94 | Iromi Ilham

## RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP ELITE BARU PASCA-HELSINKI DI ACEH
Iromi Ilham
iromi_vlx@yahoo.com Lembaga Seuramoe Budaya Abstract
The  reconcilement  of  Helsinki  became  the  gateway  of  the  Acehnese transformation which has implicated to the social and political change in Aceh. One other thing is the   emergence of former GAM fighter as the new Acehnese elite. The collective trauma of the Aceh community led by "outsiders" before Helsinki treaty years ago made the people of Aceh  want  to  leave  hope  to  the awaknanggroe .  However,  over  the time, as if the history of the past was repeated. People feel the social imbalance  that  practiced  by  the  new  elite  who  ever  once  existed  as "justice fighters". The failure of reciprocity practiced by the elite as a form of responsibility to the people causes the resistance from society, whether it is in an insinuation or in the open pattern. This is the main study  in  this  paper.  Finally,  the  propaganda Meunyoe  keun  ie, mandum  leuhob.Meunyoeu  keun  droe  teuh,  mandum  gob which  was once massively  accepted,  has  expressed  to  a  new  antithesis; Nibak ngeun ie, mangat ngeun leuhob, nibak ngeun droeu teuh, mangat that ngeun gob.
Keywords : GAM, New Elite, Resistance, Aceh

## PENDAHULUAN
Suatu ketika, saat jalan-jalan sore di wilayah Aceh Besar, saya terjebak hujan dan terpaksa harus mencari tempat berteduh. Warung kopi adalah pilihan bijak disaat kondisi untuk meneruskan perjalanan sudah  bukan  pilihan.  Di  pintu  masuk  warung  tersebut,  terlihat seorang  pria  dengan  postur  tubuh  atletis.  Gayanya  yang nyeleneh sangat kontras dengan penampilannya yang “elegan”. Kemeja kotak- kotak  dengan  paduan  jeans  bermerek  yang  dikenakan,  lebih  dari cukup  untuk  menutup  identitas  dirinya  yang  sebenarnya.  Walau pakaian  sudah  terlihat  sedikit  lusuh,  tetapi  mampu  membuat  siapa pun yang asing di kawasan itu, seperti saya, ragu untuk mengatakan “ada yang tidak beres dengan orang itu”.
Tidak  lama  kemudian,  ia  berjalan  mendekati  tempat  saya duduk.  Saat  berhadapan  dalam  jarak  satu  meter,  ia  berbicara menggunakan  bahasa  tubuh  yang  mengisyaratkan  meminta  saya untuk  memberinya  sebatang  rokok.  Ia  menunjuk  ke  kotak  putih bertuliskan  “Marlboro”  yang  dari  tadi  terletak  indah  di  samping secangkir  kopi  yang  masih  mengepulkan  asap.  Lantas,  saya menyuguhkan  isi  kotak  tersebut. Setelah  mengambil  sebatang,  ia langsung  berlalu  tanpa  mengucap  sepatah  kata  pun.  Gelagat “kebingungan” saya tercium oleh seorang pria paruh baya yang duduk tidak jauh dari tempat saya.
Sejurus kemudian, pria itu –yang kemudian saya tahu bernama Yusuf-menghampiri saya dan kami terlibat dalam obrolan singkat. Di sela-sela  itu,  Yusuf  berucap “adak  pih  ka  meunan,  nyan  pejuang awai…” ,1 sembari  telunjuk  kanannya  diarahkan  ke  pemuda  yang sempat membuat saya tersenyum sendiri.
Di desanya, pemuda “pejuang” itu biasa disapa Wa Ang. Dulu, ia adalah mantan kombatan GAM yang berjuang untuk kemerdekaan
1 Terjemahan:  “Walaupun  penampilannya  begitu,  dia  adalah  mantan  pejuang  (GAM) dulu”.
Aceh.  Meskipun  Wa  Ang  bukan  tokoh  sentral  dalam  perjuangan, namun  keberadaannya  bisa  dikatakan    sangat  penting.  Ia  adalah orang yang pertama memberi informasi kepada anggota GAM lainnya jika  TNI  sudah  mulai  bergerak  masuk  untuk  menyisir  wilayah pedalaman  untuk  operasi.  Sehingga  anggota  GAM  lainnya  bisa mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  segala  kemungkinan  yang akan  terjadi.  Dalam  istilah  lokal,  profesi  seperti  Wa  Ang  sering disebut dengan istilah “ awak mat radio ”2.
Yusuf melanjutkan bahwa keberadaannya sebagai orang yang terlibat  dalam  institusi  GAM  tercium  aparat  keamanan  sehingga pernah mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak aparat Indonesia  yang  berujung  pada  gangguan  mental.  Namun kondisinya saat ini sudah lebih parah lagi disebabkan tidak terurus secara medis. Pasca  damai,  ia  termasuk  kombatan  yang  tidak  mendapat  pehatian khusus dari para petinggi GAM lainnya di wilayah tersebut. Ia hanya mendapatkan satu unit mesin perontok padi sebagai kompensasi dari perundingan damai. Selebihnya, ia tidak mendapat apa-apa layaknya teman-teman  pejuang  lainnya  yang  sebagian  besar  sudah  suskses secara ekonomi.
Semakin  hari,  Wa  Ang  semakin  tersisihkan  dari  kawan seperjuangannya,  karena  itu  pula  membuat  gangguan  mentalnya semakin  parah.  Ia  memang  tidak  pernah  menggangu  orang  lain. Kebiasaannya hanya meminta rokok dari siapa saja yang ada. “ Dulu saat  masih  di  hutan,  mereka (GAM) masih  bisa  sebatang  rokok dihisab  bersama,  namun  sekarang  mereka  saling  sikat  dalam memperebutkan  uang  yang  diberi  Jakarta ”  ketus  Yusuf  diakhir pembicaraan.
2 Orang  yang  memegang  saluran  komunikasi  radio  HT  ( handy  Talky )  dan  tugasnya sebagai informan. Pada saat konflik, biasanya mereka bertugas untuk memantau keadaan dan memberi  informasi  jika  ada  TNI  atau  Aparat  keamanan  yang  masuk  untuk  menyisir keberadaan  GAM.  Mereka  tinggal  bersama  masyarakat  atau  di  tempat  keramaian  supaya mudah mendapatkan informasi jika ada pihak musuh yang mendekat.
