……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

## KONSEP PEMIKIRAN MENGENAI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN
Oleh
Oktri Pamungkas 1) , M. Yusuf Noor Khozain 2) , Irva Rani Zulaikha 3) , Miftahul Hilmy Putra 4) , Farid Setiawan 5) 1,2,3,4,5 Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Email: 1 oktri1800031170@webmail.uad.ac.id

## Abstrak
Kebijakan dalam bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang tentu berperan penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas. Kebijakan tersebut haruslah tepat sasaran sehingga dapat secara efektif dan maksimal dalam implementasinya. Dalam penentuan kebijakan tersebut, analisis kebijakan pendidikan berperan dalam menentukan arah dan memberikan petunjuk bagi para pembuat kebijakan agar kebijakan pendidikan yang dicipatakan membawa  perubahan  baik  terhadap  kualitas  dan  mutu  pendidikan.  Maka  dari  hal  tersebutlah, penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  pemahaman  terkait  konsep  analisi  kebiajakan pendidikan  berupa  pengertiannya,  urgensi,  karateristik,  fungsi  dan  metodelogi  dalam  analisis kebijakan  pendidikan.  Penelitian  ini  mengguankan  metode library  research yang  hasil  dari penelitian  ini  adalah  pemaparan  materi  tarkait  konsep  analisis  kebiajakan  pendidikan  dari menganalisis dan menyatukan berbagai sumber referensi terkait.
Kata Kunci: Analisis, Kebijakan & Pendidikan.

## PENDAHULUAN
Pendidikan  merupakan  asek  penting dalam  upaya  mensejahterakan  suatu  bangsa. Apabila  pelaksanaan  pendidikan  di  suatu negara  tersebut  baik,  maka  pastilah  negara tersebut  menjadi  negara  yang  maju.  Bagi seluruh  warga  negara  Indonesia,  pendidikan merupakan hak mereka  yang harus dipenui da dijamin oleh negara Indonesia dnegan kualitas yang  baik  serta  serta  sesuai  dengan  bakat  dan minat  mereka  tanpa  memantang  status  sosial, budaya, gender, ras,  suku, jabatan dan  agama. Pendidikan  yang  diberikan  dan  dijamin  oleh bangsa Indonesia tentu akan memberikan solusi dari  berbagai  probelmatika  demi  mencapai tujuan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup rakyarnya (Fakuroji, 2017).
Berkaitan dengan itu, pemerintah Indonesia  telah  mengambil  kebijakan  dengan prioritas  utama  pembangunan  di  bidang pendidikan,  baik  pada  tingkat  pusat,  provinsi hingga  ke  daerah-daerah  dengan  melakukan reformasi  pada  sektor  pendidikan.  Landasan utama diambilnya suatu kebijakan adalah hasil
pertimbangan  akal  yang  rasional  dari  tinjauan seluruh  aspek  yang  mempengaruhi  kebijakan tersebut  dan  tujuan  utama  yang  akan  dicapai (Tilaar & Dwijowijoto, 2008).
Untuk mendukung kebijakan pendidikan tersebut, pemerintah Indonesia telah menyediakan anggaran pendidikan yang mencukupi,  melengkapi  fasilitas  sarana  dan prasarana guna menunjang keberhasilan mencapai  tujuan  pendidikan  nasional,  yaitu meciptakan  sumber  saya  manusia  yang berkualitas  serta  memiliki  kompetansi  unggul sehingga  mampu  mewujudkan  pembangunan nasional  yang  optimal  dan  meningkatkan kinerja  yang  berdaya  saing  tinggi  di  tingkat Internasional  (Hastuti  &  Soehartono,  2018). Dari  kebijaan  tersebut  diharapkan  berbagai sumber daya yang ada di Indonesia baik sumber daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  haruslah dapat dieksplorasi dengan maksimal.
Dengan  demikian,  fitalnya  peranan kebiajakan  pendidikan  dalam  menetukan  arah serta  jalur  proses  pendidikan  di  suatu  negara
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
sangatlah  penting.  Keputusan  yang  diambil dalam  menentukan  kebijkan  pendidikan  yang akan  diterapkan,  tentu  sangatlah  berdampak pada  kualitas  dari  tingkat  satuan  pendidikan. Kebijakan pendidikan yang diambil merupakan perubahan  dari  aspek  pendidikan  sebelumnya, yaitu  perbaikan  dalam  tujuan,  rencana, program-program  maupun kegiatan yang akan dilaksanakan  untuk  menjadi  pedoman  ketika melakukan kegiatan atau mengambil keputusan (Danhas, 2021).
Tuntutan langkah yang sangat berpengaruh dalam memacu terciptanya pendidikan  yang  berkualitas  serta  relevan dengan  berbagai  keadaan  dan  kebutuhan bangsa  adalah  upaya  dalam  peningkatan kemampuan terhadap analisis kebijakan pendidikan.  Para  aktor  anlisis  kebijakan pendidikan  tentu  bukan  hanya  dituntut  hanya menguasai isu-isu pada dunia pendidikan tetapi juga  harus  mampu  menganalisis  kebijakan pendidikan  yang  yang  diterapkan  dengan  baik sehingga  mampu  memberikan  solusi  terkait berbagai celah yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan yang diterapkan. Selain itu, nnalisis kebijakan ini mejadi hal penting karena analisis kebijakan pendidikan berguna untuk menentukan  arah  serta  memberikan  petunjuk kepada  penyelenggara  pendidikan  di  negara (Gunawan, 1986).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  kami  lakukan  ini menggunakan  metode  library  research  yaitu metode  yang  mengumpulkan  sumber-sumber pustaka  dan  menyatukannya  menjadi  satu bagian.  Langkah  dalam  metode  ini  yaitu membaca  sumber  data  (referensi),  menghayati serta memahami pembahasan materi, kemudian mencatat  hasil  tersebut secara  singkat, pengumpulan sumber ini biasanya menggunakan  berbagai  macam  referensi literatur  seperti  buku,  artikel,  jurnal,  dan referensi lainnya.
Sumber  data  yang  dipakai  dalam melakukan  penelitian  ini  adalah  sumber
literatur,  baik  berupa  jurnal  atau  buku  yang tentu  berkaitan  dengan  fokus  penelitian  kami berupa  konsep  analisis  kebijakan  pendidikan melalui  penelusuran  referensi  secara  manual atau  digital.  Analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan metode isi (content analisis) dan dilakukan  proses  pemilihan,  pembandingan, penggabungan,  pemilihan  berbagai  makna, hingga  ditemukan  makna  dan  materi  yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Pengertian Analisis Kebiajakan Pendidikan
Analisis kebijakan pendidikan merupakan kegiatan yang menghasilkan informasi kependidikan, menggunakan berbagai  data  sebagai  salah  satu  masukan terhadap  perumusan  alternatif  kebijakan  pada pelaksanaan  keputusan  yang  bersifat  politis guna  memecahkan  masalah  kependidikan. Tentunya  analisis  kebijakan  pendidikan  tidak semata-mata  menganalis  informasi  dan  data pendidikan,  tetapi  juga  memperhatikan  segala aspek  yang  menyangkut  proses  pembuatan kebijakan,  mulai  dari  analisis  masalah, penyatuan  informasi,  penentuan  alternatif, hingga penyampaian alternatif tersebut kepada para  pembuat  keputusan  terkait  pendidikan. Rumusan  alternatif  kebijakan  pendidikan dihasilkan  dari  pelaksanaan  analisis  kebijakan pendidikan  tidak  secara  langsung  atau  dengan sendirinya  dijadikan  kebijakan.  Rumusan kebijakan,  apabila  sudah  didukung  kekuatan otoritas  atau  kewenangan  yang  berlaku,  maka alternatif  kebijakan  dapat  berubah  menjadi kebijakan  (Bakry,  2010).  Jadi  prosedur menghasilkan  alternatif  kebijakan  merupakan proses  yang  rasional.  Sedangkan  proses terbentuknya  kebijakan  menjadi  bagian  dari proses politik (bargaining position) para pihak yang  memiliki  kewenangan.  Hal  serupa  juga dijelaskan  Suyahman  (2016)  bahwa  analisis kebijakan  pendidikan  merupakan  prosedur yang menghasilkan informasi keadaan pendidikan,  menggunakan  himpunan  data sebagai masukan terhadap perumusan alternatif
……………………………………………………………………………………………………... Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
kebijakan pengambilan keputusan yang bersifat politis  sebagai  upaya  memecahkan  masalah pendidikan.
Dilain  sisi,  bisa  dipahami  bahwa terdapat  banyak  pihak  menyakini  pendidikan itu harus terbebas dari politik, namun sejatinya tidak  ada  satupun  kebijakan  pendidikan  yang bersifat strategis yang tidak berintegrasi dengan politik.  Misalnya  tujuan,  arah,  nilai-nilai,  dan anggaran  pendidikan.  Semuanya  merupakan kesepakatan  politik  yang  terkaitan  terhadap pendidikan  nasional.  Jadi  usaha  kanalisasi proses rasional dan politik, penentuan kebijakan  pendidikan  kurang  menggambarkan keadaan  faktual  di  lapangan.  Realitanya, banyak  dijumpai  proses  rasional  analisis kebijakan  pendidikan  menjadi  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  proses  politik.  Proses rasional  empiris  analisis  kebijakan  pendidikan seringkali  dipakai  sebagai  dasar  dalam perjuangan  politik,  namun  sebaliknya,  proses politik  menjadi  salah  satu  bentuk  proses rasional  karena  proses  politik  berorientasi kepada  kepentingan  masyarakat  (Aziz  et  al., 2020).
Pada akhirnya kita bisa mendefenisikan analisis  kebijakan  pendidikan  sebagai  ilmu sosial terapan sistematis disusun dengan tujuan mengetahui  substansi  kebijakan  pendidikan, agar  diketahui  secara  jelas  dan  menyeluruh masalah  yang  akan  diatasi  oleh  kebijakan sebagai akibat pelaksanaan kebijakan pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, analisis kebijakan  dalam  bidang  pendidikan  menjadi aspek yang amat penting dalam era demokrasi dan  era  revolusi  industri  4.0  (Hastuti  & Soehartono,  2018).    Artinya  pemerintah  serta pihak-pihak  yang  mempunyai  kewenangan tidak  dibiarkan  melaksanakan  tindakan  yang mempengaruhi masyarakat tanpa dikaji substansi,  alasan  dan  akibatnya  terhadap masyarakat,  selain  itu  penting  juga  bagi pembuat  kebijakan  untuk  memperbaiki,  atau mempertahankan kebijakan demi kemaslahatan masyarakat banyak atau kepentingan stakeholders pendidikan.
Urgensi Analisis Kebiajakan Pendidikan
Realitanya  di  dalam  penyelenggaraan pendidikan  sangat  terpengaruh  oleh  kebijakan pemerintah atau pihak lain yang memiliki andil di  lembaga  pendidikan  tertentu,  cotohnya  di lembaga  pendidikan  negeri  maupun  swasta. Maka  dari  itu  analisis  kebijakan  memiliki fungsi  untuk  mempelajari  serta  mengolah kebijakan pemerintah atau bahkan pihak terkait yang  ada  relevansinya  sebagai  pengelola kebijakan  pendidikan,  sehingga  bisa  di  amati dan  di  telaah  kebijakannya  dengan  akurat, urgensinya menurut Thomas Dye antara lain: 1) Kita dapat menggambarkan kebijakan pendidikan serta dapat mempelajari apa yang di lakukan dan tidak dilakukan pemerintah dalam hal kesejahteraan, pertahanan, pendidikan, hak sipil,  kesehatan,  energi,  perpajakan  dan sebagainya;  2)  kita  bisa  bertanya  tentang penyebab, atau penentu  kebijakan pendidikan; 3) kita bisa bertanya tentang konsekuensi, atau dampak dari kebijakan pendidikan (Alfirzan et al., 2021).
Analisis  kebijakan  pendidikan  ini memiliki peran penting karena untuk mencerdaskan  kehidupan  masayrakat  dalam berbangsa  dan  bernegara.  Pendidikan  ini memiliki pengaruh yang besar untuk kehidupan manusia  baik  di  lihat  dari  aspek  individual ataupun sosial. Maka dari itu usaha pemerintah dalam membangun pendidikan perlu dicermati serta  dikawal  oleh  public,  karena  dampaknya pendidikan ketika sudah memutuskan kebijakan maka dampak dari kebijakan itu akan luas  bagi  kehidupan  manusia  baik  jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Oleh  karena itu  perlu  analisis  kebijakan  pendidikan  perlu ada prinsip yang objektif sehingga dari analisis kebijakan  pendidikan  yang  di  hasilkan  tidak semata-mata menyalahkan kebijakan pendidikan  yang  dibuat  pemerintah  yang sedang  berkuasa  saja,  atau  bahkan  pihak  lain yang berkuasa.  Analisis kebijakan pendidikan ini  harus  bisa  memberikan  gabaran  secara gamblang  sehingga  bisa  mengidentifikasi masalah  yang  ada  dikebijakan  pendidikan. Untuk terwujudnya hal itu perlunya pendekatan ilmiah objektif serta akurat. Dalam konteks ini analisis  kebijakan  pendidikan  menjadi  kunci
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
dalam  memahami  dan  memperbaiki  kebijakan yang  tidak  sesuai  dengan  hasil  yang  sudah direncanakan.
Didalam kehidupan masyarakat analisis kebijakan  pendidikan  ini  sangat  penting. Karena  dengan  analisis  kebijakan  pendidikan ini  bisa  menjadi  alat  ukur  dalam  menetukan kebijakan yang tepat atau tindakan yang tedapat khususnya  dalam  aspek  pendidikan.  Menurut pemaparan  Ducan  MacRae  Policy  analisys  is the use of reason and evidence to make the best policy choice, artinya untuk melakukan analisis kebijakan ini perlu berhati-hati dalam melakuakan  pengamatan  situasi  masalah  yang itu adalah suatu objek kebijakan sehingga bisa menghindari dalam hal kesalahan pilihan untuk alternative kebijakan yang keliru (Disas, 2017).
Selanjutnya dari (Badjuri dan Yuwono, 200) memaparkan argumennya tentang kepentingan tentang analisis kebijakan pendidikan  :  1)  menjadi  pertimbangan  yang dapat  di  pandang  secara  langsung  mengenai kebijakan  serta  memiliki  nilai  rasional  dan objektif untuk melihat semua kebijakan, 2) dari kebijakan  itu  didesain  secara  matang  guna memiliki tujuan memajukan pendidikan sehingga  dapat  mencerdaskan  kehidupan berbangsa  dan  bernegaran  di  Indonesia khususnya,  3)  karena  persoalan  tentang pendidikan  memiliki  banyak  cabang  yang saling terintegrasi dari satu dengan lainnya, 4) memiliki  kemungkinan  akan  tersedianya pedoman  atau  panduan  yang  komperhensif dalam  cakupan  evaluasi  maupun  pelaksanaa pada  bidang  pendidikan.  Dikarenakan  analisis kebijakan  pendidikan  memiliki  dua  cabang yang bersifat subtansial yang memiliki arti yang saat  ini  terjadi,  serta  Strategik  yang  memiliki arti  yang  akan  terjadi  di  masa  mendatang.  5) memberikan kesempatan untuk orangtua, siswa dan  masayrakat  ikut  berpartisipasi  dalam mengawal  kebijakan  pendidikan  yang  ada (Widodo, 2010).
Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan
Faktor penentu pengembangan, perubahan,  atau  restrukturisasi  organisasi pendidikan yaitu terlaksananya kebijakan pada organisasi  pendidikan  dengan  baik,  seperti keputusan-keputusan  yang  memuat  prinsip, tujuan  dan  aturan  yang  mampu  mendorong sumber  daya  organisasi  pendidikan  dengan efektif dan maksimal. Pembuatan kebijakan di bidang  pendidikan  haruslah  memperhatikan faktor  lingkungan  eksternal,  masukan  ( input ), proses ( process ), keluaran ( output ), dan umpan balik  ( feedback )  dari  kebijakan  pendidikan  itu sendiri  (Solichin,  2015).  Analisis  kebijakan pendidikan  dilaksanakan  sebagai  pedoman dalam bertindak, membimbing kegiatan pendidikan,  organisasi  sekolah  atau  lembaga pendidikan sebagai pelaksana sehingga mencapai tujuan yang telah ditentukan.
