## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

## PEMENUHAN  HAK  REKREASIONAL  TERHADAP  NARAPIDANA  ANAK  DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)  KELAS I MEDAN

## Emanuel Lukas Sanga Ruing
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan E-mail : annoselftitle@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2022
Diterima: 12 Juli 2022 Terbit: 1 Agustus 2022 Keywords: fulfillment; right; recreational; child prisoner This  journal  discusses  and  analyzes  the  duties  and functions  of  the  Class  I  Medan  Special  Child Development Institute (LPKA) in providing guidance and fulfillment of children's rights while in LPKA, one of which is about the fulfillment of recreational rights for students. Recreational activities given to children while  in  LPKA  have  a  significant  impact,  namely being able to reduce stress levels in children during the  coaching  period.  In  Law  No.  11  of  2012 concerning  the  Juvenile  Criminal  Justice  System  in article 3 states that every child in the criminal justice process  has  the  right  to  carry  out  recreational activities,  but  in  fact  it  was  found  that  the  Medan Class  I  LPKA  has  not  carried  out  the  fulfillment  of recreational  rights  optimally.  The  research  method used in  this  study  is  a  qualitative  method  and  data collection through interviews, observation, documentation  and  library  research.  The  results show  that  the  fulfillment  of  recreational  rights  has not run optimally. It is not clearly regulated how the mechanism  for  granting  recreational  rights  is  and only relies on the policy of the head of the LPKA. The inhibiting  factors  for  the  implementation  of recreational activities are as follows: limited budget, inadequate facilities, low enthusiasm of students.

## Abstrak
Kata kunci: pemenuhan; hak; rekreasional; narapidana anak Corresponding Author: Emanuel Lukas Sanga Ruing Jurnal  ini  membahas  dan  menganalisisi  tugas  dan fungsi  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) Kelas I Medan dalam memberikan pembinaan dan pemenuhan akan hak hak anak anak selama berada di  LPKA,  salah  satunya  ialah  tentang  pemenuhan hak  rekreasional  pada  anak  didik.  Kegiatan rekreasional  yang  diberikan  kepada  anak  selama berada  di  dalam  LPKA  mempunyai  dampak  yang signifikan yakni mampu menurunkan tingkat stress pada  anak  selama  menjalani  masa  pembinaan.  Di dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  pada  pasal  3 menyebutkan  bahwasannya  setiap  anak  dalam proses  peradilan  pidana  berhak  melakukan kegiatan  rekreasional,  namun  pada  kenyataannya ditemukan bahwa pihak LPKA Kelas I Medan belum melaksanakan pemenuhan hak rekreasional  secara optimal.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dan pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi, dokumentasi  dan  penelitian  kepustakaan.  Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak rekreasional  berlum  berjalan  secara  maksimal.  Ini tidak  diatur  secara  jelas  bagaimana  mekanisme pemberian  hak  rekreasional  tersebut  dan  hanya berpaku  pada  kebijakan  kepala  LPKA.  Adapun faktor  faktor  penghambat  terlaksananya  kegiatan rekreasional  adalah  sebagai  berikut:  keterbatasan anggaran,  fasilitas  yang  belum  memadai,  antusias anak didik yang rendah.
@Copyright 2022.

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  Hukum  berlandaskan  pada Pancasila  dan  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Ini termuat di dalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 71 yang menyebutkan bahwasannya negara atau pemerintah berkewajiban dan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan  Hak  Asasi  Manusia  yang  diatur  dalam  undang  undang  maupun peraturan perundang undangan yang lainnya dan hukum internasional tentang Hak Asasi Manusia. Negara menjamin terlaksananya mekanisme pelaksanaan konstitusi dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Anak adalah anugerah Tuhan, bagian dari generasi muda, aset masa depan bangsa yang  mempunyai peranan strategis dalam pembangunan bangsa termasuk
pembangunan  nasional.  Baik  buruk  hari  depan  sebuah  bangsa  ditentukan  oleh tangan tangan pengembannya yakni anak (Tatik Mei Widari, 2012). Anak memiliki hak  yang  sama  sebagaimana  dimiliki  oleh  masyarakat  maupun  manusia  lainnya yang  harus  dihargai,  dihormati  dan  dilindungi.  Sebagai  sumber  daya  manusia, eksistensi  anak  menjadi  tanggung  jawab  dan  perhatian  khusus  negara.  Negara menjamin  dan  bertanggung  jawab  terhadap  pengadaan  kondisi  dan  situasi pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi (Arief Gosita, 1993). Salah satu  alat  negara  dalam  menjamin  terlaksananya  perlindungan  bagi  anak  ialah hukum. Perlindungan hukum yang diberikan negara bagi anak sebagai bagian dari upaya menjamin anak terhindar dari kekerasan dan berbagai upaya pemenuhan hak hak anak yang bertujuan menjamin kesejahteraan anak (Barda Nawawi Arief, 1996).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Hak-Hak  Anak  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (United  Nations  Convention  on  the Rights  of  the  Child)  tentang  Hak  Anak  menyebutkan  bahwa  Hak  Asasi  Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan setiap anak mempunyai hak atas hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Peran anak sangat penting dan strategis dalam konstitusi di negara Indonesia sehingga kepentingan untuk anak seharusnya lebih diutamakan sebagai kepentingan terbaik untuk kelangsungan hidup manusia.
Secara yuridis, dunia internasional memberikan usaha khusus perlindungan bagi hak hak anak dan menegaskan melalui Konvensi Hak Anak atau yang dikenal sebagai UN-CRC ( United Nations Convention on the Rights of the Child ) pada tanggal 05  Desember  1989.  Adapun  konvensi  ini  berisikan  penegasan  terhadap perlindungan  hak  hak  anak  yang  menjamin  hak  hak  anak  di  bidang  sipil,  politik, ekonomi,  sosial,  kesehatan,  dan  budaya.  Negara  berperan  penting  dalam memberikan  perlindungan  bagi  anak,  melindungi  dan  mengayomi  anak  yang berhadapan  dengan  hukum  agar  anak  melalui  tahapan  pembinaan  dapat menyongsong kembali masa depannya yang masih panjang, menjadi manusia yang bertanggung jawab, mandiri dan berguna untuk pembangunan bangsa dan negara. Ini tertuang dalam Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan merupakan  tujuan  dari  Peradilan  Pidana  Anak  itu  sendiri.  Selanjutnya  terkait dengan  perlindungan  akan  hak  ahak  anak,  Undang  Undang  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  pada  pasal  10  ayat  (1)  menyebutkan  bahwasannya setiap  anak  berhak  atas  perlindungan  oleh  orang  tua,  keluarga,  masyarakat  dan Negara. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan hak anak adalah hak asasi manusia dan hak untuk kepentingannya itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.  Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas maka secara konsepsi anak berhadapan dengan hukum harus tetap dipenuhi hak haknya.
Di  dalam  Undang  Undang  No  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hak hak anak yang berhadapan dengan hukum tetap dijamin terpenuhinya seperti mendapatkan perlindungan, keadilan, pembinaan dan pembimbingan anak, kepentingan terbaik bagi anak diberlakukan secara manusiawi serta dalam proses peradilan anak dipisahkan dari orang dewasa.  Secara detail di dalam  pasal  3  menyebutkan  bahwa  setiap  anak  dalam  proses  peradilan  pidana mempunyai hak hak sebagai berikut:
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
b. Dipisahkan dari orang dewasa
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. Melakukan kegiatan rekreasional
e. Bebas  dari  penyiksaan,  penghukuman  dan  perlakuan  yang  kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
g. Tidak  ditangkap,  ditahan  atau  dipenjara  kecuali  sebagai  upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
i. Tidak dipublikasikan identitasnya
j. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
k. Memperoleh advokasi sosial
l. Memperoleh kehidupan pribadi
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
n. Memperoleh pendidikan
o. Memperoleh pelayanan kesehatan
p. Memperoleh hak lain sesuai denga ketentuan perundang undangan
Dalam  hal  pelaksanaan  pembinaan  terhadap  anak,  menurut  peraturan perundang undangan anak berhadapan dengan hukum yang dijatuhi pidana penjara akan  ditempatkan  pada  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  LPKA mempunyai  kewajiban  utnuk  menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan keterampilan,  pembinaan  dan  pemenuhan  hak  lain  sesuai  dengan  peraturan perundang undangan.
Adapun  unsur  unsur  pembinaan  yang  diaksanakan  di  LPKA  antara  lain sebagai  berikut:  kesadaran  beragama,  pendidikan  kesadaran  berbangsa  dan bernegara,  pendidikan  intelektual  dan  kecerdasan,  pendidikan  kesadaran  hukum dan pendidikan mengintegrasikan diri di dalam masyarakat.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan merupakan satu satunya Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berada di kota medan. Jumlah andikpas pun cukup  banyak  dan  dalam  rentang  usia  yang  berbeda  beda.  Perbedaan  usia  tentu sangat berpengaruh pada pemahaman dan penalaran. Kebutuhan akan rekreasional pun akan berbeda satu dengan yang lainnya. LPKA harus menjamin terpenuhinya hak  rekreasional  bagi  setiap  andikpas  yang  menjalani  masa  pidananya  dan diperlakuan  sebagaimana  kebutuhannya.  Sebagaimana  di  dalam  pasal  3  huruf  d disebutkan bahwa anak berhak melakukan kegiatan rekreasional meski anak harus tetap  menjalani  pidana  penjaranya.  Namun  pada  kenyataannya  pemenuhan  hak rekreasional  terhadap  anak  belum  terlaksana  dengan  maksimal.  Ini  diakibatkan tidak  adanya  aturan  khusus    mengenai  mekanisme  pemberian  hak  rekreasional. Selama ini pemberian hak rekreasional di LPKA Kelas I Medan hanya berdasarkan kebijakan dari Kepala LPKA. Permasalahan mengenai pemenuhan hak rekreasional terhadap  anak  didik  pemasyarakatan  atau  Andikpas  merupakan  suatu permasalahan hukum yang impelementasinya masih abu abu dimata masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode kualitatif yuridis empiris untuk mengetahui fakta fakta di lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  yaitu  wawancara  lapangan    terhadap responden  dan  informan  yang  terkait  dalam  permasalahan.  Wawancara  yang dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  fakta  di  lapangan  tentang  bagaimana pemenuhan  hak  rekreasional  di  LPKA  Kelas  I  Medan,  bagaimana  hambatan  dan upaya yang dilakukan LPKA untuk mewujudkan pemenuhan hak rekreasional bagi anak.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Pemenuhan  Hak  Rekreasional  Terhadap  Narapidana  Anak  di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan
Anak yang berhadapan dengan hukum atau lebih dikenal dengan istilah ABH acapkali tidak mengerti dengan apa yang diperbuatnya. Anak dalam proses tumbuh kembangnya  merupakan  tanggung  jawab  mutlak  dari  orang  dalam  lingkaran kehidupannya baik itu orangtua, keluarga, masyarakat dan bahkan negara. Mereka harus diarahkan, dibimbing dan dibina secara khusus dan intens terhadap tumbuh kembangnya.  Diharapkan  anak  yang  bermasalah  atau  berkonflik  dengan  hukum akan menjadi karakter yang berbentuk berdasarkan berbudi pekerti yang mulia dan luhur, dapat menunjukkan sikap sopan santun, tertib sesuai aturan dan norma adat yang berlaku setempat dan tentunya memperlihatkan tingkah laku atau perbuatan yang beradab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat (Fransiska, 2018).
Dilansir  dari  bankdata.kpai.go.id,  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia mencatat  setidaknya  sebanyak  24.972  laporan  pengaduan  yang  melibatkan  anak dari tahun 2016 - 2020. Kondisi ini tentu akan sangat memprihatinkan. Anak yang sejatinya adalah aset strategis bangsa di masa yang akan datang tenggelam dan larut dalam arus globalisasi dan modernisasi. Ini diperparah dengan realitas pendidikan di tanah air yang cukup memprihatinkan. Semua kekhawatiran ini akan bermuara pada semakin tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum. Bersumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Divisi Data dan Pengaduan Tahun 2020 menyebutkan  sebanyak  6500  laporan  pengaduan  periode  2016 – 2020  yang bersubyek Anak Berhadapan Dengan Hukum. Data ini menunjukkan bahwa tingkat perilaku melanggar hukum  oleh anak semakin  tinggi.  Perilaku  melanggar hukum yang dilakukan anak akan sangat merugikan bagi pribadi anak itu sendiri. Anak akan menghadapi proses hukum.
Data data diatas menunjukkan tidak sedikit anak harus berhadapan dengan hukum  sejak  usia  dini  karena  perbuatan  dan  tindak  pidana  yang  dilakukannya dengan  berbagai  alasan  apapun..  kondisi  ini  menimbulkan  banyak  anak  harus menghabiskan masa anak anak dengan hidup dibalik tembok penjara. Ia direnggut kehidupan  normalnya  baik  dari  keluarga,  lingkungan  bermainnya,  sekolah  dan teman  temannya.  Namun  demikian,  proses  peradilan  pidana  bagi  anak  yang melakukan  kejahatan  bukanlah  semata  mata  bertujuan  untuk  menghukum  anak tersebut.  Ini  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  negara  dengan
berlandaskan memberikan kepentingan terbaik bagi anak (Zulyani dkk, 2021). Hal ini selaras dengan isi dari Konvensi Hak Anak pada pasal 3 yang berbunyi “dalam semua  tindakan  yang  menyangkut  anak-anak,  baik  yang  dilakukan  lembaga lembaga  kesejahteraan  sosial  pemerintah dan  swasta, pengadilan,  para  penguasa pemerintahan  atau  badan  legislatif,  kepentingan  terbaik  harus  menjadi pertimbangan utama”.
Anak  yang  menjalani  masa  pidana  di  LPKA,  kehidupannya  akan  sangat berbeda  suasananya  dengan  lingkungannya  sebelumnya.  Ia  tidak  akan  bebas bertemu  kedua  orangtuanya,  tidak  bisa  berinteraksi  dan  bermain  dengan  teman teman  seusianya,  dan  tidak  akan  mengikuti  pendidikan  sebagaimana  mestinya ketika masih dibangku sekolahnya dulu (Septianita, 2018). Namun demikian anak harus  tetap  melanjutkan  kehidupannya  dan  beradaptasi  dengan  lingkungan barunya yaitu LPKA. Ini bukanlah perkara mudah karena akan sangat berdampak pada psikis dan mental anak didik tersebut. Untuk mengatasi hal hal tersebut, LPKA berkewajiban  untuk  menciptakan  suatu  lingkungan  yang  rekreasional  sehingga anak dapat  menghabiskan  waktunya  dengan  keadaan  bahagia  dan  mampu  hidup membaur dengan sesama anak didik pemasyarakatan yang lainnya di LPKA.
Medan merupakan salah satu kota yang mempunyai LPKA. Di LPKA Kelas I Medan  terdapat  128  anak  didik  pemasyarakatan  yang  mempunyai  umur  yang berbeda beda. Adanya perbedaan umur menuntut pihak LPKA untuk menyediakan fasilitas  dan  tempat  rekreasional  yang  berbeda  beda  juga  namun  pada kenyataannya, pemberian hak rekreasional kepada anak didik disamaratakan saja. LPKA  daiharapkan  mampu  memenuhi  dan  memberikan  hak  hak  anak  didik pemasyarakatan selama ia menjalani masa pidananya dan salah satunya ialah hak rekreasional.  Kegiatan  rekreasional  yang  dilaksanakan  LPKA  Kelas  I  Medan mempunyai  dampak  yang  positif  terhadap  kesehatan  mental  anak  didik.  Banyak anak yang mengalami perubahan perilaku setelah mengikuti kegiatan rekreasional yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan. Anak didik cenderung menerima secara positif  segala  kegiatan  rekreasional  yang  dilakukan  disana.  Adapun  kegiatan kegiatan  rekreasional  yang  dilakukan  di  LPKA  Kelas  I  Medan  antara  lain  sebagai berikut:
a. Menonton Film
Pada dasarnya kegiatan menonton film yang dilaksanakan di LPKA Kelas I Medan  menggunakan  media  In-Focus.  Tujuannya  ialah  agar  anak  tidak merasa kehidupannya di LPKA sebagai suatu hal yang membuat jenuh dan stress.  Anak  didik  pemasyarakatan  di  LPKA  Kelas  I  Medan  diberi  rekreasi berupa  menonton  film  untuk  menyegarkan  pikiran  dan  mengusir  segala bentuk stress yang mereka alami selama berada di LPKA. Selain mengatasi stress, menonton film juga membawa suatu dampak positif bagi anak yakni anak akan belajar hal hal baru dari apa yang ditontonnya. Sebagai contohnya anak  mampu  mengenali  budaya  suatu  daerah,  sejarah  suatu  bangsa  dan negara, mengenal tokoh tokoh penting dan lebih khususnya ketika menonton tayangan  film  asing,  dapat  membuat  anak  belajar  bahasa  asing  tertentu. Selain itu dengan menonton film bisa menanamkan dalam diri anak tentang kesadaran sosial. Anak menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitarnya karena  film  yang  ditontonnya  mengangkat  isu  isu  sosial.  Dalam  suatu wawancara yang dilakukan dengan seorang Andikpas di LPKA Kelas I Medan
berinisial PT, ia menjelaskan bahwa dirinya sangat senang karena belajar hal hal  baru  dari  film  yang  ditontonnya.  Ini  terjadi  karena  sebelum  masuk  ke LPKA  ia  tidak  pernah  merasakan  kegiatan  menonton  film  di  layar  lebar seperti di LPKA.
b. Kegiatan Olahraga
Selain  menonton  film,  LPKA  juga  menyelenggarakan  kegiatan  olahraga. Adapun  kegiatan  ini  memberikan  manfaat  untuk  melatih  fisik  anak  didik, menjaga kebugaran tubuh dan menjadikan anak didik lebih sehat. Selain itu dengan  kegiatan  olahraga  yang  dilakukan,  anak  didik  juga  dapat  menjalin relasi sosial dengan teman bermainnya dan belajar tentang kerjasama tim. Selain  berolahraga  dengan  teman  temannya,  petugas  yang  bertugas  juga turut  serta  dalam  kegiatan  ini.  Hal  ini  dapat  menjalin  relasi  yang  positif antara petugas dan anak didik pemasyarakatan. Adapun kegiatan olahraga yang dilakukan LPKA Kelas I Medan antara lainnya: bola voli, futsal maupun tenis meja.

## c. Pelatihan Keterampilan
Pelatihan  keterampilan  merupakan  salah  satu  kegiatan  rekreasional  yang sangat baik bagi anak. Hal ini dikarenakan anak akan belajar hal hal baru dan tentunya menyenangkan bagi mereka. Kegiatan pelatihan keterampilan yang dilaksanakan  di  LPKA  Kelas  I  Medan.  Pelatihan  ini  terdiri  dari  pemberian teori  dan  kemudian  dilanjutkan  dengan  praktek  lapangan.  Terkait  hal  ini LPKA  Kelas  I  Medan  bekerja  sama  dengan  Balai  Besar  Pengembangan Latihan  Kerja  (BBPLK)  Medan.  Adapun  pelatihan  keterampilan  yang disepakati oleh pihak LPKA dan lembaga BBPLK antara lain:
a) Pelatihan Pembuatan Cone Blok
b) Pelatihan Pengelasan
c) Pelatihan Otomotif
Pemberian  hak  rekreasional  menjadi  sangat  penting  saat  ini  dikarenakan anak didik pemasyarakatan adalah anak anak yang mempunyia usia potensial dan bakat  bakat  yang  mesti  ditumbuh  kembangkan  untuk  perkembangan  anak selanjutnya.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  anak  pidana  atau  anak  didik pemasyarakatan masih mempunyai hak hak yang tetap dimiliki sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan pelaksanaannya di LPKA bersifat non diskriminasi (Budijanto, 2013).  Selanjutnya  ialah  tugas  dan  fungsi  LPKA  untuk  memberi  dukungan  dan fasilitas yang memadai guna menciptakan ruang yang nyaman dan aman bagi anak untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan usia mereka.

## Hambatan Hambatan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Rekreasional Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan
Setiap kegiatan pasti ada tantangan dan juga hambatan. Begitu juga kegiatan rekreasional yang ada di LPKA Kelas I Medan. Pemberian hak rekreasional kepada anak  didik  pemasyarakatan  tidak  diatur  khusus  di  LPKA.  Secara  keseluruhan kegiatan  rekreasional  yang  ada  di  LPKA  Kelas  I  Medan  berjalan  dengan  lancar walaupun memilik beberapa hambatan. Adapun hambatan hambatan yang dihadapi LPKA Kelas I Medan antara lain:
a) Kurangnya  anggaran  yang  berdampak  pada  sarana  prasarana  yang  tidak terpenuhi
Ini merupakan faktor penghambat yang paling berpengaruh dalam kegiatan rekreasional  ini.  Karena  pada  umumnya  di  setiap  upt  PAS  yang  ada  di Indonesia  pasti  mengalami  kendala  ini.  Pada  pelaksanaan  kegiatan rekreasional  ini,  salah  satu  kendala  yang  menyangkut  anggaran  yaitu pelaksanaan  pelatihan  dimana  karena  anggaran  yang  minim  hanya dilaksanakan  selama  sebulan.  Seharusnya  pihak  BBPLK  mengatakan  agar pelatihan ini maksimal harus dilakukan minimal selama 3 bulan. Walaupun seperti  itu,  lebih  baik  sebentar  daripada  tidak  sama  sekali.  Kemudian hambatan yang mengenai sarana dan prasarana yaitu salah satu contohnya lapangan voli yang tidak sesuai dengan aturan bola voli. Dimana lapangan di LPKA Kelas I Medan masih beralaskan tanah dan tidak memiliki garis serang dan garis out. Hambatan yang sangat berpengaruh yaitu anggaran dan sarana prasarana. Kedua hal ini sangat berkaitan. Sarana dan prasarana akan lebih mumpuni atau bagus jika anggaran yang tersedia relatif besar . Begitu juga sebaliknya,  jika  anggarannya  kecil  maka  sarana  dan  prasarana  juga  akan semakin terbatas. Anggaran kecil inilah yang menjadi hambatan LPKA Kelas I  Medan,  baik  dalam  melakukan  kegiatan  rekreasional  maupun melaksanakan program pembinaan. Salah satu contoh terkait anggaran yaitu waktu  pelatihan  ketrampilan  yang  terbatas.  BBPLK  sebenarnya menargetkan  kegiatan  pelatihan  ketrampilan  selama  3  bulan  agar  dapat dilaksanakan  dengan  maksimal,  tetapi  pihak  LPKA  Kelas  I  Medan  hanya menyanggupi selama 1 bulan. Kemudian hambatan yang menyangkut sarana prasana  yaitu  tidak  adanya  ruangan  untuk  melaksanakan  kegiatan rekreasional  dalam  hal  pelatihan  ketrampilan.  Sehingga  anak  didik melaksanakannya  diruangan  yang  sedang  kosong,tetapi  jika  ruangannya besok hari terisi maka harus pindah keruangan lain ataupun ke lapangan. Ini menjadi hambatan bagi anak didik karena tidak fokus dalam satu ruangan saja. Kemudian hambatan lain mengenai sarana dan prasaran yaitu lapangan voli yang di sesuai dengan standar,sehingga anak didik tidak bisa bermain secara totalitas.
b) Pandemi Covid 19 yang belum berakhir. Pandemi ini sangat memengaruhi seluruh aktivitas umat manusia. Pandemi ini  juga  sangat  merugikan  sebagian  besar  umat  manusia  karena  banyak aktivitas yang tidak bisa dilaksanakan karna pandemi covid-19. Begitu juga dengan kegiatan di LPKA Kelas I Medan khususnya kegiatan rekreasional ini. Contohnya  pelatihan  yang  sudah  direncanakan  dari  bulan  3  tetapi terlaksananya  pada  bulan  9.  Kemudian  pelaksanannya  juga  harus  sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian pada pandemi ini LPKA Kelas I Medan ditetapkan  sebagai  tempat  isolasi  mandiri  bagi  warga  binaan  yang  reaktif positif, sehingga anak didik yang ada di LPKA Kelas I Medan dipindahkan ke lapas dan rutan terdekat dengan tujuan agar anak didik tidak tertular virus covid-19,mengacu  pada  Keputusan  Kepala  Kantor  Wilayah  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor: W2-3107.OT.02.02 Tahun 2020. Sehingga LPKA Kelas I Medan lebih dominan diisi oleh orang dewasa daripada anak.
c) Anak didik yang tidak bersemangat.
Masih  ada  beberapa  anak  didik  di  LPKA  Kelas  I  Medan  yang  tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan rekreasional di LPKA Kelas I Medan. Contohnya  tidak  aktif  dalam  pelaksanaan  kegiatan  rekreasional  ini, melakukannya hanya formalitas saja. Kurangnya semangat anak didik terjadi pada awal kegiatan ini berlangsung. Karena mereka belum terlalu mengerti tujuan  dilaksanakan  kegiatan  rekreasional  ini.  Dan  pada  akhirnya  mereka sangat  antusias  dalam  melaksanakan  setiap  kegiatan-kegiatan  yang diberikan  kepada  mereka.  Walaupun  terjadi  hambatan-hambatan  diatas, semangat petugas LPKA tidak surut. Semangat dari petugas tersebutlah yang menjadi kunci utama dalam kesuksesan kegiatan rekreasional ini. Sehingga hambatan-hambatan diatas menjadi tidak berarti dan dapat melaksanakan setiap kegiatan ini dengan baik dan lancar.
Berhadapan  dengan  hambatan  hambatan  tersebut,  berbagai  upaya kemudian  diciptakan  untuk  mengatasinya.  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  LPKA Kelas  I  Medan  ialah  dengan  memperbanyak  jam  bermain  bagi  anak  didik pemasyarakatan.  Upaya  upaya  ini  dilakukan  bertujuan  untuk  mencapai terpenuhnya kepentingan terbaik bagi anak.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  di  LPKA  Kelas  I  Medan tentang  kegiatan  rekreasional  dalam  menurunkan  stress  anak,maka  peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:
a. Kegiatan rekreasional di LPKA Kelas I Medan sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini tidak terlepas dari bantuan Kepala LPKA Kelas 1 Medan,petugas LPKA,pihak terkait, dan anak didik itu sendiri. Kegiatan rekreasional yang diberikan  LPKA  Kelas  I  Medan  kepada  anak  didik  yaitu  menonton film,kegiatan  olahraga,  dan  pelatihan  ketrampilan.  Diharapkan  setelah dilaksanakan  kegiatan  rekreasional  tersebut  anak  didik  bisa  lebih  baik secara mental dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan barunya. Dengan begitu anak didik dapat melaksanakan pembinaan yang diberikan oleh LPKA Kelas  I  Medan  dengan  baik  dan  sungguh-sungguh  serta  meningkatkan kualitas diri agar ketika telah selesai menjalani masa pidananya masyarakat dapat menerima keberadaan anak didik tersebut dan berperan aktif dalam kegiatan bermasyarakat serta tidak melakukan tindak pidana kembali.
b. Berdasarkan pengamatan penulis selama penelitian di LPKA Kelas I Medan, ternyata  pelaksanaan  kegiatan  rekreasional  ini  memiliki  kendala-kendala sebagai  berikut:    Anggaran  dan  sarana  prasarana  yang  terbatas,  Banyak kegiatan  yang  harus  ditunda  karena  Indonesia  bahkan  dunia  sedang mengalami  musibah  yaitu  pandemi  covid-19.  Kurangnya  kesadaran  anak didik  pentingnya  kegiatan  rekreasional  ini  dilaksanakan  di  LPKA  Kelas  I Medan.

## DAFTAR PUSTAKA
Pusparini Tunjung Wulan, A. R. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo. Jurnal Hukum 1(1), 1-11.
Rosyda, F. S. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo. Jurnal Hukum , 2(1), 43-56.
Budijanto, O. W. (2013). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 7(1), 62 – 73.
Fransiska Novita Eleanora. (2018) ‘Tinjauan Yuridis Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. Jurnal Kajian Ilmiah . 18 (3) Septianita, H. (2018). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak. Jurnal Yudisia 11(2), 193 – 208. https://doi.org/10.1111/1467-9604.00254
Tatik Mei Widari. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak. DIH, Jurnal Ilmu Hukum , 8(15), 28 – 27.
Zulyani Mahmud, Zahratul Idami,Suhaimi. (2021). Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jurnal Media  Iuris , 4(2),265-288. https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.26478