HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3 (2), 145-154. DOI: https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23126.

## PRINSIP NON-INTERFERENCE ASEAN DALAM PERANG DINGIN 1970-1990 Turin Airlangga
Program Pascasarjana Bidang Studi Asia-Pasifik, Universitas Waseda, Tokyo, Jepang. turin.a@fuji.waseda.jp

## A bstract
Since its establishment in 1967 through the Bangkok Declaration, the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) has developed from a group of five countries into a set of robust and cohesive regional mechanism. However, one of the most fundamental criticisms on ASEAN is the principle of non-interference which all member countries firmly uphold; critics argued that the principle is an obstacle for member countries to achieve greater regional integration. Why the principle of non-interference is deeply rooted in the dynamics between ASEAN member countries? This article argues that the institutionalization of non-interference principle was driven by two important factors. First, ASEAN member countries were confronted against the high tension of Cold War where the two Superpowers were involved in struggle to gain influence in the region. Furthermore, the Sino-Soviet split in mid 1950s combined with the preponderance of US presence in the region through its domino theory in Southeast Asia resulted in immensely complex regional constellations among Southeast Asian countries. Second, domestic situations of ASEAN member countries that were communist and non-communist States caused deep distrust between countries that reside on the same region. While non-interference principle has been severely criticized, ASEAN’s unique regionalism has allowed itself to transform into one of the most important global players today.
Keyword : ASEAN; ASEAN Way; cold war; principle of non-interference; regionalism in Southeast Asia.

## Abstrak
Sejak didirikan pada tahun 1967 melalui Deklarasi Bangkok, Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah berkembang dari sekelompok lima negara menjadi seperangkat mekanisme regional yang kuat dan kohesif. Namun, salah satu kritik fundamental terhadap ASEAN adalah prinsip saling tidak menginterfensi ( non-interference ) yang sangat dipegang kuat oleh semua negara anggota; pengkritik berpendapat bahwa prinsip non-interference merupakan hambatan bagi para negara anggota dalam mencapai integrasi regional. Kenapa prinsip non-interference begitu mengakar kuat dalam dinamika antar negara-negara anggota ASEAN? Artikel ini berpendapat bahwa pelembagaan prinsip non-interference didorong oleh dua faktor penting. Pertama, negara anggota ASEAN dihadapkan pada ketegangan dinamika Perang Dingin dimana kedua negara adidaya terlibat dalam perjuangan untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, perpecahan Sino-Soviet pada pertengahan 1950-an ditambah dengan dominannya kehadiran AS melalui teori domino di Asia Tenggara menghasilkan konstelasi regional yang sangat kompleks diantara negara Asia Tenggara. Kedua, situasi domestik antara negara anggota ASEAN yang komunis dan non-komunis menyebabkan ketidakpercayaan yang mendalam diantara negara- negara yang tinggal di kawasan yang sama. Meskipun prinsip non-interference dikritik secara luas, karakter unik regionalisme ASEAN telah memungkinkan ASEAN sebagai suatu institusi untuk menjelma menjadi salah satu pemain penting di dunia global saat ini.
Kata Kunci : ASEAN; ASEAN Way; Perang Dingin; prinsip non-interference; regionalisme di Asia Tenggara.
To cite this article: Airlangga, T. (2020). Prinsip non-interference ASEAN dalam perang dingin 1970-1990. HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3 (2), 145-154. https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23126.
Naskah diterima : 8 Februari 2020, Naskah direvisi : 11 Mei 2020, Naskah disetujui : 30 Juli 2020
Available online at HISTORIA ; Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah Journal homepage : https://ejournal.upi.edu/index.php/historia

