ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK SARANG BURUNG WALET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TOLI – TOLI
Sri Indriani 1)* , Rahma Rizal 2) , Shella Budiawan 3) 1 Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo email: sriindriani0909@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo
Email : rahmarizal79@ymail.com
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo email: shellsaktx2018@gmail.com

## ABSTRACT
The problem raised  in this study is the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue Of Tolili District. Through this study, the author  aims to find out and analyze the contribution of swallow nest tax to the Own Source Revenue of Tolitoli District. The results of the study show that the contribution of swallow nest tax to the Own Resource Revenue Of Tolitoli District annualy gained is still below 10%  with very low criteria. It is because of the lack of government awareness in fostering  and developing the potencial of the swallow nest tax and the lack of awareness of  taxpayer about tax obligations. Besides that, many swallow nest enterpreneurs still cover the business in data collection and the absence of taxpayer disclosure regardingthe result of business collections. It is proven that the contribution rate of the swallow nest tax is 0.3171 in 2018, 0.2780 ini 2019, and 0.2542 in 2020 with a very poor category in the last three yeas.

## Keywords : Contribution, Tax, Swallow Nest

## ABSTRAK
Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu, bagaimana kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Tolitoli.  Oleh  sebab  itu  melalui  penelitian  ini  penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana  kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Tolitoli.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Tolitoli yang diperoleh setiap  tahunnya  masih  dibawah  10%  dengan  kreterian  sangat  kurang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya tingkat  kepedulian  pemerintah  dalam  membina  dan  mengembangkan  potensi  pajak  sarang  burung  wallet tersebut serta minimnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dan masih banyaknya pengusaha sarang  burung  wallet  yang  terkesan  masih  menutupi  usahanya  dalam  pendataan  serta  tidak  adanya keterbukaan wajib pajak mengenai hasil usaha pengambilan sarang burung wallet. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat kontribusi pajak sarang burung wallet pada tahun 2018 adalah sebesar  0,3171%, pada tahun 2019 adalah sebesar 0,2780%, dan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,2542% dengan kategori sangat kurang dalam tiga tahun terakhir.
Kata Kunci : Kontribusi, Pajak, Sarang Burung Walet

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  sarang  burung  walet  ada  karena adanya  usaha  sarang  burung  walet. Keberadaan  burung  wallet  (Collocalia fushipaga)  serta  keistimewaan  sarangnya (bird  nest)  sudah  dikenal  sejak  ratusan tahun  silam.  Harga  sarang  burung  wallet yang  relatif  tinggi tidak lepas  dari  khasiat istimewa  yang  terkandung  di  dalamnya serta keberadaannya yang masih tergolong langka.  Sarang  burung  wallet  memiliki potensi yang dapat
membantu meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat dikarenakan  hasil  penjualan  sarang  wallet yang  cukup  menjanjikan  serta  dapat membantu  peningkatkan  pendapatan  asli daerah  melalui  pemungutan  pajak  sarang burung  wallet.  Pemungutan  pajak  sarang burung  wallet  di  Indonesia  diatur  oleh Undang-Undang  No.  28  Tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  sedangkan pemungutan pajak sarang burung wallet di Tolitoli  berlaku  sejak  ditetapkannya Peraturan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Tolitoli No. 13 Tahun 2012.

