## Volume 6 No. 2, Januari 2023
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia. Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN SYARIAH MELALUI BASYARNAS (BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL)

## Shofwatul Alaqoh  Abdul Mujib
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: 21203011016@student.uin-suka.ac.id abdul.mujib@uin-suka.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how  the  mechanism  for  resolving  sharia  pawnshop  disputes  through  (National  Sharia Arbitration  Board)  BASYARNAS  has  implemented  the  principles  of  simple,  fast  and  low  cost.  Seeing  a  simple process,  with  a  fast  period  of  time  and  low  cost  is  the  right  of  the  parties  who  are  in  dispute,  in  carrying  out  the process  of  resolving  sharia  pawnshop  disputes.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  which  is  a method of collecting data using deductive thinking methods. which departs from general knowledge to find specific conclusions,  and  collects  data  from  a  non-numeric  description,  using  data,  scientific  journals,  and  other  sources related  to  the  problem  under  study.  The  results  of  this  study  are,  the  principles  of  simple,  fast,  and  low  cost  have been  applied  in  the  resolution  of  sharia  pawnshop  disputes,  namely  the  application  process  until  the  decision  is carried out in a simple manner, in a fairly fast period of time in reading the dispute decision these matters also affect costs light dispute resolution.
Keywords: Sharia Pawnshop Dispute, BASYARNAS, Simple Principle, Fast and Low Cost

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  mekanisme  penyelesiana  sengketa  pegadaian  syariah  melalui (Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional)  BASYARNAS,  apakah  telah  menerapkan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan. Melihat proses yang sederhana, dengan kurun waktu yang cepat dan biaya yang ringan merupakan hak untuk para  pihak  yang  sedang  bersengketa,  dalam  melakukan  proses  penyelesaian  sengketa  pegadaian  syariah,  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  yang  merupakan  metode  pengumpulan  data  dengan menggunakan  metode  berfikir  deduktif  yang  berangkat  dari  pengetahuan  yang  bersifat  umum  untuk  menemukan kesimpulan  yang  bersifat  khusus,  serta  mengumpulkan  data  dari  sebuah  deskripsi  bukan  angka,  dengan menggunakan  data-data,  jurnal-jurnal  ilmiah,  dan  sumber-sumber  lain  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diterapkan dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah, yaitu proses permohonan sampai putusan yang dilakukan secara sederhana, dalam kurun waktu  yang  terbilang  cepat  dalam  pembacaan  putusan  senketa  hal-hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap  biaya penyelesaian sengketa yang menjadi ringan.
Kata Kunci: Sengketa Pegadaian Syariah, BASYARNAS, Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

## A. PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya perekonomian di Indonesia, pastilah terdapat adanya sebuah sengketa antara  kedua  belah  pihak,  oleh  karenanya  setiap  manusia,  berhak  mendapatkan  keadilan  dalam setiap  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  di  lingkup  sengketa  ekonomi  syariah,  tak  terkecuali sengketa  pegadaian  syariah.  Pegadaian  syariah  merupakan  transaksi  hutang  piutang  yang menggunakan barang dengan nilai jual sebagai barang jaminan 1 . Jadi ketika orang yang memiliki
1 Ibrahim Alzoubi, “The Comparison between Ar-Rahnu and Conventional Nor Surilawana Hj Sulaiman,” no. November (2019).
hutang tidak dapat membayar angsuran, maka pihak terhutang dapat menjual barang jaminan atau melelangnya.
Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah atau penyelesaian sengketa gadai, terdapat dua jalan  yang  dapat  ditempuh,  yaitu  jalur  pengadialn  ( litigasi) dan  jalur  di  luar  pengadilan  ( non litigasi). 2 Mulanya hanya badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan  Mahkamah Agung yang berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi. 3 Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970  Tentang  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  secara  tegas  menyatakan bahwa  yang  berwenang  dan  berfungsi  melaksanakan  pengadilan  serta  menyelesaikan  perkara yang  diajukan  kepada  pengadilan.  Jadi  kekuasaan  kehakiman  berwenang  penuh  dalam penyelesaian sengketa ekonomi.
Munculah  alternative  lain,  yaitu  menggunakan  lembaga  selain  pengadilan,  seperti  arbitrase atau perdamaian ( islah) , yaitu suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara  tertulis  oleh  para  pihak  yang bersangkutan. 4 Di  Indonesia,  terdapat  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS), sebagai  badan  yang  otonom  dan  independent,  yang  berfungsi  menyelesaikan  kemungkinan terjadinya  sengketa  muamalat  yang  timbul  dalam  sengketa  ekonomi  Syariah,  salah  satunya adalah dalam pegadaian Syariah. 5 . BASYARNAS menjadi alternative bagi umat Islam Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, teruatama sengketa pegadaian syariah.
Penyelesaian  sengketa  melalui  BASYARNAS,  mempunyai  keunggulan  tersendiri  yaitu  para pihak  dapat  memilih  arbiter  sesuai  kesepakatan  para  pihak.  Para  pihak  juga  dapat  menentukan pilihan  hukum  untuk  menyelesaikan  sengketa,  tempat  pemeriksaan  juga  dapat  ditentukan  oleh para pihak, namun penyelesaian sengketa tetap di tempat penyelenggaraan arbiter atau di kantor BASYARNAS.  Penyelesaian  sengketa  melalui  BASYARNAS  juga  menghindari  keterlambatan yang diakibatkan karena hal mengenai prosedur dan administrative, putusan arbitrase merupakan putusan yang bersifat  dinal dan mengikat serta melalui prosedur sederhana serta dapat  langsung dilaksanakan 6 .  Adanya  BASYARNAS  dijadikan  sebagai  alternative  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah bertujuan untuk mempermudah penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dengan penerapan asas cepat, sederhana.
Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  telah  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Pokok Kekuasaan  Kehakiman  yaitu,  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan  Kehakiman,  adanya  asas  ini  juga  berlaku  dalam  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur non  litigas atau  di  luar  pengadila,  yaitu  melalui  Arbitrase  Islam  atau  BASYARNAS.  Tujuan adanya  asas  ini  agar,  pelaksanaan  penegakkan  hukum  di  Indonesia  berdasarkan  atas  asas  cepat, tepat,  sederhana  dan  biaya  ringan 7 .    Asas  ini  diharapkan  dapat  diterapkan  dalam  mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di BASYARNAS.
2 Anton Minardi, “Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS),” Indonesian Journal of Religion and Society 1, no. 2 (2020): 126–37, doi:10.36256/ijrs.v1i2.66.
3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN” (Jakarta, 1970).
4 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa” (Jakarta, 1999).
5 Tri Setiady, “Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif,” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2016): 340–52, doi:10.25041/fiatjustisia.v9no3.604.
6 Sanawiah, “BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL (BASYARNAS) MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ADIL DAN CEPAT,” Anterior Jurnal 12 (2013).
7 Asas Peradilan et al., “Lex Privatum , Vol. IV/No. 7/Ags/2016” IV, no. 7 (2016): 39–45.
Pada  pernyataan  di  atas,  muncul  problematika  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam penyelesaian sengketa pegadaian syariah di BASYARNAS. Dengan adanya asas sederhana, cepat dan  biaya  ringan  yang  merupakan  landasan  BASYARNAS  sebagai  alternative  penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  apakah  sudah  diterapkan  dalam  mekanisme  penyelesaian  sengketa pegadaian syariah atau belum diterapakan.
Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tinjauan penyelesaian sengketa gadai syariah
Dalam  penyelesaian  sengketa  gadai  syariah  terdapat  dua  jalur,  yaitu  jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan) berikut penjelasanya:
a. Litigasi merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  jika  bentuk sengketanya adalah sengketa perbankan syariah maka penyelesaiannya di pengadilan agama.
b. Non  litigasi ,  merupakan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan,  yang  sifatnya tertutup untuk umum, proses pennyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, biasanya menghindari kelambatan yang diakibatkan karena administrative dan prosedurnya. 8
Mekanisme penyelesaian sengketa dengan jalur non litigasi atau diluar pengadilan, yaitu melalui  Arbitrase  atau  ketika  secara  syariah  melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS), berikut mekanisme penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS:
a. Dengan mengajukan permohonan
b. Memeriksa permohonan
c. Menunjuk arbiter yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa
d. Pemeriksaan sengketa
e. Putusan sengketa 9 .
Dalam  proses  penyeleaian  sengketa  melalui  BASYARNAS,  arbiter  dapat  dipilih  oleh para  pihak,  dengan  ketentuan  bahwa  arbiter  yang  dipilih  harus  mempunyai  kemampuan dalam  penyelesain  sengketa  yang  sedang  dialami  oleh  para  pihak.  Arbiter  juga  harus professional dalam setiap melaksanakan proses penyelesaian sengketa.
2. (Badan Arbitrase Syariah Nasional) BASYARNAS
BASYARNAS  merupakan  sebuah  lembaga  yang  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah,  khususnya  pegadaian  syariah.  Hal  yang  perlu diperhatikan  dalam  penyelesaian  sengketa  di  BASYARNAS,  terlebih  dahulu  para  pihak harus  membuat  klausul  arbitrase  pembiayaan  atau  membuat  baik  sebelum  terjadi  sengketa maupun  setelah  sengketa  terjadi.  Penyelesaian  sengketa  melalui  BASYARNAS  bersifat tertutup, berkekuatan hukum tetap dan putusanya bersifat final 10 . Sehingga setelah jatuhnya putusan di BASYARNAS tidak terdapat banding.
3. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Dalam penyelesaian sengketa BASYARNAS mempunyai tiga asas, yaitu asas sederhana, asas cepat dan asas biaya ringan, berikut penjelasanya
8 Rizki Faza Rinanda, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS),” Pactum Law Journal 1, no. 2 (2018): 145–54.
9 Muhammad Abdul Aziz and Fardan Bintang Agung Sasongkojati, “The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board,” Journal of Islamic Economic Laws 5, no. 2 (2022): 216–45, doi:10.23917/jisel.v5i2.19709.
10 P. Strajhar et al., “HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS,” Nature Methods 7, no. 6 (2016): 2016, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374.
a. Asas Sederhana, sesuai dengan namanya, asas sederhana merupakan proses yang jelas mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit.
b. Asas  Cepat,  merupakan  proses  yang  dilihat dari  ukuran  waktu  pada  proses  peradilan yang dilakukan dengan lebih cepat.
c. Asas  Biaya  Ringan,  merupakan  proses  yang  dilihat  dadi  ukuran  biaya  pada  proses peradilan atau proses penyelesaian sengketa yang akan dikeluarkan oleh para pihak 11 .
Dari  penelitian  ini,  ditemukan  tinjauan  literatur  yaitu  penelitian  Winly  A.  Wangol,  yang berjudul Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Menurut  KUHP.  Tujuan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Winly  adalah  untuk  mengetahui bagaimana  asas-asas  dalam  hukum  acara  pidana  dan  bagaimana  asas  peradilan  sederhana  cepat dan  biaya  ringan  dalam  KUHP,  hasil  temuanya  adalah  Landasan  asas  atau  prinsip  diartikan sebagai dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum, dan asas  tersebut  telah  dirumuskan  dalam  Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman. 12 Perbedaan  dari  penelitian  yang  sekarang  diteliti  oleh  penulis  adalah  asas  sederhana  cepat,  dan biaya  ringan  di  implementasikan  dengan  penyelesaian  sengketa  pegadaian  syariah  di BASYARNAS.
Penelitian selanjutnya yang dituliskan oleh Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani, dengan judul Proses  Pemeriksaan  Permohonan  Pembatalan  Putusan  Arbitrase  Ditinjau  Dari  Asas  Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst) Dalam penelitianya, Krisna penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah asas sederhana cepat dan biaya  ringan  sudah  diterapkan  dalam  proses  pemeriksaan  pembatalan  putusan  arbitrase  oleh Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  asas  sederhana,  cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase Nomor: 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst. telah diterapkan namun, dikarenakan sempat masuknya permohonan intervensi  dalam  perkara  ini  dan  adanya  pihak  yang  berada  diluar  wilayah  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  cukup  mempengaruhi  kecepatan  proses  penyelesaian  perkara  sehingga  jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat  terpenuhi 13 .  Perbedaan  dengan  penelitian  penulis  adalah  penelitian  ini  focus  terhadap penerapan asas sederhana cepat dan biaya terhadap mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS.
Penelitian  selanjutnya,  penelitian  dari  M.  Zidny  Nafi’  Hasbi,  Silvia  Waning  Hiyun  Puspita Sari,  Ipunk  Widyanti,  Anim  Rahmayanti,  yang  berjudul Maqāṣid Al-Sharī’ah and Development of  Contemporary  Sharia  Arbitration  Doctrine  as  an  Alternative  for  Sharia  Economic  Dispute Resolution Tujuan  penelitianya  adalah  untuk  mengkaji  bagaimana  kedudukan  arbitrase  dan relevansinya  dengan maqasid  syariah .  Hasil  penemuanya  adalah  penyelesaian  sengketa muamalah  telah  terjadi  sejak  masa  Rasulullah  SAW,  meski  penamaanya  berbeda  yaitu pengadilan  dan  diluar  pengadilan,  seperti  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYRANAS), namun  tetap  menggunakan  prinsip  sama  yaitu  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan 14 . Perbedaan dengan hal yang sedang diteliti adalah, mengkhususkan prinsip penyelesaian sengketa
11 Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani, “PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst),” Jurnal Verstek 7, no. 37 (2015): 184–92.
12 Peradilan et al., “Lex Privatum , Vol. IV/No. 7/Ags/2016.”
13 Wardani, “PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst).”
14 M Zidny Nafi Hasbi, “Maq Āṣ Id Al-Shar ī ’ Ah and Development of Contemporary Sharia Arbitration Doctrine as an Alternative for Sharia Economic Dispute Resolution,” 2022, 1–11.
pegadaian  syariah  melalui  BASYARNAS  dengan  penerapan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.

## B. METODE PENELITIAN
Permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah,  bagaimana  eksistensi BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa pegadaian syariah di BASYARNAS DIY  berikut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah  penelitian  kualitatif  yang merupakan  metode  penelitian  yang  berfokus  pada  penelitian  yang  mendalam  tentang  suatu hal  yang  berkaitan  implementasi  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  pada  mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS.
2. Sifat Penelitian
Penelitian  ini,  bersifat  deskriptif  analitis,  yaitu  menggambarkan,  menemukan  fakta-fakta tentang  penerapan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  pada  mekanisme  penyelesaian sengketa  pegadaian  syariah  melalui  BASYARNAS.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  karena data yang dikumpulkan dengan bentuk kata-kata, bukan angka, untuk menjelaskan data.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normative, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berlaku dan bersangkutan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Dalam  penelitan  ini  adalah  undang- undang yang berkaitan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
4. Sumber Data
Sember data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan menggunakan sumber data dalam wujud data primer, sekunder, dan tersier.
a. Data primer dalam penelitian ini bersumber asas sederhana, cepat dan biaya ringan
b. Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  literature-literatur,  karya-karya  atau  buku- buku  serta  tulisan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  penyelesaian  sengketa  pegadaian syariah dan BASYARNAS.
c. Data tersier dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan pedoman karya ilmiah.

## 5. Teknik Pengumpulan Data
Guna  memperoleh  data  yang  valid  dan  kompleks  terhadap  masalah  yang  diteliti,  maka dalam  penelitian  ini,  menggunakan  teknik  pengumpula  data  berupa  buku-buku,  jurnal-jurnal yang  berkaitan  dengan  berkaitan  implementasi  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  pada mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS.
6. Metode Analisis Data
Data  yang  telah  diolah  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan menggunakan metode berfikir deduktif yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk  menemukan  kesimpulan  yang  bersifat  khusus,  dengan  kata  lain,  penulis  menguraikan secara  deskriptif  tentang  teori-teori  yang  berkaitan  dengan  persoalan  berkaitan  dengan implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada mekanisme penyelesaian sengketa pegadaian syariah melalui BASYARNAS.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. PEGADAIAN SYARIAH
a. Definisi Pegadaian Syariah
Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut al Rahn . Kata al-Rahn berasal dari Bahasa  Arab,  “ rahana-yarhanu-rahnan” yang  berarti  menetapkan  sesuatu.  Menurut Taqiyuddin Abu Bakar al-Husein, al-Rahn adalah al-Subut “sesuatu  yang tetap”, dan al- Ihtibas “menahan  sesuatu”. 15 Dengan  semikian,  pengertian  gadai  secara  bahasa  adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat uang.
Secara istilah menurut Ibn Qudamah, pengertian al-Rahn adalah benda yang ditujukan untuk  kepercayaan  atas  utang,  untuk  dipenuhi  dari  harganya  bila  yang  seseorang  tidak mampu membayar utangnya secara penuh. Menurut hukum Islam, pegadaian adalah suatu tanggungan atas utang, yang dilakukan apabila pengutang gagal menunaikan kewajibanya dan  semua  barang  yang  pantas  sebagai  barang  dagangan  dapat  dijadikan  jaminan. 16 . Dalam hal ini, pegadaian secara istilah adalah akad dengan menggunakan barang tertentu yang memiliki harga jual untuk jaminan hutang tersebut.
Pegadaian  Syariah  di  Indonesia  sendiri,  memang  merupakan  lembaga  yang  bisa terbilang  masih  baru  di  Indonesia.  Dengan  filosofi  operasionalnya  yang  sesuai  dengan sistem  administrasi  kontemporer,  seperti  asas  rasionalitas,  manfaat,  dan  efektivitas  yang sesuai  dengan  nilai  prinsip  Syariah.  Pegadaian  syariah  dimunculkan  di  Indonesia  sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam, namun tidak hanua semata- mata  karena  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  melakukan  akad  gadai  berdasarkan prinsip-prinsip  syariah,  selain  itu,  telah  menjadi  kepentingan  karena  pertumbuhan perekonomian umat 17 .
Pegadaian Syariah, pertamakali di dirikan di Jakarta pada bulan Januari di tahun 2003, dengan  nama  Unit  Layanan  Gadai  Syariah  (ULGS)  cabang  Dewi  Sartika.  Setelah  itu muncul kembali di tahun yang sama, pada bulan September, Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS)  di  beberapa  kota  besar  di  Indonesua,  seperti  Surabaya,  Makassar,  Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Masih  di  tahun yang sama  juga terdapat  4 cabang  pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah hingga sekarang. 18
b. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa Pegadaian Syariah
Sebelum  membahas  mengena  penyelesaian  sengketa  pada  sengketa  pegadaian syariah,  perlu  membahas  terlebih  dahulu  bentuk-bentuk  pelanggaran  apa  saja  yang menyebabkan terjadinya sengketa pegadaian syariah, yaitu sebagai berikut:
1) Penggelapan uang oleh pihak pegadaian.
2) Tidak mengembalikan barang gadai dengan benar.
3) Memanfaatkan  barang  gadau  tanpa  sepengetahuan  nasabah  atau  pemilik  gadai sehingga terjadi kerusakan pada barang gadai.
4) Sebelum jatuh tempo, pihak pegadaian telah menjual atau melelang barang gadai.
5) Nasabah tidak membayar cicilan atas barang gadai.
6) Nasabah tidak membayar sewa atas barang gadai. 19
15 Pamonaran Manahaar, “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia,” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10, no. 2 (2019): 97–104, doi:10.28932/di.v10i2.1126.
16 Ibid.
17 Setiady, “Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.”
18 Andri Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). 19 Nyoman Adi Astiti and Jefry Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase,” Jurnal Al-Qardh 3, no. 2 (2019): 110–22, doi:10.23971/jaq.v3i2.1179.
Dinamika  hukum  perbankan  syari’ah  di  Indonesia  telah  mengalami  beberapa perkembangan yang sangat signifikan 20 , sehingga pastilah sangat sulit untuk menghindari adanya sengketa dalam perbankan syariah. Seperti yang telah dipaparkan pasa pemaparan di  atas,  pada  setiap  transaksi  ekonomi,  permasalahan  seperti  sengketa,  pastilah  akan terjadi,  namun  dalam  bisnis  Syariah,  salah  satunya  adalah  pegadaian  Syariah  dapat dilakukan  penyelesaian  sengketa  dengan  musyawarah,  keterlibatan  orang  ketiga,  dan pengadilan agama, berikut penjelasanya:
1) Penyelesaian Sengketa Menggunakan Jalur Musyawarah
Dalam  penyelesaian  sengketa,  yang  diselesaikan  dengan  jalan  musyawarah,  yang dikenal  dengan  istilah First  Way  Out  (FWO) dan Second  Way  Out  (SWO). Penyelesaian  dengan FWO dan SWO ini  juga  diterapkan  pada  Pegadaian  Syariah. 21 FWO merupakan  penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  dengan  menggunakan revitalisasi  pembiayaan.  Misalnya,  pihak  pegadaian  mengingatkan  kembali  kepada nasabah  untuk  melanjutkan  pembayaran. SWO adalah  langkah  yang  dilakukan  setelah FWO mengalami kegagalan, yaitu dengan melakukan tindakan terhadap jaminan yang ada. 22 Misalkan dengan melelang barang jaminan.
Penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  musyawarah  ini,  dapat  dikaitkan  juga  dengan hukum  adat,  yang  mana  hukum  adat  mengutamakan  musyawarah  untuk  mencapai mufakat, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila maka akan terciptanya kepastian hukum,  diantara  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa 23 .  Hukum  adat  adalah  versi lokah dari hukum yang ada di Indonesia.
2) Melibatkan Orang Ketiga
Dalam menyelesaikan sebuah sengketa, sengketa yang diajukan oleh beberapa pihak dapat  diselesaikan  denagan  mediasi  atau  arbitrase.  Mediasi  adalah  suatu  hal  dumana dua  pihak  yang  bersengketa  memilih  pihak  ketiga  terlibat  dalam  sebuah  sengketa dalam upaya penyelesaian sengketa. 24 . Jika masalah pada jalur mediasi tidak berhasil, maka  masalah  dapat  diselesaikan  di  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS).
3) Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
Melalui  Pengadilan  Agama,  persaalan  tentang  sengketa  gadai  syariah  juga  bias diselesaikan.  Meskipun  pada  awalnya  pegadaian  tidak  memiliki  wewenang  untuk mengatasasi permasalah sengketa ekonomi Syariah, namun pada Undang-Undang No 3 Tahun  2006  Tentang  Peradilan  Agama,  memperluas  bagi  peradilan  agama,  untuk
20 Abdul Mujib, “Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia,” Al-Ahkam 23, no. 2 (2013): 167, doi:10.21580/ahkam.2013.23.2.21.
21 C Amalia, “Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Di Kota Medan),” USU Law Journal , 2013, 1–17, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423265val=4099title=ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di kota Medan.
22 Musyfikah Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018): 227, doi:10.24252/al- qadau.v5i2.7104.
23 Gindo L Tobing, “Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat,” Jurnal Hukum Tora 2, no. 3 (2016): 401–12.
24 Peraturan Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (Jakarta, 2016).
mengidentifikasi,  menerima  dan  menyelesaikan  permasalahan  di  bidang  ekonomi Syariah. 25 tak terkecuali di bidang sengketa gadai syariah.
Padahal  berdasarkan  dari  data  yang  disebutkan  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa penyelesaian sengketa Pegadaian Syariah, dapat diselesaiakn dengan beberapa langkah, baik non litigasi atau litigasi , namun dalam pembahasan ini, penulis menitik beratkan pada  penyelesaian  sengketa  Pegadaian  Syariah  dengan  melibatkan  orang  ketiga  yaitu dengan  melibatkan  arbiter  sebagai  seorang  hakim  dalam  penyelesaian  sengketa,  di Indonesia dikenal sebagai Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
2. BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)
a. Definisi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS )
Sebelum  membahas  mengenai  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS) perlu  diketahui  pengertian  Arbitrase  itu  sendiri.  Arbitrase  berasal  dari  Bahasa  latin, “ arbitare ”,  yang  berarti  kekuasaan  untuk  menyelesaikan  perkara  menurut  kebijaksanaan atau  damai  oleh  arbiter  atau  wasit. 26 Arbitrase  berasal  dari  Bahasa  Arab  “ Tahkim” yang berarti  menjadi  seseorang  sebagai  pencegah  suatu  sengketa 27 .  Jadi  arbitrase  secara Bahasa  berarti  kekuasaan  seseorang  yang  menjadi  wasit  atau  arbiter  untuk  mencegah suatu sengketa.
Secara  istilah  arbitrase  adalah  sebagai  kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang bersangkutan  untuk  menunjuk  seseorang  atau  lebih  sebagai  arbiter  dalam  memberikan suatu putusan hukum terhadap sengketa yang terjadi antara keduanya secara damai. Orang yang ditunjuk sebagai arbiter dalam istilah hukum Islam disebut sengan “ Hakam” 28 Dalam  sejarahnya, tahkim (arbitrase)  merupakan  pranata  hukum  untuk  penyelesaian sengketa  yang  dua  berusia  tua  dalam  peradaban  manusia 29 .    Lembaga  arbitrase  telah dikenal  sejak  zaman  dahulu,  zaman  pra  Islam.  Meskipun  pada  saat  itu  belum  adanya sistem  Peradilan  Islam  yang  tertata,  namun  setiap  terdapat  sengketa  mengenai kepemilikan,  waris,  dan  sebagainya,  sering  kali  diselesaikan  melalui  orang  yang mendamaikan,  atau  juru  damai,  dan  juru  damai  dapat  ditunjuk  oleh  pihak-pihak  yang sedang  bersengketa.  Maka  dari  itu,  sampai  saat  ini  arbitrase  hanya  menyelesaikan sengketa  dengan  jalan  berdamai,  dalam  hal  ini,  maksud  berdamai  adalah  sifatnya  mau atau menerima untuk didamaikan,  yang didamaikan adalah hal yang menyangkut hak atas harta benda dan yang sama sifatnya. 30
Di  Indonesia  terdapat  Arbitrasi  Syariah,  yaitu  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  yang  berkedudukan  di  Jakarta  dengan  cabang  perwakilan  di  tempat- tempat  lain.  BASYARNAS  saat  didirikan  pertama  kali  bernama  Badan  Arbitrase Muamalat  Indonesia  (BAMUI),  yang  awalnya  didirikan  pada  tanggal  1  Oktober  1993, berbadan  hukum  Yayasan.  Perubahan  nama  dari  BAMUI  menjadi  BASYARNAS dicetuskan dalam rakernas MUI tahun 2002. 31
25 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama” (Jakarta, 2006).
26 Astiti and Tarantang, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase.”
27 Susanti Adi Nugraha, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).
28 Ibid.
29 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua (Yogyakarta: UAD Press, 2019).
30 Mustaming, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keungan Mikro,” Jurnal Muamalah IV, no. 2 (2014): 1–14, http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/655.
31 Parman Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi,” Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 87–105, https://ojs.uniska- bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138.
b. Dasar Hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
BASYARNAS  merupakan  lembaga  hukum  yang  bebas,  independent,  otonom,  dan tidak  boleh  dicampuri  oleh  kekuasaan  manapun.  sesuai  dengan  Pedoman  Dasar  yang ditetapkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI).  Adapun  dasar  hukum  pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut:
1) Al- Qur’an
a) Surat Al-Hujurat Ayat 9
“ Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang hendaklah  kamu  damaikan  antara  keduanya!  Tapi  kalau  yang  satu  melanggar perjanjian  terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar  perjanjian  itu  kamu perangi  sampai  surut  kembali  pada  perintah  Allah.  Kalau  dia  telah  surut, damaikanlah  antara  keduanya  menurut  keadilan,  dan  hendaklah  kamu  berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ” 32 .
b) Surat An-Nisa ayat 35
“ Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang  hakam  dari  keluarga  laki-laki  dan  seorang  hakam  dari  keluarga perempuan.  Jika  kedua  orang  hakam  itu  bermaksud  mengadakan  perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” 33
Dari  ayat-ayat  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  Allah  memerintahkan  jika  ada  pihak- pihak  yang  sedang  berselisih,  diharapkan  menjadi  hakim  yang  adil,  dan  tidak  berpihak kepada  salah  satu  diantara  kedua  pihak  yang  sedang  bersengketa  tanpa  terkecuali.  Dan apabila  tidak  mampu  menjadi  seorang  dari  hakim  maka  dianjurkan  untuk  mencarikan hakim untuk mendamaikan, kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Oleh karenanya kedua  surat  ini  yang  dijadikan  dasar  hukum  untuk  menjalankan  alternative  penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu arbitrase.
2) Hadist
Hadits  riwayat  An-Nisa’i  menceritakan  dialog  Rasulullah  dengan  Abu  Syureih. Rasullah  bertanya  kepada  Abu  Syureih:”  kenapa  kamu  dipanggil  abu  Al-  Hakam?  Abu Syureih Menjawab:”sesungguknya apabila kaumku bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta  aku  menyelesaikannya,  dan  mereka  rela  dengan  keputusanku  itu”  Mendengar jawaban  Abu  Syureih  itu  Rasulullah  berkata  “alngkah  baiknya  perbuatan  itu”  Demikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, Sunnah yang demikian disebut Sunnah tak Taqririyah 34 .
3) Ijma’
Banyak  riwayat  menunjukan  bahwa  para  ulama  dan  sahabat  Rasulullah  sepakat Rasulullah (Ijma’) membenarkan segkita dengan cara Arbitrase. Misalnya, di riwayatkan tatkala  Umar  bin  Khattab  hendak  membeli  seekor  kuda.  Pada  saat  umar  menunggang kuda  itu  untuk  di  coba,  kaki  kuda  itu  patah.  Umar  hendak  mengembalikan  kepada pemiliknya. Pemilik kuda itu menolak. Umar berkata: “Baiklah, tunjuklah seseorang yang kamu  percaya  untuk  menjadi  hakam  (Arbiter)  antara  kita  berdua.  Pemilik  kuda  itu berkata:  “Aku  rela  Abu  Syureih  untuk  menjadi  hakam”.  Maka  dengan  menyerahkan
32 “Tafsir Web,” n.d.
33 “Tafsir Web,” n.d., https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html.
34 Sanawiah, “BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL (BASYARNAS) MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ADIL DAN CEPAT.”
penyelesaian  Sengketa  itu  pada  Abu  Syureih.  Abu  Syureih  (hakam)  yang  dipilih  itu memutuskan  bahwa  umar  harus  mengambil  dan  membayar  harga  kuda  itu.  Abu  Syureih berkata  kepada  Umar  bin  Khattab:”Ambilah  apa  yang  kamu  beli  (dan  bayar  harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat” Umar menerima baik putusan itu 35 .
4) Undang-Undang  No  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternative  Penyelesaian Sengketa.
Landasan  hukum  BASYARNAS  yaitu  Undang-Undang  No  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, karena di dalamnya terdapat pengertian arbitrase, yang merupakan badan yang diunjuk oleh kedua belah pihak  yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa ekonomi, kemudian lembaga tersebut juga mempunyai ruang untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum  tertentu  sebelum  timbulnya  sebuah  sengketa. 36 .  Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa dengan melimpahkan kepada para pihak  untuk  memilih  siapa  arbiter  dalam  penyelesaian  sengketanya,  dan  dimana  tempat pemeriksaan arbitrase.
Pembuatan  penyelesaian  sengketa  di  arbitrase  ialah  secara  tertulis  sesuai  dengan kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  sebelum  dan  sesudah  terjadinya  sengketa,  karena perjanjian  arbitrase  ada  karena  kesepakatan  yang  timbul  diantara  kedua  belah  pihak 37 . Jadi  dalam  hal  ini  memang  pembuatan  penyelesaian  sengketa  di  BASYARNAS,  dapat dilakukan sebelum ada atau sesudah adanya sengketa.
5) Surat Keputusan MUI (Majelis Ulama Indonesia)
Surat  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Majlesi  Ulama  Indonesia,  no.  Kep- 09/MUI/XII/2003  tanggal  24  Desember  2003 tentang  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional. Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  adalah  lembaga  hakam  (arbitrase Syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain 38 . Semula Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang pada tanggal 26 Desember 2002 telah diubah. Badan Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  merupakan  badan  yang  berada  di  bawah naungan MUI dan merupakan perangkat organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 39 . 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan “Jika salah satu tidak menunaikan  kewajiban,  atau  jika  terjadi  perselisihan  maka,  penyelesaiannya  dilakukan melalui  Badan  Arbitrase  Syariah  setelah  tidak  mencapai  kesepakatan  melalui musyawarah”.  Ketentuan  ini  terdapat  dalam  beberapa  fatwa  DSN  MUI,  yaitu  Fatwa
35 Ibid.
36 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa.”
37 Mellisa Prasetya, “Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah,” STIE Perbanas Surabaya , no. 022 (2012): 0–16. 38 Komarudin, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi.”
39 Atin Meriati Isnaini, “Limits Of Authority For Sharia Dispute Resolution Between The National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) And The Religious Courts,” Jurnal Unizar Law Review 3, no. 2 (2020): 237–49, http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/317.
Nomor  05  Tentang  Jual  Beli  Salam. 40 Fatwa  Nomor  05  Tentang  Jual  Beli  Istishna’ 41 , Fatwa  Nomor  07  Tentang  Mudharabah 42 ,  Fatwa  Nomor  08  Tentang  Pembiayaan Musyarakah 43 , dan lain-lain.
Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  Menyelesaikan  sengketa  secara adil  dan  cepat,  sengketa  muamalah  yang  timbul  dalam  bidang  perdagangan,  keuangan, industry,  jasa  dan  sebagainya,  yang  menurut  hukum  dan  peraturan  Perundang-Undangan dikuasai  sepenuhnya  oleh  pihak  yang  bersengketa,  dan  para  pihak  telah  sepakat  secara tertulis  untuk  menyerahkan  penyelesaianya  kepada  BASYARNAS  sesuai  dengan ketentuan  dalam  BASYARNAS.  Memberikan  pendapat  yang  mengikat  atas  permintaan para  pihak  tanpa  adanya  suatu  sengleta  mengenai  persoalan  berkenan  dengan  suatu perjanjian. 44
3. Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Pegadaian  Syariah  Melalui  Badan  Arbitrase Syariah Nasional.
Setiap lembaga manapun, dalam menjalankan operasional pastilah disertai dengan adanya mekanisme, begitu juga dalam penyelesaian sengketa pegadaian Syariah, melalui jalur di luar pengadilan  atau  jalur non  litigasi ,  berikut  mekanisme  penyelesaian  sengketan  pegdadaian syariah melalui BASYARNAS yaitu: 45
a. Pengajuan Permohonan
Proses  penyelesaian  sengketa  di  BASYARNAS,  dimulai  dengan  mendaftarkan  surat permohonan  Arbitrase  oleh  Sekertaris  dalam  Registrasi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS).  Di  dalam  surat  permohon  BASYARNAS  ini,  harus  memuat  beberapa  hal, meliputi  nama  lengkap,  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  kedua  belah  pihak  yang bersengketa,  uraian  singkat  tentang  Salinan  naskah  perjanjian  Arbitrasenya  dan  suatu  surat kuasa  khusus  jika  diajukan  oleh  kuasa  hukum,  jadi  jika  tidak  menggunakan  kuasa  hukum tidak perlu mengajukan surat kuasa khusus. 46
b. Kemudian,  surat  permohonan  akan  diperiksa  oleh  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS),  untuk  menentukan  apakah  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS)  mempunyai  wewenang  untuk  memeriksa  dan  memutuskan  sengketa yang dimohonkan.
c. Apabila  BASYARNAS  dianggap  berwenang  dalam  sengketa  yang  dimohonkan,  maka selanjutnya  adalah  penunjukkan  arbiter.  Arbiter  ditunjuk  oleh  kedua  belah  pihak  yang bersengketa.  Arbiter  harus  menanggapi  secara  tertulis  dengan  memberikan  salinan pengaduan  kepada  Termohon,  bersama  dengan  perintah  untuk  memenuhi  permintaan, dalam  waktu  30  hari  sejak  diterimanya  salinan  pengaduan,  dan  panggilan.  Atas  perintah
40 FATWA DSN, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam” (Jakarta, 2000).
41 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’” (Jakarta, 2000).
42 Fatwa Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Mudharabah (Qiradh)” (Jakarta, 2000).
43 Fatwa Dewan Syariah Nasional, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Musyarakah” (Jakarta, 2000).
44 Mustaming, “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keungan Mikro.”
45 Nunung Rodliyah, Nila Nargis, and Abdur Rohman Husen, “Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas,” Jurnal Nizham 7, no. 1 (2019): 1–16, https://e- journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516.
46 Ibid.
arbiter  tunggal  atau  ketua  majelis  arbitrase,  setelah  menerima  jawaban  tergugat,  salinan jawaban  akan  dikirimkan  kepada  pihak  penggugat,  dan  para  pihak  akan  diperintahkan untuk hadir pada hari sebelumnya. Majelis arbitrase yang menyatakan bahwa surat kuasa dapat  digunakan  untuk  mewakili  setiap  perwakilan  hukum  dalam  waktu  14  hari  sejak perintah dikeluarkan. Pemeriksaan persidangan
d. Pemeriksaan  dilakukan  di  tempat  kedudukan  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional (BASYARNAS), jika mendapatkan ijin  dari kedua belah pihak maka dapat  dilakukan di tempat  lain.  Arbiter  tunggal  atau  majelis  dapat  melakukan  perdidangan  di  tempat  untuk memeriksa saksi, barang, atau dokumen yang mempunyai sangkut paut dengan para pihak yang bersengketa. Meski pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain namun putusan tetap harus dilakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
e. Arbiter  tunggal  atau  majelis  harus  adil  dalam  memberi  kesempatan  kepada  kedua  belah pihak  ( equality  before  the  law) untuk  membela  dan  mempertahankan  kepentingan sengketa yang diperkarakan.
f. Pada  sidang  pertama  Termohon  dapat  megajukan  suatu  balasan  ( reconventie). Terhadap bantahan  yang  dijukan  Termohon,  Pemohon  dapat  mengajukan  jawaban  (replik)  yang dibersamai dengan dengan tambahan tuntutan, asalkan hal itu mempunyai hubungan yang dengan hal yang disengketakan, serta termasuk dalam Yuridiksi Badan Arbitrase Syaruiah Nasional (BASYARNAS), dalam segala tuntutan.
g. Arbiter tunggal atau majelis akan menutup pemeriksaan dan menetapakn hari siding untuk mengucapkan  putusan  yang  diambil,  dianggap  pemeriksaan  telah  cukup,  namun  jika diperlukan, bisa saja membuka pemeriksaan sebelum putusan dajatuhkan. 47
h. Putusan Arbitrase, isinya dapat memuat alasan-alasan perkara, tergantung persetujuan dari kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Arbiter  Tunggal  atau  Majelis  harus  memutuskan berdasarkan  keahlian  dan  kepatutan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  bagi  sengketa yang  diperkarakan  dan  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa.  Putusan Arbitrase  ini    bersifat  final,  dan  mengikat  para  pihak  yang  bersengketa  sehingga  para pihak harus menaati secara suka rela. 48
Perjanjian  dalam  pelaksanaan  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  atau BASYARNAS yang dilakukan oleh para pihak sangatlah penting 49 . Melihat dari mekanisme penyelesaian  sengketanya,  BASYARNAS  memberikan  ruang  yang  luas  bagi  para  pihak, untuk  memilih  siapa  yang  akan  ditunjuk  sebagai  arbiter  dalam  penyelesaian  sengketanya, dapat memilih dimana saja tempat pemeriksaanya, serta isi dari putusan yang akan di bacakan nanti  dapat  tidak  menyertakan  alasan-alasan  sengketa,  tergantung  dari  para  pihak menghendaki  seperti  apa.  Namun  hal  ini  dilakukan  dengan  batasan-batasan  tidak  melanggar norma hukum dan tidak merugikan salah satu pihak.

## D. PENERAPAN  ASAS  SEDERHANA,  CEPAT  DAN  BIAYA  RINGAN  DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEGADAIAN SYARIAH MELALUI BASYARNAS
Sebagai  dasar  dalam  menyelesaikan  sengketa  ekonomi  syariah,  BASYARNAS  menjadikan asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sebagai  pedoman.  Asas  ini  telah  dirumuskan  dalam Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman  yaitu,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 Pasal 4 ayat2, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 2 dan terakhir di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Evita Isretno Israhadi, “A STUDY OF COMMERCIAL ARBITRATION AND THE AUTONOMY OF THE INDONESIAN ARBITRATION,” Journal of Legal, 21, no. 1 (2018): 2018.
Kehakiman 50 ,  yang  menyatakan  bahwa  proses  peradilan  dilakukan  secara  sederhana,  cepat  dan biaya ringan 51 . Asas ini dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh proses penegakkan hukum di Indonesia, tidak hanya dikhususkan untuk BASYARNAS saja.
Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  merupakan  hal  yang  dilakukan  hakim  atau  arbiter dalam mengadili atau berperan sebagai orang ketiga dalam  menyelesaikan sengketa dalam suatu perkara,  harus  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  sedang ditangai  dengan  kurun  waktu  yang  tidak  terlalu  lama.  Meski  proses  penyelesaian  sengketa menggunakan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  tidak  boleh  memperngaruhi  kualitas  dari proses  penyelesaian  itu  sendiri,  seperti  tidak  adanya  manipulasi  dalam  kecepatan,  ketepatan pemeriksaan, kebenaranua dan keadilan harus tetap diperhatikan sesuai  dengan prosedur hukum yang berlaku 52 .
Dalam  penerapan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  haruslah  didasari  dengan profesionalnya seorang arbiter dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga adanya sengketa yang sedang dihadapi oleh para pihak yang sedang bersengketa dapat terlaksana dengan dasar  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan,  karena  dalam  penyelesaian  sengketa  tidak  hanya sekedar melalui proses secara sederhana, dengan waktu yang cepat, dan berbiaya ringan namun, adanya asas ini diharapkan dapat menunjukkan kinerja arbiter dengan baik.
Penerapan  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  penyelesaian  sengketa  pegadaian syariah  melalui  BASYARNAS,  jika  melihat  dari  proses  pengajuan  permohonan,  pemeriksaan surat  permohonan,  penunjukkan  arbiter,  pemeriksaan  sengketa  oleh  arbiter,  penutupan pemeriksaan sengketa, hingga putusan BASYARNAS dapat diketahui bahwa:
1. Persidangan  pada  penyelesaian  sengketa  pegadaian  syariah  melalui  BASYARNAS dilaksanakan secara sederhana dari mulai permohonan sampai putusan.
2. Persidangan  pada  penyelesaian  sengketa  pegadaian  syariah  melalui  BASYARNAS dilaksanakan secara cepat, karena dalam kurun waktu selambat-lambatnya 180 hari atau kisaran  6  bulan  siding  BASYARNAS  harus  sudah  mengambil  keputusan.  Dapat dikatakan cepat  karena  melihat proses  persidangan  yang sering  memakan  waktu  hingga bertahun-tahun.
3. Jika melihat proses yang sederhana, dan cepat, dapat dikatakan bahwa hal ini berpengarug terhadap biaya yang ringan, karena proses yang berbelit dengan kurun waktu yang lama akan  mengakibatkan  pemberatan  biaya  pada  proses  penyelesaian  sengketa  pegadaian syariah di BASYARNAS.

## E. PENUTUP
Pegadaian  syariah  merupakan  sebuah  akad  hutang  piutang  yang  menggunakan  barang  yang bernilai  jual  sebagai  jaminan  yang  berdasarkan  prinsip  syariah.  Dalam  pegadaian  syariah  pasti terdapat permasalahan yang menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa di dalam pegadaian syariah dapat diselesaikan menggunakan jalur pengadilan atau litigasi, dan jalur di luar pengadilan atau non litigasi . Penyelesaian non litigasi dapat melalui negosiasi,  musyawarah,  konsoliasi,  mediasi dan arbitrase.
Mengenai  arbitrase  di  Indonesia  terdapat  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  atau BASYARNAS, yang merupakan  sebuah solusi  bagi  umat Islam di  Indonesia  sebagai  alternative
50 Peradilan et al., “Lex Privatum , Vol. IV/No. 7/Ags/2016.”
51 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman” (Jakarta, 2009).
52 Mizaj Iskandar, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Mizaj,” Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 3, no. 1 (2019): 241–66.
penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah,  terutama  permasalahan  sengketa  di  pegadaian  syariah. Di Indonesia terdapat 20 kantor perwakilan BASYARNAS yang tersebar dibeberapa kota.
BASYARNAS  dalam  melakukan  proses  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah menggunakan  asas  sederhana,  cepat  dam  biaya  ringan.  Asas  ini  berlaku  juga  dalam menyelesaikan  sengketa  pegadaian  syariah,  yaitu  segala  proses  mulai  pengajuan  permohonan sampai pembacaan putusan dilakukan secara sederhana, dengan kurun waktu 6 bulan sudah harus diputuskan,  dan  dengan  proses  yang  sederhana  dan  cepat  jelas  biaya  yang  dikeluarakan  akan ringan.  Namun  adanya  asas  ini  diharapkan  untuk  tetap  menjaga  ketepatan  atas  putusan  yang dikeluarkan.
Bagi  Badan  Arbitrase  Syariah  Nasional  (BASYARNAS)  diharapkan  dapat  menerapkan  asas sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dengan  semestinya.  Selain  karena  para  pihak  membutuhkan keadilan  secara  sederhana,  cepat  dan  biaya  yang  murah,  para  pihak  juga  membutuhkan  putusan sengketa  yang  tepat  dan  adil.  Di  sisi  lain  BASYARNAS  harus  selalu  meningkatkan  kualitas- kualitas para arbiternya, agar asas sederhana, adil dan biaya ringan dapat terlaksana dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alzoubi, Ibrahim. “The Comparison between Ar-Rahnu and Conventional Nor Surilawana Hj Sulaiman,” no. November (2019).
Amalia, C. “Analisis Yuridis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Di Kota Medan).” USU Law Journal , 2013, 1–17. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1423265val=4099title=AN ALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di kota Medan. Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua . Yogyakarta: UAD Press, 2019. Astiti, Nyoman Adi, and Jefry Tarantang. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase.” Jurnal Al-Qardh 3, no. 2 (2019): 110–22. doi:10.23971/jaq.v3i2.1179.
Aziz, Muhammad Abdul, and Fardan Bintang Agung Sasongkojati. “The Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution Between Religious Court and National Sharia Arbitration Board.” Journal of Islamic Economic Laws 5, no. 2 (2022): 216–45. doi:10.23917/jisel.v5i2.19709.
DSN, FATWA. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam.” Jakarta, 2000.
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional. “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’.” Jakarta, 2000.
Fatwa Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Mudharabah (Qiradh).” Jakarta, 2000.
———. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Musyarakah.” Jakarta, 2000.
Hasbi, M Zidny Nafi. “Maq Āṣ Id Al-Shar ī ’ Ah and Development of Contemporary Sharia Arbitration Doctrine as an Alternative for Sharia Economic Dispute Resolution,” 2022, 1– 11.
Ilyas, Musyfikah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam 5, no. 2 (2018): 227. doi:10.24252/al-qadau.v5i2.7104.
Iskandar, Mizaj. “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Mizaj.” Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 3, no. 1 (2019): 241–66.
Israhadi, Evita Isretno. “A STUDY OF COMMERCIAL ARBITRATION AND THE
AUTONOMY OF THE INDONESIAN ARBITRATION.” Journal of Legal, 21, no. 1 (2018): 2018.
Komarudin, Parman. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi.”
Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 87–105. https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/138.
Manahaar, Pamonaran. “Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia.” Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi 10, no. 2 (2019): 97–104. doi:10.28932/di.v10i2.1126.
Meriati Isnaini, Atin. “Limits Of Authority For Sharia Dispute Resolution Between The National Sharia Arbitration Board (Basyarnas) And The Religious Courts.” Jurnal Unizar Law Review 3, no. 2 (2020): 237–49. http://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/317. Minardi, Anton. “Two Lane Settlement of Sharia Economic Disputes Between Religious Court and National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS).” Indonesian Journal of Religion and Society 1, no. 2 (2020): 126–37. doi:10.36256/ijrs.v1i2.66. Mujib, Abdul. “Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan Islam Di Indonesia.” Al-Ahkam 23, no. 2 (2013): 167. doi:10.21580/ahkam.2013.23.2.21.
Mustaming. “Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keungan Mikro.” Jurnal Muamalah IV, no. 2 (2014): 1–14. http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/655. Nugraha, Susanti Adi. Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya . Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
Peradilan, Asas, Sederhana Cepat, Perkara Pidana, and Menurut Kuhap. “Lex Privatum , Vol. IV/No. 7/Ags/2016” IV, no. 7 (2016): 39–45.
Peraturan Mahkamah Agung. “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.” Jakarta, 2016.
Prasetya, Mellisa. “Artikel Ilmiah Artikel Ilmiah.” STIE Perbanas Surabaya , no. 022 (2012): 0– 16.
Rinanda, Rizki Faza. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).” Pactum Law Journal 1, no. 2 (2018): 145–54. Rodliyah, Nunung, Nila Nargis, and Abdur Rohman Husen. “Kedudukan Fatwa Terhadap Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas.” Jurnal Nizham 7, no. 1 (2019): 1–16. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1516. Sanawiah. “BADAN ARBITRASE SYARI’AH NASIONAL (BASYARNAS) MENYELESAIKAN SENGKETA SECARA ADIL DAN CEPAT.” Anterior Jurnal 12 (2013).
Setiady, Tri. “Arbitrase Islam Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif.” FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 3 (2016): 340–52. doi:10.25041/fiatjustisia.v9no3.604. Soemitra, Andri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
Strajhar, P., Y. Schmid, E. Liakoni, P. C. Dolder, K. M. Rentsch, D. V. Kratschmar, A. Odermatt, et al. “HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS.” Nature Methods 7, no. 6 (2016): 2016.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.1237 4.
“Tafsir Web,” n.d. https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html. “Tafsir Web,” n.d.
Tobing, Gindo L. “Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat.” Jurnal Hukum Tora 2, no. 3 (2016):
401–12.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.” Jakarta, 2006.
———. “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.” Jakarta, 2009.
———. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN.” Jakarta, 1970.
———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesain Sengketa.” Jakarta, 1999.
Wardani, Krisna Catri Ayu Kusuma. “PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DITINJAU DARI ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Putusan Nomor 24/Pdt.Arb/2015/Pn.Jkt.Pst).” Jurnal Verstek 7, no. 37 (2015): 184–92.