JAM (Jurnal Abdi Masyarakat) Volume 2, Number 2, 2022 pp. 92-98 ISSN: 2776-2262 Open Access: https://jam.ipb-intl.ac.id/

## Peningkatan  Kompetensi  Perangkat  Desa  Tegal  Harum  dan Pengelola BUMDes
Miko Andi Wardana 1* , Denok Lestari 2 , Nyoman Surya Wijaya 3 , Komang Shanty Muni Parwati 4 , Bagus Wahyu Nirmala 5 1,2,3, 4,5 Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Denpasar, Indonesia

## A B S T R A K
Hingga  sampai  saat  ini,  kompetensi  petugas  desa  atau  perangkat  desa  berupaya meningkatkan  kompetensi  sebagai  dasar  pelayanan  kepada  masyarakat  serta  berbagai data  menyebut  bahwa  sebagian  besar  BUMDes  masih  sebatas  berdiri  dan  belum memiliki  aktivitas  usaha  yang  menghasilkan.  Tujuan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatkan kompetensi dari perangkat desa terkait teknologi digital dan  pengelola  BUMDes  pada  proses  pemasaran  yaitu  digital  marketing.  Metode  yang digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  metode  ceramah,  diskusi,  tanya  jawab  dan pendampingan terkait pemanfaatan media social terkait branding pada perangkat desan dan  digital  marketing  untuk  pengelola  BUMDes.  Materi  pelatihan  yang  diberikan mencakup  pengelolaan  industri  dikomparasikan  dengan  dengan  kondisi  terkini  sesuai kemampuan  yang  dibutuhkan  oleh  perangkat  desa  dan  kondisi  persaingan  terkini  yang dihadapi oleh BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”. Peserta workshop literasi digital dan pengelolaan BUMDes ini terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa tegal harum dan pengelola BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” Desa Tegal Harum Kecamatan Denpasar  Barat  Kota  Denpasar  Bali.  Hasil  yang  dicapai  dari  program  pengabdian kepada  masyarakat  (PKM)  ini  adalah  meningkatnya  pengetahuan  dan  ketrampilan perangkat pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam pengelolaan digital marketing BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”.

## A B S T R A C T
Until now, the competence of village officials or village officials has tried to improve competence as a basis for service to the community  and  various data  state  that  most  BUMDes  are  still  limited  to  standing and  do  not  have  business  activities  that generate income. The purpose of this Community Service (PKM) is to increase the competence of village officials related to digital technology and BUMDes managers in the marketing process on digital marketing. The method used in this activity is the lecture method, discussion, question and answer and assistance related to the use of social media related to branding on village  devices  and  digital  marketing  for  BUMDes  managers.  The  training  material  provided  includes  industrial management  compared  to  the  latest  conditions  according  to  the  capabilities  required  by  village  officials  and  the  latest competitive  conditions  faced  by  BUMDes  "Puspa  Harum  Sejahtera".  Participants  in  the  digital  literacy  workshop  and  the management of BUMDes consisted of the village head, village secretary, Tegal Fragrant village officials and the BUMDes manager "Puspa Harum Sejahtera" Tegal Harum Village, West Denpasar District, Denpasar City, Bali. The results achieved from  this  community  service  program  (PKM)  are  increasing  the  knowledge  and  skills  of  village  government  officials  and BUMDes managers in managing digital marketing for BUMDes "Puspa Harum Sejahtera".
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © Author. All rights reserved.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Desa  adalah  pemerintahan  yang  langsung  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan Perbekel sesuai dengan nomenklatur di Bali dibantu perangkat  desa  untuk  penyelenggara  Pemerintahan  Desa  (UU  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa).  Sesuai dengan  fungsi  pemerintahan  desa  sesuai  dengan  undang  undang  nomor  6  tahun  2014  tentang  desa  maka perangkat  desa  harus  punya  kemampuan  dan  skil  agar  pelayanan  terhadap  msayarakat  dapat  dirasakan  secara maksimal.
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan ruang kepada desa untuk membangun desa  sesuai  potensi  yang  dimiliki  dengan  memaksimalkan  peran  partisipatif  masyarakat.  Letak  geografis,

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 12 June 2022 Received in revised form 14 July 2022 Accepted 01 August 2022 Available  online  31  August 2022
Kata Kunci: literasi  digital,  perangkat desa, BUMDes
Keywords: digital literacy, village apparatus, BUMDes
DOI: https://doi.org/10.22334/jam. v2i2.29
karakteristik,  potensi  dan  aset  desa  merupakan  dasar  guna  menentukan  arah  pembangunan  desa  untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri dan sejahtera (Ekasari, 2020; Mardhalena et al., 2022). Salah satu bentuk pembangunan  penguatan  ekonomi  di  desa  adalah  melalui  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) (Agunggunanto  et  al.,  2016;  Febryani  et  al.,  2018). Bumdes  merupakan  kelembagaan  ekonomi  desa  yang dibentuk untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan aset yang dimiliki desa untuk membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pasal 213 ayat 1- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa desa dapat  mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Berdasarkan aturan tersebut, pembentukan BUMDes harus didasarkan atas kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa,  dengan  tujuan  sebagai  upaya  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat (Jepri,  2019;  Ridlwan,  2013) .  Ini berarti bahwa dalam perencanaan dan pembentukannya, Bumdes harus dibangun atas inisiatif masyarakat desa dan mendasarkan pembangunan tersebut pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. Hal yang paling  penting  adalah  bahwa  pengelolaan  Bumdes  harus  dilakukan  secara  profesional,  kooperatif,  dan  mandiri sesuai dengan karakteristik lokal dan ciri sosial budaya masyarakat (Nurcahya, 2019; Supriyadi, 2022) . Pada  tahun  2015  dana  desa  pertama  kalinya  diluncurkan  sesuai  amanat  UU  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  desa.  Pemerintah  desa  diharapkan  mampu  memanfaatkan  dana  ini  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa (Nafidah  &  Suryaningtyas,  2016; Nugrahaningsih  et  al.,  2016). Alokasi  dana  desa  bertujuan  untuk  membina  daerah-daerah  yang  sulit dikembangkan  untuk  mengejar  ketertinggalan  dengan  daerah  lain (Salindeho  et  al.,  2017;  Zeho  et  al.,  2020). Sebagai  lembaga  ekonomi  modal  usaha,  BUMDes  dibangun  atas  prakarsa  masyarakat  dan  menganut  prinsip kemandirian (Mutiarni et al., 2018; Saputra, 2017) . Artinya, kecukupan modal usaha BUMDes harus berasal dari masyarakat (Hermawan, 2018; Irwani, I., & Bahriannor, 2019). Namun hal tersebut tidak menghalangi BUMDes untuk  mengajukan  pinjaman  modal  dari  pihak  luar  seperti pemerintah  desa  melalui  pihak  ketiga.  Deklarasi  ini sangat  penting  untuk  persiapan  pendirian  BUMDes,  karena  akan  mempengaruhi  peraturan  daerah  (Perda)  dan peraturan desa (Perdes) (Hidayah, 2021) .
Ada  tujuh  karakteristik  utama  yang  membedakan  BUMDes  dari  lembaga  ekonomi  komersial  pada umumnya: (1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; (2) Modal usaha bersumber dari desa  (51%)  dan dari masyarakat  (49%)  me-lalui  penyertaan  modal (saham  atau  andil);  (3)  Operasionalisasinya menggunakan falsa-fah bisnis yang berakar dari budaya lo-kal (local wisdom); (4) Bidang usaha yang dijalankan didasar-kan  pada  potensi  dan  hasil  informasi  pasar;  (5)  Keuntungan  yang  diperoleh  ditujukan  untuk meningkatkan kesejahteraan ang-gota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy); (6)  Difasilitasi  oleh  Pemerintah,  Pemprov,  Pemkab,  dan  Pemdes;  (7)  Pelaksanaan  operasionalisasi  dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).
Empat  tujuan  utama  didirikannya  BUMDes  adalah  untuk  meningkatkan  perekonomian  desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan potensi desa yang diolah sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendorong  pertumbuhan  ekonomi  desa  dan  berkeadilan (Pradnyani,  2019;  Sumantara  et  al.,  2019) .  BUMDes memiliki  enam  ciri  dan  merupakan  badan  hukum  yang  bergerak  di  bidang  ekonomi  (jasa,  manufaktur  dan perdagangan)  dengan  modal  yang  terdiri  dari  partisipasi  pemerintah  desa  dan  partisipasi  masyarakat  dengan perbandingan  51%  dan  49%,  bertanggung  jawab  atas  kegiatan  ekonomi  masyarakat  pedesaan,  menyediakan sumber pendapatan bagi desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Ash-shidiqqi & Indrastuti, 2022; Nugroho  &  Suprapto,  2021). Usaha  yang  dapat  dijalankan  melalui  BUMDes  adalah  pasar  desa,  Waselda, angkutan,  industri  rumah  tangga,  perikanan  darat,  pertanian,  usaha  simpan  pinjam,  sumber  air,  sarana  wisata desa, kerajinan, peternakan dan industri pertanian (Dzikrulloh & Permata, 2016; Fitri, 2020) . Sasaran  dari  PKM  ini  adalah  kompetensi  perangkat  desa  tegak  harum  dan  badan  usaha  milik  desa (BUMDesa)  “Puspa  Harum  Sejahtera”  Desa  Tegal  Harum  Kecamatan  Denpasar  Barat  Kota  Denpasar  Bali. Hingga  sampai  saat  ini,  kompetensi  petugas  desa  atau  perangkat  desa  berupaya  meningkatkan  kompetensi sebagai dasar pelayanan kepada masyarakat serta berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas  berdiri  dan  belum  memiliki  aktivitas  usaha  yang  menghasilkan.  Sebagian  lagi  malah  layu  sebelum berkembang  karena  masih  sedikitnya  pemahaman  BUMDes  mengelola  bisnisnya  terutama  melakukan pemasaran  secara  digital  agar  produk  yang  dihasilkan  oleh  BUMDes  diketahui  oleh  warga  masyarakat  Desa Tegal  Harum.  Ada  beragam  masalah  yang  membuat  ribuan  BUMDes  belum  tumbuh  sebagaimana  harapan (Saparinda & Umam, 2022; Suryatimur et al., 2020). Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Begitu juga besar harapan  saat  ini  perangkat  desa  dituntun  agar  lebih  memberikan pelayanan yang  memuaskan  terkait  pelayanan administrasi dan informasi kepada masyarakat. Maka dberdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah serentak secara  masif  mendukung  pendirian  BUMDes  di  seluruh  desa  di  penjuru  nusantara.  Kedua,  selama  bertahun- tahun  desa  adalah  struktur  pemerintahan  yang  berjalan  atas  dasar  instruksi  dari  lembaga  di  atasnya.  Hampir semua yang diurus Kepala Desa dan pasukan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi. Kalaupun desa mendapatkan  porsi  membangun,  anggaran  yang  mengucur  boleh  dikatakan  sebagai  kecil  dari  anggaran
pemerintah.  Maka  lahirnya  UU  Desa  membuat  Kepala  Desa  dan  jajarannya  membutuhkan  waktu  untuk mempelajari Undang undang dan berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDes di desanya. Dari gambaran kelompok mitra dan permasalahan yang dihadapi kelompok mitra di atas maka perlu dikembangkan  program  pemberdayaan  bagi  kelompok  mitra  melalui  PKM  ini (Andi  et  al.,  2022;  Dewi  et  al., 2021). Oleh karena itu PKM ini merupakan program pemberdayaan masyarakat peran serta masyarakat. Konsep pemberdayaan  masyarakat  yaitu  upaya  untuk  membangun  daya  dengan  mendorong  motivasi  dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berusaha untuk mengembangkannya (Riduwan, 2016; Tulusan & Londa, 2014) .
Sehubungan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  kelompok  mitra  di  atas  maka  PKM  ini  akan melakukan  pendampingan  bimbingan  teknis  perangkat  desa  dan  pemahaman  digital  marketing.  Kegiatan  ini diharapkan  mampu  mengatasi  permasalahan  yang  dihadapi  perangkat  desa  terkait  informasi  pada  media  social dan  BUMDesa  “Puspa  Harum  Sejahtera”  Desa  Tegal  Harum.  Dalam  kegiatan  PKM  ini  akan  terjadi  transfer pengetahuan,  keterampilan  dan  penguasaan  teknologi  kepada  mitra  sehingga  mitra  menjadi  berdaya  atau memiliki kekuatan untuk mengembangkan/membuka usaha lain dengan tujuan untuk menambah pendapatan dan pelayanan  yang  maksimal  terhadap  warga  masyarakat  desa  Tegal  harum.  Dengan  sentuhan  program  PKM  ini maka kelompok Mitra akan mampu yaitu 1) Mampu mengelolah media social pemerintahan Desa Tegal Harum 2) Mampu mengelola digital marketing BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”.

## 2. METODE
Pelaksanaan  kegiatan  Pengabdian  Pada  Masyarakat  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode penyuluhan dan pelatihan. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut.

## Langkah 1 (Metode Penyuluhan)
Kegiatan penyuluhan pengelolaan asset desa ini sangat penting dilakukan karena tujuan program PKM salah satunya adalah membentuk kelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Oleh sebab itu kelompok mitra dalam program ini kelompok masyarakat yang akan merintis usaha dengan cara berkelompok (Jayendra et al.,  2022). Penyuluhan  akan  dilakukan  dengan  cara  diantaranya  melalui  pertemuan  dengan  masyarakat, kunjungan  kerumah.  Penyuluhan  ini  sangat  penting  artinya  untuk  memberi  masukan  kepada  masyarakat  dan khususnya  kelompok  mitra  (Perangkat  Desa  dan  BUMDesa  “Puspa  Harum  Sejahtera”  di  Desa  Tegal  Harum) agar pola pikir yang akan diubah untuk pengembangan potensi desa menjadi produktif.

## Langkah 2 (Metode Pelatihan)
Metode pelatihan yang dikembangkan dalam program PKM ini adalah Pelatihan Non Tehnis, yang akan dikembangkan adalah berhubungan dengan permasalahan kelompok mitra. Sehubungan dengan itu maka dalam pelatihan non tehnis orientasinya pada administrasi keuangan kelompok mitra sebagai salah satu masalah yang dihadapi  kelompok  mitra.  Oleh  sebab  itu  dalam  pelatihan  non  teknis  ini  maka  materi  yang  disajikan  yaitu sebagai  berikut:  1)  Literasi  Digital;  2)  Penguatan  Penguatan  kemampuan  pengelolaan  media  social  sebagai media pemberi infomasi; 3) Penguatan kemampuan digital marketing pada BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” di Desa Tegal Harum.

## Langkah 3 (Paska Pelatihan/Pendampingan)
Untuk mengembangkan program PKM bagi kelompok mitra yang berkelanjutan maka dalam program PKM maka pendekatan yang dikembangkan adalah Learning by doing artinya belajar sambil bekerja/berusaha. Pendekatan yang dikembangkan paska pelatihan Learning by doing artinya belajar sambil bekerja/berusaha. Hal ini sangat penting karena untuk keberlanjutan usaha yang dikembangkan.

## Pembelajaran Kelompok
Perlu  pengadaan  peralatan  alat  sederhana  dan  bahan  atau  sarana  pembelajaran,  sebelum pembelajaran dilakukan.  Pembelajaran  kelompok  ini  dilaksanakan  pada  BUMDesa  “Puspa  Harum  Sejahtera”  di  Desa  Tegal Harum. Pembelajaran dikelompok ini merupakan suatu proses untuk mengevaluasi keterampilan yang diterima dari pelatih. Pembelajaran ini akan dilaksanakan berulang kali untuk meningkatkan kemampuan pengelola dalam penyusudan  laporan  keuangan.  Pendekatan  inilah  yang  dinamakan learning  by  doing artinya  belajar  sambil bekerja.  Dalam  proses  pembejaran  dikelompok  ini  didampingi  oleh  pendamping  khusus  diluar  penyelenggara. Kegiatan  pembelajaran  merupakan  dasar  agar  Desa  memiliki  wewenang  sepenuhnya  mengelola  Dana  Desa untuk  mewujudkan  kesejahteraan  desa.  Oleh  karena  itu  dalam  proses  pembelajaran  BUMDes  dapat  menyusun laporan keuangan dan mengelolah asset Desa.
Gambar 2. Kegiatan Observasi dan Pengamatan pada Perangkat Desa Tegal Harum

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum dilakukan pelatihan peningkatan kompetensi terlebih dahulu dilakukan kegiatan observasi dan pengamatan yang dikalukan kepada pemerintah desa serta BUMDes agar supaya proses pelatihan dan pemberian materi  peningkatan  kompetensi  sesuai  dengan  kebutuhan  mitra.  Dalam  kegiatan  ini  dilakukan  diskusi-diskusi kecil pada pemerintah desa yang diwakili oleh kepala Desa Tegal Harum dan Pengelola BUMDes oleh Direktur dan  Pemawas.  Agar  program  pengabdian  masyarakat  ini  berjalan  dengan  baik  maka  yang  dilakukan  adalah bagaimana  menggali  potensi  sumber  alam  dan  sumber  daya  manusianya  yang  ada  di  Desa  Tegal  Harum  agar dapat  ditigkatkan  sehingga  pelayanan  kepada  msyarakat  dapat  maksimal  serta  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  khususnya  di  Desa  Tegal  Harum.  Adapun  dokumentasi  saat  melakukan  observasi  dan  pengamatan pada BUMDes disajikan pada Gambar 1 .
Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan,  maka  perangkat  desa  memilihki  media  sosial  serta  proses administrasi  pada  desa  tegal  harum  dan  BUMDesa  “Puspa  Harum  Sejahtera”  di  Desa  tegal  Harum  telah mengelolah  perdagangan  retail,  usaha  Simpan  Pinjam.  Namun  perangkat  desa  belum  dapat  memaksimalkan sosial media  sebagai alat penginformasi kepada msyarakat terkait program yang dilakukan Desa Tegal Harum, serta  pengeloaan  BUMDes  pada  proses  pemasaran  Digital  yang  belum  maksimal  sehingga  produk-produk unggulan  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  “Puspa  Harum  Sejahtera”  di  Desa  Tegal  Harum  belum  diserap  secara maksimal  oleh  warga  masyarakat  Desa  Tegal  Harum.  Sehingga  observasi  dan  pengamatan  ini  sangat  penting untuk  memberikan  penguatan  kompetensi  perangkat  desa  serta  pengelola  BUMDes.  Dokumentasi  dan pengamatan pada perangkat desa disajikan seperti pada Gambar 2.
Dari  obeservasi  awal,  bahwa  perangkat  desa  dan  pengelola  BUMDes  mengakui  bahwa  masih mengalami  kesulitan  pada  penggunaan  teknologi  digital  dalam  menunjang  aktifitas  dalam  pekerjaan.  Hal  ini lazim  dialami  beberapa  unit  usaha  yang  dimiliki  pemerintah  desa,  tidak  hanya  di  BUMDesa  “Puspa  Harum Sejahtera”. Selain itu, dari hasil observasi awal tersebut, diketahui pembukuan yang dilakukan masih sebatas kas
Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Pengamatan pada BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”
masuk  dan  kas  keluar,  sehingga  belum  dapat  diidentifikasi  proses  akuntansi  untuk  setiap  transaksi  yang dilakukan  BUMDES.  Begitu  juga  untuk  perangkat  belum  sepenuhnya  menganggap  penting  teknologi  digital dalam  penunjang  aktifitas  dalam  bekerja.  Dari  hasil  observasi  tersebut,  maka  tim  pendamping  menentukan rencana  kerja  untuk  selanjutnya.  Tim  akan  memastikan kelengkapan  data  yang  akan diunggah  ke  media  sosial BUMDes dan perangkat desa mempersiapkan informasi terkait program-program pemerintah Desa Tegal Harum yang pelu diinformasikan kepada Masyarakat.
Tim  pendamping  akan  memberikan  pelatihan  terkait  literasi  digital  yang  dimulai  dari  pemahaman tentang pentingnya pengetahuan teknologi informasi kepada perangkat desa dan pengurus BUMDes. Agar lebih memudahkan  pekerjaan  untuk  selanjutnya,  tim  akan  simulasi  dalam  penggunaan  teknologi  digital  yaitu  media sosial yang dipunyai oleh Desa Tegal Harum dan BUMDes “Puspa Harum Sejahtera”. Dari hasil obeservasi awal sebagaimana disebutkan diatas, selanjutnya tim pendamping mulai melakukan beberapa perbaikan dan pelatihan sesuai  kondisi  yang  dibutuhkan.  Tim  melakukan  pelatihan  penggunaan  media  sosial  yang  sudah  dikelola sedemikian rupa sehingga perangkat desa dan karyawan BUMDes bisa unggah beberapa konten yang diperlukan dan  melakukan  seting  sesuai  dengan  kebutuhan share indormasi  yang  diperlukan  sehingga  informasi  yang diberikan oleh perangkat desa dan BUMDes tepat kepada target atau sasaran (Junaid et al., 2019) . Setelah  melakukan  pelatihan  beberapa  kali  dan  mitra  dianggap  telah  mampu,  selanjutnya  tim pendamping  memberikan  pemahaman  tentang  pemaksimalan  media  sosial  sehingga  kualitas  informasi  terkait program-program desa dan program marketing digital yang dilakukan BUMDes bisa terlaksana dengan baik dan effektif sesuai dengan tujuan produk yang dipasarkan.
Partisipasi  peserta  (Perangkat  Desa  tegal  Harum  dan  Pengelola  BUMDes  “Puspa  Harum  Sejahtera”, Kelompok Masyarakat) dalam kegiatan Pelatihan ini sangat antusias dan proaktif yang terlihat pada keterlibatan semua anggota kelompok mitra yang ada seperti pada Gambar 3 . Anggota kelompok mitra sangat bersemangat dalam mengikuti pelatihan.
Hasil kegiatan PKM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut: 1) Keberhasilan target  jumlah  peserta  pelatihan;  2)  Ketercapaian  tujuan pelatihan;  3)  Ketercapaian  target  materi pelatihan  yang telah direncanakan; 4) Kemampuan peserta dalam penguasaan materi pelatihan. Target peserta pelatihan seperti direncanakan  sebelumnya  adalah  keseluruhan  (Perangkat  Desa  tegal  Harum  dan  Pengelola  BUMDes  “Puspa Harum  Sejahtera”,  Kelompok  Masyarakat.  Pada  kegiatan  ini  peserta  yang  mengikuti  adalah  41  orang  peserta. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  target  peserta  tercapai  100%.  Angka  tersebut  menunjukkan  bahwa kegiatan PKM dilihat dari jumlah peserta yang mengikuti dapat dikatakan berhasil dan sukses.
Ketercapaian  tujuan  pelatihan  pengelolaan  media  sosial  yang  dimiliki  oleh  perangkat  Desa  Tegal Harum  dan  media  sosial  BUMDes  sudah  baik,  peserta  sangat  antusias  karena  memperoleh  pengetahuan
Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Literasi Digital dan Memaksimalkan Aktivitas Media Sosial
bagaimana  menggali  potensi  Desa  Tegal  Harum  dan  BUMDes  “Puspa  Harum  Sejahtera”  sehingga  dapat meningkatkan nila ekonomis. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan kegiatan ini dapat tercapai.
Permasalahan  dan  hambatan  yang  ditemukan  adalah  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan,  misalnya menentukan  waktu  yang  kadang-kadang  berubah  karena  adanya  kesibukan  dari  kelompok  mitra  dengan  waktu dari  tim  pelaksana.  Selain  itu,  pelaksanaan  pelatihan  membutuhkan  penjelasan  yang  berulang  dikarenakan lemahnya pengetahuan teknologi digital peserta pelatihan. Kegiatan pengelolaan  media sosial BUMDes “Puspa Harum Sejahtera” belum berjalan dengan baik; Belum terampilnya perangkat Desa Tegal Harum karena belum sadarnya  bahwa  teknologi  digital  adalah  media  yang  harus  dipahami  untuk  aktifitas  keseharian  serta mempermudah menjalankan tugas dalam bekerja, sehingga menghambat kelancaran pengelolaan informasi pada sosial media yang ada di Pemerintahan Desa Tegal Harum dan media sosial yang dimiliki oleh BUMDes “Puspa Tegal Harum” di Desa Tegal Harum.

## 4. SIMPULAN
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  ini  tidak  terlepas  dari  upaya  untuk  mendukung  serta  membantu pemerintah  desa  dalam  meningkatkan  kapasitas  dan  kualitas  perangkat  Desa  Tegal  Harum  dan  pengelola BUMDes.  Dari  hasil  pendampingan  perangkat  desa  dan  BUMDes  “Puspa  Harum  Sejahtera”  di  Desa  Tegal Harum,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  Perangkat  desa  Tegal  Harum  sudah  pengelolaan  media  sosial pemerintah  Desa  Tegal  Harum  untuk  kepentingan  dalam  melayani  warga  masyarakat  terkait  program-program Desa  Tegal  Harum;  2)  BUMDes  “Puspa  Harum  Sejahtera”  sudah  memahami  pengelolaan  media  sosial  terkait Digital  Marketing  agar  produk-produk  dari  BUMDes  “Puspa  Harum  Sejahtera”  dapat dikenal  oleh  masyarakat luar terutama warga masyarakat Desa Tegal Harum.

## 5. DAFTAR RUJUKAN
Agunggunanto,  E.  Y.,  Arianti,  F.,  Kushartono,  E.  W.,  &  Darwanto,  D.  (2016).  Pengembangan  desa  mandiri melalui  pengelolaan  badan  usaha  milik  desa  (BUMDes). Jurnal  Dinamika  Ekonomi  &  Bisnis , 13 (1). https://doi.org/10.34001/jdeb.v13i1.395.
Andi,  W.  M.,  Lestari,  D.,  Semara,  I.  M.  T.,  Parwati,  K.  S.  M.,  &  Wijaya,  N.  S.  (2022).  Meningkatkan kompetensi  pengelola  bumdes  pada  manajemen  bisnis  dan  manajemen  keuangan  bumdes  “panca  artha mandiri”  pemerintah  desa  dangin  puri  kauh  denpasar  bali. Jurnal  Abdi  Masyarakat , 2 (1),  49–56. https://doi.org/10.22334/jam.v2i1.24.
Ash-shidiqqi,  E.,  &  Indrastuti,  L.  (2022).  Revitalisasi  Kelembagaan  Bumdes  Dalam  Upaya  Meningkatkan Kemandirian  dan  Ketahananan  Desa. El-Wasathiya:  Jurnal  Studi  Agama , 10 (1),  125–139. http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/4663.
Dewi, R., Nasaruddin, F., & Rosada, I. (2021). PKM Pengolahan Kacang Hijau Kelompok Perempuan Di Desa Bontolangkasa Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Jurnal Pengabdian Masyarakat Kreatif , 7 (2), 19–30. https://doi.org/10.31934/jpmk.v7i2.1844.
Dzikrulloh,  D.,  &  Permata,  A.  R.  E.  (2016).  Sinergitas  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  (BMT)  Dengan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDES)  Sebagai  Alternatif  Penguatan  UMKM  Masyarakat  Pedesaan. Dinar:  Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam , 3 (2). https://doi.org/10.21107/dinar.v3i2.2700. Ekasari, R. (2020). Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi . AE Publishing.
Febryani,  H.,  Nurmalia,  R.,  Lesmana,  I.  M.  I.,  Ulantari,  N.  K.  W.,  Dewi,  D.  P.  Y.  P.,  &  Rizky,  N.  (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika , 8 (1). https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19865. Fitri, M. (2020). Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Duri. AL- QOLAM: Jurnal Dakwah
Dan Pemberdayaan Masyarakat , 4 (2), 120–141.
http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alqolam/article/view/326/191.
Hermawan,  A.  S.  (2018).  Analisis  Kinerja  Permodalan  Koperasi  Lembaga  Ekonomi  Masyarakat  Badan  Usaha Milik  Desa  Karanglo  Tawangmangu  Kabupaten  Karanganyar. Jurnal  Akuntansi  Dan  Sistem  Teknologi Informasi , 14 (4). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/2965/2548. Hidayah, U. (2021). Analisis Karakteristik dan Tingkat Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten  Pandegalang,  Banten. Jurnal  Matematika  Sains  Dan  Teknologi , 22 (2),  50–66. https://doi.org/10.33830/jmst.v22i2.2740.2021.
Irwani, I.,  &  Bahriannor,  B.  (2019).  Pengelolaan  Bumdes Hanjak  Maju  Dalam  Berkontribusi  Pada  Pendapatan Asli  Desa  di  Desa  Hanjak  Maju  Kecamatan  Kahayan  Hilir  Kabupaten  Pulang  Pisau. Anterior  Jurnal ,
19 (1), 141–147. https://doi.org/10.33084/anterior.v19i1.1191.
Jayendra,  P.  S.,  Ekasani,  K.  A.,  Wardana,  M.  A.,  &  Wijaya,  N.  S.  (2022).  Pemberdayaan  Masyarakat  Pada Produksi  dan  Pemasaran  Gula  Aren  di  Desa  Pedawa,  Kecamatan  Banjar,  Kabupaten  Buleleng. E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (1), 573–580.
Jepri,  A.  (2019).  Strategi  Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Upaya  Mewujudkan  Kemandirian Ekonomi  Melalui  Bumdes  Program  Pasar  Desa. JISIP:  Jurnal  Ilmu Sosial  Dan  Ilmu Politik , 8 (4),  303– 310. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.1964.
Junaid,  A.,  Amiruddin,  A.,  &  Muslim,  M.  (2019).  PKM  Pendampingan  Bimbingan  Teknis  Administrasi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah , 1 (2), 134–142.
Mardhalena, A., Sulisdiani, I., Anwar, H., & Sihaloho, N. T. P. (2022).  Penguatan Manajemen BUMDES untuk Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Di  Kecamatan  Rasau  Jaya. Empowerment:  Jurnal  Pengabdian Masyarakat , 1 (2), 142–148. https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i2.67.
Mutiarni, R., Zuhroh, S., & Utomo, L. P. (2018). Pendampingan Pencatatan Transaksi Dan Penyusunan Laporan KeuanganBadan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Putra  Subagyo  Desa  Miagan-Jombang. Comvice:  Journal of Community Service , 2 (1), 21–28. https://doi.org/10.26533/comvice.v2i1.124. Nafidah,  L.  N.,  &  Suryaningtyas,  M.  (2016).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya Meningkatkan  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat. BISNIS:  Jurnal  Bisnis  Dan  Manajemen Islam , 3 (1), 214–239. https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i1.1480.
Nugrahaningsih, P., Falikhatun, F., & Winarna, J. (2016). Optimalisasi dana desa dengan pengembangan Badan Usaha  Milik  Desa  (BUM  Des)  menuju  desa  mandiri. Jurnal  Akuntansi  Dan  Bisnis , 16 (1),  37–45. https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.190.
Nugroho,  R.,  &  Suprapto,  F.  A.  (2021). Badan  Usaha  Milik  Desa  Bagian  2:  Pendirian BUMDes .  Elex  Media Komputindo.
Nurcahya,  E.  (2019).  Tugas  Pemerintah  Dalam  Menyelesaikan  Masalah–Masalah  Sosial:  Tinjauan  Mengenai Masalah  Badan  Usaha  Milik  Desa. Responsive:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Penelitian  Administrasi,  Sosial,
Humaniora Dan Kebijakan Publik , 2 (1), 1–7. https://doi.org/10.24198/responsive.v2i1.23015. Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) , 9 (2). https://doi.org/10.36733/juara.v9i2.602.
Ridlwan,  Z.  (2013).  Payung  hukum  pembentukan  BUMDes. FIAT  JUSTISIA:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 7 (3). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.396.
Riduwan, A. (2016). Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Oleh Perguruan Tinggi. EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan) , 3 (2), 95. https://doi.org/10.24034/j25485024.y1999.v3.i2.1886. Salindeho,  M.  M.,  Kalangi,  L.,  &  Warongan,  J.  (2017).  Analisis  Pengelolaan  Dan  Pemanfaatan  Dana  Desa  Di Kecamatan  Damau  Kabupaten  Kepulauan  Talaud. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Auditing  “Goodwill,” 8 (2). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17420.
Saparinda, R. W., & Umam, M. F. S. (2022). Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Administrasi Keuangan Berbasis  Komputer  Melalui  Penerapan  MYOB  System  Pada  BUMDes  Teja  Perceka. BERNAS:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (2), 142–151. https://doi.org/10.31949/jb.v3i2.2303.
Saputra, R. (2017). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. TRANSFORMASI:
Jurnal
Manajemen
Pemerintahan , 9 (1). https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.607.
Sumantara, K., Suryani, K., Widnyana, I. W., Menes, C. C., Sutrisna, I. P., Oktariana, O., & Dana, R. S. (2019). Swot Analysis Of Village Owned Enterprises (Bumdes) Trading Business Of" Ayu Bagia" Goods In Baha Village-Kecamatan  Mengwi  Badung  District-Bali. International  Journal  Of  Sustainability,  Education, And Global Creative Economic (Ijsegce) , 2 (1), 15–20. https://doi.org/10.1234/ijsegce.v2i1.51. Supriyadi,  I.  (2022).  Strategi  Pengembangan  BUMDesa  Sebagai  Pilar  Ekonomi  Desa. Majalah  Ilmiah  Pelita Ilmu , 4 (2), 76–92. https://doi.org/10.37849/mipi.v4i2.256. Suryatimur, K. P., Khotijah, S. A., & Prasetyanto, P. K. (2020). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan pada BUMDes Desa Balesari. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI , 4 (2), 242–246. https://doi.org/10.37859/jpumri.v4i2.2163.
Tulusan, F. M., & Londa, V. Y. (2014). Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa  Lolah  II  Kecamatan  Tombariri  Kabupaten  Minahas. Jurnal  LPPM  Bidang  EkoSosBudKum (Ekonomi,
Sosial, Budaya, Dan Hukum) , 1 (1), 92–105.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/7215/6719.
Zeho, F. H., Prabowo, A., Estiningtyas, R. A., Mahadiansar, M., &, & Sentanu, I. G. E. P. S. (2020). Stakeholder collaboration  to  support  accountability  in  village  fund  management  and  rural  development. Journal  of Socioeconomics and Development , 3 (2), 89–100. https://doi.org/10.31328/jsed.v3i2.1395.