Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 02. No. 01. Maret 2014

## KETENTUAN – KETENTUAN DALAM PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Oleh :
Sriono, SH, M.Kn Dosen Pengampu Mata kuliah Hukum Perkawinan STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Perceraian  merupakan  salah  satu  putusnya  suatu  perkawinan.  Sehingga  apabila  suatu perkawinan  putus  maka  akan  menimbulkan  akibat  hukum  terutama  terhadap  anak.  Tidak  jarang masalah  anak  dapat  menimbulkan  suatu  perselisihan  yang  panjang  dalam  suatu  proses  perceraian. Karena hak asuh anak dapat memberikan kelebihan derajat hidup dalam suatu masyarakat.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan suatu ketentuan  tentang  akibat  dari  suatu  perceraian,  dan  dalam  setiap  persidangan  pengadilan  berusaha untuk  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Sehingga  dengan  adanya  tersebut  diharapkan  perceraian tidak  banyak  terjadi.  Tetapi  disatu  sisi  undang-undang  tersebut  memberikan  peluang  yang  cukup besar terjadinya perceraian. Peluang perceraian tersebut yaitu dengan alasan-alasan yang diberikan oleh  undang-undang  tersebut  sangat  luas  dan  terbuka.  Perceraian  hanya  dapat  dilakukan  didepan sidaing pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
Kata kunci : Perceraian, akibat perceraian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## I. PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  setiap  perkawinan, tidak memandang adanya perbedaan asal- usul dan tempat, status social dalam suatu kelompok  masyarakat,  latar  belakang keturunan  suku  dan  warna  kulit.  Oleh karena  sifatnya  universal  dan  sesuai dengan kodrat alam, maka setiap perkawinan umumnya dialami oleh setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga  perkawinan  tersebut  bukan menjadi sumber kebahagiaan, akan tetapi menjadi sumber malapetaka yang
menimpa  keluarganya  khususnya  suami istri  dan  anak-anaknya  yang  merupakan hasil perkawinan jika ada.
Masalah  penanganan  perceraian harus  diarahkan  pada  usaha-usaha  untuk sejauh mungkin menjaga keutuhan perkawinan  nilai-nilai  suci  dari  suatu perkawinan haruslah dijunjung tinggi. Jadi meskipun  suatu  permohonan  perceraian tidak  dilarang  oleh  hukum  tetapi  pada hakekatnya  tidaklah  dapat  dilakukan dengan  mudah  atau  secara  sewenang- wenang,  tetapi  harus  melalui  prosedur dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## II. PERMASALAHAN
Yang menjadi permasalahan dalam penulisan  ini  adalah  sebagai  berikut  : bagaimana pelaksanaan perceraian
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

## III. URAIAN TEORITIS
Sungguh sangat ideal sekali tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang- Undang  tentang  perkawinan  yaitu  tidak melihat  perkawinan  dari  segi  ikatan kontrak  lahirnya  saja,  tetapi  sekaligus ikatan  pertautan  kebatinan  antara  suami istri  yang  ditujukan  untuk  membina keluarga  yang  bersifat  kekal  dan  bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dalam  Pasal  1  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  memberi  pengertian tentang perkawinan yaitu:
Ikatan  lahir  batin  seorang  pria dengan  seorang  wanita  sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.
Dari pengertian diatas dapat diketahui  bahwa  perkawinan  tidak  hanya mencakup  ikatan  lahir  atau  ikatan  batin saja melainkan harus kedua-duanya.
Suatu  ikatan  lahir  adalah  yang dapat dilihat yang mengungkapkan adanya hubungan  antara  seorang  pria  dan  wanita untuk  hidup  bersama,  sebagai  suami  istri dengan  kata  lain  dapat  disebut  hubungan formil.  Hubungan  formil  ini  nyata,  baik bagi  yang  mengikatkan  dirinya,  maupun bagi orang lain atau masyarakat.
Terjadinya ikatan lahir dan ikatan- ikatan  batin,  merupakan  fondasi  didalam membentuk  dan  membina  keluarga  yang bahagia  dan  kekal,  dapat  diartikan  bahwa perkawinan  itu  haruslah  berlangsung seumur  hidup  dan  tidak  boleh  diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain  daripada  kematian  diberikan  suatu pembatasan  yang  ketat,  sehingga  suatu pemutusan  yang  berbentuk  perceraian hidup  akan  merupakan  jalan  terakhir setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.
Didalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena faktor :
a. Salah satu pihak meninggal dunia
b. Karena perceraian
c. Atas keputusan pengadilan
Adapun mengenai sub a, yaitu oleh karena  kematian  tidak  menimbulkan banyak  persoalan,  apalagi  kematian  itu terjadi  dihadapan  dan  ditempat  kediaman bersama  tidak  ada  masalah  yang  tidak perlu diperbincangkan. Putusnya perkawinan karena factor kematian merupakan  kodrat  alam  yang  tidak  dapat diganggu  oleh  siapapun  juga,  Karena setiap manusia yang hidup harus mengalami  kematian.  Sehingga  dalam suatu  perkawinan  yang  sudah  lama  atau baru  dibina  terjadi  kematian  antara  satu pihak, maka hal ini adalah kehendak yang Kuasa.
Suatu  perkawinan  putus  karena adanya gugatan perceraian yang dilakukan
oleh  salah  satu  pihak.  Hal  ini  merupakan pengaruh  dari  kemajuan  teknologi  dan lingkungan  masyarakat,  serta  kurangnya nilai-nilai  keagamaan  dalam  pribadi masing-masing  suami  istri  atau  dengan kata  lain  cepat  tergoda  dengan  gosip  atau berita  yang  bersifat  negatif  dan  untuk percaya,  disamping  prinsip  kehidupan menginginkan sesuatu yang paling terbaik.
Masalah  perceraian  merupakan masalah yang sering diperbincangkan jauh sebelum  adanya  UU  perkawinan.  Hal  ini menjadi perbincangan antara lain, disebabkan karena dalam kenyataannya di masyarakat suatu perkawinan banyak yang berakhir  dengan  suatu  perceraian  dan  hal tersebut  dapat  terjadi  dengan  begitu mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang- wenang dari pihak laki-laki. Pada dasarnya laki-laki  menganggap  dirinya  lebih  kuat dari  perempuan  serta  istrinya  dianggap sebagai  seseorang  yang  harus  tunduk  dan mengikuti segala kehendaknya.
Sebaliknya daripada itu, dalam hal seorang  istri  yang  merasa  terpaksa  untuk bercerai dengan suaminya tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Sehingga sering  kita  melihat  bahwa  seorang  istri masih berstatus sebagai istri tapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya
1 Abdurrahman  dan  Riduan  Syarani,  1978,
Masalah-Masalah  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Alumni, Bandung. Hal. 48
sebagaimana  layaknya  seorang  istri  dam satu keluarga.
Masalah  perceraian  inilah  yang merupakan  salah  satu  motivasi  dan  factor pendorong  untuk  dibentuknya  undang- undang perkawinan. Karena dalam kehidupan keluarga, seorang istri  menjadi sasaran  pelampiasan  tindakan  sewenang- wenang pihak suami.
Keputusan pengadilan (sub c) dapat dijadikan  factor  putusnya  perkawinan. Putusnya  perkawinan  ini  karena  adanya gugatan seorang istri atau gugatan seorang suami.  Dan  putusnya  perkawinan  karena keputusan  pengadilan  menurut  K.  Wanjik Saleh  (dalam  bukunya  uraian  peraturan pelaksanaan  UU  Perkawinan)  menyebut dengan istilah cerai gugat. Sedangkan UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya menyebut  bahwa  perceraian  ini  dengan suatu gugatan 1 .

## IV. PEMBAHASAN
a. Pengertian Perceraian
Tujuan perkawinan adalah bukan  saja  untuk hidup  dalam pergaulan  yang  sempurna  dalam mengatur  rumah  tangga  dan  turunan yang  diliputi  oleh  rasa  kasih  saynag dan  saling  cinta  mencintai,  tetapi terutama sebagai sutu tali persaudaraan antara kerabat si suami dengan kerabat
keluarga pihak istri. Tetapi kenyataannya  sejarah  umat  manusia yang  telah  berusia  ratusan  ribu  tahun telah membuktikan, bahwa tidak selalu tujuan itu  dapat dilaksanakan.  Bahkan kadang-kadang  sebaliknya  yaitu  tiada terdapatnya kesepakatan atau keturunan  antara  suami-istri,  bahkan sampai menimbulkan permusuhan antara  keduanya  atau  terhadap  kaum kerabat  mereka  walaupun    telah diikhtiarkan  dengan  sungguh-sungguh untuk menghindarkannya.
Sebagaimana telah disebut bahwa perceraian terjadi karena adanya perkawinan,  tidak  ada  perkawinan tentu  tidak  ada  perceraian.  Karena  itu perkawinan  merupakan  awal  hidup bersama  sebagai  suami  istri  dan perceraian  merupakan  akhir  hidup bersama suami istri.
Dari  uraian  diatas,  jelaslah bahwa  sahnya  perceraian  yang  terjadi dikalangan  keluarga  atau  suami  istri merupakan  konsekuensi  dari  suatu perkawinan.  Sehingga  tidak  dapat disangkal lagi, kenyataan telah menjadi pedoman  dan  pengalaman  bagi  kita dimana perceraian merupakan masalah social yang harus ditanggung dan dicari jalan keluarnya sedini mungkin.
Perceraian adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung  kepiluan  dan  bahkan meneteskan air mata. Peristiwa
perceraian merupakan lambang ketidakberhasilan manusia dalam mewujudkan  cita-cita  luhurnya  dalam suatu  mahligai  perkawinan  sebagai suatu  hal  yang  kodrati  bagi  setiap insane  ciptaan  Tuhan.  Dengan  adanya perceraian  maka  keluarga  bahagia, hubungan  abadi  dan  keturunan  social sebagai tujuan yang dicita-citakan dan dibina  dengan  pahit  getirnya  serta diukir  dengan  manis  madu  harus berantakan dengan sia-sia.
Hukum  harusnya  mempersulit terjadinya  perceraian  dengan  syarat- syarat  dan  usaha-usaha  mendamaikan para pihak disamping adanya keharusan tata cara perceraian sehingga  segi  yuridisnya  perceraian tidaklah  begitu  gampang.  Disamping hukum dan masyarakat sudah mempunyai  aturan  terutama  dalam masyarakat tentang terjadinya perceraian  merupakan  perbuatan  yang dilarang  terjadi.  Didalam  agamapun masalah perceraian ada yang melarang dan mempersulit terjadinya  perceraian tersebut.
Didalam  ajaran  islam    juga menentukan tentang perceraian sebagaimana  sabda  Nabi  Muhammad SAW,  yaitu  “  tidak  ada  suatu  yang halal,  yang  sangat  dibenci  ALLAH selain Thalak”.
b. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian
Masalah perceraian hingga dewasa  ini  masih  tetap  merupakan masalah  social  yang  cukup  aktuil. Secara  integral  masalah  perceraian bertalian  erat  dengan  masalah  yuridis, sosiologis, ekonomi, biologis dan lain- lain sebagainya.
Dengan lahirnya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  yang  diundangkan  pada tanggal 2 Januari 1974 sebagai hukum positif  di  Indonesia.  UU  tersebut berlaku secara efektif semenjak tanggal 1  Oktober  1974,  saat  berlakunya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang  Peraturan  pelaksana  Undang- Undang Perkawinan.  Maka  perceraian tidak  dapat  lagi  dilakukan  dengan semena-mena  seperti  banyak  terjadi sebelumnya,  melainkan  harus  dengan prosedur  hukum  tertentu  dan  hanya boleh  dihadapkan  berdasarkan  alasan yang dapat dibenarkan.
Adapun alasan-asalan perceraian  yang  terdapat  dalam  Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang diulangi dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun
1975 disebutkan alasan-alasan perceraian sebagai beriky:
1. Salah satu pihak berbuat zinah atau pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan lain  sebagainya  yang  sukar  untuk disembuhkan;
2. Salah  satu  pihak  meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman  penjara  selama  lima tahun  atau  hukuman  yang  lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah  satu  pihak  mendapat  cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. Antara  suami-istri  terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
c. Tata Cara Perceraian
Sesuai  dengan  ketentuan  Pasal 39  ayat  (1)  UU  No.1  Tahun  1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan  di  depan  siding  pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak. Sedangkan yang akan dibicarakan  dalam  hal  ini  menegenai tata cara perceraian dimuka pengadilan. Hal ini diatur dalam Bab V PP  No  9  Tahun  1975  pada  Pasal  14 sampai dengan Pasal 36.
Untuk  mengetahui  pengadilan mana  yang  berwenang  memeriksa
gugatan  permohonan  perceraian,  kita harus melihat Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1975 sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa  pengadilan  yang  berwenang yaitu :
1. Bagi  mereka  yang  melangsungkan perkawinan  menurut  agama  islam, dapat  memberitahukan  maksud perceraian kepada Pengadilan
Agama di tempat mereka tinggal;
2. Bagi  mereka  yang  lain-lainnya, yaitu seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan
kepercayaannya selain agama isalam  dapat  mengajukan  gugatan perceraian kepada Pengadilan
Negeri  ditempat  dimana  mereka tinggal,  sedang  bagi  seorang  istri
yang melangsungkan perkawinannya  menurut  agama islam  dapat  mengajukan  gugatan perceraiannya  kepada  Pengadilan Agama  juga  ditempat  bertempat tinggal.
Prosedur  yang  ditempuh  untuk bercerai,  masing-masing  pihak  tidak dapat dengan begitu saja datang tetapi permintaan  cerai  dimaksud  harus mempunyai alasan-alasan tertentu sebagaimana  diatur  dan  ditetapkan secara limitative dalam undang-undang perkawinan  artinya  atas  dasar  alasan- alasan  tersebutlah  pihak  suami  istri
dapat mengajukan perceraian di pengadilan.
Dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 mempertegas jiwa yang terkandung  dalam  Pasal  39  ayat  (1) undang-undang perkawinan yaitu kepada hakim yang memeriksa gugatan perceraian dibebankan suatu kewajiban untuk berusaha memperdamaikan para pihak. Adapun usaha memperdamaikan tersebut tidak terbatas  hanya  pada  sidang  pertama, tetapi  usaha  perdamaian  merupakan ihktiar  yang  diberikan  kepada  hakim pada setiap persidangan selama perkara belum  diputuskan.  Usaha  perdamaian dapat  dilakukan  pada  setiap  sidang pemeriksaan, yang mana sesuai dengan ketentuan  Pasal  31  ayat  (2)  PP  No.  9 Tahun 1975.
Proses  pemeriksaan  gugatan perceraian  dilakukan  dalam  sidang tertutup.  Ketentuan  ini  merupakan penyimpangan  dari  peraturan  umum sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 161 HIR dan Pasal 15 ayat (1) undang- undang  pokok  kekuasaan  kehakiman yang menyatakan bahwa semua siding pengadilan harus terbuka untuk umum. Tetapi Pasal 33 PP No. 9  Tahun 1975 menentukan bahwa persidangan pemeriksaan dilakukan tertutup.
Berdasarkan Pasal 24 PP No. 9 Tahun  1975  bahwa  selama  gugatan perceraian masih berjalan atas
permohonan  tergugat  atau  penggugat atau  atas  pertimbangan  pengadilan sendiri pengadilan dapat mengizinkan :
1. Agar  suami  istri  selama  proses pemeriksaan masih berjalan dipisah  tempat  tinggalnya  dalam rumah  kediaman  yang  berlainan apabila  cukup  alasan  akan  adanya bahaya  yang  mungkin  timbul apabila suami istri alasan gugatannya  yakni  atas  adanya kekejaman atau penganiayaan;
2. Selama proses pemeriksaan perceraian  masih  berjalan  istri dapat  meminta  kepada  pengadilan atau  atas  permintaan  tergugat maupun  penggugat  agar  sebelum perkawinan  diputus,  pengadilan menetapkan lebih dahulu :
a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
b) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin  pemeliharaan  dan pendidikan anak;
c) Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya
barang-barang  yang  menjadi hak  bersama  suami  istri  atau barang-barang  yang  menjadi hak istri;
Setelah  terjadinya  perceraian kedua  orang  tua  (ibu  /  bapak),  hukum memberikan  hak  yang  legal  kepada kedua orang tua tadi untuk melaksanakan pemeliharaan atau
perwalian  terhadap  anak-anak  mereka sesudah  perceraian.  Dimana  mereka mempunyai  hak  yang  sama  (equality) untuk melaksanakan segala kepentingan  pemeliharaan  anak-anak, sama  berhak  dan  bertanggung  jawab, menyantuni  baik  pemeliharaan  anak- anak,  menyambut  baik  pemeliharaan, pendidikan  dan  pengajaran  serta kesejahteraan anak-anak tersebut.
Secara  umum  ibu  dan  bapak tetap  berkewajiban  memelihara  anak- anak,  tetapi  bagaimanapun  adalah suatu  hal  yang  msutahil  pelaksanaan pemeliharaan  itu  dilakukan  secara bersama-sama.  Sehingga  harus  dicari cara  yang  tepat  untuk  melaksanakan realisasi  dari  hak  yang  sama  tersebut supaya  tidak  terjadi  perbenturan  dan peperangan dalam pelaksanaan pemeliharaan itu sendiri.
Adapun  diantara  mereka  yang berhak  memelihara  anak  tersebut sesudah  perceraian,  yaitu  didasari alasan siapa yang lebih pantas menjadi pengasuh  anak-anak  dan  umumnya pilihan pemeliharaan diserahkan kepada ibu terutama apabila anak-anak masih  kecil.  Adapun  dasar  Pilihan tersebut  atas  pemeliharaan  didasarkan dari  beberapa  ukuran  objektif  yang dihubungkan dengan kepentingan anak serta  rasa  kemanusiaan  dan  factor kontrak antara lain :
1. Bahwa  apabila  anak-anak  akibat perceraian itu masih berumur kecil yang benar-benar lagi memerlukan belaian  yang  lembut  dan  kasih saying  dengan  perawatan  yang penuh  ketabahan  adalah  lebih serasi  jika  pemeliharaan  anak  itu diberikan kepada si ibu demi untuk kepentingan  anak  itu  ditinjau  dari segi  kemanausiaan  apalagi  anak tersbeut masih menyusui.
2. Pada  umumnya  ibu  lebih  terikat pada tempat kediaman dibandingkan  dengan  ayah  yang setiap  pagi  sampai  petang  hamper sibuk diluar rumah sehingga pencurahan  kasih  saying  tidak sepenuhnya  dapat  diberikan  oleh ayah.
Permasalahan  yang timbul dari perceraian  selain  pemeliharaan  anak, juga  menyangkut  biaya  belanja  atas pemeliharaan  anak  tersebut.  Belanja tersebut  meliputi  belanja  penghidupan yang  berupa  nafkah  bagi  anak  serta biaya pendidikan yang diperlukan.
Ketentuan    tentang  biaya perbelanjaan  dan  pendidikan  bagi anak-anak  akibat  perceraian  diatur dalam Pasal 41 UU No  1 Tahun 1974 huruf b :
1. Bapak  yang  bertanggung  jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;
2. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataan tidak sanggup/tidak dapat  memberi  atau  memenuhi kewajiban  tersebut,  pengadilan dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut memikul biaya tersebut.
Terhadap  seorang  istri  setelah putus perkawinannya mempunyai masa  tunggu  apabila  akan  menikah kembali,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  11  UU  No.1  Tahun  1974  dan dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1)  PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :
1. apabila  perkawinan  putus  karena kematian  suami,  maka  waktu tunggu  atau  iddah  ditetapkan  130 hari. Masa tunggu yang 130 hari ini apabila  ternyata  si  janda  yang ditinggal  suami  itu  hamil  masa tunggunya  sampai  anak  tersebut lahir;
2. Apabila  perkawinan  putus  Karena perceraian  waktu  tunggu  yang sebagai berikut :
a) Bagi  mereka yang  masih kedatangan  bulan  ditetapkan  3 kali  suci  dengan  sekurang- kurangnya 90 hari,
b) Apabila si janda dalam perceraian  itu  tidak  dating bulan  lagi  maka  waktu  tunggu ditetapkan 90 hari.
3. Apabia  pada  waktu  putusnya perkawinan  ternyata  si  janda sedang hamil waktu tunggu
ditetapkan  sampai  bayi yang dikandungnya lahir.
Adapun  gunanya  masa  iddah atau  waktu  tunggu  bagi  seorang  istri yang  telah  bercerai  berkaitan  dengan confusion  sanguinis  adalah  untuk menghindarkan kekacauan dalam menentukan  keturunan  atau  hubungan darah. Seorang istri yang diceraikan itu dalam  keadaan  hamil  dan  akan  kawin lagi  maka  untuk  menghindarkan masalah  sebaiknya  menunggu  sampai anak tersebut lahir. Sedangkan hubungan taliq talaq, dimana taliq talaq berasal  dari  bahasa  Arab  yang  artinya melepaskan  ikatan  (tali  perkawinan). Apabila  seorang  istri  dan  suami  yang telah  bercerai  dengan  talak  satu  atau talak  dua  mereka  masih  boleh  rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya dan boleh kawin kembali sesudah masa iddah.
Apabila seorang suami mentalaqkan istrinya dengan talaq tiga, maka  suami  istri  tersebut  tidak  boleh rujuk  (kembali).  Tetapi  mereka  boleh menikah  kembali  apabila  baik  si mantan istri atau suami telah menikah dengan  orang  lain  dan  telah  bercerai dengan  suami  atau  istri  mereka  dan bagi si istri telah habis masa iddahnya.
2 Lili  Risjidi,  1982,  Alasan-Alasan  Perceraian dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  Alumni, Bandung. Hal. 300
Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 mengemukakan  akibat  dari  putusnya perkawinan  karena  perceraian  sebagai berikut :
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik  anak-anaknya,  semata- mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bilamana terdapat perselisihan yang menyangkut  tentang  anak-anak  ini pihak pengadilan yang akan menyelesaikan  atas  permohonan pihak-pihak;
2. Bapak  bertanggung  jawab  atas semua pemeliharaan dan pendidikan  yang  diperlukan  oleh anak  jika  dalam  kenyataannya bapak tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan siapa yang  bertanggungjawab  memikul beban tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan suami  untuk  memberikan  nafkah kepada  atau  menentukan  sesuatu kewajiban bagi bekas istri 2 .
Akibat  lain  dari  putusnya perkawinan ini ialah kedua belah pihak terlepas  dari  kewajiban  untuk  hidup secara bersama-sama, dan kedua belah pihak  boleh  melangsungkan  atau melakukan  perkawinan  lagi  dengan
orang  lain.  Perkawinan  yang  mereka lakukan  harus  telah  memenuhi  syarat- syarat yang telah ditentukan.
Akibat-akibat perceraian sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan  undang-undang  perkawinan adalah sebagai berikut :
1. Mengenai  hubungan  suami  istri adalah  sudah  jelas  bahwa  akibat pokok  dari  perceraian  tersebut yaitu  persetubuhan  menjadi  tidak boleh, tetapi mereka boleh manikah kembali  sepanjang  sesuai  dengan ketentuan  hukum  masing-masing agama dan kepercayaannya.
2. Mengnai  harta  benda,  menurut
Pasal  35  UU  No.  1  Tahun  1975 bahwa harta benda dalam perkawinan  yaitu  harta  bersama dan  harta  bawaan.  Harta  bersama adalah  harta  benda  yang  diperoleh selama  perkawinan  berlangsung, sedangkan  harta  bawaan  adalah harta  dimiliki  oleh  masing-masing (suami  istri)  sebelum  perkawinan berlangsung termasuk harta warisan atau hadiah sepanjang para pihak  tidak  menentukan  lain. Apabila dalam hal ini mereka putus perkawinan (bercerai), maka terhadap harta bawaan akan kembali  terhadap  masing-masing yang  membawa  sedangkan  untuk harta  bersama  dapat  dilakukan pembagian  diantara  mereka  atau
ditentukan lain. Untuk harta bersama  biasanya  dibagi  2  atau diberikan seluruhnya terhadap anak-anak  mereka  atau  ditentukan lain oleh pengadilan.
Dengan  demikian  bahwa  salah satu  aspek  yang  akan  dicapai  oleh undang-undang  perkawinan  adalah mengurangi  angka  perceraian  secara preventif.  Sehingga  orang  yang  akan melangsungkan perkawinan harus memikirkan benar-benar suatu perkawinan  bukan  hal  yang  biasa melainkan perbuatan yang tidak hanya berhubungan  antara  suami  istri  tetapi juga dengan Tuhan.

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut :
a. Suatu  perkawinan  dapat  putus  oleh karena  factor  kematian  dan  atas putusan pengadilan;
b. Perceraian adalah pembubaran perkawinan  ketika  pihak-pihak  masih hidup  dengan  didasarkan  pada  alasan- alasan  yang  dapat  dibenarkan  serta ditetapkan oleh suatu keputusan pengadilan/hakim;
c. Akibat  perceraian  menurut  UU  No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:
1. Bapak  dan  Ibu  tetap  berkewajiban mengurus  masa  depan  anak-anak dan dalam pelaksanaannya pengurusannya dilakukan oleh
salah  satu  pihak  dan  apabila  ada perselihan  mengenai  penguasaan anak dapat meminta keputusan dari Pengadilan;
2. Bekas  suami  dan  istri  tidak  boleh melakukan persetubuhan;
3. Mengenai  harta,  bahwa  harta bersama  berlaku  hukum  masing- masing  sedangkan  harta  bawaan termasuk  warisan  berada  dibawah penguasaan masing-masing.
d. Dari  alasan-alasan  perceraian  yang
terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  lebih  membuka peluang untuk mengadakan perceraian terutama  alasan  ketidakcocokan  atau sudah  tidak  adanya  kesepahaman dalam berumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman  dan  Riduan  Syarani,  1978,
Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung,
Marpaung, Happy, 1983, Masalah Perceraian, Tonis, Bandung,
Latief,  H.M.  Djamil,  1981,  Aneka  Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
Saleh,  K.  Wanjik,  1982,  Aneka  Hukum Perkawinan  di  Indonesia,  Ghalia
Indonesia, Jakarta,
Risjidi, Lili,  1982, Alasan-Alasan  Perceraian dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974, Alumni, Bandung,
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan