## KURIKULUM BELA NEGARA

## SEBUAH KEBUTUHAN KURIKULUM SAAT INI DAN MASA DEPAN
Dedi Muhammad Kurniawan 1 & Yuli Utanto 2
Abstrak: Bela  Negara  merupakan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan tuntunan UUD  1945.  Bela  Negara  adalah  salah  satu  sistem  pertahanan  rakyat  semesta  yang  perlu dilakukan  untuk  dapat  mengantisipasi  segala  macam  ancaman  yang  kompleks  dan multidimensional  dalam  usaha  menghadapi  ancaman  saat  ini  dan  ancaman  di  masa  depan yang  tentu  akan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  jaman.  Salah  satu  cara  untuk dapat  meratakan  Bela  Negara  agar  bisa  diterima  oleh  seluruh  warga  negara  Indonesia  yaitu melalui  pendidikan.  Pelaksanaan  Bela  Negara  dalam  ruang  lingkup  pendidikan  tidak  akan terlaksana  apabila  tidak  adanya  payung  kurikulum  yang  memuat  tentang  Bela  Negara. Struktur  kurikulum  Bela  Negara  mengarah  pada  kompetensi  yang  diinginkan  sesuai  dengan ciri-ciri Bela Negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila  sebagai  ideologi  negara,  rela  berkorban  untuk  bangsa  dan  negara,  dan  memiliki kemampuan Bela Negara. Untuk dapat menyempurnakan kurikulum Bela Negara yang dapat dijadikan  landasan  implementasi  di  Pendidikan  formal  tersebut  maka  diperlukan pengembangan  kurikulum  melalui  adanya  kerjasama  antara  kementerian  terkait  dan melibatkan  ahli  kurikulum  beserta  seluruh  elemen  terkait  untuk  dapat  mengembangkan kurikulum Bela Negara.
Kata Kunci : Kurikulum, Bela Negara, Kurikulum Bela Negara, Kurikulum Masa Depan
1 Mahasiswa  Pascasarjana  Universitas  Negeri  Semarang  dengan  mengambil  Prodi  Kurikulum  dan  Teknologi Pembelajaran. Dapat dihubungi melalui email dedimuhammad19@gmail.com
2 Dosen Universitas Negeri Semarang. Dapat dihubungi melalui email utanto1979@mail.unnes.ac.id

## 1. Pendahuluan
Pada  era  globalisasi  saat  ini  tentu bukan  suatu  hal  yang  tidak  mungkin bahwa  bangsa  Indonesia  mempunyai Ancaman,  Gangguan,  Hambatan,  dan Tantangan  (AGHT)  yang  nyata.  Sebab, keamanan  di  era  global  ini  bersifat dinamis,  yang  berarti  bangsa  Indonesia bisa saja mempunyai ancaman yang datang dari  dalam  maupun  luar  negeri  yang  bisa mengancam  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Dinamika  ancaman  saat  ini  sangat kompleks dan multidimensional. Ancaman militer,  ancaman  non-militer,  bahkan ancaman  hibrida  dapat  dikategorikan dalam  bentuk  nyata  maupun  belum  nyata. Wujud  ancaman  tersebut  diantaranya radikalisme, separatisme dan pemberontakan  bersenjata,  bencana  alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah  penyakit,  serangan  siber  dan spionase,  peredaran  dan  penyalahgunaan narkoba, serta konflik  terbuka  atau  perang konvensional.  Kondisi  dalam  negeri  juga tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh lingkungan  strategis  yang  dipacu  oleh faktor  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial budaya, dan keamanan 3 .
3 Buku  Putih  Pertahanan  Indonesia  2015, Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, hal: 1
Apabila ancaman-ancaman tersebut tidak  dapat  diantisipasi  sedini  mungkin, maka  akan  berimbas  pada  pudarnya nasionalisme  dan  melemahnya  ideologi bangsa  karena  pengaruh  ideologi  negara lain  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai Pancasila yang  dapat  mempengaruhi lemahnya sistem pertahanan negara sehingga  dapat  ditembus  oleh  negara  lain yang mempunyai kepentingan untuk memecah  belah  bangsa  Indonesia.  Oleh karenanya, diperlukan sebuah solusi untuk dapat mengatasi ancaman-ancaman tersebut serta dapat meminimalisir terjadinya hal-hal lain yang tidak diinginkan  dalam  upaya  mengganggu kedaulatan  NKRI  salah  satunya  melalui Bela Negara.
Dasar hukum Bela Negara mengacu  pada  Undang  Undang  Dasar 1945  yang  mengatakan  bahwa  “setiap warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta dalam  upaya  pembelaan  negara 4 ”.  Hal  ini menunjukan bahwa setiap unsur masyarakat Indonesia dituntut untuk mempunyai  sikap  Bela  Negara  dalam upaya  menjaga  dan  melindungi  segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia  apabila  terdapat  ancaman  yang dapat  merenggut  kedaulatan  Indonesia. Bela Negara merupakan pertahanan negara yang dilaksanakan melalui sitem
4 Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3
pertahahan  dan  keamanan  rakyat  semesta (sishankamrata)  yang  menempatkan  TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai komponen  cadangan  dan  pendukung, dimana  setiap  warga  negara  mempunyai kewajiban  untuk  ikut  serta  dalam  usaha pertahanan negara 5 .
Penyiapan seluruh komponen sumber daya nasional yang mengarah pada rakyat dalam mencipatakan sistem pertahanan  dan  keamanan  rakyat  semesta (sishankamrata)  harus  dapat  terlaksana secara  menyeluruh  kepada  setiap  unsur masyarakat  yaitu  salah  satunya  melalui program  pendidikan  yang  berbasis  pada Bela  Negara.  Penanaman  nilai  nilai  Bela Negara  dalam  ruang  lingkup  pendidikan tak  lain  sebagai  doktrin  ideologi  negara yang  bersifat  menyeluruh  terutama  bagi kalangan pendidikan formal.
Adanya penanaman nilai-nilai pendidikan  Bela  Negara  di  setiap  jenjang pendidikan  formal  merupakan  sebuah upaya  dalam  meningkatkan  nasionalisme terutama  di  kalangan  generasi  muda  serta dapat membekali kemampuan Bela Negara bagi  para  siswa  maupun  siswi  yang  dapat mempunyai  indikator  kecintaan  kepada tanah air dalam upaya menempuh cita-cita bangsa  Indonesia.  Mencegah  adanya
5 Siahaan,  T. Bela  Negara  dan  Kebijakan Pertahanan .  WIRA.  Jakarta:  Pusat  Komunikasi Publik Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, hal: 8
pengaruh  radikalisme di  kalangan pemuda generasi bangsa serta mencegah mengikisnya nasionalisme. Namun, penyelenggaraan  Pendidikan  Bela  Negara di  setiap  jenjang  pendidikan  formal  masih belum  bisa  terlaksanakan  sepenuhnya secara menyeluruh. Hanya sekolah- sekolah  yang  berada  di  bawah  naungan TNI  saja  yang  menerapkan  Pendidikan Bela  Negara.  Hal  tersebut  mengingat bahwa  dalam  pelaksanaanya  masih  sangat terbatas  dan  masih  sebagai  wacana  dan tentu  saja  dari  segi  kebijakan  belum menyentuh sepenuhnya ke dalam Pendidikan terutama dari segi kurikulumnya.  Beranjak  dari  sini,  salah satu  upaya  yang  sangat  perlu  dilakukan adalah  dengan  merekonstruksi  ulang konsep  kurikulum  agar  diterapkannya Pendidikan  Bela  Negara  disetiap  jenjang Pendidikan formal sampai pada Perguruan Tinggi. Dalam kaitan ini maka pengembangan  model  kurikulum  yang berbasis  pada  Pendidikan  Bela  Negara perlu diwujudkan.

## 2. Ancaman Bangsa Indonesia
Perkembangan dalam bidang teknologi  bagaikan  dua  mata  pisau  yang satu  bisa  untuk  memajukan  bangsa Indonesia  dan  yang  satu  bisa  menjadi ancaman  serius  bagi  bangsa  Indonesia. Salah  satu  dari  dampak  dan  pengaruh tersebut  bisa  kita  lihat  melalui  adanya
kebebasan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat ditambah dengan adanya  kemudahan  komunikasi  melalui berbagai  media  social.  Kehadiran  media sosial dapat menggeser nilai-nilai kepercayaan  seseorang  terhadap  suatu kejadian melalui berita-berita palsu ( hoax ) yang  dapat  menjadikan  seseorang  tersebut mudah  terpercaya  dan  terprovokasi  yang pada  akhirnya  orang  tersebut  akan  merasa benci terhadap individu maupun kelompok lain yang tidak sepaham dengannya.
Media  sosial  telah  memengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat.