## RESEARCH ARTICLE

## Prinsip Non-Interference Asean dalam Perang Dingin 1970-1990

## PENDAHULUAN
Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara ( Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) didirikan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dokumen tersebut memiliki lima paragraf mukadimah dan tujuh paragraf operatif yang memberikan mandat pemerintah negara anggota ASEAN untuk: (1) Mencapai perkembangan ekonomi dan budaya serta pertumbuhan sosial; (2) Memajukan stabilitas dan harmoni regional; (3) Mengedepankan kolaborasi regional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, teknis, dan budaya; (4) Menyediakan bantuan dalam penelitian dan pelatihan di bidang administrasi, teknik, serta pendidikan; (5) Kolaborasi yang lebih efektif dalam sektor pertanian, industri, transportasi, perdagangan, dan peningkatan standar hidup; (6) Memajukan studi mengenai Asia Tenggara; serta (7) Memelihara kemitraan yang baik antara organisasi kawasan dan internasional ( ASEAN Declaration , 1967; Severino, 2008: hlm. 1-2).
Setelah berdiri selama lebih dari lima dekade, ASEAN sebagai sebuah institusi dapat membuktikan bahwa dinamika regional yang terbentuk dalam suatu sistem yang unik dan dibangun dari dalam kawasan Asia Tenggara dapat memajukan kesejahteraan dan perdamaian bagi negara-negara di kawasan. Lebih lanjut, negara anggota ASEAN telah berhasil men-transformasikan ASEAN sebagai sebuah institusi yang bermula dari sebatas forum diskusi antara lima Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand pada tahun 1967 menjadi sebuah organisasi yang kompleks serta berhasil menerapkan integrasi ekonomi yang kokoh; ASEAN juga berhasil menjelma sebagai sebuah institusi paling penting di dunia internasional (Yukawa, 2018). Kesuksesan ASEAN (UNCTAD, 2017; ASEAN, 2017; Shimizu, 2010) dalam menerapkan dinamika kawasan yang positif dan membawa kemakmuran pada negara anggota serta masyarakat yang ada didalamnya tidak serta merta dicapai dengan mudah. Integrasi di kawasan dicapai melalui dinamika yang cukup panjang dan terjal. ASEAN sebagai suatu institusi regional mendapatkan banyak pujian serta kritik. Salah satu kritik terhadap ASEAN menyesalkan bahwa institusi tersebut tidak memiliki kemajuan yang konkrit karena kuatnya prinsip non-interference yang mendahulukan kedaulatan nasional negara anggota; prinsip ini mengakibatkan ketidakmampuan ASEAN untuk mencapai kemajuan yang berarti. Lebih lanjut, tidak adanya konsensus kebijakan luar negeri dan perbedaan besar dalam persepsi keamanan negara membuat ASEAN tidak mampu mencapai integrasi regional yang lebih dalam
(Baviera, 2017). Kenapa prinsip non-interference begitu mengakar kuat dalam dinamika antar negara-negara anggota ASEAN?
Artikel ini berargumen bahwa kuatnya prinsip non- interference terhadap urusan domestik negara ASEAN didorong oleh dua faktor penting. Pertama , negara anggota ASEAN dihadapkan oleh tingginya dinamika Perang Dingin dimana Blok Barat dan Blok Timur saling berebut pengaruh di kawasan Asia Tenggara terutama pada akhir tahun 1950-an hingga 1970-an. Dua elemen penting dalam Perang Dingin yang kemudian memberikan dampak serius bagi kawasan Asia Tenggara adalah terjadinya Sino-Soviet Split (perpecahan aliansi antara RRT dan Uni Soviet) yang kemudian mendorong Tiongkok untuk lebih agresif dalam kebijakan luar negerinya dalam mencari aliansi diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara berkat kedekatan geografisnya dengan RRT. Lebih lanjut, kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilandasi oleh Domino Theory menyebabkan terjadinya dinamika yang amat kompleks antara negara- negara di Asia Tenggara yang berhaluan Komunis dan Non-komunis. Masing-masing negara di kawasan menaruh curiga satu sama lain sehingga konstelasi politik domestik dan internasional antar negara di kawasan Asia Tenggara memiliki karakter yang penuh kecurigaan dan sangat anti dengan campur tangan negara lain.
Kedua , situasi domestik dan haluan pemerintah negara-negara anggota ASEAN yang sangat kontras antara satu dan lainnya membuat masing-masing negara enggan menerima kritik atau turut campur negara lain dalam situasi domestiknya. Contohnya, Vietnam yang berhalauan Komunis menolak Singapura atau Filipina turut serta dalam persoalan dalam negeri di Vietnam, begitu pula sebaliknya. Dengan struktur multilateral yang unik, ASEAN memungkinkan lembaga dan negara anggota di dalamnya untuk membangun institusi keamanan regional yang menjamin keselamatan kawasan ditengah tingginya situasi Perang Dingin baik di kawasan Asia Tenggara maupun di tatanan global. Lembaga- lembaga kawasan yang berhasil menghindarkan gejolak konflik selama Perang Dingin tersebut adalah ASEAN Zone of Peace, Freedom and Neutrality yang didirikan pada tahun 1971; Treaty of Amity and Cooperation (TAC) yang didirikan pada tahun 1976; dan Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone Treaty (SEANWFZ) yang didirikan pada 1995 (Baviera, 2017).
Prinsip non-interference ini kemudian berkembang menjadi ASEAN Way sebagai pedoman konstelasi hubungan antar negara anggota dan hubungan eksternal; ASEAN Way menyerukan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, menghindari tindakan tegas dan drastis
