Yustisia Tirtayasa
Jurnal Tugas Akhir
YUSTISIA TIRTAYASA : JURNAL TUGAS AKHIR Volume 1 Nomor 2, Desember 2021, hlm. (97-106) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2807-2862 | E-ISSN: 2807-1565 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/index

## Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid-19

## Agung Trihatmojo
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang E-mail:  agungtrihatmojo.89@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2.12380
Info Artikel |Submitted : 13 September 2021 |Revised : 09 November 2021 |Accepted : 22 November 2021
How  to  cite:  Agung  Trihatmojo,  “ Pembatasan  Moda  Transportasi  Angkutan  Penumpang PT.Kereta  Commutter  Indonesia  (KCI)  Dimasa  Pandemi  Covid-19 ”, Yustisia  Tirtayasa:  Jurnal Tugas Akhir , Vol. 1 No. 2, (Desember, 2021)”, hlm. 97-106.

## ABSTRACT
That the President of the Republic of Indonesia has determined the public health emergency status for  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  in  Indonesia  based  on  Decree  (Perpres)  No.11  of  2020 concerning Determination of Public Health Emergencies for Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and Government  Regulation  Number  21  of  the  Year  2020  Concerning  Large-Scale  Social  Restrictions  in  the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Circular No. 14 of 2020) "Regarding the Guidelines and Technical Guidelines for Railway Transportation Control in the Adaptation Period  for  New  Habits,  to  prevent  the  spread  of  Corona  Virus  Disease  (COVID-19".  This  research  was carried out by taking a focus on: How is the role of the Government in monitoring services The Indonesian Commuter Train in an effort to curb passengers who still violate health protocols? How can the government anticipate  an  increase  in  passengers  on  the  Indonesian  Commuter  Trains  during  the  Covid-  19  pandemic related to the needs of the regulating society?
The method used in this research is an empirical juridical approach which can provide an overview of how the government, especially in the mode of transportation of Indonesian commuter trains during the pandemic,  so  that  the  author  uses  this  type  of  qualitative  research,  this  qualitative  method  is  descriptive research  and  tends  to  use  analysis  with  an  inductive  approach.  .  The  results  obtained  are  the  role  of  the government  to  curb  health  offenders,  namely  by  controlling  the  Ministry  of  Transportation  Circular  No. 26/2020  and  the  Ministry  of  BUMN  with  direct  monitoring  of  BOD  in  implementing  health  protocols through reports from the Board of Commissioners. We accommodate people's needs by providing extras to community services by providing hand washing facilities, thermal detectors, and adding KRL services at pick hour to anticipate passenger density with a total of 997 trips per day.
Keywords: Restrictions on the Mode of Indonesian Commuter Train Transportation during the Covid-19 Pandemi
Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid- 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19

## ABSTRAK
Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat Corona  Virus  Disease  2019  ( COVID-19) di  Indonesia  berdasarkan  keputusan  (Perpres)  No  11 Tahun  2020  Tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) serta menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka  Percepatan  Penanganan Corona  Virus  Disease  2019  (COVID- 19) . (Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2020) “Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapiaan Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru,Untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19 ”. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil fokus mengenai: Bagaimana peran Pemerintah dalam pengawasan pada layanan Kereta Commuter Indonesia demi upaya  menertibkan  penumpang  yang  masih  melanggar  protokol  kesehatan  ?  Bagaimana  upaya Pemerintah  untuk  mengantisipasi  peningkatan  penumpang  pada  rangkaian  Kereta  Commuter Indonesia dimasa pandemi Covid-19 terkait kebutuhan masyarakat yang dibatasi ?
Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang dapat  memberikan  gambaran  bagaimana  pemerintah  khususnya  pada  moda  Transportasi angkutan  penumpang  Kereta  Commuter  Indonesia  dimasa  pandemi  Sehingga  penulis menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  metode  kualitatif  ini  adalah  penelitian  yang  bersifat deskriptif  dan  cenderung  menggunakan  analisis  dengan  pendekatan  induktif.  Hasil  penelitian yang  didapat  adalah  Peran  pemerintah  untuk  menertibkan  pelanggar  kesehatan  yaitu  dengan menertibkan  Surat  Edaran  Kemenhub  No.  26  Tahun  2020  dan  Kementrian  BUMN  dengan monitoring  langsung  terhadap  BOD  dalam  menerapkan  protokol  kesehatan  melalui  laporan Dewan  komisaris.  Kami  mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  dengan  menyediakan  ekstra layanan  kepada  masyarakat  dengan  menyediakan  fasilitas  cuci  tangan, thermal  detector ,  dan penambahan  layanan  KRL  pada pick  hour guna  mengantisipasi  kepadatan  penumpang  dengan total 997 perjalanan perharinya.
