## Tinjauan Hukum Eksistensi Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) Dalam Penyelesaian Sengketa Medik
Legal Existence Review Of Hospital Ethics And Law Committee (Kehrs) In Medical Dispute Settlement
Asri Tadda *1 , Indar 2 , Amir Ilyas 2
* Email: asritadda@gmail.com
1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin
2 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Diterima: 10 Januari 2022 / Disetujui: 20 April 2022

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  antara  lain:  1)  Untuk  mengetahui  kedudukan  hukum Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit, 2) menguraikan ruang lingkup sengketa medis yang dapat diselesaikan melalui Komite Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dengan  pendekatan  undang-undang (statue  approach) ,  dan  pendekatan  konseptual (conceptual approach). Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit (KEHRS)  memiliki  kedudukan  hukum  yang  cukup  jelas  terhadap  Komite  Medik  dan  Dewan Pengawas di rumah sakit, tetapi memiliki persinggungan tugas dengan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)  Provinsi,  Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  serta  MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran). (2) Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menangani setiap persoalan hukum maupun etik yang terjadi di internal rumah sakit, baik yang melibatkan pasien maupun unsur-unsur sumber daya manusia (SDM) lainnya yang bekerja di rumah sakit sebelum kasus dilanjutkan ke lembaga eksternal rumah sakit.
Kata Kunci: Eksistensi Hukum, Komite Etik dan Hukum, Sengketa Medik

## ABSTRACT
This  study  aims  to:  1)  determine  legal  position  of  the  Hospital  Ethics  and  Legal  Committee,  2) describe medical disputes scope that can be resolved through Hospital Ethics and Legal Committee. This study uses a normative legal research method with a legal approach (statue approach), and a conceptual  approach.  This  study  results  indicate  that:  (1)  Hospital  Ethics  and  Legal  Committee (KEHRS) has a fairly clear legal position against the Medical Committee and the Supervisory Board at  the  hospital,  but  has  a  cross-section  of  duties  with  the  Provincial  Hospital  Supervisory  Board (BPRS), Honorary Council Indonesian Medical Discipline (MKDKI) and MKEK (Honorary Council of Medical Ethics). (2) Hospital Ethics and Legal Committee (KEHRS) has broad authority to handle any legal or ethical issues that occur within the hospital, both involving patients and other elements of  human  resources  who  work  at  home  before  the  case  is  transferred  to  an  external  hospital institution.
Keywords : Legal Existence, Ethics and Legal Committee, Medical Disputes
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## A. PENDAHULUAN
Manusia rentan terhadap segala macam  penyakit.  Sehingga,  penting  dalam pemeliharaan kesehatan yang didukung oleh
ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan kesehatan  adalah  segala  upaya  yang dilakukan  secara  perorangan  atau  kolektif
dalam  suatu  organisasi  untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan  penyakit,  serta  mendukung individu, kelompok, dan/atau masyarakat.
Selaras  dengan  Pasal  28H  Ayat  (1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  menyebutkan  bahwa setiap  warga  negara  berhak  atas  pelayanan kesehatan.  Setiap  warga  negara  Indonesia, dijamin oleh Undang-Undang bahwa mereka  memiliki  hak  atas  pelayanan kesehatan  tanpa  dibeda-bedakan  status sosialnya. Namun, dalam upayanya mendapatkan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas, seringkali terjadi aneka masalah.  Harus  dipahami  bahwa  kebutuhan pelayanan  kesehatan  mempunyai  tiga  ciri utama  yang terjadi sekaligus  dan unik  yaitu uncertainty,  asymmetry  of  information, dan externality . Ketiga ciri utama ini menyebabkan  pelayanan  kesehatan  sangat unik  dibandingkan  dengan  produk  atau  jasa lainnya.
Sebagai  fasilitas  pelayanan  kesehatan dengan  jumlah  pasien  dan  tenaga  medis yang  banyak,  rumah  sakit  tidak  luput  dari berbagai  jenis  litigasi,  baik  gugatan  hukum maupun  etik,  maupun  disiplin  profesi kedokteran.  Di  rumah  sakit,  perselisihan dapat  timbul  antara  pasien  dengan  dokter atau  dokter  gigi  dengan  tenaga  medis
lainnya,  serta  perselisihan  medis  yang melibatkan  pasien  secara  langsung  dengan rumah  sakit,  atau  antara    tenaga  medis  atau bahkan  tenaga  medis  dengan  pengelola rumah  sakitnya  sendiri.  Hubungan  hukum antara  dokter  dan  pasien  di  rumah  sakit dapat terjadi karena dua hal, yaitu hubungan kontraktual  (pengobatan)  dan  hubungan hukum  (emosional). Dalam suatu hubungan kontraktual,  seorang  dokter  dan  pasien dianggap  telah    sepakat  untuk  mengadakan suatu  perjanjian  apabila  dokter  tersebut melakukan  suatu  tindakan  medis  terhadap seorang  pasien,  sedangkan  suatu  hubungan hukum timbul dari suatu kewajiban profesional yang melekat pada pasien.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  29 Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran secara implisit menyebutkan bahwa sengketa medik adalah sengketa yang terjadi karena  kepentingan  pasien  dirugikan  oleh tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  yang menjalankan  praktik  kedokteran.  Pasal  66 Ayat  (1)  UU  Praktik  Kedokteran  berbunyi: “Setiap  orang  yang  mengetahui  atau kepentingan  dirugikan  atas  tindakan  dokter atau  dokter  gigi  dalam  menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada  Ketua  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia.”
Secara  umum,  sengketa  medik  dapat diselesaikan  melalui  dua  pilihan,  yaitu
melalui jalur hukum maupun jalur etika. Dari jalur  hukum,  bisa  dengan  gugatan  Hukum Perdata,  Hukum  Pidana,  ataupun  Hukum Perlindungan  Konsumen.  Sementara  jalur etika  dapat  merujuk  pada  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran yang menunjuk Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI)  yang  bertugas  memeriksa  dan memutuskan  pengaduan  atas  kasus  dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Ada pula Majelis Kehormatan Etik Kedokteran  (MKEK)  untuk  menengakkan etika profesi kedokteran.
Secara khusus, dalam praktek kedokteran  yang  selama  ini  terjadi  maka apabila  terjadi  sengketa  antara  dokter ( health  provider )  dan  pasien  ( health receiver ) maka penyelesaian sengketa medis tersebut akan diselesaikan melalui cara-cara sebagai  berikut:  (a)  Perdamaian  sengketa; yang  dalam  istilah  kedokteran  digunakan istilah  penyelesaian  dengan  tali  kasih,  yang dilakukan  oleh  pihak  rumah  sakit  sebagai institusi  dimana  dokter  bekerja  dengan pasien  dan  keluarganya;  (b)  Mengadukan permasalahan ke Majelis Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI), sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  66  Undang- Undang  Nomor  29  Tahun  2004  tentang Praktek  Kedokteran;  dan  (c)  Melalui pengadilan dengan prosedur beracara sesuai
hukum  acara  perdata  maupun  tuntutan pidana melalui pihak kepolisian dan hukum acara pidana.
Karena  itu,  dalam  perkembangan  nya kemudian,  sejumlah  regulasi  dirumuskan oleh pemerintah sebagai upaya memperkuat posisi  hukum rumah sakit khususnya dalam setiap  sengketa  medis  yang  melibatkan pasien  dan  tenaga  kesehatan  yang  bertugas di  dalamnya.  Yang  terbaru  adalah  terbitnya Permenkes  Nomor  42  Tahun  2018  tentang Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit (KEHRS) yang lebih spesifik sebagai upaya untuk  membentuk  tata  kelola  pelayanan rumah  sakit  yang  lebih  baik,  serta meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit.
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS)  perlu  dibentuk  di  setiap  rumah sakit dengan pertimbangan bahwa pelayanan  kesehatan  rumah  sakit  yang kompleks cenderung menimbulkan permasalahan  baik  antara  pasien,  rumah sakit,  dan/atau  tenaga  kesehatan  selaku pemberi  pelayanan  kesehatan.  Selain  itu, KEHRS  juga  diperlukan  untuk  membentuk tata  kelola  pelayanan  yang  baik,  serta meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan dan  keselamatan  pasien  di  rumah  sakit. Permenkes  42/2018  menyebutkan  bahwa KEHRS merupakan unsur organisasi nonstruktural  yang  membantu  kepala  atau
direktur  rumah  sakit  untuk  penerapan  etika rumah sakit dan hukum perumahsakitan.
Sementara  dalam  Pasal  1  angka  14 UU  29/2004  tentang  Praktik  Kedokteran, dijelaskan  bahwa  MKDKI  memiliki  fungsi dan  tugas  untuk  menentukan  ada  tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  dan menetapkan  sanksi.  Secara  khusus,  tugas dari MKDKI ini dinyatakan dalam pasal  64 UU  29/2004  tentang  Praktik  Kedokteran, yaitu: (a) Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter  dan  dokter  gigi  yang  diajukan,  dan (b)  Menyusun  pedoman  dan  tata  cara penanganan  kasus  pelanggaran  disiplin dokter atau dokter gigi.
Selain bersinggungan dengan MKDKI, tugas KEHRS juga masih berkaitan  dengan  Majelis  Kehormatan  Etik Kedokteran  (MKEK).  Pasal  6  ayat  (4) Pedoman MKEK menyebutkan bahwa salah satu  tugas  MKEK  adalah  sebagai  lembaga etika  yang  memeriksa,  menyidangkan, membuat  putusan  setiap  konflik  etikolegal yang  berpotensi  sengketa  medik  di  antara perangkat  dan  jajaran  IDI  (Ikatan  Dokter Indonesia) dan setiap sengketa medik antara dokter  pengadunya  yang  belum  atau  tidak ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.
Kehadiran  KEHRS  juga  secara  tidak langsung  bersinggungan  dengan  eksistensi Komite  Medik  Rumah  Sakit  sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  755  tahun  2011  tentang Penyelenggaraan  Komite  Medik  di  Rumah Sakit.  Dalam  aturan  ini  dijelaskan  bahwa Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tatakelola klinis ( clinical governance )  agar  staf  medis  di  rumah  sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutuprofesi  medis,  dan  pemeliharaan  etika dan  disiplin  profesi  medis.  Pasal  11 Permenkes  755/2011  dijelaskan  bahwa tugas Komite Medik di  rumah sakit adalah: (a)  Melakukan  kredensial  bagi  seluruh  staf medis  yang  akan  melakukan  pelayanan medis di rumah sakit; (b) Memelihara mutu profesi staf medis; dan (c) Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis. Tugas Komite  Medik  Rumah  Sakit  pada  poin  (c) inilah  yang  secara  nyata  bersinggungan dengan  tugas  yang  diemban  oleh  Komite Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS). Dengan  demikian,  dari  sini  terlihat  adanya persinggungan  tugas  yang  cukup  jelas antara  KEHRS  dengan  BPRS,  MKDKI, MKEK,  Komite  Medik  maupun  Dewan Pengawas Rumah Sakit dalam penyelesaian sengketa  medik  khususnya  yang  berkaitan dengan  etik  dan  disiplin  profesi  kedokteran
dan  kedokteran  gigi.  Hal  ini  tentu  dapat mempengaruhi kinerja KEHRS serta menimbulkan ambiguitas dalam penyelesaikan  sengketa  medis  yang  terjadi di rumah sakit.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  kedudukan  hukum  Komite  Etik dan  Hukum  dan  ruang  lingkup  sengketa medis  yang  dapat  diselesaikan  melalui Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit. Sehingga  berdasarkan  uraian  tersebut, peneliti tertarik membahas mengenai,
“Tinjauan  Hukum  Eksistensi  Komite  Etik dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  dalam Penyelesaian Sengketa Medik.”

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian hukum  normatif  yang  merujuk  pada  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundangundangan serta ketentuan- ketentuan  tertulis  lainnya  sedangkan  bahan hukum  sekunder  berupa  teori,  ajaran, pendapat ahli atau narasumber.
Data  sekunder  berupa  bahan  hukum yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi: (a) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945;  (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-
undangan; (c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); (d) Undang- Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen;  (e)  Undang-Undang  Negara Republik Indonesia  Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan;  (f)  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan;  (g)  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit;  (h)  Undang-Undang Negara  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; (i) Peraturan  Pemerintah  Negara  Republik Indonesia  Nomor  49  Tahun  2013  tentang Badan Pengawas Rumah Sakit; (j) Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  42  tentang Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit;  (k) Keputusan  Menteri  Kesehatan  Negara
Republik
Indonesia Nomor
129/MenKes/SK/II/2008  tentang  Standar Pelayanan  Minimal  Rumah  Sakit;  dan  (l)
Keputusan  Menteri  Kesehatan  Negara Republik Indonesia Nomor 434/MenKes/SK/X/1983  tentang  Kode  Etik Kedokteran
Indonesia (KODERSI).
Berikutnya,  bahan  hukum  sekunder  berupa pendapat  hukum  yang  diperoleh  dari  buku- buku,  makalah,  dan  artikel  tentang  proses pembentukan  produk  hukum,  Rumah  Sakit, Penyelesaian Sengketa dan Hak-hak Pasien, yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana  fungsi,  kedudukan,  wewenang dan  kekuatan  hukum  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  dalam  menyelesaikan sengketa  medis.  Data-data  dalam  penulisan penelitian  ini  didapatkan  dengan  cara  studi kepustakaan dan wawancara.
Analisis  data  yang  digunakan  yakni analisis  kualitatif  terhadap  data  sekunder. Adapun  tahap-tahap analisis  kualitatif dilakukan  dengan  adanya  data  sekunder yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder yang dianalisis, baik secara vertikal maupun horizontal kemudian dihubungkan dengan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan  Komite  Etik  dan  Hukum
Rumah Sakit
Peran erat kaitannya dengan bagaimana  seseorang  atau  suatu  struktur kelembagaan  kehidupan sosial menjalankan hak  dan  kewajiban,  tugas,  fungsi  dan kekuasaan yang terkait dengannya.
Persyaratan peran menurut Soekanto (2002) meliputi  tiga  hal  penting,  yaitu:  (a)  Peran meliputi  standar  yang  melekat  pada  posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.  Peran  dalam  pengertian  ini adalah seperangkat aturan yang membimbing  seseorang  dalam  kehidupan sosial;  (b)  Peran  adalah    konsep  perilaku yang  dapat  diterima  oleh  individu  dalam
masyarakat sebagai suatu organisasi; dan (c) Peran  juga  dapat  dianggap  sebagai  perilaku individu,  yang  penting  bagi  struktur  sosial masyarakat.
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS)  merupakan  unsur  organisasi  non- struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  (Permenkes) Nomor  42  Tahun  2018  untuk  membantu kepala  atau  direktur  rumah  sakit  untuk penerapan  etika  rumah  sakit  dan  hukum perumahsakitan. Jadi sekilas nampak bahwa peran  dari  Komite  Etik  dan  Hukum Rumah Sakit  (KEHRS)  adalah  untuk  penerapan etika  dan  hukum  di  rumah  sakit.  Secara lebih  mendetail  terkait  tugas  Komite  Etik dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS) tercantum  pada  Pasal  11  Permenkes 42/2018 sebagaimana dikutip berikut ini:

## Pasal 11
(1) Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah bertugas  meningkatkan  dan  menjaga kepatuhan penerapan etika dan hukum di rumah sakit dengan cara:
a. menyusun  panduan  etik  dan perilaku ( code of conduct );
b. menyusun pedoman etika pelayanan;
c. membina penerapan etika pelayanan,  etika  penyelenggaraan dan hukum perumahsakitan;
d. mengawasi pelaksanaan penerapan  etika  pelayanan  dan etika penyelenggaraan;
e. memberikan analisis dan pertimbangan  etik  dan  hukum pada  pembahasan  internal  kasus pengaduan hukum;
f. mendukung  bagian  hukum  dalam melakukan  penyelesaian  sengketa ( alternative  dispute  resolution )
dan/atau  advokasi  hukum  kasus pengaduan hukum; dan
g. menyelesaikan  kasus  pelanggaran etika  pelayanan  yang  tidak  dapat diselesaikan  oleh  komite  etika profesi  terkait  atau  kasus  etika antar profesi di rumah sakit.
(2) Selain  tugas  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1),  Komite  Etik  dan Hukum betugas:
a. memberikan
pertimbangan
kepada  Kepala  atau  Direktur rumah  sakit  mengenai  kebijakan, peraturan,  pedoman  dan  standar yang memiliki dampak etik dan/atau hukum; dan
b. memberikan pertimbangan
dan/atau rekomendasi terkait pemberian  bantuan  hukum  dan rehabilitasi  bagi  sumber  daya manusia rumah sakit.
Adapun  fungsi  dari  Komite  Etik  dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) berdasarkan Pasal  12  Permenkes  42/2018  antara  lain adalah:
1) Pengelolaan data dan informasi terkait etika rumah sakit.
2) Pengkajian etika dan hukum perumahsakitan,  termasuk  masalah profesionalisme, interkolaborasi,
pendidikan  dan  penelitian  serta  nilai- nilai bioetika dan humaniora.
3) Sosialisasi  dan  promosi  Panduan  Etik dan  Perilaku  ( Code  of  Conduct )  dan pedoman Etika Eelayanan.
4) Pencegahan  penyimpangan  Panduan Etik  dan  Perilaku  ( Code  of  Conduct ) dan pedoman Etika Pelayanan.
5) Monitoring  dan  evaluasi  terhadap penerapan  Panduan  Etik  dan  Perilaku ( Code of Conduct) dan pedoman Etika Pelayanan.
6) Pembimbingan  dan  konsultasi  dalam penerapan  Panduan  Etik  dan  Perilaku ( Code of Conduct ) dan pedoman Etika Pelayanan.
7) Penelusuran dan penindaklanjutan kasus  terkait  Etika  Pelayanan  dan Etika  Penyelenggaraan  sesuai  dengan peraturan internal rumah sakit.
8) Penindaklanjutan  terhadap  keputusan etik profesi yang tidak dapat diselesaikan  oleh  komite  profesi  yang
bersangkutan  atau  kasus  etika  antar profesi.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal  11  dan  Pasal  12  Permenkes  42/2018, Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit memiliki kewenangan sebagai berikut:
a) Menghadirkan  pihak  terkait  untuk menyelesaikan  masalah  etik  rumah sakit.
b) Melakukan  klarifikasi  dengan  pihak terkait  sebagai  penyusunan  bahan rekmendasi, dan
c) Memberikan rekomendasi kepada
Kepala  atau  Direktur  rumah  sakit mengenai  sanksi  terhadap  pelaku pelanggaran Panduan Etik dan Perilaku  ( Code  of  Conduct )  dan pedoman Etika Pelayanan.
d) Selain  itu,  untuk  melaksanakan  tugas dan  fungsinya  dengan  baik,  maka
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS) juga berwenang membentuk panitia  adhoc  yang  ditetapkan  oleh Kepala  atau  Direktur  Rumah  Sakit berdasarkan  usulan  dari  Komite  Etik dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS) sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  14 Permenkes 42/2018.
Dari uraian di atas jelas tergambarkan bahwa  peranan  Komite  Etik  dan  Hukum Rumah Sakit (KEHRS) lebih dominan pada
upaya  penerapan  etika  rumah  sakit  dan hukum  perumahsakitan.  Sasarannya  adalah masyarakat  hukum  rumah  sakit  seperti pasien,  tenaga  medis,  dan  sumber  daya manusia  (SDM)  dari  manajemen  rumah sakit  itu  sendiri.  Hal  ini  sejalan  dengan pokok-pokok pertimbangan pada Permenkes 42/208  bahwa  Komite  Etik  dan  Hukum Rumah  Sakit  (KEHRS)  perlu  dibentuk  di setiap  rumah  sakit  dengan  pertimbangan bahwa  pelayanan  kesehatan  rumah  sakit yang  kompleks  cenderung  menimbulkan permasalahan  baik  antara  pasien,  rumah sakit,  dan/atau  tenaga  kesehatan  selaku pemberi  pelayanan  kesehatan.  Selain  itu, Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit (KEHRS) juga diperlukan untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di  rumah sakit.
Hanya  saja,  dari  hasil  penelitian  yang penulis  lakukan,  peranan  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  ternyata bersinggungan dengan peranan dari beberapa lembaga yang sudah ditunjuk oleh peraturan  perundang-undangan  sebelumnya sebagai  wadah  untuk  sengketa  medik  yang terjadi  di  rumah  sakit,  seperti:  (a)  Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS); (b) Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI)  dan  Majelis  Kehormatan  Etik
Kedokteran (MKEK), serta majelis etik dan disiplin profesi keperawatan dan kebidanan; (c)  Komite  Medik  Rumah  Sakit;  dan  (d) Dewan Pengawas Rumah Sakit.
2. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  Indonesia  (MKDKI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK)
Pada  Pasal  1  angka  14  UU  29/2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  dijelaskan bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  memiliki fungsi  dan  tugas  untuk  menentukan  ada tidaknya  kesalahan  yang  dilakukan  dokter dan  dokter  gigi  dalam  penerapan  disiplin ilmu  kedokteran  dan  kedokteran  gigi,  dan menetapkan  sanksi.  Secara  khusus,  tugas dari Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia (MKDKI) ini dinyatakan  dalam  pasal  64  UU  29/2004 tentang  Praktik  Kedokteran,  yaitu:  (a) Menerima  pengaduan,  memeriksa,  dan memutuskan  kasus  pelanggaran  disiplin dokter  dan  dokter  gigi  yang  diajukan;  dan (b)  Menyusun  pedoman  dan  tata  cara penanganan  kasus  pelanggaran  disiplin dokter atau dokter gigi.
Selain  dengan  MKDKI,  tugas  Komite Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS) juga  ternyata  bersinggungan  dengan  tugas Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK).  Pada  Pasal  6  ayat  (4)  Pedoman MKEK  disebutkan  bahwa  salah  satu  tugas
MKEK  adalah  sebagai  lembaga  etika  yang memeriksa, menyidangkan, membuat putusan  setiap  konflik  etikolegal  yang berpotensi  sengketa  medik  di  antara perangkat  dan  jajaran  IDI  (Ikatan  Dokter Indonesia) dan setiap sengketa medik antara dokter pengadunya  yang  belum  atau  tidak ditangani oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
Dari  sini  terlihat  bahwa  ada  peran Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit (KEHRS) yang sepertinya juga bersinggungan  dengan  yang  peran  Majelis Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia (MKDKI) maupun Majelis Kehormatan Etik Kedokteran  (MKEK)  khususnya yang terkait  dengan  tugas  untuk  menyelesaikan sengketa  disiplin  profesi  dan  etik  yang dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi di rumah  sakit.  Hanya  saja,  sebagaimana BPRS  Provinsi,  baik  MKDKI  maupun MKEK  berkedudukan  di  luar  rumah  sakit (eksternal),  sedangkan  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  berada  di internal rumah sakit.

## a. Komite Medik Rumah Sakit
Kehadiran  Komite  Etik  dan  Hukum Rumah  Sakit  (KEHRS)  juga  secara  tidak langsung  bersinggungan  dengan  eksistensi Komite  Medik  Rumah  Sakit  sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor  755  tahun  2011  tentang
Penyelenggaraan  Komite  Medik  di  Rumah Sakit.  Dalam  aturan  ini  dijelaskan  bahwa Komite Medik adalah perangkat rumah sakit yang  merupakan  organisasi  non  struktural yang  dibentuk  di  rumah  sakit  oleh kepala/direktur dengan tujuan untuk menyelenggarakan  tatakelola klinis ( clinical governance )  agar  staf  medis  di  rumah  sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutuprofesi  medis,  dan  pemeliharaan  etika dan  disiplin  profesi  medis.  Penerapan  tata kelola  klinis  ( clinical  governance )  yang baik  dipandang  perlu  dilakukan  agar  mutu pelayanan  medis  dan  keselamatan  pasien  di rumah  sakit  lebih  terjamin  dan  terlindungi. Pada  Pasal  11  Permenkes  755/2011  tentang Penyelenggaraan  Komite  Medik  di  Rumah Sakit  disebutkan  bahwa  tugas  Komite Medik di rumah sakit antara lain adalah: (a) Melakukan  kredensial  bagi  seluruh  staf medis  yang  akan  melakukan  pelayanan medis di rumah sakit; (b) Memelihara mutu profesi staf medis; dan (c) Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
Tugas  Komite  Medik  Rumah  Sakit pada  poin  (c)  inilah  yang  sepertinya  sedikit bersinggungan  dengan  tugas  yang  diemban oleh  Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS)  sehingga  dikhawatirkan  akan menimbulkan  kerancuan  dalam  penerapan hukum  rumah  sakit.  Dari  penelitian  yang
penulis lakukan, sasaran dari Komite Medik menurut Permenkes 755/2011 tentang Komite  Medik  terbatas  hanya  untuk  staf profesi medis,  yakni dokter dan dokter gigi, serta  dokter  spesialis  dan  dokter  gigi spesialis  yang  bertugas  di  rumah  sakit. Sementara  sasaran  dari  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  melingkupi banyak pihak, termasuk di  dalamnya adalah staf  medis  dan  unsur-unsur  sumber  daya manusia  (SDM)  lainnya  yang  bekerja  di rumah  sakit.  Dengan  demikian,  maka  peran dari  Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit (KEHRS) sesungguhnya lebih luas dibandingkan  dengan  Komite  Medik  di rumah sakit.

## b. Dewan Pengawas Rumah Sakit
Sementara pada sisi  lain, Komite Etik dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  juga sepertinya  memiliki  beberapa  item  tugas yang  serupa  dengan  yang  diperankan  oleh Dewan  Pengawas  Rumah  Sakit.  Dewan Pengawas  merupakan  unit  nonstruktural yang  bersifat  independen,  dibentuk  dan bertanggung  jawab  kepada  pemilik  Rumah Sakit.  Dewan  Pengawas  berfungsi  sebagai governing  body Rumah  Sakit  dalam melakukan  pembinaan  dan  pengawasan nonteknis perumahsakitan secara internal  di Rumah Sakit. Adapun tugas dan kewenangan Dewan Pengawas Rumah Sakit tercantum  jelas  pada  Pasal  4  dan  Pasal  5
Permenkes  Nomor  10/2014  tentang  Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dikutip berikut ini. Pasal 4 1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dewan Pengawas bertugas:
a. menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;
c. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
d. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
e. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
g. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan
h. mengawasi  kepatuhan  penerapan etika  Rumah  Sakit,  etika  profesi, dan peraturan perundang-
undangan;
2) Dewan Pengawas  yang  dibentuk pada Rumah  Sakit  yang  menerapkan  PPK BLU/BLUD,  selain  melaksanakan tugas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) juga melaksanakan
pengawasan  pengelolaan  keuangan
Badan  Layanan  Umum  atau  Badan Layanan Umum Daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang- undangan.
3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  kepada pemilik  Rumah  Sakit  paling  sedikit  1 (satu)  kali  dalam  satu  semester  dan sewaktu-sewaktu atas permintaan pemilik Rumah Sakit.

## Pasal 5
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
a. menerima  dan  memberikan  penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan Rumah  Sakit  dari  Kepala/Direktur Rumah Sakit;
b. menerima  laporan  hasil  pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur
Rumah Sakit dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
c. meminta  penjelasan  dari  Direksi dan/atau  pejabat  manajemen  lainnya mengenai  penyelenggaraan  pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur  Rumah  Sakit  sesuai dengan  Peraturan  Internal  Rumah Sakit ( hospital bylaws ) atau Dokumen Pola Tata Kelola ( corporate governance );
d. meminta  penjelasan  dari  komite  atau unit  nonstruktural  di  Rumah  Sakit terkait  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Dewan  Pengawas  sesuai  dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (hospital  bylaws)  atau  Dokumen  Pola Tata Kelola ( corporate governance );
e. berkoordinasi dengan Kepala/
Direktur Rumah
Sakit dalam menyusun  Peraturan  Internal  Rumah
Sakit ( hospital bylaws ) atau Dokumen
Pola
Tata Kelola ( corporate
governance ),  untuk  ditetapkan  oleh
pemilik; dan
f. memberikan  rekomendasi  perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.
Sebagai governing  body rumah  sakit, kedudukan Dewan Pengawas  sesungguhnya lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Komite Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS) karena Dewan Pengawas memiliki kewenangan untuk  meminta penjelasan dari komite  atau  unit  nonstruktural  di  Rumah Sakit  terkait  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi Dewan  Pengawas  sesuai  dengan  Peraturan Internal Rumah Sakit ( hospital bylaws ) atau Dokumen  Pola  Tata  Kelola  ( corporate governance ). Sementara sebagaimana tercantum dalam Permenkes 42/2018, Komite  Etik  dan  Hukum  RumahSakit (KEHRS) adalah salah satu komite dan unit non-struktural yang dibentuk di rumah sakit.
Agar  lebih  sistematis,  berikut  adalah  tabel yang  menunjukkan  kemiripan  tugas  antara Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit (KEHRS)  dengan  sejumlah  lembaga  yang yang  sudah  ada  dan  ditetapkan  oleh peraturan perundang- undangan sebelumnya.
Tabel 1 . Persinggungan Tugas MKEK dengan Beberapa Lembaga Lain  di Rumah Sakit
Dari  data  penelitian  di  atas,  nampak bahwa  meskipun  terlihat  ada  peran  yang terlihat  sama  antara  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS),  Dewan Pengawas  maupun  Komite  Medik  yang berada  di  internal  rumah  sakit,  tetapi kewenangannya masih berbeda satu dengan yang  lainnya.  Secara  sederhana  kedudukan hukum  ketiganya  dari  yang  terendah  ke yang  tertinggi  adalah  Komite  Medik, Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit (KEHRS)  lalu  Dewan  Pengawas  Rumah Sakit.
Sementara  peran  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  memang terlihat cukup bersinggungan dengan lembaga yang bersifat eksternal rumah sakit khususnya  dalam  penyelesaian  sengketa
medik,  seperti  Badan  Pengawas  Rumah Sakit (BPRS) Provinsi, Majelis Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI) dan  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran (MKEK).
c. Kepastian  Hukum  Penyelenggara an Komite Etik dan Hukum Rumah
Sakit
Kepastian hukum mensyaratkan bahwa  upaya  penyesuaian  hukum  di  dalam hukum  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang berwenang  dan  berkompeten,  sehingga aturan tersebut memiliki aspek hukum  yang dapat  menjamin    kepastian  bahwa  hukum berfungsi  sebagai  aturan  yang  harus dipatuhi.  Sebagai    pusat  kesehatan,  rumah sakit  memiliki  sejumlah  staf  medis  yang saling berinteraksi untuk memberikan pelayanan  medis  kepada  setiap  pasien. Selain  tenaga    kesehatan,  terdapat  staf administrasi  dan  manajerial,  serta  staf pendukung lainnya, yang merupakan bagian integral  dari  keberadaan    rumah  sakit. Dengan  luasnya  cakupan  pelayanan  yang diberikan  oleh  rumah  sakit  melalui    tenaga kesehatan  tertentu  dan  staf  teknis  lainnya, interaksi    akan  terjadi  sedemikian  rupa sehingga  dapat  berimplikasi    hukum terhadap  pelanggaran,  pelanggaran  hak dan/atau  kewajiban  satu  pihak  terhadap pihak    lain.  Jika    ini  tidak  diatur  dengan hati-hati,  tidak    akan  ada  kerusuhan  hukum di rumah sakit.
Untuk  mengulas  tentang  kepastian hukum  khususnya  terkait  eksistensi  atau kedudukan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit  (KEHRS)  dalam  kaitannya  dengan lembaga-lembaga lainnya yang telah disebutkan  di  atas,  maka  mengetahui  dasar hukum pembentukan lembaga-lembaga tersebut  menjadi  keniscayaan.  Hal  ini  tentu terkait  erat  dengan  penerapan  asas-asas hukum  dan  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Sebagaimana  diketahui,  asas-asas  peraturan perundang-undangan  memiliki  peran  yang sangat  vital  untuk  memecahkan  masalah undang-undang  yang  saling  bertentangan. Keberadaan  asas-asas  perundang-undangan sangat  penting  dalam  hal  pembentukan peraturan  perundang-undangan  dan  juga dalam hal pelaksanaan undang-undang demi menyelesaikan konflik antar berbagai sumber  hukum  dan  norma-norma  hukum. Setidaknya  terdapat  4  asas  penting  yang dikenal  dan  diikuti  dalam  penyusunan peraturan  perundang-undangan  nasional  di negara kita, yakni Lex superior derogat legi inferior (asas  hierarki), Lex  specialis derogat  legi  generalis,  Lex  posterior derogat  legi  priori,  dan  a sas non-retroaktif atau asas legalitas.
Agar lebih sistematis, berikut gambarkan  dasar  hukum  pembentukan
masing-masing  lembaga  yang  menjadi bahasan dalam penelitian ini.
Tabel 2 . Landasan Hukum Pembentukan KEHRS dan Lembaga Lain yang Bersinggungan Tugas Dengan KEHRS
Dari Tabel 2 di atas terlihat jelas bahwa kedudukan  hukum  BPRS  dan  MKDKI  jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 3 lembaga lainnya  di  internal  rumah  sakit  (KEHRS, Komite  Medik  dan  Dewan  Pengawas) berdasarkan  asas  hukum lex  superior derogat  legi  inferior (asas  hirarki)  karena dibentuk  atas  dasar  Undang-undang  (UU). Sementara baik KEHRS, Komite Medik dan Dewan  Pengawas  memiliki  posisi  sederajat jika  dilihat  menurut  asas  hirarki  karena ketiganya  dibentuk  dengan  landasan  hukum berupa Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).  Sementara  MKEK  adalah lembaga yang sifatnya internal di organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dibentuk oleh  forum  internal  IDI  yaitu  Muktamar sehingga dengan demikian memiliki kedudukan  hukum  yang  dapat  dikatakan paling rendah dibandingkan dengan lembaga lainnya di dalam penelitian ini.
Khusus  antara  BPRS  dan  MKDKI, karena dasar hukum pembentukannya
adalah  merujuk  langsung  pada  Undang- Undang  (UU),  maka  selanjutnya  dapat diterapkan  asas  hukum Lex  posterior derogat  legi  priori. Jika  terdapat  dua peraturan perundang-undangan yang sederajat  dan  mengatur  hal  yang  sama, maka  undang-undang  yang  lebih  baru  ( lex posterior ) digunakan sebagai dasar pengambilan  keputusan.  Undang-  undang yang  baru  bisa  memiliki  kekuatan  untuk mengesampingkan
atau bahkan membatalkan  undang-undang  yang  lama ( lex priori ). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa  BPRS  ditetapkan  oleh  Undang- Undang  yang  terbit  pada  tahun  2009, sementara  MKDKI  memiliki  landasan hukum  yang  dikeluarkan  5  tahun  sebelum BPRS, yakni pada tahun 2004.
d. Ruang  Lingkup  Sengketa  Medis yang  Dapat  Diselesaikan  melalui KEHRS
Sengketa medik adalah sengketa yang terjadi  antara  pasien  atau  keluarga  pasien dengan tenaga kesehatan atau antara pasien dengan  rumah  sakit  dan  atau  fasilitas kesehatan  dimana  pasien  dirawat.  Dalam penanganan  pasien,  memang  seringkali terjadi  perbedaan  pandangan  antara  pihak rumah  sakit  atau  fasilitas  kesehatan,  tenaga kesehatan  dan  pasien  yang  dilayani. Perbedaan  sudut  pandang  inilah  yang kerapkali  memicu  terjadinya  sengketa medis  dengan  gugatan  bahwa  tenaga
kesehatan atau pihak rumah sakit atau pihak fasilitas kesehatan telah melakukan kelalaian medik.
Dalam penelitian ini, yang akan dikaji adalah  ruang  lingkup  sengketa  medik  yang dapat diselesaikan melalui Komite Etik dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  sebagai salah satu lembaga internal non-struktural di rumah  sakit yang  dibentuk  menurut peraturan perundang-undangan terbaru yakni  Permenkes  42/2018.  Bagian  Kedua Pasal  20  Permenkes  tersebut  menjelaskan bahwa persoalan yang terjadi di rumah sakit dapat  berupa etika profesi,  etika nonprofesi dan  di  luar  etika  profesi  dan/atau  etika  non profesi.
Persoalan etika profesi ditindaklanjuti oleh  komite  di  masing-masing  tenaga kesehatan  di  rumah  sakit  sesuai  bidangnya, seperti Komite Medik atau Komite Keperawatan.  Jika  persoalan  etika  profesi melibatkan antar profesi di rumah sakit, baru akan  ditindaklanjuti  oleh  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS).  Sementara persoalan  etika  nonprofesi  ditindaklanjuti oleh  bagian  sumber  daya  manusia  (SDM) dan/atau  Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah Sakit  (KEHRS).  Adapun  persoalan  di  luar etika  profesi  dan/atau  etika  non-profesi ditindaklanjuti  oleh  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS).  Dengan demikian  maka  Komite  Etik  dan  Hukum
Rumah  Sakit  (KEHRS)  sesungguhnya memiliki  kewenangan  yang  cukup  luas untuk  menangani  setiap  persoalan  hukum maupun  etik  yang  terjadi  di  rumah  sakit, baik yang melibatkan pasien maupun unsur- unsur  sumber  daya  manusia  lainnya  yang bekerja  di  rumah  sakit.  Jika  terjadi pengaduan  hukum  terhadap  rumah  sakit, maka Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS)  dapat  bekerja  sama  dengan Bagian  Hukum Rumah Sakit dalam melakukan  pilihan  penyelesaian  sengketa ( alternative  dispute  resolution )  dan/atau advokasi  hukum.  Karena  itu,  Komite  Etik dan  Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS) sesungguhnya  bisa  berperan  sebagai  wadah internal  untuk  menyelesaikan  sengketa medik  yang  terjadi  di  rumah  sakit  sebelum kasusnya  mencuat  ke  ranah  publik  atau dilaporkan ke pihak berwajib.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat disimpulkan  bahwa  Komite  Etik  dan Hukum  Rumah  Sakit  (KEHRS)  memiliki kedudukan  hukum  yang  cukup  jelas terhadap  Komite  Medik  dan  Dewan Pengawas  di  rumah  sakit,  tetapi  memiliki persinggungan tugas dengan Badan Pengawas  Rumah  Sakit  (BPRS)  Provinsi, Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran Indonesia  (MKDKI)  serta  MKEK  (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran).
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (KEHRS)  memiliki  kewenangan  yang cukup luas untuk menangani setiap persoalan  hukum  maupun  etik  yang  terjadi di  internal  rumah  sakit,  baik yang melibatkan  pasien  maupun  unsur-unsur sumber  daya  manusia  (SDM)  lainnya  yang bekerja  di  rumah  sakit  sebelum  kasus dilanjutkan  ke  lembaga  eksternal  rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  2002.  Menguak  Tabir  Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis).Toko Gunung Agung, Jakarta. Achmad  Ali,  2012.  Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan
(Judicialprudence)  Termasuk  Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence). Kencana, Jakarta.
Andi sofyan, 2013. Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar).  Mahakarya  Rangkang  Offset, Yogyakarta.
Hardini  Indarwati.  2017.  Urgensi  Pembentukan Komite  Etik  dan  Hukum  Rumah  Sakit dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medik
Secara  Non  Litigasi.  SOEPRA  Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 3, No.1
Keputusan Menteri Kesehatan Negara Republik
Indonesia Nomor 129/MenKes/SK/II/2008  tentang  Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan Negara Republik Indonesia Nomor 434/MenKes/SK/X/1983  tentang  Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODERSI). Kitab Undang-Undang
Hukum
Perdata (KUHPerdata)
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  10/2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tentang
Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  755  tahun 2011  tentang  Penyelenggaraan  Komite
Medik di Rumah Sakit Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia  Nomor  49 Tahun  2013  tentang Badan Pengawas Rumah Sakit
Soerjono  Soekanto.  2002.  Faktor–Faktor  yang mempengaruhi  Penegak  Hukum.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktek Kedokteran
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia
Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Tenaga Kesehatan
Zabidin.  2016.  Mediasi  dalam  Penyelesaian
Sengketa Medis Sebagai Upaya Perlindungan  Pasien.  Jurnal  Fakultas Hukum  Universitas  17  Agustus  1945
(UNTAG) Semarang.