## TANGGUNGJAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DAN PERUSAHAAN ASURANSI ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG

## Author
1 Endra Wirawan, 2 Niru Anita Sinaga, 3 Mardenis. Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
1 endra.wirawan@gmail.com 2 anita_s1naga@yahoo.com, 3 mardianis65@yahoo.com

## Abstrak
Pengangkutan udara telah menjadi salah satu mode pengangkutan yang paling penting dan populer di  era modern. Abstrak ini memberikan tinjauan singkat tentang pengangkutan udara, fokus pada peran, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan moda transportasi  ini. Regulasi tentang bagasi penumpang  juga  terdapat  pada  konvensi  internasional  maupun  regulasi  di  Indonesia,  regulasi tersebut  diantaranya  mengatur  tentang  ganti  kerugian  sebagai  akibat  kerusakan  atau  kehilangan bagasi  pesawat,  menurut  regulasi  penerbangan  konvensional  yang  telah  diratifikasi  di  Indonesia terkait penggantian kerugian dihitung per kilo berat bagasi, perselisihan timbul ketika penggantian kerugian tersebut tidak sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya, pentingnya perusahaan asuransi untuk  mengelola  resiko  tersebut  sehingga  tercapai  prinsip  keadilan  bagi  pihak  maskapai penerbangan  dan  penumpang.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metodologi  penelitian normatif  dengan  pendekatan  deskriptif  dengan  analisis  dokumen  melalui  studi  kepustakaan  yang meliputi  peraturan  hukum  baik  internasional  maupun  nasional,  keputusan  pengadilan  dan  literasi lainnya yang dapat membantu penulis dalam menguraikan permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan  salah  satu  sebab  timbulnya  perselisihan  antara  penumpang  dan  maskapai    adalah karena terdapat ketimpangan terhadap jumlah peggantian kerugian akibat kerusakan atau kehilangan bagasi, pengggantian per kilo berat bagasi lebih rendah dari nilai bagasi yang sebenarnya Perusahaan asuransi diharapkan dapat menjadi alternatif solusi dalam meminimalisir kerugian finansial sebagai akibat  dari  perbedaan  nilai  bagasi  tersebut,  sehinggal  prinsip  keadilan  dapat  tercapai  dari  kedua belah pihak.
Kata  Kunci :  tanggungjawab,  bagasi,  maskapai  penerbangan,  perusahaan  asuransi,  penumpang, kerusakan, kehilangan, kerugian.

## PENDAHULUAN
Seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi barang juga mengalami kemajuan  dan  mengalami  berbagai  transformasi.  Sebelumnya,  pengangkutan barang hanya dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia dan hewan seperti kuda atau unta. Namun, seiring perkembangan teknologi, pengangkutan barang kini menggunakan alat transportasi modern seperti kapal, pesawat, dan kendaraan darat. Transportasi barang memainkan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis dan perdagangan nasional maupun internasional, karena barang-barang yang diproduksi di  suatu  daerah  harus  diangkut  ke  daerah  lain  untuk  memenuhi  permintaan konsumen.
Kehidupan  manusia  tidak  terlepas  dari  transportasi  dan  sudah  merupakan kebutuhan  dalam  urusan  kehidupan  sehari  hari.  Angkutan atau  kendaraan adalah alat  transportasi  yang  digerakkan  mesin  dan  dikendalikan  oleh  manusia  yang merupakan sarana pendukung bagi kemajuan perekonomian suatu negara yang ada diseluruh dunia. 1 Transportasi berdasarkan area operasionalnya dibagi menjadi tiga kategori yaitu transportasi darat, laut dan udara. Definisi dari transportasi adalah usaha  untuk  memindahkan  mengangkut  menggerakkan  atau  mengalihkan  suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang lain atau sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. 2 Salah satu alat transportasi yang cepat dengan teknologi paling canggih dan dibandingkan dengan alat transportasi lainnya adalah transportasi udara
Salah  satu  yang  terpenting  adalah  mobilisasi  barang  dari  satu  tempat  ke tempat yang lainnya, dalam menjaga kelangsungan bisnis dan industri di seluruh dunia.  Pengangkutan  barang  dapat  dilakukan  baik  secara  nasional  maupun internasional, dan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pasokan barang  dan  bahan  mentah  ke tempat-tempat  di  seluruh  dunia.  Tingkat mobilisasi barang semakin berkembang  menjadi hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa  barang  dan  bahan  mentah  dapat  sampai  ke  tempat  tujuan  dengan  aman, cepat,  dan  efisien.  Ketersediaan  sarana  transportasi  yang  memadai  juga  menjadi faktor penting dalam menjaga kelangsungan ekonomi.
Pengangkutan  barang  juga  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam industri manufaktur, pengangkutan barang menjadi faktor  yang  sangat  penting  dalam  memastikan  kelancaran  rantai  pasok  dan distribusi produk ke pelanggan. Tanpa pengangkutan barang yang efisien, proses produksi  dan  distribusi  produk  tidak  akan  berjalan  dengan  lancar.  Hal  ini  dapat berdampak pada efisiensi operasi dan menurunkan daya saing perusahaan.
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia  (KBBI)  angkut  memiliki  arti mengangkat  atau  membawa  atau  mengirimkan.  Sedangkan  pengangkutan  dalam kamus besar bahasa indonesia diterjemahkan sebagai usaha membawa, mengantar,
1 Munawar, Ahmad, Dasar-dasar Teknik Transportasi, Yogyakarta: Beta Offset, 2005, hlm. 45.
2 Ismayanti, Pengantar pariwisata, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 123
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. 3 sedangkan definisi  pengangkutan  menurut  Soebijoto  Martosubroto:  "Pengangkutan merupakan  suatu  proses  menggerakkan  orang  atau  barang  dari  suatu  tempat  ke tempat yang lain dengan mempergunakan sarana transportasi tertentu. 4
H.M.N  Purwosutjipto  memberikan  definisi  mengenai  pengangkutan  adalah perjanjian  timbal  balik  antara  pengangkut  dengan  pengirim,  dimana  pengangkut mengikatkan  diri  untuk  menyelenggarakan  pengangkutan  barang  dan/atau  orang dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan  tertentu  dengan  selamat,  sedangkan  pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. 5
Saat  ini,  pengangkutan  udara  telah  menjadi  salah  satu  bentuk  transportasi yang  paling  cepat,  efisien,  dan  aman  di  dunia.  Dengan  adanya  pengembangan teknologi pesawat terbang, penggunaan pesawat terbang semakin efisien dan ramah lingkungan.  Industri  pengangkutan  udara  juga  memberikan  kontribusi  yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global dengan memberikan aksesibilitas yang  lebih  mudah  ke  berbagai  daerah  dan  memungkinkan  mobilitas  yang  lebih lancar.
Pengangkutan  udara  menurut  Djoko  Pramono,  adalah  "suatu  kegiatan pengangkutan orang, barang dan surat melalui udara dengan menggunakan pesawat terbang secara teratur dan terjadwal, maupun tidak terjadwal. 6 sedangkan menurut A. Budie Setiawan, pengangkutan udara adalah "suatu usaha yang menggunakan pesawat terbang sebagai alat transportasi untuk mengangkut penumpang, kargo dan surat melalui udara dari suatu tempat ke tempat lain." 7
Di  Indonesia,  pengangkutan  udara  telah  dimulai  sejak  masa  penjajahan Belanda  pada  abad  ke-20  dengan  didirikannya  perusahaan  penerbangan  KNILM (Koninklijke  Nederlandsch-Indische  Luchtvaart  Maatschappij)  pada  tahun  1928.
3 https://kbbi.web.id/angkut diakses tanggal 22 Maret 2023
4 Martosubroto, Soebijoto,Transportasi dan Distribusi Barang. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2014, hlm 4.
5 Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 3, Djambatan. Jakarta 1995, hal 38.
6 Pramono, Djoko. Pengantar Ilmu Penerbangan. Jakarta: Erlangga, 2017, hlm. 11.
7 Setiawan, A. Budie. Transportasi Udara di Indonesia. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2019 hlmal 3
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  perusahaan  penerbangan  Garuda  Indonesia didirikan pada tahun 1949 sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia dan telah menjadi salah satu maskapai penerbangan terbesar di Asia Tenggara
Seiring  dengan  perkembangan  industri  penerbangan  di  seluruh  dunia, pengangkutan udara di Indonesia juga mengalami perkembangan pesat. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, pemerintah Indonesia membangun bandara baru di berbagai kota di Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota dan desa. Pada tahun 2000-an,  maskapai  penerbangan  swasta mulai  bermunculan  dan  bersaing  dengan Garuda Indonesia.
Industri  penerbangan  di  Indonesia  juga  dihadapkan  dengan  berbagai tantangan,  seperti  infrastruktur  yang  masih  terbatas  dan  kualitas  layanan  yang masih  perlu  ditingkatkan.  Selain  itu,  masalah  keamanan  penerbangan,  termasuk keamanan  barang  pesawat  dan  kebijakan  regulasi  yang  belum  memadai  juga menjadi  tantangan  yang  harus  diatasi  untuk  meningkatkan  keselamatan  dan keamanan  penerbangan  di  Indonesia.  Meskipun  demikian,  pengangkutan  udara tetap  menjadi  salah  satu  bentuk  transportasi  yang  penting  dan  memiliki  potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Indonesia.
Dalam  konteks  hukum,  Pengangkutan  udara  juga  diatur  pada  konvensi internasional,  dan  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia,  pada  konvensi internasional  diantaranya  diatur  pada  Konvensi  Warsawa  dan  dan  Konvensi Montreal,  dalam  peraturan  perundang  undangan  di  Indonesia  diantaranya  diatur dalam  Undang-undang  nomor  1  tahun  2009  Tentang  Penerbangan,  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sedangkan dalam ranah hukum privat pengangkutan udara tidak dapat terlepas dari perjanjian pengangkutan, perjanjian pengangkutan udara terdiri dari 2 (dua) pihak yaitu pihak penumpang dan pihak pengangkut, perjanjian ini bisa terjadi secara lisan namun tetap didukung dengan adanya dokumen pengangkutan udara.
Perjanjian  pengangkutan  menurut  Menurut  Mochamad  Jasin  adalah perjanjian  antara  pengangkut  dan  pihak  pengirim  atau  penerima  barang  yang
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
mengatur  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  pengangkutan  barang dari suatu tempat ke tempat yang dituju. 8
Perjanjian secara umum tidak dapat terlepas dari Pasal 1320 KUHper sebagai syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :
1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek tertentu
4. Adanya kausa yang halal
Secara  khusus  definisi  Perjanjian  Pengangkutan  Udara  terdapat  dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 1 angka 29 adalah :  perjanjian  antara    pengangkut  dan  pihak  penumpang  dan/atau  pengirim    kargo untuk  mengangkut  penumpang  dan/atau  kargo  dengan  pesawat  udara,  dengan imbalan bayaran atau  dalam bentuk imbalan jasa yang lain.
Pada Proses mengangkut penumpang terdapat resikorisiko yang dapat terjadi, termasuk  resikorisiko  kehilangan  atau  kerusakan  bagasi  pesawat,  pada pelaksanaannya  maskapai  penerbangan  bertanggung  jawab  atas  bagasi  pesawat yang  ada  dalam  pengawasannya.  Bagasi  dibagai  menjadi  2  (dua)  kategori  yaitu bagasi  tercatat  dan  bagasi  kabin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 1 angka 24: Bagasi Tercatat adalah barang  penumpang  yang  diserahkan  oleh  penumpang  kepada  pengangkut  untuk diangkut  dengan  pesawat  udara  yang  sama,  dan  pada  Pasal  1  angka  25.  Bagasi Kabin adalah barang yang dibawa oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri. 9
Ketentuan  mengenai  tanggung  jawab  terhadap  barang  penumpang  juga terdapat pada Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 1 angka  22  dan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  77  Tahun  2011  tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pada pasal 1 angka 3  :
8 Mochamad Jasin, Hukum Angkutan Udara di Indonesia, Cetakan ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 47
9 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
“Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/ atau pengirim barang serta pihak ketiga.“
Dan  juga  terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  77  Tahun 2011  tentang  Tanggung  Jawab  Pengangkut  Angkutan  Udara  pasal  2  huruf  b  dan huruf c : Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas:
a. Kerugian terhadap hilang atau rusaknya bagasi kabin,
b. Hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat
Maskapai  Penerbangan  harus  mempunyai  strategi  dalam  mengelola  bagasi pesawat,  karena  terdapat  resikorisiko  yang  harus  dihadapi  ketika  bagasi  tersebut hilang  atau  rusak  selama  terjadinya  proses  pengangkutan  udara,  terdapat  potensi timbulnya sengketa yang timbul dalam hal penggantian kerugian finansial sebagai akibat  dari  hilang  atau  rusaknya  bagasi  baik  itu  bagasi  tercatat  maupun  bagasi kabin, sengketa tersebut biasanya terjadi dari ketidaksesuaian antara penggantian yang  diterima  penumpang  dengan  kerugian  finansial  yang  nyata-nyata  dialami penumpang sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan bagasi pesawat..
Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 168 jo Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan udara pasal 5 :
Jumlah  ganti  kerugian  terhadap  penumpang  yang  mengalami  kehilangan, musnah atau rusaknya bagasi tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebagai berikut :
kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empatjuta rupiah) per penumpang; dan
kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat
Pembatasan jumlah ganti rugi bagasi tercatat sebesar Rp 200.000,- per kilo atau maksimal Rp. 4.000.000 rupiah per-penumpang, akan menimbulkan  sengketa
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
bila ternyata barang yang dibawa penumpang nilainya melebihi dari Rp 200.000,- per kilo atau maksimal Rp. 4.000.000 rupiah,
Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan Pasal 143 : Pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  karena  hilang  atau  rusaknya bagasi  kabin,  kecuali  apabila  penumpang  dapat  membuktikan  bahwa  kerugian tersebut  disebabkan  oleh  tindakan  pengangkut  atau  orang  yang  dipekerjakannya. Dalam pasal 143  tersebut jelas beban pembuktian ada pada penumpang, ini jelas akan  sangat  memberatkan  penumpang  karena  harus  membuktikan  yang  menjadi kesalahan  pengangkut,  karena  penumpang  memiliki  akses  yang  terbatas  untuk masuk  kedalam  proses  pengangkutan  udara  yang  dilakukan  oleh  maskapai penerbangan.
Dalam  hal  untuk  meminimalisir  risiko  finansial  yang  timbul  dan meminimalisir  potensi  timbulnya  sengketa  sebagai  akibat  hilang  atau  rusaknya bagasi, ini maskapai penerbangan dan penumpang  dapat mengambil opsi alternatif mengalihkan  resikorisiko  tersebut  untuk  diasuransikan  hal  ini  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Perhubungan  PM  77/2011  Pasal  6  ayat  (2).  Dalam  hal pengangkut menyetujui barang berharga atau barang yang berharga di dalam bagasi tercatat diangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut.
Jika  terjadi  kerusakan  atau  kehilangan  bagasi,  perusahaan  asuransi  akan mengevaluasi  klaim  dan  membayar  ganti  rugi  sesuai  dengan  perjanjian  asuransi. Biasanya,  maskapai  penerbangan  memiliki  kewajiban  untuk  mengganti  rugi kehilangan  atau  kerusakan  bagasi  penumpang,  dengan  adanya  asuransi  tersebut dapat mengurangi atau mengalihkan risiko kerugian finansial yang timbaul sebagai akibat dari kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang tersebut.
Banyaknya peristiwa terkait kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang membuat  penulis ingin mengkaji tentang tanggung  jawab maskapai  penerbangan atas  kehilangan  atau  kerusakan  bagasi  penumpang  dipesawat,  bagaimana pengaturannya  ruang  lingkup  tanggung  jawab  maskapai  penerbangan  didalam regulasi  yang  ada  pada  konvensi  internasional  dan  yang  ada  di  Indonesia, implementasi pelaksanaan regulasi tersebut didalam putusan pengadilan dan juga
peran perusahaan asuransi dalam penanganan risiko finansial yang timbul sebagai akibat kehilangan dan kerusakan bagasi penumpang.
berdasarkan  uraian  tersebut  penting  bagi  penulis  untuk  membahas  tentang Tanggungjawab Maskapai Penerbangan dan Perusahaan Asuransi atas kehilangan atau  kerusakan  bagasi  penumpang  dengan  judul Tanggungjawab  Maskapai Penerbangan  Dan  Perusahaan  Asuransi  Atas  Kehilangan  Atau  Kerusakan Bagasi Penumpang. Bertolak dari uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan pokok  yang  dapat  diteliti  dan  dituangkan  dalam  penulisan  ini  adalah  sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengaturan  tanggung  jawab  maskapai  penerbangan  terkait kehilangan  atau  kerusakan  bagasi  penumpang  berdasarkan  konvensi internasional dan berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia?
2. Bagaimana  peran  maskapai  penerbangan  dan  perusahaan  asuransi  dalam penanganan  resikorisiko  finansial  yang  timbul  sebagai  akibat  dari kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang ?

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  dipilih  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif (yuridis normatif), karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan- bahan  kepustakaan  sebagai  sumber  data  penelitian.  atau  disebut  juga  dengan (Library  research),  metode  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dari berbagai literatur.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini  termasuk  lingkup  penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan secara  tepat  serta  menganalisis  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan dengan penelitian ini. 10
Penelitian  ini  untuk  meneliti  dan  mengkaji  tentang  hukum  sebagai  norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan
10 Amirudin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
lainnya  untuk  menjawab  permasalahan  hukum  yang  diteliti.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  pendapat  di  atas,  penelitian  hukum  normatif  biasanya  “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan  perundang-undangan,  keputusan/ketetapan  pengadilan,  kontrak/ perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum. 11
Penulis akan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach),dalam  metode  pendekatan  perundang-undangan  peneliti  perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan  metode pendekatan undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut,  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud  sebagai  statue beberapa  legislasi  dan  regulasi.  Jika  demikian  pendekatan  peraturan  perundang- undangan adalah dengan mengunakan legislasi dan regulasi. 12

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan  tanggung  jawab  maskapai  penerbangan  terkait  kehilangan atau  kerusakan  bagasi  penumpang  berdasarkan  konvensi  internasional dan berdasarkan peraturan perundangan di Indonesia
1. Pengaturan bagasi menurut Konvensi internasional
a. Konvensi Warsawa
Konvensi  Warsawa,  yang  ditandatangani  pada  tahun  1929  di Warsawa, Polandia, merupakan salah satu konvensi internasional yang memiliki dampak signifikan dalam mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan  terkait  bagasi  penumpang.  Konvensi  ini  merupakan tonggak  awal  dalam  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  hukum
11 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum; Mataram: UPT.Mataram, 2020
12 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2007), hlm. 96.
bagi penumpang dan mengatur aspek-aspek yang terkait dengan bagasi pesawat.
Salah satu poin penting yang tercakup dalam Konvensi Warsawa adalah  tanggung  jawab  maskapai  penerbangan  terhadap  kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan bagasi. Konvensi ini menetapkan bahwa maskapai penerbangan internasional bertanggung jawab atas kerugian yang  terjadi  pada  bagasi  penumpang  selama  penerbangan,  selama bagasi  berada  di  bawah  kendali  maskapai.  Tanggung  jawab  ini merupakan  salah  satu  langkah  penting  dalam  melindungi  hak-hak konsumen  dan  memberikan  jaminan  bahwa  maskapai  penerbangan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang mereka angkut.
Sebelum  The  Hague  Protocol,  Konvensi  Warsawa  hanya memberikan batas tanggung jawab maskapai penerbangan yang rendah terkait kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan bagasi penumpang. Namun,  dengan  adopsi  Protokol  tersebut,  batas  tanggung  jawab maskapai ditingkatkan secara signifikan.
The  Hague  Protocol  1955  memiliki  peranan  penting  dalam merevisi aturan terkait bagasi pesawat yang ditetapkan dalam Konvensi Warsawa 1929. Protokol ini memberikan perlindungan yang lebih baik bagi  penumpang  terkait  tanggung  jawab  maskapai  penerbangan terhadap  bagasi  mereka.  Berikut  ini  adalah  revisi  konvensi  warsawa sebagaimana yang tercantum dalam The Hague Protocol :
Pasal 3: Tiket penumpang sebagai bukti kontrak pengangkutan. Tidak adanya atau kehilangan tiket tidak mempengaruhi kontrak pengangkutan. Pasal 22 tidak berlaku jika penumpang berangkat tanpa tiket atau tidak ada pemberitahuan yang diperlukan. Pasal 4: Cek bagasi sebagai bukti kontrak pengangkutan bagasi. Tidak  adanya  atau  kehilangan  cek  bagasi  tidak  mempengaruhi kontrak  pengangkutan.  Pasal  22  tidak  berlaku  jika  pengangkut mengambil bagasi tanpa cek atau tidak ada pemberitahuan yang diperlukan.
Pasal  22:  Tanggung  jawab  pengangkut  terbatas  pada  jumlah tertentu per penumpang. Batasan dapat disepakati dengan kontrak khusus. Yaitu:
1. Tanggung  jawab  pengangkut  terbatas  pada  jumlah  tertentu per kilogram dalam pengangkutan bagasi dan kargo, kecuali ada  pernyataan  kepentingan  khusus  dan  pembayaran tambahan.
2. Tanggung  jawab  pengangkut  terbatas  pada  jumlah  tertentu per penumpang untuk barang yang ditanggung sendiri.
3. Batasan tanggung jawab tidak menghalangi pengadilan untuk memberikan biaya pengadilan dan litigasi kepada penggugat.
4. Nilai  franc  dianggap  sebagai  satuan  mata  uang  emas  dan dapat dikonversi menjadi mata uang nasional.
Pasal  26:  Pengaduan  atas  kerusakan  harus  dilakukan  segera setelah ditemukan, dalam batas waktu yang ditentukan.
Pada  perkembangannya  industri  penerbangan  internasional semakin  berkembang,  sehingga  dibutuhkan  pengaturan  lebih  baik, Guatemala  Protocol  1971  merevisi  aturan  aturan  pada  Konvensi Warsawa  dan  The  Hague  protocol  1955,  temasuk  juga  pengaturan tentang bagasi, berikut ini adalah pengaturan pada Guatemala Protocol 1971 tentang bagasi :
Pasal  4:  Dalam  pengangkutan  bagasi  tercatat,  cek  bagasi harus  disertakan  dalam  dokumen  pengangkutan  dan  memuat informasi  tentang  tempat  keberangkatan,  tujuan,  dan  tempat pemberhentian  yang  disetujui.  Ketidakpatuhan  terhadap ketentuan  ini  tidak  mempengaruhi  keberadaan  atau  keabsahan kontrak pengangkutan, yang tetap tunduk pada aturan Konvensi.
Pasal  17:  1.  Pengangkut  bertanggung  jawab  atas  kematian atau  cedera  penumpang  yang  terjadi  di  dalam  pesawat  atau selama  operasi  menaikkan/menurunkan  pesawat,  kecuali  jika disebabkan  oleh  kondisi  kesehatan  penumpang.  2.  Pengangkut
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
bertanggung jawab atas kehancuran, kehilangan, atau kerusakan bagasi yang terjadi di atas pesawat atau selama tanggung jawab pengangkut  terhadap  bagasi.  Pengangkut  tidak  bertanggung jawab  jika  kerusakan  disebabkan  oleh  cacat  bawaan,  kualitas, atau  sifat  buruk  bagasi.  3.  Istilah  "bagasi"  dalam  Konvensi  ini mencakup  bagasi  terdaftar  dan  barang  yang  dibawa  oleh penumpang.
Pasal  20:  1.  Pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  atas kerugian  akibat  keterlambatan  jika  telah  mengambil  tindakan yang  diperlukan  atau  tidak  dapat  mengambil  tindakan  tersebut dalam  menghindari  kerugian.  2.  Pengangkut  tidak  bertanggung jawab atas kehancuran, kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan  kargo  jika  telah  mengambil  tindakan  yang diperlukan atau tidak dapat mengambil tindakan tersebut.
Pasal  22:  1.  Tanggung  jawab  pengangkut  terbatas  untuk klaim keseluruhan yang berkaitan dengan kematian atau cedera penumpang.  Batasan  maksimumnya  adalah  jumlah  tertentu.  2. Tanggung  jawab  pengangkut  terbatas  pada  jumlah  tertentu  per kilogram dalam pengangkutan kargo, kecuali pengirim membuat pernyataan kepentingan khusus dan membayar jumlah tambahan jika diperlukan.
Pasal 24: 1. Tindakan ganti rugi dalam pengangkutan kargo tunduk pada syarat dan batasan dalam Konvensi ini.
Pasal  28:  2.  Tindakan  ganti  rugi  atas  kematian,  luka-luka, keterlambatan, atau kerugian bagasi dapat diajukan di pengadilan yang  ditentukan  oleh  Konvensi  atau  di  wilayah  di  mana pengangkut  memiliki  pendirian  jika  penumpang  tersebut berdomisili atau bertempat tinggal tetap.
b. Konvensi Montreal
Pada tahun 1999, dunia menyaksikan kelahiran sebuah perjanjian internasional  yang  sangat  penting  dalam  bidang  transportasi  udara,
yaitu  Konvensi  Montreal.  Konvensi  ini  bertujuan  untuk  melindungi hak-hak  penumpang  dan  mengatur  tanggung  jawab  maskapai penerbangan dalam kasus kecelakaan penerbangan.
Konvensi Montreal lahir sebagai respons terhadap perkembangan dan  kebutuhan  yang  muncul  dalam  industri  penerbangan  modern. Perjanjian  ini  menggantikan  Konvensi  Warsawa  tahun  1929  dan menghadirkan  perlindungan  yang  lebih  luas  dan  lebih  canggih  bagi penumpang udara.
Salah satu poin penting dalam Konvensi Montreal adalah konsep "kewajiban ketat" yang diterapkan pada maskapai penerbangan. Hal ini berarti  bahwa  maskapai  dapat  dituntut  tanpa  harus  membuktikan kesalahan  mereka,  kecuali  jika  mereka  dapat  membuktikan  bahwa kerugian  tersebut  disebabkan  oleh  tindakan  pihak  ketiga  atau  faktor yang  tidak  dapat  dihindari.  Dengan  demikian,  penumpang  memiliki kepastian hukum yang lebih besar ketika terjadi kecelakaan atau insiden penerbangan yang mengakibatkan kerugian atau cedera.
Konvensi  Montreal  juga  mengatur  hak-hak  penumpang  dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam kasus pembatalan penerbangan atau penundaan yang berkepanjangan, Konvensi ini memberikan ketentuan kompensasi kepada penumpang yang terkena dampak. Selain itu, dalam hal kerusakan atau kehilangan bagasi, penumpang juga memiliki hak atas ganti rugi.
Perlu  dicatat  bahwa  Konvensi  Montreal  berlaku  untuk penerbangan  internasional,  yang  melibatkan  negara-negara  yang menjadi  pihak  dalam  konvensi  tersebut.  Konvensi  ini  telah  diadopsi oleh  sejumlah  besar  negara  di  seluruh  dunia,  yang  secara  efektif mengikat  mereka  untuk  mematuhi  ketentuan-ketentuan  perlindungan yang telah ditetapkan.
Dengan  adopsi  Konvensi  Montreal,  perlindungan  terhadap penumpang  udara  telah  ditingkatkan  secara  signifikan.  Konvensi  ini mendorong  maskapai  penerbangan  untuk  bertanggung  jawab  secara
lebih  baik  terhadap  keselamatan  dan  kenyamanan  penumpang,  serta memberikan  penumpang  perlindungan  hukum  yang  lebih  kuat  dalam menghadapi situasi yang tidak diinginkan.
Konvensi Montreal merupakan langkah penting dalam menjaga keamanan  dan  kenyamanan  penumpang udara  di  seluruh  dunia,  serta mempromosikan  kepercayaan  dalam  industri  penerbangan.  Seiring berjalannya  waktu,  konvensi  ini  terus  mendorong  perbaikan  dan peningkatan  dalam  perlindungan  hak-hak  penumpang,  menjadikan penerbangan internasional lebih aman dan lebih andal bagi semua yang terlibat.
Berikut  ini  adalah  pengaturan  bagasi  pada  konvensi  montreal Chapter II Documentation And Duties Of The Parties Relating To The Carriage  Of  Passengers,  Baggage  And  Cargo  (BAB  II  Dokumentasi Dan  Tugas  Para  Pihak  Yang  Berkaitan  Dengan  Pengangkutan Penumpang, Bagasi Dan Kargo)
Pasal 3 Penumpang dan Bagasi:
Dokumen  Pengangkutan  Penumpang  dan  Bagasi  Dalam pengangkutan  penumpang,  diperlukan  dokumen  pengangkutan individual atau kolektif yang mencantumkan tempat keberangkatan dan tujuan. Jika ada tempat berhenti dalam negara lain, informasi tersebut juga  harus  disertakan.  Pengangkut  dapat  menggunakan  metode  lain untuk  menyimpan  informasi  tersebut,  tetapi  harus  memberikan pernyataan tertulis kepada penumpang. Pengangkut harus memberikan tag  identifikasi  bagi  setiap  bagian  bagasi  yang  diperiksa  kepada penumpang. Penumpang juga harus diberitahukan secara tertulis bahwa Konvensi ini berlaku dan mengatur tanggung jawab pengangkut terkait dengan  kematian,  cedera,  perusakan,  kehilangan,  kerusakan,  dan keterlambatan.  Ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  ini  tidak mempengaruhi keberadaan atau keabsahan kontrak pengangkutan yang tetap tunduk pada aturan Konvensi ini, termasuk pembatasan tanggung jawab.
Pasal 17: Kematian, Cedera, dan Kerusakan Bagasi
Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada penumpang  dalam  kasus  kematian  atau  cedera  selama  kecelakaan terjadi  di  atas  pesawat  atau  selama  operasi  memulai  atau  turun  dari pesawat.  Pengangkut  juga  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  pada bagasi  yang  terjadi  selama  kecelakaan  terjadi  di  atas  pesawat  atau selama periode tanggung jawab pengangkut terhadap bagasi terdaftar. Namun,  pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  jika  kerusakan disebabkan  oleh  cacat  bawaan,  kualitas,  atau  sifat  buruk  bagasi.  Jika pengangkut mengakui kehilangan bagasi atau bagasi tidak tiba dalam waktu  21  hari,  penumpang  memiliki  hak  untuk  mengajukan  tuntutan sesuai dengan kontrak pengangkutan.
Pasal 19: Penundaan
Pengangkut bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh  keterlambatan  pengangkutan  penumpang,  bagasi,  atau  kargo. Namun,  pengangkut  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  yang disebabkan  oleh  keterlambatan  jika  pengangkut  dan  pelayan  serta agennya  telah  mengambil  tindakan  yang  wajar  untuk  menghindari kerusakan atau jika tindakan tersebut tidak mungkin dilakukan.
Pasal  22:  Batasan  Tanggung  Jawab  dalam  Kasus  Penundaan, Bagasi, dan Kargo
Dalam kasus kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan dalam pengangkutan penumpang, tanggung jawab pengangkut terbatas pada 4.150 Hak Penarikan Khusus. Dalam pengangkutan bagasi, tanggung jawab  pengangkut  terbatas  pada  1.000  Hak  Penarikan  Khusus  untuk setiap  penumpang,  kecuali  penumpang  telah  membuat  pernyataan kepentingan khusus dan membayar tambahan sesuai kebutuhan. Dalam pengangkutan kargo, tanggung jawab pengangkut terbatas pada 17 Hak Penarikan  Khusus  per  kilogram,  kecuali  pengirim  telah  membuat pernyataan  kepentingan  khusus  dan  membayar  tambahan  sesuai kebutuhan.  Dalam  kasus  kerusakan,  kehilangan,  kerugian,  atau
keterlambatan  sebagian  muatan,  berat  total  paket  atau  kemasan  yang bersangkutan  menjadi  batasan  tanggung  jawab  pengangkut.  Batasan tanggung jawab tersebut tidak berlaku jika pengangkut bertindak secara sembrono, disengaja, atau melampaui kewenangan.
Pasal 31: Pemberitahuan Keluhan yang Tepat Waktu
Dalam  hal  kerugian,  pihak  yang  berhak  atas  pengiriman  harus segera mengajukan keluhan kepada pengangkut, paling lambat dalam waktu  tujuh  hari  sejak  penerimaan  dalam  kasus  bagasi  terdaftar  dan empat belas hari sejak penerimaan dalam kasus kargo. Keluhan harus diajukan  secara tertulis  dalam  waktu  yang  disebutkan.  Jika  tidak  ada keluhan yang diajukan dalam waktu yang ditentukan, tindakan hukum tidak  dapat  dilakukan  terhadap  pengangkut,  kecuali  dalam  kasus penipuan.
Pasal 36: Pengangkutan Berturut-turut
Dalam  pengangkutan  berturut-turut  oleh maskapai  penerbangan yang berbeda, setiap pengangkutan yang menerima penumpang, bagasi, atau  kargo  tunduk  pada  peraturan  Konvensi  ini.  Pengangkut  pertama bertanggung  jawab  atas  seluruh  perjalanan  kecuali  jika  disepakati sebaliknya. Penumpang atau pihak yang berhak memiliki hak tindakan terhadap pengangkut yang melakukan pengangkutan selama terjadinya kecelakaan  atau  keterlambatan.  Pengangkut  bertanggung  jawab bersama atas bagasi atau kargo.

## 2. Pengaturan  Bagasi  Menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  di Indonesia
Saat ini ada banyak cara untuk bisa bepergian, dari perjalanan lewat darat, laut, hingga udara. angkutan merupakan salah satu alat yang dapat mempengaruhi  seluruh  sisi  kehidupan  pada  masyarakat,  menunjang pergerakan  perekonomian,  sosial  dan  budaya,  yang  dapat  menjangkau hingga ke daerah pedalaman atau terpencil,  Pentingnya sebuah angkutan juga  terlihat  dari  adanya  peningkatan  kebutuhan  akan  jasa  angkut  bagi
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
pergerakan masyarakat baik secara berkelompok maupun secara individu, dan juga pergerakan barang dari tempat asal ke tempat tujuan.
Dalam  memenuhi  kebutuhan  akan  transportasi  yang  semakin meningkat, maka sudah selayaknya penyelenggaran angkutan udara mesti di  aturtata  dalam  sebuah  sistem  regulasi  angkutan  udara  nasional  yang terpadu  sehingga  dapat  terwujudnya  penyediaan  jasa  transportasi  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  beragam,  kebutuhan  tersebut setidaknya  mencakup  jaminan  akan  keselamatan,  keamanan  baik penumpang maupun barang dari tempat asal ketempat tujuan.
Regulasi  yang  mengatur  tentang  hak  dan  kewajiban  maskapai  jika terjadi kehilangan dan atau kerusakan bagasi penumpang perlu diatur lebih baik  untuk  menjamin  adanya  prinsip  keadilan  antara  kepentingan penumpang dan kepentingan maskapai penerbangan.

## 3. Hubungan Hukum Antara Penumpang dan Maskapai
Hubungan antara penumpang dan maskapai tentu tidak terlepas dari segi perjanjian yang terjadi diantara kedua subjek hukum tersebut, adapun dalam perjanjian melekat hak dan kewajiban masing masing pihak untuk melaksanakannya,  definisi  penumpang  sebagaimana  disebutkan  dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  30  Tahun  2021  tentang  Standar Pelayanan Minimal Pengangkutan Angkutan Udara Pasal 1 ayat  6 :
Penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam Tiket yang dibuktikan  dengan  dokumen  identitas  diri  yang  sah  dan  memiliki  pas masuk pesawat (boarding pass).
Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan  barang  dan/atau  orang  dari  suatu  tempat  ke  tempat  tujuan tertentu  dengan  selamat,  sedangkan  pengirim  mengikatkan  diri  untuk membayar uang angkutan.
Pengertian perjanjian Pengangkutan Udara menurut Undang-undang nomor  1  tahun  2009  tentang  Penerbangan  pasal  1  ayat  29  Perjanjian
Pengangkutan  Udara  adalah  perjanjian  antara  pengangkut  dan  pihak penumpang  dan/atau  pengirim  kargo  untuk  mengangkut  penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain. 13
Dari  penjelasan  tersebut  terdapat  perjanjian  yang  mengikat penumpang dan maskapai, dari perjanjian tersebut juga menimbulkan hak dan kewajiban terhadap masing masing pihak, hal ini sebagaimana terdapat pada Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 140 ayat 1 yaitu Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau  kargo,  dan  pos  setelah  disepakatinya  perjanjian  pengangkutan. perjanjian  tersebut  ditandai  dengan  adanya  tiket  penumpang,  hal  ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan  pasal  140  ayat  3  yang  berbunyi  :  Perjanjian  pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan.
Tiket  merupakan  salah  satu  alat  bukti  yang  membuktikan  adanya perjanjian antara penumpang dengan maskapai penerbangan sebagaimana disebutkan  dalam  Undang  undang  nomor  1  tahun  2009  tentang Penerbangan  pasal  1  ayat  27  :  Tiket  adalah  dokumen  berbentuk  cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat  bukti  adanya  perjanjian  angkutan  udara  antara  penumpang  dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara. Ketika seorang penumpang memesan tiket penerbangan,  terdapat  perjanjian  yang  dibentuk  antara  penumpang  dan maskapai penerbangan. Hubungan hukum ini diatur oleh berbagai undang- undang,  peraturan,  dan  perjanjian  internasional  dan  nasional,  Saat penumpang  membeli  tiket  penerbangan,  ia  secara  hukum  mengadakan kontrak dengan maskapai penerbangan. Kontrak ini mencakup ketentuan-
13 Purwosutjipto, H.M.N.. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jilid 3, Djambatan. Jakarta 1995 hal 38
ketentuan  mengenai  harga  tiket,  jadwal  penerbangan,  syarat-syarat pembatalan  atau  perubahan,  dan  hak  dan  kewajiban  penumpang  serta maskapai penerbangan.
Terdapat aturan yang menjelaskan terkait tanggung jawab maskapai penerbangan  Didalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  77  Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan udara Pasal 18 :
1. Tanggung  jawab  pengangkut  kepada  penumpang  dimulai  sejak penumpang  meninggalkan  ruang  tunggu  bandar  udara  menuju pesawat  udara  sampai  dengan  penumpang  memasuki  terminal kedatangan di bandar udara tujuan.
2. Tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  bagasi  tercatat  dimulai sejak  pengangkut  menerima  bagasi  tercatat  pada  saat  pelaporan (check-in)  sampai  dengan  diterimanya  bagasi  tercatat  oleh penumpang.
3. Tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  kargo  dimulai  sejak pengirim  barang  menerima  salinan  surat  muatan  udara  dari pengangkut  sampai  dengan  waktu  yang  ditetapkansebagai  batas pengambilan  sebagaimana  tertera  dalam  surat  muatan  udara (ainvay bill).
Penumpang  memiliki  hak-hak  yang  dilindungi  secara  hukum. Contohnya, maskapai penerbangan biasanya wajib memberikan pelayanan yang aman, memberikan informasi yang jelas mengenai perubahan jadwal atau  pembatalan  penerbangan,  dan  memberikan  kompensasi  atau penggantian  jika  terjadi  ketidaknyamanan  atau  pelanggaran  hak-hak penumpang.
Penumpang  juga  memiliki  kewajiban  tertentu  terhadap  maskapai penerbangan. Ini termasuk mematuhi peraturan keselamatan penerbangan, seperti  menggunakan  sabuk  pengaman,  mengikuti  instruksi  awak  kabin, dan  tidak  melakukan  tindakan  yang  mengganggu  keselamatan  dan kenyamanan  penumpang  lainnya.  Maskapai  penerbangan  bertanggung jawab  terhadap  keselamatan  penumpang  dan  bagasi  mereka.  Jika  terjadi
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
keterlambatan, kerusakan, atau kehilangan bagasi, maskapai penerbangan biasanya  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan  ganti  rugi  kepada penumpang. Hubungan antara maskapai penerbangan dan penumpang juga diatur  oleh  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah.  Setiap  negara memiliki  peraturan  yang  mengatur  penerbangan  domestik  dan internasional, termasuk hak-hak dan kewajiban penumpang.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengangkutan Angkutan Udara Pasal 1 ayat  7:
Pelayanan Penerbangan adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara meliputi sebelum penerbangan (pre-flight), pada saat penerbangan (in-flight) dan setelah penerbangan (post flight). Dalam dunia penerbangan, dikenal adanya tiga tahap utama dalam pelayanan, yaitu : 14
1. Pre flight service, artinya kegiatan penanganan terhadap penumpang dan pesawat sebelum keberangkatan (di bandara asal / origin station)
2. In  flight  service,  berarti  kegiatan  pelayanan  terhadap  penumpang selama dipesawat
3. Pos Fligt service, adalah kegiatan penanganan terhadap penumpang, kargo, dan pesawat setelah penerbangan atau kedatangan (dibandara tujuan/destination)
Pada  perkembangannya  industri  pengangkutan  udara  juga  mengaelami perubahan, termasuk dari segi permasalahan yang terjadi pada pengangkutan udara,  hal  tersebut  mengharuskan  aturan  hukum  juga  mengalami  perubahan terkait  pengaturan  pengangkutan  udara,  baik  aturan  internasional  maupun aturan di dalam negeri, Bagasi penumpang sebagai objek pengangkutan juga mengalami pengaturan tersendiri, khusus dari segi kehilangan atau kerusakan bagasi,  secara  umum  bagasi  dibagi  menjadi  dua  definisi  sebagaimana tercantum  dalam  Undang-undang  nomor  1  tahun  2009  tentang  penerbangan pasal 1 ayat 24 dan pasal 1 ayat 25 terdapat definisi dibagi menjadi dua yaitu:
14 Suhartato Abdul Majid dan Eko Probo D. Warpani, Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal 78

## 1. Klasifikasi Bagasi penumpang
a. Bagasi tercatat
Sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  nomor  1  tahun 2009  tentang  penerbangan  pasal  1  angka  24  Bagasi  Tercatat adalah  barang  penumpang  yang  diserahkan  oleh  penumpang kepada pengangkut untuk diangkut dengan pesawat udara yang sama
b. Bagasi kabin
Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pada pasal 1 angka 25 juga menjelaskan bahwaB bagasi kabin adalah barang  yang  dibawa  oleh  penumpang  dan  berada  dalam pengawasan penumpang sendiri.
Untuk mengidentifikasi bagasi tersebut, terdapat aturan terkait dokumen  angkutan  penumpang  sebagaimana  Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 150 yaitu, Dokumen angkutan udara terdiri atas:
a. tiket penumpang pesawat udara;
b. pas masuk pesawat udara (boarding pass);
c.  tanda  pengenal  bagasi  (baggage  identification/claim
tag);dan
d. surat muatan udara (airway bill)
2. Benda yang dilarang untuk diangkut oleh maskapai
Untuk  menjaga  keselamatan  dan  keamanan  penerbangan,  terdapat aturan  yang  barang  yang  dilarang  (prohibitet  items)  sebagaimana terdapat  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  PM  80  tahun  2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional yaitu : Daftar Barang Dilarang (prohibIted Items )
a. Alat Peledak (Explosives Device)
b. Senjata (Weapon)
c. Alat-alat Berbahaya (Dangerous Articles)

## d. Barang Berbahaya (Dangerous Goods)
Sebagaimana  terdapat  pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan nomor  PM  51  Tahun  2020  Tentang  Keamanan  Pernerbangan Nasional pasal 16 ayat (3) yaitu :
Barang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i berupa senjata,  bahan  peledak  atau  peralatan  berbahaya,  zat  atau  bahan berbahaya  yang  mungkin  digunakan  untuk  melakukan  Tindakan Melawan Hukum.

## 4. Pengaturan Bagasi yang dibuat oleh bandar udara dan maskapai
Dalam  pelaksanaannya  bandar  udara  dan  maskapai  mempunyai prosedur mengenai penerimaan bagasi termasuk juga barang-barang yang diperbolehkan masuk dan tidak diperbolehkan masuk ke bagasi pesawat, seperti  di  bandar  udara  Soekarno  Hatta  yang  membuat  regulasi  sebagai berikut :
a. Regulasi Bagasi
Untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, terdapat  peraturan-peraturan  yang  wajib  dipatuhi  oleh  para penumpang pesawat udara, diantaranya:
Tidak membawa benda / senjata tajam serta benda tumpul yang dapat menyebakan potensi cidera bagi penumpang lainnya, sehingga benda tajam / tumpul harus dilaporkan kepada petugas dan disimpan kedalam bagasi check in.
Tidak membawa benda yang mengandung gas yang dapat memicu suatu ledakan pada suatu tekanan tertentu.
Tidak membawa benda cair yang melebihi batasan 100ml dalam  suatu  kemasan  ke  dalam  kabin  pesawat,  sehingga  perlu disimpan kedalam bagasi check in, kecuali untuk makanan bayi atau  obat-obatan  yang  harus  dikonsumsi  pada  saat  melakukan penerbangan.
Setiap bagasi yang didaftarkan pada bagasi check in wajib untuk dikemas dalam kondisi yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selalu  periksa  dan  pastikan  dengan  maskapai  yang  anda gunakan  terkait  dengan  batasan  berat  maksimum  yang  boleh dibawa  untuk  penerbangan  anda,  baik  untuk  penerbangan domestic maupun penerbangan international. Adapun kelebihan berat  bagasi  maksimum  yang  telah  ditetapkan,  diatur  tarifnya oleh tiap-tiap maskapai.
b. Tips umum
Simpan barang bawaan berharga anda pada bagasi kabin.
Pastikan  barang  bawaan  yang  disimpan  pada  bagasi  check  in dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan baik.
Mohon  untuk  melepas  tag  bagasi  lama  yang  masih  menempel dibagasi  anda,  hal  ini  bertujuan  untuk  menghindari  kesalahan dalam penanaganan bagasi anda.
Selalu  simpan  tag  bagasi  dan  boarding  pass  anda  dengan baik atau pada tas kecil, sehingga akan memudahkan anda dalam menjangkaunya bila sewaktu-waktu diperlukan.
c. Power Bank
Pengisi  Baterai  Portabel  {Power  Bank)  atau  Baterai Lithium  cadangan  yang  dibawa  di  pesawat  udara  tidak terhubung dengan perangkat elektronik lain;
Pengisi  Baterai  Portabel  {Power  Bank)  atau  Baterai Lithium  cadangan  harus  ditempatkan  pada  bagasi  cabin  dan dilarang pada bagasi tercatat.
Pengisi  Baterai  Portabel  {Power  Bank)  atau  Baterai Lithium cadangan yang mempunyai daya jam {watt-hour) tidak lebih dari 100 Wh dapat dibawa oleh penumpang
Pengisi  Baterai  Portabel  {Power  Bank)  atau  Baterai Lithium  cadangan  yang  mempunyai  daya  per  jam  {watt-hour)
lebih  dari  100  Wh  tapi  tidak  lebih  dari  160Wh  harus mendapatkan  persetujuan  dari  Badan  Usaha  Angkutan  Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dan diperbolehkan untuk dibawa maksimal 2 (dua) unit per penumpang.
Pengisi  Baterai  Portabel  {Power  Bank)  atau  Baterai Lithium cadangan yang mempunyai daya jam lebih dari 160 Wh atau  besarnya  daya  jam  {watt-hour)  tidak  dapat  diidentifikasi dilarang dibawa ke pesawat udara. 15
Tanggung jawab pengangkut terhadap barang penumpang dimulai dari sejak pengangkut mendapatkan akses untuk mengawasi barang tersebut, hal ini sebagaimana disebutkan dalam  Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 144 disebutkan sebagai berikut :
Pengangkut  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  diderita  oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut.
Dalam  pelaksanaannya  pengangkut  mendapatkan  akses  untuk melakukan  pengawasan  pada  saat  penumpang  telah  menyerahkan  bagasi tercatatnya  kepada  pegawai  pengangkut  di  counter  cek  in,  pada  saat  itulah tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  bagasi  tercatat  mulai  berlaku  dan tanggung  jawab  berakhir  jika  barang  tersebut  telah  diambil  penumpang  di bandar  udara  tujuan,  hal  ini  sejalan  dengan  Undang-undang  nomor  1  tahun 2009 tentang penerbangan pada penjelasan pasal 144 : Yang dimaksud dengan “dalam  pengawasan  pengangkut”  adalah  sejak  barang  diterima  oleh pengangkut  pada  saat  pelaporan  (check  in)  sampai  dengan  barang  tersebut diambil  oleh  penumpang  di  bandar  udara  tujuan.  Hal  tersebut  juga  terkait dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  77  Tahun  2011  pasal  18 Tanggung  jawab  pengangkut  terhadap  bagasi  tercatat  dimulai  sejak
15 https://soekarnohatta-airport.co.id/bagasi/7/regulasi-bagasi diakses tanggal 6 Juni 2023 pukul 14:30
pengangkut  menerima  bagasi  tercatat  pada  saat  pelaporan  (check-in)  sampai dengan diterimanya bagasi tercatat oleh penumpang.
Dalam  prakteknya  penyerahan  bagasi  tercatat  biasanya  terdapat  pada counter  check  in,  maskapai  penerbangan  akan  mencetak  boarding  pass penumpang, dan memberikan tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim  tag)  terhadap  bagasi  tercatat,  hal  ini  sebagaimana  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  nomor  185  Tahun  2015  standar pelayanan penumpang kelas ekonomi  angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri  pasal 21 ayat 4 :  Penyerahan dan penempatan tanda pengenal bagasi tercatat sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas check-in.
Untuk  bagasi  kabin,  karena  bagasi  kabin  berada  didalam  pengawasan penumpang, maka maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kecuali jika penumpang dapat membuktikan  bahwa  kerusakan  atau  kehilangan  tersebut  diakibatkan  oleh maskapai atau orang yang memperkerjakannya, hal ini sesuai dengan Undang- undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 143 jo Pasal 4 ayat (1) Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011  berbunyi sebagai berikut:
Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya bagasi kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian  tersebut  disebabkan  oleh  tindakan  pengangkut  atau  orang  yang dipekerjakannya.

## 5. Tata Cara Pengambilan Bagasi
Menurut Peraturan Menteri Perhubungan No. 185/2015, pengambilan bagasi tercatat memiliki aturan sebagai berikut:
1. Petugas harus memberikan informasi yang jelas tentang lokasi pengambilan bagasi di terminal kedatangan bandara tujuan.
2. Petugas harus memeriksa label bagasi tercatat untuk memastikan kesesuaian dengan bagasi tercatat.
3. Petugas  tersebut  ditunjuk  oleh  maskapai  penerbangan  sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Perhubungan  No.  185/2015,  dan ketersediaan petugas diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 185/2015 pasal 37.
Klaim  atas  kerusakan  bagasi  tercatat  harus  diajukan  saat  bagasi tersebut  diambil  oleh  penumpang  sesuai  dengan  Undang-Undang  No. 1/2009 tentang penerbangan pasal 174 ayat (1).
Bagasi tercatat dianggap hilang setelah 14 hari sejak tiba di tempat tujuan, dan jika tidak ditemukan dalam 14 hari tersebut, dianggap hilang sesuai dengan Peraturan Menteri  Perhubungan No. 77/2011 pasal 5 ayat (2).  Penumpang  dapat  melaporkan  keluhan  secara  lisan  atau  tertulis kepada  Badan  Usaha  Angkutan  Udara  melalui  SMS,  telepon,  surat elektronik,  atau  bentuk  media  lainnya,  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri Perhubungan No. 30/2021 pasal 20.
Pelaporan  keluhan  terkait  kehilangan  atau  kerusakan  bagasi tercatat  harus  dilakukan  sebelum  penumpang  meninggalkan  ruang terminal  kedatangan.  Pelaporan  keluhan  selain  terkait  bagasi  tercatat hanya  dapat  dilakukan  paling  lambat  3x24  jam  setelah  penerbangan. Pelaporan keluhan harus menyertakan data seperti nama penumpang, bukti tiket,  pas  masuk  pesawat  (boarding  pass),  label  bagasi  (claim  tag),  dan informasi  lain  yang  terkait  dengan  keluhan  penumpang.  Badan  Usaha Angkutan Udara wajib menyelesaikan keluhan penumpang dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya keluhan.
B. Peran  maskapai  penerbangan  dan  perusahaan  asuransi  dalam penanganan  risiko  finansial  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang
Perbedaan Jumlah ganti rugi menurut aturan penerbangan dengan pasal 1365  KUHPerdata.  Dari  perkembangan  indusri  angkutan  udara  tentu  juga timbul permasalahan yang juga semakin berkembang menyertainya, termasuk permasalahan terkait kehilangan dan atau kerusakan bagasi penumpang.
Regulasi  tentang  ganti  rugi  atas  kehilangan  atau  kerusakan  bagasi penumpang  mempunyai  dua  argumentasi  hukum  yang  berbeda,  dari  regulasi internasional dan nasional mempunyai batasan penggantian bagasi tercatat yang di  hitung  dari  berat  bagasi  per  kilo  dan  terdapat  maksimmal  penggantian  per penumpang, hal tersebut tentu berbeda dengan ganti rugi menurut 1365 Perdata, adalah sebagai berikut :
1. Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.
2. Perselisihan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  kehilangan  dan  atau kerusakan  bagasi  penumpang  secara  umum  disebabkan  karena jumlah  penggantian  bagasi lebih  rendah daripada  nilai  bagasi  yang sebenarnya,  dalam  pengaturan  penggantian  dalam  regulasi penerbangan internasional dan nasional terdapat batasan penggantian per  kilo  bagasi,  sedangkan  nilai  bagasi  berbeda-beda  tergantung seberapa berharganya nilai bagasi tersebut.
Majelis  hakim  dalam  memutus  perkara  yang  ada  di  pengadilan  juga berbeda-beda,  ada  yang  merujuk  kepada  regulasi  penerbangan  dan  ada  juga yang  merujuk  kepada  Pasal  1365  KUHperdata,  sebagai  rujukan  pengenaan pasal yang tercantum dalam regulasi penerbangan  juga terlihat pada putusan nomor Perkara Perdata antara Penggugat Umbu S. Samapatu, SH.MH melawan Tergugat PT. Lion Mentari dengan nomor Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  278/PDT.G/2012/PN.JKT.PST  Tanggal  26  Desember  2000  jo  Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 58/PDT/2014/PT.DKI Tanggal 12 Februari 2014 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 431 K/Pdt/2015 majelis hakim yang memutus  perkara  dalam  pertimbangannya  menggunakan  peraturan  Menteri perhubungan PM no 77 Tahun 2011 pasal 5 ayat 1 tentang ganti kerugian Rp 200.000,- (dua ratus ribu) per kilo atau maksimal Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per penumpang.
Disisi  lain  terdapat  juga  putusan  pengadilan  yang  memakai  rujukan kepada  pasal  1365  KUHperdata  sebagaimana  terlihat  pada  putusan  nomor
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Perkara Pedata antara Penggugat Po Lin Pin dengan Tergugat PT. Lion Mentari Airlines  dengan  Nomor  Putusan  Pengadilan  Negeri  Denpasar  Nomor  6 /Pdt.G.S/2018/PN.DPS  yang  pada  pertimbangannya  majelis  hakim  menitik beratkan pada pasal 1365 KUHperdata.
Barang  Berharga  yang  tidak  dinyatakan  oleh  penumpang  kepada Maskapai. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri perhubungan PM no  77  Tahun  2011  pasal  6  bahwa  penumpang  harus  menyatakan  dan menunjukkan  barang  yang  berharga  kepada  maskapai/pengangkut,  seringkali ini tidak menjadi perhatian baik dari penumpang, dari sisi maskapai hal ini juga tidak menjadi perhatian yang khusus, padahal adalah kewajiban dari maskapai untuk  menjelaskan  kepada  penumpang  tentang  jenis  pelayanan  yang  mereka tawarkan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Pasal 7 huruf b : Kewajiban pelaku usaha : b memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; Dalam banyak aturan penerbangan, yang dirilis oleh pihak maskapai  terdapat aturan untuk dilarang menempatkan barang berharga dalam bagasi tercatat.
Kepentingan penumpang yang membawa barang berharga dalam bagasi tercatat kebanyakan tidak terakomodir dengan baik, hal ini harusnya menjadi catatan  oleh  pihak  maskapai  penerbangan  dalam  memberikan  solusi  kepada penumpang,  sehingga  terdapat  keseimbangan  antara  penumpang  dengan maskapai.
Peran  maskapai  dan  perusahaan  asuransi  dalam  menanggulangi  resiko finansial yang diderita oleh penumpang yaitu:
1. Dalam penanganan bagasi penumpang, maskapai dapat memaksimalkan  opsi  untuk  mengangkut  barang  berharga  milik penumpang,  hal  ini  sebagaimmana  tercantum  dalam  Peraturan menteri perhubungan PM 44 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pasal 6 ayat (2) : Dalam hal pengangkut menyetujui  barang  berharga  atau  barang  yang  berharga  di  dalam
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
bagasi  tercatat  diangkut  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut.
2. Maskapai  penerbangan  memiliki  peran  penting  untuk  mentransfer resiko kepada perusahaan asuransi atas kerugian yang timbul sebagai akibat  dari  kehilangan  atau  kerusakan  bagasi  pesawat,  sehingga prinsip  keadilan  antara  penumpang  dan  maskapai  dalam  hal penggantian kerugian tersebut.
3. Perusahaan asuransi tentu mempunyai pengalaman dalam mengelola resiko finansial yang kemungkinan akan timbul dari suatu peristiwa, dalam hal ini Maskapai Penerbangan dapat menggandeng perusahaan asuransi  dalam  memitigasi  resiko  bagasi  penumpang,  kebutuhan antara  penumpang  yang  membawa  barang  berharga  dalam  bagasi tercatat dapat terpenuhi dengan adanya perusahaan asuransi, tentunya dengan  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  yang  tercantum  dalam perjanjian asuransi.
Kerugian  finanasial  yang  timbul  sebagai  akibat  dari  kehilangan  atau kerusakan bagasi dapat di atasi oleh perusahaan asuransi dengan memberikan polis  asuransi  yang  mencakup  kehilangan  atau  kerusakan  bagasi.  Jika  terjadi kerugian,  penumpang  dapat  mengajukan  klaim  kepada  perusahaan  asuransi untuk  mendapatkan  kompensasi  finansial  yang  sesuai  dengan  kerugian  yang dialami.
Dengan  kondisi  tersebut  membantu  para  pihak  untuk  mendapatkan posisi yang adil dalam hal penanganan kerugian yang timbul sebagai akibat dari kehilangan dan kerusakan bagasi penumpang.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  sebagaimana  diuraikan  pada  bab  diatas  dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
1. Regulasi internasional  dan  nasional  mengatur  pengaturan  bagasi  penumpang dalam  penerbangan.  Regulasi  bagasi  penting  untuk  melindungi  kepentingan dan  kenyamanan  penumpang  serta  memberikan  kompensasi  jika  terjadi masalah. Konvensi Warsawa dan Protokol Montreal menjadi kerangka hukum internasional yang mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap bagasi  penumpang.  Perbedaan  aturan  ganti  kerugian  antara  regulasi penerbangan  dan  pasal  1365  KUHPerdata  menunjukkan  ketimpangan  dalam penggantian  kerugian.  Nilai  kerugian  bagasi  penumpang  dapat  melebihi batasan  penggantian  per  kilogram  berat  bagasi  yang  diatur  dalam  regulasi. Kompensasi  yang  diberikan  mungkin  tidak  mencerminkan  prinsip  keadilan, memerlukan terobosan atau solusi untuk memenuhi kepentingan penumpang dan maskapai..
2. Maskapai penerbangan dapat memaksimalkan opsi untuk mengangkut barang berharga  penumpang  dan  meminta  penumpang  mengasuransikan  barang tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Maskapai penerbangan memiliki peran  penting  dalam  mentransfer  risiko  kepada  perusahaan  asuransi  untuk menggantikan kerugian yang timbul akibat kehilangan atau kerusakan bagasi penumpang,  sehingga  menciptakan  prinsip  keadilan  dalam  penggantian kerugian tersebut. Perusahaan asuransi memiliki pengalaman dalam mengelola risiko  finansial  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa,  dan  dapat  bekerja  sama dengan  maskapai  penerbangan  untuk  memitigasi  risiko  bagasi  penumpang. Kerjasama  ini  memungkinkan  pemenuhan  kebutuhan  penumpang  yang membawa barang berharga dalam bagasi tercatat dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian asuransi.

## B. Saran
1. Memanfaatkan  Perusahaan  asuransi  sebagaimana  Peraturan  Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara pasal 6 ayat 2 Dalam hal pengangkut menyetujui barang berharga  atau  barang  yang  berharga  di  dalam  bagasi  tercatat  diangkut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkut dapat meminta kepada penumpang untuk mengasuransikan barang tersebut.
2. Peran  maskapai  penerbangan  adalah  untuk  mentransfer  resiko  terhadap barang  yang  ada  dalam  penguasaannya  kepada  perusahaan  asuransi, keterbatasan  maskapai  untuk  melakukan  penggantian  kerugian  yang  adil dapat  di  bantu  oleh  perusahaan  asuransi  dalam  mewujudkan  nilai penggantian  kerugian  yang  adil  terhadap  bagasi  penumpang  yang mengalami kehilangan atau kerusakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  pengantar Metode  Penelitian  Hukum,  (Jakarta:PT.
Raja Grafindo Persada, 2004), 133.
Ismayanti, Pengantar pariwisata, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 123.
Jasin, Mochamad, Hukum Angkutan Udara di Indonesia, Cetakan ke-1, Bandung:
Refika Aditama, 2006, hlm. 47.
Martosubroto,  Soebijoto,Transportasi  dan  Distribusi  Barang.  Jakarta,  PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2014, hHlmal 4.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum; Mataram: UPT.Mataram, 2020.
Munawar,  Ahmad,  Dasar-dasar  Teknik  Transportasi,  Yogyakarta:  Beta  Offset, 2005, hlm. 45.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Grup, 2007), hlm. 96
Purwosutjipto,  H.M.N.  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia.  Jilid  3, Djambatan. Jakarta 1995, hal 38.
Purwosutjipto,  2001,  Pengertian  Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia  3  Hukum Pengangkutan, Jakarta, Djambatan,  2001 hHlm. 60.
Pramono, Djoko. Pengantar Ilmu Penerbangan. Jakarta: Erlangga, 2017, hlm. 11. Setiawan,  A.  Budie.  Transportasi  Udara  di  Indonesia.  Jakarta:  Penerbit  PT
Gramedia Pustaka Utama, 2019 hlm. 3.
Suhartato Abdul Majid dan Eko Probo D. Warpani, Ground Handling Manajemen Pelayanan Darat Perusahaan Penerbangan, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hal 78.
https://kbbi.web.id/angkut diakses tanggal 22 Maret 2023.
https://soekarnohatta-airport.co.id/bagasi/7/regulasi-bagasi diakses tanggal 6 Juni 2023 pukul 14:30
Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan