## PENERAPAN UPAYA PAKSA DALAM EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KEPADAPEJABAT TATA USAHA NEGARA
Putri Kemala Sari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Email: putkemalasari@gmail.com

## Abstract
Act  number51  of  2009  concerning  the  second  amandement  to  Act    Number  5  Year  1986 concerning  the  State  Administrative  Court  governing  the  implementation  of  Decision  of State Administrative Court based on the awareness of State Business Officials/Officers with hierarchical  stages  of  hierarchy  as  stipulated  in  Article  116  of  Act  Number  5  Year  1986, was  not  effective  enough  to  fource  the  State  Admnistrative  Officers  to  carry  out  the Decision of the State Admnistrative Judge. This is evident form some decisions  that are not implemented by the State Admnistratin Officer. Therefore, the amandement to Act Number 5  of  1986  concerning  the  State  Administrative  Court  brought  significant  chages  to  this matter,  namaely  Article  116  paragraph  (4)  of  Act  Number  9  of  2004  and  the  second amandement  of  Act  Number  51  Year  2009  states  that  “In  the  event  that  has  obtained permanent legal force, the official concerned shall be subjected to a forced attempt in the form  of  payment  of  sum  of  forced  and/or  admnistrative  sanctions.  But in  the  curse  of  the implementation of the forced effort is also not fully implemented because it creates various obstacles.  The  purpose  of  this  paper  analyzes  and  examinis  the  implementation  of  forces efforts  in  the  execution  of  state  admnistrative  court  decisions  to  state  admnistrative officials. The method used is normative juridical research specification used is descriptive analytical, that is trying to describe or describe the problems associated with the object of reasearch. The result of thi reasearch is the application of the forced effort is an additional punisment  that  is  as  “condemnatoir”.  It  is  intended  that  this  additional  punishment  may fultill the implementation of the forced effort that imposes the admnistrative officer of the state  to  pay  a  sum  of  money  and  is  subject  to  admnistrative  senctions  not  yet  fully enforceable because there is no further regulation concerning the payment of the amount of money,  the  amount,  who  is  entitled  to  determine  payment  and/or  admnistrative  sanctions and payment mechanisms. Suggestions form the result of this study are to recommend to the Supreme  Court  to  make  operational  guidelines  or  Juknis  about  further  rules  on  forced efforts. Recommend to the state admnistrative bodies/official in issung state administrative decisions  should  be  more  careful  and  follow  all  decisions  issued  by  the  Admnistrative Court so that the dignity of the Institute can be  maintained.
Keywords : state administrative courts, forced effort, dwangsom

## 1. PENDAHULUAN
Negara  hukum  menghendaki  segala  tindakan  atau  perbuatan  penguasa  mempunyai  dasar hukum  yang  jelas  atau  berdasar  pada  asas  legalitas  yang  berdasarkan  hukum  tertulis  maupun berdasarkan  hukum  tidak  tertulis.  Sejalan  dengan  ketentuan  tersebut  Undang-Undang  Dasar 1945telah  secara  jelas  menyebutkan  dalam  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945  bahwa  “Negara  Indonesia adalah negara hukum” hasil perubahan ketiga Undang-undang Dasar. Sebenarnya sejak zaman Plato sampai  zaman  Emanuel  Kant  dan  F.J  Stahl  orang  sudah  menginginkan  adanya  suatu  negara hukum.Negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum  yang  berlaku.Tujuan  akhir  dari  paham  negara  hukum  ini,  adalah  suatu  keinginan  untuk memberikan perlindungan terhadap HAM dari tindakan sewenang-wenang para penguasa. 1
Kesewenang-wenangan  penguasa  yang  menimbulkan  penderitaan  bagi  rakyat  mendorong para ahli pikir untuk menggagas suatu bentuk negara ideal yang dapat mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang  dan  menindas  rakyat.Namun  ide  negara  hukum  klasik  ini  berkembang  dengan ide  negara  hukum  formal.  Ide  negara  hukum  formal  maish  tetap  mempertahankan  unsur  negara hukum  klasik  atau  negara  penjaga  malam,  tetapi  melengkapinya  dengan  unsur-unsur  lain. Penambahan  unsur-unsur  lain  tersebut  dimaksudkan  untuk  lebih  dapat  memberikan  jaminan kebebasan  dan  perlindungan  yang  lebih  baik  kepada  individu  dari  kemungkinan  tindakan sewenang-wenang  penguasa  sekaligus  membuka  peluang  yang  terbatas  kepada  pemerintah  untuk turut  campur  dalam  kehidupan  individu.Campur  tangan  pemerintah  secara  terbatas  dalam kehidupan individu dianggap perlu dalam rangka pemerataan rakyat dapat diselenggarakan supaya paling tidak kesejahteraan rakyat dapat diselenggarakan. 2
Menurut F.J Stahl suatu negara hukum formal harus memenuhi 4 unsur penting, yaitu : 3
(a) Adanya perlindungan terhadap HAM
(b) Adanya pemisahan/pembagian kekuasaan;
(c) Setiap  tindakan  pemerintah  harus  didasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
(d) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
Unsur  keempat,  yaitu  unsur  adanya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  merupakan  unsur  yang diilhami  oleh  pemikir  (doktrin)  bahwa  negara  (pemerintah)  adalah  subjek  hukum  (badan  hukum) yang  tidak  kebal  hukum.Sebagai  subjek  hukum,  negara  adalah  pribadi  hukum  yang  memiliki  hak dan  kewajiban  seperti  pribadi  hukum  manusia.Sebagai  subjek  hukum,  negara  dan  manusia  dapat melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  menimbulkan  akibat-akibat  hukum  berdasarkan  hak dan kewajibannya. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang menimbulkan kerugian terhadap subjek  hukum  lain harus dipertanggungjawabkan di depan hukum (pengadilan). Atas dasar pemikiran yang demikian, jika negara sebagai subjek hukum melakukan perbuatan yang merugikan subjek hukum yang lain, dengan sendirinya negara dapat diminta pertanggungjawaban di depan pengadilan. 4
Indonesia sebagai Negara hukum tengah berusaha meningkatan kesejahteraan bagi seluruh warganya dalam segala bidang.Kesejahteraan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan aktivitas- aktivitasnya  pembangunan  di  segala  bidang.Dalam  melaksanakan  pembangunan  yang  multi kompleks  sifatnya  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  aparatur  pemerintah  memainkan  peranan  yang
1 Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Hlm 2
2 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010,  hlm 22 & 29.
3 Ridwan HR., Op.,Cit, hlm. 3
4 Hotma P. Sibuea, Op.,Cit., hlm. 32
sangat  besar.Namun  dengan  adanya  peranan  yang  sangat  besar  tersebut  menimbulkan  berbagai konsekuensi-konsekuensi  negatif  seperti  munculnya  penyimpangan-penyimpangan  seperti  korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelampauan batas kekuasaan, sewenang-wenang, dan sebagainya.Berbagai  penyimpangan  yang  mungkin  terjadi  dalam  lapangan  perbuatan  hukum  tidak dapat dibiarkan begitu saja, Oleh karena itu untuk menunjang penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai  dan  seimbang  diperlukannya  saranan  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bagi rakyat.
Dengan  adanya  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  atau  yang  disebut  dengan  PTUN  yang memberikan  perlindungan  kepada  rakyat  dengan  jaminan-jaminan  yang  dapat  diperoleh  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Ruang  lingkup  mengenai  permasalahan  yang timbul dalam PTUN yaitu tentang keputusan-keputusan oleh badan/pejabat  tata usaha negara yang dikeluarkan  dan  ditujukan  kepadasubjek  hukum  dalam  lingkup  hukum  administrasi  Negara  yang menimbulkaan  sengketa.Sengketa  yang  timbul  akibat  adanya  keputusan  TUN  yang  dikeluarkan oleh  pejabat  administrasi  negara  tersebut  dapat  diajukan  ke  PTUN  apabila  seseorang  atau  badan hukum  tidak  mendapatkan  kepuasan  ataupun  keadilan  dengan  dikeluarkannya  putusan  TUN tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  mengenai  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  sudah mengalami  dua  kali  perubahan.  Yang  pertama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 kemudian  dirubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2004  dan  terakhir  dengan  Undang- Undang Nomor 51 tahun 2009.
Mengenai  pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  yang  didasarkan  pada kesadaran  Badan/PejabatTata  Usaha  Negara  dengan  peneguran  berjenjang  secara  hirarki sebagaiman  diatur  dalam  Pasal  116  UU  Nomor  5  Tahun  1986,  ternyata  tidak  cukup  efektif  dapat memaksa Pejabat  Tata Usaha Negara melaksanakan Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara. Hal  tersebut  terlihat  dari  beberapa  putusan  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  Pejabat  Tata  Usaha Negara.  Oleh  karena  itu  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tentang  Peradilan Tata  Usaha  Negara  membawa  perubahan  yang  cukup  signifikan  terhadap  permasalahan  ini  yaitu dalam  pasal  116  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  9  tahun  2004dan  perubahan  kedua  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  menyebutkan  bahwa  “Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.
Penjelasan dari ayat tersebut yang dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang  paksa”  dalam  ketentuan  ini  adalah  pembebanan  berupa  pembayaran  sejumlah  uang  yang ditetapkan  oleh  hakim  karena  jabatannya  yang  dicantumkan  dalam  amar  putusan  pada  saat memutuskan  mengabulkan  gugatan  penggugat”.Dengan  adanya  aturan  ini  yang  membebankan kepada  badan/pejabat  tata  usahanegara  apabila  tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang dan/atau sanksi administratif.Oleh karena itu makna ketentuan tersebut memberikan sebuahkonsepsi mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan TUN tersebut memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam mencari keadilan. Berkaitan dengan  hal  tersebut,  maka  penulis  dalam  hal  ini  mengkaji  dan  menganalisis  lebih  mendalam terhadap permasalahan penerapan upaya paksa dalam rangka eksekusi putusan pengadilan TUN.

## 2. KAJIAN LITERATUR
2.1. Putusan Pengadilan

## A. Pengertian Putusan
Pada  dasarnya  penggugat  mengajukan  suatu  gugatan  ke  pengadilan  adalah  bertujuan  agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkaranya dengan mengambil suatu putusan. Bagi hakim  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  penting  bukannlah  hukumnya,  kerena  hakim dianggap  tahu  hukumnya  ( ius  curia  novit ),  tetapi  mengetahui  secara  objektif  fakta  atau  peristiwa sebagai duduk perkara  yang  sebenarnya sebagai dasar putusannya, bukan secara a priori langsung menentukan hukumnya tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya. 5 Meskipun  demikian,  hakim  bukanlah  malaikat  yang  bebas  dari  berbagai  kekhilafan  atau bahkan justru kesalahan, sehingga putusan tersebut belum memuaskan salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang belum merasa puas terhadap  putusan  hakim  itulah  yang  mendasari  perlunya  peradilan  yang  berjenjang  (pengadilan tingkat  pertama,  pengadilan  tinggi,  mahkamah  agung)  dan  tersedianya  upaya  hukum  baik  upaya hukum  biasa  (perlawanan,  banding  dan  kasasi)  dan  upaya  hukum  istimewa  atau  yang  disebut dengan upaya hukum luar biasa ( request civil/ peninjauan kembali dan derdenverzet/ perlawanan dari pihak ketiga). 6
Putusan  hakim  adalah  suatu  pernyataan  yang  oleh  hakim,  sebagai  pejabat  negara  yang diberi  wewenang  untuk  itu,  diucapkan  di  persidangan  dan  bertujuan  untuk  mengakhri  atau menyelesaikan  suatu  perkara  atau  sengketa  antara  para  pihak.Pada  dasarnya  bukan  hanya  yang diucapkan  yang  disebut  putusan,  melainkan  juga  pernyataan  dalam  bentuk  tertulis  dan  kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. 7
Sebuah  konsep  putusan  (tertulis)  tidak  mempunyai  kekuatan  sebagai  putusan  sebelum diucapkan  di  persidangan  oleh  hakim.  Putusan  yang  diucapkan  di  persidangan  ( iutspraak )  tidak boleh  bertentangan  dengan  apa  yang  tertulis.  Sebab  bila  terjadi  perbedaan  antara  putusan  yang diucapkan  dan  putusan  yang  tertulis  akan  beraibat  batal  demi  hukum.Dalam  literatur  Belanda dikenal  istilah vonis dan gewijsde; yang  dimaksud  dengan vonis adalah  putusan  yang  belum mempunyai  kekuatan  hukum  yang  pasti,  sehingga  masih  tersedia  upaya  hukum  biasa,  sedangkan gewijsde adalah  putusan  yang  sudaah  mempunyai  kekuataan  hukum  yang  pasti,  sehingga  masih tersedia upaya hukum luar biasa. Dalam kaitannya dengan hukum acara PTUN, putusan yang telah memperoleh kekuataan hukum tetap adalah : 8
(i) Putusan  pengadilan  tingkat  pertama  (Pengadilan  Tata  Usaha  Negara)  yang sudah tidak dapat dimintakan upaya hukum banding.
