## PENANAMAN BUDAYA DAMAI VIA PENDIDIKAN
Oleh : Yan Vita *

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan proyek penanaman budaya damai lewat  pendidikan.  Pentingnya  disksui  ini  berangkat  dari  pandangan  bahwa pendidikan merupakan pilar utama bagi transforrnasi nilai-nilai dan pemben- tukan karakter. Demikian juga nilai-nilai dan kebudayaan damai serta pribadi yang  berkarakter  mencintai  dan  berperilaku  damai  semestinya  bisa  dibentuk lewat pendidikan. Namun demikian pada kenyataannya pendidikan seringkali memiliki hubungan tarik menarik dengan lingkungan soaial, politk,  ekonomi dam keagamaan. Kekerasan yang ada dalam lingkungan\-lingkungan tersebut juga  akan  sangat  berpengaruh  dengan  proses  pendidikan.  Dalam  konteks semacam  itu  maka  tidak  menutup  kemungkinan  pendidikan  juga  menjadi salah satu penyangga budaya kekerasan. Proses pendidikan yang seharusnya menjadi pilar bagi syi’ar perdamaianpun bisa sebaliknya menjadi pilar syi’ar kebencian. Dari sinilah urgensi penanaman budaya damai via pendidikan.
Kata Kunci : budaya damai, pendidikan, karakter

## A.  Pendahuluan
Dalam  pergaulan  antara  manusia,  semestinya  budaya  damai  harus dilihat  sebagai  essensi  baru  kemanusiaan.  Peradaban  global  baru  mesti didasarkan  kepada  kesatuan  internal  dan  keanakeragamanan  eksternal. Dalam  kontesk  ini  maka  penyebaran  budaya  damai  akan  mempengaruhi kerangka  pikir (mind  set) kita  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  perubahan mengandalkan kekuatan paksaan (force) kepada akal budi, dari konflik dan kekerasan  menjadi  dialog  dan  damai. 1 Bukan  hanya  itu,  budaya  damai merupakan tumpuan bagi penciptaan stabilitas, kemajuan dan kesejahtera- an dunia. Kebutuhan akan budaya damai, terutama karena peradaban du-
* Penulis adalah Guru SDN Tegalombo 1 Kalijambe Sragen
1 Castro Galace, Peace Education; A Pathway to A Culture of Peace, Quezon City, Philipina, Canter for Peace Education Miriam College: 2010, hlm. xi)
nia  kita  dari waktu  ke waktu ditandai  dengan berbagai  tindak  kekerasan. Tak terkecuali dunia pendidikan yang diharapkan menjadi desminator pen- didikan.  Dibalik  tembok-tembok  sekolah,  ruang-ruang  kampus  kekerasa juga menjadi fenomena yang tak terbantahkan. Tawuran, vandalisme, bul- lying merupakan tindakan yang sering dijumpai dalam dunia pendidikan. Fenomena kekerasan  dalam dunia pendidikan yang memprihatinkan itu tentu bukan gejala yang lahir dengan sendirinya. Bisa jadi kekerasan itu berakar pada banyak faktor seperti muatan kurikulum yang hanya meng- edepankan  aspek  kognitif  dan  mengabaikan  aspek  afektif  dan  bahkan mungkin  berakan  pada  paradiga  pendidikan  yang  melihat  anak  didik sebagai obyek rekayasa sosial, dan tidak menempatkannya  sebagai proses humanisasi. 2 Faktor  lain  yang  memungkinkan  lahirnya  kekerasan  dalam pendidikan adalah lingkungan sosial yang diwarnai dengan berbagai kon- flik.  Sebagaimana  mudah  dijumpai  dalam  lingkungan  sosial  sekitar  kita, meskipun reformasi  telah  berjalan  selama 15 tahun  konflik  dan  kekerasan masih saja menjadi gejala luas di tengah masyarakat Indonesia. Dalam kas- us  terkini,  konflik  disertai  dengan  kekerasan  bahkan  cenderung  merebak dengan  berbagai  bentuk  dan  cakupannya.  Beberapa  ialah  konflik  yang menjadi perhatian luas dapat disebut diantaranya di seputar makam Mbah Priok,  konflik  di  Tarakan,  konflik  Ampera,  konflik  atas  nama  agama  di HKBP  Ciketing,  konflik  gereja  Yasmin  Bandung,  Konflik  Ahmadiyah  di Cikesusik, Konflik Sunni Syi’ah di Bangil dan Sampang Madura, kekerasan lewat  aksi  terorisme,  bentrokan  antarpendukung  calon  bupati  dalam Pilkada,  tawuran  antar  pelajar  dan  antar  mahasiswa  ,tawuran  antarkam- pung,  serta  pertikaian  antarsuporter  sepak  bola  dan  sebagainya.  Dengan mencermati  berbagai  konflik  yang  terjadi  belakangan,  dapat  diamati adanya  kecenderungan perluasan  eskalasi konflik dan kekerasan  tersebut. Belakangan  kita  juga  menyaksikan  bentrok  antar  komunitas  di  lampung yang  telah  menelan  korban  jiwa  belasan  orang  dan  ribuan  orang  lainnya mengungsi.
Kalau pendidikan juga merupakan cerminan dari  situasi masyarakat, maka  tentu  saja  perubahan  lingkungan  sosial  menuju  lingkungan  sosial yang  damai  menjadi  sangat  mendesak  untuk  dilakukan.  Tindakan  awal untuk  membangun  budaya  damai  itu  tentu  adalah  melakukan  berbagai diagnosis terhadap berbagai gejala kekerasan itu sendiri. Selanjutnya adalah
2 Lihat Assegaf, 2004: 3
memilih  strategi  untuk  menghentikan  kekarasn  itu  dan  menumbuhkan budaya  damai (peace  culture) .  Dalam  konteks  inilah  pendidikan  menjadi elemen kunci untuk penaman budaya damai tersebut.

## B.  Persebaran Kekerasan: Sebuah Diagnosis
Berdasarkan  keragaman  jenis  konflik  itu  Yayasan  Titian  Perdamaian memetakan jenis-jenis konflik yang terjadi antara tahun 2009-2010 sebagai- mana tabel di bawah ini.
Tabel 1. Jumlah Konflik di Indonesia Tahun 2009-2010 Jenis Konflik Tahun 2009 Tahun 2010 Jumlah  % Jumlah  % Konflik Berbasis Agama 6 1 % 10 1 % Konflik Berbasis Etnik 5 1 % 15 2 % Konflik Politik 74 12 % 117 16 % Konflik antar aparat Negara 5 1 % 4 1 % Konflik sumberdaya alam 54 9 % 74 10 % Konflik sumberdaya ekonomi 30 5 % 59 8 % Tawuran 182 30 % 231 30 % Penghakiman masa 158 26 % 171 23 % Pengeroyokan 53 9 % 40 5 % Lain-lain 33 6 % 41 4 % Jumlah 600 100 752 100
Sumber : Dany Yuda Saputra, Titian Perdamaian, 2011
Penulis  menduga  pada  tahun  antara  tahun  2010-2013  jumlah  konflik lebih  banyak  dari  jumlah  yang  diungkapkan  oleh  table-tabel  di  atas. Mengingat pada tahun tersebut diselenggarakan Pilkada tidak kurang dari 244  kepala  daerah.  Belum  lagi  kita  menghitung  ekses  kekerasan  akibat penentangan  Rencana  Kenaikan  harga  BBM  belakangan  ini.  Tabel  di  atas menunjukkan tawuran merupakan jenis konflik yang paling banyak terjadi disusul dengan penghakiman masa, konflik politik dan konflik sumberdaya alam.  Namun  demikian  sepanjang  tahun  2011,  konflik  sumberdaya  alam seperti konflik di Papua, dan NTB, menjadi fenomena dominan dan menye- dot  perhatian  publik  luas.  Sementara  pada  tahun  2012  ini  ada  kecen-
derungan konflik komunal juga meluas, sebagaimana bisa kita lihat dalam kasus  kerusuhan  di  Makasar,  Sampang,  Poso,  Palu  dan  lampung.  Dari sudut  lokus  konflik  dan  kekerasan,  hampir  seluruh  wilayah  di  Indonesia menjadi  lokus  konflik,  dimana  DKI  Jakarta  menduduki  urutan  pertama sebagai  lokus  konflik  disusul  dengan  Jawa  Barat,  Jawa  Timur,  Sumatera Utara  dan  Nangroe  Aceh  Darusalam.  Hal  ini  bisa  dilihat  pada  tabel  peta persebaran konflik di Indonesia berikut.
Tabel
Peta Persebaran Konflik Di Indonesia 2009-2010
No Propinsi Tahun 2009 Tahun 2010 1. Nanggroe Aceh Darussalam 28 15 2. Sumatera Utara 57 32 3. Sumatera Barat 16 5 4. Riau 12 10 5. Kepulauan Riau 1 18 6. Jambi 1 4 7. Bengkulu 1 8 8. Sumatera Selatan 14 30 9. Bangka Belitung 1 0 10. Lampung 2 3 11. Banten 22 28 12. DKI Jakarta 110 89 13. Jawa Barat 60 66 14. Jawa Tengah 17 34 15. DI Yogyakarta 10 12 16. Jawa Timur 60 87 17. Kalimantan Barat 2 5 18. Kalimantan Tengah 0 0 19. Kalimantan Timur 8 15 20. Kalimantan Selatan 3 0 21. Bali 3 7 22. Nusa Tenggara Barat 20 41 23. Nusa Tenggara Timur 9 14 24. Sulawesi Barat 9 14 25. Sulawesi Tengah 8 3
26. Gorontalo 3 3 27. Sulawesi Selatan 56 76 28. Sulawesi Tenggara 17 34 29. Sulawesi Utara 2 4 30. Maluku 24 47 31. Maluku Utara 1 9 32. Papua 23 29 33. Papua Barat 0 10 Total 600 752
Sumber Dany Yuda Saputra, Titian Perdamaian, 2010
Sementera  itu  The  Wahid  Institute  pada  20  Januari  merilis  kasus pelanggaran  kebebasan  beragama  dan  intoleransi  sejak  sejak  tahun  2009- 2013
Tabel 2
Jumlah Kasus Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Intoleransi
Tahun 2009-2013 Tahun Jumlah Kasus 2009 121 2010 187 2011 267 2012 278 2013 245
Sumber: Data The Wahid Institute 2014
The Wahid  Institue menyebut  beragam beragam tindakan  intoleransi dari mulai intimidasi, pelaranagan hingga serangan fisiik dengan prsentasi 43  %  dilakukan  oleh  negara,  57  %  dilakukan  oleh  aktor  non  negara.  Data selengkapnya  mengenai  berbagai  bentuk  intoleransi  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Pelaku Jenis kekerasan Jumlah Negara Menghambat/melerang, menyegel rumah ibadah 28 Pemaksaan keyakinan 19
Melarang/menghentikan kegiatan keagamaan 15 Kriminalisasi atas dasar agama 14 Diskriminasi atas dasar agama 10 Pembiaran 9 Melarang aliran yang diduga sesat 8 Penyebaran kebencian 2 Mengancam dan mengintimidasi kelompok minoritas 1 Non Negara Serangan Fisik 27 Penolakan/Penutupan/Penyegelan geraja 25 Pembatasan/ pelarangan kegiatan keagamaan 16 Tuduhan sesat 13 Penyebaran kebencian 13 Intimidasi 11 Pemaksaan keyakinan 11 Diskriminasi atas dasar agama 9 Penolakan/penutupan/penyegelan masjid JAI 7 Pembatasan ekspresi atas dasar agama 5 Merendahkan kelompok/agama lin 4 Penolakan masajid 2
Sumber: The Wahid Institut 2014
Selain terjadi persebaran lokus konflik dan kekerasan, konflik di Indo- nesia  juga  melibatkan  banyak  aktor  dari  mulai  individu,  masa,  lembaga- lembaga masyarakat dan perusahaan dan bahkan negara. Dengan kata lain konflik dan kekerasan secara luas digunakan oleh masyarakat sebagai ins- trumen untuk menghadapi masalah. Apabila hal ini terus menerus  terjadi maka  bukan  tidak  mungkin  dalam  masyarakat  kita  bukan  hanya  terjadi kekerasan  kultural yang berupa penggunaan properti  simbolik untuk ber- tindak  kekerasan,  tetapi  juga  mulai  tumbuh  budaya  kekerasan (culture  of violence) yang sangat berbahaya.

## C.  Menuju Konsep Holistik Tentang Damai dan Kekerasan
Seiring  dengan  kompleksitas proses perdamaian,  sejak  tahun 1980-an para pekerja perdamaian menentang cara pandang konvensional mengenai
damai  dan  menyatakan  bahwa  damai  tidak  sesederhana  sebagai  berku- rangnya perang atau non kekerasan; damai berarti pemberantasan terhadap seluruh  aspek  ketidakadilan  (Cheng  dan  Kurtz,  1989).  Ada  konsensus bahwa kita membutuhkan pandangan yang komprehensif mengenai damai jika kita ingin beranjak menuju budaya damai yang sesungguhnya.
Johan Galtung menjelaskan bahwa damai adalah tidak ada kekerasan (the absence of violence) , bukan hanya kekerasan yang  bersifat personal  dan langsung tetapi juga kekerasan yang bersifat struktural dan tidak langsung. Bentuk-bentuk  kekerasan  struktural  itu  adalah  berupa  tidak  adanya  dis- tribusi kekayaan dan sumberdaya, juga tidak adanya distribusi kekuasaan (power)  atas  keputusan  mengenai  distribusi  sumberdaya  tersebut.  Karena itu  dia  menyatakan  bahwa  damai  adalah  ketiadaan  kekerasan  perso- nal/kekerasan  langsung  dan  adanya  keadilan  sosial.  Ringkasnya,  Galtung (1995)  lebih  suka  memformulasikan  damai  sebagai  :  ketiadaan  kekerasan (the  absence  of  violence) dan  kehadiran  keadilan  sosial (the  presence  of  social justice). Galtung  menyebut  yang  pertama  diartikan  secara  positif,  dan  dia menyebutnya sebagai damai negatif (negative peace) , sedangkan yang kedua diartikan  sebagai  kondisi  positif  (pemerataan  distribusi  kekuasaan,  dan sumber  daya),  dan  Galtung  menyebutnya  sebagai  damai  positif (positive peace) .
Tampaknya,  para  peneliti  maupun  pendidik  puas  terhadap  pembi- lahan konsep damai dalam dua macam damai dan menyatakan bahwa arti damai  dapat  ditangkap  dalam  gagasan  mengenai  damai  negatif (negative peace) dan damai positif (positive peace). Negative Peace merujuk pada ketia- daan perang atau  kekerasan pisik/kekerasan  langsung,  sementara positive peace  merujuk  kepada  adanya  keadilan  dan  hubungan  yang  tidak eksploitatif, maupun kesejahteraan manusia dan lingkungan, demikian juga akar  penyebab  konflik  berkurang.  Pengertian  damai  di  atas  dapat  digam- barkan dalam skema sebagai berikut:
Skema 1 Definisi Damai

## Peace
(Damai)
Negative Peace Positive Peace Tidak adanya kekerasan langsung/ Kekerasan pisik (baik makro maupun Mikro) Adanya kondisi-kondisi sejahtera dan hubungan yang adil (Sosial, ekonomi, politik dan lingkungan) Direct Violence Perang, penyiksaan pelecehan Anak-anak dan perempuan Structural Violence
Kemiskinan dan kelaparan
Socio-Cultural Violence rasisme, sexisme, intoleransi keagamaan
Ecological Violence
Polusi, over konsumsi
Violence (Kekerasan)
Diadopsi dari Loreta Navarro, Castro, Jasmin, Nario, Galace, 2010
Hubungan  yang  tidak  eksploitatif  sebagaimana  diungkapkan  di  atas, merujuk tidak hanya pada hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan antara manusia dengan alam. Damai dengan alam dipandang sebagai dasar bagi damai positif (Mische, 1987). Hal ini karena bumi merupakan sumber utama  kehidupan  kita,  makanan  pisik  kita,  kesehatan  dan  kesejahteraan kita.  Adalah  tidak  mungkin  untuk  kelangsungan  hidup  manusia  jika kapasitas  alam  itu  sendiri  terganggu.  Harus  diingat  pula  bahwa  perilaku manusia  itu  sendiri  sangat  terkait  dengan  sumberdaya-sumberdaya  dasar (Barnaby,  1989).  Ketika  kekurangan  sumberdaya  mengancam  gaya  hidup dan hidup itu sendiri, persaingan untuk sumberdaya dapat mengakibatkan agresi dan konflik kekerasan.
Dengan  melihat  fenomena  kekerasan  dan  pengertaian  damai  seperti diuariakan di atas, maka strategi pencegahan kekarasan dan pembangunan kedamaian  perlu  dilakukan  dengan  berebagai  jalan  strategi (multi  tracking stretegy) .  Pintu  masuk  untuk  menerapkan  berbagai  jalan  strategis (multi tracking  strategy) dalam  penghentian  kekarasan  dan  pembangunan  keda- maian itu adalah melalui pendidikan. Hal ini karena pendidikan (sekolah) adalah  miniatur  masyarakat,  sebuah  model  sistem  sosial.  Sekolah  juga merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya institusi yang menyiapkan fungsi sosial yang tidak dimiliki oleh institusi lain. Dalam sekolah siswa dan guru  serta  tenaga  kependidikan  berinteraksi  satu  sama  lain  menurut seperangkat  peran-peran  tertentu.  Pengalaman  berinteraksi  inilah  yang akan  membentuk  karakter  peserta  didik  untuk  berinteraksi  dengan masyarakat  lain  secara  keseluruhan dalam peran-peran tertentu di tengah masyarakat.

## D.  Pendidikan Multikultur
Dalam  konteks  Indonesia,  yang  sangat  majemuk,  maka  pendidikan berbasis  multikultural  menjadi  sangat  strategis.  Dengan  pendidikan  se- macam  ini  maka  peserta  diddik  dapat  mengelola  kemajemukan  secara kreatif. Melalui pendidikan multikultural diharapkan konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas  dan  menjadi  bagian  dari  pencerahan  kehidupan  bangsa  di  masa depan.  Pendidikan  berbasis  multikultural  layak  dikembangkan  dalam pendidikan  sekolah,  dari  tingkat  pendidikan  dasar  sampai  dengan pendidikan menengah. Pendidikan berbasis Multikultural sebaiknya dapat dikembangkan  ke  dalam  kurikulum  sekolah,  dan  pelaksanaannya  dapat dilakukan  sebagai  pelajaran  ekstra-kurikuler  atau  menjadi  bagian  dari kurikulum sekolah (khususnya untuk daerah-daerah rawan konflik sosial).
Pendidikan  berbasis  multikultural  akan  menjadi  sangat  penting diterapkan  guna  meminimalisasi  dan  mencegah  terjadinya  konflik  dalam kehidupan  masyarakat  secara  luas.  Melalui  pendidikan  berbasis  multikul- tural,  sikap  dan mindset (pemikiran)  siswa  akan  lebih  terbuka  untuk memahami dan menghargai keberagaman.
Pertama ,  pendidikan  berbasis  multikultural  selayaknya  dipandang sebagai  program  pendidikan,  dalam  makna pendidikan  (education )  bukan kegiatan persekolahan  (schooling) atau  sekedar  menjadi  program-program
sekolah  formal. Kedua ,  selayaknya  pendidikan  berbasis  multikultural  ini jangan  sampai  menyamakan  pandangan  bahwa  kebudayaan  sebagai kelompok  etnik.  Oleh  karena  individu-individu  memiliki  berbagai  tingkat kompetensi dalam berbagai dialek atau bahasa, dan berbagai pemahaman mengenai  situasi-situasi  dimana  setiap  pemahaman  tersebut  sesuai,  maka individu-individu  memiliki  berbagai  tingkat  kompetensi  dalam  sejumlah kebudayaan. Ketiga , dengan  pengembangan  pendidikan  berbasis  multi- kultural  pada  pendidikan  di  Indonesia,  diharapkan  dapat  meningkatkan kompetensi  dalam  beberapa  kebudayaan.  Kebudayaan  mana  yang  akan diadopsi  seseorang  pada  suatu  waktu  ditentukan  oleh  situasinya.  Meski jelas berkaitan, harus dibedakan secara konseptual antara identitas-identitas yang  disandang  individu  dan  identitas  sosial  dalam  kelompok  etnik tertentu.
Pendidikan apa pun bentuknya, tidak boleh kehilangan dimensi multi- kulturalnya, termasuk di dalamnya pendidikan keagamaan dan keilmuan, karena  realitas  dalam  kehidupan  pada  hakikatnya  bersifat  multidimen- sional.  Proses  pengembangan Budaya  Damai di  kalangan  anak-anak  tidak dapat  terlepas  dari  kegiatan  pendidikan  yang  mereka  peroleh  di  rumah, sekolah,  serta  masyarakat.  Selanjutnya,  pendidikan  Damai  harus  berfokus pada  perbedaan  minat,  bakat,  dan  kapasitas  masing-masing  anak.  Anak harus  mampu  mengekspresikan  dirinya  sendiri  dalam  mengembangkan budaya perdamaian.
Deklarasi  mengenai  budaya  damai  itu  akhirnya  diadopsi  oleh  badan umum  PBB  pada  tahun  1999.  Mengenai  budaya  damai  itu  Deklarasi  PBB (1998) menyatakan:  budaya  damai adalah  seperangkat nilai,  sikap,  tradisi, cara-cara  berperilaku  dan  jalan  hidup  yang  merefleksikan  dan  meng- inspirasi:
1. Respek terhadap hidup dan hak asasi manusia
2. Penolakan  terhadap  semua  kekerasan  dalam  segala  bentuknya  dan komitmen  untuk  mencegah  konflik  kekerasan  dengan  memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi
3. Komitmen  untuk  berpartisipasi  penuh  dalam  proses  pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang
4. Menghargai  dan  mengedepankan  kesetaraan  hak  dan  kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki
5. Penerimaan atas  hak-hak  asasi  setiap  orang  untuk  kebebasan  bereks- presi, opini dan informasi
6. Penghormatan  terhadap  prinsip-prinsip  kebebasan,  keadilan,  demo- krasi,  toleransi,  solidaritas,  kerjasama,  pluralisme,  keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar etnik, agama,  budaya,  dan  kelompok-kelompok  lain  dan  serta  individu- individu.

## E.  Penutup
Sebagai salah satu institusi pendidikan, sekolah, madrasah dan pesan- tren memiliki arti penting dalam rangka membentuk budaya damai. Hal ini karena  sebagai  proses  dan  kondisi  yang  dihasilkan  melalui  praktik  sosial, maka budaya damai hanya mungkin terjadi melalui pendidikan perdamai- an,  yaitu  suatu  pendidikan  yang  menekankan  anak  untuk  hidup  secara damai dengan lingkungan hidup dan sesama manusia. Dalam pendidikan perdamaian, sejak dini anak-anak diajarkan untuk tidak melakukan diskri- minasi  dan  penghinaan  terhadap  orang  lain.  Sebaliknya  anak-anak  dido- rong untuk memiliki rasa toleransi dan mencintai sesama manusia dan ling- kungannya. Dalam konteks  ini  juga maka pengetahuan mengenai  budaya damai  dalam  tradisi  agama-agama  penting  untuk  menjadi  pijakan pengembangan budaya damai lewat pendidian

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Irwan.  2008.  Agama,  Pendidikan  Islam  dan  Tanggungjawab
Sosial Pesantren, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Barnaby, F., (ed), 1989, The Gaia Peace Atlas, New York Doubleday.
Begley,  P.T.  (ed.).  1999,  Values  and  Educational  Leadership.  Albani:  State University of New York.
Barash,  D,  1999,  Historical  View  of  Peace,  dalam  World  Encyclopedia  of Peace, New York, Oceana Press
Capra, F, 1982, The Turning Point, Toronto, Bantam Books.
Cheng, S dan Kurtz, 1989, Third World Voice Defining Peace, Peace Review, 10 h. 7.
Dobrosielski, 1987, On The Preparation of Societies of life in Peace, Buletin of Peace Proposal, 18(3), hal. 240
Dobrosielski,  1987,  The  Scope  and  Priorities  in  Peace  Research,  UNESCO,
Yearbook  on  Peace  and  Conflict  Studies,  Westsport,  Connecticut, Greenwood Press.
Galtung, J., 1995, “Violence, Peace and Peace Research”, dalam M. Salla (ed),
Essays on Peace, Brisbane, University of Queensland Press.
Haedari,  Amin,  dkk.  2004.  Masa  Depan  Pesantren  dalam  Tantangan
Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global, Jakarta: IRD Press.
Hick,  D.,1987,  Education  for  Peace,  Principles  into  Practice,  Cambridge,
Journal of Education, 17.
Madjid,  Nurcholis,  1997.  Bilik-bilik  Pesantren  Sebuah  Potret  Perjalanan,
Jakarta: Paramadina.
Mastuhu, 1994. Dinamika Sistem Pesantren, Jakarta: INIS
Mas'ud, Abdurrahman, 2004. Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan
Tradisi, Yogyakarta: LkiS.
Mas’ud,  Abdurrahman.,  dalam  Nuhrison,  ed.  2010,  Peranan  Pesantren Dalam  Mengembangkan  Budaya  Damai,  Jakarta,  Puslitbang  Diklat Kemenag RI.
Mische, 1987, The Earth as Peace Teacher, Manila, International Institute on Peace Education
Navarro,  Loreta.,  Castro,  Jasmin,  Nario,  Galace,  2010,  Peace  Education;  A Pathway  to  A  Culture  of  Peace,  Quezon  City,  Philipina,  Canter  for Peace Education Miriam College.
Soelaiman, M. Munandar, 1998. Dinamika Masyarakat Transisi, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar
Sukmadinata.  2006.  Metode  Penelitian  Pendidikan,  Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar
Wahid,  Marzuki,  dkk.(peny).  Pesantren  Masa  Depan  Wacana  Pember- dayaan dan Transformasi Pesantren, Jakarta: Pustaka Hidayah.