## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## ANALISIS SYISTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda)

## Muhammad Kholil
Dosen Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan E-Mail: philosopia12@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan dan perubahan masyarakat social yang semakin komplek, mulai dari problematika  social,  humaniora  dan  bahkan  persoalan  hukum  kerapkali  muncul  dan terkadang menyulitkan masyarakat dalam menentukan statusnya. Oleh sebab itu, persoalan tersebut  perlu  kecerdasan  dan  ketajaman  rasa  atau  sensitivitas  yang  tinggi  serta  peka terhadap  sistuasi  dan  kondisi  untuk  kemudian  mampu  untuk  menimalisir  persoalan menjadi  konflik.  Dibutuhkan  pemikir  dan  ulama  kontemporer  yang  mampu  untuk memberikan  pencerahan  untuk  memecahkan  suatu  persoalan.  Maqasid  al-syari‟ah  yang telah  dijelaskan  masih  bersifat  abstrak.  Artinya,  walaupun  sudah  ada  para  pemikir  islam yang berusaha menjelaskan maqasud al-syari‟ah dari segi teor dan metodologinya, namun masih  bersifat  “meraba-raba”.  Hal  ini  wajar,  dikarenakan  maqasid  al-syariah  berusaha untuk mengubah cara berfikir ulama klasik dan dalam masih pertingkatan norma termasuk dalam  nilai-nilai  dasar  filosofis.  Perlu  adanya  pemikir  muslim  selanjutnya  untuk menyumbangkan pemikirannya untuk menyusun maqasid al-syri‟ah yang lebih sistematis. Ada  perubahan  paradigma  dari  maqasid  yang  lama  kemaqasid  yang  baru.  Titik  tekan maqasid  yang  lama  lebih  pada  protection  (perlindunngan)  dan  perservation  (penjagaan/ pelestarian).  Sedangkan  maqasid  baru  lebih  menekankan  pada  devolopment (pengembangan)  dan  righ  (hak).  Kemaslahatan  dalam  perlindungan  jiwa  anak  ( hifdzu  al- nafs ).
Kata kunci: system metodologi, filsafat hukum Islam

## Abstract
The  development  and  changes  of  social  society  is  increasingly  complex,  ranging  from social  problems,  humanities  and  even  legal  issues  often  appear  and  sometimes  make  it difficult  for  the  community  in  determining  its  status.  Therefore,  the  issue  needs intelligence  and  sharpness  of  sensitivity  or  high  and  sensitive  to  the  situation  and conditions, then it be able to reduce the problem of conflict. It takes thinkers and scholars contemporary who are able to provide insight to solve a problem. The  maqasid al-syari'ah described abstract although there are already Islamic thinkers who try to explain maqasud al-syari'ah in terms of theory and methodology, but still "grope". This is natural, maqasid al-syariah seeks to change the way of thinking of  the classical scholars and still included the  norms  of  the  basic  philosophical  values.  it  is  need  for  further  Muslim  thinkers  to contribute  their  thoughts  of  a  more  systematic  maqasid  al-syri'ah  creation,  is  a  shift paradigm  from  the  old  maqasid  to  the  new  maqasid.  The  old  maqasid  emphasizes  on protection  (protection)  more  and  perservation.New  maqasid  emphasizes  more  on devolopment (development) and righ (right). Welfare of the child's soul protection (hifdzu al-nafs).
Keywords : Methodology System, Legal Islamic Philosophy

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## A. Pendahuluan
Dinamika perkembangan dan perubahan  social  semakin  hari  semakin meningkat  dengan  begitu  pesat,  berbagai macam  persoalan  dan  problematika  social kerapkali muncul dan terkadang membingungkan  dalam  menentukan  status hukum tertentu.
Polemik  yang  tidak  muncul  analogi atau  persamaan  kasusu  yang  kemudian dapat  dijadikan  rujukan  formil  dalam menentukan status persoalan tersebut. Oleh sebab itu, persoalan tersebut perlu ketajaman  rasa,  sensitivitas  yang  tinggi lagi  cerdas  dan  peka  terhadap  sistuasi  dan kondisi.
Pada  abad  kontemporer,  muncul berbagai  metode  dan  pendekatan  yang dicetuskan  oleh  para  mujtahid  pembaharu dan  pemikir  kontemporer  yang  berusaha untuk  memberikan  tawaran-tawarn  positif yang  kemudian  berharap  pendekatan tersebut  dapat  memberikan  kontribusi positif  bagi  problematika  social  yang  ada di tengah-tengah masyarakat.
Salah  satu  pemikir  dan  cendikiawan yang  memberikan  nilai  tawar  terhadap persoalan-persoalan  hukum  Islam  adalah Jasse  Auda,  dia  adalah  seorang  sarjana teknik yang kemudian pakar dalam bidang ilmu  syari‟ah  dan  bidang  keislaman  yang mempunyai kapasitas multi disipliner yang kemudian  digunakan  untuk  menopang
persoalan-persoalan  dinamika  social  yang kemudian membutuh keputusan yang tepat untuk  menyikapi  dan  menentukan  sikap terhadap suatu persoalan.
Konsep  maqasid  al-Syari‟ah  sebagai sebuah  upaya  untuk  membangun  system dan metodologi pendekatan filsafat hukum Islam  yang  kemudian  di  combine  dengan kecerdsan  social  yang  akhirnya  mampu untuk  diaplikasikan  ke  dalam  kehidpan social dan sebagainya.

## B. Pembahasan
1. Maqasid Al-Syari‟ah: Pendekatan
Analisis Sistem Metodologi Dan
filsafat Hukum Islam
Jasser  Auda 1 seorang  pemikir  islam kontemporer  dengan  di  ilhami  oleh  para pemikir klasik, 2 melahirkan karya fenominal  yang  diberi  judul:  Maqasid  al- Sayariah  as  Philosophy  of  islamic  Law:
1 Jasser  Auda  adalah  seorang  sarjana  teknik,  yang belajar  secara  klasik  (talaqqi)  ilmu-ilmu  agama (Ulum ai-Din) di Masjid Jami‟  Al-azhar, kemudian memperoleh gelar Sarjana Syari‟ah, di ikuti dengan S-2  dan  S-3  Studi  Islam  dari  Perguruan  Tinggi Barat,  dan  di  akhiri  dengan  S-3  Ilmu  kesisteman dari  perguruan  tinggi  Kanada.  Dari  perjalanan keilmuan dan aktivis intelektual inilah lahir banyak sumbangan  pemikir  yang  signifikan  terhadap pengembangan  studi  ke  islaman  multi-disipliner sebagai upaya awal untuk memecahkan permasalahan  intelektual  dan  sosial  keberagaman islam  era  kekinian  yang  semakin  hari  semakin kompelks. Lhat: M. Amin Abdullah, prawacana Al- Maqasid  untuk  Pemula, oleh  Jasser  Auda (Yogyakarta: Suka Press, 2013), x.
2 Ibn  Qayyim  dan  al-Syathibi  adalah  dua  imam klasik  yang  mengkaji  tentang  teori Maqasid  Al- Syari’ah.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
System
Approach (London:
The International  Institute  Of  Islamic  Thought, terbit tahun 2008).
Dengan  menggunakan  pendekatan sistem,  Auda  untuk  merumuskan  kembali dan  membangun  epistemologi  hukum islam  di  era  global.  Menurutnya,  sebuah pembaharuan dalil dan bukti kesempurnaan kreasi Tuhan melalui ciptaannya  harus  bergantung  pada  sebuah pendekatan  sistem  dari  pada  hukum kuasalitas berbasis argumen. 3
a. Sifat  Kognisi  (Cognitive  Nature)Hukum Islam.
Adapun  yang  di  maksud  dengan sistem  ini  adalah  watak  pengetahuan  yang melahirkan  hukum  islam.  Hukum  islam ditetapkan  berdasarkan  pengetahuan  orang faqih  terhadap  teks-teks  yang  menjadi sumber  rujukan  hukum  islam,  untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan  tentang  teks    dan  nash). 4
Maksudnya  ialah,  bahwa  kebanyakan
3 Adapun  yang  dimaksud  dengan  sistem  dalam istilah  filsafat  sistem,  yaitu  sebuah  pendekatan filsafat  sistem  yang  memandang  bahwa  penciptaan dan  fungsi  dari  alam  dan  semua  komponenenya terdiri  dari  sistem  yang  luas  dan  menyeluruh  yang terdiri  dari  jumlah  yang  tak  terbatas  dari  sub- sistem.  Sistem  adalahsesuatu  yang  terdiri  dari beberapa rangkaian  yang saling terkait antara  yang satu  dengan  yang  lainnya  secara  menyeluruh  dan utuh, karena sistem adalah lahan multi disiplin yang muncul dari berbagai bidang ilmu dari kemanusiaan.  Lihat Jasser  Auda,  Maqasid  al- syari’ah  as  Philosopy  of  Islamic  Law:  syistem Approach (London:  The  Internasional  Institute  of Islamic Thought, 2008), 26.