(ii) Putusan  pengadilan  tinggi  (Pengadilan  Tinggi  Tata  Usaha  Negara)  yang dimintakan kasasi.
(iii) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.
5 Zairin Harahap, Hukumm Acara Tata Usaha Negara Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada., Jakarta., 2008. Hlm 141 6 Ibid., hlm 142
7 Titik Triwulan T dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana., Jakarta, 2011. Hlm.  611-612
8 Zairin Harahap., Op.Cit., hlm 143

## 2.2. Tiga (3) Kategori Putusan Hakim dalam Mengabulkan Gugatan Penggugat
Putusan  akhir  dari  hakim  yang  mengabulkan  gugatan  penggugat,  dapat  dibedakan  dalam tiga (3) kategori, yaitu : 9
1. Deklator,  dimana  dalam  amar  putusan  hakim  menyatakan  suatu  keadaan  sah  menurut hukum.
2. Konstitutif,  dimana  dalam  amar  putusan  hakim  menyebutkan  atau  menciptakan  suatu keadaan baru.
3. Komdemnator,  yaitu  putusan  yang  amarnya  menyebutkan  suatu  penghukuman  atau perintah
2.3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  diatur  dalam  Pasal  97  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 tentang PTUN, yang menyebutkan sebagai berikut :
(1)  Dalam  hal  pemeriksaan  sengketa  sudah  diselesaikan,  kedua  belah  pihak  diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing- masing.
(2)  Setelah  kedua  belah  pihak  mengemukakan  kesimpulan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1),  maka  Hakim  Ketua  Sidang  menyatakan  bahwa  sidang  ditunda  untuk memberikan  kesempatan  kepada  Majelis  Hakim  bermusyawarah  dalam  ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
(3)  Putusan  dalam  musyawarah  majelis  yang  dipimpin  oleh  Hakim  Ketua  Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh- sungguh  tidak  dapat  dicapai  permufakatan  bulat,  putusan  diambil  dengan  suara terbanyak.
(4)  Apabila  musyawarah  majelis  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (3)  tidak  dapat menghasilkan  putusan,  permusyawaratan  ditunda  sampai  musyawarah  majelis berikutanya.
(5)  Apabil  dalam  musyawarah  majelis  berikutnya  tidak  dapat  diambil  suara  terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.
(6)  Putusan  Pengadilan  dapat  dijatuhkan  pada  hari  itu  juga  dalam  sidang  yang  terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
(7) Putusan Pengadilan dapat berupa :
a. gugatan ditolak;
b. gugatan dikabulkan;
c. gugatan tidak diterima;
d. gugatan gugur.
(8)  Dalam  hal  gugatan  dikabulkan,  maka  dalam  putusan  Pengadilan  tersebut  dapat ditetapkan  kewajiban  yang  harus  dilakukan  oleh  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.
(9) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : a. pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
b.  pencabutan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  bersangkutan  dan  menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; ata
9 Ujang  Abdullah., Penerapan  Upaya  Hukum  Paksa  Berupa  Pembayaran  Uang  Paksa  di  Pengadilan  Tata Usaha  Negara., Makalah  yang  disampaikan  dalam  Buku  Perpisahan  Hakim  Agung  Mahkamah  Agung  RI. www.ptun.palembang.go.id hlm. 3
c. penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 (10) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi.
(11)  Dalam  hal  putusan  Pengadilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (8)  menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi.
2.4. Upaya Yang Dapat di Tempuh Untuk Terlaksananya Suatu Putusan
Adapun  Jenis  dari  upaya  paksa  yang  dapat  terlaksananya  suatu  putusan  adalah  sebagai berikut : 10
1. Upaya  Paksa  Langsung  ( direct  middelen ),  yaitu  penggugat  memperoleh  prestasi    dari tergugat sesuai dengan apa yang ditentukan atau diperintahkan oleh hakim. Upaya ini dapat dibedakan dalam dua cara:
a. Reel  executie (eksekusi  riil),  yaitu  secara  langsung  tergugat  dipaksakan  untuk memnuhi apa yang diperintahkan oleh hakim.
b. Hukuman  untuk  memnuhi  suatu  prestasi  berupa  pembayaran  sejumlah  uang, dilaksanakan  dengan  lebih  dahulu  mengadakan  pemblokiran  (penyitaan)  barang- barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak  milik  tergugat,  kemudian  barang tersebut  dijual  (dilelang)  dan  hasilnya  disgunakan  untuk  pembayaran  sesuai dengan jumlah yang harus dibayar oleh tergugat.
2.  Upaya paksa tidak langsung ( indirecte middelen ) yaitu pemenuhan prestasu dicapai dengan melalui tekanan phychis kepada tergugat agar ia dengan suka rela memnuhi prestasi. Upaya ini dikenal dengan dua cara:
a.   Penerapan gijzeling (sandera)  yaitu  hakim  menetapkan  bahwa  apabila  terhukum tidak mau prestasi yang ditetapkan, maka terhukum disandra.
b.   Penerapan dwangsom (uang  paksa)  yaitu  hakim  menetapkan  suatu  hukuman tambahan  kepada  si  terhukum  untuk  membayar  sejumlah  uang  kepada  si penggugat  di  dalam  hal  si  terhukum  tersebut  tidak  memenuhi  hukuman  pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memnuhi hukuman pokok dengan sukarela.
2.5. Uang Paksa ( Dwangsom ) A.
Pengertian Uang Paksa ( dwangsom ) Uang  Paksa  ( dwangsom )  adalah  suatu  hukuman  tambahan  pada  si  berhutang  untuk membayar  sejumlah  uang  kepada  si berpiutang, di dalam  hal  si berhutang  tersebut tidak  memnuhi hukuman  pokok,  hukuman  tambahan  mana  dimaksudkan  untuk  menekankan  si  berhutang  agar supaya dia memenuhi putusan  hukuman pokok.Uang paksa adalah  sejumlah  uang  yang ditetapkan dalam putusan, hukuman mana diserahkan kepada penggugat, di dalam hal, sepanjang atau sewatu- waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Dwangsom adalah sejumlah uang yang ditetapkan dalam  vonis  yang  harus  dibayar  oleh  terhukum  kalau  prestasi  hukum  pokok  tidak  dipenuhi, singkatnya bahwa dwangsom hanya dapat dikenakan kepada penghukuman untuk sesuatu yang lain daripada pembayaran sejumlah uang. 11
Uang  paksa  ( dwangsom )adalah  pembayaran  sejumlah  uang  yang  dibayar  sekaligus  atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisannya, atau hukum badan perdata yang bebankan
10 Skripsi  Bima, Analisis  Yuridis  Tentang  Lembaga  Uang  Paksa  (dwangsom )  Sebagai  Sanksi  Adminitratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Universitas Indonesia. 2012.
11 Ibid.
tergugat  (Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara)  karena  tidak  bersedia  melaksanakan  Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkcracht Van Gewijsde) dan hal tersebut menimbulkan kerugian material terhadap orang atau badan hukum perdata. 12
Beberapa makna dan pengertian mengenai uang paksa ( dwangsom ) yang disampaikan oleh sarjana maupun paraktisi hukum antara lai, sebagai berikut : 13
1. Prof. Mr. p.a. Stein mengemukakan bahwa uang paksa sebagai :
“Sejumlah  uang  yang  ditetapkan  dalam  putusan,  hukuman  tersebut  diserahkan  kepada Penguggat,  di  dalam  hal  sepanjang  atau  sewaktu-waktu  si  terhukum  tidak  melaksanakan hukuman.Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berypa sejumlah uang paksa seklaigus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.”
2. Mr. F.M.J. Jansen memberi batasan uang paksa sebagai :
“Upaya  eksekusi  tidak  langsung  untuk  memperoleh  prestasi  riil  yang  tidak  dapat  dicapai melalui upaya eksekusi biasa terkecuali secara khusus terhadap sita revindikasi.”
3. Marcel stome, seorang guru besar pada Rijksuniversiteit Gent, Antwerpent Belgia, memberi batasan tentang uang paksa sebagai berikut :
“Suatu  hukuman  tambahan  pada  si  berutang  utntuk  membayar  sejumlah  uang  kepada  si berpiutang, di dalam hak si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksud untuk menekan si berutang agar supaya dia memenuhi hukuman pokok.”
4. Mr.  H.  Oudelaar  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa  uang  paksa  sebagai  : “Suatu  jumlah  uang  yang  ditetapkan  hakim  yang  dibebankan  kepada  terhukum berdasarkan  atas  putusan  hakmi  dalam  keadaan  ia  tidak  memenuhi  suatu  hukumam pokok.”
5. Hugenholtz Heemskerk menyebutkan bahwa uang paksa sebagai :
“Sejumlah  uang  yang  ditetapkan pada putusan  hakim  yang  harus  dibayar  oleh  terhukum untuk kepentingan pihak lawan apabila ia tidak memenuhi hukuman pokok.”
6. J.C.T.  Simorangkir,  Drs.  Rudy  T  Erwin,  S.H  dan  J.T  Prasetya  menyebutkan  uang  paksa sebagai :
“Uang  paksa  yang  ditetapkan  sebagai  hukuman  yang  harus  dibayar  karena  perjanjian yang tidak dipenuhi.”
7. Prof. Subekti, S.H dan TJitrosoedibio menyebutkan bahwa uang paksa itu sebagai :
“Sebegitu  jauh  suatu  putusan  pengadilan  memutuskan  penghukuman  untuk  sesuatu  lain daripada  untuk  membayar  sejumlah  uang,  maka  dapatlah  ditentukan  di dalamnya,  bahwa si  terhukum  tidak/belum  memenuhi  keputusan  tersebut,  ia  pun  wajib  membayar  sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (Pasal 605a Rv). Dengan  demikian  maka  uang  paksa  ini  merupakan  suatu  alat  eksekusi  secara  tidak langsung.”
B. Sifat Uang Paksa ( Dwangsom )
Dari  definisi/pengertian  uang  paksa  tersebut  di  atas  maka  terlihat  bahwa  suatu  dwangsom bersifat : 14
1. Accessoir, dengan pengertian bahwa:
a. Tidak ada dwangsom apabila tidak ada hukuman pokok.
12 Bambang Sugiono, SH., MH. Penerapan Upaya Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Makalah dan Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004, Hlm 3
13 Skripsi Bima. Analisis Yuridis….. Op.Cit. hlm 22-23
14 Ibid. hlm 23-24
b. Apabila  hukuman  pokok  telah  dilaksanakan  oleh  terhukum  maka  dwangsom  yang ditetapkan bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuataan hukum lagi.
2. Hukuman  tambahan.  Apabila  hukuman  pokok  yang  ditetapkan  oleh  hakim  tidak dipenuhi  oleh  tergugat  dengan  suka  rela,  maka  dwangsom  diperlukan.  Apabila dwangsom telah dilaksanakan tidaklah berarti bahwa hukuman pokok telah hapus.
3. Tekanan  phychis  bagi  terhukum  ini.  Ini  berarti  bahwa  dengan  adanya  hukuman dwangsom yang ditetapkan oleh hakim di dalam putusannya, maka si terhukum ditekan secara  phychis  agar  ia  dengan  suka  rela  memenuhi  hukuman  pokok  yang  ditetapkan oleh hakim baersama dwangsom tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  prosedur  atau  cara  memperoleh  pengetahuan  yang  benar atau  kebenaran  melalui  langkah-langkah  yang  sistematis. 15 Metode  pendekatan  dalam penelitian ilmu hukum ini adalah Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian yuridis normatif  atau  bisa  juga  disebut  sebagai  penelitian  doktrinalyang  melihat  tujuan  hukum, nilai-nilai  keadilan,  validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep  hukum,  dan  norma-norma hukum. 16 Dengan  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  yang  berkaitan  dengan “Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara”. Pada tahap ini dilakukan penafsiran secara gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dari  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  penafsiran  hukum  secara  sistematis dengan  menggabungkan  peraturan  perundang-undangan  yang  satu  dengan  peraturan perundang-undangan  lainnya  dengan  penafsiran  hukum  otentik  yang  dapat  dilakukan dengan cara melihat penjelasan dan pembuat undang-undang itu sendiri.
Dalam  penelitian  hukum  normatif ini  spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif  analitis,  yaitu  berusaha  menggambarkan  atau  menguraikan  permasalahan berkaitan dengan objek penelitian. 17 Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan  perundang-undangan  ( statute-approach) ,  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach) dan  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach) .  Pendekatan  yang dilakukan  adalah  terhadap  teori,  konsep,  asas,  norma,  doktrin.  Baik  dari  buku,  jurnal ilmiah,  yurisprudensi,  perundang-undangan,  dan  sumber  data  lainnyayang  relevan  dengan masalah hukum yang diteliti.
15 Penelitian  merupakan  suatu  sarana  pokok  dalam  pengembangan  ilmu  pengetahuan  maupun  teknologi.Hlm ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan  konsisten.Metode  penelitian  hukum  mempunyai  ciri-ciri  tertentu  yang  merupakan  identitasnya,  oleh karena  itu  ilmu  hukum  dapat  dibedakan/berbeda  dengan  ilmu-ilmu  pengetahuan  lainnya.  Lihat,  Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995. hlm. 2
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 22.
17 Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam Jurnal Hukum Puslitbangkutn Nomor 1 , Pusat Penelitian Perkembangan  Hukum,  Lembaga  Penelitian  Universitas  Padjadjaran,  Bandung,  1999,  hlm.3.Lihat  Pula dalam  Lili  Rasidji  dan  Liza  Sonia  Rasidji,  Monograf, Pengantar  Metode  Penelitian  dan  Penulisan  Karya Ilmiah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2005, hlm. 6.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya bahwa upaya paksa yang berupa uang paksa  ( dwangsom )  yang  dikenakan  kepada  pejabat  dan/atau  badan  administrasi  negara  apabila iatidak  melaksanakan  putusan  pengadilan.  Sifat dwangsom ini  yang  merupakan  aturan  tambahan agar  aturan  pokoknya  dapat  dilaksanakan.  Pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan  yang menerapkan upaya paksa ini tertuang dalam Pasal 116 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang  Perubahan Kedua  Atas UU No. 5 Tahun 1986 megenai  Peradilan  Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :
Ayat  (1)    Salinan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  dikirimkan kepada  para  pihak  dengan  surat  tercatat  oleh  panitera  pengadilan  setempat  atas  perintah ketua  pengadilan  yang  mengadilinya  dalam  tingkat  pertama  selambat-lambatnya  dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
Ayat  (2)  Apabila  setelah  60  (enam  puluh)  hari  kerja  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diterima  tergugat  tidak melaksanakan  kewajibannya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  97  ayat  (9)  huruf  a, keputusan  tata  usaha  negara  yang  disengketakan  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum lagi.
Ayat (3)  Dalam  hal  tergugat  ditetapkan  harus  melaksanakankewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 97 ayat(9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90(sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebuttidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukanpermohonan  kepada  ketua  pengadilan  sebagaimanadimaksud  pada  ayat  (1), agar pengadilanmemerintahkan tergugat melaksanakan putusanpengadilan tersebut.
Ayat (4)  Dalam  hal  tergugat  tidak  bersedia  melaksanakanputusan  pengadilan  yang  telah memperoleh  kekuatanhukum  tetap,  terhadap  pejabat  yang  bersangkutandikenakan  upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
Ayat (5)  Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan  padamedia  massa  cetak  setempat  oleh  panitera  sejak  tidakterpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3).
Ayat (6)  Di  samping  diumumkan  pada  media  massa  cetaksetempat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (5),  ketuapengadilan  harus  mengajukan  hal  ini  kepada  Presidensebagai  pemegang kekuasaan pemerintah tertinggiuntuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakanputusan  pengadilan,  dan  kepada  lembaga  perwakilanrakyat  untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Ayat (7)  Ketentuan  mengenai  besaran  uang  paksa,  jenis  sanksi  administratif,  dan  tata  cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diaturdengan peraturan perundang-undangan.
Adanya ketentuan tambahan dalam Pasal 116 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan  kedua  mengenai  Peradilan  Tata  Usaha  yang  mengatur  upaya  paksa  dalam  eksekusi putusan pengadilan merupakan babak baru dalam pelaksanaan eksekusi putusan bagi pejabat/badan tata  usaha  negara  untuk  melaksanakan  ketentuan  tersebut  sebagai  upaya  kepastian  hukum  oleh pemerintah  dalam  menerapkan  sanksi  kepada  pejabat/badan  tata  usaha  yang  sulit  dan  tidak  mau untuk  melaksanakan  putusan  pokok.  Ketentuan  yang  lama  mengenai  eksekusi  putusan  pengadilan dengan  peneguran  secara  berjenjang  hirariki  dirasa  kurang  efektif  dan  menganggu  citra  Presiden sebagai kepala pemerintahan.Maka dari itu dibentuk suatu aturan tambahan mengenai upaya paksa
ini  agar  putusan  pengadilan  dapat  dilaksanakan  dan  lebih  mencerminkan  sikap  kepastian  serta tekanan sanksi yang lebih jelas.
Dalam  ketentuan  Pasal  116  tersebut  yang  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  tentang pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan TUN. Dalam penjelasan Pasal 116 ayat (1) meskipun putusan  Pengadilan  belum  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  para  pihak  yang  berperkara  dapat memperoleh  salinan  putusan  yang  dibubuhi  catatan  panitera  bahwa  putusan  tersebut  belum memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Tenggang  waktu  14  (empat  belas  )  hari  dihitung  sejak  saat putusan  pengadilan  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap.  Penjelasan  ayat  (4)  yang  dimaksud dengan “pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa” dalam ketentuan ini adalah pembebanan berupa  pembayaran  sejumlah  uang  yang  ditetapkan  oleh  hakim  karena  jabatannya  yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan penggugat.
Apabila  kita  simak  dengan  seksama  ketentuan  Pasal  116  tersebut  diatas,  maka  menurut Paulus  Effendie  Lotulung,  sesungguhnya  ada  dua  jenis  eksekusi  yang  kita  kenal  di  peradilan  tata usaha negara : 18
1. Eksekusi  terhadap  putusan  pengadilan  yang  berisi  kewajiban  sebagai  mana  yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9)  huruf a, yaitu kewajiban berupa pencabutan KTUN (bechikking) yang bersangkutan.
2. Eksekusi  terhadap  putusan  pengadilan  yang  berisi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c, yaitu :
Huruf b : Pencabutan KTUN (beschikking) yang bersangkutan dan  menerbitkan KTUN (bechkking) yang baru; atau
Huruf c : Penerbitan KTUN (bechikking) dalam gugatan didasarkan Pasal 3. Adanya  ketentuan  upaya  paksa  yang  merupakan  aturan  tambahan  yang  dibuat  agar  aturan pokok  dapat  dilaksanakan  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  paksa  dan/atau  sanksi administrasiyang menurut hemat saya adalah karena tidak adanya kepercayaan pengadilan terhadap kemungkinan  pejabat  dan/atau  badan  administrasi  negara  dalam  sengketa  mengenai  keputusannya yang  tidak  melaksanakan  putusan  tersebut.  Padahal  harusnya  seperti  yang  dijelaskan  oleh Lotulung 19 menjelaskan  bahwa  pada  dasarnya  eksekusi  putusan  di  PTUN  menekankan  pada  rasa self  respect dan  kesadaran  hukum  dari  pejabat  TUN  terhadap  isi  putusan  hakim  untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya pemaksaan ( dwangmiddelen ) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap jabatan TUN yang bersangkutan.
Penerapan  terhadap  eksekusi  yang  mengatur  mengenai  upaya  paksa  dengan  membayar sejumlah  uang  paksa  belum  sepenuhnya  dapat  dijalankan  karena  belum  adanya  aturan  yang  lebih lanjut  mengatur  tentang  hal  ini.  Padahal  sejak  dikeluarkannya  UU  No.  9  tahun  2004  tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas perubahan dari UU No. 5 Tahun 1986 dan sudah dua kali adanya perubahan dengan yang terakhir UU No.51 Tahun 2009, para perancang undang-undang ini sudah memuat ketentuan mengenai upaya paksa yaitu dengan pembayaran sejumlah uang paksa  dan/atau sanksi administratif namun sampai sekarang, hal ini juga belum dilaksanakan. Konsekuensi dengan tidak  adanya  aturan  lebih  lanjut  yang  memuat  tentang  upaya  paksa  tersebut  nantinya  akan berimplikasi  terhadap  eksekusi  putusan  pengadilan  yang  tidak  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan  kepada  orang  atau  badan  yang  dikenakan  terhadap  putusan  yang  dikeluarkan  oleh pejabat/badan administrasi negara dalam hal pejabat/badan administrasi negara tidak melaksanakan putusan tersebut.
18 Zaini harahap, Op.Cit., hlm 155
19 Ibid, hlm. 156.
Menurut sifatnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berupa putusan deklaratoir yaitu  yang  bersifat  menerangkan  saja. Putusan  konstitutif yaitu  yang  bersifat  meniadakan  atau menimbulkan  keadaan  hukum  yang  baru  dan putusan  condemnatoir yaitu  bersifat  penghukuman atau  berisi  kewajiban  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  terhadap  yang  kalah.  Menurut  ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, putusan Peradilan Tata  Usaha  Negara  dapat  berupa  :  Gugatan  ditolak,  Gugatan  dikabulkan,  Gugatan  tidak  diterima dan Gugatan gugur. Dari macam isi dan sifat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut tidak semua putusan dapat dikenakan Upaya Paksa. 20
Melainkan hanya putusan putusan yang memenuhi syarat saja, antara lain : 21
1. Putusan  yang  menyatakan  gugatan  dikabulkan,  yaitu  apabila  dari  hasil  pemeriksaan  di persidangan  temyata  dalil-dalil  dari  posita  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  secara  formal maupun materiil dan telah dapat mendukung petitum yang dikemukakan Penggugat;
2. Putusan  bersifat condemnatoir ,  yaitu  putusan  yang  sifatnya  memberikan  beban  atau kewajiban  untuk  melakukan  tindakan  tertentu  kepada  Badan/Pejabat  Tata  Usaha  Negara seperti :
a. Kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan batal/tidak sah.
b. Kewajiban menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara badan/pengganti.
c. Kewajiban mencabut dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
d. Kewajiban membayar ganti rugi.
e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.
3.  Putusan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap (inkrachtVan  Gewijsde), yaituputusan  pengadilan  yang  tidak  dapatditerapkan  upaya  hukum  lagi  terhadap  putusan tersebut.
Sehingga  macam  isi  dan  sifat  putusan  yang  lain  seperti  putusan  yang  sifatnya deklatoir , gugatan tidak diterima, gugatan gugur, apalagi gugatan ditolak tidak dapat dikenakan Upaya Paksa karena bukan putusan yang bersifat condemnatoir . 22
Permasalahan  kemudian  timbul  dalam  penerapan  upaya  paksa  dikarenakan  belum  ada aturan  pelaksanaan  mengenai  pelaksanaan  upaya  paksa  dengan  membayar  sejumlah  uang  paksa dan/atau sanksi administrasi.Pertanyaannya tentang bagaimana mekanisme pembayaran dan berapa jumlah uang paksa yang harus dikenakan kepada Pejabat dan atau Badan administrasi negara yang tidak  melaksanakan  putusan  pengadilan  dengan  jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan,  kemudian siapa yang berhak menetapkan uang paksa dan/atau sanksi administrasi.
Menurut  Supandi,  SH,  M.Hum,  bahwa  secara  teori  seseorang  Pejabat  yang  sedang menjalankan  tugasnya  maka  ia  adalah  sedang  melaksanakan  peran  Negara,  oleh  karenanya manakala di dalam menjalankan peran/tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian orang/masyarakat sepanjang  tugas-tugas  tersebut  dilaksanakan  menurutkan  hukum,  maka  adalah  benar  apabila kerugian  yang  diderita  orang/masyarakat  tersebut  dibebankan  pembayarannya  kepada  Negara karena  itu  tergolong  "kesalahan  dinas".  Hal  mana  berbeda  dengan  ketika  seorang  pejabat  tidak mematuhi putusan hakim  (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi  hukum), maka pada saat itu  justru  ia  tidak  sedang  menjalankan  peran  Negara  (karena  secara  ideal,  menjalankan  peran Negara  itu  adalah  melaksanakan  ketentuan  hukum),  oleh  karenanya  resiko  dari  ketidakpatuhan terhadap  hukum  tadi  tidak  dapat  dibebankan  kepada  keuangan  Negara  tetapi  harus  ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat, karena hal tersebut adalah "kesalahan pribadi". Hal
20 Ujang Abdullah, Op.Cit., hlm. 4
21 Ibid. hlm 4-5
22 Ibid. hlm 5
mana sejalan dengan teori 'kesalahan' yang dikembangkan dari yurisprudensi Counseil d'Etat yang pada  pokoknya  membedakan  antara  kesalahan  dinas (  Faute  de  Serve  ) dan  kesalahan  pribadi (Faute Personalle) . 23
Berbeda  dengan  pandangan  penulis  bahwa  pembebanan  pembayaran  sejumlah  uang  paksa harusnya  di  bebankan  kepada  kas  Negara.  Mengapa  demikian  karena  pejabat/badan  administrasi negara  yang  tidak  melaksanakan  putusan  tersebut  karena  jabatannya  sebagai  penyelenggaraan pemerintahan  mempunyai  pertimbangan  tertentu  dan  barang  tertentu  pertimbangan  tersebut mungkin  merupakan  suruhan  dari  atasan  pejabat/badan  yang  bersangkutan  sehingga  ia  tidak melaksanakan  putusan  tersebut,  mengingat  juga  putusan  yang  dikeluarkan  untuk  kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  tertentu  maka  dari  itu  sudah  sepatutnya  mengenai  pembebanan pembayaran uang paksa dibebankan kepada kas Negara.
Mengenai  besaran  atau  jumlah  pembayaran  uang  paksa  yang  dijatuhkan  kepada pejabat/badan  administrasi  negara  yang  tidak  melaksanakan  putusan  tersebut  menurut  hemat penulis,  merupakan  hak  prerogratif  dari  Hakim  karena  hal  ini  merupakan  rangkaian  peristiwa  dari eksekusi putusan pengadilan.Tetapi Hakim juga dalam menetapkan jumlah atau besaran uang paksa ini harus bekoordinasi dengan instansi terkait dalam menetapkan pembayaran uang paksa tersebut, misalnya  dengan  Mahkamah  Agung,  Menteri  Hukum  dan  Ham  dan  Menteri  Keuangan  dengan pertimbangan  sejauh  mana  kerugian  yang  diderita  oleh  pengugat  serta  sejauh  mana  dampak  yang diderita dari putusan pejabat/badan administrasi negara tersebut.
Kemudian mengenai mekanisme, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4)  UU  Nomor  51  Tahun  2009,  yang  menyatakan  bahwa  “Dalam  hal  tergugat  ditetapkan  harus melaksanakan kewajiban  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian  setelah  90  (sembilan  puluh)  hari  kerja  ternyata  kewajiban  tersebut  tidak  dilaksanakan, maka  penggugat  mengajukan  permohonan  kepada  ketua  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.” Dan dalam ayat (4) diatur bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  terhadap  pejabat  yang  bersangkutan  dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”.Dari ketentuan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pemberlakuan  pembayaran  uang  paksa  dilakukan  sejak  saat berakhirnya masa penegoran/perintah Ketua pengadilan Tata Usaha sebaimana dimaksud pasal 116 ayat  (3)  UU  Nomor  51  Tahun  2009.  Namun  dalam  UU  PTUN  tidak  diatur  mengenai  limit  waktu pelaksanaan  Putusan  Pengadilan  sehingga  sering  menimbulkan  kerancuan-kerancuan  dalam implementasinya. Untuk mengatasi hal tersebut, hendaknya limit waktu pelaksanaan Putusan PTUN harus dicantumkan di dalam perintah ketua pengadilan. Apabila dalam limit  waktu  yang diberikan telah lewat, maka Ketua Pengadilan membuat Penetapan yang ditujukan kepada Kepala KPN yang berwenang  yang  berisi  perintah  agar  Kepala  KPN  tersebut  memotong  gaji  Tergugat  setiap  bulan yang  besarnya  ditentukan  dalam  Amar  Putusan  sampai  dengan  Tergugat  mematuhi  isi  putusan sampai  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Dalam  prakteknya  pelaksanaan  upaya  paksa  dengan dwangsom atau uang paksa ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena aturan pelaksanaan mengenai dwangsom/uang paksa tersebut belum ada. 24
Berkenaan  dengan  sanksi  administrasi  yang  juga  menjadi  bagian  dalam  penerapan  upaya paksa. Secara umum dikenal ada beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi negara yaitu :
a. Paksaan pemerintah ( bestuurdwang )
23 Ibid. hlm 6
24 Ibid. hlm 7
b. Penarikan  kembali  keputusan  yang  menguntungkan  (izin,  subsidi,  pembayaran,  dan sebagainya).
c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah ( dwangsom)
d. Pengenaan denda administrasi ( administratieve boete ) 25
Menurut  hemat  penulis  pengenaan  denda  admnistrasi  merupakan  rangkaian  sanksi admnistrasi yang dimaksud dalam upaya paksa tersebut.Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang  kepada  organ  pemerintah  untuk  menjatuhkan  hukuman  berupa  denda  terhadap  seorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar  kekuataan  wewenang  yang diatur dalam  undang-undang dalam arti formal. 26 Berdasarkan  teori  tersebut  pengenaan  sanksi  administrasi  dalam  upaya  paksa  merupakan  sanksi admnistrasi  yang  juga  telah  diatur  dalam  undang-undang  formal  dengan  berbagai  bidang  tertentu, sanksi  admnistrasi  ini  biasanya  dinyatakan  dengan  tertulis.  Misalnya  dalam  bidang  kepegawaian sanksi admnistrasi bentuknya berupa memberikan skorsing, pemberhentian masa kerja (pemecatan) dan sebagainya. Dalam hal sanksi admnistrasi yang merupakan bagian dari penerapan upaya paksa, bentuknya  belum  jelas  diatur  oleh  Undang-Undang  No.  51  Tahun  2009  tentang  PTUN.  Namun menurut  penulis  bentuk  sanksi  admnistrasi  yang  diterapkan  dalam  Pasal  116  ayat  (4)  yang merupakan  penerapan  upaya  paksa  juga  berbentuk  dengan  pemberian  skorsing  atapun  pemecatan bagi pejabat/badan admnistrasi negara  yang tidak melaksanakan putusan  TUN tersebut. Penetapan sanksi  admnistrasi  ini  dilakukan  oleh  hakim  sebagai  kepanjangan  tangan  dalam  melakukan pelaksanaan  eksekusi  putusan  pengadilan.tetapi  mungkin  yang  menjadi  penentu  dalam  pemberian sanksi admnistrasi adalah pejabat atasan instansi terkait dimana pejabat/badan admnistrasi tersebut bekerja.
Namun dalam hal upaya paksa tersebut belum ada yang mengaturnya lebih lanjut sehinnga penerapan pasal tersebut belum dapat diterapkan secara efektif hal ini juga menjadi tidak mungkin bagi hakim untuk menolak perkara terssebut. Hakim dalam hal ini juga tidak dapat menolak petitum upaya  paksa  tersebut  karena  menurut  ketentuan  Pasal  16  ayat  (1)  UU  No.  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  dinyatakan  bahwa  Pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  suatu  perkara  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas, melainkan  wajib  untuk  memriksa  dan  mengadilinya.  Dan  selanjutnya  dalam  Pasal  28  ayat  (1) ketentuan  tersebut  dinyatakan  juga  Hakim  wajib  menggali,  mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai hukum dan rasa  keadilan  yang hidup dalam masyarakat, apalagi ketentuan mengenai Upaya Paksa termasuk dalam lapangan hukum acara sehingga hakim harus menerapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

## 5. SIMPULAN 5.1. Simpulan
Berdasarkan  hasil  uraian  bab  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  paksa yang diatur dalam Pasal 116 ayat (4) merupakan pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, adalah hukuman tambahan yang sifatnya sebagai condemnatoir . Yang bertujuan agar hukuman yang sifatnya tambahan ini dapat memenuhi hukuman pokok terhadap si tergugat. Tetapi berkaitan  dengan  penerapan  upaya  paksa  yang  membebankan  pejabat  administrasi  negara  untuk membayar  sejumlah  uang  dan  dikenai  sanksi  admnistrasi  belum  sepenuhnya  dapat  dilaksanakan karena mengenai  hal  tersebut belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur mengenai pembebanan
25 Ridwan HR., Op.Cit., hlm. 303
26 Ibid., hlm. 318
pembayaran  sejumlah  uang,  berapa  jumlahnya,  siapa  yang  berhak  menentukan  pembayaran dan/atau sanksi admnistratif serta mekanisme pembayaran.

## 5.2. Saran
Dari  hasil  uraian  tersebut  merekomendasikan  kepada  Mahkamah  Agung  agar  membuat juklak ataupun juknis mengenai aturan lebih lanjut tentang upaya paksa.Merekomendasikan kepada badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan KTUN harus lebih berhati-hati dan mengikuti segala putusan yang dikeluarkan oleh PTUN agar kewibawaan dari Lembaga tersebut dapat terjaga.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
6.1. Buku-Buku
Ali  Abdullah  M. Teori  dan  Praktik  Hukum  Acara  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Pasca- Amamndemen, Kencana, 2015.
Bagir  Manan,  Penelitian  di  Bidang  Hukum,  dalam Jurnal  Hukum  Puslitbangkut  Nomor  1 ,  Pusat Penelitian  Perkembangan  Hukum,  Lembaga  Penelitian  Universitas  Padjadjaran,  Bandung, 1999.
Fatria Khairo, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Diandra Primamitra, Jakarta, 2016. Hotma  P.  Sibuea, Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan,  &  Asas-asas  Umum  Pemerintahan yang Baik, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
Soerjono  Soekanto,  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995.
Titik  Triwulan  T  dan  Ismu  Gunadi  Widodo, Hukum  Tata  Usaha  Negara  dan  Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana., Jakarta, 2011.
Zairin  Harahap, Hukumm  Acara  Tata  Usaha  Negara  Edisi  Revisi, PT.  Rajagrafindo  Persada., Jakarta, 2008.
6.2. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang  No.  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Peradilan  Hukum  Tata Usaha Negara.
6.3. Internet
Ujang Abdullah., Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa di Pengadilan Tata  Usaha  Negara., Makalah  yang  disampaikan  dalam  Buku  Perpisahan  Hakim  Agung Mahkamah Agung RI. www.ptun.palembang.go.id.
Skripsi  Bima, Analisis  Yuridis  Tentang  Lembaga  Uang  Paksa  (dwangsom )  Sebagai  Sanksi Adminitratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Universitas Indonesia. 2012 Iib.ui.ac.id
Bambang  Sugiono,  SH.,  MH.  Penerapan  Upaya  Paksa  dalam  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha Negara.Makalah dan Workshop, Jakarta, 28 Agustus 2004.