Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(02), 2024, 1422-1436
Penerapan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pada Pelayanan Perbankan Syariah
MH Ainulyaqin 1) , AS Rakhmat 2) , LI Achmad 3) , Yudianto A 4) , S Badriyah 5) 1,2,3,4,5 Universitas Pelita Bangsa *Email korespondensi: hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id

## Abstract
The purpose of this study was to identify the barriers to the implementation of Law No. 8 of 2016 on Disabilities and the appropriateness of its application for the blind customer service at PT. BSI KCP East Bekasi. This study employed a qualitative methodology in a field setting with a focus on social construction phenomenology. The methods used to collect the data were observation, interviews, and documentation. The Bank Operation Service Manager and many Service Staff of PT. BSI KCP East Bekasi were the study's subjects. The findings of this study showed that providing bank services to blind clients in PT BSI KCP East Bekasi complied with the requirements of Article 9 Point (e) of Law no. 8 of 2016 on Disabilities. This form of service is based on making blind bank customers also as priority customers. To provide assistance and special services when opening accounts and cash withdrawals,  as  well  as  allowing  blind  customers  to  use  accessibility  owned  by  banks  in  the  form  of  mobile banking  and  ATM  machines  with  conditions  for  assistance  from  the  family.  Regarding  the  application  of accessibility,  Article  18  points  (a)  and  (b)  of  Law  no.  8  of  2016  on  Disability,  banks  have  several  factors  of accessibility barriers specifically for the visually impaired, both internally and externally, however, related to these obstacles, banks continue to provide solutions to provide satisfaction to blind customers.
Keywords: Law No. 8 Of 2016 Concerning Disability, Services, Accessibility, Visual Impairment, Islamic Banks
Saran sitasi : Ainulyaqin, M. H., Rakhmat, A. S., Achmad, L. I., Yudianto., & Badriyah, S. (2024). Penerapan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pada Pelayanan Perbankan Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,
10 (02), 1422-1436. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13314
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13314

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menjamin kelangsungan hidup warga negaranya termasuk warga negara  yang  mengalami  keterbatasan  fisik  seperti penyandang  disabilitas.  Adanya  kaum  disabilitas, maka  perlu  adanya  program  dan  kegiatan  yang melibatkan  prinsip  kesetaraan  hak  penyandang disabilitas  untuk  dilaksanakan  sepenuhnya  dan berkelanjutan melalui sarana dan dukungan infrastruktur bagi disabilitas yang juga memiliki hak yang  sama  dengan  masyarakat  secara  umum (Ndaumanu, 2020). Disabilitas sendiri mengacu pada interaksi  antara  individu  dengan  kondisi  kesehatan (misalnya, celebral palsy, sindrom down dan depresi) dan  faktor  pribadi  dan  lingkungan  (misalnya,  sikap negatif,  transportasi  yang  tidak  dapat  diakses  dan bangunan umum, dan dukungan sosial yang terbatas) (WHO, 2021). Dalam mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan  bagi  disabilitas,  diperlukan  peraturan
perundang-undangan  yang  dapat  menjamin  hak  dan kesempatan  para  disabilitas  tersebut.  Di  Indonesia telah  dibuat  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 tentang  Penyandang  Cacat,  namun  undang-undang tersebut  dicabut  dan  digantikan  dengan  lahirnya Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Disabilitas, hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1997  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  dan  situasi  yang  ada,  dalam  undang- undang  ini  juga  membentuk  para  disabilitas  sebagai objek  belas  kasihan  (Mandini,  2020).  Karenanya, dibentuklah  undang-undang  baru  yakni  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Disabilitas guna  mewujudkan  jaminan  kesamaan  hak  dan kesempatan disabilitas seperti masyarakat umumnya.
Pada  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang  disabilitas, bagian kelima tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum  Pasal  9  butir  (e)  disebutkan  bahwa  hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang
disabilitas  meliputi  hak  memperoleh  akses  terhadap pelayanan  jasa  perbankan  dan  nonperbankan.  Pada dasarnya  pelayanan  merupakan  kegiatan  yang dilakukan seseorang, sekelompok, dan atau organisasi baik  secara  langsung  atau  tidak  langsung  untuk memenuhi  kebutuhan  masyarakat  (Pasolong,  2021). Pelayanan  yang  berkualitas  dapat  dicapai  dalam bentuk pengelolaan aset bank, kemampuan manajemen  yang  terpercaya,  pelayanan  yang  ramah, dan  penawaran  jenis  produk  sesuai  keinginan  dan kebutuhan nasabah (Wijayanto, 2015). Jika pelayanan yang diterima atau dipersepsikan ( perceived service ) sesuai  harapan  ( expected  service ),  maka  kualitas pelayanan  dinilai  baik  dan  memuaskan  (Mayarni, Meilani, & Zulkarnaini, 2018). Kemudian pada bagian keempat  belas  tentang  Hak  Aksesibilitas  Pasal  18 butir  (a)  dan  (b)  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang disabilitas, disebutkan bahwa Hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi yang disebutkan pada butir (a) mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan  fasilitas  publik,  dan  pada  butir  (b) mendapatkan  akomodasi  yang  layak  sebagai  bentuk aksesibilitas  bagi  individu.  Aksesibilitas  adalah bagian  yang  sangat  penting  dari  inklusi  para disabilitas, lingkungan yang dapat diakses dan mudah menjadi  penting  bagi  disabilitas  untuk  berpartisipasi dalam  hidup  bermasyarakat  (Braithwaite,  Carroll, Mont, & Peffley, 2008).
Keseluruhan  penyandang  disabilitas  memiliki hak  yang  sama  dengan  orang  lain  pada  umumnya, yaitu  hak  pada  bidang  ekonomi,  sosial,  dan  budaya (Thohari,  2014).  Dan  Bank  menjadi  salah  satu mobilitas yang wajib didapatkan oleh para penyandang disabilitas dalam segi ekonomi. Adapun bank merupakan tempat penghimpun Dana masyarakat,  baik  perorangan,  badan  usaha  dan lembaga  pemerintahan  yang  menyimpan  dananya kepada  pihak  kedua,  dan  akan  disalurkan  kepada masyarakat,  baik  berupa  kredit  maupun  lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak atau  yang  disebut  dengan financial  intermediary (Nopriansyah & Unggul, 2019). Pada 27 Januari 2021 diterbitkan surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tentang Perizinan Penggabungan  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  dan  PT
Bank  BNI  Syariah  ke  dalam  PT  Bank  BRI  Syariah Tbk  menjadi  izin  usaha  atas  nama  PT  Bank  Syariah Indonesia Tbk. Tertanggal 01 Februari 2021 Menteri Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal  Persetujuan  Perubahan  Anggaran  Dasar  PT Bank  Syariah  Indonesia  Tbk  (Bobby,  2021). Pembentukan  PT  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk bertujuan  untuk  menghadirkan  layanan  yang  lebih lengkap,  jangkauan  yang  lebih  luas,  serta  memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik (www.bankbsi.co.id).  Keberadaan  Bank  Syariah Indonesia (BSI) ini turut menghadirkan PT. BSI KCP Bekasi  Timur  di  Kota  Bekasi  untuk  memberikan kemudahan masyarakat Kota Bekasi dalam menabung,  melakukan  pembayaran  tagihan,  dan transaksi  lainnya.  Namun,  selain  fungsi  atau kemudahan yang diberikan bank, pelayanan perbankan  menjadi  pilar  penting  guna  terciptanya kepuasan kepada para nasabahnya. Kepuasan nasabah dilihat dari sudut pandang nasabah perorangan ketika mereka bertransaksi ataupun setelah transaksi di bank (Nasfi, Rahmad, & Sabri, 2020).
Kenyataannya, penyandang disabilitas di Indonesia  sejauh  ini  belum  terlayani  dan  tidak memiliki kesempatan yang sama dengan penyandang disabilitas  lainnya  dalam  melakukan  aktivitas kehidupan  sehari-hari  (Setianti,  Hafiar,  &  Subekti, 2020). Pelayanan yang di maksudkan ialah pelayanan disabilitas  sebagai  nasabah  di  perbankan  khususnya nasabah  tunanetra.  Tunanetra  sendiri  merupakan bagian dari disabilitas, di mana tunanetra merupakan individu  yang  rusak  indera  penglihatannya  serta mengakibatkan  terbatasnya  penglihatan  (Yuwono  & Mirnawati, 2021). Melansir dari perolehan data pada Badan Pusat Statistik terkait banyaknya desa menurut keberadaan  penyandang  cacat  di  Kabupaten/Kota provinsi jawa barat dengan pembaharuan terakhirnya di  bulan  Juni  2021,  didapati  bahwa  tunanetra merupakan  kategori  penyandang  disabilitas  di  Kota Bekasi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan penyandang disabilitas lainnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Bekasi Kab/Kota Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Wicara Tuna Wicara+Rungu Tuna Daksa Tuna Grahita Tuna Laras Bekasi 157 114 114 106 127 114 67 Sumber: https://bekasikab.bps.go.id/
Lebih  banyaknya  jumlah  tunanetra  di  Kota Bekasi  tentu  dapat  menjadi  perhatian  khusus  dari lembaga  jasa  keuangan  yakni  perbankan  dalam memberikan  pelayanan  yang  menunjang  kepuasan penyandang tunanetra sebagai calon nasabah/nasabah di  perbankan.  Survei  yang  telah  dilakukan  oleh Edwards  (2011)  mengatakan  bahwa  sebagian  besar tunanetra  tampaknya  lebih  memilih  mengendalikan keuangan  mereka  sendiri  dan  menyarankan  pegawai bank  untuk  membantu  tunanetra  dalam  hal  layanan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah dengan tunanetra  memerlukan  aksesibilitas  yang  mudah  dan dapat  mereka  gunakan  dengan  aman,  namun pelayanan yang aksesible tersebut terkendala dengan belum  terpenuhinya  kebutuhan  pelayanan  pada nasabah  tunanetra.  Hal  ini  dikaitkan  dengan  belum adanya  ATM  yang  ramah  tunanetra  sehingga menyebabkan terjadinya pembatasan layanan perbankan khususnya pada transaksi nasabah dengan keadaan tunanetra di mesin ATM (Yolanda, 2019).
Elkas  &  Ramli  (2017)  pada  penelitiannya mengatakan bahwa Bank tidak melakukan pelayanan yang diskiriminasi terhadap nasabah tunanetra namun bank memberikan alternatif pada nasabah untuk dapat membuka  rekening  bank  dengan  membuka  rekening gabungan  ( joint  account )  yang  memberi  jaminan keamanan  nasabah  tunanetra  meski  memiliki kekurangan yakni setiap transaksi dilakukan bersama- sama  di  bank.  Supriyanti  &  Fatimah  (2018)  pada penelitiannya  mengatakan  bahwa  kurangnya  kantor dan fasilitas yang ramah difabel di perbankan syariah menyebabkan  kurangnya  minat  difable  untuk menabung  di  bank  syariah  sehingga  disimpulkan kualitas  pelayanan  dan  aksesibilitas  bank  sangat mempengaruhi minat difabel dalam menabung di bank syariah. Penelitian lain dilakukan oleh Yolanda (2019) mengatakan  bahwa  faktor  yang  menjadi  hambatan pelayanan  bank  terhadap  nasabah  tunanetra  ialah karena kebijakan intern dari bank tersebut, dan belum adanya  penyanggahan  dari  nasabah  tunanetra  terkait belum  tersedianya  layanan talking ATM  yang  lebih memudahkan  mereka.  Setianti,  Hafiar,  Subekti  & Priyatna  (2020)  pada  penelitiannya  mengatakan bahwa  nasabah  tunanetra  menilai  bahwa  hak  nya sebagai  masyarakat  pada  pelayanan  bank  belum terpenuhi,  mereka  mengharapkan  adanya  sosialisasi mengenai  tata  cara  dalam  menggunakan  ATM,  dan dibuatkan  fasilitas  audit  tambahan  pada  layanan ATM.  Terakhir,  Afkari  &  Maulana  (2021)  pada penelitiannya  mengatakan  bahwa  adanya  hambatan
internal dari  para  disabilitas  di  karenakan  lemahnya literasi keuangan dan keadaan ekonomi disabilitas di bawah  rata-rata.  Kemudian,  tidak  banyak  pula  bank yang menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk para  nasabah  disabilitas  sehingga  menjadi  hambatan tertentu untuk para nasabah disabilitas. Faktor utama kendala  yang  terjadi  karena  bank  tidak  menerapkan prinsip keuangan inklusif yang ramah disabilitas.
Pada tahun 2020, tepatnya pada 6 Agustus 2020, Suarise  (Lembaga  nirlaba  yang  fokus  pada pemberdayaan  disabilitas  khususnya  tunanetra) mengajak  Somia Customer  Experience /Somia  CX (Inovasi  desain  di  Indonesia)  membahas  tentang aksesibilitas  dan service  design di  industri  finansial dan  perbankan  untuk  menghasilkan  pelayanan  yang lebih ramah disabilitas khususnya tunanetra (Atmoko, 2020).  Hasil  pembahasan  tersebut  menghasilkan Screen  Reader pada  aplikasi  digital  perbankan  yang berguna  untuk  tunanetra  dalam  membaca  layar  pada aplikasi  digital  bank.  Namun,  harapan  kemudahan melalui  aplikasi  digital  yang  seharusnya  bisa memberikan akses bagi penyandang disabilitas justru menyulitkan. Hal ini karena kemampuan teknis yang ada tidak dapat mencakup semua layanan dengan baik, sehingga  tidak  sepenuhnya  ramah  untuk  disabilitas, ditambah dengan bermunculannya oknum nakal yang mengelabuhi  sistem  yang  dibuat  (Sugiarti,  2021). Lantas,  diperlukan  adanya  kesesuaian  pelayanan perbankan  antara  kebutuhan  nasabah  tunanetra dengan  kemajuan  teknologi  yang  ditawarkan  oleh bank.  Dan  ini  tentu  menjadi  perhatian  penuh keseluruhan  bank  terkhusus  PT.  Bank  Syariah Indonesia (BSI) KCP Bekasi Timur untuk memberikan  pelayanan  dan  perlindungan  pada konsumen  dan  penjaminan  adanya  hak  mereka didasari  dengan  asas  yang  ada  didalam  UU  No.  8 tahun 2016 tentang Disabilitas. Karenanya, penelitian kualitatif  diperlukan  untuk  menyelidiki  masalah ketidakjangkauan  dalam  berbagai  aspek  layanan perbankan pada nasabah tunanetra (Edwards, 2011).
Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas serta adanya penelitian terdahulu yang relevan, dan mengingat adanya peraturan pada UU No. 8 tahun 2016  tentang  Disabilitas  kepada  perbankan  untuk memberikan  pelayanan  kepada  nasabah  tunanetra. Karenanya penelitian ini dirasa penting guna melihat dan  mendeskripsikan  pelayanan  bank  yakni  Bank Syariah  Indonesia  kepada  nasabah  tunanetra  yang mereka miliki.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.1. UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas
UU  No.  8  tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  ditetapkan  berdasarkan  adanya  Konvensi Hak  Penyandang  Disabilitas (Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities) yang  ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Majelis Umum Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  Konvensi  tersebut ditandatangani sebelumnya oleh pemerintah Indonesia di  New  York  pada  tanggal  30  Maret  2007,  dalam konvensi tersebut, salah satu kewajiban negara adalah menjamin  dan  mendorong  terwujudnya  hak-hak penyandang  disabilitas  melalui  langkah-langkah legislatif  (peraturan),  konvensi  kemudian  disahkan dalam  UU  No.  19  tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Helmayuni, 2021). Hasil dari konvensi tersebut maka dibuatlah  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai hak-hak  penyandang  disabilitas  sebagai  bentuk kesungguhan Indonesia dalam mensejahterkaan warga negara dengan penyandang disabilitas.

## 1.2. Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas
Dalam Pasal 9 UU No. 08 Tahun 2016 ini berisi tentang Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum yang mana  hak  tersebut  tentunya  ditujukan  untuk kewenangan  dan  kebijakan  untuk  para  disabiitas. Adapun  Hak  Keadilan  dan  Perlindungan  Hukum tersebut meliputi hak:
a. Atas perlakuan yang sama dihadapan hukum
b. Diakui sebagai subjek hukum
c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang  untuk  mewakili  kepentingannya  dalam urusan keuangan
e. Memperoleh  akses  terhadap  pelayanan  jasa perbankan dan nonperbankan
f. Memperoleh  penyediaan  aksesibilitas  dalam pelayanan peradilan
g. Atas pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambil alihan hak milik
h. Memilih  dan  menunjuk  orang  untuk  mewakili kepentingannya  dalam  hal  keperdataan  di  dalam dan  di  luar  pengadilan,  dan  Dilindungi  hak kekayaan intelektualnya

## 1.3. Pasal 18 UU No. 8 Thn. 2016 tentang Disabilitas
Pasal lain yang berkenaan dengan hak disabilitas dalam  inklusi  keuangan  yakni  perbankan  terdapat pada  Pasal  18  UU  No.  08  Tahun  2016  tentang Disabilitas.  Di mana  pasal 18  tersebut  berisi tentang Hak  Aksesibilitas  untuk  Penyandang  Disabilitas.  Isi dari pasal tersebut ialah meliputi hak:
a. Mendapatkan  aksesibilitas  untuk  memanfaatkan fasilitas publik, dan
b. Mendapatkan  akomodasi  yang  layak  sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

## 1.4. Pelayanan
Pelayanan  adalah  suatu  bentuk  yang  diberikan kepada  orang  lain  oleh  suatu  sistem,  atau  prosedur tertentu,  dalam  hal  ini  kebutuhan  pelanggan  dapat terpenuhi  dengan  caranya  sendiri  sesuai  dengan harapan,  keinginan,  dan  tingkat  persepsi  pelanggan. Pelayanan mempunyai makna yang sangat luas perihal pekerjaan  serta  metode  bekerja  dari  para  juru  layan yang  seluruhnya  diperuntukan  untuk  memberikan kepuasan  konsumen,  pegawai  yang  terdidik  dengan baik  serta  paham  akan  pekerjaannya  tidak  akan menyudahi  usahanya  untuk  memberikan  kepuasan kepada konsumen, namun ia akan berupaya terus agar bisa melayani konsumen yang menyatakan keinginannya,  di  samping  itu  perilaku  ramah  dari pegawai  tidak  kalah  berartinya  dalam  membagikan pelayanannya  kepada  konsumen  (Wahab,  2017). Pelayanan yang diberikan oleh perusahaan merupakan tugas  asal  manajemen  perusahaan  agar  dapat menyusun  strategi  serta  mengantisipasi  evaluasi nasabah  hingga  perusahaan  dapat  menarik  nasabah baru  dan  mempertahankan  nasabah  yang  sudah  ada, hal  ini  disebabkan  layanan  yang  ditawarkan perusahaan  dapat  mempengaruhi  pelanggan  dalam pilihan mereka (Khaerunnisa, 2013). Pada penelitian ini  pelayanan  yang  di  maksud  ialah  pelayanan  Bank terhadap  nasabah  dengan  kebutuhan  khusus  yakni nasabah  Tunanetra,  di  mana  bank  sebagai  pemberi jasa  harus  memberikan  pelayanan  kepada  penerima jasa  termasuk  kepada  nasabah  tunanetra  guna memberikan  kepuasan  nasabah  serta  mengantisipasi perpindahan  nasabah  kepada  pihak  pemberi  jasa lainnya  yang  sejenis.  Adapun  tujuan  dari  pelayanan bank sendiri adalah untuk memuaskan nasabah yang bersangkutan.  Pelayanan  yang  dapat  memuaskan nasabah adalah pelayanan jasa yang cepat dan akurat, karena saat ini nasabah mengharapkan kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan perbankan sehingga bank
berlomba-lomba  berinovasi  dalam  menyediakan produk jasa (Ismail, 2010).

## 1.5. Aksesibilitas
Aksesiblitas  adalah  sesuatu  kemudahan  yang dapat dicapai dan digunakan dengan baik oleh pelaku kebutuhan  aksesibilitas  baik  berupa  transportasi maupun  pelayanan  dalam  rangka  mewujudkan  taraf kepuasan  dan  kenyamanan  pelaku  kebutuhan aksesibilitas  tersebut.  Aksesibilitas  adalah  fasilitas yang  diberikan  untuk  semua  masyarakat  untuk mewujudkan  kesamaan  kesempatan  pada  segala bentuk aspek kehidupan. Ada dua macam aksesibilitas,  yaitu  fisik  dan  non  fisik.  Aksesibilitas fisik  adalah  aksesibilitas  terkait  dengan  infrastruktur bangunan dan lingkungan seperti gedung. Aksesibilitas  non  fisik  terkait  dengan  lingkungan sosial seperti etika interaksi, penyampaian informasi, dan  teknologi.  Pencapaian  aksesibilitas  sebagai  hak dasar  semua  orang  telah  ditetapkan  dengan  tujuan menciptakan  layanan  yang  adil  bagi  semua  lapisan masyarakat  (Nur,  et  al.,  2021).  Adapun  pada penelitian  ini  aksesibilitas  yang  dimaksud  ialah aksesibilitas  yang  diberikan  bank  kepada  nasabah Tunanetra, aksesibilitas yang diberikan bank tentunya merupakan  bentuk  keadilan  dan  kesamaan  hak  yang ditetapkan bank kepada seluruh nasabahnya termasuk nasabah tunanetra agar dapat sepenuhnya menikmati pelayanan  kemudahan  bank  kepada  nasabah  baik berupa  pelayanan  yang  diberikan  serta  tambahan adanya  akses-akses  yang  dapat  digunakan  oleh nasabah penerima jasa perbankan seperti kartu ATM, mesin ATM, Mobile Banking , dan lain sebagainya.

## 1.6. Disabilitas
Disabilitas adalah seseorang dengan keterbatasan fisik  yang  dialami  mengakibatkan  kesulitan  mereka dalam  menjalankan  aktivitas  normal  layaknya seseorang  pada  umumnya.  Semula  kecacatan dicermati  sebagai  masalah  dalam  konteks  individu lalu  bergeser  menjadi  isu  sosial,  upaya  untuk mengatasi  masalah  orang  dengan  kecacatan  pun mengalami  pergeseran,  yang  semula  berupaya ditujukan  untuk  menghilangkan  atau  meminimalisir malfunction yg  dialami  oleh  individu,  sekarang menjadi upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir kendala orang dengan kecacatan dalam kehidupan  bermasyarakat  (Santoso  &  Apsari,  2017). Penyandang  disabilitas  juga  tergolong  kelompok rentan,  kelompok  rentan  adalah  mereka  yang  sering mengalami  diskriminasi  dan  sering  tidak  dihormati
haknya.  Hal  ini  bukan  tanpa  alasan,  karena penyandang  disabilitas  seringkali  dipandang  sebagai individu yang paling diskriminatif dan masih banyak hak-hak  lain  yang  tidak  terpenuhi  bagi  penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  setara  dengan rakyat  non  disabilitas.  Sebagai  anggota  masyarakat Indonesia,  telah  sepantasnya  penyandang  disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang ditujukan untuk melindungi mereka dari kerentanan terhadap berbagai praktik  diskriminatif  dan  khususnya  perlindungan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ndaumanu,  2020).  Di  Indonesia,  penyandang disabilitas  dikategorikan  dalam  beberapa  ragam penyandang disabilitas sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 Tentang Ragam Penyandang Disabilitas UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  yakni meliputi  penyandang  disabilitas  fisik,  penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan  penyandang  disabilitas  sensorik.  Adapun  pada penelitian ini, fokus disabilitas yang di maksud ialah pada penyandang disabilitas sensorik yakni Tunanetra.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi kontruksi sosial  yaitu  usaha  memahami  individu-individu, memahami  dunia  tempat  mereka  hidup  dan  bekerja. Digunakannya fenomenologi konstruksi sosial karena pada fenomenologi ini dapat menganalisis pengalaman-pengalaman individu yang kemudian dari pengalaman  tersebut  dapat  dijadikan  sejumlah  ide oleh  peneliti,  kemudian  fenomenologi  konstruksi sosial  juga  bersandar  pada  pandangan  partisipan tentang  situasi  yang  dialami.  Teknik  pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor PT. BSI KCP Bekasi Timur yang beralamat  di  Ruko  Kalimas  Blok  C-5-6,  Jl.  Chairil Anwar, Bekasi, Jawa Barat karena merupakan merger dari  beberapa  bank  syariah  yang  baru  dibentuk  di tahun  2021  menjadi  kekuatan  sendiri  bagi  peneliti untuk memastikan bagaimana kesiapan perbankan dan kebijakan  yang  dimiliki  dalam  melihat  dan menerapkan  sistem  perbankan  untuk  nasabah disabilitas  seperti  tunanetra.  Adapun  yang  menjadi target informan dalam penelitian ini adalah Manager, dan Staff lainnya.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
3.1.1. Penerapan  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas  Pada  Pelayanan  PT.BSI  KCP Bekasi Timur
UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas merupakan  pilar  hukum  yang  dapat  dijadikan pegangan  atas  dasar  pemenuhan  hak  yang  berhak didapatkan  oleh  seluruh  penyandang  disabilitas.  UU No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  ini  hadir sebagai penguat terhadap hak asasi setiap penyandang disabilitas  dalam  kehidupan  kewarganegaraan.  PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai perusahaan jasa pada  lembaga  keuangan  menjadi  bagian  penting didalam  memenuhi  kebutuhan  manajemen  keuangan setiap individu termasuk individu dengan penyandang disabilitas seperti tunanetra. Tunanetra sebagai calon nasabah/nasabah di perbankan tentunya membutuhkan  pelayanan  terbaik  yang  diberikan perbankan sebagaimana hak-hak yang telah tercantum didalam  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas. Mengingat  tunanetra  merupakan  individu  dengan penglihatan  yang  kurang  karenanya  diperlukan perhatian  khusus  pada  PT.  Bank  Syariah  Indonesia untuk memberikan pelayanan yang mampu memudahkan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah tunanetra sebagai bentuk penerapan pelayanan  perbankan  pada  UU  No.  8  Tahun  2016 Tentang  Disabilitas.  Peneliti  merangkum  beberapa faktor yang terjadi di lapangan perihal penerapan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas pada pelayanan PT. BSI KCP Bekasi Timur sebagai berikut:

## 3.1.2. Pengetahuan Karyawan Bank pada UU No.
8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas
Sebelum  melaksanakan  penerapan  pelayanan kepada  nasabah  tunanetra,  tentunya  pengetahuan karyawan  bank  akan  adanya  UU  No.  8  Tahun  2016 Tentang Disabilitas sebagai kebijakan yang mengatur ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan pelayanan dan aksesibilitas terhadap disabilitas dirasa penting  guna  menjalankan  prosedur  penerapan pelayanan  yang  baik  terhadap  nasabah.  Hasil penelitian  yang  ditemukan  di  lapangan  mengenai pengetahuan  karyawan  bank  terhadap  UU  No.  8 Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  didapati  bahwa hasilnya  adalah  bahwa  kurangnya  pengetahuan  dan pemahaman  karyawan  pada  UU  No.  8  Tahun  2016 Tentang  Disabilitas.  Meskipun  demikan  tidak menjadikan  karyawan  untuk  tidak  memberikan
pelayanan  terhadap  nasabah  disabilitas  termasuk nasabah tunanetra.
3.1.3. Penerapan  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas  Pasal  9  Tentang  Hak  Keadilan dan Perlindungan Hukum
Di  dalam  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas  terdapat  beberapa  pasal  yang  mengatur hak-hak  penyandang  disabilitas  termasuk  hak disabilitas pada perbankan. Pada penelitian ini peneliti mengkhususkan peraturan yang ada pada Pasal 9 butir (e)  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas.  Di mana  isi  dari  Pasal  tersebut  ialah  disabilitas  berhak untuk: (e) Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan  dan  nonperbankan”. Mengingat  adanya kebijakan  dari  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas  dan  adanya  keterbatasan  yang  dimiliki tunanetra  sebagai  nasabahnya,  karenanya  bank memberlakukan pelayanan yang lebih khusus kepada nasabah  tunanetra  dengan  dijadikannya  nasabah tunanetra  sebagai  bagian  dari  nasabah  prioritas mereka  yang  perlu  diberikan  pelayanan  dengan  baik tanpa  adanya  diskriminasi  atau  penolakan  kepada nasabah tersebut.
3.1.4. Penerapan  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas Pasal 18 Tentang Hak

## Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Di  dalam  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas terdapat pasal yang mengatur perihal hak memperoleh aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hak aksesibilitas tersebut termasuk aksesibilitas yang diberikan  lembaga  jasa  keuangan  seperti  perbankan guna  memberikan  kemudahan  dan  solusi  atas keterbatasan yang dimiliki disabilitas. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 2016  tersebut  pada  butir  (a)  dan  (b)  yang  berisi: (a) Mendapatkan  aksesibilitas  untuk  memanfaatkan fasilitas publik, dan (b) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu”.
Berdasarkan  hasil  temuan  di  lapangan  bahwa faktor  hambatan  eksternal  belum  terpenuhinya aksesibilitas  yang  memadai  untuk  nasabah  tunanetra di  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur  yakni  di  antaranya: Pertama,  kebutuhan  bank  terkait  bantuan  support  IT ( Information and Technology ) dari pemerintah. Belum adanya aksesibilitas berupa Talking ATM atau ATM Bicara  dan  fitur Mobile  Banking khusus  untuk tunanetra di PT. BSI KCP  Bekasi Timur disebabkan oleh kurangnya bantuan teknologi yang terbaik untuk membantu  perbankan  dalam  mengimplementasikan
aksesibilitas  yang  memadai  untuk  nasabah  tunanetra sebagaimana  yang  tercakup  didalam  peraturan perundang-undangan  disabilitas.  Selain  adanya  UU yang  harus  diketahui  dan  dijalankan  oleh  bank, dukungan adanya  teknologi  bantuan  dari  pemerintah merupakan  harapan  yang  diinginkan  oleh  bank  guna membantu  bank  dalam  membuat  dan  mencapai aksesibilitas  yang  kurang  dan  dibutuhkan  oleh nasabah  tunanetra.  Kedua,  Sumber  Daya  Manusia (SDM) belum memadai. Karyawan yang menjadi staf pelayanan  di  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur  kurang memahami dan mengerti terkait penerapan pelayanan terbaik kepada nasabah disabilitas, bank mengharapkan untuk pemerintah juga lebih memahami pada kondisi tersebut dan membantu bank dalam memberikan pengetahuan serta sosialisasi lebih terhadap karyawan bank dalam menerapkan peraturan perundangan  yang  ada  disertai  dengan  pengetahuan SDM  yang  memadai.  Ketiga, Support  Knowledge Pemerintah.  Kebutuhan  pelatihan-pelatihan  kepada calon  karyawan  maupun  karyawan  bank  mengenai bagaimana  perilaku  karyawan  kepada  nasabah disabilitas dari pemerintah belum didapatkan. Hal ini juga berhubungan dengan faktor eksternal yang kedua yakni  SDM  yang  kurang  memadai  untuk  pelayanan disabilitas.  Selama  ini,  bank  hanya  mendapatkan pelatihan-pelatihan  mengenai  bisnis  atau  bagaimana bank mendapatkan keuntungan dari sebuah bisnis dan belum  mendapatkan  pelatihan  terkait  penerapan pelayanan kepada nasabah dengan keadaan disabilitas, karenanya bank melakukan pelayanan serta aksesibilitas  saat  ini  mengikuti  pada  pelayanan  pada umumnya yang diberikan bank terhadap nasabah biasa atau bukan disabilitas.

## 3.2. Pembahasan
Peraturan perundang-undangan merupakan Norma  hukum  yang  ditetapkan  oleh lembaga  negara melalui  sebuah  kebijakan.  Pembentukan  peraturan perundang-undangan  memiliki  sebuah  tujuan,  tujuan dibentuknya  perundang-undangan  harus  jelas  dan sesuai  dengan  keinginan  masyarakat  banyak  untuk menciptakan kepastian serta mendistribusikan manfaat  secara  adil  untuk  seluruh  rakyat  Indonesia (Febriansyah, 2016). Dalam menciptakan masyarakat yang adil yakni menunjukkan bahwa seluruh lapisan masyarakat  baik  dari  segi  agama,  ras,  suku,  budaya, kaya  atau  miskin,  normal  maupun  disabilitas  berhak mendapatkan manfaat peraturan perundang-undangan guna  memenuhi  keinginan  serta  kebutuhan  yang
terbaik didalam kehidupan kewarganegaraan. UU No. 8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  dibuat  dengan landasan karena adanya masyarakat di Indonesia pada keadaan  khusus  yang  juga  membutuhkan  peraturan yang  dapat  mengatur  keadilan  bagi  disabilitas selayaknya masyarakat dengan keadaan normal dalam kehidupan  kewarganegaraan.  Adil  yang  di  maksud tentu  bukan  dengan  menyamakan  segala  bentuk peraturan  masyarakat  normal  dengan  masyarakat disabilitas,  namun  peraturan  bagaimana  masyarakat pada  keadaan  disabilitas  dapat  merasakan  manfaat yang  setara  meskipun  terdapat  beberapa  cara  yang berbeda  serta  tanpa  adanya  pendiskriminasian  oleh negara. Adapun analisa yang didapatkan peneliti dari hasil penelitian pada wawancara yang telah di lakukan terbagi menjadi beberapa indikator pembahasan yakni Pengetahuan Karyawan Bank Pada UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas, Penerapan UU No. 8 Tahun 2016  Tentang  Disabilitas  Pasal  9  Tentang  Hak Keadilan  dan  Perlindungan  Hukum,  dan  Penerapan UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  Pasal  18 Tentang Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

## 3.2.1. Pengetahuan Karyawan Bank Pada UU No.
8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas
Sebelum perbankan dapat menerapkan peraturan- peraturan yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2016 Tentang  Disabilitas,  pengetahuan  karyawan  bank terkait  UU  tersebut  menjadi  dasar  penting  guna memudahkan jalannya prosedur penerapan UU No. 8 Tahun  2016  Tentang  Disabilitas.  Namun,  dari  hasil penelitian  yang  diperoleh  peneliti,  tidak  semua karyawan  di  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur  memiliki pengetahuan terkait adanya peraturan pada UU No. 8 Tahun  2016  Tentang  Disabilitas,  hal  ini  dianalisis peneliti  karena  disebabkan  oleh  kurangnya  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  yang  memadai  dan  mengerti perihal  kebutuhan-kebutuhan  penyandang  disabilitas termasuk  tunanetra  pada  saat  awal  pemilihan karyawan  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur, tidak adanya pekerja  pada  kategori  disabilitas  yang  menjadi karyawan di bank tersebut di analisa peneliti sebagai salah  satu  yang  menjadi  faktor  penyebab  kurangnya pemahaman karyawan  pada UU penyandang disabilitas.  Kemudian,  kurangnya  sosialisasi  atau arahan  yang  diberikan  dari  pihak  bank  sendiri  pada awal  penerimaan  karyawan  bank  di  PT.  BSI  KCP Bekasi  Timur.  Sosialisasi  yang  dimaksud  ialah sosialisasi  mengenai  adanya  kemungkinan  calon nasabah  pada  keadaan  disabilitas,  dan  mengenai
adanya  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas sebagai  aturan  hukum  yang  wajib  diterapkan  oleh perbankan. Terakhir, tidak adanya pelatihan-pelatihan penerapan pelayanan kepada nasabah disabilitas dari pemerintah  kepada  bank  juga  dianalisis  peneliti sebagai  penyebab  kurangnya  pengetahuan  karyawan yang  bekerja  di  bank  sehingga  bank  hanya menjalankan  peraturan  yang  dibuat  sendiri  untuk nasabah pada umumnya tanpa mengkhususkan adanya nasabah dengan keadaan disabilitas seperti tunanetra.
Kurangnya  pengetahuan  pada  pemahaman karyawan  terkait  peraturan  pada  UU  No.  8  Tahun 2016 Tentang Disabilitas dinilai oleh peneliti karena bank belum mengacu pada Peraturan Pasal 53 UU No. 8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  yang  berbunyi: “Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan  paling  sedikit  2  persen  penyandang disabilitas  dari  jumlah  pegawai  atau  pekerja”. Namun,  terkait  hal  tersebut  peneliti  menganalisa bahwa  faktor  tidak  adanya  karyawan  disabilitas  di bank  karena  sesuai  dengan  tidak  adanya  ketentuan regulasi  dari  UU  Penyandang  Disabilitas  mengenai sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan pasal 53 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas. Kemudian,  tidak  adanya  karyawan  disabilitas  di  PT. BSI  KCP  Bekasi  Timur  dianalisis  peneliti  juga dikarenakan  pendidikan  disabilitas  yang  masih rendah.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan  riset  kasus  di Indonesia  yang  dilakukan  oleh  Halimatussadiah, Agriva, & Nuryakin (2015) yang menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan yang rendah adalah hambatan utama  untuk  masuk  ke  dunia  kerja  bagi  penyandang disabilitas, dan salah satu faktor penyebab pendidikan yang  rendah  karena  sedikitnya  jumlah  sekolah  dan infrastruktur untuk mengakses sekolah bagi disabilitas.
3.2.2. Penerapan  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas  Pasal  9  Tentang  Hak  Keadilan dan Perlindungan Hukum
Pada  Pasal  9  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas,  tercantum  aturan  keperolehan  disabilitas atas hak akses pelayanan dari jasa perbankan maupun nonperbankan.  Adapun  penerapan  pelayanan  yang telah  dijalankan  oleh  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur terhadap  nasabah  tunanetra  dimulai  dari  dasar pelayanan dan bentuk pelayanan karyawan di PT. BSI KCP  Bekasi  Timur.  Berdasarkan  hasil  temuan  di lapangan dengan wawancara pada petugas pelayanan
didapatkan bahwa penampilan yang rapih menggunakan  pakaian  sesuai  standar  yang  telah ditentukan bank syariah serta pengetahuan karyawan terkait produk-produk dari bank syariah menjadi dasar pelayanan  yang  diterapkan  di  BSI  Cabang  Bekasi Timur. Hal ini dianalisis peneliti sesuai dengan teori Henslowe  (2003)  yang  mengatakan  bahwa  citra sebagai  kesan  yang  tumbuh  berdasarkan  tingkat pengetahuan  dan  pemahaman  seseorang  mengenai fakta suatu produk, tentang seseorang atau mengenai suatu  perusahaan.  Penampilan  yang  rapih  dari  staf pelayanan  memberikan  awal  kesan  yang  baik  dari nasabah  kepada  perbankan  sehingga  nasabah  dapat mempercayai  bahwa  staf  pelayanan  yang  ada merupakan  staf  pelayanan  yang  dapat  melayani  dan memenuhi kebutuhan nasabah. Kemudian, pengetahuan karyawan pada produk-produk yang ada di  bank  menjadi  penting  untuk  nasabah  karena nasabah  dapat  menanyakan  perihal  produk-produk bank dengan kebutuhan yang diperlukan oleh nasabah sehingga  menambah  kepercayaan  nasabah  kepada karyawan  yang  melayaninya.  Adapun  terkait  bentuk pelayanan  bank  yang  didapatkan  peneliti  pada wawancara,  bentuk  pelayanan  yang  dijalankan  bank kepada  nasabah  pada  kondisi  tunanetra  dilakukan dengan tiga bentuk yakni dari bentuk pelayanan lisan, tulisan, dan perbuatan sebagaimana teori dari Moenir (1995) mengenai bentuk-bentuk pelayanan:
a. Pelayanan Lisan
Pelayanan  dengan  lisan  diberikan  oleh petugas-petugas di bidang hubungan masyarakat, pelayanan  informasi  dan  bidang  lain  yang tugasnya  memberikan  penjelasan  atau  informasi kepada  siapa  saja  yang  membutuhkan.  Bentuk pelayanan lisan yang diberikan oleh PT. BSI KCP Bekasi Timur yakni dengan penjelasan informasi kepada nasabah tunanetra perihal produk-produk bank,  serta  arahan  petugas  pelayanan  mengenai kesulitan  nasabah  dengan tutur kata  yang  sopan, baik,  dan  lembut  dalam  melayani  nasabah tunanetra.
b. Pelayanan Melalui Tulisan
Merupakan  layanan  yang  memberikan penjelasan  secara  tertulis  dalam  pengelolaan permasalahan  masyarakat.  Ada  dua  bentuk pelayanan  dalam  bentuk  tertulis,  yang  pertama memberikan pelayanan berupa instruksi informasi, dan lainnya, ditujukan untuk memudahkan mereka yang berkepentingan dalam berhubungan  dengan  institusi  atau  lembaga,  dan
yang  kedua  pelayanan  dalam  bentuk  tanggapan tertulis atas  reaksi  permintaan,  laporan,  keluhan, pengajuan, dan lain sebagainya. Bentuk pelayanan tulisan  yang  dilakukan  PT.  BSI  KCP  Bekasi Timur  kepada  nasabah  tunanetra  dilakukan dengan  kemudahan  instruksi  informasi  terkait dokumen  yang  perlu  ditulis  oleh  nasabah,  untuk nasabah tunanetra sendiri pihak petugas pelayanan  atau Customer  Service membantu langsung  dalam  penulisan-penulisan  dokumen sehingga nasabah tunanetra hanya perlu memberi tahu  apa  saja  yang  perlu  dijawab  nasabah  untuk mengisi  dokumen.  Kemudian,  bentuk  pelayanan tulisan  juga  dilakukan  atas  reaksi  permintaan nasabah  tunanetra  pada  kemudahan  yang diperlukan.  Misal,  pada  keperluan  tanda-tangan nasabah  tunanetra  yang  mengharuskan  nasabah untuk menulis tanda-tangan dan tidak diwakilkan oleh  orang  lain  termasuk  petugas  pelayanan.  Di BSI Cabang Bekasi Timur ini, petugas pelayanan memandu  langsung  penulisan  tanda-tangan nasabah tunanetra dengan melihat tanda-tangan di Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  nasabah  karena untuk  nasabah  tunanetra  sendiri  tanda-tangan yang mereka miliki terbilang cukup mudah seperti garis lurus, bahkan hanya satu titik saja.
c. Pelayanan berbentuk Perbuatan Dalam kenyataan sehari-hari, layanan semacam ini tidak dapat dihindari untuk layanan lisan,  sehingga  layanan  perbuatan  dan  layanan lisan sering digunakan secara bersamaan. Hal ini di karenakan pada umumnya hubungan lisan lebih banyak  dilakukan  dalam  hubungan  pelayanan. Intinya  adalah  respon  yang  ditunggu  oleh  orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, tujuan utama orang yang bersangkutan adalah untuk memperoleh  pelayanan  melalui  tindakan,  bukan sekedar penjelasan dan kemampuan secara lisan. Faktor  kecepatan  dalam  pelayanan  merupakan dambaan  setiap  orang,  disertai  dengan  adanya kualitas  hasil  yang  memadai.  Bentuk  pelayanan perbuatan  oleh  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur dilakukan  dengan  perbuatan  sabar  dari  petugas pelayanan  dalam  melayani  nasabah  tunanetra, petugas pelayanan bersikap sabar untuk mencapai hasil  yang  memadai  atau  kepuasan  dari  nasabah tersebut  karena  mengingat  nasabah  tunanetra memiliki  kekurangan  fisik  pada  sensoriknya sehingga  tidak  dapat melihat apa  yang  berwujud seperti  brosur,  bahkan  buku  rekening  mereka
sendiri.  Sehingga  pelayanan  dilakukan  dengan sabar  sampai  nasabah  dapat  mengerti  terkait penjelasan  informasi  diiringi  dengan  bentuk pelayanan  lisan  dengan  tutur  kata  yang  sopan petugas pelayanan kepada nasabah.
Pada  hasil  penelitian  yang  didapatkan  di lapangan, landasan perbankan memberikan dasar dan  bentuk  pelayanan  kepada  nasabah  tunanetra karena nasabah tunanetra merupakan bagian dari nasabah  prioritas  bank  dan  sebagai  tujuan  asas tolong-menolong  yang  dilakukan  bank.  Hal  ini dianalisis  peneliti  sesuai  dengan  teori  Arifin (2009)  mengenai  tujuan  sistem  bank  syariah  di mana  perbankan  dipandang  masyarakat  untuk membawa masyarakat pada ajaran dari Al-Qur’an dan salah satunya yaitu prinsip tolong-menolong terhadap nasabahnya sebagaimana yang tercantum  di  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al-Maidah ayat 2:
ِمْثِ ْلَا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت  َلَ َو  ۖى ٰوْقَّتلا َو  ِ رِبْلا ىَلَع ا ْوُن َواَعَت َو َّنِاۗ َ هاللّٰ اوُقَّتا َوۖ ِنا َوْدُعْلا َو ِباَقِعْلا ُدْيِدَش َ هاللّٰ ..."
Artinya: “...Dan tolong menolonglah kamu dalam
(mengerjakan)  kebajikan  dan  ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” (Quran, 5:2).
Kemudian,  mengenai  penerapan  pelayanan yang telah diberikan PT. BSI KCP Bekasi Timur kepada nasabah tunanetra sebagaimana penerapan peraturan yang ada pada pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016  Tentang  Disabilitas  didapatkan  dari  hasil wawancara peneliti di lapangan yang menyatakan bahwa  pelayanan  yang  didapatkan  nasabah tunanetra  dimulai  pada  kebolehan  pembukaan rekening bagi tunanetra tanpa adanya diskriminasi atau pengesampingan nasabah pada kondisi fisik yang berbeda dan pelayanan pendampingan bank pada  proses  penarikan  tunai  nasabah  di  bank. Sederhananya, penerapan pelayanan yang diberikan bank untuk nasabah tunanetra sama hal nya  dengan  nasabah  pada  umumnya  hanya  saja untuk  nasabah  tunanetra  mereka  mendapatkan pendampingan  pada  setiap  kebutuhan  pelayanan dan solusi kemudahan atas kesulitan yang dialami nasabah.  Seperti,  mengingat  bahwa  nasabah tunanetra memiliki kekurangan pada sensoriknya maka  bank  memperbolehkan  nasabah  untuk membuka  rekening  langsung  di  bank  supaya pengisian  dokumen,  kesulitan  tanda-tangan nasabah,  serta  penjelasan  informasi  dapat
didampingi  langsung  oleh  petugas  pelayanan bank,  berbeda  dengan  calon  nasabah  dengan keadaan  normal  di  mana  saat  ini  dalam pembukaan  rekening  wajib  dilakukan  secara online  tanpa  datang  langsung  ke  petugas pelayanan  di  bank.  Selanjutnya,  mengingat  pada keadaan  nasabah  tunanetra  yang  dimiliki,  bank juga  memberikan  kemudahan  pada  proses penarikan  tunai  di  ATM  bank  untuk  nasabah tunanetra.  Apabila  nasabah  yang  bersangkutan ingin  melakukan  penarikan  tunai  dan  tidak  bisa mengoperasikan  mesin  ATM  yang  ada  karena kondisi  fisik  yang  dimilikinya,  maka  bank memberikan  solusi  penarikan  tunai  tanpa  kartu dengan  penanganan  langsung  oleh  petugas  bank sehingga nasabah tunanetra tetap dapat mengambil  uang dengan mudah dan  aman  tanpa mengoperasikan mesin ATM.
Terkait penerapan pelayanan tersebut, peneliti menganalisa bahwa pelayanan kemudahan-kemudahan  yang  diberikan  bank terhadap  nasabah  tunanetra  sesuai  dengan  teori pelayanan  yang  dikemukakan  oleh  Rangkuti (2016)  yang  menyatakan  bahwa  “ Pelayanan pelanggan  dapat  diartikan  sebagai  kemudahan yang diberikan sehubungan dengan soal jual-beli barang atau jasa. Pelayanan dapat pula diartikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi  untuk  memberikan  kepuasan  kepada pelanggan  atau  nasabah ”.  Kemudian,  selain kesesuaian  dengan  teori  yang  ada,  peneliti menganalisa  bahwa  pelayanan  khusus  yang diberikan  bank  guna  memudahkan  nasabah tunanetra  sesuai  dengan  peraturan  Ketentuan Umum  Pasal  1  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas  ayat  4  mengenai  Penghormatan  yang berbunyi “Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan panyandang  disabilitas  dengan  segala  hak  yang melekat tanpa berkurang” , dan ayat 6 mengenai Pemenuhan  yang  berbunyi “Pemenuhan  adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.
Selanjutnya,  dalam  proses  pemenuhan pelayanan-pelayanan khusus yang dapat diberikan bank  untuk  nasabah  tunanetra  yang  dimiliki nyatanya tidak terlepas dengan adanya hambatan pelayanan  yang  dialami  oleh  bank.  Hal  ini dibuktikan pada perolehan hasil penelitian peneliti
di  lapangan  dengan  wawancara  pada  salah  satu informan  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur  yang menyatakan  bahwa  di  bank  tersebut  tidak memiliki  jumlah  staf  pelayanan  ( Customer Service )  yang  banyak,  bahkan  hanya  memiliki satu  orang customer  service dan  tidak  memiliki petugas helper sehingga menyulitkan pihak bank dalam  menangani  setiap  nasabahnya  apabila nasabah  datang  dalam  kondisi  banyak  dan terdapat  nasabah  tunanetra  yang  mengantri. Terkait hal ini, peneliti menganalisa bahwa setiap bank  seyogyanya  memiliki  hambatan  pada penerapan  pelayanan  yang  diberikan  dan kurangnya  jumlah  karyawan  di  PT.  BSI  KCP Bekasi  Timur  ini  menjadi  hambatan  pada pelayanan  di  bank.  Karenanya,  dibutuhkan manajemen penangangan atas hambatan tersebut.
Pada  penelitian  ini  dari  hasil  wawancara yang didapat dihasilkan bahwa nasabah tunanetra khususnya tidak diberlakukan antrian sebagaimana  nasabah  pada  umumnya  karena mereka  merupakan  nasabah  prioritas  bank,  dan nasabah  tunanetra  yang  bersangkutan  dapat ditangani  bukan  hanya  dengan customer  servise saja,  namun  pihak  marketing  bahkan  manajer turut  langsung  membantu  kebutuhan  nasabah tunanetra  tersebut.  Hal  ini  dianalisis  peneliti dengan membuktikan bahwa solusi atas hambatan yang dialami bank selaras dengan dasar pelayanan yang  harus  dijalankan  di  mana  sesuai  atas  teori Kasmir  (2004)  mengenai  dasar  pelayanan  pada point  ke-9  dasar  pelayanan  berisi:  “ Jika  tidak sanggup  menangani  permasalahan  yang  ada, maka  minta  bantuan .”  Artinya,  bila  ada pertanyaan ataupun permasalahan yang sekiranya tidak  bisa  terselesaikan  oleh  petugas  pelayanan, maka  petugas  pelayanan  harus  meminta  bantuan pada  petugas  lain  yang  benar-benar  mampu menyelesaikannya.  Dan  hal  ini  menjadi  dasar pelayanan yang diterapkan PT. BSI KCP Bekasi Timur.
Berdasarkan keseluruhan penerapan pelayanan  untuk  nasabah  tunanetra  yang  telah diberikan bank, maka keterkaitan antara pelayanan  dengan  kepuasan  dari  nasabah tunanetra  yang  bersangkutan  dihubungkan  oleh peneliti  dalam  penelitian  ini.  Kepuasan  nasabah sendiri merupakan tingkat dari perasaan nasabah setelah mendapatkan pelayanan atau produk dari perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini yakni
pada  perbankan,  di  mana  perasaan  nasabah tersebut timbul karena harapan mengenai jasa atau produk  yang  diinginkan  dengan  kenyataan  yang dialami.  Adapun  berdasarkan  hasil  wawancara yang didapatkan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa nasabah tunanetra di PT. BSI KCP  Bekasi  Timur  ini  telah  merasa  puas  pada pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan bank.  Hal  ini  dianalisis  peneliti  bahwa  selaras dengan  teori  pelayanan  yang  dikemukakan  oleh Pamekas (2021) yang mengatakan bahwa “ Pada dasarnya  pelayanan  adalah  sesuatu  yang  tidak berwujud  tetapi  dapat  memenuhi  kebutuhan pelanggan  atau  Masyarakat” .  Dan  juga  sesuai dengan tujuan pelayanan bank yang dikemukakan oleh  Mahmoeddin  (1996)  yang  mengatakan “Tujuan pelayanan bank adalah untuk memberikan  kepuasan  bagi  pelanggan  atau nasabah. Sasaran ini diharapkan akan memberikan  nilai  tambah  bagi  bank”.  Karena dalam dunia perbankan, nasabah merupakan asset terpenting perusahaan dan perusahaan melakukan segala upaya untuk memuaskan nasabahnya.
3.2.3. Penerapan  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas Pasal 18 Tentang Hak

## Aksesibilitas Penyandang Disabilitas
Pada  Pasal  18  UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang Disabilitas  tercantum  aturan  keperolehan  disabilitas atas  hak  aksesibilitas  bagi  penyandang  disabilitas. Adapun  penerapan  aksesibilitas  sebagai  bentuk penerapan UU tersebut yang telah dijalankan oleh PT. BSI  KCP  Bekasi  Timur  terhadap  nasabah  tunanetra meliputi  keperolehan  pada Mobile  Banking dan Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM).  Tidak  dapat  di pungkiri, saat ini digital banking menjadi bagian yang tidak  terpisahkan  dari  kebutuhan  nasabah  pada pelayanan  perbankan.  Keberadaan  tunanetra  sebagai nasabah  bank  menjadi  perhatian  penuh  bank  terkait kesesuaian disabilitas dengan pembaharuan teknologi yang  dijalankan  bank.  Mengingat  tunanetra  sendiri memiliki  dua  kategori  yakni  kategori  buta  total  atau sama  sekali  tidak  dapat  melihat  dan  menerima rangsangan cahaya, serta kategori low vision di mana seseorang  dikatakan  tunanetra  namun  masih  dapat menerima  rangsangan  cahaya  dari  luar  walaupun hanya  mampu  dengan  ketajaman  lebih  dari  6/21. Karenanya,  penerapan  aksesibilitas  perbankan  perlu diperhatikan untuk nasabah dengan keadaan tunanetra ini. Di PT. BSI KCP Bekasi Timur sendiri, perbankan memperbolehkan nasabah tunanetranya untuk
menggunakan  aplikasi m-Banking sebagaimana keperolehan  nasabah  pada  umumnya  sebagai  bentuk kesamaan  kesempatan  untuk  disabilitas  namun dengan  syarat  adanya  pendampingan  dari  keluarga yang  dipercayai  dalam  membantu  nasabah  saat mereka kesulitan dalam mengoperasikan m-Banking . Dari  keterangan  wawancara  yang  diperoleh peneliti di lapangan, bank belum memiliki m-Banking khusus  untuk  tunanetra  yang  lebih  memudahkan tunanetra dalam mengoperasikannya, seperti kekhususan  adanya  huruf braille pada m-Banking , atau  adanya  fitur voice  note sehingga  nasabah tunanetra dapat mendengarkan perintah-perintah yang ada  pada m-Banking .  Pada  hasil  wawancara  peneliti dengan  pihak  nasabah  tunanetra  yang  bersangkutan, mereka dalam mengoperasikan aplikasi m-Banking ini dibantu  dengan  keluarga  yang  dipercayai  dan  juga bantuan  alat  pembaca  layar  atau screen  reader pada handphone yang mereka miliki, di mana alat pembaca layar ini membantu mereka untuk membaca fitur-fitur yang ada pada m-Banking .
Kemudian,  mengenai  aksesibilitas  lain  yang diberikan bank kepada nasabahnya yaitu berupa kartu ATM yang dimiliki masing-masing nasabah termasuk tunanetra  dan  aksesibilitas  mesin  ATM  untuk pengoperasian  kartu  ATM  tersebut  yang  berada diberbagai  tempat  yang  telah  disediakan.  Dari  hasil penelitian  yang  didapatkan,  pihak  BSI  KCP  Bekasi Timur  memberikan  aksesibilitas  kartu  ATM  dan mesin  ATM  yang  sama  dengan  nasabah  pada umumnya,  hal  ini  dikarenakan  belum  adanya  mesin ATM  khusus  nasabah  tunanetra  seperti Talking ATM/ATM Bicara yang lebih memudahkan nasabah dalam  menggunakan  mesin  ATM.  Pada  pengertian aksesibilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas,  “ Aksesibilitas  adalah  kemudahan  yang disediakan  untuk  penyandang  disabilitas  guna mewujudkan kesamaan kesempatan ”. Dari aksesibilitas  yang  diberikan  bank  kepada  nasabah tunanetra,  peneliti  menganalisa  bahwa  bank  belum memiliki  aksesibilitas  yang  memadai  untuk  nasabah tunanetra sebagai bentuk kemudahan pada kesamaan kesempatan  untuk  nasabah  tunanetra  karena  belum adanya m-Banking dan  mesin  ATM  khusus  untuk tunanetra.  Peneliti  juga  menganalisa  bahwa  bank belum  menerapkan  Peraturan  Teknis  Operasional (PTO) untuk Pelayanan Keuangan kepada Penyandang  Disabilitas  sebagai  regulasi  dari  adanya UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas yang dibuat pada  tahun  2019,  dimana  pada  PTO  ini  terdapat
standar pelayanan bank yang ramah untuk disabilitas seperti akses m-Banking tanpa mouse dan dapat dibaca dengan  pembaca  layar,  kartu  ATM  yang  dilengkapi leading edge atau fitur taktil untuk tunanetra, bahkan penyediaan mesin ATM bicara yang dilengkapi audio jack dan mesin ATM yang berukuran rendah.
Namun,  belum  adanya  aksesibilitas  bank  yang memadai  sebagai  penerapan  peraturan  yang  dibuat pemerintah  disebabkan  karena  berbagai  faktor  dari bank yang juga didapatkan peneliti di lapangan yang meliputi faktor internal berupa karena jumlah nasabah tunanetra  yang  masih  sedikit  di  bank  tersebut  serta belum  adanya  keluhan langsung  dari  nasabah  terkait aksesibilitas yang telah diberikan dan penilaian bank bahwa aksesibilitas yang diberikan masih aman untuk nasabah tunanetra selama mengikuti arahan dari bank untuk adanya pendampingan yang dimiliki, kemudian karena  BSI  merupakan  bank  baru  dari  hasil merger tiga  bank  sehingga  masih  pada  tahap  berproses,  dan terakhir karena faktor biaya yang dimiliki bank belum mencukupi. Adapun faktor eksternal yang dihubungkan  peneliti  dengan  adanya  harapan  bank kepada pemerintah terkait aksesibilitas untuk nasabah tunanetra  yakni  di  antaranya  kebutuhan support IT dari pemerintah kepada bank, Sumber Daya Manusia (SDM)  yang  belum  memadai  atau  kurangnya pengetahuan karyawan mengenai peraturan penerapan pelayanan  untuk  tunanetra,  dan support  knowledge berupa pelatihan-pelatihan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada bank tentang bagaimana bank seharusnya memberikan pelayanan kepada tunanetra, dan penjelasan pemerintah dari peraturan teknis yang telah dibuat sebagai landasan adanya UU No. 8 Tahun 2016.
Berdasarkan  keseluruhan  penerapan  peraturan UU  No.  8  Tahun  2016  Tentang  Disabilitas  pada pelayanan  dan  aksesibilitas  untuk  nasabah  tunanetra yang  telah  diberikan  bank,  peneliti  menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan PT. BSI KCP Bekasi Timur telah dijalankan dengan baik sesuai ketentuan dari  pelayanan  dan  dapat  memberikan  kepuasan kepada nasabah tunanetra yang dimiliki namun, untuk aksesibilitas  dari  pelayanan  perbankan  sendiri  yang belum  sempurna  karena  berbagai  faktor-faktor hambatan yang ada sehingga butuh diperhatikan lebih dalam  lagi  oleh  pihak  perbankan.  Peneliti  juga menganalisa  bahwa  kesenjangan  yang  terjadi  antara pengalaman  nasabah  tunanetra  dengan  kebutuhan yang  diinginkan  terhadap  bank  merupakan  sebuah fenomenologi konstruksi sosial dengan landasan teori
menurut  Creswell  (2013)  yang  berpendapat  bahwa “ Paradigma kontruksi sosial adalah usaha memahami individu-individu,  memahami  dunia  tempat  mereka hidup dan bekerja. Mereka memiliki makna tersendiri tentang kehidupan berdasarkan pengalaman masing- masing ”. Artinya, teori konstruksi sosial ini berusaha untuk  menemukan  makna  dari  pandangan  partisipan tentang  situasi  yang  dialaminya  yang  mana  pada penelitian  ini  partisipan  yang  di  maksud  ialah  bank dengan  nasabah  tunanetra.  Petter  L.  Berger  dan Thomas Luckman sebagai pencetus konstruksi sosial menganggap  bahwa  realitas  sosial  diciptakan  oleh manusia.  Konsep  utamanya  ialah  melihat  proses pemaknaan  individu  terhadap  lingkungannya  dan aspek  yang  terdiri  dari  eksternasiliasi,  internalisasi, dan objektivasi (Hamzah, 2020).
Peneliti menganalisa dari teori yang dikemukakan  Berger  dan  Luckman  bahwa  pokok daripada fenomenologi konstruksi sosial ialah adanya faktor  pengetahuan  dan  realitas  sosial  yang  saling berhubungan.  Pengetahuan  sendiri  bermakna stream of  experience atau  pengalaman  individu  yang  telah dipilih  dan  di  abstraksi  sebagai  penyedia  referensi (petunjuk)  dalam  seluruh  tindakan  sosial,  pada penelitian ini yang menjadi steam of experience ialah pernyataan pengalaman-pengalaman nasabah tunanetra terkait kebutuhan dan kesulitan yang mereka alami  terkait  pelayanan  dan  akses  yang  diberikan perbankan sehingga diperlukan suatu tindakan sosial untuk  menanganinya.  Kemudian  realita  sosial  ialah seluruh kejadian  yang dialami  dan  tidak  bisa  ditolak oleh keinginan-keinginan, kejadian ini adalah bentuk tindakan-tindakan  sosial  yang  berdampak  terhadap subjek  individu  dan  lingkungan.  Pada  penelitian  ini realita  sosial  yang  dimaksud  ialah  tindakan-tindakan yang dapat diberikan bank kepada nasabah tunanetra guna  memberikan  kesamaan  kesempatan  disabilitas sebagaimana nasabah normal lainnya dengan keadaan yang dimiliki oleh bank, yang mana tindakan tersebut seperti menyamakan internet banking dan mesin ATM sebagaimana nasabah pada umumnya dan tidak dapat ditolak  atas  keinginan-keinginan  nasabah  karena berbagai faktor hambatan yang ada di bank.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  peneliti lakukan terkait penerapan peraturan UU No. 8 Tahun 2016  Tentang  Disabilitas  pada  pelayanan  perbankan syariah di PT. BSI KCP Bekasi Timur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
a. Faktor  penghambat  penerapan  UU  No.  8  Tahun 2016 Tentang Disabilitas terkhusus pada tunanetra  di  PT.  BSI  KCP  Bekasi  Timur  terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal bank.  Faktor  internal  berupa  belum  adanya petugas helper bank  sehingga  menyulitkan pelayanan  saat  antrian  nasabah  dengan  jumlah yang banyak dan terdapat nasabah tunanetra yang ikut  mengantri,  jumlah  nasabah  tunanetra  yang masih  sedikit  dan  belum  adanya complain nasabah  disertai  pemberian  akses  yang  dirasa bank  masih  aman  untuk  nasabah  tunanetra, kemudian  karena  faktor merger bank  atau merupakan  bank  baru,  dan  terakhir  faktor  biaya yang  dimiliki  bank  belum  mumpuni  untuk membuat  aksesibilitas  yang  ramah  disabilitas. Terkait  faktor  eksternal  bank  yakni  berupa kebutuhan  support  IT  dari  pemerintah  untuk membantu bank pada pengadaan internet banking khusus untuk tunanetra, kebutuhan Sumber Daya Manusia  (SDM)  yang  benar-benar  mengerti perihal  disabilitas  yang  berkaitan  dengan kebutuhan support knowledge bank dari pemerintah  terkait  pelatihan-pelatihan  karyawan mengenai  penerapan  pelayanan  perbankan  untuk nasabah disabilitas khususnya tunanetra.
b. Penerapan  pelayanan  yang  diberikan bank  untuk memberikan  kepuasan  kepada  nasabah  tunanetra sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas namun, untuk aksesibilitas  yang  telah  diberikan  bank  belum sempurna dan memadai untuk nasabah tunanetra karena  berbagai  faktor-faktor  yang  dialami  oleh bank tersebut.

## 5. REFERENSI
Afkari,  F.,  &  Maulana,  D.  F.  (2021). Urgensi Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik dan  Sensorik  pada  Perbankan  Berbasis  Inklusi Keuangan . Jurnal PKS, 20(3), 217-231.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
Arifin,  Z.  (2009). Dasar-Dasar  Manajemen  Bank Syariah. Tangerang: Azkia Publisher.
Atmoko,  B.  D.  (2020,  9  13). Suarise  Dorong Perangkat  dan  Layanan  Digital  yang  Ramah Disabilitas .  Retrieved  3  30,  2022,  from Gizmologi.id  (The  Gizmo  &  Technology Universe): https://gizmologi.id/news/suarise- dorong-perangkat-layanan-digital-ramah- disabilitas/
Barata,  A.  A.  (n.d.). Dasar-Dasar  Pelayanan  Prima Persiapan  Membangun  Budaya  Pelayanan Prima  Untuk  Meningkatkan  Kepuasan  dan Loyalitas  Pelanggan. Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Brahim,  M.  N.  (2021). Produk  Kreatif  dan Kewirausahaan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI).
Braithwaite,  J.,  Carroll,  R.,  Mont,  D.,  &  Peffley,  K.
(2008). Disability  &  Development  in  the  World Bank: FY2000-2007.
BSI. (2022, 4 17). Informasi Lengkap Tentang Bank Syariah Indonesia . Retrieved from bankbsi.co.id: https://www.bankbsi.co.id/company- information/tentang-kami Bobby.  (2021). Laporan  Pelaksanaan  GCG  Periode Tahun  2020. PT  Bank  Syariah  Indonesia  Tbk.
Retrieved 4 17, 2022, from
https://www.bankbsi.co.id/storage/uploads/docu ments/RjXoKzMW8tnE14b6VZUU2MLJKOyk zPsXHlTbJuLA.pdf
Buana,  I.  S.,  &  Rudy,  D.  G.  (2018).  Aksesibilitas Sebagai Bentuk Kemandirian Bagi Difabel dalam Menggunakan  Fasilitas  Pelayanan  Publik  Pada Perbankan. Journal Ilmu Hukum, 7 (1), 1-14. Camalia,  F.,  Susanto,  H.,  &  Susilo.  (2016).
Pengembangan  Audiobook  Dilengkapi  Alat Peraga  Materi  Getaran  dan  Gelombang  untuk Tunanetra  Kelas. Unnes  Physics  Education Journal, 5 (2), 66-79. Cresswell,  J.  (2013). Penelitian  Kualitatif  &  Desain Riset  Memilih  di  antara  Lima  Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Edwards,  A.  (2011). Barriers  to  financial  inclusion: Factors affecting the independent use of banking services  for  blind  and  partially  sighted  people. RNIB report.
Elkas, I. P., & Ramli, T. A. (2017). Hak Penyandang Tunanetra  dalam  Pembukaan  Rekening  Bank dihubungkan  dengan  Asas  Non  Diskriminasi menurut  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  Jo.  Peraturan  OJK Nomor:  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Ilmu Hukum, 3 (1), 158-163.
Fadhallah. (2020). Wawancara. Jakarta: UNJ PRESS. Fariani,  E.,  Riyaldi,  M.  H.,  &  Furda,  Y.  P.  (2021).
Analisis  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam,
1 (2), 1-17.
Febriansyah,  F.  I.  (2016).  Konsep  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia.
Perspektif, XXI (3), 220-229. Firdaus,  &  Zamzam,  F.  (2018). Aplikasi  Metodologi Penelitian. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA.
Gainau, M. B. (2016). Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta: PT Kanisius.
Hafiar,  H.,  Setianti,  Y.,  &  Subekti,  P.  (2019).
Dissemination  of  Banking  Services  Information and  People  with  Visual  Impairment. Library Philosophy  and  Practice  (e-journal) .  Retrieved from https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3568 Halimatussadiah,  A.,  Agriva,  M.,  &  Nuryakin,  C.
(2015).  Persons  with  Disabilities  (PWD)  and Labor Force in Indonesia: A Preliminary Study. A Preliminary Study , 1-14. Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
Haryati, D., & Feranika, A. (2021). Sistem Informasi Perbankan. Kabupaten  Solok,  Sumatera  Barat: Insan Cendekia Mandiri.
Helaluddin,  &  Wijaya,  H.  (2019). Analisis  Data Kualitatif:  Sebuah  Tinjauan  Teori  &  Praktik. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
Helmayuni. (2021, 1 16). Perbedaan UU No 4 Tahun 1997 dan UU No 8 Tahun 2016 . Retrieved 4 6,
2022, from soeharso.kemensos.go.id:
https://soeharso.kemensos.go.id/news/topic/199 8 Henslowe,  P.  (2003). Public  Relations  A  practical guide to the basics. London: Kogan Page. Ismail.  (2010). Manajemen  Perbankan:  Dari  Teori Menuju  Aplikasi. Jakarta:  PRENADAMEDIA GROUP.
Junaedi,  D.  (2019,  1  14). Anjungan  Tunai  (Tidak)
Mandiri . Retrieved 6 21, 2022, from mitranetra.or.id: https://mitranetra.or.id/anjungan-tunai-tidak-
mandiri/
Kasmir. (2004). Pemasaran Bank.
Jakarta:
KENCANA.
Keputusan  MENPAN  No.  63  Tahun  2003  Tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan Publik
Khaerunnisa,  H.  (2013).  Pengaruh  Pelayanan  Prima Terhadap  Kepuasan  Nasabah. Jurnal  Studia Akuntansi dan Bisnis, 1 (1), 47-60.
Kristanto,  V.  H.  (2018). Metodologi  Penelitian Pedoman  Penulisan  Karya  Tulis  Ilmiah  (KTI). Yogyakarta: DEEPUBLISH.
Kurniawan,  H.,  Ikaputra,  &  Forestyana,  S.  (2017).
Perancangan  Aksesibilitas  Untuk  Fasilitas Publik. Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University
Press.
Lisinus,  R.,  &  Sembiring,  P.  (2020). Sebuah Perspektif Bimbingan dan Konseling Pembinaan Anak  Berkebutuhan  Khusus. Yayasan  Kita Menulis.
Machali, I., & Hidayat, A. (2016). The Handbook of Education  Management  Teori  dan  Praktis Pengelolaan  Sekolah/Madrasah  di  Indonesia. Jakarta: Kencana.
Mahmoeddin,  A.  (1996). Etiket  Pelayanan  Bank Petunjuk  Praktis  Menjaring  Nasabah. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
Majid, A. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Makassar: Aksara Timur.
Mandini,  D.  D.  (2020).  Pro  dan  Kontra  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang  Disabilitas. Jurnal  Caraka  Prabu,
4 (2), 164-174.
Mamik.  (2015). Metodologi  Kualitatif. Sidoarjo:
Zifatama Publisher.
Mayarni,  Meilani,  N.  L.,  &  Zulkarnaini.  (2018). Kualitas  Pelayanan  Publik  Bagi  Kaum  Difabel. Jurnal Kebijakan Publik, 9 (1), 11-18. Metts,  R.  L.  (2000). Disability  Issues,  Trends  and Recommendations for The World Bank (Full Text and Annexs). Washington: Word Bank. Moenir, A. (1995). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
Nainggolan,  Y.,  Widodo,  R.,  Felani,  M.,  Sari,  E., Abdillah, B., & Iqbal, D. M. (2016). Rekam Jejak Kontribusi  Komnas  HAM  dalam  Pembentukan Undang-Undang  No.  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Komnas HAM. Nakata,  H.  (2003). Educational  Cooperation  Bases System  Construction  Project  Implementation Report. University of Tsukuba Japan: Center for Research  on  International  Cooperation  in Educational Development (CRICED).
Nasfi,  Rahmad,  &  Sabri.  (2020).  Pengaruh  Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Perbankan Syariah. Journal of Economic Studies,
4 (1), 19-38.
Ni'matuzahroh,  &  Prasetyaningrum,  S.  (2018). Observasi:  Teori  dan  Aplikasi  dalam  Psikologi.
Malang: UMM Press.
Nopriansyah, W., & Unggul, M. (2019). Aspek Hukum Perbankan  Syariah  Di  Indonesia  Dilengkapi Perlindungan  Nasabah  Terhadap  Kejahatan Cybercrime. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP (Divisi Kencana).
Nurhayati,  T.,  &  Darwansyah,  A.  (2013).  Peran Struktur  Organisasi  Dan  Sistem  Remunerasi Dalam Meningkatkan Kinerja. EKOBIS, 14 (2), 1-
16.
Pamekas,  M.  (2021). Pelayanan  Prima. Klaten: Penerbit Lakeisha.
Pasolong,  H.  (2021). Etika  Profesi. PT.  Nas  Media Indonesia.
Penjelasan  UU  No.  43  Tahun  1998  Tentang  Upaya Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  Penyandang Cacat
Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013
Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Putra,  A.  A.  (2014).  Implementasi  Peraturan Pemerintah  No.  43  Tahun  1998  Tentang  Upaya Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial  Penyandang Cacat  di  Kota  Samarinda. eJournal  Ilmu Pengetahuan , 2595-2604.
Ramadhan,  F.,  &  Riyadi,  M.  (2019).  Pengaruh
Kualitas  Pelayanan  Bank  PT.  XYZ  Terhadap Kepuasan Nasabah. 83-103.
Rangkuti,  F.  (2016). Customer  Care  Excellence. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Rout, S. K. (2019). Educreation Publishing. Dwarka, New Delhi: Educreation Publishing. Rukajat, A. (2018). Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative  Research  Approach). Yogyakarta: DEEPUBLISH.
Sakum, & Iftia, H. (2020). Pengaruh Persepsi Nasabah Tentang  Promosi  Dan  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Minat  Menabung  Nasabah  (Studi Kasus  Pada  Bank  BJB  syariah  Kantor  Cabang Pembantu  Cikarang,  Bekasi). Jurnal  Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, 5 (1), 120-148.
Santoso,  M.  B.,  &  Apsari,  N.  C.  (2017).  Pergesran Pradigma Dalam Disabilitas. Journal of International Studies, 1 (2), 166-176.
Setianti,  Y.,  Hafiar,  H.,  &  Subekti,  P.  (2020).
Customer  satisfaction  in  the  banking  sector:  a study  on  the  sustainability  of  services  for consumers with visual impairments. In Proceeding  1st  International  Conference  of Innovation  on  Science  and  Technology  for Sustainable development (ICISTSD), 1 (1), 85-92. Sugiarti, R. (2021, 2 17). Kekurangan Aplikasi Digital Screen  Reader  yang  Diklaim  Memudahkan Disabilitas .  Retrieved  3  31,  2022,  from https://www.liputan6.com/disabilitas/read/44812 03/kekurangan-aplikasi-digital-screen-reader- yang-diklaim-memudahkan-disabilitas Sugiyono.  (2021). Metode  Penelitian  Kualitatif. Bandung: ALFABETA CV.
Sugiono,  Ilhamuddin,  &  Rahmawan,  A.  (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia
Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. Indonesian  Journal  of  Disability Studies, 1 (1), 20-26.
Supriyanti,  T.,  &  Fatimah,  S.  (2018).  Pengaruh Aksesibilitas  dan  Persepsi  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Minat  Menabung  di  Bank  Syariah: Studi  Pada  Anggota  Komunitas  Difabel  Blora Mustika. Jurnal  Membangun  Profesionalisme Manajemen Dakwah, 4 (2), 232-249.
Syafi'ie,  M.  (2018,  11  12). Peraturan  Daerah
Disabilitas  Perlu  Diamandemen .  Retrieved  4  8, 2022,
from
law.uii.ac.id: https://law.uii.ac.id/en/peraturan-daerah- disabilitas-perlu-diamandemen-oleh-m-syafiie- s-h-m-h/
Syafril. (2020). Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya. Jakarta: KENCANA.
Thohari,  S.  (2014).  Pandangan  Disabilitas  dan Aksesibilitas  Fasilitas  Publik  bagi  Penyandang Disabilitas  di  Kota Malang. Indonesian  Journal of Disability Studies, 1 (1), 27-37. Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan
Penghormatan,  Perlindungan,  dan  Pemenuhan Hak  Penyandang  Disabilitas  Melalui  UU  No  8 Tahun  2016  Tentang  Penyandang  Disabilitas. Jurnal Legislasi Indonesia, 13 (4), 401-410. Umrati, & Wijaya, H. (2020). Analisis Data Kualitatif Teori  Konsep  Dalam  Penelitian  Pendidikan. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. Usman,  H.,  &  Akbar,  P.  S.  (2017). Metodologi Penelitian  Sosial,  Edisi  Ketiga. Jakarta:  PT. Bumi Aksara.
UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Wahab,  W.  (2017).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Industri Perbankan Syariah  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Kajian Ekonomi Islam, 2 (1), 52-66.
Waldi  Nopriansyah,  M.  U.  (2019). Aspek  Hukum Perbankan  Syariah  di  Indonesia  Dilengkapi Perlindungan  Nasabah  Terhadap  Kejahatan Cybercime. Kencana: Prenadamedia Group. WHO. (2021, 11 24). Disability and Health . Retrieved
12 25, 2021, from who.int: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/disability-and-health Widodo,  B.  (2019,  10). Upaya  Memenuhi  Hak Penyandang  Disabilitas .  Retrieved  4  9,  2022, from ham.go.id:
https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi- hak-penyandang-disabilitas/
Wijayanto,  K.  (2015).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepuasan  dan  Loyalitas  Nasabah Bank. Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Sumber Daya, 17 (1), 38-45.
Yolanda,  S.  Y.  (2019).  Perlindungan  Konsumen
Terhadap Penyandang Tunanetra Sebagai
Pengguna  Jasa  Perbankan  Di  Kota  Pekanbaru (Studi  Di  Bank  Rakyat  Indonesia  Unit  Bukit Barisan). JOM Fakultas Hukum, VI (2), 1-15. Yusuf,  M.  (2014). Metode  Penelitian:  Kuantitaitf,
Kualitatif,  dan  Penelitian  Gabungan. Jakarta: KENCANA.
Yuwono, I., & Mirnawati. (2021). Aksesibilitas Bagi Penyandang  Tunanetra  Di  Lingkungan  Lahan Basah. Yogyakarta: DEEPUBLISH.