Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4245-4255
Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis Fatwa MUI tentang Hukum Cryptocurrency)
Abdul Jalil 1) , Hilmi Abdillah 2*)
1 Institut Agama Islam Negeri Kudus
2 Ma’had Aly Hasyim Asy’ari Jombang *Email korespondesi: hilmiabedillah@gmail.com

## Abstract
The decision of the Ijtima Ulama of the VIIth Indonesian Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia) in 2021 considers cryptocurrency as a digital currency and also as a commodity or tradable asset. However, there are differences in the law of cryptocurrency as a currency and as a commodity. This research will elaborate on the analysis of legal sources and legal ‘illat used in the fatwa and the reasons why there are legal details in the fatwa. This research includes qualitative research in the form of library research. The data analysis technique used in this research is descriptive-analytical with a normative juridical approach to  Islamic  law.  The  legal  differentiation  that  occurs  in  the  status  of  cryptocurrency  as  a  currency  and  as  a commodity is also inseparable from the provisions of an object that can be used as currency (naqd) and commodity (sil’ah). If cryptocurrency is considered a currency, then the law is absolutely haram, while as a commodity, the law is permissible when it meets the conditions that have been mentioned.

## Keywords: Cryptocurrency, Fatwa MUI, Islamic Law
Saran sitasi : Jalil, A., & Abdillah, H. (2023). Hukum Cryptocurrency sebagai Mata Uang dan sebagai Komoditas (Analisis  Fatwa  MUI  tentang  Hukum  Cryptocurrency) .  Jurnal  ilmiah  ekonomi  islam,  9 (03),  4245-4255.  doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10269

## 1. PENDAHULUAN
Alat  Pembayaran  telah  mengalami  perubahan dari  waktu  ke  waktu.  Dulu,  orang  menggunakan barang  lalu  logam  seperti  emas  sebagai  alat pembayaran. Kemudian, uang kertas dan koin menjadi pilihan  yang  lebih  efisien  dan  bisa  diterima  oleh semua orang. Namun, sejalan dengan perkembangan teknologi  dan  pengetahuan  yang  lebih  maju,  mata uang  yang  lebih  mutakhir  seperti  e-money  mulai ditemukan. Misalnya ialah smart card, kartu debit, dan e-cash. Saat ini, cryptocurrency atau uang kripto juga tengah  populer  digunakan  sebagai  alat  pembayaran (Hamin, 2020).
Karena  cryptocurrency  merupakan  bagian  dari mata  uang  digital,  maka  fungsi  dari  cryptocurrency mirip  dengan  mata  uang  konvensional.  Hanya  saja, perbedaannya  ialah  cryptocurrency  tidak  berbentuk secara fisik seperti uang kartal, melainkan berbentuk data yang diikat oleh hash sebagai validasinya. Contoh beberapa mata uang kripto meliputi Ripple, Litecoin,
MaidSafeCoin, Doge-Coin, Monero, Zcash, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Lisk, Ether, dan Bitcoin (BTC)  (Bhiantara,  2018).  Bitcoin  (BTC)  dianggap sebagai  salah  satu  jenis  cryptocurrency  yang  paling terkenal dengan teknologi kriptografi peer-to-peer dan sistem desentralisasi yang memanfaatkan mekanisme blockchain (Kusuma, 2020).
Cryptocurrency  menjadi  topik  yang  semakin hype di tahun-tahun belakangan ini, dan menimbulkan perdebatan  di  antara  para  ahli  hukum  mengenai statusnya  sebagai  mata  uang  atau  komoditi.  Banyak pakar  ahli  hukum  Islam  yang  telah  menanggapi fenomena ini, termasuk Ijtima’ Ulama Ke-VII Komisi Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  tahun  2021 yang mengeluarkan fatwa terkait hukum cryptocurrency.  Dalam  fatwa  tersebut,  dijelaskan perbedaan hukum cryptocurrency sebagai mata uang dan sebagai komoditi.
MUI  atau  Majelis  Ulama  Indonesia  merupakan suatu  organisasi  yang  berperan  sebagai  tempat
musyawarah  para  ahli  agama  dan  cendekiawan muslim  di  Indonesia  untuk  membina,  membimbing, dan  memberikan  dukungan  kepada  kaum  muslim  di seluruh  Indonesia.  Organisasi  ini  didirikan  pada tanggal 26 Juli 1975 atau tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah di Jakarta, Indonesia.
Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia digelar dengan  tujuan  untuk  mengokohkan  peran  Komisi Fatwa,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  serta menjadi  sarana  menjalin  ukhuwah  dan  berdiskusi dengan beberapa institusi fatwa Islam yang berada di Indonesia, lembaga pesantren, serta perguruan tinggi agama  Islam.  Dalam  Ijtima’  Ulama,  dibahas bermacam-macam problematika aktual yang menjadi permasalahan  umat.  Pertemuan  tersebut  terdiri  dari tiga  tema  utama,  yakni  permasalahan  strategis kebangsaan ( masail asasiyah wathaniyah ), permasalahan  keagamaan  kontemporer  ( masail fiqhiyyah mu’ashirah ), dan permasalahan yang terkait dengan  peraturan  perundang-undangan  ( masail qanuniyah ) (Majelis Ulama Indonesia, 2021).
Ada tiga poin dalam fatwa MUI tersebut, bahwa cryptocurrency:  (1)  Haram  sebagai  alat  tukar,  (2) Tidak  sah  sebagai  komoditas,  (3)  Sah  sebagai komoditas dengan syarat. Dari tiga poin tersebut dapat dilihat bahwa MUI membedakan status cryptocurrency ketika menjadi mata uang dan ketika menjadi komoditas.
Secara  spesifik  penelitian  ini  mengkaji  tentang hukum  cryptocurrency  dalam  Keputusan  Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII Tahun 2021. Dalam keputusan tersebut, terdapat tiga poin  ketentuan  hukum  mengenai  cryptocurrency sebagai  mata  uang  dan  sebagai  komoditas  atau  aset digital.  Perbedaan  status  cryptocurrency  dalam transaksi bisa saja memberikan implikasi hukum yang berbeda.  Penelitian  ini  akan  menguraikan  analisis sumber  hukum  dan  ‘illat  hukum  yang  disuguhkan dalam fatwa itu beserta alasan mengapa ada perincian hukum dalam fatwa tersebut.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  ialah  penelitian  kualitatif dalam  bentuk library  research atau  kajian  pustaka. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mendiskripsikan aspek-aspek yang relevan terkait hukum Cryptocurrency  sebagai  mata  uang  dan  sebagai komoditas  dalam  Keputusan  Ijtima  Ulama  Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII Tahun 2021.
Sumber data dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi  dua  jenis,  yaitu  sumber  data  primer  yang diperoleh langsung dari cryptocurrency, serta sumber data  sekunder  yang  diperoleh  dari  berbagai  macam sumber  seperti  jurnal,  buku,  internet,  dan  data pendukung lainnya.
Peneliti  memilih  teknik  analisis  data  deskriptif- analitis  dalam  penelitian  ini  dengan  pendekatan yuridis  normatif  hukum  Islam,  di  mana  peneliti menjelaskan secara rinci mengenai fatwa MUI tentang hukum cryptocurrency, dalil-dalilnya, dan ‘illat-’illat yang  melatar  belakangi  terbentuknya  hukum. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan menguraikan  panjang  lebar  mengenai  salah  satu Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-VII Tahun 2021 itu.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pengertian Cryptocurrency
Istilah cryptocurrency berasal dari kata “cryptography”  yang  berarti  kode  rahasia  dan “currency” yang bermakna mata uang. Cryptocurrency  menggunakan  akses  internet  sebagai sarana transaksi virtual. Mata uang kripto menggunakan sistem blockchain untuk transaksi yang transparan,  serta  konsep  kode  rahasia.  Sistem pembayaran  ini  berkonsekuensi  pada  satu  hal,  yakni hanya  pengirim  dan  penerima  yang  terlibat. Tujuannya  untuk  melindungi  dari  sistem  mata  uang lainnya (Azizah & Irfan, 2020).
Bhiantara  menjelaskan  bahwa  cryptocurrency adalah teknologi yang didasarkan pada sistem digital dan  digunakan  dalam  sistem  uang  digital.  Seperti halnya  mata  uang  lainnya,  cryptocurrency  juga memiliki  peran  yang  hampir  sama.  Namun,  tidak selayaknya  uang  kartal,  cryptocurrency  tidak mempunyai  bentuk  fisik,  akan  tetapi  menggunakan sistem  teknologi  data  yang  terikat  oleh  kode  yang dijadikan sebagai kebenarannya (Bhiantara, 2018).
Keunggulan  dari  cryptocurrency  antara  lain adalah:  (1)  Global:  Cryptocurrency  dapat  digunakan di seluruh dunia, tanpa batasan geografis dan regulasi pemerintah. (2) Transparan: Transaksi yang dilakukan dengan  cryptocurrency  tercatat  dalam  blockchain secara terbuka dan dapat dilihat oleh semua orang. (3) Kontrol  atas  pribadi:  Pengguna  cryptocurrency memiliki kendali penuh atas aset, sehingga tidak ada intervensi oleh  pihak lain semisal  bank atau institusi keuangan  lainnya.  (4)  Cepat  dan  akurat:  Transaksi cryptocurrency  dapat  diproses  dengan  cepat  dan
akurat karena tidak melalui perantara seperti bank atau institusi keuangan.
Sementara  itu,  berdasar  apa  yang  diungkapkan oleh  Ausop  &  Aulia  (2018),  kelemahan  dari cryptocurrency antara lain adalah: (1) Membuka celah keamanan: Karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak  terpusat,  cryptocurrency  rentan  terhadap serangan  hacker  dan  kecurangan  lainnya.  (2)  Sistem password:  Kehilangan  password  atau kunci  akses  ke wallet cryptocurrency dapat menyebabkan kehilangan seluruh  aset  digital  yang  dimiliki.  (3)  Kesalahan transaksi:  Karena  transaksi  cryptocurrency  bersifat permanen, kesalahan dalam melakukan transaksi tidak dapat  dibatalkan  atau  dikembalikan  seperti  dalam sistem keuangan tradisional.
Tentang  bagaimana  cara  kerja  cryptocurrency, salah satu caranya adalah penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam transaksi online. Untuk melakukan aktivitas  perdagangan  cryptocurrency,  bisa  dimulai dengan  menukar  mata  uang  konvensional  menjadi bitcoin.  Nilai  mata  uang  kripto  ditentukan  melalui mekanisme  khusus  yang  dilakukan  melalui  enkripsi. Jika  ada  permintaan  yang  cukup  banyak  dari  para penambang, maka bisa terjadi peningkatan pada nilai cryptocurrency. Oleh karena itu, nilai tersebut sangat tergantung pada ketersediaan pasokan dan kepercayaan  pengguna  (Maleha,  Nopriansyah,  & Setiawan, 2022).
Meskipun  cryptocurrency  tidak  diakui  sistem keuangan Indonesia sebagai mata uang, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2011  tentang  Mata  Uang  dan  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Namun,  cryptocurrency  bisa  saja  dianggap  legal sebagai  komoditas  atau  aset  digital  oleh  Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui peraturan nomor 5 tahun 2019.

## 3.2. Fatwa MUI tentang Cryptocurrency
Pada tahun 2018, MUI telah mengeluarkan fatwa dengan  judul  “11  Poin  MUI  tentang  Bitcoin  yang Diharamkan  Sebagai  Investasi”.  Yang  terbaru,  pada tahun 2021, melalui Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se- Indonesia  ke-VII,  MUI  menerbitkan  keputusan  yang hampir sama tentang Hukum Cryptocurrency, namun lebih ringkas dalam tiga poin:
a. Tidak  boleh  menggunakan  mata  uang  kripto sebagai  alat  pembayaran,  menurut  hukum  Islam karena melibatkan ketidakjelasan (gharar),
potensi bahaya (dharar), dan melanggar Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2015 tentang Penggunaan Rupiah di Indonesia. b. Perdagangan  komoditas  atau  aset  digital  dalam bentuk  mata  uang  kripto  tidak  sah  karena melibatkan unsur ketidakjelasan (gharar), potensi bahaya  (dharar),  spekulasi  (qimar),  dan  tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat yaitu harus  mempunyai  wujud  fisik,  nilai  yang  jelas, jumlah  yang  pasti,  hak  kepemilikan,  dan  dapat dipindahtangankan kepada pembeli.
c. Mata uang kripto yang memenuhi syarat sebagai komoditas atau aset dengan memiliki dasar yang jelas  dan  memberikan  manfaat  yang  nyata diperbolehkan  untuk  diperdagangkan  menurut hukum Islam.

## 3.3. Dalil yang Digunakan MUI
Dalam  Keputusan  Ijtima  Ulama  ke-VII  Komisi Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Tahun  2021  ini, dilampirkan  pula  sumber  hukum  dan  dalil  sebagai argumentasi  hasil  keputusan.  Dalil  yang  digunakan dalam keputusan tersebut meliputi Al-Quran, Hadits, dan pendapat ulama, sebagai berikut:

## 3.3.1. Al-Quran
ْمُت ْ ن ُ ك ْ نِإ اَب ِ رلا  َنِم  َي ِقَب ا َم او ُر َذَو َ َّللَّا اوُقَّتا اوُنَمآ  َني ِذ َّ لا اَهُّي َ أاَي (  َنيِن ِم ْؤ ُم 278 َ ف او ُ ل َع ْ فَت ْم َ ل ْ ن ِإ َ ف )
ِهِلو ُس َر َو ِ َّ للَّا  َن ِم  ٍبْر َح ِب اوُنَذ ْ أ
َ نو ُم َ ل ْظُت ا َ ل َو َ نو ُمِل ْظ َت اَل ْمُكِلاَوْم َ أ  ُسوُء ُر ْم ُ ك َ ل َ ف ْمُتْبُت ْ نِإ َو ( 279 او ُ ق َّد َصَت ْ ن َ أ َو ٍة َر َسْي َم ى َ لِإ ٌة َر ِظَنَف ٍة َر ْس ُع وُذ  َناَك  ْنِإَو )
( َ نو ُم َ ل ْعَت ْمُت ْ ن ُ ك ْ نِإ ْم ُ ك َ ل  ٌرْي َخ
280 )
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa  riba  (yang belum  dipungut)  jika  kamu  orang-orang  yang beriman.  Dan  jika  kamu  bertaubat  (dari pengambilan  riba),  maka  bagimu  pokok hartamu;  kamu  tidak  menganiaya  dan  tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu)  dalam  kesukaran,  maka  berilah  tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian  atau  semua  utang)  itu,  lebih  baik bagimu,  jika  kamu  mengetahui.” (QS  Al- Baqarah: 278-280).

## Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(03), 2023, 4248
ْم ُ ك َ لا َو ْم َ أ  او ُ ل ُ ك ْ أَت  ا َ ل َو
ِما َّ كُح ْ لا ى َ لِإ اَهِب او ُ ل ْدُت َو   ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب
( َ نو ُم َ ل ْعَت ْمُتْن َ أ َو  ِم ْ ث ِإ ْ لاِب  ِسا َّنلا  ِلاَوْم َ أ  ْن ِم ا ً قي ِر َ ف او ُ ل ُ ك ْ أَتِل

## 188 )
“Dan  janganlah  sebahagian  kamu  memakan harta  sebahagian  yang  lain  di  antara  kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa  (urusan)  harta  itu  kepada  hakim, supaya  kamu  dapat  memakan  sebahagian daripada  harta  benda  orang  lain  itu  dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188)
ْم َ أ او ُ ل ُ ك ْ أَت ا َ ل اوُن َمآ  َني ِذ َّ لا اَهُّي َ أاَي ْ ن َ أ ا َّ لِإ  ِل ِطاَب ْ لاِب ْم ُ كَنْيَب ْم ُ ك َ لا َو
َ َّ للَّا َّ نِإ ْم ُ ك َس ُ فْن َ أ او ُ لُت ْ قَت ا َ ل َو ْم ُ كْن ِم  ٍ ضا َرَت  ْن َع ًة َرا َج ِت َ نو ُ كَت اًمي ِح َر ْم ُ كِب َ نا َ ك ( 29 )
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah kamu  saling  memakan  harta  sesamamu  dengan jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;  sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)
ُر ْمَخ ْ لا اَمَّنِإ او ُنَمآ  َني ِذ َّ لا اَهُّي َ أاَي ُما َ ل ْز َ أ ْ لا َو  ُبا َصْن
َ أ ْ لا َو  ُر ِسْي َم ْ لا َو َ نو ُحِل ْ فُت ْم ُ ك َّ ل َع َ ل ُهوُبِن َ ت ْجا َ ف  ِنا َطْي َّ شلا  ِل َم َع  ْنِم  ٌس ْج ِر ( 90 )
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)  khamar,  berjudi,  (berkorban  untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk  perbuatan  syaitan.  Maka  jauhilah perbuatan-perbuatan  itu  agar  kamu  mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah: 90)
3.3.2. Hadits
ِ َّ للَّا ُ لو ُس َر ى َهَن َص َّ ل ُللَّا ى َع َ ل ْي ِه َو َس َّ ل َم ْن َع َو ِةا َصَح ْ لا  ِعْيَب  ْن َع

## ِر َر َغْلا  ِعْيَب
“Rasulullah  shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR. Muslim)
ْن َع ِب َ أ ْي ِ ي ِرْدُخ ْ لا   ٍدي ِع َس ْو ُ قَي ِ َّ للَّا ُ لو ُس َر َ لا َ ق ُ ل َّ ل َص ُ َّ للَّا  ى
َّ ل َس َو ِهْي َ لَع َّنِإ َم اَم ٍ ضا َرَت  ْن َع  ُع ْيَب ْ لا
“Dari  Abu  Said  Al-Khudri,  Rasulullah shallallahu  ‘alaihi  wa  sallam  bersabda,  ‘Yang
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.’” (HR. Ibnu Majah)
م َّ ل َس َو  ِهْي َ لَع  ُ َّ للَّا  ى َّ ل َص  ِللَّا َ ل ْو ُس َر َّ ن َ أ ى َهَن َع ِن ْ لا ُم َن َبا َ ذ ِة َو ْ لا ُم َ ل َما َس ِة
“Sesungguhnya  Rasulullah  shollallahu  ‘alaihi wa  ‘ala  alihi  wa  sallam  melarang  dari  al- munabadzah dan al-mulamasah”. (HR. Bukhari dan Muslim)
َ ق  ِت ِما َّصلا  ِنب َةَداَب ُع  ْن َعَو َ ق : َ لا َّ ل َص ِ َّ للَّا ُ لو ُس َر َ لا ِهْي َ لَع للَّا ى َّ ل َس َو َم : َه َّ ذلا ِب   ُب ِف ْ لا َو  ، ِب َه َّذلا َّض ِب ُة ِف ْ لا ، ِ ر ُبْلاب  ُّرُبْلاَو  ،ِة َّض َّ شلا َو ِع ْي ِب  ُر َّ شلا ِع ْي َّتلا َو ، ِر ِب  ُر ْم َّتلا ، ِرْم ِب ُحْل ِم ْ لا َو ً لْث ِم  ِح ْ ل ِملا ِب ا ِم ٍل ْث ًدَي  ٍءاو َسِب ًءا َو َس ا   ِب َي َ ف ، ٍد ِإ َذ َه  ْت َ ف َ لَت ْخا ا ْ لا ِه ِذ َ أ ْيِب َ ف ُ فاَن ْص ْو ُع ا ِش َ فْي َ ك ِإ ْم ُتْئ َذ َ ك ا ًدَي َ نا ا  ِب ٍدَي
“Dari  Ubadah  al-Shomit  bahwa  Rasulullah Shallallaahu  ‘alaihi  wa  Sallam  bersabda: ‘(Diperbolehkan  menjual)  emas  dengan  emas, perak  dengan  perak,  gandum  dengan  gandum, sya’ir  dengan  sya’ir,  kurma  dengan  kurma, garam  dengan  garam,  sama  sebanding, sejenis, dan  ada  serah  terima.  Jika  bahan-bahan  yang disebutkan  ini  berbeda  bobotnya,  maka  juallah semau kalian asalkan kontan.’” (HR. Muslim)

