Leni  Anggraeni,  R. Rahaditya  (2023)  Tinjauan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencabulan  Pada  Anak  di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12471 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## TINJAUAN  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PENCABULAN  PADA  ANAK  DI BAWAH  UMUR  BERDASARKAN  UNDANG-UNDANG  PERLINDUNGAN ANAK
Leni Anggraeni, R. Rahaditya
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia E-mail: lenileniangg@gmail.com, rahaditya@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Berbagai  persoalan  mengenai  tindak  pidana  kian  hari  semakin  meningkat  angka kasus dan juga yang menjadi korban pelaku tindak pidana. Tindakan pidana yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor dari adanya desakan kebutuhan  ekonomi hingga  pada  kondisi  yang  membahayakan  atau  melukai  korban  baik  secara  fisik maupun  psikis.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  dapat  mencederai  secara  fisik  dan juga  psikis  adalah  tindakan  pencabulan  khususnya  pada  anak-anak.  Seharusnya anak menjadi prioritas bagi orang tua, masyarakat serta pemerintahan dikarenakan anak yang masih di bawah umur masih dalam perlindungan orang tua dan hukum di  Indonesia  terutama  Undang-Undang  Hukum  Perlindungan  Anak  yang  sudah jelas di dalamnya anak memiliki haknya sendiri salah satunya yaitu tidak mendapat perlakuan  yang  senonoh  seperti  tindak  pidana  kesusilaan.  Pencabulan  sendiri memiliki definisi sebagai bentuk aksi atau tindakan dalam meluapkan syahwatnya kepada  orang  lain  dengan  paksaan.  Tindakan  pencabulan  yang  menjadi  sorotan publik  saat  ini  adalah  para  pelaku  yang  melancarkan  aksinya  kepada  anak-anak. Adapun  terjadinya  tindakan  pencabulan  ini  dikarenakan  faktor  internal  dan  juga faktor eksternal. Namun demikian, tindakan pencabulan harus tetap diproses oleh hukum  karena  termasuk  dalam  hukum  pidana  dan  harus  adanya  sanksi  dan ketentuan putusan perkara pidana dari tindakan pencabulan ini.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak.

## Abstract
Various issues regarding criminal acts are increasingly increasing the number of cases and also the victims of criminal acts. Criminal acts that occur are caused by several factors, from the pressure of economic needs to conditions that endanger or  injure  victims  both  psychologically  is  sexual  abuse,  especially  of  children. Children should be a priority for parents, society and government because children who are still minors are still uder the protection of parents and the law in Indonesia, especially the Law on Child Protection which is clear in which children have their
own rights, one of which is not to receive indecent treatnent such as criminal acts of  decency.  Sexual  abuse  itself  has  a  definition  as  a  form  of  action  or  action  in expressing  syahwatnya  to  others  by  force.  The  act  of  sexual  abuse  that  is  in  the public spotlight today is the perpetrators who launch their actions on children. The occurrence of this act of sexual abuse is due to internal factors and also external factors.  However,  the  acts  of  sexual  abuse  must  still  be  processed  by  the  law because it is included in criminal law and there must be sanstions and provisions for the verdict of the criminal case of this sexual abuse.
Keywords: Crime, Obscenity, Children.

## Pendahuluan
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui pembukaan UUD 1945 mempunyai cita-cita dan harapan untuk dapat melindungi semua bangsa Indonesia dari segala  permasalahan  dengan  melalui  aturan  hukum  yang  berlaku  (P.A.F.  Lamintang, 1997). Namun,  permasalahan  yang  berkaitan  dengan  hukum  belakangan  ini  semakin meningkat  dengan  berbagai  kasus  atau  persoalan  dan  juga  sanksi  atau  hukuman  yang beragam juga dari tindakan yang melanggar hukum tersebut (Abu Huraerah, 2012).
Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan  yang memerlukan penanganan  secara  khusus,  upaya  untuk  menanggulangi  kejahatan  tersebut  telah dilakukan meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat,  tentunya  permasalahan  hukum  ikut  berkembang  seiring  dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu memicu terjadinya tindak  pidana  pencabulan  dalam  hal  ini  salah  karena  pesatnya  perkembangan  arus informasi  dan  teknologi.  Adapun  saat  ini  tindakan  kejahatan  mengalami  peningkatan yang dimana ada dipengaruhi juga dari adanya perkembangan teknologi  dan informasi yang  menyebabkan  banyak  hal  mendorong  seseorang  untuk  melakukan  tindakan kejahatan  yang  dapat  merugikan  orang  lain  atau  menyakiti  orang  lain  sehingga  pada akhirnya  harus  berakhir  dengan  berurusan  dengan  aturan  hukum  atau  putusan  perkara hukum.  Persoalan  yang  bertentangan  dengan  hukum  kian  hari  kian  tinggi,  hal  ini juga menjadikan  sorotan  khusus  untuk  bisa  mengendalikan  diri  agar  tidak  terjebak  atau melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun juga orang lain.
Pencabulan sendiri memiliki definisi sebagai tindakan seseorang yang memiliki hasrat  atau  nafsu  seksual  dan  melampiaskannya  pada  orang  yang  berapa  di  sekitarnya dengan  cara  memaksa  korban  hingga  dirinya  mencapai  kepuasan  tertentu.  Tindakan pencabulan  sendiri  merupakan  salah  satu  tindakan  yang  termasuk  dalam  KUHP  atau hukum  pidana,  sehingga  jika  terdapat  kasus  pencabulan  maka  pelaku  akan  dikenakan sanksi  pidana  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  tahun 1945 pada Pasal  1 ayat  (3) bahwa telah menegaskan jika  Indonesia merupakan negara hukum dalam aktivitas kehidupan sehari-hari hingga pada pengambilan keputusan yang dimana jauh dari kata berdasarkan atas kekuasaan saja.
Kehadiran  produk  hukum  di  Indonesia  menjadikan  suatu  kompas  sebagai pedoman  masyarakat  dalam  beraktivitas  dan  tentunya  agar  tidak  adanya  hal-hal  yang menyimpang dilakukan hingga pada terjerat hukum pidana maupun perdata. Penerapan aturan  dan  kaidah  hukum  yang  dilakukan  di  seluruh  wilayah  sudah  menjadi  bagian penting dari negara demokrasi dan juga negara hukum karena perannya yang besar dalam mengatur kehidupan manusia (M. Nasir Djamil, 2013).
Perlindungan terhadap anak dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014, hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak dianggap tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bahkan anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku karena adanya ancaman  atau  iming-iming  akan  diberikan  hadiah.  Korban  anak  pencabulan  tentunya akan  berdampak  pada  perkembangan  jiwa  anak  atau  dampak  psikologis  pada  anak. Dampak  psikologis  pada  anak  akan  melahirkan  trauma  yang  berkepanjangan  yang kemudian  akan  melahirkan  sikap  tidak  sehat  seperti  minder,  takut  yang  berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Hal ini menjadi kenangan buruk bagi anak korban pencabulan.
Kasus  kekerasan  terhadap  anak  yang  terjadi  di  Indonesia  sebagai  salah  satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak, keberadaan anak yang dianggap belum  mampu  untuk  hidup  mandiri  tentunya  hal  tersebut  sangat  membutuhkan  orang dewasa, orang tua, masyarakat serta pemerintahan sebagai pelindungnya.
Dalam konteks  Indonesia anak dianggap sebagai penerus cita-cita suatu  bangsa dan  mewakili  harapan  bagi  orang  tua,  bangsa  dan  negara.  Mereka  memainkan  peran strategis dan memiliki kualitas unik yang menjamin kelangsungan bangsa di masa depan, oleh karena itu sangat penting untuk memberikan pembinaan sejak dini dan kesempatan yang cukup bagi anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam segala aspek termasuk  perkembangan  fisik,  mental  dan  sosial.  Lebih  jauh  lagi  masa  akanak-kanak merupakan  periode  penting  intil  membentuk  karakter  dan  kepribadian  seseorang, memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan, kemampuan dan ketahanan sepanjang hidup mereka (Maidin Gultom, 2008).
Kejahatan adalah masalah serius yang dihadapi setiap bangsa dan negara secara global karena pasti mengarah pada viktimisasi individu. Masalah kejahatan terus menjadi ancaman yang menakutkan bagi masyarakat, karena kejadiannya seringkali tidak dapat diprediksi dan muncul secara tak terduga di lingkungan dan komunitas yang sebelumnya dianggap aman dari insiden semacam itu.
