Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## ANALISIS SISTEM PERADILAN AGAMA DI NEGARA YAMAN DAN PELAKSANAANNYA

## ( ANALYSIS OF THE RELIGIOUS JUSTICE SYSTEM IN THE STATE OF YEMEN AND ITS IMPLEMENTATION )
Sisi Diyarti 1 ,Asasriwarni 2 , Zulfan. 3
1 Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Email: sisi.diyarti@uinib.ac.id Article Info Abstract
Received: 17-11-2022 Revised: 13-12-2022 Accepted: 16-12-2022
Keywords: Justice; Yemen Country;
Legal System . Yemen is a country on the Arabian Peninsula, which is in Southwest Asia, part of the Middle East. Yemen's legal system is based primarily on the principles of Islamic law. pasal 147 of the 1994 Constitution regulates financially and administratively an independent judiciary. Yemen follows a civil law system, which is largely influenced by Egyptian civil law. This study used a qualitative research method with library research techniques.  This  study  aims  to  analyze  the  existing  judicial  system  in  Yemen.  The results  of  the  research  show  that  Yemen  has  a  complex  legal  and  judicial  history. Despite  originating  from  pluralistic  sources,  the  formal  legal  system  in  Yemen  has developed  into  a  single  legal  entity  (qânûn,  code).  The  judicial  system  in  Yemen  is based on an independent and integrated judiciary, as provided for in the Constitution and the Judicial Powers Act. The results found in this study are that the Yemeni legal system  is  based  primarily  on  the  principles  of  Islamic  law.  The  Supreme  Judicial Council is the administrative authority of the judiciary (;). Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Peradilan; Negara Yaman; Sistem Hukum. Negara Yaman merupakan salah satu Negara di Jazirah Arab yaitu di Asia Barat Daya bagian dari Timur Tengah. Sistem hukum Yaman didasarkan terutama  pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Pasal  147  UUD  1994 mengatur  secara  finansial  dan  administratif  peradilan  yang  independen. Yaman  mengikuti  sistem  hukum  sipil,  yang  sebagian  besar  dipengaruhi oleh  hukum  sipil  Mesir.  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian Kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (Library research). penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisis  sistem  peradilan  yang  ada  di  Negara Yaman.hasil penelitian menunjukkan Yaman memiliki sejarah hukum dan peradilan  yang  kompleks.  Meskipun  berasal  dari  sumber-sumber pluralistik,  sistem  hukum  formal  di  Yaman  telah  berkembang  menjadi satu  kesatuan  hukum  (qânûn,  kode).  Sistem  pengadilan  di  Yaman didasarkan pada peradilan yang independen dan terintegrasi, sebagaimana diatur  dalam  Konstitusi  dan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Sistem hukum Yaman  didasarkan  terutama  pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Dewan Kehakiman Tertinggi adalah otoritas administrative kehakiman (;).

## Copyright© 2022 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-  NonCommercial-Share  Alike  4.0  International License.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## PENDAHULUAN
Yaman  terletak  di  Timur  Tengah,  di  sudut  barat  daya  Semenanjung  Arab  antara Arab Saudi dan Oman. Di selatan, Yaman dibatasi oleh Teluk Aden dan Laut Arab, dan di barat oleh Laut Merah dan selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur pelayaran perdagangan dan transportasi  minyak  paling  aktif  di  dunia.  Tetangga  Yaman  di  seberang  perairan  adalah Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Ibu kotanya adalah Sana’a. pulau terb esar di wilayah Yaman yang memiliki sekitas 200 pulau adalah Socotra. Yaman adalah satu-satunya Negara Arab di kawasan  semenanjung  yang  dilancarkan  sistem  demokrasi.  Dan  itu  adalah  Negara  arab pertama  di  timur  tengah  yang  memberikan  izin  kepada  orang  untuk  menikah.  Penyatuan Yaman terjadi pada 22 mei 1990, ketika Yaman Selatan dan Yaman Utara bersatu menjadi Republik Yaman. (Fuadi, 2017:37)
Lebih dari enam tahun perang telah terjadi sangat buruk konstitusi Negara Yaman yang  sudah  lemah,  antara  tahun  2015-2017,  peradilan  formal  Yaman  secara  efektif ditangguhkan  dii  daerah-daerah  yang  menyaksikan  konfrontasi  militer  yang  aktif  dan berkepanjangan.sebagai  akibat  dari  konflik,  sistem  peradilan  terfragmentasi  di  sepanjang garis otoritas yang mengendalikan berbagai wilayah Yaman pemerintahan republic Yaman, Ansar Allah (Houthi), dan Dewan Transisi Selatan yang di akui secara internasional yang di akui secara internasional menciptakan sistem yang kompleks dan struktur hukum parallel. (Alshuwaiter, 2021:2)
Perang  juga  telah  mempengaruhi  struktur  suku  Yaman  dan  praktek  Hukum  adat, khususnya di daerah daerah dibawah kendali Houthi yang telah menekan upaya opisisi dari banyak pemimpin suku melalui penghinaan publik, perusakan property dan eksekusi. Untuk mempertahankan control atau suku, houti telah mendukung munculnya syekh baru, muda, dan  ambisius  yang  setia  kepada  mereka.  Konflik  yang  muncul  dan  ketidakstabilan  yang dihasilkan  di  seluruh  negeri  telah  memperburuk  tantangan  yang  sudah  ada  sebelumnya terhadap  supermasi  hukum  dan  penegakan  keadilan,  dengan  warga  yang  membutuhkan keadilan menanggung beban masalah.
Pada  tahun  2015,  Yaman  mengalami  perang  saudara  dan  perang  wilayah  antara pasukan  Houthi  dan  pemerintahan  Presiden  Abd  Rabbu  Mansur  Hadi.  Hal  ini menyebabkam  penggulingan  pemerintah  dan  serangan  balasan  yang  dipimpin  Saudi. Pertempuran  yangs  edang  berlansung,  didkombinasikan  dengan  blockade  yang diberlakukan Saudi dengan senjata. Telah menciptakan keadaan dauruat sehingga membuat
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Yaman ke ambang kelaparan yaitu menjadikan krisis kemanusian terburuk di dunia. Hingga saat  ini  pemerintah  masih  menghadapi  masalah  keamanan  yang  serius,  yang  diperparah dengan kebangkitan alqaeda dan kelompok islam radikal lainnya. Termasuk Negara islam, khusunya  di  selatan  dan  timur  Negara  tersebut.  Sebelum  2014  yaman  telah  menghadapi tantangan  kemanusiaan  yang  signifikan.  Masalah  masalah  militer  diperparah  oleh  konflik lintas  perbatasan  dengan  jumlah  warga  sipil,  penyakit  dan  oengungsian  internal.(Office, 2017:5)
Kedua  negara  yang  sekarang  terdiri  dari  Yaman  modern  memiliki  sistem  politik yang sangat kontras. Di Yaman Utara (sebelumnya YAR), pembuatan kebijakan berada di tangan elit militer yang relatif progresif yang bekerja erat dengan berbagai teknokrat sipil, pemimpin suku utama, dan tokoh tradisional (agama) lainnya. Sistem politik dan ekonomi Yaman Selatan telah didasarkan pada ideologi Marxis, di mana Partai Sosialis Yaman   satu- satunya  organisasi  politik  yang  sah  menentukan  kebijakan  pemerintah  dan  menjalankan kontrol atas sistem administrasi negara, legislatif, dan militer.
Kedua negara bergabung ketika Republik Yaman secara resmi dideklarasikan pada 22  Mei  1990.  Presiden  Saleh  Republik  Arab  Yaman  (Yaman  Utara)  menjadi  Presiden republik baru, Ali Salim al Baydh, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Komite Sentral Partai Sosialis Yaman (dari Yaman Selatan) ditunjuk sebagai Wakil Presiden, dan Presiden PDRY Al-Attas (juga dari Yaman Selatan) menjadi Perdana Menteri. San`a dinyatakan sebagai ibu kota politik, dan Aden akan menjadi ibu kota ekonomi.(Al-zwaini, 2012:12)

## METODE PENELITIAN
Adapun  jenis  penelitian  dalam  penulisan  ini  yang  penulis  lakukan  adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (library research) dari info  yang  berasal  dari  berita,  jurnal-jurnal  dan  buku-buku  yang  berkaitan  dengan  tema penelitian. Data penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik documentasi yaitu  menelaah    tentang  data  penelitian  dari  dokumen-dokumen  yang  berkaitan  dengan materi  atau  data  penelitian.tujuan  dari  penelitian  ini  ada  dua  yaitu:  berusaha  memberikan wawasan terhadap sejarah Negara yaman terhadap sistem peradilan dan sistem hukum di Negara Yaman melalui mengurai status quo dari struktur hukum formal dan informal dan mengidentifikasi tantangan utama untuk sistem peradilan yaman .
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil Negara yaman
Yaman  terletak  di  Timur  Tengah,  di  sudut  barat  daya  Semenanjung  Arab  antara Arab Saudi dan Oman. Di selatan, Yaman dibatasi oleh Teluk Aden dan Laut Arab, dan di barat oleh Laut Merah dan selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur pelayaran perdagangan dan transportasi  minyak  paling  aktif  di  dunia.  Tetangga  Yaman  di  seberang  perairan  adalah Eritrea,  Djibouti,  dan  Somalia.(Shodiqin,  2021:15)  Sejarah  dan  peradaban  Yaman mencakup lebih dari 3000 tahun. Sebelumnya dikenal sebagai 'Arabia Felix', Yaman adalah lokasi sejumlah kerajaan kuno. Secara historis, Yaman mempertahankan kontak yang luas melalui perdagangan dan migrasi dengan banyak negara lain di dunia Arab, Afrika, India, dan  Timur  Jauh.  Yaman  adalah  satu-satunya  Negara  yang  berbentuk  republic  di  jazirah Arab.( www.geografi.org ) .Sejak dahulu Yaman adalah rumah bagi serangkaian Negara kota dan  kekaisaran  yang  kuat  dan  kaya  yang  kemakmurannya  sebagai  besar  di  dasarkan  pada kendali  mereka  atas  produksi  menyan  dan  mur.  Seperti  berbagai  rempah-rempah  dan bumbu dari Asia selatan dan bulu burung unta dan gading dari afrika timur. Antara abad ke- 12 SM sampai dengan abad ke-6 M Yaman merupakan salah satu pusat perdagangan dunia.  Tiga  kerajaan  besar  dan  terkenal  adalah  Kerajaan  Minea (Ma’in) Sabean (Shaba),Hadhramat,  Qataban,  dan  Himyar  yang  semuanya  dikenal  di  seluruh  dunia mediterania kuno. ( www.britannica.com ).
Yaman  juga  memiliki  masa  lalu  yang  mana  kondisi  negaranya  mengalami  banyak konflik. Sesudah penyatuan pada tahun 1990 banyak konflik yang datang menimpa negera Yaman.  Salah  satu  konflik  diantaranya  adalah  perang  saudara  yaitu  perang-perang  yang mempertemukan  antara  dua  kekuasaan  Yaman  dari  pro  serikat  utasa  dan  Negara  Negara separatis  sosialis  yaitu  Yaman  selatan  beserta  dengan  pendukung-pendukungnya.(Farras, 2020:144)salah satu konflik yang masih berlansung di negara Yaman sampai saat ini yaitu konflik  yang  bersenjata  yang  terjadi  pada  kelompok  Houthi  dan  Pemerintahan  Yaman. Kelompok houthi yang di dukung oleh pasukan pendukung yaitu mantan presiden Negara Yaman.  Dan  berhasil  mengambil  alih  bagian  utara  provinsi  Sa na’a  dan  daerah  di  sekita Sna’a  tersebut. (Magdalena  et  al.,  2020:102)  Yaman  juga  merupakan salah  satu  Negara  di timur tengah yang sedang mengalami proxy war dan juga perang saudara sehingga membuat Negara  Yaman  menjadi  Negara  miskin  akan  bahan  pokok  di  akibatkan  perang  tersebut.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Periode  Ali  Abdullah  Saleh  merupkan  periode  yang  gagal  dalam  krisis  kemanusiaan  dan krisis  ekonomi  dikarenakan  banyaknya  perperangan  di  waktu  itu.(Faruddin  &  Nurhakim, 2022:2)
Yaman didominasi orang Arab dan berbicara (dialek) bahasa Arab. Etnis minoritas termasuk  Mahra  di  Yaman  timur  dan  pulau  Socotra,  yang  berbicara  varian  bahasa Himyarite kuno. Penduduk pesisir memiliki ciri-ciri Afrika, sedangkan di daerah Aden dan distrik-distrik  timur,  unsur-unsur  Somalia,  Indonesia,  dan  India  dapat  dilacak.  Di  ujung utara  masih  ada  sisa-sisa  komunitas  Yahudi.  Sebuah  kelompok  minoritas  sosial  yang berbeda  adalah  Akhdam  ( Muhamashin) di  daerah  pesisir,  yang  sebagian  besar  melakukan tugas-tugas kasar dan menempati kelas sosial terendah di Yaman.(Dresch, 2000:28)
Yaman  diislamkan  pada  awal  abad  ke-7  M,  dan  kemudian  diperintah  oleh  dinasti Imam berturut-turut dari sekte Zaydi (Sy`i). Pada abad ke-16, dan sekali lagi pada abad ke- 19,  sebagian  bekas  Yaman  Utara  berada  di  bawah  kekuasaan  Utsmaniyah.  Ketika Kekaisaran Ottoman dibubarkan pada tahun 1918, Imam Zaydi dari dinasti Al-Mutawakkil memerintah Yaman Utara hingga revolusi pada tahun 1962. Perwira tentara, yang dipimpin oleh Kolonel Abdallah alSallal, mengambil alih San`a dan mendeklarasikan Republik Arab Yaman (YAR). Perang saudara pecah antara pasukan royalis tradisional, yang didukung oleh Arab Saudi dan Yordania, dan kaum republiken baru, yang didukung oleh pasukan Mesir. Baru pada tahun 1970 semua pihak mengakui republic Arab Yaman.(Al-zwaini, 2012:10)
Dengan populasi mayoritas islam, sistem hukum Yaman telah dibentuk oleh hukum islam,  tidak  cukup  mewakili  minoritas  di  Yaman.  Kajian  yang  dilakukan  antara  juli  2015 hingga maret 2017 meenunjukkan adanya praktik diskriminatif berbasis ras, gender, suku, dan  agama  baik  oleh  lembaga  Negara  maupun  actor  non  Negara.  Seperti  kebanyakan Yaman,  penduduk  Ma'rib  sebagian  besar  berbasis  suku  dengan  tingkat  kemerdekaan  de- facto  tertentu  dari  negara.  Pemerintah  sama  ditoleransi  dan  dihormati.  Yang  paling menonjol  di  antara  suku  Ma'rib  adalah  Abidah,  Murad,  Jahm,  Jad'an  dan  Ashraf  Ma'rib. Hampir  semua  orang  Yaman  adalah  Muslim.  Meskipun  tidak  ada  statistik  yang  akurat, sebagian besar orang Yaman dianggap menganut mazhab Syafi`i, yang merupakan bagian dari Islam Sunni; 35-45% adalah Zaydi, sebuah sekte Syiah moderat, dan 2-5% adalah dari Ja`fari  dan  Isma`ili  Barat,  keduanya  juga  Syiah.  Untuk  sebagian  besar  sejarahnya,  Yaman telah diperintah oleh dinasti Imam Zaydi.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Zaydi  tinggal  terutama  di  utara  dan  barat  laut,  Syafi'i  di  selatan  dan  tenggara. Pertentangan  antara  dua  identitas  ini  secara  bertahap  telah  membuka  jalan  bagi  lebih banyak  konvergensi,  dan  di  kota-kota  besar  terdapat  komunitas  campuran.  Komunitas Yahudi  yang  sangat  kecil,  kurang  dari  500  (sebagian  dari  populasi  sebelumnya)  tinggal  di dalam dan sekitar Sa`dah di utara. Secara historis juga merupakan pusat tasawuf (mistisisme Islam), Yaman saat ini menampung semakin banyak Salafi (Sunni-Islam puritan). Sementara menjunjung  tinggi  warisan  Islam  mereka,  Yaman  masih  menghormati  sejarah  pra-Islam mereka, termasuk kerajaan Saba' (Ratu Sheba) dan Hadramaut.(Al-zwaini, 2012:11)
Bangsa Romawi mulai memeperluas kekuatan dan pengaruh mereka ke Laut Merah pada  abad  ke  1  M  dan  segera  mempelajari  rahasia  para  pedagang  Yaman.  Sumber sebenarnya  dari  komoditas  mewah  yang  di  sediakan  oleh  orang  Yaman  dan  bagaimnaa memanfaatkannya. Yaman, yang tidak mampu bersaing secara efektif melawan kekaisaran Roma,  dan  mengalami  penurunan  ekonomi,  dan  hilangnya  pendapatan  berikutnya membuat  Yaman  tidak  mungkin  mempertahankan  kota-kota  yang  luas  dan  fasilitas pendukungnya.
Hal Alternatif yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam menyebarkan ajaran Islam yang  melalui  dengan  jalan  da’wahnya.  beragam  tergantung  d ari  bentuk  penyampaian masalah dkwahnya. Rasulullah saw juga diketahui berdakwah secara rahasia maupun secara terang-terangan, yang dimulai dari istrinya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah (pembantu  rumah  tangga  kemudain  diangkat  menjadi  anak),  kemudian  sahabatnya  Abu Bakar Ash-Shiddiq, ajaran tersebut disebarkan secara berangsur-angsur hingga menyeluruh dan mendunia. Namun pada awal mula, Rasulullah saw masih menyampaikan ajarannya di lingkungan  yang  kecil  seperti  dimulai  daei  keluarganya.  Dimulai  dari  keluarga  hingga  ke masyarakat, dan ke berbagai negara hingga menyeluruh ke dunia, Islam akhirnya menyebar luas  ke  seluruh  dunia.  Perjalanan  dakwah  dari  masa  ke  masa  meskipun  mengalami perjalanan  yang  sangat  panjang,  namun  mengalami  berbagai  rintangan  sesuai  dengan masalah dan zaman pada waktu penyebaran ajarannya. (Yusuf & Wahyudi, 2021:27)
Bekas Yaman Selatan telah lama diperintah oleh berbagai Kesultanan Syafi'i (Sunni) Islam.  Pada  tahun  1839,  Inggris  merebut  pelabuhan  Aden  dan  menjadikannya  Koloni Mahkota,  sementara  mereka  membuat  perjanjian  dengan  para  Sultan  dan  suku-suku  dari Hadramaut di timur. Pada tahun 1965, sebagian besar 'protektorat' suku bergabung dengan Aden untuk membentuk Federasi Arab Selatan yang disponsori Inggris. Selama dua tahun
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
berikutnya, dua faksi - Front Pembebasan Nasional Marxis. dan Front Pembebasan Yaman Selatan  yang  Diduduki.  bersaing  memperebutkan  kekuasaan.  Pada  musim  panas  1967, pembebasan  Nasional  Marxis  menguasai  sebagian  besar  wilayah,  yang  menandai berakhirnya  Federasi  dan  kehadiran  Inggris  di  Yaman.  Pada  tanggal  30  November  1967, Republik  Rakyat  Yaman,  yang  terdiri  dari  Aden  dan  Arabia  Selatan,  diproklamasikan.  Di bawah  pengaruh  Marxis,  negara  itu  berganti  nama  menjadi  Republik  Demokratik  Rakyat Yaman (PDRY) pada 1 Desember 1970.(Al-zwaini, 2012:10)
Pada  tahun  1972  kedua  Yaman  berada  dalam  konflik  terbuka.  YAR  menerima bantuan  dari  Arab  Saudi,  sedangkan  demokrasi  raakyat  yaman    memperoleh  senjata  dari Uni  Soviet.  Konflik  memuncak  dalam  pembunuhan  Presiden  republic  Aarab  yaman  , Ahmed  al-Ghashmi,  pada  Juni  1978.  Sebulan  kemudian,  Majelis  Rakyat  Konstituante memilih  Letnan  Kolonel  Ali  Abdallah  Saleh  sebagai  Presiden  baru.  Pertempuran  baru pecah  awal  1979,  namun  pada  bulan  Maret  kepala  negara  kedua  Yaman  menandatangani perjanjian yang menjanjikan unifikasi. Pada tanggal 22 Mei 1990, kedua Yaman secara resmi bersatu  sebagai  Republik  Yaman.    Masa  modern  pada  tahun  1918.  pemerintahan  Turki Utsman  mundur  dan  di  kuasai  oleh  Yaman  Utara  sepenuhnya  di  bawah  pimpinan  Imam Yahya. Imam Yahya dibunuh dalam pemberontakan yang terjadi tahun 1947-1948, namun putranya  Iamm  Ahmad  bin  Yahya,  berhasil  mengalahkan  para  penentang  pemerintahan feodal  dan  menggantikan  ayahnya.  Namun  perwira  militer  berusaha  untuk  merebut kekuasaan, mengakibatkan terjadinya perang saudara Yaman Utara. Dinasti Hamidaddin di dukung  oleh  Arab  Saudi,  inggris  dan  yordania,  sementara  kaum  republic  didukung  oleh Mesir.  Setelah  enam  tahun  perang  saudara,  Yaman  resmi  menghapus  perbudakan  pada tahun 1962.
Selama perang, yang telah meninggalkan dampak yang menghancurkan pada banyak aspek masyarakat Yaman dan telah disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, aturan hukum dan khususnya sistem peradilan Yaman belum mendapat banyak perhatian. Namun, perang telah merusak infrastruktur negara, termasuk sistem peradilannya.  Antara 2015  dan  2017,  peradilan  Yaman  secara  efektif  absen  di  kota-kota  yang  menyaksikan pertempuran  paling  intens,  seperti  Taiz  dan  Aden.  Kepentingan  pihak-pihak  kunci  yang berlawanan  telah  melemahkan  pemerintah  Yaman  dan  negara  itu  terus  terpecah-pecah antara  wilayah  yang  dikendalikan  oleh  ROYG  dan  yang  dikendalikan  oleh  Ansar  Allah. Akibatnya, muncul struktur hukum paralel yang berdiri sendiri dan seringkali bertentangan
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
satu sama lain. Pada tahun 2017, peradilan secara bertahap mulai melanjutkan kegiatan di tengah  lanskap  politik  yang  kompleks  dan  ancaman  keamanan  yang  berkelanjutan,  yang telah menyebabkan tumpukan kasus serius yang dihadapi oleh peradilan saat ini. Akibatnya, struktur hukum informal dan praktik hukum adat sering memberikan satu-satunya pilihan yang  dapat  diandalkan  bagi  orang  Yaman  untuk  menyelesaikan  perselisihan  mereka, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem hukum formal yang tidak ada.

## Sistem Hukum di Negara Yaman
Sebelum  agama  islam  datang  di  wilayah  jazirah  Arab,  Masyarakat  Arab  sudah mengenal  lembaga  peradilan  yang  dinamai  dengan  hukumah.  Tetapi  masyarakat  belum mengenal  atauran  tertulis  yang  berkaitan  dengan  peradilan.  (Habibi,  2021:130)  Sistem hukum  Yaman  didasarkan  terutama  pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Pasal  147  UUD 1994  mengatur  secara  finansial  dan  administrative  peradilan  yang  independen.  Yaman mengikuti  sistem  hukum  sipil,  yang  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  hukum  sipil  Mesir. Hukum  adat  adalah  konsep  luas  yang  mencakup  aturan  adat,  ketentuan,  dan  proses penyelesaian sengketa alternatif seperti rekonsiliasi, mediasi, dan Sistem pengadilan terdiri dari  tiga  lapisan:  pertama,  Pengadilan  Tingkat  Pertama  ( Mahakim  Ibtidayya ),  yang  ada  di tingkat  distrik;  kedua,  Pengadilan  Tinggi  (Mahakim  Ist'enafiyya),  dengan  satu  pengadilan untuk  setiap  kegubernuran;  dan  ketigaMahkamah  Agung  (Mahkamah  Oliya),  pengadilan tunggal  yang  beroperasi  di  tingkat  negara  bagian.  Hukum  Yaman  berasal  dari:  pertama, Konstitusi,  kedua,  undang-undang  (seperti  KUH  Perdata,  KUHP,  Hukum  Dagang),  dan ketiga, keputusan resmi. Legislasi Yaman pada gilirannya merupakan kombinasi dari hukum sipil, hukum S yariah (Islam), dan adat. Menurut Konstitusi, hukum Syariah adalah “dasar dari semua hukum”; pasal -pasal konstitusi dan setiap undang-undang atau peraturan harus disusun sesuai dengan hukum Syariah agar dianggap sah. (Alshuwaiter, 2021:5)
Dewan  Kehakiman  Tertinggi  adalah  otoritas  administrative  kehakiman.  Dewan mengkaji  kebijakan  mengenai  struktur  dan  funsi  peradilan,  serta  melakukan  pengawasan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi hakim. Dewan terdiri dari Presiden Republik, Kementerian Kehakiman dan Wakilnya, ketua Mahkamah Agung dan wakil-wakilnya, jaksa Agung,  Ketua  Komisi  Inspeksi  Yudisial,  dan  tiga  hakim  agung  senior.  Hukum  adalah diterbitkan dalam berita resmi dan Kementerian Kehakiman menerbitkan Al-Qahda Iyyah, jurnal  bulanan  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  umum  yang  berisi  keputusan  di  ambil oleh Mahkamah Agung.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Sistem peradilan di atur dalam struktur pengadilan tiga tingkat. Di dasarnya adalah pengadilan  Tingkat  Pertama (Mahkama  Ibdtida’iyya) yang  salah  satunya  berada  di  setiap kecamatan.  Pengadilan  tingkat  pertama  secara  luas  di  berdayakan  untuk  mengadili  segala macam  masalah  perdata,  pidana,  komersial,  dan  keluarga.  Seorang  hakim  tunggal  dapat mengadili sebuah kasus di pengadilan ini, keputusan yang di ambil di Pengadilan Tingkat Pertama dapat di ajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang ada satu di setiap provinsi dan ibu kota. Setiap pengadilan Banding mencakup divisi terpisah untuk pidana, militer, sipil, dan keluarga masalah. Setiap divisi terdiri dari tiga juri.
Pengadilan tertinggi di Yaman adalah Mahkamah Agung Republik, yang terletak di Sana’a. Mahkamah Agung memiliki beberapa peran. Ia diberi wewenang untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang dan peraturan, menyelesaikan sangketa yurisdiksi antara pengadilan  yang  berbeda,  mengadili  kasus-kasus  yang  di  ajukan  terhadap  pejabat  tinggi pemerintah,  dan  berfungsi  sebagai  pengadilan  banding  terakhir  untuk  semua  kepputusan [engadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung memiliki delapan terpisah : Konstitutinal (terdiri dari tujuh hakim termasuk ketua Mahkamah Agung), pengawwasan banding, pidana, militer,  sipil,  keluarga,  komersial  dan  administrasi.  Setiap  divisi  memiliki  5  juri.  Selain hierarki pengadilan biasa, ada sejumlah pengadilan tambahan dengan yurisdiksi khusus. Ini termasuk  pengadilan  untuk  militer,  remaja,  pajak,  bea  cukai,  dan  masalah  perburuhan. Pengadilan  dan  tribunal  ini  berfungsi  dengan  cara  yang  sama  seperti  Pengadilan  Tingkat Pertama  dan  keputusan  yang  dibuat  di  dalamnya  dapat  diajukan  banding  ke  pengadilan banding.  ((DPADM) et al., 2004:7)
Yaman mengikuti sistem Hukum sipil, yang sebagian besar dipengaruhi oleh hukum sipil Mesr. Hukum Yaman berasal dari : konstitusi, undang-undang (seperti KUH Perdata, KUHP,  Hukum  dagang).  Dan  keputusan  resmi.  Legislative  Yaman  pada  gilirannya merupakan kombinasi dari hukum sipil, hukum syariah (hukum islam) dan adat. Menurut konstitusi huku m syari’ah adalah dasar dari semua hukum. Pasal -pasal konstitusi dan setiap undang-undang atau peraturan harus disusun sesua i dengan hukum syari’ah agar di anggap sah. Sistem hukum informal ada sebagai mekanisme penyelesaian sangketa di luar peradilan formal  suatu  Negara.  13  sistem  ini  dapat  mencakup  praktik  hukum  tradisonal,  adat kebiasaan  atau  praktik  hukum  adat  dari  actor  non  Negara.  Struktur  hukum  informal  di Yaman kombinasi dari tradisi suku, hukum syari’ah dan hukum perdata memainkan peran pentign dalam mewujudkan keadilan di daerah pedesaan dan perkotaan melalui penerapan
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
hukum adat dan arbitrase.Yaman memiliki sistem hukum sebelum terjadinya konflik yaitu sistem hukum pluralistic yang terdiri dari dua struktur hukum yang terpisah yaitu : pertama, struktur  formal  yang  disponsori  Negara  dan  yang  kedua,  struktur  informal  berdasarkan praktik hukum adat. (Alshuwaiter, 2021:5)
Sistem  peradilan  formal  dan  meletakkan  prinsip  pemisahan  kekuasaan  antara cabang  legislative,  yudikatif,  dan  eksekutif  pemerintah.  Secara  teori  yaman  memiliki tanggung  jawab  tunggal  untuk  menetapkan  dan  menerapkan  hukum  di  yaman.  Sistem peradilan di Yaman berusia lebih dari 50 Tahun, namun sejumlah entitas peradilan formal baru-baru ini dibentuk.  Misalnya kantor kejaksaan dan praktik pengacara  sebagai profesi baru berkembang dalam sistem peradilan di yaman pada tahun 1970.

## Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Yaman
Yaman  merupakan  republic  dengan  konstitusi  yang  menyediakan  presiden, parlemen,  dan  peradilan  yang  independen.  Konstitusi  Yaman  melarang  penyiksaan  dan pelanggaran  yang  tidak  manusiawi  atau  merendahkan  sesame  masyarakatnya.  Meskipun undang-undang  tersebut  tidak  memiliki  definisi  penyiksaan  yang  komprehensif,  ada ketentuan yang memungkinkan hukuman penjara hingga 10Tahun. Prosedur persidangan di Yaman Dengan ketentuan menganggap terdakwa tidak bersalah sampai adanya bukti yang menganggap  salah.  Hakim  sangat  berperang  aktif  dalam  pemeriksaan  sakssi  dan terdakwa.(State & Democracy, 2018:11)
Yaman  memiliki  sejarah  hukum  dan  peradilan  yang  kompleks.  Meskipun  berasal dari sumber-sumber pluralistik, sistem hukum formal di Yaman telah berkembang menjadi satu kesatuan hukum (qânûn, kode). Sebagai hasil dari proses kodifikasi dari tahun 1970-an dan  seterusnya,  qânûn  Yaman  memasukkan  unsur-unsur  dari  syariah,  hukum  adat/suku (`urf qabal), kutipan dari hukum Mesir dan Arab lainnya, dan prinsip-prinsip internasional. Berbagai elemen ini dapat dilihat dalam kode dasar Yaman (Konstitusi Yaman, Kode Status Pribadi,  KUH  Perdata,  KUHP,  dan  KUHP  Arbitrase).  Meskipun  orang  dapat  berbicara tentang  kesatuan  hukum,  hukum  Yaman  masih  mengandung  banyak  ambiguitas  dan kelalaian tekstual, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum yang tidak terkodifikasi untuk mendukung keputusan mereka.
Hidramaut, Hodeida, dan Taiz memiliki sistem peradilan yang relative berkembang dan mapan di daerah perkotaan tetapi berbagai tingkat penyediaan  kehadiran pengadilan di daerah  pedesaan  bahkan  pinggir  kota.  Hanya  saja  kurang  di  daerah  distrik  yang  tidak
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
memiliki  pengadilan  utama  sama  sekali  karena  di  pedesaan  di  dominasi  oleh  suku. penduduk  mempunyai  sedikit  keinginan  atau  tuntutan  untuk  penyediaan  keadilan  lebih singkatnya  penduduk  yang  ada  di  desa  hanya  menyelesaikan  perkaranya  hanya  melalui hukum adat atau keputusan yang di ambil atas kesepakatan bersama.  Karena seperti yang di  ketahui  merupakan  kota  atau  kabupaten  yang  terpenciu.  Dengan  demikian  empat provinsi  dengan layanan yang rendah untuk layanan peradilandi dibandingkan dengan aden dan san’a yang merupakan kota kota besar di Yaman.(Gaston & AlDaswari, 2014:14)
Sistem  pengadilan  di  Yaman  didasarkan  pada  peradilan  yang  independen  dan terintegrasi,  sebagaimana  diatur  dalam  Konstitusi  dan  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman. Artinya, secara teori, undang-undang tersebut melarang adanya pengadilan luar biasa  untuk  pengadilan  militer,  pengadilan  agama,  pengadilan  konstitusi,  dan  pengadilan sejenis  lainnya.  Semua  kasus  harus  dibawa  ke  pengadilan  resmi,  yang  bila  perlu  dibagi menjadi  kamar-kamar  khusus  untuk  menangani  kasus-kasus  tentang  peradilan  pribadi, perdata, pidana, administrasi, atau ringkasan. Namun, LJP memang mengatur pembentukan pengadilan  tingkat  pertama  yang  terpisah  "bila  diperlukan"  (Pasal  8  sub  b),  dan  secara eksplisit  menunjuk  pengadilan  untuk  kasus  anak.(The  Constitution  of  the  Republic  of Yemen, 2001)
Sistem  pengadilan  terdiri  dari  tiga  tingkatan:  Pengadilan  Tingkat  Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi . LJP tidak  menentukan  jumlah  Pengadilan  Tingkat  Pertama  dan  Banding,  tetapi mempercayakannya  kepada  Menteri  Kehakiman,  setelah  mendapat  persetujuan  dari Mahkamah Agung. LJP mengizinkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, sejauh ini konsisten dengan aturan dan prosedur yang ditentukan secara resmi. Sengketa alternatif seperti itu penyelesaiannya diatur dalam UU Arbitrase.
Pertama,  Pengadilan  tingkat  pertama (mahkama  ibtida’iy a) Pengadilan  tingkat pertama (mahkama ibtida’i ya) idealnya terletak di setiap distrik (mudiriya). Jumlah Pengadilan Tingkat  Pertama,  lokasinya,  jumlah  hakim,  dan  wilayah  yurisdiksinya  ditetapkan  dengan keputusan  Mahkamah  Agung  (SJC),  atas  usul  Menteri  Kehakiman  dan  Ketua  Mahkamah Agung.  Pengadilan  Tingkat  Pertama  terdiri  dari  satu  hakim  atau  tiga  hakim,  tergantung pada  nilai  suatu  kasus  dan  ketersediaan  hakim.  Jumlah  hakim  bervariasi  sesuai  dengan beban  perkara  pengadilan,  kepadatan  penduduk,  dan  luasnya  kekuasaan  pemerintah  di wilayah  tersebut.  Pengadilan  Tingkat  Pertama  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  semua
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
kasus. Hal ini dilakukan melalui divisi terpisah (perdata, pidana, komersial, keluarga), yang berbeda sesuai dengan tuntutan di kecamatan. Keputusan mereka dapat diajukan banding ke Pengadilan Banding terkait. (Al-zwaini, 2012:15)
Kedua,  Pengadilan  Tinggi (mahkamat  al- isti’araf) Pengadilan  Tinggi (mahkamat  al- isti'naf) berlokasi  di  masing-masing  dari  17  provinsi (muhafaza), ditambah  satu  di  ibu  kota San`a,  yang  membentuk  'provinsi  ke-18'.  Pengadilan  Tinggi  berada  langsung  di  bawah Mahkamah  Agung.  Jumlah  total  hakim  pengadilan  banding  di  Yaman  pada  tahun  2005 adalah  Pengadilan  Tinggi  meninjau  semua  banding  (yang  sah)  dari  Pengadilan  Tingkat Pertama,  baik  dalam  masalah  legalitas,  maupun  dalam  pertentangan  fakta.  Jumlah  divisi dalam  setiap  Pengadilan  Banding  bervariasi  sesuai  dengan  volume  dan  sifat  kasus  dalam kegubernuran,  dan  diputuskan  oleh  resolusi  SJC.  Ada  divisi  untuk  kasus  perdata,  pidana, militer, komersial, dan status pribadi/ keluarga, masing-masing dipimpin oleh tiga hakim. Seperti  halnya  pada  Pengadilan  Tingkat  Pertama,  karena  kurangnya  jumlah  hakim  dalam praktik, seringkali hanya satu hakim yang memimpin.