## 2. KAJIAN LITERATUR Teori pengeluaran pemerintah
Menurut  Mangkoesoebroto  (2018) pengeluaran  pemerintah  mencerminkan kebijakan  pemerintah,  apabila  pemerintah telah  menetapkan  suatu  kebijakan  untuk membeli barang dan jasa maka pengeluaran  pemerintah  mencerminkan biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.  Adapun  terori-teori  pengeluaran pemerintah yaitu :
1. Teori Peacock dan Wiesman didasarkan pada suatu analisis
dialektika  penerimaan  dan  belanja pemerintah  dimana  pemerintah  selalu memperbesar  pengeluaran  dengan mengandalkan  penerimaan  dari  sector pajak. Dipihak lain masyarakat enggan membayar  pajak  yang  kian  bertambah guna  membiayai  belanja  pemerintah
yang  semakin  besar  tersebut.  Teori wiesman dan peacock didasari  oleh suatu  teori  yang  menyatakan  bahwa masyarakat  memiliki  tingkat  toleransi pajak,  yaitu  suatu  tingkat  dimana masyarakat dapat memahami pungutan pajak  yang  dibutuhkan  pemerintah untuk  membiayai  belanja  pemerintah. Jadi  masyarakat  menyadari  bahwa pemerintah  membutuhkan  dana  untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga  mereka  mempunyai  tingkat kesediaan  untuk  membayar  pajak. Tingkat  toleransi  ini  yang  merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikan pajak secara semena-mena. 2. Teori  wanger  mengemukakan  suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran  pemerintah  yang  semakin besar dalam presentase terhadap GNP. Menurutnya dalam suatu
perekonomian,  apabila  pendapatan perkapita  meningkat  secara  relatif pengeluaran  pemerintah  pun  akan meningkat.  Hal  ini  disebabkan  karena pemerintah  harus  mengatur  hubungan yang  timbul  dalam  masyarakat  seperti hukum,
Pendidikan,
rekreasi kebudayaan dan lain-lain.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut  Undang-Undang  Nomor 28  Tahun  2009  tentang  pajak  daerah  dan retribusi daerah,  dinyatakan bahwa pendapatan  asli  daerah  adalah  sumber keuangan  asli  daerah  yang  digali  dari wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan asli daerah yang sah sedangkan pendapatan  asli  daerah  menurut  badan pusat  statistik  adalah  penerimaan  yang berasal  dari  sumber-sumber  pendapatan daerah  yang  terdiri  dari  pajak  daerah, retribusi  daerah,  bagian  laba  BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan
penerimaan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang  dipisahkan,  dan  pendapatan  lain daerah  yang  sah  yang  bertujuan  untuk memberikan  keluasan  terhadap  daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai perwujudan asas desentralisasi. Peningkatan  penerimaan  Pendapatan  Asli Daerah  akan  memberikan  kontribusi  yang besar untuk Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Daerah, sehingga semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah maka  semakin  kecil  pula  ketergantungan pemerintah  daerah  terhadap  pemerintah pusat  dan  akan  berpengaruh  terhadap kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya. Dalam perkembangan  selama  ini  terlihat  bahwa pajak  daerah  dan  retribusi  daerah merupakan  penyumbang  terbesar  diantara semua komponen Pendapatan Asli Daerah. Maka  perlu  dilakukan  upaya  efektivitas melalui  subjek  dan  objek  pajak  untuk menggali  potensi  yang  ada  pada  pajak daerah  guna  meningkatkan  penerimaan dari sektor pajak daerah.

## Pajak
Menurut  KBBI  pajak  adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan  wajib  kepada  negara  atau pemerintah
sehubungan dengan
pendapatan,  pemilikan,  harga  beli  barang dan  lain-lain.  Pajak  menurut  UU  No.  16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal satu ayat satu  berbunyi  Pajak  adalah  kontribusi wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa  berlandaskan  undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  balasan  secara langsung dan digunakan untuk
kepentingan  negara  bagi  sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat.  Adapun  pengertian pajak menurut para ahli sebagai berikut : 1. Menurut  Mardiasmo  (2018:3)  pajak adalah  sumbangan  wajib  rakyat  ke negara  yang  didasarkan  oleh  undang- undang  dan  dapat  dipaksakandengan tidak mendapatkan balas jasa (kontraprestasi)  secara  langsung  dan digunakan untuk membayar penngeluaran publik.
2. Menurut  Bohari  (2012:23)  pajak  ialah iuran  pada  negara  (yang  dapat dipaksakan)  yang  terutang  oleh  yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat  kotraprestasiyang  langsung dapat  ditunjuk,  dan  yang  digunakan untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah. 3. Menurut Djajadiningrat (2014:2), pajak  merupakan  suatu  keharusan menyerahkan  sebagian  dari  harta kepada  negara  diakibatkan  suatu keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang memberikan  status  tertentu,  namun bukan sebagai hukuman sesuai dengantatanan  hukum  yang  ditetapkan pemerintah  serta  dapat  dipaksakan, tetapi  tidak  ada  jasa  balik  dari  negara secara langsung, guna menjaga kesejahteraan umum.
Berdasarkan    pengertian  di  atas,  maka peneliti  menyimpulkan  bahwa  pajak adalah  iuran  wajib  dari  rakyat  kepada negara    berdasarkan  undang-undang  yang manfaatnya  tidak  dapat  dirasakan  secara langsung  melainkan    digunakan  untuk membiayai    rumah  tangga  negara  yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

## Kontribusi Penerimaan Pajak
Kontribusi  menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  adalah  sumbangan, sedangkan  menurut  Handoko  (2013:135) kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan  atas  sebuah  kegiatan  yang dilaksanakan dan analisis kontribusi pajak
daerah  adalah  suatu  analisis  yang digunakan  untuk  mengetahui  seberapa besar  sumbangan  dari  penerimaan  pajak terhadap  pendapatan  asli  daerah,  maka dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak  daerah  terhadap  pendapatan  asli daerah.
Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak memberikan sumbangan dalam penerimaan  pendapatan  asli  daerah. Kontribusi dilakukan dengan
membandingkan  penerimaan  pajak  sarang burung  wallet  periode  tertentu  dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu  pula.  Semakin  besar  hasilnya berarti  semakin  besar  pula  peranan  pajak sarang burung wallet terhadap pendapatan asli  daerah,  begitu  juga  sebaliknya  jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan  pajak  sarang  burung  wallet terhadap pendapatan asli daerah juga kecil (Mahmudi 2010:145).

## 3. METODE PENELITIAN
Menurut Nazir (2013:13) Penelitian  adalah  suatu  proses  mencari sesuatu  secara  sistematis  menggunakan metode  ilmiah  dan  aturan-aturan  yang berlaku  dalam  waktu  tertentu.  Metode penelitian  adalah  semua  proses  yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan  penelitian.  Metode  analisis yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif dengan  analisis  deskriptif  dan  tahun penelitian  adalah  2018–2020.  objek penelitian  adalah  Potensi  Penerimaan Pajak  Sarang  Burung  Walet  Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten
Tolitoli dengan lokasi
penelitian  pada  Badan  Keuangan  Daerah Kabupaten Tolitoli.

## Analisis Data
Analisis  data  merupakan  cara  atau upaya  untuk  mengolah  data  menjadi informasi  sehingga  dapat  memahami karakteristik  data  serta  berguna  dalam menyelesaikan  permasalahan  penelitian
ini.    Adapun  analisis  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  analisis deskriptif  yaitu  merinci  dan  menjelaskan secara panjang lebar dalam bentuk kalimat keterkaitan  dengan  data  penelitian  yang berupa  angka-angka  tentang  analisis penerimaan  pajak  sarang  burung  wallet dengan  menggunakan  rumus  perhitungan kontribusi sebagai berikut :
Dengan asumsi sebagai berikut : Tabel 1
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentse Kontribusi Kriteria 0,00 – 10% Sangat Kecil 10,10 – 20% Kecil 20,10 – 30% Sedang 30,10 – 40% Cukup Baik 40,10 – 50% Baik >50% Sangat Baik Sumber  :  Kepdagri,  Kepmendagri  No. 690.900.327 (dalam Pinkan
Lapian, dkk:2016)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontribusi  pajak  sarang  burung wallet  sangat  berpengaruh  terhadap peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Kabupaten  Tolitoli  mengingat  bahwa pajak  sarang  burung  wallet  merupakan salah  satu  pajak  daerah  yang  memiliki potensi  untuk  dikembangkan.  Kontribusi pajak  sarang  burung  wallet  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten Tolitoli  dihitung  dengan  membandingkan antara  realisasi  penerimaan  pajak  sarang burung wallet dengan realisasi penerimaan Pendapatan  Asli  Daerah  berdasarkan  data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu data  target  dan  realisasi  pajak  sarang burung  wallet  serta  data  target  dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli.

## Tabel 2
Data penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Tolitoli tahun 2018-2020

## Sumber : Badan Keuangan Daerah 2021
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung wallet  telah  mencapai  target  yang  telah ditetapkan  pada  tahun  2018  dan  pada tahun  2019  realisasi  pajak  sarang  burung wallet  masih  jauh  dari  target  yang  telah ditetapkan  meskipun  terdapat  kenaikan dibanding  tahun  sebelumnya.  Hal  ini berkaitan  dengan  kenaikan  jumlah  wajib pajak  sarang  burung  wallet  pada  tahun tersebut  sehingga  target  pajak  sarang burung  wallet  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  juga  ikut  meningkat  dan  pada tahun  2020  target  yang  ditetapkan  oleh pemerintah kembali diturunkan mengingat pada  tahun  sebelumnya  realisasinya  tidak mencapai  50%  dari  target  yang  telah ditetapkan akan tetapi realisasi pada tahun 2020  juga  belum  mencapai  target dikarenakan  menurunya  produktivitas  dan omzet usaha sarang burung walet.
Untuk tahun 2018 dengan realisasi penerimaan  pajak  sarang  burung  wallet sebesar  Rp  254.700.000,00,-  dan  realisasi penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar  Rp  80.312.115.617,43,-  maka kontribusinya  sebesar  0,3171%  dengan kategori sangat kecil. Perhitungan kontribusinya sebagai berikut :
𝑇ℎ. 2018 ∶ 254.700.000,00 80.312.115.617,43 𝑥 100% = 0,3171%
Untuk tahun 2019 dengan realisasi penerimaan  pajak  sarang  burung  wallet sebesar  Rp  254.977.000,00,-  dan  realisasi
penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar  Rp  91.724.082.741,39,-  maka kontribusinya  sebesar  0,2780%  dengan kategori asumsi sangat kecil. Perhitungannya adalah sebagai berikut : 𝑇ℎ. 2019 ∶ 254.977.000,00 91.724.082.741,39 𝑥 100% = 0,2780%
Untuk tahun 2020 dengan realisasi penerimaan  pajak  sarang  burung  wallet sebesar  Rp  244.590.000,00,-  dan  realisasi penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah sebesar  Rp  96.204.344.699,37,-  maka kontribusinya  adalah  sebesar  0,2542% dengan  kategori  asumsi  sangat  kecil. Perhitungannya adalah :
𝑇ℎ. 2020 ∶ 244.590.000,00 96.204.344.699,37 𝑥 100% = 0,2542%
Dari  perhitungan  data  diatas  dapat diketahui  tingkat  kontribusi  pajak  sarang burung  wallet  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah setiap tahunnya sebagai berikut :

## Tabel 3
Kontribusi Pajak Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tolitoli

## Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tolitoli 2021 dan Hasil Olahan Data 2021
Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat dilihat bahwa realisasi pajak sarang burung wallet  pada  tahun  2018  dan  tahun  2019 berada  di  angka  250-254  juta  akan  tetapi mengalami  penurunan  pada  tahun  2020 yakni  hanya  berada  diangka  244  juta. Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  dari tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2020 selalu  mengalami  kenaikan  meskipun belum  mencapai  target  yang  telah ditetapkan  oleh  pemerintah  kabupaten Tolitoli.  Berikut  Grafik  untuk  tingkat kontribusi  pajak  sarang  burung  wallet
terhadap Pendapatan Asli Daerah
kabupaten Tolitoli :

## Gambar 1 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Sarang Burung wallet
Dari  grafik  diatas  dapat  diketahui bahwa  tingkat  kontribusi  pajak  sarang burung  wallet  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  yang  diperoleh  setiap  tahunnya masih dibawah 10% dengan kriteria sangat kecil  dan  selalu  mengalami  penurunan  di tiga tahun terakhir dengan rata-rata tingkat kontribusinya hanya sebesar 0,2831%. Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa kontribusi penerimaan pajak sarang burung  wallet  pada  tahun  2018  adalah sebesar  0,3171%  dengan  kriteria  sangat kecil.  Pada  tahun  2019  adalah  sebesar 0,2780% dengan kriteria sangat kecil. Pada tahun  2020  adalah  sebesar  0,2542% dengan  kriteria  sangat  kecil.  Berdasarkan informasi yang diberikan oleh kepala UPT Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten Tolitoli yang bernama Pak Anikawa, S.Sos salah  satu  faktor  kurangnya  kontribusi pajak  sarang  burung  wallet  disebabkan oleh minimnya tingkat
kepedulian pemerintah dalam mendata dan mengembangkan  potensi  pajak  sarang burung  wallet  ini  serta  kurangnya kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar pajak karena tidak dapat dipungkiri bahwa masih  banyak  wajib  pajak  yang  menutupi usaha  sarang  burung  waletnya  dan
mangkir  dari  kewajiban  membayar  pajak sarang burung wallet tersebut.
Hambatan  yang  dihadapi  pemerintah kabupaten Tolitoli dalam meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet
Dalam melaksanakan suatu pekerjaan  sering  terjadi  hambatan  yang dihadapi  untuk  mencapai  suatu  tujuan yang  telah  ditetapkan,  demikian  juga dengan Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Tolitoli  dalam  melaksanakan pemungutan  pajak  sarang  burung  wallet. Adapun  hambatan  yang  dihadapi  oleh pemerintah  kabupaten  Tolitoli  dalam meningkatkan  penerimaan  pajak  sarang burung  wallet  dari  tahun  2018  sampai tahun 2020 yaitu :
1. Kurangnya  kesadaran  dan  kepatuhan wajib  pajak  akan  kewajiban  pajaknya serta  ketidaktahuan  masyarakat  akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah.
2. Tidak  adanya  sarana  dan  prasarana yang  mendukung  pengusaha  sarang burung  wallet  untuk  menjual  hasil panen  sarang  burung  wallet  yang menyebabkan  ketidak  terbukanya pengusaha wallet akan hasil usahanya.
3. Menurunya  omzet  dan  produktivitas hasil  panen  sarang  burung  wallet dikarenakan  kurangnya  pengetahuan pengusaha  wallet  terhadap  cara mengelola dan merawat sarang burung wallet.
4. Minimnya tingkat kepedulian
pemerintah  dalam  mendata  serta mengembangkan  potensi  pajak  yang sesungguhnya  karena  pemerintah lebih  bergantung  kepada  system pemungutan  pajak  sarang  burung wallet  yang  bersifat self  assessment dimana yang menjadi target penagihan hanya  wajib  pajak  yang  sudah mendaftarkan  usahanya  sementara pengusaha  yang  belum  mendaftarkan usaha  sarang  burung  walet  tidak mendapat  kunjungan  dari  pemerintah sehingga  masih  banyak  pengusaha
0,3171 0,278 0,2542 0,2831 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 RATA - RATA
Tingkat Kontribusi Tingkat Kontribusi
sarang  burung  wallet  yang  luput  dari pendataan  dan  tidak  mendaftarkan usaha sarang burung walletnya dengan alasan  belum  mengetahui  adanya pajak sarang burung wallet tersebut.
Upaya yang harus dilakukan Pemerintah  kabupaten  Tolitoli  guna meningkatkan penerimaan pajak sarang burung wallet
1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada  wajib  pajak  akan  pentingnya pajak  dalam  pembangunan  suatu daerah  guna  meningkatkan  kesadaran dan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap kewajiban pajaknya.
2. Membuat  asosiasi  pengusaha  wallet, agar hasil panen sarang burung wallet lebih  terkoordinir  dan  lebih  efektif sehingga  hasil  panen  sarang  burung wallet  tersebut  tidak  dapat  ditutup- tutupi lagi.
3. Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap  pengusaha  sarang  burung wallet  mengenai  cara  mengelola  dan membudidayakan  sarang  wallet  agar menghasilkan  hasil  panen  yang melimpah.
4. Melakukan pendataan secara menyeluruh  sehingga  dapat  diketahui wajib  pajak  yang  sudah  terdaftar  dan yang belum terdaftar serta melakukan pengawasan terhadap penagihan
pajak.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis
penelitian  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi penerimaan  pajak  sarang  burung  wallet terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  yang diperoleh  setiap  tahunnya  masih  dibawah 10% dengan kriteria sangat kurang. Hal ini disebabkan  oleh  adanya  kendala  yang dihadapi oleh pemerintah dalam
melakukan  pemungutan  pajak  sarang burung  wallet  sehingga  diperlukan  upaya-
upaya pemerintah untuk lebih meningkatkan  penerimaan  pajak  sarang burung wallet tersebut.

## Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab- bab  sebelumnya  maka  dapat  diberikan saran sebagai berikut :
1. Pemerintah
harus melakukan penyuluhan  atau  sosialisasi  secara berkala  kepada  masyarakat  terkait pentingnya pajak dalam pembangunan daerah  agar  tingkat  kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban pajaknya
lebih meningkat, ditegakkanya peraturan daerah tentang sanksi  yang  tegas  terhadap  wajib pajak yang mangkir dari kewajibannya  serta  meningkatkan sarana dan prasarana seperti membuat Asosiasi  Pengusaha  Walet  bagi  wajib pajak  sarang  burung  wallet  agar pemungutan  pajak  sarang  burung wallet lebih efektif dan hasil penjualan sarang burung wallet lebih terkoordinir  dan  tidak  bisa  ditutup- tutupi lagi.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar kiranya hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan sebagai  bahan  perbandingan  dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan  pertimbangan  untuk  terus mengamati  dan  tetap  mengadakan penelitian  tentang  penerimaan  pajak sarang burung wallet tentunya dengan menyesuaikan  Peraturan  Daerah  dan Undang Undang yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Bohari.  2012. Pengantar  Ilmu  Hukum Pajak. Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada Djajadiningrat, 2014. Perpajakan
Indonesia. Jakarta : Salemba Empat Haspilah, Nisa, 2018. Analisis Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Sebagai Bentuk  Pelaksanaan  Qanun  No  3 Tahun  2011  Tentang  Pajak  Sarang Burung Walet Terhadap Pendapatan
Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Pada BPKD  Kabupaten  Aceh  Utara.
Skripsi.  Medan  :  Fakultas  Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Handoko,  Sri,  2013. Analisis  Tingkat Efektivitas  Pajak  Daerah  Kota Pontianak. Universitas Tanjungpura Lapian,  Pingkan,  dkk  2016. Analisis
Evektivitas Penerapan Pajak Sarang
Burung Walet di Kabupaten
Minahasa.  Jurnal  Riset  Akuntansi Going  Concern,  Universitas  Sam Ratulangi, Vol. 11 No. 1, 2016 Mahmudi,  2010. Manajemen  Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga Mangkoesoebroto Guritno, 2018. Ekonomi Publik  Edisi  Ketiga .  Yogyakarta  : BPFE UGM Mardiasmo,  2018. Perpajakan  Edisi Terbaru. Yogyakarta : ANDI Nazir, Moh, 2013. Metode Penelitian . Bogor : Ghalia Indonesia Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli nomor 13 tahun 2012. Undang  Dasar  Nomor  28  Tahun  2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Wenur Gebriany Pirade, Karamoy
Herman, Dan Warongan Jessy, 2016.
Analisis  Potensi  Pajak  Daerah
Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota   Bitung. Universitas Sam Ratulangi Manado