Jurnal Hukum POSITUM Vol. 8, No.1, Juli 2023, Hal. 22 - 32 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN FILM BERHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
Naufal Nabiil Ridwansyah, Handar Subhandi Bakhtiar Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta naufalnabil37@gmail.com

## ABSTRAK
Pembajakan  adalah  istilah  untuk  menggambarkan  segala  jenis  aktivitas,  pengunduhan  ilegal  atau pemalsuan suatu karya yang dilakukan baik secara luring maupun daring. Pembajakan film diartikan sebagai penyalinan ciptaan secara tidak sah, yang dalam proses penyebarannya bertujuan supaya bisa mendapatkan keuntungan bagi perekonomiannya. Terkait permasalahan ini para pencipta sebuah karya secara khusus film merasa dirugikan dengan adanya para pelaku tindak kejahatan pembajakan film yang merupakan bentuk dari pelanggaran hak cipta atas karya seseorang yang disebarkan, diperjualbelikan serta  digunakan  tanpa  adanya  izin  dari  pemilik  hak  tersebut.  Studi  ini  menggunakan  metode  hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam mengatur mengenai pembajakan film dan untuk menganalisis mengapa pelanggaran hak cipta terutama pada bidang sinematografi masih banyak terjadi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sudah ada hukum yang mengatur terkait Tindakan pelanggaran hak cipta  khususnya  pembajakan  film  di  Indonesia.  Selain  itu,  penyebab  dari  terjadinya  Tindakan pembajakan film berkaitan dengan Faktor perekonomian, Faktor Budaya dan Faktor penegak hukum.
Kata Kunci: Film, Hak Cipta, Pembajakan, Sinematografi.

## ABSTRACT
Piracy is a term to describe any kind of activity, illegal downloading or counterfeiting which is done either offline or online. Film piracy is defined as illegal copying of creations, which in the process of spreading  it  aims  to gain benefits  for  the  economy.  Related  to  this  problem,  the  creators  of  a  work, especially films, feel disadvantaged by the existence of perpetrators of film piracy crimes which are a form of copyright infringement on someone's work which is distributed, traded and used without the permission of the owner of the right. This study uses a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to analyze the laws that apply in regulating film piracy and to analyze why there are still many copyright infringements, especially in the field of cinematography.  The  results  of  this  study  indicate  that  there  is  already  a  law  that  regulates  acts  of copyright infringement, especially film piracy in Indonesia. In addition, the causes of film piracy are related to economic factors, cultural factors and law enforcement factors.
Keywords: Cinematography, Copyright, Film, Piracy.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta

## A. PENDAHULUAN
Dewasa ini teknologi infomasi dan komunikasi berkembang dengan sangat cepat akibat  adanya  globalisasi.  Fenomena  globalisasi  dipercaya  sebagai  tahapan  yang mempunyai  keterkaitan  terhadap  masyarakat  dan  budaya  yang  hidup  di  dalamnya. 1
Teknologi  informasi  atau  IT  sudah  menjadi  ikon  agen  perubahan  dalam  banyak dimensi di kehidupan, termasuk sosial, politik, birokrasi dan budaya. 2 Banyak orang menggunakan teknologi khususnya internet untuk mengakses sosial media, sumber- sumber pembelajaran atau hanya sekadar mencari konten hiburan untuk mengisi waktu luang. Salah satu contoh dari penggunaan internet yang marak dilakukan dewasa ini, terutama pada kalangan remaja adalah menonton film-film melalui gadget. 3
Namun,  selain  adanya  aspek  positif  dari  penggunaan  internet,  seringkali ditemukan juga penggunaan internet untuk melakukan tindakan yang masuk kedalam kategori  pelanggaran  hukum.  Pelanggaran  yang  dimaksud  seperti,  melakukan pembajakan  terhadap  karya  orang  lain,  penipuan,  judi  online,  penyebaran  berita bohong, penyebaran video porno, serta pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual secara khusus yakni hak cipta sinematografi.
Hak  kekayaan  intelektual  mempunyai  konsep,  yakni  suatu  penghargaan  yang pemerintah berikan untuk  orang-orang berbakat  yang mempunyai  kemampuan daya cipta seperti karya seni musik, sinematografi dan penemuan. Film masuk kedalam Hak Kekayaan  Intelektual,  secara  khusus  mengenai  hak  cipta  terhadap  karya  cipta  yang
1 Reviansyah, Erlianto and Hana Faridah. "Perlindungan Hukum Pembajakan Film Digital." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 6, no. 2 (2022): 211. Accesed May 17 2023. https://e- jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/5469
2 Ringgi, Deppa, Anita Musliana, Lestari Sainuddin, and Handar Subhandi Bakhtiar. "Role of Law in Dealing  with  the  Cyber  Crime  and  Social  Change."  International  Journal  of  Humanities  and  Social Science Invention (2017). Hlm 3. Accesed May 22 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3666197
3 Puspasari,  Cindenia,  Ade  Suryani,  and  Ratu  Laura  MBP.  "Pengaruh  Globalisasi  Film  Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar dan Nagabonar Jadi 2." COVERAGE 8, no. 1 (2017). Hlm 1. Accesed April 26 2023. https://repository.unimal.ac.id/3492/

