## PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA PEKANBARU

## Tiara Hasfarevy
Tiarahasfarevy@yahoo.com Alumni Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

## Abstract
Violation  of  a  notary  code  of  ethics  that  occurs  in  Pekanbaru  City,  lack  of understanding of the duties and functions of a notary public, violations committed by a notary  are  included  in  the  code  of  ethics  sanction  in  the  form  of  suspension  and dismissal  of  a  notary  public.  Sanctions  received  by  notaries  who  violate  the  code  of ethics are not only suspension and dismissal sanctions, but also get criminal and civil sanctions. The issues raised in this study, namely 1) how the scope of violations of the notary code of ethics in the city of Pekanbaru, 2) how the role of the regional Honorary Council in resolving violations of the notary code of ethics in the city of Pekanbaru and 3)  what  are  the  obstacles  to  the  regional  Honorary  Board  in  resolving  the  code violations ethical notary in the city of Pekanbaru.The scope of violation of the notary code of ethics in Pekanbaru City is in the supervision of the Regional Honorary Council in providing sanctions other than based on examination at the trial also looking at the good  faith  of  the  Notary  who  is  aware  of  his  mistakes  and  wants  to  make improvements  to  the  deed  he  made.  Some  violations  of  the  notary  code  of  ethics  in Pekanbaru City are notaries who spend more time doing activities outside the office, installing  name  signs  not  in  accordance  with  standards,  installing  flower  boards  by writing  PPAT  and  Notary  Public.  The  role  of  the  Pekanbaru  City  Honorary  Board  in solving violations of the Notary Ethics Code in the city of Pekanbaru has not been fully effective,  because  so  far  the  Honorary  Board  has  never  sanctioned  a  notary  who violated the nameplate installation. The Pekanbaru City Honorary Council has imposed sanctions  only  in  the  form  of  verbal  reprimands  to  the  notary  who  committed  the violation,  no  written  warning  or  dismissal  had  ever  been  held  in  the  association  of notary  organizations  that  committed  violations.  The  obstacle  to  the  Regional Honorary Council in solving violations of Notary Ethics Code in Pekanbaru city is that the  Rules  for  conducting  oversight  are  incomplete,  the  Notary  Honorary  Board  who has the authority to supervise the performance of Notaries is often very slow and walks in  following  up on  any  violations  committed  by  Notaries.  Furthermore,  the  object  of supervision is the peer notary himself. Efforts must be made related to obstacles faced by the Pekanbaru City Honorary Council by conducting regular guidance and guidance in member meetings which are held once a month.
Keywords : Keywords: Notary, code of Ethics, Honorary Board .

## Abstrak:
Tujuan  penelitian ini, yakni 1) Untuk mengetahui dan menganaalisis  ruang lingkup pelanggaran  kode  etik  notaris  di  kota  Pekanbaru,  2)  Untuk  mengetahui  dan menganalisi  peran  Dewan  Kehormatan  daerah  dalam  penyelesaian  pelanggaran kode  etik  notaris  di  kota  Pekanbaru  dan  3)  apa  kendala  terhadap  Dewan Kehormatan  daerah  dalam  penyelesaian  pelanggaran  kode  etik  notaris  di  kota Pekanbaru.Sebagai Pembahasan dalam penelitian ini 1) Ruang lingkup pelanggaran kode  etik  notaris di  Kota  Pekanbaru  yaitu dalam pengawasan  Dewan  Kehormatan Daerah dalam memberikan sanksi selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga melihat dari adanya itikad baik dari Notaris yang sadar akan kesalahannya dan ingin  melakukan  perbaikan  terhadap  akta  yang  dibuatnya.  Beberapa  Pelanggaran kode  etik  notaris  di  Kota  Pekanbaru  yaitu  notaris  lebih  banyak  waktu  melakukan kegiatan  diluar  kantor,  memasang  plang  nama  tidak  sesuai  dengan  standar, memasang  papan  bunga  dengan  menuliskan  PPAT  dan  Notaris.  2)  Peran  Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota  Pekanbaru  belum  sepenuhnya  efektif,  karena  selama  ini  Dewan  Kehormatan belum  pernah  memberikan  sanksi  kepada  notaris  yang  melakukan  pelanggaran pemasangan  papan  nama.  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota  Pekanbaru  selama  ini menjatuhkan  sanksi  hanya  berupa  teguran  secara  lisan  kepada  notaris  yang melakukan  pelanggaran,  belum  pernah  dilakukan  teguran  secara  tertulis  ataupun pemecatan  dalam  perkumpulan  organisasi  notaris  yang  melakukan  pelanggaran. Kendala  terhadap  Dewan  Kehormatan  Daerah  dalam  penyelesaian  pelanggaran Kode  Etik Notaris  di  kota  Pekanbaru  yaitu  Aturan    dalam melakukan  pengawasan tidak lengkap, Dewan Kehormatan Notaris yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja  para  Notaris  kerap  sekali  terkesan  lamban  dan  berjalan  ditempat  dalam menindak  lanjuti  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Notaris..  3)Selanjutnya, objek  pengawasan  rekan  notaris  sendiri.  Upaya  yang  harus  dilakukan  terkait kendala  yang  dihadapi  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota  Pekanbaru  dengan melakukan  pembinaan  dan  bimbingan  rutin  dalam  rapat  anggota  yang  dilakukan sebulan sekali.
Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Dewan Kehormatan

## A. Latar Belakang
Notaris  sebagai  pejabat  umum,  merupakan  salah  satu  organ  negara  yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat,  teristimewa  dalam  pembuatan  akta  otentik  sebagai  alat  bukti  yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan. 1
Perlindungan  hukum  terhadap  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya  demi  terlaksananya  fungsi  pelayanan  dan  tercapainya  kepastian hukum  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  telah  diatur  dan dituangkan  dalam  undang-undang  tersendiri,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris,  undang-undang  mana  telah  mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.
Terbentuknya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadipengawas untuk  mengawasi  segala  tugas  dan  jabatan  Notaris  diatur  dalam  Pasal  67Undang- Undang  No  2  tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  yang  menyebutkan  bahwa “pengawasan  terhadap  notaris  dilakukan  oleh  Menteri.  Dalam  melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap notaris  selain  dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  juga  dilakukan  oleh  organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
Dewan  Kehormatan  menurut  Pasal  1  ayat  8,  Kode  Etik  Notaris  adalah  alat perlengkapan  perkumpulan  yang  di  bentuk  dan  berfungsi  menegakkan  kode  etik, harkat  dan  martabat  notaris  yang  bersifat  mandiri  dan  bebas  dari  keberpihakan, dalam  menjalankan  tugas  dan  kewenangannya  dalam  perkumpulan.  Dewan Kehormatan terdiri atas:
a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.
Dewan  kehormatan  dalam  perkumpulan  bertugas  untuk  melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan
1 N.G.  Yudara, Notaris  dan  Permasalahannya  (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di  Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia) , Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta : Majalah Renvoi Nomor 10.34.EdisikeIII, 2006, hlm. 72
kode  etik  yang  bersifat  internal  atau  yang  tidak  mempunyai  kaitan  kepentingan dengan  masyarakat  secara  langsung,  memberikan  saran  dan  pendapat  kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris. 2
Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap  pelaksanaan  kode  etik  Notaris  yang  telah  ditentukan  oleh  organisasi meliputi  kewajiban,  larangan  dan  pengecualian  yang  harus  dilakukan  oleh  para anggota  organisasi.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut  Dewan  Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun  berhak  menjatuhkan  sanksi  organisasi  sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  6 ayat  1  Kode  Etik  IkatanNotaris  Indonesia  berupa  teguran,  peringatan, pemberhentian  sementara,  pemecatan  dan  pemberhentian  dengan  tidak  hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Fenomena  yang  ada  saat  ini,  bahwa  di  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota Pekanbaru  terdapat  beberapa  laporan  terkait  pelanggaran  Kode  etik  Notaris. Terdapat laporan dari masyarakat, laporan dari sesame Notaris dan temuan internal Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kota Pekanbaru.
Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini  : Pertama, Bagaimana  ruang lingkup pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru? Kedua, Bagaimana peran Dewan  Kehormatan  Daerah  dalam  penyelesaian  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris  di kota  Pekanbaru? Ketiga, Apa  kendala  terhadap  Dewan  Kehormatan  Daerah  dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru?

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tipe  empiris  yang  mencangkup,  penelitian terhadap  indentifikasi  hukum  dan  penelitian  terhadap  efektifitas  hukum. 3 Sumber data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  data sekunder  dan  data primer.  Data  sekunder (secondary  data) yaitu,  sumber  data  penelitian  yang
2 Pengurus  Pusat  Ikatan  Notaris  Indonesia,  Jati  Diri  Notaris  Indonesia  Dulu,  Sekarang Dan Di Masa Akan Datang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 199-200.
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 52.
diperoleh dari bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,  hasil-hasil  penelitian  yang  berwujud  laporan,  buku  harian,  dan seterusnya. 4 Sebagai  Responden  wawancara  akan  dilakukan  terhadap  Dewan Kehormatan  Daerah Kota  Pekanbaru  yang  diteliti untuk  memperoleh  pembahasan dalam tesis ini. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan primer / data dasar ( Primary data atau basic data ) yaitu, data dasar diperoleh dari bahan hukum yang mengikat  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan-putusan  hakim.  Bahan Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan  dapat  membantu  menganalisis,  memahami,  atau  memberikan  penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hukum, hasil penelitian dibidang hukum,  artikel  atau  hasil  karya  ilmiah  para  sarjana  dari  kalangan  hukum  atau jurnal-jurnal hukum. 5 .
Analisis  data  yang  digunaka  dalam  penelitian  ini  ialah  analisis  data  secara kualitatif.untuk  memperoleh  dan  mencapai  jawaban  dan  kejelasan  atas permasalahan yang akan dibahas. 6

## C. Pembahasan
1. Ruang Lingkup Pelanggaran Kode EtikNotaris Di Kota Pekanbaru.
1. KodeEtik
Kodeetik  merupakan  suatu  tuntunan,  bimbingan  atau  pedoman  moral  atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat  mereka  dalam  mempraktikkannya.  Sehingga  dengan  demikian  kode etik  notaris  adalah  tuntunan,  bimbingan,  atau  pedoman  moral  atau  kesusilaan notaris  baik  selaku  pribadi  maupun  pejabat  umum  yang  diangkat  pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta.  Dalam  hal  ini  dapat  mencakup  baik  kode  etik  notaris  yang  berlaku  dalam
4 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, h. 12.
5 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit. , h. 53.
6 Ibid, h. 116.
organisasi INI maupun peraturan jabatan notaris di Indonesia yang berasal dari reglement op het Notaris. 7

## 2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik
Pasal  1  angka  12  Kode  Etik  Notaris  berisi  bahwa  sanksi  adalah  suatu hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Dewan  Kehormatan  yang  di  maksudkan  sebagai sarana,  upaya,  dan  alat  pemaksa  ketaatan  dan  disiplin  anggota  Perkumpulan maupun  orang  lain  yang  memangku  dan  menjalankan  jabatan  Notaris.    Kode  Etik Notaris  mengatur  tentang  sanksi  yang  diberikan  jika  ada  yang  melakukan pelanggaran. Pasal 6 Kode Etik Notaris berisi :
1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa:
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan  Kehormatan  Pusat  berwenang  untuk  memutuskan  dan  menjatuhkan sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  anggota  biasa  (dari  Notaris aktif)  Perkumpulan,  terhadap  pelanggaran  norma  susila  atau  perilaku  yang merendahkan  harkat  dan  martabat  Notaris,  atau  perbuatan  yang  dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.
4. Pelanggaran  Kode  Etik  yang  dilakukan  oleh  orang  lain  (yang  sedang  dalam menjalankan  jabatan  Notaris),  dapat  dijatuhkan  sanksi  teguran  dan/atau peringatan.
5. Keputusan  Dewan  Kehormatan  berupa  teguran  atau  peringatan  tidak  dapat diajukan banding.
6. Keputusan  Dewan  Kehormatan  Daerah/Dewan  Kehormatan  Wilayah  berupa pemberhentian  sementara  atau  pemberhentian  dengan  hormat  atau
7 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Bandung : Bayu Grafika, 1995, hlm. 9
pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  perkumpulan  dapat diajukan danding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan  Dewan  Kehormatan  Pusat  tingkat  pertama  berupa  pemberhentian sementara  atau  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian  dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
8. Dewan  Kehormatan  Pusat  berwenang  pula  untuk  memberikan  rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

## c. Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris di Pekanbaru
Ruang lingkup pelanggaran kode etik notaris di Kota Pekanbaru yaitu dalam pengawasan  Dewan  Kehormatan  Daerah  dalam  memberikan  sanksi  selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga melihat dari adanya itikad baik dari Notaris  yang  sadar  akan  kesalahannya  dan  ingin  melakukan  perbaikan  terhadap akta  yang  dibuatnya.  Dewan  Kehormatan  Notaris  memandang  bahwa  kelalaian dalam  pembuatan  akta  yang  menimbulkan  terlanggarnya  kode  etik  Notaris  masih bisa dimaafkan dan Notaris masih dipandang cakap dan mampu dalam mengemban jabatannya.
Berdasarkan wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah kota Pekanbaru, Bapak Budi Suyono, menjelaskan bahwa salah satu Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah adanya pelaporan dari sesama Notaris terhadap notaris lain karena adanya  pelanggaran  terkait  kode  etik  yang  dilakukan  oleh  Notaris.  Seharusnya perbuatan  melanggar  etika  seperti  perbuatan  dan  tindakan  sesama  notaris  yang kurang sopan, sindir-menyindir, saling menjatuhkan dan mengeluarkan kata kasar baik  secara  langsung  maupun  melalui  media  sosial.  Notaris  sebagai  suatu  profesi harus dapat menjunjung tinggi martabat Profesinya.
Pelanggaan  terkait  kode  etik,  seharusnya  tidak  terjadi,  setiap  notaris  harus menjunjung  tinggi  profesi  dan  bertanggung  jawab  terkait  pekerjaannya.  Dalam melaksanakan  jabatannya,  seorang  notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  telah disahkan untuk mengabdi dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma  dan  etika.  Seorang  Notaris  harus  memiliki  kemampuan  profesional  tinggi dengan  memperhatikan  norma  hukum  yang  dilandasi  dengan  integritas  moral,
keluhuran  martabat  dan  etika  profesi  sehingga  kepercayaan  terhadap  jabatan notaris tetap terjaga.
2. Peran  Dewan  Kehormatan  Daerah  Dalam  Penyelesaian  Pelanggaran  Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru
a. Dewan Kehormatan Daerah Pekanbaru
Untuk  menjaga  kehormatan  dan  keluhuran  martabat  Jabatan  Notaris, perkumpulan  mempunyai  Kode  Etik  Notaris  yang  ditetapkan  oleh  kongres  dan merupakan  kaidah  moral  yang  wajibditaati  oleh  setiap  anggota  perkumpulan. Dewan  Kehormatan  Daerah  merupakan  alat  perlengkapan  perkumpulan  yang terdiri  dari  beberapa  orang  anggota  yang  dipilih  dari  anggota  biasa  dari  Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan  bijaksana,  sehingga  dapat  menjadi  panutan  bagi  anggota  dan  diangkat  oleh kongres untuk masa jabatan yang samadengan masa jabatankepengurusan.
Untuk  tingkatan  pertama  Pengurus  Daerah  perkumpulan  mempunyai  Dewan Kehormatan  Daerah  pada  setiap  kepengurusan  Pengurus  Daerah  Ikatan  Notaris Indonesia.
Dewan  Kehormatan  Daerah  terdiridari  3  (tiga)  orang  anggota  diantaranya, seorang  Ketua,  seorang  Wakil  Ketua,  dan  seorang  Sekretaris.  Yang  dapat  diangkat menjadi  anggota  Dewan  Kehormatan  Daerah  adalah  anggota  biasa  yang  telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  berdedikasitinggi,  berjasa  dan  loyal  serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada
konferensidaerahdapatmenentukanlain,  terutamamengenaikomposisiNotaris  dan mantanNotaris.
Masa  jabatan  Dewan  Kehormatan  Daerah  adalahsamadengan  masa jabatananggotaPengurus  Daerah.  Para  anggota  Dewan  Kehormatan  Daerah  yang masa jabatannyatelahberakhirdapatdipilihkembali. Seoranganggota Dewan
Kehormatan  Daerah  tidakbolehmerangkapsebagaianggotaPengurus  Pusat,  Dewan Kehormatan  Pusat,  Pengurus Wilayah,  Dewan  Kehormatan  Wilayah,  dan  Pengurus Daerah,  jikaselama  masa  jabatankarenasesuatuhalterjadijumlahanggota  Dewan Kehormatan  Daerah  kurangdarijumlah  yang  ditetapkan,  maka  Dewan  Kehormatan
Daerah  yang  ada  tetap  sah  walaupun  jumlah  anggotanya  berkurang.  Dewan Kehormatan  Daerah  merupakan  badan  yang  bersifat  otonom  di  dalam  mengambil keputusan  yang  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk  memberikan  bimbingan dari  melakukan  pengawasan  dalam  pelaksanaan  serta  pentaatan  Kode  Etik  oleh para  anggota  perkumpulan  di  daerah  masing-masing.  Dalam  rangka  menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :
a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode  Etik  dan  pembinaan  rasa  kebersamaan  profesi (corpsgeest) kepada Pengurus Daerah;
b. Memberikan  peringatan,  baik  secara  tertulis  maupun  dengan  lisan  secara langsung  kepada  para  anggota  di  daerah  masing-masing  yang  melakukan pelanggaran  atau  melakukan  perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  Kode  Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
c. Memberitahukan  tentang  pelanggaran  tersebut  kepada  Pengurus  Daerah, Pengurus  Wilayah,  Dewan  Kehormatan  Wilayah,  Pengurus  Pusat  dan  Dewan Kehormatan Pusat;
d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (schorsing) anggota perkumpulan  yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  Kode  Etik.  Dalam menjalankan  tugas  dan  kewajibannya  Dewan  Kehormatan  Daerah  dapat mengadakan  pertemuan  dengan  Pengurus  Daerah,  Pengurus  Wilayah,  Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.
Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri  atau  setelah  menerima  pengaduan  secara  tertulis  dari  seseorang anggotaperkumpulanatau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah  terjadi  pelanggaran  terhadap  KodeEtik,  setelah  menemukan  fakta-fakta pelanggaran  Kode  Etik  atau  setelah  menerima  pengaduan,  wajib  memanggil anggota  yang  bersangkutan  untuk  memastikan  apakah  betul  telah  terjadi pelanggaran  dan  memberikan  kesempatan  kepadanya  untuk  memberikan penjelasan  dan  pembelaan.  Dari  pertemuan  tersebut  dibuat  risalah  yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.
Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu  tiga  puluh  hari  setelah  pengaduan  diajukan.  Terhadap  keputusan  Dewan Kehormatan  Daerah  dapat  diadakan  banding  ke  Dewan  Kehormatan  Wilayah. Dewan  Kehormatan  Daerah  wajib  memberitahukan  tentang  keputusannya  itu kepada  Pengurus  Daerah,  Pengurus  Wiiayah,  Dewan  Kehormatan  Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
b. Penyelesaian Pelanggaran
Tugas  Dewan  Kehormatan  adalah  melakukan  pengawasan  terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban,  larangan,  dan  pengecualian  yang  harus  dilakukan  oleh  para  anggota organisasi.  Dewan  Kehormatan  dalam  melaksanakan  tugasnya  tersebut  dapat melakukan  pemeriksaan  terhadap  anggota  organisasi  yang  diduga  melakukan pelanggaran  atas  kode  etik.  Terhadap  anggotanya  yang  bersalah,  maka  Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :
1. Sanksi  yang  dikenakan  terhadap  anggota  yang  melakukan  pelanggaran  Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan  Perkumpulan; Onzetting (pemecatan)  dari  keanggotaan Perkumpulan;  Pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan  sanksi-sanksi  sebagaimana  terurai  di  atas  terhadap  anggota  yang melanggar  Kode  Etik  disesuaikan  dengan  kwantitas  dan  kwalitas  pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. 8
Wewenang  Dewan  Kehormatan  tersebut  adalah  terhadap  pelanggaran  kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau  tidak  ada  orang-orang  yang  dirugikan  dengan  pelanggaran  kode  etik  yang dilakukan  oleh  anggota  organisasi,  atau  dengan  kata  lain  wewenang  Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi. 9
Dewan  Kehormatan  berwenang  melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran terhadap  kode  etik  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada  pelanggarnya  sesuai  dengan kewenangannya dan bertugas untuk :
8 Kelik  Pramudya  dan  Ananto  Widiatmoko, Pedoman  Etika  Profesi  Aparat  Hukum , Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 81.
9 Ibid ., hlm. 82.
1. Melakukan  pembinaan,  bimbingan,  pengawasan,  pembenahan  anggota  dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik  yang  bersifat  internal  atau  yang  tidak  mempunyai  hubungan  dengan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan  saran  dan  pendapat  kepada  Majelis  Pengawas  atas  dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
Kedudukan Dewan Kehormatan Pusat dalam sistem profesi Jabatan Notaris di
Indonesia  adalah  sebagai  lembaga  pada  tingkatan  yang  paling  tinggi  dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 13 Kode Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  disebutkan  bahwa  Dewan  Kehormatan  melakukan upaya-upaya  untuk  menegakkan  Kode  Etik  Notaris.  Dalam  penegakan  Kode  Etik tersebut  Dewan  Kehormatan  diberi  kewenangan  bersama-sama  dengan  Pengurus Pusat  untuk  membuat  peraturan  dalam  rangka  penegakan  Kode  Etik.  Atas kewenangan  yang  disebutkan  dalam  Pasal  12  Anggaran  Dasar  Ikatan  Notaris Indonesia  tersebut  Dewan  Kehormatan  Pusat  mengeluarkan  Peraturan  Dewan Kehormatan Pusat Nomor Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari.

## c. Peranan Fungsi dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik
Notaris  merupakan seorang  pejabat  publik,  suatu  profesi  yang  berhubungan langsung  dengan  masyarakat.  Oleh  karenanya,  Notaris  harus  dapat  menjaga  nama baik dan martabat profesi Notaris dihadapan masyarakat. Sehingga di buatlah kode etik  notaris  yang  berguna  sebagai  acuan  atau  pedoman  bagi  Notaris  untuk  dapat berprilaku  agar  sikap/perbuatan  Notaris  itu  tidak  melenceng  dari  yang  telah ditentukan  dalam  kode  etik  itu.  Sehingga  baik  jabatan  notaris  maupun  nama  baik pribadi  notaris  itu sendiri  diharapkan dapat  selalu  baik dimata masyarakat  sebagi seorang pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang dapat berguna sebagai  alat  bukti  jika  diperlukan  suatu  hari  nanti.  Adapun  pelanggaran  kode  etik yang dilakukan oleh Notarispada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:
1. Unsur  kesengajaan,  Notaris  tersebut  sudah  mengetahui  bahwa  hal  yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.
2. Unsur  ketidaktahuan,  Pelanggaran  pada  kelompok  ini  biasanya  dilakukan  oleh para  Notaris  baru  yang  belum  mengetahui  dan  memahami  peraturan  kode  etik profesi Notaris.
Berdasarkan hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan  oleh  notaris  maka  disinilah  diperlukannya  Dewan  Kehormatan  Notaris adapun tugas dewan kehormatan ini di atur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris  Indonesia  Kongres  Luar Biasa  Ikatan  Notaris Indonesia Banten,  29-30  Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut:
a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam menegakkan dan menjunjung tinggi kode etik notaris.
b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris.
c. Memberikan  saran  dan  pendapat  kepada  Majelis  Pengawas  dan  atau/  Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris.
d. Melakukan  koordinasi,komunikasi,  dan  berhubungan  secara  langsung  kepada anggota  maupun  pihak  pihak  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  dan penegakan kode etik notaris.
e. Membuat  peraturan  dalam  rangka  penegakan  kode  etik  notaris  bersamasama dengan pengurus pusat.
Dewan  Kehormatan  Notaris  diharapkan  dapat  berperan  aktif  menjaga kehormatan  martabat  jabatan  notaris  denganmenegakakan  peraturan-peraturan kode  etik  yang  berlaku  kepada  notaris  secara  tegas  dan  tanpa  pandang  bulu. Menurut  kode  etik  notaris  adapun  hal-hal  yang menjadi  larangan untuk dilakukan oleh notaris adalah:
1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang maupun perwakilan;
2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notari” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan  publikasi  atau  promosi  diri,  baik  sendiri  maupun  secara  bersama- sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:
a. Iklan;
b. Ucapan selamat;
c. Ucapan bela sungkawa;
d. Ucapan terimakasih;
e. kegiatan pemasaran;
f. Kegiatan sponsor, baik sosial, agama maupun olahraga.
4. Bekerja  sama  dengan  biro  jasa/orang/Badan  Hukum  yang  pada  hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Meminta minuta kepada klien untuk ditanda tangani;
7. Berusaha  atau  berupaya  dengan  jalan  apapun  agar  seorang  berpindah  dari notaris  lain  kepadanya  baik  upaya  itu  ditujukan  langsung  kepada  klien  yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan  pemaksaan  kepada klien  dengan cara menahan  dokumendokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan tidak sehat;
10. Menetapkan  honorarium  yang  harus  dibayar  oleh  klien  dalam  jumlah  yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;
11. Mempekerjakan  dengan  sengaja  orang-orang  yang  masih  berstatus  karyawan kantor  notaris  lain  tanpa  persetujuan  terlebih  dahulu  dari  notaris  yang bersangkutan;
12. Menjelekan  atau  menyelahkan  rekanan  notaris  lain  atau  akta  yang  dibuat olehnya  dalam  hal  seorang  notaris  menghadapi  dan  atau  menemukan  suatu akta  yang  dibuat  oleh  rekan  sejawat  yang  ternyata  didalamnya  terdapat kesalahan kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris wajib memberi tahu kepada rekan sejawat atas kesalahan yang dilakukannya;
13. Tidak  melakukan  kewajiban  dan  melakukan  pelanggaran  terhadap  larangan sebagaimana yang dimaksud dalam kode etik;
14. Membentuk  kelompok  sesama  teman  sejawat  yang  bersifat  eksklusif  dengan maksud  untuk  melayani  suatu  kepentingan  dari  instansi  atau  lembaga  lain, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain diluar kelompoknya untuk ikut berpartisipasi;
15. Mencantumkan gelar yang tidak sesuai aturan perundang undangan;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan pembuatan akta. 10
Hal-hal  tersebut  diatas  yang  merupakan  larangan  bagi  seorang  notaris  dan apabila  notaris  menggar  hal-hal  tersebut  maka  dewan  kehormatan  dapat menjatuhkan sangsi kode etik kepada notaris yang bersangkutan.
Dewan  kehormatan  pusat  mempunyai  kewenangan  untuk  menjatuhkan sanksi-sanksi  tersebut  terhadap  notaris  yang  terbukti  secara  sah  baik  sengaja maupun  tidak  sengaja  telah  melakukan  pelanggaran  kode  etik  notaris,  kode  etik notaris  yang  merupakan  aturan  tertulis  yang  wajib  dilakukan  atau  dilaksanakan oleh  notaris  agar  menciptakan  kerukunan  sesama  notaris  sehingga  tidak  terjadi gesekan  antar  sesama  yang  akan  membuat  citra  buruk  profesi  notaris  dimata masyarakat.  Dewan  kehormatan  dalam  hal  penegakan  sanksi  kode  etik  kepada notaris  diharapkan  selalu  berperan  aktif  agar  tidak  sampai  menimbulkan  hal-hal yang  dapat  mencoreng  citra  baik  jabatan  notaris  seperti  permasalahan  di  atas tersebut.
Dewan  Kehormatan  sangat  berperan  dalam  upaya  menegakkan  ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik  yang  dilakukan  agar  hal-hal  yang  menjadi  faktor  pendukung  terjadinya pelanggaran  dapat  diminimalisir  atau  bahkan  dihilangkan.  Untuk  itu  memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian  teguh  agar  tetap  fokus  dan  tidak  terpengaruh  oleh  bujukan  dalam melaksanakan tugasnya.
Kewenangan  Dewan  Kehormatan  Notaris  atas  pelanggaran  sanksi  kode  etik notaris  yang  sudah  tertuang  dalam  anggaran  dasar  dan  anggaran  rumah  tangga serta kode etik Ikatan notaris Indonesia. Dewan kehormatan daerah/wilayah dapat menjatuhkan  sanksi-sanksi  yang  tertuang  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  anggaran  dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei  2015,  keputusan  sanksi  yang  diberikan  oleh  dewan  kehormatan daerah/wilayah  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c,d,e  anggaran  dasar  Ikatan  Notaris Indonesia  kongres  luar  biasa  ikatan  Notaris  Indonesia  Banten,  29-30  Mei  2015
10 Pasal  4  angka3  Perubahan  Kode  Etik  Notaris  berdasarkan  kongres  luar  biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015
dapat  diajukan  bading  ke  dewan  kehormatan  pusat,  dan  putusan  pertama  dewan kehormatan  pusat  atas  hal-hal  tersebut  jika  di  anggap  merugikan  juga  dapat diajukan banding kembali ke kongres. Sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 tidak dapat diajukan banding.
Dewan  kehormatan  dalam  hal  ini  lembaga  yang  mempunyai  otoritas  penuh untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik mempunyai peranan sebagai berikut:
1. Dewan  kehormatan  mencari  fakta-fakta  atas  dugaan  pelanggaran  yang dilakukan oleh notaris yang dicurigai melakukan perbuatan yang menggar kode etik;
2. Dewan kehormatan memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik sesuai  dengan  kesalahan  yang  dilakukannya yang  ditemukan  dalam  fakta- fakta yang telah diketahui oleh dewan kehormatan.
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian,  banyaknyaterjadipelanggaran  mengenai pemasangan  papan  penunjuk  jalan  merupakan  pelanggaran  yang  paling  banyak dilakukan  oleh  notaris.  Pada  dasarnya  ketentuan  mengenai  pemasangan  papan nama  oleh  notaris  telah  ditentukan  di  dalam  Kode  Etik  Notaris  secara  jelas. Pengaturan  mengenai  ukuran,  warna  yang  digunakan  ataupun  jarak pemasangannya,  apabila  masih  ditemukan  notaris  yang  memasangan  papan  nama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kode Etik Notaris, maka perilaku notaris tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris. 11
Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa  selama  ini  Dewan Kehormatan  belum  pernah  memberikan  sanksi  kepada  notaris  yang  melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru selama  ini  menjatuhkan  sanksi  hanya  berupa  teguran  secara  lisan  kepada  notaris yang  melakukan  pelanggaran,  belum  pernah  dilakukan  teguran  secara  tertulis ataupun  pemecatan  terhadap  notaris  yang  melakukan  pelanggaran.  Ketentuan mengenai  sanksi  telah  diatur  secara  jelas  di  dalam  Kode  Etik  Notaris  tetapi implementasinya  dalam  praktek  susah  untuk  dilaksanakan.  Susahnya  penjatuhan sanksi  oleh  Dewan  Kehormatan  kepada  notaris  karena  ada  rasa  sungkan  yang
11 Wawancara Penulis dengan  Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru, Pada hari Selasa Tanggal 10 Februari 2020, bertempat di Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru
dialami  oleh  Dewan  Kehormatan  karena  anggota  dari  Dewan  Kehormatan  Daerah berasal dari sesama rekan notaris.
Peran Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran kode etik notaris  di  Kota  Pekanbaru  notaris  yang  melanggar  Peraturan  Dewan  Kehormatan Pusat Nomor  1 Tahun  2017  dapat dikenakan  sanksi internal  dan  sanksi  eksternal. Sanksi  internal  tersebut  dapat  berupa  teguran,  peringatan, schorsing (pemecatan sementara)  dari  keanggotaan  perkumpulan, onzetting (pemecatan)  dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Kendala  Terhadap  Dewan  Kehormatan  Daerah  Dalam  Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru
a. Aturan dalam melakukan pengawasan tidak lengkap
Kode  Etik  Notaris  adalah  seluruh  kaidah  moral  yang  ditentukan  oleh Perkumpulan  lkatan  Notaris  Indonesia  yang  selanjutnya  akan  disebut "Perkumpulan"  berdasarkan  keputusan  Kongres  Perkumpulan  dan  atau  yang ditentukan  oleh  dan  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  hal  itu  dan  yang  berlaku  bagi  serta  wajib  ditaati  oleh  setiap  dan  semua anggota  Perkumpulan  dan  semua  orang  yang  menjalankan  tugas  jabatan  sebagai Notaris,  termasuk  didalamnya  pars  Pejabat  Sementara  Notaris,  Notaris  Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
Saat  ini  pengaturan  terkait  Jabatan  Notaris  diatur  di  dalam  Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam undang-undang Jabatan notaris tersebut juga diatur terkait Kode Etik Notaris.
Pada  Pasal  9  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  diatur  terkait Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Berada di bawah pengampuan;
3. Melakukan perbuatan tercela; dan
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.
Keberadaan  lembaga  Notaris  di  Indonesia  senantiasa  dikaitkan  dengan keberadaan  fakultas  hukum,  hal  ini  terbukti  dari  institusi  yang  mengahasilkan
Notaris  semuanya  dari  fakultas  hukum  dengan  kekhususan  Program  Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan. 12
Dewan  Kehormatan  dibentuk  sebagai  alat  perlengkapan  organisasi  Ikatan Notaris  Indonesia,  Dari  kewenangannya,  Dewan  Kehormatan  berwenang  untuk melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  kode  etik  organisasi yang  tidak  berkaitan  secara  langsung  dengan  masyarakat  atau  hanya  bersifat internal  organisasi  saja,  sebagai  lembaga  internal  notaris,  Dewan  Kehormatan berwenang  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaaan  terhadap  pelaksanaan  dan pelanggaran kode etik notaris.
Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi  tinggi  dan  loyal  terhadap  perkumpulan,  berkepribadian  baik,  arif  dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk  masa  jabatan  yang  sama  dengan  masa  jabatan  kepengurusan.  Apabila pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  bersifat  internal,  maka  Dewan  Kehormatan bertugas  untuk  melakukan  pemeriksaan  atas  pelanggaran  tersebut,  dan  bila  sifat pelanggaran  yang  dilakukan  telah  merugikan  klien  atau  masyarakat  maka  Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Namun demikian,
Dewan Kehormatan tetap bertugas kode etik dan jabatan notaris.
Pada  dasarnya  tugas  utama  Dewan  Kehormatan  adalah  melakukan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kode  etik  notaris  yang  telah  ditentukan  oleh organisasi  meliputi  kewajiban,  larangan  dan  pengecualian  yang  harus  dilakukan oleh  para  anggota  organisasi.  Dewan  kehormatan  dalam  melaksanakan  tugasnya tersebut  dapat  melakukan  pemeriksaan  terhadap  anggota  organisasi  yang  diduga melakukan  pelanggaran  atas  kode  etik  notaris  dan  bila  dinyatakan  bersalah  maka Dewan  Kehormatan  pun  berhak  menjatuhkan  sanksi  organisasi  sebagaimana tercantum  dalam  Pasal  6  Kode  Etik  Ikatan  Notaris  Indonesia  berupa  teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.
Wewenang  Dewan  Kehormatan  tersebut  adalah  terhadap  pelanggaran  kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau  tidak  ada  orang-orang  yang  dirugikan  dengan  pelanggaran  Kode  Etik  yang
12 Habib Adjie, Op. Cit ., hlm. 1.
dilakukan  oleh  anggota  organisasi,  atau  dengan  kata  lain  wewenang  Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.
b. Objek Pengawasan Rekan Notaris Sendiri
Pengawasan  berarti  memperhatikan  tingkah  laku  orang,  mengamati  dan menjaga baik-baik serta mengontrol. 13 Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas  yang  dilaksanakan  oleh  pihak  manajer  dalam  upaya  memastikan  bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. 14
Pengawasan  merupakan  fungsi  yang  menjamin  bahwa  kegiatan-kegiatan dapat  memberikan  hasil  seperti  yang  diinginkan. 15 Menurut  Komaruddin  Hidayat, pengawasan  adalah  berhubungan  dengan  perbandingan  antara  pelaksana  aktual rencana  dan  awal  untuk  langkah  perbaikan  terhadap  penyimpangan  dan  rencana yang berarti. 16
Notaris  adalah  satu-satunya  Pejabat  Umum  yang  berhak  membuat  akta otentik  sebagai  alat  pembuktian  yang  paling  sempurna.  Notaris  adalah perpanjangantangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum  perdata,  sehingga  ketika  menjalankan  tugasnya  wajib  diposisikan  sebagai Pejabat  Umum  yang  mengemban  tugas  layaknya  seperti  Hakim,  Jaksa,  Bupati  dan lain sebagainya. 17
Dalam  setiap  organisasi  terutama  organisasi  pemerintahan  fungsi pengawasan  adalah  sangat  penting,  karena  pengawasan  adalah  suatu  usaha  untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah- daerah  dan  untuk  menjamin  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan  secara berdaya guna dan berhasil guna. 18
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dewan  Kehormatan  Daerah  terhadap notaris,  bertujuan  untuk  menegakkan  kode  etik  notaris.  Dalam  pengawasan  yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah terdapat Faktor-Faktor yang menjadi alasan
13 W.J.S.Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 67.
14 Winardi, Pengawasan Dalam Organisasi Kepemimpinan , Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm. 585.
15 Basu Swasta, Azaz-Azas Marketing Dalam Pengawasan , Yogyakarta : Liberty, 1996, hlm. 216.
16 Komaruddin  Hidayat, Arti  dan  Istilah  Pengawasan ,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti, 1994, hlm. 104.
17 Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Op. Cit. , hlm. 229.
18 Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Op. Cit. , hlm. 233.
dilakukannya  pemeriksan  notaris  oleh  Dewan  Kehormatan  Daerah  baik  itu  faktor Internal ataupun faktor eksternal.

## 1. Faktor Internal
Berdasarkan pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris  Indonesia  di  Banten,  tanggal  29-30  Mei  2015,  sanksi  yang  dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelangaran Kode Etik Notaris dapat berupa :
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
Tanggung  jawab  notaris  dalam  kaitannya  dengan  profesi  hukum  di  dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukurn itu sendiri, sehingga  terhadapnya  diharapkan  bertindak  untuk  merefleksikannya  di  dalam pelayanannya kepada masyarakat, dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam rangka  menjalankan  profesinya  tersebut.  Adanya  kemampuan  untuk  menjunjung tinggi profesi hukurn yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan :
a. Kedalam, kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum yaitu memegang teguh standar profesional sebagai pengabdi hukurn yang baik dan tanggap. berperilaku individual. mampu menunjukkan sifat dan perbuatan yang sesuai bagi seorang pengabdi hukum yang baik.
b. Keluar,  kemampuan  untuk  berlaku  tanggap  terhadap  perkembangan masyarakat dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan urnurn, mampu mengakomodir,  menyesuaikan  serta  mengembangkan  norma  hukum  serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi. 19
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota Pekanbaru,  menyatakan  bahwa  yang  menjadi  faktor  internal  Alasan  dilakukannya pemeriksan  Notaris  oleh  Dewan  Kehormatan  Daerah  antara  lain  karena ditemukannya  pelanggaran  kode  etik  oleh  Dewan  Kehormatan  Daerah.  Contohnya seperti  adanya  temuan  dari  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota  Pekanbaru  terkait notaris-notaris yang mengiklankan jabatannya.

## 2. Faktor Eksternal
Berdasarkan  hasilpenelitian  pada  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota Pekanbaru,  bahwa  jenis  Pelanggaran  oleh  Notaris,  yaitu  adanya  pelaporan  dari masyarakat,  seperti  tidak  menjalankan  tugasnya  sesuai  pekerjaan  dan  tupoksi tugasnya  dan  Pembuatan  akta  yang  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  perundang- undangan.Selanjutnyayang  menjadi  faktor  eksternal  alasan  dilakukannya pemeriksan  notaris  oleh  Dewan  Kehormatan  Daerah  antara  lain  karena  adanya perselisihan  atau  gesekan  sesama  notaris  serta  karena  adanya  laporan  dari masyarakat  terkait  sikap  dan  pelanggaran  terhadap  kode  etik  notaris,  contohnya seperti  kasus  adanya  laporan  dari  masyarakat  bahwa  notaris  tidak menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya. Contoh lainnya sesama notaris saling melakukan tindakan tidak sopan didepan umum sehingga menyebabkan buruknya citra notaris di mata masyarakat.
Terkait dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris  sesungguhnya  merupakan  ranah  kewenangan  dari  Dewan  Kehormatan untuk melakukan pengawasan, tetapi Majelis Pengawas dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dengan kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris. Hal tersebut  mengakibatkan  Majelis  Pengawas  tidak  memiliki  kewenangan  untuk menjatuhkan sanksi terhadap adanya pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris.Majelis Pengawas hanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan  sidang  pemeriksaan  atas  dugaan  pelanggaran  terhadap  Kode Etik Notaris. 20
Dalam  menangani  atau  menyelesaikan  suatu  kasus,  anggota  Dewan Kehormatan  Pusat  harus  tetap  menghormati  dan  menjunjung  tinggi  martabat anggota  yang  bersangkutan,  selalu  menjaga  suasana  kekeluargaan  dan merahasiakan  segala  apa  yang  ditemukannya.  Seorang  Notaris  yang  diduga melakukan  pelanggaran  kode  etik  hendaknya  diberikan  advokasi  atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. 21
20 Hasil  wawancara  dengan  SoniReinando,  anggota  Dewan  Kehormatan  Daerah  Kota Pekanbaru tanggal 11 Februari 2020.
21 Alief Latief, “ Main Bajak Karyawan Dan Kode Etik Notaris Dan/PPAT ,” Renvoi (Juli 2004), hlm. 3.
Kendala  terhadap  Dewan  Kehormatan  daerah  dalam  penyelesaian pelanggaran  kode  etik  notaris  di  Kota  Pekanbaru  yaitu  terhadap  tugas  Notaris  di Kota  Pekanbaru  adalah  Kelemahan  standar  kode  etik  Notaris  cenderung menyebabkan  terjadinya  pelanggaran  hukum,  dimana  profesi  Notaris  kini  banyak disorot  masyarakat.  Dewan  Kehormatan  Notaris  yang  mempunyai  wewenang mengawasi kinerja para Notaris kerap sekali terkesan lamban dan berjalan ditempat dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu adanya Faktor ekstern tersebut dipengaruhi oleh masih banyak Notaris yang kurang atau belum memahami apa itu perbedaan serta tugas Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Faktor penghambat intern dipengaruhi oleh minimnya sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  kepada  lembaga  pengawasan,  kurang kepedulian terhadap honorarium kepada pemangku jabatan di Majelis Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  dikemukakan  dalam  tesis  ini  adalah sebagai berikut :
1. Ruang  lingkup  pelanggaran  kode  etik  notaris  di  Kota  Pekanbaru  yaitu  notaris lebih  banyak  waktu  melakukan  kegiatan  diluar  kantor,  memasang  plang  nama tidak sesuai dengan standar, memasang papan bungan dengan menuliskan PPAT dan Notaris, penggelapan sertifikat, pemalsuan akta jual beli, pemalsuan tanda tangan danperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Selanjutnya adanya  pelaporan  dari  masyarakat,  seperti  tidak  menjalankan  tugasnya  sesuai pekerjaan dan tupoksi tugasnya dan Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Peraturan  Perundang-Undangan.  Selain  adanya  gesekan  sesame  notaris, terdapat juga pelaporan dari masyarakat terkait notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai pekerjaan dan tupoksi tugasnya dan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan.
2. Peran  Dewan  Kehormatan  Kota  Pekanbaru  dalam  penyelesaian  pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif, karena selama ini Dewan Kehormatan belum pernah memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan  pelanggaran  pemasangan  papan  nama.  Dewan  Kehormatan  Daerah
Kota  Pekanbaru  selama  ini  menjatuhkan  sanksi  hanya  berupa  teguran  secara lisan  kepada  notaris  yang  melakukan  pelanggaran,  belum  pernah  dilakukan teguran  secara  tertulis  ataupun  pemecatan  dalam  perkumpulan  organisasi notaris  yang melakukan pelanggaran.  Susahnya  penjatuhan  sanksi  oleh  Dewan Kehormatan kepada notaris karena ada rasa sungkan yang dialami oleh Dewan Kehormatan  karena  anggota  dari  Dewan  Kehormatan  Daerah  berasal  dari sesama rekan notaris.
3. Kendala terhadap Dewan Kehormatan Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru yaitu Aturan dalam melakukan pengawasan tidak  lengkap,  tidak  ada  ketentuan  yang  mengatur  perpanjangan  sidang  etik danstandar  kode  etik  Notaris cenderung  menyebabkan  terjadinya  pelanggaran hukum,  dimana  profesi  Notaris  kini  banyak  disorot  masyarakat.  Selanjutnya, objek pengawasan rekan notaries sendiri,  hal  ini  dapat  dilihat faktor eksternal alasan dilakukannya pemeriksan notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah antara lain  karena  adanya  perselisihan  atau  gesekan  sesama  notaris  serta  karena adanya  laporan  dari  masyarakat  terkait  sikap  dan  pelanggaran  terhadap  kode etik notaris dan faktorinternal karena ditemukannya pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Daerah, seperti adanya temuan terkait notaris-notaris yang mengiklankan jabatannya.
2. Saran
Setelah  melalui  tahap  analisis  data  dalam  penelitian  ini,  maka  diperoleh beberapa saran sebagai berikut :
1. Peran organisasi Dewan Kehormatan Daerah yang diwujudkan dalam Kode Etik Notaris  haruslah  mengatur  secara  tegas  mengenai  sanksi  terhadap  adanya pelanggaran  berdasarkan  ruang  lingkup  pelanggaran  kode  etik.  Hal  ini dimaksudkan  untuk  mewujudkan  kesesuaian  hukum  serta  meminimalisir persaingan yang tidak sehat antara notaris.
2. Untuk meningkatkan peran Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru, diperlukan adanya  suatu  pembinaan  dari  organisasi  kepada  anggota  profesi  untuk menegakan  perannya  dalam  memberikan  pembinaan  dan  pengawasan mengenai ketentuan Kode Etik bagi para notaris
3. Upaya  yang  harus  dilakukan  terkait  kendala  yang  dihadapi  Dewan Kehormatan  Daerah  Kota  Pekanbaru  dengan  melakukan  pembinaan  dan
bimbingan  rutin  dalam  rapat  anggota  yang  dilakukan  sebulan  sekali. Pengurus  organisasi  INI  diharapkan  lebih  intensif  dalam  mengadakan pertemuan  dengan  melibatkan  unsur  Dewan  Kehormatan  Daerah  guna membahas masalah-masalah seputar pelaksanaan jabatan Notaris khususnya yang berkaitan dengan kode etik dan undang-undang,

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku-Buku
Adjie, Habib . HukumNotaris Indonesia , Bandung :RefikaAditama, 2009. Alief Latief, “ Main Bajak Karyawan Dan Kode Etik Notaris Dan/PPAT ,” Renvoi (Juli 2004)
Andasasmita,Komar. Notaris  Dengan  Sejarah,  Peranan,  Tugas  Kewajiban,  Rahasia Jabatannya , Bandung : Sumur, 1981. Basu Swasta, Azaz-Azas Marketing Dalam Pengawasan , Yogyakarta : Liberty, 1996 Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
Hadjon,  Philipus  M. Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia ,  Yogyakarta  :  Gajah Mada University Press, 2011.
H.R, Ridwan. Hukum Administrasi Negara , Jakarta : Rajawali Pers, 2011. H.S, Salimdan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
Komaruddin  Hidayat, Arti  dan  Istilah  Pengawasan ,  Bandung  :  Citra  Aditya  Bakti,
1994. Mertokusumo,Sudikno. Mengenal  Hukum ( Suatu  Pengantar ),  Yogyakarta  :  Liberty,
1991.
Muhammad,  Abdulkadir. HukumdanPenelitianHukum ,Bandung : PT.CitraAdityaBakti, 2004.
Pandoman,Agus. Etika  Profesi  Hukum ,  Yogyakarta  :  Universitas  Cokroaminoto Yogyakarta, Tanpa Tahun.
Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa Datang , Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008.
Poerwadaminta,W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta : Balai Pustaka, 1993 Pramudya,  Kelik  dan  Ananto  Widiatmoko. Pedoman  Etika  Profesi  Aparat  Hukum , Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
Setiawan, Wawan. Notaris Profesional dan Ideal , Jakarta : Media Notariat, 2004.
Situmorang,  Viktor  M.  dan  Cormentyna  Sitanggang, Hukum  Administrasi Pemerintahan Di Daerah , Jakarta : Sinar Grafika, 1993
Soemitro,RonnyHanitijo. MetodologiPenelitianHukumDanJurimetri ,Jakarta  :  Ghalia Indonesia,1990.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1996. Sjaifurrachman  dan  Habib  Adjie, Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan Akta , Bandung : Mandar Maju, 2011.
Suryabrata,Sumadi. Metode Penelitian , Jakarta : Rajawali, 1990.
Tedjosaputro,Liliana. Etika  Profesi  Notaris  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana , Bandung : Bayu Grafika, 1995. Widiyono. Wewenang Dan Tanggung Jawab , Bogor : Ghalia Indonesia, 2004. Widyadharma,Ignatius  Ridwan. Etika  Profesi  Hukum ,  Semarang  :  Universitas Diponegoro, 1996.
Winata,Frans  Hendra. Persepsi  Masyarakat  Terhadap  Profesi  Hukum  di  Indonesia , Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
Winardi. Pengawasan Dalam Organisasi Kepemimpinan , Jakarta : Rineka Cipta, 2000. Zulham. Hukum  Perlindungan  Konsumen ,  Jakarta  :  Kencana  Prenada  Media  Group, 2013.

## 2. Makalah, Artikel dan Jurnal
N.G.  Yudara,  Notaris  dan  Permasalahannya  (Pokok-Pokok  Pemikiran  Di  Seputar Kedudukan  Dan  Fungsi  Notaris  Serta  Akta  Notaris  Menurut  Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta : Majalah Renvoi Nomor 10.34. Edisi ke III, 2006, hlm. 72.

## 3. Internet
http://mknunsri.blogspot.co.id/2012/08/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris.html