## Legalitas

## Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi
* Ferdricka Nggeboe dan Ibrahim
Dosen Program Magister Ilmu Hukum Unviersitas Batanghari Jambi *Correspondence email : ferdricka.nggeboe@unbari.ac.id
Abstrak. Penyebaran  pornografi  melalui  internet  inimerupakan    kejahatan    yang    biasa    disebut    kejahatantanpa    korban (victimeless crime), yakni  para  korbanlah yang  justru   menghendaki  mengaksesnya, dan bahkanmereka  mau membayar  biaya keanggotaannya,  maka  merupakan    tugas    dari    pemerintahlah    untuk  mengambil  tindakan  tegas    terhadap  kejahatan    ini. Bila ingin  menindak  tegas  para  pelaku  dalam  penyebaran  pornografi  di media sosial,tentunya    tidak    dapat    dilihat    secara    sepintas lalu.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris.  Untuk  mencapai  tujuan  penelitian memahami  dan  menganalisis  penegakan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  pornografi  dan  sanksi  pidana  yang  sudah diputuskan oleh hakim menjadi efekjera terhadap pelaku penyebaran pornografi.
Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelaku Penyebaran Pornografi
Abstract. The spread of pornography through the internet is a crime that is usually called a victimless crime, namely the victims who actually want to access it, and even they want to pay the membership fee, it is the duty of the government to take firm a ction against  this  crime.  If  you  want  to  take  firm  action  against  the  perpetrators  in  the  spread  of  pornography  on  social  media,  of course it cannot be seen in passing. This research was conducted using normative and empirical legal research. To achieve the research  objectives,  understand  and  analyze  the  enforcement  of  criminal  sanctions  against  perpetrators  of  spreading pornography  and  criminal sanctions  that  have  been  decided  by the  judge to  be  a  deterrent  effect  on  perpetrators  of spreading pornography.

## Keywords: Criminal Sanctions, Perpetrators of Spreading Pornography

## Pendahuluan
Penegakan  supremasi  hukum  yang  merupakan  syarat  mutlak  bagi  kelangsungan  dan  berhasilnya  pelaksanaan pembangunan  nasional  sesuai  dengan  cita-cita  reformasi  yang  dicetuskan  pada  Tahun  1998.  Adapun  cita-cita reformasi  tersebut  antara  lain  pemerintahan  yang  bersih  dan  transparan,  pemerintahan  yang  pro  rakyat  banyak,  pro demokrasi, memajukan rakyat dan mensejahterakan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha- usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.
Indonesia  adalah  Negara  Hukum  tercantum  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  pada  Pasal  1  angka  (3) menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Negara yang Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika memiliki tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat yaitu:
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  Undang-Undang Dasar  negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Diperlukan  suatu  kondisi  yang  dapat  mendukung  terciptanya  tujuan  pembangunan  nasional  yaitu  masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Sudikno Mertokusumo, bahwa
Perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan pokok hukum  adalah  menciptakan  tatanan  Undang  Undang  Dasar  1945  (amademen  lengkap)  masyarakat  yang  tertib, menciptakan  ketertiban  dan  keseimbangan.    Dengan  terciptanya  ketertiban  yang  berlandaskan  asas  hukum dengan tujuan untuk kepentingan manusia akan dapat terlindungi. 1
