## KONTRUKSI YURIDIS BADAN USAHA MILIK DAERAH MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Oleh :
Sigit Sumadiyono 
Triamy Rostarum 

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menentukan  bentuk  usaha  dari  Badan  Usaha  Milik Daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  Obyek  dari  peneltian  ini adalah Badan  Usaha  Milik  Daerah.  perumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaturan Badan Usaha Milik Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan (2) Bagaimana Kontruksi Yuridis Badan Usaha Milik Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  peraturan  turunan  lainnya.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  bentuk  hukum  dari  Badan  Usaha  Milik Daerah sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan dan setelah undang-undang tersebut diundangan
Kata Kunci:  Kontruksi Yuridis, BUMD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

## A. Pendahuluan
Salah  satu  tanggung  jawab  pemerintah  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  itu  adalah  upaya  peningkatan  dalam  bidang  perekonomian  rakyat.  Para  pelaku ekonomi  tidak  hanya  terbatas  pembebasan  pada  swasta  melakukan  kegiatan  ekonomi, melainkan  pemerintah  berperan  sebagai  regulator  agar  sistem  ekonomi  berjalan  dengan baik dan tercipta keadilan.
Tugas  pemerintah  daerah  dalam  menyediakan public  goods dapat  dilakukan  atas dasar  nirlaba  atau  laba.  Untuk  kegiatan  nirlaba,  penyelenggaraannya  dibiayai  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah.  Jenis  kegiatan  ini  dikategorikan  sebagai  proyek.  Adapun kegiatan  yang  dilakukan  bisa  dikelola,  baik  secara  komersial  maupun  semi-komersial, sehingga  bisa  mencetak  laba.  Kegiatan  yang  dimaksud  dinamakan  Badan  Usaha  Milik Daerah. 1
Badan Usaha Milik Daerah merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dimana  tujuannya  adalah  sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Tapi  pada  kenyataannya  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  ada  selama  ini
 Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
 Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
1 Deddy  Supriyadi  Bratakakusuma  &  Dadang  Solihin, Otonomi  Penyelenggaraan  Pemerintah Daerah , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm. 12.
belum  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah, justru  lebih  banyak  suntikan  dana  dari  pemerintah  daerah  daripada  keuntungan  yang didapat.  Kondisi  tersebut  menjadi  beban  bagi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Daerah, sehingga  apa  yang  menjadi  tujuan  berdirinya  Badan  Usaha  Milik  Daerah  adalah  sebagai salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah tidak tercapai. 2
Akan  tetapi  dengan  masih  barunya  keberadaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  belum  dilengkapi  dengan  peraturan  pelaksanaan, sehingga  masih  dapat  digunakan/diberlakukan  semua  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut (Pasal 405 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah),  serta  undang-undang  mengamanatkan bahwa  paling  lama  2  (dua)  tahun  sejak  diundangkan,  peraturan  pelaksanaannya  harus sudah ditetapkan (Pasal 410 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Salah  satu  tujuan  didirikannya  suatu  perusahaan  adalah  untuk  mencari  keuntungan atau  laba,  apapun  konstruksi  dan  sistem  yang  diberlakukan  dalam  perusahaan  tersebut. Kondisi demikian berlaku juga ketentuan dalam Badan Usaha Milik Daerah, terlebih lagi saat  ini  banyak  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  berbentuk  perseroan.  Dalam  rangka meningkatkan  kemampuan  dan  pendapatan  perusahaan  dapat  melakukan  berbagai  upaya. Dalam  rangka  menjaga  eksistensi  perusahaan  agar  mampu  bersaing  dengan  perusahaan lain  salah  satu  strategi  yang  dilakukan  perusahaan  adalah  dengan  melakukan  perluasan usaha dan melalukan pembaharuan atau merestrukturisasi perusahaannya. Perluasan usaha secara  internal  dapat  dilakukan  tanpa  melibatkan  suatu  unit-unit  diluar  perusahaan  dan dengan  jalan  pemandirian  perusahaan,  dengan  cara  mendirikan  perusahaan  baru  yang mandiri dalam arti status legal entity sebagai bagian dari perusahaan inti atau grup.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  perumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah:
2 http://www.ekonomi.lipi.go.id/id/book/revitalisasi-bumd-dalam-perekonomian-daerah-0 diakses pada tanggal 10 Mei 2017
1. Bagaimana pengaturan Badan Usaha Milik Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana  Kontruksi  Yuridis  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

## C. Pembahasan
1. Pengaturan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23

## Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Menurut  Pasal  339  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah disebutkan:
a. Perusahaan  Perseroan  Daerah  adalah  BUMD  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  yang modalnya  terbagi  dalam  saham  yang  seluruhnya  atau  paling  sedikit  51%  (lima  puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah;
b. Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  331  ayat  (2),  pembentukan  badan  hukumnya  dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
c. Dalam hal pemegang saham perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
Persamaan  Perseroan  Terbatas  dengan  perseroan  Daerah  adalah  dalam  anggaran dasarnya  yang  memuat  unsur-unsur:  (1)  Tata  cara  penyertaan  modal;  (2)  Organ  dan kepegawaian;  (3)  Tata  cara  evaluasi;  (4)  Tata  kelola  perusahaan  yang  baik;  (5) Perencanaan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan; (6) Kerjasama; (6) Penggunaan laba; (7)  Penugasan  Pemerintah  Daerah;  (8)  Pinjaman;  (9)  Satuan  pengawasan  intern,  komita audit dan komite lainnya; (10) Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; (11) Perubahan  bentuk  hukum;  (12)  Kepailitan;  dan  (13)  Penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan.
Sebagai  suatu  perusahaan  BUMD  juga  memiliki  modal  dan  kekayaan.  Pasal  7 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962  Tentang  Perusahaan  Daerah  mengatur  modal  dan kekayaan suatu BUMD, dijelaskan sebagai berikut:
1. Modal BUMD terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
2. Modal  BUMD  yang  untuk  seluruhnya  terdiri  dari  kekayaan  satu  Pemerintah  Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-saham.
3. Apabila modal BUMD terdiri atas kekayaan beberapa Pemerintah Daerah, maka modal dasar BUMD tersebut terdiri atas saham-saham.
4. Modal  BUMD  yang  sebagian  dimiliki  oleh  kekayaan  Pemerintah  Daerah  yang dipisahkan  dna  kekayaan  pihak  lain  yang  bukan  Pemerintah  Daerah  maka  modal BUMD tersebut terdiri atas saham-saham.
5. Semua  alat liquide disimpan  dalam  bank  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Daerah  yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk Menteri Keuangan.
Kemudian  Pasal  8  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962  Tentang  Perusahaan Daerah  menyatakan  atas  modal  BUMD  yang  terdiri  dari  saham-saham,  maka  saham tersebut  terdiri  dari  saham  prioritas  dan  saham  biasa.  Saham  priorita  adalah  saham  yang hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah, sedangkan untuk saham biasa dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta atau badan hukum lain yang mejadi pemegang saham  dalam  suatu  BUMD,  sebagaimana  yang  termaktub  dalam  penjelasan  umum Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962  sebagai  berikut:  apabila  Perusahaan  Daerah  telah didirikan berdasarkan undang-undang ini, maka modal perusahaan terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian atas kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Daerah tetapi tetap masuk neraca kekayaan daerah.
Dengan ketentuan ini maka ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah untuk selanjutnya dapat  berdiri  sendiri  tanpa  memberatkan  lagi budget daerah.  Modal  Perusahaan  Daerah yang  untuk  seluruhnya  terdiri  dari  kekayaan  suatu  daerah  tidak  perlu  terdiri  atas  saham- saham.  Apabila  modal  termaksud  diatas  merupakan  kekayaan  beberapa  daerah  maka modal perusahaan itu perlu terdiri atas saham-saham. Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk  mengerahkan funds  and  forces dari  masyarakat  di  Daerah  ialah  dengan mengikutsertakan  warga  negara  Indonesia  dan  atau  badan  hukum  yang  didirikan berdasarkan  undang-undang  Indonesia  dan  yang  pesertanya  terdiri  dari  warga  negara Indonesia dalam modal yang diperlukan untuk mendirikan Perusahaan Daerah.
Sebagaimana  perusahaan  pada  umumnya,  BUMD  yang  berbentuk  Perusahaan Daerah  juga  memiliki  organ  Rapat  Pemegang  Saham,  namun  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1962  Tentang  Perusahaan  Daerah  tidak  memberikan  rincian  yang  jelas  tentang peran dan fungsi organ tersebut. Keberadaan organ ini bukanlah sebagai lembaga tertinggi didalam  suatu  perusahaan  sebagaimana  yang  dianut  dalam  terminologi  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1995  Tentang  Perseroan  Terbatas  atau  organ  yang  memiliki  wewenang
yang tidak dimiliki oleh organ lain yaitu Direksi dan Dewan Komisaris dalam terminologi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
2. Kontruksi  Yuridis  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Menurut  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Dampak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah antara lain dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan  Daerah,  namun  tidak  mencabut  keberlakuan  aturan  pelaksanan  dibawahnya selama  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintah Daerah. 3
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah diketahui  bahwa  BUMD  terbagi  atas  Perumda  dan  Perseroda.  Namun,  jika  melihat beberapa  aturan  pelaksana  dan/atau  turunan  dari  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962 yang  masih  berlaku,  diketahui  beberapa  aturan  di  antaranya  masih  menggunakan  bentuk Perusahaan  Daerah  sebagai  salah  satu  bentuk  BUMD.  Peraturan  dimaksud  adalah Permendagri  Nomor  3  Tahun  1998  tentang  Bentuk  Hukum  BUMD  dan  Permendagri Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan  Bank  Perkreditan  Rakyat  Milik  Pemerintah Daerah.  Bahkan,  pada  Permendagri  Nomor  3  Tahun  1998  diatur  bahwa  pengaturan Perusahaan Daerah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 , yang mana sejak berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah  Daerah  telah dicabut keberlakuannya.
Berbeda  dengan  BUMD  dalam  bentuk  Perseroan  Terbatas  atau  Perseroda  yang pengaturannya  juga  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan  Terbatas,  sehingga  lebih  terarah  pengelolaannya.  Tidak  terdapat  peraturan khusus  yang  mengatur  Perumda.  Sedangkan  Perumda  yang  masih  mengacu  pada pengaturan  terhadap  Perusahaan  Daerah  pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962 menjadi tidak sesuai dengan pengertian Perumda berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014,  diantaranya  terkait  dengan  kepemilikan.  Pada  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1962,  Perusahaan  Daerah  dapat  dimiliki  oleh  satu  atau  lebih  pemerintah  daerah, sedangkan  menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  perusahaan  umum  daerah yang  dimiliki  oleh  lebih  dari  satu  pemerintah  daerah  harus  merubah  bentuknya  menjadi Perseroda.
3 Ibid , Pasal 343.
Selain  itu,  masih  terdapat  hal-hal  yang  belum  diatur  terkait  kepengurusan  di BUMD.  Misalnya  baik  pada  Permendagri  Nomor  22  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Bank  Perkreditan  Rakyat  Milik  Pemerintah  Daerah,  Permendagri  Nomor  2  Tahun  2007 tentang  Organ  dan  Kepegawaian  PDAM,  maupun  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  50  Tahun  1999  tentang  Kepengurusan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  telah  diatur bahwa Direksi tidak boleh merangkap jabatan sebagai direksi di perusahaan lain. Namun, untuk Dewan Pengawas ataupun Dewan Komisaris selain pada BUMD dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat, yang diatur pada Permendagri Nomor 22 Tahun 2006, tidak ditentukan boleh merangkap jabatan atau tidak. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2003  tentang  BUMN,  terkait  jabatan  Dewan  Pengawas  maupun  Dewan  Komisaris jelas diatur dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota direksi BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
Berdasarkan  jenis  dan  karakteristik  BUMD,  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BUMD dibagi menjadi dua bentuk  yaitu  perusahaan  umum  daerah  (Perumda)  dan  Perusahaan  Perseroan  Daerah (Perseroda).  Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah,  dalam  Permendagri  Nomor  3  Tahun  1998  tentang  Bentuk  Hukum BUMD membagi menjadi dua bentuk yaitu bentuk Perumda dan bentuk Perseroan. Dengan konstruksi  dan  bentuk  BUMD  seperti  ini  tentunya  memerlukan  pengelolaan  dan penanganan  yang  berbeda  pula.  Seperti  kita  ketahui  untuk  BUMD  yang  berbentuk perseroan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  setelah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  pada  tanggal  30  September  2014  dan diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014, secara langsung memberikan implikasi yuridis terhadap pengaturan BUMD yang selama ini ada di Indonesia. Bentuk hukum dari BUMD diatur dalam Pasal 331 ayat (3) yang menyebutkan bahwa BUMD terdiri dari Perusahaan Umum  Daerah  dan  Perusahaan  Perseroan  Daerah,  dimana  pendiriannya  disesuaikan dengan  kebutuhan  Daerah  dna  kelayakan  bidang  usaha  BUMD  yang  akan  dibentuk. BUMD  yang  selama  ini  ada  di  Indonesia  bentuk  hukumnya  akan  disesuaikan  menurut bidang  usahanya.  Perumda  sebagai  pelaksana  misi  kepentingan  umum  dan  hajat  hidup orang banyak, dari bidang usaha yang selama ini diusahakan oleh Perumda adalah BUMD yang  bergerak  dalam  pengelolaan  air  minum  dan  pengelolaan  pasar.  Perseroda  sebagai
Badan Usaha yang mempunyai cakupan bidang usaha selayaknya Perseroan Terbatas, dan Perseroda  sebagai  BUMD,  maka  Perseroda  dapat  melakukan  kegiatan  usaha  di  semua bidang usaha, yang berarti semua Perusahaan Daerah dapat berubah menjadi Perseroda.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Pengaturan  BUMD  sebelum  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang  Pemerintahan  Daerah  belum  berbanding  lurus  dengan  perkembangan  sistem tata  kelola  perusahaan  yang  telah  sangat  berkembang  pelaksanaannya,  seperti  yang terlihat pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance , hal ini disebabkan tata kelola BUMD  hanya  berdasarkan rule  of  the  game sebagaimana  yang  telah  ada  pada pengaturannya  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang  Perusahaan Daerah,  dimana  undang-undang  tersebut  telah  berusia  cukup  lama  dan  disadari  tidak dapat mengakomodasi sistem tata kelola perusahaan yang telah berkembang. Disamping itu  tata  kelola  BUMD  yang  berbadan  hukum  Perseroan  Terbatas  dan  juga  peraturan daerah yang menjadi dasar hukum pendirian Perseroan Terbatas BUMD serta peraturan regulator  atau  otoritas  yang  berkaitan  dengan  bidang  usaha  BUMD.  Oleh  karena  itu legal framework berkenaan dengan tata kelola BUMD belum berfungsi secara maksimal untuk pengelolaan BUMD.
b. Dampak  diberlakukannya  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan  Daerah  terhadap  bentuk  badan  hukum  dan  pengelolaan  BUMD  di Indonesia berimplikasi yuridis terhadap pengaturan BUMD yang selama ini telah ada di Indonesia.
2. Saran
a. Hingga saat ini belum seluruh pengaturan BUMD telah ada peraturannya. Sedangkan di sisi  lain  peraturan  terkait  Perumda  juga  belum  tersedia  sehingga  untuk  menjamin kelangsungan usaha  BUMD sebaikanya pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana tentang pengelolaan BUMD.
b. Sebaiknya  pemerintah  daerah  menerbitkan  ketentuan  yang  mewajibkan  BUMD  untuk melakukan  tata  kelola  yang  baik,  terutama  pada  BUMD  yang  berorientasi  pada pencapaian  keuntungan  sebagaimana  kewajiban  melaksanakan  tata  kelola  yang  baik pada BUMN.
c. Oleh  karena  belum  adanya  ketentuan  yang  mengikat  untuk  melaksanakan  tata  kelola yang  baik  pada  BUMD  sebaiknya  organ  yang  ada  pada  BUMD  dapat  merumuskan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam anggaran dasr atau peraturan-peraturan internal lainnya dengan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik.

## E. Daftar Pustaka
Amin Widjaja Tunggal, Corporate Social Responsibility (CSR) , Harvarindo, Jakarta, 2008. Anton Sujono, Revitalisasi BUMD Dalam Perekonomian Derah, LIPI, 2010, Jakarta. Antonius Alijoyo dan Subarto Zain, Komisaris Independen, Penggerakan Praktik GCG di Perusahaan , Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004,. Anwar  M,  Arsyad, Prospek  Ekonomi  Indonesia  dan  Sumber  Pembiayaa  Pembangunan , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
Chidir Ali. Badan Hukum . Alumni, Bandung, 1999. Deddy  Supriyadi  Bratakakusuma  &  Dadang  Solihin, Otonomi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,  2002. Eddi  Wibowo,  Tomo  HS  dan  Hessel  Nogi  S.  Tangkilisan, Memahami  Good  Government Governance & Good Corporate Governance , YPAPI, Jakarta, 2004. Gunawan  Sumodiningrat, Pembangunan  Daerah  dan  Pemberdayaan  Masyarakat ,  Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2007.
Hendra Setiawan Boen, Bianglala Business Judment Rule , Tatanusa, Jakarta, 2008. Joni  Emrizon, Prinsip-Prinsip  Good  Corporate  Governance ,  Genta  Press,  Yogyakarta, 2007.
Misahardi  Wilamarta, Hak  Pemegang  Saham  Minoritas  Dalam  Rangka  Good  Corporate Governance , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
Roni Hanitijo S, RonoSoemitro, Masalah-masalah Sosiologi Hukum . Sinar Baru, Bandung, 1984.
Rustian  Kamaludin, Peran  dan  Pemberdayaan  BUMD  dalam  Rangka  Peningkatan Perekonomian Daerah , Depdagri, Jakarta, 2014. S.F.  Marbun,  dkk  (Ed), Dimensi-dimensi  Hukum  Administrasi  Negara ,  UII  Press, Yogyakarta, 2001.
Safri  Nugraha, Privatisasi  BUMD  dalam  Upaya  Meningkatkan  Kinerja ,  BPHN- Departemen Kehamikan, Jakarta, 1996.
Thomas  Kaihatsu, Good  Corporate  Governance  dan  Penerapan  di  Indonesia ,  Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.
Tony  Prasetiantono , Masa  Depan BUMN dan  Ambiguitas  Privatisasi , BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
Wahyudin  Zarkasyi, Good  Corporate  Governance  Pada  Badan  Usaha  Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya , Alfabeta, Bandung, 2008. Wawan Zulmawan, Kenapa Harus BUMD , Jala Permata Aksara, Jakarta, 2016.