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3 (2), 145-154. DOI: https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23126.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
dalam menangani masalah (Corthay, 2016). Terminologi ‘ ASEAN Way ’ pertama kali muncul pada tahun 1974 dan 1989; penggunaan terminologi ini kemudian berkembang ke ranah media pemberitaan setelah beberapa menteri luar negeri ASEAN mulai menggunakan istilah ini pada tahun 1994 (Yukawa, 2018).
Perlu diingat bahwa beberapa elemen penting yang membentuk dinamika politik dan sosial di kawasan Asia Tenggara adalah faktor-faktor penting seperti dekolonialisasi, kebangkitan pergerakan kemerdekaan/ nasionalisme, serta upaya keras negara terjajah untuk merdeka serta membentuk rezim pemerintahan yang kokoh; elemen-elemen tersebut kemudian menjadi semakin kompleks disaat terjadinya Perang Dingin dimana karakteristik utama dari periode ini adalah munculnya prospek untuk perkembangan regional, faktor politik domestik, dan hubungan internasional yang lebih luas. Perang Dingin juga memecah belah wilayah dan mempengaruhi pengambilan keputusan baik di tingkat domestik maupun internasional (Acharya, 2012).
Ketika Deklarasi ASEAN ditandatangani pada tahun 1967, diantara tujuh butir tujuan lembaga tersebut, rujukan pada keamanan serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara disebutkan hanya satu kali sedangkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan lainnya mendapatkan penekanan yang lebih dalam (Severino, 2008). Perlu diingat bahwa pada pertengahan tahun 1960-an, dinamika Perang Dingin yang telah terjadi sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua menghadirkan situasi tegang dimana-mana. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara dihadapkan pada pembangunan pasca pergerakan kemerdekaan dan revolusi yang merupakan dinamika transisi kekuasaan dari kekuatan kolonial; negara-negara di kawasan lalu dihadapkan dengan beban untuk mencapai pembangunan bangsa serta kawasan (Baviera, 2017). Sekalipun aspek keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara tidak terlalu ditekankan dalam dokumen pendirian ASEAN, bukan berarti ASEAN mengabaikan pentingnya keamanan; sebaliknya, sangat jelas bahwa tujuan utama ASEAN adalah mencapai stabilitas dan perdamaian regional melalui cara-cara damai (Severino, 2008). Prinsip non-interference adalah suatu dinamika dimana masing-masing negara ASEAN tidak mencampuri urusan domestik negara anggota lainnya, terutama dalam aspek keamanan nasional serta urusan- urusan lain yang menyangkut kepentingan nasional salah satu negara ASEAN. Prinsip ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam tubuh ASEAN untuk mencapai stabilitas serta keamanan di Asia Tenggara
antar negara anggota ASEAN yaitu saling menghormati kedaulatan negara. Prinsip ini merupakan elemen penting dalam batang tubuh ASEAN (Jones, 2010). Prinsip non-interference ditetapkan di berbagai dokumen dan perjanjian dasar pembentukan ASEAN sebagai lembaga regional yang mengikat secara hukum. Prinsip tersebut ditegaskan pertama dalam Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 (bahwa negara-negara ASEAN berusaha untuk menjamin keamanan dan stabilitas dari gangguan eksternal dalam bentuk apapun); kedua , dalam Pasal 2 Treaty of Amity and Cooperation pada tahun 1976 (bahwa negara anggota ASEAN akan mematuhi prinsip dasar non-interference dalam urusan dalam negeri negara lain); dan ketiga , dalam Pasal 2 Piagam ASEAN pada tahun 2007 yang mengamanatkan bahwa negara anggota ASEAN akan mengatur hubungan sesuai dengan prinsip non-interference dalam urusan domestik negara anggota lainnya (Corthay, 2016). Deklarasi Bangkok tidak menetapkan struktur institusi resmi atau pedoman perilaku khusus untuk negara-negara anggota dalam hubungan antar negara; pada awalnya struktur ASEAN hanya terdiri dari Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri, Komite Tetap, sekretariat nasional di masing- masing Negara anggota, dan beberapa komite sementara. Berangkat dari struktur tersebut, kelembagaan ASEAN telah berkembang menjadi sebelas komite permanen yang bekerja dibidang kerjasama yang luas seperti transportasi sipil dan udara, keuangan, budaya, dan bentuk kerjasama regional lainnya (Feraru, 2015).
Dinamika politik dan keamanan yang terjadi pada Perang Dingin merupakan momentum penting dalam pembentukan struktur politik dan hubungan intra- kawasan di Asia Tenggara. Mengapa Perang Dingin meninggalkan dampak luar biasa bagi kawasan Asia Tenggara? Para ahli Hubungan Internasional berpendapat bahwa penyebaran paham Komunisme di kawasan Asia Tenggara menyebabkan terbentuknya karakter khusus yang kemudian memberikan karakteristik tersendiri bagi hubungan antar negara di kawasan. Pada awal tahun 1920-an, komunisme telah berhasil tertanam kuat diantara masyarakat Asia Tenggara; ideologi komunisme berkembang pesat melalui gerakan anti-kolonialisme dan anti-imperialis di negara-negara bekas kolonial seperti Malaya, Filipina, Burma, Indocina, dan Indonesia (Lau, 2012). Pakar ilmu Hubungan Internasional Tim Huxley berpendapat bahwa sejak ASEAN didirikan, ada tiga aspek penting yang menggarisbawahi konstelasi politik di kawasan Asia Tenggara: (1) analisa yang menitikberatkan pada perspektif pro-Barat yang di kawasan; (2) fokus dominasi masalah pada aspek keamanan regional; dan (3) semakin berkurangnya

## Prinsip Non-Interference Asean dalam Perang Dingin 1970-1990
fungsi mekanisme regional ASEAN secara keseluruhan (Huxley, 1996). Dominasi studi kawasan Asia Tenggara yang berpusat pada perspektif pro-Barat dikarenakan selama periode 1940-an hingga 1980-an, kawasan Asia Tenggara merupakan elemen yang sangat penting dari bagian dinamika Perang Dunia Pertama dan Kedua (Huxley, 1996).
Peninggalan kolonialisasi yang begitu panjang kemudian berdampak pada kuatnya corak hubungan antar negara di kawasan Asia Tenggara. Sebelum berakhirnya Perang Pasifik yang membawa gelombang pergerakan dekolonisasi dan kemerdekaan diantara negara-negara Dunia Ketiga, pemimpin pergerakan nasionalis di negara-negara bekas jajahan telah mulai menyuarakan hak-hak mereka yang meliputi kebebasan, keadilan sosial, keadilan sosial, dan masa depan yang lebih baik; gerakan kuat nasionalisme tertanam dalam gerakan sosialis diantara negara-negara Dunia Ketiga tersebut kemudian menjadikan ideologi nasionalisme tertanam sangat kuat pada negara-negara Dunia Ketiga termasuk di Asia Tenggara (Chua, 2001). Setelah terbentuknya rejim domestik yang stabil, negara-negara di Asia Tenggara kemudian menyalurkan kekuatan pergerakan nasionalisme kemerdekaan dalam aspek pembangunan bangsa ( nation-building ) yang kuat di dua bidang penting: politik dan ekonomi (Chua, 2001). Namun demikian, sikap nasionalisme yang telah tertanam kuat dalam struktur politik domestik negara- negara anggota ASEAN ini memberikan dampak pada dinamika pembentukan ASEAN serta konstelasi politik di kawasan pada tahun-tahun setelah meredanya konflik perang dingin.

## METODE
Artikel ini menggunakan kerangka analisa metodologi sejarah ( historical method ). Menurut salah satu pakar sejarah terkemuka Louis Gottschalk, analisa historis adalah suatu proses observasi dan penganalisaan secara kritis catatan sejarah serta peninggalan masa lalu (Gottschalk, 1951). Secara historis, kerangka analisa metodologi sejarah pertama kali dikemukakan secara sistematis oleh seorang sejarawan bernama Jean Bodin pada Abad ke 16 melalui risalahnya yang terkenal berjudul ‘Metode Mudah dalam memahami Sejarah’ (Wright, 2015). Secara umum, risalah yang ditulis oleh Jean Bodin ditujukan untuk membangun historiografi melalui analisa sumber, baik primer maupun sekunder, antara satu dengan yang lainnya sehingga keabsahan sumber yang ada dapat memberikan informasi sejarah yang akurat (Wright, 2015).
Tahapan-tahapan metodologi dalam artikel ini terbagi dalam tiga aspek. Pertama , dalam tahapan heuristik, penulis menganalisa fokus utama dari artikel ini serta mencari lokasi dari sumber-sumber yang relevan. Kedua , penulis melakukan kritik sumber dimana penulis menganalisa keaslian serta kredibilitas sumber primer maupun sekunder. Ketiga , dalam tahapan interpretasi, penulis menganalisa data-data yang telah didapat dari sumber primer maupun sekunder untuk kemudian diolah menjadi argumen (Smelser, Baltes, 2001). Dalam membangun artikel ini, penulis pertama- tama menentukan fokus kajian sejarah yang akan dianalisa lebih dalam, yaitu sejarah terbentuknya elemen non-interference dalam batang tubuh ASEAN. Setelah menentukan fokus kajian yang akan dituangkan dalam bentuk artikel jurnal, penulis kemudian menganalisa sumber-sumber primer sejarah yang berkaitan langsung dengan pembentukan ASEAN serta dinamika kawasan Asia Tenggara. Sumber primer tersebut adalah Deklarasi ASEAN yang ditandatangani oleh lima menteri Luar Negeri negara penggagas ASEAN di tahun 1967, serta dokumen-dokumen primer lain yang diliris oleh Sekretariat ASEAN dan/atau badan ASEAN lainnya. Kemudian, penulis menggunakan dokumen sekunder sebagai pendukung dokumen primer. Dokumen sekunder yang digunakan penulis adalah jurnal serta buku akademik tentang ASEAN serta sejarah terbentuknya regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Pengumpulan sumber primer serta sekunder mengenai pembentukan ASEAN kemudian disusul dengan analisa sumber-sumber tersebut untuk menopang analisa serta hipotesa artikel mengenai sejarah kuatnya prinsip non- interference dalam dinamika politik antar negara anggota ASEAN. Setelah melalui tahapan-tahapan yang penulis kemukakan di atas, tahapan terakhir dari metodologi sejarah dari data-data serta analisa sumber adalah tahap Historiografi atau disebut sebagai penulisan sejarah, ‘the writing of history’ (Gottschalk, 1951).

## PEMBAHASAN
Dinamika Kawasan Asia Tenggara saat Perang Dingin Selama ini, penelitian mengenai studi Perang Dingin sebagian besar difokuskan pada tatanan dunia bipolar dan persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua superpower pada saat itu; dengan demikian, negara-negara yang terletak jauh di batas luar ( periphery ) seperti di Asia Tenggara, hanya dianggap sebagai ‘korban’ di tengah meningkatnya ketegangan persaingan Perang Dingin. Apabila ada penelitian yang dilakukan
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3 (2), 145-154. DOI: https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23126.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
di kawasan Asia Tenggara secara menyeluruh, sebagian besar studi tersebut hanya dilakukan dengan fokus pada Vietnam dan sub-kawasan Indochina (Lau, 2012). Setelah berakhirnya Perang Dunia II yang kemudian disusul dengan gelombang kemerdekaan negara-negara dunia ketiga, termasuk bagi negara-negara di Asia Tenggara, dinamika Perang Dingin menyebabkan terpecahnya dunia kedalam dua kubu yang saling berambisi untuk saling menumbangkan: negara-negara Indochina di utara yang lebih condong terhadap komunisme, dan negara-negara yang kemudian menjadi anggota pendiri ASEAN di bagian selatan Asia Tenggara (Roberts, 2012). Konstelasi politik yang terbentuk dari dinamika tersebut kemudian mendorong terciptanya pola saling tidak percaya antar negara di kawasan, bahkan setelah didirikannya ASEAN beserta norma-norma hubungan intra- kawasan.
Dinamika kawasan Asia Tenggara pasca berakhirnya Perang Dunia kedua sampai didirikannya ASEAN sebagai sebuah institusi pada pertengahan tahun 1960-an sangat mengkhawatirkan. Di tengah kompetisi Perang Dingin, Singapura dan Malaysia memutuskan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Five Powers bersama dengan Inggris, Selandia Baru, dan Australia; Filipina telah memiliki aliansi resmi dengan AS; Thailand menerima komitmen pertahanan dari AS, sementara Indonesia memilih untuk tetap kukuh sebagai negara Non-Blok (Severino, 2008). Lebih lanjut, konflik bersenjata dan pembentukan regionalisme di Asia Tenggara yang terjadi dipengaruhi terutama oleh beberapa aspek penting dari Perang Dingin di kawasan Asia, yaitu kemenangan kubu Komunis di Tiongkok pada tahun 1949 serta diikuti oleh pecahnya Perang Korea pada tahun 1950. Kedua peristiwa tersebut mempengaruhi secara signifikan di situasi di kawasan Asia Tenggara (Lau, 2012). Diantara para ahli politik internasional yang menganut paham Realisme berargumen bahwa Hubungan Internasional di kawasan sebagian besar dibentuk melalui pergeseran keseimbangan kekuasaan antara dua kekuatan besar yang bersaing ( competing global powers ); seorang pakar Hubungan Internasional Michael Leifer berpendapat bahwa pembentukan ASEAN didorong oleh dinamika persaingan kekuasaan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang sangat ketat, sebuah perspektif yang kemudian didorong oleh argumen mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang percaya bahwa stabilitas dan perkembangan ekonomi ASEAN dilandasi oleh balance of power serta kehadiran kekuatan militer AS di kawasan Asia Tenggara (Acharya, 2012). Namun demikian, dibalik persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat yang ketat muncul
pula persaingan antara Tiongkok dan Uni Soviet yang didorong oleh perpecahan aliansi Sino-Soviet pada pertengahan tahun 1950-an. Apabila ditelusuri lebih dalam, perpecahan aliansi antara dua negara Komunis besar tersebut terdengar cukup aneh, karena aliansi Sosialis yang ada didalam naungan Uni Soviet dapat dikatakan sangat solid. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Perpecahan politik antara Moskow dan Beijing kemudian berdampak serius pada dinamika politik dan keamanan dunia, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Perpecahan aliansi tersebut kemudian mendorong agresifitas kebijakan luar negeri Tiongkok terutama dalam kaitannya dengan geopolitik di Asia Tenggara sebagai daerah terdekat dari teritorial Tiongkok sendiri.

## Retaknya Aliansi Tiongkok dan Uni Soviet
Konstelasi politik di Asia Tenggara berubah secara dramatis setelah kemenangan Komunis di Tiongkok pada tahun 1949; Posisi strategis Asia Tenggara dalam politik global, sumber daya alam yang melimpah, etnis minoritas Tionghoa yang signifikan dan tersebar di seluruh wilayah, dan jaraknya yang dekat ke Tiongkok telah mendorong keinginan negara-negara besar, terutama Tiongkok, untuk mendominasi kawasan Asia Tenggara (Huxley, 1996). Dinamika tersebut kemudian semakin memburuk saat aliansi antara Uni Soviet dan Tiongkok retak.
Gesekan perpecahan diantara dua negara sosialis terbesar, Uni Soviet dan Tiongkok, mulai muncul setelah meninggalnya pemimpin Soviet Josef Stalin. Sumber gesekan tersebut kemudian meningkat ketika pengganti Stalin, Nikita Khrushchev, menyampaikan pidato di Kongres ke-20 Partai Komunis Uni Soviet pada tahun 1956 yang mengecam warisan Stalin yang kemudian secara efektif memulai proses de-Stalinisasi di Uni Soviet; aspek ini lalu berdampak pada hubungan Soviet dan Tiongkok yang berujung pada retaknya aliansi antara Moskow dan Beijing (Khoo, 2011).
Menurut Tiongkok, proses de-Stalinisasi di Uni Soviet yang mendorong terjadinya keretakan aliansi Tingkok dan Soviet pada 1950-an juga mengakibatkan goyahnya gerakan-gerakan Komunis Internasional, mulai dari Polandia dan Hungaria. Partai Komunis Tiongkok menyalahkan Uni Soviet atas kesalahan mereka dalam Komunisme Internasional diantaranya: (1) chauvinisme Soviet pada kekuatan besar yang dimulai pada tahun 1948 yang mengakibatkan ketegangan di seluruh Eropa; (2) Upaya Nikita Khrushchev dalam de-Stalinisasi telah menciptakan kebingungan diantara negara-negara komunis lainnya; dan (3) kepemimpinan