1 Sudikno Moertokusumo, Mengenal Hukum , PT.Liberty, Yogyakarta,2007, hal. 2.

## Ferdricka Nggeboe dan Ibrahim. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi
Kemajuan  teknologi  akhir-akhir  ini  menimbulkan  banyak  kemajuan  di  segala  bidang,  termasuk  dalam  kontak seseorang  dengan  pihak  lainnya.  Aktivitas  dunia  maya  merupakan  salah  satu  contoh  dari  perkembangan  teknologi yang  sedemikian  pesat.  Sebenarnya  aktivitas  dunia  maya  sangat  luas  menyangkut  banyak  hal  dari  berbagai  bidang. Melalui  media  elektronik  ini  kita  memasuki  dunia  maya  yang  bersifat  abstrak  universal,  lepas  dari  keadaan,  tempat dan waktu. 2
Perkembangan internet saat ini telah membentuk masyarakat dan kebudayaan baru, masyarakat yang tidak lagi terhalang  oleh  batas-batas  teritorial  jarak,  ruang,  dan  waktu,  karena  internet  merupakan  sarana  untuk  menyalurkan suatu  informasi  maupun  sistem  yang  lainnya  kepada  khalayak  luas.  Dalam  hal  ini  pemanfaatan  teknologi  ini  yang salah  satu  perwujudannya  adalah  munculnya  media  sosial  dengan  menggunakan  sarana  internet  dalam menjalankannya, media ini disebut dengan jejaring sosial. 3 Penggunaan jejaring sosial mencakup tentang yang sangat luas dan salah satunya pornografi.
Selanjutnya didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 45 ayat (1)
Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar  kesusilaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Penyebaran pornografi melalui internet inimerupakan  kejahatan  yang  biasa  disebut  kejahatantanpa  korban ( victimeless  crime ),  yakni    para    korbanlahyang    justru      menghendaki    mengaksesnya,  dan  bahkanmereka    mau membayar    biaya    keanggotaannya,  makamerupakan    tugas    dari    pemerintahlah    untuk  mengambiltindakan  tegas terhadap kejahatan  ini. Bila  inginmenindak tegas para pelaku dalam penyebaran pornografi di media sosial,tentunya tidak  dapat  dilihat  secara  sepintas  lalu.
Kasus penyebaran pornografi  di media sosial tidak  terlepas  dari  adanyatindakan  penyertaan  atau  konspirasi di antara parapihak. Sebab  penyebaran pornografi melalui media sosial yang  sudahmerajalela  ini  sangat  sulit  untuk dibendung  ataupundiatur  sehingga  anak-anak sudah tahu membuka  situs-situs  esek-esek tersebut  apalagi  sekarang bisa  diakseslewat handphone .  Bahkan  warung internet telah  menyediakanfile-file  porno agar  warung internetnya ramai dikunjungi  orang-orang  yang  ingin  menontonnya. Sungguh sangatmemperihatinkan hal seperti  ini  tentunya, sebab  negarakita  bukanlah  negara  porno, tetapi  negara  yang berdasarkan  ke-Tuhanan  Yang Maha Esa. 4
Pornografi  dilengkapi  oleh  peraturan  perundang-undangan  sudah  tentu  memenuhi  dampak  atas  akibat  yang buruk yaitu antara lain:
1. Kerusakan otak.
2. Terjerat Seks Bebas, Kelainan Perilaku Seksual, Pelecahan Seksual, hingga Mengidap Berbagi Penyakit Kelamin.
3. Menghapuskan Nilai Penting Pernikahan.
4. Menjadi Pelupa, Hingga Penurunan Kinerja dan Hubungan Sosial Memburuk. 5
sehingga yang men-jadi rumusan masalah dalam permasalahan ini terbatas pada hal- hal sebagai berikut :
a. memahami dan menganalisis penegakan sanksi pidana terhadap pelaku penyebaran pornografi.
b. Untuk  memahami  dan  menganalisissanksi  pidana  yang  sudah  diputuskan  oleh  hakim  menjadi  efekjera  terhadap pelaku penyebaran pornografi.

## Metode Penelitian
Tipe  Penelitian  Mengacu  pada  perumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian  tersebut  di  atas,  maka  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  dan  empiris.  Penelitian  hukum  normatif  mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Penelitian normatif diambil  sebagai  pendekatan  utama  dalam  penelitian  ini  karena  yang  menjadi  perhatian  utama  adalah  penindakan terhadap pelaku penyebaran pornografi melalui media sosial menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.. Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam penulisan ini bermaksud  untuk  memberikan  gambaran  dan  uraian  mengenai  ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur mengenai  penindakan  terhadap  pelaku  penyebaran  pornografi  melalui  media sosial  menurut Undang-Undang  Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut di atas, maka pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini    adalah  pendekatan  konseptual (conceptual  approach), pendekatan perundang-undangan (normative  approach) .  Pendekatan  konseptual  dilakukan  dengan  meneliti  asas-asas  hukum dan
2 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan , Angkasa, Bandung, 2003, hal. 57.
3 http//id.m.wikipedia.org/wiki/jejaring_sosial, diakses tanggal 10 Juli 2017.
4 Harkristuti  Harkrisnowo, Tindak Pidana Kesussilaan Dalam  Perspektif   Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana , Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001, hal. 75.
5 http://siabangpedia.blogspot.co.id/2013/11/dampak-serta-solusi-pornografi. Diakses tanggal 14 Agustus 2017.

## Ferdricka Nggeboe dan Ibrahim. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi
teori-teori  pemidanaan.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan  meneliti  formulasi  ketentuan  yang mengatur  tentang  penindakan  terhadap  pelaku  penyebaran  pornografi  melalui  media  sosial  menurut  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam  perundang-undangan yang berhubungan dengan  kajian  yuridis  terhadap  pelaku  penyebaran  pornografi  melalui  media  sosial  menurut  Undang-Undang  Nomor 19  tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  baik  berbentuk  hukum  positif  maupun  masih  berbentuk rancangan.

## Pembahasan
1. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi.
Penegakan  hukum  pidana  memiliki  bidang  yang  luas  sekali,  tidak  hanya  bersangkut  paut  dengan tindakantindakan  apabila  sudah  ada atau  persangkaan  telah  terjadi  kejahatan,  akan  tetapi  juga  menjagakemungkinan akan terjadinya kejahatan.
Salah satu kebijakan dalam menganggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Menurut Soedarto, politik kriminal atau disebut juga dengan criminal policy memiliki arti sebagai berikut:
1.  Dalam  arti  sempit,  ialah  keseluruhan  asas  dan  metode  yang  menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap  pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2.  Dalam  arti  luas,  ialah  keseluruhan  fungsi  dari  aparat  penegak  hukum,  termasuk  di  dalamnya  cara  kerja  dari pengadilan dan polisi.
3.  Dalam  arti  paling  luas,  keseluruhan  kebijakan,  yang  dilakukan  melalui  perundangundangan  dan  badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat. 6
Sedangkan dalam pengertian praktis, politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi  kejahatan.  Usaha  ini  meliputi  aktivitas  dari  pembentukan  undang-undang,  kepolisian,  kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi pemidanaan. Aktivitas badan tersebut tidak berdiri sendirisendiri, melainkan berkaitan satu sama lain sesuai fungsinya masing-masing.
Usaha  penanggulangan  kejahatan      hukum  pidana  pada  hakekatnya  juga  merupakan  bagian  dari  usaha penegakan  hukum  pidana.Oleha  karena  itu  sering  pula  dikatakan,  bahwa  politik  atau  kebijakan  hukum  pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum pidana.
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  gambar    pornografi  melalui  media elektronik dapat dilakukan dengan melalui 2 (dua) jalur yaitu dengan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat  preventif  (pencegahan  sebelum  terjadi  kejahatan)  dengan  lebih  mengarahkan  kepada  sosialisasi  peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran gambar pornografi melalui  media  elektonik.  Selanjutnya  melalui  jalur  penal  yang  menitikberatkan  pada  sifat  represif  (pemberantasan setelah terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan.
Penulis  berpendapat  bahwa  landasan  dalam  menegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  kejahatan  pornografi melalui  media  elektronik  walaupun  mengingat  bahwa,  aturan  perbuatan  pidana  tersebut  masih  memiliki  kelemahan dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  pidana  itu  sendiri,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi yang memiliki kelemahan substansi yang perlu dikaji ulang.
Pasal 4:
(1)  Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak,  menggandakan,  menyebarluaskan, menyiarkan,  mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau  menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
a.   Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b.  Kekerasan seksual;
c.   Masturbasi atau onani;
d.  Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e.   Alat kelamin; atau
f.   Pornografi anak.
(2)   Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
a.   Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b.  Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
c.   Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
d.  Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
6 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana , Kencana, Jakarta, 2008, hal.1

## Ferdricka Nggeboe dan Ibrahim. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi
Kemudian dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun2016 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  telah  sangat  membantu aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan pornografi melalui media elektronik.
Pasal 1 angka (4):
Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan,  diterima,  atau disimpan  dalam  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat, ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Pasal 27:
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  pemerasan dan/atau pengancaman.
Pasal 45:
(1) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan perjudian  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(3) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (3)  dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.
Dengan  semakin  majunya  kejahatan  melalui  internet  pemerintah  telah  membuat  suatu  undang-undang  yang menangani  tentang  kejahatan  internet  itu,  yaitu  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sebenarnya  dengan  adanya  undang- undang  ini sangat  membantu  para  penegak  hukum  khususnya  pihak Kepolisian, Jaksa,  dan  Hakim  untuk  menangani kasus  yang  timbul  dalam  bidang  elektronik  khususnya  kejahatan  internet,  tetapi  didalam  perjalanannya  undang- undang ini memiliki kelemahan. kelemahan-kelemahan dari undang-undang itu adalah :
1. Bahwa  substansi  yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  sebenarnya  sudah tertuang  dalam  KUHP,  terutama  dalam  pasal-pasal  kesusilaan  Karena  didalam  Pasal  27  ayat  (1)  ini  tidak  ada pengaturan yang baru yang sifatnya lebih khusus atau teknis:
a)  Pengaturan  yang  bersifat  khusus  nantinya  akan   timbul  peraturan  yang  ganda,  kalau  peraturan  ganda  itu  dapat dipilih secara subjektif  ini nantinya akan menimbulkan diskriminasi.
b)  Teknis  itu  artinya  kita  lebih  pada  aspek  teknologi  contohnya  bagaimana  peranan  daripada  pengelola  search engine itu dalam penyebaran informasi bermuatan kesusilaan.
Jadi substansi yang dimasukkan dalam Pasal  27 ayat (1) itu sudah tertuang dalam KUHP terutama dalam pasal- pasal  Kesusilaan.  Yang  berbeda  dari  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dengan  KUHP  adalah  Undang-Undang  19 Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  hukumannya  yang  lebihberat  di  bandingkan  KUHP  (  Pasal  45  ayat  (1)  “pidana  penjara  paling  lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.”).
2. Persoalan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan sebenarnya bisa menggunakan pasal-pasal dalam  KUHP,Karena  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sudah menegaskan bahwa informasi elektronik  dan  atau  dokumen  elektronik  dan  atau  hasil  cetaknya  itu  bisa  dijadikan  sebagai  alat  bukti  yang  sah, Artinya kalau persoalan pidana yang menyangkut informasi elektronik, bisa  menggunakan pasal-pasal yang sudah ada dan di sini tidak ada lagi keraguan untuk menggunakan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah karena  itu  sudah  ditegaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Rumusan  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  ini  bersifat  kabur  dan sempit.  Kalau  kita  mau  mengatur secara  sendiri-sendiri artinya  kita  tidak  lagi  menggunakan  lagi  KUHP,  Pasal  27  ayat  (1)  ini  tidak  memungkinkan Karena dia kabur dan sempit.
a) Kabur artinya di situ kita tidak temukan pengertian atau penjelasan, perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai kesusilaan, itu tidak ada dalam Pasal 27 ayat (1).
b) Sempit karena di situ tidak memuat penggolongan kesusilaan.
Kalau kita bandingkan dengan KUHP,di dalam KUHP ada penggolongan kesusilaan, kalau kita selalu merujuk kepada  KUHP  itu  ada  bahayanya,  ketika  seorang  jaksa  mengggunakan  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  dan  merujuk pada KUHP (ada penggolongan kesusilaan dan sanksi minimum).
Disini  bisa  jadi  para  jaksa  itu  akan  membuat  secara  informal  batas  maksimum  berapa  hukumannya,  itu  bisa dibuat  sendiri-sendiri  dan  antara  satu  jaksa  dengan  jaksa  yang  lain  bisa  berbeda  tanpa  melihat  kasusnya  terlebih dahulu. Sehingga bahaya karena akan menimbulkan ketidakadilan.
Dalam  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menemukan istilah yang jelas, apa itu mendistribusikan, mentransmisikan  itu  tidak  kita  temukan  didalam  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sehingga  akanmenimbulkan  multitafsir, apalagi istilah ini tidak bersifat teknis dan tidak baku.
Harusnya  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  itu  menjelaskan,  tetapi  dalam  Pasal  1  ketentuan  umum  Undang-Undang ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan termasuk didalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang kesusilaan. jadi Pasal 27  ayat  (1)  Undang-Undang  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  menimbulkan  ketidakpastian  hukum,  ketidakadilan,  diskriminasi,  ketakutan,  rasa tidak  aman  dalam  menyalurkan  informasi  sebagai  hak  asasi,  dan    pasal-pasal  kesusilaan  dalam  KUHP  dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan.
Di  dalam  Pasal  27  ayat  (1)    ini suatu  perbuatan  yang  dilarang  yang  mungkin  dikenal sebagai  suatu  perbuatan pidana itu ada dua fakta perbuatan pidana, mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan  kesusilaan.  Pertama-tama  yang  melakukan,  yang  membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  yang memiliki  muatan  kesusilaan,  ikut  terjerat  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  membuat  muatan kesusilaan.
Di dalam Pasal 27 ayat (1)  ini suatu perbuatan yang dilarang sebagai suatu perbuatan pidana yaitu mereka yang membuat dapat diakses informasi dan mereka yang membuat muatan kesusilaan Pertama-tama yang melakukan, yang membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, ikut terjerat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang membuat muatan kesusilaan.
Selain  kendala-kendala  yang  sudah  diterangkan  seperti  diatas,  ada  juga  kendala-kendala  yang  timbul, Kurangnya kesadaran bagi setiap warga negara untuk melaporkan bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana melalui internet    Selama  Masyarakat  cenderung  bersikap  diam  terhadap  kejahatan  ini  Maka  aparat  penegak  hukum  akan mengalami kesulitan.
Dari  penjelasan  diatas,  Sehingga  dalam  hal  ini  partisipasi  Masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  hal  ini,  agar para  aparat  penegak  hukum  bisa secara cepat  melakukan  penyelidikan.  inilah salah  satu  hambatan  yang  dialami  oleh aparat penegak hukum khusunya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan.

## Ferdricka Nggeboe dan Ibrahim. Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Pornografi
Selanjutnya  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pornografi  melalui  media  elektronik berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang  Pornografi  dilapangan  tidak  sejalan  dengan  teori  dan pendapat  para  sarjana  hukum  sebagaimana  yang  digunakan  untuk  menemukan  permasalahan  antar  teori  dengan pelaksanaan  penegakan  hukum  tersebut  baik  itu  terhadap  Undang-undangnya,  aparat  penegak  hukum,  dan  faktor kesadaran  hukum  masyarakat,  oleh  karena  itu  diperlukan  realitas  dan  langkah  yang  konkrit  oleh  aparat  penegak hukum.
Selanjutnya  jika  dilihat  dari  teori  penegakan  hukum  yang  dikemukakan  oleh  Soerjono  Soekanto,  yang mengemukakan bahwa dalampenegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
a. Faktor Undang-Undang.
Faktor  dari  Undang-Undang,  artinya  dalam  susbstansi  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  tentang Pornografi tersebut memiliki kelemahan-kelemahan diantaranya:
1.  Sanksi pidananya cukup berat, tetapi dalam pelaksanaanya dilapangan tidak efektif atau dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ibarat patung bernyawa.
2.  Batasan mengenai definisi pornografi dan batasan-batasan larangan yang ditentukan tidak menentukan proporsi dan keadaan seperti apa dikatakan memenuhi unsur-unsur porno.

## b. Faktor Penegak Hukum.
Salah satu keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas kepribadian dari penegak hukumnya. Hal ini  dikarenakan  apabila  penegak  hukum  memiliki  sikap  yangprofesional  dan  bermoral  baik  maka  tentu  saja  akan menegakan  hukum  dengan  baik  dan  sempurna.  Begitu  juga  sebaliknya,  apabila  penegak  hukum  tidak  memiliki sikap  yang  profesional,  maka  tentu  saja  kaidah  hukum  tersebut  tidak  dapat  ditegakkan  dengan  sebagaimana mestinya.
Kelemahan  lain  adalah  prosedur  yang  sangat  lama  dan  kurang  tanggapnya  dalam  menangani  perkara  dan pemahaman polisi dalam bidang informasi dan transaksi elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat melemahkan sistem peradilan pidana sebagaimana telah ditetapkan oleh ketentuan Undang-Undang.
c. Faktor Sarana dan Prasarana.
Penegakan  hukum  akan  berlangsung  baik  apabila  didukung  oleh  sarana  dan  fasilitas  yang  memadai  demi kepentingan  tegaknya  hukum  dan  penanggulangan  kejahatan  efektif  terlaksana.  Faktor  yang  dapat  menghambat penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  gambar  pornografi  melalui  media  elektronik  adalah tingginya  biaya  operasional  yang  harus  dikeluarkan  untuk  melaksanakan  kegiatan  penyelidikan  dan  kegiatan penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  aparat  penegak  hukum  pada  sekolah-sekolah,  perguruan  tinggi,  dan  informasi publik  tentang  bahaya  pornografi  secara  khusus  terhadap  kaum  anak  muda  dan  anak-anak  yang  masih  duduk dibangku sekolah.
d. Faktor Masyarakat.
Penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  dalam  masyarakat  itu sendiri.  Oleh  karena  itu  masyarakat  dapat  mempengaruhi  penegakan  hukum  itu  sendiri.  Persoalan  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  gambar  pornografi  melalui  media  elektronik  adalah permasalahan  yang  rumit.  Taraf  pendidikan  sebagian  besar  sangat  rendah,  menjadikan  pula  taraf  hidup  mereka menjadi tertinggal dan pola pikir yang masih tertinggal ini sangat berpengaruh terhadap tingginya kejahatan.
Memahami  hal  ini,  tidak  terlepas  dari  rendahnya  pengetahuan  masyarakat  terhadap  hukum,  rendahnya kesadaran  masyarakat  dalam  melakukan  upaya-upaya  hukum  dan  mempertahankan  hak-haknya,  membuat masyarakat meskipun mengetahui  bahwa ada pihak yang telah mengambil hak-haknya dan kehormatannya, namun mereka enggan untuk menempuh upaya hukum tersebut.
Peran  pihak  keluarga  juga  dalam  hal  ini  haruslah  diutamakan  karena  tindak  pidana  penyebaran  gambar pornografi melalui media elektronik ini terkait dengan kebutuhan masyarakat pada barang-barang elektronik, misalnya Hand Phone, VCD/DVD.
e.  Faktor Kebudayaan.
Kebudayaan  merupakan salah satu  unsur  yang  telah  lama  hidup  dan  berkembang  ditengah  masyarakat. Budaya  masyarakat  yang  lebih  mengutamakan  alat-alat  tradisional  dalam  kehidupan  sehari-hari  yang dikaitkan dengan pola pikir dan seni yang tradisional yang dianut dalam suatu budaya masyarakat itu sendiri. Keberlakuan  Undang-Undang  Pornografi  tidak  semua  diterima  oleh  wilayah  Republik  Indonesia  karena bertentangan dengan budaya masyarakat tersebut.
Budaya  sangat  mempengaruhi  dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  tindakpidana  penyebaran gambar  pornografi  melalui  media  elektronik  karena  letak  permasalahan  perbuatan  yang  dilarang  itu  dianggap masyarakat  bertentangan  dengan  budayanya  dalam  arti  kategori  yang  ditentukan  pornografi  itu  memenuhi  ikon budaya  tersebut  sehingga  Undang-Undangnya  pun  bertolak  belakang  dengan  budaya  sehingga  menyebabkan penegakan hukum pidana melalui Undang-Undang Pornografi menjadi terkendala.

## Keseimpulan.
1. Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  gambar  pornografi  melalui  media  elektronik  penyebaran gambar  pornografi  melalui  media  elektronik  merupakan  suatu  perbuatan  yang  melanggar  peraturan,  yang  mana perbuatan tersebut diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pasal 27 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua Undang-Undang tersebut merupakan Lex specialis dari ketentuan Pasal 282 KUHP. Tetapi sangat disayangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi masih memiliki kelemahan substansi  yang  perlu  dikaji  ulang  dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun2016  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  telah sangat membantu aparat penegak  hukum  dalam  menanggulangi  kejahatan  pornografi  melalui  media  elektronik.Penegakan  hukum  pidana terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyebaran  gambar   pornografi  melalui  media elektronik    dapat  dilakukan  dengan melalui  2  (dua)  jalur  yaitu  dengan  jalur  non  penal  yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat  preventif  (pencegahan sebelum terjadi kejahatan) dengan lebih mengarahkan kepada sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  penyebaran  gambar  pornografi  melalui  media  elektonik. Selanjutnya  melalui  jalur  penal  yang  menitikberatkan  pada  sifat  represif  (pemberantasan  setelah  terjadinya kejahatan) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat diproses melalui pengadilan.
2. Adanya  sanksi  penjara  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  bisa  menekan  atau  mengurangi  tindak  pidana  penyebaran pornografi atau bahkan bertambah banyak kasus yang terjadi, untuk itu cobalah lihat data di Kepolisian bertambah atau berkurang kasus penyebaran pornografi itu.

## Daftar Pustaka
Adami Chazawi, 2003, Tindak Pidana Mengenal Kesopanan , Angkasa, Bandung. _____,  2009, Pelajaran  Hukum  Pidana  1  Stalsel  Pidana,  Tindak  Pidana,  Teori-teori  Pemidanaan,  dan  Batas Berlakunya Hukum Pidana , Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Abdul    Muis  Yusuf  dan  Mohammad  Taufik  Makarao,    2011, Hukum  Kehutanan  di  Indonesia ,  PT  RiNeka  Cipta, Jakarta.
Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, PT Yarsif Watampone, Jakarta. _____,  2009, Menguak  teori  hukum  (legal  theory)  dan  teori  peradilan  (judicialprudence) ,  Prenada  Media  Group, Jakarta.
Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, Menepis Godaan Pornografi , Darul Falah, Jakarta. Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,  2001, Perlindungan  Terhadap  Korban Kekerasan  Seksual  :  Advokasi  Atas Hak Asasi Perempuan , Refika Aditama, Bandung. Baharuddin Lopa, 2001, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum , Bulan Bintang, Jakarta.
Barda Nawawi Arief, 1996, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. _____, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana , ctkKetiga, Citra Aditya Bandung. Bagong Suyanto, 2005, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan , Prenada Media, Jakarta. B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, 1984, Kriminologi , Tarsito, Bandung. Clerence J.Dias,1975, Research on Legal Service And Poverty: its Relevance  to the Design of Legal Service Program in Developing Countries , Wash. U.L. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II , Balai Pustaka, Jakarta.