PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## ANALISIS PENERAPAN UMP DI KABUAPATEN MANGGARAI BARAT BERDASARKAN PASAL 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

## Zainab Ompu Jainah, Anggalana, Alfonsus Demitrio Jehanu*
Fakultas Hukum / Universitas Bandar Lampung, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kedaton, 35142, Indonesia.
E-mail: riojehanu.jr8@gmail.com Naskah diterima : 09/03/2021, revisi : 26/04/2021, disetujui :28/05/2021.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui,  memahami  dan  menganalisis Bagaimana  upaya  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  khususnya Kabupaten  Manggarai  Barat  dalam  menegaskan  penerapan  UMP  berdasarkan Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang    Cipta  Kerja,  Apa  yang menjadi faktor penghambat ketidakseimbangan penerapan UMP di Provinsi Nusa Tenggara  Timur  khususnya  Kabupaten  Manggarai  Barat  berdasarkan  Pasal  88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan  yuridis  normatif  dilaksanakan  dengan  mempelajari  norma  atau  kaidah, sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan  dengan  wawancara  terhadap  narasumber Kewenangan  dalam  menetapkan  upah  minimum  di  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota terletak pada kewenangan kepala daerah dalam hal ini Gubernur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Kata kunci : Penerapan; Upah Minimum Provinsi;Cipta Kerja,Undang-Undang.

## Abstract
The purpose of this study is to find out, understand and analyze how the efforts of the East Nusa Tenggara Provincial Government, especially West Manggarai Regency in strengthening the implementation of the UMP based on Article 88 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, what are the inhibiting factors for the imbalance in the implementation of the UMP in the Province of Nusa East Southeast especially West Manggarai Regency based on Article 88 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The  research method used  in this study uses  a normative and empirical juridical  approach,  the  normative  juridical  approach  is  carried  out  by  studying norms or rules, while the empirical approach is carried out by interviewing sources. The  authority  to  determine  the  minimum  wage  in  the  province  or  district/city  is under the authority of the regional head, in this case the governor, which refers to the laws and regulations.
Keywords: Application; Provincial Minimum Wage; Job Creation, Law.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## A. Pendahuluan
Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunannasional  yang  bertujuan  mewujudkan  tujuan  negara  untuk  melindungi segenap  rakyat  dan  bangsa,  serta  seluruh  tumpah  darah  Indonesia,  memajukan kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, melalui  suatu  sistem  hukum  nasional.  Program  pembangunan  hukum  perlu  menjadi prioritas  utama  karena  perubahan  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  memiliki  implikasi  yang  luas  dan  mendasar  dalam  sistem ketatanegaran  yang  perlu  diikuti  dengan  perubahan-perubahan  dibidang hukum/penataan system hukum.
Setiap  manusia  selalu  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari. Setiap  manusia  pasti  membutuhkan  suatu  pekerjaan  untuk  mencapai  tujuanhidup mereka antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan dirinya sendiri, keluarga, maupun sesamanya.  Manusia  dan  pekerjaan  selalu  memiliki  kaitan  yang  erat  yang  tidak terpisahkan. Kata Pekerjaan itu sendiri dipadankan dengan tugas dan kewajiban Manusia sebagai makhluk pribadi ataupun sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan pada dirinya masing-masing tidak dapat dipisahkan dari kata bekerja.
kehidupan manusia yang penuh dengan kepentingan serta tujuan menyebabkan setiap  manusia  harus  bekerja,  sebab  dengan  bekerja  maka  manusia  akan  menerima reward dalam bentuk upah atas tenaga, keterampilan, dan pikiran yang ia berikan untuk tempat  manusia  itu  bekerja.  Hasil  dari  bekerja  yang  berupa  upah  tersebut  akan digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Pada  lingkungan  kerja terdapat  dua  pihak  yang  saling  memiliki  bergantung  antara  satu  dan  lainnya.  Pihak pertama adalah pihak yang memiliki posisi sebagai yang memberi kerja dan upah. Pihak kedua adalah pihak yang diupah atau sebagai pekerja. Keadaan yang saling bergantung antara  dua  pihak  tersebut  akan  membawa  mereka  ke  dalam  keadaan  yang  saling membutuhkan.  Pihak-pihak  tersebut  memiliki  harapan  atau  keinginan  mendapatkan keadaan yang seimbang antara yang satu dan yang lainnya dalam hubungan di dalam dunia  kerja  yaitu  pemberi  kerja  atau  upah  dan  si  pemberi  keterampilan,  tenaga,  dan pikiran  yang  memberikan  hal-hal  tersebut  dengan  sepenuhnya.  Semua  hubungan didalam  lingkungan  kerja  pada  akhirnya  akan  berujung  pada  munculnya  hak  dan kewajiban.