Perubahan-perubahan  dalam  hubungan sosial  ( social  relationship )  atau  sebagai perubahan terhadap keseimbangan ( equilibrium )  hubungan  sosial  dan  segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi  sistem  sosialnya,  termasuk di  dalamnya  nilai-nilai  sikap  dan  pola perilaku  di  antara  kelompok-kelompok dalam masyarakat 6 .
Indonesia merupakan negara pluralisme  yang  berarti  bahwa  Indonesia mempunyai  berbagai  macam  keragaman yang  terdiri  dari  berbagai  macam  agama, suku,  ras,  maupun  golongan.  Data  hasil Sensus  Penduduk  pada  tahun  2010  yang
6 Cahyono, A. S. Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. “ Jurnal Unita”, Vol 9 No 1: hal 140-157.
dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik tentang  struktur  dan  komposi  penduduk menurut  kelompok  suku  bangsa  yang menghasilkan  bahwa  jumlah  suku  bangsa yang  ada  di  Indonesia  secara  keseluruhan mencapai  1.300 suku  bangsa.  Bahasa juga memiliki  berbagai  macam  keberagaman. Hasil  data  BPS  menyebutkan  bahwa terdapat  2.500  jenis  Bahasa  yang  ada  di Indonesia,  jumlah  jenis  Bahasa  ini  hampir dua  kali  lipat  dari  jumlah  jenis  suku bangsa yang mencapai sebanyak 1.340 7 .
Dari  keberagaman  yang  berada dalam bingkai bangsa Indonesia tentu akan mengakibatkan  terjadinya  gesekan  yang dapat mengarah pada suatu konflik, namun disisi  lain  bahwa  keberagaman  akan menjadikan  bangsa  ini  lebih  besar  karena terkenal  dengan  kemajemukannya.  Salah satu sumber konflik yang rentan muncul di tengah-tengah  masyarakat  yang  beragam adalah  konflik  yang  bersumber  dari perbedaan  agama 8 .  Hal  in  juga  diperkuat oleh  pandangan  yang  di  utarakan  oleh Huttington bahwa perbedaan atau keragaman  akan  selalu  memunculkan pertikaian  dan  konflik 9 .  Ancaman  saat  ini
7 Na’im,  A.  &  Syaputra,  H. Kewarganegaraan, Suku  Bangsa,  Agama  dan  Bahasa  Sehari-Hari Penduduk "Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010 . Jakarta: Badan Pusat Statistik, hal: 8-11
8 Hermawati,  R.,  Paskarina,  C.,  &  Runiawati,  N. Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung, “ Umbara:  Indonesian  Journal  of  Anthropology” , Vol 1 No 2, hal: 105-124
9 Hutington,  S.  P.  The  Clash  of  Civilization. “ Foreign Affairs ”. Vol 72, No 3, hal: 22-49
bagi  bangsa  Indonesia  yang  majemuk dilihat  dari  sisi  agamanya  maka  yang menjadi pointnya yaitu masalah intoleransi.
Tidak hanya isu tentang intoleransi yang  menjadi  pokok  permasalahan  di Indonesia  saat  ini,  di  sisi  lain  ada  isu-isu radikalisme  yang  sedang  berkembang  di Indonesia.  Munculnya  radikalisme  di Indonesia  disebabkan  oleh  perkembangan di  tingkat  global  dilihat  dari  situasi  yang kacau  di  negara-negara  Timur  Tengah khususnya  Afghanistan,  Palestina,  Irak, Yaman, Mesir, Suriah, dan Turki dipandang  oleh  kelompok  radikal  sebagai akibat campur tangan Amerika, Israel, dan sekutunya.  Selain  itu,  kekacauan  di negara-negara  tersebut  disebabkan  oleh penyebaran paham wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala arab yang konservatif. Paham tersebut juga disebarkan  ke  Indonesia  sehingga  telah ikut  mendorong  timbulnya  kelompok eksklusif  yang  sering  menuduh  orang  lain yang  berada  di  luar  kelompok  mereka sebagai  musuh,  kafir,  dan  boleh  di perangi 10 .
Konflik yang sedang terjadi di Irak dan  Suriah  yang  di  dalangi  oleh  ideologi ISIS  ( Islamic  State  Iraq  and  Syria )  bukan
10 Asrori,  A.  Radikalisme  di  Indonesia:  Antara Historisitas dan Antropisitas. “ Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam” , Vol 9 No 2 hal 253- 268.
suatu  ketidak  mungkinan  akan  merembet ke  Indonesia  jika  memang  penanganan untuk  menangkal  ideologi  tersebut  lemah. Cita-cita  ISIS  adalah  untuk  mendirikan kekhalifahan  Islam  di  Irak  dan  Suriah. Dalam  upaya mewujudkan tujuannya  ISIS menyebarkan ideologinya melalui beragam propaganda untuk menarik simpatisan dari berbagai  macam  manca  negara,  terutama Indonesia.  Masuknya  paham  ISIS  tidak terlepas dari persentuhannya dengan kelompok yang memiliki cita-cita revivalisme  Islam  yang  sebelumnya  telah lama hadir di Indonesia 11 .
Ancaman  lain  yang  datang  dari dalam  negeri  seperti  dengan  adanya gerakan separatis bersenjata, penyalahgunaan narkoba, korupsi, kemiskinan, kesenjangan social, dan masih banyak  lagi  lainnya  yang  tentu  saja  hal tersebut akan mengancam keutuhan NKRI. Bukan  hanya  ancaman  dalam  negeri  saja yang  menjadi  sorotan  namun  ada  pula ancaman yang datang dari luar negeri yang tentunya  akan  berimbas  pada  kedaulatan NKRI,  seperti  halnya  konflik  Laut  China Selatan (LCS) karena hegemoni Tiongkok yang  ingin  menguasai  Laut  China  Selatan dan menyeret negara-negara Asia Tenggara terutama Indonesia yang terkena
11 Rijal,  N.  K.  Eksistensi  dan  Perkembangan  ISIS: Dari  Irak  Hingga  Indonesia,  “Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional, Vol 13 No 1, hal: 45-60
dampaknya  akibat  perairan  natuna  masuk ke  dalam  “klaim  9  garis”.  Hal  tersebut telah diperkuat oleh Yee yang mengatakan adanya  sebuah  kepastian  dan  stabilitas telah meningkat di Laut China Selatan 12 .
Ancaman  yang  datang  dari  luar negeri  dapat  berupa  pelanggaran  wilayah yang meliputi  udara, laut,  dan darat.  Serta adanya masalah perbatasan dengan negara- negara  tetangga  yang  belum  selesai- selesai,  adanya  penyelundupan  narkoba dan imigran gelap, spionase, sabotase, dan agresi  militer  negara  lain  walupun  ini memang  sangat  kecil  kemungkinan  akan terjadi. Ancaman saat ini perlu diantisipasi untuk  dapat  dihadapi  apabila  hal  tersebut terjadi,  adapun  ancaman  di  masa  yang akan  datang  tentu  akan  berubah  bahkan akan  berkembang  lebih  kompleks  seiring dengan perkembangan global yang terjadi.

## 3. Kurikulum
Sejumlah pengertian terkait mengenai  kurikulum  dapat  merujuk  pada sejumlah sumber seperti halnya Saylor dan Alexander  yang  merumuskan  kurikulum sebagai keseluruhan usaha yang dilakukan oleh  lembaga  pendidikan    atau  sekolah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan,  sementara  Smith  mengartikan sebagai  seperangkat  usaha  dan  upaya
12 Yee,  A.  Maritime  Territorial  Disputes  in  East Asia:  A  Comparative  Analysis  of  the  South  China Sea  and  the  East  China  Sea .  “Journal  of  Current Chinese Affairs” . Vol 40. No 2, hal: 165-193
pendidikan agar siswa memiliki kemampuan  hidup  di  masyarakat,  Harold Rugg  sendiri  mengartikannya  sebagai program  sekolah  yang  di  dalamnya terdapat  semua  siswa  dan  pekerjaan  baru, Hilda Taba lebih ringkas dalam merepresentasi kurikulum sebagai perencanaan pembelajaran 13 .
Kurikulum  dibagi  ke  dalam  2 kelompok  yaitu  pandangan  lama  dan pandangan  baru.  Pandangan  lama  atau yang disebut sebagai pandangan tradisional  merumuskan  bahwa  kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh  murid  untuk  dapat  memperoleh ijazah. Sedangkan pandangan baru merumuskan  bahwa  kurikulum  adalah semua kegiatan, aktivitas, dan pengalaman yang terorganisir  yang dimiliki oleh siswa di  bawah  arahan  sekolah,  baik  di  kelas maupun di luar kelas 14 . Dari perkembangan  pandangan  tersebut  sudah tentu  bahwa  kurikulum  berjalan  sesuai dengan  perkembangan  teori  dan  praktik dalam Pendidikan.
Undang-undang  Sisdiknas  tahun 2003  Pasal  1  ayat  9  menyebutkan kurikulum  sebagai  seperangkat  rencana dan  pengaturan  mengenai  isi  dan  bahan
13 Hamid, H. Pengembangan Kurikulum Pendidikan . Bandung: Pustaka Setia, hal: 15-16
14 Hamalik,  O.  2013. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum . Bandung: Remaja Rosdakarya, hal: 3-4
pelajaran  serta  cara  yang  digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan  pembelajaran  untuk  mencapai tujuan pendidikan tertentu 15 .
Model  pengembangan  kurikulum sudah  banyak  yang  telah  ditawarkan  oleh para  ahli,  namun  dalam  menyikapi  hal  ini ada beberapa model pengembangan kurikulum  yang  bisa  dijadikan  sebagai acuan  yaitu  model  administrasi  dan grass root .  Model  pengembangan  Administrasi digunakan  dalam  sistem  pengelolaan pendidikan  atau  kurikulum  yang  bersifat sentralisasi,  sedangkan  model Grass  Root akan berkembang dalam sistem pendidikan yang  bersifat  desentralisasi 16 .  Sentralisasi artinya  kurikulum  dikembangkan  oleh pemerintah, sedangkan Grass Root diambil dari  sekolah  yang  telah  menerapkan kurikulum  sebagai  percontohan  dalam mengembangkan kurikulum

## 4. Bela Negara
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  mengartikan  bahwa  Bela  Negara adalah  Sikap  dan  perilaku  warga  negara yang  dijiwai  oleh  kecintaannya  kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang  Dasar  1945  dalam  menjamin
15 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
16 Sukmadinata,  N.  S.,  2009. Pengembangan Kurikulum  Teori  dan  Praktek .  Bandung:  Remaja Rosdakarya , hal:162-163
kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara 17 . Bela Negara atau pembelaan negara adalah tekad,  sikap,  dan  tindakan  warga  negara yang  teratur,  menyeluruh,  terpadu,  dan berlanjut  yang  dilandasi  oleh  kecintaan pada  tanah  air  serta  kesadaran  hidup berbangsa  dan  bernegara 18 .  Upaya  Bela Negara  dapat  dilakukan  oleh  seluruh rakyat  melalui  pengabdian  sesuai  dengan profesinya  masing-masing  yang  pada hakikatnya  kegiatan  pembelaan  negara merupakan usaha dari warga negara untuk dapat mewujudkan ketahanan nasional 19 . Sesuai  dengan  amandemen  UUD 1945  pasal  27  ayat  3  menjelaskan  bahwa usaha  Bela  Negara  merupakan  hak  dan kewajiban  setiap  warga  negara.  Hal  ini menunjukkan  adanya  asas  demokrasi dalam  pembelaan  negara  yang  mencakup dua  arti.  Pertama,  bahwa  setiap  warga negara  turut  serta  dalam  menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai  dengan  UUD  1945  dan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Kedua,  bahwa setiap  warga  negara  harus  turut  serta dalam  setiap  usaha  pembelaan  negara,
17 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
18 Kaelan. & Zubaidi, A,. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi . Yogyakarta: Paradigma, hal: 182
19 Winarno. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan,  Panduan  Kuliah  di  Perguruan Tinggi . Jakarta: Bumi Aksara, hal: 182
sesuai  dengan  kemampuan  dan  profesinya masing-masing 20 .
5. Urgensi Kurikulum Pendidikan Bela

## Negara
Upaya Bela Negara harus dilakukan dalam rangka pembinaan kesadaran Bela Negara bagi seluruh warga negara Indonesia agar memiliki kemampuan dalam memahami dan menghayati  serta  yakin  untuk  dapat menunaikan  atas  hak  dan  kewajibannya sebagai  warga  negara.  Bela  Negara  pada hakikatnya  merupakan  unsur  pertahanan yang  bersifat  semesta  yang  didasarkan pada  hak  dan  kewajiban  seluruh  warga negara  serta  keyakinan  akan  kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara Indonesia  yang  merdeka  dan  berdaulat demi  terciptanya  negara  yang  damai  dan sejahtera  dalam  menyongsong  peradaban yang unggul dan mulia.
