## PEMBERONTAKAN PRRI SUMATRA SELATAN TANPA DEWAN GARUDA
Diki Tri Apriansyah Putra a , Farida R. Wargadalem b * farida_wd@fkip.unsri.ac.id
a Mahasiswa S2 Ilmu Sejarah FIB Universitas Sriwijaya, Indonesia.
b FKIP Universitas Sriwijaya, Indonesia.

## ABSTRACT
PRRI South Sumatra is part of the central PRRI. Initially, Barlian (Garuda Council) along with other leaders in Sumatra played a crucial role in demanding the central government to pay more attention to the regions. However, Barlian withdrew in the midst of its development, when it changed to insistence on the central government, until it become a PRRI rebellion. Under the leadership of Nawawi, PRRI South Sumatra rebellion extended until Bengkulu and MUBA. The purpose of this paper is to define how Barlian's attitude shifted to "neutral", and explain the PRRI rebellion process in South Sumatra. The methodology used was history, which consists of heuristic, data verification, interpretation, and writing. The results showed that Barlian's stance of choosing a peaceful path has resulted in his rejection of the form of violence taken by PRRI. PRRI in the South Sumatra region was part of the central PRRI rebellion under the leadership of Nawawi, with areas of struggle extending as far as Bengkulu and MUBA. The PRRI South Sumatra rebellion was difficult to be ceased by APRI, because it was based on guerrilla warfare. The rebellion ended along with the weakening and disappearance of PRRI, and other factors.

## KEYWORDS PRRI Rebellion, Neutral, PRRI South Sumatra

## ABSTRAK
PRRI Sumsel adalah bagian dari PRRI pusat. Pada awalnya Barlian (Dewan Garuda) mempunyai peran penting bersama pemimpin lainnya di Sumatra, dalam menuntut pemerintah  pusat  agar  lebih  memperhatikan  daerah.  Namun,  pada perkembangannya  Barlian  menarik  diri,  ketika  berubah  menjadi  menuntut  keras kepada pusat, hingga menjadi pemberontakan PRRI. PRRI Sumsel di bawah pimpinan Nawawi memberontak hingga Bengkulu dan MUBA. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk  menjelaskan  bagaimana  perubahan  sikap  Barlian  menjadi  “netral”,  dan bagaimana proses pemberontakan PRRI di Sumsel. Metodenya adalah sejarah, yang terdiri heuristik, verifikasi data, interpretasi, dan penulisan. Hasilnya menunjukkan penolakan Barlian atas bentuk kekerasan yang diambil oleh PRRI, karena memilih jalan damai. PRRI di wilayah Sumsel merupakan bagian dari pemberontakan PRRI pusat di bawah pimpinan Nawawi, dengan wilayah perjuangan hingga Bengkulu dan MUBA. Pemberontakan PRRI Sumsel sulit diakhiri oleh APRI, karena berbasis perang gerilya.  Pemberontakan  berakhir  seiring  dengan  lemah  dan  lenyapnya  PRRI,  dan faktor lainnya.

## KATA KUNCI
Pemberontakan PRRI, Netral, PRRI Sumsel

## Permalink/DOI
10.17977/um020v14i220p32
Copyright © 2020, Sejarah dan Budaya . All right reserved
Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## ARTICLE INFO
Received: 26 th November 2020 Revised: 30 th December 2020 Accepted: 30 th December 2020 Published: 31 th December 2020

## PENDAHULUAN
Memasuki tahun 1950 pasca-berakhirnya perang mempertahankan kemerdekaan, Indonesia  menerapkan  sistem  ketatanegaraannya  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar Sementara  1950  (UUDS  1950).  Dalam  pelaksanaannya  ternyata  tidak  sesuai  dengan harapan, justru menimbulkan masalah baru dalam sistem perpolitikan Indonesia (Sartono, 2009) . Sistem  Kabinet  Parlementer, dan  polarisasi  partai  politik  menyebabkan pemerintahan Indonesia mengalami ketidakstabilan (Kaban, 2000). Hal tersebut dibuktikan dengan jatuh-bangunnya kabinet pemerintahan dalam waktu singkat selama periode 1950- 1959 (Irawan, 2006).
Pemerintah pusat kurang mengakomodir kepentingan rakyat, khususnya di daerah- daerah.  Hal  itu  disebabkan,  daerah  merasa  pemerintah  pusat  kurang  memperhatikan daerah,  sehingga  menimbulkan  kekecewaan  yang  mendalam  sehingga  berujung  pada keinginan untuk memberontak lepas dari pemerintah. Orang-orang Sumsel menyalahkan pemerintah yang mereka nilai terlalu berpihak kepada orang-orang Jawa, sehingga mereka mendapat  porsi  lebih  baik  bidang  militer  maupun  sipil.  Tindakan  tersebut  dinilai mengecilkan peranan penduduk asli yang akan berbuat untuk daerahnya sendiri. Apa yang dilakukan  oleh  pemerintah  tersebut  menimbulkan  perasaan  tidak  senang,  karena pemerintah di Jakarta yang dianggap menjadi “dalang” dari semua itu. Akibatnya rakyat lebih memilih perjuangan melawan pusat yang dimotori oleh tokoh-tokoh Sumatra (Candra, 2015: 86-88; Apipudin, 2016). Ini artinya pemberontakan di Sumatra sudah mendapat dukungan dari masyarakat pada umumnya.
Pergolakan daerah yang pada mulanya hanya terjadi di Sumatra, menjalar ke Pulau Sulawesi.  Konstelasi  politik  yang  tidak  stabil,  masalah  ekonomi  dan  polarisasi  partai melahirkan  disintegrasi  bagi  bangsa  ini  (Maulida,  2018).  Kondisi  tersebut  didukung  pula oleh daerah-daerah luar Jawa yang umumnya otonom, secara fungsional dikendalikan oleh perwira  militer  setempat  (Doeppers,  1972).  Kelompok  militer  ini  melihat  belum  ada perubahan yang signifikan sejak Republik Indonesia berdiri, padahal peran mereka dalam merebut,  dan  mempertahankan  kemerdekaan  sangat  besar.    Untuk  itu,  mereka menyuarakan  agar  kondisi  yang  ada  menjadi  lebih  baik.  Sayangnya,  apa  yang  mereka suarakan belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Atas dasar inilah, kelompok militer  didukung  oleh  kelompok  sipil,  dan  rakyat  mendirikan  organisasi  yang  dinamai Dewan Daerah. Dewan Daerah terdiri dari Dewan Banteng, Dewan Gajah, dan Dewan Garuda di Sumatra Selatan (Sumsel).
