## Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia

## Atiqoh Farhah Maulani
atiqohfar20@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Legalization of cryptocurrency transactions in Indonesia is a breath of fresh air for the community. The increase in cryptocurrency investors every year shows that there are promising benefits from the transaction process. Even though Indonesia's economic condition is currently experiencing a recession, it has no impact on the sustainability of cryptocurrency transactions. So it can be said that this transaction can be an opportunity for tax revenue. However, it is unfortunate that there are no specific tax rules that regulate the collection of income tax on profits derived from cryptocurrency transactions in Indonesia. Based on these problems, the purpose of this study is to analyze the income tax collection system and law enforcement of income tax payments for cryptocurrency transactions in Indonesia. And the research method used is normative law by conducting extensive interpretation to find law (rechtsvinding). Keywords: Cryptocurrency; Income Tax; Tax Law Enforcement.
Abstrak
Dilegalkannya transaksi cryptocurrency di Indonesia merupakan angin segar bagi masyarakat. Bertambahnya investor cryptocurrency pada setiap tahunnya menandakan bahwa terdapat suatu keuntungan yang menjanjikan dari proses transaksi tersebut. Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sedang resesi saat ini, ternyata sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap keberlangsungan transaksi cryptocurrency. Sehingga dapat dikatakan bahwa adanya transaksi tersebut bisa menjadi suatu peluang penerimaan perpajakan. Namun disayangkan belum tersedianya aturan pajak yang khusus untuk mengatur pemungutan Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Sehingga pemerintah belum bisa secara optimal mengontrol penerimaan pajak dari transaksi cryptocurrency di Indonesia.  Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pemungutan Pajak Penghasilan serta penegakan hukum pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia. Dan metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan interpretasi ekstensif guna menemukan suatu hukum ( rechtsvinding ). Kata Kunci: Cryptocurrency ; Pajak Penghasilan; Penegakan Hukum Pajak.
Jurist-Diction
Volume 4 No. 4, Juli 2021
How to cite: Atiqoh Farhah Maulani, ‘Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia’ (2021) Vol. 4 No. 4 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 11 Mei 2021; Diterima 15 Juni 2021; Diterbitkan 1 Juli 2021.
DOI:
10.20473/jd.v4i4.28441 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2021 Atiqoh Farhah Maulani

## 1334 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...

## Pendahuluan
Bagi sebagian masyarakat, adanya kewajiban untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu beban sehingga berakibat pada penurunan daya beli, terutama apabila dibandingkan dengan tidak adanya kewajiban untuk membayar pajak. Namun menurut para ekonom, adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak bukan hanya sebagai alat pemerintah untuk operasional keuangan negara saja, tetapi untuk memengaruhi perilaku ekonomis dan psikologis. Sehingga adanya pajak akan menimbulkan dua sudut pandang yang berbeda, pertama adanya pajak sebagai beban bagi masyarakat dan yang kedua adanya pajak sebagai potensi penerimaan keuangan negara yang cukup besar. 1 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,S.H, beliau menjelaskan bahwa “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”. 2 Berdasarkan uraian singkat mengenai pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro tersebut dapat dipahami bahwa pajak memang memiliki kedudukan yang sentral dan penting demi keberlangsungan pembangunan negara. Karena pajak dibayarkan oleh setiap rakyat maka peruntukan dari pajak tersebut juga kembali kepada rakyat. Sehingga kemudian aturan dasar pengenaan pajak kepada masyarakat diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan Undang-Undang”. 3
Seiring dengan maju dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini ternyata telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan pada aspek-aspek kehidupan manusia. 4 Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan kegiatan ekonomi yang mengarah pada sistem digital seperti lahirnya e-commerce atau perdagangan yang menggunakan sistem elektronik. Adanya perdagangan dengan sistem elektronik
1 Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan Pemerintahan (Graha Ilmu 2010).[2].
2 Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (Eresco 1990).[5].
3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4 Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar (Elips 2002).[14].
tersebut juga membawa dampak pada sistem pembayaran yang semula rata-rata transaksi ekonomi menggunakan cash based instrument (alat pembayaran tunai) hingga saat ini berkembang menjadi non cash based instrument (alat pembayaran non tunai), alat pembayaran non tunai tersebut ditandai dengan adanya uang dalam bentuk virtual. Uang tersebut tentunya dijalankan atau dioperasikan dengan suatu sistem pembayaran virtual yang disebut dengan cryptocurrency . Legalisasi cryptocurrency di Indonesia diwujudkan dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, telah menjabarkan terkait Aset Kripto yang pada intinya merupakan suatu komoditi berupa digital aset yang menggunakan kriptografi, dan terhubung dengan jaringan peer-to-peer dan buku besar yang telah terdistribusi, guna mengatur  adanya  suatu  penciptaan  unit  baru,  memroses  verifikasi  transaksi  dan menjaga keamanan bertransaksi tanpa adanya campur tangan pihak manapun. 5 Dan cryptocurrency merupakan salah satu bentuk dari Aset Kripto.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa cryptocurrency merupakan  suatu  sistem  yang  dijalankan  dengan  teknologi  kriptografi  sehingga dapat melakukan proses pengiriman data yang aman serta terciptanya pertukaran mata uang digital. Secara sederhananya cryptocurrency merupakan sistem mata uang virtual yang memiliki fungsi mirip dengan mata uang biasanya namun dilakukan untuk transaksi bisnis yang virtual pula. 6 Terdapat beberapa macam dari produk cryptocurrency, namun Bitcoin merupakan suatu produk cryptocurrency pertama dan paling terkenal di pasar online disamping produk Altcoins atau Alternatice Coin yang macam-macamnya seperti Ethreum, Ripple, dan LiteCoin. Jaringan atau sistem pembayaran dalam cryptocurrency merupakan jaringan dalam bentuk peer- to-peer yang terdesentralisasi dan dikontrol sepenuhnya oleh pengguna serta tanpa
5 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto ( Crypto Asset ) Di Bursa Berjangka.
6 Nurfia  Oktaviani  Syamsiah,  ‘Kajian Atas  Cryptocurrency  Sebagai Alat  Pembayaran  Di Indonesia’ (2017) 6 Indonesian Journal On Networking And Security.[54].

## 1336 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
adanya otoritas secara sentral atau perantara, sistem yang digunakan yaitu dengan suatu rantai blok atau disebut blokchain sebagai buku besar yang memiliki fungsi untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan oleh para pengguna. 7
Terkait penggunaan mata uang virtual cryptocurrency sebagai suatu alat pembayaran di Indonesia sangat dilarang dengan tegas, hal tersebut selaras dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Bank Indonesia antara lain PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, kemudian PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain itu, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah menyebutkan pada intinya bahwa Mata Uang yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah adalah rupiah. 8
Sehingga dengan adanya beberapa aturan-aturan hukum tersebut telah membuktikan bahwa penggunaan mata uang virtual atau cryptocurrency dilarang digunakan sebagai suatu alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun cryptocurrency masih tetap diperbolehkan digunakan sebagai suatu komoditas berupa aset digital yang dapat diperdagangkan atau dengan kata lain bisa digunakan sebagai suatu investasi. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) serta diikuti dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).
Semakin berkembangnya investasi yang menguntungkan dalam bentuk aset kripto di Indonesia, ternyata masih menimbulkan beberapa polemik, yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan pajak negara setelah legalnya investasi aset kripto di Indonesia. Dikatakan masih menjadi suatu polemik dalam penerimaan pajak, disebabkan belum adanya suatu aturan secara tegas dan tertulis yang khusus mengatur terkait ketentuan pembayaran pajak dari adanya investasi aset kripto
7 Fresly Nandar Pabokory,[ et.,al. ], ‘Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard’ (2015) 10 Jurnal Informatika Mulawarman.[20].
8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
tersebut. Menurut pakar hukum siber sekaligus Ketua Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) Galang Prayogo beliau berpendapat bahwa “Indonesia merupakan termasuk pasar potensial dari investasi cryptocurrency, sehingga apabila pemerintah membuat suatu regulasi yang tepat, maka Indonesia akan mendapat keuntungan yang besar pula dari adanya pemajakan cryptocurrency tersebut”. 9
Apabila mengacu terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, cryptocurrency yang termasuk dalam aset kripto bukan merupakan suatu barang yang tidak dapat dikenai PPN sebagaimana Pasal 4A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM sehingga dapat dikatakan bahwa cryptocurrency merupakan objek dari PPN. Di lain sisi, cryptocurrency juga tergolong sebagai  komoditi sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) . 10 Sehingga capital gain dari adanya transaksi cryptocurrency dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut:
Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:  Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 5% (lima persen) di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) 15% (lima belas persen) di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 25% (dua puluh lima persen) di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 30% (tiga puluh persen) 1
Adanya pernyataan tersebut didapatkan dari Warta Fiskal yang dikeluarkan oleh Badan Fiskal Kementerian Keuangan RI pada tahun 2019 silam. 11 Selain pernyataan berupa ulasan dalam Warta Fiskal tersebut Suhut Tumpal Sinaga dalam majalah Inside Tax Edisi ke-20 Tahun 2014 lalu pernah menyatakan bahwa
9 Flo, ‘Pemerintah Disarankan Buat Regulasi tentang Kripto’, (JPNN, 2020) <https://www. jpnn.com/news/pemerintah-disarankan-buat-regulasi-tentang-kripto> accessed 7 September 2020.
10 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
11 Suska , ‘Mengenal Cryptocurrency dan Aspek Perpajakannya’, (Warta Fiskal  2019) <Badan Kebijakan Fiskal - Warta Fiskal (kemenkeu.go.id)>, accessed 10 Desember 2020.

## 1338 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
adanya penggunaan Bitcoin di Indonesia sebagai bentuk investasi, menjadi suatu potensi dalam penarikan pajak yang dilihat dari dua sisi yaitu pertama potensi PPN, yang diperoleh dari adanya penjualan Bitcoin oleh perusahaan yang sudah tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kemudian yang kedua potensi PPh yang dapat diperoleh dari adanya keuntungan modal yang diperoleh seorang investor cryptocurrency atas selisih antara kurs jual dan beli yang merupakan suatu keuntungan yang dapat dikenakan pajak. 12 Namun dalam pembahasan penelitian kali ini akan lebih menitikberatkan pada aspek penarikan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia.
Wajib Pajak yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency disini termasuk dalam kategori person atau orang perorangan sehingga wajib melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan asas pemungutan pajak di Indonesia yaitu Self Assesment System . Namun dikarenakan masih kurangnya literasi perpajakan para pengusaha dan masyarakat sebagai pengguna cryptocurrency maka tentu saja hal itu dapat mengurangi penerimaan pajak negara Indonesia dari adanya investasi yang menggunakan cryptocurrency . Sejalan dengan pendapat Galang Prayogo
Ketua HPHSI, dikarenakan belum adanya aturan pajak yang khusus mengatur pajak aset kripto termasuk di dalamnya cryptocurrency maka dapat menimbulkan suatu potensi adanya penghindaran pembayaran pajak. 13 Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terdapat suatu kekosongan hukum serta kurangnya kesadaran pelaku investasi cryptocurrency untuk menyetorkan pajak kepada negara maka penerimaan pajak dari adanya transaksi investasi cryptocurrency tersebut masih kurang dan belum optimal.
Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, maka arah pembahasan dalam penelitian ini adalah pada perumusan ketentuan hukum Pajak Penghasilan atas transaksi salah satu aset kripto yaitu cryptocurrency di Indonesia serta merumuskan penegakan
12 Suhut Tumpal Sinaga, ‘Aspek Perpajakan dari Transaksi yang menggunakan Bitcoin di Indonesia’, (Inside Tax Media Tren Perpajakan 2014) < Media Tren Perpajakan - InsideTax Edisi ke 21 | Capres: Menuju Tax Ratio 16 Persen (ddtc.co.id)>, accessed 15 Desember 2020.
hukum pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia.
Sehingga penulisan skripsi ini diharapkan dapat menemukan solusi bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi cryptocurrency di Indonesia.

## Metode Penelitian
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (legal  research) merupakan suatu penelitian guna menemukan kebenaran koherensi yaitu ada atau tidaknya aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum serta ada atau tidaknya norma yang berbentuk perintah atau larangan yang berkesesuaian denga prinsip hukum, dan apakah terdapat suatu tindakan seseorang yang sesuai dengan norma atau prinsip hukum. 14 Terhadap isu hukum yang disajikan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, dengan tipe penelitian Doctrinal Research. Terry Hutchinson dalam tulisannya memberikan pengertian Doctrinal Research sebagai berikut: “Doctrinal  Research:  Research  which  provides  a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development”. 15
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, tujuan digunakannya tipe Doctrinal Research adalah untuk menemukan suatu hukum ( rechtsvinding ) yang jelas.
Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Mengenal Hukum, dikenal 3 metode guna menemukan suatu hukum yaitu dengan metode interpretasi, analogi, dan penyempitan hukum ( rechtsverfijning ). 16 Namun yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode interpetasi ekstensif guna berusaha menemukan suatu hukum di masa yang akan datang ( ius constituendum ) karena masih belum tersedianya aturan hukum yang khusus mengatur regulasi pemungutan pajak atas transaksi cryptocurrency di Indonesia. Selain itu penulis juga menggunakan interpretasi secara bahasa (gramatikal) dengan menafsirkan beberapa undang-
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2019).[47].
15 Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).[8].
16 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2007).[162].

## 1340 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
undang yang berkaitan dengan pajak serta keberlakuan cryptocurrency di Indonesia, kemudian penulis juga menggunakan metode interpretasi sistematis karena dalam penelitian ini penulis berusaha mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

## Cryptocurrency Sebagai Salah Satu Bentuk Investasi Masyarakat Indonesia
Pada bagian ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai aset kripto dengan bentuk cryptocurrency, selain bitcoin terdapat juga ethereum yang sedang melonjak saat ini. Bila didefinisikan, ethereum merupakan suatu komputasi yang terdesentralisasi secara global dan menggunakan blockchain dalam beberapa hal meliputi sinkronisasi data, menyimpan bila adanya perubahan pada status sistem, dan dengan mata uang kripto yang disebut ether berfungsi mengukur dan membatasi biaya sumber eksekusi. 17 Diciptakannya ethereum pada awalnya dicetuskan oleh seorang pemuda Rusia bernama Vitalik Buterin di tahun 2013 dengan tujuan untuk memperluas kemampuan dari Bitcoin, namun inovasinya tersebut belum tercipta dengan sempurna. Hingga akhirnya Gavin Wood menawarkan bantuan dalam hal pemograman C++ miliknya.  Hingga akhirnya pada 30 Juli 2015, ethereum pertama kali dapat ditambang oleh masyarakat dunia. 18 Perlu ditegaskan dalam membahas mengenai sejarah lahirnya ethereum disini, bahwa meskipun ethereum diprogram oleh orang berkewarganegaraan Rusia bukan berarti seluruh proses investasi yang menggunakan ethereum harus tunduk pada hukum Rusia, Sama halnya dengan Bitcoin atau jenis cryptocurrency lainnya, yang sama sekali tidak tunduk dengan aturan hukum pada negara penciptanya, karena cryptocurrency tersebut tergabung dalam suatu jaringan yaitu blockchain. Dan blockchain itu sendiri merupakan suatu buku besar yang disimpan oleh berbagai server yang terdesentralisasi.
17 Andreas M. Antonopoulos dan Gavin Wood, ‘Mastering Ethereum Implementing Digital Contract’, (O’reilly 2009) < Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps - Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood Ph.D. - Google Books>, accessed 15 Desember 2020.
Dalam melakukan kegiatan investasi dengan menggunakan cryptocurrency terdapat dua cara, pertama adalah dengan cara peer to peer yang berarti bahwa antara penjual dan pembeli bersepakat atas nilai jual dan beli aset kripto kemudian terjadilah transaksi secara langsung. Dan cara yang kedua yaitu menuju pada marketplace yang menyediakan pertukaran cryptocurrency secara legal di Indonesia seperti salah satunya adalah PT. Indodax Nasional Indonesia. Para pihak penjual dan pembeli terlebih dahulu mendaftarkan diri atau melakukan registrasi sebagai member dalam marketplace tersebut dan setelah itu pihak penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi jual beli cryptocurrency .
Setelah dikeluarkannya peraturan BAPPEBTI yang pada intinya melegalkan investasi cryptocurrency di Indonesia sejak tahun 2019 tentunya sangat disambut baik oleh masyarakat Indonesia yang gemar berinvestasi cryptocurrency terlebih lagi pada saat kondisi pandemi COVID-19 yang tengah melanda hampir seluruh negara di dunia ini. Pernyataan penulis tersebut tentunya berdasar pada penelitian yang telah dilakukan oleh salah satu organisasi yang bergerak pada bidang cryptocurrency yaitu Onfo yang digagas oeh J.R. Forsyth. Dalam penelitiannya yang dilakukan pada  bulan  April  2020  lalu,  Onfo  mencoba  untuk  mengirinkan cryptocurrency secara gratis pada 100 orang yang berbeda-beda pada masing-masing negara yang telah dipilih. Dari setiap individu yang terpilih dijanjikan akan mendapat lebih banyak aset kripto bila mereka dapat mengundang banyak pengguna baru untuk mencoba investasi dengan aset kripto. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa 100 orang yang ada di Negara Amerika Serikat dapat menarik 1.112 orang, di Negara Jerman 100 orang hanya bisa menarik 763 orang, di Rusia 100 orang dapat menarik 2.304 orang, dan yang paling mengejutkan bahwa dari 100 orang di Negara Indonesia dapat menarik hingga 4.350 pengguna aset kripto baru. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persebaran cryptocurrency di Negara Indonesia dan Rusia lebih cepat sekitar 4 kali bila dibandingkan dengan Negara Amerika dan Jerman. 19 Dari penjabaran mengenai penelitian terhadap
19 Racheal, ‘Cryptocurrency in Undeveloped Nations’, (Altcoins Buzz 2020) <Cryptocurren- cy in Undeveloped Nations - Altcoin Buzz> , accessed 10 Oktober 2020.

## 1342 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
tingkat ketertarikan masyarakat Indonesia dengan berinvestasi cryptocurrency , dapat dijadikan suatu pertanda bahwa memang benar Negara Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk perkembangan investasi cryptocurrency . Telah dibuktikan pula member atau pelanggan pada PT. Indodax Nasional Indonesia saat ini telah mencapai dari 2 Juta member sejak bulan April 2020 lalu. 20

## Potensi Pertambahan Penerimaan Pajak Penghasilan atas Transaksi
Cryptocurrency di Indonesia
Keuntungan yang diperoleh oleh member yang berinvestasi menggunakan cryptocurrency , dapat dipersamakan telah memperoleh suatu tambahan kemampuan ekonomis. Maka dengan ini sudah tepat bahwa setiap member yang berinvestasi dengan cryptocurrency wajib hukumnya untuk membayar Pajak Penghasilan.
Meskipun sebenarnya sudah terdapat aturan pemungutan Pajak Penghasilan secara umum, namun belum adanya aturan khusus yang mengaturnya maka pemungutan atas Pajak Penghasilan tersebut bisa saja dapat dikatakan menyalahi aturan Padal 23 A UUD NRI 1945 yang pada intinya setiap adanya kegiatan pemungutan pajak harus ada aturan yang mengaturnya, karena pemungutan pajak berkaitan dengan uang. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi belum diperbaharui dengan memasukkan aset kripto di dalamnya, maka sudah selayaknya pemerintah mengikuti perkembangan dunia perekonomian saat ini.
Peraturan hukum yang berkaitan dengan aset kripto saat ini hanya sebatas mengatur legalisasi penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen investasi saja.
Belum diciptakannya suatu regulasi khusus yang mengatur terkait penarikan pajak dari kegiatan investasi cryptocurrency di Indonesia, tidak menutupi kemungkinan bahwa akan terjadi suatu penghindaran pajak (tax  avoidance) yang dilakukan oleh masyarakat yang memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Maksud
20 Vicky Fadil, ‘Tembus 2 Juta Member, Indodax Prediksi Harga Bitcoin Terus Meroket’, (Warta Ekonomi 2020), <https://www.wartaekonomi.co.id/read282491/tembus-2-juta-member-in- dodax-prediksi-harga-bitcoin-terus-meroket?>, accessed 10 Oktober 2020.
dari penghindaran pajak disini ialah suatu perbuatan dengan menghindari pajak yang semestinya dibayarkan oleh Wajib Pajak agar terlihat lebih kecil dari yang semestinya dibayarkan, namun perbuatan tersebut tidak melanggar peraturan pajak yang ada. 21 Setidaknya apabila telah diciptakan suatu regulasi yang mengatur penarikan pajak atas kegiatan investasi cryptocurrency maka tentunya masyarakat Indonesia menjadi lebih memahami bahwa keuntungan yang diperoleh dari investasi cryptocurrency tersebut merupakan Penghasilan Kena Pajak. Maka dengan demikian sudah semestinya Direktorat Jenderal Pajak melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia, membuat regulasi khusus terkait pemungutan Pajak Penghasilan dari Investasi cryptocurrency di Indonesia.
Mekanisme Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia
Proses pemungutan Pajak Penghasilan atas kegiatan investasi dengan instrumen cryptocurrency tentunya mengikuti sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Self Assesment System, yaitu  suatu sistem pemungutan pajak dengan wajib pajak menghitung dan membayarnya secara mandiri utang pajaknya. . Dalam sistem pemungutan pajak tersebut wajib pajak yang memiliki tambahan pendapatan dari keuntungan investasi cryptocurrency harus menuliskan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan. Sebenarnya penggunaan Self Assesment System,
untuk menarik Pajak Penghasilan dari investasi cryptocurrency masih mengalami banyak kendala, selain masih tingginya peluang Wajib Pajak untuk melakukan penghindaran pajak, maka kendala selanjutnya yaitu masyarakat akan kesusahan dalam hal pencatatan basis pengenaan pajak. Kemudian adanya perbedaan waktu dan harga sehingga mempersulit penilaian wajar dari cryptocurrency . 22 Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut sudah selayaknya memang Pemerintah
21 Indah Novriyantia dan Winanda Wahana Warga, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak’ (2020) 5 Journal of Applied Accounting and Taxation Article History.[26].
22 Rizmy Otlani, ‘Menambang Pajak Cryptocurrency di Tengah Ancaman Resesi’, (DDTC News 2020) <Menambang Pajak Cryptocurrency di Tengah Ancaman Resesi (ddtc.co.id)>, accessed 28 Oktober 2020.

## 1344 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
Indonesia mengkaji lebih lanjut untuk menetapkan mekanisme pemungutan pajaknya agar tercipta suatu keteraturan dalam hal pemungutan Pajak Penghasilan dari cryptocurrency.
Optimalisasi Self Assesment System Sebagai Penarikan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia
Salah satu sistem pemungutan pajak yang banyak diadopsi oleh negara-negara di seluruh penjuru dunia adalah Self Assessment System . Sistem pemungutan pajak ini secara langsung memberikan suatu kepercayaan bagi Wajib Pajak dalam menghitung ataupun menyetorkan pajak terutangnya. Penerapan Self Assesment System di Indonesia, diwujudkan dengan Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang berfungsi sebagai suatu bukti pelaporan pajak dalam jangka waktu satu tahun.
Belum tersedianya aturan perpajakan cryptocurrency dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Secara otomatis pengaturan pemungutan pajak dari adanya penggunaan cryptocurrency oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini karena penghasilan keuntungan atau capital gain dari cryptocurrency tergolong dalam tambahan kemampuan ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka sudah selayaknya Wajib Pajak yang menggunakan cryptocurrency melaporkan tambahan penghasilannya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Kemudian terkait perhitungan Pajak Penghasilan dari cryptocurrency disesuaikan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
Selanjutnya, apabila dianalisis dari tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Penghasilan orang pribadi di Indonesia, berdasarkan data laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2019 rasio dari kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan adalah sebesar 72,52% dengan target yang telah ditetapkan diawalnya yaitu sebesar 70%. Meskipun besaran rasio dari tingkat kepatuhan melaporkan SPT telah melebihi 2,52% dari target. Direktorat Jenderal Pajak menilai bahwa tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak masih tergolong rendah.
Berkaca dari laporan Direktorat Jenderal Pajak tersebut memang dapat dibenarkan bahwa rasio dari kepatuhan Wajib Pajak yang melaporkan SPTnya masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Negara Australia salah satunya yang telah mencapai hingga 98% pada periode tahun yang sama. Dengan masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT miliknya tentunya hal ini berpengaruh pula terhadap pelaporan Pajak Penghasilan atas keuntungan penggunaan cryptocurrency sebagai instrumen investasi.
Berdasarkan permasalahan belum optimalnya penerapan Self Assesment System dalam pemungutan Pajak Penghasilan Cryptocurrency , maka  Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan berbagai cara antara lain seperti lebih mengoptimalkan pemantauan dan pengawasan data Wajib Pajak, melakukan pemanfaatan data dari sistem Approweb, lebih giat mengadakan program penyuluhan edukasi perpajakan, dan melakukan evaluasi dari implementasi Konfirmasi Status Wajib Pajak. 23 Namun upaya-upaya tersebut di rasa masih belum cukup apabila tidak dibarengi dengan perumusan aturan perpajakan yang mengatur khusus terkait Pajak dari transaksi cryptocurrency yang dilakukan di Indonesia. Penggunaan Self Assesment System juga di rasa masih tepat dalam pemungutan Pajak Penghasilan dari transaksi cryptocurrency yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dengan mengingat rata-rata negara lain juga menggunakan sistem ini serta masih terdapat pula negara yang tidak mengenakan pajak untuk transaksi cryptocurrency . Sehingga diharapkan dengan masih berlakunya Self Assesment System ini bisa lebih menyadarkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya pembayaran pajak tanpa adanya intervensi yang lebih dalam dari Direktorat Jenderal Pajak.
Perumusan aturan perpajakan cryptocurrency menjadi sangat penting, mengingat masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak terutangnya. Adanya perumusan aturan perpajakan tersebut merupakan suatu hukum yang dicita-citakan yang dapat berupa perumusan Peraturan Pemerintah yang

## 1346 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
mengatur terkait perpajakan atas transaksi cryptocurrency di Indoenesia.  Sehingga bisa memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak cryptocurrency , karena apabila hanya menggunakan dasar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh masih sangat banyak kemungkinan adanya suatu penghindaran perpajakan yang dilakukan oleh masyarakat.

## Penegakan Hukum Preventif Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia
Dalam bidang perpajakan, penegakan hukum tentu bertujuan agar masyarakat lebih patuh dalam mengikuti seluruh aturan perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak dengan melalui pelaporan SPT setiap tahunnya. Penjabaran lebih komprehensif mengenai penegakan hukum perpajakan yaitu suatu bentuk tindakan-tindakan dari pejabat pajak yang ditujukan agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan, sukarela melaporkan SPT, dan membayar pajak dengan tepat waktu. 24 Bersumber dari pernyataan Direktur Jenderal Pajak, bahwa sebenarnya kehadiran pajak telah hampir merata keseluruh lapisan masyarakat di Indonesia yang diwujudkan dalam pembangunan nasional hingga mencapai 72%. Namun bila Tax Ratio negara Indonesia, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Singapura, termasuk memiliki Tax Ratio yang rendah. Tax Ratio bila diterjemahkan yaitu suatu instrumen yang memiliki fungsi untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak secara sukarela. Dengan jumlah Tax Ratio Indonesia sebesar 11%, Malaysia 18%, sedangkan Singapura sebesar 22% maka jumlah tersebut menandakan bahwa kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih sangat rendah. 25
Bentuk dari penegakan hukum secara preventif adalah adanya upaya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan utama dari adanya pengawasan ini adalah untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran dari aturan pajak dan
24 Citra Kharisma Utami, ‘Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak’ (2017) 2 Jurnal Ekubis.[55].
25 ibid.
membuat Wajib Pajak lebih tertib serta patuh dalam membayar pajak pada waktu yang tepat. 26 Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia, tentunya banyak hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah terkhusus Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang dalam hal ini seorang investor dari cryptocurrency di Indonesia.
Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak investor cryptocurrency , pertama Direktorat Jenderal Pajak bisa melakukan edukasi dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak, dan bisa pula dikaitkan dengan wajibnya pembayaran Pajak Penghasilan atas keuntungan dari transaksi cryptocurrency di Indonesia. Karena masih banyak terdapat masyarakat Indonesia yang belum mengetahui terkait kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan dari keuntungan transaksi cryptocurrency tersebut.
Menurut Oscar Darmawan selaku CEO Indodax, beliau menampik anggapan bahwa investasi cryptocurrency tidak  kena  pajak.  Oscar  mengimbuhkan  bahwa  seluruh penghasilan yang diperoleh dari keuntungan investasi cryptocurrency wajib hukumnya membayar pajak. Tetapi pajak tersebut menjadi urusan masing-masing investor. 27
Sehingga dalam hal ini memang sangat diperlukan penegakan hukum preventif melalui jalan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami lagi terkait perpajakan dalam transaksi cryptocurrency . Keberhasilan dari penegakan hukum preventif dalam perpajakan ditandai pula dengan minimalnya pelanggaran- pelanaggaran dalam hukum perpajakan.

## Penegakan Hukum Represif Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Transaksi

## Cryptocurrency Di Indonesia
Proses penegakan hukum perpajakan dilakukan dalam dua tahap, yang pertama yaitu penegakan hukum secara administrasi dan kemudian penegakan
26 Rudi Kurniawan, ‘Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan’ (2018) 12 Jurnal Pamator. [110]. 27 Ridha Ananti, ‘Ditjen Pajak : Keuntungan Bitcoin Kena Pajak dan Dilaporkan di SPT’ (Klinik Pajak,2017) < http://www.klinikpajak.co.id> accessed 10 Desember 2020.

## 1348 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
hukum pidana. Penegakan hukum administrasi menurut De Haan yaitu suatu “penerapan sanksi administrasi”. 28 Adanya sanksi administrasi yang diterapkan dalam proses penegakan hukum perpajakan, tentu di awali dengan adanya pelanggaran-pelanggaran oleh Wajib Pajak seperti adanya keterlambatan dalam membayar pajak sehingga Wajib Pajak dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda keterlambatan atas pembayaran pajak. Bila dikaitkan dengan pemungutan Pajak Penghasilan dalam transaski cryptocurrency di Indonesia yang pada saat ini belum tersedianya aturan perpajakan yang khusus mengatur pemungutan Pajak Penghasilan dalam transaksi cryptocurrency , tentu saja bukan menjadi suatu hal yang mustahil apabila Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak untuk tidak melaporkan keuntungan yang Ia peroleh dalam SPT setiap tahunnya.
Sehingga sangat memungkinkan pula Wajib Pajak tidak mengisi SPT secara benar dan jujur.
Dalam melaksanakan penegakan hukum represif aparat penegak hukum pajak disini bisa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Wajib Pajak yang belum membayarkan Pajak Penghasilan Orang Pribadinya yang dihasilkan dari keuntungan berinvestasi cryptocurrency , memang pemeriksaan ini terkesan melanggar keprivasian dalam transaksi cryptocurrency namun mengingat akan pentingnya pembayaran pajak oleh Wajib Pajak maka hal ini tentunya tidak menjadi suatu permasalahan. Dan Direktorat Jenderal Pajak bisa memulai melakukan pemeriksaan secara detail kepada Wajib Pajak sebagai investor cryptocurrency yang jumlah penghasilan keuntungannya sekitar Rp. 50 juta ke atas, karena berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, suatu penghasilan yang dinilai sebagai keuntungan pribadi dikenai pajak 5% dimulai dari penghasilan yang mencapai Rp. 50 juta. Dan dalam transaksi cryptocurrency bukan menjadi suatu hal yang langka bila Wajib Pajak memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari Rp. 50 juta. Sehingga dengan ini pemajakan bidang cryptocurrency menjadi suatu hal yang potensial.
28 Rudi Kurniawan. Loc.Cit.
Proses penegakan hukum perpajakan secara represif yang diawali dengan penegakan hukum administrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan manakala Wajib Pajak tidak atau terlambat dalam melaporkan SPT miliknya. Guna mengatasi kasus perpajakan atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, maka diwujudkan dengan pengenaan sanksi administrasi. Berkaitan dengan pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia, maka pembahasan sanksi administrasi disini berkaitan dengan keterlambatan, kesalahan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyetor ataupun mengisi SPT Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency .
Pertama, sanksi berupa denda yang diberikan oleh aparat pajak kepada Wajib Pajak yang melanggar dalam hal pelaporan SPT, yang bisa jadi dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyampaian SPT atau tidak menyampaikannya hingga batas waktu yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti salah satunya telah tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan kedua adalah sanksi berupa kenaikan yang diberikan kepada Wajib Pajak apabila telah secara sengaja berbuat suatu tindakan pelanggaran atas kewajibannya yang telah diatur secara material dalam Undang-Undang. Dapat dicontohkan salah satunya adalah termuat dalam Pasal 13A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, atas kealpaan wajib pajak telah mengisi SPT Pajak Penghasilan dengan secara tidak benar atau tidak sesuai dengan penghasilan yang Ia peroleh, maka atas kekurangannya tersebut harus dilunasi dan dibarengi dengan kenaikan sebesar 200%  dari jumlah kekurangan pajak. 29 Dan disini sanksi berupa bunga tidak sesuai dengan bentuk pelanggarannya, karena sanksi bunga hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang kurang dalam membayarkan pajak yang telah ditentukan besaran nominal pajaknya, sedangkan keuntungan dari transaksi cryptocurrency setiap kalinya berubah nominalnya.
Pembahasan selanjutnya beranjak pada penegakan hukum secara represif namun dalam bentuk pidananya. Apabila penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh aparatur penegak pajak di rasa tidak bisa menertibkan perilaku
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

## 1350 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
Wajib Pajak maka, proses penegakan hukum berlanjut kepada penegakan hukum secara pidana. Wajib Pajak sebagai subjek pajak yang dimungkinkan melakukan tindak pidana perpajakan yang terbagi menjadi dua bentuk, yaitu tindak pidana perpajakan dengan bentuk pelanggaran dan bentuk kejahatan.  Penegakan untuk pidana perpajakan dengan bentuk pelanggaran dapat dilihat pada Pasal 38 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu apabila seseorang melanggar isi ketentuan dalam Pasal 13A yang pada intinya terkait kealpaan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT atau tidak secara jujur dalam mengisinya yang dilakukan lebih dari satu kali, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda atau dapat pula diganti dengan pidana kurungan.  Kemudian selanjutnya, terkait bentuk penegakan terhadap pidana kejahatan dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu dapat dicontohkan apabila Wajib Pajak secara sengaja tidak menyetorkan pajak, lalu secara sengaja melakukan penyalahgunaan NPWP, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenai denda ataupun sanksi pidana penjara. Selain bentuk kejahatan seperti yang terurai dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tersebut, maka terdapat potensi kejahatan dalam bentuk lainnya yaitu pencucian uang (money laundering). Meskipun saat ini transaksi yang dilakukan dalam cryptocurrency sudah terbuka secara legal dengan adanya aturan BAPPEBTI namun hal tersebut masih juga memungkinkan adanya pencucian uang dan pendanaan atas kegiatan terorisme.
Terdapat suatu karakteristik guna membedakan antara pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran dan kejahatan, yaitu terdapat dalam mens rea atau niat yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melakukan suatu tindak pidana perpajakan. Pada pidana perpajakan pelanggaran Wajib Pajak melakukannya dalam kondisi kealpaan yang dalam arti bisa jadi karena kelalaian yang dilakukan secara tidak sadar, sehingga atas kealpaan tersebut tidak langsung dijerat sanksi pidana, melainkan sanksi administrasi berupa denda. Selanjutnya apabila terkait pidana perpajakan kejahatan, Wajib Pajak melakukannya dalam kondisi sadar atau disengaja, sehingga apabila melakukan hal tersebut langsung dikenai sanksi pidana penjara.
Proses dalam pemberian sanksi pidana juga masih melibatkan para aparatur pajak dalam setiap tahapnya. Dalam pemberian suatu sanksi kepada Wajib Pajak tentunya Direktorat Jenderal Pajak berusaha menganalisa data Wajib Pajak, karena dalam permasalahan ini berkaitan dengan transaksi cryptocurrency yang dilakukan secara virtual maka memerlukan data yang dimiliki oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).  Dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti awal permulaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dilakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk mengetahui apakah memang terdapat adanya suatu tindak pidana perpajakan yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak. Mengenai  dasar hukum pada tahap pemeriksaan ini telah diatur  dalam Pasal 43A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan untuk proses selanjutnya, apabila dari hasil tahap pemeriksaan permulaan memang benar diketahui adanya pelanggaran pidana perpajakan,maka proses penegakan pidana berlanjut pada tahap penyidikan yang pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari penyidikan PPNS bidang pajak tersebut kemudian diserahkan kepada penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Penuntut Umum, dan setelah itu proses akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses penegakan hukum pidana kemudian berlanjut pada acara persidangan yaitu pembuktian. Dalam kegiatan pembuktian di persidangan, beban pembuktian bukan berada pada Wajib Pajak, melainkan berada pada fiskus pajak, sehingga apabila fiskus sama sekali tidak menolak atas seluruh penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak maka dalam hal ini Wajib Pajak tidak perlu memberikan keterangan untuk membela kebenaran. 30
Berkenaan dengan pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency maka apabila memang nantinya terbukti Wajib Pajak tidak menyetorkan Pajak Penghasilan atas keuntungannya yang diperoleh dari transaksi
30 Izzan Razaka Praditama, ‘Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Aplikasi Stream- ing Musik Joox’ (2019) 2 Jurist-Diction.[514].

## 1352 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
cryptocurrency dalam kondisi kealpaan atau kelalaian maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenai suatu pidana kurungan 3 bulan dan paling lama 1 tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan selanjutnya apabila terbukti Wajib Pajak menyalahgunakan kewenangannya dalam menggunakan NPWP dengan secara sadar dan sengaja tidak mengisi SPT Pajak Penghasilan dengan benar dan bila hal tersebut diketahui oleh aparat penegak pajak, maka dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara 6 bulan dan paling lama 6 tahun sebagaimana telah di atur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.  Terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan dalam hal pengisian SPT Pajak Penghasilan masih sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh para Wajib Pajak, terlebih lagi bagi Wajib Pajak yang belum mengetahui akan pentingnya membayar Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu terkait mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia, maka berdasarkan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia yaitu Self Assesment System dan Wajib Pajak yang merupakan investor cryptocurrency di Indonesia bisa secara mandiri menyampaikan hasil keuntungan serta perhitungan Pajak Penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi berdasarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dengan melihat potensi perpajakan cryptocurrency di Indonesia maka sangat disayangkan sekali apabila belum terdapat suatu aturan hukum perpajakan yang mengatur mengenai pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia, sehingga diharapkan Pemerintah Republik Indonesia segera menyusun regulasi setingkat Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur perpajakan dalam bidang cryptocurrency.
Selanjutnya, terkait penegakan hukum pembayaran Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia dapat dilakukan dengan melalui dua
mekanisme penegakan hukum, yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada Wajib Pajak yang merupakan investor dari cryptocurrency di Indonesia untuk memberikan suatu informasi akan wajibnya pembayaran Pajak Penghasilan dari keuntungan yang diperoleh atas transaksi cryptocurrency tersebut. Kemudian penegakan hukum represif meliputi pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemberian sanksi administrasi kepada Wajib Pajak diwujudkan dengan pemberian sanksi berupa denda apabila Wajib Pajak telat dalam melaporkan SPT dalam kondisi kealpaan, serta kemudian dapat pula dibebani dengan sanksi berupa kenaikan apabila Wajib Pajak secara sadar dan sengaja mengisi SPT dengan tidak jujur dan benar yang berkaitan dengan penghasilan atas cryptocurrency yang telah Ia peroleh. Dan sanksi pidana yang bisa dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan adalah dengan pidana kurungan atau penjara. Tentunya pemberian sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran, memiliki suatu tujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan tertib dan benar sesuai dengan aturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

## Daftar Bacaan

## Buku
Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian  Baku  Dalam  Aktifitas  Dunia  Maya Cyberlaw: Suatu Pengantar (Elips 2002).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Kencana Prenada Media Group 2019).
Rochmat Soemitro, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (Eresco 1990).
Sonny Sumarsono, Manajemen Keuangan Pemerintahan (Graha Ilmu 2010).
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Liberty 2007).
Terry Hutchinson, Researching and Writing in Law (Lawbook Co 2002).

## 1354 Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...

## Jurnal
Citra Kharisma Utami, ‘Persepsi Terhadap Penegakan Hukum Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak’ (2017) 2 Jurnal Ekubis.
Fresly Nandar Pabokory,[ et.,al. ],‘Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard’ (2015) 10 Jurnal Informatika Mulawarman.
Indah Novriyantia dan Winanda Wahana Warga, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak’ (2020) , 5 Journal of Applied Accounting and Taxation Article History.
Izzan Razaka Praditama, ‘Legalitas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Aplikasi Streaming Musik Joox’ (2019) 2 Jurist-Diction.
Nurfia Oktaviani Syamsiah, ‘Kajian Atas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia’ (2017) 6 Indonesian Journal On Networking And Security.

## Rudi Kurniawan, ‘Politik Hukum Pidana di Bidang Perpajakan’(2018) 12 Jurnal Pamator.

## Laman
Flo, ‘Pemerintah Disarankan Buat Regulasi tentang Kripto’ (JPNN, 2020) <https:// www.jpnn.com/news/pemerintah-disarankan-buat-regulasi-tentang-kripto> accessed 7 September 2020.
Racheal, ‘Cryptocurrency in Undeveloped Nations’, (Altcoins Buzz , 2020) <Cryptocurrency in Undeveloped Nations - Altcoin Buzz>  accessed 10 Oktober 2020.
Ridha Ananti, ‘Ditjen Pajak : Keuntungan Bitcoin Kena Pajak dan Dilaporkan di SPT (Klinik Pajak, 2017) < http://www.klinikpajak.co.id> accessed 10 Desember 2020.
Rizmy  Otlani,  ‘Menambang  Pajak  Cryptocurrency  di  Tengah Ancaman  Resesi’, (DDTC News, 2020) <Menambang Pajak Cryptocurrency di Tengah Ancaman Resesi (ddtc.co.id)> accessed 28 Oktober 2020.
Vicky Fadil, ‘Tembus 2 Juta Member, Indodax Prediksi Harga Bitcoin Terus Meroket’, (Warta Ekonomi, 2020) <https://www.wartaekonomi.co.id/ read282491/tembus-2-juta-member-indodax-prediksi-harga-bitcoin-terus- meroket?> accessed 10 Oktober 2020.
Suska , ‘Mengenal Cryptocurrency dan Aspek Perpajakannya’, (Warta Fiskal, 2019) <Badan Kebijakan Fiskal - Warta Fiskal (kemenkeu.go.id)> accessed 10 Desember 2020.
Suhut Tumpal Sinaga, ‘Aspek Perpajakan dari Transaksi yang menggunakan Bitcoin di Indonesia’, (Inside Tax Media Tren Perpajakan, 2014) < Media Tren Perpajakan - InsideTax Edisi ke 21 | Capres: Menuju Tax Ratio 16 Persen (ddtc.co.id)> accessed 15 Desember 2020.
Andreas M. Antonopoulos dan Gavin Wood, ‘Mastering Ethereum Implementing Digital  Contract’,  (O’reilly,  2009)  < Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps - Andreas M. Antonopoulos, Gavin Wood Ph.D. - Google Books> accessed 15 Desember 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 13)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79)
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)
Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.

## Atiqoh Farhah: Pemungutan Pajak Penghasilan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--