Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105

## Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi
Zaenal Arifin 1 , Diah Sulistiyani 2 , Reiska Hendristianto 3 , Miftah Arifin 4
1,2,3 Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
4 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara, Indonesia zaenal@usm.ac.id

## Abstrak
Penelitian bertujuan untuk  menganalisis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum perjanjian kemitraan di jasa konstruksi. Suatu pekerjaan jasa konstruksi akan membutuhkan legalitas berupa perjanjian daiantara para pihak yaitu pemberi kerja dan penyeida jasa.  Penelitian ini memberikan informasi tentang bagaimana  menyusun suatu perjanjain kemitraan jasa konstruksi. Penelitian ini menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  bahwa  untuk menghindari  adanya  penyimpangan  dalam  proses  penyusunan  perjanjian  kemitraan  sebaiknya perlu  melibatkan  pendapat  dari  para  ahli  profesi  hukum  seperti  Notaris  atau  Advokat.  Adanya perjanjian  kemitraan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum.  Keabsahan  perjanjian  kemitraan  jasa konstruksi  bahwa  keharusan  perjanjian  kemitraan  harus  dibuat  secara  tertulis  dan  tidak bertentangan  dengan  aturan  yang  berlaku.  Perjanjian  kemitraan  yang  ideal  adalah  perjanjian seimbang dalam memuat hak dan keawajiban para pihak. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO). Kata kunci: Jasa Konstruksi; Perjanjian Kemitraan; Sub Kontrak

## Abstract
The  study  aims  to  analyze  the  validity  and  legal  protection  of  partnership  agreements  in construction services. A construction service job will require legality in the form of an agreement between  the  parties,  namely  the  employer  and  the  service  provider.  This  research  provides information on how to Arrange a construction services partnership agreement. This research uses normative  juridical  research  methods.  The  result  of  this  study  is  that  to  avoid  deviations  in  the process  of  drafting  a  partnership  agreement,  it  should  be  necessary  to  involve  the  opinions  of experts  in  the  hukkum  profession  such  as  Notaries  or  Advocates.  The  existence  of  a  partnership agreement  as  an  effort  to  protect  the  law.  The  validity  of  the  construction  services  partnership agreement  that  the  necessity  of  the  partnership  agreement  must  be  made  in  writing  and  not contrary  to  the  applicable  rules.  The  ideal  partnership agreement  is  a  balanced  agreement  in containing  the  rights  and  obligations  of  the  parties.  The  form  of  partnership  agreement  that  is often used in construction services is in the form of sub-contract and join operating cooperation (KSO).
Keywords: Construction Services; Partnership Agreement; Sub Contract
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  di  masa  pemerintahan  Predisen  Joko  Widodo sangat  diperhatikan  dan  mengalamai  kemajuan  pembangunan  yang  pesat. Pembangunan  infrastruktur  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  konektivitas dengan pembanguan jalan tol yang sudah mencapai 2.042 km, pembanguan jalan non  tol  5.515  km,  pembangunan  dan  pengembangan  54  bandara,  sarana  dan prasarana  untuk  pelayaan  publik  seperti  penyediaan  air  bersih,  drainase, bendungan,  sekolah,  pasar,  puskesmas  dan  rumah  sakit. 1 Pembanguan infrastruktur  tidak  akan  dapat  dipisahkan  dengan  peranan  jasa  konstruksi  yang memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan  Indonesia.  Kontraktor  sebagai perusahaan  di  bidang  jasa  konstruksi  dalam  melaksanakan  tugasnya  juga  harus menyediakan  sarana  dan  alat  kerja  untuk  melaksanakan  pekerjaan  konstruksi. Kontraktor  dalam  melaksanakan  pekerjaannya  akan  membutuhkan  kemitraan dengan  perusahaan  atau  bidang  usaha  lain  dalam  menyelesaikan  pekerjaannya. Kontraktor  yang  melimpahkan  sebagian  pekerjaannya  kepada  perusahaan  lain disebut  sebagai  main  kontraktor  (kontraktor  utama),  sedangkan  penerima pekerjaan disebut sebagai sub kontraktor. 2
Pengalihan pekerjaan dari main kontraktor kepada sub kontraktor agar dapat melindungi kepentingan para pihak maka perlu diatur dalam perjanjian kemitraan yang  berisi  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Pemerintah  dalam  memberikan perlindungan hukum adanya perjanjian kemitraan  pengaturannya antara lain oleh Undang-Undang  No  20/2008  tentang  UMKM,    Undang-Undang  No  2/2017  Jasa Konstruksi,  dan  Peraturan  Presiden  No  16/2018  tentang  PBJ  yang  secara  jelas mengatur bahwa penyedia usaha non kecil termasuk UMKM  dapat bekerjasama dalam kemitraan  dengan usaha kecil dalam menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang/jasa  pemerintah  (PJB)  dalam  bentuk  kemitraan,  sub  kontrak  atau  kerja sama lainnya yang saling mengutungkan para pihak.
Telah  diaturnya  perjanjian  kemitraan  di  sektor  jasa  konstruksi,  tetapi  pada pelaksanaan  kemitraan  banyak  mengalami  kendala  dan  permasalahan  dalam pelaksanaan  perjanjian  kemitraan  diantara  para  pihak.  Hal  ini  berarti  urgensi perjanjian  kemitraan  sebagai  pendukung  legalitas  dan  terpenuhinya  syarat administrasi. Kelancaran dan berhasilnya pembangunan fisik infrastruktur tersebut ada  beberapa  faktor  yang  berperan  dalam    terpenuhinya  hasil  pekerjaan  yang berkualitas  dan  memenuhi  spesifikasi  pekerjaan  dari  hasil  kemitraan  tersebut. 3 Salah  satu  penyebab  terjadinya  sengketa  dan  permasalahan  dalam  perjanjian
1 “Pembangunan Infrastruktur Masif Di Era Kabinet Indonesia Maju,” Kementerian Komunikasi dan Informatika,  2022,  https://www.kominfo.go.id/content/detail/44406/pembangunan-infrastruktur-masif-di-era- kabinet-indonesia-maju/0/berita_satker.
2 Mitha  Miranda  Sari,  “Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak  Sub  Kontraktor  Pada Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium 4, no. 2 (2015): 5.
3 Zaenal  Arifin,  Soegianto,  and  Diah  Sulistyani  RS,  “Perlindungan  Hukum  Perjanjian  Kemitraan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 3, no. 1 (2020): 59– 76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
kemitraan  adalah  adanya  minimnya  pengetahuan  akan  manfaat  dari  legalitas perjanjian  kemitraan,  terutama  bagi  usaha  kecil  hanya  menurut  dan  mengikuti draft perjanjian  kemitraan  berupa  perjanjian  baku  yang  diberikan  oleh  pemberi pekerjaan.  Pelaku  usaha  kecil  tidak  adanya bargaining  postion yang  kuat  untuk melakukan negoisasi  perjanjian kemitraan atau dalam pelaksaan kemitraan tanpa disertai perjanjian kemitraan. 4
Penelitian    yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini  ini  antara  lain  oleh Fahjarini (2019) yang lebih fokus mengkaji tentang syarat keabsahan sub kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan akibat hukum sub kontrak terhadap para  pihak.  Hasil  dari  penelitian  ini  menjelasakan  bahwa  sub  kontrak  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dapat  diakui  dan  dilaksanakan    apabila memenuhi  syarat  yang  diatur  dalam  KUH  Perdata,  perjanjian  induk  dan persetujuan  dari  Pejabat  Pembuat  Komitmen.  Kelemahan  dalam  penelitian  ini masih  terbatas  dan  lebih  sempit  membahas  keabsahan  sub    kontrak  dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. 5
Penelitian  selanjutnya  yang  membahas  tentang  kemitraan  diangkat  oleh Arifin  (2020).  Penelitian  tentang  kemitraan  ini  lebih  fokus  mengkaji  tentang pelaksanaan  perjanjian  dan  bagaimana  perjanjian  kemitraan  memberikan perlindungan  hukum    bagi  para  pihak  dalam  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa pemerintah di sektor jasa konstruksi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa adanya  perlindungan  hukum  dalam  perjanjian  kemitraan  harus  dibuat  perjanjian kemitraan secara tertulis, di samping itu perlindungan hukum terhadap perjanjian kemitraan telah diatur oleh pemerintah dalam hukum positif. Penelitian ini hanya sebatas  mengkaji  mengenai  upaya  perlindungan  hukum  perjanjian  kemitraaan khusus di sektor jasa konstruksi pada pengadaan barang/jasa pemerintah. 6
Sedangan  penelitian  oleh  Widyantoro  (2020)  lebih  fokus  mengkaji  tentang adanya  norma  hukum  yang  universal  dalam  UU  Jasa  Konstruksi.  Penelitian  ini juga  mengkaji  bahwa  upaya  pemidanaan  dalam  jasa  kontruksi  bergeser  menjadi ranah  hukum  administrasi  dan  hukum  perdata.  Langkah  ke  hukum  pidana  hanya merupakan  upaya  akhir  dalam  menyelesaikan  penegakan  hukum  di  jasa konstruksi. Selain itu, penelitian ini hanya mengkaji tentang prinsip-prinsip dalam perjanjian  konstruksi  untuk  meminimalisir  risiko  yang  timbul  dalam  pekerjaan jasa konstruksi. 7
Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa penelitian  oleh  Fahjarini  lebih  fokus  mengkaji  tentang  keabsahan  perjanjian  sub kontrak  secara  umum  pada  pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.
4 Zaenal Arifin, Soegianto, and RS.
5 Dea Putri Fajarini, “Subkontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,” Mimbar Keadilan 12, no. 1 (2019): 67–84, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2168.
6 Zaenal  Arifin,  Soegianto,  and  RS,  “Perlindungan  Hukum Perjanjian  Kemitraan  Pengadaan  Barang /Jasa Pemerintah Pada Bidang Konstruksi.”
7 Vincentius  Widyantoro,  “Perkembangan  Prinsip  Dan  Tanggung  Gugat  Dalam  Kontrak  Kerja Pekerjaan
Konstruksi,” Arena Hukum 13, no. 1 (2020): 157–80,
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
Bagaimana dalam pelaksanaan perjanjian sub kontrak pada pengadaan barang/jasa pemerintah  harus  seijin  Pejabat  Pembuat  Komitmen.  Sedangkan  penelitian  ini membahas  perlindungan  hukum  terhadap  perjanjian  kerjasama  industri  jasa konstruksi yang telah disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu Perpres 16/2018 dan  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi. 8 Terakhir  penelitian  Widyantoro  tidak mengkaji  tentang  materi  perjanjian  melainkan  membahas  tentang  pergeseran penegakan  hukum  dari  pidana  ke  administrasi  jika  dalam  proses  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  para  pihak  di  sektor  jasa  konstruksi.  Perjanjian  ini  lebih lengkap  mengkaji  tentang  bagaimana  keabsahan  perjanjian  kemitraan  dan perlindungan  hukumnya  bagi  para  pihak  di  sektor  jasa  konstruksi  secara  umum. Perjanjian  kemitraan  yang  dilaksanakan  tidak  hanya  perjanjian  kemitraan  yang berasal  dari  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  saja  tetapi  pekerjaan  yang diperoleh  baik  melalui  swasta  maupun  BUMN.  Selanjutnya  penelitian  ini  juga memuat  tentang  bentuk  perjanjian  kemitraan  yang  digunakan  di  jasa  konstruksi yaitu perjanjian sub kontrak dan kerja sama operasi (KSO). Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang  keabsahan dan perlindungan  perjanjian kemitraan jasa konstruksi secara umum.

## 2. METODE
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif.    Penelitian  normatif  dimana  peneliti memanfaatkan  hasil  temuan  ilmu  hukum  untuk  kepentingan  dan  analisis  serta memperluas  pengetahuan  tentang  hukum,  tanpa  mengubah  karakter  ilmu  hukum sebagai  ilmu  normatif. 9 Penelitian  deskriptif  analitis  dalam  penelitian  ini  untuk menguraikan  kenyataan-kenyataan  yang  ada  atau  fakta  yang  ada  dan mendeskripsikan  tentang  perjanjian  kemitraan  di  sektor  jasa  konstruksi.  Bahan hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  hukum  primer  yang merupakan  dasar-dasar  hukum  yang  mengikat  dan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan yang  erat  hubunganya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu menganalisis  dan  memahami,  dan  dapat  dikumpulkan  melalui  studi  literatur  dan studi dokumen yang kemudian dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam memakmurkan rakyat  nya maka  pemerintah  melaksanakan pembangunan  sarana, pra sarana dan  infrastruktur  untuk  mendukung dan menggerakkan perekonomian negara  melalui  jasa  konstruksi. 10 Industri  jasa  kontruksi  saat  ini  tengah berkembang  di  Indonesia,  hal  ini  sesuai  dengan  program  dari  pemerintah  yang
8 Zaenal  Arifin, Diah Sulistyani Ratna Sediati, and Soegianto Soegianto, “Peningkatan Kemampuan Administrasi Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Bidang Jasa Konstruksi,” Journal of Dedicators Community 4, no. 2 (August 2020): 141–51, https://doi.org/10.34001/jdc.v4i2.1097.
9 Jonaedi  Efendi, Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2018).
10 Zaenal  Arifin,  “Stages  of  Objections  as  Irregularities  Prevention  of  Government  Goods/Services Procurement,”  in Proceedings  of  the  International  Conference  on  Law,  Economics  and  Health  (ICLEH 2020) , vol. 140, 2020, 310–14, https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.061.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
untuk  meningkatkan  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  maka pembangunana  sarana  infrastruktur  terus  dikebut  pembangunannya.  Selain  itu dalam pembangunan infrastruktur tersebut agar dapat dijaga kualitasnya sehingga akan  memperpanjang  masa  penggunaan  dan  sekaligus  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik.  Pelaksanaan  konstruksi  yang  berhubungan  dengan  banyak pihak,  membutuhkan  hubungan  kolaboratif  (aliansi,  kemitraan,  dan  bentuk kontrak relasional lainnya) dalam industri konstruksi. 11 Adanya reformasi regulasi untuk  mengatur  kemitraan  dengan  pihak  sub  kontraktor  dalam  pengadaan barang/jasa  pemerintah  tentu  layak  untuk  dikaji  dan  didiskusikan.  Menurut Undang-Undang  UMKM,  konsep  kemitraan  adalah  kerjasama  kontak  bisnis langsung  atau  tidak  langsung,  termasuk  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah  dan besar.
Pada  saat  yang  sama,  proyek  konstruksi  sering  dikaitkan  dengan  efisiensi yang  rendah,  sebagian  besar  karena  fokus  yang  signifikan  pada  transaksi. Pelaksanaan  pekerjaan  jasa  konstruksi  dianggap  sebagai  salah  satu  model  dan metode  yang  dianggap  efektif,  efisien,  murah    dan  ketepatan  waktu  pekerjaan. Perjanjian  kerja  adalah  suatu  perjanjian,  dimana  di  satu  pihak  sebagai  pekerja mengikatkan  diri  untuk  bekerja  dengan  memperoleh  upah  dari  pemberi  kerja (pengusaha)  yang  juga  mengikatkan  diri  untuk  memperkerjakan  pekerja  dan membayar upahnya. 12
Pemerintah  mempunyai  kebijakan  yang  mengatur  tentang  kemitraan  bagi para  pelaku  usaha  kecil  dalam  memperoleh  pekerjaan  di  pengadaan  barang/jasa pemerintah.  Sektor  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  tiap  tahunnya  negara mengucurkan anggaran sebesar Rp. 1.500 trilyun sampai dengan Rp. 2.000 trilyun yang merupakan angka yang sangat besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pasal  65  ayat  (6)  Perprer  16/2018  menjelaskan  bahwa  penyedia  usaha  non  kecil yang  melaksanakan  pekerjaan  dapat  melakukan  kerja  sama  usaha  dengan  usaha kecil  dalam  bentuk  kemitraan,  sub  kontrak,  atau  bentuk  kerja  sama  lainnya,  jika ada  usaha  kecil  yang  memiliki  kemampuan  di  bidang  yang  bersangkutan. Kemudian  pada  Pasal  63  ayat  (3)  juga  menyebutkan  bahwa  badan  usaha  asing yang mengikuti tender/seleksi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus  melakukan  kerja  sama  usaha  dengan  badan  usaha  nasional  dalam  bentuk konsorsium, sub kontrak, atau bentuk kerja sama lainnya. 13
Jenis  perjanjian  kemitraan  yang  umumnya  dilakukan  pada  jasa  kontruksi yaitu  perjanjian  sub  kontrak  dan  perjanjian  kerja  sama  operasi  atau  KSO. Sedangkan  bentuk  perjanjian  kemitraan  sub  kontrak  biasanya  dilakukan  oleh perusahaan  kontraktor  yang  mempunyai  kualifikasi  menengah  atau  besar  yang
11 O  Young,  B.  K.,  Hosseini,  A.  and  Lædre,  “Project  Alliances  And  Lean  Construction Principles,” Annual Conference of the International Group for Lean Construction Boston ed. 24 th (2016).
12 Husni Lalu, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan,” Rajawali Pers , 2014.
13 Ajik  Sujoko,  “Permasalahan  Subkontrak  Pada  Pekerjaan  Konstruksi  Di  Pemerintah,” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 413–35, https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.413- 435.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
ketika  mendapatkan  pekerjaan  baik  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah maupun  pekerjaan  tersebut  berasal  dari  BUMN/swasta  atau  luar  negeri,  maka sebagian  pekerjaan  atau  jenis  pekerjaan  tertentu  diserahkan  kepada  pihak  ketiga yang  dalam  hal  ini  bisa  dari  pelaku  usaha  besar  maupun  usaha  kecil  dan menengah.  Perjanjian  sub  kontrak  ini  dilakukan  antara  penyedia  jasa  selaku perusahaan  induk  kepada  mitra  sub  kontraknya  setelah  mendapatkan  surat perintah kerja dan atau kontrak pekerjaan dari pemberi pekerjaan.
Kontraktor  selaku  penyedia  jasa  langsung  yang  mendapatkan  pekerjaan secara  langsung  oleh  pemberi  kerja  dalam  memabtu  penyelesaian  pekerjaaan, efisiensi,  penurunan  biaya  produksi  dan  peningkatan  kualitas  pekerjaan  yang bersifat  khusus  dan  spesifik  akan  membutuhkan  peran  dari  sub  kontraktor.  Ada berbagai  macam  cara  dari  kontraktor  dalam  memilih  perusahaan  sub  kontraktor yang  dapat  dilakukan  secara  terbatas  atau  menunjuk  langsung  pihak  ketiga sebagai  sub  kontraktor.  Hal  ini  dipilih  apabila  sub  kontraktor  tersebut  telah mempunyai  hubungan  dan  hasil  pekerjaan  yang  baik  dengan  kontraktor.  Salah satu  pertimbangan  kontraktor  dalam  memilih  sub  kontraktor  di  samping  karena kualitas  pekerjaaan,  pengalaman  kerja  dan  keahlian  pekerjaan  menjadi pertimbangan khusus. 14
Berbeda dengan perjanjian sub kontrak, perjanjian kerjasama operasi (KSO) biasanya  dilakukan  oleh  dua  perusahaan  atau  lebih  sebagai  usahanya  untuk memenuhi  ketentuan,  kapasitas,  dan  kemampuan  perusahaan  dalam  memenuhi syarat  yang  ada  dalam  dokumen  pengadaan  barang/jasa  baik  dari  pengadaan barang/jasa  pemerintah  maupun  oleh  BUMN,  swasta  dan  luar  negeri.  Perjanjian ini dibuat sebelum pelaku usaha melaksanakan penawaran harga kepada pemberi pekerjaan.
Berdasarkan kedua peraturan tersebut, kriteria-kriteria untuk pemilihan sub- kontraktor dikelompokkan menjadi enam kelompok aspek, yaitu: 1) Aspek umum; 2) Aspek keuangan; 3) Aspek teknis; 4) Aspek manajerial; 5) Aspek keselamatan kerja;  6)  Aspek  reputasi  perusahaan.  Keenam  faktor  tersebut  akan  menjadi pertimbangan kontraktor dalam memilih mitranya dalam pekerjaan jasa konstruksi baik sebagai sub kontraktor atau sebagai anggota KSO. 15
Dalam  pelaksanaan  jasa  konstruksi,  Perpres  16/2018  mengatur  bahwa penyedia  jasa  dan/atau  sub  penyedia  jasa  wajib  menyampaikan  hasil  pekerjaan dengan  cara  yang  hemat  biaya,  tepat  mutu  dan  benar  sebagaimana  tercantum dalam  kontrak  karya  konstruksi.  (2)  Penyedia  Jasa  dan/atau  Sub  Penyedia  Jasa yang  tidak  memberikan  biaya  yang  tepat,  kualitas  yang  tepat  dan/atau  hasil pekerjaan yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan biaya penggantian waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Karya sebagaimana
14 Febri  Haryadi,  “Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Dalam  Pemilihan  Subkontraktor  Dan Pengaruhnya Terhadap Waktu Pelaksanaan,” Syntax Idea 3, no. 2 (2021): 6.
15 Hery Muhendra and Sawarni Hasibuan, “Seleksi Sub-Kontraktor Proyek Konstruksi Jalan Layang,”
Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik 05, no. 01 (2018): 43–54,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.54324/j.mtl.v5i1.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
dimaksud pada ayat (1). Selain itu secara umum perjanjian kemitraan diatur dalam KUHPerdata.
Hanya  saja  dalam  praktiknya,  pengusaha  jasa  konstruksi  dalam  membuat aturan  atau  perjanjian  dilakukan  secara  sepihak  atau  bahkan  perjanjian  tersebut memberatkan  bagi  mitranya  dalam  hal  ini  sub  kontraktor  atau  anggota  KSO. Terbatasnya pemahaman tentang hukum dan pentingnya perjanjian kemitraan baik itu sub kontrak, KSO atau model kemitraan lainnya membuat pelaku usaha kecil dan menengah dirugikan oleh kontraktor selaku pemberi kerja. Pelaku usaha kecil dan menengah ketika bertindak sebagai sub kontraktor pada umumnya menerima begitu  saja draft perjanjian  yang  diberikan  kontraktor  sebagai  pemberi  kerja. Bahkan untuk pembayaran para pelaku usaha kecil dan menengah yang bertindak sebagai  sub  kontraktor  harus  menerima  pembayaran  ketika  kontraktor  baru mendapatkan pembayaran dari pihak pemberi kerja ( bouwheer ). Sehingga pelaku UMKM  menjadi  tidak  terlindungi  ketika  melakukan  pekerjaan  sub  kontraktor tidak  dibarengi  dengan  kesepakatan  yang  adil  dan  saling  menguntungkan  kedua belah pihak.
Perjanjian yang  telah disiapkan olah salah satu pihak berisi muatan-muatan perjanjian  yang dibuat secara tertulis diamana dalam proses pembuatannya tanpa melibatkan  para pihak. Perjanjian  baku  juga  merupakan  perjanjian  yang isinya dibakukan  dan  dituangkan  dalam  bentuk  formulir  yang  biasanya  banyak digunakan  oleh  lembaga  keuangan.  Perjanjian  yang  dibuat  baku  ini  dalam praktiknya  nasabah  tidak  diikutkan    dalam    pembuatan    perjanjian    dalam menentukan    pasal-pasal    yang    dimuat  sehingga  tidak  adanya  negosiasi  yang seimbang antara debitur dengan kreditur. 16
Dalam praktiknya, dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian yang melahirkan  suatu  kontrak  ada  timbulnya  sengketa  atau  perselisihan.  Masalah dalam  kontrak  dapat  muncul  ketika  salah  satu  pihak  tidak  melaksanakan  suatu pencapaian  atau  kewajiban  sesuai  dengan  kesepakatan  atau  mengenai  makna redaksional  kontrak.  Sumber  perselisihan  atau  sengketa  dalam  perjanjian kemitraan  yaitu  adanya  perbedaan  persepsi  isi  pasal,  dan  adanya  kejadian  yang luar biasa atau force majeure . Untuk menghindari penyelesaian sengketa di antara para  pihak  maka  dalam  pembuatan  kontrak  perlu  melibatkan    profesi  hukum seperti  Notaris  atau  Advokat  dalam  penyusunan  perjanjian.  Perjanjian  yang dilakukan  sesama  swasta  biasanya  akan  melibatkan  kedua  profesi  hukum  ini. Perjanjian  kemitraan  yang  dibuat  tanpa  adanya  pemberitahuan,  negosiasi  dan kesepakatan  diantara  para  pihak  rentan  menimbulkan  sengketa  dalam  perjanjian kemitraan.
Berdasarkan  Pasal  1313  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata),  perjanjian  adalah  suatu  peristiwa  dimana  satu  atau  satu  pihak diikat  oleh  satu  pihak  atau  pihak  lain  atau  kedua  belah  pihak  berjanji  untuk
16 M Arif Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 208–25, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
melakukan  sesuatu.  Ada  4  syarat  sahnya  suatu  perjanjian  menurut  Pasal  1320 KUHPerdata,  yaitu:  (1)  kesepakatan  para  pihak  (mufakat);  (2)  tindakan  hukum (kemampuan);  (3)  objek  harus  jelas;  dan  (4)  sebab  yang  halal  (halal).  Keempat syarat  sahnya  perjanjian  tersebut  juga  berlaku  bagi  perjanjian  kemitraan.  Pada praktiknya kemitraan yang merupakan suatu persekutuan diatur dalam Pasal 1618- 1652 KUHPerdata.
Menurut  Pasal  1618  KUHPerdata,  pernyataan  perdata  adalah  “suatu perjanjian  di  mana  dua  orang  atau  lebih  mengikatkan  diri  untuk  memasukkan sesuatu  ( inbreng )  dengan  maksud  untuk  membagi  keuntungan  yang  dihasilkan”. Perjanjian maatschap atau yang disebut sebagai perjanjian konsensual merupakan “perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan atas kehendak para pihak atau kesepakatan  sebelum  adanya  tindakan  (penyerahan  barang)”.  Dalam maatschap , jika  ada  kesepakatan  dari  mitra  tentang  prestasi,  meskipun  tidak  ada inbreng , maka maatschap dianggap  ada.  KUHPerdata  dalam  materinya  tidak  mengatur bagaimana cara pendirian maatschap .
Proses  pembuatan  perjanjian  kemitraan  perlu  diperhatikan  keabsahan  akan perjanjian  kontrak  itu  sendiri.  Jangan  sampai  perjanjian  tersebut  bertentangan dengan  Pasal  1320  KUHPerdata.  Pasal  1320  KUH  Perdata  mengatur  tentang syarat sahnya perjanjian yang meliputi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif yaitu adanya kesepakatan di antara para pihak dan kecakapan para pihak yang  membuat  perjanjian.  Jika  salah  satu  syarat  ini  tidak  terpenuhi  maka  untuk pembatalannya harus melakui proses pengadilan. Sedangkan syarat objektif yaitu adanya  suatu  hal  tertentu  dan  sebab  yang  halal.  Jika  tidak  terpenuhi  syarat  ini maka  perjanjian  tersebut  akan  batal  dengan  sendirinya  atau  perjanjian  tersebut dianggap  tidak  pernah  ada.    Para  pihak  yang  terlibat  dalam  perjanjian  kemitraan harus  memahami  tentang  syarat  sahnya  perjanjian.  Sehingga  apabila  kontraktor sebagai  pemberi  pekerjaan  sub  kontrak  dalam  membuat  perjanjian  bertentangan dengan  syarat  sahnya  perjanjian  maka  perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  di pengadilan    atau  perjanjian  tersebut  batal  demi  hukum  bila  melanggar  syarat objektif.
Syarat subjektif  yang pertama yaitu adanya kesepakatan berarti bahwa para pihak  dengan  sukarela  dan  tanpa  paksaaan  untuk  mengikatkan  diri  dalam  suatu perjanjian. 17 Sebagai  contoh    Y  sebagai  direktur  PT.  XZ  sepakat  melakukan perjanjian  dengan  F  selaku  direktur  CV.  T  untuk  pekerjaan  sub  kontrak pemasangan lift . Syarat subjektif selanjutnya yaitu kecakapan dalam hal ini  yang melakukan  perjanjian  artinya  sudah  dewasa  atau  orang  yang  mempunyai wewenang  melakukan  perbuatan  hukum  sesuai  dengan  jabatannya.  Contoh  Y sebagai  direktur  mempunyai  wewenang  untuk  menandatangani  dan  bertindak melakukan perbuatan hukum  mewakili  PT. XZ sesuai  dengan akta dan anggaran dasar perusahaan.
17 Albert Lodewyk and Sentosa Siahaan, “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi Elektronik,” Journal Of Constitution Review 1, no. (1) (2022): 24–32.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin e-ISSN : 2621-4105
Syarat  objektif  yang  pertama  yaitu  adanya  objek  hal  ini  berarti  perjanjian harus  memiliki  dan  mengatur  tentang  objek  yang  diperjanjikan.  Perjanjian tersebut  mengenai  hal  tertentu    yang  berarti  dalan    perjanjian  tersebut  juga mengatur  hak  dan  kewajiban  para  pihak.  Adanya  objek  atau  barang  dalam perjanjian  artinya  dalam  perjanjian  tersebut  dapat  ditentukan  jenis  dan bentuknya. 18 Contohnya  dalam  perjanjian  sub  kontrak  pemasangan lift gedung maka secara fisik  bahwa betul ada pekerjaan pemasangan lift dan kontrak utama sebagai payung  adanya perjanjian sub kontrak. Syarat objektif  yang kedua yaitu sebab  yang  halal  yang  berarti  bahwa  objek  dari  perjanjian  tersebut  tidak melanggar  norma,  aturan,  undang-undang  dan  ketertiban  umum. 19 Contohnya dalam  perjanjian  pemasangan lift dipasang  merupakan  barang  legal  yang  masuk sebagai barang impor di Indonesia sesuai aturan yang berlaku.
Adanya  pemahaman  para  pihak  akan  syarat  sahnya  perjanjian  akan meminimalisir sengketa dalam perjanjian kemitraan. Suatu kontrak atau perjanjian harus  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian,  yaitu  kata  sepakat,  kecakapan,  hal tertentu  dan  suatu  sebab  yang  halal,  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal  1320 KUHPerdata.  Terpenuhinya  empat  syarat  sahnya  perjanjian  tersebut,  maka  suatu perjanjian  menjadi  sah  dan  mengikat  secara  hukum  bagi  para  pihak  yang membuatnya.  Khusus  untuk  perjanjian  kemitraan  dengan  bentuk  sub  kontrak dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  apabila  dalam  klausul  perjanjian  yang ada  di  dokumen  kontrak  menyebutkan  bahwa  perjanjian  sub  kontrak  dapat dilakukan  dengan  persetujuan  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  maka  dalam pelaksanaannya  penyedia  jasa  dalam  melakukan  perjanjian  sub  kontrak  harus sepengetahuan  dan  izin  dari  Pejabat  Pembuat  Komitmen  untuk  menghindari adanya sanksi.
Berbeda lagi dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama operasi (KSO) yang merupakan salah satu bentuk perjanjian kemitraan yang biasa dilakukan di sektor jasa  kontruksi.  KSO  adalah  sebuah  istilah  mengenai  dua  perusahaan  atau  lebih yang  melakukan  kerja  sama  operasional  dalam  menyelesaikan  suatu  proyek  atau pekerjaan. Perjanjian KSO ini dilakukan oleh para penyedia jasa konstruksi  atau kontraktor  sebelum  mendapatkan  perkerjaan  baik  dari  pengadaan  barang/jasa pemerintah maupun BUMN/swasta. Perjanjian KSO ini dibuat  secara tertulis oleh penyedia  jasa  baik  dalam  jasa  konstruksi  atau  pengadaan  barang  untuk pendagangan  barang/jasa  pemerintah.  Perjanjian  KSO  dilakukan  oleh  penyedia jasa  dalam  rangka  memenuhi  persyaratan  yang  ada  dalam  dokumen penawaran/pengadaan  yang  meliputi  kualifikasi  penyedia,  kapasitas  pekerjaan, kemampuan,  kepemilikan  alat,  pengalaman  pekerjaan  yang  disyaratkan  oleh
18 Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata  Tentang  Syarat  Sah  Perjanjian,” Jurnal  Inovasi  Penelitian 2,  no.  1  (2021):  327–32, https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443.
19 Pradipty  Utamya,  Kartikasari  Kartikasari,  and  Sari  Wahjuni,  “Pertanggungjawaban  Direksi Perseroan  Terbatas  Dan  Notaris  Terhadap  Surat  Kuasa  Direksi  Tentang  Pembangunan  Infrastruktur Pemerintahi,” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 196–208.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
dokumen  pengadaan/penawaran  harga  tersebut.  Para  penyedia  jasa  dapat melakukan perjanjian KSO dengan mengikatkan diri untuk melakukan kerja sama operasi  dan  menunjuk  salah  satu  dari  perusahaan  yang  melakukan  KSO  sebagai pemimpin  atau leader .  Pemimpin  KSO  atau leader inilah  yang  nantinya  akan bertanda tangan mewakili perusahaan KSO dengan pihak pemberi kerja di sektor jasa kontruksi, KSO sendiri juga diatur dalam Permen PUPR 14/2020.
Perlindungan  hukum  perjanjian  kemitraan  baik  pengadaan  barang/jasa pemerintah  maupaun  pekerjaan  yang  berasal  dari  BUMN/swasta  telah  diatur dalam  KUHPerdata,  Undang-undang  Jasa  Konstruksi,  Undang-Undang  UMKM dan  Peraturan  Pemerintah  No  17/2013  tentang  UMKM,  Perpres  No  16/2018 tentang  PBJ.  Adanya  perjanjian  kemitraan  sebagai  upaya  perlindungan  hukum diantara  kedua  belah  pihak.  Di  sini  perjanjian  kemitraan  akan  memberikan jaminan  harus  terealisasinya  hak  dan  kewajiban  para  pihak  agar  tidak  timbul kesengajaan  wanprestasi.  Perjanjian  kemitraan  memberikan  manfaat  yang  sangat besar  bagi  perusahaan  kecil  dalam  mengembangkan  usahanya  setelah mendapatkan  pengalaman  pekerjaaan  baik  yang  diperoleh  secara  langsung  atau yang melalui kemitraan seperti sub kontraktor dan KSO. Salah satu kendala yang dihadapi  dalam  perjanjian  kemitraan  yaitu  masih  adanya  disharmonisasi    aturan yang  mengatur  tentang  kualifikasi  dan  penentuan  usaha  kecil,  menengah  dan besar. 20
Pelaksanaan  kontrak  kerja  konstruksi,  kontraktor  sebagai  pihak  penyedia jasa  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  dan  menyelesaikan  kewajibannya sesuai  dengan  kewajiban  yang  diatur  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  hingga proyek  pembangunan  konstruksi  tersebut  dapat  diselesaikan.  Namun,  selama pelaksanaan pembangunan konstruksi, kontraktor tidak selalu dapat melaksanakan kewajibannya  sesuai  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  kontrak  kerja  konstruksi karena  hal-hal  yang  tidak  dapat  diduga  oleh  para  pihak.  Hal  ini  menyebabkan penundaan pelaksanaan proyek konstruksi dan mengakibatkan kerugian bagi para pihak  dalam  kontrak  kerja  konstruksi.  Dalam  hukum  kontrak,  peristiwa  tak terduga tersebut dapat dikatakan sebagai force majeure . 21
Sedangkan  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  mengatur  lebih  lanjut  tentang kualifikasi  usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa tenaga kerja, lembaga jasa konstruksi, sengketa jasa konstruksi, penyelenggaraan jasa  konstruksi  berkelanjutan,  pembinaan  jasa  konstruksi,  dan  ketentuan  sanksi. Pengaturan  kemitraan  juga  diatur  dalam  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi, kemitraan  diatur  dalam  Pasal  2  huruf  i,  dijelaskan  bahwa  penyelenggaraan  jasa konstruksi  didasarkan  pada  kemitraan.  Pelaksanaan  kemitraan  antar  provinsi diatur  dalam  Pasal  6  ayat  1  huruf  e  yang  menjelaskan  bahwa  gubernur  sebagai
20 Zaenal Arifin, Sediati, and Soegianto, “Peningkatan Kemampuan Administrasi Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Bidang Jasa Konstruksi.”
21 Afifah  Safira,  An-an  Chandrawulan,  and  Pupung  Faisal,  “Pelaksanaan  Kontrak  Kerja  Konstruksi Selama  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Perspektif  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Doctrinal 6,  no.  1 (2021): 103–17.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
wakil  pemerintah  pusat  berwenang:  memfasilitasi  kemitraan  antara  badan  usaha jasa  konstruksi  di  dalam  provinsi  dengan  badan  usaha  dari  luar  provinsi. Kemitraan antara pengusaha nasional dan asing diatur dalam Pasal 33 (1) huruf c yang  berbunyi  bahwa  kantor  perwakilan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  32 huruf  a  wajib:  Jasa  Konstruksi  Nasional  dengan  kualifikasi  besar  yang  memiliki Izin Usaha di setiap Jasa Konstruksi.
