## JEQ U
http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu
Vol. 8, No. 1, Apr 2018
e-ISSN: 2541-1314

## Direction Of The Economic Policy Of Development Of Indonesian Spatial And Region
Bono Prambudi
STIE Muhammadiyah Jakarta
Email. bprambudi@yahoo.com

## ABSTRAK
Langkah  percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi  merupakan  salah satu langkah pemerintah dalam menghubungkan antara kepentingan pusat dan daerah  yang  harus  bersinegeri  dan  cita-cita  besar  yang  tertuang  dalam  UUD 1945.  Kebijakan  di  bidang  pengembangan  tata  kelola  wilayah  atau  berkaitan dengan RTRW tingkat nasional serta pengawasannya. Berkaitan permasalahan yang terjadi dari mulai tingkat daerah hingga tingkat pusat atau lebih familiernya tingkat  perkotaan  merupakan  masalah  yang  krusial  sulit  untuk  diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat.

## Kata Kunci : Pembangunan, Kebijakan dan Tata Ruang

## ABSTRACT
The  step  of  accelerating  and  expanding  economic  development  is  one  of  the government's steps in connecting between the interests of the center and the regions that must synergize and aspire to be stated in the 1945 Constitution. Policies in the area of developing regional governance or relating to national level RTRW and supervision. Regarding the problems that occur from the regional level to the central level or more familiarly the urban level is a crucial problem that is difficult to solve with a very short time.

## Keywords: Development, Policy and Spatial Planning

## Pendahuluan
Langkah  percepatan  dan  perluasan  pembangunan  ekonomi  merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menghubungkan antara kepentingan pusat dan daerah yang harus bersinegeri dan cita-cita besar yang tertuang dalam UUD 1945.  Sehingga,  membawa  arah  yang  sejalan  dengan  perubahan  sistem pemerintahan  ke  arah  demokrasi  memberikan    ruang  otonomi  kepada  daerah
dalam  pengelolaan  wilayahnya.  Hal  ini  menjadi  dasar  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berlandaskan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaruh pada kewenangan dan kewajiban pemerintah  daerah  secara  mandiri  untuk  mengurus  rumah  tangganya  sendiri dengan  landasan  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  l945.  Termasuk  dalam kewenangannya mengatur tata ruang wilayah di daerah.  Peranan pemerintah daerah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang, sangat menentukan terhadap partumbuhan kota. Hal tersebut berkaitan dengan pembangunan daerah, baik perkotaan hingga pedesaan yang belum dibangun maupun yang sudah dibangun. Ini sangat mempengaruhi pada pengembangan wilayah untuk lokasi industrialisasi, pembangunan berbagai kompleks perumahan dan pemukiman baru yang memunculkan pusat perdagangan barang dan jasa, perbankan, pendidikan dan rekreasi, transportasi. Bahkan sebuah wilayah akan mengalami perkembangan dari sebuah desa menjadi sebuah kota dan siklusnya terus menerus bergerak berkembang dengan sendirinya.
Pertumbuhan  wilayah  bisa  dipengaruhi  oleh  meningkatnya  jumlah penduduk hingga berkembang, dari sebuah wilayah kecil atau pedesaan menjadi sebuah wilayah luas dengan segala fasilitas yang ada atau disebut perkotaan. Timbulnya permasalah di perkotaan seperti perebutan ruang wilayah kota yang semakin  keras,  penggusuran  pemukiman  yang  meningkat,  dan  peralihan pemanfaatan ruang ruang di perkotaan semakin sulit dikendalikan.
Indikasi  ini  mengartikan  bahwa  pelaksanaan,  pendayagunaan  sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sebagai pokok-pokok kemakmuran  rakyat  perlu  dilakukan  secara  terencana  dan  terpadu,  rasional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup. Serta kualitas tata ruang dalam proses perencanaannya perlu di perhitungkan dalam  rangka  pelestarian  fungsi  dan  kemampuan  lingkungan  hidup  bagi pembangunan  yang  berkelanjutan.  Dengan  demikian  perencanaan  tata  ruang mestinya  berkaitan  dengan  upaya  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara efisiensi dan efektif, serta perlu alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai dengan daya  dukung  lingkungan  alam  dengan  memperhatikan  sumber  daya  manusia serta aspirasi masyarakat.  Apabila pemanfaatan ruang  tidak dilakukan penataan dengan  baik,  kemungkinan  akan  terjadi  pemborosan  pemanfaatan  ruang  dan penurunan kualitas ruang kehidupan.  Maka perlu penataan ruang sesuai dengan kegiatan,  fungsi  lokasi,  kualitas  ruang  dan  estetika  lingkungan.  Karena keterbatasan  ruang  dalam  pertumbuhan  kota  akan  menyebabkan  timbulnya perebutan dalam memanfaatkan ruang dan penggunaan tanah yang dianggap strategi sehubungan dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan tanah yang bernilai  atau  menguntungkan  secara  ekonomis,  atau  terletak  pada  lokasi  dan jalur  perhubungan  yang  menguntungkan.  Dalam  pelaksanaan  undang-undang dalam penataan ruang tidak saja dalam tahap perencanaan, tetapi juga diikuti dengan  pelaksanaan  pemanfaatan  ruang  yang  sesuai  dengan  zona-zona
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam perencanaan tata ruang.  Disini penataan  ruang  di  perlukan law enforcement undang-undang penataan ruang yaitu  perlunya  penyebaran  dalam  berbagai  ketentuan  operasional  untuk menghindari  konflik.  Karena  peraturan  perundang-undangan  lain  juga  belum tentu sinkron atau mudah disinkronkan bahkan bertentangan.  Disamping adanya penafsiran  yang  berbeda  dari  peraturan  yang  sama,  serta  mekanisme pemantauan dan pengendalian yang belum mantap disamping dari manusianya, baik  masyarakat  maupun  aparat  pemerintah  yang  masih  terbatas pengetahuannya  dan  kesadarannya  untuk  mentaati  peraturan  (Didik Suhariyanto, 2009:1).
Berkaitan  dengan  fenomena  ini,  akhirnya  Pemerintah  merilis  kebijakan untuk  menjadi  solusi  yang  terbaik  dalam  menjawab  permasalah  yang  terjadi dilapangan, yang disebut “Paket VIII Kebijakan Ekonomi”.  Pengumuman Paket Kebijakan  Ekonomi  VIII  dirilis  pada  hari  Senin  tanggal  12  Desember  2015  di Istana Kepresidenan, Jakarta.  Paket Kebijakan kali ini meliputi tiga hal pokok, yaitu  ;  kebijakan  satu  peta  nasional  (one  map  policy)  dengan  skala  1:50.000, membangun  ketahanan  energi  melalui  percepatan  pembangunan  dan pengembangan kilang minyak di dalam negeri, dan insentif bagi perusahaan jasa pemeliharaan  pesawat  ( maintenance,  repair  and  overhoul/MRO).  Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tentang peranan pemerintah dalam pengelolaan tata ruang wilayah, maka penulis lebih menitik beratkan kepada pengembangan pengelolaan  wilayah  melalui  implementasi  Paket  VIII  Kebijakan  Ekonomi pembangunan  dengan  satu  pemanfaatan  ruang  dan  penggunaan  lahan  di Indonesia.

## a. Kebijakan Satu Peta
Menteri  Koordinator  Bidang  Prekonomian  menyatakan  bahwa  Paket Kebijakan  Ekonomi  VIII  menyatakan,  pengembangan  kawasan  atau infrastruktur,  seringkali  terbentur  dengan  sejumlah  masalah  terkait pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan. Konflik ini sulit diselesaikan karena  Informasi  Geospasial  Tematik  (IGT)  saling  tumpang  tindih  satu wilayah dengan wilayah lain.  Oleh karena itu, kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional menjadi salah satu prioritas Pemerintah.  Basis referensi peta yang sama, juga  akan  meningkatkan  keadalan  informasi  terkait  lokasi  dari  berbagai aktivitas  ekonomi.    Ini  akan  memberikan  kepastian  usaha.  Berbagai informasi  yang  dikompilasi  dalam  satu  peta  ini  juga  bisa  dimanfaatkan untuk sejumlah simulasi, antara lain untuk mitigasi bencana.
Melalui  Peraturan  Presiden  (Perpres)  tentang  Percepatan  Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta ini, kementerian dan lembaga akan menyiapkan peta tematik skala 1:50.000 sesuai rencana aksi masing-masing dengan batas akhir  tahun  2019.    Kebijakan  ini  akan  mempermudah  mempercepat
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
penyelesaian  konflik  tumpang  tindih  pemanfaatan  lahan,  penyelesaian batas  wilayah  seluruh  Indonesia  (www.  Kementerian  PPN_Bappenas Berita paket 8.htm).

## b. Beberapa Studi Kasus di Indonesia
Menurut  Undang-Undang  Nomor  26  Pasal  1  Tahun  2007  menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan dalam sebuah wilayah, tempat manusia  dan  makhluk  hidup  lainnya  yang  ada  didalamnya  melakukan aktivitas serta memelihara kelangsungan kehidupannya. Berkaitan dengan hal  ini  Nandang  Najmulmunir  (2013:213-220)  melakukan  penelitian berkaitan  dengan  penataan  ruang  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan ruang dan pengendaliannya, diproses oleh pemerintah Kabupaten Bekasi mulai dari draft rencana tata ruang sampai menjadi dokumen kebijakan tata ruang.  Kebijakan tersebut mengarahkan aktivitas masyarakat agar menempati  ruang  yang  terencana  dengan  tujuan  terencana  pula. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memberikan pengaruh yang  besar  terhadap  efektivitas  kebijakan  yang  di  keluarkan  oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Partisipasi  dalam  perencanaan  menggambarkan  berjalannya  komunikasi masyarakat  dengan  penyusun  kebijakan  publik.    Dengan  adanya komunikasi ini maka secara langsung dapat memberikan kontribusi pada proses,  mekanisme  pemanfaatan  dan  pengendalian  ruang,  sehingga kebijakan RTRWK akan mencapai sasaran secara efektif.  Partisipasi dalam pemanfaatan ruang memiliki pengaruh cukup besar terhadap efektivitas kebijakan RTRWK.  Namun pengaruh langsungnya relatif kecil, sedangkan pengaruh  tak  langsungnya  paling  besar,  khususnya  pada  peningkatan partisipasi dalam  perencanaan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan berpengaruh  paling  kecil  terhadap  efektivitas  kebijakan  RTRWK. Pengaruh langsungnya hampir sebanding dengan pengaruh tak langsung, yaitu  pada  partisipasi  dalam  perencanaan.    Sedangkan  pengaruh  tak langsung  pada  partisipasi  masyarakat  dalam  pemanfaatan  sangat  kecil. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten  sangat  penting  karena  menjadi  dasar  efektivitas  dalam implementasinya,  serta  menjadi  hulu  dari  partisipasi  masyarakat  dalam pemanfaatan dan pengawasan.
Dinamika  pembangunan  Kota  Semarang  telah  menunjukkan  banyak kemajuan  yang  pesat.    Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pertumbuhan  ekonomi  yang relatif stabil yang didukung dengan iklim investasi kondusif dan stabilitas politik dan  keamanan  yang  terjaga  telah  berhasil  mendorong  perkembangan  sektor industri, perdagangan dan jasa sebagai lokomotif perekonomian Kota Semarang. Namun demikian, pencapaian semacam ini belum sepenuhnya mampu mengatasi sejumlah  permasalahan  klasik  maupun  mengantisipasi  kerusakan  lingkungan.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Banjir limpasan air laut (rob), penurunan kualitas udara dan air, kesemerawutan lalu-lintas,  dan  tingginya  migrasi  masuk  penduduk  (inmigration)  masih  terus terjadi.  Secara  kontradiktif  kecenderungan  pembangunan  tata  ruang  Kota Semarang belum mampu memenuhi ketentuan undang-undang.  RTRW belum dapat  berperan  efektif  sebagai  instrumen  pengendali  pembangunan  Kota Semarang.  Oleh  karena  itu  dilakukan  penelitian  dengan  tujuan  mengetahui kebijakan  pembangunan  terhadap  perubahan  tata  ruang  di  Kota  Semarang. Terdapat  korelasi  antara  kebijakan  dan  peraturan  tata  ruang  yang  telah ditetapkan  terhadap  munculnya  beberapa  permasalahan  atau  perubahan  tata ruang di Kota Semarang.  Korelasi kedua hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti proses perumusan kebijakan yang sebagian tidak dilakukan secara komprehensif dan baik, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat,  implementasi  yang  kurang  optimal  dan  lain-lain  (  Nugroho  dan Sugiri, 2009:41-51).
Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Suardi,  dkk  (2013:13-22), melihat penataan RTRW di 2 Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Semarang Timur kebutuhan yang semakin mendesak sejalan dengan tingkat perkembangan kota-kota  di  Wilayah  Jawa  Tengah  khususnya  Kota  Semarang  untuk  dapat mengefektifkan pelaksanaanya, diperlukan suatu aturan pola pemanfaatan ruang (Zoning Regulation) sebagai alat operasional rencanan tata ruang.  Berdasarkan kenyataan  tersebut,  untuk  melaksanakan  pembangunan  kota  yang  lebih harmonis  dan  mampu  mengatisipasi  berbagai  dampak  yang  ditimbulkan, terutama  pada  wilayah  kota  sedang,  wilayah  kota  besar,  dan  wilayah  kota metropolitan,  maka  Pemerintah  Daerah  telah  menyususn  aturan  pola pemanfaatan  ruang  kawasan  wilayah  kota  (zoning  regulasi).  Untuk memaksimalkan  kegiatan  tersebut,  tentu  perlu  diketahui  sejauh  mana  Aturan Pola Pemanfaatan Ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan  lahan  di  wilayah  yang  bersangkutan.  Seperti  halnya  dalam penelitian ini, untuk mengetahui hal tersebut pada wilayah Kecamatan Semarang Timur  dan  Kecamatan  Gayamsari  perlu  dilakukan  evaluasi  dengan  cara membandingkan Penggunaan Lahan tahun 2007 di daerah yang bersangkutan dengan  Rencana  Tata  Ruang  tahun  2000-2010  yang  berlaku  agar  diketahui seberapa besar kesesuaiannya.  Penggunaan Lahan tahun 2007 dalam penelitian ini  diperoleh  dari  hasil  digitasi  citra  satelit  Ikonos  tahun  2007,  sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2000-2010 diperoleh dari instansi terkait.    Hasil  yang  diperoleh  setelah  melakukan  pengolahan  citra  dan perbandingan data, besarnya kesesuaian antara penggunaan lahan tahun 2007 dengan RTRW tahun 2000 – 2007 di daerah penelitian lebih tinggi terdapat pada Kecamatan  Semarang  Timur  dengan  persentase  kesesuaian  82,686%, sedangkan pada Kecamatan Gayamsari sebesar 63,013%.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Zaid (2013:1488-1500) bahwa untuk  mengetahui  seberapa  signifikan  pengaruh  tata  ruang  kantor  terhadap
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
produktivitas kerja pegawai di PKP2A III LAN Samarinda.  Metodologi penelitian yaitu Kuantitatif Verifikatif.  Teknik pengumpulan data dengan library research (telaah kepustakaan) dan field work research (telaah di lapangan) yang terdiri dari observasi, wawancara, angket, dan penelusuran dokumen. Teknik analisis data  yaitu  statistik  parametrik  yang  bertujuan  untuk  mengukur  seberapa signifikan pengaruh tata ruang kantor terhadap produktivitas kerja pegawai yang dimulai dengan mencari koefisien korelasi (hubungan) dengan rumus Koefisien Korelasi Product Moment dan tingkat kesalahan yang dipilih adalah 5%, analisis regresi linier sederhana, dan koefisien determinasi (pengaruh).  Kesimpulannya, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari tata ruang kantor terhadap produktivitas kerja pegawai di PKP2A III LAN Samarinda.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jeky  El  Boru  (2013:255-266),  dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pembangunan Jalan Layang Janti  terhadap  perkembangan  tata  ruang  kawasan  Janti,  meliputi  ruang terbangun,  ruang  terbuka,  serta  hubungan  antar  ruang  atau  Linkage.  Metode pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi,  pengamatan  foto  udara, wawancara, sedangkan metode analisis melalui deskripsi secara kualitatif yang berupa "superimposed method" dari dua lapisan kondisi lahan, yaitu kondisi tata ruang  sebelum  dan  sesudah  pembangunan  jalan  layang.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembangunan Jalan Layang Janti terdapat pada massa  bangunan  ("solid"),  pertambahan  ruang  terbuka  yang  berupa  jaringan jalan, parkir, dan taman, sedangkan pada hubungan antar ruang secara visual dan  struktural  yakni  tumbuhnya  bangunan  dangan  bentuk  dan  gaya  baru, sehingga bentuk tampilan bangunan secara keseluruhan tidak proposional. Pada hubungan kolektif, Jalan Janti semakin kuat perannya sebagai kerangka utama jaringan jalan.
Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rizka Maria dan Hilda Lestiana (2014:77-89)  di  wilayah  Sub  DAS  Cikapundung  merupakan  kawasan  potensial yang  berfungsi sebagai drainase utama dan penyedia air baku untuk kebutuhan penduduk  di  Kota  Bandung.    Peningkatan  lahan  terbangun  di  wilayah  ini mengakibatkan banyaknya konversi lahan yang memperluas permukaan kedap air yang menyebabkan berkurangnya infiltrasi, menurunnya pasokan air tanah dan  meningkatnya  limpasan  permukaan.  Untuk  mengetahui  pengaruh penggunaan lahan terhadap fungsi konservasi air tanah maka dilakukan analisis indeks  konservasi.    Metode  yang  dilakukan  adalah  memberikan  bobot  pada parameter  jenis  batuan,  jenis  tanah,  morfologi,  curah  hujan  dan  penggunaan lahan yang masing-masing telah di nilai sesuai pengaruhnya pada kemampuan untuk menyerap air hujan.
Dari analisis tersebut diketahui bahwa perubahan penggunaan lahan pada
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
kurun  waktu  2001  -  2008  telah  menurunkan  fungsi  konservasi  secara keseluruhan pada Sub DAS Cikapundung. Nilai fungsi konservasi mulai menurun ditunjukkan oleh pengurangan kelas yang bernilai konservasi baik seluas 5080,5 ha.  Namun    kondisi  ini  juga  diikuti  dengan  kenaikan  kelas  konservasi  normal seluas 5093,3 ha dan penurunan kelas konservasi kritis seluas 12,9 ha.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Siti  Aminah  (2015:59-79),  dengan merumuskan  dua  hal.    Pertama,  permasalahan  praktik  penataan  ruang  di perkotaan,  khususnya  di  Surabaya,  yang  telah  menimbulkan  kontestasi  dan konflik  dengan  melibatkan  aktor  pemerintah,  masyarakat,  dan  kekuatan kapitalis/investor.  Kedua, kerangka penataan ruang yang menggunakan Perda RTRW  No.  3  Tahun  2007  telah  menimbulkan  dampak  yang  berujung  pada penguatan dan keberpihakan pemerintah kota kepada pihak kapitalis/investor. Kedua  hal  tersebut  dianalisis  dengan  menggunakan  pendekatan  sosio-spasial. Penelitian  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  analisis deskriptif.
Problematika praktik tata ruang yang ada di Surabaya merupakan indikasi dari  transformasi  dalam  proses  penataan  ruang  di  mana  ruang  bukan  hanya diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan kelas kapitalis, melainkan juga ruang direstrukturisasi dengan cara mengubah fungsi ruang dan diperuntukkan untuk  publik.  Hal  ini  relevan  dengan  perkembangan  kajian  penataan  ruang mutakhir  yang  menunjukkan  bahwa  praktik  penataan  ruang  di  perkotaan merupakan refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik.  Selain itu, ruang diproduksi dalam modus produksi kapitalis dan ekspresi ruang kota merupakan dialektika  antara  produksi,  konsumsi,  dan  administrasi  (perencanaan  dan implementasi kebijakan).
Akhirnya penataan ruang memiliki berbagi permasalah tidak hanya ruang wilayah  bagi  perkembangan  pedesaan  menjadi  sebuah  wilayah  perkotaan. Sebab  semuanya  akan  bermuara  kepada  wilayah  yang  cukup  luas  menjadi daerah  maju  yang  disebut  perkotaan.  Perkotaan  merupakan  sebuah  tempat terjadinya  pluralisme  budaya,  dimana  pergerakan  penduduknya  yang  memiliki latar  budaya  yang  saling  berbeda  adalah  hal  yang  kerap  memicu  terjadinya kontradiksi serta kompleksitas bagi kehidupan di wilayah perkotaan.  Berbagai komunitas  yang  saling  menunjukan  jati  diri  dengan  keinginan  yang  tetap mempertahankan budaya aslinya, dimana hal ini merupakan hal yang berkaitan dengan dinamika perkembangan wilayah.  Penduduk wilayah perkotaan selalu berubah dan bergerak sesuai dengan tingkat kebutuhan hidupnya serta upaya penyesuaian terhadap lingkungan binaanya, yang mana jika dikaitkkan dengan kebutuhan  akan  ruangnya  pun  akan  berubah  pula.  Semakin  tinggi  tingkat persaingan untuk memperoleh kesempatan berusaha, semakin luas pergerakan serta jaringan yang terjadi.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Terjadinya perubahan wilayah perkotaan disimpulkan bahwasanya dalam penataan  ruang  yang  sangat  berkaitan  erat  sebagai  bagian  dari  akibat  dari pertubuhan sistem pengelolaan wilayah perkotaan yang dirasakan masih sangat kurang  dalam  pengawasan  pembangunan  serta  implementasi  penerapan kebijakan dilapangan yang masih memerlukan pemahaman yang mendalam dari penghuni  wilayah  Perkotaan.    Peran  Pemerintah  harus  lebih  demokrasi  dalam menyikapi  penataan  ruang  yang  didalamnya  banyak  kepentingan  politik. Sehingga  Penataan  ruang  harus  benar-benar  diperhatikan  disesuaikan  dengan kearifan budaya lokal walaupun harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat (Tusin ,2004:46-59).
Semua penelitian diatas menunjukkan bahwa sangat penting pengelolaan ruang  dengan  memperhatikan  keberadaan  lingkungan  sekitarnya  dengan memanfaatkan  fungsi  yang  dimiliki.    Ternyata  tata  ruang  juga  bisa mempengaruhi  kinerja  sebuah  wilayah  dalam  meningkatkan  kualitas  dan kuantitas produksi wilayahnya untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Semakin  wilayah  yang  dikelola  dengan  tidak  memperhatikan  infrastruktur tranportasi  yang  baik  ,  maka  otomatis  daerah  tersebut  akan  mengalami kemunduran  dari  sisi  produktivitas  barang  atau  jasa  yang  dihasilkan. Pengelolaan  RTRW  merupakan  salah  satu  langkah  mengefisienkan  dan mengefektifkan semua aktivitas menjadi lebih baik.   Kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah tepat yaitu dengan menyatukan semua kempentingan dalam pengelolaan  RTRW  dalam  satu  sistem  pengelolaan  wilayah  secara  nasional. Namun  apakah  ini  bisa  terlaksana  dengan  banyaknya  kempentingan  dan hambatan disemua wilayah di Indonesia.

## Data Dan Fakta
Perubahan  pengunaan  lahan  dianalisis  berdasarkan  peta  penggunaan lahan  dari  tahun  2001  hingga  2008.    Berdasarkan  analisis  tersebut  diketahui terjadi  beberapa  perubahan  pemanfaatan  ruang.    Data  tabel.1  berkaitan penggunaan lahan dapat menjadi gambaran penggunaan RTRW di Indonesia.

## Tabel.1

## Nilai Perubahan Luas Penggunaan Lahan
Tahun 2001-2008 Jenis Lahan Luas 2001 (Ha) % Luas 2001 Luas  2008 (Ha) % Luas 2008 Perubahan (Ha) % Perubahan Sawah 540,66 2.8 395,28 2.1 -145.39 -0.8 Hutan 2804,69 14.6 1550,00 8 -1245.69 -6.5 Ladang 6028,67 31.3 8392,17 43.6 2363.5 12.3 Pemukiman 3682,29 19.1 3993.73 20.7 311.44 1.6 Perkebuna n 6198,65 32.2 4923,78 25.6 -1274.87 -6.6
Sumber :Penelitian Rizka dan Hilda, 2014
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Perubahan pengunaan lahan dipengaruhi oleh aktivitas manusia oleh sebab itu diperlukan evaluasi fungsi penggunaan lahan demi menjaga fungsi dasar lahan yang dimiliki oleh setiap wilayah agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan demi menjaga tujuan yang akan dicapai oleh Indonesia secara keseluruhan.
Meningkatnya  jumlah  penduduk  suatu  wilayah  khususnya  kota  secara alamiah  disertai  derasnya  arus  urbanisasi,  yang  memerlukan  bertambahnya penyediaan  tempat  bermukim  dan  meningkatnya  mobilitas  yang  memerlukan bertambahnya penyediaan sarana transportasi, menyebabkan makin terbatasnya ruang tanah yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan yang  beraneka  ragam.    Dengan  demikian  tanah  bukan  hanya  penting  untuk pertanian,  tetapi  juga  untuk  lain-lain  pembangunan  yang  memerlukannya. Sedangkan  tata  guna  tanah  ada  beberapa  pengertian  yang  asasi,  yaitu  ; koordinasi  yang  berkembang,  ialah  masalah  benda-benda  tetap,  registrasi, peruntukkan, pengaturan, pengusahaan, pengelolaan, pemakaian, perpajakan, pemerintahan dan peradilan.
Tanpa  suatu  pendaftaran  tanah  sebagai  registrasi  dari  keadaan  hukum dari benda tak bergerak, maka bentuk-bentuk dari penatagunaan tanah adalah merupakan suatu yang mutlak tidak dapat dibayangkan, sebab tidak akan bisa membuat suatu rencana, tanah mempunyai suatu sistem informasi, baik pada operasinya,  sehingga  tidaklah  masuk  akal  bila  mengatur  sesuatu  tetapi  tidak mengetahui suatu hak atas tanah tersebut secara luas.  Untuk sampai pada suatu perencanaan yang matang guna pengembangan tata guna tanah, sangatlah sulit, sebab  banyak  kendala-kendala  yang  harus  diatasi  terlebih  dahulu. Kendala-kendala tersebut antara lain :

## 1. Keterpaduan antara instansi sulit dilaksanakan,
2. Tidak  meratanya  penduduk  di  seluruh  Indonesia,  terutama  di  pulau-pulau tertentu,  sehingga  tidak  mungkin  penerapan  yang  seragam  dari  tata  guna tanah,
3. Berbagai  produk  hukum  yang  meninjau  dari  suatu  proyek  yang  berlainan solusinya,
4. Belum  adanya  daftar  yang  mantap  atas  seluruh  asset  yang  ada,  misalnya, hak-hak atas tanah yang ada, jenis-jenis hak, kemampuan dari tanah-tanah tersebut penggunaannya masih belum tertib,
5. Masih banyak penggunaan tanah secara tidak beraturan, adanya industri di daerah pemukiman,
6. Keterkaitan  antara  perpajakan  dengan  pemukiman  yang  belum  terbina dengan  baik.  Di  satu  pihak  perpajakan  berusaha  mendapatkan  pajak  yang sebanyak-banyaknya, disisi lain, masyarakat golongan menengah ke bawah
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
tidak dapat membayar pajak sebagai akibat dari inflasi dan penurunan  nilai mata uang yang mereka terima,
7. Perkembangan  industri  yang  mempergunakan  tanah-tanah  pertanian  yang subur  dan  berdampak  mengganggu  keswasembadaan  pangan  nasional, termasuk  dalam  hal  ini  industri  pariwisata  dan  pemukiman  mewah  yang mempergunakan  tanah-tanah  yang  seyogyanya  sebagai  wadah penampungan air dan sebagai tempat resapan air.
Hal-hal tersebut di atas masih sulit sekali mengatasinya.   Menurut pasal 14 dan 15 UUPA, sebenarnya telah berusaha untuk menciptakan suatu Peraturan Pemerintah  tentang  Penatagunaan  tanah,  namun  sampai  sekarang  belum terealisir, masih merupakan harapan saja (Lany,1999:17-32).

## Evaluasi Dan Dampak
Dalam pembangunan memperhatikan lokasi, tanah yang akan digunakan harus  sesuai  dengan  peruntukannya.  Wilayah  dalam  kawasan  dengan memperhatikan fungsi utama agar dapat melindungi kelestarian hidup.  Sebab sejak  adanya  UULH  (Undang-Undang  Lingkungan  Hidup)  masalah pentatagunaan tanah dikembangkan  dalam kaitannya dengan  penataan  ruang dan  perencanaan  tata  ruang.  Dengan  adanya  perencanaan  tata  ruang,  akan menghasilkan  rencana  teknik  ruang,  yang  dapat  menunjukkan  kemampuan peruntukan ruang kepada pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini penting dalam  kaitannya  dengan  pemberian  izin  untuk  pembangunan  baik  untuk pertaniah  hingga  diperuntukan  bagi  industri  dan  operasionalnya.  Tentunya setelah  mengadakan  studi  kelayakan,  dan  harus  berasaskan  kepada pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil  guna  serasi,  seimbang  dan  berkelanjutan.  Adanya  sifat  keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan.
Untuk  penetapan  dan  pelaksanaan  tata  ruang,  harus  disertai  dengan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), agar rencana usaha atau kegiatan akan mudah mengetahui sampai dimana beban yang harus ditanggungnya terhadap lingkungan sebagai rencana sesuai yang dimaksudkan.  Sehingga tidak merusak lingkungan  dan  pencemaran  lingkungan  sesuai  yang  diamanatkan  dalam  UUD 1945.
Tingkat manfaat tata guna tanah dan tata ruang sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, dan sumber daya manusianya. Dalam era global ini tata guna tanah dan tata ruang secara nasional tidak bisa dipisahkan,  satu  dengan  yang  lain  saling  berkaitan  dan  perlu  dikembangkan
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
dengan merujuk pada peraturan-peraturan di negara lain yang menyangkut tata guna tanah dan tata ruang, sebagai perbandingan.  Sehingga perspektif masa depan harus telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang.
Pengelolaan  tata  ruang  sesuai  dengan  kebijakan  “  Paket  VIII  Ekonomi Pembangunan  ”  melalui  Koordinasi  Kementerian  Bidang  Ekonomi  bahwa perencanaan wilayah tetap berada ditangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  (BPPN)  dan  berkoordinasi  dengan  Kementerian  terkait  dan  setingkat kementrian seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional).  Semua kegiatan dalam pengelolaan tata ruang tetap menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait, baik di tingkat pusat dan daerah.
Tujuan  mengelurkan  kebijakan  ini  untuk  mempercepat  pelaksanaan pembangunan  Nasional  dan  memberikan  kepastian  usaha  bagi  para  investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Mempermudah dan mempercepat penyelesaian  konflik  tumpang  tindih  permanfaatan  lahan,  penyelesaian  batas antar wilayah di Indonesia.
Kebijakan  ini  mencakup  seluruh  wilayah  di  Indonesia  dengan mengedepankan kepentingan bersama diatas segalanya.  Kearifan lokal menjadi pondasi  demi  mencapai  tujuan  nasional  yaitu  mensehjahterakan  kehidupan bangsa Indonesia berlandaskan UUD 1945.
Pelaksanaan  secara  menyeluruh  penetapan  pengelolaan  RTRW ditangetkan  selesai  dan  digunakan  secara  nasional  pada  tahun  2019.    Namun terget paling lambat adalah tahun 2025.

## Kesimpulan
Kebijakan di bidang pengembangan tata kelola wilayah atau berkaitan dengan RTRW  tingkat  nasional  serta  pengawasannya.  Berkaitan  permasalahan  yang terjadi  dari  mulai  tingkat  daerah  hingga  tingkat  pusat  atau  lebih  familiernya tingkat  perkotaan  merupakan  masalah  yang  krusial  sulit  untuk  diselesaikan dengan waktu yang sangat singkat.  Walaupun Pemerintah telah merilis kebijakan ekonomi  melalui  “Paket  VIII”  yang  telah  dikeluarkan  melalui  Menko  Bidang Ekonomi,  rasanya  sulit  bisa  terwujud  dengan  penggunaan  satu  peta  wilayah Nasional.  Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Pemanfaatan ruang berbagai fungsi, baik fungsi primer maupun sekunder terus mengalami peningkatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminah, Siti.2015.Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya.Jurnal LabSosio.Vol.20.No(1).Hal;59-79.
Asnar,Habibie Zaid.2013.Pengaruh Tata Ruang Kantor Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Pusat Kajian Dan Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur III Lembaga  Administrasi  Negara  (PKP2A  III  LAN)  SAMARINDA.eJournal Ilmu Pemerintahan.Vol.1.No(4).Hal:1488-1500.
Boru,Jeky  El.2013.Analisis  Pengaruh  Pembangunan  Jalan  Layang  Janti Terhadap  Perkembangan  Tata  Ruang  Kawasan  Janti  (Studi Kasus:Kawasan  Janti,  Desa  Catur  Tunggal,  Kabupaten  Sleman).Jurnal Arsitektur Komposisi.Vol.10.No(4).Hal:255-266.
Kusumawati,Lany.1999.Tata Guna Tanah Konvensional Terhadap Perkembangan  HUkum  Tata  Ruang  Pada  Pembangunan  Industri  PULP Dan Paper.Jurnal Unitas.Vol.7.No(2).Hal:17-32.
Lubis,  Suardi.,Suprayogi,Andri.,dan  Hani'ah.2013.Keseuaian  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  (RTRW)  Dengan  Penggunaan  Lahan  Kecamatan Gayamsari  dan  Kecamatan  Semarang  Timur.Jurnal  Geodesi Undip.Vol.2.No(2).Hal:13-22.
Maria,Rizka.,dan  Lestiana,Hilda.2014.Pengaruh  Penggunaan  Lahan  Terhadap Fungsi  Konveservasi  Air  Tanah  Di  Sub  Das  Cikapung.Jurnal Ris.Geo.Tam.vol.24.No(2).Hal:77-89.
Nugroho,  Prihadi.,  dan  Sugiri,Agung.2009.Studi  Kebijakan  Pembangunan Terhadap  Perubahan  Tata  Ruang  Di  Kota  Semarang.Jurnal Riptek.Vol.3.No(2).Hal:41-51.
Najmulmunir,Nandang.2013.Pengaruh  Partisipasi  Masyarakat  Terhadap Efektifitas  Implementasi  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Bekasi.Jurnal Manusia dan Lingkungan.Vol.20.No(2).Hal:213-220.
Suhariyanto.Didik.2009.Peranan  Pemerintah  Daerah  Serta  Masyarakat  Dalam
Perencanaan  Dan  Pelaksanaan  Penataan  Ruang  Menuju  Perspektif Pertumbuhan Kota Banyuwangi.Jurnal ILmiah Progressif.Vol.6.No(18).Hal:1-10
Tusin,  Gammaria  Gumayani.2004.Pengaruh  Kebijakan  Politik  Pembangunan Terhadap  Tata  Ruang  Kota  (Studi  Kasus:Kota  Jakarta).Jurnal NALARs.Vol.3.No(3).Hal:46-59.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)