## Jurnal Restorative Justice
Vol. 5 No. 2, November 2021 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200 DOI: 10.35724/jrj.v5i2.4040

## PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH POLRES MERAUKE

## HANDLING CASE OF CRIMINAL VIOLENCE IN HOUSEHOLD IN MERAUKE POLRES AREA
Emiliana B. Rahail 1 , Sandi Sanda 2 1 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: rahail@unmus.ac.id 2 Fakultas Hukum Universitas Musamus. Email: sandisanda@yahoo.com
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Resor Merauke dalam menanggulangi  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikalangan  masyarakat Merauke  dan  hambatan-hambatan  yang  timbul  berkenaan  dalam  upaya  penanggulangan tersebut.  Adapun  penelitian  ini  bertipe  Yuridis  Empiris.  Secara  Yuridis,  membahas permasalahan menggunakan bahan hukum (baik hukum primer maupun hukum sekunder) dan secara empiris, melihat kenyataan dilapangan menggunakan data primer yang diperoleh dilapangan.  Data  sekunder  dan  data  primer  dianalisa  dengan  teknik  deskriptif  analisis, selanjutnya  dilakukan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan,  menguraikan,  menggambarkan sesuai  dengan  permaslahan  yang  erat  kaitannya  dengan  penelitian  ini.  Kemudian digabungkan  dengan  beberapa  teori  lalu  ditarik  satu  kesimpulan.  Dari  penelitian  ini diperoleh hasil (1) upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Merauke dalam penanganan tindak pidana KDRT terbagi menjadi 2 yaitu Upaya Preventif yaitu melakukan pencegahan sebelum  terjadinya  KDRT;  juga  Upaya  Presesif,  yaitu  upaya  yang  dilakukan  setelah terjadinya  Tindak  Pidana  KDRT.  (2)  Adapun  hambatan  yang  di  dapat  oleh  Kepolisian terhadap kasus KDRT yaitu hambatan dari faktor internal seperti terjadinya keterlambatan laporan dari korban yang meyebabkan susahnya dilakukan visum, kurangnya barang bukti dan  belum  adanya rumah  aman  dan  tenaga  psikolog  pada  Kepolisian  resort  Merauke  dan juga hambatan lainnya dari faktor eksternal seperti  korban yang belum melapor dan belum adanya  ikatan  nikah  secarah  sah  sehingga  tidak  di  kategorikan  sebagai  KDRT,  kurangnya saksi di kasus tersebut dan bagi korban yang mau melapor  tidak jarang berusaha mencabut kembali laporannya ada juga korban KDRT yang melapor merasa bahwa persoalan ini masih di ranah privasi mereka sehingga sehingga tidak melanjutkannya ke proses hukum.

## Kata kunci: Penanganan; Tindak Pidana; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Abstract
The purpose of this study was to determine the efforts of the Merauke Police Department in tackling criminal  acts  of  domestic  violence  among  the  Merauke  community  and  the  obstacles  that  arise regarding  these  efforts.  The  type  of  this  research  is  Juridical  Empirical.  Juridically,  discussing problems using legal and empirically, seeing the reality in the field using primary data obtained in the field.  Secondary  data  and  primary  data  were  analyzed  with  descriptive  analysis  techniques,  then carried  out  descriptively,  namely  explaining,  describing,  describing  according  to  problems  that  are closely  related  to  this  research.  Then  combined  with  several  theories  and  then  drawn  a  conclusion.
From this study, it was found that (1) the efforts made by the Merauke Police Department in handling domestic violence were divided into  2, namely Preventive Efforts, namely preventing violence before the occurrence of domestic violence; also Precessive Efforts, which efforts made after the occurrence of the  Crime  of  Domestic  Violence.  (2)  The  obstacles  obtained  by  the  Department  against  domestic violence cases are obstacles from internal factors such as the delay in reports from victims which makes it difficult to do a post-mortem, lack of evidence and the absence of safe houses and psychologists at the Merauke Police Department and also other obstacles from external factors such as victims who have not reported and there is no legal marriage bond so that they are not categorized as domestic violence, the  lack  of  witnesses  in  the  case  and  for  victims  who  want  to  report  it  is  not  uncommon  to  try  to retract the report, there are also victims of domestic violence who report feeling that this issue is still being investigated. their privacy so that they do not proceed to the legal process.

## Keywords: Handling; Criminal act; Domestic violence

## Pendahuluan
Hukum    ialah  suatu  norma/aturan  yang  fungsinya  mengatur mengenai  segala  sesuatu  tentang  perilaku  keseharian  manusia  dalam masyarakat    pada  umumnya  ini  bertujuan  untuk  tak  merugikan  orang  lain serta  kepentingan  umum.Hukum  yang  di  maksud  ialah  keseluruhan kumpulan aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. 1
Pada  penerapannya  aturan  hukum  yang  dijalankan  oleh  aparat penegak  hukum  dalam  melaksanakan  segala  aturan  perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka  berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan tugas pokok kepolisian negara republik indonesia:
1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2) Menegakan hukum;
3) Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat; Fungsi Kepolisian ialah sebagai suatu lembaga yang empunya fungsi di  pemerintah  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  ketertiban masyarakat  penegakan  hukum  perlindungan  pengayoman  serta  pelayanan terutama  kepada  masyarakat. 2 Polisi  menjalankan  kontrol  sosial  dalam masyarakat  baik preventif (pencegahan)  maupun represif (pengendalian sosial). 3 Di  sebuah  peradilan,  kepolisian  mempunyai  kewajiban  melakukan penyidikan    Dan  penyelidikan.  Haruslah  di  pahami  bahwa  tugas    Penyidik
1 Mertokusumo, S. (2003).”Mengenal Hukum,”Yogyakarta: Liberty,”h. 40 2  Hartono. (2010).”Penidikan”&”Penegakan”hukum”Pidana, Jakarta: Sinar”Grafika, h.38
3  Rahardjo, S.(2007). Membangun Polisi Sipil, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, h. 25
ialah    orang  yang  paling  terdepan  dalam  rangka  mendapatkan  atau menemukan  kebenaran  materil  yang  tujuan  utamanya  ialah  untuk  mencari dan  menemukan  bukti  agar  tindak  pidana  tersebut  menjadi  terang  serta dapat menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan ialah rangkaian.tindakan.penyidik  untuk  mencari.  maupun  menemukan  suatu peristiwa  yang  dicurigai  merupakan  tindak.pidana  guna  menentukan  bisa atau tidaknya dilakukan Penyidikan seusai cara yang diatur undang-undang. Pasal l butir 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di  sebut  KUHAP.  Kemudian  terdapat  Pasal  7  UU  Nomor  8  Tahun  1981 Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  penyidik  mempunyai  wewenang  sebagai berikut:
1) Menerima  laporan  atau  pengaduan  dari  seorang  tentang  adanya tindak pidana;
2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4) Melakukan penangkapan penahanan penggeledahan dan penyitaan;
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7) Memanggil  orang  untuk  didengar  dan  diperiksa  sebagai  tersangka saksi;
8) Mendatangkan  orang  ahli  yang  diperlukan  dalam  hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9) Mengadakan.penghentian.penyidikan;
10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Pada saat ini banyak terjadi fenomena yang memprihatinkan disebuah kehidupan  berumah  tangga  di  masyarakat  yang  selanjutnya  akan  disebut KDRT  sering  terjadi.  Bila  diteliti,  memang  banyak  penyebab  terjadi  KDRT, Mulai dari masalah yang sepele hingga permasalahan yang memang serius. Menurut  Mansour  Fakih,  beda  gender  sejujurnya  bisa  diterima  selama  tak mengakibatkan  konflik  atau  masalah  pada  gender,tetapi  yang  menjadi konflik lainnya timbulnya suatu gender dapat menimbulkan macam-macam perbedaan baik bagi kaum lelaki maupun perempuan. 4 Hal tersebutlah yang
4 Jaftoran, F. & Alputila, M. J. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23
memicu  anggapan  yang  ada  di  masyarakat  bahwa  seakan  kaum  pria memiliki  kuasa  penuh  disbanding  wanita  dan  juga  anggapan  bahwa perempuan  itu  lemah  mengakibatkan  permasalahan  konflik  hingga  terjadi kekerasan seperti pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang menyebabkan cedera  dan  luka  batin  seperti  kekerasan  psikis  dan  penelantaran  rumah tangga hingga perekonomian, terhadap perempuan, dan juga dampak serius yang    timbulkannya  pula  terhadap  korban  antara  lain  seperti  trauma,  rasa sakit,  tidak  tenang,  bahkan  ketakutan  yang  kita  tau  sendiri  bahwa seharusnya  semua  laporan  pelanggaran  KDRT  yang  di  tindak  lanjuti  oleh penyidik  harus  di  selesaikan  hingga  akhir,  dan  penjatuhan  pidananya haruslah  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  di  atur  tetapi  faktanya  yang  di dapati  malah  berbeda  yaitu  masih  ada  laporan  Pelanggaran  KDRT  yang masih terulang oleh tersangka dan korban KDRT yang sama dan susahnya di jatuhkan  pidana  di  karenakan  beban  dari  pihak  korban  untuk  memproses Tersangka  dengan  alasan  anak  dan  alasan  tersangka  yang  selaku  kepala rumah tanga dan sebagai tumpuan perekonomian rumah tangga tersebut.
Dalam  kasus  KDRT  yang  terjadi  di  Merauke    yang  mayoritas  ialah perempuan,  harusnya  mendapatkan  perlindungan  dari  negara  maupun pihak  berwajib  serta  masyarakat  sekitar,  ini    bertujuan  agar  terhindar  dan terbebas    dari  kekerasan  semena  mena  yang  dilakukan  oleh  pelaku  KDRT tersebut  atas  perlakuan  yang.  merendahkan  derajat  .dan  martabat kemanusiaan  khususnya  kekerasan  yang  dilakukan  suami  kepada  istri maupun  sebaliknya,  tak  Cuma  mengakibatkan  penderitaan  secara  fisik  tapi juga  penderitaan  secara  psikis.  Oleh  sebab  itu  korban  KDRT  harusnya dapatkan    perlindungan  secara  maksimum.  Karena  KDRT  yang  dilakukan suami  terhadap  istrinya  dikelompokan  sebagai  perbuatan  pidana  sebab terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat pelanggaran hukum, sehingga perbuatan yang terdapat sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar aturan yang  tertera.  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur empat bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran  rumah  tangga.  Penelantaran  rumah  tangga  adalah  perbuatan seseorang  dalam  rumah  tangga  dengan  tidak  menjalankan  kewajibannya
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Restorative Justice, 2(2), 164-174
sebagai suami istri untuk memberikan kehidupan, perawatan, perlindungan maupun pemeliharaan. 5
Upaya  penyelesaian  Kasus  KDRT  di  Merauke  juga  sering  terjadinya kendala    yang  dialami  oleh  kepolisian  baik  itu  saat    penyelidikan  dan  juga saat proses mediasi yang mengalami kendalaseperti contoh yang diakibatkan karena  masih  ada  beberapa  masyarakat  yg  masih  menganut  sistem pernikahan yang tidak sah artinya tidak ada surat nikah yg sah dari Gereja maupun  Kantor  Urusan  Agama  dan    susah  juga  dilakukan  Mediasi  yang Mumpuni. Di karenakan kedua bela pihak antara suami dan istri yang tetap mempertahankan hubungan ikatan rumah tangga di karenakan alasan anak dan  keluarga  yg  menjadi  faktor  utama  untuk  mempertahankan  hubungan yang beresiko. ini lah yg menjadi  kesulitan penyidik di lapangan disaat ingin melakukan  mediasi dan juga, terkadang tidak adanya saksi dari kasus KDRT yang  bersedia  memberikan  keterangan  terkait  kronologis  yang  terjadi sehingga  menghambat  para  penyidik  dalam  melakukan  investigas penyidikan.
KDRT    itu  bisa  terjadi  mana  saja  dan  kapan  saja.  Yang  paling  sering menjadi korban KDRT adalah terutama adalah perempuan dan anak Dalam penanganannya    seperti  yang  sudah  di  sebut  di  awal  seringnya  terjadi kendala-kendala,  hingga  peneliti  terdorong  untuk  ingin  mengetahui bagaimana  penanganan  wanita  dan  anak  sebagai  korban  KDRT  di  Kota Merauke.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  dari  kepolisian  selaku  juga penyidik  yang paham dengan anak dan korban KDRT di Kota Merauke dan juga beserta data arsip.
Kordinasi  yang  dilakukan  secara  internal  saat  pendampingan  dan konseling  bagi  korban  KDRT,  sedangkan  kordinasi  eksternal  saat penanganan  korban  di  Polres  Merauke  sehingga  pemulihan  korban. Penggerakan  meliputi  motivasi  yang  dilakukan  pimpina`n  kepada anggotanya untuk memberikan penanganan korban. Pengawasan dilakukan kepada pelaku KDRT, dalam pembuatan laporan yang disampaikan melalui rapat  anggota,  dan  pengawasan  dalam  kegiatan  penanganan  korban. Penyidikan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan  bukti  dan saksi untuk  membuat  terang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  untuk  menemukan tersangkanya. Penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan,
5 Rahim, A. & Hunawa, A. (2020). Mediasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Pada Tingkat Penyidikan, Jurnal Restorative Justice, 4(1), 59-75
penyitaan  barang  bukti  dan  penahanan  dan  telah  dilakukan  pemeriksaan terhadap  tersangka  dan  saksi-saksi  pelaksanaan  implikasi  teoritis  dari penelitian  ini  adalah  memberikan  sumbangan  bagi  pengembangan  ilmu hukum  pada  umumnya,  masalah  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak pidana KDRT pada khususnya. Impilikasi praktisnya adalah hasil penelitian dapat  dipakai  sebagai  rujukan  pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan tindak  pidana  KDRT  oleh  Kepolisian  Resort  Merauke.  Dan  juga  data  yang ada  di  Polres  Merauke  meningkat  dari  2  tahun  terakhir  di  mana  di  tahun 2018  hanya  terdapat  11  kasus  tindak  pidana  KDRT    namun  di  tahun  2019 meningkat  menjadi  20  kasus.    Dan  dari  27  kasus  yang  ada  tidak  semua  di proses hingga sampai di pengadilan  ada beberapa kasus yang di selesaikan secara kekeluargaan.

## Permasalahan
Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga,  yaitu  (1)  Bagaimanakah  upaya  penanganan  kekerasan  dalam  rumah tangga  di  wilayah  Polres  Merauke?;  (2)  Apa  saja  yang  menjadi  hambatan dalam  upaya  penanganan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dihadapi Polres Merauke?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  Yuridis  Empiris.  Secara Yuridis, membahas permasalahan menggunakan bahan hukum (baik hukum primer  maupun  hukum  sekunder)  dan  secara  empiris,  melihat  kenyataan dilapanagan  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dilapangan.  Data sekunder  dan  data  primer  dianalisa  dengan  teknik  deskriptif  analisis, selanjutnya  dilakukan  secara  deskriptif  yaitu  menjelaskan,  menguraikan, menggambarkan  sesuai  dengan  poermaslahan  yang  erat  kaitannya  dengan penelitian  ini.  Kemudian  digabungkan  dengan  beberapa  teori  lalau  ditarik satu kesimpulan.

## Pembahasan

## Upaya Kepolisian Polres Merauke Dalam Penanganan KDRT
KDRT khususnya kekerasan.yang dilakukan oleh suami terhadap istri tak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan psikis. Ini sesuai dengan bentuk KDRT yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No.  23  tahun  2004  Tentang  Penghapusan  KDRT,  yaitu  kekerasan  fisik,
kekerasan  psikis,  kekerasan  seksual  atau  penelantaran  rumah  tangga.  Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.
Lahirnya  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  dilain  sisi  terkesan memberikan.keuntungan,  terkhususnya  bagi  istri  (perempuan)  yang  lebih sering  menjadi  korban  dalam  praktek    KDRT,  tetapi  lain  sisi  terbitnya  jka undang-undang  tersebut  justru  dapat  memunculkan  masalah  baru dikarenakan  potensi  mengakibatkan  ketidaksamaan  gender. 6 Menurut Muladi “KDRT terutama terhadap perempuan menjadi salah satu rintangan terhadap  pembangunan  karena  kekerasan  dapat  menimbulkan  akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi,  politik,  sosial,  dan  budaya”. 7 KDRT  merupakan  masalah  yang cukup  menarik  untuk  diteliti  mengingat  angka  KDRT  dilaporkan  yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Harus  diakui,  undang-undang  Penghapusan  KDRT  merupakan terobosan  progressif  dalam  sistem  hukum  pidana,  tetapi  dalam pelaksanaannya  masih  menitikberatkan  pada  penghukuman  pelaku.  Kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan  tuntutannya  karena  relasi  suami  isteri  yang  ada  diantara mereka.  Di  samping  itu,  aparat  penegak  hukum  masih  memandang  KDRT sebagai  delik  aduan  sehingga  selalu  diarahkan  untuk  diselesaikan  secara kekeluargaan. 8
Seperti yang sudah tertera dan diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap  perempuan  sebagai  korban  KDRT  menurut  Undang-undang Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004 sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1  ayat  (3)  bahwa  Penghapusan  Kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah jaminan  yang  diberikan  oleh  negara  untuk  mencegah  terjadinya  kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan
6 Adrianavenny. (2002). Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan , Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia, h..6
7 Muladi. (2002). Demokrasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, h. 40
8 Abdurrachman, H. (2010).
.. Perlindungan .. Hukum .. Terhadap .. Korban .. Kekerasan .. Dalam . .Rumah Tangga .. dalam .. Putusan .. Pengadilan. . Negeri .. Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal Hukum , 17(3)
melindungi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dan  juga  peran kepolisian  itu  sendiri  yang  sebagai  lembaga  sipil  yang  menjaga  ketertiban, dan keamanan  penegakan hukum di seluruh wilayah negara yang bisa kita lihat  pada  Pasal  13  Undang-Undang  No  2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Proses  penyidikan  dalam  kasus  tindak    pidana  KDRT  yang dilaksanakan  berdasarkan  hukum  pidana  yang  berlaku    dari  Hal  lnl merupakan sebuah hal yang mengandung konsekuensi bahwa Kitab undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (undang-undang)  o  8  Tahun  l89l)  menjadi pedoman pelaksana penyidikan tindak pidana KDRT.  UU no 23 Tahun 2004 yang  secara  trang  trangan  mengatur  bahwa  pihak  korban  mempunyai  hak melaporkan  langsung  KDRT  kepada  kepolisian  setempat,  baik  ditempat kejadian perkara.
Terdapat perbedaan jelas antara Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana dengan undang-undang 23 tahun 2004 dalam hal proses penyidikan. Jika Kitab UU hukum acara pidana lebih mementingkan pelaku untuk segera diproses  penyidikannya  maka  undang-undang  23  tahun  2004  pentingkan pelayanan  korban  lebih  dahulu  tukdapatkan  perlindungan  hukum  sebagai korban KDRT. 9
Perlindungan  hukum  terhadap  korban  KDRT  sangat  penting dilakukan seperti yang dilihat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban  akibat  perbuatan  pelaku.  Perlunya  melibatkan  pihak  pemerintah, masyarakat,  lembaga-lembaga  sosial,  lembaga  bantuan  hukum  untuk memberikan  rasa  aman  untuk  korban  dan  terbebas  dari  segala  bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatan korban.
Meningkatnya kasus pelanggaran terkait KDRT yang terjadi ditengah- tengah masyarakat sangalah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak  terselesaikan  dengan  baik.  Ketidakmampuan  pemerintah  dan  instansi terkait lainnya dalam menanggulangi maraknya masalah tersebut tidak saja menyebabkan  semakin  banyaknya  korban  berjatuhan,  tetapi  yang  lebih memprihatinkan  adalah  berkembangnya  pandangan  di  tengah-tengah masyarakat bahwa pemerintah sudah kehilangan wibawanya sehingga tidak
9 Takaliuang, N. (2013). Implementasi  Penyidikan “Tindak Pidana Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga,” Lex Crimen , 2(3)
mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan kepada warga negaranya, sebagai salah satu jenis hak asasi manusia.
Polri  sebagai  salah  satu  institusi  yang  bertanggung  jawab  atas tegaknya  hukum  tentunya  dituntut  peran  sertanya  dalam  mensuppornya terwujudnya  perlindungan  serta  tertanggulanginya  KDRT  di  Polres Merauke.

## Tabel 1 Jumlah Laporan  KDRT Di Polres Merauke (2015-2019)
Sumber : Data primer diperoleh dari Unit PPA Polres Merauke 2020
Berdasarkan  data  di  atas,  jumlah  presentase  KDRT  dari  5  tahun belakangan  sempat  mengalami  penurunan  pada  tahun  2016    sampai  2018 hingga  akhirnya  menggalami  peningkatan  pada  tahun  tahun  2019  dan  dari data KDRT di atas kekerasan kekerasannya terbagi menjadi 3 jenis yaitu fisik, psikis, penelantaran.
Dalam 5 tahun terakhir penyebab terjadinya KDRT  diatas diakibatkan karena  berbagai  faktor  diantaranya  menurut  Kanit  PPA  Sinthia  Lelimarna adalah antara lain yaitu miras, orang ketiga (perselingkuhan) dan juga beban moril  dari  masalah  di  tempat  kerja  yang  mengakibatkan  tersangka melakukan  kekerasan  di  dalam  rumah  tangga  sebagai  wujud  pelarian  dari masalah  tapi  sajauh  dari  data  5  tahun  yang  diambil  dari  lapangan  bahwa pengaruh  miras  dan  orang  ketiga  lebih  dominan  dalam  Kasus  KDRT  yang sering terjadi di merauke. 10 Dari tabel di atas simpulkan bahwa pada tahun
10 Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada selasa,  9 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.
N Tahun Jumlah Presentase 1 2015 18 23% 2 2016 16 20% 3 2017 12 15% 4 2018 11 14% 5 2019 20 25% Total 77 100%
2019  banyak  jumlah  laporan  yang  masuk  berbeda  dengan  tahun-tahun sebelumnya.  ini  terjadi  karena  masyarakat  terutama  istri  sudah  mulai mempunyai  kesadaran  untuk  melaporkan  KDRT  yang  terjadi  di  rumah tangganya sehingga seperti yang kita lihat jumlah  kurva presentasi di tahun 2019 meningkat.
Tabel 2 Jumlah Jenis kekerasan Kasus KDRT (2015-2019) Tahun Kekerasan Jumlah 2015 Fisik 16 Psikis - Penelantaran 2 2016 Fisik 13 Psikis 2 Penelantaran 1 2017 Fisik 11 Psikis - Penelantaran 1 2018 Fisik 9 Psikis - Penelantaran 2 2019 Fisik 14 Psikis 6 Penelantaran - T O T A L 77
Sumber : Data Primer diperoleh  dari Unit PPA Polres Merauke, 2020
Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Merauke, dari tahun 2015 hingga  2019  mengungkapkan  beberapa  jenis  kekerasan  yang  dialami perempuan  oleh  pasangan.  bentuk  kekerasan  yang  dialami  perempuan diantaranya  yaitu  kekerasan  fisik,  meliputi  tindakan  memukul,  menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan kekerasan lainnya dan kekerasan psikis  Kekerasan seperti  yang  dimaksud  adalah  tindakan  yang  bertujuan  merendahkan  citra
seorang  perempuan,  baik  melalui  kata-kata  maupun  perbuatan  yang menekan  emosi  korban,  semisalnya  ucapan  menyakitkan,  kata-kata  kotor, bentakan,  hinaan  atau  ancaman  ada  juga  penelantaran  rumah  tangga  yaitu setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan    atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologi, dan  atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan  pemaksaan,  atau  perampasan    kemerdekaan    secara    melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. korban perempuannya antar lain yang sudah  menikah  dan  berkeluarga  dengan  jenjang  usia  20-30  tahun  telah mengalami  kekerasan  fisik  Kekerasan  fisik  mendominasi  kasus  KDRT  pada perempuan yaitu sebesar 82% dibandingkan kekerasan psikis sebesar 10,3% dan penelantaran yang 7,7%.
Berdasarkan pada data tersebut  dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada unit PPA Polres Merauke  secara keseluruhan semunaya telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang  telah  berlaku  misalkan  dalam  hal  kekerasan  terhadap  perempuan dalam  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT),  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Tahun  No  23  Tahun  2004  Tentang  Jenis  Jenis  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  sesuai  Pasal  5  mengenai  larangan  kekerasan  dalam rumah  tangga  jika  disatukan  dari  hasil  dari  wawancara  dapat  disimpulkan bahwa  KDRT  yang  dominan  sering  terjadi  banyak  kekerasan  fisik  yang tertera  dan  diatur  pasal  5,  Pasal  6  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004, kekerasan pisikis yang diatur pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004,  dan  pelantaran  rumah  tangga  diatur  dalam  Pasal  9  undang-undang no.23 tahun 2004.

## Tabel 3
Pendidikan Pelaku Tindak Pidana KDRT (2015-2019) No Pendidikan Terakhir Jumlah 1 Strata Satu (S1) 17 2 D3 2 3 SMA 38 4 SMP 4 5 SD 16 Total 77
Sumber  : Data primer diperoleh dari Unit PPA Polres Merauke, 2020
Dari  data  yang  disajikan  pada  tabel  diatas  dapat  dilihat  mayoritas seseorang yang melakukan tindakan KDRT adalah seseorang yang memiliki pendidikan,  yaitu  yang  menduduki  urutan  tertinggi  pendidikan  SMA dengan presentasi 49%, kemudian pendidikan Strata Satu dengan presentasi 22%,  pendidikan  SD  dengan  presentasi  20%,  pendidikan  SMP  dengan presentasi 5%, dan pendidikan D3 dengan presentasi 2%.
Berdasarkan  pandangan  masyarakat  Semakin  rendahnya  tingkat pendidikan  seseorang  (lulusan  SD  dan  SMP)  dapat  disimpulkan  bahwa keterampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan  sekolah  menengah  hingga  universitas,  dan  waktu  luang  yang dimiliki  oleh  lulusan  SD  hingga  SMP  akan  lebih  banyak  dibandingkan lulusan  SMA  hingga  universitas.  Sehingga  ketersediaan  waktu  luang  yang berlebih  itu  bisa  menjadi  peluang  bagi  mereka  untuk  melakukan  tindak kriminalitas.
Berdasarkan data di atas hal ini tidak dapat menjadi barometer untuk melihat  kasus  dari  KDRT  karena  khusus  kasus  KDRT  ini  sangat  bervariatif dimana sebaliknya menurut data di atas malah presentasi pendidikan yang paling tinggi dalam hal ini Strata Satu yang mencapai 22% dan yang paling tertinggi lain yaitu SMA 49%, jadi karena ini kejahatan terkait dalam ruang lingkup keluarga menjadi, maka dapat di simpulkan seseorang yang jenjang pendidikannya  rendah  tidak  menjadi  tolak  ukur  kejahatan  KDRT    ini  di karenakan data dari  presentase jenjang pendidikan di atas.
Cara  penyelesaian  KDRT  yang  di  lakukan  oleh  unit  PPA  Polres Merauke  disesuaikan  dengan  tujuan  Undang-Undang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Nomor  23  Tahun  2004  yaitu mengharmoniskan kehidupan berumah tangga maka apabila terjadi kekerasa dalam  lingkup  rumah  tangga  langkah  awal  adalah  melakukan  proses mediasi  antara  pelaku  korban,  dan  polisi  sebagai  mediator,  apabila  dalam tahap  mediasi  telah  tercapai  kesepakatan  perdamaian  maka  proses  hukum dihentikan  akan  tetapi  apabila  dalam  tahap  mediasi  tidak  ditemukan kesepakatan  maka  kasus  akan  di  proses  lebih  lanjut.melalui  proses  hukum sebagian besar penyelesaian KDRT melalui mediasi.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  dengan  Kanit  PPA  kepolisian Resort Merauke  yaitu  Ibu Sinthia Lelimarna disini ibu menjelaskan upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  kepolisian  dalam  penanganan  KDRT  di  dari
berbagai upaya itu penulis membagi semua itu menjadi 2 jenis upaya yang dipakai di unit PPA kepolisian Resort Merauke, yaitu. 11 :
1) Upaya Preventif
Upaya  Preventif  ialah  tindakan  pengendalian  sosial  yang  dilakukan untuk    mencegah  atau  juga  mengurangi  kemungkinan  terjadi  hal-hal  yang tidak diinginka kedepannya. Pencegahan kejahatan merupakan tujuan dasar penegakan  hukum  dan  juga  merupakan  bidang  kegiatan  hukum  khusus untuk  hak-hak  perempuan.  Di  semua  masyarakat,  perempuan  (termasuk anak-anak)  rentan  terhadap  jenis  kejahatan  tertentu  karena  mereka  adalah perempuan  (anak-anak). 12 Upaya  penanganan  kejahatan  dalam  rumah tangga  di  Wilayah  Hukum  Polres  Merauke  yaitu  melalui  pendekatan preventif  mengingat  faktor-faktor  korelatif  terjadinya  kejahatan  KDRT dengan  persoalan  penanggulangan  kejahatan  kekerasan  pada  dasarnya adalah upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban.
Langkah  preventif  yang  dilakukan  unit  PPA  Polres  Merauke  adalah melakukan  pencegahan  sebelum  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga sebagai  pola  penanggulangan  kejahatan  penelantaran  dalam  rumah  tangga pada  dasarnya  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  umum  sekaligus pengontrolan kepada masyarakat.
Maka dalam hal ini unit PPA Polres Merauke telah melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu  sosialisasi  ini  diharapkan  masyarakat  dapat  melihat  sejauh  mana KDRT dan bagaimana  hukum yang diberikan terhadappelaku KDRT sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai KDRT.
Dari  penelitian  yang  didapat  di  lapangan  berdasarkan  dari  hasil wawancara menurut Kanit PPA Bripka Sinthia Lelimarna  bahwa :
“Upaya  preventif  yang  dilakukan  dan  telah  terprogram  dalam program kerja PPA yang rutin setiap tahunnya yaitu berupa sosialisasi kerja    sama  tentang  KDRT  di  kampung-kampung  di  merauke sosialisasi  ini  dilakukan  mdengan  kerjasama  dengan  kantor  badan perberdayaan  perempuan.  Sosialisasi  ini  juga  mendapat  Dukungan dari  masyarakat  itu  sendiri  bahkan  ada  kampung  juga  yang bersinisiatif melakukan permintaan untuk Dilakukannya sosialisasi di
11 Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada selasa,  9 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.
12 Rukkmini, M. (2006). A spek Hukum Pidana Kriminologi, Jakarta: PT Alumni, h. 8
kampungnya.  kerja  sama  ini  dilakukan    karena  permintaan  dari masyarakat kampung tersebut terutama ibu-ibu.” 13
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  ibu  Sinthia  Lelimarna  di  atas dapat kita lihat bahwa Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Merauke unit  PPA  dalam  penanganan  tindak  pidana  KDRT  yaitu  dengan  melalui pendekatan  persuasif  kepada  masyarakat  sudah  sesuai,  yaitu  dengan  cara melakukan  sosisalisasi  dengan  tujuan  pencegahan  terjadinya  KDRT  Oleh karena  itu  tugas  dari  kepolisian  adalah  membentuk  kesadaran  Hukum Masyarakat  Kelurahan/Kampung,  Membina  kesadaran,keamanan  dan ktertiban agar tak terjadi KDRT.
Sehingga  dengan  dilakukannya  upaya  preventif  yang  berupa sosialisasi  ini  diharapkan  masyarakat  dapat  mengetahui  bahwa  KDRT tersebut  dapat  memiliki  suatu  dampak  buruk  kedepannya  dalam  rumah tangga. Sehingga harus adanya komunikasi yang antara suami dan istri, agar tercipta  sebuah  rumah  tangga  yang  rukun  dan  harmonis  dan  untuk  istri nantinya  diharapkan  dapat  berbuat  baik  terhadap  suami,  untuk  Suami setidaknya berlaku baik juga terhadap istri.
2) Upaya Represif
Upaya  Represif  ialah  tindakan  sosial  pengendalian  yang  dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau juga kejadian Dengan kata lain, tindakan yang  dilakukan  setelah  atau  sesudah  suatu  kejadian  peristiwa  terjadi  dan dari  Upaya  Represif  yang  di  lakukan  unit  PPA  Resort  Merauke  untuk penanganan korban KDRT Menurut ibu Sinthia Lelimarna :
“Upaya  Represif  yang  kami  lakukan  yaitu  dilakukannya  mediasi sebisa  mungkin  terhadap  pelaku  dan  proses  pidana  upaya  ini  guna  di lakukan  agar  si  pelaku  mendapatkan  efek  jerah,  setelah  apa  yang  sudah tersangka  lakukan  jikalau  mediasi  yang  dilakukan  tidak  menemukan  ujung penyelesaian  kami  dari  kepolisian  akan  memanggil  keluarga  kerabat  ,  dari kedua  belah  pihak  agar  penyeleaian  dapat  dilakukan  secara  kekeluargaan hingga di cabut tanpa berlanjut di Pengadilan.” 14
13 Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada Jumat,  15 Mei 2020 di Kepolisian Resort Merauke.
14 Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara pada senin,  29 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.
Berdasarkan  hasil  wawancara  ibu  Sinthia  Lelimarna  tersebut  maka dapat di lihat bahwa  upaya penanganan represif yang di lakukan oleh unit PPA  polres  Merauke  sudah  sesuai  dalam  menindak  pelaku  maupun melindungi  korban  dengan  cara  melakukan  Mediasi  sebisa  mungkin  agar pelaku  mendapatkan  efek  jera  tujuannya  ialah  untuk  mencegah  segalah bentukk  KDRT  kedepannya  yang  mungkin  akan  dilakukan  lagi  oleh tersangka  terhadap  sang  korban  ini  juga  didasarkan  dengan  jalur  hukum pidana  menurut  undang-undang  No  23  tahun  2004  yang  dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu yang artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tak hanya mengadili  tersangka/pelaku  tindak  kekerasan  tetapi  juga  memikirkan  hak- hak korban serta bagaimana pemulihannya.
Dari  data  yang  diperoleh  dari  Polres  Merauke,    jumlah  kasus KDRT.yang.masuk  dalam kurun 5 tahun kebelakang terdapat 77 kasus tetapi dari  77  kasus  tersebut  yang  dicabut hanya  44  kasus  dengan  presentasi  57% dan yang dilakukan mediasi 33 kasus dengan presentasi 42%, sehingga yang lanjut  hingga  sampai  pengadilan  hanya  6  kasus  dengan  presentasi  8%. Beberapa  kasus  yang  hanya  sampai  di  penyelidikan  dan  penyidikan alasannya  adalah  karena  dari  pihak  korban  tidak  ada  adanya  kelanjutan laporan  terhadap  pihak  kepolisian  untuk  memproses  lebih  lanjut  ini  di karenakan  terkadang  korban  dan  tersangka  dalam  kasus  KDRT  sudah melakukan  penyelesaian  di  luar  dari  kepolisian  sehingga  kasus  tersebut berujung surut hingga sampai hanya sampai di sidik maupun lidik.
Terdapat  berbagai  hambatan  dan  alasa    mengapa  kasus  KDRT  tak dapat diterselesaikan maupun dilanjutkan melalui jalur hukum. berdasarkan analisa  yang  Penulis  terhadap  kasus  yang  masukk,  hambatan  yang  ada antara  lain.karena  korban  tidak  mau  kasusnya.diketahui  banyak  orang, korban  tidak  mau  terlalu  lama  berurusan  dengan  kasusnya,  korban  ingin keluar  dari  kasus  KDRT  secepatnya,  korban  enggan  berhadapan  dengan polisi, dan lain-lain.
KDRT  yang  dilapor  oleh  korban  sering  kali  tak  dilanjutkan  proses hukumnya karena korban yang ragu atau tak paham bahwa hal yang dilapor itu adalah tindak pidana. Seperti Demikian halnya terhadap adanynya kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun sering kali ditarik kembali dengan macam  alasan,  misalnya  karena  korban  yang  merasa  sudah  memaafkan
pelaku,  ketergantungan  ekonomi  terhadap  pelaku,  KDRT  masih  dianggap sebagai aib keluarga.
Bedanya  pemahaman  antar  penegak  hukum  terhadap  bentuk  KDRT; tentang  mekanisme  pemberian  perlindungan  dan  belum  semua  pihak mendukung  upaya  perlindungan  terhadap  korban  KDRT.  lamanya  rentang waktu  antara  kejadian  dan  visum,  sehingga  hasil  visum  menjadi  kurang mendukung  terhadap  proses  hukum.  Masalah  penganggaran  untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai.
Juga masih adanya Penyidik yang tidak melakukan proses pelayanan hukum  terhadap  korban  dengan  menjalankan.prosedur  perlindungan  yang ditetapkan  secara  khusus  menurut  undang-undang  23  Tahun  2004  inilah yang  menyebabkan  korban  mencabut  kembali    laporan  dan  aduan  mereka terhadap tersangka.

## Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Penanganan KDRT
Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga  kebanyakan sering dialami oleh  perempuan  pada  umunya  yang  dilakukan  oleh  suami  atau pasangannya. Maka dari itu satu pendekatan untuk mengatasi permasalahan ini  nantinya  harus  dapat  dilihat  dari  penegak  hukum.  Selain  itu  dalam lingkup  rumah  tangga  sulit  menggungkapkan  fakta  yang  terjadi  dalam rumah tangga untuk mencari suatu bukti baik itu bukti yang diperoleh dari saksi  yang  mengetahui  fakta  tentang  terjadinya  kekerasan  tersebut  yang nantinya guna untuk membuktikan terdakwa dari pelaku kekerasan.
Dalam  penanganan  tindak  pidana  KDRT  yang  di  lakukan  oleh kepolisian  di  unit  PPA  biasanya    terdapat  hambatan  yang  dihadapai  oleh kepolisian  di  unit  PPA  itu  sendiri  selaku    penyidik  dalam  melakukan Penangganan KDRT hambatan yang di hadapi di sini di bagi menjadi 2 faktor yaitu 15 :
1) Faktor Internal
Hambatan berikut yang dapat kita lihat dari  Faktor internal itu sendiri yang  dapat  kita  lihat  yaitu  dari  dalam  rana  unit  kepolisian  karena berdasarkan  dari  hasil  wawancara  ternyata  terdapat  Hambatan  internal dalam  penanganan  kasus  KDRT  yang  dihadapi  oleh  kepolisian  itu  sendiri Adapun  faktor  eksternal  yang  menjadi  hambatan  dalam  penanganan  kasus
15 Tualita Saragih, penyidik PPA Wawancara  pada senin,  28  Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.
KDRT antara lain seperti contoh kurangnnya barang bukti seperti contoh alat bukti  yang  di  pakai  untuk  di  lakukannya  kekerasan  terhadap  sang  korban biasanya  sengaja  dihilangkan  oleh  oleh  pelaku.  Sehingga  banyak  barang bukti  yang  harus  di  lengkapi  dari  kepolisian  inilah  yang  menjadi  contoh hambatan internal yang biasa di hadapi oleh kepolisian berikut ini berbagai faktor  penghambat  yang.penulis.simpulkan.berdasarkan.hasil  wawancara dari penyidik PPA Tualita Saragih sendiri  yaitu 16 antara lain  yaitu:
a. Terjadinya  keterlambatan  laporan  dari  korban  yang  melapor  kasus yang  sudah  lewat  dalam  beberapa  hari  atau  minggu,  hal  inilah  yang akan berpengaruh dan menyebabkan susahnya dilakukan penyidikan visum terhadap korban karena bukti luka atau memar yang di alami oleh  korban    dengan  seiring  berjalannya  waktu  dapat menghilang/sembuh.  Korban  yang  tidak  melapor  akan  berdampak pada  proses  peradilan  terhadap  pelaku  kekerasan  tetap  bebas melakukan  kekerasan  baik  terhadap  istri  maupun  anggota  keluarga lainnya.  Sehingga  akan  menghantui  dan  menakut-nakuti  wanita. Namun,  apapun  masalahnya,  aparat  penegak  hukum  harus  dituntut untuk menangani kasus kekerasan perempuan dalam sistem peradilan pidana  terpadu  yang  melibatkan  korban,  tokoh  agama,  tokoh  adat, dan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perlindungan  Perempuan  dan  Anak. Sehingga terwujudnya rasa keadilan bagi korban melalui pemenuhan hak-hak  korban  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga. 17
b. Salah  satu  hambatan  internal  lain    untuk  mengantisipasi    terjadi kasuus  KDRT.di.Kabupaten.Merauke.yaitu    belum.adanya.rumah aman  atau Shelter bagi  para  korban  padahal  adanya  rumah  aman tersebut  juga  dapat  turut  serta  membantu  secara  tidak  langsung terhadap psikologi korban terkait rasa aman yang di berikan dan juga Pada unit PPA belum adanya tenaga…Psikolog pada kepolisian resort Merauke
16 Ibid
17 Tajuddin, M. A., Alputila, M. J., & Ilyas, A. (2020). Justice For Women In Handling The Case Of Household Violence Through Integrated Criminal Justice System (Study In Merauke District),
Enfermeria clinica, 30(2), 394-397
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas  dapat  di  simpulkan  bahwa upaya  kepolisian  dalam  menyelesaikan  kasus  KDRT  di  unit  PPA  pun ternyata  masih  mengalami  hambatan  seperti  contoh  hambatan  internal  itu sendiri baik itu dari keterlamabatan laporan yang dilakukan oleh korban itu sendiri maupun dari sarana dan prasarana kepolisian. Sarana dan parasarana seperti  shelter  ini  penting  karena  sudah  hal  ini  merupakan  standar operasional  prosedur  (SOP)  yang  merupakan  dasar  acuan  di  lakukannya pelayanan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan dalam rumah tangga.
2) Faktor Eksternal
Faktor  berikut  yang  menjadi  hambatan  ialah  faktor  eksternal  yaitu faktor  yang  yang  menjadi  hambatan  dari  luar  rana  kepolisian  itu  sendiri biasanya  faktor  ekternal  ini  berasal  baik  dari  korban  itu  sendiri  dan  juga tersangka  serta  berhubungan  dengan  faktor  lingkungan  dari  korban  itu sendiri  termasuk  orang  orang  terdekat  dari  korban  tersebut  Adapun  faktor eksternal  yang  menjadi  hambatan  dalam  penanganan  kasus  KDRT  antara lain Pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena merasa bahwa kasus yang  dialaminya  ini  tabu  untuk  di  laporkan  dan  beranggapan  juga  bahwa kasus  yang  di  alami  korban  ini  akan  membuka  aib  keluarga  korban  dan tersangka itu sendiri adapun beberapa faktor penghambat yang disimpulkan berdasarkan  hasil.wawancara  dari  penyidik  PPA  Tualita  Saragih  sendiri yaitu 18 :
a. Korban yang melapor belum adanya ikatan nikah secara sah sehingga kasus  yang  masuk  di  kepolisian  tidak  bisa  di  kategorikan  sebagai kasus  KDRT  hingga  akhirnya  kasus  yang  di  laporkan  tersebut  di kategorikan kekerasan bukan KDRT.
b. Bagi  Korban  yang  mau  Melapor  dan  Perkaranya  biarpun  Memenuhi syarat formil maupun materil tidak jarang korban berusaha mencabut kembali karena merasa ia sangat memerlukan masa depan bagi anak anaknya  dan  masih  mengiginkan  rumah  tangganya  dapat di  bangun kembali.  Faktor  ini  didukung  karena  tersangaka  yang  merupakan suami juga merupakan tulang punggung keluaraga.
Hal-hal  di  atas  adalah  merupakan  gambaran  umum  dari  beberapa hambatan  eksternal yang sering ditemui oleh kepolisian baik itu dari status
18 Tualita Saragih, Penyidik PPA,  Wawancara pada senin, 28 Juni 2020 di Kepolisian Resort Merauke.
korban  dan  tersangka  ataupun  dari  korban  sendiri  yang  mengubah keputusannya untuk mencabut laporannya.karena merasa bahwa kasus yang dialaminya  ini  tabu  untuk  di  laporkan  karena  beranggapan  bahwa  kasus yang  dialaminya  ini  merupakan  aib  yang  harus  di  tutupi.  Hal  ini  bisa  di pengaruhi  juga  karena  tuntutan  dari  keluarga  besar  yang  turut mempengaruhi  keputusan  dari  sang  istri  sebagai  korban  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  yang  beranggapan  bahwa  masalah  keluarga  seperti kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan masalah internal  yang tidak boleh dipublikasikan di luar karena bagi mereka ini adalah aib yang harus di tutupi  hal  ini  lah  yang  mempengaruhi  korban  dalam  dalam  mencabut laporannya.

## Kesimpulan
Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Merauke terutama Unit PPA dalam penanganan tindak pidana KDRT terbagi menjadi 2 yaitu Upaya Preventif Yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah  tangga  sebagai  pola  penanggulangan  kejahatan  penelantaran  dalam rumah  tangga  yaitu  pada  dasarnya  memelihara  keamanan  dan  ketertiban umum  sekaligus  pengontrolan  kepada  masyarakat.  Dan  juga  Upaya  yang dilakukan lainnya yaitu Upaya Presesif Yaitu Upaya yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana KDRT  contoh yang di lakukan yaitu di lakukannya mediasi sebisa mungkin terhadap pelaku dan proses pidana upaya ini guna di lakukan agar si pelaku mendapatkan efek jera. Adapun hambatan yang di dapat  oleh  Kepolisian    terhadap  kasus  KDRT  yaitu  hambatan  dari  faktor internal  seperti  Terjadinya  Keterlambatan  laporan  dari  korban  yang meyebabkan susahnya dilakukan visum, kurangnya barang bukti dan belum adanya  rumah  aman  dan  tenaga  psikolog  pada  Kepolisian  resort  Merauke dan juga hambatan lainnya dari faktor eksternal seperti  korban yang belum melapor  dan  belum  adanya  ikatan  nikah  secarah  sah  sehingga  tidak  di kategorikan  sebagai  KDRT,  kurangnya  saksi  di  kasus  tersebut  dan  bagi korban  yang  mau  melapor    tidak  jarang  berusaha  mencabut  kembali laporannya  ada  juga  korban  KDRT  yang  melapor  merasa  bahwa  persoalan ini masih di lana privasi mereka sehingga sehingga tidak melanjutkannya ke proses hukum.

## Daftar Pustaka
Abdurrachman,  H.  (2010).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, Jurnal Hukum , 17(3)
Adrianavenny.  (2002). Memahami  Kekerasan  Terhadap  Perempuan ,  Jakarta: Yayasan Jurnal Indonesia
Hartono. (2010). Penidikan & Penegakan Hukum Pidana , Jakarta: Sinar Grafika Jaftoran,  F.  &  Alputila,  M.  J.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga, Jurnal  Restorative  Justice, 2(2),  164- 174
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum ,Yogyakarta: Liberty Muladi.  (2002). Demokrasi  Hak  Asasi  Manusia,  dan  Reformasi  Hukum  di Indonesia , Jakarta: The Habibie Center Rahardjo, S.(2007). Membangun Polisi Sipil , Jakarta: Penerbit Buku Kompas Rahim, A. & Hunawa, A. (2020). Mediasi Dalam Penanganan Tindak Pidana Penelantaran  Rumah  Tangga  Pada  Tingkat  Penyidikan, Jurnal Restorative Justice, 4(1), 59-75
Tajuddin,  M.  A.,  Alputila,  M.  J.,  &  Ilyas,  A.  (2020).  Justice  For  Women  In Handling  The  Case  Of  Household  Violence  Through  Integrated Criminal Justice System (Study In Merauke District), Enfermeria clinica, 30(2), 394-397
Takaliuang, N. (2013). Implementasi  Penyidikan “Tindak Pidana Kekerasan Dalam  Rumah Tangga, Lex Crimen , 2(3)Ali, A. (2015). Menguak Teori Hukum  (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Judicialprudence)  Termasuk Interpretasi  Undang-Undang  (Legisprudence)  Volume  1  Pemahaman  Awal. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.