Sistem  pertahanan  yang  bercirikan kerakyatan  mengandung  unsur  bahwa orientasi  pertahanan  diabdikan  oleh  dan untuk kepentingan seluruh rakyat, sedangkan  ciri  pertahanan  kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya  nasional  didayagunakan bagi upaya  pertahanan,  di  sisi  lain  ciri
20 Sukaya,  E.  dkk.  Pendidikan  Kewarganegaraan. Yogyakarta: Paradigma, hal: 10
pertahanan kewilayahan mengandung makna  bahwa  gelar  kekuatan  pertahanan dilaksanakan  secara  menyebar  di  seluruh wilayah  NKRI  sesuai  dengan  kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan 21 .
Usaha  pertahanan  negara  dibangun untuk  dapat  melindungi  seluruh  tumpah darah  bangsa  Indonesia,  maka  sudah selayaknya  Bela  Negara  dijadikan  sebagai unsur  pertama  yang  harus  dimiliki  oleh setiap warga negara Indonesia. Dimana hal ini  mengacu  pada  pola  ancaman  saat  ini yang bisa saja akan mengganggu kedaulatan  negara  Indonesia,  sedangkan ancaman  di  masa  depan  sudah  tentu  akan terjadi  secara  kompleks  seiring  dengan perkembangan jaman maka akan berkembang pula ancaman tersebut. Pendidikan  Bela  Negara  bagi  Pendidikan formal  merupakan  salah  satu  cara  yang ampuh dalam menanamkan nilai-nilai Bela Negara  bagi  seluruh  regenerasi  bangsa Indonesia, yang tentunya pelaksanaan Bela Negara  di  ruang  lingkup  Pendidikan formal membutuhkan pondasi yang sangat kuat  yaitu  melalui  adanya  kurikulum khusus tentang Bela Negara.
Upaya Bela Negara yang merupakan  hak  dan  kewajiban  setiap
21 Pasaribu, R. B. F. Pendidikan Kewarganegaraan .  Jakarta:  Staffsite  Universitas Gunadarma, hal: 121
warga  negara,  dapat  diimplementasikan dalam  berbagai  lingkungan  di  masyarakat salah  satunya  melalui  Pendidikan  formal yang dilakukan melalui Pendidikan Pendahuluan  Bela  Negara,  yang  bertujuan mempersenjatai  warga  negara  secara psikis/mental  dengan  ideologi  Pancasila, kecintaan pada tanah air, kerelaan berkorban  untuk  bangsa,  negara  serta kesadaran  akan  hak  dan  kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggungjawab 22 .
Sasaran  upaya  Bela  Negara  adalah terwujudnya  warga  negara  yang  mengerti, menghayati,  dan  yakin  untuk  menunaikan kewajibannya  dalam  Bela  Negara,  dengan ciri-ciri;  (1)  cinta  tanah  air,  (2)  sadar berbangsa  dan  bernegara,  (3)  yakin  akan Pancasila  sebagai ideologi  negara, (4) rela berkorban  untuk  Bangsa  dan  Negara,  dan (5) memiliki kemampuan Bela Negara 23 .
6. Struktur Kurikulum Bela Negara
Upaya pengintegrasian
Bela Negara  ke  dalam  pendidikan  formal  dapat
dilakukan  dengan  menyusun  perencanaan kurikulum yang dilakukan dengan membuat susunan struktur kurikulum yang mengacu  pada  kurikulum  berbasis  Bela Negara.
22 Subagyo, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan . Semarang: UPT Unnes Press, hal: 41
23 Andrianto,  T.  T. Paradigma  Baru  Bela  Negara Implementasi  dan  Pengembangannya  di  Era Globalisasi .  Yogyakarta:  Global  Pustaka  Utama, hal: 109-110
Struktur kurikulum akan menggambarkan  konseptualisasi  konten kurikulum  dalam  bentuk  mata  pelajaran, distribusi  konten  mata  pelajaran  dalam semester  atau  tahun,  serta  beban  belajar untuk  setiap  peserta  didik.  Struktur kurikulum juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian  konten  dalam  sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran 24 .
Isi  konten  atau  materi  pada  Bela Negara dapat disesuaikan dengan kompetensi  yang  ingin  dicapai  dan mengarah  yang  pada  ciri-ciri  Bela  Negara itu  sendiri,  dibawah  ini  akan  disebutkan beberapa  materi  dari  kurikulum  Bela Negara yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam  mengembangan  kurikulum  Bela Negara.
