Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## PERADILAN SMALL CLAIM COURT (GUGATAN SEDERHANA) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA
PL Tobing
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM pltobing@gmail.com
Naskah diterima: 31 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 25 Desember 2021

## ABSTRACT
Small  Claims  Court  is  a  mechanism  for  settling  disputes  quickly  so  examined  in  small  claims court are  certainly cases  that  simple.  In  Article  1  number  1  of the  Supreme  Court  Regulation Number 2 of 2015 it is stated that the Settlement of Simple Lawsuits is defined as "the procedure for  examining  a  civil  lawsuit  with  a  material  claim  value  of  a  maximum  of  Rp.  200  million which is settled with simple procedures and proof". In addition to the provisions regarding the value  of  the  lawsuit,  of  course  there  are  other  conditions  for  a  case  to  be  resolved  through  a small  claim  court.  The  research  method  uses  normative  juridical  research,  namely  examining the  application  of  the  small  claim  court  in  civil  procedural  law  in  Indonesia.  The  type  of research used in this research is descriptive analytical, namely legal research that observes the facts of a legal event in themechanism small claim court and then analyzes it. The results of the study show that the principles in civil procedural law in Indonesia are simple, fast and low cost. So far, this principle has not been implemented effectively because in practice the settlement of civil disputes always takes a long time and costs a lot of money. Meanwhile, in the settlement of a simple lawsuit, the maximum limit for the value of the material claim has been determined and the  case  submitted  must  be  against  the  law  or  breach  of  contract,  while  in  the  settlement  of cases through civil procedural law the material claim is not determined, and the case submitted does not have to be unlawful and tortuous.
Keywords: Judicial System, Small Claim Court, Civil Procedure Law
Alamat korespondensi: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Email: pltobing@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Perkembangan  praktek small  claim  court (gugatan  sederhana)  di  Indonesia  ternyata diduga  bertentangan  dengan  HAM  karena  jika  ingin  mereduksi  hak  orang  dalam  gugatan perdata  maka  tidak  dapat  menggunakan  Perma  melainkan  harus  melalui  undang-undang. Demikian pula permohonan uit Voerbaar bij voorraad tidak diatur di dalam small claim court, termasuk Conservatoir  Beslag. Padahal  adanya uit  Voerbaar  bij  voorraad dan  juga Conservatoir Beslag merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak  itu  sendiri.  Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada  tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA, Muhammad Hatta Ali. Perma Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. Perma ini adalah sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara  sesuai  azas  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan.  Perma  ini  juga  diharapkan  membantu masyarakat  kecil  yang  tidak  mampu  yang  bersengketa  yang  nilai  sangat  kecil  dan  memakan waktu  yang  lama  bila  diselesaikan  di  pengadilan,  sehingga  tidak  ada  lagi  istilah “memperjuangkan  kambing  tetapi  kehilangan  kerbau”.  Harapan  ke  depan  dengan  keluarnya Perma  ini  adalah  semua  lapisan  masyarakat  bisa  mengakses  keadilan  secara  cepat,  sederhana dan biaya ringan. 1
Gugatan  sederhana  termasuk  dalam  kewenangan  atau  ruang  lingkup  dalam  peradilan umum.  Tidak  semua  perkara  dapat  diselesaikan  dengan  gugatan  sederhana.  Perma  Nomor  2 Tahun 2015 menentukan gugatan perdata yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut: 2
1. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme small claim court . Small  Claim  Court adalah  sebuah  mekanisme  penyelesaian  perkara  secara  cepat sehingga  yang  diperiksa  dalam small  claim  court tentunya  adalah  perkara-perkara  yang sederhana.  Dalam  Pasal  1  angka  1  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  disebutkan  Penyelesaian Gugatan  Sederhana  diartikan  sebagai  “tata  cara  pemeriksaan  di  persidangan  terhadap  gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara  dan  pembuktiannya  sederhana”.  Selain  ketentuan  mengenai  besarnya  nilai  gugatan tentunya  ada  syarat-syarat  lain  untuk  sebuah  perkara  dapat  diselesaikan  melalui small  claim court . 3
Proses  peradilan  dengan  mekanisme small  claim  court tetap  mengedepankan  sistem hukum dalam peradilan perdata. Menurut Lawrence Friedman, sistem hukum meliputi pertama, struktur hukum (legal structure) yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme
1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2 Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sederhana , Lampung: PN Sukadana, 2015,  hlm. 1-2.
3 Takdir Rahmadi, “Pengadilan Dengan Acara Cepat” ( Small Claim Court ), Makalah , disampaikan dalam diskusi  publik  draft  naskah  akademis  RUU  tentang  Hukum  Acara  “ Small  Claim  Court ”,  di  Jakarta,  28 Mei 2012. Satu bentuk alternatif penyelesaian perkara-perkara pidana yang berkembang pada dewasa ini adalah  pengadilan  dengan  acara  cepat  yang  lebih  dikenal  dengan small  claim  court .  Dalam  sejarahnya small  claim  court ini  memang  berkembang  dan  dibatasi  hanya  terhadap  perkara-perkara  perdata  yang terjadi  antar  individu  dengan  individu  lainnya  yang  berkaitan  khususnya  dalam  hal  wanprestasi  yang nominalnya tidak lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misal pengadilan, kejaksaan. Kedua, substansi hukum (legal substance) , yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum. Misal putusan hakim, undang-undang. Ketiga, budaya hukum (legal culture ), yaitu sikap publik atau nilai-nilai,  komitmen  moral  dan  kesadaran  yang  mendorong  bekerjanya  sistem  hukum,  atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. 4
Small  claim  court dalam  struktur  hukum (legal  structure) yakni  hakim  di  pengadilan melalui putusan-putusan hakim berperan mentranformasikan ide-ide yang bersumber pada nilai- nilai  moral  yang  bersifat  abstrak  ke  dalam  peristiwa  konkrit,  sehingga  putusan  hakim mengvisualisasikan asas-asas yang abstrak menjadi kaidah hukum konkrit. Dalam setiap perkara akan  dilihat,  diakui  atau  dibenarkan  telah  terjadi  peristiwa  tersebut.  Hakim  melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti dalam mendapatkan kepastian peristiwa tersebut dikualifisir termasuk  dalam  hubungan  hukum  apa  atau  yang  mana.  Hakim  akan  mencari  ketentuan- ketentuan  yang  dapat  diterapkan  pada  peristiwa  hukum  yang  bersangkutan.  Jadi,  Hakim  akan menerapkan  hukum  terhadap  peristiwa  dan  menilainya  serta  pada  gilirannya  menetapkan hukumnya kepada peristiwa yang bersangkutan, sudah tentu dapat memberikan keadilan sesuai dengan  penilaiannya.  Eksistensi  keadilan  memerlukan  peranan  hakim  dalam  penerapannya. Konkretisasi keadilan hanya mungkin bilamana hakim memahami kenyataan sosial yang terjadi di  masyarakat.  Pasal  14  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesain  Gugatan Sederhana,  dalam  menyelesaikan  gugatan  sederhana  hakim  wajib  berperan  aktif  dalam melakukan  hal-hal  sebagai  berikut  yakni  memberikan  penjelasan  mengenai  acara  gugatan sederhana  secara  berimbangan  kepada  para  pihak,  mengupayakan  penyelesaian  perkara  secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan upaya perdamaian di ruang persidangan, menuntun para pihak dan pembuktian dan menjelaskan upaya hukum yang dapat di tempuh para pihak. 5
Small claim court dalam substansi hukum (legal substance) yakni Peraturan Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana sesuai dengan Pasal 1 dimaksud adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata  dengan  nilai  gugatan  materiil  paling  banyak  Rp.  200.000.000,00  yang  diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Sementara itu, small claim court dalam budaya hukum (legal  culture) ,  budaya  hukum  disini  adalah  sebaliknya,  proses  penyelesaian  secara formal  ke  kepolisian  atau  pengadilan  adalah  jalan  terakhir.  Budaya  hukumnya  adalah “menyelesaikan sendiri” konflik tersebut, tanpa menafikkan kenyataan bahwa masalah hukum telah tejadi. 6
Perma  Nomor  2  Tahun  2015  dapat  dikatakan  sebagai  parameter  yang  baku  dalam mengklasifikasikan gugatan sederhana (small claim court). Undang-Undang sebelumnya seperti HIR  maupun  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  belum mengatur  mekanisme  maupun  tata  cara  penyelesaian  gugatan  sederhana.  Namun  dalam
4 Lawrence  M.  Friedman, The  Republic  of  Choice ,  Harvard  University  Press: Law,  Authority,  and Culture , 1990,  hlm. 48.
5 Pasal  14  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesain  Gugatan  Sederhana:  “Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut : a.  memberikan  penjelasan  mengenai  acara  gugatan  sederhana  secara  berimbang  kepada  para  pihak:  b. mengupayakan  penyelesaian  perkara  secara  damai  termasuk  menyarankan  kepada  para  pihak  untuk melakukan  perdamaian  di  luar  persidangan,  c.  menuntun  para  pihak  dalam  pembuktian;  dan  d. menjelaskan  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  para  pihak.  Peran  aktif  Hakim  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.”
6 Chairul  Huda,  Penerapan  Mekanisme Small  Claim  Court Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  (Perspektif Hukum Pidana), Skrips i, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2013, hlm. 55.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
perkembangannya perlu dilakukan rekonstruksi karena Perma ini belum memberikan hasil yang maksimal baik dalam pembentukannya dan berlanjut dalam implementasinya. 7
Perkara yang diajukan ke Small Claim Court yakni: Claims for money owed under an agreement:  unpaid  accounts  for  goods  or  services  sold  and  delivered (tidak  membayar  uang untuk barang, penjualan jasa dan pengiriman); unpaid loans (tidak membayar hutang); unpaid return  paid  wages (tidak  membayarkan  upah  yang  harus  dikembalikan), claims  for  damages: property  damage (kerusakan  properti); property  recovery (pemulihan  properti); personal injuries (pemulihan luka); dan breach of contract (pelanggaran kontrak). 8
Perkara keperdataan yang dapat ditangani sebuah SCC antara lain utang piutang, biaya jasa pelayanan, kerusakan barang,  jual beli barang, dan gugatan konsumen. Perkara yang dapat ditanganinya  digolongkan  pula  sebagai  perkara-perkara  sederhana  yang  dapat  diselesaikan dalam batas waktu tertentu satu minggu sampai satu bulan dengan hakim tunggal. Kebanyakan perkara  yang  diselesaikan  melalui  SCC  diajukan  langsung  oleh  masyarakat  tanpa  didampingi oleh pengacara. 9
Di Indonesia, gagasan untuk mengadopsi Small Claim Court (SCC) banyak dipengaruhi oleh beberapa kasus yang terkait dengan hak-hak konsumen. Sebagai contoh kasus-kasus yang diperjuangkan  David  M.L.  Tobing  terkait  dengan  hak-hak  konsumen  dengan  tuntutan  rendah seperti  perkara  pesawat  delay  Lion  Air  dengan  putusan  ganti  rugi  Rp.  718.500,22  dan  kasus pengelolaan  parkir  yang  ia  menangkan  dengan  tuntutan  Rp.  10.000,- 10 Apalagi  kasus  yang terakhir ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung menjadi jurisprudensi dan lebih luas lagi bahwa setiap kehilangan kendaraan di tempat parkir dapat dituntut ganti rugi kepada pengelola parkir. 11 Fakta  hukum  proses  persidangan  gugatan  sederhana  dan  putusan  pengadilan  gugatan sederhana  berdasarkan  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  menimbulkan  ketidakadilan  karena Penggugat  tidak  memperoleh  jaminan  kepastian  hukum  atas  putusan  pengadilan  gugatan sederhana.  Sebagai  contoh  putusan  gugatan  sederhana  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan Nomor 4/Pdt,G.S/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2017 yang amar putusannya berbunyi:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak membayarkan hutang-hutangnya kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 64,639.441,- (enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar bunga 6% per tahun sejak diajukannya perkara ini sampai dibayarnya hutang Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Terhadap  Putusan  Nomor  4/Pdt.G.S/2016/PN.Jkt.Sel,  Tergugat  mengajukan  memori keberatan  ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  dengan  alasan  Putusan  tersebut  salah  dalam mempertimbangkan  hubungan  kontraktual  antara  Tergugat  dengan  Penggugat.  Tindakan Tergugat  dengan  mengajukan  memori  keberatan  dan  tidak  adanya  pengaturan  Sita  Jaminan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengakibatkan Putusan Gugatan Sederhana tidak memiliki
7 Ibid
8 Sari, S. W, Penyelesaian Sengketa Melalui Small Claim Court , Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 4 (2), 327- 348, 2016.
9 Ibid
10 Yance  Arizona, Small  Claim  Court :  Apa  Gunanya  Bagi  Masyarakat  Adat  dan  Lingkungan  Hidup, Makalah untuk Seminar hasil penelitian SCC yang dilakukan oleh LeIP dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.
11 Bustamar, Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dan Peluang Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah pada Peradilan Agama, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam , Vol. 01 , No. 01., Januari-Juni 2016, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
kekuatan  eksekutorial.  Hal  ini  menunjukan  peraturan  Perma  Nomor  2  Tahun  2015  memiliki ketidakadilan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pola penyelesaian perkara melalui Hukum Acara Perdata di Indonesia?; dan Bagaimana rekonstruksi penyelesaian perkara melalui small claim court (gugatan sederhana)?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan  pada  penggunaan  norma-norma  hukum  secara  tertulis.  Penelitian  ini  hendak mengkaji  penerapan small  claim  court dalam  hukum  acara  perdata  di  Indonesia  apakah  telah memenuhi rasa keadilan karena tujuan dibentuknya mekanisme small claim court dalam Perma Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tatacara  Penyelesaian  Gugatan  Sederhana  adalah  untuk merekayasa  masyarakat  agar  terhadap  perkara  ringan  dan  bersifat  sederhana  tidak  diajukan kasasi  ke  Mahkamah  Agung  guna  menghindari  penumpukan  perkara.  Tipe  penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni penelitian hukum yang mengamati fakta-fakta atas suatu peristiwa hukum dalam mekanisme small claim court kemudian dilakukan analisa.
Sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder,  yang  kemudian  dibagi  menjadi  3 (tiga)  antara  lain: pertama ,  bahan  hukum  primer  yaitu  sumber  hukum  yang  menjadi pengikat/landasan  hukumnya  seperti:  peraturan  perundangan,  dalam  hal  ini  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Herzien Inlandsch Reglement. Kedua , bahan hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan  mengenai  sumber  hukum  primer seperti  bahan  yang  berupa  buku-buku,  harian/majalah  dan  karya  tulis  ilmiah. Ketiga ,  bahan hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  terhadap  sumber  hukum  primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedi dan bibliografi.
Sebagai  upaya  untuk  dapat  menjawab  atau  memecahkan  permasalahan  yang  diangkat dalam  penelitian  ini,  maka  digunakan  metode  analisis data  kualitatif.  Dalam  teknik  pengggalian data  kualitatif  harus  dikuasai  oleh  peneliti  bidang  hukum. Setelah  pengumpulan  data  kemudian dilakukan  analisis  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pola penyelesaian sengketa melalui Hukum Acara Perdata di Indonesia

## 1. Pengertian Hukum Acara Perdata
Hukum  acara  perdata  dipergunakan  bagi  sistem  peradilan  dalam  menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hukum Acara Perdata lebih melaksanakan  dan  mempertahankan  atau  menegakan  kaidah  hukum  perdata  yang  ada  atau melindungi  hak  perseorangan,  hal  ini  berbeda  dengan  hukum  perdata  yang  lebih  mengatur tentang hak dan kewajiban seseorang terhadap yang lain.
Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  hukum  acara  perdata  adalah  Rangkaian  peraturan- peraturan  perihal  perhubungan-perhubungan  hukum  antara  orang-orang  atau  badan-badan hukum  satu  dengan  yang  lain  tentang  hakhak  dan  kewajiban-kewajiban  mereka  terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana,  yaitu  yang  tidak  disertai  kemungkinan  mendapat  hukum  pidana,  dan  yang  bersifat hukum  tata  usaha  pemerintahan,  yaitu  yang  tidak  mengenai  badan-badan  pemerintah  dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya. 12
Sedangkan  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  hukum  acara  perdata  memiliki  batasan- batasan  yang  ada  yaitu  Peraturan  hukum  yang  mengatur  bagaimana  caranya  menjamin ditaatinya  hukum  perdata  material  dengan  perantaraan  hakim.  Dengan  perkataan  lain,  hukum
12 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia ,  Bandung:  Sumur  Bandung  Press,  1975, hlm. 13
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
acara  perdata  merupakan  peraturan  yang  menentukan  bagaimana  caranya  menjamin pelaksanaan  hukum  perdata  material.  Lebih  konkret  lagi  dapatlah  dikatakan,  bahwa  hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. 13 Berdasarkan pengertian dari hukum acara perdata di atas, maka dapat dilihat bahwa hukum acara perdata merupakan suatu proses untuk melakukan penyelesaian suatu sengketa yang terjadi antara satu orang dengan orang lainnya. 2. Sumber Hukum Acara Perdata Sumber Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan adalah sebagai berikut: 14 a. HIR (Het  Herziene  Indonesia  Reglement) diperbaharui  S.1848  No.16,  S.1941  No.44.  HIR sering diterjemahkan menjadi “Reglemen Indonesia yang diperbaharui”, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdara maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen  ini  berlaku  di  jaman  Hindia  Belanda,  tercantum  di  Berita  Negara  ( Staatsblad ) Nomor  16  Tahun  1848.  Bab  IX  dalam  HIR  mengatur  Hukum  Acara  Perdata  yaitu  tentang “Perihal Mengadili Perkara dalam Perkara Perdata yang diperiksa Oleh Pengadilan Negeri” yang terdiri dari:
1) Bagian  pertama  tentang  pemeriksaan  perkara  dalam  persidangan  (Pasal 118-161);
2) Bagian kedua tentang bukti (Pasal 162-177);
3) Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan (Pasal 178-187);
4) Bagian keempat tentang banding (Pasal 188-194);
5) Bagian kelima tentang menjalankan putusan (Pasal 195-224);
6) Bagian  keenam  tentang  beberapa  hal  yang  menjadi  perkara-perkara  yang istimewa (Pasal 225-236);
7) Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos (Pasal 237-245).
b. RBg  (Rechtsreglement  voor  de  Buitengewesten),  S.  1927  No.  227).  RBg  sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (diluar Jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Ketentun hukum acara perdata terdapat dalam Bab II yang terdiri dari tujuh title dan Pasal  104  sampai  Pasal  323,  hanya  title  IV  dan  V  yang  berlaku  sampai  sekarang  bagi Landraad (Pengadilan Negeri). title IV terdiri dari:15
1) Bagian I tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan (Pasal 142-188).
2) Bagian II tentang musyawarah dan putusan (Pasal 189-198).
3) Bagian III tentang banding (Pasal 199-205).
4) Bagian IV tentang menjalankan putusan (Pasal 106-258).
5) Bagian ke V tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa (Pasal 259-272).
6) Bagian ke IV tentang izin berperkara tanpa ongkos perkara (Pasal 273- 281). Sedangkan title VII mengatur tentang bukti (Pasal 2883-314).
c. Kitab      Undang      Undang      Hukum      Acara      Perdata  (Burgerlijk  Wetboek).  KUHPerdata sebenarnya  merupakan  suatu  aturan  hukum  yang  dibuat  oleh  pemerintah  Hindia  Belanda yang  ditujukan  bagi  kaum    golongan  warga  negara  bukan  asli  Eropa,  Tionghoa  dan  juga Timur  Asing.  Namun  berdasarkan  Pasal  2  aturan  peralihan  UUD  1945,  seluruh  peraturan Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas konkordasi). Beberapa ketentuan dari  BW  pada  saat  ini  diatur  secara  terpisah  atau  tersendiri  oleh  beberapa  peraturan perundang-undangan.  Walaupun  KUHPerdata  merupakan  kodifikasi  dari  hukum  perdata
13 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 2
14 Bambang  Sugeng  dan  Sujayadi, Hukum  Acara  Perdata  &  Dokumen  Litigasi  Perkara  Perdata , Surabaya: Kencana, 2009, hlm.10
15 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
materiil,  namun  juga  memuat  hukum  acara  perdata  terutama  dalam  buku  IV  tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Selain itu juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku  I  misalnya  tentang  tempat  tinggal  atau  domisili  (Pasal  17-25),  serta  Buku  II  dan  III (Pasal  533,  535,  1244,  1365).  Selain  itu  Hukum  Acara  Perdata  juga  diatur  dalam  Undang- Undang  Kepailitan  Staatblad  1906  No.348  dan  Reglemen  tentang  Organisasi  Kehakiman Staatblaad (Reglement op de Rechtsterlijke Orgnisatie in het beleid der Justitie in Indonesia) 1847  Nomor  23  yang  merupakan  sumber  dasar  penerapan  dalam  hukum  acara  perdata  di Pengadilan.16
d. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2001  tentang  Pemeriksaan  Setempat. Pemeriksaan  setempat  adalah  metode  hakim  untuk  mengetahui  secara  jelas  dan  tepat mengenai keberadaan objek sengketa gugatan sebelum Majelis Hakim membacakan putusan. Tujuannya  yaitu  untuk  memastikan  bagi  pencari  keadilan  dalam  hal  melakukan  eksekusi (executable) atas objek sengketa barang tidak bergerak.17
e. Yurisprudensi  merupakan  sumber  hukum  yang  lahir  dan  berkembang  sebagai  hukum  yang hidup  (living  law)  dalam  praktik  peradilan,  berasal  dari  putusan  peradilan  yang  telah berkekuatan hukum yang tetap yang dalam praktik peradilan dalam kasus dan masalah yang sama, selalu diikuti oleh badan peradilan yang lain.

## 3. Asas-asas Hukum Acara Perdata
Asas-asas  hukum  acara  perdata  telah  diperkenalkan  oleh  Van  Boneval  Faure  (tahun 1873)  dalam  bukunya “Het  Nederlandse  Burgerlijke  Procesrecht” dimana  pada  dasa  warsa tujuh puluhan menurut pandangan doktrin dikenal istilah “algemene beginselen van beheerlijke rechtspaark” ataupun  “ algemene  beginselen  behoorlijk  processrecht” (Asas-Asas  Umum Peradilan  Yang  Baik  atau  Asas-Asas  Hukum  Acara  Yang  Baik) 18 .  Berikut  adalah  asas-asas hukum acara perdata pada praktik peradilan Indonesia:
a. Asas  Peradilan  Sederhana,  Cepat,  dan  Biaya  Ringan  Asas  Hakim  bersifat  pasif ( lijdelijkeheid van rechter )
Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa  “peradilan  dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan”.  Asas  peradilan sederhana  mengandung  arti  bahwa  suatu  tahapan  proses  yang  dijalankan  melalui mekanisme yang simple dan tidak berbelit-belit, mudah dimengerti dan juga mudah untuk dijalani  oleh masyarakat  dari latar  belakang  golongan  manapun.  Sedangkan  untuk  konsep dari peradilan sederhana mengandung makna bahwasanya tahapan untuk memperjuangkan hak  dipengadilan  bisa  dilakukan  oleh  siapa  saja  dan  tidak  harus  selalu  diwakilkan  oleh seorang pengacara atau orang yang cakap untuk beracara dipengadilan. 19
Asas peradilan yang cepat, berhubungan dengan tempi dan lamanya waktu yang akan diperjuangkan  untuk  menyelesaikan  sebuah  perkara,  semakin  cepat  waktu  penyelesaian suatu perkara maka akan semakin baik karena cepatnya waktu  untuk penyelesaian sebuah perkara secara tidak langsung akan memperkecil biaya yang dibutuhkan. Prinsip dari cepat itu  ialah  bahwa  antara  proses  persidangan  yang  akan  dijalani  dengan  waktu  yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tersebut harus rasional dan efektif. 20
Asas  peradilan  murah  tidak  dapat  terlepas  dari  keterbukaan  dan  akuntabilitas pengadilan  dalam  menentukan  biaya  bagi  proses  penyelesaian  perkara,  yang  artinya
16 Ibid
17 Ibid
18 Mulyadi,  Lilik. Hukum  Acara  Perdata  Menurut  Teori  dan  Praktik  Peradilan  Indonesia ,  Jakarta  : Djambatan, 1999, hlm. 16.
19 Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 47
20 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
bahwasanya  biaya  yang  akan  dibebankan  sesuai  dengan  rincian  yang  dikeluarkan  oleh pihak  pengadilan.  Akan  tetapi  diluar  biaya  yang  ditentukan  oleh  pengadilan  beban  yang juga  akan  dipikul  oleh  para  pihak  yang  berperkara  adalah  biaya  nonperkara  misalnya ongkos  yang  juga  harus  dikeluarkan  untuk  hari  dipersidangan,  dan  jika  diwakilkan  oleh kuasa hukum, maka biaya untuk jasa penasihat hukum juga akan menjadi tanggung jawab yang  harus  dipikul  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara,  sehingga  besar  kecilnya  biaya  yang diperlukan  kan  sangat  berhubungan  dengan  lambat  dan  cepatnya  suatu  perkara  itu  dapat diselesaikan. 21
b. Asas Mencari Kebenaran Formil Dalam Perkara Perdata
Asas  kebenaran  formil  dalam  hukum  acara  perdata  memiliki  arti  bahwa  proses  dan tahapan pembuktian di tunjukan untuk mencari kebenaran yang bersifar formil, hal ini pula berbeda  dengan  asas yang berlaku dalam  hukum acara  pidana  di  mana upaya  pembuktian yang  akan  di  lakukan  semata-mata  untuk  mencari  dan  menggali  kebenaran  yang  bersifat materiil. Dalam mencari kebenaran yang bersifat formil, hakim harus mencari dan meminta pembuktian  lain  jika  bukti  yang  di  ajukan  tersebut  diakui  oleh  Undang-Undang  sebagai bukti yang akan menentukan. 22
c. Asas Imparsialitas
Asas  imparsialitas  memiliki  arti  bahwa  hakim  perdata  harus  memperlakukan  para pihak secara seimbang, apabila salah satu pihak di berikan kesempatan, maka kesempatan yang sama harus diberikan kepada pihak lainnya. Sehingga terdapat sebuah keseimbangan hak  dan  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  saling  mengajukan  kepentingannya,  baik kaitannya dengan pembuktian atau dalam hal mengemukakan suatu dalil. 23 d. Asas Hakim Bersifat Pasif
Salah  satu  asas  pada  hukum  acara  perdata  yaitu,  hakim  bersifat  pasif.  Yang mengandung  pengertian  bahwasanya  hakim  dalam  memeriksa  suatu  perkara  perdata hanyalah  memeriksa  perkara  yang  di  ajukan  oleh  pihak  yang  berperkara  saja,  dan  dalam pokok  sengketa  dan  ruang lingkup  yang di tentukan  sendiri  oleh  pihak  yang  berperkara. 24 Mohammad saleh dan Lilik memberiksan kesimpulan mengenai arti “hakim bersifat pasif” yang ditinjau dari dua dimensi, yaitu dari datangnya perkara dan sisi luas sengketa. Pertama dari  sisi  visi  inisiatif  datangnya  suatu  perkara  atau  tidaknya,  gugatan  bergantung  kepada pihak  yang  memiliki  kepentingan  yang  merasa  ataupun  dirasa  bahwasanya  haknya  telah dilanggar oleh orang lain. Jika tidak diajukannya gugatan oleh pihak yang berperkara maka tidak ada hakim yang mengadili perkara tersebut (Nemo judex sine actore) . Kedua, dari sisi visi luas pokok sengketa, hanya para pihak yang berhak menentukan sehingga hakim hanya bertitik tolak pada peristiwa yang diajukan oleh para pihak yang bersangkutan (secundum allegat iudicare). 25 e. Asas Audi Et Alteram Partern (mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara) Asas Audi  Et  Alteram  Partern ialah  asas  yang  berlaku  pada  proses mencari  sebuah kebenaran,  yang  artinya  hakim  dalam  upaya  mencari  suatu  kebenaran  baik  kebenaran formil ataupun kebenaran materiil haruslah mendengarkan dalil-dalik dari para pihak yang berperkara,  hakim  memanglah  tidak  mungkin  untuk  mengakomodir  dua  dalil  sekaligus yang  mana  keduanya  saling  berlawanan,  pasti  hakum  akan  mengambil  suatu  dalil  yang mampu  untuk  dibuktikan  oleh  pihak-pihak  yang  berperkara.  Sedangkan  untuk  dalil  yang
21 Ibid
22 Ibid
23 Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata  tentang  Gugatan  Persidangan,  Penyitaan,  Pembuktian  dan Putusan Pengadilan , Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005, hlm.128
24 Wahyu Muljono, Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 37
25 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
tidak  dapat  di  buktikan  oleh  para  pihak  atau  yang  nilai  pembuktiannya  lebih  rendah  dari kualitas pembuktian lawan maka dalil tersebut akan dikesampingkan. 26
f. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum
Tujuan  dari  persidangan  dilakukan  secara  terbuka  untuk  umum  ialah  supaya  dalam mengungkapkan  suatu  kebenaran  dan  mencapai  keadilan  itu  prosesnya  dapat  diikuti  dan dilihat  oleh  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  menyaksikan  bagaimana  proses mencari suatu kebenaran itu apakah telah adil (fair) dan impartial, atau hakim menerapkan standar  yang  sepihak  dalam  menggali  kebenaran,  hal  tersebut  dapat  diketahui  dan disaksikan  langsung  oleh  masyarakat  secara  luas.  Terdapat  pengecualian  dari  asas persidangan terbuka untuk umum  ialah  apabila terdapat  suatu  kepentingan  untuk  menjaga keselamatan dan kehormatan dari seseorang di pandang lebih penting daripada keterbukaan proses dalam penyelenggaraan persidangan, misalnya pada perkara kesusilaan, kehormatan dari  korban  yang  terhina  lebih  penting  untuk  di  jaga  daripada  proses  penyelenggaraan proses persidangan yang harus terbuka untuk umum. 27
g. Asas gugatan sederhana berada dalam lingkup Peradilan Umum dan Peradilan Agama

## 4. Upaya Hukum dalam Hukum Acara Perdata
Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak- pihak  yang  tidak  puas  dengan  putusan  hakim  yang  dianggap  tidak  sesuai  dengan  apa  yang diinginkan,  tidak  memenuhi  rasa  keadilan,  karena  hakim  juga  seorang  manusia  yang  dapat melakukan  kesalaha/kekhilafan  sehingga  salah  memutuskan  atau  memihak  salah  satu  pihak. Adapun  macam-macam  upaya  hukum  dibedakan  antara  upaya  hukum  terhadap  upaya  hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. 28
a. Upaya hukum biasa
Merupakan  upaya  hukum  yang  digunakan  untuk  putusan  yang  belum  berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:
1) Perlawanan/verzet
Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat (putusan verstek). Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo/tenggang  waktu  14  hari  (termasuk  hari  libur)  setelah  putusan  putusan  verstek diberitahukan  atau  disampaikan  kepada  tergugat  karena  tergugat  tidak  hadir.  Syarat verzet adalah  keluarnya  putusan  verstek,  jangka  waktu  untuk  mengajukan  perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari dan verzet dimasukan  serta  diajukan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  di  wilayah  hukum dimana penggugat mengajukan gugatannya.
2) Banding
3) Kasasi
Pada  dasarnya  menangguhkan  eksekusi.  Dengan  pengecualian  yaitu  apabila putusan  tersebut  telah  dijatuhkan  dengan ketentuan  dapat  dilaksanakan  terlebih dahulu atau  uitboverbaar  bij  voorraad  dalam  pasal  180  ayat  (1)  HIR  jadi  meskipun  dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.
b. Upaya hukum luar biasa
Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup:
1) Peninjauan kembali (request civil)
2) Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial
26 Ridwan Mansyur dan D.Y.Witanto, op.cit
27 Ibid
28 https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara-Perdata.html, diakses pada tanggal 05 November 2021.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
B. Rekonstruksi Penyelesaian Perkara Melalui Small Claim Court (Gugatan Sederhana)
1. Sejarah Small Claim Court di Indonesia
Sejarah hukum Smal Claim Court pertama kali pada tahun 1913  di Pengadilan Clevelend, Ohia,  Amerika  Serikat  dan  Indonesia  Peradilan  SCC  baru  dibentuk  pada  tahun  2015  melalui Peraturan  Mahkamah Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan ditanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 bab dan 33 pasal. PERMA ini adalah sebuah  langkah  besar  dari  Mahkamah Agung  untuk  mewujudkan  penyelesaian  perkara  sesuai asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa yang nilai sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan  di  pengadilan,  sehingga  tidak  ada  lagi  istilah “memperjuangkan  kambing  tetapi kehilangan kerbau” . 29
Peraturan  ini  memotong  prosedur  acara  perdata  yakni  dalam  waktu  25  hari  dilakukan dengan  proses  sederhana.  Namun  demikian  acara  gugatan  sederhana  hanya  untuk  perkara- perkara perdata yang memenuhi persyaratan yaitu:
a. Minimal  tuntutan  maksimal  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  dan  tuntutan bersifat materiil, tuntutan yang bersifat immateriil  tidak dapat diajukan  karena pembuktiannya tidak sederhana.
b. Sengketa  bukan  berkaitan  dengan  sengketa  tanah  atau  gugatan  yang  memiliki  pengadilan khusus seperti halnya serikat pekerja.
c. Penggugat  dan  tergugat  harus  dalam  wilayah  hukum  yang  sama.  Misalnya  orang  yang tinggal di Tulungagung hanya akan bisa menggugat orang yang di Tulungagung.
d. Penggugat dan tergugat masing-masing  terdiri  dari  1  orang,  namun  bisa  juga  2  orang/lebih jika memiliki kepentingan hukum yang sama.
e. Tergugat harus jelas keberadaannya dan tidak dapat dilakukan pemanggilan dari Pengadilan Negeri setempat.
2. Konsep Small Claim Court di Indonesia
Small  calim  court dimaksudkan  untuk  meningkatkan  akses  ke  pengadilan dengan menyediakan “layanan yang bersifat cepat, murah dan adil  bagi para pihak yang kekurangan dari segi finansial. Tingginya biaya  proses  hukum  dapat  menjadi  penghalang  untuk  memperoleh keadilan,  terutama dalam kasus dimana jumlah gugatannya tidak banyak. Untuk mengatasi hal ini,  biaya  pengajuan  gugatan  ke  Pengadilan  diupayakan  sangat  terjangkau.  Untuk menyeimbangkan  prosedur  beracara,  dan  meminimalkan  biaya  litigasi,  tidak  ada  pihak  yang diwakili  oleh  penasehat  hukum.  Sebaliknya,  mereka  harus  muncul  secara  pribadi  dan menyampaikan  gugatan  mereka  sendiri.  Proses  peradilan  juga  dilakukan  secara  informal. Prosedur  informal  dan  sederhana  dari  pengadilan  akan  menjadi  efektif  dan  memungkinkan orang awam pun untuk mengajukan kasusnya sendiri dengan mudah. 30
Bila  dilihat  dari  pengertian  tentang small  claim  court sebagai  mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tetapi dengan menggunakan penerapan hukum acara  yang singkat,  sederhana  dan cepat (berbeda dengan penyelesaian perkara pada umumnya) dan tujuannya adalah untuk dapat menyelesaikan sengketa perdata (bisnis) yang nilai gugatannya kecil sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif, maka mekanisme small claim court dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  penunjang  tercapainya/  terlaksananya  asas  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. 31 3. Small Claim Court Dalam Sistem Peradilan di Indonesia
29 Syamsul Maarif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, Jurnal Asia , 12 Oktober 2015, hlm. 1.
30 Fakhriyah, E. L., op.cit
31 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Keberadaan small claim court adalah untuk menjembatani antara penyelesaian sengketa secara non litigasi yang hasilnya tidak memberikan kekuatan mengikat dengan  penyelesaian secara  litigasi  yang  lebih  memberikan  kepastian  hukum,  sehingga  diperoleh  suatu mekanisme  penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan putusan  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  karena  diselesaikan  dalam  jalur  litigasi  serta  mekanisme pemeriksaan perkara yang terpisah dari pemeriksaan perkara secara kontradiktoir (biasa). 32
Mekanisme small  claim  court berada  dalam  jalur  penyelesaian  sengketa  melalui pengadilan,  akan  tetapi  dengan  prosedur  beracara  yang  berbeda  dengan  proses  pemeriksaan perkara perdata biasa, yaitu dengan acara  singkat  (sederhana).  Karenanya  putusan small  claim court sama  kekuatan  hukumnya  dengan  putusan  hakim  pengadilan  pada  umumnya.  Secara kelembagaan,  mekanisme small  claim  court berada  di  Pengadilan  Negeri,  akan  tetapi  acara pemeriksaan  perkaranya  berbeda  dengan  pemeriksaan  perkara  secara  kontradiktoir  (acara pemeriksaan perkara biasa). 33
Jenis  perkara  yang  dapat  diselesaikan  melalui small  claim  court yaitu  perkara-perkara dengan nilai gugatan kecil yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat dengan ditangani oleh hakim  tunggal,  yaitu  perkara  perdata  yang  nilai  ekonomi  gugatannya  relatif  kecil  dan  tidak memerlukan  proses  administrasi  perkara  serta  pembuktian  yang  kompleks  serta  dapat diselesaikan  dengan  hukum  acara  singkat/sederhana,  seperti  antara  lain:  sengketa konsumen, utang piutang, jual beli barang, klaim kerusakan barang, biaya jasa pelayanan, sengketa UMKM, dan sengketa-sengketa lain yang timbul dari hubungan kontraktual. 34
4. Tata Cara Mengajukan Gugatan Sederhana
a. Sebelum mengajukan gugatan sederhana
Pertanyaan  yang  harus  ditanyakan  pada  diri  sendiri  sebelum  memulai  gugatan  adalah apakah  dapat  membuktikan  dalil  dengan  bukti  yang  dimiliki.  Bukti  tersebut  bisa  berasal  dari surat atau dokumen atau catatan, keterangan orang lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan,  dan  sumpah.  Catatan  penting  sebelum  melakukan  gugatan  di  pengadilan  adalah bahwa pengadilan akan memenangkan gugatan yang sepenuhnya tergantung pada alasan/ dalil dan  kekuatan  bukti-bukti  yang  dimiliki.  Pengadilan  akan  memutus  bahwa  pihak  yang  kalah harus  membayar  biaya  perkara  dan  melaksanakan  perintah  pengadilan  sesuai  dengan  isi  amar putusan  hakim,  diantaranya,  seperti  membayar  sejumlah  uang  memenuhi  perjanjian  atau menyerahkan  suatu  barang.  Pihak  yang  kalah  dapat  melaksanakan  putusan  secara  sukarela, apabila  tidak  melaksanakan  putusan  secara  sukarela,  maka  pihak  yang  menang  dapat mengajukan  permohonan  pelaksanaan  putusan  (eksekusi)  kepada  ketua  pengadilan.  Setelah diketahui  segala  kemungkinan  dan  yakin  ingin  mengajukan  gugatan  sederhana,  selanjutnya harus  dipastikan  bahwa  persyaratan  untuk  mengajukan  gugatan  sederhana  terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain: 35
1) Penggugat adalah orang perseorangan atau badan hukum;
2) Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak Tergugat;
3) Tergugat berada dalam domisili/daerah hukum yang sama dengan penggugat;
4) Sengketa  tersebut  tidak  berkaitan  dengan  hak  atas  tanah  ataupun  perkara  lain  yang  diatur secara  khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan,  seperti  persaingan  usaha  sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial; dan
5) Nilai gugatan yang diajukan atas kerugian tersebut paling banyak Rp. 200.000.000,00.
b. Mekanisme Gugatan Sederhana
Berikut adalah tata cara pendaftaran gugatan sederhana:
1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
32 Ibid
33 Ibid
34 Ibid
35 Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Buku  Saku  Gugatan  Sederhana ,  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Kebijakan Indonesia, 2015, hlm. 16
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: Identitas penggugat dan tergugat; Penjelasan ringkas duduk perkara; dan Tuntutan penggugat.
4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. 36
c. Tahapan Penyelesaian Small Claim Court (Gugatan Sederhana)
Berikut adalah tahapan penyelesaian gugatan sederhana:
1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
2) Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
3) Pendaftaran;
4) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
5) Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
6) Pemeriksaan pendahuluan;
7) Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
8) Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
9) Pembuktian; dan
10) Putusan.
Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah:
1. Hukum  acara  perdata  merupakan  hukum  formil  yang  berfungsi  untuk  menegakkan, memelihara  dan  menjamin  ditaatinya  hukum  perdata  materiil.  Asas  dalam  hukum  acara perdata di Indonesia salah satunya yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sejauh ini, asas  tersebut  belumlah  terlaksana  secara  efektif  karena  dalam  praktiknya  penyelesaian sengketa  perdata  selalu  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan  biaya  yang  besar.  Pada  tahun 2015  timbul  gagasan  baru  untuk  menyederhanakan  proses  penyelesaian  perkara  perdata. Kemudian Mahkamah Agung menerbitkan suatu peraturan guna mengisi kekosongan hukum berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses penyelesaian gugatan sederhana atau biasa disebut dengan small claim court merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata  dengan  nilai  gugatan  materiil  paling  banyak  senilai  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.
2. Rekonstruksi  Penyelesaian  Perkara  Melalui  Gugatan  Sederhana  ada  beberapa  perbedaan antara penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana dengan penyelesaian perkara melalui hukum  acara  perdata  biasa.  Pada  penyelesaian  gugatan  sederhana  sudah  ditentukan  batas maksimal  nilai  gugatan  materiilnya  dan  perkara  yang  diajukan  harus  mengenai  perbuatan melawan  hukum  atau  wanprestasi,  sedangkan  pada  penyelesaian  perkara  melalui  hukum acara  perdata  tidak  ditentukan  gugatan  materiilnya,  dan  perkara  yang  diajukan  tidak  harus perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Gugatan sederhana para pihak diharuskan satu domisili dan pihak penggugat dan juga pihak tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali ada kepentingan  sama,  sedangkan  pada  hukum  acara  perdata  para  pihak  tidak  harus  satu domisili, penggugat dan tergugat boleh lebih dari satu. Pada gugatan sederhana tidak dapat diajukan  tuntutan  provisi,  intervensi,  eksepsi,  rekonvensi,  replik,  duplik,  kesimpulan  serta upaya  hukum  yang  dapat  diajukan  hanya  keberatan,  sedangkan  pada  hukum  acara  perdata biasa dapat diajukan tuntutan eksepsi, intervensi, replik, duplik dan kesimpulan, untuk upaya
36 Ibid
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
hukumnya dapat berupa banding, verzet , kasasi dan peninjauan kembali serta denden verzet . Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan gugatan sederhana atau small claim court . Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 mengatur  sebagai  berikut:  Syarat  pertama  terdapat  pada  Pasal  4  ayat  (1)  yang  mana  dalam gugatan sederhana ditentukan jumlah para  pihaknya baik itu pihak tergugat maupun tergugat tidak  boleh  berjumlah  lebih  dari  satu,  kecuali  memiliki  kepentingan  hukum  yang  sama. Syarat  kedua  terdapat  dalam  Pasal  4  ayat  (2)  yang  mana  tempat  tinggal  tergugat  haruslah diketahui, apabila tidak diketahui  maka  tidak  dapat diajukan gugatan sederhana. Kemudian selanjutnya terdapat pada Pasal 4 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa  para  pihak baik itu penggugat maupun tergugat haruslah berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama  agar  dapat    mengajukan    gugatan  sederhana,  dan  yang  terakhir  pada  Pasal  4  ayat  (4) yang  mana para pihak baik penggugat dan tergugat wajib untuk  menghadiri langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

## REFERENSI BUKU
Bambang Sugeng dan  Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata , Surabaya: Kencana, 2009. Lawrence M. Friedman, The Republic of Choice , Harvard University Press: Law, Authority, and Culture , 1990.
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia, Buku  Saku  Gugatan  Sederhana ,  Jakarta:  Pusat  Studi Hukum Kebijakan Indonesia, 2015.
Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia , Jakarta: Djambatan, 1999.
Ridwan Mansyur dan D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana Teori, Praktik dan Permasalahannya , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 2003. Wahyu  Muljono, Teori  &  Praktik  Peradilan  Perdata  di  Indonesia ,  Yogyakarta:  Pustaka Yustisia, 2012.
Wasis Priyanto, Pemeriksaan Gugatan Sederhana , Lampung: PN Sukadana, 2015. Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Acara  Perdata  Di  Indonesia ,  Bandung:  Sumur  Bandung  Press, 1975.
Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan , Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005.

## Jurnal:
Bustamar, Small  Claim  Court dalam  Sistem  Peradilan  Perdata  di  Indonesia  dan  Peluang Penerapannya  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  pada  Peradilan  Agama, Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam , Vol. 01 , No. 01., Januari-Juni 2016, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.
Sari,  S.  W,  Penyelesaian  Sengketa  Melalui Small  Claim  Court , Ahkam:  Jurnal  Hukum Islam , 4 (2), 327-348, 2016.
Syamsul Maarif, MA Mengakhiri Hukum Kolonial Belanda, Jurnal Asia , 12 Oktober 2015.

## Karya Ilmiah:
Chairul  Huda,  Penerapan  Mekanisme Small  Claim  Court Dalam  Sistem  Hukum  Nasional (Perspektif  Hukum  Pidana), Skrips i,  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah Jakarta, 2013.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 2, Desember 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Takdir  Rahmadi,  “Pengadilan  Dengan  Acara  Cepat”  ( Small  Claim  Court ), Makalah , disampaikan  dalam  diskusi  publik  draft  naskah  akademis  RUU  tentang  Hukum  Acara “ Small Claim Court ”, di Jakarta, 28 Mei 2012.
Yance  Arizona, Small  Claim  Court :  Apa  Gunanya  Bagi  Masyarakat  Adat  dan  Lingkungan Hidup, Makalah untuk  Seminar  hasil  penelitian  SCC  yang  dilakukan  oleh  LeIP  dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

## Undang-Undang/Peraturan:
Peraturan Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Gugatan Sederhana.
Internet: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2296/Upaya-Hukum-dalam-Hukum-Acara- Perdata.html, diakses pada tanggal 05 November 2021.