El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2020 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian
Soraya Devy Suheri
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Email: soraya.devy@ar-raniry.ac.id

## Abstrak
Ulama mazhab pada umumnya sepakat suami tidak dibebani kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab  nafkah  tersebut  tetap  dibebankan  kepada  suami  dalam  bentuk  utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Penelitian  ini  diarahkan  pada  pemikiran  mazhab  Mālikī  tentang  tanggung jawab  nafkah  suami  fakir.  Berdasarkan  masalah  stersebut,  maka  rumusan adalah:  Bagaimanakah  dalil  dan  metode  istinbāṭ  yang  digunakan  mazhab Mālikī dalam menetapkan Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir?, dan Apa saja konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai isteri (fakir) menurut mazhab  Mālikī?.  Data-data  yang  dikumpulan  dianalisis  dengan  cara deskriptif-analisis.  Hasil  analisa  penelitian  menunjukkan  bahwa  Dalil  yang digunakan  mazhab  Mālikī  yaitu  ketentuan  QS.  al-Ṭalāq  ayat  7.  Ayat  ini digunakan  sebagai  dalil  gugurnya  nafkah  suami  yang  sedang  mengalami kesulitan  harta  atau  fakir.  Dalil  lainnya  mengacu  pada  ketentuan  QS.  al- Baqarah  ayat  231,  QS.  al-Nisā’  ayat  19,  QS.  al-Ṭalāq  ayat  6,  dan  hadis riwayat Imām Mālik dalam al-Muwaṭṭa’ dari Sa’īd bin Musayyab. Dalil ini digunakan  sebagai  dasar  hukum  bolehnya  isteri  memilih  bercerai  dengan suami  fakir.  Metode  istinbāṭ  yang  digunakan  mazhab  Mālikī,  yaitu  metode bayanī dan istiṣlāhī. Metode bayanī digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode istiṣlāhī digunakan dalam kaitan konsekuensi  hukum isteri  dibolehkan  memilih  bercerai  dengan  suami dengan timbangan kemaslahatannya. Konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai  isteri  (fakir)  menurut  mazhab  Mālikī  ada  tiga.  Pertama,  nafkah yang  tidak  dipenuhi  suami  ketika  fakir  tidak  menjadi  utang  saat  ia  telah mampu.  Kedua,  seorang  hakim  tidak  dapat  serta  merta  memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab keadaan fakir. Ketiga, isteri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir.
Kata Kunci: Tanggung Jawab Nafkah, Suami Fakir

## Pendahuluan
Hubungan pernikahan  melahirkan  kewajiban-kewajiban  baru  bagi kedua belah pihak yang sebelumnya tidak ada. Salah satu kewajiban baru tersebut adalah seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya . 1 Nafkah merupakan salah satu  kewajiban  yang  ditetapkan  syarak  kepada  seorang  suami  terhadap  isteri. Ibn Qudāmah  menyatakan  nafkah  wajib  diberikan  kepada  isteri  berdasarkan  Alquran, sunnah,  dan  ijmak  ulama. 2 Hal  ini  menunjukkan  bahwa  ketika  nafkah  tidak diberikan, maka isteri bisa saja menggugat nafkah suami bahkan dapat melepaskan suami dengan sebab ketidaksanggupan suami memberi biaya nafkah isteri.  Namun demikian, beban nafkah dalam pernikahan pada dasarnya ditunaikan secara ma’ruf, yaitu  sesuai  dengan  keadaan  dan  kesanggupan  suami.  Isteri  memiliki  hak menentukan  kadar  nafkah  karena  tidak  ditemukan  satu  dalil  yang  menunjukkan ukuran dan batasan nafkah, namun hanya disesuaikan dengan kemampuan suami.
Ulama  mazhab  pada  umumnya  sepakat  suami  tidak  dibebani  kewajiban untuk memberi nafkah selama ia tidak mampu. Namun, berbeda apakah tanggung jawab nafkah tersebut tetap dibebankan kepada suami dalam bentuk utang ataupun tidak. Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama. Ulama kalangan mazhab  Syāfi’ī  dan  Ḥanbalī  berpendapat,  bahwa  nafkah  tersebut  tetap  menjadi tanggung jawab nafkah suami dalam bentuk utang yang wajib dibayar ketika ia sudah mampu. 3 Sedangkan  ulama  mazhab  Mālikī  berpendapat,  gugurnya  kewajiban memberi nafkah tersebut disebabkan ketidakmampuan suami, atau suami di dalam kondisi tidak mampu, tidak diwajibkan menafkahir isterinya. 4 Artikel ini diarahkan pada pemikiran mazhab Mālikī tentang tanggung jawab nafkah suami fakir.
Menurut mazhab Mālikī, nafkah dicukupkan bagi isteri ketika suami dalam keadaan  susah. 5 Dalam  kitab  “ al-Mudawwanah ”,  disebutkan  bahwa  tidak  wajib nafkah  bagi  suami  meskipun  isterinya  telah  ditalak  dan  dalam  keadaan  hamil. 6 Analisa sementara menunjukkan bahwa alasan mazhab Mālikī menetapkan hukum yang demikian karena keadaan fakir merupakan keadaan yang bebas dari tuntutan hukum,  kecuali  jika  suami  mampu  dan  tidak  menafkahi  isteri,  maka  hal  tersebut menjadi  utang  baginya.  Berdasarkan  pendapat  ini,  mazhab  Mālikī  menekankan
1 Wahbah Zuhaili, Fikih Islam, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.
2 Ibn Qudāmah, Mughnī Syarḥ al-Kabīr , Juz 9, (Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983), hlm. 229.
3 Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah , (Jordania: Dar al-Nafa’is, 1997), hlm. 288.
4 Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj ..., hlm. 288.
5 Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, al-Muhażżab al-Fiqh al-Mālikī , Juz 2, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), 133.
6 Imām Mālik bin Anas, al-Mudawwanah al-Kubrā , (Riwayat: Ibn Qāsim), Juz 2, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 54.
pendapat  bahwa  tanggung  jawab  nafkah  suami  fakir  atau  dalam  keadaan  tidak mampu tidak wajib dan tidak menjadi hutang baginya. Hal ini jelas berbeda dengan mazhab lainnya.
Dilihat dari konteks kekinian, maka pendapat mazhab Mālikī tersebut sangat relevan,  sebab  banyak  ditemukan  keluarga  fakir  di  mana  pihak  suami  tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai harta. Artinya, keadaan seperti itu tidak mengharuskan suami berhutang nafkah pada isteri. Selain itu, pihak isteri juga ada yang tidak menggugat cerai suami meskipun keadaan suami fakir. Ini tentu sangat relevan dengan pendapat mazhab Mālikī. Oleh sebab itu, pada sesi artikel ini hendak menelaah lebih jauh pendapat mazhab Mālikī.

## Terminologi Nafkah
Term  “nafkah”  merupakan  kata  serap  dari  bahasa  Arab,  yaitu al-nafqah “ُ ةَقَفَنْلَا”.  Kata  tersebut  merupakan  bentuk  derevatif  dari  kata  dasar nafaqa “َُقَفَن”, artinya  habis  atau  mengeluarkan  belanja. 7 Abdurraḥmān  al-Jazīrī  menyebutkan makna  nafkah  secara  bahasa  berarti  “ُ باَهَّذلَا ُ َو ُ جاَرْخِ ْلَْا”,  artinya  “keluar  atau mengeluarkan” atau “pergi”. Kata “ُ ةَقَفَنْلَا” merupakan bentuk maṣdar (kata dasar) dan bentuk  jamaknya  yaitu  “ُ تاَقاَفَنْلَا”,  di  mana  kata  tersebut  termasuk  dalam  pola  kata “َُلَخَد”, sebagaimana kata “َُق ْو ف ن” sama dengan pula kata “َُل ْو خ د”. 8
Pandangan lain dikemukakan oleh Wahbah al-Zuḥailī. Menurutnya, asal kata nafkah  diambil  dari  kata infaq “ُ قَفْن ِإ”,  artinya  “mengeluarkan”,  dan  kata  tersebut menurutnya  tidak  digunakan  kecuali  pada  hal-hal  kebaikan. 9 Barangkali  yang dimaksud “hal-hal kebaikan” di sini adalah tidak dikatakan sebagai infak jika harta dikeluarkan  untuk  kepentingan  maksiat. Misalnya  seseorang  memberi  harta  untuk kepentingan  bantuan  agar  suatu  kejahatan  dapat  terlaksana,  dan  lainnya.  Dalam makna lain, al-Barkatī memaknai nafkah yaitu:
ُ ه ؤاَقَبُموقيُِهِبُاَمِبُِءْيَّشلاُىَلَعُ  راَرْدِ ْلْاُِنَعُِة َراَبِعَُيِه َوُ قاَفْنِ ْلْاَُنِمٌُمْسِا 10 .
(Nafkah adalah) nama dari sesuatu yang dikeluarkan, yaitu suatu istilah (yang memberi  makna)  menyediakan  untuk  sesuatu  yang  bisa  membuatnya  tetap ada dan berlangsung”.
7 Achmad  Warson  Munawwir  dan  Muhammad  Fairuz, Kamus  al-Munawwir:  Kamus Indonesia Arab , (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1449.
8 Abdurraḥmān  al-Jazīrī, al-Fiqh  ‘alā  al-Mażāhib  al-Arba’ah ,  (Terj: Faisal  Saleh),  Jilid  5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 1069.
9 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.
10 Muḥammad  ‘Amīm  al-Barkatī, al-Ta’rīfāt  al-Fiqhiyyah  Mu’jam  Yasyraḥ  al-Alfāẓ  al- Muṣṭalaḥ ‘Alaihā bain al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn wa Ghairuhum min ‘Ulamā’ al-Dīn , (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 231.
Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada perbuatan atau  tindakan,  bukan  diarahkan  pada  harta  yang  menjadi  objek  perbuatan.  Hal ini dapat dipahami dari kata nafkah dimaknai sebagai “mengeluarkan” boleh jadi karena nafkah  adalah  harta  yang  dikeluarkan  oleh  orang  yang  wajib  mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai “berkurang” juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai “pergi”, di mana harta suami  akan  pergi  (karena  diberikan)  kepada  isteri  sebab  ia  orang  yang  berhak menerimanya. Barangkali dengan makna etimologi nafkah tersebut sejalan dengan perbuatan sesuatu mengeluarkan harta.
Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia , kata nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari. 11 Makna ini agaknya telah beralih  pada  makna  asal  sebelumnya,  di  mana  nafkah  telah  diasosiasikan  sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya. Sementara makna asal nafkah  sebelumnya  diarahkan  pada  suatu  perbuatan  mengeluarkan.  Memaknai nafkah  sebagai  suatu  benda  atau  harta  yang  dikeluarkan  agaknya  sejalan  dengan rumusan nafkah secara terminologi.
Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al- Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib  dinafkahi  berupa  roti,  lauk  pauk,  pakaian  tempat  tinggal,  dan  hal-hal  yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya. 12 Makna ini cenderung masih umum, yaitu umum untuk orang yang wajib menafkahi, dan umum pula orang yang berhak menerima nafkah. Boleh jadi dimaksud adalah nafkah dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua yang sudah uzur dan fakir, nafkah dari  suami  kepada  isteri  dan  lainnya.  Semua  maksud  tersebut  tercakup  dalam rumusan  tersebut.  Definisi  yang  semakna  dengan  pengertian  tersebut  juga dikemukakan  oleh  al-Jazā’irī,  bahwa  nafkah  adalah  apa  yang  diberikan  oleh seseorang  berupa  sandang,  pangan  dan  papan  kepada  orang  yang  wajib  diberi. 13 Makna ini juga agaknya berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap isteri. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah  suami  kepada  isteri  dikemukakan  oleh  al-Asyqar.  Ia  menyebutkan,  nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami isteri adalah:
11 Tim  Redaksi, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Pusat  Bahasa  Depdiknas,  2008),  hlm.
992.
12 Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā ..., Jilid 5, hlm. 1069.
13 Abū  Bakr  Jabir  al-Jazā’irī, Minhāj  al-Muslim ,  (Terj:  Syaiful,  dkk),  (Surakarta:  Ziyad Books, 2018), hlm. 584.
ُ.اَه  وْحَن َوُِةَناَضَحْلاُ َوُىَنْكُّسلاُ َوُِءاَسَكْلاُ َوُ ِماَعَّطلِلٍُلاَمُ ْنِمُاَه ِج ْو َزُىَلَعُِةَج ْو َّزلِلُ  ض ِ رَف يُاَم 14 ُ
Nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami  untuk  makanannya,  pakaian,  tempat  tinggal,  perlindungan,  dan sebagainya.
Memperhatikan  dan  menganalisa  beberapa  rumusan  etimologi  dan terminologi  nafkah  tersebut  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  nafkah  ditujukan  pada tiga  bentuk,  yaitu  makanan,  pakaian  dan  tempat  tinggal,  atau  semua  bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut. Mengeluarkan harta berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara lahiriah mengurangi harta suami, dan ini selaras dengan  makna  bahasa.  Jadi,  dapat  disarikan  kembali  dalam  rumusan  baru  bahwa nafkah  dalam  konteks  hubungan  suami  isteri  merupakan  pemberian  wajib  yang ditetapkan  syarak  kepada  seorang  suami  untuk  kemudian  diberikan  kepada  isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

## Syarat-Syarat Wajib Nafkah Isteri
Khusus  dalam  konteks  nafkah  suami  terhadap  isteri,  para  ulama  kemudian memberikan  beberapa  garis  batasan  yang  dijadikan  sebagai  syarat  wajib  nafkah. Nafkah  suami  terhadap  isteri  tidak  selamanya  wajib  ditunaikan  ketika  syarat- syaratnya tidak terpenuhi dengan baik. Syarat-syarat yang dimaksud secara umum ada dua yaitu:
a. Akad nikah dilakukan secara sah.
b. Tidak  berbuat nusyūz ,  meliputi  tidak  menolak  ajakan  suami  untuk berhubungan  badan,  dan  tidak  keluar  rumah  tanpa  izin  suami  kemudian kembali lagi ke rumah, atau keluar rumah dan berencana tidak tinggal lagi dengan suami. 15
Dua  syarat  di  atas  secara  umum  telah  disinggung  oleh  kalangan  ulama mazhab. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang kondisi-kondisi nusyūz yang menggugurkan  nafkah  isteri.  Abdurraḥmān  al-Jazīrī  telah  mengulas  masalah  ini relatif  cukup  baik  dan  komprehensif.  Dalam  mazhab  Hanafi,  seorang  isteri  yang nusyūz seperti menolak untuk digauli, dan keluar rumah tanpa izin suami kemudian kembali  ke  rumah  suami,  atau  menolak  untuk  diajak  tidur,  tidak  menjadi  sebab gugurnya nafkah. Kecuali isteri tidak lagi mau ditahan suami di dalam rumah, dalam arti tidak mau lagi tinggal di rumah suami, maka hal ini menjadi gugur kewajiban nafkah. 16 Barangkali, syarat utama dalam mazhab Hanafi adalah sahnya akad nikah
14 Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj  fī  Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah , (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.
15 Abd al-Ḥāmid Kisyk, Binā’ al-Usrah al-Muslimah: Mausū’ah al-Zawāj al-Islāmī , (Terj: Ida Nursida), Cet. 9, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 136.
16 Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā ..., Jilid 5, hlm. 1088.
yang  dilakukan,  serta  faktor  suami  berhak  menahan  isteri  untuk  tetap  tinggal  di rumah suaminya.
Menurut mazhab Maliki, syarat wajib nafkah bagi seorang isteri yaitu isteri bersedia diajak untuk melakukan hubungan suami isteri. Artinya suami mempunyai kuasa  untuk  dapat  melakukan  hubungan  badan  dengan  isteri.  Menurut  mazhab Syafi’i,  syarat  wajib  nafkah  bagi  isteri  yaitu  isteri  memberitahukan  kesiapannya untuk  digauli  kapanpun  suami  menginginkan.  Jika  tidak  diberitahukan  tentang penyerahan diri tersebut, maka ia tidak berhak atas nafkah. Selain itu, isteri juga tidak wajib diberi nafkah jika ia menolak ajakan suami hanya sekedar untuk bercumbu, keluar  rumah  tanpa  izin  suami,  baik  dengan  niat  kembali  lagi  atau  tidak  kembali. Pendapat mazhab Hanbali cenderung sama seperti mazhab Syafi’i. 17
Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa para ulama secara umum memberikan batasan dan syarat wajib nafkah bagi isteri. Hal ini barangkali sebagai pengikat  untuk  isteri  agar  diperhatikan  dan  dilaksanakan  secara  baik.  Mengikuti pendapat  jumhur  ulama,  poin  penting  dalam  masalah  syarat  wajib  nafkah  isteri adalah isteri tidak keluar rumah tanpa izin suami, baik keluar sesaat sementara suami tidak  ridha,  atau  keluar  rumah  dengan  maksud  tidak  tinggal  lagi  bersama  suami. Selain  itu,  syarat  lainnya  adalah  isteri  bersedia  untuk  digauli,  tidak  menolak berhubungan badan.

## Nafkah Suami Fakir
Term fakir asalnya diambil dari bahasa Arab faqīr “رْيِقَف”, dengan bentuk dasar yaitu “َُرَقَف”, artinya melubangi, menimpa, memotong, atau mengikis. Sementara kata “رْيِقَف”  merupakan  bentuk  tunggal,  sementara  bentuk  jamak  atau  pluralnya  yaitu “ُ ءا َرَق ف”, artinya yang miskin. 18 Dalam kitab “ Mausū’ah al-Fiqhiyyah ”, kata tersebut bermakna  “ُُّيِنَغْلا ُُّد ِض”  artinya  menjadi  miskin,  maksudnya  adalah  miskin  karena sedikit harta. 19
Selanjutnya, istilah ini kemudian diserap dan menjadi kata baku digunakan dalam  kamus  bahasa  Indonesia,  dimaknai  sebagai  orang  yang  dengan  sengaja membuat  dirinya  menderita  kekurangan  (untuk  mencapai  kesempurnaan  batin). 20 Secara umum fakir dipandang  sebagai seseorang dalam kondisi tidak mampu  atau lemah  dalam  melakukan  dan  berbuat  sesuatu  untuk  dikerjakan.  Ketidakmampuan untuk  bekerja  itu  menyebabkan  seseorang  tidak  memiliki  apa-apa,  baik  pekerjaan maupun usaha.
17 Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā ..., Jilid 5, hlm. 1088-1096.
18 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus ..., hlm. 1066.
19 Wizārah  al-Auqāf, Mausū’ah  al-Fiqhiyyah ,  Juz  32,  (Kuwait:  Wizārah  al-Auqāf,  1995) , hlm. 199.
20 Tim Redaksi, Kamus ..., hlm. 401.
Menurut mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu  tidak  mampu  membiayai  nafkah  isteri.  Menurut  mazhab  Mālikī,  Syāfi’ī,  dan Ḥanbalī,  suami  fakir  juga  dibebaskan  atau  tidak  wajib  memenuhi  nafkah  isteri selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah  tersebut  menjadi  utang  suami  atau  tidak.  Menurut  mazhab  Syāfi’ī  dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak dipenuhi suami selama dalam masa fakirnya, itu menjadi utangnya  yang  harus  ditutupi  ketika  ia  sudah  mampu.  Sementara  itu,  menurut mazhab Mālikī kewajiban nafkah suami fakir (miskin dalam istilah yang digunakan Syāfi’ī dan Ḥanbalī) itu gugur dan tidak ada utang baginya. 21 Dari uraian tersebut, terdapat dua poin penting yang dipahami, yaitu para ulama mazhab sepakat bahwa nafkah suami fakir gugur karena kefakirannya. Poin lainnya mengenai konsekuensi dari keberlanjutan nafkah suami fakir, apakah masuk dalam hutang suami atau tidak. Dalam  konteks  ini,  pendapat  Ḥanafī  cenderung  lebih  moderat,  sebab  penentuan utang dikembalikan kepada isteri, apakah ia menetapkan nafkah suami fakir sebagai utang atau ia boleh membebaskannya. Menurut mazhab Syāfi’ī dan Ḥanbalī, nafkah yang  tidak  diberikan  suami  fakir  menjadi  utang  suami  secara  mutlak.  Sementara menurut mazhab Mālikī, isteri tidak boleh menetapkan utang sebab kefakiran suami.
Dalam  konteks  yang  lain,  para  ulama  mazhab  juga  berbeda  dalam  soal konsekuensi dari suami fakir yang tidak mampu memberikan nafkah kepada isteri, apakah isterinya dapat menggugat cerai atau tidak. Ibn Rusyd, salah seorang ulama mazhab Mālikī telah mengulas masalah ini dengan cukup baik. Ia mengungkapkan perspektif  ulama  dalam  konteks  nafkah  suami  fakir  memang  masih  ditemukan perbedaan yang cukup signifikan, baik kewajiban suami hingga pada konsekuensi hukum ketika suami dalam keadaan fakir.
Jelasnya, Imam Ḥanafī dan al-Ṡaurī memandang hubungan pernikahan tidak mesti  diputuskan,  artinya  suami  fakir  yang  tidak  mampu  memberi  nafkah  bukan menjadi alasan khiyār (memilih) bagi isteri untuk meminta cerai suaminya. Pendapat ini juga dipegang oleh Ahlul Zahir. Sementara itu, menurut Imam Mālik, al-Syāfi’ī, Aḥmad, Abū Ṡūr, dan Abū ‘Ubaid, pernikahan keduanya dapat diceraikan. Artinya, isteri  boleh  saja  meminta  cerai  suami  atas  dasar  hukum khiyār (memilih)  yang diberikan kepadanya. Ia dapat memilih untuk mengajukan cerai gugat kepada suami atas pertimbangan ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah. 22
Memperhatikan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa ulama masih berbeda dalam  menetapkan  nafkah  suami  fakir,  khususnya  mengenai  konsekuensi- konsekuensi  yang  timbul,  baik  mengenai  berlaku  tidaknya  utang  nafkah  suami, maupun  boleh  tidaknya  isteri  menggunakan  hak khiyār dengan  tetap  melanjutkan
21 Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj ..., hlm. 318-319.
22 Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.
hubungan  nikah  atau  justru  memilih  bercerai  dengan  suami  lantaran  sebab  tidak terpenuhinya nafkah tersebut.

## Analisis Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī
Mengawali  sub  bahasan  ini,  penting  dikemukakan  lebih  dulu  tentang  term mazhab.  Kata  mazhab  “ُ بَهْذَمْلَا”  terambil  dari  kata  “َُبَهَذ”,  secara  bahasa  berarti “pergi”,  juga  dapat  dimaknai  sebagai  pendapat  atau manhaj . 23 Dalam  pengertian yang lebih luas, mazhab adalah suatu aliran yang berasal dari pemikiran atau ijtihad seseorang dalam memahami sesuatu, baik suatu masalah di bidang teologi, filsafat hukum  (fikih), ibadah, muamalah,  tasawwuf,  dan  lain  sebagainya.  Pemikiran atau hukum  yang  didapat  oleh  seseorang  dengan  jalan  ijtihad  itulah  yang  dinamakan mazhabnya. 24 Adapun  istilah  “mazhab  Mālikī”  dalam  tulisan  ini  merujuk  pada pemikiran hukum yang dikembangkan oleh Imām Mālik bin Anas, yang merupakan pencetus mazhab Mālikī. Hanya saja, dalam menguraikan pendapat mazhab Mālikī tentang  tanggung  jawab  nafkah  suami  fakir,  pendapat  yang  dimaksud  tidak  hanya dikutip  dalam  kitab  Imām  Mālik  bin  Anas,  tetapi  juga  pendapat  ulama  lain  yang berafiliasi secara langsung dengan mazhab Mālikī.
Imām  Mālik  bin  Anas  adalah  ulama  yang  sangat  terkenal,  pendiri  atau pencetus aliran atau mazhab Mālikī. Nama lengkap beliau adalah Imām Mālik bin Anas bin Mālik Abī ‘Āmir al-Aṣbaḥī al-Yamanī. 25 Wahbah al-Zuḥailī menambahkan nama  beliau  yaitu  al-Ḥumairī  Abū  Abdillāh  al-Madānī,  dikenal  dengan  sebutan Imām Dār al-Ḥijrah. Sebutan Imām Dār al-Ḥijrah diberikan kepada beliau karena dalam sejarah hidupnya ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali hanya untuk  naik  haji  ke  Makkah. 26 Nama  ibu  beliau  adalah  Āliyah  binti  Syuraik  al- Azdiyah. 27
Menurut mayoritas pendapat ulama, Imām Mālik dilahirkan pada tahun 93 H (713  M). 28 Para  ulama  berselisih  pendapat  mengenai  tahun  kelahiran  beliau,  ada yang  berpendapat  tahun  90  H,  93  H,  94  H,  95  H,  96  H,  dan  tahun  97  H.  Namun kebanyakan  ulama  berpendapat  Imām  Mālik  lahir  tahun  93  Hijriah.  Hal  ini barangkali  diperkuat  dengan  pernyataan  Imām  Mālik  sendiri  yang  menyebutkan:
23 Lihat,  Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh ,  Jilid  2,  Cet.  6,  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011), hlm. 448.
24 Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam , (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 331.
25 Muḥammad Abū Zahrah, Mālik: Ḥayātih wa ‘Iṣruh Ārā’uh wa Fiqhuh , (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946), hlm. 26:.
26 Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 42.
27 Muḥammad Abū Zahrah, Mālik ..., hlm. 26.
28 Muḥammad Abū Zahrah, Mālik ..., hlm. 24.
“ Aku dilahirkan pada tahun 93 H ”. 29 Sejarah keluarganya juga ada hubungan dengan ilmu  Islam,  dengan  kakeknya  sendiri  adalah  seorang  perawi  dan  penghafal  hadis yang  terkemuka.  Pamannya,  Abū  Suhail  Nāfi’  adalah  seorang  tokoh  hadis  kota Madinah  pada  ketika  itu  dan  dengan  beliaulah  Imām  Mālik  awalnya  mendalami ilmu-ilmu agama, khususnya hadis. 30
Imām Mālik dikenal wara , ṣāliḥ, fasih , dan abid . Semua bentuk kecerdasan, akhlak dan bangunan kepribadiannya tidak dapat dilepaskan dari orang-orang yang berada  di  sekitar  beliau  yang  langsung  memberikan  ilmu-ilmu  ke-Islaman.  Oleh sebab  itu,  sebagai  ulama  besar  beliau  mempunyai  guru-guru  yang  memiliki  ilmu yang luas, di antaranya Nāfi’ bin Abī Nu’aim, Nāfi’ al-Muqbirī, Nā’im al-Majmar, Al-Zuhrī, ‘Amīr bin Abdullāh bin al-Zubair, Ibn al-Munkadir, Abdullāh bin Dinār. Dalam menggali hukum, mazhab  Mālik mengacu pada  11 (sebelas) konsep dasar, yaitu  Alquran,  Hadis,  Fatwa  sahabat,  Ijma’,  Ijma’  penduduk  Madinah,  Qiyās, Maṣlaḥah  mursalah,  ‘Urf,  Sād  al-zara’i,  Istiṣhab,  dan  Istihsan.  Semua  dasar penggalian  hukum  menurut  Imām  Mālik  ini  sama  seperti  dinukil  oleh  Imam  al- Qarafi. 31 Hasil dan buah karya dari pemikiran Imām Mālik yaitu kitab al-Muwāṭa’ , al-Mudawwanah al-Kubrā , Risālah fi al-Qadar , Risālah fī al-Nujm wa Manāzil al- Qamar , Risālah fī al-Aqziyyah , Juz’u fī al-Tafsīr , dan Kitāb al-Sir .

## Pandangan Mazhab Mālikī tentang Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir
Nafkah  merupakan  hak  isteri  yang  wajib  ditunaikan  suami,  baik  berupa sandang,  pangan,  dan  papan,  kewajiban  ini  berlaku  ketika  suami  telah  sempat berhubungan badan dengan isteri. Persoalan wajibnya nafkah suami terhadap isteri sebenarnya tidak berhenti pada saat hubungan nikah tetap utuh, nafkah suami juga berlanjut ketika telah bercerai dengan isteri selama masa iddah, dan dalam keadaan isteri hamil. Hal ini seperti dipilih oleh Imām Mālik dan disebutkan dalam kitabnya al-Muwaṭṭa’ . 32 Menyatakan: Dan telah menceritakan kepadaku dari Mālik bahwa ia pernah mendengar Ibn Syihāb berkata; Wanita yang dicerai dengan talak ba’in tidak boleh keluar rumah sampai masa iddahnya selesai.  Dia tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka  mantan  suami  wajib  menafkahinya  sampai  dia  melahirkan.  Malik  berkata; Pendapat itulah yang dipakai pada kami.
29 Abd  al-Azīz  al-Syīnawī, al-A’immah  al-Arba’ah:  Ḥayātuhum  Mawāqifuhum  Arā’ahum , (Terj: Abdul Majid, dkk), Cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 175.
30 Muṣtafā Sa’īd al-Khin, Abḥāṡ Ḥaula ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh , (Terj:
Misbah), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014), hlm. 163-169.
31 Mustafa Sa’id al-Khin, Abhas Haula ..., hlm. 163. 32 Mālik bin Anas al-Aṣbaḥī, al-Muwaṭṭa’ , Juz 2, (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1997), hlm. 94-95.
Penunaian  kewajiban  nafkah  semasa  pernikahan  dan  setelah  bercerai sebagaimana maksud hadis di atas berlaku dalam kondisi normal, hanya saja dalam kondisi-kondisi  tertentu,  justru  masih  diperselisihkan  ulama,  misal  dalam  konteks nafkah  suami  fakir.  Khusus  mazhab  Mālikī,  tanggung  jawab  nafkah  suami  fakir menjadi gugur. Gugurnya tanggung jawab nafkah tersebut menurut mazhab Mālikī lantaran alasan keadaan fakir itu sendiri. Dalam kitab “ al-Mudawwanah al-Kubrā ”, merupakan salah satu kitab yang dipandang cukup represetatif dalam mazhab Mālikī, disebutkan beberapa masalah hukum, termasuk nafkah. 33
Dalam bab “ ketentuan yang difardhukan oleh sultan atas nafkah isteri ”, ada pertanyaan mengenai berapa jumlah atau kadar nafkah isteri dalam setahun atau satu bulan. Dikatakan bahwa tidak ada riwayat dalam versi Imām Mālik mengenai kadar nafkah yang wajib. Hanya saja, disebutkan penentuannya oleh keadaan suami isteri itu sendiri apakah dalam keadaan lapang (kaya) atau dalam keadaan sulit (fakir). 34 Keterangan  tersebut  memberi  satu  informasi  bahwa  dalam  mazhab  Mālikī,  wajib nafkah  itu  tergantung  dari  kondisi  ekonomi  dan  finansial  suami.  Apabila  suami dalam keadaan lapang, kaya, memiliki kecukupan harta, maka ia wajib membiayai isterinya dengan baik. kadar nafkah suami kaya tidak ditetapkan jumlahnya, hanya saja disesuaikan dengan nafkah yang biasa dalam satu wilayah. Hal terpenting adalah memberi  nafkah  dengan  baik  “ ma’rūf ”.  Hal  ini  barangkali  berlaku  dalam  kondisi normal untuk semua suami. Sebaliknya, jika kemudian suami berada dalam kondisi tidak normal, seperti kesusahan dalam harta, tidak memiliki harta atau fakir justru dibebaskan dari tanggung jawan nafkah.
Keterangan selanjutnya ditemukan dalam kitab “ al-Kāfī ”, karya Abd al-Barr al-Qurṭubī, membicarakan masalah ini dalam dua aspek, yaitu keadaan suami yang kesulitan  (fakir)  untuk  melunasi  sisa  mahar  dan  nafkah  isteri.  Disebutkan  nafkah isteri  gugur  lantaran  keadaan  sulit  yang  dialami  suami. 35 Muḥammad  ‘Urfah  al- Dasūqī,  lebih  kurang  juga  menyebutkan  nafkah  isteri  gugur  ketika  suami  dalam keadaan sulit. Istilah yang digunakan adalah “ٌُط ق س”, maksudnya nafkah suami dalam kondisi ini diberhentikan atau terhenti. Ia menyebutkan:
ُ. ِرْس عْلاِبُِج ْوَّزلاُِنَعُ ةَقْفَّنلَاُ ْتَطَقَس َو
36
ُ
Dan  dihentikan  (digugurkan)  kewajiban  nafkah  dari  suami  (terhadap isterinya) ketika ia dalam keadaan kesulitan (harta).
33 Mālik  bin  Anas  al-Aṣbaḥī, al-Mudawwanah  al-Kubrā ,  Juz  2,  (Bairut:  Dār  al-Kutb  al- ‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 180.
34 Mālik bin Anas al-Aṣbaḥī, al-Mudawwanah ..., Juz 2, hlm. 180. 35 Muḥammad bin Abd al-Barr al-Qurṭubī, Kitāb al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah al-Mālikī ,
(Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṡah, 1978), hlm. 559.
36 Syamsuddīn Muḥammad ‘Urfah al-Dasūqī, Ḥāsyiyyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr ,
Juz 2, (Tp: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. tp), hlm. 517.
Lebih  jauh,  Ḥabīb  Ṭāhir  mengulas  pendapat  al-Bājī  terkait  syarah  atau penjelasan  kitab al-Muwaṭṭa’ .  Di  mana  nafkah  suami  yang  tengah  kesusahan dihentikan untuk sementara waktu selama ia belum mendapat kelapangan. Nafkah yang  tidak  ditunaikan  suami  ketika  dalam  keadaan  sulit  itu  bukan  menjadi tanggungannya  setelah  ia  memiliki  harta.  Artinya,  suami  tidak  memiliki  utang nafkah selama dalam kondisi susah itu. Lebih kurang, penjelasannya dalam soal ini dapat disarikan dalam kutipan berikut:
َُعُ:ىِلَيُاَمِبُِهِتَج ْو َزٍُةَقْفَنُِج ْوَّزلاُِنَعُ ط قْسَتُ: ةَقْفَّنلاٌُط ْو ق س
.ا ًرِسْع مَُماَدُاَمُ ة قْفَنُ ه م ِزْلَتُ َلََفُ. ج ْو َّزلاُ  رَس 37 ُ
(Pasal  tentang)  gugurnya  kewajiban  nafkah:  Gugurnya  kewajiban  suami dalam  menafkahi  isterinya  disebabkan  karena  beberapa  hal:  Salah  satunya karena  suami  dalam  keadaan  kesusahan  ekonomi  (fakir).  Maka  tidak  ada kewajiban baginya nafkah selama dalam keadaan sulit itu.
Memperhatikan uraian di atas, suami dalam kondisi tertentu memang tidak dapat  dilepaskan  dari  kondisi  kesempitan  dalam  memperoleh  harta,  atau  disebut dengan fakir. Kesulitan harta ini boleh jadi karena memang tidak memiliki usaha, atau  pekerjaan,  atau  tidak  terbukanya  lapangan  kerja  sehingga  peluang  untuk menghasilkan  nafkah  isterinya  tidak  dapat  dipenuhi.  Kondisi  suami  seperti  ini, menurut mazhab Mālikī tidak diwajibkan memenuhi nafkah, artinya ia tidak wajib menafkahi isteri, sebab kewajibannya itu telah terhapus, gugur, dan terhenti lantaran kesusahannya  itu.  Dalam  kondisi  ini  pula,  timbul  beberapa  masalah  sebagai konsekuensi hukum, yaitu boleh tidaknya isteri meminta cerai, atau boleh tidaknya hakim memutuskan pernikahan mereka. Lebih jauh, mengenai konsekuensi hukum suami tidak mampu membiayai nafkah isteri tersebut, akan dikemukakan dalam sub bahasan berikutnya.

## Konsekuensi Hukum Suami Tidak Mampu Membiayai Isteri (Fakir) Menurut
Sejauh amatan penulis, terdapat tiga pandangan hukum yang berkembang di kalangan ulama mazhab, khususnya mazhab Mālikī terkait konsekuensi suami fakir yang  tidak  mampu  membiayai  isteri,  yaitu  utang  nafkah,  pemutusan  pernikahan melalui  hakim,  dan  hak  isteri  menggugat  cerai  suami.  Masing-masing  dapat diuraikan yaitu: Pertama , dalam mazhab Mālikī, nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika  fakir,  tidak  menjadi  utang  saat  ia  telah  mampu.  Hal  ini  telah  diulas  oleh beberapa  ulama,  di  antaranya  Ibn  Juzai  al-Gharnāṭī, 38 bahwa  keadaan  fakir  yang dialami suami tidak berpengaruh terhadap kewajiban nafkahnya pada waktu lampau. Artinya, nafkah tersebut tidak menjadi utang bagi suaminya.
37 Ḥabīb  bin Ṭāhir, al-Fiqh  al-Mālikī  wa Adillatuh , Juz 4, (Bairut: Mu’assasah al-Ma’ārif, 2005), hlm. 266.
38 Aḥmad bin Juzai al-Gharnāṭī, al-Qawānīn al-Fiqhiyyah fī Talkhīṣ Mażhab al-Mālikiyyah , (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013), hlm. 371: Lihat juga, Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī ..., Juz 4, hlm. 266.
Kedua , seorang hakim tidak dapat memutuskan pernikahan suami yang tidak memberi  nafkah  karena  kondisi  fakir.  Hal  ini  telah  dijelaskan  pula  oleh  ulama mazhab Mālikī, semisal Ibn Yūnus saat ia mengulas beberapa masalah fikih dalam kitab  “ al-Mudawwanah ”.  Disebutkan,  suami  yang  mengalami  masa  fakir  (tidak mempunyai harta untuk menafkahi isterinya), maka hakim tidak dapat memutuskan dan  memisahkan  ikatan  pernikahan  mereka.  Ibn  Yūnus  juga  mengutip  pendapat Imām Mālik, di mana seorang wanita yang sebelumnya mengetahui keadaan laki- laki  yang  ia  ingin  nikahi  dan  pernikahan  dilangsungkan,  maka  nafkah  harus ditanggung  olehnya,  bukan  suami. 39 Dalam  konteks  yang  berbeda,  ketika  suami mampu  menafkahi  isteri,  sementara  ia  melalaikan  dan  tidak  memberikannya sedikitpun  setiap  bulannya,  maka  Imām  Mālik,  dan  ulama  lain  yang  berafiliasi dengannya  seperti  Ibn  Qāsim,  dan  Ibn  Wahhab,  menyatakan  hakim  dapat memutuskan secara langsung pernikahan mereka. 40
Ketiga , hakim memang tidak dibolehkan secara langsung memutuskan dan memisahkan  suami  isteri  dengan  sebab  kefakiran  suami,  hanya  saja  peluang  yang diberikan adalah sekiranya isteri menginginkan untuk bercerai, maka ia memiliki hak khiyār , yaitu memilih untuk tetap melanjutkan atau menceraikan suaminya. Pilihan tersebut sepenuhnya diberikan kepada isteri. 41
Tiga  poin  di  atas  menjadi  konsekuensi  mendasar  ketika  suami  fakir  tidak dapat menafkahi isterinya. Poin pertama mengenai ketiadaan utang bagi suami atas nafkah  yang  tidak  dapat  dipenuhinya.  Isteri  juga  tidak  dibenarkan  menetapkan nafkah tersebut sebagai utang bagi suaminya. Hal ini jauh berbeda dengan pendapat mazhab al-Syāfi’ī dan Ḥanbalī yang menetapkan nafkah yang tidak diberikan suami ketika  fakir  menjadi  tanggungan  utang  suami  yang  wajib  dibayar  saat  ia  telah mampu. 42 Poin  kedua  menyebutkan  hakim  tidak  memiliki  kewenangan  untuk memisahkan suami isteri dengan jalan talak. Hal ini sebab kefakiran suami bukan berada di bawah kendali dan keinginan suami. Poin ketiga, isteri diberi pilihan untuk bercerai  atau  tetap  bertahan  dengan  suami.  Jika  ia  mau  bercerai,  maka  dapat menggunakan  haknya  untuk  menggugat  suami.  Pendapat  ini  juga  sama  seperti pandangan mazhab al-Syāfi’ī dan Ḥanbalī. Sementara menurut mazhab Ḥanafi, isteri
39 Ibn Yūnus, al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah , Juz 9, (Bairut: Dār al-Fikr, 2013), hlm. 299.
40 Ibn Yūnus, al-Jāmi’ li Masā’il ..., Juz 9, hlm. 198.
41 Ibn  Wāriṡ  al-Bājī, Kitāb  al-Muntaqā ...,  Juz  4,  hlm.  131:  Ḥabīb  bin  Ṭāhir, al-Fiqh  al- Mālikī ...,  Juz  4,  hlm.  267:  Lihat  juga  dalam,  Aḥmad  bin  Juzai  al-Gharnāṭī, al-Qawānīn  al- Fiqhiyyah ..., hlm. 371.
42 Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām al-Zawāj  fī  Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah , (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 318-319.
tidak mesti menggugat cerai suami. 43 Perbedaan pendapat ini juga telah disinggung sekilas dalam bab dua sebelumnya.

## Dalil dan Metode Istinbāṭ yang Digunakan Mazhab Mālikī dalam Menetapkan Tanggung Jawab dan Konsekuensi Nafkah Suami Fakir
Pendapat mazhab Mālikī sebelumnya lahir tidak terlepas dari kajian beberapa dalil hukum yang menjadi dasar acuannya. Selain itu, mazhab Mālikī juga memiliki metode istinbāṭ tersendiri  dalam  menggali  dan  menetapkan  pendapat-pendapat  di atas.  Dalil  hukum  yang  akan  diuraikan  di  sini  berhubungan  dengan  penetapan gugurnya  tanggung  jawab  nafkah  suami  fakir,  serta  konsekuensi  seperti  bolehnya isteri  menggugat  cerai  suami.  Dalil  yang  dimaksud  tersebar  dalam  beberapa  ayat Alquran hadis, di antaranya mengacu pada ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat 7:
Hendaklah  orang  yang  mampu  memberi  nafkah  menurut  kemampuannya.
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang  diberikan  Allah  kepadanya.  Allah  tidak  memikulkan  beban  kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
Dalam banyak literatur fikih nikah, ayat ini dimasukkan sebagai salah satu dalil  Alquran  tentang  kewajiban  nafkah  suami terhadap  isteri.  Versi tafsir  tentang ayat  tersebut  juga  membicarakan  wajib  bagi  seorang  laki-laki  untuk  memberikan nafkah  kepada  isteri  ketika  ia  mampu. 44 Menurut  al-Qurṭubī,  maksud  “ُ ق ِفن يِل”  pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami wajib menafkahi isterinya dan anaknya yang  masih  kecil  sesuai  dengan  kadar  kemampuan  dan  keluasan  rezekinya. 45 Mazhab Mālikī menggunakan ayat di atas sebagai dalil seorang suami fakir gugur tanggungan nafkahnya terhadap isteri. Ayat tersebut memiliki makna umum “ ‘ām ”, yaitu  berlaku  umum  untuk  tiap-tiap  nafkah  seorang  muslim,  baik  dalam  kategori fardu maupun mandub .  Selain  itu,  ayat  di  atas  juga  berisi  informasi  diangkatnya beban  hukum  ketika  seseorang  berada  dalam  kesulitan. 46 Dalam  konteks  nafkah, suami  fakir  termasuk  orang  yang  diangkat  beban  wajib  nafkah  padanya  karena kesulitan yang ia alami.
Sejauh analisa, dalil tentang gugurnya nafkah suami tampak digunakan hanya melalui  rujukan  ayat  tersebut.  Tidak  ada  tambahan  dalil  lainnya  baik  dalam  ayat Alquran  maupun  hadis  Rasulullah  Saw.  Kemudian,  dalil  yang  digunakan  terkait
43 Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.
44 Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī , Juz 3, (Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013), hlm. 763-765.
45 Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān , Juz 21, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hlm. 57.
46 Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī ..., Juz 4, hlm. 266.
konsekuensi  bolehnya  isteri  menggugat  cerai  suami  fakir  yang  tidak  mampu menanggung nafkah isteri tampak mengacu minimal tiga dalil Alquran dan satu dalil hadis. Pertama yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 231:
Apabila  kamu  mentalak  isteri-isterimu,  lalu  mereka  mendekati  akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma´ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma´ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah  nikmat  Allah  padamu,  dan  apa  yang  telah  diturunkan  Allah kepadamu  yaitu  Al  Kitab  dan  Al  Hikmah  (As  Sunnah).  Allah  memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada  Allah  serta  ketahuilah  bahwasanya  Allah  Maha  Mengetahui  segala sesuatu.
Ayat ini digunakan oleh para ulama dalam kaitan dengan hukum perceraian dan rujuk. Lafaz yang digunakan mazhab Mālikī sebagai timbangan bolehnya isteri memilih  bercerai  saat  suami  fakir  tidak  mampu  memberi  nafkah  mengacu  pada: “ُ  فو  ر عَمِبَُّن هو ح ِ رَسُ  وَأُ ٍفو  ر عَمِبَُّن هو كِس  مَأَف”, artinya: “maka rujukilah mereka dengan cara yang  ma’ruf”.  Sisi  pendalilan  lafaz  tersebut  bahwa  menahan  untuk  tidak  bercerai dibolehkan, sementara dibolehkan pula menuntut cerai ketika nafkah tidak diberikan suami  karena  keadaannya  yang  fakir.  Dalam  kondisi  lain,  menahan  kelangsungan kehidupan rumah tangga dalam kelaparan bukanlah termasuk dari cara yang ma’rūf sebagaimana informasi ayat tersebut. 47 Kalimat lain dari ayat di atas menjadi hujjah dilālah mazhab Mālikī yaitu kalimat: “ُ ْاو دَت  عَتِ لُا ٗرا َر ِضَُّن هو كِس  م تُ َلَ َو”, artinya: “Janganlah kamu  rujuk  mereka  untuk  memberi  mudarat,  karena  dengan  demikian  kamu menganiaya  mereka”.  Menurut  Sukḥāl,  sisi  pendalilan  kalimat  tersebut  yaitu mempertahankan  hubungan  pernikahan  dengan  tanpa  nafkah  sebab  suami  fakir justru mendatangkan kemudaratan bagi pihak isteri. 48
Mazhab Mālikī juga menggunakan ketentuan QS. al-Nisā’ ayat 19:
Hai  orang-orang  yang  beriman,  tidak  halal  bagi  kamu  mempusakai  wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
Selanjutnya, dalil lainnya mengacu QS. al-Ṭalāq ayat 6:
47 Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī ..., Juz 4, hlm. 266.
48 Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, al-Muhażżab ..., Juz 2, hlm. 138.
Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu  dan  janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk menyempitkan  (hati)  mereka.  Dan  jika  mereka  (isteri-isteri  yang  sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka  bersalin,  kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)  mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di  antara  kamu  (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan  jika  kamu  menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
Dua  dalil terakhir  juga  memberi indikasi dan  maksud  bahwa  keadaan  sulit karena  suami  fakir  akan  mendatangkan  kemudharatan  bagi  isteri.  Lafaz  yang menjadi hujjah bolehnya isteri  menggugat  cerai  dalam  QS.  al-Nisā’  ayat  19  yaitu “ُ ِفو  ر عَم لٱِب َُّن هو  رِشاَع َو”  artinya:  “Dan  bergaullah  dengan  mereka  secara  patut”. Sementara lafaz yang menjadi hujjah bolehnya isteri menggugat cerai suami fakir lantaran ketiadaan nafkah dalam QS. al-Ṭalāq ayat 6 yaitu “ُ َّن ِه  يَلَعُْاو قِ يَض تِلَُّن هو ُّرٓاَض تُ َلَ َو” artinya:  “janganlah  kamu  menyusahkan  mereka  untuk  menyempitkan  (hati) mereka”. Dua ayat tersebut memberi indikasi bahwa suami fakir tanpa menunaikan kewajiban nafkah bukan bagian dari cara memperlakukan isteri dengan baik. Oleh sebab itu, isteri dapat menghilangkan kesulitan yang timbul akibat kefakiran suami dengan jalan diberi hak baginya untuk menceraikan suami. 49
Selain dalil Alquran, mazhab Mālikī juga menggunakan dalil hadis, tepatnya riwayat Imām Mālik, dimuat dalam al-Muwaṭṭa’ dari Sa’īd bin Musayyab:
Telah  menceritakan  kepadaku,  dari  Mālik,  bahwa  Sa’īd  bin  Musayyab berkata: Apabila ditemukan seorang laki-laki (suami) tidak memberi sesuatu nafkah  apapun  kepada  isterinya  maka  pisahkan  keduanya.  Imām  Mālik berkata:  dan  di  atas  yang  demikian  itu,  aku  menyadari  hal  tersebut  dipilih oleh ahli ilmu di negeri kami. (HR. Mālik). 50
Menurut Abū ‘Umar, hadis di atas merupakan riwayat Qatādah, Yaḥyā bin Sa’īd,  Sa’īd  bin  Musayyab.  Pada  intinya,  riwayat  tersebut  berhubungan  dengan gugurnya nafkah dan bolehnya memutuskan pernikahan karena ketiadaan nafkah. 51 Sisi  pendalilan  dan hujjah dalam  hadis  tersebut  yaitu  bolehnya  memutuskan pernikahan  ketika  suami  tidak  memberi  nafkah  kepada  isteri.  Hanya  saja,  dalil tersebut  masih  bermakna  umum.  Al-Bājī  menjelaskan  ada  empat  poin  yang terkandung dalam riwayat hadis di atas. Pertama , hak isteri mendapatkan nafkah atas suaminya. Kedua , gugurnya nafkah karena talak dan karena nusyūz . Ketiga , kadar
49 Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī ..., Juz 4, hlm. 266.
50 Mālik bin Anas al-Aṣbaḥī, al-Muwaṭṭa’ , Juz 2, (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1985), hlm. 589.
51 Abdillāh  bin  ‘Abd  al-Barr, Mausū’ah  Syurūḥ  al-Muwaṭṭa’ ,  Juz  15,  (Tp:  Dirāsāt  al- Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2005), hlm. 490.
nafkah  dan  sifat-sifat  nafkah. Keempat ,  bolehnya  isteri  menggunakan  hak khiyār berupa pilihan menggugat cerai suami karena suami pada keadaan sulit (fakir) dalam memberi nafkah. 52
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  mazhab  Mālikī menetapkan  konsekuensi  suami  fakir  yang  tidak  mampu  memenuhi  kewajiban nafkah,  hubungannya  dengan  isteri  dapat  diputuskan  dengan  jalan  isteri menggunakan hak pilihnya untuk menceraikan suami. Hadis tersebut menjadi acuan dasar  bolehnya  memutuskan  ikatan  pernikahan  ketika  suami  tidak  memberikan nafkah kepada isteri.
Pendapat-pendapat  sebelumnya  telah  dikemukakan  lahir  atas  dasar  kajian dan analisa yang mendalam dari ulama mazhab Mālikī. Mencermati dalil dan uraian pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa mazhab Mālikī memiliki metode tersendiri dalam menggali dan menetapkan hukum tanggung jawab nafkah suami fakir. Sejauh analisa  terhadap  hal  tersebut,  penulis  menduga  bahwa  metode istinbāṭ yang digunakan cenderung mengarah pada metode bayanī dan istiṣlāhī . Dua metode ini tampak  digunakan  secara  bersamaan.  Metode bayanī ,  atau  sering  juga  disebut dengan  metode lughawiyyah adalah  satu  metode  dalam  menggali  hukum  melalui Alquran  dan  hadis,  yaitu  dengan  bertitik  tolak  pada  telaah  atas  kaidah-kaidah kebahasaan. 53 Metode bayanī agaknya menjadi salah satu bentuk penalaran hukum yang  biasa  digunakan  oleh  para  ulama  dalam memahami  ayat  Alquran  dan  hadis. Metode ini bahkan dapat dikatakan menjadi metode setiap ulama dalam menggali hukum-hukum yang terdapat dalam kedua dalil tersebut. Sebab, tidak mungkin para ulama  tidak  menggunakan  kaidah  kebahasaan  yang  ada  dalam  dalil,  misalnya mengetahui  adanya  ketentuan  wajib  melalui  lafaz  perintah  “ amr ”  yang  terdapat dalam dalil tersebut, serta adanya hukum haram dalam lafaz “ nahi ” atau larangan.
Adapun  metode istiṣlāhī adalah  bentuk  penalaran  dalam  menggali  hukum dengan bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan. 54 Metode istiṣlāhī hadir sebagai bagian dari bentuk penalaran model fikih, yaitu penekanannya lebih mencermati sisi- sisi kemasalahatan, berusaha melihat dan menimbang ada tidaknya sisi mudarat dan manfaat  atas  suatu  peristiwa  hukum.  Demikian  juga  penalaran  dalam  ayat-ayat Alquran dan hadis. Para ulama melihat sisi maslahat yang diinginkan oleh pembuat syariat  itu  sendiri,  sehingga  dugaan-dugaan  yang  kuat  tentang  maslahat  tersebut menjadi timbangan dalam kajian istiṣlāhī .
Terkait  metode bayanī yang  digunakan  mazhab  Mālikī,  terlihat  pada  saat menjelaskan maksud  ketentuan  QS.  al-Ṭalāq  ayat  7.  Ayat  ini  berlaku  umum, atau dalam kaidah bahasa bermakna “ ‘ām ”. Maksud lafaz “ ‘ām ” yaitu menyeluruh, atau
52 Ibn Wāriṡ al-Bājī, Kitāb al-Muntaqā ..., Juz 4, hlm. 126. 53 Al  Yasa’  Abubakat, Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam  Ushul Fiqh , (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 18.
54 Al Yasa’ Abubakat, Metode Istislahiah ..., hlm. 18.
kata  yang memuat  seluruh  bagian  lafaz. 55 Ketentuan  QS.  al-Ṭalāq  ayat  7  menurut mazhab  Mālikī  bermakna  “ ‘ām ”,  dengan  maksud  berlaku  umum  untuk  tiap-tiap nafkah seorang muslim, termasuk informasi hukum diangkatnya beban hukum wajib nafkah  bagi  suami  fakir  karena  alasan  kesulitan.  Sebab,  ayat  tersebut  juga  bicara Allah  Swt  memberikan  keluasan  sesudah  kesempitan. 56 Telaah  atas  kaidah kebahasaan itulah memberi petunjuk bahwa mazhab Mālikī menggunakan metode bayanī .
Adapun  penggunaan  metode istiṣlāhī ,  terlihat  pada  saat  menguraikan beberapa  maksud  ayat  Alquran,  yaitu  ketentuan  QS.  al-Baqarah ayat  231,  QS.  al- Nisā’  ayat  19,  dan  ketentuan  QS.  al-Ṭalāq  ayat  6.  Ketiga  ayat  ini  bicara  seputar hubungan  suami  isteri  dilakukan  dengan  cara  yang  baik,  tidak  menyusahkan  dan menyempitkan satu sama lain, serta memperlakukan isteri dengan cara yang patut dan  baik.  Menurut  mazhab  Mālikī,  ketiadaan  nafkah  suami  karena  kefakirannya justru akan mengundang mudarat “ةرورضلا” serta jauh dari kemaslahatan “ةحلصملا” isteri. Oleh sebab itu, isteri diperkenankan untuk menggugat cerai suami demi untuk menghindari  kemudharatan atas  ketiadaan  nafkah  suami.  Barangkali,  pendapat ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang menyebutkan menghilangkan kesulitan dan kemudaratan lebih diutamakan dari mengambil manfaat:
حلاصملاُبلجُىلعُمدقمُدسافملاُأرد ُ
Menghindari  dan  menghilangkan  kerusakan  lebih  didahulukan  dari mengambil manfaat dan kemaslahatan.
Mengikuti  kaidah  ini,  maka  dapat  dipahami  bahwa  isteri  dapat  dan dibolehkan menghilangkan kerusakan, kesusahan hidup dengan suami fakir dengan cara  menggugat  cerai  suaminya,  dan  hal  ini  dipandang  lebih  utama  ketimbang  ia berharap  adanya  manfaat  yang  ada,  misalnya  dengan  tetap  mempertahankan hubungan pernikahan dengan suaminya yang fakir tersebut. Mazhab Mālikī dalam konteks ini cenderung melihat adanya sisi maslahat bagi isteri ketika ia menggugat cerai suami. Oleh sebab itu, mereka membolehkan isteri menggunakan hak khiyār untuk memilih memutuskan akad nikah.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  dapat  diulas  kembali  bahwa  mazhab  Mālikī dalam  menetapkan  hukum  tanggung  jawab  nafkah  suami  fakir  dan  konsekuensi- konsekuensinya  menggunakan  dalil  Alquran  dan  hadis.  Penemuan  hukum  dalam kedua dalil tersebut dilakukan dengan bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode bayanī dan istiṣlāhī .  Metode bayanī digunakan  dalam  kaitan  gugurnya nafkah suami fakir terhadap isterinya. Sementara metode istiṣlāhī digunakan dalam
55 M.  Quraish  Shihab, Kaidah  Tafsir:  Syarat,  Ketentuan,  dan  Aturan  yang  Patut  Anda Ketahui dalam Memahami  Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi  Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran , Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 179.
56 Ḥabīb bin Ṭāhir, al-Fiqh al-Mālikī ..., Juz 4, hlm. 266.
kaitan konsekuensi hukum di mana isteri dibolehkan memilih bercerai dengan suami dengan timbangan kemaslahatannya.

## Analisis  Pandapat  Mazhab  Mālikī  tentang  Nafkah  Suami  Fakir  dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian
Nafkah  merupakan  masalah  hukum  yang  bersifat  pokok,  mendasar  dan pembahasannya  harus  ada  ketika  membicarakan  masalah  pernikahan.  Sebab, kedudukannya dapat menopang tegaknya bangunan rumah tangga agar tetap kokoh dan stabil. Nafkah juga menjadi kewajiban yang mesti dipenuhi oleh suami kepala keluarga  kepada  anggota  keluarganya.  Mengingat  nafkah  adalah  persoalan  yang begitu penting sekali, maka dalam tataran faktualnya tidak jarang ditemukan secara kasat  mata  langsung,  atau  bahkan media cetak  seperti  koran, atau  di televisi  yang memberitakan hubungan pernikahan justru hancur sebab urusan nafkah. Pernikahan yang  idealnya  dibangun  berdasarkan  asas  saling  pengertian,  kasih  sayang,  saling memenuhi  kewajiban,  harus  sirna  di  tengah  jalan.  Hubungan  keluarga  dan  rumah tangga  putus  karena  pemenuhan  nafkah  tidak  berjalan  sesuai  semestinya  seperti tuntunan agama.
Untuk mengatasi agar nafkah tetap diposisikan sebagai perkara yang wajib bagi salah satu pasangan, maka seyogyanya lah pihak yang dibebani hukum wajib nafkah harus memenuhinya sedapat mungkin sesuai dengan kadar kemampuannya, dengan cara-cara yang baik atau dalam istilah yang telah disebutkan terdahulu adalah ma’rūf .  Hukum  Islam  telah  memposisikan  suamilah  yang  bertanggung jawab  atas pemenuhan nafkah. Perkara ini barangkali sudah umum diketahui oleh masyarakat muslim,  bahkan  non-muslim  sekalipun.  Hanya  saja,  pada  tataran  faktualnya, memang  ditemukan  banyak  kondisi  suami  yang  kurang  mampu  memenuhi  hajat nafkah  isteri  secara  baik.  Tidak  adanya  usaha  dan  lapangan  kerja,  bahkan  kondisi tubuh yang tidak lagi sehat turut ikut mempengaruhi tidak optimalnya pemenuhan nafkah  isteri.  Pada  tataran  hukum,  suami  fakir  di  satu  pihak,  memang  tidak dibebaskan  dari  hukum.  Di  lain  pihak, isteri  juga  tidak  terlepas  dari  konsekuensi- konsekuensi  yang  ditimbulkan  dari  keadaan  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  para  ulama mazhab terdahulu telah cukup baik merumuskan beberapa pijakan hukum bagi kedua pasangan agar ketika mengalami masa sulit atau kondisi fakir itu dapat dilalui secara baik pula.
Terdahulu, penulis telah mengulas pendapat mazhab Mālikī tentang nafkah suami  fakir.  Yang  hendak  disoroti  dalam  sub  bahasan  ini  adalah  ada  tidaknya relevansinya dengan konteks kekinian. Lebih khusus, penulis ingin melihat masalah konsekuensi nafkah suami dalam kondisi fakir. Mengikuti pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Mālikī terdahulu di atas, cenderung relevan dengan konteks saat ini. Di mana  nafkah  suami  fakir  yang  tidak  dipenuhi  tidak  harus  menjadi  utang.  Pada faktualnya  dalam  kehidupan  masyarakat dewasa  ini  juga  ditemukan  banyak  kasus suami yang fakir.
Di  Aceh  sendiri  cukup  banyak  ditemukan  kepala  keluarga  (suami)  tidak mempunyai  pekerjaan,  tidak  ada  usaha,  atau  kesehatan  suami  terganggu  sehingga nafkah tidak terpenuhi dengan baik. Di sisi yang lain, tidak ditemukan adanya isteri yang  menuntut  utang  nafkah  dari  suaminya  saat  pernikahan  masing  berlangsung. Bahkan  bilapun  ada  kasus  penuntutan  utang  nafkah,  hal  ini  tidak  terjadi  kecuali ketika pernikahan sudah terputus. Oleh sebab itu, nafkah yang tidak diberikan suami lantaran  kondisi  fakir  itu  tidak  harus  menjadi  utang  suaminya.  Keadaan  ini  tentu relevan dengan pendapat yang ditawarkan oleh mazhab Mālikī terdahulu, di mana nafkah suami yang fakir tidak harus menjadi utang.
Apabila dilihat dari aspek hukum, kondisi fakir suami pada dasarnya bukan sesuatu menjadi pilihan bagi suami. Tidak ada satu pun kepala keluarga atau suami yang ingin berada pada kefakiran, bahkan sebaliknya para suami yang baik justru ingin  menjadi  kaya  secara  ekonomi  suapaya  isteri  dan  anak-anaknya  dapat  hidup baik. Kondisi fakir suami itu datang di samping karena kadar Allah Swt, yang dalam keadaan tertentu memang bisa diubah melalui jalan berusaha, kondisi fakir itu ada kalanya sebab kondisi pemerintahan yang tidak baik, seperti tidak memberi peluang kerja  sebesar-besarnya  bagi  masyarakat.  Dengan  kenyataan  ini,  maka  terasa  tidak patut dan tidak layak apabila si isteri yang notabene masih dalam ikatan pernikahan justru  menggugat  utang  nafkah  suami.  Oleh  sebab  itu,  pendapat  mazhab  Mālikī tersebut  menurut  penulis  relevan  dengan  kondisi  suami  fakir  dalam  kekeluargaan saat ini.

## Penutup
Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:
Pertama , dalil yang digunakan mazhab Mālikī yaitu ketentuan QS. al-Ṭalāq ayat  7.  Ayat  ini  digunakan  sebagai  dalil  gugurnya  nafkah  suami  yang  sedang mengalami kesulitan harta atau fakir. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. al- Baqarah ayat 231, QS. al-Nisā’ ayat 19, QS. al-Ṭalāq ayat 6, dan hadis riwayat Imām Mālik  dalam al-Muwaṭṭa’ dari  Sa’īd  bin  Musayyab.  Dalil  ini  digunakan  sebagai dasar hukum bolehnya isteri memilih bercerai dengan suami fakir.  Metode istinbāṭ yang digunakan mazhab Mālikī bertumpu pada dua metode sekaligus, yaitu metode bayanī dan istiṣlāhī . Metode bayanī digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir  terhadap  isterinya.  Sementara  metode istiṣlāhī digunakan  dalam  kaitan konsekuensi  hukum  di  mana  isteri  dibolehkan  memilih  bercerai  dengan  suami dengan timbangan kemaslahatannya.
Kedua ,  konsekuensi  hukum  suami  tidak  mampu  membiayai  isteri  (fakir) menurut mazhab Mālikī ada tiga. Pertama , nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak  menjadi  utang  saat  ia telah  mampu. Kedua ,  seorang  hakim tidak  dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah
sebab  keadaan  fakir. Ketiga ,  isteri  diberi  peluang  untuk  memilih  bercerai  dengan suaminya yang fakir.

## Daftar Pustaka
Abd  al-Azīz  al-Syīnawī, al-A’immah  al-Arba’ah:  Ḥayātuhum  Mawāqifuhum Arā’ahum , Terj: Abdul Majid, dkk, Cet. 2, Jakarta: Ummul Qura, 2016. Abd al-Ḥāmid Kisyk, Binā’ al-Usrah al-Muslimah: Mausū’ah al-Zawāj al-Islāmī , Terj: Ida Nursida, Cet. 9, Bandung: Mizan Pustaka, 2005. Abdillāh bin ‘Abd al-Barr, Mausū’ah Syurūḥ al-Muwaṭṭa’ , Juz 15, Tp: Dirāsāt al-
Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2005.
Abdurraḥmān al-Jazīrī, al-Fiqh ‘alā al-Mażāhib al-Arba’ah , Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān , Juz 21, Bairut: Mu’assasah al- Risalah, 2006.
Abū Bakr Jabir al-Jazā’irī, Minhāj al-Muslim , Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad
Books, 2018.
Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab , Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
Aḥmad  bin  Juzai  al-Gharnāṭī, al-Qawānīn  al-Fiqhiyyah  fī  Talkhīṣ  Mażhab  al- Mālikiyyah , Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2013.
Al  Yasa’  Abubakat, Metode  Istislahiah:  Pemanfaatan  Ilmu  Pengetahuan  dalam
Ushul Fiqh , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh ,  Jilid  2,  Cet.  6,  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2011.
Ḥabīb  bin  Ṭāhir, al-Fiqh  al-Mālikī  wa  Adillatuh ,  Juz  4,  Bairut:  Mu’assasah  al- Ma’ārif, 2005.
Ibn Qudāmah, Mughnī Syarḥ al-Kabīr , Juz 9, Bairut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1983. Ibn Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid , Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016. Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī , Juz 3, Masir: Dar al- Huda al-Nabawi, 2013.
Ibn Yūnus, al-Jāmi’ li Masā’il al-Mudawwanah , Juz 9, Bairut: Dār al-Fikr, 2013. Imām  Mālik  bin  Anas, al-Mudawwanah  al-Kubrā ,  Riwayat:  Ibn  Qāsim,  Juz  2,
Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994.
M. Quraish Shihab, Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran , Cet. 3, Tangerang: Lentera Hati, 2015. Mālik bin Anas al-Aṣbaḥī, al-Mudawwanah al-Kubrā , Juz 2, Bairut: Dār al-Kutb al- ‘Ilmiyyah, 1994.
Mālik bin Anas al-Aṣbaḥī, al-Muwaṭṭa’ , Juz 2, Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turāṡ al-‘Arabī, 1985.
Muḥammad  ‘Amīm  al-Barkatī, al-Ta’rīfāt  al-Fiqhiyyah  Mu’jam  Yasyraḥ  al-Alfāẓ al-Muṣṭalaḥ  ‘Alaihā  bain  al-Fuqahā’  wa  al-Uṣūliyyīn  wa  Ghairuhum  min ‘Ulamā’ al-Dīn , Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
Muḥammad Abū Zahrah, Mālik: Ḥayātih wa ‘Iṣruh Ārā’uh wa Fiqhuh , Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1946. Muḥammad bin Abd al-Barr al-Qurṭubī, Kitāb al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah al- Mālikī , Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṡah, 1978.
Muḥammad Sukḥāl al-Maḥabbājī, al-Muhażżab al-Fiqh al-Mālikī , Juz 2, Damaskus:
Dar al-Qalam, 2010.
Muṣtafā Sa’īd al-Khin, Abḥāṡ Ḥaula ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh: Tarīkhuh wa Taṭawwuruh , Terj: Misbah, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2014. Syamsuddīn Muḥammad ‘Urfah al-Dasūqī, Ḥāsyiyyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-
Kabīr , Juz 2, Tp: Dār Iḥyā’ al-Kutb al-‘Arabiyyah, t. tp.
Syamsul Rijal Hamid, Buku Pintar Agama Islam , Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017. Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia , Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
Umar  Sulaimān  al-Asyqar, Aḥkām  al-Zawāj  fī  Ḍau’  al-Kitāb  wa  al-Sunnah ,
Jordania: Dar al-Nafa’is, 1997.
Umar Sulaimān al-Asyqar, Aḥkām  al-Zawāj  fī  Ḍau’  al-Kitāb  wa  al-Sunnah , Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
Wahbah al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh , Terj: Abdul Hayyie al-Kattani., dkk, Jilid 10, Cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
Wahbah Zuhaili, Fikih Islam, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 10, Jakarta:
Gema Insani, 2011.
Wizārah  al-Auqāf, Mausū’ah  al-Fiqhiyyah ,  Juz  32,  Kuwait:  Wizārah  al-Auqāf, 1995.