E-ISSN: 2775-2038
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## TINJAUAN  HUKUM  PIDANA  TERHADAP  TINDAKAN KEKERASAN  TERHADAP  ORANG  ATAU  BARANG  YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
Aziza Istiqomah 1 , Winarno Budyatmojo 2 , Budi Setiyanto 3
1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Email korespondensi: 1 azizaistiqomah@student.uns.ac.id, 2 winarno_budyatmojo@staff.uns.ac.id,
3 budisetyanto@staff.uns.ac.id
Abstrak:  Artikel  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tindakan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang  yang dilakukan  secara  bersama-sama  dengan  meninjau  berdasarkan  ketentuan  hukum  pidana.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif  bersifat  preskriptif.  Data  diperoleh  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan.  Hasil  Penilitian  menunjukkan bahwa  perbuatan  kekerasan  terhadap  barang  memenuhi  unsur  pasal  170  KUHP  dengan  terpenuhinya unsur  barangsiapa;  dengan  terang-terangan/secara  terbuka;  dan,  dengan  tenaga  bersama/secara bersama-sama; menggunakan/melakukan kekerasan; terhadap orang/manusia atau barang.
Kata Kunci: Kekerasan ; Hukum Pidana ; Pasal 170 KUHP
Abstract:  This  article  aims  to  analyze  acts  of  violence  against  persons  or  goods  committed  jointly  by reviewing under the provisions of the criminal law. This research is normative law research is prescriptive. Data  is  obtained  from  primary  data  and  secondary  data.  This  research  uses  a  statutory  approach.  The results of the study showed that acts of violence against goods meet the elements of article 170 of the Criminal Code with the fulfillment of the element of Whoever; Overtly/openly; and, With energy together/ together; Using/committing violence; Against people/people or goods.
Keywords: Violence; Criminal Law; Article 170 of the Criminal Code

## 1. Pendahuluan
Indonesia  ialah  negara  hukum  sebagaimana  yang  diatur  didalam  pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan dengan tegas, bahwa  Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum  (rechtsstaat)  dan  tidak  berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Oleh karena itu hukum menjadi pedoman seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Pemikiran tentang negara hukum di ada sejak plato mulai memperkenalkan konsep nomoi,  dalam  konsep  ini  plato  menegaskan  bahwa  penyelenggaran  negara  yang  baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Keberadaan negara hukum mengandung maksud dan tujuan untuk memberikan batasan kepada penguasa Negara
yang  memiliki  kekuasaan  agar  tidak  menyalahgunakan  kekuasaannya  tersebut  untuk menindas ataupun menelantarkan rakyatnya (Azhari, 1995 : 12).
Konsekuensi  dari  kedudukan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  adalah  dengan menegakkan  hukum  itu  sendiri,  salah  satu  hukum  yang  ada  dan berlaku di Indonesia ialah hukum pidana. Secara garis besar hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan- peraturan  yang  mengatur  segala  bentuk  perbuatan  yang  dilarang  dan  tidak  boleh dilakukan.  Perbuatan-perbuatan  tersebut  telah  ditentukan  dan  ditetapkan  sebagai hukum  yang  harus  ditaati  sehingga  apabila  dilanggar  maka  akan  mendapatkan  sanksi sesuai  dengan  perbuatannya.  Hukum  pidana  memiliki  karakteristik  tersendiri  yaitu hukum yang mengatur tentang perbuatan dari subjek hokum yang meliputi kejahatan dan pelanggaran.
Kejahatan merupakan bagian yang sulit terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan menjadi peristiwa sehari-hari. Kenyataan yang ada telah membuktikan bahwasanya kejahatan sampai saat ini hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi masih sangat sulit untuk  diberantas  secara  tuntas  dan  menyeluruh.  Secara  yuridis,  kejahatan  ialah  suatu bentuk  perilaku  yang  bertentangan  atau  bersebelahan  dengan  moral  manusiaa, menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat,  serga  melanggar  ketentuan  hukum  pidana. Kejahatan tersebut kemudian timbul dikarenakan adanya karakter manusia yang dapat melakukan kejahatan, adanya faktor kemiskinan, terbukanya peluang atau kesempatan dalam  melakukaan  kejahatan  itu  sendiri,  rendahnya  tingkat  kemampuan  dan  tidak adanya partisipasi dari masyarakat inernal untuk dapat menyusuaikan diri dengan norma- norma  yang  telah  ada  dan  berlaku  didalam  masyarakat  tersebut,  serta  adanya  faktor eksternal lain yang membuat  peluang  seseorang  dalam  melakukan  kejahatan  (Nurul Qamar, 2016:23).
Salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  terjadi  di  Indonesia  adalah  kejahatan  kekerasan atau  pengrusakan  terhadap  orang  atau  barang  milik  orang  lain.  Kenyataan  tersebut kemudian  menimbulkan  banyak  pertanyaan  berkenaan  dengan  pengaturan  pidana terhadap jenis kejahatan yang satu ini.

## 2. Rumusan Masalah
Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama ?

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah  dalam  mencari  dan  memperoleh  data,  serta memiliki  kaitan  dengan  tata  cara  dalam  melakukan  penelitian  dan  teknis  penelitian. Metode  penelitian  dilakukan  untuk  mencari  pemecahan  atas  isu  hukum  yang  timbul. Hasil yang dicapai ialah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu  yang  diajukan  (Peter Mahmud Marzuki,  2014:  83).  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ialah penelitian yang berdasarkan pada  bahan-bahan  hukum  dengan  fokusnya  pada  membaca  dan  mempelajari  bahan- bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan internet sebagai bahan- bahan hukum sekunder.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  Perundang-undangan  (statute  approach). “Perdekatan  Perundang -undangan  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara mendalami  hierarki  dan  asas-asas  dalam  peraturan  Perundang- undangan”  (Peter Mahmud  Marzuki,  2014:  136).  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu mengunakan  teknik  penelitian  studi  kepustakaan  atau  studi  dokumen  yang  dilakukan dengan  cara  membaca,  mempelajari,  serta  menganalisis  peraturan  Perundang- undangan, dokumen atau literatur lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung  dengan  obyek  penelitian.  Sementara  Teknik  analisis  data  yang  digunakan peneliti adalah teknik deduksi silogisme. Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum, sedangkan premis minornya adalah fakta  hukum.  Dari  kedua  hal  tersebut  kem udian  ditarik  suatu  kesimpulan”  (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang dan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama
KUHP menggolongkan kekerasan kedalam kejahatan. Kekerasan terdapat didalam  Buku  II  KUHP,  yang  dapat  dilihat  dalam  BAB  V  Tentang  Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 (R. Soesilo, 1995 : 278). Tindakan Kekerasan  Terhadap  Orang  atau  Barang  Yang  Dilakukan  Secara  Bersama-sama diatur didalam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu :
“Barangsiapa dengan terang -terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan  terhadap  orang  atau  barang,  diancam  dengan  pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”
Tim BPHN memberikan terjemahannya terhadap Pasal 170 KUHP, sebagai berikut :
(1) Barang  siapa  dengan  terang-terangan  dan  dengan  tenaga  bersama menggunakan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang,  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Yang bersalah diancam :
1. dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh  tahun,  jika  ia  dengan  Dari ketentuan  Pasal  tersebut,  dapat  diketahui  unsur-unsurnya  sebagai berikut:  sengaja  menghancurkan  barang  atau  jika  kekerasan  yang digunakan mengakibatkan lukaluka;
2. dengan  pidana  penjara  paling  lama  sembilan  tahun,  jika  kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas  tahun,  jika  kekerasan mengakibatkan maut.
(3) Pasal 89 tidak diterapkan (Tim Penerjemah BPHN, 1983 :75) Rumusan pasal 170 ini dalam terjemahan P.A.F.  Lamintang dan C.D. Samosir adalah sebagai berikut,
(1) Barangsiapa  secara  terbuka  dan  secara  bersama-sama  melakukan kekerasan  terhadap  manusia  atau  barang,  dihukum  dengan  hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan enam bulan.
(2) Orang yang bersalah itu dihukum: 1. dengan hukuman penjara selamalamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja  telah  menghancurkan  barangbarang  atau  jika  kekerasan yang  telah  dilakukannya  itu  telah  menyebabkan  orang  mendapat luka pada tubuhnya; 2. dengan  hukuman  penjara  selamalamanya  sembilan  tahun,  jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya;
3. dengan  hukuman  penjara  selama-lamanya  dua  belas  tahun,  jika kekerasan tersebut telah menyebabkan matinya orang.
(3) Pasal  89  tidak  diberlakukan  dalam  hal  ini  (P.A.F.  Lamintang  dan
C.D.Samosir, 1983 : 82-83)
Berdasarkan terjemahan-terjemahan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan terkait unsur-unsur dari pasal 170 KUHPidana sebagai berikut:
1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan/secara terbuka; dan,
3. Dengan tenaga bersama/secara bersama-sama;
4. Menggunakan/melakukan kekerasan;
5. Terhadap orang/manusia atau barang.
1. Unsur subjektif
Unsur subjektif Pasal 170 ayat (1) KUHP ialah “Barangsiapa”. Yang dimaksud dengan “barangsiapa”  adalah  orang  perorangan  ataupun  badan  hukum  atau subyek  hukum  selaku  pendukung  hak  dan  kewajiban  serta  dapat mempertanggung  jawabkan  perbuatannya  dihadapan  hukum  (Toerekening  Van Baarheid).
2. Unsur objektif
a. Dengan terang-terangan
Unsur  dengan  terang-terangan  memiliki  pengertian  bahwa  tempat atau  lokasi  terjadinya  peristiwa  tindak  pidana  tersebut  adalah  tempat umum yang dapat terlihat oleh publik dengan kata lain tempat terjadinya peristiwa tindak pidana dapat dengan mudah terlihat ataupun dijangkau oleh umum atau masyarakat
Kekerasan yang dilakukan dengan terang-terangan ini dimasukkan ke dalam  golongan  kejahatan  ketertiban  umum.  Dengan  terang-terangan artinya di tempat publik dapat melihatnya.
Menurut  S.R.  Sianturi  unsur  terang-terangan  atau  secara  terbuka (openlijk)  di  sini  ialah  bahwa  tindakan  itu  dapat  disaksikan  umum.  Jadi tidak  dipersoalkan  apakah  tindakan itu  dilakukan  di  tempat  umum  atau tidak. Intinya dapat dilihat oleh umum. Bahkan dalam praktek peradilan, jika  tindakan  itu  dilakukan  di  tempat  yang  sepi,  tidak  ada  manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. (S.R. Sianturi,1983 : 325)
b. Dengan Tenaga Bersama atau Secara Bersama-sama.
Menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan” (J.M. van Bemmelen, 1986 : 125). Berdasarkan pendapat tersebut bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur ini.
Bersama-sama  juga  berarti  tindakan  kekerasan  tersebut  harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih pelaku. Orang- orang yang  hanya  sebatas  mengikuti  dan  tidak  benar-benar  turut  serta  dalam melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.
Berbeda  dengan  pendapat  diatas,  S.R.  Sianturi,  dengan  menunjuk pada beberapa sarjana lain, memiliki pendapat berbeda mengenai hal ini dengan  mengemukakan  bahwa:  Beberapa  sarjana  mengatakan  tidak cukup  hanya  dua  orang  saja.  Alasannya,  ialah,  bahwa  istilah  “dengan tenaga  bersama”  lebih  mengindikasikan  suatu  gerombolan  manusia. Kemudian  ditambahkan  jika  dua  orang  subyek  sudah  dipandang memenuhi  unsur  subyek  delik  ini,  mengapa  tidak  digunakan  saja  istilah “dua  orang  atau  lebih”  yang  tidak  asing  lagi  dalam  terminologi  hukum pidana (S.R. Sianturi,1983 : 324)
c. Melakukan Kekerasan.
“Melakukan  ke kerasan  artinya  mempergunakan  tenaga  atau  kekuatan jasmani  tidak  kecil  secara  yang  tidak  sah,  misalnya  memukul  dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.” (Soesilo,1996:98).
d. Terhadap orang atau barang.
Terhadap  orang  atau  barang  artinya  kekerasan  tersebut  merupakan tindakan yang memang dilakukan terhadap orang atau barang. Mengenai perbuatan  yang  dimaksud  dalam  pasal  ini  misalnya  berkelahi  di  dalam sebuah  rumah  makan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama,  sehingga menyebabkan adanya kerusakan terhadap perabot-perabot rumah makan tersebut  dan  hal  ini  juga  menyebabkan  luka  ringan  dan  berat  terhadap orang-orang lain yang berada di dalam rumah makan tersebut.
Menurut  J.M.  Van  Bemmelen,  “Tindakan  kekerasan  itu  tidak  perlu mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  dan  barang” (J.M.  van  Bemmelen, 1986 : 125).   Jadi, meskipun tindak pidana kekerasan ditujukan kepada orang/manusia  atau  barang,  tidak  perlu  telah  timbul  adanya  kerugian
pada orang atau barang yang bersangkutan. Sehubungan dengan tindak pidana ini maka R.  Sosilo berpendapat bahwa, kekerasan yang dilakukan pada  umumnya  terdiri  atas  tindakan  merusak  barang  atau  melakukan penganiayaan,  namun  saat  ini  dapat  pula  berupa  tindakan  sekelompok orang  melemparkan  batu  pada  orang  lain  atau  rumah  milik  orang  lain, atau  membuang  barang  dagangan  sehingga  mengalami  kerusakan, meskipun  tidak  ada  maksud  dan  tujuan  untuk  menyakiti  orang  lain ataupun merusak barang milik   orang lain itu tersebut (Soesilo,1996 :146).
Untuk lebih memperjelas pengertian Pasal 170 KUHPidana maka perlu dilihat  perbedaannya  dengan  Pasal  358  KUHP  yang  memiliki  kemiripan pada bagian tertentu dengan Pasal 170 KUHP.
Tim  Penerjemah  BPHN  mengartikan  Pasal  358  KUHP  ialah:  Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain adanya tanggung jawab pribadi juga diancam :
1. dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan  bulan,  jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati (Tim Penerjemah BPHN, 1983 :140).
Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan terkait perbedaan antara
Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP yaitu sebagai berikut:
1. Ancaman  Pidana  terhadap  pelaku  dalam  Pasal  170  KUHP  adalah karena  perbuatan  tersebut  telah  mengganggu  ketertiban  umum.
Menurut  J.M.  van  Bemmelen,  “dengan  terang -terangan  dan  secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,
adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak kasus tindakan kekerasan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum (misalnya melempar aparat polisi dengan batu)”( J.M. van Bemmelen, 1986 : 124). Sedangkan Pasal 358 KUHP,  yang  terletak  didalam  Bab  tentang  Penganiayaan,  bertujuan melindungi  diri  pribadi  para  individu  sehingga  Pasal  358  KUHP  baru bisa  diterapkan  jika  akibat  penyerangan  atau  kekerasan  itu mengakibatkan adanya orang dengan luka berat atau mati.
2. Orang-orang  yang  terlibat  dalam  kelompok  sebagaimana  yang dimaksud  pada  Pasal  170  KUHP,  Dimana  orang  tersebut  hanya bertanggungjawab  terhadap  tindakannya  sendiri.  Sedangkan  dalam Pasal  358  KUHP,  jika  terdapat  orang  yang  luka  berat,  maka  semua orang yang turut serta dalam penyerangan atau  tindakan kekerasan tersebut diancam dengan pidana maksimum 2 tahun 8 bulan; dan jika tindakan  penyerangan  atau  perkelahian  tersebut  mengakibatkan kematian, maka semua orang yang turut serta didalam peristiwa itu diancam dengan pidana maksimum 4 tahun. Perbuatan setiap orang yang  terlibat  dalam  penyerangan  atau  perkelahian  tersebut dipertanggunghawabkan secara bersama-sama.

## 5. Penutup
1. Simpulan
Pengaturan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara  bersama-sama  kekerasan  dengan  tenaga  besama  terhadap  orang  atau barang  dalam  Pasal  170  KUHP  dimaksudkan  untuk  menanggulangi  tindakan- tindakan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Salah satu peristiwa yang mungkin dapat  mencerminkan  pengimplementasian  dari  pasal  ini  ialah  tindakan  anarkis dalam  suatu  unjuk  rasa  oleh  massa,  di  mana  tindakan  anarkis  ini  dapat  berupa penggunaan kekerasan oleh massa terhadap orang ataupun terhadap barang.
2. Saran
Keberadaan  Pasal  170  KUHP  merupakan  salah  satu  aturan  hukum  pidana  yang masih  sangat  dibutuhkan  serta  perlu  untuk  dipertahankan  baik  didalam  KUHP sekarang ataupun RUUKUHP yang akan disahkan menjadi KUHP nasional dimasa mendatang. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural dengan berbagai perbedaan pendapat  yang  sering  sekali  disuarakan  dalam  aksi  demonstrasi  tidaklah  selalu berjalan  lancar.  Sehingga  Keberadaan  pasal  ini  menjadi  pondasi  penting  dalam menangani tindakan anarkis yang sangat mungkin terjadi.

## 6. Daftar Pustaka
Azhari.  (1995).  Negara  Hukum  Indonesia,  Analisis  Yuridis  NormatifTentang  Unsur‐ unsurnya, Jakarta : Ul‐Press.
Bemmelen,  J.M.  van,  Hukum  Pidana3.  Bagian  Khusus  Delik-delik  Khusus, terjemahan  Hasnan  dari  “Ons  strafrecht  3,  bijzonder  deel  bijzo ndere delicten”, Binacipta, 1986.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lamintang P.A.F.  dan C.D.  Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1983.
Marzuki, Peter Mahmud. (2014). Penelitian Hukum . Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Muhammad Erwin. (2012). Filsafat Hukum . Jakarta : Raja Grafindo.
Nurul Qamar. (2016). Hak asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (human rights in democratiche rechtsstaant) . Jakarta: Sinar grafika
R.Soesilo.  (1991). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia
Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
Tim Penerjemah BPHN, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.