## 3.3.3. Pendapat Ulama
Statemen  Imam  Al-Ghazali  yang  tercantum dalam Ihya’  Ulumuddin halaman  74  menyatakan bahwasanya  akad  yang  dianggap  halal  atau dibolehkan adalah akad yang telah diperbolehkan oleh pemerintah atau mufti:
“Ketahuilah  bahwa  terkadang  muamalah  disahkan oleh  mufti  tetapi  mengandung  kezaliman  yang bertentangan dengan murka Allah, karena tidak semua larangan  berkonsekuensi  pada  rusaknya  akad. Kezaliman  yang  dimaksud  adalah  apapun  yang menyebabkan bahaya, baik itu umum maupun spesifik pada  pelaku.  Bagian  pertama  ialah  bahaya  yang umum,  ada  beberapa  macam.  Pertama,  penimbunan, sehingga  menjual  makanan  yang  disimpan  dan ditunggu  sampai  harga  melonjak  naik,  maka  itu termasuk  kezaliman  yang  umum  dan  pelakunya dihinakan secara syara’.”
Kedua,  ialah  di  dalam  kitab az-Zawajir  ‘an Iqtiraf  al-Kabair (1/399)  Ibnu  Hajar  al-Haitami
mengatakan  bahwa  hukum  asal  transaksi  jual  beli ialah mubah (boleh) sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang yang sah. Selain itu, antara penjual dan pembeli mesti dalam kondisi saling ridha, karena  transaksi  dianggap  menjadi  sah  ketika  antara dua belah pihak telah sepakat:
“Kami  tidak  mengharamkah  perdagangan, perniagaan,  dan  jual  beli.  Sahabat  Nabi  saw  telah melakukan jual beli kain dan selain kain. Begitu pula para ulama dan orang saleh setelahnya. Mereka tetap melakukan perdagangan, tetapi patuh pada peraturan syariat  dan  kondisi  ridha  yang  diisyaratkan  Allah Ta’ala  dengan  firmannya  “Hai  orang-orang  yang beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di  antara  kamu.”  Allah  menjelaskan  bahwa perdagangan  tidak  dianggap  terpuji  dan  tidak  halal jika  tidak  didasari  pada  kerelaan  satu  sama  lain. Sementara  itu,  saling  rela  hanya  akan  terwujud  jika tidak  ada  penipuan  dan  pengelabuhan  di  dalamnya. Jadi jika terdapat penipuan dan pengelabuhan dengan cara mengambil harta seseorang dalam jumlah banyak serta  orang  tersebut  tidak  menyadari,  dengan  cara manipulasi  yang  ilegal,  yang  didasarkan  pada penipuan dan mencurangi Allah dan Rasul-Nya, maka termasuk haram yang sangat haram.”
Ketiga, adalah pendapat Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari dalam karyanya berjudul I’anat ath-Thalibin (III/33):
“Khiyar aib (opsi cacat) juga diberlakukan pada pembeli  karena  keberadaan  tipuan  yang  dibuat-buat. Hukumnya jual beli ini haram karena adanya penipuan dan  membahayakan  pembeli,  contohnya  jual  beli dengan sistem tashriyah yaitu binatang tidak diperah susunya  selama  beberapa  waktu  sebelum  dijual supaya  pembeli  mengira  bahwa  binatang  tersebut melimpah air susunya, atau dengan cara mengeriting rambut  budak  wanita.  Tidak  ada  khiyar  sebab kerugian  besar  seperti  menduga  kaca  sebagai  intan karena kecerobohannya dengan salah fahamnya tanpa adanya penelitian terlebih dahulu.”

## 3.4. Analisis Dalil
Dua  sumber  hukum  utama  ajaran  Islam,  adalah Al-Quran  yang  merupakan  kalamullah  dan  Hadits yang merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi  Muhammad  saw.  Hal  ini  diakui  sebagaimana keterangan  dalam  ilmu  Ushul  Fikih.  Sementara  itu, pendapat ulama yang diambil kitab kuning bukanlah
sumber  hukum,  melainkan  sebagai  pengurai  dan penjelas sumber hukum yang sebenarnya. Dari dalil- dalil  yang  disebutkan  di  atas,  bisa  kelompokkan menjadi  beberapa  tema,  sehingga  pembaca  lebih mudah  menghubungkan  antara  dalil  dan  keputusan. Pengelompokan  ini  juga  dimaksudkan  agar  terjadi pendalaman  pemahaman  mengenai  ‘illat  hukum  di dalamnya.

## 3.4.1. Riba
Komisi fatwa MUI mengambil dalil yang qath’i (gamblang) tentang keharaman riba. Menurut ar-Razi, arti  dari  riba  adalah  tambahan.  Sedangkan  menurut istilah,  ash-Shabuni  mendefinisikan  riba  sebagai kelebihan  yang  diperoleh  oleh  orang  yang  memberi utang dari orang yang utang sebagai perimbangan dari masa  meminjam.  Sejalan  dengan  itu,  Al-Jurjani mendefinisikan riba sebagai kelebihan atau tambahan yang  tidak  seimbang  pada  salah  satu  pihak  dalam akad. Dalam madzhab Syafi'i, riba didefinisikan oleh An-Nawawi dalam al-Majmū’ sebagai suatu transaksi yang melibatkan imbalan tetapi tidak ada kesepakatan yang  jelas  mengenai  kesamaan  takaran  atau  waktu yang  digunakan.,  di  mana  kedua  barang  yang ditukarkan  ditunda  diserahkan  atau  salah  satu  dari kedua barang.
Dalil tentang riba disebutkan dalam ayat QS. Al- Baqarah: 278-280 yang menjelaskan tentang larangan riba dalam jual beli, karena di dalamnya mengandung kezaliman  pada  sesama.  Selanjutnya,  dalil  Hadits keempat  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim mengenai  riba  dalam naqd (emas  dan  perak)  serta bahan makanan semisal gandum, kurma, dan garam.

## 3.4.2. Batil dan Gharar
Kata  “batil”  berasal  dari  kata  “bathil”  yang memiliki  arti  sia-sia,  rusak,  tidak  berguna,  atau kebohongan. Al-bathil merujuk pada sesuatu yang sia- sia,  palsu,  salah,  batil,  tidak  berharga,  atau  bahkan berasal dari syaitan (Munawwir, 1997).
Batil atau batal juga merupakan lawan kata dari sah  ( shahih ).  Shahih  merujuk  pada  suatu  tindakan yang sudah memenuhi semua persyaratan dan syarat- syarat  yang  diperlukan.  Menurut  Abdul  Wahab Khallaf,  definisi  sah  adalah  munculnya  konsekuensi hukum syari’at atas tindakan tersebut. Hasil dari suatu tindakan  yang  sah  adalah  bahwa  tanggung  jawab hukum  terhadap tindakan tersebut tidak ada lagi bagi pelaku  (bara’ah  al-dzimmah).  Sebaliknya,  jika tindakan  tersebut  tidak  memenuhi  syarat  dan
rukunnya, maka tindakan tersebut dianggap fasid atau batil (batal) (Khallaf, 1978).
Menurut  Az-Zuhaili  (1997),  ayat  QS.  An-Nisa: 29  menginstruksikan  agar  tidak  menarik  harta  milik seseorang  dengan jalan  yang  haram,  contohnya riba, judi, merampas, atau penipuan. Namun, diperbolehkan  untuk  memperoleh  harta  milik  orang lain  melalui  transaksi  jual-beli  yang  didasari  oleh keikhlasan  dan  kesepakatan  antara  dua  pihak  dalam kerangka  syariah.  Tijarah  ialah  usaha  untuk mendapatkan  laba  melalui  jual  beli,  sedangkan taradhi (saling rela) adalah kata sepakat yang timbul dari antara dua pihak yang bertransaksi jual beli tanpa adanya  unsur  penipuan.  Oleh  karena  itu,  gharar (penipuan) merupakan salah satu dari penyebab harta menjadi  batil.  Larangan  memakan  harta  yang  batil juga diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 188.
Dalil  hadits  pertama  yang  diriwayatkan  oleh Muslim mengharamkan jual beli al-hashah (jual beli dengan cara melemparkan batu) dan jual beli tipuan. Dalam hadits ini, terdapat larangan yang spesifik dan umum. Sementara itu, hadits ketiga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara spesifik mengharamkan  praktik  jual  beli  dengan  sistem al- munabadzah (masing-masing  pihak  melemparkan pakaiannya  kepada  yang  lain  tanpa  melihatnya) dan al-mulamasah (masing-masing  pihak  menyentuh pakaian  milik  yang  lain  tanpa  perhatian  dengan seksama).  Larangan  jual  beli gharar juga  dituturkan dalam  dalil  pendapat  ulama  ketiga  yaitu  dari  Syekh Ali bin Abdullah bin Mahmud Banjari tentang khiyar aib.
Menurut  Wahbah  Az-Zuhaili,  ada  empat indikator ketidakjelasan transaksi yaitu: (1) ketidakjelasan mengenai objek akad bagi pembeli, (2) kesamaran mengenai harga, (3) ketidakpastian batasan waktu, dan (4) saat terjadi penangguhan penyerahan, tidak ada  barang jaminan yang jelas. Dalam konteks ini,  penting  untuk  memperhatikan  keberadaan  objek cryptocurrency  dan  nilai  yang  terkandung  di dalamnya.  Sebagai  objek  transaksi,  cryptocurrency merupakan bentuk digital yang bergantung pada suatu sistem dan tidak memiliki bentuk riil. Selain itu, nilai cryptocurrency  sangat  mudah  goyang  dengan  naik turun nilai yang tidak terduga ( Ulfa, 2022) .

