Status Hukum Anak Angkat dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105

## Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat

## Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611289@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  status  dan  tanggung  jawab  pemeliharaan  anak  angkat setelah  perceraian  antara  orang  tua  angkatnya.  Dikarenakan  pembahasan  topik  mengenai  status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat belum ada pembahasan yang memiliki fokus pada hak-hak  anak  angkat.  Perceraian  orang  tua  angkat  anak  menimbulkan  ketidakjelasan  bagi  anak tersebut  mengenai  status  hukum  yang  telah  ada,  tidak  jarang  persepsi  diantara  masyarakat mengenai kedudukan anak angkat tersebut serta keadaan anak angkat yang merupakan anak yang dipelihara  dan  dianggap  layaknya  anak  sah  mengakibatkan  harus  terpenuhinya  segala pemeliharaan  terhadap  anak  angkat  keadaan  dalam  hal  pemeliharaan  untuk  memberikan kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  angkat.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini yaitu  Anak  angkat  yang  orang  tua  angkatnya  bercerai  tidak  akan  merubah  status  hukum  anak angkat  tersebut  terhadap  kedua  orang  tua  angkatnya  dan  Pemeliharaan  dan  Perlindungan  anak menjadi  sebuah  kewajiban  orang  tua  tersebut  untuk  bertanggung  jawab,  memelihara,  dan mengedepankan  hak-hak  anak  angkat  walaupun  sudah  dalam  status  bercerai  sesuai  dengan  yang tercantum pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan Bentuk pembagian dalam pemenuhan  kewajiban  Pemeliharaan  pada  dasarnya  tidak  memiliki  ketentuan  khusus  karena  hal terpenting  adanya  tetap  mengedepankan  kesejahteraan  anak  melalui  pemeliharaan  anak  tersebut sampai anak tersebut telah dewasa.
Kata kunci: Anak Angkat; Perceraian; Status Hukum

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  status  and  responsibility  of  maintaining  adopted  children  after divorce  between  adoptive  parents.  Due  to  the  discussion  of  the  topic  of  the  status  and responsibility  of  the  maintenance  of  adopted  children,  there  has  been  no  discussion  that  has  a focus  on  the  rights  of  adopted  children.  The  divorce  of  the  child's  adoptive  parents  creates uncertainty for the child regarding the existing legal status, not infrequently the perception among the community about the position of the adopted child and the condition of the adopted child who is a child who is maintained and considered like a legitimate child results in the fulfillment of all maintenance  for  the adopted child  in  terms  of  maintenance  to  provide  welfare  and  protection  of the adopted child. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a  conceptual  approach.  The  results  of  this  study  are  adopted  children  whose  adoptive  parents divorce  will  not  change  the  legal  status  of  the  adopted  child  towards  both  adoptive  parents  and Child  Maintenance  and  Protection  becomes  an  obligation  of  these  parents  to  be  responsible, maintain,  and  prioritize  the  rights  of  adopted  children  even  though  they  are  divorced  in accordance  with  several  existing  laws  and  regulations  and  forms  of  division  in  fulfilling maintenance obligations Basically, it does not have special provisions because the most important thing is to prioritize the welfare of the child through the maintenance of the child until the child has grown up.
Keywords: Adopted Child; Divorce; Legal Status

## 1. PENDAHULUAN
Adanya  anak  dalam  keluarga  tentu  akan  melengkapi  pasangan  suami  istri, dengan  memiliki  keturunan  merupakan  salah  satu  tujuan  penting  dari  adanya perkawinan.  Dalam  sebuah  perkawinan,  tentu  akan  membentuk  sebuah  keluarga yang merupakan bagian satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Bagi sebagian  pasangan  suami  istri  yang  belum  memiliki  anak  atau  keturunan  yang dihasilkan  memiliki  cara  lain  untuk  tetap  dapat  memiliki  anak,  yaitu  dengan melakukan  pengangkatan  anak  atau  adopsi  anak  untuk  tetap  dapat  menjalankan tujuan  awal  mengapa  perkawinan  tersebut  dilaksanakan.  Namun,  dalam  sebuah hubungan  suami-istri  sering  terjadi  masalah  yang  pada  akhirnya  menyebabkan berakhirnya  hubungan  atau  terjadi  perceraian.  Adanya  perceraian  yang  terjadi oleh  orang  tua  angkat  anak  angkat  tersebut  akan  mengubah  keadaan  dari  sebuah perkawinan  yang  utuh  karena  adanya  perceraian  yang  akan  berdampak  pada penghidupan  anak  angkat  tersebut  terutama  dalam  hal  pemeliharaan  dalam memberikan  kesejahteraan  dan  perlindungan  anak  angkat.  Untuk  mencapai keluarga  yang  berbahagia  dan  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  orang  tua  dalam pemeliharaan  anak,  maka  diharapkan  suami-istri  dapat  mempertahankan kekekalan  dalam  perkawinan,  yaitu  bahwa  sekali  orang  melakukan  perkawinan, tidak akan bercerai sepanjang hayat, kecuali bercerai karena kematian. 1
Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “ adoptie ” dan  dalam  bahasa  Inggris,  yaitu  “ adoption ”,  dan  sesuai  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia,  adopsi dapat  dikatakan sebagai  “Pengambilan (pengangkatan) anak  orang  lain  secara  sah  menjadi  anak  sendiri”. 2 Berdasarkan  kamus  hukum, dalam  Bahasa  Belanda  anak  angkat  merupakan  suatu  pengangkatan  seseorang dalam  hal  ini  adalah  anak  untuk  menjadi  anak  kandung. 3 Alasan  terbanyak dilakukannya  pengadopsian  anak,  yaitu  dilakukan  atas  kepercayaan  untuk  dapat mendapatkan  anak;  menambah  anak  berlawanan  jenis;  sebagai  teman  bagi  anak tunggal;  serta  sebagai  rasa  belas  kasihan  terhadap  anak  yang  terlantar,  miskin, atau  yatim  piatu. 4 Maka  keluarga  yang  belum  dikaruniai  anak  akan  berusaha untuk  mendapatkan  keturunan  dengan  cara  melakukan  pengangkatan  anak.  Pada mulanya  pengangkatan  anak  (adopsi)  dilakukan  semata-mata  untuk  melanjutkan dan  mempertahankan  garis  keturunan  dalam  suatu  keluarga  yang  tidak  dapat memiliki keturunan. 5
Pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  hukum  positif  di Indonesia,  yaitu  melalui  hukum  perdata,  hukum  adat,  maupun  hukum  Islam. Menurut  perspektif  hukum  Adat  pengangkatan  anak  dapat  dilakukan  dengan
1 Renata  Thalyssa  dan  Khairani  Bakri,  “Hak  Asuh  Anak  (Hadhanah)  Adopsi  Pasca  Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia.,” Jurnal Reformasi Hukum Trisakti 4, no. 5 (Oktober 2022): Hlm. 1125.
2 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
3 Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.174.
4 M.  Budiarto, Pengangkatan  Anak  Ditinjau  Dari  Segi  Hukum  Cet.  II (Jakarta:  CV.  Akademika Pressindo, 1991), Hlm. 1-2.
5 Soedharyo  Soimin, Hukum  Orang  dan  Keluarga  (Edisi  Revisi) (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2001), Hlm. 35.
ketentuan daerah masing-masing, pengangkatan anak dalam hukum adat memiliki variasi  sesuai  dengan  wilayah  daerah  masing-masing,  istilah  yang  digunakan, serta akibat hukum  yang ditimbulkan bisa berbeda dengan hukum  adat di  daerah lainnya. Adanya berbagai hukum yang mengatur mengenai tata pelaksanaan anak, menimbulkan  banyaknya  cara  pengangkatan  anak  yang  harus  diselaraskan  dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal  2  PP  No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak. Peraturan  tentang  pengangkatan  anak  dalam  peraturan  perundang-undangan menentukan  bahwa  pengangkatan  anak  harus  disahkan  dengan  penetapan pengadilan  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum,  keadilan  hukum,  legalitas hukum,  dan  juga  dokumen  hukum  bagi  anak  angkat  dan  orang  tua  angkat. Berdasarkan  hal  tersebut,  apabila  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  tersebut, dapat  dilakukannya  penetapan  pengadilan  agar  terjadinya  perpindahan  tanggung jawab  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  pendidikan  dari  orang  tua  asli  kepada orang tua angkat. 6 Padahal pengangkatan anak bisa menimbulkan dampak hukum yang beraneka ragam seperti dalam hal kewarisan, nasab, perwalian dan pergaulan sehari-hari antara anak angkat dengan keluarga angkatnya. 7
Dengan  adanya  penetapan  pengadilan,  tentu  menghasilkan  hak  dan kewajiban baru yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeliharaan anak angkat dalam  sebuah  perkawinan.  Akibat  yang  ditimbulkan  dengan  adanya  penetapan pengadilan,  pengadopsian  anak  mengakibatkan  memiliki  status  sebagai  anak kandung  yang  sah  dengan  segala  hak  dan  kewajiban. 8 Penetapan  pengadilan berfungsi untuk menunjukkan adanya kesanggupan dari orang tua untuk bersedia dengan  keseluruhannya  merawat  dan  memelihara  anak  tersebut.  Adanya perubahan  status  baru  yang  dilahirkan  dari  putusan  pengadilan  juga  mengikat anak angkat tersebut menjadi bagian dari keluarga. Namun, dalam perkawinan tak jarang ditemukan kasus perceraian yang terdapat anak angkat didalamnya. Dalam perceraian  sering  dilihat  sebagai  akhir  dari  suatu  ketidakstabilan  dalam  sebuah perkawinan  dimana  pasangan  suami  istri  kemudian  hidup  terpisah  dan  secara resmi  diakui  oleh  hukum  yang  berlaku. 9 Berdasarkan  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Penelitian  ini  membandingkan  dengan  beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan  sebelumnya  sehingga  penelitian  ini  dapat  melengkapi  penelitian- penelitian  sebelumnya.  Pertama,  penelitian  Awalia  (2021)  yang  mengkaji
6 Rifyal Ka’bah, “Pengangkatan  Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989  Tentang  Peradilan  Agama  dan  Akibat  Hukumnya,” Suara  Uldilag,  Mahkamah  Agung  RI 3,  no.  10 (Maret 2007): Hlm. 46.
7 Isdiatul  Islamiah,  “Pengangkatan  Anak  Pada  Masyarakat  di  Kabupaten  Bima  Ditinjau  Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.,” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 2, no. 2 (Juni 2022): Hlm. 327.
8 Muderis Zaini, Adopsi Suatu Perjanjian Dari Tiga Sistem Hukum Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hlm. 4-5.
9 Erwin  Prahara,  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tanggung  Jawab  Tergugat  Dalam  Pemberian Nafkah  Pasca  Putusan  Cerai,” Jurnal  USM  Law  Review 1,  no.  1  (Mei  2018):  Hlm.  3, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.
mengenai  hak  asuh  anak  angkat  pasca  perceraian  orang  tua  angkat.  Pada penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  di Indonesia diterapkan tata cara pengangkatan anak atau adopsi  yang diatur dalam PP  No.  54  Tahun  2007  dengan  terdapat  50  praktik  adopsi  secara  sah  yang dilakukan  di  Dinas  Sosial  Kulon  Progo  pada  2020. 10 Namun,  masih  banyaknya masyarakat  Indonesia  yang  masih  awam  dengan  proses  pengangkatan  anak melalui  lembaga  peradilan  serta  kurangnya  pengetahuan  tentang  tujuan pengangkatan  anak  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku.  Akibatnya menimbulkan  permasalahan  dan  tidak  terpenuhinya  tanggung  jawab  terhadap anak tersebut.
