## JURNAL INTERPRETASI HUKUM
| ISSN: 2746-5047 Vol. 3 No 3 – Desember 2022 | Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.3.3.5788.441-446

## KEWENANGAN PENANGKAPAN OLEH BNN DAN POLRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
(HAM)

## Ronaldo Ragowino Bira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Sutama
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali-Indonesia ragowinobira13@Gmail.com , laksmidewi29@Gmail.com sutamainyoman62@gmail.com

## ABSTRAK
Pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan sehingga melibatkan kepolisian dan BNN sesuai yang tertuang  dalam  amanat  UU  No.35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  adapun  metode  yang  dipergunakan  dalam penulisan  ini  adalah  metode  pengelolaan  bahan  hukum  secara  kualitatif  yang  menggunakan  pengkajian  secara normatif, setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul yang kemudian penyajiannya di lakukan secara deskriptif  dan  sistematis.  tujuan  mengatur  dan  membatasi  kehidupan  sehari  hari  dalam  bertindak.  Salah  satu bentuk  dari  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  harus  dipatuhi,  ditaati,  dan  harus  d  indahkan  masyarakat Negara  Indonesia  yang  kemungkinan  besar  bersifat  imperative  adalah  UU  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika. kewenangan penyidik BNN dan penyidik Polri dalam penyilidikan tindak pidana Narkotika memiliki dasar hukum berbeda terkait dengan jangka waktu ditahan seorang diduga menggunakan narkotika sehingga hal ini  menimbulkan  pelanggaran  HAM  mengenai  jangka  waktu  penahanan  di  lakukan  penyelidik  BNN  dan  Polri sehingga  mengakibat tidak adanya kepastian hukum dan perlakuan sama di depan hukum.Peraturan perundang undang  di  harapkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan  bagi  penyidik  BNN  dan  Polri  harus  lebih  jeli dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  sehingga  tidak  merugikan  orang  lain  dan  terciptanya  kepastian hukum  untuk  seluruh  masyarakat.  Tujuan  Pengaturan  Dalam  Penangkapan  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana Narkotika  Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana  narkotika,  mengenai  batasan dalam  lamanya waktu untuk  penangkapan  dan  penahanan  yang  di  dapati  untuk  penyelidikan  yang  di  laksanakan  badan  narkotika nasional bersama dengan instansi kepolisian dalam menjalankan tugas Dan fungsinya mendapati permasalahan terhadap  dasar  peratutan  yang  saling  bertolak  belakang  dan  berbeda  yang  dimana  untuk  Penyidik  badan narkotika nasional (BNN)
Kata Kunci : Penyidik, BNN, Polri

## ABSTRACT
The  eradication  of  narcotics  crime  is  very  necessary  so  that  it  involves  the  police  and  BNN  as  stated  in  the mandate of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. as for the method used in this paper is a qualitative legal material  management  method  that  uses  a  normative  assessment,  after  the  primary  and  secondary  legal materials are collected which are then presented descriptively and systematically. goals regulate and limit daily life  in  action.  One  form  of  legislation  that  must  be  obeyed,  obeyed,  and  must  be  heeded  by  the  people  of  the State of  Indonesia  which is most  likely to be imperative is Law Number 35 of  2009 concerning  Narcotics. The authority  of  BNN  investigators  and  Polri  investigators  in  investigating  narcotics  crimes  has  a  different  legal basis related to  the period  of detention  of a person suspected of using  narcotics  so that this causes violations Human rights regarding the period of detention are carried out by BNN and Polri investigators, resulting in the absence  of  legal  certainty  and  equal  treatment  before  the  law.  harm  others  and  create  legal  certainty  for  the whole community. The purpose of the regulation in the arrest of perpetrators of narcotics crimes is the authority to  investigate  narcotics  crimes,  regarding  the  time  limit  for  arrests  and  detentions  that  are  found  for investigations carried out by the national narcotics agency together with the police agency in carrying out their duties and functions to find problems on the basis of regulations which are contradictory and different which for Investigators of the National Narcotics Agency (BNN).
Keywords: Investigator, BNN, Police

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang Masalah
Negara  Indonesia  adalah  suatu  negara  Demokrasi  yang  menganut  sistem  berdasarkan  penerapan aturan  hukum,  maka  dari  itu  akibat  dari  penganutan  negara  hukum  tersebut  memiliki  akibat  yang sangat besar dimana, segala sesuatu perbuatan atau Tindakan sesorang yang berada di Indonesia harus diatur  berdasarkan  dengan  segala  nilai,  norma,  dan  berbagai  Perangkat  Peraturan  Perundang- Undangan.  setiap  aturan  yan  lahir  merupakan  kewajiban  yang  harus  diikuti,  ditaati,  serta  di laksanakan oleh setiap individu dengan tujuan mengatur dan membatasi kehidupan sehari hari dalam bertindak.
Menurut  Sukardi, dengan adanya sisi kelemahan  koordinasi  antar aparat penegak hukum yang dapat  menimbulkan  tumpang  tindih  kewenangan  dan  kebijakan  masing-masing  pihak.  Dari kewenangan  yang  diamanatkan  itulah  terdapat  suatu  konflik  hukum  mengenai  batasan  kewenangan yang diberikan .(Sukardi, 2005).
Sebagaimana  sudah  disinggung  pada  bab  sebelumnya  bahwa  tata  cara  aturan  acara  pidana bersumber  terhadap  KUHAP  sebagai  induk  acara  pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana  Indonesia. Berbeda dengan  ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR (Imanullah, 2017)
Salah satu bentuk dari Peraturan Perundang-Undangan yang harus dipatuhi, ditaati, dan harus d indahkan  masyarakat  Negara  Indonesia  yang  kemungkinan  besar  bersifat  imperative  adalah  UU Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika.  Peraturan  Perundang-Undangan  ini  adalah  salah  satu bagian  dari  perubahan  atas  UU  Nomor  22  Tahun  1997,  dikarenakan  Peraturan  Perundang-Undang tersebut  tidak  sesuai  lagi  dengan  situasi  dan  kondisi  saat  ini  untuk  menggulangi  dan  memberantas tindak pidana Narkotika, yang semakin hari, kian semakin marak di kalangan masyakat yang di akibat dari terus berkembang dalam berbagai ilmu pengetahuan salah satunya   teknologi
Dalam  memberantas  tindak  pidana  Narkotika  tersebut,  di  perlukan  berbagai  macam  cara  dan tindakan  yang  tegas  dari  penyilidik  dan  penyidik  dalam  memberantas  penyalaguanaan  Narkotika, serta kerja sama dari elemen lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk  penyalagunaan  tindak  pidana  Narkotika,  untuk  itu  penyidik  BNN  dan  Polri  sangat  berperan aktif di karena memiliki tugas serta wewenag dalam menangani sebuah kasus tindak pidana narkotika, sebagai  mana  kewenangan  seorang  penyilidik  dan  penyidik  telah  di  atur  dan  sudah  di  dituangkan dalam bentuk hukum tertulis sebagaimana  yang terdapat KUHAP dan UU N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Untuk  kewenangan  penyidik  sendiri  di  atur  dalam  Pasal  (7)  KUHP,  sedangkan  wewenang penyidik  dalam  UU  Nomor.35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  wewenang  penyidik  sendiri  di  atur dalam  pasal  75.  maka  akan  dibedakan  antara  pengedar  narkotika  sebagai  pelaku  tidak  pidana narkotika. Selain  itu penyidik tindak pidana narkotika tersebut juga akan melakukan upaya preventif dan  represif  dalam  menggulangi  dan  memberantas  tindak  pidana  narkotika  secara  maksimal  dan optimis.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  penyidikan  BNN  dalam  upaya  menanggulangi tindak  pidana  narkotika  memiliki  kendala  seperti,  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  memadai dari  tingkat  penyidik  yang  salah  satunya  BNN,  tidak  memadainya  fasilitas  penunjang  penyilidikan serta  kurangnya  keselarasan  dan  komunikasi  antara  aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai tanggung  jawab  dalam  penaganan  penyelidikan  kasus  narkotika.  Oleh  sebab  itu  terkait  dengan mekanisme kerjasama penyidik BNN dan peyidik Polri atau dengan penyidik Lainnya, sudah diatur dalam  UU  Nomor.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika,  dalam  mekanisme  kerja  sama  Penyidik Kepolisian  Republik  Indonesia  memberitahukan  secara  tertulis  dimulaiya  penyidikan  kepada penyidik  BNN  begitu  pula  sebaliknya.  Namun  dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewenangan penyilidikan  dapat  berpotensi  menimbulkan  persaingan  yang  dilakukan  antara  peyidik  polri  dan penyidik  BNN  dalam  penanggulangan  tindak  pidana  narkotika  untuk  memenuhi  berkas  dan  barang bukti penyilidikan kasus narkotika maka penyidik BNN dan Polri akan melakukan penangkapan yang bertujuan  untuk  penahan  sementara.  Namun  dalam  melakukan  penangkapan  BNN  dan  Polri memiliki  dua  dasar  hukum  yang  berbeda  dalam  hal  jangka  waktu  penangkapan  terhadap  tersangka kasus  Narkotika.  Untuk  tindakan  penangkapan  oleh  BNN  tindak  pidana  Narkotika  dapat menggunakan  jangka  waktu  penagkapan  selama  3  (tiga) hari dan dapat di perpanjang untuk paling lama 3 (tiga) hari. Terdapat dalam aturan di  pasal 76 ayat yang ke (1) serta  juga ayatnya yang ke  (2)
yang  sudah  di  muat  dalam  terdapat  dalam  UU.  No.  35  Thn  2009  yang  secara  khusus  mengatur mengenenai tindak pidana  Narkotika, Sedangkan untuk tindakan penangkapan dan penahanan guna memenuhi dan mengumpulkan barang bukti  yang digunakan penyidik  Polri dengan ketentuan pada dasar  hukum  yang  terdapat  di  dalam  pasal  (16)  jo  pasal  (19)  UU  Nomor.  8  Tahun  1981  tentang hukum acara pidana sebagaimana yang mempertegaskan bahwa penangkapan di lakukan paling lama satu hari (1x24) jam.
Perbedaaan dasar hukum dalam batas waktu penangkapan terhadap Tersangka atau Terdakwa kasus  Tindak  Pidana  Narkotika  antara  BNN  dan  Polri  sangat  merugikan  tersangka  atau  terdakwa, tindak  pidana  narkotika  merupakan  suatu  tindak  pidana  khusus  yang  tentunya  memiliki  aturan khusus dalam menangani suatu tindakan yang besifat melawan hukum atau tindak pidananya sendiri. yang  dimana apabila suatu aturan atau hukum yang ada di dalam Lex specialis sudah di  atur  secara khusus, maka tidak di terapkan suatu aturan atau hukum menurut lex generalis. atau dengan kata lain apabila  suatu  peraturan  sudah  di  atur  dalam  aturan  pidana  khusus,  maka  tidak  akan  di  gunakan aturan yang ada dalam ketentuan pidana umum.selain merugikan tersangka atau terdakwa dapat juga menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  dikarenakan  tidak  adanya  kepastian hukum yang berlaku sehingga penguasa negara atau  pemangku kewenangan aturan harus bertindak berdasarkan dengan hukum yang berlaku sehingga tindakan pemangku kewenagan dalam penegakan norma  norma  HAM  tersebut  telah  terdapat  dasar  legalitasnya.  Artinya  hukumlah  yang  memiliki supremasi.  Melalui  hukum  segala  sesuatu  harus  di  tetapkan  dan  melalui  hukum  juga  segala kekuasaan dan kewenangan di berikan dan di atur, sehingga semua tidak tertutupi sehingga jelas (asas lex  certa ),  dan  mencerminkan  Sesuatu  yang  bersifat  pasti  (asas  kepastian  hukum).  Bagaimanakah pengaturan  dalam  penangkapan  bagi  pelaku  tindak  pidana  Narkotika?  Bagaimanakah  sanksi  bagi pelaku tindak pidana Narkotika di tinjau dari perspektif HAM?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penulisan  prosposal  yang  di  gunakan  yaitu  penelitian  secara  normatif, dengan melihat banyak bacaan dari banyak aspek,  dan di teruskan dengan  pendekatan masalah yang di  gunakan  yaitu  pendekatan  konseptual  dengan  menggunakan  penalaran  deduktif  dan  atau  induktif guna  mendapatkan  kebenaran  yang  objektif.  Pendekatan  masalah  adalah  suatu  pendekatan  yang dilakukan untuk  mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan masalah yang kemudian di kaji dalam Pendekatan  secara,    dengan  melibatkan  berbagai  doktrin  dan  s ert a  pendapat  para  ahli  guna memperjelas ide  ide  dengan  memberikan  pengertuan pengertian hukum, konsep hukum maupun asas hukum.Adapun  sumber  data  yang  digunakan  yaitu  berupa:  Bahan  Hukum  Primer  merupakan  suatu bahan utam dalam pengkajian hukum yang bersifat mengikat dan langsung diberikan kepada peneliti, adapun  bahan  hukum  prime  yang  digunakan  untuk  dijadika  sumber  penelitian  ini  denngan  mengkaji peraturan  perundang  undangan  uang  berlaku seperti:  (KUHP),  UU.  No.  8  Thn  1981  yang  mengatur mengenai Hukum  Acara Pidana, Uu. No.39 Thn 2009  yang mengatur mengenai Narkotika, UU. No. 39  Thn  1998  yang  mengatur  mengenai  HAM,  UU  No.  2  Thn  2002  yang  mengatur  mengenai Kepolisian  Republik  Indonesia,  Keputusan  Presiden  Nomor  116  Tahun  1999  yang  mengatur pembentukan  susatu  Badan  Koordinasi  Narkotika  Nasional  (BKN),Keputusan  Presiden  Nomor  83 Tahun  2007  tentang  Badan  Narkotika  Naional,  UU  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang  Undangan.Sumber  Bahan  Hukum Sekunder  adalah  sumber  bahan  hukum  yang di  peroleh  dari  berbagai  kepustakaan  yang  yang  terdapat  pada  berbagai  buku-buku,  serta  beberapa teks yang memmiliki keterkaitan denga suatu  permasalahan akan hukum, selain itu bisa juga dengan memperhatikan  skripsi,  tesis,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  seta  dapat  juga menggunakan komentar-komentar terhadap suatu putusan yang di keluarkan oleh hakim
Adapun  teknik  yang di pergunakan dalam  pengumpulan berbagai bahan yang berkaitan degan isu  hukum  untuk  penelitian  ini  yaitu  menggunakan  berbagai  catatan  serta  kepustakaan  atau  dengan berbagai dokumen yang kemudian di kaji melalui membaca, mengutip, serta meringkas yang kaitanya dengan  bebagai  macam  pokok  permasalahan  yang  akan  di  bahas.  Yang  kemjudian  di  satukan  dalam bentuk penyajian dan akan disusun secara sistematis yang akan di urai dalam sutu bentuk skripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Dalam Penangkapan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Peraturan yang terdapat di negara Indonesia adalah suatu konvensi yang di adopsi dalam suatu bentuk peraturan  yang  memiliki  prinsip  sehingga  menggunakan  beberapa  system  penanganan  dalam pemberantasan  tindak  pidana  narkotika  antara  lain balance  approach,  demand  reduction dan supply reduction (Iskandar, 2019) hal ini di karenakan  Tindak pidana  narkotika adalah salah satu kejahatan yang  sangat  terorganisir  dan  sangat  meresahkan  kehidupan  masyarakat  baik  secara  skala  nasiaonal maupun  internasional,  maka  dari  itu  banyak  upaya  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah  dalam pemberantasannya  salah  satunya  adalah  pembentukan  badan  atau  Lembaga  yang  memiliki  tugas khusus  menangani  tindak  pidana  narkotika  yaitu  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  Oleh  sebab  itu peran  badan  narkotika  tersebut  sangat  menentukan  kesigapan  dalam  memberantas  tindak  pidana narkotika dan bahkan badan ini memiliki hak dan wewenang melakukan penangkapan dan penahanan pada  tindak  pidana  narkotika (Hevina  puspito  sari,  yana  indrawati,  2021) Selaian  itu  dalam  upaya penegakan  hukum  juga  pemerintah  sudah  melakuakan  berbagai  Tindakan  nyata  berupa  Peraturan Perundang  Undang  yang  secara  khusus  mengatur  tentang  tindak  pidana  narkotika,  yang  tertuang dalam  UU  No  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  hal  inilah  yang  memperkuat  dan  mempertegas kewenangan  BNN  yang  secara  khusus  di  bentuk  untuk  menangani  tindak  pidana  narkotiok (Abori, 2016) Dalam  proses  peyidikan  oleh  BNN  tentu  melakukan  penangkapan  dan  penahanan  yang bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti dan menahan pelaku tindak pidana narkotika, oleh sebab itu Penangkapan Menurut KUHAP pada Pasal 1 butir 20 memberikan pernyataan dengan bunyi yaiti; suatu  Tindakan  kewenangan  penyidik  berupa  penegakan  yang  dilakukan  sementara  waktu  dalam membatasi      kebebasan  seorang  tersangka  atau  terdakwa  di  karenakan  sudah  terdapat  cukup  bukti dalam  kepentingan  penyidikan  dan  penuntutan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  dan  bisa  di  proses peradilan.  dalam  proses  penangkapan  dan  penahanan  yang  dilakukan  oleh  penyilidik  BNN  Secara tegas di berikan di berikan waktu jangka penangkapan dan penahan kepada seorang tersangka tindak pidana narkotika oleh BNN paling lama 3x24 jam dan dapat di perpanjang paling lama tiga kali dua puluh  empat  jam  (3x24  jam)  sesuai  dengan  yang  tertuang  di  dalam  Uu.  No.39  Thn  2009  yang mengatur  mengenai  Narkotika,    didalam    pasalnya  yang  ke  76  ayat  (1)  dan  (2)  yang  berbunyi  ; Pelaksanaan  kewenangan  penangkapan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75  huruf  g  dilakukan paling  lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  terhitung  sejak  surat  penangkapan  diterima penyidik dan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24  (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam.  tindak  pidana  narkotika  adalah  kejahatan  yang  menjadi perbincangan  di  semua  komponen  masyarakat  dan  juga  akan  terus  menjadi  ancaman  bagi  setiap negara  yang  sudah  mengharamkan  barang  yang  termasuk  dari  bagian  narkotika  maupun  zat  sejenis lainnya,  selain  itu  tindak  pidana  narkotika  juga  menjadi  suatu  suatu  kejahatan  yang  bersifat  lintas antara  beberapa  negara  sehigga  sudah  di  masukan  dalam  jenis  tindakan  kejahatan  yang  bersifat transnational crime atau kejahatan ini memiliki transisi di setiap negara . (Witanto, 2019)
Akibat  maraknya  tindak  pidana  narkotika  yang  semakin  marak  tanpa  memandang  golongan maupun usia maka peran suatu badan khusus dan kepolisian negara republik indonsia sangat dibutuh mengingat  sindikat  tidak  pidana  narkotika  sangatlah  rapi  dan  terorganisir,  sehingga  memaksa  setiap POLRI  harus  berperan  aktif  dalam  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika.  Oleh  sebab  itu  dalam proses  penyidikan  tindak  pidana  narkotika  sangat  di  perlukan  peran  aktif  POLRI  dan  badan  khusus dalam  membantu  proses  penyilidikan  yang  akan  dilakukan  oleh  BNN,  hal  ini  juga  mengacu  pada kedudukan  kepolisian  yang  memiliki  kewenangan  dalam  proses  penyidikan  pada  setiap  tindakan seseorang  yang  bersifatnya  tindakan  pidana  secara  umum  ataupun  tindakan  pidana  yang    khusus mengingat  posisi  kepolisian  sebagai  penyidik  tunggal  pada  setiap  tindak  pidana  yang  dimana  salah satunya adalah tindak pidana narkotika. (jandi, 2020, p. 44)
Dalam  proses  penyidikan  POLRI  sebagaimana  sesuai  dengan.  Uu.  No.  8  Thn  1981  yang mengatur  mengenai  KUHAP  yang  terdapat  pada  pasal  (4),  dengan  berbunyi;  Penyelidik  merupakan setiap  pejabat  polisi  negara  Republik  Indonesia.  Selain  dari  KUHAP  kewenangan  penyelidik kepolisian juga di perkuat dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Thn 2019 yang secara khusus  mengatur  Penyidikan sebagaima yang terdapat pada pasal 1 ayat (3) yang  berbunyi  ;  Penyidik  adalah  pejabat  Polri  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  untuk melakukan penyidikan.Untuk tugas dan kewenagan dalam melakukan penyilidikan pada suatu tindak pidana  oleh  kepolisian,  tidak  semua  anggota  kepolisian  bisa  menjadi  seorang  penyidik,  hal  ini  di karenakan  harus  memenuhi  beberapa  persyarat  sesuai  yang  tertuang  dalam  Pasal  2  PP  No  58  Thn
2010  yang  mengatur  mengenai  Perubahan  Atas  PP  No  27  Thn  1983  tentang  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (“PP  58/2010”),  yang  menyatakan  penyidik  yaitu:  pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan pejabat pegawai negeri sipil . (Nashar, 2020)

## 2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Tinjau Dari Perspektif Ham
Jangka Waktu Penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang di duga melakukan pelanggaran Pidana  dengan  mengonsumsi  narkotika,  yang  kemudian  ditindak  lanjut  oleh  penyelidik  yang  di laksanakan badan narkotika nasional (BNN) bersama dengan kepolisian apabila dilihat dari Perspektif HAM  proses  penangkapan  dan  penahanan  yang  di  lakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  dalam penyilidikan  yang  di  lakukan  badan  narkotika  nasional  (BNN)  bersama  dengan  kepolisian sangat memiliki  berbagai  problematika  akan  dasar  hukum  yang  di  gunakan  dalam  melakukan  suatu penyilidikan  kepada    seseorang  tersangga  dengan  dugaan      melakukan  tindakan  pelanggaran  hukum yaitu dengan memakai narkotika, hal ini dapat di temui pada jangka waktu lamanya seorang tersangka yang di duga melakukan pidana dengan memakai narkoba, yang di jalankan  lakukan penyidik badan narkotika nasional (BNN) bersama dengan penyidik kepolisian yang memiliki ketidak pastian hukum akan  dasar  peraturan  yang  akan  digunakan.Melihat  hal  itu  jangka  waktu  penangkapan  itu  sendiri menurut  pasal  19  ayat  (1)  KUHAP, (Susilo,  2020) jangka  waktu  penangkapan  yaitu  1x24  jam  (satu kali  dua  puluh  empat  jam)  dan  di  perpanjang  lagi  1x24  jam  (satu  kali  dua  puluh  empat  jam) mengingat  KUHAP  adalah  dasar  hukum  dari  setiap  hukum  acara  pidana.  Namun  dalam pengembangan  akan  hukum  itu  sendiri  sesuai  dengan  kebutuhan  di  masyrakat  yang  terus  berevolusi munculah bebeapa peraturan yang khusus yang mengatur suatu tindak pidana secara khusus.
Dalam  menjalankan  kewenangan  penyilidikan  yang  dilakukan  oleh  Penyidik  BNN  dan Penyidik  kepolisian  terhadaap  tersangka  tindak  pidana  narkotika  memiliki  tumpang  tindih kewenangan  mengenai  jangka  waktu  penangkapan  yang  dilakukan  penyidik  BNN  dan  penyidik kepolisian  hal  ini  sangat  membahayakan  karenakan  dapat  menyebabkan  kegagalan  akan  aparat penegak hukum itu sendiri, mengingat kondisi hukum sekarang sebagian besar memiliki peraturannya masing masing, sehingga dapat membuat aparat penegak hukum kebingungan menegnai prosedur dan mekanisme  serta  efisiensi  hukum  sehingga  menimbulkan  banyak  pertayaaaan  di  kalanagan masyarakat  dan    terkhususnya  terhadap  seseorang  yang  di  duga  sebagai  tersangka  melakukan  suatu tindakan yang bersifat melawan hukum . (Kelik wardiono, natangsa surbakti, 2020)

## IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
Pengaturan  Dalam  Penangkapan  Bagi  Pelaku  Tindak  Pidana  Narkotika  Kewenangan  penyidikan terhadap  tindak  pidana  narkotika,  mengenai  batasan  dalam  lamanya  waktu  untuk  penangkapan  dan penahanan  yang  di  dapati  untuk  penyelidikan  yang  di  laksanakan  badan  narkotika  nasional  bersama dengan instansi kepolisian dalam menjalankan tugas Dan fungsinya mendapati permasalahan terhadap dasar  peratutan  yang  saling  bertolak  belakang  dan  berbeda  yang  dimana  untuk  Penyidik  badan narkotika  nasional  (BNN)  dengan  dasar  peraturan  dalam  melakukan  penyidikan  mengikuti  arahan pada  Pasal  75  dan  Pasal  76  ayatnya  yang  ke  (1)  Uu  No. 35  Thn  2009  yang  secara  khusus  mengatur mengenai  Narkotika  menyatakan  dengan  tegas  untuk  batasan  akan  waktu  pehanan  dan  penangkapan terhadap  seorang  tersangka  pidana  kasus  narotika  adalah  tiga  kali  dua  puluh  empat  jam  (3x24  jam). Sadangkan,  untuk  Penyidik  kepolisian  dalam  menindak  lanjuti  tindakan  pidana  kasus  narkotika menggunakan dasar hukum yaitu KUHAP sebagaimana yang tertuang dalam  pasal (16) kemudian di ikuti  dengan  pasal  (19)  didalam  UU  Nomor.  8  Tahun  1981  tentang  hukum  acara  pidana  yaitu penangkapan di lakukan paling lama satu hari atau satu kali dua puluh empat jam (1x24 jam).
Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dari Perspektif HAM.Sesorang yang melakukan tindak pidana  narkotika  akan merasa di rugikan  karena kepastian dan tujuan hukum itu sendiri tidak memiliki  kepastian  dari  lahirnya  aturan  tersebut.  menimbulkan  tumpang  tindih  peraturan  didalam implementasinya,  dapat  dilihat  pada  dasar  peraturan  yang  digunakan  oleh  badan  penyidik  narkotika (BNN)  bersama  dengan  kepolisian,  apabila  dikaji  perspektif  secara  yuridis  mengakibatkan  tidak adanya  konsisten  hukum,  serta  tidak  adanya  kejelasan  untuk  aparat  yang  menjalakan  tugas  dan tanggung  jawab  mengenai  landasan  hukum  yang  di  pake  dalam  penanganan  tindakan  pidana  salah satunya  pidana  narkotika,  apa  bila  dilihat  dari  kajian  asas  praduga  tak  besalah  juga  mengakibatkan
pelanggaran  hak  asasi  manusia  sehingga  cerminan  dan  tujuan  hukum  itu  sendiri  tidak  dapat  di pertanggung jawabkan. Terjadinya pelanggaran HAM sesuai ketentuan berdasar Uu No. 39 Thn 1999 yang  menegaskan  mengenai  hak  asasi  manusia  (HAM)  sesuai  dengan  isinya  di  tuang  pada  pasal  3 ayatnya yang ke (2) dan (3) dan dalam Pasal 28D (1) UUD NKRI Tahun 1945.
2. Saran
Pemberlakuan peraturan mengenai Narkotika lebih di sarankan dan di pertajam kajian setiap pasalnya mlihat  tindakan  pidana  yang  satu  ini  adalah  suatu  tindakan  pidana  yang  termasuk  dalam  kategori khusus, selain itu untuk penyelesaian pidananya memiliki aturan  khusus sehingga tidak di atur dalam KUHAP, maka dari itu peraturan mengenai  Narkotika merupakan Lex Specialis yang terdapat dalam KUHP.
Untuk  pasal  (81)  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  harus  lebih  di  perjelas  lagi mengenai  kedududukan  kepolisian,  sehingga  ruang  gerak  kepolisian  memiliki  kejelasan  akan  dasar hukum yang di gunakan.

## DAFTAR BACAAN
Abori, A. sandi dan. (2016). narkoba dan tapal batas negara (bandung). mujahidin press. Hevina puspito sari, yana indrawati,  frans simanngunsong. (2021). Hukum perlindungan anak korban narkotika persepektif viktimologi dan keselarasan peraturan . nas media Indonesia.
Imanullah, A. K. I. and M. N. (2017). “Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Beramaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali,.” Repertorium , 2 (4), 2. Iskandar, A. (2019). penegakan hukum narkotika rehabilitatif terhadap penyala guna dan pecandu, represif terhadap pengedar . alex media kamputindo.
Kelik wardiono, natangsa surbakti,  dan familya rahma. (2020). eksekusi pidana mati tindak pidana narkotika . muhammadiyah university pres . Nashar, H. (2020). kualitas pelayanan akan meningkatkan kepercyaan masyarakat, . Duta media. Sukardi. (2005). Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua) . Andi Offset. Susilo, E. (2020). permasalahan pra peradilan ganti rugi dan /atau rehabilitsi ditinjau dari segi teoro, norma, dan prkatik, . PT alumni . Witanto, D. . (2019). Hukum Acara Peradilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan . Imaji Cipta Karya.