Volume 2  Issue 1,  March 2018:  pp.  306-314.  Copyright  ©  2018  HOLREV. Faculty  of  Law,  Halu Oleo  University,  Kendari,  Southeast Sulawesi, Indonesia.
ISSN: 2548-1762 | e-ISSN: 2548-1754. Open Access at:
http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

## Non Penal Efforts In Tackling of Corruption

## Herman
Dosen Fakultas Hukum Halu Oleo E-mail: hermanmurhum2009@gmail.com
Abstract: Corruption has become a serious violation on social and economic rights. In Indonesian rule context, corruption considered as an extra ordinary crime that should be overcame by extra ordinary manners. Concerning prevention of corruption, particularly  on  criminal  perspective,  principally  turned  into  on  non-penal  or prevention that stressed on preventing of corruption. This effort conducted in order to minimize the cause and an opportunity to commit corruption through structuring in  various  sectors  in  social  life  including  optimizing  the  function  of  institutional internal  as  well  as  organizational  control.  Besides,  it  is  enhancing  social participation  by  means  of  participative  supervising  towards  managing  institution and organization on local governments either implementing good governance or for great number of Indonesian people.
Keyword: non-penal, tackling, corruption.
Abstrak: Korupsi  merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  hak-hak ekonomi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana  korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa sehingga dalam penanggulangannya juga dilakukan dengan  cara  yang  luar  biasa.  Terkait  dengan  konsep  pencegahan  tindak  pidana korupsi  dalam  perspektif  hukum  pidana  pada  prinsipnya  merupakan  upaya  non- penal atau upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi. Hal ini  dilakukan  untuk  meminimalkan  penyebab  dan  peluang  untuk  dilakukannya tindak  pidana  korupsi  melalui  penataan  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  sosial termasuk  melakukan  optimalisasi  peran  satuan  pengawas  internal  instansi  dan organisasi.  Selain  itu,  peningkatan  peran  serta  masyarakat  melalu  sistem pengawasan partisipatif terhadap tata kerja instansi dan kelembagaan yang ada di daerah  masing-masing  demi  terwujudnya  pemerintahan  yang  baik  demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.
Kata kunci: non-penal, pencegahan, tindak pidana korupsi.

## PENDAHULUAN
Langkah untuk mengantisipasi agar tindak pidana tidak terjadi dalam masyarakat, pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk  melarang  dilakukannya  tindak  pidana  dalam bentuk  tatanan  hukum  yang  nantinya  dijadikan  sebagai  norma  yang  mengikat  dan mengendalikan  seluruh  masyarakat.  Aturan  hukum  melarang  setiap  individu  dalam kelompok masyarakat melakukan tindak pidana. Aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum  dalam  suatu  sistem  hukum. 1 Pembentukan  aturan  hukum  guna  menentukan perbuatan apa yang harus dicegah terjadi dalam masyarakat, menurut Barda Nawawi Arief sangat  erat  kaitannya  dengan  membangun  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, kebijakan atau upaya penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  guna  mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ). 2
Pada  konteks  ini,  tanggung  jawab  pemerintah  bukan  hanya  terletak  pada pembentukan  aturan-aturan  hukum  semata,  tetapi  juga  berperan  secara  aktif  dalam menciptakan iklim pemerintahan yang baik, terbuka, dan bertanggungjawab. Pemerintah dalam aspek ketatanegaraan merupakan penentu maju dan mundurnya suatu negara. Oleh karena itu jabatan-jabatan sentral dalam sistem ketatanegaraan harus diisi oleh orang- orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan  sumber daya manusia yang baik dan mampu  bertanggung  jawaban  terhadap  jabatannya,  serta  tidak  menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan dan maksud tertentu.
Dalam perspektif kriminologi (ilmu tentang kejahatan), bahwa terjadinya kejahatan atau tindak pidana bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi faktor-faktor lain yang bisa memudahkan seseorang dalam melakukan kejahatan dan salah satu faktornya adalah kedudukan atau jabatan tertentu. Hal ini selaras dengan anggapan bahwa korupsi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran  tertentu  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu  dapat  diartikan bahwa korupsi terjadi karena penyalahgunaan wewenang dalam konteks jabatan.
Penyalahgunaan  kewenangan,  kesempatan  dan  sarana  khusus  yang  dimiliki penyelenggara negara memiliki andil yang cukup besar dalam melatarbelakangi terjadinya
1 Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 10.
2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.4.
korupsi.  Menyalahgunakan  kewenangan  berarti  menyalahgunakan  kewajiban  yang dibebankan  atau  yang  melekat  pada  jabatan  dan  kedudukan  seseorang  sebagai  subjek hukum  di  tempat  dia  berada  dan  bekerja.  Menyalahgunakan  kesempatan  berarti menyalahgunakan waktu yang seharusnya dipergunakan untuk menjalankan kewajiban sesuai  dengan  jabatan  dan  kedudukan  yang  telah  dibebankan  kepadanya,  dan penyalahgunaan  sarana  merupakan  penyalahgunaan  alat,  dan  sarana  yang  melekat padanya yang dipergunakan dalam menjalankan jabatan dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi 3 .
Bertolak dari pandangan tersebut, jabatan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Dalam hal tindak pidana korupsi, dapat dikatakan bahwa salah satu faktor utama seseorang melakukan korupsi adalah adanya ruang, waktu, kesempatan dalam  konteks  jabatan  menyebabkan  seseorang  melakukan  korupsi.  Korupsi  dalam peraturan  perundang-undangan  dikatakan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Bentuk, ciri,  wujud,  dan  cara  melakukan  korupsi  mempunyai  aspek  yang  luas  dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, jabatan sentral dalam pemerintahan merupakan aspek mendasar terjadinya tindak pidana korupsi.
Dalam  rangka  menciptakan  iklim  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ), pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU No. 20 Tahun  2001)  bertujuan  untuk  mencegah  praktek-praktek  penyalahgunaan  wewenang yang bisa dilakukan seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik. Terjadinya korupsi adalah karena adanya kekuasaan. Kekuasaan yang  absolut  cenderung  koruptif,  apalagi  jika  tidak  ada  transparansi,  akuntabilitas  dan check and balances . 4
Dalam  rangka  menciptakan  iklim  pemerintahan  yang  baik  ( good  governance ), pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU No. 20
3 H. Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013, hlm. VI.
4 Sabrina  Hidayat, “ Tinjauan  Yuridis  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Melakukan  Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ” , Halu Oleo Law Review (HOLREV), Vol 1, Issue 2, September 2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135, diakses pada tanggal 15 Januari 2018, hlm. 180.
Tahun  2001)  bertujuan  untuk  mencegah  praktek-praktek  penyalahgunaan  wewenang yang bisa dilakukan seseorang yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan dan merupakan pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi serta untuk menciptakan iklim pemerintahan yang baik.
Penanganan  tindak  pidana  dengan  pendekatan  perundang-undangan  di  kenal dengan  upaya penal  (represif) dengan  pemberian  sanksi  barang  siapa  yang  melakukan tindak  pidana  sehingga  pemberian  sanksi  terhadap  tindak  pidana  korupsi  merupakan reaksi  atas  perbuatan  korupsi  yang  dilakukan.  Namun  demikian  dalam  proses penanggulangan tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi tidak hanya menggunakan upaya penal yang  cenderung  reaktif,  tetapi  juga  upaya non-penal dengan  pendekatan preventif dengan jalan pencegahan seseorang melakukan tindak pidana. Pendekatan upaya non-penal atau preventif berporos pada  penghapusan atau menghilangkan faktor-faktor potensial  yang  menjadi  ruang  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Sehingga  dalam penanggulangan tindak pidana korupsi  di samping menggunakan upaya penal (represif) juga  menggunakan  upaya non-penal  (preventif) guna  mencegah  seseorang  melakukan tindak pidana korupsi.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Bahaya Korupsi
Istilah korupsi menurut Fockema Andrea sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah bahwa “Istilah  korupsi  berasal  dari  bahasa  latin  yaitu corruptio atau corruptus .  Selanjutnya disebutkan bahwa corruption itu sendiri berasal dari kata asal corrumpere , suatu kata latin yang lebih tua yang berarti kerusakan atau kebobrokan, yang dipakai untuk menunjukkan keadaan atau perbuatan yang buruk. 5
Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi  tema  pembicaraan  sehari-hari.  Namun  demikian,  ternyata  masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  apa  itu  korupsi.  Pada  umumnya,  masyarakat memahami  korupsi  sebagai  sesuatu  yang  merugikan  keuangan  negara  semata.  Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30
jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu:
1. kerugian keuangan Negara;
2. suap-menyuap;
3. penggelapan dalam jabatan;
4. pemerasan;
5. perbuatan curang;
6. benturan kepentingan dalam pengadaan; dan
7. gratifikasi.
Dalam sistem ketatanegaraan, korupsi mempunyai dampak yang sangat luas serta dapat  merusak  tatanan  dan  proses  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan masyarakat. Oleh karena itu masyarakat internasional bersepakat untuk mengantisipasi meluasnya wabah korupsi. Berdasarkan konvensi internasional United Nations Convention Against  Coruption  (UNCAC) korupsi  dikategorikan  sebagai extra  ordinary  crime, hal  ini dikarenakan  bahwa  korupsi  tidak  hanya  merupakan  masalah  lokal,  tetapi  merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, sehingga kerja sama internasional sangat penting guna mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu,  pendekatan  komprehensif  dan  multidisipliner  diperlukan  untuk  mencegah  dan memberantas korupsi secara efektif 6 .
Merujuk  pada  pandangan  di  atas,  maka  perbuatan  tindak  pidana  korupsi merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  sosial  dan  hak-hak  ekonomi  masyarakat, sehingga  dalam  konteks  korupsi  di  Indonesia,  tindak  pidana  korupsi  tidak  dapat digolongkan  menjadi  sebagai  kejahatan  biasa  ( ordinary  crime )  melainkan  menjadi kejahatan  luar  biasa (extra  ordinary  crime) ,  sehingga  dalam  upaya  pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan “secara biasa” tetapi dituntun cara -cara yang luar biasa ( extra ordinary enforcement) 7 . Penanganan korupsi secara luar biasa karena akibat korupsi dapat merusak sendi-sendi tatanan sosial, politik, ekonomi bahkan stabilitas negara.
6 Mahrus Ali, Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi. Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 33.
7 Agustinus Pohan dkk, Hukum Pidana dalam Perspektif , Cetakan Pertama, Bali: Pustaka Laksara, 2012, hlm.
109.

## Konsep Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana
Dalam konteks hukum pidana upaya pencegahan dilakukan dengan upaya preventif yang menekankan  pada  usaha  pencegahan  korupsi  yang  diarahkan  untuk  meminimalkan penyebab dan peluang untuk dilakukannya tindak pidana korupsi.
Menurut Bassiuni 8 sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi bahwa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung  nilai-nilai  tertentu  yang  perlu  dilindungi  dan  kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari tindak kejahatan
3. Memasyarakatkan  kembali  (rasionalisasi)  para  pelaku  kejahatan  atau pelanggar hukum.
4. Memelihara dan mempertahankan integritas pandangan-pandangan tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.
Sehingga  sangat  tegas  bahwa  hukum  pidana  harus  disepadankan  dengan kebutuhan  untuk  melindungi  dan  mempertahankan  kepentingan-kepentingan masyarakat.  Maka  sangat  tepat  bahwa  pembaharuan  hukum  pidana  harus  dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum merupakan suatu  langkah  kebijakan  atau policy yang  merupakan  bagian  dari  politik  hukum (penegakan hukum), politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial.
Terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada faktor-faktor  kondusif  terjadinya  tindak  pidana  korupsi.  Faktor  kondusif  sebagaimana dimaksud di antaranya berpusat pada masalah-masalah sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Faktor sosial dan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dengan merujuk pada  pandangan  Badan  Pengawas  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  menyatakan bahwa  terjadinya  tindak  pidana  Korupsi  di  Indonesia  di  antaranya  disebabkan  oleh beberapa aspek di antaranya adalah: 9
1. Aspek yang bersumber dari Individu Pelaku yang di antaranya disebabkan oleh sifat tamak manusia, degradasi moral atau moral yang kurang kuat menghadapi
8 Barda Nawawi, Op. Cit. hlm. 36
9 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, 1999, hlm. 83-96.
godaan,  tingkat  pendapatan  atau  penghasilan  seseorang  kurang  mencukupi kebutuhan hidup yang  wajar, adanya  kebutuhan hidup yang mendesak, sifat malas dan tidak memiliki sifat kerja keras, dan penerapan ajaran agama yang kurang diterapkan secara benar.
2. Aspek  yang  bersumber dari tata organisasi dan sistem kelembagaan  yang di antaranya  disebabkan  oleh  kurangnya  sikap  keteladanan  pimpinan,  tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang  benar  di  instansi  pemerintahan,  lemahnya  sistem  pengendalian manajemen,  dan  adanya  kecenderungan  untuk  menutupi  perilaku  koruptif dalam lingkup organisasi.
3. Aspek tempat individu dan organisasi di antaranya disebabkan oleh lemahnya sistem  nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  sehingga  menimbulkan  terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran dalam masyarakat sebagai korban utama dari tindak  pidana  korupsi,  masyarakat  kurang  menyadari  bila  dirinya  terlibat korupsi,  kurangnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pencegahan  dan pemberantasan korupsi, dan aspek peraturan perundang-undangan.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  konsep  pencegahan  terhadap  tindak  pidana korupsi secara skematis di gambarkan sebagai berikut:

## FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
Konsep Pencegahan 1. Penataan  SDM  manusia  yang mengedpankan  profesionalise dan taat norma 2. Penataan  kembali  tata  kerja kelembagaan  instansi  dan Organisasi 3. Penyederhanaan dalam penyusunan kebijakan 4. Penataan  sistem  pencatatan, pelaporan dan evaluasi
5. Peningkatan  profesonal  dan evektifitas  satuan  pengawas internal
6. Peningkatan  kesadaran  dan pembukaan akses pengawasan partisipatif masyarakat
7.  Penataan Undang Undang dan perbaikan  dan  peningkatan SDM Aparat Penegak Hukum
Undang Undang dan SDM Aparat Pengak Hukum
Penataan SDM
Penguatan pengawasan internal kelembagaan dan pengawasan partisipatif
masyarakat
Penataan instansi, kelembagaan dan manajeman kerja
Berdasarkan skema pencegahan tindak pidana korupsi sebagaimana digambarkan di  atas,  maka  konsep  dan  upaya  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  dilakukan  dengan perbaikan  dalam  berbagai  aspek,  baik  aspek  sosial,  kelembagaan,  optimalisasi  satuan pengawasan  internal,  peningkatan  peran  serta  masyarakat  melalui  sistem  pengawasan partisipatif, serta perbaikan SDM aparat penegak hukum khususnya dalam penanganan kasus  korupsi.  Hal  ini  di  dasarkan  pada  anggapan  bahwa  penegakan  hukum  juga merupakan bagian dari upaya pencegahan dalam arti luas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas, maka terkait dengan model pencegahan tindak pidana korupsi dalam  perspektif  hukum  pidana  pada  umumnya  merupakan  upaya  penanggulangan tindak pidana dengan pendekatan non-penal dengan  fokus utama pada upaya preventif yang menekankan pada usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalkan penyebab  dan  peluang  untuk  dilakukannya  tindak  pidana  korupsi,  sehingga  model pencegahan yang dapat dilakukan adalah penataan kualitas SDM, penataan manajemen kerja pada instansi dan organisasi, optimalisasi peran satuan pengawas internal instansi dan organisasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan penataan Undang-Undang dan perbaikan SDM aparat penegak hukum.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Mahrus, Asas, Teori, dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta: UII Press, 2013. Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Arsyad,  H.  Jawade  Hafidz, Korupsi  dalam  Perspektif  HAN ,  Jakarta  Timur:  Sinar  Grafika, 2013.
Atmasasmita, Romli, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2001.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional , Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, 1999.
Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia , Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Pohan, Agustinus  dkk., Hukum  Pidana  dalam Perspektif, Cetakan Pertama, Bali: Pustaka Laksara, 2012.

## Jurnal
Hidayat, Sabrina, “ Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan  Penggabungan  Perkara  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian  Uang ” , Halu  Oleo  Law  Review  (HOLREV),  Vol  1,  Issue  2,  September  2017, http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3641/3135,  diakses  pada tanggal 15 Januari 2018.