Kata  Kunci: Pembatasan  Moda  Transportasi  Kereta  Commuter  Indonesia  Dimasa  Pandemi Covid-19

## Pendahuluan
Presiden Republik Indonesia telah menetapkan status kedaruratan kesehatan  masyarakat Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) di  Indonesia berdasarkan  keputusan  (Perpres)  No  11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)
serta  menetapkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  21  Tahun  2020  Tentang Pembatasan  Sosial  Berskala Besar Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 1 Penyebaran Corona  Virus  Disaese 2019 (COVID-19) dengan  jumlah  kasus jumlah  kematian  telah  meningkat  dan meluas  lintas  wilayah  dan  lintas  Negara dan  berdampak  pada  aspek  Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan, serta kesejahteraan masyarakat  Untuk  menekan  penyebaran
Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19) , Perlu  dilakukan  Pembatasan  Moda Transportasi  sebagaimana  di  atur  dalam (Permenkes)  Nomor  9  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan  Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan (COVID-19). Dampak penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) telah  mengakibatkan  terjadi  keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan,  salah  satunya  dengan tindakan  pembatasan  sosial  berskala besar. Untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi  kerumunan  diberbagai  tempat  di seluruh  sarana  Transportasi,  terutama pada sarana Transportasi Kereta
Commuter Indonesia, untuk menghimbau seluruh  masyarakat  Indonesia  agar terhindar  dari  penyebaran COVID-19 ,
pemerintah menghimbau melalui peraturan  Mentri  Kesehatan,  untuk menekan kewaspadaan kepada masyarakat yang setiap hari menggunakan sarana Transportasi 1 “Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19” (n.d.).

## khususnya  sarana  Transportasi  Kereta
Commuter Indonesia.  Yaitu  Peraturan Mentri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 9 Tahun 2020. 2 Peraturan Mentri
kesehatan sebagaimana  yang  dimaksud  adalah Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  yaitu pembatasan  kegiatan  tertentu  penduduk dalam  suatu  wilayah  yang  diduga terinfeksi Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) .  Sedemikian  rupa  untuk mencegah kemungkinan penyebaran
Corona  Virus  Disease. Mentri  Kesehatan berupaya menyelenggarakan urusan Pemerintahan  dibidang  Kesehatan  agar nilai-nilai  kedisiplinin  serta  aturan  yang dibuat  mampu  dilaksanakan  dengan  baik oleh  masyarakat.  Kepala  Daerah  sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah  yang  memimpin  pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan  daerah  otonom  yang  juga menginstruksikan  dan  menyampaikan suatu  aturan  dari  pemerintah  pusat kedalam pemerintah daerah agar pelaksanaan  berjalan  sesuai  dengan rencana. 3 Kereta Commuter Indonesia melalui Mentri  Perhubungan  mengeluarkan  surat edaran  resmi  yang  bertujuan  untuk memperketat  tata  tertib  serta  pengawasan pemerintah  mengenai  aturan  kepada masyarakat agar tidak melanggar protokol kesehatan.  Berupa  (Surat  Edaran  Nomor 14  Tahun  2020)  “Tentang  Pedoman  dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapiaan Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)” . 4
2 Peraturan  Mentri  Perhubungan  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020  Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka
Pencegahan Penyebaran Covid19.
3 “Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dalam  Rangka Percepatan Penanganan Covid-19” (n.d.).
4 “Surat  Edaran  Mentri  Perhubungan Nomor  14  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi
Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid- 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
Sehubungan dengan telah ditetapkannya  (Surat  Edaran  Ketua Pelaksana  Gugus  Tugas  Percepatan
Penanganan COVID-19 Nomor  7  Tahun 2020)  “Tentang  Kriteria  Dan  Persyaratan Perjalanan  Orang  Dalam  Masa  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Menuju  Masyarakat Produktif  Dan  Aman COVID-19 ”.  Dan diperlukannya  penyesuaian  aktifitas perjalanan  orang  dengan  Transportasi Perkeretaapian untuk pencegahan penyebaran COVID-19 .  Maka  perlu ditetapkan  Pedoman  dan  Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapian  Dalam  Masa  Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Mencegah Penyebaran Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) .Persyaratan Perjalanan Penumpang,  prasarana  dan  sarana Perkeretaapiian  dalam  masa  adaptasi kebiasaan baru untuk mencegah penyebaran Corona  Virus  Disease 2019 (COVID-19).
5 Mendukung  tatanan  normal  baru dengan  tetap  menekan  penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Khususnya dibidang Transportasi perkeretaapian, perlu dilakukan langkah- langkah  untuk  membantu  pemangku kepentingan  dan  para  petugas  disektor Transportasi perkeretaapian
serta melindungi pengguna jasa dalam mencegah  penyebaran Corona  Virus Disease (COVID-19) . Dengan cara pengendalian  angkutan  Kereta  api perkotaan  khususnya  Transportasi  yang berada di wilayah Jabodetabek. 6 Satuan tugas penanganan COVID-
Perkeretaapiian  Dalam  Masa  Adaptasi  Kebiasaan Baru” (n.d.).
5 “Surat  Edaran  Ketua  Pelaksana  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan  Covid-19  Nomor 7 Tahun  2020  Tentang  Kriteria  Dan  Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru  Menuju  Masyarakat  Produktif  Dan  Aman Covid-19” (n.d.).
6 Surat  Edaran  Mentri  Perhubungan Nomor  14  Tahun  2020  Tentang  Pedoman  Dan Petunjuk  Teknis  Pengendalian  Transportasi Perkeretaapiian  Dalam  Masa  Adaptasi  Kebiasaan Baru.
19 daerah yang dibantu otoritas penyelenggara Transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan
pengendalian  perjalanan  orang  dan Transportasi umum yang aman COVID-19
dengan  membentuk  pos  pengamanan terpadu, otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan Transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan  operasional Transportasi umum. 7 (Keputusan  Gubernur  Tentang Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Pada  Masa  Transisi Menuju  Masyarakat  Sehat,  Aman  Dan Produktif).  Keputusan  Gubernur  tersebut juga berpengaruh untuk mengatur Transportasi  Kereta Commuter Indonesia dalam  pembatasan  moda  Transportasi dalam hal tidak terjadi peningkatan kasus baru COVID-19 .  Secara  signifikan  selama perpanjangan  pemberlakuan  pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi. 8 Upaya tersebut Pemerintah mampu memberlakukan peraturan-peraturan yang memang dibutuhkan  dalam proses pembatasan  moda  Transportasi  angkutan penumpang  Kereta  Commuter  Indonesia dimasa  pandemi COVID-19 .  Dalam pembahasan  peraturan-peraturan  yang telah  di  utarakan  yang  nantinya  dapat dipatuhi  dengan  baik  oleh  seluruh masyarakat  Indonesia.  Khususnya  warga Ibu  Kota  Jakarta  yang  membutuhkan sarana  Transportasi,  Kereta Commuter Indonesia.
Hal ini Transportasi Kereta
Commuter Indonesia,  terjadi  permasalahan E-ticketing pada  perusahaan  PT.  Kereta Commuter Indonesia  yang  meluncurkan jenis ticket kartu  prabayar  isi  ulang,  yang berisi nominal uang dan dapat digunakan
7 “Surat  Edaran  Satgas  Covid-19  Nomor  4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang  Dalam  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease 2019 Covid-19” (n.d.).
8 “Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  Nomor  1100  Tahun  2020  Tentang Perpanjangan  Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial Berskala  Besar  Pada  Masa  Transisi  Menuju Masyarakat Sehat, Aman, Dan Produktif” (n.d.).

## untuk  tiket  perjalanan  menggunaan
Kereta Commuter
Indonesia,  kartu tersebut dapat diperoleh dan di isi ulang saldo (Top  up) pada  loket  khusus  multi trip, c-vim multi  trip  dan merchant yang berkerja  sama  dengan  PT.  Kereta Commuter Indonesia.  Kemudian ticket tersebut pada esensinya berimbas kepada masyarakat  yang  baru  saja  mengetahui hal  itu  dan  tidak  mengerti  cara penggunaan  dari e-ticketing tersebut. masyarakat  merasa  kesulitan  tentang layanan  Transportasi  Kereta Commuter Indonesia, mengenai e-ticketing prabayar. Hal  tersebut  masyarakat  berasumsi bahwa  mereka  lebih  baik  menggunakan layanan ticket yang menggunakan sistem tarif progresif .  Sehingga  hal  tersebut menjadi  stigma  dimata  masyarakat tentang layanan Kereta Commuter Indonesia,  dalam  hal  ini  masyarakat tidak mampu dimajukan untuk
selangkah lebih maju agar meminimalisir penggunaan ticket tarif Progresif ,  yang dimana  hal  tersebut  sudah  diterapkan pada stasiun-stasiun yang menjadi pusat pemberangkatan Kereta Commuter Indonesia, maupun tempat stasiun transit dan dapat mencegah pengantrian panjang  pada  saat  pembelian ticket disetiap  stasiun  Kereta  Commuter Indonesia,  dan  itu  akan  mampu berupaya demi mencegah angka
peningkatan penyebaran COVID-19 . 9 Layanan Kereta Commuter Indonesia  terdapat  prioritas  yang  wajib untuk  dipatuhi  dan  ditaati  oleh  seluruh masyarakat  Indonesia.  Disituasi COVID- 19 saat  ini  Kereta Commuter Indonesia, melakukan  pembatasan  atau  yang  biasa disebut  dengan  jaga  jarak  disetiap, rangkaian  Kereta Commuter Indonesia, dengan jarak 1 meter pada setiap bangku Kereta Commuter Indonesia. 10
(Badan  Pengelola  Transportasi
9 “No  Title,” Wartakota.Tribunnews.com , n.d., Wartakota.Tribunnews.com.
10 “No  Title,” http://www.krl.co.id/page/6 ,
n.d., http://www.krl.co.id/page/6.
Jabodetabek) dalam upaya mencari solusi, menghadapi  masalah  yang  timbul  dari dampak  penerapan  kebiasaan  baru.  Demi menjunjung  tinggi  penerepan  protokol kesehatan pada moda Transportasi umum untuk  mencegah  angka  peningkatan penyebaran COVID-19 . 11 Upaya (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi penumpukan penumpang Kereta
Commuter Indonesia,  disejumlah  stasiun pada hari kerja dihari senin pagi dan jumat sore,  dan  masih  terjadi.  Belum  juga mampu terurai oleh serangkaian kebijakan mulai  pembatasan  usia  (Pekerja  Muda) dan  pengaturan  jam  kerja  menjadi  dua shift,  serta  kebijakan  instasi  pemerintah dan  (Badan  Usaha  Milik  Negara)  yang menetapkan  diatas  50  Tahun  diminta (Work From Home), selama pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19) masih berlangsung. (Badan Pengelola Transportasi
Jabodetabek),  berupaya  mencari  solusi dalam  menghadapi  masalah  yang  timbul, akibat  dampak  dari  penerapan  kebiasaan baru  pada  moda  Transportasi  umum. Terkait  pengaturan  kapasitas  penumpang yang  berdampak  pada  penumpukan penumpang  Kereta Comutter Indonesia disejumlah Stasiun. 12
Direktorat  Jendral  Kereta  Api Kementrian  Perhubungan  menghimbau dengan  “Surat  Edaran  20  Tahun  2021
Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk  Pelaksanaan  Perjalanan  Orang Dengan  Transportasi  Perkeretaapian  Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019”. Sehubungan dengan semakin meningkatnya  penyebaran Corona  Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan  variannya, perlu menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan
Perjalanan  Orang  Dengan  Transportasi Perkeretaapian  Pada  Masa  Pandemi 11
“https://www.dephub.go.id,” https://www.dephub.go.id , n.d., https://www.dephub.go.id.
Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid- 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
Corona  Virus  Disease 2019,  penetapan petunjuk  pelaksanaan  perjalanan  orang dengan Transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud,
dilakukan dengan  tetap  melaksanakan  protokol kesehatan secara ketat mulai dari stasiun keberangkatan, selama perjalanan sampai dengan  stasiun  kedatangan,  termasuk melakukan koordinasi dengan
Pemerintah  Daerah  dan  melaksanakan koordinasi  intensif  dengan stakeholder terkait. Penelitian ini dilaksanakan dengan  mengambil  fokus  mengenai Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT.Kereta Commuter  Indonesia  dimasa  Pandemi COVID-19 ,  demi  upaya  memutus  rantai dan    angka  peningkatan  penyebaran COVID-19, di lingkungan Kereta
Commuter Indonesia .
Berdasarkan uraian latar belakang diatas,  maka  rumusan  permasalahan dalam penulisan ini adalah :
1. Bagaimana peran Pemerintah terhadap pengawasan layanan Kereta Commuter Indonesia  untuk menertibkan penumpang yang dimasa  pandemi Covid-19 mengenai sarana melanggar protokol kesehatan ? 2. Bagaimana  upaya  Pemerintah  untuk mengantisipasi peningkatan penumpang Kereta Commuter Indonesia pembatasan layanan Kereta ?

## Metode Penelitian
Metode  yang  dipakai  dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis  empiris  yang  dapat  memberikan gambaran bagaimana pemerintah
khususnya  pada  moda  Transportasi angukutan penumpang Kereta Commuter Indonesia  dimasa  pandemi COVID-19 , yang  berarti  dalam  penelitian  ini  juga diperlukan  data  primer  dan  data
sekunder. 13 Pendekatan  yuridis  empiris yakni dilakukan dengan melihat
kenyataan  yang  ada  dalam  praktek dilapangan.  Pendekatan  ini  dikenal  pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

## Hasil dan Pembahasan
1. Kedudukan  PT.  Kereta  Commuter
Indonesia  pada  Pembatasan  Moda Transportasi Angkutan
Penumpang

## Dimasa Pandemi Covid-19
PT  KAI  Commuter  Jabodetabek sejak  tanggal  19  September  2017  telah berganti  nama  menjadi  PT.  Kereta Commuter  Indonesia  adalah  salah  satu anak perusahaan di lingkungan PT. Kereta Api  Indonesia  (Persero)  yang  mengelola KA
Commuter Jabodetabek dan sekitarnya.  KCJ  dibentuk  sesuai  dengan Inpres No. 5 tahun 2008 dan Surat Mentri Negara  BUMN  No.  S-653/MBU/2008 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan nama menjadi  KCI  tertuang  dalam  risalah  rapat umum  pemegang  saham  pada  tanggal  7 September 2017 yang juga telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan  HAM  Republik  Indonesia  atas Perubahan  Anggaran  Dasar  Perseroan Terbatas  dengan  Nomor  Keputusan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  No.  AHU-0019228. AH.01.02.  Tahun  2017  tanggal  19 September 2017.
2. Analisis Pembatasan Moda Transportasi  Angkutan  Penumpang PT.Kereta Commuter Indonesia
(KCI) Dimasa Pandemi Covid-19
Saat  ini  PT.KCI  juga  sudah menyediakan  fasilitas  westafel  tambahan selain  yang  ada  di  toilet,  agar  dapat memanfaatkan  pengguna  KRL  untuk mencuci  tangan  sebelum  dan  setelah menggunakan KRL. Selain itu fasilitas hand sanitizer di  stasiun  maupun  yang  dibawa oleh  petugas  pengawalan  di dalam  kereta
13 Suratman  dan  Philips  Dillah, Metode Penelitian  Hukum (Bandung:  Alfabeta,  2013).  Hlm. 106.
juga  masih  tersedia.  Kebersihan  kereta dan  stasiun  juga  semakin  dijaga  oleh KCI. Sebelum pandemi Covid-19 melanda, seluruh kereta dan stasiun rutin dibersihkan baik saat beroperasi melayani  penumpang  maupun  maupun selepas jam operasional.
