https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## ANALISIS YURIDIS UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMENUHAN HAK ASASI PENGGUNA MODA TRANSPORTASI ONLINE KENDARAAN RODA DUA
Anggalana*, Ivan Dwi Anggara** Jalan ZA Pagar Alam No 26 Bandar Lampung Universitas Bandar Lampung E-mail : anggalana@ubl.ac.id, ivan.ida17@gmail.com. Naskah diterima : 02/02/2021, revisi : 30/05/2021, disetujui 28/06/2021

## ABSTRAK
Fenomena  keberadaan  transpotasi  online  kendaraan  roda  dua  yang  kini menjadi moda transportasi darat banyak digunakan masyarakat, namun di satu sisi belum adanya aturan khusus yang mengaturnya sebagai transportasi umum. Meski  sepeda  motor  tidak  termasuk  sebagai  moda  transportasi  umum, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang    Nomor    22    Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (UULLAJ), namun  pengguna  jasa  berhak atas hak-hak dasar manusia, yaitu hak atas keselamatan dan keamanan atas jiwa manusia sebagai hak asasi, karena hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa  manusia  sejak  lahir  yang  melekat  pada  esensinya  sebagai  anugerah Tuhan Yang Maha Esa . Ketentuan Pasal 38 UULLAJ menjelaskan angkutan umum yang  diselenggarakan  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  angkutan  yang selamat,  aman,  nyaman,  dan  terjangkau  yang  dilakukan    dengan  kendaraan bermotor  umum.  Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan  Jalan dijelaskan bahwa angkutan orang dan/atau  barang  dapat  menggunakan  kendaraan  bermotor    dan    kendaraan tidak    bermotor.  Dengan  demikian,  terdapat  perbedaan  regulasi  yang memberikan  celah  terjadinya  pro  dan  kontra  yang  sangat  kontras  di  tengah fenomena  penggunaan  sepeda  motor  yang  sangat  diminati  dan  dibutuhkan masyarakat, yang memesan dengan aplikasi secara online atau daring yang tidak bisa dibendung oleh pemerintah.
Kata  Kunci  :  Perlindungan  Konsumen;  Hak  Asasi  Manusia;  Transportasi  Online; Kendaraan Roda Dua.

## ABSTRACT
The  phenomenon  of  the  existence  of  online  transportation  of  two-wheeled vehicles  which  is now  a  mode  of  land  transportation  is  widely  used  by  the  public, but  on  the  one  hand  there  are  no  special  rules  that  regulate  it  as  public transportation.  Although  motorcycles  are  not  included  as  a  mode  of  public transportation,  as  stated  in  Law  No.  22  of  2009  concerning  Road  Traffic  and Transportation  (UULLAJ),  service  users  have  the  right  to  basic  human  rights,
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
namely  the  right  to  safety  and  security  of  life.  human  rights  as  human  rights, because  human  rights  are  basic  rights  that  humans  are  born  with  which  are inherent in their essence as a gift from God Almighty. The provisions of Article 38 of the UULAJ explain that public transportation is carried out in an effort to meet the needs of safe, safe, comfortable, and affordable transportation which is carried out by  public  motorized  vehicles.  Meanwhile,  in  the  provisions  of  Article  3  of Government Regulation Number 74 of 2014  concerning Road Transportation, it is explained  that  the  transportation  of  people  and/or  goods  can  use  motorized vehicles and non-motorized vehicles. Thus, there are differences in regulations that provide a gap between the pros and cons that are very contrasting in the midst of the phenomenon of the use of motorcycles which are in great demand and needed by  the  public,  who  order  with  online  or  online  applications  that  the  government cannot stop.
Keywords:  Consumer  Protection;  Human  rights;  Online  Transportation;  Two Wheeled Vehicles.

## A. Latar Belakang
Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa ..serta  berhak  atas  rasa  aman  dan  perlindungan  dari  ancaman  ketakutan  untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi 1 . Dalam hal ini, negara memberikan hak asasi bagi warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan  kesejahteraan,  diantaranya  melalui  bidang  transportasi.  Penggunaan kendaraan  sepeda  motor  atau  yang  sering  disebut  juga  kendaran  roda  dua  sebagai salah satu moda transportasi angkutan umum berbasis aplikasi (online)  kini banyak digunakan masyarakat.
Hal  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  sebagian  besar  kegiatan  atau  aktivitas  manusia sehari-hari  sangat  berhubungan  erat  dengan  penggunaan  alat  transportasi.  Dengan alat pengangkutan itu maka manusia akan lebih mudah untuk berpindah tempat atau juga  memindahkan  barang ke  tujuan tertentu.  Transportasi  berasal  dari  kata  Latin, transportare dimana trans berarti  seberang  atau  sebelah  lain  dan portare berarti mengangkut  atau  membawa.  Jadi,  transportasi  berarti  mengangkut  atau  membawa (sesuatu)  ke  sebelah  lain  atau  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lainnya.  Dengan demikian,  transportasi  adalah  sebagai  usaha  dan  kegiatan  menyangkut  atau membawa barang dan / atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya 2 . Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang (komoditi) dan  penumpang  ke  tempat  lain 3 .Transportasi  dapat  diartikan  usaha  memindahkan, mengerakkan,  mengangkut,  atau  mengalihkan  suatu  objek  dari  suatu  tempat  ke
1 Lihat Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2 Rustian Kamaludin. 2003. Ekonomi Transportasi, Kajian, Teori dan Kebijakan . Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 13.
3 Abbas Salim. 2000. Manajemen Transportasi . Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm 11.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
tempat  lain,  di  mana  di  tempat  lain  ini  objek tersebut  lebih  bermanfaat  atau  dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu 4 .
Jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses pergerakan,  proses  mengangkut,  dan  mengalihkan  di  mana  proses  ini  tidak  bisa dilepaskan  dari  keperluan  akan  alat  pendukung  untuk  menjamin  lancarnya  proses perpindahan  sesuai  dengan  waktu  yang  diinginkan.  Secara  umum  terdapat  dua kelompok besar moda transportasi yaitu :
a. Kendaraan  Pribadi  ( Private  Transportation ),  yaitu:  moda  transportasi  yang dikhususkan  buat  pribadi  seseorang  dan  seseorang  itu  bebas  memakainya  ke mana saja, di mana saja dan kapan saja dia mau, bahkan mungkin juga dia tidak memakainya sama sekali (mobilnya disimpan di garasi).
b. Kendaraan  Umum  ( Public  Transportation ),  yaitu:  moda  transportasi  yang diperuntukkan  buat  bersama  (orang  banyak),  kepentingan  bersama,  menerima pelayanan bersama, mempunyai arah dan titik tujuan yang  sama, serta terikat dengan  peraturan  trayek  yang  sudah  ditentukan  dan  jadwal  yang  sudah ditetapkan  dan  para  pelaku  perjalanan  harus  wajib  menyesuaikan  diri  dengan ketentuan ketentuan tersebut apabila angkutan umum ini sudah mereka pilih 5 .
Dengan  perkembangan  teknologi  saat  ini  transportasipun  berubah  bentuk  yang semula  hanya  dilakukan  secara  manual  lambat  laun  bertransformasi  menjadi transormasi  yang  dilakukan  secara  online  dan  sering  disebut  dengan  transportasi online.
Transportasi  online  merupakan  angkutan  umum  yang  sedang  banyak  diminati masyarakat,  sama  dengan  tranportasi  pada  umumnya  tranportasi  online menggunakan  kendaraan  bermotor  sebagai  sarana  pengangkutan.  Transportasi online  kini  banyak  diminati  karena  berkembang  dengan  kemajuan  teknologi. Transportasi  online  merupakan  jenis  pengangkutan  yang  dapat  dipesan menggunakan  teknologi  internet  dengan  memanfaatkan  aplikasi  pada  telepon genggam.  Hal  ini  dapat  memudahkan  pengguna  jasa  untuk  memanggil  pengemudi transportasi online. Hal ini tidak dapat dihindari seiring dengan desakan kebutuhan terhadap  sarana  transportasi  yang  terjangkau  dan  efisien.  Selain  itu  juga perkembangan  dunia  transportasi  dan  komunikasi  tidak  terlepas  pula  dari perkembangan ilmu pengetahuan ( science ) dan teknologi 6 .
Moda transportasi online kendaraan roda dua di Indonesia sendiri masih terganjal regulasi,  yakni  Undang-Undang    Nomor    22    Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (UULLAJ), namun pengguna jasa berhak atas hak-hak dasar manusia, yaitu  hak  atas  keselamatan  dan  keamanan  atas  jiwa  manusia  sebagai  hak  asasi, karena  hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  dasar  yang  dibawa  manusia  sejak  lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugerah Allah Subhanallah Ta’ala 7 .
Kendaraan  roda  yang  umum  digunakan  oleh  masyarakat  yakni  sepeda  motor  yang merupakan kendaraan beroda dua yang  digerakkan  oleh  sebuah  mesin.  Sepeda motor  merupakan  salah  satu  alat  transportasi  yang  digemari  masyarakat  karena
4 Fidel Miro. 2005. Perencanaan Transportasi. Erlangga. Jakarta. hlm 6.
5 ibid
6 Andika Wijaya. 2016. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online . Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1
7 Musthafa Kemal Pasha dalam Anggalana. 2018. Hak Asasi Manusia . Aura. Bandar Lampung. hlm 3.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
memiliki  ukuran  kecil,  cepat  dan  harga  yang  tidak  terlalu  mahal  dibandingkan  alat transportasi lainnya 8 .
Menurut  Pasal  1  ayat  20  UULLAJ,  Sepeda  Motor  merupakan  kendaraan  bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah 9 .
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  38  UULLAJ  menjelaskan  angkutan  umum  yang diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat,  aman, nyaman dan terjangkau. Selanjutnya angkutan umum dan/atau barang hanya dapat dilakukan  dengan  kendaraan  bermotor  umum.  Dari  penjelasan  tersebut,  maka sepeda  motor  tidak  termasuk  sebagai  moda  angkutan    umum  karena  bukan termasuk  kendaraan  bermotor  umum.  Sehubungan    dengan  itu,  UULLAJ  juga  tidak mengatur  secara  tegas  larangan  beroperasi  angkutan  umum  menggunakan  sepeda motor.  Sedangkan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014 tentang    Angkutan  Jalan,  dijelaskan  bahwa  angkutan  orang  dan/atau  barang  dapat menggunakan  kendaraan  bermotor  dan/atau  kendaraan  tidak  bermotor.  Terkait kendaraan  bermotor,  pengelompokannya  terdiri  dari  sepeda  motor,  mobil penumpang,  mobil  bus,  mobil  barang 10 .  Sehingga  dalam  peraturan  pemerintah tersebut,  keberadaan  sepeda    motor  diakui  sebagai  moda  transportasi  yang  dapat digunakan    sebagai  angkutan    orang    dan/atau    barang.  Akibatnya,  banyak  daerah yang  membolehkan  beroperasi  moda  transportasi  online  kendaraan roda  dua  guna mengangkut penumpang, sedangkan di daerah lainnya terdapat larangan operasional moda transportasi kendaraan roda dua yang mengangkut penumpang.
Dua  regulasi  ini  menunjukkan  pro  dan  kontra  yang  sangat  kontras  di  tengah fenomena penggunaan transportasi online kendaraan roda dua oleh masyarakat ini menyebabkan  ketidakpastian  dan  perlindungan  hukum  dalam  bidang  transportasi angkutan  umum.  Dalam  perspektif  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK),  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai upaya  Negara  dalam  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan  kepada  warganya,  agar  hak-haknya  sebagai  seorang  warga  negara tidak  dilanggar  dan  bagi  yang  melanggar  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku.  Hal  ini  sejalan  lurus  dengan  ketentuan  Pasal  234  ayat  (1) dan (2) UULLAJ yang menyebutkan bahwa pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau  Perusahaan  Angkutan  Umum  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang diderita  oleh  penumpang  dan/  atau  pemilik  barang  dan/atau  pihak  ketiga  karena kelalaian  Pengemudi.  Setiap  Pengemudi,  pemilik  Kendaraan  Bermotor,  dan/atau Perusahaan  Angkutan  Umum  bertanggung  jawab  atas  kerusakan  jalan  dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
Namun  yang  terjadi,  pemerintah  dinilai  patut  diduga  telah  mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan sarana angkutan yang selamat,  aman, nyaman,  dan  terjangkau  dalam  menggunakan  moda  transportasi  umum  terutama jika  terjadi  kecelakaan  yang  berakibat  terhadap  keselematan  penumpang.  Dalam persoalan  ini  tentu  saja  konsumen  yang  merasa  dirugikan  membutuhkan  petunjuk yang jelas tentang mekanisme penyelesaiannya. Banyaknya catatan kecelakaan pada
8 Putri Permata Sari. 2013. Kendaraan. Alamedia. Jakarta. hlm 9.
9 Lihat Pasal 1 ayat 20  Undang-Undang   Nomor 22 Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan
10 Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang  Angkutan Jalan.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
pejalan kaki dan pengendara motor, WHO dan Korlantas Polri mencatat ada sembilan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya penggunaan helm yang ber-SNI, melawan arus lalu lintas hingga penggunaan handphone saat berkendara. Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung merilis jumlah pelanggaran lalu lintas yang mencatat sebanyak 26.464 pelanggaran selama satu Tahun 2020. apabila dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah pelanggaran yang terjadi ditahun 2019 mengalami peningkatan 745  kasus  dari  25.719  pelanggaran,  dimana  sebesar  5,8%  pelanggaran  dilakukan oleh moda transportasi online kendaraan roda dua. 11
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  judul  “Analisis  Yuridis  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Kendaraan Roda Dua”.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis empiris.  Pendekatan  yuridis  normatif  digunakan  untuk  mempelajari  teori-teori, konsep-konsep,  pandangan-pandangan,  norma  hukum  yang  berkaitan  dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh kejelasan  dan  pemahaman  berdasarkan  realita  yang  ada.  Data  primer  adalah  data yang  diperoleh  secara  langsung  hasil  penelitian  di  lapangan  pada  objek  penelitian yang dilakukan di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Wilayah Lampung dan PT. Teknologi  Perdana  Indonesia  Cabang  Lampung  dengan  cara  observasi  dan wawancara.

## C. Pembahasan
1. Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pengguna  Transportasi Online Kendaraan Roda Dua
Pada  era  globalisasi  ini  dimana  hubungan  pelaku  usaha  sebagai  penyedia  jasa transportasi  online  dengan  konsumen  menjadi  dekat  dan  makin  terbuka,  sehingga perlu  kehadiran  negara  dalam  rangka  memberikan  perlindungan  hukum,  terutama terhadap konsumen.Negara Indonesia telah membuat regulasi terkait perlindungan konsumen  yakni  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (UUPK).  Lahirnya  Undang-undang  ini  memberikan    harapan    bagi masyarakat  Indonesia,  untuk  memeroleh  perlindungan kerugian yang diderita atas transaksi  suatu  barang  dan  jasa.  UUPK  menjamin  adanya  kepastian  hukum  bagi konsumen.
Keberadaan  peraturan  perundang-undangan  tentang  perlindungan  konsumen, tidak  saja  menimbulkan  konsekuensi  kewajiban  pemerintah  untuk  melindungi konsumen,  tetapi  juga  wajib  melakukan  pembangunan  ekonomi  nasional, menumbuhkembangkan  dunia  usaha  sehingga  mampu  menghasilkan  beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 12 . Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  jasa  transportasi berbasis aplikasi (online), telah diatur dalam Pasal 10 UULLAJ, Peraturan Pemerintah
11 Data Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Tahun 2020.
12 Gunawan  Wijaya  dan  Ahmad  Yani  dalam  Tami  Rusli.  2013. Hukum  Perlindungan  Konsumen  di Indonesia . Aura. Bandar Lampung. hlm 18.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  35  Tahun  2003  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  di  Jalan  Dengan Kendaraan  Umum.  Dengan  begitu,  pelaku  usaha  jasa  transportasi  online  sudah diizinkan  oleh  pemerintah  dengan  melengkapi  syarat  ketentuan  untuk  semua layanan  transportasi  online  wajib  mendaftarkan  pengemudinya  ke  dalam  bentuk badan  usaha  karena  sudah  dilegalkan  oleh  pemerintah.  Jadi  transportasi  online sudah dapat dioperasikan di berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Subadra  Yani  selaku  Ketua  Yayasan Lembaga  Konsumen  Indonesia  (YLKI)  Wilayah  Lampung,  bahwa  UUPK  telah mencakup  keseluruhan  hak  asasi  bagi  konsumen  pengguna  termasuk  juga  jasa transportasi  ojek  online  di  Indonesia.  Secara  normatif,  Pasal  4  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak- hak  konsumen  harus  menjadi  pedoman  oleh  kedua  belah  pihak,  baik  pengendara ojek online maupun konsumen.
UUPK  memberikan  harapan  bagi  masyarakat  Indonesia,  untuk  memperoleh perlindungan  atas  kerugian  yang  diderita  atas  transaksi  suatu  barang  dan  jasa. Jaminan adanya kepastian hukum bagi konsumen tertuang di dalam ketentuan Pasal 3 UUPK, yang mana bertujuan sebagai berikut:
a. Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi diri;
b. Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen  dengan  cara  menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. Meningkatkan  pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,  menentukan,  dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha  mengenai  pentingnya  perlindungan konsumen  sehingga  tumbuh  sikap  yang  jujur  dan  bertanggungjawab  dalam berusaha;
f. Meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa  yang  menjamin  kelangsungan usaha  produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen 13 ;
Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan perlindungan konsumen merupakan hal yang  sangat  penting  atau  utama  dalam  segala  transaksi  jual  beli.  Konsumen  dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak.  Keterbukaan  informasi  juga  menjadi  tolak  ukur  utama  yang  dilakukan produsen  terhadap  konsumen,  guna  mendapat  kepercayaan  maupun  kenyaman terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau jasa. Dalam konteks perlindungan hukum  konsumen,  moda  transportasi online maka  konsumen  selaku pengguna  jasa tranportasi online memiliki dua hubungan hukum yang terkait yakni antara :
1) Konsumen dengan Perusahaan aplikasi transportasi online
2) Konsumen dengan pelaku usaha transportasi online yakni driver
13 Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
UUPK  pada  dasarnya  dalam  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen  selaku pengguna  jasa  transportasi online maka  pelaku  usaha  selaku  penyedia  jasa transportasi  kendaraan  roda  dua  ataupun  sering  disebut  dengan  ojek online harus memberikan  perlindungan  bagi  konsumennya  dalam  segi  keamanan,  keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaan layanan jasa yang disediakan.
Di  bawah  ini  akan  diuraikan  mengenai  bentuk-bentuk  perlindungan  yang  harus diberikan oleh pelaku usaha selaku penyedia jasa transportasi online:
a. Segi keamanan transportasi ojek online Segi keamanan transportasi ojek online ini meliputi identitas dari kendaraan dan  identitas  pengemudi  ( driver )  ojek online .  Pengguna  jasa  (konsumen)  ojek online yang  menggunakan  aplikasi  transportasi  ojek online tertentu  ketika melakukan pemesanan dan disetujuinya harga sebagaimana yang tertera dalam aplikasi  transportasi  ojek online maka  di  dalam  aplikasi  akan  muncul  identitas yang  lengkap  terkait  dengan  identitas  pengemudi  ( driver )  dan  identitas kendaraan pengemudi yang melakukan pelayanan jasa serta penggunaan atribut oleh pengemudi ( driver ), sehingga pengguna jasa tidak dikhawatirkan terhadap ketidakamanan dari transportasi ojek online .
Selanjutnya  berdasarkan  UULLAJ  mengatur  ketentuan  mengenai  Keamanan dan  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  yang  memerlukan  peraturan lebih  lanjut  dalam  pelaksanaannya.  Keamanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan adalah  suatu  keadaan  terbebasnya  setiap  orang,  barang,  dan/atau  kendaraan dari  gangguan  perbuatan  melawan  hukum,  dan/atau  rasa  takut  dalam  berlalu lintas.  Keadaan  keamanan  Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  tersebut  tidak  dapat dipisahkan  dengan  keamanan  secara  umum  sehingga  pengaturan  dalam menangani  masalah  keamanan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  tidak  dapat dipisahkan dengan pengaturan dalam menangani masalah keamanan umum.
Setiap  Kendaraan  Bermotor  yang  dioperasikan  di  jalan  harus  memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan.  Dalam  Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan    bahwa  persyaratan  layak jalan  sebagaimana  ditentukan  oleh  kinerja  minimal  Kendaraan  Bermotor. Konsumen  pengguna  tranportasi online juga  harus  mengerti  tentang keamanan tranportasi yang digunakan.  Untuk menjamin kemanan konsumen transportasi online  maka driver haruslah  memiliki    kemampuan  dan  keahlian  dalam menggunakan  kendaraan  bermotornya.  Setiap driver harus  memenuhi persyaratan  mengemudikan  kendaraan.  Persyaratan  pengemudi  tranportasi tertuang dalam  Pasal 77 ayat 1 UULLAJ bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan  Bermotor  di  Jalan  wajib  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  sesuai dengan  jenis  Kendaraan  Bermotor  yang  dikemudikan.  Selanjutnya  untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia,  administratif,  kesehatan,  dan  lulus  ujian.  Surat  Izin  Mengemudi  C  berlaku untuk  mengemudikan  Sepeda  Motor  dengan  syarat  pengemudi  harus  berusia minimal 17 tahun.
Bagi  penggunaan  Sepeda  Motor  yang  digunakan  untuk  kepentingan masyarakat  dengan  aplikasi  tranportasi online untuk  memenuhi  persyaratan aspek keamanan dalam Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pelindungan  Keselamatan  Pengguna
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk  Kepentingan  Masyarakat  bahwa Perusahaan Aplikasi paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. mencantumkan  identitas  Penumpang  yang  melakukan  pemesanan  melalui aplikasi;
b. identitas pengemudi dan Sepeda Motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan  putih  sesuai  dengan  data  di  aplikasi  atau  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan
f. melengkapi  aplikasi  dengan  fitur  tombol  darurat (panic  button )  bagi Pengemudi dan Penumpang 14 .
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa keamanan merupakan prioritas utama bagi konsumen  yang  menggunakan  jasa  tranportasi online .  Untuk  itu  driver  selaku  jasa penyedia  transportasi online harus  memiliki  standarisasi  dalam  menggunakan tranportasinyas  yakni  kesesuaian  kendaraan  dengan  fungsinya  serta  memiliki  SIM kendaraan bermotor.

## b. Segi keselamatan transportasi ojek online
Penyedia  jasa  transportasi  ojek online dalam  menyelenggarakan  pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tertentu harus dengan selamat artinya  tidak  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  pengguna  jasa.  Keselamatan transportasi  ojek online meliputi  standar  pengoperasian  jasa  transportasi  ojek online ,  sarana  dan  prasarana  kendaraan  yang  mendukung  penyelenggaraan transportasi online, keadaan kondisi dari pengemudi dalam melakukan layanan jasa. Dalam Pasal 90 UULLAJ bahwa :
1. Setiap  Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mematuhi  dan  memberlakukan ketentuan  mengenai  waktu  kerja,  waktu  istirahat,  dan  pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Waktu  kerja  bagi  Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Umum  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
3. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama  4  (empat)  jam  berturut-turut  wajib  beristirahat  paling  singkat setengah jam.
4. Dalam  hal  tertentu  Pengemudi  dapat  dipekerjakan  paling  lama  12  (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.
Pemenuhan  aspek  keselamatan  juga  ditegaskan  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pelindungan Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk  Kepentingan
14 Lihat  Pasal  5  ayat  2  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Masyarakat,  bahwa  sepeda  motor  yang  digunakan  untuk  kepentingan  masyarakat paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Pengemudi dalam keadaan sehat;
b. Pengemudi  menggunakan  kendaraan  bermotor  dengan  Surat  Tanda Kendaraan Bermotor yang masih berlaku;
c. Pengemudi memiliki Surat Izin Mengemudi C;
d. Pengemudi  memiliki  Surat  Izin  Mengemudi  D  untuk  mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas;
e. Pengemudi mematuhi tata cara berlalu lintas dijalan;
f. Pengemudi tidak membawa Penumpang melebihi dari 1 (satu) orang;
g. pengemudi menguasai wilayah operasi;
h. Pengemudi  menggunakan  kendaraan  yang  memenuhi  persyaratan  teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. Pengemudi  melakukan  pengecekan  terhadap  kendaraan  yang  akan dioperasikan;
j. Pengemudi melakukan perawatan kendaraan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan  dalam  buku  perawatan  yang  dikeluarkan  oleh  Agen  Pemegang Merek;
k. Pengemudi mengendarai Sepeda Motor dengan wajar dan penuh konsentrasi;
l. Pengemudi:
1) memakai  jaket  dengan  bahan  yang  dapat  memantulkan  cahaya  disertai dengan identitas pengemudi;
2) menggunakan celana panjang;
3) menggunakan sepatu;
4) menggunakan sarung tangan; dan
5) membawa jas hujan; dan Pengemudi dan Penumpang menggunakan helm standar nasional Indonesia.
Menjamin  keselamatan  konsumen  pengguna  transportasi online  merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh para driver maupun pelaku usaha jasa tranportasi online.  Dalam  hal  keselamatan  konsumen,  pengemudi  atau driver haruslah  memahami  kondisi  fisiknya  sehingga driver dapat  menjamin  keselamatan konsumen  yang  menggunakan  jasa  transportasi  online  tersebut.  Para driver juga harus    melengkapi  perlengkapan  kendaraan  bermotor  sesuai  dengan  standar  yag telah ditetapkan dalam Peraturan pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

## c. Segi kenyamanan transportasi ojek online
Transportasi  ojek  online  yang  berkembang  saat  ini  di  kota-kota  besar  di Indonesia  termasuk  Kota  Bandar  Lampung  haruslah  memberikan  kenyamanan yang  dapat  dirasakan  oleh  pengguna  jasa  tranportasi  ojek  online  selaku konsumen.  Dalam  hal  ketepatan  waktu  dan  pengguna  jasa  atau  konsumen transportasi ojek online juga mendapatkan tarif yang terjangkau serta kelebihan lainnya  dari  transportasi  ojek  online  yaitu  layanan  jasa  yang  diberikan  tidak hanya  terhadap  pengangkutan  orang  layanan  berpergian  saja,  melainkan  juga beragam    layanan  yang  disediakan  oleh  masing-masing  perusahaan  aplikasi transportasi ojek online.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Pemenuhan  aspek  kenyamanan driver pelaku  usaha  tranportasi  online  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) Pengemudi menggunakan pakaian sopan, bersih, dan rapi;
b) Pengemudi berperilaku ramah dan sopan; dan
c) Pengemudi  dilarang  merokok  dan  melakukan  aktifi  tas  lain  yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.
Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan Ibu Meutia selaku Hubungan Masyarakat PT. Teknologi Perdana Indonesia Cabang Lampung, dijelaskan bahwa untuk saat ini masalah  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  merupakan  faktor  yang terpenting dalam melakukan aktifitas penyediaan jasa transportasi berbasis aplikasi (online)  Maxim,  dimana  beberapa  uji  kelayakan  pengemudi  kendaraan  roda  dua dilakukan  secara  berkala,  kondisi  kendaraan  di  monitoring  dan  evaluasi  secara berkala serta kewajiban bagi pengemudi dalam memberikan pelayanan prima telah dilakukan.
Dari  uraian  penjelasan  di  atas,  bahwa  perlindungan  hukum  untuk  konsumen pengguna  transportasi  online    kendaraan    roda  dua    berdasarkan  ketentuan  UUPK dalam  pemenuhan  hak  asasi  bagi  konsumen  selaku  pengguna  jasa  transportasi online  roda  dua  menjadi  kewajiban  penuh  bagi  pelaku  usaha  selaku  penyedia  jasa transportasi  online  untuk  memberikan  perlindungan  dalam  segi  keamanan, keselamatan  dan  kenyamanan  bagi  konsumen  dalam  menggunakan  layanan  jasa tranportasi  online  yang  disediakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.

## 2. Pemenuhan Hak Asasi Bagi Konsumen Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua
Berdasarkan hasil wawancara dengan Subadra Yani selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen  Indonesia  (YLKI)  Wilayah  Lampung,  hak  dan  kewajiban  merupakan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, dimana ketika manusia berhubungan  dengan  semuanya,  maka  dengan  sendirinya  melahirkan  hak  dan kewajiban  yang  akan  mengikat  keduanya.  Dalam  hal  pemenuhan  hak  asasi  bagi konsumen moda transportasi online kendaraan roda dua berkaitan erat antara hak dan  kewajiban  Konsumen,  Pengemudi  dan  Pelaku  Usaha  Penyedia  Jasa Transportasi Online.

## 1) Hak dan Kewajiban Konsumen Transportasi Online
a. Hak Konsumen Transportasi Online
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  selaku  pengguna  jasa  transportasi online  maka  konsumen  selaku  penguna  jasa  memiliki  hak-hak  yang  harus dipenuhi  oleh  pelaku  usaha  selaku  penyedia  jasa  serta  untuk  dapat meningkatkan  harkat  dan  martabat  konsumen  perlu  meningkatkan  kesadaran, pengetahuan,  kepedulian,  kemampuan  dan  kemandirian  konsumen  untuk melindungi  dirinya  serta  menumbuhkembangkan  sikap  pelaku  usaha  yang bertanggung  jawab  dan  hukum  memberikan  perlindungan  terhadap  hak-hak konsumen.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Bentuk  hak  konsumen  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  4  UUPK, bahwa  hak  dari  konsumen  meliputi  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan konsumen  yang  merupakan  pokok  dan  utama  untuk  diwujudkan  dalam pemenuhan perlindungan konsumen.
Beragamnya pilihan perusahaan jasa aplikasi tansportasi online yang beredar di masyarakat  memungkinkan  konsumen  untuk  memilih  aplikasi  transportasi online yang sesuai dengan kebutuhannya serta memilih jasa transportasi online sesuai  dengan  nilai  tukar  yang  diperjanjijkan  antara  si  pengguna  jasa transportasi online dan pelaku usaha tranportasi online. Demi terlaksanakanya haknya tersebut, konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat tentang jasa  transportasi  online  yang  digunakannya.  Selanjutnya,  apabila  terjadi sengketa, konsumen berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan dan  upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  secara  patut,  sehingga  hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa tranportasi online dapat ditegakkan.
b. Kewajiban Konsumen Transportasi Online
Selain  hak,  konsumen  juga  memiliki  kewajiban.  Seorang  konsumen  tidak bisa  menuntut  haknya  terus  menerus  tanpa  melaksanakan  kewajibannya terlebih  dahulu.  Sebab  hak  dan  kewajiban  merupakan  dua  hal  penting  yang tidak bisa dipisahkan. Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik  secara  hukum  maupun  moral.  Kewajiban  merupakan  sesuatu  yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan. Kewajiban juga  diartikan  sebagai  tugas  atau  pekerjaan.  Kewajiban  ada  ketika  ada  pilihan untuk melakukan apa yang baik secara moral dan apa yang tidak dapat diterima secara moral. Kewajiban umumnya diberikan sebagai imbalan atas peningkatan hak atau kekuasaan individu.
Kewajiban  pengguna  transoprtasi  online  selaku  konsumen  diatur  dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena kedudukan penumpang dalam proses  pengangkutan  tranportasi  online  bertindak  juga  sebagai  konsumen. Pengertian  konsumen  terdapat  pada  Pasal  1  ayat  2  UUPK,  menyebutkan konsumen  adalah:  Setiap  orang  yang  memakai  barang  dan/jasa  yang  tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain maupun  mahkluk  hidup  lainya  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Berdasarkan dari  pengertian  konsumen  pada  Pasal  1  ayat  2  UUPK,  konsumen  dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu:
1. Konsumen  komersial  ( commercial  consumer ),  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan barang dan/jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen  antara  ( intermediate  consume r),  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan  barang  dan/jasa  yang  digunakan  untuk  diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen  akhir  ( ultimate consumer/end user ),  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan  kehidupan  pribadi,  keluarga,  orang  lain,  dan  mahkluk  hidup lainya  dan  tidak  untuk  diperdagangkan  kembali  dan/atau  untuk  mencari keuntungan kembali.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Berdasarkan pengklasifikasian konsumen diatas maka pengguna tranportasi online  termasuk  dalam  konsumen  akhir.  Karena  pengguna  tranportasi  online ataupun penumpang bertindak sebagai konsumen pengguna jasa yang artinya mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi.  Sehingga  kewajiban  pengguna  tranportasi  online  tercantum  dalam Pasal 5 UUPK bahwa Kewajiban konsumen adalah:
a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedurpemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d. mengikuti  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  perlindungan  konsumen secara patut.
Selain  itu,  Konsumen  juga  memiliki  sebuah  kewajiban  yang  harus  dilakukan sehingga  salah  satu  pihak  baik  pengguna  tranportasi  online  ataupun  pelaku  usaha tranportasi  online  tidak  mengalami  kerugian  akibat  tidak  dilakukannya  sebuah kewajiban yang dilakukan oleh konsumen.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  UUPK  memiliki  tujuan yakni untuk melindungi hak konsumen karena pada dasarnya konsumen lebih lemah dibandingkan  posisi  dari  pelaku  usaha  itu  sendiri.  Tetapi  dengan  adanya  prosedur serta  hak  dan  kewajiban  ini  juga  baik  itu  konsumen  dan  pelaku  usaha  dapat mengetahui perannya masing-masing sehingga tidak ada yang dirugikan.

## 2) Hak dan Kewajiban Pengemudi Transportasi Online
Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan Ibu Meutia selaku Hubungan Masyarakat PT. Teknologi Perdana Indonesia Cabang Lampung, terkait hak dan kewajiban Pelaku Usaha Transportasi Online, dalam hal ini driver sebagai berikut:
a. Hak Pelaku Usaha Transportasi Online
Pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan  hukum  yang  didirikan  dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian penyelenggaraan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai  bidang  ekonomi.  Hak  pelaku usaha  merupakan  bentuk  batasan  dari  hak  konsumen,  karena  melalui  hak-hak tersebut  diharapkan  perlindungan  konsumen  secara  berlebihan  hingga mengabaikan  kepentingan  pelaku  usaha  dapat  dihindari.  Maka  dari  itu  dalam Pasal 6 UUPK mengatur yaitu:
a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b) Hak  untuk  mendapat  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumenyang beritikad tidak baik;
c) Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d) Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa kerugian  konsumen  tidak  diakibatkan  oleh  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
e) Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  perundang-  undangan lainnya.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  pelaku  usaha  dalam  hal  ini driver tranportasi online untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dalam hal ini sesuai tarif yang tercantun di dalam aplikasi tranportasi  online.  Demikan  juga  menunjukan  bahwa  pelaku  usaha  tidak  dapat menuntut lebih banyak jika kondisi jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau  kurang  memadai  menurut  harga  yang  berlaku  pada  umumnya  atas  barang dan/atau  jasa  yang  sama.  Secara  sederhana  bentuk  dari  hak  d river transportasi online selaku pelaku usaha :
1) Berhak untuk memperoleh biaya pengangkutan dari penumpang baik secara tunai ataupun elektronik.
2) Berhak untuk menolak atau menerima pesanan apabila pesanan tersebut dicurigai melanggar  ketentuan  penggunaan  atau  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.
3) Hak untuk membela diri apabila driver digugat oleh penumpang berkaitan dengan kelalaian dalam pelaksanaan pengangkutan transportasi online
Berdasarkan  penejelasan  tersebut  bahwa  selain  konsumen  tranportasi  online  para pelaku  usaha  transportasi  online  dalam  hal  ini  adalah  para driver juga  memiliki sebuah  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh  konsumen.  Antara  konsumen  dan driver tranportasi  online  harus  dapat  mengetahui  hak-haknya  dalam  melakukan  sebuah kegiatan  baik  sebagai  konsumen  ataupun  sebagai  pelaku  usaha  sehingga  semua pihak dapat saling memahami mengenai haknya masing-masing.

## b. Kewajiban Pelaku Usaha Transportasi Online
Kewajiban  pelaku  usaha  merupakan  sebuah  konsekuensi  dari  adanya  hak konsumen yang telah diatur dalam UUPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, bahwa Kewajiban pelaku usaha adalah:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan  barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan  standar  mutu  barang  dan/atau  jasa yang berlaku;
e. Memberi  kesempatan  kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau  mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
g. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan perjanjian.
Sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  kewajiban  tersebut  merupakan  hak  dari konsumen yang harus dilakukan oleh pelaku usaha tranportasi online dalam hal ini adalah driver . Berikut secara sederhana dijelaskan bentuk kewajiban driver selaku pelaku usaha :
1) Mengangkut  penumpang  yang  telah  memesan  layanan  ojek  online  melalui aplikasi tansportasi online.
2) Menjaga dan merawat penumpang dengan sebaik-baiknya.
3) Menurunkan  penumpang  di  tempat  pemberhentian  atau  tujuan  dengan  aman dan selamat.
3) Hak dan Kewajiban Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online
a. Hak Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online Perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi  online,  dapat  diketahui  dengan memahami bahwa usaha melalui teknologi aplikasi bukan merupakan klasifikasi dari  bidang  usaha,  dalam  hal  ini  perusahaan  penyedia  aplikasi  transportasi berfungsi  sebagai  penghubung  kegiatan  usaha  dan  bukan  merupakan  bidang usaha yang ada secara khusus.
Dari sisi penyedia aplikasi transportasi online meskipun tanggung jawab mereka terbatas terhadap jasa transportasi yang di jalankan, namun pada dasarnya citra perusahaan  sangat  dipengaruhi  dengan  pelaksanaan  dari  jasa  transportasi online  itu sendiri. Apabila pelaksananaan transportasi online buruk maka citra perusahaan  juga  akan  terkena  imbasnya,  jadi  bukan  hanya  mitra  yang  terkena dampak  dari  pelaksanaan  transportasi  yang  buruk.  Maka  terdapat    hak perusahaan penyedia  transportasi online terhadap penumpang, sebagai berikut:
1) Hak  untuk  menolak  atau  menerima  pesanan  jika  konsumen  dicurigai  telah, atau  dengan  menerima  pesanan  tersebut,  konsumen  akan  melanggar ketentuan  penggunaan  aplikasi  atau  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku
2) Hak untuk mengangguhkan, membatasi atau menghentikan konsumen dalam pemakaian  aplikasi  jika  konsumen  terbukti  melanggar  ketentuan  yang  telah ditetapkan  dalam  aplikasi  atau  melanggar  ketentuan  peraturan perundangundangan.
3) Hak  untuk  menyatakan  bahwa  setiap  konsumen  atau  pengguna  aplikasi secara  hukum  sudah  bisa  mengadakan  perjanjian  sehingga  apabila  terjadi kerugian pada konsumen yang pada kenyataannya konsumen tersebut masih belum  bisa  untuk  mengadakan  perjanjian  menurut  hukum  atau  konsumen masih  dianggap  belum  cakap  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  maka perusahaan  tranportasi  onlineberhak  untuk  membatalkan  perjanjian  secara sepihak.
4) Hak untuk menolak kewajiban, tuntutan atau kerusakan yang disebabkan oleh penyedia jasa layanan
5) Hak  untuk  menyelidiki  dan  menuntut  setiap  pelanggaran  di  atas  sepanjang yang dimungkinkan oleh hukum.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## b. Kewajiban Perusahaan Aplikasi Transportasi Online
Penggunaan  aplikasi  tranportasi  online  pada  dasarnya  merupakan  perjanjian yang  dilakukan  oleh  penumpang  untuk  memakai  layanan  yang  tersedia  dalam aplikasi tranportasi online, sehingga terkait pada hak dan kewajiban perusahaan tranportasi online terhadap penumpang atau konsumen, pada dasarnya terletak pada  penggunaan  informasi  dan  sistem  elektronik  dari  aplikasi  tranportasi online, Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  (UUITE)  menentukan  bahwa  sepanjang  tidak ditentukan  lain  oleh  undang-undang  tersendiri,  setiap  penyelenggara  sistem elektronik  berkewajiban    mengoperasikan  sistem  elektronik  yang  memenuhi persyaratan minimum, sebagai berikut :
1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentika,  kerahasiaan, keteraksesan  informasi  elektronik  dalam penyelenggaraan  sistem  elektronik tersebut.
3. Dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi,  atau  simbol  yang  dapat  dipahami  oleh  pihak  yang  bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk 15 .
Berdasarkan penjelasan diatas bahwa hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang  tak  bisa  terpisahkan.  Hak  dan  kewajiban  terkait  satu  sama  lain,  dimana keduanya  adalah  kondisi  yang  sama  dilihat  dari  sudut  yang  berbeda.  Hak  adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah  ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang.  Orang  yang  menjalankan  kewajibannya  berhak  mendapatkan  haknya. Dalam konteks tranprotasi online maka terdapat beberapa pihak yang memiliki hak dan  kewajibanya  yakni  konsumen  pengguna  tranportasi  online  yang  memiliki  hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan serta memiliki kewajiban  diantaranya membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Bagi pelaku usaha tranportasi online  yakni  driver  memiliki  hak  diantaranya  menerima  pembayaran  sesuai kesepakatan  dengan  konsumen  sedangkan  untuk  kewajiban  diantaranya memberikan informasi yang benar dan jujur. Sedangkan untuk perusahaan penyedia tranportasi  online  memiliki  hak  diantaranya  hak  untuk  menolak  atau  menerima pesanan  dan  memiliki  kewajibannya  diantaranya  menjaga  kerahasiaan  informasi elektronik konsumen pengguna aplikasi transportasi online.
15 Lihat  Pasal  16  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan di atas yang telah penulis sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Transportasi Online Kendaraan Roda Dua  pada  dasarnya  tidak  diatur  secara  tegas  dalam  regulasi  di  Indonesia    baik dalam UULLAJ yang mengatur terkait keamanan dan keselematan lalu lintas bagi konsumen maupun dalam UUPK yang mengatur hak asasi bagi konsumen yang menggunakan  moda  transportasi  online  kendaraan  roda  dua.  Namun  dalam rangka  memberikan  perlindungan  hak  asasi  bagi  konsumen  selaku  pengguna jasa  transportasi  online,  maka  pelaku  usaha  selaku  penyedia  jasa  transportasi ojek  online  berkewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  konsumen dalam segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan dalam penggunaan layanan jasa tranportasi online yang disediakan.
b. Hak  dan  Kewajiban  dalam  Moda  Transportasi  Online  Kendaraan  Roda  Dua sangat  berkaitan  erat  antara  satu  sama  lainnya.  Dimana  setiap  pihak  yang menjalankan kewajibannya, maka berhak mendapatkan haknya. Dalam konteks transportasi  online  maka  terdapat  beberapa  pihak  yang  memiliki  hak  dan kewajibanya  yakni  Konsumen,  Pengemudi  maupun  Perusahaan  Penyedia Aplikasi Tranportasi Online. Oleh karena itu, perlu kesadaran dan komitmen dari para  pihak  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajiban  tersebut  sehingga  tidak melanggar hak asasi manusia para pihak yang terkait.
Berdasarkan pembahasan di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :
a. Kepada pelaku usaha moda tranportasi online kendaraan roda dua, dalam hal ini driver disarankan agar dapat memenuhi standarisasi kendaraan dan peraturan- peraturan  yang  berlaku  serta  menaati  peraturan  lalu  lintas  yang  berlaku sehingga  penumpang  merasa  aman  dan  nyaman  dalam  menggunakan  jasa tranportasi online.
b. Disarankan  bagi  perusahaan  penyedia  aplikasi  tranportasi  online  agar  dapat lebih selektif dan melakukan monitoring evaluasi terhadap kualifikasi maupun kualitas mitra usahanya yakni driver guna memberikan keamanan, kenyamanan dan keselematan konsumen serta diharapkan tumbuh kesadaran dan komitmen driver transportasi online dalam rangka pemenuhan pelayanan prima terhadap konsumen pengguna jasa tranportasi online.

## E. Ucapan Terimakasih
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440
Puji  syukur  penulis  panjatkan  kehadirat  Allah  S.W.T  atas  limpahan  rahmat  dan karunia-Nya,  sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  penulisan  jurnal  yang  berjudul “Analisis  Yuridis  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen  Dalam  Pemenuhan  Hak  Asasi  Pengguna  Moda  Transportasi  Kendaraan Roda  Dua”.  Dalam  penulisan  ini,  penulis  menyadari  sepenuhnya  masih  terdapat banyak  kekurangan  baik  dari  segi  materi,  susunan  bahasa  maupun  cara  penyajian maupun penulisannya. Dalam menyusun jurnal ini, penulis menyadari bahwa dalam proses  penulisan  jurnal  ini  tidak  akan  berjalan  dengan  baik  apabila  tiada  bantuan penuh  dari  berbagai  pihak  terutama  kepada  redaksi  Jurnal  Palar,  sehingga  sampai diterbitkannya Jurnal Palar ini.

## F. Biodata Singkat Penulis
Anggalana*, sebagai Dosen Fakultas Hukum  Universitas Bandar Lampung - Bandar Lampung.
Ivan  Dwi  Anggara**, masih  menempuh  Pendidikan  Starta  1,  Semester  7  (akhir), Program Ilmu Hukum, Fakultas hukum, Universitas Bandar Lampung (UBL).
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abbas Salim. 2000. Manajemen Transportasi . Rajagrafindo Persada. Jakarta.
Andika  Wijaya.  2016. Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online. Sinar  Grafika, Jakarta.
Anggalana. 2018. Hak Asasi Manusia . Aura, Bandarlampung.
Fidel Miro. 2005. Perencanaan Transportasi . Erlangga. Jakarta.
Putri Permata Sari. 2013. Kendaraan. Alamedia. Jakarta.
Rustian Kamaludin. 2003. Ekonomi Transportasi, Kajian, Teori dan Kebijakan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Tami Rusli. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Aura, Bandar Lampung.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor    8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  22  Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang  Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan  Keselamatan  Pengguna  Sepeda  Motor  Yang  Digunakan  Untuk Kepentingan Masyarakat

## C. Sumber lainnya
Data Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung Tahun 2020