## ANALISIS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI PADA PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER JAMBI

## Ivan Fauzani Raharja
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi Email:  ivanfauzani007@gmail.com

## ABSTRAK
Limbah  medis  sangat  penting  untuk  dikelola  secara  benar,  hal  ini  mengingat  limbah    medis termasuk    ke    dalam    kategori    limbah    berbahaya    dan    beracun.  Sebagian  limbah    medis termasuk    kedalam    kategori    limbah    berbahaya    dan  sebagian  lagi  termasuk  kategori infeksius.  Berkaitan  dengan  masalah  pengelolaan  limbah  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi, kementerian  lingkungan  hidup  memberikan  label  hitam  pada  tahun  2014  artinya  dalam pengelolaan  limbahnya  sangat  buruk  dan  hal  itu  dapat  berdampak  pengenaan  sanksi administrasi  yang  akan  diterima  oleh  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi.  Menurut  Pasal  198 Peraturan  Pemerintah  Nomor  101  Tahun  2014  Tentang  Pengelolaan  Limbah  Bahan Berbahaya Dan Beracun  ”Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3,  Pengangkut  Limbah  B3,  Pemanfaat  Limbah  B3,  Pengolah  Limbah  B3,  dan/atau Penimbun  Limbah  B3  yang  melakukan  Pencemaran  Lingkungan  Hidup  dan/atau  Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan:  a. Penanggulangan Pencemaran  Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan b. Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Dengan adanya peraturan perundang- undangan tersebut  seharusnya pengelolaan limbah rumah sakit harus  berpedoman  pada  peraturan    yang    berlaku.    apabila    hal    tersebut    tidak    diterapkan maka pemerintah  berhak  mengenakan  sanksi  administrasi  terhadap  masalah  tersebut baik itu berupa pencabutan izin sementara ataupun bentuk lain yang telah ditetapkan.

## Keywords: Pengelolaan Limbah, Sanksi Administrasi

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pengelolaan  sampah  padat  medis  dan  non  medis  rumah  sakit  sangat  dibutuhkan  bagi kenyamanan  dan  kebersihan  lingkungan  rumah  sakit,  karena  dapat  mencegah  timbulnya masalah  kesehatan.  Keberhasilan  sistem  pengelolaan  sampah  padat  berkaitan  erat  dengan prosedur  tetap  yang  dimiliki  oleh  rumah  sakit  yang  bersangkutan  sebagai  acuan  dari pengelolaan sampah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.
Limbah medis sangat penting untuk dikelola secara benar, hal ini mengingat limbah medis termasuk  ke  dalam  kategori  limbah  berbahaya  dan  beracun.  Sebagian      limbah      medis termasuk      kedalam      kategori      limbah  berbahaya  dan  sebagian  lagi  termasuk  kategori infeksius.  Limbah  medis  berbahaya  yang  berupa  limbah  kimiawi,  limbah  farmasi,    logam berat,  limbah genotoxic dan  wadah  bertekanan masih banyak yang belum dikelola dengan baik.  Sedangkan  limbah  infeksius  merupakan  limbah  yang  bisa  menjadi  sumber  penyebaran penyakit baik kepada petugas, pasien, pengunjung ataupun masyarakat di sekitar lingkungan rumah  sakit.  Limbah  infeksius  biasanya  berupa  jaringan  tubuh  pasien,  jarum  suntik,  darah,
perban,  biakan  kultur,  bahan  atau  perlengkapan  yang  bersentuhan  dengan  penyakit  menular atau media lainnya yang diperkirakan tercemari oleh penyakit pasien. Pengelolaan lingkungan yang tidak tepat akan beresiko terhadap penularan penyakit. Beberapa resiko kesehatan yang mungkin  ditimbulkan  akibat  keberadaan  rumah  sakit  antara  lain:  penyakit  menular (hepatitis,diare,  campak,  AIDS,  influenza),  bahaya  radiasi  (kanker,  kelainan  organ  genetik) dan resiko bahaya kimia.
Sampah  dan  limbah  rumah  sakit  adalah  semua  sampah  dan  limbah  yang  dihasilkan  oleh kegiatan  rumah  sakit  dan  kegiatan  penunjang  lainnya.  Secara  umum  sampah  dan  limbah rumahsakit  dibagi  dalam  dua  kelompok  besar, yaitu  sampah  atau  limbah  klinis  dan  non klinis  baik  padat  maupun  cair.
Rumah  sakit  yang  akhir-akhir  ini  mendapat  sorotan  mengenai  pengelolaan  limbahnya yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi,   yang dinilai ada yang tidak beres dalam  pengelolaan  limbah  yang  dihasilkan  dari  rumah  sakit  tersebut.  Hal  ini  diperkuat  dari fakta awal yang didapatkan oleh penulis melalui salah satu staf instalasi sanitasi Rumah Sakit Umum  Daerah  Raden  Mattaher  Jambi,  Sari  Banun  A.Md.K.L  mengatakan  bahwa  program perbaikan instalasi pengelolaan limbah dicanangkan dari tahun 2010-2015.
Tidak  berhenti  disitu  juga  tercatat  hingga  tahun  2015  ternyata  IPAL  RSUD  Raden Mattaher  Jambi  belum  memiliki  izin  resmi.  hal  ini  terbukti  saat  BLHD  Propinsi  jambi melakukan  pengecekan  terhadap  IPALnya  yang  sudah  cukup  baik  namun  malah  tidak berizin. Bahkan   karena   adanya   pembangunan   gedung   baru   yang   telah berjalan sejak tahun 2014 maka perlu perubahan pada dokumen lingkungan. Dokumen lingkungan yang saat ini dimiliki RSUD Raden Mattaher Jambi hanya dokumen UKL dan UPL dan belum memiliki Dokumen AMDAL. Mereka baru mengurus AMDAL tahun 2015.
Jika  masalah  ini  dibiarkan  terus  menerus  maka  dampaknya  akan  semakin  besar  terutama kepada  orang-orang  yang  berada  disekitar  Rumah  Sakit  baik  pasien,  tenaga  medis,  maupun warga  yang  berada  disekitar  Rumah  Sakit  tersebut.  Untuk  itu  perlu  adanya  tindakan pemerintah  terkait  masalah  tersebut  dengan  menerapkan  sanksi  administrasi  terhadap pelanggaran  yang
dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang Rumah  Sakit  Pasal 54 ayat 5 dijelaskan bahwa  “dalam  rangka  pembinaan  dan  pengawasan,  Pemerintah  Daerah  dapat  mengambil tindakan  administratif  yaitu  berupa  teguran  lisan,  teguran  tertulis,  dan/atau  denda  dan pencabutan izin”.
Mengenai  sanksi  administrasi  yang dikenakan terhadap pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi temasuk ke dalam pelanggaran  kerusakan  lingkungan hidup  karena  RSUD  Raden  Mattaher Jambi dalam melakukan pengelolaan limbah B3 tidak sesuai aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan masalah pengelolaan  limbah  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi,  kementerian  lingkungan  hidup memberikan  label  hitam  pada  tahun  2014  artinya  dalam  pengelolaan  limbahnya  sangat buruk dan hal itu dapat berdampak pengenaan sanksi administrasi yang diterima oleh RSUD Raden Mattaher Jambi.
Badan  Lingkungan  Hidup  Propinsi  Jambi  dalam  hal  ini  berwenang  dalam  pengambilan tindakan  terhadap  pelanggaran  lingkungan  yang  terjadi  pada  Rumah  Sakit  Umum  Daerah
Raden  Mattaher  Jambi.  Dengan  adanya  peraturan  perundang-undangan  tersebut  seharusnya pengelolaan limbah rumah sakit harus berpedoman pada peraturan  yang berlaku. apabila hal tersebut  tidak  diterapkan  maka  pemerintah  berhak  mengenakan  sanksi  administrasi  terhadap masalah  tersebut  baik  itu  berupa  pencabutan  izin  sementara  ataupun  bentuk  lain  yang  telah ditetapkan.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Kondisi Empirik Pengolahan Limbah di RSUD Raden Mattaher Jambi?
2.  Bagaimanakah      mekanisme      pemberian      sanksi      administrasi      terhadap  pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi?

## Tujuan Dan Manfaat Penelian

## Tujuan Penelitian
a.  Untuk  mengetahui  mekanisme  pemberian  sanksi  administrasi  terhadap  pengelolaan limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
b.  Untuk  memberikan  rekomendasi  tentang  upaya  efektivikasi  sanksi  administrasi  dalam pelanggaran pengelolaan limbah berbahaya.

## Manfaat Penelitian
Secara      teoritis      hasil      Penelitian     ini     diharapkan      dapat      memberikan  sumbangan pemikiran  dalam  pengembangan  ilmu  hukum  pada  umumnya  dan  hukum  lingkungan  pada khususnya  mengenai  penegakan  sanksi  administrasi  pengelolaan  limbah  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## METODE PENELITIAN
1.  Lokasi  Penelitian:  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden  Mattaher  Jambi  khususnya  di bagian  sanitasi  rumah  sakit  tersebut    untuk  memperoleh  fakta  awal  dalam  penulisan skripsi  ini.  Selain  itu  penulis  juga  mengambil  data  laporan  pengumpulan  bahan  dan keterangan  mengenai  pengelolaan  limbah  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  pada  kantor BLHD  Propinsi  Jambi  dan  data  dokumen  evaluasi  lingkungan  RSUD  Raden  Mattaher Jambi  pada  BLH Kota Jambi sebagai sumber informasi.
2. Tipe Penelitian: Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris,   karena dalam      penelitian      ini      penulis      mencoba      menyoroti  bagaimana      penerapan  sanksi administrasi  terhadap  pengelolaan  limbah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden  Mattaher Jambi, serta apakah dalam pengelolaan limbahnya tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ( dassollen dassein ).
3.  Pengumpulan  dan  Analisis  Data:  analisis  data  secara  kualitatif  dan  menarik  kesimpulan dalam  bentuk  deskriptif  dengan      memaparkan  mengenai  penerapan  sanksi  administrasi oleh    pemerintah    terhadap    pengelolaan  limbah  di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Raden Mattaher Jambi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kondisi Empirik Pengolahan Limbah di RSUD Raden Mattaher Jambi
Kementerian  Lingkungan  Hidup  memberikan  PROPER  (Program  Penilaian  Peringkat Kinerja Perusahaan) Hitam pada tahun 2014 terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi. Hal ini telah dibuktikan atas pengumpulan data oleh BLHD Propinsi Jambi pada tanggal 29 Juni–1 Juli  2015 untuk  memperjelas bahwa PROPER  yang diterima RSUD Raden Mattaher Jambi dari  Kementerian  Lingkungan  Hidup  tersebut  sesuai  dengan  temuan  di  lapangan  dan dapat ditindaklanjuti pada tahun 2015. Sebelumnya pada tahun 2012-2013
RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  telah  Mendapat  PROPER  Merah.  Itu  artinya  sudah  ada penegakan  sanksi  administrasi  yang  diberikan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  kepada RSUD Raden Mattaher Jambi. Hal ini berdasarkan pada data:
1. RSUD Raden Mattaher Jambi tidak mempunya izin pengolahan limbah B3 (limbah medis) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mempergunakan incenerator yang baru .
2.  Abu    incenerator    yang    dihasilkan    disimpan    di    tempat    yang    tidak    sesuai  dengan peraturan yang berlaku terutama di dalam pengemasan, simbol, dan label.
3.  Ditemukan      limbah  B3  (limbah  medis  berupa  jarum  suntik)  yang  masih  dicampur  ke dalam limbah domestik dan dibuang ke lingkungan.
4.  RSUD  Raden  Mattaher    belum  melakukan  pamasangan sampling  hole pada  genset kapasitas 1500 kVA sebagai upaya melakukan pengendalian pencemaran udara.
5.  Tidak melakukan ukur debit air limbah karena kapasitas saluran terlalu luas.
6.   Pada hasil pemeriksaan sampel air bersih pada bulan Desember 2014, air yang  digunakan di  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi,  20%  nya  belum memenuhi persyaratan karena dari 10  titik  sampling,  masih  ada  2  titik  yang  kadar  airnya  melebihi  batas  maksimum  yang diperbolehkan. Berikut hasil pengujian air bersih RSUD Raden Mattaher Jambi pada tabel di bawah ini:
8. Kerusakan pada Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) domestik sehingga perlu adanya perbaikan.
9.  IPAL  lama  yang  dimiliki  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  sudah  tidak  efektif  untuk mengolah limbah cair, sehingga perlu dilaksanakan pengadaan IPAL baru.
10. Incenerator lama  yang dimiliki RSUD Raden Mattaher Jambi sudah tidak   layak pakai, sehingga perlu dilaksanakan pengadaan incenerator baru.
11. Dengan adanya kerusakan alat pengelolaan limbah tersebut, RSUD Raden Mattaher tidak segera  melapor  ke  instansi  terkait.  Setelah  dilakukan  pergantian  alat  pengelolaan  limbah yang  baru  juga  terjadi  hal  yang  serupa.  Pihak  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  tidak mengurus  izin  penggunaan  IPAL  dan Incenerator yang  baru  namun  pengolahan  limbah tetap  dilakukan.  Izin  baru    diurus    setelah    adanya    pengecekan    Tim    Kementerian Lingkungan Hidup saat akan melakukan penilaian PROPER.
12. Pemeriksaan kualitas limbah cair.
Berdasarkan  data-data      diatas  tersebut,  Kementerian  Lingkungan  Hidup  memberikan PROPER    (Program    Penilaian    Peringkat    Kinerja    Perusahaan)  Hitam  pada  tahun  2014. Hal  ini  telah  dibuktikan  atas  pengumpulan  data  oleh BLHD Propinsi Jambi pada tanggal 29
Juni – 1 Juli 2015 untuk memperjelas bahwa PROPER yang diterima RSUD Raden Mattaher Jambi dari Kementerian  Lingkungan  Hidup tersebut  sesuai  dengan temuan di  lapangan dan dapat ditindaklanjuti  pada  tahun  2015.  Sebelunya  pada  tahun  2012-2013  RSUD Raden Mattaher  Jambi  telah  Mendapat  PROPER  Merah.  Itu  artinya  sudah  ada  penegakan  sanksi administrasi yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup kepada RSUD Raden Mattaher Jambi.  hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Lingkugan  Hidup  Nomor  03  Tahun  2014 Tentang  Program  Penilaian  Peringkat  Kinerja  Perusahaan  Dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup Pasal 17 huruf a :
Terhadap  penanggung  jawab  usaha  dan  /atau  kegiatan  yang  ditetapkan  sebagai  peringkat merah  dua  kali  untuk  penilaian  PROPER  yang  sama  Menteri  mengenakan  sanksi administrasi.
Dalam  peraturan  tersebut  tidak  disebutkan  dalam  bentuk  apa  sanksi  administrasi  yang diberikan  kepada  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  terkait  PROPER  Merah  yang  diterima tersebut. Hanya saja saat tahun 2014 RSUD Raden   Mattaher   Jambi   mendapat   PROPER Hitam   dari   Kementerian Lingkungan  Hidup  karena  terkait  izin  dokumen  lingkungan yang    belum  direvisi  dan  belum  adanya  Dokumen  AMDAL  (Analisis  Mengenai  Dampak Lingkungan).
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup Nomor  05  Tahun  2012  Tentang  Jenis  Usaha  Dan/Atau  Kegiatan    Yang    Wajib    Memiliki Analisis    Mengenai    Dampak    Lingkungan  Hidup,  kegiatan  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi merupakan kegiatan wajib AMDAL.
Maka  selanjutnya  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  wajib  menyusun  Dokumen  Evaluasi Lingkungan  Hidup  (DELH)  dan  dilaporkan  kepada  Badan  Lingkungan  Hidup  Kota  Jambi selaku instansi yang berwenang atas penataan lingkungan hidup di Kota Jambi.

## Tabel 7. Pelanggaran Pengelolaan Limbah RSUD Raden Mattaher Jambi
No Jenis Pelanggaran Pengelolaan Limbah Sanksi Administrasi 1. 2. 3
Tidak Menyampaikan laporan.
Dalam  melakukan  pengelolaan  limbah,  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi tidak menyampaikan laporan pencatatan limbah yang dicatat setiap hari dan harus dilaporkan pertriwulan.
Tidak memiliki label dan simbol limbah B3.
Pada  data  yang  didapat  terbukti  RSUD  Raden  Mattaher  dalam pemasangan  label  dan  simbol  tidak  sesuai.  Hal  itu  sama  saja  dengan tidak  memiliki label karena  hal itu sudah  menyalahi aturan yang telah ditetapkan.
Terjadinya  kerusakan  atau  gangguan  pada  instalasi  pengolahan  air limbah  dan  penanggung  jawab  usaha  dan/atau  kegiatan  tidak melaporkan  kepada    pejabat  yang  berwenang.  IPAL  tidak  bekerja maksimal  karena  ada  kerusakan  pada  mesinnya.  Mengenai  pelaporan RSUD  Raden  Mattaher  terkait  masalah  itu  kepada  BLH  Kota  Jambi baru  terlaksana  setelah  pihak  RSUD  melakukan  perbaikan  di  tahun 2015.
Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis
4.
5.
6.
7.
8.

## Terjadinya kerusakan atau gangguan mesin produksi.
Incenerator yang  berjumlah  2  unit  rusak  berat  tahun  2014  dan  baru diperbaiki tahun 2015.
Tidak  melakukan  pencatatan  debit  harian.  Dari  penelitian  yang dilakukan  bahwa  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  ternyata  tidak melakukan  pencatatan  debit  harian  limbah  cair.  hal  ini  disampaikan langsung oleh pihak BLH Kota Jambi pada Bidang laboratorium.
Laboratorium pengujian yang digunakan belum terakreditasi. satu-satunya  laboratorium  pengujian  yang  telah  terakreditasi  hanya milik  BLHD  Propinsi  Jambi  sehingga  pengujian  tidak  bisa  dilakukan BLH  Kota  Jambi.  selama  ini  pengujian  dilakukan  pada  laboratorium BLHD Propinsi Jambi.
Tidak  mengoptimalkan  kinerja  fasilitas  pengendalian  pencemaran udara.
RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  tidak  melakukan  pemasangan sampling hole pada  genset  sebagai  upaya  pengendalian  pencemaran  udara sehingga  alat  tersebut  tidak  bekerja  maksimal.  kelalaian  seperti  ini dapat  berakibat  fatal  apabila  tidak  segera  ditindaklanjuti  karena dampaknya dapat merusak lingkungan.
Membuang limbah B3 di luar TPS limbah B3.
Hal  ini  sesuai  dengan  pengumpulan  data  yang  dilakukan  BLHD Propinsi  Jambi  bahwa  ditemukan  limbah  medis  berupa  jarum  suntik dimana  jarum  suntik  termasuk  kategori  limbah  B3  dan  di  campur  ke dalam  limbah  domestik  lalu  di  buang  ke  lingkungan.  hal  ini  sangat berbahaya  mengingat  jarum  suntik  bekas  dapat  menularkan  penyakit sehingga harus di buang ke dalam pengolahan limbah B3.
Teguran tertulis Teguran tertulis Teguran tertulis Paksaan pemerintah
Paksaan pemerintah
Sumber Data: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 Tentang   Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi Di Bidang Lingkungan Hidup.
Jika  dikaji  dari  PROPER  yang  telah  diperoleh  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi,    dua    kali mendapat  PROPER  Merah  yaitu  tahun  2012-2013  dan PROPER  Hitam  satu  kali  yaitu tahun  2014  berdasarkan  dari  data-data  yang telah diperoleh berdasarkan kriteria penilaian PROPER  Merah  dan  Hitam  Berdasarkan  kriteria  penilaian  PROPER  tersebut  maka  RSUD Raden  Mattaher  mendapat  sanksi  administrasi  dalam  bentuk  Teguran  tertulis  dan  paksaan pemerintah  yang  mana  telah  sesuai  dengan  pelanggaran  yang  diperbuat  oleh  RSUD  Raden Mattaher Jambi.
Mekanisme  Pemberian  Sanksi  Administrasi  Pengelolaan    Limbah Rumah  Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi.
Sebelum  membahas  mengenai  mekanisme  penerapan  sanksi  administrasi  terhadap pengelolaan  limbah  pada  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi,  sebaiknya  harus  diketahui  terlebih
dahulu  mengenai  prosedur  penerapan  sanksi  administrasi  sebagai  langkah  awal  untuk mekanisme penerapan sanksi administrasi.
Berikut  prosedur  penerapan  sanksi  administrasi  berdasarkan    Peraturan  Menteri Lingkungan    Hidup    Nomor   02   Tahun    2014   Tentang    Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi  Di  Bidang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  mekanisme penerapan sanksi administratif :
1. Prosedur atau tata cara penerapan sanksi  yang dijalankan harus dipastikan sesuai  dengan peraturan yang menjadi dasarnya dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.
2.  Pejabat  yang  menerapkan  sanksi  administratif  harus  dipastikan  memiliki  kewenangan yang  sah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan  tersebut  dapat bersumber dari atribusi, delegasi, atau mandat. Sumber kewenangan ini akan menentukan cara bagaimana pejabat administratif menjalankan kewenangannya.
Dalam hal  ini Walikota Jambi selaku pejabat  administrasi  kota jambi    berwenang dalam menjalankan  kewenangannya  yang  bersumber  atas  kewenangan  delegasi  menerapkan sanksi  administrasi  kepada  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi,  melalui  Badan  Lingkungan Hidup  Kota  Jambi  selaku  instansi  yang  mengelola  lingkungan  hidup  di  Kota  Jambi. Berhak  melaksanakan  tugas  penerapan  sanksi  administrasi  di  bidang  lingkungan  hidup setelah adanya surat keputusan dari walikota yang berbentuk KTUN.
3. Ketetapan Penerapan Sanksi Administratif
Ketetapan  penerapan  sanksi  administratif  yang  digunakan  dalam  penerapan  sanksi administratif meliputi :
a.  ketetapan bentuk hukum
Sanksi  administratif  ditujukan  kepada  perbuatan  pelanggaran  penanggung  jawab  usaha dan/atau  kegiatan,  maka  instrumen  yang  digunakan  untuk  menerapkan  sanksi  administratif harus dipastikan berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
b.  ketetapan substansi
Ketetapan  substansi  dalam  penerapan  sanksi  administratif  berkaitan  dengan  kejelasan tentang:
a).   jenis dan peraturan yang dilanggar b).  jenis sanksi yang diterapkan
c).   perintah yang harus dilaksanakan d).   jangka waktu
e).    konsekuensi    dalam    hal    sanksi    administratif    tersebut    tidak dilaksanakan dan f).   hal-hal lain yang relevan
Berkaitan  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  telas  jelas jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  namun  sejauh  ini  sanksi  yang  diterapkan  oleh  instansi terkait      belum  jelas  bahkan  tidak  diterapkan  sehingga  mengenai  perintah  yang  harus dilaksanakan belum terlaksana.
c.  Kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi
Dalam Keputusan Tata Usaha Negara hindari klausula pengaman yang lazimnya berbunyi :  “Apabila  dikemudian  hari  ternyata  ada  kekeliruan  di  dalam  Keputusan  ini,  maka  akan diperbaikai sebagaimana mestinya”.
d.  Asas Kelestarian dan Keberlanjutan
Dalam  menerapkan  sanksi  administratif  perlu  mempertimbangkan  asas  kelestarian  dan keberlanjutan.  Asas  kelestariandan  keberlanjutan  adalah  bahwa  setiap  orang  memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam melakukan  upaya  pelestarian  daya  dukung  ekosistem  dan  memperbaiki  kualitas  lingkungan hidup.
RSUD  Raden  Mattaher  telah  melakukan  upaya  untuk  melestarikan  lingkungan  dengan memperbaiki  alat  pengelolaan  limbah  dan  bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga  dalam pengelolaan limbah B3 yaitu CV. Surya Jaya Logam.
Berdasarkan    Peraturan    Menteri    Lingkungan    Hidup    Nomor    02    Tahun    2014  Tentang Pedoman  Penerapan  Sanksi  Administrasi  Di  Bidang  Perlindungan  Dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup, mekanisme penerapan sanksi administratif meliputi:

## a. Bertahap
Penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang terberat. Apabila  teguran  tertulis  tidak ditaati  maka  ditingkatkan  penerapan  sanksi administratif  berikutnya  yang  lebih  berat yaitu  paksaan  pemerintah  atau pembekuan  izin.  Apabila  sanksi  paksaan  pemerintah  atau pembekuan  izin tidak ditaati maka dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi yaitu sanksi pencabutan izin.

## b. Bebas (tidak bertahap)
Penerapan  sanksi  administratif  secara  bebas  yaitu  adanya  keleluasan  bagi  pejabat    yang berwenang  mengenakan    sanksi  untuk  menentukan  pilihan jenis sanksi yang didasarakan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  maka  dapat  langsung dikenakan  sanksi  paksaan  pemerintah.  Selanjutnya  jika  sanksi  administratif  paksaan pemerintah  tidak  dilaksanakan  maka  dikenakan  sanksi  pencabutan  izin  tanpa  didahului dengan sanksi teguran tertulis.

## c. Kumulatif
Penerapan    sanksi    administratif    secara    kumulatif    terdiri    atas    kumulatif  internal  dan kumulatif  eksternal.    Kumulatif  internal  adalah  penerapan  sanksi  yang  dilakukan  dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Misalnya  sanksi paksaan    pemerintah    digabungkan    dengan    sanksi  pembekuan  izin.  Kumulatif  eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi  administratif  dengan  penerapan  sanksi  lainnya,  misalnya  sanksi  pidana.  Selanjutnya penerapan sanksi administratif ditetapkan dengan menggunakan keputusan tata usaha negara.
Melihat  dari  fakta  yang  diketahui  mengenai  pelanggaran  pengelolaan  limbah  yang dilakukan oleh RSUD Raden Mattaher Jambi bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut  belum  secara  jelas.  Yang  jadi  persoalannya  sekarang  ialah  apakah  sanksi  tersebut telah  benar-benar  ditegakkan  atau  tidak.  Dari  informasi  yang  didapat  bahwa  penghentian sementara  terhadap  pembangunan  gedung  baru  merupakan  penerapan  sanksi administrasi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi. Namun  mengapa  tidak  ada  penerapan  sanksi  administrasi  dari  pemerintah  daerah  terkait
masalah  ini.  Status  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  yang  memang  milik  pemerintah  daerah mungkin  menjadi  kendala  mengapa  sulit  untuk  menerapkan  sanksi  administrasi  sehingga harus dari pusat yang menerapkannya. Mereka mungkin menganggap karena itu rumah  sakit milik  sendiri  sehingga  tidak  perlu  adanya  tindak  lanjut  dari masalah tersebut.
Disinilah  terjadi  ketimpangan  antara  yang  seharusnya  ( dassollen )  dan  kenyataannya ( dassein )  bahwa  selama  ini  pemerintah  daerah  khususnya  Kota  Jambi  tidak  menegakkan sanksi administrasi tersebut. Seolah-olah pemerintah selama ini hanya menganggap masalah ini  biasa  saja  padahal  ini  menyangkut  lingkungan  hidup  dimana  dapat  membahayakan lingkungan dan mahluk hidup didalamnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   penelitian   yang   telah   dikemukakan   pada   bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Berdasarkan kondisi empirik, bentuk sanksi administrasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota  Jambi  terhadap  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  belum  ada, meski dalam peraturan perundang-undangan  jelas  tertulis  mengenai  bentuk  sanksi  administrasi  terkait pengelolaan limbah.
2. Mekanisme penerapan sanksi administrasi terhadap RSUD Raden Mattaher Jambi melalui Penegakan  PROPER  Rumah  Sakit  yang  dilakukan  Kementerian  Lingkungan  Hidup Republik Indonesia.

## Saran
1.  Dalam  melakukan  pengelolaan  limbah,  RSUD  Raden  Mattaher  Jambi  seharusnya memperhatikan    aturan    yang    berlaku    dalam    peraturan perundang-undangan agar tidak  terjadi  pelanggaran  yang  dapat  membahayakan    lingkungan    hidup    sehingga RSUD    Raden    Mattaher  Jambi  dapat  memberikan  pelayanan  terbaik  bagi  kesehatan masyarakat.
2.  Pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  harus  tegas  segera  mengambil  tindakan  apabila ditemukan adanya pelanggaran terkait pengelolaan limbah RSUD Raden Mattaher Jambi terlepas  dari  status  rumah  sakit  milik  pemerintah  daerah.  Hal  ini  penting  mengingat fungsi  rumah  sakit  sebagai  tempat  pelayanan  kesehatan.  Oleh  karena  itu  penerapan sanksi administrasi perlu dilakukan agar RSUD Raden Mattaher Jambi dapat lebih baik lagi dalam melakukan pengelolaan limbahnya dan  meminimalisir  apabila  telah terjadi pencemaran  akibat  kesalahan  dalam  pengelolaan  limbah  yang  dihasilkan  dari  kegiatan rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshar        Bonas        Silfa,        “Pengelolaan        Sampah/Limbah        Rumah        Sakit        Dan Permasalahannya”,
Bahder Johan Nasution, Metode penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008.
Sukamto Satoto, Hukum Dan Sanksi Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2011, hal. 10.
Sukanda  Husin, Penegakan  Hukum  Lingkungan  Indonesia, Cet.  2  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2009
World    Health        Organization    (WHO)    dan    Kementerian    Keseharan    RI,    Modul Peningkatan Kapasitas Dalam Pengelolaan Limbah Medis, Jakarta, 2013.
Wiku  Adisasmito, Sistem  Manajemen  Lingkungan  Rumah  Sakit, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2009
http://ansharcaniago.wordpress.com/tag/pengendalian-infeksi/ di akses tanggal 12 Mei 2014.
http://harianjambi.com diakses Rabu, 4 Februari 2015 http://patriotismemuda.blogspot.co.id/2013/12/makalah-perlindungan
hukumterhadap.html diakses Tanggal 6 Oktober 2015.