Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1

## STRENGTHS-PERSPECTIVE DALAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SOSIAL
Marcelino Vincentius Poluakan 1 , Nandang Mulyana 2 , Hadiyanto A. Rachim 3
1 Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran
2 Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, FISIP - Universitas Padjadjaran
marcelinopoluakan86@gmail.com

## ABSTRAK
Strengths-Perspective  sebagai  pendekatan  dalam  pekerjaan  sosial  telah  mulai  digunakan  dalam pengembangan  kebijakan  sosial.  Penggunaan  pendekatan  ini sejalan  dengan  cita-cita yang  ingin dicapai dalam intervensi pekerjaan sosial yaitu untuk mewujudkan self-determination serta keadilan sosial  dalam  sebuah  kebijakan  sosial.  Oleh  karena  itu,  setiap  kebijakan  sosial  yang  disusun seharusnya memuat nilai-nilai di atas. Tulisan ini akan membahas pentingnya Strengths-Perspective dalam pengembangan kebijakan sosial, apa manfaatnya serta bagaimana kerangkanya. Tulisan ini akan menggunakan studi literatur berupa buku, artikel, dan sumber lain yang kredibel serta relevan dengan  topik  yang  dibahas.  Hasil  kajian  menunjukkan Strengths-Perspective  sangat  dibutuhkan dalam  pengembangan  sebuah  kebijakan  sosial. Strengths-Perspective dapat menjadi pendekatan yang  memperkaya  dan  memperkuat  sebuah  kebijakan  sosial sehingga dapat  menjawab  masalah sosial dengan lebih efektif. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan juga akan memberikan nilai tambah  bagi  setiap  sasarannya  seperti  kemandirian,  ketahanan,  keberdayaan,  keterlibatan,  dan sebagainya.  Walaupun  terdapat  tantangan  sebagai  sebuah  pendekatan  yang  baru, Strengths- Perspective dapat terus kita upayakan dalam pengembangan kebijakan sosial.
Kata kunci: Strengths-Perspective, kebijakan sosial, pengembangan kebijakan sosial

## ABSTRACT
Strengths-Perspective as an approach in social work has begun to be used in the development of social  policy.  The  use  of  this  approach  is  in  line  with  the  values  to  be  achieved  in  social  work interventions, namely self-determination and social justice in a social policy. Therefore, every social policy  formulated  should  contain  the  values  above.  This  paper  will  discuss  the  importance  of Strengths-Perspective s in the development of social policies, the benefits and the framework. This paper will use literature studies in the form of books, articles, and other sources that are relevant to the topics discussed. The results of the study show that Strengths-Perspective is very much needed in the development of social policy. Strengths-Perspective can be an approach that enriches and strengthens social policy so that it can answer social problems more effectively. Thus, the resulting policy  will  bring  about  values  to  each  of  its  targets  such  as  self-determination,  resilience, empowerment, involvement, and so on. Although there are challenges as a new approach, we can continue to work on Strengths-Perspective in developing social policies.
Keywords: Strengths-Perspective, social policy, social policy development
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1

## PENDAHULUAN
Strengths-Perspective
merupakan salah satu pendekatan dalam pekerjaan sosial. Perspektif  ini  memandang  bahwa  individu, keluarga  maupun  komunitasnya  memiliki potensi dan kekuatan yang dapat didayagunakan untuk mengatasi
permasalahan  yang  mereka  hadapi.  Setiap individu  mempunyai  sumber  daya  dan kapasitas  untuk  mengembangkan  kehidupan mereka yang belum dimanfaatkan (Ishartono, 2016).  Fokus  dari  perspektif  ini  adalah kekuatan  sebagai  sumber  pertolongan  serta solusi  dan  bukan  pada  permasalahan  yang dihadapi oleh individu maupun komunitasnya. Bukan  berarti  menyepelekan  masalah  yang secara  nyata  terjadi,  tetapi  melangkah  lebih jauh mencari solusinya melalui kekuatan yang dimiliki  oleh  para  penyandang  masalah tersebut.
Pada awal perkembangannya, pendekatan Strengths-Perspective  digunakan dalam  intervensi  pekerjaan  sosial  klinis misalnya  terhadap  individu  atau  keluarga (Guo, et.al, 2010). Pada tahun 1995, Chapin memperkenalkan  pendekatan  ini  dalam pengembangan kebijakan sosial (Rapp, et. all, 2006).  Seiring  dengan  itu,  beberapa  praktisi pekerjaan  sosial  mulai  menyusun  prinsip- prinsip  maupun  indikator  bagi  sebuah kebijakan sosial yang Strengths-Based seperti Rapp,  Pettus,  Goscha  (2006)  dan Hill  (2008) serta mulai menggunakannya dalam menganalisis  dan  mengembangkan  berbagai bentuk kebijakan sosial.
Penggunaan  pendekatan  ini  dalam pengembangan  kebijakan  sosial  juga  tidak terlepas  dari  praktik  pekerjaan  sosial  pada level  makro.  Praktik  pada  level  ini  sering didefinisikan sebagai intervensi yang didesain untuk  menghasilkan  perubahan  dalam  ruang lingkup  organisasi,  komunitas  dan  kebijakan (Netting,  et.al.,  2017).  Intervensi  pada  level makro  didasari  bahwa  pekerjaan  sosial maupun  para  pekerja  sosial  menyadari bagaimana lingkungan sekitar sering menjadi faktor yang mempengaruhi individu, keluarga serta kelompok atau komunitas. Dengan kata
lain,  terkadang  lingkunganlah  yang  perlu diubah  bukan  individunya  (Netting,  et.al., 2017).  Mullaly  (dalam  Netting  et.al.,  2017) menyatakan bahwa pekerja sosial tidak hanya dipanggil  untuk  menjadi  praktisi  langsung, tetapi  juga  untuk  menjadi  agen  perubahan terutama dalam situasi untuk memperjuangkan  kepentingan  penerima layanan. Pada level tersebut, intervensi berfokus  pada  kondisi  dan  kebijakan  sosial, politik  dan  ekonomi  yang  mempengaruhi akses  masyarakat  kepada  sumber-sumber daya serta peningkatan kualitas hidup. Praktik pekerjaan  sosial  di  level  makro  melibatkan upaya-upaya  untuk  meningkatkan  bidang- bidang sosial dan ekonomi dimana masyarakat hidup (Zastrow, et.al., 2007). Pekerjaan sosial dapat terlibat dalam sebuah upaya “advokasi sosial”  yaitu  dalam  proses  pengembangan kebijakan  sosial  mulai  dari  tahap agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi dan perbaikan kebijakan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memberdayakan (Brueggemann, 2014). Praktik makro dengan sasaran kebijakan  sosial  ini  tidak  terlepas  dari perhatian terhadap kebijakan sosial agar lebih efektif  dalam  menyelesaikan  permasalahan sosial.  Kebijakan  sosial  dibuat  untuk menghasilkan  sebuah  perubahan  (Nugroho, 2014).  Bila  perubahan  sebagai  hasil  dari implementasi kebijakan sosial belum nampak, maka  dibutuhkan  upaya  yang  lebih  efektif dalam  menghasilkan  perubahan.  Salah  satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah metode analisis dan formulasi kebijakan sosial yang  selama  ini  biasanya  berfokus  pada permasalahan atau berorientasi pada patologis.  Kebijakan  sosial  sering  dipandang sebagai  tanggapan  atau  jawaban  langsung terhadap masalah sosial (Chapin, 1995).
Pekerjaan sosial sendiri dalam praktiknya  memiliki  misi  sebagaimana digariskan dalam Kode Etik yang dikembangkan  oleh Nasional  Association  of Social  Workers  (NASW).  Misi  tersebut terwujud  dalam  nilai-nilai  yang  menjadi pedoman dalam praktik pekerjaan sosial yang
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1 HALAMAN: 40 - 50 ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26529
dalam  konteks  ini  berarti  membentuk  suatu kebijakan  sosial  yang  lebih  efektif.  Nilai-nilai tersebut adalah determinasi diri dan keadilan sosial (Chapin, 2011). Nilai-nilai ini juga yang melalui Strengths-Perspective  akan  coba diintegrasikan dalam pengembangan kebijakan sosial.
Tulisan  ini  akan  menggambarkan sejauh  mana Strengths-Perspective  dapat menjadi  salah  satu  pendekatan  dalam pengembangan  kebijakan  sosial.  Tulisan  ini akan  menggali  mengapa  harus Strengths- Perspective serta apa manfaat dan kelebihan yang dimilikinya. Penulis juga akan membahas apa kekhasan dan kerangka yang dimiliki oleh Strengths-Perspective  sehingga  pendekatan ini  dapat  digunakan  untuk  membantu  dan memperkuat pengembangan kebijakan sosial sehingga  menjadi  lebih  efektif  dan  tepat sasaran.
Penulis  akan  melandaskan  konsep pada  literatur-literatur  tentang Strengths- Perspective  dalam  pengembangan  kebijakan sosial.  Harus  diakui  bahwa  kajian  maupun literatur tentang Strengths-Perspective dalam hubungannya
dengan pengembangan kebijakan sosial tidaklah banyak. Hal ini dapat dimaklumi karena
Strengths-Perspective dalam perkembangan awalnya sering digunakan  dalam  intervensi  pekerjaan  sosial mikro  ataupun  pekerjaan  sosial  klinis  seperti intervensi  terhadap  individu  dan  keluarga. Tulisan  ini  menjadi  sebuah  upaya  untuk memperkenalkan Strengths-Perspective dalam pengembangan kebijakan sosial.

## METODE
Tulisan ini merupakan kajian ataupun studi terhadap literatur-literatur yang membahas Strengths-Perspective dalam pengembangan  sebuah  kebijakan  sosial. Penulis  akan  melandaskan  kajian  ini  pada konsep-konsep  dan  prinsip-prinsip  tentang Strengths-Perspective  serta  pengembangan kebijakan  sosial.  Sumber-sumber  yang digunakan  untuk  mendukung  konsep  ini adalah  buku,  artikel  serta  sumber  lain  yang relevan  serta  kredibel  terutama  dalam mendukung  konsep  yang  diangkat  penulis
yaitu Strengths-Perspective dalam pengembangan kebijakan sosial.
Penulis menyadari bahwa sumber atau literatur tentang Strengths-Perspective dalam pengembangan kebijakan sosial belum begitu banyak.  Sejauh  ini, Strengths-Perspective umum digunakan dalam intervensi pekerjaan sosial  terhadap  individu,  keluarga  maupun komunitas  (Rapp  et  al.,  2006).  Beberapa akademisi serta praktisi pekerjaan sosial dari luar  negeri  telah  mencoba  mengembangkan kerangka  konseptual  pendekatan  ini  dalam sebuah  kebijakan  sosial.  Untuk  membantu memudahkan kita dalam memahami pendekatan ini dalam kebijakan sosial, penulis akan  menggunakan  konsep  pelayanan  sosial sebagai salah satu representasi dari kebijakan sosial (Spicker, 2014).

## TINJAUAN KONSEPTUAL

## 1. Strengths-Perspective
Strengths-Perspective  atau  perspektif berbasis  kekuatan  merupakan  pendekatan dalam  pekerjaan  sosial  yang  pertama  kali diperkenalkan oleh Dennis Saleebey (Guo, et. all,  2010).  Saleebey  (dalam  Chapin,  2011) mendefinisikan Strengths-Perspective sebagai sebuah  pendekatan  filosofis  bagi  pekerjaan sosial  yang  menempatkan  tujuan,  kekuatan dan  sumber-sumber  dalam  diri  manusia  dan lingkungan  sekitarnya  sebagai  fokus  utama dalam  proses  pertolongan,  dan  bukan  pada permasalahan  atau  patologi.  Pendekatan  ini berakar  pada  keyakinan  bahwa  setiap  orang dapat  terus  bertumbuh  dan  berubah  serta harus  memiliki  akses  yang  sama  terhadap berbagai  sumber  daya  (Chapin,  1995). Pendekatan ini mengharuskan juga kita untuk memahami  bahwa  setiap  orang  tanpa terkecuali  memiliki  aset,  kompetensi  dan sumber daya internal dan eksternal (Saleebey, 2000).
Kemunculan dari Strengths-
Perspective khususnya dalam pekerjaan sosial dipandang  sebagai  paradigma baru  terhadap perspektif  yang Problem-Based  atau  sering disebut juga Problem-Centered atau Pathology-Oriented. Sebagaimana
ditunjukkan dalam tabel 1, kedua perspektif di
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
atas  memiliki  perbedaan  yang  cukup signifikan.  Bagi  Saleebey,  praktik  pekerjaan sosial  tidak  serta  merta  menghilangkan  atau mengabaikan perspektif Problem-Based. Permasalahan  merupakan  suatu  hal  yang  riil dan  harus  diakui.  Namun,  pekerjaan  sosial
tidak  berhenti  sampai  pada  permasalahan, tapi  dituntut  untuk  memahaminya  dengan cara  yang  berbeda.  Semuanya  dipahami dalam  terang  akan  kapasitas,  talenta, kompetensi,  kemungkinan,  visi,  nilai  dan harapan (Saleebey, 1995) .
Berbagai  nilai  dan  kekhasan  dari Strengths-Perspective dalam pekerjaan sosial di  atas  dapat  ditarik  dalam  tiga  kata  kunci. Bagi  Saleebey,  kunci  yang  harus  ada  dalam sebuah Strengths-Perspective adalah pemberdayaan,  resiliensi  dan  keanggotaan atau  keterlibatan  (Saleebey,  1995).  Tiga konsep  kunci  di  atas  harus  ada  ketika mengimplementasikan pendekatan Strengths- Perspective  baik  dalam  intervensi  mikro, mezzo maupun makro.
Pada  awalnya, Strengths-Perspective melekat  dalam  praktik  pekerjaan  sosal  klinis seperti  dengan  individu  maupun  keluarga. Praktik Strengths-Based  awal  teridentifikasi pada  manajemen  kasus  penderita  penyakit
jiwa  berat.  Kemudian,  berkembang  juga praktik Strengths-Based  dengan  kelompok- kelompok  seperti  orang  lanjut  usia,  orang muda  yang  bermasalah,  orang  dengan ketergantungan,  dan  sebagainya  (Saleebey, 1995).  Setelah  itu,  terjadi  perubahan  dalam profesi pekerjaan sosial yang ditandai dengan pergeseran dan penekanan yang sebelumnya pada  intervensi  terhadap  individu  menjadi intervensi  dengan  dan  dalam  sistem  yang lebih besar (Netting, et.al., 2017).
Dalam  perkembangannya, Strengths- Perspective  mulai  diterapkan  dalam  analisis dan  pengembangan  kebijakan  sosial.  Chapin (1995)  mengatakan  bahwa Strengths- Perspective dapat digunakan untuk
Tabel 1. Perbandingan antara Perspektif Patologi dan Kekuatan
Patologi Kekuatan Individu  dipandang  sebagai  sebuah  “kasus” dengan berbagai gejalanya Individu  dipandang  sebagai  sesuatu  yang  unik dengan  kekuatan  yang  dimilikinya  seperti  sifat- sifat, talenta, serta sumber daya Terapi berfokus pada permasalahan Terapi berfokus pada kemungkinan Akun-akun  pribadi  menentukan  kemunculan diagnosa melalui reinterpretasi dari seorang ahli Akun-akun pribadi adalah langkah penting untuk memahami dan mengapresiasi individu Praktisi  bersikap  skeptis  dengan  cerita  pribadi, berupaya merasionalisasi Praktisi  berusaha  memahami  individu  secara mendalam Trauma  masa  kecil  adalah  prekursor  atau prediktor bagi patologi orang dewasa Trauma masa kecil tidak dapat diprediksi; dapat melemahkan atau memperkuat individu Terapi dirancang oleh praktisi Terapi merupakan aspirasi dari keluarga, individu atau komunitas Praktisi dianggap sebagai ahli bagi kliennya Individu,  keluarga  dan  komunitas  menjadi  ahli bagi kliennya Berbagai  kemungkinan  atas  pilihan,  kontrol, komitmen,  dan  pengembangan  pribadi  dibatasi oleh patologi Berbagai  kemungkinan  atas  pilihan,  kontrol, komitmen,  dan  pengembangan  pribadi  terbuka lebar Sumber daya untuk bekerja adalah pengetahuan dan keterampilan dari para profesional Sumber  daya  untuk  bekerja  adalah  kekuatan, kapasitas dan kemampuan adaptif dari individu, keluarga dan komunitas Bantuan berfokus untuk meminimalisir efek dari gejala-gejala dan konsekuensi personal dan sosial yang negatif dari tindakan, emosi, pikiran, atau relasi Bantuan berfokus untuk melanjutkan kehidupan, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai dan komitmen,  dan  melibatkan  kembali  seseorang dalam komunitasnya
Sumber: Saleebey, 1995
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
memformulasikan  kembali  pendekatan  yang Problem-Focused  dan  Pathology-Centered dalam pengembangan kebijakan sosial. Sejak itu, beberapa praktisi pekerjaan sosial seperti Rapp,  Pettus,  Goscha  (2006)  dan Hill  (2008) mencoba  menyusun  kerangka  konseptual sebuah  kebijakan  sosial  yang Strengths- Based.
Mereka juga mencoba mengaplikasikan  kerangka  analisis  kebijakan yang Strengths-Based  dalam  menganalisis kebijakan  sosial  di  Amerika  Serikat  seperti John H. Chafee Foster Care Independence Act
(Hill, 2008). Bagi Chapin, dengan mengaplikasikan gagasan Strengths-
Perspective  dalam  pengembangan  kebijakan sosial,  akan  muncul  pendekatan  yang  lebih inklusif  dalam  formulasi  kebijakan  dan memperluas berbagai opsi kebijakan.

## 2. Kebijakan  Sosial  dan  Pelayanan Sosial
Kebijakan  merupakan  sebuah  aksi yang  diambil  oleh  sebuah  organisasi  untuk menjawab  tuntutan  seperti  peningkatan kompleksitas dan kecepatan dalam organisasi tersebut.  Kebijakan  biasanya  berbentuk tertulis  yang  memuat  pernyataan  preskriptif tentang  tujuan,  pembuatan  keputusan  dan aktivitas  organisasional  (Midgley,  et.  all, 2009).  Wujud  nyata  dari  sebuah  kebijakan bisa  bermacam-macam.  Birkland  (2011) menyebut  bahwa  kebijakan  bisa  berupa hukum, regulasi atau sekumpulan hukum dan regulasi  yang  mengatur  isu  atau  masalah tertentu.  Anne  Schneider  and  Helen  Ingram mengatakan  bahwa  kebijakan  terwujud melalui  teks-teks,  praktik-praktik,  simbol- simbol  maupun  ceramah-ceramah  yang membawa nilai-nilai termasuk barang maupun layanan  demikian  juga regulasi,  pendapatan, status, serta atribut-atribut lain yang bernilai positif maupun negatif (Birkland, 2011).
Pemerintahan sebagai sebuah organisasi formal juga mengadopsi kebijakan sebagai  program  aksinya.  Kebijakan  menjadi sarana  untuk  memajukan  pengembangan ekonomi,  menjaga  hukum  dan  ketertiban, mengatur  hubungan  dengan  negara  lain, membela negara dalam menghadapi ancaman-ancaman  dari  luar,  melestarikan
lingkungan hidup, menumbuhkan komunikasi, serta mengendalikan pertumbuhan di daerah perkotaan.  Pemanfaatan  kebijakan  sebagai sarana  untuk  mengatur  seperti  di  atas menjadikannya  sebuah  kebijakan  bersifat publik.  Masyarakat  umum  dapat  mengakses kebijakan tersebut serta menjadi bagian dari implementasi  kebijakan  tersebut.  Konteks kebijakan  publik  menjadi  lebih  sempit  ketika pemerintah  mengadopsi  kebijakan  publik tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan  warga  negaranya.  Di  sini  kita mengenalkan  sebagai  kebijakan  sosial (Midgley, et.al., 2009).
Menurut  Suharto  (2012),  kebijakan sosial adalah seperangkat tindakan (course of action), kerangka kerja (framework), petunjuk (guideline),  rencana  (plan),  peta  (map)  dan strategi yang
dirancang untuk menterjemahkan  visi  politik  pemerintah  atau lembaga  pemerintah  ke  dalam  program  dan tindakan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di bidang  kesejahteraan  sosial.  Kesejahteraan sosial  menjadi  tujuan  dari  kebijakan  sosial. Kebijakan sosial menjadi langkah pemerintah untuk  meningkatkan  kesejahteraan  sosial rakyatnya sehingga pemerintah memunculkan dan  mengembangkan  suatu  kebijakan  sosial (Walsh, et. all, 2000).
Selain  dalam  kaitannya  dengan kesejahteraan  sosial,  kebijakan  sosial  juga dapat  merujuk  pada  suatu  bidang  akademik yang  membahas  berbagai  tindakan  yang diambil negara yang mempengaruhi kesejahteraan  rakyatnya  (Spicker,  2014; Walsh,  et.al.,  2000;  Midgley,  et.al.,  2000). Sebagai  suatu  bidang  akademik,  kebijakan sosial  mengkaji  berbagai  visi  dan  perspektif tentang bagaimana negara dapat mensejahterakan warganya serta dengan cara apa.  Kajian  tersebut  kemudian  bisa  menjadi input  ataupun  masukan  bagi  pemerintah dalam rangka menyusun kebijakan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Kebijakan  sosial  umumnya  muncul karena  adanya  permasalahan  sosial  yang harus  diselesaikan.  Kebijakan  sosial  bahkan sering diidentikkan sebagai jawaban terhadap permasalahan  sosial.  Sesuatu  dianggap
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26529
sebagai  sebuah  masalah  karena  perlu diselesaikan, terlepas
dari apakah penyandang  masalah  tersebut  menganggap masalah  tersebut  adalah  sebuah  gangguan yang  harus  diselesaikan  atau  tidak.  Masalah sosial  juga  terjadi  dalam  konteks  sosial  dan bukan dalam konteks pribadi atau individu. Di sini, masalah sosial terkonstruksi secara sosial serta  memerlukan  penanganan  secara  sosial (Spicker, 2014).
Ruang  lingkup  kebijakan  sosial sangatlah  luas.  Oleh  karena  itu,  salah  satu perwujudan  dari  kebijakan  sosial  adalah pelayanan  sosial.  Spicker  menyebut  bahwa pelayanan sosial merupakan salah satu cara di mana  kebijakan  sosial  dapat  ditempuh (Spicker,  2014).  Pelayanan  sosial  sendiri memiliki  berbagai  macam  bentuk  seperti jaminan  sosial,  pelayanan  perumahan, kesehatan,  pendidikan  dan  pelayanan  sosial personal.  Semua  bentuk  pelayanan  sosial tersebut  dimaksudkan  untuk  mengatasi masalah-masalah sosial. Masyarakat berharap bahwa pelayanan sosial yang disediakan oleh pemerintah efektif dalam mengatasi persoalan yang dialaminya.

## 3. Pengembangan Kebijakan Sosial
Pengembangan kebijakan sosial merupakan sebuah proses
yang menerjemahkan  gagasan-gagasan  kebijakan menjadi  sebuah  kebijakan  yang  aktual  yang akan  diimplementasikan  (Birkland,  2011). Dalam  proses  tersebut,  kebijakan  sosial melewati  berbagai  fase  atau  siklus  sehingga gagasan  tersebut  terwujud  menjadi  sebuah kebijakan  sosial.  Proses  pengembangan kebijakan sosial juga diharapkan menghasilkan  rumusan  masalah  yang  tepat serta  kebijakan  yang  tepat  dalam  mengatasi masalah tersebut.
Fase-fase dalam pengembangan kebijakan  berbeda-beda  di  antara  ahli-ahli kebijakan.  Abidin  (2016)  membagi  proses kebijakan  publik  ke  dalam  dua  bagian  besar yaitu  perumusan  kebijakan  publik  serta pelaksanaan kebijakan publik. Proses perumusan  terdiri  dari  identifikasi  dan perumusan  masalah,  agenda  kebijakan,  dan
perumusan  kebijakan  publik  sedangkan proses  pelaksanaan  terdiri  dari  implementasi kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan.  Birkland (2011)  mengatakan  bahwa  fase  proses pengembangan  kebijakan  terdiri  dari issue emergence,  agenda  setting,  alternative selection,  enactment,  implementation  dan evaluation.  Sedangkan,  fase  kebijakan  yang lebih  lengkap  menurut  Dunn  (2018)  adalah agenda  setting,  policy  formulation,  policy adoption,  policy  implementation,  policy assessment, policy adaptation, policy succession, dan policy termination. Fase-fase dalam proses pengembangan kebijakan di atas menunjukkan  bahwa  sebuah  kebijakan melewati proses yang tidak singkat dan tidak mudah.  Setiap  fase  membutuhkan  ketelitian dan kedalaman sehingga hasil akhirnya adalah sebuah kebijakan yang tepat dan efektif untuk diimplementasikan serta membawa hasil yang maksimal. Dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas fase-fase  dalam  proses kebijakan sosial  tersebut.  Penulis  hanya  akan memberikan  dasar-dasar  untuk  memahami sejauh  mana  prinsip-prinsip Strengths- Perspective  termuat  dalam  keseluruhan proses  pengembangan  kebijakan  sosial tersebut  serta  secara  lebih  nyata  dalam komponen-komponen yang dimiliki oleh setiap bentuk layanan sosial.
Pengembangan  sebuah  kebijakan sosial dengan Strengths-Perspective setidaknya  akan  menghasilkan  berbagai konsekuensi  di  setiap  fasenya.  Tahap  awal proses pengembangan kebijakan sosial berarti mendefinisikan  kebutuhan,  kekuatan  dan tujuan  (dari  sasaran  kebijakan).  Tahap selanjutnya adalah merekonseptualisasi permasalahan  sosial,  melibatkan  sasaran kebijakan  dalam  proses  pengembangan kebijakan, dan meyakinkan pembuat keputusan  untuk  mengalokasikan  sumber- sumber  daya  agar  dapat  memenuhi kebutuhan  dari  sasaran  kebijakan.  Fase-fase di  atas  menunjukkan  bagaimana  sebuah proses  pengembangan  kebijakan  mengalami perubahan  ketika  diintegrasikan  dengan Strengths-Perspective. Kebijakan yang
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
dihasilkan  juga  kemungkinan  mengalami perubahan (Chapin, 2011).

## PEMBAHASAN
1. Pelayanan  Sosial  yang Strengths-
Based Dalam rangka pengembangan sebuah kebijakan sosial dengan Strengths-
Perspective, dibutuhkan prinsip-prinsip sebagai  pedoman.  Pedoman  tersebut  dapat digunakan  dalam  proses  pengembangan sebuah kebijakan sosial mulai dari identifikasi masalah, agenda setting, penetapan kebijakan,  implementasi  kebijakan  serta evaluasi  kebijakan.  Pedoman  tersebut  juga dapat  membantu  praktisi  kebijakan  untuk menganalisis  sebuah  kebijakan  sosial  guna memperoleh  informasi  sejauh  mana  sebuah kebijakan  sosial  telah  memuat Strengths- Perspective  di  dalamnya.  Kebijakan  sosial yang Strengths-Based memunculkan masing- masing  prinsip  tersebut  sambil  menunjukkan konsistensi dan kongruensi internal di seluruh kebijakan (Rapp, et.al., 2006).
Rapp,  Pettus,  dan  Goscha  (Rapp  et. al., 2006) menggagas enam prinsip kebijakan sosial yang strengths-based sebagai berikut:
1. Kebijakan  sosial  yang strengths-based sejalan dengan pengalaman atau agenda dari sasarannya;
2. Kebijakan  sosial  yang strengths-based menempatkan masalah pada tempatnya;
3. Kebijakan  sosial  yang strengths-based menekankan  persamaan  dan  persepsi yang positif terhadap lingkungan;
4. Kebijakan  sosial  yang strengths-based bersifat sukarela bagi sasarannya;
5. Kebijakan  sosial  yang strengths-based menekankan pada pilihan; dan
6. Kebijakan  sosial  yang strengths-based memberikan  insentif  kesejahteraan  yang terstruktur bagi sasarannya.
Bila  kita  mengintegrasikan  prinsip- prinsip di atas dalam sebuah pelayanan sosial, maka  beberapa  indikator  yang  setidaknya dapat kita temukan antara lain:
1. Pelayanan  sosial  dirumuskan  secara terbuka  dan  melibatkan  siapa  saja  yang menjadi  sasarannya.  Pelibatan  ini  akan menciptakan hubungan emosional sehingga pelayanan sosial yang diberikan benar-benar dapat membantu sasarannya;
2. Adanya  pernyataan  tujuan  dari  layanan sosial  secara  jelas  dan  terukur  serta pernyataan masalah sosial yang dipandang  sebagai  penghambat  dalam mencapai  tujuan.  Oleh  karena  itu, identifikasi  masalah  harus  dilengkapi dengan  identifikasi  tujuan,  kebutuhan, harapan,  serta  hambatan  dari  sasaran layanan sosial. Penyandang masalah tidak dipandang  sebagai  masalah  dan  tidak dilihat apa yang salah dari mereka;
3. Manfaat atau benefit yang diberikan oleh layanan  sosial  harus  sesuai  dengan  apa yang  dibutuhkan  oleh  target  atau sasarannya. Tujuan layanan sosial sejalan dengan  pengalaman  dari  sasarannya serta memahami keragaman persepsi dari sasarannya  tentang  masalah  yang mereka  hadapi  dan  tidak  menciptakan persepsi  tunggal  untuk  diaplikasikan kepada setiap sasaran;
4. Pelayanan  sosial  harus  bersifat  sukarela bagi setiap sasarannya dan menghormati hak mereka untuk memilih layanan yang mereka butuhkan. Layanan yang tersedia tidak boleh memaksa namun menciptakan ruang  serta  peluang  bagi  sasarannya untuk  menggunakan  kekuatan,  bakat, dan keterampilan mereka untuk memenuhi tujuan yang diinginkan;
5. Layanan sosial menekankan keanggotaan yang  setara  namun  tetap  berdasarkan prinsip  kepantasan  (eligilibity)  dan menekankan  pada  persepsi  yang  positif terhadap  lingkungan.  Sumber  daya komunitas  yang  telah  ada  dan  “alami” harus  dimanfaatkan  untuk  mengatasi masalah mereka serta tidak menciptakan sumber-sumber baru yang tersegregasi.
6. Layanan  sosial  bersifat  jangka  panjang dan bukan sebuah respons jangka pendek
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
terhadap  permasalahan.  Layanan  sosial harus  menjamin  keberlangsungan  serta ketahanan  jangka  panjang  bagi  setiap sasarannya;

## 2. Komponen  Pelayanan  Sosial  yang Strengths-Based
Sebuah  bentuk  pelayanan  sosial sekurang-kurangnya memiliki lima komponen dasar  di  dalamnya.  Komponen-komponen
tersebut  antara  lain  tujuan  dan  sasaran, manfaat  dan  layanan,  aturan  kelayakan, sistem penyampaian layanan dan pembiayaan. Komponen tersebut
dikembangkan  sesuai  dengan  visi  misi maupun  tujuan  dari  layanan  sosial  tersebut. Untuk  mempertajam  sebuah  layanan  sosial yang Strengths-Based, berbagai komponen di atas  juga  harus  memuat  prinsip-prinsip Strengths-Perspective (Tabel 2).
Tabel 2. Kerangka Strengths-Perspective dalam Komponen Layanan Sosial
Komponen Kebijakan Indikator Strengths-Perspective Tujuan dan Sasaran - Tujuan dinyatakan secara jelas dan tidak abstrak atau umum - Tujuan  memuat  rincian  yang  spesifik  tentang  layanan  dan  hasil  yang diharapkan
- Tujuan dinyatakan secara publik (tujuan manifes)
- Tujuan mencerminkan apa yang ingin dicapai/dapat memecahkan masalah dari sasaran program
- Tujuan  tersedia  sedemikian  rupa  sehingga  mudah  diakses  oleh  sasaran program serta masyarakat umum Manfaat dan Layanan - Manfaat  dan  layanan  didesain  untuk  menghilangkan  hambatan  sosial  yang selama ini menyulitkan sasaran program untuk memenuhi kebutuhan mereka - Manfaat  dan  layanan  berfokus  pada  upaya  memperbaiki  perilaku  sasaran program
- Manfaat dan layanan telah memaksimalkan potensi, kekuatan dan sumber daya yang ada dalam diri sasaran program dan komunitasnya
- Manfaat dan layanan memberikan outcome yang positif bagi sasaran program Aturan Kelayakan - Aturan  kelayakan  dilengkapi  dengan  prosedur  tertentu  yang  menghilangkan stigmatisasi atau tidak menyulitkan orang yang layak untuk  mengajukan diri sebagai sasaran program
- Struktur  aturan  kelayakan  membuka  peluang  selebar-lebarnya  bagi  sasaran program  untuk  mengembangkan  kapasitas  untuk  memenuhi  kebutuhan mereka Sistem Penyampaian Layanan - Sistem penyampaian layanan didesain untuk membangun aset yang sudah ada di masyarakat dan tidak membuat suatu struktur terpisah yang baru
- Sistem penyampaian layanan membuka berbagai macam pilihan bagi sasaran program
- Sistem  penyampaian  layanan  telah  melibatkan  SDM  dari  berbagai  latar belakang, misalnya etnis, agama, pendidikan, dan sebagainya
- Sistem penyampaian layanan dapat diakses oleh sasaran program dari berbagai latar belakang, misalnya etnis, agama, pendidikan, dan sebagainya
- Sistem penyampaian layanan telah bersifat cost-effective bagi sasaran program untuk mencapai hasil yang diharapkan
Pembiayaan - Sumber  pembiayaan  menjamin  stabilitas/kelangsungan  program  serta kecukupan/ketersediaan anggaran
- Sistem  pembayaran/ reimbursement telah  menjadi  kelangsungan  pemberi layanan
- Sistem pembiayaan mempertimbangkan efektivitas biaya sehingga program ini dapat  dilanjutkan  atau  mungkin  dikembangkan  sebuah  kebijakan  baru  dan tidak dihentikan
Sumber: Chapin, 1995 (diolah)
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26529
3. Manfaat Strengths-Perspective
Integrasi Strengths-Perspective dalam pengembangan  kebijakan  sosial  di  atas khususnya  dalam  layanan  sosial  dapat memberikan  banyak  manfaat.  Beberapa manfaat tersebut, antara lain (Chapin, 2011):
a. Menangkal  pemikiran  atau  paradigma yang “menyalahkan penyandang masalah“ ketika  terjadi  masalah  sosial.  Melalui pendekatan  ini,  kita  menggali  kekuatan- kekuatan  dan  sumber-sumber  daya  yang dimiliki  oleh  penyandang  masalah, keluarga  dan  lingkungan  sekitar  mereka. Karena berfokus pada solusi, pendekatan ini sebisa mungkin melibatkan penyandang masalah untuk
memproyeksikan  solusi  mereka  sendiri dan  kemudian  mengembangkan  strategi untuk mencapai tujuan mereka.
b. Memberikan  kesempatan  kepada  orang- orang  atau  kelompok-kelompok  yang selama  ini  aspirasi  atau  pandangannya kurang  didengar  atau  bahkan  diabaikan.
Misalnya, kelompok yang sering mengalami diskriminasi ras, kaum perempuan, kaum gay, kaum lesbian dan penyandang  disabilitas.  Paradigma  ini mengutamakan nilai-nilai seperti keadilan sosial,  penghormatan  kepada  individu, serta hak akan kesamaan akses.
c. Para stakeholder kebijakan akan semakin bersemangat dan antusias untuk mendengarkan  gagasan-gagasan  yang muncul dari kelompok-kelompok  tersebut serta bekerja sama dengan mereka untuk mencapai  tujuan  yang  mereka  harapkan. Penyusun  kebijakan  juga  akan  semakin termotivasi  untuk  mencari  solusi  atas permasalahan mereka.
Selain mengubah
paradigma, implementasi Strength-Perspective juga akan menghasilkan  kebijakan  atau  layanan  sosial yang memiliki karakter berikut (Chapin, 2011):
1. Menyingkirkan
hambatan-hambatan struktural  yang  membatasi  partisipasi penuh  dari  penyandang  masalah  dalam hidup komunitas;
2. Menekankan  pada  akses,  pilihan  dan kesempatan  bagi  penyandang  masalah yang dapat menghantar kepada pemberdayaan; dan
3. Evaluasi  layanan  sosial  dari  segi/cara pandang  hasil  yang  diinginkan  oleh penyandang masalah.
Sebuah kebijakan atau layanan sosial disebut  efektif  jika  hasil  implementasinya dapat  memuaskan  atau  menyenangkan masyarakat,  dapat  menghilangkan  konflik sosial  serta  politik  dan  sebagainya  (Abidin, 2016). Kebijakan yang efektif juga seharusnya memberikan  nilai  tambah  bagi  setiap sasarannya seperti kemandirian ( self- determination),
keberlangsungan hidup ( sustainability), keberdayaan ( empowerment),  ketahanan  (resilience), keterlibatan  ( involvement/membership)  dan sebagainya.  Adanya Strengths-Perspective dalam  pengembangan  kebijakan  sosial setidaknya  menjamin  bahwa  kebijakan tersebut dapat menjawab kebutuhan sasarannya  serta  menyelesaikan  masalah- masalah sosial yang ada.

## 4. Tantangan  dalam  Pengembangan Kebijakan Sosial
Sebagai  sebuah  kerangka  berpikir yang  baru  dalam  pengembangan  kebijakan sosial,  kita  pasti  akan  menemui  tantangan dalam mengimplementasikan Strengths- Perspective. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi  antara  lain  sebagai  berikut  (Hill, 2008):
1. Pelibatan  berbagai stakeholder  yang cukup  luas  dalam  perencanaan  dan pengembangan  kebijakan  dan  program pemberdayaan  akan  memakan  waktu yang cukup lama;
2. Sebuah  perubahan  yang  fundamental mungkin  akan  menimbulkan  penolakan karena  mengubah  banyak  hal yang  telah menjadi kebiasaan sejak lama;
3. Sebagai  pendekatan  yang  berfokus  pada perubahan
yang berkelanjutan,
membutuhkan  waktu  lama  dan  multi- generasi sehingga dianggap tidak  efektif,
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26529
terlalu mahal atau tidak dapat menjawab permasalahan dengan segera.
Apa yang ditawarkan oleh Strengths- Perspective  adalah  untuk  memperkuat pendekatan-pendekatan  lain  yang  sudah digunakan. Strengths-Perspective  bukan untuk  mengganti  perspektif  lain  yang  telah lama  digunakan  dalam  pengembangan kebijakan sosial. Sebagaimana yang disampaikan  Hill  (2008),  mari  kita  melihat bahwa kerangka Strengths-Perspective ini bisa menjadi salah satu metode analisis dari sekian banyak metode, dan bukan menggunakannya sebagai  satu-satunya  ukuran  untuk  menilai keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan atau layanan sosial.

## SIMPULAN
Kajian menunjukkan bahwa Strengths-Perspective  dapat  menjadi  salah satu perspektif dalam pengembangan kebijakan sosial khususnya
dalam memperkuat  pengembangan  layanan  sosial. Pelayanan  sosial  yang  berdasarkan  evaluasi kurang  memberikan  kontribusi  positif  bagi sasarannya  sudah  seharusnya  diperkuat melalui Strengths-Perspective. Pendekatan ini tidak menyepelekan masalah yang terjadi tapi juga  tidak  berhenti  pada  upaya  mengatasi masalah.  Pendekatan  ini  dapat  menjamin bahwa  pelayanan  sosial  yang  disusun  telah sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan  oleh target  sasarannya.  Tujuan  layanan  sosial menggambarkan  tujuan  yang  ingin  dicapai oleh target sasarannya.
Pelayanan  sosial  baik  dalam  bentuk jaminan  sosial,  pelayanan  perumahan, kesehatan,  pendidikan,  serta  pelayanan personal harus memberikan output yang jelas dan  terukur  kepada  setiap  sasarannya.  Oleh karena  ini,  upaya  ini  dapat  memberikan masukan bagi para praktisi kebijakan berupa instrumen  yang  bisa  digunakan  untuk mengkonseptualisasikan kebutuhan dan permasalahan sosial dalam rangka menyusun sebuah  layanan  sosial  yang  lebih  baik. Pendekatan  ini  juga  dapat  menjadi  sebuah pendekatan  yang  lebih  inklusif  bagi
perumusan kebijakan serta memperkaya opsi- opsi kebijakan (Chapin, 1995).
Output  dari  pendekatan  ini  dalam pengembangan kebijakan sosial atau layanan sosial  seperti  melibatkan  setiap  target sasarannya
dalam
perumusannya. Pendekatan ini juga memberikan pilihan yang seluas-luasnya  bagi  target  sasaran  dimana pilihan  yang  tersedia  bagi  mereka  sungguh- sungguh  dapat  dijalankan  dan  memberikan hasil  yang  maksimal  bagi  sasarannya.  Hal yang  tidak  kalah  penting  adalah  keyakinan bahwa sebuah layanan sosial yang terbentuk mampu  menjamin  terwujudnya  kemandirian, ketahanan, keberdayaan, keberlanjutan, kesetaraan  serta  keadilan  sosial  bagi  setiap penerima layanan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin,  S.  Z.  (2016). Kebijakan  Publik  (3rd ed.). Salemba Humanika.
Birkland, T. A. (2011). An Introduction to the Policy  Process:  Theories,  Concepts, and  Models  of  Public  Policy  Making (3rd ed.). Routledge.
Brueggemann, W. G. (2014). The Practice of Macro  Social  Work  (4th  ed.).
Brooks/Cole. Chapin,  R.  K.  (1995).  Social  Policy Development: The Strengths Perspective. Social Work, 40(4), 506– 514.
https://doi.org/10.1093/sw/40.4.506
Chapin, R. K. (2011). Social Policy for Effective Practice:  A  Strengths  Approach  (2nd ed.). Routledge.
Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis (3rd ed.). Routledge.
Guo, W., & Tsui, M. (2010). From resilience to resistance:  A  reconstruction  of  the strengths  perspective  in  social  work practice. International  Social  Work, 53(2), 233–245. https://doi.org/10.1177/00208728093 55391
Hill, K. (2008). A Strengths-Based Framework
Share: Social Work Jurnal VOLUME: 10 NOMOR: 1
ISSN: 2339-0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e) DOI: 10.24198/share.v10i1.26529
for  Social  Policy:  Barriers  and Possibilities. Journal of Policy Practice, 7(2–3), 106–121. https://doi.org/10.1080/15588740801 937920 Ishartono,  I.,  &  Raharjo,  S.  T.  (2016). Perspektif  Kekuatan  dalam  Pekerjaan Sosial. EMPATI: Jurnal Ilmu
Kesejahteraan  Sosial,  5(1),  1–10. https://doi.org/10.15408/empati.v5i1.
9772
Midgley,  J,  Tracy,  M.  B.,  &  Livermore,  M.
(2000). The Handbook of Social Policy. SAGE Publication.
Midgley, James, & Livermore, M. (2009). The handbook  of  Social  Policy  (2nd  ed.). SAGE Publication.
Netting, F. E., Kettner, P. M., McMurtry, S. L., & Thomas, M. L. (2017). Social Work Macro Practice (6th ed.). Pearson.
Nugroho,  R.  (2014). Kebijakan  Sosial  untuk Negara Berkembang. Pustaka Pelajar.
Rapp,  C.  A.,  Pettus,  C.  A.,  &  Goscha,  R.  J. (2006).  Principles  of  Strengths-Based Policy. Journal of Policy Practice, 5(4),
3–18. https://doi.org/10.1300/J508v05n04_ 02
Saleebey,  D.  (1995).  The  strengths perspective  in  social  work  practice. Social  Work  (United  States),  40(2), 280–281. https://doi.org/10.1093/sw/40.2.280
Saleebey,  D.  (2000).  Power  in  The  People: Strengths and Hope. Social Work, 1(2), 127–136.
Spicker, P.  (2014). Social Policy: Theory and Practice. Policy Press.
Suharto, E. (2012). Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji dan Masalah dan Kebijakan Sosial. Alfabeta.
Walsh, M., Stephens, P., & Moore, S. (2000).
Social  Policy  and  Welfare.  Stanley Thornes.
Zastrow,  C.,  &  Kirst-Ashman,  K.  K.  (2007). Understanding  Human  Behavior  and the  Social  Environment  (7th  ed.). Brooks/Cole.