## 3.4.3. Sesuai Ketentuan Undang-undang
Meskipun menjadi salah satu poin penting dalam fatwa ini, rupanya MUI tidak menghadirkan dalil yang terang  mengenai  kesesuaian  transaksi  dengan
ketentuan  undang-undang.  Yang  muncul  hanyalah dalil dari pendapat ulama kedua, yakni statemen Ibnu Hajar  al-Haitami  yang  menyatakan  bahwa  para penerus sahabat Nabi melakukan perdagangan sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku  dan  asas  saling  rela. Dalil  ini  pun  sebenarnya  lebih  menjelaskan  tentang asas saling rela itu.
Dalil yang bisa ditambahkan untuk memperkuat pendapat ini ialah ayat Al-Quran berikut.
ي ِلو ُ أ َو َ لو ُس َّرلا او ُعي ِط َ أ َو َ َّ للَّا او ُعي ِط َ أ اوُن َمآ  َني ِذ َّ لا اَهُّي َ أ اَي
ِلو ُس َّرلا َو ِ َّ للَّا ى َ لِإ ُهو ُّد ُرَف ٍء ْي َش يِف ْمُتْعَزاَنَت  ْنِإَف ْم ُ كْن ِم  ِرْم َ أ ْ لا ا ِم ْوَي ْ لا َو ِ َّ للَّاِب َ نوُن ِم ْؤُت ْمُت ْ ن ُ ك ْ نِإ ِر ِخآ ْ ل
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan  taatilah  Rasul(-Nya),  dan  ulil  amri ..”  (QS. An-Nisa: 59)
Selain itu, juga hadits di bawah ini. ْ لا ى َ لَع ُة َعا َّ طلا َو  ُع ْم َّ سلا ْ لا  ِء ْر َم ْم َ ل ا َم ،َه ِر َ كَو  َّ ب َح َ أ اَمي ِف  ِمِل ْس ُم ْر َم ْؤُي َ ل َو  َع ْم َس َ ال َ ف ٍةَي ِص ْع َمِب  َر ِم ُ أ ا َذ ِإ َ ف ،ٍةَي ِص ْع َمِب َة َعا َط ا
“Wajib  bagi  setiap  lelaki  muslim  untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia  suka  maupun  tidak  suka.  Selama  dia  tidak memerintahkan  untuk  bermaksiat.  Jika  dia memerintahkan  untuk  bermaksiat,  maka  tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya.” (HR.  Bukhari  7144,  Abu  Daud 2626)
Dengan  tambahan  dua  dalil  ini,  akan  semakin kuat  dasar  penetapan  keputusan  mengenai  hukum cryptocurrency tersebut, terkait dengan  tidak diakuinya sebagai mata uang sah oleh undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  18/40/PBI/2016  tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, namun  dilegalkan  sebagai  aset  digital  melalui peraturan  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 5 tahun 2019.
Pada  awal  tahun  2018,  Bank  Indonesia mengklarifikasi bahwa bitcoin dan mata uang virtual lainnya belum dianggap sebagai alat pembayaran yang sah  dan  dilarang  penggunaannya  di  Indonesia. Keputusan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menerangkan bahwa mata uang yang sah ialah uang yang diterbitkan oleh  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Oleh
karena  itu,  semua  pembayaran  atau  transaksi keuangan  lainnya  di  Indonesia  harus  menggunakan Rupiah, karena itu adalah mata uang yang sah (Bank Indonesia, 2018).
Bank  Indonesia  sebagai  regulator  sistem pembayaran telah melarang semua penyelenggara jasa sistem  pembayaran  di  Indonesia,  termasuk  penerbit, penyelenggara  penyelesaian  akhir,  penyelenggara kliring,  penyelenggara  switching,  payment  gateway, prinsipal, acquirer, penyelenggara dompet elektronik, serta  penyelenggara  teknologi  finansial,  untuk melakukan  dan  melanjutkan  proses  semua  transaksi menggunakan  mata  uang  virtual.  Penyelenggara sistem  pembayaran  itu  tidak  hanya  dimaksudkan untuk bank, tetapi juga lembaga selain bank.  Hal ini sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi  Pembayaran  dan  PBI  19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

## 3.4.4. Maisir atau Qimar (Perjudian)
Makna  etimologi  dari  kata  “maisir”  adalah “mudah”  atau  “memudahkan”.  Maisir  merujuk  pada suatu  objek  atau  hal  yang  digunakan  untuk memudahkan  sesuatu.  Contohnya,  seseorang  yang ingin  mencapai  suatu  tujuan  yang  seharusnya ditempun dengan jalan yang sulit, namun ia memilih jalan mudah yang tidak sesuai dengan aturan maupun nilai-nilai syariat Islam dengan harapan bisa mencapai tujuannya lebih mudah (Huda & Nasution, 2007).
Allah  SWT  mencantumkan  Maysir  bersama dengan  Khamar  dalam  ayat-ayat  lain,  menunjukkan bahwa  keduanya  memiliki  status  hukum  yang  sama yaitu  haram  dan  mesti  dihindari.  Oleh  karena  itu, semua  permainan yang bisa memastikan keuntungan pada  satu  pihak  dan  kerugian  pada  pihak  lain  serta bertujuan  untuk  mendapatkan  keuntungan  termasuk kategori judi yang dilarang, seperti lotere, adu nasib, undian  harapan,  atau  sumbangan  dana  sosial berhadiah.  Bahkan  lebih  buruk  lagi  apabila  semata- mata  dilakukan  untuk  mencari  keuntungan  belaka (Syarjaya, 2008).
Mengenai larangan maisir ini, disebutkan dalam dalil  Al-Quran  surat  Al-Maidah  ayat  90.  Karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan dari permainan  spekulasi  harga  cryptocurrency  yang sangat  tidak  stabil  dan  perjudian,  cryptocurrency menjadi kaya akan unsur gharar dan maysir.

## 3.4.5. Asas Saling Rela
Saling  rela  ( taradli )  di  antara  dua  belah  pihak yang  melangsungkan  transaksi  menjadi  salah  satu syarat dalam muamalah. Dalil yang dipakai adalah Al- Quran  surat  An-Nisa’:  29  dan  hadits  ketiga  yang diriwayatkan  oleh  Ibnu  Majah.  Ditambah  lagi, statemen  Ibnu  Hajar  al-Haitami  yang  mengatakan, “Saling  rela  hanya  akan  terwujud  jika  tidak  ada penipuan dan pengelabuhan di dalamnya.”
Penting  untuk  memahami  bahwa  tidak  semua kesepakatan saling rela dapat diterima secara syariah dalam  akad.  Dalam  menentukan  keabsahan  suatu akad,  perlu  dipertimbangkan  karakteristik  atau  sifat dari objek akad tersebut. Oleh karena itu, harta ribawi yang  mencakup  beberapa  jenis  barang  tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan atau digunakan dalam  transaksi  pinjam  meminjam  yang  menarik manfaat. Begitu juga dengan harta yang diperoleh dari aktivitas  judi  atau  pegadaian,  meskipun  dua  belah pihak yang terlibat saling merelakan. Situasi ini tidak sesuai  dengan  ajaran  syariat  yang  telah  ditetapkan oleh Allah SWT (Wahidin, 2018).
Menurut  Al-Zuhaili  (1418  H),  terdapat  tiga bentuk  saling  rela,  yaitu  (1)  adanya  ijab  kabul  yang diucapkan,  (2)  adanya  hak  pilih  yang  diberikan,  dan (3)  perbuatan  atau  tindakan  yang  menunjukkan adanya  sikap  saling  rela.  Meskipun  dalam  transaksi cryptocurrency tiga hal ini bisa saja terpenuhi, namun tidak lantas hukumnya menjadi boleh.
Ahmad  Sabiq  Abu  Yusuf  (2016)  menuturkan bahwa ada hukum-hukum yang tidak termasuk dalam kaidah “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling rela”:  (1)  Akad  yang  diharamkan  oleh  Allah  serta Rasul  tetap  diharamkan  walaupun  dilakukan  atas dasar  kesepakatan  antara  pihak-pihak  yang  terlibat. (2) Dalam beberapa situasi tertentu, pemerintah dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang  dan  mengambil  harta  mereka  jika  hal tersebut  diperlukan.  (3)  Pemerintah  juga  dapat  tidak mengakui sebuah transaksi yang dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak-pihak jika transaksi tersebut berpotensi  menyebabkan  kerugian  yang  merugikan masyarakat  umum.  (4)  Jika  seseorang  memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada orang lain, maka  hak  tersebut  harus  dipenuhi  dan  tidak  boleh diabaikan. Pengecualian poin tiga tersebut menguatkan  keharaman  cryptocurrency  karena  tidak mata uang tersebut tidak diakui bahkan dilarang oleh Bank  Indonesia  yang  menjadi  pemilik  otoritas keuangan.
3.5. Perbedaan  Mata  Uang  dan  Komoditas menurut Hukum Islam
3.5.1. Sebagai Mata Uang (Naqd)
Dalam ilmu ekonomi Islam, asal usul kata “uang” berasal dari kata “ al-naqd ” dalam bentuk jamak “ an- nuqud ”. Kata ini mempunyai banyak arti, di antaranya “ al-naqdu ”  yang  bermakna  kebaikan  dari  dirham, menggenggam  dirham,  dan  juga  berarti  tunai. Meskipun demikian, “ nuqud ” tidak digunakan dalam al-Qur’an  dan  hadis,  dikarenakan  masyarakat  Arab pada  umumnya  menggunakan  kata  “ dinar ”  untuk mengacu  pada  uang  yang  berasal  dari  emas,  dan “ dirham ” pada uang yang berasal dari perak. Kosakata “ wariq ”  dipakai  untuk  merujuk  pada  dirham  perak, dan “ ain ” untuk merujuk pada dinar emas. Selain itu, ada  kata  “ fulus ”  (uang  tembaga)  digunakan  sebagai alat  tukar  yang  dipakai  membeli  komoditas  murah (Rozalinda, 2014).
Dalam  konsep  Islam,  uang  dianggap  sebagai suatu konsep aliran. Dalam konsep ini, tidak terdapat motif  kebutuhan  uang  untuk  tujuan  yang  bersifat spekulatif karena hal tersebut dilarang. Disamping itu, uang  justru  dianggap  sebagai  barang  yang  dimiliki oleh  masyarakat  publik.  Oleh  sebab  itu,  menimbun uang secara tidak produktif dapat menurunkan jumlah uang  beredar.  Jika  diumpamakan  dengan  darah  di dalam  tubuh  manusia,  menimbun  uang  dapat menyebabkan kurangnya sirkulasi uang dan menyebabkan  kelesuan  dalam  perekonomian  atau stagnasi. Oleh karena itu, Islam melarang menimbun uang untuk tujuan yang tidak produktif (Karim, 2001). Dalam  sistem  ekonomi  barter,  uang  dipandang sebagai  standar  pengukuran  nilai  suatu  barang. Sebagai contoh, onta dapat dihargai senilai 100 dinar dan kain dihargai dengan jumlah dinar tertentu. Oleh karena  itu,  keberadaan  uang  sebagai  standar pengukuran  nilai  barang  memungkinkan  uang menjadi  media  tukar-menukar.  Pendapat  al-Ghazali berbunyi  bahwa  uang  diumpamakan  seperti  cermin bening. Ia sama sekali tidak berwarna, namun sanggup memantulkan segala warna (Karim, 2001).
Fungsi terpenting dari uang ialah sebagai satuan nilai. Ini berarti, dalam transaksi barang dan jasa, uang menjadi  standar  ukuran  harga.  Oleh  karena  itu,  nilai harga  yang  digunakan  sebagai  ukuran  nilai  barang wajib spesifik dan memiliki akurasi tinggi, stabil tanpa perubahan yang cepat dan tiba-tiba. Menurut Ahmad Hasan,  sebagai  ukuran  nilai,  uang  harus  memiliki stabilitas  dan  kemampuan  untuk  mempertahankan
daya  beli  yang  konsisten.  supaya  fungsinya  bekerja dengan baik (Ilyas, 2016).
Mahmud  Abu  Su’ud  berpendapat  bahwa  uang tidak  dapat  diposisikan  sebagai  aset  atau  komoditas seperti  barang  lainnya.  Hal  ini  karena  uang  tidak mengandung  nilai  intrinsik.  Fungsi  uang  hanya sebagai  alat  tukar  yang  memudahkan  proses pertukaran  dalam  memenuhi  kebutuhan  manusia. Dalam pandangan Abu Su’ud, nilai uang terletak pada nilai-nilai yang dipertukarkan dengannya, bukan pada bendanya. Dengan demikian, penting bagi uang untuk memenuhi kriteria sebagai alat tukar yang efektif dan efisien (Hasan, 2005).
Menurut  fikih  Islam,  uang  seharusnya  cuma digunakan sebagai alat tukar dan standar nilai dalam transaksi, dan tidak untuk memperoleh hasil spekulatif atau  perdagangan  dengan  uang  lain.  Al-Ghazali menyatakan  bahwa  perdagangan  uang  dengan  uang tidak  diperbolehkan  dalam  Islam,  sebab  bisa mengurangi kegunaan utama uang sebagai alat tukar. Kalau  uang  bisa  dibeli  dan  dijual  dengan  uang  yang lain, maka uang bukan lagi mempunyai fungsi sebagai alat  tukar,  melainkan  menjadi  komoditas  yang diperjualbelikan,  yang  hal  ini  tidak  sesuai  dengan prinsip Islam. Maka, spekulasi dan penimbunan uang juga  tidak  dianjurkan  dalam  Islam,  karena  dapat mengganggu  aliran  uang  dalam  perekonomian  dan mengakibatkan inflasi (Ilyas, 2016).
Dengan  melihat  konsep-konsep  yang  telah disebutkan mengenai mata uang dalam hukum Islam, cryptocurrency masih terlalu jauh untuk bisa dianggap sebagai  mata  uang  yang  sah.  Hal  ini  selaras  dengan salah satu fatwa dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Ke- VII  Komisi  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) tahun  2021.  Dengan  pertimbangan  dalil  yang dihadirkan  dalam  keputusan  tersebut,  nampaknya MUI  tidak  hanya  melihat  cryptocurrency  dari  sisi objek  akad  dan  transaksinya  saja,  melainkan  juga memperhatikan regulasi dari pemerintah.

## 3.5.2. Sebagai Komoditas (Sil’ah)
Arti  dari  kata  sil’ah  mirip  dengan  kata  “ al- mabi’ ”,  yang  bermakna  barang  atau  objek.  Menurut Mu’jam  Lughati  al-Fuqaha ,  kata  sil’ah  dimaknai sebagai  komoditas  (Qal’aji,  2006).  Imam  Syafi’i, memperkenalkan  konsep  sil’ah  yang  diterangkan secara  khusus  melalui  pembahasan  objek  akad  yang terdiri  dari  enam  syarat.  Menurutnya,  objek  akad harus merupakan aset yang sah dan dapat digunakan dalam transaksi, jelas, memiliki wujud, dapat diserah-
terimakan, dan mempunyai manfaat. Syarat-syarat ini menjadi pedoman untuk memahami konsep sil’ah dan mengkaji bagaimana cryptocurrency tidak memenuhi syarat-syarat tersebut (Hudaaka & Hanifuddin, 2023).
Al-Bugha  (2012)  menjelaskan  bahwa  untuk keabsahan  suatu  akad,  objek  yang  terlibat  harus memenuhi enam persyaratan yang melekat pada objek tersebut,  termasuk  harga  yang  ditetapkan.  Menurut hukum  ekonomi  syariat,  terdapat  sembilan  kriteria yang harus dipenuhi agar objek akad dinyatakan sah, yaitu: (1) Saat akad terjadi, barang harus tersedia. (2) Barang  harus  dapat  dipindahkan  secara  sah  antara penjual dan pembeli. (3) Barang yang ditransaksikan harus  memiliki  nilai  yang  pasti.  (4)  Barang  yang diperdagangkan  harus  halal.  (5)  Pembeli  harus mengetahui secara jelas mengenai barang yang dibeli. (6)  Barang  harus  memenuhi  kriteria  yang  terdefinisi dengan  jelas.  (7)  Jika  barang  berada  di  tempat  jual beli, maka harus memenuhi kriteria nomor 6. (8) Jika sifat  barang  jelas  dan  dapat  dikenali  dengan  mudah, penjelasan  tambahan  tidak  diperlukan.  (9)  Barang harus  ditentukan  dengan  pasti  saat  akad  dilakukan (Mahkamah Agung, 2016).
Suatu  hal  dapat  disebut  sebagai  sil’ah  jika beberapa  ketentuan  objek  akad  terpenuhi,  seperti dapat  dilakukan  transaksi  atas  objek  tersebut,  dapat diserahterimakan,  suci  atau  halal  menurut  syariat, serta  mempunyai  kejelasan  (Hudaaka  &  Hanifuddin, 2023). Namun, menurut Asrorun Niam, cryptocurrency tidak memenuhi syarat-syarat tersebut karena  tidak  memiliki  kejelasan  dan  kepastian  nilai, wujud  fisik,  hak  milik  yang  pasti,  serta  sulit  untuk diserah-terimakan secara pasti (Santia, 2021).
Di negara Indonesia, penggunaan cryptocurrency tidak dilegalkan sebagai mata uang melainkan sebagai komoditi.  Hal  ini  dikarenakan  ketidakjelasan mengenai wujud fisik, nilai, dan jumlah yang melekat pada  cryptocurrency.  Faktor-faktor  ini  yang  dapat menciptakan ketidakpastian dan kerugian bagi mereka para pengguna. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membatasi  penggunaan  cryptocurrency  sebagai komoditi  agar  transaksi  yang  dilakukan  dapat  diatur dan dilindungi oleh peraturan yang berlaku di negara ini.
Transaksi  crypto  asset  di  Indonesia  saat  ini dianggap sah serta tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini didasarkan pada regulasi yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri Perdagangan  Nomor  99  Tahun  2018  tentang Kebijakan  Umum  Penyelenggaraan  Perdagangan
Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset) dan Peraturan Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi Nomor  5  Tahun  2019  tentang  Ketentuan  Teknis Penyelenggaraan  Pasar  Fisik  Aset  Kripto  (Crypto Asset)  di  Bursa  Berjangka.  Menurut  peraturan tersebut,  penggunaan  cryptocurrency  sebagai  alat transaksi  disahkan  sebagai  subjek  perdagangan  aset digital  atau  aset  kripto  dalam  bursa  berjangka komoditi.
Fatwa  tersebut  memerlukan  lebih  banyak penjabaran karena saat ini belum ada pengkategorian yang terperinci dan masih terlalu umum untuk semua jenis  cryptocurrency.  Faktanya,  ada  banyak  jenis cryptocurrency  yang  berbeda  dengan  tujuan  yang berbeda-beda.  Selain  itu,  teknologi  yang  digunakan juga tidak selalu sama satu dengan yang lainnya.
Belum  ada  informasi  yang  mengungkapkan apakah  fatwa  MUI  telah  melakukan  pertimbangan aplikasi  terdesentralisasi  dan  teknologi  blockchain sebagai dasar dari aset tersebut. Namun, berdasarkan pernyataan  yang  telah  diberikan,  terlihat  bahwa cryptocurrency  yang  memiliki  potensi  menjadi komoditas  adalah  yang  memiliki  kegunaan  yang terdefinisi dengan baik, seperti aplikasi terdesentralisasi  dan  teknologi  blockchain  yang dilengkapi  dengan  fitur  kontrak  cerdas  ( smart contracts ) (Muhammad, 2023).
Melihat  bahwa  MUI  merinci  keberadaan cryptocurrency  sebagai  komoditas  atau  aset  digital menjadi  dua  poin  fatwa,  ini  berarti  memang  ada cryptocurrency yang memang legal baik berdasarkan peraturan  negara  maupun  hukum  Islam.  Tentunya legalitas  tersebut  harus  dengan  syarat  dan  ketentuan yang  telah  disebutkan.  Selain  itu,  fatwa  terkait cryptocurrency sebagai komoditas ini juga diperkirakan  karena  adanya  peraturan  pemerintah yang  mengatur  dan  melegalkan,  yaitu  Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

## 4. KESIMPULAN
Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  Se-Indonesia  ke- VII Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menerbitkan keputusan tentang Hukum Cryptocurrency dalam tiga poin:  (1)  Haram  menggunakan  cryptocurrency sebagai mata uang, (2) Cryptocurrency jika dianggap komoditas digital tidak diizinkan dijualbelikan sebab melibatkan  unsur  ketidakjelasan  ( gharar ),  bahaya ( dlarar ),  perjudian  ( qimar ),  dan  belum  terpenuhinya persyaratan  sebagai  sil’ah,  (3)  Cryptocurrency  jika dianggap  komoditas yang sesuai persyaratan sebagai
objek transaksi dan mengandung dasar yang jelas serta manfaat  yang  nyata  diperbolehkan  secara  hukum untuk diperdagangkan.
Keputusan ini memiliki dasar penetapan dari Al- Quran  surat  Al-Baqarah:  188;  Al-Baqarah:  278-280; An-Nisa’: 29; Al-Maidah: 90, empat hadits, serta tiga pendapat  ulama.  Dalam  dalil-dalil  ini,  menyebutkan ‘illat keharaman cryptocurrency, di antaranya terdapat riba,  tidak  ada  kesesuaian  dengan  undang-undang, transaksi  batil  karena  terdapat  gharar,  mengandung maisir  atau  qimar  (perjudian),  dan  tidak  memenuhi asas saling rela.
Diferensiasi  hukum  yang  terjadi  pada  status cryptocurrency  sebagai  mata  uang  dan  sebagai komoditi juga tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan suatu  benda  bisa  dijadikan  mata  uang  ( naqd )  dan komoditas  ( sil’ah ).  Jika  cryptocurrency  dianggap sebagai  mata  uang,  maka  hukumnya  haram  mutlak, sedangkan sebagai komoditas, maka hukumnya boleh ketika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan.

## 5. REFERENSI
Al-Bugha,  M.  et  al.  (2012). Fikih  Manhaji:  Kitab Fikih  Lengkap  Imam  asy-Syafi’i. Yogyakarta:
Darul Uswah.
Al-Jurjani,  Ali  bin  Muhammad.  (n.d.). Kitab  al- Ta’rifat. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. An-Nawawi.  (n.d.). al-Majmū’, jilid  IX.  Beirut:  Dar al-Fikr.
Ash-Shabuni,  M.  A.  (n.d.). Rawai’  al-Bayan  Tafsir Ayat  al-Ahkam  min  al-Qur’an .  Beirut:  Dar  al- Fikr.
Ausop, Asep Zaenal & Elsa Silvia Nur Aulia. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk
Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. Jurnal  Sosioteknologi ,  17(2),  74-92. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2018.17.1.8 Az-Zuhaili,  W.  (1418  H). Al-Tafsir  Al-Munir  fi  Al- ’Aqidah  wa  Al-Syari’ah  wa  Al-Manhaj . Damaskus: Dar Al-Fikr. Az-Zuhaili,  W.  (1997). Tafsir  al  Wajiz  wa  Mu’jam Ma’aniy al Qur’an al ‘Aziz. Beirut: Dar al-Fikr. Azizah,  A.  S.  N.  &  Irfan.  (2020).  Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum , 1(1), 62-80. https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i1.12424
Bank Indonesia. (2018). Bank Indonesia Memperingatkan  Kepada  Seluruh  Pihak  Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual Currency. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-
media/news-release/Pages/sp_200418.aspx
Bhiantara,  I.  B.  P.  (2018).  Teknologi  Blockchain Cryptocurrency  Di  Era  Revolusi  Digital. Prosiding Seminar  Nasional  Pendidikan  Teknik
Informatika (SENAPATI) , IX, 173-178. https://www.scribd.com/document/506429892/1 204-61-1753-1-10-20180914-1
Hamin, D. I. (2020). Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas  Menurut  Islam:  Sebuah  Literature Review. Jurnal  Ilmiah  Manajemen  Dan  Bisnis , 3(2),
127-139.
https://doi.org/10.37479/jimb.v3i2.9430 Hasan,  A.  (2005). Mata  Uang  Islami:  Telaah Komprehensif  Sistem  Keuangan  Islami (S. Barito,  Trans.)  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Huda,  N.  &  Nasution,  M.  E.  (2007). Investasi  pada Pasar Modal Syariah . Jakarta: Kencana.
Hudaaka,  Z.  L.,  &  Hanifuddin,  I.  (2023).  Kejelasan sil‘ah Objektivikasi Cryptocurrency pada
Aplikasi  Pintu. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam, 9(01), 935-943. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7187
Ilyas,  R.  (2016).  Konsep  Uang  Dalam  Perspektif Ekonomi Islam. BISNIS , 4(1), 36-57. Karim,  A.  A.  (2001). Ekonomi  Islam  Suatu  Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press. MUI. (2021). Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia  ke-VII. Jakarta:  Majelis  Ulama Indonesia.
Khallaf, A. W. (1978). Ilmu Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qolam.
Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency Dalam
Perdagangan  Berjangka  Komoditi  Di  Indonesia Perspektif  Hukum  Islam. Tsaqafah ,  16(1),  109- 126.
http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia.  (2016).
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, In

## Mahkamah Agung.
Maleha,  N.  Y.,  Nopriansyah,  W.,  &  Setiawan,  B.
(2022).  Dinamika  Transaksi  Cryptocurrency Antara Haram dan Halal. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 3114-3119. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.5935
Muhammad, N. (2023). Gharar, Dharar dan Qimar, Alasan  MUI  Haramkan  Crypto  Sebagai  Alat Tukar . https://coinvestasi.com/belajar/gharar- dharar-dan-qimar-alasan-mui-haramkan-crypto Munawwir,  A.  W.  (1997). Kamus  Al-Munawwir. Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif. Qal’aji,  M.  R.  (2006). Mu’jam  Lughati  Al-Fuqaha.
Beirut: Dar an-Nafais.
Ar-Razi,  Fahruddin.  (n.d.). al-Tafsir  al-Kabir  aw Mafatih  al-Ghaib .  Beirut:  Dar  al-Kutub  al-
Ilmiyyah. Redaksi. (2020). Sejarah MUI. https://mui.or.id/sejarah-mui/
Rozalinda.  (2014). Ekonomi  Islam:  Teori  dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Santia,  T.  (2021). MUI  Masih  Memperbolehkan Kripto  Diperdagangkan  dengan  Syarat  Ini. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4708545/ mui-masih-memperbolehkan- kriptodiperdagangkan-dengan-syarat-ini Syarjaya,  H.  E.  S.  (2008). Tafsir  Ayat-Ayat  Ahkam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Ulfa,  A.  M.  (2022). Hukum  Investasi  Kripto  dalam Islam.
https://katadata.co.id/dinihariyanti/finansial/626 a63c70612e/hukum-investasi-kripto-dalam- islam
Wahidin,  A.  (2018).  Prinsip  Saling  Rela  Dalam Transaksi  Ekonomi  Islam. Ad-Deenar;  Jurnal Ekonomi  dan  Bisnis  Islam ,  2(02),  110-135. http://dx.doi.org/10.30868/ad.v2i02.352 Yusuf, A. S. A. (2016). E-Book: Kaidah Fikih: Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka . www.ibnumajjah.com.