Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan
Optimizing Agrarian Reform Through the Establishment of Special Land Courts

## Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611155@gmail.com

## Abstract
This research aims to understand how essential the establishment of a special land court is in the current era in  order  to  facilitate  government  policies  regarding  agrarian  reform  by  looking  at  current  cases,  country comparisons, how the special court is structured, and the formulation of its judges. Soil is one type of earth's wealth that is fundamental for life. In implementing the agrarian reform policy, it is basically targeting land legalization  of  assets  that  are  the  object  of  ownership  disputes  between  the  community,  companies,  and government  agencies,  as  well  as  land  owned  by  the  community  that  has  not  received  legal  certainty  as  the owner of the land rights of the agrarian reform object (TORA). However, in reality, regulating land ownership is not easy, so land disputes often arise that take time to resolve and ultimately hamper policies, one of which is  regarding  agrarian  reform.  This  is  the  urgency  of  the  need  to  establish  a  special  land  court.  The  method used  in  this  research  is  normative  juridical,  with  statutory,  case,  and  conceptual approaches.  The  results  of this research are that the formation of this court will be under the Supreme Court court chambers, in this case the general court, with a composition of three judges consisting of one career judge and two ad hoc judges, which of course cannot be separated from land certification, the basis of which will be regulated in law. Keywords: Agrarian Reform; Land; Special Land Court

## Abstrak
Penelitian  ini  bermaksud  untuk    mengerti  betapa  esensialnya  pembentukan  pengadilan  khusus  pertanahan dalam  era  saat  ini  dalam  rangka  memperlancar kebijakan  pemerintah  terkait  reforma  agraria  dengan  melihat kasus  terkini,  komparasi  negara  dan  bagaimana  struktur  pengadilan  khusus  tersebut  beserta  formulasi hakimnya.  Tanah  adalah  salah  satu  jenis  kekayaan  bumi  yang  bersifat  fundamental  bagi  kehidupan.  Dalam menerapkan  kebijakan  reforma  agraria,  pada  dasarnya  menyasar  kepada  tanah-tanah  legalisasi  aset  yang menjadi  objek  sekaligus  peselisihan  kepemilikan  antara  masyarakat  dengan  pihak  perusahaan  dan  instansi pemerintah  begitu  pula  dengan  tanah-tanah  yang  dimiliki  masyarakat  yang  belum  mendapatkan  kepastian hukum  sebagai  pemilik  hak  Tanah  Objek  Reforma  Agraria  (TORA).  Namun,  pada  kenyataannya  mengatur kepemilikan  tanah  tidaklah  mudah,  sehingga  seringkali  terjadi  permasalahan  sengketa  tanah  yang penyelesaiannya  memerlukan  waktu  dan  pada  akhirnya  menghambat  kebijakan  salah  satunya  mengenai reforma  agraria.  Hal  inilah  yang  menjadi  urgensi  perlunya  dibentuk  pengadilan  khusus  pertanahan.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  peraturan  perundang- undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian ini yaitu pembentukan pengadilan ini nantinya dibentuk di bawah kamar pengadilan Mahkamah Agung dalam hal ini pada pengadilan umum dengan susunan tiga orang hakim terdiri dari satu hakim karir dan dua hakim ad hoc yang tentunya tidak terlepas dari sertifikasi bidang pertanahan yang dasarnya akan diatur dalam undang-undang.
Kata kunci: Pengadilan Khusus Pertanahan; Reforma Agraria; Tanah
Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  adalah  salah  satu  jenis  kekayaan  bumi  yang  bersifat  fundamental  bagi kehidupan. Konsekuensi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  yaitu  pada  Pasal  33  Ayat  3  yang  pada  intinya  menyatakan  segala kekayaan  bumi  dalam  hal  ini  termasuk  tanah  yang  berada  Indonesia  dipunyai  seluruhnya oleh  negara  demi  kesejahteraan  rakyat. 1 Disamping  itu,  peraturan  perundang-undangan lainnya  yang  menjadi  acuan  dalam  pembuatan  regulasi  terkait  pertanahan  adalah  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA)  di mana  intinya  dibentuk  dalam  rangka  menjaga  dan  menghormati  hak-hak  tanah  yang dimiliki  seluruh  penduduk  Indonesia.  Selain  itu,  dibentuknya  undang-undang  ini berlandaskan  oleh  semangat  para  pembuatnya  untuk  memberikan  keuntungan  bagi  rakyat Indonesia yang sebelumnya direnggut oleh pihak asing. 2
Maraknya  kasus  pertanahan  hari  demi  hari  membuat  pemerintah  menginisiasikan kebijakan  untuk  menanggulangi  reformulasi  pemegang,  penguasaan,  pemanfaatan  dan penggunaan tanah dengan kebijakan reforma agraria. 3 Adapun dasar hukum dari kebijakan ini  adalah  Peraturan  Presiden  Nomor  86  Tahun  2018  tentang  Reforma  Agraria  di  mana hakikatnya pemerintah perlu berupaya dalam melakukan penataan kembali tanah yang lebih berkeadilan  untuk  kemakmuran  rakyat. 4 sehingga,  hal  ini  menandakan  bahwa  pentingnya keberadaan  tanah  untuk  keberlangsungan  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  Indonesia. Namun,  permasalahannya  adalah  tanah  merupakan  benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat bertambah,  sedangkan  masyarakat  semakin  bertambah,  sehingga  seringkali  menimbulkan sengketa konflik pertanahan yang terjadi secara terus menerus.
Permasalahan tersebut dibuktikan bahwa pada tahun 2022 yang telah  memperoleh 90 juta  bidang  tanah  sengketa  yang  didaftarkan,  sedangkan  tanah  yang  berkonflik  sudah mencapai  8.000  kasus. 5 Banyaknya  kasus  pertanahan  yang  ada  saat  ini,  maka  diperlukan suatu  gagasan  untuk  mengefektifkan  upaya  penyelesaian  kasus-kasus  pertanahan  di Indonesia  salah  satunya  dengan  pembentukan  kembali  pengadilan  khusus  pertanahan. Pengadilan  ini  pernah  diberlakukan  di  tahun  1964  melalui  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform , adapun urgensi pembentukannya ialah melihat pada  realita    bahwa  perkara-perkara  yang  berhubungan  dengan  landreform  membutuhkan penanganan  yang  optimal  guna  mempermudah  pengeimplementasian  dari  kebijakan
1 DPR RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ” (1945).
2 Siti  Nurul  Intan  Sari;  Taupiqqurrahman  Dalimunte,  “Problematika  Pengadaan  Tanah  Di  Indonesia:  Tinjauan Pengaturan Dan Pelaksanaan,” Simbur
Cahaya 30, no. 1
(2023): 117,
https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748.
3 Rayyan Dimas Sutadi, “Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Orde Reformasi)” (Sekolah  Tinggi  Pertanahan Nasional, 2018), https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11.
4 Setiyo Utomo, “Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara,” Veritas et Justitia 7, no. 1 (June 28, 2021): 115–38, https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935.
5 Emir Yanwardhana, “Menteri ATR : Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah!,” CNBC Indonesia , February 24, 2022, https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
reforma  agraria,  sehingga  dibutuhkan  suatu  badan  pengadilan  tersendiri  dengan  segala strukturnya yang bersifat khusus.
Terkait  dengan  pengadilan  khusus  pada  dasarnya  telah  diakui  di  dalam  hukum Indonesia  di  mana  hal  ini  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yaitu  dalam  Pasal  27  di  mana  pada  intinya  menjelaskan  bahwa terkait pembentukan pengadilan khusus dibuat dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada  di  bawah  Mahkamah  Agung  yang  akan  diatur  lebih  lanjut  regulasi  mengenai pembentukannya  di  dalam  undang-undang. 6 Sampai  saat  ini,  sudah  tercatat  sebanyak  10 pengadilan  khusus  yang  dibentuk  di  Indonesia  di  antaranya  ialah  pengadilan  anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM, dan lain sebagainya.
Urgensi  dibentuknya  pengadilan  khusus  di  Indonesia  yaitu  dalam  rangka mengefektifkan upaya penegakan hukum dalam ranah tertentu. Gagasan untuk membentuk pengadilan  khusus  di  Indonesia  sudah  terjadi  terutama  di  era  reformasi.  Kehadiran pengadilan ini dinilai penting yang diharapkan dapat memenuhi permohonan terkait dengan keadilan  yang  semakin  rumit    di  masyarakat. 7 Dengan  adanya  latar  belakang  ini,  menjadi sebuah  solusi  yang  cemerlang  bagi  peradilan  Indonesia  untuk  menambahkan  pengadilan khusus  terkait  pertanahan  untuk  kembali  diberlakukan  di  Indonesia  melihat  kasus-kasus pertanahan yang semakin hari semakin banyak dan sulit untuk dikendalikan. Maka dari itu, artikel  ini  akan  mengulas  dan  menganalisis  kompleksitas  penanganan  persoalan  terkait pertanahan  dan  optimalisasi  reforma  agraria  melalui  pembentukan  pengadilan  khusus pertanahan.
Adapun  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  dapat  menjadi  acuan  ialah  pertama  oleh Panjaitan  (2020)  di  mana  penelitian  tersebut  mengkaji  tentang  pembentukan  pengadilan pertanahan  sebagai  jawaban  pembenahan  permasalahan  pertanahan.  Kelebihan  penelitian ini yaitu menghubungkan urgensi pembentukan pertanahan dengan reforma agraria. Adapun kelemahannya  adalah  tidak  menjabarkan  secara  jelas  hubungan  antara  pengadilan pertanahan  dengan  reforma  agraria  dan  tidak  menjelaskan  gagasan  pengadilan  pertanahan yang dimaksud seperti apa.
Penelitian  kedua  Bilaldzy  (2022)  di  mana  penelitian  tersebut  mengkaji  terkait pembentukan pengadilan agraria sebagai solusi penanganan ketidakefektifan penanggulangan  permasalahan  terkait  pertanahan  pada  peradilan  tata  usaha  negara  dan peradilan  umum.  Kelebihan  penelitian  ini  yaitu  dapat  menjelaskan  terkait  kewenangan PTUN dan peradilan umum yang tumpang tindih menjadi urgensi diperlukannya pengadilan agraria.  Adapun  kelemahannya  adalah  tidak  menjabarkan  bagaimana  dua  kewenangan dalam  peradilan  tersebut  digabungkan  dalam  pengadilan  agraria.  Kemudian,  penelitian ketiga  oleh  Kasuma  (2022)  di  mana  penelitian  tersebut  mengkaji  tentang  reforma  agraria dalam  sebagai  semangat  pengoptimalan  penanggulangan  permasalahan  pertanahan  yang
6 BPK RI, “Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. 48 (2009).
7 Issha Harruma, “Pengadilan Khusus Di Indonesia,” Kompas, March 8, 2022, https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/01300091/pengadilan-khusus-di-indonesia#:~:text=Keberadaan  pengadilan khusus dinilai penting,Rakyat (DPR) atau pemerintah.
Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
mengedepankan keadilan dengan pembentukan pengadilan pertanahan. Kelebihan penelitian ini  yaitu  dapat  menjabarkan  sistematika  pengadilan  pertanahan  dengan  cukup  rinci  mulai dari  komposisi  hakim,  biaya  perkara,  hingga  alat  bukti  dan  beban  pembuktian.  Adapun kelemahannya  adalah  tidak  menjabarkan  terkait  akan  berada  di  kamar  pengadilan  mana pembentukan pengadilan khusus ini.
Sebagi  upaya  melengkapi  penelitian  terdahulu,  maka  penelitian  ini  ingin mengerucutkan  bahwa  pengadilan  khusus  dalam  rangka  mengoptimalisasikan  reforma agraria  adalah  pengadilan  khusus  pertanahan,  bukan  pengadilan  khusus  agraria  yang  telah diinisiasi  dalam  RUU  Pertanahan  beserta  contoh  kasus  yang  dapat  mendukung  urgensi pembentukan  pengadilan  khusus  pertanahan.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  menjelaskan mengenai reforma agraria secara menyeluruh dalam menyelesaikan kasus-kasus pertanahan yang  ada  diperlukan  pengadilan  khusus  pertanahan,  sehingga  nantinya  dapat  lebih terstruktur  dan  tidak  tumpang  tindih  dengan  pengadilan  lainnya  yang  akhirnya  akan berdampak  positif  dengan  meningkatnya  penyelesaian  kasus  pertanahan  di  Indonesia. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pembentukan  pengadilan  khusus  pertanahan  dan struktur pengadilan khusus pertanahan.

## 2. METODE
Jenis penelitian yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu  dilakukan  melalui  penelaahan  teori-teori,  konsep-konsep,  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pembentukan  pengadilan  pertanahan.  Selanjutnya, pendekatan yang diimplementasikan adalah pendekatan peraturan undang-undangan ( statute approach) untuk  mengetahui  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  digunakan  dalam menganalisis pembentukan pengadilan pertanahan, pendekatan kasus ( case approach ) untuk menelaah implikasi norma-norma atau kaidah hukum dalam praktikalnya agar mendapatkan gambaran  bagaimana  penanganan  kasus  pertanahan  saat  ini. 8 Kemudian,  pendekatan konseptual ( conceptual approach ) untuk membuat konsep terkait sistematika pembentukan kembali  pengadilan  pertanahan  di  Indonesia. 9 Penelitian  ini  mengimplementasikan  bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal hukum, buku, dan artikel hukum. Kemudian,  teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan analisis deskriptif untuk memaparkan tentang suatu peristiwa hukum  dengan cara  menganalisis,  sehingga  berisi  penjelasan,  penyebab,  dan  hal-hal  lainnya  yang mendasari topik bertujuan untuk mendalami topik sekaligus mencari tahu fenomena terkait pembentukan pengadilan khusus pertanahan. 10

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kompleksitas Penanganan Persoalan Terkait Pertanahan
Pelasksanaan kebijakan reforma agraria, pada dasarnya menyasar kepada tanah-tanah yang  didaftarkan  dan  dilakukan  pemeliharaan  data  pertama  kali  yang  menjadi  objek
8 Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Prenadamedia  Group, 2021).
9 Abdul Rachmad Budiono, “Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum” (Malang, 2015).
10 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
sekaligus  perselisihan  kepemilikan  antara  masyarakat  dengan  korporasi  dan  instansi pemerintah  begitu  pula  dengan  tanah-tanah  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  yang  belum mendapatkan kepastian hukum sebagai pemilik hak Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) perlu mendistribusikan kembali untuk kelompok masyarakat miskin pedesaan, hutan negara yang  ditujukkan  bagi  desa  dan  masyarakat  desa  dengan  skema-skema  hutan  adat  dan perhutanan  sosial  termasuk  hutan  kemasyarakatan,  hutan  desa,  hutan  tanaman  rakyat,  dan sebagainya, serta penanganan serta penyediaan lahan aset desa yang diupayakan oleh petani secara bersamaa. 11
Penyebab  terjadinya  kasus  pertanahan  umumnya  karena  terjadi  perbedaan  budaya, perbedaan  pemahaman  terkait  informasi,  data,  atau  gambaran  keadaan  pertanahan  sekitar atau  ketidaksamaan  kebutuhan  finansial  dapat  dilihat  melalui  ketimpangan  struktur kepemilikan  dan  penguasaan  tanah. 12 Tidak  hanya  itu,  penyebab  permasalahan  pertanahan di  Indonesia  juga  didukung  oleh  dua  faktor  yaitu  hukum  dan  non  hukum.  Adapun  faktor hukum  terdiri  dari  bertumpuknya  regulasi  terkait  pertanahan,  ketidaksesuaiannya  hukum, tumpang  tindih  peradilan,  serta  penanggulangan  dan  sistem  pemerintahan  yang  sulit. Sedangkan,  faktor  non  hukum  terdiri  dari  bertumpuknya  penggunaan  tanah,  harga  tanah yang semakin tinggi, kesadaran masyarakat menurun, penduduk meningkat dan kemiskinan dimanapun.
Tindakan hukum khususnya penegakan hukum menjadi suatu hal yang krusial dalam pencegahan dan penyelesaian konflik pertanahan. Pemerintah dalam hal ini harus proaktif. Upaya  penyelesaian  pertanahan  seharusnya  tidak  dilakukan  secara  sebagian,  namun  harus secara  menyeluruh  dengan  melibatkan  seluruh  instansi  penegak  hukum.  Hal  ini  berangkat dari  kompleksitas  dan  tingginya  penanggulangan  permasalahan  tanah. 13 Hukum  bertugas dalam menciptakan kepastian hukum agar terbentuknya ketertiban di masyarakat.  Langkah yang  dapat  dilakukan  dalam  menuntaskan  permasalahan  pertanahan  dapat  dilalui  secara optimal apabila ditunjang dengan sarana hukum yang patut di antaranya dengan membentuk pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara pertanahan agar lebih terstuktur dan fokus, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
Secara spesifik, faktor yang menjadi sebab munculnya kasus pertanahan di Indonesia yaitu  peraturan  pertanahan  saat  ini  masih  belum  mengakomodir  penyelesaian  pertanahan secara luas, pejabat pertanahan yang tidak cekatan dalam memenuhi keinginan dan jumlah tanah yang tersedia, data tanah yang tidak sesuai dan tidak akurat, terbatasnya sumber daya manusia yang mengemban wewenang untuk  membenahi permasalahan tanah, bisnis tanah tidak  sesuai  dengan  prosedural,  dan  tumpang  tindih  kewenangan  yang  disebabkan  oleh tindakan pemohon  hak atau terdapat  penanggulangan dari  lembaga lain.  Tidak optimalnya
11 Muhammad Amar Ma, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu, “Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah,” Hermeneutika 5, no. 1 (2021): 32, https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.
12 Maharani  Nurdin,  “Akar  Konflik  Pertanahan  Di  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Positum 3,  no.  2  (2018):  126–41, https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897.
13 Iwan  Permadi,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Tanah  Akibat  Kejahatan  Mafia  Tanah,” Jurnal  Ius Constituendum 8, no. 2 (2023): 310, https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
penyelesaian  kasus-kasus  pertanahan  di  Indonesia  menyebabkan  terhambatnya  program- program  yang  sedang  berjalan.  Maka  dari  itu,  diperlukan  penyelesaian  yang  cermat  untuk menyelesaikan permasalahan ini agar tanah bisa dipergunakan dan dikelola untuk kekayaan yang dapat memberikan secara maksimal kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. 14
Penyelesaian perkara pertanahan dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Permen  tersebut  menjelaskan  bahwa  terdapat  dua  cara  untuk  menyelesaikan  kasus pertanahan  di  yaitu  penanggulangan  secara  langsung  melalui  musyawarah  dan penanggulangan  melalui  badan  peradilan.  Di  luar  dari  pengadilan,  penanggulangan  kasus pertanahan  dapat  dilakukan  dengan  mediasi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Kementerian ATR/BPN,  Kantor  Wilayah,  Kantor  Pertanahan  sesuai  kewenangannya  atau  perseorangan atau lembaga atas dasar kemauan yang berselisih. Selain itu, dapat juga diselesaikan melalui lembaga  adat  berdasarkan  kearifan  lokal  yang  dapat  disahkan  dalam  bentuk  akta  otentik dan/atau  didaftarkan  di  pengadilan  di  mana  keputusannya  bisa  ditindaklanjuti  oleh Kementerian Pertanahan dan sejenisnya. 15
Apabila  kasus  pertanahan  diselesaikan  melalui  lembaga  peradilan  maka  dapat dilaksanakan  melalui  dua  cara  yaitu  dapat  diadili  di  peradilan  tata  usaha  negara  (PTUN) apabila  objek  perkaranya  yaitu  keputusan  TUN  yang  dikeluarkan  oleh  badan  atau  pejabat dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) seperti sertifikat tanah atau dokumen bukti hak  atas  tanah.  Sehingga,  pengadilan  tersebut  dibentuk  guna  menegakkan  kebaikan  untuk rakyat terhadap suatu keputusan melawan hukum. 16 Apabila terdapat individu yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dibuatnya keputusan tersebut bisa mengajukan gugatan ke PTUN. Selain itu, dapat juga diselesaikan melalui peradilan umum ketika seseorang merasa kepentingannya dilanggar atas suatu hak kepemilikan tanah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan  negeri  (PN). 17 Adanya  berbagai  upaya  penyelesaian  kasus  pertanahan  pada kenyataanya tidak kunjung dapat diatasi dengan baik.
Pada  kenyataannya,  upaya-upaya  penyelesaian  kasus  pertanahan  saat  ini  masih memiliki  beberapa  kelemahan  baik  secara  litigasi  maupun  di  luar  persidangan.  Secara  di luar  persidangan  yaitu  mediasi  ke  BPN  masih  memiliki  kelemahan  yaitu  terletak  pada kekuatan mengikat hasil kesepakatannya yang tidak terlalu kuat terutama apabila salah satu pihak  sudah  sepakat  dengan  hasilnya  namun  ternyata  salah  satunya  melanggar  dengan melakukan  wanprestasi  atau  pelanggaran  keperdataan  lainnya.  Tidak  hanya  itu,  perkara
14 Anak Agung Ayu and Intan Puspadewi, “Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan,” Jurnal
Ilmiah Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 63, https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723.
15 BPK RI, “Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ,” Pub. L. No. 16 (2021).
16 Kayla  Raissafitri  and  Naufal  Afrian  Noormansyah,  “The  Authenticity  of  Kemenkumham  Decree  Regarding Limited  Liability  Company  with  Husband  and  Wife  Joint  Assets  Share  Establishment  Approval  Based  On  Presumptio Iustae Causa Principles,” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 7, no. 1 (2023): 2655–7789, https://doi.org/10.33474/hukeno.v7i1.19445.
17 Erizka  Permatasari,  “Perkara  Pertanahan,  Wewenang  PTUN  Atau  Peradilan  Umum?,”  Hukum  Online,  2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan-wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--lt608be3152a869/.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
pertanahan  dengan  penyelesaian  secara  litigasi  pun  tidak  luput  dari  kelemahan  yaitu  tidak jarang putusan yang dihasilkan bersifat pertentangan ( adversarial ) berimplikasi pada tidak terpenuhinya  kebutuhan  bersama,  sehingga  cenderung  menyebabkan  masalah  baru, penyelesaian  yang  lambat  dari  satu  perkara  ke  perkara  lainnya,  membutuhkan  biaya  yang tidak  sedikit,  tidak  terlalu  responsif  dalam  memenuhi  kebutuhan  para  pihak,  dan  lain sebagainya. 18
Hal ini diperkuat dengan data yang disampaikan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria pada  tahun  2021  bahwa  proyek  strategis  nasional  mendatangkan  38  konflik  agraria, terutama  disebabkan  dengan  penyediaan  pembangunan  jalan  tol,  bendungan,  pelabuhan, kereta  api  hingga  penyediaan  tanah  bagi  kawasan  industri,  pariwisata,  dan  pengoptimalan kawasan  ekonomi  khusus.  Selain  itu,  di  tahun  yang  sama  terdapat  207  konflik  agraria bersifat  struktural  yang  berimplikasi  pada  198.895  keluarga  dengan  luasan  500.062,58 hektar.  Maka  dari  itu,  diperlukan  perubahan  penyelesaian  kasus  pertanahan  secara komprehensif dan perlu evaluasi secara menyeluruh. 19
Salah  satu  penyebab  utama  sulitnya  penyelesaian  kasus  pertanahan  hingga  saat  ini adalah berlarutnya penyelesaian tersebut di ranah pengadilan yang disebabkan oleh masing- masing instansi peradilan yang memiliki kompetensi absolut, sehingga berimplikasi kepada tumpang  tindihnya  kewenangan  instansi  tersebut.  Adanya  perbedaan  kewenangan  ini, seringkali bermasalah pada saat sebuah putusan sudah berkekuatan hukum tetap ( inkracht ), tetapi  memiliki  hasil  yang  berbeda  disebabkan  oleh  kedudukan  masing-masing  peradilan memiliki  kedudukan  yang  sejajar.  Misalnya,  PTUN  menyatakan  bahwa  sertifikat  tanah adalah  sah  milik  penggugat,  sedangkan  peradilan  umum  perdata  menyatakan  bahwa kepunyaan  objek  tersebut  adalah  milik  tergugat.  Hal  seperti  ini  pada  akhirnya  membuat proses penyelesaian perkara pertanahan ditempuh dengan kurun waktu yang panjang. 20
Salah  satu  kasus  perkara  pertanahan  yang  penyelesaiannya  sangat  rumit  ialah  kasus sengketa  tanah  Universitas  Islam  Internasional  Indonesia  (UIII)  yang  didirikan  di  kota Depok sebagai salah satu proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56  Tahun  2018  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional.  Sengketa tersebut terjadi karena Badan Musyawarah Penghuni Tanah Verponding Seluruh Indonesia (BMPTVSI) yang merasa bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan lahan tersebut. Setidaknya  sudah  terdapat  beberapa  gugatan  yang  diajukan  oleh  BMPTVSI  sejak  tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, BMPTVSI menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota
18 Ningrum  Ambarsari  and  Muhammad  Aini,  “Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah  Melalui  Lembaga Mediasi  Pada  Kantor  Pertanahan  Di  Kota  Banjarmasin,”  in Prosiding  Hasil  Penelitian  Dosen  UNISKA  Tahun  2017 (Banjarmasin:
Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, 2017), 978–602,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/ppdu.v0i1.8205.
19 Lusia  Arumingtyas;Eko  Widianto,  “Konflik  Agraria  Tak  Jua  Reda,”  Mongabay, 2022, https://www.mongabay.co.id/2022/01/25/konflik-agraria-tak-jua-reda/.
20 Iqbal, “Lebih Dari 60 Tahun Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Indonesia Berlarut-Larut.,” Mahkamah Agung, 2020, https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/43-puslitbang-kumdil/dok-keg-litbang/1599-iqbal-lebih-dari-60-tahun- penyelesaian-kasus-pertanahan-di-indonesia-berlarut-larut.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
Depok,  Kementerian  Agama  Republik  Indonesia,  dan  UIII  dalam  putusan  Nomor: 137/G/2019/PTUN.BDG yang pada akhirnya gugatan tersebut tidak diterima.
Alasan gugatan tersebut tidak diterima dalam pertimbangan hukum putusannya karena terdapat  perbedaan  dasar/alas  hak  serta  luas  tanahnya  yang  dengan  kata  lain  terdapat persoalan  keperdataan  mengenai  hak,  keabsahan  penguasaan  fisik  dan  batas-batas  bidang tanah  yang  harus  terlebih  dahulu  diselesaikan  di  peradilan  perdata,  sehingga  seharusnya permasalahan  mengenai  keabsahan  harus  diselesaikan  di  pengadilan  negeri  dahulu. 21 Walaupun demikian, BMPTVSI tetap melakukan upaya-upaya hukum yaitu tingkat banding dalam  putusan  nomor  191/B/2020/PT.TUN.JKT  yang  pada  akhirnya  gugatan  tersebut dibatalkan,  tingkat  kasasi  dalam  putusan  nomor  54  K/TUN/2021,  dan  tingkat  peninjauan kembali dalam putusan Nomor 204 PK/TUN/2022 yang mendapatkan hasil putusan tersebut ditolak. Tidak hanya itu, terkait dengan sengketa lahan ini juga telah digugat ke pengadilan negeri  dalam  putusan  nomor  259/Pdt.G/2021/PN.Dpk  yang  pada  amar  putusannya menyatakan  bahwa  gugatan  penggugat  tidak  dapat  diterima  karena  gugatan  kurang  pihak ( plurium litis consortium ). 22
Melihat  permasalahan  ini,  dalam  upaya  penanggulangan  perkara  pertanahan,  hakim perlu  beranjak  dan  mendapatkan  kebenaran  materil  serta  mengungkapkan  pemahamannya terkait hukum yang tumbuh sehari-hari di masyarakat. Sehingga, jika pemeliharaan hak atas tanah  secara  optimal  dapat  diusahakan  untuk  mencegah  kegagalan  kebijakan  pertanahan salah  satunya  terkait  reforma  agraria  yang  berkembang.  Oleh  karena  itu,  perlu  dilakukan alternatif  yang  diharapkan  lebih  solutif  dengan  membentuk  pengadilan  khusus  pertanahan yang  tidak  saja  mengeluarkan  putusan,  namun  turut  bisa  menyelesaikan  permasalahan pertanahan. Sehingga, kebijakan reforma agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya tidak harus memikirkan sengketa atau konflik dalam objek pertanahan yang ingin dimanfaatkan.

## 3.2  Optimalisasi  Reforma  Agraria  melalui  Pembentukan  Pengadilan  Khusus Pertanahan
Penyelesaian  mengenai  kasus  pertanahan  merupakan  hal  esensial  yang  sudah sepatutnya  didahulukan  oleh  pemerintah  sebab  tanah  merupakan  hal  yang  penting  untuk keberlangsungan  kehidupan  masyarakat. 23 Dalam  hukum  Indonesia  saat  ini,  upaya penyelesaian kasus pertanahan saat ini masih memiliki keunggulan dan kelemahan. Dewasa ini,  permasalahan  di  bidang  pertanahan  condong  didominasi  diselesaikan  melalui  jalur pengadilan.  Namun,  pada  kenyataannya  penyelesaiannya  masih  jauh  dari  memenuhi  rasa keadilan  bagi  pihak  yang  dirugikan  terutama  mengenai  eksekusi  terhadap  putusan pengadilan. Di samping itu, penyelesaian di dalam pengadilan  atau di luar pengadilan pun belum bisa menanggapi secara tepat permasalahan terkait dengan kasus pertanahan saat ini.
Penyebab  kuat  mengapa  persoalan  kasus  pertanahan  sulit  diselesaikan  sangat berkolerasi  dengan  kebijakan  mengenai  agraria  yang  belum  terealisasikan  dengan  baik
21 Mahkamah Agung RI, “Putusan PTUN Bandung,” Pub. L. No. 137/G/2019/PTUN.BDG (2019).
22 Kominfo RI, “Putusan PN Bandung,” Pub. L. No. 259/PDT.G/2021/PN.DPK (2021).
23 Budi Sastra Panjaitan, “Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan,” Justitia Jurnal Hukum 4, no. 1 (2020): 23.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
secara  sepenuhnya  di  mana  hal  ini  telah  termaktub  dalam  UUPA  yang  telah  menautkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka  menekan  kesenjangan  kepunyaan  tanah  sehingga  dapat  mewujudkan  keadaan  yang tentram  serta  adil.  Dalam  rangka  penyelesaian  kasus  pertanahan  yang  harus  diperhatikan tidak saja sekedar faktor yang mendorong munculnya kasus pertanahan, namun juga faktor yang bisa memantik potensi munculnya kasus pertanahan. Secara keseluruhan permasalahan tanah  bisa  digolongkan  menjadi  empat  macam  yaitu  pengelolaan  rakyat  terhadap  tanah  di area  kehutanan,  perkebunan,  dan  lain-lain,  pelanggaran  peraturan  terkait  reforma  agraria, akses-akses  peruntukan  tanah  bagi  kebutuhan  pembangunan,  serta  permasalahan  perdata berkaitan dengan problematika pada tanah.
Terkait dengan pengelompokkan kasus pertanahan terdapat klasifikasi dari BPN yaitu penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  penetapan  hak  dan  pendaftaran  tanah,  batas  atau  letak bidang  tanah,  pengadaan/pembebasan  tanah,  tanah  objek  reforma  agraria,  tuntutan  ganti rugi  tanah  partikelir,  tanah  ulayat/adat,  dan  pelaksanaan  putusan  pengadilan.  Banyaknya faktor-faktor  tersebut,  apabila  penanganannya  tidak  berhasil  akan  menimbulkan  potensi kasus  pertanahan  terulang  menjadi  kasus  yang  lebih  besar  dikemudian  hari.  Selain  itu, lembaga  pengadilan  saat  ini  yang  menyelesaikan  permasalahan  pertanahan  masih  belum dapat  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  khususnya  yang  mempunyai  keterbatasan informasi, pengetahuan, dan akses dalam menemukan keadilan yang pantas bagi mereka.
Laporan  dan  pengaduan  kasus  pertanahan  dominan  tidak  memperoleh  penyelesaian yang  serius,  menyeluruh,  dan  berkeadilan.  Permasalahan  terkait  pertanahan  sejatinya memiliki  ciri  khas  yang  bersifat  konflik  struktural  yang  pada  hakikatnya  diperlukan penyelesaian  dengan  berpegang  teguh  pada  kecermatan.  Dengan  terbukti  meluasnya permasalahan  terkait  pertanahan  dari  masa  ke  masa  menunjukkan  betapa  lemahnya  fungsi lembaga-lembaga  peradilan  dalam  upaya  menuntaskan  hal  tersebut.  Sehingga,  diperlukan pembentukan lembaga pengadilan khusus pertanahan hal ini dibentuk untuk mengantisipasi permasalah  di  masa  yang  akan  datang  dengan  berpegang  pada  hak-hak  masyarakat, sehingga  kemampuan  kepemilikan  negara  atas  tanah  di  Indonesia  bisa  dioptimalkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Hadirnya  wacana  untuk  membentuk  pengadilan  pertanahan  di  Indonesia  didasarkan pada  sudah  banyaknya  keluhan  tentang  peningkatan  kasus-kasus  pertanahan  di  indonesia yang saat ini penyelesaian perkaranya masih dilakukan oleh pengadilan umum masih dirasa belum  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  pelayanan  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  tidak  mumpuni  dan  tidak  memadai.  serta  terdapat intervensi  pihak-pihak  tertentu  yang  berkepentingan  serta  berkuasa  yang  dapat  berdampak pada objektivitas penilaian putusan pengadilan. Cara untuk membentuk lembaga pengadilan baru ini, diperlukan penentuan yang tepat mengenai objek atau kasus yang dapat ditangani oleh  pengadilan  tersebut.  Pada  kenyataannya,  pengadilan  saat  ini  masih  menghadapi kendala  karena  seringkali  menghadapi  kendala  eksekusi  putusan  atau  bertumpuknya

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
putusan  pengadilan  pada  objek  yang  serupa  di  mana  hal  ini  disebabkan  karena  kasus pertanahan adalah objek dalam hukum publik dan hukum privat.
Kasus pertanahan dapat dikatakan masuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata jika permasalahannya  menyangkut  jual  beli,  waris,  sewa  menyewa  atau  pembebanan  hak  dari kepemilikan  suatu  tanah.  Selain  itu,  kasus  pertanahan  dapat  dikatakan  termasuk  ke  dalam ruang  lingkup  hukum  pidana  ketika  terjadi  penyerobotan  tanah,  penipuan,  penggarapan ilegal  atau pemalsuan akta otentik  tanah serta kasus  pertanahan dapat  dikatakan masuk  ke dalam  ruang  lingkup  tata  usaha  negara  ketika  permasalahannya  berkaitan  erat  dengan administratif atau keputusan pejabat pemerintahan seperti halnya tumpang tindih sertifikat, pemberian  hak  atas  tanah  atau  pencabutan  hak. 24 Pengadilan  ini  pada  dasarnya  bukan merupakan  hal  baru  sebab  pernah  dibentuk  pada  tahun  1964  dengan  nama  pengadilan landreform ,  urgensi  pembentukannya  didasarkan  pada  dua  hal  yaitu  sebagai  bentuk  upaya untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  muncul  dalam  penerapan  peraturan  mengenai landreform dan  pengadilan  tersebut  akan  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  bersifat  khusus akibat timbulnya dari implementasi landreform . 25
Dasar  hukum  mengenai  pembentukan  pengadilan landreform yaitu  Undang-Undang Nomor  21  Tahun  1964  tentang  Pengadilan Landreform yang  dibentuk  dengan  alasan perkara  permasalahan  dalam  pelaksanaan  peraturan-peraturan  landreform  memerlukan penyelesaian  yang  cepat,  sehingga  tidak  akan  menghalangi  pelaksanaan landreform dan dengan sifat-sifat khusus dari perkara-perkara yang muncul karena pelaksanaan landreform dibutuhkan suatu badan pengadilan tersendiri dengan struktur yang bersifat khusus. Namun, setelah  6  tahun  berjalan  akhirnya  pengadilan  tersebut  dihapuskan  dengan  dikeluarkan dasarnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1970  tentang  Penghapusan  Pengadilan Landreform .
Adapun  faktor  dihapuskannya  pengadilan  tersebut  ialah  terdapat  3  orang  Wakil Organisasi Massa Tani sebagai hakim anggota memiliki paham Nasakom dan bertentangan dengan  Ketetapan  MPRS  Nomor  XXV/MPRS/1966  dan  Ketetapan  MPRS  Nomor XXXVIII/MPRS/1968,  eksekusi  perkara  dalam  pengadilan  tersebut  menghadapi  kesulitan dan  kemacetan,  serta  persoalan    yang  ditangani  pada  umumnya  merupakan  wewenang pengadilan dalam lingkup peradilan umum, sehingga diperlukan efisiensi dan mengalihkan penyelesaiannya  kepada  peradilan  umum. 26 Tentunya  melihat  alasan  ini,  tidak  serta  merta meniadakan  urgensi  dari  diperlukannya  pengadilan  pertanahan  untuk  dihidupkan  kembali sebab  pada  implementasinya  peradilan  umum  saat  ini  sudah  tidak  mampu  menangani perkara-perkara terkait pertanahan dengan optimal. Maka dari itu, dibutuhkan pembentukan pengadilan  khusus  pertanahan  yang  tentunya  akan  mengevaluasi  kelemahan-kelemahan
24 Imam  Koeswahyono  and  Diah  Pawestri  Maharani,  “Rasionalisasi  Pengadilan  Agraria  Di  Indonesia  Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan,” Arena Hukum 15, no. 1 (2022): 3–13, https://doi.org/https://doi org/10 21776/ub arenahukum.2022. 01501.1.
25 Kania  Venisa  Rachim,  Vicko  Taniady,  and  Ramadhan  Dwi  Saputra,  “Rekonseptualisasi  Pembentukan Pengadilan  Agraria  Di  Indonesia:  Upaya  Perlindungan  Hak  Warga  Negara  Atas  Tanah,” Jurnal  Studia  Legalia 3,  no.  2 (2022): 49, https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30.
26 BPK RI, “Undang-Undang Tentang Penghapusan Pengadilan Landreform,” Pub. L. No. 7 (1970).
Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
yang  dimiliki  oleh  pengadilan landreform sebelumnya  sehingga  dapat  berjalan  lebih  baik sebagaimana mestinya.
Seiring  dengan  berjalannya  berbagai  penanganan  kasus  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia,  tidak  jarang  berimplikasi  pada  diperlukannya  pengadilan  khusus  untuk  kualitas peradilan  yang  lebih  optimal.  Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  yang  dikeluarkan  oleh Barda  Nawawi  Arief  di  mana  kebijakan  pengembangan  peradilan  yang  salah  satunya melalui  pembentukan  pengadilan  khusus  dapat  dikatakan  sebagai  upaya-upaya  rasional untuk  mengembangkan  atau  meningkatkan  kualitas  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Hal  ini dapat  dikatakan  juga  sebagai  pembaruan  sistem  peradilan  yang  nantinya  akan  berdampak pada kinerja peradilan yang akan menghasilkan produk-produk putusan lembaga peradilan yang berkualitas, sehingga memberikan jaminan yang lebih optimal dalam usaha memenuhi rasa keadilan untuk penduduk Indonesia secara luas. 27
Melihat proses penyelesaian perkara pertanahan saat ini yang bisa ditempuh oleh dua pengadilan  yaitu  pengadilan  umum  dan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang  pada  dasarnya mempunyai  kewenangan  berbeda  di  mana  pengadilan  tata  usaha  negara  (PTUN)  fokus membenahi  perkara  pertanahan  yang  muncul  karena  suatu  keputusan  tata  usaha  negara antara  orang  atau  badan  hukum  perdata  dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara. Contoh  perkara  yang  dapat  diselesaikan  melalui  PTUN  ialah  kekeliruan  atau  kesalahan penetapan  peraturan,  subjek  hak  atau  objek,  penetapan  status,  kekeliruan  atau  kesalahan dalam menetapkan luas, batas, dan letak suatu objek tanah, serta kekeliruan atau kesalahan lainnya yang berkaitan dengan aspek administratif yang dibuat oleh pejabat TUN dalam hal ini  BPN.  Berbeda  dengan  peradilan  umum  yang  fokus  penyelesaian  perkaranya  lebih memperhatikan aspek keperdataan.
Contoh  perkara  yang  dapat  diselesaikan  melalui  pengadilan  umum  seperti  status validitas  suatu  hak  atas  tanah,  pembebasan  hak  atas  tanah,  peralihan  hak  atas  tanah,  dan perbuatan  melawan  hukum  (PMH).  Pada  kenyataannya,  hadirnya  dua  peradilan  tersebut belum  dapat  menjawab  keberlakuan  dari  salah  satu  asas  kekuasaan  kehakiman  yaitu  asas peradilan  cepat,  sederhana,  dan  biaya  ringan  sebagaimana  data  yang  telah  disampaikan sebelumnya  bahwa  perkara  pertanahan  yang  diselesaikan  belum  lah  berjalan  optimal. Sehingga,  untuk  menyelesaikan  masalah  inefektifitas  pada  dua  pengadilan  tersebut  perlu dibentuknya  pengadilan  pertanahan.  Adapun  kedudukan  pengadilan  khusus  pertanahan nantinya  berada  terdapat  dalam  kamar  pengadilan  Mahkamah  Agung  yang  secara  spesifik berkedudukan  di  bawah  peradilan  umum  selaras  dengan  regulasi  yang  mengatur  terkait pengadilan  khusus. 28 Kemudian,  kasus  pertanahan  yang  penyelesaiannya  pada  status quo masih  dititik  beratkan  pada  peradilan  umum  apabila  nantinya  pengadilan  ini  sudah terbentuk, maka akan dialihkan sepenuhnya pada pengadilan khusus pertanahan.
27 Hana Maria Wiyanto, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” Jurnal Hukum Progresif 10, no. 1 (December 30, 2022): 83–84, https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789.
28 Ahmad;  Relys  Sandi  Ariani  Bilaldzy,  “Tinjauan  Kritis  Urgensi  Pembentukan  Pengadilan  Agraria :  Upaya Menangani Inefektivitas Penyelesaian Konflik Agraria Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum,” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 9 (2022): 692, https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311.
Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
Pertimbangan  pengadilan  khusus  yang  nantinya  hanya  akan  menggantikan kewenangan pengadilan umum disebabkan oleh kompleksitas penanganan perkaranya yang lebih  tinggi  secara  umum  yaitu  tidak  hanya  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  perdata secara  umum,  namun  juga  perkara  pidana  secara  umum.  Hal  ini  berbeda  dengan  PTUN yang  pada  dasarnya  merupakan  pengadilan  khusus  yang  tupoksinya  mengadili  perkara- perkara  tertentu  saja  dan  objek  penyelesaian  perkaranya  yang  sudah  jelas  hanya  berkaitan dengan keputusan pejabat TUN dalam hal ini BPN. Terkait dengan hal ini tentu tupoksi dari kewenangan  PTUN  dalam  menangani  perkara  pertanahan  tidak  dapat  dialihkan  ke pengadilan  manapun.  Kemudian,  terkait  dengan  susunan  hakim  dalam  pengadilan  khusus pertanahan  dapat  berkaca  pada  susunan  hakim  yang  sudah  terlaksana  dalam  pengadilan- pengadilan khusus saat ini.
Undang-undang  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  telah  mengatur  secara  umum  terkait susunan  hakim  dalam  seluruh  pengadilan  di  Indonesia,  tidak  terkecuali  dalam  pengadilan khusus. Pasal 32 undang-undang tersebut telah menyebutkan bahwa pengadilan khusus bisa mengangkat seorang hakim ad hoc . Pertimbangan dipilihnya hakim ad hoc yaitu perkaranya memerlukan kepiawaian  dan pengetahuan di  bidang tertentu dengan  kurun  waktu  tertentu. Dalam  hal  ini  hakim  memerlukan  keahlian  dan  pengalaman  yang  mumpuni  dalam  bidang pertanahan. Sehingga, untuk memperkuat hal tersebut perlu adanya upaya sertifikasi hakim pertanahan selayaknya di bidang lainnya yang sudah lebih dahulu menerapkan hal ini salah satunya  ialah  sertifikasi  hakim  lingkungan  hidup,  perikanan,  ekonomi  syariah,  dan  lain sebagainya  yang  aturannya  telah  diakomodir  dalam  Keputusan  Ketua  Mahkamah  Agung atau Peraturan Mahkamah Agung.
Tujuan  dari  diberlakukannya  sertifikasi  bagi  hakim  dalam  pengadilan  khusus  ini adalah  agar  hakim  dalam  menangani  suatu  perkara  pertanahan  dapat  terfokus  dan  terarah atau  mempunyai  pengetahuan  khusus  terhadap  perkara  tersebut.  Hal  ini  pada  dasarnya sudah  diusahakan  oleh  Mahkamah  Agung  untuk  memperkuat  integritas  seorang  hakim, sehingga diharapkan akan menaikkan kadar kapabiltas sumber daya manusia di lingkungan kekuasaan  kehakiman  untuk  menghadapi  era  reformasi  dan  globalisasi  serta  memperkuat tiga  pilar  kualitas  yaitu  kepribadian,  kecerdasan,  intelektualisme  dan  kemampuan kemandirian. 29 Selain  hakim ad  hoc ,  tentunya  terdapat  hakim  karir.  Dengan  pembentukan hakim  seperti  ini  keberadaan  hakim ad  hoc akan  membersamai  hakim  karir  dalam  rangka menancapkan keadilan untuk menonjolkan kualitas keahlian pada kasus yang berhubungan dengan pertanahan. 30
Implikasi  dari  susunan  hakim  dengan  model  seperti  ini  akan  mempererat  peran  dan fungsi  kekuasaan  kehakiman  dalam  mewujudkan  cita-cita  penegakan  hukum  di  Indonesia.
29 “Pendidikan  Dan  Pelatihan  Sertifikasi  Hakim  Peradilan  Niaga  Peradilan  Hubungan  Industrial  Dan  Peradilan Perikanan,” Mahkamah Agung, n.d., https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat- teknis/145-pendidikan-dan-pelatihan-sertifikasi-hakim-peradilan-niaga-peradilah-hubungan-industrial-dan-peradilan- perikanan.html.
30 H  Nurdin,  “Eksistensi  Hakim  Ad  Hoc  Pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Sistem  Kekuasaan Kehakiman,” Meraja Journal 2, no. 2 (2019): 169, https://doi.org/https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.57.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
Adapun struktur jumlah hakim dalam pengadilan khusus pertanahan yang diusulkan terdiri dari  tiga  hakim  yaitu  satu  hakim  karir  dan  dua  hakim ad  hoc .  Eksistensi  dari  pengadilan pertanahan  pada  dasarnya  telah  diakui  dalam  Rancangan  Undang-Undang  tentang Pertanahan  (RUU  Pertanahan)  dalam draft tahun  2019.  di  mana  pasal  1  angka  15  RUU tersebut mendefinisikan bahwa pengadilan pertanahan merupakan pengadilan yang bersifat khusus  yang  dibuat  di  lingkungan  pengadilan  negeri  yang  berwenang  memeriksa, mengadili,  dan  memberi  putusan  terhadap  perkara  pertanahan.  RUU  ini  pun  masuk  ke dalam  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  Prioritas  tahun  2023. 31 Maka  dari  itu, pemerintah  negara  sudah  menyadari  urgensi  terkait  pentingnya  pembentukan  pengadilan khusus pertanahan saat ini. RUU tersebut menjelaskan bahwa pengadilan pertanahan dibuat oleh Mahkamah Agung dalam kurun waktu 5 tahun sejak diundangkannya regulasi tersebut. Dalam  Naskah  Akademik  (NA)  RUU  tersebut  menjelaskan  bahwa  pengadilan  ini  menjadi perlu  untuk  direalisasikan  dengan  tujuan  menciptakan  pengoptimalan  penanganan  kasus pertanahan.  Apabila  terwujud,  maka  diharapkan  kebutuhan  masyarakat  mendapatkan perlindungan hukum.
Dalam  rangka  menunjang  keberhasilan  pembentukan  pengadilan  pertanahan  di Indonesia,  maka  perlu  dilakukan  perbandingan  negara  yang  telah  berhasil  membentuk pengadilan pertanahan di negaranya. Pada dasarnya, sudah banyak negara-negara yang telah membentuk  pengadilan  pertanahan  antara  lain  Hawai,  Hong  Kong,  Austria,  Skotlandia, Australia, dan lainnya. 32 Hal ini, maka penerapan pengadilan pertanahan di Indonesia dapat berkaca pada salah satu negara yang telah berhasil menerapkannya yaitu negara Skotlandia. Di  negara  tersebut  pengadilan  pertanahannya  bernama The  Scottish  Land  Court yang memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  menyelesaikan  berbagai  perselisihan  yang  terjadi  di bidang pertanahan seperti perselisihan antara pemilik tanah dan penyewa di bidang agraria. Pengadilan  ini  terletak  secara  terpusat  di  Kota  Edinburgh.  Adapun  susunan  hakim  dalam pengadilan  tersebut  terdiri  dari  hakim  ketua,  seorang  wakil  hakim  ketua  yang  berasal  dari advokat,  dan  tiga  orang  anggota  pengadilan  yang  berpengalaman  di  bidang  pertanian  dan perkebunan. 33
Dibentuknya  pengadilan  pertanahan  di  Indonesia  sejatinya  telah  sesuai  dengan  teori hukum yaitu teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Terdapat tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum yang akan didapatkan ketika nantinya pembentukan pengadilan khusus pertanahan ini akan diatur dalam undang- undang.  Kemudian,  keadilan  dalam  hal  ini  apabila  asas  peradilan  cepat,  sederhana,  dan biaya ringan dapat terpenuhi melalui dibentuknya pengadilan tersebut, maka tentunya akan menciptakan  kemanfaatan  pula  bagi  masyarakat  yang  dirugikan  akibat  terjadinya  kasus pertanahan.  Maka  dari  itu,  perlu  disambut  dengan  hangat  gagasan  terkait  pembentukan
31 Badan  Legislasi,  “Baleg  DPR  Bahas  Daftar  Usulan  Prolegnas  Prioritas  2023,”  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik  Indonesia,  2022,  https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40358/t/Baleg  DPR  Bahas  Daftar  Usulan  Prolegnas Prioritas 2023.
32 “Land Court,” Wikipedia, 2022, https://en.wikipedia.org/wiki/Land_court.
33 “Scottish Land Court,” n.d., http://www.scottish-land-court.org.uk.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
pengadilan  pertanahan  di  Indonesia  dalam  rangka  merealisasikan  kesejahteraan  dan kemakmuran  bagi  seluruh  penduduk  Indonesia  terutama  menjunjung  reforma  agraria  yang semakin baik di kemudian hari.

## 4. PENUTUP
Upaya  penyelesaian  kasus  pertanahan  saat  ini  masih  memiliki  beberapa  kelemahan baik  secara  litigasi  maupun  non  litigasi.  Salah  satu  penyebab  utama  sulitnya  penyelesaian kasus  pertanahan  hingga  saat  ini  adalah  berlarutnya  penyelesaian  tersebut  di  ranah pengadilan  yang  disebabkan  oleh  masing-masing  instansi  peradilan  yang  memiliki kompetensi absolut, sehingga berimplikasi kepada tumpang tindihnya kewenangan instansi tersebut.  Adanya  perbedaan  kewenangan  ini,  seringkali  bermasalah  pada  saat  sebuah putusan  sudah  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht ),  tetapi  memiliki  hasil  yang  berbeda disebabkan  karena  posisi  masing-masing  peradilan  memiliki  kedudukan  yang  setara. Penyelesaian mengenai kasus pertanahan merupakan agenda esensial yang sudah sepatutnya diprioritaskan  oleh  pemerintah  sebab  tanah  merupakan  hal  yang  penting  untuk keberlangsungan  kehidupan  masyarakat.  Hadirnya  wacana  untuk  membentuk  pengadilan pertanahan  di  Indonesia  didasarkan  pada  sudah  banyaknya  keluhan  tentang  peningkatan kasus-kasus pertanahan di indonesia yang saat ini penyelesaian perkaranya masih dilakukan oleh  pengadilan  umum  masih  dirasa  belum  memenuhi  rasa  keadilan  masyarakat  hal  ini dipengaruhi  oleh  faktor  pelayanan  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  yang  kurang optimal,  serta  terdapat  intervensi  pihak-pihak  tertentu  yang  berkepentingan  serta  berkuasa yang  dapat  berimplikasi  pada  objektivitas  penilaian  putusan  pengadilan.  Pengadilan  ini nantinya akan dibentuk  di  bawah kamar pengadilan Mahkamah Agung dalam hal  ini pada pengadilan  umum  dengan  susunan  tiga  orang  hakim  terdiri  dari  satu  hakim  karir  dan  dua hakim ad hoc yang tentunya tidak terlepas dari sertifikasi bidang pertanahan yang dasarnya akan diatur dalam undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Amar Ma, Muhammad, Novytha Sary, and Syahril Gunawan Bitu. “Reforma Agraria Dan Penanganan  Sengketa  Tanah.” Hermeneutika 5, no. 1 (2021): 32. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2.
