Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang
Luki Natika 1
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang lukinatika85@gmail.com
Iwan Henri Kusnadi 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang iwanhenri01@gmail.com
Sri Dinarwati 3 Fakultas Ilm Administrasi Universitas Subang sridinarwati94@gmail.com
Ade Suparman 4 FakultasIlmu Administrasi Universitas Subang suparmanade09@gmail.com

## Abstrak
Retribusi  pasar  merupakan  termasuk  retribusi  jasa  umum  yang  dipungut  dari pedagang  atas  penggunaan  fasilitas  pasar  dan  pemberian  izin  penempatan  oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi  kios,  retribusi  los,  retribusi  dasaran,  dan  retribusi  tempat  parkir.  Retribusi pasar  merupakan  imbal  jasa  atas  penyediaan  sarana  pasar  oleh  pemerintah,  oleh karenanya  retribusi  pasar  memiliki  peran  yang  berarti  terhadap  fungsi  pelayanan pemerintah  kepada  publik  dan  peningkatan  kegiatan  ekonomi  masyarakat. Berdasarakan  penelitian,  diperoleh  hasil  bahwa  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  secara  umum  belum  optimal.  Faktor-faktor  yang menjadi  hambatan  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi Pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten Subang adalah sarana dan prasarana dan partisipasi pedagang.
Kata  Kunci :  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian Kabupaten Subang.

## Abstract
Market  levies  constitute  a  general  service  levy  collected  from  traders  on  the  use  of  market facilities  and  granting  placement  permits  by  the  Municipal  Municipal  Government.  So  the market  levy  consists  of  placement  permit  levies,  kiosk  retribution,  retribution  los,  retribution, and  parking  levy.  The  market  levy  is  a  reward  for  the  provision  of  market  tools  by  the government, therefore market retribution has a significant role in the functioning of government services to the public and the improvement of the economic activities of the people. Based on the research, obtained the result that the Performance of Market Management in the Collection of Market Levies at the Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency in general is not optimal. Factors that become obstacles of Market Management Performance in Market Levy Levy on Department of Cooperatives, SMEs, Trade and Industry Subang Regency is a means and infrastructure and the participation of traders.
Keywords: Market Management Performance In Collection of Market Levy at Department of Cooperatives, UMKM, Trade and Industry Subang Regency.

## Pendahuluan
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  dan  peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  dan  kekhasan  suatu  daerah  dalam  sistem  Negara Kesatuan Republik Indonesia. efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek - aspek hubungan antara Pemerintah  Pusat  dengan  daerah  dan  antar  daerah,  potensi  dan  keanekaragaman daerah,  serta  peluang  dan  tantangan  persaingan  global  dalam  kesatuan  sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  membawa  implikasi  yang  mendasar terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Sebagai  pijakan  pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, luas dan tanggung jawab. Keleluasaan yang lebih nyata melalui  kewenangan  yang  lebih  luas  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  untuk mengurus  rumah  tangganya  sendiri.  Melalui  otonomi  diharapkan  daerah  menjadi mandiri  di  dalam  pengelolahan  kewenangan  yang  ditandai  dengan  makin  kuatnya kepastin  fiskal  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  suatu  daerah.  Sementara  itu  untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari
pemerintahan  pusat  dalam  bentuk  Dana  Perimbangan.  Namun  tujuan  awal pelaksanaan  otonomi  adalah  mewujudkan  kapasitas  fiskal  daerah  yang  kuat  dalam mendungkung  terciptanya  kemandirian  daerah.    Untuk  merealisasikan  pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peran Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah disebutkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD  yang sah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  daerah  harus  dapat  mengupayakan  pengelolaan sumber-sumber penerimaan PAD secara optimal, sehingga akan tersedianya keuangan daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  berbagai  kegiatan  pembangunan.  Kewenangan yang lebih leluasa yang dimiliki oleh pemerintah daerah otonomi daerah sesungguhnya merupakan  kesempatan  untuk  pemerintah  daerah  mengembangkan  sumber-sumber penerimaan  daerahnya  guna  menyelnggarakan  pemerintahan  sendiri.  Pengembangan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri, retribusi, hasil perusahaan milik darah dan hasil  pengelolaan  hasil  kekayaan  daerah  lainnya,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah merupakan  salah  satu  ukuran  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan otonomi  daerah.  Mardiasmo  (2002  :  215)  mengatakan  bahwa  sebelum  era  otonomi harapan  yang  besar  dari  pemerintah  daerah  untuk  dapat  membangun  daerah berdasarkan  kemampuan  dan  kehendak  daerah  sendiri  ternyata  dari  tahhun  ketahun dirasakan  semakin  jauh  dari  kenyataan.  Menurutnya,  yang  terjadi  adalah ketergantungan  fiskal  dan  subsidi  serta  bantuan  pemerintah  pusat  sebagai  wujud ketidak  berdayaan  PAD  dalam  membiayaai  belanja  daerah.  Namun  demikian, pemerintah  daerah  seperti  kesulitan  untuk  mengembangkan  sumber-sumber pendapatannya sendiri dan ketergantungan kepada pemerintah pusat tidak berkurang bahkan sebaliknya semakin menguat. Sumber-sumber pendapatan asli pendapatan asli daerah  memiliki  kontribusi  yang  rendah  terhadap  penerimaan  daerah.  Upaya mengembangkan  sumber-sumber  pendapatan  sendiri  baik  melalui  pajak  daerah, retribusi daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain PAD yang sah, tidak sepenuhnya berhasil dilakukan oleh banyak pemerintah daerah.
Retribusi  pasar  merupakan  termasuk  retribusi  jasa  umum  yang  dipungut  dari pedagang  atas  penggunaan  fasilitas  pasar  dan  pemberian  izin  penempatan  oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi  kios,  retribusi  los,  retribusi  dasaran,  dan  retribusi  tempat  parkir.  Retribusi pasar  merupakan  imbal  jasa  atas  penyediaan  sarana  pasar  oleh  pemerintah,  oleh karenanya  retribusi  pasar  memiliki  peran  yang  berarti  terhadap  fungsi  pelayanan pemerintah  kepada  publik  dan  peningkatan  kegiatan  ekonomi  masyarakat.  Peluang untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah  terbuka  jika  penerimaan  retribusi  pasar mampu  dioptimalkan.  Hasil  retribusi  pasar  sesungguhnya  akan  kembali  melalui pengalokasian sumber dana untuk pembangunan, perbaikan dan perawatan Untuk itu usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar menjadi penting adanya.
Dengan  demikian  retribusi  memiliki  sifat  pelayanan  yang  lebih  nyata  kepada  publik. Dalam  Pemungutan  retribusi  pasar  perlu  memperhatikan  faktor-faktor  yang mempengaruhinya. Retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los dan kios, dan jumlah petugas pemungut retribusi . Semakin banyak jumlah pedagang, luas  kios,  los,  dan  dasaran  terbuka  serta  jumlah  petugas  pemungut  retribusi  maka peranan  penerimaan  retribusi  pasar  akan  semakin  besar.  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang    merupakan  salah  satu  lembaga pemerintah  yang  mempunyai  tugas  pokok  dan  fungsi  melaksanakan  kewenangan otonomi di Bidang Pengelolaan Pasar dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah  Daerah.  Bidang  Pengelolaan  Pasar  mempunyai  tugas  pokok  melakukan kegiatan  pengelolaan  retribusi,  keamanan  dan  kebersihan  serta  pengawasan  dan pengembangan pasar.
Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  telah memiliki  program  kerja  dalam  pengelolaan  retribusi  pasar  yang  didasarkan  pada Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 5 Tahun 2012. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut  memuat  antara  lain  meliputi  Penyusunan  rencana  kegiatan  pengelolaan retribusi  pasar,  Pengumpulan,  pengolahan  dan  penganalisaan  data  dalam  rangka pengelolaan  retribusi  pasar,  Penyelenggaraan  kegiatan  pengelolaan  retribusi  pasar, Pemberian pelayanan usaha dibidang perpasaran, Pelaksanaan pembinaan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan dari sektor pasar, Pengelolaan administrasi hasil-hasil  pendapatan  dari  sector  pasar,  Pelaksanaan  bimbingan  dan  pengawasan terhadap  pengaturan  pendapatan  pasar  dari  unit  pasar.    Berdasarkan  hasil  observasi yang  peneliti  lakukan,  diperoleh  bahwa  kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  pemungutan retribusi pasar belum optimal. Hal ini terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut : Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2013,  2014  dan 2016  realisasi  penerimaan  retribusi  pasar  tidak  mencapai  targetnya  mengindikasikan adanya  permasalahan  Dalam  penerimaan  retribusi  pasar  masih  belum  optimal. Terbukti  dari  selama  empat  tahun  (2013-2016)  pada  tahun  2013,  2014  dan  tahun  2016 realisasi retribusi pasar tidak mencapai target. Pada tahun 2013 hanya sampai 95% dan tahun 2015 mencapai 91% dan tahun 2016 .

## Kerangka Teori

## a.  Konsep Kinerja
Kinerja  berasal  dari  pengertian performance .  Adapula  yang  memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana  proses  pekerjaan  berlangsung.  Kinerja  merupakan  suatu  hasil  yang diperoleh dari seseorang atau pekerja setelah dia melakukan sesuatu dalam hal ini
peerjaannya. Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata Job performance atau Actual  Performance (prestasi  kerja  atau  prestasi  sesungguhnya  yang  dicapai seseorang).  Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah definisi dan penjelasan mengenai kinerja menurut para ahli. Menurut Mangkunegara (2010 : 9) mendefinisikan  “  Kinerja  (prestasi  kerja)  adalah  hasil  kerja  secara  kualitas  dan kuantitas  yang  dicapai  oleh  seseorang  pegawai  dalam  melaksanakan  tugasnya sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya.”  Prestasi  kerja sesungguhnya  keberhasilan  yang  dicapai  oleh  seseorang  atau  suatu  institusi organisasi  pemerintahan.  Berhasil  atau  tidaknya  tujuan  dalam  organisasi pemerintahan tergantung bagaimana pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  Masih dalam Mangkunegara (2010 : 9) Faustino  Cardosa  Gomes  mendefinisikn  bahwa  “Kinerja  adalah  sebagai  ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas.” Hasil  kerja  organisasi  diperoleh  dari  serangkaian  aktivitas  yang  dijalankan organisasi.  Aktivitas  organisasi  dapat  berupa  pengelolaan  sumber  daya  organisasi maupun  proses  pelaksanaan  kerja  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan organisasi.  Dari  beberapa  pendapat  diatas  disimpulkan  bahwa  kinerja  adalah prestasi  kerja  atau  hasil  kerja  (output)  yang  dicapai  oleh  seseorang  atau  institusi baik  kualitas  maupaun  kuantitas  yang  dicapai  persatu  periode  waktu  dalam melaksanakan  tugas  kerjanya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan kepadanya.    Kemudian  Amstrong  dan  Baron  dalam  wibowo  (2008  :  7) mengemukakan  bahwa  Kinerja  merupakan  hasil  pekerjaan  yang  mempunyai hubungan  kuat  dengan  tujuan  strategis  organisasi,  kepuasan  konsumen  dan memberikan  kontribusi  ekonomi.”    Artinya  kinerja  adalah  tentang  melakukan pekerjaan  dan  hasil  kerja  yang  dicapai  dari  pekerjaan  tersebut,  tentang  apa  yang dikerjakan  dan  bagaimana  cara  mengerjakannya.  Penulis  menyimpulkan  bahwa kinerja  merupakan  hasil  kerja  yang  dicapai  seseorang  secara  kualitas  maupun kuantitas  dalam  fungsi  pekerjaan  atau  aktivitas  selama  jangka  waktu  tertentu  dan berhubungan dengan kepuasan konsumen

## b.  Pengertian Organisasi
Organisasi  merupakan  suatu  struktur  pembagian  kerja  dan  struktur  tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu  untuk  bersama-sama  mencapai  tujuan  tertentu.  Untuk  lebih  jelasnya penulis  akan  mengemukakan  beberapa  pengertian  organisasi  antara  lain  menurut Louis  A.  Allen  (dalam  Abdulsyani,  1993  :  116)  menyatakan  bahwa  Organisasi sebagai  proses  penentuandan  pengelompokan  pekerjaan  yang  akan  dilakukan, menetapkan  dan  melimpahkan  wewenang  dan  tanggung  jawab,  dengan  maksud untuk  memungkinkan  orang-orang  bekerja  sama  secara  efektif  dalam  mencapai tujuan. Selanjutnya pengerian yang dikemukakan oleh Edgar Schein (dalam Sutarto, 1933 : 35) bahwa organsasi adalah koordinasi yang rasional dan aktivitas-aktivitas
sejumlah  orang  untuk  mencapai  beberapa  tujuan  yang  jelas,  melalui  pembagian kerja dan fungsi serta fungsi melalui jenjang wewenang dan tanggungjawab.  Dari pendapat  tersebut  dapat  disipulkan  bahwa  organisasi  pada  dasarnya  merupakan proses  kerjasama  dan  tanggungjawab  terhadap    semua  anggota  organisasi  agar dapat  meningkatkan  kinerja  pegawai  dalam  rangka  mencapai  tujuan  organisasi. Kemudian  pengertian  organisasi  menurut    Armosudiro  (2006  :  12)  yaitu  sebagai berikut  :  “organisasi  ialah  setiap  bentuk  persekutuan  antara  dua  orang  atau  lebih yang  bekerja  bersama  serta  secara  formal  terikat  dalam  rangka  pencapaian  suatu tujuan  yang  telah  ditentukan  dalam  ikatan  yang  mana  terdapat  seseorang  / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut dengan  bawahan.”    Berdasarkan  pengertian  diatas  Organisasi  adalah  sekelompok orang  (dua  atau  lebih)  yang  secara  formal  dipersatukan  dalam  suatu  struktur pembagian  kerja  dan  struktur  tata  hubungan  kerja  antara  sekelompok  orang  yang bekerjasama  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Suatu  organisasi  di bentuk karena mempunyai dasar dan tujuan yang ingin dicapai. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi  serta  tujuan  yang  sama  dengan  perwujudan  eksistensi  sekelompok  orang tersebut  terhadap  masyarakat.  Organisasi  yang  dianggap  baik  adalah  organisasi yang  dapat  diakui  keberadaannya  oleh  masyarakat  disekitarnya,  karena memberikan  kontribusi  seperti  pengambilan  sumber  daya  manusia  dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

