## JURKAMI : Jurnal Pendidikan Ekonomi
VOLUME 2, NO 2, 2017

## DAFTAR ISI
Kapital Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Terpencil Helena Anggraeni, Tjondro Sugianto
STIM  Shanti Bhuana Bengakayang, Indonesia 61-68 Penerapan Metode Pembelajaran Problem Solving Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada  Pokok Bahasan Permintaan dan Penawaran  di Sekolah Menengah Atas Rudi Hartono, Avelius Dominggus Sore STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia 69-82 Pengaruh Infromasi Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Yunita astikawati, Emilia Dewiwati Pelipa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia 83-91 Pengaruh Transaksi Investor Asing Terhadap Transaksi Investor Domestik Di Pasar Modal Indonesia Yunita Astikawati, Dessy Triana Relita STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia 92-102 Peran Credit Union Dalam Bidang Agribisnis Untuk Pembangunan Pertanian Dan Ekonomi Sabinus Beni, Blasius Manggu STIM Shanti Bhuana Bengkayang, Indonesia 103-111
Upaya Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa dengan Metode Pembelajaran Role
Playing Materi Pasar di Kelas VIII Sarce Yuliana Tamelan, Yulia Suriyanti, Valentinus Ola Beding
STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, Indonesia
112-117

## JURKAMI: Jurnal Pendidikan Ekonomi
http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/JPE JURKAMI Volume 2, no 2, 2017

## KAPITAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN TERPENCIL
Helena Anggraeni 1 , Tjondro Sugianto 2
STIM  Shanti Bhuana Bengakayang, Indonesia Email: helena@shantibhuana.ac.id
Abstract: The  geographic  position  of  an area  should  not  be  a  determinant  of the economic development in a region. When a region has a low level orbitation to the central government, it  is  necessary  to  find  alternative  capital  that  is  actually  embedded  in  the  community  and potential  to  be  developed.  Rather,  the  pattern  of  central  development  that  be  applied  in  a remote  area  without  regard  to  local  condition  will  only  lead  to  failure.  In  this  case,  social capital  that  can  roll  out  community  based  development  can  be  a  solution  especially  for people who living in remote area.

## Keywords: social capital, development community
Abstrak: Posisi geografis dari sebuah kawasan seharusnya bukan merupakan faktor penentu berkembang  atau  tidaknya  pembangunan  ekonomi  di  suatu  daerah.  Ketika  sebuah  kawasan memiliki orbit yang rendah terhadap pemerintahan pusat, justru perlu dicari kapital alternatif yang sesungguhnya sudah tertanam di kalangan masyarakat dan potensial dikembangkan. Ju- stru,  pola  pembangunan  dari  pusat  yang  dipaksakan  di  sebuah  daerah  tanpa  memerhatikan kondisi  setempat  hanyalah  akan  membuahkan  kegagalan.  Dalam  hal ini,  kapital  sosial  yang dapat menggulirkan pembangunan berbasis komunitas dapat menjadi solusi khususnya untuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
Kata Kunci: Kapital Sosial, Komunitas Pembangun
Diterima: 15 Oktober 2017; Disetujui: 25 Oktober 2017; Diterbitkan: 1 November 2017

## PENDAHULUAN
Kontinuitas  pola  pemerintahan  ko- lonial hingga zaman Orde Baru telah men- jadi  perhatian  Hans  Antlöv  (2001)  lewat penelitiannya  di  Majalaya,  Jawa  Barat. Agaknya, kontinuitas tersebut masih aktual pada masa kini dalam bentuknya yang ber- beda.  Dalam  era  globalisasi  ini,  kebijakan kapitalisme  dan  pasar  bebas  di  negara- negara industri maju dipenetrasikan ke ne- gara-negara  yang  dikategorikan  oleh  me- reka sebagai negara berkembang, termasuk Indonesia.  Kemudian,  setelah  segala  kebi- jakan  itu  diadopsi  oleh  pemerintah  pusat Indonesia,  diteruskan  lagi  ke  daerah- daerah dari Sabang sampai Merauke. Den- gan  demikian,  terjadilah  kontinuitas  pola pemerintahan dari negara industri maju ke pemerintahan  pusat  negara  berkembang sampai  ke  pemerintah  daerah.  Hal  ini  se- rupa  dengan  yang  digambarkan  oleh Antlöv  mengenai  kehadiran  pemerintahan pusat  di  daerah  dalam  tulisannya, Exem- plary  centre  administrative  periphery . Apabila  kebijakan  yang  dipaksakan  itu ternyata  tidak  cocok  dengan  situasi  dan kondisi  masyarakat  di  daerah,  maka  pola pemerintahan  tersebut  tiada  ubahnya  den- gan  pemerintahan  kolonial.  Dengan  demi- kian, ada dua macam kontinuitas dalam hal ini,  yaitu  kontinuitas  dalam  waktu  mulai masa kolonial hingga pasca reformasi, dan kontinuitas dalam geografis mulai dari ne-
gara  industri  maju  sampai  pemerintahan daerah di negara berkembang.