Ketiga,  Mahkamah  Agung (al-mahkama  al-ulya), Mahkamah  Agung (al-mahkama  al- uya) adalah  badan  peradilan  tertinggi  di  Yaman.  Mahkamah  Agung  berkedudukan  di  ibu kota Sana’a di gedung yang sama dengan kementerian kehakiman. Mahkamah agung terdiri dari seorang presiden, dua wakil dan sekitar lima hakim, yang semuanya di angkat dengan keputusan  dengan  presiden  setelah  pencalonan  oleh  dewan  kehakiman  tertinggi.  Badan pemeriksa  yudisial  menyusun  daftar  calon  asli.  Mahkamah  Agung  berfungsi  sebagai pengadilan banding terakhir. Lansung ke kasasi untuk meninjau kontestasi hukuman akhir pada poin hukum dan untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi antara pengadilan.
Untuk memenuhi tugas peradilannya, Mahkamah Agung terdiri dari delapan Divisi (dâ'ira).  Bagian  Konstitusi  meninjau  konstitusionalitas  undang-undang,  undang-undang, peraturan,  dan  keputusan,  dan  mengadili  sengketa  pemilu  dan  kejahatan  yang  dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Divisi Pemeriksaan Banding menentukan apakah banding yang diajukan  ke  Mahkamah  Agung  memenuhi  semua  persyaratan  hukum,  dan  menyelesaikan sengketa  yurisdiksi.  Divisi  yang  tersisa  mengeluarkan  keputusan  masing-masing  tentang banding  Perdata,  Komersial,  Pidana,  Status  Pribadi/Keluarga,  Administrasi,  dan  Militer Setiap Divisi terdiri dari lima hakim - kecuali untuk Divisi Konstitusi, yang terdiri dari tujuh hakim  -  dan  memutuskan  dengan  suara  terbanyak.  Pada  tahun  2006,  Mahkamah  Agung mengangkat hakim perempuan pertamanya.
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
Dua komponen penting lainnya dari Mahkamah Agung adalah Majelis Umum (jam iya  amma) dan  Biro  Teknis.  Majelis  Umum,  di  mana  semua  hakim  Pengadilan  diwakili ditambah  Jaksa  Agung,  memeriksa  pertanyaan  tentang  kompetensi  dan  fungsi  Divisi.  Ini juga meninjau kasus-kasus yang dibawa ke sana oleh salah satu Divisi Pengadilan, jika divisi tersebut  memutuskan  untuk  menyimpang  dari  interpretasi  yudisial  yang  sebelumnya ditetapkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Menariknya,  penafsiran  seperti  itu  oleh  Mahkamah Agung tidak disebut 'preseden' (yang merupakan istilah yang tidak disukai di Yaman), tetapi ijtihad qadai (interpretasi yudisial), atau ikhtiyar (pilihan), menurut model Ikhtiyârât Imamiyah . Biro  Teknis  bertugas  menyeleksi  dan  mengkaji  asas-asas  hukum  yang  diberikan  oleh Mahkamah Agung dalam putusannya, menerbitkan kompilasi putusannya, dan menyiapkan kajian  hukum.  Tugas  penting  lainnya  adalah  mandat  konstitusional  Mahkamah  untuk mengendalikan  badan  legislatif  dengan  meninjau  undang-undang  dan  aturan  hukum  yang diperebutkan  berdasarkan  Konstitusi.  Ini  juga  termasuk  undang-undang  yang  diilhami syariah  dan  prinsip-prinsip  konstitusional,  seperti  yang  terlihat  dalam  Pasal  3  Konstitusi, yang menyatakan hukum islam sebagai “d asar dari semua undang- undang”.
Keempat,  Pengadilan  Khusus,  Konstitusi  Yaman  menyatakan  bahwa  peradilan adalah  sistem  kesatuan, dan  bahwa  “pengadilan  luar  biasa  tidak  dapat  dibentuk  dalam kondisi  apapun”.  Namun,  Mahkamah  Agung  telah  menggunakan  kewenangan  huk umnya untuk  membentuk  sejumlah  pengadilan  khusus  atas  usul  Menteri  Kehakiman.  Selain pengadilan  biasa,  ada  sistem  pengadilan  kesukuan  untuk  masalah-masalah  nonpidana. Namun,  dalam  praktiknya,  hakim  suku  sering  mengadili  kasus  pidana  juga.  Hasilnya membawa bobot yang sama jika tidak lebih besar seperti putusan pengadilan. Orangorang yang  dipenjarakan  di  bawah  sistem  kesukuan  biasanya  tidak  didakwa  secara  resmi  atas kejahatan,  tetapi  secara  terbuka  dituduh  melakukan  pelanggaran  mereka. Mendesentralisasikan  wewenang  dengan  membentuk  dewan  distrik  dan  provinsi  yang dipilih secara lokal. Namun, pemerintah menunjuk gubernur dan ketua dewan distrik.
Sebuah  pengadilan  khusus  ada  untuk  mengadili  orang-orang  yang  dituduh melakukan penculikan, pembajakan mobil, Restrukturisasi distribusi sumber daya anggaran antara lokal dan menyerang jaringan pipa minyak, dan tindakan lain yang dianggap “b ahaya publik” seperti bandit dan sabotase. pemerintah pusat. Sebelum tahun 1999, alokasi fiskal dikontrol  ketat  oleh  pemerintah  pusat,  sehingga  menunda  proyek-proyek  pemerintah daerah.  Sebagian  besar  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  melalui  pajak  dan  retribusi
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
ditransfer ke ibu kota, dengan hampir semua anggaran daerah berasal dari transfer dana dari pusat.(Endowment, 2006:3)
Selain pengadilan yang didirikan, ada sistem peradilan suku untuk masalah masalah non  pidana.  Hakim  suku  biasanya  Syeih  yang  dihormati,  sering  juga  mengadili  kasus ppidana dibawah hukum  suku, yang biasanya melibatkan tudduhan public tanpa pengajuan tuntutan resmi. Mediasi suku sering menekankan kohesi sosial lebih dari hukuman. Public seringkali  lebih  menghormati  hasil  proses  kesukuan  daripada  sistem  pengadilan  formal, yang  dipandang  oleh  banyak  orang  sebagai  korup  dan  kurang  independensi.(State  & Democracy, 2018:11)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  pemaparan  materi  yang  telah  disampaikan  oleh  penulis  maka dapat  disimpulkan  bahwa  Kedatangan  Islam  di  Yaman  terjadi  pada  masa  pemerintahan Gubernur  Persia  Badhan.  Yaman  diperintah  sebagai  bagian  dari  kekhalifahan  ArabIslam setelah  itu  dan  menjadi  salah  sebuah  provinsi  yang  berada  dalam  wilayah  kerajaan  Islam. Sistem  hukum  Yaman  didasarkan  terutama  pada  prinsip-prinsip  hukum  Islam.  Dewan Kehakiman  Tertinggi  adalah  otoritas  administrative  kehakiman.  Sistem  pengadilan  di Yaman  didasarkan  pada  peradilan  yang  independen  dan  terintegrasi,  sebagaimana  diatur dalam  Konstitusi  dan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sistem  pengadilan  di Yaman  didasarkan  pada  peradilan  yang  independen  dan  terintegrasi,  sebagaimana  diatur dalam  Konstitusi  dan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman.  Artinya,  secara  teori, undang-undang  tersebut  melarang  adanya  pengadilan  luar  biasa  untuk  pengadilan  militer, pengadilan agama, pengadilan konstitusi, dan pengadilan sejenis lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
(DPADM), D. for P. A.  and D. M., (DESA), D.  of E. and S. A., &  Nations, U. (2004).
Republic of YEMEN public Administration country profile .
Al-zwaini,  L.  (2012).  Rule  of  Law  Quick  Scan  Yemen  The  Rule  of  Law  in  Yemen : Prospects and Challenges The Rule of Law in Yemen Prospects and Challenges HiiL Rule of Law Quick Scan Series. In september 2012 . http://www.hiilorg/projects/rule- of-law-quick-scan-yemen/
Alshuwaiter,  M.  (2021). The  Impact  of  the  War  on  Yemen ’  s  Justice System .
Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’a h dan Ahwal Al-Syakhsiyyah P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303 Volume 5, Nomor 2, Desember 2022, (PP: 148-162) https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas
https://www.publicinternationallawandpolicygrouo.org/s/The-Impact-of-the-War- on-Yemens-Justice-System.pdf
Dresch, P. (2000). A History of Modern Yemen . cabride university oress.
Endowment, C. (2006). Machine Translated by Google . https://carnegieendowment.org/files/yemen_APS.doc
Farras, A. N. (2020). Balance of Power Dalam Intervensi Arab Saudi Pada Konflik Yaman yang  Terjadi  Pasca  Arab  Spring. Journal  Of  International  Relations , 155 ,  144 – 155.
https:ejournal3.undip.ac.id
Faruddin,  F.,  &  Nurhakim,  H.  A.  (2022).  proxy  war  dalam  konflik  yaman. Istoria  Jurnal Pendidikan Dan Sejarah , 18 (1), 1 – 12.
Fuadi,  A.  (2017).  Kepentingan  arab  saudi  menghentikan  gerakan  pemberontak  houthi.
Demokrasi Dan Otonomi Daerah , 15 , 37 – 46.
Gaston,  E.,  &  AlDaswari,  N.  (2014). JUSTICE  IN  TRANSITION  IN  YEMEN  A MAPPING OF LOCAL JUSTICE . united states institute of peace. www.usip.org Habibi,  M.  (2021). Legalitas  Hukum  Islam  dalam  Sistem  Peradilan  Indonesia . 22 (22). https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050
Magdalena,  T.  I.  F.,  Puspoayu,  E.  S.,  &  Widodo,  H.  (2020).  Pelanggaran  Distinction Principle  Dalam  International  Armed  Conflict  Di  Yaman  Berdasarkan  Hukum Humaniter Internasional Try Intan Febrian Magdalena Abstrak. Novum : Jurnal Hukum , 7 , 101 – 108.
Office, U. M. E. and N. A. R. (2017). Country Brief UNICEF Regional Study on Child Marriage in the middle East and North Africa . https://ye.usembassy.gov/wp- content/uploads/sites/275/289482
Shodiqin,  R.  (2021).  pendidikan  islam  di  Yaman. Educational  Journal:  General  and  Specific Research , 1 (1), 15 – 28. https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/21 State,  U.  S.  D.  O.,  &  Democracy,  B.  O.  (2018). YEMEN  2018  HUMAN  RIGHTS REPORT (Issue December 2017). https://ye.usembassy.gov/wp- content/uploads/sites/275/289482
The Constitution of the Republic of Yemen, (2001).
Yusuf,  M.,  &  Wahyudi,  R.  F.  (2021).  Kontribusi  dan  Dinamika  Kehidupan  Muslim  di Republik  Yaman  (Kajian  Sejarah  Dakwah). Media  Intelektual  Muslim  Dan  Bimbingan Rohanu , 7 (1), 22 – 45.