Cite this as :
Alvin, Silvanus  (2020). Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah. Jurnal Komunikasi, 14(1), 43-62. doi : https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.6031 © 2020 Silvanus Alvin
EISSN 2549-4902 , ISSN 1978-4597 Volume 14 No 1 Maret 2020 (43-62) https://journal.trunojoyo.ac.id/komunikasi

## Komunikasi
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah

## Silvanus Alvin
Universitas Bunda Mulia E-mail: silvanusalvin@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.6031

## ABSTRAK
Keberadaan  Government  Public  Relations  itu  penting  di  tengah  tuntutan  keterbukaan  informasi.  Meski demikian,  penelitian  yang  membahas  topik  ini  di  lingkup  istana  masih  minim.  Berangkat  dari  keresahan tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengungkap strategi yang diterapkan oleh Juru Bicara Wakil Presiden periode  2014-2019  sebagai  humas  pemerintah.  Metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  kualitatif  ini  adalah wawancara  mendalam  serta  observasi  terhadap  Husain  Abdullah  selaku  Juru  Bicara  Wakil  Presiden  2014- 2019.  Terdapat  beberapa  tahapan-tahapan  strategi  yang  diterapkan,  yakni  penentuan  citra  pihak  yang direpresentasikan, penentuan publik sasaran, menjalankan fungsi manajemen komunikasi dan fungsi proteksi, serta  evaluasi.  Selain  itu,  temuan  menarik  dari  penelitian  ini  membuktikan  Husain  Abdullah  sebagai  Juru Bicara Wakil Presiden 2014-2019 diberikan keleluasaan dalam menentukan strategi komunikasi politik yang ia rasa penting dilakukan, tanpa perlu melapor ataupun mendapat persetujuan dari Jusuf Kalla sebagai pihak yang  direpresentasikan.  Beberapa  bentuk  keleluasaan  itu  antara  lain  adalah  kebebasan  dalam menginterpretasikan  pesan  wakil  presiden  kemudian  menyebarluaskan  kepada  pers,  berperan  pula  sebagai penasihat (advisor) yang bisa memberi masukan-masukan, serta menentukan konten-konten mana yang layak di media sosial tanpa perlu persetujuan Jusuf Kalla.
Kata kunci : juru bicara, wakil presiden, jusuf kalla, komunikasi politik, dan government public.

## ABSTRACT
The existence of government public relations is important in the midst of demands for information disclosure. Nevertheless, research on this topic, especially the practice within the vice-presidential palace is still minimal. This research was conducted to uncover the political communication strategy adopted by the Vice President's Spokesperson for the 2014-2019 period as the government public relations. The method used in this qualitative study  was in-depth interviews and observations on Husain Abdullah who appointed as the Vice President's Spokesperson  2014-2019.  There  are  several  stages  of  the  political  communication  strategy  implemented, namely determining the image of the person who was represented, determining the spesific public, carrying out  the  communication  management and protection  functions against  crisis,  and performing  evaluation.  In addition, one interesting finding from this study is the freedom that Husain Abdullah earned from the Vice President Jusuf Kalla to determine the political communication strategy that he felt was important, without reporting or obtaining approval from Jusuf Kalla as the party represented. Some forms of discretion include the freedom to interpret the vice president's message and then disseminate to the press. Husain also entitled to act as an advisors who can provide input, and determine which content is appropriate to be posted on social media without the need for Jusuf Kalla's approval.
Keywords :  spokesperson,  vice  president,  jusuf  kalla,  political  communication,  and  government  public relations
44 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62

## PENDAHULUAN
Praktik public relations (PR) dibutuhkan manakala seorang individu maupun organisasi berusaha untuk
menciptakan maupun mempertahankan reputasi  serta  citra  yang  baik  (Butterick, 2014).  Setiap  ada  ketersinggungan  dengan publik, di situ dibutuhkan peran PR. Kegiatan PR tidak terbatas hanya untuk organisasi atau perusahaan  yang  bergerak  di  dunia  bisnis, yang tujuan utamanya hanya mengejar profit semata, melainkan juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Djusan (2012), Butterick (2014), dan Suprawoto (2018) menegaskan keberadaan  PR  dalam  pemerintahan  adalah mutlak.
Pentingnya PR dalam pemerintah pula yang  mendasari  lahirnya government  public relations (GPR). Suprawoto (2018)
menjelaskan  PR  pemerintah  merupakan ‘fungsi  komunikasi  yang  menghubungkan interaksi  warga  dengan  pemerintah,  dengan regulator, dan perpanjangan tangan kebijakan pemerintah’ (hlm. 49).
Pasca-reformasi  telah  menempatkan Indonesia  dalam  babak  baru  dari  segala  sisi, terutama di bidang komunikasi. Bila sebelum reformasi,  pemerintah  hanya  menerapkan komunikasi  satu  arah  (Djusan,  2012),  maka sekarang pemerintah perlu melakukan komunikasi dua arah. Djusan (2012) menjelaskan pemerintah
wajib menyampaikan  informasi  tentang  kebijakan- kebijakannya dan juga perlu mendengar serta menyerap  aspirasi  dari  masyarakat.  Apalagi, hal  tersebut  diperkuat  juga  oleh  Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
UU  KIP itu  yang menjadi dasar  yang membedakan praktik PR secara umum dengan PR pemerintah.
Suprawoto (2018)
menjelaskan PR secara umum hanya berurusan  dengan  publik  yang  tersegmentasi atau stakeholder sesuai  dengan  kebutuhan organisasi,  sementara  praktik  PR  pemerintah melayani  seluruh  warga  negara.  Selain  itu, masih  menurut  Suprawoto  (2018)  PR pemerintah tidak  berurusan dengan   kegiatan
komunikasi yang mendatangkan profit secara finansial,  karena  keberadaan  PR  pemerintah guna  memenuhi  hak  masyarakat  dalam mendapatkan akses informasi serta komunikasi.
Penyampaian informasi kepada masyarakat  dan  juga  penyerapan  informasi masyarakat  tidak  boleh  dilakukan  secara sembarangan.  Sebab,  hal  tersebut  dapat memberikan  imej  yang  buruk  terhadap pemerintah.  Apabila  mendapat  imej  buruk, bukan tidak mungkin pemerintah itu kehilangan  legitimasinya  atau  kepercayaan dari masyarkat. Budiardjo (2008) mengatakan sebuah  pemerintahan  bisa  langgeng  jika menggabungkan  kewenangan  formal  serta legitimasi.
Wakil presiden, dalam ranah eksekutif,  termasuk  sebagai  perwujudan  dari pemerintah. Mandat serta beban kerja seorang Wakil  Presiden  Republik  Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di dalam  Pasal  4  ayat  1  dan  2,  Pasal  6  ayat  2, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9. Maksum (2015) menjelaskan  secara  garis  besar  ada  empat tugas  utama  dari  seorang  wakil  presiden. Pertama, membantu presiden dalam memimpin negara. Kedua, menjadi pengganti presiden  bila  presiden  berhalangan  ataupun meninggal  dunia.  Ketiga,  menyerap  aspirasi masyarakat, mendalami, dan menindaklanjuti masalah-masalah kesejahteraan rakyat. Keempat,  membantu  presiden  dalam  hal pengawasaan terhadap lembaga-lembaga pemerintahan di bawahnya agar menjalankan tugas dan fungsi yang semestinya.
Dalam  ranah  komunikasi  politik, wakil  presiden  sebagai  komunikator  polik perlu mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya  dengan  tepat  kepada  masyarakat. Bila  pesan-pesan  politik  tidak  disampaikan dengan  baik,  maka  bisa  saja  wakil  presiden kehilangan  kepercayaan  dari  masyarakat. Implikasi  dari  turunnya  kepercayaan  publik tentu bisa berefek pada melemahnya kepercayaan  terhadap  pemerintah  secara menyeluruh  (Budiardjo,  2008;  Butterick, 2014;  Suprawoto,  2018).   Untuk    itu,   wakil
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 45
presiden  membutuhkan  bantuan  praktisi  PR demi  menjaga  komunikasi  politik  terhadap masyarakat terlaksana dengan baik dan benar.
Muhammad  Jusuf  Kalla  (JK)  telah menjabat  sebagai  Wakil  Presiden  Republik Indonesia  untuk  dua  periode  berbeda,  di  era Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  pada 2004-2009  dan  Presiden  Joko  Widodo,  pada 2014-2019  (Hasjanah,  2019).  Dalam  dua kurun  waktu  yang  berbeda  itu,  JK  memiliki sebuah  tim  PR,  yang  dikepalai  oleh  Husain Abdullah (Kambie, 2016; Setyawan, 2016).
Di  lingkungan  istana,  jabatan  resmi yang diemban oleh Husain adalah Staf Khusus Wakil  Presideng  Bidang  Komunikasi  dan Informasi atau biasanya dikenal sebagai Juru Bicara  Wakil  Presiden  (WapresRI,  2017). Sebelum memulai karir sebagai  seorang juru bicara,  Husain  memulai  karirnya  sebagai seorang  wartawan  dari  salah  satu  stasiun televisi  swasta,  yaitu  RCTI  (Darmawan, 2016).  Posisi  sebagai  Juru  Bicara  Wakil Presiden  Republik  Indonesia  mengharuskan Husain  Abdullah  menjadi  ‘jembatan’  antara Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  dan  media  atau pers,  serta  masyarakat.  Sebab,  beban  kerja wakil presiden tidak memungkinkan JK untuk bisa  meladeni  beragam  pertanyaan  dari wartawan maupun publik tiap saat.
Bagi  McNair  (2011),  juru  bicara adalah  pria  atau  wanita  yang  memiliki kompetensi untuk menjadi perwakilan seorang  aktor  politik  maupun  organisasi politik  dan  memiliki  wewenang  untuk berbicara. Lebih lanjut, jabatan juru bicara di lingkungan  istana  merupakan  posisi  yang sulit.  Sebab,  menurut  Seitel  (2015),  seorang juru bicara tidak hanya sekadar penyambung lidah,  melainkan  ia  juga  harus  mempercayai keputusan yang diambil oleh pimpinannya itu.
Penelitian  maupun  studi  literatur terkait dengan praktik dan strategi komunikasi juru  bicara  dalam  ranah government  public relations di  lingkungan  istana  masih  minim. Sejauh  ini,  beragam  penelitian  terkait  PR pemerintah lebih banyak     berfokus    pada strategi – strategi     komunikasi      di    sebuah
pemerintahan  daerah.  Beberapa  di  antaranya adalah penelitian Kadir (2009) yang membahas  pentingnya  peran  PR  pemerintah dalam mencitrakan Kota Malang sebagai kota edukasi,  penelitian  Ristanto  (2014)  yang menyarankan peran serta PR Kota Balikpapan dalam  mengimplementasikan  konsep smart- city atau  kota  pintar,  dan  penelitian  Herlina (2015)  yang  kembali  membahas  pentingnya keberadaan  humas  pemerintah  bagi  Kota Malang. Penelitian ini menjadi penting karena membedah  secara  mendalam  dan  membahas strategi  komunikasi  politik  seorang  juru bicara  yang  berada  di  dalam  lingkungan istana.
Pemerintah  perlu  membangun  dan menjaga  citra  dirinya  yang  positif,  agar pemerintahannya dapat berjalan dengan baik. Hal  tersebut  dapat  dipenuhi  bila  terjadi komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyrakatnya. Implikasinya, akan ada pemahaman  yang  berujung  pada  dukungan dari  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Lebih lanjut,  beban  kerja  pejabat  eksekutif  akan berlebihan  bila  terus  menerus  berhubungan dengan masyarakat, maka dari itu diperlukan peran juru bicara.
Namun,  minimnya  penelitian  terkait dengan  juru  bicara  dalam  ranah  PR pemerintah di lingkungan istana menandakan kurangnya  informasi  yang  valid  secara akademis untuk menunjang hal tersebut. Oleh karena  itu,  penelitian  ini  perlu  dilaksanakan dalam  menunjang  pemahaman  akademis terkait dengan strategi komunikasi juru bicara, terutama  di  lingkungan  istana. Selain  itu, pemaparan  dari  penelitian  ini  juga  dapat dimanfaatkan dalam praktik nyata.
Penelitian-penelitian  yang  ada  belum membahas praktik kerja juru bicara di dalam ring satu pemerintahan secara spesifik sebagai objek  penelitian.  Berangkat  dari  fakta-fakta dan  penjelasan  di  atas,  maka  peneliti merumuskan  pertanyaan  penelitian,  yakni Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan  Juru  Bicara  Wakil  Presiden sebagai Humas Pemerintah?
46 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62

## Strategi Komunikasi Politik
McNair  (2011)  menegaskan  bahwa setiap  komunikasi  yang  dilakukan  oleh seorang  aktor  politik  maupun  organisasi politik  pastilah  memiliki  intensi  politik tertentu  yang  berusaha  dicapai.  Thompson (2001)  seperti  dikutip  oleh  Rachmiatie  dkk (2013, hlm. 125-126) menjelaskan lima poin utama  dalam  membuat  strategi  komunikasi politik, yakni sebagai berikut.
1. Menetapkan visi individu maupun organisasi
2. Merancang  rencana  yang  mengacu  pada visi maupun misi, dan ditunjang oleh data serta informasi
3. Menentukan taktik atau langkah-langkah praktis, dengan memperhitungkan kemampuan internal dan kondisi lingkungan
4. Menempatkan posisi individu atau organisasi  sesuai  dengan  hal  yang  ingin dicapai
5. Menyusun pola aktivitas komunikasi agar dapat dijalankan secara taktis oleh pelaku komunikasi
Lebih  lanjut,  McNair  (2011)  juga menuliskan  bahwa  tujuan  dari  penerapan strategi komunikasi politik ialah kesepahaman manufaktur  ( the  manufacture  of  consent ). Para aktor politik ketika melakukan aktivitas komunikasi, melakukan seleksi lebih dulu atas informasi apa saja yang akan mereka bagikan pada  audiensnya.  Seleksi  atas  informasi sebenarnya  sah-sah  saja  dilakukan,  karena bisa saja ada sebuah informasi yang memang berkaitan dengan keamanan nasional ( national  security ).  Bila  informasi  itu  bocor maka dikhawatirkan akan mengancam sebuah negara. Di lingkungan istana, wajar ada begitu banyak informasi yang masuk dalam kategori tersebut,  sehingga  tidak  semua  informasi harus diketahui publik.
Meski  demikian,  McNair  (2011) menggarisbawahi  bahwa  seleksi  yang  terlalu ketat atas informasi-informasi dapat mengarahkan  aktor  politik  untuk  melakukan
manipulasi  dan  tipuan  ( manipulation  and deception ).

## PR Pemerintah (Government Public Relations)
Terdapat  beragam  definisi  terkait Public relations (PR). Peneliti akan menjabarkan  lebih  dulu  beberapa  definisi yang  lazim  digunakan  untuk  memahami konsep  tentang  PR. Public  Relations  Society of America (PRSA, 2019) melihat PR sebagai strategi komunikasi yang membangun kesepahaman  mutual  antara  organisasi  dan publik  tujuannya.  Sementara,  Soemirat  dan Ardianto (2017) menuliskan definisi dari PR sebagai  usaha  terus  menerus  secara  sadar untuk mempengaruhi publik melalui komunikasi, agar timbul rasa hormat terhadap individu  maupun  organisasi  supaya  dapat bertahan  dalam  menghadapi  cobaan  dan tantangan.  Di  sisi  lain, Chatered  Institute  of Public  Relations (CIPR)  dalam  Butterick (2014)  menjelaskan  PR  secara  sederhana adalah manajemen reputasi.
Lee,  Neely,  dan  Stewart  (2012) menilai  praktik  PR  tidak  hanya  berlaku  bagi dunia  swasta  saja,  melainkan  juga  praktik tersebut juga harus diterapkan oleh pemerintah.  Di  dalam  PR,  elemen  utamanya adalah  komunikasi  dua  arah.  Di  era  saat  ini, pemerintah  tidak  bisa  hanya  melakukan komunikasi  satu  arah  atau  sekadar  berperan sebagai  produsen  pesan.  Sebab,  Butterick (2014) menuliskan ‘pemerintah juga merupakan  sasaran  dari  komunikasi  dan persuasi’ (hlm. 192). Oleh karena itu lahirlah konsep serta praktik dari PR pemerintah.
Menurut  Kementerian  Komunikasi dan Informatika (2016) PR pemerintah adalah ‘pengelolaan informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman dan dukungan terhadap program  dan kebijakan pemerintah’. Selain itu, Suprawoto (2018)  memaparkan  bahwa  PR  pemerintah sebagai  fungsi  manajemen  komunikasi  dari sebuah  pemerintahan  yang  tanggap  serta membina  hubungan  timbal  balik  dengan warga  negaranya.  Sementara,  Arofi  (2018)
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 47
menuliskan bahwa PR pemerintah merupakan aktivitas komunikasi yang dapat menjembatani  warga  dengan  pemerintah dan sebaliknya.
Kata  kunci  yang  esensial  dalam penjelasan atas PR pemerintah adalah adanya aktivitas  timbal  balik.  Hal  ini  berarti, pemerintah  tidak  hanya  membuat  dan menyebarkan  pesan  saja,  melainkan  juga menyerap  aspirasi  dari  publik.  Ditambahkan Suprawoto  (2018)  bahwa  dalam  sebuah pemerintahan yang menerapkan sistem demokrasi,  komunikasi  dua  arah  dengan masyarakatnya  bisa  menambah  akuntabilitas dan  memberikan  dampak  positif  berupa dukungan terhadap pemerintah.
Arofi  (2018)  dan  Suprawoto  (2018) sepakat  bahwa  terdapat  tiga  perbedaan mendasar antara pelaksaan PR pada umumnya dan PR pemerintah. Pertama, PR pemerintah tidak berorientasi untuk mendatangkan profit finansial atau tidak komersil karena pemerintah  tidak  menjual  produk  atau  jasa tertentu.  Kedua,  praktik  PR  pemerintah merupakan  bagian  dari  pemenuhan  hak-hak warga  negara,  sementara  PR  pada  umumnya hanya  akan  mengurus  publik  sesuai  target tujuan mereka. Ketiga, posisi PR pemerintah berada  di  dalam  lingkup  eksekutif,  berbeda dengan  PR  pada  umumnya  yang  berada  di sektor swasta.
Lebih lanjut, Lee, Neely, dan Stewart (2012) menjabarkan tiga tugas utama dari PR pemerintah, yakni sebagai berikut.
1. Membangun  hubungan  dengan  media ( media  relations ):  terdapat  hubungan cinta  sekaligus  benci  antara  PR  dan wartawan  dari  berbagai  media.  Di  satu sisi,  PR  membutuhkan  media  untuk publikasi dan penyampaian informasinya kepada  publik.  Di  sisi  lain,  PR  harus berhadapan  dengan  kegigihan  media manakala ada isu miring atau krisis yang menimpa  pemerintah.  Konsep  ini  secara khusus  akan  dijabarkan  pada  bagian  di bawah ini.
2. Laporan kepada publik ( public
reporting ):  melaporkan  setiap  kegiatan pemerintah  kepada  masyarakat  sebagai
wujud  keterbukaan  informasi  melalui beragam bentuk media, baik media cetak, media  elektronik  (televisi  dan  radio), media  internet  (laman  web  dan  media sosial).
3. Tanggung jawab pada masyarakat ( responsiveness  to  public  as  citizens ): tanggung  jawab  terhadap  masyarakat merupakan  hal  utama  bagi  pemerintah. Sebab,  pemangku  kepentingan  bagi pemerintah  tidak  bersifat  satu  dimensi, seperti  klien  atau  investor  potensial, melainkan  seluruh  warga  negara  dari sebuah pemerintahan.

## Media Relations
Media relations dapat dipahami sebagai salah satu kegiatan yang dilakukan praktisi PR dengan  cara  membangun  hubungan  baik dengan  para  jurnalis  dari  berbagai  media (Triyono,  2013;  Nurjanah,  Widyasari,  dan Yulianti,  2015).  Lebih  lanjut,  terdapat hubungan  simbiosis  mutualisme  antara  PR dan  jurnalis.  Secara  umum,  kerja  jurnalis selalu  bergelut  dengan  batas  waktu  tayang maupun  jadwal  produksi  yang  ketat.  Di  saat yang  bersamaan,  PR  datang  memberikan materi  maupun  informasi  yang  dapat  diolah para jurnalis menjadi berita. Tindakan praktisi PR dalam membantu jurnalis dikenal sebagai konsep media relations.
Sementara, Raharjo (2015) menjelaskan ada tiga tujuan dari media relations . Pertama, meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman publik  melalui  publikasi.  Kedua,  mengubah sikap  publik.  Ketiga,  mendorong  tindakan yang  mendukung  pihak  yang  ditangani  oleh PR.
Para praktisi PR biasanya melaksanakan dua  tugas  utama  dalam media  relations dengan menerapkan subsidi informasi ( information  subsidy ).  Park,  Bier,  dan Palenchar  (2016)  menuliskan  ada  dua  jenis subsidi informasi. Jenis pertama yaitu, subsidi informasi yang proaktif, yaitu PR secara aktif membagikan  informasi  kepada  para  jurnalis, salah  satunya  dengan  cara  menggelar konferensi  pers  atau  menyebar  siaran  pers. Jenis  kedua  yaitu,  subsidi  informasi  yang
48 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62
reaktif. Dalam jenis tersebut, pihak yang aktif berasal  dari  para  jurnalisnya  dengan  cara melontarkan  beragam  pertanyaan  dan  PR memberikan  informasi  dengan  menjawab pertanyaan-pertanyaan itu.
Olga  (2014)  mengkritisi  bahwa  dalam praktik  subsidi  informasi,  PR  memiliki kontrol minim dan bahkan di beberapa kasus tidak  memiliki  kontrol  sama  sekali  atas informasi  yang  diberikan  pada  jurnalis. Seberapa  banyak  informasi  yang  diberikan akan  dipakai  para  jurnalis,  kapan  informasi tersebut akan ditayangkan, hingga bagaimana pengemasan  informasi  tersebut  menjadi wewenang dari jurnalis.
Patut  dipahami  bahwa  praktik media relations yang  melibatkan  subsidi  informasi dilakukan secara pamrih. Artinya, ada sebuah imbalan  yang  diharapkan  dari  pemberian informasi  oleh  PR  tersebut.  Imbalan  yang diharapkan berupa citra maupun reputasi yang baik  (Febriyansyah,  Maylanny,  dan  Imran, 2016).

## Juru Bicara
Pekerjaan PR pemerintah tentunya tidak bisa  dilaksanakan  seorang  diri  saja,  karena dibutuhkan  kerjasama  tim  yang  solid. Lazimnya, tiap tim PR pasti memiliki seorang juru bicara. Hal ini dilakukan agar penerapan subsidi informasi terhadap rekan-rekan media berjalan  melalui  satu  pintu  saja.  Di  sisi  lain, hal  ini  tentunya  memudahkan  para  jurnalis untuk  mencari  pihak  yang  pasti  dalam memberikan  informasi  pada  mereka.  Dalam konteks  penelitian  ini,  juru  bicara  yang dimaksud adalah Juru Bicara Wakil Presiden.
Peran  juru  bicara  dalam  lingkungan istana semakin esensial. Juru bicara merupakan laki-laki ataupun perempuan yang memiliki  tugas  utama  membangun  dan menjaga  hubungan  baik  dengan  media (McNair, 2011).
Terkait hal ini, elit-elit di pemerintahan, termasuk  wakil  presiden  di  dalamnya, memang  sumber  berita  yang  dicari-cari media. Wakil presiden bisa saja
menyampaikan  informasi  secara  langsung, tapi tentunya tidak setiap hari. Oleh karena itu, keberadaan  juru  bicara  esensial  sebagai ‘jembatan komunikasi’ yang mampu memberikan informasi resmi sebagai perwakilan  suara  pemerintah  secara  berkala (Towle,  1997;  McNair,  2011).  Seitel  (2015) menegaskan  bahwa  posisi  juru  bicara  di lingkup  istana  merupakan  pekerjaan  yang sulit.  Seorang  juru  bicara  perlu  meyakini pilihan  pemimpinnya  adalah  tindakan  yang tepat  agar  mampu  mempersuasi  masyarakat sesuai keyakinan tersebut.
Keberadaan  juru  bicara  diharapkan mampu  mempertahankan  dan  membangun citra  maupun  reputasi  dari  pihak  yang direpresentasikannya. Terdapat dua karakteristik utama juru bicara istana (Towle, 1997). Pertama, juru bicara berperan sebagai boundary  spanner .  Tidak  hanya  menjadi corong bagi pihak yang diwakili, namun juru bicara  juga  diharapkan  mampu  menyerap aspirasi  masyarakat.  Kepercayaan  terhadap juru  bicara  termasuk  tinggi  apabila  ia  juga berperan  sebagai  pihak  yang  memberi masukan ( adviser ) kebijakan bagi pemerintah. Konsekuensinya,  seorang  juru  bicara  tidak harus  selalu  tunduk  dengan  apa  yang diputuskan atasannya. Seitel (2015, hlm. 269) menuliskan ‘kesetiaan utamanya (juru bicara) adalah  kepada  publik  dan  ia  tidak  boleh membohongi atau menyesatkan pers’. Meski demikian,  McNair  (2011)  berpandangan bahwa walau menerima gaji yang berasal dari APBN,  loyalitas  juru  bicara  lebih  condong kepada  pihak  yang  diwakilinya  dan  bukan pada rakyat.
Kedua,  sejauh  mana  juru  bicara diperbolehkan  untuk  menyebarkan  informasi kepada publik melalui media. Dalam hal ini, juru  bicara  harus  mengikuti  kemauan  pihak yang diwakilinya.
Towle (1997) mengkategorikan  hal  ini  menjadi  dua  poin yakni  juru  bicara  yang  hanya  bertugas mendiseminasikan  informasi  dan  juru  bicara yang diperbolehkan memberi interpretasi atas pikiran maupaun tindakan wakil presiden.
Juru  bicara  sebagai  bagian  dari  PR pemerintah  diharuskan  memiliki  kompetensi
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 49
yang  tertuang  dalam  Peraturan  Menpan Nomor  PER/12/M.PAN/08/  Tahun  2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan
Instansi Pemerintah.
Cutlip  dkk  (2005)  menilai  etos  kerja juru  bicara  haruslah  proaktif.  Dengan demikian,  juru  bicara  perlu  mengetahui perkembangan  terkini  atas  isu-isu  yang menyasar  pihak  yang  direpresentasikan, sebelum isu itu bisa menjadi krisis. Tindakan preventif perlu dilaksanakan karena pemerintah adalah sasaran komunikasi. Cutlip dkk  (2005)  menyampaikan  juru  bicara pemerintahan perlu menempatkan diri mereka sebagai  pembuat  agenda.  Implikasinya, informasi  dapat  berkembang  sesuai  dengan arah yang diinginkan. Dengan kata lain, juru bicara  juga  merupakan  pelaku  dari agenda setting .

## Agenda Setting dan Juru Bicara
Teori agenda  setting pertama  kali diperkenalkan  oleh  McCombs  dan  Shaw ketika  meneliti  kampanye  presiden  di Amerika  Serikat  pada  1968,  1972,  dan  1976 (University of Twente, 2019). Inti asumsi dari teori  ini  adalah  informasi-informasi  yang disampaikan di media massa secara konsisten dapat  mempengaruhi  masyarakat,  sehingga menganggap  isu  tersebut  sebagai  hal  yang penting. Lebih lanjut, apa yang tidak dianggap penting dan tidak ditampilkan di media akan serta  merta  luput  dari  mata  publik.  Dalam penerapan agenda setting , tiap informasi pasti melalui  proses  pembingkaian  lebih  dahulu ( framing ).  Hal  ini  dilakukan  demi  mencapai reputasi serta citra yang diinginkan.
Sallot dan Johnson (2006) menjelaskan berita-berita yang ditayangkan media sebagian  besar  berasal  dari  informasi  yang diberikan  oleh  juru  bicara  kepada  media. Elfrida  (2015)  mengutip  penelitian  Judy VanSlyke  Turk  pada  1984  bahwa  informasi yang disebarkan oleh enam pejabat informasi public  lembaga  pemerintah  mempengaruhi pemberitaan delapan surat kabar di Louisiana. PR  punya  kekuatan  untuk  memengaruhi agenda  media  yang  sejatinya  hak  prerogatif redaksional masing-masing media (Syahputra, 2018).
Lebih  lanjut,  kekuatan  juru  bicara  saat ini dalam agenda setting begitu besar. Karena, wartawan-wartawan saat ini dihadapi dengan situasi  miris,  berupa  peningkatan  produksi berita  dan  batas  waktu  ( deadline ).  Franklin dkk  (2009)  mengkategorikan  wartawan  saat ini sebagai wartawan pasif ( passive journalist ), sementara Taylor (2008) menyebutnya  sebagai  wartawan  protokol ( protocol journalist).  Kedua  istilah  itu memiliki  penjelasan  yang  serupa,  yakni  tipe wartawan  yang  serta  merta  menulis  apapun materi  informasi  yang  diberikan  juru  bicara pada mereka. Tipe wartawan ini tidak skeptis sama  sekali  sehingga  bisa  dianalogikan sebagai  corong  dari  PR.  Kritik  terhadap praktik  seperti  ini  adalah  rendahnya  kualitas produk jurnalistik.
Gandy  (1982)  menegaskan  bahwa pemilihan media juga menjadi penting dalam penerapan agenda  setting ini.  Perlu  ada pertimbangan  matang  untuk  menentukan media  mana  yang  akan  dipilih  dan  media mana pula yang memberikan pengaruh publik secara  maksimal.  Sebab,  beda  media,  beda pula publiknya.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Penelitian Kualitatif
Metode yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  metodologi  penelitian kualitatif.  Kriyantono  (2012)  menjelaskan metode  penelitian  kualitatif  sebagai  sebuah metode  untuk  menjelaskan  suatu  fenomena dengan pengumpulan data-data yang
50 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62
dikumpulkan  dan  diolah  secara  mendalam. Kriyantono (2012, hlm. 57) juga menuliskan bahwa  ‘riset  (dengan  metodologi  kualitatif) ini  bersifat  subjektif  dan  hasilnya  lebih kasuistik  bukan  untuk  digeneralisasikan’. Chairi (2009) menambahkan dalam penelitian kualitatif  terkandung  sifat  subjektif  peneliti karena  peneliti  diharuskan  untuk  terjun langsung  ke  lapangan,  untuk  melakukan pengumpulan,  pemilihan,  hingga  interpretasi data.
Penelitian  ini  pun  berjenis  penelitian deskriptif kualitatif. Sebab, peneliti membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang  objek  yang  akan  diteliti.  Kriyantono (2012)  menambahkan  bahwa  dalam  jenis penelitian deksriptif tidak menjelaskan hubungan  antarvariabel.  Selain  itu,  Mulyadi (2011,  hlm.  133)  menambahkan  ‘pada  suatu penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis (berbeda dengan penelitian kualitatif jenis eksplanasi)’.

## Pendekatan Studi Kasus
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan studi  kasus.  Studi  kasus,  menurut  Rahardjo (2017, hlm. 3), ‘serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan intensif, terinci, dan mendalam  tentang  suatu  program,  peristiwa, dan  aktivitas,  baik  pada  tingkat  perorangan, sekelompok  orang,  lembaga  atau  organisasi untuk  memperoleh  pengetahuan  mendalam tentang  peristiwa  tersebut’.  Penelitian  dalam kacamata  studi  kasus  berusaha  untuk menjawab pertanyaan tentang how (bagaimana) dan why (mengapa).
Penelitian  studi  kasus  pun  harus berlandaskan  latar  alamiah  dan  holistik (Rahardjo, 2017). Dalam studi kasus, metode pengumpulan data yang cenderung diterapkan adalah wawancara dan observasi.

## Teknik Pengambilan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan  wawancara  sebagai  teknik pengumpulan    data.    Menurut    Kriyantono
(2012),  wawancara  merupakan  percakapan antara periset dan informan yang bersifat tidak terstruktur, yang bisa dilakukan beberapa kali demi  mendapatkan  data  kualitatif  yang mendalam.  Berhubungan  dengan  penelitian ini,  peneliti  menggunakan  teknik  wawancara mendalam.
Wawancara  tentu  dilakukan  terhadap informan.  Informan  kunci  yang  akan diwawancara untuk menunjang data kualitatif dari  penelitian  ini  adalah  Husain  Abdullah selaku  Staf  Khusus  Wakil  Presiden  Bidang Komunikasi dan Informasi.

## Profil Narasumber
Husain  Abdullah  merupakan  pria  yang lahir  pada  12  Agustus  1964,  tepatnya  di Parepare, Sulawesi Selatan. Husain menamatkan  SD  dan  SMP  di  sekolah  negeri di  Parepare.  Kemudian, ia  melanjutkan  studi di  SMA  Negeri  1  Makassar.  Selanjutnya, jenjang  Strata  1  untuk  Program  Studi Hubungan  Internasional  didapatkannya  di Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik  Universitas Hasanuddin  pada  1988.  Kemudian,  pada 2009,  Husain  meraih  gelar  magister  untuk
Ilmu
Komunikasi dari Universitas Hasanuddin.
Husain  ditetapkan  sebagai  Juru  Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk dua periode. Periode  pertama  dimulai  pada  2004-2009. Saat  itu,  Jusuf  Kalla  berpasangan  dengan Presien Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya,  ketika  Jusuf  Kalla  berduet dengan  Presiden  Jokowi,  Husain  kembali ditetapkan  sebagai  Juru  Bicara  Wakil Presiden untuk periode 2014-2019.
Sebelum menjadi juru bicara, perjalanan karir  Husain  dimulai  sebagai  wartawan kontributor  RCTI  di  Makassar  sejak  1992 hingga  2008.  Ia  pernah  menduduki  jabatan penting di media, antara lain adalah Direktur Sun TV Makassar pada 2009-2010, dilanjutkan  menjadi  Pemimpin  Redaksi Celebes  TV  Makassar  pada  2010  hingga 2014.
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 51

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  ini  secara  garis  besar dirumuskan  setelah  peneliti  melakukan observasi  selama  tiga  bulan  dan  ditunjang pula  dengan  mewawancarai  narasumber kunci,  yakni  Husain  Abdullah  selaku  juru bicara  dari  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  pada periode  2014-2019.  Observasi  dilakukan dengan  mengikuti  beberapa  kegiatan  Husain Abdullah  selaku  Juru  Bicara  Wakil  Presiden periode  2014-2019.  Lokasi  observasi  ini bertempat  di  Istana  Wakil  Presiden,  Jalan Medan  Merdeka  Nomor  6,  RT  11/RW  02, Jakarta Pusat, dan di Kantor Wakil Presiden, Jalan  Veteran  III  No.  14,  RT  02/RW  03, Jakarta Pusat.
Dalam  praktiknya,  juru  bicara  bersama dengan  pihak  yang  ia  representasikan menyamakan  persepsi  lebih  dulu  atas  citra seperti apa yang akan dibangun. Dalam ranah politik,  citra  berarti  pandangan  publik  atas aktor politik (McNair, 2011). Penentuan citra menjadi  langkah  yang  pertama,  karena  citra seorang  wakil  presiden,  entah  itu  baik  atau buruk, dapat memengaruhi citra pemerintahannya yang sedang dipimpin.
Citra wakil presiden memang bukanlah faktor tunggal dalam menentukan mulus atau tidaknya roda pemerintahan berjalan. Namun, hal-hal  negatif  yang  tampak  dan  diingat publik  atas  seorang  pemimpin,  cenderung berdampak  secara  langsung  maupun  tidak langsung terhadap jalannya sebuah pemerintahan.  Dalam  konteks  ini,  citra  yang berusaha dibangun oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) adalah tokoh perdamaian (Awaluddin,  2009;  Ponco  dan  Khoiri,  2011; Satriawan, 2018)  dan negarawan atau politisi yang  mementingkan  kepentingan  bangsa daripada ego pribadi (Kompas, 2014; RMOL Sumsel, 2019; Viva, 2019).
Setelah menyamakan persepsi soal citra apa  yang  mau  dibangun  serta  dipertahankan, langkah  berikut  ialah  menentukan  publik sasarannya.  Publik  di  sini  tidak  dapat dipahami sebagai publik secara luas, melainkan  sebuah  segmen  yang  spesifik. Suprawoto (2018) menuliskan bahwa terdapat
empat  tipe  publik  berdasarkan  situasinya, yaitu  publik  semua  isu  (publik  yang  selalu bersuara  atas  isu  apapun),  publik  apatis (publik yang tidak menaruh perhatian pada isu apapun),  publik  isu  tunggal  (publik  yang menaruh perhatian pada satu isu khusus), dan publik isu hangat aktif (publik yang aktif atas sebuah  isu  yang  dibahas  secara  masif  di media).
Publik  yang  dituju  ialah  publik  isu tunggal.  Ada  beberapa  ciri  khas  dari  publik jenis  ini  antara  lain adalah,  para  individunya memiliki kompetensi edukasi yang mumpuni, serta menaruh minat yang sama terhadap satu isu tertentu walau belum tentu memiliki opini yang seragam.
“Ada audiens masing-masing memang, tergantung  isu.  Misal  kalau  masalah kelistrikan  itu  ya  orang-orang  industri atau masyarakat yang concern ke sana, yang  lain  kadang  tidak  peduli.  Kalau perbankan  kan  ada  UMKM,  ada segmen tertentu… yang ikuti perkembangan  isu-isu  di  istana  itu sebenarnya  adalah  orang-orang  yang well educated . Tentu beda dengan yang ikut isu kelurahan. Ini hasil pengalaman saya  menjadi  jubir  dua  periode” (Husain  Abdullah,  dalam  wawancara, 2019).
Selanjutnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan  keleluasaan  bagi  Husain  selaku juru bicara yang mewakilinya untuk melaksanakan  fungsi-fungsinya.  Keleluasaan yang  dimaksud  berarti,  tiap  langkah  yang dilakukan juru bicara tidak perlu mengantongi izin dari wakil presiden. Di lingkungan istana, juru  bicara  secara  umum  leluasa  dalam menjalankan  dua  tugas  utama,  yaitu  fungsi komunikasi dan fungsi proteksi.
Fungsi  komunikasi  ini  sejalan  dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemberian informasi ini  umumnya  diunggah  di  situs  resmi  wakil presiden yang bisa diakses di wapresri.go.id. serta  dibantu  pula  oleh  para  wartawan  yang sehari-hari bertugas di istana, dan juga dengan konten-konten di media sosial. Terkait dengan
52 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62
pemberian pernyataan kepada para wartawan, hal itu hanya boleh dilakukan wakil presiden sendiri dan juru bicara saja.
“Seorang  jubir  itu  punya  peran  untuk menghubungkan wapres dengan media. Secara structural di  Kantor  Wapres tidak  ada  yang  boleh  keluarkan informasi ke publik selain saya. Hanya ada  satu  pintu,  ya  melalui  saya  saja. Kebetulan  Pak  JK  ini media  darling , jadi saya tidak harus selalu tampil. Ada yang Pak JK sudah jelaskan dan clear” (Husain  Abdullah,  dalam  wawancara, 2019).
Fungsi komunikasi ini dapat diklasifikasikan sesuai sistem komunikasinya menjadi  dua  yakni  media  arus  utama  atau pers,  dan  media  sosial.  Peneliti  akan membedah dan membahas lebih dulu strategi komunikasi  terhadap  pers  yang  diterapkan oleh Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Untuk  mewujudkan  fungsi  komunikasi ini,  juru  bicara  menentukan  satu  hari  tiap minggu  untuk  pers  melakukan  tanya  jawab secara  langsung  dengan  Wakil  Presiden. Awalnya  jadwal  audiensi  antara  Wakil Presiden  Jusuf  Kalla  dan  para  awak  media dilaksanakan  tiap  Jumat,  usai  melaksanakan Sholat Jumat, pada 2014 hingga pertengahan 2015.  Namun,  karena  pemintaan  dari  rekan- rekan pers bahwa minimnya pembaca ataupun penikmat  berita  di  Jumat,  maka  jadwal audiensi berubah. Kemudian, jadwal audiensi itu ditetapkan tiap Selasa, sekitar pukul 14.00 WIB.  Dipilihnya  Selasa  karena  bertepatan dengan  jadwal  Sidang  Kabinet  ataupun Sidang Rapat Terbatas. Setelah sidang, maka para  wartawan  bisa  langsung  melakukan wawancara. Dengan demikian, hasil wawancara itu dapat mengantongi nilai berita yang tinggi, sehingga layak diberitakan.
Dari perubahan jadwal audiensi itu bisa dipahami bahwa juru bicara juga menampung aspirasi  dari  rekan-rekan  pers,  kemudian meresponsnya. Hal ini sejalan dengan praktik media  relations ,  dimana  juru  bicara  sebagai PR pemerintah mengayomi rekan-rekan pers.
Model  wawancara  dengan  para  rekan- rekan pers ini juga tergantung dengan situasi.
Modelnya  bisa  berupa door-stop atau wawancara  yang  dilakukan  secara  spontan usai narasumber melakukan kegiatan tertentu. Awak pers lebih gemar melakukan wawancara  secara door-stop karena  ada kecenderungan  wartawan  malu  bertanya  di hadapan  banyak  orang,  tapi  berani  bertanya bila  ramai-ramai  dengan  sesama  rekan profesinya (Indonesia PR, 2016).
Sementara,  di  lain  kesempatan  bisa berbentuk  konferensi  pers.  Konferensi  pers merupakan aktivitas humas dalam melaksanakan subsidi informasi yang memenuhi  nilai  berita  kepada  rekan-rekan pers  dalam  jumlah  besar  yang  sudah dikumpulkan  dalam  satu  tempat  (Butterick, 2014).  Usai  konferensi  pers,  para  rekan  pers biasanya mendapat jamuan makan.
Foto 1. Model Door-stop (Sundoro, 2017)

## Foto 2. Model Konferensi Pers (Viva, 2018)
Apabila  wakil  presiden  berhalangan maka  menjadi  tugas  dari  juru  bicara  untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Saat melakukan fungsi komunikasi ini, pernyataan yang  keluar  dari  mulut  juru  bicara  harus mengacu dan senada dengan pernyataan wakil presiden.  Namun,  juru  bicara  dibolehkan untuk  memberi  tafsir  atas  pesan  yang disampaikan oleh pihak yang direpresentasikan.
“Wapres  bilang  A,  jubir  tidak  boleh bilang  B  apalagi  menafsirkan  secara
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 53 menyimpang atau keliru dari pernyataan yang butuh follow up media.
Yang  terpenting  itu  menangkap  pesan dan  menerjemahkan  apa  yang  ingin disampaikan wapres. Hubungan keduanya  (antara  wapres  dan  juru bicara)  itu  harus  sejiwa  sehingga  tek- tok  sudah  dipahami.  Jadi  saya  sudah tahu  mau  wapres  apa”  (Husain Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Penelitian  yang  dilakukan  Towle (1997)  mengkategorikan  juru  bicara  menjadi dua  tipe.  Pertama,  juru  bicara  yang  hanya berperan sebagai penyambung lidah. Artinya, juru bicara hanya menyampaikan pesan wakil presiden  saja,  tanpa  mengubah  isi  pesan tersebut. Tipe  kedua  adalah  juru  bicara  yang diperbolehkan  menjadi  representatif.  Juru bicara  tipe  kedua  ini  diperbolehkan  untuk memberikan interpretasinya atas pesan wakil presiden yang dititipkan kepadanya. Mengacu pada kutipan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan  Husain  Abdullah  termasuk dalam  kategori  tipe  kedua,  yakni  juru  bicara representatif,  karena  ia  diberi  keleluasaan untuk  menganalisa  dan  menginterpretasikan pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Agar  tidak  salah  menginterpretasikan maksud wakil presiden, diperlukan komunikasi  yang  intensif.  Komunikasi  ini harus  dibangun  tiap  hari,  baik  dalam  hal formal  dan  informal.  Untuk  hal  formal, tentunya  juru  bicara  mendampingi  wakil presiden  sesuai  jadwal  hariannya.  Salah  satu contohnya adalah mendampingi wakil presiden ketika audiensi ataupun rapat dengan para  menteri,  pebisnis-pebisnis,  ataupun politisi-politisi, dan ikut pula ketika melakukan kunjungan kerja keliling Indonesia bertemu dengan berbagai elemen masyarakat.
Ada  sedikit  pembeda  dalam  menjaga komunikasi  di  lingkungan  istana.  Husain menjelaskan  bahwa  di  dalam  lingkungan istana,  ada  batasan-batasan  yang  mengikat. Misalnya  saja  rapat  terbatas  antara  presiden, wakil presiden, dan beberapa menteri terkait. Tentu posisi juru bicara tidak bisa ikut dalam acara itu.
Selain  itu,  ada  pula  batasan  di  luar lingkungan istana, khususnya di forum-forum internasional.  Juru  bicara  tetap  dalam  posisi yang  selalu  ikut  serta  dalam  tiap  kegiatan wakil  presiden.  Meski  demikian,  akses seorang  juru  bicara  terbatas  di  forum-forum internasional.  Dalam  kondisi  demikian, komunikasi  antara  wakil  presiden  dan  juru bicara  tetap  harus  dibangun.    Salah  satu contoh  adalah  Husain  ikut  serta  dalam rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika menghadiri Sidang Umum PBB ke 74 di New York,  Amerika  Serikat,  pada  23  September 2019. Dalam forum tersebut, akses untuk ikut serta  dalam  konferensinya  terbatas  bagi  para perwakilan kepala negara saja.
“Setelahnya  (rapat  terbatas  atau pertemuan  skala  internasional)  saya selalu  ajak  wapres  diskusi,  poin-poin pembahasannya apa saja sih tadi. Jadi ini persiapan bilamana media bertanya.  Jadi  kalau  tidak  ikut,  kita tetap update dan  kalau  diperlukan untuk  pertanyaan  media,  ya  bisa dijawab”  (Husain  Abdullah,  dalam wawancara, 2019).
Lebih  lanjut,  juru  bicara  juga  perlu masuk dalam keseharian atau ranah privat dari pihak yang ia wakili.
“Saya  sebagai  jubir  tidak  kenal  jam kerja. Tidak seperti PNS, jam 4 selesai ya  pulang  rumah  dan  tidur.  Tapi  saya tidak  posisikan  diri  seperti  itu,  saya kapan saja diperlukan, anytime , ya saya gerak” (Husain Abdullah, dalam wawancara, 2019).
54 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62

## Foto 4. Dokumentasi pribadi
Seperti yang diungkapkan di atas, selain pers,  Juru  Bicara  Wakil  Presiden  juga mendapat  mandat  untuk  mengelola  media sosial.  Ada  dua  media  sosial  yang  menjadi fokus  dari  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  yaitu Twitter @Pak_JK dengan 2,95 juta pengikut dan  Instagram  @jusufkalla  dengan  234  ribu pengikut  (diakses  pada  4  Desember  2019). Semua  konten  yang  akan  diunggah  di  kedua akun  media  sosial  tersebut  harus  mendapat izin dari Husain Abdullah selaku juru bicara. Ia  pun  diberikan  keleluasaan  tidak  perlu melapor kepada Jusuf Kalla.
Konten  yang  diunggah  di  media  sosial hanya  konten-konten  bersifat  emosional seperti  ucapan  selamat  hari  raya  ataupun ucapan  belasungkawa,  dan  konten  yang menampilkan  kehidupan  pribadi  seperti menghabiskan waktu luang bersama keluarga. Pengungkapan  kehidupan  pribadi  elit  politik memang  dilakukan  supaya  wakil  presiden mendapat  kesan  dekat  dengan  rakyat  serta tidak  ada  hal-hal  yang  perlu  ditutup-tutupi (Alvin, 2019).
Sementara, konten-konten yang berkaitan  dengan  program  kerja  pemerintah, porsi unggahanya minimal. Walaupun kontrol konten  media  sosial  ada  di  tangan  pengguna (Alvin,  2019),  Husain  mengatakan  ada peluang  masyarakat  bisa  salah  tangkap informasi.
“Di  medsos  yang  ringan-ringan supaya lebih akrab dengan masyarakat, lebih mendekatakan, supaya ada human interest , lebih kena emosionalnya.  Misal  ada  bencana alam,  ada  ucapan  belasungkawa,  dan itu bisa cepat… tapi jujur saja jarang saya  gunakan  akun  Pak  JK  untuk
program-program  pemerintah.  Saya bukan  membatasi,  tapi  saya  tidak perlu  buka  semua,  karena  di  media sosial  sifatnya  sepotong-sepotong” (Husain Abdullah, dalam wawancara,
2019).
Penting bagi juru bicara untuk memilah- milah pesan yang akan disebarluaskan kepada publik. Juru bicara perlu menimbang dampak atau  implikasi  yang  ditimbulkan  dari informasi  yang  diungkap  kepada  publik. Kaidah  utamanya  ialah  tidak  membongkar rahasia negara dan tidak membuat gaduh
Foto 5 dan 6. Twitter @Pak_JK dan @jusufkalla .
Salah  satu  contoh  kegaduhan  akibat salah  menentukan  unggahan  konten  adalah vlog  Presiden  Jokowi  bermain  dengan cucunya  Jan  Ethes.  Unggahan  itu  menuai kritik dan cibiran dari publik. Tidak ada yang salah  dalam  konten  di  vlog  tersebut,  hanya saja  waktu  ( timing )  mengunggahnya  tidak tepat.  Saat  itu,  sedang  terjadi  bencana  asap akibat  kebakaran  hutan  di  Sumatera  dan Kalimantan.  Ribuan  masyarakat  Indonesia kesulitan  bernafas  karena  terganggu  asap. Oleh  sebab  itu,  konten  Jokowi  bermain dengan  cucunya  di  halaman  Istana  Bogor menuai kecaman karena seakan-akan presiden tidak  peduli  dengan  bencana  yang  menimpa rakyatnya (Diana, 2019). Seleksi atas konten- konten  yang  mau  diunggah  di  media  sosial haruslah  dipikirkan  secara  strategis  dengan menimbang dampak yang ditimbulkan.
“Di  sini  butuh  kepekaan  dari  Jubir untuk  melihat  dan  mengukur  sejauh mana  kadar  informasi  apa  yang  layak disampaikan  pada  publik.  Apakah  itu menyangkut national security atau faktor  sosial  atau  faktor-faktor  lainnya yang  harus  dipertimbangkan,  soal
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 55
stabilitas pemerintahan dan negara, dan juga timing .  Jangan  sampai  ada kegaduhan.  Kalau  ada  empat  pesan, mungkin  cukup  satu  pesan  saja  dulu yang  disampaika”  (Husain  Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Juru bicara dituntut untuk hati-hati dan cermat dalam membagikan informasi kepada publik. Sebab, kesalahan dalam penyebarluasan informasi dapat menciptakan kegaduhan politik yang berujung menganggu stabilitas  politik  sebuah  negara  (Badrun, 2017).
Dengan demikian, juru bicara diperbolehkan  untuk  melakukan  swasensor. Hal ini tidak melanggar aturan  maupun kode etik  dari  seorang  juru  bicara.  Terdapat beberapa hal yang boleh dirahasiakan ataupun dilakukan  swasensor  oleh  juru  bicara,  yakni ‘ national security and international relations; personal privacy; commercial confidentiality; law  enforcement;  public  order;  information received  in  confidence;  internal  regulations ’ (Suprawoto,  2018,  hlm.  235).  Poin-poin tersebut  tercantum  pula  di  Undang-Undang Keterbukaan  Informasi  Publik  Nomor  14 Tahun 2008 Pasal 17.
McNair  (2011,  hlm  45)  menuliskan ‘ politicians,  however,  also  seek  to  conceal information  from  citizens,  sometimes  for reasons of what is called “national security” and sometimes to avoid political embarrassment ’.  Pernyataan  McNair  itu mengingatkan bahwa adanya potensi bagi juru bicara  dalam  memanfaatkan  celah  dalam aturan.  Penerapan  swasensor  ini  haruslah sejalan  dengan  adagium  latin  yang  berbunyi quid  leges  sine  moribus (Suprawoto,  2018) yang  berarti  celah  hukum  jangan  sampai dimanfaatkan sehingga mengebiri moralitas.
“Kita  memang  harus  pandai-pandai mengelola  isu,  bukan  membatasi  tapi mengelola  komunikasi,  supaya  apa yang kita sampaikan itu jangan jadi kata kunci  dari  suatu  permasalahan.  Di  situ peran jubir. Idealnya ada agenda setting tanpa  harus  menutupi  fakta”  (Husain Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Salah  satu  temuan  yang  cukup menarik  adalah  Husain  Abdullah  juga  diberi kesempatan  untuk  memberikan  masukan- masukan  ( spokesperson  also  act  as  an advisor ).  Ini  berarti  juru  bicara  juga menerapkan konsep boundary spanner , yakni juru  bicara  mengamati  kondisi  nyata  di lapangan  dan  kemudian  melaporkan  situasi yang  terjadi  (Grunig,  2002  dalam  Prasetyo, 2016, hlm. 20).
“Kalau ketemu, Pak JK mulai kalimat dengan katakan gimana perkembangan di luar. Itu kesempatan saya  beri input dan  beri update atas situasi objektif yang sedang
berlangsung  di  luar…  Misal  soal rencana  kenaikan  iuran  BPJS.  Nah, bapak pernah tanya gimana perkembangan di luar. Saya jawab ada resistensi  dari  masyarakat  terutama dari kalangan bawah. Kira-kira demikian,  saya  sampaikan  info  yang didapat  langsung  dan  dari  media maupun  juga  dari  macam-macam diskusi”  (Husain  Abdullah,  dalam wawancara, 2019).

## Foto 7. Dokumentasi pribadi Husain Abdullah
Agar  kredibel  dalam  memberikan masukan,  juru  bicara  perlu  pula  menyerap aspirasi masyarakat. Bagi peneliti, penyerapan  aspirasi  masuk  dalam  fungsi komunikasi,  khususnya  dalam  mewujudkan komunikasi  dua  arah.  Jadi,  komunikasi  itu tidak  hanya  satu  arah  dari  pemerintah  ke masyarakat semata, melainkan bisa sebaliknya.
Dari penyerapan aspirasi itu pula, akan diketahui  pula  bila  ada  isu-isu  tertentu  yang berpotensi  menjadi  krisis.  Butterick  (2014) menjelaskan krisis sebagai timbulnya keraguan dan kecurigaan hingga berujung
56 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62
pada jatuhnya citra orang maupun organisasi atas sebuah isu yang terlambat ataupun salah ditanggapi.
Oleh  karena  itu,  bila  ada  beberapa  isu yang  sudah  dideteksi,  maka  juru  bicara langsung  melakukan  fungsi  proteksi  sebagai taktik  yang  melindungi  citra  personal  Wakil Presiden  Jusuf  Kalla  sekaligus  melindungi citra pemerintah.
“Idealnya sebenarnya jubir pemerintah. Jujur  saya  subjektif  lebih back-up Pak JK. Karena apa yang sampaikan itu toh program  pemerintah.  Tugas  saya memang  kawal  Wapres  dalam  hal  ini Pak  JK,  mengawal  tiap  pernyataan beliau ke publik. Dengan mengamankan  Pak  JK,  saya  amankan juga  program  pemerintah”  (Husain Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Petikan  wawancara  di  atas  juga sekaligus  memperkuat  argumentasi  McNair (2011)  bahwa  loyalitas  juru  bicara  itu  lebih condong pada orang yang ia representasikan, meskipun  penghasilan  yang  diterima  didapat dari negara.
Dalam  menjalankan  fungsi  proteksi, Juru  Bicara  Wakil  Presiden  dibantu  dengan anggota yang berisikan 20 orang di bawahnya (non-PNS  dan  PNS  di  bawah  Sekretariat
Wakil
Presiden dengan kualifikasi pemahaman jurnalistik dan politik), melakukan manajemen krisis.
Penerapan  manajemen  krisis  yang diterapkan  adalah  pemantauan  media  atau media  monitoring .  Farihanto  (2014)  menulis bahwa media  monitoring berguna  untuk mengetahui  sentimen  publik  akan  suatu  isu, apakah  kecenderungannya  itu  positif  atau negatif. Selain itu, dari media monitoring pula dapat  diketahui  isu  mana  yang  mulai  jadi perhatian  publik  dan  isu  mana  yang  mulai ditinggalkan publik. Isu-isu tersebut dipantau, agar  sewaktu-waktu  isu  menjadi  krisis  maka bisa langsung diantisipasi.
Media monitoring ini tidak hanya fokus memantau  isi  pemberitaan  pada  media  arus utama saja, melainkan juga memantau konten- konten  di  media  sosial  yang  membahas
tentang Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hasil atas media  monitoring ini  dilaporkan  tiap  hari kepada juru bicara.
“Sekarang  ini  malah  jubir  itu  butuh melakukan  kerja-kerja intercept .  Kita harus lihat tren (berita-berita) di media online  dan  di  media  sosial“  (Husain Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Salah  satu  contoh  kasus  adalah  Partai Perindo mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi  perihal  masa  jabatan  wakil presiden. Beberapa portal berita online, antara lain  seperti  Indo  Pos  (Rahman,  2018), Kumparan (Saputra dkk, 2018), dan Merdeka (Mardani, 2018), serta beberapa portal berita lainnya  menayangkan  berita  yang  mengutip pernyataan  Direktur  Eksekutif  Freedom Institute Rizal Mallarangeng maupun pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris, yang  menyebut  Jusuf  Kalla  bernafsu  terus berkuasa.
Tentunya  pemberitaan  sejenis  itu  bisa menghancurkan  citra  Jusuf  Kalla  yang dikonstruksikan  sebagai  seorang  negarawan. Agar isu ini tidak menjadi krisis yang berlarut- larut,  Husain  Abdullah  selaku  juru  bicara langsung  membendung  dengan  menerapkan agenda setting . Husain berkomentar di portal berita online bahwa Jusuf Kalla adalah tokoh yang  tidak  haus  kekuasaan.  Hubungan  JK hanya  sebagai  pihak  terkait  (Rini,  2018; Teresia dan Riso, 2018; Ayu, 2018).
Berada di dalam era komunikasi digital saat  ini,  Husain  Abdullah  menilai  kerja  juru bicara  akan  makin  berat  ke  depannya.  Salah satunya karena mereka juga dibebani dengan manajemen komunikasi politik di ranah dunia maya. Saat ia menjabat sebagai juru bicara di era  SBY-JK  pada  2004-2009,  tugasnya meladeni  komunikasi  dengan  rekan-rekan pers saja. Namun, di era Jokowi-JK, tepatnya pada  akhir  2017,  muncul  fenomena buzzer politik. Felicia dan Loisa (2018) menjelaskan bahwa buzzer adalah  kumpulan  profesional ataupun  relawan  yang  melakukan  kampanye politik  di  dunia  maya,  bisa  dengan mempromosikan  atau  menyerang  tokoh  dan atau kebijakan tertentu.
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 57
Manakala  ada buzzer politik  yang menganggu,  maka  juru  bicara  di  era komunikasi digital ini pun wajib turun tangan. Sebab,  Carraro  dkk  (2012)  menegaskan bahwa  serangan  politik  yang  didiamkan malah  akan  berbahaya  karena  akan  timbul kesan seolah-olah informasi yang disampaikan  itu  benar.  Poin  yang  menarik adalah  Husain  tidak  menggunakan  akun Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  untuk  secara langsung  membalas  beragam  serangan  di media sosial. Respon justru dilakukan melalui akun media sosial si juru bicara.
Lebih  lanjut,  langkah  yang  diambil Husain  adalah  merespon  serangan buzzer di platform  media  yang  sama  pula.  Langkah tersebut  senada  dengan  temuan  dari  tesis Alvin  (2017)  bahwa  tidak  akan  ada  dampak berarti  bila  membalas  serangan  politik  di media  yang  berbeda  dari  asal  serangan tersebut.  Secara  sederhana,  bila  ada  yang menyerang  di  Instagram,  maka  perlu  pula dibalas  melalui  platform  yang  sama,  yaitu Instagram pula.
“Supaya  netizen  itu  tidak  menyerang langsung  Pak  JK  macam-macam, karena  itu  akan  ganggu  reputasinya. Sebagian saya  ambil alih melalui akun saya” (Husain Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Dalam pernyataan Husain di atas, akun media sosial pribadi miliknya yang merespon serangan  di  media  sosial  terhadap  Wakil Presiden  Jusuf  Kalla.  Meski  belum  terukur seberapa efektif strategi ini, Husain mengklaim  strategi  ini  berhasil  meredam serangan yang terjadi di media sosial.
Tahapan-tahapan  strategi  komunikasi politik yang diterapkan oleh Husain Abdullah juga diikuti dengan evaluasi. Cangara (2016) mencatat  bahwa  evaluasi  itu  bisa  terbagi menjadi dua yakni evaluasi formatif (evaluasi yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan  strategi  komunikasi  politik) dan evaluasi  sumatif  (evaluasi  menyeluruh  usai diterapkannya strategi komunikasi politik.
Dalam  evaluasi  formatif,  Husain mengakui  pernah  kebablasan  menggunakan keleluasaan  yang  diberikan  Wakil  Presiden
Jusuf  Kalla  atas  dirinya.  Salah  satu  kasus adalah  ketika  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla dianggap  berbeda  paham  dengan  Presiden Jokowi. Hal itu pun menimbulkan kegaduhan politik  akibat  ‘digoreng’  oleh  aktor-aktor politik. Bagi Husain, bila didiamkan maka isu perbedaan  suara  antara  Presiden  Jokowi  dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan semakin liar.
Oleh  karena  itu,  Ketika  mendapat tawaran untuk tampil dalam diskusi di media, Husain  tanpa  mengantongi  izin  pun  hadir. Padahal,  Jusuf  Kalla  sebenarnya  tidak  mau Husain tampil di media. Di sini terlihat bahwa juru  bicara  sedekat  apapun  hubungannya dengan individu yang ia representasikan, tetap terbuka  peluang  adanya  salah  interpretasi. Keleluasaan  dalam  bertindak,  memutus, hingga  interpretasi  pernyataan  itu  juga memiliki risiko tersendiri (Seitel, 2015).
“Kebanyakan saya banyak dilarang tapi saya nakal saja tampil di media. Karena ketika saya rasa penting untuk diluruskan  dan  begitu  saya  hitung- hitung berbahaya atau tidak baik untuk Pak JK, saya tidak bilang dan langsung hadir saja di media… Tidak pernah saya ditegur.  Misal  Pak  JK  kebetulan  buka TV lalu lihat saya, malah dia SMS saya untuk menambah informasi. Sampaikan ini  dan  sampaikan  itu.  Jadi  saya dipandu sms dari Pak JK kemudian  ya saya  tambahkan”  (Husain  Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Dalam evaluasi sumatif, bisa disimpulkan strategi komunikasi politik yang diterapkan  sudah  memenuhi  citra  yang  telah ditetapkan di awal. Hal itu bisa tampak terlihat dari  tanggapan  maupun  sentimen  pers  dan juga  publik  sasaran  di  akhir  masa  jabatan Jusuf  Kalla  sebagai  Wakil  Presiden  RI.  Pers mengapresiasi  dengan  membuat  produk- produk  jurnalistik  yang  bersentimen  positif atas kinerja Jusuf Kalla. Selain itu, tidak ada kritik-kritik ataupun kegaduhan yang menyasar kepada Jusuf Kalla.
Ending  Pak  JK  itu  mulus, summa cumlaude ,  ada  yang  lepas  dengan pesawat  tempur,  banyak  pula  opini positif  di  media  sosial  berterima  kasih ke Pak JK. Semua itu karena approach
58 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62
komunikasi  politik  yang  baik.  Bila komunikasi politik buruk yang ada pasti cibiran,  dan  salah  jubirnya  itu  dalam mengelola informasi (Husain Abdullah, dalam wawancara, 2019).
Foto 8. Kompas TV(2019) Foto 9. Suara (2019)

## PENUTUP
Pasca
reformasi menempatkan Indonesia  dalam  babak  baru  yakni  era keterbukaan informasi. Pemerintah Indonesia dituntut  untuk  membuka  pintu  informasi  itu sebagai  bentuk  tanggung  jawab  terhadap publik  demi  tercapainya  pemerintahan  yang baik.  Keterbukaan  informasi  ini  perlu dilakukan  secara  strategis,  karena  itu diperlukan  tenaga  dari  praktisi government PR .
Wakil  Presiden  Republik  Indonesia sebagai  bagian  dari  pemerintah  itu  sendiri wajib  menyampaikan  informasi-informasi kepada publik. Meski demikian, tugas pokok dan  fungsi  dari  wakil  presiden  tidak  sebatas pada  penyampaian  informasi  saja.  Lebih lanjut,  tata  cara  komunikasi  yang  tidak  tepat dari  sisi  pemerintah  dapat  menimbulkan rendahnya  kepercayaan  publik  sehingga  bisa berefek pada hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah secara menyeluruh.
Dalam upaya menghindari hal tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk Husain Abdullah sebagai juru bicaranya ( government
PR ).  Husain  Abdullah  sebagai  Juru  Bicara
Wakil Presiden 2014-2019 diberikan keleluasaan  dalam  menentukan  strategi komunikasi  politik  yang  ia  rasa  penting dilakukan,  tanpa  perlu  melapor  ataupun mendapat persetujuan dari Jusuf Kalla sebagai pihak yang direpresentasikan. Selama menjabat  untuk  periode  2014-2019,  terdapat beberapa  strategi  komunikasi  politik  yang diterapkan oleh Husain.
Pertama,  menentukan  citra  seperti  apa yang  mau  dibangun  serta  dipertahankan. Langkah  awal  ini  penting  karena  bila  citra wakil presiden buruk, maka citra pemerintah juga  akan  berdampak  negatif  pula.  Dalam tahap ini, citra yang ditentukan adalah tokoh perdamaian dan negarawan.
Kemudian,  langkah  berikutnya  ialah menentukan  publik  sasaran,  yakni  publik  isu tunggal.  Karakterisitik  dari  publik  jenis  ini adalah  memiliki  edukasi  yang  baik  dan mengikuti  satu  isu  spesifik  yang  dianggap penting  oleh  mereka.  Meski  fokus  pada  isu yang  sama,  publik  jenis  ini  belum  tentu memiliki opini yang sama.
Setelah  dua  tahapan  di  atas  dilakukan, barulah  Husain  selaku  Juru  Bicara  Wakil Presiden menjalankan fungsi komunikasi dan fungsi  proteksi.  Keduanya  guna  mencapai citra  yang  sudah  ditentukan  sebelumnya  di benak  publik  sasaran.  Satu  hal  yang  jadi temuan  menarik  adalah  Husain  diberikan wewenang  untuk  memutuskan  langkah  apa yang dianggapnya baik. Jadi, tidak diperlukan proses birokratis ketika Husain melaksanakan tugasnya sebagai seorang juru bicara.
Fungsi  komunikasi  dilakukan  dengan menerapkan  manajemen  komunikasi  berupa penyampaian  informasi  publik  melalui  pers dan  juga  melalui  media  sosial.  Penyebaran informasi kepada rekan-rekan pers dilakukan bisa dengan model door-stop atau konferensi pers. Bila Jusuf Kalla berhalangan diwawancarai  pers,  maka  Husain  bisa menggantikan. Husain pun diberikan keleluasaan  untuk  memberikan  pernyataan dengan  menginterpretasikan  situasi.  Selain itu,  ia  juga  dapat  berperan  sebagai  penasihat ( advisor ) bagi wakil presiden.
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 59
Sementara, untuk konten di media sosial hanya difokuskan pada Instagram dan Twitter saja.  Segala  konten  yang  diunggah  hanya perlu  persetujuan  lebih  dulu  dari  Husain, tanpa  perlu  persetujuan  langsung  dari  Jusuf Kalla.
Selanjutnya,  penerapan  fungsi  proteksi bisa diartikan pula sebagai bentuk manajemen krisis.  Sebagai  tokoh  politik  sentral  di Indonesia,  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  bisa saja sewaktu-waktu terkena krisis. Bila tanpa persiapan, maka citra yang berusaha dibangun dan  dijaga  dapat  runtuh.  Oleh  karena  itu, strategi  yang  diterapkan  adalah  pengawasan media,  baik  di  media  arus  utama  dan  juga media sosial.
Serangkaian  tahapan  di  atas  pada akhirnya  juga  melewati  proses  evaluasi. Terdapat dua skema evaluasi yang dilakukan, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah strategi  yang  digunakan  masih  dalam  jalur yang tepat atau tidak.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru bagi perkembangan komunikasi politik karena spesifik membahas peran  dan  strategi  juru  bicara  di  lingkungan istana.  Strategi  yang  sama  bisa  diterapkan oleh  para  juru  bicara  tokoh  politik  lainnya. Tidak  hanya  itu,  peneliti  juga  berharap penelitian  ini  menjadi  landasan  akademis bahwa  keberadaan juru  bicara itu  esensial  di lingkungan istana, terlebih di era keterbukaan informasi  saat  ini.  Peneliti  juga  sadar  bahwa penelitian  ini  jauh  dari  kata  sempurna.  Di masa  mendatang,  diharapkan  ada  penelitian lanjutan yang berangkat dari topik ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvin,  S.  (2017) Responding  to  Blasphemy Accusations  in  Indonesian  Electoral Politics: A Case Study of Ahok’s Online
Communication Strategy through YouTube during Jakarta’s Gubernatorial  Election  2017 .  Thesis
(MA), University of Leicester.
Alvin,  S. (2019)    Manajemen    Citra  Politik
Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Melalui Akun  @Prabowo  dan  @Sandiuno, Jurnal Komunika , 13 (2), hlm. 93-111.
Arofi,  A.  M.  (2018) Strategi  Government Public Relations Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  dalam Mengelola Isu Publik . (Skripsi) Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah.
Awaluddin,  H.  (2009) Perdamaian  Ala  JK: Poso  Tenang,  Ambon  Damai .  Jakarta:
Grasindo.
Badrun,  U.  (2017)  Konseptualisasi  dan Aktualisasi  Wawasan  Kebangsaan  di Era  Global:  Upaya  Menghadirkan Konsep  Sistem  Politik  Berdasarkan Wawasan Kebangsaan,
Prosiding
Universitas  Negeri  Medan ,  hlm.  206- 212.
Budiardjo,  M.  (2008) Dasar-dasar  Ilmu Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama.
Butterick,  K.  (2014) Pengantar  Public Relations:  Teori  dan  Praktik. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
Cangara,  H.  (2016) Komunikasi  Politik: Konsep,  Teori,  dan  Praktik .  Edisi  5. Jakarta: Rajawali Pers.
Chairi,  A.  (2009)  Landasan  Filsafat  dan Metode  Penelitian  Kualitatif,  Dalam:
Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif,  Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 1-27.
Cutlip,  S.  M.  dkk.  (2005) Effective  Public Relations . Jakarta: Penerbit Indeks.
Darmawan, Y. (2016) Husain Abdullah: Dari Jurnalis, Jubir Wapres, Hingga Walikota. Dapat diakses di:
http://www.timur- angin.com/2016/10/husain-abdullah- dari-jurnalis-jubir.html (diakses pada 10 September 2019).
Djusan, A. (2012) Praktik Government Public Relations  Paska  Otonomi  Daerah, Jurnal Studi Komunikasi dan Media , 16, hlm. 61-70.
60 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62
Dwiyanto,  D.  (2002) Metode  Kualitatif: Penerapannya dalam Penelitian . Diakses dari: https://www.academia.edu/download/4 5555425/metode_kualitatif_penerapann ya_dalam_penelitian.pdf  (diakses  pada
28 September 2019).
Elfrida,  S.  V.  (2015)  Proses  Membangun Agenda  Setting  Kebijakan  Pada  Portal Berita  Pemerintah  dan  Kesesuaiannya dengan  Agenda  Media  Online, Jurnal Masyarakat  Telematika  dan  Informasi,
6, hlm. 13-26.
Farihanto,  M.  N.  (2014)  Teman  tapi  Mesra Humas  dan  Wartawan:  Studi  Kasus Hubungan  Media  di  Bidang  Humas Protokoler  Universitas  Ahmad  Dahlan, Jurnal Profetik , 7 (2), hlm 53-64.
Febriyansyah,  A.  R.,  Maylanny,  C.,  dan Imran,  A.  I.  (2016)  Strategi  Media Relations PT. Pelabuhan Tanjung Priok dalam  Menangangi  Krisis, Jurnal Kajian  Komunikasi, 4  (2),  hlm.  229- 241.
Felicia  dan  Loisa,  R.  (2018)  Peran Buzzer
Politik  dalam  Aktivitas  Kampanye  di Media Sosial Twitter, Jurnal Koneksi, 2
(2), hlm. 352-359.
Franklin,  B.  dkk  (2009) Journalism,  News Sources  and  Public  Relations .  Chapter 19  in  Allan,  S  (ed)  The  Routledge Companion  to  News  and  Journalism. London: Routledge.
Hasjanah, K. (2019) Dua Kali Dipercaya Jadi Wakil  Presiden,  Jusuf  Kalla  Beberkan Pengorbanannya.  Dapat  diakses  di: https://www.tribunnews.com/nasional/ 2019/08/12/dua-kali-dipercaya-jadi- wakil-presiden-jusuf-kalla-beberkan- pengorbanannya?page=4  (diakses  pada 10 September 2019).
Herlina,  S.  (2015)  Strategi  Komunikasi
Humas dalam Membentuk Citra Pemerintahan di Kota Malang, JISIP, 4 (3), hlm. 493-500.
Indonesia  PR  (2016) Door  Stop  Interview . Dapat diakses di:
https://indonesiapr.id/doorstop-
interview/  (Diakses  pada:  4  Desember 2019).
Kadir,  K.  (2009) Humas  Pemerintah  dan Pencitraan: Studi tentang Peran Humas dalam Pencitraan Malang sebagai Kota Pendidikan . (Tesis),
Universitas Muhammadiyah Malang. Kambie, A.S. (2016) Inilah Husain Abdullah. Dapat diakses di: https://makassar.tribunnews.com/2016/ 07/25/inilah-husain-abdullah?page=2 (diakses pada 10 September 2019). Kompas (2014)
Bagir: Jokowi-JK, Negarawan  yang  Sedang  Tumbuh  dan Negarawan Mapan . Kompas.com. Dapat diakses di: https://nasional.kompas.com/read/2014
/04/15/1156466/Bagir.Jokowi- JK.Negarawan.yang.Sedang.Tumbuh.d an.Negarawan.Mapan  (Diakses  pada  4 Desember 2019).
KompasTV  (2019) JK:  Jejak  Kebaikan  – ROSI .  [Youtube]  Dapat  diakses  di: https://www.youtube.com/watch?v=P5 766NHH2ks (Diakses pada 3 Desember 2019).
Kriyantono,  R.  (2012) Teknik  Praktik  Riset Komunikasi . Jakarta: Kencana.
Kumparan (2019) Wapres JK Olahraga Pagi Bareng  Warga  di  GBK .  Kumparan.
Dapat diakses di: https://kumparan.com/kumparannews/ wapres-jk-olahraga-pagi-bareng-warga- di-gbk-1rNLrnZCExS  (Diakses  pada: 29 November 2019).
Lee,  M.,  Neely,  G.,  dan  Stewart,  K.  (eds.) (2012) The  Practice  of  Government Public  Relations .  Boca  Raton:  Taylor and Francis.
Maksum,  D.  A.  (2015)  Tugas  dan  Fungsi Wakil  Presiden  di  Indonesia, Lex Crimen , 4(1), hlm. 123-133.
Mardani (2018) ‘Nimbrung’ di gugatan masa jabatan  wapres,  JK  dinilai  ambisi kekuasaan . Merdeka. Dapat diakses di: https://www.merdeka.com/politik/nimb rung-di-gugatan-masa-jabatan-wapres- jk-dinilai-ambisi-kekuasaan.html (Diakses pada: 4 Desember 2019).
Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 s ... ( Silvanus Alvin ) | 61
Moleong, L. J. (2014) Metodologi Penelitian Kualitatitf . Bandung: Remaja Rosdakarya. Mulyadi, M. (2011) Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Pemikiran Dasar
Menggabungkannya, Jurnal Studi
Komunikasi  dan  Media ,  15,  hlm.  127- 137.
Nurjanah, A., Widyasari, W., dan Yulianti, F. (2015)  Public  Relations  dan  Media Relations: Kritik Budaya Amplop Pada Media Relations Institusi Pendidikan di Yogyakarta, Jurnal  Komunikasi ,  hlm.
41-56.
Olga,  S.  (2014)  Strategi  Media  Relations Ciputra World Surabaya dalam Special Event Halloweenation, Jurnal E- Komunikasi , 2, hlm. 1-8.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Aparatur  Negara  (2007) Pedoman
Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah . Jakarta.
Park,  S.,  Bier,  L.  M.,  dan  Palenchar,  M.  J. (2016) Framing a mystery: Information subsidies  and  media  coverage  of Malaysian  airline  flight  370, Public Relations Review , 42, hlm. 654-664.
Ponco,  A.  dan  Khoiri,  I.  (2011) JK  Tokoh Perdamaian  Dunia .  Kompas.  Dapat diakses di:
https://edukasi.kompas.com/read/2011/ 10/01/1245207/jk.tokoh.perdamaian.du nia (Diakses pada: 22 November 2019).
Prasetyo, K. (2016) Koalisi Dominan Humas DPR-RI  sebagai  Boundary  Spanner dalam  Mewujudkan Good  Governance melalui Informasi Publik, Jurnal Media Kom , 6 (2), hlm 16-30.
Rachmiatie, A. dkk. (2013) Strategi
Komunikasi Politik dan Budaya
Transparansi  Partai  Politik, Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan, 29 (2), hlm. 123-132.
Raharjo,  R.  S.  (2015)  Media  Relations  di Media  Massa:  Analisis  Deskriptif Kualitatif  terhadap  Kegiatan  Media Relations TVRI   Yogyakarta   dan Jogja
TV, Jurnal Profetik , 8 (2), hlm. 27-36.
Rahardjo,  M.  (2017)  Studi  kasus  dalam penelitian kualitatif: konsep dan prosedurnya, Research Repositor
Universitas  Islam  Negeri  Maulana Malik Ibrahim , hlm. 1-26.
Rahman,  A.  (2018) Uji  Materi  Jabatan
Wapres  Langkah  Mundur  Regenerasi .
Indo Pos. Dapat diakses di:
https://indopos.co.id/read/2018/07/26/1
45399/uji-materi-jabatan-wapres- langkah-mundur-regenerasi/  (Diakses pada: 4 Desember 2019).
Rina, A. (2018) Juru Bicara Wapres Ungkap Alasan  JK  Ajukan  Diri  Jadi  Pihak Terkait  pada  Uji  Materi  di  MK . Tribunews. Dapat diakses di: https://www.tribunnews.com/nasional/ 2018/07/23/juru-bicara-wapres- ungkap-alasan-jk-ajukan-diri-jadi- pihak-terkait-pada-uji-materi-di-mk (Diakses pada 4 Desember 2019).
Rini, R. (2018) Jubir Wapres: Pak JK Tidak Berambisi  Maju  di  Pilpres  2019 . Tribunews. Dapat diakses di: https://www.tribunnews.com/nasional/ 2018/07/23/jubir-wapres-pak-jk-tidak- berambisi-maju-di-2019 (Diakses pada: 4 Desember 2019).
Ristanto, T. (2014) Peran Humas Pemerintah Kota Balikpapan dalam Mengimplementasikan  Konsep  Smart City  di  Kota  Balikpapan, Commonline Departemen  Komunikasi ,  4,  hlm.  387- 399.
RMOL  Sumsel  (2019) Jelaskan  Tanah Prabowo, JK Dipuji sebagai Negarawan .  RMOL  Sumsel.  Dapat diakses di: http://www.rmolsumsel.com/read/2019
/02/20/110048/Jelaskan-Tanah-
Prabowo,-JK-Dipuji-Sebagai-
Negarawan- (Diakses pada: 4 Desember 2019).
Sallot,  L.  M.  dan  Johnson,  E.  A.  (2006)
Investigating relationship between journalist and public relations practitioners:  Working  together  to  set, frame,  and  build  the  public  agenda,
62 | Jurnal Komunikasi , Vol. 14 No. 01, Maret 2020: 43-62
Public Relations Review , 32, hlm. 151- 159.
Saputra, E., dkk. (2018) Rizal Mallarangeng
Soal  Gugatan  JK  Cawapres:  Jangan
Seperti  Pak  Harto. Kumparan.  Dapat
diakses
di: https://kumparan.com/kumparannews/r izal-mallarangeng-soal-gugatan-jk- cawapres-jangan-seperti-pak-harto- 27431110790550568  (Diakses  pada:  4 Desember 2019).
Satriawan,  Y.  (2018) Jusuf  Kalla  Terima Penghargaan Perdamaian dan Kemanusiaan .  VOA  Indonesia.  Dapat diakses di: https://www.voaindonesia.com/a/jusuf- kalla-trima-penghargaan-perdamain- dan-kemanusiaan/4294761.html (Diakses pada: 22 November 2019).
Seitel, F. P. (2015) Praktik Public Relations . Jakarta: Erlangga.
Setyawan, F. A. (2016) Meliput di Lapangan Hingga  Jadi  Jubir  Jusuf  Kalla.  Dapat diakses
di: https://nasional.okezone.com/read/2016
/02/09/337/1307662/meliput-di- lapangan-hingga-jadi-jubir-jusuf-kalla (diakses pada 10 September 2019).
Somantri,  G.  R.  (2005)  Memahami  Metode Kualitatif, Makara Sosial Humaniora , 9 (2), hlm. 57-65.
Soemirat,  S.  dan  Ardianto,  E.  (2017)  Dasar- dasar  Public  Relations.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Suaradotcom  (2019) Wapres  JK  Dapat Kejutan Pengawalan F16 Milik TNI AU Jelang  Purna  Tugas. [Youtube]  Dapat
diakses di: https://www.youtube.com/watch?v=O MU8Kjs6NbY (Diakses pada 3 Desember 2019).
Sundoro,  D.  (2017) Wapres  Jusuf  Kalla
Kunker  ke  Palangkaraya,  Besok .  RRI.
Dapat diakses di:http://rri.co.id/post/berita/386259/na sional/wapres_jusuf_kalla_kunker_ke_ palangka_raya_besok.html (Diakses
pada: 29 November 2019).
Suprawoto (2018) Government Public
Relations:  Perkembangan  dan  Praktik di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Taylor,  M.  (2008) Protocol  Journalism  as  a Framework  for  Understanding  Public Relaitons Media Relationship in
Kosovo . US: Elsevier.
Teresia, A. dan Riso, N. (2018) Jubir JK Soal Uji  Materi  di  MK:  Mustahil  JK  Gerak Tanpa  Jokowi  Tahu .  Kumparan.  Dapat diakses di: https://kumparan.com/kumparannews/j ubir-jk-soal-uji-materi-di-mk-mustahil- jk-bergerak-tanpa-jokowi-tahu-
27431110790551670  (Diakses  pada:  4 Desember 2019).
Towle, M. (1997) On behalf of the president:
four factors affecting the success of the presidential
press secretary,
Presidential  Studies  Quaterly ,  27  (2), hlm. 297-319.
Triyono,  A.  (2013)  Strategi  Media  Relations Perguruan  Tinggi  di  Surakarta, Jurnal Komuniti , 5, hlm. 1-9.
University of Twente (2019) Communication Theories .  Netherlands.  Dapat  diakses dari:  www.utwente.nl/communication- theories  (diakses  pada  27  September 2019).
Viva  (2018) Jubir  JK  Sebut  Rizal  Ramli
Sedang  Korslet .  Vivanews.  Dapat diakses di: https://www.viva.co.id/berita/politik/10 56500-jubir-jk-sebut-rizal-ramli- sedang-korslet  (Diakses  pada:  29 November 2019)
Viva  (2019)  Fadli  Zon  Sebut  JK  Makin
Negarawan dan Apa Adanya. Vivanews. Dapat diakses di:https://www.viva.co.id/berita/politik/ 1114494-fadli-zon-sebut-jk-makin- negarawan-dan-apa-adanya (Diakses
pada: 4 Desember 2019).
WapresRI.  (2017)  Profil  Pejabat.  Dapat diakses di:
http://www.wapresri.go.id/profil- pejabat/  (diakses  pada  13  September 2019).