4 Ibid.,45.
ummat  islam  mempersiapkan  fiqh  sebagai aturan  tuhan  “ true-claim ”  yang  tidak  bisa diubah  dan  berlebihan,  sehingga  tidak heran jika masyarakat kita masih menganggap mazhab-mazhab sebagai aturan  yang  yang  tidak  bisa  dirubah  dan taklid  terhadapnya.  Pada  hal,  figh  adalah produk  hukum  atau  hasil  penalaran (ijtihad)  manusia  terhadap  nash  sesuai dengan  tempat  dan  waktu.  Sehingga, dengan  berjalannya  waktu,  fiqh  tersebut dapat berubah pula. 5
b. Keutuhan Integritas ( Wholeness )

## Hukum Islam
Wholeness  ialah  saling  terkait  antar berbagai  komponen  atau  unit  yang  ada. Adapun salah satu faktor  yang mendorong Auda  menganggap  penting  komponen  ini adalah  pengamatannya  terhadap  adanya kecendrungan  beberapa  ahli  hukum  islam untuk  membatasi  pendekatan  berfikirnya pada pendekatan yang bersifat reduksionestic dan atomistik, yang  umum
digunakan dalam ushul al-fiqh. 6 Pada intinya, Jasser Auda menyatakan  bahwa  prinsip  dan  cara berfikir  holistik  sangat  dibutuhkan  dalam kerangka ushul fiqh, karena dapat memainkan peran dalam isu-isu
5 Ibid.,46.
6 M.  Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi”, Asy-Syir’ah, vol. 46, No. II, (Juli Desember,2012),364.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
kontemporer,  sehingga  dapat  dijadikan prinsip-prinsip  permanin  dalam  hukum islam.  Dengan  sistem  ini,  Auda  mencoba membawa  dan  memperluas  Maqasid  al- Syari‟ah yang berdimensi individu menuju dimensi  universal,  sehingga  bisa  diterima oleh  masyarakat  banyak,  seperti  masalah keadilan  kebebasan.  Sedangkan  mengenai asas kualitas, ketidak mungkinan penciptaan  tanpa  adanya  sebab  akan bergeser  menjadi  mungkin  ada  penciptaan tanpa ada tujuan.
c. Keterbukaan (opennes) Hukum Islam
Teori systems membedakan  antara sitem  ”terbuka”  dan  sistem  “tertutup”. Keterbukaan  sebuah  sistem  bergantung pada  kemampuannya  untuk  mencapai tujuan  dalam  berbagai  kondisi.  Kondisi inilah  yang  mempengaruhi  tercapainya suatu  tujuan  dalam  sebuah  sistem.  Sistem yang  terbuka  adalah  suatu  sistem  yang selalu berinteraksi dengan kondisi lingkungan  yang  berada  di  luarnya.  Jadi, seorang  ahli  hukum  (openness)  yang mempunyai  wawasan  yang  luas  sangat berperan  dalam  menghadapi  masalah  isu- isu kontemporer. 7
7 Muammar,  M.  Arfan  dan  Abdul  Wahid  Hasan, dkk,
studi islam
perspektif insider/outsider, (yogyakarta: IRCiSoD,2012),408.
d. Interrelasi Hierarki (Interrelated

## Hierarchy) Hukum Islam
Sistem  ini  memiliki  struktur  hirarki, di mana sebuah sistem  terbangun dari sub- sistem  yang  lebih  kecil  di  bawahnya. Hubungan  interelasi  menentukan  tujuan dan  fungsi  ingin  dicapai.  Usaha  untuk membagi  sistem  keseluruhan  yang  utuh menjadi  bagian  yang  kecil  merupakan proses  pemilihan  antara  perbedaan  dan persamaan  diantara  sekian  banyak  bagian- bagian  yang  ada.  Bagian  terkecil  menjadi representasi  dari  bagian  yang  besar, demikian  juga  sebaliknya. 8 Salah  satu implekasi  fitur  interrelated  hierarchy  ini menurut  Amin  Abdullah,  yaitu  baik daruriyyat,  hajiyyat  maupun  tahsiniyyat, dinilai  sama  pentingnya. 9 Penerapan  fitur ini adalah baik shalat (daruriyyat), olahraga (hajiyyat) maupun rekreasi (tahsiniyyat)  adalah  sama-sama  dinilai penting untuk dilakukan.
e. Multi-Dimensi  (Multi-Dimensionality)
Hukun Islam.
Sebuah  sistem  bukanlah  sesuatu yang  tunggal,  namun  terdiri  dari  beberapa bagian yang saling terkait antara yang satu dengan  yang  lainnya.  Di  dalam  sistem terdapat  struktur  yang  koheren,  karena sebuah  sistem  terdiri  dari  bagian-bagian yang  cukup  kompleks  yang  memiliki
8 Ibid.,462
9 Abdullah, “ Bangunan Baru ”,351.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
spektrum dimemsi yang tidak tunggal. Hal ini  jjuga  berlaku  dalam  hukum  islam. Hukum  islam  merupakan  sebuah  sistem yang memiliki berbagai dimensi.
Di  sini  Auda  mengkririk  pemikiran para pemikir hukum islam yang sering kali terjebak pada pola berfikir onedimemsional,  yaitu  hanya  berfokus pada  satu  faktor  yang  terdapat  dalam  satu kasus. 10 Sebagai  contoh  dalam  hal  ta‟arud al-dilalah.  Bagaimana  mungkin  firman yang  diturunkan  Tuhan  sendiri  saling bertentangan? Hal ini yang perlu dicermati. Para  pemikir  hukum  islamperlu  berfikir multi-dimensional,  sehingga  tida  ada pertentangan antara ayat  yang satu dengan yang lain.
f. Tujuan (porposefulness) hukum Islam
Setiap sistem memiliki output (tujuan).  Dalam  teori  sistem,  tujuan dibedakan  menjadi  goal  (al-hadad)  dan purpose  (al-ghoyah).  Sebuah  sistem  akan menghasilkan goal jika hanya menghasilkan  tujuan  dalam  situasi  yang konstan,  bersifat  mekanistik,  dan  hanya dapat  melahirkan  suatu  tujuan  saja. Sedangkan sebuah sistem akan menghasilkan  purpose  ( al-ghoyah ),  jika mampu  menghasilkan  berbagai  tujuan dalam  situasi  yang  beragam.  Dalam konteks  ini,  Maqasid  al-Syari‟ah  berada
10 Ibid.,354.
dalam  pengertian  purpose  ( al-ghoyah ), tidak  monolitik  dan  mekanistik  tetapi beragam  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi. 11
Kelima  fitur  yang  dijelaskan  si depan,  yaitu  kognisi  ( cognitivenature ), utuh ( Wholeness ), keterbukaan (openness), hubungan  hirarkis  yang  saling  erkait ( Interrelated hierechy ), multidimensi ( Multidimensionality ), dan diakhiri dengan purposefulness sangatlah saling berkaitkelindan,  saling  berhubungan  satu dan lainnya. Masing-masing fitur berhubungan  erat  dengan  yang  lain. 12
Tidak  ada  satu  fitur  yang  berdiri  sendiri, terlepas  dari  yang  lain.Kalau  saling terlepas,  maka    bukan  pendekatan systems namaya.Namun  demikian,  benang  merah dan common link nya ada pada purposefulness/ Maqasid. 13
2. Cara  Pengambilan  Maqasid  Dalam Metode Hukum Islam
Beberapa cara penngambilan Maqosid  dalam  metode  hukum  islam, 14 antara lain sebagai berikut:
11 Muammar, “ studi islam ”,464.
12 M.  Amin  Abdullah,  “Etika  Hukum  Di  Era Perubahan sosial: paradigma profetik dalam hukum islam  melalui  pendekatan  system ”,  (Makalah- Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,2012),25.
13 Ibid.,26.
14 Ibid.,27.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
a. Istihsan (Yuridical Preference)
berdasarkan maqasid.
Selama  ini, istihsan dipahami  sebgai upaya  untuk  memperbaiki  metode qiyas.
Menurut Jasser Auda, sebenarnya permasalahannya bukan terletak pada ‘illat (sebab), melainkan pada Maqasidnya . Oleh sebab  itu, istihsan hanya  dimaksudkan untuk mengabaikan implikasi qiyas dengan menerapkan maqasidnya secara  langsung.
Sebagai contoh: Abu hanifah mengampuni (tidak  menghukum)  perampok,  setela  ia terbukti berubah dan bertaubat berdasarkan istihsan, meskipun ‘illat untuk mennghukumnya ada.
Alasan  Abu  Hanifah,  karena  tujuan dari hukum adalah mencegah  seorang dari kejahatan.  Kalau  sudah  berhenti  dari kejahatan mengapa harus dihukum?
Contoh  ini  menunjukkan  dengan  jelas, bahwa  pada  dasarnya istihsan diterapkan dengan  memahami  dulu Maqasid dalam penalaran  hukumnya.  Bagi  pihak  yang tidak  mau  menggunakan istihsan ,  dapat mewujudkan Maqasid melalui  metode laian yang menjadi pilihannya.
b. Fath Dharai’ (Opening the Means)
Untuk  mencapai Maqasid /  tujuan yang lebih baik. Beberapa kalangan Maliki mengusulkan  penerapan Fath  Dharai’ disamping sadd Dharai’. al-Qurafi mennyarankan, jika sesuatu yang mengarah  ketujuan  yang  dilarang  harus
diblokir ( sadd
Dharai’ ) maka semestinyasesuatu yang mengarah ketujuan  yang  baik  harus  dibuka  ( Fath Dharai’ ).  Untuk  menentukan  peringkat prioritas  harus  didasarkan  pada maqasid . Dengan emikian, dari kalangan Maliki ini, tidak membatasi diri pada sisi konsekwensi negatifnya  saja,  tetapi  memperluas  kesisi pemikiran positif juga.
c. ‘Urf (customs) dan tujuan universalitas.
Ibn  Ashur menulis Maqasidshari’ah.
Dalam  pembahasan  tentang ‘Urf, iaa menyebutnya  sebagai  „universalitas  dalam islam‟.  Dalam  tulisan  itu  ,  ia  tidak menerapkan  „ Urf pada  sisi  riwayat, melainkan lebih pada Maqasidnya . Argumen  yang  ia  kemukakan  sebagai berikut.  Hukum  islam  harus  bersifat universal,  sebab  ada  pernyataan  bahwa hukum  islam  dapat  diterapkan  untuk semua kalangan, dimanapun dan kapanpun,  sesuai  dengan  pesan  yang terkandung dalam sejumlah ayat al-Qur‟an dan Hadis.
d. Istishab  (preassumption  of  Contnuity) berdasarkan Maqasid
Prinsip istishab adalah  bukti  logis ( dalilun  ‘aqliyyun ).  Tetapi,  penerapan prinsip ini harus sesuai dengan Maqasidnya .  Misalnya,  penerapan  asas “praduga  tak  bersalah  sampai  terbukti bersalah”  ( al-Aslu  Bara’at  al-Dhimmah ), Maqasidnya adalah untuk

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
mempertahankan keailan. Penerapan “praduga  kebolehan  sesuatu  sampai terbukti  ada larangan  ( al-aslu  fi  al-ashya’i al-ibahah  hatta  yadullu  al-dalil  ‘ala  al- ibahah ) Maqasinya adalah untuk memprtahankan tujuan kemurahan hati dan kebebasan memilih.
3. Dari  Maqasid  Al-Syari‟ah  Klasik  Ke
Maqasid Al-Syari‟ah Kontemporer Dalam  catatan  sejarah,  maqashid  al- syari‟ah  telah  ada  sejak  masa  Rasulullah SAW.  Penelaah  terhadap  maqashid  al- syari‟ah  mulai  mendapat  perhatian  yang intensif setelah Rasulullah wafat, disat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan ssosial yang belum  pernah  terjadi  pada  masa  rasulullah masih hidup. Perubahan sosialyang dimaksud  adlah  segala  perubahan  paa lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi  sistem  sosialnya.perubahan sosial  seperti  ini  menuntut  kreatifitas  para sahabat  untuk  memecahkan  persoalan- persoalan  baru  yang  muncul  akibat perubahan sosial itu.
Namun,  seiring  perkembangannya seorang  pemikir  kontemporer  (jasser Auda)  mencoba  melakukan  perubahan terhadap  maqasid  al-syari‟ah  dari  teori klasik  yang  dikembangkan  oleh  pemikir
klasik  menjadi  teori  maqasid  al-syari‟ah kontemporer. 15
Pergeseran paradigma Teori maqasid klasik  menuju  kontemporer  dapat  di paparkan sebagaimana berikut:
N o Teori Maqasid Klasik Teori maqasid Kontemporer 1  Menjaga Keturunan ( al - Nasl ) Kepedulian  yang  lebih terhadap  perlindunngan institusi keluarga. 2  Menjaga  Akal  ( al - Aql ) Melipat  gandakan  pola pikir research ilmiah. 3  Menjaga Kehormatan; Menjaga  Jiwa  ( al- ‘Iradh ) Menjaga  dan  melindungi martabat kemanusiaan dan HAM.
4  Menjaga agama ( al-Din ) Menjaga,  melindungi  dan meghormati  kebebasan beragama dan berkepercayaan 5  Menjaga  Harta  ( al - maal ) Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh  perhatin  pada pembangunan  ekonomi dan kesejahteraan
manusia.
Dari  tabel  di  atas,  dapat  dijelaskan bahwa  perubahan  paradigma  dari  maqasid yang  lama  ke  maqasid  yang  baru  terletak pada  titik  tekan  keduanya.  Titik  tekan maqasid  yamg  lama  lebih  pada  protection (perlindungan) dan perservation (penjagaan/pelestarian).
Sedangkan maqasid baru lebih mekankan pada devolopment (perkembangan)  dan  righ  (hak). 16 Inilah yang  membedakan  konsep  maqasid  yang
15 Abdullah, “Bangunan Baru”,364

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
dicetskan  oleh  jasser  Auda  dengan  para pemikri muslim lainnya.

## C. Penutup
Dari pembahasan yang telah pemakalah  jelaskan  diatas,  dapat  ditarik kesimpulan, antara laian:
1. Maqasid al-syari‟ah yang telah dijelaskan masih bersifat abstrak.
Artinya,  walaupun  sudah  ada  para pemikir islam yang berusaha menjelaskan  maqasud  al-syari‟ah  dari segi  teor  dan  metodologinya  (Jasser Auda,  dll),  namun  masih  bersifat “meraba-raba”. Hal ini wajar, dikarenakan  maqasid  al-syariah  Auda ini  berusaha  untuk  mengubah  cara berfikir  ulama  klasik  dan  dalam  masih pertingkatan  norma  termasuk  dalam nilai-nilai  dasar  filosofis.  Perlu  adanya pemikir  muslim  selanjutnya  untuk menyumbangkan  pemikirannya  untuk menyusun  maqasid  al-syri‟ah  yang lebih sistematis.
2. Ada perubahan paradigma dari maqasid yang  lama  kemaqasid  yang  baru.  Titik tekan  maqasid  yang  lama  lebih  pada
protection (perlindunngan)
dan perservation (penjagaan/pelestarian).
Sedangkan maqasid
baru lebih
menekankan
pada devolopment
(pengembangan) dan righ (hak).
3. Kemaslahatan  dalam  perlindungan  jiwa anak ( hifdzu al-nafs ), menurut pemakalah ada 3. Pertama perlindungan dalam  memperjuangkan  hak  waris  dan status  anak  sperti  pada  kasus  Machica Mochtar, kedua , kasus menjaga keselamatan  hak-hak  reproduksi  sepeti pada  kasus  Lutfiana  Ulfh  dan  Syaikh Puji, ketiga ,  perlindungan  jiwa  anak terhadap eksploitasi dan  hak  tumbuh kembang  dengan  kebebasan  sesuai fitrah  umurnya  seperti  pada  kasus Arumi Bachin.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Februari 2018. Vol. 5. No.1 ©2014-2017 j.al-ulum all rights reserved
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M.  Amin,  “Bangunan  Baru
Epistemologi Keilmuan Studi Hukum  Islam  Dalam  Merespon
Globalisasi”, Asy-Syir’ah, vol.  46, No. II, Juli Desember,2012.
Abdullah, M. Amin, “Etika Hukum Di Era Perubahan sosial: paradigma profetik dalam hukum islam melalui
pendekatan system ”, Makalah-
Fakultas  Hukum  UII,  Yogyakarta, 2012.
Abdullah,  M.  Amin,  prawacana  Al- Maqasid  untuk  Pemula, oleh  Jasser Auda , Yogyakarta: Suka Press, 2013.
Auda  Jasser, Maqasid  al-syari’ah  as
Philosopy  of  Islamic  Law:  syistem
Approach, London: The Internasional  Institute  of  Islamic Thought, 2008.
Muammar,  M.  Arfan  dan  Abdul  Wahid Hasan,  dkk, studi  islam  perspektif insider/outsider, yogyakarta: 2012.