## SUSUNAN PENGURUS MAQASIDI: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM

## Penanggung Jawab Adi Kasman
Editor In Chief
Syaibatul Hamdi

## Editor
M. Ikhwan Sumardi Efendi Benni Erick

## Layout

## Ranto Mulya

## ALAMAT REDAKSI
Jl. Lingkar Kampus Alue Penyareng Gampong Gunong Kleng Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat – Indonesia Telp. 0655 - 7551591 Fax. 0655 - 7551591 email : maqasidi@staindirundeng.ac.id www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi

## DAFTAR ISI
Family  Dispute  Resolution  in  The  Sakinah  Family  Consultation  and Counseling Bureau Surabaya-Indonesia
Nur Lailatul Musyafa’ah, Tania Ayu Komala Sari, Athifatul Wafirah, dan
Sagita Destia Ramadhan ........................................................................................ 1 -14 Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum) Antarini Utami, Kikye Martiwi Sukiakhy dan Cut Vita Rajiatul Jummi ....... 15 -30 Penjatuhan Uqubat pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Achmad Fikri Oslami ............................................................................................. 31-39 Regulasi  HAM  dan  Pencegahan  Perdagangan  Orang  Perspektif  Ilmu Hukum dan Hukum Islam Bukhari dan Anwar ................................................................................................ 40 -51 Teknologi Bayi Tabung dalam Tinjauan Hukum Islam Nasikhin, Baiti Al-Ami, Ismutik, dan Ulul Albab ............................................. 52 -66 Pertimbangan Hakim Tinggi Dalam Kasus PMH Objek Sengketa Pelelangan SPBU (Studi Putusan Banding Nomor : 59/Pdt/2020/PT.Tjk) Erlina B, Yulia Hesti dan Darmawan .................................................................. 67 -80

## Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
Achmad Fikri Oslami Pengadilan Agama Pangkalan Balai Sumatera Selatan, Indonesia Email Konfirmasi: fikri.oslami@yahoo.com

## ABSTRAK
Jarimah  maisir  merupakan  salah  satu  jarimah  yang  menjadi  kewenangan  absolut Mahkamah  Syar’iyah  di  Aceh  dalam  menangani  kasus  Jinayat.  Maisir  adalah perbuatan  yang  mengandung  unsur  taruhan  atau  unsur  untung-untungan  yang dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih,  disertai  kesepakatan  bahwa  pihak  yang menang  akan  mendapat  kentungan  dari  pihak  yang  kalah  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  merumuskan bagaimana mekanisme penjatuhan Uqubat Jarimah maisir kepada Terdakwa sesuai dengan Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penelitian merupakan jenis penelitian normatif, dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, Qanun, jurnal, buku atau artikel online yang masih  memiliki  keterhubungan  dan  tema  yang  sama  terkait  penelitian  ini.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  dalam  penjatuhan  ‘uqubat  terhadap  pelaku  Jarimah Maisir  diklasifikasikan  menjadi  5  macam  bentuk  ‘uqubat,  pertama  yaitu  ancaman ‘uqubat terhadap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, lebih dari 2 (dua)  gram  emas  murni,  bagi  yang  menyelenggarakan,  menyediakan  fasilitas,  atau membiayai,  bagi  yang  mengikutsertakan  anak-anak,  dan  yang  kelima  adalah  bagi yang melakukan percobaan Jarimah Maisir.

## Kata kunci: Uqubat, Jarimah Maisir, Qanun, Hukum Jinayat

## Pendahuluan
Masyarakat  Aceh  meyakini  bahwa  Islam  merupakan  pedoman  hidup  dan identitas  mereka,  sehingga  sering  sekali  disebutkan  bahwa  Aceh  identik  dengan Islam.  Bagi  masyarakat  Aceh,  melaksanakan  syariat  Islam  adalah  bagian  dari kewajiban  yang  sudah  ditetapkan  oleh  Allah.  Mereka  yakin  bahwa  hanya  dengan menjalankan syariat Islam kehidupan dapat menjadi selamat dan sejahtera di dunia dan  akhirat.  Dalam  konteks  sejarahnya,  pandangan  hidup  bersyariat  Islam masyarakat  Aceh  tersebut  terpadu  dalam  bingkai  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945. (Ali Abu Bakar & Zulkarnain Lubis, 2019)
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami
Dalam perkembangannya, sistem hukum Indonesia mengadopsi hukum Islam menjadi  hukum  positif  yang  dijalankan  oleh  masyarakat  Islam  secara  umum  pada bidang-bidang  tertentu.  Dahulunya  hukum  ini  terbatas  pada  bidang  Ahwal  asy- syakhsyah (Hukum Keluarga) dan Muamalat (Hukum perdata Islam), namun dewasa ini turut merambah ke bidang Jinayah (Hukum Pidana Islam). Keadaan ini dipahami sebagai  perkembangan  hukum  Islam  yang  diamini  sebagai  bagian  sistem  hukum nasional itu sendiri, walaupun di sisi lain ada silang pendapat yang menuai pro-kontra apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara atau Indonesia dijadikan sebagai negara Islam, karena Indonesia merupakan negara kesatuan di antara keanekaragaman etnis dan agama. (Ikhwan, M., & Daudy, M. H, 2019)
Secara yuridis formal, pengaturan Syariat Islam di Aceh didasarkan pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur denganUndang-undang.  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat  hukum  adat  serta  hak-hak  tradisonalnya  sepanjang  masih  hidup  dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (Fadhil, M., & Mukhlis, M, 2018)
Terhadap Pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Undang-Undang nomor 44  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh  dan  Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar  kuat  bagi  Aceh  untuk  menjalankan  Syar ‟ iyat  Islam.  Hal  ini  menandakan syar ‟ iyat islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara.
Pemberlakuan Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang didasarkan pada  Undang-Undang  No  44  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh, Undang-Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagai dasar hukum pelaksanaan  Syari’at  Islam.  Aceh  dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik Indonesia, merupakan satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait  dengan  salah  satu  karakter  khas  sejarah  perjuangan  masyarakat  Aceh  yang mempunyai  budaya  Islam  yang  kuat  (S  Efendi  dan  ES  Hadana,  2011).  Pemerintah Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  dalam  penyelenggaraan  otonomi  khusus  dan keistimewaan dibidang Syari’at Islam telah membentuk dan mengesahkan Peraturan Daerah, yaitu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 10 tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. (Moh Fauzi, 2008)
Peradilan Syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan Nasional dalam  lingkungan  peradilan  agama  yang  bebas  dari  pengaruh  pihak  manapun. Mahkamah  Syari’ah  merupakan  pengadilan  khusus  sebagai  pengembangan  dari
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami
peradilan Agama, sebagai mana diatur dalam pasal 128 ayat (2) Undang-Undang No 11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh,  yang  berbunyi:  Mahkamah  Syari’ah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. (Oyo Sunaryo Mukhlas, 2011)
Adapun  kedudukan  Mahkamah  Syari’ah  berdasarkan  Pasal  4  keputusan Presiden No 11 Tahun 2003 dan Pasal 130 UU No 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, terdiri atas Mahkamah Syari’ah Kabupaten/Kota sebagai peradilan Agama di tingkat  pertama  dan  Mahkamah  Syari’ah  Tinggi  (peradilan  tingkat  banding)  yang berada  di  ibukota  Provinsi.  Putusan  Mahkamah  Syari’ah  dapat  dimintakan  kasasi kepada  Mahkamah  Agung.  Terhadap  putusan  Mahkamah  Syari’ah  yang  telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  pihak  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung apabila terhadap hak atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman di lingkungan Mahkamah Syari’ah berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negeri Tertinggi.
Mahkamah Syariah merupakan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangan menyangkut kewenangan Peradilan Agama. Di antara keistimewaan  Mahkamah  Syari’ah  juga  membidangi  persoalan  jinayat  (hukum pidana) di antaranya:
1.  Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariah Islam di bidang aqidah, ibadah dan syi’ar Islam.
2.  Qanun Nomor 12 tahun 2003 tentang larangan Khamar dan sejenisnya.
3.  Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang larangan Maisir (judi).
4.  Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang larangan Khalwat (mesum).
5.  Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.
6.  Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Sejak  berlakunya  Qanun  nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat,  maka Qanun nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003 sudah dinyatakan tidak berlaku karena telah menjadi satu kesatuan didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tersebut.
Penelitian ini akan penulis fokuskan terhadap kajian penjatuhan Uqubat pada Jarimah  maisir  yang  diatur  di  dalam  Qanun  nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum Jinayat,  bagaimana  bentuk  Uqubat  yang  dijatuhkan  kepada  Terdakwa  yang melakukan Jarimah maisir sebagaimana yang diatur didalam Qanun tersebut.

## Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  jenis  penelitian  normatif,  dilakukan  dengan menggunakan  data-data  yang  diperoleh  melalui  peraturan  perundang-undangan, peraturan  menteri,  jurnal,  buku  atau  artikel  online  yang  masih  memiliki keterhubungan dan tema yang sama mengenai penelitian ini seperti Jarimah maisir,
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami
Uqubat yang dijatuhkan terhadap Jarimah maisir dan sebagainya. Data primer berasar dari  Qanun  nomor  6  tahun  2014,  sedangkan  data  sekunder  berupa  aturan-aturan, jurnal maupun buku yang membahas topik terkait. Hasil dari data-data yang telah berhasil  dikumpulkan  ini  kemudian  dianalisis  sesuai  dengan  tujuan  dari  fokus penelitian  sebagai  pedoman,  sehingga  kemudian  dapat  menghasilkan  kesimpulan yang diharapkan.

## Pembahasan/ hasil

## A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jarimah Maisir
Judi  sering  disebut  dengan  istilah  maisir.  Maisir  dalam  bahasa  Arab mengandung  beberapa  pengertian  diantaranya  adalah  lunak,  tunduk,  keharusan, mudah,  gampang,  kaya,  membagi-bagikan  dan  lain-lain.  Sebagian  ada  yang mengatakan  bahwa  kata  maisir  berasal  dari  kata  yasara  yang  artinya  keharusan. Keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Sementara itu ada yang mengatakan bahwa  kata  maisir  berasal  dari  kata  yusrun  yang  artinya  mudah,  dengan  analisa bahasa karena maisir merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. (Hidayatullah, R., Sarong, A. H., & Ali, D, 2017)
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indosesia  (KBBI)  disebutkan  judi  adalah permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain. (Anton M. Moeliono, dkk, 1988)
Judi  merupakan  sebuah  permasalahan  sosial  dikarenakan  dampak  yang ditimbulkan  amat  negatif  bagi  kepentingan  nasional  terutama  bagi  generasi  muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir  dalam  permainan  ini  cukup  besar  sehingga  dana  yang  semula  dapat digunakan  untuk  pembangunan  malah  mengalir  untuk  permainan  judi,  judi  juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusilan. (Irsan, M., Zuleha, Z., & Rachmad, A, 2019)
Allah sudah menjelaskan  dalam  al-qur ‟ an  tentang  bagaimana  hukumnya berjudi. Yang ada dalam Al- Qur ‟ an Surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya sebagai berikut:
“Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  khamar  dan  judi.  Katakanlah:  “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka  nafkahkan.  Katakanlah:  “Yang  lebih  dari  keperluan”.  Demikianlah  Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”
Dalam perspektif hukum Islam, perjudian sebagai profesi dan mata pencarian adalah haram. Sekalipun dalam mendapatkan uang dan barang itu saling suka sama suka  diantara  para  penjudi,  namun  karena  bahayanya  lebih  besar  daripada manfaatnya, maka perjudian itu sebagaimanapun bentuknya, hukumnya tetap haram.
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami
Keterangan tersebut senada dengan pernyataan Ibnu Katsir, bahwa manfaat judi ialah kemenangan  yang  dihasilkan  oleh  sebagian  orang  yang  terlibat  didalamnya,  maka dari  hasil  itu  ia  dapat  membelanjakannya  untuk  dirinya  sendiri  dan  keluarganya. Akan  tetapi,  manfaat  dan  maslahat  tersebut  tidak  sebanding  dengan  mudarat  dan kerusakannya  yang  jauh  lebih  besar  daripada  manfaatnya,  karena  kerusakannya berkaitan dengan akal dan agama. (Ismail Ibnu Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, 2003)
Penjatuhan Uqubat terhadap Jarimah Maisir menurut Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Lafaz  ‘uqubat  menurut  bahasa  berasal  dari  kata  ‘aqaba  yang  sinonimnya khalafahu wa ja’a bi‘aqabihi, artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Kata ‘uqubat  berasal  dari  kata  kerja  ‘aqaba-ya‘qubu  yang  berarti  balasan  atau  hukuman digunakan  dalam  kasus  jinayat.  Kata  ‘uqubat  diartikan  balasan  karena  melanggar perintah  syara’  yang  telah  ditetapkan  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat umum dan menjaga mereka dari hal-hal yang mafsadat. (Ulya, D, 2020, hlm. 196-220)
Adapun  pengertian  Uqubat  sebagaimana  diatur  di  dalam  Qanun  nomor  6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada pasal 1 angka 17  adalah Hukuman yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelaku  Jarimah.  (Dinas  Syariat  Islam, 2015).
Jarimah dalam hukum pidana Islam berasal dari kata jarama yang sinonimnya kasaba waqatha’a artinya berusaha dan bekerja, hanya saja pengertian usaha di sini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh Allah dan manusia. Definisi  jarimah  dari  pengertian  tersebut  ialah  “melakukan  setiap  perbuatan  yang menyimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan yang lurus (agama)”. Menurut istilah yang diungkapkan oleh Al-Mawardi yang artinya sebagai berikut :
“Perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  oleh  syara’,  yang  diancam  dengan hukuman hadd, atau qishash, atau diyat, atau ta’zir”. (Ulya, D, 2020).
Adapun  pengertian  Jarimah  sebagaimana  diatur  di  dalam  Qanun  nomor  6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada pasal 1 angka 16  adalah Perbuatan yang  dilarang  oleh  Syariat  Islam  yang  dalam  Qanun  ini  diancam  dengan  ‘uqubat hudud dan atau ta’zir. (Dinas Syariat Islam, 2015)
Qanun  Jinayah  mengartikan  jarimah  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  oleh syariat  Islam  yang  dalam  qanun  diancam  dengan  hukuman  tertentu.  Jinayah  dan jarimah punya makna yang relatif sama meskipun cakupannya beda. Menurut Nurul Irfan,  dosen  UIN  Syarif  Hidayatullah  Ciputat,  Jinayah  sifatnya  makro  dan  sering diartikan  pidana,  sedangkan  jarimah  itu  tindak  pidana.  Itu  sebabnya  di  UIN  ada jurusan  Syariah  Jinayah  Syiasah  yang  bersifat  umum.  Perbuatan-perbuatan  pidana yang dilarang lazim dikenal sebagai strafbaar feiten atau delicten. Dalam literatur, ada juga yang menggunakan istilah tindak pidana (Oemar Seno Adji), bahkan ada yang menggunakan  istilah  peristiwa  pidana  (Utrecht).  “Jarimah  itu  artinya  delik,”.
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami
(https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54df17d68f824/sebelas-istilah- qanun-jinayah-yang-layak-anda-tahu diakses pada tanggal 13 Januari 2022)
Aceh  adalah  provinsi  yang  menerapkan  syariat  Islam  dan  tindak  pidana perjudian  diatur  di  dalam  Qanun  No.6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat. Berdasarkan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 1 ayat (22) menyebutkan bahwa “maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau  unsur  untung-untungan  yang  dilakukan  antara  2  (dua)  pihak  atau  lebih, disertai  kesepakatan  bahwa  pihak  yang  menang  akan  mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”. (Ruri, F., & Jeumpa, I. K, 2018)
Kasus-kasus  seperti  tindak  pidana  perjudian  dilimpahkan  pada  Mahkamah Syar’iyah.  Hal  ini  karena  sesuai  dengan  suratOkeputusan`Ketua  MA  Nomor 070/SK/X/2004  tentang  PeIimpahan  Sebagian`Kewenangan  dari  PeradiIan Umum`kepada  Mahkamah  Syar'iyah  di  Provinsi  Aceh.  SejakOsaat`itu, perkaraOperjudian  tidakOIagi  dilimpahkanOke  Pengadilan  Negeri.  HinggaOkini, perkara  maisir  ditanganiOdan`diputusOoleh  Mahkamah  Syar'iyah.  (Irhami,  I.,  & Mukhlis, M, 2020)
Aturan terhadap Jarimah maisir yang diatur didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terdapat pada Pasal 18 sampai dengan Pasal 22. Adapun dalam  Qanun  ini  penulis  melihat  bentuk  ‘uqubat  kepada  pelaku  Jarimah  maisir diklasifikasikan menjadi 5 macam, yaitu:
1.  Diancam  dengan  ‘Uqubat  Ta’zir  cambuk  paling  banyak  12  (dua  belas)  kali  atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 18 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat.  Pasal  ini  mengatur  bagi  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan  Jarimah  Maisir  dengan  nilai  taruhan  dan/atau  keuntungan  paling banyak 2 (dua) gram emas murni.
Terkait penentuan nilai harga emas, maka pada saat persidangan Jaksa Penuntut Umum telah melampirkan dalam berkas perkara nilai harga emas dihitung dengan rupiah  pada  saat  proses  penyidikan.  Nilai  harga  emas  berdasarkan  nilai  rupiah tersebut ditaksir oleh Pegadaian setempat yang kemudian dilampirkan penyidik didalam berkas perkara.
Majelis  Hakim  dalam  memeriksa  perkara  Jarimah  maisir  akan  melihat  apakah barang bukti yang telah disita tersebut nilainya setara dengan 2 (dua) gram emas atau lebih, dan ini akan berpengaruh dengan ‘uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pada proses persidangan.
2.  Diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami
Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 19 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat.  Pasal  ini  mengatur  bagi  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.
3.  Diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau  denda  paling  banyak  450  (empat  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan
Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 20 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat.  Pasal  ini  mengatur  bagi  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja menyelenggarakan,  menyediakan  fasilitas,  atau  membiayai  Jarimah  Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
Pada pasal ini terkait penjatuhan ‘uqubat jarimah maisir tidak ditujukan kepada pelaku  Jarimah  maisir  secara  langsung,  namun  ditujukan  kepada  orang  yang dengan  sengaja  menyelenggarakan,  menyediakan  fasilitas  maupun  membiayai Jarimah maisir tersebut, sehingga pelaku yang terlibat tidak secara langsung juga dapat  dijatuhkan  ‘uqubat  yang  lebih  tinggi  ‘uqubatnya  dari  pelaku  maisir  itu sendiri.
4.  Diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau  denda  paling  banyak  450  (empat  ratus  lima  puluh)  gram  emas  murni  atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan
Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 21 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum  Jinayat.  Pasal  ini  mengatur  bagi  Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak.
Menurut  penulis,  Qanun  nomor  6  tahun  2014  juga  telah  berorientasi  terhadap perlindungan  anak,  dimana  pelaku  yang  melibatkan  anak-anak  dalam  Jarimah maisir  juga  dapat  dikenakan  ‘uqubat  yang  jumlahnya  sama  dengan  pelaku menyelenggarakan, menyediakan fasilitas maupun membiayai Jarimah maisir.
5.  Dikenakan  ‘Uqubat  Ta’zir  paling  banyak  1/2  (setengah)  dari  ‘Uqubat  yang diancamkan.
Ancaman Uqubat ini diatur didalam Pasal 22 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal ini mengatur bagi Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19.
Qanun  ini  juga  mengatur  bagaimana  memang  siapapun  yang  terlibat  Jarimah maisir baik langsung maupun tidak langsung akan dijatuhkan ‘uqubat. Pada Pasal 22 ini siapapun yang melakukan Jarimah percobaan akan tetap dijatuhkan ‘uqubat, sehingga masyarakat yang berada dalam lokasi tempat perjudian dapat dianggap akan  melakukan  percobaan  berbuat  maisir,  dan  ancaman  hukumannya  adalah setengah dari uqubat yang diancamkan menurut Pasal 18 dan 19 Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami

## Kesimpulan
Jarimah  Maisir  merupakan  salah  satu  kewenangan  absolut  Mahkamah Syar’iyah yang diatur didalam Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam  penjatuhan  ‘uqubat  terhadap  pelaku  Jarimah  Maisir  pada  Qanun  nomor  6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diklasifikasikan menjadi 5 macam bentuk ‘uqubat, pertama  yaitu  ancaman  ‘uqubat  terhadap  Orang  yang  dengan  sengaja  melakukan Jarimah  Maisir  dengan  nilai  taruhan  dan/atau  keuntungan  paling  banyak  2  (dua) gram  emas  murni,  kedua  dengan  nilai  taruhan  dan/atau  keuntungan  lebih  dari  2 (dua) gram emas murni, ketiga ‘uqubat bagi yang menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir, keempat bagi yang mengikutsertakan anak- anak dalam Jarimah Maisir, dan yang kelima adalah ‘uqubat bagi yang melakukan percobaan Jarimah Maisir.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Abu  Bakar,  Zulkarnain  Lubis.2019.  Hukum  Jinayat  Aceh,  Sebuah  Pengantar. Jakarta, Kencana.
Anton M. Moeliono, dkk, 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka Cet. I.
Efendi, S., & Hadana, E. S. (2021). Hukum Pidana Dan Perkembangan Sosial Di Aceh. DICIS, 339-352.
Fadhil, M., & Mukhlis, M. 2018. Pelaksanaan Putusan Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(3), 498-504.
Hidayatullah,  R.,  Sarong,  A.  H.,  &  Ali,  D.  (2017).  Efektivitas  Penerapan  Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 107-118.
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54df17d68f824/sebelas-istilah- qanun-jinayah-yang-layak-anda-tahu diakses pada tanggal 13 Januari 2022 Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. Islam Universalia, 1(2), 180-212
Irhami,  I.,  & Mukhlis,  M.  (2020).  Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Perjudian Yang  Dilakukan  Di  Wahana  Permainan  Anak  (Suatu  Penelitian  di  Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 4(3), 410-424.
Irsan,  M.,  Zuleha,  Z.,  &  Rachmad,  A.  (2019).  Penegakan  Hukum  Terhadap  Wanita Yang  Melakukan  Tindak  Pidana  Perjudian  Di  Kota  Langsa.  Meukuta  Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(1), 147-155.
Ismail  Ibnu  Katsir  al-Qurasyi  al-Dimasyqi,  2003.  Tafsir  al-Qur’an  al-Azim, Terjemahan. Bahrun Abu Bakar, Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
Moh  Fauzi,  2008.  Formalisasi  Syari’ah  Islam  di  Indonesia.  Semarang:  Walisongo,
Press.
Oyo  Sunaryo  Mukhlas.  2011.  perkembangan  Peradilan  Islam  dari  Kahin  di  Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia.Bogor: Ghalia Indonesia.
Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir... Achmad Fikri Oslami
Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Ruri, F., & Jeumpa, I. K. (2018). Tindak Pidana (Jarimah) Maisir Menggunakan Domino Di  Wilayah  Hukum  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh.  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 2(3), 565-574.
Ulya,  D.  (2020).  Pelaksanaan’Uqubat  Cambuk  Bagi  Pelaku  Jarimah  Maisir  di Mahkamah  Syar’iyah  Kualasimpang  (Analisis  Terhadap  Putusan  Nomor 33/JN/2018/MS-KSG). Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, 1(2), 196-220.
Undang-Undang  No  18  tahun  2001  tentang Otonomi Khusus  bagi  Provinsi  Daerah Istimewa Aceh
Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh