## ZAKAT PROFESI DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM UNTUK PEMBERDAYAAN UMMAT
Hertina
Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau

## Abstrak
Ajaran  Islam  bertujuan  mengatasi  kesenjangan  dan  gejolak  sosial  pada masyarakat  adalah  zakat.  Zakat  membawa  misi  memperbaiki  hubungan horizontal  antara  sesama  manusia,  sehingga  pada  akhirnya  mampu  mengurangi gejolak  akibat  problematika  kesenjangan  dalam  hidup  mereka.  Selain  itu,  zakat juga  dapat  memperkuat  hubungan  vertikal  manusia  dengan  Allah,  karena  Islam menyatakan  bahwa  zakat  merupakan  bentuk  pengabdian  (ibadah)  kepada  Yang Maha  Kuasa.  Para  ulama  menetapkan  bahwa  harta  yang  wajib  dizakati  hanya lima  macam,  yaitu  binatang  ternak,  emas,  dan  perak,  perdagangan,  pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya “al-Fiqh „Ala Mazahib al-Arba‟ah” mengatakan “Tidak ada  zakat  diluar  yang  lima  macam  tersebut”.  Akan  tetapi  pada  masa  sekarang, profesi  yang  dapat  menghasilkan  kekayaan  semakin  berkembang.  Oleh  karena itu,  cakupan  harta  yang  wajib  dizakati  harus  diperluas  pada  beberapa  bentuk kekayaan yang tidak dikenal pada masa permulaan Islam, profesi tersebut antara lain,  dokter,  notaris,  bankir,  psikolog,  dan  sebagainya.  Kewajiban  harta  zakat yang diperluas ini didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267

## Abstract
Islam  purpose  social  unrest  in  the  society  with  zakat.  Zakat  have  mission  to improve  relations  between  human  beings,  which  in  turn  can  reduce  the problematic  gap  in  their  lives.  In  addition,  the  Zakat  also  can  strengthen  a vertical  relationship  with  God,  because  zakat  is  a  form  of  devotion  (worship)  to the  god.  The  ulama  have  determined  that  the  property  shall  with  zakat  only  five kinds,  namely  cattle,  gold,  and  silver,  trade,  agriculture,  minerals  and  rikaz (finding  treasure).  Abd  Rahman  al-Jaziri  in  his  book  "al-Fiqh  'Ala  al-Arba'ah Mazahib" says "No zakat beyond the five kinds of them." However, at present, a profession that can produce wealth is growing. Therefore, the scope of assets that zakat should be extended in some form of wealth which is not known in the early days of Islam, among other professions, doctors, notaries, bankers, psychologists, and  so  on.  Zakat  obligations  is  extended  based  on  a  deep  understanding  of  the word of God in Sura al-Baqarah verse 267
Kata kunci: Zakat Profesi, Hukum Islam

## Pendahuluan
Zakat  merupakan    salah  satu  tiang  penyangga  bagi  tegaknya  Islam,  juga merupakan  suatu  kewajiban  bagi  pemeluknya.  Zakat  juga  membawa  misi memperbaiki  hubungan  horizontal  antara  sesama  manusia,  sehingga  pada akhirnya  mampu  mengurangi  gejolak  akibat  problematika  kesenjangan  dalam hidup  mereka.  Selain  itu,  zakat  juga  dapat  memperkuat  hubungan  vertikal manusia dengan Allah, karena Islam menyatakan bahwa zakat merupakan bentuk pengabdian  (ibadah)  kepada  Yang  maha  Kuasa.  Salah  satu  ajaran  Islam  yang bertujuan mengatasi kesenjangan antara gejolak sosial tersebut adalah zakat
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  zakat  sangat  berpotensi  sebagai  sebuah  sarana yang  efektif  untuk  memberdayakan  ekonomi  umat.  Potensi  itu  bila  digali  secara optimal  dari  seluruh  masyarakat  Islam  dan  dikelola  dengan  baik  dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang  besar  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan memberdayakan ekonomi umat.
Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral,sosial, dan ekonomi. Dalam bidang moral zakat mengikis habis ketamakan dan  keserakahan  si  kaya.  Dalam  bidang  sosial,  zakat  bertindak  sebagai  alat  khas yang  diberikan  Islam  untuk  menghapus  kemiskinan  dari  masyarakat  dengan menyadarkan  sikaya  akan  tanggung  jawab  sosial  yang  mereka  miliki.  Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan  yang mengerikan dalam tangan  segelintir  orang  dan  memungkinkan  kekayaan  untuk  disebarkan  sebelum sempat  menjadi  besar  dan  sangat  berbahaya  ditangan  para  pemiliknya.  Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara. 1
Lembaga-lembaga  konsultasi  zakat  yang  ada  belum  sepenuhnya  mampu menyosialisasikan  pengetahuan  tentang  zakat  kepada  masyarakat.  Sementara, perkembangan sistem ekonomi setiap hari terus berkembang dan bervariasi. 2
Zakat  yang  merupakan  tonggak  ekonomi  Islam  yang  sudah  lama ditinggalkan  seharusnya  kembali  diperhatikan.  Sebab,  zakat  merupakan  sebuah potensi besar yang dapat dijadikan modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah  dilakukan  oleh  pendahulu-pendahulu  Islam.  Andai  saja  konsep  zakat diterapkan  baik  secara  nasional  maupun  multinasional,  maka  persoalan kemiskinan di Dunia Islam akan dapat teratasi.
Zakat bukan hanya sekedar simbol akan tetapi sebuah kewajiban bagi umat Islam, apalagi dengan berkembangnya pengetahuan dan bentuk penghasilan. Pada masa  sekarang  sumber  zakat  tidak  hanya  meliputi  zakat  pertanian,  peternakan, perdagangan emas, serta harta terpendam. Tetapi juga meliputi zakat perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang maupun profesi.
1 Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Edisi Lisensi, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 256.
2 Didin  Hafidhuddin , Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern, Cet.  Ke-1,  (Jakarta:Gema Insani, 2002), h. 66.
Masa  Rasulullah  Saw,  sahabat  dan  para  ulama  klasik,  jenis-jenis  profesi masyarakat  masih  sederhana  dan  tentunya  peraturan  zakat  dalam  konteks  harta yang  wajib  dizakati  sesuai  pula  dengan  perkembangan  ekonomi  saat  itu. Berdasarkan  itu  pula  para  ulama  menetapkan  bahwa  harta  yang  wajib  dizakati hanya  lima  macam,  yaitu  binatang  ternak,  emas,  dan  perak,  perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan). Dalam kerangka ini pula Abd Rahman al-Jaziri dalam kitabnya “al-Fiqh „Ala Mazahib al-Arba‟ah” mengatakan “Tidak ada zakat diluar yang lima macam tersebut”.
Akan tetapi pada masa sekarang, profesi manusia semakin berkembang dan dapat menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu, cakupan harta yang wajib dizakati harus  diperluas  pada  beberapa  bentuk  kekayaan  yang  tidak  dikenal  pada  masa permulaan  Islam, sebagaimana dikatakan Yusuf Qardhawi, Hasbi Ash-Shiddiqie, ulama dan intelektual muslim terbesar di dunia dewasa ini. Profesi tersebut antara lain, dokter, notaris, bankir, arti, psikolog, dan sebagainya. Kewajiban harta zakat yang  diperluas  ini  didasarkan  pada  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 3
“Wahai orang-orang yang beriman zakatkanlah (infakkanlah) sebagiandari hasil  usahamu  (profesi)  yang  baik-baik  dan  sebagian  dari  apa  yang  kami keluarkan dari bumi” 4 .
Pendapatan  zakat  profesi  adalah  buah  dari  hasil  kerja  menguras  otak  atau keringat  yang dilakukan setiap orang. Contoh dari pendapatan kerja hasil profesi adalah:  gaji,  upah,  insentif,  atau  nama  lainnya  disesuaikan  dengan  jenis  profesi yang  dikerjakan  baik  itu  pekerjaan  yang  mengandalkan  kemampuan  otak  atau kemampuan fisik lainnya dan bahkan kedua-duanya. 5
Ruang  lingkup  zakat  profesi  adalah  seluruh  pendapatan  yang  dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian ( yield/return ) dari harta, investasi, atau modal. 6
Orang  yang  mengerjakan  sesuatu  (berolahraga,  melukis,  musik,  dan  lain- lain) karena jabatan atau profesinya , bukan hanya untuk  kesenangan saja, tetapi merupakan  sesuatu  pencarian.  Demikian  disebutkan  dalam  Ensiklopedia Indonesia. Pada zaman sekarang ini orang mendapatkan uang dari pekerjaan dan profesinya.
Jadi,  pekerjaaan  yang  menghasilkan  uang  ada  dua  macam.  Pertama  adalah pekerjaan  yang dikerjakan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain, seperti  seorang  dokter  yang  mengadakan  praktik,  pengacara,  seniman,  penjahit,
3 Mawardi, Ekonomi Islam , Cet. Ke-1 (Pekanbaru: Alaf Riau Graha, 2007), h. 129-130.
4 Depag RI, Qur‟an , Tajwid dan Terjemahannya, Cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006), h. 45.
5 M.  Arif  Mufraini, Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat ,  Cet.  Ke-1,  (Jakarta:  Kencana, 2006),  h.73.
6 Ibid ,. h. 74.
dan lain-lain. Kedua, pekerjaan  yang dikerjakan untuk orang (pihak) lain dengan imbalan mendapat upah atau honorarium, seperti pegawai (negeri atau swasta). 7
Dalam  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  581  tahun  1999  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  RI  nomor  38  tahun  1999  tentang  pengelolan  zakat Bab  III  pasal  6  dan  pasal  7  menyatakan  bahwa  lembaga  pengelolaa  zakat Indonesia  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  dan  Lembaga Amil  Zakat  (LAZ).  Badan  Amil  Zakat  dibentuk  oleh  pemerintah,  sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.
Salah  satu  tugas  penting  dari  lembaga  pengelola  zakat  adalah  melakukan sosialisasi  tentang  zakat  kepada  masyarakat  secara  terus  menerus  dan berkesinambungan  melalui  berbagai  forum  dan  media,  seperti  khotbah  jum‟at, majelis ta‟lim, seminar, media cetak maupun elektronik. Dengan sosialisasi  yang baik  dan  optimal,  diharapkan  masyarakat  muzakki  akan  semakin  sadar  untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisai  antara  lain  yang  berkaitan  dengan  kewajiban  zakat,  hikmah  dan fungsinya, harta  yang  wajib dikeluarkan zakatnya, cara  yang mudah menghitung zakat serta cara mengeluarkannya. 8
Dari  hasil  wawancara  dengan  salah  seorang  pegawai  mengatakan  bahwa mereka  tidak  memahami  zakat  profesi  secara  keseluruhan  seperti  berapa  yang harus dikeluarkan dan kapan harus dikeluarkan. 9

## Objek Zakat Kontemporer
Perkembangan zakat kontemporer dapat dicermati melalui:
1. Sektor-sektor perekonomian modern yang sangat potensial
a. Sektor pertanian (5 arti penting pertanian)
1) Sumber pokok mata pencaharian
2) Sumber persediaan pangan
3) Pasar pokok industri
4) Sumber pendapatan dalam perdagaqngan luar negeri
5) Sumber daya bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.
b. Sektor industri
c. Jasa
2. Sektor-sektor ekonomi modern
a. Zakat profesi
b. Zakat perusahaan
c. Zakat surat-surat berharga dan obligasi
d. Zakat perdagangan mata uang
e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
7 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak, Cet. Ke-1 , (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 73.
8 Didin Hafidhuddin, op.cit, . 132.
9 Pak M. Nur (Staf kantor camat tualang Perawang), Wawancara, Perawang, tanggal : 6 Maret 2009
f. Zakat madu dan produk hewani
g. Zakat investasi
h. Zakat asuransi
i. Zakat usaha modern seperti tanaman anggrek, ikan hias dan sebagainya.
3. Zakat sektor rumah tangga modern
Qardawi  secara  sistematis  mengelompokan  dan  menguraikan  sembilan jenis zakat diluar zakat fitrah, yaitu;
a. binatang ternak
b. emas dan perak
c. kekayaan dagang
d. pertanian
e. madu dan produksi hewani
f. barang tambang dan hasil laut
g. investasi pabrik
h. pencarian dan profesi
i. saham dan obligasi
Begitu pula Didin Hafidhuddin menguraikan sumber-sumber zakat:
a. Professi
b. Perusahaan
c. Surat-surat berharga
d. Perdagangan Mata Uang
e. Hewan Ternak yang diperdagangkan
f. Madu dan Produk Hewani
g. Investasi Property
h. Asuransi Takaful
i. Usaha  Tanaman  Anggrek,  Sarang  Burung  Walet,  Ikan  Hias  dan  Sekor Modern yang sejenis
j. Sektor Rumah Tangga Modern
Objek zakat menurut Qardawi dan Didin ini nampaknya ditentang keras oleh  Abdul  Rahman  Al-Jazairi,  bahwa  objek  zakat  yang  boleh  hanyalah; ternak,  emas  dan  perak,  perdagangan,  barang  tambang  dan  rikaz  dan pertanian. ”Tidak ada zakat diluar yang lima ini.”
Sumber-sumber zakat akan selalu berkembang mengikuti perkembangan  perekonomian  didalam  masyarakat.  Pada  masa  sekarang kegiatan  usaha  demikian  pesat  perkembangannya,  yang  mencakup  hal-hal yang  dulu  tidak  pernah  terbayangkan  akan  dilakukan.  Dalam  hal  ini,  setiap keahlian  dan  pekerjaan  apa  pun  yang  halal,  baik  yang  dilakukan  sendiri maupun  yang  terkait  dengan  pihak  lain,  seperti  seorang  pegawai  atau karyawan, apabila penghasilannya dan pendapatannya mencapai nishab, maka tidak ada alasan untuk menghindari kewajiban zakat.
Dalam  kegiatan  usaha,  dewasa  ini  hampir  sebagian  besar  perusahaan tidak dikelola secara individual, melainkan secara bersama-sama (kolektif dan
musyarakah) dalam sebuah badan usaha. Sedangkan dalam Hadits Nabi SAW dinyatakan  jangan  pisahkan  harta  yang  menyatu  dan  jangan  disatukan  harta yang terpisah dalam kaitan dengan mengeluarkan zakat.
Memahami  fiqh  zakat  dalam  perekonomian  modern  perlu  disandarkan pada 4 (empat) pokok pikiran, yaitu:
Pertama , pemahaman ayat-ayat Al Quran yang bersifat umum (mujmal) yang  mewajibkan  semua  jenis  harta  agar  dikeluarkan  zakatnya,  antara  lain firman  Allah:  “Hai  orang-orang  yang  beriman  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (QS Al Baqarah [2]: 267).
Kedua ,  berbagai  pendapat  para  ulama  klasik  maupun  kontemporer, meskipun  dengan  menggunakan  istilah  yang  berbeda.  Sebagian  dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu al-amwaal, sementara sebagian lagi  secara  khusus  meberikan  istilah  dengan  istilah  al-maal  al-mustafad, seperti  terdapat  dalam Fiqhuz  Zakah (Yusuf  Qaradhawi)   dan al-Fiqh  al- Islamy wa‟Adillatuhu (Wah  bah Az Zuhaily).
Ketiga ,  dari  sudut  keadilan  yang  merupakan  ciri  utama  ajaran  Islam, bahwa  penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat  jelas,  dibandingkan  dengan  hanya  menetapkan  kewajiban  zakat  pada komoditas-komoditas tertentu saja yang konvensional. Petani yang kondisinya secara  umum  kurang  beruntung  tetap  harus  berzakat,  apabila  hasil pertaniannya  telah  mencapai  nishab.  Sangat  adil  apabila  zakat  pun  bersifat wajib  pada  penghasilan  yang  diperoleh  para  dokter,  para  ahli  hukum, konsultan  dalam  berbagai  bidang,  para  dosen,  para  pegawai  dan  karyawan yang memiliki gaji tinggi dan profesi lainnya.
Keempat, sejalan  dengan  perkembangan  kehidupan  umat  manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi  ini  akan  semakin  berkembang  dari  waktu  ke  waktu.  Bahkan  akan menjadi  kegiatan  ekonomi  yang  utama,  seperti  terjadi  di  negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.
Ulama  dan  ahli  fiqh  dunia  Islam  abad  ini  Afif  Abdul  Fatah  At- Thabbarah  menyatakan,  bahwa  aturan  dalam  Islam  itu  bukan  saja  sekedar berdasarkan  pada  keadilan  bagi  seluruh  umat  manusia,  akan  tetapi  sejalan dengan  kemaslahatan  dan  kebutuhan  hidup  manusia,  sepanjang  zaman  dan keadaan.
Dengan  menggunakan  qiyas  (analogi  hukum) masalihul  mursalah dan prinsip-prinsip  umum  fikih  Islam,  dimungkinkan  memasukkan  jenis-jenis harta dan pendapatan yang di zaman Nabi SAW belum ada contohnya, namun kini  dipandang  sebagai  harta  yang  bernilai  dalam  perkembangan  ekonomi modern, menjadi harta objek zakat

## Pengertian Zakat profesi
Menurut  imam  Taqiyuddin  al-Husaini  menyebutkan  dalam  kitabnya Kifayah al-Akhyar, zakat berarti tumbuh, berkat dan banyak kebaikan”. 10
Menurut  Yusuf  Qardhawi  secara  etimologis  kata  zakat  berasal  dari  kata “zaka”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah  diserahkan  kepada  orang-oarang  yang  berhak”  disamping  berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” 11
Menurut  “Ibn  Faris  dalam Mu‟jam  al  Maqayis  fi  al  Lughah ,  zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna al nama‟ ( ءامنلا ) dan al-ziyadah ( ا ةدايزل ) yang berarti pertumbuhan dan pertambahan, menurutnya, hal ini bukannya tidak  beralasan,  karena  dengan  zakat  diharapkan  harta  seseorang  terus  tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Ahli bahasa lain, Ibn Manzhur menambahkan, bahwa zakat juga mengandung makna asal al- shalah (  حلاصلا  )  yang  bermakna  kebaikan  serta al-tathir (رهطتلا)  yang  berarti penyucian 12 .
Sedangkan  Profesi  adalah  pekerjaan  atas  keahliannya  sebagai  mata pencahariannya.  Dalam  buku  tuntunan  ibadah  mengatakan  profesi  adalah  suatu pekerjaan  dengan  keahlian  khusus  sebagai  mata  pencaharian,  seperti:  arsitek, pelukis, dokter, olahragawan, pejabat tinggi negara, dan sebagainya. 13
Menurut  Mahjuddin  zakat  profesi  atau  jasa,  disebut  sebagai  بسك      yang artinya :  zakat  yang dikeluakan dari sumber usaha profesi  atau pendapatan jasa. Istilah  profesi,  disebut  sebagai profession dalam  bahasa  inggris,  yang  dapat diartikan  sebagai  suatu  pekerjaan  tetap  dengan  keahlian  tertentu,  yang  dapat menghasilkan  gaji,  honor,  upah  atau  imbalan.  Ada  beberapa  profesi  yang  dapat menjadi sumber zakat; antara lain:
a. Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai the medical profession;
b. Profesi  pekerja  tekhnik  (insinyur)  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  the engineering profession;
c. Profesi guru, dosen, guru besar atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai the teaching profession;
d. Profesi advokat (pengacara), konsultan, wartawan, pegawai dan sebagainya 14
Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat  profesi  adalah zakat  yang  dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu
10 Ariffuddin, dkk, 2008,  Zakat  Profesi Hukum Islam Journal For Islamic Law (Fakultas syari‟ah dan ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau,) Vol. VII No. 1, hal. 25.
11 Yusuf Qardawi, 2007. Hukum Zakat, penj, Salman Harun DKK, Dari Fiqhuz Zakat, Cet, ke- 10 (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa), hal. 34.
12 Akhmad  Mujahidin,  2007. Ekonomi  Islam ,  Ed.1,  Cet.  Ke-I  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada),  hal.56-57
13 Muhammad Ja‟far, 2005. Tuntutan  Ibadah  Zakat  Puasa  dan  Haji ,  Cet.  Ke-6  (Jakarta: Kalam Mulia), hal. 33
14 Mahjuddin, 2007. Masailul Fiqhiyah, Cet-6, (Jakarta: Kalam Mulia), hal. 280
dan lainya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan/ perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorariaum seperti pegawai negeri sipil 15 .
Akan  tetapi  menurut  al-  Qardhawi,  sebenarnya  masalah  gaji,  upah  kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk kategori al-mustafad , yaitu harta pendapatan baru, yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya. Mal mustafad adalah harta yang  diperoleh  oleh  orang  Islam  dan  baru  dimilikinya  melalui  suatu  cara pemiliknya  yang  disyahkan  oleh  undang-undang.  Jadi  mal  mustafad  ini mencakup  segala  macam  pendapatan,  akan  tetapi  yang  bukan  pendapatan  yang diperoleh  dari  penghasilan  harta  yang  sudah  dikenakan  zakat,  gaji,  honor,  dan uang  jasa  itu  bukan  hasil  dari  harta  benda  yang  berkembang  (harta  yang dikenakan  zakat),  bukan  hasil  dari  modal  atau  harta  kekayaan  yang  produktif, akan  tetapi  diperoleh  dengan  sebab  lain.  Demikian  juga  penghasilan  seorang dokter, pemgacara, seniman, dan lain sebagainya itu mencakup dalam pengertian mal  mustafad.  Mal  mustafad sudah  disepakati  oleh  jamaah  sahabat  dan  ulama- ulama berikutnya untuk wajib dikenakan zakat. 16
Kemudian  menurut  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  No.  3  Tahun  2003 yang  dimaksud  dengan  “penghasilan”  adalah  setiap  pendapatan  seperti  gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara,konsultan,  dan  sejenisnya,  serta  pendapatan  yang  diperoleh  dari pekerjaan bebas lainnya. 17
Dari  defenisi  zakat  profesi  Yang  dikemukakan  oleh  beberapa  ahli  fiqih penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari  penghasilan,  gaji,  jasa,  upah  atau  honorarium  yang  diperoleh  dengan  cara halal apabila telah sampai nisab dan haulnya.

## Syarat Zakat Pendapatan dan Profesi
Zakat  merupakan  kewajiban  bagi  setiap  muslim,  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Zakat  diwajibkan  atas  beberapa  jenis  harta  dengan  berbagai  syarat yang  harus  dipenuhi.  Syarat-syarat  ini  dibuat  untuk  membantu  pembayar  zakat agar  dapat  membayar  zakat  hartanya  dengan  rela  hati  sehingga  target  suci disyari‟atkan  zakat  dapat  tercapai.  Para  ulama  fiqh  telah  menetapkan  beberapa syarat  yang  harus  terpenuhi  dalam  harta,  sehingga  harta  tersebut  tunduk  kepada zakat atau wajib zakat.
Syarat-syarat tersebut adalah:
a. Milik sempurna.
b. Berkembang secara riil atau estimasi.
15 Yusuf al-Qardhawi, op.cit, hal. 459
16 Ibid. , hal. 141
17 Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008. Fatwa-Fatwa Tentang Zakat (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003) , ( Jakarta: Qultum Media).
c. Sampai nishab.
d. Melebihi kelebihan pokok.
e. Tidak terjadi zakat ganda.
f. Cukup haul. 18
Kemudian  dalam  mengeluarkan  zakat  profesi  ada  beberapa  ketentuan  atau disebut juga syarat yaitu:
a. Memenuhi  nisab  (jumlah  minimal),  yang  nilainya  setara  dengan  85  gram emas.
b. Penghasilan tersebut sudah terkumpul atau telah dimiliki selama satu tahun.
c. Jumlahnya melebihi dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
d. Bebas dari kewajiban hutang 19 .

## Dasar Hukum Zakat Profesi
Semua  penghasilan  melalui  kegiatan  profesional  tersebut  apabila  telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya . hal ini berdasarkan nash-nash yang  bersifat  umum,  yaitu;surat  adz-Dzariyat  ayat  19dan  Surat  al-Baqarah  ayat 267
Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. 20
“ Hai  orang  yang  beriman,  nafkahkanlah  (di  jalan  Allah)  sebagian  dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. 21
Kata “ ام “ adalah termasuk kata yang mengandung pengertian yang umum, yang artinya “apa saja”  jadi ”  اممتبسك“ artinya “sebagian dari hasil(apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik.” maka jelaslah, bahwa semua macam penghasilan (gaji,  honorarium,  dan  lain-lainnya)  terkena  wajib  zakat  berdasarkan  ketentuan surat al-Baqarah ayat 267 tersebut yang mengandung pengertian yang umum, asal penghasilan  tersebut  telah  melebihi  kebutuhan  pokok  hidupnya  dan  kelurganya yang  berupa  sandang,  pangan,  papan  beserta  alat-alat  rumah  tangga,  alat-alat kerja/ usaha, kendaraan, dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan ; bebas dari beban
18 Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008. Panduan Pintar Zakat (Jakarta: Qultum Media), Cet. Ke-1, hal. 11.
19 Syarifuddin  Abdullah, 2003. Zakat Profesi, Cet. Ke-I, (Jakarta, Moyo Segoro Agung), hal. 53.
20 Depag RI, op. cit ., hal. 521.
21 Ibid., hal. 45.
hutang  ,  baik  terhadap  Allah  seperti  nazar  haji  yang  belum  ditunaikan  maupun terhadap sesama manusia; kemudian sisa penghasilannya masih mencapai nisab. 22
Menurut  Sayyid  Qutb  penafsirannya  adalah  bahwa  ayat  ini  adalah  seruan secara  umum  kepada  orang-orang  yang  beriman  pada  setiap  waktu  dan  generasi dan  meliputi  semua  harta  yang  sampai  ke  tangan  mereka.  Juga  meliputi  hasil usaha mereka yang halal dan baik, dan meliputi apa yang dikeluarkan oleh Allah dari  bumi  untuk  mereka,  baik  berupa  tumbuh-tumbuhan  maupun  bukan  tumbuh- tumbuhan,  yang  dikeluarkan  dari  dalam  tanah,  yang  meliputi  barang-barang tambang dan minyak. Oleh karena itu, nash ini mencakup semua jenis harta, yang dijumpai  pada  zaman  Nabi  saw.  Dan  yang  akan  ditemukan  nanti.  Nash  ini meliputi dan menyeluruh ( syamil jami‟ ). Tidak ada satu pun jenis harta yang lepas darinya,  kapan  pun  waktunya.  Semuanya  terkena  kewajiban  zakat  sebagaimana kewajiban  nash  itu.  Sedangkan  ukurannya  diterangkan  dalam  As-  Sunnah  sesuai dengan  jenis  hartanya  sebagaimana  yang  sudah  terkenal  waktu  itu.  Kemudian, jenis-jenis harta yang baru diqiaskan kepadanya 23 .
Menurut  Quraish  Shihab  semua  hasil  usaha  manusia  bermacam-macam, sehingga  dari  hari  ke  hari  dapat  muncul  usaha-usaha  baru  yang  belum  dikenal sebelumnya  ini  tercakup  dalam  ayat  ini,  yang  mana  artinya kami  keluarkan  dari bumi  untuk  kamu .  Kalau  memahami  perintah  ayat  ini  dalam  arti  perintah  wajib, maka  semua  hasil  usaha  apa  pun  bentuknya,  wajib  dizakati  termasuk  gaji  yang diperoleh  seorang  pegawai.  Jika  gajinya  telah  memenuhi  syarat-syarat  yang ditetapkan dalam konteks rasulullah. Maupun yang belum dikenal, atau yang tidak dikenal ditempat turunnya ayat ini 24 . Kemudian perhatikan pula hadits Nabi SAW:
هاقف َِيىا ىىإ ذعٍ ثعت ٌيسٗ ٔييع للهأ ىيص للهأ ه٘سر ُأ ساثع ِتإ ِع : باتم وٕأ اٍ٘ق يتأت لّّإ ضزتفا للهأ ُأ ٌَٖيعأف لىذى ك٘عاطأ ٌٕ ُئف للهأ ه٘سر دَحٍ ُأ ٗ للهأ لاإ ٔىإ لا ُأ جداٖش ىىإ ٌٖعداف يف حقدص ٌٖييع ضزتفا للهأ ُأ ٌَٖيعأف لىذى  ك٘عاطأ ٌٕ ُئف حييى ٗ ً٘ي وم يف خا٘يص سَخ ٌٖييع ج٘عد قتاٗ ٌٖىاٍ٘أ ٌئزم ٗ ليئف لىذى ك٘عاطأ ٌٕ ُئف ٌٖئازقف ىيع ّدزت ٗ ٌٖئايْغأ ٍِ ذخؤت ٌٖىاٍ٘أ ب اجح الله ِيت ٗ اْٖيت سيى اّٖئف ً٘يظَىا
Dari  Ibnu  Abbas,  bahwasanya  Rasulullah  SAW  mengutuis  Muadz  ke Yaman,  dan  beliau  bersabda:  :  Sesungguhnya  kamu  akan  mendatangi kelompok  kaum  ahli  kitab,  maka  serulah  mereka  untuk  bersaksi  bahwa tidak  ada  Tuhan  yang  berhak  disembah  selain  Allah  dan  sesungguhnya aku adalah Rasulullah, dan jika mereka menaati apa yang kamu serukan, maka  beritahukan  kepada  mereka  bahwa  Allah  telah  mewajibkan  atas mereka  zakat  dari  harta-harta  mereka,  yang  diambil  dari  orang-orang kaya  diantara  mereka  dan  diberikan  kepada  orang-orang  fakir  dari
22 Majsfuk  Zuhdi,  1997. Masail  Fiqhiyah ,  Cet-  10    (Jakarta:  Toko  Gunung  Agung),  hal. 221
23 Sayyid  Qutb,  2000. Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, Pen.  As‟ad  Yasin  DKK,  dari fi  zhilalil Qur‟an , Cet Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press), hal. 255.
24 Quraish Shihab, 2002. Tafsir Al- Misbah, Vol- 1, Cet Ke-10 (Jakarta: Lentera Hati), hal. 576-577.
mereka.  Jika  mereka  menaati  kamu,  maka  jauhilah  harta-harta  mereka yang paling baik menurut mereka dan takutlah kamu dari do‟a orang yang dizhalimi, karena tidak ada penghalang antara do‟a orang itu dan Allah.”
(berjanji HR. Muttafaqun „Alaih) 25
َهَاق ُْٔع للهأ يضر جزيزٕ  يتأ ِع : ٌيس ٗ ٔييع للهأ ىيَصِ للهأ ُهُْ٘سَر َهَاق : ٍِ جزَت هدعت قدصت ٍِ ىتح ٓ٘يف ٌمدحأ يتزي اَم ٔثحاصى اٖيتزي ٌث ْٔيَيت اٖيثقتي للهأ ُإٗ ةيطىا لاإ ُللهأ وثقي لاٗ ٍةّيط ةسم
وثجىا وثٍ ُ٘نت
Dari  abu  Hurairah  RA,  dia  berkata,  Nabi  SAW  bersabda:  “  Barang  siapa bersedekah  dengan  ukuran  seharga  sebutir  kurma  dari  hasil  usaha  yang  baik (halal),  dan  Allah  tidak  menerima  sedekah,  kecuali  dari  hasil  usaha  yang  baik, niscya  Allah  menerimaanya  dengan  tangan  kanannya  lalu  Allah  akan menyuburkankannya  (melipat  gandakannya)  sehingga  seperti  seorang  diantara kamu menyuburkan anak kudanya, sehingga hartanya seperti gunung . 26
Didalam  permasalahan  zakat  profesi  terdapat  pertentangan  para  ahli  fiqih, pendapat  sebagian para  ahli fiqih mengatakan zakat  profesi  itu hukumnya wajib. Kemudian  pendapat  sebagian  ahli  fiqih  lainnya  yang  menolak  adanya  zakat profesi  dengan  alasan  bahwa  zakat  profesi  tidak  pernah  dilakukan  pada  zaman nabi  juga  tidak  ada  hadist  dari  nabi  Muhammad  yang  mewajibkannya,  dan keumuman  ayat  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  267  tersebut  sudah  dikhususkan dengan oleh Nabi Muhammad SAW. 27
Kata " اممتبسك " dalam surat al-Baqarah ayat 267 itu bersifat umum " ماع " dan
memang  sudah  mendapat  takhsis-nya,  yaitu  hadits  rasulullah  SAW.  Tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, hukum „am dan  khas  ini  sama,  maka  keumuman  itu  tetap  berlaku  secara  utuh  untuk menetapkan zakat profesi. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqih
: يف  هجح صيصختلا  ذعب  ماعلا يقابلا
“ lafadz „am yang telah ditakhsis tetap dapat dijadikan hujjah pada makna yang masih tertinggal .”
Meskipun  zakat  itu  termasuk  ibadah,  tetapi  bukanlah  ibadah  mahdah melainkan  ibadah  ijtima‟iyah.  Zakat  pada  dasarnya  adalah  untuk  merealisasikan keadilan yang menjadi tujuan hukum Islam. 28
Mustahik zakat terdapat dalam surat at-Taubah ayat 60:
25 Muhammad  Nashiruddin  Al-  Albani, 2006. Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  Pentj.  Tajuddin Arief DKK  dari Shahih Sunan Abu Daud , Jilid. I Cet. Ke-1, (Jakarta : Pustaka Azzam), hal. 615- 616
26 Muhammad  Nashiruddin  Al-  Albani,  2007. Ringkasan  shahih  Bukhari, Petj.  Asef Saefullah  DKK,  dari Mukhtasar  Shahih  Al  imam  Al  Bukhar, Jilid.2  Cet.  ke-2,  (Jakarta:  Pustaka Azzam), hal. 218.
27 Ahmad  Husnan,  1996.  Z akat  Menurut  Sunnah  dan  Zakat  Model  baru, Cet  Ke-1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hal. 73.
28 Muhammad, Zakat Profesi, Cet Ke-I, (Jakarta: Salemba Diniyah), hal. 62-63.
“Sesungguhnya  zakat  itu  hanyalah  untuk  orang  fakir,  miskin,  amil  zakat,  yang dilunakkan  hatinya  (muallaf),  untuk  memerdekakan  hamba  sahaya,  untuk membebaskan  orang  yang  berhutang,  untuk  jalan  Allah  dan  untuk  orang  yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. 29
Orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu :
a) Fakir
Menurut mayoritas  ulama fiqih, fakir adalah orang  yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal kurang dari nisab harta zakat, dan kondisinya lebih buruk dari orang miskin.
b) Miskin
Menurut  mayoritas  ulama  adalah  orang  yang  tidak  memiliki  harta  dan  tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
c) Amil    zakat  yaitu  mereka  yang  melaksanakan  segala  kegiatan  urusan  zakat, mulai  dari mengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya, juga mulai dari  pencatat  sampai  kepada    penghitung  yang  mencatat  keluar  masuk  zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.
d) Muallaf    yaitu  mereka  yang  diharapkan  kecendrungan  hatinya  atau keyakinannya  dapat  bertanbah  terhadap  Islam,  atau  terhalangnya  niat  jahat mereka  atas  kaum  muslimin,  atau  harapan  akan  adanya  kemanfaatan  mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.
e) Hamba  yaitu    para  budak  belian  baik  laki-laki  maupun  perempuan  yang dijanjikan  oleh  tuannya  boleh  menebus  dirinya  dengan  uang  atau  harta lainnya. 30
f) Orang  yang    berhutang  yaitu,  orang  yang    mempunyai  hutang  sedangkan dirinya tidak mempunyai uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dengan syarat setelah itu ia bertaubat untuk tidak berhutang lagi.
g) Fisabilillah  yaitu  orang  yang  berjuang  dalam  pengertian  luas  sesuai  yang ditetapkan para ulama fiqih. 31
h) Ibnu  sabil  adalah  kiasan  untuk  orang  yang  melakukan  musafir.sabil  adalah jalan dan yang berjalan diatasnya disebut anaknya (ibnu). Ibnu sabil diberikan zakat karena dikhawatirkan tujuannya tidak tercapai kalau tidak dibantu. 32
Cara menghitung zakat profesi ada 2 pendapat yaitu:
a. Dihitung dari pendapatan kasar, pendapatan total x 2,5 %
b. Dihitung  dari  pendapatan  bersih,  (pendapatan  total  –  pengeluaran  untuk kebutuhan pokok) x 2,5 %. 33
29 Depag  RI,  2006. Qur‟an  Tajwid  dan  Terjemahannya, Cet  ke-1,  (Jakarta:  Maghfirah Pustaka), hal.196.
30 Yusuf Qardhawi, op. cit ., hal.545-607.
31 Hikmat  Kurnia  dan  A.  Hidayat,  2008. Panduan  Pintar  Zakat, Cet  ke-1,  (Jakarta: Qultum Media,), hal. 140.
32 Arifuddin, Dkk, op.cit, hal.36.
Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut:
Jika si A berpenghasilan Rp. 5000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok perbulannya  sebesar  Rp.  3000.000,00  maka  besar  zakat  yang  dikeluarkan  adalah 2,5  %  x  12x  Rp  2000.000  atau  sebesar  Rp  600.000  pertahun  atau  Rp.  50.000 perbulan. 34
Untuk  menjaga  kehati-hatian,  Yusuf  Qordhawi  berpendapat  agar  zakat  itu dikeluarkan berdasarkan pendapatan kasar (bruto) 35

## Hikmah Diwajibkan Zakat Profesi
Dalam  ajaran  Islam  zakat  profesi  menempati  posisi  yang  sangat  urgen. Kewajiban  zakat  Profesi  merupakan  bukti  integralitas  syari‟ah  Islam.  Artinya Islam  datang  membawa  sebuah  konsep  kehidupan  ( manhaj  al-hayah) yang sempurna,  tidak  hanya  memperhatikan  aspek  individual  belaka,  tetapi  juga  misi sosial yang baik.
Secara  garis  besar  hikmah  diwajibkan  zakat  profesiyaitu,  sebagai  asuransi sosial  karena  adakalanya  manusia  itu  hidup  dalam  memiliki  kekayaan  dan  ada pula  dalam  keadaan  berikutnya  ia  malah  termasuk  orang  yang  berhak  menerima zakat 36
Secara umum hikmahnya zakat profesi yaitu:
a. Mensyukuri  Karunia  Ilahi,  Menumbuhsuburkan  harta  dan  pahala  Serta Membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki, iri serta dosa.
b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan
c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
d. Manifestasi  kegotong  royongan  dan  tolong-menolong  dalam  kebaikan  dan takwa
e. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial
f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial
g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial 37

## Zakat Profesi Menurut perspektif Hukum Islam
Kekayaan  merupakan  amanah  dari  Allah  yang  diberikan  manusia  untuk dipergunakan  untuk  kebaikan.  Amanah  bagi  seorang  muslim  dipahami  sebagai suatu  kepercayaan  Allah.  Maka  pemahaman  amanah  ini  menjadikan  seorang
33 Syarif Hidayatullah, 2008. Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah tanpa Khilafiah “ zakat”, Cet ke-1, (Jakarta: Al-Kausar Mc Prima), hal. 54.
34 Didin Hafidhuddin, op.cit, hal. 97. 35 Syarif Hidatyatullah, loc. cit.
36 Akhmad Mujahidin, op.cit, hal. 64.
37 Mohammad Daud Ali, 1988. Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet-I, (Jakarta: UI-Press), hal. 41.
muslim  lebih  bersikap  arif  dalam  mengelola  kekayaan  sehingga  kekayaan  yang dimiliki seorang muslim menjadi berkah bagi masyarakat sekitar 38 .
Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka harus dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus dilandasi legalitas halal-haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak  kepemilikan,  konsumsi  (pembelanjaan),  taransaksi  dan  investasi.  Aktivitas yang  terkait  dengan  aspek  hukum  tersebut  kemudian  menjadi  muara  bagaimana seorang muslim melakasanakan proses distribusi pandapatannya. Islam tidak bisa mentolerir  distribusi  pendapatan  yang  sumbernya  diambil  dari  yang  haram. Karena  instrumen  distribusi  pendapatan  dalam  keluarga  muslim  juga  akan bernuansa hukum (wajib-sunnah) 39 .
Berbeda  dengan  ajaran  ekonomi  manapun,  ajaran  Islam  dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala prioraitas yang ketat. Bahkan  berkaitan  dengan  kewajiban  zakat,  ajaran  Islam  memberikan  sebuah persyaratan (karakteristik khusus) pada aset wajib zakat.
Dalam  kepemilikan  aset  yang  dimiliki,  pertama  yang  harus  didistribusikan (dikeluarkan)  dari  jumlah  seluruh  aset  adalah  kebutuhan  keluarga  (1)  jika  masih ada surplus, dahulukan membayar hutang: (2) karena nabi menyatakan “menunda membayar  hutang  adalah  zalim”.  Disinilah  letak  keindahan  Islam,  yang menentukan  bahwa:  Islam  melarang  meminta  tingkat  pengembalian  tertentu ( return) dari  uang  yang  dipiutangkan  kepada  orang  lain.  Sedangkan  disisi  lain Islam  melarang  untuk  menunda  pembayaran  utang  pada  kondisi  surplus,  karena adanya tambahan pada utang dan menunda pengembalian utang adalah sama-sama zalim.. 40
Zakat profesi merupakan salah satu instrument fiskal islami yang sangat luar biasa  potensinya.  Jika  zakat  profesi  dikelola  dengan  baik,  maka  akan  menjadi sumber  pendanaan  yang  sangat  besar,  sehingga  menjadi  kekuatan  pendorong pemberdayaan ekonomi ummat dan pemerataan pendapatan. Ujung dari itu semua akan menjadikan peningkatan perekenomian bangsa. 41
Pembayaran  zakat  oleh  orang-orang  kaya    bukan  merupakan  suatu  bentuk pemihakan kepada si miskin. Karena, si kaya bukanlah pemilik riil kekayaan itu. Mereka hanya pembawa amanah (al-hadid: 7).  Mereka harus membelanjakannya menurut persyaratan amanah, yang paling penting salah satunya adalah memenuhi kebutuhan  orang-orang  miskin.  Apapun  yang  dilakukan  oleh  orang  kaya  untuk memperlihatkan keberpihakan terhadap si miskin, akan melukai perasaan mereka, mencerminkan  ketidaktulusannya  dan  menghancurkan  pahalanya  di  akhirat  (al- baqarah: 261-274) . Kemudian Allah menegaskan di dalam al- Qur‟an bahwa kita
38 Mustafa Edwin Nasutioan, dkk, 2007. Ekonomi Islam, Ed. I Cet. II, ( Jakarta: Kencana), hal. 135.
39 Heri Sudarsono, 1999. Konsep Ekonomi Islam, Cet.  ke-1, (Yogyakarta: Ekonisia),  hal. 98-98.
40 Ibid., hal.140-141 . 41 Mustafa Edwin, op.cit, hal. 211.
tidak  boleh  bakhil  terhadap  apa  yang  telah  diberikan  kepadanya.  Sebagaimana dalam surat ali-Imran ayat 180:
“ Dan  jangan  sekali-kali  orang-orang  yang  bakhil  terhadap  apa  yang  Allah berikan kepada mereka  dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan  itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka bakhilkan  itu  akan  dikalungkan  kelak  di  leher  –nya  pada  hari  kiamat.  Dan kepunyaan  Allahlah  warisan  langit  dan  bumi.  Dan  Allah  mengetahui  apa  yang kamu kerjakan.” ( Ali-Imran: 180) 42 .
Zakat  profesi  dapat  diberikan  kepada  delapan  asnaf  sebagaimana  telah tercantum  dalam  al-Qur‟an  surat  at-Taubah  ayat  60  dan  ini  bisa  disebut  sebagai distribusi  pendapatan.  Zakat  profesi  diberikan  kepada  orang  yang  membutuhkan untuk  meringankan  masalah  hidup  orang  lain  dengan  cara  memberikan  bantuan secara langsung ataupun tidak langsung.
Islam  tidak  mengarahkan  distribusi  pendapatan  yang  sama  rata,  letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah, dimana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu  saling  bisa  menyantuni,  menghargai  dan  menghormati  peran  masing- masing. 43
Pelaksanaan  pembayaran  zakat  profesi  merupakan  salah  satu  prinsip keadilan  dari  segi  ajaran  islam  dalam  distibusi,  dikarenakan  gaji  atau  upah  yang didapat  pegawai,  karyawan,  dokter,  dan  profesi  lainnya  tinggi  dan  sesuai  pula dengan  perkembangan  ekonomi  manusia  pada  saat  sekarang.  Kegiatan penghasilan  semakin  berkembang  dari  waktu  kewaktu  sehingga  menghasilkan pendapatan  melebihi  cukup.  Aturan  ajaran  Islam  itu  bukan  saja  sekedar berdasarkan  keadilan  bagi  seluruh  umat  manusia,  akan  tetapi  sejalan  dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia sepenjang zaman 44
Maslahah  ialah  menempatkan  pertimbangan  kepentingan  umum  sebagai dasar  teori  dalam  pertimbangan  pembentukan  hukum.  Khususnya,  tehadap masalah zakat profesi.
Zakat  Profesi  yang  sangat  luas  ruang  lingkupnya  itu  sangat  potensial  dan fungsional  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  yang  saat  ini  menjadi  agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan.  Karena itu  kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang  dimiliki  secara  sah/halal  dan  berada  di  tempat.  Kedua,  mata  pencaharian yang  tetap  yang  dibenarkan  oleh  hukum.  Ketiga,  kecukupan  akan  kebutuhan
42 Depag RI, op. cit ., hal.73.
43 Heri Sudarsono. op.cit, hal. 217.
44 Didin Hafidhuddin, op,cit, hal. 95-96.
pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang  memiliki  harta  benda  atau  mata  pencaharian  tetap,  tetapi  hasilnya  tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.

## Penutup
Tak  dapat  dipungkiri  bahwa  zakat  sangat  berpotensi  sebagai  sebuah  sarana yang  efektif  untuk  memberdayakan  ekonomi  umat.  Potensi  itu  bila  digali  secara optimal  dari  seluruh  masyarakat  Islam  dan  dikelola  dengan  baik  dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang  besar  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk  mengatasi  kemiskinan  dan memberdayakan ekonomi umat.
Zakat  Profesi  yang  sangat  luas  ruang  lingkupnya  itu  sangat  potensial  dan fungsional  untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan  yang  saat  ini  menjadi  agenda penting pembangunan ekonomi Indonesia. Jumlah kemiskinan yang membengkak dari 22,5 juta setahun sebelum krisis moneter menjadi hampir 100 juta merupakan realitas yang memprihatinkan.  Karena itu  kelahiran UU zakat di era reformasi ini merupakan moment yang tepat. Ajaran Islam yang dijabarkan dalam fiqih melihat ada tiga faktor yang menentukan miskin tidaknya seseorang, pertama, harta benda yang  dimiliki  secara  sah/halal  dan  berada  di  tempat.  Kedua,  mata  pencaharian yang  tetap  yang  dibenarkan  oleh  hukum.  Ketiga,  kecukupan  akan  kebutuhan pokok. Berdasarkan indikator di atas, mereka yang tergolong miskin ialah mereka yang  memiliki  harta  benda  atau  mata  pencaharian  tetap,  tetapi  hasilnya  tidak mencukupi kebutuhan pokoknya.
Zakat  adalah  poros  dan  pusat  keuangan  negara  Islam.  Zakat  meliputi bidang  moral,sosial,  dan  ekonomi.  Dalam  bidang  moral  zakat  mengikis  habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat  khas  yang  diberikan  Islam  untuk  menghapus  kemiskinan  dari  masyarakat dengan  menyadarkan  sikaya  akan  tanggung  jawab  sosial  yang  mereka  miliki. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam  tangan  segelintir  orang  dan  memungkinkan  kekayaan  untuk  disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Ia merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara

## DAFTAR PUSTAKA
Muhammad  Abdul  Mannan,  1993, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam, Edisi Lisensi, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
Didin  Hafidhuddin,  2002 ,  Zakat  Dalam  Perekonomian  Modern, Cet.  Ke-1 Jakarta:Gema Insani.
Mawardi, 2007, Ekonomi Islam , Cet.Ke-1 Pekanbaru: Alaf Riau Graha
Depag RI , 2006, Qur‟an  Tajwid  dan Terjemahannya, Cet.  Ke-1,  Jakarta:  Pustaka Maghfiroh.
M.  Arif  Mufraini,  2006, Akuntansi  dan  Manajemen  Zakat, Cet.Ke-1,  Jakarta, Kencana.
M. Ali Hasan, 2006, Zakat dan Infak , Cet.Ke-1 , Jakarta: Kencana. Ariffuddin, DKK, 2008, “Zakat Profesi” Hukum  Islam  Journal  For  Islamic  Law (Fakultas syari‟ah dan ilmu Hukum, UIN SUSKA Riau,) Vol. VII No. 1.
Yusuf  Qardawi,  2007, Hukum  Zakat, penj,  Salman  Harun  DKK,  Dari Fiqhuz Zakat , Cet. ke- 10 , Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
Akhmad Mujahidin, 2007, Ekonomi Islam , Ed.1, Cet. Ke-I, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Muhammad  Ja‟far,  2005, Tuntutan  Ibadah  Zakat  Puasa  dan  Haji ,  Cet.  Ke-6, Jakarta: Kalam Mulia..
Mahjuddin, 2007, Masailul Fiqhiyah , Cet-6, Jakarta: Kalam Mulia. Syarifuddin  Abdullah,  2003, Zakat  Profesi, Cet.  Ke-I , Jakarta,  Moyo  Segoro Agung.
Hikmat Kurnia dan A.  Hidayat, 2008, Fatwa-Fatwa Tentang  Zakat  (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003) , Jakarta: Qultum Media.
Hikmat Kurnia dan A.  Hidayat, 2008, Panduan Pintar Zakat , Cet.  Ke-1 Jakarta: QultumMedia.
Majsfuk Zuhdi, 1997  , Masail Fiqhiyah , Cet- 10, Jakarta: Toko Gunung Agung. Sayyid Qutb,2000, Tafsir Fi Zhilalil Qur‟an, Pen. As‟ad Yasin Dkk, dari fi zhilalil Qur‟an ,Cet Ke-1, Jakarta: Gema Insani Press.
Quraish Shihab, 2002, Tafsir Al- Misbah, Vol- 1, Cet Ke-10, Jakarta: Lentera Hati. Muhammad  Nashiruddin  Al-  Albani,  2006, Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  Pentj. Tajuddin  Arief  DKK    dari Shahih  Sunan  Abu  Daud ,  Jilid.  I  Cet.  Ke-1, Jakarta, Pustaka Azzam.
Muhammad Nashiruddin Al- Albani, 2007, Ringkasan shahih Bukhari, Petj. Asef Saefullah DKK, dari Mukhtasar Shahih Al imam Al Bukhar, Jilid.2, Jakarta: Pustaka Azzam.
Ahmad  Husnan,  1996,  Z akat  Menurut  Sunnah  dan  Zakat  Model  baru, Cet  Ke-1 Jakarta, Pustaka al-Kautsar.
Muhammad, tt, Zakat Profesi, Cet Ke-I Jakarta: Salemba Diniyah.
Depag RI,2006, Qur‟an Tajwid dan Terjemahannya , Cet ke-1 , Jakarta, Maghfirah Pustaka.
Syarif  Hidayatullah,  2008, Ensiklopedia  Rukun  Islam  Ibadah  tanpa  Khilafiah  “ zakat” , Cet ke-1 , Jakarta:Al-Kausar Mc Prima.
Mohammad  Daud  Ali,  1988, Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf, Jakarta, UI-Press.
Mustafa  Edwin  Nasutioan,  dkk,  2007, Ekonomi  Islam Ed.  I  Cet.  II , Jakarta, Kencana.
Heri Sudarsono, 1999, Konsep Ekonomi Islam , Cet. ke-1 , Yogyakarta, Ekonisia.