## c.  Pengertian Kinerja Organisasi
Kinerja  organisasi  merupakan  indikator  tingkatan  prestasi  yang  dapat  dicapai dan  mencerminkan  keberhasilan  suatu  organisasi,  serta  merupakan  hasil  yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil  ( output )  dari  suatu  proses  tertentu  yang  dilakukan  oleh  seluruh  komponen organisasi  terhadap  sumber-sumber  tertentu  yang  digunakan  ( input ).    Kinerja merupakan  produk  dari  kegiatan  administratif,  yaitu  kegiatan  kerjasama  untuk mencapai tujuan yang pengelolaannya bisa disebut sebagai manajemen. Sedangkan organisasi  adalah  sekelompok  orang  (dua  atau  lebih)  yang  secara  formal dipersatukan  dalam  suatu  kerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  secara  formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kinerja organisasi adalah hasl kerja yang dihadapkan didalam suatu organisasi dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Kinerja  organisasi  mempunyai banyak  pegertian.  Wibawa,  Atmosudirjo  dalam  Pasolong  (2008  :  176), mengemukakan  bahwa    “kinerja  organisasi  adalah  sebagai  efektifitas  organisasi secara  menyeluruh  untuk  kebutuhan  yang  ditetapkan  dari  setiap  kelompok  yang berkenaan  melalui  usaha-usaha  yang  sistematik  dan  meningkatkan  kemampuan organisasi  secara  terus  menerus  untuk  mencapai  kebutuhannya  secara  efektif”. Artinya  kinerja  organisasi  merupakan  suatu  capaian  hasil  kerja  dalam  kegiatan organisasi  melalui  aktivitas  atau  program  yang  telah  direncanakan  sebelumnya
dengan seefektif mungkin melalui usaha-usaha yang terarah guna mencapai tujuan serta  sasaran  yang  telah  ditetapkan  oleh  suatu  organisasi  untuk  mencapai kebutuhannya. Sedangkan pengertian kinerja organisasi menurut pendapat Surjadi (2009 : 7), yaitu sebagai berikut : “Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi tercapainya tujuan organisasi berarti bahwa, kinerja suatu organisasi  itu  dapat  dilihat  dari  tingkatan  sejauh  mana  organisasi  dapat  mencapai tujuan  yang  didasarkan  pada  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  sebelumnya”. Berdasakan  pengertian  diatas  kinerja  juga  merupakan  hasil  dari  totalitas serangkaian  proses  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu organisasi. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasama diantara  anggota  atau  komponen  organisasi  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dalam  organisasi.    Menurut  Sobandi  (2006:176) Kinerja  organisasi  merupakan  sesuatu  yang  telah  dicapai  oleh  organisasi  dalam kurun  waktu  tertentu,  baik  yang  terkait  dengan input,  output,  outcome,  benefit, maupun impact .  Hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  suatu  instansi  dalam  menjalankan tugasnya  dalam  kurun  waktu  tertentu,  baik  yang  terkait  dengan input,  output, outcome, benefit, maupun impact dengan tanggung jawab dapat mempermudah arah penataan  organisasi  pemerintahan.  Adanya  hasil  kerja  yang  dicapai  oleh  instansi dengan penuh tanggung jawab akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. . Sedangkan menurut mahsun (2006 : 25) kinerja organisasi adalah gambaran mengenai  tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  organisasi/program/kebijakan dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang  tertuang  dalam strategic  planning suatu  organisasi.  Dari  definisi  diatas  dapat  dipahami  bahwa kinerja  organisasi  adalah  seberapa  jauh  tingkatan  kemampuan  pelaksana  tugas- tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan program/kebijakan /visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai  tujuan  yang  didasarkan  pada  visi  dan  misi  yang  sudah  ditetapkan sebelumnya.  Untuk  itu,  diperlukan  beberapa  informasi  tentang  kinerja  organisasi. Informasi  tersebut  dapat  digunakan  untuk  melakukan  evaluasi  terhadap  proses kerja  yang  dilakukan  organisasi  selama  ini,  sudah  sejalan  dengan  tujuan  yang diharapkan  atau  belum.  Berdasarkan  definisi  diatas  mengenai  pengertian  kinerja organisasi  didapat  kesimpulan  bahwa  kinerja  organisasi  penilaian  terhadap seberapa  jauh  tingkatan  kemampuan  pelaksana  tugas-tugas  organisasi  dalam rangka  pencapaian  tujuan  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimiliki  dan program/kebijakan /visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

## d.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
Dalam  menilai  kinerja  organisasi  tidak  lepas  dari  faktor-faktor  dari  dalam maupun  yang  ada  disekeliling  organisasi  yang  dapat  mempengaruhi  kinerja organisasi  tersebut.  Menurut  Mahmudi  (2005  :  21)  kinerja  merupakan  suatu
konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah :
a) Faktor personal/individual, meliputi : pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
b) Faktor  kepemimpinan,  meliputi  :  kualitas  dalam  memberikan  dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader .
c) Faktor  tim,  meliputi  :  kualitas  dukungan  dan  semangat  yang  diberikan  oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
d) Faktor  sistem,  meliputi  :  sistem  kerja,  fasilitas  kerja  atau  infrastruktur  yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
e) Faktor kontekstual, meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.
Menurut  Soesilo  dalam  Hessel  (2005:180)  mengemukakan  bahwa  kinerja  suatu organisasi di masa depan dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut :
a) Struktur  organisasi  sebagai  hubungan  internal  yang  berkaitan  dengan  fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi.
b) Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi.
c) Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal.
d) Sistem  informasi  manajemen,  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan data  base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
e) Sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki,  yang  berhubungan  dengan  penggunaan teknologi bagi penyelenggara organisasi pada setiap aktivitas organisasi.
Ruky  dalam  Hessel  (2005:180)  mengidentifikasi  faktor-faktor  yang  berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :
a) Teknologi  yang  meliputi  peralatan  kerja  dan  metode  kerja  yang  digunakan untuk  menghasilkan  produk  atau  jasa  yang  dihasilkan  oleh  organisasi. Semakin  berkualitas  teknologi  yang  digunakan  maka  akan  semakin  tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut.
b) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi.
c) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan dan kebersihan.
d) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan.
e) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standart dan tujuan organisasi.
f) Pengelolaan  sumber  daya  manusia  yang  meliputi  aspek  kompensasi, imbalan, promosi, dan lain-lain.
Sementara  itu,  Dale  Timpe  (2001:  26)  menyebutkan  tiga  penentu  kinerja organisasi  yaitu  tingkat  keterampilan,  tingkat  upaya  dan  kondisikondisi  eksternal. Sehingga  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja
organisasi  dapat  ditujukan  pada  faktor  sumber  daya  manusia,  struktur  organisasi dan komunikasi organisasi.

## e.  Indikator Kinerja Organisasi
Indikator Kinerja Organisasi yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik (Moeheriono, 2010 : 80) yaitu sebagai berikut :
a) Efektivitas,  Indikator  ini  mengukur  derajat  kesesuaian  output  yang  dihasilkan dalam  mencapai  sesuatu  yang  diinginkan.  Indikator  mengenai  efektivitas  ini menjawab  pertanyaan  mengenai  apakah  kita  melakukan  sesuatu  yang  sudah benar ( are we doing the right things ?)
b) Efisiensi, indikator ini mengukur derajat kesesuaian proses menghasilkan output dengan menggunakan biaya serendah mungkin. Indikator mengenai efektivitas menjawab  pertanyaan  mengenai  kita  melakukan  sesuatu  dengan  benar  ( we  are doing things right ?).
c) Kualitas, indikator ini mengukur derajat kesesuaian antara kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dengan kebutuhan dan harapan konsumen.
d) Ketepatan waktu. Indikator ini mengukur apakah pekerjaan diselesaikan secara benar  dan  tepat  waktu.  Untuk  itu,  perlu  ditentukan  kriteria  yang  dapat mengukur berapa lama waktu yang seharusnya diperlukan untuk menghasilkan suatu produk. kriteria ini biasanya didasarkan pada harapan konsumen.
e) Produktivitas.  Indikator  ini  mengukur  tingkat  produktivitas  suatu  organisasi. Dalam  bentuk  yang  lebih  ilmiah,  indikator  ini  mengukur  nilai  tambah  yang dihasilkan oleh suatu proses dibandingkan dengan nilai yang dikonsumsi untuk biaya modal dan tenaga kerja.
Kinerja  organisasi  sebenarnya  dapat  dilihat  melalui  berbagai  dimensi  seperti dimensi  efektivitas,  efisiensi,  kualitas,  ketepatan  waktu  maupun  produktivitas. Berbagai literatur yang membahas kinerja organisasi publik pada dasarnya memiliki kesamaan  substansial  yakni  untuk  melihat  seberapa  jauh  tingkat  pencapaian  hasil yang telah dilakukan oleh birokrasi pelayanan. Kinerja itu merupakan suatu konsep yang  disusun  dari  berbagai  indikator  yang  sangat  bervariasi  sesuai  dengan  fokus dan konteks penggunaannya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitaif.  Menurut  (Creswell,  2010:4) penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna  yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Proses  penelitian  ini  melibatkan  upaya-upaya penting  seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prosedur mengumpulkan data spesifik dari pertisipa, menganalisis data secara induktif melalui tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna dari data.
Adapun  alasan  pemilihan  metode  kualitatif  adalah  kondisi  ingin  mendalami bagaimana Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang.

## Hasil dan Pembahasan
a.  Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang Dinas  Perindustrian,  Perdagangan  dan  Pengelolaan  Pasar  Kabupaten  Subang telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Subang.  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  17  Peraturan  Daerah termaksud perlu menetapkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan  Pengelolaan  Pasar  Kabupaten  Subang  dengan  Peraturan  Bupati  Subang. Mengalami  perubahan  bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  9  Peraturan Daerah  Kabupaten  Subang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Subang,  menetapkan  Peraturan  Bupati Subang Nomor : 57 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang. Tugas pokok dari  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang adalah  melaksanakan  kewenangan  daerah  di  bidang  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  yang  menjadi  kewenangan daerah  dan  tugas  pembantuan  yang  diberikan  kepada  Pemerintah  Kabupaten Subang.
Fungsi  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Subang itu sendiri adalah :
a) Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang ;
b) Penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  dan  pelayanan  umum  dibidang Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;
c) Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang ;
d) Pengelolaan  administrasi  umum,  meliputi  urusan  umum,  urusan  keuangan, urusan kepegawaian dan perlengkapan dinas.
Visinya  yaitu    “Mewujudkan  industri  kecil  menengah  dan  perdagangan pengelolaan  hasil  pertanian  komoditi  unggulan  yang  berorientasi  terhadap  pasar serta menjadi penggerak ekonomi daerah Kabupaten Subang tahun 2024”. Adapun misi Dinas ini adalah :
1) Mendorong  perkembangan  industri  pada  Sub  sistem  industri  hulu  dan  sistem pengelolaan  hasil  pertanian  serta  industri  manufaktur  dengan  memanfaatkan kestrategisan.
2) Memperkuat  daya  saing,  inovasi,  kualitas  produk  agro  bisnis  dan  manufaktur guna menungkatkan pemasaran.
3) Meningkatkan  perkembangan  industri  besar  dan  ikm  melalui  program pembinaan dan memaduserasikan industri manufaktur, agro, ikm dengan arah perkembangan wilayah dan tata ruang
4) Mengamankan  arus  distribusi  barang  dan  tata  niaga  yang  sehat  serta meningkatkan perlindungan konsumen dan produsen.
5) Mewujudkan  fungsi  pasar  sebagai  tempat  utama  yang  khas,  nyaman  dan bersaing.
b.  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang .
Kinerja/ performance adalah  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh  sesorang  atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab  masing-masing  dalam  rangka  upaya  mencapai  tujuan  organisasi  yang bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan  moral  dan etika.    Pengukuran  kinerja  merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebuah organisasi. Rancangan sistem pegukuran kinerja yang akurat dan konstektual merupakan arah menuju sebuah organisasi itu dapat unggul dan handal. Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah suatu organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan terhadap  masyarakat.  Karena  itulah  kinerja  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal  dengan  kinerja  yang  baik.  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam Pemungutan  Retribusi  Pasar  Pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  yang  baik  sangat  berpengaruh  terhadap pelayanan  publik  yang  mengutamakan  kepuasan  masyarakat.  Bidang  Pengelolaan Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  Pada  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang mempunyai peran yang sangat penting  dalam  sistem  pemerintahan  karena  di  sini  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang berhubungan langsung dengan masyarakat.  Kinerja  dalam  organisasi  publik  pun  harus  tercipta  dengan  baik  agar dalam  penyelengaraan  dapat  berjalan  efektif  dalam  melayani  masyarakat.    Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  pastinya akan  mengadakan  perbaikan  dan  peningkatan  dalam  peningkatan  pengelolan pasar.  Kenyataannya  terkadang  perbaikan  dan  peningkatan  itu  masih  dinilai kurang.  Peningkatan  kinerja  dalam  suatu  instansi  merupakan  faktor  utama  untuk
meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan faktor yang  dapat  mempengaruhi  peningkatan  kinerja  organisasi  publik  dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akibat dari globalisasi itu sendiri harus dapat  dimanfaatkan  dengan  baik.  Akibat  yang  ditimbulkan  dari  globalisasi  belum tentu  positif.  Serta  dengan  adanya  kemajuan  di  bidang  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  (IPTEK),  sangat  membutuhkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang berkualitas agar dapat memanfaatkan dan mengolah segala perkembangan tersebut. Selain  itu,  perkembangan  dan  kemajuan  di  atas  menjadikan  peningkatan  proses empowering dalam  lingkungan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pelayanan  pasar  yang dilakukan  oleh  Bidang  Pengelolaan  Pasar  juga  diharapkan  mengikuti  perubahan- perubahan  yang  terjadi  secara  cepat  dan  dinamis  sebagaimana  yang  terjadi  di masyarakat. Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang merupakan  kemampuan  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan Retribusi Pasar termasuk di dalamnya kinerja pimpinan, kinerja pegawai dan staf- stafnya  dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugas  dalam  mencapai  tujuan  yang  ingin dicapai sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasarannya.
Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang telah  memiliki  program  kerja  dalam  pengelolaan  retribusi  pasar  yang  didasarkan pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Subang  No  5  Tahun  2012.  Dalam  pelaksanaan peraturan  tersebut  memuat  antara  lain  meliputi  Penyusunan  rencana  kegiatan pengelolaan  retribusi  pasar,  Pengumpulan,  pengolahan  dan  penganalisaan  data dalam  rangka  pengelolaan  retribusi  pasar,  Penyelenggaraan  kegiatan  pengelolaan retribusi  pasar,  Pemberian  pelayanan  usaha  dibidang  perpasaran,  Pelaksanaan pembinaan  bimbingan  dan  penyuluhan  dalam  rangka  peningkatan  dari  sektor pasar,  Pengelolaan  administrasi  hasil-hasil  pendapatan  dari  sector  pasar, Pelaksanaan  bimbingan  dan  pengawasan  terhadap  pengaturan  pendapatan  pasar dari unit pasar.
Retribusi  pasar  merupakan  termasuk  retribusi  jasa  umum  yang  dipungut  dari pedagang  atas  penggunaan  fasilitas  pasar  dan  pemberian  izin  penempatan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Kota.  Jadi  retribusi  pasar  terdiri  dari  retribusi  izin penempatan,  retribusi  kios,  retribusi  los,  retribusi  dasaran,  dan  retribusi  tempat parkir.  Retribusi  pasar  merupakan  imbal  jasa  atas  penyediaan  sarana  pasar  oleh pemerintah,  oleh  karenanya  retribusi  pasar  memiliki  peran  yang  berarti  terhadap fungsi  pelayanan  pemerintah  kepada  publik  dan  peningkatan  kegiatan  ekonomi masyarakat.    Peluang  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah  terbuka  jika penerimaan  retribusi  pasar  mampu  dioptimalkan.  Hasil  retribusi  pasar sesungguhnya  akan  kembali  melalui  pengalokasian  sumber  dana  untuk pembangunan,  perbaikan  dan  perawatan  Untuk  itu  usaha-usaha  untuk meningkatkan  penerimaan  retribusi  pasar  menjadi  penting  adanya.  Dengan demikian retribusi memiliki sifat pelayanan yang lebih nyata kepada publik. Dalam Pemungutan  retribusi  pasar  perlu  memperhatikan  faktor-faktor  yang
mempengaruhinya. Retribusi pasar dipengaruhi oleh faktor jumlah pedagang, luas los  dan  kios,  dan  jumlah  petugas  pemungut  retribusi.  Semakin  banyak  jumlah pedagang,  luas  kios,  los,  dan  dasaran  terbuka  serta  jumlah  petugas  pemungut retribusi  maka  peranan  penerimaan  retribusi  pasar  akan  semakin  besar.  Penilaian suatu  kinerja  dalam  organisasi  dapat  dijadikan  sebagai  ukuran  keberhasilan  suatu organisasi dalam mencapai misi yang ditetapkan. Sehingga penilaian kinerja sangat dianggap penting. Suatu pelayanan yang optimal adalah jika didalamnya terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk tolak ukur keberhasilan.
Dalam kajian ini akan dibahas tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian tentang Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang. Untuk  mengukur  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi Pasar  Pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten Subang  digunakan  indikator-indikator  Kinerja  Organisasi  Seperti  efektif,  efisien, kualitas,  ketepatan  waktu  dan  produktivitas.  Selain  itu  juga  akan  dibahas  faktor- faktor  yang  menjadi  hambatan  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam Pemungutan  Retribusi  Pasar  Pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian Kabupaten Subang.

