## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERKAIT PERMASALAHAN HUKUM YANG TIMBUL AKIBAT INSIDEN TERORISME MARITIM
Try Satria Indrawan Putra 1* , Lazarus Tri Setyawanta 2 1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro satriaindrawantry@gmail.com

## ABSTRACT
One  of  the  threats  facing  maritime  security  today  is  Maritime  Terrorism.  Various  legal  issues  can  cause disputes between countries related to maritime terrorism incidents, including those arising from the actions of coastal states and flag states. The method of approach used in this legal research is normative juridicial, which uses literature as the main data. The results of this study are that coastal state are considered responsible if there  is  negligence  in  maritime  terrorism  incidents  in  their  territorial  waters,  while  the  flag  state  is  also responsible if the ship is used for terrorist attacks on ships, ports, or maritime installations in other countries when the flag state is considered negligent in building proper control of the ship that will use its flag.
Keywords: State Responsibility; Maritime Terrorism; Maritime Security.

## ABSTRAK
Ancaman  yang  dihadapi  keamanan  maritim  dewasa  ini  salah  satunya  adalah Maritime  Terrorism atau Terorisme  Maritim. Berbagai  permasalahan  hukum  dapat  menyebabkan  perselisihan  antarnegara  terkait insiden terorisme maritim, termasuk yang timbul dari tindakan negara pantai, negara bendera kapal dan/ atau negara lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara terhadap permasalahan  hukum  yang  timbul  akibat  dari  insiden  terorisme  maritim  baik  bagi  negara  pantai  maupun negara  bendera  kapal.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah  yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama. Hasil dari penelitian ini adalah Negara pantai dianggap  bertanggungjawab  apabila  terdapat  kelalaian  dalam  insiden  terorisme  maritim  di  wilayah perairannya,  sedangkan  negara bendera kapal juga  bertanggung  jawab  jika kapalnya  digunakan  untuk serangan  teroris  terhadap  kapal,  pelabuhan,  atau  instalasi  maritim  negara  lain  ketika negara bendera dianggap lalai dalam membangun kontrol yang tepat atas kapal yang akan mengibarkan benderanya.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara; Terorisme Maritim; Keamanan Maritim.
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Keamanan  maritim  merupakan  pilar  penting perdamaian dan keamanan internasional, akan tetapi istilah  keamanan  maritim  sendiri  dapat  diartikan dengan berbeda-beda. Seperti yang dinyatakan oleh Ban  Ki-Moon:”Tidak  ada  defenisi  yang  diterima secara  universal  dari  istilah  ‘keamanan  maritim’. Beberapa penulis  mengartikan  “Keamanan,  sebagai pekerjaan  untuk  melindungi  orang-orang  yang  ingin melukai kita secara sengaja”. Sementara penulis lain lebih tepat menggambarkannya sebagai ”perlindungan  tanah  negara  dan  wilayah  maritim, infrastrutktur,  ekonomi,  lingkungan,  dan  masyarakat dari tindakan berbahaya tertentu yang terjadi di laut.
Terlepas  dari  beberapa  pengertian  istilah tersebut, ancaman yang dihadapi keamanan maritim dewasa ini salah satunya adalah Maritime Terrorism atau  Terorisme  Maritim.  Terorisme  maritim  pada kenyataannya  adalah  salah  satu  ancaman  paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional, sebagaimana diakui dalam resolusi terbaru DK PBB. Ini membahayakan tujuan piagam PBB, yang mana bukan  hanya sekadar  memelihara  perdamaian  dan keamanan,  akan  tetapi  juga  ekonomi  dunia, kebebasan  laut,  lingkungan  laut  yang  utuh,  dan kehidupan manusia.
Serangan teroris yang melibatkan kepentingan maritim  tidak  pernah  terjadi  sebelumnya. Sebagaimana yang terjadi pada insiden Achille Lauro 1985  adalah  salah  satu  contoh  pertama  aktivitas teroris  yang  terjadi  di  laut.  Akan  tetapi,  insiden- insiden  ini tidak  mengarah  pada  kekhawatiran  yang
meluas  tentang  aset  maritim  yang  menjadi  sasaran kegiatan  teroris  sampai setelah  serangan  11 September di AS (Garmon, 2002).
Serangan  11  September  yang  terjadi  di Amerika  Serikat,  menegaskan  dampak  buruknya terorisme  terhadap  dunia. Serangan  terhadap  USS Cole  pada  tahun  2000,  MV  Limburg  pada  tahun 2002,  SuperFerry  14  pada  tahun  2004  dan  M  Star pada  tahun  2010  dapat  digolongkan  sebagai tindakan ‘Terorisme Maritim’ sebuah pengingat yang tegas  bahwa  jalur  pelayaran  laut  di  dunia  masih sangat  rentan (Wee,  2017). Wilayah  laut  memiliki beberapa  atribut  yang  pada  dasarnya  bisa  sangat menguntungkan  bagi  kegiatan  terorisme,  (misalnya, kekebalan hukum dalam kaitannya dengan kegiatan di  laut  lepas  dan  upaya  yang  saling  bertentangan oleh beberapa negara dalam mencoba menciptakan keamanan  di  wilayah  pesisirnya  dan  fasilitas pelabuhan.
Memahami  konsep  terorisme  maritim  adalah sebuah  hal  yang  problematis,  apalagi  untuk membedakannya dengan pembajakan, karena bajak laut berkolusi dengan teroris, dan teroris mengadopsi taktik  bajak  laut  melakukan  serangan  terorisme maritime (Young,  & Valencia, 2003). Untuk membedakannya Young dan Valencia menitikberatkan  pada  latar  belakang  yang  berbeda dari  pembajakan  dan  terorisme  maritim,  yakni pembajak  termotivasi  oleh  tujuan  ekonomi, sedangkan  teroris  termotivasi  oleh  tujuan  ideologi politk atau agama (Ho, 2006).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
57
Kehadiran  kelompok-kelompok  terror  seperti Jemaah  Islamiyah  (JI),  Abu  Sayyaf  Group  (ASG), Moro  Islamic  Liberation  Front  (MILF),  merupakan ancaman  nyata  terhadap  jalur  perdagangan  dunia. Strategi  terorisme  sendiri  mengalami  sebuah pergeseran target, yang awalnya adalah target-target fasilitas  politik,  diplomatik  dan  militer  menjadi  “soft- economic  target”,  dimana  target  yang  dituju  adalah terget-target ekonomi.
Rezim hukum internasional telah berkembang dengan  baik  dalam  menangani  maslaah  terorisme maritim.  Namun,  ada  aspek-aspek  tertentu  dari hukum  internasional  yang  masih  menimbulkan beberapa perdebatan. Satu masalah khusus adalah terkait  penerapan  hukum  mengenai  pembajakan pada  kasus  terorisme  maritim.  Meskipun  hukum pembajakan  internasional  tidak  secara  khusus berlaku  dalam  kasus  terorisme  maritim,  hukum  laut internasional  akan  berlaku  dalam  menentukan tanggung  jawab negara  pantai  dan negara bendera kapal,  serta  tanggung  jawab  negara  yang mengganggu hak navigasi dari kapal asing.
Pada  tahun  1985,  insiden  penting  Achille Lauro,  yang  dianggap  sebagai  kasus  terorisme maritim  yang  paling  terkenal  di  era  modern,  telah mendorong  Organisasi  Maritim  Internasional  (IMO) untuk  menginisiasi  pengaturan  hukum  internsaional terkait  terorisme  maritim (Balkin,  2006). Setelah insiden  Achille  Lauro,  Majelis  Umum  PBB  meminta IMO  untuk  mempelajari  masalah  terorsime  di  atas kapal  atau  terhadap  kapal-kapal  dengan  maksud untuk  membuat  rekomendasi  tentang  langkah-
langkah  yang  tepat. Pada  bulan  November  1986, Italia, Austria, dan Mesir menyerahkan kepada IMO sebuah rancangan Konvensi Internasional baru untuk Menekan  terorisme maritim.  Draft  tersebut didasarkan  pada  tiga  konvensi  yang  ada  terkait dengan  terorisme,  termasuk  Konvensi  Den Haag tentang  Pembajakan  Pesawat,  Konvensi  Montreal tentang  Sabotase  Pesawat  Udara,  dan  Konvensi Sandera. IMO pada pertemuan yang diadakan pada November  1986  dengan  suara  bulat  memutuskan untuk  mempertimbangkan  menerbitkan  dan membentuk  Komite  Persiapan  Ad Hoc  untuk merancang  Konvensi.  Setelah  dua  tahun  negosiasi, IMO  mengadopsi  Konvensi  Roma  untuk  Tindakan Melawan  Hukum terhadap  Keselamatan  Navigasi (Konvensi  SUA  1988)  dan  Protokol  Roma  untuk Tindakan Melanggar Hukum terhadap Keamanan di Landas  Kontinen  (SUA  Fixed  Paltforms  Protocol 1988).
Konvensi  SUA  tidak  mendefinisikan  istilah ‘terorisme’  atau  ‘terorisme  maritim’.  Sebaliknya konvensi  ini  mengidentifikasi  beberapa  pelanggaran yang relevan atau tindakan melawan hukum (Treves, 1990). Pasal  3  Konvensi  SUA  mengklasifikasikan hal-hal  berikut  sebagai  tindakan  yang  melanggar hukum:
a) Penyitaan  atau  pelaksanaan  kontrol  atas  kapal dengan intimidasi
b) Kekerasan terhadap seseorang di atas kapal jika kekerasan  berpotensi  membahayakan  keselatan navigasi kapal

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
c) Penghancuran atau  perusakan  kapal  atau muatannya
d) Menempatkan  perangkat  atau  bahan  untuk menghancurkan  atau  merusak  kapal  atau muatannya
e) Penghancuran,  pengrusakan  dan  gangguan  ke fasilitas navigasi
f) Membahayakan
kapal dengan mengkomunikasikan informasi palsu.
Sesuai  dengan  Konvensi  SUA,  melukai  atau membunuh  siapa  pun  sehubungan  dengan pelanggaran  atau  upaya  percobaan  dari  salah  satu pelanggaran  yang  disebutkan  di  atas  juga merupakan  pelanggaran.  Konvensi  juga  membuat upaya  mengancam  dan  bersekongkol  dengan tindakan  yang disebutkan  diatas  merupakan pelanggaran.
Konvensi  SUA  memberlakukan  kewajiban pada  Negara-negara  pihak  untuk  menerapkan yurisdiksi  pidanya  terhadap  penyitaan,  kontrol, penghancuran dan perusakan kapal yang melanggar hukum  di  dalam  dan  di  luar  yurisdiksi  territorial negara  mereka,  termasuk  di  perairan  teritorialnya. Negara-negara  pihak  berkewajiban  membuat pelanggaran  ini  dapat  dihukum  berdasarkan  hukum nasionalnya,  dengan  mempertimbangkan  dampak buruk dari pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Konvensi  SUA  mengenalkan  prinsip Aut Dedere  Aut  Judicare dimana  para  pihak  dalam Konvensi  SUA  diwajibkan  untuk  menuntut  pelaku atau mengekstradisi pelaku ke negara mereka dapat diadili. Konvensi  SUA  mulai  berlaku  pada  1  Maret
1992,  akan  tetapi beberapa  negara sangat  lambat dalam  meratifikasi  Konvensi  SUA.  Perlu  disebutkan disini  bahwa  Indonesia  dan  Malaysia,  dua  Negara yang  sangat  penting  bagi  navigasi  internasional ketika mereka berbatasan dengan Selat Malaka dan Singapura,  bukan  merupakan  pihak  pada  Konvensi ini.  Setiap  tahun,  lebih  dari  50.000  kapal  melewati Selat  Malaka  dan  Singapura,  membawa  sepertiga dari perdagangan global. Selat Malaka adalah salah satu  tempat  paling  rentan  untuk  serangan  teroris (Unii, 2006).
Resolusi  Dewan  Keamanan  1373  telah memberlakukan  kewajiban  pada  negara  untuk  tidak memberikan segala bentuk dukungan aktif atau pasif kepada  entitas  atau  orang  yang  terlibat  dalam  aksi teroris,  termasuk  dengan  menekan  perekrutan anggota  kelompok  teroris  dan  menghilangkan pasokan  senjata  untuk  teroris.  Setiap  pelanggaran atas  kewajiban  dan  tanggung  jawab  ini  dapat menimbulkan  perselisihan  antar  negara,  atau perselisihan antara negara dan aktor non-negara.
Berbagai  permasalahan  hukum  dapat menyebabkan  perselisihan  antarnegara  terkait insiden terorisme maritim, termasuk yang timbul dari tindakan  negara  pantai,  negara  bendera  kapal  dan/ atau  negara  lain.  Sudah  menjadi  kewajiban  negara pantai  untuk  memastikan  keamanan  navigasi  bagi kapal  asing.  Pengiriman  internasional  yang  modern sebagian besar merupakan system berbasis negara bendera.  Hanya  negara  bendera  yang  memiliki otoritas  penuh  atas  kapal  yang  mengibarkan benderanya.  Yurisdiksi  negara  lain  atas  kapal-kapal

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
59
ini  sangat  terbatas.  Namun,  tidak  semua  negara bendera  serius  dalam  melaksanakan  yurisdiksinya secara  efektif  dan  mengontrol  kapal  yang mengibarkan  benderanya. Fenomena  yang dihasilkan  dari    pendaftaran  terbuka  Bendera Kemudahan  (Flag  of  Convenience) berarti  bahwa kewarganegaraan  diberikan  kepada  entitas  yang bukan warga negara, dan kepemilikannya seringkali tidak  diketahui.  Situasi  ini  meningkatkan kemungkinan  terjadinya  insiden  terorisme  maritim oleh kelompok teroris.
Kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di laut  telah  lama  diabaikan  sebagai  ancaman  yang nyata  terhadap  keamanan  maritim.  Dampak  nyata dari tindakan terorisme maritim tidak hanya dirasakan dalam skala lokal, nasional dan regional, akan tetapi sudah  menjadi  konsekuensi  internasional.  Solusi untuk  permasalahan  Terorisme  Maritim  ini  sangat penting,  karena  “tidak  ada  satu  negarapun  yang memiliki  kedaulatan,  kapasitas,  dan  kendali  atas aset,  sumber  daya,  dan  tempat  dari  ancaman kejahatan transnasional ini. Dengan demikian negara perlu  bekerja  sama  untuk  memungkinkan  hukum internasional  yang  efektif  untuk  memerangi Terorisme Maritim.
Teori berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan  bahwa  hal-hal  yang  dijelaskan  adalah ilmiah  karena  pada  dasarnya  semua  penelitian bersifat  ilmiah  maka  dari  itu  harus  berbekal  teori. Teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Teori Yurisdiksi
Yurisdiksi  berhubungan  sangat  erat  dengan kedaulatan  karena  sering  didefinisikan  sebagai “kewenangan  suatu  negara  untuk  setiap  saat  ikut dalam perkembangan hukum internasional”, di mana dalam  dunia  yang  terdiri  dari  berbagai  negara berdaulat,  setiap  negara  dituntut  untuk  mengubah kedaulatannya dengan  memberikan imperium yaitu mengadopsi  hukum,  serta  untuk juris-dicere yaitu menetapkan  hukum  yang  terkait  dengan  orang, aktivitas  umum  atau  kepentingan  hukum (Ryngaert, 2015).
Yurisdiksi  merupakan  kekuatan  atau kewenangan negara untuk mengatur segala hal yang berada di dalam wilayah kedaulatannya.
Teori  yurisdiksi  juga  merupakan  dasar  utama yang  menjadi  tumpuan  negara-negara  untuk melaksanakan  kewenangannya  seperti  yang dinyatakan dalam resolusi-resolusi Dewan Keamanan  PBB  1373  terhadap  situasi  terorisme maritim di wilayah perairan suatu negara.
b. Teori Pertanggungjawaban Negara
Menurut Hegel, pertanggung jawaban (schuld) merupakan  pengejawantahan  dari  karakter kemanusiaan (bestimmung),  atau  secara  singkat pertanggung  jawaban  ialah  sisi  kemanusiaan  kita (Alznauer, 2015). Bagi Hegel, pertanggung jawaban dimaknai sebagai suatu yang normatif, sesuatu yang obyektif,  dan  pelaksanaannya  hanya  dilakukan bilamana  dalam  taraf ethical  evaluation (evaluasi etik) tanpa harus bertanggung jawab secara spesifik apa  yang  benar (rechtlich) atau  secara  moral (moralisch). Selain  itu,  menurut  Hegel,  suatu  pihak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
60
hanya dapat  dimintai pertanggung-jawabannya hanya  jika  ia  dianggap  pantas  untuk  dimintai bertanggung  jawab  terhadap  apa  yang  dia  lakukan, sejauh  dia  mengetahui  apa  yang  telah  dilakukan, serta  mengetahui  apakah  yang  dilakukan  itu  baik atau buruk.
Dalam  konteks  negara,  terdapat  dua  teori terkait  bilamana  negara  melakukan  perbuatan melawan  hukum  atau  melakukan  pembiaran terhadap  suatu  kesalahan  atau  niatan  yang  telah dilakukan  pejabatnya, yang  pertama  ialah pertanggung  jawaban  mutlak  atau  pertanggung jawaban obyektif (disebut juga teori risiko) kemudian yang  kedua  ialah  teori  subyektif  atau  juga  disebut teori  kesalahan (Shaw,  2008). Teori pertanggung- jawabanobyektif menyatakan bahwa sekali perbuatan melawan hukum terjadi yang menyebabkan kerugian yang  mana  dilakukan  oleh  aparat  negara,  maka negara  tersebut  akan  bertanggung  jawab  dalam hukum  internasional  pada  negara  yang  mengalami kerugian  dengan  itikad  baik  ataupun  tidak, sedangkan  teori  tanggung  jawab  subyektif mengharuskan  adanya  elemen  niatan (dolus) ataukah  kelalaian (culpa) yang  harus  dibuktikan sebelum  negara  tersebut  dimintai  tanggung  jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
Sebelumnya  ada  beberapa  penelitian  yang mengangkat tema mengenai keamanan maritim dan terorisme  maritim.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan negara-negara untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan  navigasi,  salah  satunya  adalah  dengan membentuk Contingence  Maritime  Regime,  dengan
Perangkat  MDA. Substansi MDA  (Maritime  Domain Awareness) adalah  terbangunnya  pertukaran informasi,  jaringan  dan  kegiatan  analisis  antara stakeholder maritim atas apa yang terjadi di laut dan sekitarnya  sehingga  dapat  mendeteksi  dan mengalahkan  ancaman  terorisme  maritim (Santosa 2014).
Kemudian  terdapat  penelitian mengenai Terorisme  Maritim  dalam  aspek  politk  internasional, regional,  dan  dalam  negeri.  Dalam  menanggulangi Terorisme  Maritim  dibutuhkan  sinergi  antara pengaturan  baik  dalam  lingkup  nasional,  regional, maupun  internasional,  karena kejahatan  terorisme merupakan  musuh  umat  manusia  (Hostis  Humanis Generis) (Djalal, 2004).
Apabila  potensi  ancaman  keamanan  maritim dari perompak, perampok laut dan potensi terorisme maritim di wilayah perairan negara pantai betul-betul terjadi,  maka  akan  menambah  keraguan  negara- negara  lain  terhadap  kemampuan  negara  pantai untuk  mengamankan  wilayahnya    Kondisi  tersebut akan  memperkuat permintaan negara-negara besar atau  user  states  untuk  diberi  hak  yang  serupa dengan  negara  pantai  untuk  menentukan keselamatan  maritim  di  wilayah  perairan  negara pantai (Sagena, 2013).
Selain penelitian tersebut ada beberapa jurnal internasional  yang  mengangkat  tema  mengenai terorisme  maritim  yaitu  belum  adanya  pengaturan internasional  yang  secara  spesifik  membahas permasalahan Terorisme  Maritim (Hong  &  Adolf, 2010). Kemudian  terdapat  penelitian  yang  berfokus

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
61
pada pertanggungjawaban  negara  pantai  apabila terjadi  insiden  terorisme  maritim  di  wilayah kedaulatannya (Sittnick, 2005).
Pada penelitian dalam artikel ini menekankan pada  Problematika  hukum  yang  mungkin  terjadi akibat  kejahatan  Terorisme  Maritim  terkait dengan pertanggungjawaban negara baik oleh negara pantai maupun  negara  bendera  kapal.  Titik  fokus  tersebut yang  membedakan  penelitian  yang  akan dilaksanakan  oleh  penulis  dengan  penelitian- penelitian sebelumnya. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban baik negara pantai maupun negara bendera kapal terhadap insiden terorisme maritim.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka dapat  dirumuskan  rumusan  permasalahan  sebagai berikut;
1. Bagaimana Pertanggungjawaban negara pantai terkait  Permasalahan  Hukum  yang  timbul  akibat terjadinya  insiden  Terorisme  Maritim di  wilayah teritorialnya?
2. Bagaimana pertanggungjawaban negara bendera kapal  dalam  insiden  terorisme  maritim  yang menggunakan kapal?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam artikel  ini  adalah  pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu suatu  pendekatan  yang  mengacu  pada  hukum  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif  analitis.  Deskriptif,  yaitu  penelitian  yang
bertujuan  melukiskan  tentang  suatu  hal  di  daerah tertentu dan pada saat  tertentu.
Penelitian  ini  menggunakan  sumber  data kepustakaan.  Jenis  datanya  adalah  data  sekunder yaitu  data  yang  diperoleh  melalui  bahan  pustaka dengan  cara  mengumpulkan  dari  berbagai  sumber bacaan  yang  berhubungan  dengan    masalah  yang diteliti.  Analisis  yang  digunakan dalam penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif,  yaitu  menganalisis data  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  dan bahanbahan  pustaka.  Analisis  dilakukan  dengan penafsiran  terhadap  data  hasil  penelitian.  Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Terorisme Maritim sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi dalam yurisdiksi nasional dan tanggung jawab Negara Pantai
Selalu ada kemungkinan dari serangan teroris terhadap kapal asing di dalam wilayah laut di bawah kedaulatan suatu Negara pantai. Akibatnya, muncul pertanyaan, apakah Negara pantai memiliki tanggung jawab  untuk  memastikan keamanan  hak  navigasi kapal-kapal  asing  di  wilayah  yurisdiksinya. Ada sejumlah permasalahan untuk menjawab pertanyaan ini.  Pertama,  apakah  negara  lain  memiliki  hak navigasi  di  dalam perairan  di  bawah  yurisdiksi Negara  pantai?  Kedua,  jika  itu  adalah  hak, apakah Negara pesisir adalah penanggung jawab? Akhirnya, apakah kewajiban umum untuk mencegah terorisme dibebankan kepada Negara pantai untuk mengambil langkah-langkah  proaktif  untuk memastikan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
62
keamanan hak  navigasi  Negara-negara  lain  dalam yurisdiksinya?
Penting untuk menguraikan berbagai jenis hak navigasi  yang  dapat  dinikmati  oleh  negara-negara asing di wilayah perairan dibawah yurisdiksi negara pantai.  Negara  asing  memiliki  hak  lintas  damai  di dalam  laut  territorial.  Hak  ini  diakui  oleh  hukum kebiasaan  internasional  dan  dalam  UNCLOS (Rothwell, 2009). Menurut UNCLOS, hak lintas damai diberikan  selama  tidak  mengganggu  perdamaian, ketertiban, atau keamanan negara pantai. Hak lintas damai juga harus dilakukan sesuai dengan UNCLOS dan  aturan  hukum  internasional  lainnya.  Negara pantai memiliki wewenang untuk mengambil langkah- langkah yang diperlukan di wilayah laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.
Dengan mempertimbangkan sejarah penyusunan  UNCLOS,  dapat  disimpulkan  bahwa memastikan  keamanan  hak  navigasi  adalah  salah satu  tujuan  dari  Konvensi,  dan  hal  ini  merupakan tugas dari negara pantai.
Dapat dikatakan bahwa ada kewajiban dalam hukum  kebiasaan  internasional  untuk mencegah terorisme (Mellor,  2002). Baik  Majelis  Umum  dan Dewan  Keamanan  PBB  telah  menekankan  adanya upaya-upaya  positif  untuk  mencegah  terorisme. Menurut  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB  1373, Negara-negara anggota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  mencegah tindakan  terorsime.  Resolusi  ini  mewajibkan  negara pantai  untuk  mengambil  semua  langkah  yang
diperlukan  untuk  mencegah  terorisme maritim di wilayah yurisdiksinya.
Kewajiban negara pantai secara spesifik diatur didalam  Konvensi  SUA.  Konvensi  SUA  mewajibkan negara  untuk  mengambil  segala  langkah-langakah praktis untuk mencegah persiapan ataupun tindakan terorisme maritim di perairan teritorialnya, dimana ia memiliki kedaulatan territorial.
Masalah yang paling penting untuk ditentukan adalah  apakah  kelambanan  suatu  negara  untuk mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk pencegahan  terorisme maritim di  laut  territorial, perairan  pedalaman,  atau  perairan  kepulauannya merupakan  pelanggaran  terhadap  kewajiban internasional.  Kelalaian dapat  menimbulkan kewajiban  internasional.  ‘Tidak  dilaksanakannya kewajiban  internasional’  dan  ‘tindakan  yang  tidak sesuai  dengan  kewajiban  internasional’,  juga  dapat dikatakan sebagai pelanggaran kewajiban internasional. Tidak  mengambil  langkah-langkah yang tepat untuk pencegahan terorisme maritim dan insiden  teroris  yang  terjadi  dalam  wilayah  hukum negara  pantai  dapat  dianggap  sebagai  tidak dilaksanakannya  kewajiban  internasional  dan  lebih tepatnya  dapat  dikatakan sebagai  tindakan  yang tidak sesuai dengan kewajiban internasional.
Bagian ini dapat diringkas dengan mengatakan bahwa jika ada serangan teroris di perairan teritorial negara  pantai, di  mana negara  gagal  mengambil langkah-langkah  yang tepat untuk  memastikan keamanan  di  dalam  perairannya,  Negara  bendera kapal  yang  diserang  dapat  meminta  pertanggung

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
63
jawaban Negara  pantai secara  internasional.  Basis utama  dari  klaim ini adalah  hak  navigasi  Negara Bendera  dan  pelanggaran  konsekuensial  atas  hak tersebut.  Lembaga  peradilan  internasional  dapat memainkan peran  penting  dalam  penyelesaian perselisihan  yang  timbul  dari  masalah  ini.  Namun, dalam hal ini tidak dapat diklaim bahwa, dalam setiap keadaan Negara pantai akan bertanggung jawab. Ia hanya  mengklaim  bahwa  di  mana  Negara  pantai secara lalai tidak mau memastikan keamanan kapal asing  walaupun  memiliki  kapasitas,  negara  tersebut harus memikul beberapa bentuk tanggung jawab.

## 2. Tanggung  Jawab  Negara  Bendera  dalam Terorisme  Maritim  dengan  menggunakan Kapal
Sebuah  kapal  dapat  digunakan  untuk menyerang  kapal  lain,  menyerang  pelabuhan,  dan instalasi  lepas  pantai.  Dengan  demikian,  sangat penting untuk dibahas apakah negara bendera kapal tersebut  memiliki  tanggung  jawab  hukum  atas tindakan terorisme, karena ada kekhawatiran bahwa teroris  dapat  memiliki  dan  mengoperasikan  kapal menggunakan  bendera  kemudahan  (Flag  of Convenience) (Luft  &  Anne,  2004). Praktek pemberian bendera tanpa pemeriksaan yang cermat menciptakan  peluang  yang  menguntungkan  bagi teroris  untuk  memiliki  kapal  yang  dapat  digunakan untuk serangan teroris. Ada bukti bahwa kelompok- kelompok teroris seperti Al Qaeda dan Pembebasan Macan  Tamil  Eelam  (LTTE)  mengoperasikan  kapal menggunakan  bendera  kemudahan,  dan  bahkan
telah mengembangkan angkatan laut mereka sendiri (Murphy, 2008).
Dalam  Hukum  Internasional,  pemilik  kapal memiliki  kebebasan  penuh  untuk  memilih kewarganegaraan kapal mereka dan Negara memiliki hak untuk menetapkan peraturan dan standar sendiri untuk  pendaftaran  kapal  dengan  kewarganegaraan mereka,  sesuai  dengan  hukum  internasional  yang berlaku.  Ini  berarti  bahwa  hanya  negara  bendera yang  memiliki  yurisdiksi  atas  kapal-kapalnya  dilaut lepas.
Bendera Kemudahan biasanya mengacu pada negara-negara  yang  memungkinkan  pendaftaran untuk  pemilik  kapal  asing  tanpa  memiliki  hubungan yang jelas dengan pemilik kapal. Banyak dari negara- negara  yang  membuka  pendfataran  kapal  ini    tidak memiliki  kendali  nyata  atas  kapal-kapal  yang mengibarkan benderanya, yang dapat meningkatkan kemungkinan serangan teroris dengan menggunakan kapal-kapal tersebut (Marcopoulos, 2008). Praktik ini telah  menciptakan  tiga  masalah  khusus  yaitu; kurangnya  transparansi  dalam  kepemilikan  kapal, kurangnya  keamanan  kapal,  dan  kurangnya  kontrol terhadap  kargo.  Hal  ini  dapat  mendorong  teroris untuk  dengan  mudah  memperoleh  kapal  dan mengibarkan bendera kemudahan suatu negara.
Penting untuk mengidentifikasi kapan tindakan terorisme  yang  menggunakan  kapal  dapat  dikaitkan dengan bendera negara kapal yang digunakan dalam tindakan teroris. Sebagaimana dibahas sebelumnya, jika  ada  kelalaian  dari  pihak  negara,  negara  dapat bertanggung  jawab.  Jika  suatu  negara  tahu  atau

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
64
mengetahui  secara  pasti  tentang  bahanya,  maka negara  tersebut  dianggap  bertanggung  jawab. Negara-negara  yang  memberikan  bendera  kepada pihak yang tidak diketahui harus sadar bahwa praktik ini  dapat  menciptakan  masalah  keamanan  untuk negara  lain (Murphy,  2008). Hal  ini  dapat  dianggap sebagai  penyalahgunaan  hak  dan  menjalankan haknya  tanpa  itikad  baik.  UNCLOS  dengan  jelas memberlakukan  kewajiban  dengan  itikad  baik  dan melarang penyalahgunaan hak.
Resolusi  Dewan  Kemanan  PBB  1373  dapat menjadi sumber untuk tanggug jawab lebih lanjut dari negara  bendera.  Dewan  keamanan  memutuskan bahwa  semua  negara  harus  menahan  diri  dari memberikan segala bentuk dukungan baik aktif atau pasif, kepada entitas atau orang-orang yang terlibat dalam aksi-aksi terorisme.
Seperti dibahas sebelumnya bahwa kelompok- kelompok teroris mengambil keuntungan dari adanya bendera  kemudahan,  kelalaian  yang  menyebabkan pemberian  bendera  dapat  diartikan  sebagai dukungan  pasif  kepada  kelompok-kelompok  teroris. Selain itu, menurut resolusi tersebut, negara-negara anggota  diharuskan  mengambil  langkah-langkah yang  diperlukan  untuk  mencegah  aksi  terorisme. Memberikan  bendera  kepada  entitas  yang mencurigakan  tidak  sesuai  dengan  kewajiban  untuk mencegah aksi terorisme.

## D. SIMPULAN
Negara  pantai  memiliki  tanggung jawab  jika sebuah  kapal  asing  diserang  oleh  teroris  di  dalam
perairannya  di  mana  terdapat  kelalaian  serius  di pihak  Negara  pantai  dalam  mengambil  langkah- langkah  yang tepat untuk  memerangi  terorisme maritim. Kemudian, suatu  Negara juga akan bertanggung  jawab  jika  mengganggu  hak  navigasi kapal  asing.  Namun,  apakah  suatu  Negara  akan bertanggung jawab atau tidak tergantung pada zona maritim  di  mana  gangguan  tersebut  terjadi.  Bab  ini berpendapat bahwa Negara Bendera kapal mungkin juga  bertanggung  jawab  jika  kapalnya  digunakan untuk  serangan  teroris  terhadap  kapal,  pelabuhan, atau  instalasi  maritim  negara  lain  ketika  Negara Bendera  telah  menunjukkan  keengganan dan kelalaian dalam membangun kontrol yang tepat atas kapal yang akan mengibarkan benderanya.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Alznauer,  M.  (2015). Hegel’s  Theory  of Responsibility. Cambridge: Cambridge University Press.
Ryngaert, C. (2015). Jurisdiction in International Law (Second  edition).  Oxford:  Oxford  University Press
Shaw,  M.  (2008). International  Law – Sixth  Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
Treves,  T.  (1990). Maritime  Terrorism  and International Law. Martinus Nijhoff Publishers.

## JURNAL
Balkin,  R.  (2006).  The  International  Maritime Organization  and  Maritime  Security. Tulane Maritime Law Journal, Vol 30, pp. 20.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Djalal,  H.  (2004).  Terorisme  di  Laut:  Aspek  Politik Internasional- Regional  dan  Dalam  Negeri. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol IX, (No.1), pp.
51.
Garmon, T.  (2002). International  Law  of  the  Sea: reconciling the Law of Piracy and Terrorism in the Wake of September 11th.Tulane Maritime
Law Journal, Vol. 257, pp. 27.
Ho,  J.  (2006).  The  Security  of  Sea  Lanes  in Southeast Asia. Journal Asian Survey, Vol 46, (No.4), pp 2.
Hong,  Nong &  Adolf  K Y.  (2010).  The  International Legal  Indtruments  in  addressing  Piracy  and Maritime  Terrorism:  A  Critical  Review. Research in Transportation Economics Journal Elsevier, Vol 27, pp. 51-60.
Luft, Gal. & Korin, Anne. (2004). Terrorism Goes to Sea. Journal  Foreign  Affairs, Vol.83, (No.61), pp. 70.
Marcopoulos,  A.  (2008).  Flags  of  Terror:  An
Argument  for  Rethinking  Maritime  Security
Policy  Regarding  Flags  of  Convenience. Tulane Maritime Law Journal, Vol 32, pp. 294.
Mellor,  J.  (2002).  Missing the  Boat:  The  Legal  and Practical  Problems  of  the  Prevention  of Maritime  Terrorism. American  University
International  Law  Review,  Vol.341, (No.18),
pp. 367.
Murphy, M. (2008). Small Boats, Weak States, Dirty,
Money:  Piracy  and  Maritime  Terrorism  in  the Modern  World. Maritime  Safety  and  Security
Law Journal, Vol. 27,(No.7), pp. 347.
Rothwell,  D.  (2009).  Innocent  Passage  in  the Territoral  Sea:  The  Unclos  Regime  and  Asia Pacific  State  Practice. Yale  Journal  of International,Vol.34,Issue 2, pp.331-387
Sagena,  W.  (2013).  Memahami  Keamanan Tradisional  dan  Non-Tradisional  di  Selat Malaka Isu-isu dan Interaksi antar actor. Jurnal Interdependence, Vol 1, (No. 1), pp. 1.
Sittnick, T. (2005). State Responsibility and Maritime Terrorism in the Strait of Malacca: Persuading Indonesia  and  Malaysia  to  Take  Additional Steps  to  Secure  the  Strait. Pacific  Rim  Law and Policy Journal, Vol 14, pp. 88.
Unii, N. (2006). Protecting the Straits of Malacca and Singapore  against  Piracy  and  Terrorism. International  Journal  of Maritime  and  Coastal Law, Vol 21, pp. 12.
Wee,  J.  (2017).  Maritime  Terrorism  Threat  in Southeast Asia and its Challenges. Journal of the  Singapore  Armed  Forces,  Vol  43, (No.2), pp 20.
Young,  Adam  J., & Valencia,  Mark  J.  (2003).
Conflation  of  Piracy  and Terrorism  in Southeast  Asia:  Rectitude  and  Utility.
Contemporary  Southeast  Asia :  A  Journal  of International and Strategic Affair, Vol. 25, (No. 2) pp. 269.

## TESIS
Santosa,  G.  (2014). Pembentukan  Rezim  Maritim untuk  Mengatasi  Ancaman  Terorisme  Maritim di Selat Malaka. Universitas Pertahanan.