## ANALISIS  PERBANDINGAN  PENERAPAN GOOD  CORPORATE  GOVERNANCE SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI PADA BANK ACEH SYARIAH
Ranny Sharah 1 , Musfiari Haridhi *2 1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala e-mail : rannysharah@yahoo.com 1 , mus_sav@unsyiah.ac.id *2

## * Corresponding Author

## Abstract
This  study  aims  to  see  differences  in  the  implementation  of  Good  Corporate  Governance  in  Bank  Aceh  Syariah before and after cut off. The type of this study is descriptive qualitative. The object of this study is Good Corporate Governance Bank Aceh Syariah. The type of data is secondary data as corporate annual reports of 2014-2017. The results  of  this  study  show  that  there  was  no  significant  difference  in  the  implementation  of  Good  Corporate Governance  in  Bank  Aceh  Syariah  for  the  year  of  this  research.  The  mechanism  and  tools  for  the  effective implementation  of  Good  Corporate  Governance  are  relatively  the  same.  There  was  additional  organizational structure  after  cut  off  in  the  implementation  of  Good  Corporate  Governance  with  the  establishment  of  a  Sharia Supervisory Board, tasked with overseeing the business activities of the bank to fit the Fatwa of The National Sharia Council.
Keywords: implementation, Good Corporate Governance, Bank Aceh Syariah
1. Pendahuluan
Kelangsungan hidup suatu bank sangat dipengaruhi  oleh corporate  governance atau  tata kelola  perusahaan  tersebut.  Menurut  Peraturan Menteri  Negara  BUMN    nomor    PER-01/MBU/2011 GCG  ( Good  Corporate  Governance )  adalah  prinsip- prinsip yang mendasari suatu proses dan
mekanisme pengelolaan perusahaan yang berlandaskan  peraturan  perundang-undangan  dan etika  berusaha. Corporate  governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis,  yang  meliputi  serangkaian  hubungan antara manajemen perusahaan, dewan  komisaris,  para pemegang saham dan stakeholders lainnya.
Isu  CG  gempar  setelah World  Bank dan Asian Development  Bank (ADB)  mengungkapkan  bahwa penyebab  krisis    keuangan  yang  melanda  berbagai negara,  terutama  di  Asia,  tak  lain  adalah  buruknya pelaksanaan Corporate   Governance .  Di Indonesia, krisis  ekonomi  ini  berkembang  menjadi  krisis multidimensi  yang  berkepanjangan,  karena  diikuti krisis  politik  serta  berbagai  masalah  dalam  negeri lainnya.  Krisis  tersebut  terjadi  karena  banyak perusahaan  yang  belum  menerapkan  GCG  secara konsisten,  khususnya  belum  diterapkannya  etika
bisnis (KNKG, 2006:1).
Upaya mengatasi  terjadinya  krisis  akibat lemahnya  tata  kelola  bank,  maka  dikeluarkan
Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang  Pelaksanaan  GCG  bagi  Bank  Umum (Tjondro,  2011)  Peraturan  Perbankan  Indonesia tersebut  harus  diterapkan  oleh  semua  bank  umum yang  beroperasi  di  Indonesia.  Sementara  itu, ketentuan  penerapan  GCG  bagi  Bank  Umum  Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah  diatur      dalam      Peraturan Perbankan   Indonesia   No. 11/33/PBI/2009.
Pertumbuhan  perbankan  syariah  di  Indonesia mengalami  kemajuan  yang  cukup  pesat  setelah terjadinya  krisis  ekonomi  tersebut.  Hal  ini  berawal dari  Bank  Muamalat  Indonesia,  satu-satunya  bank syariah  yang  termasuk  kategori  bank  sehat  yang terbukti  mampu  bertahan.  Sadar  akan  banyaknya peminat  yang  mulai  melirik  perbankan  syariah,  Bank Aceh membuat keputusan untuk mengkonversi sistem bank konvensionalnya  menjadi  bank  syariah   untuk menjawab  kebutuhan  segmen  mayoritas  masyarakat Aceh
Seiring  dengan   perkembangan   tersebut,   satu hal  yang  perlu  dicermati  oleh  Bank  Aceh  adalah aspek GCG,    mengingat    banyaknya    kasus    yang
pernah dialami bank tersebut. Mulai dari Direksi Bank Aceh  yang  tidak  lengkap,  tersangkut  kasus  hukum dengan nasabahnya, kredit macet yang bertambah, dan meningkatnya kerugian secara signifikan. Penelusuran yang  dilakukan  oleh  media online Kompasiana (edisi  30  November  2013)  menyebutkan,  berdasarkan Laporan  Publikasi  Keuangan  Bank  Aceh  per  30 September 2013, Bank Aceh terlihat melemah dengan labanya  yang  terus  menurun.  Tabungan  yang anjlok  dan  kredit  macet  yang  juga  meningkat.  Kuat dugaan, amburadulnya  Bank  Aceh  disebabkan  belum terisinya  Direksi  secara  lengkap  dalam  satu  tahun (2012-2013).  Selama  posisi  Direksi  banyak  yang kosong  laba  Bank  Aceh  per  September  2012-2013 anjlok  Rp  42,6  miliar,  yakni  dari  Rp  299,916  miliar menjadi Rp 257,303 miliar. Jumlah tabungan menurun dari Rp 3,317 triliun menjadi Rp 2,743 triliun. Kredit macet/kredit  bermasalah      juga      meningkat      dari 3,94% menjadi 4,06%.
Menurut  informasi  yang  dihimpun  Serambi (edisi  2  September  2013),  di  tahun  2012  Bank  Aceh Cabang  Lhokseumawe  mengalami  sejumlah  kasus, dua  diantaranya  adalah  kredit  bermasalah   Rp  7,5 miliar dengan terdakwa yang berinisial EB (Pemimpin Bank  Aceh  Cabang  Lhokseumawe),  dan  kasus  kredit macet  Rp  1,5  miliar  dengan  terdakwa  yang  berinisial AA dan EB (Kabag Kredit dan Pemimpin Bank Aceh Cabang Lhokseumawe). Peristiwa ini terjadi pada saat periode    Bank    Aceh    masih    menganut    pola konvensional
Di  tahun  2017  Bank  Aceh  kembali  diterpa kasus    pembobolan    dana    dengan    modus    kredit fiktif  yang  menimpa  Bank  Aceh  Syariah  Cabang Tamiang.  Terdapat  enam  tersangka  dalam  kasus  ini. Tersangka utama  yaitu  AL, mantan bendahara SMPN 2  Kejuruan  Muda  Lima  tersangka  lainnya  merupakan karyawan Bank Aceh Cabang Tamiang, yaitu Hj. Ma, Rd,  AR,  IDY,  dan  If.  Akibat  perbuatan  para tersangka, Bank Aceh mengalami kerugian sebesar Rp 2,249 miliar (Serambi edisi 28 April 2017).
Implementasi  GCG  sangat  penting  untuk pencapaian  kinerja  bank,  karena  pada  dasarnya didesain  untuk  melindungi  kepentingan    stakeholders maupun shareholders. Bank Aceh berkomitmen untuk memastikan penerapan GCG sesuai dengan tujuan dan diimplementasikan  dengan  tepat.  Menjadi  pionir sebagai  bank  pemerintah  yang  berlabel  syariah
membuat  Bank  Aceh  memiliki  tanggung  jawab  besar untuk  menunjukkan  kemajuan  dan  perkembangan yang baik.

## 2. Kerangka Teoritis

## Stewardship Theory
Teori   ini   dibangun   berdasarkan   atas   asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada  hakikatnya  dapat  dipercaya,  mampu  bertindak dengan  penuh  tanggung  jawab,  memiliki  integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Stewardship theory memandang  bahwa  para  manajer  dipercaya  mampu bertindak  sedemikian  rupa  untuk  mencapai  kinerja tinggi  demi  kepentingan  publik  maupun stakeholder (Jefri,  2018).  Dengan  kata  lain, stewardship  theory menyatakan  bahwa  manajemen  memiliki  peranan penting  dalam  memaksimalkan  keuntungan  serta keberhasilan  perusahaan  dan  pencapaian good corporate governance

## Sistem Perbankan Perbankan Konvensional
Pada  Pasal  1  Undang-Undang  No.  10  Tahun 1998   tentang   Perbankan   disebutkan   bahwa   bank adalah    badan    usaha    yang    menghimpun    dana    dari masyarakat       dalam       bentuk       simpanan       dan menyalurkannya    kepada    masyarakat    dalam    bentuk kredit  dan/atau    bentuk-bentuk  lainnya    dalam  rangka meningkatkan   taraf   hidup   rakyat   banyak.   Bank konvensional  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  secara  konvensional  yang  terdiri  atas  Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
Pada bank konvensional, mekanisme pemerolehan  pendapatan  menggunakan  sistem  bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak yang menyimpan atau  menyalurkan  dananya  dengan  persentase  tertentu terhadap  dana    yang  dialokasikan.  Dengan  demikian, pemerolehan  pendapatan  oleh  penabung   atas   uang yang  ditabungnya  tidak  memiliki  kaitan  dengan pendapatan  yang  diperoleh  bank  dari  mekanisme penyaluran  dananya.  Dalam  hal  ini,  nasabah  bisa langsung menghitung pendapatan yang akan diterimanya  dari  bank  pada  saat  menyimpan  uang (Yaya et al, 2013: 51).

## Perbankan Syariah
Pada  Pasal  1  Undang-Undang  No.  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah  menyebutkan  bahwa Perbankan  Syariah  adalah  segala  sesuatu  yang menyangkut  tentang  Bank  Syariah  dan  Unit  Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara  dan  proses  dalam  melakukan  kegiatan  usahanya. Bank  syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  yang  terdiri  atas Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Menurut  Muhammad  (2014:15)  bank  syariah merupakan  lembaga  keuangan  yang  usaha  pokoknya memberikan  pembiayaan  dan  jasa-jasa  lainnya  dalam lalu  lintas  pembayaran  serta  peredaran  uang  yang pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prinsip  syariat Islam.  Perbankan  syariah  dalam  menjalankan  kegiatan usahanya  tidak  dapat  dipisahkan  dari  konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya.
Penyaluran dana bank syariah, secara garis besar memiliki    pilihan    produk    pembiayaan    syariah  yang terbagi  menjadi  empat  prinsip,  yaitu  prinsip  jual  beli, prinsip  sewa,  prinsip  bagi  hasil,  dan  akad  pelengkap. Prinsip      jual      beli      dilaksanakan      karena  adanya perpindahan  kepemilikan  barang  atau  benda,  transaksi jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, salam dan istishna.  Prinsip  sewa  dilaksanakan  karena  adanya perpindahan  manfaat  yang  mana  objek  transaksinya adalah  jasa.  Prinsip  bagi  hasil  terdiri  dari  pembiayaan musyarakah  dan  mudharabah.  Akad  pelengkap  terdiri dari  hiwalah,  rahn,  qardh,  wakalah,  kafalah  (Karim, 2004 dalam Ascarya, 2005:19)

## Bank Aceh Syariah
Bank  Aceh  merupakan  bank  daerah  milik Pemerintah  Provinsi  Aceh  yang  didirikan  pada tahun  1973,    yang    pada    awal    berdirinya    bank    ini bernama  Bank  Pembangunan  Daerah  Istimewa  Aceh (BPDI  Aceh).  Pemerintah  Daerah  telah  beberapa  kali mengadakan    perubahan    Peraturan    Daerah    (Perda), yaitu  mulai  Perda  No.10  Tahun  1974,  Perda  No.  6 Tahun  1978,  Perda  No.  5  Tahun  1982,  Perda  No.  8 Tahun  1988,  Perda  No.  3    Tahun  1993  dan  terakhir Perda  No.  2  Tahun  1999  tentang  Perubahan  Bentuk Badan  Hukum  Bank  Pembangunan  Daerah  Istimewa Aceh      menjadi      PT      Bank      Pembangunan      Daerah Istimewa  Aceh,  yang  telah  disahkan  oleh  Menteri
Dalam    Negeri    dengan    Keputusan    Menteri    Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 Tahun 1999.
Berdasarkan      Akta      Notaris      Husni      Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 15 Desember  2008,  modal  dasar  kembali  ditingkatkan menjadi  Rp1,5  triliun  dan  dilakukan  perubahan  nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah  disahkan  oleh  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia       Republik       Indonesia       No.       AHU- 44411.AH.01.02    Tahun    2009.    Perubahan    nama menjadi    PT.    Bank   Aceh    telah    disahkan    oleh Keputusan
Gubernur Bank
Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.
Melalui    hasil    rapat    RUPSLB    (Rapat    Umum Pemegang   Saham   Luar   Biasa)   dan   berdasarkan Keputusan  Dewan  Komisioner  OJK  Nomor.  KEP- 4/D.03/2016  Bank  Aceh  melakukan  perubahan kegiatan   usaha   dari   sistem   konvensional   menjadi sistem syariah seluruhnya. Cut off sistem konvensional PT.  Bank  Aceh  dilakukan  pada  tanggal  16  September 2016.  pada  tanggal  19  September  2016  perubahan sistem  operasional  dilaksanakan  secara  serentak  pada seluruh  jaringan  kantor  Bank  Aceh.  Sejak  tanggal tersebut  segala  aktivitas  dan  usaha  yang  dijalankan harus berdasarkan prinsip syariah (www.bankaceh.co.id)..

## Good Corporate Governance
Pengertian Good Corporate Governance
Menurut  Arafat  (2006)  istilah  GCG  (Good Corporate  Governance)  pertama  kali  diperkenalkan oleh  Cadbury   Committee  pada  tahun  1922   yang mendefinisikan GCG sebagai berikut:
The  system  by  which  organization  are  directed and  controlled  or  a  set  of  rule  that  define  the relationship  between  shareholders,  managers, creditors,  the  goverment,  employee,  and  other internal  and  external  stakeholders  in  respect  to their rights and responsibilities
Setelah  dikenalkan  oleh  Cadbury  Committee, berkembanglah  berbagai  definisi  berkenaan  dengan GCG.  Definisi    Good  Corporate  Governance  (GCG) menurut  Bank  Dunia  adalah  aturan,  standar  dan organisasi  di  bidang  ekonomi  yang  mengatur  perilaku pemilik  perusahaan,  direktur  dan  manajer  serta perincian  dan  penjabaran  tugas  dan  wewenang  serta
pertanggung  jawabannya  kepada  investor  (pemegang saham dan kreditur) (Wibowo, 2014).
Di  Indonesia  penerapan  prinsip  GCG  dimulai sejak  menandatangani  letter  of  intent  (LOI)  dengan IMF  (International  Monetary  Fund),  yang  salah  satu bagian  pentingnya  adalah  pencantuman  jadwal perbaikan  pengelolaan  perusahaan-perusahaan  di Indonesia.  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Komite Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG)  berpendapat bahwa    perusahaan-perusahaan    di    Indonesia mempunyai    tanggung    jawab    untuk    menerapkan standar    GCG    yang    telah    ditetapkan    standar internasional (Sutedi, 2011:3).
Dengan  demikian,  GCG  adalah  suatu  sistem yang  mengatur,  mengelola  dan  mengawasi  proses pengendalian  usaha  untuk  menaikkan  nilai  saham, sekaligus  sebagai  bentuk  perhatian  kepada  para pemangku   kepentingan.   Tantangan   yang   muncul dalam GCG adalah mencari
cara untuk
memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian  rupa  sehingga  tidak  membebani  ongkos yang tidak perlu kepada pihak ketiga atau masyarakat.

## Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance
Ada  empat  komponen  utama  yang  diperlukan dalam    konsep    good    corporate    governance,    (Kaen, 2003;   Shaw,   2003   dalam   Kaihatu,   2006)   yaitu fairness, transparency, accountability, dan responsibility.  Keempat  komponen  tersebut  penting karena  penerapan  prinsip  good  corporate  governance secara  konsisten  terbukti  dapat  meningkatkan  kualitas laporan  keuangan  dan  juga  dapat  menjadi  penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan  tidak  menggambarkan  nilai  fundamental perusahaan. Prinsip-prisnip tersebut antara lain:
1. Transparency (keterbukaan    informasi)    yaitu keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi yang  material    dan    relevan    serta    keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan
2. Accountability (akuntabilitas)    yaitu    kejelasan fungsi  dan  pelaksanaan  pertanggungjawaban organisasi bank, sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif
3. Responsibility (pertanggungjawaban)          yaitu kesesuaian  pengelolaan  bank  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip pengelolaan bank yang sehat
4. Fairness (kewajaran)     yaitu     keadilan     dan kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturanperundang-undangan yang berlaku Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara  Nomor:  KEP-117/M-MBU/2002  bahwa  di samping keempat prinsip di atas, masih ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip independency (kemandirian).  Prinsip  ini  diartikan  sebagai  suatu keadaan    di    mana    perusahaan    dikelola    secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan    dari    pihak    manapun    yang    tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat
Tujuan Good Corporate Governance
Manfaat Penerapan Good Corporate Governance Menurut Forum    Corporate    Governance    in Indonesia  (FCGI)  ada  beberapa  manfaat  yang  dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain
1. Meningkatkan     kinerja     perusahaan     melalui terciptanya  proses  pengambilan  keputusann  yang lebih    baik,    meningkatkan    efisiensi    operasional perusahaan  serta  lebih  meningkatkan  pelayanan kepada stakeholders
2. Mempermudah   diperolehnya   dana   pembiayaan yang    lebih     murah     sehingga     dapat    lebih meningkatkan corporate value
3. Mengembalikan        kepercayaan        investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang  saham  akan  merasa  puas  dengan kinerja  perusahaan    karena    sekaligus    akan meningkatkan stakeholders value dan dividen

## Kerangka Pemikiran
Berdasarkan        landasan        teori        yang        telah dipaparkan diatas, maka  kerangka dalam penelitian ini menggambarkan    secara    sistematik    mengenai bagaimana    penerapan    GCG   Bank    Aceh    pada    saat sistem  operasional  konvensional  dan  saat  sistem operasional  syariah.  Semua  komponen  yang  tertera  di skema    dianalisis    untuk    membuktikan    adanya perbedaan  GCG  yang  diterapkan  pada  Bank  Aceh Syariah  sebelum  dan  sesudah  dilakukan  konversi. Skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 2

## 3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Menurut    Sekaran    dan    Bougie    (2013:134) desain  penelitian  harus  memiliki  6  aspek  penting yaitu:
1. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  membuktikan adanya perbedaan pada good corporate governance yang  diterapkan  pada  Bank  Aceh Syariah  sebelum  dan  sesudah  dilakukan  konversi dengan  menggunakan  metode  analisis  deskriptif . Metode  ini  dipilih  karena  dianggap  lebih  sesuai untuk  menjelaskan  atau  menggambarkan  variabel yang diteliti yaitu good corporate governance
2. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian deskriptif kualitatif dengan metode analisis
3. Situasi Studi
Situasi  dalam  penelitian  ini  tidak  teratur, yaitu situasi  atau  kondisi  yang  tidak  diatur  berdasarkan keterlibatan      peneliti      dan      kondisi      dari lingkungan  penelitian,  sehingga  tidak  adanya tindakan  campur  tangan  terhadap  rutinitas  kinerja yang rutin
4. Tingkat Intervensi
Tingkat   intervensi   dalam   penelitian   ini adalah intervensi minimal, dimana peneliti tidak memiliki kemampuan    atau    wewenang    untuk  melakukan intervensi terhadap kegiatan apapun yang dilakukan  oleh  bank  terkait,  hanya  dapat mengumpulkan    data    yang    diperlukan    dan menganalisis
5. Unit Analisis
Unit analisis mengacu pada tingkat  kesatuan data yang  dikumpulkan  dan  digunakan  selama  tahap analisis  data.  Unit  analisis  dalam  penelitian  ini adalah organisasi, yaitu Bank Aceh Syariah 6. Horizon Waktu
Horizon waktu dalam penelitian ini berupa runtut waktu (time series) . Periode data  yang digunakan yaitu    selama    kurun    waktu    4    tahun  (2014- 2017),      yang      berupa      2      tahun      laporan tahunan  konvensional  (2014-2015)  dan  2  tahun laporan tahunan syariah (2016-2017)

## Objek Penelitian
Sugiyono      (2015:38)      mendefinisikan      objek penelitian sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,  objek  atau  kegiatan  yang    mempunyai    variasi tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Pada  penelitian ini,  lingkup    objek  penelitian    yang  ditetapkan    sesuai dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti  adalah mengenai  good  corporate  governance  Bank  Aceh Syariah pada saat sebelum dan sesudah konversi

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini merupakan  data  sekunder,  yaitu  berupa  dokumen  dan laporan-laporan  tertulis  yang  berhubungan  dengan penelitian,  yang  telah  dikumpulkan  oleh  para  peneliti terdahulu,  yang  sudah  diterbitkan,  dan  tidak  perlu dikumpulkan  lagi  oleh  peneliti  sekarang  (Sekaran  dan Bougie,  2013:180).  Data  yang  digunakan  berupa laporan  GCG  Bank  Aceh  Syariah  pada  periode  2014- 2017.  Data  tersebut  diperoleh  dari  laporan  tahunan (annual report) Bank Aceh Syariah.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan pendokumentasian    laporan    tahunan    bank    yang diperoleh  melalui  situs  resmi  Bank   Aceh  Syariah. Dokumentasi  adalah  mencari  dan  mengumpulkan  data yang  berkaitan  dengan  objek  penelitian,  yang  berupa catatan,   transkip,   buku,   jurnal,   surat   kabar   dan berbagai situs penunjang lainnya

## Model Analisis
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis deskriptif    yaitu    metode    yang    bertujuan mendeskripsikan    atau    memberi    gambaran    terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data  yang  telah  terkumpul  dan  membuat  kesimpulan yang berlaku umum.
Adapun    prosedur  sebelum  menganalisis    data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengumpulkan  data-data  perusahaan,  terutama yang  berhubungan  dengan Good  Corporate Governance
2. Peninjauan       penerapan Good       Corporate Governance berdasarkan aspek-aspek pelaksanaan Good Corporate Governance
3. Menganalisa  data  tersebut  dengan  berpedoman pada  aspek-aspek  Good  Corporate  Governance
yang  sesuai  dengan  PBI  No.  8/14/PBI/2006  dan PBI No. 11/33/PBI/2009
4. Kesimpulan    berdasarkan    hasil    analisis, apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan pada  penerapan Good  Corporate  Governance saat  sebelum  dan    sesudah    konversi    pada Bank Aceh Syariah
4. Hasil dan Pembahasan

## Hasil Penelitian
Penelitian  mendeskriptifkan  perbedaan good corporate  governance Bank  Aceh  Syariah  pada  saat sebelum dan  sesudah  dilakukan  konversi.  Penelitian dilakukan  terhadap  laporan  tahunan  bank  selama  4 tahun  seperti  yang  telah  dijelaskan  pada  pembahasan desain      penelitian.      Hasil      penelitian      menunjukkan bahwa  Bank  Aceh  Syariah  memiliki  tingkatan  nilai komposit  yang  berbeda  dari  keempat  tahun  tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 1.
Berdasarkan  hasil self  assessment GCG  pada Bank  Aceh  Syariah  periode  2014-2017  nilai  rata-rata GCG  Bank  Aceh  pada  saat  sistem  operasional konvensional  sebesar  1,86  lebih  baik  dari  sistem operasional  syariah  yang  memiliki  nilai  GCG  sebesar 2,10.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  penerapan  GCG Bank  Aceh  saat  sistem operasional  konvensional  lebih baik dibandingkan saat sistem operasional syariah.
Namun,  apabila  melihat  kriteria  dari  peraturan Bank  Indonesia  bahwa  dari  nilai  rata-rata  GCG  Bank Aceh  baik  saat  sebelum  maupun  sesudah  konversi dapat        dikategorikan  dengan  predikat  “BAIK” meskipun  belum  memenuhi  kriteria  GCG  di  bawah 1,5.

## Pembahasan
Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Aceh Syariah
Secara    umum,    konsep    dan    prinsip good corporate  governance pada  bank  konvensional  dapat menjadi  acuan  teoritis  pada  bank  syariah.  Akan  tetapi
good corporate governance tersebut harus distandarisasikan  dengan  nilai-nilai  Islam.  Adanya Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  yang  menjadi pembeda  antara  struktur  organisasi  dalam  bank  syariah dan  bank  konvensional.  Dewan  Pengawas  Syariah bertugas  melakukan  pengkajian  atas  produk  dan  jasa bank,    serta    mengawasi    kegiatan    usaha    bank    agar sesuai  dengan  ketentuan  dan  prinsip  syariah  yang telah difatwakan  oleh  Dewan  Syariah  Nasional  dan  Majelis Ulama Indonesia.
Pada  saat  sistem  operasional  konvensional prinsip good  corporate  governance terdiri  dari transparency, accountability, responbility, independency dan fairness .  Tetapi  pada  sistem operasional  syariah,  prinsip independency digantikan dengan  prinsip profesional .  Dari  kelima  prinsip tersebut,  Bank  Aceh  Syariah  memiliki  satu  tambahan prinsip,  yaitu social  awarness (sikap  kepedulian). Maksudnya  adalah  bentuk  kepedulian  Bank  Aceh Syariah  terhadap  masyarakat  yang  kurang  beruntung dan  lingkungan,  yang  dilakukan  dengan  berbagai bentuk  kegiatan  kemanusiaan  dan  sosial,  seperti kepedulian  terhadap  masyarakat  dalam  meningkatkan pendidikan,  kesehatan  masyarakat  yang  tidak  mampu dan pembangunan fasilitas keagamaan.
Perbedaan Good  Corporate  Governance Saat Sebelum  dan  Sesudah  Konversi  pada  Bank  Aceh Syariah
Analisis Self  Assessment GCG  Bank  Aceh  Syariah Tahun 2014-2015
1. Pelaksanaan  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Dewan Komisaris.
Penilaian  kinerja  Dewan  Komisaris  dilakukan oleh pemegang saham yang dievaluasi
berdasarkan pengawasan terhadap realisasi Kebijakan  Umum  Direksi, self  assessment GCG, dan  pertanggung  jawaban  laporan  tahunan  dan laporan  kerja  bank.  Dari  hasil self  assessment GCG  tahun  2014-2015,  Dewan  Komisaris  dinilai telah  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawabnya dengan  baik  dan  mengimplementasikan  prinsip- prinsip GCG dalam menjalankan fungsi pengawasan bank. Hal ini terbukti dari peringkat 2 yang diperoleh pada faktor ini
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
Penilaian      kinerja      Direksi      dilakukan      oleh Dewan    Komisaris    dan    pemegang    saham    yang
dievaluasi  berdasarkan  kriteria  yang  disusun  oleh Komite    Nominasi    dan    Remunerasi.    Penilaian dilakukan  pada  tiap  akhir  periode  tutup  buku. Pada  self  assessment    tahun    2014    dan    2015 faktor    ini  memperoleh  peringkat  2,  yang  artinya Direksi  telah  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  dengan  baik,  mampu  bertindak  dan mengambil  keputusan  secara  independen  dan mengimplementasikan  prinsip-  prinsip  GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Kelangkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Bank  Aceh  Syariah  telah  membentuk  Komite untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung  jawab    Dewan    Komisaris  dan/atau Direksi  dan  telah memenuhi persyaratan dengan baik.  Penilaian  kinerja  Komite  Dewan  Komisaris dilakukan  oleh  Dewan  Komisaris,  dan  penilaian kinerja  Komite  Direksi  dilakukan    oleh    Direksi. Pada    self    assessment    tahun  2014    dan    2015 faktor    ini    memperoleh    peringkat    2,  yang artinya   komposisi   dan   kompetensi   anggota Komite telah memenuhi persyaratan yang diperlukan  dan  telah    menjalankan  tugas  dan tanggung jawabnya dengan efektif
4. Penanganan Benturan Kepentingan
Bank  Aceh  Syariah  telah  memiliki  kebijakan, sistem  dan  prosedur  penanganan  benturan kepentingan  yang    sangat    lengkap    dan    sangat efektif.    Hal    ini  terbukti    pada    self    assessment tahun    2014    faktor    ini  memperoleh  peringkat  1. Faktor ini mengalami penurunan   peringkat   pada tahun      2015      menjadi  peringkat  2,  artinya efektivitas  kebijakan,  sistem  dan  prosedur penanganan    benturan    kepentingan  mengalami penurunan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Pada    hasil    self    assessment    tahun    2014    dan 2015  faktor  ini  memperoleh  peringkat  2,  yang artinya pelaksanaan    tugas    dan    independensi Direktur  Kepatuhan      berjalan      efektif      dan Kepatuhan      Bank  dinilai  tergolong  baik. Pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  dilakukan  oleh Direktur  Kepatuhan  yang  dirangkum  dalam Laporan  Kepatuhan  dan  diserahkan  kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
Penilaian    fungsi    audit    intern    dilakukan    oleh Komite    Audit    dan    laporan    hasil    audit diserahkan  kepada  Direksi  serta  Komisaris.  Hasil self  assessment  tahun      2014      dan      2015 menunjukkan      faktor      ini  memperoleh  peringkat 2,  yang  artinya  Bank  Aceh  Syariah  telah menerapkan  fungsi  audit  intern  dengan  baik  dan pelaksanaannya  didukung  oleh  personil  yang memiliki kompetensi di bidangnya
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Penunjukkan            Kantor            Akuntan            Publik dilakukan    sesuai    rekomendasi    dari    Komite Audit.  Untuk  tahun  buku  2014  dan  2015,  Bank Aceh Syariah menetapkan KAP Hertanto, Sidik & Indra  sebagai  auditor  Independen.  Faktor  ini mengalami  peningkatan  peringkat  pada  tahun 2015,  yaitu  dari  peringkat  2  pada  tahun  2014 menjadi peringkat 1 pada tahun 2015, yang artinya pelaksanaan  audit  oleh  Akuntan  Publik  sangat efektif  dan  telah  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditetapkan dalam ketentuan
8. Penerapan  Fungsi  Manajemen  Risiko  Termasuk Sistem Pengendalian Internal
Dalam    rangka    efektivitas    fungsi    manajemen risiko,  Bank  Aceh  telah  menetapkan  beberapa strategi dan  kebijakan, serta telah membentuk tim Counterpart  Review        Kebijakan        Manajemen Risiko.        Dewan  Komisaris  dan  Direksi  telah menetapkan  Komite  Manajemen  Risiko  dan Anggota  Komite  Pemantau  Risiko.  Kebijakan penetapan  limit  dan  toleransi  risiko  ditetapkan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko. Hal ini dapat  dilihat  berdasarkan  hasil  self  assessment tahun 2014 dan 2015 yang memperoleh peringkat 2 pada faktor ini
9. Prinsip  Kehati-hatian  dalam  Penyediaan  Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar Bank      Aceh      telah      melakukan      aktifitas penyaluran        kredit        kepada        masyarakat, termasuk kepada    pihak    yang    terkait    dengan Bank        dan  penyediaan    dana    besar    kepada debitur    inti.  Berdasarkan    hasil    self    assessment pada  tahun  2014 memperoleh   peringkat   1   dan pada   tahun   2015 memperoleh peringkat 2, Bank Aceh  dinilai  telah  menerapkan  prinsip  kehati- hatian dengan baik dalam penyediaan dana kepada pihak terkait
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan  Laporan  Pelaksanaan  GCG  dan Pelaporan Internal
Bank      Aceh        Syariah      telah        melaksanakan transparansi      kondisi      keuangan      dan      non- keuangan dengan sangat baik. Bank Aceh Syariah telah  menyampaikan  laporan  keuangan  dan  non- keuangan,  laporan    GCG    dan    laporan    lainnya kepada stackeholders  tepat  pada  waktunya.  Hal ini  dapat dilihat berdasarkan hasil self assessment tahun 2014 dan 2015 yang memperoleh peringkat 2 pada faktor ini
11. Rencana Strategis Bank
Dalam  mendukung  penerapan  GCG,  Bank Aceh telah  menyusun  Rencana  Korporasi  yang  terkait dengan  laporan  pelaksanaan  GCG.  Rencana Korporasi  ini  terdiri  dari  rencana  jangka  pendek yang  dijabarkan  dalam  Rencana  Kerja  Anggaran Tahunan, rencana jangka menengah yang dijabarkan  dalam  Rencana  Bisnis  Bank  (RBB), dan  rencana  jangka  panjang  yang  dijabarkan dalam  Rencana  Lima  Tahun  ( Corporate  Plan ) yang mana pelaksanaannya dipantau dan dievaluasi  oleh  Dewan  Komisaris.  Hal  ini  dapat dilihat  berdasarkan  hasil self  assessment tahun 2014  yang  memperoleh  peringkat  1,  dan  pada tahun  2015  mengalami  penurunan  peringkat menjadi  peringkat  2  dimana  susunan  Rencana Strategis Bank tidak dilampirkan
Analisis Self  Assessment GCG  Bank  Aceh  Syariah Tahun 2016-2017
1. Pelaksanaan  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Dewan Komisaris
Dari hasil self assessment GCG tahun 2016-2017. Dewan  Komisaris  dinilai  telah  melaksanakan tugas   dan   tanggung   jawabnya   dengan   baik dan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  GCG dalam  menjalankan  fungsi  pengawasan  bank.  Hal ini  terbukti  dari  peringkat  2  yang  diperoleh  pada faktor ini
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Faktor  ini  mengalami  penurunan  peringkat pada tahun  2017  yaitu  dari  peringkat  1  pada  tahun 2016    menjadi    peringkat    3    pada    tahun    2017, yang  artinya  pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  Direksi  berjalan  cukup  efektif  namun
terdapat  kelemahan-  kelemahan  yaitu  adanya penyimpangan internal
3. Kelangkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Faktor  ini  memperoleh  peringkat  2  pada  tahun 2016-2017, yang artinya komposisi dan kompetensi  anggota  Komite  telah  memenuhi persyaratan yang diperlukan dan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif
4. Pelaksanaan  Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Dewan Pengawas Syariah
Penilaian    kinerja    DPS    dilakukan    oleh    Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dievaluasi berdasarkan  laporan  pengawasan  DPS  yang diserahkan  pada      stakeholder.      Pada      tahun 2016     faktor      ini  memperoleh  peringkat  1,  yang artinya  DPS  telah  melakukan    tugas    dan tanggung  jawabnya  dengan sangat baik. Namun, faktor  ini  mengalami  penurunan  peringkat  pada tahun  2017  yaitu  mencapai  peringkat  3,  dimana pada  tahun  2017  Laporan  Hasil  Pengawasan  DPS secara semesteran tidak dilampirkan
5. Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  dalam  Kegiatan
Penghimpunan  Dana  dan  Penyaluran  Dana serta Pelayanan Jasa
Produk  penghimpunan  dana,  penyaluran  dana serta    pelayanan    jasa    yang    diluncurkan    Bank Aceh  Syariah    telah    melalui    opini    DPS    atas kesesuaian  produk  terhadap  Prinsip  Syariah.  Hal ini  terbukti  dari  peringkat  2  yang  diperoleh  pada tahun  2016.  Namun,  pada  tahun  2017  faktor  ini memperoleh  peringkat  3,  yang  artinya  efektivitas pelaksanaan  prinsip  syariah  dalam  kegiatan penghimpunan  dana,  penyaluran  dana,  dan pelayanan jasa mengalami penurunan
6. Penanganan Benturan Kepentingan
Berdasarkan    self      assessment      secara    umum penanganan benturan kepentingan telah
dilaksanakan  dengan  baik,  hal  ini  terbukti  pada tahun pada tahun 2016-2017 memperoleh peringkat 2. Artinya, selama periode tersebut tidak terdapat  transaksi  yang  mengandung  benturan kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank
Pada hasil self assessment tahun 2016 faktor ini  memperoleh  peringkat  1,  yang  artinya pelaksanaan  tugas  dan  independensi  Direktur
Kepatuhan  berjalan  sangat  efektif  dan  Kepatuhan Bank  dinilai  tergolong  sangat    baik.    Faktor    ini mengalami    penurunan  peringkat    pada    tahun 2017    menjadi    peringkat    3,  dimana  Kepatuhan Bank dinilai cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  dan  komitmen yang  telah  dibuat.  Pelaksanaan  fungsi  kepatuhan dilakukan oleh Direktur Kepatuhan yang dirangkum  dalam  Laporan  Kepatuhan  dan diserahkan  kepada  Direktur  Utama  dan  Dewan Komisaris
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
Hasil  self  assessment  tahun  2016  menunjukkan faktor  ini  memperoleh  peringkat  2,  yang  artinya Bank  Aceh    Syariah    telah    menerapkan    fungsi audit    intern  dengan  baik  dan  pelaksanaannya didukung  oleh  personil    yang    memiliki kompetensi    di    bidangnya.  Namun,  pada  tahun 2017  mengalami  penurunan  peringkat  menjadi peringkat  3,  dimana  terdapat  penyimpangan internal  yaitu  kasus  pembobolan  dana  yang dilakukan    oleh    karyawan    tetap    Bank    Aceh Syariah Cabang Tamiang
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Bank  Aceh  Syariah  menetapkan  KAP  Helianto & Rekan  untuk  tahun  buku  2016  dan  2017. Penunjukkan  Kantor  Akuntan  Publik  dilakukan sesuai  rekomendasi  dari  Komite  Audit.  Faktor  ini mengalami penurunan peringkat pada tahun 2017, yaitu  dari  peringkat  1  pada  tahun  2016  menjadi peringkat 2 pada tahun 2017, dimana Rekapitulasi Monitoring  Tindak  Lanjut    Audit    dan Rekapitulasi    Monitoring    Tindak  Lanjut  Reviu Proyek tidak dilampirkan
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana
Pada      tahun      2016      dan      2017      faktor      ini memperoleh    peringkat    2,    yang    artinya    Bank Aceh  Syariah  telah  menerapkan  prinsip  kehati- hatian  dan  manajemen  risiko  dengan  baik  dalam penyediaan  dana  kepada  pihak  terkait.  Kebijakan dan  prosedur  terkait  penyediaan  dana  dilakukan sesuai  dengan  perkembangan      peraturan      dan perundang-undangan yang berlaku
11. Transparansi        Kondisi        Keuangan        dan Non  Keuangan,  Laporan  Pelaksanaan  GCG  dan Pelaporan Internal
Hasil self assessment pada tahun 2016 menunjukkan  faktor  ini  memperoleh  peringkat  2, artinya      Bank      Aceh      Syariah      telah melaksanakan  transparansi  kondisi  keuangan  dan non-keuangan  dengan      sangat      baik.      Bank Aceh      Syariah      telah  menyampaikan  laporan keuangan  dan  non-keuangan,  laporan    GCG    dan laporan  lainnya  kepada stackeholders  tepat  pada waktunya.    Namun,    pada  tahun  2017  faktor  ini memperoleh peringkat 3, dimana tingkat transparansi      bank      dalam      menyampaikan informasi  dan  penggunaan  data  mengalami penurunan
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  mekanisme dan    alat    penerapan    GCG    yang    efektif    relatif sama.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  pada GCG  Bank  Aceh  saat  sebelum  dan  sesudah konversi tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Artinya,  Bank  Aceh  telah  melaksanakan        self assessment        secara        konsisten.  Meskipun  telah melakukan konversi dan memiliki Dewan Pengawas  Syariah,  namun  pelaksanaannya  masih kurang efektif
5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

## Kesimpulan
Berdasarkan     hasil     analisis     yang     telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:
1) Penerapan  GCG pada  Bank  Aceh  Syariah  lebih baik  pada  saat  menganut  sistem  operasional konvensional.  Hal  ini  dilihat  dari  nilai  rata-rata GCG  Bank  Aceh,  dimana  saat  sistem  operasional konvensional  memperoleh  nilai  sebesar  1,86 dibandingkan saat sistem operasional syariah yang memperoleh nilai sebesar 2,10.
2) Adanya  tambahan  struktur  organisasi  sesudah konversi  dalam  penerapan  GCG,  yaitu  dengan dibentuknya  Dewan  Pengawas  Syariah  yang bertugas  mengawasi  kegiatan  usaha  bank  agar sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional- Majelis Ulama Indonesia.
3) Penerapan GCG Bank Aceh Syariah saat sebelum dan sesudah        konversi        pada        tahun
periode  penelitian      ini      tidak      terdapat perbedaan      yang  signifikan.  Mekanisme  dan ketentuan  pelaksanaan  GCG  yang  efektif  relatif sama

## Keterbatasan
Beberapa   keterbatasan   dari   penelitian   ini adalah :
1) Penilaian  kinerja  hanya  dilakukan  selama  2  tahun saja,      sehingga      kurang      terlihatnya perkembangan-perkembangan signifikan yang terjadi pada Bank Aceh Syariah secara menyeluruh
2) Penelitian  ini  hanya  dilakukan  selama  2  tahun sebelum  konversi  dan  2  tahun  sesudah  konversi, sehingga kurang terlihatnya peningkatan penerapan GCG pada Bank Aceh Syariah

## Saran
Berdasarkan   hasil   analisis   dan   kesimpulan yang  didapat  dalam  penelitian  ini,  maka  saran-saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:
1) Untuk   pihak   Bank   Aceh   Syariah   mekanisme pengendalian   internal   lebih   ditingkatkan   lagi, sehingga  diharapkan  ke  depannya  tidak  terulang lagi kasus penyimpangan internal.
2) Untuk peneliti selanjutnya:
a. Diharapkan        dapat        menambahkan        periode penelitian  dan  menggunakan  metode  yang  lain untuk  menilai  GCG,  agar  didapatkan  hasil yang lebih  maksimal  dan  lebih  menggambarkan perbedaan  yang  signifikan  pada  GCG  bank konvensional dan bank syariah.
b. Diharapkan untuk meneliti dan menganalisis lebih spesifik lima prinsip utama GCG yaitu transparency, accountability, responsibility, fairness, dan independency serta kendala- kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG

## Daftar Pustaka
Aceh  Tribunnews.  (2013).  Mata  Ungkap  Kasus  Kredit Macet.
Melalui <http://aceh.tribunnews.com/2013/09/02/mata- ungkap-kasus-kredit-macet>.    Diakses    27    Juli 2018.
Arafat,     Wilson.     2006. Manajemen     Perbankan Indonesia    Teori    dan    Implementasi .    Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.
Ascarya,  &  Diana  Yumanita.  2005. Bank  Syariah: Gambaran Umum . Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan.
Bank    Aceh.    (2018).    Sejarah    Singkat.    Melalui <http://bankaceh.co.id/?page-id=82>.    Diakses
15 Mei 2018.
Daniri,     Mas     Ahmad.     2005. Good     Corporate Governance : Konsep    dan    Penerapannya    di Indonesia . Jakarta: Ray Indonesia.
Darmawati,   Deni   dkk.   2004.   Hubungan   Corporate
Governance       dan       Kinerja       Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi VII , Denpasar, 2- 3 Desember 2004.
Effendi,  Muh.  Arief.  2009. The  Power  of  Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi . Jakarta: Salemba Empat
Ikhsan,    Arfan    dan    Herkulanus    Bambang Suorasto.2008. Teori    Akuntansi    dan    Riset Multi Paradigma . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jefri,  Riny.  2018.  Teori  Stewardship  dan  Good
Governance. Jurnal  Riset  Edisi  XXVI  UNIBO,
Vol. 4 No. 003: 14-28, Makassar.
Kaihatu,     Thomas     S.     2006.     Good     Corporate
Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol.8 No.1: 1-9.
Komite   Nasional  Kebijakan Corporate   Governance ,
2006,  Pedoman Good  Corporate  Governance Perbankan Indonesia.
Kompasiana.  (2015).  Bank  Aceh  Sakit  Parah  Rugi  Rp 42,6  Miliar  dan  Kredit  Macet  Naik  ke  Posisi 4,06                      Persen.                      Melalui <https://www.kompasiana.com/ruslan./5528c3 c06ea8340f3f8b4597/bank-aceh-sakit-parah- rugi-rp-42-6-miliar-dan-kredit-macet-naik-ke- posisi-4-06-persen>. Diakses  Juli 2018.
Moeljono,    Djokosantoso.    2005. Good    Corporate Culture    Sebagai    Inti    dari    Good    Corporate Governance. Jakarta:         Elex         Media Komputindo.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  11/33/PBI/2009 tentang      Pelaksanaan Good      Corporate Governance bagi    Bank    Umum    Syariah    dan Unit Usaha Syariah.
Peraturan  Bank  Indonesia  (PBI)  No.  8/14/PBI/2006 tanggal  6  Oktober  2006  tentang  Pelaksanakan Prinsip-prinsip Good    Corporate    Governance bagi Bank Umum.
Sekaran,   Uma   &   Roger   Bogie.   2013. Research Methods  for  Business. Sixth  Edition.United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd.
Sugiyono.    (2015). Metode    Penelitian    Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sulaiman,  Maliah,  Norakma  Abd  Majid,  &  Noraini Mohd  Arifin.  2015.  Corporate  Governance  of Islamic      Financial      Institutions    in      Malaysia. Asian    Journal    of    Business    and    Accounting 8(1): 65-93.
Sutedi,  Adrian.  2011. Good  Corporate  Governance .
Jakarta: Sinar Grafika.
Tjondro,  David,  &  R.  Wilopo.  2011.  Pengaruh  Good
Corporate Governance (GCG) terhadap
Profitabilitas  dan  Kinerja  Saham  Perusahaan Perbankan  yang  Tercatat  di  Bursa  Efek Indonesia. Journal  of  Business  and  Banking I No.1:1
Undang-undang      No.      21      Tahun      2008      tentang Perbankan Syariah.
Yaya,  Rizal,  Aji  Erlangga  Martawireja,  &  Ahim Abdurahim. 2016. Akuntansi Perbankan Syariah . Edisi  2. Jakarta:  Salemba  Empat.
Lampiran 1
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4