## ANALISIS PENERAPAN PASAL 28 AYAT (2) PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA POLDA SUMATERA SELATAN
Oleh:
Listiono Heri Darmadi 1)
Saepuddin Zahri 2)
Sri Suatmiati 3)
Abdul Latif Mahfuz 4)
Magister Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang 1,2,3,4)
E-mail: listionoheridarmadi@gmail.com

## Abstract
The formulation of the problems in this study are 1) What causes members of the Indonesian National  Police  (POLRI)  to  be  involved  in  criminal  acts  of  narcotics  abuse  at  the  South Sumatra Regional Police; 2)  What are the efforts and actions of the Kapolda related to the application of Article 28 Paragraph (2) of the Kapolri Regulation Number 14 of 2011 against unscrupulous  members  of  the  Police  who  commit  narcotics  abuse?.  The  research  method used is secondary data and tertiary data legal materials. Based on the results of the research, it  shows  that  1)  The  factors  causing  the  police  officers  to  be  involved  in  the  abuse  of Narcotics  crime  are  internal  and  external  factors,  such  as  mere  entertainment,  work pressure,  weak  supervision  from  superiors  of  police  officers,  environmental  and  social influences, economic factors, factors family because of many problems, the mental weakness of police officers, weak law enforcement or criminal sanctions for police officers. So that in uncovering and imposing sanctions on narcotics crimes committed by members of the police are still seen as weak compared to ordinary civil society, this is caused by the fact that there is  still  a  lot  of  protection  from  colleagues  in  the  profession  to  cover  up police  officers  who are involved in narcotics crimes, the lack of participation of witnesses in giving testimony in the process of investigation. 2) The application of Article 28 paragraph (2) of the Republic of Indonesia National Police Regulation number 14 of 2011 against police officers who commit narcotics abuse is still weak and not in accordance with Government Regulation number 2 of 2003, Policy from the Head of the Indonesian National Police in efforts to deal with criminal cases Narcotics and involving members of the police, the author's view is less assertive and seems to be ignored, it should be with the Regulation of the Head of the Indonesian National Police  Article  28  paragraph  (2)  Number  14  of  2011  and  Article  12  Paragraph  (1) Government Regulation number 2 of 2003 and has evidence of Narcotics then with it can be given criminal sanctions in the form of imprisonment and Dishonorable Dismissal (PTDH). And  having  been  determined  by  the  general  court  and  having  permanent  force,  the  police member  is  subject  to  sanctions  for  violating  the  police  professional  code  of  ethics,  namely dishonorable discharge (PTDH).
Keywords: police chief regulations, police officers, narcotics abuse

## Abstrak
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang menyebabkan anggota kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI)  terlibat  dalam  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  pada Polda  Sumatera  Selatan ;  2) Bagaimanakah Upaya  dan  tindakan  Kapolda  terkait  penerapan Pasal  28  Ayat  (2)  Peraturan  kapolri  Nomor  14  Tahun  2011  terhadap  oknum  anggota  Polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika . ?. Metode penelitian yang digunakan adalah data sekunder dan bahan hukum data tersier . Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)
Faktor  penyebab  kenapa  anggota  polisi  tersebut  terlibat  penyalahgunaan  tindak  pidana Narkotika  yaitu faktor internal  dan  eksternal  antara lain seperti hanya semata mata hiburan, tekanan  kerja,  lemahnya  pengawasan  dari  atasan  anggota  kepolisian,  pengaruh  lingkungan dan  pergaulan,  faktor  ekonomi,  faktor  keluarga  karena  banyak  permasalahan,  lemahnya mental  anggota  polisi,  lemahnya  penerapan  hukum  ataupun  sanksi  pidana  bagi  anggota polisi,.  Sehingga  dalam mengungkap dan memberikan sanksi tindak pidana narkotika  yang dilakukan  anggota  polisi  masih  di  pandang  lemah  dibandingkan  dengan  masyarakat  sipil biasa,  hal  ini  di  sebabkan  oleh  masih  banyaknya  adanya  perlindungan  dari  rekan  seprofesi untuk  menutupinya  anggota  polisi  yang  terlibat  kejahatan  Narkotika,  kurangnya  partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan. 2) Penerapan pasal 28 ayat (2) Peraturan  Kapolri  Republik  Indonesia  nomor  14  tahun  2011  terhadap  anggota  polisi  yang melakukan  penyalahgunaan  narkotika  masih  lemah  dan  belum  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah  nomor  2  tahun  2003,  Kebijakan  dari  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  upaya  menangani  kasus  tindak  pidana  Narkotika  dan  melibatkan  anggota kepolisian penulis pandang kurang tegas dan terkesan diabaikan, seharusnya dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 28 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2011  dan  Pasal  12  Ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  nomor  2  tahun  2003  dan  mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan  Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat  (PTDH).  Dan  telah  ditetapkan  oleh  peradilan umum  dan  telah  berkekuatan  tetap  maka  anggota  polisi  tersebut  dikenakan  sanksi pelanggaran  kode  etik  profesi  polisi  yaitu  dilakukannya  pemecatan  tidak  dengan  hormat (PTDH).
Kata Kunci: Peraturan Kapolri, Oknum Anggota Polisi, Penyalahgunaan Narkotika

## 1. PENDAHULUAN
Kepolisian Negara
Republik
Indonesia (POLRI) adalah organisasi penegak  hukum  yang  tugas  utamanya adalah melayani, mengayomi, dan mengayomi masyarakat. Tugas Polri memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan tugas  yang  diatur  dalam  Undang-Undang Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia yang mempunyai  tujuan, kedudukan, peran dan tugas serta mengedepankan profesionalisme  Polri.  Untuk  mencapai cita-cita  tersebut,  Polri  dilengkapi  sarana dan prasarana serta SDM di setiap daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  1 Ayat  (3)  dengan  tegas  menyatakan  bahwa
Indonesia  adalah  negara  hukum.  Dalam Negara,  hukum  merupakan  pilar  utama dalam  menggerakkan  sendi  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Ciri  negara  hukum  terletak  pada  tindakan- tindakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat atas  dasar  peraturan-peraturan  hukum. Salah  satu  lembaga  yang  ditunjuk  untuk menangani  kejahatan  atau  pelanggaran yang terjadi di masyarakat adalah Kepolisian.
Oleh  karena  itu,  diharapkan  undang- undang tersebut dapat memberikan penegasan  tentang  karakter  Polri,  sebagai sumber  nilai  kode  etik  kepolisian  yang mengalir dari falsafah Pancasila.
Dengan pesatnya kemajuan pengetahuan  masyarakat  dan  meluasnya
fenomena  Supremasi  Hukum,  Hak  Asasi Manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi,  transparansi  dan  tanggung jawab, telah melahirkan berbagai pandangan  baru  dalam  memandang  tujuan, tugas,  fungsi,  kekuatan.  dan  tanggung jawab  Polri  yang  telah  menimbulkan tuntutan  dan  harapan  masyarakat  terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.
Dengan  masih  adanya  kewenangan dan  tugas  aparat  penegak  hukum  sebagai panutan  dan  mitra  masyarakat,  masih banyak  aparat  kepolisian  yang  melakukan pelanggaran. salah satunya adalah melakukan  pelanggaran  penyalahgunaan narkotika,  dimana  banyak  oknum  polisi yang terjerat penyalahgunaan narkotika, hal ini terlihat pada anggota Korps Bhayangkara  yang  menjadi  pengedar  dan pengguna  narkoba  terus  meningkat.  Dalam tiga  tahun  terakhir,  sejak  2018,  tak  kurang dari  100  polisi  terlibat  narkoba.  Sementara itu, pada tahun 2020 ini pernyataan Kepala Divisi  Humas  Polri,  Irjen  Pol.  Argo Yuwono  mengatakan  113  anggota  yang terlibat narkoba dipecat.
Saat  ini  tindak  pidana  Kejahatan Narkotika  saat  ini  dianggap  sebagai kejahatan  yang sangat  mengkhawatirkan di Indonesia.  Tindak  pidana  narkotika  sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan  negara  karena  menimbulkan  banyak
kerugian  dan  juga  melibatkan  anak/remaja sebagai  generasi  penerus  bangsa  yang menjadi korban dan pelaku.
Masalah penyalahgunaan dan peredaran  gelap  narkotika  bukanlah  hal baru di Indonesia. Penggunaan narkotika di tanah  air  semakin  diwaspadai.  Selain  itu, akhir-akhir ini banyak perbincangan masyarakat  bahwa  ada  oknum  polisi  yang juga  menggunakan  dan  mengedarkan barang  haram  “narkoba”  tersebut.  Hal  itu terlihat  pada beberapa kasus  besar di  tanah air,  mulai  dari  bintara  dan  perwira,  seperti Kapolres Astanayar Kompol Yuni Purwanti Kusuma  Dewi  yang  diamankan  Propam dan  11  anggotanya. dan  yang  lagi  viral adalah kasus Irjen Teddy Minahasa sebagai tersangka  peredaran  narkoba.  Namun, dalam  hal  ini,  dia  tidak  bekerja  sendirian. Ada  4  anggota  Polri  lainnya  yang  terseret dalam  pusaran  rekor  tersebut.  Mereka adalah AKBP Dody Prawiranegara, Kompol Kasranto, Aiptu Janto Situmorang, dan  Aipda  Achmad  Darwawan.  Lima tersangka  lainnya  adalah  warga  sipil. Mereka  dijerat  pasal  114  ayat  2  sub  112 ayat  2 juncto 132 ayat  1 UU No 35 Tahun 2009  tentang  Narkotika  juncto  55  KUHP, dengan  ancaman  hukuman  maksimal  mati dan paling singkat 20 tahun .
Kasus  penyalahgunaan  narkotika yang  melibatkan  anggota  Polri,  dapat dilihat  pada  beberapa  kasus  diantaranya kasus terbaru penangkapan kembali
anggota Polda Sumsel yang bertugas di unit Bid.Propam (bidang profesi dan keamanan).  ,  dan  inisial  RP.  Petugas Polrestabes  Palembang  menangkap  Briptu RP  yang  menyalahgunakan  narkotika  jenis sabu  seberat  0,39  gram  pada  Senin,  5  Juli 2021,  yang  kasusnya  masih  diproses  di Bid.Propam Polda Sumsel.
Berdasarkan  pengungkapan  kasus penyalahgunaan  narkotika  yang  dilakukan oleh oknum anggota Polri di Polda Sumsel, hal  ini  nampaknya  disadari,  demikian pernyataan Kapolda Sumsel Tahun 2020 di CNN  Indonesia  melalui  Kapolres.  dalam hubungan  masyarakat.  di  Polda  Sumsel Kombes  Pol  Supriadi  pada  15  Juni  2020 lalu  menjelaskan  sebanyak  240  anggota Polri  menyatakan  menggunakan  narkoba saat membuat pernyataan dalam pengakuan. Dari 240 oknum anggota Polda Sumsel  yang  mengaku  menyalahgunakan narkotika,
Polda Sumsel hanya
memberikan  sanksi  proses  rehabilitasi  agar
mereka
dapat menghentikan ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang tersebut.
Berdasarkan diuraikan diatas, penulis  tertarik  untuk  menulis  tesis  dengan judul Analisis  Penerapan  Pasal  28  Ayat (2)  Pereraturan  Kapolri  Nomor  14 Tahun  2011  terhadap  Anggota  Polri yang melakukan penyalahgunaan narkotika pada Polda Sumatera Selatan .
2. METODE PENELITIAN.
Penelitian ini mempergunakan metode  penelitian  normatif.  Data  yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua jenis,  yaitu  data  sekunder  dan  bahan hukum data tersier Analisis data dilakukan dengan  tujuan  untuk  menyederhanakan hasil  olahan  data  sehingga  mudah  dibaca dan  dipahami.  Metode  analisis  data  yang digunakan adalah metode kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Yang Menyebabkan Anggota Kepolisian
Republik Indonesia (POLRI)  Terlibat  dalam  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  Narkotika pada Polda Sumatera Selatan
Pada  pasal  13  Undang  Undang  No. 2  Tahun  2002,  ditegaskan  bahwa  Polri bertugas:
a. Memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat. Untuk  memelihara  keamanan
fungsi utama Kepolisian adalah menghentikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan mendorong seseorang  untuk  berbuat  lebih  baik  dari sekarang. Fungsi  menegakkan hukum  pada Kepolisian harus dilakukan secara bergandengan dan beriringan dengan fungsi
perlindungan,  pegayoman,  dan  pelayanan kepada  masyarakat.  Sebagai  contoh  ketika polisi  menerima  laporan  adanya  kasus Curanmor, maka terdapat beberapa tindakan Polisi yang harus dilakukan:
Tindakan polisi harus selalu mengandung  kebenaran  hukum,  daripada menggunakan  hukum  sebagai  pembenaran tindakan  polisi  atau  hukum  rekayasa tindakan polisi,  hal  ini dapat  menyebabkan penyesatan  hukum.  Dengan  kata  lain elastisitas  hukum  dimanfaatkan  untuk kepentingan  tindakan  kepolisian,  berupa upaya  pemaksaan  untuk  mencapai  tujuan demi  kepentingan  politik,  kepentingan kelompok, kepentingan pribadi atau perseorangan, dan kepentingan lainnya.
Kepolisian Daerah (Polda)
Sumatera Selatan sering mengalami kendala  dan  hambatan  dalam  mengungkap kasus  penyalahgunaan  narkotika  yang dilakukan  oleh  anggota  polri  baik  secara teknis maupun secara non teknis. Hambatan dalam pengungkapan kasus diantaranya :
1. Informasi  yang masih susah didapat tentang  anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika Hasil  wawancara  dengan  Iptu  Taufik, SH selaku kanit unit 2 Subdit Paminal BidPropam  Kepolisian  Daerah  (Polda) Sumatera  Selatan  menyatakan  “  sulit mendapatkan informasi dan menditeksi tentang  keberadaan  anggota  yang melakukan  penyalahgunaan  narkotika.
Ini merupakan salah satu kendala yang dialami oleh BidPropam dan Direktorat Narkoba  Kepolisian  Daerah  (Polda) Sumatera Selatan”.
2. Keterbatasan jumlah anggota kepolisian  yang  bertugas  pada  unit Reskrim  Narkoba  dan  Bid.Propam khususnya Subdit Paminal
Menurut  Kompol  Adhi  Setyawan, S.I.K,  Msi  selaku  KasubbidPaminal Polda  Sumsel  menyatakan  “  bahwa dalam  penanganan  masalah  kasus pelanggaran penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum polri di wilayah hukum  Kepolisian  Daerah  (Polda) Sumatera  Selatan  masih  kekurangan personil  yang  bertugas  di  bagian penanganan  ini,  dimana  yang  harus  di tangani  dari  17  Kepolisian  Resort (Polres) sementara pada subdit paminal Cuma  ada  3  Unit  yang  masing  masing unit  rata  rata  7  anggota yang menangani  walaupun kita ada di  bantu oleh  propam  di  masing  masing Kepolisian Resort (Polres) yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sementara  kasus  yang  akan  ditangani dalam  pelanggaran  kode  etik  banyak bukan saja menangani kasus penyalahgunaan narkotika saja. Sementara  pada  Satreskrim  narkotika kepolisian  Daerah  (Polda)  Sumatera Selatan juga masih kekurangan anggota  yang  saat  ini  berjumlah  50
orang  dari  yang  semestinya  80  orang yang  bertugas  dibagian  ini,  jumlah tersebut sudah mencakup semua bagian yang  ada  bagik  pada  bagian  lapangan maupun  di  dalam  sedangkan  kasus yang  ditangani  bukan  saja  hanya  dari pelaku  internal  namun  juga  dari eksternal.
3 . Masih  adanya  saling  melindungi, saling  menutupi  terhadap  anggota polri  yang  terlibat  penyalahgunaan narkotika
Dalam  mengungkap  kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anggota polri masih mempunyai  kendala  lain  yaitu  adanya saling  melindungi,  saling  menutupi sesama  anggota  karena  merasa  rekan satu  leting,  kakak  leting,  bekas  atasan, atau pun masih keluarga, menurut salah satu  purnawirawan  Kepolisian  Daerah (Polda) Sumatera Selatan AKBP (Purn) Romli  Ridwan,SH  yang  penulis  temui pada  saat  penelitan  pada  anggota  Polri yang sudah tidak aktif lagi berdinas, hal inilah yang masih menjadikan penyebab masih  banyaknya  anggota  polisi  yang merasa  bebas  melakukannya  baik  dari pangkat  tersendah  sampai  pangkat tertinggi, dimana sanksi yang diberikannya  pun  masih  relatif  ringan dibandingkan  dengan  pelakunya  dari pihak  sipil  umum.dimana  sanksi  nya bisa  rehabilitasi,  demosi  (penundaan
kenaikan pangkat), mutasi (dipindahkan tugas) ketempat lain.
Dengan  masih  adanya  beberapa  hal tersebut  maka  faktor  penyebab  anggota melakukan penyalahgunaan narkotika masih  banyak  dan  leluasa  melakukanya karena  mengetahui  dimana  keberadaan barang  narkotika,  serta  mengetahui  jalur lintas memperoleh barang narkotika tersebut.  Apalagi  dengan  menggunakan unsur  sebagai  anggota  polri  atau  sebagai penegak hukum.
B. Upaya dan Tindakan Kapolda terkait penerapan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan  Kapolri  Nomor  14  Tahun 2011  terhadap  oknum  anggota  Polisi yang  melakukan  penyalahgunaan narkotika
Dari hasil Observasi peneliti menyatakan  bahwa  salah  satu  hambatan yang  sering  kali  dijumpai  dikepolisian adalah  dalam  penerapan  sanksi  disiplin. Kata  Disiplin didefinisikan sebagai kegiatan  manajemen  untuk  menjalankan standar-standar organisasional, disiplin merupakan  sikap  mental  yang  tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku individu, kelompok, atau masyarakat berupa ketaatan terhadap peraturan-peraturan  atau ketentuan  yang  ditetapkan  untuk  tujuan tertentu.  Kondisi  melemahnya  disiplin  dan profesionalisme  anggota  Polri  yang  terjadi
pada  saat  ini  mulai  sering  menjadi pembicaraan masyarakat luas.
Oknum polisi yang menyalahgunakan  narkotika  berarti  telah melanggar  aturan  disiplin  dan  kode  etik karena  setiap  anggota  polri  wajib  menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.
Pelanggaran  terhadap  aturan  disiplin  dan kode  etik  akan  diperiksa  dan  bila  terbukti akan  dijatuhi  sanksi.  Penjatuhan  sanksi disiplin  serta  sanksi  atas  pelanggaran  kode etik  tidak  menghapus  tuntutan  pidana terhadap  anggota  polisi  yang  bersangkutan Pasal  12  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah nomor.  2  tahun  2003  jo  Pasal  28  ayat  (2) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.
Oleh  karena  itu  oknum  polisi  yang menyalahgunakan  narkotika  tetap  akan diproses  hukum  acara  pidana  walaupun telah  menjalani  sanksi  disiplin  dan  sanksi pelanggaran  Kode  Etik  Profesi  Polisi (KEPP). Oknum polisi disangkakan penyalahgunaan  narkotika  dan  diproses penyidikan  tetap  harus  dipandang  tidak bersalah  sampai  terbukti  melalui  putusan pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap (asas praduga tidak bersalah) sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (1) Undang Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Apabila  putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah
berkekuatan  hukum  tetap,  ia  terancam diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan  Pasal  12  ayat  (1)  huruf  a Peraturan  Pemerintah  No.  1  Tahun  2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Dalam  hal  ini sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal 30 Ayat (1) Undang  Undang  No.  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia  yang  menyatakan  “  bahwa Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dapat  diberhentikan  dengan hormat  atau tidak dengan hormat”.  Karena dalam  hal  ini  perbuatan  terdakwa  tersebut merupakan perbuatan yang telah melanggar Kode Etik Profesi Polisi. Untuk pelanggaran narkotika tersebut yang sebagaimana  telah  sesuai  dengan  unsur pemberat  pidana  denda  maksimum  dari tiap-tiap  pasal yang  telah  dilanggar ditambah  dengan  1/3  (satu  per  tiga). Dengan demikian penerapan sanksi- sanksi pidana tersebut dapat memberikan efek jera terhadap  pelaku  dan  supaya  pelaku  tidak mengulangi  perbuatan  yang  dilakukannya tersebut  agar  dapat  terciptanya  kedamaian dalam hidup bermasyarakat.
Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang ternyata melakukan  pelanggaran  Peraturan  displin Anggota  Kepolisian  Republik  Indonesia akan  dijatuhi  sanksi  berupa  tindakan disiplin atau hukuman disiplin.
Analisa
Penulis
menjabarkan konsep  ideal  terhadap  aparat  Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dikaitkan dengan  teori  pembaharuan hukum  pidana yaitu melalui upaya:
1. Upaya Pre-emtif (Pembinaan)
Pembinaan  merupakan  salah  satu upaya  antisipasi  cegah  dini  yang dilakukan  oleh  Polri  melalui  kegiatan- kegiatan dengan tujuan menghilangkan alasan peluang dan pendorong Anggota Polri melakukan Tindak Pidana
Narkotika. Tujuan dilaksakannya kegiatan  ini  untuk  menghilangkan faktor peluang dan pendorong terkontaminasinya  seseorang  menjadi pengguna,  serta  menciptakan  daya tangkal dan memotivasi membangkitkan  kesadaran  anggota Polri  agar  tidak  melakukan  Tindak Pidana Narkotika.
2.  Upaya Represif
Penegakan  hukum  dilakukan  secara represif  oleh  aparat  penegak  hukum, berupa  penjatuhan  sanksi  oleh  pelaku kejahatan  dilakukan  oleh  kepolisian, kejaksaan,  pengadilan,  dan  lembaga pemasyarakatan  dalam  hal  ini  sebagai bentuk  tegas  untuk  membuat  jera oknum yang melakukan penyalahgunaan  narkotika.  Represif sebagai upaya  penegakan  hukum terhadap gangguan nyata atau ancaman faktual berupa penindakan,
pemberantasan,  penumpasan  sesudah kejahatan  terjadi  atau  pelanggaran hukum yang bertujuan untuk memberikan contoh social learning dan menimbulkan  efek  deterence  agar dapat  mengantisipasi  para  pelaku mengulangi perbuatannya.
