WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI ANTARA CV. ELANG PANTAI KONSTRUKSI DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM BIDANG BINA MARGA PEMKO LHOKSEUMAWE
(STUDI PENELITIAN PADA PEKERJAAN JALAN POSKA KANDANG KOTA LHOKSEUMAWE)
DEFAULT IN THE IMPLEMENTATION OF A CONSTRUCTION AGREEMENT BETWEEN CV. ELANG PANTAI KONSTRUKSI WITH  THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS IN THE DISTRICT OF
LHOKSEUMAWE GOVERNMENT
(A RESEARCH STUDY AT THE POSKA KANDANG ROAD CONSTRUCTION IN LHOKSEUMAWE CITY)
Mediansyah Jamal 1
1 Polres Lhokseumawe Email: mediansyahjamal@gmail.com

## Abstract
There was a default in the implementation of the Poska Kandang Road construction work  contract  agreement  between  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi  with  the Department  of  Public  Works  in  the  District  of  Lhokseumawe  Government.  The purpose  of  this  research  is  to  find  out  the  defaults  in  the  implementation  of  the construction  work  agreement  on  the  Lhokseumawe  City  Poska  Kandang  Road Works,  the  obstacles  that  occur  against  the  defaults  and  settlement  of  defaults. Using  empirical  juridical  methods,  with  the  nature  of  the  research  perspective analysis. Research result. Defaults in the implementation of the construction work agreement  on  the  Lhokseumawe  City  Poska  Kandang  Road  Works  occurred because at the end of 2016, the budget deviated. Barriers occur when the cycle of defaults  that  devisit  the  budget,  and  settlement  of  the  implementation  of  this agreement  in  a  peaceful  manner,  that  the  Lhokseumawe  City  Public  Works Department decided that the implementation of the project payment must still be completed by CV. Elang Pantai Construction, with an extension of time as agreed. Keywords: Defaults, implementation of work, construction agreements

## Intisari
Terjadi  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kontrak  kerja  konstruksi  Jalan Poska Kandang antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas PU bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui wanprestasi dalam  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan  konstruksi  pada  Pekerjaan  Jalan  Poska Kandang  Kota  Lhokseumawe,  hambatan  yang  terjadinya  wanprestasi  dan penyelesaian  wanprestasi.  Menggunakan  metode  yuridis  empiris,  dengan  sifat penelitian  perspektif  analisis.  Hasil  penelitian.    Wanprestasi  dalam  pelaksanaan perjanjian  pekerjaan  konstruksi  pada  Pekerjaan  Jalan  Poska  Kandang  Kota Lhokseumawe  terjadi  karena  akhir  tahun  2016,  mengalami  devisit  anggaran.
Hambatan terjadi wanprestasi siklus waktu yang mengalami devisit anggaran, dan penyelesaian  wanprestasi  pelaksanaan  perjanjian  ini  dengan  cara  damai,  bahwa Dinas  PU  Kota  Lhokseumawe  memutuskan  bahwa  pelaksanaan  pembayaran proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi, dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati.
Kata Kunci: Wanprestasi, pelaksanaan perjanjian pekerjaan, konstruksi

## A. Latar Belakang Masalah
Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa “Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang  satu  berhak  menuntut  sesuatu  hal  dari  pihak  yang  lain  berkewajiban memenuhi tuntutan itu”. 1 Dalam peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang  tersebut  yang  dinamakan  perikatan.  Perjanjian  itu  menerbitkan  suatu perikatan  antara  dua  orang  yang  membuatnya.  Dalam  bentuknya  perjanjian  itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang di ucapkan atau ditulis. 2
Menurut  Abdulkadir  Muhammad  menyatakan  Hukum  Perikatan  ialah hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  debitur  dan  kreditur,  yang  terletak  dalam bidang harta kekayaan. Dengan demikian unsur-unsur dari suatu perikatan adalah: 3
1. Adanya suatu hubungan hukum;
2. Diantara dua pihak, yaitu pihak yang memiliki kewajiban (debitur)
3. Berada di bidang hukum harta kekayaan;
4. Tujuannya adalah prestasi
5. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Persetujuan  merupakan  terjemahan  dari overeenkomst sedangkan  perjanjian merupakan  terjemahan  dari toestemming yang  di  tafsirkan  sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata sepakat). 4
Suatu  hubungan  antara  dua  orang  atau  lebih  tersebut  yang  dinamakan perikatan. Setiap perjanjian itu akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau  lebih  yang  membuatnya.  Dalam  bentuknya,  pada  hakekatnya  perjanjian  itu adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis. 5
Perjanjian,  terdiri  atas  kontrak  kerja/perjanjian  kerja,  perjanjian  kerja bersama,  dan  perjanjian  perusahaan.  Sifat  hukum  ketenagakerjaan  sendiri  dapat privat maupun publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah  antara  pekerja  dengan  pengusaha.  Namun,  hukum  ketenagakerjaan  juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat
1 R. Subekti, Hukum Perjanjian , Internusa, Jakarta, 2005, hlm. 1
2 Ibid, hlm. 3.
3 Komariah, Hukum Perdata , Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 140.
4 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar , Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 97.
5 Koko  Kosidin, Perjanjian  kerja,  Perjanjian  Perburuhan  dan  Peraturan  Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 4.
peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak.
Hubungan  kerja  adalah  hubungan  antara  seorang  buruh  dengan  seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya  menggambarkan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  buruh/pekerja terhadap  majikan/pengusaha  serta  hak-hak  dan  kewajiban  majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja. 6
CV. Elang Pantai Konstruksi merupakan salah satu penyedia jasa pekerjaan Jalan  Poska  Kandang  yang  melaksanakan  perjanjian  kerja  konstruksi  yang diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  yang  berhasil  melewati seleksi oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Kualifikasi dinilai dari kemampuan CV.  Elang  Pantai  Konstruksi  dalam  menangani  proyek,  termasuk  kemampuan modal  yang  cukup  untuk  membiayai  pekerjaan  selama  borongan  ini  belum diserahterimakan.
Pekerjaan peningkatan Jalan Poska Kandang merupakan salah satu pekerjaan yang  telah  diserahkan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  kepada  CV.  Elang  Pantai Konstruksi melalui lelang umum/tender. Kontrak mulai berlaku sejak 02 November 2016  sampai  dengan  31  Desember  2016.  Sebelum  melaksanakan  pekerjaan tersebut,  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  membuat perjanjian  dalam  suatu  proyek  konstruksi  pekerjaan  peningkatan  Jalan  Poska Kandang.
Menurut  KUHPerdata,  kebebasan  berkontrak  dapat  disimpulkan  dari ketentuan  pasal  1338  ayat   (1)  KUHPerdata,  yang  menyatakan  bahwa  “semua kontrak  (perjanjian)  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang tidak melaksanakan tadi.
Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa “perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila  dibuat  tanpa  adanya  konsensus  atau  sepakat  dari  para  pihak  yang membuatnya”. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak.
Pasal  1338  dan  Pasal  1320  dalam  KUHPerdata  sangat  penting  dalam penyusunan  suatu  kontrak,  khususnya  kontrak  yang  dilakukan  Dinas  Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe selaku pengguna barang/jasa dengan pihak CV. Elang Pantai Konstruksi selaku penyedia barang/jasa karena tahapan inilah akan menjadi dasar di dalam pemenuhan prestasi, ketika diawal membuat perjanjian, para pihak membuat perjanjian dengan berpedoman Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata dengan para pihak sepakat untuk melakukan perjanjian tersebut. Pada praktiknya perjanjian  yang  dibuat  dalam  surat  perjanjian  upah  borong  (partisipatif)  di  Kota Lhokseumawe tidak memberikan persamaan hak yang setara antara debitur dengan
6 Iman Soepono, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 55.
kreditur,  jika  terjadi  ingkar  janji  oleh  kreditur  maka  debitur  hanya  dapat memperoleh haknya dengan cara musyawarah.
Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu  dalam  melaksanakan  pekerjaan ternyata terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi dalam pekerjaan jalan poska Kandang antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Dan salah satu hambatan  dari  pelaksanaan  program  tersebut  berupa  mulai  dijumpainya,  difisit anggaran pada tahun 2016, molornya pelelangan proyek-proyek fisik tahun 2016, yang merugikan daerah Kota Lhokseumawe akibat pembangunan belum berjalan.
Catatan portalsatu.com, tahun  2016  lalu,  Pemko  Lhokseumawe  juga mengulur-ulur  waktu  pelaksanaan  pelelangan  proyek-proyek  fisik.  Sampai  akhir Mei  2015,  belum  ada  paket  pekerjaan  konstruksi  yang  dilelang.  Kondisi  itu menunjukkan pemerintah setempat tidak memperbaiki kinerja ke arah lebih baik, tapi malah “memilih terperosok ke lubang yang sama”. Keterlambatan pelelangan proyek di Kota Lhokseumawe juga berdampak terhadap perekonomian.
Demikian  juga  pernyataan  Sekretaris  Kota  Lhokseumawe  Dasni  Yuzar mengatakan  APBK  tahun  2016  saat  ini  masih  defisit  sekitar  13  miliar  lantaran terjadi pengurangan penerimaan dana alokasi khusus (DAK).
Awalnya rencana penerimaan DAK kita untuk 2016 Rp130 miliar sekian. Setelah pengesahan APBK (30 November 2015), kemudian kita mendapat pemberitahuan  (dari  Pemerintah  Pusat)  pada  April  kemarin,  terjadi pengurangan  DAK  Rp13  miliar  atau  sekitar  10  persen.  Itu  pengurangan dari penerimaan pajak dalam negeri. Jadi, ya, APBK kita saat ini deficit. 7
Berdasarkan  data  diperoleh portalsatu.com dari  laman  resmi  Kementerian Keuangan  RI,  alokasi  DAK  untuk  Kota  Lhokseumawe  tahun  2016  senilai Rp139,584 miliar lebih. Dasni menyebut alokasi anggaran belanja akan disesuaikan dengan  pendapatan  pada  Perubahan  APBK  2016.  Begitu  kita  sesuaikan  belanja dengan  pendapatan  di  perubahan  (APBK)  nanti, nggak defisit  lagi.  Jadi, kita nggak pinjam  dana  pada  pihak  ketiga  untuk  menutupi  defisit,  tapi  kita sesuaikan saja belanja dengan pendapatan. 8
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang  dan  jasa  di  Pemko  Lhokseumawe,  dimulai  dari  perencanaan  hingga selesainya pelaksanaan pekerjaan termasuk pembayaran atas tagihan yang diajukan oleh penyedia. Selesainya pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani Penyedia dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang terdapat dalam Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Berita  acara  serah  terima  pekerjaan  tersebut  menjadi  dasar  bagi  penyedia untuk  dapat  melakukan/mengajukan  penagihan  atas  pekerjaan  yang  100%  telah selesai  kepada  Pemko  Lhokseumawe,  sedangkan  bagi  PPK  berita  acara  tersebut
7 Media Portalsatu, Defisit Anggaran dan Alasan Belum Lelang Proyek, Apa Dampaknya?, http://portalsatu.com/read/news/defisit-anggaran-dan-alasan-belum-lelang-proyek-apa- dampaknya, 11516, di akses pada tanggal 12 Juni 2019.
8 Ibid.
sebagai dasar untuk melaporkan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta  menyerahkan  hasil  pekerjaan  pengadaan  barang  dan  jasa  kepada  PA/KPA berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf (f) dan huruf (g) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010  tidak  mengatur  lebih  lanjut tentang  bagaimana  prosedur  penagihan  atas  pekerjaan  yang  telah  selesai dilaksanakan  karena  adanya  defisit  anggaran  pada  tahun  2016,  padahal  atas keterlambatan pembayaran kepada penyedia maka PPK dapat dimintakan ganti rugi bunga yang dihitung dari nilai tagihan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 122 huruf  (a)  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2010.  Hal  ini  dapat  menjadi permasalahan tersendiri bilamana antara proses pengadaan dan proses pembayaran tidak sesuai sehingga dapat mengakibatkan seorang PPK dikenakan ganti rugi. Sumber  anggaran  untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  yang  dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah APBN dan APBD, sehingga tata cara untuk melakukan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa mengikuti ketentuan yang mengatur pencairan  alokasi dana yang bersumber dari APBN dan APBD. Dalam hal ini dikenal Surat Perintah Membayar (SPM), yaitu dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk  mencairkan  dana  yang  bersumber  dari  Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Sudah  jelas  bagaimana  proses  pencairan  alokasi  dana  yang  akan  dibayar kepada pelaksana yang bersumber dari APBN. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005  tentang  Pedoman  Pembayaran  Dalam  Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  dan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 170/PMK.05/2010  Tentang  Penyelesaian  Tagihan  Atas  Beban  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Satuan Kerja. Untuk pencairan alokasi dana yang  bersumber  dari  APBD  berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Persamalahan-permasalah  ini  cukup  menarik  dikaji  dalam  penelitian  tesis hukum mengingat akhir dari proses pelaksanaan perjanjian kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Peraturan Presiden berujung pada peraturan lain yaitu kekuasaan pengelolaan  keuangan  negara  dan  daerah,  dalam  hal  ini  diatur  secara  spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk  mengangkat  permasalahan  dalam  tulisan  ini  adalah  sebagai  berikut: bagaimanakan  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan  konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe?, hambatan apa sajakah  yang  terjadinya  wanprestasi  pada  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan konstruksi  antara  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum Bidang Bina Marga dan bagaimanakah upaya yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa  wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan  konstruksi  antara
CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe?

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  menjelaskan  bagaimana  pandangan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak kerja  konstruksi,  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  yang  berlaku  dengan pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kasus. Menganalisis  kasus-kasus  yang  dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan hukum  yang  merupakan  data  sekunder  dengan  data  primer  yang  diperoleh dilapangan  terhadap  kasus  Wanprestasi  dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe yang diatur dengan HUHPerdata. Lokasi penelitian dilakukan di CV. Elang Pantai Konstruksi yang berlokasi di Jalan Medan - Banda Aceh No. 154 Teupin Punti Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara  dan  Kantor  Dinas  Pekerjaan  Umum  Jalan  Stadion,  Mon  Geudong,  Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh.
Responden  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  Wakil  Direktur  CV.  Elang  Pantai Konstruksi dan PPK Dinas PU Kota Lhokseumawe. Informan dalam penelitian ini, yaitu: Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bendahara Umum Daerah, Kepala Bidang Bina Marga dengan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mengambil subjek didasarkan  pada  tujuan  tertentu,  untuk  menentukan  sampel  sebagai  responden  dan informan  dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  pada  kompetensi  dan  kemampuan  informan dengan mempertimbangkan kecakapan dan kedudukannya. Sumber data dalam penelitian ini  terdiri  dari  sumber  data  primer  dan  sekunder.  Dengan  menggunakan  teknik pengumpulan data secara studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil data yang telah dikumpulkan  tersebut  di  analisis  yaitu  reduksi  data,  sajian  data  serta  penarikan kesimpulan  verifikasi.  Selain  itu  dilakukan  pula  suatu  proses  antara  tahap-tahap tersebut sehingga yang terkumpul berhubungan satu sama lain secara otomatis. 9
C. Wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan  konstruksi antara  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum Bidang  Bina  Marga  pada  Pekerjaan  Jalan  Poska  Kandang  Kota Lhokseumawe
Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari overeenkomst, Pasal 1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata)  menyatakan  “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu  peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. 10
Suatu  perjanjian  adalah  semata-mata  suatu  persetujuan  yang  diakui  oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan
9 H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif , Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2002, hlm. 94-97.
10 R. Subekti I, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional , Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1
menjadi  dasar  dari  kebanyakan  transaksi  dagang  seperti  jual  beli  barang,  tanah, pemberian  kredit,  asuransi,  pengangkutan,  pembentukan  organisasi  usaha  dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja. 11
Mengenai  batasan  pengertian  perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1313 KUHPerdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi  perjanjian  yang  terdapat  di  dalam  ketentuan  Pasal  1313  KUHPerdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan- kelemahan. 12
Melaksanakan  perjanjian  berarti  melaksanakan  sebagaimana  mestinya  apa yang merupakan kewajiban terhadap suatu perjanjian itu di buat itu adalah bagian dari akibat yang diterima dari pembuat perjanjian. Oleh karena itu, melaksanakan perjanjian adala berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain yakni pihak yang berhak atas pelaksanaan perjanjian tersebut. 13
Wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. 14 Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. 15 Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan:
Penggantian  biaya  ganti  rugi  dan  bunga  karena  tidak  dipenuhinya  suatu perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan  apabila  debitur  setelah  dinyatakan lalai  memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya  atau  jika  sesuatu  yang harus  diberikan  atau  dibuatnya  dalam  tenggang  waktu  tertentu  telah dilampauinya.
Jadi  maksud  berada  dalam  keadaan  lalai  ialah  peringatan  atau  pernyataan dari  kreditur  tentang  saat  selambat-lambatnya  debitur  wajib  memenuhi  prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi). 16
Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang  Pantai  Konstruksi  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bidang  Bina  Marga Pemko  Lhokseumawe  pada  Pekerjaan  Jalan  Poska  Kandang  Kota  Lhokseumawe terjadi  karena  pada  akhir  tahun  2016,  mengalami  devisit  anggaran  Kota Lhokseumawe  yang  diprediksi  angkanya  mencapai  Rp  200  miliar  lebih.  Berefek terjadinya wanprestasi CV. Elang Pantai Konstruksi.
Akhir  Tahun  2016,  Pemerintah  Kota  Lhokseumawe  dengan  terpaksa  tidak bisa membayar sejumlah proyek fisik peningkatan jalan poska Kandang yang telah
11 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian ¸ Alumni, Bandung, 1986, hlm. 93.
12 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 45.
13 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 45.
14 Salim Hs, Hukum Kontrak, Teori & Tekhnik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98.
15 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.
16 Ibid , hlm. 19.
selesai dikerjakan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi. Devisit yang terjadi pada 2016 tersebut dan dibayar pada tahun 2018. Pelunasan utang pun tidak harus melakukan pinjaman  uang  pada  bank,  tetapi  hanya  dengan  cara  meminimalisir  berbagai kegiatan fisik dengan dana APBK dan memangkas berbagai biaya rutin yang bukan sebuah kewajiban yang harus dibayarkan.
Keterlambatan tersebut  dapat  dipahami oleh CV. Elang Pantai Konstruksi. Di samping. Terlambat pembayaran Dinas PU Kota Lhokseumawe karena devisit anggaran  2016,  tetapi  dalam  hal  terjadinya  kerugian  pada  CV.  Elang  Pantai Konstruksi,  maka  pihak  pertama  harus  bertanggung  jawab  untuk  memperbaiki dalam masa pemeliharaan sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian. 17
Berkenaan  dengan  perjanjian  pekerjaan  peningkatan  Jalan  Poska  Kandang Kota  Lhokseumawe,  antara  Pihak  Pertama  (Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga Pemko Lhokseumawe) dengan Pihak Kedua (CV. Elang Pantai Konstruksi) selaku kontraktor yang mengerjakan kontrak tersebut, maka dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan  dan  ketidak  sempurnaan  dalam  pembayaran  prestasi  kerja,  maka kepada pihak pertama tetap melaksanakan pembayaran pekerjaan proyek tersebut dengan  cara  membayar  di  APBK  tahun  depan  sebagai  akibat  dari  keterlambatan dan ketidak sempurnaan dalam pembayaran tersebut.
Akibat  hukum  yang timbul dari wanprestasi  dapat  juga disebabkan karena keadaan  memaksa  ( force  majour ).  Keadaan  memaksa  ( force  majour )  yaitu  salah satu  alasan  pembenar  untuk  membebaskan  seseorang  dari  kewajiban  untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdata). Menurut Undang- undang ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:
a. Tidak memenuhi prestasi,
b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
c. Faktor  penyebab  itu  tidak  terduga  sebelumnya  dan  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.
Pasal 1244 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, apabila ia tidak dapat membuktikan  bahwa  hal  tidak  dilaksanakan  atau  tidak  pada  waktu  yang  tepat dilaksanakannya perjanjian itu, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”
Ketentuan  tersebut  dapat  dikatakan,  bahwa  walaupun  dalam  keadaan memaksa atau kondisi devisit anggaran APBK Kota Lhokseumawe yang membuat keterlambatan  pembayaran  pekerjaan,  tetapi  pihak  kedua  (CV.  Elang  Pantai Konstruksi) selaku pemenang tender tetap sabar dalam menunggu pembayaran oleh Dinas  Pekerjaan  Umum  Bidang  Bina  Marga  Pemko  Lhokseumawe  yang dilakukannya.
Sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah  disepakati,  bahwa  apabila  terjadi keterlambatan  dalam  penyelesaian  pembangunan  proyek  tersebutr,  maka  pihak kedua (kontraktor) harus bertanggungjawab terhadap penyelesaian proyek tersebut,
17 Abdurrahman  Jaya  selaku  Wakil  Direktur  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi.  Wawancara Tanggal 24 November 2019
karena  sudah  berjalan  dan  sudah  pula  dianggarkan.  Oleh  karena  itu  upaya  yang dilakukan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi dalam menyelesaikan proyek tersebut adalah dengan cara meminta Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe untuk memberikan pembayaran 30 % dari hasil pekerjaan yang telah diperjanjikan  untuk  melanjutkan  proyek  tersebut  dengan  biaya  yang  ditanggung oleh  pihak  kedua  (kontraktor).  Kemudian  pihak  kedua  juga  mengajukan permohonan  kepada  pihak  pertama  (pemerintah  daerah)  agar  kiranya  pekerjaan peningkatan  jalan  poska  kandang  cepat  di  lunasi  dalam  mencairkan  dana  yang masih tersisa untuk melanjutkan pembangunan tersebut.
Di sini terlihat bahwa begitu pentingnya penyelesaian suatu proyek karena berhubungan  dengan  keuangan  negara  yang  harus  dipertanggung  jawabkan,  oleh karena itu pihak perusahaan atau pihak kedua harus senantiasa dapat menyelesaikan kontrak tersebut secara baik.
Di samping itu pihak pertama (kontraktor) juga tidak dapat melepaskan diri begitu  saja,  karena  secara  hukum  yang  harus  bertanggungjawab  tersebut  adalah pihak  pertama  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  perjanjian.  Oleh  karena  itu pemerintah  harus  juga  menerapkan  aturan  yang  berlaku  dalam  perjanjian,  yakni pihak kedua harus segera mungkin dapat menyelesaikan proyek yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan oleh pihak kedua (kontraktor) tersebut mamang sudah tergolong  wajar,  karena  pembangunan  yang  dilakukan  adalah  untuk  kepentingan masyarakat umum. Sehingga harus benar-benar dapat diselesaikan secara baik dan berkualitas.
Pengerjaan  suatu  proyek  memang  tidak  semudah  apa  yang  dibayangkan berbagai  kendala  dapat  dialami  di  lapangan,  sehingga  keterlambatan  tersebut memang  diakibatkan  oleh  beberapa  hal,  seperti  terjadinya  devisit  anggaran  yang bekepanjangan,  kemudian  banyaknya  pekerjaan  konstruksi  yang  harus  dibayar  . Oleh karena itu pihak kedua juga harus memahami hal tersebut. Kemudian dengan kebijakan  yang  nyata  maka  pihak  kedua  mencari  solusi,  yakni  dengan  mencari solusi yang terbaik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. Hal inilah yang dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe,  ketika pembayaran mengalamai hambatan atau tidak selesai pada waktu yang ditentukan, maka  solusi  yang  terbaik  adalah  dengan  meminta  kepada  CV.  Elang  Pantai Konstruksi untuk  dapat  memperpanjang  waktu  pembayaran  kontrak sebagai pemenang tender.
Proyek peningkatan jalan Poska Kandang yang dikerjakan oleh pihak kedua tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat untuk menghindari jalan yang rusak dan  berlubang  yang  dapat  meresahkan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  untuk kepentingan  umum,  maka  pengerjaan  proyek  tersebut  harus  dapat  diselesaikan sesuai dengan tujuannya.
Jadi ketentuan dalam Hukum Perdata, bahwa penyelesaian sengketa antara kedua  belah  pihak  yang  terbaik  adalah  dengan  jalan  damai,  karena  perdamaian tersebut merupakan jalan yang terbaik dan tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak bila dibandingkan penyelesaian yang dilakukan melalui proses hukum di  pengadilan.  Pengerjaan  proyek  peningkatan  jalan  Poska  Kandang  tersebut memang tidak terlepas dari kendala, pihak kedua yang mengerjakan proyek tidak mengalami kendala di lapangan. Bagi pihak pertama (Dinas Pekerjaan Umum Bina
Marga Kota Lhokseumawe) juga mengalami  kendala, yakni  dalam hal  pencairan dana yang harus mengikuti aturan yang berlaku, yang terlambat dalam pencairan dana, hal ini juga dapat mempengaruhi proses pengerjaan proyek.
Sehubungan  penyelesaian  kasus  keterlambatan  pembayaran  pengerjaan proyek  pengerjaan  peningkatan  jalan  Poska  Kandang  yang  dilakukan  oleh  CV. Elang Pantai Konstruksi tersebut menurut peneliti memang sudah tepat dilakukan secara  musyawarah  dan  mufakat,  karena  kalau  sampai  ke  pengadilan  maka  akan menjadi lama dan tidak bisa selesai dalam waktu cepat, tetapi dengan musyawarah dan mufakat maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan segera.
Dengan  musyawarah  dan  mufakat  tersebut  jalan  keluarnya  cepat  dapat ditemukan, dan mengerjaan proyek dapat dilanjutkan dengan segera, karena proyek tersebut merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu,  maka  kelanjutan  dari  pengerjaan  proyek  tersebut  yang  lebih  penting,  bukan mencari kesalahan masing-masing, yang akan memakan waktu yang lama sehingga proyek  tersebut  dapat  terbengkalai  sehingga  merugikan  masyarakat.  Jadi  dengan musyawarah  dan  mufakat  tersebut  merupakan  jalan  yang  terbaik  dalam penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  dalam  pengerjaan  proyek  peningkatan  jalan Poska Kandang tersebut.
Hambatan  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina Marga  Kota  Lhokseumawe  dengan  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi  Untuk Pembangunan  Infrastruktur  Jalan  di  Kota  Lhokseumawe,  yang  dikarenakan terjadinya  devisit  anggaran  APBK  Kota  Lhokseumawe  tahun  2016  keadaan memaksa  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe,  meminta toleransi  kepada pihak  CV. Elang Pantai Konstruksi  dan mendiskusikan kembali perjanjian  pemborongan  sehingga  kerugian  dapat  ditanggung  bersama.  Apabila pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe  melakukan wanprestasi  berupa  keterlambatan  dalam  pembayaran  pekerjaan  tidak  sesuai kontrak  maka  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe  tersebut dapat dikenai sanksi. 18
Adapun  hambatan  yang  dialami  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga Kota  Lhokseumawe  dalam  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  peningkatan  Jalan Poska  Kandang  Kota  Lhokseumawe  adalah  terjadinya  keadaan  memaksa  ( force majeure ) diatur dalam KUHPerdata yaitu Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa force majeure adalah suatu keadaan di mana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan karena hal-hal yang  sama  sekali  tidak  dapat  diduga,  dan  debitur  tidak  dapat  berbuat  apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tersebut.
Faktor yang menghambat  dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan  jasa  instansi  pemerintah  di  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota Lhokseumawe, yaitu: “pihak pemerintah selaku pelaksana dari pengadaan barang dan jasa selalu membuat jadwal sesuai dengan pola Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK), hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan  proses  anggaran,  dimana  waktu  pelaksanaan  akan  disesuaikan  pula,  dan
18 Abdurrahman  Jaya  selaku  Wakil  Direktur  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi.  Wawancara Tanggal 24 November 2019.
pada  pelelangan  setelah  APBK  perubahan  kami  dari  panitia  berusaha  mengatur waktu sehingga pengadaan akan dilaksanakan secara cepat dan tepat karena terkait dengan siklus waktu. 19
Hasil  analisis  menunjukkan  birokrasi  pemerintah  khususnya  di  Dinas Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe,  dalam  pelaksanaan  suatu kegiatan yang ada biasanya baru dilaksanakan pada bulan April, hal ini disebabkan karena  adanya  perubahan  kegiatan  atau  pergeseran  pelelangan  kegiatan  yang disebabkan hal-hal yang prinsip dan mendesak, sehingga untuk memulai tahapan proses  pelelangan  menunggu  penatapan  DPA  Pergeseran.  Setelah  itu  barulah dimulai tahapan-tahapan pelelangan dengan memanfaatkan waktu yang tersisa atau yang ada.
Selain  faktor  di  atas  sebagai  penghambat  dari  perjanjian  pelaksanan pengadaan barang dan jasa, hal utama ada pada pekerjaan konstruksi adalah faktor anggaran. Kota Lhokseumawe mengalami devisit anggaran karena terlalu banyak hutang.  Ini  jelas  sangat  mempengaruhi  terhadap  kegiatan  pelaksanaan  pekerjaan fisik. 20 Antisipasi yang dilakukan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi dalam hal ini antara  lain  adalah  dengan  menambah  biaya  hutang  pada  pinjaman  untuk  modal proyek.
Berbagai  macam  faktor yang menghambat penyelesaian proyek konstruksi Jalan poska Kandang Kota Lhokseumawe. Pada pihak Dinas Pekerjaan Umum Kota Lhokseumawe,  faktor  anggaran  menjadi  faktor  utama  yang  menjadi  penghambat pembayaran  proyek.  Di  Kota  Lhokseumawe  proses  pembayaran  prestasi  kerja dilakukan  dengan  beberapa  tahap  beriringan  dengan  proses  pelaksanaan,  maka proses pelaksanaan proyek akan menjadi terhambat. 21
Apabila  terjadi  penyelesaian  perselisihan,  antara  kedua  belah  pihak,  maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau  interprestasinya  selama  atau  setelah  pelaksanaan  pekerjaan,  penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah,  arbitase,  mediasi,  konsilidasi  atau  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22
Pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan  konstruksi  peningkatan  Jalan  Poska Kandang,  pembayaran  pekerjaan  ini  tidak  berjalan  dengan  lancar  dan  terjadi wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota Lhokseumawe karena terjadi devisit anggaran.

## D. Kesimpulan
19 Abdurrahman  Jaya  selaku  Wakil  Direktur  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi.  Wawancara Tanggal 24 November 2019.
20 Abdurrahman  Jaya  selaku  Wakil  Direktur  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi.  Wawancara Tanggal 24 November 2019.
21 Abdurrahman  Jaya  selaku  Wakil  Direktur  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi.  Wawancara Tanggal 24 November 2019
22 Abdurrahman  Jaya  selaku  Wakil  Direktur  CV.  Elang  Pantai  Konstruksi.  Wawancara Tanggal 24 November 2019
Adapun kesimpulan peneliti ambil dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, yaitu sebagai berikut: Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum  Bidang  Bina  Marga  Pemko  Lhokseumawe  pada  Pekerjaan  Jalan  Poska Kandang  Kota  Lhokseumawe  terjadi  karena  pada  akhir  tahun  2016,  mengalami devisit anggaran Kota Lhokseumawe yang diprediksi angkanya mencapai Rp 200 miliar lebih. Oleh sebab devisit anggaran di Pemko Lhokseumawe maka, berefek terjadinya wanprestasi CV. Elang Pantai Konstruksi. Hambatan terjadi wanprestasi pada  pelaksanaan  perjanjian  pekerjaan  konstruksi  antara  CV.  Elang  Pantai Konstruksi  dengan  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bidang  Bina  Marga,  yaitu  pihak pemerintah  selaku  pelaksana  dari  pengadaan  barang  dan  jasa  selalu  membuat jadwal  sesuai  dengan  pola  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Kota  (APBK),  hal  ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa akan terkait dengan proses anggaran, dimana waktu pelaksanaan akan disesuaikan, dan pada pelelangan setelah APBK perubahan  dari  panitia  berusaha  mengatur  waktu  sehingga  pengadaan  akan dilaksanakan  secara  cepat  dan  tepat  karena  terkait  dengan  siklus  waktu  yang mengalami  devisit  anggaran.  Penyelesaian  wanprestasi  dalam  pelaksanaan perjanjian  ini  adalah  dengan  cara  damai,  bahwa  pihak  pertama  (Dinas  Pekerjaan Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe)  memutuskan  bahwa  pelaksanaan pembayaran proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh pihak kedua (CV. Elang Pantai Konstruks), dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati. Penyelesaian secara damai dalam kasus ini juga dianjurkan dalam Hukum Perdata, karena masing-masing  pihak juga mempunyai  kelemahan. Pada pihak kontraktor terlambat  dalam  menyelesaikan  proyek,  dan  pada  pihak  Dinas  Pekerjaan  Umum Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe  juga  terlambat  dalam  pencairan  dana  karena terkait aturan yang berlaku. Jadi penyelesaian damai merupakan jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak.

## E. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran, sebagai berikut: Kepada  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe,  sebaiknya sebelum  tahap  perencanaan,  dilakukan  persiapan  studi  kelayakan  yang  meliputi studi kelayakan ekonomi, studi kelayakan teknis, dan studi kelayakan ingkungan terlebih  dahulu  sehingga  perubahan  pekerjaan  dapat  dihindari  serta  dapat menghemat  tenaga,  waktu  dan  biaya  sehingga  terhindar  dari  wanprestasi. Hendaknya  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga  Kota  Lhokseumawe,  tidak melakukan  hal-hal  yang  dapat  menyebabkan  keterlambatan  dalam  pelaksanaan pekerjaan hendaknya dapat diantisipasi dan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Kepada pihak CV. Elang Pantai Konstruksi hendaknya dapat menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut dengan baik walaupun terjadi  devisit  anggaran  APBK,  karena  merupakan  fasilitas  umum  yang  berguna bagi masyarakat dan tidak untuk pribadi. Oleh karena itu pekerjaan proyek tersebut memang benar-benar dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam perjanjian,  dan  tidak  asal  selesai  saja  sehingga  hasil  dari  pembangunan  proyek tersebut memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian ¸ Alumni, Bandung, 1986, hlm. 93.
H.B.  Sutopo, Metodologi  Penelitian  Kualitatif ,  Sebelas  Maret  University  Press, Surakarta, 2002.
Koko  Kosidin, Perjanjian  kerja,  Perjanjian  Perburuhan  dan  Peraturan Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2002. Komariah, Hukum Perdata , Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002. Mariam  Darus  Badrulzaman, Kompilasi  Hukum  Perikatan ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2001.
Media  Portalsatu,  Defisit  Anggaran  dan  Alasan  Belum  Lelang  Proyek,  Apa Dampaknya?,  http://portalsatu.com/read/news/defisit-anggaran-dan-alasan- belum-lelang-proyek-apa- dampaknya, 11516, di akses pada tanggal 12 Juni 2019.
Purwahid  Patrik, Dasar-Dasar  Hukum  Perikatan  (Perikatan  Yang  Lahir  Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994. Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1994. R. Subekti I, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional , Alumni, Bandung, 1984. R. Subekti, Hukum Perjanjian , Internusa, Jakarta, 2005. Salim Hs, Hukum Kontrak, Teori & Tekhnik Penyusunan Kontrak , Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
Sudikno  Mertokusumo, Penemuan  Hukum,  Sebuah  Pengantar ,  Liberty, Yogyakarta, 2004.
Iman Soepono, Pengantar Hukum Perburuhan , Djambatan, Jakarta, 2007.