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
dilindungi serta diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 4
Kasus yang sering terjadi berkenaan dengan pelanggaran hak cipta di internet, yakni menyebarkan film hasil dari membajak karya orang lain melalui internet, dengan cara  memasukannya  ke  dalam  situs  tertentu  yang  secara  penggunaanya  ditujukan untuk  orang-orang  menonton  film  secara  ilegal,  gratis  dan  dari  sana  para  pelaku mengambil  keuntungan  yang  bersumber  dari  iklan-iklan  yang  terpampang  di  dalam situs web tersebut. 5 Tindakan pembajakan film ini tentu akan merugikan pemilik hak cipta.  Pembajakan  film  akan  membuat  pemilik  hak  atas  karya  film  tersebut  tidak mendapatkan hak nya, yakni salah satunya hak untuk mendapatkan keuntungan secara penuh dari hasil karyanya tersebut.
Pemerintah juga sudah berupaya untuk melindungi Hak cipta, namun sepertinya para pelaku pembajakan tidak menghiraukan adanya undang-undang yang mengatur hal  tersebut.  Maka  dari  itu,  penulis  berniat  untuk  meneliti  lebih  lanjut  tentang Bagaimana  hukum  yang  berlaku  dalam  mengatur  mengenai  pembajakan  film  dan Mengapa  pelanggaran  hak  cipta  terutama  pada  bidang  sinematografi  masih  banyak terjadi.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian yuridis normatif. Soerjono  Soekanto  menyatakan  penelitian  normatif  merupakan  penelitian  secara kepustakaan  yang  dilaksanakan  melalui  pengamatan  sumber  pustaka  atau  bahan sekunder. 6 Penelitian  ini  dilakukan  guna  untuk  mendapatkan  bahan-bahan  berupa
4 Rahmi Jened. Interface Hukum Intelektual Kekayaan dan Hukum Persaingan: Penyalahgunaan HKI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. (2013). Hlm 91.
5 Mirza Sheila Mamentu, dkk. “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta”. Lex Administratum 9, No.1.(2021). Hlm 5.
6 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudja.  “Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat)”, (Rajawali Pers, Jakarta). (2001). Hlm 13-14.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok pembahasan.
Selain  itu,  pendekatan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( Statute  Approach )  dan  Pendekatan  Konsep ( Conceptual Approach ). Pendekatan perundang-undangan adalah hukum positif yang berlaku  di  Indonesia  yang  mengatur  terkait  dengan  hak  cipta  atas  sinematografi. Sedangkan,  pendekatan  secara  konsep  dipakai  untuk  memahami  berbagai  konsep tentang prinsip-prinsip terkait tindakan pembajakan film. 7
Penelitian  dilakasanakan  di  kota  Jakarta  selatan,  dengan  pertimbangan  bahwa Jakarta merupakan Ibukota dimana tempat peneliti tinggal selama perkuliahan. Selain itu,  penelitian  ini  dilakukan  secara  daring  melalui  internet  sebagai  sumber kepustakaan, karena peneliti menilai bahwa internet memiliki sumber informasi yang lengkap demi mendukung upaya pengumpulan informasi untuk penelitian.
Teknik dalam proses akumulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research atau kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan penelitian informasi secara  tertulis  tentang  hukum  bersumber  dari  berbagai  macam  sumber  dan disebarluaskan serta juga dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.
Teknik menganalisis yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik  analisis  kualitatif.  kualitatif  dapat  ditafsirkan  sebagai  rumusan  pembenaran yang  mengutamakan  kualitas  dari  pendapat  ahli,  teori  dan  dari  norma  hukum  yang berlaku.  Kualitatif  juga  berarti  melakukan  penafsiran  bahan  hukum  yang  sudah diolah. 8
7 Josef Mario Monteiro. “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”. (Yogyakarta: Deepublish). 2020.
8 Meray Hendrik Mezak. “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum” Law Review 5. No. 3. (2006). Hlm 94.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta

## C. HASIL DAN ANALISIS

## 1. Hukum Yang Berlaku Dalam Mengatur Tindakan Pembajakan Film
Pelanggaran  hak  cipta  bidang  sinematografi  yaitu  tindakan  membajak  suatu karya  film  melalui  media  yang  dapat  berbentuk  CD/DVD  atau  secara  digital  yang diperjualbelikan  dan  disebarkan  secara  tidak  legal  (illegal)  kepada  masyarakat  luas. Dengan  berkembangnya  teknologi,  tindakan  pembajakan  film  banyak  sekali  terjadi secara digital yakni melalui internet. Beragam jenis pelanggaran yang terjadi terhadap suatu  karya  film  melalui  internet  antara  lain,  Penyebaran  film  pada  website  ilegal, Mengunduh film di internet tanpa adanya izin dari pemilik hak, Pengunduhan film dan menyiarkannya  tanpa  memasukan  nama  pencipta  film  tersebut. 9 Sementara  itu Pembajakan film  diartikan sebagai  penyalinan ciptaan  secara tidak sah, yang dalam proses penyebarannya bertujuan supaya bisa mendapatkan keuntungan. 10
Sebuah film bukanlah sebuah karya seni yang rasional melainkan sebuah karya seni  yang  diciptakan  oleh  orang-orang  kreatif  di  bidangnya.  Juga  dimaknai  sebagai perantara dalam menyampaikan ide, nilai dan ekspresi budaya. 11 Film secara harfiah disebut cinematographie .  Kata  itu  diambil  dari  kata Cinema berarti  gerak  dan  Tho berarti  cahaya.  Maka  film  bisa  juga  didefinisikan  pula  melukis  gerakan  dengan pemanfaatan  cahaya.  Selain  itu,  film  juga  dapat  diartikan  sebagai  suatu  arsip  sosial budaya  yang  membantu  menyampaikan  zaman  pada  saat  film  tersebut  diciptakan walaupun tidak pernah diniatkan untuk itu.
Tindakan mengunduh film atau karya sinematografi secara illegal menimbulkan dampak negatif bagi pemilik hak atas film tersebut karena seharusnya pemilik hak atas film  tersebut  berhak  untuk  mendapatkan  royalty  dari  hasil  karya  film  yang  telah diciptakannya.  Namun  karena  adanya  pengunduhan  secara  illegal,  maka  royalty
9 Wangania,  N.  T.  V.  “Tindak  Pidana  Atas  Pembajakan  Film  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.”  Lex  privatum  7,  No.7  (2019).  Accesed  May  17  2023. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28512.b .
10 Pasal 1 angka 23 UU Nomor 28 Tahun 2014.
11 Reviansyah Erlianto &, Hana Faridah, loc.cit.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
tersebut akhirnya tidak didapatkan oleh pemegang hak atas film tersebut padahal film hasil ciptaanya sudah ditonton oleh banyak orang.
Royalti merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan jika adanya pihak yang ingin menggunakan suatu karya, seperti hak cipta, hhak paten dan lainnya. Contohnya, seorang  pencipta  akan  mendapatkan  royalti  pada  saat  karyanya  diproduksi  dan kemudian dijual atau saat karyanya dipergunakan oleh orang lain.
Mengenai permasalahan ini seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta pasal 113 ayat (2), (3), (4), yang berbunyi: Ayat  2:  Bagi  siapapun  yang  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  seperti  yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 poin c, d, f dan h dengan tanpa adanya izin dari pemilik asli dari hak  atas karya  ciptanya itu dengan tujuan komersil akan dikenakan pidana penjara tiga tahun paling lama atau membayar denda sejumlah 500 juta rupiah. 12
Ayat  3:  Bagi  Siapapun  yang  melakukan  pelanggaran  hak  ekonomi  seperti  yang disebutkan pada pasal 9 ayat 1 poin a, b, e dan g dengan tanpa adanya izin dari pemilik asli dari hak atas karya cipta tersebut dengan tujuan komersil akan dikenakan pidana penjara maksimal empat tahun atau membayar denda maksimal satu milliar. 13
Ayat 4: Bagi siapapun yang sudah sesuai dengan kriteria yang disebutkan pada ayat sebelumnya dan dilakukan dengan cara pembajakan akan dikenakan pidana maksimal penjara sepuluh tahun atau membayar denda maksimal empat milliar. 14
Terkait Pembajakan web daring diatur pula di dalam peraturan Undang-Undang No.  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  atau  biasa  disebut dengan  Undang-Undang  ITE  yang  disebutkan  dalam  pasal  32  Tiap  individu  secara sengaja  tidak  memiliki  hak  ataupun  tidak  mematuhi  hukum  dengan  berbagai  cara seperti  mengubah,  menambah,  mengurangi,  melakukan  transmisi,  merusak, menghilangkan,  memindahkan,  menyembunyikan  suatu  informasi  elektronik  atau
12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 2.
13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 3
14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 4

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
dokumen  elektronik  milik  orang  lain  atau  milik  publik  dipidana  penjara  selama delapan tahun dan membayar denda  maksimal  dua milliar. Selain itu pada pasal 48 juga  ikut  mendukung  pasal  32  terkait  dengan  pidana  penjaranya  serta  denda  lebih lanjut. 15

## 2. Alasan Pelanggaran Hak Cipta Pada Bidang Sinematografi Masih Banyak Terjadi
Para  pelaku  tindakan  pelanggaran  hak  cipta  pada  umumnya  disebabkan  oleh beberapa  hal,  namun  yang  menjadi  hal  utama  yang  selalu  terjadi  menurut  abdullah Hanif  yakni  faktor  perekonomian.  Pembajakan  kerap  kali  terjadi  karena  alasan ekonomi  yang  muncul  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  seseorang.  Kondisi perekonomian  ini  berpengaruh  dan  dirasakan  oleh  masyarakat  dari  lingkungan manapun. Kondisi perekonomian mendorong seseorang untuk melakukan aksi tindak kejahatan  yang  menargetkan  harta  dan  benda  milik  orang  lain,  seperti  tindakan pembajakan film yang menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang sebenarnya mereka sebagai pelaku menyadari bahwa tindakannya itu jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum. 16
Faktor selanjutnya yaitu faktor budaya dalam masyarakat Indonesia yang sudah terbiasa  menikmati  dan  membeli  barang  atau  produk  tidak  asli  (Palsu).  Bagi masyarakat Indonesia dalam membeli atau menikmati sebuah barang, masih banyak dari mereka yang lebih tergiur oleh harga barang yang murah dan tidak mementingkan
15 Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi  Terkait  Pembajakan  Film  Pada  Situs  Online,  Vol.  6  No.  3."  Kertha  Semaya,  Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar (2018).  Hlm 10. Accesed May 15 2023. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41139
16 Abdullah Hanif, “Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu),  Jurnal  Ilmu  Hukum  Legal  Opinion,  (2014),  Vol.  2  No.  2.  Accesed  May  18  2023. https://www.neliti.com/publications/147768/faktor-penyebab-dan-penanggulangan-penjualan-vcd- bajakan-studi-kasus-kota-palu

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
kualitas  dan  keasliannya. 17 Dari  kebiasaan  itu  akhirnya  berpengaruh  terhadap timbulnya tindakan pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan film yang kerap kali dilakukan baik pembajakan dalam bentuk fisik seperti CD dan DVD atau pembajakan melalui media internet yang menyebarkan film karya orang lain ke situs web illegal tertentu.
Kemajuan  teknologi  dalam  hal  ini  juga  menjadi  faktor  penyebab  mengapa pembajakan film masih sering terjadi. Dengan kemudahan manusia untuk mengakses segala  hal,  sangat  membuka  lebar  pintu  bagi  para  pelaku  pembajakan  untuk melancarkan aksinya. Apalagi bagi mereka yang memiliki kemampuan tinggi dalam memanfaatkan  teknologi  itu  sendiri,  maka  akan  semakin  sulit  untuk  bagi  penegak hukum untuk mencegah tindakan tersebut terjadi.
Selain itu, faktor yang juga turut berperan dari maraknya pembajakan film, yaitu penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang tidak tegas dan cenderung kurang peduli  terhadap  permasalahan  seperti  ini.  Walaupun  sudah  ada  aturan  hukum  yang mengatur  terkait  dengan  permasalahan  ini,  tetapi  jika  tidak  disertai  dengan  proses pelaksanaannya  yang  baik  dan  tegas  maka  para  pelaku  tidak  akan  jera  dan  akan semakin berani untuk terus melancarkan aksinya dan terus merugikan para pencipta karya. 18

## D. PENUTUP
1. Dari segi hukum aturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak cipta dan  secara  khusus  pembajakan  sudah  ada  dan  berlaku  sampai  saat  ini.  Namun dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal sehingga pelaku kejahatan ini masih akan terus berani melakukan aksinya. Saran untuk mencegah terjadinya tindakan pembajakan film yang semakin banyak adalah bagi para penegak hukum
17 Rusniati.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pelanggaran  Terhadap  Hak  Cipta”.  Jurnal  Um Palembang, (2018). Hlm 4
18 Ibid

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
harus  lebih  peka  dan  tegas  dalam  menegakan  hukum  itu  sendiri.  Selain  dari pemerintah  yang  sudah  berupaya  memblokir  situs-situs  film  illegal  yang merajalela.
2. Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tindakan  pelanggaran  terhadap  hak  cipta  secara  khusus  pembajakan  film, merupakan tindakan yang merugikan seorang pencipta suatu karya serta banyak faktor  yang  menjadi  penyebab  seseorang  melakukan  tindakan  pelanggaran  hak cipta tersebut. Para pencipta suatu karya tersebut seharusnya mendapatkan haknya sebagai  seseorang  yang  sudah  bekerja  keras  dalam  menciptakan  suatu  karya, terutama film yang tentunya dalam proses pembuatannya memakan waktu yang tidak sebentar, serta pengeluaran dana yang tidak sedikit dalam proses produksi film itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Erlianto,  Reviansyah,  and  Hana  Faridah.  "Perlindungan  Hukum  Pembajakan  Film Digital."  Ajudikasi:  Jurnal  Ilmu  Hukum  6,  no.  2  (2022).  Accesed  April  27 2023. https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/5469.
Puspasari, Cindenia, Ade Suryani, and Ratu Laura MBP. "Pengaruh Globalisasi Film Indonesia: Interpretasi Budaya Dalam Film Nagabonar dan Nagabonar Jadi 2." COVERAGE 8, no. 1 (2017). Accesed April 26 2023. https://repository.unimal.ac.id/3492/.
Mamentu, Mirza Sheila, dkk. “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet  Dalam  Hubungannya  Dengan  Hak  Cipta”.  Lex  Administratum  9,
No.1. (2021). Accesed April 20 2023. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/32343

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
Mezak, Meray Hendrik . “Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum” Law Review 5. No. 3. (2006).
Ringgi,  Deppa,  Anita  Musliana,  Lestari  Sainuddin,  and  Handar  Subhandi  Bakhtiar.
"Role  of  Law  in  Dealing  with  the  Cyber  Crime  and  Social  Change."
International  Journal  of  Humanities  and  Social  Science  Invention  (2017). Accesed May 22 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3666197
Wangania,  Nikita  Thessalonica  Virginia.  “Tindak  Pidana  Atas  Pembajakan  Film
Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  Tentang  Hak  Cipta.”  Lex privatum 7, No.7 (2019). Accesed May 17 2023.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28512
Hanif,  Abdullah.  “Faktor  Penyebab  dan  Penanggulangan  Penjualan  VCD  Bajakan (Studi Kasus Kota Palu). Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. (2014). Vol 2 No. 2. Accesed May 18 2023. https://www.neliti.com/publications/147768/faktor- penyebab-dan-penanggulangan-penjualan-vcd-bajakan-studi-kasus-kota-palu Rusniati.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pelanggaran  Terhadap  Hak  Cipta”.
Jurnal Um Palembang, (2018).
Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta  Karya  Sinematografi  Terkait  Pembajakan  Film  Pada  Situs  Online, Vol.  6  No.  3."  Kertha  Semaya,  Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana,
Denpasar (2018). Accesed April 17 2023.
https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41139
Buku
Jened,  Rahmi. Interface  Hukum  Intelektual  Kekayaan  dan  Hukum  Persaingan:
Penyalahgunaan HKI . PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2013.
Soekanto, Soerjono and Sri Mamudja. “ Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) ”. Rajawali Pers, Jakarta. 2001.

## POSITUM, Vol. 8, No. 1, Juli 2023
Naufal  Nabiil  Ridwansyah,  Handar  Subhandi  Bakhtiar:  Analisis  Yuridis  Terhadap  Tindakan Pembajakan Film Berhubungan Dengan Undang-Undang Hak Cipta
Monteiro,  Josef  Mario.  “ Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Hukum ”.  Yogyakarta:
Deepublish. 2020.

## Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 23