Penelitian  serupa  juga  diteliti  dan  dikaji  oleh  Mardi  (2021).  Penelitian  ini menjelaskan  faktor-faktor  dari  penyebab  penelantaran  anak-anak  pada    keluarga yang  bercerai  di  Kecamatan  Lubuk  Begalung  Kota  Padang.  Penelantaran  anak disebabkan  oleh  beberapa  faktor  seperti,  faktor  ekonomi  yang  memberikan dampak  pada  psikologis  anak  sehingga  membutuhkan  peran  optimal  dari  pihak pengadilan  agama,  BP4,  keluarga,  dan  masyarakat  untuk  mengentaskan permasalahan tersebut.
Selanjutnya, penelitian mengenai hak anak dilakukan oleh Lisa (2020) yang mengkaji  tentang  erlindungan  hukum  terhadap  hak  waris  anak  angkat  di Indonesia.  Menurut  penelitian  ini  pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  orang tua  angkat  akan  mengakibatkan  harus  adanya  suatu  perlindungan  hukum  bagi anak  angkat  tersebut  yang  satunya  adalah  hak  anak  angkat  untuk  mendapatkan warisan  dari  orang  tua  angkatnya.  Penelitian  ini  diteliti  berdasarkan  4  putusan pengadilan  sesuai  dengan  pertimbangan  hakim  yang  ditinjau  dari  perspektif hukum perdata. 11
Berdasarkan  penelitian-penelitian  tersebut  pembahasan  mengenai  hak-hak anak  angkat  atau  perlindungan  anak  angkat  tidak  ada  yang  memfokuskan  pada status  serta  pemeliharaan  anak  angkat  itu  sendiri.  Permasalahan  mengenai  status dan  kedudukan  hukum  anak  angkat  setelah  adanya  perceraian  pada  kedua  orang tua  angkatnya  serta  bentuk  tanggungjawab  pemeliharaan  dan  perlindungan terhadap  anak  angkat  yang  harus  tetap  dipenuhi  setelah  adanya  perceraian memiliki urgensi untuk diteliti lebih lanjut. Adanya perceraian yang terjadi, dalam hak kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi tidak sepenuhnya tercapai sesuai yang  tercantum  menurut  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui status  hukum  anak  angkat,  serta  mengetahui  tanggung  jawab  pemeliharaan  anak angkat setelah perceraian antara orang tua angkatnya.
2. METODE
10 Nurul Awalia,  “ Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Maslahah Mursalah Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Agustus 2021): Hlm. 49
11 Lisa  Carterina,  Diana  Tantri, “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak  Waris  Anak  Angkat  Di Indonesia” Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2020) :Hlm. 285
Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif,  penelitian hukum  normatif  berperan  untuk  mempertahankan  aspek  kritis  dari  keilmuan hukumnya  sebagai  ilmu  normatif  yang sui  generis. 12 Pendekatan  masalah  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statute approach )  atau  menggunakan norma-norma  yang tertulis dalam  undang- undang  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ),  yang  dimaksudkan untuk  menganalisa  bahan  hukum  sehingga  dapat  diketahui  makna  yang terkandung pada istilah-istilah hukum dan teori-teori hukum. Sumber data utama dalam  bentuk  penelitian  hukum  normatif  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, terkait perkawinan, perlindungan  anak,  kesejahteraan  anak  dan  tata  cara  pengangkatan  anak.  Bahan hukum  sekunder  yang  digunakan  berupa  buku-buku  atau literature hukum  yang berkaitan  dan  hasil  penelitian  terdahulu  khususnya  dalam  hal  perlindungan  anak dan anak angkat. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan seperti, website dan kamus. Teknik untuk pengumpulan data pada penelitian ini menerapkan studi kepustakaan  yang  berkaitan  dengan  penulisan  ini,  seperti  buku,  jurnal,  website dan rujukan-rujukan lain.
3. HASIL PEMBAHASAN
3.1 Status Hukum Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat
Setiap  pasangan  yang  terikat  dalam  perkawinan  pasti  memiliki  keinginan untuk  membentuk  keluarga  yang  berbahagia,  salah  satunya  dengan  mempunyai anak.  Dalam  sebuah  perkawinan,  anak  merupakan  anugerah  dari  Tuhan  yang sangat  istimewa;  anak  adalah  penerus  keluarga. 13 Anak  menjadi  suatu  hal  yang berharga  karena  kelak  akan  meneruskan  segala  sesuatu  hal  yang  dilakukan  oleh orang tua dalam sebuah keluarga. Anak pada umumnya menjadi alasan orang tua untuk  melakukan  adopsi  atau  pengangkatan  anak.  Alasan  seperti  kesulitan mendapatkan keturunan atau membantu anak yang kesulitan dalam segi ekonomi dan  sukar  mendapatkan  perhatian  atau  kasih  sayang  dari  orang  tua  kandungnya. Anak  yang  sudah  diangkat  secara  hukum  oleh  pasangan  atau  keluarga  tersebut akan  mendapatkan  perlakuan  yang  baik  dari  hal  kasih  sayang  atau  kecintaan, pendidikan,  nafkan,  pelayanan  dan  pemenuhan  perihal  kebutuhan  hidup  anak tersebut. 14 Anak angkat menurut Hilman Hadikusuma adalah anak yang lahir dari orang lain, yang mana anak tersebut telah resmi diangkat secara hukum adat yang berlaku  oleh  orang  lain  dan  kemudian  dirawat  selayaknya  anak  kandung. Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  menurut  adat  setempat  bertujuan  untuk pemeliharaan aset dan/atau kelangsungan keturunan suatu keluarga. 15
12 I  Made  Pasek  Diantha, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori  Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 12.
13 Santy,  “Kedudukan  Hukum,  dan  Hak  Mewaris  Anak  Adopsi  Dalam  Perceraian  Orang  Tua Angkat Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata,” Juli 2008, Hlm. 1.
14 Zaini, Adopsi Suatu Perjanjian Dari Tiga Sistem Hukum Cet. III , Hlm. 84.
15 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat (Bandung: Alumni, 1991), Hlm. 20.
Adanya anak angkat dalam sebuah perkawinan memiliki akibat hukum bagi anak  angkat  tersebut,  maupun  terhadap  orang  tua  yang  mengangkatnya.    Dalam hal  ini,  adanya  anak  angkat  tersebut,  tidak  jarang  menimbulkan  persepsi  bagi masyarakat  mengenai  kedudukan  anak  angkat  tersebut,  terlebih  apabila  adanya anak kandung yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan  anak  angkat  perlu  diketahui  lebih  jelas  dalam  sebuah  keluarga.  Pada awalnya  adanya  pengaturan  status  hukum  anak  angkat  diatur  dalam  Pasal  12 Staatsblad 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi  akibat bahwa status anak yang  bersangkutan  berubah  menjadi  seperti  seorang  anak  sah.  Adapun  dalam hukum adat, anak angkat merupakan anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri  oleh  orang  tua  angkat  dengan  resmi  sesuai  dengan  hukum  adat  yang berlaku  setempat. 16 Pendapat  ahli  mengenai  pengangkatan  anak  seperti  yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yaitu, merupakan tindakan yang menimbulkan hubungan  antara  seseorang  yang  diangkat  oleh  orang  tua  atau  dengan  keluarga angkat dan seakan-akan memiliki hubungan darah yang dalam hal ini yakni anak orang  lain  yang  telah  diangkat  untuk  menjadi  anak  sendiri. 17 Berdasarkan pendapat tersebut  pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat  dengan  orang  tua  angkat  untuk  menjadi  anak  angkat  selayaknya  anak sah/kandung.
Status  hukum  anak  angkat  diperjelas  lagi  dengan  Pasal  14  Staatsblad  1917 Nomor  129,  dimana  suatu  pengangkatan  anak  berakibat  putusnya  hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa  akibat  pengangkatan  tersebut  yang  mengakibatkan  terputusnya  segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak kandung tersebut. Pengangkatan anak telah diatur dalam  PP  No.  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan  Pengangkatan  Anak, sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  1  angka  2.  Peraturan  tersebut  juga  mengatur bagaimana proses  serta  ketentuan apa  yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam sebuah perkawinan. Mengangkat anak tidak bisa dilakukan tanpa alasan, tata cara, dan  kriteria  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dapat  diartikan jika,  pengangkatan  anak  (adopsi)  merupakan  suatu  tindakan  hukum  dimana seorang anak diberikan kedudukan kepada orang lain untuk menjadi anak angkat sebagaimana layaknya anak sah atau kandung. 18
Berdasarkan  pada  Pasal  7  Perpres  No.  96  Tahun  2018  tentang  Persyaratan Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil,  penetapan  yang dikeluarkan  oleh  Pengadilan  mengharuskan  dan  mewajibkan  masing-masing orang tua angkat memberikan perlindungan sesuai dengan akibat hukum yang ada.
16 Aprillia  Wiyuni  Widyaningsih,  “Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Hak  Anak  Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Jawa, Hukum Islam Dalam KHI dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.,” Undergraduate  (S1)  thesis,  Universitas  Muhammadiyah  Malang. , 2022, Hlm. 15.
17 Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga (Bandung: Alumni, 1980), Hlm. 52.
18 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia. (Bandung: Tarsito, 1982),Hlm. 3.
Akta  kelahiran  akan  diterbitkan  oleh kantor  catatan  sipil  yang berlaku sebagai akta autentik yang  memiliki  kekuatan  sempurna.  Adanya  akta  kelahiran  atau pencatatan  anak  tentunya  akan  memberikan  keadilan  terhadap  anak  dan  anak memperoleh  perlindungan  hukum. 19 Pada  prinsipnya  pencatatan  kelahiran merupakan suatu catatan administrasi yang dianggap penting karena data maupun identitas  anak  tersebut  merupakan  jati  diri  bagi  si  anak.  Anak  angkat  tersebut sudah  berstatus  sebagai  bagian  keluarga  orang  tua  angkatnya  dan  terputus hubungan  dan  keterikatan  kekerabatannya  dengan  orang  tua  kandung  atau  orang tua aslinya.
Pada kenyataannya sering terjadi sebuah perkawinan yang dalam kehidupan rumah  tangganya  muncul  masalah-masalah  atau  persoalan  yang  sulit  diatasi  dan diselesaikan,  hal  ini  memunculkan  konflik  dan  membuat  keretakan  dalam hubungan  antara  suami  istri  yang  berujung  pada  perceraian,  yang  semuanya membuat  terputusnya  tali  perkawinan  dan  hukum  akad  suatu  perjanjian  menjadi batal. Dampak  perceraian  tidak hanya dirasakan pihak yang bercerai, tetapi juga terhadap  anak,  harta,  bahkan  terhadap  keluarga    besar    kedua    mempelai. 20 Bagi para  pasangan  yang  sudah  memiliki  anak,  meskipun  dalam  perceraian  tersebut dapat  diselesaikan  oleh  kedua  belah  pihak  dengan  baik  dan  damai  oleh  orang tuanya tetapi tetap membuat masalah untuk anak-anak mereka.
Perceraian  yang  terjadi  oleh  orang  tua  angkat  anak  tersebut,  menimbulkan ketidakjelasan  bagi  anak  tersebut  mengenai  status  hukum  yang  telah  ada  sampai pada akhirnya adanya perceraian. Hal ini banyak menjadi problematika mengenai status hukum anak angkat, apabila orang tua angkatnya bercerai. Namun, apabila dilihat  mengenai  anak  angkat  itu  sendiri,  sudah  jelas  bahwa  anak  angkat  telah memiliki  kedudukan  layaknya  anak  sah  atau  kandung.  Anak  angkat  yang  orang tua angkatnya bercerai status, kedudukan dan hak-hak  yang dimiliki anak angkat tersebut  sama  dengan  anak  kandung  dari  orang  tua  yang  bercerai  tersebut. Perceraian  antara  suami-istri  yang  memiliki  anak  angkat  menjadi  permasalahan dikalangan  masyarakat  karena  memunculkan  pertanyaan  terkait  status  serta kedudukan anak angkat tersebut dalam kehidupan sehari-hari setelah orang tuanya bercerai.
Pengangkatan  anak  tersebut  berpengaruh  dengan  timbulnya  hak  serta kewajiban  yang  sudah  dinilai  menjadi  suatu  keluarga  antara  anak  angkat  dengan orang  tua  angkatnya.  Berdasarkan Staatsbald No.  129  Tahun  1917  mengatur mengenai  anak  angkat  atau  akibat  hukum  yang  terjadi  yaitu  secara  hukum  anak angkat akan dijadikan ahli waris orang tua angkat, mendapatkan nama dari bapak angkat, dan menjadi anak sah seperti anak yang dilahirkan dari orang tua tersebut
19 Rizky Amelia Fathia Septiandani Dian, “Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak,” Jurnal USM Law Review 5, no. 2 (November 2022): Hlm. 614, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681.
20 Muhammad  Habibi  Miftakhul  Marwa,  “Model  Penyelesain  Perselisihan  Perkawinan  Perspektif Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (November  2021):  Hlm.  780, http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059.
atau  menjadi  penerus  keluarga  tersebut.  Dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa hubungan atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pengangkatan anak adalah putusnya  hubungan  antara  anak  angkat  tersebut  dengan  orang  tua  kandungnya. Orang  tua  angkat  bersangkutan  memiliki  hak  untuk  mewariskan  harta peninggalannya, namun  tetap melalui pengadilan dan sesuai dengan hukum  yang sah dan berlaku.
Dalam  Hukum  Islam  juga  dijelaskan  bahwa  diperbolehkan  dilakukannya pengangkatan  anak sepanjang  anak angkat  tidak  diangkat  sebagai  anak kandung. Pengangkatan anak dalam  arti pemeliharaan anak-anak  yatim,  anak-anak miskin, dan anak-anak terlantar lainnya dengan tujuan menolong, menyantuni, mengasuh, dan mendidik serta menyelamatkan iman mereka, maka pengangkatan anak dalam artian ini adalah merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam.  Dalam Al - Quran  surat  Al-Ahzab  ayat  4-5 juga  dijelaskan  mengenai  anak  angkat  yang artinya:
" Dan,  dia  tidak  menjadikan  anak-anak  angkatmu  sebagai  anak  kandungmu (sendiri);  yang  demikian  itu  hanyalah  perkataanmu  di  mulutmu  saja.  Dan  Allah mengatakan  yang  sebenarnya  dan  Dia  menunjukkan  jalan  yang  benar.  Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling  adil  di  hadapan  Allah.  Jika  kamu  tidak  mengetahui  bapak-bapak  mereka, maka  (panggilah  mereka  sebagai)  saudaramu  seagama  dan  maula-maula  (hamba sahaya yang di merdekakan)."
Namun,  pengangkatan  anak  tidak  berakibat  hukum  dalam  hal  habungan darah,  hubungan  wali-mewali,  dan  hubungan  waris-mewaris  dengan  orang  tua angkatnya. 21 Hanya mendapatkan hak sama dengan anak kandung yaitu hak asuh (hadhanah),  karena  pemeliharaan  anak bertujuan hanya untuk  kesejahteraan dan perlindungan  seorang    anak,  dan  pemeliharan  anak  tidak  memandang  anak  itu anak kandung atau anak  angkat yang terpenting untuk kemaslahatan bersama.
Anak angkat tersebut juga berhak mendapatkan kehidupan, pendidikan layak dan  kepastian  hukum  seperti  anak  kandung,  meskipun  telah  terjadi  perceraian kepada  kedua  orang  tua  angkatnya.  Jika  melihat  dari  Teori  Kepastian  Hukum menurut  Sudikno  Mertokusumo,  kepastian  hukum  adalah  jaminan  bahwa  hukum dijalankan,  bahwa  yang  berhak  menurut  hukum  dapat  memperoleh  haknya  dan bahwa  putusan  dapat  dilaksanakan.  Walaupun  kepastian  hukum  erat  kaitannya dengan  keadilan,  tetapi  hukum  tidak  identik  dengan  keadilan. 22 Maka  dalam  hal ini jika adanya perceraian yang terjadi oleh orang tua angkat anak tersebut, tidak akan  merubah  apapun  status  hukum  anak  angkat  tersebut  terhadap  kedua  orang tua angkatnya tersebut karena merupakan keadilan bagi anak angkat tersebut.
21 S. Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam: disertai dengan beberapa pengertian  umum  hukum  perkawinan,  Undang-Undang  Perkawinan  1974 (Penerbit  Universitas  Indonesia, 1986), Hlm. 152, https://books.google.co.id/books?id=qhmcAAAAMAAJ.
22 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), Hlm. 160.

## 3.2 Tanggung  Jawab  Pemeliharaan  Anak  Angkat  Pasca  Perceraian  Orang Tua Angkat
Perceraian  yang terjadi pada orang tua angkat menimbulkan dampak dalam melakukan  tanggung  jawab  dalam  bentuk  pemeliharaan  tersebut.  Anak  angkat, merupakan  anak  yang  dipelihara  dan  dianggap  layaknya  anak  sah,  hal  ini mengakibatkan  harus  terpenuhinya  segala  pemeliharaan  terhadap  anak  angkat sesuai  dengan  yang  dijelaskan  pada  Undang-  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan  yang terakhir pada  Undang-Undang No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak.  Peraturan-peraturan  tersebut mengatur  mengenai  keadaan  serta  hubungan  antara  anak  dan  orang  tuanya meskipun  sudah  bercerai  atau  putus  secara  sah  menurut  hukum  dan  ditetapkan pengadilan.
Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 ayat (2) telah mengatur bahwa meskipun sudah terjadi perceraian dalam keluarga, anak  tetaplah  menjadi  tanggung  jawab  kedua  orangtuanya.  Tanggung  jawab terpenting  bagi  kedua  orangtua  dapat  meliputi  menjamin  kehidupan  anak  dan pendidikan  anak.  Bentuk  pemeliharaan  anak  angkat  sama  seperti  pemeliharaan anak  kandung  karena  anak  angkat  sudah  sah  secara  hukum  melalui  penetapan pengadilan.  Ayah  dan  Ibu  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan pendidikan dan pemeliharaannya atas anak-anaknya demi kepentingan anak. Pada pasal  45 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dijelaskan juga bahwa kewajiban orang tua tersebut untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku meskipun perkawinan  antara  pasangan  atau  orang  tua  tersebut  putus  atau  dalam  keadaan bercerai  secara  sah  menurut  hukum.  Untuk  biaya  pendidikan  dan  pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah ayahnya. Bahkan seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, karena disitu terdapat hak isteri dan anak. Bahkan  jika  ayah  tidak  dapat  memenuhi  biaya  tersebut  maka  pengadilan  dapat menetapkan ibu untuk ikut andil dalam biaya pendidikan serta pemeliharaan anak yang hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Dalam mengedepankan untuk adanya segala bentuk pemeliharaan yang pada dasarnya  melindungi  anak  angkat  tersebut  untuk  mendapatkan  hak-haknya sebagaimana seperti dalam Undang-Undang Perkawinan,  Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo . Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga  mengatur  tentang  Pemeliharaan  anak  seperti  yang  merujuk  pada  Pasal  3 Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002 jo .  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  untuk  melindungi  anak  angkat  khususnya  akibat perceraian  orang  tua,  untuk  memenuhi  hak-hak  anak  dalam  sebuah  perkawinan, tentu orang tualah yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak
dari  sang  anak.  Pada  Pasal  26  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Anak  juga  tercantum  Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab Keluarga dan Orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,  menumbuhkembangkan  anak  sesuai  dengan  kemampuan,  bakat  dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bentuk dari perlindungan  atau  proteksi  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  terkait pemenuhan  hak  asuh  anak  tercermin  pada  rumusan-rumusan  pasal  yang  secara tegas menyatakan bahwa dalam situasi atau kondisi apapun, pelaksanaan hak asuh terhadap  anak  angkat  harus  menjadi  kewajiban  untuk  dipenuhi  dan  dijalankan dengan  tujuan  pelaksanaan  kuasa  asuh  untuk  menjamin  hak-hak  anak  secara maksimal.
Pengangkatan  anak  yang  dilakukan  oleh  orang  tua,  telah  melewati  proses dengan  syarat  dan  ketentuan  menurut  peraturan  perundang-undangan,  serta  adat istiadat  yang  dilakukan.  Dengan  memenuhi  ketentuan  dan  syarat  tersebut, diartikan  bahwa  kedua  orang  tua  tersebut  bersedia  untuk  bertanggung  jawab, memelihara,  dan  mengedepankan  hak-hak  anak  angkat  tersebut.  Pada  dasarnya perbuatan pengangkatan anak ini menimbulkan “kekuasaan” orang tua atas anak angkatnya. 23 Ruang lingkup perlindungan dan pemeliharaan bagi anak mencakup: Perlindungan terhadap kebebasan anak; perlindungan terhadap hak asasi anak; dan perlindungan  hukum  terhadap  semua  kepentingan  anak  yang  berkaitan  dengan kesejahteraan.
Perlu dilakukan upaya perlindungan, serta mewujudkan kesejahteraan, anak dengan  memberikan  jaminan  terhadap  pemenuhan  haknya  untuk  kepentingan terbaik bagi anak. 24 Dalam hal ini, pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkat  harus  memenuhi  hak-haknya  sama  seperti  yang  termuat  dalam  Undang- Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak.  Pada  Pasal  2  Undang- Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dijelaskan  anak  berhak atas  kesejahteraan,  perawatan,  asuhan,  bimbingan,  dan  pelayanan  berdasarkan kasih  sayang  yang  baik  dari  keluarganya  untuk  tumbuh  dan  berkembang  dengan wajar.  Keputusan  untuk  mengambil  atau  mengadopsi  anak    orang    lain  sangat baik  jika mengangkat anak yang kurang  mampu,  agar  mendapat  kasih  sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. 25 Tentu hal ini, hak anak angkat tidak dapat terlaksana apabila orang  tua  tidak  menjalankan  kewajibannya,  dikarenakan  orang  tua  adalah  yang pertama-tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya  kesejahteraan  anak sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak.
23 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hlm. 35.
24 Andi Ilyas, “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Angkat di Indonesia.,” Januari 2008, Hlm. 17.
25 Abidin Abidin Kelib Abdullah, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (November 2021): Hlm. 14.
Pentingnya  pemeliharaan  untuk  anak  dituangkan    dalam  Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Pasal 2 ayat (3) dan (4), Anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dalam dua ayat  ini  sangat  jelas  menjelaskan  dan  menyatakan  bahwa  perlu  adanya perlindungan untuk anak dalam mengupayakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil dan setara terhadap anak. 26 Anak juga mempunyai hak-hak  yang harus didapatkan selain kewajiban yang hak-hak tersebut sudah jelas menjadi tanggung jawab  dari  orang  tuanya,  meskipun  dalam  hal  ini  merupakan  sebagai  orang  tua angkat. Pada Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam kesejahteraan anak seperti,  memberikan pelayanan dan asuhan dengan  tujuan  menolong  untuk  mengatasi  hambatan  yang  terjadi  pada  masa pertumbuhan  dan  perkembangan  anak.  Pelayanan  dan  Asuhan  juga  diberikan kepada  anak  yang  telah  dinyatakan  salah  dalam  suatu  keadaan  atau  melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim dalam pengadilan. Bantuan dan pelayanan  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  anak  menjadi  hak setiap anak tanpa melihat jenis kelamin, agama, pendirian politik dan  kedudukan sosial  sesuai  dengan  Pasal  8  Undang-Undang  No.  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak.
Pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  terkait  Tanggung  Jawab Pemeliharaan  Anak  Angkat  dijelaskan  pada  Pasal  171  Huruf  h,  bahwa  Anak angkat  adalah  anak  yang  dalam  hal  pemeliharaan  untuk  hidupnya  sehari-hari, biaya  pendidikan  dan  sebagainya  beralih  tanggung  jawabnya  dari  orang  tua  asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan. Maka anak yang haknya sudah  dialihkan  sesuai  putusan  pengadilan  dari  lingkungan  kekuasaan  orang  tua, wali  yang  sah,  atau  orang  lain  yang  bertanggung  jawab  atas  perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua  angkatnya.  Orang  tua  angkat  wajib  memberikan  perlindungan  dan pemeliharaan pada anak angkat sama seperti anak kandungnya.
Perubahaan  keadaan  dari  sebuah  perkawinan  akibat  karena  adanya perceraian  akan  berdampak  pada  penghidupan  anak  angkat.  Hal  ini  dapat  dilihat sebuah  kasus  perceraian  melalui  Putusan  No.  0092/Pdt.G/2011/PA.GS  di Pengadilan  Agama  Gresik.  Adanya  kasus  perceraian  tersebut  bermula  adanya pasangan  suami  istri  yang  dalam  perkawinannya  pada  awalnya  memiliki hubungan  yang  sebagaimana  sesuai  dalam  tujuan  pernikahan,  tetapi  adanya percekcokan  yang  terus-menerus  terjadi  karena  Istri  sebagai  Termohon  merasa nafkah yang diberikan suami belum mencukupi dan Pemohon ingin menikah lagi karena  belum  dimilikinya  keturunan.  Percekcokan  yang  terus  terjadi,  membuat terpisah  tempat  tinggal  diantara  keduanya  selama  kurang  lebih  2  (dua)  bulan. Dalam  perkawinan  tersebut,  pasangan  suami  tersebut  mengangkat  seorang  anak yang pada saat  perceraian terjadi, baru berumur  10 tahun. Ayah walaupun status
26 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hlm. 18.
perkawinannya  sudah  bercerai  namun  tetap  mempunyai  kewajiban  memberikan nafkah  terhadap  keluarganya  dan  Ibu  berkewajiban  mengurus  rumah  tangga  dan mengasuh anak-anak. 27
Perlu  adanya  pemahaman  bagi  kedua  orang  tua,  bahwa  adanya  perbuatan pengangkatan anak merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan keluarga yang menunjukkan  adanya  kesungguhan,  cinta  kasih,  dan  kesadaran  yang  penuh  akan segala  akibat  selanjutnya  dari  pengangkatan  anak  tersebut. 28 Hal  ini  dapat ditafsirkan  jika,  apabila  pengangkatan  anak  dilakukan,  bagaimanapun  keadaan orang  tua,  walaupun  bercerai,  tetap  memiliki  tanggung  jawab  untuk  terus memelihara  anaknya,  dengan  keadaan  yang  berbeda,  yaitu  adanya  perceraian. Orang tua sebagaimanapun, harus menjamin bahwa adanya perceraian tidak akan mengubah  bentuk  pemeliharaan,  harus  bisa  memastikan  jika  sang  anak  tetap mendapat kasih sayang yang sama layaknya pada saat sebelum bercerai, walaupun dengan cara yang berbeda.
Dalam  kenyataannya,  pemeliharaan  tanggung  jawab  terhadap  anak  angkat pasca  perceraian  orang  tua  angkat  masih  belum  ada  peraturan  perundang- undangan  khusus  mengenai  bentuk  pembagian  kewajiban  yang  harus  dilakukan oleh  orang  tua,  tetapi  sesuai  Teori  Tanggung  Jawab  Hukum  menurut  Peter Mahmud  Marzuki,  tanggung  jawab  subjek  hukum  atau  pelaku  yang  telah melakukan  perbuatan  melawan  hukum  atau  perbuatan  pidana  untuk  memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. 29 Maka  dalam  hal  ini  bentuk  pembagian  dalam  pemenuhan kewajiban  pada  dasarnya  tidak  memiliki  ketentuan  khusus  karena  hal  terpenting adanya  tetap  mengedepankan  kesejahteraan  anak  melalui  pemeliharaan  anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa.

## 4. PENUTUP
Pengangkatan  anak  dengan  sah  sesuai  dengan  penetapan  pengadilan menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat untuk menjadi  anak  angkat  selayaknya  anak  sah/kandung  seperti  yang  tercantum  pada Pasal  12 Staatsblad 1917  No.  129.  Anak  angkat  yang  orang  tua  angkatnya bercerai  tidak  akan  merubah  status  hukum  anak  angkat  tersebut  terhadap  kedua orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut tetap berhak mendapatkan kehidupan, pendidikan  layak,  kepastian  hukum  serta  mendapat  warisan  dan  akan  menjadi penerus dari keturunan orang tua angkatnya seperti anak kandung, meskipun telah terjadi  perceraian  kepada  kedua  orang  tua  angkatnya.  Pemeliharaan  dan Perlindungan  anak  menjadi  sebuah  kewajiban  orang  tua  tersebut  untuk bertanggung  jawab,  memelihara,  dan  mengedepankan  hak-hak  anak  angkat
27 Oxys  Mardi  Fatmariza  Fatmariza,  “Faktor-Faktor  Penyebab  Keterabaian  Hak-Hak  Anak  Pasca Perceraian,” Jurnal Ius Contituendum 6, no. 1 (April 2021): Hlm. 190.
28 Ilyas, “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Angkat di Indonesia.,” Hlm. 17.
29 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Imu  Hukum  (Cetakan  Kedua) (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009), Hlm. 158.
walaupun  sudah  dalam  status  bercerai  sesuai  dengan  yang  tercantum  pada Peraturan  Perundang-Undangan  seperti,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo . Undang-Undang No.  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak,  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1979  tentang  Kesejahteraan  Anak  dan  yang  terakhir  pada  Kompilasi  Hukum Islam.  Bentuk  pembagian  dalam  pemenuhan  kewajiban  Pemeliharaan  pada dasarnya  tidak  memiliki  ketentuan  khusus  karena  hal  terpenting  adanya  tetap mengedepankan  kesejahteraan  anak  melalui  pemeliharaan  anak  tersebut  sampai anak tersebut telah dewasa.

## DAFTAR PUSTAKA
Awalia,  Nurul  “ Hak  Asuh  Anak  Angkat  Pasca  Perceraian  Orang  Tua  Angkat Dalam  Perspektif Maslahah Mursalah Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP” Fakultas  Syariah  Dan  Hukum  UIN  Syarif Hidayatullah (Agustus 2021)
Bakri, Renata Thalyssa dan Khairani. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian  Menurut  Hukum  Islam  Indonesia.” Jurnal  Reformasi  Hukum Trisakti 4, no. 5 (Oktober 2022). Dellyana, Shanty. Wanita dan Anak di Mata Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1998. Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
Diantha,  I  Made  Pasek. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Kencana, 2016.
Fatmariza,  Oxys  Mardi,  Fatmariza.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Keterabaian  Hak- Hak  Anak  Pasca  Perceraian.” Jurnal  Ius  Contituendum 6,  no.  1  (April 2021).
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat . Bandung: Alumni, 1991.
Ilyas,  Andi.  “Akibat  Hukum  Dari  Perceraian  Terhadap  Anak  Angkat  di Indonesia.,” Januari 2008.
Islamiah,  Isdiatul.  “Pengangkatan  Anak  Pada  Masyarakat  di  Kabupaten  Bima Ditinjau  Menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2007.” Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 2, no. 2 (Juni 2022). Ka’bah, Rifyal. “Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama  dan Akibat  Hukumnya.” Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI 3, no. 10 (Maret 2007). Kelib, Abidin Abidin, Abdullah. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam.” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (November 2021).
Marwa,  Muhammad  Habibi  Miftakhul.  “Model  Penyelesain  Perselisihan
Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (November 2021).
http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059.
Marzuki,  Peter  Mahmud. Pengantar  Imu  Hukum  (Cetakan  Kedua) .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Meliala,  Djaja  S. Pengangkatan  Anak  (Adopsi)  di  Indonesia. Bandung:  Tarsito, 1982.
Status Hukum Anak Angkat dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe e-ISSN : 2621-4105
Prahara,  Erwin.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Tanggung  Jawab  Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai.” Jurnal USM Law Review 1, no. 1 (Mei 2018). http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225.
Santy.  “Kedudukan  Hukum,  dan  Hak  Mewaris  Anak  Adopsi  Dalam  Perceraian
Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata,” Juli 2008.
Septiandani,  Rizky  Amelia  Fathia,  Dian.  “Dampak  Penolakan  Itsbat  Nikah Terhadap  Pemenuhan  Hak  Anak.” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  2 (November 2022). http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681.
Setyowati, Irma. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Soekanto, Soerjono. Intisari Hukum Keluarga . Bandung: Alumni, 1980.
Soeroso. Perbandingan Hukum Perdata . Jakarta: Sinar Grafika, 2007. Soimin,  Soedharyo. Hukum  Orang  dan  Keluarga  (Edisi  Revisi) .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2001.
Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum . Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996.
Thalib,  S. Hukum  kekeluargaan  Indonesia,  berlaku  bagi  umat  Islam:  disertai dengan  beberapa  pengertian  umum  hukum  perkawinan,  Undang-Undang
Perkawinan 1974 . Penerbit Universitas Indonesia, 1986. https://books.google.co.id/books?id=qhmcAAAAMAAJ. Widyaningsih,  Aprillia  Wiyuni.  “Analisis  Yuridis  Normatif  Perbandingan  Hak Anak  Angkat  Terhadap  Harta  Warisan  Orang  Tua  Angkatnya  Menurut Hukum Adat Jawa, Hukum Islam Dalam KHI dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.” Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang. , 2022.
Zaini,  Muderis. Adopsi  Suatu  Perjanjian  Dari  Tiga  Sistem  Hukum  Cet.  III . Jakarta: Sinar Grafika, 1995.