## PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  memerlukan bantuan  orang  lain  untuk  dapat  menyelesaikan beberapa  urusannya  [1],  oleh  karena  itu  manusia disebut sebagai mahluk sosial. Proses tolong-menolong merupakan  salah  satu  cara  untuk  menjaga  hubungan baik  kekerabatan,  mampu  menjalin  hubungan  kerja sama  dan  mencerminkan  sifat  yang  berbudi  luhur. Hubungan  yang  terjalin  antar  sesama  ini  dapat  dilihat melalui  pelayanan  yang  merupakan  kondisi  dimana
pihak lain memberikan sesuatu yang dibutuhkan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan.
Menurut  Soetopo  mengartikan  pelayanan sebagai usaha yang dilakukan agar dapat mempersiapkan  apa  saja  yang  sedang  menjadi kebutuhan  orang lain. Dari pendapat Soetopo tersebut maka  pelayanan  merupakan  upaya  seseorang  dalam merencanakan berbagai keperluan yang tengah menjadi permasalahan dan kepentingan khalayak ramai.[2]
Terdapat  persoalan  yang  mendasari  kurang terpenuhinya  kualitas  pelayanan  pemerintahan  yang
ISSSN: 2745-701X E-ISSN: 2745-7028 http://journals2.ums.ac.id/index.php/abditeknoyasa/

## INOVASI PELAYANAN APLIKASI WHATSAPP PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK PEMBUATAN e-KTP DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU
Nur Rahayu Dewi Catur Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Sektor Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nurrahayudhewi@gmail.com
Irfan Setiawan * Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Sektor Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri irfansetiawan@ipdn.ac.id

## Daffa Ulhaq PS
Manajemen  Sumber  Daya  Manusia Sektor Publik Institut Pemerintahan Dalam Negeri daffauhaqps25@gmail.com
* Corresponding author

## ABSTRAK
Kondisi  dunia  saat  ini  dihebohkan  dengan  hadirnya  virus  yang  mengancam kesehatan setiap manusia. Virus ini memiliki akibat yang sangat fatal yaitu dapat menyebabkan  kematian.  Penyebaran  COVID-19  yang  sangat  meresahkan membuat pergerakan disegala bidang mengalami terhambat, untuk mengurangi banyaknya  orang  yang  terpapar  maka  harus  diberlakukannya  5M  terdiri  dari: memakai  masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak,  menjauhi  kerumunan  dan mengurangi  mobilitas.  Kegiatan  Bhakti  Karya  Praja  IPDN  Tahun  2021  yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan yaitu untuk membantu Kecamatan Muara Bangkahulu  Kota  Bengkulu  dalam  melakukan  inovasi  pelayanan  yang mengharuskan adanya pembatasan interaksi pihak kecamatan dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pembuatan e-KTP masih dilakukan secara manual oleh Kecamatan Muara Bangkahulu, dibutuhkan adanya inovasi pelayanan baru yaitu dengan menambah pelayanan online, maka pada pelaksanaan BKP penulis mengajukan pelayanan online berbasis whatsapp pada pembuatan e-KTP guna memudahkan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan  Muara  Bangkahulu  kepada  masyarakat  dan  untuk  menghindari penyebaran COVID-19. Gagasan penulis kepada Kecamatan Muara Bangkahulu dapat diterima oleh Camat Muara Bangkahulu dan jajarannya dan program ini sudah berjalan cukup baik.
KATA  KUNCI: Inovasi  Pelayanan,  Pemerintahan  Online,  Administrasi Kependudukan, Whatsapp, e-KTP.
Naskah dikirim 6 November 2022
Naskah direvisi 17 Desember 2022
Naskah diterima 20 Desember 2022
baik  kepada  masyarakat,  contohnya  seperti  prosedur pelayanan  yang  tidak  mudah  dimengerti  orang  awam dan berbelit, memakan waktu lama [3], membutuhkan biaya yang relatif mahal dan tidak transparan sehingga terbuka  peluang  untuk  terjadinya  pungutan  liar  [4], bahkan adanya sikap acuh dari pihak pemberi pelayanan yang  tidak  menggambarkan  sifat  abdi  masyarakat sehingga masyarakat yang mengalami kesusahan dalam pelayanan  publik  merasa  lebih  baik  menyelesaikan urusan  dengan  cara  cepat  yaitu  menjumpai  calo-calo bahkan ada yang rela untuk tidak mengurus sama sekali.
Sebuah  Pelayanan  dapat  dikatakan  berhasil adalah  ketika  masyarakat  merasakan  adanya kemudahan dalam mengatasi persoalan yang dihadapi dan  kepuasan  atas  jasa  yang  diberikan  oleh  pihak instansi  atau  pemberi  pelayanan.  Kualitas  pelayanan publik  merupakan  suatu  kondisi  dinamis  yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan  dimana  penilaian  kualitasnya  ditentukan pada  saat  terjadinya  pemberian  pelayanan  publik tersebut  [5].  Adapun  ciri-ciri  atau  atau  atribut-atribut untuk  menentukan  kualitas  pelayanan  publik  tersebut antara lain adalah: ketetapan Waktu Pelayanan, Akurasi pelayanan,  keramahan  dalam  pelayanan,  Kemudahan mendapatkan pelayanan, kenyamanan dalam memperoleh  pelayanan,  dan  atribut  pendukung pelayanan lainnya [6].
Untuk  dapat  menilai  sejauhmana  mutu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah, memang tidak bisa dihindari, bahkan menjadi tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat ditelaah dari kriteria dimensi-dimensi  kualitas  pelayanan  publik.  Menurut Zeithaml dkk. [7] bahwa kualitas pelayanan publik dapat diukur dari 5 (lima) dimensi, yaitu: Tangibel (Berwujud), Realibility (Kehandalan), Responsiviness (Ketanggapan), Assurance (Jaminan) dan Empaty (Empati).
Pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Pasal 5 Ayat (1) Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa  ruang  lingkup  pelayanan  publik  meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Salah  satu  urusan  pelayanan  administrasi kepada  masyarakat  dapat  dilihat  pada  pembuatan dokumen  kependudukan  e-KTP  [8].  e-KTP  merupakan data kependudukan resmi yang berlaku secara nasional dan  dapat  terjamin  kevalidannya.  Kemudian  dalam Peraturan Presiden No.26 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) tentang  Penerapan  KTP  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan  Secara  Nasional  menyebutkan  Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  dan berwenang  melaksanakan  pelayanan  dalam  urusan Administrasi Kependudukan. Untuk melakukan rekaman
elektronik  data  penduduk  dapat  dilakukan  di  kantor Kecamatan masing-masing.[9]
Terdapat  kendala  bagi  pemerintah  yang  saat  ini mengganggu  berlangsungnya  proses  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat. Corronavirus Disease 2019 atau  yang  akrab  didengar  dengan  sebutan  COVID-19 merupakan  penyakit  infeksi  menular  yang  disebabkan oleh virus corona pada paru-paru tahun 2019 [10]. Saat ini virus tersebut merupakan momok yang menakutkan jagat  raya,  banyak  dampak  yang  diakibatkan  bagi penderitanya  seperti  demam,  tidak  dapat  merasakan makanan, kelelahan, nyeri pada tubuh bahkan kematian, penyebarannya dapat berlangsung sangat cepat melalui udara atau benda yang terkena air ludah pasien positef corona.  Lansia  dan  orang  yang  memiliki  penyakit hipertensi,  gangguan  jantung  dan  diabetes  memiliki potensi lebih besar untuk terpapar.
Mengingat penularan virus yang cepat membuat pemerintah  membatasi  jarak  pertemuan  bagi  setiap individu.  Tentunya  Virus  ini  menghambat  urusan pelayanan  publik  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  [11].  Salah  satu  hambatan  itu berdampak  pada  masyarakat  yang  akan  mengurus dokumen kependudukan e-KTP. Pada masa pandemi ini masyarakat  diharuskan  untuk  menekan  jumlah  angka positif COVID-19 dengan  cara  5M  yaitu:  memakai masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak,  menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.
Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu merupakan salah  satu  Instansi  kewilayahan  pemerintahan  di  Kota Bengkulu yang melaksanakan pelayanan pemerintahan. Kantor camat ini melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan antara lain; rekomendasi/pengesahan surat pengantar permohonan SKCK,  izin  keramaian/penutup  jalan,  surat  keterangan domisili organisasi, rekomendasi permohonan administrasi  kependudukan,  pelayanan  e-KTP  dan  KK, pengesahan SPPT, rekomendasi/pengesahan pernyataan penghasilan, surat keterangan miskin, surat keterangan dispensasi menikah, permohonan perceraian,
pernyataan belum menikah dan lainnya. Dalam
urusan pelayanan dokumen kependudukan  e-KTP  di  kantor  kecamatan  Muara Bangkahulu  Kota  Bengkulu  masih  dilakukan  secara manual, hal tersebut masih dikatakan belum sepenuhnya efektif mengingat adanya bahaya yang mengancam dari penyebaran COVID-19 walaupun  sudah  mulai diberlakukannya  protokol  kesehatan.  Maka  dari  itu diperlukan adanya pelayanan secara online yang mampu memberikan  kemudahan  baik  dari  pihak  kantor Kecamatan  Muara  Bangkahulu  maupun  dari  pihak masyarakat.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dirumuskan permasalahan  pada  pelayanan  pembuatan  e-KTP  yang
masih dilakukan secara manual oleh Kecamatan Muara Bangkahulu, dibutuhkan adanya inovasi pelayanan baru yaitu  dengan  menambah  pelayanan  online,  maka penulis  akan  mengajukan  pelayanan  online  berbasis whatsapp  pada  pembuatan  e-KTP  guna  memudahkan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Muara Bangkahulu kepada masyarakat dan untuk menghindari penyebaran COVID-19 .
Adapun tujuan diterapkannya aplikasi Whatsapp pada  pelayanan  pembuatan  e-KTP  yaitu  untuk membantu proses palayanan administrasi kependudukan  khususnya  e-KTP  di  Kecamatan  Muara Bangkahulu  Kota  Bengkulu,  membantu  masyarakat
dalam  mengurus  pembuatan  e-KTP  tanpa  harus mengunjungi kantor Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu  secara  berulang-ulang  dan  meningkatkan kemampuan  praja  dalam  melakukan  inovasi  dibidang teknologi informasi.

## METODE
Untuk  melakukan  inovasi  pelayanan  yang dilaksanakan  secara  online  melalui  aplikasi  Whatsapp pada  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  melalui kegiatan Bhakti Karya Praja (BKP)  IPDN adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis di kantor Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:
Gambar 1. Bagan Kegiatan BKP di Kecamatan Muara Bangkahalu
Untuk  mendapati  hasil  pelayanan  yang  sesuai harapan,  tentunya  pembuatan  pelayanan  online berbasis  Whatsapp  ini  dinilai  kurang  cukup.  Dapat dikatakan  seperti  itu  karena  percuma  saja  jika  pihak Kecamatan Muara Bangkahulu membuat adanya inovasi terkait  pelayanan  online  tetapi  masyarakat  tidak mengetahuinya. Untuk mewujudkan lancarnya pelaksanaan  pelayanan  online  berbasis  Whatsapp  ini penulis melakukan penyebaran informasi terkait adanya inovasi  pelayanan  yang  dapat  dilaksanakan  secara online melalui aplikasi Whatsapp di media sosial dengan akun Kecamatan Muara Bangkahulu yang sudah dimiliki sebelumnya pada aplikasi Facebook dan juga Instagram. Untuk  mengantisipasi  masyarakat  yang  tidak  memiliki
akun  media  sosial  penulis  juga  menempelkan  poster pelayanan  aplikasi  Whatsapp  diseputaran  Kantor kecamatan Muara Bangkahulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang melalui  kegiatan  Bhakti  Karya  Praja  telah  dilakukan kurang  lebih  selama  2  minggu  di  Kecamatan  Muara Bangkahulu berlangsung dengan baik. Adapun gagasan yang  diberikan  penulis  pada  Bhakti  Karya  Praja  untuk membuat  inovasi  pelayanan  online  yang  bertujuan untuk  membatasi  pertemuan  antara  pihak  kecamatan
Penerimaan Keg. BKP di Kec. Muara Bangkahalu
koordinasi dengan Camat Muara Bangkahulu
Pengamatan dan wawancara kondisi pelayanan kependudukan
Memberikan gambaran perlunya pelayanan online berbasis Whatsapp kepada pihak Kecamatan
Pembuatan Akun Whatsapp untuk pelayanan online di
kecamatan
Penjelasan fungsi fitur aplikasi WA kepada operator Kecamatan penyebaran informasi terkait adanya pelayanan via aplikasi Whatsapp Apakah operator telah mengerti fungsi fitur WA Penutupan Keg. BKP di Kec. Muara Bangkahalu Ya Tidak
dan  masyarakat  guna  terhindar  dari  COVID-19  serta menjadikan pelayanan memiliki sifat efektif dan efisien diterima  oleh  pihak  Kecamatan  Muara  Bangkahulu. Penulis  membuat  inovasi  pelayanan  online  di Kecamatan  Muara  Bangkahulu  adalah  melalui  aplikasi Whatsapp,  dalam  aplikasi  tersebut  masyarakat  bisa mendapatkan informasi berupa apa saja yang menjadi syarat pembuatan dokumen kependudukan khususnya perekaman e-KTP.

## Inovasi Pelayanan Online Melalui Whatsapp
Dari  Hasil  Observasi  penulis,  banyak  dari masyarakat  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  yang  ingin melakukan  rekaman  e-KTP  belum  mengetahui  syarat yang dibawa karena terbatasnya informasi yang didapat, website  yang  dimiliki  oleh  Kecamatan  Muara Bangkahulu  tidak  setiap  saat  diperbarui.  Syarat  yang dibutuhkan  untuk  melakukan  rekam  e-KTP  adalah dengan membawa foto copy kartu keluarga sebanyak 2 lembar, sehingga bagi pemohon yang tidak membawa kartu keluarga harus mengambil lagi Kartu Keluarga di rumah,  adapun  kasus  lainnya  adalah  mereka  yang membawa  Kartu  Keluarga  belum  memfoto  copy sebanyak 2 lembar, sehingga mengharuskan pemohon untuk  pergi  lagi  dari  kantor  Kecamatan  Muara Bangkahulu  mencari tempat foto copy dan tempat foto copy yang letaknya jauh dari kantor camat menjadikan pemohon  kehabisan  banyak  waktu  dalam  proses perekaman e-KTP.
Setelah adanya pelayanan online melalui aplikasi Whatsapp  masyarakat  lebih  paham  mengenai pembuatan  e-KTP,  mengetahui  informasi  secara  rinci, mulai  dari  jam  kerja  kantor  Kecamatan  Muara Bangkahulu, syarat pembuatan
dokumen
kependudukan,  dan  masyarakat  dapat  bertanya langsung  mengnai  kendala  yang  menjadi  persoalan masyarakat kepada operator pelayanan online berbasis Whatsapp ini.
Gambar 2. Bentuk tampilan lokasi alamat kantor Kec.Muara Bangkahulu
Gambar  3.  Bentuk  tampilan  jam  kerja  petugas  Kec.  Muara Bangkahulu
Pada fitur ini masyarakat dapat bertanya kepada petugas  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  terkait permasalahan  pengurusan  dokumen  kependudukan khususnya e-KTP dan masyarakat dapat menyampaikan keluhan  yang  dirasakan  dari  pelayanan  petugas kecamatan.
Penyerahan  Program  Pelayanan  Aplikasi  Whatsapp dan Menyebarkan Informasi Adanya Inovasi Pelayanan Online Kepada Masyarakat.
Pembuatan  fitur  akun  aplikasi  Whatsapp  bisnis dilakukan  oleh  penulis  untuk  membantu  pelayanan online  di  bidang  kependudukan  sehingga  masyarakat tidak  perlu  datang  di  Kantor  Kecamatan  Muara Bangkahulu untuk mengurus e-KTP. Masyarakat cukup mengakses  aplikasi  Whatsapp  bisnis  kecamatan, kemudian menulis kebutuhannya, misalkan pembuatan e  KTP  Baru,  pengurusan  e-KTP  hilang  dan  berbagai layanan kependudukan lainnya.
Sebelum  penulis  menyerahkan  program pelayanan  online  yang  telah  dibuat  kepada  operator pihak kecamatan. Penulis menjelaskan dan melatihkan beberapa  fungsi  fitur  yang  terdapat  dalam  aplikasi Whatsapp  bisnis,  sehingga  tidak  mengalami  kendala ketika  akan  digunakan  operator  dalam  pelayanan kependudukan kepada masyarakat.
Gambar  4.  Melatih  fungsi  fitur  aplikasi  Whatsapp  Bisnis kepada petugas Kecamatan
Kegiatan  lainnya  yang  dilakukan  dalam  Bhakti Karya  Praja  di  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  adalah pembuatan  akun  Facebook  dan  Intagram  kantor kecamatan.  Penulis  memberikan  informasi  program pelayanan  online  berbasis  Whatsapp  di  kantor kecamatan  melalui  Instagram  dan  Facebook  tersebut sebagai  bentuk  sosialisasinya.    Melalui  Instagram  dan Facebook,  masyarakat  bisa  mendapatkan  informasi terkait  dokumen  kependudukan  khususnya  e-KTP dengan mudah dan masyarakat dapat melakukan tanya jawab secara langsung oleh petugas kecamatan dimana terdapat  kendala  yang  dihadapi  dalam  urusan pembuatan e-KTP.
Gambar  5.  Bentuk  Tampilan  Facebook  Kec.  Muara Bangkahulu
Gambar  5.  Bentuk  Tampilan  Instagram  Kec.  Muara Bangkahulu
Selanjutnya, Penulis membuat poster pelayanan aplikasi  Whatsapp  yang  dapat  ditempel  di  sekitaran kantor  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  dan  beberapa tempat  infomasi  umum.  Pembuatan  dan  penyebaran poster  tersebut  dilakukan  agar  masyarakat  dapat mengetahui  informasi  mengenai  pelayanan  online melalui aplikasi Whatsapp bisnis tersebut.
Gambar  5.  Bentuk  Tampilan  Poster  Pelayanan  melalui aplikasi WA di Kecamatan Muara Bangkahulu
Dengan  adanya  pelayanan  online  berbasis Whatsapp  untuk  perekaman  e-KTP  masyarakat  dapat merasakan pelayanan yang efektif, efesien dan mampu menghindari  penyebaran  COVID-19  dibandingkan dengan pelayanan yang dilakukan secara manual yang mengharuskan masyarakat mendatangi kantor Kecamatan Muara Bangkahulu secara berulang-ulang.
Diharapkan  bagi  operator  pelayanan  online berbasis  Whatsapp  dapat  melakukan  respon  secara tanggap  terhadap  masyarakat  yang  membutuhkan jawaban dari persoalan yang dihadapi dengan tetap aktif disaat  jam  kerja  berlangsung  dan  diharapkan  adanya kerja sama yang baik dari Camat Muara Bangkahulu dan Bidang  Pelayana  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  untuk kedepannya  terhadap  pelayanan  ini  tetap  berjalan dengan  baik  meskipun  penulis  telah  selesai melaksanakan  Bhakti  Karya  Praja,  serta  diperlukan adanya penyebaran informasi yang lebih luas lagi terkait adanya pelayanan online melalui Whatsapp ini kepada masyarakat.

## Kesimpulan
Pelayanan  manual  yang  dilakukan  pada  setiap aspek  yang  diberikan  pihak  Kecamatan  Muara Bangkahulu  dinilai  belum  efektif  dan  efesien.  Dalam membatasi  penyebaran  COVID-19  maka  masyarakat harus  memperhatikan  penerapan  protokol  kesehatan. Kondisi  yang  mengharuskan  adanya  pembatasan interaksi bagi pihak Kecamatan Muara Bangkahulu dan Masyarakat  menuntut  adanya  inovasi  pelayanan  yang dapat  saling  memudahkan  berbagai  pihak  demi tercapainya  pelayanan  yang  berkualitas  baik  dan tentunya  menghindari  dari  penyebaran  COVID-19. Untuk itu dalam Bhakti Karya Praja IPDN yang dilakukan penulis adalah memberikan gagasan mengenai inovasi pelayanan online melalui Whatsapp dan diterima oleh
pihak  Kecamatan  Muara  Bangkahulu  dengan  baik. Tujuan  program  ini  ialah  agar  kualitas  pelayanan  yang didapatkan  masyarakat  terlaksana  dengan  lebih  baik. Setelah  adanya  pelayanan  online  melalui  aplikasi Whatsapp ini masyarakat menjadi lebih paham terkait proses dan syarat pembuatan dokumen kependudukan khususnya bagi pembuatan e-KTP.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   Listia,  Wan  Nova,  2017,  Anak  Sebagai  Makhluk Sosial,Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, Vol 1, No 1, Unimed,
https://media.neliti.com/media/publications/ 75822-ID-none.pdf
[2]   Napitupulu  Paimin,  2007,  Pelayanan  Publik  dan Cusomer Satisfaction, P.T. Alumni, Bandung.
[3]      Catur  H,Hesti,  2009,  Reformasi  Administrasi Pelayanan Publik Di Kppm (Kantor Perizinan Dan Penanaman  Modal)  Kabupaten  Boyolali,  (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Reformasi
Administrasi  Pelayanan  Publik  Melalui  Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) Di  Kantor  Perizinan  dan  Penanaman  Modal Kabupaten Boyolali), Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  Universitas  Sebelas  Maret,  diakses  dari https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/151 36/MzAwMzY=/Reformasi-administrasi- pelayanan-publik-di-KPPM-kantor-perizinan-dan- penanaman-modal-kabupaten-Boyolali- abstrak.pdf.
[4]    Wulan,Riris  Retno;  dan    Mustam,  Mochammad, 2017,  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik Dalam  Rangka  Reformasi  Birokrasi  Di  Kantor Pertanahan  Kota  Semarang,Journal  Of  Public Policy  And  Management  Review,    Volume  6, Nomer 3, diakses dari DOI:
10.14710/jppmr.v6i3.16740
[5]   Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik  serta  Implementasinya.  Bandung:  Mandar Maju.
[6]   Tjiptono,  Fandy.  2000.  Manajemen  Jasa. Yogyakarta: Andi.
[7]   Hardiansyah,  2018,  Kualitas  Pelayanan  Publik konsep  Dimensi  Indikator  dan  Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta.
[8]   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang Pelayanan Publik
[9]   Peraturan  Presiden  No.26  Tahun  2009    Tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional
[10]  Timah,  Stefanus  (2021).  Hubungan  Penyuluhan kesehatan  dengan  Pencegahan  covid  19  di Kelurahan  kleak  kecamatan  Malalayang  Kota Manado  .  Indonesian  Journal  of  Community Dedication,  3(1),  7-14.  Retrieved  from http://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/community
/article/view/432
[11] Wibowo, Muhammad Taufiq Hatta; Afriyani, Ami,
2021, Strategi Kebijakan, Tata
Kelola Pemerintahan  Dalam  Penanganan  Covid-19  Di Kabupaten  Sumedang,    Kebijakan:  Jurnal  Ilmu Administrasi, Vol. 12 No. 1,
https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/
article/view/2739/