## PENGAWASAN PELAKSANAAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU

## Dina Anggraini, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract:  Supervision  of  the  Implementation  of  Green  Open  Space  Functions. This  study aims to determine the supervision of the implementation of the green open space function of the Pekanbaru City government. This study uses a  descriptive qualitative approach with primary data obtained  from  interviews  with  informants.  The  research  informants  were  the  head  of  the  green open  space,  employees  of  the  ﬁeld  of  work,  community  and  street  vendors.  The  results  of  this study indicate that the supervision of the implementation of the green open space function of the daughter of Pekanbaru by the government of Pekanbaru City has not achieved the expected results. Where in the implementation there are factors that can inﬂuence the supervisio n. These factors are communication,  human  resources,  and  community  participation  itself  which  has  not  been maximally carried out so that the supervision is also not optimal.
Key words: supervision, function, green open space, communication
Abstrak:  Pengawasan  Pelaksanaan  Fungsi  Ruang  Terbuka  Hijau . Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  pengawasan  pelaksanaan  fungsi  ruang  terbuka  hijau  pemerintah  Kota Pekanbaru.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif  dengan  data  primer diperoleh dari wawancara kepada infomran. Informan penelitian adalah kabag ruang terbuka hijau, pegawai dinas cipta karya, masyarakat dan pedagang kaki lima.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  fungsi  ruang  terbuka  hijau  putri  kacamayang  oleh pemerintah  Kota  Pekanbaru  belum  mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Dimana  dalam pelaksanaannya  terdapat  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  pengawasan  tersebut.  factor  tersebut yaitu  komunikasi,  sumber  daya  manusia,  dan  partisipasi  masyarakat  itu  sendiri  yang  belum maksimal dilakukan sehinggan pengawasannya juga belum maksimal.
Kata kunci: pengawasan, fungsi, ruang terbuka hijau, komunikasi

## PENDAHULUAN
Perkembangan  kota  tersebut  ditandai oleh  pertumbuhan  penduduk,  pertumbuhan ekonomi,  dan  pertumbuhan  pembangunan infrastruktur  dan  serta  dibarengi  dengan  ke- padatan  lalu  lintas  kendaraan  bermotor,  se- hingga  kota  menjadi  tidak  sehat  yang  dise- babkan oleh polusi yang dikeluarkan dari ha- sil pembuangan emisi gas pembuangan ken- daraan  bermotor.  Ketidaknyamanan  ini  se- makin bertambah dengan kurangnya penghi- jauan  di  perkotaan  dan  kualitas  udara  yang semakin  tidak  baik  yang  terjadi  karena  per- kembangan kota.
Peningkatan jumlah manusia serta ada- nya  perpindahan  menyebabkan  perubahan fungsi  lahan  menjadi  perumahan  pertokoan
dan  industri.  Perkembangan  kota  seperti  ini menyebabkan  semakin  sempitnya  lahan  se- hingga  masyarakat  tidak  memiliki  lagi  tem- pat  untuk  berekreasi,  bermain,  dan  tempat interaksi sosial. Ciri-ciri kota yang baik ada- lah  kota  yang  memiliki  ruang  terbuka  hijau yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai ke- giatan masyarakat.
Merupakan  suatu  kewajiban  bagi  seti- ap  wilayah  untuk  dapat  memenuhi  aturan agar memiliki Ruang  Terbuka Hijau (RTH). Kewajiban tersebut setiap seluruh wilayah di Indonesia  sudah  meningkat  dari  tahun  ke- tahun.  Pemerintah  daerah  masing-masing menata  daerah  nya  agar  mencukupi  aturan tersebut. Namun tak banyak daerah di Indo-
nesia  yang  masih  belum  dapat  mencukupi kebutuhan  ruang  terbuka  hijau.  Kelangkaan space di  kota-kota  besar  juga  menjadi  salah satu  kendala.  Banyaknya  bangunan  bang- unan  yang  menutupi  hampir  sebagian  besar perkotaan  tanpa  melihat  kebutuhan  yang urgent akan  RTH  itu.  Terlebih  Kota  Pekan- baru.  Kota  yang  saat  ini perkembangan  per- kotaannya  terjadi  secara  signiﬁkan.  Pemba- ngunan  banyak  dilakukan.  Investor  mulai berdatangan.  Maka  Kota  Pekanbaru  sudah seharusnya memiliki Ruang Terbuka Hijau.
Ruang  terbuka  menciptakan  karakter masyarakat  kota.  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  merupakan  bagian  dari  ruang-ruang terbuka  suatu  wilayah  perkotaan  yang  diisi oleh  tumbuhan,  tanaman  dan  vegetasi  guna mendukung  manfaat  yang  dihasilkan  oleh RTH dalam kota yaitu keamanan, Kenyama- nan,  kesejahteraan  dan  keindahan  wilayah perkotaan.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki dua klasiﬁkais kepemilikan, yaitu ruang ter- buka  Hijau  (RTH)  publik  dan  Ruang  Ter - buka  Hijau  (RTH)  privat.  Yang  tergolong ruang  terbuka  hijau  publik  misalnya  taman kota,  hutan kota,  median  jalan  yang  terbuka untuk umum dan semua orang berhak untuk menikmatinya.  Sedangkan  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  privat  adalah  RTH  milik  ins- titusis tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas an- tara lain berupa kebun atau halaman rumah/ gedung  milik  masyarakat/swasta  yang  dita- nami tumbuhan.
Adapun tujuan dari penataan ruang ter- buka hijau kawasan perkotaan yang terdapat dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 1 Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Ter- buka Hijau (RTH) Kawasan Perkotaan Pasal 2 yaitu :
a. Menjaga  keserasian  dan  keseimba- ngan  ekosistem  lingkungan  perko- taan
b. Mewujudkan  keseimbangan  antara lingkungan  alam  dan  buatan  di perkotaan
c. Meningkatkan  kualitas  lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.
Pada  dasarnya  tanpa  adanya  ruang- ruang terbuka untuk masyarakat, menjadikan kota  atau  wilayah  tersebut  yang  masyara- katnya tidak mampu berinteraksi apalagi be- kerjasama.  Eksistensinya,  Ruang  Terbuka Hijau (RTH) ini sudah diatur dalam Undang- Undang  No.  26  tahun  2007  dan  Peraturan Pemerintah  No.26  tahun  2008  menjelaskan bahwa setiap perkotaan diharuskan menyedi- akan  30%  lahan  untuk  program  Ruang  Ter - buka  Hijau  (RTH).  Dengan  sedikitnya  20% berupa  RTH  yang  dimiliki  oleh  pemerintah atau  publik  dan  10%  berupa  RTH  yang dimiliki swasta atau privat.
Melihat  pada  saat  ini  Kota  Pekanbaru menjadi kota yang penuh akan kendaraan. Di ruas  manapun  kita  pasti  akan  menemukan kemacetan. Ruas jalan yang sudah tidak me- madai  untuk  menampung  jumlah  kendaraan yang  setiap  harinya  meningkat.  Selain  itu, polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan me- ngakibatkan  terjadinya  pencemaran  udara. Udara  sehat  sangat  sulit  ditemukan  lagi  di kota Pekanbaru. Maka dari itu perpanjangan dari  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  peme- rintah  pusat,  pemerintah  kota  Pekanbaru menyediakan  lahan  untuk  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH).  Pada  tahun  2017  RTH  belum mencapai  angka  30%  dari  perkotaan.  Peme- rintah  memberikan  tanggungjawab  kepada setiap  kecamatan  untuk  menyediakan  lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun saat ini masih  sebagian  kecamatan  yang  menyedia- kan  lahan  tersebut.  Pertanyaan  penelitian adalah  bagaimana  pengawasan  pelaksanaan fungsi  lahan  terbuka  hijau  pemerintah  Kota Pekanbaru?.
Pengawasan  adalah  segenap  kegiatan untuk  meyakinkan  dan  menjamin  bahwa  tu- gas/pekerjaan  telah  dilakukan  sesuai  dengan rencana  yang  telah  ditetapkan.  Kebijaksa- naan yang telah digariskan dan perintah (atu- ran) yang diberikan (Siagian,2003). Menurut Rustam  Hakim  (1987),  ruang  terbuka  pada dasarnya merupakan suatu wadah yang dapat menampung  kegiatan  aktivitas  tertentu  dari warga  lingkungan  tersebut  baik  secara  indi- vidu atau secara kelompok. Bentuk daripada ruang  terbuka  ini  sangat  tergantung  pada pola  dan  susunan  massa  bangunan.  Peneli-
tian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penga- wasan  pelaksanaan  fungsi  ruang  terbuka  hi- jau Pemerintah Kota Pekanbaru.
Menurut  Manullang  (2012)  dalam  pe- laksanaan tugas pengawasan, untuk memper- muda   pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus  pula  dilalui  beberapa  fase  atau  urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun juga  atau  pengawasan  yang  berobjekkan apapun terdiri dari fase :
a. Menetapkan Alat Pengukur (Standar) Alat  penilaian  atau  standar bagi  hasil  pe- kerjaan  bawahan,  pada  umumnya  terdapat baik pada rencana  keseluruhan  maupun pa- da rencana-rencana  bagian.
Dengan kata lain, dalam rencana itulah pada  umumnya  terdapat  standar  bagi  pelak- sanaan  pekerjaan.  Dalam  garis  besar,  jenis- jenis  pengawasan  dapat  digolongkan  keda- lam  tiga  golongan  besar,  yaitu  sebagai  be- rikut:
1. Standar dalam bentuk ﬁsik a). Kuantitas hasil produksi
b). Kualitas hasil produksi
c). Waktu
2. Standar dalam bentuk uang a). Standar biaya
b). Standar penghasilan
c). Standar investasi
d). Standar intangible
b. Mengadakan penilaian (evaluate)
Fase  kedua  dalam  proses  pengawasan adalah  menilai  atau  evaluasi.  Dengan  me- nilai,  dimaksudkan  membandingkan  hasil pekerjaan  (actual  result)  dengan  alat  peng- ukur (standar) yang sudah ditentukan. c. Mengadakan tindakan perbaikan
(corrective action)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui  pengawasan  pelaksanaan  fungsi  lahan terbuka hijau Pemerintah Kota Pekanbaru.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  pendekatan Deskriptip  Kualitatif.  Yang  menjadi  infor- man untuk penunjang data penelitian ini ada- lah: Kepala bagian Ruang Terbuka Hijau Di- nas Cipta Karya dan SDA Riau, Pegawai Di- nas  Cipta  Karyadan  SDA  Riau,  Mayarakat pengguna  RTH  dan  Pedagang  Kaki  Lima
pengguna  RTH.  Teknik  pengumpulan  data adalah  wawancara  dan  observasi.  Berdasar- kan metode penelitian yang telah dikemuka- kan  diatas,  maka  data  informasi  yang  dipe- roleh  akan  dikelompokkan  dan  dipisahkan sesuai  dengan  jenisnya  dan  dianalisa  secara kualitatif  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel dan uraian.

## HASIL
Melihat  adanya  perubahan  kualitas lingkungan  hidup  yang  mana  semakin  hari semakin menurun yang akan mengancam ke- langsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup  lainnya,  serta  pemanasan  global  yang semakin meningkat yang mengakibatkan pe- rubahan iklim dan hal ini akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu  perlu  dilakukan  dua  hal  yakni  perlindu- ngan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  sungguh-sungguh  dan  konsisten  oleh semua pemangku kepentingan. Tentang ling- kungan  hidup,  hak  alam  ciptaan  dan  hak lingkungan hidup telah dijadikan tema dalam setiap  pertimbangan  dan  kebijakan  sosial, ekonomi dan politik dunia.
Perubahan  yang  terjadi  tersebut  apa- bila  tidak  ditata  dengan  baik  akan  menga- kibatkan  perkembangan  yang  tidak  terarah dan  penurunan  kualitas  pemanfaatan  ruang. Di  dalam  kerangka  pembangunan  nasional, pembangunan  daerah  merupakan  bagian yang  terintegrasi.  Pembangunan  daerah  sa- ngat  menentukan  akan  keberhasilan  pemba- ngunan nasional secara keseluruhan.
Ruang  terbuka  hijau  merupakan  salah satu  komponen  penting  lingkungan.  Ruang terbuka  hijau  di  wilayah  perkotaan  merupa- kan  bagian  dari  penataan  ruang  kota  yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hi- jau  rekreasi  kota,  kawasan  hijau  kegiatan olahraga  kawasan  hijau  dan  kawasan  hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau sebagai un- sur utama tata ruang kota mempunyai fungsi yang sangat berpengaruh besar yang berguna bagi  kemaslahatan  hidup  warga.  Pengura- ngan lahan untuk ruang terbuka hijau ternya- ta  terjadi  secara  sistematis  yang  melibatkan semua  aktor  pembangunan,  yaitu  pemerin-
tah,  swasta,  dan  masyarakat  yang  tidak  lagi mengindahkan  kebijakan  pelestarian  lingku- ngan perkotaan
Setiap  kebijakan  seharusnya  mampu memberikan  manfaat  yang  merata  bagi  se- mua  sasaran  kebijkan.  Sehingga  kebijakan tersebut  yang  mulanya  bertujuan  memecah- kan masalah tidak menimbulkan masalah ba- ru. Penetapan  standar  pelaksanaan  suatu  ke- giatan  harus  lebih  diperhatikan  lagi.  Agar dalam pelaksanaannya jelas. Sehingga dapat berjalan  sesuai  dengan  rencana.  Pemerintah sebaiknya  lebih  memperhatikan  lagi  terha- dap pengawasan yang dilakukan dilapangan. Penertiban keamanan maupun pelaksana ke- bersihan. Agar fungsi-fungsi RTH dapat ter- laksana dengan maksimal.
Faktor  yang  mempengaruhi  Pemerin- tah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pe- ngawasan  terhadap  Fungsi  Ruang  Terbuka Hijau yang ada dikota Pekanbaru khususnya RTH Putri Kacama yang ini antara lain ada- lah  factor  komunikasi.  Dalam  hal  komuni- kasi,  pemerintah  Kota  Pekanbaru  yaitu  Di- nas  PUPR  Kota  Pekanbaru  sebagai  penang- gungjawab  dalam  melaksanakan  pengawa- san terhadap RTH Putri Kacama yang belum maksimal.  Kurangnya  sosialisasi  terhadap masyarakat  atau  para  pengguna  RTH  untuk dapat  merawat,  menjaga  dan  tidak  merusak RTH tersebut. Sehingga masyarakat juga ku- rang aware terhadap fungsi RTH itu. Setelah itu  factor  anggaran.  Pada  RTH  Putri  Kaca- mayang.  SDM  yang  diberikan  tidak  menja- lankan  tugasnya  terhadap  pengawasan  RTH ini.  Dan  juga  SDM  yang  diberikan  oleh pemerintah  juga  minim,  sehingga  pengawa- san  tidak  berjalan  dengan  maksimal.  Selan- jutnya  yaitu  kurangnya  partisipasi  masyara- kat  dalam  menjaga  dan  merawat  RTH  ini. Masyarakat  masih  beranggapan  RTH  hanya sebagai  tempat  bermain  saja.  Sehinga  parti- sipasi dalam pemeliharaan juga kurang.

## PEMBAHASAN
Dalam  menetapkan  standar  penilaian, umumnya  terdapat  dalam  rencana  keseluru- han  maupun  pada  rencana-rencana    bagian, terdapat standar pelaksanaan pekerjaan. Apa yang  menjadi  pedoman  yang  harus  ditetap-
kan sebelum melakukan pekerjaan. Sehingga pekerjaan  itu  berjalan  sesuai  aturan  atau standar yang telah ditentukan sebelumnya,
Dalam  garis  besar,  jenis-jenis  penga- wasan  dapat  digolongkan  kedalam  tiga  go- longan besar, yaitu sebagai berikut:
a. Kuantitas hasil produksi Kuantitas yang akan dibuat dalam pemba- ngunannya.  Jumlah  yang  diharapkan  da- lam  pekerjaan.  Dalam  hal  RTH  kacama yang,  pemerintah  Kota  Pekanbaru  mene- tapkan  standar  kuantitas  berdasarkan  sta- ndar pembuatan RTH.
b. Kualitas hasil produksi Bagaimana kualitas yang harus dihasilkan dalam  melakukan  pekerjaan,  segala  sesu- atunya harus dilakukan penetapan standar sebelumnya.  Seperti  ketika  melakukan pekerjaan,  dapat  dimanfaatkan  dengan baik oleh pengguna sebelumnya.
Dalam hal ini, pemerintah kota Pekan- baru membangun RTH Kacama yang dengan kualitas  fungsi  ekologis  terlaksana.  Kualitas kebersihan  yang  ditampilkan,  dengan  dibe- rinya  tanggung  jawab  pada  petugas  keber- sihan  untuk  selalu  membersihkan  RTH  ter- sebut.  Adanya  fasilitas-fasilitas  kebersihan diberikan  seperti  tong  sampah  yang  ada  se- tiap sudutnya, wc umum, dan petugas keber- sihan  RTH.  Sehingga  standar  yang  dibuat dapat menciptakan udara bersih dan keadaan RTH  tetap  selalu  bersih.  Dan  masyarakat dapat memanfaatkan RTH dengan baik.
c. Waktu
Berapa  lama  waktu  yang  dibutuhkan dalam menghasilkan suatu produk atau memberikan  layanan  jasa  tertentu. Jangka  waktu  yang  ditetapkan  dalam mengawasi  kegiatan  atau  pemebrian jasa kepada masyarakat.
Dalam  pengawasan keamanannya,  Ru- ang  Terbuka  Hijau  Putri  Kacamayang  dia- wasi oleh Satpol PP yang berada setiap hari- nya  di  RTH  tersebut.  Dalam  penjagaanya, dibagi 2 shift dalam melakukan keamanan di RTH tersebut.
Fase  kedua  dalam  proses  pengawasan adalah  menilai  atau  evaluasi  kinerja  dalam pengawasan suatu program atau suatu pelay- anan  jasa  yang  dibuat.  Dengan  menilai,  di-
maksudkan  membandingkan  hasil  pekerjaan ( actual  result )  dengan  alat  pengukur  (stan- dar) yang sudah ditentukan sebelumnya.
Dalam Ruang Terbuka Hijau ini, peng- awasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru  khususnya  Dinas  Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu  pengawasan  setelah  RTH  tersebut  di- bangun. Dinas PUPR beserta Dinas Lingku- ngan  Hidup  dan  Kebersihan  mengawasi  pe- laksanaan Ruang Terbuka Hijau Publik Putri Kacama  yang  yang  telah  diresmikan  kurang lebih dua tahun yang lalu ini.
Dinas  PUPR  kota  Pekanbaru  melaku- kan  pengawasan  secara  respresif  terhadap RTH  Putri  Kacamayang  ini.  Yang  mana RTH Putri Kacamayang ini diambil alih dan Dinas  PUPR  Provinsi  Riau  sebagai  pelak- sana terdahulu.
Berdasarkan  fungsi  Ruang  Terbuka Hijau  kawasan  Perkotaan  Peraturan  Mentri Dalam  Negeri  No.1  Tahun  2007  pasal  3 adalah :
a. Pengamanan  keberadaan  kawasan  lin- dung perkotaan
b. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air, dan udara
c. Tempat  berlindung  plasma  nuftah  dan keanekaragaman hayati
d. Pengendali tata air
e. Sarana estetika kota Selanjutnya  manfaat  Ruang  Terbuka
Hijau  (RTH)  kawasan  Perkotaan  dijelaskan dalam pasal 4 yaitu :
a. Sarana  untuk  mencerminkan  identitas daerah
b. Sarana penelitian
c. Sarana  rekreasi  aktif  dan  pasif  serta interaksi social
d. Meningkatkan  nilai  ekonomi  lahan perkotaan
e. Menumbuhkan  rasa  bangga  dan  me- ningkatkan prestise daerah
f. Sarana aktivitas social bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula
g. Sarana  ruang  evakuasi  untuk  keadaan darurat
h. Memperbaiki iklim mikro
i. Meningkatkan  cadangan  oksigen  di perkotaan
Fungsi  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH) pada  Kota  Pekanbaru  masih  dalam  pena- nganan.  Contohnya  saja  fenomena  yang ter- jadi  bahwasanya  RTH  yang  ada  dikota  Pe- kanbaru  tidak  digunakan  sebagaimana  ber- dasarkan  fungsinya  yang  telah  diatur.  Teru- tama  pada RTH-RTH  yang  tidak  mendapat- kan  pengawasan  secara  maksimal  oleh  Pe- merintah  kota  Pekanbaru.  Akhir-akhir  ini fungsi  RTH  sudah  berganti  menjadi  sekru- munan  pedagang  kaki  lima  yang  berjualan memenuhi RTH tersebut.
Tindakan perbaikan ini dilakukan apa- bila, proses dan hasil kerja teradpat penyim- pangan  dari  standard  yang  ditentukan,  akan tetapi apabila proses dan hasil kerja telah se- suai  dengan  standard  maka  yang  harus  dila- kukan adalah peningkatan. Tindakan perbai- kan  terhadap  penyimpangan-penyimpangan harus  dibuatkan  skala  prioritas  dalam  pena- nganannya.
Dalam melakukan perbaikan ada bebe- rapa kemungkinan yang harus dipertimbang- kan,  yaitu;  tersedianya  alokasi  waktu  yang memadai,  rasionalisasi  tambahan  pegawai dan  atau  peralatan,  alokasi  waktu  yang  cu- kup bagi pimpinan untuk melakukan perbai- kan manajemen dan adanya usaha extra dari semua  komponen  yang  ada.  Apabila  usaha- usaha  tersebut  gagal  dilaksanakan,  maka perlu  dilakukan  penjadwalan  ulang  karena mungkin  terdapat  perubahan  pada  semua bidang.
Hal  pertama  yang  perlu  dianalisis adalah  apa  yang  menyebabkan  penyimpa- ngan  dalam  pelaksanaan  tugas.  Maka  perlu- nya  laporan  secara  berkala  tentang  pelaksa- naan tugas, ketika sudah diketahui apa  yang menyebabkan  terjadinya  penyimpangan,  ba- rulah tindakan perbaikan diambil
Banyaknya terjadi penyimpangan yang dilakukan  dalam  melaksanakan  pengawasan RTH Putri Kacamayang tersebut. Kurangnya korelasi sehingga membuat aparat yang ber- tugas  tidak  dapat  mengkoordinasikan  kea- daan RTH  ketika sudah  terjadi penumpukan masyarakat.
Tindakan  perbaikan  dilakukan  apabila, proses  dan  hasil  kerja  terdapat  penyimpa- ngan dari standard yang ditentukan, akan te-
tapi  apabila  proses  dan  hasil  kerja  telah  se- suai  dengan  standard  maka  yang  harus  di- lakukan  adalah  peningkatan.  Tindakan  per- baikan  terhadap  penyimpangan-penyimpa- ngan  harus  dibuatkan  skala  prioritas  dalam penanganannya.
Dalam melakukan perbaikan ada bebe- rapa kemungkinan yang harus dipertimbang- kan,  yaitu;  tersedianya  alokasi  waktu  yang memadai,  rasionalisasi  tambahan  pegawai dan  atau  peralatan,  alokasi  waktu  yang  cu- kup bagi pimpinan untuk melakukan perbai- kan manajemen dan adanya usaha extra dari semua  komponen  yang  ada.  Apabila  usaha- usaha  tersebut  gagal  dilaksanakan,  maka perlu  dilakukan  penjawalan  ulang  karena mungkin  terdapat  perubahan  pada  semua bidang.
Hal  pertama  yang  perlu  dianalisis adalah  apa  yang  menyebabkan  penyimpa- ngan  dalam  pelaksanaan  tugas.  Maka  per- lunya laporan secara berkala tentang   pelak- sanaan  tugas,  ketika  sudah  diketahui  apa yang  menyebabkan  terjadinya  penyimpa- ngan,  barulah  tindakan  perbaikan  diambil. Banyak nya terjadi penyimpangan yang dila- kukan  dalam  melaksanakan  pengawasan RTH Putri Kacamayang tersebut. Kurangnya korelasi sehingga membuat aparat yang ber- tugas  tidak  dapat  mengkoordinasikan  kea- daan RTH ketika sudah  terjadi penumpukan masyarakat.
Selain itu, tindakan perbaikan juga da- pat dilakukan dengan menggunakan kegiatan maintenance terhadap  Ruang  terbuka  Hijau tersebut.  Pemeliharaan  sangat  dibutuhkan pada  pertamanan  ini.  Penjagaan  terhadap fasilitas-fasilitas yang ada. Pemeliharaan ter- hadap  tanaman-tanaman  yang  ada,  resapan air  dan  ornament  -  ornamen  pendukung lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  mengenai  pe- ngawasan  terhadap  pelaksanaan  fungsi  Ru- ang  Terbuka  Hijau  Putri  Kacamayang  oleh pemerintah Kota Pekanbaru, Diperoleh hasil yang  belum  maksimal  dalam  pelaksaan  pe- ngawasan kegiatannya.
Ruang  Terbuka  Hijau  di  Kota  Pekan- baru  belum  mencapai  30%  dari  target  yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan  jumlah  kendaraan  bermotor  di Kota Pekanbaru juga meningkat. Hal ini me- nyebabkan  kurangnya  udara  segar  khusus- nya  daerah  perkotaan.  Maka  dari  itu,  peme- rintah  Kota  Pekanbaru  membuat  dan  mem- bangun  RTH  Putri  Kacamayang  yang  terle- tak  di  tengah  Kota  agar  sirkulasi  udara  per- kotaan  menjadi  baik.  Namun,  hal  ini  belum secara maksimal dilaksanakan oleh pemerin- tah Kota Pekanbaru. RTH Putri Kacamayang dibuat  belum  memaksimalkan  fungsi  ekolo- gis  yang  seharusnya  ada  setiap  pembangu- nan  Ruang  Terbuka  Hijau  Perkotaan.  Tana - man-tanaman  yang  ada  di  RTH  Putri  Kaca- mayang  tidak  dijaga  dengan  baik,  sehingga banyak tanaman yang mati dan tidak dipeli- hara  oleh  pemerintah  Kota  Pekanbaru  yaitu Dinas  PUPR  Kota  Pekanbaru  sebagai  pe- nanggung  jawab  RTH  tersebut.  Selain  itu, sumber resapan  yang  tidak  ada  mengakibat- kan  terjadinya  genangan  air  apabila  hujan. Penggunaan  ornamen-ornamen  dan  pemba- ngunan fasilitas-fasilitas tidak dijaga dengan baik.  Masyarakat  juga  kurang  memperhati- kan  peraturan-peraturan  yang  ada  di  RTH Putri  Kacamayang.  Dan  masyarakat  juga  ti- dak  menjaga  keindahan  ekosistem  tanaman yang ada di Ruang terbuka Hijau Putri Kaca- mayang  ini.  Sehingga  pengawasan  yang  di- lakukan  oleh  pemerintah  Kota  Pekanbaru tidak berjalan dengan makimal.

## DAFTAR RUJUKAN
Ariﬁn,  H.S.  2005. Pemeliharaan  Taman. Jakarta : Penebar Swadaya.
Brantas.  2009. Dasar-Dasar  Manajemen.
Bandung : Alfabeta.
Budiharjo,  Eko.  2009. Kota  Berkelanjutan. Semarang : Kencana Hakim,  Rustam.  2008. Komponen  Peran- cangan  Arsitektur  Lansekap. Jakarta  : Bumi Aksara.
Joga  Nirwono  dan  Imaun  Iwan.  2011. RTH 30%!  Resolusi  (kota)  Hijau. Jakarta  : PT. Gramedia Pustaka Utama.
Kusdi. 2009. Teori Organisasi dan
Administrasi. Jakarta : Salemba
Humanika. Manullang, M. 2012. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta  :  Gadjah Mada Univescity Press.
Siagian, Sondang P. 2003. Teori dan Praktek
Kepemimpinan. Jakarta  :  PT.  Rineka Cipta. Syaﬁ’I, H.M. 2009. Manajemen
Pembangunan  Daerah  (Teori  dan Aplikasi). Malang : Averroes Press.