## TINJAUAN YURIDIS BENTUK GANTI KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PT. PLN INDONESIA)
(Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia)

## Si Ngurah Ardhya
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: ngurah.ardhya@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ketepatan  bentuk  ganti  kerugian  yang diberikan  oleh  PT.  PLN  Indonesia  atas  kerugian  yang  diderita  konsumen,  serta  hak konsumen  yang  mengalami  kerugian  untuk  mengajukan  gugatan.  Penelitian  ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang- Undangan ( Statute Approach ). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi  dokumen.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bentuk  ganti  kerugian  yang diberikan PT. PLN Indonesia berupa potongan tagihan listrik dan/atau pemberian token listrik terhadap konsumen belum tepat karena hanya mengakomodir kerugian material, padahal dilain sisi konsumen juga mengalami kerugian immaterial. Meskipun perbuatan hukum Wanprestasi berorientasi pada kerugian material, konsumen PT. PLN Indonesia yang  dirugikan  secara  immaterial  tetap  dapat  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian immaterial dengan dasar gugatan Wanprestasi dengan merujuk kaidah hukum baru yang dilahirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014, yang menentukan bahwa gugatan  yang  dikualifisir  sebagai  Perbuatan  Melanggar  Hukum  dapat  diubah  menjadi Wanprestasi , dan terhadap perbuatan hukum Wanprestasi dapat pula dikabulkan tuntutan immaterial.
Kata kunci: Bentuk Kerugian, Ganti Kerugian, Gugatan.

## Abstract
This research aims to determine the accuracy of the form of compensation provided by PT. PLN Indonesia for losses suffered by consumers, and the rights of consumers who have suffered losses to file a lawsuit. This research uses normative juridical research with the statute approach. Data collected through literature and the study of documents. The results of this study indicate that the form of compensation provided by PT. PLN Indonesian in the form of electricity bill cuts and the provision of electricity tokens to consumers is not appropriate because it only accommodates material losses, whereas on the other hand consumers also experience immaterial losses. Although the legal actions of  Defaults  are  oriented  towards  material  losses,  PT.  PLN  Indonesia  that  is  harmed immaterial can still file a lawsuit for immaterial damages on the basis of the Default Law suit by referring to the new legal rules that were born in the Decision of the Supreme Court Number 2822 K/Pdt/2014, which determines that the lawsuit qualified as Violating Laws  can  be  changed  to  Default,  and  to  legal  actions  Defaults  can  also  be  granted immaterial claims.
Keywords: Forms of Losses, Compensation, Lawsuit

## Pendahuluan
Perkembangan teknologi menghasilkan  berbagai  produk  barang elektonik yang mampu menunjang aktivitas  dan  kualitas  hidup  masyarakat. Hal  tersebut  diatas  dapat  diamati  secara langsung  pada  kehidupan  sehari-hari, seperti halnya pemanfaatan bohlam sebagai sumber  pencahayaan; loudspeaker  / speaker sebagai media pengeras suara; air conditioners sebagai  alat  penghasil  suhu tertentu  pada  udara; heater sebagai  alat penghasil  suhu  tertentu  pada  air;  televisi sebagai media informasi dan hiburan; hand phone sebagai media komunikasi; computer sebagai  media  pengolahan  data; alat-alat medis penditeksi kesehatan pasien seperti electrocardiographs , X-ray , endoscopy , ultrasound  scanner ;  serta mesin-mesin  otomatis  yang  digunakan pabrik dalam proses produksi manufaktur.
Produk barang elektronik merupakan alat dan/atau benda yang dibuat berdasarkan  prinsip  elektronika yang mengendalikan  aliran  elektron  atau partikel  yang bermuatan  listrik  pada komponen-komponen aktif seperti transistor , dioda , IC ,  serta  komponen- komponen  pasif  elektronika  seperti resistor , kapasitor , dan inductor . Mengacu pada definisi diatas dapat diartikan bahwa untuk  mengoprasionalkan  produk  barang elektronik  akan  selalu  dibutuhkan  aliran listrik  sebagai  media  konversi  yang merubah  aliran  listrik  menjadi  sumber energi  lainnya  yang  disesuaikan  dengan fungsi produk barang elektronik bersangkutan.  Misalnya  pada bohlam , pancaran sinar yang dihasilkan merupakan hasil  konversi  listrik  menjadi  cahaya, begitu  juga  pada loudspeaker  /  speaker dimana  suara  yang  dihasilkan  adalah merupakan  hasil  konversi  sinyal  listrik menjadi suara.
Mengingat bahwa masyarakat modern  dalam  kesehariannya  cendrung memanfaatkan  berbagai  produk  barang elektronik  sebagai  penunjang  aktifitas kehidupan,  maka  setiap  produsen  produk barang  elektronik  akan  terus  berinovasi
dan/atau mengembangkan beragam produk barang elektronik lainnya yang disesuakan dengan  kebutuhan  konsumen.  Beranjak dari  kondisi  yang  demikian,  semakin banyak  pemanfaatan  terhadap  produk barang  elektronik  maka  akan  semakin banyak juga kebutuhan akan listrik. Dalam hal  ini  ketersediaan  listrik  tentu  akan menjadi  perhatian  lebih  bagi  Pemerintah karena listrik merupakan salah satu sumber daya  yang  dikelola  oleh  Pemerintah melalui  PT.  Perusahaan  Listrik  Negara Indonesia  (selanjutnya  disingkat  PT.  PLN Indonesia). PT. PLN Indonesia merupakan Badan  Usaha  Milik  Negara  (selanjutnya disingkat  BUMN)  yang  mengurusi  semua aspek  kelistrikan  yang  ada  di  Indonesia, dan/atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa PT. PLN Indonesia adalah produsen listrik  yang  mendistribusikan  listrik  ke seluruh wilayah
Indonesia serta bertanggung  jawab  atas  segala  gangguan kelistrikan,  seperti  halnya  pemadaman secara  tiba-tiba  yang  terjadi  beberapa waktu  lalu  pada  sejumlah  daerah  di Indonesia.
Diberitakan  bahwa  pada  tanggal  4 Agustus 2019 publik dibuat heboh dengan padamnya  listrik  secara  tiba-tiba  dan serentak pada sejumlah daerah di Indonesia meliputi Jakarta, Bandung, Jawa Barat, dan sekitarnya  dengan  akumulasi  rentang waktu pemadaman mulai dari 8 jam hingga 24  jam  (Heriani,  2019  :  1).  Pihak  terkait yang  dalam  hal  ini  PT.  PLN  Indonesia menjelaskan  bahwa  pemadaman  tersebut merupakan  akibat  adanya  gangguan  pada sejumlah  pembangkit  di  pulau  Jawa. Gangguan pertama terjadi akibat gas turbin 1  sampai  dengan  6  Suralaya  mengalami pelepasan circuit  breaker secara  otomatis akibat terjadinya kelebihan beban dan/atau arus  melampaui  batas  arus  pada circuit breaker (selanjutnya  digunakan  istilah trip ), sementara gas turbin 7 saat itu dalam posisi  mati,  selain  itu  pembangkit  listrik tenaga gas turbin Cilegon dan Banten juga mengalami trip ,  sehingga  gangguan  ini mengakibatkan aliran listrik di Jabodetabek mengalami  pemadaman.  Gangguan  kedua
terjadi  di  Jawa  Barat  yaitu  pada  transmisi SUTET  500  kV,  akibatnya  aliran  listrik padam di  sejumlah  area seperti Bandung, Bekasi,  Cianjur,  Cimahi,  Cirebon,  Garut, Karawang, Purwakarta, Majalaya, Sumedang,  Tasikmalaya,  Depok,  Gunung Putri,  Sukabumi  dan  Bogor  (Azanella, 2019 : 1).
Beranjak dari kondisi yang demikian, pemadaman  listrik  secara  tiba-tiba  dalam rentang  waktu  yang  tergolong  lama  tentu merugikan konsumen. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo yang menyatakan bahwa padamnya  aliran  listrik  melumpuhkan fasilitas  umum,  rumah-rumah,  dan/atau aktifitas masyarakat secara langsung telah menimbulkan  kerugian  konsumen  (Sari, 2019 : 1). Atas dasar kerugian tersebut PT. PLN Indonesia memberikan ganti kerugian material  dalam  bentuk  potongan  tagihan listrik  dan/atau  pemberian token listrik sebagai  wujud  permintaan  maaf  kepada konsumen (Ulya, 2019 : 1).
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  7 huruf  (f)  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen  (selanjutnya disingkat UUPK) yang menyatakan bahwa “pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas kerugian  akibat  penggunaan,  pemakaian dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa yang diperdagangkan” ;
serta memperhatikan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK  yang  menyatakan  bahwa “pelaku usaha  bertanggung  jawab  memberikan ganti  rugi  atas  kerusakan,  pencemaran, dan  atau  kerugian  konsumen  akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan  atau  diperdagangkan” ;  maka adapun tindakan PT. PLN Indonesia dalam hal  memberikan  ganti  kerugian  telah mencerminkan  prinsip Product  Liability meskipun  bentuk  ganti  kerugian  yang diberikan hanya bersifat material.
Terkait  ganti  kerugian  yang  telah diberikan oleh PT. PLN Indonesia, apabila dikaji lebih mendalam maka ada hal yang perlu  diperhatikan  lebih  lanjut  mengenai
bentuk  ganti  kerugian  yang  diberikan karena bentuk kerugian tidak selalu berupa kerugian material, melainkan mungkin saja kerugian  yang  di  derita  konsumen  berupa kerugian  immaterial.  Lebih  lanjut  lagi timbul persoalan dalam hal dapat dan/atau tidaknya  konsumen  yang  dirugikan  untuk mengajukan  gugatan  ganti  kerugian immaterial  terhadap  PT.  PLN  Indonesia meski telah diberikan ganti kerugian secara material.