Meski  siapapun dapat  menjadi korban tindak pidana perempuan dan  anak-anak pada  umumnya  lebih  rentan  karena  kerentanan  fisiknya  dibandingkan  dengan  pelaku yang  biasanya  laki-laki.  Sangat  penting  bagi  orang  untuk  waspada  dan  waspada  juga terhadap lingkungan mereka. Penting untuk diketahui bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh  siapa  saja  terhadap  siapa  saja  tanpa  memandang  usia  atau  jenis  kelamin.  Saat  ini peningkatan kejahatan moral seringkali melibatkan kasus pelecehan seksual yang dapat terjadi  di  antara  orang  dewasa  atau  bahkan  di  antara  anak  di  bawah  umur  itu  sendiri.
Pelaku dapat memandang anak di bawah umur sebagai target untuk memuaskan hasrat seksual mereka.
Pelecehan  yang  dilakukan  terhadap  sesama  anak  di  bawah  umur  dapat  sangat memengaruhi  perkembangan  psikologis  dan  keseluruhan  mereka  terutama  bagi  para korban.  Konsekuensi  psikologid  bagi  anak-anak  dapat  mengakibatkan  trauma  yang berkepanjangan,  yang  mengarah  pada  sikap  yang  merugikan  seperti  harga  diri  yang rendah,  ketakutan  yang  berlebihan,  gangguan  perkembangan  mental  dan  potensi gangguan  kognitif  jangka  panjang.  Pengalaman  ini  dapat  menciptakan  kenangan  yang men yedihkan bagi sang anak.
Oleh  karenanya  jika  ada  hal  yang  tidak  sesuai  di  dalam  kehidupan  sehari-hari, maka kaidah hukum  akan selalu muncul untuk membayangi  pihak  yang terlibat  dalam ketidaksesuaian tersebut. Realita tanpa adanya hukum jika ada hal yang tidak sesuai atau menyimpang, maka konsekuensinya akan hadir dan muncul langsung seketika melakukan tindakan menyimpang tersebut. Salah satu produk hukum di Indonesia yang dapat dikenai terhadap  semua  orang  adanya  hukum  pidana  yang  dimana  pada  intinya  dari  adanya hukum pidana ini untuk menjadi kendali dan pengawasan masyarakat dalam beraktivitas dan mampu memberi jera atau konsekuensi dari tindakan yang akhirnya bisa dikenakan pidana,  selain  itu  juga  dari  adanya  hukum  pidana  juga  berlandaskan  pada  UUD  1945 ( Undang-Undang, 1945 ).
Kasus  tindakan  pencabulan  yang  terjadi  dengan  korbannya  anak-anak  perlu menjadi  perhatian  khususnya  bagi  keluarga  atau  orang  terdekat  korban  untuk  bisa mengawasi dari kemungkinan menjadi korban pencabulan, serta adanya ketegasan sanksi pidana juga untuk membuat jera pelaku. Selain itu juga perlu adanya penegasan mengenai hukum yang melindungi korban tindakan pencabulan, karena hal ini juga sangat penting mengingat  anak-anak  masih  memiliki  masa  depan  yang  panjang  sehingga  harus  terus diawasi dan dipantau terkait kondisi mental dan sebagainya agar tidak adanya hal yang menjadi kendala atau gangguan ketika menginjak dewasa dan tentunya upaya demi upaya harus dilakukan agar tidak adanya lagi korban yang mengalami tindakan pencabulan dan penerapan  hukum  yang  tegas  dapat  membantu  mengurangi  dan  mencapai  hal  tersebut (Hartanto Aji, 2012).

## Metode Penelitian
Adapun  cara  yang  diterapkan  dalam  karya  tulis  ini  adalah  mengikuti  pedoman penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjadi fokus dalam penelitian.  Adapun  dalam  hal  ini  penelitian  memerlukan  informasi  berupa  data  yang terbagi menjadi data primer yaitu data utama sebagai bahan penelitian dan data sekunder yang  merupakan  data  pendukung  dari  penelitian.  Perolehan  data  ini  dilakukan  dengan cara wawancara, pengumpulan referensi ilmiah yang relevan dan juga melakukan kajian dari  berbagai  macam  hasil  penelitian  maupun  keilmiahan  lainnya  (Undang-Undang, 2014).
Data  juga  dapat  diperoleh  dengan  pendekatan  tinjauan  pustaka  penelitian  yaitu melakukan  kajian  atau  analisis  mendalam  dari  berbagai  macam  sumber  atau  referensi
yang  sebelumnya  dikumpulkan  dan  kemudian  dilakukan  analisis  untuk  ditarik kesimpulan  mengenai  pustaka  tersebut  yang  menjadi  kunci  dari  menjawab  pertanyaan yang dicari dalam penelitian (Hammi Farid, 2014). Selain itu juga dapat diperoleh dengan cara pengamatan langsung ke lapangan yaitu melakukan kajian, pengamatan dan analisis terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dan  dikumpulkan  datanya  langsung  dari  lapangan. Pengolahan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis dan pengolahan dengan  pendekatan  kualitatif  yang  dimana  menggunakan  metode  triangulasi  yaitu penjabaran  sebuah  permasalahan  yang  nantinya  menjadi  sebuah  narasi  dengan  kondisi titik jenuh dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini (Sulisrudatin, 2018).
Data  yang  telah  diolah  kemudian  dilakukan  penafsiran  sesuai  dengan  kaidah hukum  yaitu  dengan  cara  penafsiran  hukum  maupun  kontruksi  hukum  yang  dimana dilakukan secara yuridis kualitatif atau menganalisa berdasarkan objektif, penulisan yang sistematis,  serta  juga  menjabarkan  secara  umum  permasalahan  yang  diangkat  dan kemudian menggambarkan inti dari persoalan yang diangkat dalam penelitian ini (Syaiful Azri, 2001).

## Hasil dan Pembahasan
A. Tinjauan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencabulan  Pada  Anak  Di  Bawah  Umur Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak
Adanya masa reformasi yang saat ini masih terjadi juga menjadi hal yang harus dimanfaatkan  momentumnya  untuk  segera  melakukan  berbagai  upaya  dan  langkah dalam  pelaksanaan  penyelesaian  persoalan  yang  saat  ini  masih  belum  terselesaikan agar tidak lagi menjadi hantu yang membayangi masyarakat Indonesia sampai kepada generasi yang berikutnya (Muhammad & Abdul, 2001). Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi harus bisa dilaksanakan demi mewujudkan visi dan misi dari pembangunan nasional  di  Indonesia ini dan sekaligus juga harus tetap melakukan langkah strategi untuk menghadapi persoalan yang terjadi.
Pelaksanaan hukum sendiri yang ingin dikembangkan juga merupakan bagian dari  proses  hukum  untuk  terus  meningkatkan  kapasitas  adanya  hukum,  sehingga pelaksanaan aturan hukum pun bisa terus mengikuti zaman dan tentunya menciptakan hukum yang adil dan semua individu sama di mata hukum (Maidin Gultom, 2012).
Setiap aktivitas  yang dilaksanakan oleh manusia akan selalu terdapat hal-hal yang  berkaitan  dengan  hukum,  sehingga  manusia  harus  selalu  bisa  berdampingan dengan  hukum  namun  bukan  berarti  terlibat  dalam  persoalan  yang  nantinya  akan masuk ke dalam sanksi hukum, selain itu juga perlu adanya pemahaman dari semua aktivitas  pasti  akan  selalu  ada  konsekuensinya,  tidak  hanya  berkaitan  dengan  aspek hukum namun juga lainnya seperti moral, normal dan sebagainya.
Dalam  hukum  pidana  terdapat  istilah  legalitas  yang  dimana  artinya  adalah pidana  tidak  akan  dilakukan  sebelum  adanya  peraturan  yang  membahas  mengenai tindak pidana tersebut sehingga, hukuman atau sanksi pidana berdasarkan peraturan yang  membahas  mengenai  persoalan  tersebut  dan  sudah  terdapat  poin  mengenai persoalan dan sanksi pidana dalam peraturan tersebut.
Kendala  akan  selalu  ada  dalam  pelaksanaan  aturan  hukum  dan  tentunya kendala  tersebut  juga  harus  selalu  bisa  dipecahkan  persoalannya  agar  penerapan hukum  selalu  menjadi  hal  yang  diutamakan  ketika  terjadinya  penyimpangan  atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, serta tidak adanya individu yang egois merasa tinggi atau merendahkan orang lain (Adami Chazawi, 2005).
Adapun  hal  yang  membedakan  antara  tindakan  kejahatan  dan  tindakan pelanggaran adalah bahwa tindakan kejahatan jauh lebih berat  dan fatal terkait aksi yang dilancarkan, dibandingkan dengan pelanggaran yang tidak jauh lebih berat dari tindakan  kejahatan  karena  biasanya  pelanggaran  juga  karena  kecerobohan  atau  ada unsur tidak sengaja, berbeda dengan tindak kejahatan seringnya karena disengaja dan direncanakan.
Tindak  pidana  sendiri  jika  dirumuskan  akan  memperoleh  informasi  yang beragam berkaitan dengan bentuk tindakan, alasan tindakan, unsur tindakan dan juga pada  akhirnya  sifat  dakwaan  yang  akan  dikenakan  kepada  pelaku  tindak  kejahatan dalam hal ini tindakan penipuan itu sendiri. Pelaksanaan keputusan dakwaan juga baik berat atau ringan mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan bentuk pelaksanaan itu sendiri.
Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “Vrijspraak” , sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut  putusan “Acquittal” .  Pada  dasarnya,  esensi  putusan  bebas  terjadi  karena terdakwa  dinyatakan  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  Jaksa  atau  Penuntut  Umum  dalam  surat dakwaan.  Putusan  bebas  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim  oleh  karena  dari  hasil pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  kesalahan  terdakwa  atas  perbuatan  yang didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  menurut hukum.Akan  tetapi,  menurut  penjelasan  pasal  demi  pasal  atas  Pasal  191  ayat  (1) KUHAP  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  yang  didakwakan kepadanya  tidak  terbukti  sah  dan  meyakinkan  adalah  tidak  cukup  terbukti  menurut penilaian  hakim  atas  dasar  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  menurut ketentuan hukum acara pidana (Nurini Aprilianda, 2001).
Secara yuridis dapat disebutkan bahwa putusan bebas apabila Majelis Hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :
1. Tidak adanya ketentuan bukti minimum dalam perkara putusan sehingga dalam persidangan  Majelis  Hakim  akan  mengalami  kesulitan  menentukan  putusan perkara dalam hal menentukan putusan berat atau ringan.
2. Adanya  pandangan  mengenai  bukti  yang  sedikit  sehingga  putusan  perkara masih banyak ketidakyakinan atau bahkan bisa mundur putusannya.
Secara definisi yang ada saat ini adalah kegiatan yang mengikuti warisan dan turun temurun hingga pada akhirnya diberlakukan aturan atau undang-undang dalam proses metrologi ini sendiri yang memperhatikan aspek timbangan dan takaran untuk semua aktivitas dimanapun adanya takaran dan timbangan.
Hal  yang berkembang hukum  ingin  selalu berkembang seiring dari hal  yang berkembang masyarakat. Demikian pula dari persoalan hukum ingin ikut berkembang seiring dari hal  yang berkembang persoalan dimana terjadi di masyarakat. Hal  yang berkembang  masyarakat  dimana  begitu  pesat  diiringi  dari  peningkatan  tindakan kriminal  dalam  suatu  aktivitas  satu  dari  lainnya.  Membahas  mengenai  tindakan kriminal yang dimana perbuatan tidak mengikuti aturan yang mengganggu masyarakat (Ignas Brahmanta, 2018).
Melalui putusan Hakim, bahwa segala keputusan perkara hukum harus selalu mempertimbangkan  berbagai  dakwaan  baik  yang  berat  maupun  ringan,  dan  juga tentunya  berdasarkan  asas  kejujuran,  keadilan  dan  hal  lainnya  dapat  sesuai  dengan dakwaan dan kaidah hukum yang berlaku.
Berdasarkan dari aturan yang tercantum dalam UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membahas mengenai kekuasaan dari kehakiman juga membahas bahwa terkait dengan tugas hakim yang merumuskan dan memutuskan perkara pidana dengan melalui berbagai macam proses sehingga sebagai hakim juga harus menyampaikan keputusan yang memang sesuai dengan kaidah hukum dan juga berlandaskan pada keadilan bagi seluruh masyarakat.
Perkara yang berkaitan dengan tindak pidana juga seringnya memberikan hasil yang  dilema,  namun  jika  berdasarkan  praktik  ilmu  hukum  bahwa  pelaksanaan keputusan hukum harus objektif dan mengabaikan nilai atau moral karena mengacu pada aturan yang berlaku, bukan sembarang atau apalagi karena subjektif menilai dari sisi tertentu, yang walau kadang realitanya hakim pun sulit untuk membuat keputusan (Muhammad Sholeh, 2017).

## B. Sebab Timbulnya Perkara Tindakan Pencabulan pada Anak
Adapun terjadinya tindakan pencabulan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu yang  berasal  dari  dirinya  sendiri  (internal  pelaku)  dan  juga  dari  luar  dirinya  sendiri (eksternal pelaku), yaitu :
1. Faktor  internal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  sejauh  kejadian  adanya  tindakan pencabulan  pada  anak,  terjadi  karena  pelaku  memiliki  penyimpangan  seksual karena adanya permasalahan pada psikis dan juga kejiwaannya sehingga adanya dorongan menyalurkan hasrat seksualnya kepada anak-anak dan menjadi sebuah perkara  pidana  karena  telah  melakukan  tindakan  pidana  sesuai  dengan  yang termuat dalam KUHP mengenai tindakan pencabulan. Oleh karenanya mengenai hal  ini, perlu adanya pengawasan ketat dari diri sendiri untuk  menghindari  jika ada  yang  mengancam  karena  tindakan  seseorang  yang  memiliki  kejiwaan  atau psikis  yang  tidak  normal,  agar  tidak  menjadi  korban  tindakan  pidana  dan khususnya tidak menjadi korban tindakan pencabulan yang akan bisa merenggut masa depan dan juga mengganggu mental juga (Mualifin, 2021).
2. Faktor Eksternal faktor ini juga yang paling berpengaruh terhadap seseorang yang nekat  melakukan  tindakan  pencabulan,  yang  terbagi  menjadi  :  Kurang  atau rendahnya tingkat pendidikan dan juga perekonomian yang sehingga individu atau
pelaku tanpa berpikir panjang dalam melakukan tindakan pencabulan. Pada kasus tindak  pidana  kesusilaan  terutama  pencabulan  yang  menjadi  pelaku  pada umumnya memiliki pendidikan formal  yang sangat rendah tersebut para pelaku tidak  berpikir  bahwa  dengan  melakukan  perbuatan  tersebut  dapat  merugikan pelaku,  dan  mempermalukan  keluarganya.  Seseorang  yang  dalam  lingkungan pendidikan  yang  baik  akan  mengisi  hari-harinya  dengan  hal  yang  positif. Dikarenakan  pendidikan  yang  rendah  juga  maka  ia  dapat  mempengaruhi  taraf ekonomi,  dimana  ekonomi  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  seseorang melakukan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  norma  hukum.  Banyak  ditemukan bahwa kebanyakan dari pelaku adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Pendidikan  yang  dimaksud  bukan  hanya  pendidikan  formal  dari  sekolah  akan tetapi  pendidikan  dalam  arti  pengetahuan  umum  lainnya  khususnya  di  bidang hokum (Sudaryono, 2018).
3. Lingkungan  sekitar  tempat  tinggal  atau  masyarakat  juga  menjadi  faktor pendorong  dari  pelaku  yang  melakukan  tindakan  pidana  pencabulan  hal  ini dikarenakan  adanya  provokator  untuk  melakukan  tindakan  pidana  tersebut, sehingga mendorong pelaku untuk penasaran hingga pada akhirnya nekat untuk melakukan  tindakan  pencabulan  tersebut,  selain  itu  juga  adanya  kesenjangan sosial  yang  terjadi  sehingga  tidak  ada  lagi  yang  mempedulikan  dirinya  hingga berani untuk melukai orang lain.
4. Kurang dekatnya dan memahami terkait dengan agama, hal ini dikarenakan jauh atau tidak dekat dengan Tuhan-nya sehingga menjadikan hal-hal yang dilakukan tanpa berpikir bahwa itu benar atau salah, itu baik atau buruk, atau dapat dikatakan imannya lemah karena jauh dari Tuhannya sehingga berani melakukan tindakan pencabulan  kepada  anak  atau  melakukan  tindakan  kejahatan  lainnya  (Jasmine Sonia, 2016).
5. Rendahnya  pengetahuan  atau  pemahaman  mengenai  informasi  seksualitas  yang dimana  jika  tidak  memahami  ilmu  atau  wawasan  mengenai  seksualitas  hanya berlandaskan pada tidak bisa mengendalikan nafsu, maka hal ini menjadi faktor seseorang  untuk  melakukan  tindakan  pencabulan  yang  dapat  melukai  atau menyakiti  orang  lain,  sehingga  perlu  adanya  sosialisasi  atau  penyampaian informasi  mengenai  pengelolaan  diri  yang  berkaitan  dengan  seksualitas  untuk mencegah  dan  mengurangi  angka  kejadian  tindakan  pencabulan  dan  juga  tidak adanya  lagi  korban  dari  kejadian  tindakan  pencabulan,  atau  tindakan  kejahatan lainnya yang berkaitan dengan seksualitas.

## C. Aturan  Hukum  dalam  Menangani  dan  Mengatasi  Tindakan  Pencabulan  pada Anak
Aturan hukum yang mengatur untuk menangani dan mengatasi persoalan atau kasus  tindakan  pencabulan  di  Indonesia  sudah  sangat  banyak  hingga  merujuk  pada pasal-pasal khusus yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindakan pencabulan khususnya kepada korbannya adalah anak-anak (Muhammad Junaidi, 2016). Sebagai
contoh salah satu aturan hukum yang termuat dalam KUHP di BAB XIV pada Pasal 289  hingga  Pasal  291  yang  menjelaskan  mengenai  pencabulan  sudah  masuk  dalam kategori tindak pidana yaitu kesusilaan (Arief Aditia Firmanto, 2013).
Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan ayat (3),  Pasal  292,  Pasal  293,  Pasal  294  ayat  (1)  dan  Pasal  295  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Serta diatur juga di dalam Pasal 76 E dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan  anak  terhadap  anak  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Nomor 23  tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam Pasal 76 E dan Pasal 82.
Pasal 76 : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,  melakukan  tipu  muslihat,  melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.
Pasal  82  ayat  (1)  :  “setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-00 (lima miliar rupiah)”  ayat  (2)  :  “dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik  atau  tenaga  kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
Jika  diuraikan,  maka  unsur-unsur  tindak  pidana  pada  Pasal  76  E  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:
1. Tiap individu yang menjadi pelaku tindakan pidana pencabulan akan dijatuhkan sanksi sesuai pasal dalam aturan ini.
2. Melakukan dengan unsur sengaja dalam melakukan tindakan pidana pencabulan kepada  anak  yang  juga  dilakukan  dengan  sadar  serta  memahami  bahwa  hal tersebut salah namun tetap dilakukan demi melampiaskan nafsunya.
3. Melakukan tindakan dengan adanya tindakan lainnya seperti ancaman, adanya kekerasan  atau  pemukulan,  pemaksaan,  intimidasi  hingga  kepada  kelancaran aksi  tindakan  pidana  pencabulan  baik  dilakukan  tanpa  rencana  atau  dengan rencana  akan  mendapatkan  hukuman  atau  sanksi  sesuai  dengan  aturan  yang berlaku dalam KUHP.
Melalui  regulasi  yang  termuat  dalam  UU  RI  Nomor  35  tahun  2014  tentang Hukum Perlindungan Anak, sudah sepatutnya menjadi hal yang menjamin anak dari adanya tindakan kekerasan dan lainnya sehingga anak bisa terjamin masa depan dan juga merasakan masanya sesuai usianya dan terhindar dari ancaman tindakan pidana seperti menjadi korban pencabulan (Suratin, 2012) .
Namun kembali lagi kepada pengawasan ketat dari masing-masing orang tua juga  harus  terus  dilakukan  agar  menghindari  anak  menjadi  korban  tindakan  pidana pencabulan dari predator atau pelaku yang terkadang tanpa pandang bulu dan waktu yang  penting  nafsunya  tersalurkan.  Sehingga  perjalanan  antara  aturan  hukum  dan aturan  harus  selalu  beriringan,  hal  ini  guna  mengurangi  kasus  kejadian  tindakan
pencabulan  yang  tentunya  akan  merugikan  banyak  hal  dan  bisa  menjatuhkan  nama negara juga karena tingginya angka tindakan pidana (Hutahaean Bilher, 2013).

## Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat mengenai tindakan pencabulan yang jika ditinjau lebih mendalam dari penulisan kali ini bahwa terdapat faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan pencabulan yaitu : (a) Rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi; (b)  Lingkungan  keluarga;  (c)  Lingkungan  tempat  tinggal;  (d)  Rendahnya  pemahaman pada agama; (e) Kurang pemahaman mengenai edukasi seksualitas.
Aturan  hukum  yang  mengatur  untuk  menangani  dan  mengatasi  persoalan  atau kasus tindakan pencabulan di Indonesia sudah sangat banyak hingga merujuk pada pasal- pasal khusus yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindakan pencabulan khususnya kepada  korbannya  adalah  anak-anak.  Sebagai  contoh  salah  satu  aturan  hukum  yang termuat dalam KUHP di BAB XIV pada Pasal 289 hingga Pasal 291 yang menjelaskan mengenai  pencabulan  sudah  masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  yaitu  tindak  pidana kesusilaan.

## BIBLIOGRAFI
Aji,  Hartanto.  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana  Pencabulan  pada  Anak  Berdasarkan UUPA Nomor 35 Tahun 2014.” Jurnal Penelitian Hukum. Volume 5, Nomor 1, Juli 2018.
Aprilianda,  Nurini. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tersangka  Anak  dalam  Proses Penyidikan. Malang: Majalah Hukum Nasional, 2001.
Arifin,  Muhammad  dan  Wahid  Abdul. Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan Seksual. Bandung: Reflika Aditama, 2001.
Azri Syaiful, Bukamo Weny. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta: Rineke Cipta, 2013.
Brahmanta,  Ignas.  “Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pencabulan  pada  Anak.” Jurnal  Ilmiah Hukum. Volume 1, Nomor 5, Januari 2021.
Bilher Hutahaean. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.” Jurnal Yudisial. Volume 6, Nomor 1, Oktober 2013.
Chazawi Adami. Tindak pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: Grafindo Persada, 2005. Djamil Nasir M. Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Farid, Hammi. “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencabulan pada Anak.”
Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Gresik. Volume 1, Nomor 2, April 2016.
Firmanto,  Aditia  Arief.  “Kedudukan  Pidana  Kebiri  Dalam  Sistem  Pemidanaan  di Indonesia.” Jurnal Hukum Novelty. Volume 8, Nomor 1, Desember 2017.
Gultom Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2012.
Huraerah Abu. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  1945 (Naskah  Sesuai  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959).
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak.
Indonesia. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  157,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
Indonesia, Undang-Undang  Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Junaidi, Muhammad. “Semangat Pembaharuan dan Penegakan Hukum Indonesia dalam Perspektif  Sociological  Jurisprudence.” Jurnal  Pembaharuan  Hukum. Volume  3,
Nomor 1, Maret 2016.
Lamintang P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti,
1997.
Mualifin.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  di  bawah  Umur.” Jurnal  Penelitian Hukum. Volume 1, Nomor 5, Januari 2021.
Sholeh, Muhammad. “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  Anak  Di  bawah  Umur  di  Pengadilan  Negeri  Demak.” Jurnal Hukum Khaira Ummah. Volume 12, Nomor 2, Januari 2017.
Sonia Jasmine. “Tindakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Pencabulan.” Jurnal Hukum UAJY. Volume 1, Nomor 1, Mei 2016.
Sudaryono. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak.” Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 1, Nomor 12, Februari 2018.
Sulisrudatin. “Analisis Tindak Pidana Pencabulan pada Anak.” Jurnal Spektrum Hukum. Volume 13, Nomor 2, Oktober 2018.
Suratin.  “Hukuman  bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencabulan  pada  Anak.” Jurnal Penelitian Universitas Muhammadiyah. Volume 1, Nomor 12, Juli 2022.

## Copyright holder:
Leni Anggraeni, R. Rahaditya (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: