Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262

## Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi
Dwi Ayu Siti Hartinah H 1 , Andi Kusumawati 2* , Syarifuddin Rasyid Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia dayusth3@gmail.com andikusumawati@fe.unhas.ac.id syarifuddinrasyid@fe.unhas.ac.id
*Corresponding Author Diajukan : 1 Nopember 2022 Disetujui : 5 Nopember 2022
Dipublikasi : 1 January 2023

## ABSTRACT
Revenue  in  the  tax  sector  in  2021  exceeds  the  target  set  at  the  beginning,  but  is  inversely proportional to the receipt of the Annual Tax Return. This study aims to determine the role of tax socialization  in  moderating  the  relationship  between  taxpayer  awareness,  taxpayer  morale, service  quality,  and  system  modernization  on  individual  taxpayer  compliance.  This  type  of research  is  quantitative  by  using  a  sample  of  100  individual  taxpayers  and  using  incidental sampling  techniques.  Data  analysis  used  multiple  linear  regression  analysis  and  Moderated Regression  Analysis.  The  results  of  this  study  indicate  that  taxpayer  awareness  and modernization of the system have a positive effect on individual taxpayer compliance, but are not influenced  by  taxpayer  morale  and  service  quality.  Socialization  as  a  moderating  variable  can strengthen  the  effect  of  taxpayer  awareness  and  modernization  of  the  system  on  taxpayer compliance, but weakens the moral influence of taxpayers on individual taxpayer compliance at the North Makassar Tax Service Office, while for service quality it proves that socialization does not moderate the effect of service quality. on the compliance of individual taxpayers at the North Makassar Primary Tax Service Office
Keywords :  Taxpayer  Compliance,  Awareness,  Morale,  Service  Quality,  System  Modernization, and Socialization.

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  kontribusi  masyarakat  terhadap  negara  yang  sifatnya  memaksa  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  dan  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah  untuk kepentingan  rakyat,  namun  kontraprestasinya  tidak  dapat  secara  langsung  dirasakan.  Pajak memiliki  peran  yang  sangat  penting  sebagai  salah  satu  sarana  dalam  membiayai  segala  macam pengeluaran negara disebabkan pajak merupakan penyumbang 71% dari total pendapatan negara di  APBN  (Kemenkeu,  2021).  Penerimaan  perpajakan  pada  tahun  2016-2019  rata-rata  tumbuh sebesar  6,4%  setiap  tahunnya  sesuai  dengan  adanya  peningkatan  kinerja  perekonomian  maupun harga komoditas utama, namun penerimaan tersebut selalu di bawah target dari yang ditetapkan di  awal  (Kemenkeu,  2021).  Hal  yang  sama  jika  melihat  penerimaan  di  tahun  2020,  adanya pandemi  virus  Covid-19  yang  melanda  dunia  akan  memberikan  dampak  yang  cukup  besar terhadap aktivitas sosial dan perekonomian salah satunya dilihat dari sektor perpajakan (Fajrian, 2020). Sejalan dengan pendapat Siregar (2020) yang mengatakan bahwa salah satu dampak dari pandemi  yaitu  penerimaan  negara  dalam  hal  ini  pendapatan  yang  berasal  dari  pajak  akan mengalami  penurunan.  Kemenkeu  (2021)  mengemukakan  bahwa  kinerja  ekonomi  global  pada tahun  2020  mengalami  kelemahan  dan  penurunan  yang  merupakan  dampak  dari  penyebaran covid-19 di seluruh dunia terbukti bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada Tahun 2020 hanya sebesar  Rp1.069.98  triliun  dari  target  Rp1.198,82  triliun  atau  mengalami  kontraksi  sebesar 19,71% dari tahun 2019.
Indonesia  masih  mengalami  pandemi  Covid-19  di  tahun  2021,  namun  Indonesia  berhasil meraih  prestasi  dalam  sektor  perpajakan  yaitu  tercapainya  target  setelah  1  dekade  penerimaan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
pajak tidak pernah memenuhi target yang di awal. Direktur Jenderal (Dirjen) Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu)  Suryo  Utomo  mengungkapkan,  bahwa Indonesia menorehkan sejarah yang membanggakan dengan tercapainya target dalam penerimaan dimana  selama  12  tahun  lamanya  penerimaan  pajak  tidak  pernah  mencapai  target.  Realisasi penerimaan  pajak  sampai  akhir  tahun  2021  sebesar  Rp1.227,53  triliun  dari  target  sebesar Rp1.229,58  triliun  (Yuniar,  2022).  Sri  Mulyani  menyatakan  bahwa  penerimaan  pajak  di  tahun 2021  sebesar  103,950%  dari  target  APBN  dan  tumbuh  sebesar  Rp  19,16%  daripada  tahun sebelumnya,  hal  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  salah  satunya  yaitu  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  yang  merupakan  satu  di  antara  prasyarat  optimalnya  penerimaan  negara dalam sektor pajak (Kemenkeu, 2022).
Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Utara  merupakan  salah  satu  Kantor  Pelayanan Pajak  yang  berhasil  meraih  prestasi  penerimaan  terbesar  yang  melebihi  target  pada  tahun  2021 (Isman,  2022).  Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan  jika  realisasi  penerimaan  pajak  pada  dari Tahun 2017-2020 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan di awal oleh KPP Pratama Makassar Utara. Penerimaan pajak di tahun 2017 hanya mencapai 87% dari target yang ditentukan, namun di  tahun  2018  penerimaan  naik  sebesar  12%.  Sementara  di  tahun  2019  realisasi  penerimaan kembali  mengalami  penurunan  sebesar  2%  dari  tahun  2018.  Tahun  2020  realisasi  penerimaan sebesar  96%  dari  target.  Penurunan  penerimaan  ini,  salah  satu  disebabkan  karena  adanya pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia. Memasuki tahun kedua di masa pandemi Covid- 19,  tepatnya  di  tahun  2021  penerimaan  pajak  telah  melebihi    target    sebesar  104%    dan  rasio kenaikan sebesar 9% dari tahun 2020. Tercapainya penerimaan di tahun 2021 disebabkan karena wajib pajak memanfaatkan secara maksimal adanya UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) serta  PPS  (Program  Pengungkapan  Sukarela).  Hal  ini  dipertegas  oleh  kepala  Bidang  P2Humas Kanwil DJP Sulselbartra Bapak Eko Pandoyo Wisnu yang mengatakan bahwa untuk menangani penerimaan pajak Kanwil DJP Sulselbartra akan melakukan langkah-langkah yang strategis, satu diantaranya yaitu melakukan sosialisasi PPS (Program Pengungkapan Sukarela) secara aktif serta masif  agar  masyarakat  mengetahui  secara  lebih  luas,  setelah  itu  kami  akan  mengawasi  aktivitas penyampaian SPT Tahunannya agar sesuai dengan target yang diharapkan (Kadir, 2022).
Tabel 1 Penerimaan Pajak di KPP Pratama Makassar Utara Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Penerimaan % 2017 1.133.051.469.322 987.260.879.106 87 2018 1.222.519.202.000  1.214.128.487.531 99 2019 1.141.478.552.000  1.104.045.454.430 97 2020 1.073.286.608.000  1.028.402.026.327 96 2021 1.071.671.218.000  1,119.169.524.365 104 Sumber: KPP Pratama Makassar Utara (2022) Tabel 2 Tingkat Kepatuhan WPOP KPP Pratama Makassar Utara Tahun WPOP Terdaftar SPT Tahunan Terlapor Tingkat Kepatuhan 2017 161.325 46.969 29% 2018 171.907 45.638 27% 2019 184.141 49.195 27% 2020 220.664 55.450 25% 2021 247.002 59.783 24%
Sumber: KPP Pratama Makassar Utara (2022)
Tabel 2 menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar KPP Pratama
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Makassar Utara dari tahun 2017-2021. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2017- 2021 terus mengalami peningkatan tetapi  wajib  pajak yang melaporkan SPT Tahunannya masih terus  mengalami  perubahan  (fluktuasi)  setiap  tahunnya.  Realisasi  Surat  Pemberitahuan  Tahunan (SPT)  yang  terlapor  pada  tahun  2021  hanya  mencapai  24%  dari  247.002  wajib  pajak  orang pribadi  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  walaupun realisasi  penerimaan  tahun  2021  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara  mencapai  target,  namun  KPP Makassar  Utara  tidak  berhasil  mengimbangi  dengan  realisasi  pelaporan  SPT  Tahunannya. Kondisi  ini  membuktikan  bahwa  masih  terjadi  kesenjangan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  yang  ada  di  KPP  Makassar  Utara  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya secara menyeluruh.
Berbicara  mengenai  masalah  kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  salah  satu  hal  yang  masih sering  dibahas  tidak  terkecuali  di  Indonesia.  Kepatuhan  wajib  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai perilaku  seseorang  dalam  melaksanakan  dan  memenuhi  segala  kewajiban  perpajakan  sesuai dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Ermawati  (2018)  mengemukakan  kepatuhan  wajib pajak  adalah  perilaku  wajib  pajak  bukan  hanya  melakukan  pembayar  pajak  dan  menyetor  saja namun perlu juga melakukan pelaporan atas nominal yang dibayarkan sesuai dengan waktu yang ditetapkan,  dengan  kata  lain  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  wujud wajib  pajak  akan  sadar  dalam  melaksanakan  kewajibannya  pajaknya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  secara  sukarela  untuk  menghitung,  membayar,  dan menyetorkan pajaknya. Kepatuhan wajib  pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari internal  maupun  eksternal.  Noviyanti  &  Azam  (2021)  mengemukakan  bahwa  kepatuhan  wajib pajak  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  internal  seperti  kesadaran  wajib  pajak.  Kesadaran merupakan kondisi dimana wajib pajak secara sukarela memenuhi kewajibannya dan memberikan kontribusi  dalam  melaksanakan  kewajibannya  (Karnedi  &  Hidayatulloh,  2019).  Rahayu  (2017) mengemukakan  bahwa  tingginya  kesadaran  wajib  pajak  dipengaruhi  karena  wajib  pajak  telah mengerti  dan  memahami  mengenai  perpajakan,  sehingga  pengetahuan  yang  baik  akan memberikan  keyakinan  dan  kepercayaan  terhadap  wajib  pajak  dalam  melaksanakan kewajibannya.  Beberapa  penelitian  terdahulu  menemukan  bukti  empiris  mengenai  kesadaran wajib pajak. Perdana & Dwirandra (2020) dan Noviyanti & Azam (2021) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun penelitian Karnedi & Hidayatulloh  (2019)  memiliki  hasil  berbeda  yang  mengemukakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib.  Oleh  karena  itu  semakin  tinggi  kesadaran  wajib pajak  maka  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
Faktor  internal  lain  yang  dapat  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  yaitu  adanya moral yang dimiliki oleh wajib pajak. Nugroho (2021) mengemukakan bahwa moral merupakan motivasi atau dorongan yang ada dalam diri sendiri untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi mengenai fungsi dan manfaat dari perpajakan. Moral merupakan  faktor  utama  untuk  mengetahui  mengapa  seseorang  berperilaku  jujur  dalam permasalahan mengenai perpajakan (Cahyonowati, 2011). Wajib pajak yang memiliki moral baik dan  tidak  memiliki  moral  maka  akan  memiliki  perbedaan  dalam  berperilaku,  oleh  karena  itu diharapkan  dengan  adanya  pengetahuan  dan  kesadaran  maka  akan  mempengaruhi  tingkat  moral wajib pajak. Jika wajib pajak memiliki moral yang baik, maka perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh serta lebih condong ke arah positif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ( control beliefs ).  Penelitian  Nugroho  (2021)  dan  Purnamasari  &  Sudaryo  (2018)  membuktikan  bahwa adanya  hubungan  moral  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  kata  lain  bahwa  moral wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mursalin  (2020)  memiliki  hasil  yang  berbeda  yang  menyatakan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi karena adanya kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak pajak kepada wajib pajak. Ayu & Bambang (2018) mengemukakan bahwa kualitas  layanan  merupakan  faktor  eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak. Pelayanan  yang  baik  dan  berkualitas  ialah  kemampuan  suatu  lembaga  dalam  memberikan kepuasan  kepada  pelanggan  namun  tetap  dan  sesuai  dengan  standar  pelayanan  serta  dapat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
dipertanggung  jawabkan  (Agung  &  Ery,  2017).  Jika  wajib  pajak  mendapatkan  pelayanan  yang baik  dan  berkualitas,  maka  diharapkan  akan  meningkatkan  kepuasan  yang  dimiliki  oleh  wajib pajak,  sehingga  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  perpajakannya  ( normatif  beliefs ). Pelayanan  yang  baik  dan  berkualitas  dari  pihak  pajak  akan  memberikan  harapan  kepada  wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak termotivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Noviantari & Ery, 2018). Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  (Ayu  &  Bambang,  2018  dan  Noviantari  &  Ery,  2018),  namun penelitian  Wulandari  et  al.  (2020)  dan  Bahri  et.al  (2018)  menunjukkan  hasil  berbeda  yaitu kualitas pelayanan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Melihat  kondisi  saat  ini  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dapat  juga  dipengaruhi  dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi.  Accenture  (2020)  mengemukakan  bahwa  Direktorat Jenderal  Pajak  akan  lebih  komparatif  dalam  melakukan  aktivitasnya  dengan  memanfaatkan perkembangan  teknologi  dan  mengimplikasikan  layanan  publik  secara  digital  pada  saat  ini. Modernisasi  sistem  merupakan  salah  satu  program  pembaharuan  yang  dikembangkan  oleh  DJP (Direktorat  Jenderal  Pajak)  dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  dalam  sistem administrasi perpajakan. Penggunaan teknologi informasi bukan sesuatu yang baru dalam sektor perpajakan, namun hal ini terbukti bahwa dengan adanya teknologi informasi yang berbasis data serta  dengan  adanya  regulasi  yang  mendukung  dapat  membuktikan  bahwa  memberikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaporan pajak serta secara signifikan mampu mengubah perilaku wajib  pajak  (Kemenkeu,  2021).  Hal  ini  sesuai  dengan Technology  Acceptance  Model (TAM) dimana  menjelaskan  bahwa  seseorang  dapat  menerima  serta  menggunakan  teknologi  karena memiliki keyakinan bahwa dapat memperoleh manfaat ( usefulness ) dan kemudahan ( easy to use ) dalam  mendapatkan  informasi  tanpa  perlu  mengeluarkan  usaha  yang  lebih  keras  (Davis,  1989). Barua (2020) yang mengemukakan bahwa sektor yang tidak dapat bertransformasi ke arah digital pada  saat  ini  maka  akan  mengalami  dampak  yang  paling  negatif.  Hal  ini  didukung  Nopiana  & Natalia  (2018)  mengemukakan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi  komunikasi  (TIK) berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak,  oleh  sebab  itu  dengan  adanya penggunaan  teknologi  pada  saat  ini  akan  menciptakan  kemudahan  terhadap  wajib  pajak  dalam melakukan  pembayaran  maupun  pelaporan  pajak  serta  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban. Diperkuat dengan hasil penelitian oleh Farida (2019) dan Andika & Yasa (2020) yang menunjukkan hasil bahwa kemajuan teknologi dan pemanfaatan TIK  (Teknologi  Informasi  Komunikasi)  dengan  menggunakan  e- filling telah  memberikan pengaruh  positif  dalam  meningkatkan  kepatuhan  pajak.  Perkembangan  dan  penggunaan (Teknologi Informasi Komunikasi) TIK berdampak positif terhadap penerimaan pajak (Mascagni et al. 2021).
Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga harus didukung dengan adanya sosialisasi yang baik. Sosialisasi  adalah  salah  satu  sarana  pembelajaran  untuk  mendapatkan  informasi  yang  akan mempengaruhi  persepsi  individu  sebelum  melakukan  sebuah  tindakan.  Sosialisasi  merupakan salah  satu  usaha  yang  paling  efektif  yang  dapat  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk meningkat  kepatuhan  wajib  pajak  (Hartana  &  Merkusiwati,  2018).  Semakin  sering  adanya kegiatan sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak maka pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai  perpajakan  maupun  sistem  perpajakan  akan  semakin  meningkat  dengan  harapan  akan mendorong  masyarakat  untuk  taat  dalam  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Ayu  &  Bambang (2018)  mengemukakan  dalam  penelitiannya  bahwa  jika  sosialisasi  dilakukan  dengan  baik  dan optimal  maka  wajib  pajak  akan  mendapatkan  pengetahuan  yang  lebih  banyak,  memberikan pemahaman  yang  baik  mengenai  perpajakan,  serta  menciptakan  sikap  sadar  terhadap kewajibannya dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sari & Saryadi (2019) dan Nopiana  &  Natalia  (2018)  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  namun  berbanding  terbalik  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  oleh  Noviyanti  &  Azam  (2021)  bahwa  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  Putri  (2018),  Ayu  &  Bambang  (2018),  Meifari  (2020)  dan  Nasrul  (2020)  yang menggunakan sosialisasi sebagai variabel moderasi yang menunjukkan hasil yang berbeda dalam penelitiannya.  Putri  (2018),  Ayu  &  Bambang  (2018),  dan  Nasrul  (2020)  menjelaskan  bahwa
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi  hubungan  antara  kesadaran,  moral  wajib  pajak,  kualitas pelayanan dan modernisasi sistem dengan menggunakan e- filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian  Meifari  (2020)  dan  Ayu  &  Bambang  (2018)  menunjukkan  hasil  yang  berbeda  bahwa sosialisasi pajak tidak terbukti memoderasi kesadaran wajib pajak, kewajiban moral wajib pajak, dan  kualitas  layanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  untuk  modernisasi  sistem menjelaskan  bahwa  sosialisasi  dapat  memoderasi  namun  memperlemah  hubungan  terhadap kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan sistem e- filling . Sehingga. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  perlu  merangkul  seluruh  masyarakat  dan  melakukan  sosialisasi  secara  terus-menerus  dan insentif.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan  secara  empiris  pengaruh  faktor  internal  dan eksternal  yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Makassar  Utara  yang  terdiri  dari  kesadaran  wajib  pajak,  moral  wajib  pajak, kualitas  pelayanan  dan  modernisasi  sistem  serta  sosialisasi  pajak  sebagai  variabel  moderasi. Walaupun,  penelitian  ini  sudah  banyak  diteliti  oleh  penelitian  sebelumnya  namun  penelitian  ini menjadi menarik karena fenomena yang ditemukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar serta inkonsisten hasil dari penelitian sebelumnya.

## STUDI LITERATUR

## Theory of Reasoned Action
Theory  Planned  Behavior atau  perilaku  terencana  merupakan  bentuk  pengembangan  lebih lanjut dari teori perilaku beralasan atau Theory of Reasoned Action. Fishbein dan Ajzen pertama kali  mengajukan  teori  TPB  (Theory  of  Planned  Behavior)  pada  tahun  1975.  Ajzen  menjelaskan bahwa  niat  individu  (behaviour  intention)  terhadap  suatu  perilaku  tertentu  merupakan  faktor utama dari perilaku individu. Dengan kata lain, perilaku yang dilakukan oleh individu disebabkan adanya niat untuk berperilaku ( Ajzen , 1991).
Niat  merupakan dorongan bagi  perilaku dan tindakan untuk  memprediksi perilaku apa yang ingin  dilakukan  dengan  niat  umum.  Ajzen  (1991)  mengidentifikasi  tiga  faktor  yang  dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku: behavioral beliefs , normative beliefs , dan control beliefs .

## Technology Acceptance Model
Davis  pertama  kali  membahas  Technology  Acceptance  Model  (TAM)  pada  tahun  1989. Dimana  TAM  ( Technology  Acceptance  Model )  merupakan  pengembangan  dari Theory  of Reasoned  Action (TRA)  atau Theory  of  Reasoned  Action yang  diperkenalkan  oleh  Ajzen  dan Fishbein (Biduri et al., 2021 ). Technology Acceptance Model (TAM) merupakan salah satu teori yang  digunakan  untuk  melihat  bagaimana  suatu  sistem  teknologi  dapat  mempengaruhi penggunaan  teknologi  dalam  aktivitas  sehari-hari.  Dengan  kata  lain,  menjelaskan  pengaruh penggunaan  sistem  informasi  dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  penerimaan  perilaku  individu dalam menggunakan sistem informasi. Davis (1989), ada empat sudut pandang (perspektif) dalam TAM, yaitu sudut pandang mengenai  kemudahan penggunaan ( perceived ease if use ), kegunaan ( usefulness ),  sikap  terhadap  pengguna  ( attitude  toward  using ),  dan  adanya  perilaku  agar  tetap menggunakan ( behavioral intention to use ).

## Kepatuhan Wajib Pajak
Menurut  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  74/PMK.03,  2012), Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya menurut  peraturan  perundang-undangan  tanpa  perlu  pemeriksaan,  penyidikan,  ancaman,  atau peringatan  (Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  74/PMK  03.,  2012). Ermawati  (2018)  menyatakan  bahwa  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  perilaku  wajib  pajak  dalam menyetor, melaporkan, dan membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dengan kata  lain, kepatuhan  wajib  pajak dapat  diartikan  sebagai  wajib  pajak  yang  sadar  akan kewajibannya  untuk  membayar  pajak  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Peraturan perundang-undangan yang berlaku  secara  sukarela  untuk  menghitung,  membayar,  dan  menyetor pajak.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262

## Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran  wajib  pajak  merupakan  bentuk  kesukarelaan  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Yustikasari et al., 2020). Kesadaran wajib pajak menggambarkan bahwa seseorang dalam keadaan telah mengetahui, memahami, dan mengerti  mengenai  segala  peraturan  perpajakan  serta  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak. Selain  itu,  kesadaran  juga  dapat  didapatkan  dari  pengalaman,  sehingga  akan  berperilaku  dalam melakukan suatu tindakan secara terstruktur dan dapat mencerminkan pengalaman yang dihadapi sebelumnya.  Teori  yang  berkaitan  dengan  kesadaran  wajib  pajak  yaitu Theory  of  Planned Behavior (TPB)  atau  teori  perilaku  terencana.  Teori  ini  menggambarkan  bahwa  sebelum seseorang  memutuskan  untuk  melakukan  suatu  tindakan,  maka  hendaknya  individu  tersebut memiliki  kepercayaan  dan  keyakinan  ( behavioral  beliefs ),  mengenai  hasil  yang  akan  diperoleh dari  berlaku  di  masa  yang  akan  datang  (Ajzen,  1991).  Setelah  itu  individu  akan  memutuskan untuk  melaksanakan  atau  tidak.  Hal  ini  berkaitan  dengan  kesadaran  wajib  pajak,  seorang  wajib pajak  yang  memiliki  tingkat  kesadaran  pajak  yang  baik  dan  tinggi  serta  memiliki  kepercayaan akan meningkatkan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Noviyanti & Azam (2021)  menyatakan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai perpajakan, maka akan meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak. Sehingga muncul motivasi dan kepercayaan dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  dipertegas  dengan  hasil  penelitian  oleh  Sari  & Saryadi  (2019)  membuktikan  bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  kesadaran  wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Moral Wajib Pajak
Moral  merupakan  kesukarelaan  dalam  melaksanakan  kewajibannya  pajak  sesuai  dengan peraturan  perpajakan  yang  berlaku  dikarenakan  adanya  motivasi  intrinsik  dan  kesadaran  wajib pajak  yang  dimiliki  setiap  individu  (Cahyonowati,  2011).  Kewajiban  moral  yang  dimiliki seseorang tidak dapat dipaksakan dan bukan bersumber dari luar individu melainkan dari dalam diri atau hati nurani setiap individu yang meliputi etika, prinsip hidup, dan adanya rasa bersalah jika  tidak  melakukan  perilaku.  Teori  yang  berkaitan  dengan  moral  wajib  pajak  yaitu Theory  of Planned  Behavior (TPB)  atau  teori  perilaku  terencana  (Ajzen,  1991).  Teori  ini  dapat menggambarkan  bahwa  sebelum  seseorang  memutuskan  untuk  melakukan  tindakan,  maka hendaknya  individu  tersebut  memiliki  niat  atau  keinginan,  pengetahuan  dan  kesadaran  sehingga individu  memiliki  motivasi  yang  dapat  mendorong  untuk  bertindak.  Hal  ini  berkaitan  dengan moral  wajib  pajak,  seorang  wajib  pajak  yang  memiliki  moral  yang  baik  akan  dapat  memiliki persepsi yang baik, sehingga dapat mengkontrol setiap perilakunya ( control belief ). Oleh karena itu jika moral wajib pajak baik maka akan menciptakan perilaku yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Ayu & Bambang (2018) menyatakan bahwa moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kewajiban moral bersumber dari niat setiap wajib pajak sebelum memutuskan untuk berperilaku. Wajib pajak yang memiliki persepsi yang baik dan selalu  berpikir  positif  serta  berperilaku  baik  maka  wajib  pajak  tersebut  memiliki  tingkat  moral yang tinggi juga. Sehingga muncul motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini  dipertegas  dengan  hasil  penelitian  oleh  Purnamasari  &  Sudaryo  (2018)  membuktikan  bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  moral  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 2 : Moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Kualitas  Pelayanan
Pelayanan  merupakan  kemampuan  pihak  pajak  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  dan keperluan  yang  dibutuhkan  oleh  wajib  pajak  (Wulandari  et  al.,  2020).  Agung  &  Ery  (2017) mengemukakan  bahwa  kualitas  pelayanan  mampu  diukur  dengan  melihat  kemampuan  pihak pajak  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan  maupun  memberikan  pelayanan  secara  tanggap, memiliki  kesopanan,  dan  dapat  dipercaya  oleh  wajib  pajak,  serta  dapat  melihat  kemampuan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
dalam  memberikan  informasi  yang  relevan  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku sehingga,  pihak  pajak  dituntut  selalu  memberikan  pelayanan  yang  ramah  serta  adil  terutama setelah  adanya  perubahan  dalam  sistem  perpajakan  menjadi self  assessment  system .  Hal  ini menjelaskan  bahwa  adanya  kualitas  layanan  yang  diberikan  pihak  pajak  akan  memberikan harapan  kepada  wajib  pajak  sehingga,  memiliki  keinginan  dan  niat  untuk  berperilaku  serta mendorong  wajib  pajak  untuk  patuh  melaksanakan  kewajiban  pajaknya.  Teori  yang  berkaitan dengan kualitas pelayanan ialah theory of planned behavior atau teori perilaku terencana (Ajzen, 1991).  Teori  ini  menjelaskan  pengaruh  kualitas  pelayanan  dengan normatif  belief terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar  pajak.  Pelayanan  yang  baik  dari  pihak  otoritas  pajak akan  memberikan  harapan  harapan  maupun  kenyamanan  kepada  wajib  pajak,  sehingga  wajib pajak  memiliki  motivasi  untuk  mencapai  harapan  tersebut  (Noviantari  &  Ery,  2018).  Hal  ini sejalan  dengan  penelitian  Agung  &  Ery  (2017)  menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan  yang  berkualitas  maka  wajib  pajak  merasa  senang  dan  puas  atas  layanan  yang diberikan  pihak  pajak,  hal  ini  disebabkan  karena  wajib  pajak  merasa  dipermudah  dalam melaksanakan  semua  hak  dan  kewajibannya  sebagai  wajib  pajak  Berdasarkan  uraian  tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Modernisasi Sistem
Modernisasi  sistem  adalah  satu  di  antara  inovasi  pengembangan  dalam  memanfaatkan kemajuan  teknologi  dengan  tujuan  untuk  mempermudah  wajib  pajak  dalam  menjalankan kewajiban  pajak  sehingga  akan  meningkatkan  kepercayaan,  produktivitas,  integritas,  serta meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  secara  sukarela  (Direktorat  Jenderal  Pajak,  2007). Technology  Acceptance  Model (TAM)  ini  memprediksi  apakah  teknologi  baru  dapat mempengaruhi  kehidupan  sehari-hari  atau  tidak  (Davis,  1989).  Teknologi  informasi  dapat dikaitkan  dengan  pelayanan,  sehingga  penggunaan  teknologi  dapat  membantu  pekerjaan  agar menjadi lebih efektif dan efisien disebabkan setiap individu cenderung akan selalu menggunakan teknologi  jika  memiliki  manfaat  dan  mempermudah  ( ease  of  use )  segala  kegiatan  aktivitasnya (Andika & Yasa, 2020). Penelitian Andika & Yasa (2020) menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan  dengan  menggunakan  teknologi  informasi  komunikasi  (TIK)  berpengaruh  positif terhadap kepatuhan wajib  pajak. Penggunaan  teknologi harus memiliki  manfaat dan kemudahan dalam  mengoperasikan,  oleh  karena  itu  wajib  pajak  lebih  memilih  untuk  memanfaatkan  dan menggunakan  teknologi  dalam  menjalankan  kewajiban  perpajakannya.  Hal  ini  didukung  oleh Farida (2019), menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memanfaatkan perkembangan teknologi dengan terus meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya,  seperti  penggunaan  aplikasi  e- filing ,  e- form ,  e- registration ,  e- payment ,  dan  lainnya. Sehingga  terbukti  bahwa  perkembangan  teknologi  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak karena  wajib  pajak  merasa  efisien,  efektif,  dan  membantu  dalam  memenuhi  kewajiban  sebagai wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H 4 : Modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Sosialisasi  Pajak
Sosialisasi  pajak  adalah  satu  di  antara  sarana  dalam  meningkatkan  pengetahuan  mengenai perpajakan.  Melalui  sosialisasi,  maka  wajib  pajak  dapat  lebih  banyak  mendapatkan  informasi mengenai  peraturan  maupun  regulasi  perpajakan  yang  ada,  sehingga  akan  mendorong  dan memotivasi  kesadaran  wajib  pajak  serta  secara  langsung  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Penelitian Putri (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dapat memoderasi hubungan antara  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh DJP akan memberikan pengetahuan yang baik terhadap masyarakat mengenai segala hal tentang perpajakan,  sebaliknya  jika  DJP  jarang  melakukan  kegiatan  sosialisasi  terhadap  kepada  wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung menghindari pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan dan  kepercayaan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat. Hartana  &  Merkusiwati  (2018)  membuktikan bahwa  sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Hal tersebut  menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  sosialisasi  dapat  memberikan  pengetahuan  dan membangun keyakinan serta menciptakan kepercayaan wajib pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat sosialisasi pajak yang dilakukan oleh DJP, maka semakin meningkat juga  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 5 : Sosialisasi Pajak dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sosialisasi  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  dalam  menjalankan  kewajibannya.  Sari  &  Saryadi  (2019)  menyatakan  bahwa  sosialisasi berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Adanya  sosialisasi  pajak,  maka  wajib  pajak  akan lebih  memahami  mengenai  peraturan  perpajakan,  mendapatkan  sebuah  informasi  yang  terbaru, serta  mampu  mendapatkan  pengarahan  dari  DJP  sehingga,  wajib  pajak  dapat  termotivasi  dan meningkatkan  moral  untuk  lebih  patuh  dalam  melakukan  kewajibannya  dengan  baik  dan  benar karena  kewajiban  moral  merupakan  motivasi  internal  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak.  Penelitian Nasrul  (2020)  membuktikan  bahwa  sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi  dan  memperkuat pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa  kewajiban  moral  yang  tinggi  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  serta  dengan  adanya sosialisasi  yang  baik  maka  akan  meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak  serta  kesadaran  wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya jika DJP jarang melakukan kegiatan sosialisasi terhadap kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung  menghindari  pajak  dikarenakan  kurangnya  pengetahuan  dan  kepercayaan  yang dimiliki oleh masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 6 :  Sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  moral  wajib  pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sosialisasi  adalah  sebuah  kegiatan  yang  akan  memberikan  wajib  pajak  informasi  terbaru mengenai perpajakan, keterampilan dan lainnya. Sehingga wajib pajak dapat berkontribusi dalam melaksanakan  kewajiban  pajak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sosialisasi  perpajakan  dapat  menjadi  motivasi  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya karena  dipengaruhi  harapan  tertentu  sehingga  akan  mendorong  individu  dalam  berperilaku. Kualitas  pelayanan  bukan  hanya  dari  perlakuan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  saja  namun wajib pajak juga dapat melihat cara menyampaikan maupun memberikan informasi yang relevan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak termotivasi dan berkeinginan melaksanakan kewajiban perpajakannya  (Prada  &  Firmansyah,  2020).  Sosialisasi  yang  baik  akan  memberikan  dampak yang  baik  kepada  wajib  pajak.  Wajib  pajak  dapat  mengetahui  secara  keseluruh  mengenai informasi  atau  pengetahuan  mengenai  peraturan  perpajakan  serta  dapat  memberikan  motivasi terhadap wajib pajak untuk taat terhadap pajak dan membuat wajib pajak memiliki kepercayaan dan  keyakinan  untuk  memilih  perilaku  taat  pajak.  adanya  kualitas  pelayanan  yang  baik  dan pemberian  sosialisasi  perpajakan  yang  benar  dan  baik  maka  diharapkan  kepatuhan  wajib  pajak akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  (Ayu  &  Bambang,  2018).  Hal  ini  sejalan  dengan penelitian  Agung  &  Ery  (2017)  yang  menunjukkan  hasil  bahwa  sosialisasi  perpajakan memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut: H 7 :  Sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  kualitas  pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Modernisasi  sistem  merupakan  salah  satu  proses  pembaharuan  dalam  bidang  perpajakan dengan  menggunakan  bantuan  teknologi.  Adanya  teknologi  informasi  yang  berbasis  data,  serta adanya  regulasi  mendukung,  mampu  menambahkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pelaporan pajak  serta  secara  signifikan  mampu  mengubah  perilaku  wajib  pajak  (Kemenkeu,  2021). Sosialisasi  mengenai  penggunaan  sistem  administrasi  perpajakan  secara  online  bertujuan  untuk
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
memberikan  pemahaman,  pengetahuan  sehingga  dapat  melaksanakan  kewajiban  pajak  dengan baik  sesuai  dengan  perundang-undangan  berlaku.  Semakin  luasnya  sosialisasi  yang  dilakukan DJP  mengenai  sistem  perpajakan  yang  digunakan  maka  semakin  baik  juga  pengetahuan  wajib pajak  mengenai  sistem  perpajakan  yang  modern  begitu  juga  sebaliknya,  semakin  rendah sosialisasi  yang  dilakukan  maka  semakin  minim  juga  pengetahuan  wajib  pajak  yang  dimiliki mengenai sistem tersebut. Secanggih apapun sebuah sistem jika DJP tidak melakukan sosialisasi mengenai  manfaat  dan  kemudahan  dalam  menggunakan  sistem  tersebut,  maka  wajib  pajak memilih  tidak  menggunakannya.  Begitu  sebaliknya  jika  wajib  pajak  mendapatkan  sosialisasi mengenai  penggunaan  sistem  tersebut  dalam  memberikan  manfaat  dan  kemudahan  maka  wajib pajak  memilih  untuk menggunakan  sistem tersebut.  Oleh karena itu dengan adanya modernisasi sistem  dengan  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  dalam  sektor  perpajakan  akan mempermudah  DJP  memberikan  pelayanan  secara  maksimal  dan  mempermudah  wajib  pajak dalam  melaksanakan  kewajibannya,  serta  mempermudah  dalam  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat. Putri  (2018)  membuktikan  bahwa  sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi  dan memperkuat  hubungan  dalam  menggunakan e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini didukung  dengan  penelitian  oleh  Ismail  et  al.,  (2018),  mengemukakan  bahwa  sosialisasi  pajak mampu  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  penerapan  sistem e-filling terhadap  kepatuhan wajib pajak. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani &  Tambun  (2016),  yaitu  sosialisasi  dapat  memoderasi  namun  memperlemah  hubungan  antara penerapan  sistem e-filling terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  berdasarkan  uraian  tersebut,  maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H 8 :  Sosialisasi  pajak  dapat  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  modernisasi  sistem terhadap kepatuhan wajib pajak

## METODE
Metode  tersebut  merupakan  informasi  yang  cukup  bagi  pembaca  untuk  mengikuti  alur penelitian  dengan  baik  sehingga  pembaca  yang  akan  mengkaji  atau  mengembangkan  penelitian serupa  memperoleh  gambaran  tentang  langkah-langkah  penelitian  tersebut.  Bagian  ini,  populasi dan  sampel,  variabel  penelitian  operasional,  data  yang  digunakan  (jenis  dan  sumber),  teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data ( model analysis ).
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  tujuan  melihat  ada  atau  tidaknya pengaruh  antara  satu  variabel  bebas  dengan  variabel  terikat  serta  dengan  adanya  variabel moderasi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode non  probability  sampling yaitu  teknik sampling insidental .  Pengambilan  sampel  dengan  menggunakan sampling  insidental yang  merupakan teknik  pengambilan  sampel  berdasarkan    kebetulan,    yaitu    siapa  saja  yang  secara  kebetulan bertemu dengan  peneliti  dapat  digunakan  sebagai  sampel  apabila  orang  tersebut  sesuai  sebagai sumber data (Sugiyono, 2017:81). Populasi penelitian ini yaitu 247.002 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di  KPP  Pratama  Makassar Utara. Sampel penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang  pribadi  dengan  menggunakan  rumus slovin dengan  standar  error  10%.  Metode  dalam penelitian  ini  yaitu  regresi  linier  berganda  dan  MRA  ( Moderated  Regression    Analysis )  dengan memanfaatkan software  IBM  Statistical  Package  for  Social  Sciences (SPSS),  yang  bertujuan untuk  menguji  kekuatan  hubungan  antara  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  variabel  independen yaitu  kesadaran  wajib  pajak  dan  modernisasi  sistem,  serta  sosialisasi  pajak  sebagai  variabel moderating. Penyebaran dan pengumpulan kuesioner dilakukan secara langsung di KPP Pratama Makassar Utara.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (eksogen) yaitu kesadaran wajib pajak, moral  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  dan  modernisasi  sistem.  Sosialisasi  pajak  dan  kepatuhan wajib  pajak  merupakan  variabel  endogen.  Kesadaran  wajib  pajak  adalah  kondisi  di  mana  wajib pajak memiliki kemauan dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela dengan memberikan kontribusi dana sebagai bentuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yustikasari et al., 2020). Variabel ini diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu adanya kesadaran dan kemauan dalam melaksanakan  kewajibannya,  mengetahui  fungsi,  dan  adanya  keyakinan  wajib  pajak  bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara (Hartana & Merkusiwati, 2018). Variabel dalam penelitian ini terdiri 6 pertanyaan, setiap pertanyaan diukur
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
dengan  menggunakan  skala  penilaian  1-5  poin  dengan  tujuan  memudahkan  responden  untuk mengidentifikasi  jawaban  serta  meminimalisir  kebingungan  para  responden.  Adapun  penelitian poinnya terdiri dari, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).
Moral  wajib  pajak  adalah  bentuk  dari  adanya  sifat  kesukarelaan  karena  adanya  motivasi intrinsik  yang  ada  dalam  diri  wajib  dengan  memberikan  kontribusi  dana  dalam  melaksanakan kewajiban  pajaknya  sebagai  bentuk  mematuhi  peraturan  perpajakan  (Cahyonowati,  2011). Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  3  indikator  yaitu  melanggar  etika,  perasaan  bersalah ketika tidak melakukan melaksanakan kewajiban, dan kesadaran Moral (Purnamasari & Sudaryo, 2018).  Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  6  pertanyaan,  setiap  pertanyaan  diukur  dengan menggunakan skala penilaian 1-5 poin yang terdiri dari yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).
Kualitas  pelayanan  merupakan  cerminan  kemampuan  pihak  pajak  dalam  memberikan  tingkat kepuasan  mengenai  layanan  kepada  wajib  pajak  (parasuraman  et  al.  1985).  Variabel  ini  diukur dengan  menggunakan  5  indikator  yaitu  keandalan  ( reliability ),  responsif  ( responsiveness ), jaminan  ( assurance ),  empati  ( empathy ),  dam  berwujud  ( tangible )  (Harmenita  et  al,  2016). Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  10  pertanyaan,  setiap  pertanyaan  diukur  dengan menggunakan skala penilaian 1-5 poin yang terdiri dari yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).
Modernisasi  sistem  adalah  inovasi  atau  pengembangan  yang  dilakukan  Direktorat  Jenderal Pajak  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  berbasis  data,  serta  adanya  regulasi mendukung,  mampu  menambahkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  pelaporan  pajak  serta  secara signifikan mampu mengubah perilaku wajib pajak (Kemenkeu, 2021). Variabel ini diukur dengan menggunakan  2  indikator  yaitu  persepsi  manfaat  ( usefulness )  dan  persepsi  kemudahan  ( ease  of use ) (Andika & Yasa, 2020). Variabel dalam penelitian ini terdiri 7 pertanyaan, setiap pertanyaan diukur dengan menggunakan skala penilaian 1-5 poin yang terdiri dari yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).
Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dimana kepatuhan wajib pajak adalah wujud dalam  melaksanakan  kewajibannya  mulai  dari  menghitung,  membayar,  menyetor,  sampai melaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang  berlaku  (Ermawati,  2018).  Variabel  ini  diukur  dengan  menggunakan  3  indikator  yaitu kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan,  dan  membayar  pajak  terutang,  dan  kepatuhan  dalam  pelaporan  SPT  dan pembayaran  tunggakan  (Nopiana  &  Natalia,  2018).  Variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  7 pertanyaan, setiap pertanyaan diukur dengan menggunakan skala penilaian 1-5 poin yang terdiri dari  yaitu  Sangat  Tidak  Setuju  (STS),  Tidak  Setuju  (TS),  Netral  (N),  Setuju  (S),  Sangat  Setuju (SS). Sosialisasi pajak merupakan variabel moderasi dalam dalam penelitian ini.
Sosialisasi  pajak  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  untuk memberikan  pemahaman,  informasi,  dan  pembinaan  terhadap  masyarakat  mengenai  peraturan perpajakan  yang  berlaku  (Hartana  &  Merkusiwati,  2018).  Variabel  ini  diukur  dengan menggunakan 3 indikator yaitu menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi, menyelenggarakan  sosialisasi  dengan  memanfaatkan  media  sosial,  dan  manfaat  sosialisasi. Variabel dalam penelitian ini terdiri 6 pertanyaan, setiap pertanyaan diukur dengan menggunakan skala  penilaian  1-5  poin  yang  terdiri  dari  yaitu  Sangat  Tidak  Setuju  (STS),  Tidak  Setuju  (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

## HASIL
Penelitian  ini  menggunakan  Pearson  Correlation  dalam  pengujian  validitas  dengan  cara membandingkan  nilai  r hitung dan  r tabel dengan  tingkat  signifikansi  sebesar  5%.  Jika    r hitung lebih besar dibandingkan r tabel (r hitung > r tabel ) maka data tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika  r hitung lebih kecil dibandingkan r tabel (r hitung < r tabel ) maka data tersebut tidak valid (Sugiyono, 2017:134). Tabel  3  menunjukkan  bahwa  semua  hasil  pengujian  validitas  di  semua  item  diperoleh  nilai r hitung lebih  besar  dari  nilai  r tabel (r hitung >  r tabel ),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  semua  item pertanyaan  dalam  kuesioner  penelitian  ini  dapat  menjelaskan  setiap  variabel  penelitian  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
terdiri  dari  kesadaran  wajib  pajak,  moral  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  modernisasi  sistem, kepatuhan  wajib  pajak,  serta  sosialisasi  pajak.  Hasil  pengujian  validitas  data  dalam  penelitian sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas Variabel Item R hitung R tabel Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) X 1 .1.1  0.782 0.197 Valid X 1 .1.2  0.670 0.197 Valid X 1 .2.1  0.787 0.197 Valid X 1 .2.2  0.820 0.197 Valid X 1 .3.1  0.836 0.197 Valid X 1 .3.2  0.779 0.197 Valid Moral Wajib Pajak (X 2 ) X 2 .1.1  0.639 0.197 Valid X 2 .1.2  0.638 0.197 Valid X 2 .2.1  0.669 0.197 Valid X 2 .2.2  0.625 0.197 Valid X 2 .3.1  0.825 0.197 Valid X 2 .3.2  0.737 0.197 Valid Kualitas Pelayanan (X 3 ) X 3 .1.1  0.600 0.197 Valid X 3 .1.2  0.755 0.197 Valid X 3 .2.1  0.808 0.197 Valid X 3 .2.2  0.811 0.197 Valid X 3 .3.1  0.714 0.197 Valid X 3 .3.2  0.779 0.197 Valid X 3 .4.1  0.769 0.197 Valid X 3 .4.2  0.759 0.197 Valid X 3 .5.1  0.658 0.197 Valid X 3 .5.2  0.559 0.197 Valid Modernisasi Sistem (X 4 ) X 4 .1.1  0.824 0.197 Valid X 4 .1.2  0.820 0.197 Valid X 4 .1.3  0.857 0.197 Valid X 4 .2.1  0.858 0.197 Valid X 4 .2.2  0.804 0.197 Valid X 4 .2.3  0.844 0.197 Valid X 4 .2.4  0.801 0.197 Valid Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y.1.1 0.549 0.197 Valid Y.1.2 0.567 0.197 Valid Y.2.1 0.828 0.197 Valid Y.2.2 0.797 0.197 Valid Y.3.1 0.836 0.197 Valid Y.3.2 0.900 0.197 Valid Y.3.3 0.754 0.197 Valid Sosialisasi Pajak (Z) Z.1.1 0.518 0.197 Valid Z.1.2 0.748 0.197 Valid Z.2.1 0.797 0.197 Valid Z.2.2 0.785 0.197 Valid Z.3.1 0.835 0.197 Valid Z.3.2 0.789 0.197 Valid
Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Uji  reliabilitas  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  hasil  pengujian  tetap  konsisten  jika dilakukan pengujian dua kali atau lebih terhadap pertanyaan yang sama serta alat ukur yang sama.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Variabel  dikatakan  variabel  jika  memiliki  nilai Cronbach  Alpha >  0,60  (Sugiyono,  2017:134). Tabel 4 menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari nilai standar  koefisien  alpha  sebesar  0.60.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  instrumen  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  sudah  reliabel  atau  handal.  Hasil  pengujian  reliabilitas  data  penelitian  ini sebagai berikut:
Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Standar Koefisien Alpha Cronbach Alpha Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) 0.60 0.856 Reliabel Moral Wajib Pajak (X 2 ) 0.60 0.768 Reliabel Kualitas Pelayanan (X 3 ) 0.60 0.898 Reliabel Modernisasi Sistem (X 4 ) 0.60 0.919 Reliabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 0.60 0.866 Reliabel Sosialisasi Pajak (Z) 0.60 0.837 Reliabel
Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Statistik  deskriptif  variabel  dalam  penelitian  ini  memberikan  gambaran  suatu  data  dilihat  dari nilai  minimum,  maksimum,  rata-rata  (mean)  dan  standar  deviasi.  Data  yang  diolah  dalam penelitian sebanyak 100 sampel, sebagai berikut:
Tabel 5 Statistik Deskriptif Variabel Variabel Item N Min  Mak  Mean Std. Vad Mean Variabel Std. Vad Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) X 1 .1.1  100 1 5 4,12 0,640 X 1 .1.2  100 3 5 3,82 0,833 X 1 .2.1  100 3 5 4,35 0,575 X 1 .2.2  100 3 5 4,31 0,580 25,4200 2,90656 X 1 .3.1  100 3 5 4,41 0,552 X 1 .3.2  100 3 5 4,41 0,587 Moral Wajib Pajak (X 2 ) X 2 .1.1  100 3 5 4,50 0,577 X 2 .1.2  100 2 5 4,42 0,589 X 2 .2.1  100 3 5 4,26 0,579 24,6500 2,99958 X 2 .2.2  100 1 5 3,64 0,858 X 2 .3.1  100 1 5 3,87 0,760 X 2 .3.2  100 1 5 3,96 0,952 Kualitas Pelayanan (X 3 ) X 3 .1.1  100 3 5 4,33 0,551 X 3 .1.2  100 1 5 4,09 0,818 X 3 .2.1  100 1 5 4,15 0,770 X 3 .2.2  100 1 5 4,21 0,769 X 3 .3.1  100 1 5 4,37 0,730 42.5500 5.15688 X 3 .3.2  100 1 5 4,26 0,733 X 3 .4.1  100 2 5 4,25 0,690 X 3 .4.2  100 2 5 4,29 0,671 X 3 .5.1  100 1 5 4,42 0,680 X 3 .5.2  100 1 5 4,18 0,687 Modernisasi Sistem (X 4 ) X 4 .1.1  100 1 5 4,05 0,925 X 4 .1.2  100 2 5 4,15 0,833 X 4 .1.3  100 1 5 4,32 0,763 X 4 .2.1  100 1 5 4,19 0,800 29.6700 4.29953 X 4 .2.2  100 2 5 4.31 0,614 X 4 .2.3  100 3 5 4,40 0,568 X 4 .2.4  100 2 5 4,25 0,672
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y.1.1  100 1 5 4,10 0,659 Y.1.2  100 3 5 4,12 0,573 Y.2.1  100 1 5 4,25 0,821 Y.2.2  100 1 5 4,14 0,853 29.5500 3.61360 Y.3.1  100 2 5 4,29 0,655 Y.3.2  100 3 5 4,40 0,568 Y.3.3  100 2 5 4,25 0,672 Sosialisasi Pajak (Z) Z.1.1 100 2 5 4,39 0,665 Z.1.2 100 1 5 3,64 0,847 Z.2.1 100 2 5 3,99 0,627 23.3600 3.45978 Z.2.2 100 1 5 3,89 0,750 Z.3.1 100 1 5 3,42 1.016 Z.3.2 100 1 5 4,03 0,688
Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Tabel 5  menunjukkan bahwa semua responden telah mengisi kuesioner yang diberikan secara lengkap, tetapi masih banyak responden memberikan poin 1 di setiap pertanyaan. Jika dilihat dari setiap  variabel,  variabel  kualitas  pelayanan  memiliki  variasi  jawaban  tertinggi  dibandingkan variabel bebas (eksogen) lainnya, hal ini memberikan sinyal bahwa responden antar satu dengan lainnya  mendapatkan  tingkat  kualitas  pelayanan  yang  berbeda  atau  tidak  sama.  Variabel kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari 3 indikator dan 7 pertanyaan memiliki hasil nilai standar deviasi terendah ada pada indikator ke dua dan poin pertanyaan ke empat yang arti bahwa masih banyak  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  terdaftar  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  belum memahami  cara  melakukan  perhitungan,  pembayaran,  serta  pelaporan  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  yang  berlaku.  Sedangkan  pada  variabel  sosialisasi  pajak  memiliki  nilai  minimum terendah  terdapat  pada  indikator  3  pertanyaan  5,  artinya  masih  ada  wajib  pajak  yang  belum mengetahui  peraturan  perpajakan  yang  berlaku  sehingga  wajib  pajak  kurang  termotivasi  dalam melaksanakan kewajibannya secara sukarela.
Pengujian  normalitas  secara  statistik  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  Kolmogorov Smirnov.  Uji  normalitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  data  telah  terdistribusi secara  normal  atau  tidak.  Tabel  6  menunjukkan  bahwa  nilai  sig Kolmogorov  Smirnov dalam penelitian ini sebesar 0.089 lebih besar dari sig 0.05 (0.89 > 0.05). Hal ini berarti model regresi dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal
Tabel 6 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 100 Normal Parameters a,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.20104204 Most Extreme Differences  Absolute .083 Positive .083 Negative -.055 Test Statistic .083 Asymp. Sig. (2-tailed) .089 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction. Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Uji  multikolinearitas  dalam  penelitian  ini  dengan  menghitung  nilai  VIF  ( Variance  Inflation Factor ).  Tujuan  dari  uji  ini  untuk  memberikan  buktikan  apakah  ada  atau  tidaknya  hubungan multikolinearitas  antara  variabel  eksogen  dengan  variabel  eksogen  lainnya.  Jika  nilai  VIF  >  10
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  multikolinearitas.  Tabel  7  menunjukkan  bahwa  nilai  VIF  di semua  variabel  bebas  maupun  interaksi  memiliki  nilai  di  bawah  10,  sehingga  semua  variabel tidak memiliki masalah multikolinearitas (non multikolinearitas). Hasil pengujian multikolinearitas sebagai berikut:
Tabel 7 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel VIF Keterangan Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) 3.180 Non Multikolinearitas Moral Wajib Pajak (X 2 ) 1.810 Non Multikolinearitas Kualitas Pelayanan (X 3 ) 1.029 Non Multikolinearitas Modernisasi Sistem (X 4 ) 2.353 Non Multikolinearitas Sosialisasi Pajak (Z) 3.180 Non Multikolinearitas
Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan model glejser yang bertujuan untuk menunjukkan apakah terjadi ketidaksamaan variansi pada suatu model regresi dari residual dalam satu  pengamatan  dengan  pengamatan  lainnya.  Tabel  8  menunjukkan  bahwa  semua  variabel eksogen memiliki nilai tingkat signifikan lebih besar 5% atau 0,05. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa  model  uji  dalam  penelitian  ini  bebas  dari  masalah  heteroskedastisitas  dengan  kata  lain bahwa model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1.010 1.098 .920 .360 Kesadaran Wajib Pajak .001 .051 .005 .028 .978 Moral Wajib Pajak -.032 .037 -.116 -.852 .396 Kualitas Pelayanan .013 .016 .084 .824 .412 Modernisasi Sistem .030 .029 .156 1.008 .316 Sosialisasi Pajak -.036 .039 -.153 -.937 .351
Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Hasil  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  analisis  regresi  linear  berganda dengan memanfaatkan SPSS Versi 26. Hasil pengujian dalam dilihat ada tabel 9, sebagai berikut;
Tabel 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Hasil Uji B Std. Error Beta Hipotesis 1  (Constant) 5.376 1.646 3.267  .002 Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) .410 .076 .330 5.398  .000  Diterima Moral Wajib Pajak (X 2 ) -.103 .056 -.086  -1.855  .067  Ditolak Kualitas Pelayanan (X 3 ) -.045 .024 -.064  -1.853  .067  Ditolak Modernisasi Sistem .615 .044 .732  13.923  .000  Diterima
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
(X 4 ) Sosialisasi Pajak (Z) -.002 .058 -.002 -.037  .971 R 0,943 R Square 0,890 Adjusted R Square 0,884 F Hitung 151,385 Sig. F 0,000 Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Hasil pengujian  pada Tabel 9  menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square  dalam penelitian ini  sebesar  0,884  atau  88,4%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  kepatuhan  wajib  pajak dipengaruhi oleh variabel kesadaran wajib pajak (X 1 ), moral wajib pajak (X 2 ),  kualitas pelayanan (X 3 ),    dan  modernisasi  sistem  (X 4 )    sebesar  88,4%.  Selebihnya  sebesar  11,6%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam  penelitian  ini.  Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  dijelaskan dengan model regresi sebagai berikut:
Y = 5,376 + 0,410X 1 - 0,103X 2 - 0,045X 2 + 0,340X 4 + e…………………(1)
Penjelasan dalam persamaan regresi, sebagai berikut:
Nilai  α  (konstanta)  dalam  penelitian  ini  sebesar  5,376  yang  artinya  jika  variabel  kesadaran wajib  pajak,  moral  wajib  pajak,  kualitas  pelayanan,  dan  modernisasi  sistem  bernilai  0,  maka kepatuhan wajib pajak memiliki nilai sebesar 5,376
Pada  tabel  9  menunjukkan  bahwa  hasil  analisis  regresi  antara  kesadaran  wajib  pajak  dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai t hitung lebih besar dari t tabel yakni 5,398 > 1,985 serta nilai profitabilitas  signifikansi  sebesar  0.000  <  0.050.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, nilai koefisien  untuk  variabel  kesadaran  wajib  pajak  sebesar  0,410  yang  menunjukkan  bahwa  arah hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak bernilai positif. Nilai koefisien yang  positif  mengindikasi  memiliki  hubungan  yang  searah,  dengan  kata  lain  bahwa  semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hasil  analisis  regresi  antara  moral  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  mempunyai  nilai t hitung lebih  kecil  dari  t tabel yakni  (-1,855)  <  1,985  serta  nilai  profitabilitas  signifikansi  sebesar 0.067 > 0.050. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara moral wajib pajak dan kepatuhan wajib  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan.  Selain  itu,  nilai  koefisien  untuk  variabel kesadaran  wajib  pajak  sebesar  (-0,103)  yang  menunjukkan  bahwa  arah  hubungan  antara kesadaran  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  bernilai  negatif.  Nilai  koefisien  yang  negatif mengindikasi bahwa tidak memiliki hubungan yang searah. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan  bahwa  Hipotesis  2  ditolak,  yang  berarti  bahwa  moral  wajib  pajak  tidak  signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
Tabel 9 hasil analisis regresi antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yakni (-1,853) < 1,985 serta nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0.067 > 0.050. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib  pajak  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan.  Selain  itu,  nilai  koefisien  untuk  variabel kesadaran  wajib  pajak  sebesar  (-0,045)  yang  menunjukkan  bahwa  arah  hubungan  antara kesadaran  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  bernilai  negatif.  Nilai  koefisien  yang  negatif mengindikasi bahwa tidak memiliki hubungan yang searah. Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan  bahwa  Hipotesis  3  ditolak,  yang  berarti  bahwa  kualitas  pelayanan  tidak  signifikan dan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil  analisis  regresi  antara  modernisasi  sistem  dan  kepatuhan  wajib  pajak  mempunyai  nilai t hitung lebih besar dari t tabel yakni 13,923 > 1,985 serta nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0.000 < 0.050. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara modernisasi sistem dan kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh signifikan. Selain itu, nilai koefisien untuk variabel modernisasi sistem sebesar 0,615 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara modernisasi sistem dan kepatuhan wajib  pajak  bernilai  positif.  Nilai  koefisien  yang  positif  mengindikasi  memiliki  hubungan  yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
searah, dengan kata lain bahwa semakin tinggi pengetahuan mengenai modernisasi sistem pajak maka  semakin  tinggi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil  analisis  ini,  dapat disimpulkan  bahwa  Hipotesis  4  diterima,  yang  berarti  bahwa  modernisasi  sistem  berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Penelitian ini juga menggunakan model MRA ( Moderated Regression Analysis ) dengan tujuan untuk  mengetahui  hubungan  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Moral  Wajib  Pajak,  Kualitas Pelayanan,  dan  Modernisasi  Sistem  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dengan  menggunakan Sosialisasi  Pajak  sebagai  variabel  moderasi.  Berikut  hasil  uji  MRA  ( Moderated  Regression Analysis ), sebagai berikut:
Tabel 10 Hasil Uji MRA (Moderated Regression Analysis) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Hasil Uji B Std. Error Beta Hipotesis 1  (Constant) 7.542 9.259 .815 .417 Kesadaran Wajib Pajak (X 1 ) -.612 .466 -.492 -1.314  .192 Moral Wajib Pajak (X 2 )  -.673 .278 -.559 -2.418  .018 Kualitas Pelayanan (X 3 ) .229 .212 .326 1.078  .284 Modernisasi Sistem (X 4 ) 1.503 .321 1.788 4.677  .000 Sosialisasi Pajak (Z) -.118 .395 -.113 -.300  .765 Z.X1 .046 .021 1.840 2.205  .030  Diterima Z.X2 -.041 .015 -2.011 -2.770  .007  Ditolak Z.X3 -.011 .009 -.537 -1.246  .216  Ditolak Z.X4 .026 .012 .975 2.109  .038  Diterima R 0,950 R Square 0,903 Adjusted R Square 0,893 F Hitung 92,695 Sig. F 0,000
Sumber: Hasil Data diolah dengan SPSS ver. 26 (2022)
Hasil  pengujian  pada  Tabel  10  menunjukkan  bahwa  nilai  koefisien  determinasi Adjusted R square pada  penelitian  ini  memiliki  nilai  0,893  atau  89,3%.  Hasil  ini  mengindikasi  bahwa variabel kepatuhan wajib  pajak  dipengaruhi oleh kesadaran  wajib pajak (X 1 ), moral wajib  pajak (X 2 ),  kualitas pelayanan (X 3 ),  dan modernisasi sistem (X 4 )  setelah berinteraksi dengan variabel sosialisasi  pajak  (Z)  sebesar  89,3%.  Selebihnya  sebesar  10,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Dapat disimpulkan dengan nilai persamaan regresi, sebagai berikut:
Y = 7,542 + . 0,046X 1 .Z - 0,41X 2 .Z - 0,11X 3 .Z + 0,026X 4 .Z ε……(2)
Variabel  kesadaran  wajib  pajak  berinteraksi  dengan  dengan  sosialisasi  pajak  (moderasi) mempunyai  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel yakni  2,205  >  1,985  serta  nilai  profitabilitas signifikansi  sebesar  0.030  <  0.050.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak  memoderasi pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  sebesar.  Selain  itu,  nilai koefisien untuk interaksi variabel kesadaran wajib pajak dan sosialisasi pajak sebesar 0.046 yang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
artinya bahwa sosialisasi pajak memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  5 diterima, yang artinya sosialisasi pajak mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan  tabel  10  menunjukkan  bahwa  hasil  analisis  regresi  untuk  interaksi  antara  moral wajib pajak dan sosialisasi pajak memiliki nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yakni (-2,770) < 1,985 serta  nilai  profitabilitas  signifikansi  sebesar  0.007  >  0.050.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa sosialisasi pajak memoderasi pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu,  nilai  koefisien  untuk  interaksi  variabel  modernisasi  sistem  dan  sosialisasi  pajak  sebesar  (- 0,041) yang artinya bahwa sosialisasi pajak memperlemah pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  6  ditolak,  yang  artinya  sosialisasi  pajak  memoderasi  namun  memperlemah  pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Tabel  10  menunjukkan  bahwa  hasil  analisis  regresi  untuk  interaksi  antara  kualitas  pelayanan dan  sosialisasi  pajak  memiliki  nilai  t hitung lebih  kecil  dari  t tabel yakni  (-1,246)  <  1,985  serta  nilai profitabilitas  signifikansi  sebesar  0.216  >  0.050.  Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  pajak tidak  memoderasi  pengaruh  moral  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu,  nilai koefisien untuk interaksi variabel kualitas pelayanan  dan sosialisasi pajak sebesar (-0,011) yang artinya  bahwa  sosialisasi  pajak  memperlemah  pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan wajib  pajak.  Berdasarkan  hasil  analisis  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  7 ditolak,  yang  artinya  sosialisasi  pajak  tidak  mampu  memoderasi  dan  memperlemah  pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil analisis regresi untuk  interaksi antara  modernisasi sistem dan  sosialisasi  pajak  memiliki nilai t hitung lebih besar dari t tabel yakni 2,109  > 1,985 serta nilai profitabilitas signifikansi sebesar 0.038 < 0.050. Nilai ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak memoderasi pengaruh modernisasi sistem terhadap  kepatuhan wajib  pajak. Selain  itu, nilai koefisien untuk interaksi variabel moral wajib pajak dan sosialisasi pajak sebesar 0.026 yang artinya bahwa sosialisasi pajak memperkuat pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  8  diterima,  yang  artinya  sosialisasi  pajak  mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  analisis  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  Hipotesis  1  diterima,  yang  berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Penelitian ini memberikan bukti secara empiris bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  yang  dimiliki  oleh wajib  pajak,  maka  semakin  tinggi  juga  tingkat  kepatuhan  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yustikasari et al., (2020), Noviyanti &  Azam  (2021),  dan  Sari  &  Saryadi  (2019).    Yustikasari  et  al.,  (2020)  membuktikan  secara empiris  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Sementara itu,  Noviyanti  &  Azam  (2021)  menemukan  bukti  empiris  bahwa  dengan  tingginya  tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil yang  sama  juga  ditemukan  oleh  Sari  &  Saryadi  (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  wajib  pajak akan lebih patuh terhadap peraturan perpajakan jika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang baik dan tinggi.
Hasil  penelitian  ini  mendukung Theory  of  Planned  Behavior (TPB),  yang  menyatakan  bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dipengaruhi karena adanya niat yang dimilikinya. Niat akan muncul, jika wajib pajak memiliki keyakinan ( behavioral beliefs ) atau kepercayaan terhadap sesuatu hal, sehingga akan memotivasi seseorang untuk melakukan sebuah tindakan atau action . Sehingga  dapat  simpulkan  bahwa  kondisi  wajib  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makassar  Utara  saat  ini  memiliki  tingkat kesadaran wajib  pajak  yang  baik dalam  melaksanakan hak  dan  tanggungjawab  sebagai  wajib  pajak  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Jika wajib pajak telah mengetahui, memahami, dan mengerti terhadap peraturan perpajakan yang berlaku  maka  akan  meningkatkan  keyakinan,  kepercayaan,  dan  kesadaran  yang  dimiliki  wajib pajak,  sehingga  akan  memotivasi  wajib  pajak  untuk  patuh  dalam  melaksanakan  kewajibannya. Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak,  maka wajib pajak akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

## Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  ditolak.  Penelitian  ini memberikan bukti secara empiris bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib  pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mursalin  (2020) yang  menunjukkan  bahwa  semakin  rendah  moral  yang  dimiliki  wajib  pajak  maka  semakin menurun  pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Moral  berhubungan  dengan  baik  atau  buruknya suatu  perilaku  yang  dilakukan  oleh  seseorang.  Suatu  tindakan  yang  dikatakan  bermoral  jika tindakan tersebut secara sadar mau dan tahu terhadap tindakan yang dapat menjunjung harkat dan martabat  manusia.  Wajib  pajak  yang  memiliki  moral  yang  baik  akan  berbeda  dalam  bertingkah laku dibandingkan kepada wajib pajak yang tidak memiliki moral yang baik.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung Theory  of  Planned  Behavior (TPB),  yang  menyatakan bahwa seseorang dalam berperilaku tergantung pada niat. Seseorang yang memiliki niat yang baik maka akan menjalankan segala ketentuan kewajiban perpajakannya karena dengan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara merupakan suatu kewajiban. Wajib pajak yang  memiliki moral baik  maka  akan  memiliki  persepsi  yang  baik,  sehingga  dapat  mengkontrol  setiap  tindakan individu  atau  seseorang  ( control  beliefs ).  Selain  itu,  wajib  pajak  dengan  tingkatan  moral  yang sama namun memiliki persepsi yang beda,  maka hal  tersebut juga akan  memberikan reaksi atau perilaku yang berbeda terhadap kepatuhan pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

## Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penelitian  ini  memberikan  bukti  secara  empiris  bahwa  kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  semakin  baik  pelayanan  pajak yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  tidak  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Utara.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang dilakukan Wulandari et. al. (2020) dan Bahri  et.al (2018) yang  mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  tidak  mendukung Theory  of  Planned  Behavior (TPB),  yang  menyatakan bahwa niat seseorang dipengaruhi satu diantaranya oleh sikap norma subjektif ( normative belief ). Norma  subjektif  ( normative  belief )  ialah  kepercayaan  yang  dimiliki  mengenai  harapan-harapan yang  muncul  karena  adanya  pengaruh  atau  motivasi  dari  orang  lain.  Kualitas  pelayanan  yang diberikan  kepada  wajib  pajak  tidak  sesuai  harapan  yang  diinginkan,  sehingga  wajib  pajak  tidak memiliki motivasi untuk patuh secara sukarela. Oleh karena itu kualitas pelayanan yang diberikan di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Utara  tidak  mampu  mempengaruhi  tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  disebabkan  salah  satunya  karena  pajak  merupakan  salah  satu kewajiban  kepada  warga  negara  yang  sifatnya  memaksa  sesuai  peraturan  perpajakan  yang berlaku,  sedangkan kualitas  pelayanan dapat  dirasakan oleh wajib pajak yang sudah patuh, oleh karena  itu  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  belum  atau  tidak  patuh  belum  dan  tidak  dapat merasakan  kualitas  pelayanan  perpajakan  sehingga  tidak  terdapat  pengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh Modernisasi Sistem terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  diterima.  Penelitian  ini memberikan  bukti  secara  empiris  bahwa  modernisasi  sistem  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hasil ini membuktikan bahwa adanya modernisasi sistem maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Nopiana  &  Natalia  (2018),  Farida (2019), dan Andika & Yasa (2020). Nopiana & Natalia (2018) memberikan bukti secara empiris bahwa  dengan  adanya  penggunaan  teknologi  di  kondisi  saat  ini  maka  akan  menciptakan kemudahan  kepada  wajib  pajak  dalam  melakukan  kewajiban  pajaknya  sehingga  akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil yang juga ditemukan oleh Farida (2019) dan Andika & Yasa (2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi yang terus berkembang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
Hasil  penelitian  ini  mendukung Technology  Acceptance  Model (TAM),  yang  menyatakan bahwa seseorang atau individu akan menerima dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi karena  memiliki  keyakinan  akan  mendapatkan  manfaat  dan  kemudahan  dalam  melakukannya sehingga  akan  mempengaruhi  aktivitas  kehidupan  sehari-hari. Technology  Acceptance  Model (TAM) menjadi suatu model yang dapat secara spesifik menjelaskan mengenai penerimaan suatu sistem teknologi dalam melakukan aktivitas atau kegiatan perpajakan saat ini. Berdasarkan hasil penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  modernisasi  sistem  berpengaruh  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.  Wajib pajak merasa  lebih  efisien  dan  efektif  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  jika  memanfaat dan menggunakan teknologi  dibandingkan tidak menggunakan, sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

## Sosialisasi  Pajak  Memoderasi  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  diterima.  Penelitian  ini memberikan bukti secara empiris bahwa sosialisasi pajak memoderasi  pengaruh kesadaran wajib pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  ini  membuktikan  bahwa  adanya  sosialisasi  pajak sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar  Utara.  Hasil  penelitian ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Putri  (2018)  dan  Hartana  &  Merkusiwati  (2018) yang  menyatakan  sosialisasi  pajak  memoderasi  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  menemukan  bahwa  hubungan  antara  kesadaran  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib diperkuat  oleh  sosialisasi  pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pemberian  sosialisasi  mengenai perpajakan begitu penting dilakukan oleh penyuluh pajak sehingga wajib pajak dapat mengetahui, memahami  mengenai  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Sosialisasi  dapat  menyebabkan  wajib pajak  menjadi  termotivasi  dan  sadar  betapa  pentingnya  mematuhi  dan  melaksanakan  hak  dan tanggungjawab  sebagai  warga  negara  yang  baik.  Sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dapat menyebabkan wajib pajak menjadi sadar betapa  pentingnya  melaksanakan  dan  mematuhi  peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Dapat disimpulkan  bahwa  sosialisasi  pajak  sebagai  variabel  moderasi  mampu  memperkuat  dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara.

## Sosialisasi  Pajak  Memoderasi  Pengaruh  Moral  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  ditolak.  Penelitian  ini memberikan  bukti  secara  empiris  bahwa  sosialisasi  pajak  memoderasi  namun  memperlemah pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang  dilakukan  Ayu  &  Bambang  (2018)  yang  menyatakan  sosialisasi  pajak memoderasi namun memperlemah pengaruh  moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan  moral  wajib  pajak  dan  kepatuhan  wajib  pajak  akan  melemah  jika  sosialisasi perpajakan yang diberikan lemah dan tidak menyeluruh sehingga tidak dapat memenuhi harapan wajib  pajak.  Jika  sosialisasi  perpajakan  lemah  dan  moral  wajib  pajak  melemah,  maka  tingkat kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  menurun,  sehingga  diperlukan  sosialisasi  secara  menyeluruh, intens, merata, dan tepat sasaran untuk meningkatkan moral serta kepatuhan wajib pajak. Apabila sosialisasi  dilakukan  secara  intens,  merata,  dan  menyeluruh  maka  wajib  pajak  akan  memahami dan  mengetahui  sehingga  akan  mempengaruhi  moral  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  dan  patuh
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
dalam  mematuhi  segala  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  cenderung  akan  melanggar  atau melakukan  kecurangan  karena  wajib  pajak  kurang  mengetahui  dan  memahami  peraturan perpajakan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh penyuluh  pajak  di  Kantor  Pelayanan  Makassar  Utara  sudah  dianggap  cukup  baik,  namun sosialisasi  tersebut  masih  kurang  intens  karena  itu  masih  ada  wajib  pajak  kurang  memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.

## Sosialisasi  Pajak  Memoderasi  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Hasil  pengujian  ini  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan  ditolak.  Penelitian  ini memberikan  bukti  secara  empiris  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak  memoderasi  pengaruh  kualitas pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian yang dilakukan Ayu & Bambang (2018) yang menyatakan sosialisasi pajak memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  memiliki  hasil  bahwa  hubungan  antara  kualitas  pelayanan  dan  kepatuhan  wajib pajak  tidak  diperkuat  maupun  diperlemah  oleh  sosialisasi  pajak.  Penelitian  ini  sejalan  dengan Meifari (2020) mengemukakan bahwa sosialisasi tidak memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebaik apapun sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh pajak jika tidak ada kualitas pelayanan yang baik, adil, dan merata kepada  wajib  pajak  maka  belum  tentu  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Tidak  ada jaminan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan  wajib  pajak  jika  tidak  ada  kualitas  pelayanan yang  dirasakan  secara  langsung oleh wajib pajak.
Hal  tersebut  disebabkan  karena  wajib  pajak  memiliki  persepsi  yang  berbeda  terhadap pelayanan  yang  diterima.  Jika  wajib  pajak  mendapatkan  pelayanan  namun  tidak  sesuai  dengan harapan dan keinginan, maka wajib pajak menganggap bahwa pihak pajak tidak memiliki kualitas yang  baik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya  memberikan  pelayanan.  Oleh karena itu, ada atau tidaknya sosialisasi jika kualitas pelayanan yang didapat  oleh pihak otoritas pajak  sesuai  dengan  harapan  dan  keinginan,  maka  wajib  pajak  akan  memiliki  niat  serta termotivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Sosialisasi  Pajak  Memoderasi  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak
Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 8 diterima, yang artinya  sosialisasi  pajak  mampu  memoderasi  dan  memperkuat  pengaruh  modernisasi  sistem terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  hipotesis  yang  diajukan diterima.  Penelitian  ini  memberikan  bukti  secara  empiris  bahwa  sosialisasi  pajak  mampu memoderasi  pengaruh  modernisasi  sistem  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  penelitian  ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2018) dan Ismail et al. (2018).
Putri  (2018)  menyatakan  bahwa  adanya  sosialisasi  dapat  memperkuat  pengaruh  modernisasi sistem menggunakan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dipertegas penelitian oleh Ismail et al. (2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi yang baik akan memberikan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan maupun sistem perpajakan yang digunakan saat ini kepada wajib pajak sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.  Hasil penelitian menemukan bahwa hubungan antara modernisasi sistem dan kepatuhan wajib pajak diperkuat oleh sosialisasi pajak.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  sosialisasi  mengenai  sistem  perpajakan  sangat  baik dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan modern yang  diterapkan,  sebaliknya  semakin  kurangnya  sosialisasi  yang  dilakukan  maka  akan  semakin kurang pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai sistem perpajakan saat ini. Sebagus dan  semodern  apapun  sebuah  sistem  yang  digunakan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Makassar Utara, jika tidak ada sosialisasi yang dilakukan secara baik dan menyeluruh mengenai penggunaan sistem tersebut maka wajib pajak tidak memanfaatkan teknologi tersebut. Selain itu, secanggih  apa  teknologi  yang  digunakan  jika  tidak  mudah  digunakan  dan  dapat  memberikan manfaat  maka  wajib  pajak  memilih  tidak  menggunakan  teknologi  tersebut.  Berdasarkan  hal  ini
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi  sebagai  variabel  moderasi  mampu  memperkuat  pengaruh modernisasi  sistem  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Makassar Utara.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  yang  telah  dilakukan  serta  pembahasan  yang  telah  dikemukakan, bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Makassar  Utara.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut menjadi bukti  bahwa  tingginya  kesadaran  yang  dimiliki  oleh  wajib  pajak  maka  akan  semakin  tinggi tingkat  kepercayaan  ( behavioral  beliefs )  sehingga  akan  meningkatkan  penerimaan  negara  dan menciptakan  kepatuhan  wajib  pajak.  Moral  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Makassar  Utara.  Hasil  tersebut  berarti bahwa semakin rendah dan minimnya tingkat moral yang dimiliki oleh wajib pajak maka tingkat kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  semakin  menurun.  Kualitas  pelayanan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Makassar Utara. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pelayanan hanya dapat dirasakan kepada wajib pajak  yang  telah  taat  atau  patuh  sedangkan  wajib  pajak  yang  belum  patuh  dan  taat  tidak merasakan  secara  langsung  kualitas  pelayanan  perpajakan,  sehingga  tidak  terdapat  dampak  atau pengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Modernisasi  sistem  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi sistem dengan memanfaatkan  perkembangan  teknologi  maka  akan  mempengaruhi  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Sosialisasi pajak memoderasi dan memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi memiliki peran yang begitu penting  untuk  meningkatkan  kesadaran  wajib  pajak  sehingga  akan  mempengaruhi  tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak memoderasi namun memperlemah pengaruh moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung akan melanggar  atau  memilih  melakukan  kecurangan  perpajakan  karena  tidak  memahami  dan mengetahui  peraturan  perpajakan.  Oleh  karena  kegiatan  sosialisasi  perlu  dilakukan  secara  terus menerus, intes, dan merata dengan tujuan untuk meningkatkan moral dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil  ini  memberikan  bukti  bahwa  walaupun  kegiatan  sosialisasi  telah  dilakukan  namun  hal  ini belum dapat memperlihatkan dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Sosialisasi pajak memoderasi dan memperkuat pengaruh  modernisasi  sistem  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  membuktikan  bahwa kegiatan  sosialisasi  perlu  dilakukan  secara  berkualitas  dan  terus  menerus  untuk  meningkatkan pemahaman wajib pajak  terhadap sistem perpajakan dalam penggunaan teknologi sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan    pada  jumah  responden,  dimana  peneliti  hanya menggunakan  responden  dengan  standar error 0,1  atau  10%  yaitu  100  sampel  karena memperhatikan  kenyamanan  responden  pada  saat  masa  transisi  pasca  pandemi  Covid-19.  Saran bagi  peneliti  selanjutnya,  yaitu  diharapkan  dapat  menggunakan  sampel  yang  lebih  banyak  lagi serta menggunakan standar error 5% atau 0,05. Selain itu, dapat menggunakan Theory of Moral Reasoning dan  Kontinjensi  serta  menggunakan  variabel  bebas  lainnya  seperti individual differences terdiri dari jenis kelamin, usia, keyakinan/agama guna memperluas literatur mengenai kepatuhan pajak
REFERENSI Accenture. (2020). Public
services for a new
era. Accenture.
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-13  1/Accenture-Public-Service-New-Era-UK- Final. pdf
Andika,  K.  D.,  &  Yasa,  I.  N.  P.  (2020).  Pengaruh  Technology  Acceptance  Model  terhadap Penggunaan e- Filing (Studi pada Wajib  Pajak  Orang Pribadi di KPP  Pratama  Singaraja).
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. 10(3): 267–275.
https://doi.org/10.23887/jiah.v10i3.26191 .
Ayu, L., G, & Bambang, H., S. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kewajiban Moral dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia. E-Jurnal Akuntansi, 24: 606–632. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v24.i01.p23 .
Agung, C. M. M., & Ery, P. S. (2017). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib  Pajak  dan  Kualitas  Pelayanan  pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  E-Jurnal  Akuntansi, 19(3): 2348-2377.
Ayu,  V.  P.  S,  &  Fidiana.  (2017).  Pengaruh  Tax  Amnesty,  Pengetahuan  Perpajakan,  Dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib.  Jurnal  Ilmu  dan  Riset  Akuntansi.  6(2): 2460-0585.
Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Dan Modernisasi Sistem Administrasi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi.  Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(3): 1155–1168. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669
Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, (50): 179-211. https://doi.org/10.4135/9781446249215.n22 . Biduri,  S.,  Hermawan,  S.,  &  Khasanah,  L.  (2021).  Kepatuhan  Wajib  Pajak  sebagai  Pemoderasi Pengaruh  Technology  Acceptance  Model  terhadap  Penggunaan  Sistem  E  –  Filing.  Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(01): 28–36.
https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.03 .
Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan  Perpajakan  Serta  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Pada Kantor  Pajak  KPP  Pratama  Kota  Banda  Aceh).  Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam, 4(2), 318–334. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.01.03 Barua, A. (2020). Economic impact of epidemics and pandemics in Asia since 2000: COVID-19 will likely be
harsher
than others. Deloitte Insights.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/asia-pacific/economic-impact-of- epidemics-and-pandemics.html .
Cahyonowati,  N.  (2011).  Model  Moral  dan  Kepatuhan  Perpajakan:  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 15(2):161-177.
Davis,  F.D.  (1989).  Perceived  usefulness,  perceived  ease  of  use,  and  user  acceptance  of information technology. MIS Quarterly, Vol.13,
No.3, pp: 319-340. http://dx.doi.org/10.2307/249008 .
Damajanti,  A.,  &  Karim,.  A.  (2017).  Effect  of  Tax  Knowledge  on  Individual  Taxpayers
Compliance. Economic & Business Solutions Journal, 1(1): 1–19.
http://dx.doi.org/10.26623/ebsj.v1i1.477 .
Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I . (2007). Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tentang Modernisasi  Administrasi  Perpajakan.  Direktorat  Jenderal  Pajak,  Keuangan  Republik Indonesia., 1-40.
Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Wajib Pajak Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal  STIE  Semarang,  10(1):  106-122. https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89
Fajrian Putra, A. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan), 7(1): 1–12.
http://dk.elib.us/index.php/jrap/article/view/1212
Farida,  A.  (2019).  Studi  Pustaka  tentang  Perkembangan  Teknologi  dan  Peningkatan  Kepatuhan Pajak: Apakah Berbanding Lurus? Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 6(2): 135– 140. https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6183 Hartana,  I.  M.  G.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2018.  Sosialisasi  Perpajakan  Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak, E-
Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 25(2): 1506– 1533. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p26
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 7 Nomor 1, Januari 2023 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262
Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Sosialisasi  Sebagai  Variabel Moderating. Journal UTA'45 JAKARTA, 1(2): 59–73.
https://doi.org/10.52447/map.v1i2.763 .
Harmenita,  R.,  Musadieq,  M.  A.,  &  Ruhana,  I.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus terhadap Reinventing Policy dan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 9(1): 1-7.
Isman,  A.  N.  2022.  Penerimaan  Pajak  Kanwil  DJP  Sulselbartra  Capai  Rp13,688  Triliun.
Makassar.Sindonews.Com. https://makassar.sindonews.com/read/648615/710/penerimaan- pajak-kanwil-djp-sulselbatra-capai-rp13688-triliun-1641384067 .
Ismail,  J.,  Gasim,  &  Amalo,  F.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E  –  Filing  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang ). Jurnal Akuntansi (JA), 5(3): 11–22.
Kadir,  B.,  &  Maga,  A.  (2022).  DJP  Sulselbartra  Targetkan  Penerimaan  Pajak  Sebesar  Rp13,66
Triliun  Pada  2022.  Antar  Sulsel. https://makassar.antaranews.com/berita/357117/djp- sulselbartra-targetkan-penerimaan-pajak-sebesar-rp1366-triliun-pada-2022 . Karnedi,  N.  F.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2019).  Pengaruh  Kesadaran  Perpajakan,  Sanksi  Pajak  Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Profita, 12(1): 2622- 1950. https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001 Kemenkeu.  (2022).  Kinerja  dan  Fakta  APBN  Kita.  Jakarta:  Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia
Kemenkeu.  (2021).  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  2021.  Jakarta:  Kementerian
Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. 1–48. https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-covid-
19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan Laraswati, A. W. (2020). Surotul Ilmiyah - PBNU’s Efforts to Prevent the Spread of COVID-19.
Jurnal Penelitian Politik,17(2): 255–307. http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article /view/883 Mascagni,  G.,  Mengistu,  A.  T.,  &  Woldeyes,  F.  B.  (2021).  Can  ICTs  increase  tax  compliance? Evidence  on  taxpayer  responses  to  technological  innovation  in  Ethiopia.  Journal  of Economic Behavior and Organization, 189(1) 172–193. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007
Mursalin, M. (2020). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Sikap  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di  Kantor  Pelayanan Pajak  Pratama  Palembang  Seberang  Ulu.  Jurnal  Media  Wahana  Ekonomika,  17(4):  340- 354. http://dx.doi.org/10.31851/jmwe.v17i4.5097 .
Meifari,  V.  (2020).  Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak kendaraan  Bermotor  dengan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Moderasi  di  Kota Tanjungpinang. Cash, 3(01): 39–51. https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585 .
Nasrul,  M.,  U.  (2020).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di Kabupaten  Gresik  Dengan  Sosialisasi  Perpajakan  Sebagai  Variabel  Moderasi.  Skripsi. Gresik: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa.
Noviyanti,  N.,  &  Azam,  S.  M.  F.  (2021).  The  Impact  of  Covid-19  Pandemic  on  Taxpayers’ Compliance  of  MSMEs  in  Palembang.  Widyakala:  Journal  of  Pembangunan  Jaya University, 8(1): 25-34. https://doi.org/10.36262/widyakala.v8i1.414 .
Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-filing dan Kepatuhan Pajak. E- Jurnal Akuntansi, 31(11): 2882-2894. https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i11.p16 . Noviantari, P., & Ery, P. S. (2018). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan, Pemahaman, Persepsi Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, E-Jurnal Akuntansi, 22(3): 1711-1740. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p03 .
Nopiana, P. R.,  & Natalia, E.  Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan  Teknologi Informasi  Terhadap  Kepatuhan  Pelaporan  Spt  Wajib  Pajak  Di  Kepulauan  Riau.  Jurnal Benefita, 3(2): 277-290. https://doi.org/10.22216/benefita.v3i2.3498
Perdana,  E.  S.,  &  Dwirandra,  A.  A.  N.  (2020).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan Perpajakan,  dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM.  E-Jurnal Akuntansi, 30(6): 1458-1469. https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p09 Putri,  A.  A.  (2018).  Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Studi  Aspek  Penerapan  E-Filing,  Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika, 8(2): 261- 267. http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151
Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax  Sanctions  on  Taxpayers  Compulsory.  International  Journal  of  Trade,  Economics  and Finance, 9(5): 214-219.
Parasuraman,  A.,  Valarie  A.  Zeithaml,  dan  Leonard  L.  Berry.  (1988).  Conceptual  Model  of Service Quality and Its Implications for Future Research. The Journal of Marketing, 49(4): 41-50.
Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains. Sari,  I.  K.,  &  Saryadi.  (2019).  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan  dan  Pengetahuan  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Melalui  Kesadaran  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel Intervening. Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 8(3): 126–135.
https://doi.org/10.14710/jiab.2019.24043 .
Sugiyono.  (2017).  Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D. Bandung: Alfabeta.
Soto-Acosta,  P.  (2020).  COVID-19  Pandemic:  Shifting  digital  transformation  to  a  high-speed gear. Information Systems Management, 37(4): 260-266.
https://doi.org/10.1080/10580530.2020.1814 461 .
Siregar, N. Y. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia. Jurnal STIE Ibmi Medan, 51(51): 1–7.
Wulandari,  R.  Risal,  Kristiawati.,  R.,  (2020).  Sosialisasi  Memoderasi  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM.  Research  Journal  of  Accounting  and  Business  Management,  4(2):  97-115. https://doi.org/10.31293/rjabm.v4i2.4914 .
Yustikasari,  M.  Y.,  Susyanti,  J.,  &  Hufron,  M.  (2020).  The  Influence  of  Taxpayer  Attitudes, Taxpayer  Awareness,  and  Knowledge  of  Taxation  on  Individual  Taxpayer  Compliance with  Creative  Economy  Actors  in  the  Fashion  Sub-Sector  in  Batu  City.  e-Jurnal  Riset Manajemen. 9(9): 102-117
Yuniar, A. (2022). Dalam 12 Tahun, Baru di 2021 Target Penerimaan Pajak Tercapai 100 Persen.
Liputan6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4866149/dalam-12-tahun-baru-di- 2021-target-penerimaan-pajak-tercapai-100-persen .
Zanaria,  Y.,  &  Lestari,  A.  A.  (2020).  The  Influence  of  Tax  Comprehension,  Tax  Awareness  &
Tax  Sanctions  Toward  Tax  Obedience  of  SME’s.  Economics  &  Social  Sciences, 436(2010): 916-921. https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.200529.193