## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  Yang Mengalami Kekerasan : Hukum Diplomatik Dan Konsuler
Endah Rantau Itasari, 1 Ketut Awet Putra Karyawan 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat
2 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali E-mail : itasari@gmail.com awetkaryawan@gmail.com

## Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: Diplomatic law, consular, diplomacy, TKI Freedom  in  life  is  an  absolute  right  that  must  be owned  by  every  human  being  without  exception. Because with the freedom for someone will improve the quality of life even better. If you look at the many cases of violence and persecution that occur, it often makes  many  people  ask  about  the  meaning  of freedom and the right to life that belongs to oneself. As one case happened to Indonesian Migrant Workers (TKI)  who  work  abroad.  We  often  know  that  many Indonesian  citizens  choose  to  work  abroad  due  to several  factors,  however,  citizens  who  become Indonesian  migrant  workers  still  receive  legal protection  and  also  have  rights  as  Indonesian citizens.  The  news  media  reported  about  the persecution that occurred against TKI, making many parties intervene to overcome these problems such as Indonesian diplomats who were in the country where the  case  occurred.  An  example  of  the  case  is  the violence that a TKI received by the ambassador from Saudi  Arabia.  There  are  several  laws  that  regulate several cases of mistreatment of TKI abroad, namely diplomatic  and  consular  law.  In  this  research,  the theme  is  entitled  "Legal  Protection  Against Indonesian  Migrant  Workers  Who  Experience Violence: Diplomatic And Consular Law", in this study
an  analysis  of  legal  aid  that  can  be  received  by citizens who have work abroad.

## Abstrak
Kata kunci: Hukum diplomatik, konsuler, diplomasi, TKI
Corresponding Author: Endah Rantau Itasari Kebebasan  dalam  hidup  merupakan  suatu  hak mutlak  yang  harus  dimiliki  oleh  setiap  manusia tanpa terkecuali. Karena dengan adanya kebebasan bagi  seseorang  akan  meningkatkan  kualitas  hidup yang  lebih  baik  lagi.  Jika  melihat  banyak  kasus mengenai  kekerasaan  dan  penganiayaan  yang terjadi seringkali membuat banyak orang bertanya mengenai  arti  kebebasan  dan  hak  hidup  yang menjadi milik diri sendiri. Seperti salah satu kasus terjadi  kepada  Tenaga  Kerja  Indonesia  (TKI)  yang bekerja  diluar  negeri.  Kita  sering  mengetahui banyak  warga  negara  Indonesia  yang  memilih bekerja  di  luar  negeri  karena  beberapa  faktor, meskipun  begitu  warga  negara  yang  menjadi  TKI tetap mendapat perlindungan hukum dan juga tetap memiliki  hak  sebagai  warga  negara  Indonesia. Media  pemberitaan  memberitakan  mengenai penganiayaan yang terjadi terhadap TKI membuat banyak  pihak  turun  tangan  untuk  mengatasi permasalahan tersebut seperti diplomat Indonesia yang  ada  pada  negara  tempat  terjadinya  kasus tersebut. Contoh kasus nya adalah kekerasan yang didapat  seorang  TKI  oleh  duta  besar  dari  Arab Saudi.    Adapun  beberapa  hukum  yang  mengatur mengenai beberapa kasus penganiayaan TKI diluar negeri yakni hukum diplomatik dan konsuler. Pada penilitian  ini  mengangkat  tema  yang  berjudul “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja Indonesia  Yang  Mengalami  Kekerasan  :  Hukum Diplomatik Dan Konsuler”, dalam pembahasan kali ini  melakukan  analisis  mengenai  bantuan  hukum yang  dapat  diterima  oleh  warga  negara  yang memiliki pekerjaan di luar negeri.
@Copyright 2021.

## A. PENDAHULUAN
Mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  dan  sesuai  dengan  keinginan  diri sendiri  memang  suatu  usaha  yang  sulit,  apalagi  lapangan  pekerjaan  yang minim  membuat  semakin  sulit  mendapat  pekerjaan  yang  cocok.  Karena  hal tersebut yang membuat beberapa warga negara memilih untuk bekerja di luar negeri  selain  kurangnya  lapangan  pekerjaan  di  negara  sendiri  juga  karena tuntutan ekonomi yang memang harus di penuhi. Kita menyebutnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI), istilah TKI mungkin tidak asing ditelinga kita mengingat jika Indonesia menjadi penyumbang pekerja migran terbesar kedua di ASEAN sehingga  bekerja  di  luar  negeri  sudah  bukan  menjadi  hal  asing  lagi  bagi sebagian  masyarakat.    Sebagai  negara  penerima  remitansi  terbesar  kedua setelah Filipina (di ASEAN), pada 2015 Indonesia menyumbangkan sekitar Rp 125,2 triliun, dengan mayoritas berasal dari uang yang dikirim para TKI di luar negeri.  Kebanyakan  TKI  dari  sini  bekerja  di  kawasan  Timur  Tengah  dan Malaysia.  Penyebab  utama  dari  adanya  TKI  yakni  karena  kemiskinan  yang terjadi  di  negara-negara  berkembang  seperti  Indonesia.  Sehingga  untuk meningkatkan ekonomi keluarga seseorang rela bekerja sebagai TKI.
Akan tetapi menjadi seorang TKI adalah tugas yang berat, sebab TKI harus bekerja di tempat asing jauh dari asalnya juga mengalami banyak tekanan dan perbedaan  kebudayaan.  Juga  kemungkinan  mendapatkan  kekerasan, penindasan  dan  penganiayaan.  Hingga  saat  ini  banyak  kasus  tentang penganiayaan terhadap TKI, hal tersebut terjadi karena TKI dianggap sebagai seorang yang lemah ataupun tidak memiliki kekuasaan atas diri sendiri yang mengakibatkan para majikan atau tuan rumah menganggap TKI sebagai buruh ataupun budak. Mesikpun tidak semua majikan seperti itu namun beberapa kasus  cukup  menggambarkan  mengenai  resiko  menjadi  seorang  TKI.  Salah satu  kasus  yang  menggemparkan  yakni  terjadi  penganiayaan  TKI  oleh  duta besar Arab Saudi di Jerman, kejadian ini menjadi salah satu kasus yang rumit sebab peristiwa tersebut terjadi kepada seorang TKI bukan warga negara asal Jerman melainkan dari Indonesia dan termpat terjadinya perkara berada di Jerman  serta  duta  besar  yang  melakukan  penganiayaan  juga  bukan  berasal dari negara Jerman.
Dari  fenomena  tersebut,  beragam  upaya  pemerintah  untuk  melindungi para  TKI  dari  berbagai  macam  ancaman  dan  kecelakaan  kerja  serta memberikan hak mereka sebagai warga negara Indonesia.  Seperti dalam UUD 1945  aline  IV  yang  berisi  tentang  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh tumpah darah Indonesia, bisak diketahui bahwa makna dari alinea tersebut yakni  negara  terus  berusaha  dalam  melindungi  seluruh  warga  negara  dari berbagai  macam  kekerasan,  mendapat  tindakan  kriminal  dan  keamaan. Karena  dasar  tersebut  juga  yang  menjadi  landasan  muncul  nya  beberapa hukum negara yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi TKI.
Perwakilan  dari  Indonesia  yang  berada  diluar  negeri  menjadi  salah  satu media  bagi  TKI  agar  tetap  mendapat  perlindungan  hukum.  Perwakilan  dari Indonesia bisa disebut sebagai diploma atau duta besar. Tugas  dari diploma secara umum yakni menjaga kedaulatan negara di luar negeri, menjadi rumah perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri serta  sebagai penghubung
antara pemerintah kedua negara.  Sebagai diplomat mereka memiliki aturan hukum dan mengikuti peraturan tersebut.
Melalui  penulisan ini, penulis akan membahas perlindungan hukum yang akan didapat bagi TKI yang bekerja di luar negeri apabila mendapat tindakan kekerasan  dan  sejenisnya  dari  studi  kasusu  yang  terjadi  terhadap  TKI  yang bekerja di luar negeri.

## B. PEMBAHASAN
Pada tahun 2010, Indonesia mendapat kabar mengenai TKI yang mendapat penganiayaan  oleh  duta  besar  Arab  Saudi  di  Jerman.  Kasus  sempat  ramai dibicarakan  karena  memang  jarang  terjadi  dan  dalam  mendapatkan perlindungan hukum melalui beberapa proses. Kasus ini berawal dari seorang TKI  bernama  Dewi  Ratnasari  yang  berumur  30  tahun  bekerja  kepada  duta besar Arab Saudi pada tahun 2009 tepatnya pada bulan April.  Dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun, Dewi melakukan pekerjaan selama 18 jam dalam satu hari dan tidak mendapat hari libur. Upah yang diterima pun tidak sebanding dengan kerja keras yang dilakukan dan normal upah nya sangat jauh dari upah yang diterima. Selain itu Dewi mendapat perlakuan yang kasar dan dianggap sebagai  budak,  ia  dipukuli  dan  dipermalukan  sebagai  seorang  pembantu. Seluruh angota keluarga dari Arab Saudi tersebut tanpa terkecuali melakukan hal  yang  sama  kepada  Dewi  sehingga  membuat  ia  merasa  tersiksa,  namun karena Dewi hanya seorang pembantu yang tidak memiliki kekuasaan lebih sehingga paspor nya pun disita oleh diplomat. Karena tidak tahan terhadap perlakuan tersebut, Dewi memutuskan untuk melarikan diri pada tahun 2010 dan mencari bantuan. Dewi mencaru bantuan kepada Ban Ying sebuah asosiasi perlindungan  HAM  di  Berlin  yang  berperan  dalam  melindungi  para  pekerja khusunya perempuan migran dari Asia Tenggara dan GIHR.
Namun  sebagai  seorang  duta  besar,  negara  melindungi  para  diplomatik dari tuntutan pidana. Hal ini pun membuat duta besar jarang mendapatkan hukuman  atas  tindakan  yang  dilakukan,  sebagai  upaya  mencegah  terjadi kekebalan  hukum  banyak  pihak  mengkaji  kasus  tersebut  melalui  hukum diplomatik dalam konvensi Wina 1969 agar kejadian tersebut tidak terulang kembali dan HAM terhadap seorang pekerja dapat dijunjung tinggi.
Para  ahli  menjelaskan  mengenai  hukum  diplomatik  dalam  beragam pengertian. N.A Maryan Green menjelaskan tentang hukum diplomatik adalah sebuah  hubungan  diplomatik  dan  memiliki  misi  yang  tetap  yakni  untuk melayani dan digunakan sebagai alat sehingga negara-negara tertentu dapat saling berkomunikasi dalam mencapai kepentingan nasional masing-masing negara.  Sebuah  hukum  tentunya  menjaga  keteraturan  dalam  kehidupan masyarakat,  sama  halnya  dengan  hukum  diplomatik.  Hukum  ini  dibentuk bertujuan  agar  hubungan  antar  negara  dapat  terjalin  secara  teratur  dan terjadinya kedamaian.
Quency  Wright  menentukan  ada  2  titik  berat  yang  ada  dalam  hukum diplomatik,  yakni  yang  pertama  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan kebijaksanaan,  kelihaian  dan  kemampuan  untuk  bernegosiasi  dan bertransaksi. Kedua suatu seni bernegosiasi agar mencapai harga maksimal dengan sistem politik dimana perang mungkin bisa terjadi. Hukum diplomatik
akan menjadi landasan oleh seluruh negara yang berkedaulatan untuk tetap mengambil menjaga hubungan yang baik dengan bernegosiasi dengan negara lainnya. Hal tersebut akan mencegah terjadinya perpecahan dan perang yang kemungkinan bisa terjadi, dengan melalui negosiasi agar sesama negara yang menganut  hukum  dapat  mencegah  adanya  konflik.  Hukum  diplomatik digunakan untuk mengatur kedudukan dan fungsi diplomatik yang memang dipertukarkan  sebagai  simbol  negosiasi  dari  suatu  negara  terhadap  negara lainnya.
Dalam  konvesi  Wina  1961  menjelaskan  mengenai  bentuk  hukum diplomatik. Adapaun beberapa syarat yang ditentukan dalam konvensi Wina 1962  yakni  (1)  harus  ada  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak,  syarat tersebut ditentukan agar tidak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman antar negara.  Terselenggaranya  hubungan  diplomatik  tersebut  ditentukan  atas dasar  prakarsa  dan  kesepakatan  negara-negara  untuk  menjalin  hubungan persahabatan.  (2)  Setiap  negara  melakukan  hubungan  atau  pertukaran perwakilan diplomatik didasarkan atas prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu prinsip timbal balik. Sehingga negara-negara yang saling berhubungan mendapatkan  keuntungan  dan  dengan  adanya  pertukaran  tersebut  dapat menujukkan  citra  dari  suatu  negara  kepada  negara  lain  tempat  diploma  itu berada. Untuk menjaga diploma di negara yang ditempatkan, maka terdapat kekebalan  hukum  yang  diterima  oleh  seorang  duta  besar  atau  diploma. Kekebalan  hukum  ini  agar  keamanan  dan  perlindungan  terhadap  diploma dapat terjaga, karena diploma merupakan perwakilan dari suatu negara dan juga sebagai media komunikasi resmi antar negara pengirim dengan negara yang ditempatkan maka sudah seharusnya ada perlindungan hukum.
Menurut  Komisi  Hukum  Internasional,  bentuk  yang  paling  tepat  dalam mengadakan  hubungan  diplomatik  antara  dua  negara  adalah  dengan mendirikan misi diplomatik tetap atau (Ambasade atau Legation). Tetapi tidak tertutup  kemungkinan  bagi  kedua  negara  yang  bersangkutan  untuk menempuh cara atau bentuk lain. Negara yang mengirim wakil diplomatiknya untuk ditempatkan di suatu negara lain disebut “negara pengirim” atau “ the sending state ”, sedangkan negara yang menerima wakil diplomatik negara lain dinamakan “negara penerima” atau “ the receiving state ”.
Menurut  Pasal  3  Konvensi  Wina  1961,  hubungan  diplomatik  memiliki fungsi-fungsi    yakni  mewakili  negara  pengirim  di  negara  penerima, melindungi  (di  wilayah  negara  penerima)  kepentingan  negara  dan  warga negara  yang  diwakilinya,  mempelajari,  dengan  segala  cara  yang  sah  setiap kondisi dan perkembangan keadaan yang ada di negara tempatnya bertugas dan  melaporkannya  kepada  negara  yang  diwakilinya  dan  meningkatkan hubungan  persahabatan  dan  mengembangkan  hubungan  ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima. Dalam  hukum  diplomatik  tentu  tidak  asing  dengan  kekebalan  dan keistimewaan  diplomati.  Dalam  teori  sifat  perwakilan,  kekebalan  yang diberikan  kepada  diplomat  berdasar  bawah  seorang  pejabat  diplomatik adalah  perwakilan  dari  negara.  Pada  teori  ini  seorang  diplomatik  dianggap sebagai perwakilan dari negara yang yang merupakan gambaran dari negara yang  diwakilinya  oleh  karena  itu  hukum  Internasional  menyatakan  bahwa
“negara  berdaulat  tidak  boleh  melakukan  perbuatan  yang  bersifat pelaksanaan  kedaulatan  terhadap  negara  lain”,  sehingga  diploma  yang ditugaskan  tidak  perlu  tunduk  kepada  yurisdiksi  negara  yang  ditempatkan. Diploma  juga  dapat  melakukan  perwakilan  secara  bebas  dan  tidak  tunduk pada  hukum  serta  peraturan  dari  negara  penerima  yang  menjadikan kekebalan  dan  keistimewaan  hukum  bagi  diploma  sangat  jelas  terlihat. Kekebalan  dan  keistimewaan  diplomatik,  menurut  Konvensi  Wina  1961 meliputi beberapa aspek penting :
1. Kekebalan atas data pribadi
2. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik
3. Kekebalan dari yurisdiksi sipil (perdata) dan kriminal (pidana).
4. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi.
5. Kekebalan  kantor  perwakilan  negara  asing  dan  tempat  kediaman  wakil diplomatik.
6. Kekebalan korespondensi
Masing-masing kekebalan yang dimiliki oleh diploma memiliki keuntungan bagi  diploma.  Karena  adanya  kekebalan  dan  keistimewaan  tersebut  dapat memungkinkan  seorang  diploma  untuk  terbebas  dari  hukuman  apabila melakukan  tindakan  melanggar  hukum  di  negara  penerima.  Bukan  berarti diploma sama sekali tidak mendapat hukuman, seperti yang dilakukan oleh duta besar dari Arab Saudi yang menyiksa TKI asal Indonesia.  Karena telah melakukan penyiksaan terhadap Dewi, maka langkah utama yang dilakukan yakni diploma tersebut di tetapkan sebagai persona non grata atau orang yang tidak  dapat  diterima  karena  perlakuan  yang  telah  dilakukan.  Mungkin  hal tersebut sebagai langkah awal, agar duta besar dari Arab Saudi mendapat efek jera.  Untuk  hukuman  berikut  nya  akan  disesuaikan  dengan  peradilan  yang ada pada negara asli nya.
TKI  asal  Indonesia  bisa  mendapatkan  perlindungan  dari  negara  Jerman ketika  Jerman  memberikan  suaka  teritorial.  Suaka  ini  memberikan perlindungan  bagi  kepada  orang-orang  yang  asing  yang  mengalami penganiayaan.  Hak  suatu  negara  untuk  memberikan  suaka  telah  diakui sebagai  suatu  institusi  yang  bersifat  kemanusiaan.  Bahkan  konstitusi beberapa negara secara tegas mencantumkan hak suaka bagi orang-oarang yang teraniaya karena alasan-alasan hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab ( principle of law recognized by 39 civilized nations ). Namun, ada suatu  pengecualian,  yaitu:  suka  tidak  diberikan  kepada  seorang  penjahat perang.  Berdasarkan  Deklarasi  Suaka  Teritorial,  negara-negara  harus mengikuti  sejumlah  standar  dan  kebutuhan  nyata  seperti  ( Declaration  on Territorial  Asylum ,  1962),  seorang  pencari  suaka  yang  menyelamatkan  diri dari  penganiayaan  tidak  boleh  ditolak  di  perbatasan,  Kemudian  suaka diberikan  apabila  suatu  negera  menghadapi  kesulitan  dalam  memberikan atau melanjutkan pemberian suaka maka negara-negara secara sendiri atau bersama-sama atau melalui PBB harus mempertimbangkan, demi semangat solidaritas internasional, melakukan tindakan yang tepat untuk meringankan beban yang ditanggung oleh negara suaka. Dan yang terakhir adalah suaka diberikan  kepada  orang  yang  mengungsi  dengan  alasan  menghindari penganiayaan.
Maka Dewi sebagai orang asing di negara Jerman berhak mendapat suaka salah  satunya  suaka  territorial,  hal  tersebut  perlu  diberikan  agar  hak perlindungan  bagi  manusia  lain  dapat  terwujud.  Selain  itu  juga  negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mendampingi Dewi secara hukum untuk  mendapatkan  keputusan  yang  adil  bagi  Dewi.  Perlindungan  yang diberikan  dapat  berupa  pendampingan  secara  hukum  terhadap  kasus penganiayan  yang  diterima,  kemudiaan  perlindungan  politis  yakni  dengan cara pembuatan nota kesepahaman (MoU) antara negara Indonesia dengan negara  penerima.  Selain  itu  juga  hukuman  yang  perlu  didapatkan  oleh diplomat Arab Saudi yakni memutuskan kekebalan dan keistimewaan yang didapat dan diadili secara benar tanpa memandang bahwa diploma tersebut adalah  perwakilan  dari  negara  Arab  Saudi,  sebab  penegakkan  HAM  perlu dijunjung tinggi dan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.

## C. KESIMPULAN
Hukum  diplomat  memang  memberikan  bentuk  keisitimewaan  bagi seorang  perwakilan  negara.  Akan  tetapi  sudah  seharusnya  bagi  seorang diploma untuk menunjukkan citra dari negara tersebut ke negara penerima. Hal ini selain sebagai wujud dari kerjasama dalam meningkatkan kerukunan juga sebagai ajang bagi antar negara untuk berhubungan baik. Kasus-kasus seperti  yang  terjadi  kepada  Dewi  haruslah  menjadi  pembelajarann  bagi diploma lain agar tetap bersikap secara manusiawi mesikpun terhadap orang asing. Bukan berarti mendapat kekebalan hukum dapat menjadikan seorang diploma  melakukan  tindakan  seenaknya,  namun  harus  dipahami  jika  hak istimewa  tersebut  sebagai  wujud  penghormatan  negara  terhadap  diploma atas jasa dan fungsi nya. Tindakan tegas hukum perlu ditegakkan agar HAM dapat dijunjung tinggi oleh seluruh manusia tanpa terkecuali.

## DAFTAR PUSTAKA
5 Negara dengan buruh migran terbesar di ASEAN, Indonesia ada di peringkat ke-2 https://www.merdeka.com/uang/5-negara-dengan-buruh-migran- terbesar-di-asean-indonesia-ada-di-peringkat-ke-2.html?page=3
BUKU AJAR (BAHAN AJAR) HUKUM DIPLOMATIK, I Gede Pasek Eka Wisanjaya SH, MH https://repositori.unud.ac.id/protected/storage/upload/repositori/ID51_1 9730528199802100124091305920buku-ajar-hukum-diplomatik.pdf Kasus Penganiayaan Terhadap TKI oleh Duta Besar Arab Saudi di Jerman Makalah  Hukum  Diplomatik  dan  Konsuler“  Penyalahgunaan  Wewenang  Pejabat Diplomatik dalam Melaksanakan Tugas Diplomatiknya ” https://www.academia.edu/5846497/Kasus_Penganiayaan_Terhadap_TKI_ oleh_Duta_Besar_Arab_Saudi_di_Jerman
Mangku,  D.G.S.2010.  PELANGGARAN  TERHADAP  HAK  KEKEBALAN  DIPLOMATIK (STUDI  KASUS  PENYADAPAN  KEDUTAAN  BESAR  REPUBLIK  INDONESIA (KBRI)  DI  YANGON  MYANMAR  BERDASARKAN  KONVENSI  WINA  1961). PERSPEKTIF, 15(3), 226-261.

## PEMBERIAN SUAKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK, Jun Justinar
file:///C:/Users/User/Downloads/5462-15731-1-SM.pdf Susetyorini,  P.2010.PERLINDUNGAN  TENAGA  KERJA  INDONESIA  (TKI)  DI  LUAR NEGERI OLEH PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA.MMH, Jilid 39 No.1.