Sejak  pandemi,  pembersihan  ini dilengkapi  dengan  cairan  disenfektan rutin  distasiun  maupun  sarana  KRL. Permukaan-permukaan yang rutin disentuh  penumpang  di  stasiun  seperti vending  machine .  Gate  tiket  elektronik, tempat  duduk,  hingga  pegangan  tangga juga  dibersihkan  sekurang-kurangnya Sembilan  kali  dalam  satu  hari.  Untuk menjaga  kebersihan  ini  pula,  musala stasiun  selama  masa  pandemi Covid-19 ini  tidak  menyediakan  karpet,  sajadah, sarung dan mukena. Kebijakan ini masih akan berlanjut untuk mencegah penularan  dari  perlengkapan  ibadah yang dipakai bersama-sama. Pembahasan kebijakan-kebijakan  baru  lainnya  masih berlanjut secara intensif oleh pihak-pihak terkait, merujuk pada berbagai pedoman normal  baru  yang  telah  dikeluarkan pemerintah.
Saat  ini  yang  sudah  disampaikan adalah himbauan kepada seluruh pengguna  untuk  tidak  berbicara  secara langsung  maupun  melalui  telepon seluler,  karena  salah  satu  penularan Covid-19 melalui droplet atau cairan yang keluar  dari  saluran  mulut  dan  hidung saat  batuk,  bersin,  maupun  berbicara. Aturan  tambahan  yang  juga  akan diterapkan  sejak  8  Juni  2020  adalah larangan  sementara  bagi  anak-anak dibawah  usia  lima  tahun  (balita)  untuk naik  KRL,  sedangkan  bagi  kelompok yang menggunakan KRL untuk berdagang  di  lokasi  tujuan,  dan kelompok lansia diatur untuk menggunakan  KRL  hanya  pada  waktu- waktu diluar jam sibuk. Aturan ini dibuat untuk meminimalisir risiko bagi kelompok  yang  sangat  rentan  terhadap Covid-19 ,  yaitu  lanjut  usia  atau  mereka yang  telah  berumur  enam  puluh  tahun
atau  lebih.  Mengingat  adanya  potensi kepadatan pengguna KRL pada jam sibuk, maka  bagi  lansia  hanya  diizinkan  untuk naik  KRL  pada  pukul  10:00  hingga  14:00 WIB. Begitu pula untuk orang-orang yang menggunakan  KRL  dengan  membawa barang  dagangan  untuk  dijual  di  lokasi tujuannya,  hanya  dapat  menggunakan kereta-kereta dengan
jadwal keberangkatan  pertama  dipagi  hari  dan diluar  jam  sibuk  atau  pukul  10:00  hingga 14:00 WIB. Aturan  ini  dibuat  karena  barang dagangan yang dibawa dapat
menggunakan  ruang  yang  seharusnya dapat  diisi  oleh  pengguna  KRL  lainnya dan  dapat  mempersulit  kondisi physical distancing di dalam KRL. Sementara anak- anak  balita  selain  cukup  beresiko  juga tidak  memiliki  kepentingan  mendesak untuk keluar dari rumah dan menggunakan transportasi publik termasuk  KRL  ditengah  situasi  pandemi Covid-19 ini.  Untuk  itu,  balita  akan dilarang  sementara  menggunakan  KRL meskipun  demikian,  bila ada  kepentingan yang  sangat  mendesak  bagi  balita  dan lansia  untuk  naik  KRL  antara  lain  untuk mendapatkan  perawatan  medis  rutin  ke Rumah  Sakit,  maka  dapat  berkomunikasi dan  menjelaskan  keperluan  tersebut kepada petugas di stasiun.
Selain mengikuti sejumlah kebijakan  baru,  pengguna  KRL  kami  ajak untuk memanfaatkan
semaksimal mungkin fasilitas transaksi tiket non tunai dengan  menggunakan  Kartu  Multi  Trip (KMT)  dan  kartu  uang  elektronik  bank, himbauan  menggunakan  transaksi  non tunai ini untuk meminimalisir kemungkinan  penularan Covid-19 dari uang  tunai  yang  sangat  sering  berpindah tangan.  Petugas frontliner PT.KCI  juga telah  memulai  menggunakan  pelindung wajah atau face shield sebagai upaya untuk semakin mencegahnya penularan Covid-19 . Nantinya seluruh petugas distasiun maupun  kereta  akan  menggunakan pelindung  wajah  ini.  Memasuki  era kenormalan  baru,  tentu  akan  semakin
Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid- 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
banyak masyarakat yang  kembali beraktifitas.  Namun  jika  memungkinkan sebaiknya  tetap  bekerja  dari  rumah. Untuk  meminimalisir  resiko,  hanya keluar  rumah  dan  gunakan  transportasi publik  untuk  kebutuhan  yang  benar- benar  mendesak.  Kemudian  untuk menghindari antrian, hindari naik KRL di jam-jam  sibuk  karena  akan  tetap  ada pembatasan  jumlah  pengguna  untuk menjaga physical  distancing .  PT.KCI  juga menghimbau  masyarakat  terutama  para pengguna  KRL  untuk  gotong  royong saling  bekerja  sama  dan  disiplin  dalam menjalankan  ketentuan  dan  arahan  dari petugas dilapangan agar dapat
menghambat  dan  memutus  rantai penyebaran Covid-19 .
PT.KCI  sebagai  penyedia  jasa layanan transportasi publik yang
melintasi  tiga  provinsi  siap  menjalankan kebijakan pemerintah pada masa pandemi  ini.  Layanan  KRL Commuter Line akan  mengikuti  perkembangan  dan menyesuaikan  dengan  kebijakan  yang diberlakukan pemerintah”. 14
3. Analisis Hambatan Yang Dihadapi  Dalam  Melaksanakan Pembatasan  Moda  Transportasi
Kereta  Commuter  Indonesia  di Masa Pandemi Covid-19
Direktorat  Jendral  Kereta  Api Kementrian  Perhubungan  menjawab hasil  wawancara  penelitian  melalui  “Ibu Yennesi  Rosita”  Kepala  Bagian  Hukum Direktorat Jendral Perkeretaapian Kementrian  Perhubungan.  Dengan  ini kami berpendapat untuk menindaklanjuti pemberlakuan Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB)  dalam  rangka  percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan Peraturan Mentri Kesehatan No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, serta untuk menekan penyebaran
Covid-19 ,
14 “PT.  Kereta  Commuter  Indonesia bersama Official Work „Pak Hafiz‟ menjawab hasil wawancara penelitian,” n.d.
Kementrian Perhubungan telah menertibkan Peraturan Mentri Perhubungan No 18 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi  Dalam  Rangka  Pencegahan
Penyebaran Covid-19. Peraturan  tersebut  secara  umum mengatur  tiga  hal  yaitu  pengendalian transportasi  untuk  seluruh  wilayah, pengendalian  transportasi  pada  wilayah yang  ditetapkan  sebagai  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  (PSBB),  dan pengendalian  transportasi  untuk  kegiatan mudik  tahun  2020.  Peraturan  tersebut berlaku  untuk  transportasi  penumpang (kendaraan  umum  dan  pribadi)  serta transportasi barang/logistik. Untuk penerapannya  telah  dibuat  SOP  yang harus dilakukan mulai pada saat persiapan perjalanan,  selama  perjalanan,  dan  saat sampai  tujuan  atau  kedatangan.  Untuk moda  Kereta  Api,  pengendalian  ini dilakukan  sejak  dari  stasiun,  diatas  kereta dan  sampai  stasiun  tujuan  oleh  operator dan juga pengendalian untuk penumpang.
Sejalan  dengan  hal  tersebut, Direktorat  Jendral  Perkeretaapian  telah menerbitkan Perdirjen No. Hk.205/A.107/DJKA/20, Tentang Pedoman Pembatasan Jumlah Penumpang
Di  sarana  Perkeretaapiaan  Dalam  Rangka Pencegahan  Penyebaran Corona  Virus Disease 2019.  Prinsip  utama  pengendalian adalah  pembatasan  jumlah  penumpang baik  pada  kereta  antar  kota  maupun perkotaan.
Ada  dua  kondisi  yang  menjadi perhatian  utama  pada  masa  pandemi  ini yaitu  transportasi  kereta  api  di  daerah yang  telah  ditetapkan  sebagai  daerah dengan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar (PSBB)  dan  transportasi  saat  mudik. Pengaturan  tempat  duduk  di  sarana  ini perlu di tentukan agar operator bisa lebih jelas  bagaimana  menyusun  konfigurasi tempat  duduk  sarana  KA  agar  sesuai dengan aturan physical distancing.
Adapun untuk KRL di Jabodetabek yang telah ditetapkan PSBB, pengendalian yang dilakukan adalah dengan
pembatasan,  bukan  menutup  atau melaarang  sama  sekali khususnya  untuk melayani  kegiatan  dan  pekerjaan  yang dikecualikan  selama  PSBB.  Yang  akan dilakukan  adalah  membatasi  jumlah penumpang untuk menjaga jarak ( Physical  Distancing ),  membatasi  jam operasional  dengan  tetap  menerapkan protokol  kesehatan  yang  ketat  dan menempatkan  petugas  yang  akan mengawasi pelaksanaan physical distancing .

## Penutup
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT.Kereta Commuter  Indonesia  (KCI)  Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka  Pencegahan  Penyebaran  Covid- 19. Peran pemerintah untuk menertibkan  pelanggar  kesehatan  yaitu dengan  menertibkan  Surat  Edaran Kemenhub  No.26  Tahun  2020  dan
Kementrian  BUMN  dengan  monitoring langsung terhadap BOD dalam menerapkan  protokol  kesehatan  melalui laporan Dewan Komisaris. PT. KCI mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan  ekstra  layanan  kepada masyarakat dengan menyediakan
fasilitas cuci tangan, thermal detector , dan penambahan layanan KRL pada pick hour
guna mengantisipasi kepadatan
penumpang  dengan  total  997  perjalanan perharinya.  Target  Kereta  Commuter Indonesia adalah agar seluruh pengguna dapat taat melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan dan timbulnya rasa aman  dan  nyaman  dalam  (Aspek Keselamatan)  menggunakan  transportasi massal berbasis rel KRL.
Melakukan peningkatan
pelaksanaan peran pengawasan terhadap masyarakat  terkait  upaya  masyarakat
yang berbondong-bondong mengejar waktu  kerja  di  pagi  hari  sehingga menyebabkan  penumpukan  pada  moda Transportasi  KCI  di  setiap  rangkaian Kereta.
Hendaknya  jalur  koordinasi  yang menjadi salah satu permasalahan di gugus tugas  percepatan  penanganan  Covid  19 pada tiga provinsi yang menjadi salah satu tempat  dimana  KCI  beroperasi  dapat  di perbaiki  untuk  kedepannya  melalui  rapat koordinasi  gugus  tugas  penanganan Covid-19  pusat  dengan  rapat  evaluasi Pimpinan  Satgas  Covid-19  sebab  jalur Koordinasi,  merupakan  bagian  penting dalam proses berjalannya pengawasan.

## Daftar Pustaka
“https://www.dephub.go.id.” https://www.dephub.go.id , n.d. https://www.dephub.go.id. Keputusan  Gubernur  Daerah  Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan  Pembatasan  Sosial
Berskala  Besar  Pada  Masa  Transisi Menuju  Masyarakat  Sehat,  Aman, Dan Produktif (n.d.).
“No  Title.” Wartakota.Tribunnews.com ,  n.d. Wartakota.Tribunnews.com.
“No  Title.” http://www.krl.co.id/page/6 ,  n.d. http://www.krl.co.id/page/6. Peraturan  Mentri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  2020 Tentang  Pedoman  Pembatasan Sosial  Berskala  Besar  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan Covid-19 (n.d.).
Peraturan  Mentri  Perhubungan  Republik
Indonesia  Nomor  18  Tahun  2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid19 (n.d.). “PT. Kereta Commuter Indonesia bersama Official Work „Pak Hafiz‟ menjawab hasil wawancara penelitian,” n.d.
Surat  Edaran  Ketua  Pelaksana  Gugus Tugas  Percepatan  Penanganan Covid-19  Nomor  7  Tahun  2020
Pembatasan Moda Transportasi Angkutan Penumpang PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dimasa Pandemi Covid- 19 Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19
Tentang  Kriteria  Dan  Persyaratan Perjalanan  Orang  Dalam  Masa Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Menuju Masyarakat  Produktif  Dan  Aman Covid-19 (n.d.).
Surat  Edaran  Mentri  Perhubungan
Nomor  14  Tahun  2020  Tentang Pedoman  Dan  Petunjuk  Teknis Pengendalian Transportasi Perkeretaapiian Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (n.d.). Surat  Edaran  Satgas  Covid-19  Nomor  4
Tahun  2020  Tentang  Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Dalam Masa  Pandemi  Corona  Virus Disease 2019 Covid-19 (n.d.).
Suratman  dan  Philips  Dillah. Metode Penelitian Hukum . Bandung: Alfabeta, 2013.