Sebagaimana  yang  diungkapkan  di atas,  permasalahan  timbul  apabila  kebija- kan  yang  berkontinu  itu  tidak  sesuai  den- gan  masyarakat  setempat.  Masyarakat Manggarai  Timur  merupakan  masyarakat yang  komunal,  agraris,  dan  hidup  dalam kelembagaan  yang  khas.  Data  BPS menunjukkan mayoritas masyarakat Manggarai  Timur  masuk  dalam  kategori miskin.  BPS  (2007)  melaporkan  bahwa jumlah  keluarga  yang  masuk  dalam kategori  sangat  miskin  sebanyak  27.367 KK  (54.61%),  miskin  sebanyak  13.790 KK  (27.52%),  sedang  miskin  sebanyak 8721  KK  (17.40%)  dan  kaya  sebanyak 1601  KK  (3.19%).  Jadi,  berdasarkan kriteria  BPS,  sebagian  besar  masyarakat Manggarai Timur hidup dalam kemiskinan.  Jika  dilihat  secara  fisik, rumah-rumah  mereka  yang  tinggal  di pedesaan kebanyakan berdindingkan papan  atau  bilik  bambu  dengan  lantai tanah  atau  papan  tanpa  keramik.  Atap rumah  mereka  sebagian  besar  terbuat  dari alang-alang kering atau seng.
Di  lain  pihak,  pemerintah  daerah  te- lah  menetapkan  berbagai  rencana  untuk membangun daerahnya. Namun, tentu saja untuk  itu  pemerintah  daerah  perlu  mene- rima uluran bantuan dari pemerintahan pu- sat.  Sadar  ataupun  tak  sadar,  uluran  ban- tuan  pembangunan  itu  tak  lain  berarti
modernisasi  dan  pertumbuhan  ekonomi. Dua  hal  inilah  yang  menjadi  orientasi  pe- merintah  daerah  untuk  membangun  kabu- patennya.  Padahal,  modernisasi  hanyalah sebuah  kata  indah  yang  membalut  proses diferensiasi karya dan spesialisasi, sedang- kan  pertumbuhan  ekonomi  mengandung kapitalisme di dalamnya. Semangat kapita- lisme  dan  individualisme  sangat  dibutuh- kan untuk menyuburkan industrialisasi dan melancarkan  mekanisme  pasar  bebas.  Di sinilah muncul masalah karena masyarakat Manggarai  Timur  sangat  komunal,  jauh dari  semangat  individual  yang  menjiwai kapitalisme.  Hidup  kekerabatan,  ikatan adat istiadat, dan keseharian yang komunal menyulitkan  terjadinya  diferensiasi  karya dan spesialisasi. Hampir segala hal mereka lakukan  bersama-sama  sehingga  kesenjan- gan  besar  baik  dalam  bidang  ekonomi maupun  keahlian  di  antara  mereka  nyaris
tidak ada. Dengan perkataan lain, masalah yang  melatarbelakangi  penelitian  ini  ada- lah  adanya  ketidaksesuaian  antara  pola pembangunan dengan kondisi masyarakat.
Selain  itu,  jika  dilihat  masyarakat yang  miskin  padahal  memiliki  tanah  yang subur  dan  luas,  timbullah  dugaan  bahwa selama  ini  Negara  nyaris  absen  dalam pembangunan di Manggarai Timur. Hal ini terutama dikarenakan Manggarai memiliki orbitasi  yang  rendah  secara  geografis maupun  akses  terhadap  pemerintahan  pu- sat.  Kesuburan  tanah  Manggarai  Timur dapat dilihat dari berkembangnya berbagai tanaman  komoditi  di  sana,  seperti  kopi, cengkeh,  coklat,  vanili,  jambu  mente,  dan sebagainya.  Secara  umum  Kabupaten Manggarai  Timur  mengenal  dua  musim, yaitu  musim  hujan  dan  musim  kemarau. Jumlah  curah  hujan  rata-rata  2440.9  mm setiap tahun.

## Tabel. 1 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Tanah Tahun 2003
No Kecamatan Luas Perkampungan Sawah Tegalan/ Ladang Perkebunan 2X 1X 1 Borong 49.026 169 198 508 4993 33 2 Kota Komba 49.194 72 - 2754 3847 1178 3 Elar 56.759 218 260 117 2628 9 4 Sambi Rampas 40.009 107 72 482 5144 55 5 Lamba Leda 36.043 161 - 292 3255 - 6 Poco Ranaka 20.924 92 356 1389 1943 451 Sumber: BPS Manggarai.

## KAJIAN TEORI
Tujuan
ideal dari sebuah pembangunan  tentunya  adalah  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan menjadi sebuah proses yang
bergulir terus menerus membawa masyarakat  menuju  kebebasan  sejatinya (Sen,  2000).  Akan  tetapi,  ketika  terjadi distorsi dalam pembangunan, maka pembangunan  pun  tidak  dapat  mencapai
sasarannya. Dalam era globalisasi saat ini, distorsi  tersebut  rupanya  turut  mengglobal pula  sehingga  dapat  dijumpai  sampai  di daerah-daerah.
Ketika  distorsi  pembangunan  terus menerus  terjadi,  atau  dengan  perkataan lain,  saat  kesejahteraan  masyarakat  tak mengalami  kemajuan  yang  signifikan, Negara  seolah  sudah  tiada  di  daerah  yang bersangkutan.  Hal  ini  bisa  dilihat  dari kurang mampunya masyarakat mengenyam  pendidikan  dengan  baik, pelayanan kesehatan yang kurang memadai,  infrastruktur  yang  minim,  tidak adanya jaminan ketransparanan pemerintah,  dan  sebagainya.Peran  Negara dirasakan sangat kurang dalam pembangunan.  Oleh  karena  itu,  dalam situasi demikian, dibutuhkan suatu jaringan  masyarakat  yang  dapat  menjadi kapital sosial dan membuahkan pembangunan ekonomi di daerahnya.
Istilah Modal Sosial ini pertama kali ditenarkan  oleh  James  S.  Coleman.
Coleman  (1988)  mengatakan  ada  tiga unsur  penting  dalam  modal  sosial,  yaitu kewajiban  dan  harapan,  aliran  informasi, serta  norma  dan  sanksi.  Kewajiban  yang dijalan  dengan  baik  akan  melahirkan trust sehingga  terbentuklah  jaringan.  Berbeda dengan Coleman (1988) yang memandang jaringan  terjadi  karena  adanya trust ,
Fukuyama  (2000)  melihat  jaringan  terjadi
justru karena adanya norma-norma informal  yang  menghasilkan  kerja  sama antara  dua  atau  lebih  individu.  Dengan perkataan  lain,  ada  kumpulan  norma informal yang membentuk sebuah jaringan antara  dua  orang  atau  lebih  sehingga menghasilkan modal sosial. Ciri khas yang diberikan oleh Fukuyama mengenai jaringan ini adalah bahwa jaringan tersebut ditentukan  oleh  norma-norma  dan  nilai- nilai  bersama  mereka.  Norma-norma  yang mendasarinya  merupakan  norma-norma informal  dan  bukan  sebuah  hubungan otoritas formal. Di dalam jaringan tersebutlah para anggotanya saling berinteraksi  dalam  hukum  resiprositas. Putnam  (1995)  setuju  jaringan  masyarakat semacam ini disebut sebagai modal sosial. Secara  ringkas,  ia  menggambarkan  modal sosial  sebagai  kelompok  sosial  yang memiliki  unsur  jaringan,  norma,  dan trust yang  memampukan  para  anggotanya berpartisipasi  untuk  mengambil  tindakan yang efektif mengejar tujuan bersama.
Unsur  pertama  dalam  perspektif Coleman mencerminkan kondisi resiprokal dari  kewajiban  dan  tanggung  jawab,  yang diperlancar  oleh trust sosial,  sehingga terbangunlah struktur jaringan publik yang terjalin  antar  individu.  Unsur  kedua,  yaitu aliran informasi, mencerminkan pengetahuan dan pengertian yang mengalir di  sepanjang  jalur-jalur  koneksi  antar
pribadi  yang  dibangun  oleh  masyarakat. Sedangkan  unsur  ketiga,  yaitu  norma  dan sanksi,  mencerminkan  sistem  konvensi normatif  yang  berlaku  dalam  masyarakat dan  sanksi  yang  dikenakan  jika  terjadi pelanggaran.  Hal  ini  sangat  membantu dalam  meregulasikan  hubungan  sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian,  jelas  bagi  Coleman  bahwa modal  sosial  bukan  sekedar  perekat  tetapi juga pelumas yang mengikat antar individu sekaligus  memfasilitasi  kerja  sama  untuk mencapai  tujuan  bersama.  Akan  tetapi, sesungguhnya  kewajiban  yang  ada  dalam unsur pertama sebetulnya sudah terakomodir  dalam  unsur  yang  ketiga, yaitu norma dan sanksi. Dengan demikian, trust lahir  bukan  semata  karena  kesetiaan penunaian  kewajiban  melainkan  karena adanya  nilai-nilai  dalam  norma  yang dihayati bersama. Itulah sebabnya Fukuyama  memandang  jaringan  terjadi karena  adanya  penghayatan  nilai-nilai bersama, yang berupa norma-norma informal. Pemilihan Fukuyama atas norma-norma  informal  dan  bukannya formal  ini  bisa  dimengerti  karena  modal sosial seringkali dikaitkan dengan penghematan  biaya  transaksi.  Norma- norma  informal  tentunya  akan  memotong hirarki  dan  birokrasi  yang  acapkali membengkakkan biaya transaksi, setidaknya itulah yang banyak dijumpai di negara-negara berkembang. Dalam norma-
norma  informal,  interaksi  terjadi  dalam toleransi. Toleransi di sini dapat dimengerti  sebagai  tidak  adanya  benturan kepentingan antar anggota. Dengan demikian, terjadilah peneguhan pernyataan Putnam  mengenai  modal  sosial  yang memampukan anggotanya mengambil tindakan  efektif  untuk  mengejar  tujuan bersama.  Tujuan  sekelompok  manusia tidak  akan  sama  jika  tidak  terjadi penyesuaian  atau  toleransi.  Dapat  dilihat toleransi ini bermain di tingkat norma atau nilai-nilai  yang  dianut  bersama.  Toleransi inilah  yang  menentukan  kapan  dua  buah komunitas  menjadi  satu bonding dan kapan menjadi bridging .
Berdasarkan  semua  uraian  di  atas, dapat disimpulkan modal sosial merupakan sebuah potensi dalam komunitas  masyarakat  yang  berbentuk jaringan  sosial.  Jaringan  ini  terjadi  karena adanya norma-norma yang dihayati bersama  sehingga  melahirkan trust satu sama  lain. Trust muncul  karena  norma- norma  yang  ada  mengatur  relasi  sosial yang  terjadi  bersifat  resiprokal.  Adapun jaringan  sosial  yang  terjadi  memiliki  sifat toleransi  yang  mengurangi  norma-norma formal  dan  menciptakan  tujuan  bersama. Dengan  perkataan  lain,  sebuah  jaringan sosial  yang  tidak  memberikan  dampak positif  kepada  anggotanya  tidak  dapat dikatakan sebagai modal sosial

## METODOLOGI PENELITIAN
Adanya ketidaksesuaian antara pola pembangunan dengan kondisi masyarakat menjadi masalah yang melatarbelakangi  penelitian  ini.  Dugaan kesenjangan  ini  muncul  karena  alam Manggarai  Timur  yang  cukup  subur  dan indah tidak memberikan kemakmuran bagi rakyatnya.  Dalam  suasana  senjang  ini sebetulnya  dibutuhkan  kelahiran  sebuah kapital sosial yang tanggap. Seperti apakah kapital  sosial  yang  bisa  menjadi  solusi bagi masyarakat Manggarai Timur?
Seting penelitian berada di Kampung Mondo,  sebuah  kampung  yang  berada  di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara  Timur.  Penelitian  dilakukan melalui  pendekatan  kualitatif  dengan melihat bagaimana masyarakat yang agraris,  komunal,  dan  tradisional  bertemu dengan  kebijakan  pemerintah  daerah  yang mengarah  kepada  kapitalisme  dan  moder- nisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kapitalisme  dan  globalisasi  yang merebak  di  dunia  Barat  hingga  ke Indonesia,  tidak  sesuai  dengan  pandangan masyarakat  tradisional  mengenai  dunia. Jiwa  kompetitif  yang  kuat  mewarnai perekonomian  kapitalis  tak  dimiliki  oleh masyarakat  komunal  yang  umumnya memiliki  kepemilikan  kolektif.  Oleh karena  itu,  tak  mengherankan  jika  mereka
dilibatkan  dalam  pasar  bebas,  mereka hanya  akan  menjadi  korban  sebagai  buruh yang dibayar murah namun mendatangkan keuntungan besar bagi pengusahanya.
Teori-teori pembangunan yang berpihak  kepada  masyarakat  tradisional adalah  teori-teori  yang  sesuai  dengan dunia menurut pandangan mereka. Dengan demikian,  teori  tersebut  perlu  bersifat bottom-up, disesuaikan dengan situasi dan kondisi  masyarakat  di  akar  rumput. Masyarakat  tradisional  dan  agraris,  akan memandang  dunia  mereka  tak  dapat dipisahkan  dari  kebunnya.  Kebun  bagi mereka  bukan  sekedar  sumber  yang  dapat memenuhi  kebutuhan  jasmani  namun  juga kebutuhan  spiritual  mereka.  Kebun  bukan sekedar aset yang menghasilkan komoditas namun warisan leluhur yang perlu dipelihara  sesuai  dengan  cara  leluhur  pula sebagai manifestasi penghayatan nilai-nilai yang  diwariskan  turun-temurun.  Dengan demikian,  mengubah  masyarakat  agraris yang  tradisional  dan  spiritualistis  ini menjadi  masyarakat  industri  menjadi  opsi yang  kurang  tepat  karena  tidak  sesuai dengan  dunia  mereka.  Manusia  agraris tersebut  akan  kalah  bersaing  dalam  dunia industri  sehingga  statusnya  hanyalah menjadi buruh yang memperkaya manusia industri.  Maka,  kesenjangan  ekonomi antara  mereka  yang  kaya  dan  miskin  pun akan  semakin  jauh.  Komunitas  tradisional dan  komunal  yang  agraris  itu  pun
perlahan-lahan  akan  mati  di  dunia  yang tidak dikenalnya lagi. Kapitalisme melepaskan  semua  tali-tali  feodal  yang bersifat  pribadi  dan  menggantikannya dengan  operasi-operasi  pasar  yang  tidak bersifat pribadi (Giddens, 1985).
Nilai  komunal  dalam  masyarakat melahirkan toleransi di tingkat norma yang akhirnya  menciptakan  solidaritas  yang kuat  satu  sama  lain.  Hal  ini  terjadi  karena kekomunalan  mereka  membentuk  sebuah kekerabatan  yang  menimbulkan  sikap altruisme  antara  yang  satu  dengan  lainnya sebagai sesama kerabat (William Hamilton,  1960  dalam  Fukuyama,  2001). Bentuk nyata dari solidaritas yang kuat ini adalah  partisipasi  aktif  setiap  anggota komunitas  dalam  mengejar  kepentingan bersama  (Putnam,  1995).  Tampaklah bahwa kekerabatan tradisional di
Kampung  Mondo  dapat  menjadi  sebuah modal  sosial  yang  membentuk  komunitas pembangun.
Sumber  utama  dari  kapital  sosial  di Mondo  ternyata  adalah  Agama.  Agama kristiani  bercampur  dengan  kehidupan adat-istiadat  yang  masih  terus  diwarisi turun  temurun  telah  menanamkan  nilai- nilai  dan  norma  sosial  yang  berlaku  bagi seluruh  warga  Kampung  Mondo.  Oleh karena  mereka  hidup  bersama  secara komunal  dan  agraris  dengan  kebunnya  di kampung  yang  sama,  hidup  dengan  diikat oleh  nilai-nilai  dan  norma  sosial  yang
sama, ada trust yang cukup tinggi di antara mereka  satu  sama  lain.  Dengan  demikian masyarakat Kampung Mondo dapat menjadi sebuah kapital sosial walau masih bersifat  bonding  karena  keberadaannya yang  eksklusif  sehubungannya  dengan posisinya  yang  terisolir.  Kapital  sosial  di Kampung  Mondo  tampak  jelas  karena warga  Mondo  dalam  kekompakannya dapat menjadi komunitas pembangun yang menggulirkan pembangunan di kampungnya. Pembangunan konkret swadaya  warga  yang  telah  dilakukan selama  penelitian  berlangsung  adalah pembukaan  jalan  dari  kampung  mereka yang  terisolir  ke  jalan  besar  sejauh  4  km dan  penyediaan  sarana  air  bersih  dengan menyambungkan  pipa  dari  mata  air  dan membuat bak-bak penampungan air bersih.

## Diagram 1
Modal Sosial dan Komunitas Pembangun yang melahirkan pembangunan

## PENUTUP
Semarak  kapitalisme  dan  globalisasi perlu  disikapi  dengan  bijaksana  karena belum  tentu  bisa  cocok  untuk  segala kondisi  masyarakat  yang  di  Indonesia. Suatu perubahan sosial yang terjadi secara makro jangan dibiarkan merampas otonomi masyarakat lokal dalam membuat
Agama Norma dan Nilai Modal Sosial Komunit as Pembang un Pembang unan
keputusannya  sendiri  dan  jangan  sampai pula  mereka  terhisap  dalam  masyarakat yang lebih luas. Masalahnya adalah karena masyarakat  kecil  ini  terhisap  untuk menjadi semakin tak berdaya bila terdampar  dalam  dunia  global  yang melampaui  kekuatan  dan  kemampuan mereka.
Sasaran  utama  pembangunan  adalah masyarakat.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan langkah yang cocok untuk dapat mencapai tujuan  pembangunan  tersebut.  Dengan adanya pembangunan yang berbasis masyarakat,  pembangunan  bukan  lagi sesuatu  yang  jauh  dari  pusat,  tetapi  lebih ”mendarat”,  bergerak  langsung  di  tengah- tengah  orang  miskin.  Untuk  itu,  langkah yang  bisa  ditempuh  antara  lain  adalah pelembagaan  pembangunan  yang  berbasis masyarakat.  Langkah  ini  dapat  menjadi suatu  pendekatan  alternatif  dalam  sebuah pembangunan. Melalui pembangunan yang berbasis  masyarakat  ini,  pembangunan dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat,  dan  dilakukan  langsung  di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, harapannya pembangunan dapat menjadi milik rakyat yang dapat dinikmati oleh  rakyat  (public  good).  Dengan  kapital sosial,  masyarakat  dapat  menjadi  aktor pembangunan bagi daerahnya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Antlöv,  Hans.  2001.Elite  Desa  dan  Orde Baru.  Dalam  buku  Kepemimpinan Jawa,  Perintah  Halus  dan  Perintah Otoriter,  Yayasan  Obor  Indonesia,
Jakarta
Coleman,  James  S.  (Edited  by  Partha Dasgupta,  Ismail  Serageldin).  1988. Social  Capital  in  The  Creation  of Human  Capital.”  The  World  Bank,
Washington D.C., USA
Fukuyama,  Francis.  2001.  Social  Capital, Civil  Society  and  Development.. Taylor & Francis, Ltd
Giddens,  Anthony.  1986.  Kapitalisme  dan Teori  Sosial  Modern:  Suatu  Analisis Karya  Tulis  Marx,  Durkheim,  dan Max Weber, Jakarta: UI Press.
Putnam,  Robert  D.1995.  Tuning  In,  Tuning Out:  The  Strange  Disappearance  of Social  Capital  in  America.”Political
Science  and  Politics,  Vol.  28,  No.4, American Political Science Association
Sen,  Amartya.  2000.  Development  as Freedom. Anchor Books, New York