Tindak lanjut dari pendirian Dewan Daerah, di Palembang diadakan “Kongres Adat Sumatra  Selatan”  pada 1957.  Acara  ini  dihadiri  oleh  berbagai  lapisan  dan  golongan masyarakat baik sipil maupu n militer. Kongres ini menghasilkan “Piagam Perjuangan Rakyat Sumatra  Selatan”,  yang  menuntut  penyelesaian  tiga  masalah  pokok  yaitu  ekonomi, pembangunan, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. (Djarab, 2004). Selain itu,  dibentuk  pula  Dewan  Garuda 1 (17  Januari  1957)  di  bawah  pimpinan  Letnan  Kolonel
1 Posisi Wakil Kepala Staf dipegang oleh Mayor Nawawi, Asisten I nya Mayor Alamsyah Ratuprawiranegara, Asisten II dikendalikan oleh Mayor Hariman, Asisten III dipegang oleh Mayor Asnawi Mangkualam, dan Asisten IV di tangan Mayor Yusuf Singadikane (Leirissa, 1991: 72). Munculnya  dewan  ini  menandai makin solidnya
(Letkol) Barlian selaku Panglima Tentara dan Teritorium (TT) II/Sriwijaya. (Leirissa, 1992, p.  72).  Selanjutnya,  langkah  yang  diambil  oleh  Letkol  Barlian  adalah  mengambil  alih pemerintahan daerah dari Gubernur Winarno pada 9 Maret 1957 2 (sebelumnya telah terjadi pengambilalihan  atas  pemerintahan  Sumatra  Tengah  oleh  Dewan  Banteng  20  Desember 1956, dan Dewan Gajah pada 22 Desember 1956). Letkol Barlian dan stafnya juga melakukan konsolidasi dalam rangka untuk mengakomodir aspirasi rakyat Sumsel khususnya di bidang pembangunan daerah (Chandra, 2016; (Kahin, 2005). Tindakan pengambilalihan kekuasaan tersebut merupakan awal terjadinya perlawanan (Haluan, 1957: 1; Suryohadiprojo, 1996: 160; Subdirektorat Sejarah, 1992: 63).
Pergolakan-pergolakan  di  berbagai  daerah  semakin  masif  terjadi,  disebabkan pemerintah pusat kurang mengindahkan tuntutan daerah. Para pemimpin daerah bergolak (Dewan Daerah) kemudian bertemu di Palembang dan menghasilkan sebuah deklarasi yang diberi nama “Piagam Palembang”, sebagai landasan perjuangan bersama . (Leirissa, 1992, hlm. 72). Selanjutnya, para perwira militer berkumpul kembali di Sungai Dareh (Sumatra Tengah)  untuk  mengukuhkan  perjuangan  daerah  bergolak  dalam  upaya  menekan pemerintah  pusat.  Akhirnya,  pada  10  Februari  1958,  Dewan  Daerah  mengultimatum pemerintah pusat agar dalam jangka waktu 5x24 jam harus segera merealisasikan tuntutan mereka.  Pemerintah  pusat  kemudian  merespon  ultimatum  tersebut  dengan  cara  yang bertolak belakang dengan tuntutan tokoh-tokoh daerah (militer dan sipil), yaitu memecat beberapa tokoh-tokoh militer daerah, dan mengeluarkan perintah penangkapan (Kahin & Kahin, 1997).  Pada 15 Februari 1958, setelah berakhirnya waktu ultimatum yang ditolak, Dewan  Daerah  mengumumkan  pembentukan  Pemerintahan  Revolusioner  Republik Indonesia (PRRI).
Pengumuman PRRI menimbulkan polemik di dalam tubuh Dewan Daerah, sebagian tokoh-tokoh menolak rencana konfrontasi dengan pemerintah pusat. Salah satu tokoh yang adalah  Letkol  Barlian  mewakili  Dewan  Garuda.  Menurutnya  masalah  tersebut  dapat diselesaikan  secara  damai.  Untuk  itu,  ia  menyatakan  bahwa  Sumsel  tidak  diperuntukkan untuk  menjadi  landasan  operasi  kekerasan  bagi  kedua  belah  pihak  (Djarab,  2004). Walaupun sikap netral Barlian merepresentasikan kehendak masyarakat Sumsel, ternyata terdapat  beberapa  tokoh  militer  Sumsel  yang  menyetujui  pembentukan  PRRI.  Tokoh
para  tokoh  di  Sumatra  menuntut  pemerintah  mengambil  langkah  “damai”  dengan  mengadakan  Konferensi Panglima se Sumatra di Palembang pada 29 – 31 Januari 1957. Sayangnya upaya itu kurang berhasil. (Dewi, 2008: 106; Chandra, 2016: 42).
2 Konflik antara sipil dan militer di bawah pimpinan letkol Barlian sudah terlihat ketika tengah berlangsungnya Konferensi Gabungan Pamongpraja Sumsel pada 18-19 Desember 1956, yang dihadiri oleh para Residen, Bupati, Walikota,  Anggota  DPD,  dan  Kepala  Dinas  Otonom.  Konperensi  itu  membahas  Pembangunan  Lima  Tahun Daerah  Sumsel  yang  dipimpin  langsung  oleh  Gubernur  Winarno.  Jalannya  konferensi  itu  tidak  memuaskan sebagian  dari  tokoh-tokoh  yang  hadir,  karena  melihat  dan  merasakan  lambannya  pembangunan  di  daerah  ini. Akibatnya  mereka  bergabung  dengan  “Badan  Penyalur  Kehendak  Masyarakat  Sumatra  Selatan”  (BPKM-SS). Lembaga inilah yang nantinya menjadi basis kelompok Letkol. Barlian yang melakukan kontrol politis terhadap Gubernur  Winarno  ((Panggabean,  1993,  pp.  237–238);  Hanafiah,  1996:  285).  Kontrol  itu  diwujudkan  dalam bentuk  rapat  BPKM-SS  pada  27  Desember  1956,  dengan  resolusi  tentang  kekecewaan  atas  lambannya pembangunan  di  daerah  ini.  Atas  dasar  resolusi  inilah  Letkol  Barlian  selaku  Panglima  penguasa  perang  TT II/Sriwijaya, menyatakan “keadaan bahaya”. Pernyataan inilah yang menjadi dasar memaksa Gubernur Winarno untuk melepaskan jabatannya, digantikan oleh Residen M. Husein (Santun, 2011: 151-152; Hanafiah, 1996: 285; Pangabean, (Panggabean, 1993)).
tersebut ialah Mayor Nawawi Mayor Nawawi  yang  memihak  PRRI memilih  mundur dari Palembang ke perbatasan Bengkulu untuk membangun kekuatan PRRI disana.
Membahas  pemberontakan  adalah  upaya  yang  dilakukan  oleh  perorangan  atau banyak orang untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah (Sugono, 2008, hlm. 188). Pemberontakan  biasanya  dilancarkan  dengan  kekerasan  fisik,  baik  melalui  peperangan maupun  pembangkangan  sipil  ( civil  disobedience ).  Pemberontakan  umumnya dilatarbelakangi  oleh  rasa  tidak  puas  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah. Ketidakpuasan  tersebut  dimobilisasi  oleh  tokoh-tokoh,  untuk  mendapatkan  simpati  dan dukungan  dari  rakyat.  Proses  mobilisasi  ini  sangat  ampuh  dalam  melemahkan  legitimasi pemerintah.  Mereka  menginginkan  terjadinya  perubahan  radikal  di  dalam  struktur pemerintahan dan perubahan kebijakan nasional.
Sejarah  pemberontakan  dapat  dirunut  paling  tidak  dari  peristiwa  penting  yaitu Revolusi Prancis, yang dimulai dengan pemberontakan rakyat dan bangsawan yang berhasil menggulingkan  pemerintahan  absolut  raja  Louis  XVI.  Pemberontakan  ini  dipicu  oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah akibat ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik  yang  melanda  Prancis  pada  saat  itu.  Peristiwa  Revolusi  Prancis  menjadi  begitu penting  bagi  dunia,  karena  menjadi  contoh  bagi  bangsa-bangsa  lain  untuk  menciptakan pemberontakan  serupa  dalam  rangka  membebaskan  diri  dari  tirani.  Contoh  lain  adalah Revolusi  Amerika,  Revolusi  Rusia,  Revolusi  Cina, Fuerzas  Armades  Revolucionarias  de Colombia (FARC) di Kolombia, Caucasian Front di Czech , Sect of Revolutionaries di Yunani, Black Angle di Kolombia, M23 di Kongo, Populer Front For Recovery (FPR) di Afrika Tengah, dan  lainnya.  Di  Indonesia  juga  beberapa  kali  terjadi  pemberontakan,  diantaranya  adalah pemberontakan Petani Banten terhadap kolonial Belanda tahun 1888. Selain itu, terdapat pula beberapa pemberontakan lain seperti Pemberontakan PKI 1926, Pemberontakan PKI Madiun/1948,  pemberontakan  DI/TII,  Pemberontakan  Republik  Maluku  Selatan, Pemberontakan  APRA,  Pemberontakan  G30S/PKI  1965,  dan  lainnya  (Kartodirdjo,  1984; Almas,  2016.  republika.co.id;  Ade  S,  2019.  nationalgeographic.grid.id;  Isnaeni,  2016. Historia.id).
Berbagai pemberontakan di atas, sebagian besar memiliki latar belakang, motif, dan tujuan  yang  sama  seperti  Pemberontakan  PRRI,  yaitu  diawali  dengan  ketidakpuasan masyarakat atas hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang memicu perebutan status quo dari otoritas sah. Oleh karena itu, penting dilihat bahwa aksi pemberontakan merupakan suatu  produk  politik  yang  tidak  bisa  dilepaskan  dari  unsur-unsur  sosial-masyarakat. Pemberontakan  muncul  secara  organik  di  dalam  masyarakat  sehingga  kunci  untuk menghindari  aksi  pemberontakan  tidak  lain  ialah  dengan  memperhatikan  kepentingan masyarakat.
Oleh sebab itu, maka pemberontakan PRRI di Sumsel yang merupakan bagian dari PRRI  yang  terjadi  di  Sumatra  pada  umumnya  menarik  untuk  dikaji.  Adapun  masalahnya adalah “ mengapa Dewan Banteng menarik diri sebagai bagian dari   pemberontakan PRRI di Sumatra Selatan, dan bagaimana jalannya pemberontakan tersebut 1956-1961 ” . Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengapa Dewan Banteng menarik diri dari pemberontakan PPRI
Sumatra selatan. Selain itu, untuk merekonstruksikan kembali peristiwa bersejarah berupa pemberontakan PRRI di Sumsel Tahun 1956-1961.

## METODE
Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis. Metode penelitian ini mengacu  pada  tahapan-tahapan,  yaitu  heuristik  yang  terdiri  dari  mengumpulkan sumber-sumber,  diikuti  dengan  melakukan  kritik  sumber,  interpretasi  sumber  dan rekonstruksi.  Tahap  heuristik  adalah  tahap  awal  berupa  penelusuran  dan mengumpulkan  data,  yang  merupakan  sumber  terpenting  dalam  penelitian  sejarah. Sumber-sumber  yang  dikumpulkan  berupa  arsip,  koran,  kajian  kepustakaan  dan wawancara.  Data  yang  telah  terkumpul  dilakukan  kritik,  baik  intern  (isinya),  maupun ekstern  (kondisi  data/sumber).  Tahap  berikutnya  adalah  melakukan  interpretasi (analisis  dan  sistesis)  atas  semua  sumber  yang  telah  dikritik.  Tahap  akhir  adalah menuliskannya  secara  hati-hati  agar  mampu  menghasilkan  produk  yang  dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Kuntowijoyo, 2013).
Penulisan ini juga menggunakan batasan spasial yaitu wilayah Sumsel khususnya yang  menjadi  arena  pemberontakan  PRRI  di  daerah  ini  yaitu  di  kota  Palembang, Bengkulu, dan Musi Banyuasin. Untuk batasan temporal digunakan tahun 1958 sampai tahun 1961. Pengambilan tahun ini didasari oleh permulaan terjadinya pemberontakan hingga berhasil ditumpas tahun 1961.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Penolakan  Dewan  Garuda  terlibat  dalam  Pemberontakan  PRRI  (Perbedaan Pandangan)
Penolakan daerah-daerah atas pemerintah pusat, tentunya didasari kekecewaan atas  belum  tampaknya  perubahan  khususnya  di  bidang  ekonomi.  Di  sisi  lain,  kondisi politik  juga  tidak  stabil,  persaingan  antar-partai  serta  sentimen  pada  ras  tertentu membawa  bangsa  yang  baru  merdeka  dan  lepas  dari  upaya  mempertahankan kemerdekaan,  menjadi  semakin  tidak  stabil.  Terjadilah  kabinet  jatuh-bangun  (Irawan, 2006; Kaban, 2000).
Wujud kekecewaan demi kekecewaan yang daerah-daerah rasakan, mendorong mereka  mendirikan  organisasi  berbentuk  Dewan-Dewan  Daerah  di  Sumatra,  yaitu Dewan Garuda, Dewan banteng dan Dewan Gajah. Dalam perjalanannya, dewan-dewan tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gerak perlawanan daerah khususnya di Sumatra. Setelah melahirkan “Piagam Palembang” yang memuat tentang pentingnya diadakan desentalisasi, dan melarang Komunisme. Sayangnya tuntutan tersebut belum juga  diakomodir  oleh  pemerintah,  sehingga  memunculkan  kesepakatan  untuk meningkatkan  pengambilalihan  sumber-sumber  ekonomi  yang  banyak  terdapat  di daerah  mereka,  yang  selama  ini  dikendalikan  oleh  pusat.  Selain  itu,  para  tokoh-tokoh tersebut  juga  membina  hubungan  yang  semakin  meningkat  dengan  Amerika  Serikat, Singapura, Tokyo, Taiwan dan Hongkong ((Kahin, 2005): 323; (Djarab, 2004): Pambudi
dkk, 2011:158; Chandra: 2015: 91-92; Sinolungan, 2016: 86-87; Subdirektorat Sejarah, 1987: 215; (Leirissa, 1992, hlm. 72)).
Sementara  itu,  pemerintah  pusat  menanggapi  hal  tersebut  dengan  cara melakukan  serangan  militer  yang  dahsyat  perlawanan  Sumatra  ini.  Mereka  juga mengambil  para  dedengkot  perlawanan  dari  militer  dan  sipil  (Ricklefs,  2007:  397). Penumpasan  terhadap  para  tokoh  pemberontak  itu  mengerahkan  semua  kesatuan, dengan  operasi  militer  bernama  Operasi  Sadar  (Sumsel),  Operasi  Tegas  (Riau),  dan Operasi 17 Agustus (Padang). Semuanya bertugas untuk merebut kembali wilayah yang telah dikuasai PRRI di Sumatra. (Kahin & Kahin, 1997).
Pemberontakan  yang  tengah  berkecamuk  di  Sumatra  Barat,  Tengah  dan  Riau tidak membuat Sumsel juga terlibat. Hal itu disebabkan telah terjadinya perbedaan sudut pandang  dalam  melihat  jalannya  perjuangan.  Letkol  Barlian  sebagai  kepala  Dewan Garuda menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah pusat dan daerah. Itulah  sebabnya,  ia  menyatakan  menarik  diri  dari  konflik  tersebut  dan  berada  di  luar arena.  Sikap tersebut mendapat dukungan dari Badan Koordinasi Organisasi-Organisasi Perantau  Sumatra  Tengah  (BKOPST).  Kelompok  ini  meminta  agar  Panglima  TT II/Sriwiaya  menjadi  penengah  dan  meredam  konfrontasi  antara  gerakan  PRRI  dan pemerintah  pusat  (Suara  Rakjat  Sumatra,  17  Februari  1958;  ANRI  (2012),  Bundel Konstituante 1956-1960 No. 199 dan No. 121;). Atas dasar itulah, maka Letkol. Barlian mengambil  langkah  dengan  membuat  rencana  guna  mempertemukan  Kepala  Staf  AD (KSAD)  A.H.  Nasution  dan  panglima-panglima  daerah  di  Pulau  Bangka (Desember/Januari 1958), namun usaha itu gagal. Langkah lain adalah menjadi inisiator pertemuan  di  Sungai  Dareh  yang  menghasilkan  ultimatum,  sekaligus  menjadi  saksi makin melebarnya perbedaan pola perjuangan 3 antara Letkol Barlian dan tokoh-tokoh PRRI. (Kahin-Kahin, (1997, hlm. 161 – 162); (2005, hlm. 319 – 320)).
Seiring dengan makin jauhnya gerakan dari dewan-dewan daerah, Letkol Barlian semakin  teguh  pendiriannya  bahwa  penyelesaian  damai  adalah  jalan  yang  terbaik. Akibatnya ada kecenderungan Dewan Garuda melepaskan diri dari Dewan Perjuangan 4 . Pendekatan  tokoh-tokoh,  diantaranya  Sjafruddin  Prawiranegara  dan  tokoh-tokoh  dari Sumatra  Barat  tidak mampu  meluluhkan  hati  Letkol Barlian  untuk  keluar dari  Dewan Perjuangan. (Rosidi, 2011, hlm. 328 – 329).
3 Kelompok  militer  menyatakan  siap  berperang  dengan  pusat.  Selain  itu,  terdapat  dua  kubu  yang  berlawanan, antara  yang  menginginkan  perundingan  yaitu  Natsir,  Syafruddin  P,  dan  Barlian.  Kelompok  lainnya  menuntut pemerintahan tandingan, yang dimotori oleh Simbolon, Soemitro dan Ahmad Husein.  (Djarab, 2004: 286; Kahin dan Kahin, 1997: 163). Setelah melakukan perundingan alot kedua kubu sepakat melahirkan keputusan berupa “menyetujui pendirian pemerintahan tandingan, sebagai posisi daya tawar (gertakan) terhadap pemerintah pusat agar tuntutan daerah disetujui”. (Chandra, 2015: 102-103). Sebagai penggagas pertemuan di atas, Letkol Barlian menolak tegas pembentukan pemerintahan tandingan, yang menurutnya justru akan menimbulkan perang saudara yang sangat merugikan semua pihak. (Kahin dan Kahin, 1997: 164-165; Djarab, 2004: 287)
4 Penolakan Barlian berdasarkan perhitungan yang matang, diantaranya adalah posisinya sebagai Panglima TT/II Sriwijaya masih lemah yang disebabkan berbagai faktor seperti loyalitas bawahan, etnisitas, kuatnya posisi AURI yang berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat, sedangkan mereka pemegang kendali lapangan udara Talang Betutu, dan lainnya. Namun, meskipun demikian tetap ada yang memberikan dukungan yaitu Komandan Batalyon Palembang (Mayor Nawawi). (Kahin dan Kahin, 1997: 166-167)
Ketika  diumumkannya  ultimatum  Dewan  Perjuangan,  maka  reaksi  dari  para pemimpin Sumsel (militer dan sipil) ditandai dengan dikeluarkannya pernyataan melalui RRI  Palembang  oleh  Perwira  Pers  TT  II/Sriwijaya  Lts.  Marah  Nazaruddin.  Isinya menyatakan bahwa pimpinan TT II/Sriwijaya sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk  tercapainya  perdamaian  melalui  musyawarah.  Untuk  itu,  maka  Letkol  Barlian mengirim  delegasi  ke  Jakarta  guna  menghadap  Presiden  Soekarno,  Perdana  Menteri Djuanda, dan KSAD A.H Nasution (Suara Rakjat Sumatra, 13 Februari 1958: 1). Walaupun upaya  itu  gagal,  namun  tetap  menunjukkan  besarnya  usaha  untuk  mengembalikan kondisi  seperti  sebelumnya.  Upaya  itu  mendapat  dukungan  dari  semua  golongan  di Sumsel.  Selain  itu,  juga  mengajak  masyarakat  untuk  terus  menjaga  ketertiban,  dan persatuan. (Suara Rakjat Sumatra, 14 Februari 1958: 1).
Sementara  itu,  pemerintah  pusat  menjalankan  misinya  dengan  cara  melakukan pendekatan  kepada  Letkol  Barlian.  Langkah  yang  ditempuh  adalah  mengirim  utusan yang terdiri dari tokoh-tokoh Sumsel yaitu kepala Staf Harun Sohar, dan Kol. Ibnu Sutowo yang  menduduki  posisi  sebagai  Deputi  II  KSAD  pada  14  Februari  1958  ke  Palembang guna membujuk Letkol Barlian agar tidak bergabung dengan gerakan yang berpusat di Sumatra Barat, sekaligus tetap berada di bawah naungan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Sebab dengan tidak terlibatnya Sumsel, maka akan melemahkan posisi Dewan Perjuangan  secara  politis  dan  militer.  Tawaran  tersebut  diterima  oleh  Letkol  Barlian dengan  syarat  pemerintah  harus  memenuhi  keinginan  masyarakat  dan  tokoh-tokoh daerah (Hanafiah, 1996: 288-289).
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  kehadiran  Ibnu  Sutowo  untuk “membersihkan” Sumsel dari anasir -anasir pendukung PRRI, dan hasilnya justru Letkol Barlian diberhentikan dari posisinya sebagai orang tertinggi di wilayah TT II/Sriwijaya. Meskipun demikian, Letkol Barlian tetap pada pendiriannya untuk tidak memihak pada salah  satu  golongan.  Buktinya  bulan  September  1958  penguasa  militer  ini  membuat keputusan agar rakyat dan militer tetap tenang, dan solid di bawah satu komando. Semua itu  demi  tercapai  cita-cita  yang  telah  dicanangkan  tanpa  mengorbankan  keselamatan negara (Suara Rakjat Sumatra, 17 Februari 1958: 1).

## Pemberontakan PRRI Sumatra Selatan
Pecahnya  pemberontakan  di  Sumatra  Tengah,  disikapi  oleh  penguasa  militer Sumsel dengan bersikap netral, ditandai dengan dikeluarkannya ”Pernyataan Kebulatan Rakyat  Sumsel”  yang  berisi  tentang  keteguhannya  memperjuangkan  tuntutan  daerah melalui jalur kompromi yang senantiasa berpegang pada Proklamasi 17 Agustus 1945. (Suara  Rakjat  Sumatra,  17  Februari  1958:  1).  Seruan  sikap  netral  Barlian  tersebut disambut penolakan oleh sebagian tokoh militer di TT II/Sriwijaya di bawah pimpinan Mayor Nawawi. (Fauziyah, Yusuf dan Alian, 2020). Mayor Nawawi menjadi tokoh utama dalam  pemberontakan  PRRI  di  wilayah  Sumsel.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  Ibnu Sutowo  selaku  pemimpin  Operasi  Sadar  harus  menghadapkan  Mayor  Nawawi  ke hadapan  KSAD  Nasution,  namun  gagal  sehingga  Mayor  Nawawi  diberhentikan
sementara 5 .  Pemberhentian  tersebut  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dari munculnya PRRI di Sumsel (Suara Rakjat Sumatra, 2 Mei 1958; Suara Rakjat Sumatra, 3 Mei 1958; Suara Rakjat Sumatra, 28 April 1956:).
Menyadari  kondisi  yang  ada,  maka  ia  mengambil  langkah  mundur  ke  Sungai Gerong  yang  merupakan  pusat  pengilangan  minyak  Stanvac  di  luar  kota  Palembang, dengan  membawa  satu  yon  pasukan  beserta  persenjataan,  kendaraan,  dan  peralatan komunikasi.  Di  sana  ia  mengumumkan  mendukung  gerakan  PRRI  di  Padang  dan berencana akan membangun pangkalan militer. (Kahin & Kahin, 1997). Akibatnya Ibnu Sutowo dan pasukannya menggempur Sungai Gerong, dengan bantuan pesawat tempur AURI dan pasukan KKO AL22. Pertempuran  hebat terjadi yang menyebabkan Nawawi bersama  pasukan  harus  menarik  diri  hingga  Bengkulu.  (Chandra,  2015).    Di  lokasi terakhir  ini  Nawawi  berhasil  membangun  kekuatan 6 ,  juga  membuat  PRRI  di  wilayah MUBA  berkat  kedekatan  hubungannya  dengan  M.  Qorik  Ujud 7 yang  merupakan  tokoh militer terkemuka di sana. (Haris, 2010).
Sepanjang  tahun  1958-1959,  Nawawi,  M.  Qorik,  dan  Zakaria  Kamidjan  fokus membangun  kekuatan  tempur  PRRI,  dan  merekrut  banyak  sukarelawan  untuk mendukung perjuangan mereka. Orang-orang baru tersebut umumnya berasal dari dari masyarakat sipil, maka diadakan pelatihan militer sekitar satu tahun (akhir tahun 1959). Pasukan  yang  sudah  terlatih  itu,  disiapkan  untuk  bertugas  sektor-sektor  tempur diberbagai daerah. Operasi militer yang dijalankan adalah melakukan patroli, menyerang asrama militer, dan markas tentara pemerintah pusat.  Strategi yang dijalankan adalah perang  gerilya,  yaitu  menyergap  dan  lari  memasuki  hutan  (mereka  menguasai  hutan- hutan  di  MUBA  dan  Bengkulu).  Pola  tersebut  menyulitkan  Angkatan  Perang  Republik Indonesia  (APRI) 8 ,  untuk  segera  mengakhiri  pemberontakan  yang  terus  berlangsung hingga tahun 1960. APRI hanya mampu menduduki pusat-pusat keramaian masyarakat
5 Pemberhentian itu diikuti menciduk perwira-perwira militer. Peristiwa itu membuat situasi makin tegang. Dua tokoh yang condong kepada pemerintah menuntut  Barlian agar tunduk kepada pimpinan militer di Jakarta, dan memberantas pemberontak. Di mata mereka Barlian sama sekali tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan  masalah  politik  di  daerah  ini.  Dalam  kondisi  demikian,  Barlian  mengajukan  “istirahat”  dengan alasan  kesehatan.  Namun,  justru  kondisi  itu  dimanfaatkan  oleh  Ibnu  Sutowo  untuk  memberhentikan  Barlian sebagai panglima, dan segera menggantinya, dengan alasan demi kelancaran pemberantasan perlawanan di sini. (Suara  Rakjat  Sumatra,  30  April  1958;  Mahjumah,  1972:  283-286).  Tindakan  berikutnya  diambil  oleh  Ibnu Soetowo  adalah  melakukan  pengejaran  terhadap  paasukan  Nawawi,  sehingga  Nawawi  dengan  pasukan  harus keluar dari Palembang (Chandra, 2015: 111).
6 Kekuatan pemberontakan di Sumsel mencapai ribuan, dengan dibagi lagi atas bagian-bagian atau sektor. Sektor terkuat  I,  II,  III  di  MUBA  dengan  kekuatan  milisi  sebanyak  ratusan  orang,  lengkap  dengan  persenjataannya. (Wawancara dengan Bapak Harom Basri, 29 Maret 2020).
7 M. Qorik mendapat dukungan dari tokoh-tokoh ulama, militer dan elit lokal, yaitu  Agustjik (Karang Anyar), Basri  Buyung  (Keluang),  Rainsun  dan  Akun  (Rantau  Panjang),  Makmun  (Lumpatan),  Keria  Hakim  (Muara Teladan), Kofli, K.H Amer Hamzah, Wahid, Malik H. Deris dan kawan-kawannya dari golongan militer, serta dari golongan pemuda. Akibatnya anggota pasukan M. Qorik dengan cepat berkembang. (Haris, 2010: 183-184). 8 Sejak  September  1958,  TT  II/Sriwijaya  telah  mengirimkan  beberapa  batalyon  tempur  ke  lokasi-lokasi  yang dikuasai oleh PRRI khususnya di daerah MUBA, Bengkulu, dan Jambi. Sebelumnya pasukan pemerintah pusat (APRI) telah merazia militer, sebab dicurigai ada militer yang berpihak kepada golongan pemberontak. Dalam penggeledahan tersebut mereka menangkap beberapa tokoh, diantaranya Ov. Effendy, Lts. Marah Nazaroeddin, dan  lainnya.  Semuanya  dibawa  ke  Jakarta  untuk  dimintai  pertanggungjawaban.  Selain  itu,  mereka  juga menemukan persenjataan, beberapa granat yang diduga untuk  PRRI, dan menyita kantor media  yang pro pada gerakan PRRI. (Suara Rakjat Sumatra, 3 Mei 1958; Suara Rakjat Sumatra, 2 Mei 1958)
seperti dusun, kampung, desa, atau kota. Sedangkan pasukan PRRI bermarkas di hutan- hutan lebat yang mampu melindungi mereka dengan baik. Kontak senjata hanya dapat dilakukan  ketika  pasukan  APRI  lengah,  mereka  menghindari  perang  secara  terbuka karena lemahnya kekuatan yang mereka miliki, dibandingkan dengan pasukan APRI.
Kekuatan  terbesar  yang  dimiliki  oleh  PRRI  Sumsel  adalah  MUBA,  sehingga dijadikan basis perlawanan. Itulah sebabnya TT II/Sriwijaya memfokuskan serangan di wilayah  itu,  dan  menjadikannya  Daerah  Operasi  Militer  (DOM).  Perubahan  status tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat setempat, mereka sering kali menjadi korban  salah  sasaran  atau  salah  tuduh.  Bahkan  seringkali  mereka  menjadi  kambing hitam, baik dari pihak APRI maupun  PRRI. Penduduk sering kali  dituduh sebagai kaki tangan PRRI atau APRI. Akibatnya masyarakat kesulitan bergerak, dan mencari nafkah yang  umumnya  bekerja  menggarap  karet,  berkebun  sayuran  dan  bersawah.  Apalagi setelah APRI mengeluarkan larangan bagi penduduk pergi ke kebun, sebab mereka sering kali  memberikan  bantuan  makanan  kepada  pasukan  PRRI.  Jika  larangan  tersebut diabaikan,  maka  kebun-kebun  mereka  dibakar,  sebagaimana  yang  terjadi  di  Lubuk Keduduk,  Talang  Sungai  Mandi,  Piase,  Sungai  Tempale.  Selain  itu,  pasukan  APRI  juga melakukan  pengeledahan  terhadap  rumah-rumah  warga  yang  salah  satu  anggota keluarganya ikut gerakan PRRI akan diberi tanda G atau X 9 . Selain memberikan tanda, anggota  APRI  juga  membongkar  atap-atap  rumah  pemimpin-pemimpinnya.  Bahkan terjadi  perang  terbuka  di  sana,  sehingga  anggota  militer  pemerintah membumihanguskan  seluruh  Dusun  Tanjung  Durian.  Dengan  demikian,  perang  itu mendatangkan  banyak  kerugian  bagi  seluruh  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  mereka menuntut agar perang segera diakhiri (Haris, 2010).
Sayangnya  bukan  berdamai,  malah  kembali  terjadi  perang  terbuka  dari  kedua belah  pihak.  Pasukan  PRRI  terus  menyerang  pos-pos  APRI  dan  menghadang  patroli keamanan.  Sedangkan  APRI  menyelusuri  hutan-hutan  MUBA,  dan  Bengkulu  untuk mencari markas PRRI, dan memburu anggota pasukannya. Lokasi-lokasi kontak senjata secara  langsung  terjadi  di  sekitar  MUBA,  yaitu  di  Dusun  Danau  Cala,  Sungai  Pinang Rantau Panjang, Padang Windu, Talang Piase, Talang Sungai Mandi, Teluk Kijing, Sungai Angit,  Talang  Sungai  Sangkut,  Lubuk  Pandan,    Pengabuan,  Keban,  dan  lainnya  (Haris, 2010).  Banyak  anggota  PRRI  dan  APRI  yang  gugur,  mereka  saling  merampas persenjataan,  juga  membuat  pernyataan  bahwa  salah  satu  pihak  telah  berhasil mengalahkan lawan. Sepanjang tahun 1960 pasukan PRRI Sumsel berhasil mengungguli pertempuran  gerilya  dan  penyergapan,  sedangkan  untuk  pasukan  APRI  mengungguli pertempuran frontal (Wawancara Dengan Basri, 29 Maret 2020).
Seiring  dengan  berjalannya  waktu,  ditengah  masa  gemilang  dari  pasukan  PRRI Sumsel, malah terjadi perselisihan antar-elite yaitu antara Nawawi dan Zakaria Kamidjan dalam memperebutkan posisi pimpinan PRRI Sumsel. Zakaria yang merasa setara dengan Nawawi,  hendak  menjadi  pemimpin  PRRI  dan  menggeser  Nawawi.  Nyaris  terjadi bentrokan  antara  pasukan  Zakaria  dan  Nawawi.  Zakaria  mendapat  dukungan  dari
9 Tanda  tersebut  merupakan  kesepakatan  dari  para  pemimpin  PRRI  untuk  memudahkan  dalam  menjalankan misinya. (Haris, 2010)
Bengkulu,  ditambah  pasukannya  sendiri  yang  mencapai  jumlah  ratusan  orang. Sedangkan  pasukan  Nawawi  berjumlah  lebih  besar  dari  pasukan  Zakaria,  ditambah pasukan  dari  Sumatra  Utara  dan  Sumatra  Barat.  Selanjutnya,  Zakaria  mengambil  alih kekuasaan dari Nawawi, dan mengeluarkan maklumat bahwa semua pasukan Nawawi harus  ditangkap.  Bahkan  Zakaria  membuat  pernyataan  bahwa  ia  adalah  pemimpin tertinggi di Sumsel. Selanjutnya, ia mengirim milisinya untuk membersihkan milisi-milisi yang yang berpihak pada musuhnya. Otomatis ini menyebabkan terjadinya peperangan anta-kedua kubu di Bengkulu. Dalam pertempuran itu Letnan Mustofa terbunuh, yang berarti  merupakan  kerugian  besar  bagi  pihak  Panglima  Nawawi.  Zakaria  pun  lalu mengangkat dirinya sebagai Komandan Sub Teritorial Bengkulu dengan Salamun sebagai wakilnya  (Batanghari  Sembilan,  7  Desember  1960:  1).  Peristiwa  di  atas  memaksa Nawawi meninggalkan Bengkulu menuju MUBA untuk mendapatkan perlindungan dari M.  Qorik.  Konflik  internal  itu  terus  melanda  PRRI  hingga  penghujung  tahun  1960. Akibatnya,  pelan  tapi  pasti  kekuatan  PRRI  Sumsel  mulai  melemah  dan  memunculkan opini untuk mengakhiri perjuangan ditengah-tengah anggota PRRI.

## Pemberontakan PRRI Sumsel Berakhir
Tahun  1961  merupakan  masa  mundurnya  perlawanan  PRRI,  baik  di  pusat maupun Sumsel, setelah dihadapkan pada berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal.  Di  dalam tubuh  PRRI  pusat  terjadi  perbedaan  pandangan  yang  tajam,  sejak dicanangkannya  rencana  pendirian  konstitusi  Republik  Persatuan  Indonesia  (RPI). Kalangan  militer  mulai  bergerak  sendiri  tanpa  menghiraukan  kelompok  sipil  PRRI. Sementara itu PRRI Sumsel juga dihadapkan pada masalah yang tak kalah beratnya yaitu upaya  kudeta  yang  dilancarkan  oleh  Zakaria  terhadap  Nawawi,  membuat  kondisi menjadi  kacau,  sehingga  Nawawi  harus  mundur  ke  MUBA  dan  itu  menurunkan  moril anggota  PRRI  Sumsel.  Di  sisi  lain,  pasukan  pemerintah  pusat  makin  meningkatkan agresivitas operasi militer untuk menumpas pemberontakan PRRI. Hasilnya APRI sukses merebut markas pusat PRRI di Koto Tinggi, dan merampas semua persenjataan beserta peralatan komunikasi di sana. Faktor terpenting melemahnya moril perjuangan pasukan PRRI adalah tawaran damai dari pemerintah, sehingga PRRI kehilangan sekitar 75 persen dari  seluruh  anggota  pasukannya.  Tampaknya  mereka  telah  lelah  menjalankan peperangan yang berkepanjangan, dengan amunisi seadakan karena makin berkurang. (Kahin & Kahin, 1997, hlm. 277). Sementara itu, PPRI Sumsel selain dihadapkan dengan konflik  internal,  dengan  krisis  logistik  dan  ransum.  Di  sisi  lain,  APRI  semakin  agresif melancarkan gempurannya, sehingga posisi PRRI Sumsel semakin terjepit. Dalam kondisi demikian, dan melihat kondisi PRRI Pusat yang telah hancur, maka para pemimpin PRRI Sumsel  memutuskan  untuk  menyudahi  perjuangan,  dan  mulai  menyusun  rencana perdamaian (Wawancara dengan harom Basri, 30 Maret 2020, dan wawancara dengan Fuad, 28 Maret 2020).
Tindaklanjutnya  adalah  mulai  memasuki  pertengahan  1961,  para  tokoh pemebrontakan di Sumatra Tengah dan Sumsel menyatakan berhenti berperang. (Kahin, 2005,  hlm.  354 – 355).  PRRI  Sumsel  perdamaian  didahului  dengan  perundingan- perundingan.  Pihak  APRI  dari  TT  II/Sriwijaya  diwakili  oleh  Abdul  Kohar  Huduyo,
pemerintah pusat diwakili oleh Kolonel Sabirin. Sedangkan PRRI diwakili oleh M. Qorik dengan perantara K.H. Rasyid Siddik yang merupakan sahabat M. Qorik. (Haris, 2010).
Akhir kesepakatan damai berhasil ditetapkan, dan A.H. Nasution selaku pimpinan tertingggi Angkatan Darat berjanji akan memberikan konpensansi berupa amnesti bagi seluruh anggota PRRI. Langkah pertama yang ditempuh adalah gencatan senjata, diikuti langkah  berikutnya  yaitu  masing-masing  pimpinan  dari  kedua  belah  pihak menginstruksikan  kepada  seluruh  pasukannya  untuk  menahan  diri,  dan  tinggal  di markas  masing-masing.  Akhirnya  pada  Desember  1961  kesepakatan  damai  dapat diwujudkan di Desa Rantau Panjang. Negosiasi dilakukan di atas perahu di tengah sungai terbesar di Sumsel, dan dihadiri oleh perwakilan kedua belah pihak. Selebihnya berjaga di kedua sisi sungai. Tokoh-tokoh PRRI Sumsel diwakili oleh mediator Muhammad Zein. Sedangkan  Nawawi  dan  M.  Qorik  sebagai  pimpinannya.  (Wawancara  dengan  harom Basri,  29  Maret  2020).  Tuntutan  mereka  diterima  oleh  pemerintah  pusat,  meliputi adanya pengampunan atas semua anggota PRRI Sumsel. Mereka juga mendapat ransum untuk masa enam bulan ke depan, sekaligus mendapat dana selama enam bulan sesuai posisinya, serta boleh kembali bertugas sebagai prajurit jika sebelum berasal dari APRI, sedangkan  yang  bukan  dari  militer  diperkenankan  memilih  apakah  menjadi  militer dengan  mengikuti  latihan  terlebih  dahulu,  atau  tetap  menjadi  masyarakat  sipil (Wawancara dengan Fuad, 28 Maret 2020).
Setelah  perdamaian  terwujud,  maka  para  mantan  PRRI  mulai  kembali  ke kehidupannya  masing-masing  (militer  atau  sipil)  untuk  kembali  hidup  normal. Masyarakat  menyambut  dengan  antusias  perdamaian  tersebut,  dan  kembali  menata kehidupan mereka dengan sebaik-baiknya tanpa dilanda rasa takut dan was-was. Untuk memperingati  peristiwa  istimewa  itu,  maka  pada  Januari  1962,  diadakanlah  acara perayaan  perdamaian  di  Lapangan  Sepakbola  Sekayu  yang  dihadiri  oleh  seluruh masyarakat (Haris, 2010). Semua orang bersuka cita menyambut acara perdamaian itu, dengan  menyembelih  seekor  kerbau  bertanduk  rungkup  (tanduk  yang  memutar kebelakang yang menandakan bahwa kerbau tersebut tidak dapat lagi ‘menanduk’ untuk melukai  lawannya)  yang  memiliki  arti  filosofis yaitu  “ perdamaian ” antara  mantan anggota  PRRI  dan  APRI.  Acara  tersebut  dihadiri  KSAD  A.H.  Nasution,  Panglima  TT II/Sriwijaya Harun Sohar dan pejabat militer-sipil Sumsel lainnya. Setelah selesai, para mantan anggota PRRI diberikan tawaran bergabung ke dalam APRI. Mereka yang mau bergabung langsung diberangkatkan ke Desa Serong-MUBA untuk ditempa lebih lanjut menjadi prajurit militer APRI.

## KESIMPULAN
Pemberontakan  PRRI  di  Sumsel  merupakan  bagian  dari  PRRI  yang  berpusat  di Sumatra barat. Pemberontakan tersebut merupakan peristiwa politik yang berawal dari ketidakpuasan  daerah  terhadap  kebijakan-kebijakan  pemerintah  pusat  terkait pembangunan,  ekonomi,  perimbangan  keuangan,  dan  kesejahteraan  sosial. Ketidakpuasan  ini  bertepatan  dengan  konflik  internal  militer  Angkatan  Darat  antara komando  pusat  dan  komando  daerah.  Selanjutnya,  para  tokoh  militer  daerah
mengkoordinir aspirasi ketidakpuasan tersebut, dan memimpin sebuah gerakan protes terhadap  pemerintah  pusat.  Protes  tersebut  berkembang  menjadi  usaha pembangkangan,  sebab  pemerintah  pusat  tidak  mengindahkan  tuntutan  daerah. Akhirnya pecah pemberontakan PRRI di Sumata.
Pada  mulanya  Dewan  Garuda  Sumsel  berperan  aktif  dalam  upaya  menuntut keadilan  kepada  pemerintah  pusat.  Namun,  setelah  gerakan-gerakan  yang  ada berkembang mengarah kepada pembangkangan, maka Letkol Barlian selaku pemimpin tertinggi dari Dewan Garuda menolak bergabung. Itulah sebabnya pada perkembangan selanjutnya Dewan Garuda tidak ambil bagian dalam pemberontakan PRRI Sumsel.  PRRI Sumsel  muncul  sebagai  penyataan  menolak  dominasi  pusat  dan  melihat  tidak  adanya solusi  yang  ditawarkan  oleh  pemerintah.  PRRI  Sumsel  didirikan  dan  dipimpin  oleh Nawawi. Dalam menjalankan misinya Nawawi mundur hingga Bengkulu, dan menyusun kekuatan  di  sana  bersama-sama  dengan  Zakaria  Kamidjan.  PRRI  juga  berkembang  di MUBA di bawah pimpinan M. Qorik.
Gerakan  Nawawi  baru  bisa  dihentikan  setelah  tiga  tahun  berkeliaran  di  hutan- hutan  Muba  dan  Bengkulu.  Nawawi  mengakhiri  pemberontakan  PRRI  Sumsel  setelah para  koleganya  (PRRI  Pusat)  menyerahkan  diri  pada  pemerintah  pusat  di  sepanjang tahun  1961,  juga  karena  konflik  internal  dan  makin  menipisnya  logistik  dan  ransum. Selain itu, posisi mereka semakin terdesak dengan gencarnya gempuran dari pihak APRI. Perlawanan-perlawanan baru dapat diakhiri setelah dilakukan serangkaian perundingan yang berujung pada kesepakatan untuk mengakhiri peperangan dengan mengakomodir seluruh tuntutan PRRI Sumsel.
-Ucapan  Terima  kasih  disampaikan  kepada  Bapak  Drs.  Supriyanto,  M.Hum  atas bimbingan beliau.-

## DAFTAR PUSTAKA Buku dan Jurnal
Chandra, R. (2015). Kontestasi Politik di Palembang 1950-1970: Dinamika Politik Islam dari Liberal Sampai Transisi Menuju Orde Baru. Yogyakarta: IDEA Press.
Chandra, R. (2016). KARET PALEMBANG : 1, 21– 45.
Djara b, H. (2004). Mendahului Semangat Zaman : Letkol Barlian (Panglima TT II Sriwijaya 1956-1958). Jakarta: Cikal Media.
Doeppers,  D.  F.  (1972).  An  Incident  in  the  PRRI/Permesta  Rebellion  of  1958.  Indonesia, 14(14), 182. https://doi.org/10.2307/3350738
Fauziyah, A., Yusuf, S., & Alian, A. (2020). Peranan Letnan I Nawawi Manaf Di Bengkulu Pada Masa  Revolusi  Fisik  Tahun  1945-1949.  Agastya:  Jurnal  Sejarah  Dan Pembelajarannya, 10(1), 67. https://doi.org/10.25273/ajsp.v10i1.4343
Haris,  Y.  (2010).  Pergolakan-Pergolakan  Di  Daerah  Musi  Banyuasin.  Palembang: Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.
Irawan, B. B. (2006). Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. Perspektif, 5(3), 54 – 64. Kaban, R. (2000). PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA. Perspektif, 5(3), 158 – 169. Kahin, A. R. (2005). Dari pemberontakan ke integrasi Sumatra Barat dan politik Indonesia, 1926-1998. Yayasan Obor Indonesia.
Kahin,  A.  R.,  &  Kahin,  G.  T.  (1997).  Subversi  sebagai  politik  luar  negeri:  menyingkap keterlibatan  CIA  di  Indonesia  [Subversion  as  Foreign  Policy,  the  Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia — 1995], translated by RZ Leirissa (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti). Leirissa, RZ, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Pengantar Ilmu Sejarah.
Leirissa,  R.  Z.  (1992).  PRRI – PERMESTA:  Membangun  Indonesia  Tanpa  Komunis.  Jakarta: Grafiti Pers.
Maulida, F. H. (2018). Hitam Putih Prri-Permesta: Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956-1961.
Paradigma, Jurnal Kajian Budaya, 8(2), 174.
https://doi.org/10.17510/paradigma.v8i2.180
Panggabean, M. (1993). Berjuang dan mengabdi. Pustaka Sinar Harapan.
Rosidi,  A.  (2011).  Sjafruddin  Prawiranegara  Lebih  Takut  Kepada  Allah  SWT.  Jakarta:  PT Dunia Pustaka Jaya.
Sartono,  K.  E.  (2009).  Kajian  Konstitusi  Indonesia  Dari  Awal  Kemerdekaan  Sampai  Era Reformasi. Humanika, 9(1), 93 – 106. https://doi.org/10.21831/hum.v9i1.3786
Sugono.  (2008).  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi  Keempat.  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Arsip dan Dokumen ANRI. (2012). Bundel Syafruddin Prawiranegara .
Koran Suara Rakjat Sumatra (Palembang, 1958) Batanghari Sembilan (Palembang, 1960)

## Wawancara
No Nama Jenis Kelamin Umur Taggal Wawancara Keterangan 1 Fuad Laki-laki  77 Tahun  28 Maret 2020 Mantan Ajudan M Qorik. 2 Harom Basri Laki-laki   78 Tahun 29 Maret 2020 Mantan Ajudan M. Qorik