## Prinsip Non-Interference Asean dalam Perang Dingin 1970-1990
Uni Soviet gagal untuk memahami secara menyeluruh sifat genting di Hongaria dan Polandia (Luthi, 2008).
Keretakan aliansi Soviet dan Tiongkok memasuki babak baru yang jauh lebih buruk ketika pemimpin Tiongkok Mao Tse-tung berencana untuk mengangkat Tiongkok sebagai negara komunis yang maju. Hal ini kemudian menghasilkan kebijakan yang lebih agresif dihampir semua aspek; kepemimpinan di Tiongkok juga mulai memobilisasi penduduk secara total untuk mendukung kebijakan tersebut. Perpaduan kebijakan- kebijakan tersebut secara signifikan menantang Uni Soviet untuk posisi kepemimpinan diantara negara- negara Sosialis lainnya (Luthi, 2008).
Retaknya aliansi antara Uni Soviet dan Tiongkok kemudian menjalar kepada pihak ketiga, Vietnam, yang memiliki kedekatan geografis dengan Tiongkok. Dinamika ini kemudian diperburuk dengan fakta bahwa daerah Utara Vietnam dikuasai Komunis dan perang saudara di Vietnam menarik perhatian Amerika Serikat sebagai stakeholder penting di kawasan Asia Tenggara. Kembali pada permasalahan Tiongkok, Uni Soviet, dan Vietnam, konstelasi politik dan keamanan diantara ketiga kubu tersebut dilandasi oleh penyebaran Komunisme di kawasan. Manuver partai-partai komunis regional di Asia Tenggara sebagian besar dipicu oleh kekuatan komunis lokal yang mencari bantuan dari komunis internasional untuk tujuan ideologis dan politis mereka sendiri (Hack, Wade, 2009).
Retaknya aliansi Soviet-Tiongkok berkembang menjadi keunggulan pengaruh di bidang politik yang dimiliki Moskow melawan Beijing dalam hubungannya dengan Vietnam. Dalam perang melawan pasukan Amerika, pemimpin gerilya Vietnam ingin mengimplementasikan strategi yang lebih agresif yang membutuhkan persenjataan militer yang berat dan lebih maju; kemauan ini bertentangan dengan doktrin militer Tiongkok yang menitikberatkan pada penggunaan senjata ringan. Celah kekosongan tersebut dengan senang hati dipenuhi oleh Uni Soviet: Bantuan militer, diplomatik, dan ekonomi Soviet untuk Komunis Vietnam terus tumbuh dari April 1965 hingga pertengahan 1968 (Khoo, 2011). Kedekatan hubungan Soviet-Vietnam dalam berbagai bidang seperti politik dan militer menyebabkan kecemasan luar biasa di antara para pemimpin Tiongkok pada saat itu. Selama periode antara tahun 1964 sampai 1968, Tiongkok mulai memandang Uni Soviet sebagai ancaman utama meskipun para pemimpin Tiongkok percaya bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha untuk mendominasi politik global (Khoo, 2011). Keretakan aliansi Soviet-Tiongkok berdampak signifikan kepada konstelasi politik di Asia Tenggara
karena, di satu sisi, agresifitas kebijakan Luar Negeri Tiongkok membuat negara-negara lainnya di Asia Tenggara menjadi ketakutan atas kemungkinan ekspansi Komunisme di wilayah mereka. Di sisi lain, seperti yang akan kita bahas sebentar lagi, agresivitas Tiongkok kemudian menarik Amerika Serikat kedalam percaturan politik dan keamanan di kawasan yang dimulai dari usaha AS untuk menyelamatkan Vietnam Selatan dari pengaruh komunisme hingga pelaksanaan teori Domino dalam kebijakan luar negeri AS.
Pecahnya aliansi Uni Soviet-Tiongkok kemudian berujung pada invasi Tiongkok ke Vietnam pada tahun 1979. Menurut Sejarawan John L. Gaddis, dinamika politik yang berujung pada peperangan antara Tiongkok dan Vietnam mulai muncul pada tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada tahun 1965, persepsi ancaman Tiongkok sebagian besar datang dari hadirnya pasukan Amerika Serikat di kawasan Asia, namun persepsi tersebut tiba- tiba bergeser secara drastis kepada Uni Soviet dan Vietnam yang mendorong agresivitas kebijakan luar negeri Tiongkok dan perang dengan Vietnam (Khoo, 2011).
Domino Theory dan Keterlibatan Amerika Serikat di Asia Tenggara Keterlibatan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara sebenarnya dapat ditelusuri jauh sebelum negara Paman Sam terlibat di Perang Vietnam. Dinamika politik Asia Tenggara mulai memanas ketika Presiden AS Dwight Eisenhower menegaskan bahwa setelah kemenangan pasukan Viet Minh pada tahun 1954 di Dien Bien Phu maka kekalahan kaum nasionalis di Indochina akan mengakibatkan jatuhnya seluruh Asia Tenggara ke tangan Komunisme seperti efek domino. Setelah 1954, wacana kebijakan luar negeri AS mulai berfokus ke kawasan Asia Tenggara selama lebih dari dua dekade ke depan; pendekatan AS terhadap kawasan juga telah mempengaruhi dinamika politik di antara rezim- rezim anti-komunis di Asia Tenggara (Huxley, 1996). Pada tahun 1955, didorong oleh kepentingan di kawasan yang ditandai dengan usaha untuk menghambat derasnya laju penyebaran paham Komunisme di kawasan serta rawannya negara-negara di kawasan untuk jatuh ketangan Komunisme, Amerika Serikat mendirikan SEATO yang beranggotakan Filipina, Thailand, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru (Chua, 2001). Dari sinilah kemudian lahir the Domino Theory yang merupakan salah satu acuan kebijakan luar negeri yang sangat penting untuk diamati pada era Perang Dingin, karena dengan teori domino inilah Amerika
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3 (2), 145-154. DOI: https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23126.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
Serikat lalu mengarahkan kebijakan luar negerinya untuk menghadang penyebaran paham Komunisme. Sebagai hasil dari kebijakan Presiden Eisenhower untuk mendirikan SEATO pada tahun 1954-55, Presiden Kennedy mewarisi kebijakan khusus yang disebut the Plan 5 yang bertujuan untuk mempertahankan semua bagian Asia Tenggara dan terutama terkait dengan merangseknya pasukan komunis dari Utara ke Selatan dengan dukungan penuh dari negara komunis lainnya (Rostow, 1996).
Elemen utama dari teori Domino yang merupakan salah satu kebijkan luar negeri AS yang paling disorot selama Perang Dingin, adalah argumen yang berpendapat bahwa ketergantungan dan keterkaitan yang sangat kuat dalam konstelasi politik global, apa yang terjadi di satu negara dapat memberikan dampak serupa di negara lainnya di kawasan (Slater, 1993). Perang saudara di Vietnam antara pihak Komunis di Utara dan Nasionalis di Selatan kemudian menarik keterlibatan Amerika Serikat dan dua kekuatan lainnya seperti yang sudah dijabarkan di atas, yaitu Uni Soviet dan Tiongkok. Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, ada sebuah institusi kawasan yang berdiri pada tahun 1961 dengan tujuan untuk membendung menyebarnya kegentingan situasi Perang Dingin di Asia Tenggara untuk menyebar ke negara lainnya di kawasan. Institusi tersebut adalah Association of Southeast Asia (Asosiasi Asia Tenggara atau disingkat ASA) yang berdiri pada tahun 1961 sampai 1967 dan beranggotakan Federasi Malaya, Thailand, dan Filipina (Pollard, 1970). Namun demikian, keberadaan ASA hampir tidak digubris oleh kekuatan global yang memiliki kepentingan strategis dan politik di Asia Tenggara: dari perspektif Tiongkok, sulit untuk benar-benar membedakan antara ASA dan SEATO, dan sayangnya, potensi kekuatan politik dan ekonomi ASA untuk memperkuat pijakan Amerika di wilayah Asia Tenggara dalam membendung Komunisme diremehkan oleh pemerintah AS (Pollard, 1970). Secara umum, keterlibatan AS melalui domino theory -nya di kawasan Asia Tenggara dapat dimaklumi mengingat pentingnya kawasan Asia Tenggara tersebut dalam gambaran umum konstelasi politik dan keamanan Perang Dingin. Pentingnya elemen geopolitik Asia Tenggara menjadi lebih jelas ketika mempertimbangkan lokasi negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Singapura yang terletak di bagian selatan wilayah yang memiliki lajur perairan yang penting dan ‘check points’ strategis keamanan maritim antara Pasifik dan Samudra Hindia (Lau, 2012).
Tidak dapat disangkal bahwa domino theory yang diterapkan oleh Amerika Serikat di Asia Tenggara
merupakan titik penting pembentukan dinamika regionalisme di Kawasan. Sebelum institusi ASEAN terbentuk, negara-negara di kawasan seolah-olah terbagi oleh ‘jurang’ yang memisahkan antara negara-negara Asia Tenggara yang menganut paham demokrasi- nasionalis dan negara-negara yang menganut paham komunisme. Setelah berakhirnya Perang Dingin, per- debatan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat pun mulai muncul, terutama mengenai domino theory yang diterapkan oleh negeri Paman Sam selama Perang Dingin. Salah satu perdebatan yang menarik adalah bahwa meskipun domino theory jadi salah satu kebijakan luar negeri AS yang paling penting selama Perang Dingin, kebijakan ini sebetulnya secara general tidak relevan untuk diterapkan di Asia Tenggara. Para pembuat kebijakan di AS terlalu banyak menekankan pada unsur eksternal dari kekuatan komunis di negara- negara lain di kawasan itu; domino theory juga terlalu membesar-besarkan kepentingan AS di Asia Tenggara dan seandainya Vietnam Selatan jatuh ke komunisme, akan berdampak kecil atau tidak sama sekali terhadap kepentingan Keamanan AS di Asia Tenggara dan sekitarnya (Slater, 1993). Situasi kawasan Asia Tenggara yang sedemikian rupa kemudian dipersulit dengan elemen domestik masing-masing negara yang ada di kawasan terkait pembentukan ASEAN sebagai sebuah institusi.

## Dinamika Regional dan Situasi Domestik Pembentukan ASEAN
Setelah mengkaji beberapa aspek terkait dinamika regional seperti yang telah dijabarkan diatas, mengapa kerja sama regional sangat dibutuhkan di Asia Tenggara? Thanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand yang menandatangani Deklarasi ASEAN, berpendapat bahwa salah satu elemen paling penting bagi pendirian ASEAN adalah fakta bahwa keruntuhan kolonialisme di Asia Tenggara telah menciptakan apa yang disebut sebagai kekosongan kekuasaan atau vacuum of power ; situasi ini kemudian berpotensi untuk masuknya kekuatan asing untuk menguasai kawasan (Severino, 2008:). Berdirinya ASEAN tidak lepas dari aspek-aspek eksternal dan juga internal masing-masing negara anggotanya. Meskipun lima negara anggota pendiri ASEAN telah memiliki formulasi kebijakan dalam dan luar negeri mereka sendiri, kelima negara tersebut telah mencapai pemahaman bersama: komunisme dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas internal dan regional dan masalah-masalah terkait pembangunan ekonomi dan sosial-politik merupakan hal utama yang menjadi landasan perlunya institusi kawasan seperti ASEAN

## Prinsip Non-Interference Asean dalam Perang Dingin 1970-1990
untuk didirikan (Corthay, 2016). Pembentukan ASEAN pada awalnya ditolak oleh Vietnam yang baru saja diambil alih oleh kekuatan Komunis setelah perang saudara antara Vietnam Utara dan Selatan. Namun dengan seiring kemajuan lembaga dan berakhirnya Perang Dingin, institusi ASEAN menjadi lembaga regional unik yang terdiri dari negara-negara dari latar belakang yang sangat berbeda yang menjamin keamanan kawasan (Lau, 2012). Setelah terbentuknya pemerintahan serta rezim domestik yang stabil, negara-negara di Asia Tenggara kemudian dapat menyalurkan kepentingan nasional serta kekuatan mereka dalam aspek nation-building yang kokoh di dua bidang penting yaitu politik dan ekonomi (Chua, 2001). Namun demikian, sebelum hal tersebut dapat dilaksanakan, negara-negara anggota ASEAN harus berkutat dalam dinamika politik dan keamanan yang cukup genting mengingat tingginya persaingan dunia global dalam konteks Perang Dingin. Pada awalnya, lima negara pendiri ASEAN bermaksud untuk mengundang Burma dan Kamboja sebagai anggota pendiri awal pada tahun 1967. Sayangnya, kedua negara menolak tawaran tersebut karena prinsip kebijakan luar negeri mereka yang mengedepankan prinsip tidak memihak blok manapun (non-aligned) yang dimotivasi oleh dinamika Perang Dingin yang tinggi di kawasan tersebut (Severino, 2008). Perbedaan pandangan mengenai masa depan kawasan Asia Tenggara serta institusi ASEAN pasca pembentukannya mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk melindungi kedaulatan nasionalnya sebisa mungkin. Salah satu cara untuk mencapai tersebut adalah dengan tidak mengijinkan negara anggota lainnya untuk mengintervensi urusan dalam negeri anggota lain. Ada beberapa aspek yang membantu dalam pembentukan identitas di kawasan Asia Tenggara, yaitu: persaingan regional antara rezim politik yang sangat berbeda di kawasan ditambah dengan intervensi eksternal yang terus-menerus dapat mengancam kedaulatan nasional negara anggota ASEAN, sehingga prinsip saling tidak turut campur dalam isu domestik negara lain menjadi suatu elemen penting dalam komitmen kepada institusi ASEAN (Feraru, 2015). Lebih lanjut, salah satu aspek penting dari prinsip non-interference antar negara ASEAN terbentuk dari fakta bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki keragaman rezim nasional yang sangat berbeda satu sama lainnya. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara anggota untuk memberikan jaminan kepada negara anggota yang lain bahwa satu negara tidak akan mengeksploitasi aspek keragaman tersebut untuk tujuan tertentu; tanpa jaminan demikian, intensitas keamanan akan meningkat
dan akan mengakibatkan rapuhnya dinamika kawasan (Severino, 2008).
Terkait integrasi kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas rezim-rezim domestik yang berbeda, beberapa negara melihat aspek integrasi tersebut sebagai salah satu motivasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya sendiri. Salah satu daya tarik utama dari regionalisme adalah sebuah sarana untuk gerakan kemerdekaan; misalnya, Ho Chi Minh sangat ingin memanfaatkan kerja sama regional untuk mencapai kemerdekaan bagi Vietnam. Dia kemudian memperluas idenya tentang integrasi regional ke negara-negara lainnya seperti Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, India, dan Filipina. Namun, ide Ho Chi Minh ditanggapi dengan dingin karena beberapa negara melihat bahwa kerja sama dengan Vietnam yang berhalauan komunis akan menarik masalah tersendiri bagi dinamika politik domestik negara tersebut (Acharya, 2012). Disini kita dapat melihat bahwa pada tahun-tahun awal berdirinya ASEAN, negara-negara anggota tidak dapat secara efektif memanfaatkan struktur regional ASEAN karena ketidakstabilan domestik yang berkepanjangan dan meningkatnya intensitas hubungan antara dua negara adidaya selama Perang Dingin yaitu AS dan Uni Soviet, ditambah dengan keterlibatan Tiongkok sebagai negara yang kuat; elemen-elemen tersebut lalu memberikan dampak tersendiri bagi dinamika ASEAN (Roberts, 2012).
Berakhirnya Perang Dingin kemudian membuka babak baru dinamika regional Asia Tenggara dimana ASEAN sebagai sebuah institusi kawasan dapat mendorong terciptanya motivasi negara- negara anggota ASEAN untuk mencapai pembangunan ekonomi, kestabilan politik dalam maupun luar negeri, dan perluasan keanggotaan ASEAN yang mencakup negara- negara yang dahulu dianggap sebagai sebuah ancaman karena ideologi yang berbeda (Baviera, 2017). Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan ASEAN sebagai institusi regional diraih melalui dinamika politik dan keamanan yang terkadang mengancam kestabilan kawasan dan negara. Pihak-pihak yang mendukung kerja dan prestasi ASEAN berpendapat bahwa prestasi tersebut dapat diraih karena struktur unik ASEAN yang terdiri dari norma-norma hubungan intra kawasan yang disebut sebagai the ASEAN Way yaitu aspek-aspek dinamika politik informal, praktik non-konfrontasi, dan kebijakan berbasis konsensus yang membantu terciptanya integrasi damai di kawasan Asia Tenggara ditengah situasi politik global (Baviera, 2017). Lebih lanjut, solidifikasi struktur ASEAN dan kestabilan politik dapat dirunut melalui beralihnya rezim Sukarno menuju
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , 3 (2), 145-154. DOI: https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.23126.
HISTORIA : Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah , p-issn:2620-4789  |  e-issn:2615-7993
rezim Orde Baru yang lebih stabil di Indonesia di bawah Suharto. Sejak akhir 1960-an, Indonesia sebagai salah satu negara terpenting di Asia Tenggara telah membentuk pendekatan ketahanan nasional yang menitikberatkan pada pencapaian stabilitas, kedaulatan, dan kemandirian dalam negeri dengan pembangunan nasional sebagai intinya; pendekatan ini juga memberikan penekanan yang luar biasa pada strategi bahwa pembangunan nasional akan terjamin dengan baik apabila lingkungan regional kondusif, sehingga memungkinkan semua negara di kawasan untuk maju bersama tanpa gangguan yang berarti (Roberts, 2012).
Analisa mengenai ASEAN dan dinamika yang ada didalamnya harus diamati melalui pendekatan ‘unity in diversity’ dimana aspek geografis dan budaya masing- masing negara di Asia Tenggara memberikan corak tersendiri dalam dinamika politis di kawasan (Acharya, 2012). Pada akhirnya, negara-negara anggota ASEAN menemukan suatu formula untuk dinamika kawasan yang efektif dan dapat dikembangkan meskipun masing- masing negara memiliki rezim politik dalam negeri yang berbeda satu dan yang lainnya, yaitu prinsip saling tidak mengintervensi dinamika politik dalam negeri negara anggota lainnya yang kemudian berhasil membangun aspek kepercayaan diantara negara ASEAN sehingga pembangunan politik, ekonomi, budaya, dan regional dapat berjalan beriringan tanpa adanya gejolak politik yang timbul dari intervensi negara anggota lainnya.