## b. 1 Efektif
Efektif  adalah  mengukur  derajat  kesesuaian  output  yang  dihasilkan  dalam mencapai  sesuatu  yang  diinginnkan.  Indikator  mengenai  Efektif  ini  menjawab pertanyaan  mengenai  apakah  kita  melakukan  sesuatu  yang  sudah  benar.  Suatu organisasi  dapat  dikatakan  Efektif  kalau  tujuan  organisasi  atau  nilai-nilai sebagaimana  ditetapkan  dalam  visinya  tercapai.    Nilai-nilai  ini  merupakan  nilai- niali  yang  tealah  disepakati  bersama  antara  para  stakeholder  dari  organisasi  yang bersangkutan.  Karena  itu  pencapaian  visi  adalah  indikator  yang  paling  penting. Akan  tetapi  seringkali  visi  organisasi  dapat  tercapai  namun  bukan  secara  sengaja atau sebagaimana direncanakan. Karena itu perlu juga dinilai pengembangan misi organisasi  dan  keterkaitannya  dengan  pencapaian  visi.  Efektif  organisasi menggambarkan  sampai  seberapa  jauh  suatu  organisasi  merealisasikan  tujuan akhirnya  (goals).    Dalam  pelaksanaanya  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam Pemungutan  Retribusi  Pasar  Pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian Kabupaten Subang harus sesuai dengan standar operasional prosedur yang  telah  ditentukan.  Seperti  wawancara  yang  dilakukan  kepada  Kepala  Bidang Pengelolaan  Pasar,  sebagai  berikut  :    “Dalam  setiap  melakukan  tugasnya  Bidang Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  Pada  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang selalu memperhatikan SOP  yang  telah  ditentukan.  Karena  SOP  sebagai  pijakan  kami  dalam  pengeloaan retribusi  pasar.  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian Kabupaten  Subang  membuat  petunjuk  teknis  dalam  pengelolaan  retribusi  pasar”. (Hasil Wawancara, Desember 2017 ). Mengenai standar operasional prosedur dalam
pengelolaan  retribusi  pasar  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang menggunakan petunjuk teknis dalam pengelolaan retribusi pasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Subang No 5 Tahun  2012.  Dalam  pelaksanaan  peraturan  tersebut  memuat  antara  lain  meliputi Penyusunan  rencana  kegiatan  pengelolaan  retribusi  pasar,  Pengumpulan, pengolahan  dan  penganalisaan  data  dalam  rangka  pengelolaan  retribusi  pasar, Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan retribusi pasar, Pemberian pelayanan usaha dibidang  perpasaran,  Pelaksanaan  pembinaan  bimbingan  dan  penyuluhan  dalam rangka  peningkatan  dari  sektor  pasar,  Pengelolaan  administrasi  hasil-hasil pendapatan  dari  sector  pasar,  Pelaksanaan  bimbingan  dan  pengawasan  terhadap pengaturan  pendapatan  pasar  dari  unit  pasar.  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  juga  dapat  dilihat  dari pencapaian  target  pendapatan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  kepala  Bidang Pengelolaan  Pasar  berikut  ini  :  “…..Targetnya  yang  pertama  ya  mestinya  untuk pendapatannya,  karena  pendapatan  Bidang  Pengelolaan  Pasar  sebagai    PAD (Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Subang).  Yang  PAD  tersebut  kembali  lagi  ke masyarakat  khususnya  masyarakat  Subang  dalam  rangka  pengelolaan  pasar  yang optimal..”  (Hasil  Wawancara,  Desember  2017  ).  Ungkapan  di  atas  dapat  memberi penjelasan  bahwa  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian Kabupaten  Subang  tidak  hanya  mencari  keuntungan  semata  melainkan  tetap memperhatikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan pendapatan  dari  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian Kabupaten  Subang  sebagian  disumbangkan  untuk  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah Kabupaten Subang). Peningkatan pelayanan pasar kepada  masyarakat juga menjadi target  yang  ditetapkan  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang.  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  juga  sangat  memperhatikan  kesejahteraan pegawai dan sumber daya manusia.
Tercapainya  target  yang  telah  ditentukan  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  juga  bisa  meningkatkan kesejahtraan  pegawai  karena  di  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian Kabupaten Subang masih banyak pegawai yang belum menjadi PNS yang  berarti  gaji  pegawai  bersumber  dari  retribusi  yang  diberikan  masyarakat. Dengan  tercapainya  target  retribusi  sampah  diharapkan  kualitas  pelayanan  juga perlu  meningkat.  Penetapan  target  bagi  organisasi  merupakan  sarana  untuk memacu  organisasi  tersebut  dalam  mencapai  tujuannya.  Masalah  yang  lebih  sulit lagi  adalah  bagaimana  pencapaian  target  tersebut,  karena  untuk  mencapai  target tersebut  dipengaruhi  beberapa  faktor.  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  selalu  melakukan  peningkatan  dalam  berkinerja. Paningkatan  itu  tentu  saja  untuk  mendukung  pencapaian  pengelolaan  kebersihan yang  baik.  Seperti  ungkapan  Kepala  Seksi  Pengelolaan  Pasar  sebagai  berikut  : “......Untuk  targetnya  ya,  di  dalam  pelayanan  yang  jelas  kita  selalu  meningkatkan.
Peningkatan setiap tahun ada. Kemudian yang kedua, target-target yang kita capai sesuai  dengan  rencana  kerja  itu  kita  selalu  memperoleh  hasil  yang  di  atas  dari rencana.”  (Hasil  Wawancara,  Desember  2017  )  Dari  ungkapan  di  atas,  dapat mempelihatkan bahwa dalam  mencapai  target,  tentu  saja  harus  diimbangi  dengan peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Bahkan  peningkatan  setiap  tahunnya selalu  ada.  Pencapaian  target  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  sesuai  dengan  rencana  kerja  dan  hasil  yang diperoleh,  selalu  di  atas  dari  rencana  awal.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  dapat dikatakan  sudah  baik  walaupun  belum  maksimal  dan  masih  perlu  ditingkatkan. Tidak  lepas  dari  itu,  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian Kabupaten  Subang  dalam  pnerimaan  retribusi  pasar  tentu  saja  harus  melakukan sesuatu  dengan  benar  sesuai  derajat  kesesuaian  output  yang  dihasilkan  dalam mencapai sesuatu yang diinginnkan, sehingga masyarakat masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan.

## b.2    Efisien
Terselenggaranya  kegiatan  instansi  publik  dengan  menggunakan  sumber  daya yang  tersedia  secara  optimal  dan  bertanggung  jawab.  Indikatornya  antara  lain adalah pelayanan mudah, cepat, tepat dan murah. Cara yang dilakukan agar Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  dalam penerimaan  retribusi  pasar  untuk  menciptakan  kondisi  kinerja  yang  efisien  guna terlaksananya  penerimaan  retribusi  pasar  melakukan  pekerjaanya  menggunakan biaya  yang  hemat  sehingga  menghasilkan  output  dengan  menggunakan  biaya serendah mungkin. Efisiensi adalah perbandingan rasio keluaran dengan masukan. Menurut  (Tjokroamidjojo  dalam  Pasolong  2016  :  3)  efisiensi  adalah  perbandingan yang terbaik antara input dan output atau perbandingan antara pengeluaran  dan keuntungan.  Misalnya  hasil  maksimum  yang  dicapai  dengan  penggunaan sumberdaya  yang  terbatas.  Dengan  kata  lain  perbandingan  antara  apa  yang  telah dihasilkan  dengan  apa  yang  seharusnya  diselesaikan.    Secara  umum  efisiensi mengandung  pengertian  sebagai  rasio output yang  dihasilkan  terhadap input yang digunakan; atau dengan kata lain efisiensi merupakan perbandingan output dengan input dikaitkan  dengan  standar  kinerja  yang  ditetapkan.  Suatu  kebijakan  atau program  dinyatakan  efisien  jika  suatu  target  tertentu  dapat  dicapai  dengan penggunaan  sumber-sumber  daya  dan  dana  yang  serendah-rendahnya diperbandingkan  secara  relatif  terhadap  kinerja  usaha  sejenis  atau  antar  kurun waktu.  Efisiensi  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  dilihat  dari  aspek-aspek  : efisiensi  penggunaan  anggaran/dana,  efisiensi  penggunaan  sarana/prasarana (peralatan), dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Berdasarkan penelitian memberikan  gambaran  bahwa  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  penggunaan  anggaran/dana  untuk  pengelolaan pasar sudah dilakukan dengan baik dan efisien. Efisiensi Jumlah pegawai / pekerja
di  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang khususnya  pekerja  di  Bidang  Pengelolaan  Pasar.  Karena  pekerja  di  Bidang Pengelolaan  Pasar  ini  yang  bergelut  dalam  aktivitas  operasional  pemungutan retribusi  pasar  dengan  kegiatan  mulai  dari  Pengelolaan  Pasar  dan  tugas pembantuan  yang  ditugaskan  kepada  Pemerintah  Daerah.  Bidang  Pengelolaan Pasar  mempunyai  tugas  pokok  melakukan  kegiatan  pengelolaan  retribusi, keamanan  dan  kebersihan  serta  pengawasan  dan  pengembangan  pasar.  Bidang Pengelolaan  Pasar  sudah  berusaha  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  prosedur yang  ada  dengan  berusaha  untuk  melayani  masyarakat  dalam  pengelolaan  pasar dengan  optimal.  Namun  yang  menjadi  kendala  adalah  kurangnya  sarana  dan prasarana  yang  ada.  Seharusnya  dengan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  ada Bidang  Pengelolaan  Pasar  harus  lebih  mengoptimalkan  terhadap  pemungutan retribusi  pasar  dapat  berjalan  efisien  serta  dapat  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat  sebagai  pelanggan.  Namun  demikian,  seringkali  terjadi  penanganan sampah perkotaan menjadi tidak efisien akibat keterbatasan Pemerintah baik dalam pembiayaan,  jumlah  personil  maupun  jumlah  peralatan  yang  tersedia.  Bidang Pengelolaan Pasar sebagai organisasi penyedia jasa pelayanan kebersihan pastinya dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Untuk itu, jumlah    armada  seharusnya  mencukupi  dalam  setiap  pekerjaannya.  Begitu  juga dengan  pegawai  sangat  mempengaruhi  dalam  menciptakan  pelayanan  yang berkualitas.  Karena  pegawai  adalah  pelaksana  kegiatan  dalam  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  Terpenuhinya  jumlah  pegawai,  diharapkan  semua pekerjaan dapat diselesaikan. Jumlah pegawai di Bidang Pengelolaan Pasar dibagi dalam  berbagai  bagian.  Sumber  daya  manusia  merupakan  faktor  pendorong keberhasilan  dari  sebuah  organisasi,  karena  keberhasilan  suatu  organisasi tergantung  dari  kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  dimilki.  Petugas  Bidang Pengelolaan  pasar  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  setiap  melaksanakan  tugas nya selalu disiplin dan bertanggung jawab atas pekerjannya. berikut tanggapan dari Bapak  Sanusi  sebagai  Pedagang  Kios  di  Pasar  Baru  Subang:    “…..setiap  pekerjaan yang  diberikan  kepada  setiap  petugas  pasti  akan  dikerjakan  secara  maksimal, karena  pekerjaan  selalu  dikerjakan  dengan  penuh  tanggung  jawab  dan  disiplin” (Hasil  Wawancara,  Desember  2017).  Keteranagan  tersebut  menunjukkan  bahwa Petugas  pemungut  retribusi  pasar  yang  dimiliki  oleh  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  sudah  cukup  baik.  Petugas selalu  bekerja  tanpa  menghiraukan  keadaan  yang  ada.  Seperti  pada  petugas pemungut retribusi, petugas sudah mulai bekerja menagihi retribusi itu malam hari. Karena dengan pekerjaan dimualai jam segitu agar toko-toko dan Kios, akan tetapi Sarana yang dimiliki kurang mencukupi dan sangat mempengaruhi pegawai dalam memberikan  pelayanan  dan  melaksanakan  pekerjaan.  Efisiensi  merupakan  kriteria efektivitas  mengacu  pada  ukuran  penggunaan  sumber  daya  yang  langka  oleh organisasi.  Efisiensi  merupakan  perbandingan  antara  keluaran  dan  masukan. Ukuran  efisiensi  terdiri  dari  keuntungan  dan  modal,  biaya  per  unit,  pemborosan,
waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya. Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan. Kemudian menurut salah  satu  pedagang  Pasar  Baru  Subang  menyatakan  bahwa  :  “Memang  jumlah pasar di Kabupaten Subang banyak yang kurang terawat sehingga banyaknya pasar yang  hanya  jumlah  los  dan  kios  nya  aja  yang  banyak  namun  tidak  terisi  yang diakibatkan  pedagang  lebih  memilih  lokasi  berdagang  yang  di  tempat  yang  lama yaitu  di  pujasera,  sehingga  biaya  yang  dikelurkan  dalam  membangun  jadi  sia karena  banyak  yang  kosong  kios  atau  los  ”.  (Hasil  wawancara,  Desember  2017). Dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam pemungutan retribusi pasar pada Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  dilihat  dari aspek  penggunaan  anggaran/dana  yang  dikeluarkan  belum  sepenuhnya  efisien karena  terjadi  pengeluaran  yang  besar,  sedangkan  pemanfaatan  dari  biaya pengeluaran  dari biaya penggunaan sarana/prasarana (peralatan) dan penggunaan sumber daya manusia belum menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatannya kurang maksimal.

