## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN  PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG
Otong Rosadi 1* , Abdul Kadir Jailani 2
1,2 Program Megister Hukum Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: 1 otong_rosadi@yahoo.co.uk, 2 akj44ik@gmail.com
*Corresponding Author: akj44ik@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 15/03/2023 Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  Pasal  1  tentang  mineral  dan  batubara melarang  kegiatan  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI).  Namun  dalam kenyataannya  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI)    banyak  terjadi,  salah satunya  adalah  di  Kabupaten  Sijunjung.  Kegiatan  dari  para  penambang  yang tidak  memiliki  izin  ini  sudah  menjadi  perkerjaan  utama/tetap.  Dalam  hal tertangkap  tangan,  maka  yang  dijerat  adalah  para  pekerja  saja  tanpa menangkap  pemilik  modal  atau  beking  yang  selalu  lepas  dari  jerat  hukum. Komplesitas masalah PETI bukan tanpa jalan keluar. Peneggakan hukum oleh Pihak  Kepolisian  Kabupaten  Sijunjung  sangat  diperlukan  dalam  upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan memberikan efek jera. Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  dengan  spesifikasi  penelitian  yang  bersifat deskriptif  analitik.  Pendekatan  yang  digunakan  adalah  yuridis  normative sebagai  pendekatan  utama  didukung  pendekatan  yuridis  empiris.  Data  yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  dengan  teknik wawancara.  Data  tersebut  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan dalam bentuk deksriptif kualitatif.
Direvisi, 23/03/2023
Dipublikasi, 02/04/2023
Kata Kunci: Efektivitas; Penegakan Hukum;
Lingkungan Hidup; Penambangan Emas Abstract
Keywords: Efektivitas, Law Enforcement, Environment, Gold Mining Law  Number  4  of  2009  Article  1  concerning  minerals  and  coal  prohibits Unlicensed  Gold  Mining  (PETI)  activities.  But  in  reality  there  are  many Unlicensed  Gold  Mining  (PETI),  one  of  which  is  in  Sijunjung  Regency.  The activities  of  miners  who  do  not  have  a  permit  have  become  their main/permanent  work.  In  the  event  of  being  caught  red-handed,  only  the workers  are  caught  without  arresting  the  owners  of  capital  or  backers  who always  escape  the  law.  The  complexity  of  the  PETI  problem  is  not  without  a solution. Law enforcement by the Sijunjung District Police is indispensable in efforts  to  prevent  environmental  damage  and  provide  a  deterrent  effect.This research  is  a  legal  research  with  research  specifications  that  are  descriptive analytic.  The  approach  used  is  normative  juridical  as  the  main  approach supported by empirical juridical approach. The data used are secondary data and  primary  data  as  supporting  data  collected  through  library  research  and field  studies  using  interview  techniques.  The  data  was  then  analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form.

## PENDAHULUAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1967  tentang  Ketentuan  Pokok Pertambangan  terdapat  2  (dua)  jalur  untuk  melakukan  kegiatan  pertambangan  yaitu  Kuasa Pertambangan  dan  Kontrak  Karya.  Kuasa  Pertambangan  adalah  wewenang  yang  diberikan kepada  badan  atau  perseorangan  untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan,  sedangkan Kontrak Karya adalah jalur yang digunakan oleh calon investor asing untuk melakukan usaha pertambangan  dimana  kedudukan  pelaku  usaha  pertambangan  (investor  asing)  dengan Pemerintah  menjadi  sejajar  dengan  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2020 tentang  Mineral  dan  Batubara  pasal  3  tentang  Pertambangan  Mineral  adalah  Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta  air  tanah.  ada  suatu  perubahan  yang  besar  dalam  dunia  pertambangan  yang  menjadi pintu  masuk  untuk  melakukan  kegiatan  pertambangan  adalah  Izin  Usaha  Pertambangan. Dalam  UU  Minerba,  kontrak  karya  telah  dihapus  dan  diganti  menjadi  izin  usaha pertambangan.  Dengan  adanya  perubahan  ini  maka  kedududkan  pemerintah  lebih  tinggi, sehingga bisa melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan pertambangan.
Hukum  pertambangan  menjadi  bagian  hukum  yang  mengatur  lingkungan  hidup,  baik itu  berupa  daya,  keadaan,  dan  mahluk  hidup,  termasuk  manusia  dan  perilakunya  yang mempengaruhi  alam,  kelangsungan  perkehidupan  dan  kesejahteraan  manusia  serta  mahluk hidup  lain.  Dalam  perkembangannya,  kejahatan  Lingkungan  sering  terjadi  di  sekeliling masyarakat,  misalnya  Pertambangan  emas,  Perak,  Tembaga,  Batubara,  berlian  dan  lain-lain yang  dilakukan  secara  illegal  ataupun  mencemari  lingkungan  dengan  mengunakan  bahan kimia  yang  berbahaya.  Kurangnya  pemahaman  mengenai  penambangan  menyebabkan  para pekerja  rentan  terhadap  resiko  kecelakaan  dan  keselamatan  kerja  akibat  peralatan  tambang dan keamaman yang kurang memadai. Disisi lain, penggunaan bahan kimia yang digunakan penambang  untuk  memurnikan  emas  menimbulkan  pencemaran  lingkungan  akibat  limbah yang dibuang secara sembarangan 1 .
Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh  perorangan,  sekelompok  orang  atau  perusahaan/yayasan  berbadan  hukum  yang  dalam operasinya  tidak  memiliki  izin  dari  instansi  pemerintah  pusat  atau  daerah  sesuai  dengan perundang-undangan  yang  berlaku.  Kegiatan  pertambangan  rakyat  termasuk  dalam pertambangan skala kecil, karena skala penambangannya terbatas, tetapi bukan berarti bisa di tambang  tanpa  izin  dari  pemerintah.  Meskipun  pertambangan  dikerjakan  secara  tradisional, tetapi  dampak  yang  di  timbulkan  bisa  menyebabkan  kerugian  lingkungan  bila  area penambangan tidak dibatasi.
Menurut  Ngadiran  Santoso  dan  Purwoko  persolan-persoalan  kegiatan  pertambangan emas tanpa izin diantaranya: 2
1. Keselamatan kerja kurang terjamin karena para penambang dalam pengolahan bijih emas menggunakan bahan kimia beracun seperti sianida dan merkuri.
1 Nandang Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum , PT Buku Seru, Jakarta, 2010, hlm. 76.
2 Ngadiran Santoso dan Purwoko dalam Wira Fuji Astuti, Ivanovich Agusta, dan Mahmudi Siwi, Dampak Aktivitas  Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  Terhadap  Kesejahteraan  Rumah  Tangga  Gurandil ,  Jurnal  Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], Vol. 1, 2017, hlm. 320.
2. Modal  kerja  ditanggung oleh  seorang  pemilik  lubang  atau  pemilik  mesin. Cara  patungan diupayakan diantara penambang sekalipun jumlahnya sangat terbatas. Apabila modal tetap saja  belum  mencukupi,  para  penambang  sering  sekali  terpaksa  hutang  karena  tidak  ada bank yang mau memberikan kredit.
3. Para penambang bekerja dengan teknik yang sederhana yang dipelajari secara tradisional dan turun-temurun, sehingga tidak terjadi inovasi.
Pertambangan illegal di  Indonesia  juga  bukan  hal  yang  baru  kita  dengar,  bahkan pertambangan illegal sudah marak terjadi hampir disetiap wilayah yang berpotensi kaya akan bahan  tambang.  Pertambangan illegal yang  paling  banyak  ditemui  adalah  pertambangan emas.  Pertambangan  emas  illegal  atau  sering  di  singkat  dengan  PETI  (Pertambangan  Emas Tanpa  Izin) merupakan tambang yang jumlah pencemaran bahan tambangnya paling tinggi. Kegiatan  penambangan  tanpa  izin  memberikan  dampak  negatif  terhadap  aspek  ekologi  dan sosial  ekonomi  kepada  masyarakat  lokal.  Kegiatan  Penambang  tanpa  izin  pada  umumnya tidak  ramah  lingkungan,  karena  hanya  mengejar  kepentingan  dalam  waktu  singkat  seperti halnya untuk mendapatkan uang. Kegiatan 33 ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk tetap melestarikan lingkungan
Senada dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara  yang  bertujuan  untuk  mengelola  sumber  daya  alam secara  positif,  untuk  menghindari  aktivitas  penambangan  tanpa  izin  (PETI).  Pemerintah daerah  selaku  penyelenggara  pemerintah  di  tingkat  daerah  memiliki  kewenangan  untuk menyelenggarakan  segala  bidang  pemerintahan  termasuk  dalam  hal  terkait  pertambangan meliputi  penyelenggara-an  mulai  dari  perencacanaan,  pelaksanaan,  pengawasaan, pengendalian  dan  evaluasi. 3 Berdasarkan  kondisi  geografis  di  Kabupaten  Sijunjung  yang memiliki luas wilayah  317.155   yang tidak lepas dari aktivitas penambangan emas liar  atau illegal.  Sekitar  3.427,50  hektar  dari  317.155  hektar  luasan  Sijunjung  rusak  akibat penambangan emas liar. 4
Hingga  kini  aktivitas  penambangan  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten  Sijunjung  masih berlangsung.  Kondisi  tersebut  bisa  dilihat  di  Sijunjung,  Kamang  Baru,  Koto  VII  dan  IV Nagari 5 dan  lain-lain.  Akibat  penambangan  tersebut,  ribuan  hektare  lahan  di  Kabupaten Sijunjung  rusak.  Aktivitas  yang  biasanya  dilakukan  di  aliran  sungai  mempengaruhi  mikro organisme yang ada di air akibat penggunaan bahan kimia yang dibuang di aliran sungai.
Dalam catatan dekat ini kepolisian melakukan penangkapan kepada 4 orang tersangka yang  melakukan  penambangan  emas illegal dengan  menggunakan  alat  berat.  Hasil monitoring  Dinas  ESDM,  ada  19  unit  dompeng  dan  satu  kapal  sedot  yang  melakukan aktivitas  penambangan  tanpa  izin  diaktivitas  pertambangan  emas  tanpa  izin  tersebut  dapat merusak  ekosistem  sungai  dan  menyebabkan  tanah  longsor,  diterbitkan  oleh  media  reporte. Dari data yang didapatkan ada 19 unit dompeng hanya 4 kasus  yang baru diselesaikan oleh Satreskrim  Polres  Sijunjung  dalam  upaya  meminilisir  penambangan  emas  tanpa  izin  yang
3 S.F.  Marbun, Hukum  Administrasi  Negara  I  (Administrative  Law  I),  Ctk.  Kedua ,  FH  UII  Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 202.
4 https://www.mongabay.co.id/2020/02/23/tinggalkan-tambang-emas-liar-sijunjung-potensial-sebagai- sentra-ikan-air-tawar/
5 https://tanahdatar.reporter.co.id/polisi-himbau-pemilik-tambang-emas-ilegal-di-sijunjung- menghentikan-kegiatannya
dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kabupaten  Sijunjung.  Data  yang  diperoleh  dari  Reserce Satreskrim Polres Sijunjung dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Tabel 1. Kasus Penambangan Emas Illegal di Polres Sijunjung No Tahun Kasus 1 2016 1  Kasus 2 2017 3 Kasus 3 2018 2 Kasus 4 2020 5 Kasus 5 2021 1 Kasus 6 2022 3 kasus
Sumber Data : Polres Sijunjung 2022
Tabel  di  atas  mengambarkan  selama  tiga  tahun  terdapat  15  kasus  penangkapan  para pelaku  penambangan  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten  Sijunjung,  yang  diselesaikan  oleh Satreskrim  Polres  Sijunjung.  Berdasarkan  laporan  Badan  Lingkungan  Hidup  (BLH) Sijunjung air sungai tempat dilakukannya aktivitas penambangan tanpa izin (illegal mining ) itu sudah tercemar atau telah melebihi ambang batas yang diperbolehkan untuk bahan mutu air  kelas  dua.  Pencemaran  sungai  akibat  aktivitas  yang  membabi  buta  tersebut  secara  kasat mata  juga  bisa  dibuktikan  dengan  keruhnya  air  sungai.  Pencemaran  dikhawatrikan  akan merusak  kesehatan  warga  karena  sebagian  besar  warga  Sijunjung  menggunakan  sungai- sungai  itu  untuk  aktivitas  sehari-hari.  Meski  petugas  Kepolisian  dan  Polisi  Pamong  Peraja pernah  melakukan  penertiban,  namun  aktivitas  tersebut  tetap  saja  berlangsung.  Hari  ini ditertibkan, esok atau lusa aktivitas tersebut kembali berlangsung. Penertiban aktivitas illegal tersebut sepertinya belum fokus dan tak berkelanjutan hingga tuntas ke akarakarnya. Alhasil, aktivitas  tambang  liar  terus  menjamur.  Terkadang  dalam  penertiban  yang  dilakukan  aparat gabungan, timbul perlawanan dari para pekerja 6
Berdasarkan hasil pengamatan dan telaah dari berbagai literatur, penambang yang tidak mempunyai  izin  sudah  di  atur  di  dalam Peraturan  Daerah  Sumatra  Barat  Pasal  115  ayat  (1) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi bahwa:
Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana sesuai dengan ketentuan  Undang-undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan Batubara
Ketentuan terhadap pertambangan emas yang tidak mempunyai izin juga diatur didalam Pasal 158 UU Minerba berbunyi :
Setiap  orang  yang  melakukan  usaha  penambangan  tanpa  IUP,  IPR  atau  IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal  74  ayat  (1)  atau  ayat  (5)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah).

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder
6 http://old.Sijunjung.go.id, diakses pada tanggal 24 Mai 2022, pukul 16.24
dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian di analisa secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Perusakan  Lingkungan  Hidup  Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung
Penegakan  hukum  adalah  penyelenggaraan  hukum  oleh  petugas  penegak  hukum  dan oleh  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  sesuai  dengan  kewenangannya  masing- masing  menurut  aturan  hukum  yang  berlaku.  Pengertian  ini  penegakan  hukum  juga merupakan  rangkaian  proses  untuk  menjabarkan  nilai,  ide,  cita  yang  cukup  abstrak  yang menjadi tujuan hukum. Adapun tujuan hukum adalah memuat nilai-nilai moral pada konsep keadilan  dan  kebenaran.  Untuk  mencapai  tujuan  hukum  diperlukan  adanya  personil  dalam penyelenggaraan hukum tersebut yaitu penegak hukum 7 .
Hukum  dalam  mencapai  tujuannya  harus  mencerminkan  keadilan.  Adil  pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan apa  yang  menjadi  haknya.  Di  dalam  pergaulan  hidup,  manusia  memiliki  patokan-patokan sendiri  untuk  mencapai  tujuan  hidupnya,  akan  tetapi  patokan-patokan  itu  seringkali bertentangan  antara  satu  individu  dengan  individu  lain  Kesadaran  hukum  sebagai  buah  dari budaya hukum dapat menimbulkan keyakinan seseorang bahwa menaati hukum bukan hanya karena  takut  disebabkan  sanksi,  akan  tetapi  didasarkan  oleh  keyakinan  bahwa  apabila  ia melanggar  hukum,  maka  ia  merasakan  adanya  pelanggaran  terhadap  hak-hak  manusia  lain Ketika  hukum  dan  moralitas  bertentangan  satu  sama  lain,  warga  negara  dihadapkan  pada pilihan  pahit  dengan  kehilangan  cita  rasa  moral  mereka  atau  kehilangan  penghormatan mereka kepada hukum.  Dua keburukan ini memiliki dampak yang sama dan akan sulit bagi seseorang untuk memilih di antara keduanya. 8
Menunjang  operasional  petugas  dalam  menanggulangi  praktek  penambangan  emas illegal ,  tentunya  diperlukan  ketersediaan  dukungan  anggaran  dan  sarana  prasarana  yang memadai  dalam  mendukung  proses  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  dibidang pertambangan.  Dimana  untuk  memenuhi  kebutuhan  anggaran  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  pertambangan  illegal,  diarahkan  pada  penyediaan  alokasi  anggaran  secara khusus dalam DIPA Satreskrim Polres Kabupaten Sijunjung yang disesuaikan dengan jumlah kasus  yang  ditangani.  Adapun  untuk  mengoptimalkan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku penambangan  emas illegal, maka  upaya  penyelidikan  dan  penyidikan  tidak  terbatas  pada pelaku yang tertangkap tangan melakukan penambangan emas illegal, tetapi hendaknya dapat dilakukan  pengembangan  untuk  mengidentifikasi  dan  mengungkap  jaringan  pelaku penambangan  emas  illegal  guna  menangkap  pihakpihak  yang  terlibat  dalam  praktek penambangan  emas  illegal  khususnya  pada  penyandang  dana  (cukong),  pengepul  maupun oknum aparat yang terlibat dalam praktek penambangan emas illegal .
Penegakan hukum merupakan aktualisasi dari tujuan hukum yang masih berada dalam tahap cita-cita dan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan cita- cita atau tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum pada hakikatnya adalah untuk menyatakan
7 Satjipto  Rahardjo ,  Masalah  Penegakan  Hukum  Suatu  Tinjauan  Sosiologis ,  Genta  Publishing, Yogyakarta , 2009, hlm 61
8 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3.
sesuatu aturan untuk menjamin kepastian hukum itu. Di samping itu, selain untuk menjamin kepastian  hukum  juga  untuk  menjaga  rasa  keadilan  masyarakat  yang  mengharapkan  adanya keadilan  hukum  itu  sendiri.  Tidak  kalah  pentingnya  bahwa  di  samping  untuk  menjaga kepastian dan keadilan hukum, juga berkepentingan untuk memperoleh kemanfaatan hukum demi menata kehidupan sosial masyarakat.
Penegak  hukum  adalah  lembaga  pelaksana  hukum  yang  bertugas  untuk  mewujudkan dan  menegakkan  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  dan  lingkungan.  Dilihat  dari  aspek keorganisasian,  lembaga  hukum  tidak  statis  tetapi  dinamis.  Struktur  organisasi  lembaga hukum yang notabene adalah  lembaga dalam keadaan tidak bergera. Dalam penegak hukum ini  salah  satunya  adalah  Polisi.  Polisi  adalah  suatu  pranata  umum  sipil  yang  menjaga ketertiban,  keamanan  dan  penegakan  hukum  di  seluruh  wilayah  negara.  Kepolisian  adalah salah  satu  lembaga  penting  yang  memainkan  tugas  utama  sebagai  penjaga  keamanan, ketertiban  dan  penegakan  hukum,  sehingga  lembaga  kepolisian  pasti  lah  ada  di  seluruh negara  berdaulat.  Kadangkala  pranata  ini  bersifat  militaristis,  seperti  di  Indonesia  sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri dilepas dari ABRI. Tugas kepolisian adalah pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan  kepada  masyarakat  dan  salah satunya  adalah  penegak  hukum.  Penegakan  hukum adalah  proses  dilakukannya  upaya  untuk  dapat  tegak  atau  berfungsinya  norma-norma hukum  yang  berlaku  dan      telah      diatur  sebagai  pedoman  perilakunya  dalam  lalu  lintas atau  hubungan-hubungan . Dalam  penegakan  hukum,  Satuan  Reserse  Kriminal  Polres Sijunjung  telah  melakukan  upaya  penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  penambangan emas tanpa ijin.
Penegakan  hukum  tindak  pidana  pertambangan  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten Sijunjung  masih  sudah  optimal  mengingat  banyak  kasus  yang  sudah  diproses  oleh  aparat penegak  hukum  meskipun  angka  kasusnya  masih  cukup  tinggi.  Polres  Sijunjung,  Provinsi Sumatera  Barat  berhasil  meringkus  1  pelaku  penambang  emas  illegal  yang  beroperasi  di Sawahdi  Jorong  Tanjung  Pauh  Kenagarian  Muaro  Bodi  Kecamatan  IV  Nagari  Kabupaten Sijunjung.  Kepala  Reskrim  Polres  Sijunjung,  Akp  Abdul  Kadir  Jailani,  mengatakan  bahwa pelaku di tangkap pada hari Rabu sore pada tanggal 28 Juli 2021 91 . Tertangkap tangan saat melakukan penambangan emas secara illegal. Ia menjelaskan, dari tangan ketiga pelaku yang berinisial T (32), petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti seperti mesin dompeng, 1 lembar karpet rumput warna hijau, 1 batang paralon pipa ukuran 4 inci, 1 buah capang, 1 selang  spiral  warna  biru,  1  buah  jae  dulang  dan  1  uni  mesin  sedot/keong  sejumlah  alat penambang  lainnya.  Hadi  Okta  Payan  menjelaskan  bahwa  kegiatan  penambangan  emas  di wilayah  tersebut  berlangsung  cukup  lama  dan  telah  mengakibatkan  kerusakan  ekosistem. Menurutnya  kepolisian  telah  melakukan  berbagai  upaya  untuk  menghentikan  karenakan pengawasan yang masih minim serta dengan alasan desakan ekonomi membuat mereka selalu kembali  menambang.  Yang  menjadi  saksi  pada  saat  penangkapan  masyarakat  di  sekitar lokasi.  Sepanjang  tahun  2021  dan  2022  jajaran  Polres  Sijunjung  berhasil  mengamankan puluhan  pelaku  penambang  illegal.  Sementara  itu,  Kasat  Reskrim  Polres  Sijunjung,  AKP Abdul  kadir  jailani,  SIK,  mengatakan  pihaknya  tidak  akan  tebang   pilih  dalam  usaha  untuk memberantas kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin ( PETI) di wilayah hukumnya. 9
9 Wawancara Wawancara Dengan Bapak AKP. Akp Abdul kadir jailani, SIK., Kasat Reskrim Kepolisian Resor  Sijunjung Hari Kamis, 08 Okt 2022. Jam 14.00 Wib, Dikepolisian Resor Sijunjung
Keberadaan PETI di Kabupaten Sijunjung mempunyai dampak positif secara ekonomi, yaitu  menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  kemudian  sangat  berpengaruh  terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, dalam perkembangannya PETI juga banyak menimbulkan  beberapa  dampak  negatif  di  antaranya  yaitu  pertama,  terjadinya  kerusakan lingkungan  sebagai  akibat  dari  pengelolaan  bahan  galian  yang  digunakan  akan  merusak ekosistem  air  dimana  sungai  menjadi  tercemar  akibat  zat  atau  bahan  kimia  yang  digunakan dalam  pengelolaannya  sehingga  air  sungai  dapat  digunakan  untuk  kebutuhan  seharihari  dan ikan-ikan  di  dalamnya  juga  menjadi  berbahaya  untuk  dikonsumsi.  Hal  ini  tidak  lain  karena dampak  pencemaran  melalui  zat  atau  bahan  kimia  yang  digunakan.  Selain  itu,  akibat  yang ditimbulkan  oleh  PETI  juga  dirasakan  warga  ketika  musim  hujan,  yaitu  banyak  daerah  di pinggiran  sungai  terkena  banjir  sebagai  akibat  tidak  adanya  pohon-pohon  yang  memadai untuk menyerap air di kala volume air meningkat pada saat musim hujan.
Perlindungan  kesehatan  menjadi  terabaikan  akibat  pencemaran  dari  penggunaan  zat atau  bahan  kimia  berbahaya  dalam  pengelolaan  PETI.  Selain  itu,  lubang  yang  disebabkan oleh hasil galian PETI menjadi sangat berbahaya, karena tidak sedikit para pekerja meninggal dunia  karena  tenggelam  dalam  lobang  bekas  galian  PETI.  Ketiga,  terjadinya  pelanggaran terhadap sistem perpajakan resmi. Selain pelanggaran terhadap izin pertambangan, transaksi penjualan  emas  secara  illegal  pun  banyak  terjadi.  Hukum  pidana  sebagai  salah  satu instrument  penegakan  hukum  permasalahan  tersebut,  yang  bukan  merupakan  kejahatan konvensional sehingga sulit terdeteksi karena modus operandi-nya yang sangat kompleks dan melibatkan  orang-orang  yang  memiliki  pengaruh  dalam  jabatan  penting 10 diharapkan  dapat berperan secara efektif.
Kepentingan  ekonomi  dan  politik  sangat  besar  peranannya  dalam  kegiatan penambangan  emas  tanpa  izin  dimana  terdapat  pihak-pihak  yang  meraih  keuntungan penambangan emas illegal, baik masyarakat penambangan dengan pemodal, pemodal dengan aparat penegak hukum, dan pemerintah yang membuat larangan atau kebijakan. Hal ini tentu saja  berdampak  pada  praktek-praktek  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  dilakukan  oleh masyarakat  atau  kelompok  individu  yang  berkepentingan.  Pihak  yang  meraih  keuntungan tidak  hanya  diperoleh  oleh  kelompok  penambang,  akan  tetapi  juga  terdapat  pihak  yang memiliki kekuatan untuk melindungi pelaku PETI.
Pertambangan  emas  tanpa  izin  sudah  jelas  merupakan  perbuatan  yang  dilarang  oleh undang-undang.  Masyarakat  yang  terkena  dampak  berhak  untuk  mendapatkan  hidup  yang sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatann sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (Undang-Undang  PPLH)  juga mengatur mengenai larangan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 Undang-Undang PPLH  menyatakan  bahwa  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  bertujuan  untuk melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan  hidup,  menjamin  keselamatan,  kesehatan,  dan  kehidupan  manusia,  serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
10 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 247. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Resolving Indonesia’s Responsibility for Transboundary Haze Pollution in Light of the Toothless ATHP”, Hungarian Yearbook of International Law and European Law 191, 2017, hlm. 193-196
Pasal 3 tersebut juga mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan  untuk  menjaga  kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup,  mencapai  keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa  kini  dan  generasi  masa  depan,  menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  atas lingkungan  hidup  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia,  mengendalikan  pemanfaatan sumber  daya  alam  secara  bijaksana,  Mewujudkan  pembangunan  berkelanjutan,  dan Mengantisipasi  isu  lingkungan  global.  Undang-Undang  PPLH  juga  mengatur  ketentuan pidana  bagi  pelaku  pencemaran  lingkungan  hidup  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  98  yang menyatakan  bahwa  ancaman  pidana  bagi  setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, adalah pidana penjara, paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 dan paling banyak  Rp.  10.000.000.000,00.  Ayat  (2)  pasal  tersebut  menerangkan  bahwa  apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, ancaman pidananya yaitu pidana penjara, paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling  sedikit  Rp.  4.000.000.000,00  dan  paling  banyak  Rp.  12.000.000.000,00.  Apabila perbuatan  tersebut  mengakibatkan  orang  luka  berat  atau  mati,  ancaman  pidananya  adalah pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00.”
Efektivitas  penegakan  hukum  penambangan  tanpa  izin  Polres  Kabupaten  Sijunjung melakukan  upaya  preventif  atau  pencegahan.  Pencegahan  dengan  cara  penyuluhan  agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa  izin. Kemudian  kepolisian  sektor  Kecamatan  Sijunjung  juga  memperkuat  kerjasama  dengan masyarakat  setempat  ini  berguna  untuk  adanya  Sinergi  antara  masyarakat  dan  kepolisian dengan  bertukar  informasi  dan  meningkatkan  koordinasi  secara  intensif  dengan  instansi terkait  dalam  upaya  penegakan  hukum  terhadap  pelaku  penambangan  emas  illegal.  Untuk mewujudkan  upaya  penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  undang-undang  dan  mampu memberikan  rasa  keadilan  bagi  masyarakat,  maka  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum, perlu  adanya  keterlibatan  dari  semua  unsur  penegak  hukum.  Konsekuensi  dari  adanya ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka hukum dan ketentuan tersebut harus ditegakkan, dimana pasal 158 menyebutkan bahwa:  ”setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa  IUP  atau  IUPK  yang  dimaksud  dalam  pasal  37,  pasal  40  ayat  (3),  Pasal  48,  Pasal  67 ayat  (1),  Pasal  74  ayat  (1)  atau  ayat  (5)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- “(sepuluh miliar rupiah).
Pemaparan  hasil  penelitian  diatas  menunjukkan  bahwa  kasus  tindak  pidana pertambangan  emas  tanpa  izin  (PETI)  di  Kabupaten  Sijunjung  masih  cukup  tinggi  yang diantaranya masih banyak kasus yang belum diproses oleh aparat penegak hukum meskipun dampak  yang  ditimbulkan  dapat  dirasakan  secara  langsung  dan  kegiatan  PETI  tersebut dilakukan  secara  terang-terangan.  Kegiatan  PETI  di  Kabupaten  Sijunjung  mempunyai dampak  positif  seperti  menciptakan  lapangan  pekerjaan  yang  kemudian  sangat  berpengaruh terhadap  perkembangan  ekonomi  masyarakat.  Tetapi  di  sisi  lain,  PETI  juga  banyak menimbulkan dampak negative.
Penelitian  di  lapangan  diketahui  beberapa  fakta  yaitu  ada  serangkaian  aktivitas Pertambangan  Emas  Tanpa  Izin  (PETI)  yang  tidak  terkendali  yang  dilakukan  oleh masyarakat  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari, banyaknya kerusakan lingkungan berupa pencemaran daerah aliran sungai, lahan bekas tambang serta rusaknya ekosistem alam diakibatkan  aktifitas  PETI  tersebut,  dan  kurang  efektifnya  kinerja  pemerintah  dalam melakukan pengendalian PETI yang menyebabkan aktivitas PETI masih berjalan sampai saat ini dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi. 11
Hasil  wawancara  dengan  penyidik  menunjukkan  bahwa  dalam  penegakan  hukum penambangan  emas  tanpa  izin  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  yaitu  upaya preventif dan upaya represif  upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan terhadap suatu tindak pidana sebelum tindak pidana itu dilakukan atau  terjadi upaya penanggulangan dengan cara ini  tidak  memakai  sarana  pidana,  tapi  berusaha  memanfaatkan  potensi-potensi  di  dalam masyarakat  secara  terpadu.  Ada  beberapa  upaya  preventif  yang  dilakukan  yaitu  melakukan himbauan  mengenai  PETI  kepada  masyarakat  yaitu  seperti  dalam  melakukan  suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan,dan melakukan razia secara berkala yaitu merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang  ada  di  masyarakat.  Terkait  hal  ini,  aparat  kepolisian  langsung  terjun  ke  lapangan  atau lokasi pertambangan emas tanpa izin. Upaya Represif adalah tindakan represif (penindakan) terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung. Dalam hal ini, sudah ada  beberapa  kasus  yang  berhasil  dilakukan  penangkapan  atau  penertiban  terhadap  para pelaku PETI. Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah pertama, adanya laporan  atau  informasi  dari  masyarakat  bahwa  terdapat  lokasi  di  wilayah  hukum  Polres Sijunjung telah terjadi pertambangan emas tanpa izin.
Kedua,  melakukan  penyelidikan  sebagai  langkah  awal  atau  upaya  awal  untuk mengidentifikasi  benar  dan  tidaknya  suatu  peristiwa  pidana  itu  terjadi  Ketiga,  tahap penyidikan  dimana  penyidikan  tindak  pidana  pada  hakikatnya  merupakan  wujud  penegakan hukum  yang  diatur  dalam  perundang-undangan  mengingat  tugas  penyidikan  tindak  pidana berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia.  Polri  sebagai  alat  negara  penegak  hukum,  pelindung, pengayom  masyarakat  berkewajiban  untuk  memelihara  tegaknya  hukum,  keadilan,  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum.
Menurut  Sartono,  untuk  mengetahui  pada  tahap  awal,  apakah  peristiwa  itu merupakan  peristiwa  pidana  atau  bukan  merupakan  peristiwa  pidana,  harus  terlebih  dahulu dilakukan  tindakan  hukum  yang berupaya  penyelidikan. Penyelidikan yang dapat dilakukan antara  lain  dapat  berupa tindakan mendengarkan informasi yang beredar di masyarakat atau keterangan-keterangan  apa  saja  yang  diucapkan  atau  disampaikan  oleh  masyarakat  tentang peristiwa  yang sedang  terjadi  atau  melakukan  pengecekan  secara  langsung  terhadap  objek yang diduga ada hubungannya dengan peristiwa yang sedang terjadi. Tindakan- tindakan itu dimaksudkan untuk mensinkronkan dengan aturan hukum mana yang cocok dengan peristiwa itu 12 .
Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya,  mengawasi  pelaksanaannya  agar  tidak  terjadi  pelanggaran,  dan  jika  terjadi
11 Hasil wawancara pada 21 September 2020, bersama Kanit Reskrim Polsek Sijunjung
12 Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekan  Hukum  Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.26
pelanggaran  memulihkan  hukum  yang  dilanggar  itu  supaya  ditegakkan  kembali.  Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum dengan tahapan yaitu teguran peringatan supaya menghentikan  pelanggaran  dan  jangan  berbuat  lagi  (percobaan),  pembebanan  kewajiban tertentu  (ganti  kerugian,  denda),  penyisihan  atau  pengucilan  (pencabutan  hak-hak  tertentu), pengenaan sanksi badang (pidana penjara, pidana mati) 13

## B. Efektivitas  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Perusakan  Lingkungan  Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung
Indonesia  adalah  negara  yang  memiliki  sumber  daya  alam  yang  berlimpah.  Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara. Sumberdaya mineral  sebagai  salah  satu  kekayaan  alam  yang  dimiliki  bangsa  Indonesia,  yang  apabila dikelola  dengan  baik  akan  memberikan  kontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  negara. Dalam  hal  ini,  Pemerintah  sebagai    penguasa  sumber  daya  tersebut,  sesuai  dengan  amanat UUD  Tahun  1945,  harus  mengatur  tingkat  penggunaannya  untuk  mencegah  pemborosan potensi yang dikuasainya dan mengoptimal-kan  pendapatan dari pengusahaan  sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Sumber daya mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran  dan  ukurannya  terbatas,  terdapat  di  dalam  bumi  mulai  dari  permukaan  tanah sampai  kedalaman  tertentu,  hanya  dapat  ditambang  satu  kali  karena  tak  terbarukan  (non- renewable  resources),  waktu  pemanfaatannya  terbatas  (hanya  beberapa  tahun),  resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 (tahun).
Efektivitas penegakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seringkali ada perlawanan dari  pihak  penambang,  tidak  hanya  adu  mulut  dengan  pihak  Kepolisian,  pekerja  juga melakukan  penganiayaan,  dan  melakukan  pengerusakan  sepeda  motor  milik  Kepolisian. Dikarenakan  para  penambang  emas  tanpa  izin  tidak  terima  atas  tindakan  yang  dilakukan Kepolisian  membakar  kapal  (dompeng)  dan  menyita  alat  tambang  mereka.  Kepolisian  juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan serta pemilik dan pekerja yang melakukan penambangan emas tanpa izin.
Kegiatan penambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk  di  wilayah  Kabupaten  Sijunjung  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  berupa mineral  logam  emas  cukup  besar  dengan  kualitas  yang  baik.  Daerah  Sijunjung  cukup  kaya dengan  sumberdaya  alam  terutama  barang  tambang  namun  potensi  tersebut  belum termanfaatkan  secara  maksimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  karena  keterbatasan  modal  dan sumberdaya  manusia  yang  ada.  Sektor  pertambangan  belum  digali  secara  optimal  sehingga belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kejahatan. demikian, potensi bahan-bahan galian berupa mineral  logam, batu  bara serta mineral  bukan logam dan batuan yang  cukup  besar  dan  tersebar  di  berbagai  tempat  telah  mulai  dilakukan  oleh  pengusaha secara  mekanis.  Pengolahan  bahan  galian  berupa  mineral  logam,  batu  bara  serta  mineral bukan  logam  dan  batuan  sebagaimana  diatur  PP  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Perubahan Keempat Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral  dan  Batu  Bara  sudah  memberikan  kontribusi  pada  APBD  Kabupaten  Sijunjung.
13 Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 115.
Meskipun  demikian,  perhatian  pengolahan  harus  tetap  memperhatikan  kelestarian lingkungan.
Bahan  tambang  seperti,  emas,  timah  hitam,  biji  besi,  tembaga,  mangan  dan  perak tersebar  pada  beberapa  kecamatan  di  Kabupaten  Sijunjung.  Sementara  itu  bahan  galian industri yang masih dalam penyelidikan adalah bentonit, granit, marmer, obsidian, batu giok dan  batu  kapur.  Pengelolaan  tambang  emas  di  Kabupaten  Solok  Selatan  saat  ini  masih dilakukan  secara  tradisional,  namun  justru  ini  menjadi  suatu  masalah-masalah  kecil  di Kabupaten  Sijunjung  yang  dibiarkan  dan  lama-kelamaan  dan  suatu  saat  akan  menjadi masalah yang besar, karena sebagian besar dilakukan tanpa izin atau illegal.
Pertambangan  Tanpa  Izin  (PETI)  di  Kabupaten  Sijunjung  merupakan  usaha pertambangan  yang  dilakukan  oleh    perseorangan  maupun  sekelompok  orang  yang  dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  PETI  diawali  oleh  keberadaan  para  penambang  tradisional,  yang  kemudian berkembang  karena  adanya  faktor  kemiskinan,  keterbatasan  lapangan  kerja  dan  kesempatan usaha,  keterlibatan  pihak  lain  yang  bertindak  sebagai  cukong  dan  backing,  ketidak harmonisan  hubungan  antara  perusahaan  dengan  masyarakat  setempat,  serta  krisis  ekonomi berkepanjangan.  Selain  itu,  kelemahan  dalam  penegakan  hukum  dan  peraturan  perundang- undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya PETI di Kabupaten Sijunjung.
Ketentuan  pidana  pertambangan,  kedudukanya  sebagai  tindak  pidana  di  luar  KUHP yang  diatur  menyimpang  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  103  KUHP.  Karena  tindak  pidana pertambangan  dapat  menimbulkan  bahaya  di  berbagai  bidang  yang  berakibat  merugikan masyarakat  luas  dan  lingkungan  hidup.  Berdasarkan  UU  No.  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  terdapat  bermacam-macam  tindak  pidana,  yang sebagaian  besar  ditujukan  kepada  pelaku  usaha  pertambangan  dan  hanya  1  (satu)  yang ditujukan untuk  pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.
Untuk pencapaian tujuan tersebut tentulah harus dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa, termasuk bidang penegakan hukum pidana. Hukum dalam suatu masyakat bertujuan untuk menciptakan adanya suatu ketertiban dan keselarasan dalam berkehidupan. Hukum itu mempunyai  sifat  mengatur  dan  memaksa.  Suatu  peraturan  hukum  adalah  untuk  keperluan penghidupan  masyarakat,  mengutamakan  kepentingan  masyarakat,  bukan  untuk  keperluan atau kepentingan perseorangan atau golongan, hukum juga menjaga hak-hak dan menentukan kewajiban-kewajiban anggota masyarakatnya agar terciptanya suatu masyarakat yang teratur, adil,  dan  makmur.  Penegakan  hukum  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  aparat  penegak hukum.
Menurut  Akbp  M.Ikhwan  Lazuardi  selaku  Polres  Kabupaten  Sijunjung,  menjelaskan tentang  implementasi  Peraturan  Daerah  No  3  tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  tetap  di  tegakkan,  menggiatkan  pencarian  terhadap pelaku-pelaku  penambangan  tanpa  izin,  kemudian  ditangkap,  proses,  dan  ditertibkan  jika  di temukan  penambang  tanpa.  izin  baik  itu  penambang  emas,  Batubara,  sirtukil.  Lebih  lanjut M.Ikhwan  Lazuardi  menjelaskan  bahwa  bagi  penambang  yang  tidak  memiliki  izin  secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak  tegas dan dikenakan Pasal  158  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara  selain  itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi
denda  sehingga  akan  menimbulkan  efek  jera,  para  pelaku  juga  menyadari  bahwa  pekerjaan menambang  tanpa  izin  yang  mereka  lakukan  merupakan  tindak  pidana,    Kepolisian  juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin.
Menurut Akbp M.Ikhwan Lazuardi selaku Kapolsek Kabupaten Sijunjung, menjelaskan tentang  implementasi  Peraturan  Daerah  No  3  tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Usaha Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  tetap  di  tegakkan,  menggiatkan  pencarian  terhadap pelaku-pelaku  penambangan  tanpa  izin,  kemudian  ditangkap,  proses,  dan  ditertibkan  jika  di temukan  penambang  tanpa    izin  baik  itu  penambang  emas,  Batubara,  sirtukil.  Lebih  lanjut Akbp  M.Ikhwan  Lazuardi  mejelaskan  bahwa  bagi  penambang  yang  tidak  memiliki  izin secara  resmi  dari  pemerintah  daerah  ataupun  pemerintah  pusat  harus  ditindak    tegas  dan dikenakan  Pasal  158  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang  Mineral  dan  Batubara, selain  itu  semua  pihak  yang  terlibat  baik  pekerja  maupun  pemodal  dikenai  sanksi  hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin yang mereka lakukan merupakan tindak pidana.
Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat  yang ada di  lapangan,  alat  berat  yang sita  dijadikan  alat  bukti  bahwa  benar-benar  telah  adanya  penambangan  emas  tanpa  izin. Selanjutnya Sectio Andr 14 selaku kasi pertambangan, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap  penambangan  tanpa  izin  sudah  mendapat  perhatian  serius  dari  pihak  aparat kepolisian,  mengingat  tugas  dari  Dinas  Pertambangan  dan  Energi  hanya  sebatas  melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian.
Menurut  menjelaskan  kasi  pertambangan  Propinsi  Sumatera  Barat    masih  banyak penambang  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten  Sijunjung  dikarenakan  putusan  yang  dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin  karena  pidana  penjara  yang  dijatuhkan  kurang  dari  2  tahun  dan  denda  yang  dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
Membuat efek jera para pelaku kejahatan pertambangan seharusnya penyidik, penuntut dan  hakim  mempertimbangkan  beberapa  ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009  selain  Pasal  158.  Seharusnya  dipertimbangkan  pula  Pasal  159,  Pasal  160,  Pasal  161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Hal ini dimaksudkan  agar  pelaku  kejahatan  pertamabangan  dapat  dikenai  sanksi  secara  maksimal. Dari  ketentuan  pidana  dalam  beberapa  peraturan  perundang-undangan  tersebut  di  atas, seharusnya  penyidik  ,  penuntut  dan  hakim  menerapkan  ketentuanketentuan  pidana  tersebut secara  kumulatif  sehingga  pelaku  kejahatan  pertambangan  akan  mendapatkan  sanksi  pidana yang berat dan harus membayar denda yang tinggi serta memperoleh sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan perundangan-undangan tersebut di atas.
Dalam  putusan  perkara  lingkungan  hidup  Nomor  08/Pid.  B/2012/PN.Mrj  atas  nama terdakwa  I  Indra  Pratama,  terdakwa  II  Alwendi,  terdakwa  III  Dodi  Anas  Putra,  dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan  Batubara  jo.  Pasal  55  ayat  (1)  KUHP,  penambangan  tersebut  dilakukan  di  Kabupaten Sijunjung,  Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  para  terdakwa  terbukti  bersalah  “melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan emas tanpa izin”.
14 Wawancara Kasi ESDM Propinsi Sumatera Barat
Upaya  penegakan  hukum  secara  administrasi  yang  bersifatnya  preventif  terhadap penambang  emas  tanpa  izin.  Tindakan  preventif  dilakukan  dibeberapa  desa  di  Kabupaten Sijunjung dengan cara:
1. Kepolisian  melakukan  sosialisasi/peyuluhan  hukum  mengenai  ketentuan  pidana tentang  kejahatan  penambangan  tanpa  izin  dalam  undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2009
2. Melakukan  operasional  secara  rutin  terhadap  aktivitas  pertambangan  di  setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung
3. Menindak pelaku kejahatan penembangan emas tanpa izin berupa pidana penjara dan denda
4. Penyitaan  alat  yang  diunakan  dalam  melakukan  kegiatan  penambangan  emas  tanpa izin.
Sedangkan upaya penegakan hukum secara administrasi yang sifatnya represif terhadap penambangan emas tanpa izin yaitu:
1. Menindak  tegas  pelaku  kejahatan  pertambangan  tanpa  izin  dan  memproses  sesuai dengan hukum yan berlaku
2. Menyita  alat  yang  digunakan  dalam  melakukan  kegiatan  pertambangan  tanpaizin, kapal Dompeng, baik pompa maupun alat berat seperti excavator.
Pada  tahun  2021  dan  2022  sudah  ada  beberapa  kasus  penambangan  emas  tanpa  izin yang  dilakukan  penyidikan.  Menurut  kasi  pertambangan  Kabupaten  Sijunjung  selalu mengadakan pengawasan di setiap area tambang yang ada, memantau setiap 1 sampai 3 bulan sekali,  jangan  sampai  mereka  melakukan  kegiatan  tam    bang  di  luar  area  ijin  yang  sudah ditetapkan dan melakukan penambangan yang tidak memenuhi aturan perizinan tersebut.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  lembaga  Kepolisian  merupakan  lembaga pertama  yang  berkewajiban  melaksanakan  penegakan  hukum.  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  (Polri)  sebagai  alat  negara  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia  di  bidang yudikatif,  serta  sistem  peradilan  pidana  Indonesia  lembaga  Kepolisian  merupakan  lembaga pertama  yang  berkewajiban  melaksanakan  penegakan  hukum,  Polri  sebagai  salah  satu institusi  aparat  penegak  hukum  yang  mengemban  fungsi  pelayanan  publik  dituntut  untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan  yang  proposional  dan  profesional  di  bidangnya.  Pasal  13  UU  No.  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri memiliki beberapa tugas  pokok  yaitu  memelihara  keamanan  masyarakat,  dan  ketertiban  menegakkan  hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  memberikan  peran  kepada Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk  melaksanakan  tugas  penyelidikan  dan penyidikan  tindak  pidana  secara  umum  tanpa  batasan  lingkungan  kuasa  sepanjang  masih termasuk  dalam  lingkup  hukum  publik,  sehingga  pada  dasarnya  Polri  oleh  KUHAP  diberi kewenangan  untuk  melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana. UU  No.  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dalam  BAB  XXI Penyidikan  Pasal  149  ayat  (1)  mengatur  tentang  kewenangan  penyidik  tindak  pidana pertambangan adalah pejabat Polri dan PPNS.
POLRI dalam hal ini Satreskrim Polres Sijunjung merupakan garda terdepan dalam hal pemberantasan  PETI  di  Kabupaten  Sijunjung,  bahkan  Polda  Sumbar  sendiri  telah menempatkan  PETI  di  Kabupaten  Sijunjung  sebagai  kasus  yang  mendapat  perhatian  serius
atau  diutamakan,  namun  tugas  berat  tersebut  tentunya  tidak  akan  berhasil  tanpa  adanya dukungan dari semua elemen masyarakat.  Polda Sumbar merupakan instansi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat ( police as an enforcement officer ).  Pada  pelaksanaan  demikian,  Polres  Sijunjung  adalah  instansi  yang  dapat memaksakan  berlakunya  hukum.  Ketika  hukum  dilanggar,  terutama  oleh  perilaku  yang menyimpang  berupa  tindak  kejahatan,  diperlukan  peran  polisi  untuk  memulihkan  keadaan (resitutio in intregumen ) pemaksa agar si pelanggar hukum menanggung akibat hukumnya. Menurut  Pasal  2  UU  No.  2  Tahun  2002  bahwa  fungsi  kepolisian  adalah  salah  satu fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, penegak  hukum,  perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Khusus dalam  penanggulangan  PETI,  peran  dan  fungsi  Polri  tidak  hanya  dititikberatkan  kepada penegakan  hukum  tetapi  juga  kepada  pencegahan  PETI  di  Kabupaten  Sijunjung.    KUHAP memberikan  peran  kepada  Polri  untuk  melaksanakan  tugas  penyelidikan  dan  penyidikan tindak pidana secara umum tanpa batasan lingkungan kuasa sepanjang masih termasuk dalam lingkup hukum publik sehingga pada dasarnya Polri oleh KUHAP diberi kewenangan  untuk melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  terhadap  semua  tindak  pidana.  UU  No.  4  Tahun 2009  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  dalam  BAB  XXI  Penyidikan  Pasal  149 ayat (1) mengatur tentang kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan adalah pejabat Polri dan PPNS.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  pembahasan  dan  analisis  dapat  disimpulkan, Pertama penegakan  hukum  oleh  Satreskrim  Polres  Sijunjung  terhadap  pelaku  perusakan  lingkungan hidup  akibat  penambangan  emas  tanpa  izin  adalah  penambangan  emas  tampa  izin  ada beberapa  upaya  yang  dapat    dilakukan  yaitu  upaya  priventif  dan  upaya  represif.  Upaya Preventif  yaitu  upaya  pencegahan  terhadap  suatu  tindak  pidana  sebelum  tindak  pidana  itu dilakukan atau terjadi  upaya penanggulangan dengan  cara ini tidak memakai  sarana pidana, tapi  berusaha  memanfaatkan  potensi-potensi  di  dalam  masyarakat  secara  terpadu.  Ada beberapa upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan himbauan mengenai PETI kepada masyarakat seperti dalam melakukan suatu pertambangan harus mendapatkan izin dari Dinas Pertambangan,dan  melakukan  razia  secara  berkala  yaitu  merupakan  salah  satu  upaya  yang efektif dalam mencegah terjadinya gangguan yang ada di masyarakat. Terkait hal ini, aparat kepolisian  langsung  terjun  ke  lapangan  atau  lokasi  pertambangan  emas  tanpa  izin.  Upaya represif  menangani  dengan  pasti  atas  pelaku  kejahatan  pertambangan  tanpa  izin  dan memprosesnya  secara  aturan  yang  berlaku,  melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan penyidikan  tindak  pidana  tanpa  izin  secara  langsung  dan  merampas  alat  yang  dipergunakan ketika mengerjakan tindakan pertambangan tanpa izin, baik pompa ataupun alat berat seperti excavator. Kedua Efektivitas  penegakan  hukum  Oleh  Satreskrim  Polres  Sijunjung  terhadap pelaku  perusakan  lingkungan  hidup  akibat  penambangan  emas  tanpa  adalah  efektivitas penyidikan  tindak  pidana  penambangan  emas  tanpa  izin  di  Kabupaten  Sijunjung  yang dilakukan  oleh  Satreskrim  polres  sijunjung  berdasarkan  data  yang  diperoleh  adalah  telah efektif  karena  dari  15  (kasus)  yang  terjadi  semuanya  telah  dilakukan  penyidikan  dan  telah dilimpahkan  ke  Pengadilan  karena  telah  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Cet. 2 , Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, Citra Aditya, 2013 Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2012
Hartono, Penyidikan  dan  Penegakan  Hukum  Pidana  Melalui  Pendekan  Hukum  Progresif , Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta, 2015 Nandang  Sudrajat, Teori  dan  Praktik  Pertambangan  Indonesia  Menurut  Hukum, PT  Buku Seru, Jakarta, 2010
Otong  Rosadi, Quo  Vadis  Hukum,  Ekologi  dan  Keadilan  Sosial ,  Cet.  Ke-1,  Thafa  Media, Yogyakarta, 2012.
S.  F.  Marbun, Hukum  Administrasi  Negara  I  (Administrative  Law  I),  Ctk.  Kedua ,  FH  UII Press,Yogyakarta, 2018.
Sukanda Husin, Penegakan Hukum lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2014
Syahrul  Machmud, Hukum  Lingkungan ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  III,  Citra  Bhakti,  Bandung, 2012.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , Rajawali Pers, Jakarta, 2014.