## Implementasi Audit Mutu
Internal Pada Perguruan Tinggi Agama

## Hamengkubuwono
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup hamengku7@gmail.com
Abstract: Education  has  become  one  of  the  most  important  instruments  in  the transformation  of  human  civilization.  Thus,  the  establishment  of  Islamic  Higher Education institution has indicated the responsibility of community on development of this nation. Then, in this modern era, the process of competition among nations has determined by the quality of education. A nation will be known well as strong and advanced nation if the citizen has independence in the culture, economic and politics. Certainly, this matter depended on the role of education side. Thereby, there would be an actualization of human authority in contributing the valuable matters in order to realize a better quality of the nation.
Keywords : Evaluation, quality audit, Islamic Higher Education Institution
Abstrak: Pendidikan  menjadi  instrumen  penting  dan  bernilai  strategis dan  transformasi  peradaban  masyarakat.  Upaya  mendirikan  PTAI, menunjukkan  besarnya  tanggung  jawab  umat  terhadap  pembangunan negara dan bangsa, bahwa dalam proses persaingan antar bangsa di abad modern, ditentukan oleh kualitas pendidikan. Sebuah bangsa yang kuat dan  maju  kalau  masyarakatnya  memiliki  kemandirian  berbudaya, berekonomi dan berpolitik. Yang demikian ini bergantung pada peranan dunia  pendidikan.  Dengan  kemandirian,  akan  terwujud  otoritas masyarakat untuk memberikan sesuatu yang  berarti ke arah perubahan iklim kehidupan kebangsaan yang berkualitas. Kata Kunci : Evaluasi, Audit Kualitas, Perguruan Tinggi Islam

## Pendahuluan
Kehadiran  Perguruan  Tinggi  Agama  (PTAI)    merupakan  wujud  dari kepedulian  negara  terhadap  kompleksitas  permasalahan  masyarakat  Islam. Secara kuantitatif jumlah IAIN dan STAIN se-Indonesia tergolong banyak kalau dibandingkan dengan universitas negeri yang ada. Hal ini sebagai indikasi betapa pemerintah  peduli  terhadap  permasalahan  umat  Islam.  Kehadiran  IAIN  dan
STAIN  yang  bertebaran  di  seluruh  propinsi  dan  kabupaten  maupun  kota, dimaksudkan  untuk  mendorong  percepatan  transformasi  peradaban  umat, sekaligus umat memiliki kesiapan berbudaya dalam persaingan modernisasi.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Rencana  Strategis  Direktorat  Jenderal Pendidikan  Islam  Tahun  2009-2011  pembangunan  pendidikan  Tinggi  Agama Islam didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu “Pemerataan dan Perluasan akses penddikan,  peningkatan  mutu,  relevansi  dan  daya  saing.  Dan  peningkatan  tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik”. 1 Apa yang menjadi harapan diatas, sejalan dengan rumusan tujuan pendidikan tinggi yang tertuang dalam peraturan pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  1999  tentang  Pendidikan Tinggi di kemukakan Tujuan pendidikan tinggi adalah :
1. Menyiapkan  peserta  didik  menjadi  anggota  masyarakat  yang  memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, men
2. gembangkan  dan/atau  menciptakan  ilmu  pengetahuan  teknologi  dan/atau kesenian;
3. Mengembangkan  dan  menyebarluaskan  ilmu  pengetahuan,  teknologi dan/atau  kesenian  serta  mengupayakan  pengunaannya  untuk  meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 2
Sesuai  dengan  fungsi  kelembagaan  yang  mengusung  misi  suci  agama yang berada dalam suatu kawasan dengan tingkat perkembangan yang dinamis, maka mulai tingkat perencanaan program hingga komunikasi program setidak- tidaknya  diorientasi  pada  pencapaian  tujuan  optimal  dalam  lembaga,  sehingga diharapkan mempunyai efek kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam  meningkatkan  kualitas pendidikan  di  Indonesia  adalah  menciptakan  lembaga  pendidikan  tinggi  yang berorientasi  kepada  peningkatan  kualitas outcome, sehingga  lembaga  perguruan tinggi  akan  memiliki  nilai  strategis  dalam  upaya  mencerdaskan  kehidupan bangsa.  Perguruan  tinggi  berfungsi  untuk  menyelenggarakan  pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penddikan tinggi harus mampu memberikan  apa  yang  diharapkan  oleh  pengguna  lulusan  (pasar  kerja)  serta memenuhi  kebutuhan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  secara  konsisten  dan terprogram.  Kecepatan  perkembangan  ilmu  dan  teknologi  telah  memberikan
1 Departemen Agama, Panduan Pendirian PTAI, (Jakarta : DEPAG : 2008), hlm.11.
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendiikan Tinggi Pasal 2, ayat 1.
tekanan  pada  perguruan  tinggi  dalam  berbagai  hal  seperti  fasilitas,  struktur organisasi serta sumber daya manusia.
Hal  ini  telah  di  atur  dalam  peraturan  pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, dikemukakan :
1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan Nonformal wajib melakukan penjamin mutu pendidikan.
2. Penjamin mutu pendidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar Nasional Pendidikan.
3. Penjamin mutu pendidikan sebagai mana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara  bertahap,  sistematis,  dan  terencana  dalam  satu  program  penjamin mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. 3
Pada bagian lain, yang dituangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 17  Tahun  2000,  ditegaskan  bahwa:  “pemerintah  melakukan  dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan”. 4
Instruksi  presiden  Nomor  7  Tahun  1999  tentang  Akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah,  mewajibkan  setiap  instansi  pemerintah  sebagai  unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas  pokok  dan  fungsinya  serta    kewenangan  pengelolaan  sumber  daya, pelaksanaan  kebijakan,  dan  program  penyusunan  rencana  stratejik,  rencana kinerja dan pengukuran kinerja. 5
Lembaga  Pendidikan  Tinggi  Agama  tidak  akan  dapat  mewujudkan  visi dan misinya secara baik bilamana tidak menghiraukan aspek manajemen mutu, sebagaimana  di  katakan  Robert  N.  Anthony  menyatakan “We  shall  refer  to  the person  who  is  responsible  for  designing  and  operating  the  management  control  system  as  the controller. Actually, in many organization, the title of this is chief financial office”. 6
Hal yang seharusnya terjadi secara ideal, PTAI sesungguhnya merupakan sosok  yang  harus  tampil  sebagai  lembaga  Perguruan  Tinggi  Islam  yang  ideal.
3 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  tentang standar Nasional Pendidikan, Bab XV, pasal 91, ayat 1, 2 dan 3.
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Penyelenggara Penddikan, Bab II pasal 13 ayat 1.
5 Lampiran Peraturan Menteri Agama  Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  kinerja  satuan  organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama. Bab I ayat 1.
6 Robert N. Anthony, Management Control System (Boston, Irwin Mc Gear. Hill : 1998) hlm. 106.
Sebab,  dilihat  dari  sumber  daya  manusia  di  dalamnya  terdiri  dai  pengajar  yang memiliki pengetahuan agama sangat cukup. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit  tenaga  dosen  yang  bekerja  dengan  etos  dan  kualitas  rendah.  Hal  inilah yang mengakibatkan perkembangan kampus dikenal lambat dan bahkan stagnan sebagaimana  banyak  dan  mudah  kita  temukan  di  lapangan.  Fenomena  ini semestinya  membawa  kesadaran  bagi  kita  bahwa  membangun  sistem,  dan organisasi  yang  kukuh  sangat  memerlukan  manajemen  mutu.  Nilai  dan  norma tetap  dipandang  penting,  akan  tetapi  hal  itu  harus  dilengkapi  perangkat  lain untuk menopangnya.
Fenomena  di  atas,  jika  dibiarkan  berlangsung  dari  hari  kehari  diduga akan  berdampak  pada  kualitas  lembaga  secara  keseluruhan.  Fenomena  yang terjadi  tersebut  menunjukkan  belum  sempurnanya  unit  penjamin  mutu  dalam melaksanakan kegiatan audit dan program lainnya, implikasinya berdampak pada berbagai mutu pendukung kualitas lembaga.

## Pembahasan
Salah  satu  pelopor  gerakan  mutu  adalah W.  Edgard  Deming. Awalnya deming berkenalan dengan konsep dasar manajemen tradisional pada akhir tahun 1920-an,  saat  bekerja  sebagai  pegawai  paruh  waktu  dipembangkit  listrik  milik westrn  electric yang  terkenal  di  Chicago.  Pengalaman  ini  membawa  pertanyaan “bagaimana  cara  terbaik  untuk  perusahan  dalam  memotivasi  karyawan?” Deming menemukan sistem motivasi tradisional yang digunakan pada masa itu tidak  cocok  lagi  dan  secara  ekonomis  tidak  produktif.  Dalam  sistem  tersebut, pemberian  insentif  dikaitkan  dengan  jenis  pekerjaan  dengan  harapan  dapat memperbesar output pekerja, yang dilanjutkan dengan infeksi atas proses kerja termasuk mencatat butir-butir kesalahan pekerjaan karyawan. Selanjutnya deming mengakui  bahwa  proses  manajemen  yang  terkontrol  secara  campur  tangan, sekaligus menentukan waktu yang tepat membiarkan proses berjalan.
Gerakan mutu terpadu dalam pendidikan masih tergolong baru. Hanya ada  sedikit  literatur  yang  memuat  referensi  tentang  hal  ini  sebelum  1980-an. Beberapa upaya reorganisasi terhadap praktek kerja dengan konsep Total Quality managemant (TQM) telah dilaksanakan oleh beberapa universitas di Amerika dan pendidikan  tinggi  di  Inggris.  Inisiatif  untuk  menerapkan  metode  tersebut berkembang lebih dahulu di Amerika dan baru kemudian diinggris, namun baru diawal  1990-an  kedua  negara  tersebut  betul-betul  dilanda  gelombang  metode tersebut.  Ada  banyak  gagasan  yang  dihubungkan  dengan  mutu  yang
dikembangkan  dengan  baik  oleh  institusi-institusi  pendidikan  tinggi  dan gagasan-gagasan mutu tersebut diteliti dan diimplementasikan disekolah-sekolah.
Ada  semacam  keengganan  tradisional  dalam  beberapa  institusi pendidikan untuk menerapkan metodelogi dan bahasa manajemen insdutri. Hal ini kemungkinan menjadi penyebab jauhnya pendidikan dari visi gerakan mutu. Beberapa  pelaku  pendidikan  tidak  suka  menarik  analogi  antara  proses pendidikan dan penciptaan produk-produk insdustri. Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usaha sendiri. Kebebasan yang baik harus disesuaikan dengan akuntabilitas  yang  baik.  Institusi  harus  mampu  menunjukkan  bahwa  mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu pada pelanggan.
Konsep TQM telah memperoleh dukungan resmi, kurang lebih dari 16 institusi  pendidikan.  Dewan  faktor  dan  kepala  sekolah  juga  sudah mengublikasikan Teaching  standar  and  Excellence  in  Higker  Education pada  tahun 1991,  dengan  sub  judul Developing  a  culture  For  quality .  Dalam  kesimpulan  buku tersebut,  penulis  menyatakan  bahwa  masing-masing  universitas  harus mengembangkan total quality manajemennya sendiri-sendiri. 7
Ada tiga postulat yang mendasar pentingnya pengurusan mutu, yaitu : Postulate 1 -All chance systems of causes are not a like in the sense that they enable us to predict the future in terms of the past … Postulate 2 -constant system of chance couses do exist in nature … Postulate 3 – Assignable causes of variotion may be found and eliminated . 8
Mutu  tidak  identik  dengan  kemewahan,  harga  yang  mahal,  timbangan yang  berat,  aroma  yang  harus  dan  sebagainya.  Menurut John  Macdonald, bahwa mutu”memenuhi persyaratan/kebutuhan”. 9 Dalam kamus Bahasa Indonesia kata mutu  diartikan  “Nilai,  keadaan,  ukuran  keaslian  emas,  mutiara”. 10 Definisi  lain mengatakan  bahwa  mutu  adalah  “gambaran  dan  karakteristik  menyeluruh  dari barang/jasa  yang  menunjukkan  kemampuannya  dan  memuaskan  konsumen sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan”. 11 Dalam definisi lain yang tertuang dalam kamus Indonesia-Inggris kata ;mutu “memiliki arti dalam bahasa Inggris
7 Edward  Sallis, Total  Quality  Managemet  in  Education  Ahmad  Ali  Riyadi  dan  Fahrurrozi. Manajemen Mutu Pendidikan (Yogyakarta : incisod, 2008), hlm. 46.
8 James w. Cortada dan John A woods. The Quality Yearbook , (New York : Mc Graw-Hill,
1997), hlm. 17-21.
9 John Macdonald, Total Quality yang sukses (Jakarta, Mega Poin : 1994), hlm. 5.
10 Kamisa, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya, kartika : 1997), hlm.372
11 Iso 9000 tentang Sistem Manajemen Mutu
Quality artinya  taraf  atau  tingkatan  kebaikan;  nilaian  sesuatu”. 12 Sementara  itu John  Stermat ,  memberikan  batasan  bahwa  “mutu  adalah  perasaan  menghargai bahwa sesuatu lebih baik dari pada yang lain, mutu dalam manajemen lebih dari rata-rata  dengan  harga  yang  wajar,  mutu  juga  berarti  memfokuskan  pada kemampuan menghasilkan produk dan jasa berarti melakukan hal-hal yang tepat dalam  organisasi  pada  langkah  pertama,  bukannya  membuat  dan  memperbaiki kesalahan.
Dengan  memfokuskan  hal-hal  yang  tepat  pada  kesempatan  pertama, organisasi  menghindari  biaya  tinggi  yang  berkaitan  dengan  pengerjaan  ulang”. Selanjutnya I Wayan Simri Wicaksana, mengutip pendapat Juran (1988) bahwa “Mutu adalah Fitness for Use (kesiapan untuk bekerja), Crosby (1979) mengatakan sesuatu yang dikatakan bermutu bila memenuhi persyaratan, Ton Vroinjenstijn (2002)  menyatakan  bahwa  mutu  (Quality)  merupakan  kondisi  dasar  untuk mampu  berkompetensi,  memiliki  daya  tarik (attractiveness) dan  untuk  bisa bertahan (Survival) . 13
Berdasarkan  berbagai  definisi  di  atas,  maka  mutu  terkandung  beberapa unsur, yaitu:
a. Mutu  mempunyai  nilai  di  atas  rata-rata  artinya  melebihi  keinginan  dari pemakaian.
b. Mutu memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan.
c. Mutu tidak memperlihatkan kekurangan atau cacat.
d. Kebutuhan akan mutu selalu berubah sesuai dengan perkembangan.
e. Mutu menjadi alat promosi yang handal.
f. Mutu menggambarkan jaminan (produk, jasa ataupun proses).
g. Mutu tidak dapat di manipulasi.
h. Mutu tidak dapat di beli.
i. Mutu akan dapat tercapai apabial dilakukan dengan jaminan mutu.
j. Mutu akan selalu berubah sesuai dengan sistem mutu dan jaminan mutu. Jika  mutu  di  kaitkan  dengan  pendidikan  atau  mutu  pendidikan  adalah
“pencapaian tujuan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh instansi pendidikan Tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian dengan standar yang  telah  ditetapkan”.  Dengan  kata  lain  bahwa  “mutu  pendidikan  dapat mencakup  aspek  sarana/prasana,  yang  dapat  memuaskan  pelanggan  internal
12 http://weblog-pendidikan.blogspot. com/2009/ 08 / definisi-mutu-html20/03/2010.
13 Wayan  Simri  Wicaksana, Model  Open  Source  dan  open  Content  untuk  Meningkatkan  Mutu Pendidikan. (Yogyakarta : UGM, 2002), hlm. 7
(pengajar,  staf  administrasi,  pengelola  lembaga  pendidikan)  serta  pelanggan eksternal (peserta didik, orang tua, masyarakat pengguna serta masyarakat yang lebih luas)”.
Di  tinjau  dari  pendekatan  proses  audit  mutu  sudah  termasuk  dalam fungsi manajemen. Pendekatan proses dalam manajemen yang termasuk dalam fungsi  manajemen.  Pendekatan  proses  dalam  manajemen  yang  tertuang  dalam buku General and Industrial Management oleh henry Fayol, dia mengidentifikasikan lima  fungsi  manajemen  yaitu  “perencanaan (planing) ,  pengorganisasian
(organizing) , komando (command), koordinasi (coordination), kontrol (control) .
Pada tahun 1937 Luther Gulick menyebutkan fungsi manajemen dengan sebutan POSDCORB, yaitu :  P (Planning), O (Organizing, S (staffing), D (Directing), Co  (Coordinating),  R  (Reporting)  dan  B  (Budgeting). George  Terry  menggunakan istilah  POAC  yang  Akronim  dari  Planning, Organizing,  Actuating  dan  Controling . Sedangkan  koontz  dan  O  Donnel  memakai  istilah planing,  organizing,  staffing, directing dan controlling ”. 14
Dalam  semua  fungsi  manajemen  di  atas,  semua  tokoh  berpendapat bahwa unsur pengawasan atau audit menjadi sesuatu yang subtansi. Pengawasan atau  audit    di  maksud  untuk  mengawasi  proses,  prosedur,  teknik  dalam mencapai tujuan.
Konsep  audit  mutu  dalam  dunia  pendidikan  juga  telah  di  tuangkan dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  pendidikan  Nasional,  sebagai  mana  dinyatakan  bahwa  :  “Sistem Pendidikan  Nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan pendidikan,  peningkatan  mutu  serta  relevansi  dan  efisiensi  manajemen pendidikan  untuk  menghadapi  tantangan  sesuai  dengan  tuntutan  perubahan kehidupan  lokal,  nasional  dan  global  sehingga  perlu  dilakukan  pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesimpulan”. 15 Selanjutnya di dalam peraturan  pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional Pendidikan, dikemukakan “setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”. 16
14 Soebagio  Atmodiwirio, Manajemen  Pendidikan  Indonesia (Jakarta;Adadizya  Jaya,  2000), hlm.7-8 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta, Fokus Media : 2005), h.h.93-94
16 Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XV Pasal 91 ayat (1) ayat (1) (Jakarta, fokus Media : 2005), hlm.56.
Perkembangan  manajemen  mutu  begitu  cepat  kemajuannya  sebagai akibat  dari  perubahan  yang  cepat  dalam  mengelola  jaminan  mutu  di  dunia. Untuk  memimpin  dan  menjamin  keberlangsungan  sebuah  lembaga  seperti halnya  perguruan  tinggi  dapat  berjalan  dengan  baik,  perlu  untuk  mengarahkan dan  mengendalikannya  dengan  cara  sistematis  dan  transparan.  Keberhasilan akan  dapat  dicapai  bilamana  diimplementasikan  dan  pemeliharaan  konsep manajemen mutu yang di desain terus dilakukan dengan selalu memperbaiki dan menanggapi  kebutuhan  semua  pihak  yang  berkepentingan.  Hal  ini  sejalan dengan pernyataan yang tertuang dalam Higher Education Long Term Strategy atau HELTS (2003-2010) yang menyatakan : In a healthy organizition, a continuous quality improvement should become its primary concem. Quality assurance should be internally driven, institutionalized within each organization’s standars procedure and could alsp invilve external parties.  However,  since  quality  is  also  a  concem  of  all  stakeholders,  quality  improvement should aim at producing quality out puts and out comes as part of publick accountability. 17
Pernyataan di atas, sesuai dengan visi pendidikan Tinggi Indonesia 2010 yaitu : In order to contribute to the nation’s competitiveness, the national higher education has to organizationally healhty, and the same requirement also applies to institution, A structural adjusment  in  the  existing  system  is,  howeyer,  needed  to  meet  this  challenge.  The  structural adjustment aims, by the year. Of 2010, of heaving a healthy highe education system, affectivity. Coordinated and demonstrated by the following features. Access and equity. Autonomy. 18
Berdasarkan pernyataan di atas, akan mengantarkan para penyelenggara perguruan  tinggi  ke  arah  sebuah  manajemen  mutu  yang  transparan,  konsisten dan  perbaikan  yang  berkesinambungan.  Transparan  maksudnya  adalah memberitahukan,  mensosialisasikan,  menyampaikan  dan  melaksanakan  target, janji,  komitmen  mutu  yang  akan  dicapai.  Dalam  rangka  penjaminan  dan pemenuhan  persyaratan  kepuasan  pelanggan  harus  dilakukan  proses  perbaikan mutu secara berkesinambungan atau terus menerus.
Menunjuk  kepada International  Standar  Quality Management system requirements, bahwa kebijakan mutu termasuk di perguruan tinggi, yaitu :
1. Top management shall unsure that the quality policy :
a) Is appropriate to the purpose of the organization
b) Includes  a  commitment  to  comply  with  requirenments and  continually  improvde  the effectiveness of the quality management system.
17 Luthfi Hasan, Quality Assurance in Higher Education, (Yogyakarta, CDIE : 2004), hlm.13. 18 Visi Pendidikan Tinggi 2010.
c) Provides a frame work for establishing and revewing quality objectives.
d) Is communicated and understood within organization and,
e) Is reviewed for continuing suitability.
2. Top  management  shall  unsure  that  quality  objectives,  including  those  needed  to  meet requirements  for  product,  are  establisnes  at  relevant  functions  and  levels  within  the organization. The quality objectives shall be measurable top consistent with shall unsure that.
a) The planning of the quality management system is carried out in order ot meet the requirement, as well as the quality objectives, and
b) The  integrity  of  the  quality  management  system  is  maintained  when  changes  to  the quality management system are planned and implemented. 19
Dalam bahsa Indonesia, kurang lebih maksudnya adalah top manajemen harus memastikan bahwa kebijakan mutu :
1. Sesuai dengan tujuan organisasi
2. Mencakup  komitmen  untuk  memenuhi  persyaratan  dan  terus  menerus memperbaiki keefektifan sistem manajemen mutunya.
3. Menyediakan kerangka untuk menetapkan dan meninjau sasaran mutu.
4. Dokomunikasikan dan dipahami dalam organisasi.
5. Ditinjau agar terus menerus sesuai.
Top manajemen harus memastikan bahwa sasaran mutu, termasuk yang diperlukan  untuk  memenuhi  persyaratan  produk  di  tetapkan  pada  fungsi  dan tingkat  relevan  dalam  organisasi.  Sasaran  mutu  harus  terukur  dan  taat  azaz dengan  kebijakan  mutu.  Untuk  itu  sebuah  lembaga  harus  menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus memperbaiki ke-efektifannya sesuai dengan persyaratan yang ada.
Hampir semua lembaga yang memiliki kredibilitas yang baik menerapkan persyaratan-persyaratan umum di atas. Jika di visualisasikan dalam sebuah alur, dapat disimpukan bahwa bangunan sistem kebijakan mutu pada perguruan tinggi adalah :
1. Sistem dibangun dari manajemen puncak ( Top Management ).
2. Deklarasi  sistem  manajemen  mutu  tentang;  visi;  kebijakan  mutu;  sasaran mutu; manajemen mutu.
19 International  Standar  Quality  Management  System  requirements  ISO  9001  :  2008 (Zwizerland, 2008), hlm. 4
64 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 01, 2017
3. Penyusunan  Dokumen  sistem  manajemen  mutu,  yang  mencakup:  Standar operating prosedur (SOP); instruksi kerja (IK); dan wewenang dan tanggung jawab (WT)
4. Implementasi
5. Audit Mutu Internal (AMI)
6. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan
7. Tindak Lanjut Perbaikan (TLP) Skematiknya adalah sebagai gambar 1.
Skema sederhana manajemen mutu
Visi dan Misi Kebijakan Mutu Sasaran Mutu Sasaran Mutu rencana mutu Renc ana Progr am kerja SOP aturan Kekuatan internal Instruksi Kerja Formulir Standar eksterna l Terdokumentasi dalam catatan mutu Implementasi (konsisten) Measutement, monitor dan di evaluasi Wewena ng dan tanggung jawab
Bentuk  skema  lain  yang  lebih  sederhana  dalam  kebijakan  manajemen peningkatan  mutu  pendidikan  dalam  lingkup  pendidikan  tinggi  dapat  di tampilkan sebagai berikut :
Gambar 2. Skema Perbaikan Bekelanjutan
Untuk  menjamin  kebijakan  mutu  atau  manajemen  mutu  diperguruan tinggi  Islam,  diperlukan  audit  mutu  internal,  hal  ini  dimaksudkan  untuk menjamin  atau  memastikan  bahwa  lembaga  tersebut  melakukan  proses pendidikan dan menghasilkan lulusan sesuai kualitas yang dijanjikan, memenuhi standar tertentu dan memuaskan pelanggan.
Penerapan audit mutu internal yang baik dan terkendali dalam lembaga pendidikan tinggi Islam akan berdampak kepada :
1. Kepastian konsisten mutu lulusan yang dihasilkan.
2. Pengurangan kerja ulang sehingga menghemat biaya.
3. Memastikan tercapainya Quality Assurance atas semua proses yang dikerjakan.
4. Melengkapi manajemen dengan instrumen yang memungkinkan pemantauan pencapaian mutu yang lebih ketat.
Commitment management responsibility Strategi Policy Management review Evaluasi Documents Implementation R E Q U I R E M E N T C U S T O M E R C U S T U M E R S A T I S F A C T I O N
66 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 01, 2017
5. Meningkatkan kejelasan tanggung jawab dan wewenang di berbagai fungsi.
6. Mendukung secara langsung semua program pengembangan yang lain.
7. Peningkatan komunikasi antar unit kerja.
8. Pengkatan efektivitas dan efisien.
9. Dokumentasi  dan  pengukuran  yang  dilakukan  menjadi    dasar  untuk Continuous improvement .
Penerapan audit mutu internal memberi dampak pula terhadap dinamika perguruan  tinggi,  paling  tidak  memberikan  dampak  pada  peningkatan Quality image dan  merupakan competitive  advantage perguruan  tinggi,  membuka  akses eksternal yang luas, dan meningkatkan kepercayaan dampak kepada staf, yaitu :
1. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap jabatan.
2. Adanya kepuasan kerja, sebagai akibat dari adanya sistem dan prosedur kerja yang baik.
3. Adanya keyakinan akan kebenaran cara penanganan pekerjaan.
4. Memunculkan  para  pegawai  yang  berpotensi  dan  berprestasi  karena  iklim promosi jabatan yang sehat.
Begitu  pula  terhadap  mahasiswa,  audit  mutu  internal  yang  baik  akan berdampak pada :
1. Kepastian bahwa semua proses dilakukan berdasarkan standar mutu.
2. Adanya  jaminan  bahwa  komitmen  lembaga  terhadap  mahasiswa  akan  dapat dipenuhi karena adanya perbaikan berkelanjutan.
3. Terbukanya wadah untuk menyampaikan saran, harapan, keluhan yang secara pasti akan di tanggapi.
4. Terwujudnya pada budaya pelayanan prima. Secara normatif, dasar yuridis penyelenggaraan audit mutu internal guna
penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah :
1. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
2. Penjaminan mutu pendidikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
3. Penjamin mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara  bertahap,  sistematis  dan  terencana  dalam  satu  program  penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas. 20
20 Peraturan  Pemerintah  republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2005,  Tentang  Standar Nasional Pendidikan. Bab XV Pasal 91, aytat 1, 2, 3.
Dalam Guiding  principles pengembangan  sistem  penjamin  mutu  dan dikemukakan : 1) In a healthy it’s organization, a continous quality improvement should become  it’s  primary  cocern;  2)  Quality  Ansurance  should  be  internally  driven, Institutionallized  within  each  organization’s  standard  procedure  and  could  also  involue external  parties;  3)  Quality  improvement  should  aim  at  producing  quality  outputs  and  out comes as a part of public accountability; dan 4) Profesional asspciatio’s and other independet, could play a key role in conducting an objective external control and audit based on certain standard . 21
Kegiatan  audit  mutu  internal  dimaksudkan  untuk  pengendalian  mutu. Hal ini tertuang dalam undang-undang republic Indonsia nomor 20 tahun 2003 yang  menyatakan  “evaluasi  dilakukan  dalam  rangka  pengendalian  mutu pendidikan  secara  nasional  sebagai  bentuk  akuntabilitas  penyelenggaraan pendidikan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan”. 22 Audit  mutu  internal didukung  pula  oleh  pemikiran  juran,  yang  dikenal  dengan  “ The  Juran  Trilogy ” dikemukakan bahwa :
“Quality planning  is  one  the  three  basic  managerial  processes  through  which  we manage for quality. The three processes (The Juran Trillogy) are interrelated. It is useful to look at that interrelationship before going specifically into what is quality planning. A simple diagram (figure 3) shows the interrelationship ”. 23
21 Anon, Guiding Principles Pengembangan sistem Penjaminan Mutu (HEITS 2003-2010).
22 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 57 ayat 1.
23 J.M Juran. Juran On Planning For Quality (Newyork : The Free Press, 1988) hlm.11- 12.
68 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 01, 2017

## Gambar 3.
The Juran Trilogy

## QUALITY PLANNING    QUALITY CONTROL (DURING
OPERATIONS)
40
20 0 0 SPORADIC SPIKE ORIGINAL ZONE OF QUALITY CONTROL QUALIT Y IMPROV EMENT CHRONIC WASTE (AN OPPORORTU NITY FOR IMPROVEME NT COS T O F P OO R QUA L IT Y % O F O P E RA T ING B UD GE T LESSONS LEARNED BEG IN O PER A T IO N S
Selanjutnya Juran juga mengemukakan : If we sideways we soon see that those three processes-planning, control and improvement-have been around for some time. They have been used in finance for centuries-long enough to evolve  some standardized termonology.  The table below gives some example :
TRILOGY PROCESSES FINANCIAL TERMONOLOGY Quality Planning Budgeting, business planning Quality Control Cost control, expense control, inventory control. Quality improvement Cost reduction, profit improvement.
What new is appliying the trilogy concept to managinf for quality and doing so with a structured approach. 24
Menurut pemikiran lain, bahwa : Several specific purpose of internal audits are given below.  When  such  audits  are  adequately  sipportes  and  properly  conducted,  the  results  will provide valuable data to :
1. Measure the efficiency of quality of quality systems.
2. Evaluate the effectiveness of company policy implementation.
3. Ascertain whether company objectives and customer requirements are being satisfied.
4. Improve cost effectiveness.
5. Evaluate the effectiveness of people in the implementation of quality plans.
6. Identify potential problem areas.
7. Provide the company with documentation, for custumer assurance, that necessary controls are implemented, and are performing satisfectorily.
8. Predict customer reaction to quality.
9. Reduce custumer complaints. 25
Dari berbagai pemikiran di atas, maka dilakukanlah kegiatan audit dalam upaya  memperbaiki,  mempertakan  dan  atau  meningkatkan  mutu  yang  telah  di tetapkan. Audit adalah “proses yang sistematik, independen dan terdokumentasi untuk  memperoleh  bukti  audit  dan  mengevaluasinya  secara  objektif  untuk menentukan  sampai  sejauh  mana  kriteria audit  dipenuhi”.  Audit  dipakai  untuk menentukan  sejauh  mana  persyaratan  sistem  manajemen  mutu  dipenuhi.
24 Ibid, hlm.12-13
25 Glenn  E.  Hayes  dan  Harry  G.  Romig.  Modern  Quality  Control  (London  :  Collier macmillan, 1977), hlm. 696
Temuan  audit  dipakai  untuk  mengetahui  keefektifan  sistem  manajemen  mutu dan untuk mengidentifikasikan peluang perbaikan”. 26
Dalam international  standar dikemukakan  bahwa  : The  organization  shall conduct  internal  audits  at  planned  intervals  to  determine  wether  the  quality  managemet system…An  audit  programme  shal  be  planned,  taking  into  lonsideration  the  status  and importance of the processes and areas to be aydited, as well as the results of previous orsits. The audit criteria, scope, frequency and metgods shall be defined , scope, frequency and conduct of audits shall ensure objectivity and impartiality of the audit process. Auditors shall not audit their own work. 27
Audit mutu internal baik secara yuridis maupun pilosofis harus dilakukan dalam  upaya  mengevaluasi  sistem  manajemen  mutu  audit  mutu  internal mencakup  seluruh  kegiatan  yang  diperlukan  untuk  perencanaan  dan pengoranisasian  tipe  dan  jumlah  audit.  Disamping  itu  dimaksudkan  untuk menyediakan  sumber  daya  dalam  upaya  melaksanakan  audit  secara  efektif  dan efisien  dalam  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Secara  teoritis  aliran  proses untuk pengelolaan suatu program audit digambarkan sebagai berikut :
26 Badan  Standar  Nasional, Panduan  Audit  Sistem  Manajemen  mutu  dan/atau  Lingkungan (Jakarta : BSN, 2005), hlm.1
27 Badan  Standarisasi  Nasional  Sistem  Manajemen  Mutu,  Dasar-dasar  dan  kosa  kata (Jakarta: BSN, 2001), hlm. 6

## Gambar 4.
Aliran Proses untuk pengelolaan suatu program audit.
Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa audit mutu internal, memuat tentang :
1. Perencanaan dan penjadualan audit;
2. Pemastian kompetensi auditor dan ketua tim audit;
3. Pemilihan tim audit yang sesuai dan penetapan tugas dan tanggung jawabnya;
4. Pelaksanaan audit;
5. Pelaksanaan tindak lanjut audit, bila diperlukan;
6. Pemeliharaan rekaman program audit;
7. Pemantauan kinerja dan keefektifan program audit;
Kewenangan Untuk Program Audit Penetapan Program Audit -  Tujuan dan cakupan -  Tanggung jawab -  Sumber daya -  Prosedur. Penetapan Program Audit -  Penjadwal Audit -  Evaluasi auditor -  Pemilih tim audit -  Pengarahan kegiatan audit -  Pemeliharaan rekaman Pemantauan dena tinjauan Program audit. -  Pemantauan dan tinjauan -  Identifikasi kebutuhan untuk tindakan korektif dan pencegahan. -  Identifikasi kesempatan untuk peningkatan. Pening katan progra m Audit Tindakan (Act) Kompeten si dan evaluasi auditor. Kegiatan audit Rencanakan (Plan) Lakukan (Do) Periksa (check)
72 | Belajea: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 01, 2017

## 8. Pelaporan  kepada  manajemen  puncak  tentang  keseluruhan  pencapaian program audit.

## Kesimpulan
Kebutuhan dilakukannya evaluasi implementasi audit mutu internal agar ada  kebijakan  mutu  dan  sasaran  mutu  tetap  menjadi  fokus  perhatian  untuk mengarahkan lembaga. Perhatian ini akan mempengaruhi hasil yang diinginkan dan  membantu  lembaga  dalam  penggunaan  sumber  dayanya  dalam  upaya mencapai  tujuan.  Audit  internal  memberi  kerangka  kerja  bagi  penetapan  dan peninjauan sasaran mutu. Dengan demikian akan terjadi suatu kosistensi dengan kebijakan  mutu  dengan  kebijakan  mutu  dan  perbaiki  kesinambungan  serta pencapaiannya perlu terukur.
Kegiatan audit mutu internal yang terselenggara secara baik akan terlihat dari tersedia dokumen-dokumen analisis mutu yang meliputi :
1. Dokumen-dokumen  manajemen  puncak  tentang  bangunan  mutu  yang diharapkan.
2. Adanya deklarasi sistem penjaminan mutu dengan agenda :
3. Tersedianya dokumen-dokumen sistem penjamin mutu, di antaranya :
4. Tersedianya semua pedoman tentang implementasi rencana kebijakan mutu.
5. Terselenggaranya kegiatan audit mutu internal (AMIN).
6. Terselenggaranya rapat tinjauan manajemen (RTM) dan
7. Tersedianya langkah-langkah tindak lanjut perbaikan.

## Daftar Pustaka
Anon, Guiding Principles Pengembangan sistem Penjaminan Mutu (HEITS 2003-2010).
Badan  Standar  Nasional.  2005. Panduan  Audit  Sistem  Manajemen  mutu  dan/atau Lingkungan Jakarta. BSN.
Badan Standarisasi Nasional Sistem Manajemen Mutu. 2001. Dasar-dasar dan kosa kata Jakarta. BSN.
Departemen Agama, 2008, Panduan Pendirian PTAI. Jakarta. DEPAG.
Edward  Sallis,  2008. Total  Quality  Managemet  in  Education  Ahmad  Ali  Riyadi  dan Fahrurrozi. Manajemen Mutu Pendidikan , Yogyakarta. incisod.
Glenn  E.  Hayes  dan  Harry  G.  Romig.  1977. Modern  Quality  Control .  London.
Collier Macmillan.
http://weblog-  pendidikan.  blogspot.  com/2009/  08  /  definisi  -mutu- html20/03/2010.
International  Standar  Quality  Management  System  requirements  ISO  9001  : 2008.
Iso 9000 tentang Sistem Manajemen Mutu
J.M Juran. 1988. Juran On Planning For Quality . Newyork. The Free Press.
James w. Cortada dan John A woods. 1997. The Quality Yearbook . New York.Mc Graw-Hill.
John Macdonald, 1994 Total Quality yang sukses. Jakarta.Mega Poin.
Kamisa, 1992. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya. Kartika.
Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2006 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas kinerja satuan organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama. Bab
I ayat 1.
Luthfi Hasan. 2004. Quality Assurance in Higher Education, Yogyakarta. CDIE.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  Tentang  pengelolaan  dan Penyelenggara Penddikan, Bab II pasal 13 ayat 1.
Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab XV Pasal 91 ayat (1) ayat (1).
Peraturan  Pemerintah  republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2005,  Tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab XV Pasal 91, aytat 1, 2, 3.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  60  Tahun  1999  Tentang Pendiikan  Tinggi  Pasal  2,  ayat  1.Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, Bab XV, pasal 91, ayat 1, 2 dan 3.
Robert  N.  Anthony,  1998, Management  Control  System, Boston,  Irwin  Mc  Gear. Hill.
Soebagio  Atmodiwirio.  2000. Manajemen  Pendidikan  Indonesia. Jakarta.  Adadizya
Jaya.
Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional pasal 57 ayat 1.
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasioal .
Visi Pendidikan Tinggi 2010.
Wayan  Simri  Wicaksana,  2002. Model  Open  Source  dan  open  Content  untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan. Yogyakarta. UGM.