## J UDUL PENELITIAN :”BALI NDESO MBANGUN DESO” DAN KETAHANAN
PANGAN DAERAH  PROVINSI JAWA TENGAH.

## Reni Windiani

## Abstract
Nowadays  food  can  be  categorized  as  one  of  the  most  important  aspect  of  human  right. Regarding to that condition, state should provide food accessibility and availability for the society. Due to big number of its population, Indonesia faces complex problem in order to fulfill of food need of its people.  In  this  respect  food  security  policy  becoming  focuses  of  Indonesian  development  policy especially  its  agriculture  development  policy.  One  of  the  most  considerable  provinces  in  Indonesian national  agriculture  is  Central  Java,  by  reason  of  its  17%  contribution  on  national  rice  production. Further, in contrast to national food condition that exp erienced rice import dependency, Central Java‟s food  security  currently  experiencing  steady  condition.  This  condition  raised  up  interesting  research question:  is  there  any  correlation  between  central  java‟s  steady  food  condition  and  Central  Java Governor Candidate Bibit- Rusri„s Campaign slogan “Bali Ndeso Mbangun Deso” in the Central Java Governor  Election  on  2008.  Using  qualitative  method  and  type  of  descriptive  research,  this  inquiry showed  that  the  moral  movement  “Bali  Ndeso  Mbangun  Deso”  has  contributed  positively  on  food security in Central Java.
Key words : food security, bali ndeso mbangun deso, rice production.

## A. PENDAHULUAN
Pertimbangan  yang  menjadi  landasan  dari  dibuatnya  Undang –  Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan adalah bahwa pangan merupakan kebutuhan pokok  manusia  yang  pemenuhannya  menjadi  hak  asasi  setiap  rakyat  Indonesia dalam  mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  untuk  melaksanakan pembangunan  Nasional.  Hak  asasi manusia  adalah hak -hak  yang  telah  dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan, dan berlaku secara universal. Oleh karenanya ketersediaan  dan  askesibilitas  pangan  bagi  masyarakat  menjadi  hal  yang  sangat penting  untuk  direalisasikan  oleh  pemerintah.  Adapaun  yang  dimaksud  dengan pangan  dalam  UU  No.  7  tahun  1996  pasal  1  adalah  segala  sesuatu  yang  berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang serta  stagnannya  pertumbuhan  produktivitas  lahan  dan  tenaga  kerja  pertanian. ( http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_15.pdf diakses  Kamis  28 april  2011  jam  13.29  WIB.)  Kondisi  tersebut  diperburuk  lagi  dengan  dampak perubahan  iklim  yang  mengakibatkan  bencana  alam  dan  ketidakteraturan  musim sehingga  hasil  pertanian  menjadi  semakin  sulit  diprediksi.  Indonesia  yang  pernah sukses  dengan  swasembada  beras  sekarang  ini  menjadi  negara  pengimpor  beras. Impor beras dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan stabilitas penyediaan pangan  nasional.  Stok  beras  yang  ada  pada  Perum  Bulog  sejumlah  1,7  juta  ton pada  saat  ini,  tak  lain  karena  ditopang  oleh    beras  impor.  Realisasi  impor  beras Bulog tahun 2010/2011 mencapai 1,9 juta ton. (Kompas, 6 Mei 2011).
Jawa  Tengah  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  cukup  penting  dalam kaitannya dengan ketahanan pangan nasional, karena Provinsi Jateng memiliki andil dan  kontribusi  yang  cukup  besar  bagi  produksi  beras  secara  nasional  yaitu  sekitar 17  persen.  ( http://www.antaranews.com/berita/1268520045/jateng-surplus-2-5-juta- ton-gkg )  diunduh  Kamis  28  April  2011  jam  13.14  WIB).    Secara  geografis,  luas wilayah  Provinsi  Jawa  Tengah  3,25  juta  hektar  atau  1,70  %  dari  luas  Indonesia, yang  secara  administratif  terbagi  menjadi  29  kabupaten  dan  6  kota,  yang  meliputi 573  kecamatan  dan  8.577  desa/kelurahan  dengan  areal  lahan  sawah  992  ribu
hektar,  dan  2,26  juta  hektar  lahan  bukan  sawah.  Berdasarkan  hasil  sensus  BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 baru lalu, jumlah penduduk Jawa Tengah saat ini sebanyak  32,38  juta  jiwa,  dimana  65%  penduduk  Jawa  Tengah  tersebut  tinggal  di perdesaan  dan  mayoritas  menjalani  karya  usaha  pada  sektor  pertanian  dalam  arti luas, UMKM, dan industri padat karya.
( http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/ diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50 WIB.).
Berbeda dengan kondisi pangan nasional yang mengalami ketergantungan pada impor beras, ketahanan pangan di Jawa Tengah saat ini justu dalam kondisi mantap,  indikasinya ditandai dengan mayoritas menunjukkan warna hijau  tua  dan  sebagian  kecil  warna  hijau  muda,  tidak  ada  sedikitpun  warna  kuning atau  merah.  Kuatnya  ketahanan  pangan  Jawa  Tengah,  antara  lain  ditunjang  oleh produksi  beras  yang  dalam  dua  tahun  terakhir  mengalami  surplus.  Tahun  2009 surplus  2,6  juta  ton.  Berdasarkan  data  Angka  Ramalan  Sementara  (ASEM)  tahun 2010,  produksi  beras  Jawa  Tengah  mencapai  10.110.830  ton  Gabah  Kering  Giling (GKG)  atau  sama  dengan  5.467.521  ton  beras,  sedangkan  kebutuhan  beras  Jawa Tengah  setiap  tahun  2.717.711  ton  sehingga  surplus  2.929.810  ton.  Bulan  Januari sampai  Maret  2011,  Jawa  Tengah  panen  raya,  diprediksi  dalam  3  (tiga)  bulan tersebut surplus beras 1,5 juta ton, sehingga target nasional agar Jawa Tengah bisa produksi 10,43 juta ton tahun 2011 dapat terpenuhi, bahkan surplus bias meningkat, sehingga ketahanan pangan Jawa Tengah semakin meningkat.  Surplus beras Jawa Tengah  tahun  2009  dan  2010,  mampu  memberi  kontribusi  untuk  menopang ketahanan  pangan  nasional  sebesar  15,30%  sampai  16%.  Komoditas  pangan lainnya yang juga suprlus, adalah Jagung tahun 2010 surplus 2,8 juta ton, ubi kayu surplus  sebanyak  3  juta  ton  lebih.  Produksi  daging  surplus  100  ribu  ton  lebih,  telur surplus  18  ribu  ton  lebih,  dan  susu  surplus  sebanyak  38  ribu  ton  lebih.  Nilai  Tukar Petani  (NTP)  Tahun  2009  sebesar  100,03  di  atas  angka  Nasional  98,58.  Tahun 2010  NTP  meningkat  menjadi  103,12  (atau  naik  3,09).  Pada  bulan  Agustus  2011 NTP  Jateng  diprediksi  102,65.  Pertumbuhan  ekonomi:  Kondisi  surplus  berbagai komoditas  pangan,  menjadi  salah  satu  pendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Jateng sebesar 4,70% masih di atas rata-rata nasional
4,50%. Tahun 2010 meningkat menjadi 5,80% atau naik 0,9%. Diprediksi oleh Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Jateng 2011 mencapai 6,25%. ( http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/ diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50. WIB.).
Kondisi  tersebut  di  atas,  menimbulkan  rasa  keingintahuan  peneliti  tentang  adakah keterkaitan antara kemantapan kondisi pangan di Jawa Tengah dengan konsep “Bali Ndeso Mbangun Ndeso”? Serta Faktor – faktor apasajakah yang mempengaruhi ketahanan pangan di  Jawa  Tengah?    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  keterkaitan  antara  gerakan moral “Bali Ndeso Mbangun Deso” dengan kemantapan kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah , serta untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Jawa Tengah.

## A.1. Tinjauan Pustaka

## A.1.a. Ketahanan Pangan
Undang-Undang  Pangan  No.7  Tahun  1996  pasal  17  memberikan  definisi ketahanan  pangan  sebagai  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  pangan  bagi  rumah tangga  yang  tercermin  dari  tersedianya  pangan  secara  cukup,  baik  dari  jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
Secara umum kebijakan ketahanan pangan nasional yang dirumuskan adalah terkait dengan  upaya  mewujudkan  ketahanan  pangan  sebagaimana  yang  diamanatkan dalam  Undang-Undang  Pangan  tahun 1996  yang  ditindak  lanjuti  dengan Peraturan Pemerintah No 68 tahun 2001. Kebijakan yang dirumuskan diselaraskan dengan isu global yang disepakati dalam Pertemuan Puncak Pangan Dunia tahun 2002 ( World Food  Summit-  five  years  later  :  WFS  -  fyl )  yaitu  mencapai  ketahanan  pangan  bagi setiap  orang  dan  mengikis  kelaparan  di  seluruh  dunia.  Untuk  melaksanakan  tugas tersebut,  diterbitkan  Keputusan  Presiden  (Keppres)  RI  Nomor  132  Tahun  2001 tanggal 31 Desember tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP). Tugas DKP sesuai Keppres  adalah  (1)  merumuskan  kebijakan  di  bidang  ketahanan  pangan  nasional yang  meliputi  aspek  ketersediaan,  distribusi,  dan  konsumsi  serta  mutu,  gizi,  dan keamanan  pangan;  dan  (2)  melaksanakan  evaluasi  dan  pengendalian  pemantapan ketahanan pangan nasional.
Beberapa  kebijakan  yang  terkait  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan upaya  mewujudkan  stabilitas  (ketersediaan)  pangan  nasional  adalah  (1)  kebijakan dan  strategi  diversifikasi  pangan  di  Indonesia  serta  program  aksi  diversifikasi pangan,  (2)  di  bidang  perberasan:  kebijakan  harga  dasar  pembelian  pemerintah (HDPP)  dan  tarif  impor,  (3)  kemandirian  pangan,  dan  (4)  kebijakan  (pangan) transgenik.
(Achmad Suryana: http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_15.pdf diakses Kamis 28 april 2011 jam 13.29 WIB.) Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 147 tahun 2008 telah menetapkan Peraturan  Gubernur  tentang  Pembentukan  Dewan  Ketahanan  Pangan  (DKP) Provinsi  Jawa  Tengah.  Peraturan  Gubernur  Jawa  Tengah  nomor  54  tahun  2007 tentang Pembentukan DKP Provinsi Jawa Tengah, dianggap sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu disesuaikan kembali. Hal ini sejalan dengan 9 arahan Presiden RI  sekaligus  menjabat  sebagai  Ketua  DKP  Nasional,  yang  salah  satunya mengarahkan  agar  melaksanakan  Kebijakan  Umum  Ketahanan  Pangan  (KUKP) secara  sungguh-sungguh  diseluruh  Indonesia  dan  untuk  mencapai  keberhasilan diperlukan  keterpaduan  lintas  sektor  dan  peran  serta  daerah.  Dalam  Peraturan
Gubernur Jawa Tengah nomor 147 tahun 2008 berisi tentang beberapa point terkait Pembentukan  Dewan  Ketahanan  Pangan  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Pada  bab  IV pasal  5  point  1  tertulis  DKP  mempunyai  tugas  membantu  Gubernur  dalam  (a) merumuskan  kebijakan  dalam  rangka  mewujudkan  Ketahanan  Pangan  Provinsi dengan  memperhatikan  kebijakan  yang  ditetapkan  Dewan  Ketahanan  Pangan Republik  Indonesia;  (b)  merumuskan  kebijakan  dalam  rangka  mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah;  (c)  melaksanakan  evaluasi  dan  pengendalian  perwujudan  ketahanan pangan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kemudian  pada  point  ke-2  tugas  DKP  meliputi kegiatan  di  bidang  penyediaan  pangan,  distribusi  pangan,  cadangan  pangan, penganekaragaman  pangan,  serta  pencegahan  dan  penanggulangan  masalah pangan dan gizi.
Dalam susunan organisasi Dewan Ketahanan Pangan tingkat  Provinsi terdiri dari ketua,  sekretaris sekaligus merangkap Ketua Harian, kemudian anggota.  Pada Provinsi  Jawa  tengah  Ketua  DKP  dijabat  oleh  Gubernur  Jawa  Tengah,  kemudian sekretaris  yang  sekaligus  merangkap  sebagai  Ketua  Harian  dijabat  oleh  Kepala Badan  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah.  Dewan  ketahanan  pangan provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan  Ketahanan  Pangan  Provinsi  dengan  memperhatikan  kebijakan  yang ditetapkan  Dewan  Provinsi,  kemudian  merumuskan  kebijakkan  dalam  rangka mendorong  keikutsertaan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  ketahanan  pangan serta  melaksanakan  evaluasi  dan  pengendalian  perwujudan  ketahanan  pangan provinsi  yang keseluruhannya tertulis jelas dalam Peraturan Presiden No. 83 tahun 2006 tentang tugas
Dewan
Ketahanan
Pangan.
( http://www.jatengprov.go.id/?document_srl=9146 diakses  Kamis  28  April  2011  jam 13.17 WIB.)
Adapun  visi  Dewan  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah  adalah :Menjadi  Lembaga  yang  Handal  dan  Profesional  dalam  Memantapkan  Ketahanan Pangan  Masyarakat  yang  Berbasis  Sumber  daya  Lokal  Jawa  Tengah   Menuju Kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah. Sedangkan Misinya adalah :
a) Menyelenggarakan  fasilitasi  dan  pembinaan  dalam  ketersediaan,  cadangan dan distribusi pangan.
b) Menyelenggarakan  fasilitasi  dan  pembinaan  teknis  dalam  meningkatkan kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi pangan.
c) Menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan agribisnis pangan.
d) Menyelenggarakan fasilitasi  dan  pembinaan dalam  pengembangan  teknologi pangan dan permodalan.
e) Menyelenggarakan  fasilitasi  dan  perencanaan,  monitoring  dan  evaluasi ketahanan pangan.
f) Meningkatkan  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  dan  peranan penyuluhan serta kelembagaan dalam pemantapan ketahanan pangan.
g) Melaksanakan koordinasi dalam pemantapan ketahanan pangan. ( http://bkp.jatengprov.go.id/index.php?action=_home.main diakses  Kamis  28 April 2011 jam 13.23 WIB.)

## A.1.b. Bali Ndeso Mbangun Deso
“Bali  Deso  Bangun  Deso”  bukanlah  program,  tetapi  gerakan  moral  untuk memberdayakan  masyarakat  desa  agar  mampu  mengelola  potensi  sumber  daya
pembangunan  yang  tersedia  sangat  melimpah  di  perdesaan.  Tujuannya,  agar pembangunan  pedesaan  menjadi  maju  dan  kesejahteraan  masyarakatnya meningkat.
Gerakan  moral  dimaksud,  adalah:  yang  sudah  pintar  menguasai  ilmu pengetahuan dan teknologi, kembali ke desa memberitahu atau ngajari masyarakat desa  yang  belum pinter supaya pinter mengelola  potensi  desanya  dalam  kegiatan pembangunan  di  segala  sektor,  sehingga  desanya  menjadi  maju.  Demikian  pula bagi yang sudah kaya dan berkelebihan harta, juga jangan segan-segan membantu saudara  kita  di  desa  melalui  hibah  dana,  modal  usaha,  dan  pendampingan manajemen  usaha,  agar  geliat  ekonomi  kerakyatan  di  desa  semakin  tumbuh, sehingga kesejahteraannya meningkat.
( http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/ diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50. WIB.).

## A.1.c. Manajemen
Istilah  manajemen  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu management ,  yang terbentuk  dari  kata manus yang  artinya  tangan.  Kata manus itu  sendiri  berkaitan dengan  istilah manage yang  berasal  dari  bahasa  Latin mansionaticum yang  berarti pengelolaan rumah besar. Ndraha (2003).
Sheldon  (1930)  mendefinisikan  manajemen  sebagai  berikut  : “management proper is the function in industry concered in the execution of policy, within the limits set by administration, in the employment of the organization for the particular objects set before it” . Sheldon mendefinisikan manajemen dari sudut pandang industri, yaitu bahwa manajemen didefinisikannya sebagai kajian terhadap pelaksanaan kebijakan. Kajian  itu  sendiri  dipandang  dalam  batas –  batas  kumpulan  penyelenggaraan  dan pekerjaaan organisasi untuk tujuan khusus yang akan datang.
Terry  (1972)  mendefinisikan  manajemen  sebagai  : “distinict  process consisting  of  planning,  organizing,  actuating  and  cotrolling  performed  to  determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources” . Dari  pendapatnya  itu  Terry  menekannkan  bahwa  manajemen  adalah  suatu  proses khusus  yang  terdiri  dari  4  (empat)  aktivitas  yaitu  :  perencanaan,  pengorganisasian, pelaksanaan,  dan  pengawasan,  yang  dilakukan  untuk  menentukan  serta  mencapai sasaran  yang  telah  ditentukan  melalui  pemanfaatan  sumber  daya  manusia  dan lainnya.
Menurut  Millet  (1954)  manajemen  adalah  : “management  is  the  process directing  and  facilitating  the  work  of  people  organized  in  formal  group  to  achieve  a desired end” . Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan bahwa Millet memandang manajemen  dari  sudut  pandang  organisasi  yang  berkecimpung  dalam  suatu pekerjaan.  Manajemen  menurut  Millet  adalah  suatu  proses  kepemimpinan  dan pemberian  arah  terhadap  pekerjaaan  yang  terorganisasi  dalam  kelompok  formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
Menurut Tead (1951)  manajemen diartikan sebagai berikut : “management is the process and  agency which direct and guides the operations of an organization in the realizing of establishsed aims” . Hal ini berarti bahwa manajemen adalah proses dan  perangkat  yang  mengarahkan  serta  membimbing  kegiatan  suatu  organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan  beberapa  pengertian manajemen  tersebut  di  atas,  dapat  ditarik gambaran umum tentang manajemen, yaitu suatu rangkaian proses yang mengarah kepada  perwujudan  suatu  tujuan  tertentu.  Dalam  proses  tersebut,  terkandung
sejumlah unsur – unsur yang masing – masing unsur tersebut sub – sub bagian dari manajemen  itu  sendiri.  Dalam  kaitannya  dengan  organisasi  swasta  maupun pemerintahan, unsur – unsur yang terkandung dalam proses manajemen antara lain berupa :
a. Komunikasi, yaitu keberadaan tata hubungan, baik yang timbal balik maupun yang searah, antara atasan dan bawahan ;
b. Tata  usaha,  yaitu  keberadaan  pengaturan  dan  pengurusan  surat –  surat, meliputi pengiriman, penerimaan maupun pengarsipan;
c. Perbekalan,  yaitu  keberadaan  pengaturan  dan  pengurusan  barang –  barang yang  meliputi  pemesanan,  pengadaan,  penyimpanan,  penghapusan, pengiriman dan pemakaian;
d. Keuangan,  yaitu  keberadaan  dan  pengaturan  pengurusan  uang,  meliputi pendanaan,  pembiayaan,  pembelanjaan,  pemasukan  maupun  utang – piutang lainnya;
e. Kepegawaian, yaitu keberadaan pengaturan dan pengurusan personalia yang meliputi  pemindahan,  pemberhentian,  pengangkatan  maupun  pemberian hadiah dan sanksi;
f. Kepemimpinan,  yaitu  keberadaan  pengaturan  dan  pengurusan  seluruh pengarahan dan pengomandoan organisasi.
Agar  suatu  manajemen  dapat  dilakukan  dengan  tertib,  efektif,  dan  efisien, dibuatlah  pembagian  dan  pengelompokan/klasifikasi  pekerjaan.  Pertimbangan klasifikasi  tersebut  sangat  relatif,  tergantung  pada  jenis  dan  tipe  organisasi, kemampuan sumber daya organisasi, dan sasaran yang hendak dicapai. Karena itu, beberapa  ahli manjemen mengklasifikasikan  fungsi manajemen tersebut berdasarkan  sudut  pandang  yang  bermacam-macam,  namun  dalam  satu  prinsip manajemen  yang  sama  yaitu  untuk  mencapai  ketertiban,  keefektifan  dan  efisiensi. Adapun fungsi – fungsi manajemen tersebut antara lain :
a. Menurut Farlan (1959) : planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),  dan controlling (pengawasan),  atau  yang  disingkat dengan akronim POCO;
b. Menurut Newman (1963) : planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), assembling  resources (pengumpulan  sumber  daya), supervising (pengendalian  kerja)  dan controlling (  pengawasan)  atau  yang disingkat dengan akronim POASCO;
c. Menurut  Koontz  dan  O’Donnel  (1968)  ; planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (penyusunan  pegawai), directing (pengarahan kerja)  dan controlling (pengawasan)  atau  yang  disingkat  dengan  akronim POSDICO;
d. Menurut Gullick (1937) : planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (penyusunan  pegawai), directing (pengarahan kerja), coordinating (pengkoordinasian), reporting (pelaporan)  dan  budgeting (anggaran) atau yang disingkat dengan akronim POSDCORB;
e. Menurut Terry (1961) : planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan)  dan controlling (pengawasan); atau yang disingkat dengan akronim POAC;
f. Menurut  Gibson  et.al.  (1982)  : planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),  dan controlling (pengawasan)  atau  yang  disingkat
dengan akronim POC.
Untuk  mencapai  suatu  sistem  nilai  yang  disebut  efektivitas,  efisiensi,  dan produktivitas, fungsi – fungsi manajemen seperti tersebut di atas perlu dioperasikan secara  terus  menerus  dan  berturut-  turut.  Berkaitan  dengan  penelitian  ini,  peneliti ingin  mengetahui  apakah  fungsi –  fungsi  manajemen  tersebut  diaplikasikan  dalam gerakan mo ral “Bali Ndeso Mbangun Ndeso”.

## A.2.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatatif,  yaitu  jenis penelitian  dimana  temuan –  temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik ataupun  bentuk  hitungan  lainnya.  (Strauss  &  Corbin,  2003:4).  Dalam  penelitian kualitatif  pendekatan  yang  digunakan bersifat    induktif    yaitu  mengkaji  sesuatu  dari hal yang bersifat khusus ke hal – hal yang bersifat umum (Babbie, 1993:44).
Adapun  tipe  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Menurut  Whitney,  penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan  deskripsi,  gambaran,  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan-hubungan  antar  fenomena yang diselidiki, (Nazir; 1988:34). Penelitian ini akan berusaha untuk mendiskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai gerakan moral “Bali Ndeso Mbangun Deso” dengan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  wawancara yang  dilakukan  secara  mendalam  dengan  informan  yang  berkaitan  dengan  topik penelitian,  dan  dokumentasi,    yang  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan  data tertulis, terutama yang berupa arsip – arsip, dukomen resmi, buku – buku, maupun data – data statistik yang berhubungan dengan penelitian.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  meliputi  :  Data  Primer  yang diperoleh  melalui  wawancara  mendalam  dengan  informan  terpilih,  serta  Data Sekunder,  yang  diperoleh  dari  buku –  buku,  laporan,  dokumen  –  dokumen,  jurnal, koran,  majalah,  dan  internet.Pemeriksaan  keabsahan  data  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  Triangulasi. Dalam  penelitian  ini  triangulasi  akan  dilakukan  atas dasar sumber data yaitu dengan memeriksa kembali data yang telah diperoleh pada kesempatan  lain,  membandingkan  data  hasil  observasi  dengan  data  hasil wawancara,  dan  membandingkan  data  hasil  wawancara  dengan  dokumen  yang terkait,  serta  membandingkan  data  dari  narasumber  tertentu  dengan  narasumber lain.
Reduksi  data,  display  data,verivikasi  data,kemudian  penarikan  kesimpulan, merupakan  teknis  yang  digunakan  dalam  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini. Meski  demikian,  proses  analisis  tidak  menjadi  kaku  oleh  batasan –  batasan kronologis  tersebut.  Komponen –  komponen  analisis  data  yang  mencakup  reduksi data, display data, dan verivikasi data serta pembuatan kesimpulan, secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data.

## A.3. Hasil Penelitian
A.3.a. Potensi Lahan Pertanian :
Jenis tanah wilayah Jawa Tengah di dominasi oleh tanah latosol, alluvial dan grumusol,  sehingga  hamparan  tanah  termasuk  tanah  yang  mempunyai  tingkat kesuburan  yang  relatif  subur.  Luas  lahan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  tahun  2009 sebesar  3.254.412  Ha,  terbagi  atas  lahan  sawah  seluas  991.652  Ha  dan  bukan sawah seluas 2.262.760 Ha yang terdiri dari bangunan/pekarangan, tegalan/kebun, ladang/huma,  padang  rumput,  hutan  negara,  hutan  rakyat,  perkebunan  negara, rawa,  tambak,  kolam/empang,  lahan  kering  yang  sementara  tidak  diusahakan,  dan lain-lain. Penggunaan lahan selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 3.4 berikut ini.

## Tabel 1
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007- 2009
No. Penggunaan Lahan
Luas (Ha) 2007 2008 2009 1 Lahan Sawah 990.824 990.652 991.652 2 Bukan Lahan Sawah 2.263.588 2.263.760 2.262.760 - Bangunan/Pekarangan 521.769 524.465 503.923 - Tegal/Kebun 737.677 732.853 730.370 - Ladang/Huma 10.341 13.346 13.413 - Padang Rumput 1.906 1.231 1.184 - Hutan Rakyat 94.090 95.550 103.402 - Hutan Negara 568.305 568.572 578.107 - Perkebunan Negara 75.865 71.868 69.345 - Rawa 8.201 9.027 9.035 - Tambak 33.050 34.972 39.810 - Kolam/Empang 6.328 3.719 8.259 -  Lahan  kering  yang  sementara    tidak diusahakan 1.819 1.772 1.628 - Lain-lain 204.237 206.385 204.284 Jumlah (Ha) 3.254.412 3.254.412 3.254.412
Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, (2007 – 2010)
Menurut penggunaannya, persentase lahan sawah yang berpengairan teknis adalah  38,65%,  tadah  hujan  28,49%  dan  lainnya  berpengairan  setengah  teknis. Dengan  menggunakan  teknik  irigasi  yang  baik,  potensi  lahan  sawah  yang  dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 74,64 persen.

## A.2.b. Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jawa Tengah.
Badan  Ketahanan  Pangan  (BKP)  memiliki  tugas  pokok  membantu Gubernur  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan  daerah  di  bidang
Ketahanan  Pangan.  Badan  Ketahan  Pangan  (BKP)  mempunyai  fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
b) penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  di  bidang ketahanan pangan;
c) pembinaan,  fasilitasi  dan  pelaksanaan  tugas  di  bidang  ketersediaan  pangan, distribusi  pangan,  konsumsi  dan  penganekaragaman  pangan,  dan  keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
e) pelaksanaan kesekretariatan badan;
f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. (BKP Jawa Tengah 2011)

## Bagan 1
Struktur Organisasi

## Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Sumber : BKP Jateng 2011.
Kelembagaan ketahanan pangan tingkat Kabupaten/Kota semakin berkembang  di  Jawa  Tengah.    Kelembagaan  dan  manajemen  ketahanan  pangan sebagai aspek non-teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan  ketahanan  pangan.  Kelembagaan  ketahanan  pangan  tingkat kabupaten/kota sudah terbentuk di 35 Kab/Kota se-Jawa Tengah sebagai Unit Kerja Daerah.  Selain  itu  setiap  Kab/Kota  juga  telah  membentuk  DKP  sebagai  lembaga koordinatif  dalam  penanganan  ketahanan  pangan  di  daerahnya.  Perkembangan kelembagaan  ketahanan  pangan  Kab/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2009 – 2010 adalah sebagai berikut.

## Tabel 2
Perkembangan Kelembagaan Ketahanan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota Se- Jawa Tengah
No Kelembagaan 2009 2010 1 Badan Ketahanan Pangan 2 2 2 Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan 3 5 3 Badan  Pelaksana  Penyuluhan  Pertanian  Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan 1 2 4 Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,Perempuan,  KB  dan Ketahanan Pangan 1 2 4 Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  KB  dan  Ketahanan Pangan (UPTB Ketahanan Pangan) 1 1 5 Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  KB  dan  Ketahanan Pangan (Bidang Pemberdayaan Masyarakat & ketahanan Pangan) 1 1 6 Kantor Ketahanan Pangan 26 22 Jumlah 35 35

## Sumber : BKP Jateng (2009 – 2010)
Peningkatan jumlah kelembagaan ketahanan pangan menjadi Badan (Eselon II) menunjukkan adanya pengakuan unit kerja  ketahanan pangan di daerah.  Hal ini merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  dalam  kegiatan  koordinasi  kegiatan ketahanan pangan secara luas.

## A.2.c.  Kontribusi  Program  Bali  Ndeso  Mbangun  Desa  Terhadap  Ketahanan Pangan di Provinsi jawa Tengah.
Motto/slogan  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso  kemudian  diwujudkan  dalam  Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2008- 2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera”, serta dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah 2008 – 2013. Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi yaitu :
1. Mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  profesional  serta  sikap  responsif aparatur;
2. Pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian, usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri padat karya;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasiskan kearifan lokal;
4. Pengembangan sumberdaya manusia berbasis kompetensi secara berkelanjutan;
5. Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur;
6. Mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. (Bibit Waluyo: 2010 : 23).
Dari  enam  misi  tersebut  di  atas,  misi  ke  dua  yaitu  Pembangunan  ekonomi kerakyatan  berbasis  pertanian,  usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  dan industri  padat  karya  memperoleh  prioritas  yang  lebih  dari  yang  lain  sebagaimana

## dikemukakan  oleh  Bapak  H.Soenarno,  Sekretaris  Badan  Ketahanan  Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
...  sebenarnya  berkaitan  dengan  ketahanan  pangan  di  Jawa  Tengah  sejak  jaman  pak  Mardiyanto sudah ada progres... Cuma dengan pak Bibit lebih difokuskan yaitu pada misi nomor dua yang sangat relevan dengan upaya peningkatan ketahanan pangan di Jawa Tengah... (hasil wawancara Kamis, 15 September 2011, pkl. 8.45.WIB, lokasi: kantor BKP Jateng).
Prioritas  pada  misi  nomor  dua  tersebut  juga  tampak  pada  peningkatan  alokasi  anggaran APBD  pada  program  dan  anggaran  pembangunan  Jawa  Tengah  untuk  mendukung  Ketahanan Pangan, sebagaimana terlihat pada tabel 4 berikut ini :

## Tabel 4
Program dan Anggaran Pembangunan Jawa Tengah untuk Mendukung Ketahanan Pangan
no SKPD Program Tahun 2008 2009 2010 1 Dinas Koperasi & UMKM a. Peningkatan  kualitas hidup perempuan b. Pengembangan usaha
mikro koperasi & UMKM yg berorientasi IPTEK
c. Pengembangan usaha kecil mikro koperasi &
UMKM berorientasi pada komoditas unggulan daerah d. Penguatan & pengembangan diversivikasi usaha & sistem distribusi KUMKM
e. Pengembangan diversivikasi usaha & peningkatan daya saing 732.998.000 1.003.885.000 1.291.135.000
3.845.563.000
2 Dinas Perindustrian & Perdagangan a. Peningkatan  kualitas
b. hidup perempuan
c. Perluasan& penguatan
pendukung UKM
d.
e. Perluasan & penguatan lembaga pendukung UKM industri & perdaganmgan
f. Pengembangan industri kecil & menengah
g. Pemberdayaan usaha dagang kecil & menengah
h. Pengembangan sentra/klaster industri potensial
i. Peningkatan SDM, pelatihan & bantuan peralatan industri
653.128.000
1.032.067.000 4.470.000.000 4.921.000.000 2.910.000.000 550.000.000 1.080.000.000
1.470.000.000 3 Badan Ketahanan Pangan a. Peningkatan Ketahan Pangan b. Pengembangan
Diversivikasi & Pola Konsumsi Pangan
c. Peningkatan Mutu &
Keamanan Pangan
d. Pengembangan Agribisnis e. Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.981.584.000 4.207.000.000 1.633.256.000 830.146.000 5.757.622.000 1.633.256.000 830.146.000
f. Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Hutan g. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.510.216.000 1.739.000.000 750.000.000 3.400.000.000 6.33.822.000 725.336.000 94.162.000 827.621.000 4 Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura a. Peningkatan Ketahan Pangan b. Pengembangan Agribisnis
c. Peningkatan kesejahteraan petani
d. Peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
e. Peningkatan penerapan
teknologi pertanian/perkebunan f. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 9.046.629.000
5.337.291.000
400.000.000
600.000.000 1.887.920.000 4.149.200.000
14.687.500.000 11.000.800.000
493.700.000
24.478.779.000 7.642.389.000 371.300.000 5   Dinas Perkebunan a. Peningkatan Ketahan Pangan b. Pengembangan Agribisnis
c. Peningkatan kesejahteraan petani
d. Peningkatan pemasaran
hasilpertanian/perkebuna n
e. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.400.000.000 4.322.000.000 500.000.000
2.075.364.000
14.500.000.000 250.000.000 2.075.364.000 16.521.941.000 1.367.499.000
4.500.542.000
1.300.000.000
6 Dinas Peternakan a. Peningkatan Ketahan Pangan b. Pengembangan agribisnis
c. Peningkatan kesejahteraan petani
d. Pencegahan &
penanggulangan penyakit ternak
e. Peningkatan produksi hasil peternakan f. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 4.165.635.000
6.331.165.000 2.210.000.000 7.646.800.000 200.000.000 12.085.728.000
14.063.950.000 980.000.000 5.860.826.000 14.063.950.000 1.248.719.000 7 Set Bakorluh a. Peningkatan kesejahteraan petani
b. Pengembangan agribisnis
c. Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan 700.000.000 4.335.000.0000 6.328.825.000 400.000.000 8 Dinas Kehutanan a. Optimalisasi Pemanfaatan hutan & hasil hutan b. Rehabilitees hutan & lahan Keg. Bantuan bibit
tanaman kehutanan &PPKAN
c. Pewngelolaan  & pemanfaatan hutan
d. Pemberdayaan 840.000.000 1.685.000.000 1.346.608.000 1.092.191.000
masyarakat sekitar hutan
2.503.711.000
1.132.833.000 9 Dinas Kelautan dan Perikanan a. Pengembangan Agribisnis b. Penguatan & pengembangan perikanan
tangkap c. Pembangunan & pengembangan perikanan
budidaya
d. Inventarisasi & evaluasi sumber daya kelautan
e. Pengendalian eksplorasi & eksplotasi sumber daya kelautan
f. Pengembangan usaha
perikanan laut
g. Peningkatan sistem
pengawasan bidang kelautan
h. Pengembangan riset & teknologi kelautan
i. Pemberdayaan SDM &
kelembagaan bidang kelautan
j. Pemberdayaan masyarakat pesisir
k. Pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan & pengendalian sumberdaya kelautan & perikanan l. Optimalisasi pengelolaan
& pemasaran produksi
perikanan
m. Rehabilitees & konservasi sumber daya kelautan & perikanan 5.531.000.000 3.881.340.000 6.087.550.000
400.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 90.000.000 4.298.520.000
6.763.875.000 8.300.000.000 4.711.628.000 5.706.499.000
100.000.000 364.666.000 273.500.000 3.497.916.000 515.833.000 10  Biro Bina Produksi a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Pengembangan Agribisnis
c. Peningkatan kesejahteraan petani
d. Pengembangan perikanan
tangkap e. Pengembangan perikanan budidaya
750.000.000
2.100.000.000 100.000.000 100.000.000
255.000.000 1.071.123.000 2.450.000.000 100.000.000 100.000.000 11  Biro Perekonomian a. Penguatan & pengembangan diversivikasi usaha &
sistem distribusi KUMKM
b. Pengembangan diversivikasi usaha &
peningkatan daya saing
c. Pengembangan industri kecil & menengah d. Pengembangan 430.000.000 182.333.000
sentra/klaster industri potensial
182.333.000 273.500.000 12  Dinas PSDA a. Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya b. Penyediaan & pengelolaan air baku 24.572.890.000 2.438.291.000 20.887.741.000 2.510.000.000
35.083.147.000
5.774.215.000 JUMLAH 118.487.266.000 152.908.832.000 169.812.662.000 TOTAL ANGGARAN 3.891.791.453.000 5.692.612.376.000 6.263.446.469.000
Sumber :Perda Provinsi Jawa Tengah No.4 th.2009 tentang RPJM Provinsi Jawa Tengah.
Prioritas pada misi nomor dua tersebut juga tampak pada peningkatan alokasi anggaran  APBD  pada  program  dan  anggaran  pembangunan  Jawa  Tengah  untuk mendukung  Ketahanan  Pangan.  Peningkatan  ketahanan  pangan  sebagaimana tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1996  tentang  Pangan  tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau  bagi  setiap  rumah  tangga.  Dalam  kerangka  sistem  Ketahanan  Pangan mencakup 4 (empat) subsistem, yaitu:
1. Ketersediaan  Pangan,  artinya  pangan  tersedia  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman;
2. Distribusi  Pangan,  bahwa  pasokan  pangan  dapat  menjangkau  ke  seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga;
3. Konsumsi Pangan,  yaitu setiap rumah tangga bisa  mengakses pangan yang cukup  dan  mampu  mengelola  konsumsi  sesuai  kaidah  gizi,  kesehatan,  dan preferensinya;
4. Keamanan  Pangan,  yaitu  bahwa  setiap  pangan  (segar  dan  olahan)  yang beredar dan di  konsumsi masyarakat  terjamin mutu dan keamanan melalui proses  pengolahan  yang  higienis  dan  tidak  terdapat  kandungan  bahan berbahaya, baik berupa bahan tambahan makanan maupun bahan pengawet . (hasil  wawancara  dengan  bapak  H.  Soenarno,  Kamis,  15  September  2011, pkl. 8.45.WIB, lokasi: kantor BKP Jateng).
Dalam mengimplementasikan gerakan moral Bali Ndeso Mbangun Deso yang dituangkan  dalam  visi  dan  misi  pembangunan  Jawa  tengah  2008-2013,  ada  tiga tahapan yang ditempuh yaitu :
1. Tahap Konsolidasi dan Persiapan (2008-2009).
Pada tahap ini dilaksanakan :
a. Penyusunan konsep”Bali Ndeso Mbangun Deso”
b. Penyusunan Prioritas Pembangunan mencakup : 1. Pertanian dalam arti luas 2. Koperasi dan UMKM 3. Pelayanan Dasar Masyarakat
c.  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJM-D)  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2008-2013  dilanjutkan  dengan penjabaran  dalam  bentuk  Rencana  Strategis  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.  Tahap Percepatan Pencapaian Kesejahteraaan Masyarakat melalui Pemanfaatan  Sumberdaya  secara  Lestari,  danPelayanan  Prima  dalam  E- Government  (2010-2011).  Pada  tahap  ini  dilakukan  percepatan  pelaksanaan program-program  prioritas  dan  pendukung  yang  telah  ditetapkan  berdasarkan hasil  evaluasi  kinerja  program  dua  tahun  sebelumnya,  untuk  mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.
3.  Tahap Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan  dan  Berdayasaing  Tinggi  (2012-2013).  tahap  ini  merupakan perwujudan capaian tahap terakhir dari visi yang telah ditetapkan, dilakukan pula akselerasi  untuk  program-program  yang  capaiannya  belum  optimal  menuju masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. (Waluyo:2010:28).

## B. PEMBAHASAN
Dengan  pertanian  sebagai leading  sector sampai  dengan  saat  ini  kondisi ketahanan  pangan  di  Jawa  Tengah  semakin  meningkat  dan  lebih  baik.  Beberapa kondisi yang dapat menjadi indikator keberhasilan antara lain dapat dilihat pada:

## B.1. Kondisi Kerawanan Pangan di Jawa Tengah.
Kerawanan  pangan  wilayah  adalah  kondisi  dimana  pada  wilayah  tersebut sebagian rumah tangga penduduknya tidak dapat memenuhi 70% kecukupan energi dan  protein  untuk  pertumbuhan  fisiologis  normal.  Wilayah  yang  berkecukupan pangan  mempunyai  potensi  rumah  tangga  penduduknya  rawan  pangan.  Istilah kerawanan pangan tidak berarti  terjadi kekurangan pangan dalam wilayah itu.
Pemetaan kerawanan pangan tahun 2008 dilaksanakan dengan menggunakan  10  indikator  kerawanan  pangan  kronis  dan  4  indikator  kerawanan pangan  transien  dari  Departemen  Pertanian  dan  WFP.  Indikator  tersebut  dibagi dalam  3  dimensi  yaitu;  Dimensi  ketersediaan  pangan  30%  (terdiri  dari;  beras, jagung,  ketela  pohon,  dan  umbi),  Dimensi  akses  pangan  35%  (terdiri  dari:  jumlah persentase  penduduk  miskin,  persentase  akses  terhadap  listrik,  akses  jalan  yang memadai)  serta  Dimensi  penyerapan  pangan  35%  (terdiri  dari;  jumlah  perempuan buta  huruf,  persentase  berat  badan  balita  dibawah  standar,  persentase  angka kematian  bayi,  umur  harapan  hidup,  akses  ke  air  bersih,  persentase  fasilitas kesehatan).
Pemetaan  dari  dimensi  ketersediaan  pangan  (beras,  jagung)  menunjukkan bahwa  tingkat kerawanan pangan  sangat rendah dan digambarkan dengan warna hijau  tua.  Hasil  analisis  kerawanan  pangan  dari  dimensi  akses  pangan  yang  terdiri dari  persentase  penduduk  miskin,    persentase    rumah  tangga  yang  tidak  dapat mengakses  listrik  dan  akses  jalan  yang  memadai  menunjukkan  bahwa  di  Provinsi Jawa  Tengah  menunjukkan  bahwa  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  terdapat  di  9 Kabupaten, cukup tinggi di 11 Kabupaten, cukup rendah di 5 Kabupaten, rendah di 1 Kabupaten dan sangat rendah di 1 Kabupaten.
Dari  dimensi  penyerapan  pangan  persentase  perempuan  buta  huruf  cukup tinggi  hanya  terdapat  di  2  Kabupaten,  penyebab  kerawanan  pangan  karena kurangnya  fasilitas kesehatan  cukup tinggi hanya tedapat di satu Kabupaten.
Dari  hasil  pemetaan  kerawanan  pangan  secara  komposit  di  Provinsi  Jawa Tengah Tahun 2008 terdapat 5 (lima) Kabupaten dengan kerawanan pangan cukup tinggi  yaitu  di  Kabupaten  Brebes,  Rembang,  Wonosobo,  Purworejo  dan  Kebumen. Kerawanan  pangan  culup  rendah  terjadi  di  16  Kabupaten  (Cilacap,  Banyumas, Banjarnegara,  Tegal,  Pemalang,  Pekalongan,  Kendal,  Magelang,  Klaten,  Boyolali, Sragen,  Wonogiri,  Demak,  Kudus,  Pati,  dan  Blora),  sedang  tingkat  kerawanan pangan  rendah  terdapat  di  8  Kabupaten  (Jepara,  Grobogan,  Karanganyar, Sukoharjo, Semarang, Temanggung, Batang dan Purbalingga).
Penyebab utama terjadinya kerawanan pangan di Jawa Tengah  adalah persentase penduduk  miskin,  persentase  rumah  tangga  yang  tidak  memiliki  akses  terhadap listrik serta akses  jalan yang memadai. Dengan demikian kerawanan pangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah bukan disebabkan ketersediaan pangan yang tidak memadai.

## Gambar 1
Peta Kerawanan Pangan Jawa Tengah Tahun 2008
Hasil  analisis  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan/ Food  Security  & Vulnerability  Atlas (FSVA)  Jawa  Tengah  2009  menunjukkan  situasi  ketahanan pangan di  Jawa Tengah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Jawa Tengah memiliki  5  Kabupaten  (Banjarnegara,  Blora,  Pekalongan,  Pemalang  dan  Brebes) masuk prioritas 5 (tahan pangan/warna hijau), dan 24 Kabupaten masuk prioritas 6 (Sangat  Tahan  Pangan/warna  hijau  tua).  Apabila  dibandingkan  dengan  Provinsi Jawa  Timur  dan  Jawa  Barat  Provinsi  Jawa  Tengah  relatif  masih  lebih  baik  karena tidak  ada  kabupaten  masuk  pada  prioritas  1,  2  dan  3  (kerentanan  pangan/warna merah).

## Gambar 2

## Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009
Hasil  penyusunan  data  base  peta  ketahanan  dan  kerentanan  pangan  Jawa Tengah  tahun 2010 secara umum kondisi ketahanan dan kerentanan pangan Jawa Tengah  lebih  baik  dibandingkan  tahun  sebelumnya.  Hal  ini  tercermin  dari  28 kabupaten sangat tahan pangan (hijau tua) dan 1 kabupaten (Brebes) dalam kondisi tahan pangan yang di dalam peta ditandai berwarna hijau muda. Empat  kabupaten yang  tahun  2009  berstatus  hijau  muda  telah  meningkat  menjadi  hijau  tua  yaitu kabupaten Pekalongan, Pemalang, Blora dan Banjarnegara.

## Gambar 3 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Jawa Tengah Tahun 2010 fersi Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)
Peta  Ketahanan  Pangan  Jawa  Tengah  tahun  2010,  hanya  menunjukan  2 (dua)  warna,  yaitu  mayoritas  warna  hijau  tua  di  28  Kabupaten/kota  yang  berarti sangat  tahan  dan  warna  hijau  muda  di  1  Kabupaten  yaitu  Kabupaten  Brebes  yang berarti  tahan  pangan.  Perkembangan  Peta  Ketahanan  dan  Kerentanan  Pangan Jawa  Tengah  Tahun  2008  -  2010  menunjukkan  adanya  peningkatan  kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah.

## B.2. Meningkatnya Produksi Beras
Kuatnya  ketahanan  pangan  Jawa  Tengah,  antara  lain  ditopang  dari  hasil produksi  beras  yang  terus  meningkat  dan  mengalami  surplus  dari  tahun  ke  tahun. Tahun  2009,  surplus  beras  Jawa  Tengah  mencapai  2,6  juta  ton  dan  tahun  2010 surplus beras meningkat menjadi 2,9 juta ton. Bahkan Provinsi Jawa Tengah mampu memberi  kontribusi  untuk  memperkuat  ketahanan  pangan  nasional  sebesar  16%. Pada  bulan  Januari  sampai  dengan  Mei  2011,  dari  hasil  kompilasi  laporan Kabupaten/kota se-Jawa Tengah  menunjukan,  bahwa surplus beras mencapai 2,3 juta ton. TAhun 2011, direncanakan dicapai surplus beras sebanyak 3,1 juta ton. Di samping  itu,  penyediaan  beras  bagi  rakyat  miskin  (Raskin)  dan  cadangan masyarakat yang dikelola oleh Bulog maqsih cukup. Disusul pada akhir Juni sampai Juli  2011  sudah  panen  raya  sehingga  beras  di  Jawa  Tengah  melimpah.  (Suara Merdeka, Selasa 23 Agustus 2011).
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa  motto  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso  telah memberikan  kontribusi  yang  positif  terhadap  ketahanan  pangan  Provinsi  Jawa Tengah.  Selain  data  tersebut  di  atas,  beberapa  penghargaan  yang  diperoleh Gubernur  Jawa  Tengah  Bibit  Waluyo  seperti  :  Satya  Lencana  Wira  Karya  Bidang Pertanian  tahun  2010,  Peningkatan  Produksi  Beras  Nasional(P2BN)  tahun  2010, Penghargaan  Peta  Ketahanan  Pangan  dan  Kerentanan  Pangan  tahun  2009, Penghargaan  sebagai  Pembina  PNPM  Pedesaan  Terbaik  tahun  2011,  Pin  Caping Emas  tahun  2011,  Penghargaan  sebagai  Bapak  Pertanian  Jawa  Tengah  tahun 2009,dsb (ada 46 penghargaan nasional dan 1 penghargaaan internasional ICITAP), menunjukkan  bahwa  implementasi  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso  telah  membuahkan hasil positip yang diakui baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.
Data – data yang diperoleh di lapangan dikaitkan dengan prinsip manajemen menunjukkan bahwa gerakan moral Bali Ndeso Mbangun Deso sudah menerapkan prinsip manajemen secara baik. Hal ini dapat kita lihat pada :
1. Planning/perencanaan dilakukan melalui tahapan –  tahapan implementasi  kebijakan.  Tahap  perencanaan  dilakukan  pada  tahap  I yaitu  Tahap  Konsolidasi  dan  Persiapan  (2008-2009).  Pada  tahap  ini dilakukan juga pengorganisasian/ organizing program.
2. Tahap  II  yaitu  Tahap  Percepatan  Pencapaian  Kesejahteraan Masyarakat  melalui  Pemanfaatan  Sumberdaya  secara  Lestari,  dan Pelayanan Prima dalam E-Government (2010-2011), merupakan tahap pelaksanaan/ actuating di  lapangan  sekaligus  juga  merupakan  tahap evaluasi/ evaluating dan controlling.
3. Tahap  III  yaitu  Tahap  Perwujudan  Masyarakat  Jawa  Tengah  Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Berkemampuan dan Berdayasaing Tinggi (2012-2013) merupakan tahap actuating, evaluating, dan controlling.
B.3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Jawa Tengah.
Setelah  membahas  kontribusi  dari  program  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso terhadap  Ketahanan  Pangan  di  Jawa  Tengah,  selanjutnya  akan  penulis  uraikan tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  ketahanan  pangan  Jawa  Tengah.  Dari hasil  penelitian  diperoleh  data  mengenai    beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan Jawa Tengah yaitu :
1.  Laju alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian  2.000 ha/tahun.
2.  Infrastruktur  belum  memadai  baik  dalam  kuantitas  maupun  kualitasnya (kemudahannya).
3.  Pada aspek  konsumsi,  pola  konsumsi masyarakat  masih  didominasi  pangan beras dan belum adanya upaya penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber pangan  karbohidrat lain.
4.  Beberapa  dekade  belakangan    ini    masyarakat  mulai  mengkonsumsi  secara lebih signifikan  makanan yang berasal dari terigu  berupa kue, roti, mie, mie instan, dll yang bahan bakunya berupa gandum dan belum mampu ditanam di Indonesia,  sehingga  masih  harus  impor  yang  berarti  dapat  mengurangi ketahanan nasional
5.  Masih  ada  beberapa  daerah  yang  mengalami  kerawanan  pangan        baik kronis  akibat  kondisi  yang  marginal,  miskin  struktural  maupun  kerawanan pangan transien akibat bencana alam .
6.  Luas Jawa Tengah yang mencapai 32.544,12 km2 dan topografi berbukit dan lembah menyebabkan distribusi pangan kurang lancar.
7.  Masih  dijumpai  beberapa  desa  tidak  dapat  dilalui  kendaraan  roda  empat menyebabkan tersendatnya distribusi pangan. (Renstra BKP 2009-2013). Selain  hal  tersebut  di  atas,  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  katahanan pangan  Jawa  Tengah  dilihat  dari  empat  aspek  ketahanan  pangan  adalah  sebagai berikut :
1. Aspek Ketersediaan Pangan: .
Permasalahan  yang  dihadapi  dalam  upaya  menjamin  ketersediaan  pangan  antara lain:  (a)  Laju  peningkatan  kebutuhan  beberapa  komoditas  pangan  lebih  cepat  dari
laju  peningkatan  produksi;  (b)  Konversi  lahan  pertanian  subur  beririgasi  terus belanjut;  (c)  Kondisi  infrasturtur  irigasi  kurang  memadai;  (d)  Banyaknya  jumlah petani  gurem  (luas  garapan  <  0,5  ha);  (e)  Mahalnya  harga  pupuk  di  pasaran;  (f) Terbatasnya  fasilitas  permodalan  di  pedesaan  serta  lembaga  penjaminannya;  (g) Lambatnya penerapan teknologi akibat  kurangnya insentif ekonomi; (h) Rendahnya kemampuan  mengelola  cadangan  pangan;  dan  (i)  Anomali  iklim  dan  menurunnya kualitas lingkungan.

## 2. Aspek Distribusi Pangan:
Adanya  beberapa  permasalahan  strategis  dalam  aspek  distribusi  yang menyebabkan  biaya  distribusi  pangan  yang  tinggi  antara  lain:  (a)  Terbatasnya sarana  dan  prasarana  perhubungan  untuk  menjangkau  seluruh  wilayah,  terutama daerah  terpencil;  (b)  Keterbatasan  sarana  dan  kelembagaan  pasar;  (c)  Banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi; dan (d) Tingginya biaya angkut.

## 3. Aspek Konsumsi Pangan:
Permasalahan  dalam  aspek  konsumsi  antara  lain:  (a)  Besarnya  jumlah  penduduk miskin  dan  pengangguran  dengan  kemampuan  akses  pangan  rendah;  (b) Rendahnya  pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  diversifikasi  pangan dan  gizi;  (c)  Masih  dominannya  konsumsi  sumber  energi  karbohidrat  yang  berasal dari  beras;  (d)  Rendahnya  kesadaran  dan  penerapan  sistem  sanitasi  dan  higienis rumah  tangga;  dan  (e)  Rendahnya  kesadaran  masyarakat  terhadap  keamanan pangan.

## 4. Aspek Keamanan Pangan :
Permasalahan  aspek  keamanan  pangan  antara  lain:  (a)  Masih  adanya  makanan olahan  yg  menggunakan  bahan  tambahan  makanan  (pewarna,  pengawet)  yang dilarang,  seperti Rhodamin  B,  Methyl  Yellow,  Formalin,  Borax, dll.;  (b)  Kurangnya penyuluhan dan pelatihan akan bahayanya penggunaan bahan tambahan makanan yang  dilarang;  (c)  Belum  adanya  kepastian  hukum  terhadap  pelaku  bisnis  pangan terhadap  penggunaan  bahan  tambahan  yang  berbahaya  dan  dilarang.  (Profil Gubernur Jawa Tengah, BKP Jateng 2011).
Untuk  analisis  berkaitan  dengan  faktor –  faktor  yang  mempengaruhi ketahanan  pangan  di  Jawa  Tengah,  kelemahan  manajemen  lebih  pada  sisi coordinating dan controlling .  Koordinasi  masih  lemah  antara  Badan  Pertanahan dengan Dinas Tata Kota, sehingga masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non- pertanian. Kurangnya kontrol dinas-dinas yang terkait dengan produksi pangan juga mengakibatkan  masih  adanya  pelanggaran  pemakaian  zat-zat  berbahaya  pada makanan.
Dari  hasil  wawancara  diperoleh  keterangan  beberapa  hambatan  yang dihadapi  berkaitan  dengan  implementasi  program  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso sebagai berikut :
1. Ibu Sumirah kepala bidang dua Bapermas Provinsi Jawa Tengah:
2. Kendala  penerapan  konsep  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso  adalah  ada  pada ketidakharmonisan  komunikasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  lembaga legislative  daerah…  sebenarnya  konsep  ini  bagus  dalam  rangka  penerapan pembangunan  yang  berdasarkan  pada  partisipasi  masyarakat/pembangunan partisipatif,  akan  tetapi  bila  konsep  ini  dibawa  ke  ranah  politik  maka  yang
muncul  kemudian  adalah  sisi  negatifnya…  (hasil  wawancara  Rabu  24 Agustus 2011, jam 11.10.WIB, kantor Bapermas Prov. Jateng).
3. Bapak M. Arif Sambodo Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Kendala  penerapan  konsep  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso  ada  dua,  yaitu kendala cultural dan kendala dinamis. kendala cultural berkaitan dengan mind set  penduduk  pedesaan  yang  menganggap  bahwa  kehidupan  di  kota  lebih menarik…kendala  dinamis  berkaitan  dengan  kedudukan  sector  pertanian dalam struktur yaitu merupakan sector musiman…(hasil wawancara kamis 25 Agustus 2011, jam 12.20. WIB, kantor Bappeda Prov.Jateng).
4. Bapak  H.  Soenarno,  Sekretaris  Badan  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa Tengah.
Kendala  penerapan  program  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso  ada  dua  yaitu  : pertama  kendala  kultur  yaitu  adanya  perubahan  kultur  pola  makan masyarakat  akibat  adanya  liberalisasi  pangan…generasi  muda  sekarang lebih  suka  makan  roti  atau  mie  yang  bahan  dasarnya  dari  terigu  daripada makan  lontong  pecel…kedua  kendala  infrastruktur  yaitu  kondisi  jalan-jalan pedesaan  menuju  setra  produksi  yang  masih  sulit  dilalui…(hasil  wawancara Rabu 15 September 2011, jam 8.45.WIB di kantor BKM Prov. Jateng).
Hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  mencerminkan  masih  adanya  keraguan atau  pandangan  miring  terhadap  program  Bali  Ndeso  Mbangun  Deso,  juga memperlihatkan  bahwa  ada faktor  penghambat  yang  cukup  sulit  untuk diatasi  yaitu berkaitan dengan merubah mindset  berpikir masyarakat  desa dan juga masyarakat kota Jawa Tengah.

## C. PENUTUP
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Gerakan  moral    Bali  Ndeso  Mbangun  Deso  yang  kemudian  diejawantahkan dalam  visi  pembangunan  Jawa  Tengah2008 –  2013  yaitu  Terwujudnya Masyarakat  Jawa  Tengah  Yang  Semakin  Sejahtera,  telah  memberikan kontribusi positif bagi Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
2. Prinsip – prinsip manajemen telah dilaksanakan dalam mengimplementasikan gerakan moral Bali Ndeso Mbangun Deso.
Ada  beberapa  saran  yang  peneliti  rekomendasikan  khususnya  untuk  pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
1. Dalam  upaya  menjamin  ketersediaan  pangan  antara  lain  dapat  dilakukan dengan  menerapkan  peraturan  pembatasan  alih  fungsi  lahan  secara konsisten,  mengkampayaken  kembali  secara  massif  program  dua  anak cukup, mengkampanyekan perlunya menjaga lingkungan hidup.
2. Untuk  memperlancar  distribusi  pangan  tidak  ada  pilihan  lain  kecuali memperbaiki sarana infrastruktur khususnya jalan- jalan yang menuju  sentra produksi tanaman pangan.
3. Guna  mengatasi  kendala  diaspek  konsumsi  pangan  perlu  digalakkan kampanye  dan  penyuluhan  tentang  keanekaragaman  pangan  sebagai sumber  karbohidrat  selain  nasi.  Kegiatan  PKK  dan  Dharma  Wanita  dapat
dijadikan  sarana  bagi  penambahan  pengetahuan  masyarkat  Jawa  Tengah tentang perlunya variasi dalam makanan sehari-hari khususnya karbohidrat.
4. Masyarakat  perlu  diberiinformasi  secara  terus  menerus  mengenai  bahaya bahan-bahan  kimia  bagi  kesehatan  tubuh.  Balai  Pengawasan  Obat  dan Makanan  Daerah,  perlu  sering  mengadakan  sidak  terhadap  makanan  yang dijual di masyarakat.
Saran  secara  umum  adalah  bahwa  perlu  kepemimpinan  yang  kuat  terhadap pentingnya  pangan  dan  pertanian  sebagaimana  dicontohkan  oleh  Gubernur  Jawa Tengah Bibit Waluyo. Pembangunan pertanian guna tercapainya ketahanan pangan tidak  bisa  tanpa  aspek  fundamental  khususnya  teknologi  dan  kepastian  lahan, konsistensi kebijakan, dan dukungan infrastruktur.

## DAFTAR RUJUKAN
Sumber dari buku : Arikunto, Suharsini. 1998. Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta. Dunn,  William  N.  2003 .  Pengantar  Analisa  Kebijakan  Publik. Gadjah  Mada  University  Presss, Yogyakarta.
Miles  &  Huberman.  1984. Oualitative  Data  Analysis;  A  Sourcebook  of  New  Methods, Sage Publications, Beverly Hills, London. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung. Nugroho,  Riant  D.  2004. Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi ,  PT.  Elex  Media Komputindo, Jakarta. Steers, Richard. 1985, Efektivitas Organisasi, Erlangga, Jakarta. Subarsono,  AG.  2005. Analisis  Kebijakan  Publik:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Pustaka  Pelajar, Yogyakarta. The Liang Gie. 1982. Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahaya, Yogyakarta. Gullick, Luther M. 1937. The Theory of Administration , New York: Institute of Public Administration. Koontz, Harold and O’Donnel 1968. Principles of Management, An Analysis of Management Function, New York: Mc Graw Hill Book Company. Millet, John D. 1954. Management in the Public Services, New York: Mc Graw Hill Book Company. Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta, Rineka Cipta. Sarwoto. 1977. Dasar – dasar Organisasi Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia. Sumber dari internet : http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_15.pdf  diakses  Kamis  28 april  2011  jam 13.29 WIB. http://www.antaranews.com/berita/1268520045/jateng-surplus-2-5-juta-ton-gkg diunduh Kamis 28 April 2011 jam 13.14 WIB. http://obyektif.com/infojateng/read/dipertanyakan_bali_desobangun_deso/ diakses Kamis 28 April 2011 jam 12.50 WIB.
Achmad Suryana:Ketahanan Pangan dalam :
http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/Anjak_2005_IV_15.pdf diakses  Kamis  28  april  2011  jam 13.29 WIB.
http://bkp.jatengprov.go.id/index.php?action=_home.main diakses  Kamis  28  April  2011  jam  13.23 WIB.
Sumber dari Surat Kabar: Kompas, 6 Mei 2011.