Kondisi yang ada didalam lingkungan kerja saat ini mulai terjadi beberapa konflik- konflik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemberi kerja maupun tenaga kerja.  Permasalahan  tersebut  sebagian  besar  cenderung  disebabkan  oleh  tidak seimbangnya  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  diantara  kedua  belah  pihak.  Indonesia adalah negara yang menghormati hak asasi setiap warga negaranya dibidang pekerjaan. Tata kelola pemenuhan hak setiap warga negara dalam bidang pekerjaan yang baik, akan menunjang kesejahteraan bangsa indonesia itu sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan baik  satu  atau  dua  pihak  yang  terdapat  didalamnya  cenderung  mengarah  pada penguasaan terhadap kepentingan yang meliputi diri mereka sendiri, sehingga memicu
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
konflik  antara  pemberi  upah  maupun  manusia  sebagai  tenaga  kerja  didalamnya. Pelaksanaan kebijakan pengupahan yang dewasa ini cenderung tidak berimbang antara pengusaha dan pekerja semakin merugikan kepentingan dan hak buruh itu sendiri, hal ini  dapat  dilihat  dari  semakin  banyaknya  demonstrasi  yang  melibatkan  serikat  buruh dari  berbagai  perusahaan  dan  daerah  dari  tahun  ketahun  pada  setiap  perayaan  hari buruh  sedunia  atau  mayday  yang  memperjuangkan  hak-hak  mereka  terutama  pada kebijakan pengupahan.

## B. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mengacu  pada pendapat  Seorjono  Soekanto,  yaitu  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  melalui  studi  kepustakaan  ( library research )  dengan  cara  membaca,  mengutip  dan  menganalisis  teori-teori  hukum  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
a.  upaya  Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  khususnya  Kabupaten Manggarai  Barat  dalam  menegaskan  penerapan  UMP  berdasarkan  Pasal  88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja
1. Menurut Markus Mangkut selaku kepala bidang bagian tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Manggarai  Barat,  upaya  Pemerintah  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  khususnya  Kabupaten  Manggarai  Barat  dalam  menegaskan penerapan  UMP  berdasarkan  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang  Cipta Kerja hanya sebatas sosialisasi kepada setiap perusahaan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat.
Sosialisasi  yang  dilakukan  berupa  materi  yang  bertujuan  untuk  memastikan  hak para pekerja diperhatikan dan tidak membuat banyak penguasa merasa para pekerja adalah budak melaikan rekan kerja yang juga harus diperhatiakan haknya. upaya-upaya nakertrans  manggaraai barat  masalah ketenagakerjaan sejak awal terbentuknya kabupaten  manggarai barat tahun 2003 banyak masalah yang  dihadapi  terutama  ketenagakerjaan  perlu  dibenahi  dimana  tenaga  kerja merupakan  aset  yang  memajukan  dan  meningkatakan  pendapatan  perusahaan BUMN,BUMD  ,swasta  baik  di  pemerintahan  .Masalah  –  masalah  yang  dihadapi adalah Meningkatkan Kesejahteraan Para Pekerja pada semua sector sesuai dengan resiko pekerjaannya. Upaya – upaya yang dilakukan Pemda Manggarai Barat ( Dinas Kesejahteraan  Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  )  saat  itu    (tahun  anggaran 2005  sampai  denga  2006  )  pernah  dibentuk  DEWAN  PENGUPAHAN  .Dewan Pengupah tersebut keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah dan swasta dan tidak berjalan disebabkan unsur yang ada unsur pemerintah dan swasta sedangkan unsur pekerja tidak ada. Seiring usia Kabupaten Manggarai Barat banyak investor
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
membuka  usaha  di  Labuan  Bajo  akan  menguntungkan  dimana  lapangan  kerja semakin banyak guna, menurunkan tingkat pengangguran. Dengan adanya investor pada    sektor  industri      pariwisata    semakin  banyak  tuntutan  keahlian  profesi, terutama  dari  sektor  tersebut.  Dengan  rendahnya  keahlian  dari  seorang  pekerja tentu para pengusaha menentukan upahnya sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan calon pekerja.
Dari  uraian  diatas  sudah  sering  Nakertran  lakukan  upaya–upaya    kesenjangan pengupahan antara lain :
1. Membentuk  dewan  pengupahan  pada  tahun  2005  ,2006    (  tidak  berfungsi karena unsur  Apindo dan serikat pekerja belum ada).
2. Melakukan survey kebutuhan hidup layak ( tidak berlaku ) karena ini khusus untuk pekerja yang masih lajang.
3. Tiap tahun kita edarkan Surat Keputusan Gubernur  tentang Upah Minimum Provinsi.
4. Sekali setahun kita adakan sosialisasi tentang perjanjian kerja bersama, tata cara pengesahan peraturan perusahaan.
5. Setiap dua tahun sekali diadakan pendataan perusahaan dengan format :
a. Jumlah pekerja Laki dan perempuan
b. Jaminan sosial ketenaga kerjaan
c. Pengupahan ( Upah terendah dan tertinggi)
d. Pekerja yang keluar dan penerimaan baru.
e. Penggunaan tenaga kerja asing.
6. Memonitor pelaksanaan Peraturan  ketenagakerjaan diperusahaan termasuk ump.
7. Menghimbau bahwa upah terendah  adalah ump.
b.  faktor  penghambat  ketidakseimbangan  penerapan  UMP  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  khususnya  Kabupaten  Manggarai  Barat  berdasarkan  Pasal  88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja
Ananias  Padjo  adalah  salah  satu  tenaga  kerja  yang  bekerja  di  wilayah  Kabupaten Manggarai  Barat  (MABAR).  Menurutnya  Pemerintah  belum  mempunyai  upaya  yang begitu nampak jelas terhadap membantu dan memperjuangkan hak tenaga kerja/buruh. Dalam  wawancara  singkat  yang  sudah  dilakukan  pada  tanggal  21  Januari  2021  pukul 15.30 WITA, saudari Ananias Padjo mengungkapkan kekesalannya dengan adanya aturan mengenai  pengupahan  berdasarkan  pasal  88  UU  Nomor  11  Tahun  2020  akan  tetapi kenyataannya  para  pekerja/buruh  masih  kurang  bahkan  diabaikan  hak  mereka sebagaimana  diatur  dalam  ketentuan  Undang-Undang  yang  berlaku.  Menurutnya, Pemerintah  Kabupaten  Manggarai  Barat  seperti  tutup  mata  terhadap  masalah  yang sering  terjadi  di  wilayah  Pemerintahan  Kabupaten  Manggarai  Barat  yang  berkaitan dengan penerapan UMP. “Kami bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, saya, bahkan banyak karyawan di Kabupaten Manggarai Barat bekerja tidak berpatokan pada gaji sebagaimana ditetapkan oleh aturan perundang-undangan yaitu sesuai UMP, yang penting dapat gaji dan tidak kelaparan” ujarnya. Ada pula diantara mereka yang tidak
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
terlalu  mementingkan  gaji/upah  dikarenakan  bekerja  hanya  ingin  mendapatkan pengalaman kerja. Sebagian dari mereka ada yang beranggapan bahwa mereka kurang layak mendapatkan gaji sesuai UMP dan belum mendapatkan pekerjaan dan membiarkan saja boss yang menentukan berapa nominal gaji yang diterima sesuai perhitungan boss. Keberadaan hak pekerja tidak terlalu diperhatikan dikarenakan banyak hal, yaitu : a. Para pekerja tidak mengetahui ketentuan perundang undangan yang berlaku Kurangnya  kesadaran  atas  adanya  hak  para  pekerja/buruh  sudah  dijamin  oleh Negara.Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami  Kaidah-kaidah  Hukum  yang  menjamin  kehidupan  yang  layak  juga kepastian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Begitupula yang terjadi dilingkungan para pekerja di Kabupaten Manggarai Barat, banyak diantara mereka yang tidak menyadari adanya hak mereka yag dijamin oleh Undang-Undang. Masyarakat Manggarai Barat kebanyakan masih berfikir hal yang sering  terjadi  saja,  tanpa  berfikir  panjang  mereka  melakukan  sesuatu  seperti  apa yang sering dilakukan, padahal jika mereka tahu tentang adanya jaminan kepastian hak  mereka  oleh  Negara,  maka  mereka  tidak  lagi  dijajah  atau  ditindas  oleh  para pengusaha melainkan akan berfikir dan melakukan sesuatu seperti apa yang sudah ditegaskan oleh Undang-Undang.
Banyaknya  pekerja  yang  kurang  mengetahui  tentang  hak  mereka,  dengan  itupula banyak  sekali  para  pengusaha  yang  keenakan  akan  hal  itu  dan  terus  menerus melakukan hal itu sesuai apa yang sering dan  lazim  terjadi di  wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
b. Pemerintah  seolah-olah  membiarkan  dengan  melihat  pengawasan  yang  dilakukan terhadap para pengusaha
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Kabupaten  Manggarai  Barat  seakan  akan  menutup  mata dengan  terjadinya  penyimpangan  hak  terhadap  pekerja  karena  kurang  melakukan pengawasan terhadap masalah tersebut. Dalam Pasal 88 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 sudah ditegasakan secara jelas bahwa “Pengaturan  pengupahan yang ditetapkan atas  kesepakatan  antara  pengusaha  dan  pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh  tidak  boleh  lebih  rendah  dari  ketentuan  pengupahan  yang  ditetapkan  dalam peraturan perundang-undangan” dan didukung oleh Pasal 88C ayat (1) “Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi” dan ayat (2) “Gubernur dapat menetapkan upah minimum Kabupaten/kota dengan syarat tertentu”.
Dan pada Pasal 88C ayat (5) “Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi”.
Namun pada kenyataannya banyak pengusaha di Kabupaten Manggarai Barat dalam hal ini  perusahaan  yang  telah  terdaftar  secara  legalitas  atau  karywannya  sudah mendapatkan  BPJS  ketenagakerjaan  tidak  menjalankan  aturan  perundang-undangan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh Gubernur.
Keputusan  Gubernur  NTT  terkait  UMP  NTT  tahun  2021  ini  tertuang  dalam  surat keputusan  SK  Nomor:  35/KEP/HK/  2020  tentang  Upah  Minimum  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur  Tahun  2021,  tanggal  27  Oktober  2020.  Sesuai  SK  Gubernur  NTT
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
tersebut, UMP NTT tahun 2021 adalah senilai Rp 1.950.000 dan mulai berlaku 1 Januari- 31 Desember 2021.
Akan tetapi keputusan Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si. selaku Gubernur NTT seakan akan diabaikan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, yang dimana masih banyak karyawan/pekerja  yang mendapatkan  upah  kurang dari penetapan UMP sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur NTT.
Disini  terlihat  kurangnya  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  DISNAKER  selaku  instasi Pemerintahan  yang  bekewajiban  menjamin  pemenuhan  dan  perlindungan  hak  tenaga kerja, padahal hak pekerja jelas diatur dalam Undang-Undang.
Contohnya  adalah  pembagian  THR,  Disnaker  selaku  Instansi  Pemerintahan  tidak membagikan  surat  edaran  pembagian  THR  yang  harus  dilakukan  kepada  penguasaha untuk menjamin adalah kepastian pekerja /karyawan mendapatkan tunjangan hari raya (THR).
c. Para pekerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan terpaksa tetap harus bekerja sekalipun mengenyampingkan hak mereka terhadap pengupahan.
Di  Kabupaten  Manggarai  Barat,  banyak  juga  pekerja  yang  menyadari  akan keberadaan  aturan  mengenai  pengupahan,  akan  tetapi  hal  yang  sering  atau  lazim terjadi  dan  keadaan  ekonomi  yang  membuat  mereka  mau  tak  mau  tetap  harus bekerja  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidupnya.  Ditambah  lagi  dengan  tingkat pengangguaran  yang  semakin  tinggi,  persaingan  usaha,  juga  kemajuan  kota, contohnya  Labuan  Bajo  yang  menjadi  Ibu  Kota  Kabupaten  Manggarai  Barat  yang sekarang ditetapkan oleh Jokowi sebagai kota pariwisata Unggulan ( Super Premium). Kemajuan Kota Labuan Bajo juga tingkat perkembangan usaha juga diselarasi dengan pertumbuhan  pengangguran  yang  harusnya  menjadi  landasan  utama  kenapa Disnaker  harus  bekerja  lebih  keras  lagi  dalam  menjamin  pemenuhan  hak pekerja/buruh.
Banyak  pekerja  yang  tidak  terlalu  mementingkan  berapa  penghasilan/upah  yang diterima  setiap  bulannya,  asalkan  mendapatkan  pekerjaan  dan  punya  pekerjaan tetap. Kasus ini dialami oleh Presly yang adalah karywan disalah satu restoran yang berada  di Kabupaten Manggarai Barat  (Labuan Bajo). Dia mengungkapkan bahwa “saya tidak terlalu mementingkan seberapa besar gaji saya, karena hidup di Labuan Bajo tanpa ada pekerjaan akan susah, ditambah lagi biaya hidup di Labuan Bajo ini yang  sangat  mahal”  Di  Labuan  Bajo  yang    sudah  mendapatkan  label  sebagai  kota Super Premium setiap bepergian keluar rumah membutuhkan biaya, semuanya pakai uang, akan mati jika tidak mempunyai penghasilan, sambungnya dalam wawancara itu.
Selain  mengharapkan  upah  bulanan  dari  pekerjaannya  Presly  mencari  kerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya mengimbangi kebutuhan hidup masyarakat di Labuan Bajo.
Pada  Pasal  88A  ayat  (4)  menjelakan  bahwa  hasil  kesepakatan  antara  pekerja  dan pengusaha  tentang  upah  pekerja/buruh  tidak  boleh  lebih  rendah  dari  peraturan perundang udangan yang telah ditetapkan. Artinya pendapatan pekerja harus sesuai
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
dengan  keputusan  Gubernur  NTT  selaku  pemegang  hak  penuh  atas  kebijakan penetapan UMP.
d. Para pekerja menyadari bahwa mereka belum mempunyai skill/pengalaman untuk mendapatkan upah sebagaimana ditetapkan Undang-undang.
Dalam hal ini banyak pekerja di Kabupaten Manggarai Barat yang menyadari akan kurangnya  skill  mereka  untuk  mendapatkan  upah  sebagaimana  yang  telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Akan tetapi kebijakan mengenai penetapan UMP mempunyai prosedur yang sudah dilakukan  berdasarkan  banyak  pertimbangan.  Prosedur  penetapan  UMP  sebagai berikut :
1) Dewan Pengupahan Provinsi membentuk tim survei yang terdiri dari anggota dewan pengupahan, pakar dari perguruan tinggi, dan Badan Pusat Statistik setempat.
2) Survei dilakukan berdasarkan komponen kebutuhan hidup buruh.
3) Survei  dilakukan  sebulan  sekali  dari  bulan  Januari  hingga  September,  sementara pada  bulan  Oktober  sampai  Desember  prediksi  digunakan  dengan  metode least square untuk mendapatkan nilai KHL.
4) Dewan Pengupahan Provinsi mempertimbangkan UMP berdasarkan hasil survei dan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, serta usaha marginal.
5) Upah Minimum ditetapkan pada tanggal 1 November setiap tahunnya.
Pada dasarnya, Upah minimum dihitung dengan formula sebagai berikut:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ΔPDBt}
UMn: Upah minimum yang akan ditetapkan UMt: Upah minimum tahun berjalan
Inflasit: Inflasi yang dihitung dari September tahun sebelumnya hingga September tahun berjalan
ΔPDBt:  Pertumbuhan  Produk  Domestik  Bruto  pada  periode  kuartal  III  dan  IV  tahun sebelumnya dan kuartal I dan II tahun berjalan.
Jadi  sekalipun  para  pekerja  belum  merasa  mempunyai  pengalaman  yang  cukup, Pemerintah sendiri sudah mempunyai perhitungan sendiri terhadap penetapan UMP.
e. Para pekerja sudah merasa cukup untuk penghasilannya Dengan besarnya UMP yang ditetapkan oleh Gubernur NTT, banyak kalangan pekerja yang merasa cukup dengan penghasilannya sekalipun tidak memenuhi standarisasi kebijakan UMP atau hak buruh/pekerja.
Kebanyakan  pekerja  yang  merasa  cukup  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan pengusaha  tempat  mereka  bekerja  dikarenakan  para  pekerja  yang  bekerja  hanya untuk  makan  hari  ini  saja  sementara  uang  untuk  menjamin  kebutuhan  hidupnya dimasa yang akan datang tidak dipikirkan, kurangnya kesadaran pekerja terhadap hak mereka yang membuat banyak pekerja yang tidak memikirkan masa depannya, mereka hanya bekerja untuk makan dan bertahan hidup sesuai  dengan gaji/upah yang mereka dapat.
f. Para pekerja hanya ingin mencari pengalaman kerja
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Banyak  pekerja  di  Kabupaten  Manggarai  Barat  yang  bekerja  bukan  karena  ingin mendapatkan upah, melainkan hanya untuk menambah wawasan juga pengalaman dalam  dunia  kerja,  biasanya  mereka  yang  berfikiran  tentang  hal  tersebut  adalah pekerja dari kondisi ekonomi kalangan menengah keatas.
Hak pekerja disini disisihkan dikarenakan kemauan dan keinginan pekerja sendiri, asalkan mendapatkan ilmu dan pengalaman pada saat bekerja sebagai gantinya.
Biasanya  para  pekerja  di  Kabupaten  bekerja  dengan  hanya  ingin  mencari pengalaman bukan berarti tidak mendapatakan upah/sukarela, melainkan mereka bekerja tidak berpatokan pada besaran upah yang diterima.
g. Susahnya  untuk  mengadvokasi  kasus  oleh  pekerja  apabila  terjadi  penyimpangan terhadap pengupahan mereka.
Dengan  majunya  perkembangan  kabuapaten  Manggarai  Barat  karena  ibukota kabupaten  yaitu  Labuan  Bajo  menjadi  destinasi  pariwisata  unggulan,  maka pertumbuhan tenaga kerja menjadi meningkat.
Terhadap  perkembangan  kota  Labuan  Bajo  yang  begitu  signifikan,  banyak  para pekerja  yang  datang  dari  Kabupaten  Lain  sehingga  banyak  orang  asli  Kabupaten Manggarai Barat harus bersaing dengan orang diluar kota mereka.
Dengan  adanya  pesaingan  dibidang  SDM  yang  membuat  banyak  pekerja  yang diterima disuatu perusahaan merasa sangat bersyukur atas pekerjaan yang dimiliki, secara tidak langsung para pengusaha melihat itu sebagai peluang  untuk merebut hak  para  pekerja  dengan  alasan  para  pekerja  takut  kehilangan  pekerjaannya  dan masih banyak yang ingin bekerja.
Dalam  perjalanannya  para pekerja banyak sekali mendapatkan  perlakuan  kurang terhadap haknya dibagian pengupahan, contoh tidak sesuai dengan ketetapan UMP yang sudah ditetapkan Gubernur.
Banyak  diantara  pekerja  yang  sebenarnya  merasa  tidak  puas  akan  ketidakadilan yang terjadi, namun dikarenakan susahnya mendapatkan pekerjaan yang membuat mereka mau tidak mau, suka tidak suka tetap harus bekerja sesuai dengan aturan pengusaha.
Banyak  juga  diantara  mereka  yang  merasakan  ketidakadilan  itu  dan  ingin mengadvokasi  peristiwa  pelanggaran  hukum  yang  sering  dialami,  namun  banyak faktor  yang  membuat  mereka  berfikir  panjang  untuk  melaporkan  ketidakadilan tersebut.  Padahal  Keadilan  Sosial,  merupakan  cita-cita  dan  tujuan  utama  bangsa Indonesia dimana cita-cita ini salah satunya tertuang dalam badan Pancasila pada sila  ke-5  yang  berbunyi  “Keadilan  Sosial  Bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia”  dimana keadilan  ini terdiri dari semua bidang kehidupan baik  keadilan  dalam hal hukum, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, budaya, hak.
Dan Untuk menunjang keberhasilan dan kesuksesan mencapai kata keadilan sosial, maka dibentuklah pasal – pasal yang tertuang dalam UUD NKRI 1945, seperti yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
itu dengan tidak ada kecualinya. Dan ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Adapula diantara mereka yang takut namanya tercoreng dalam arti jika sampai kasus itu diketahui oleh banyak pengusaha, maka namanya akan tercoreng sehingga akan susah mendaptkan pekerjaan.
Jika dilihat dari sisi huumnya, dalam hal ini setiap pekerja seharusnya tidak perlu cemas dan merasa takut untuk menuntut haknya terhadap pengupahan dikarenakan Negara menjamin atas hak mereka yang dimana adalah salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu pada sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
h. Pengusaha seenaknya dalam mengambil kebijakan Banyak pengusaha di Kabupaten Manggarai Barat yang merasa selain mereka boss dalam  perusahaan  mereka  juga  mereka  mereka  sebagai  penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat.
Bagaimana  tidak,  Pemerintah  Provinsi  NTT  jelas  sudah  menetapkan  UMP  Rp. 1.950.000,00  dari  keputusan  Gubernur.  Akan  tetapi,  pada  kenyataannya  banyak pengusaha yang sesuka hati menetapkan upah bagi para pekerjanya. Banyak keluhan yang  disampaikan oleh pekerja di Kabupaten Manggarai Barat  terkait upah.  Upah mereka juga bervariasi, ada yang Rp. 1.000.000,00 perbulannya, ada juga yang Rp. 1.200.00,00,  ada  yang  Rp.  1.250.000,00,  ada  yang  Rp.  1.500.000,00  perbulannya, yang  jelas  masi  banyak  para  pekerja  yang  seenakannya  membuat  aturan  sendiri dalam  perusahaannya  mengenyampingkan  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh Pemerintah.
Para pengusaha berani melakukan hal demikian salah satu faktornya adalah karena mereka  merasa  berkuasa  penuh,  jika  ada  karyawan  atau  pekerja  yang  tidak  ingin mengikuti  kebijakan  pengupahan  yang  dibuat  oleh  perusahaan  dengan mengenyampingkan aturan yang telah ditetapkan pemerintah maka pengusaha tidak memaksa dengan dalil masih banyak diluar sana yang ingin bekerja.
Ada juga alasan kenapa para pengusaha sesuka hati menetapkan pengupahan yang menyimpang  dari  aturan  Pemerintah,  itu  dikarenakan  melihat  SDM  pekerja  juga kurang pemahaman mereka terhadap aturan perundang-undangan yang menjamin adanya pemuhan hak yang harus dilakukan oleh pengusaha sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
Kurangnya kesadaran atas adanya hak para pekerja/buruh sudah dijamin oleh Negara. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak masyarakat Indonesia yang kurang memahami Kaidah-kaidah  Hukum  yang  menjamin  kehidupan  yang  layak  juga  kepastian  keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Begitupula yang terjadi dilingkungan para pekerja di Kabupaten Manggarai Barat, banyak diantara  mereka  yang  tidak  menyadari  adanya  hak  mereka  yag  dijamin  oleh  Undang- Undang. Masyarakat Manggarai Barat kebanyakan masih berfikir hal yang sering terjadi saja,  tanpa  berfikir  panjang  mereka  melakukan  sesuatu  seperti  apa  yang  sering dilakukan, padahal jika mereka tahu tentang adanya jaminan kepastian hak mereka oleh Negara,  maka  mereka  tidak  lagi  dijajah  atau  ditindas  oleh  para  pengusaha  melainkan
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
akan berfikir dan melakukan sesuatu seperti apa yang sudah ditegaskan oleh Undang- Undang.
Banyaknya pekerja yang kurang mengetahui tentang hak mereka, dengan itupula banyak sekali para pengusaha yang keenakan akan hal itu dan terus menerus melakukan hal itu sesuai apa yang sering dan lazim terjadi di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.
Ironisnya, dari sekian banyak usaha yang berdiri di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, yang  menerapkan  UMP  hanya  perusahaan-perusahaan  yang  pemiliknya  adalah  WNA, sedangkan  perusaha  yang  berasal  dari  dalam  negeri  sendiri  kurang  memahami  dan mengimplementasikan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam hal ini nampak jelas bahwa warga negara Indonesia dapat menjadi ancaman bagi negara Indonesia sendiri karena dengan hal yang lazim terjadi di Kabupaten Manggarai Barat,  pengusaha  dari  luar  negeri  juga  bisa  terpengaruh  untuk  merenggut  hak  dari pekerja. Ini juga terlihat dari bentuk pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terhadap perbedaan peawasan usaha dari perusahaan asing dan dari perusahaan yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia sendiri.
Dalam pengupahan juga terjadi penyimpangan terhadap pekerja lokal. Bagaimana tidak, di  Kabupaten  Manggarai  Barat  khususnya  kota  Labuan  Bajo  yang  menjadi  pusat perhatian Dunia terhadap pariwisatanya, perbedaan pengupahan terjadi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal.
Penerapan  UMP  yang  paling  diterapkan  itu  terhadap  tenaga  kerja  asing,  sedangkan tenaga kerja lokal dikesampingkan.

## A. Hasil Wawancara Penguasaha Di Kabupaten Manggarai Barat
Frederikus  Vitra  Kasir  adalah  salah  satu  pengusaha  yang  mempunyai  usaha  dibidang penginapan dan memiliki banyak karyawan. Menurutnya, Pemerintah belum melakukan banyak upaya terhadap penyimpangan pengupahan jika dilihat dari dasar hukum yang menjadi judul skripsi ini.
Saya juga demikian dari sisi penguasaha, jujurnya hanya ada beberapa karyawan saya yang upahnya memang tidak sesuai dengan ketentuan UMP yang ditelah ditetapkan oleh Gubernur yaitu Rp. 1.950.000,00 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tapi ada juga karyawan saya yang upahnya sesuai dengan ketentuan UMP Nusa Tenggara Timur. Kenapa terjadi penyimpangan seperti itu, saya dari sisi pengusaha memandang bahwa:
1) Ada  beberapa  pekerja  yang  kualitas  kerjanya  belum  memadai  dalam  arti  mereka belum mempunyai pengalaman kerja dan masih ingin mencoba untuk masuk dalam Dunia Kerja sehingga saya harus turun tangan langsung untuk membantu mereka yang  masih  butuh  banyak  pengalaman,  hal  itulah  salah  satu  alasan  kenapa  saya selaku penguasaha masih belum menerapkan ketentuan UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2) Saya  melihat  dari  banyaknya  jumlah  pengangguran  yang  terjadi  di  Kabupaten Manggarai Barat, yang menjadi salah satu alasan saya merekrut banyak karyawan untuk  dipekerjakan,  setidaknya  mereka  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak walaupun  system  pengupahannya  tidak  sesuai,  juga  jika  mereka  memiliki  banyak
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
pengalaman  kerja  setidaknya  saya  sebagai  penguasa  masih  punya  hati  untuk menyesuaikan gaji mereka sesuai dengan ketentuan UMP Nusa Tenggara Timur.
3) Dalam  kebijakan  Pengupahan  juga  saya  selalu  menjelaskan  tentang  berapa  upah yang  diterima  ketika  baru  masuk  kerja,  dan  jika  calon  pekerja  setuju  maka  akan langsung bekerja untuk waktu yang telah ditentukan. Di awal saya selalu membuat kesepakatan kerja dengan para pekerja, jika tidak sesuai dengan harapan pekerja jika dilihat dari faktor  pengupahan, saya juga tidak memaksa untuk dia harus bekerja ditempat saya, tapi sejauh ini saya melihat bisa dihitung calon pekerja yang melamar kerja disini ketika diinterview menolak untuk bekerja sekalipun  pengupahan  yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
4) Saya  melihat  lamanya  karyawan  saya  bekerja  ditempat  saya  juga  kinerja  dan kejujuran dalam menjalankan tugasnya, itu juga menjadi pertimbangan saya untuk menyesuaikan Upah karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapak oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5) Kemudian yang menjadi alasan kenapa pengupahan ditempat usaha saya juga tidak sesuai dengan UMP Nusa Tenggara Timur, itu dikarenakan sebelum saya memulai usaha  penginapan  ini  saya  mencari  tahu  berapa  gaji  karyawan  atau  pekerja  di Kabupaten  Manggarai  Barat  dan  ternyata  banyak  sekali  tempat  usaha  yang melakukan penyimpangan terhadap pengupahan, akan tetapi ketika saya bertanya alasan teman-teman pengusaha melakukan kebijakan itu, kurang lebih sama seperti alasan saya diatas.
6) Dan mungkin yang terakhir adalah masalah Budgeting perusahaan Dengan jumlah uang yang saya miliki, saya harus memutar otak untuk bagaimana caranya  tetap  mendapatkan  untung  dari  usaha  saya,  selain  itu  juga  saya  berfikir untuk  merekrut  banyak  pekerja  untuk  mengurai  tingkat  pengangguran  juga meningkatkan SDM masyarakat Manggarai Barat dengan mendapatkan pengalaman kerja, dengan alasan itulah mungkin saya selaku salah satu pengusaha yang ada di Kabupaten Manggarai Barat belum menetapkan Upah Minimum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil  analisa  penulis,  maka  dapat  disimpulkan sebagai berikut :
1. Kewenangan  dalam  menetapkan  upah  minimum  di  wilayah  provinsi  atau kabupaten/kota  terletak  pada  kewenangan  kepala  daerah  dalam  hal  ini Gubernur  yang  mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan.  Kewenangan kepala daerah (gubernur) untuk menetapkan upah minimum Provinsi ataupun Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 88C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 merupakan kewenangan dibidang ketenagakerjaan. Bentuk dari hasil penetapan upah  minimum  yang  telah  diajukan  oleh  Dewan  Pengupahan  Provinsi  kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, berupa Peraturan Gubernur yang pada tahun terdahulu berbentuk keputusan Gubernur. Perubahan dari Keputusan Gubernur
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
ke  Peraturan  Gubernur  bukanlah  tidak  mendasar,  karena  dalam  Pasal  56 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan  yang  menyebutkan  “semua  Keputusan  Presiden, Keputusan  Menteri,  Keputusan  Gubernur,  Keputusan  Bupati/Walikota,  atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 yang sifatnya mengatur,  yang  sudah  ada  sebelum  Undang-Undang  ini  berlaku  harus  dibaca peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.
Jadi untuk penetapan Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Rp.
1.950.000,00.  Jika  ada  perusahaan  yang  menetapkan  upah  kepada  pekerja dibawah  Rp.  1.950.000,00  itu  adalah  perbuatan  melawan  hukum.  Dan  setiap pekerja punya hak untuk menuntut itu karena setiap warga negara di Indonesia sama dimata Hukum.
2. Pelanggaran  upah  minimum  yang  dilakukan  oleh  banyak  penguasaha  di Kabupaten  Manggarai  Barat  berdampak  luas,  baik  terhadap  perkembangan perekonomian masyarakat itu sendiri ataupun dapat memperluas kesenjangan sosial. Dengan ini pula dapat tercermin bahwa akan berdampak juga terhadap SDM. Sementara salah satu kota di Kabupaten Manggarai Barat yaitu Labuan Bajo yang  telah  diresmikan  menjadi  kota  dengan    Destinasi  Pariwisata  unggulan ( Super  Premium) masyarakatnya  harus  menuhi  kebutuhan  hidup  yang  tinggi dengan penghasilan yang rendah.
3. Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Manggarai  Barat  selaku Instansi  Pemerintahan  yang  bertugas  untuk  memperhatikan  kaidah-kaidah hukum  yang  dikesampingkan  atas  dasar  kesewenangan  oleh  banyakya penguasaha  di  Kabupaten  Manggarai  Barat  tentang  pengupahan  kepada pekerja/buruh.
Akan tetapi, pada kenyaannya dari hasil wawancara kepada banyak pekerja yang ada  di  Kabupaten  Manggarai  Barat  khusunya  Labuan  Bajo,  banyak  yang  tidak mendapatkan  upah  sebagaimana  undang-undang  yang  berlaku.  Dan  dari  hasil wawanacara banyak pekerja juga itu bukan dari satu perusahaan saja, tapi dari banyak  perusahaan.  Yang  artinya  banyak  sekali  perusahaan  yang  tidak menetapkan upah sebagaimana diatur oleh undang-undang.
Juga dari hasil wawancara yang saya lakukan di kantor Disnakertras Kabupaten Manggarai Barat, data lapangan seperti jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja disetiap  perusahaan,    juga  upah  disuatu  perusahaan  tahun  sebelumnya  belum semuanya didata, yang artinya Disnakertras kurang melakukan tugasnya selaku Instansi yang berwenang.
4. Pengusaha  yang  ada  di  Kabupaten  Manggarai  Barat  kebanyakan  kurang memperhatikan  hak-hak  pekerja/karyawannya  berupa  upah  sesuai  dengan ketentuan  undang-undang  yang  berlaku,  yang  mereka  pentingkan  adalah bagaimana mereka mendapatkan untung dari setiap bidan usaha yang mereka punya. Sementara jika seseorang ingin melakukan suatu bidang usaha yang jelas pengusaha sudah mempertimbangan banyak hal termasuk tentang pengupahan,
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 07,  Nomor 01, Januari-maret 2021, Halaman 228-241 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
dan setiap pengusaha yang ingin membangun usaha disetiap daerah yang jelas sudah  mencari  tahu  seperti  apa  paturan  yang  ditetapkan  oleh  daerah  tempat usahanya berada. Akan tetapi masih banyak pengusaha yang sewenang wenang menerapkan aturan mereka sendiri dengan memanfaatkan mayarakat yang ingin mendapatkan  pekerjaan  sementara  aturan  perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Pemerintah dikesampingkan.
5. Para  calon  pekerja  ataupun  para  pekerja  yang  bekerja  disuatu  perusahaan kurang memahami aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk memperjuangkan  hak  mereka  agar  tidak  terjadi  kesewenangan  dalam  proses didalam lingkup kerja. Dan disinilah satu satu peluang dari penguasa untuk lebih sewenang-wenang terhadap para pekerja, memanfaatkan ketidaktahuan pekerja menjadi sumber penghasilan yang akan terus didiamkan.
PALAR (Pakuan Law Review)
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## Daftar Pustaka

## A. Buku-Buku
Abbas  Koestandi  S.H.  1983. Hukum  Perburuhan  Pancasila  Bidang  Pelaksanaan Hubungan Kerja , Armico, Bandung.
Abdul R Budiono. 2009. Hukum Perburuhan. Indeks, Jakarta.
G  Kartasapoetra  dkk.  1994. Hukum  perburuhan  di  Indonesia  berlandaskan  pancasila . Sinar grafika, Jakarta.
Hardijan  Rusli.  2004. Hukum  ketenagakerjaan  berdasarkan  UU  N0  13/2003  Tentang Ketenagakerjaan . Ghalia Indonesia. KBBI, hlm. 428.
Manulang.  1995. Pokok-Pokok  Hukum  Ketenagakerjaan  di  Indonesia .  Rineka  Cipta, Jakarta.
Soerjono  Soekanto.  1989. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Universitas  Indonesia, Jakarta.
Soedjardi. 2008. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Pustaka Yustisia, Jogjakarta.

## B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

## C. Sumber Lain
https://gajimu.com/gaji/gaji-minimum/pengertian-upah-minimum-2. https://tirto.id/daftar-isi-uu-nomor-11-tahun-2020-cipta-kerja-link-download-pdf- f6yS.
https://id.wikipedia.org/wiki/Upah. https://ayosemarang.com/read/2020/10/07/64938/upah-minimum-pekerja-semakin- minim-simak-bedah-pasal-88-uu-cipta-kerja.
https://www.bantuanhukumdanham.online/2020/03/hak-kewajiban-dalam-uu- ketenagakerjaan.html.
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dbec013186ad/pengaturan- upah-bagi-karyawan-yang-masuk-di-tengah-bulan/. https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/sistem-upah. http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-upah-menurut- ahli.html.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Manggarai_Barat. https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja. https://tirto.id/daftar-isi-uu-nomor-11-tahun-2020-cipta-kerja-link-download-pdf- f6yS.