## PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN MENURUT BUDAYA MELAYU  DI PROVINSI RIAU

## Zulwisman
Email : zul_wisman@yahoo.com
Emilda Firdaus Email : emilda27.EF@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas Riau

## Abstrak
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  Masyarakat  Melayu  dan  Budayanya  memiliki peranan  yang penting dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya kekerasan  kepada  anak.  Masyarakat  melayu  sebagian  besar  adalah  penganut Agama  Islam,  sehingga  Nilai-nilai  Islam  yang  ada  menempatkan  orang  tua, keluarga  dan  masyarakat  memandang  Anak  adalah  Karunia  Tuhan  yang  Maha Esa,  yang senantiasa harus  dijaga karena dalam  dirinya melekat  harkat,  martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Perlindungan anak dari tindakan  kekerasan  bertujuan  untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak- haknya  agar  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang,  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.  Namun,    dalam  tataran pelaksanaannya  masih  ditemukan  berbagai  faktor  penghambat  sehingga  tetap terlihat  berbagai  prilaku  kekerasan  terhadap  anak,  baik  dari  sisi  budaya  melayu yang semakin tergerus oleh nilai-nilai luar dan pengaruh globalisasi, serta belum terlihatnya Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang secara fungsi.
Kata kunci : Perlindungan, Anak, Kekerasan, Budaya, Melayu.

## Abstract
The research found that Malay communities have an important role in providing protection  and  preventing  violence  to  children.  Melayu  community  is  mostly adherents of Islam, so that the existing Islamic values place parents, families and communities  view  the  Child  is  a  gift  of  God  Almighty,  which  always  must  be maintained because in  him embedded the dignity, dignity and rights as a human Should  be  upheld.  Child  protection  from  acts  of  violence  aims  to  guarantee  and protect  children  and  their  rights  in  order  to  live,  grow  and  develop,  participate optimally  in  accordance  with  human  dignity  and  dignity.  However,  the  level  of implementation  is  still  found  various  inhibiting  factors  that  still  appear  various violent  behavior  toward  children,  both  from  the  side  of  Malay  culture  which  is further  eroded by the external values  and the influence of  globalization,  and the absence  of  the  existence  of  the  existence  of  the  Agency  /  Institution  /  Institution that functionally.
Keywords : Child protection, violence, culture, Malay

## A. Latar Belakang Masalah
Masyarakat  Indonesia  adalah masyarakat  yang  pluralisme.  Kema- jemukan  itu  dapat  terlihat  dalam berbagai  hal,  seperti  :  keaneragaman agama,  suku  dan  budaya  yang  tersebar diseluruh  pelosok  tanah  air.  Setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri  yang  sampai  sekarang  masih ada  dan  diakui  oleh  masyarakat tempatan.Indonesia  adalah  salah  satu negara yang kaya akan budaya masyarakat.  Suku  melayu  merupakan suku  terbesar di  Indonesia. Tersebar di beberapa pulau besar di nusantara. Konstitusi Indonesia adalah konstitusi  yang  berlaku  bagi  semua warga negara Indonesia tanpa membedakan  suku  dan  agama.  Setiap warga  negara  dilindungi  hak-haknya dan  mempunyai  kewajiban  yang  sama. Hak  untuk  hidup,  hak  untuk  tidak disiksa,  hak  untuk  berkeluarga,  hak persamaan  didepan  hukum  dan  lain sebagainya,  merupakan  hak  setiap warga negara. Termasuk hak masyarakat  adat  juga  diakui  dalam
Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  yang menyatakan  :  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  ma- syarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur dalam undang – undang. Artinya
,  konstitusi  memberikan  pengakuan terhadap hukum adat yang ada sepanjang  tidak  bertentangan  dengan dasar – dasar Negara. Hukum tidak lepas dari
kehidupan manusia, untuk mem-
bicarakan  hukum  tidak  dapat  lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.    Hukum  adalah  alat  bagi manusia,  ia  merupakan  instrumen untuk  melayani  kebutuhan  manusia sekaligus  sebagai canopy (benteng perlindungan) manusia seutuhnya.
Pemikiran  hukum  perlu  kembali  pada filosofi  dasarnya  yaitu  hukum  untuk manusia.    Sehingga  hukum  sejatinya sejalan dengan sejarah manusia.
Mazhab  hukum  historis  lahir diawal  abad  ke-19,  tepatnya  tahun 1814,  yang  diawali  dengan  terbitnya sebuah karya dari F.Von Savigny  yang kemudian  dilanjutkan  oleh  muridnya yang  bernama  Puchta,  yang  kemudian pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli lainnya,  baik  itu  yang  satu  pemikiran maupun  dengan  pihak  yang  tidak sependapat dengan  konsep  pemi- kirannya.
Seperti diuraikan di atas, bahwa kemunculan  mazhab  hukum  historis diawali  oleh  konsep  pemikiran  dari  F. Von  Savigny.  Menurut  Von  Savigny, hukum  merupakan  salah  satu  faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa, seperti bahasa, adat, moral, dan tata  negara.  Oleh  karena  itu  hukum adalah  sesuatu  yang  bersifat supra- individual ,  suatu  gejala  masyarakat. Tetapi  suatu  masyarakat  lahir  dalam sejarah, berkembang dalam sejarah dan lenyap pula dalam sejarah.
Perkembangan dunia dewasa ini, kehadiran  hukum  semakin  diperlukan karena perkembangan masyarakat internasional  dan  tuntutan  pemenuhan hak-hak asasi manusia. Pentingnya penjaminan hak asasi manusia, sehingga dalam
konstitusi  suatu  negara  materi  muatan yang  pertama  adalah  perlindungan  hak asasi  manusia  dan  warga  negara,
sebagaimana dikatakan oleh Sri Soemantri  seperti  dikutip  oleh  Ellydar Chaidir  dalam  bukunya  Hukum  dan Konstitusi:  bahwa  secara  umum  UUD berisi  tiga  hal  pokok,  yaitu pertama , adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia  dan  warga  negara ;  kedua, ditetapkannya  susunan  ketatanegaraan yang  bersifat  fundamental; ketiga,
adanya  pembagian  dan  pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.    Substansi  Pembukaan
UUD  1945  pada  dasarnya  telah mengandung pengakuan dan penghargaan terhadap HAM sebagaimana  tercantum  dalam  alinea  I Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan  penolakan  atau  peng- hapusan  terhadap  penjajahan,  dalam alinea  ke-III  Pembukaan  UUD  1945 juga  mengandung  nilai-nilai  HAM, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan  ketertiban  dunia.  Pasal- pasal  dalam  UUD  1945  juga  telah banyak yang mengakomodasi semangat hak asasi manusia.
Globalisasi telah membawa perubahan  yang  sangat  signifikan  di berbagai sendi-sendi
kehidupan.
Masuknya  nilai-nilai  budaya  luar  dan perkembangan  ilmu  dan  tekhnologi yang  semakin  pesat,  memberi  dampak negatif  bagi  perkembangan  kejahatan, antara  lain  kejahatan  yang  terjadi terhadap  anak.  Anak  adalah  individu yang  harus  dilindungi,  selain  karena anak  adalah  generasi  penerus  bangsa, anak  merupakan  makhluk  yang  lemah
dan harus dididik dan dibimbing. Anak tidak dapat diminta pertang- gungjawaban  secara  mutlak  atas  apa yang  mereka  perbuat.  Dalam  agama, orang  tua  punya  peran  utama  dalam mendidik  dan  melindungi  anaknya. Sehingga peran orang tua dan keluarga sangat  penting  bagi  tumbuh  kembang anak  ,  dan  negara  sebagai  penanggung jawab utama memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk kebijakan- kebijakan.
Salah  satu  bentuk  pelanggaran hukum  yang  banyak  dialami  dan korbannya  adalah  anak-anak  yaitu kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.  Realitas  tersebut  menun- jukkan bahwa kekerasan terhadap anak sangat  berhubungan  erat  dengan  nilai- nilai  budaya  yang  dianut  serta  pola asuh orang tua, anak dianggap merupakan  hak  mutlak  orang  tuanya, anak  harus  patuh  dan  tunduk  pada perintah  orang  tua  tanpa  melihat  dan mendengar pendapat anak. Anak dianggap  sebagai  objek  dari  orang dewasa,  nilai-nilai  seperti  inilah  yang membuat  makin  maraknya  terjadi kejahatan terhadap anak.
Bentuk kekerasan terhadap anak  dan  perempuan,  mulai  dari pengabaian  sampai  pada  pemerkosaan dan pembunuhan, dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam : 1. Physical abuse (kekerasan fisik)  menunjuk  pada  cedera  yang ditemukan  pada  seorang  anak  dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah  hasil  dari  pemukulan  dengan
benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
2. Physical  Neglect (pengabaian fisik)  kategori  kekerasan  ini  dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepucatan  dan  dalam  keadaan  kurang gizi.  Anak  itu  biasanya  dalam  keadaan kotor  dan  tidak  sehat,  pakaian  yang tidak  memadai,  dan  kesehatan  yang tidak  memadai.  Namun  hal  ini  juga harus  dilihat  dari  keadaan  sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya  dalam  sebuah  keluarga yang  miskin  yang  walaupun  telah memberikan  yang  terbaik  bagi  anak mereka  tetapi  tetap  terlihat  dalam keadaan  seperti  diatas,  dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
3. Emotional  Ebuse (kekerasan emosional) and  neglet (pengabaian).
Menunjuk kepada kasus di mana orang tua atau wali gagal untuk menyediakan lingkungan  yang  penuh  cinta  kasih kepada  seorang  anak  untuk  bisa tumbuh,  belajar,  dan  berkembang. Kegagalan-kegagalan  tersebut  dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan,  mendiskriminasi,  mene- ror,  mengancam,  atau  secara  terang- terangan menolak anak.
4. Sexual abuse (kekerasan seksual).  Kekerasan  seksual  menunjuk pada  setiap  aktivitas  seksual.  Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan  atau  tanpa  penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila  seorang  anak  menderita  cedera fisik  dan  trauma  emosional  yang  luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual  tanpa  penyerangan  anak  tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja
menderita  trauma  emosional.  Jika seorang  dewasa  melakukan  hubungan seksual  dengan  seorang  anak  dibawah umur  14  (empat  belas)  tahun,  maka tindakan  tersebut disebut sebagai “statutory rape” dan jika anak tersebut berumur  dibawah  16  (enam  belas) tahun  maka  disebut  sebagai “carnal connection”.
Fakta yang terjadi di  Indonesia, tingkat kekerasan terhadap anak semakin  meningkat  setiap  tahunnya, ternyata  produk  hukum  yang  melarang tindak  kekerasan  terhadap  anak  kalah kuat  dengan  budaya  hukum  yang selama  ini  dianut  oleh  masyarakat. Persepsi bahwa anak adalah hak mutlak orang tua dan kekerasan terhadap anak merupakan  bagian  dari  pendidikan anak  merupakan salah satu faktor yang menyuburkan kasus kekerasan terhadap anak.
Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan  pada  anak  selalu  meningkat setiap  tahun.  Hasil  pemantauan  KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan  yang  signifikan,  tahun 2011  terjadi  2178  kasus  kekerasan, 2012  ada  3512  kasus,  2013  ada  4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus kata wakil ketua  KPAI,  Maria  Advianti  kepada hariian terbit, minggu (14/6/2015). Dia memaparkan,  5  kasus  tertinggi  dengan jumlah  kasus  perbidang  dari  2011 hingga  april  2015.  Pertama  anak  yang berhadapan dengan hukum hingga april 2015  tercatat  6006  kasus.  Selanjutnya kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan  1764  kasus,  kesehatan  dan napza  1366  kasus  serta  pornografi  dan cybercrime  1032  kasus.  Selain  itu
sambungnya, anak bisa menjadi korban atau  pelaku  kekerasan  dengan  lokus kekerasan  pada  anak  ada  3  ,  yaitu dilingkungan  keluarga,  di  lingkungan sekolah  dan  dilingkungan  masyarakat. Hasil  monitoring  dan  evaluasi  KPAI tahun  2012  di  provinsi  menunjukkan bahwa  91  persen  anak  menjadi  korban kekerasan  dilingkungan  keluarga,  87,6 persen  dilingkungan  sekolah  dan  17,9 persen dilingkungan masyarakat.  Data- data diatas menunjukkan bahwa perlindungan  hukum  terhadap  anak belum maksimal dilaksanakan. Provinsi  Riau  dengan  ibukota
Pekanbaru,  merupakan  kota  yang masih kental budaya melayunya. Budaya  melayu  berdasarkan  pada ajaran  agama  Islam. Adat  bersendikan syara’,  syara’  bersendikan  kitabullah,
artinya semua ketentuan yang diwajibkan  oleh  agama  Islam  harus dituangkan  dalam  adat.  Islam  sangat memperhatikan  hak-hak  anak.  Banyak surat dalam Al Quran dan juga banyak hadis yang bercerita tentang anak.
Kewajiban  orang  tua  terhadap anak  adalah  mengasuh  dan  mendidik anaknya  dalam  pertumbuhan  dan perkembangan,  baik  jasmani  maupun rohani,  sehingga  menjadi  anak  yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Anak  yang  lahir  secara  potensil dianugerahkan  oleh  Allah  SWT  untuk berbuat fujur (jahat) dan berbuat taqwa, dalam  perjalanan  hidupnya  mana  yang lebih dominan, jujurnya atau taqwanya. Maka disini peranan lingkungan sangat menentukan,  lebih-lebih  lingkungan primer yaitu orang tua. Salah satu hadis Rasulullah  menyatakan,  setiap  anak yang  lahir  berada  dalam  fitrahnya,
maka  orang  tuanyalah  yang  sering membawa  anaknya  masuk  agama Yahudi,  agama  Nasrani  dan  agama Majusi.
Di Pekanbaru kekerasan terhadap  anak  masih  cukup  tinggi. Satgas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru mengatakan,  ada  29  kasus  kekerasan terhadap  anak  dan  perempuan  di
Pekanbaru  sepanjang  2016.  Sekitar  70 persen  dari  jumlah  tersebut,  adalah kekerasan  terhadap  anak  dalam  bentuk kekerasan  seksual.  Disampaikan  oleh Satgas P2TP2A Kota Pekanbaru, Helda Khasmy,  senin  (28/3/2016),  pelecehan seksual sudah termasuk kedalam kategori  kekerasan  seksual.  Ia  menilai, Pekanbaru  sangat  rawan  terhadap perkembangan  anak  setelah  mengingat tingginya angka kasus tersebut. Ada 29 kasus  kekerasan  melibatkan  anak  dan perempuan.  Angka  itu  didominasi dengan  anak  sebagai  korbannya.  Hal ini  tentu  berdampak  pada  status  kota Pekanbaru  sebagai  kota  layak  anak ungkapnya.   Perlindungan hukum terhadap  hak-hak  anak,  selain  diatur secara  nasional  didalam  Undang- Undang  Perlindungan  Anak,  ada  juga pengaturannya  dalam  bentuk  Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan sejarah dari nilai-nilai budaya  yang  ada  di  daerah  tersebut sepanjang  tidak  bertentangan  dengan Pancasila.  Salah  satu  contohnya  di Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan hak  anak,  yaitu  Peraturan  Daerah
Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.  Namun
kehadiran  Peraturan  Daerah  tersebut tidak  menyurutkan  terjadinya  tindak kekerasan  terhadap  anak.  Diperlukan perbaikan  kebijakan  dan  harmonisasi peraturan  perundang-undangan  yang selaras  dengan  konsep  budaya  Melayu tentang  anak.  Agar  hukum  tersebut diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat  di  Provinsi  Riau,  karena berasal  dari  nilai-nilai  yang  mereka percayai secara turun temurun. Berdasarkan  uraian  diatas  penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian hukum dengan judul Perlindungan  Terhadap  Anak  Dari Kekerasan Menurut Budaya Melayu Di Provinsi Riau. Ada beberapa perumusan  masalah  yang  diambil  oleh peneliti yakni, bagaimana perlindungan terhadap  anak  dari  kekerasan  menurut Budaya  Melayu  di  Provinsi  Riau? apakah  faktor  penghambat  dalam memberikan  perlindungan  terhadap anak  dari  kekerasan  menurut  Budaya Melayu  di  Provinsi  Riau?  bagaimana kebijakan  ideal  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan  menurut  Budaya  Melayu  di
Provinsi  Riau  di  masa  yang  akan datang?

## B. Metode Penelitian
Untuk  mendapatkan  data  yang lebih  akurat  dan  relevan  dengan masalah  yang  diteliti,  maka  penulis menggunakan Metode Penelitian sebagai Berikut : 1. Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  di Pekanbaru  dan  dilaksanakan  dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

## 2. Populasi  dan  cara  penentuan Sampel
Populasi  adalah  sekumpulan objek  yang  akan  diteliti.  Sedangkan sampel  adalah  sebagian  dari  populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian  yang  mempermudah  peneliti dalam  menemukan  penelitian.  Adapun metode  pengambilan  sampel  adalah Purposive Sampling yaitu pengambilan disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian, ukuran  sampel  tidak  dipersoalkan, sampel yang diambil hanya yang sesuai dengan tujuan penelitian

## 3. Jenis dan Sumber Data
Ditinjau dari sudut metode yang dipakai  dalam  penelitian  ini  tergolong kepada  penelitian  yang  menggunakan Observation  Roseach  dengan  cara survey, dimana penulis langsung kelokasi  penelitian  dengan  meng- gunakan  alat  pengumpul  data  yaitu wawancara,  sedangkan  sifat  penelitian ini  adalah  deskriptif  yaitu  memberikan gambaran  yang  jelas  dan  rinci  tentang perlindungan terhadap anak dari kekerasan  menurut  Budaya  Melayu  di Provinsi Riau. Data  yang  akan  digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Data  primer  adalah  data  yang diperoleh  langsung  dari  responden dengan  menggunakan  alat  pengum-
pulan data berupa wawancara;
2) Data sekunder adalah data yang diperoleh  dari  peraturan  perundang- undangan  ,  yaitu  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2015  Tentang Perlindungan  Anak,  Perda  Provinsi Riau  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang Pemenuhan  Hak  Anak,  serta  literatur-
literatur  yang  berhubungan  dengan masalah pokok dari penelitian ini;
3. Data  tertier  adalah  data  yang
diperoleh  melalui  kamus,  ensiklopedi, dan  yang  sejenisnya  untuk  mendukung data primer dan sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpul  data  yang penulis  gunakan  dalam  penelitian  ini adalah Wawancara, yaitu pengumpulan data  dengan  cara  Tanya  jawab  yang penulis lakukan secara langsung kepada kepala Desa Kuok dan Perangkat Kuok. 5. Konsep Operasional Adapun teknik pengukuran data yang peneliti gunakan sebagai berikut: a. Observasi Yaitu teknik pengamatan langsung  terhadap  objek  penelitian secara langsung ke lokasi penelitian; b. Wawancara Yaitu mengadakan proses tanya jawab  langsung  kepada  responden dengan pertanyaan-pertanyaan non struktur yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti; c. Kajian Kepustakaan Yaitu  untuk  memperlengkap
data  yang  dibutuhkan  dalam  penelitian ini,  peneliti  melakukan  pengumpulan data dengan literatur kepustakaan  yang mempunyai  hubungan  logis  dengan permasalahan  yang  sedang  diteliti.  Hal ini  dilakukan  untuk  mencari  data sekunder  guna  sebagai  pendukung terhadap data primer.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Bagaimanakah  perlindungan terhadap anak dari kekerasan menurut  Budaya  Melayu  di Provinsi Riau?
Suku  Melayu  bermukim  di sebagian  besar  Malaysia,  pesisir  timur
Sumatera, sekeliling pesisir Kalimantan, Thailand Selatan, Mindanao,  Myanmar  Selatan,  serta pulau-pulau  kecil  yang  terbentang sepanjang  Selat  Malaka  dan  Selat
Karimata.  Di  Indonesia,  jumlah  Suku Melayu  sekitar  3,4%  dari  seluruh populasi, yang sebagian besar mendiami  propinsi  Sumatera  Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi,
Sumatera  Selatan,  Bangka  Belitung, dan Kalimantan Barat.
Penduduk  asli  di  Riau  ini adalah  penduduk  Suku  Melayu.  Di samping  itu  terdapat  pula  suku-suku terbelakang yaitu Suku Sakai dan Suku Akit  yang  terdapat  di  Kabupaten Bengkalis,  Suku  Talang  Mamak  di Inderagiri  Hulu,  Suku  Bonai  di Kabupaten  Kampar  dan  Suku  Orang Laut  di  Kabupaten  Kepulauan  Riau yang  saat  ini  telah  merupakan  bagian dari Provinsi Kepulauan Riau.
Penduduk daerah Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam yang  taat.  Agama  Islam  di  daerah  ini telah  dianut  penduduk  sejak  masuknya agama  Islam  yang  diperkirakan  sejak abad  ke  11  dan  12  M.Kepercayaan- kepercayaan masih melekat pada sementara  penduduk,  yaitu  penduduk yang  tinggal  agak  jauh  ke  pedalaman (petalangan) dan khususnya pula
tentang suku Sakai.Penduduk di petalangan ini, seperti Dayun, Sengkemang  dan  sekitarnya  serta  di pedalaman  sungai  Mandau,  memang telah  berabad-abad  memeluk  agama Islam.  Di  kampung-kampung  mereka mesjid merupakan lambang desa. Tiap- tiap Juma’at mereka taaat melaksanakan  sembahyang  Juma’at, tetapi  dalam  kehidupan  sehari-hari pengaruh  animisme  dan  dinamisme masih  cukup  kuat.  Kepercayaan  akan adanya  roh-roh  jahat  (hantu,  setan), tempat-tempat sakti atau tempat-tempat angker  masih  mewarnai  kehidupan mereka.Hal-hal  ini  akan  jelas  terlihat dalam  tindakan  mereka  sehari-hari, mulai  dari  melangkah  meninggalkan rumah,  dalam  kegiatannya  di  ladang- ladang,  di  hutan,  dijumpai  banyak pantang-pantangan. Waktu mereka sakit  dan  dalam  usaha  mengobati penyakit  mereka  itu,  mereka  masih banyak  berpegang  pada  kebiasaan- kebiasaan primitif.
Dengan  Penduduk  daerah  Riau umumnya adalah pemeluk agama Islam yang taat, dan masyarakat Melayu Riau tata  hidup  berlandaskan  pada  Prinsip “Adat bersendikan syara’,dan syara’berlandaskan  Kitabullah”,  maka dengan  kerangka  dasar  yang  demikian
Prilaku  Kekerasan  terhadap  Anak  baik itu di lingkungan keluarga dan masyarakat secara umum dapat dikatakan tidak terjadi. Dalam masyarakat Melayu
Anak dipandang sebagai amanah sekaligus  karunia  Allah,  senantiasa
harus  dijaga  karena  dalam  dirinya melekat  harkat,  martabat  dan  hak-hak sebagai  manusia  yang  harus  dijunjung
tinggi.  Untuk  itu  orang  tua,  keluarga dan  masyarakat  bertanggung  jawab menjaga,  memelihara  hak-hak  asasi tersebut  sesuai  dengan  kewajiban  yang dibebankan kepada setiap orang, keluarga dan masyarakat secara umum.
Dalam  Hukum  Islam  tindakan kekerasan  terhadap  anak    merupakan pelanggaran  atas  nilai-nilai    ajaran agama.  Hak  seorang  anak  benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai  berusia  18  tahun  atau  sampai menikah.  Tetapi  disini  masih  ada toleransi  sedikit  “kekerasan”  yang boleh  dilakukan  selama  hal  itu  tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik  dan  mental  sebagai  sarana pendidikan terhadap anak.
Perlindungan  anakdari  tindakan kekerasan  bertujuan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan.  Serta  mendapat perlindungan  khusus  dari  kekerasan fisik,psikis  dan  seksual.  Berikut  di bawah  ini  diantara  Hak  anak  yang dikenal dalam Islam :

## 1) Hak  Mendapat  Nama  Yang Baik
Pemberian nama yang baik bagi anak  adalah  awal  dari  sebuah  upaya pendidikan terhadap anak. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anakadalah    sebuah  do'a.  Dengan memberi  nama  yang  baik,  diharapkan anak  kita  berperilaku  baik  sesuai dengan namanya.
2) Hak  Menerima  ASI  (Dua Tahun) Allah SWT telah meme- rintahkan  kepada  umat  manusia  untuk berbuat  baik  kepada  kedua  orang  tua, ibu bapaknya; ibunya telah mengandungnya  dalam  keadaan  lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya  selama  dua  tahun.  Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusui anaknya, paling  lama  dua  tahun.  Boleh  kurang dari  dua  tahun  selama  ada  alasan  yang dibenarkan. 3) Hak  Makan  dan  Minum Yang Baik Allah SWT memerintahkan untuk makan segal jenis makanan yang halal  lagi  baik  dari  apa  yang  Allah telah  rezkikan  kepada  umat  manusia, seraya  bertakwa  kepadanya.  Ini  juga berlaku  kepada  para  orang  tua  dalam memberikan  makanan  dan  minuman yang baik kepada anak-anaknya.
4) Hak Mendapat Pendidikan.
Mendidik  anak  bagi  kedua orang  tua  merupakan  kewajiban  yang tidak  boleh  ditinggalkan,  karena  kelak dimintakan  pertanggung  jawabannya. Memenuhi  hak  pendidikan  anak  bisa dilakukan dengan memberikan
pengajaran  yang  baik,  atau  dengan menyekolahkannya  di  lembaga  pen- didikan  sesuai  dengan  usia  anak, jangan  sampai  anak  putus  sekolah karena ia sebagai pemilik masa depan.
5) Hak  Mendapat  Pendidikan Sholat Kewajiban mendidik anak untuk  mengerjakan  sholat  dimulai setelah anak berumur tujuh tahun. Bila telah berusia sepuluh tahun anak belum
juga  mau  mengerjakan  shalat,  boleh dipukul  dengan  pukulan  ringan  yang mendidik, bukan pukulan yang membekas atau menyakitkan. 6)

## Hak Mendapat Pengajaran Al Qur’an
Mengajarkan  Al-Qur’an  sebagai  bekal mempersiapkan mental anak agar lebih baik,  hal  ini  sudah  merupakan  dasar paling  penting  yang  harus  diusahakan. Pengetahuan  tentang  Al  Qur’an  harus lebih  diutamakan  dari  pada  yang lainnya,  agar  kehidupannya  kelak selalu dihiasi nilai-nilai Al-Qur’an. 7)

## Hak  Mendapat  Pendidikan
Dan Pengajaran Baca Tulis Kalau  kita  perhatikan,  anak- anak yang berumur sekitar empat tahun tampak suka sekali menulis, hal ini bisa menjadi kesempatan memberikan pengajaran  baca  tulis  terhadap  anak- anak  kita.  Untuk  bisa  memiliki  anak yang dapat membaca dan menulis sejak dini,  maka  anak-anak  harus  benar- benar  diperkenalkan,    menulis  dan membaca  jauh-jauh  sejak    dini. Semuanya  bisa  diusahakan  dengan baik.
8) Hak  Mendapat  Perawatan Dan Pendidikan Kesehatan Kebersihan adalah pangkal kesehatan.  Mengajarkan  kebersihan berarti secara tidak langsung mengajarkan  kesehatan.  Ini  penting bagi perkembangan anak agar dibiasakan sampai ia tumbuh dewasa. 9) Hak Mendapatkan Kasih Sayang
Hilangkanlah  rasa  benci  pada anak  apa  pun  yang  mereka  lakukan, do'akan  dia  selalu,  agar  menjadi  anak yang  sholeh,  santunilah  dengan  lemah
lembut,  sabarlah  menghadapi  peri- lakunya,  hadapi  segalanya  dengan penuh  kasih  sayang,  jangan  mudah membentak  apalagi  memukul  tanpa alasan,  biarpun  kita  jengkel,  belailah dengan  penuh  kasih  sayang  nasehati dengan  santun.  Satukan  hati  kita dengan  anak  anak.  Jangan  sampai  kita menjadikan  anak  sebagai  pelampiasan amarah  sehingga  melakukan  tindak kekerasan,  apapun  bentuknya,  biarpun si anak adalah anak orang lain.
Selain hal-hal yang telah dipaparkan  diatas  sebagai  konsep perlindungan anak dari tindakan kekerasan,  dalam  konteks  kekinian Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak anak,  selain  diatur  secara  nasional didalam  Undang-Undang  Perlindungan Anak,  ada  juga  pengaturannya  dalam bentuk Peraturan Daerah yang disesuaikan  dengan  karakteristik  dan sejarah dari nilai-nilai budaya yang ada di  daerah  tersebut  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Pancasila.  Di Provinsi Riau sudah mempunyai Peraturan Daerah tentang Perlindungan hak  anak,  yaitu  Perda  Nomor  3  Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.  Dimana  didalam  Peraturan daerah ini Pemerintah Daerah, masyarakat,  dunia  usaha,  keluarga  dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan  penghormatan,  pe- menuhan, perlindungan dan penjaminan  terwujudnya  hak  dasar anak. Dan terdapat beberapa Institusi/badan/lembaga  yang  diberi keweangan untuk memberikan
perlindungan terhadap anak dari
tindakan kekerasan, yakni Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan  dan  anak  yang  disingkat
P2TP2A  dan  Lembaga  Perlindungan Anak yang disingkat LPA.
Dari  wawancara  yang  tim peneliti lakukan dengan Dra. Risdayati, M.Si  (Ketua  P2TP2A  Provinsi  Riau), dimana terdapat Standarisasi pe- nanganan terhadap anak dari kekerasan berdasarkan budaya melayu di P2TP2A adalah: a. Dimulai  dengan  penanganan secara psikis, b. Hukum, c. Rumah Aman,
d. Psikososial. Secara penanganan tindak kekerasan terhadap anak Ada beberapa kasus  yang  tidak  memakai  hukum positif.  Contoh    Hutang  orangtua kepada anak atau hak pemenuhan dasar terhadap  anak  berdasarkan  kearifan lokal budaya melayu Riau, menyatakan bahwa  orangtua  wajib  memenuhi kebutuhan  dasar  anak,  seperti  masalah pangan,  sandang,  dan  didikan  dll. Sebab  ini  sudah  tertuang  dan  tersirat dalam  kebudayaan  melayu  riau,  maka apabila  tidak  di  penuhi,  maka  ini adalah  bentuk  hutang  orangtua  pada anak.
Pukulan  orangtua  kepada  anak, yang  apabila  anak  tidak  menunaikan shalat  di  waktu  umur  7  tahun, berdasarkan  konteks  hukum  islam  dan hukum  positif  berbeda.  Karna  hukum islam,  konteks  pukulan  tersebut  bukan lah bentuk kekerasan yang menyebabkan  cidera  fisik,  melainkan hanya  untuk  mengingatkan  anak.  Dan Pihak  pelapor  yang  melapor  suatu
kejadian kekerasan terhadap anak akan dilayani  dan  dilindungi  secara  hukum dan identitasnya oleh P2TP2A. Kebijakan ideal dalam memberikan  perlindungan  terhadap anak  dari  kekerasan  yang  dilakukan oleh P2TP2A adalah: a. Pencegahan Holistik yang dimulai  dari  keluarga.  Karna  keluarga adalah  elemen  pertama  yang  dikenal anak  dalam  berinterkasi.  Langkah P2TP2A  adalah  selalu  memeberikan penyuluhan,  sosialisasi,  keterampilan dan pemberdayaan terhadap perempuan-perempuan. b. Memperdayakan  setiap  Kabu- paten/Kota  untuk  optimal  sekali  dalam turut  serta  penaganan  kasus  anak  yang terjadi di daerah masing-masing. c. Strategi pengoptimalan perlindungan anak di setiap Kabupaten/Kota,  haruslah  dibentuk satgas P2TP2A di setiap Ka- bupaten/Kota. Selain  P2TP2A  terdapat  lagi satu lembaga yakni Lembaga Perlindungan  Anak  yang  disingkat LPA. Menurut Esther Yuliani Manurung ( Ketua LPA Provinsi Riau) Proses  mekanisme  penyelesaian  tindak kekerasan  terhadap  anak  secara  adat melayu Riau oleh LPA: a. Penyelesaian  secara  mediasi antara  keluarga,  dengan  melibatkan pemuka-pemuka adat, RT, RW
setempat, dan orang-orang yang
“dituakan”.
b. Memberikan  somasi  kepada keluarga. c. Mengutamakan  mediasi  atau cara jalan damai antara keluarga pelaku dan  keluarga  korban.  Dengan  tujuan
menjaga  dan  melindungi  privasi  anak- anak.
d. Penyelesaian secara aturan hukum  berdasarkan  undang-undang perlindungan  anak,  jika  tidak  mampu menempuh jalan damai ataupun
Ultimum  remidium  adalah  langkah terakhir dalam poses penyelesaian anak barhadapan  dengan  hukum  maupun anak  sebagai  korban  dari  tindak kekerasan.
Didalam  memberikan  perlindungan terhadap  anak  dari  kekerasan  proses Kerja LPA adalah :
a. Jika  ada  informasi  akan  segera ditindaklanjuti, tanpa harus ada pengaduan  atau  pelaporann  terlebih dahulu, dengan maksud untuk mengamankan  anak  dari  hal-hal  yang tidak diinginkan. b. Korban,  keluarga  atau  pihak manapun yang melihat adanya kekerasan  terhadap  anak  melapor  ke LPA. c. Kemudian  LPA  mendampingi korban  pada  saat  proses  laporan  ke kepolisian  hingga  samapi  putusan  di Pengadilan. 2. Apakah  faktor  penghambat dalam memberikan perlindungan  terhadap  anak dari kekerasan menurut
Budaya  Melayu  di  Provinsi Riau Keberadaan budaya Melayu dan Prilaku orang Melayu hari ini suka atau tidak  suka  dirasakan  terus  mengalami degradasi  nilai  dan  Prilaku.  Hal  ini sangat  dipengaruhi  oleh  perubahan- perubahan  sosial  yang  tak  terkendali, pengaruh  budaya  asing  yang  leluasa masuk  ke  rumah-rumah  bahkan  kamar
tidur melalui tekhnologi dan tranformasi global seperti film, TV dan internet menambah parah pula. Sementara perkembangan budaya Melayu  berjalan  secara  alamiah  dan bagai  jalan  di  tempat  karena  belum tampak pemikiran-pemikiran baru yang dapat mentransformasi ke alam global.
Nilai-nilai budaya Melayu yang ada hingga hari ini merupakan pewarisan  nilai-nilai  lama  yang  masih tersisa  dari  pola  hidup  masyarakat pengguna budaya Melayu yang semakin  tergerus  oleh  peradaban  baru. Kehidupan yang multikultural membuat  keberadaan  budaya  Melayu semakin terjepit oleh nilai-nilai budaya lain  yang  terus  berebutan  masuk  ke ranah budaya Melayu yang ada di bumi
Riau ini. Dengan keadaan yang demikian,  hari  ini  kita  telah  banyak melihat  dan  menjumpai  pergaulan  dan peran  masyarakat  melayu  yang  tidak lagi sebaik dahulu sebagai tatanan, dan begitu pula dalam hal pola perlindungan  dan  pendidikan  anak yang  berubah,  Pada  kenyataannya, berbagai  persoalan  pelanggaran  hak anak  kerap  masih  terjadi  dan  dianggap biasa  oleh  masyarakat,  dan  tidak  ada pihak  yang  melaporkan  dikarenakan dipandang  sebagai  urusan  keluarga masing-masing atau privat.
Sehingga  hal  demikian  menjadi faktor  penghambat  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan  yang  terjadi.  Dan  Dari  hasil wawancara dengan P2TP2A.
Berdasarkan  daftar  kasus  yang  ada  di P2TP2A,  kasus  yang  banyak  terjadi dan  mengalami  kenaikan  yang  cukup
signifikan dari tahun 2014-2016 adalah kasus  hak  asuh  anak  yang  banyak terjadi di Kota Pekanbaru.
Faktor  penghambat  P2TP2A dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan adalah: a. Didapatinya Sumber Daya Manusia yang kurang di P2TP2A, b. Anggaran P2TP2A yang terbatas dan belum memadai, P2TP2A  mengalami  kendala  karna keterbatasan anggaran, sedangkan kinerja  P2TP2A  adalah  kasus  jemput. artinya  apabila  ada  kasus,  langsung turun ketempat/lapangan terhadap dimana  kekersan  anak  itu  terjadi. Sehingga menghabat Eksistensi P2TP2A. c. Ruang  pelayanan  yang  kurang
memadai,
Ruangan  yang  sudah  ada  di P2TP2A  meliputi  konsultasi  hukum, Ruang  masalah  perkawinan,  ruangan anak tetapi gedung tidak memadai atau tidak  sesuai  standarisasi.  Seharusnya terdapat  ruangan  khusus  untuk  mainan anak.
d. Mobil  operasional  belum  ada sehingga  menyulitkan  dalam  kasus jemput
Dari  hasil  wawancara  dengan Lembaga  Perlindungan  Anak  (LPA) Menurut  Esther  Yuliani  Manurung  ( Ketua  LPA  Provinsi  Riau),  yang menjadi faktor penghambat LPA dalam perlindungan anak dari tindakan kekerasan adalah a. Kinerja  kepolisian  yang  belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan  kekerasan,  dimana  dalam
kasus  ini  secara  penegakan  didasarkan pada delik aduan b. Peran  serta  masyarakat  yang
sangat  kurang,  dimana  adanya  alasan Masyarakat takut untuk melapor dalam kasus  kekerasan  terhadap  anak,  dan mereka  memandang  bahwa  hal  yang demikian merupakan ranah privat.
c. Kurang kerjasama antar lembaga penegak hukum d. Anggaran dan operasional: 1) Terkait  Operasional  baru  akan dibantu  oleh  Dinas  Sosial  yang ada di Provinsi Riau 2) LPA belum ada anggaran dalam memberikan perlindungan terhadap  anak  dari  tindakan kekerasan,  dan  pendanaan  itu baru sebatas Perencanaan anggaran di APBN kedepan. Dan  faktor  penghabat  lainnya adalah  Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak.  Namun kehadiran  Peraturan  Daerah  tersebut tidak  menyurutkan  terjadinya  tindak kekerasan  terhadap  anak.  Dikarenakan Peraturan Daerah ini belum tersosialisasikan  dengan  baik  dan belum  ditindak  lanjuti  dalam  bentuk peraturan daerah oleh seluruh Kabupaten/Kota  yang  ada  di  Provinsi Riau. 3. Bagaimanakah  kebijakan  ideal dalam memberikan per- lindungan  terhadap  anak  dari kekerasan  menurut  Budaya Melayu  di  provinsi  Riau  di masa yang akan datang Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan Hak  Dasar  Anak  adalah  merupakan langkah  maju  yang  ditempuh  oleh Pemerintah Provinsi Riau, dan Peraturan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Ka-
bupaten/Kota  yang  secara  kedudukan lebih  rendah,  Materi  muatan  Peraturan Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  3  Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak  harus  juga  beranjak  dari  nilai- nilai  kearifan  lokal  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Berbagai  faktor  penghambat  P2TP2A dan LPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan  kekerasan  harus  dijawab  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah sebaik  dan  secepat  mungkin,  sehingga berimplikasi  pada  semakin  maksimal dan  baiknya  memberikan  perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.
Hak terpenting adalah pelestarian  dan  penjagaan  akan  nilai- nilai budaya melayu yang ke- beradaannya semakin tergerus
ditengah-tengah  kehidupan  masyarakat melayu,  penglestarian  dan  penjagaan nilai  budaya  melayu  tidak  sebatas seremonial  semata,  namun  berbagai tatditanan  dan  prilaku  hidup  harus ditunjukkan
sebagai identitas
masyarakat  melayu  yang  berbudaya. Dan  hal  ini  akan  semakin  baik  dengan adanya  peran  serta  masyarakat  yang nyata terkhusus dalam hal perlindungan terhadap anak dari tindakan Kekerasan.

## D. Kesimpulan
Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Penelitian ini menemukan bahwa Masyarakat  Melayu  dan  Budayanya memiliki  peranan  yang  penting  dalam memberikan  perlindungan  terhadap anak dan mencegah terjadinya kekerasan  kepada  anak.  Masyarakat melayu  yang  Natabenenya  adalah penganut Agama Islam, sehingga Nilai- nilai  Islam  yang  ada  menempatkan orang  tua,  keluarga  dan  masyarakat memandang  Anak  adalah  Karunia Allah/Tuhan  yang  Maha  Esa,  yang senantiasa  harus  dijaga  karena  dalam dirinya  melekat  harkat,  martabat  dan hak-hak  sebagai  manusia  yang  harus dijunjung tinggi.
2. Perlindungan  anak  dari  tindakan
kekerasan  bertujuan  untuk  menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan martabat  kemanusiaan.namun    dalam tataran pelaksanaannya masih ditemukan berbagai  faktor penghambat sehingga tetap terlihat  berbagai  prilaku kekerasan  terhadap  anak,  baik  dari  sisi budaya  melayu  yang  semakin  tergerus oleh  nilai-nilai  luar  dan  pengaruh globalisasi,  serta  belum  terlihatnya
Eksistensi Badan/Institusi/Lembaga yang  secara  fungsi  dan  kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap  anak  dari  tindakan  kekerasan di Provinsi Riau.
3. Dengan  diberlakukannya  Pera-
turan  Daerah  Provinsi  Riau  Nomor  3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak adalah merupakan langkah maju  yang  ditempuh  oleh  Pemerintah Provinsi  Riau,  dan  Peraturan  tersebut harus  ditindaklanjuti  oleh  pemerintah
daerah  Kabupaten/Kota  yang  secara kedudukan lebih rendah, Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan  Hak  Dasar  Anak  harus juga  beranjak  dari  nilai-nilai  kearifan lokal  dalam  memberikan  perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan. Dan  Berbagai  faktor  penghambat P2TP2A  dan  LPA  dalam  memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan  kekerasan  harus  dijawab  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah sebaik  dan  secepat  mungkin,  sehingga berimplikasi  pada  semakin  maksimal dan  baiknya  memberikan  perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir  Muhammad,  2004, Hukum dan   Penelitian  Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Abu  Daud  Busroh  dan  H,.  Abu  Bakar Busro, 1983, Asas-asas Hukum Tata   Negara, Ghalia Indonesia,   Jakarta.
Ahmad  Kosasi,  2003, HAM  Dalam Perspektif  Islam;  Menyingkap Persamaan  Dan  Perbedaan Antara Islam Dan Barat, Salemba Diniyah, Jakarta. Azyumardi  Azra,  2005, Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani , Kencana, Jakarta.
Azyumardi Azra, 2009, Demokrasi, Hak asasi Manusia dan Masyarakat  Madani,  Cetakan ke 2, Kencana, Jakarta. Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mandar Maju,
Bandung.
Bambang  Sunggono,  1996, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Djusnidar  Djafar  dan  Khaidir  Saib,
2002, Pola  Asuh  Anak  Yang Efektif Menurut Psikologis Al- Quran  dan  Sunnah, Unri Press, Pekanbaru.
Ellydar  Chaidir,  2007, Hukum  dan
Konstitusi, Kreasi Total Media
Yogyakarta, Yogyakarta. Hasan Zaini Z., 1974, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung. Jimly Asshiddiqie, , 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika,
Jakarta.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,
2010, Tokoh-tokoh  Ahli  Pikir
Negara  &  Hukum,Nuansa, Bandung.
L.J.  van  Apeldoorn,  1983, Pengantar Ilmu Hukum , Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Pradnja Paramita, Jakarta. Maidin  Gultom,  2012, Perlindungan Hukum  Terhadap  Anak  dan
Perempuan, Refika  Aditama,
Bandung. El-Muhtaj,  Majda,  2005, Hak  Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta.
Moh  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim, 1980, Pengantar  Hukum  Tata Negara  Indonesia, Pusat  Studi HTN  UI  dan  Sinar  Bakti, Jakarta.
Peter  R.  Baehr,  1998, Hak-Hak  Asasi Manusia  Dalam  politik  Luar Negeri, diterjemahkan oleh Soemardi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
T.  Mulya  Lubis,  1987, Hak  Asasi Manusia  Dan  Pembangunan,
Yayasan LBHI, Jakarta.
Theo  Huijbers,  1995, Filsafat  Hukum, Kanisius, Yogyakarta.
Slamet  Marta Wardaya,  2005, Hakekat dan  Rencana  Aksi  Nasional
HAM, dalam Muladi, Hak Asasi
Manusia,  Hakekat,  Konsep  dan
Implikasinya  Dalam  Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika
Aditama, Bandung. Sri Sumantri, 1989, Tentang Lembaga- Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Sudargo  Gautama,  1973, Pengantar Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.

## Artikel Jurnal
AM.  Mujahidin,  “Pendekatan  Hukum Berperspektif Perempuan”, Varia Peradilan , No.279, Februari
2009.
Mohammad  Kholid,  “Kriminalisasi Pelanggaran Hak EKOSOB Dalam  Konteks  Penegakan  Dan
Pemajuan  HAM,  Mahkamah”,
Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 , Oktober 2010.

## Internet
Pekanbaru.Tribunnews.com  28  Maret 2016
www.KPAI.go.id  tanggal  1  Agustus 2016
Peraturan Perundang-undangan
UUD Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  No  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Peraturan  Daerah  Provinsi  Riau Nomor  3  Tahun  2013  Tentang Pemenuhan Hak Anak.