Ambarsari,  Ningrum,  and  Muhammad  Aini.  “Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Tanah Melalui  Lembaga  Mediasi  Pada  Kantor  Pertanahan  Di  Kota  Banjarmasin.”  In Prosiding  Hasil  Penelitian  Dosen  UNISKA  Tahun  2017 ,  978–602.  Banjarmasin:
Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, 2017.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/ppdu.v0i1.8205.
Arung  La’bi,  Joshua  Melvin,  Sri  Susyanti  Nur,  and  Kahar  Lahae.  “Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap (PTSL) Terhadap Tanah Tongkonan.” Jurnal  USM  Law  Review 16, no. 1 (April 15, 2021): 118. https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548. Ayu,  Anak  Agung,  and  Intan  Puspadewi.  “Percepatan  Penyelesaian  Kasus  Pertanahan Sebagai  Salah  Satu  Tujuan  Pengelolaan  Pertanahan.” Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan 11, no. 1 (2022): 63. https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723.
Badan  Legislasi.  “Baleg  DPR  Bahas  Daftar  Usulan  Prolegnas  Prioritas  2023.”  Dewan
Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2022.
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40358/t/Baleg  DPR  Bahas  Daftar  Usulan Prolegnas Prioritas 2023.
Bilaldzy,  Ahmad;  Relys  Sandi  Ariani.  “Tinjauan  Kritis  Urgensi  Pembentukan  Pengadilan Agraria :  Upaya  Menangani  Inefektivitas  Penyelesaian  Konflik  Agraria  Pada Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dan  Peradilan  Umum.” Rewang  Rencang:  Jurnal
Hukum Lex Generalis 3, no. 9 (2022): 692.
https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.311.
BPK  RI.  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik Indonesia , Pub. L. No. 16 (2021).
———.  Undang-Undang  Tentang  Penghapusan  Pengadilan  Landreform,  Pub.  L.  No.  7 (1970).
———. Undang Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).
Budiono, Abdul Rachmad. “Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum.” Malang, 2015.
Dalimunte,  Siti  Nurul  Intan  Sari;  Taupiqqurrahman.  “Problematika  Pengadaan  Tanah  Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Dan Pelaksanaan.” Simbur Cahaya 30, no. 1 (2023): 117. https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2019.
DPR RI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  (1945).
Harruma,  Issha.  “Pengadilan  Khusus  Di  Indonesia.”  Kompas,  March  8,  2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/03/08/01300091/pengadilan-khusus-di- indonesia#:~:text=Keberadaan  pengadilan  khusus  dinilai  penting,Rakyat  (DPR)  atau pemerintah.
Ibrahim,  Jonaedi  Efendi  dan  Johnny. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris . Prenadamedia Group, 2021.
Iqbal. “Lebih Dari 60 Tahun Penyelesaian Kasus Pertanahan Di Indonesia Berlarut-Larut.” Mahkamah Agung, 2020. https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/43-puslitbang- kumdil/dok-keg-litbang/1599-iqbal-lebih-dari-60-tahun-penyelesaian-kasus- pertanahan-di-indonesia-berlarut-larut.
Koeswahyono,  Imam,  and  Diah  Pawestri  Maharani.  “Rasionalisasi  Pengadilan  Agraria  Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan.” Arena Hukum 15, no. 1 (2022): 3–13. https://doi.org/https://doi org/10 21776/ub arenahukum.2022. 01501.1.
Kominfo RI. Putusan PN Bandung, Pub. L. No. 259/PDT.G/2021/PN.DPK (2021). Wikipedia. “Land Court,” 2022. https://en.wikipedia.org/wiki/Land_court.
“Laporan  Singkat  Komisi  II  DPR  RI  (Bidang  Pemerintahan  Dalam  Negeri  Dan  Otonomi Daerah,  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi,  Pertanahan,  Dan  Kepemiluan),” 2022.
Mahkamah  Agung  RI.  Putusan  PTUN  Bandung,  Pub.  L.  No.  137/G/2019/PTUN.BDG (2019).
Nurdin,  H.  “Eksistensi  Hakim  Ad  Hoc  Pada  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam Sistem  Kekuasaan    Kehakiman.” Meraja  Journal 2,  no.  2  (2019):  169. https://doi.org/https://doi.org/10.33080/mrj.v2i2.57.
Nurdin, Maharani. “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Positum 3, no. 2 (2018): 126–41. https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v3i2.2897.

## Optimalisasi Reforma Agraria Melalui
Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman e-ISSN: 2621-4105
Panjaitan,  Budi  Sastra.  “Pengadilan  Landreform  Sebagai  Wadah  Penyelesaian  Kasus Pertanahan.” Justitia Jurnal Hukum 4, no. 1 (2020): 23.
Mahkamah Agung. “Pendidikan Dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Peradilan Niaga Peradilan
Hubungan Industrial Dan Peradilan Perikanan,” n.d.
https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/pusdiklat-teknis-peradilan/dok-kegiatan-diklat- teknis/145-pendidikan-dan-pelatihan-sertifikasi-hakim-peradilan-niaga-peradilah- hubungan-industrial-dan-peradilan-perikanan.html.
Permadi,  Iwan.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Tanah  Akibat  Kejahatan  Mafia Tanah.” Jurnal Ius
Constituendum 8, no. 2 (2023): 310. https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3623.
Permatasari,  Erizka.  “Perkara  Pertanahan,  Wewenang  PTUN  Atau  Peradilan  Umum?” Hukum  Online,  2021.  https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan- wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--lt608be3152a869/.
Rachim,  Kania  Venisa,  Vicko  Taniady,  and  Ramadhan  Dwi  Saputra.  “Rekonseptualisasi Pembentukan  Pengadilan  Agraria  Di  Indonesia:  Upaya  Perlindungan  Hak  Warga Negara  Atas  Tanah.” Jurnal Studia Legalia 3, no. 2 (2022): 49. https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30.
Raissafitri,  Kayla,  and  Naufal  Afrian  Noormansyah.  “The  Authenticity  of  Kemenkumham Decree  Regarding  Limited  Liability  Company  with  Husband  and  Wife  Joint  Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Causa Principles.” Jurnal Hukum Dan Kenotariatan 7, no. 1 (2023): 2655–7789.
https://doi.org/10.33474/hukeno.v7i1.19445.
“Scottish Land Court,” n.d. http://www.scottish-land-court.org.uk.
Sutadi, Rayyan Dimas. “Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, Dan Orde Reformasi).” Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2018. https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11.
Utomo,  Setiyo.  “Perjalanan  Reforma  Agraria  Bagian  Dari  Amanah  Konstitusi  Negara.” Veritas et Justitia 7,
no. 1 (June 28, 2021): 115–38.
https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935.
Widianto,  Lusia  Arumingtyas;Eko.  “Konflik  Agraria  Tak  Jua  Reda.”  Mongabay,  2022. https://www.mongabay.co.id/2022/01/25/konflik-agraria-tak-jua-reda/.
Wiyanto,  Hana  Maria.  “Kebijakan  Penegakan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia.” Jurnal  Hukum  Progresif 10,  no.  1  (December  30,  2022):  83–84. https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789.
Yanwardhana, Emir. “Menteri ATR : Ada 8.000 Kasus Sengketa Tanah!” CNBC Indonesia,
February 24, 2022. https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4- 318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah.