## K A N D A I
Volume 12 No. 1, Mei 2016 Halaman 71 — 84

## KOHESI GRAMATIKAL  DALAM RAGAM BAHASA PERUNDANG-
UNDANGAN
(Grammatical Cohession in The Language of Legislations)
Sry Satriya Tjatur Wisnu Sasangka Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia Pos-el: linguaginurit@yahoo.co.id
(Diterima 15 Februari 2016; Direvisi 26 Maret 2016; Disetujui 7 April 2016)

## Abstract
Types and forms of cohesion in Indonesian are numerous, but some cohesions employed in the legal language concist of particular types and forms. Since there is no one discussing about  the  cohesion  in  the  legal  language,  this  article  attempts  to  deliberate  grammatical cohesion in the legal language. The purpose is to describe the types and forms of cohesion in the  legal  language.  The  research  method  employed  in  this  article  comprises  inferential descriptive which does not only display the forms and cohesion grammatical features in the legal  language  but also  analyze  it.  It  is  found  that  the  grammatical  cohesion  in  a  legal language  possesses  a  bit  difference  from  other  registers,  especially  in  case  of  the  terms  of reference.  The  anaphoric  terms  of  reference  are  dominantly  rather  than  that  of  cataphoric reference, either terms of reference of clitics –nya ‘his, hers, its’, definite articles dimaksud ‘referred’,  tersebut  ‘mentioned’,  ini,  or  substitutes  dia  or  ia  ‘he/she’.  The  phrase sebagaimana  dimaksud  dalam  is  utilized  to  refer  nominal  phrases,  clauses,  or  sentences possessing form of articles. Meanwhile, the phrase sebagaimana dimaksud pada is employed to refer the nominal phrase, clause, or sentences possessing form of clauses. Keywords: cohesion, grammatical, register, legislative

## Abstrak
Jenis  dan  bentuk  kohesi  dalam  bahasa  Indonesia  sangat  banyak,  tetapi  dalam  bahasa perundang-undangan  kohesi  yang  digunakan  hanya  terbatas  pada  beberapa  jenis  dan bentuk tertentu. Karena belum ada yang membahas masalah itu, artikel ini akan mengupas kohesi  gramatikal  dalam  ragam  bahasa  perundang-undangan.  Tujuannya  adalah mendeskripsikan jenis dan wujud kohesi dalam bahasa perundang-undangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif inferensial yang bukan hanya memaparkan bentuk dan ciri  kohesi  gramatikal.  dalam  bahasa  perundang-undangan  melainkan  juga  meng- analisisnya.  Hasilnya  diketahu  bahwa  kohesi  gramatikal  dalam  bahasa  perundang- undangan  sedikit berbeda denga ragam bahasa yang lain, terutama dalam  hal  pengacuan. Pengacuan  yang  bersifat  anaforis  lebih  dominan  daripada  pengacuan  yang  bersifat kataforis,  baik  pengacuan  yang  berupa  pronomina  persona  terikat  (klitik -nya),  pemarkah takrif (dimaksud, tersebut, dan ini), maupun penyulihan atau substitusi (dia atau ia). Frasa sebagaimana  dimaksud  dalam  digunakan  untuk  mengacu  frasa  nominal,  klausa,  atau kalimat  yang  berbentuk  pasal,  sedangkan  frasa  sebagaimana  dimaksud  pada  digunakan untuk mengacu frasa nominal, klausa, atau kalimat yang berbentuk ayat. Kata-kata kunci: kohesi, gramatikal, ragam, perundang-undangan

## PENDAHULUAN
Kumpulan  kalimat  yang  mampu mengungkapkan  satu  pikiran  yang lengkap  atau  satu  tema  lazim  disebut paragraf.  Pikiran  yang lengkap  itu dapat diungkapkan jika kalimat-
kalimat yang ada dalam suatu paragraf saling  berhubungan  antara  yang  satu dan  yang  lain.  Jika  tidak  saling berhubungan,  sangat  mustahil  suatu pikiran  yang  lengkap  atau  suatu  tema dalam  suatu  paragraf  dapat  dipahami secara mudah. Ramlan (1993) menyatakan bahwa paragraf merupakan  satuan  informasi  dengan ide  pokok  sebagai  pengendalinya. Kepaduan  suatu  paragraf  ditunjukkan oleh  unsur-unsur  kebahasaan  yang berfungsi  menghubungkan  kalimat- kalimat dalam paragraf tersebut.
Dengan demikian, agar bangun kalimat dalam paragraf itu saling berhubungan, diperlukan  benang  pengikat  yang berfungsi sebagai perekat antarkalimat.
Dardjowidjojo dalam Purwo (1989,  hlm. 93-110)  berpendapat bahwa kalimat-kalimat yang digunakan dalam paragraf akan membentuk suatu pengertian apabila kalimat-kalimat ter- sebut  serasi  dan  terpadu.  Keserasian dan keterpaduan paragraf dapat diperoleh dengan adanya benang
pengikat  antara  kalimat  yang  satu  dan kalimat  yang  lain.  Dengan  demikian, benang  pengikat merupakan  peranti yang digunakan untuk mengikat antara kalimat  yang  satu  dan  kalimat  yang lain dalam suatu paragraf, wacana, atau teks. Benang pengikat itu lazim disebut kohesi.
Kohesi dalam  bahasa  Indonesia, hampir dalam setiap laras bahasa, telah banyak  dibahas para  ahli, misalnya, Arifin  (1993)  membahas  kohesi  yang terdapat dalam cerita pendek berbahasa Sunda,  Hoed  (1976)  membahas  kohesi dalam  wacana  berita  surat  kabar  yang difokuskan  pada  ciri  ragam  berita dalam bahasa Indonesia, Sugono (1991)  membahas  salah  satu  jenis kohesi,  yaitu  pelesapan  (elipsis)  yang dibatasi pada pelesapan subjek. Sementara  itu,  Suhaebah  (2012)  telah mengupas  kohesi  dalam  tajuk  rencana
surat kabar berbahasa Indonesia,
terutama  mengupas  (i)  mekanisme kohesi wacana tajuk rencana, (ii) unsur kebahasaan  yang  digunakan  sebagai pemarkah  kohesi  dalam  teks  tajuk rencana,  dan  (iii)  jenis  pemarkah kohesi  yang  paling  sering  digunakan dalam teks tajuk rencana.
Kohesi  dalam  berbagai  ragam memang  telah  banyak  dibahas  para linguis,  tetapi kohesi dalam ragam bahasa perundang-undangan, se- pengetahuan  penulis, sama  sekali belum  pernah  dibahas.  Jenis  dan bentuk  kohesi  dalam  bahasa  Indonesia sangat  banyak,  tetapi  dalam  bahasa perundang-undangan kohesi yang digunakan hanya terbatas pada beberapa jenis  dan  bentuk  kohesi tertentu.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini mencoba mengungkapkan seperti apakah  wujud,  jenis,  dan  ciri  kohesi yang  sering  digunakan  dalam  ragam bahasa  perundang-undangan  sehingga kekhasannya dapat diungkapkan secara memadai. Sehubungan dengan latar belakang  di  atas,  tulisan  ini  bertujuan untuk memerikan wujud, jenis, dan ciri kohesi dalam ragam bahasa perundang-undangan  sehingga  akan diketahui bentuk, jenis, dan ciri kohesi yang lazim digunakan dalam ragam itu secara  memadai.  Dengan  diketahuinya bentuk,  jenis,  dan  ciri kohesi  tersebut, kualitas  bahasa  perundang-undangan diharapkan  akan  lebih  baik,  lebih lugas,  dan  tidak  multitafsir  sehingga tingkat kepahaman masyarakat terhadap suatu produk peraturan perundang-undangan  diharapkan  akan lebih baik pula.

## LANDASAN TEORI
Kohesi  berfungsi  memadukan secara utuh unsur-unsur dalam paragraf,  wacana,  atau  teks. Hoed
(1994)  dalam  Sihombing  (1994)  ber- pendapat  bahwa  kohesi  merupakan kaitan  semantis  antara  satuan  ujaran yang  satu  dan  satuan  ujaran yang  lain atau antara satu proposisi dan proposisi yang  lain  pada  suatu  teks. Kaitan tersebut dalam tataran teks diperlihatkan oleh alat kohesi, baik alat kohesi  gramatikal  maupun  kohesi leksikal.  Dardjowidjojo (1986,  hlm.
93-110)  menyebut  kohesi  sebagai benang pengikat yang berfungsi memadukan  informasi  antarkalimat dalam  suatu  wacana.  Benang  pengikat itu  adalah  (i)  penyebutan  sebelumnya, (ii)  sifat  verba,  (iii)  peranan  verba bantu,  (iv)  proposisi  positif,  (v) praanggapan,  dan  (vi)  pemakaian konjungsi. Stubbs (1983) berpendapat bahwa  kohesi  hanya  terbatas  pada hubungan  kalimat  dengan  kalimat, sedangkan  koherensi  digunakan  untuk menyatakan  hubungan  makna  kalimat. Pendapat  Stubbs  tersebut  diperkuat oleh  Moeliono et  al. (1988).  Ia mengemukakan  bahwa  kohesi  wacana merujuk pada pertautan bentuk, sedangkan  koherensi  merujuk  pada pertautan makna. Hal senada
diungkapkan  pula  oleh  Alwi et  al. (1993),  ia  menyatakan  bahwa  kohesi merupakan keserasian hubungan antara unsur  yang  satu  dan  unsur  yang  lain dalam  wacana  sehingga  terciptalah pengertian yang apik atau koheren.
Samsuri  (1987)  mengungkapkan kohesi  meliputi  (i)  hubungan  sebab- akibat; (ii) referensi dengan pronomina persona dan demonstrativa; (iii) konjungsi;  (iv)  hubungan  leksikal: hiponim,  bagian-utuhan,  kolokasi;  dan (v) hubungan struktur lanjutan: elipsis, substitusi.  Sementara  itu,  Moeliono et al. (1988) mengemukakan empat belas jenis  kohesi,  yaitu  kohesi  yang menyatakan hubungan (i) sebab-akibat; (ii)  pertentangan;  (iii)  kelebihan;  (iv)
perkecualian;  (v)  konsesif;  (vi)  tujuan; (vii)  perulangan;  (viii)  penggantian leksikal yang maknanya berbeda dengan makna kata yang diacunya; (ix) penggantian bentuk yang tidak mengacu ke acuan yang sama melainkan ke kumpulan yang sama; (x) metaforis;  (xi)  elipsis;  (xii)  hiponimi (xiii) bagian-keutuhan; dan (xiv)
referensi pengacuan. Alwi et  al.  (1993)  menyatakan bahwa  kohesi  merupakan  keserasian hubungan  antara  unsur  yang  satu  dan unsur yang lain dalam wacana sehingga  terciptalah  pengertian  yang apik  atau  koheren.  Lebih  lanjut diungkapkannya  beberapa  jenis  alat kohesi,  yaitu  (i)  hubungan  sebab- akibat;  (ii)  pertentangan,  perkecualian, konsesif,  tujuan;  (iii)  pengulangan kata/frasa;  (iv)  kata  yang  maknanya sama  sekali  berbeda  dengan  makna kata  yang  diacunya  tetapi  keduanya merujuk  referen  yang  sama;  (v)  peng- gantian  leksikal;  dan  (vi)  hubungan leksikal: hiponimi,
bagian-
keseluruhan. Kohesi  dalam  wacana  menurut Halliday  dan Ruqaya Hasan  (1979) berupa  (i)  kohesi  gramatikal  dan  (ii) kohesi  leksikal.  Kohesi  gramatikal meliputi pengacuan (reference), substitusi/penyulihan (substitution), pelesapan (elipsis), dan relasi konjungtif (conjunctive relation); kohesi  leksikal  meliputi  pengulang- an/repetisi (repetition), sinonim
(synonym), near  synonym,  nomina umum  (general  nouns),  dan  kolokasi (collocation). Sejalan dengan pendapat Halliday  dan Ruqaya Hasan  (1979), Ramlan  (1993)  mengemukakan  lima penanda  hubungan  antarkalimat,  yaitu (i)  penunjukan,  (ii)  penggantian,  (iii) pelesapan,  (iv)  perangkaian,  dan  (v) hubungan leksikal.
Berdasarkan  beberapa  pendapat di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa
kohesi  merupakan  peranti  sintaksis yang  digunakan  untuk  menautkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain  dalam  paragraf,  wacana,  atau  teks sehingga proposisi-proposisi yang ditautkannya itu menjalin satu kesatuan  yang  apik  (padu)  dan  dapat mengungkapkan kesatuan gagasan yang lengkap dan tertata rapi. Untuk kepentingan penganalisisan data digunakan pandangan Halliday dan Ruqaya Hasan (1979). Hal itu disebabkan bahwa pan- dangan  Halliday  dan Ruqaya Hasan tidak  mencampurkan  antara  kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Namun,  pendapat  pakar  lain  tidak menutup kemungkinan untuk dimanfaatkan  selama  pendapat  itu mendukung keperluan dalam penganalisisan data.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian  kualitatif  dan  metode  yang digunakan  adalah  metode  deskriptif inferensial,  yaitu  metode  yang  bukan hanya  mendeskripsikan  data  yang  ada, melainkan  juga  menganalisis  data  dan menyimpulkannya. Hasilnya diharapkan  dapat  dimanfaatkan  oleh para linguis, perancang undang- undang,  pembuat  undang-unadang, dan/atau  ahli  hukum  untuk  mengenali wujud  dan  jenis  kohesi  dalam  ragam bahasa  perundang-undangan  secara menyeluruh sehingga penuangan bahasa  penormaan  dalam  undang- undang diharapkan semakin berkualitas. Langkah-langkah  yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah (i) pengumpulan data, (ii) pengklasifikasian  data,  (iii)  analisis data,  dan  (iv)  penyajian  hasil  analisis data.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berupa  undang-undang
yang  telah  disyahkan,  bukan  yang masih  berupa  rancangan  undang- undang  atau  yang  sedang  dibahas antara  pemerintah  dan  DPR  dan/atau DPD.  Data  hanya  dibatasi  pada Undang-Undang  Dasar  1945  dan peraturan  undang-undang  yang  ada  di bawahnya, yaitu Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2009  tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pemilihan Undang-Undang Dasar 1946  sebagai  sumber  data  primer penelitian  kohesi  dilakukan  dengan pertimbangan  bahwa  Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menduduki hierarki  tertinggi  dalam  tata  urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan pemilihan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 2009  tentang  Bendera,  Bahasa,  dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan  sebagai  data  skunder dilakukan dengan pertimbangan bahwa undang-undang  ini  mewakili  model peraturan  perundang-undanga  yang lain. Menurut TAP MPR NO. III/MPR/2000  tata  urutan  peraturan perundang-undangan Republik Indonesia  adalah  (1)  Undang-Undang Dasar  1945,  (2)  Ketetapan  MPR  RI, (3) undng-undang, (4) peraturan pemerintah  pengganti undang-undang, (5) peraturan pemerintah, (6) keputusan  presiden,  dan  (7)  peraturan daerah.  Kedua  jenis  data  tersebut diyakini mewakili
peraturan
perundang-undangan yang ada.

## PEMBAHASAN
Halliday  dan Ruqaya Hasan (1979,  hlm. 288)  membagi  kohesi menjadi kohesi gramatikal dan leksikal.  Kohesi  gramatikal  terdiri atas (i) pengacuan, (ii) substitusi (penyulihan),  (iii)  pelesapan  (elipsis), serta (iv) relasi konjungtif (conjunctive
relation),  sedangkan  kohesi  leksikal terdiri  atas  (i)  pengulangan  (repetisi), (ii)  kesinoniman,  (iii)  keantoniman, (iv)  kehiponiman,  dan  (v)  kolokasi. Namun,  pada  kesempatan  ini  hanya akan dibahas kohesi gramatikal, sedangkan kohesi leksikal akan dibahas dalam kesempatan lain.
Pengacuan Pengacuan merupakan penunjukan atau perujukan pada sesuatu  yang  menjadi  antesedennya, baik  anteseden  yang  telah  disebutkan maupun anteseden yang akan disebutkan.  Anteseden  yang  diacu lazimnya  berupa  nomina  atau  frasa nominal. Richards (1985) mengemukakan bahwa anteseden merupakan  unsur  bahasa  (kata  atau frasa)  yang  dirujuk  atau  diacu  oleh kata  atau  frasa  lain  sebelum  atau sesudahnya.  Halliday  dan Ruqaya Hasan  (1979)  membagi  pengacuan menjadi dua, yaitu pengacuan eksoforis  dan  endoforis.  Pengacuan eksoforis  merupakan  pengacuan  yang antesedennya  terdapat  di  luar  bahasa (ekstratekstual),  sedangkan  pengacuan endoforis  merupakan  pengacuan  yang antesedennya  terdapat  di  dalam  teks (intratekstual).
Pengacuan  endoforis  dibedakan menjadi pengacuan anaforis dan kataforis. Pengacuan anaforis merupakan pengacuan oleh pronomina, baik pronomina persona bebas maupun terikat terhadap anteseden yang terletak  di  sebelah  kiri,  sedangkan pengacuan kataforis merupakan pengacuan oleh pronomina, baik pronomina  persona  bebas  maupun terikat, terhadap anteseden yang terletak di sebelah kanan. Dalam bahasa perundang- undangan  pengacuan  yang  sering digunakan  sebagai  alat  kohesi  untuk
menghubungkan  kalimat  yang  satu dengan kalimat yang lain atau menghubungkan ayat yang satu dengan ayat  yang  lain  lazimnya  berupa  (a) pronomina  persona  dan  (b)  pemarkah takrif.

## Pronomina Persona
Pronomina  persona  yang  sering digunakan  sebagai  pengacuan  dalam bahasa  perundang-undangan  lazimnya berupa bentuk terikat (klitik) pronomina  ketiga  tunggal,  yaitu -nya. Pengacuan dengan menggunakan pronomina  persona  dalam  bahasa perundang-undangan tampak pada beberapa contoh berkut.
(1) Presiden  dan  wakil  presiden memegang  jabatan  selama  masa lima  tahun  dan  sesudahnya dapat  dipilih  kembali  dalam jabatan  yang  sama  hanya  untuk satu  kali  masa jabatan.  (Pasal  7
UUD 1945) (2) Negara  memiliki  suatu  bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur  dengan undang-undang.  (Pasal  23  UUD 1945) Klitik -nya pada  contoh  (1)  dan (2) merupakan bentuk terikat pronomina ketiga tunggal yang
menyatakan  makna  ’kepemilikan’  atau posesif.  Pengacuan  posesif -nya pada contoh  (1)  bersifat  anaforis  karena mengacu  pada  referen  yang  telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengacu pada frasa lima tahun. Klitik -nya pada contoh (2) juga bersifat anaforis karena mengacu  pada  referen  yang  telah disebutkan sebelumnya, yaitu mengacu pada bank  sentral.  Jika -nya sebagai pengacu  tidak  dimunculkan  dalam  ka-
limat, informasi yang akan diungkapkan  kalimat  (1)  dan  (2)  tidak akan  dipahami  secara mudah  karena keterkaitan  antarunsur  dalam  kalimat tersebut  tidak  terjalin  secara  apik.  Jika -nya diganti  dengan  anteseden  yang diacu,  kalimat  (1)  dan  (2)  di  atas menjadi  seperti  pada  (1a)  dan  (2a), sedangkan jika pengacu -nya dilesapkan,  kalimat  (1)  dan  (2)  di  atas menjadi tidak berterima seperti tampak pada (1b) dan (2b) berikut.
(1)a. Presiden  dan  wakil  presiden memegang  jabatan  selama  masa lima  tahun dan  sesudah lima tahun dapat  dipilih  kembali dalam  jabatan  yang  sama  hanya untuk satu kali masa jabatan. b. *Presiden  dan  wakil  presiden memegang  jabatan  selama  masa lima tahun dan sesudah Ø dapat dipilih  kembali  dalam  jabatan yang  sama  hanya  untuk satu  kali masa jabatan.
(2)a. Negara  memiliki  suatu bank sentral yang  susunan bank sentral,  kedudukan bank  sentral, kewenangan bank sentral, tanggung  jawab bank  sentral, dan  independensi bank  sentral diatur dengan undang-undang. b. *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi  Ø  diatur  dengan undang-undang. Sementara  itu,  pengacuan  yang bersifat kataforis tampak pada beberapa contoh data berkut. (3) Sebelum  memangku jabatannya, presiden  dan  wakil  presiden bersumpah  menurut  agama,  atau berjanji dengan sungguh-
sungguh  di  hadapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut .... (Pasal 9 UUD 1945) (4) Dalam melaksanakan fungsinya, selain  hak  yang  diatur  dalam pasal-pasal  undang-undang  dasar ini, Dewan  Perwakilan  Rakyat mempunyai  hak  interpelasi,  hak angket,  dan  hak  menyatakan pendapat.  (Pasal  20A  UUD 1945)
Klitik -nya pada  contoh  (3)  dan (4)  di  atas  bersifat  kataforis  karena mengacu  referen  yang  berada  di sebelah  kanan  (referen  yang  akan disebutkan),  yaitu  mengacu presiden dan  wakil  presiden pada  contoh  (3) dan  mengacu pada Dewan  Perwakilan Rakyat pada  contoh  (4).  Jika -nya sebagai  pengacu  tidak  dimunculkan dalam  kalimat,  informasi  yang  akan diungkapkan  kalimat  (3)  dan  (4)  akan terganggu karena keterkaitan antarunsur  dalam  kalimat  tersebut tidak terjalin secara apik. Apabila -nya diganti  dengan  anteseden  yang  diacu, kalimat  (3)  dan  (4)  di  atas  menjadi seperti  pada  (3a)  dan  (4a),  sedangkan jika  pengacu -nya dilesapkan,  kalimat (3)  dan  (4)  di  atas  menjadi  tidak berterima seperti tampak pada (3b) dan (4b) berikut.
(3)a. Sebelum  memangku  jabatan
presiden  dan  wakil  presiden, presiden  dan  wakil  presiden bersumpah  menurut  agama,  atau berjanji dengan sungguh- sungguh  di  hadapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut .... b. *Sebelum memangku jabatanØ, presiden  dan  wakil
presidenbersumpah menurut agama,  atau  berjanji  dengan sungguh-sungguh  di  hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebagai berikut ....
(4)a. Dalam  melaksanakan  fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, selain  hak  yang  diatur  dalam pasal-pasal  undang-undang  dasar ini, Dewan  Perwakilan  Rakyat mempunyai  hak  interpelasi,  hak angket,  dan  hak  menyatakan pendapat.
b. *Dalam melaksanakan fungsiØ, selain  hak  yang  diatur dalam pasal-pasal undang- undang dasar ini, Dewan Perwakilan  Rakyat mempunyai hak  interpelasi,  hak  angket,  dan hak menyatakan pendapat. Berdasarkan  data  di  atas  tampak bahwa bentuk terikat pronomina persona ketiga -nya, baik yang anaforis maupun  yang  kataforis,  ternyata  dapat digunakan untuk mengacu pada anteseden yang berupa rumpun nomina (nomina atau frasa numeral). Pronomina -nya tidak  mutlak  hanya digunakan untuk mengacu pada anteseden  yang  berupa  pronomina persona  ketiga  tunggal,  tetapi  juga pada pronomina persona ketiga jamak.

## Pemarkah Takrif
Selain  menggunakan  pronomina persona  ketiga  sebagaimana  telah diutarakan  di  atas,  pengacuan  dalam bahasa perundang-undangan juga menggunakan pemarkah takrif. Pemarkah  takrif  (definite  marker) merupakan  penanda  ketakrifan  pada nomina  atau  frasa  nominal  di  sebelah kirinya  dari  nomina/frasa  nominal umum  menjadi  nomina/frasa  nominal
tertentu.  Pemarkah  takrif  yang  sering digunakan  sebagai  pengacu,  antara lain, adalah itu, tersebut,dan ini seperti tampak pada beberapa contoh berikut.
Pasal 20 (1).... (2) Setiap rancangan undang- undang  dibahas  oleh  Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan. (3) Jika rancangan undang- undangitu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undangitutidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Presiden mengesahkan rancangan  undang-undang  yang telah  disetujui  bersama  untuk menjadi undang-undang.
(5) Dalam  hal rancangan  undang- undang  yang  telah  disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh  Presiden  dalam  waktu  tiga puluh  hari  semenjak rancangan undan-undangtersebut disetujui, rancangan undang- undangtersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pemarkah itu pada  frasa  nominal rancangan  undang-undang  itu pada ayat  (3)  menakrifkan  anteseden  yang telah disebutkan terdahulu, yaitu menakrifkan rancangan undang- undang yang  terdapat  pada  ayat  (2). Tanpa  pemarkah  takrif itu kata rancangan  undang-undang pada  ayat (3)  tidak  mempunyai  kaitan  kohesif dengan  ujaran  yang terdapat  pada ayat (2).  Sementara  itu,  pemarkah  takrif tersebut dalam  ayat  (5)  menakrifkan frasa rancangan  undang-undang  yang telah  disetujui  bersama pada  ayat  (4). Jika  frasa rancangan  undang-undang yang  telah  disetujui  bersama itu  tidak
ditandai  dengan pemarkah  takrif,  ayat (3)  dan  ayat  (5)  di  atas  tidak  memiliki hubungan  kohesif.  Ayat-ayat  dalam pasal  tersebut  akan  berdiri  sendiri sebagai  kalimat  yang  lepas  tanpa mempunyai  kaitan  kohesif  dengan ayat-ayat  yang  lain  seperti  tampak pada perubahan berikut.
(1).... (2)Setiap rancangan undang-undang dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan. (3)Jika rancangan  undang-undang Ø  tidak  mendapat  persetujuan bersama, rancangan  undang-
undang Øtidak  boleh  diajukan lagi  dalam  persidangan Dewan Perwakilan Rakyat. (4)Presiden mengesahkan rancangan  undang-undang  yang telah  disetujui  bersama  untuk menjadi undang-undang.
(5)Dalam  hal rancangan  undang- undang  yang  telah  disetujui bersama Ø tidak  disahkan  oleh Presiden  dalam  waktu  tiga  puluh hari  semenjak  rancangan  undan- undang  Ø  disetujui,  rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 72 Pada  saat  undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur  bendera,  bahasa,  dan lambang negara, serta lagu kebangsaan  masih  tetap  berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau  belum  diganti  dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang.  (UU  No.  24 Tahun 2009)
Pemarkah ini pada  frasa  nominal undang-undang  ini dalam  Pasal  72  di atas  menakrifkan  anteseden  yang sedang  dibicarakan,  yaitu undang- undang.  Tanpa  pemarkah  takrif ini frasa  nominal undang-undang tidak mempunyai  kaitan  kohesif  dengan  isi keseluruhan  dalam  Pasal  72  di  atas. Jika  alat  pemarkah  kohesif  tidak dimunculkan,  Pasal  72  di  atas  akan tampak seperti berikut ini.
Pada  saat  undang-undang  Ø berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur  bendera,  bahasa,  dan lambang negara, serta lagu kebangsaan  masih  tetap  berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau  belum  diganti  dengan peraturan baru berdasarkan
undang-undang.  (UU  No.  24
Tahun 2009) Klausa  subordinatif pada  saat undang-undang ini berlaku dalam awal pasal tersebut sangat berbeda maknanya  dengan pada  saat  undang- undang Ø berlaku. Klausa pada  saat undang-undang ini berlaku menyiratkan makna bahwa yang
berlaku  adalah  ’undang - undang  ini’ atau  ’undang -undang  teretntu  yang sedang  di bicarakan’,  sedangkan  klausa subordinatif pada saat undang-undang berlaku menyiratkan  makna  bahwa yang berlaku adalah ’sembarang undang- undang’, bukan ’un dang-
undang ter tentu’. Kekhasan  pemarkah  takrif  yang digunakan sebagai kohesi dalam perundang-undangan tampak pada contoh berikut. Pasal 29 (1)Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa
pengantar dalam pendidikan nasional. (2)Bahasa  pengantar sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) dapat menggunakan bahasa asing untuk  tujuan  yang  mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. (3)Penggunaan bahasa Indonesia se- bagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) tidak  berlaku  untuk  satuan pendidikan  asing  atau  satuan pendidikan khusus yang mendidik warga negara asing. Tampak bahwa frasa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) pada  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  berfungsi sebagai  pemarkah  takrif  anteseden yang  diacunya,  yaitu  mengacu  pada bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dalam ayat (1) dan mengacu  pada penggunaan  bahasa Indonesia  sebagai  bahasa  pengantar dalam pendidikan nasional. Kekahasan pengacuan dalam perundang-
undangaan dalam pasal di atas ditandai dengan  penggunaan  pemarkah  takrif sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1). Tanpa  menggunakan  pemarkah  itu, ayat (2) dan ayat (3) tidak menyatakan hubungan  kohesif  dengan ayat  (1). Selain  pemarkah  takrif sebagaimana dimaksud  pada  ayat ...,  pemarkah sebagaimana dimaksud dalam pasal ... juga  lazim  digunakan  untuk  mengacu anteseden yang telah disebutkan
sebelumnya. Tabel 1

## Kohesi Gramatikal Jenis Pengacuan
Jenis Pengacuan Bentuk Pengacuan Pronomina Persona (klitik) -nya Pemarkah Takrif itu, tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat sebagaimana dimaksud dalam pasal

## Penyulihan (Substitution)
Penyulihan  merupakan  proses, cara,  atau  perbuatan  menyulih  atau mengganti.  Penyulihan  sama  dengan penggantian. Dalam penyulihan terdapat hubungan leksikogramatis antara  alat  penyulih  dan  unsur  yang disulih.  Menurut  Halliday  dan Ruqaya Hasan  (1979),  konstituen  yang  akan disulih  diganti  dengan  konstituen  lain yang  memiliki  acuan  yang  sama. Namun,  antara  yang  disulih  dan penyulih  tidak  memiliki  makna  yang sama.  Dalam  penyulihan  terdapat penggantian konstituen, yaitu penggantian  dengan  butir  yang  lain —
yang  berupa  kata,  frasa,  atau  klausa dan  yang  maknanya  sama  sekali  ber-
beda — terhadap unsur yang digantinya.
Dalam bahasa perundang- undangan  penyulihan  sebagai  alat kohesi untuk menyulih kata, frasa, atau klausa  dengan  butir  lain  ternyata  tidak banyak  ditemukan.  Penyulihan  dalam bahasa  peraturan  perundang-undangan cenderung  bersifat  anaforis  karena konstituen  yang  akan  disulih  harus disebutkan  terlebih  dahulu.  Jika  tidak disebutkan  terlebih dahulu,  penyulihan tidak  dapat  dilakukan.  Perhatikan contoh berikut.
(5)Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan,  atau  tidak  dapat melakukan  kewajibannya  dalam masa  jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa  jabatannya.  (Pasal  8  UUD 1945)
Tampak  bahwa  pronomina ia yang  berfungsi  sebagai  subjek  klausa utama mengganti presiden yang berfungsi  sebagai  subjek  pada  klausa subordinatif.  Secara  semantis  kata ia dan presiden sama  sekali  tidak memiliki  hubungan  makna  sebab ia bermakna  ’orang  ketiga  tunggal’  atau ’sesuatu/benda yang dibicarakan’,
sedangkan presiden bermakna  ’kepala, kepala negara, atau kepala pemerintahan’.  Namun,  pada  contoh (5)  tersebut ia memiliki  acuan  yang sama  dengan presiden sehingga ia dapat digunakan untuk menyulih presiden yang  telah  diungkapkan sebelumnya.  Jika  tidak  disulih  dengan pronomina ia, kalimat (5) akan tampak menjadi (5a) berikut.
(5a) Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, presiden digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya.
Namun,  jika  tidak  ada  penyulihan, berarti  peranti  kohesi  tidak  ada, kalimat  tidak  dapat  menunjukkan hubungan  yang  serasi.  Akibatnya, keserasian  hubungan  antara  proposisi yang  dibangun  di  dalam  kalimat tersebut  tidak  dapat  diungkapkan secara  apik  seperti  tampak  pada  (5b) berikut.
(5b) *Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau  tidak  dapat  melakukan kewajibannya  dalam  masa jabatannya, Ødigantikan oleh  wakil  presiden  sampai habis masa jabatannya. Pelesapan Pelesapan  lazim  pula  disebut pengelipsan dan pengilipsan
merupakan penggantian dengan bentuk sifar  atau  bentuk  kosong  (substitution by  zero).  Prinsip  pelesapan  adalah keterpeulangan  (recoverability)  pada bentuk  asalnya.  Maksudnya  adalah bentuk  yang  dilesapkan  itu  dapat dipulangkan  kembali  ke  dalam  bentuk asalnya. Menurut Halliday dan Ruqaya Hasan  (1979)  pelesapan  mensyaratkan bahwa  bentuk  yang  dilesapkan  harus terlebih  dahulu  disebutkan  dalam paragraf,  wacana,  atau  teks.  Jika  tidak disebutkan  terlebih  dahulu,  pelesapan itu tidak mungkin dapat dilakukan.
Dalam bahasa perundang- undangan pelesapan sebagai alat kohesi digunakan untuk menyulih kata, frasa, atau klausa yang telah
disebutkan  terlebih  dahulu.  Pelesapan dalam  bahasa  peraturan  perundang- undangan cenderung  bersifat  anaforis karena  konstituen  yang  akan  disulih dengan  pelesapan  tersebut  harus  telah disebutkan  terlebih  dahulu.  Perhatikan contoh berikut.
(6) Presiden  dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan  perang,  membuat perdamaian dan perjanjian dengan  negara  lain.  (Pasal  11 UUD 1945) (7) Badan Pemeriksa Keuangan ber- kedudukan  di  ibu  kota  negara dan  memiliki  perwakilan  di setiap  provinsi.  (Pasal  23G
UUD 1945)
(8) Setiap orang berhak untuk hidup serta  berhak  mempertahankan hidup  dan  kehidupannya.  (Pasal 28A UUD 1945)
Data  di  atas  memperlihatkan bahwa presiden pada  klausa  kedua dalam  contoh  (6), Badan  Pemeriksa Keuangan pada  klausa  kedua  dalam contoh  (7),  dan setiap  orang pada klausa  kedua  dalam  contoh  (8)  tidak
diungkapkan secara nyata, tetapi sengaja dilesapkan. Jika tidak dilesapkan, kalimat tersebut tidak salah dari  segi  sintaksis,  tetapi  keapikan informasi kalimat akan terganggu. Jika subjek  klausa  kedua  tidak  dilesapkan, kalimat di atas akan menjadi (6a), (7a), dan (8a) berikut.
(6a) Presiden dengan  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan  perang, presiden membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. (7a) Badan  Pemeriksa  Keuangan berkedudukan  di ibu  kota  negara dan Badan  Pemeriksa  Keuangan memiliki  perwakilan  di  setiap provinsi.
(8a) Setiap orang berhak untuk hidup serta setiap  orang berhak  mem- pertahankan hidup dan kehidupannya. Meskipun  pelesapan  biasanya memiliki hubungan yang anaforis yaitu mengacu  pada  anteseden  yang  telah disebutkan  sebelumnya,  data  berikut memperlihatkan pelesapan
yang memiliki  hubungan  kataforis,  yaitu mengacu  pada  anteseden  yang  akan disebutkan. (6)Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.  (Pasal  3  ayat  1  UUD 1945) (7)Susunan, kedudukan, keanggotaan,  dan  hukum  acara Mahkamah  Agung serta  badan peradilan  di  bawahnya  diatur dengan  undang-undang.  (Pasal 24A ayat 5 UUD 1945) (8)Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi  Yudisial diatur  dengan  undang-undang.
(Pasal 24B ayat 4 UUD 1945)
Data  di  atas  memperlihatkan bahwa Undang-Undang  Dasar pada klausa mengubah Undang-Undang Dasar dalam  contoh  (9), Mahkamah Agung pada  frasa  nominal susunan Mahkamah Agung, kedudukan Mahkamah  Agung,  dan keanggotaan Mahkamah  Agung dalam  contoh  (10) dilesapkan.  Demikian  pula Komisi
Yudisial pada  frasa  nominal susunan Komisi Yudisial dan kedudukan Komisi Yudisial dalam  contoh  (11)  juga dilesapkan.  Pelesapan  pada  contoh  (9) s.d.  (11)  di  atas  merupakan  pelesapan yang bersifat kataforis karena pelesapan itu  mengacu  pada  anteseden yang  akan  disebutkan,  yaitu  mengacu pada  objek Undang-Undang  Dasar dalam  contoh  (9),  pada  atribut  frasa nominal Mahkamah  Agung dalam contoh  (10),  dan Komisi  Yudisial
dalam  contoh  (11).  Jika  objek  pada klausa  (9)  serta  atribut  frasa  nominal pada  (10)  dan  (11)  di  atas  tidak dilesapkan,  kalimat  di  atas  akan menjadi (9a) s.d. (11a) berikut.
(9a) Majelis Permusyawaratan Rakyat  berwenang  mengubah Undang-Undang  Dasar dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
(10a) Susunan Mahkamah Agung, ke- dudukan Mahkamah Agung, ke- anggotaan  Mahkamah  Agung, dan hukum  acara  Mahkamah Agung serta  badan  peradilan  di bawahnya diatur dengan undang-undang. (11a) Susunan Komisi Yudisial, kedudukan  Komisi  Yudisial, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur  dengan  undang- undang.

## Tabel 2
Kohesi Gramatikal Jenis Penyulihan dan Pelesapan Jenis Pengacuan Bentuk Pengacuan Penyulihan Berupa Pronomina Persona Ketiga ia, dia Pelesapan Berupa Elipsis pelesapan subjek pelesapan inti frasa pelesapan dan, atau

## Relasi Konjungtif (Conjunctive
Relation)
Suhaebah  (2012,  hlm. 63-71) sejalan  dengan Halliday  dan Ruqaya Hasan menyatakan bahwa relasi konjungtif  merupakan  relasi  dua  unsur bahasa,  baik  relasi  antarklausa, relasi antarkalimat, maupun relasi antarparagraf. Untuk menyatakan hubungan  konjungtif  itu,  digunakan kohesi yang berupa kata atau ungkapan penghubung antarkata, antarfrasa, antarklausa, atau antarkalimat. Dalam bahasa perundang- undangan relasi konjungtif sebagai alat kohesi  untuk  menyatakan  hubungan antarklausa  ataupun  hubungan  antar- kalimat  ditemukan  pada  beberapa contoh berikut.
(12) Dalam  hal tidak  ada  pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden  terpilih,  dua  pasangan calon  yang  memperoleh  suara terbanyak  pertama  dan  kedua dalam  pemilihan  umum  dipilih oleh  rakyat  secara  langsung, dan pasangan yang memperoleh suara  rakyat  terbanyak  dilantik sebagai  presiden  dan  wakil presiden.  (Pasal  6A  ayat  4  UUD
1945)
Relasi  konjungtif  pada  contoh (12)  ditunjukkan  dengan  penggunaan
konjungsi dalam hal dan dan. Konjungsi dalam  hal menyatakan relasi syarat, sedangkan dan menyatakan  relasi  komulatif  atau penjumlahan.  Relasi  konjungtif  yang lain  yang  sering  digunakan  dalam bahasa perundang-undangan ialah apabila, bila,  dan jika yang  semuanya digunakan  untuk  menyatakan  relasi syarat.
(13) Sebelum memangku jabatannya,  presiden  dan  wakil presiden  bersumpah  menurut agama, atau berjanji  dengan sungguh-sungguh  di  hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau  Dewan Perwakilan Rakyat.  (Pasal  9  ayat  1  UUD 1945) Relasi  konjungtif  pada  contoh (13)  ditunjukkan  dengan  penggunaan konjungsi sebelum dan tetapi. Konjungsi sebelum menyatakan  relasi temporal  (urutan  waktu),  sedangkan konjungsi atau menyatakan  relasi alternatif atau  pemilihan.  Sementara itu,  relasi  konjungtif  pada  contoh  (14) berikut ditunjukkan dengan penggunaan  konjungsi untuk dan dengan. (14) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara  diajukan  oleh  presiden
untuk dibahas  bersama  Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 23 ayat 2 UUD 1945) Secara leksikal untuk dan dengan merupakan  preposisi,  tetapi  setelah digunakan  dalam  kalimat,  kedua  kata itu berubah menjadi konjungsi. Konjungsi untuk pada  kalimat  tersebut menyatakan  relasi  tujuan,  sedangkan konjungsi dengan menyatakan  relasi cara atau alat.
Relasi konjungtif yang digunakan dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 adalah dalam  hal, terhadap, bahwa, untuk, setelah, jika, jika  ...  maka, sebelum, dengan, sepanjang, dalam, apabila, dan, serta, dan dalam rangka.
Namun, dalam perkembangannya relasi konjungtif jika ... maka cenderung  tidak  digunakan  lagi  pasca- amandemen ke-4 UUD 1945. Tabel 3 Kohesi Gramatikal Jenis Relasi Konjungsi Jenis Pengacuan Bentuk Pengacuan Relasi Syarat dalam hal, apabila, bila, jika Relasi Komulatif Dan Relasi Alternatif Atau Relasi Tujuan Untuk Relasi Cara/Alat Dengan Relasi Temporal Sebelum

## PENUTUP
Berdasarkan  paparan  di  atas dapat disimpulkan bahwa kohesi gramatikal — baik  yang  berupa  (i) pengacuan, (ii) substitusi (penyulihan), (iii) pelesapan (elipsis), serta (iv) relasi konjungtif  (conjunctive  relation) —
dalam  bahasa  perundang-undangan tidaklah berbeda dengan kohesi gramatikal  dalam  ragam  bahasa  yang lain.  Semua  peranti  kohesi  gramatikal yang  ada  dalam  ragam  lain  juga digunakan dalam ragam bahasa perundang-undangan. Namun, penggunaan  kohesi  gramatikal  dalam ragam  bahasa  perundang-undangan yang membedakan dengan ragam yang lain  tampak  menonjol  pada  peng- gunaan kohesi yang berupa pengacuan. Frasa sebagaimana  dimaksud  dalam pasal atau sebagaimana  dimaksud pada  ayat.... selalu  digunakan  sebagai pengacuan  yang  bersifat  anaforis terhadap anteseden yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara itu, jika  pasal  yang  diacu,  peranti  kohesi yang digunakan ialah frasa sebagaimana  dimaksud  dalam .... Namun,  jika  ayat  yang  diacu,  frasa yang  digunakan  ialah sebagaimana dimaksud pada ....
Pengacuan  yang  bersifat  anaforis lebih  dominan  daripada  pengacuan yang bersifat kataforis, baik pengacuan yang berupa pronomina persona terikat (klitik -nya),  pemarkah  takrif,  maupun penyulihan  atau  substitusi.  Penyulihan dengan menggunakan pronomina persona tunggal ia (dia)hanya ditemukan dalam UUD 1945, sedangkan dalam peraturan perundang- undangan  di  bawahnya,  penyulihan semacam itu tidak lagi ditemukan.
Relasi  konjungtif  sebagai  alat kohesi  untuk  menyatakan  hubungan antarklausa ataupun hubungan antarkalimat  yang  sering  ditemukan
dalam  bahasa  perundang-undangan hanya  berupa dalam  hal,  apabila, atau jika.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  H. et  al. (1993). Tata bahasa
baku bahasa  Indonesia  edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Arifin,  E.  Z.  (1993).  "Alat kohesi gra-
matikal dan leksikal dalam wacana cerita pendek bahasa Sunda". Tesis PPS UI. Dardjowidjojo,  S.  (1986).  "Benang pengikat  dalam wacana"  dalam Bambang  Kaswanti  Purwo  (Ed.) 1989. Pusparagam lingistik Indonesia. Jakarta: Penerbit Arcan. Halliday,  M.A.K. & Ruqaya, H. (1979). Cohession  in  English. London: Longman Group. Hoed,  B. H.  (1976). "Wacana berita dalam surat kabar Harian Berbahasa  Indonesia"  (Laporan Penelitian). ___________.  (1994).  "Wacana, teks, dan kalimat"  dalam  Sihombing
(Ed.) 1994. Bahasawan cendikia. Jakarta: FSUI dan Intermasa.
Moeliono,  A. M. et  al. (1988). Tata bahasa baku bahasa  Indonesia.
Jakarta: Balai Pustaka. Purwo,  B. K. (Ed.).  (1989). Pus- paragam linguistik dan pengajaran bahasa. Jakarta: Penerbit Arcan. Ramlan,  M.  (1993). Paragraf:  Alur pikiran  dan kepaduannya  dalam bahasa  Indonesia.  Yogyakarta:
Andi Offset. Richards,  J. et  al. (1985). Longman dictionary  of applied linguistics. London: Longman. Samsuri. 1987. "Analisis wacana". Malang: IKIP Malang. Sihombing  (Ed.).  (1994). Bahasawan cendikia.  Jakarta:  FSUI  dan
Intermasa. Stubbs, M. (1983). Discourse analysis. Oxford: Basil Blackwell. Samsuri.  (1987). Analisa bahasa. Surabaya: Erlangga. Sugono,  D.  (1991).  "Pelesapan subjek dalam bahasa Indonesia". Disertasi  Fakultas  Pascasarjana UI. Suhaebah,  E.  (2012). Kohesi  dalam bahasa  Indonesia. Yogyakarta: Elmatera Publishing.