Jurnal Dusturiyah. Vol.14, No.1 (Januari-Juni) 2024 E-ISSN.2580-5363. P-ISSN.2088-5363 DOI Prefix 10.22373
JUDICIAL CONSIDERATION OF CHILD CUSTODY TO FATHER UNDER ARTICLE 105 OF INDONESIAN COMPILATION OF LAWS
Fatonah, Lia Amaliya, Muhamad Abas Universitas Buana Perjuangan Karawang
Hk20.fatonah@mhs.ubpkarawang.ac.id , liaamalia@ubpkarawang.ca.id , muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

## ABSTRACT
This  research  explores  the  regulation  of  child  custody  for  minors  under  Indonesian  law following  divorce,  based  on  Decision  Number  3208/pdt.G/2020/PA.Krw.  Divorce  entails the allocation of custody to one of the separating partners, either the mother or the father. Additionally, parents are obliged to educate their children until they reach the age of 18 or marry. The study adopts a normative juridical method, finding that the regulation of child custody for minors is outlined in Article 105 of the Compilation of Islamic Law, granting a mother the right to raise a child who is not yet mature (mumayyiz) or under 12 years old, while a mature child is returned to them. However, in divorce cases, these rules may not apply, and judges have the discretion to consider the child's interests under Law Number 1, Article 41, with custody potentially revoked under Law Number 1 of 1975, Article 45(1). Custody of minors under Islamic Law is governed by Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, amended by Law Number 35 of 2014, Article 105, which assigns custody of children under 12 to their mothers, yet court rulings may favor fathers.
Keywords: Child Custody, Minors, Compilation of Islamic Law.

## ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplrorasi pengaturan hak asuh anak di bawah umur menurut hukum di Indonesia setelah terjadinya perceraian berdasarkan putusan Nomor 3208/pdt.G/2020/PA.Krw. Penceraian yaitu penguasaan hak asuh anak kepada salah satu pasangan yang berpisah, yaitu baik kepada Ibu ataupun kepada Bapak. Selain itu, orang tua  juga  wajib  mendidik  anaknya  sampai  berumur  18  tahun  ataupun  belum  menikah. Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  dengan  hasil  penelitian  bahwa pengaturan  hak  asuh  anak  di  bawah  umur  tertuang  dalam  pasal  105  Kompilasi  Hukum Islam  bahwa  seorang  ibu  berhak  membesarkan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau  kurang dari  12  tahun  dan  bagi  anak  yang  sudah  mumayyiz  dikembalikan  lagi  kepada  anaknya. Namun  dalam  kasus  perceraian  tersebut  bukan  aturan  dan  Hakim  berhak mempertimbangkan kepentingan anak sesuai Undang- Undang Nomor 1 pasal 41 dan hak pengasuhan anak dapat dicabut menurut pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975.  Hak  asuh  anak  di  bawah  umur  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Pasal  105, yang menyatakan anak  yang  berada  di bawah umur, di bawah 12  tahun kepada  ibunya, tetapi putusan peneliti yang diambil dari pengadilan dijatuhkan kepada ayahnya.
Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Anak di Bawah Umur, Kompilasi Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN
Pernikahan  adalah  suatu  perjanjian  yang  diakui  secara  hukum  dan  melibatkan  semua aspeknya  yang  tercakup  dalam  istilah  nikah  atau tazwīj ,  yang  merupakan  ungkapan seremonial  yang suci.  Istilah "suci" digunakan karena dalam perjanjian pernikahan, pihak suami  menyatakan  persetujuannya  secara  sukarela  di  hadapan  saksi  bahwa  ia  menerima tawaran pernikahan dari wali calon istri. Hal ini terkait dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang menyatakan bahwa "Pernikahan menurut hukum Islam adalah perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizham untuk mematuhi perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah." 1
Dalam  realitasnya,  tidak  semua  perkawinan  berlangsung  harmonis;  terkadang  rumah tangga mengalami konflik yang jika tidak diselesaikan, bisa berujung pada perceraian. Jika ikatan  antara  suami  dan  istri  kuat,  sebaiknya  dijaga  dan  dilestarikan.  Upaya  untuk mengakhiri  perkawinan  seharusnya  dihindari  karena  meskipun  diizinkan  secara  agama, perceraian sangat tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian dapat memiliki dampak negatif baik  secara  moral  maupun  bagi  keluarga,  terutama  bagi  anak-anak  yang  membutuhkan kasih sayang dan pendidikan dari kedua orang tua mereka. Orang tua memiliki kewajiban untuk  merawat  dan  mendidik  anak-anak  mereka  dengan  baik,  bahkan  jika  perkawinan antara mereka berakhir. Selain itu, orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka hingga mencapai usia 18 tahun atau menikah.
Hadhanah ,  dalam  bahasa  Arab,  memiliki  arti  " al-janbu ",  yang  berarti  merawat  dan melindungi anak-anak yang masih kecil dan belum mandiri, serta mengajari mereka nilai- nilai  spiritual  dan  jasmani  agar  mereka  dapat  berkembang  dan  menghadapi  tantangan hidup  di  masa  depan. 2 Menurut  para  ulama  fiqih, hadhanah didefinisikan  sebagai memberikan  nafkah  kepada  anak-anak  yang  masih  kecil,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  termasuk  yang  sudah  dewasa  tetapi  belum  memiliki  kematangan  akal ( mumayyiz ), menyediakan makanan  yang baik bagi mereka, melindungi dari hal-hal  yang negatif,  serta  memberikan  pendidikan  yang  komprehensif  baik  dari  segi  fisik  maupun
1 Zainal  Abidin  Abu  bakar, Kumpulan  Peraturan  Perundang-Undangan  Dalam  Lingkungan Peradilan Agama , Cet Ke-3, (Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993). th
2 Hakim Rahmat “Hukum Perkawinan Islam”. (Pustaka Setia , Bandung, 2000). th
spiritual.  Selain  itu, hadhanah juga  bertujuan  untuk  mempersiapkan  anak-anak  secara kognitif  agar  mampu  menghadapi  kehidupan  mandiri  dan  mengemban  tanggung  jawab pribadi. 3
Hadhanah memiliki  konsep  yang  berbeda  dengan  pendidikan  ( tarbiyah ).  Dalam Hadhanah,  tercakup  aspek  pemeliharaan  fisik  dan  spiritual  anak,  serta  unsur  pendidikan. Sementara itu, pendidikan dapat bersumber dari keluarga anak atau dari profesional, yang tidak  selalu  berasal  dari  keluarga. Hadhanah biasanya  dilakukan  oleh  keluarga  anak, kecuali jika anak tersebut tidak memiliki anggota keluarga lainnya. Hadhanah merupakan hak bagi hadhin , sedangkan pendidikan tidak selalu menjadi hak bagi pendidik. 4
Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan mengenai pemeliharaan anak dan siapa yang berhak atasnya. Menurut pasal tersebut, hak pemeliharaan anak yang belum  mencapai  kematangan  akal  ( mumayyiz )  atau  usia  di  bawah  12  tahun  melekat  pada ibunya.  Ketika  seorang  anak  mencapai  kematangan  akal,  ia  memiliki  kebebasan  untuk memilih antara meminta pengasuhan dari ibu atau ayahnya, sesuai dengan hak hukum yang dimiliki oleh masing-masing orang tua. Selain itu, biaya tanggungan anak ditanggung oleh ayahnya. Dengan demikian, jika seorang  anak belum mencapai  usia 12 tahun atau belum mumayyiz ,  hak  pemeliharaan  anak  berada  pada  ibunya.  Namun,  jika  anak  tersebut  telah mencapai  usia  12  tahun  atau  lebih,  keputusan  untuk  memilih  antara  ibu  atau  ayahnya dalam hal pemeliharaan anak menjadi hak anak itu sendiri. 5
Dari contoh kasus tersebut, penulis tertarik  melakukan penelitian bagaimana pengaruh pandangan  Hakim  dalam  mengabulkan  pihak  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  hak  asuh anak  yang  belum  mencapai  usia  12  tahun  yang  jatuh  ke  tangan  ayah.  Mengingat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  anak  tersebut  seharusnya  dalam  penguasaan  ibunya,  tetapi pengadilan mamutuskan jatuh ke ayahnya dikarenakan Penggugat tidak bisa merawat dan mendidiknya. Bahwa alasan Ayah mengajukan hak asuh anak ke pengadilan karena karena Penggugat  yang  seharusnya  pulang  kerja,  pulang  ke  rumah  dan  berada  di  kediamannya
3 Tihami,  2010, Fiqih  Munakahat,  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap ”.  (Jakarta  Raja  Grafindo Persada, Depok 2010). th
4 Hasbi  Ash-Shiddieqi  dkk, Al-qur’an  dan  Terjemahnya:  Proyek  Pengadaan  Kitab  Suci  Al- Qur’an , Depag RI, Jakarta, 1989. th
5 Agus  Mahfudin,  Fitrotunnisa,  Hak  asuh  anak  jatuh  kepada  bapak  perspektif  hukum  Islam dan  hukum  positif. Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam ,  Volume  4,  Nomor  2,  Oktober  2019;  ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online); hlm.124-142.
namun Penggugat tidak pulang ke rumah dan tidak memberitahu kepada Tergugat bahkan kedua  orang  tua  nya  sendiri,  waktu  yang  dimiliki  Penggugat  di  luar  waktu  bekerja  di pabriknya  digunakan  banyak  hal-hal  untuk  euforia  bersama  teman-temannya,  ketimbang digunakan  untuk  mengasuh  anak-anak  dan  Tergugat  seringkali  menghabiskan  waktunya dengan  bernyanyi-nyanyi  karaoke.  Selama  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah dikaruniai  3  (tiga)  orang  anak,  yang  bernama  Fatimusshofa  Pangestu  (Almarhum),  Rizka Juwairiyah Pangestu,  tempat  tanggal  lahir Grobogan, 11 Desember 2012 (8 Tahun), Anis Fadhilah Pangestu, tempat tanggal lahir Grobogan, 2 Agustus 2015 (5 Tahun).
Berdasarkan uraian tersebut di atas,  permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan  perkara  tesebut  yaitu  bagaimana  hak  asuh  anak  di  bawah  umur  menurut peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  bagaimana  pertimbangan  Hakim  dalam memutus perkara putusan nomor 3208/PDT/G/2020/PA.KRW.
Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Penilitian  secara  yuridis  hukum  ini  menggunakan  metode  pendekatan  peraturan perundang-undangan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan  atau  data  sekunder. 6 Sebagai  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  lieratur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti. 7 Data  yang  dapat  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif memperhatikan fakta-fakta dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3208  /Pdt.g/2020/PA.  Krw,  untuk  mengkaji  kesimpulan  dan  ketepatan  Hakim  dalam menetapkan  pengambilan  hak  asuh  anak  ke  tangan  ayah  menurut  undang-undang  yang berlaku.

## B. PEMBAHASAN
1. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Perselisihan terkait hak asuh anak sering kali muncul sebagai konsekuensi hukum dari perceraian  antara  pasangan  suami  dan  istri.  Penyelesaian  hak  asuh  anak  dapat  dilakukan melalui  pengadilan  Agama  bagi  mereka  yang  memeluk  agama  Islam  dan  melalui
6 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) , 1st ed. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).th
7 Anik  Iftitah,  ed., Metode  Penelitian  Hukum ,  Mei  2023  (Sada  Kurnia  Pustaka,  2023), https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54.
pengadilan  umum  bagi  mereka  yang  menganut  agama  lainnya.  Kewenangan  untuk memutuskan  perkara  perwalian  anak  diberikan  kepada  dua  badan  pengadilan,  yaitu pengadilan  negeri  dan  pengadilan  agama.  Pengadilan  agama  bertanggung  jawab  atas perkara  yang  melibatkan  pihak-pihak  yang  beragama  Islam,  sementara  pengadilan  negeri menangani  perkara  dari  semua  agama  yang  diakui  di  Indonesia.  Pengadilan  negeri beroperasi  berdasarkan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia,  sementara  pengadilan agama memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam. 8
Hakim memiliki otoritas yang independen dalam menjatuhkan keputusan dalam suatu perkara  tanpa  campur  tangan  dari  kekuasaan  negara  lain.  Kemandirian  kekuasaan kehakiman,  yang  dijamin  oleh  konstitusi  untuk menjamin  keadilan  bagi  masyarakat  yang mencari  keadilan,  sangat  mengharapkan  bahwa  hakim  memiliki  kemampuan  analisis hukum  yang  baik,  integritas,  serta  moral  dan  etika  yang  tinggi.  Diskresi  hakim  adalah manifestasi  konkret  dari  otoritas  kehakiman  yang  independen  yang  didasarkan  pada hukum,  sehingga  keputusan  diskresi  hakim  dalam  suatu  perkara  dapat  memperoleh  nilai- nilai keadilan (dari segi filosofis), kepastian hukum (dari segi yuridis), dan kebermanfaatan (dari segi sosial). 9
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Pasal  19,  dijelaskan  beberapa  faktor yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, yaitu:
a. Salah  satu  pihak  melakukan  perbuatan  zina  atau  terlibat  dalam  penggunaan  narkotika, alkohol, judi, atau perilaku buruk lainnya yang sulit disebutkan secara pasti.
b. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, atau karena sebab-sebab di luar kemampuannya.
c. Salah  satu  pihak  divonis  penjara  selama  lima  tahun  atau  lebih  setelah  pernikahan berlangsung.
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekerasan  atau  perlakuan  kasar  yang  membahayakan pasangan.
8 Wahyu  Tisnanda,  Analisa  Yuridis  Hak  Asuh  Anak  di  Pengadilan  Agama  Sidoarjo  (Studi kasus  putusan  No.  0117/Pdt.G/2010/PA.Sda),  Sidoarjo:  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran”, 2013 Diakses Pukul 21.06 WIB pada tanggal 26 Maret 2024.
9 Amalia Eka Rizkiana dan Yunanto, Diskresi Hakim dalam Perkara Perceraian dan Hak Auh Anak (Studi di Penggadilan Negeri pati), Notarius , Volume 13 Nomor 2, 2020.
e. Salah  satu  pihak  mengalami  cacat  tubuh  atau  penyakit  yang  mengakibatkan  mereka tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri.
Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian,  kedua  orang  tua  bertanggung  jawab  dan  mengasuh  anaknya,  dan  undang- undang  tersebut  tidak  secara  khusus  menyebutkan  bahwa  dalam  hal  terjadi  perselisihan pemeliharaan  anak,  ayah  atau  ibu  berhak  menawarkan  keluarga  angkat  untuk  anak tersebut.  KHI  memberikan  gambaran  lebih  detail  mengenai  hal  ini,  KHI  memiliki  dua pasal tentang pengasuhan anak yakni Pasal 105 dan Pasal 156 yang selengkapnya berbunyi sebagai  berikut  asalah  Pasal  105  menyatakan  bahwa  seorang  ibu  berhak  membesarkan anak  yang  belum mumayyiz atau  kurang  dari  12  tahun.  Tunjangan  anak  bagi  anak  yang telah  menjadi mumayyis dialihkan  kepada  anak  untuk  memilih  ayah  dan  ibunya  sebagai wali yang sah. 10
Berdasarkan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan mengenai hak asuh anak dijelaskan sebagai berikut: 11
1. Baik  bapak  maupun  ibu  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak  anaknya, semata  mata  berdasarkan  kepentingan  anak.  Bilamana  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapa  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya  pemeliharaan  dan  pendidikan  yang diperlukan  oleh  anak  itu.  Bilamana  bapak  ada  kenyataannya  tidak  dapat  memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya itu.
3. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami  memberikan  biaya  kehidupan  atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
Walaupun  hubungan pernikahan terputus karna bercerai,  jelas bahwa ikatan orangtua dengan  anaknya  yang  lahir  dari  perkawinan  itu  tidak  akan  putus.  Selain  itu,  orangtua berkewajiban  mengasuh  serta  mendidik  sebaik  mungkin.  Anak  di  bawah  umur  18  tahun ataupun  belum  menikah  berada  dibawah  kuasa  orangtuanya  dan  bertanggung  jawab  atas
10 Fikri, Agus Muchsin. Hak-Hak Anak dalam Hukum Kelurga Islam . (IAIN Parepare Nusantra Press Sulawesi Selatan 2022), hlm 53-54
11 https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/485593/hak-asuh-anak-akibat- perceraian#:~:text=Bunyi%20Pasal%2041%20ini%20adalah,%2Danak%2C%20pengadilan%20me mberi%20keputusannya. Diakses Pukul 22.26 WIB pada tanggal 24 April 2024
pengasuhannya  kecuali  surat  kuasa  dicabut.  Dengan  adanya  perceraian  tidak  mengubah kedudukan anak maupun orangtuanya dalam pengasuhan serta mendidik anak sebab demi kepentingan  dan  keperluan  anak  usai  bercerai  dimana  umumnya  anak  berhak memperoleh: 12
a. Kasih sayang b. Pendidikan
c. Perhatian Kesehatan
d. Tempat tinggal yang layak.
Kemudian pengaturan hukum tentang Hak Asuh Anak dibawah umur khususnya diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Hak  Asuh  Anak,  menurut  ketentuan  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah dijelaskan bahwa hukum penguasaan Anak merupakan satu kesatuan dari hukum perkawinan di  Indonesia begitu pula halnya dengan menjamin  hak-hak  anak  sehingga  dapat  mengoptimalkan  tumbuh  kembang  anak  dan menjadikan keturunan  yang sehat dan berkualitas. Pada dasarnya inilah alasan utama atas perbuatan undang-undang tentang perkawinan sebelumnya, yaitu merubah batas usia untuk pria dan wanita yang diizinkan untuk menikah apabila sudah berumur 19 tahun. 13
Dalam hal ini negara berhak untuk memastikan hak asuh anak dari hasil perkawinan, seperti  hak  atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi,  hak  sipil  anak,  hak kesehatan,  hak  pendidikan  dan  hak  sosial  anak.  batas  usia  pada  pria  dan  wanita  dalam Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan  ini  dianggap  telah  matang jiwa  raganya  untuk  melangsungkan  perkawinan  sehingga  dapat  mewujudkan  tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang sehat dan berkualitas. 14
Dalam  hal  ini  Kompilasi  Hukum  Islam  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia  dan Peradilan Agama diberi kewenang untuk memutus perkara sesuai dengan apa yang tertulis.
12 Wulan Permata Sari Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian UNJA Journal of Legal Studies , Volume 01 Nomor 01, 2023 (181-195).
13 Uun  Dewi  Mahmudah,  Anik  Iftitah,  and  Moh.  Alfaris,  “Efektivitas  Penerapan  Pasal  7 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Dalam  Upaya  Meminimalisir  Perkawinan Dini,”
Jurnal Supremasi , February 21, 2022, hlm. 44–58, https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838.
14 Anik Iftitah, ed., Hukum Keluarga Islam , Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023).th
Kompilasi Hukum Islam membahas terkait pengaturan tentang penguasaan hak asuh anak yang  mana  tertuang  pada  Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam,  dalam  hal  terjadinya perceraian yaitu:
a.  Pemeliharaan  anak  yang  belum mumayyiz atau  belum  berumur  12  tahun    adalah  hak ibunya.
b.  Pemeliharaan  anak  yang  sudah mumayyiz diserahkan  kepada  anak  untuk  memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. 15
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam diatas menjelaskan apabila terjadi perceraian, anak dibawah  umur  12  tahun  atau  belum mumayyiz berada  dalam  asuhan  ibu,  karena  pada nyatanya  ibu  dinilai  lebih  memiliki  kelembutan  dan  peka  akan  perasaan  anak  sehingga dapat  memberikan  kasih  sayang  lebih  terutama  pada  anak  dibawah  umur.  Kemudian  jika anak  berumur  di  atas  12  tahun  atau  sudah mumayyiz dapat  menentukan  dengan  siapa  ia akan tinggal.
Pasal  156  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  akibat  berakhirnya  perkawinan karena perceraian, yaitu:
a. Seorang ibu boleh memberikan hadhanah kepadanya, jika ia belum menjadi mumayyiz , jika ibu telah meninggal dunia, maka yang menggantikannya adalah sebagai berikut :
1. Para wanita diposisikan vertikal di atas ibu
2. Ayah
3. Para wanita disusun vertikal di atas ayah
4. Adik perempuan yang bersangkutan
5. Hubungan darah yang berjenis kelamin perempuan dan dari pihak ayah
b. Anak mumayyiz berhak memilih antara menerima hadhanah dari ibu atau bapaknya.
c.  Pengadilan  Agama  dapat  mengalihkan  hak  hadhanah  kepada  kerabat  lain  atas permintaan  kerabat  yang  bersangkutan  apabila  pemegang  hadhanah  terbukti  tidak mampu  menjamin  keselamatan  lahir  dan  batin  anak,  meskipun  biaya  hidup  dan hadhanah telah dibayar.
15 Agus  Mahfudin,  Fitrotunnisa,  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam  Volume  4,  Nomor  2;  ISSN: 2541-1489  (cetak);  2541-1497  (online);  124-142,  Hak  asuh  anak  jatuh  kepada  bapak  perspektif hukum Islam dan hukum positif, Oktober 2019, hlm. 9
d.  Sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat  mengurus  dirinya  sendiri  (21  tahun),  ayah menanggung  segala  biaya  yang  berkaitan  dengan  pemberian  dan  nafkah  anak,  sesuai dengan kemampuannya .
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d),
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.
Kembali  dijelaskan  secara  lengkap  pada  Pasal  156  Kompilasi  Hukum  Islam  terkait  hak asuh anak. Pada pasal ini pengadilan agama berhak memberikan putusannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada.
Berdasarkan dengan apa yang sudah diuraikan, ada tiga pengaturan di Indonesia yang membahas terkait hak asuh anak, yang pertama tertulis pada Undang-Undang Perkawinan, pada undang-undang ini menyatakan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya walaupun sudah terjadi  perceraian diantara keduanya. Kemudian  yang  kedua,  tertulis  pada  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada undang-undang ini menyatakana bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya  dan  apabila  diharuskan  adanya  perpisahan  antara  seorang  anak  dan  orang  tuanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan yang ketiga ada pada Kompilasi Hukum Islam, dalam KHI seorang anak terutama anak di bawah umur 12 tahun (mumayyiz) adalah milik ibunya kemudian jika anak sudah mumayyiz dipersilahkan untuk memilih siapa yang akan  diberikan  hak  untuk  mengasuh  dan  memeliharanya.  Terlepas  dari  apa  yang  terjadi, majelis Hakim dalam hal ini mempunyai hak untuk mengatur apabila terjadi perebutan hak asuh anak. 16
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 3208/PDT.G/2020/PA.KRW
Pertimbangan Hakim berdasarkan Putusan Nomor 3208/pdt.g/2020/pa.krw Penggugat dan  Tergugat  sering  terjadi  percekcokan  yang  disebabkan  terjadinya  pertengkaran  antara
16 https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah- pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer  Diakses  pukul  01.55 WIB Pada tanggal 24 Maret 2024
penggugat  dan  tergugat  karena  sering  meninggalkan  rumah,  pulang  hingga  larut  malam tanpa seijin tergugat. Bahwa penggugat lebih mementikan kepentingan pribadinya diluaran tanpa  peduli  dengan  keberadaan  anaknya. 17 Penggugat  memberikan  teladan  yang  kurang baik  dan  sering  meninggalkan  atau  melantarkan  kedua  anak  tersebut,  maka  pengadilan akan mempertimbangkan gugatan penggugat dan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang  berlaku.  Namun  berpendapat  antara  penggugat  dan  tergugat  terdapat  hubungan hukum, yaitu pernah sebagai suami istri, kemudian telah bercerai secara resmi berdasarkan putusan pengadilan agama Nomor 986/pdt.g/2020/Pa.Krw., Maka Pengadilan berpendapat pula selama dalam masa perkawinan atau selama berumah tangga penggugat dan tergugat telah dikarunai 3 anak, 1 alm. Dan anak-anak saat ini tinggal bersama neneknya (orangtua tergugat)  di  Jawa,  anak-anak  pun  diperlakukan  dengan  baik,  sebelumnya  anak  tersebut tinggal bersama penggugat (ibu).
Dalam perkara hak asuh anak adakalanya dibebankan kepada ayah atau ibu tergantung pada pertimbangan majelis Hakim dengan tujuan untuk kepentingan anak di kemudian hari apakah anak tersebut dapat diberikan kepada ayah atau ibu. Namun yang pasti tidak mudah bagi  majelis  hakim  untuk  memutus  suatu  perkara  dan  juga  tidak  mudah  pula  salah  satu pihak  yaitu  ayah  atau  ibu  memenangkan  putusan  mengenai  hak  asuh  anak  jika keinginannya  dikabulkan.  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada.  Jadi  hasil  penelitian dari  rumusan  masalah  yang  telah  diteliti  yaitu  anak  di  bawah  umur  yang  diatur  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 105, yang menyatakan anak  yang  berada  di bawah umur, di bawah 12 Tahun  kepada    ibunya,  tetapi  putusan  peneliti  yang  diambil  dari  Pengadilan  dijatuhkan kepada  ayahnya,  salah  satu  contoh/pembahasan  diatas  seperti  perkara  penceraian  dengan Nomor 3208/Pdt.G/2020/PA.Krw.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  105  dan  156  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut  di  atas, apabila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak atas hak asuh atas setiap anak yang bukan mumayyiz . Jika ibu dan ibu (nenek dari garis keturunan ibu) tidak ada, maka hak asuh anak
17 Renita  Ivana,  Diana  Tantri  Cahyaningsih,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapa, Jurnal Privat Law , Volume.VIII No 2. Juli Desember 2020, hlm 4.
jatuh  ke  tangan  ayah.  Jika  sang  ibu  meninggal,  maka  dapat  digantikan  oleh  orang  lain, misalnya perempuan dari garis keturunan ibu ke atas. 18
Menurut  Sholahudin  Pugung  menyatakan  ketentuan  Pasal  105  Kompilasi  Hukum Islam Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (b) hanyalah sekedar hak yang  terkendala  Pasal  156  Huruf  (c)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa “Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak asuh apabila pemegang hak asuh tidak mampu menjamin keselamatan lahir dan batin anak, meskipun biaya penitipan telah dibayar”. 19
Berdasarkan pengakuan Tergugat, kemudian dikuatkan pula dengan bukti-bukti. Maka Pengadilan berpendapat pula selama dalam masa perkawinan atau selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak yang pertama yang bernama:
1. Fatimatusshofa Pangestu, telah meninggal dunia (Alm)
2. Rizka Juwairiyah Pangestu (permpuan), lahir di Grobogan, 11 Desember 2012, 8 Tahun
3. Anis Fadhilah Pangestu (perempuan), lahir di Grobogan, 02 Agustus 2015, 5 Tahun. Menimbang  bawa  putusan  Hakim  dalam  perkara  Nomor  3208/Pdt.G/2020/Pa.Krw., bahwa  keberadaan  kedua  Anak  tersebut  di  Jawa  lebih  terjamin  pemeliharaannya  atau pengasuhannya,  serta  kedua  anak  tersebut  cocok  dengan  lingkungannya,  sehingga  tidak ada  alasan  bagi  penggugat  untuk  memindahkan  kedua  anak  tersebut,  terutama  dalam proses  belajar  mengaji  yang  berkesinambungan.  Pada  pengambilan  kedua  anak  tersebut karena  penggugat  yang  seharusnya  pulang  kerja  dan  berada  di  rumah,  namun  penggugat tidak pulang ke rumah, yang hal itu merupakan kebiasaan penggugat, serta penggugat yang tidak  memperhatikan  nafkahnya,  memperhatikan  pertumbuhan,  perkembangan  dan pendidikan,  bahkan  penggugat  memberikan  teladan  yang  kurang  baik  dan  sering meninggalkan  dan  melantarkan  kedua  anak  tersebut.  Yang  seharusanya  penggugat memperlakukan  anaknya  dengan  baik  namun  tidak,  dan  saat  ini  pengasuhan  kedua  anak tersebut berada di tangan Tergugat.
18 Mansari,  Pertimbangan  Hakim  Memberikan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Ayah:  Suatu  Kajian Empiris  di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  Banda  Aceh:  Fakultas  Syar’iyah  dan  Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Volume 1, Jurnal Ilmu Hukum , 2016. th
19 Solahudin  Pugung, Mendapatkan  Hak  Asuh  Anak  dan  Harta  Bersama ,  Karya  Gemilang: Jakarta, 2011. th
Menurut  ketentuan  pasal  105  KHI,  dalam  situasi  perceraian,  hak-hak  pemeliharaan anak  didefinisikan  sebagai  berikut:  a)  ibu  memiliki  hak  untuk  memelihara  anak  yang belum  mencapai  usia mumayyiz atau  kurang  dari  12  tahun,  b)  anak  yang  telah  mencapai usia mumayyiz memiliki kebebasan untuk memilih pemeliharaan dari ibu atau ayahnya, c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.
Berdasarkan  pasal  3  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak,  yang  telah  mengalami  perubahan  melalui  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014, tujuan  utama  perlindungan  anak  adalah  untuk  menjamin  pemenuhan  hak-hak  mereka sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak. Dalam kasus pemeliharaan  anak  Rizka  Juwairiyah  Pangestu  dan  Anis  Fadhilah  Pangestu,  kewenangan pemeliharaan beralih ke tangan Tergugat (Ayah) jika ada alasan yang sah. Pengadilan akan mempertimbangkan kondisi tersebut, di mana sebelum proses perceraian resmi, anak-anak tersebut oleh Tergugat dibawa dan ditempatkan di Jawa di rumah orang tua Tergugat tanpa pengetahuan Penggugat.
Bahwa pada tanggal  3 dan 4 Oktober 2020, Penggugat  secara baik-baik  musyawarah untuk  mengambil  kedua  anak  tersebut,  ternyata  Tergugat  melalui  ibu  kandung  dan keluarganya bersikeras menolak untuk memberikannya. Pada saat pengambilan kedua anak tersebut  karena  Penggugat  yang  seharusnya  pulang  kerja  dan  berada  di  rumah,  namun Penggugat  tidak  pulang  ke  rumah  bahkan  Penggugat  memberikan  teladan  yang  kurang baik  dan  sering  meninggalkan  dan  menelantarkan  kedua  anak  tersebut  di  malam  hari, bahwa  kedua  orang  anak  diambil  oleh  Tergugat,  pada  sekitar  jam  01:00  atau  jam  01:30 dini  hari,  yang  ketika  itu  Penggugat  sedang  tidak  berada  di  rumah,  dan  orang  tua Penggugat pun tidak mengetahui di mana Penggugat berada, dan saat ini anak-anak tinggal bersama neneknya yaitu orang tua Tergugat di Jawa, selama ini diperlakukan dengan baik, anak  yang  pertama  disekolahkan  di  SD  di  pagi  hari  dan  pada  sore  harinya  di  Madrasah Diniyah, dan anak yang kedua sekolah di TK, yang telah memberikan gambaran atau fakta hukum yang jelas, bahwa kedua anak yang diambil oleh Tergugat, atau pada saat ini dalam penguasaan ( hadhanah ) Tergugat, ternyata telah diperhatikan dengan sebaik-baiknya oleh Tergugat,  baik  mengenai  kehidupan  materilnya  maupun  kehidupan  mental  spiritualnya (agamanya),  sehingga  Pengadilan  berpendapat  pula,  meski  pada  awalnya  kedua  anak
tersebut  diambil  tanpa  sepengetahuan  penggugat,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  pada saat ini kedua anak tersebut telah nyaman hidup bersama neneknya (orangtua Tergugat).
Maka  pengadilan  berpendapat  hak  asuh  anak  agar  anak  dapat  terjamin  hak-hak hidupnya, sehingga undang-undang memperbolehkan, anak yang terlantar yang tidak dapat diurus  dengan  baik  oleh  ibunya,  maka  dapat  diasuh  oleh  ayahnya  atau  oranglain  yang masih  dalam  ikatan  keluarga.  maka  sangat  dikuatirkan  kedua  anak  tersebut  tidak  optimal dalam  pendidikannya,  dan  akan  menjadi  persoalan  baru  yang  timbul  di  kemudian  hari, yang  dapat  mempengaruhi  mental  spiritual  kedua  anak  tersebut.  Pengadilan  berpendapat berdasarkan  alasan  sosio  kultural  saat  ini,  kedua  orang  anak  yang  bernama  Rizka Juwairiyah  Pangestu  dan  Anis  Fadhilah  Pangestu  tersebut  di  atas  tetap  berada  dalam pengasuhan Tergugat sebagai bapak kandungnya.
Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  yaitu Penggugat  memohon  agar  Pengadilan  menetapkan  anak  yang  masing-masing  bernama Rizka  Juwairiyah  Pangestu  dan  Anis  Fadhilah  Pangestu  berada  di  bawah  asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ayahnya.
Bahwa  penulis  sepakat  dengan  putusan  mejelis  Hakim  dalam  studi  Putusan  Nomor 3208/Pdt.G/2020/Pa.Krw.  menjatuhakan  alasan  tersebut  kepada  ayahnya  bukan  ke  ibu dikarenakan hak asuh anak di bawah umur ( hadhanah ) dalam putusan tersebut selama ibu bekerja  anak  tersebut  tidak  terurus/kekurangan  nafkahnya,  karena  sang  ibu  selalu menghabiskan uangnya dengan poya-poya di luaran bersama teman-temanya, lebih banyak waktu  di  luar  rumah  dari  pada  berada  pada  di  rumah  tempat  kediamannya,  penggugat mempunyai  kegiatan  rutin  bekerja  di  pabrik,  sehingga  kedua  anak  tersebut  di  atas  sering dititipkan pada kedua orang tuanya, waktu  yang dimiliki penggugat di luar waktu bekerja di pabriknya digunakan banyak hal-hal untuk bersenang-senang bersama teman-temannya, ketimbang  digunakan  untuk  mengasuh  anak-anak,  seringkali  menghabiskan  waktunya dengan bernyanyi-nyanyi karaoke dan sebagainya yang tidak terpuji dalam mencontohkan pendidikan  akhlak  anak-anaknya,  Penggugat  tidak  mengutamakan  pendidikan  anak- anaknya,  terutama  pendidikan  agama,  baik  formal  maupun  non  formal  dan  sebagainya yang tidak terpuji dalam mencontohkan pendidikan akhlak anak-anaknya, Penggugat tidak mengutamakan  pendidikan  anak-anaknya,  terutama  pendidikan  agama,  baik  formal maupun non formal. Walapun sesungguhnya dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak
asuh  atau hadhanah anak  dibawah  12  tahun  menjadi  hak  ibu.  Bahwa  bukti-bukti  yang diajukan oleh Tergugat bisa dibuktikan oleh kebenarannya. Dengan uraian di atas penulis sependapat  dengan  putusan  majelis  Hakim  yang  menjatuhkan  hak  asuh  anak  kepada ayahnya  dikarenakan  dalam  persidangan  mengemukakan  alasan-asalan  yang  sudah tercantum diatas sehingga Hakim menentukan putusan tersebut jatuh ke tangan ayah.

## C. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dipaparkan,  dapat  ditarik  kesimpulan  mengenai permasalahan yang telah diteliti yaitu:
1. Hak  asuh  anak  menjadi  subjek  perebutan  dalam  kasus  perceraian  antara  suami  istri. Dalam  pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  memberikan  aturan  yang  detail  terkait  hak asuh anak, di mana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur di bawah 12 tahun diberikan kepada ibunya. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih antara ayah atau  ibunya  sebagai  pemegang  hak  pemeliharaan.  Peraturan  pemerintah  dan  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1975  Pasal  19  menyebutkan  beberapa  alasan  yang  dapat menjadi  dasar  perceraian  dan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, bahkan setelah terjadi perceraian.
2. Putusan  Hakim  dalam  perkara  Nomor  3208/Pdt.G/2020/PA.Krw.  menetapkan  bahwa hak asuh anak berada pada ayahnya, meskipun pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam menetapkan  bahwa  hak  asuh  anak  di  bawah  12  tahun  berada  pada  ibunya.  Hal  ini disebabkan  oleh  bukti  dan  alasan  yang  diajukan  oleh  tergugat,  yang  menunjukkan bahwa  penggugat  kurang  memperhatikan  anak-anaknya  dan  lebih  memprioritaskan kepentingan  pribadinya  di  luar  rumah.  Berdasarkan  Pertimbangan  Hakim  bahwa putusan  tersebut  penggugat  dan  tergugat  sering  terjadi  pertengkaran  karena  sering meninggalkan  rumah  tanpa  seizin  tergugat  sampai  tengah  malam.  Dan  anak-anak  juga lebih terjamin pemeliharaannya dan cocok dengan lingkungan di rumah neneknya, yang juga  berarti  pemeliharaan  spiritual  dan  material  mereka  terpenuhi.  Meskipun  Hakim harus  mempertimbangkan  Hak  Asuh  Anak  yang  seharusnya  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  35
Tahun  2014  Pasal  105,  yang  menyatakan  anak  di  bawah  umur,  di  bawah  12    tahun kepada  ibunya, tetapi putusan peneliti yang diambil dari pengadilan dijatuhkan kepada ayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Mahfudin, Fitrotunnisa, Hak asuh anak jatuh kepada bapak perspektif hukum  Islam dan  hukum  positif. Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam ,  Volume  4,  Nomor  2,  Oktober 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak); 2541-1497 (online); 124-142
Amalia  Eka  Rizkiana  dan  Yunanto,  Diskresi  Hakim  dalam  Perkara  Perceraian  Dan  Hak Auh Anak (Studi di Penggadilan Negeri pati), Notarius , Volume 13 Nomor 2, 2020.
Dewi  Mahmudah,  Uun,  Anik  Iftitah,  and  Moh.  Alfaris.  “Efektivitas  Penerapan  Pasal  7 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  Dalam  Upaya  Meminimalisir Perkawinan Dini.” Jurnal Supremasi , February 21, 2022, 44–58. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838.
Fikri,  Agus  Muchsin, Hak-Hak  Anak  dalam  Hukum  Kelurga  Islam .  IAIN  Parepare Nusantra Press Sulawesi Selatan 2022
Hakim Rahmat “Hukum Perkawinan Islam”. Pustaka setia , Bandung, 2000
Hasbi Ash-Shiddieqi dkk, Al-qur’an dan Terjemahnya: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al- Qur’an , Depag RI, Jakarta, 1989
https://koran.tempo.co/read/klinik-hukum-perempuan/485593/hak-asuh-anak-akibat perceraian#:~:text=Bunyi%20Pasal%2041%20ini%20adalah,%2Danak%2C%20penga dilan%20memberi%20keputusannya. Diakses Pukul 22.26 WIB pada tanggal 24 April 2024
https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/418-hadhanah- pasca-perceraian-kajian-perundang-undangan-perkawinan-islam-kontemporer  Diakses pukul 01.55 WIB Pada tanggal 24 Maret 2024
Iftitah, Anik, ed. Hukum Keluarga Islam . Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
———,  ed. Metode  Penelitian  Hukum .  Mei  2023.  Sada  Kurnia  Pustaka,  2023. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54.
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
Mansari, Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah: Suatu Kajian Empiris  Di  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh,  Banda  Aceh:  Fakultas  Syar’iyah  dan Hukum  Universitas  Islam  Negeri  Ar-Raniry  Banda  Aceh,  Volume  1,  J urnal  Ilmu Hukum , 2016
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Renita  Ivana,  Diana  Tantri  Cahyaningsih,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Putusan Perceraian  dengan  Pemberian  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Bapa, Jurnal  Privat  Law Volume VIII No 2. Juli Desember 2020
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) . 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
Solahudin  Pugung, Mendapatkan  Hak  Asuh  Anak  dan  Harta  Bersama ,  Karya  Gemilang: Jakarta, 2011
Tihami,  2010, Fiqih  Munakahat,  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap .  Jakarta  Raja  Grafindo Persada, Depok 2010
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  yang  sebagaimana telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak
Wahyu  Tisnanda,  Analisa  Yuridis  Hak  Asuh  Anak  di  Pengadilan  Agama  Sidoarjo  (Studi kasus  putusan  No.  0117/Pdt.G/2010/PA.Sda),  Sidoarjo:  Universitas  Pembangunan Nasional “Veteran”, 2013 Diakses Pukul 21.06 WIB pada tanggal 26 Maret 2024
Wulan Permata Sari Hak Asuh Anak di Bawah Umur Akibat Perceraian, UNJA Journal of Legal Studies, Volume 01 Nomor 01, 2023 (181-195)
Zainal  Abidin  Abu  Bakar,  Kumpulan  peraturan  perundang-undangan  dalam  lingkungan peradilan agama, Cet Ke-3, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993