“Badai pasti berlalu”, begitu ungkap Berlian Hutahuruk dalam tembang  lawasnya.  Begitupun  badai  yang  membuat  saya  harus menepi.  Kemudian  saya  pamit  dan  melanjutkan  perjalanan  sore  itu yang kian syahdu ditemani aroma debu yang basah bersebab hujan.
Kisah  Wa  Ang  bisa  jadi  salah  satu  dari  sekian  banyak  cerita pilu  yang  dirasakan  mantan  pejuang  dan  masyarakat  Aceh  yang pernah  memiliki  pengalaman  hidup  dalam  dunia  yang  dipenuhi peluru.  Lakon  perang  bagi  masyarakat  Aceh  seakan  sudah  seperti konstruksi  budaya  generik  yang  turun-temurun  dari  generasi  ke generasi. Perang, senjata, tembakan, darah dan segala sesuatu yang berbau  konflik  sudah  begitu  akrab.  Meskipun  damai  telah  menyapa Aceh, sayup-sayup juga masih terbaca di lembaran surat kabar lokal jika senjata masih saja menyalak dan memakan korban. Hanya saja, suara tembakan dan darah yang mengalir pasca Helsinki, tidak lagi bermuara  pada  konflik  politik  GAM  dan  Pemerintah  Pusat,  tetapi dianggap  sebagai  kejadian  “kriminalitas  biasa”.  Meski  tidak  bisa dipungkiri,  beberapa  peluru  yang  melejit,  tetap  saja  meninggalkan selongsong yang berbau politik.
Kini,  damai  telah  tersemai  di  bumi tanoeh  rincong . Implikasi perdamaian termanifestasi dalam perubahan konstelasi sosio-kultural dan  sosio-politik  masyarakat  Aceh.  Tidak  berlebihan  jika  MoU Helsinki  dianggap  sebagai  titik  kulminasi  lahirnya  peradaban  baru. Sebuah peradaban yang sarat pada agenda-agenda transformasi, baik yang  bersifat  analitis, historis,  maupun  praktis.3 Salah  satu  agenda transformasi yang terlihat jelas hari ini adalah munculnya elite baru Aceh dari kalangan mantan pejuang GAM. Elite baru yang dimaksud adalah sekelompok individu yang berafiliasi dengan GAM, baik secara langsung  maupun  tidak  langsung  yang  sudah  berhasil  mencapai kedudukan  dominan  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh,  baik  itu memiliki  kekuasaan,  kekayaan,  maupun  kehormatan.  Evers  dan
3 Irwan  Abdullah, ‘Tantangan  Pembangunan  Ekonomi  dan  Transformasi Sosial:  Suatu Pendekatan Budaya” , Jurnal Humaniora , Vol, XIV, edisi 3, 2002, hal. 260-270.
Schiel  menyebutnya  sebagai  kelompok-kelompok  strategis  yang  kini memiliki  fungsi  untuk  perkembangan  politik,  reformasi  ataupun revolusi dalam masyarakat.4
Peran yang dominan dan akses yang terbuka terhadap pusat- pusat kekuasaan, memunculkan beragam kekhawatiran dari berbagai kalangan  di  Aceh.  Misalnya  apa  yang  diungkapkan  oleh  pengamat politik,  Fachry  Ali,  dalam  seminar  nasional  “Studi  Sosiologi  Agama dan  Persoalan  Sosial  Keagamaan  di  Aceh”  yang  digelar  Fakultas Ushuluddin  dan  Filsafat  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Ar-Raniry. Menurutnya,  komunitas  elite  baru  di  Aceh  yang  merupakan  produk MoU  Helsinki  bukan  lahir  dari  landasan  profesionalisme  sejati, sehingga kalangan “super elite” baru di Aceh akan melahirkan kelas masyarakat  konsumtif  di  mana  perputaran  uang  yang  tidak  sehat begitu  kentara  di  kalangan  elite  tersebut,  hal  ini  dikarenakan sebagian pendapatan dikuasai oleh kelas masyarakat tersebut, Fachry Ali menyebutnya sebagai “kaum romantisme masa lalu”.5
Kekhawatiran  Fachry  Ali  menjadi  kenyataan  dengan  melihat beragam  gejolak  dan  resistensi  yang muncul  dari  kalangan  akar rumput.  Kesejahteraan  yang  menjadi  harapan  masyarakat  Aceh ketika  sudah  di  bawah  kuasa awak  nanggroe masih  dipertanyakan dan  diperdebatkan  oleh  beberapa  pihak.  Kala  Aceh  masih  bergolak, masyarakat  Aceh  di  berbagai  pelosok  bersatu padu  “berjuang” bersama GAM, sementara saat ini, ketika perdamaian telah tercipta, GAM dianggap melupakan bantuan rakyat di masa konflik.
Padahal,  efek  dari  membantu  perjuangan  adalah  mendapat Shock  terapy dari  pihak  TNI,  semisal  pembunuhan  kilat, penangkapan,  pembunuhan  sewenang-wenang,  penyiksaan  tanpa pengadilan, dan pelecehan seksual. Sasaran perlakuan tersebut tidak
4 H.  D  Evers  &  Schiel,  T., Kelompok-Kelompok  Strategis:  Studi  Perbandingan  tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990).
5 http://aceh.tribunnews.com/2014/08/21/generasi-helsinki-rentan-tersingkir
hanya bagi anggota GAM, tetapi juga bagi masyarakat yang dicurigai sebagi  teman,  kerabat,  atau  saudara  dari  anggota  pejuang  yang dianggap  pernah  memberi  bantuan  terhadap  perjuangan  GAM.6 Dalam  catatan  Aspinal, thirty-three  thousand  people  lost  their  lives violently during the twenty-nine years of the conflict. 7
Pada  titik  inilah  muncul  gesekan  dan  resistensi  yang dijewantahkan dalam berbagai  bentuk.  Terlihat  kekecewaan  di sana ketika harapan dan kenyataan tidak berjalan selaras. Kisah Wa Ang, sang  “pejuang”  yang  terbuang  itu  bisa  menjadi  batu  loncatan  akan hadirnya  tulisan  ini.  Dalam  bahasa  yang  sederhana,  tulisan  ini hendak mengkaji tentang bagaimana pola resistensi masyarakat Aceh terhadap elite politik baru yang muncul pasca MoU Helsinki. Secara teoritis,  diskusi  ini  diharapkan  menjadi  bagian  kecil  dari  bacaan ilmiah yang kemudian bisa menambah wawasan keilmuan, terkhusus tentang perubahan fenomena sosial-budaya dan politik di Aceh pasca Helsinki yang dilihat dari kaca mata antropologis. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, di mana bisa menjadi  “cermin  reflektif”  bagi  para  elite  baru  Aceh  dalam  melihat perubahan-perubahan  dan  respon  masyarakat  ketika  Aceh  sudah dalam genggaman awak droe .

## METODE
Saya  tidak  memberikan  batasan  geografis  yang  kaku  dalam kajian ini karena lokus utamanya adalah bagaimana menemukan pola resistensi  masyarakat  Aceh  terhadap  elite  baru.  Ketika  saya mengunjungi  banyak  tempat  di  Aceh,  segala  informasi  dan  hasil observasi empiris yang menurut saya relevan dengan kajian ini, maka akan  menjadi  data  yang  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif
6 M. I. Sulaiman, Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan, dan Gerakan (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2000).
7 E. Aspinall, ‘The  Construction  of  Grievance:  Natural  Resources  and  Identity  in  a Separatist Conflict”, Journal of Conflict Resolution , Volume 51, edisi 6, 2007, hal. 950-104.
kualitatif.  Namun demikian, kebanyakan data  yang  disajikan  dalam tulisan  ini  adalah  hasil  pengamatan  partisipatif  di  wilayah  Kota Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar.  Banda  Aceh,  sebagai  ibukota  Provinsi Aceh, adalah kota yang heterogen dan menjadi tempat berkumpulnya manusia  dari  berbagai  penjuru  dan  dari  berbagai  lapisan  kelas masyarakat, termasuk juga kaum elite baru Aceh.
Sebagai  sebuah  kajian  dalam  ilmu  humaniora,  tentu  saja penelitian ini bersifat kualitatif. Karena itu, teknik pengumpulan data yang  dianggap  relevan  adalah  observasi  partisipatif ( participant observation ),  wawancara  mendalam  ( in-depth  interview )  dan  juga wawancara  secara  terbuka.  Selain  itu,  saya  juga  melakukan  studi kepustakaan  ( library  research ) melaui  kajian literatur-literatur  yang dianggap  relevan  dengan  kajian  ini.  Pengamatan langsung  yang melibatkan  peneliti  hadir  bersama  subjek  penelitian  dianggap  perlu untuk  mencermati  fenomena  empiris  yang  terjadi  di  masyarakat. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk mengungkap hal-hal yang tidak  terlihat  dalam  pengamatan  sehingga  kita  bisa memperoleh pemahaman  ( verstehen ).  Dalam  menetapkan  informan,  saya menggunakan sistem purposive sampling dan snowball sampling.
Saya  juga  berusaha  mendapatkan  data  melalui  studi kepustakaan.  Hal  ini  dianggap  penting  untuk  memperoleh  data sekunder  dengan mengkaji  bermacam  sumber  tertulis,  misalnya laporan penelitian, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar, dan buku-buku yang  berkaitan  dengan  topik  kajian  ini.  Selanjutnya  fakta-fakta lapangan yang relevan dengan tema penelitian akan dianalisis secara deskriptif  interpretatif  hingga  tiba  pada  sebuah  kesimpulan  akhir penelitian. Namun demikian, penelitian ini tidaklah bermaksud untuk menciptakan  sebuah  kesimpulan  umum  ( law  generalization )  karena studi antropologi lebih kepada melakukan sebuah kajian refleksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Resistensi dan Pembangkangan Aceh
Dalam masyarakat Aceh, implikasi sosial dari kehadiran elite baru  adalah  menciptakan  kelas  menengah  baru  dan  terjadinya perubahan  gaya  hidup  yang  akhirnya  banyak  muncul  gesekan- gesekan,  baik  antara sesama  kaum  elitis,  maupun  kalangan  akar rumput  dengan  kaum  elitis.  Pergesekan  dan  ketimpangan  tersebut melahirkan beragam bentuk resistensi di masyarakat.
Dalam  menjelaskan  fenomena  ini,  saya  merujuk  pada  konsep resistensi  James  Scott.  Menurutnya,  resisten  merupakan  sebuah tidakan  perlawanan  ( resistance )  yang  memuat  tindakan-tindakan yang  dilakukan  oleh  kaum-kaum  kalah  yang  bertujuan  untuk mengurangi atau menolak klaim dan tindakan yang dibuat oleh kelas atas.  Pola  resistensi  bisa  diwujudkan  dengan  perilaku  menyerobot pekerjaan,  makanan,  sewa  dan  upah,  perilaku  pura-pura  baik, bergosip,  menyindir,  menjatuhkan  nama  baik,  mencuri,  dan  juga mengkritik melalui karya sastra.8
Pun  demikian,  resistensi  juga  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  Aceh  saat  ini  terhadap  elite  yang  sedang  berlangsung. Bentuk  resistensi  dijewantahkan  dalam  beberapa  varian,  pertama, resistensi dalam bentuk insinuasi yang dipraktekkan melalui perilaku menjatuhkan nama baik, menggosip di belakang dan juga menyindir. Para  penggosip  kerap  menghindari  membicarakan  secara  terbuka karena  alasan  keamanan  dan  keselamatan.  Kedua,  sikap  resistensi yang  dilakukan  secara  terang-terangan,  misalnya  sindiran  yang diciptakan  melalui  desain  yang  terdapat  di  baju  atau  dengan memunculkan  berbagai  “meme”  yang  bernada  menyindir  dan mengejek di media sosial.
8 J. Scott, Senjatanya Orang-Orang yang Kalah: Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
Dalam  hal  ini,  konsep  resistensi  Scott  saya  padukan  dengan konsep  yang  ditawarkan  Tedd  Robert Gurr.  Sebagaimana  dijelaskan Manan  dalam  bukunya Gerakan  Rakyat  Melawaan  Elite ,  Gurr menjelaskan konsep resistensi melalui teorinya Relative Deprivation. Konsep  dasar  Gurr  adalah deprivation (perampasan).  Menurutnya, resistensi  lahir  jika  seseorang  merasa  sesuatu  yang  sepantasnya menjadi haknya atau harga dirinya dirampas oleh orang lain. Dalam artian,  konsep relative  deprivation adalah  adanya  “kesenjangan antara  nilai  yang  diharapkan  ( value  expectation )  dengan  kapabilitas untuk meraih nilai ( value capabilities )”. Definisa “nilai” menurut Gurr adalah  “suatu  kejadian,  barang  dan  kondisi  yang  diinginkan  oleh manusia untuk dimiliki”. Nilai ekspektasi adalah “benda dan kondisi hidup yang orang-orang percaya bahwa mereka sebagai pemilik yang sah”. Dan nilai kapabilitas adalah “benda dan kondisi yang menurut mereka  mampu  untuk  memperoleh  atau  memeliharanya,  disepakati harta sosial tersedia untuk mereka”. Lebih lanjut, Gurr membagi tiga jenis nilai, yaitu: 1) nilai kesejahteraan ( welfare values ), dimana nilai ini berupa benda fisik yang yang dibutuhkan untuk realisasi diri. Ia berkaitan  dengan  sesuatu  yang  bernilai  ekonomis  dan  keleluaaan untuk  aktualisasi  diri;  2)  nilai  kekuasaan  ( power  values ),  nilai  ini berkaitan  dengan  kemampuan  mempengaruhi  orang  lain  atau menangkal campur tangan orang lain yang tidak diinginkan; 3) nilai interpersonal  ( interpersonal  values ),  yaitu  kepuasan  psikologis  yang diperoleh  dari  interaksi  tidak  resmi  dengan  kelompok  lain  yang ditandai oleh status, komunalitas dan koherensi ide”.9
Jika  menyandingkan  teori  Gurr  dengan  konteks  Aceh,  saya melihat  bahwa  “perampasan”  yang  terjadi  adalah  di  wilayah “nilai kesejahteraan”  dan  “nilai  interpersonal”.  Kesejahteraan  yang  kerap dijanjikan oleh elite saat ini tak kunjung dirasakan oleh masyarakat kelas  bawah.  Sementara  pada  tataran  “nilai  interpersonal”,  ada semacam ketidakpuasan publik terhadap perubahan secara signifikan dalam  kehidupan  kelompok  mantan  GAM,  baik  secara  ekonomi
9 M, Manan, Gerakan Rakyat Melawaan Elite (Yogyakarta: Resist Book, 2005).
maupun  politik.  Ketidakpuasan  ( discontent )  dalam  masyarakat kemudian  dimanifestasikan  dalam  bentuk  kemarahan,  kejengkelan, ataupun aksi-aksi kekerasan. Semuanya tergantung pada kedalaman rasa perampasan tersebut. Kadar ketidakpuasan akan berkurang dan meredam  bila  tersedia  sarana  untuk  menyalurkannya  yang  disebut “ value  opportunities ”.  Apabila  saluran value  opportunities tidak pernah  ada,  maka  tidak  menutup  kemungkinan,  ketidakpuasan tersebut bermetamorfosis menjadi pemberontakan yang menggunakan jalur kekerasan, kekacauan, konspirasi, ataupun perang. Jika reaksi ketidakpuasan  semakin  meningkat,  maka  akan  melahirkan pemberontakan  yang  lebih  terarah  dan  sistematis,  dan  sasarannya lebih  terarah  ketika  sekelompok  orang  semakin  sadar  tentang  siapa dan apa yang menyebabkan rasa tidak puas itu muncul.10

## Pola Resistensi Masyarakat Aceh terhadap Elite Baru
Sejatinya, setiap masyarakat terbagi dalam dua katagori yang luas,  pertama,  sekelompok  minoritas  yang  memiliki  kemampuan sehingga menduduki posisi sebagai pemerintah; dan kedua, kelompok massa  mayoritas  yang  menjadi  objek  yang  diperintah.11 Andrain mengutip  pendapat  ilmuan  politik  Italia  Gaetano  Mosca  (1858-1941) menjelaskan  bahwa  distribusi  kekuasaan  politik  dalam  masyarakat sebagai berikut:
Di semua masyarakat… muncul dua kelas rakyat –kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Kelas pertama, selalu lebih sedikit  jumlahnya,  menjalankan  semua  fungsi  politik, memonopoli kekuasaan, dan menikmati sejumlah keuntungan yang  dibawa  oleh  kekuasaan,  sementara  yang  kedua, jumlahnya  lebih  banyak,  diarahkan  dan  dikendalikan  oleh
10 Ibid .
11 SP Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
yang pertama, melalui suatu cara yang kadang-kadang sedikit banyak  bersifat  sah,  kadang-kadang  sewenang-wenang  dan keras.12
Keberadaan  kaum  elite  tidak  selamanya  bersifat  mutlak. Artinya, selalu mengalami perubahan-perubahan atau dalam bahasa Pareto disebut dengan sirkulasi elite. Dalam hal ini, kita bisa melihat adanya proses sirkulasi elite yang terjadi di Aceh pasca Helsinki. Para aktor  yang  menjadi  elite  sebelum  lahirnya  MoU  Helsinki  adalah individu  yang  dianggap  berafiliasi  dengan  pemerintahan  Republik Indonesia.  Kehadirannya  dianggap  sebagai  perpanjangan  tangan negara  yang  lebih  mengakomodir  kepentingan  pemerintah  pusat ketimbang  merealisasikan  kepentingan  rakyat  di  daerah.  Lantas, ketika  MoU  Helsinki  tercipta,  maka  berpengaruh  pada  perubahan struktur  politik,  di  mana  para  elite  GAM  melihat  sebuah  peluang politik untuk “menggeser” elite-elite sebelumnya. Kondisi ini menjadi “angin segar” bagi mayoritas Masyarakat Aceh kala itu.
Namun  dalam  perjalanannya,  angin  segar  yang  diharapkan juga  tak  kunjung  berhembus.  Ibarat  kata  orang  Aceh, watee  di  laôt sapu pakat, troeh u darat laén keunira. Ungkapan simbolik tersebut ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang yang melupakan apa  yang  telah  diucapkan  atau  mengkhianati  janji  yang  pernah disampaikan ketika kondisi dan situasi sudah berubah. Dalam kultur masyarakat  Aceh,  pepatah  tersebut  sering  dikonotasikan  dengan “ janji ureung meulaot ”.13
12 C.F Andrain, Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992).
13 Janji ureung meulaot (janji orang yang berprofesi sebagai pelaut -terj). Terdapat sebuah “cerita rakyat” dalam kultur masyarakat Aceh yang kemudian menjadi inspirasi lahirnya pribahasa tersebut. Ceritanya bermula ketika ada sebuah boat pelaut yang tengah terombang-ambing di lautan lepas akibat hempasan badai dan hujan yang luar biasa. Dalam kondisi tersebut, awak kapal ramai-ramai mengucapkan nazar (janji), jika seumpama mereka selamat sampai di daratan, mereka akan bersedekah seekor kerbau untuk fakir  miskin.  Namun,  ketika  badai  mulai  reda,  mereka  merubah  nazar  menjadi  seekor  kambing. Kemudian,  ketika daratan  sudah  mulai  terlihat  dan  badai  telah  berlalu,  mereka  mengatakan  hanya bernazar dengan seekor ayam, hingga akhirnya ketika sudah tiba dengan selamat di darat, lantas nazar yang tadinya dijanjikan di tengah laut, tak kunjung juga ditunaikan. Mereka melupakannya begitu saja, layaknya badai yang juga telah berlalu.
Harus diakui, semasa GAM aktif sebagai pihak yang dianggap sparatis  oleh  Indonesia,  mereka  tidak  bisa  bertahan  hanya  dengan mengandalkan  pasukan  lapangan  yang  berjumlah  5000-an14 orang dengan  persenjataan  dan  logistik  yang  serba  terbatas.  Lantas, mengapa GAM sanggup berperang hingga puluhan tahun (1976-2005), tentu  saja  institusi-institusi  lain  di  luar  organisasi  tersebut  ikut membantu  dan  terlibat  dalam  “perjuangan”  sesuai  dengan kapasitasnya  masing-masing15,  terkhusus  institusi  masyarakat. Akan tetapi, kala kondisi sudah berubah, di mana sebagian elite GAM telah menjadi kaum elite baru yang diakui Negara, ternyata keadilan dan  kesejahteraan  yang  pernah  didengungkan  dulu  masih dipertanyakan oleh masyarakat Aceh.

## Melawan Dengan Kata: Resisten Berwujud Insinuasi
Dalam  sebuah  kesempatan  gotong  royong  massal  yang diadakan di sebuah desa, saya menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan  beberapa  warga.  Di  sela-sela  membersihkan  pekarangan Mesjid, saya kerap menanyakan persepsi mereka terhadap kuasa para elite  yang  sedang  berlangsung  saat  ini.  Dari  mulut  mungil  Mus16, saya  menangkap  kalimat  indah  yang  terdengar  bak  pantun,  akan tetapi  isinya  menggambarkan  bagaimana  cara  ia  melihat  para mantan  kombatan  yang  sudah  berkuasa  saat  ini.  Ia  mengatakan “ Mulia langai watee meu-ue blang, perlei keu umpang oh taboeh padee.
14 Menurut  Machfud  MD,  ketika  ia  menjabat  Menteri  Pertahanan Pemerintah  Republik Indonesia jumlah militer GAM terdiri atas 4.869 personel. Dari jumlah tersebut, 804 personel dididik  di  Libia dan  115  personel  dilatih  di  Moro,  Filipina.  Lihat:  www.intelijen.co.id,  edisi N0.2/Tahun VIII/Februari 2011.
15 A.  Missbach, Politik  Jarak  Jauh  Diaspora  Aceh:  Suatu  Gambaran  tentang  Konflik Separatis di Indonesia (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012).
16 Mus (nama inisial, 53 tahun), tinggal di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Aceh Besar.
106 | Iromi Ilham
Peurlee keu rakyat watee nanggroe prang, lheuhnyan lagee glang bak mata  kawee”. Lebih  lanjut,  Mus  menjelaskan,  para  mantan  pejuang GAM yang hari ini sudah berada di tampuk kekuasaan sudah terlena dengan  apa  yang dicapai, sehingga  begitu  mudah  melupakan  rakyat yang  padahal  semasa  konflik  dulu  menjadi  “tulang  punggung” perjuangan.
Kalimat “ Mulia langai watee meu ue blang, perlei keu umpang oh  taboeh  pade” ,17memiliki  makna  bahwa,  “rakyat”  hanya diibaratkan  bagaikan langai dan umpang (goni),  yang  hanya  akan bernilai  ketika  dibutuhkan; langai akan  berguna  ketika  awal  mula turun ke sawah untuk membajak, sementara goni diperlukan ketika musim  panen  tiba  untuk  menyimpan  padi.  Pernyataan  tersebut semakin  dipertegas  dalam  kalimat  selanjutnya,  yaitu “peurlei  keu rakyat  watee  nanggroe  prang,  lheuhnyan  lage  glang  bak  mata kawee” 18 . Ketika perang, perjuangan selalu mengatasnamakan “kita”, yang  di  dalamnya  adalah  “GAM  +  rakyat”.  Sementara ketika  damai telah  tersemai,  GAM  memiliki  jalan  hidup  sendiri  dan  rakyat  juga demikian.
Bagi  Mus,  “masa  perang”  diibaratkan  “musim  sawah”, sementara  “ langai dan goni ”  diibaratkan  dengan  “rakyat”.  Setelah “musim sawah” selesai, langai akan disimpan di tempat tertentu dan baru akan dilirik lagi ketika musim turun sawah kembali tiba. Begitu juga dengan goni, saat musim panen padi tiba, ia akan bernilai tinggi di  mata  para  petani,  namun  kembali  tak  dilirik  manakala  prosesi panen  telah  selesai.  Begitupun  dengan  rakyat,  yang  dibiarkan
17 Langai hanya  akan  bermakna  ketika  membajak  sawah,  begitu  pun  goni  yang  hanya diperlukan  ketika  hendak  menyimpan  padi-terj. Langai adalah  alat  traktor  tradisional  yang digunakan masyarakat Aceh untuk membajak sawah, biasanya ditarik dengan menggunakan tenaga kerbau atau lembu.
18 “Pada saat perang membutuhkan rakyat, setelah perang dan negeri aman, posisi rakyat bagaikan cacing diujung kail”-terj.
menggeliat  melawan  getir  hidup  dengan  sendirinya,  persis  bagaikan cacing  diujung  kail  yang  siap  diterkam  oleh  ikan  pemangsa.  Rakyat baru  akan  kembali  didekati  ketika  musim  pemilu  datang.  Selepas musim  “panen  suara”  berlalu,  rakyat  kembali  dibiarkan  menggeliat tak menentu.
Selain cerita di atas, saya juga banyak menemukan ungkapan- ungkapan  kekecewaan  senada  ketika  saat  berada  di  warung  kopi. Dalam  suasana  canda  ala  warung  kopi,  kita  bisa  dengan  mudah menemukan  pola  resisten  dalam  bentuk  verbal  yang  berupa menyindir,  mengejek,  dan  menggosip  kaum  elite  baru  Aceh  yang sekarang  sudah  suskses  secara  ekonomi  dan  politik.  Pola  resisten dalam  bentuk  insinuasi  masyarakat  bukan  semata-mata  karena merasa  iri  terhadap  harta  yang  mereka  miliki  saat  ini.  Namun  bagi Mus,  perilaku  semacam  itu  dianggap  sebagai  bentuk  pengkhianatan terhadap rakyat.
Di  sudut  yang  lain,  Zul19,  seorang  warga  Banda  Aceh  juga menyinggung  perihal  janji-janji  politik  yang  pernah  disampaikan, misal  janji  pemberian  “satu  juta  per  KK”  yang  pernah diucapkan pasangan  Zaini  Abdullah – Muzakkir  Manaf  dalam  kampanye pemilihan  gubernur  2012    yang  katanya  akan  diberikan  kepada seluruh penduduk Aceh jika mereka terpilih. Namun hingga kini, janji itu  tak  kunjung  terealisasikan.  Dengan  sedikit  menggerutu,  Zul mengatakan  bahwa  yang  cocok  untuk  motto awak  nanggroe adalah “ Tapubloe nanggroe ngeun MoU, Mita breuh mirah ngeun UU PA ”.20
Cerita  di  atas  hanya  sebagian  dari  sikap  perlawanan  yang terjadi di belakang layar atau apa yang disebut Scott sebagai hidden transcript . Sebagian dari para “pembenci” tidak berani meluapkannya
19 Zul (inisial, 30 tahun), tokoh pemuda, tinggal di Banda Aceh.
20 “Menjual negeri dengan MoU, dan mencari nafkah dengan UU PA). Hal ini diungkapkan Zul karena ‘dagangan politik’ orang GAM selalu menyebut bahwa ‘kami akan berjuang untuk UU PA dan MoU Helsinki’”.
secara  terang-terangan.  Apa  yang  terjadi  ini  bisa  dibandingkan dengan apa yang ditulis Scott sebagai berikut:
“Elite  lokal  hampir  selalu  menang  dalam  kehidupan  ekonomi kampong.  Dengan  memperhatikan  penguasaannya  atas sumber-sumber daya, elite pada umumnya juga mengendalikan kehidupan  ritual  publik –yaitu,  tingkah  laku  “di  atas  pentas” dari  kebanyakan  orang  miskin  yang  terdapat  di  masyarakat itu.  Hanya  “di  belakang  pentas”,  di  mana  gossip,  hujatan, fitnah,  dan  sabotase  yang  secara  terselubung  mengejek  dan membantah  tatanan  ritual  publik,  maka  disanalah  kontrol kaum elite tidak berlaku lagi…”21

## Kaos “SATU JUTA Per KK”: Bentuk Resistensi Terbuka
Bagi  masyarakat  kalangan  akar  rumput,  resistensi  terhadap kaum  elite  terjadi  di  belakang  layar,  berbeda  dengan  yang dipraktekkan  oleh  Helmy22,  yang  berani  melakukannya  secara terang-terangan.  Helmy  adalah  seorang  pengusaha  di  Banda  Aceh. sebagai  masyarakat  Aceh,  ia  merasakan  ketidaknyamanan  dengan segala  hegemoni awak  nanggroe yang  terjadi.  Sehingga  ia  pun melakukan  perlawanan  dengan  gayanya  sendiri.  Salah  satunya dengan  mendesain  kaos  yang  bertuliskan  “SATU  JUTA  per  KK”  di bagian depan kaos yang kemudian dipasarkan di Aceh.
Helmy  memanfaatkan  media sosial facebook dan twitter sebagai  media  promosi.  Sepertinya,  ia  mengamalkan  betul  apa  yang dikatakan  mantan  presiden  Indonesia  Soesilo  Bambang  Yudhoyono “Setiap krisis megandung peluang”. Kini, kaos buatannya tidak hanya
21 J. Scott, op.cit .,
22 Helmy, pengusaha, tinggal di Banda Aceh.
laku di wilayah Aceh, namun juga dipesan oleh masyarakat Aceh yang ada di luar di luar negeri, semisal Inggris, Denmark, dan lain-lain.
Baginya,  pembuatan  kaos  tersebut  bukan  hanya  semata-mata perkara  bisnis,  akan  tetapi  juga  sebagai  bentuk  kontrol  sosial terhadap  pemerintah.  “ Tujuannya  ya…  untuk  mengingatkan pemerintah  apa  yang  pernah  dijanjikannya.  Banyak  orang menganggap  saya  sedang  berbisnis.  Cuma  kalau  saya  gratiskan, ya…tidak mungkin juga. Saya butuh modal untuk bikin kaos”, tegas Helmy.  Semakin banyak yang memakai kaosnya, maka akan semakin banyak  pula  yang  sadar  akan  janji  politik  penguasa.  Bagi  Helmy, motivasi  terbesar  hingga  melahirkan  ide  menciptakan  kaos  tersebut adalah melawan hegemoni rezim Pemerintah Aceh yang menurutnya sudah  jauh  menyimpang  dari  garis  perjuangan.  Terlebih  saat  ini hanya  sedikit  golongan  masyarakat  yang  berani  muncul  secara terang-terangan untuk mengontrol penguasa. Ia menjelaskan bahwa:
“hegemoni  rezim  itu  harus  dilawan,  apalagi  saat  ini  minim perlawanan, mahasiswa juga mandul dalam merespon realitas sosial saat ini. Kaos ini memang saya jual, mengapa saya jual? Karena  saya  tak  punya  cukup  uang  untuk  mengorganisir demonstrasi di tengah masyarakat yang kesulitan ekonomi dan mahasiswa  yang  minim  militansi.  Saya  selalu  mensyaratkan kepada  siapa  pun  pembeli  kaos  supaya  ketika  memakainya harus  memfoto,  lalu  menguploadnya  di  media  sosial  agar kampanyenya  semakin  meluas.  Dengan  itu,  setiap  orang  bisa demo kapan pun mereka mau. Dan juga supaya setiap pembeli itu  sadar  bahwa mereka  bukan  hanya sekedar  membeli  kaos, tetapi  juga  bergabung  dalam  revolusi…  harapan  kita,  dengan begitu  semoga  bisa  mengubah  kondisi  yang  sudah  begini parah”
Keberadaan kaos tersebut sangat kontroversial di masyarakat, bahkan ada yang mengatakan Helmy sedang mencari sensasi, namun dengan bermacam kontroversi yang muncul, justru semakin membuat kaos itu kian terkenal yang membuatnya sudah laku terjual mencapai
angka 1000 potong. Diterimanya kaos di masyarakat yang bisa dilihat dari  angka  jual  yang  mencapai  1000  potong  menjadi  tanda  bahwa masyarakat  sebenarnya  juga  merasakan  hal  yang  sama,  yaitu  ingin menagih  janji  yang  pernah  disampaikan  oleh  pemerintah  dalam kampanye.  Masyarakat  ingin  mengeskpresikan  kegeramannya dengan ikut “berkampanye” melalui kaos tersebut.

## Resistensi dan Kegagalan Resiprositas Kaum Elite
Pertunjukan  politik  dan  tata  kelola  daerah  yang  tidak  puas dari para elite, monopoli akses terhadap sumber daya dan hegemoni kekuatan  politik  dan  ekonomi  yang  dipraktekkan  memunculkan ketidakpercayaan  publik  ( public  distrust ). Distrust ini  menimbulkan disorientasi  yang  pada  gilirannya  berpeluang  melahirkan pembangkangan  ( disobedience )  dan  resistensi.  Dalam  bahasa  Gurr dijelaskan telah terjadi perampasan ( deprivation ) terhadap hak yang seharusnya  dimiliki  oleh  rakyat  ketika  nilai-nilai  kesejahteraan ( welfare  values )  yang  dijanjikan  oleh  pemegang  otoritas  tidak terealisasi sebagaimana mestinya.23 Padahal, pasca perdamaian, begitu  banyak  dana  reintegrasi  yang  mengalir  ke  Aceh,  hanya  saja yang  terjadi  di  lapangan  sarat  dengan  manipulasi dan  beragam kepentingan. Kondisi ini dipertegas oleh Fuad M, mantan aktivis 1998 yang  sekarang  aktif  di  Lembaga  Aceh  Institute  yang  mengatakan bahwa:
“Aceh  ini  aneh  sekali.  Dulu  konflik  dengan  Jakarta  karena tidak  ada  uang,  sekarang  setelah  banyak  uang,  konfliknya semakin  parah,  orang  Aceh  sudah  berperang  sesama  orang Aceh. Pasca damai, banyak sekali dana yang mengalir ke Aceh, ada dana reingtegrasi, ada dana diyat, apalagi damai Helsinki itu selepas Tsunami, dana-dana dari donator begitu banyak… sekarang, dengan posisi Aceh sebagai daerah otonomi khusus,
23M. Manan, ibid.
dana Otsus situ triliunan. Tapi, ya itu… makin banyak uang, makin kuat kita berperang (sesama Aceh)”.24
Bentuk  resistensi  ini  bisa  dilihat  dalam  dua  sudut  pandang, yaitu  sudut  pandang  politik  dan  sudut  pandang  sosial-antropologis. Sudut  pandang  politik  ditandai  dengan  fenomena  kuatnya  resisten dan  kontrol  masyarakat  terhadap  elite  (Negara)  atau  terhadap kekuatan  politik  tertentu,  sementara  sudut  pandang  sosial- antropologis tercermin dari reaksi masyarakat dan fenomena anarkis yang  lahir  dari  akar  rumput,  kemudian  juga  tergambar  dari  konflik horizontal.25
Perlawanan yang hadir, baik dalam bentuk insinuasi maupun dalam  aksi  nyata,  tentu  saja  tidak  bisa  dipisahkan  dari  adanya “kepentingan-kepentingan”  di balik  itu  semua.  Bisa  jadi,  seseorang yang mengejek atau menggosip para elite baru itu karena ia jauh atau tidak termasuk dalam golongan yang mendapatkan “kue kekuasaan” atau  para  “barisan  sakit  hati”  yang    jauh  dari  akses  mendapatkan “hasil  perjuangan”.  Tentu  saja,  dengan  berbagai  perspektif  yang tumpang-tindih,  kita  akan  sulit  untuk  melihat  kejadian-kejadian tersebut sebagai  sebuah  sikap  perlawanan  ataukah  hanya  aksi kecil yang sifatnya incidental dan gejala sekunder suatu aksi kejahatan.26. Namun,  jika  merujuk  pada  apa  yang  disampaikan  Scott,  kita  akan yakin bahwa itu adalah sebuah sikap resistensi:
“Menuntut agar perlawanan kelas-kelas yang selalu kalah itu “berprinsip” atau “tanpa pamrih”, tidak hanya merupakan ilusi yang  terlalu  muluk  dan  pengingkaran terhadap  status  moral dari kebutuhan material fundamental; malah lebih dalam lagi, ia  lebih  merupakan  salah  satu  konstruksi  dasar  perjuangan
24 Fuad Mardhatillah, mantan aktifis dan akademisi, tinggal di Darussalam, Banda Aceh.
25 M. Manan, ibid.
26 J. Scott, ibid.
kelas  yang  pertama,  dan  terutama  merupakan  petarungan untuk mendapat kesempatan kerja, produksi, harta milik dan pajak.  Masalah-masalah  “roti  dan  mentega”  merupakan hakekat  politik  kelas  bawah  dan  perlawanannya.  Dari perspektif ini, konsumsi merupakan tujuan, maupun hasil dari perlawanan dan kontra-perlawanan”27
Sistem  politik  akan  memiliki  legitimasi  yang  luas  manakala mampu manyatukan keanekaragaman kelompok ke dalam organisasi- organisasi  dan  keyakinan-keyakinan  politik  yang  sama.  Dalam  hal ini, bagaimana organisasi politik pemerintahan mampu menyediakan peluang-peluang, akses, serta kesempatan yang sama bagi kelompok primordial  dan  ekonomi  yang  berbeda  untuk  berperan  serta  dalam lingkaran  organisasi  tersebut.  Sehingga  semua  kelompok  akan merasa  bahwa  mereka  adalah  bagian  dari  identitas  bersama  dan semua  akan  ikut  serta  dalam  sistem  distribusi.28 Kondisi  semacam ini yang masih gagal dilakukan oleh elite baru yang berkuasa di Aceh. Pupusnya impian yang pernah digantungkan masyarakat Aceh pada awak  nanggroe melahirkan  bencana  kemanusian  baru  yang dipraktekkan melalui ragam bentuk resistensi.
Biasanya,  masyarakat  akan  memasang  wajah  manis  di hadapan  para  elite,  namun  penuh  sumpah  serapah  ketika  di belakangnya.  Dalam  bahasa  Scott,  relasi  semacam  ini  diistilahkan sebagai hidden  transcript  . Seakan,  relasi  antara  kedua  pihak  ini tercipta dari duri dan besi karatan. Sementara bagi masyarakat yang memiliki power, upaya-upaya  perlawanan  dilakukan  secara  terbuka dan  terang-terangan,  misalnya  apa  yang  dilakukan  oleh  Helmy dengan menciptakan baju kaos berdesain “peringatan” terhadap pihak penguasa.  Geliat  perlawanan-perlawanan  di atas  terbaca  sebagai respon  atas  ketidaknyamanan  dan  kegagalan  resiprositas  penguasa.
27 Ibid .
28 C.F Andrain, ibid.
Stressing  point nyaadalah  adanya sharing kesejahteraan  yang  tidak merata  di  kalangan  masyarakat  Aceh.  Ini  ibarat  api  dalam  sekam yang  sewaktu-waktu  dapat  menghancurkan  perdamaian  Aceh.  Jika dulu  masyarakat  percaya  akan  propaganda Nyoe  keun  ie  mandum leuhob, nyoeu keun droe teuh mandum gob , kini melahirkan antitesis baru; Nibak ngeun ie, mangat ngeun leuhob, nibak ngeun droeuteuh, mangat  that  ngeun  gob (lebih  baik  dipimpin  oleh  “orang  lain”, ketimbang dipimpin “orang sendiri”).

## PENUTUP
Kondisi  ini  harus  menjadi  refleksi  bagi  kalangan  elite  baru Aceh.  Ternyata  masih  ada  yang  keliru  dalam  cara  membangun pranata  sosial  pasca  MoU  Helsinki.  Tafsir  perdamaian  dan kesejahteraan  harus  ditinjau  kembali.  Refleksi  terbesar    yang seharusnya muncul adalah tentang hakikat kemanusiaan. Jusuf Kalla –sang inisiator perdamaian Aceh- ketika membahas isu perdamaian di tingkat  nasional  dan  internasional  selalu  berbicara  di  atas  logika- logika kemanusiaan. Karena hakikat transformasi adalah melahirkan kaum  elite  yang  mampu  menjadi  panutan,  dapat  mengayomi  dan melindungi rakyat, bukan kaum elite yang penuh intrik traksasional yang hanya mementingkan bagaimana menguasai dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan  elitis  di  Aceh  yang  saat  ini  mayoritas  berada  di tangan  mantan  GAM  harus  mampu  memperhatikan  hal-hal  yang menjadi  pemicu  lahirnya  konflik  di  masyarakat,  khususnya  terkait dengan “isi perut” yang secara historis juga melatarbelakangi konflik politik Aceh dengan Pemerintah Indonesia.
Betapa  mudahnya  kita  melupakan  masa  lalu  itu  tanpa  mau berguru.  Transparansi  publik  dalam  mengelola  kekayaan  Aceh  dan jaminan penegakan hukum adalah kunci menuju perdamaian hakiki dan bisa melewati tahap-tahap perdamaian yang masih rentan ( peace vulnerabilities ). Hanya dalam negara yang aman dan kehidupan yang
damai,  hak-hak  sosial,  ekonomi,  politik  dan  budaya  bisa  dinikmati. Jika tidak demikian, posisi elit kembali akan terganggu dan menjadi sasaran  sikap  resisten masyarakat,  yang  pada  gilirannya  kembali menegaskan  akan  kebenaran  ungkapan  Vilfredo  Pareto,  sang teoritikus politik; sejarah merupakan suatu perkuburan aristokrasi .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  I.,  2002.  ‘Tantangan  Pembangunan  Ekonomi  dan Transformasi  Sosial:  Suatu  Pendekatan  Budaya” , Jurnal Humaniora , XIV (3).
Andrain,  C.F.,  1992. Kehidupan  Politik  dan  Perubahan  Sosial .
Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
Aspinall, E., 2007. ‘The Construction of Grievance: Natural Resources and  Identity  in  a  Separatist  Conflict”, Journal  of  Conflict
Resolution . Evers,  H.  D  &  Schiel,  T.,  1990. Kelompok-Kelompok  Strategis:  Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Manan, M., 2005. Gerakan Rakyat Melawaan Elite , Yogyakarta: Resist Book.
Missbach,  A.,  2012. Politik  Jarak  Jauh  Diaspora  Aceh:  Suatu
Gambaran  tentang  Konflik  Separatis  di  Indonesia ,
Yogyakarta: Penerbit Ombak. Scott,  J.,  2000. Senjatanya  Orang-Orang  Yang  Kalah:  Bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sulaiman,  M.  I.,  2000. Aceh  Merdeka:  Ideologi,  Kepemimpinan,  dan Gerakan , Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
Varma,  SP.,  2010. Teori  Politik  Modern ,  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada.
http://aceh.tribunnews.com/2014/08/21/generasi-helsinki-rentan-
tersingkir