Pedoman dalam bertindak bagi pengambil keputusan analisis kebijakan pendidikan  yang  dilaksanakan  berfungsi:  1) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan  pendidikan,  2)  mencapai  ketertiban layanan  pendidikan,  3)  aktor  pendidikan mampu melaksanakan pendidikan, 4) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif, 5) tertib administrasi dapat diwujudkan. Sedangkan  fungsi  lainnya  dari  analisis kebijakan  pendidikan,  antara  lain;  1)  fungsi inkuiri,  setiap  bahasan  isu  dan  masalah pendidikan  integral  dengan  isu  strategis lainnya,  misalnya  analisis  metodologis  dan substansi, evaluasi dan meta analisis kebijakan dan  argumentasi  kebijakan,  2)  fungsi  alokasi guna  pengembangan  dan  kajian  tingkatan makro, 3) fungsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya  pembuat  keputusan,  perencana  dan pengelola,  peneliti,  pelaksana  dan  masyarakat sebagai pelanggan pendidikan (Fakuroji, 2017).
Karakteristik Analisis Kebiajakan Pendidikan Adapun ahli lainnya yang mengidentikasi karakteristik analisis kebijakan pendidikan secara khusus, yaitu sebagai
berikut:
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
a.  Mempunyai  tujuan  pendidikan,  dimana analisis kebijakan pendidikan harus mempunyai  arah  yang  jelas,  tujuan  yang memberikan manfaat pada penyelesaian masalah pendidikan yang mendasar. b.  Memenuhi  aspek  sah-formal,  analisis kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan  pra-syarat  yang  pasti  harus memenuhi  agar  kebijakan  pendidikan  mampu dipertimbangkan serta secara sah berlaku pada suatu  daerah  tertentu.  Maka,  kebijakan pendidikan  wajib  memenuhi  syarat  secara konstitusional  (sah  formal)  sinkron  jenjang tingkatan konstitusi yang berlaku pada sebuah daerah  sampai  dia  dapat  dinyatakan  sah  dan resmi berlaku di seluruh daerah tersebut. c.  Memiliki  konsep  operasional,  analisis kebijakan  pendidikan  merupakan  instruktur bersifat awam, untuk itu harus mempunyai nilai manfaat  bagi  operasional  sekaligus  bisa diaplikasikan.  Buat  itu  kebijakan  pendidikan ialah  sebuah  kewajiban  untuk  memperjelas skema  pencapaian  arah  pendidikan  yang diperlukan  stakeholder.  Apalagi  terjadinya fungsi dukungan dalam pengambilan keputusan tersebut  termasuk  keperluan  akan  analisis kebijakan pendidikan.
d.  Disusun  oleh  pihak  yang  berwenang kebijakan  pendidikan  semestinya  memiliki kewenangan  untuk  memaksa  pihak  terkait, untuk  menghindari  resikonya  tidak  sampai menimbulkan  pengaruh  hancurnya  pendidikan dan lingkungannya. Para pengelola (administrator) pendidikan, politisi serta analis kebijakan yang terkait eksklusif menggunakan kebijakan  pendidikan  artinya  unsur  pokok pembuat kebijakan pendidikan.
e.  Bisa  dinilai,  analisis  kebijakan  pendidikan hakikatnya  tidak  lepas  dari  banyak  sekali kondisi yang sesungguhnya perlu ditindaklanjuti.  Jika  memiliki  kebaikan,  maka perlu  dipertahankan  bahkan  dikembangkan, kebalikannya  bila  mengandung  kelemahan, maka  harus  mampu  memperbaiki.  Analisis kebijakan  pendidikan  mempunyai  karakter yang memungkinkan bisa diberlakukan penilaian secara sederhana, efektif, dan praktis.
f.  Mempunyai  sistematika,  analisis  kebijakan pendidikan menjadi sebuah skema, oleh sebab itu  hendaklah  memiliki  sistematika  yang menonjol,  representatif  menyangkut  segenap aspek  yang  ingin  kelola  olehnya.  Sistematika itu  pun  dituntut  mempunyai  prinsip  efektif, efisien  dan    sustainability  yang  tinggi  supaya analisis kebijakan pendidikan jauh berasal sifat diskriminatif, pragmatis, dan struktur yang ada masih repas akibat berbagai macam faktor yang saling  berbenturan  satu  dan    lainnya  (Yanti, 2020). Hal  ini perlu diperhatikan dengan teliti dan  hati-hati  supaya  pemberlakuannya  tidak mengakibatkan  kecacatan  aturan  baik  internal juga  eksternal.  Kemudian,  dari  dalam  pun analisis  kebijakan  pendidikan  sepatutnya berpadu  dengan  kebijakan  lain.  Contohnya kebijakan  penganggaran,  kebijakan  politik. Sekaligus  kebijakan  pendidikan  pada  pusat, daerah  dan  lembaga  pendidikan  masing- masing.
Metodelogi Analisis Kebiajakan Pendidikan Menurut metodologis, analisis kebijakan  dapat  di  bedakan  menjadi  dua metodologi  kuantitaif  dan  metode  kualitatif. Akan tetapi sebagian besar pendekatan analisis kebijakan  memiliki  sifat  kualitatif.  Analisis kebijakan merupakan proses pemahaman pada suatu masalah kebijakan, sehingga dalam suatu proses yang dilakukan untuk memahami sebuah masalah  kebijakan  bisa  saja  melahirkan  suatu ide  gagasan  atau  juga  sebuah  pemikiran mengenai bagaimana cara memecahkan masalah tersebut (Masruri, 2019). Hal itu harus benar-benar dilakukan dengan proses pemahaman  yang  mendalam.  Maka  dari  itu secara  keseluruhan,  analisis  kebijakan  bersifat kualitatif.
Metodologi  kualitatif  dalam  sebuah analisis kebijakan merupakan metodologi yang lebih  tertarik  atau  lebih  terfokus  untuk melakukan pemahaman secara mendalam pada suatu masalah yang dihadapi dan tidak melihat suatu permasalahan kebijakan sebagai kepentingan generalisasi. Metodologi kualitatif ini lebih suka teknik analisis mendalam (in dept analysis)  yang  artinya  mengkaji  permasalahan dalam  kebijakan  secara  kasus  per  kasus  atau
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
bisa  dikatakan  mengkaji  permasalahan  secara detail. Metodologi kualitatif memiliki keyakinan  bahwa  sifat  antara  satu  masalah dengan  masalah  yang  pasti  berbeda.  Dengan demikian,  maka  bisa  dipastikan  yang  akan dihasilkan  dari  metodologi  kualitatif  ini bukanlah suatu generalisasi, tapi menghasilkan pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap suatu permasalahan dalam kebijakan (Masruri, 2019).
Metodologi  kuantitatif  dalam  sebuah analisis kebijakan merupakan metodologi yang pada dasarnya merupakan bentuk operasionalnya  paradigma  empirisme  atau sering  disebut  juga  dengan  “kuantitatif- empiris”.  Metodologi  kuantitatif  ini  pada dasarnya  tertarik  dengan  pengukuran  secara obyektif  terhadap  suatu  permasalahan  sosial. Proses  pengukurannya  dilakukan  dengan  cara menjabarkan  terlebih  dahulu  setiap  masalah sosial  ke  dalam  beberapa  komponen  masalah, indikator, dan variabel-variabelnya (Asri et al., 2020).  Berbeda  dengan  metodologi  kualitatif yang mengkaji lebih mendalam terhadap suatu permasalahan,  metodologi  kuantitatif  lebih  ke arah menghasilkan suatu generalisasi. Generalisasi merupakan pernyataan yang benar dan  yang  terjadi  dalam  suatu  realitas  tentang suatu  permasalahan  dalam  kebijakan  yang diperkirakan akan berlaku pada suatu parameter populasi  tertentu.  Metodologi  kuantitatif meyakini  bahwa  dengan  generalisasi  yang dihasilkan, para peneliti atau analisis kebijakan mempunyai tuntutan untuk dapat menghasilkan alternatif  kebijakan  yang  bisa  dan  mampu diterapkan  secara  menyeluruh  dan  rata  dalam lingkup yang lebih luas dan besar.

## PENUTUP Kesimpulan
Analisis  kebijakan  pendidikan  adalah prosedur yang menghasilkan informasi kependidikan, menggunakan data sebagai salah satu  masukan  bagi  perumusan  beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan  yang  bersifat  politis  dalam  rangka
memecahkan  masalah  kependidikan.  Analisis kebijakan  ini  mejadi  hal  penting  karena berperan  dalam  menentukan  arah  serta memberikan  petunjuk  kepada  penyelenggara pendidikan  di  negara.  analisis  kebijakan pendidikan  yang  dilaksanakan  berfungsi:  1) mencapai  ketertiban  layanan  pendidikan,  2) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan  pendidikan,  3)  program  kegiatan layanan  pendidikan  berjalan  efektif,  4)  aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, 5) tertib administrasi bisa diwujudkan. karakteristik  analisis  kebijakan  pendidikan anatar  lain  mempunyai  tujuan  pendidikan, memenuhi  aspek sah-formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, bisa dinilai dan mempunyai sistematika.
Dalam  analisis  kebijakan  pendidikan terdapat  dua  metodelogi  yaitu  1)  Metodologi kualitatif.  Merupakan  metodologi  yang  lebih tertarik  atau  lebih  terfokus  untuk  melakukan pemahaman  secara  mendalam  pada  suatu masalah yang dihadapi dan tidak melihat suatu permasalahan  kebijakan  sebagai  kepentingan generalisasi. 2) Metodologi kuantitatif, merupakan  metodologi  yang  pada  dasarnya merupakan  bentuk  operasionalnya  paradigma empirisme  atau  sering  disebut  juga  dengan “kuantitatif-empiris”.  Metodologi  kuantitatif ini  pada  dasarnya  tertarik  dengan  pengukuran secara  obyektif  terhadap  suatu  permasalahan sosial. Proses pengukurannya dilakukan dengan cara  menjabarkan  terlebih  dahulu  setiap masalah  sosial  ke  dalam  beberapa  komponen masalah,  indikator,  dan  variabel-variabelnya. Berbeda  dengan  metodologi  kualitatif  yang mengkaji  lebih  mendalam  terhadap  suatu permasalahan,  metodologi  kuantitatif  lebih  ke arah menghasilkan suatu generalisasi.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... Juremi: Jurnal Riset Ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Alfirzan,  A.,  Nasri,  Y.,  &  Gistituati,  N. (2021).  Kebijakan  Pendidikan  serta
Implementasi Kebijakan Pendidikan.
Jurnal Pendidikan Tambusai . [2] Asri, A. Y., Visayanti, V., & Arnilawati,
R.  A.  (2020).  Analisis  Kebijakan Pendidikan Terkait  Peningkatan Kinerja Guru. MAPPESONA : International Jurnal of Educational Management . [3] Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., &  Zakiah,  Q.  Y.  (2020).  Model  Analisis Kebijakan  Pendidikan. Tapis :  Jurnal
Penelitian Ilmiah . https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575 [4] Bakry,  A.  (2010).  Kebijakan  Pendidikan sebagai Kebijakan Publik. Jurnal
MEDTEK .
[5] Danhas, Y. (2021). Analisis Pengelolaan
Dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran .  Deepublish. https://books.google.co.id/books?id=jl4k EAAAQBAJ
[6] Disas,  E.  P.  (2017).  Analisis  Kebijakan
Pendidikan  Mengenai  Pengembangan Dan  Peningkatan  Profesi  Guru. Jurnal Penelitian Pendidikan . https://doi.org/10.17509/jpp.v17i2.8251 [7] Fakuroji, F. (2017). Implementasi Modul Analisis  Kebijakan  Pendidikan  Berbasis Riset. Nadwa . https://doi.org/10.21580/nw.2017.11.1.1 305
[8] Gunawan,  A.  H.  (1986). Kebijakan- kebijakan  pendidikan  di  Indonesia .  Bina Aksara.
https://books.google.co.id/books?id=NL
Q2AAAAIAAJ
[9] Hastuti,  T.  P.,  &  Soehartono,  S.  (2018). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal Jurisprudence .
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8
i1.6293
[10] Masruri, A. (2019). LINIERITAS IJAZAH  (Sebuah  Analisis  Kebijakan Pendidikan). Andragogi: Jurnal
Pendidikan  Islam  Dan  Manajemen Pendidikan Islam . https://doi.org/10.36671/andragogi.v1i2. 56
[11] Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran
Birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam . [12] Tilaar,  H.  A.  R.,  &  Dwijowijoto,  R.  N. (2008). Kebijakan pendidikan: pengantar untuk  memahami  kebijakan  pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik . Pustaka Pelajar. https://books.google.co.id/books?id=62Q OAQAAMAAJ
[13] Widodo,  J.  (2010).  Analisis  Kebijakan Publik:  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis Proses  Kebijakan  Publik.  In Malang: Bayu Media .
[14] Yanti,  S.  (2020).  Analisis  Kebijakan Pendidikan. Lentera: Indonesian Journal of  Multidisciplinary  Islamic  Studies . https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.166 2
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN