Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## Potential Abuse of the Dominant Position of Indonesian
Islamic Banks in Legal Perspective Business Competition
Potensi Penyalahgunaan Posisi Dominan Bank Syariah Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

## Muhammad Khutub
Universitas Al-Azhar Indonesia E-mail: quthbmuhammad@gmail.com
Abstract: This  objective  study  to  examine  the  potential  for  abuse  of  the dominant position in Article 25 of Law no. 5/1999 in the context of business competition law against Bank Syariah Indonesia (Bank Syariah Indonesia). The Bank Syariah Indonesia merger is intended to increase the competitiveness of Islamic Commercial Banks (BUS) in providing services to customers so that they are equivalent to the services of conventional commercial banks. As is well known, the implementation of the Bank Syariah Indonesia merger has resulted in  the  potential  for  abuse  of  the  dominant  position  in  the  Islamic  banking industry, where Islamic commercial banks (BUS) have been reduced from 14 to 12. This activity also has the possibility of unfair business competition, which is clearly prohibited. according to Law no. 5/1999. The research method used is library research where the research is descriptive with a juridical-normative approach taken from secondary data through library research by analyzing data from  primary  legal  materials,  secondary  legal  materials  and  tertiary  legal materials. Based on the results of the study, it is understood that the potential for abuse of the dominant position in Bank Syariah Indonesia is not only seen from its competitors, namely other Islamic banks, but also must be seen from the perspective of customers and the community as service users also play an active  role  in  assessing  customer  satisfaction  based  on  their  respective performances. banking sector. So far, based on the criteria of article 25 above, Bank Syariah Indonesia is very far from the potential for abuse of its dominant position,  even  though  in  its  assessment  Bank  Syariah  Indonesia  is  in  a dominant position.
Keywords: dominant  position;  business  competitions;  Bank  Syariah Indonesia
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  potensi penyelahgunaan posisi dominan dalam pasal 25 UU No. 5/1999 dalam  konteks  hukum  persaingan  usaha  terhadap  Bank  Syariah Indonesia  (Bank  Syariah  Indonesia).  Merger  Bank  Syariah
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Indonesia  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  daya  saing  Bank Umum  Syariah  (BUS)  dalam  memberikan  pelayanan  kepada nasabah agar setara dengan pelayanan bank umum konvensional. Seperti  yang  diketahui,  penyelenggaraan  merger  Bank  Syariah Indonesia  ini  menyebabkan  potensi  terjadinya  penyalahgunaan posisi  dominan  dalam  industri  perbankan  syariah,  di  mana  bank umum  syariah  (BUS)  menjadi  berkurang,  dari  14  menjadi  12. Kegiatan  ini  juga  mempunyai  kemungkinan  terjadinya  tindak persaingan usaha tidak sehat yang secara jelas dilarang sesuai UU No. 5/1999 . Metode penelitian yang digunakan merupakan library research di  mana  penelitian  bersifat  deskriptif  dengan  pendekatan yuridis-normatif  yang  diambil  dari  data  sekunder  melalui  riset kepustakaan dengan menganalisis data dari bahan hukum primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Berdasarkan hasil  penelitian  dipahami  bahwa  potensi  penyalahgunaan  posisi dominan  pada  Bank  Syariah  Indonesia  tidak  melulu  dilihat  dari pesaingnya, yaitu bank-bank syariah lain, tetapi juga harus dilihat dari perspketif nasabah dan masyarakat sebagai pengguna layanan juga  turut  berperan  aktif  dalam  melakukan  penilaian  kepuasan konsumen berdasarkan kinerja masing-masing perbankan.Adapun Bank Syariah Indonesia sejauh ini berdasarkan kriteria pasal 25 di atas, sangat jauh dari potensi penyalahgunaan posisi dominannya, meskipun dalam peniliannya Bank Syariah Indonesia berada pada posisi dominan.
Kata Kunci : Posisi Dominan; Persaingan Usaha; Bank Syariah Indonesia

## Pendahuluan
Perekonomian  Indonesia  akan  tumbuh  sejalan  dengan perkembangan dunia perbankannya. Pemberian modal pada aktivitas bisnis  melalui  penyaluran  kredit  membuat  perbankan  tidak  bisa  lagi dipisahkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara.  Karenanya, hubungan antara sektor bisnis, sektor perbankan dan perekonomian ini dalam konteks perekonomian Indonesia seperti mata rantai yang tidak bisa  lagi  dipisahkan,  ketiganya  harus  saling  bekerja  sama  dalam mencapai tujuan negara, yaitu menyejahterakan rakyatnya. 1
Pentingnya peran perbankan dalam menyokong perekonomian Indonesia  bahkan  global  tersebut  membuat  kompetsisi  dunia perbankan  tidak  dapat  terhindarkan.  Selain  itu,  tantangan  sektor
1 E  Basmar  et  al., Perekonomian  Dan  Bisnis  Indonesia (Yayasan  Kita  Menulis, 2021), hlm, 23
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
perbankan di Indonesia ini juga tidak mudah, karena perbankan harus menciptakan dan mendorong tata kelola usaha yang baik dan jauh dari praktik-praktik yang dilarang dalam berbisnis.
Dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi  dan  pengembangan perbankan syariah, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan merger bank syariah menjadi satu entitas bank dari tiga anak usaha  bank  pelat  merah,  entitas  tersebut  diberi  nama  Bank  Syariah Indonesia  (Bank  Syariah  Indonesia).  Adapun  tiga  bank  syariah  yang dimerger yakni PT Bank Syariah Mandiri, BRISyariah, PT Bank BNI Syariah.  Merger  perbankan  syariah  ini  dimaksudkan  untuk meningkatkan  daya  saing  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dalam memberikan pelayanan kepada nasabah agar setara dengan pelayanan bank umum.
Menurut  Komite  Nasional  Keuangan  Syariah  (KNKS), perkembangan perbankan syariah jika dilakukan dengan zero intervention, proyeksi pertumbuhannya di 5 tahun ke depan hanya berkisar diangka Rp.  1.000  trilliun,  dengan  kenaikan  pangsa  pasar  terhadap  industri perbankan  keseluruhan  yang  tidak  begitu  besar.  Akan  tetapi,  jika terdapat  intervensi  penuh  dari  pemerintah (full  intervention) terdapat kemungkinan total aset perbankan syariah dapat meningkat secara lebih moderat  (27%)  atau  agresif  (36%),  sehingga  total  aset  perbankan syariah  dapat  mencapai  Rp2.000  trilliun  atau  Rp3.000  trilliun.  Oleh karena  itu,  perlu  dilakukan  intervensi  bank  syariah  oleh  pemerintah dalam  skala  besar  yang  dapat  meningkatkan  efektivitas  perbankan syariah, salah satunya melalui merger bank syariah milik BUMN. 2
Upaya  merger  ini  bertujuan  untuk  melakukan  intervensi kebijakan dalam rangka meningkatkan aset industri perbankan syariah secara anorganik dan menciptakan pertumbuhan secara eksponensial bagi industri. Banyak pihak meyakini bahwa Bank Syariah Indonesia ini akan dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar sesuai  dengan  rencana  Pemerintah  dalam  rangka  pembangunan infrastuktur di Indonesia yang merata antar daerah. Ditinjau dari sisi permodalan,  Bank  Syariah  Indonesia  akan  menjadi  bank  yang  lebih stabil  dengan  kredibilitas  yang  lebih  baik.  Hal  ini  akan  membuka kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  melakukan  penerbitan  sukuk  atau
2 Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan Pembangunan Na sional, “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 -2024 Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia,” 2018.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
instrumen  berbasis  syariah  lainnya  yang  dapat  ditawarkan  kepada investor  lokal  maupun  global.  Dari  sisi  costumer,  Bank  Syariah Indonesia  menargetkan  nasabah  kelas  menengah  ke  atas  dengan berbagai  macam  inovasi  produk  baru  yang  dapat  diterima  di  semua kalangan, khususnya karena adanya perpaduan teknologi dari tiga bank yang di merger sebelumnya, serta akan meningkatkan inovasi produk- produk terbaik yang sudah dihasilkan dari sebelum merger. 3
Akan  tetapi,  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan memerger  Bank  Syariah  Indonesia  ini  berpotensi  menimbulkan praktek-praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat,  di  mana  Bank  Syariah Indonesia yang notabene mempunyai posisi dominan pada akses dan asset di industri perbankan syariah dapat menguasai dan mengendalikan pasar bank umum syariah lain sehingga tidak lagi mudah diakses oleh pelaku usaha berskala kecil karena lebih berorientasi terhadap usaha- usaha besar dan mapan. 4
Dalam  UU  No.  40/2007  Pasal  126  ayat  (1)  butir  c,  telah mengatur  bahwa  merger  atau  pemisahan  wajib  memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha yang hendak melakukan merger  berkewajiban  untuk  memastikan  bahwa  tindakan  mergernya tidak  mengakibatkan  praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Apabila merger tersebut ternyata berdampak pada persaingan usaha tidak sehat, maka  mergernya  dapat  dibatalkan  oleh  KPPU  sesuai  dengan kewenangan yang dimilikinya. 5
Praktek  persaingan  usaha  tidak  sehat  dalam  dunia  perbankan termasuk jarang terjadi karena setiap produk dan pelayanan bank harus mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan, tetapi pada produk bank-bank pemerintah tertentu ada
3 Hasan  Sultoni  and  Kiki  Mardiana,  “Pengaruh  Merger  Tiga  Bank  Syaria h BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah,” Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah 08, no. 01 (2021): 17 – 40.
4 Nabilah  Anika,  Nabila  Indah  Chairunnisa,  and  Aditya  Wahyu  Saputro, “Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Larangan Monopoli,” Lex Generalis 2, no. 2 (2021): 174 – 94. 5 T.N  Syamsah,  dan  Ahmad  Yani  R.  Putri  Rangkuti,  “Praktek  Larangan Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Pada  Bank  Pemerintah  Dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan,” Jurnal Living Law 11, no. 2 (2019): 116 – 30.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
hak  istimewa  bagi  perbankan  yang  dapat  menimbulkan  potensi monopoli dan dilindungi oleh hukum atau biasa disebut monopoli by law. 6
Memang  UU  No.  5/1999  tentang  larangan  praktek  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berupaya mendorong pelaku usaha untuk dapat bersaing secara sehat pada pasarnya masing-masing. Hal inilah yang dapat memacu pelaku usaha untuk melakukan persaingan dari sisi efisiensi dan inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk yang lebih  berkualitas  dan  harga  yang  kompetitif  dibandingkan  dengan kualitas  produk  dan  harga  jual  dari  pesaingnya.  Persainganlah  yang mendorong pelaku usaha berada pada posisi dominan.
Posisi  dominan  dalam  perspektif  ekonomi  adalah  posisi  yang ditempati  oleh  perusahaan  karena  memiliki  pangsa  pasar  terbesar  di antara pesaing bisnisnya sehingga perusahaan tersebut memiliki market power.  Dengan  kondisi  tersebut,  perusahaan  posisi  dominan  dapat melakukan  strategi  bisnis  tanpa  dapat  dipengaruhi  oleh  perusahaan pesaingnya.
Posisi Dominan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang membahas tiga macam perilaku yang dilarang dalam usaha- usaha tertentu demi melanggengkan persaingan usaha yang sehat, yaitu perjanjian  yang  dilarang,  kegiatan  usaha  yang  dilarang,  dan  posisi dominan. 7 Dalam perjanjian terlarang terdapat 10 (sepuluh) poin jenis perjanjian yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha, yaitu Oligopoli, Penetapan  Harga,  Pembagian  Wilayah,  Pemboikotan,  Kartel,  Trust, Oligopsoni,  Integrasi  Vertikal,  Perjanjian  Tertutup,  serta  Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. Adapun kegiatan usaha yang dilarang adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar ( predatory pricing, price war and price  competition, penetapan  biaya  produksi  dengan  tidak  adil),  dan persekongkolan (conspiracy). 8 Sementara  posisi  dominan  mempunyai bentuk-bentuk  penyalahgunaan  atau  hambatan-hambatan  persaingan usaha yang memungkinkan dilakukan oleh pelaku usaha yang berada
6 et.al Knud Hansen, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , 2nd ed. (Jakarta: Katalis Publishing Media Servis, 2002), hlm, 201
7 Jonathan  W.  S.  Van  Rate,  “Perjanjian  Yang  Dilarang  Dalam  Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Uu No. 5 Tahun 1999” V, no. 1 (2017): 35– 43.
8 Meita  Fadhilah,  “Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Oleh Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam  Kerangka  Ekstrateritorial,” Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 1 (2019): 55.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
pada posisi dominan, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 19 yaitu perbuatan mencegah atau  mengahalangi  konsumen,  perbuatan  membatasi  pasar  dan perkembangan  teknologi,  perbuatan  menghambat  persaingan potensial, dan praktek diskriminasi serta jual rugi. 9
Pada Pasal 1 angka 4 UU No. 5/1999 menetapkan 4 syarat atau parameter  posisi  dominan  di  mana  pelaku  usaha  tidak  mempunyai pesaing  berat  atau  pelaku  usaha  mempunyai  posisi  yang  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya  di  pasar  yang bersangkutan seperti (a) pangsa pasarnya lebih tinggi, (b) kemampuan keuangan, (c) kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, dan (d) kemampuan menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu. 10
Memang posisi dominan dalam konteks hukum persaingan usaha sebenarnya  tidak  dilarang  asalkan  dalam  mencapai  posisi  dominan tersebut  pelaku  usaha  dapat  menjadi  lebih  unggul  pada  pasar  yang terkait atas kemampuannya sendiri dengan cara yang dibenarkan oleh UU.  Apabila  setiap  pelaku  usaha  menerapkan  cara  yang  adil  dalam mencapai  posisi  tersebut,  maka  tindakannya  dapat  membuat  pelaku usaha lain bersaing di pasar bersangkutan dengan cara-cara yang adil juga.  Hal  tersebut  dapat  memicu  perusahaan-perusahaan  yang  tidak efisien,  tidak  kompetitif  dan  tidak  responsif  terhadap  kebutuhan konsumennya akan otomatis tersingkir dari jalur persaingan.
Namun begitu, dalam mencapai posisi dominan di suatu pasar tertentu bukanlah persoalan yang mudah bagi pelaku usaha, apalagi jika aktivitas usaha tersebut merupakan aktivitas yang fair dan sehat . Jika merujuk  pada  Pasal  1  angka  4  UU  No.  5/1999,  tidak  semua  pelaku usaha  dapat  menduduki  posisi  dominan  di  pasar  yang  bersangkutan. Posisi dominan hanya dapat diperoleh dari  pelaku usaha yang sudah mengembangkan usahanya dengan sangat baik dan unggul saja. Maka dari itu, tidak jarang pelaku usaha menggunakan cara-cara yang dilarang untuk  mencapai  posisi  tersebut,  sehingga  muncullah  perbuatan persaingan usaha yang dilarang. Adapun identifikasi pada pelaku usaha
9 Rachmadi  Usman, Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia (Sinar  Grafika, 2022),hlm, 82.
10 Andi Fahmi Lubis, et,al., Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks , ed. Ningrum Natasya Sirait Andi Fahmi Lubis (Jakarta: ROV Creative Media, 2009), hlm, 168.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
yang  mempunyai  posisi  dominan  yang  dilarang  adalah  ketika  pelaku usaha dapat melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan secara mandiri atau berkelompok tanpa memperhitungkan  pesaing-pesaingnya . Fenomena  seperti  ini  dapat terjadi  karena  kepemilikan  pangsa  pasarnya,  atau  karena  kepemilikan pangsa pasar ditambah dengan akses terhadap pengetahuan tehnologi dan  bahan  baku  atau  modal,  sehingga  pelaku  usaha  ini  memiliki kekuasaan  dalam  mengontrol  produksi  atau  pemasaran  pada  bagian- bagian  yang  paling  penting  dari  produk-produk  yang  diminta. Akibatnya,  perbuatan  pelaku  usaha  yang  memiliki  posisi  dominan  di pasar  tersebut  menjadi  terdistorsi.  Pelaku  usaha  semacam  ini  secara mandiri  tanpa  mempertimbangkan  keadaan  pesaingnya  dapat mempengaruhi pasar karena penyalahgunaan posisi dominannya.
Dalam konteks persaingan usaha di bidang perbankan, merger yang dilakukan 3 (tiga) Bank Syariah BUMN ini tentu menjadi perhatian yang  serius  bagi  perkembangan  bank-bank  syariah  swasta  lainnya seperti Bank Muamalat, BCA Syariah, Bank Mega Syariah dan lainnya, karena ketiga bank syariah BUMN sebelumnya (Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah) sudah mempunyai aset paling besar di antara bank-bank syariah swasta, apalagi jika ketiganya disatukan, maka sudah dipastikan  ada  jarak  yang  cukup  lebar  terkait market  power, akses permodalan dan kebijakan, serta aset.
Posisi  dominan  yang  dimiliki  Bank  Syariah  Indonesia  saat  ini memungkinkan terjadinya praktek-praktek yang dilarang dalam Pasal 1 Ayat  4  UU  No.  5/1999.  Maka  dari  itu,  penelitian  ini  ingin  lebih mengetahui  dan  membahas  bagaimana  gambaran  Bank  Syariah Indonesia  dalam  parameter  penyalahgunaan  posisi  dominan  yang sesuai dengan industrinya.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kepustakaan  dengan pendekatan  yuridis  normatif.  Metode  penelitian  yuridis-normatif merupakan penelitian berupa inventerasasi perundang-undangan yang berlaku  dan  berupaya  mencari  asas-asas  atau  dasar  falsafah  dari perundang-undangan. Penelitian ini juga berusaha menemukan hukum yang  sesuai  pada  kasus  tertentu  dengan  menganalisa  permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang membahas permasalahan yang diajukan.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Penelitian  ini  bersifat deskriptif-analitik dengan  mencari  data sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum primer yang diperoleh dari  kepustakaan  dan  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  makna secara jelas mengenai tinjauan potensi penyalahgunaan posisi dominan Bank Syariah Indonesia dalam hukum persaingan usaha. Pisau analisis dari penelitian ini adalah Pasal 1 angka 4 dan Pasal 25 UU No. 5/99
Data yang diperoleh peneliti akan dianalisa secara normatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dengan aturan hukum tersebut di atas. Setelah keseluruhan data yang diperoleh sesuai dengan bahasannya masing-masing,  selanjutnya  tindakan  yang  dilakukan  adalah menganalisis data. Metode yang digunakan dalam analisis data adalah kualitatif,  yaitu  menguraikan  data  secara  berkualitas  dalam  bentuk kalimat  yang  teratur,  runtun,  logis,  tidak  tumpang  tindih  dan  efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis.

## Pembahasan
Pasca dilakukannya merger besar-besaran oleh pemerintah, Bank Syariah Indonesia kini menjelma menjadi raksasa baru dengan berada di posisi 21 terbesar bank syariah sedunia dari sisi aset (per Juni 2021). Dengan aset setara US$ 17,3 miliar, Bank Syariah Indonesia mengekor Public Islamic Bank asal Malaysia yang asetnya sebesar US$ 17,8 miliar. Di  dalam  negeri  sendiri,  Bank  Syariah  Indonesia  berada  di  posisi  7 terbesar nasional dari sisi aset per September 2021 mencapai Rp. 251,05 triliun di bawah PT CIMB Niaga Tbk di posisi keenam dengan jumlah aset mencapai Rp 295,4 triliun.
Sementara bank syariah dengan posisi aset dibawah Bank Syariah Indonesia adalah Bank Muamalat dengan total aset mencapai Rp. 51,06 triliun  perseptember  2021,  diikuti  Maybank  Syariah  Rp.  36,4  triliun, Bank  Permata  Syariah  (UUS)  Rp.  21,9  triliun,  BCA  Syariah,  Rp.  9,8 triliun dan BJB Syariah 8,9 triliun. Artinya, dari sisi aset Bank Syariah Indonesia menguasai lebih dari 50% aset perbankan syariah nasional sehingga bank tersebut termasuk dalam kategori posisi dominan sesuai Pasal 25 UU No. 5/99, yang mensyaratkan satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu, atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima  persen)  atau  lebih  pangsa  pasar  satu  jenis  barang  dan  atau  jasa tertentu.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## Unsur-unsur Penetapan Posisi Dominan Bank Syariah Indonesia
Bagaimana  Bank  Syariah  Indonesia  dapat  dinilai  berada  pada posisi  dominan?  Dalam  Pasal  1  angka  4  UU  No.  5/99  tentang Antimonopoli  menetapkan  unsur-unsur  yang  perlu  diteliti  apakah pelaku usaha berada pada posisi dominan atau tidak, dapat dijelaskan sebagaimana berikut:
1. Pangsa Pasar
Pengertian  pangsa  pasar  dalam  tinjauan  posisi  dominan berarti  membatasi  pasar  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang berada pada posisi dominan sebagai penjual atau pembeli, di mana pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  memiliki kemungkinan besar untuk mendistorsi pasar yang mengakibatkan pelaku  usaha  pesaingnya  berada  pada  posisi  sulit  untuk  dapat bersaing di pasar yang bersangkutan. 11
Pangsa  pasar  ini  merupakan  unsur  penting  yang  dapat menetapkan,  apakah  Bank  Syariah  Indonesia  mempunyai  posisi dominan  atau  tidak. Pangsa  pasar  dapat  dilihat  dari  total pembiayaan  diberikan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  pada  pasar bersangkutan dalam kwartal yang tertentu.
Dalam Pasal 25 ayat 2 UU No. 5/1999 menetapkan bahwa satu pelaku usaha dinyatakan mempunyai posisi dominan, apabila satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai 50%  atau  lebih  pangsa  pasar  atas  satu  jenis  barang  atau  jasa tertentu. Adapun total pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia  pada  kwartal  III  September  2021  senilai  Rp163,32 triliun.  Total  pembiayaan  tersebut  jauh  dibanding  bank  umum syariah lainnya seperti Bank Muamalat yang hanya Rp 403,9 miliar dan  Bank  BCA  Syariah  Rp.  5,9  triliun  pada  kwartal  yang  sama. Artinya dalam kategori pangsa pasar sesuai Pasal 25 di atas, Bank Syariah Indonesia sudah berada pada posisi dominan disbanding bank umum syariah lainnya.
2. Kemampuan Keuangan
Kemampuan keuangan yang dimaksud dalam konteks posisi dominan  adalah  kemampuan  ekonomi  pelaku  usaha  tersebut,  di mana  pelaku  usaha  yang  mempunyai  pangsa  pasar  yang  lebih
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
unggul  (besar)  dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya, pasti  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  pelaku  usaha  pesaingnya.  Kemampuan keuangan pelaku usaha tersebut harus dibandingkan dengan data- data  kemampuan  keuangan  pesaing-pesaingnya  pada  pasar  yang bersangkutan  untuk  menetapkan,  bahwa  pelaku  usaha  tersebut mempunyai kemampuan keuangan yang lebih kuat. 12
Dalam  menilai  kemampuan  keuangan  Bank  Syariah Indonesia,  sebenarnya  bisa  dilihat  dengan  berbagai  cara  seperti cash  flow  atau  juga  laba  yang  diperoleh.  Dilihat  dari  laba  yang diperoleh  pada  kwartal  III  2021,  Bank  Syariah  Indonesia membukukan laba bersih Rp. 2,26 triliun, jauh dibandingkan Bank Muamalat  Rp.  7,31  miliar  dan  BCA  Syariah  membukukan  laba senilai Rp. 64,9 miliar di kwartal yang sama.
3. Kemampuan Pada Pasokan atau Penjualan
Kemampuan pada pasokan atau penjualan merupakan salah satu unsur pelaku usaha berada pada posisi dominan. Kamampuan ini  digunakan  biasanya  jika  pelaku  usaha  tersebut  mempunyai pangsa pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pasar pesaing-pesaingnya.  Maka  dari  itu,  hampir  sama  dengan  unsur- unsur sebelumnya, penilaian atau penetapan pangsa pasar pelaku usaha  pada  pasar  bersangkutan  merupakan  satu  kesatuan.  Jika pangsa  pasarnya  sudah  ditentukan  terhadap  pelaku  usaha  yang memiliki pangsa pasar yang lebih tinggi daripada pesaingnya, maka dapat  ditentukan  apakah  pelaku  usaha  yang  menguasai  pangsa pasar  dalam  jumlah  tertentu  dapat  melakukan  penyalahgunaan posisi  dominan  pada  pasar  yang  bersangkutan  melalui  unsur kemampuan  pengaturan  jumlah  pasokan  atau  penjualan  barang tertentu  di  pasar  yang  bersangkutan.  Kamampuan  ini  menjadi salah  satu  bukti  adanya  unsur  penyalahgunaan  posisi  dominan yang  dapat  dilakukan  oleh  pelaku usaha  yang  mempunyai  posisi dominan.  Akibatnya  dapat  menghambat  persaingan  usaha  yang sehat dan adil. Kemampuan pada pasokan juga dapaat dilihat dari penilaian  pangsa  pasar  pada  suatu  pasar  bersangkutan.  Karena pelaku  usaha  yang  mempunyai  pangsa  pasar  lebih  besar
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
memungkinkan untuk dapat menentukan pasokan atau penjualan pada pasar yang bersangkutan.
Dalam  konteks  dunia  perbankan  syariah,  kemampuan  pada pasokan  atau  pembiayaan  produk/jasa  sudah  ada  ketentuan- ketentuannya  baik  dalam  UU  Perbankan  Syariah,  Fatwa  DSN- MUI,  BI  dan  OJK.  Bank  hanya  dapat  berinovasi  terhadap  akad produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah yang ada dalam fatwa tersebut. Khusus diperbankan, pada unsur kemampuan ini baik posisi Bank Syariah Indonesia maupun bank syariah lain sama dominannya.  Perbedaannya  hanya  pada  akses  terhadap  pangsa pasarnya,  di  mana  Bank  Syariah  Indonesia  jauh  lebih  dominan dibanding bank syariah lainnya
4. Kemampuan Menyesuaikan Pasokan dan Permintaan
Sejatinya  kemampuan  menyesuaikan  pasokan  atau permintaan atas suatu barang atau jasa tertentu pada pasar yang bersangkutan  dalam  konteks  dunia  perbankan  dapat  dilihat  dari total  Dana  Pihak  Ketiga  (DPK)  yang  diperoleh  oleh  setiap perbankan.  Pelaku  usaha  yang  mempunyai  posisi  dominan  pasti mempunyai  DPK  yang  jauh  lebih  tinggi  dibanding  pesaingnya. Oleh  karena  itu,  penetapan  siapa  bank  syariah  yang mempunyai posisi  dominan  pada  pasar  yang  bersangkutan  penting  untuk dilakukan.
Jika  melihat  data  pada  kwartal  III  September  2021,  Bank Syariah  Indonesia  membukukan  total  DPK  sebesar  Rp.  219,19 triliun, jauh melampaui Bank Muamalat yang hanya membukukan total DPK Rp. 4,59 triliun dan Bank BCA Syariah dengan total Rp. 6,8 triliun dikwartal yang sama. Artinya dalam unsur kemampuan menyesuaikan  pasokan  permintaan  ini,  Bank  Syariah  Indonesia berada pada posisi dominan dibanding bank syariah lainnya.
Berdasarkan  tinjauan  dari  4  unsur  posisi  dominan  yang  telah ditetapkan  dalam  Pasal  1  Angka  4  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang Antimonopoli,  Bank  Syariah  Indonesia  dapat  ditetapkan  telah mencapai  posisi  dominan  karena  50%  lebih  dari  4  unsur  yang ditentukan  tersebut,  Bank  Syariah  Indonesia  unggul  jauh  dari  para pesaingnya  yaitu  pesaing  terdekat  Bank  Muamalat  dan  BCA  Syariah. Penentuan posisi dominan ini menjadi penting untuk mengukur apakah Bank  Syariah  Indonesia  melakukan  penyalahgunaan  posisi  dominan
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
dalam  rangka  mencapai  tujuannya  dengan  cara  melakukan  praktek persaingan usaha tidak sehat.

## Penyalahgunaan  Posisi  Dominan  pada  Merger  Perusahaan dalam UU No.5 Tahun 1999
Posisi  dominan  memang  bukanlah  suatu  larangan  dalam kajian  hukum  persaingan  usaha,  karena  setiap  pelaku  usaha  pasti mempunyai tujuan untuk menjadi lebih unggul di antara pelaku usaha lain yang sejenis sepanjang posisi dominan (market leader) dicapai dari hasil usaha yang sehat dan adil. Posisi dominan dapat terjadi melalui penguasaan  pangsa  pasar  yang  besar.  Penguasaan  pangsa  pasar bersangkutan  ini  memiliki  korelasi  positif  terhadap  keuntungan  yang diperoleh  pelaku  usaha.  Semakin  besar  pangsa  pasar,  semakin  besar tambahan keuntungan ( excess return ) yang didapat pelaku usaha. Dengan demikian,  pelaku  usaha  akan  berusaha  mencapai  dan  menggunakan posisi  dominan  dengan  berbagai  cara  yang  dalam  hal  ini  melanggar hukum (penyalahgunaan). 13
Kajian  mengenai  posisi  dominan  dalam  hukum  persaingan usaha  tercantum  dalam  pasal  25  UU  No.  5  Tahun  1999  tentang Antimonopoli. Pasal tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan  yang  meliputi  variabel  (a)  menetapkan  syarat-syarat perdagangan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  dan  atau  menghalangi konsumen  memperoleh  barang  dan  atau  jasa  yang  bersaing  dari  segi harga maupun kualitas, atau (b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi,  atau  (c)  menghambat  pelaku  usaha  lain  yang  berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar yang bersangkutan.
Selanjutnya pada Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan  usaha  tidak  sehat.  Dalam  pandangan  manajemen perusahaan, poin yang paling  berat terjadinya persaingan usaha pada perseroan terbatas. Dalam Pasal 126 ayat (1) Undang – Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: dinyatakan bahwa perbuatan hukum  penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan  atau  pemisahan
13 Shahyb  Handyanto,  Monita  Sri  Astuti,  and  Kevin  Surya  Ajiputra, “Indonesia  Sharia  Bank  Merge r  Process  Reviewed  from  Business  Competition Laws,” Lex Scientia Law Review 5, no. 1 (May 30, 2021)
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
wajib  memperhatikan  kepentingan:  1)  Perseroan,  pemegang  saham minoritas, karyawan perseroan; 2) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan 3) Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
Dalam  rangka  menanggulangi  dan  pencegahan  terhadap praktik monopoli dan persaingan tidak sehat di kalangan pelaku usaha tersebut,  maka  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  menyebutkan bahwa pemerintah harus mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berwenang menilai apakah  suatu  perjanjian  atau  kegiatan  usaha  bertentangan  dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU ini adalah lembaga negara yang  independen  yang  terlepas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan Pemerintah  serta  pihak  lain  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden (pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999). 14
Posisi  dominan  juga  dapat  disebutkan  sebagai  kunci  pokok (pusat)  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  dalam  menilai pelaku usaha tersebut melakukan praktek usaha yang tidak sehat atau monopoli. Biasanya KPPU dalam menilai suatu perkara menggunakan pendekatan konsep rule of reason. Pendekatan rule of reason merupakan suatu konsep yang dapat mengevaluasi akibat terjadinya perjanjian atau kegiatan  usaha  tertentu,  dalam  menentukan  apakah  suatu  perjanjian atau  kegiatan  tersebut  bersifat  menghambat  atau  mendukung persaingan usaha yang sehat. 15
Dalam UU No. 5/1999 dijelaskan bahwa rule of reason dapat ditinjau  dari  ketentuan  pasal-pasalnya,  yakni  yang  berkaitan  dengan kata- kata “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata - kata tersebut memberikan catatan untuk diteliti secara lebih mendalam, apakah suatu perbuatan dapat menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat yang bersifat menghambat atau tidak. 16 Adapun keutamaan pendekatan rule of reason ini adalah penggunaan analisis perekonomian
14 Anika, Chairunnisa, and Saputro, “Potensi Praktik Monopoli Dalam Merger Bank  Syariah  Indonesia:  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam  Dan  Hukum  Larangan Monopoli.” Lex Generalis, Vol.2. No.2 (Februari 2021) 15 G E A Tamassa, “Penggunaan Pendekatan Ru le of Reason Dalam Tindakan Jual Rugi (Predatory Pricing) Produk Semen (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor:
03/KPPU- L/2020) GEA TAMASSA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D,” 2021,
103 – 5.
16 Supianto, “Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, ” Jurnal Rechtens 2, no. 1 (2013): 51.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
untuk mencapai tujuan yaitu efisiensi guna mengetahui dengan yakin bahwa  suatu  perbuatan  pelaku  usaha  memiliki  implikasi  kepada persaingan usaha yang fair atau tidak.
UU  No.  5/1999  memberikan  standar rule  of  reason yang melingkupi  dua  macam  unsur,  yaitu  praktek  monopoli  dan  praktek persaingan  usaha  tidak  sehat.  Unsur-unsur  tersebut  memiliki  aspek akibat dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha dan juga cara kegiatan tersebut dilaksanakan. Pada aspek akibat, dapat terjadi penghambatan terhadap persaingan usaha dan merugikan kepentingan umum. Dalam menentukan suatu perjanjian atau aktivitas yang dilarang dapat dilihat dan dinilai pasca terjadinya penghambatan persaingan. pada aspek cara, suatu  perjanjian  atau  aktivitas  yang  bisa  dianggap  anti  terhadap persaingan dan dilarang jika perjanjian atau kegiatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak adil serta melawan hukum.

## Menakar Potensi Penyalahgunaan Posisi Dominan Bank Syariah Indonesia
Bank Syariah Indonesia yang saat ini sedang berjalan di tahun ke- 2 diyakini tidak akan berdampak buruk bagi pelaku industri keuangan syariah  atau  bank-bank  syariah  swasta  lainnya.  Setidaknya  penilaian tersebut  memiliki 2  (dua) argumentasi  yang  mendasar,  yaitu  bahwa pendirian  Bank  Syariah  Indonesia  melalui  merger  ini  bukan dalam rangka menggerus aktivitas usaha pelaku industri syariah lainnya, tetapi meningkatkan daya  saing ekonomi  syariah  dan penetrasi  keuangan syariah  dengan  perbankan  konvensional  yang  sangat  dominan  dari segala  aspek.  Selain  itu,  berdasarkan  penelitian  menunjukkan bahwa nasabah eksisting pada bank-bank syariah merupakan muslim yang taat dan  bukan swing-customers .  Jadi,  pada  bank  manapun,  asalkan menerapkan prinsip-prinsip syariah mereka akan tertarik.
Di sisi yang lain, salah satu tujuan merger Bank Syariah Indonesia ini  adalah  dalam  rangka  memperlebar  pasar  dengan  menargetkan nasabah-nasabah baru dari kalangan masyarakat/milenial yang belum pernah mengakses dunia perbankan atau pun kalangan nasabah bank konvensional yang hijrah ke bank syariah, tentu harus diikuti dengan inovasi-inovasi  produk  yang  kreatif.  Tujuan  tersebut  tentu  harus disertai dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang massif,  di  mana  semua  kalangan  berbagi  peran  dalam mengampanyekannya
Az- Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Maka dari itu, merger 3 (tiga) bank syariah milik pemerintah ini terpaksa  dilakukan,  karena  meskipun  87%  total  penduduk  Indonesia muslim, tetapi bank syariah masih terjebak market share diangka kisaran 5-6%  pasca  20  tahun  bank  syariah  mulai  beroperasi.  Pemerintah menilai,  fakta  tersebut  mengindikasikan  adanya  ketidaktepatan  dan ketidakefisienan industri perbankan syariah selama ini. Salah satu alasan kenapa bank syariah tidak berkembang secara signifikan adalah karena kecilnya  modal  perbankan  syariah  selama  ini  sehingga  susah  pelaku industri ini berkembang.
Upaya  peleburan  ini  tidak  melulu  didukung  oleh  berbagai kalangan.  Di  awal  mulanya,  PP  Muhammadiyah  pesimis  peleburan dapat  meningkatkan market  share justru  mereka  menilai  tujuan pembentukan  Bank  Syariah  Indonesia  hanya  agar  Bank  Syariah Indonesia  bisa  mendanai  proyek-proyek  besar  dan  menelantarkan pelaku UMKM yang selama ini menjadi pelanggan setia bank syariah. Faktanya, Bank Syariah Indonesia dalam kwartal III September 2021 telah membukukan 22,4% pembiayaan bagi UMKM, terbesar di antara bank-bank yang lainnya yang berada di kisaran 20 an %.
Adapun  jika  melihat  dari  aspek  penyalahgunaan  posisi dominannya  Bank  Syariah  Indonesia  di  antara  bank-bank  syariah swasta, memang dari segala macam lini, Bank Syariah Indonesia sangat powerfull mengungguli  bank-bank  syariah  lainnya,  baik  dari  sisi  aset, pangsa pasar dan juga permodalan. Misalnya, jika dibandingkan dengan Bank Muamalat sebagai bank pertama yang menerapkan prinsip syariah di  Indonesia  hanya  memiliki  modal  inti  dan  modal  pelengkap  per kuartal III 2020 tercatat sejumlah Rp. 3,78 triliun. Angka ini sangat jauh di  bawah  Bank  Syariah  Indonesia  yang  modal  intinya  sebanyak  Rp. 22,61 triliun dan sampai saat ini angkanya terus merangkak naik. Hal tersebut  bisa  berpotensi  menimbulkan  terjadinya  praktik  monopoli serta persaingan usaha tidak sehat khususnya bagi bank-bank syariah lainnya di Indonesia.
Monopoli  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  ayat  (1)  UU  5/1999 merupakan penguasaan terhadap produksi dan atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Monopoli dalam pasal tersebut berarti suatu penguasaan terhadap suatu aktivitas usaha tertentu yang dilakukan oleh satu  pelaku  usaha  atau  kelompok pelaku usaha  dengan  tujuan menghindari posisi dominan seorang pelaku atau sekelompok pelaku
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
usaha  dan  disisi  lain  posisi  pesaingnya  menjadi  lemah,  maka  lama kelamaan pelaku usaha tersebut menguasai pasar sepenuhnya.
Memang  dampak  buruk  terhadap  merger  ini  ujung-ujungnya biasanya  terhadap  persaingan  usaha  tidak  sehat.  Karena  kegiatan merger  tersebut  memungkinkan  terjadinya  konsentrasi  pasar  yang dilarang  oleh  UU  No.  5/1999.  Bank  Syariah  Indonesia  sebagai perusahaan yang tunduk pada UU 40/2007 sudah selayaknya melihat pelaksanaan merger tersebut dengan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG),  di  mana  dalam  prinsip GCG ada  yang  disebut sebagai tanggungjawab (responsibility) perusahaan, yaitu prinsip ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang  berkaitan  dengan aktivitas perusahaan.
Dari  sisi  posisi  dominannya,  penulis  menilai  bahwa  potensi penyalahgunaan posisi dominan pada Bank Syariah Indonesia sehingga menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di Bank Syariah Indonesia tidak melulu dilihat dari aspek pesaingnya, yaitu bank-bank syariah lain, tetapi juga harus dilihat dari perspketif nasabah dan  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  juga  turut  berperan  aktif dalam  melakukan  penilaian  kepuasan  konsumen  berdasarkan  kinerja masing-masing perbankan. Adapun Bank Syariah Indonesia sejauh ini berdasarkan  kriteria  pasal  25  di  atas,  sangat  jauh  dari  potensi penyalahgunaan  posisi  dominan,  meskipun  dalam  penilainnya  Bank Syariah Indonesia berada pada posisi tersebut.

## Kesimpulan
Dukungan pemerintah saat ini yang all out meningkatkan industri keuangan  syariah  dengan  berbagai  kebijakannya  agar  dapat  bersaing dengan bank-bank konvensional patut diapresiasi. Dukungan tersebut salah  satunya  terlihat  dalam  upaya  penggabungan  bank-bank  syariah milik anak perusahaan BUMN. Meski begitu, pro kontra terhadap ide penggabungan  ini  masih  terus  terdengar.  Salah  satunya  adalah mengenai  nasib  masa  depan  bank-bank  syariah  lainnya  yang  oleh sebagian kalangan akan terdampak negatif dengan adanya merger Bank Syariah  Indonesia.  Maka  dari  itu,  banyak  peneliti  yang  menganalisis apakah penggabungan tersebut melanggar persaingan usaha yang sehat dan fair atau  tidak.  Penelitian  ini  hanya  berpokus  pada  aspek  posisi dominan yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia  di angtara bank- bank syariah lainnya, adakah pelanggaran yang dilakukan.
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022
Bank  Syariah  Indonesia  yang  merupakan  hasil  merger  3  bank syariah BUMN ini menurut unsur-unsur yang termaktub dalam pasal 1 Angka 4 dapat dinilai berada pada posisi dominan dibanding dengan bank-bank syariah lainnya. Bagaimana tidak pangsa pasar yang dilihat dari total aset, total pembiayaan dan total DPK yang diperoleh Bank Syariah Indonesia jauh melampaui para pesaingnya bahkan di atas 50% pangsa pasar. Posisi dominan ini bagi Bank Syariah Indonesia, di satu sisi merupakan satu tantangan agar dapat melesat jauh mengikuti top four bank dengan aset tertinggi nasional. Di sisi lain,  jika tidak diatur dengan  baik,  Bank  Syariah  Indonesia  berpotensi  melakukan  praktek penyalahgunaan  posisi  dominan. Terkahir, meskipun  Bank  Syariah Indonesia saat ini berada pada posisi dominan, tetapi melihat  unsur- unsur yang ada serta ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 5/99 tentang Antimonopoli, tidak ditemukan unsur yang berpotensi Bank Syariah Indonesia melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang merusak persaingan usaha secara sehat, adil dan beradab.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Fahmi  Lubis,  et,al. Hukum  Persaingan  Usaha  Antara  Teks  & Konteks . Edited by Ningrum Natasya Sirait Andi Fahmi Lubis. Jakarta: ROV Creative Media, 2009.
Anika, Nabilah, Nabila Indah Chairunnisa, and Aditya Wahyu Saputro.
“Potensi  Praktik  Monopoli  Dalam  Merger  Bank  Syariah Indonesia:  Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam  Dan  Hukum Larangan Monopoli.” Lex Generalis 2, no. 2 (2021): 174 – 94.
Basmar, E, B Purba, N A Nugraha, E Purba, L Krisnawati, D Damanik, A I Hariyanti, et al. Perekonomian Dan Bisnis Indonesia . Yayasan Kita Menulis, 2021.
Fadhilah,  Meita.  “Penegakan  Hukum  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat Oleh  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Dalam Kerangka Ekstrateritorial.” Jurnal Wawasan Yuridika 3, no. 1
(2019): 55.
Handyanto,  Shahyb,  Monita  Sri  Astuti,  and  Kevin  Surya  Ajiputra. “Indonesia  Sharia  Bank  Merger  Process  Reviewed  from Business Competition Laws.” Lex Scientia Law Review 5, no. 1 (May 30, 2021).
Jurnal Hukum Bisnis Islam
Vol. 14, No. 1, June 2022

## Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional. “Masterplan Ekonomi Syariah  Indonesia  2019-2024  Kajian  Analisis  Ekonomi Syariah Di Indonesia,” 2018.
Knud  Hansen,  et.al. Undang-Undang  Larangan  Praktek  Monopoli  Dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat .  2nd  ed.  Jakarta:  Katalis Publishing Media Servis, 2002.
R. Putri Rangkuti, T.N Syamsah, dan Ahmad Yani. “Praktek Larangan Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Pada  Bank
Pemerintah Dalam Memberikan Fasilitas Subsidi Perumahan.” Jurnal Living Law 11, no. 2 (2019): 116 – 30. Rachmadi Usman, S.H.M.H. Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia . Sinar Grafika, 2022.
Rate, Jonathan W. S. Van. “Perjanjian Yang Dilarang Dalam Persaingan
Usaha Tidak Sehat Menurut Uu No. 5 Tahun 1999” V, no. 1 (2017): 35 – 43.
Sultoni,  Hasan,  and  Kiki  Mardiana.  “Pengaruh  Merger  Tiga  Bank Syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah.” Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah 08, no. 01 (2021): 17 – 40. Supianto.  “Pendekatan  Per  Se  Illegal  Da n  Rule  Of  Reason  Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia.” Jurnal Rechtens 2, no. 1 (2013): 51.
Tamassa,  G  E  A.  “Penggunaan  Pendekatan  Rule  of  Reason  Dalam
Tindakan Jual Rugi (Predatory Pricing) Produk Semen (Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L/2020) GEA TAMASSA, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D,” 2021, 103– 5.