## b.3 Kualitas
Kinerja  juga  dapat  dilihat  dari  kualitas  yang  diberikan  organisasi  publik terhadap  masyarakat.  Karena  sekarang  ini,  kualitas  menjadi  cenderung  penting dalam  menjelaskan  kinerja  organisasi  pelayanan  publik.  Banyak  terjadi  kasus ketidak  puasan  terhadap  kualitas  layanan  dari  suatu  organisasi  publik.  Maka  dari itu, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang didapat, dapat dijadikan indikator kinerja  organisasi  publik.  Penggunaan  kepuasan  masyarakat  menjadi  keuntungan karena  informasi  tentang  kepuasan  masyarakat  seringkali  tersedia  secara  mudah dan  murah.  Menurut  Tjiptono  (2002  :  53)  “  Kualitas  adalah  segala  sesuatu  yang memuaskan  pelanggan  atau  sesuai  dengan  persyaratan  atau  kebutuhan”.  Oleh karena itu, kualitas dapat diberi pengertian sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk  (barang  atau  jasa)  yang  menunjang  dalam  kemampuan  memenuhi kebutuhan (Kurniawan (2005 : 53-54). Seperti yang telah dijelaskan, bahwa kinerja oganisasi  publik  juga  dapat  dilihat  dari  kualitas  pelayanan  yang  diberikan organisasi  publik  tersebut  kepada  masyarakat.  Kualitas  pelayanan  yang  diberikan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang adalah bagaimana  mengukur  derajat  kesesuaian  antara  kualitas  produk  atau  jasa  yang dihasilkan  dengan  kebutuhan  dan  harapan  masyarakat  dalam  hal  pemungutan retribusi pasar. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, akan mempengaruhi persepsi  masyarakat  terhadap  kualitas  pelayanan.  Sarana  dan  prasarana  tersebut sebagai contoh seperti pasar yang tertata dengan rapi, tersedianya akses kendaraan angkutan  umum.  Berikut  penuturan  kepala  Seksie  retribusi.  “Pelayanan  terhadap kebutuhan  masyarakat  masih  belum  maksimal  karena  kurang  tersedianya  sarana dan  prasaran  serta  belum  optimalnya  biaya  operasional  yang  di  miliki  oleh  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang.  Sehingga pelayanan kepada masyarkat menjadi kurang”. (Hasil Wawancara, Desember 2017 ).
Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas,    salah  satu  bentuk  kualitas  adalah  mengenai sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  menyangkut  pada  pemberian  pelayanan  kepada masyarakat.  Sebagai  penyedia  pelayanan,  harus  selalu  memperhatikan  sarana  dan prasarana untuk suatu kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam pemungutan retribusi  pasar.  Karena  bagaimana  pelayanan  terhadap  kebersihan  akan  optimal kalau sarana dan prasarana masih menjadi permasalahan. Berdasarkan Data diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang sudah berusaha untuk melayani masyarakat dalam pemungutan retribusi  pasar  dengan  optimal.  Namun  yang  menjadi  kendala  adalah  kurangnya sarana  dan  prasarana  yang  ada.  Seharusnya  dengan  adanya  sarana  dan  prasarana yang  ada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Subang  harus  lebih  mengoptimalkan  terhadap  pengelolaan  pasar  dapat  berjalan efektif  dan  efisien  serta  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat  sebagai pelanggan.  Namun  demikian,  seringkali  terjadi  penanganan  sampah  perkotaan menjadi  tidak  efektif  akibat  keterbatasan  Pemerintah  baik  dalam  pembiayaan, jumlah  personil  maupun  jumlah  peralatan  yang  tersedia.  Sebagai  organisasi penyedia  jasa  pelayanan  kebersihan  pastinya  dituntut  untuk  memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas. Untuk itu, jumlah  armada seharusnya mencukupi  dalam  setiap  pekerjaannya.  Begitu  juga  dengan  pegawai  sangat mempengaruhi  dalam  menciptakan  pelayanan  yang  berkualitas.  Karena  pegawai adalah  pelaksana  kegiatan  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat, Terpenuhinya  jumlah  pegawai,  diharapkan  semua  pekerjaan  dapat  diselesaikan. Jumlah  pegawai  di  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten  Subang  dibagi  dalam  berbagai  bagian.  Dapat  disimpulkan  bahwa Kualitas  Layanan  merupakan  hal  yang  penting  dalam  kinerja  Bidang  Pengelolaan Pasar  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang.  Karena  baik  atau  buruknya pelayanan pengelolaan retribusi pasar tergantung bagaimana kualitas layanan yang diberikan  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten Subang kepada masyarakat. Kualitas Layanan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  Sudah  Cukup  baik walaupun  belum  maksimal  dan  perlu  ditingkatkan  lagi  kualitas  layanan.  Namun kendala  yang  dimilki  adalah  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki sehingga  kinerja  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  dan  Perindustrian Kabupaten Subang dalam pengelolaan pasar menjadi terganggu.

## b.4  Ketepatan Waktu
Ketepatan Waktu mengukur apakah pekerjaan apakah diselesaikan secara benar dan tepat waktu. Untuk itu, perlu ditentukan kriteria yang dapat mengukur berapa lama  waktu  yang  seharusnya  diperlukan  untuk  menghasilkan  suatu  produk. kriteria  ini  biasanya  didasarkan  pada  harapan  konsumen.  Kinerja  Bidang
Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  pada  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang agar ketepatan waktu dalam  pelayanan  harus  mengenali  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  agenda  dan prioritas  pelayanan  dan  mengembangkan  program-program  pelayanan  publik sesuai  dengan  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  ketepatan  waktu  menunjukan pada  keselarasan  antara  program  dan  kegiatan  pelayanan  dengan  kebutuhan  dan aspirasi  masyarakat.  Ketepatan  waktu  merupakan  kemampuan  organisasi  untuk mengidentifikasi  kebutuhan  masyarakat,  menyusun  prioritas  kebutuhan  dan mengembangkannya  ke  dalam  berbagai  program  pelayanan.  Ketepatan  waktu dimasukkan  sebagai  salah  satu  indikator  kinerja  karena  secara  langsung menggambarkan  kemampuan  organisasi  publik  dalam  menjalankan  misi  dan tujuannya,  terutama  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Kinerja  Bidang Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  pada  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  adalah  salah  satu organisasi  pelayanan  publik  yang  selalu  berusaha  memberikan  pelayanan  terbaik berupa pelayanan prima agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk itu dituntut Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten Subang  harus  selalu  tanggap  terhadap  kebutuhan  masyarakat  serta  terhadap keluhan-keluhan  yang  disampaikan  masyarakat.  Disinilah  pegawai  harus  tanggap dalam  mengahadapi  pedagang  dan  dapat  menyelesaikan  keluhan-keluhan  yang disampaikan  pedagang  dengan  demikian  menjadi  lebih  mengerti  tentang bagaimana  retribusi  dijadikan  perbaiakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  pasar yang baik. Dalam pengelolaan pasar bukan hanya dari pegawai pengelolaan pasar saja  yang  harus  bertanggung  jawab  tetapi  peran  serta  stakeholder  sangat  penting dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan pasar.  Dengan responnya mantri pasar sebagai  pemungut  retribusi  pasar  maka  diharapkan  akan  mengurangi  keluhan pedagang  dan  pedagang  maupun  pembeli  dapat  merasakan  kenyamanan  dalam berbelanja.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas  bahwa  ketepatan  waktu  pegawai dalam  pengelolaan  retribusi  pasar  masih  banya  keluhan  yang  disampaikan  oleh masyarakat.
Dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu petugas kebersihan pada Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  dalam Pengelolaan  pasar  dapat  dikatakan  sudah  baik  walaupun  belum  maksimal  dan masih  perlu  ditingkatkan.  dalam  pengelolaan  pasar  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  tentu  saja  harus  tetap meningkatkan  upaya-upaya  agar  masyarakat  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan. masih sering terjadi keterlambatan dalam penumpulan retribusi pasr dan tidak sesuai jadwal yang ditetapkan sehingga Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  harus  tetap  harus  lebih  maksimal  dalam menanggapi keluhan masyarakat.

## b.5 Produktivitas
Produktivitas  pada  umumnya  dipahami  sebagai  rasio  antara  input  dan  output yang  dapat  diartikan  sejauh  mana  perbandingan  antara  upaya  yang  dilakukan dengan  hasil  yang  diperoleh.  Produktivitas  secara  konseptual  adalah  hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Menaikan produktivitas  dapat  dilakukan  dengan  memperbaiki  rasio  produktivitas,  dengan menghasilkan  lebih  banyak  keluaran  atau  output  yang  lebih  baik  dengan  tingkat masukan  sumber  daya  tertentu.  Suatu  organisasi  dikatakan  produktif  apabila mencapai  tujuannya  dan  hal  itu  terjadi  dengan  mengubah  masukan  menjadi keluaran  dengan  biaya  rendah.      Dalam  penelitian  ini  produktivitas  di  Bidang Pengelolaan  Pasar  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian Kabupaten  Subang  meliputi  pelayanan  yang  dikeluarkan  oleh  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  memiliki  hasil  yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Dalam menjalankan tugasnya  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten Subang mempunyai tujuan sebagai berikut sebagai Penyelenggara dan pengendali kegiatan teknis operasional pengelolaan retribusi pasar. Seperti yang dikatakan oleh Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar  sebagai  berikut  :  “…..Tujuannya  yang  pertama, Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Pasar. Kita ingin melayani  masyarakat  secara  baik,  berkualitas  dan  disini  dari  awal  kita  sudah berkomitmen,  pelayanan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  Bidang  Pengelolaan Pasar harus menyelesaikan tugas dengan baik” (hasil wawancara, Desember 2017). Dari  hasil  penuturan  Kepala  Bidang  Pengelolaan  Pasar  dapat  disimpulkan  bahwa Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang mempunyai  tujuan  untuk  melayani  masyarakat  dengan  baik  dan  berkualitas. Pelayanan yang diberikan oleh juga cepat, sehingga menjadikan lebih bersih dengan adanya  pelayanan  yang  berkualitas  pembeli  pun  akan  dapat  berbelanjan  ke  Pasar Tradisional,  maka  banyak  masyarakat  merasa  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan.  Pelayanan  pengelolaan  pasar  yang  diberikan  oleh  Dinas  Koperasi, UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  termasuk  dalam pelayanan  publik  yang  bertujuan  untuk  melayani  masyarakat  dalam  pengelolaan retribusi  pasar  yang  dihasilkan.  Dalam  pelayanan  pengelolaan  pasar  sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pemungutan retribusi dapat berjalan  efektif  dan  efisien  serta  dapat  memberikan  kepuasan  kepada  masyarakat sebagai  pelanggan.  Namun  demikian,  seringkali  terjadi  pelayanan  retribusi  pasar menjadi  tidak  efektif  akibat  keterbatasan  Pemerintah  baik  dalam  pembiayaan, jumlah personil maupun jumlah peralatan yang tersedia. Permasalahan yang terjadi di  Kabupaten  Subang  tidak  tercapinya  target  retribusi  pasar.  Dapat  disimpulkan bahwa  produktivitas  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian Kabupaten Subang sudah baik walaupun belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Dilihat  dari  sistem  pemungutan  retribusi  pasar  rutin  di  lakukan  walaupun  masih
adanya pedagang yeang mebandel dengan tidak mau dalam memberikan retribusai pasar..  Maka  produktivitas  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian  Kabupaten  Subang  perlu  di  tingkatkan  lagi  dalam  meberikan Pelayanan pengelolaan pasar terhadap masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten Subang, sebagai berikut :
a) Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  pada  Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  secara umum  belum  optimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kinerja  pegawai  dalam pemungutan retribusi pasar yang tidak efektif, Produktivitas pemungutan retribusi pasar yang masih kurang optimal. Berdasarkan kelima dimensi dalam pengukuran kinerja  organisasi  menurut  Moeheriono,  yaitu  efektivitas,  efisiensi,  kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
b) Dimensi  Efektivitas,  Dapat  disimpulkan  bahwa  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang dapat dikatakan sudah baik walaupun belum maksimal  dan  masih  perlu  ditingkatkan.  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  Dalam Pemungutan  Retribusi  Pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan Perindustrian Kabupaten Subang tentu saja harus melakukan sesuatu dengan benar sesuai  derajat  kesesuaian  output  yang  dihasilkan  dalam  mencapai  sesuatu  yang diinginnkan,  sehingga  masyarakat  masyarakat  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan.
c) Dimensi Efisiensi, Dapat disimpulkan bahwa efisiensi dalam pemungutan retribusi pasar Kinerja Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  dilihat  dari  aspek  penggunaan anggaran/dana  yang  dikeluarkan  belum  sepenuhnya  efisien  karena  terjadi pengeluaran yang besar, sedangkan pemanfaatan dari biaya pengeluaran  dari biaya penggunaan  sarana/prasarana  (peralatan)  dan  penggunaan  sumber  daya  manusia belum menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatannya karena masih banyak peralatan  seperti  banyak  nya  los/kios  yang  dalam  keadaan  rusak  sedang  sampai ringan dan tidak adanya pedagang.
d) Dimensi  Kualitas,  dalam  pemungutan  retribusi  pasar  Kualitas  Layanan  yang diberikan  oleh  Kinerja  Bidang  Pengelolaan  Pasar  pada  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  Sudah  Cukup  baik  walaupun belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi kualitas layanan. Namun kendala yang dimilki  adalah  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki  sehingga  k  Kinerja
Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang menjadi terganggu.
e) Dimensi  Ketepatan  Waktu,  Dapat  disimpulkan  bahwa  ketepatan  waktu  Kinerja petugas Bidang Pengelolaan Pasar Dalam Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Koperasi,  UMKM,  Perdagangan  Dan  Perindustrian  Kabupaten  Subang  dapat dikatakan  sudah  baik  walaupun  belum  maksimal  dan  masih  perlu  ditingkatkan. Dalam pemungutan retribusi pasar Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang tentu saja harus tetap meningkatkan  upaya-upaya  agar  masyarakat  puas  dengan  pelayanan  yang diberikan.
f) Dimensi  Produktivitas,  Dapat  disimpulkan  bahwa  produktivitas  Kinerja  Bidang Pengelolaan  Pasar  Dalam  Pemungutan  Retribusi  Pasar  pada  Dinas  Koperasi, UMKM, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Subang masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan. Dilihat dari tidak tercapainya target pemungutan retribusi pasar dikarenakan petugas yang kurang optimal dalam pemungtan retribusi kepada pedagang.

## Referensi
Abdul Syani. 2012. Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan. Bumi Aksara : Yogyakarta Atmosudirjo,  Prajudi.  1995.  Kesekertariatan  dan  Administrasi  Perkantoran.  Galian Indonesia : Jakarta
Creswell, Jhon. 2010. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Pustaka Pelajar : Yogyakarta Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia . Gajah Mada University press :Yogyakarta
Hetifah Sj, Sumarto. 2009. Partisipasi, Inovasi dan Good Governance . Salembe Empat : Jakarta
Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP. AMP YKPN : Yogyakarta Mahsun, Muhamad. 2009. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE : Yogyakarta Mangkunegara. 2010. Evaluasi Kinerja SDM . PT. Refika Aditama : Bandung
Mejia, Dkk. 2007. Managing Human Resource Edition. Pearson Education : New Jersey Moeheriono. 2010. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi . Ghalia Indonesia: Bogor Monday, and Noe. 1993. Human Resource Management. A Division At Simon and Schuster , Inc : USA
Pasolong, Harbani. 2008. Teori Administrasi Publik . Alfabeta : Bandung
Ratminto dan Winarsih, 2004. Manajemen Pelayanan , Pustaka Pelajar:Yogyakarta
Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja , Penerbit CV. Mandar Maju : Bandung
Siagian, Sondang. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi Aksara: Jakarta Sobandi,  Baban.  2006.  Desentralisasi  dan  Tututan  Penataan  Kelembagaan  Daerah. Humaniora : Bandung
Sutarto. 2006. Dasar-Dasar Organisasi. Gajah Media University Press : Yogyakarta Sugiyono.2011. Metode Penelitian Administrasi Kualitatif dan Kuantitatif R&D. ALFABETA : Bandung