## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Covid-19 Pada Pasien Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan
Oleh: Dewi Ervina Suryani, S.H., M.H. 1

## Abstract
The  government  poured  out  the  budget  of trillions as a form of seriousness in handling the coronavirus  outbreak  which  began  to  spread  in Indonesia  in  the  early  of  2020.  The  amount  of subsidized  funds  for  the  care  of  covid-19 patients provided by the government to hospitals is  used  by  rogue  hospital  personnel  to  reap huge  profits  by  convicting  patients  who  are suffering  from  other  diseases  so  that  they  have the  status  of  covid-19  patients  (not  covid-19, sentenced  to  covid-19).  This  research  is  a  type of  normative  legal  research  which  is  conducted by  examining  the  library  materials  or  secondary data. The secondary data in the form of primary legal  materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary  legal  materials  used  in  this  study  were obtained through books, government publications,  internal  organizational  records, reports,  journals,  and  various  sites  related  to coronavirus.  The  secondary  data  obtained  are then  processed  by  using  library  research  data collection  techniques  (library  research).  The study  is  then  analyzed  qualitatively  through  the descriptive  analytical  method,  so  that  a  general conclusion  is  obtained  about  the  coronavirus. The  results  showed  that  the  form  of  legal protection against the determination of Covid-19 status  in  patients  with  general  illnesses  by hospitals  in  Medan  was  in  the  form  of compensation. This refers to the Law Number 8 of  1999  concerning  Consumer  Protection  and Law Number 36 of 2009 concerning Health.
Keywords: Legal Protection, Covid-19
1 Dosen Tetap Universitas Prima Indonesia

## Abstrak
Pemerintah menggelontorkan anggaran triliunan sebagai  wijud  keseriusan  dalam  penanganan wabah coronavirus yang  mulai  mewabah  di Indonesia  pada  awal  tahun  2020.  Besarnya dana  subsidi  perawatan  pasien  covid-19  yang diberikan  pemerintah  kepada  rumah  sakit dimanfaatkan  oleh  oknum  rumah  sakit  nakal untuk  meraup  keuntungan  besar  dengan memvonis  pasien  yang  sedang  mengidap penyakit  lain  sehingga  berstatus  pasien  covid- 19 (bukan covid-19, divonis covid-19). Penelitian ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  normatif yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Data  sekunder berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui buku,  publikasi  pemerintah,  catatan  internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang  berkaitan  dengan coronavirus .  Data sekunder  yang  diperoleh  kemudian  diolah dengan menggunakan teknik pengumpulan data library  research (studi  kepustakaan),  Studi kemudian  dianalisis  secara  kualitatif  melalui metode  deskriptif  analitis,  sehingga  diperoleh suatu  kesimpulan  yang  bersifat  umum  tentang coronavirus. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap penetapan status covid-19 pada pasien penyakit umum  oleh  rumah  sakit  di  kota  Medan  berupa pemberian  ganti  kerugian.  Hal  tersebut merujuk kepada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Covid-19

## I.  Pendahuluan
Pada akhir tahun 2019 dunia diguncangkan dengan merebaknya wabah virus corona  ( coronavirus ),  yang  untuk    pertama kalinya  menjatuhkan  korban  di  Kota  Wuhan 2 , provinsi  Hubei,  China,  dengan  jumlah  korban terinveksi  sebanyak  50.333  orang 3 ,  dan  jumlah kematian  mencapai  3.869  orang. Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamily
2 https://www.kompas.com/
3 https://www.cnbcindonesia.com/

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
orthocoronavirinae dalam keluarga
coronaviridae dan ordo  nidovirales .  Kelompok virus  ini  dapat  menyebabkan  penyakit  pada burung  gan  mamalia  (termasuk  juga  manusia). Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi  saluran  pernapasan  yang  umumnya ringan  hanya  menyerupai  gejala  flu,  yaitu demam,  pilek,  batuk  kering,  sakit  kepala,  dan sakit  tenggorokan.  Namun, coronavirus yang mewabah di kota Wuhan pada akhir tahun 2019 merupakan  jenis  baru  yang  diberi  nama severe acute  respitory  syndrome (SAR-COV2).  SAR- COV2  menyebabkan penyakit coronavirus disease- 2019 Covid-19) yang sifatnya mematikan  karena  menyerang  sistem  utama dalam  tubuh  manusia,  seperti  paru-paru,  ginjal, hati,  jantung,  otak,  sistem  saraf,  kulit,  dan saluran pencernaan.
Sejak  ditemukan  menginfeksi  manusia untuk pertama kalinya di kota Wuhan pada akhir 2019,  penyebaran coronavirus ke  hampir seluruh  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia tidak  memerlukan  waktu  yang  lama. World Health  Organization (WHO)  mengkategorikan wabah coronavirus sebagai  pandemik,  karena skala penyebarannya sudah mendunia.
Pernyataan WHO
tersebut bertujuan
memberikan peringatan keras kepada pemerintah  di  semua  untuk  meningkatkan kesiapsaiagaan dalam hal pencegahan maupun penanganan coronavirus .  Tim  pakar  Fakultas Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Indonesia (FKM  UI)  memprediksi coronavirus masuk  ke Indonesia  pada  Januari  2020. 4 Kasus  pertama yang  terjadi  menimpa  dua  orang  warga  Depok, ibu  dan  anak  yang  tertular  dari  warga  negara Jepang  saat  pesta  dansa. 5 Sejak  penemuan kasus pertama tersebut, banyak kasus
4 https://news.detik.com/
5 https://nasional.kompas.com/
penularan  lainnya  yang  terjadi  dalam  waktu yang  relatif  singkat,  dan  memiliki  keunikan menginfeksi  anggota  keluarga  dekat.  Fakta tersebut  tentu  saja  menghantui  masyarakat. Pemerintah  menegaskan  kesiapan  diri  untuk menyelamatkan  warga  masyarakat  dari  virus yang  bisa  mematikan  ini,  agar  tidak  banyak menjatuhkan korban. Langkah tegas pemerintah adalah  dengan  menyiapkan  fasilitas  kesehatan di  rumah  sakit mulai  dari  kesiapan  alat maupun tenaga kesehatan.
Pemerintah melalui menteri perekonomian  Sri  Mulyani  menganggarkan dana  pada  bidang  kesehatan  sebesar  75  triliun rupiah. 6 Anggaran ini digunakan untuk kesiapam alat  dan  fasilitas  kesehatan,  yakni  meng- upgrade rumah  sakit  rujukan  pasien  covid-19, termasuk  Wisma  Atlet  Kemayoran,  pembelian Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga kesehatan,  alat-alat  kesehatan  prioritas,  seperti test kit, reagen(bahan yang dipakai dalam reaksi kimia untuk tes darah), ventilator , hand sanitizer , dan  kelengkapan  lainnya  sesuai  standar  yang ditetapkan  Kementerian  Kesehatan.  Sedangkan untuk  kesiapan  tenaga  kesehatan,  pemerintah insentif  kepada  tenaga  kesehatan  khusus penanganan  pasien  covid-19  dengan  jumlah yang  tergolong  besar.  Bagi  dokter  spesialis diberikan  insentif  sebesar  Rp.  15  juta/bulan, dokter  umum  sebesar  Rp.  10  juta/bulan, perawat sebesar Rp. 7,5 juta/bulan, dan tenaga kesehatan  lainnya,  termasuk  supir  ambulans yang  membawa  jenazah  pasien  covid-19 sebesar  Rp.  5  juta/bulan.  Bagi  tenaga  medis yang gugur selama menjalankan tugas menangani  pasien  covid-19  diberikan  santunan sebesar Rp. 300 juta. Selain dana untuk fasilitas kesehatan,  pemerintah  juga  mensubsidi  biaya
6 https://www.cnbcindonesia.com/

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perawatan  pasien  covid-19  pada  rumah  sakit senilai Rp. 100 juta untuk satu orang pasien. 7 Anggaran dana triliunan yang digelontorkan  selama  masa  pandemik  covid-19 membuktikan  keseriusan  pemerintah  dalam menanggulangi  dampak  wabah coronavirus ini. Besarnya dana subsidi perawatan pasien covid- 19  yang  diberikan  pemerintah  kepada  rumah sakit  dimanfaatkan  oleh  oknum  rumah  sakit nakal  untuk  meraup  keuntungan  besar  dengan memvonis  pasien  yang  sedang  mengidap penyakit  lain  sehingga  berstatus  pasien  covid- 19  (bukan  covid-19,  divonis  covid-19).  Beranjak dari  latar  belakang  tersebut,  penulis  ingin mengadakan penelitian dengan judul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penetapan Status  Covid-19  Pada  Pasien  Penyakit  Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan.

## II.  PERMASALAHAN
Penelitian  ini  yang  akan  membahas  3 (tiga) permasalahan, sebagai berikut:
1.  Bagaimana  gejala  awal  seorang  yang terinfeksi coronavirus ?
2.  Bagaimana  prosedur  rumah  sakit  sebelum memvonis seseorang positif covid-19?
3.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penetapan Status  Covid-19  Pada  Pasien  Penyakit Umum Oleh Rumah Sakit Di Kota Medan?

## III. PEMBAHASAN
A.  Gejala Infeksi Coronavirus
Coronavirus merupakan  keluarga  besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia  dan  hewan.  Pada  manusia  biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan,  mulai  flu  biasa  hingga  penyakit serius  seperti middle  east  respiratory  syndrome (MERS) dan  sindrom  pernafasan  akut  berat  / severe  acute  respiratory  syndrome (SAR). Coronavirus jenis  baru  yang  ditemukan  pada manusia  sejak  kejadian  luar  biasa  muncul  di kota  Wuhan,  China,  pada  Desember  2019, kemudian diberi nama servere acute respiratory syndrome  coronavirus 2  (SARS-COV2),  dan menyebabkan  penyakit coronavirus  disease- 2019  (Covid-19).  Covid-19  disebabkan  oleh SARS-COV2  yang  termasuk  dalam  keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS  pada  tahun  2003,  hanya  saja  berbeda jenis  virusnya.  Gejalanya  mirip  dengan  SARS, namun  angka  kematian  SARS  (9,6%)  lebih tinggi  dibanding  covid-19  (kurang  dari  5%), walaupun  jumlah  kasus  covid-19  jauh  lebih banyak  disbanding  SARS.  Covid-19  memiliki penyebaran  yang  lebih  luas  dan  cepat  ke beberapa negara dibanding SARS.
Gejala  penyakit  covid-19  berbeda-beda pada  tiap  individu,  bergantung  sistem  daya tahan  tubuh  masing-masing.  Sebagian  besar penderita  memiliki  sistem  daya  tahan  tubuh yang tidak prima. Gejala umum covid-19 berupa demam mencapai suhu tubuh 38 derajat celcius, batuk  kering,  dan  sesak  napas.  Apabila seseorang  yang  dalam  14  hari  sebelum muncul gejala tersebut melakukan perjalanan ke negara terjangkit,  atau  pernah  merawat/kontak  erat dengan  penderita  covid-19,  maka  terhadap orang  tersebut  akan  dilakukan  pemeriksaan laboratorium  lebih  lanjut  untuk  memastikan diagnosisnya.  Seperti  yang  telah  dikemukakan sebelum,  covid-19  dapat  menyebabkan  gejala

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan  demam.  Sekitar  80%  kasus  pasien  positif covid-19  dapat  pulih  tanpa  perlu  perawatan khusus.  Sekitar  1  dari  setiap  6  orang  mungkin akan  menderita  sakit  yang  parah,  seperti disertai pneumonia atau  kesulitan  bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun  angka  kematian  penyakit  covid-19 masih  rendah  (3%),  namun  bagi manusia lanjut usia  (manula),  dan  orang-orang  dengan  kondisi medis  yang  sudah  ada  sebelumnya  seperti diabetes,  tekanan  darah  tinggi,  dan  penyakit jantung, lebih rentan untuk menjadi sakit parah.
Seseorang dapat terinfeksi dari penderita covid-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui  tetesan  kecil  (droplet)  dari  hidung  atau mulut  pada  saat  batuk  atau  bersin.  Droplet tersebut  kemudian  jatuh  pada  benda  di sekitarnya.  Kemudian  apabila  ada  orang  lain menyentuh  benda  yang  sudah  terkontaminasi dengan  droplet  tersebut,  lalu  orang  tersebut menyentuh  mata,  hidung  atau  mulut  (segitiga wajah),  maka  orang  tersebut  dapat  terinfeksi covid-19.  Bisa  juga  terjadi  seseorang  terinfeksi covid-19    ketika  tanpa  sengaja  menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa penting  menjaga  jarak  hingga  kurang  lebih  1 meter dari orang yang sakit.

## B.  Prosedur  Penanganan  Pasien  Rumah Sakit Selama Masa Pandemik
Pelayanan  kesehatan  yang  aman  dan bermutu  di  rumah  sakit  menjadi  harapan  dan tujuan  utama  dari  masyarakat/pasien,  petugas kesehatan,  pengelola  dan  pemilik  rumah  sakit serta  regulator.  Pelayanan  kesehatan  di  masa adaptasi  kebiasaan  baru  akan  sangat  berbeda dengan keadaan normal. Rumah sakit menyiapkan  prosedur  keamanan  yang  lebih
ketat, dimana protokol Pencegahan dan Pengendalian  Infeksi (PPI) diikuti sesuai standar. Prosedur penerimaan pasien juga akan mengalami  perubahan  termasuk  penggunaan masker secara universal, prosedur skrining yang lebih  ketat,  pengaturan  jadwal  kunjungan pasien, dan pembatasan pengunkung/ pendamping pasien bahkan pemisahan pelayanan  untuk  pasien  covid-19  dan  pasien umum.  Prinsip  utama  pengaturan  rumah  sakit pada  masa  pandmeik  untuk  menyesuaikan layanan rutinnya adalah:
1.  Memberikan  layanan  pada  pasien  covid-19 dan  pasien  umum  dengan  menerapkan prosedur  skrining,  triase  dan  tata  laksana kasus.
2.  Melakukan  antisipasi  penularan  terhadap tenaga  kesehatan  dan  pengguna  layanan dengan penerapan prosedur PPI,
penerapan  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja (K3) di unit kerja dan pemenuhan Alat PElindung Diri (APD)
3.  Menerapkan protokol pencegahan covid-19 dengan  wajib  mengenakan  masker  bagi petugas,  pengunjung  dan  pasien,  menjaga jarak antar orang > 1 m dan rajin mencucui tangan  dengan  sabun  dan  air  mengalir selama  40  s/d  60  detik  atau  denga  hand sanitizer selama 20 s/d 30 detik.
4.  Menyediakan  fasilitas  perawatan  terutama ruang isolasi untuk pasien kasus covid-19
5.  Terintegrasi  dalam  sistem  penanganan covid-19 di daerah masing-masing, sehingga terbentuk sistem pelacakan kasus, penerapan mekanisme rujukan yang efektif dan pengawasan isolasi mandiri dan berkoordinasi  dengan  Dinas  Kesehatan setempat.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Untuk  dapat  memenuhi  prinsip-prinsip tersebut, rumah sakit dianjurkan:
1.  Membuat pembagian dan pengaturan zona risiko  covid-19  dan  pembatasan  akses masuk di rumah sakit
2.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  untuk inovasi layanan kesehatan seperti:
a)  Sistem pendaftaran melalui telepon atau secara  online  untuk  membatasi  jumlah orang yang berada di rumah sakit dalam waktu  yang  bersamaan.  Pada  aplikasi daftar  online  pasien  juga  dapat  diminta mengisi  kajian  mandiri  covid-19  untuk memudahkan dan mempersingkat proses  skrining  ketika  mengunjungi rumah sakit b)  Layanan telemedicine untuk mengurangi  jumlah  orang  yang  berada di rumah sakit c)  Rekam medik elektronik d)  Sistem pembayaran secara
online/melalui uang elektronik
3. Mengembangkan  sistem  “ drug  dispencing ” simana  oasien  yang  telah  menerima layanan telemedicine tidak  perlu  datang ke rumah sakit untuk mengambil obat. Rumah sakit dapat  mengembangkan  layanan pengantaran obat atau bekerjasama
dengan penyedia jasa lain untuk mengantarkan  obat  harus  memperhatikan prosedur pelayanan farmasi di rumah sakit.
Proses  penanganan  pasien  terinfeksi coronavirus jauh berbeda dengan pasien umum lainnya.  Selain  karena  belum  ada  obat penyembuh,  covid-19  pun  sangat  mudah menular  sehingga  semua  prosesnya  harus dilakukan  secara  hati-hati.  Pasien  positif  covid- 19  ditangani  secara  berbeda-beda  tergantung dari  gejala  yang  dialami  apakah  dengan  gejala
berat,  gejala  sakit  ringan,  atau  tanpa  gejala (OTG). Baik pasien dengan gejala berat, ringan- sidang,  maupun  pasien  tanpa  gejala  (OTG), tindakan  awal  yang  dilakukan  tim medis  adalah isolasi.  Kebutuhan  isolasi  ini  dilakukan  untuk memudahkan petugas medis memantau kondisi pasien,  sekaligus  mencegah  penularan    pasien covid-19 ke orang lain, termasuk petugas medis yang  bertugas  merawat.  Selama  berada  di ruang  isolasi,  pasien  positif  covid-19  akan menjalani serangkaian pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatannya secara menyeluruh.  Dokter  akan  melihat  kemungkinan adanya  penyakit  penyerta  pada  tubuh  pasien yang  bisa  meningkatkan  status  resiko  dari pasien  tersebut,  seperti  penyakit  hipertensi, diabetes,  dan  penyakit  paru  lainnya,  seperti TBC, pneumonia dan lainnya.
Pasien  positif  covid-19  tanpa  gejala (OTG)  akan  diimbau  untuk  isolasi  mandiri  di rumah atau rumah sakit darurat. Isolasi minimal 10  hari  sejak  dinyatakan  positif  covid-19  dan diagnosa  ditegakkan.  Setelah  isolasi  10  hari, maka  pasien  dinyatakan  selesai  isolasi.  Bagi pasien  positif  covid-19  dengan  gejala  sakit ringan-sedang,  pasien  akan  diimbau  untuk isolasi  mandiri  di  rumah,  rumah  sakit  darurat, maupun  rumah  sakit  rujukan  covid-19.  Isolasi minimal  10  hari  sejak  munculnya  gejala ditambah  3  hari  bebas  demam  dan  gejala pernapasan,  setelah  itu  pasien  dinyatakan selesai  isolasi.  Bagi  pasien  positif  covid-19 dengan  gejala  sakit  berat  akan  diisolasi  di rumah  sakit  atau  rumah  sakit  rujukan.  Pasien diisolasi  selama  10  hari  sejak  muncul  gejala ditambah  3  hari  bebas  demam  dan  gejala pernapasan. Pasien akan dilakukan kembali tes swab,  apabila  hasilnya  negatif,  maka  pasien akan  dinyatakan  sembuh.  Namun  apabila  hasil test  swab  masih  positif,  maka    pasien  akan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diisolasi  kembali  di  dalam  ruangan  khusus. Dokter  akan  melakukan  pemantauan  intensif, termasuk  memberi  terapi  infus,  dan  oksigen tambahan. Jika pasien mengalami gagal napas, petugas  medis  akan  melakukan  intubasi  atau memberikan alat bantu napas.
Pasien  konfirmasi  tanpa  gejala,  gejala ringan,  gejala  sedang,  dan  gejala  berat/kritis dinyatakan  sembuh  apabila  telah  memenuhi kriteria  selesai  isolasi,  dan  dikeluarkan  surat pernyataan  selesai  pemantauan,  berdasarkan penilaian dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tempat  dilakukan  pemantauan  atau  oleh  dokter penanggungjawab pasien. Pasien dapat dipulangkan  dari  prawatan  di  rumah  sakit  bila memenuhi kriteria selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut:
1.  Hasil assesmen klinis menyeluruh
termasuk  diantaranya  gambaran  radiologis menunjukkan perbaikan, pemeriksaan
darah menunjukan perbaikan, yang
dilakukan  oleh  Dokter  Penanggung  Jawab
Pasien (DPJP) menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang.
2.  Tidak ada tindakan/perawatan yang dibutuhkan  oleh  pasien,  baik  terkait  sakit covid-19  ataupun  masalah  kesehatan  lain yang dialami pasien. DPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali  pasien  dalam  rangka  masa pemulihan. C.  Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan  Status  Covid-19  Pada  Pasien Penyakit  Umum  Oleh  Rumah  Sakit  Di Kota Medan Menurut Sudikno Mertokusumo
menyatakan  bahwa  pada  hakikatnya  hukum tidak  lain  adalah  perlindungan  msyarakat  yang
berbentuk kaidah atau norma, artinya hukum itu sebagai aturan yang dapat melindungi masyarakat. Indonesia  merupakan negara hukum, artinya semua kehidupan harus didasarkan  pada  hukum.  Agar  konsep  negara hukum  benar-benar  terlaksana,  maka  dua  hal yang  harus  diupayakan  ,  yaitu  perlindungan hukum dan penegakan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan  akan  harkat  dan  martabat,  serta pengakian  terhadap  hak  asasi  manusia  yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan  hukum.  Artinya,  perlindungan  hukum dilakukan  dengan  menggunakan  sarana  hukum yang  ditujukan  untuk  melindungi  harkat  dan martabat,  serta  pengakuan  terhadap  hak  asasi manusia  yang  dimiliki  oleh  setiap  subyek hukum.
Pasien rumah sakit disamakan pengertiannya dengan konsumen, yakni konsumen  pengguna  layanan  rumah  sakit, sedangkan  rumah  sakit  disamakan  artinya sebagai  pelaku  usaha.  Sehingga  mengenai perlindungan  hukum  terhadap  pasien  dapat diterapkan perangkat hukum perlindungan konsumen.  Hukum  perlindungan  konsumen tidak  sebatas  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  saja.  Hukum perlindungan  konsumen  juga  terdapat  dalam hukum umum dan undang-undang lain misalnya Undang-Undang  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, Undang- Undang Tentang Pasar Modal, Undang-Undang Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Tentang  Informasi  dan  Transaki  Elektronik.  Hal tersebut  ditegaskan  dalam  ketentuan  pasal  64 Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  yang  menyatakan bahwa: “segala ketentuan peraturan perundnag- undangan yang bertujuan melindungi konsumen

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  telah  ada  pada  saat  undnag-undang  ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang  tidak  diatur  secara  khusus  dan/atau bertentangan  dengan  undang- undang  ini”.  Az.
Nasution mendefenisikan perlindungan konsumen  sebagai  bagian  dari  hukum  yang memuat  asas-asas  atau  kaidah-kaidah  yang bersifat  mengatur  dan  juga  mengandung  sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun  hukum  konsumen  diartikan  sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum  yang  mengatur  hubungan  dan  masalah antara  berbagai  pihak  satu  sama  lain  yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. 8
Menurut pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:
1.  Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri
2.  Mengangkat derajat dan martabat
konsumen dengan cara menghindarkannya dari  akses  negative  pemakaian  barang dan/atau jasa
3.  Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen
dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen 4.  Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi  serta  akses  untuk  mendapatkan informasi 5.  Menumbuhkan  keadaran  pelaku  usaha mengenai pentingnya perlindungan
8 Az.  Nasution,  2003, Hukum  Perlindungan  Konsumen , Cetakan  Pertama,  PT.  Raja  Gravindo  Persada,  Jakarta,  h. 55.
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6.  Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau jasa  yang  menjamin  kelangsungan  usaha peroduksi barang dan/atau jasa, kesehatan,  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan konsumen.
Penetapan  status  positif  covid-19  pada pasien  penyakit  umum  yang  dilakukan  oleh rumah sakit merupakan tindakan yang merugikan pasien di satu pihak, dan menguntungkan  rumah  sakit  di  pihak  lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kerugian  yang  dialami  pasien  dapat  diminta ganti  kerugian  kepada  rumah  sakit  yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam penetapan  status  positif  covid-19.  Namun  tidak semua  kerugian  dapat  diminta  penggantian, sebab Undang-Undang
memberikan pembatasan dengan menetapkan hanya kerugian  yang  dapat  dikira-kirakan  atau  diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh dianggap  sebagai  suatu  akibat  langsung  dari kelalaian si pelaku saja. 9
Tuntutan  pihak-pihak  yang  merasa dirugikan  oleh  penetapan  status  postif  covid-19 pada  pasien  dengan  penyakit  umum  dalam memperoleh  ganti  kerugian  dapat  dilihat  secara rinci  dalam  Pasal  4  huruf  h  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang menyatakan hak untuk mendapat  kompensasi  ganti  rugi  dan/atau penggantian,  apabila  barang  dan/jasa  yang diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau
9 Hari  Baru  Mukti,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien Sebagai  Konsumen  Jasa  Di  Bidang  Pelayanan  Medis Berdasarkan  Kitab  Undang-Undnag  Hukum  Perdata, Mimbar keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Januari -  Juni 2016, Hal. 87 - 99

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
tidak  sebagaimana  mestinya.  Ganti  kerugian tersebut  dapat  berupa  pengembalian  uang  atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan  yang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku (Pasal 19 ayat 2). Hak untuk mendapatkan ganti rugi  merupakan  hak  yang  diperoleh  jika  dalam melakukan pelayanan kesehatan tenaga kesehatan  melakukan  kelalaian,  kesalahan, maupun  wanprestasi.  Pemberian  ganti  rugi tersebut  dilaksanakan  dalam  tenggang  waktu  7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  transaksi,  dengan adanya  ganti  rugi  ini  tidak  menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasrkan  pembuktian  lebih  lanjut  mengenai adanya  unsur  kesalahan  (Pasal  19  ayat  3  dan 4).  Penyelesaian  perselisihan  antara  tenaga kesehatan  dengan  pasien  dengan  sudah terpenuhinya unsur-unsur kelalaian atau kesalahan  dalam  bentuk  sebuah  tuntutan pidana  yang  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan sebelum  masuk  ke  ranah  pengadilan  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  maupun  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menegaskan agar  terlebih  dahulu  diselesaikan  di  luar pengadilan  melalui  mediasi  (Pasal  78  Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan  jo  Pasal  29  Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). 10

## IV.  PENUTUP

## A.  KESIMPULAN
1.  Gelaja  yang  ditunjukkan  pada  orang  yang terkena  virus  covid-19  mirip  dengan penyakit  flu,  batuk,  pilek.  Namun  pada orang  yang  mempunyai  penyakit  bawaan,
10 I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha dan Ida Bagus Putu  Sutama, Perlindungan  Terhadap  Hak  Pasien Dalam Memperoleh  Ganti  Kerugian  Oleh  Tenaga  Kesehatan Yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian
gejala  yang  ditunjukkan  berupa  sesak nafas yang parah
2.  Prosedur penetapan status covid-19 diawali dengan pemeriksaan SWAB. Apabila hasilnya  positif,  maka  pasien  akan  segera dikarantina  di  rumah  sakit.  Namun  apabila hasilnya  negative,  pasien  dianjurkan  untuk isolasi mandiri di rumah.
3.  Perlindungan hukum terhadap pasien penyakit  umum  yang  dirugikan  terhadap penetapan  status  positif  covid-19  dapat dilakukan dengan penuntutan ganti kerugian kepada pihak rumah sakit

## B.  SARAN
Disarankan  kepada  tim  rumah  sakit untuk  bersikap  jujur  dan  beratnggungjawab dalam  tugasnya  menetapkan  status  positif covid-19  kepada  seseorang,  tidak  terpengaruh pada  besarnya  dana  subsidi  yang  diberikan pemerintah apabila sebuah rumah sakit menangani satu orang pasien.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Daftar Pustaka
A.  Buku
Az.  Nasution,  2003, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Cetakan  Pertama,  PT.  Raja
Gravindo Persada, Jakarta Baharuddin  dan  Fatimah  Andi  Rumpa, 2019- nCOV  Covid-19  MElindungi  Diri  Sendiri dengan  Lebih  Memahami  Virus  Corona,
2020, Rapha Publishing
Handrawan  Nadesul,Dr, Covid-19  Bagaimana Agara Tidak Tertular, Jurus Jitu
Melawan  Covid-19 ,  2020,  Penerbit  Buku Kompas
I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha dan Ida  Bagus  Putu  Sutama, Perlindungan Terhadap Hak Pasien Dalam Memperoleh Ganti Kerugian Oleh Tenaga  Kesehatan  Yang  Melakukan
Kesalahan Atau Kelalaian
Maret  2020  Buku  Saku  Covid-19  (berisi  30 pertanyaan  paling  sering  dari  diaspora Indonesia  di  Amerika  Serikat  seputar pencegahan  dan  penanganan  Covid-19 , disusun  oleh  Tim  Pos  Kesehatan  KBRI
Washington DC.
Pedoman  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam
PEncegahan  Covid-19  di  RT/RW/Desa , Kementerian Kesehatan Republik Indonesia  dan  Gerakan  Masyarakat  Hidup Sehat (Germas)

## B.  Undang-Undang
1. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014
tentang Tenaga Kesehatan
2. Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999
tentang Perlindungan Konsumen
C.  Jurnal Ilmiah
1.  Hari  Baru  Mukti,  Perlindungan  Hukum
Terhadap  Pasien  Sebagai  Konsumen Jasa  Di  Bidang  Pelayanan  Medis
Berdasarkan Kitab Undang-Undnag
Hukum Perdata, Mimbar  keadilan,
Jurnal  Ilmu  Hukum,  Januari  -    Juni 2016, Hal. 87 - 99
2.  I  Gusti  Ayu  Agung  Mas  Pradnya Paramitha dan Ida Bagus Putu Sutama,
Perlindungan  Terhadap  Hak  Pasien Dalam  Memperoleh  Ganti  Kerugian Oleh Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kesalahan Atau Kelalaian
D.  Website
1. https://www.kompas.com/
2. https://www.cnbcindonesia.com/
3. https://news.detik.com/
4. https://nasional.kompas.com/
5. https://www.cnbcindonesia.com/
6. https://batampos.co.id/