## SIMPULAN
Prinsip non-interference antar negara-negara anggota ASEAN merupakan salah satu fitur unik yang dapat menopang dinamika politik kawasan Asia Tenggara dengan baik tanpa menimbulkan gejolak politik yang mengancam integrasi di kawasan. Artikel ini menjabarkan bahwa dinamika Perang Dingin yang begitu tinggi antara kekuatan-kekuatan Asing yang berlomba-lomba untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di Asia Tenggara berdampak pada corak dinamika politik di ASEAN saat ini. Tahun 1950an hingga 1970an merupakan periode penting terbentuknya prinsip non-interference ASEAN dimana aspek-aspek seperti retaknya aliansi Tiongkok dan Uni Soviet serta dicanangkannya kebijakan domino theory oleh Amerika Serikat berujung pada rasa saling tidak percaya antar negara di kawasan Asia Tenggara yang didorong oleh rasa takut akan potensi subversi dan efek negatif lainnya. Kedua, kontrasnya perbedaan antara rezim negara- negara anggota ASEAN membuat masing-masing negara tidak ingin bahwa integrasi di kawasan dan hubungan antar negara terbentuk melalui intervensi yang kuat dari
negara lainnya, sehingga aspek seperti the ASEAN Way merupakan aspek penting dari dinamika antar negara di ASEAN.
Penulis yakin bahwa meskipun prinsip non- interference antar negara anggota ASEAN terbentuk dari dinamika Perang Dingin beberapa dekade yang lalu, prinsip tersebut menjamin bahwa negara anggota ASEAN yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang kuat tidak dapat memaksakan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasionalnya atas negara anggota ASEAN lainnya yang cenderung lebih kecil dan lemah. Dengan adanya prinsip non-interference , kemungkinan intervensi politik yang akan menggoyahkan integrasi negara-negara ASEAN dapat diminimalisir yang kemudian dapat menghindarkan kawasan Asia Tenggara sebagai kancah kompetisi destruktif seperti yang terjadi saat Perang Dingin beberapa dekade yang lalu.

## REFERENSI
ASEAN declaration . (1967). Diakses melalui h t t p : / / a g r e e m e n t . a s e a n . o r g / m e d i a / download/20140117154159.pdf pada 23 November 2019
ASEAN. (2017). Future of ASEAN: 50 success stories of internationalization of ASEAN MSMEs . Jakarta: ASEAN Secretariat
Acharya, A. (2012). The making of southeast asia: international relations of a region . Singapore: ISEAS Publishing Baviera, A. (2017). Preventing war, building a rules- based order: challenges facing the asean political- security community. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia , 4 (3), 3-18. Chua, B. H. (2001). Notes on the cold war in southeast asia. Inter-Asia Cultural Studies , 2(3), 481-485. Corthay, E. (2016). The ASEAN doctrine of non- interference in light of the fundamental principle of non-intervention. Asian-Pacific Law & Policy Journal , 17(2), 1-41. Feraru, A. S. (2015). ASEAN decision-making process: before and after the ASEAN charter. A sian Development Policy Review, 4(1), 26-41. Gottschalk, L. (1951). Understanding history . New York: Alfred A. Knopf. Hack, K. and Wade, G. (2009). The origin of the southeast asian cold war. Journal of Southeast Asian Studies , 40(3), 441-448.
Huxley, T. (1996). Southeast ssia in the study of international relations: The Rise and Decline of a Region, the Pacific Review , 9(2), 199-228.

## Prinsip Non-Interference Asean dalam Perang Dingin 1970-1990
Jones, L. (2010). ASEAN’s unchanged melody? the theory and practice of ‘non-interference’ in Southeast Asia . The Pacific Review, 23 (4), 479-502. Khoo, N. (2011). Collateral damage: sino-soviet rivalry and the termination of the sino-vietnamese alliance . New York: Columbia University Press Lau, A. (2012). Southeast asia and the cold war . New York: Routledge
Luthi, L. M. (2008). The sino-soviet split: cold war in the communist world . New Jersey: Princeton University Press
Pollard, V. K. (1970). ASA and ASEAN, 1961-67: southeast asian regionalism. Asian Survey , 10(3), 244-255. Roberts, C. B. (2012). ASEAN regionalism: cooperation, values and institutionalization . New York: Routledge Rostow, W.W. (1996). Vietnam and asia. Diplomatic History , 20 (3), 467-471. Severino, R. (2008). A SEAN (Southeast asia background series) . Singapore: ISEAS Publishing
Shimizu, K. (2010). ASEAN Economic integration in the world economy: toward the asean economic community (aec) . Econ. J. of Hokkaido University, Vol. 39, 77-88
Slater, J. (1993). The domino theory and international politics: The case of vietnam. Security Studies , 3 (2), 186-224. Smelser, N., Baltes, P. (2001). International encyclopedia of the social and behavioral sciences . Saint Louis,
England: Elsevier Ltd.
UNCTAD. (2017). ASEAN AT 50: Achievements and challenges in regional integration . Geneva: United Nations
Wright, J. (Ed.). (2015). International encyclopedia of the social & behavioral sciences. Amsterdam: Elsevier Yukawa, T. (2018). The ASEAN way as a symbol: an analysis of discourses on the ASEAN Norms. The Pacific Review , 31(3), 298-314.