Tabel 1. Struktur Kurikulum Bela Negara 25 No Sosok Ideal Materi 1 Mencintai Tanah Air Sejarah Kebangsaan Kepemimpinan Kearifan budaya lokal 2 Sadar berbangsa dan bernegara Wawasan nusantara Pengetahuan kerukunan umat beragama Pengetahuan terorisme,
sparatisme, dan radikalisme Pengetahuan bahaya
24 Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kurikulum  2013: Kompetensi  Dasar  Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA), 2013, hal:6
25 Dimuat dari berbagai macam sumber
narkoba 3 Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara Empat pilar kebangsaan Pendidikan pancasila 4 Rela berkorban untuk bangsa dan negara Dinamika ancaman bangsa Indonesia Pertahanan negara Ketahanan nasional 5 Memiliki kemampuan bela negara Tataran dasar bela negara PBB P3K Penanggulangan bencana Outbound Pengetahuan senjata api
Kurikulum pelaksanan Bela Negara dilakukan dengan 70% di kelas dan 30% di luar  kelas  yang  mencangkup  kurikulum dasar, inti, dan tambahan 26 . Hal ini berarti dapat  dikatakan  bahwa  70%  mengarah pada  aspek  kognitif  dan  afektif  serta  30% mengarah pada psikomotor.
Pemilihan  materi  dalam  Bela Negara  yang  diterapkan  pada  Pendidikan formal  mengacu  pada  perkembangan psikologis  peserta  didik,  seperti  halnya SD,  SMP,  dan  SMA.  Tidak  perlu  adanya materi  pengetahuan  senjata  api,  namun SMA  bisa  dilakukan  dengan  hanya menggunakan  replika  senjata  yang  terbuat dari kayu atau lainnya.
26 Nur Khafifah, Menhan: Progeam Bela Negara 70 Persen di Kelas, di akses dari https://news.detik.com/berita/3050572/menhan- program-bela-negara-70-persen-di-kelas
Beban  belajar  Bela  Negara  pada Pendidikan  formal  dapat  disesuaikan dengan beban belajar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  dengan  beban  belajar  siswa SD  dan  SMP  40  menit  sedangkan  untuk SMA  45  menit 27 .  Sedangkan  untuk perguruan  tinggi  menggunakan  sistem SKS dengan beban 160 menit 28 .

## 7. Kesimpulan
Untuk  dapat  mengantisipasi  segala macam ancaman bangsa Indonesia saat ini yang begitu kompleks dan multidimensional  dan  sebagai  antisipasi dalam  menghadapi  ancaman  masa  depan yang  tentunya  akan  terus  berkembang sesuai  dengan  perkembangan  jaman  maka diperlukannya  sebuah  sistem  pertahanan yang  mengarah  pada  pertahanan  rakyat semesta,  dimana  pertahanan  tersebut melibatkan seluruh warga negara Indonesia melalui adanya pendidikan Bela Negara.
Pelaksanaan pendidikan Bela Negara  akan  lebih  merata  untuk  seluruh warga  negara  Indonesia  apabila  masuk dalam  ruang  lingkup  pendidikan  formal. Namun  pelaksanaan  tersebut  tidak  akan berjalan  tanpa  adanya  payung  kurikulum yang memuat tentang Bela Negara, karena pada  dasarnya  kurikulum  adalah  jantung
27 Dokumen  Kurikulum  2013,  Kementerian  dan Kebudayaan Republik Indonesia, hal: 13-17
28 Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 15 Point 2
dari pendidikan yang dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.
Sebagai pertimbangan dalam usaha pengembangan  kurikulum  Bela  Negara bagi  pendidikan  formal  maka  salah satunya bisa mengacu pada model pengembangan  kurikulum  administrasi. Tentunya pengembangan kurikulum tersebut  mempunyai  sifat  sentralisasi dimana  pengembangan  lebih  dibebankan pada  lembaga/kementrian  terkait  atau dengan  menggunakan  model Grass  Root yang  dapat  mengembangkan  kurikulum Bela Negara melalui sekolah atau Lembaga Pendidikan yang telah melaksanakan  kurikulum  Bela  Negara
diambil sebagai contoh untuk mengembangkan  kurikulum  Bela  Negara. Struktur kurikulum Bela Negara mencangkup  kurikulum  dasar,  inti,  dan tambahan yang dituangkan dalam berbagai macam  materi  yang  mengarah  pada kompetensi  yang  di  inginkan  sesuai dengan ciri-ciri Bela Negara itu sendiri.
Pada  kesempatan  ini  maka  ada beberapa  rekomendasi  bagi  Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  yang memiliki  program  100  juta  kader  Bela Negara  dan  bagi  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  Republik  Indonesia  serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi  Republik  Indonesia yang meliputi:
1. Wacana  adanya  Bela  Negara  masuk dalam  kurikulum  Pendidikan  harus segera terlaksana sesuai dengan program yang telah direncanakan.
2. Adanya kerjasama antara ketiga kementerian  dalam  mengembangkan kurikulm Bela Negara.
3. Melibatkan ahli kurikulum dan seluruh elemen  yang  terkait  untuk  dapat mengembangkan kurikulum Bela Negara.

## Daftar Pustaka
Andrianto,  T.  T.  2015. Paradigma  Baru Bela  Negara  Implementasi  dan
Pengembangannya di
Era
Globalisasi .  Yogyakarta:  Global
Pustaka Utama.
Asrori, A. 2015. Radikalisme di Indonesia:
Antara Historisitas dan
Antropisitas. Kalam: “Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam” , Vol 9 No 2: 253-268.
Buku Putih Pertahanan Indonesia. Cetakan Ketiga  Tahun  2015.  Kementrian Pertahanan Republik Indpnesia.
Cahyono,  A.  S.  2016.  Pengaruh  Media Sosial  Terhadap  Perubahan  Sosial Masyarakat  di  Indonesia.  “ Jurnal Unita”, Vol 9 No 1: 140-157.
Dokumen  Kurikulum  2013,  Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.
Hamalik, O. 2013. Dasar-Dasar Pengembangan
Kurikulum .
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Hamid,
H. 2012. Pengembangan
Kurikulum  Pendidikan .  Bandung: Pustaka Setia.
Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati,  N.  2016.  Toleransi Antar  Umat  Beragama  di  Kota
Bandung.  “ Umbara:  Indonesian Journal  of  Anthropology” ,  Vol  1
No 2: 105-124.
Hutington,  S.  P.  1993.  The  Clash  of Civilization. “ Foreign Affairs Journal” . Vol 72, No 3: 22-49.
Kaelan.  &  Zubaidi,  A,.  2007. Pendidikan Kewarganegaraan
untuk
Perguruan  Tinggi .  Yogyakarta: Paradigma.
Kafifah,  N.  2015. Menhan:  Program  Bela Negara  70  Persen  di  Kelas . Diakses online dari https://news.detik.com/berita/3050 572/menhan-program-bela-negara-
70-persen-di-kelas
Kurikulum  2013: Kompetensi  Dasar Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  / Madrasah Aliyah (MA) . Kementrian Pendidikan
dan
Kebudayan Republik Indonesia.
Na’im, A.  &  Syaputra,  H.  2010.
Kewarganegaraan,  Suku  Bangsa, Agama  dan  Bahasa  Sehari-Hari Penduduk  Indonesia  Hasil  Sensus Penduduk  2010 .  Jakarta:  Badan Pusat Statistik.
Pasaribu,  R.  B.  F.  2013. Pendidikan
Kewarganegaraan . Jakarta:
Staffsite Universitas Gunadarma.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia Nomor  49  Tahun  2014  tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
Rijal,  N.  K.  2017.  Eksistensi  dan Perkembangan  ISIS:  Dari  Irak Hingga  Indonesia.  “ Jurnal  Ilmiah Hubungan  Internasional” .  Vol  13. No 1: 45-60.
Siahaan,  T.  2016.  Bela  Negara  dan Kebijakan  Pertahanan.  “ WIRA ”.
Jakarta:  Pusat  Komunikasi  Publik Kementrian  Pertahanan  Republik Indonesia.
Subagyo, dkk. 2004. Pendidikan
Kewarganegaraan . Semarang:
UPT Unnes Press.
Sukaya, E. dkk. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan . Yogyakarta: Paradigma.
Sukmadinata,  N.  S.  2009. Pengembangan Kurikulum  Teori  dan  Praktek .
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Winarno. 2010. Paradigma Baru
Pendidikan Kewarganegaraan,
Panduan  Kuliah  di  Perguruan Tinggi . Jakarta: Bumi Aksara.
Yee,  A.  2011.  Maritime  Territorial Disputes in East Asia: A
Comparative Analysis of the South
China Sea and the East  China Sea .
“Journal of Current Chinese Affairs” . Vol 40. No 2: 165-193.