INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 4756-4765 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk
Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan
Yolanda Fadila 1 ✉ , Wawan Nudirwan 2 , Baginda Sultan Firmansyah 3 , Muhammad Hibrian 4 , Yeni Triana 5
Universitas Lancang Kuning Email: yolandafadila76@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Tindak pidana ringan menjadi perhatian dalam sistem hukum pidana yang terus berkembang. Artikel ini membahas penerapan restorative justice sebagai solusi dalam menangani tindak pidana ringan. Restorative justice adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Artikel ini mencoba mengungkap bagaimana restorative justice dapat menjadi alat yang efektif dalam menangani tindak pidana ringan sambil tetap mempertahankan prinsip keadilan dalam konteks  hukum  pidana.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  literatur  dari  berbagai sumber yang memaparkan konsep restorative justice dan penerapannya dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Hasil analisis menyoroti keunggulan restorative justice dalam memberikan solusi yang lebih holistik, melibatkan pihak terkait, dan mendukung perbaikan sosial tanpa mengorbankan prinsip keadilan.  Artikel  ini  juga  membahas  tantangan  dalam  menerapkan  restorative  justice,  termasuk perluasan pemahaman dan penerimaan terhadap konsep ini dalam sistem hukum yang sudah mapan. Namun  demikian,  dengan  mempertimbangkan  keberhasilan  dan  potensi  restorative  justice  dalam menyelesaikan tindak pidana ringan, artikel ini menggarisbawahi pentingnya integrasi pendekatan ini dalam  pembaharuan  hukum  pidana.  Penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  mengadopsi  restorative justice sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk menyempurnakan sistem hukum pidana. Dengan menerapkan restorative justice sebagai bentuk upaya pembaharuan hukum pidana, dapat diharapkan terciptanya sistem yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana ringan.
Kata Kunci: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Keadilan, Pembaharuan Hukum Pidana

## Abstract
Minor crimes are a concern in the criminal law system which continues to develop. This article discusses the application of restorative justice as a solution in dealing with minor crimes. Restorative justice is an approach that emphasizes restoring relationships disrupted by criminal acts. This article tries to reveal  how  restorative  justice  can  be  an  effective  tool  in  dealing  with  minor  crimes  while  still maintaining  the  principles  of  justice  in  the  context  of  criminal  law.  The  research  method  used  is literature  analysis  from  various  sources  which  explains  the  concept  of  restorative  justice  and  its application in resolving minor crimes. The results of the analysis highlight the advantages of restorative justice  in  providing  more  holistic  solutions,  involving  related  parties,  and  supporting  social improvement without compromising the principles of justice. This article also discusses the challenges in  implementing  restorative  justice,  including  expanding  understanding  and  acceptance  of  this concept in established legal systems. However, by considering the success and potential of restorative justice in resolving minor crimes, this article underlines the importance of integrating this approach in criminal law reform. This research highlights the importance of adopting restorative justice as part of a broader strategy to improve the criminal justice system. By implementing restorative justice as a form of effort to reform criminal law, it is hoped that a system will be created that is more responsive, inclusive and fair for all parties involved in resolving minor crimes.
Keywords: Restorative Justice, Minor Crimes, Justice, Criminal Law Reform

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  demikianlah  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum sendiri lahir menjadi suatu gagasan maupun untuk mengupayakan kepentingan hak asasi manusia (W. Ekatjahjana,  2015).    Perwujudan  Negara  hukum  membutuhkan  sarana  hukum,  melalui peraturan  perundang-undangan  untuk  mengatur  keseimbangan  dan  keadilan  dalam segala bidang kehidupan masyarakat, bukan mengesampingkan yurisprudensi.
Dalam  perjalan  bangsa  ini  selama  lebih  dari  setengah  abad,  praktik  penegakan hukum saat ini masih bertumpu pada filosofi retributive serta penjelasan, sehingga hanya berfokus  pada  output  dari  segi  kuantitas  yaitu  berapa  banyak  kasus  yang  diproses terhadap pelakunya yang dapat dipenjara oleh aparat penegak hukum. Sistem peradilan pidana dianggap sukses jika aparat penegak hukum sanggup membawa pelaku kejahatan ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman. Paradigma penegakan hukum yang dilandasi filsafat  retributive  ini  tidak  hanya  terasa  tidak  adil  tetapi  dapat  mengganggu  rasa ketentraman  dan  keadilan  masyarakat.  Pemikiran  bahwa  perkara  pidana  hanya  dapat ditangani melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan (retributive) ternyata banyak menimbulkan  masalah  dan  dampak  negatif.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perubahan
pendekatan,  dimana  penanganan  perkara  pidana  di  luar  pengadilan  dengan  prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Sistem peradilan pidana (SPP) pada penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung hanya memperhatikan hak-hak pelaku, namun terhadap hak-hak  korban  kurang  mendapat  perhatian,  sehingga  hukum  pidana  terkesan  lebih memberikan perlindungan hak-hak pelaku (I. G. W. Suarna, 2012).  Maka restorative justice bisa  menjadi  solusi  dalam  menyelesaikan  masalah  pidana.  Hal  ini  bertujuan  dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana.
Ketika berbicara tentang legalitas restorative justice, konsep ini dapat ditemui terkait terhadap tindak pidana ringan yaitu pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana dan jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif. Nota Kesepakatan Bersama  (Nokesber)  ini  merupakan  suatu  pelaksanaan  Peraturan  Mahkamah  Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Perkara yang termasuk tindak pidana ringan yang diatur oleh PERMA Nomor 2 tahun 2012 adalah pada pasal yang terdapat pada KUHP yaitu pasal 364,373,379,482,384 dan 407 dimana nilai kerugiannya tidak melebihi dari Rp. 2.500.000,-. Penegakan hukum tindak pidana  ringan  melalui  pendekatan  restorative  justice  juga  diatur  di  lembaga  kepolisian salah  satunya  yang  keluarkan  oleh  kapolri  yaitu  Peraturan  Kapolri  No  7  tahun  2008 mengenai  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan  Tugas  Polri,  sebagai  langkah  awal  peraturan  dengan  adanya  konsep penerapan  penyelesaian  diluar  pengadilan.  Pada  Peraturan  Kapolri  ini  ditentukan penerapan konsep ADR.Dimana jenis ADR yang digunakan adalah melalui mediasi penal sehingga tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian.
PERMA  serta  Peraturan  Kapolri  mengatur  perkara  yang  termasuk  tindak  pidana ringan  serta  mengupayakan  restorative  justice  terhadap  tindak  pidana  ringan  dapat diselesaikan pada tingkat kepolisian. Oleh karena  itu, seharusnya perkara tindak pidana ringan bisa ditangani dengan restorative justice. Namun disisi lain, aparat penegak hukum malah  memilih  jalan  litigasi  dengan  hukuman  pidana  penjara  untuk  menyelesaikannya. Ironisnya, konsep restorative justice sudah disepakati aparat penegak hukum, namun pada kenyataanya belum dilaksanakan secara optimal.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimanakah  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Melalui  Restorative  Justice Dalam Perspektif Keadilan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur ( library research)  (P.  Andi,  2012).  Jenis  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  oleh  peneliti  di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan pengadilan.  Penelitian  hukum  normatif  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).
Prosedur  dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  tahapan-tahapan  yaitu mengumpulkan  data  Pustaka,  membaca,  mencatat,  menelaah,  mengumpulkan  konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas  urusan  membaca  dan  mencatat  literatur  atau  buku,  melainkan  serangkaian kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  Pustaka,  membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Pengaturan Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice
Terkait pemahaman mengenai tindak pidana ringan terdapat pada Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana ketentuan hukum pidana formal dari KUHP, Berdasarkan penjelasan pasal 205 ayat 1 KUHAP tidak dijelaskan pasal-pasal mana saja yang termasuk dalam tindak pidana ringan dalam KUHP, namun disebutkan unsur- unsur tindak pidana ringan ialah perkara kejahatan dimana ancaman hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 3 bulan dan ataupun denda paling banyak Rp 7.500.
Pada tanggal 27 Februari tahun 2012, bahwa Mahkamah Agung menerbitkan sebuah peraturan tertulis berupa PERMA Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pada dasarnya PERMA ini dikeluarkan untuk mengatur tindak pidana mana saja termasuk tindak pidana ringan dan menyesuaikan kembali nilai kerugian pada objek perkara. Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 maka kata-kata dua ratus lima puluh rupiah pada pasal 379,407,364,384,382 serta Pasal 373 KUHP, diganti menjadi Rp 2.500.000 dengan diberlakukannya PERMA ini maka  terdapat  objek  perkara  yang  nilainya  tidak  lebih  dari  Rp  2.500.000  maka pemeriksaanya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat sesuai Pasal 205 sampai 210
KUHAP.
Mengenai  pengaturan  restorative  justice  pada  tindak  pidana  ringan  dapat  dilihat pada Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber). Dimana dengan dikeluarkannya PERMA No 2 Tahun 2012 maka diterbitkanlah Nota kesepakatan ini sebagai peraturan pelaksanaan PERMA.  Pengaturan  mekanisme  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  ringan  melalui Konsep restorative justice diatur pada pasal 4 ayat 1 Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) ini  merupakan  suatu  pendekatan  yang  lebih  menekankan  kepada  keadaan  dalam mencapai keseimbangan serta keadilan baik terhadap pelaku tindak pidana maupun bagi korbannya itu sendiri. Mekanisme prosedural yang terfokus terhadap pemidanaan akan diubah  menjadi  proses  dialog  musyawarah  dengan  tujuan  terciptanya  kesepakatan penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang untuk pihak korban dan pelaku. Sehingga penyelesaiannya mengedepankan kepada pemulihan kembali terhadap kondisi semula  serta  bukan  pada  pembalasan  dengan  cara  sepakat  untuk  dilaksanakan perdamaian bagi pihak pelaku dan korban.
Senada  terhadap  nafas  pembaharuan  hukum  pidana,  dalam  menangani  perkara pidana  dengan  mengedepankan  konsep  restorative  justice  ini  dapat  memberikan pendekatan serta pandangan yang berbeda untuk memahami suatu penyelesaian tindak pidana. Dari perspektif restorative justice makna dari tindak pidana sebenarnya memiliki arti  yang  sama  dengan  pendekatan  hukum  pidana  pada  umumnya,  dimana  artinya serangan kepada publik maupun terhadap orang pribadi. Tetapi pada konteks restorative justice,  yang  menjadi  korban  utamanya  pada  saat  adanya  sebuah  tindakan  pidana bukanlah  Negara  seperti  yang  dipahami  oleh  sistem  peradilan  pidana  yang  digunakan untuk menangani perkara pidana sekarang (E. Sirande et al., 2021).  Penyelesaian tindak pidana melalui restorative justice ini dilaksanakan dengan melibatkan baik korban, pelaku, keluarga  baik  korban  maupun  pelaku,maupun  dari  pihak  yang  lain  berkaitan  dalam bersama-sama  mencari  solusi  dalam  menyelesaikan  masalah  yang  adil  dimana menekankan  kepada  pemulihan  kembali  pada  kondisi  semula  serta  bukan  pada pembalasan.
Dalam menyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui restorative justice hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari korban dan pelaku. Apabila salah satu pihak  tidak  menyetujui  adanya  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  ringan  dengan restorative justice maka penyelesaian perkara akan dikembalikan sesuai dengan prosedur penangan perkara melalui pemeriksaan acara cepat yang dipimpin hakim tunggal yang telah diatur pada pasal 205 sampai 210 KUHAP (Karim, 2019).
2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice
Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu,diperlukan penegakan hukum dengan cara yang adil karena menjadi suatu hal yang mutlak yang perlu diwujudkan bagi bangsa  ini.  Penegakan  hukum  di  Indonesia  dilaksanakan  dengan  tujuan  dalam meningkatkan  kepastian  hukum,  keadilan  serta  ketertiban  bagi  masyarakat.  Penegakan hukum dapat diartikan  sebagai usaha  dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum  yang  diharapkan  masyarakat  dapat  direalisasikan  menjadi  kenyataan.  Dalam penegakan  hukum  pada  prinsipnya  lembaga  kepolisian  lah  yang  menjadi  pintu  masuk terhadap berbagai mekanisme penegakan hukum pidana di Negara ini. Sebagai bagian dari penegakan hukum, pihak kepolisian wajib mencermati 3 elemen penegakan hukum saat menjalankan kewajibannya diantaranya adalah: Keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum (A. P. Mahendra, 2020). Dalam upaya penegakan hukum yang dapat dilaksanakan terhadap lembaga Kepolisian adalah dalam perkara tindak  pidana ringan dimana salah satu  cara  untuk  mewujudkan  restorative  justice  pada  tindak  pidana  ringan  melalui alternative  dispute  resolution  (ADR)  dimana  didalamnya  terdapat  mediasi  penal  yang dikeluarkan  oleh  Kapolri.Hal  ini  dituangkan  pada  Surat  Kapolri  Nomor  Pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penangan kasus melalui Alternative Dispute Resolution (ADR),  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2008 tentang  Pedoman  Dasar  Strategi  dan  Implementasi  Pemolisian  Masyarakat  dalam Penyelenggaraan Tugas Polri serta Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 mengenai Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
Pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008, pada pasal 14 huruf f mengatur bahwa penyelesain masalah akan lebih efektif dalam menetralisir masalah selain jalur peradilan atau  litigasi  dengan  menerapkan  konsep  ADR  misalnya  seperti  perdamaian  di  tingkat kepolisian. Dimana salah satu jenis ADR melalui upaya perdamaian yang dimaksud adalah mediasi penal. Pada Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS ini menjadi upaya menindaklanjuti ADR pada Pasal 14 huruf f Peraturan kapolri yang sudah ada sebelumnya. Surat  Kapolri  inilah  lebih  lanjut  memerintahkan  aparat  kepolisian  agar  perkara  yang diupayakan  melalui  ADR  adalah  perkara  yang  termasuk  tindak  pidana  ringan.  Hingga akhirnya, Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri No SE/8/VII/2018. Pada Surat Edaran Kapolri inti penyelesaiannya dimana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersepakat dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  ringan  dimana  dengan  cara  melaksanakan perdamaian  dan  pelaku  bersedia  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  ditimbulkan kepada  korban  dengan  sukarela  serta  akan  segera  diterbitkan  surat  pemberhentian penyidikan  ataupun  penyelidikan  terhadap  perkara  itu  sendiri  dikarenakan  keadilan
restoratif  sudah  ditandatangani  oleh  Kepolisian  (P.  H.  Sihotang,  2020).  Dalam perkembangan dinamika kehidupan sosial bermasyarakat saat ini menuntut agar terdapat pembaharuan  hukum  pidana  (penal  reform)  dalam  mewujudkan  hukum  pidana  yang bersifat  dinamis  mengikuti  zaman.  Dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  pada  sistem per adilan  pidana  yang  ada  sekarang  bisa  dikatakan  “kuno”  serta  tidak  memberikan kemanfaatan maupun keadilan bagi kalangan masyarakat saat ini Sehingga, munculnya istilah Alternatif Dispute Resolution (ADR) dimana pada hal tertentu dapat terpenuhinya rasa keadilan serta lebih efektif untuk memberikan kemanfaatan (Muladi, 2002).
Salah  satu  alternatif  dalam  menyelesaikan  sengketa  yaitu  Alternative  Dispute Resolution  (ADR)  tidak  saja  dikenal  di  bidang  hukum  perdata,  namun  pada perkembangannya juga mulai dikembangkan dan dikenal dibidang hukum pidana. Dimana salah satu jenis dari ADR pada saat ini yang berkembang dibidang hukum pidana yaitu mediasi  ataupun  dikenal  dengan  istilah  mediasi  penal  yaitu  istilah  mediasi  pada  ranah hukum  pidana.  Dalam  pandangan  Barda  Nawawi,  pemikiran  serta  ide  yang melatarbelakangi terciptanya mediasi penal selaku inovasi pada sistem peradilan pidana terkait terhadap ide pembaharuan hukum pidana. Terdapat yang melatarbelakangi adanya pembaharuan hukum pidana yaitu ide harmonisasi, ide mengatasi kekakuan (formalitas), ide keadilan restorative (restorative justice), ide perlindungan korban serta ide menghindari dampak  negatif  pada  sistem  peradilan  pidana  serta  sistem  pemidanaan  (retributive) sekarang, terutama untuk mencarikan alternatif yang lain terhadap pidana penjara atau kurungan maupun  ide  dalam meminimalisir menumpuknya perkara pidana  (B. N. Arief, 1996).  Mediasi  penal  sangat  erat  kaitannya  dengan  restorative  Justice  dalam  upaya pembaharuan hukum pidana (penal reform) dikarenakan ajaran restorative justice sebagai landasan dari mediasi penal. Pendekatan keadilan restoratif adalah paradigma yang bisa digunakan sebagai kerangka strategi penindakan perkara pidana dimana ditujukan untuk menangani keluhan terhadap kinerja  sistem peradilan pidana yang ada sekarang  (Y. U. Suyono & D. Firdiyanto, 2020).
Penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR pada ranah hukum pidana dalam mewujudkan restorative justice dalam mengupayakan pembaharuan hukum pidana (penal reform).Tetapi pada kenyataanya penerapan mediasi penal terhadap tindak pidana ringan belum berjalan maksimal hal ini disebabkan peraturan penegakan hukum mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana ringan hanya diatur sebatas pada tingkat kepolisian yang diterbitkan oleh Kapolri dan belum ada peraturan perundang-undang diatasnya yang mengatur terkait mediasi penal terhadap tindak pidana ringan yang menyebabkan belum meratanya penerapan mediasi penal di seluruh daerah.
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus Narkotika Melalui Restorative Justice Dalam  hal  perkara  narkotika,  Pasal  54  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  mengamanatkan:  “Pecandu  narkotika  dan  korban  penyalahgunaan narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial,  serta  hakim  dalam memutus perkara penyalahguna narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) dan Ayat (3).” Kemudian, adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan  narkotika  sebagai  tersangka,  terdakwa,  atau  narapidana  dalam  tindak pidana  narkotika  semakin  meningkat  serta  upaya  pengobatan  dan/atau  perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Padahal, dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.
Berdasarkan hal tersebut, ternyata negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah  yang  dapat  memulihkan  dan/atau  mengembangkan  fisik,  mental,  dan sosial  tersangka,  terdakwa,  atau  narapidana  dalam  perkara  narkotika  yang  dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial,  Jaksa Agung, Kepala  Kepolisian, Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  Nomor  01/PB/MA/111/2014,  Nomor  03  Tahun  2014, Nomor  11  Tahun  2014,  Nomor  03  Tahun  2014,  Nomor  Per005/A/JA/03/2014,  Nomor  1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam L embaga Rehabilitasi (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).
Restorative Justice dalam perkara narkotika dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian  satu  hari  berupa:  Sabu  Maksimal  1  Gram,  Ekstasi  Maksimal  8  Butir,  Heroin maksimal  1,8  gram,    Kokaina  maksimal  1,8  gram,  Ganja  maksimal  5  gram,  Daun  Koka maksimal 5 gram,  Meskalina maksimal 5 gram, Kelompok psilosybin maksimal 3 gram, Kelompok  LSD  maksimal  2  gram,  Kelompok  PCP  maksimal  3  gram,  Kelompok  fentanil maksimal 1 gram, Kelompok metadon maksimal 0,5 gram, Kelompok morfin maksimal 1,8 gram,  Kelompok petidin maksimal 0,96 gram, Kelompok kodein maksimal 72 gram. 16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.
Surat Keputusan Dirjen Badilum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 terkait Restoratif Justice ini mengatur bahwa Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan
narkotika melakukan pengobatan,  perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi  medis  atau  sosial  melalui  koordinasi  dengan  Badan  Narkotika  Nasional. Panitera  harus  memastikan  bahwa  Jaksa  telah  melampirkan  hasil  asesmen  dari  Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika . Jika berkas perkara yang dilimpahkan tidak  dilengkapi  hasil  asesmen,  hakim  saat  persidangan  dapat  memerintahkan  kepada Jaksa untuk melampirkan hasil assesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Hakim juga dapat meminta  terdakwa  untuk  menghadirkan  keluarga  dan  pihak  terkait  untuk  didengarkan keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam rangka mengupayakan pendekatan Restorative Justice.
Penerapan  Restorative  Justice  wajib  diberlakukan  dan  diterapkan  oleh  seluruh pengadilan negeri di Indonesia, terutama dalam hal penyelesaian perkara dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkotika. Khusus untuk perkara  narkotika, pendekatan Restorative Justice hanya dapat diterapkan  terhadap  pecandu,  penyalahguna,  ketergantungan  narkotika,  korban penyalahgunaan,  dan  narkotika  pemakaian  satu  hari  .  Hal  ini  sebagaimana  yang diamanatkan  di  dalam  Pasal  1  Peraturan  Bersama  Ketua  MA,  Menkumham,  Menkes, Mensos,  Kejagung,  Kapolri,  Kepala  BNN  tentang  Penanganan  Pecandu  Narkotika  dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

## SIMPULAN
Penyelesaian tindak pidana ringan awalnya diatur dalam KUHAP, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp 7.500. Dengan PERMA Nomor  2  Tahun  2012,  pasal-pasal  tertentu  KUHP  diidentifikasi  sebagai  tindak  pidana ringan, dengan kerugian tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Restorative justice dalam tindak pidana ringan diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama, menekankan pemulihan kondisi semula daripada pembalasan, melalui perdamaian antara pelaku dan korban. Penegakan hukum melalui restorative justice bisa dilakukan dengan mediasi penal, diatur oleh Kapolri melalui beberapa peraturan, memungkinkan penyelesaian di tingkat kepolisian. Keputusan Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  No.  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  mewajibkan penerapan restorative justice di pengadilan negeri, terutama dalam perkara tindak pidana ringan,  anak,  perempuan,  dan  narkotika.  Penerapan  restorative  justice  dalam  kasus narkotika bisa dilakukan untuk pecandu, penyalahguna, dan korban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama beberapa instansi terkait.
DAFTAR PUSTAKA
A.  P.  Mahendra.  (2020).  Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan  Keadilan Restoratif. Jurist-Diction, 3(4).
B. N. Arief. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. CITRA ADITYA BAKTI.
E. Sirande, H. A. Mirzana, & A. M. Muin. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 5.
I. G. W. Suarna. (2012). Hukum Pidana: Materi, Peringan, Pemberat Pidana.  Bayu Media Publishing .
Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Kencana.
Karim. (2019). Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. CV. Jakad Media Publishing.
M. Zed. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor  Indonesia.
Muladi. (2002). Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
P. Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan  Penelitian. Ar- Ruzz Media.
P.  H.  Sihotang.  (2020).  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Ringan  Menurut  Peraturan  Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 1(6).
W. Ekatjahjana. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi. Jember University Press.
Y. U. Suyono, & D. Firdiyanto. (2020). Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana. LBJ.