## PERAN UMAT ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI
INDONESIA
(Konsep dan Strategi Mewujudkan Kesejahteraan Umat yang Demokratis,
Adil, dan Makmur)
Oleh: Ngudi Astuti *

## ABSTRACT
The concept of civil society refers to the ideal model of community life in Medina the Prophet Muhammad, which is based on a constitution that  called the Charter  of Medina. Madani  Society  is  islamization  of  civil  society.  Strategies  to  build  madani  society  in Indonesia  can  be  done  with  the  national  integration  and  political,  democratic  political system  reform,  education  and  political  awareness.  The  role  of  Muslims  in  the  realization of  madani  society  are  as  agents  of  change  against  the  emergence  and  growth  of  the intellectuals  among  the  middle  class  to  create  the  order  of  social  life  in  a  democratic political-economic system is fair.
Keywords: Civil society, Muslims, democracy.

## Pengertian Masyarakat Madani
Mayarakat  madani    dapat  diartikan sebagai  suatu  masyarakat  yang  beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya. Masyarakat Madani  akan  terwujud  apabila  suatu masyarakat telah  menerapkan  prinsip- prinsip demokrasi dengan baik. Di dalam Al qur’an  sudah  dijelaskan  tentang  umat  yang terbaik untuk membentuk peradaban manusia  yang  lebih  humanis  dan  toleran yaitu
“Kamu  adalah  umat  yang  terbaik  yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang  ma`ruf,  dan  mencegah  dari  yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya  Ahli  Kitab  beriman,  tentulah  itu lebih  baik  bagi  mereka;  di  antara  mereka ada  yang  beriman,  dan  kebanyakan  mereka adalah  orang-orang  yang  fasik”.  (QS  Ali Imran [3]: 110)
 Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jayabaya Jakarta
Konsep
“Masyarakat Madani” merupakan  penerjemahan  atau  pengislaman konsep “ civil society ”. ( Orang yang pertama kali  mengungkapkan  istilah  ini  adalah Anwar  Ibrahim  dan  dikembangkan  di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. )
Pemaknaan civil society sebagai Masyarakat Madani  merujuk  pada  konsep  dan  bentuk masyarakat  Madinah  yang  dibangun  Nabi Muhammad  dengan  menerapkan  Piagam Madinah.  Masyarakat  Madinah  dianggap sebagai  legitimasi  historis  pembentukan civil  society dalam  masyarakat  muslim modern.
Sejarah Masyarakat  Madani dalam

## Peradaban Islam
Ada  dua  Masyarakat  Madani  dalam sejarah yang terdokumentasi sebagai Masyarakat Madani, yaitu:
1) Masyarakat  Saba’,  yaitu  masyarakat di masa Nabi Sulaiman.
Allah  SWT  memberikan  gambaran dari  Masyarakat  Madani  dengan firman-Nya  dalam  Q.S.  Saba’  ayat 15:
“Sesungguhnya  bagi  kaum  Saba’ ada  tanda  (kekuasaan  Tuhan)  di tempat  kediaman  mereka  yaitu  dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan):  “Makanlah  olehmu
dari  rezki  yang  (dianugerahkan) Tuhanmu  dan  bersyukurlah  kamu kepada-Nya.  (Negerimu)  adalah negeri  yang  baik  dan  (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.
2) Masyarakat  Madinah  setelah  terjadi traktat,  perjanjjian  Madinah  antara Rasullullah SAW beserta umat Islam dengan  penduduk  Madinah  yang beragama  Yahudi  dan  beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian  dalam  kehidupan  sosial, menjadikan Al-Qur’an sebagai konstitusi,  menjadikan  Rasullullah SAW  sebagai  pemimpin  dengan ketaatan  penuh  terhadap  keputusan- keputusannya, dan memberikan kebebasan  bagi  penduduknya  untuk memeluk  agama  serta  beribadah sesuai  dengan  ajaran  agama  yang dianutnya.
Secara historis kita lebih mudah secara langsung merujuk kepada “masyarakat”nya Ibnu  Khaldun.  Deskripsi  masyarakatnya justru banyak mengandung muatan-muatan moral-spiritual  dan  menggunakan  agama sebagai landasan analisisnya. Pada kenyataannya  masyarakat  sipil  tidak  sama
dengan  Masyarakat  Madani.  Masyarakat Madani merujuk kepada sebuah masyarakat  dan  negara  yang  diatur  oleh hukum agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk  kepada  komponen  di  luar  negara. Syed Farid Alatas seorang sosiolog sepakat dengan  Syed  M.  Al  Naquib  Al  Attas (berbeda  dengan  para  sosiolog  umumnya), menyatakan  bahwa  faham  Masyarakat Madani tidak sama dengan faham masyarakat  Sipil.  Istilah  Madani,  Madinah (kota)  dan  din  (diterjemahkan  sebagai agama)  semuanya  didasarkan  dari  akar kata  din.  Kenyataan  bahwa  nama  kota Yathrib berubah menjadi Madinah bermakna  di  sanalah  din  berlaku . Secara historispun masyarakat Sipil dan Masyarakat Madani tidak memiliki hubungan sama sekali. Masyarakat Madani bermula  dari  perjuangan  Nabi  Muhammad SAW menghadapi kondisi jahiliyyah masyarakat  Arab  Quraisy  di  Mekkah. Beliau  memperjuangkan  kedaulatan,  agar ummatnya  leluasa  menjalankan  syari’at agama di bawah suatu perlindungan hukum dan mewujudan cita-cita membentuk madaniyyah (beradab).

## Masuknya ke Indonesia
Masyarakat Madani, konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil  society yang  pertama  kali
dikemukakan  oleh  Dato  Seri  Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium  Nasional  dalam  rangka  forum ilmiah  pada  acara  Festival  Istiqlal,  26 September  1995  di  Jakarta  (Hamim, 2000:115).  Selanjutnya  di  kembangkan oleh  Nurcholis  Madjid  di  Indonesia. Konsep yang diajukan oleh Anwar Ibrahim ini hendak menunjukkan bahwa masyarakat  yang  ideal  adalah  kelompok masyarakat  yang  memiliki  peradaban maju. Lebih jelas Anwar Ibrahim menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan  Masyarakat  Madani  adalah  sistem sosial  yang  subur  yang  diazaskan  kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.
Istilah itu diterjemahkan dari bahasa  Arab  mujtama’  madani,  yang diperkenalkan oleh Naquib al-Attas, seorang  ahli  sejarah  dan  peradaban  Islam dari  Malaysia,  pendiri  ISTAC  (Ismail, 2000:180-181). Kata “madani” berarti civil atau civilized (beradab).  Madani  berarti juga  peradaban,  sebagaimana  kata  Arab lainnya  seperti  hadlari,  tsaqafi  atau tamaddun. Konsep madani bagi orang Arab memang  mengacu  pada  hal-hal  yang  ideal dalam kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya  Alwi  Shihab  menjelaskan, kaum  Muslim  awal  menjadi  “khairu
ummah” karena mereka menjalankan amar ma’ruf  sejalan  dengan  tuntunan  Allah  dan rasul-Nya.
Bila  merujuk  kepada  Bahasa  Inggris, ia  berasal  dari  kata civil  society atau masyarakat  sipil,  sebuah  kontraposisi  dari masyarakat  militer.  Menurut  Blakeley  dan Suggate (1997), Masyarakat Madani sering digunakan  untuk  menjelaskan  “ the  sphere of  voluntary  activity  which  takes  place outside of government and the market.”
Perumusan konsep Masyarakat Madani menggunakan projecting back theory , yang berangkat dari sebuah hadits yang mengatakan “Khayr al-Qurun qarni thumma al-ladhi yalunahu thumma al-ladhi yalunahu”, yaitu dalam menetapkan ukuran baik  atau  buruknya  perilaku  harus  dengan merujuk  pada  kejadian  yang  terdapat dalam  khazanah  sejarah  masa  awal  Islam dan bila tidak ditemukan maka dicari pada sumber  normatif  al-Qur’an  dan  Hadits (Hamim,  2000:  115-127). Civil  society yang  lahir  di  Barat  diislamkan  menjadi Masyarakat Madani, yaitu suatu masyarakat  kota  Madinah  bentukan  Nabi Muhammad  SAW.  Mereka  mengambil contoh dari data historis Islam yang secara kualitatif  dapat  dibandingkan  dengan masyarakat  ideal  dalam  konsep civil society . Masyarakat Madani, dalam kehidupan  masyarakat  Madinah  di  bawah
Nabi
Muhammad SAW yang
masyarakatnya    tunduk  kepada  perjanjian Piagam  Madinah  (Wikisource  bahasa Indonesia 11 Des 2010
id.wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah ) Dialog dialektis antara Islam dan Barat bersifat  aktif,  karena  sebelumnya  Barat telah melakukan studi perbandingan dengan  peradaban  Islam  ketika  mau merumuskan civil  society .  Pada  waktu  itu, Barat sedang dalam cengkeraman pemerintahan  otoriter,  dan  menilai  sistem pemerintahan  Nabi  Muhammad  SAW adalah  sangat  baik.  Pengaruh  Islam  dalam civil society sudah dijelaskan C.G. Weeramantry  dan  M.  Hidayatullah  dalam bukunya Islamic Jurisprudence: An International Perspective
(1988).
Menurutnya,  pemikiran  John  Locke  dan Rousseau tentang teori kedaulatan ( sovereignty) mendapatkan  pengaruh  dari pemikiran  Islam.  Locke  ketika  menjadi mahasiswa  Oxford  sangat  frustasi  dengan disiplinnya,  dan  lebih  tertarik  mengikuti ceramah  dan  kuliah  Edward  Pococke, profesor  studi  tentang  Arab.  Kemudian perhatian  pemikiran Locke  mengenai problem-problem  tentang  pemerintahan, kekuasaan,  dan  kebebasan  individu  (Azizi, 2000: 94).
Antara  Masyarakat  Madani  dan  Civil society
Secara  historis  kita  lebih  mudah  secara langsung  merujuk  kepada  “masyarakat”nya Ibnu  Khaldun.  Deskripsi  masyarakatnya justru  banyak  mengandung  muatan-muatan moral-spiritual  dan  mengunakan  agama sebagai landasan analisisnya. Pada kenyataannya  masyarakat  sipil  tidak  sama dengan  Masyarakat  Madani.  Masyarakat Madani  merujuk  kepada  sebuah  masyarakat dan  negara  yang  diatur  oleh  hukum  agama, sedangkan masyarakat sipil merujuk kepada komponen di luar negara.
Masyarakat Madinah, yang oleh Nurcholish Madjid dijadikan tipologi Masyarakat Madani, merupakan masyarakat yang demokratis. Dalam arti bahwa hubungan  antar  kelompok  masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam poin-poin Piagam Madinah, mencerminkan egalitarianisme (setiap kelompok mempunyai hak dan kedudukan yang sama), penghormatan  terhadap  kelompok  lain, kebijakan diambil dengan melibatkan kelompok  masyarakat  (seperti  penetapan stategi  perang),  dan  pelaku  ketidakadilan, dari  kelompok  mana  pun,  diganjar  dengan hukuman  yang  berlaku  (Nurcholis  Madjid 1997).
Kita juga harus meneladani sikap kaum Muslim  awal  yang  tidak  mendikotomikan
antara kehidupan dunia dan akhirat. Mereka tidak  meninggalkan  dunia  untuk  akhiratnya dan  tidak  meninggalkan  akhirat  untuk dunianya. Mereka bersikap seimbang (tawassuth)  dalam  mengejar  kebahagiaan dunia  dan  akhirat.  Jika  sikap  yang  melekat pada masyarakat Madinah mampu diteladani umat Islam saat ini, maka kebangkitan Islam hanya  menunggu  waktu  saja. ( lihat,  Deny Suitor,    Membangun  Masyarakat  Madani, Buletin No.138 , 28 Juli 2006 )
Dalam  analisis  pakar  lain,  yakni (Muhammad Imarah 1999), setidaknya ada tiga  karakteristik  dasar  dalam  Masyarakat Madani. Pertama, diakuinya  semangat pluralisme. Artinya, pluralitas telah menjadi  sebuah  keniscayaan  yang  tidak dapat  dielakkan  sehingga  mau  tidak  mau, pluralitas  telah  menjadi  suatu  kaidah  yang abadi dalam pandangan Alquran. Pluralitas juga  pada  dasarnya  merupakan  ketentuan Allah  SWT  (sunnatullah),  sebagaimana tertuang  dalam  Alquran  surat  Al-Hujurat (49)  ayat  13.  Dengan  kata  lain,  pluralitas merupakan  sesuatu  yang  kodrati  ( given ) dalam  kehidupan.  Dalam  ajaran  Islam, pluralisme  merupakan  karunia  Allah  yang bertujuan  mencerdaskan  umat  melalui perbedaan konstruktif dan dinamis. menyesuaikan diri.
Kedua, adalah tingginya sikap toleransi  (tasamuh).  Baik  terhadap  saudara
sesama  Muslim  maupun  terhadap  saudara non-Muslim.  Landasan  normatif dari sikap toleransi  dapat  kita  tilik  dalam  firman Allah  yang  termaktub  dalam  surat  Al- An’am ayat 108.
Ketiga, adalah tegaknya prinsip demokrasi  atau  dalam  dunia  Islam  lebih dikenal dengan istilah musyawarah.
Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan konsep demokrasi dengan musyawarah,  saya  memandang  dalam  arti membatasi hanya pada wilayah terminologi saja,  tidak  lebih.  Mengingat  di  dalam Alquran juga terdapat nilai-nilai demokrasi (surat As-Syura:38, surat Al- Mujadalah:11).

## Karakteristik Masyarakat Madani
Ada beberapa karakteristik Masyarakat Madani, diantaranya:
1. Bertuhan,  artinya  bahwa  masyarakat tersebut  adalah  masyarakat  yang beragama,  yang  mengakui  adanya Tuhan  dan  menempatkan  hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial.
2. Terintegrasinya individu-individu dan  kelompok-kelompok  eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
3. Menyebarnya  kekuasaan  sehingga kepentingan-kepentingan yang
mendominasi dalam masyarakat dapat  dikurangi  oleh  kekuatan- kekuatan alternatif.
4. Dilengkapinya program-program pembangunan  yang  didominasi  oleh negara  dengan  program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.
5. Terjembataninya kepentingan- kepentingan  individu  dan  negara karena keanggotaan organisasi- organisasi volunter mampu
memberikan masukan-masukan
terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
6. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada  mulanya  terhambat  oleh  rejim- rejim totaliter.
7. Meluasnya  kesetiaan (loyality) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya  dengan  orang  lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
8. Adanya pembebasan masyarakat melalui  kegiatan  lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.
9. Damai, artinya masing-masing elemen  masyarakat,  baik  secara individu  maupun  secara  kelompok menghormati pihak lain secara adil.
10. Tolong menolong tanpa mencampuri urusan  internal  individu  lain  yang dapat mengurangi kebebasannya.
11. Toleran,  artinya  tidak  mencampuri urusan  pribadi  pihak  lain  yang  telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu  oleh  aktivitas  pihak  lain yang berbeda tersebut.
12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial.
13. Berperadaban  tinggi,  artinya  bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan  memanfaatkan  kemajuan  ilmu pengetahuan untuk umat manusia.
14. Berakhlak mulia.
Bila  kita  kaji,  masyarakat  di  negara- negara  maju  yang  sudah  dapat  dikatakan sebagai  Masyarakat  Madani , maka  ada beberapa  prasyarat  yang  harus  dipenuhi untuk  menjadi  Masyarakat  Madani,  yakni pertama, adanya democratic  governance (pemerintahan  demokratis)  yang  dipilih dan  berkuasa  secara  demokratis.  Kedua, adanya democratic  civilian (masyarakat sipil)  yang  sanggup  menjunjung  nilai-nilai civil security;  civil  responsibility  dan  civil resilience.
Apabila  diurai,  dua  kriteria  tersebut menjadi tujuh prasyarat Masyarakat
Madani sebagai berikut:
1.  Terpenuhinya  kebutuhan  dasar  in- dividu,  keluarga,  dan  kelompok dalam masyarakat.
2.  Berkembangnya  modal  manusia (human  capital) dan  modal  sosial (social  capital) yang  kondusif  bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan  dan  relasi  sosial  antar kelompok.
3.  Tidak  adanya  diskriminasi  dalam berbagai bidang pembangunan; dengan  kata  lain  terbukanya  akses terhadap berbagai pelayanan sosial.
4.  Adanya  hak,  kemampuan  dan  ke- sempatan  bagi  masyarakat  dan lembaga-lembaga  swadaya  untuk terlibat  dalam  berbagai  forum  di mana  isu-isu  kepentingan  bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan.
5.    Adanya  kohesifitas  antar  kelompok dalam  masyarakat  serta  tumbuhnya sikap  saling  menghargai  perbedaan antar budaya dan kepercayaan.
6. Terselenggaranya sistem pemerintah- an  yang  memungkinkan  lembaga- lembaga  ekonomi,  hukum,  dan sosial  berjalan  secara  produktif  dan berkeadilan sosial.
7.  Adanya  jaminan,  kepastian  dan
kepercayaan antara jaringan- jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan  dan  komunikasi  antar mereka  secara  teratur,  terbuka  dan
terpercaya.
Tanpa prasyarat tesebut maka Masyarakat  Madani  hanya  akan  berhenti pada  jargon.  Masyarakat  Madani  akan terjerumus  pada  masyarakat  “sipilisme” yang  sempit  yang  tidak  ubahnya  dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering  melanggar  hak  azasi  manusia. Dengan  kata  lain,  ada  beberapa  rambu- rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan  Masyarakat  Madani  (lihat DuBois dan Milley 1992).
Ada pendapat lain  bahwa  karakteristik Masyarakat Madani adalah sebagai berikut:
1. Free  public  sphere (ruang  publik yang  bebas),  yaitu  masyarakat memiliki  akses  penuh  terhadap setiap  kegiatan  publik,  mereka berhak  melakukan  kegiatan  secara merdeka dalam menyampaikan pendapat,  berserikat,  berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
2. Demokratisasi ,  yaitu  proses  untuk menerapkan prinsip-prinsip
demokrasi  .  Demokratisasi  dapat
terwujud  melalui  penegakkan  pilar- pilar  demokrasi  yang  meliputi: Lembaga swadaya masyarakat (LSM),  pers yang bebas, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik.
3. Toleransi ,  yaitu  kesediaan  individu untuk menerima pandangan- pandangan  politik  dan  sikap  sosial yang  berbeda  dalam  masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
4. Pluralisme ,  yaitu  sikap  mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang  majemuk  disertai  dengan sikap  tulus,  bahwa  kemajemukan sebagai nilai  positif dan merupakan rahmat  dari  Tuhan  Yang  Maha Kuasa.
5. Keadilan  sosial  (social  justice) , yaitu  keseimbangan  dan  pembagian yang  proporsiaonal  antara  hak  dan kewajiban,  serta  tanggung  jawab individu terhadap lingkungannya.
6. Partisipasi  sosial ,  yaitu  partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari  rekayasa,  intimidasi,  ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki
kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
7. Supremasi  hukum ,  yaitu  upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus  diposisikan  secara  netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan  dan  perlakuan  hukum yang sama tanpa kecuali.

## Kendala Mewujudkan Masyarakat Madani
Dalam hal ini, Robert Hefner (1998: 1) menyatakan  bahwa  Masyarakat  Madani adalah  sebuah  impian  ( dream )  suatu komunitas tertentu. Oleh karena itu, Hefner meragukan  upaya  bangsa  Indonesia  dalam mewujudkan  Masyarakat  Madani  yang diharapkannya,  karena  formatnya  pun belum  jelas.    Pendapat  Hefner  tersebut, memberikan  dugaan  bahwa  Indonesia masih akan jauh dari pembentukan Masyarakat Madani.
Adapun  yang  masih  menjadi  kendala dalam  mewujudkan  Masyarakat  Madani  di Indonesia diantaranya :
1. Posisi    Umat  Islam  yang  berjumlah
85%  tapi  kondisinya  SDM  nya tangat  rendah,  karena  pendidikan yang belum merata.
2. Sistem  ekonomi  dan  kesejahteraan umat.    Di  dalam  ajaran  Islam
terdapat  dua  prinsip  utama,  yakni pertama ,  tidak  seorangpun  atau sekelompok  orangpun  yang  berhak mengeksploitasi  orang  lain;    lihat Q.S.    As-Syu’ara  ayat  183  dan kedua ,  komitmen  Islam  yang  khas dan mendalam terhadap persaudaraan,  keadilan  ekonomi  dan sosial,  maka  ketidakadilan  dalam pendapatan dan kekayaan bertentangan  dengan  Islam.(lihat. Q.S Q.S. An-Nahl ayat 71).
3. Management  Zakat  dan  Wakaf  yang belum  professional  (lihat  Q.S  Al- Baqaqarah : 110.)
4. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat.
5. Kondisi  ekonomi  nasional  yang belum stabil pasca krisis moneter.
6. Tingginya  angkatan  kerja  yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas.
7. Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) sepihak  dalam  jumlah  yang  besar dan  Penanganan  TKI  yang  masih belum maksimal.
8. Kondisi  sosial  politik  yang  belum pulih pasca reformasi.
9. Pemerintah  yang  belum  bebas  dari KKN.
10. Demokrasi pendidikan belum berjalan  dengan  lancar.      (lihat.
http;//www.Usman,  Husaini    Dosen FIS UN Yogya, “Menuju Masyarakat Madani melalui demokrasi    Pendidikan” Makalah
seminar , 18 Juli 2007.).
Strategi Mewujudkan
Masyarakat Madani
1. Umat Islam harus mempunyai pandangan tentang integrasi nasional dan politik. Pandangan ini menyatakan bahwa sistem demokrasi tidak  mungkin  berlangsung  dalam kenyataan  hidup  sehari-hari  dalam masyarakat  yang  belum  memiliki kesadaran  dalam  hidup  berbangsa dan bernegara.
2. Umat  Islam  harus  mereformasi sistem  politik  demokrasi,  yakni pandangan  yang menekankan bahwa untuk  membangun  demokrasi  perlu ditekankan pada usaha demokratisasi yang memberikan impak pada kesejahteraan  ekonomi.  Revitalisasi bidang  politik  mesti  sejajar  dengan perbaikan ekonomi masyarakat.
3. Umat Islam harus mempunyai paradigma  membangun  Masyarakat Madani  yang  lebih  menekankan proses  pendidikan  dan  penyadaran politik  warga  negara,  khususnya kalangan  kelas  menengah (middle class) yang  terdiri  para  akademisi,
intelektual, budayawan, para pengusaha,  dan  para  mahasiswa sebagai kelompok kritis).

## Peran  Umat  Islam  dalam  Mewujudkan Masyarakar Madani
Dalam menghadapi perkembangan dan perubahan  zaman,  maka  umat  Islam  harus berperan aktif dalam mewujudkan Masyarakat Madani.
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada  yang  ma’ruf,  dan  mencegah  dari yang  munkar,  dan  beriman  kepada  Allah. sekiranya  ahli  Kitab  beriman,  tentulah  itu lebih  baik  bagi  mereka,  di  antara  mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah  orang-orang  yang  fasik.”  (Q.S.Ali Imron:110).
Oleh  karena  itu  maka  Umat  Islam harus menunjukan perannya dalam mewujudkan  Masyarakat  Madani    yaitu antara lain;
1. Melakukan  pembenahan  kedalam tubuh  umat  Islam  untuk  menghapus kemiskinan.
2. Menciptakan  keadilan  sosial  dan demokrasi.
3. Merangsang tumbuhnya para intelektual.
4. Mewujudkan  tata  sosial  politik  yang demokratis  dan    sistem  ekonomi yang adil.
5. Sebagai  pengembangan  masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan dan pendidikan rakyat.
6. Sebagai  advokasi  bagi  masyarakt yang  “teraniaya”,  tidak  berdaya membela  hak-hak  dan  kepentingan mereka  (masyarakat  yang  terkena pengangguran, kelompok buruh, TKI,  TKW  yang  digaji  atau  di  PHK secara  sepihak,  di  siksa  bahkan  di bunuh  oleh  majikannya  dan  lain- lain).
7. Sebagai kontrol terhadap negara .
8. Menjadi kelompok kepentingan (interest  group) atau  kelompok penekan  ( pressure  group) dalam rangka  menegakkan  kebenaran  dan keadilan.
Bangsa  Indonesia  berusaha  untuk mewujudkan    Masyarakat  Madani  yang pada  dasarnya  adalah  masyarakat  sipil yang  demokratis  dan  agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan Masyarakat Madani  di  Indonesia,  maka  warga  negara Indonesia  perlu  dikembangkan  untuk menjadi  warga  negara  yang  cerdas, demokratis,  dan  religius  dengan  bercirikan imtaq,  kritis  argumentatif,  dan  kreatif, berfikir  dan  berperasaan  secara  jernih sesuai  dengan  aturan,  menerima  semangat Bhineka  Tunggal  Ika,  berorganisasi  secara sadar  dan  bertanggung  jawab,  memilih
calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi  mass  media  secara  kritis  dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara  profesionalis,  berani  dan  mampu menjadi  saksi,  memiliki  wawasan  yang luas, memiliki semangat toleransi mengerti cita-cita nasional bangsa Indonesia    yang  demokratis,    aman,  adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Kesimpulan
Konsep  Masyarakat  Madani  menurut Islam  adalah  bangunan  politik  yang: demokratis,  partisipatoris,  menghormati dan  menghargai  publik  seperti:  kebebasan hak  asasi,  partisipasi,  keadilan  sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama Masyarakat Madani Indonesia adalah  demokrasi  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  kemanusiaan,  masyarakat  yang mempunyai faham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan  hukum  dan  peraturan  yang berlaku secara konsisten dan berbudaya.
Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya  Masyarakat  Madani  ialah terciptanya  tatanan  masyarakat  yang  lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya  Masyarakat  Madani,  maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia  seperti:  konflik-konflik  suku, agama,  ras,  etnik,  golongan,  kesenjangan
sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan  pembagian  "kue  bangsa" antara  pusat  dan  daerah,  diharapkan  dapat mewujudkan kesejahteraan  lahir batin bagi seluruh  rakyat,  sehingga  kekhawatiran akan  terjadinya  disintegrasi  bangsa  dapat dicegah.
Strategi membangun Masyarakat Madani  di  Indonesia  dapat  dilakukan dengan  integrasi  nasional  dan  politik, reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik, melalui masyarakat  sipil  yang  mengejewantah dalam  berbagai  wadah  sosial  politik  di masyarakat,  seperti  organisasi  keagamaan, organisasi  profesi,  organisasi  komunitas, media  dan  lembaga  pendidikan,  dan sejenisnya.  Dalam konteks ini, maka peran umat  Islam  amat  menentukan  dalam  artian memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan tatanan yang kondusif.

## DAFTAR PUSTAKA
Azizi,
A Qodri Abdillah. 2000.
Masyarakat  Madani  Antara  Cita
dan Fakta: Kajian Historis- Normatif .  Dalam  Ismail  SM  dan Abdullah
Mukti, Pendidikan
Islam, Demokratisasi dan
Masyarakat  Madani.  Yogyakarta: PustakaPelajar. Blakeley,  Roger  dan  Diana  Suggate (1997), “Public Policy Development”, dalam David Robinson,  Social  Capital  and Policy Development, Victoria: Institute of Policy Studies.
Gellner,  E.  1995. Membangun  Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan (Terjemahan  Hasan,  I) Bandung: Mizan.
Hamim,  Thoha.  2000. Islam  dan  Civil society (Masyarakat Madani):
Tinjauan  tentang  Prinsip  Human Rights,  Pluralism  dan  Religious Tolerance .  Dalam  Ismail  SM  dan Abdullah Mukti,  Pendidikan  Islam,
Demokratisasi dan Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hartono. 1999. :Perubahan Orientasi Pendidikan  Menuju  Masyarakat Madani,” Cakrawala  Pendidikan.
Edisi  Khusus  Mei  Th.  XVIII  No. 2.
http;//www Blogger. Com .Usman, Husaini Dosen  FIS  UN  Yogya,  “Menuju Masyarakat Madani melalui demokrasi    Pendidikan” Makalah seminar , 18 Juli 2007. https/www Bloger.com . Masyarakat Madani, Saefur Rochmat, Masyarakat Madani : Dialog Islam dan Modernitas di Indonesia).Dosen  Jurusan  Sejarah FIS  UniV  Negeri  Yogyakarta. Posted  by  Taufiq  at  1:12  PM0
coment.
Madjid, Nurcholis. 1977. Dinamika  Budaya
Pesisir dan Pedalaman:
Menumbuhkan Masyarakat Madani,  dalam HMI  dan  KAHMI Menyongsong Perubahan Menghadapi  Pergantian  Zaman. Jakarta: Majelis Nasional KAHMI. Piagam  Madinah  -  Wikisource  bahasa Indonesia 11 Des 20101 id.wikisource.org/wiki/Piagam_M
adinah -
Schacht,  Joseph  and  C.E.  Bosworth  (eds.).
1979. The  Legacy  of  Islam.
London: Oxford University Press.
Suharto,  Edi.  2002. Masyarakat  Madani:
Aktualisasi Profesionalisme Community Workers Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan . STKS Bandung:
Bandung.
Suitor,  Deny,  Membangun  Masyarakat Madani,    Center  for  Moderat muslim Indonesia, Buletin No.138 , 28 Juli 2006.
Suwardi,  1999.  Demokratisasi  Pendidikan dalam Pengajaran Pragmatik Sastra Sebagai Wahana Penciptaan "Masyarakat  Madani" Cakrawala Pendidikan, Edisi Khusus Mei. Th.
XVIII, No. 2.
Tim  Icce  UIN  Jakarta.  2000. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani . Prenada Media: Jakarta.
Weeramantry,  C.G.  dan  M.  Hidayatullah. 1988. Islamic  Jurisprudence:  An
International Perspectives , vondon: The Mcmillan Press.