## FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TERJADINYA TANAH ABSENTEE DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT DI KECAMATAN
BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR .
Syamsu Alam*

## ABSTRACT
Relating absentee land ownership, the rule refers to the implementation of Law  No.  5  of  1960  on  the  Basic  Principles  of  Regulation  Agraia  (BAL)  The government  passed  Law  56  Prp  1960  on  Hold  Size  Determination  Farms  with implementation  of  PP  No.  224  of  1961  on  the  Implementation  of  Land Distribution and Compensation Division, in article 3, paragraph (1) PP 224 of 1961  in  conjunction  with  Article  1  PP  41  of  1964  stipulates  the  prohibition  of land ownership  In Absentee, which states that "ownership of agricultural land by people  who  live  outside  the  districts  where  geography  is  prohibited,  namely  that farmers actively and effectively in work on his farm land so that productivity can be increased. This study used a sociological juridical approach through qualitative descriptive analysis is an approach that is conducted to analyze the extent to which a  rule  /  law  or  the  law  being  applied  effectively.  The  results  showed  the  ban  on absentee  land  ownership  in  the  District  Binuang  has  yet  to  be  implemented effectively.
Keywords: ,absentee, community, land

## PENDAHULUAN
Indonesia  telah  memiliki  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang pertanahan  yaitu  dalam  Undang  -  undang  Nomor.  5  Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang biasa disebut UUPA, yang mulai berlaku sejak tanggal 24 September 1960.
Ada  lima  masalah  di  bidang  pertanahan  yang  sering  mencuat  ke permukaan,  yaitu  fungsi  sosial  tanah  (Pasal  6),  batas  maksimum  pemilikan tanah (Pasal 7), pemilikan tanah Absentee/guntai (Pasal 10), monopoli pemilikan tanah  (Pasal  13),  dan  penetapan  ganti  rugi  tanah  untuk  kepentingan  umum (Pasal  18).  Kelima  hal  ini  baik  secara  langsung  maupun  Tidak,  memicu munculnya berbagai bentuk konflik pertanahan, yang tidak mudah diselesaikan. Masalah  menjadi  semakin  rumit,  karena  gencarnya  aktivitas  pembangunan menyebabkan  terlupakannya  unsur  keadilan  di  bidang  pertanahan.  Penerapan Pasal 6 Undang – Undang Pokok Agraria tentang fungsi sosial tanah, misalnya, masih sering bias dalam praktek di lapangan. Fungsi social  tanah berarti hak
*)Dosen DPK pada FKIP- UNASMAN, syamsu39@yahoo.com
atas tanah apa pun yang ada pada seseorang, tidak dapat dibenarkan tanahnya itu  akan  dipergunakan  (atau  tidak  dipergunakan)  semata  -  mata  untuk kepentingan  pribadinya,  apalagi  kalau  hal  itu  merugikan  masyarakat. Sementara  itu,  penerapan  Pasal  7  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  tentang batas  maksimum  pemilikan  tanah,  dalam  kenyataannya  juga  sering  dilanggar. Berbagai  kekisruhan  yang  terjadi  selama  ini  mengindikasikan  terjadinya penumpukan  pemilikan  tanah  di  satu  pihak,  sedangkan  di  pihak  lain,  banyak petani  yang  tidak  mempunyai  tanah  dan  menggarap  tanah  milik  orang  lain. Ketidakseimbangan  dalam  distribusi  pemilikan  tanah  inilah  baik  untuk  tanah pertanian maupun bukan pertanian yang menimbulkan ketimpangan baik secara ekonomi,  politis  maupun  sosiologis.  Pada  akhirnya,  petani  lapisan  bawah  yang memikul beban terberat akibat ketidakseimbangan distribusi ini.
Pelaksanaan  pembatasan  kepemilikan  tanah  masih  juga  belum  seperti yang  diharapkan.  Ini  tampak  dari  kepemilikan  tanah  secara  absentee/guntai, yang  seringkali  merupakan  hal  yang  diketahui,  tetapi  sulit  untuk  dibuktikan karena  adanya  berbagai  alasan.  Sedangkan  pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee/guntai,  secara  tegas  dilarang  oleh  Undang  Undang  –  Undang  Pokok Agraria  Larangan  ini  berkaitan  dengan  ketentuan  -  ketentuan  pokok Landreform yang diatur dalam Pasal 7,10 dan Undang – Undang Pokok Agraria. Maksud  dari  pelarangan  pemilikan  tanah  secara  absentee/guntai  ini  agar  petani bisa  aktif  dan  efektif  dalam  mengerjakan  tanah  pertanian  miliknya,  sehingga produktivitasnya  bisa  tinggi  dan  melenyapkan  pengumpulan  tanah  di  tangan segelintir tuan - tuan tanah.
Sebagai  pelaksanaan  Pasal  7,10  dan  Pasal 17  Undang  –  Undang  Pokok Agraria telah diundangkan, Undang - Undang Nomor. 56 Penetapan Peraturan Pemerintah  Tahun  1960  tentang  Penetapan  Luas  Tanah  Pertanian.  Untuk melaksanakan  redistribusi  tanah  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  17  (ayat  3) Undang  –  Undang  Pokok  Agraria  jo  Undang  -  Undang  Nomor  56  Penetapan peraturan  pemerintah  Tahun  1960  tersebut,  telah  ditetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian  Ganti  Kerugian.  Peraturan  Pemerintah  ini  kemudian  telah  diubah dan  ditambah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  41  Tahun  1964  tentang Perubahan  dan  Tambahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  224  Tahun  1961 tentang  Pelaksanaan  Pembagian Tanah  dan  Pemberian Ganti  Kerugian  Dalam rangka  untuk  kepastian  hukum  di  bidang  pertanahan  oleh  pemerintah,  maka tanah  dapat  dipergunakan untuk  sebesar  -  besarnya  demi  kemakmuran  rakyat, sehingga  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  yang  melebihi  batas  serta  tanah absentee/guntai tidak diperbolehkan.
Apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka tanah pertanian itu akan diambil  pemerintah  dan  selanjutnya  dibagikan  kepada  para  petani  yang  belum memiliki tanah pertanian.
Sehubungan  dengan  itu,  maka  perlu  bagi  para  pemilik  tanah  pertanian bertempat  tinggal  di  kecamatan  letak  tanah,  agar  dapat  mengerjakan  sesuai dengan  asas  yang  terdapat  dalam  Pasal  10  Undang  –  Undang  Pokok  Agraria yang menetapkan bahwa :
1.  Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian  pada  asasnya  diwajibkan  mengerjakan  atau  mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
2. Pelaksanaan dari pada ketentuan ayat 1 akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan
3.  Pengecualian  dari  pada  asas  tersebut  pada  ayat  1  ini  diatur  dalam peraturan perundangan.
Dalam  kenyataannya,  sekalipun  larangan  ini  masih  berlaku,  pemilikan dan/atau  penguasaan  tanah  pertanian  secara  absentee/guntai  juga  banyak dijumpai  di  Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Polewali  Mandar.  masih  banyak terdapat  tanah  pertanian  dan  masih  banyak  masyarakatnya  yang  menjadi petani, baik sebagai pemilik maupun sebagai petani penggarap..
Sehingga  secara  yuridis,  permasalahan  ini  terletak  pada  efektivitas peraturan  perundang  -  undangan  yang  mengatur  program  Landreform  itu sendiri,  yang  salah  satu  asasnya  adalah  larangan  pemilikan  tanah  secara absentee/guntai.
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  penelitian  di  atas,  maka permasalahan  yang  ingin  diteliti  adalah;  Faktor  -  faktor  apakah  yang berpengaruh terhadap terjadinya pemilikan tanah secara absentee di Kecamatan Binuang    Kabupaten  Polewali  Mandar  ?,  dan    Apakah  dampak  dari  tanah absentee tersebut bagi masyarakat di  Kecamatan Binuang  Kabupaten. Polewali Mandar?

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini  digunakan    pendekatan  yuridis  sosiologis  melalui analisis    kualitatif    deskriptif.  Lokasi  Penelitian  dipilih  secara  purposive  yaitu diKecamatan  Binuang  dengan  pertimbangan  bahwa  wilayah  tersebut  termasuk subur  tanah  pertaniannya    dengan  sebahagian  besar  penduduknya    bermata pencaharian  sebagai  petani.Begitu  juga  penetuan  informan  dilakukan  secara purposive non random sampling, Mereka yang dipilih sebagai  responden adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Daftar Keadaan Informan(Responden)
NO . INFORMAN NAMA/DAERAH ASAL JUM LAH 1 Kepala BPN Kab.Polman Hasanuddin,A,M (Polewali) 1 2 Lurah / Kepala Desa Alam Gustamin(Amasangan), Syamsuddin Harun {To nyaman), Hasanudin (Kuajang), Syarifuddin 10
NO . INFORMAN NAMA/DAERAH ASAL JUM LAH (Paku), Sarianto (Mirring), Sumaila D (Batetangga), Sulaiman (Mammi), Herman (Kaleok), Syamsuddin (Amola), Abdullah (Rea). 3. Pemilik Tanah : 1) Makassar ( H.M.Tahir) 2) Pinrang (Sunusi, Sanda, Parapa, Muharram, Labi’do, jalaluddin, Sahir, Sahrir Rozi, Basarong, Drs.Andi Umar). 3) Mamasa ( Dominggus, Danduru, Alfian) 4) Majene     (Haruddin) 1 10 3 1 4 Petani Penggara 1) Amassangan (Ilyas, Haruna, Sudarta) 2) Tonyaman ( Jamil,Ilham,  Usman, Jamaluddin) 3) Batetangnga (PuaSawida,Basri,Pua Tana, Jamal Arsyad Rasyid, Kanung, Alfian, Abbas Sagena) 3 4 8 5 JUMALH  ; 41

## HASIL PENELITIAN Gambaran Keadaan Tanah Absentee Di Kecamatan Binuang.
Keberadaan  pemilikan  tanah  absentee/guntai  di  Kecamatan  Binuang  tidak dipermasalahkan  oleh  warga  setempat,    menurut  keterangan  Sekertaris  Umum Kelurahan  Ammasangan  Samsul,  “tanah-tanah  pertanian  tersebut  tetap produktif dan aktif dikerjakan oleh petani penggarapnya sehingga sampai sejauh ini  tidak  pernah  ada  tanah  pertanian  yang  sampai  terlantar  atau  tidak  diurus sama  sekali  meskipun  pemiliknya  tidak  tinggal  di  desanya”,  biasanya  dengan sistem Maro yaitu seluruh bibit berasal dari petani penggarap dan hasilnya juga dinikmati  oleh  petani  penggarap  tersebut.  Bagi  pemilik  tanah  hal  itu  tidak menjadi  masalah  karena  bagi  dirinya  yang  terpenting  tanah  tersebut  tidak terlantar karena ada yang mengurusnya. Setelah itu secara berkala setiap musim panen  atau  setidaknya  setahun  sekali  si  penggarap  akan  melaporkan  keadaan tanah  tersebut  Berdasarkan  hasil  penelitian  di  lapangan,  adanya  upaya  untuk memiliki  tanah  pertanian  secara  absentee/guntai  di  Kelurahan  Ammasangan  ini yaitu dengan melakukan jual beli tanah pertanian secara di bawah tangan, jual beli  itu  dilakukan  hanya antara  pembeli  dan  penjual  (Pemilik  Tanah)  di  depan Kepala  lingkungan  dengan  dihadiri  oleh  para  Saksi,  Kerabat,  tetangga  dan mereka  yang  berbatasan  tanah.  Peralihan  hak  atas  tanah  di  bawah  tangan  ini dilakukan dengan suatu perjanjian yang dibuat di atas Kwitansi yang dibubuhi Materai  atau  Kertas  Segel  yang  didalamnya  dituangkan  perjanjian  yang mengikat  kedua  belah  pihak  yang  harus  ditandatangani  oleh  para  pihak  dan saksi-saksi. Atas hak yang digunakan dalam peralihan hak atas tanah di bawah tangan  ini  (Samsul,  wawancara  pribadi,  Sekertaris  Umum  Kelurahan
Ammasangan,  tanggal  15  agustus  2014).  Aalasan  melakukan  jual  beli  di  bawah tangan itu adalah:
a. Karena mudah pelaksanannya.
b. Biaya lebih murah dibandingkan dengan jual beli yang dilakukan di depan PPAT.
c.  Pelaksanaanya cepat dan tidak berbelit-belit.
d.  Praktis,  mengingat  dia  bukan  penduduk  daerah tersebut  dan  berdomisili di luar kota sehingga membutuhkan proses yang cepat dalam pengalihan hak  atas  tanah  tersebut.  (Wawan  Cara  Pribadi  Pia  Telpon  Pak
Muharram Tanggal 16 September 2014).
Tabel 2. Kepemilikan tanah absentee di kecamatan binuang
N o Nama Luas Lahan Pertanian (Ha) Luas Tanah Absentee (Ha) Tempat Tanah (desa) K tanah Alamat pemilik 1 H.M. Tahir 14² Ha ± 7² Ha Tonyamang  Makassa r 1 Sunusi ±40² Ha ± 1½² Ha Mirring  Pinrang Sul-Sel Sanda ± 2² Ha Mirring  Pinrang Sulsel Jumlah 3½² Ha 2 Muharram ± 50² Ha ± 1² Ha Amassangan  Pinrang Sul-Sel 3 Labi’do ± 1² Ha Amassangan  Pinrang Sul-Sel 4 Haru’ding ± 1² Ha Amassangan  Majene Sul-Bar Jumlah ± 3² Ha 7 Jalaluddin 440² Ha ± 1² Ha Kuajang  Pinrang Sul-Sel 8 Dominggus 440² Ha ± 1² Ha Kuajang  Mamasa Danduru ± 1² Ha Kuajang  Mamasa 9 Alfian ± 1² Ha Kuajang  Mamasa 10 Sahir ± 2² Ha Kuajang Pinrang Sul-Sel Jumlah ± 6² Ha 11 Sahrir Rozi ± 500 Ha ± 2² Ha Paku  Pinrang Sul-Sel 12 Parapa ± 2² Ha Paku  Pinrang Sulsel 13 Basarong ± 2² Ha Paku  Pinrang
N o Nama Luas Lahan Pertanian (Ha) Luas Tanah Absentee (Ha) Tempat Tanah (desa) K tanah Alamat pemilik Sulsel 14 Drs. Andi Umar ±2² Ha Paku  Pinrang Sulsel Jumlah ± 8² Ha Tabel 3. Penggarap Tanah Absentee Di Kecamatan Binuang No Nama Luas Lahan Pertanian (Ha Luas Tanah Absentee (Ha) Tempat Tanah (desa) K tanah Alamat pemilik 1 Abas Segani Jamal 2.817² Ha 1,25² Ha Rea  Pinrang Sul-Sel 2 Alpian Kanung 1,25² Ha Rea  Pinrang Sul-Sel 3 Arsyad R 1,25² Ha Rea  Pinrang Sul-Sel 4 Pua Tana B Pua Sawida 6,25² Ha Rea  Pinrang Sul-Sel Jumlah ± 10,00² Ha 5 Jamil 14² Ha ± 4² Ha Tonyamang  Makassar 6 Usman ± 1² Ha Tonyamang  - 7 Jamaluddin ± 1² Ha Tonyamang  - 8 Ilham ± 1² Ha Tonyamang  - Jumlah ± 7² Ha 9 Ilyas ± 50² Ha ± 1² Ha Amassangan  Pinrang Sul-Sel 10 Haruna ± 1² Ha Amassangan  Pinrang Sul-Sel 11 Sudarta ± 1² Ha Amassangan  Majene Jumlah ± 3² Ha Tabel 4. Luas Tanah Absentee Didetiap Desa Di Kecamatan Binuang No Nama Desa Luas Lahan Pertanian Luas Tanah Absentee 1 Kelurahan ± 50² Ha ± 5² Ha

## Ammassangan
2 Desa Tonyaman ± 14² Ha ± 7² Ha 3 Desa Rea ± 500 Ha ± 10² Ha 4 Desa Mirring ± 40² Ha ± 5² Ha 5 Desa Paku ± 5,0² Ha ± 8² Ha 6 Desa Kaleo ± 3,0² Ha - 7 Desa Kuajang ± 440² Ha ± 6² Ha 8 Desa Mammi ± 0,46² Ha - 9 Desa Batetangnga ± 2.817² Ha - Jumlah 41² Ha

## Faktor-Faktor Yang Berpengaruh TerhadapTerjadinya Pemilikan Tanah Absentee
Di Kecamatan Binuang 1). Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Masyarakat.
Pengetahuan  dan  pemahaman  hukum  yang  dimaksud  adalah kemampuan  seseorang  (masyarakat)  mengetahui  dan  memahami  ketentuan- ketentuan  yang  diatur  oleh  hukum.  Dalam  hal  ini,ketentuan  hukum  yang mengatur  tanah  absentee,  yaitu    berkaitan  dengan  ketentuan-ketentuan  pokok dalam Landreform yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 10 dan Pasal 17 UUPA.
Untuk mengetahu sejauhmana ketentuan-ketentuan hukum tentang tanah absentee diketehui oleh masyarakat, digambarkan pada table berikut:
Tabel 5.  Pengetahuan Responden bahwa ketentuan Peraturan Tanah Absentee Berupa Peraturan Tertulis;
(Sumber: Hasil angket 20014)
Pengetahuan Hukum Frekuensi % Mengetahui Tidak Mengetahui 8 33 19,51 80,51 Jumlah = 100
Data  pada  table  5  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  (80,51%) menyatakan  tidak  mengetahui    bahwa  ketentuann  tentang  peraturan  tanah absentee  berupa  peraturan  tertulis.  Sedangkan  yang  mengetahui  hanya  sekitar 19,51  %.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pengetahuan masyarakat  bahwa  ketentuan    tentang  peraturan  tanah  absentee  berupa peraturan tertulis tergolong rendah.
Pemerintah juga telah menetapkan perlunya diwwujudkan Catur Tertib Pertanahan,  yaitu  tertib  hukum  dan  tertib  administrasi  pertanahan.  Sama dengan sasaran yang hendak dicapai oleh lembaga-lembaga sertifikasi Hak Atas Tanah.  Sasarannya  adalah  memberikan  legalitas  hokum  pada  penggunaan, pengurusan dan pemilikan tanah dan mutasi tanah sehingga terjamin kepastian
dan  perlindungan  hukum,  baik  pihak  yang  bersangkutan  maupun  bagi masyarakat  dan  Negara.  Lembaga  Lembaga  sertifikasi  Hak  Atas  Tanah  yaitu; Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN),  Bdan  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), Kepala  Desa/Lurah.  Masing-masing  lembaga  tersebut  mempunyai  tugas  yang saling berkaitan dengan yang lainnya.
Dengan demikian masyarakat juga perlu mengetahui lemabaga-lembaga sertifikat Hak Atas tanah. Sebaran responden menurut pengetahuannya tentang lembaga-lembaga  yang  seharunya  mengurusi  berkaitan  adanya  kepastian  Hak Atas Tanah disajikan dalam table berikut
Tabel  6.  Pengetahuan  Responden  tentang  lembaga-lembaga  yang  mengurusi Kepastian Hak Atas Tanah (Sertifikat) (Sumber; Hasil angket 20014)
Pengetahuan Hukum Frekuensi % Mengetahui Tidak Mengetahui 13 28 31,71 68,29 Jumlah = 100
Data  pada  tabel  6  menunjukkan  bahwa  mayoritas  responden  (68,29%) menyatakan  tidak  mengetahui  tentang  lembaga-lembaga  yang  mengurusi kepastian  Hak  Atas  Tanah.  Sedangkan  yang  mengetahui  terdapat  31,71  %. Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  pengetahuan  masyarakat tentang lembaga-lembaga sertifikasi tanah tergolong kategori sedang.
Masih  kurangnya  pengetahuan  hukum  masyarakat  tentang  tanah absentee  dan  pranata  sertifikasi  tanah  di  Kecamatan  Binuang  Kabupaten Polewali  Mandar,  berkaitan  kurangnya  penerimaan  informasi  dan  penyuluhan/ pendidikan  politik  hukum,  terutama    tentang  masalah-masalah  pertaanahan didaerah ini, sehingga menjadi  salah satu penyebab terjadinya tanah absentee.

## 2). Sikap dan Prilaku Hukum  Masyarakat.
Sikap  hukum  masyarakat  adalah  kecenderungan  seseorang  untuk mengadakan  penilaian  tertentu  terhadap  ketentuan  hukum  dibidang pertanahan,  terutama tentang aturan-aturan yang melarang  kepemilikan Hak Atas  Tanah  yang  berstatus  Absentee    dan  usaha  yang  harus  dilakukan  untuk mengetahui tata cara pengurusan Hak Atas Tanah.
Tabel  7.  Sikap  Hukum  Responden  tentang  Aturan-Aturan  yang  melarang kepemilikan tanah absente.
(Sumber: Hasil angket 20014)
Pengetahuan Hukum Frekuensi % Menerima Kurang Menerima Tidak Menerima 15 26 0 36,59 63,41 0 Jumlah = 100
Data pada table 7 menunjukkan bahwa mayoritas responden  ( 63,41% ) kurang  menerima  aturan-aturan  pertanahan  yang  melarang  kepemilikan  tanah absentee,  sisany  sebesar 36,59  %  yang  menerima  hal  tersebut.  Oleh  karena itu, maka dapat dirumuskan bahwa tingkat sikap hukum masyarakat di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang aturan pertanahan yang melarang kepemilikan tanah absentee masih dominan yang kurang menerima.
Dalam  hal  ini,  walaupun  pemerintah  telah  berusaha  untuk  mencegah terjadinya pemilikan tanah pertanian secara absentee, namun hal ini tidak lepas pula  dari  peran  serta  masyarakat  untuk  mematuhi  peraturan-peraturan  yang telah  ada.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  itikad  seseorang  yang  sudah  mengetahui tentang  peraturan  adanya  larangan  pemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee tersebut,  mereka  sengaja  melanggar  peraturan  tersebut  demi  mengejar keuntungan ekonomi diri sendiri.
Tanah pertanian absentee yang terjadi, salah satunya karena jual beli di bawah  tangan.  Pada  umumnya  oleh  pemiliknya  diperoleh  pada  penduduk setempat sebagai petani penggarap. Hubungan hukum seperti ini sudah berlaku umum  dan  bagi  penduduk  setempat,  khususnya  para  petani  penggarap dirasakan  cukup  menguntungkan  baik  dari  segi  ekonomi  maupun  hubungan Sosial/Kekeluargaan.  (Wawancara  dengan  pak  Yulmaan  Kasi  Pemerintahan Kecamatan Binuang tanggal 16 september 2014).
Selain  itu  data  menunjukkan  bahwa  yang  memiliki  tanah  pertanian secara  absentee  bukanlah  para  petani,  tetapi  orang-orang  kota  yang  membeli tanah pertanian. Tanah itu dibeli bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan tanahnya,  tetapi  dibeli  sebagai  sarana  investasi  dan  dijual  kembali  setelah harganya  tinggi.  (Wawancara  dengan  Pak  Hasanuddin,  A.M.  kepala  BPN kabupaten polewali mandar)
3). Konsentrasii Penguasaan Tanah Melalui Jual Beli Tanah Dibawah Tangan.
Salah  satu  issu  pertanahan  yang  krusial  saat  ini  adalah  pengaruh sentralisasi  penguasaan  tanah  bagi  segelintir  orang  disatu  pihak  dan  lepasnya hak  garap  bagi  petani  penggarap.  Hal  ini  karena  dipengaruhi    perkembangan sistem  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  pada  zaman  Hindia  Belanda,  yaitu faham Kapitalisme, Feodalisme dan konsep Liberal Individualisme yang diwarisi oleh  Hukum  Kolonial  masih  mempengaruhi  perilaku  pemilik  tanah  dalam pemilikan  dan  penguasaan  tanahnya.  Di  samping  itu,  ada  semacam  anggapan yang  berkembang  di  kalangan  masyarakat  bahwa  tanah  itu  dianggap  sebagai bank  yang  paling  aman  untuk  menyimpan  uang  dan  menguntungkan. Pandangan  demikian  adalah  suatu  hal  yang  wajar  dalam  suatu  Negara  yang sedang  berkembang,  akan  tetapi  akibatnya  timbul  kecenderungan  besar  untuk mengumpulkan  tanah  di  kalangan  para  pemilik  uang  sebagai  tuan  tanah. Perbuatan tersebut tidaklah menjadi persoalan bilamana tidak dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan rakyat kecil yang dapat menimbulkan jurang pemisah  yang  cukup  dalam  antara  pemilik  uang  yang  berkeinginan  untuk
memiliki  tanah  sebanyak-banyaknya  dengan  golongan  rakyat/petani  kecil  yang pada  umumnya  tidak  mampu  sehingga  terpaksa  menyerahkan  sebagian  atau seluruh  tanahnya  pada  pemilik  uang  tersebut.  Petani  pemilik  tanah  kadang- kadang dalam keadaan mendesak memerlukan uang yang diharapkan dari hasil penjualan tanahnya. Pemilik uang yang membeli tanah-tanah pertanian di desa- desa pada umumnya orang-orang kota yang sudah mempunyai pekerjaan bukan sebagai  petani,  dan  mereka  bertempat  tinggal  menetap  di  kota.  Hal  ini merupakan  salah  satu  sebab  timbulnya  pemilikan  tanah  pertanian  secara absentee/guntai (wawancara pribadi, Pak Yulman, Kasi Pemerintahan Kecamatan Binuang tanggal 20 agustus 2014).
4).   Budaya peraktek pewarisan..
Dalam  kaitannya  dengan  faktor  penyebab  terjadinya  tanah  absentee  dari aspek kebudayaan yaitu karena adanya pewarisan. Terkait pewarisan ini sebagai wujud  kelakuan  berpola  dari  manusia  sendiri.  Pewarisan  sebenarnya  menjadi peristiwa  hukum  yang  lumrah  terjadi  dimana-mana  di  setiap  keluarga,  akan tetapi  peristiwa  hukum  ini  menjadi  penting  diperhatikan  sehubungan  dengan adanya  larangan  pemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee.  apalagi  jika  Ahli Warisnya berada jauh di luar Kecamatan letak tanah pertanian tersebut berada. Kepemilikan  tanah  pertanian  secara  absentee  itu  sebenarnya  bisa  dihindari dengan Ahli Waris itu pindah ke kecamatan di mana tanah warisan itu berada, atau  tanah  warisan  itu  dialihkan  kepada  penduduk  yang  berdomisili  di Kecamatan itu.
Namun pada kenyataannya yang dijumpai di lapangan, bahwa pewarisan itu jarang  sekali  yang  segera  diikuti  dengan  pembagian  warisan  dalam  tenggang waktu  satu  tahun  sejak  kematian  pewarisnya.  Menurut  Bapak  Yulman,  hal itu disebabkan  karena  adat  kebiasaan  di  masyarakat  setempat,  Selain itu  menurut pandangan dari keluarga petani, menjual tanah warisan hanya boleh dilakukan dalam  keadaan  terpaksa,  misalnya  kalau  ada  keluarganya  memerlukan  biaya perawatan di rumah sakit.
Oleh karenanya alternatif secara Yuridis yang ditawarkan dalam rangka menghindarkan  diri  dari  ketentuan  tanah  absentee  sulit  untuk  dapat  dipenuhi. Namun,  walaupun  terjadi  demikian,  para  kepala  desa  atau  aparat  desa umumnya melindungi pula kepentingan para Ahli Waris itu. Pertimbangan yang dijadikan  dasar  untuk  berbuat  demikian  antara  lain  karena  mereka  mengenal baik  Pewaris  maupun  ahli  warisnya.  Para  ahli  waris  umumnya  menyatakan ingin  tetap  memiliki  tanah  warisan  itu  sebagai  penompang  kehidupan  di  hari tua. Kehendak merantau bagi mereka adalah untuk memperbaiki kehidupannya, dan  setelah  tua  mereka  ingin  menghabiskan  sisa  hidupnya  di  daerah  asalnya. Dengan alasan seperti itu, maka Aparat Desa tidak pernah. (Wawancara pribadi Pak  Yulman,  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan  Binuang,  tanggal  16  september 2014).
Dengan demikian dilihat dari nilai yang hidup dalam masyarakat Petani, larangan  pemilikan  tanah  absentee/guntai  karena  pewarisan  tidak  sesuai  dengan keinginan  mereka.  Para  petani  hampir  semua  mengatakan  konsep  tanah pertanian  untuk  petani  dan  wajib  diolah  sendiri  harus  ditegakkan.  Tanah pertanian  banyak  yang  terlantar  atau  tidak  diolah  dengan  semestinya  karena pemiliknya bukan keluarga petani dan tinggal di daerah lain yang umumnya di perkotaan  dan  telah    mempunyai  sumber  penghidupan  yang  lain.  (Wawancara peribadi  Pak  Yulman  Kasi  Pemerintahan  Kecamatan  Binuang,  tanggal  17 september 2014).
4).   Faktor Aparat atau Penegak Hukumnya.
Mengenai  persoalan  dan  permasalahan  tanah  absentee,  sebenarnya keberadaan Camat/Kepala Desa sangat strategis dalam membantu terlaksananya  ketentuan  masalah  tanah  absentee  di  Kecamatan  Binuang. Namun,  peran  yang  strategis  ini  tidak  dapat  berjalan  sebagaimana  mestinya bahkan  kadang  saling  berbenturan.  Misalnya  Aparat  Desa  dan  Kecamatan dianggap sebagai penyebab terjadinya pemilikan KTP (Kartu Tanda Penduduk) ganda sehingga menyebabkan adanya peralihan tanah pertanian pada pihak lain yang secara fisik tidak bertempat tinggal di Kecamatan yang sama tetapi secara materiil  telah  sah  adanya  jual  beli  tanah  tersebut.  Ternyata  pemilikan  KTP (Kartu  Tanda  Penduduk)    ganda  ini  sulit  untuk  dipantau  karena  dari  Kantor Pertanahan  sendiri  tidak  dapat  mengetahui  secara  pasti  apakah  KTP  (Kartu Tanda Penduduk)  itu asli atau palsu.
Kelemahan  aparat  penegak  hokum    juga  ditandai  sebagai  berikut  : Kurangnya  pengawasan  dari  pemerintah  terkait,  Belum  optimalnya  program penugasan  intansi  terkaituntuk  survei  kelapangan,  Lemahnhya  pengawasan pemerintah  dan  BPN  menjadi  pemicu  timbulnya  tana  sengketa  dan    tanah  itu jadi terlantar dalam kurung waktu tertentu. Kurangnya pengaturan pemerintah terkait    dan  BPN  (Badan  Pertanahan  Nasional  Daerah)  mengenai  Tata  Ruang Wilayah dalam lingkup pemerintahan setempat. (wawancara; Hasanuddin,A.M. Kepala  BPN  Kabupaten  Polewali  Mandar  tanggal  17  september  2014)Dampak Tanah Absentee Bagi Masyarkat Di Kecamatan Binuang
A. Dampak Positif.
Menurut  keterangan  dari  beberapa    Kepala  Desa  bahwa  mengenai masalah  tanah  absentee  untuk  pengelolahan  tanah  itu  akan  tetap  produktif karna dikerjakan oleh para penggarap tanah yang ada di wilayah tersebut, karna melihat  realita  pada  lapangan  bahwa  pengalihan  hak  tanah  sangat  memiliki banyak benturan disisi lain pemerintah membuat aturan tentang tanah absentee tersebut namun aplikasi pada masyarakat saat ini sangat sulit untuk diterapkan karna bertentangan dengan aturan lainya dalam artian aturan tersebut tumpang tindih  dengan  aturan  yang  lain  tutur  para  Kepala  Desa  kalaupun  ada  pemilik tanah  yang  disebut  sebagai  tanah  absentee  mereka  para  pemilik  tanah  yang berada  diluar wilayah  tanah  tersebut itu  mereka  memberikan  keleluasaan  pada
para  petani  yang  mereka  percayai  untuk  mengelolah  tanahnya  sehingga  tanah tersebut  tetap  produktif  kemudian  dari  hal  tersebut  menjadi  dampak  positif karna  masyarakat  yang  tidak  memiliki  tanah  sebagai  hak  milik  itu  mereka punya  lahan  untuk  digarap  meski  bukan  tanah  milik  sendiri  sehingga  para masyarakat  di  daerah  tersebut  tidak  menganggur.  (Wawancara  Pribadi  Para Kepala  Desa  Yang  Ada  Di  Kecamatan  Binuang  pada  tempat  dan  waktu  yang berbeda). \
B,  Dampak Negatif.
Hal  yang  di  timbulkan  dari  adanya  kepemilikan  tanah  absentee  di Kecamatan Binuang adalah:
1. Landreprom  yang digalakkan  oleh pemerintah pusat tidak berjalan dengan sebagai  mana  mestinya.  Kurangnya  pengaturan  pemerintah  setempat terkait      mengenai  tata  ruang  wilayah  dalam  Lingkup  Pemerintahan Setempat.
Keinginan  memperbaiki  tata  ruang  wilayah  namun  pada  intinya  Tuan Tanah  dan  Investor  lebih  berkuasa  akhirnya  imbasnya  pemerintah  akan melemah  dengan  sendirinya  fakta  dan  kenyataan  seperti  itulah  pada semakin  kurangnya  lahan  pertanian  akibat  konversi  menajdi  lahan perumahan, di sebapkan karena kurangnya perhatian pemerintah mengenai tata  ruang  dalam  lingkup  pemerintahannya,  lahan  pertanian    semakin sempit  di  karenakan  pembangungan  berbagai  fasilitas  publik  yang  tidak terorganisir dan tidak memperhatikan dampak yang akan di timbulkan oleh pembangunan  tersebut  misalnya  pembangunan  perumahan  dan  lain sebagainya,    hal  ini  dapat  menghambat  program  pemerintah  untuk pengembangan  Ruang  Terbuka  Hijau.  inilah  merupakan  kelemahan pemerintah,  disisi  lain  mereka  ingin  menjalankan  aturan  namun  sisi  lain pula  mereka  blunder  dengan  aturan  yang  lain.  (wawancara    masyarakat setempat kecamatan binuang, 21 Agustus 2014)
2. Timbulnya Sengketa Tanah.
Pengertian sengketa tanah adalah pertentangan atau konflik, konflik berarti adanya  oposisi  atau  pertentangan  antara  manusia  yang  satu  dengan  yang lainnya,  kelompok  yang  satu  dengan  yang  lainnya,organisasi  yang  satu dengan yang lainnya terhadap suatu objek permasalahan. Biasanya dimulai dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya yang meliputi objek dari suatu  sengketa  sendiri  beragam  misalnya,  rumah,  hak  milik  rumah,  atau tanah, tanah, uang, warisan, dan objek juga adalah hak asuh anak. Kasus  sengketa  tanah,  seperti  yang  terjadi  Kelurahan  Amassangen, biasanya    karena  pemilik  resmi  yang  melakukan  peraktek    jual  beli  tidak diperkuat dengan berbagai dokumen resmi. Si pemilik tanah tersebut tanpa
ada latar  belakang  keluarga  pernah  menetap  diwilayah  itu, ataupun  tanpa ada keterangan hak dari lembaga sertifikasi tanah, seperti  BPN dan PPAT. Mereka  langsung  memiliki  tanah  tersebut  dimana  pemilik  tanah  tersebut tinggal  dan  berdominsili  di  luar  are  tanah  miliknya  dan  akhirnya  tanah tersebut  terlantar  tidak  terurus  menjadi  hutan  belantara  terlebih  apabila pemiliknya sudah meninggal dunia hal itu juga terjadi apabila tidak disertai bukti Sertifikat Tanah .
Pada akhirnya  timbullah klaim mengklain tanah tersebut karna pemiliknya tidak  jelas  keberadaannya  akhinya  terjadilah  konflik  antar  masyarakat yang  berada  diwilayah  maupun  masyarakat  diluar  wilayah  yang  ikut mengakui kepemilikan tanah tersebut dan Keterlantaran tanah inilah yang memicu  untuk  memberi  peluang  bagi  yang  lain  untuk  melakukan penguasaan  darurat  yang  menuju  pada  pengklaiman.  Jadi  kepemilikan tanah    yang  terlantar  dari  pemilik  yang  berada  diluar  wilayah  (tanah absentee)  memicu konflik sengketa tanah  (Wawancara dengan Pak Yulman Kasi Pemerintahan Kecamatan Binuang Tanggal 19 Agustus 2014). Lain halnya dengan yang disampaikan oleh Kepala Desa mirring Sarianto. Bahwa  hanya  sekitar  2%  tanah  yang  berada  di  wilayah  pemerintahannya itu tidak tergarap ungkapnya kepemilikan tanah absentee sangat sedikit di wilayahnya    dan  hanya  sekian  persen  itu  diakibatkan  karna  pemilik  tanah yang berada di wilayah tersebut tanah merekapaun tidak semunya mereka dapat garap dan diproduktifkan akhinya kepemilikan tanah yang berada di luar are mereka berdominsili hanya sekian persen saja. (Wawancara Pribadi Dengan Pak Sarianto Kepala Desa Mirring 20 Agustus 2014).
3. Pembayaran PBB ( Pajak Bumi Dan Bangunan)  Tidak Lancar Dan Tidak Teratur.  Pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  pajak  Negara  yang  yang dikenakan  terhadap  bumi  dan  bangunan  wajib  pajak  yaitu  subjek terhahadap pemilik objek (manusia) berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun  1985  tentang  pajak  bumi  dan  bangunan  sebagaimana  telah  diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  diatas  maka  statement  dari  para  Kepala Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Binuang  adalah  dengan  kepemilikan  tanah absentee  bagi  seseorang  yang  bertempat  tinggal  atau  berdominsili  di  luar daerah tanahnya maka penyampaiyan SPPT kepada mereka itu sangat sulit terlebih  apabila  mereka  berada  di  luar  kota  dan  alamat  mereka  tidak diketahui  oleh  pemerintah  setempat  hal  ini  sangat  menyulitkan  bagi pemerintah  terkait  untuk  menghubungi  para  pemilik  tanah  tersebut. Akhirnya  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan mereka itu  tersendat  hal itu sangat merugikan bagi keberlangsungan pendapatan desa pertahunnya.(wawancara  pribadi  dengan  para kepala  desa/lurah  yang  ada di kecamatan binuang dengan waktu yang berbeda)
Lain  halnya  yang  terjadi  di  Desa  Batetangnga  sesuai  yang  di  sampaikan oleh  sekertaris  desa  bahwa  mengenai  masalah  pembayaran  PBB  yang tertanggung  pada  pemilik  tanah  tersebut  yang  mengurus  mengenai pembayaran pajaknya adalah para penggarap tanah tersebut jadi mengenai masalah  perpajakan  itu  berjalan  dan  tidak  tersendat.  (wawancara  pribadi, Sahabuddin, B.Sc.sekertaris).

## SIMPULAN
Larangan  pemilikan  tanah  absentee  di  Kecamatan  Binuang  ternyata belum  dapat  dilaksanakan  secara  efektif.  Tingkat  pengetahuan  dan pemahaman  hukum  mengenai  aturan  pertanahan  (terutama  larangan kepemilikan  tanah  absentee)  masih  tergolong  rendah.  Sikap  atau  tingkat kepatuhan  hukum  masyarakat  di  Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Polewali Mandar juga tergolong rendah.
Dampak  yang  terjadi  akibat  terjadinya  kepemilikan  tanah  absentee  di Kecamatan  Binuang  Kabupaten  Polewali  Mandar  adalah  berdampak  positif dan berdampak negatif. Yang positif adalah terbuka peluang bagi warga yang strata  miskin  yang  tidak  memiliki  lahan  untuk  mendapatkan  lahan  garapan sebagai  petani  penggarap.  Sedangkan  segi  negatifnya  adalah  menhambat efektifitas program landreform, menimbulkan sengketa tanah dan menghambat efektifitas pemasukan Pajak Bumi Bangunan.

## SARAN DAN REKOMENDASI
1. Diharapkan  Pemerintah  melakukan  Revisi  ulang  tentang  ketentuan  – ketentuan  larangan  pemilikan  tanah  absentee  untuk  disesuaikan  dengan keadaan dan kebutiuhan masyarakat saat ini.
2. Perlunya  digalakkan  informasi  secara  meluas  dan  berkelanjutan tentang  kepemilikan  hak  atas  tanah  dan  program  landreform.  Begitu juga  tata  cara  pengurusan  kepemilikan  hak  atas  tanah  dengan lembaga-lembaga sertifikasi tanah.
3. Pengembangan  petani penggarap, terasa  sangat
mendesak
untuk  dikembangkan  potensinya  melalui  pelatihan-pelatihan  ;
Motivasi  berusaha,  Konservasi  Lingkungan    dan  Peningkatan Pendapatannya.
4. Pengembangan  atau  pernberian  bantuan  para  petani,  tidak  boleh berdasarkan  karena  harus  mmemiliki  lahan,  tapi  harus  berdasarkan professinya atau mata pencaharian dan domisilinya.
5. Lembaga-lembaga sertifikasi tanah hendaknya meningkatkan koordinasinya untuk mengefektifkan pelayanannya pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
-----------------------, 2008 Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang
- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djabatan, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno  R.M.  1988  Hukum  Dan  Politik  Agraria.  Karunika ː Jakarta.
--------------------------------------.1991 Mengenal  hukum  (Suatu  Pengantar),  liberty ː Harnitijo,  Soemitro  Ronny.  1990  Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan Trimetri. Ghalia Indonesia ː Jakarta.
Harsono,  Boedi,  1995  Tugas  Dan  Kedudukan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,
Majalah  Hukum  dan  Pembangunan,  Nomor  6  Tahun  XXV  Desember 1995 (184b)
Yogyakarta.
M. Echols, Jhon & Salidy Hasan. 1996 Kamus Indonesia Inggris ː jakarta Soekanto, Soerjono. 1993  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
PT Raja Grafindo Persada ː Jakarta.
Soemitro, Rony Hanitijo. 1988 Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Ghalia Indonesia ː Jakarta.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang  -  Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Undang-
Undang Pokok Agraria.
Undang  -  Undang  Nomor.  56  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Tahun  1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian

## Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  41  Tahun  1964  Tentang  Perubahan  Dan Tambahan  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  224  Tahun  1961  Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

## Peraturan  Pemerintah  Nomor.  4  Tahun  1977  Tentang  Pemiilikan  Tanah
Pertanian  Secara  Guntai  (Absentee)  Bagi  Para  Pensiunan  Pegawai Negeri.
Peraturan Presiden Nomor. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.