Beranjak  dari  persoalan-persoalan yang  muncul,  maka  perlu  dilakukan penelitian secara mendalam guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi  setiap  konsumen  yang  dirugikan. Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat menjadi  pedoman  dalam  penyelesaian kasus-kasus sejanis di kemudian hari. Agar penelitian  ini  terfokus  pada  persoalan- persoalan  yang  akan  diteliti,  maka dirumuskan dua pokok permasalah sebagai berikut: (1) Apakah bentuk ganti kerugian berupa  potongan  tagihan  listrik  dan/atau pemberian token listrik terhadap konsumen PT.  PLN  Indonesia  sudah  tepat  sehingga mencerminkan  keadilan?  (2)  Apakah konsumen yang dirugikan secara immaterial  dapat  mengajukan  gugatan terhadap  PT.  PLN  Indonesia  meski  telah diberikan ganti kerugian secara material?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian yuridis normatif dengan rasionalitas  bahwa  penelitian  ini  akan mengkaji mengenai ketepatan bentuk ganti kerugian  terhadap  konsumen  PT.  PLN Indonesia  serta  mengkaji  hak  konsumen PT.  PLN  Indonesia untuk  mengajukan gugatan.  Pendekatan  yang  digunakan dalam pemecahan masalah adalah melalui pendekatan Peraturan Perundang- Undangan  ( Statute  Approach ),  dengan tidak mengabaikan analisis secara konseptual ( Legal Analytical and Conceptual Approach ). Pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  menginventarisir, mempelajari dan mendalami bahan hukum terkait  permasalahan  dalam  penelitian
melalui  studi  pustaka  dan  studi  dokumen. Analisis data menggunakan teknik deskriptif  analisis  secara  sistematis  dan interpretative  untuk  mengidentifikasi  dan mengungkap permasalahan yang ada.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Ketepatan  Bentuk  Ganti  Kerugian
Terhadap Konsumen PT. PLN Indonesia Sumber  kerugian  berdasarkan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(selanjutnya  disingkat  KUHPer)  ada  dua, yakni:  Pertama,  kerugian  yang  bersumber dari Wanprestasi sebagaimana  diatur dalam  Pasal  1238  KUHPer;  Kedua, kerugian  yang  bersumber  dari  Perbuatan Melanggar  Hukum  (selanjutnya  disingkat PMH)  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 1365  KUHPer.  Meskipun  PT.  PLN Indonesia  (selanjutnya  disebut  pelaku usaha)  berdalil  bahwa  padamnya  listrik pada  tanggal  4  Agustus  2019  merupakan dampak  dari  adanya  gangguan  berupa pelepasan circuit  breaker secara  otomatis akibat terjadinya kelebihan beban dan/atau arus  melampaui  batas  arus  pada circuit breaker ( trip ) pada sejumlah pembangkit di pulau Jawa yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan ( force majeure ),  namun  karena  dalam  Surat Perjanjian  Jual  Beli  Tenaga  Listrik (selanjutnya disingkat SPJBTL) ditentukan bahwa  salah  satu  prestasi  pelaku  usaha adalah  menyalurkan  tenaga  listrik  secara terus-menerus tanpa terputus-putus dengan mutu  dan  keandalan  yang  baik,  maka sumber  kerugian  konsumen  adalah  tepat apabila didasarkan pada keadaan wanprestrasi pada pihak pelaku usaha yang telah gagal memenuhi prestasinya.
Setiap  prestasi  yang  tertuang  dalam perjanjian yang sah akan bersifat mengikat dan  secara  hukum  akan  menimbulkan hubungan  kontraktual  bagi  para  pihak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPer.  Mengingat  bahwa  antara  pelaku usaha dengan setiap konsumennya terdapat hubungan  kontraktual  yang  didasarkan pada  SPJBTL,  maka  regulasi  yang
digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan  SPJBTL  adalah  ketentuan- ketentuan  umum  dalam  perjanjian  Pada Buku  III  KUHPer  terutama  terkait  syarat sah  perjanjian  dalam  Pasal  1320  KUHPer serta ketentuan-ketentuan khusus mengenai perjanjian  jual-beli  pada  Buku  III  Bab  V KUHPer  yang  pada  ketentuan  Pasal  1457 merumuskan  bahwa “jual-beli  adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan  suatu  barang,  dan  pihak yang  lain  untuk  membayar  harga  yang dijanjikan”. Mencermati  rumusan  Pasal 1457 KUHPer, dapat diartikan bahwa jual- beli  adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat antara  pihak  penjual  dan  pihak  pembeli, dimana dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban  untuk  menyerahkan  objek jual-beli  kepada  pembeli  dan  berhak menerima  harga,  sedangkan  pembeli berkewajiban  untuk  membayar  harga  dan berhak  menerima  objek  tersebut    (Salim H.S., 2003: 49).
Kerugian  dalam  hukum  dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni: Pertama, kerugian material yakni kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal,  kerugian  ini  biasanya  terjadi dalam kasus Wanprestasi ; Kedua, kerugian immaterial yakni kerugian yang tidak dapat dihitung  jumlahnya  berdasarkan  nominal, kerugian  ini  biasanya  terjadi  dalam  kasus PMH.  Terkait  klasifikasi  jenis  kerugian konsumen  PT.  PLN  Indonesia,  apabila ditelusuri  lebih  mendalam  maka  sangat mungkin  bila  kerugian  konsumen  tidak hanya sebatas kerugian material, melainkan bisa  saja  meliputi  kerugian  immaterial. Misalnya: (1) Padamnya listrik secara tiba- tiba dalam jangka waktu yang lama tanpa diawali dengan pemberitahuan melumpuhkan sistem kerja alat transportasi kereta  listrik  sehingga  mengakibatkan keterlambatan penumpang padahal penumpang  harus  menghadiri  acara keluarga yang cukup penting, dalam kasus ini  harga  tiket  diperhitungkan  sebagai kerugian material, sedangkan keterlambatan dapat diperhitungkan
sebagai kerugian immaterial; (2) Padamnya listrik secara tiba-tiba dalam jangka waktu yang  lama  tanpa  diawali  dengan pemberitahuan melumpuhkan sistem kerja alat  medis  di  suatu  rumah  sakit  sehingga mengakibatkan kematian pada pasien yang sedang  menjalani  perawatan  berbasis elektromedik,
kematian dapat diperhitungkan sebagai
kerugian immaterial;  (3)  Padamnya  listrik  secara tiba-tiba  dalam  jangka  waktu  yang  lama tanpa  diawali  dengan  pemberitahuan melumpuhkan  sistem  komputerisasi  suatu perusahaan padahal perusahaan bersangkutan harus mengamati pergerakan nilai  saham  pada  bursa  efek,  dalam  kasus ini keuntungan yang diperoleh perusahaan seandainya tidak terjadi pemadaman dapat diperhitungkan
sebagai
kerugian immaterial.
Meski  berdasarkan  ketentuan  Pasal 1238 KUHPer jo Pasal 1243KUHPer ganti kerugian  dalam  kasus Wanprestasi adalah bersifat  material  yang  terbatas  pada:  (1) Biaya,  yakni  setiap  pengeluaran  yang timbul  dalam  mengurus  objek  perjanjian; (2)  Kerugian,  yakni  berkurangnya  nilai kekayaan  kreditur  sebagai  akibat  adanya wanprestasi dari pihak debitur; (3) Bunga, yakni  keuntungan  yang  seharusnya diperoleh  apabila  dalam  perjanjian  tidak terjadi  wanprestasi;  namun  demikian melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 antara Dirut PT. Lion Air sebagai  pemohon  kasasi  (Tergugat) melawan  Budi  Santoso  sebagai  termohon kasasi (Penggugat) ditemukan kaidah baru tentang perluasan makna kerugian immaterial  dalam  kasus Wanprestasi . Adapun kaidah hukum baru dalam putusan tersebut  adalah  sebagai  berikut:  Pertama, gugatan  yang  dikualifisir  sebagai  PMH dapat diubah menjadi Wanprestasi ; Kedua, perbuatan  hukum Wanprestasi dapat  pula dikabulkan  tuntutan  immaterial.  Adapun kaidah-kaidah hukum baru tersebut sebagai bentuk implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2  ayat  (4)  jo  Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang
Kekuasaan  Kehakiman.  Relevansinya adalah bentuk perikatan yang terjadi antara para pihak berdasarkan perjanjian pengangkutan orang bukan atas dasar PMH sehingga  apabila  mengikuti  praktik pradilan yang umum maka gugatan tersebut dipandang cacat formil namun hal tersebut tidak menyelesaian persoalan diantara para pihak.  Perihal  dikabulkannya  tuntutan immaterial, pada prinsipnya majelis kasasi tidak  mempertimbangkan  secara  khusus karena  pokok  perubahan  hanya  terhadap kualifisir perbuatan.
Terkait  kasus  pemadaman  serentak pada tanggal 4 Agustus 2019, pihak pelaku usaha  memang  telah  memberikan  ganti kerugian material berupa potongan tagihan listrik  dan/atau  pemberian token listrik kepada konsumen yang dirugikan. Hal ini sebenarnya  merupakan  implementasi  dari salah satu hak konsumen yang diatur dalam ketentuan  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan  (selanjutnya  disingkat
UU  Ketenagalistrikan)  yang  merupakan lex  specialis dari  ketentuan  Pasal  4  huruf (h)  UUPK,  yakni  hak  atas  ganti  kerugian apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan  kesalahan  dan/atau  kelalaian pelaku  usaha.  Sejalan  dengan  ketentuan Pasal  4  huruf  (h)  UUPK,  ganti  kerugian yang  diselenggarakan  pelaku  usaha  juga merupakan  implementasi  dari  salah  satu kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan  Pasal  7  huruf  (f)  UUPK,  yakni kewajiban  memberi  kompensasi  dan/atau ganti  kerugian  terhadap  kerugian  material maupun  immaterial  konsumen.  Dalam  hal ini pelaku usaha juga dapat dikatakan telah mengimlementasikan  prinsip Product Liability pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK  yang  merupakan lex  specialis dari ketentuan  Pasal  1474  KUHPer,  dimana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan” .
Perlu  digaris  bawahi  bahwa  tanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK tidak membebani konsumen atas pembuktian adanya kesalahan pelaku usaha dalam hal tuntutan ganti kerugian (Hakim, 2010  :  45).  Hal  ini  mencerminkan  bahwa prinsip Product Liability menganut sistem tanggung  jawab Strict  Liabilty ,  yang artinya  bahwa  tanggung  jawab  dan/atau ganti  kerugian  dilakukan  secara  langsung begitu  timbul  suatu  kerugian  (Windari, 2015 : 114).
Meskipun pelaku usaha telah bertanggung  jawab  secara  material  atas kerugian konsumen dengan
mengimplementasikan  ketentuan  Pasal  29 ayat  (1)  huruf  (e)  UU  Ketenagalistrikan yang merupakan lex specialis dari Pasal 4 huruf (h) UUPK, Pasal 7 huruf (f) UUPK, serta prinsip Product Liability dalam Pasal 19  ayat  (1)  UUPK  yang  merupakan lex specialis dari  ketentuan  Pasal  1474 KUHPer,  namun  demikian  pelaku  usaha kurang cermat memperhitungkan klasifikasi  jenis  kerugian  yang  diderita konsumen mengingat bahwa kerugian yang diderita  konsumen  tidak  terbatas  pada kerugian material. Kondisi yang demikian justru  akan  menimbulkan  ketidak  adilan terhadap  konsumen  yang  klasifikasi  jenis kerugiannya berbeda satu sama lain.
Salah  satu  tujuan  hukum  adalah keadilan,  namun  demikian  berbicara mengenai  keadilan  sebenarnya  sangat subjektif  yakni  tergantung  dari  rasa keadilan  dan  kepentingan-kepentingan yang dimiliki setiap orang karena adil bagi orang yang satu belum tentu adil bagi orang lainnya. Para ahli filsafat dari zaman kuno merumuskan keadilan sebagai I’ars boni et aequi yang artinya suatu seni kebaikan dan keseimbangan  (Suhardi,  2002  :  75). Keadilan  dipandang  sebagai  bagian  dari nilai  sosial  yang  memiliki  makna  sangat luas.  Meskipun  demikian,  luasnya  nilai sosial  dalam  keadilan  pada  penelitian  ini dibatasi  pada  keadilan  sebagai  kebajikan yang  berkaitan  dengan  hubungan  antar manusia, khususnya terkait dalam hal ganti kerugian  terhadap  konsumen.  Seseorang
dapat  dinyatakan  berlaku  adil  jika mengambil  sesuai  dengan  bagian  yang semestinya.  Kepentingan  utama  dalam keadilan  yaitu  jaminan  stabilitas  hidup manusia,  dan  keseimbangan  antara kehidupan  pribadi  dengan  kehidupan bersama (Aristoteles, 2010 : 3).
Menurut  Aristoleles,  keadilan  harus dipahami  dalam  pengertian  kesamaan, tetapi dibedakan antara kesamaan numerik dan  kesamaan  proporsional.  Kesamaan numerik  menyamakan  setiap  manusia sebagai  satu  unit,  sedangkan  kesamaan proporsional  memberi  setiap  orang  apa yang  menjadi  haknya  sesuai  dengan kemampuan  dan  prestasinya  (Aristoteles, 2010 : 2). Dikaitkan dengan persoalan yang ada  dalam  penelitian  ini,  nampaknya pandangan  Aristoleles  tentang  keadilan sebagai  kesamaan  proporsional  sangat relefan  untuk  diaplikasikan  dalam  hal tanggung  jawab  atas  ganti  kerugian konsumen  mengingat  bahwa  klasifikasi jenis kerugian setiap konsumen tidak selalu sama,  atau  dengan  kata  lain  bahwa  selain mengalami  kerugian  material,  konsumen juga mengalami kerugian immaterial.
Selanjutnya Aristoteles membedakan jenis  keadilan  distributif  dan  keadilan korektif.  Dalam  keadilan  distributif, imbalan yang sama rata akan diberikan atas pencapaian yang sama rata, sehingga dalam hal ini keadilan distributif difokuskan pada distribusi,  biaya,  kekayaan,  dan  barang lainnya  yang  dapat  diperoleh  dalam masyarakat.
Keadilan korektif mempersoalkan ketidaksetaraan yang disebabkan  adanya  pelanggaran  terhadap kesepakatan,  dengan  demikian  fokus keadilan  korektif  adalah  pada  perbaikan terhadap  sesuatu  yang  salah,  dalam  artian bahwa  apabila  suatu  kesalahan  dilakukan sehingga  mengakibatkan  kerugian  kepada pihak lain, maka keadilan korektif berusaha memberikan ganti kerugian yang wajar dan memadai  kepada  korban  akibat  adanya kesalahan tersebut (Friedrich, 2004 : 240). Dikaitkan  dengan  persoalan  yang  ada dalam  penelitian  ini,  nampaknya  keadilan yang bersifat korektif sangat relefan untuk
diaplikasikan  dalam  hal  ganti  kerugian terhadap konsumen dengan rasional bahwa unsur  kesalahan  dapat  mempengaruhi terjadinya Wanprestasi yang  selanjutnya menimbukan  kerugian  pada  konsumen, sehingga ganti kerugian
harus diselenggarakan secara wajar dan memadai dalam  artian  disesuaikan  dengan  tingkat kesalahan dan tingkat kerugian.
Sejalan  dengan  Aristoteles,  John Rawls  juga  mengemukakan  suatu  teori mengenai konsep keadilan yakni Justice as Fairness .  Ada  dua  prinsip  dasar  keadilan menurut John Rawls, yakni: Pertama, each person is to have an equal right to the most extensive  scheme  of  equal  basic  liberties compatible  with  a  similar  scheme  of liberties  for  others; Kedua, social  and economic  inequalities  are  to  be  arranged so  that  they  are  both  (a)  reasonably expected  to  be  to  everyone’s  advantage, and  (b)  attached  to  positions  and  offices open  to  all (Rawls,  1971  :  53).  Mengacu pada  prinsip  dasar  keadilan  John  Rawls, dapat dipahami bahwa setiap orang berhak atas kebebasan yang terbesar sepanjang ia tidak  menyakiti  orang  lain,  atau  dengan kata lain bahwa ketidak samaan sosial dan ekonomi  dianggap  tidak  ada  sehingga setiap  orang  harus  diberi  kebebasan memilih,  misalnya  memilih  menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan  memiliki  kekayaan,  kebebasan dari  penangkapan  tanpa  alasan,  dan sebagainya (Ali, 2009 : 282).
John  Rawls,  berpendapat  bahwa keadilan  sebagai  kebaikan  utama  dari hadirnya  institusi-institusi  sosial  ( social institutions ). Namun kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang.  Oleh  karena  itu  harus  terdapat keseimbangan  antara  kepentingan  pribadi dengan  kepentingan  bersama.  Untuk menghindari  terjadinya  benturan  antara kepentingan  pribadi  dengan  kepentingan bersama  tersebut  diperlukan  adanya ketentuan  hukum  yang  mengaturnya. Masyarakat  akan  mentaati  ketentuan hukum  jika  aturannya  dapat  meletakkan
prinsip-prinsip  keadilan,  karena  pada dasarnya  hukum  harus  menjadi  penuntun agar  orang  dapat  mengambil  posisi  yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan  individunya,  dan  bertindak proposional  sesuai  dengan  haknya  serta tidak  melanggar  hukum  yang  berlaku (Rawls, 1971 : 21).
Berdasarkan  uraian  pendapat  John Rawls  diatas,  apabila  dikaitkan  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini  maka dapat  dicermati  bahwa  keadilan  juga berorientasi  pada  pelaksanaan  prestasi dalam perjanjian, artinya bahwa para pihak harus  saling  melaksanakan  prestasinya untuk mencapai rasa keadilan bagi masing- masing  pihak  bersangkutan.  Sebaliknya apabila salah satu pihak tidak merealisasikan  prestasinya  ( Wanprestasi ), maka pihak lain tidak akan mencapai rasa keadilan  dan  justru  berada  pada  kondisi dirugikan  sehingga  timbul  konsekwensi ganti  kerugian.  Mengutip  pendapat  John Rawls yang menyatakan bahwa “kebaikan bagi  seluruh  masyarakat  tidak  dapat mengesampingkan  rasa  keadilan  dari setiap orang“, bila dikaitkan dengan skema ganti kerugian material yang direalisasikan pelaku  usaha,  dapat  dikatakan  bahwa skema  ganti  kerugian  bersangkutan merupakan  perwujudan  dari  kebijakan yang  di  tentukan  pelaku  usaha  demi kebaikan  seluruh  konsumennya.  Namun demikian,  seharusnya  kebijakan  tersebut tidak mengesampingkan rasa keadilan dari setiap  konsumennya  mengingat  bahwa kerugian  yang  diderita  konsumen  tidak hanya meliputi kerugian material, melainkan juga meliputi kerugian immaterial.  Jadi  dalam  hal  menentukan skema  ganti  kerugian,  pelaku  usaha  harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan pribadi  dengan  kepentingan  bersama  agar tidak  terjadi  benturan  kepentingan.  Hal sebagaimana dimaksud dapat direalisasikan  dengan  cara  mendasarkan skema  ganti  kerugian  pada  ketentuan hukum  dan/atau  Peraturan  Perundang- Undangan  yang  berlaku,  yakni  meliputi KUHPer  (khususnya  Buku  III  Bab  5
tentang  Jual-Beli),  UUPK  (khususnya Pasal 4 huruf (h), Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 19  ayat  (1)),  UU  Ketenagalistrikan (khususnya Pasal 29 ayat (1) huruf e), dan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014).
Hak Konsumen PT. PLN Indonesia Atas Ganti
Kerugian

## Immaterial Berdasarkan Gugatan Wanprestasi
Pada  umumnya  setiap  kerugian konsumen  akan  mewajibkan  pelaku  usaha untuk  mengganti  kerugian  tersebut  sesuai dengan  klasifikasi  jenis  kerugian  yang dialami  konsumen  (kerugian  material dan/atau  immaterial).  Namun  demikian, dalam  kasus-kasus  tertentu  ada  kalanya ganti kerugian yang diberikan pelaku usaha tidak  sesuai  dengan  klasifikasi  jenis kerugian  konsumen,  seperti  halnya  pada kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini.  Kondisi  yang  demikian  justru  akan menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen dengan klasifikasi jenis kerugian yang  berbeda  satu  sama  lainnya.  Dalam beberapa  kasus  lainnya  bahkan  ada  juga pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi  ganti  rugi  terhadap  konsumen, dimana  kondisi  yang  demikian  akan menimbulkan  konsekwensi  hukum  berupa gugatan  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal  45  UUPK  yang  pada  ayat  (1) menyatakan bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan  dapat  menggugat  pelaku  usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan yang  berada  di  lingkungan  peradilan umum” dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat ditempuh  melalui  pengadilan  atau  diluar pengadilan  berdasarkan  pilihan  sukarela para pihak yang bersengketa” .
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  45 UUPK sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat dinyatakan bahwa konsumen berhak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha meski sebelumnya telah direalisasikan ganti kerugian yang bersifat material  berupa  potongan  tagihan  listrik
dan/atau  pemberian token listrik.  Namun demikian perlu ditegaskan bahwa pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud haruslan  didasarkan  pada  perhitungan bahwa  kerugian  yang  diderita  konsumen tidak  sesuai  jenis  klasifikasinya  dengan skema  ganti  kerugian  yang  telah direalisasikan  sebelumnya  oleh  pelaku usaha. Meski dalam gugatan ganti kerugian konsumen tidak dibebankan atas pembuktian terhadap adanya unsur kesalahan  yang  dilakukan  pelaku  usaha, namun  demikian  konsumen  harus  mampu membuktikan bahwa dirinya telah mengalami kerugian, membuktikan bahwa ada  hubungan  kausalitas  antara  kerugian yang diderita konsumen dengan kesalahan pelaku  usaha,  serta  membuktikan  bahwa kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada kerugian material, melainkan juga meliputi kerugian immaterial sehingga skema ganti kerugian material yang telah direalisasikan pelaku usaha tidak mengakomodir kerugian immaterial konsumen.
UUPK sebagai payung hukum terkait perlindungan terhadap konsumen menggunakan  konstruksi  PMH  ( Tort ). Meskipun demikian, bukan berarti Wanprestasi tidak  dapat  dijadikan  dasar dalam  gugatan  ganti  kerugian  konsumen. Hal  sebagaimana  dimaksud  didasarkan pada adanya kemungkinan bahwa terjadinya Wanprestasi diawali  dengan adanya  PMH  yang  dilakukan  salah  satu pihak.  Rasionalnya  adalah  bahwa  sangat mungkin dalam suatu perjanjian ditentukan klausula yang  mengandung unsur naturalia (unsur  yang  telah  diatur  dalam  Undang- Undang). Misalnya dalam suatu perjanjian jual-beli  ditentukan  klausula  mengenai tanggung  jawab  penjual,  dilain  sisi  terkait mengenai tanggung jawab penjual sebenarnya  sudah  diatur  dalam  ketentuan Pasal  1474  KUHPer  jo  Pasal  1491 KUHPer,  ketika  terjadi  penyimpangan tehadap ketentuan pasal tersebut maka pada awalnya  akan  diasumsikan  sebagai  PMH, namun  mengingat  bahwa  ketentuan  pasal bersangkutan  juga  diatur  dalam  bentuk klausula pada perjanjian, maka
penyimpangan  terhadap  ketentuan  Pasal 1474 KUHPer jo Pasal 1491 KUHPer yang awalnya merupakan PMH berubah menjadi

## Wanprestasi.
Adapun  uraian  pendapat  diatas dikuatkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung  Nomor  2822  K/Pdt/2014.  Putusan ini melahirkan kaidah hukum baru sebagai berikut: Pertama, gugatan yang dikualifisir sebagai  PMH  dapat  diubah  menjadi Wanprestasi atas  dasar  asas  sederhana, cepat dan biaya ringan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (2) Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman;  Kedua,  terhadap perbuatan  hukum  wanprestasi  dapat  pula dikabulkan tuntutan immaterial.
Pengajuan  gugatan  secara  perdata diselesaikan  menurut  instrumen  hukum perdata  (litigasi)  di  Peradilan  Umum. Mengingat  bahwa  jumlah  konsumen  PT. PLN  Indonesia  yang  mengalami  kerugian lebih  dari  1  orang,  maka  dapat  digunakan prosedur  gugatan  perwakilan  ( Class Action ).  Penyelesaian  sengketa  konsumen melalui Pengadilan mengacu pada ketentuan  tentang  Peradilan  Umum  yang berlaku.  Gugatan  ganti  kerugian  baik terhadap  kerugian  material  dan/atau immaterial  dapat  diajukan  berdasarkan Wanprestasi dan/atau  PMH.  Dalam  hal gugatan diajukan atas dasar PMH haruslah dibuktikan  bahwa  ada  PMH,  baik  berupa pelanggaran  hak  konsumen,  pelanggaran terhadap kewajiban berhati-hati, pelanggaran  norma  kesusilaan,  maupun pelanggaran  norma  kepatutan;    adanya kesalahan  dari  pelaku  usaha,  baik  berupa kesengajaan  maupun  kelalaian;  adanya kerugian yang diderita konsumen (penggugat); serta adanya hubungan kausal antara  PMH  dan  kerugian.  PMH  tidak hanya  terbatas  pada  pelanggaran  terhadap kaidah tertulis seperti Peraturan Perundang- Undangan, namun termasuk juga didalamnya  adalah  perbuatan    yang bertentangan  dengan  kesusilaan  baik  serta bertentangan  dengan  ketertiban  umum (Agustina,  2012  :  8).  Dalam  hukum  acara perdata  Hakim  hanya  bersifat  menunggu
dan  pasif.  Bersifat  menunggu  maksudnya bahwa  inisiatif  berperkara  adalah  datang dari  pihak-pihak  yang  berkepentingan, sedangkan bersifat pasif maksudnya adalah ruang  lingkup  atau  pokok  sengketa  yang diajukan  kepada  Hakim  untuk  diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan  oleh  Hakim  (Mertokusumo,  2006  : 11).  Gugatan  diajukan  melalui  Pengadilan Negeri  ditempat  kedudukan  konsumen sebagai  penggugat.  Terhadap  putusan Pengadilan  Negeri,  masih  dapat  diajukan banding  dan  kasasi  sebagaimana  perkara perdata biasa (Nugroho, 2008 : 126).

## Simpulan
Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas,  dapat  disimpulkan  beberapa  hal sebagai berikut:
1. Meskipun  PT.  PLN  Indonesia  telah mengimplementasikan ketentuan Pasal  29  ayat  (1)  huruf  e  UU Ketenagalistrikan  yang  merupakan lex  specialis dari  ketentuan  Pasal  4 huruf  (h)  UUPK,  Pasal  7  huruf  (f) UUPK, serta prinsip product liability dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang merupakan lex specialis dari ketentuan  Pasal  1474  KUHPer, namun  demikian  bentuk  kompensasi yang  diberikan  PT.  PLN  Indonesia dengan skema ganti kerugian berupa potongan  tagihan  listrik  dan/atau pemberian token terhadap konsumen belum  tepat  karena  skema  ganti kerugian tersebut
hanya mengakomodir  kerugian  material, padahal  sangat  mungkin  selain mengalami
kerugian material konsumen  juga  mengalami  kerugian immaterial.  Kondisi  yang  demikian justru  menimbulkan  ketidak  adilan terhadap konsumen dengan klasifikasi jenis kerugin yang berbeda satu sama lainnya. 2. Meskipun perbuatan hukum Wanprestasi berorientasi pada
kerugian  material,  namun  demikian konsumen  PT.  PLN  Indonesia  yang dirugikan  secara  immaterial  tetap
dapat  mengajukan  gugatan  ganti kerugian  immaterial  dengan  dasar gugatan Wanprestasi . Hal ini
didasarkan  pada  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 yang telah melahirkan kaidah hukum baru sebagai  berikut:  Pertama,  gugatan yang dikualifisir sebagai PMH dapat diubah  menjadi  wanprestasi  atas dasar asas sederhana, cepat dan biaya ringan  yang  tertuang  dalam  Pasal  2 ayat (4) jo Pasal 4 ayat (2) Undang- undang  Nomor  48  Tahun  2009
tentang Kekuasaan Kehakiman; Kedua,  terhadap  perbuatan  hukum wanprestasi  dapat  pula  dikabulkan tuntutan immaterial.

## Saran
Berdasarkan  permasalahan  yang terjadi,  maka  dapat  diberikan  beberapa saran sebagai berikut :
1. Untuk merealisasikan keadilan dalam hal ganti kerugian terhadap konsumen PT. PLN Indonesia, maka seharusnya kebijakan dalam menentukan  skema  ganti  kerugian didasarkan  pada  klasifikasi  jenis kerugian  yang  diderta  konsumen dengan  merujuk  pada  ketentuan KUHPer (khususnya Buku III Bab 5 tentang Jual-Beli), UUPK (khususnya
Pasal 4 huruf (h), Pasal 7 huruf (f) dan Pasal 19 ayat (1)), UU Ketenagalistrikan  (khususnya  Pasal 29  ayat  (1)  huruf  e),  dan Yurisprudensi  (Putusan  Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014).
2. Untuk menjamin keberhasilan gugatan dalam rangka mempertahankan hak konsumen atas ganti kerugian yang bersifat immaterial melalui mekanisme penyelesaian  sengketa  secara  litigasi dengan  dasar  gugatan Wanprestasi , maka  setiap  konsumen  dalam mengajukan  gugatan  sebagaimana dimaksud sebaiknya merujuk Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  2822
K/Pdt/2014 dalam penyusunan dalil- dalil gugatannya.

## Daftar Pustaka
Agustina,  Rosa,    at.  Al,  2012, Hukum Perikatan  (Law  Of  Obligations) , Edisi-1,  Cetakan  ke-1,  Pustaka Larasan, Denpasar.
Ali, Achmad, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan (Judicialprudence), edisi-1,  Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Aristoteles, “Nicomachean Ethics”, Translated  by:  W.  D.  Ross, http://bocc.ubi.pt/  pag/Aristoteles-
nicomachaen.html,  accessed:  4 September 2019.
Friedrich,  Carl  Joachim,  2004, Filsafat Hukum Perspektif Historis , Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
Hakim, Lukmanul, 2010, Tanggung Jawab Produsen  Dalam  Perdagangan Bebas ,  Jurnal  Ilmiah  Manajemen dan  Akuntansi    STIE  AMA Salatiga, Vol. 3. No. 6. Salatiga.
H.S,  Salim,  2003, Hukum  Kontrak  Teori dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak ,
Sinar Grafika, Jakarta.
https://id.wikipedia.org, “Perusahaan
Listrik  Negara” ,  oleh  Wikipedia, accessed: 4 September 2019.
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id , Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial ,  oleh  Riki  Perdana  Raya Waruwu, posted: 12 September 2017.
https://money.kompas.com, “PLN  Bakal Berikan  Kompensasi  Mati  Listrik”, oleh  Fika  Nurul  Ulya,  posted:  7 Agustus 2019.
https://nasional.kompas.com, “Penjelasan Resmi PLN Soal Padamnya Listrik di
Wilayah  Jawa” ,  oleh  Luthfia  Ayu Azanelle & Rosiana Haryanti, posted: 4 Agustus 2019.
https://nasional.kompas.com, “Bambang Soesatya:  Kalau  Perlu  Pergantian Direksi  PLN,  Ganti  Dengan  Yang Mumpuni” , oleh Haryanti Puspa Sari, posted: 5 Agustus 2019.
https://www.hukumonline.com,
“Komsumen Berhak Dapat Kompensasi Pasca Pemadaman Listrik  Tiba-Tiba” ,  oleh  Fitri  Novia Heriani, posted: 5 Agustus 2019.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, edisi-3,  Cetakan  ke-3 , Balai
Pustaka, Jakarta.
Mertokusumo,  Sudikno,  2006, Hukum Acara  Perdata  Indonesia ,  Edisi-7, Cetakan ke-1, Liberty, Yogyakarta.
Nugroho,  Susanti  Adi,  2008, Proses Penyelesaian  Sengketa  Konsumen Ditinjau  Dari  Hukum  Acara  Serta Kendala  Implementasinya ,  Edisi-1, Cetakan  ke-1,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta.
Rawls,  John,  1971, A  Theory  of  Justice, Cambridge , The  Belknap  Press  of Harvard University Press, Massachusetts . Suhardi,  Gunarto,  2002, Peranan  Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi , Edisi-1,  Cetakan  ke-1,  Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Windari, Ratna Artha, Pertanggungjawaban  Mutlak  (Strict Liability) Dalam Hukum Perlindungan  Konsumen ,  Jurnal
Komunikasi  Hukum,  Volume  1, Nomor 1, Pebruari 2015.