Perjanjian  kemitraan  yag  ideal  akan  menciptakan  terpenuhinya  hak  dan kewajiban  para  pihak  dan  hak  masing-masing  pihak  akan  terlindungi.  Pelaku UMKM  juga  memiliki  kedudukan  yang  setara  meliputi  hak  dan  kewajibannya dengan perusahaan besar di perjanjian kemitraan.  Perjanjian kemitraan semacam ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  bagi  kesejahteraan masyarakat  dengan  adanya  lapangan  kerja  dan  peluang  bagi  pelaku  usaha  kecil. Untuk  menghindari  perjanjian  kemitraan  yang  dibuat  untuk  memenuhi persyaratan  formal  saja  dengan  mengabaikan  pelaksanaan  pekerjaan  yang diharuskan  melalui  kemitraan  denagn  pelaku  usaha  kecil  menengah.  Untuk menghindari hal ini perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam pelaksanaan pejanjian  kemitraan.    Pengawasan  oleh  pemerintah  ini  dapat  dilakukan  oleh Kementerian  Koperasi  dan  UMKM,  Dinas  Koperasi,  dan  UMKM  di  daerah  dan Pejabat  Pembuat  Komitmen  untuk  setiap  pekerjaan  yang  berasal  dari  lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Prinsip  utama  dalam  pembuatan  dan  penyusunan  kontrak  konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Setara maksudnya adalah bahwa para  pihak  yang  berkontrak  memiliki  status  dan  kepentingan  yang  sama.  Tujuan utama  dibuatnya  sebuah  kontrak  konstruksi  tentu  agar  kesepakatan  yang  dibuat kedua  belah  pihak  saling  mengikat  secara  hukum.  Jelas  di  sini  berarti  adanya kejelasan  hak  dan  kewajiban  para  pihak. 22 Peningkatan  jumlah  perusahaan  atau badan  usaha  ini  belum  diikuti  dengan  pemahaman  oleh  perusahaan  atau  badan usaha terkait dengan landasan filosofis hubungan kontraktual antara penyedia jasa konstruksi  dengan  penyedia  jasa  konstruksi  dan  pengawas  jasa  konstruksi,  asas dan norma hukum pada pembentukan kontrak. tahap, asas dan norma hukum pada tahap pelaksanaan kontrak konstruksi. Perusahaan kontraktor dalam menjalankannya juga harus menyediakan sendiri peralatan yang dibutuhkan untuk menangani  proyek-proyek  yang  ditugaskan  kepadanya,  oleh  karena  itu  dalam menjalankannya  perusahaan  kontraktor  biasanya  membagikan  pekerjaan  dengan kontraktor lain baik yang mempunyai kualifikasi yang sama atau kontraktor yang mempunyai  kualifikasi  lebih  kecil  yang  memang  mempunyai  keahlian  pekerjaan khusus  yang  diberikan  kepadanya.  Contoh  dalam  hal  pekerjaan  pembangunan gedung  bertingkat,  perusahaan  kontraktor  akan  memberikan  pekerjaaan  sub kontraktor  pemasangan lift kepada  perusahaan  yang  ahli  dan  khusus  menangani pemasangan lift.
22 Johan Oberlyn Simanjuntak et al., “Analisa Kontrak Proyek Konstruksi Di Indonesia,” Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS) 2, no. 2 (2021): 205–14.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105
Perjanjian kemitraan yang terjalin di sektor jasa konstruksi antara kontraktor besar  dan  kontraktor  kecil  dan  menengah  akan  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dengan  terserapnya  tenaga  kerja,  bertumbuhnya  usaha  kecil  dan menengah.  Perjanjian  kemitraan  yang  dapat  melindungi  hak  dan  kewajiban  para pihak  sebaiknya  dibuat  secara  tertulis,  pada  praktiknya  perjanjian  tertulis  dalam perjanjian  kemitraan  ada  yang  berupa  perjanjian  dengan  klausula  baku  atau penjanjian  dengan  bentuk  kontrak  standar.  Perjanjian  baku  mempunyai  bentuk yang  standar  yang  telah  banyak  digunakan  pada  industri  besar,  perbankan, properti, lembaga pembiayaan hingga industri kecil. 23 Perjanjian baku atau standar ini  dianggap  lebih  cepat,  efisisen  dan  memudahkan  para  pelaku  usaha  dalam membuat  perjanjian  yang  dapat  dipergunakan  langsung  dalam  jumlah  yang banyak  secara  terus  menerus.  Akibat  dari  perjanjian  baku  dapat  menyebabkan posisi yang tidak seimbang. 24 Pelaku usaha perlu kehati-hatian dalam menerapkan perjanjian  baku  agar  tidak  melanggar  syarat  sahnya  perjanjian  Pasal  1320 KUHPerdata.  Hal  yang  dapat  membatalkankan  perjanjian  baku  yaitu  tidak terpenuhinya  syarat  objektif  dan  syarat  subjektif.  Sehingga  untuk  menghindari kasus  tersebut  sebelum  dilakukannya  tanda  tangan  kontrak  antara  kedua  belah pihak  surat  perjanjian  kemitraan  harus  terlebih  dulu  dibuat  dan  disepakati  oleh kedua belah pihak.
4. PENUTUP
Perjanjian  kemitraan  yang  ideal  akan  menciptakan  terpenuhinya  hak  dan kewajiban  para  pihak  yang  didasari  masing  masing  pihak  saling  membutuhkan. Bentuk perjanjian kemitraan yang sering digunakan di jasa konstruksi yaitu yang berbentuk  sub  kontraktor  dan  kerja  sama  operasi  (KSO).  Pelaku  UMKM  juga memiliki  kedudukan  yang  seimbang  dengan  perusahaan  besar  dalam  suatu perjanjian, atau dalam suatu perjanjian kemitraan antara dua perusahaan atau lebih yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama  dalam  isi  perjanjian. Perlindungan  hukum  perjanjian  kemitraan  baik  melalui  pengadaan  barang/jasa pemerintah atau BUMN/swasta telah diatur dalam  KUHPerdata, Undang-undang Jasa Konstruksi, Undang-Undang UMKM dan Peraturan Pemerintah No 17/2013 tentang UMKM, Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khusus  tentang  perjanjian  sub  kontrak  yang  berasal  dari  pengadaan  barang/jasa pemerintah  perjanjian  sub  kontrak  harus  seizin  dan  sepengetahuan  Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana yang ada dalam klausul perjanjian induk.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  Zaenal.  “Stages  of Objections as  Irregularities Prevention of Government Goods/Services  Procurement.”  In Proceedings  of  the  International
23 Shinta  Rachmaniyah  and  Dipo  Wahyoeno,  “Perjanjian  Baku  Yang  Memuat  Klausula  Eksonerasi Dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen,” Bureaucracy  Journal :  Indonesia  Journal  of  Law  and Social-Political Governance 2, no. 2 (2022): 714–24, https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100.
24 Utamya, Kartikasari, and Wahjuni, “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Dan Notaris Terhadap Surat Kuasa Direksi Tentang Pembangunan Infrastruktur Pemerintahi.”
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin e-ISSN : 2621-4105
Conference  on  Law,  Economics  and  Health  (ICLEH  2020) ,  140:310–14, 2020. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.061. Efendi,  Jonaedi. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Empiris .  Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Fajarini,  Dea  Putri.  “Subkontrak  Dalam  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.” Mimbar  Keadilan 12,  no.  1  (2019):  67–84.  https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2168.
Haryadi, Febri. “Faktor-Faktor  Yang  Berpengaruh  Dalam  Pemilihan Subkontraktor  Dan  Pengaruhnya  Terhadap  Waktu  Pelaksanaan.” Syntax Idea 3, no. 2 (2021): 6.
Lalu, Husni. “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan.” Rajawali Pers , 2014. Lodewyk,  Albert,  and  Sentosa  Siahaan.  “Aspek  Keabsahan  Perjanjian  Dalam Transaksi  Elektronik.” Journal  Of  Constitution  Review 1,  no.  (1)  (2022): 24–32.
Maulana,  M  Arif,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  Zaenal  Arifin,  and  Soegianto Soegianto.  “Klausula  Baku  Dalam  Perjanjian  Kredit  Bank  Perkreditan Rakyat.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  1  (2021):  208–25. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369.
Miranda  Sari,  Mitha.  “Kedudukan  Dan  Tanggung  Jawab  Hukum  Pihak  Sub Kontraktor  Pada  Perjanjian  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.” Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kenotariatan Repertorium 4, no. 2 (2015): 5.
Muhendra,  Hery,  and  Sawarni  Hasibuan.  “Seleksi  Sub-Kontraktor  Proyek Konstruksi  Jalan  Layang.” Jurnal  Manajemen  Transportasi  Dan  Logistik 05, no. 01 (2018): 43–54. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.54324/j.mtl.v5i1. “Pembangunan Infrastruktur Masif Di Era Kabinet Indonesia Maju.” Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022. https://www.kominfo.go.id/content/detail/44406/pembangunan- infrastruktur-masif-di-era-kabinet-indonesia-maju/0/berita_satker. Rachmaniyah,  Shinta,  and  Dipo  Wahyoeno.  “Perjanjian  Baku  Yang  Memuat
Klausula  Eksonerasi  Dalam  Perspektif  Hukum  Perlindungan  Konsumen.”
Bureaucracy  Journal :  Indonesia  Journal  of  Law  and  Social-Political Governance 2, no. 2 (2022): 714–24. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.100.
Safira,  Afifah,  An-an  Chandrawulan,  and  Pupung  Faisal.  “Pelaksanaan  Kontrak Kerja Konstruksi Selama Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia.” Jurnal Hukum Doctrinal 6, no. 1 (2021): 103–17. Simanjuntak, Johan  Oberlyn,  Bartholomeus  Bartholomeus,  Salomo Simanjuntak, Partahi Lumbangaol, and Astri Agnes. “Analisa Kontrak Proyek Konstruksi Di Indonesia.” Jurnal Visi Eksakta (JVIEKS) 2, no. 2 (2021): 205–14. Sujoko,  Ajik.  “Permasalahan  Subkontrak  Pada  Pekerjaan  Konstruksi  Di Pemerintah.” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 413–35. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.413-435.
Syamsiah, Desi. “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau
Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian.” Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 1 (2021): 327–32. https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443. Utamya, Pradipty, Kartikasari Kartikasari, and Sari Wahjuni.
Received: 26-12-2022 Revised: 27-12-2022 Accepted: 25-2-2023
Keabsahan dan Perlindungan Hukum
Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruks i Zaenal Arifin, Diah Sulistiyani, Reiska Hendristianto, Miftah Arifin
e-ISSN : 2621-4105

## “Pertanggungjawaban  Direksi  Perseroan  Terbatas  Dan  Notaris  Terhadap
Surat  Kuasa  Direksi  Tentang  Pembangunan  Infrastruktur  Pemerintahi.” Jurnal Bina Mulia Hukum 4, no. 2 (2020): 196–208.
Widyantoro,  Vincentius.  “Perkembangan  Prinsip  Dan  Tanggung  Gugat  Dalam Kontrak Kerja Pekerjaan Konstruksi.” Arena Hukum 13, no. 1 (2020): 157– 80. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.9.
Young,  B.  K.,  Hosseini,  A.  and  Lædre,  O.  “Project  Alliances  And  Lean Construction Principles.” Annual Conference of the International Group for Lean Construction Boston ed. 24 th (2016).
Zaenal  Arifin,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  and  Soegianto  Soegianto. “Peningkatan  Kemampuan  Administrasi  Tender  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah Di Bidang Jasa Konstruksi.” Journal of Dedicators Community 4, no. 2 (August 2020): 141–51. https://doi.org/10.34001/jdc.v4i2.1097.
Zaenal  Arifin,  Soegianto,  and  Diah  Sulistyani  RS.  “Perlindungan  Hukum Perjanjian  Kemitraan  Pengadaan  Barang  /Jasa  Pemerintah  Pada  Bidang Konstruksi.” Jurnal  USM  Law  Review 3,  no.  1  (2020):  59–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i1.2134.