## PENGARUH STABILITAS MONETER PADA SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
Riang Giantara 1 , Lavlimatria Esya 2*
*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia lavlimatria@yahoo.com

## Abstract
Bank is a financial institution that serves to raise funds and transfer back fund which has been collected to the public in the form of credit as well as providing services in traffic  payment  and  distribution  of  money.  Central  Bank  as  monetary  authorities have to do conventional monetary policy and monetary policy islam to effectively affect the situation the macro economy as a whole. This study aims to look at how the stability of the monetary system of Islamic banking in Indonesia. As well as how the  impacts  will  occur  on  monetary  instruments  that  are  influenced  by  the instruments of macro. To get the results of this research purposes, then the analytical tools  used  in  this  study  is  the  analysis  tool  Vector  Auto  Regression  (VAR).  The variables used in this study are as follows, the amount of money circulating in the narrow sense (M1/p), SWBI, exchange rate, and the GDP of the period 2008-2013 of September. Results of the analysis of these studies mention that monetary stability in the banking system of Sharia through the instruments of the money supply in the narrow sense is relatively stable.
Keyword: The  amount  of  money  circulating,  Vector  Auto  Regression,  Sharia Banking

## PENDAHULUAN
Bank  merupakan  lembaga  keuangan yang berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan  kembali  dana  yang  telah dihimpun  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena  itu,  dalam  melakukan  kegiatan usahanya  bank  harus  memiliki  dana  agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana  bank  antara  lain  didapat  dari  pemilik bank  (pemegang  saham),  pemerintah,  Bank Sentral  (Bank  Indonesia),  pihak  asing,  dan dari  masyarakat  dalam  negeri.  Dana  dari pemilik bank berasal dari setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.
Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana  (surplus  unit)  dalam  bentuk  simpanan, seperti tabungan, giro, maupun deposito dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada pihak yang  membutuhkan dana (defisit unit) baik  dalam  bentuk  kredit  ataupun  yang lainnya.  Menurut  Undang-Undang  No.  10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan  usaha  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam bentuk  kredit  atau  bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang No.  10  Tahun  1998,  tentang  perbankan, terdapat  dua  jenis  bank,  yaitu  Bank  Umum dan  Bank  Perkreditan  Rakyat.  Kedua  bank tersebut  dalam  menjalankan  kegiatannya dibagi menjadi dua yaitu Bank
Umum dan Bank yang menggunakan prinsip syariah.
Dengan adanya pembagian dua jenis bank  tersebut  maka  perbankan  di  indonesia memiliki  sistem  moneter  ganda,  sistem  ini mulai  diterapkan  pada  saat  dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992,
operasional  perbankan  tersebut  dibedakan berdasarkan  prinsipnya  yaitu  prinsip  suku bunga (Bank Konvensional) dan prinsip bagi hasil (Bank Syariah). Tetapi dengan landasan Undang-Undang tersebut belum bisa memberikan  landasan  yang  kuat  untuk pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia,  karena  Undang-Undang  tersebut belum  secara  tegas  menjelaskan  tentang konsep  bagi  hasil  Perbankan  Syariah. Undang-Undang  No.7 tahun 1992  kemudian diganti  oleh  Undang-Undang  No.  10  tahun 1998,  dengan  munculnya  Undang-Undang tersebut landasan Perbankan Syariah semakin kuat,  sehingga  perkembangan  Perbankan Syariah  setelah  munculnya  Undang-Undang tersebut  semakin  pesat.  Munculnya  bank- bank  baru  yang  berprinsip  syariah  dan  Unit Usaha Syariah merupakan dampak postif dari Undang-Undang No.10 tahun 1998.
Bank  Syariah  di  Indonesia  pertama kali di awali oleh Bank Muammalat Indonesia yang  pada  tanggal  1  November  1991  keluar izin  operasional,  dan  mulai  beroperasi  pada tahun  1992,  pendirian  bank  syariah  di Indonesia  tergolong  lamban  mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk muslim terbesar, namun dalam hal mendirikan institusi keuangan yang berlandaskan  syariah  seperti  Bank  Syariah,
Indonesia  jauh  tertinggal  dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya. Selain keterlambatan  pendirian  Bank  syariah  di Indonesia,  perkembangan  Bank  syariah  di Indonesia sangat lambat, sampai tujuh tahun selanjutnya  yaitu  pada  tahun  1999  baru diramaikan  oleh  Bank  Syariah  Mandiri (BSM)  dan  diikuti  oleh  Bank  Mega  Syariah pada tahun 2001 dan unit-unit usaha syariah lainnya. Munculnya bank-bank syariah selain Bank  Muammalat  Indonesia,  dikarenakan kinerja  yang  relatif  baik  dari  Bank Muammalat dalam melewati krisis pada tahun 1998, dibandingkan dengan bank konvensional.
Selama  periode  krisis  ekonomi  dan moneter yang terjadi pada tahun 1997-1998, Bank  Umum  Syariah  (BUS)  masih  dapat menunjukkan  kinerja  yang  relatif  lebih  baik dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan konvensional. Hingga akhir September 1998 tercatat ada sebanyak 55 bank bermasalah dan semuanya  merupakan  bank  konvensional (Perwataatmaja,  2002).  Perkembangan  bank syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, hal ini bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) selama lima tahun terakhir,  pada  tahun  2008  Bank  Umum Syariah 5  dan Unit Usaha Syariah 27, seiring berjalannya  waktu  perkembangan  bank syariah  semakin  menjamur  pada  tahun  2009 Bank  Umum  Syariah  meningkat  menjadi  6 selanjutnya sampai tahun  2013 Bank Umum Syariah bertambah kembali menjadi 11 bank, sedangkan Unit Usaha Syariah semakin tahun semakin  menurun  hal  ini  dikarenakan  Unit
Usaha  Syariah  yang  berubah  menjadi  Bank Umum Syariah.
Peningkatan  ini  disebabkan  banyak konsumen yang menggunakan jasa-jasa bank syariah, sehingga bank konvensional banyak yang  melirik  kearah  syariah  dan  membuka Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah. Pada tahun 2010 Bank Umum Syariah  yang  baru  adalah:  Bank  Victoria Syariah,  BCA  Syariah,  Bank  Jabar  dan Banten  Syariah,  BNI  Syariah  dan  yang terakhir  May  Bank  Syariah  yang  pada  akhir oktober  izin  operasionalnya  keluar  sehingga Bank  Umum  Syariah  menjadi  11  unit, sedangkan  Unit  Usaha  Syariah  bertambah  2 yaitu  OCBC  NISP  dan  Bank  Sinar  Mas Syariah,  BPR  Syariah  pada  tahun  2010 bertambah  sebanyak  8  unit  BPR  Syariah. Pada tahun selanjutnya yaitu pada tahun 2011 dan  2012  tidak  ada  peningkatan  pada  Bank Umum Syariah, tetapi yang terlihat perubahannya  yaitu  bertambahnya  jumlah kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Jumlah kantor Bank Umum Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah  dari  tahun  ke  tahun peningkatannya  sangat  pesat  terlihat  dari jumlah  kantor  pada  tahun  2008  yang mencapai  822  dan  pada  tahun  2012 peningkatan  jumlah  kantor  lebih  dari  100% yakni  mencapai  1820  kantor  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
Perkembangan  Perbankan  Syariah juga  dapat  dilihat  dari  jumlah  aset  bank syariah,  DPK  (dana  pihak  ketiga),  serta pembiayaan yang diberikan ( financing). Pada akhir  2013,  jumlah  Bank  Umum  Syariah (BUS)  11  unit,  serta  23  Unit  Usaha  Syariah
(UUS).  Aset  Perbankan  Syariah  pada  akhir 2012 mencapai Rp. 179 Miliar (4,4% dari aset perbankan nasional), sementara DPK Rp. 137 Miliar.  Sementara  total  pembiayaan  yang disalurkan  Perbankan  Syariah  sebesar  Rp. 139  Miliar  melampaui  jumlah  DPK.  Ini berarti  FDR  ( Financing  to  Deposit  Ratio)
Perbankan  Syariah  di  atas  100  persen.  Data ini  menunjukkan  bahwa  fungsi  Perbankan Syariah  untuk  menggerakkan  perekonomian sangatlah besar. Pertumbuhan aset, DPK dan pembiayaan juga relatif masih tinggi, masing- masingnya adalah aset tumbuh ± 37%, DPK tumbuh  ±  32%,  dan  pembiayaan  tumbuh  ± 40%. Jumlah nasabah Perbankan Syariah dari tahun  ke  tahun  meningkat  signifikan,  dari tahun  2011-2012  tumbuh  sebesar  36,4  %. Kini jumlah penggunanya 13,4 juta rekening (Oktober  2012),  baik  nasabah  DPK  maupun nasabah pembiayaan.
Dari  sisi  moneter,  Bank  Indonesia memperkenalkan  instrumen  moneter  syariah pertama  pada  tahun  2000,  yaitu  Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia (SWBI), yang masih bersifat pasif. Dengan pesatnya pertumbuhan Perbankan  Syariah  pada  tahun  2008  Bank Indonesia mengganti SWBI dengan instrumen  moneter  syariah  yang  lebih  baik, yaitu  Sertifikat  Bank  Indonesia  Syariah (SBIS)  yang  berdasarkan  akad Ju’alah.
Setelah  berdirinya  Bank  Syariah  pada  tahun 1992,  sistem  perbankan  Indonesia  menjadi dua  sistem  ( dual  banking  system ).  Hal  ini mengakibatkan  para  pengambil  kebijakan (otoritas  moneter)  menjadi  dua  konsentrasi dalam mengambil kebijakan moneter.
Dengan  semakin  berkembangnya  Perbankan
Syariah,  transmisi  kebijakan  moneter  tidak hanya mempengaruhi Perbankan Konvensional, Perbankan Syariah pun dipengaruhi oleh transmisi kebijakan moneter. Karena mekanisme transmisi dapat melalui  jalur  syariah.  Instrumen  kebijakan moneter ganda tidak terbatas hanya
menggunakan  suku  bunga  saja,  tetapi  dapat pula  menggunakan  bagi  hasil  atau  margin
atau fee .

## METODOLOGI PENELITIAN
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan  runtut  waktu  ( time  series ) bulanan, data diambil dari Statistik Ekonomi dan  Keuangan  Indonesia  (SEKI)  BI  dan Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Data  yang digunakan  adalah  data  bulanan  dari  tahun 2008  sampai  September  2013.  Data  dalam penelitian  ini  diolah  menggunakan  metode VAR  ( Vector  Auto  Regression )  dengan menggunakan software E-views 7.1. Variabel penelitian  merupakan  objek  yang  digunakan peneliti  untuk  dipelajari  sehingga  dihasilkan suatu  informasi  yang  akan  digunakan  untuk menarik  kesimpulannya.  Variabel-variabel dalam  penelitian  antara  lain  variabel  jumlah uang  beredar  riil  (M1/P)  merupakan  uang kartal  dan  uang  giral  yang  ada  di  bank syariah,  variable Gross  Domestic  Product (GDP) yang akan mengukur seluruh volume produksi dari suatu negara, variable Sertifikat Wadi’ah Bank  Indonesia  (SWBI)  dan variable Nilai Tukar ( exchange rate) .

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini akan didasarkan pada langkah- langkah  yang  telah  dijelaskan.  Langkah pertama  ini  merupakan  langkah  yang  sangat penting dalam penelitian sebelum melakukan langkah  yang  selanjutnya.  Hasil  pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan nilai probabilita  MacKinnon  (1996) onesided  p- values . Berdasarkan hasil pengujian stasioneritas  pada  tingkat  level  semua variabel  yang  digunakan  tidak  ada  yang stasioner. Maka dengan tidak adanya variabel yang  stasioner  pada  tingkat  level  maka  kita harus  melanjutkannya  pada  tingkat first Difference. Hasil pengujian ADF pada tingkat first  difference semua  variabel  sudah stasioner. Setelah semua variabel dinyatakan stasioner  maka  dapat  dilanjutkan  pada langkah selanjutnya.
Hasil  pengujian  untuk  menentukan lag memiliki hasil yang ada sangat bervariasi, sehingga cukup sulit untuk menentukkan lag yang  seharusnya  dipakai  dalam  analisis. Berdasarkan  HQ  lag  yang  optimal  berada pada lag 1, berdasarkan SC lag yang optimal berada  pada  lag  0,  berdasarkan  AIC  lag
optimal berada pada lag 1, berdasarkan FPE lag  optimal  berada  pada  lag  1,  dan berdasarkan LR lag optimal berada pada lag 1. Beragamnya lag mengisyaratkan bahwa lag yang digunakan dalam persamaan diperbolehkan antara lag 1 sampai 2. Dalam penelitian ini lag yang digunakan adalah lag
1.
Adanya shock  policy  rate SWBI menyebabkan  M1  mengalami  penurunan pada awal periode, yaitu pada periode kedua. Setelah  itu,  M1  mengalami  kenaikan. Kenaikan  tertinggi  terjadi  pada  periode keempat  dan  berangsur-angsur  (mengalami kenaikan  dan  penurunan)  menuju  posisi keseimbangan (konvergen ). Gambar ini juga menunjukkan bahwa diperlukan time lag satu bulan  bagi  M1  untuk  dapat  merespon shock policy rate SWBI , respons M1 terhadap shock policy rate relatif kuat. Adanya shock policy rate Kurs  menyebabkan  M1  mengalami kenaikan  pada  awal  periode,  yaitu  pada periode  kedua.  Setelah  itu,  M1  mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi ada di periode kedua  dan  berangsur-angsur  (mengalami kenaikan  dan  penurunan)  menuju  posisi keseimbangan (konvergen ).

## Gambar 1 Hasil Uji Impulse Response Function
Gambar  1  menunjukkan  bahwa diperlukan time lag satu bulan bagi M1 untuk dapat  merespon shock  policy  rate kurs, respons M1 terhadap shock policy rate relatif kuat.  Adanya shock  policy  rate GDP menyebabkan M1 mengalami kenaikan pada awal  periode,  yaitu  pada  periode  kedua. Setelah  itu,  M1  mengalami  penurunan. Kenaikan tertinggi terjadi pada periode kedua dan  berangsur-angsur  (mengalami  kenaikan dan penurunan) menuju posisi keseimbangan (konvergen ).  Gambar  ini  juga  menunjukkan bahwa diperlukan time lag satu bulan bagi M1 untuk dapat merespon shock policy rate GDP , respons M1 terhadap shock policy rate relatif kuat.
Hasil  pengolahan  dari variance decomposition menunjukkan  pada  periode  1 atau  bulan  ke-1  varian  M1  yang  dijelaskan oleh variabel itu sendiri sebesar 100%. Pada periode  ke-4  variabel  M1  dijelaskan  oleh variabel itu sendiri sebesar 99,75% sedangkan  sisanya  sebesar 0,0049%,  0,24%, 0,0023 dijelaskan oleh SWBI, Kurs dan GDP. Selama 10 periode atau 10 bulan, perubahan rata-rata pada variabel itu sendiri M1 sebesar 99,77%  dan  sisanya  0,04  dijelaskan  oleh variabel  SWBI,  0,21%  dijelaskan  oleh variabel  kurs,  dan  yang  terakhir  0,021% dijelaskan oleh variabel GDP.

## Tabel 1 Hasil Variance Decomposition
Period S.E. D(LNM1) D(SWBI) D(LNKURS) D(LNGDP) 1 0.086323 100.0000 0.000000 0.000000 0.000000 2 0.092129 99.76600 0.002725 0.228904 0.002374 3 0.092823 99.75270 0.004374 0.240573 0.002353 4 0.092910 99.75013 0.004994 0.242511 0.002369 5 0.092921 99.74958 0.005256 0.242798 0.002368 6 0.092922 99.74944 0.005351 0.242840 0.002368 7 0.092922 99.74940 0.005385 0.242847 0.002368 8 0.092922 99.74939 0.005397 0.242848 0.002368 9 0.092922 99.74938 0.005401 0.242848 0.002368 10 0.092922 99.74938 0.005402 0.242848 0.002368 Cholesky Ordering: D(LNM1) D(SWBI) D(LNKURS) D(LNGDP) SIMPULAN, SARAN, DAN

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Uji prasayarat pada  penelitian  ini menggunakan Unit Root Test pada uji ini variabel  yang  ada  stasioner  pada 1 st Difference. Model yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  model  VAR,  karena dalam  uji  kointegrasi  variabel  yang  diuji tidak lolos dalam uji kointegrasi tersebut. Setelah  data  stasioner  maka  dilanjutkan dengan  pengujian  uji  optomal  lag,  uji  ini berguna  untuk  menghilangkan  masalah autokorelasi. Dalam sistem VAR
sehingga  muncul  lag  optimal,  dengan munculnya lag optimal diharapkan masalah autokorelasi terselesaikan.  Lag optimal berdasarkan lag terpendek dengan menggunakan Akaike Information Criteria (AIC). Hasil menunjukkan model Jumlah  Uang  Beredar  memiliki  lag optimal satu.
2. Pengaruh Variabel SWBI, Kurs, dan GDP terhadap M1/p ini dapat dilihat pada tabel 1.  Di  tabel  tersebut  semua  variabel mempengaruhi  M1/p.  Namun  pengaruh yang  diberikan  oleh  variabel-variabel yang  ada  relatif  kecil.  Jadi,  variabel- variabel yang ada semuanya mempengaruhi M1/p. 3. Stabilitas moneter pada Perbankan Syariah di Indonesia dapat disimpulkan di
uji Impulse  Respone  Function (IRF), dimana  hasil  menunjukkan  M1/p  stabil pada periode ke-6.

## Saran dan Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan  hasil  analisis,  maka saran yang dapat diambil sebagai berikut: 1. Dengan  mempertimbangkan  variabel- variabel  yang  sudah  dimasukkan  dalam penelitian  ini.  Maka  diharapkan  untuk peneliti selanjutnya menambahkan
variabel-variabel makro atau mikro lainnya untuk menyempurnakan
penelitian  ini  ataupun  penelitian  yang terdahulu. Sehingga penelitian selanjutnya menjadi lebih baik lagi.
2. Pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang bisa menjaga kestabilitasan  moneter  di  perbankan syariah maupun di
perbankan
konvensional  sehingga  kegiatan  moneter di Indonesia menjadi lebih stabil. 3. Pemerintah diharapkan memantau kegiatan bank, baik itu perbankan syariah ataupun perbankan
konvensional.
Sehingga  stabilitas  moneter  di  Indonesia tetap terjaga.
4. Faktor  jumlah  uang  beredar  merupakan faktor  yang  sangat  penting  dalam kestabilan  moneter.  Oleh  sebab  itu, pemerintah  diharapkan  bisa  mengontrol jumlah  uang  beredar  secara  baik  dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonio,  Muhammad  Syafi”i.  2004.  Bank Syariah  :  Dari  Teori  ke  Praktek. Jakarta: Gema Insani
Affandi, Ahmad dan Luqyan, Tamanni 2010.
Monetary Policy Shocks and Islamic Bank  Deposits  in  Indonesian  Dual Banking System After The Financial Crisis. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14 no 03 September 2010. Bogor : Departmen of Islamic Economic Tazkia Business School.
Ascarya. 2012. Alur Transmisi dan Efektifitas
Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia. Buletin Ekonomi, Moneter  dan  Perbankan  Indonesia Vol.  14,  No.  3.  Jakarta:  Bank Indonesia.
Ayuniyyah,  Qurroh,  Beik,  Irfan  Syauqi  dan Arsiyanti,  Laily  Dwi.  Dynamic Analysis  of  Islamic  Bank  and Monetary  Instrument  Towards  Real Output  and  Inflation  in  Indonesia. Sharia  Economics  Conference  2013. Germany : Hannover Case,  Karl  dan  Fair,  ray.  2006.  Prinsip- Prinsip  Ekonomi,  Jilid  Dua.  Upper
Saddle River: New Jersey.
Chapra,  M.  Umer.  2000.  Sistem  Moneter
Islam. Abidin,Ikhwan. Jakarta: Gema Insani Press. Gujarati, D.N. 2012. Dasar-Dasar Ekonomerika, Edisi 5. McGraw-Hill: New York, AS.
Karim,  Adiwarman.  A.  2004.  Sejarah Pemikiran  Ekonomi  Islam.  PT.  Raja Grafin Persada : Jakarta Kia  2001.  Maximum  Likelihood  test  and Dynamic  Ordinary  Least  Square (DOLS).
Madura, Jeff.   (2003).  International Corporate
Finance  (Keuangan
Perusahaan  Internasional).  Salemba
Empat. Jakarta.
Mankiw,  N.  Gregory.  2003.  Teori  Makro Ekonomi Terjemahan. PT. Gramedia.
Pustaka Utama, Jakarta Mankiw,  N.  Gregory  alih  bahasa:  Imam Nurmawan, (2006), Teori Makroekonomi Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga)
Mishkin, Frederic S. 2009. The Economics of
Money,  Banking  and  Financial Markets  –97th  ed.  Person  Addition-
Wesley. United State of America.
Nachrowi D Nachrowi. 2006, Ekonometrika,
untuk Analisis Ekonomi dan
Keuangan, Cetakan Pertama, Jakarta:
Lembaga Penerbit FE UI.
Nuryati,  Yati  2004.  Kebijakan  Moneter Mempengaruhi  Kestabilan  Harga selama periode  krisis. Bogor: IPB. http:/repository.ipb.ac.id/handle1234 56789,9135
Peraturan Bank Indonesia. Nomor :
10/11/PBI/2011.http://ngada.org/pbi
10-11-2008.htm
Rusydiana,  Aam  Slamet.  2009.  Mekanisme Transmisi  Syariah  pada  Sistem Moneter ganda di Indonesia. Buletin Ekonomi,  Moneter  dan  Perbankan
Bank  Indonesia  Vol.  11,  No.  4. Jakarta: Bank Indonesia.
Salvatore,  Dominick.  2008,  Theory  and Problem of Micro Economic Theory, 3rd  Edition.  Alih  Bahasa  oleh  Rudi Sitompul, Jakarta: Penebit Erlangga.
Statistik  Ekonomi  dan  Keuangan  Indonesia (SEKI).  Bank  Indonesia,  berbagai tahun.
Statistik  Perbankan.  Statistik  Perbankan Syariah.  Bank  Indonesia,  berbagai tahun.
Widardjono,  Agus.  2007.  Ekonometrika Teori  dan  Aplikasi  Untuk  Ekonomi Dan Bisnis Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII. Warjiyo,  Perry  &  Solikin,  (2003),  Bank
Indonesia  Bank  Sentral  Republik Indonesia;  Tinjauan  Kelembagaan, Kebijakan,  dan  Organisasi,  (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan) http://www.bi.go.id http://www.bps.go.id