Journal of Mandalika Literature, Vol. 5 , No. 2 , 2024, e-ISSN: 2745-5963 Available online at: http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacher Akreditasi Sinta 6, SK. Nomor: 0547/E5/DT.05.00/2024
ANALISIS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 – 2022

## Inpresiyo Wijanarko
Bappeda Kabupaten Kepahiang, Bengkulu Email: inpresiyo@gmail.com

## Article History
Received: May Revised: June Published: June
Key Words: Finance,
Local
Government, District
Abstract: This  study  aims  to  provide  an  analysis  of  the  finances  of  the  Kepahiang Regency government during 2016 – 2022. Based on the results of financial analysis, the degree of fiscal independence is still lacking, the degree of fiscal decentralization is still very lacking, the effectiveness ratio of PAD is quite effective and the ratio of apparatus expenditure is high. Kata Kunci: Keuangan, Pemda, Kabupaten Abstrack: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  analisis  tentang  keuangan pemerintah  Kabupaten  Kepahiang  selama  tahun  2016  –  2022.  Berdasarkan  hasil analisis  keuangan  derajat  kemandirian  fiskal  masih  kurang,  Derajat  desentralisasi fiskal  masih  masih  sangat  kurang,  rasio  efektivitas  PAD  cukup  efektif  dan  Rasio belanja aparatur yang tinggi.

## PENDAHULUAN
Pada  masa  awal  era  reformasi,  masyarakat  Indonesia  menginginkan  adanya  perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan nasional sebelum era reformasi bersifat direktif dari pemerintah pusat atau lebih dikenal dengan top- down planning. Kelemahan dari sistem perencanaan model ini kerap kali tidak memperhatikan keadaan  ekonomi,  sosial  dan  kultural  dari  masyarakat  di  daerah  yang  menjadi  obyek  dari perencanaan  pembangunan  tadi.  Kondisi  ini  menyebabkan  masyarakat  ingin  menentukan sendiri arah pembangunan didaerahnnya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Menanggapi permasalahan diatas, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi terkait dengan keinginan daerah untuk menentukan nasibnya sendiri atau self determination . Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai  dasar  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  dan  di Judicial  Review dengan Undang-undang  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan  undang-undang  ini diubah menjadi Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- undangg No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah  dicabut  serta  digantikan  dengan  Undang-undang  No.  1  tahun  2020  tentang  Hubungan Keuangan  Pusat  dan  Daerah.  Adapun  dasar  pelaksanaan  undang-undang  tersebut  adalah
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRI.
Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri  Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem  negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun asas dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
Berdasarkan  penjelasan  Undang-undang  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, pemberian  otonomi  yang  seluas-luasnya  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan peran  serta  masyarakat.  Di  samping  itu  melalui  otonomi  luas,  dalam  lingkungan  strategis globalisasi,      daerah      diharapkan      mampu      meningkatkan      daya      saing dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam otonomi daerah selain terjadi penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah  daerah,  pelaksanaan  otonomi  juga  menyerahkan  sumber  keuangan  daerah  baik berupa  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  maupun  berupa  dana  perimbangan  merupakan konsekuensi  dari  adanya  penyerahan  Urusan  Pemerintahan  kepada  Daerah  yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus memiliki sumber keuangan agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya. Sumber pendapatan bagi daerah yang diatur oleh peraturan perundangan berasal dari;
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
d. Pendapatan lain-lain yang sah
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
2) Dana Intensif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
b. Transfer antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
c. Pendapatan lain yang sah
1) Hibah
2) Dana Darurat
3) Lain-lain yang sah
Pemberian sumber keuangan tersebut kepada daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan  Pemerintahan  yang  diserahkan  kepada  daerah.  Keseimbangan  sumber  keuangan  ini merupakan    jaminan    terselenggaranya    urusan    pemerintahan    yang    diserahkan kepada  daerah.  Ketika  daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  kurang  mencukupi untuk  membiayai  Urusan  Pemerintahan  dan  khususnya  Urusan  Pemerintahan  Wajib  yang terkait  Pelayanan  Dasar,  Pemerintah  Pusat  dapat  menggunakan  instrumen  DAK  untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status  kelompok  manusia,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu  kelas peristiwa  pada  masa  sekarang  (Nazir,  2003:  54).  Tujuan  riset  deskriftif  adalah  untuk menggambarkan karakteristik sebuah populasi atau suatu fenomena yang sedang terjadi. Riset deskriftif  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan  siapa  (who),  apa  (what),  kapan  (when), dimana  (where),  dan  bagaimana  (how)  yang  berkaitan  dengan  karakteristik  populasi  dan fenomena tersebut (Wibisono, 2008: 21). Penelitian ini berupaya untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam mendukung  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Penelitian  dengan  obyek  penelitian  Pemerintah Kabupaten  Kepahiang  ini  menggunakan  data  sekunder.  Data  sekunder  adalah  data  yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahannya (Siregar, 2012; 128). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data keuangan tentang pertanggungjawaban APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016-2022.
3. 2 Definisi Operasional
a) Rasio Kemandirian
Rasio  ini  menggambarkan  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian suatu daerah berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Halim, 2012)
b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio  ini  menunjukkan  derajat  kontribusi  PAD  terhadap  total  penerimaan  daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka kemampuan pemerintah daerah akan semakin tinggi dalam penyelenggaraan desentralisasi.
c) Rasio Efektivitas PAD
Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010).
d) Rasio Aktivitas
Rasio  ini  menggambarkan  bagaimana  pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi dana  pada  belanja  aparatur  daerah  dan  belanja  pelayanan  publik  secara  optimal (Halim, 2012)
e) Rasio Keserasian Belanja
Rasio ini meliputi keserasian belanja langsung dan belanja tidak langsung.

## 3.3 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penulisan maka yang  dijadikan  teknik  pengumpulan  data  adalah  teknik  dokumentasi.  Dokumentasi  dalam penulisan  ini  adalah  menggunakan  jenis  data  sekunder  yakni  data  yang  dikumpulkan  dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya (Wibisono,  2002;37).  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  studi  dokumentasi  dan  literatur atau catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa dimasa lalu. Dokumen ataupun literatur yang memberikan informasi tersebut dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya untuk dianalisis sehingga dapat diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penulisan. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data realisasi anggaran dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang tahun 2018 hingga 2022 untuk dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan  maksud  dari  penelitian.  Data  yang  telah  dikumpulkan  dilanjutkan  dengan  proses penginterpretasian guna menjawab permasalahan dan tujuan dari penulisan yang dilakukan, yakni menjelaskan bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam rangka membiayai urusan pemerintahan
3.4 Metode Analisis
a) Rasio Kemandirian PAD Rasio Kemandirian (%) =
Dana Perimbangan X 100% Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah Kemampuan Daerah Rasio Kemandirian (%) Tingkat Kemandirian Rendah Sekali 0 - 25 Kurang Rendah >25 - 50 Rendah Sedang >50 – 75 Sedang Tinggi >75 - 100 Tinggi b) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Derajat PAD Desentralisasi Fiskal (%) =  Total Pendapatan Daerah X 100 % Tabel 3.2 Derajat Desentralisasi Fiskal Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%) Kriteria Derajat Desentralisasi Fiskal 0,00 – 10,00 Sangat Kurang 10,01 -20,00 Kurang 20,01 – 30,00 Sedang 30,01 – 40,00 Cukup 40,01 – 50,00 Baik >50,00 Sangat baik
Bisma dan Susanto (2010)

## c) Rasio Efektivitas PAD
Rasio Efektivitas PAD =
Realisasi penerimaan PAD
X 100 % Target Penerimaan PAD Tabel 3.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Rasio Kinerja Keuangan (%) Kriteria >100 Sangat Efektif 100 Efektif 90 – 99 Cukup Efektif 75 – 89 Kurang Efektif <75 Tidak Efektif Mahmudi (2010) d) Rasio Aktivitas Rasio Belanja Aparatur (%) = Total Belanja Operasi X 100% Total Belanja Rasio Belanja Publik (%) = Total Belanja Modal X 100% Total Belanja e) Rasio Keserasian Belanja Rasio Keserasian Belanja Langsung (%) = Total Belanja Langsung X 100% Total Belanja Rasio keserasian Belanja Tidak Langsung (%) = Total Belanja Tidak Langsung X 100% Total Belanja

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1.2.1 Kemandirian Fiskal
Kementerian Keuangan RI (2011) menyatakan bahwa rasio kemandirian ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan serta rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana  perimbangan)  terhadap  total  pendapatan.  Menurut  Menteri  Dalam  Negeri  RI  Tito Karnavian,  dengan  kemandirian  fiskal  pemerintah  daerah  memiliki  kesempatan  yang  lebih besar  dalam  memajukan  wilayahnya.  Selain  itu,  penguatan  pendapatan  asli  daerah  juga membuat  keuangan  daerah  lebih  stabil  apabila  keuangan  pemerintah  pusat  mengalami guncangan. 1 Berikut  ini  tabel  yang  menyajikan  rasio  kemandirian  APBD  Kabupaten Kepahiang TA. 2016-2022
Tabel 4.1
Rasio Kemandirian APBD Kabupaten Kepahiang TA. 2016-2022
(dalam miliar) TAHUN PAD DANA PERIMBANGAN RASIO KEMANDIRIAN (%) TINGKAT KEMANDIRIAN 2016 31.46 589.13 5,34 KURANG 2017 30.21 650,59 4,64 KURANG 2018 34.44 632,48 5,45 KURANG 2019 36.28 677.22 5,36 KURANG 2020 37.34 686.19 5,44 KURANG 2021 34.60 649.57 5,32 KURANG 2022 36.94 633,76 5,82 KURANG Rata-rata 5,34
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah
Berdasarkan tabel diatas, rasio kemandirian APBD Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016  –  2022  dikategorikan  kedalam  tingkat  kemandirian  “KURANG”  dengan  rata  selama periode tersebut sebesar 5,34%. Pola hubungan antara pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah  Pusat  mengambarkan  pola  hubungan  instruktif.  Menurut  Halim  (2012)  pola
1 https://news.ddtc.co.id/kemandirian-fiskal-penting-bagi-pemda-ini-penjelasan-mendagri-tito- 29428?page_y=714
hubungan instruktif ini menunjukkan peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari kemandirian pemerintah daerah atau daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
Bambang Juanda (2021), menyatakan bahwa penyebab indeks kemandirian fiskal suatu daerah menjadi rendah atau turun antara lain:
1. belum  mampu  mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dan  retribusi  daerah  atau  bahkan penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
2. kualitas sumber daya manusia yang masih rendah hingga pengawasan terhadap pemungutan pajak retribusi tergolong rendah atau longgar.
3. pemerintah daerah menganggap banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan tetapi tidak diperbolehkan oleh undang-undang.
4. daerah terkadang masih menganggap potensi pendapatan pajak yang besar masih diatur oleh pusat misalnya pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak rokok.

## 1.2.2 Derajat Desentralisasi Fiskal
Derajat  merupakan  otonomi  Fiskal  atau  Rasio  Kemandirian  Daerah  merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah
Tabel 4.2
Rasio Derajat Otonomi Fiskal APBD Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022
(dalam miliar) Tahun PAD Total Pendapatan Daerah Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%) Kriteria 2016 31.46 684.47 4,6 Sangat Kurang 2017 30.21 693.80 4,4 Sangat Kurang 2018 34.44 683.36 5,0 Sangat Kurang 2019 36.28 730.85 5,0 Sangat Kurang 2020 37.34 723.53 5,2 Sangat Kurang 2021 34.60 771,89 4,5 Sangat Kurang 2022 36.94 712.25 5,2 Sangat Kurang Rata-rata 4,8 Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah
Dari tabel diatas, selama 7 (tujuh) tahun terakhir rata-rata rasio derajat otonomi fiskal Kabupaten Kepahiang sebesar 4,8%. Hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan Pemerintah  Kabupaten  Kepahiang  terhadap  penerimaan  dari  transfer  pemerintah  pusat. Pemerintah Kabupaten Kepahiang dapat meningkatkan kapasitas pajak (tax capacity) dengan menghitung kembali potensi penerimaan pajak daerah yang riil sehingga dapat meningkatkan penerimaan  PAD.  Worumi  (2018)  menyatakan  bahwa  penataan  dan  perluasan  basis  Pajak daerah  dan  retribusi  daerah  ini  diharapkan  adanya  kemampuan  daerah  untuk  membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana potensi yang ada pada daerah masing-masing.
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan,  baik  pelayanan  publik (public  service  function) , maupun  pembangunan (development  function) (Alhusain;  2016).  Menurut  Nursafitra  dkk (2019) adapun strategi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Upaya  Intensifikasi  melalui  3  aspek  yaitu  aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalia.
1) Aspek  kelembagaan  upaya  intensifikasi  melalui  menyesuaikan  dan  memperbaiki  aspek kelembagaan  pengelolaan PAD
2) Aspek ketatalaksanaan meliputi :
1. Mengifisienkan dan mengefektifkan penerimaan melalui peningkatan jumlah wajib pajak  dan  wajib  retribusi  serta  meningkatkan  kegiatan  penyuluhan  kepada masyarakat  untuk  menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  membayar  pajak  dan retribusi daerah, peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam jumlah yang  benar  dan  tepat  waktunya,  Peningkatan  cara-cara  penetapan  pajak  dan retribusi,  serta  peningkatan  sistem  pembukuan,  sehingga  memudahkan  dalam  hal pencarian  data  tunggakan  pajak  maupun  retribusi  yang  pada  akhirnya  dapat mempermudah  penagihannya masih belum sesuai,
2. Memperbaiki  atau  menyesuaikan  aspek  ketatalaksanaan  baik  admininistrasi pungutan  maupun operasional
3. Peningkatan  pengawasan  dan  pengendalian  yuridis  dalam  aspek  pengawasan  dan pengendalian teknis serta pengawasan dan pengendalian penatausahaan
3) Aspek ketatalaksanaan yakni memberikan sanksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4) Aspek  personalia  mengikutsertakan  aparaturnya  dalam  pelatihan-pelatihan  terkait pengelolaan  sistem  aplikasi  dan  pelatihan  pengelolaan  keuangan  untuk  meningkatkan penerimaan melalui upaya intensifikasi.
Upaya ekstensifikasi melalui Penciptaan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah dan kebijakan dibidang investasi.
1) Upaya  ekstensifikasi  melalui  penciptaan  sumber-sumber  pajak  dan  retribusi  daerah  yaitu dengan  mengadakan  pendataan  atau  menginvertarisir  berbagai  objek  yang  berpotensi untuk dipungut pajak atau retribusinya.
2) Upaya  ekstensifikasi  melalui  kebijakan  dibidang  upaya  ekstensifikasi  yang  dilakukan adalah dengan bekerja sama dibidang investasi baik itu pemda dengan menyediakan sewa alat  dan  penyertaan  modal  di  pemda,  kerja  sama  dengan  perusahaan  lokal  dalam  hal pengelolaan  galian  C,  pajak  rokok  dan  reklame  untuk  meningkatkan  PAD  melalui  kerja sama dibidang investasi.
Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2 bahwa ada beberapa hal yang menjadi  penyebab  kurang  optimalnya  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  adalah:  (i)  kendala internal,  yang  meliputi  sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  kurangnya  sarana  prasarana pemungutan  pajak,  dan  sistem  informasi  dan  teknologi  yang  belum  merata,  (ii)  kendala eksternal  yang  meliputi  aturan  hukum  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang belum  jelas,  kurangnya  sinergi  eksekutif  dan  legislatif  daerah,  dan  tingkat  kepatuhan  wajib pajak yang masih rendah, serta (iii) terdapat beberapa isu teknis lain pemungutan pajak daerah dan  retribusi  daerah  seperti  Nilai  Jual  Kena  Pajak  yang  belum  dapat  diterapkan  optimal  di semua daerah, pembatasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh aturan hukum lain  (seperti  Peraturan  Menteri  Kesehatan  mengenai  pajak  reklame  rokok  dan  Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai reservoir migas), serta makin terbatasnya lahan parkir yang berdampak pada penurunan penerimaan dari pajak parkir.
Dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengatasi permasalahan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, diusulkan beberapa  rekomendasi  kebijakan  sebagai  berikut:  1)  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas aparatur  pemungut  pajak  daerah  melalui  rekrutmen,  pelatihan  serta  kebijakan  mutasi  dan transfer  knowledge ;  2)  peningkatan  sarana,  prasarana  dan  ketersediaan  perangkat  teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara
2 https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2019/12/20/164837617027956-evaluasi-pajak-daerah-dan-retribusi- daerah-sebagai-sumber-pendapatan-daerah
berkala; 3) peningkatan efisiensi dan efektifitas penerbitan peraturan daerah (perda) tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan  perda  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  yang  baik  bagi  pemerintah  daerah;  4) peningkatan  sinergi  melalui  dialog  berkelanjutan  antara  eksekutif  dan  legislatif  daerah mengenai perhitungan target pajak daerah dan retribusi daerah, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut; 5) penyempurnaan aturan hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menuangkan penjelasan yang lebih  rinci  dan  mudah  dipahami  oleh  aparatur  pemungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah; serta  6)  harmonisasi  aturan  pemungutan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  dengan  aturan hukum lain yang saling bersinggungan.
Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparatur pemda, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang memadai,  diharapkan  dapat  lebih  meningkatkan  kemudahan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan  optimalisasi  penerimaan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah  sebagai  sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

## 1.2.3 Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas  adalah  rasio  yang  menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
Tabel 4.3
Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022
(dalam miliar) Tahun Realisasi PAD Target PAD Rasio Efektivitas (%) Kriteria 2016 31.44 30.71 102,34 Sangat Efektif 2017 30.21 33.53 90,09 Cukup Efektif 2018 34.44 37.09 92,86 Cukup Efektif 2019 36.28 38.12 95,16 Cukup Efektif 2020 37.34 39.32 94,98 Cukup Efektif
2021 34.60 39.93 86,65 Kurang Efektif 2022 36.94 38.88 95,01 Cukup Efektif Rata-rata 95,09
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah
Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 sebesar 102,34 % atau tergolong  kriteria  sangat  efektif.  Over  target  terutama  pada  pencapaian  penerimaan  pajak daerah yang pada tahun 2016 ditargetkan Rp. 3,82 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 5,42 miliar. Tetapi pada sektor lain seperti pendapatan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak memenuhi target yang ditetapkan.
Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2017 sebesar 90,09 % atau dalam  kategori  cukup  efektif.  Pencapaian  yang  tidak  mencapai  target  terutama  pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada tahun 2017 target pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 2,51 miliar dan terealisasi  sebesar  Rp.  1,06  miliar.  Pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  ditargetkan  sebesar  Rp.  4,24  miliar  dan  terealisasi  sebesar  Rp.  3,63  miliar. Sementara  itu,  lain-lain  PAD  yang  sah  ditargetkan  sebesar  Rp.  21,95  miliar  dan  terealisasi sebesar Rp. 19,78 miliar.
Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2018 sebesar 92.86 % atau dalam  kategori cukup efektif jika dibandingkan  pada  tahun sebelumnya  terjadi peningkatan terhadap rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang. Pencapaian yang tidak mencapai target terutama  pendapatan  retribusi  daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Pada  tahun  2018  target pendapatan  retribusi  daerah  sebesar  Rp.  1,67  miliar  dan  terealisasi  sebesar  Rp.  0,84  miliar. Sementara  itu,  lain-lain  PAD  yang  sah  ditargetkan  sebesar  Rp.  27,45  miliar  dan  terealisasi sebesar Rp. 24,61 miliar.
Pada tahun 2019, rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang sebesar 95,16 % atau kategori cukup efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, maka pada tahun 2019 terjadi peningkatan  terhadap  rasio  efektivitas  PAD.  Pada  tahun  2019  target  pendapatan  retribusi daerah sebesar Rp. 1,31 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 0,76 miliar. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 29,01 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 26,58 miliar.
Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang sebesar 94,98 % atau kategori cukup efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka pada tahun 2020 terjadi penurunan terhadap rasio efektivitas PAD. Pada tahun 2020 target pendapatan retribusi daerah
sebesar Rp. 753,79 juta dan terealisasi sebesar Rp. 386,01 juta. Sementara itu, lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 30,71 miliar dan terealisasi sebesar Rp. 28,67 miliar.
Selama periode tahun 2016 hingga 2020, PAD kabupaten Kepahiang yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah mengalami tren penurunan setiap tahunnya. Terutama pada tahun 2017, target penerimaan dari pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 2,51 miliar sementara terealisasi sebesar Rp. 1,06 miliar atau terealisasi sebesar 42,2 %.
Kurang  maksimalnya  penerimaan  retribusi  daerah  selama  periode  tersebut  diduga akibat adanya regulasi pemerintah pusat yang menghapus penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah seperti izin HO, Tanda Daftar Perusahaan dan SIUP dan hal ini berdampak  terhadap  realisasi  penerimaan  PAD  Kabupaten  Kepahiang.  Untuk  tahun  2020, rendahnya  realisasi  penerimaan  retribusi  lebih  banyak  diakibatkan  oleh  kebijakan  stimulus pemerintah untuk meringankan beban pelaku ekonomi didaerah seperti penggratisan kios, los pasar, pedagang kaki lima.
Dari sektor pendapatan lain-lain PAD yang sah juga turun, karena adanya kebijakan amortisasi oleh Bank Bengkulu terhadap pinjaman atau kredit PNS dan berdampak terhadap berkurangnya deviden yang diterima oleh Pemkab Kepahiang. Selain hal tersebut kemampuan keuangan Pemkab Kepahiang tidak memungkinkan untuk menambah penyertaan modal pada Bank Bengkulu sehingga deviden yang diterima semakin kecil.
Sejak bencana COVID-19, pemerintah memberikan subsidi terhadap para pelanggan PLN dalam kategori rumah tangga tidak mampu untu menggratiskan pembayaran listrik dan hal  ini  berdampak  terhadap  Pajak  Penerangan  Jalan.  Dimana  Pajak  Penerangan  Jalan  (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Secara umum, tenaga listrik dari sumber lain di Indonesia disediakan oleh PLN.  Kebijakan  pemerintah  pusat  ini  telah  menggerus  penerimaan  PAD  Kabupaten Kepahiang. Sebagai gambaran, untuk tahun 2021 target PPJ sebesar Rp. 4,1 miliar dan data penerimaan bulan Mei 2021 baru terealisasi Rp. 1,1 miliar.
Dalam  rangka  peningkatan  penerimaan  PAD  terutama  PBB,  Pemkab  Kepahiang melalui Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah akan melakukan strategi antara lain:
1. Pemutakhiran data PBB Perkotaan dan Pedesaan yang ada diwilayah Kabupaten Kepahiang.
2. Penilaian ulang objek PBB tertentu, dimana NJOP dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
3. Meningkatkan tarif minimal PBB dari sebelumnya Rp. 20 ribu menjadi Rp. 30 ribu.
4. Peningkatan  pelayanan  berupa  kemudahan  pembayaran  PBB  melalui  jaringan  BRI  Link sehingga pemilik tanah yang ada diluar Kabupaten Kepahiang dapat membayar PBB mereka melalui jaringan BRI Link tersebut
5. Kerjasama host to host dengan pihak BPN Kepahiang sehingga transaksi penerimaan dapat meningkat.
6. Pemutakhiran  dan  pendetailan  zona  nilai  tanah  (ZNT)  sehingga  bisa  meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB
Christopher  (2012)  menyatakan  bahwa  variabel  kinerja  aparatur,  kompetensi administratur, sarana dan prasarana serta pengawasan secara simultan memiliki hubungan yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan PAD. Saputra (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk  sebagai  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  terhadap  Pajak  Daerah,  seharusnya dioptimalkan  yaitu  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  lapangan  kerja,  serta  meningkatkan Sumberdaya manusia (SDM) dari penduduk tersebut, dengan bertambahnya jumlah penduduk yang  diikuti  dengan  bertambahnya  lapangan  pekerjaan  serta  SDM  yang  tinggi,  maka  akan menyebabkan semakin besar pula potensi penerimaan Pajak Daerah.
Sidik (2002) menyatakan bahwa permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh:
a. Relatif  rendahnya  basis  pajak  dan  retribusi  daerah  Berdasarkan  UU  No.34  Tahun  2000 daerah  Kabupaten/Kota  dimungkinkan  untuk  menetapkan  jenis  pajak  dan  retribusi  baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak  boleh  tumpang  tindih  dengan  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Propinsi,  diperkirakan  daerah memiliki  basis  pungutan  yang  relatif  rendah  dan  terbatas,  serta  sifatnya  bervariasi  antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi.
b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian besar penerimaan daerah  masih  berasal  dari  bantuan  Pusat.  Dari  segi  upaya  pemungutan  pajak,  banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong
memenuhi  target  tersebut,  walaupun  dari  sisi  pertumbuhan  ekonomi  sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan.
d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

## 4.2.4 Rasio Aktivitas
Rasio  aktivitas  merupakan  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  efektivitas perusahaan  dalam  menggunakan  aktiva  yang  dimilikinya  dapat  dikatakan  pula  rasio  ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir; 2012). Halim (2012) menyatakan bahwa rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal. Rasio aktivitas terdiri dari rasio belanja aparatur dan rasio belanja publik dan secara sederhana diartikan bahwa semakin tinggi rasio belanja aparatur akan mengurangi  rasio  belanja  publik  yang  digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.
Tabel 4.4 Rasio Belanja Aparatur Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022
Tahun Belanja Operasi Total Belanja Rasio Belanja Aparatur (%) 2016 528.629.342.184,35 672.070.332.826,63 78,65 2017 537.437.147.614,04 685.923.382.807,24 78,35 2018 570.026.001.279,60 673,637.092.503,60 84,61 2019 632.296.002.488,70 730.927.174.749,93 86,50 2020 673.862.450.723,42 760.519.361.461,23 88,60 2021 474.600.928.624,37 620.155.606.534,41 76,52 2022 492.046.962.377,42 572.422.924.249,48 85,96 Rata-rata Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang, data diolah 82,74
Pada tahun 2016 rasio belanja aparatur Kabupaten Kepahiang sebesar 78,65 %. Dari total belanja operasi pada tahun 2016 tersebut, belanja pegawai mencapai Rp. 294,95 miliar atau 55,7 % dan belanja barang sebesar Rp. 131,46 miliar atau 24,9 %. Tahun 2017, total belanja operasi sebesar Rp. 537,43 miliar. Dari jumlah tersebut, belanja pegawai sebesar Rp. 267,31 miliar atau 49,73 %. Belanja barang sebesar Rp. 139,20 miliar atau sebesar 25,9 % sedangkan
belanja bantuan keuangan sebesar 23,77 % atau sebanyak Rp. 127,75 miliar. Persentase jumlah belanja  pegawai pada  tahun 2018  sebesar  48,81 %  atau  sebesar  Rp  278,23  miliar  dari  total realisasi  belanja  operasi  pada  tahun  tersebut  sebesar  Rp  570,02  miliar.  Sementara  belanja barang pada tahun tersebut sebesar 29,43% atau sebanyak Rp. 167,78 miliar. Pada tahun 2020, tercatat realisasi belanja operasi sebesar Rp. 673,86 miliar dengan belanja pegawai sebesar Rp. 299,55 miliar, belanja barang sebesar Rp. 186,47 miliar, belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 140,53 miliar. Pada tahun 2021 terjadi penurunan belanja operasional 76,52% dibandingkan dengan anggaran.
Tabel 4.5 Rasio Belanja Publik Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022 (dalam miliar) Tahun Belanja Modal Total Belanja Rasio Belanja Publik (%) 2016 143.44 672.07 21,34 2017 148.29 685.92 21,61 2018 102.99 673,64 15,28 2019 98.49 730.93 13,47 2020 83.70 760.52 11,01 2021 142.75 771.89 18,49 2022 79.53 712.25 11,16
Rata-rata
Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang dan DJPK RI, data diolah 16,05
Belanja publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 – 2022 mengalami tren negatif. Pada tahun 2016, tercatat rasio belanja publik sebesar 21,34% mengalami penurunan hampir disetiap tahun dan pada tahun 2020 rasio belanja publik tercatat hanya  sebesar  11,01%.  Hal  ini  berarti  bahwa  belanja  terhadap  pemenuhan  kebutuhan masyarakat mengalami pengurangan setiap tahunnya. Dari sisi belanja daerah, dapat diartikan bahwa  Pemerintah  Kabupaten  Kepahiang  masih  belum  memberikan  perhatian  yang  cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Belanja publik berupa belanja modal diharapkan dapat memberi efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepahiang.
Belanja modal sendiri ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya,
semakin  baik  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Sebaliknya,  semakin  rendah angkanya, semakin buruk pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. (Kemenkeu; 2011)

## 4.2.5 Rasio Keserasian Belanja
Belanja  Langsung  terdiri  dari  belanja  pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  serta  belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut  ini  adalah  tabel  yang  menunjukkan  rasio  belanja  langsung  Kabupaten  Kepahiang selama tahun 2016 hingga 2022.
Tabel 4.6 Rasio Belanja Langsung Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022 Tahun Belanja Langsung Total Belanja Rasio Belanja Langsung (%) 2016 307.881.693.041,28 672.070.332.826,63 45,81 2017 315.599.683.512,20 685.923.382.807,24 46,00 2018 301.534.633.516,00 673,637.092.503,60 44,76 2019 324.915.792.085,43 730.927.174.749,93 44,45 2020 304.365.286.897,23 760.519.361.461,23 40,02 2021 271.688.658.300,64 620.155.606.534,41 43,81 2022 275.151.245.711,29 696.590.071.092,48 39,50 Rata-rata Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang, data diolah 43,48
Dari ◻ able  diatas,  bahwa  rasio  belanja  langsung  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2016 -2022 mengalami trend penurunan dimana pada tahun 2016 rasio belanja langsung sebesar 45,81% dan meningkat menjadi 46,00% dari total  belanja.  Namun  untuk  tahun-tahun  berikutnya  rasio  belanja  langsung  Kabupaten Kepahiang menurun hingga menjadi 40,02% pada tahun 2020. Selama periode 2016 – 2022 rata-rata  rasio  belanja  langsung  Kabupaten  Kepahiang  sebesar  43,48%  dari  total  belanja daerah.
Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bagi  hasil,  belanja  bantuan  keuangan  dan pengeluaran  tidak  terduga.  Belanja  Tidak  Langsung  sifatnya  tidak  terkait  langsung  dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

## Rasio Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kepahiang TA 2016-2022
Tahun Belanja Tidak Langsung Total Belanja Rasio Belanja Tidak Langsung (%) 2016 364.188.639.785,35 672.070.332.826,63 54,18 2017 370.323.699.295,04 685.923.382.807,24 53,98 2018 372.102.458.987,60 673,637.092.503,60 55,23 2019 406.011.382.664,00 730.927.174.749,93 55,54 2020 456.154.074.546,00 760.519.361.461,23 59,97 2021 474.600.928.624,37 760.749.108.034,41 62,38 2022 492.046.962.377,42 696.590.071.092,48 70,63 Rata-rata Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Kepahiang, data diolah 58,84
Dari tabel diatas, bahwa rasio belanja tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang selama periode tahun 2016 -2022 mengalami trend peningkatan dimana pada tahun 2016 rasio belanja tidak langsung sebesar 54,18% dan menurun  menjadi 53,98% dari total belanja. Namun untuk tahun-tahun berikutnya rasio belanja tidak langsung Kabupaten Kepahiang meningkat hingga menjadi 70,63% pada tahun 2022. Selama periode 2016 – 2022 rata-rata rasio belanja tidak langsung Kabupaten Kepahiang sebesar 58,84% dari total belanja daerah.

## KESIMPULAN
1.  Rasio  kemandirian  APBD  Kabupaten  Kepahiang  selama  tahun  2016  –  2022  kurang dengan  rata  selama  periode  tersebut  sebesar  5,34%.  Pola  hubungan  antara  pemerintah Kabupaten Kepahiang dan Pemerintah Pusat mengambarkan pola hubungan instruktif.
2.  Rata-rata  rasio  derajat  otonomi  fiskal  Kabupaten  Kepahiang  tahun  2016–  2022  sebesar 4,8%.  Hal  ini  menggambarkan  masih  tingginya  ketergantungan  Pemerintah  Kabupaten Kepahiang terhadap penerimaan dari transfer pemerintah pusat.
3.  Rasio efektivitas PAD Kabupaten Kepahiang pada tahun 2016 - 2022 sebesar 95,09 % atau  dalam  kategori  cukup  efektif.  Pencapaian  yang  belum  mencapai  target  secara maksimal terutama pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
4.  Rasio belanja operasi Kabupaten Kepahiang selama tahun 2016 – 2022 masih didominasi
oleh belanja pegawai sebesar 48 %, belanja barang 27 %, belanja hibah 4 %, dan belanja bantuan keuangan sebesar 21 %.
Rasio belanja publik Kabupaten Kepahiang selama tahun sebesar 16,54%, hal ini berarti bahwa  belanja  terhadap  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  masih  kurang.  Dari  sisi belanja  daerah  terutama  belanja  modal  untuk  publik,  dapat  diartikan  Pemerintah Kabupaten Kepahiang masih belum memberikan perhatian yang cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonominya.
5.  Rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Kepahiang antara belanja langsung dan belanja  tidak  langsung  selama  tahun  2016  –  2022  masih  didominasi  oleh  belanja  tidak langsung sebesar 55,78% dan belanja langsung sebesar 44,21%.

## REFERENSI
Enceng, Yuli Tirtariandi EA., (2014)., Pengukuran Kemampuan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Makalah Seminar Nasional UT 2014, 23 Oktober 2014, Universitas Terbuka Convention Center (UTCC).
Nazir, Muhammad., (2003), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Prayitno,  Budi  (2017).,  Mengukur  Kemampuan  Keuangan  Daerah  Pemerintah  Kota Semarang  Dalam  Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Tahun  2013-2017,  Jurnal  Borneo Administrator Volume 13 Nomor 3 Tahun 2017 halaman 261 – 280.
Siregar, Sofyan (2012), Statistik Deskriftif Untuk Penelitian, Rajawali Press, Jakarta.
Wibisono, Dermawan., (2008), Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Yudartha, I Putu Dharmanu and Winaya, I Ketut and Nugroho, Wahyu Budi (2015) Analisis Kemampuan  Keuangan  dalam  Dinamika  Desentralisasi  dan  Otonomi  Daerah  (Studi Kasus  terhadap  APBD  Kabupaten  Tabanan  Tahun  2012-2014).  Makalah  Seminar Nasional  FISIP-UT  2015  :  Peluang  dan  Tantangan  Indonesia  Dalam  Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).