Jurnal Pharmascience, Vol. 07 , No.01, Februari 2020, hal: 25 - 35 ISSN-Print. 2355 – 5386 ISSN-Online. 2460-9560 https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pharmascience
Research Article

## Evaluasi Pelayanan Swamedikasi Di Apotek Wilayah Sidoarjo
Khurin In Wahyuni* , Nanda Erika Permatasari, Djelang Zainuddin Fickri, Adinugraha Amarullah
STIKES Rumah Sakit Anwar Medika *Email: khurinain87@gmail.com

## ABSTRAK
Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang  bertanggungjawab  langsung  kepada  pasien  yang  saat  ini  telah  bergeser orientasinya  dari  obat  ( drug  oriented )  ke  pasien  ( patient  oriented )  yang  mengacu kepada Pharmaceutical  care. Salah  satu  pelayanan  kefarmasian  di  apotek  adalah pelayanan  swamedikasi.  Menurut  Menteri  Kesehatan  No.  919  Menkes/Per/X/1993, swamedikasi  merupakan  salah  satu  upaya  yang  sering  dilakukan  oleh  seseorang dalam  mengobati  gejala  atau  penyakit  yang  dideritanya  tanpa  terlebih  dahulu konsultasi  kepada  dokter.  Apoteker  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam memberikan  bantuan  berupa  nasehat  dan  petunjuk  kepada  yang  melakukan swamedikasi  agar  pasien  dapat  melakukan  swamedikasi  secara  bertanggungjawab. Apoteker  juga  harus  menyadari  kemungkinan  terjadinya  kesalahan  pengobatan ( medication error ). Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai dengan  standar.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  pelaksanaan pelayanan  swamedikasi  di  beberapa  apotek  wilayah  Sidoarjo  yang  sesuai  Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 tahun  2014.  Teknik  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  metode sampling yaitu purposive sampling , dengan kriteria apoteker yang bekerja di apotek wilayah Sidoarjo yang bersedia mengisi kuisioner. Dari kriteria tersebut didapatkan 34  sampel  apotek  yang  tersebar  di  10  kecamatan  di  wilayah  Sidoarjo.  Instrumen yang  digunakan  untuk  pengambilan  data  adalah  kuisioner  yang  telah  diuji menggunakan  uji  validitas  rupa  dan  isi,  serta  uji  reliabilitas  dengan  metode Cronbach’s  Alpha .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  35  tahun 2014  belum  dilaksanakan  secara  menyeluruh  di  apotek-apotek  wilayah  Sidoarjo dengan rata-rata persentase pelaksanaan pelayanan sesuai Standar masih 75,83 %.
Kata  kunci: drug  oriented,  patient  oriented,  Pharmaceutical  care,  medication error, Swamedikasi.

## ABSTRACT
Pharmaceutical care is integral part of care health responsible directly to patients who currently have its orientation shifts from drug oriented to patient oriented refer to Pharmaceutical  care.  One  of  the  pharmaceutical  care  at  a  pharmacy  is  a  self- medication  care.  According  to  the  Minister  of  Health  No.  919  Minister  of Health/Per/X/1993,  self  medication  is  one  of  the  frequent  efforts  done  by  someone  in treating  the  symptoms  or  illnesses  they  suffer  without  first  consulting  a  doctor. Pharmacists  have  a  role  very  important  in  providing  assistance  in  the  form  of  advice and  guidance  to  who  do  swamedication  so  that  patients  can  do  swamedication  to  be responsible.  Pharmacists  must  also  be  aware  of  the  possibility  of  this  happening medication  error.  Therefore  the  pharmacist  in  practice  must  be  in  accordance  with standards.  This  research  aimed  at  knowing  the  description  of  the  implementation  of self-medication  care  in  several  pharmacies  Sidoarjo  region  in  accordance  with Pharmaceutical  Care  Standards  in  Pharmacy  based  on  Minister  of  Health  Regulation No.  35  of  2014.  Research  technique  the  method  used  is  descriptive  with  a  sampling method  that  is  purposive  sampling  with  criteria  for  pharmacists  who  work  in  the Sidoarjo region pharmacies willing to fill in the questionnaire. From these criteria, 34 pharmacy  samples  were  obtained  which  is  spread  in  10  sub-districts  in  the  Sidoarjo region. The instrument used for date collection is a questionnaire that has been tested using the test the validity of appearance and content, as well as the reliability test using the  Cronbach’s  Alpha  method.  Results  research  shows  that  Pharmaceutical  Care Standards in Pharmacy based on Minister of Health Regulation No. 35 of 2014 has not been implemented as a whole in the pharmacies in the Sidoarjo region with an average percentage care delivery according to the Standards is still 75.83%.
Keywords: drug oriented, patient oriented, Pharmaceutical care, medication error, Self- medication care.

## I. PENDAHULUAN
Derajat  kesehatan  yang  optimal dapat terwujud dari pembangunan kesehatan,  tujuan  dari  pembangunan kesehatan  adalah  peningkatan  dalam kesadaran,  kemauan  kemampuan  hidup sehat (Depkes,  2009). Menurut  WHO, sehat  merupakan  keadaan  yang  sempurna tidak  hanya  fisik  melainkan  mental  dan sosial.  pemerintah  melakukan  berbagai upaya dalam peningkatan kesehatan nasional (WHO, 1997).
Perkembangan  ilmu  pengetahuan dan  teknologi  mengakibatkan  pelayanan kefarmasian  berpindah  orientasinya  dari drug  oriented menjadi patient dan drug oriented yang disebut dengan pharmaceutical  care (Menkes  RI,  2016). Pharmaceutical care atau asuhan kefarmasian  merupakan  pola  pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Kegiatan  pelayanan  kefarmasian  yang sebelumnya  terpusat  pada  pengelolaan obat  menjadi  pelayanan  yang  fokus  pada peningkatan kualitas hidup pasien.
Konsekuensi  perubahan  orientasi  tersebut, mengakibatkan apoteker harus meningkatkan knowladge , skill dan behavior dengan  melaksanakan  pelayanan konseling, informasi obat dan edukasi agar pasien  menggunakan  obat  yang  benar  dan rasional,  monitoring  penggunaan  obat untuk  mengetahui  keberhasilan  terapi, serta meminimalisisr kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan ( medication error ) (Menkes RI, 2009).
Sarana  pelayanan  kefarmasian  salah satunya  adalah  apotek,  sesuai  dengan Menkes  RI  tahun  2016  apotek  merupakan tempat apoteker dalam menjalankan praktek  kefarmasian  yang  dibantu  oleh apoteker  pendamping  atau  tenaga  teknis kefarmasian (Menkes  RI,  2009). Salah satu pelayanan kefarmasian yang dilakukan  di  apotek  adalah  swamedikasi dimana  pasien  dapat  mengobati  segala keluhan  yang  dialaminya  dengan  obat- obatan  yang  dapat  dibeli  secara  bebas  di apotek atau toko obat dengan inisiatif atau kesadaran  diri  sendiri  tanpa  harus  periksa atau  meminta  nasehat  dokter (Muharni et al ., 2015).
Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  yang dilakukan  oleh  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI pada  tahun  2013  menunjukkan  bahwa 103.860  atau  35,2%  dari  294.959  rumah tangga  menyimpan  obat  swamedikasi meliputi obat keras, obat bebas,
antibiotika,  obat  tradisional  dan  obat-obat yang tidak teridentifikasi. Obat swamedikasi diperoleh dari apotek sebesar 41%,  toko  obat  sebanyak  37,2%  serta 23,4%  diperoleh  secara  langsung  dari tenaga kesehatan. 6 Pemakaian obat dengan cara swamedikasi sering dilakukan dengan alasan  sederhana  yaitu  karena  yang bersangkutan  sudah  pernah  mengalami penyakit  yang  sama  sebelumnya  dengan mendiagnosa  sendiri  dan  memperhatikan kesamaan gejala sehingga solusinya adalah mengkonsumsi  obat  yang  sama.  Dalam melakukan  swamedikasi  seharusnya  tetap harus tahu tentang penyakit yang didetrita, memahami  indikasi  dari  obat  yang dikonsumsi,  efek  samping,  dosis,  serta aturan pakai.
Tuntutan akan pelayanan kefarmasian yang berkualitas menyebabkan
Direktorat Jendral Pelayanan  Farmasi  dan  Alat  Kesehatan Departemen Kesehatan (Dirjen Yanfar dan Alkes) bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) menyusun standar  pelayanan  kefarmasian  di  apotek untuk  menjamin  pelayanan  kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan pedoman  yang  dapat  digunakan  dalam melaksanakan praktek kefarmasian dengan tujuan melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak professional, kesalahan  dalam  pengobatan,  melindungi masyarakat selaku konsumen dan
melindungi  profesi  dalam  menjalankan praktik  kefarmasiannya (Menkes,  2004).
Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar  pelayanan  kefarmasian  sehingga harus  memiliki skill dalam  berkomunikasi baik dengan pasien maupun dengan tenaga kesehatan  lainnya  dalam  menetapkan terapi  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap penggunaan  obat  yang  rasional.  Dalam melakukan  praktik  tersebut,  apoteker  juga dituntut  untuk  melakukan  monitoring penggunaan  obat,  melakukan  evaluasi  dan mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya  sebagai  bentuk  kegiatan dalam  memenuhi  standart  pelayanan. 3
Pelayanan kefarmasian yang komprehensif meliputi  dua  kegiatan  yaitu  memberikan rasa  aman  kepada  masyarakat  sehingga terhindar dari rekasi yang tidak diinginkan selama  penggunaan  obat  dan  yang  kedua adalah  memberikan  jaminan  kualitas  obat dengan cara menjelaskan penggunaan obat agar tujuan terapi tercapai dengan maksimal  dan  dengan  efek  samping minimal (Sari, 2004).
Peningkatan  praktek  swamedikasi harus mendapatkan perhatian dan evaluasi karena  pengobatan  sendiri  yang  dilakukan oleh  pasien  memungkinkan  terjadinya kesalahan  pengobatan.  Salah  satu  faktor yang  menyebabkan  terjadinya  medication error  adalah  keterbatasan  pengetahuan masyarakat  dalam  memutuskan  obat  yang dikonsumsi,  meskipun  di  era  sekarang
akses  dalam  mendapatkan  info  sangat mudah. Masalah yang sering terjadi dalam medication  error  adalah  kesalahan  dalam menentukan  obat,  dosis  yang  berlebihan, tidak rasional seperti penggunaan antibiotic (Osemene & Lamikanra, 2012).
Berdasarkan  uraian  diatas,  penting kiranya  peneliti  melihat  sejauh  mana pelaksanaan  pelayanan  swamedikasi  oleh apoteker  yang  sesuai  dengan  Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, penelitian  ini  perlu  dilakukan  sebagai bentuk  evaluasi  pelaksanaan  pelayanan swamedikasi  di  beberapa  apotek  Wilayah Sidoarjo karena dikhawatirkan swamedikasi  hanya  dijadikan  salah  satu cara  dalam  meningkatkan  nilai  ekonomi apotek tanpa mengikuti standart pelayanan kefarmasian  yang  berlaku,  di  Sidoarjo banyak terdapat perumahan yang diasumsikan bahwa semakin banyak penduduk maka semakin banyak kebutuhan  individu  untuk  meningkatkan derajat  kesehatan  dengan  membeli  obat baik  digunakan untuk  pengobatan ataupun hanya  sebagai  persediaan.  Di  wilayah perumahan,  pelayanan  swamedikasi  lebih besar proporsinya sehingga dengan adanya konsultasi  dan  saran  dari  apoteker  dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan pasien  untuk  lebih  bijak  dalam  memilih dan memilah informasi. Evaluasi pelayanan  swamedikasi  juga  diharapkan dapat  meningkatkan  kualitas  hidup  pasien
serta  dapat  menjunjung  citra  apoteker  di komunitas.

## II. METODE

## A. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  observasional    yang  dilakukan di    Sidoarjo  pada  34  Apotek  di  7 kecamatan berdasarkan purposive
sampling.  Populasi  pada  penelitian  ini merupakan seluruh apoteker yang memiliki  apotek  mandiri  dan  memenuhi kriteria  penelitian  dan  memenuhi  kriteria inklusi  dan  eksklusi.  Kriteria  inklusi  pada penelitian  ini,  antara  lain  apoteker  yang bersedia menandatangani informed consent.  peneliti  menentukan  34  sampel apotek  dengan  metode  proporsional  untuk jumlah sampel yang akan diteliti di apotek mandiri  yang  berada  di  wilayah  Sidoarjo yang  tersebar  di  tujuh  kecamatan,  yang meliputi Kecamatan Balongbendo,
Kecamatan  Sukodono,  Kecamatan  Krian, Kecamatan  Prambon,  Kecamatan  Sedati, Kecamatan Tarik, Kecamatan Wonoayu.

## B. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  kuisioner yang  berisi  daftar  pertanyaan  yang disebarkan  kepada  responden  yang sesuai  dengan  kriteria  inklusi  yaitu responden yang bersedia mengisi kuisioner. Dalam penelitian ini
digunakan  jenis  kuisioner  langsung dengan bentuk skala bertingkat (ratting- scale)  yang  diisi  oleh  responden. Responden menjawab pernyataan tentang dirinya yang diikuti oleh kolom- kolom  yang  menunjukkan  tingkat- tingkatan  misalnya  mulai  dari  selalu sampai tidak pernah.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Data Demografi Responden
Berdasarkan data demografi responden  pada  tabel  I  menunjukkan bahwa  responden  yang  berjenis  kelamin perempuan  sebanyak  29  responen  dengan persentase  sebesar  85,3%.  Responden dengan  usia  19  tahun  sampai  30  tahun sebanyak  24  responden  dengan  persentase sebesar 70,6%. Data demografi menunjukkan 7 responden memiliki pengalaman  kerja  selama  1  tahun  sampai 10 tahun dengan persentase sebesar 20,6%.
Frekuensi  kehadiran  responden  di  apotek sebanyak 4 responden hadir 6 kali dalam 1 minggu dengan persentase sebanyak 11,8%.  Data  usia  responden  berada  pada usia produktif sehingga  seluruh responden di apotek masih bisa menjalankan perannya sesuai dengan perundang- undangan  yang  berlaku.  Usia  produktif  di Indonesia  berada  pada  usia  15-64  tahun (WHO,  2004).  Lama  pengalaman  kerja responden  1  tahun  sampai  10  tahun sebanyak 7  responden (20,6 %). Dari data
pernyataan  responden  jumlah  hari  kerja dalam 1 minggu diketahui bahwa kehadiran  di  apotek  6  kali  selama  satu minggu  sebanyak  7  responden  (20,6%) sehingga  pelayanan  swamedikasi  sehari- hari  lebih  banyak  dilakukan  oleh  pekerja kefarmasian (Asisten Apoteker  26  responden  (79,4%)  Menurut Hartini  dan  Sulamono,  ketentuan  tentang jam  buka  apotek,    praktek  dan  kehadiran Apoteker  perlu  diatur  ulang  agar  tidak merugikan pasien ataupun apoteker (Hartini, 2006)
Tabel I. Distribusi Data Demografi Responden
Hasil penelitian dari tinjauan pelayanan  kefarmasian  dalam  pelaksanaan pelayanan  swamedikasi  yaitu  pelayanan langsung  dan  bertanggungjawab  oleh Apoteker  dalam  memberikan  pelayanan kepada  pasien  yang  berkaitan  dengan sediaan  farmasi  dalam  mencapai  hasil
yang  pasti  untuk  meningkatkan  kualitas hidup  (Menkes  RI,  2016).  Pada  penelitian ini,  sebanyak  47,1  %  responden  sering melakukan  pelayanan  swamedikasi  sesuai dengan  standart  pelayanan  kefarmasian. Apoteker dapat menekankan kepada pasien  bahwa  walaupun  obat  tersebut dapat  diperoleh  tanpa  resep  dokter  pada penggunaan  obat  bebas,  obat  bebas terbatas dan obat  wajib apotek tetap dapat menimbulkan  bahaya  dan  efek  samping yang  tidak  dikehendaki  jika  dipergunakan dengan tidak semestinya. Pelayanan Swamedikasi  di  apotek  tidak  harus dilakukan  oleh  Apoteker  karena  pekerja kefarmasian (Asisten Apoteker) juga dapat memberikan pelayanan swamedikasi apabila Apoteker membuat dan menerapkan  sistem  Standar  Operasional Prosedur (SOP). Menurut Peraturan Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008, dimana  secara  garis  besar  dimaksudkan agar  SOP  dapat  menjadi  sarana  pedoman kerja  agar  operasional  yang  dijalankan sesuai dengan standart yang berlaku.

## B. Hasil Penelitian
Mengenai

## Pelayanan Swamedikasi
Tabel II merupakan hasil jawaban responden atas pernyataan dalam kuisioner mengenai  pelayanan  swamedikasi  yang dilakukan  oleh  Apoteker  di  Beberapa Apotek wilayah Sidoarjo. Dalam
No  Uraian
Kategori Frekuensi Present asi 1 Jenis Kelamin Perempuan 29 85,3% 2 Usia 19-30 tahun 24 70,6% 3 Pengalama n Kerja 1-10 tahun 7 20,6% 4 Frekuensi Kehadiran 6 kali dalam 1 minggu 7 20,6% 5 Status Lainnya 26 76,5%
pelayanan  swamedikasi  apoteker  maupun AA  yang  bertugas  jarang  menyanyakan untuk  siapa  obat  tersebut,  memberi  info terkait  kelompok  obat,  Interaksi  obat, Tindakan  yang  harus  diambil,  jika  lupa menggunakan obat, Pengulangan informasi  oleh  pasien,  Pasien  diminta kembali  ke  apotek  dan  jawaban  tidak pernah  ada  pada  pertanyaan  peman pemantauan obat  dengan datang ke rumah pasien atau menelepon pasien.
Pada  penelitian  ini  dapat  dilihat bahwa  beberapa  apotek  wilayah  Sidoarjo belum melaksanakan pelayanan swamedikasi sesuai dengan Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek  yang telah  diatur  oleh  Peraturan  Menteri Kesehataan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun  2014.  Hasil  penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa  apotek  wilayah Sidoarjo  belum  menerapkan  Standar Pelayanan  Kefarmasian  di  Apotek  secara menyeluruh.  Pelayanan  swamedikasi  di beberapa apotek wilayah Sidoarjo menunjukkan  bahwa  farmasis  belum 100% melaksanakan pelayanan swamedikasi sesuai dengan Standar
Pelayanan  Kefarmasian  dengan  rata-rata persentase  pelaksanaan  pelayanan  yang sesuai  standar  hanya  75,83  %  (Tabel  3). Sehingga  diharapkan  apotek  di  wilayah Sidoarjo dapat menerapkan standar pelayanan kefarmasian yang sesuai standar 100%.
Farmasis yang melakukan praktek di apotek  dapat  memberikan  pelayanan swamedikasi dengan memberikan pemilihan pengobatan yang tepat sekaligus memberikan  edukasi  kepada  pasien  untuk penyakit  ringan  dengan  memilihkan  obat bebas atau bebas terbatas. Dalam meningkatkan  kualitas  pelayanan  demi tercapainya  terapi  yang  tepat  maka diperlukan kontribusi dari peran organisasi farmasi  baik  IAI  maupun  ISFI  serta penentu  kebijakan  kefarmasian  untuk melakukan  sosialisasi  kepada  farmasis agar  dapat  memberikan  pelayanan  sesuai standart  kefarmasian  yang  berlaku,  sesuai dengan nine  star farmasi  yaitu long  life learner maka  farmasis  harus  melakukan pembelajaran  secara  terus  menerus  untuk mencari  informasi  terbaru  mengenai  obat di  era  sekarang  ini  khususnya  dalam melakukan praktek swamedikasi. Farmasis yang  telah  melakukan  pelayanan  sesuai standart maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dengan  pemberian  terapi  yang  optimal yang mengacu pada filosofi Pharmaceutical Care .
Tabel II. Distribusi Hasil Penelitian Mengenai Pelayanan Swamedikasi
Tabel  III. Distribusi  Deskripsi  Hasil  Penilaian  Penelitian  Mengenai  Pelayanan Swamedikasi sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

## IV. KESIMPULAN
Pada  penelitian  ini  dapat  dilihat bahwa  beberapa  apotek  wilayah  Sidoarjo belum  100%  melaksanakan  pelayanan swamedikasi  sesuai  Standar  Pelayanan Kefarmasian  di  Apotek  yang  telah  diatur oleh Peraturan Menteri Kesehataan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dengan  rata-rata  persentase  pelaksanaan pelayanan sesuai standar yaitu 75,83 %

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih peneliti ucapkan kepada  STIKES  RS  Anwar  Medika  dan Apotek yang bersedia menjadi responden

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Kesehatan.  2013.  Riset  Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. Lap Nas 2013 . -384. Baxter K. 2006. Book Review: Stockley’s Drug  Interactions,  7th  Edition. Ann Pharmacother . 40(6):1219-1219. doi:10.1345/aph.1g691Blenkinsopp
A,  Paxton  P,  Blenkinsopp  J.  2005. Symptoms in the Pharmacy: A Guide to  the  Management  of  Common Illness .;
Departemen Kesehatan RI. 2008. Pedoman Pelayanan  Kefarmasian  di  Rumah (Home Pharmacy Care). 1-37. doi:10.1017/CBO9781107415324.00
4
Departemen  Kesehatan  RI.  2009.  Undang
Undang  Republik  Indonesia  No  36 Tahun 2009 Diana M. Collett, Aulton ME. 1990. Drug Information. Pharmaceutical Practice. Edinburgh: Churchill
Livingstone;
Hardjasaputra  PSL.  2002.. Data  Obat  Di Indonesia . Grafidian Medipress.Jakarta Hartini, Y.S  dan S. 2006. Apotek : Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang- Undangan Terkait Apotek, . Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.Menteri
Kesehatan Republik  Indonesia.  2009.  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  No 51  Tahun  2009  Tentang  Pekerjaan Kefarmasian. Kemenkes RI. Jakarta
Muharni  S,  Aryani  F,  Mizanni  M.  2015.
Gambaran Tenaga Kefarmasian Dalam Memberikan Informasi Kepada  Pelaku  Swamedikasi  di
Apotek-Apotek  Kecamatan  Tampan, Pekanbaru. J  Sains  Farm  Klin . ;2(1):47. doi:10.29208/jsfk.2015.2.1.46 Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.
2004.  Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/Sk/Ix/2004 Tentang Standar  Pelayanan  Kefarmasian  Di Apotek Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2004;(3):1-21.
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia.
2014.  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas. 2014;2014(June):1-2. doi:10.1038/132817a0 Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia. 2016. Standar Pelayanan
Kefarmasian  Di  Apotek.  Kemenkes
RI. Jakarta
Osemene KP, Lamikanra A. 2012. A study of  the  prevalence  of  self-medication practice among university students in southwestern Nigeria. Trop J Pharm
Res .
2012;11(4):683-689. doi:10.4314/tjpr.v11i4.21
Sari. 2004. Penelitian Farmasi Komunitas Dan  Klinik  .  Yogyakarta :  Gadjah Mada University Press, Hal 3 .
Mashuda A. 2011. Pedoman Cara
Pelayanan Kefarmasian Yang Baik  - Good  Pharmacy  Practice  (GPP).  In:
Jurnal  Pelayanan  Kefarmasian .  ; 2011:82. WHO. 1997. The Role Of The Pharmacist In The Health Care System. 1997:1- 52