## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA PADA ANAK MELALUI PENDIDIKAN

## Nurhattati Fuad

## Dosen Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
ABSTRACT: As a plural nation, peaceful culture is necessary to be  developed  and  to  be  built  in  order  to  foster  local,  national, regional,  and  global  security.  For  this  purpose,  programs  on religious  tolerance  are  important,  urgent,  strategic,  and determinative. In particular building peace culture is needed to accelerate  national  developmental  programs.  Consequently, from  socio-political  perspective  the  developmental  programs are  systemicly  determined  by  how  far  religious  tolerance  or peace culture is successfully carried out. This article endevors to analytically  describe  the  urgency  of  religious  tolerance  in strengtening the peace culture in Indonesia. In her analysis the religious  tolerance  plays  very  important  roles  that  might  be regarded  as  precondition  for  successful  development  and empowerment of NKRI (Unified state of Republic of Indonesia). For gaining its effectivity, cultivating religious tolerance culture is pivotal to be intensively implemented in our country.
KEYWORDS: religious  tolerance,  peace  culture,  security, development, informal (family) education
ABSTRAK: Sebagai  bangsa  majemuk,  budaya  damai merupakan hal niscaya yang harus dibangun dan
dikembangkan  untuk  menciptakan  keamanan  lokal,  nasional, regional, maupun global. Dalam rangka  itu, program toleransi beragama menduduki peran penting, strategis, dan determinatif.  Keberhasilan  pengembangan  budaya  damai  dan keamanan—yang  menjadi  prakondisi  program  pembangunan nasional—secara  sosio-politik,  ditentukan  oleh  sejauh  mana tingkat  keberhasilan  program  penguatan  toleransi  beragama dalam  masyarakat.  Artikel  ini,  mencoba  menggambarkan bagaimana  urgensi  toleransi  beragama  dalam  konstelasi penguatan  budaya  damai,  keamanan  nasional,  dalam  rangka penguatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang bermartabat. Dalam analisisnya, digarisbawahi bahwa toleransi beragama  bagi  masyarakat  Indonesia  merupakan  prasyarat kemapanan  NKRI  dan  efektivitas  pembangunan  yang  tengah berlangsung.  Untuk  itu,  penanaman  nilai-nilai  toleransi beragama,  sebagai  implikasinya,  menjadi  penting  untuk diintensifikasikan melalui pendidikan keluarga.
KATA KUNCI: toleransi beragama, budaya damai, keamanan, pembangunan, pendidikan keluarga

## PENGANTAR
Salah satu kebutuhan terpenting masyarakat dunia adalah kebutuhan  dasar  berupa  keamanan  global ( global  security ).
Kebutuhan dasar ini, tentu saja, hanya bisa diwujudkan jikalau terdapat  kehidupan  damai  ( peaceful  life )  di  antara  masyarakat antarbangsa.  Kehidupan  yang  aman  dan  damai,  secara

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
sistemik,  menjadi  sebuah  keniscayaan  yang  tak  terelakkan kehadirannya.  Teori-teori  ilmu  sosial,  membuktikan  bahwa keamanan  global  sangat  ditentukan  oleh  faktor  sejauh  mana tingkat  kondusivitas  dan  resiprokalitas  komunikasi  yang terbangun di antara masyarakat dunia.  Aman dan damai—apa pun  bentuk,  motif,  dan  latarnya—menjadi  faktor  penentu tingkat keberhasilan aktualisasi suatu bangsa, masyarakat, atau individu.  Aman  dan  damai  memberi  peluang  efektif keberhasilan  proses  perubahan  konstruktif  dan  progresif. Upaya  pembangunan,  sebagai  proses  dinamik  perubahan, dengan demikian, sangat ditentukan kehadiran kedamaian dan keamanan lingkungannya. Damai dan aman adalah prakondisi yang determinatif bagi program pembangunan.
Optimalitas  hasil  pembangunan,  sangat  dipengaruhi faktor  kondisi  ini.  Tanpa  kehadiran  konkretnya,  karena  itu, bukan  hanya  secara  sosio-psikologis  berdampak  pada ketidakmampuan warga memenuhi kebutuhan dasarnya untuk beraktualisasi  diri  secara  optimal,  namun  pada  spektrum  luas, berpotensi  menjadi  ‚faktor  kendala‛  yang  mengganggu kelancaran,  efisiensi,  dan  efektivitas  laju  pembangunan. Dengan  kata  lain,  dapat  digarisbawahi  pula  bahwa, keberhasilan  program-program  pembangunan  suatu  bangsa juga  sangat  ditentukan  oleh  faktor  ‚sejauh  mana‛  kualitas keamanan dan kedamaian terbangun sebagai modal sosiopolitis (socio-political capitals ) yang niscaya.
Begitu  penting,  strategis,  dan  urgensinya  bagi  manusia, maka adalah sangat tepat dan prospektif jikalau nilai keamanan ( social security  values )  dan  nilai  kedamaian  ( peace-values )
ditahbiskan  sebagai  ‚modal  dasar  pembangunan‛,  seperti diamanatkan dalam Universal Declaration of Human Rights 1 :
There can be no sustainable development without peace and security. Peace  and  security,  development  and  human  rights are  the  pillars  of the United Nation  system and the foundations for  collective security and  well-being.  Development,  peace  and  security  and  human  rights are interlinked and mutually reinforcing. 2
Tuntutan sosial, politik, ekonomi, kultural, dan keagamaan  adalah  jelas  bahwa  apa  pun  program  penguatan atau  peningkatan  kualitas  tata  kehidupan  damai  dan  aman menjadi penting dan niscaya penerapan konkretnya. Salah satu upaya  ke arah penciptaan kondisi ‚damai‛ ( being peaceful ) dan ‚aman‛  ( being  secure) dapat  dibangun  melalui  penguatan ‚toleransi beragama‛. Apalagi bagi masyarakat Indonesia  yang notabene berlatar sangat majemuk yang tengah membangun.
1 Ada  tiga  pasal  pokok  dalam The  Universal  Declaration  of  Human Rights , yang  menggaris-bawahi  keharusan  kondisi  keamanan  atau kedamaian harus dipenuhi setiap manusia. Pasal 3 ‚ Everyone has the right to life, liberty and security of person‛; pasal 20 ‚Everyone has the right to freedom of peaceful  assembly  and  association ‛,  dan  pasal  22  ‚ Everyone,  as  a  member  of society,  has  right  to  social  security  and  entitled  to  realization‛ .  United  Nations, ‚The Universal Declaration of Human Rights‛, The United Nations, diunduh
16 Oktober 2014, http://un.org.com.
2 United  Nation, Resolution  adopted  by  General  Assembly:  60/1-2005 World Summit Outcome ,  (September 2005),  I.9.

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA

## POTRET BURAM INDONESIA
Indonesia  adalah  negara  kepulauan  terbesar  dengan pemilikan  pulau  terbanyak  di  dunia,  terbentang  dari  Sabang sampai  Papua. 3 Sebagai  negara  bermasyarakat  majemuk,  pada 2014,  Indonesia  berpenduduk  250  juta,  dengan  tingkat kemajemukan  suku,  agama,  bahasa,  tradisi,  dan  budaya  yang luar  biasa.  Secara  etnologi,  terdapat  1.340  suku  dari  300 kelompok  etnik  (suku  bangsa),  dan  726  bahasa  daerah—di mana  sekitar  300  bahasa  daerah  yang  (masih)  aktif  dipakai ( local  living  languages ) , 4 serta 6  (enam) agama  besar  yang termaktub  dalam  konstitusi,  yaitu  Islam,  Kristen,  Katolik, Hindu,  Buddha,  dan  Konghucu,  serta  lebih  dari  50-an kepercayaan lokal ( local faiths, local beliefs ). 5
Kemajemukan  (pluralitas)  masyarakat  Indonesia  sebagai anugerah  Sang  Pencipta,  sesungguhnya,  merupakan  kekayaan
3 Tercatat,  Republik  Indonesia  merupakan  negara  maritim  terbesar dengan  jumlah  pulau  lebih  dari  17.508.  Lihat  National  Team  on  the Standardization  of  Geographical  Names, National  Authority  on  Geographical Names ,  (Jakarta:  National  Team  on  the  Standardization  of  Geographical Names, 2006).
4 Badan Sesus Penduduk, Sensus Penduduk 2010 , (Jakarta: BPS Pusat,
2011),  dan  M.  Paul  Lewis  (ed.),  ‚Languages  of  Indonesia‛ An  Ethnologue Country Report ,  (Dallas: SIL International, 2013), 324.
5 Di Indonesia, pada 2011, terdapat lebih dari 78 paham, aliran atau gerakan  keagamaan—baik  sebagai  keyakinan  lokal  murni  pribumi  asli (indigenous  local  faiths ),  campuran  antara  keyakinan  lokal  dengan  agama pendatang  ( syncretic  local  religions/faiths ),  maupun  aliran  sempalan (religious sects ) dari agama besar. Wakhid Sugiyarto dan Syaiful Arif, Direktori Paham, Aliran  dan  Gerakan  Keagamaan  di  Indonesia (Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI., 2012), 56.
bangsa,  dan  modal  pembangunan  ( socio-cultural  capitals  for development )  untuk  mencapai  tujuan  bangsa:  kehidupan  yang adil,  makmur,  aman,  dan  sejahtera.  Sebaliknya,  jikalau  tidak dikondisikan secara baik, tepat, dan proporsional, kemajemukan  yang  dimiliki  bangsa,  justru  menjadi  beban  dan kendala pembangunan. Kemajemukan, secara sosiologis, dapat menjadi faktor integratif (faktor pemersatu) tapi sekaligus juga bisa menjadi faktor disintegratif (pemecah) bangsa.
Berdasarkan keyakinan faktual ini, pengelolaan ‚kemajemukan, keragaman,  kekayaan  perbedaan‛  kualitas  bangsa  yang  tepat berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, nondiskriminasi  secara  politik,  hukum,  ekonomi,  budaya, pendidikan—akan  menjadi  potensi  yang  kuat  dan  prospektif bagi  pencapaian  keberhasilan  pembangunan  atau  percepatan kemajuan.  Tanpa  pewujudan  sikap,  komitmen,  dan  perlakuan yang  tepat,  justru  sebaliknya    akan  melahirkan  suasana kontraproduktif  bagi  pembangunan,  karena  akan  melahirkan suasana  ‚ chaotic ‛,  kurang  stabil, ‚partially-disfunctional ‛  yang mengundang terjadinya konflik sosial—baik konflik nyata yang tampak (manifest  conflict )  maupun  konflik  tersembunyi ( hidden/latent conflict).
Pengalaman pahit terjadinya konflik sosial pada beberapa dekade  lalu,  misalnya,  secara  sosiopolitik,  pada  dasarnya diakibatkan  kebijakan  pengelolaan  kemajemukan  yang  kurang tepat.  Fenomena  konfliktual  yang  terjadi  paling  tidak  sejak dekade  akhir  abad  XX  dan  awal  abad  XXI  merupakan  bentuk konflik  ‚ multifaceted ‛  sebagai  pengristalan  berbagai  situasi krisis  kebijakan  sebelumnya  di  Indonesia.  Dimulai  dengan
peristiwa
penjarahan pertokoan, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap non-pribumi pada Mei 1998, kemudian berlanjut  dengan  kemunculan  berbagai  bentuk  konflik,  seperti konflik  bernuansa  agama  (pembakaran  gereja  di  Ketapang, Jakarta  1999,  pembakaran  mesjid  di  Kupang,  1999);  Konflik berbasis etnis seperti peristiwa Sambas; Konflik vertikal daerah- pusat (konflik Aceh, Riau, Papua, Poso, Maluku Utara); Konflik partai,  dan  konflik  multi-faktor  ( multifaceted–based  conflicts ).
Kemudian,  pada  era  relatif  sama,  angka  kerusuhan  sosial meningkat secara signifikan. Demo-demo protes ketidakpuasan terhadap  kebijakan  pemerintah  dalam  berbagai  persoalan praktis—politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dsb., ditambah dengan  ‚keributan  sosial‛  ( social  riots )  pada  skala  kecil  seperti tawuran  antar-komunitas  (seperti  tawuran  warga  kampung, anak sekolah/mahasiswa, gengs ) dalam berbagai modus operandi - nya  pada  dasarnya  merupakan  potret  buram  representasi pengalaman  pahit  Indonesia  yang  perlu  perbaikan  untuk penguatan NKRI yang sejahtera, aman dan damai.

## MANAJEMEN KONFLIK AGAMA: SEBUAH PROGRAM PRIORITAS
Sebagai  makhluk  berakal  ( homo  sapiens ),  manusia merepresentasikan  dirinya  juga  sebagai  makhluk  beragama ( homo  religiosus ).  Sebagai  makhluk  beragama, manusia  secara fitrati  berkecenderungan  membutuhkan  ‚sesuatu‛  yang diyakini  sebagai  obyek  pengabdian  dan  persembahan  yang diposisikan  sebagai  dzat  maha  tinggi  dan  maha  kuasa  atas ciptaannya—sebagai  dzat  yang  mengada  sebagai  ‚ mysterium
tremendum  fascinosum ‛. 6 Kecenderungan  alamiah  inilah,  maka ‚agama‛  dalam  kenyataannya  dipandang  memiliki  makna penting  dan  mendasar.  Pada  kondisi  tertentu,  bahkan,  agama menjadi  ‚unsur  utama‛  dalam  kehidupan  manusia.  Agama diyakini  mampu  menjalankan  fungsi  salvatifnya  untuk  meraih tujuan  terakhir  dari  keseluruhan  proses  kehidupan  itu  sendiri ( the ultimate goal ). Argumen deontologik inilah yang menjawab mengapa  agama  dipersepsi  sangat  penting,  diterima,  dan diyakini  sejak  kehadiran  manusia  di  seluruh  belahan  dunia. Agama  dipeluk  secara  lintas  batas  ruang,  ras,  suku,  dan kebudayaan.  Walau,  dalam  realitas  sosio-teologisnya,  faktanya hingga kini belum terdapat rumusan konseptual ikhwal agama yang  memuaskan  semua  pihak.  Meskipun  demikian,  agama tetap  ditempatkan  sebagai  institusi  kultural  yang  sentral  oleh masyarakat  di  sepanjang  sejarah  peradabannya.  Fakta  sejarah menunjukkan  bahwa  84%  lebih  penduduk  dunia  mengakui keberadaan  agama.  Hanya  16%  saja  yang  menolak  agama sebagai  bagian  dari  kehidupan  dikarenakan  faktor  latar belakang tertentu. 7 Joachim Wach merumuskan agama sebagai
6 Istilah  dari Das  Heilige (1917)  atau  ‚The  Idea  of  the  Holy:  An Inquiry  into  the  Non-Rational  Factors  in  the  Idea  of  the  Devine  and  Its
Relation to the Rational,‛ oleh Rudolf Otto, teolog Jerman (1869-1937), yang berarti  ‚(Tuhan)  sebagai  sesuatu  yang  menakutkan,  menggetarkan,  tapi sekaligus juga mempesonakan.‛ Lihat Craig Calhoun, et al, Sociology (New York: MacGraw-Hill, 1994).
7 United Nations, Population of the World , 25 Maret 2009, diunduh Juli 2012,  http://www.un.org/en/development/desa/population.  Laporan  ini menyebut  dari  total  penduduk  dunia,  6.8  milyar  lebih,  diantaranya  29% pemeluk  agama  Kristen  (Katolik  dan  Protestan),  24  %  Islam,  14  %

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
realitas  sosial  yang  ditandai  oleh  sedikitnya  tiga  corak pengungkapannya,  yaitu  sebagai  sistem  kepercayaan  ( belief system ),  sistem  persembahan  ( system  of  worship )  dan  sistem hubungan  sosial  ( system  of  social  relation ). 8 Emile  Durkheim, sosiolog  pemrakarsa  analisis  sosiologis  tentang  agama mendefinisikan  agama  sebagai  ‚ unified  system  of  beliefs  and practices  related  to  sacred  things. ‛ Agama  dikonsepsi  sebagai sistem  kepercayaan  dan  praktek  di  mana  suatu  masyarakat atau  kelompok  berjaga-jaga  menghadapi  persoalan  terakhir. Agama,  terutama  agama  wahyu  ( revealed  religion ) 9 ,  memiliki tiga  dimensi  dasar  religiositas,  yaitu:  dimensi  keyakinan, praktek, dan pengalaman beragama. 10
Hinduisme,  16%  Tak  Beragama  (Nonreligion),  sisanya  adalah  pemeluk Budhisme,  syncretism,  dll.  Sementara,  CIA  menyebut  angka  yang  berbeda.
Pada  tahun  2012  penduduk  dunia  berjumlah  7.021.836.029  jiwa,  dengan distribusi 33,5 % pemeluk Kristen, 22,43 % Islam, 13,78 % Hinduisme, 13,13 %  Buddhisme,  0,36  %  Sikh,  0,21  %  Yahudi,  0,11  %  Bahai,  11,17  %  Agama Lain,  serta  9,42  %  Tidak  Beragama  (Non-religious),  dan  2,04  %  Atheis.
Centra Intelligence Agency, The World Factbook (USA: CIA, July 2012).
8 Lihat  Joachim  Wach, Sociology  of  Religion (Chicago:  University  of Chicago Press, 1944), 17-27.
9 Agama wahyu ( revealed religion ) dan agama nir-wahyu ( nonrevealed religion atau cultural  religion )  adalah  istilah  dari  Ahmad  A.  Al-Masdoodi dalam Living  Religions  of  the  World (Karachi:  Begum  Aisha,  1962),  11. Menurutnya,  agama  wahyu  adalah  agama  yang  menuntut  iman  kepada Tuhan,  Rasul,  dan  Kitabnya.  Sedang  agama  nirwahyu  adalah  agama  yang tidak memandang penyerahan diri dari manusia kepada aturan Ilahi sebagai sesuai yang esensial.
10 Dimensi keyakinan (belief system ) terkait dengan aspek keyakinan terhadap  Tuhan  dan  ciptaannya,  kemudian  dimensi  ritual  adalah  aspek yang terkait dengan  tata cara  peribadatan  yang diajarkan oleh agama yang
Selain ketiga dimensi keagamaan tersebut, Glock & Stark 11 menambahkan dua  dimensi religiositas lain. Pertama, dimensi pengetahuan  agama  ( religious  knowledge;  intellectual  dimension ) yang  berkaitan  dengan  besaran  atau  kedalaman  penguasaan ajaran agama. Kedua, dimensi efek keagamaan ( religious effects ) t e rkait  bagaimana  ajaran  agama  berpengaruh  terhadap kehidupan  keseharian  berbagai  aspek  kehidupan  dan sebaliknya  bagaimana  lingkungan  berpengaruh  terhadap agama  itu  sendiri.  Selain  dimensi-dimensi  religiositas  yang disebutkan  Durkheim,  Yinger,  Schaefer,  Glock  &  Stark,  dan lain-lain  di  atas,  Ninian  Smart  dalam The  World's  Religion 12 menunjukkan  dua  dimensi  lain  yaitu  dimensi  etis  dan  legal ( ethical  &  legal  dimension ) yang  memuat  ajaran  ‚halal-haram‛- nya  tindakan,  dan dimensi  bendawi  ( material  dimension ) menyangkut  aspek  bendawi  sebagai  hasil  ekspresi  fisik religiositas pemeluknya.
Dimensi-dimensi  religiositas  yang  diurai  singkat  di  atas, memperlihatkan betapa penting dan bermaknanya agama bagi kehidupan masyarakat. Agama menyediakan sistem keyakinan, peribadatan,  dan  relasi  sosial.  Agama,  dalam  realitas kehidupan  keseharian,  menjalankan  fungsi  mendasar  yang
dipeluknya, sedangkan pengalaman beragama berhubungan dengan tingkat kedekatan,  keakraban  dan  pengalaman  supranatural  yang  dirasakan seorang pemeluk agama.
11 Geoffrey  K.  Nelson, Cults:  New  Religion  and  Religious  Creativity (London: Routledge & Kegan Paul, 1987), 141.
12 Lihat Ninian Smart, The World’s Religion: Old Tradition and Modern Transformation (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), 12-20.

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
bermanfaat  bagi  pembentukan  ‚ moral  community ‛.  Yusuf, 13 menyebut  agama sebagai ‚ way of life ‛, petunjuk, atau kerangka acuan,  menjalankan  sejumlah  fungsi,  yaitu  fungsi  edukatif, penyelamatan,  kontrol  sosial,  profetik,  integratif  dalam  rangka membangun  tatanan  sosial  komunitas  bermoral  ( moral community ). 14
Demikian  banyak  fungsi  yang  diperankan  agama  dalam realitas  kehidupan,  menjadikan  agama  menjadi  sebuah kebutuhan  dasar  bagi  individu  atau  masyarakat  sebagai makhluk  beragama.  Peran  yang  diemban  agama,  di  satu  sisi, berfungsi  positif  dan  konstruktif  dalam  pembentukan ‚komunitas  bermoral‛  atau  ‚komunitas  beragama‛  yang  kuat, kompak,  dan  solid.    Namun,  pada  sisi  lain,  pada  tingkat intensitas  tertentu,    di  mana  ‚ in  group  feelings ‛  tumbuh  sangat kuat dan berlebihan, maka agama justru potensial mengkristalisasi  terbentuknya  fanatisme  agama  ( religious fanaticism )  baik  dalam  aspek  keyakinan,  ritual,  pengetahuan, tradisi,  dan  maupun  ‚ truth  claim ‛  yang  dilakukan  kelompok agama. Dua kondisi asimetrik fanatisme ini, pada satu sisi, bisa menjadi  faktor  integratif  tapi  pada  sisi  lain  bisa  juga  menjadi faktor  disintegratif.  Sebagai  faktor  integratif  karena  fanatisme
13 Lihat  Choirul  Fuad  Yusuf, Peran  Agama  dalam  Masayarakat:  Studi Awal  Proses  Sekularisasi  pada  Masyarakat  Muslim  Kelas  Menengah (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2001), 25-30.
14 Komunitas  bermoral  ( moral  community )  adalah  masyarakat  yang memiliki  keyakinan  kepada  sesuatu  yang  sakral,  memiliki  simbol-simbol, menjalankan  praktek  (ritual)  agamanya,  dan  memiliki  pengalaman  yang mengikat mereka bersama menjadi suatu kelompok. Calhoun, Sociology, 351.
mampu  membangun  kesatuan  kelompok  pengikut  suatu agama  (jamaah)  sangat  solid,  familiar,  kompak  dan  ‚ in  group feeling  empowering ‛.  Sebagai  faktor  disintegratif,  karena fanatisme potensial mengonstruksi tumbuhnya sikap membedakan  ( feeling  of  difference )  dari  kelompok/pengikut agama  yang  lain  yang  berujung  memicu  tumbuhnya  sikap antipati, xenophobia, dan arogansi doktriner berlebihan. Kedua karakter  situasi  diametrik  ini,  sangat  potensial  mengemuka menjadi  sebuah  konflik  yang  sangat  destruktif  bagi kehidupan. 15 Itulah mengapa, di berbagai bangsa (atau negara) yang  berlatar  belakang  multi-agama  atau  multi-sekte,  seperti India,  Filipina,  Pakistan,  Mesir,  Irak,  Irlandia,  Bosnia,    dsb. dihadapkan  pada  situasi  konfliktual  berbasis  agama  yang  tak berujung. Konflik agama, bisa melahirkan ‚ religiously-motivated abuse,  violence,  murder,  mass-murder,  terrorism  and  genocide ‛ 16
Ajaran  ritual  pengorbanan  ( rituals  of  sacrifice ),  keyakinan kesyahidan ( martyrdom ), fanatisme kebenaran mutlak, dan ego- kelompok  emosional  yang  diindoktrinasikan  oleh  hampir seluruh  agama  besar  merupakan  argumen  sosio-teologis mengapa konflik antar/inter agama memiliki derajat kompleksitas,  keberlangsungan,  intensitas  kekerasan  dan tingkat  brutalitas  lebih  tinggi  (baca:  dahsyat)  di  antara  modus konflik  lainnya.  Jika  dibanding  dengan  modus  konflik  sosial
15 Ditengarai  bahwa  konflik  berbasis  agama  cenderung  lebih dahsyat,  kuat, lama, dan keras dibanding dengan konflik bersumber faktor lain.
16 ‚Religious  Peace  and  Confict,‛  Ontario  Consultants  on  Religious Tolerance, diunduh 16 Oktober 2014, http://www.religioustolerance.org.

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
berlatar  motif  lain,  seperti  konflik  bermotif  politik  praktis, ekonomi,  kepartaian,  sosial,  dll.,  ternyata  bentuk  konflik berbasis agama  cenderung terjadi berlangsung lama, kerapkali bersumber  kumulatif,  dan  bermodus  kekerasan  yang  lebih hebat, brutal, sadistik. Fakta sejarah mencatat bahwa:
Religious  violence  has  probably  existed  for  as  long  as religion.  History  has  done  nothing  to  calm          the  passions, hatred,  and  brutality  expressed  in  the  name  of  religion.  If anything, the progress of science and technology have enabled religious  extremists  to  hate  and  kill  evermore  effectively. Almost  everyone  would  like  to  end  the  violence,  but  few understand its causes. Even worse, some religious believers are in  denial  about  the  causes  and  connections  between  violence and their religion‛. 17
‚Violence in the name of religion, plentiful enough in our time, is an enduring feature of religious life. Rituals of sacrifice and  martyrdom  and  legendary  tales  of  great  battles  abound within  every  religious  traditions.  In  most  cases,  the  violent images are symbolic, but the reality of religion is clouded with actual  events  of  violence—inquisitions  and  internal  attacks, sacrifices and martyrdom, wars, and conquests. Virtually every religious tradition has left a trail of blood. 18
17 ‚Causes  and  Sources  of  Religious  Violence:  Why  Are  Religions Violent?‛  About  Religion  &  Spirituality,  diunduh  18  Oktober  2014, http://www.atheism.about.com.
18 Mark  Juergensmeyer  dan  Margo  Kitts,  ‚Introduction:  Why  Is Religion  Violent  and  Violence  Religious?‛  dalam Princeton  Readings  in Religion and Violence (New York: Princeton University Press, 2011), 1, diakses
Melihat  peran  dan  signifikansi  sosial  dari  agama  bagi masyarakat,  karena  itu,  penataan  agama  menjadi  urgen  pula. Penerapan  manajemen  konflik  berbasis  agama  secara  tepat, maksimal  dan  optimal  merupakan  kebutuhan  dasar  yang mutlak  harus  dilakukan—baik  diorientasikan  untuk  prevensi, reduksi,  rehabilitasi,  dan  pengatasan  tuntas  terhadap  konflik agama  yang  tengah  terjadi.  Dengan  kata  lain,  bagi  Indonesia-- sebagai  negara  ‚termajemuk‛  suku,  agama,  keyakinan  lokal, dan  tradisi  budayanya--program  manajemen  konflik  agama menjadi  kebutuhan  prioritas.  Paling  tidak,  dalam  upaya:  (a) penghindaran  dari  konflik  keras  berisiko  tinggi,  dan  (b) penciptaan  kondisi  kondusif  bagi  efektivitas  pembangunan, dan  (c)  penguatan  NKRI  sebagai  negara  bangsa  yang bermartabat dalam masyarakat dunia.

## TOLERANSI BERAGAMA: PROBLEM KUNCI KOMUNIKASI
Salah satu model manajemen pengatasan konflik agama di Indonesia  yang  mendasar  adalah  penguatan  budaya  toleransi dalam  masyarakat.  Fakta  sejarah  Indonesia,  menunjukkan bahwa  faktor  utama  sumber  konflik  berbasis  agama 19 adalah
18 Oktober 2014, http://press.princeton.edu/chapters/i9566.pdf.
19 Bahkan  kerapkali  terjadi  dalam  tipe  konflik  lainnya,  seperti: Konflik Ambon pada awalnya disebabkan oleh ‚faktor pribadi‛ antara sopir angkutan  kota  dengan  penumpangnya  karena  faktor  ‚ongkos‛.  Kemudian, masing-masing mengajak teman seagamanya. Perseteruan pribadi, tersebut, pada  akhirnya  terkristal  menjadi  konflik  antar  penganut  agama  berbeda (Kristen-Muslim).  Ini  bukti,  bahwa  kerapkali,  agama  (pengikut  agama)  di-

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
rendahnya  tingkat  toleransi  beragama  dalam  kehidupan masyarakatnya.
Webster’s World University Dictionary mendefinisikan  ‚ tolerance ‛  (toleransi)  sebagai  :  1) liberality toward the opinion of the others dan 2) the act of permitting to go on without  interference) 20 Sementara,  kamus  lain  mendefiniskan toleransi  sebagai  :  1)  ‚ a  willingness  to  be  tolerant  and  patient toward  people  whose  opinions  or  ways  differ  from  one’s  own,  2) willing to let other people do as they think best, 3) willing to endure beliefs and actions of which one does not approve,  (4) recognition of a person’s rights to worship as he think best without loss of civil rights or social previleges, and (5) freedom of worship. 21
Istilah  atau  kata  toleransi  (tolerance  atau  toleration), secara  historik  dipergunakan  pertama  kali  dalam  wacana kehidupan  sosial  sejak  abad  ke-15,  yang  menggambarkan ‚adanya  sikap  permisif  dari  pihak  lain‛,  yang  kemudian berubah  maknanya  karena  faktor-faktor  politik,  teologis,  dan kultural.  Pada  abad  Pencerahan  ( Enlightenment  Age ),  tahun 1600-an, misalnya, politisi mulai menggunakan istilah toleransi dalam  dua  konteks  kebijakan: civil  tolerance dan ecclesiastical tolerance. 22 Perkembangan selanjutnya, definisi modern
politicking untuk interes lain dari kelompok, golongan, partai, dll.
20 Edward N.Teall, ed., Webster’s  World Dictionary (Washington DC.: Publishers Company Inc., 1965), 1050.
21 E.  L.  Thorndike  &  Clarence  L.  Barnhart,  ed., Thorndike-Barnhart Advanced  Junior  Dictionary (New  York:  Doubleday  &  Company  Inc.,  1965), 855.
22 John  Coffey, Per s ecution  and  Toleration  in  Protestant  England (England: Longman Publishing, 2000), 12.
mengartikan  toleransi  dikaitkan  dengan  pandangan  HAM liberal  or  libertarian.  Dalam  aspek  politis,  toleransi  dipahami sebagai  respons  pragmatis  dan  liberal  terhadap  fakta keragamaan dan kebutuhan nyata akan hak-hak dasar manusia. Dalam  konteks  ini,  muncul  istilah  berbagai  toleransi:  toleransi politik,  toleransi  ekonomi,  toleransi  budaya,  toleransi  sosial, dan  toleransi  beragama.  Konsep  dan  manifestasi  ikhwal ‚toleransi‛—apa  pun  kategori,  tujuan,  motif,  maupun prosesnya—senantiasa dirujukkan kepada hak-hak kemanusiaan  yang  dipandang  sebagai  kriteria  dasar  dan universal  norma  dan  nilai  yang  harusnya  diimplementasi dalam  kehidupan  keseharian.  Pasal  18  UDHR,  misalnya menegaskan bahwa: ‚ Everyone has the rights to freedom of thought, conscience  and  religion, ‛ 23 termasuk  kebebasan  untuk  pindah agama,  keyakinan,  dan  hak  untuk  mewujudkan  agamanya dalam  pendidikan,  ritual,  peribadatan,  maupun  persembahan. Dalam  spektrum  makro,  karena  itu, The  UN’s  Declaration  of Principles  on  Tolerance, secara  padat  mendefinisikan  ‚tolerance as  an  attitude  and  responsibility  that  upholds  human  rights, pluralism  (including  cultural  pluralism),  democracy  and  the rule  of  law‛  (toleransi  merupakan  sikap  dan  tanggung  jawab yang  menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  pluralisme (termasuk  pluralisme  budaya),  demokrasi  dan  hukum). 24
23 This right includes freedom to change his religion or belief and freedom to manifest  his  religion  or  belief  in  teachung,  practice,  worship  and  observance. United Nations, ‚The Universal Declaration of Human Rights‛, article 18.
24 UNESCO, Declaration of Principles on Tolerance, 1995.

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
Berpijak  pada  konsep  di  atas,  pada  spektrum  lebih  luas, toleransi  dapat  dirumuskan  sebagai  sikap  atau  aktivitas  yang dikonsepsikan sebagai pemberian rasa kebebasan, kontrol diri, kesabaran,  solidaritas,  saling  menghormati,  saling  mengerti, saling  menghargai  perbedaan  atau  ‚ privilege ‛  orang  lain.
Toleransi  beragama  ( religious  tolerance ),  dengan  demikian, merupakan  pemberian  kebebasan,  solidaritas,  penghargaan, penghormatan, serta pemahaman terhadap keyakinan, persembahan,  peribadatan,  dan  perbedaan  agama  lain  yang berbeda.
Dari  perspektif  psikologi,  toleransi  beragama  dapat dipahami  sebagai  sikap  individu  yang  menerima  dan mengakui  realitas  perbedaan  keyakinan,  atau  tindakan  lain— walau  menurut  dirinya  keyakinan  tersebut  salah  dan seharusnya ditolak. Dengan sikap seperti ini, seorang individu dengan penuh kesadaran menerima, menghargai, dan memberi jaminan  kesempatan  kepada  orang  lain  untuk  secara  bebas memilih  sikap,  dan  cara  hidup  yang  diyakininya  benar.  Meski sesungguhnya  dirinya  tidak  selalu  menyetujui  apa  yang diyakini  dan  disikapi  orang  lain,  namun  secara  asasi  dirinya sudah  menjalankan  kewajiban  untuk  memberi  kebebasan mengakui realitas yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat.  Dari  perspektif  epistemologik,  toleransi  tidak hanya  menempatkan  nilai  kebenaran  ( the  truth  values) pada kerangka  nilai  kemanusiaan  yang  universal,  namun  juga  pada konsep  hakiki  bahwa  nilai  kebenaran  juga  bisa  diekspresikan melalui  berbagai  cara.  Toleransi,  dari  sisi  ini,  memberikan ruang  pada  kebenaran  relatif  tentang  realitas  sosial.  Toleransi
memberi kebebasan untuk mengekspresikan kebenaran. Walau, tentu  saja  sebatas  tidak  menjegal  kebebasan  orang  lain. Toleransi  tidak  memberi  kebebasan  untuk  bertindak  tanpa pembatasan.
Dari  perspektif  sosiologis,  toleransi  merupakan  nilai budaya sangat penting sebagai perekat terjadinya soliditas dan solidaritas  sesama  anggota  masyarakat.  Toleransi  menjadi unsur  terpenting  terintegrasinya  subsistem-subsistem  dalam masyarakat, karena mengonstruksi terbentuknya keseimbangan masyarakat ( social  equilibrium ).  Semakin  toleran  sebuah masyarakat,  semakin  terrekat  dan  tersatukan  ( integrated  and unified ).  Sebaliknya,  semakin  masyarakat  intoleran  (bersikap tidak  toleran),  semakin  pecah  kondisi  masyarakat  itu  sendiri, dan  rentan  timbulnya  konflik  terbuka.  Lebih  jauh,  toleransi sebagai  kondisi,  sikap  saling  menghargai,  mengerti  dan mengakui  perbedaan  dan  hak-hak  dasar  sesama  manusia, secara  sosiologis,  merupakan  faktor  penentu  terbangunnya budaya  damai  ( peace  culture ). 25 Toleransi  beragama  dalam masyarakat majemuk, menjadi salah satu unsur terpenting dan prasyarat terwujudnya keamanan lokal, nasional, regional, dan global  sebagai  jembatan  mewujudkan  negara  kesatuan  yang
25 Budaya damai (peace culture )  adalah seperangkat  nilai, sikap, dan bentuk  perilaku  yang  berfungsi  menciptakan  kedamaian,  mengurangi konflik  dan  mengembangkan  sikap  saling  pengertian  terhadap  perbedaan. Ekspresi budaya damai merepresentasikan keyakinan bahwa suasana damai (being  peaceful)  adalah  kebutuhan  hidup,  beraktifitas,  dan  suasana  damai adalah  keadaan  yang  bisa  dipelajari,  diajarkan,  dibudayakan,  dan dikembangkan.

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
kuat,  berdaulat,  dan  bermartabat  di  tengah  masyarakat  dunia. Jikalau,  prakondisi  fungsional  tersebut  terpenuhi,  sangat rasional  bila  tujuan  akhir  Indonesia  sebagai  masyarakat  adil dan makmur terwujud nyata.
Dalam  konteks  prilaku  beragama,  sikap  intoleransi beragama  ( religious  intolerance )  merupakan  sikap  terbalik  yang secara  sosio-psikologis,  tidak  menyukai  toleransi.  Keyakinan dasar  ( basic  tenet )  dari  intoleransi  beragama  adalah  bahwa perilaku  beragama,  doktrin,  keyakinan,  dan  ritus  (pengikut agama  lain)  adalah  keliru,  salah,  tidak  absah,  dan  tentu  saja harus  ditolak.  Perilaku  intoleran  cenderung  kaku  ( rigid ), fanatik,  ekstrim,  eksklusif,  dan  menganggap  rendah  dalam mempersepsi,  melihat,  dan  mengevaluasi  orang  lain  pemeluk agama  yang  berbeda.  Perilaku  intoleran,  lebih  jauh,  biasanya tidak  mampu  menerima  dan  menghargai  opini,  gagasan, tindakan,  sikap  dan  prinsip-prinsip  yang  berbeda.  Perilaku intoleran  dalam  proses  komunikasi  kesehariannya,  ternyata tidak  hanya  menciptakan  situasi  yang  tak  kondusif  dan dialogal dalam masyarakat, namun juga cenderung menciptakan  ketengangan  sosial ( social  tensions ),  tindak kekerasan, dan agresivitas dalam masyarakat.

## MENGAPA INTOLERAN?
Sebelumnya  dijelaskan  bahwa  toleransi  dikonsepsikan sebagai  sikap  atau  tindakan  individu  yang  didasarkan  pada komitmen,  kemauan,  kesabaran  menahan  diri,  rasa  solidaritas dan  ‚ke- legowo- an‛  untuk  memberikan  kebebasan  dan  rasa saling  menghormati,  menghargai,  dan  memahami  perbedaan orang  lain.  Toleransi  beragama  ( religious  tolerance ),  pada hakikatnya,  merupakan  sikap  atau  tindakan  individu  yang menghargai  kebebasan  orang  lain  untuk  meyakini,  memeluk, dan  menjalankan  ibadah  sesuai  keyakinannya.  Seorang tolerator  adalah  orang  yang  sabar,  rela,  bisa  menahan  diri, menghormati, dan menghargai orang lain yang berbeda agama, keyakinan,  peribadatan,  dan  perilaku  agamanya.  Sebaliknya, intoleransi  beragama  ( religious  intolerance )  adalah  sikap  atau tindakan  menolak  ( takfir ),  tidak  menghargai,  dan  mengkoptasi kebebasan  orang  lain  untuk  meyakini,  memeluk,  beribadat sesuai  agamanya  yang  berbeda.  Orang  intoleran  adalah  orang yang tidak suka dan tidak rela atas kehadiran agama lain yang berbeda  di  lingkungannya.  Dalam  prakteknya,  orang  yang intoleran  cenderung  tidak  bisa  menghargai  dan  menghormati perbedaan  keyakinan  dan  ritual.  Orang  intoleran,  secara subyektif  bersikap  fanatik  atas  agama  sendiri  sebagai  satu- satunya  ajaran  dan  kebenaran  absolut,  namun  pada  sisi obyektif  dirinya  meng-kafir-kan  (menolak)  kebenaran  atau ajaran  lain  berbeda.  Dalam  prakteknya,  karena  itu,  seorang intoleran,  sulit  untuk  mengakui  keberadaan  agama  lain  serta sulit  menghargai  hak-hak  kebebasan  beragama  yang  secara dimiliki orang lain juga. Oleh karena itu, intoleransi beragama

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
sangat pontensial menjadi penyebab terjadinya pergesekan atau konflik  antara  pengikut  agama  atau  keyakinan  yang  berbeda. Intoleransi  bisa  menjadi  ‚ anatheme ‛,  yang  menggumpal menjadi  modus  dedikasi  bagi  kejahatan  dan  musibah  bagi kemanusiaan.    Pertanyaan  dasarnya  adalah,  ‚bagaimana sejatinya  agama  mengajarkan  kepada  pemeluknya  dalam berinteraksi  dengan  penganut  agama  atau  keyakinan  yang berbeda‛?
Secara  teologik,  sesungguhnya,  semua  agama—baik agama  wahyu  maupun  agama  budaya—mengajarkan  kepada pemeluknya  untuk  bersikap  dan  bertindak  baik  dan  benar sesuai  dengan  prinsip-prinsip  kemanusiaan.  Semua  agama mengajarkan ‚kedamaian‛ intra dan antar agama, mengajarkan cinta kasih, menuntun ke arah kebaikan dan kebenaran. Semua agama mengamanatkan untuk saling menghargai, menghormati,  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan. Tiada  satu  pun  agama  mengajarkan  untuk  membenci, memusuhi, dan melecehkan agama atau pengikut agama lain.
Dalam  kitab  suci  agama-agama  besar,  misalnya,  jelas bahwa semua agama mengajarkan untuk berdamai, menciptakan  suasana  aman,  tenteram  dan  sejahtera  bagi  umat mansia.  Banyak  sekali  ayat-ayat  dalam  Kitab  Suci  al  Qur’an, Alkitab,  Weda,  dsb.  yang  memfirmankan  kepada  pemeluknya untuk  menciptakan  suasana  damai  dalam  kehidupan kesehariannya,  seperti  dalam  Q.S.  17:37  dan  Q.S.  4:29. 26
26 Dalam  Q.S.  17:37, ‛Dan  janganlah  kamu  berjalan  di  bumi  ini  dengan sombong,  karena  sesunggunya  tidak  akan  dapat  menembus  bumi  dan  tidak  akan
Demikian  pula  dalam Alkitab  (Mazmur  29:  11,  34:14,  Korintus 14:  33,  Filipi  4:  9,  juga  dalam  Yayur  Veda  36:17,  dan  sangat banyak  firman  semakna  perlu  membangun  kedamaian, kerukunan,  kasih  sayang,  bertoleransi  dalam  semua  ajaran agama: Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan agama-agama  lokal.  Keyakinan  dasar  semua  agama  yang mengajarkan  ‚kedamaian‛,  ‚cinta-kasih‛  termasuk  melalui sikap  toleran  di  antara  pemeluk  agama  dan  sesama  umat manusia,  secara  teologis  merupakan  hal  yang  tidak  rasional jikalau  terjadi  situasi  sebaliknya,  yaitu  tumbuhnya  sikap permusuhan  dan  intoleransi  dalam  masyarakat  beragama. Kecenderungan  terjadinya  fenomena  intoleransi  dan  konflik bernuansa agama, dengan demikian, pada dasarnya merupakan  persoalan  politis,  di  mana  agama  diseret  sebagai ‚faktor  penguat  dan  penarik  gerbong‛    untuk  kepentingan politik  para  penafsu  kekuasaan.  Ditambah,  sejarah  berdarah konflik antaragama di masa lalu, menjadikan ‚agama‛ menjadi ‚triggering factor‛ yang ampuh memicu konflik apa pun motif sebenarnya.  Dalam  konteks  peradaban  ke  depan,  kiranya strategi  peradaban  relijius  yang  damai  menjadi  kebutuhan niscaya semua pemeluk agama—sekali pun berbeda ajarannya.
mampu menjulang setinggi gunung‛ . Q.S 4:29 ‚Wahai orang-orang yang beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.  Dan  janganlah  membunuh  dirimu.  Sungguh  Allah  maha  Penyayang kepadamu‛ .  Banyak  lagi,  ayat  al  Qur’an  yang  berbicara  atau  mengajarkan perlunya  kedamaian,  keamanan,  toleransi,  respek  paada  perbedaan,  sikap saling mengerti,  mencintai ciptaan atau sesama manusia .

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
Agama,  ke  depan  diidolakan  sebagai  ‚rahmatan  lil  ‘alamin‛— yang memberkati semua anak bangsa.

## PENDEKATAN PENDIDIKAN: SEBUAH PILIHAN EFEKTIF
Salah  satu  pendekatan  untuk  sosialisasi  atau  diseminasi tata nilai dan norma ( norms and values system ) yang tepat adalah pendekatan  pendidikan  ( educational  approach ).  Berbeda  dari pendekatan  lain,  seperti  pendekatan  otoritanianistik,  militer, atau  totalitarian,  maka  pendekatan  pendidikan  cenderung memiliki nilai lebih. Pendekatan pendidikan, yang diwujudkan dalam  bentuk  alih-pengetahuan,  tukar  informasi,  penyuluhan, pengajakan, pembimbingan, cenderung metodologis, cenderung lebih manusiawi dan relevan dengan era masyarakat global  yang  demokratis,  terbuka,  rasional,  dan noncoercive . Sebaliknya,  pendekatan  yang  ‚indoktrinatif‛,  ‚memaksa‛, ‚mengondisikan  secara  terstruktur  ketat‛,  atau  ‚penahbisan dogma‛  menjadi  tak  relevan  lagi  untuk  diseminasi  budaya toleransi di era kini.
Pendekatan  pendidikan,  bisa  dilakukan  memalui  model pendidikan  formal,  nonformal,  dan  informal.  Penerapan materinya  bisa  dilakukan  secara  terpisah  dalam  satu  ‚subject- matter‛  secara  terpisah  utuh  ( separated ) di  tempat  belajar,  atau secara  integratif  dipadukan  dengan  mata  pelajaran  lainnya, seperti  dengan  mata  pelajaran  agama,  kewarganegaraan,  ilmu hukum,  sejarah,  ilmu  budaya,  dan  ilmu  sosial  atau  humaniora lainnya.
Sajian  pendidikan  toleransi  beragama,  secara  substantif, bisa  diagendakan  melalui  sejumlah  program  ‚pendidikan
toleransi‛,  seperti  melalui  program:  (1)  penguatan  kesadaran berbangsa  dan  bernegara,  (2)  penguatan  pemahaman  dan penerapan  nilai-nilai  kemanusiaan  universal,  (3)  penguatan komitmen  pemuka  agama  dan  tokoh  masyarakat  untuk toleransi,  (4)  intensifikasi  pengembangan  agama  inklusif,  (5) penghindaran,  eliminasi,  atau  reduksi  penggunaan  simbol- simbol  kekerasan,  (6)  penguatan  program  pendidikan multikultural,  (7)  ekstensifikasi  program  penguatan  budaya damai, (8) ekstensifikasi program penguatan penegakan hukum (law  enforcement).  Dan,  program-program  tersebut  dalam implementasinya  bisa  diwujudkan  dalam  bentuk  fora:  dialog antar-generasi (orang tua, pemuda, anak sekolah, dsb.), kemah antar-pemeluk  agama  berbeda,  kunjungan  ke  tempat  ibadah agama yang berbeda, penghindaran simbol-simbol agama yang menyolok  dan challenging pihak  lain,  pengurangan  program ‚ missionar y‛ atau ‚ daiyah ‛ untuk konversi agama.

## PENDIDIKAN TOLERANSI DI LINGKUNGAN KELUARGA
Salah satu pendekatan mikro untuk ‚ structural conditioning ‛  pembentukan  sikap  budaya  toleransi  beragama khususnya, dan pengembangan sikap multikultural masyarakat adalah  melalui  pendekatan  pendidikan  keluarga  dengan sejumlah  argumen.  Pendidikan  keluarga,  secara  sosio- psikologis,  memegang  peran  penting  dan  determinatf  dalam pendidikan  toleransi  dalam  keluarga.  Efektivitas  penanaman toleransi  sangat  tergantung  pada  sejauhmana  komitmen, partisipasi,  pelibatan  dan  keaktifan  sebuah  keluarga  sebagai

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
tempat  tinggal  anggota  keluarga,  termasuk  anak-anaknya. Secara sistemik, terdapat sejumlah argumen mengapa keluarga merupakan  instrumen  strategis  dalam  pembentukan  sikap toleran.
Pertama ,  keluarga—sebagai  unit  terkecil  dan  bagian  tak terpisahkan  dari  masyarakat  merupakan  institusi  paling strategis  bagi  pembentukan  kepribadian  anggota  keluarganya, terutama  anak-anaknya.  Peluang  dan  tingkat  resiprokalitas komunikasi.  Komunikasi  dalam  keluarga  lebih  intensif dibanding  di  luar  keluarga.  Demikian  pula,  iklim  komunikasi dalam  keluarga  cenderung  lebih  mudah  ‚dikonstruksi‛ ketimbang  dalam  institusi  lebih  besar.  Sentuhan  pribadi  dan emosional anggota keluarga dalam berkomunikasi lebih intens, instrinsik,  dan  bermakna  dibandingkan  dalam  bentuk  suasana komunikasi transaksional di luar keluarga. Hess, Markson dan Stein  (1988),  menggarisbawahi  posisi  keluarga  dalam  konteks pendidikan sebagai ‚ the primary sources of identity and meaning ‛, untuk  membentuk  lingkungan  yang  stabil  bagi  pemeliharaan anak  dan  pembentukan  emosi. 27 Keluarga  adalah  lingkungan pertama    pendidikan  yang  diterima  anak,  yang  memberikan peletakan dasar kehidupan itu sendiri.
Kedua , secara psikologis, penanaman nilai atau pendidikan karakter pada usia dini potensial efektif dibanding pada  masa  berikutnya.  Penelitian  Dwi  Nirmala  (2012), menguatkan  teori-teori  sebelumnya  tentang  tingkat  efektivitas
27 Beth  B.  Hess,  Elizabeth  W.Markson,  dan  Peter  J.Stein ,  Sociology (New York: Macmillan Publishing Company, 1988), 279-280.
pendidikan  pada  usia  dini.  Melalui  penelitian  itu  disimpulkan bahwa  penanaman  karakter  sejak  usia  dini  penting  dalam membentuk karakter dengan memanfaatkan masa emas ( golden age )  pertumbuhannya.  Pada  masa  ini,  anak  dapat  menyerap informasi hampir 80% yang terjadi di sekitarnya, sehingga baik untuk menanamkan karakter yang positif berupa pengetahuan, kesadaran  individu,  tekad,  serta  pemilikan  kemauan  untuk menerapkannya. 28 Tuntutan  psikologisnya,  maka  peran keluarga  (orang  tua,  kakak-adik)  menjadi  penting  dalam pemanfaatan  masa  emas  anak.  Demikian  pula,  pada perkembangan  usia  berikutnya,  pada  usia  sekolah,  peran keluarga  juga  tetap  menjadi  penting  dan  menentukan  juga efektivitas  belajar  anak.  Pelibatan  atau  partisipasi  orang  tua dalam  membentuk  lingkungan  belajar  yang  kondusif  sangat diperlukan pada perkembangan intelektual dan afeksional anak usia sekolah ini.
Peran  lingkungan  keluarga  bagi  masa  remaja  dan adolesen,  juga  sangat  penting  dan  relatif  menentukan kepribadian dan kompetensi anak pada periode perkembangan berikutnya. Pada fase  ‚ building an identity ‛ di masa remaja ini,
‚ model-person ‛  dari  orang  tua  menjadi  sebuah  pilihan  anak- anaknya.  Implikasinya,  sikap  orang  tua  terhadap  remajanya diperlukan  kehadirannya  sebagai  ‚model  pilihan‛  anak. Kepribadian  orang  tua,  termasuk  idealisme,  komitmen,
28 Dwi Nirmala, Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Anak Usia Dini di  Lembaga  PAUD,  Yayasan  Taman  Asuh  Anak  Terpadu  Qurrota  A’yun  Malang (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012).

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
kompetensi,  integritas,  pola  hidup,  sentuhan  rasa,  dan  lainnya merupakan sumber inspiratif bagi remajanya untuk mengonstruksi  identitas  yang  dicarinya.  Di  sinilah,  keluarga menjadi  penentu  atau  pemengaruh  dominan  kepribadian  dan identitas  anak  remajanya  yang  hendak  melintasi  fase  dewasa. Komunikasi resiprokal yang intens dan demokratis diperlukan pada  masa  ini.  Penelitian  Offer,  Ostrov,  dan  Howard  (1982) menggarisbawahi  bahwa  ‚hubungan  keluarga  pada  masa prapubertas  memberi  kesan  dan  pengalaman  baik  bagi  masa remajanya.  Kualitas  komunikasi  orangtua-anak  merupakan kunci  penentu  remaja  yang  sehat.  Semakin  baik  kualitas komunikasi  orang  tua  -  anak,  semakin  positif  citra  diri remajanya  kelak‛. 29 Dalam  fase  ini,  orang  tua  sebagai  bagian penting keluarga, diharapkan memiliki kesungguhan komitmen,  konsep  ideal  untuk  mengomunikasikan  nilai-nilai, termasuk  nilai  toleransi  dan  keyakinan  beragama,  serta memberikan  sentuhan  rasa  secara  intensif  dan  terarah  sebagai pijakan  dan  konsep  diri  untuk  dirumuskan  dan  diidentifikasi anak remajanya agar kelak di masa ‚dewasa‛nya bisa menjadi pribadi matang (f ully functional person ) menurut Carl Rogers.
Ketiga,  peran  keluarga  selanjutnya  pada  remaja,  yang berada  pada  fase  pencarian  otonomi, 30 menjadi  sangat  penting
29 D.,  E.  Ostrov  Offer  dan  K.I.  Howard,  ‚Family  Perceptions  of Adolescent Self-Image‛, Journal of Youth and Adolescent 11 (4): 281-191.
30 Pada  fase  menjelang  dewasa  (anak  muda),  menurut  Laurence Steinberg  dan  Susan  Silverberg  (1986),  adolesen  mencari  atau  berusaha memperoleh  tiga  bentuk  :  (a)  otonomi  emosional  ( emotional  autonomy ), dimana  adolesen  ingin  melepas  ketergantungannya  pada  orang  tua,  dan
dalam penyediaan standar, kriteria, dan pandangan-pandangan positif  bagi  masa  depannya.  Di  masa  ini,  keluarga  diharapkan mampu melakukan filterisasi  dari pengaruh negatif kehidupan saat  ini.  Melalui  keluarga,  dengan  peneladanannya  akan menjadi  model  perilaku  yang  akan  diidentifikasi  bahkan diimitasi oleh anak. Melalui keluarga pula nilai-nilai, kebiasaan hidup  sehari-hari,  terseleksi    dan    tertanamkan  pada  anak. Pendekatan  keluarga  yang  menekankan  pada  pemfungsian maksimal  anggota  keluarga  dan  lingkungannya,  diharapkan upaya sosialisasi, disseminasi, dan penanaman sikap atau nilai toleransi  beragama,  seperti  sikap  mengakui  keberadaan  dan menghormati  ajaran  agama  yang  berbeda,  sikap  saling menghargai antarpemeluk agama, tidak diskriminatif terhadap pemeluk agama yang berbeda, memberikan hak dan kebebasan kepada  pemeluk  agama  yang  berbeda  untuk  menjalankan ibadahnya,  serta  membangun  solidaritas  dan  kebersamaan hidup  keseharian  tanpa  membedakan  latar  perbedaan  agama yang dipeluknya, dapat dibangun secara efektif.

## PENUTUP
Persaudaraan  dan  persatuan  antarumat  beragama  dalam masyarakat  majemuk  sebagai  wujud  dari  sikap  toleransi  dan
memulai  hindup  mandiri;    (b)  resistensi  dari  teman  sejawat,  dimana  ingin lepas  dari  tekanan  teman  sejawat,  dan  (c)  otonomi  terkait  dengan kemandirian diri ( self-relience ), menyangkut keinginan merasakan kebebasan untuk  mencari  dan  mengontrol  kehidupan  sendiri.  Lihat  Lois  Hoffman et.al .,  Developmental  Psychology  Today (New  York:  MacGrawHill,  Inc,  1988), 357.

## PENANAMAN TOLERANSI BERAGAMA
kerukunan hidup antarumat beragama hanya dapat diciptakan melalui  niat  yang  tulus  dan  ikhlas  serta  kejujuran  dari  semua pihak,  dilandasi  oleh  pemahaman  dan  pengamalan  yang lengkap dan benar terhadap ajaran agama masing-masing serta menaati  perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  samping, sudah barang tentu, pelibatan aktif yang tulus (instrinsik) serta keteladanan  para  pemimpin  bangsa  (tokoh  masyarakat, pemimpin  agama,  birokrat,  dsb.).  Untuk  meningkatkan  dan membina toleransi dan kerukunan antarumat, perlu
ditanamkan melalui pendidikan sejak
dini secara komprehensif.
Pengembangan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang berwawasan multikultural di tengah masyarakat  Indonesia  yang  majemuk  sangat  penting  penting untuk  menumbuhkan  sikap  toleran.  Begitu  juga  penanaman toleransi  beragama  melalui  pendidikan  dalam  keluarga  yang terimplementasikan  dalam  kehidupan  sehari-hari  sangat penting  dalam  pendasaran  sikap  toleransi  dalam  kehidupan manusia.  Selain  itu,  kegiatan  bersama  antarumat  beragama untuk  kehidupan  masyarakat,  serta  dialog  secara  terus- menerus  untuk  memelihara  kerukunan  merupakan  hal  yang harus dilakukan. Ketiga hal tersebut tentu saja harus dilakukan secara sinergis dan terus-menerus.