dalam hal tanah milik adat, sebelum diterbitkan SK (Surat Ketetapan) Pemberian Haknya perlu diumumkan dalam  media surat kabar, di Kelurahan dan  di  Kantor  BPN  sendiri  selama  30  hari,  hal  ini  bertujuan  untuk mempublikasikan  bahwa  bidang  tanah  tersebut  sedang  dimohon  untuk penerbitan  sertipikatnya,  sehingga  apabila  ada  pihak-pihak  yang  merasa bahwa tanah yang dimohon tersebut adalah miliknya, maka dapat melakukan klaim ke Kantor Pertanahan Jakarta Barat, jika dalam 30 hari tidak ada klaim maka  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  dapat  menerbitkan  SK  (Surat Ketetapan) Pemberian Haknya.
f. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis;
Sebelum  penerbitan  SK  (Surat  Ketetapan)  hak  atas  tanah,  Kepala Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  memerintahkan  kepada  Kepala  Seksi  Hak Atas  Tanah  atau  Petugas  yang  ditunjuk  dan  yang  dikenal  dengan  Panitia Pemeriksa  Tanah  A,  untuk  memeriksa  data  yuridis  dan  data  fisiknya, sebagai acuan untuk Kepala  Kantor dalam  memutuskan apakah setuju atau
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
tidak  setuju  (permohonan  ditolak).  Hasil  Penelitian  ini  dituangkan  dalam Risalah Pemeriksaan Tanah ( konstatering rapport).
g. Penerbitan Sertipikat; dan
Setelah  Surat  Keputusan  diterbitkan  dan  kewajiban  atas  pembayaran BPHTB  (Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan  Bangunan)  &  PPh  (Pajak Penghasilan) yang dipersyaratkan dalam Surat Keputusan telah dibayarkan. Proses selanjutnya yaitu menerbitkan Buku Tanah dan Salinan Buku Tanah. Pemberian  Hak  disini  tentunya  dengan  memperhatikan  isi  dari  Surat Keputusan  Tersebut  apakah  diberikan  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak Guna  Bangunan,  atau  Hak  Pakai.  Buku  Tanah  dan  Salinannya  Sebelum ditandatangani  terlebih  dahulu  diperiksa  oleh  Kepala  Seksi  Tanah,  dan Kepala  Seksi  Pendaftaran  Tanah,  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat.  Setelah Buku  Tanah  ditandatangi  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat, selanjutnya  Salinan  Buku  Tanah  dan  Surat  Ukur  digabung  dan  diberi sampul kemudian dijahit, dan inilah yang disebut dengan sertipikat.
h. Penyerahan Sertipikat
Penyerahan  Sertipikat  Prona  dapat  dilakukan  secara  kolektif  atau  tidak kolektif.  Penyerahan  sertipikat  biasanya  dilakukan  setelah  ada  petunjuk kapan  harus  diserahkan,  dan  siapa  yang  akan  menyerahkan,  dalam  hal  ini bisa  di  serahkan  oleh  Presiden,  Menteri  Negara  Agraria  dan  Tata  Ruang, Gubernur  atau  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  sendiri.  Pengambilan sertipikat  diikuti  dengan  menunjukkan  bukti  pendaftaran  asli,  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kuasa bagi penerima kuasa dari pemilik tanah.
i. Hasil Laporan Realisasi Fisik Dalam Kegiatan Prona di Jakarta Barat.
j. Realisasi Keuangan Pelaksanaan Prona.
Dalam  berbagai  program  yang  telah  di  laksanakan  di  Kantor  Pertanahan Jakarta Barat, Program Nasional Agraria PRONA menjadi Program Prioritas Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  dan  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  telah mengalokasikan  dana  untuk  melaksanakan  Program  Nasional  Agraria (PRONA)  sebesar    Rp  245.000.000  (Dua  Ratus  Empat  Puluh  Lima  Juta Rupiah),  dengan  pemakaian  dana  mencapai  95,57%,  dengan  total penyelesaian target mencapai 81.10%.
2. Kendala  yang  Dihadapi  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  Dalam  Rangka
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  dengan  Melalui  Program  Nasional  Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah  yang  dilaksanakan  dalam  Program Nasional  Agraria  (PRONA)  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  mempunyai  kendala dalam  melaksanakan  program  tersebut,  kendala  tersebut  biasanya  datang  dari berbagai aspek yang menyebabkan terhambatnya kegiatan program ini, aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :
a. Aspek Masyarakat :
1) Tidak  seluruh  lapisan  masyarakat  menerima  dengan  baik  program Prona,  karena  umumnya  masyarakat  beranggapan  bahwa  proses pengurusan  sertifikat  selalu  sulit,  berbelit-belit  dan  membutuhkan biaya yang mahal.
2) Adanya kendala yang bersifat teknis, antara lain :
a) Dalam  menguraikan  riwayat  tanah,  masyarakat  tidak  melakukan secara berurutan dan tidak berkesinambungan.
b) Obyek/tanahnya  yang  akan  didaftarkan  sudah  bersertifikat  tetapi didaftarkan lagi (umumnya karena sertifikat hilang atau pemecahan sertifikat).
c) Pemilik  tanah  tidak  atau  belum memasang  tanda/patok batas obyek/tanahnya.
d) Ada tanda tangan/cap ibu jari yang bukan tanda tangan/cap ibu jari pemohon.
e) Pemohon/pendaftar bersifat masa bodoh karena merasa semua urusan sudah diserahkan kepada petugas pelaksana PRONA sehingga  tidak  proaktif  terhadap  kelengkapan  berkas  atau persyaratan yang kurang.
f) Masih  banyaknya  masyarakat  yang  belum  siap  untuk  membayar pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan).
g) Masih  banyaknya  pemohon/pendaftar  yang  telat  membayar  pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak  Atas Tanah dan Bangunan) sehingga mengakibatkan masa berlakunya SK (Surat Keputusan) berakhir.
b. Aspek Petugas :
1) Keterbatasan SDM yang ada pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat, baik
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
tenaga administrasi maupun tenaga pengukuran.
2) Keterbatasan Saran dan Prasarana Seperti kendaraan operasional, gedung kantor  (ruang  tempat  kerja  dan  ruang  penyimpanan  warkah),  komputer peta pendaftaran dan lain-lain.
3) Banyaknya  volume  pekerjaan  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan  Jakarta Barat.
c. Aspek Keuangan :
1) Bukti  ( Evidence )  untuk  pencairan  keuangan  dana  PRONA  yang  tidak lengkap;
2) Mekanisme pencairan dana yang sulit
3. Upaya  yang  Dilakukan  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  untuk  Mengatasi Kendala  yang  Timbul  dari  Pendaftaran  Tanah  yang  Dilakukan  Melalui  Program Nasional Agraria (PRONA) di Kantor Pertanahan Jakarta Barat
Dilihat  dari  kendala  yang  terjadi  maka  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  harus melakukan  tindakan,  agar  kendala  tersebut  dapat  di  atasi,  karena  beberapa  kendala tersebut  terjadi  dari  beberapa  aspek  maka  upaya  penyelesaiiannyapun  dibagi  menjadi beberapa aspek, yaitu:
a. Aspek Masyarakat.
1) Penyuluhan secara intensif bahwa pelaksanaan Pendaftaran tanah yang di laksanakan  dalam   Program  Nasional  Agraia  PRONA  disubsidi oleh pemerintah.
2) Pada waktu penyuluhan petugas menjelaskan secara lengkap materi yang bersifat  teknis  sehingga  masalah-masalah  yang  bersifat  teknis  dapat diminimalkan.
b. Aspek Petugas
1) Mengadakan  rekrutmen  pegawai  kontrak  untuk  membantu  mengatasi kekurangan tenaga administrasi maupun tenaga pengukuran.
2) Mengefektifkan  sarana  dan  prasarana  yang  ada,  memaksimalkan pelayanan satu pintu agar menghemat waktu.
3) Menyusun time  schedule /jadwal  pelaksanaan  secara  cermat,  dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan SDM dan dibandingkan  dengan  volume  pekerjaan  yang  ada  (meliputi  semua tahapan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## c. Aspek Keuangan
Dari  permasalahan  yang  terpapar  di  atas,  bahwa  pencarian  dana  yang sulit  menjadi  faktor  penghambatnya  PRONA  dalam  aspek  keuangan, seharusnya  Kantor  pertanahan  atau  dinas  terkait  dapat  mengalokasikan anggaran  dari  APBD  (Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah),  agar memenuhi anggaran dalam pelaksanaan PRONA.

## D. Simpulan
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  dilakukan  melalui  Program  Nasional  Agraria (PRONA)  di  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  pada  tahun  ini  berpedoman  pada  Peraturan Mentri  Agraria  dan  Tata  ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  4  tahun  2015 tentang  Program  Nasional  Agraria  (PRONA)  dilakukan  melalui  9  tahapan  kegiatan  yang terdapat  dalam  Pasal  6  dan  sudah  ditetapkan  oleh  BPN  RI,  tahapan  tersebut  terdiri  dari mulainya  kegiatan  penetapan  lokasi,  penyuluhan,  pengumpulan  data/alat  bukti/alas  hak, pengukuran  bidang  tanah,  pemeriksaan  tanah,  pengumuman  dalam  hal  bekas  tanah  hak milik adat, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertipikat, dan sampai dengan kegiatan penyerahan sertifikat.
Kendala  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  Jakarta  Barat  dalam  melaksanakan program Prona timbul dari beberapa tahapan-tahapan pelaksanaan program Prona yang telah disebutkan di atas, dari 9 (sembilan) tahapan tersebut masih adanya beberapa tahapan yang tidak  mencapai  target  jumlah  bidang  tanah  yang  akan  diikutsertakan  program  prona  dan telah  ditetapkan  sebelumnya,  tidak  tercapainya  target  tersebut    diakibatkan  antara  lain: Mekanisme  pekerjaan  bendaharawan  belum  lancar,  masih  dalam  tahap  pembelajaran; Kurangnya  penyuluhan  tentang  PRONA  terhadap  masyarakat,  sehingga  masyarakat  masih kurang  memahami  mekanisme  pelaksanaannya;  Keterbatasan  dana  dan  prasarana;  Adanya beberapa kendala teknis.
Upaya  untuk  mengatasi  kendala  yang  timbul  dari  program  prona  tersebut  maka Kantor Pertanahan Jakarta Barat harus melakukan tindakan, antara lain : Meyusun Petunjuk Pelaksanaan  (JUKLAK)  dan  Petunjuk  Teknis  (JUKNIS)  untuk  Camat  dan  Lurah; Mengadakan penyuluhan yang lebih efektif dan efisien agar tidak adanya lagi kesalahan dan menghemat  waktu  pelaksanaan  PRONA;  Mengadakan  perbaikan  sarana  dan  prasarana; Mengadakan kerjasama dengan teknisi (Programmer Komputer).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Harsono,  B.  (2013). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang  Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya . Universitas Trisakti.
Perlindungan, A. P. (2009). Pendaftaran Tanah Di Indonesia . Mandar Maju.
Peter, M. (2008). Pengantar Ilmu Hukum . Penerbit Kencana.
Samun, I. (2013). Hukum Administrasi Pertanahan . Graha Ilmu.
Santoso, U. (2012). Hukum Agraria Kajian Komprehensif . Kencana.
Sihombing,  I.  E.  (2005). Segi-Segi  Hukum  Tanah  Nasional  Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Pembangunan . Universitas Trisakti.
Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum . Universitas Indonesia.
Suardi. (2005). Hukum Agraria . Badan Penerbit.
Sumardjono, M. S. (2001). Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi . Kompas. Urip Santoso. (2010). Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah . Prenada Media Group.
Urip  Santoso,  H.  (2014). Hukum  Agraria  Kajian  Komprehensif .  Penerbit  Kencana  Prenada  Media Group.

## B. Jurnal
A A NGR Raka Dani Wiryantha, Made Suwitra, M. S. (2017). Pendaftaran Hak Atas Tanah Adat di Kota Denpasar. Jurnal Prasada , Vol 4 No 2 .
Ameng, L. R. D. (n.d.). Pelaksanaan Pendaftaran  Hak Milik  Adat Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria  (PRONA)  di  Kabupaten  Jayawijaya  Provinsi  Papua. Jurnal  Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta .
Balqis, W. R. (2016). Tinjauan Yuridis Atas Kegiatan Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Landrefom di Kantor Pertanahan Kota Kisaran. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan .
Muljono,  B.  E.  (2012).  Pendaftaran  Tanah  Pertama  Kali  Secara  Sporadik  Melalui  Pengakuan  Hak.
Jurnal Hukum Universitas Islam Lamongan .
Nugroho, R. N. (2017). Pelaksanaan Pendaftaran  Hak Milik  Atas Tanah Secara Sistematis  Lengkap Dengan  Berlakunya  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016  di  Kabupaten Sleman Yogyakarta. Jurnal Universitas Atma Jaya .
Sukarmi,  M.  (2017). Implementasi  Pendaftaran  Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dalam  Pembagian Waris Dan Permasalahannya di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Jurnal Akta , Vol 4 .
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
Peraturan Mentri  Agraria dan Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4  tahun 2015
Tentang Program Nasional Agraria (PRONA).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.