Volume  2  Issue  2,  September  2018:  pp.  498-512.  Copyright  ©  2018 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa

## The Model of Authority Relation Harmonization Between Village Head and Village Representative Institution in the Forming of Village Ordinance

## Syahbudin
Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo E-mail: syahbuddinfkip@gmail.com

## Herman
Dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo E-mail: hermanmurhum.2009@gmail.com
La Ode Syukur Dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo E-mail: syukurode@yahoo.com
Abstract: To  be  available The  human  resources  of  village  apparatus  cannot  be separated from the implementer and organizer for the village government. It is a fundamental  aspect  particularly  dealt  with  managing  government  which  is  not multi-interpretation and paradoxically went again with its superior regulation. As being  autonomy,  the  villages  which  are  independently  formed  the  governmental implementation. Thus, the formulation for legal drafting should be in order.
The aim of this study is to resolve some problem including some obstacle that faced by  apparatus  due  to  forming  the  legal  drafting.  The  objective  of  drafting  is  to measure the basis of legal drafting as well as to form policies that addressed the Local Government.  This  aspect  has  become  a  scientific  recommendation  which  is  also formed a normative approach eventually followed by the Government concerning the mechanism of legal drafting. This guidance is able to become a legal umbrella for all of the village apparatus..
Keyword: implementation;  among  the  sub-district  apparatus;  forming  the  legal drafting
Abstrak: Sumber daya aparatur desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan  dalam  penyelenggaraan  dan
penatalaksanaan  pemerintahan  desa.  Sumber  daya  aparatur  penyelenggara pemerintahan  desa  merupakan  aspek  fundamental  khususnya  berkaitan  dengan penyusunan dan pembentukan peraturan desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam  penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multi tafsir  dan  bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang  ada  di  atasnya.  Desa sebagai daerah otonom yang secara mandiri membentuk peraturannya sendiri guna penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Dengan  demikian  hendaknya  dalam perumusan  peraturan  desa  harus  sesuai  dengan  asas  penyusunan  peraturan perundang-undangan yang baik.
Sasaran  yang  ingin  dicapai  di  antaranya  untuk  memberikan  pemecahan  masalah ( problem solving ) secara ilmiah terhadap masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparatur desa dalam menyusun peraturan desa. Hal ini bertujuan agar penyusunan peraturan desa sesuai dengan asas penyusunan peraturan perundang- undangan  yang  baik  sekaligus  sebagai  aspek  kebijakan  ( policy )  yang  ditujukan kepada pemerintah Kabupaten. Aspek ini merupakan suatu rekomendasi ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian normatif sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi  Pemerintah  Daerah  dalam  menyusun  Peraturan  Daerah  tentang  pedoman penyusunan  dan  mekanisme    penyusunan  peraturan  desa.  Pedoman  ini  dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi seluruh aparatur desa di Kabupaten.
Kata  kunci: implementasi;  hubungan  wewenang  antara  kepala  desa  dan  BPD; pembentukan peraturan desa

## PENDAHULUAN
Adanya daerah otonom yang secara penuh memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah  dalam  melakukan  pengelolaan  sumber-sumber  kekayaan  yang  ada  di  daerah, Mardiasmo  berpendapat  bahwa  terdapat  tiga  prinsip  dasar  pengelolaan  kekayaan  aset daerah yakni: (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan ( monitoring ) 1 .Bertolak dari pandangan tersebut, hendaknya  dalam  pengelolaan  dan  pemanfaatan  kekayaan  daerah  harus  sesuai  dengan kebutuhan mendasar yang ada di daerah. Terkait dengan pelaksanaan dan pemanfaatan secara efektif dan efisien, maka pembangunan di daerah juga tidak terfokus pada satu titik saja,  melainkan  secara  menyeluruh  dan  bertahap  di  semua  wilayah  daerah  otonom termasuk desa, sehingga terjadi keseimbangan pembangunan di suatu wilayah otonom.
Terkait  dengan  pengembangan  dan  pembangunan  infrastruktur  di  daerah pedesaan  dalam  satu  kawasan  otonom,  hendaknya  desa  menjadi  salah  satu  objek  yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan ekonomi di sektor pertanian, perkebunan,
1 Mardiasmo, Prinsip-Prinsip  Manajemen  dalam  Pembiayaan  Desentralisasi ,  Yogyakarta:  FE-UGM,  2002, hlm 34.
perikanan  dan  peternakan.  Hal  ini  menjadi  wajar,  mengingat  suatu  daerah  otonom dikatakan mandiri apabila daerah tersebut mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakatnya. Oleh karena itu, pada konteks kekinian sentrum pembangunan dimulai dari desa ke kota dengan tidak mengurangi dan mengaburkan sistem kekerabatan, budaya dan identitasnya sebagai desa.
Konsep  pembangunan  yang  dimulai  dari  desa  menjadikan  desa  sebagai  poros pembangunan  sekaligus  sebagai  implementasi  dari  pelaksanaan  pembangunan  daerah karena  pembangunan  bukan  sekedar  mengembangkan  atau  mengadakan  infrastruktur namun  lebih  dari  pada  itu,  pembangunan  melingkupi  yang  terjadi  di  semua  aspek kehidupan  masyarakat,  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  yang  berlangsung  pada  level makro  (desa)  dan  mikro  (individu).  Makna  penting  dari  pembangunan  adalah  adanya kemajuan/perbaikan ( progress ), melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.
Desa  merupakan  bagian  terpenting  dalam  sejarah  kemerdekaan  Republik Indonesia,  oleh  karena  itu  pada  konteks  kekinian  desa  dijadikan  sebagai  objek  dari pembangunan itu sendiri yang tujuannya adalah terciptanya pemerataan pembangunan di seluruh  wilayah  kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  juga  diibaratkan  sebagai  daerah otonom,  sehingga  desa  diberi  kewenangan  untuk  menyusun  peraturan-peraturan  desa, yang  seyogianya  dapat  dijadikan  sebagai  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam melaksanakan roda pemerintahan di desa.
Dalam  hal  pembuatan  peraturan  desa,  Pemerintah  desa  (Kepala  Desa)  bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan unsur pemerintah desa bersama- sama  merumuskan  peraturan  desa  guna  menyelenggarakan  pemerintahan  di  desa tersebut. Oleh karena itu, Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga penyusunan  Peraturan  Desa  harus  berdasarkan  pada  asas  penyusunan  peraturan perundang-undangan yang baik meliputi: 2
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
2 Pasal 2 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan, dan
g. Keterbukaan.
Dalam  kerangka  hukum,  penyusunan  dan  pemberlakuan  peraturan  perundang- undangan  akan  efektif  apabila  memenuhi  3  unsur  yaitu  unsur  filosofis,  yuridis,  dan sosiologis.  Dari  ketiga  unsur  tersebut  menurut  Sudikno  Mertokusomo  harus  sinergis sehingga  secara  ekonomi  dan  politik  penyusunan  dan  pemberlakuan  peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan baik dan diterima segenap lapisan masyarakat 3 .Bertolak dari pandangan tersebut, maka hendaknya dalam penyusunan dan pengimplementasian  suatu  peraturan  perundang-undangan  harus  di  dukung  dengan sumber daya manusia yang memadai.
Terkait  dengan  sumber  daya  manusia  dalam  struktur  pemerintahan  desa  juga merupakan bagian yang tak terpisahkan guna melahirkan suatu peraturan-peraturan desa yang baik, sehingga dalam penatalaksanaan peraturan desa tersebut tidak multi tafsir dan bertentangan  dengan  peraturan-peraturan  yang  ada  di  atasnya.  Desa  sebagai  daerah otonom  yang  secara  mandiri  membentuk  peraturannya  sendiri  guna  penyelenggaraan pemerintahan  desa  maka  hendaknya  dalam  perumusan  peraturan  desa  harus  sesuai dengan  asas  penyusunan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik.  Oleh  karena  itu, penyusunan  peraturan  desa  yang  baik  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  maka  penelitian  ini  diarahkan  untuk mengidentifikasi  permasalahan  penyusunan  peraturan  desa  sekaligus  menemukan jawaban mendasar dalam penyusunan peraturan desa.
Berdasarkan  penulisan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimanakah model hubungan wewenang kepala desa  dan  BPD dalam pembentukan peraturan desa?
Secara umum penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi hubungan wewenang Kepala Desa dan BPD terkait dengan pembentukan peraturan desa, serta mengidentifikasi sejauh mana perumusan peraturan desa tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan solusi atas  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  terkait  dengan  implementasi  hubungan
3 Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 52-53.
wewenang  antara  BPD  dan  Kepala  Desa  dalam  perumusan  peraturan  desa,  serta memberikan  rekomendasi  kepada  Pemerintah  Kabupaten  untuk  segera  membentuk Peraturan Daerah tentang pedoman perumusan dan mekanisme penyusunan peraturan desa.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, dimana penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  meletakkan  hukum  sebagai sebuah  bangunan  sistem  norma, 4 sehingga  metode  yang  digunakan  adalah  metode deskriptif  kualitatif,  yaitu  mencari  dan  mengumpulkan  data  yang  ada  hubungannya dengan  obyek  dan  permasalahan  yang  diteliti,  kemudian  diambil  dan  disusun  secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.
Setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu metode analisis yang berakar dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, atau pembahasan yang dimulai dari  permasalahan  yang  bersifat  umum  menuju  permasalahan  yang  bersifat  khusus, dengan  berpedoman  pada  peraturan  dan  ketentuan  yang  berlaku  sehingga  dapat menghasilkan  jawaban  dan  kesimpulan  terhadap  permasalahan  yang  dikaji  dalam penelitian  ini.  Oleh  karena  itu  data  yang  di  perlukan  dalam  penelitian  ini  adalah  data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut: 5
1. Data  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat  autoritatif  artinya mempunyai  otoritas  yang  terdiri  dari;  perundang-undangan,  catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.
2. Data  sekunder  merupakan  semua  publikasi  tentang  hukum  yang  bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan publikasi tentang hukum tersebut meliputi; buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
4 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 33.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Desa
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 6 . Selanjutnya, desa juga diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli  berdasarkan  hak  asal  usul  yang  bersifat  istimewa.  Landasan  pemikiran  dalam mengenai  Pemerintah  Desa  adalah  keanekaragaman,  partisipasi,  otonomi  asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. 7
Bertolak  dari  pandangan  di  atas,  maka  berdasarkan  prinsip  desentralisasi  dan otonomi daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain tersebut diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dalam  struktur  ketatanegaraan,  desa merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, bahkan jauh sebelum terbentuknya Negara Indonesia entitas desa atau dengan nama lain tersebut yang memiliki adat istiadat sendiri yang diakui dan dijadikan sebagai pedoman hidup  bagi  masyarakatnya  merupakan  suatu  daerah  otonom  dengan  perangkat  dan struktur  kelembagaan  sendiri.  Oleh  karena  itu  desa  memiliki  hak  dan  kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:
a. Desa berhak:
1) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2) menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3) mendapatkan sumber pendapatan.
b. Desa berkewajiban:
1) melindungi  dan  menjaga  persatuan,  kesatuan,  serta  kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7 HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 3.
2) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
3) mengembangkan kehidupan demokrasi;
4) mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5) memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
Merujuk pada pandangan di atas, maka pengaturan kepentingan masyarakat desa guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di desa sebagai tuntutan reformasi dan pemerataan pembangunan, maka desa wajib menyusun peraturan  sendiri  (Peraturan  Desa).  Hal  ini  di  dasarkan  pada  asumsi  bahwa  desa merupakan entitas bangsa yang telah membentuk Negara Kesatuan Republik  Indonesia (NKRI).  Melalui  pengembangan  paradigma  dan  konsep  baru  tata  kelola  Desa  secara nasional,  berlandaskan  prinsip  keberagaman  serta  mengedepankan  asas  rekognisi  dan subsidiaritas, tidak lagi menempatkan Desa sebagai “latar belakang Indonesia”, melainkan sebagai “halaman depan Indonesia”. Oleh karena itu, dalam perspektif pembangunan, desa merupakan  sasaran  utama  dalam  pembangunan  Indonesia  dalam  hal  penanggulangan kemiskinan dan kerentanan sosial sebagai akibat adanya ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan.

## Pemerintahan Desa
Pemerintah Desa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah  kepala  desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dan  perangkat  desa  atau  yang disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  Desa  sebagai  unsur  penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah  desa  yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem kepemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Oleh karena itu, Pemerintahan  Desa  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 8 . Merujuk  pada  ketentuan  di  atas,  maka  pemerintahan  desa  pada  prinsipnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional dengan skop wilayah  desa  dan  masyarakat  desa  sebagai  satu  kesatuan  dengan  menjalankan  sistem pemerintahannya yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan
8 Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
pemerintah  Indonesia.  Sebagai  sub  sistem  dari  penyelenggaraan  kepemerintahan Indonesia, desa yang di pimpin oleh kepala desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan  mengurus  kepentingan  masyarakatnya.  Selain  itu,  kepala  desa  juga  bertanggung jawab  kepada  Badan  Permusyawaratan  Desa  dan  menyampaikan  laporan  pelaksanaan tersebut kepada Bupati sebagai otoritas pemerintahan tertinggi di tingkat daerah.
Desa sebagai satu  kesatuan dari  sub sistem pemerintahan  Indonesia, maka  desa harus memiliki perangkat sub sistem pemerintahan desa yang kuat karena desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat sekaligus masyarakat yang kuat. Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu: 9
1. Desa  sebagai  institusi  yang  memiliki  organisasi  dan  tata  pemerintahan  yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat;
2. Desa sebagai subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  pemerintahan  desa  dengan  pola pemerintahannya  yang  di  jalankan  oleh  kepala  desa  sebagai  kepala  pemerintahan  di tingkat  desa  memiliki  peranan  penting  dalam  menyukseskan  pemerintahan  desa  demi kesejahteraan  masyarakat  desa.  Berkaitan  dengan  hal  ini,  kepala  desa  sebagai penyelenggara pemerintahan di desa memiliki kewajiban untuk: 10
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  mempertahankan  dan memelihara  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  dan  Bhinneka Tunggal Ika;
b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
f. melaksanakan  prinsip  tata  Pemerintahan  Desa  yang  akuntabel,  transparan, profesional,  efektif  dan  efisien,  bersih,  serta  bebas  dari  kolusi,  korupsi,  dan nepotisme;
9 Sutaryono, dkk, Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa , Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014, hlm. vii.
10 Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
o. mengembangkan  potensi  sumber  daya  alam  dan  melestarikan  lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Terkait dengan kewajiban pemerintah desa yang diatribusikan kepada kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa guna ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat desa sebagai mana diuraikan di atas, maka kepala desa sebagai pelaksana  pemerintahan  juga  diberikan  kewenangan  dan  hak  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjalankan kewajibannya secara proporsional dan bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakatnya.
Terkait dengan hak kepala desa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan di atur dalam Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa berhak untuk:
a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
d. mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
e. memberikan  mandat  pelaksanaan  tugas  dan  kewajiban  lainnya  kepada perangkat Desa.
Merujuk pada ketentuan pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana  diuraikan  di  atas,  maka  kewenangan  Kepala  Desa  sebagai  penyelenggara pemerintahan di tingkat desa ditujukan untuk memberikan kekuasaan kepada kepala desa dalam upaya perwujudan sistem tata kelola desa yang profesional dan proporsional demi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, dalam sistem  hukum  publik  kewenangan  identikkan  dengan  kekuasaan  karena  kekuasaan
merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah  laku  seseorang  atau  kelompok  lain  sedemikian  rupa  sehingga  tingkah  laku  itu sesuai dengan keinginan dan  tujuan  dari orang atau institusi. 11 Pada  konteks ini, maka tujuan  utama  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah  untuk  mewujudkan  sistem pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## Kewenangan Pembentukan Peraturan Desa
Konsep pemerintahan desa sebagaimana digambarkan dalam  Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  maka  dalam  kerangka  mewujudkan  percepatan  pembangunan  dan kemandirian  desa,  setiap  desa  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  dan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang otonom demi kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu dalam mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan  desa  juga  di  berikan  kewenangan  untuk  mengatur  sendiri  urusan pemerintahannya  dan  menetapkan  peraturan  desa  sebagai  pedoman  dalam penatalaksanaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam  hal  perwujudan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  maka  kerangka mendasar  yang  perlu  menjadi  perhatian  adalah  komponen-komponen  utama  dalam pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan yang menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa, sehingga dapat disebut sebagai suatu sistem. Oleh karena itu, komponen- komponen utama dalam lingkup pemerintahan desa adalah: 12
a. Wilayah  desa,  merupakan  wilayah  yang  menjadi  bagian  dari  wilayah kecamatan
b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
c. Pemerintahan,  adalah  suatu  sistem  tentang  pemerintah  sendiri  dalam  arti dipilih  sendiri  oleh  penduduk  desa  yang  nantinya  akan  bertanggung  jawab kepada rakyat desa.
d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri
Dalam  konteks  pembentukan  peraturan  desa,  maka  unsur  penyelenggara pemerintahan  desa  berkewajiban  untuk  merumuskan  dan  menetapkan  sejumlah
11 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998, hlm. 35.
12 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3) , Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991, hlm. 20.
kebijakan  dalam  kerangka  peraturan  desa.  Ada  pun  jenis  peraturan  desa  sebagaimana dimaksud adalah peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa sebagaimana di rumuskan dalam ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:
Pasal 69
(1) Jenis  peraturan  di  Desa  terdiri  atas  Peraturan  Desa,  peraturan  bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
(2) Peraturan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang  bertentangan dengan  kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang lebih tinggi.
(3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan,  tata  ruang,  dan  organisasi  Pemerintah  Desa  harus  mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
(5) Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)  diserahkan  oleh Bupati/Walikota  paling  lama  20  (dua  puluh)  hari  kerja  terhitung  sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
(6) Dalam  hal  Bupati/Walikota  telah  memberikan  hasil  evaluasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
(7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
(8) Dalam  hal  Bupati/Walikota  tidak  memberikan  hasil  evaluasi  dalam  batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
(10) Masyarakat  Desa  berhak  memberikan  masukan  terhadap  Rancangan Peraturan Desa.
(11) Peraturan  Desa  dan  peraturan  Kepala  Desa  diundangkan  dalam  Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.
(12) Dalam  pelaksanaan  Peraturan  Desa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), Kepala  Desa  menetapkan  Peraturan  Kepala  Desa  sebagai  aturan pelaksanaannya.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  dalam  konteks  perumusan,  pembahasan  dan penetapan  peraturan  desa  pemerintah  desa  dan  perangkat  desa  sebagai  unsur pemerintahan desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa, dengan mempertimbangkan usulan masyarakat desa merupakan elemen dasar dalam pembentukan peraturan desa. Oleh  karena  itu,  berkaitan  dengan  kewenangan  pembentukan  peraturan  desa  ada  tiga komponen  utama  yang  secara  substansi  memiliki  hak  dan  kewenangan  dalam penyusunan, pembahasan dan penatapan peraturan desa yaitu:
a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa.
b. Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki  kewenangan  untuk  menjalankan fungsinya  berkaitan  dengan  mengajukan  usulan  peraturan  desa,  membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
c. Masyarakat  Desa  berhak  untuk  memberikan  masukan  berkaitan  dengan rancangan penyusunan peraturan desa.

## Model  Harmonisasi  hubungan  Wewenang  Antara  Kepala  Desa  dan  BPD  dalam Peraturan Desa
Penyusunan peraturan desa sebagai landasan utama pengorganisasian, penatalaksanaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa maka penyusunan peraturan desa merupakan bagian  mendasar  dalam  perwujudan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yang profesional  dan  proporsional  sehingga  mampu  mewujudkan  kemandirian  desa  demi kesejahteraan  masyarakat  desa.  Oleh  karena  itu  pembentukan  peraturan  desa  harus melibatkan tiga komponen utama yang secara substansi memiliki hak dan kewenangan dalam penyusunan, pembahasan dan penatapan peraturan desa yaitu:
a. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun, membahas sekaligus menetapkan peraturan desa.
b. Badan  Permusyawaratan  Desa  memiliki  kewenangan  untuk  menjalankan fungsinya  berkaitan  dengan  mengajukan  usulan  peraturan  desa,  membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
c. Masyarakat  Desa  berhak  untuk  memberikan  masukan  berkaitan  dengan rancangan penyusunan peraturan desa.
Merujuk pada uraian di atas, maka dalam hal penyusunan peraturan desa harus di sesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  desa  sehingga  pembentukan  peraturan  desa tersebut  dapat  diterima  dan  pengimplementasiannya  tidak  bertentangan  dengan  nilai- nilai  yang  ada  dalam  lingkungan  masyarakat  desa  serta  tidak  bertentangan  dengan peraturan yang ada di atasnya.
Terkait  dengan  prakarsa  dan  mekanisme  penyusunan  peraturan  desa  secara implisit di uraikan dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai berikut:
Pasal 83
a. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
c. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
d. Rancangan  peraturan Desa sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)  ditetapkan oleh  kepala  Desa  setelah  dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan Permusyawaratan Desa.
Ketentuan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana di uraikan di atas, maka persoalan mendasar dalam perumusan, pembahasan, dan penetapan peraturan  desa  tak  jarang  menimbulkan  permasalahan  sehingga  berdampak  pada munculnya  konflik  sebagai  akibat  dari  penyusunan,  pembahasan,  penetapan  dan pelaksanaan peraturan desa karena secara yuridis masing-masing elemen dalam sistem pemerintahan  desa  memiliki  hak  untuk  melakukan  penyusunan,  pembahasan  serta memberikan masukan dalam kerangkan pembentukan peraturan desa.
Merujuk  pada  uraian  di  atas,  maka  untuk  mencegah  lahirnya  konflik  dalam penyusunan  peraturan  desa  perlu  adanya  suatu  telaah  ilmiah  yang  memberikan pandangan  yuridis  dan  rasional  berkaitan  dengan  hak  dan  kewenangan  dalam  sistem pemerintahan desa khususnya dalam penyusunan peraturan desa, sekaligus memberikan pijakan  bagi  pemerintah  desa  berkaitan  dengan  mekanisme  dan  tata  cara  penyusunan peraturan  desa  yang  baik  sesuai  dengan  asas  penyusunan  peraturan  perundang- undangan,  sehingga  penetapan  dan  pengimplementasian  peraturan  desa  dalam masyarakat tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya serta dapat diimplementasi dengan baik dalam masyarakat.
Berkaitan  dengan  harmonisasi  hubungan  wewenang  dalam  pembentukan Peraturan Desa secara Skematis dapat di gambarkan sebagai berikut:
Kepala Desa BPD
Masyarakat Desa Mengusulkan Rancangan Membahas Rancangan Menetapkan Peraturan Desa Memberikan Masukan Konsultasi dengan Masyarakat (Sifatnya Wajib)
Merujuk  pada  tabel  di  atas,  maka  dalam  proses  pembentukan  peraturan  desa, Kepala Desa dan BPD mempunya wewenang yang setara khususnya dalam hal pengusulan rancangan maupun dalam hal pembahasan rancangan peraturan desa untuk di tetapkan sebagai  peraturan  desa.  Namun  demikian,  sebelum  draf  rancangan  peraturan  desa disepakati  oleh  Kepala  Desa  dan  BPD  dan  ditetapkan  sebagai  peraturan  desa,  perlu dikonsultasikan  dengan  masyarakat  sehingga  usulan  dan  masukan  dari  masyarakat menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dalam  proses  pembahasan  dan  penetapan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa sehingga dalam pengimplementasiannya tidak mengalami hambatan dalam masyarakat.

## KESIMPULAN
Berkaitan dengan model harmonisasi hubungan wewenang antara Kepala Desa dan BPD dalam Penyusunan Peraturan Desa dapat disimpulkan bahwa secara yuridis Kepala Desa dan  BPD  mempunyai  kewenangan  yang  sama  dalam  hal  pengusulan  dan  pembahasan rancangan  peraturan  desa  sehingga  sinergitas  keduanya  menjadi  hal  utama  dalam melahirkan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa dalam mewujudkan sistem tata kelola desa yang mandiri dan sejahtera, serta sesuai dengan  asas  pembentukan  peraturan  dengan  mengedepankan  keadilan,  kepastian,  dan kemanfaatan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abbas, Syahrial, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional , Jakarta: Kencana, 2011.
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad, Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
Mardiasmo, Prinsip-Prinsip Manajemen Dalam Pembiayaan Desentralisasi . Yogyakarta: FE- UGM, 2002.
Mertokusumo, Sudikno, Teori Hukum , Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
Ndraha, Taliziduhu, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Cetakan Ke-3) , Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991.
Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Riyanto,  Sigid, Rencana  Program  Kegiatan  Pembelajaran  Semester  Mata  Kuliah  Seminar Desain Penelitian, Yogyakarta: MIH FH UGM, 2012.
Seokamto, Soerjono, P engantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2007.
Sutaryono,  dkk, Buku  Pintar  Pengelolaan  Aset  Desa ,  Jakarta:  Forum  Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014
Utari, Indah Sri, Aliran dalam Kriminologi , Semarang: Thafa Media, 2012.
Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

## Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa