Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## STRATEGI
SATGAS

## PPKS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  HAK  KORBAN  KEKERASAN  SEKSUAL  DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

## Yulia Febriandari
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, email: yuliafebriandr08@gmail.com
Abstract: This research discusses the strategy of sexual violence task foece in carrying out its duties and authority to provide protection for the rights of victims of violece and the obstacles because there is a lot of sexual  violece  occuring  in  universities,  therefore  they  are  interested  in  conducting  deeper  research  by examining several universities, the aimof the research is to determine the strategy of the sexual violence task force in carrying out its duties and authority in providing protection for the rights of victims of sexual violence in the tertiary environment and the obstacles they experience. The research method used in this research method leads to empirical juridical research, namely research carried out by examming primary data obtained in the field, namely based on the results of interviews that have been answered by sources and absevations.
Keywords: Strategy, sexual violence, rights of victims of sexual violence, higher education.
Abstrak: Penelitian ini membahas tentang strategi satgas kekerasan seksual dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban kekerasan serta kendala yang dihadapi karena  banyak  terjadi  kekerasan  seksual  di  perguruan  tinggi,  oleh  karena  itu  tertarik  untuk  melakukan penelitian  lebih  dalam.  Dengan  mengkaji  beberapa  perguruan  tinggi,  tujuan  penelitian  adalah  untuk mengetahui strategi gugus  tugas kekerasan seksual dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan tersier serta kendala-kendala yang dialaminya. Metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini mengarah pada penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah data-data primer yang diperoleh di lapangan yaitu berdasarkan hasil wawancara yang telah dijawab oleh narasumber dan absevasi.
Kata Kunci: Strategi, kekerasan seksual, hak korban kekerasan seksual, pendidikan tinggi.

## 1. Pendahuluan
Kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  yang  menjadi  perbincangan  bagi masyarakat Indonesia. Dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 pasal 1 ayat (1) yang  menyebutkan  bahwa “Kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan, menghina,  melecehkan,  dan/atau  menyerang  tubuh,  dan/atau  fungsi  reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat  penderitaan  psikis  dan/atau  fisik  termasuk  yang  mengganggu  kesehatan reproduksi  seseorang  dan  hilang  kesempatan  melaksanakan  pendidikan  dengan  aman dan optimal”. Kekerasan seksual merupakan perilaku fisik maupun non fisik oleh orang yang  memiliki  kekuasaan  terhadap  korban  (Ekawati,dkk).  Berdasarkan  Simfoni  PPA
Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
(Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dalam jangka tahun 2019- 2021,  terjadi  peningkatan  pelaporan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  maupun anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019,  11.278  kasus  pada  2020,  dan  menjadi  14.517  kasus  pada  2021.  Jumlah  korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi  15.972.  Sementara  itu,  angka  laporan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan meningkat  dari  8.864  kasus  pada  2019,  8.686  kasus  pada  2020,  menjadi  10.247  kasus pada  2021.  Jumlah  korban  kekerasan  terhadap  perempuan  juga  meningkat  dari  8.947 orang  pada  2019,  8.763  orang  pada  2020,  lalu  menjadi  10.368  kasus  pada  2021. Sementara itu, kekerasan seksual di perguruan tinggi juga tak kalah marak, berdasarkan data,  peningkatan  kasus  kekerasan  terhadap  perempuan  sepanjang  Januari  hingga  Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka ini melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus.  Peningkatan  kasus  dipengaruhi  oleh  krisis  pandemi  yang  dan  jumlah  ini diperkirakan masih lebih besar yang tidak dilaporkan. Dampak dari kekerasan seksual ini bisa  sampai  jangka  panjang  hingga  permanen  dan  dapat  mempengaruhi  masa  depan perempuan terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. (Gustawa, 2022)
Menteri  Kemendikbud  yang  adalah  Bapak  Nadiem  Makarim  meminta  bahwa setiap  perguruan  tinggi  negeri  dan  swasta  segera  membentuk  satgas  Pencegahan  dan Penanganan  Kekerasan  Seksual  (PPKS)  paling  lambat  Juli  2022  serta  mengeluarkan produk hukum secara mutlak tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan  perguruan  tinggi  yang  kemudian  disebut  Permendikbudristek  Nomor  30 Tahun  2021.  Menteri  Pendidikan  kebudayaan  Riset  dan  Teknologi  Nadiem  Makarim menargetkan  30% Perguruan  Tinggi  Negeri  sudah  memiliki  satgas  pada  Februari  2022. Lalu pada Maret-Juni mencapai 60% hingga Juli 2022 100% PTN sudah memiliki satgas PPKS.  Nadiem  Makarim  juga  mengatakan  khusus  Perguruan  Tinggi  Swasta  atau  PTS diharapkan  hal  yang  sama  yaitu  Februari  30%  sudah  membuat  satgas,  dan  akhir  juli sampai 100 % yang disampaikan pada Merdeka Belajar episode 14 Kampus Merdeka dari Kekerasan  Seksual.  Dalam  prakteknya  Menteri  Kemendikbud  mengungkapkan  semua perguruan  tinggi  negeri  (PTN)  sudah  membentuk  satuan  tugas  (Satgas)  Pencegahan
Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS. Jumlah satgas PPKS di PTN semuanya mencapai 1.321  orang.  Sementara  di  perguruan  tinggi  swasta  (PTS)  jumlahnya  mencapai  1.273 orang dari 147 kampus per 1 September 2023.
Korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi dapat terjadi kepada siapa saja yang sesuai  dengan pasal 1 ayat (12) Permendikbudristek nomor 30 tahun  2021  tentang  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di  lingkungan perguruan  tinggi  yang  menyebutkan  bahwa  yang  sebagai  korban    yaitu  mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Dalam hal hak-hak korban, Permendikbudristek Nomor 30  Tahun  2021  tentang  pencegahan  penanganan  kekerasan  seksual  yang  selanjutnya akan disebut sebagai Permendikbudristek 30/21 PPKS pada Bab VII Hak korban dan Saksi pasal  53  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “Korban  kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi berhak  :  a.  Mendapatkan  jaminan  atas  kerahasiaan  identitas  diri;  b.  Meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui satuan tugas; dan c. Meminta informasi perkembangan penanganan laporan kekerasan seksual dari  satuan  tugas.  Dalam  memberikan  perlindungan  hak  korban  itu  sangat  penting apakah Satgas PPKS sudah terlaksana dengan baik atau sudah cukup dalam memberikan perlindungan  hak  korban  dan  bagaimana  strategi  satgas  PPKS  dalam  memberikan perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi? Hal tersebut yang membuat menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  merupakan  penelitian  hukum  empiris  atau disebut  dengan  penelitian  sosiologis  atau  penelitian  sosio  legal  ( socio  legal  research ) (Muhaimin, 2020), yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum  dalam  artian  nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan masyarakat  (Muhaimin,  2020).  Jenis  Penelitian  yang  digunakan  ini  mengarah  pada penelitian  hukum  yuridis  sosiologis  yang  mengamati  reaksi  dan  interaksi  yang  terjadi ketika  sistem  norma  bekerja  dalam  masyarakat  (Muhaimin,  2020)  yakni  dengan  cara meneliti  bahan  utamanya  bahan  hukum  primer  yang  diperoleh  dilapangan  yaitu
Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
berdasarkan  hasil  wawancara.    (Amiruddin,  2008).  Hasil  pembahasan  yang  disajikan secara deskriptif analisis.

## 3. Pembahasan
Pengertian  kekerasan  seksual  mencakup  tiga  jenis  kekerasan  seksual  yang ditentukan  normanya  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada,  yaitu: pemerkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang meskipun tidak secara spesifik disebutkan  untuk  tujuan  seksual.  Namun,  undang-undang  tersebut  mencakup  tiga bentuk  kekerasan  seksual  masih  sangat  terbatas  jika  dibandingkan  dengan  kebenaran tentang jenis kekerasan seksual yang telah terjadi (Nurisman, 2022).
Pengaturan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  didasarkan  pada  asas:  a) penghargaan  atas  harkat  dan  martabat  manusia;  b)  nondiskriminasi;  c)  kepentingan terbaik bagi Korban; d) keadilan; e) kemanfaatan; dan f) kepastian hukum. (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , 2022). Dalam pasal 4 Undang- undang  nomor  12  tahun  2022  TPKS  menyebutkan  angka  (1).  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  terdiri  atas:  a.  pelecehan  seksual  nonfisik;  b.  pelecehan  seksual  fisik;  c. pemaksaan  kontrasepsi;  d.  pemaksaan  sterilisasi;  e.  pemaksaan  perkawinan;  f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi: a. perkosaan; b. perbuatan cabul;  c.  persetubuhan  terhadap  Anak,  perbuatan  cabul  terhadap  Anak,  dan/  atau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan  kehendak  Korban;  e.  pornografi  yang  melibatkan  Anak  atau  pornografi  yang secara eksplisit  memuat  kekerasan  dan eksploitasi  seksual;  f.  pemaksaan  pelacuran;  g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya  merupakan  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual;  dan  j.  tindak  pidana  lain  yang dinyatakan  secara  tegas  sebagai  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  sebagaimana  diatur dalam  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (UU  Nomor  12  Tahun  2022  Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , 2022).
Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Korban kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja yang ada di lingkungan perguruan  tinggi  yang  sesuai  dengan  pasal  1  ayat  (12)  Permendikbudristek  nomor  30 tahun  2021  tentang  pencegahan  dan  penanganan  kekerasan  seksual  di  lingkungan perguruan  tinggi  yang  menyebutkan  bahwa  yang  sebagai  korban    yaitu  mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.
Hak  korban  kekerasan  seksual  Permendikbudristek  Nomor  30  Tahun  2021 tentang  pencegahan  penanganan  kekerasan  seksual  yang  selanjutnya  akan  disebut sebagai Permendikbudristek 30/21 PPKS pada Bab VII Hak korban dan Saksi pasal 53 ayat (1)  menyebutkan  bahwa  “ Korban  kekerasan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi  berhak  :  a. Mendapatkan  jaminan  atas  kerahasiaan  identitas  diri;  b.  Meminta  pendampingan, pelindungan,  dan/atau  pemulihan  dari  Perguruan  Tinggi  melalui  satuan  tugas;  dan  c. Meminta  informasi  perkembangan  penanganan  laporan  kekerasan  seksual  dari  satuan tugas.
Dalam  hal  pelindungan  hak  korban  kekerasan  seksual  mendapat  jaminan  atas kerahasian identitas diri yang dimaksud yaitu identitas segala identitas korban yang bisa merugikan korban apabila identitasnya bocor atau kasusnya menyebar. Pendampingan yang dimaksud tersebut disebutkan dalam Permendikbudristek 30/21 PPKS pasal 11 ayat (2) berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani  yang  dimana  hal  tersebut  dilakukan  atas  persetujuan  dari  korban.  Pelindungan kepada  korban  yang  dimaksud  pada  Permendikbudristek  30/21  PPKS  pasal  12  ayat  (2) berupa: a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahassiswa, b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan  tinggi  yang  bersangkutan,  c.  Jaminan  perlindungan  dari  ancaman  fisik  dan non fisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada penegak hukum, d. Perlindungan  atas  kerahasiaan  identitas,  e.  penyediaan  informasi  mengenai  hak  dan fasilitas  perlindungan,  f.  Penyediaan  akses  terhadap  informasi  penyelenggaraan
Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
perlindungan,  g.  Perlindungan  dari  sikap  dan  perilaku  aparat  penegak  hukum  yang merendahkan  dan/atau  menguatkan  stigma  terhadap  korban,  h.  Perlindungan  korban dan/atau  pelapor  dari  tuntutan  pidana,  i.  Gugatan  perdata  atas  peristiwa  kekerasan seksual yang dilaporkan, j. Penyediaan rumah aman, k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dnegan kesaksian yang diberikan. Pemulihan korban yang  dimaksud  disebutkan  dalam  pasal  20  permendikbudristek  30/21  PPKS  berupa tindakan medis, terapi fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial dan rohani. Pemulihan korban yang dapat melibatkan dokter/tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat,  pemuka  agama,  dan/atau  pendamping  lain  sesuai  kebutuhan  termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas. Dengan demikian bahwa untuk memberikan perlindungan  bagi  korban  dengan  menjamin  dapat  memberikan  pemenuhan  hak-hak korban.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur tentang ketentuan hak-hak korban pada pasal 66 sampai dengan pasal 70 yang mengenai hak korban atas penanganan, pelindungan, dan  pemulihan  yang  didapatkan,  digunakan,  dan  dinikmati  oleh  korban.  Penanganan adalah  tindakan  yang  dilakukan  untuk  memberikan  layanan  pengaduan,  layanan kesehatan,  rehabilitasi  sosial,  penegakan  hukum,  layanan  hukum,  pemulangan,  dan reintegrasi sosial (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , 2022). Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau  lembaga  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , 2022).
Ruang lingkup hak korban atas pelindungan yaitu:
a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
c. Perlindungan  dari  ancaman  atau  kekerasan  pelaku  dan  pihak  lain  serta berulangnya kekerasan;
Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban;
f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas  tindak  pidana  kekerasan  seksual  yang  telah  dilaporkan  (Yudistira Nurchairiaziz Simbolon, Gina Septi Nurhanayanti, Devika Claretta Angesti, 2022).
Sementara, Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spritual, dan sosial korban (UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual , 2022). Hak korban atas pemulihan telah dijabarkan dalam pasal 70, pemulihan sebelum dan selama proses peradilan serta pemulihan setelah proses peradilan.
Dalam  rangka  strategi  satgas  PPKS  memberikan  perlindungan  hak  korban kekerasan seksual sebagaimana telah dilakukan wawancara pada salah satu perguruan tinggi di Madura yang sudah memiliki satgas PPKS bahwa untuk mewujudkan pemenuhan strategi satgas PPKS dalam memberikan perlindungan hak-hak korban yaitu dengan cara memenuhi  seluruh  hak-hak  korban  yang  sudah  ada  didalam  aturan  yang  sesuai  pada panduan atau buku saku Permendikbudristek 30/21 PPKS.

## 4. Kesimpulan
Pelindungan hak korban kekerasan seksual dengan strategi satgas pencegahan dan penanganan  kekerasan  seksual  dengan  mewujudkan  dan  melaksanakan  apa  yang menjadi  hak-hak  korban  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  yang disebutkan dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan  kekerasan  seksual  di  lingkungan  perguruan  tinggi  serta  hak  korban kekerasan seksual yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

## 5. Daftar Pustaka
Amiruddin, Z. A. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Garfindo.
Volume 7  Issue 1, 2023 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Rafli,  Dwi  Yusuf,  and  Heni  Susanti.  "Tinjauan  Sosiologis  Terhadap  Pelaku  Kekerasan Seksual  Ditinjau  dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia." Titian:  Jurnal  Ilmu Humaniora 6.2 (2022): 339-350. DOI: https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22054
Ekawati,dkk. (t.thn.). Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar. KAKSA .
Gustawa,  O.  (2022).  Urgensi  Keterlibatan  LPSK  dalam  Penanganan  Kasus  Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. SANKSI .
Kurniawan, Wahyu, and Heni Susanti. "The Crime of Sexual Harassment of Children Who Have a
Mental Disorder." Jurrnal Pena Justisia 22.02 (2023): 304-318.
https://repository.uir.ac.id/22712/
Muhaimin, D. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
Nurisman,  E.  (2022).  Risalah  Tantangan  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana  Kekerasan Seksual  Pasca  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 173.
(2022). UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .
Yudistira  Nurchairiaziz  Simbolon,  Gina  Septi  Nurhanayanti,  Devika  Claretta  Angesti. (2022).  Perlindungan  Hukum  Hak  Korban  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  di Perguruan Tinggi. Jatijajae Law Review .
Conflict  of  interest  statement:  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright:  @UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR Law Review (UIR LRev ) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.