3.  Upaya Preventif
Mengingat upaya penanggulangan kejahatan  lewat  jalur  non  penal  lebih bersifat  tindakan  pencegahan  untuk terjadinya  kejahatan,  maka  sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab  terjadinya  kejahatan  upaya non  penal  merupakan  upaya  yang dilakukan oleh polri untuk menanggulangi dan memberantas narkotika. Upaya  yang biasa dilakukan dengan  melakukan  pembinaan  kepada masyarakat  dengan  cara  sosialisasi, penyuluhan  tentang  bahaya  narkotika dan dampak dari  penyalahgunaan narkotika.  Tidak  hanya  masyarakat, anggota  Polri  juga  diberi  sosialisasi dan penyuluhan tentang narkotika.Selain  itu  polri  juga  berkerja sama dengan masyarakat seperti melakukan penyuluhan anti narkoba.
Analisa lanjutan penulis berdasarkan  teori  pembaharuan  hukum pidana  yaitu  dengan  memaknai  bahwa pembaharuan  hukum  pidana  bagi kepentingan masyarakat Indonesia mengacu  pada  dua  fungsi  dalam
hukum  pidana,  yang  pertama  fungsi primer  atau  utama  dari  hukum  pidana yaitu  untuk  menanggulangi  kejahatan. Yang  kedua  fungsi  sekunder  yaitu menjaga  agar  penguasa  (pemerintah) dalam  menanggulangi  kejahatan  betul- betul  melaksanakan  tugasnya  sesuai dengan  apa  yang  telah  digariskan  oleh hukum  pidana  termasuk  pada  internal institusi itu.
Dalam  pelaksanaan  pemberian sanksi disiplin bagi anggota polri  yang melakukan  penyalahgunaan  narkotika masih  adanya  perlindungan  terhadap pelaku  kejahatan  narkotika  oleh  rekan seprofesi  atau  keluarga  pelaku.  Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu rantai mata proses yang baik  dan  sistematis,  demi  terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan  juga  hubungan  koordinasi yang baik  antar aparat  penegak hukum dengan  berpedoman  pada  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penegakan  hukum  yang  dilakukan pada  anggota  kepolisian  sesuai  atau tunduk  pada  peradilan  umum  dan dianggap sama dengan masyarakat sipil yang  berdasarkan  pada  Pasal  29  ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002.  Walaupun  anggota  kepolisian termasuk  warga  sipil,  namun  terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan  Disiplin  dan  Kode  Etik
Profesi. Peraturan Disiplin Polisi Republik  Indonesia  (Polri)yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian  diatur  dalam  Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Kebijakan  dalam hal penegakan hukum yang dibuat oleh Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia adalah dengan adanya peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2011  Tentang  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik  Indonesia.  Penyalahgunaan Narkotika  yang  melibatkan  polisi merupakan  salah  satu  pelanggaran kode etik profesi polisi.
Karena dalam peraturan Kepolisian  Republik  Indonesia  telah diatur  akan  hak,  kewajiban  dan larangan  pada  anggota  kepolisian. Sesuai pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia tahun 2011 mengenai larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Kebijakan-kebijakan yang dilampirkan  dalam  Peraturan  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia diatas  menyangkut  disiplin  anggota polisi  supaya  tidak  melanggar  aturan-
aturan  hukum  yang  dilarang,  tetapi masih ada saja anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika  tersebut.  Disiplin  adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan  kredibilitas  dan  komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas  dan  komitmen  sebagai anggota  Polri.  Tetapi  masih  banyak anggota  kepolisian  yang  tidak  komit dan  menjaga  kehormatannya  sebagai anggota kepolisian. Tidak hanya Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia,  pemerintah  juga  membuat kebijakan  dalam  aturan  Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2003 Tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Kepolisian
Kepolisian Daerah Sumatera selatan  juga  memberikan  kebijakan mengenai kedisiplinan seorang anggota polisi,  mengenai  kedisiplinan  seorang anggota  polisi.  Dalam  hal  ini  seorang anggota  polisi  harus  mematuhi  dari aturan  atupun  kebijakan  mengenai profesi seorang polisi. Apabila kebijakan  tersebut  dilanggar  oleh anggota kepolisian maka akan dikenakan  hukuman  atau  sanksi  baik sanksi  pidana  yang  diberikan  hakim peradilan  umum  maupun  sanksi  yang diberikan atasan dari anggota
kepolisian  yang  bersangkutan  dimana anggota polisi tersebut ditugaskan.
Berdasarkan  hal  tersebut  seorang anggota  polisi  yang  terlibat  tindak  pidana Narkotika  akan  diberikan  hukuman  berupa sanksi  yang  sama  seperti  masyarakat  sipil lainnya, karena anggota  polisi  tunduk  pada peradilan  umum  sesuai  dengan  Pasal  29 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  Tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, yang berbunyi “Anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum.”
Hal ini menunjukkan bahwa anggota  Polri  merupakan  warga  sipil  dan bukan termasuk subjek hukum militer”.
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai  ketentuan  pidana  pada  Bab  XV pada  Pasal  111  sampai  dengan  Pasal  148. Dalam  Pasal  tersebut  menjelaskan  semua mengenai  sanksi-sanksi  pidana  mengenai Narkotika  dengan  demikian  masyarakat sipil maupun anggota polisi yang melakukan atau yang terlibat tindak pidana maka  akan  dikenakan  sanksi  yang  diatur pada  Undang-Undang  Narkotika  tersebut. Tergantung dari apa  yang dilakukan tindak pidana mengenai Narkotika tersebut. dengan  demikian  anggota  kepolisian  yang akan  menyelidikinya  dan  jaksa  penuntut umum yang memberikan tuntutan pada apa hasil dari penyelidikan dan penyidikan oleh
anggota kepolisian tersebut terhadap anggotanya yang terlibat tindak pidana, dan diberikan kepada hakim untuk dipersidangkan.
Undang-Undang Nomor  35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang  oleh  Undang-Undang  dan  dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:
1.  Kategori pertama, yakni perbuatan- perbuatan  berupa  memiliki,  menyimpan, menguasai  atau  menyediakan  Narkotika dan prekursor Narkotika;
2.  Kategori kedua, yakni perbuatan- perbuatan berupa memproduksi, mengimpor,
mengekspor atau menyalurkan  Narkotika  dan  prejursor
Narkotika;
3.  Kategori ketiga, yakni perbuatan- perbuatan  berupa  menawarkan  untuk dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  dalam  jual  beli, menukar,  atau  menyerahkan  Narkotika dan prekursor Narkotika;
4.  Kategori keempat, yakni perbuatan- perbuatan  berupa  membawa,  mengirim, mangangkut  atau  mentransit  Narkotika dan prekursor Narkotika.
Upaya pencegahan dan penanggulangan  narkoba  dapat  dilakukan dengan  menempuh  tiga  elemen  pokok, yakni  penerapan  hukum  pidana  (criminal law  application),  pencegahan  tanpa  pidana (prevention without punishment) dan
mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai  kejahatan  dan  pemidanaan  lewat media  massa  (influencing  views  of  society on crime), dengan demikian upaya penanggulangan  kejahatan  secara  garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:
(1)  Lewat  jalur  penal  (hukum  pidana) yang lebih menitikberatkan pada sifat repressive.
(2)  Lewat jalur non penal, lebih menitikberatkan  peda  sifat  preventi atau  pencegahan  sebelum  kejahatan itu terjadi.
Penanggulangan kejahatan  lewat jalur  non  penal,  yaitu  sasaran  pokoknya adalah  menangani  faktor-faktor  kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat  pada  kondisi-kondisi  social  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat menumbuh suburkan kejahatan.
Salah satu langkah penanggulangan narkoba  baik  dalam  kalangan  instansi kepolisian  dalam  hal  menjaga,  mengimbau dan mengontrol para anggotanya agar dapat menjalankan  tugas  dan  tanggungjawab yang  telah  diamanatkan  oleh  undang- undang  dan  tidak  ikut  serta  dalam penyalahgunaan  narkoba  maupun  dalam kalangan masyarakat yaitu dengan mengadakan  sosialisasi  tentang  bahaya- bahaya  narkotika  serta  pengaruh  buruk penggunaan  narkoba  agar  masyarakat  dan anak  muda  tidak  ikut  serta  baik  dalam pengedaran maupun penyalahgunaan
narkoba  karena  generasi  mudah  saat  ini adalah  generasi  penenerus  bangsa  pada masa mendatang.

## 4. SIMPULAN
1. Faktor  penyebab  kenapa  anggota  polisi tersebut  terlibat  penyalahgunaan  tindak pidana  Narkotika  yaitu  faktor  internal dan  eksternal  antara  lain  seperti  hanya semata  mata  hiburan,  tekanan  kerja, lemahnya  pengawasan  dari  atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota  polisi,  lemahnya  penerapan hukum  ataupun  sanksi  pidana  bagi anggota  polisi,.  Sehingga    dalam mengungkap  dan  memberikan  sanksi tindak pidana narkotika yang dilakukan anggota  polisi  masih  di  pandang  lemah dibandingkan  dengan  masyarakat  sipil biasa,  hal  ini  di  sebabkan  oleh  masih banyaknya  adanya  perlindungan  dari rekan  seprofesi  untuk  menutupinya anggota  polisi  yang  terlibat  kejahatan Narkotika,  kurangnya  partisipasi  saksi dalam  memberikan  keterangan  dalam proses penyidikan.
2. Penerapan  pasal  28  ayat  (2)  Peraturan
Kapolri  Republik  Indonesia  nomor  14 tahun  2011  terhadap  anggota  polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika  masih  lemah  dan  belum
sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah nomor  2  tahun  2003,  Kebijakan  dari Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  upaya  menangani kasus  tindak  pidana  Narkotika  dan melibatkan  anggota  kepolisian  penulis pandang  kurang  tegas  dan  terkesan diabaikan,  seharusnya  dengan  adanya Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  pasal  28  ayat  (2) Nomor  14  Tahun  2011  dan  Pasal  12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun  2003  merupakan  senjata  yang tepat  dalam  mengatasi  anggota  polisi yang  terlibat  tindak  pidana  apapun khususnya tindak pidana Narkotika dan merupakan  wujud  Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian .Apabila anggota polisi tersebut terlibat penyalahguaan tindak pidana Narkotika dan mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana  berupa  pidana  penjara  dan Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat (PTDH).  Dan  telah  ditetapkan  oleh peradilan  umum  dan  telah  berkekuatan tetap  maka  anggota  polisi  tersebut dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yaitu dilakukannya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

## Saran
1. Hendaknya  kepolisian  harus  berani menjalin  kemitraan  membuat  MoU
dengan  pihak  eksternal  yang  memiliki kompetensi  dalam  pengawasan  seluruh anggotanya tanpa kecuali. Hingga dapat memantau perilaku anggota polri  dalam aktifitas  sehari  hari.  Selain  Kompolnas, BNN.
2. Diharapkan dibuat kebijakan yang lebih tegas  dalam  pemberian  Sanksi  dan hukuman  dalam  menangani  anggota
polisi  yang  terlibat  tindak  pidana
narkotika dengan mendahulukan pemberian sanksi PTDH (Pemberhantian Tidak Denagn Hormat)

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Ade Wahyu Rahmadani, 2003, Penyalahgunaan Narkoba ., DKI Jakarta, Depag RI
A.  Reni  Widyastuti.2012, Penegak  Hukum, Mengubah  Strategi  Dari  Supermasi
Hukum Ke Mobilisasi Hukum
Mewujudan Kesejahteraan dan Keadilan, ,Fh Univ.Prahyangan Bandung Artikel detiknews,2021, Heboh Kompol
Yuni dan 11 Polisi Bandung
Tersandung
Narkoba ,
https://news.detik.com/berita-jawa- barat/d-5378888/heboh-kompol-yuni- dan-11-polisi-bandung-tersandung- narkoba.
https://www.kompas.com/
Indonesia,  Permata  Press, Undang  Undang Republik  Indonesia,  nomor  2  tahun 2002 , LN nomor.2 tahun 2002, TLN, nomor.4168
Kumparan  New,  2022, sosok  4  polisi  yang terjerat  kasus  narkotika  Irjen  Teddy Minahasa ,
Setyo  Puji, 240  Polisi  di  SumSel  Mengaku Menggunakan Narkoba, ini alasannya ,  Kompas.Com,  6  Juli 2020, 19.41 Wib Sumaryono,  Etika  Profesi  Hukum, Norma- Norma Bagi Penegak Hukum ,
Kanisius, Yogyakarta, 2002 Tarigan H. Irwan Jasa,2017. Narkotika dan Penanggulangannya. Yogyakarta: cv budi utama.
Thr/Fra. Ratusan  Polisi  Terjerat  Kasus Karkoba  dari  tahun  ke  tahun ,
CNN.Indonesia,  14  April  2021, (06.12 Wib)