## DIGITAL FORENSIC READINES INDEX (DiFRI) UNTUK MENGUKUR KESIAPAN PENANGGULANGAN CYBERCRIME PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DIY

## Taufiq Effendy Wijatmoko
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta Email: taufiq.ew@gmail.ac.id
(Naskah masuk: 14 Desember 2020, diterima untuk diterbitkan: 31 Mei 2021)

## Abstrak
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY dalam pelaksanaan tugas pemerintahannya dibantu dengan Teknologi Informasi dalam bingkai e-government berdasarkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Corporate  Governance ).  Pengelolaan  informasi,  termasuk  kualitas  dan  keamanan  pengelolaan  informasi  , merupakan salah satu aspek dalam Good Corporate Governance . Pemanfaatan teknologi informasi pada instansi pemerintah  ( e-Government )  ibarat  dua  sisi  mata  uang.  Pada  satu  sisi  memberikan  manfaat  luar  biasa  bagi akselerasi  tugas  pemerintahan,  namun  pada  sisi  lain  dapat  menimbulkan  potensi cybercrime .  Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cybercrime dan barang bukti digital terindikasi pada minimnya kesadaran akan laporan tindak kejahatan internet dan barang bukti digital. Dengan kata lain ini menunjukkan rendahnya kesiapan dari  berbagai  instansi  dalam  mengantisipasi  dan  mendokumentasikan  pada  instansi  pemerintah  dalam menghadapi cybercrime atau  yang  sering  disebut  disebut  dengan digital  forensic  readiness .  Penelitian  ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY dalam menanggulangi kejahatan pada dunia masya cybercrime dan diharapkan dapat melakukan perbaikan yang fokus  dan  tepat  pada  sasaran.  Hasil  penelitian  ini  diperoleh  melalui  data  kuisioner  pada  Kantor  Wilayah Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  DIY  yang  kemudian  di  analisis  dengan  metode  statistik.  Hasil penelitian  memberikan  informasi  bahwa  pada  aspek Strategy mendapatkan  indeks  sebesar  5,00  (Cukup  Siap), aspek Policy & Procedure memperoleh indeks sebesar 5,93 (Cukup Siap), aspek Technology & Security sebesar 7,62  (Siap),  aspek Digital  Forensic  Response sebesar  4,44  (Cukup  Siap),  dan  aspek Control sebesar  3,65 (Kurang Siap). Maka indeks keseluruhan DiFRI pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY yaitu 5,33  dengan  kata  lain  Kanwil  Kemenkumham  DIY  cukup  siap  dalam  menghadapi cybercrime dan direkomendasikan  untuk  terus  melakukan  perbaikan  dan  pembaharuan  untuk  mengurangi  dampak  cybercrime dalam rangka melindungsi aset data dan informasi instansi pemerintah.
Kata kunci : Forensika digital, DiFRI, Cyber Security, e-government.

## DIGITAL FORENSIC READINES INDEX (DiFRI) TO MEASURE READINESS TO TREAT CYBERCRIME IN THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHT DIY

## Abstract
The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in Yogyakarta in carrying out its governmental duties  is  assisted  by  Information  Technology  in  the  framework  of  e-government  based  on  a  good  governance (Good Corporate Governance). Information management, including quality and information management, is one aspect  of  Good  Corporate  Governance.  The  use  of  information  technology  in  government  agencies  (e- Government)  is  like  two  sides  of  a  coin.  On  the  one  hand,  it  provides  tremendous  benefits  for  government acceleration, but on the other hand it can create the potential for cybercrime. The lack of public understanding of  cybercrime  and  digital  evidence  is  indicated  by  the  lack  of  awareness  of  internet  crime  reports  and  digital evidence.  In  other  words,  this  shows  the  low  readiness  of  various  agencies  in  anticipating  and  documenting government agencies in dealing with cyber crime or what is often referred to as digital forensic readiness. This study aims to see the readiness of the Yogyakarta Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in tackling crimes in the world of cybercrime and is expected to make improvements that are focused and on target. The  results  of  the  study  were  obtained  through  a  data  questionnaire  at  the  Yogyakarta  Regional  Office  of  the Ministry  of  Law  and  Human  Rights  which  was  then  analyzed  by  statistical  methods.  The  results  provide information that the Strategy aspect gets an index of 5.00 (Quite Ready), the Policy & Procedure aspect gets an index of 5.93 (Quite Ready), the Technology & Security aspect is 7.62 (Ready), the Digital Forensic Response
aspect  amounting  to  4.44  (Quite  Ready),  and  the  Control  aspect  of  3.65  (Not  Ready).  So  the  overall  index  of DiFRI at the Ministry of  Law and Human Rights  DIY is 5.33, in other words the Ministry of Law and Human Rights  DIY    is  quite  ready  to  face  cybercrime  and  it  is  recommended  to  make  improvements  and  updates  to reduce the impact of cybercrime in order to protect data and information assets of government agencies.
Keywords : Digital Forensics, DiFRI, Cyber Security, e-government

## 1. PENDAHULUAN
Kemajuan  Teknologi  Informasi  dan  Komputer (TIK)  telah  mengalami  peningkatan  yang  sangat pesat,  khususnya  setelah  ditemukannya  teknologi networking yang  menghubungkan  antar  komputer melalui  Internet.  Berbagai  kemajuan  TIK  tersebut diikuti  pula  dengan  berkembangnya  sisi  lain  dari teknologi yang mengarah pada cybercrime . Cybercrime dapat  diartikan  sebagai  penggunaan komputer  sebagai  alat  untuk  melakukan  berbagai modus kejahatan.
Berbagai  permasalahan  dan  dampak  negatif telah timbul akibat oleh penggunaan komputer untuk kepentingan  berbagai  modus  kejahatan.  Dampak yang  muncul  secara  makro  yang  berdampak  pada wilayah  komunal,  publik,  serta  memiliki  efek domino  yang  luas  maupun  secara  mikro  yang dampaknya hanya pada tingkatan personal/perseorangan.  Pada  beberapa  negara  telah dibentuk  unit  khusus  yang  bertugas  menindak kejahatan khususnya yang terkait dengan permasalahan cybercrime .
Sebuah  Organisasi  harus  siap  secara  Forensik Digital untuk memaksimalkan potensi mereka dalam merespon  peristiwa  Cyber  Crime  dan  dapat  dengan tepat  menunjukkan  identifikasi  faktor-faktor  yang berkontribusi  terhadap  kesiapan  Forensik  Digital serta  bagaimana  faktor-faktor  ini  bekerja  bersama untuk  mencapai  kesiapan  Forensik  Digital  dalam suatu organisasi.
Diperlukan adanya suatu standar yang sistemik untuk  menentukan  seberapa  siap  suatu  instansi pemerintah  dalam  melakukan  Forensik  Digital, meskipun Digital Forensik telah berkembang saat ini dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  Cyber  Crime seperti carding, hacking, cracking, defacing, phising, spamming  serta  kejahatan  lainnya  yang  berbasis digital.
Penelitian  berkaitan  tentang  kesiapan  suatu instansi pemerintah masih sangat jarang. Oleh karen itu  perlu  untuk  dilakukan  suatu  penelitian  supaya bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi  terhadap  kesiapan  Forensik  Digital yang  bisa  diukur  dan  setelah  dihitung  akan menghasilkan  sebuah  nilai  yang  disebut  Digital Forensic Readiness Index (DiFRI).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Digital Forensic
Digital forensic dapat diartikan sebagai penggunaan  ilmu  dan  metode  untuk  menemukan, pengumpulkan, mengamankan, menganalisis, menginterpretasi  dan  mempresentasikan  barang bukti  digital  dalam  rangka  kepentingan  rekontruksi kejadian  serta  memastikan  keabsahan  pada  proses peradilan  (Prayudi  and  Ashari,  2015). Digital forensic mencakup  pengujian  terhadap  bukti  digital dengan  analisis  forensik  yang  dilakukan  oleh  Law Enforcement  Agencies  (LEA).  Tujuan  utama  dari digital  forensic  adalah  menemukan  bukti-bukti digital  yang  akan  digunakan  oleh  pengacara,  LEA, dan  kantor  kejaksaan  untuk  dipresentasikan  di pengadilan. (Kebande, Karie and Venter, 2016) Forensik  Digital  merupakan  rangkaian  metode dari teknik dan prosedur untuk mendapatkan barang bukti  digital  dari  peralatan  komputer,  berbagai media  penyimpanan storage dan  media digital  yang dapat  dipresentasikan  saat  proses  di  pengadilan dengan  format  yang  dapat  dipahami  serta  memiliki makna.

## 2.2. Digital Forensic Readiness (DFR)
Digital  forensic  readiness adalah  kemampuan sebuah  organisasi  untuk  memaksimalkan  potensi instansi  pemerintah  dalam  menggunakan  barang bukti  digital  dan  meminimalisir  biaya  investigasi yang dikeluarkan instansi. Digital Forensic
Readiness memiliki tujuan, yaitu untuk memaksimalkan  penggunaan  data  sebagai  barang bukti ketika terjadi insiden dan meminimalisir biaya investigasi ketika merespon insiden.
Digital  forensic  readiness  memiliki  tujuan adalah :
a. Agar  instansi  pemerintah  bisa  memperoleh barang  bukti  secara  legal  tanpa  mengganggu proses bisnis dari instansi.
b. Untuk memperoleh barang bukti yang mengarah pada  tindak  kriminal  yang  memiliki  potensi memunculkan perselisihan.
c. Untuk melanjutkan proporsi pada insiden dengan mengijinkan investigasi computer forensic.
d. Untuk  meminimalisir  intrupsi  pada  bisnis  dari berbagai investigasi
e. Untuk  menjamin  bahwa  barang  bukti  memiliki dampak  positif  ketika  dihasilkan  dari  berbagai aksi legal.
2.3. Model Digital Forensic Readiness
Lima komponen  utama  digital forensic readiness  dalam  model  digital  forensic  readiness
menurut  Barske  et  al  dapat  terlihat  pada  Gambar berikut :
Gambar 1. Model Digital Forensic Readiness
Komponen-komponen tersebut Menurut Barske dkk adalah (Barske, Stander and Jordaan, 2010): a. Strategi Merupakan keputusan untuk
mengimplementasikan  program digital  forensic readiness harus  menjadikan  sebuah  keputusan strategis  bagi  sebuah  instansi  pemerintah,  dan harus  dapat  dipastikan  bahwa digital  forensic readiness adalah salah satu strategi penting yang berhubungan langsung bagi tujuan organisasi.
b. Kebijakan dan prosedur Sebuah  instansi  pemerintah  memerlukan  standar operasional  prosedur  dan  kebijakan  sebagai pedoman  bagi  pegawaii  berkenaan  pelaksanaan tugas  sehari-hari.  Dalam  upaya  memastikan digital  forensic  readiness berjalan  baik  dalam sebuah  instansi,  harus  disiapkan  kebijakan  dan prosedur untuk memastikan pelaksanaanya.
c. Teknologi
Instansi
pemerintah dalam mengimplementasikan digital  forensic  readiness
memerlukan implementasi software atau hardware  sebagai  pendukung  proses digital forensic , seperti memperoleh barang bukti digital dan  melakukan  pengujian  terhadap  barang  bukti digital tersebut.
d. Respon digital forensic
Dalam upaya menangani dan menindak berbagai isu  terkait  tindakan Cybercrime, investigasi kriminal,  perbaikan  insiden  keamanan  komputer dan  mendukung  setiap  proses digital  forensic dibutuhkan Digital Forensic Response.
e. Pelaksanaan dan pengawasan
Monitoring  dan  pengawasan  program digital forensic  readiness harus  selalu  dilaksanakan dengan  kontinu  dan  terus-menerus.  Instansi diharapkan  mampu  menangani  resiko  ketika
terjadi failure program digital forensic readiness . Semua  dapat  tercapai  ketika  semua  pegawai dalam  sebuah  instansi  pemerintah  memiliki pengetahuan  akan  kebijakan-kebijakan  dan prosedur  yang  dilaksanakan  sesuai  peraturan yang berlaku.

## 2.4. Model Digital Forensic Readiness Index
Dilakukan  pendalaman  lebih  lanjut  untuk merumuskan  model  Digital  Forensic  Readiness Index  (DiFRI)  berdasarkan  komponen-komponen yang telah dirumuskan.
Gambar 2. Model DiFRI
Selanjutnya masing-masing komponen dipecah menjadi  beberapa  indikator  yang  memberikan informasi/  deskripsi  lebih  detil  dari  komponen utama.  Adapun  detail  indikator  masing-masing komponen tersebut adalah a. Komponen Strategi Indikator Komponen Strategi yaitu :
• Identifikasi  teknologi  dan  Sumber  Daya manusia  untuk  menjamin  Digital  Forensic Readiness
• Jaminan  ketersediaan  biaya  dan  anggaran untuk  mengimplenetasikan  dan maintenance program Digital Forensic Readiness
• Identifikasi  sumber-sumber  dan  tipe-tipe yang  berbeda  dari  barang  bukti  digital organisasi
• Aturan,  regulasi  dan  kewajiban  menyimpan dokumen,  file  dan  rekaman  (CCTV,  Log, dokumen)
• Program-program Digital Forensic Readiness
• Ketentuan  ketika  terjadi  peristiwa  yang membutuhkan barang bukti digital
b. Komponen Policy & Procedure Indikator  komponen  Policy  &  Procedure  antara lain :
• Kebijakan  dalam  keadaan  bagaimanakah barang bukti digital dapat diamankan
• Kebijakan  pembagian  wewenang,  tugas  dan tanggungjawab  terkait  pengumpulan  barang bukti digital,
pemeliharaan dan
pemeriksaanya
• Sanksi/  hukuman  bagi  pelanggar  kebijakan dan prosedur Digital Forensic Readiness
21 CyberSecurity dan Forensik Digital , Vol. 4, No. 1, Mei 2021, hlm. 21-23
• Kebijakan  bahwa  semua  sumber  daya informasi dan data merupakan milik organisasi
• Kebijakan  barang  bukti  digital  apa  saja  yang harus diamankan
• Kebijakan  dan  prosedur  sebagai  petunjuk aktifitas  dan  kegiatan  anggota  organisasi yang mengunakan TIK
• Kebijakan  yang  menyatakan  cara  dan  situasi ketika bukti-bukti yang telah diamankan oleh organisasi  dapat  dilepaskan  kepada  pihak  di luar  instansi,  termasuk  ketika  harus  dirujuk ke penegak hukum
c. Komponen Technology & Security Indikator  komponen  Technoloy  &  Security antara lain :
• Ketersediaan perangkat pendukung keamanan seperti enkripsi dan kriptografi
• Jaminan  keamanan  barang  bukti,  baik  secara online  maupun  offline,  melalui  imaging maupun penggandaan fisik
• Ketersediaan  perangkat  akuisisi  dan  analisis barang  bukti  digital,  baik  berupa  hardware (write  block  protector,  dll)  maupun  software ( analisys tool )
• Manajemen media penyimpanan (CD, hardisk, falshdisk) dari masing-masing komputer dan server
• Ketersediaan  perangkat  pendukung  digital forensic  seperti  cctv,  finger  print,  dan autentikasi sistem
• Jaminan  manajemen  log  dari  masing-masing sistem, pemeliharaan, dan pengelolaan
• Ketersediaan  perangkat  pengamanan  sistem seperti firewall, anti virus
d. Komponen Digital Forensic Response Indikator  komponen  Digital  Forensic  Response yaitu :
• Ketersediaan  bagian  sekretariat  pengaduan, informasi dan pelaporan cyber crime
• Pelatihan-pelatihan
SDM mengenai
penanganan cyber crime dan digital forensic
• Ketersediaan SDM yang memiliki sertifikasi/keahlian bidang digital forensic
• Tim  penanganan cyber  crime dan  digital forensic response
• Petunjuk teknis pengaduan maupun pelaporan insiden
• Ketersediaan SOP (standard operating procedure)  penanganan  insiden  maupun tindakan digital forensic
• Alat  peraga,  petunjuk  dan  arahan  mengenai cyber  crime berupa  poster,  banner,  dan  alat peraga lainya
e. Komponen Control & Risk
Indikator komponen Control & Risk antara lain :
• Sosialisasi  program  digital  forensic  kepada anggota organisasi
• Pembaharuan  perangkat,  tool,  dan  sistem secara berkala
• Pengawasan program Digital Forensic Readiness
• Evaluasi  secara  berkala  program  Digital Forensic Readiness
• Pemahaman  pada  anggota  setiap  proses digital  forensic  dan  resiko  kegagalan  setiap proses
• Pembahasan hasil investigasi maupun publikasi  hasil  investigasi  kepada  kepala- kepala departemen/sub bagian

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  masuk  dalam  jenis  penelitian evaluatif  yang  memuat  tentang  kesiapan  instansi pemerintah  dalam  penerapan  tata  kelola  keamanan informasi  dengan  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk menghasilkan  sebuah  rekomendasi  terkait  dengan tata  kelola  keamanan  informasi  pada  Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DIY.
Berikut  adalah  gambaran  penjelasan  masing- masing  langkah  penelitian  secara  sistematis  sebagai berikut:
• Langkah  pertama,  mendefinisikan  rumusan masalah  serta  tinjauan  literatur.  Langkah  ini termasuk  di  dalamnya  mempelajari  berbagai teori  terkait  termasuk  di  dalamnya  adalah  teori untuk  menelaah  kesiapan  instansi  Kantor Wilayah  Kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY dalam menanggulangi cybercrime .
• Langkah  kedua,  pengumpulan  data  dan  analisa data.  Setelah  didapatkan  model  pengkajian  yang sesuai, selanjutnya adalah dilakukan pengumpulan  data  berikut  analisa  data  untuk memperoleh  informasi  yang  valid  tentang kesiapan  tata  kelola  keamanan  informasi  pada Kanwil Kemenkumham DIY.
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  untuk mendapatkan  data  dilakukan  melalui  penyebaran kuesioner.  Kuesioner  tersebut  merupakan  model Digital Forensic Readiness Index (DiFRI) yang telah disusun sebelumnya. Setiap pegawai yang berkaitan dengan Teknologi Informasi akan mengisi kuesioner DiFRI  yang  telah  disusun,  langkah  selanjutnya adalah  dilakukan  analisis  pada  data  hasil  kuisioner tersebut.  Dalam  penelitian  ini  populasi  yang digunakan  adalah  sebanyak  9  (sembilan)  orang pegawai  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM  DIY  yang  terdiri  dari  Pelaksana,  Pejabat Fungsional  Pranata  Komputer,  Pejabat  Pengawas, dan  Pejabat  Administrator  bidang  Teknologi Informasi.
Metode analisis data dan interpretasi data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Pendekatan  logika  induktif  digunakan  dalam  teknik
analisis  ini,  di  mana  penarikan  kesimpulan  disusun berdasarkan  pada  hal-hal  tertentu  atau  data  di lapangan  yang  menghasilkan  pada  kesimpulan- kesimpulan umum. Analisis data kualitatif merupakan  langkah  yang  dilakukan  dengan  cara mengorganisasikan  data  dengan  memilah-milahnya menjadi  satuan  yang  dapat  dikelola  kemudian mensintesanya (Bogdan & Biklen, 1982). Selanjutnya  berdasarkan  hasil  dari  proses  tersebut, akan  didapatkan  informasi  apa  yang  penting  dan informasi apa yang dapat dipelajari untuk menunjang  pengambilan  keputusan.  Penelitian  ini dilakukan  di  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta.

## 3.1. Metode Penghitungan Data
Skala  yang  digunakan  pada  kuisioner  adalah skala  Guttman,  yang  merupakan  skala  pengukuran dengan  jawaban  yang  tegas,  antara  “ada”  dan “tidak”.  Selanjutnya, Digital  Forensic  Readiness Index Kanwil  Kemenkumham  DIY  dapat  diketahui setelah  dilakukan scoring untuk  menilai  aspek DiFRI secara keseluruhan pada lima komponen.
Dilakukan  penghitungan  atas  jawaban  “Ada” dan  “Tidak”  dari  hasil  kuisioner,  selanjutnya  pada masing-masing  aspek  dilakukan  scoring  dengan menggunakan rumus :

## (1)
I A adalah  indeks  dari  masing-masing  aspek, selanjutnya A adalah jumlah indikator yang bernilai ”ada”,  dan  nA  merupakan  total  dari  indikator  pada aspek  tersebut,  sedangkan  perkalian  10,  diharapkan agar didapatkan skala dari 0 sampai dengan 10.
Scoring  keseluruhan  dari  Digital  Forensic Readiness Index yaitu dengan menggunakan rumus :

## (2)
Indeks  dari  seluruh  komponen  disimbolkan dengan I el ,  selanjutnya  A el adalah  jumlah  indikator yang bernilai ”ada”, dan n el adalah total dari seluruh indikator,  sedangkan  perkalian  10,  dimaksudkan untuk  mendapatkan  skala  dari  0  sampai  dengan  10. Dapat juga dipakai rumus :

## (3)
Indeks DiFRI keseluruhan komponen disimbolkan dengan I total , sedangkan I A adalah indeks masing-masing komponen, dan banyaknya komponen menjadi pembaginya.
3.2. Skala Tingkat DiFRI
Skala  dan  status  untuk  masing-masing  nilai DiFRI (i) digunakan untuk memberikan rekomendasi  dan  kejelasan  status  instansi.  Peneliti menyusun  lima  kriteria  berdasarkan  skala  tertentu, seperti yang ditampilkan pada Tabel berikut :
Tabel 1. Tabel Skala Kesiapan Instansi DiFRI
No Range/ Skala Status 1. 8 < i ≤ 10 Sangat Siap 2. 6 < i ≤ 8 Siap 3. 4 < i ≤ 6 Cukup Siap 4. 2 < i ≤ 4 Kurang Siap 5. 0 ≤ i ≤ 2 Tidak Siap

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Hasil Perhitungan DiFRI
Digital Forensic  Readiness Index bisa dihitung melalui  masing-masing  variabel,  tetapi  bisa  juga dihitung  secara  keseluruhan/  secara  langsung  dari semua variabel. Berikut merupakan rincian DiFRI :
Tabel 2. Tabel Skala Kesiapan Instansi DiFRI No Komponen Indeks 1. Strategy 5,00 2. Policy & Procedure 5,93 3. Technology & Security 7,62 4. Digital Forensic Response 4,44 5. Control & Risk 3,65 DiFRI 5,33
Berdasarkan  hasil  penghitungan  rumus  dari persamaan  (1),  untuk  variabel Strategy diperoleh DiFRI yaitu 5,00. Sehingga dari sisi Strategy Kanwil Kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY  dapat dikatakan Cukup Siap.
Langkah  selanjutnya,  dengan  menggunakan persamaan  (1),  untuk  variabel Policy  &  Procedure diperoleh  DiFRI  yaitu  5,93.  Sehingga  secara  Policy & Procedure Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY dapat dikatakan Cukup Siap.
Kemudian,  dengan  menggunakan  persamaan (1), untuk variabel Technology & Security diperoleh DiFRI yaitu 7,62. Sehingga dari segi Technology & Security  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM DIY dapat dikatakan Siap.
Sedangkan untuk variabel Response didapatkan  DiFRI  4,44.  Sehingga  secara  dari  segi respon  terhadap  forensik  digital  pada  Kanwil Kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY  dapat dikatakan Cukup Siap.
Hasil  penghitungan  menggunakan  persamaan (1) didapat indeks untuk Control & Risk yaitu 3,65. Dapat  dimaknai  bahwa  dari  segi  Pengawasan  dan Manajemen Risiko Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Kurang Siap
Hasil  penghitungan  dengan  persamaan  diatas, nilai indeks DiFRI yang diperoleh dari  keseluruhan komponen-komponen  utama  pada  model  ini  yaitu 5,33. Maka, dengan indeks tersebut  dapat dikatakan bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY Cukup Siap dalam menghadapi digital forensic.
Gambar 3. Nilai Indeks DiFRI

## 4.2. Analisa Model DiFRI
Berdasarkan kompilasi beberapa penelitian, penerapan  dan  pembahasan  tentang  model  DiFRI serta  pengembangan  dari  model  DiFRI  yang dikemukakan (Widodo and Prayudi, 2013), diperoleh  beberapa  hal  yang  dapat  dicermati  dan dianalisa  dari  pengembangan  model  DiFRI  pada implementasi e-government :
▪ Untuk  dapat  menerapkan  e-government  secara optimal  instansi  pemerintah  memerlukan  suatu kebijakan  mengenai handling  incident terkait kejadian digital forensic , agar aktifitas kerja serta layanan  publik  yang  berjalan  tidak  terhambat maupun  menyebabkan  kerugian  bagi  organisasi, stakeholder  terkait  serta  bagi  para  pengguna layanan publik.
▪ Suatu instansi pemerintah memerlukan suatu alat (teknologi) beserta sumber daya manusia (SDM) yang  kompeten  terkait  pencegahan  maupun penanganan  kejadian forensic  digital agar  file maupun data yang akan dijadikan sebagai barang digital  dapat  aman  dan  dapat  secara  legal dijadikan bukti yang sah di depan hukum.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan  yang  dapat  diperoleh  terkait  penilaian kesiapan  menghadapi cyber  crime di  Kantor Wilayah  kementerian  Hukum  dan  HAM  DIY dengan  menggunakan  Indeks  DiFRI  adalah  sebagai berikut:
a.  Komponen/  variabel  yang  bisa  dipakai  guna mengembangkan Digital  Forensic  Readiness
Index (DiFRI)  terdiri  atas  lima  komponen/ variabel, sebagai berikut :
▪ Control & Risk
▪ Policy & Procedure
▪ Digital Forensic Response
▪ Strategy
▪ Technology & Security
b. Pada implementasi DiFRI di Kanwil Kementerian Hukum  dan  HAM  D.I.  Yogyakarta.  Hasilnya
Kanwil  Kemenkumham  DIY  pada  komponen
Strategy  mendapatkan  indeks  sebesar  5,00 (Cukup  Siap),  komponen  Policy  &  Procedure memperoleh  indeks  sebesar  5,93  (Cukup  Siap), variabel  Technology  &  Security  sebesar  7,62 (Siap),  aspek  Digital  Forensic  Response  sebesar 4,44 (Cukup Siap), variabel Control sebesar 3,65
(Kurang  Siap).  Maka  indeks  keseluruhan  DiFRI pada  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM DIY yaitu 5,33 (Cukup Siap).
c.  Dengan  memanfatkan  Digital  Forensic  readiness Index (DiFRI), Kanwil Kemenkumham DIY bisa mempersiapkan  instansi  guna  mengantisipasi, menangani  dan  menindaklanjuti  Cyber  Crime. Selain  itu  DiFRI  juga  bisa  meningkatkan  aspek kompetensi dan kapasitas Sumber Daya Manusia Teknologi  Informasi  sehingga  akan  berdampak pada  peningkatan  keamanan  komputer  dan Sistem Informasi serta meningktkanya ketersediaan dan jumlah barang bukti digital.

## DAFTAR PUSTAKA
BARSKE,  D.,  STANDER,  A.  and  JORDAAN,  J. (2010)  ‘A  digital  forensic  readiness framework  for  South  African  SME’s’, Proceedings  of  the  2010  Information Security for South Africa Conference, ISSA
2010 , (September 2010). doi: 10.1109/ISSA.2010.5588281. KEBANDE, V. R., KARIE, N. M. and VENTER, H.
S.  (2016)  ‘A  generic  Digital  Forensic Readiness model for BYOD using honeypot technology’, 2016  IST-Africa  Conference, IST-Africa  2016 ,  (September  2018).  doi: 10.1109/ISTAFRICA.2016.7530590.
PRAYUDI, Y. and ASHARI, A. (2015) ‘A Study on
Secure Communication for Digital Forensics Environment’, International
Journal  of  Scientific  and  Engineering Research ,  6(1),  pp.  1036–1043.  doi: 10.14299/ijser.2015.01.010.
WIDODO,  T.  and  PRAYUDI,  Y.  (2013)  ‘MODEL
DIGITAL FORENSIC READINESS INDEX  (  DiFRI  )  UNTUK  MENGUKUR TIGKAT KESIAPAN INSTITUSI
Magister  Teknik  Informatika  Universitas Islam Indonesia ( UII )’.