## Analisis Kebijakan Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi
The Analysis of Forest and Land Fire Prevention  AndControl Policies In Jambi Province

## Supriyanto, Syarifudin, Ardi
Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Jambi E-mail: afkarirohman@yahoo.com

## ABSTRACT
This research was conducted to find out the general description of the forest and land fires occurrence, to analyze the forest and land fire prevention and control policies, and to provide alternative policies in the field implementation. The results show that hotspots  in  Jambi  Province  in  the  last  5  (five  years)  (2011  -  2015)  were  mostly occurred  in  Tebo,  Muaro  Jambi  and  Sarolangun  districts,  and  there  were  a  close relationship  between  the  enhancement  of  hotspots  with  acute  respiratory  infection people in Jambi Province. The regulations and policies implementationon forest and land  fires  was  weak  and  needed  improvement.  The  strategy  of  forest  and  land  fire prevention and control policies  are: Increasing the role of law and optimizing the support of central government in overcoming the karhutla disaster; Optimizing the role of regional heads in involving NGOs, communities, and universities in the forest and land fire prevention and control; Strengthen the spatial structuring functionality in the Spatial plans document as an effort to overcome spatial problems; Improving the  legislative  role  in  supervision,  legislation  and  budgeting  in  the  prevention  and control of forest and land fire; Enforcing law enforcement in the act of violation to the laws  and  regulations  provisions;  Improving  coordination  among  institutions  and clarifying  basic  tasks  and  function  of  Regional  Work  Unitand  also  improving  the quality  of  human  resources  to  overcome  the  population  growth  rate  and  spatial problems.
Keywords: Hotspot, implementation, strategy, policy

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kebakaran  hutan  dan  lahan  memberikan  dampak  yang  cukup  besar  bagi kerugian  manusia  baik  materiil  maupun  imateriil.Pemerintah  telah  berupaya  keras menyelesaikan  permasalahan  ini  baik  melalui  dukungan  kebijakan,  dukungan kelembagaan,  maupun  dukungan  pendanaan.Namun  realitanya  kejadian  ini  masih berulang  sepanjang  tahun.  Bahkan  kejadian  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi Jambi pada tahun 2015 yang lalu telah membuka mata seluruh pihak akan seriusnya ancaman  dan  dampak  yang  ditimbulkan.  Dampak  Kebakaran  hutan  dan  lahan dirasakan  langsung  seluruh  elemen  masyarakat  yang  terpapar  bencana  kabut  asap.
Pemerintah  provinsi  beserta  seluruh stakeholder terkait  mulai  tersadar  dengan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan.
Kebakaran hutan merupakan ancaman potensial bagi upaya pembangunanberkelanjutan.Dari  tahun  ke  tahun  kasus  kebakaran  di  Indonesia semakin  meningkat.  Tercatat  pada  tahun  2012  terdapat  20.850  titik  api  ( hotspot ) kebakaran hutan di Indonesia hanya dalam kurun waktu 9 bulan (januari-september). Angka  ini  mengalami  peningkatan  sebesar  26,7%  dari  tahun  2011  yang  mencapai 16.450  titik  dalam  kurun  waktu  yang  sama.  Total  92%  kebakaran  terjadi  di Kalimantan,  Sumatera,  dan  Sulawesi  serta  8%  terjadi  di  Jawa  dan  Bali  (DPRD, 2015:2)
Pemerintah  Provinsi  Jambi  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  Provinsi  Jambi  telah  meng-inisiasi  lahirnya  kebijakan  yang  lebih komprehensif melalui peraturan daerah Nomor02 tahun 2016 tentang pencegahan dan pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Perda  ini  menjadi guidene dan  payung hukum bagi usaha-usaha untuk mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Namun demikian peraturan daerah ini, tidak akan berfungsi dengan  baik  ketika  tidak  ada  upaya  yang  serius  dari  para  pihak.Terlebih  perda  ini merupakan  kebijakan  yang  bersifat  masih  umum  oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penajaman  dalam  strategi  kebijakan  melalui  peraturan  gubernur  maupun  petunjuk teknis lainnya.

## Rumusan Masalah
Provinsi Jambi merupakan salah satu wilayah yang terjadi fenomena kebakaran hutan dan lahan setiap tahun.Kebijakan pencegahan dan pengendalian telah dilakukan melalui  peraturan  perundang-undangan,  peraturan  pemerintah,  peraturan  daerah, maupun  peraturan  gubernur.Akan  tetapi  kebijakan  pencegahan  dan  pengendalian kebakaran hutan dan lahan belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa kendala dan permasalahan yang melingkupinya.

## Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan gambaran umum tentang kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, (2) Menganalisis kebijakan pencegahan dan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Jambi,  (3)  Memberikan alternatif  kebijakan  pencegahan  danpengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Provinsi Jambi

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  kualitatif.  Sesuai  dengan pendapat  Sugiyono,  (2009:292)  menyatakan  bahwa  pada  umumnya  alasan menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kueisoner pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni s.d Agustus 2016 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Beberapa data yang tersedia seperti sebaran hotspot , ISPU, dan ISPA selama 5 (lima)  tahun  terakhir  akan  di  deskriptifkan  dengan analisis  trend untuk  mengetahui trend  kejadian  kebakaran  hutan  dan  lahan. Analisis  trend merupakan model  trend
umum untuk data time series dan untuk meramalkan. Analisis trend adalah analisis yang digunakan untuk mengamati kecenderungan data secara menyeluruh pada suatu kurun  waktu  yang  cukup  panjang.  Trend  dapat  dipergunakan  untuk  meramalkan kondisi apa data di masa mendatang, maupun dapat dipergunakan untuk memprediksi data  pada  suatu  waktu  dalam  kurun  waktu  tertentu.  Beberapa  metode  yang  dapat dipergunakan untuk memodelkan tren, diantaranya model linear ( linear Model ), model kuadrat ( Quadratic Model ), model pertumbuhan eksponensial ( Exponential Growth Model ) dan model kurva-S ( S-Curve Model ).
Sedangkan  untuk  mengetahui  tentang  efektifitas  kebijakan  pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi akan dilakukan kajian secara mendalam terhadap  kebijakan  pemerintah  provinsi  jambi  melalui  Peraturan  Daerah  Provinsi Jambi No 2 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Povinsi Jambi dengan menggunakan Content analysis . Analisis isi (content analysis) adalah  penelitian  yang  bersifat  pembahasan  mendalam  terhadap  isi  suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis ini bisaanya digunakan pada penelitian  kualitatif .  Pelopor  analisis  isi  adalah Harold  D.  Lasswell ,  yang memelopori  teknik  symbol  coding,  yaitu  mencatat  lambang  atau  pesan  secara sistematis, kemudian diberi interpretasi
Analisis  SWOT  adalah  identifikasi  berbagai  faktor  secara  sistematis  untuk merumuskan  strategi  perusahaan.  Analisis  ini  didasarkan  pada  logika  yang  dapat memaksimalkan  kekuatan (strengths) dan  peluang (Opportunities) ,  namun  secara bersamaan  dapat  meminimalkan  kelemahan (Weaknesses) dan  ancaman (Threats) . Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan,  strategi,  dan  kebijakan  perusahaan.  Dengan  demikian  perencanaan  strategis (Strategic  planer) harus  menganalisis  faktor-faktor  strategis  perusahaan  (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.  (Rangkuti, F. 2013:19-20).  Analisis  situasi  (SWOT)  merupakan  awal  proses  perumusan  strategi. Selain itu analisis situasi juga mengharuskan para manajer strategis untuk menemukan kesesuaian strategis antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, disamping  memperhatikan  ancaman-ancaman  eksternal  dan  kelemahan-kelemahan internal. (Hunger, J.D.  Wheelen, T.L.2003:193).
Tabel 1. Contoh Matriks SWOT Faktor Internal Faktor Eksternal KEKUATAN ( STRENGTH) KELEMAHAN ( WEAKNESS) PELUANG ( OPPORTUNITIES) Strategi S-O (Progresif) Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi W-O (Korektif) Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang ANCAMAN ( THREATS) Strategi S-T (Diversifikasi) Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman Strategi W-T (Defensif) Mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman
Sumber : David, 2006

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Jumlah titik api di Provinsi  Jambi  mengalami  peningkatan  di  tahun  2015.  Berdasarkan  data  Karhutla Monitoring System tercatat jumlah total h otspot di provinsi Jambi pada tahun 2014 sebesar  1.152  dan  di  tahun  2015    jumlah hotspot meningkat  menjadi  1.654  atau meningkat  sebesar  43,5  %  dari  total hotspot tahun  lalu.  Sebaran  hotspot  per kabupaten/kota pada tahun 2011 – 2015 dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar 1 berikut :
Gambar 1. Sebaran HotSpot per kabupaten/kota pada tahun 2011 - 2015
Pada gambar 1diatas menggambarkan bahwa Kabupaten Tebo, Sarolangun dan Muaro  Jambi  merupakan  kabupaten  yang  memiliki  tingkat  kerawanan  kebakaran hutan dan lahan yang paling tinggi. Dalam 5 tahun terakhir kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo berkisar antara 402 sampai 737 kejadian.Lokasi kebakaran hutan dan  lahan  tersebut  terjadi  di  lahan  perkebunan  milik  masyarakat  dan  di  areal-areal konsesi baik sektor kehutanan maupun sektor perkebunan.Namun yang paling buruk dan berbahaya adalah kebakaran hutan dan lahan di areal-areal konsesi yang berada di lahan gambut.
Perkiraan  yang  dibuat  oleh  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Jambi  terkait  dengan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 terjadi pada kawasan seluas 19.528 Ha, yang terdiri dari 13.459 Ha (69 %) lahan  gambut dan 6.069 Ha (39 %) kebakaran terjadi  di  tanah  Mineral.  Berdasarkan  fungsinya  kebakaran  hutan  dan  lahan  lebih banyak terjadi pada lahan areal penggunaan lainnya (APL) yaitu 12.307 Ha (63%) dan sisanya seluas 7. 221 Ha terjadi di kawasan hutan. Adapun luasan kawasan hutan dan areal penggunaan lainnya dapat dijelaskan sebagaimana dalam gambar 2berikut :
Kota MJBI TJ.BR T TJ.TI M BTHRI TEBO BUNG O MRG N SRLG N KRC K.SPE NUH 2011 1 171 98 123 151 421 119 132 193 24 0 2012 7 165 248 183 274 737 204 241 335 16 4 2013 0 60 95 47 80 450 121 113 171 14 0 2014 1 105 123 162 112 402 48 54 138 6 1 2015 0 297 157 218 191 385 47 68 278 12 1 0 297 157 218 191 385 47 68 278 12 1 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2011 2012 2013 2014
2015
Gambar 2. Luasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi
Pada  gambar  2  tersebut  dapat  dijelaskan  bahwa  kejadian  kebakaran  hutan  dan lahan  lebih  banyak  terjadi  pada  APL,  hal  ini  dimungkinkan  karena  pada  APL  ini aktivitas  masyarakat  lebih  banyak  dalam  usaha  pemanfaatan  lahan  baik  menjadi perkebunan maupun pemanfaatan untuk kepentingan lainnya.
Secara makro kompilasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 3berikut:

## Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
Gambar 3. Peta areal Rawan dan Potensi Kebakaran
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  maka  kondisi hotspot dan  penderita  ISPA pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagaimana dalam gambar 4berikut :
Gambar 4. Hubungan hotspot terhadap kasus ISPA
Dari grafik tersebut terlihat bahwa ISPA merupakan kasus yang bisaa terjadi di Provinsi Jambi, akan tetapi pada bulan September dan Oktober, terjadi peningkatan penderita ISPA yang cukup signifikan disebabkan oleh meningkatnya jumlah hot spot dan timbulnya kabut asap. Bahkan dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap korban penderita ISPA tetap berlanjut meskipun sudah terjadi penurunan hotspot .
Studi dan analisa yang dilakukan oleh berbagai pihak mengenai sebab-sebab lemahnya penerapan peraturan-peraturan mengenai kebakaran hutan dan lahan pada umumnya memberikan hasil yang sama, yang pada intinya terdiri dari hal-hal berikut ini:  (1) Terlalu  banyak  peraturan  mengenai  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  peng- implementasiannya  tidak  dikoordinasikan  secara  baik.  Hal  ini  disebabkan  karena peraturan-peraturan  tersebut  disusun  dan  dikeluarkan  pada  berbagai  tingkat  yang berbeda,  mulai  dari  Presiden  sampai  berbagai  kementrian/departemen  tertentu  dan masing-masing  propinsi.(2)  Selain  itu,  peraturan-peraturan  tersebut  seringkali dikeluarkan  tanpa  atau  dengan  kurang  memperhatikan  peraturan-peraturan  lainnya. Kebanyakan peraturan-peraturan tersebut didokumentasikan dan dikumpulkan secara terpisah oleh berbagai instansi yang berbeda. Ketidaktahuan akan peraturan-peraturan yang ada bukan hanya terjadi secara horizontal (antar instansi pemerintah serta antara instansi pemerintah dan non-pemerintah), melainkan juga terjadi secara vertikal. Sosialisasi  mengenai  kebijakan  yang  dibuat  di  tingkat  nasional  ke  daerah- daerah  seringkali  tidak  memadai  dan  memakan  waktu  yang  cukup  lama.(3) Pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan hanya terfokus pada masalah-masalah kebakaran hutan dan lahan. Perlu digarisbawahi, bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah multi dan lintas sektoral.Kebijakan yang dibuat dan diputuskan harus  disinkronisasikan  dengan  kebijakan-kebijakan  di  sektor  lainnya.Contoh  yang paling mudah adalah kebijakan dalam hal tata-guna lahan. Selama masyarakat yang tinggal di suatu kawasan dan sejak lama mengelola lahan di kawasan tersebut tidak memiliki  hak  dan  dengan  demikian  mempunyai  ‘rasa  memiliki’  atas  lahan  yang dikelolanya,  maka  selama  itupula  segala  usaha-usaha  pencegahan  dan  pemadaman
0 100 200 300 400 500 600 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOP DES ISPA HOTSPOT
kebakaran di lahan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. (4) Sampai pada beberapa tahun ini, usaha-usaha penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan lebih melalui pendekatan  pemadaman  daripada  pencegahan,  termasuk  pemberian  sanksi  dan hukuman sebagai ‘shock therapy’ untuk mencegah para pelaku pembakaran (dan calon pelaku) untuk melakukan hal tersebut. Hal ini tercermin pada kurangnya komitmen berbagai  pihak  yang  terlibat  (baik  instansi  pemerintah,  lembaga-lembaga internasional,  swasta  dan  pihak-pihak  lainnya  pada  tingkat  nasional  maupun  lokal) untuk  mengalokasikan  sumberdaya  yang  tersedia  dan  melakukan  berbagai  macam bentuk  program  dan  kegiatan  dalam  usaha-usaha  pencegahan  kebakaran  hutan  dan lahan  (dibandingkan  untuk  usaha-usaha  pemadaman  kebakaran).  (5)  Besarnya benturan  kepentingan  dan  minat  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  hal pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam.
Pengalaman  selama  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  menyangkut pemanfaatan  lahan  (termasuk  penyiapannya)  dan  sumberdaya  bisaanya  sangat dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan  ekonomi  dari  kelompok-kelompok  atau sektor-sektor tertentu (baik individu
maupun perusahaan) yang
memarjinalisasi/mengorbankan masalah kelestarian lingkungan (termasuk kebakaran hutan dan lahan). Selama ini sudah sedemikian luasnya areal hutan yang ‘dibersihkan’ untuk  pembangunan-pembangunan  sektor  lainnya  seperti  perumahan,  industri, pertanian/perkebunan,  dan  lain-lainnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  penduduk  yang semakin bertambah dan untuk tujuan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. (6) Kurang  jelasnya  definisi  mengenai  tanggung-jawab  penanganan  masalah api/kebakaran dalam hubungannya dengan berbagai macam bentuk penggunaan lahan. Hal  ini  menimbulkan  konflik  dan  kecenderungan  untuk  saling  melempar tanggungjawab  antara  berbagai  instansi  yang  terlibat,  yang  seringkali  dipertajam akibat  lemahnya  prosedur  operasional  dan  pengaturan  kelembagaan  yang  memadai dalam  hal  pengkoordinasian  usaha-usaha  penanggulangan  kebakaran.Contohnya apabila  terjadi  kebakaran  hutan  di  luar  kawasan  hutan,  siapa  yang  bertanggung- jawab?Opini  umum  menyatakan  bahwa  operasionalisasi  pemadaman  kebakaran merupakan tugas dan tanggung jawab pusat. Di lain pihak, pengelolaan areal di luar kawasan  hutan,  termasuk  tugas  dan  tanggung-jawab  terhadap  apa  yang  terjadi didalamnya,  bukan  merupakan  wewenang  dari  pusat.  (7)  Tidak/kurang  tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai kebakaran hutan dan lahan, padahal hal ini sangat vital artinya dalam usaha-usaha penegakan hukum. Sampai sekarang Indonesia belum memiliki pusat informasi dan data yang komprehensif dan lengkap mengenai kebakaran hutan dan lahan.
Bisaanya data dan informasi tersebut didapatkan  dari berbagai sumber yang berbeda dalam berbagai bentuk penyajian yang spesifik serta sulit untuk diverifikasi dan  dikompilasi  karena  kurangnya  koordinasi  antara  berbagai  pihak  yang  terlibat didalamnya.  Kesulitan  dalam  usaha-usaha  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisa informasi dan data yang dibutuhkan semakin diperbesar karena terbatasnya dana yang tersedia  untuk  pengembangan  sistem  komunikasi,  pengadaan  sarana  teknologi,  dan pengembangan  sumberdaya  manusia  (baik  petugas  maupun  masyarakat  luas).  (8) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar melaksanakan amanah PP No. 4 tahun  2001  yang  mewajibkan  kepada  Gubernur  dan  Bupati  untuk  melaksanakan inventarisasi terhadap terhadap usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan  dan  atau  lahan  khususnya  terhadap  kegiatan  peladangan  dimana  output  dari
inventarisasi  tersebut  adalah  tersedianya  data rinci  tentang  pemilik  dan  luas  ladang yang dipunyai untuk kepastian hukum agar kebakaran yang terjadi dapat ditentukan di dalam  atau  di  luar  areal  ladang.  (9)  Tidak  adanya  insentif  dan  penghargaan/hadiah kepada  masyarakat,  baik  secara  individu  maupun  kelompok,  yang  membantu aparat/instansi pemerintah dalam melaporkan kejadian kebakaran hutan dan lahan. Hal ini  sangat  penting  karena  akan  merangsang  masyarakat  untuk  melaporkan pelanggaran-pelanggaran hukum dan menyampaikan informasi/data terbaru mengenai kebakaran hutan dan lahan kepada pihak-pihak berwenang.
Berdasarkan selisih faktor internal dan eksternal diatas maka selisih kekuatan dan kelemahan adalah +66, sedangkan selisih peluang dan ancaman adalah +10 sehingga posisi strategi dalam analisis SWOT terlihat dalam gambar 5 berikut :

## Gambar 5. Kuadran posisi Kebijakan berdasarkan SWOT
Dalam gambar 14 diatas dapat dijelaskan bahwa posisi penilaian faktor internal dan eksternal berada pada kuadran I (positif, positif).Dengan posisi ini berarti kekuatan dan  peluang  memiliki  nilai  positif  dibandingkan  kelemahan  dan  ancaman  yang terjadi.Oleh karena itu dalam penyusunan strategi kebijakan direkomendasikan untuk progresif , artinya Provinsi Jambi berada dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih  kemajuan  secara  maksimal.Strategi  ini  juga  berarti  dapat  menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Berdasarkan  matriks  strategi  kebijakan  maka  dapat  dirumuskan  beberapa strategi  antara  lain  :  (1)  Meningkatkan  peran  UU  dan  optimalisasi  dukungan pemerintah  pusat  dalam  mengatasi  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan;  (2) Optimalisasi peran kepala daerah dalam melibatkan NGO, masyarakat, dan perguruan tinggi  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan;  (3) Memperkuat  fungsi  penataan  pemanfaatan  ruang  dalam  dokumen  RTRW  sebagai
upaya  untuk  mengatasi  berbagai  problematika  keruangan;  (4)  Meningkatkan  peran legislatif  dalam  melakukan  pengawasan,  legislasi,  dan  bugdeting  dalam  tindakan pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan;  (5)  Mempertegas penegakan  hukum  dalam  tindakan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  peraturan perundang-undangan; (6) Meningkatkan koordinasi antar lembaga dan memperjelas tupoksi SKPD serta meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan keruangan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain : (1) Hotspot di Provinsi Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir (2011 – 2015) terbanyak terjadi di Kabupaten Tebo, Muaro Jambi dan Sarolangun. Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi 63% terjadi pada areal penggunaan lainnya dan 37% terjadi pada kawasan  hutan.Pada  kawasan  hutan  kebakaran  di  dominasi  pada  hutan  produksi sebesar  56%.Serta  terdapat  hubungan  yang  erat  antara  peningkatan  hotspot  dengan penderita ISPA di Provinsi Jambi, semakin banyak hotspot semakin banyak penderita ISPA. (2) Implementasi dari peraturan dan kebijakan mengenai kebakaran hutan dan lahan masih sangat lemah.
Beberapa kelemahannya antara lain : (a) Terlalu banyak peraturan kebakaran hutan  dan  lahan  yang  peng-implemenasiannya  tidak  terkoordinir  dengan  baik.  (b) Pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral dan hanya focus pada masalah kebakaran hutan  dan  lahan.  (c)  Usaha-usaha  penanganan  karhutla  hanya  melalui  pendekatan kuratif  dibandingkan  preventif.  (d)  Besarnya  benturan  kepentingan  berbagai  pihak dalam  pemanfaatan  sumber  daya  alam.  (e)  Kurang  jelasnya  definisi  mengenai tanggung  jawab  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  (f)  Kurangnya  data  dan informasi yang akurat mengenai karhutla. (g) Tidak adanya reward bagi penyelamatan terjadinya  karhutla.  (3)  Strategi  kebijakan  pencegahan  dan  pengendalian  karhutla diarahkan  dengan  memanfaatkan  kekuatan  yang  dimiliki  Provinsi  Jambi  untuk memanfaatkan peluang dan menangkal ancaman yang akan terjadi.
Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain : (a) Meningkatkan peran UU dan optimalisasi dukungan pemerintah pusat dalam mengatasi bencana karhutla. (b)  Optimalisasi  peran  kepala  daerah  dalam  melibatkan  NGO,  masyarakat,  dan perguruan  tinggi  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  karhutla.  (c)  Memperkuat fungsi  penataan  pemanfaatan  ruang  dalam  dokumen  RTRW  sebagai  upaya  untuk mengatasi berbagai problematika keruangan. (d) Meningkatkan peran legislatif dalam melakukan  pengawasan,  legislasi,  dan  bugdeting  dalam  tindakan  pencegahan  dan pengendalian  karhutla.  (e)  Mempertegas  penegakan  hukum  dalam  tindakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. (f)
MeningkatkanMeningkatkan  koordinasi  antar  lembaga  dan  memperjelas  tupoksi SKPD serta meningkatkan kualitas SDM untuk mengatasi laju pertumbuhan penduduk dan mengatasi permasalahan keruangan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Abidin,  S.Z.  (2006). Kebijakan  publik Edisi  revisi  cetakan  ketiga.  Penerbit  Suara Bebas. Jakarta
Adinugroho, W.C. Saharjo, B.H. (2005). Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut. Wetlands Internasional-Indonesian Programme. Bogor. Adinugroho,W.C. Suryadiputra, I.N.N. (2014). Strategi pencegahan kebakaran hutan dan  lahan  gambut. Wetlands  Internasional-Indonesian  Programme. Bogor.
Anonimus(2000). Kebakaran hutan dan lahan . Sumber : http/indoforest.com diakses pada tanggal 20 Maret 2016
Bappenas.(2015). Profil  tata  ruang  provinsi  jambi, Direktorat  Tata  Ruang  dan Pertanahan.  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
David, F R. (2006). Manajemen strategis edisi 10 . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
Dephut.  (2016).Pedoman  Pengendalian  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan,
Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan  Dati I Sumatera Utara diakses melalui http://www.dephut.go.id/ pada tanggal 02 Maret 2016 pk. 20.30
DPRD,  (2015). Naskah  akademik  penyusunan  ranperda  pencegahan  dan pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan .  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Jambi.
Dunn,  W.N.  (2013). Pengantar  analisis  kebijakan  publik. Gadjah  Mada  University Press.Yogyakarta.
Hunger,  J.D.    Wheelen,  T.L.  (2003). Manajemen  strategis. Penerbit  ANDI. Yogyakarta.
Irwanto,  (2005). Pengendalian  kebakaran  hutan  di  indonesia ,  Sumber  :  http: indonesianforest.webs.com diakses pada tanggal 25 Maret 2016
Keputusan  Kepala  Badan  Pengendalian  Dampak  Lingkungan  Nomor  :  KEP- 107/KABAPEDAL/11/1997  tahun  1997  tentang  Pedoman  Teknis Perhitungan  dan  pelaporan  Serta  Informasi  Indeks  Standar  Pencemar Udara
Lestari, S. (2000). Dampak dan antisipasi kebakaran hutan , UPT HB BPP Teknologi,
Jakarta
Luankali, B. (2007). Analisis kebijakan publik dalam proses pengambilan keputusan. Amelia Press. Jakarta.
Marimin  dan  Maghfiroh  N,(2010). Aplikasi  teknik  pengambilan  keputusan  dalam manajemen rantai pasok . IPB Press, Bogor Otto,  S.  (2004). Ekologi  lingkungan  hidup  dan  pembangunan. Penerbit  Djambatan. Jakarta
Purnasari,  (2011). Strategipencegahan  kebakaranhutan  berbasis  masyarakat  kajian biofisik,ekonomi,sosialdan budayamasyarakat sekitar kawasan suakamargasatwapadangsugihan diprovinsisumateraselatan). Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro. Semarang. Tesis
Qadriyatun,  S.N.  (2014). Kebijakan  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan. Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Jakarta.
Rangkuti, F.(2013). Teknik membedah kasus bisnis, Analisis SWOT, cara perhitungan bobot, rating, dan OCAI. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Rasyid,  F.(2014). Permasalahan  dan  dampak  kebakaran  hutan. Jurnal  Lingkar Widyaiswara. Banten Saaty, T.L. (1991). Pengambilan keputusan bagi para pemimpin . Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
Syaifullah, (2010). Pengenalan metode AHP ( Analytical Hierarchy Process ). Sumber : httpssyaifullah08.files.com diakses pada tanggal 28 Maret 2016 pk. 15.35 Syaufina, L. (2008). Kebakaran hutan dan lahan di indonesiaperilaku api. penyebab, dan dampak kebakaran .Bayu Media Publishing. Malang. Sugiyono,  (2009), Metode  penelitian  kuantitatif,  kualitatif  dan  R&D. Penerbit Alfabeta. Bandung.
Sunarno,  (2008), Analisis  kebijakan  publik,  modul  pendidikan  dan  pelatihan kepemimpinan  tingkat  III. Lembaga  Administrasi  Negara  Republik Indonesia. Jakarta
Usup,  A.(2014). Buku  panduan  sistem  pencegahan  dan  pengendalian  kebakaran berbasis  masyarakat  untuk  kawasan  hutan  dan  lahan  gambut  tropis  di provinsi kalimantan tengah, indonesia. Pusat pengendalian kebakaran dan rehabilitasi  hutan  lembaga  pengabdian  kepada  masyarakat  (LPKM) Universitas Palangkaraya. Kalimantan Tengah.
Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Undang-undang  No  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendailan Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan diperjelas melalui
Peraturan  Daerah  Nomor  2  Tahun  2016  tentang  Pencegahan  dan  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi
Peraturan  Gubernur  tentang  Petunjuk  Teknis  Pencegahan  dan  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan