## Penilaian Penerapan Aspek Kesejahteraan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) eks-Karesidenan Madiun
The Assessment of the Application of Animal Welfare Aspects in Slaughterhouse ex-residency of Madiun
Iman Aji Wijoyo 1 , Rudy Rawendra 2 , Siska Mahalia Dewi Purba 3 1,2 Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Malang
3 Alumni Politeknik Pembangunan Pertanian Malang Malang e-mail : imanajiwijoyo@polbangtanmalang.ac.id

## ABSTRAK
Rumah  Pemotongan  Hewan  sangat  diperlukan  di  masing-masing  daerah  agar  dalam pelaksanaan pemotongan hewan dapat terkendali dengan baik. Penelitian ini dilakukan untuk  mengetahui  tingkat  kesejahteraan  hewan  yang  ada  di  Karesidenan  Madiun. Metode  yang  digunakan  adalah  metode  observasi  langsung  terhadap  5  RPH  se- Karesidenan  Madiun.  Penelitian  ini  diaksanakan  pada  bulan  Desember  2019.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penerapan kesejahteraan hewan di Rumah Pemotongan Hewan  se-eks-Karesidenan  Madiun  dinilai  baik  dengan  terpenuhi  aspek  kesejahteraan hewan  sebesar  80.34%.  Identifikasi  penerapan  tersebut  didasarkan  pada  penilaian  7 kategori;  sumber  daya  manusia,  perilaku  hewan,  kondisi  hewan,  penanggulangan permasalahan,  kandang  penampungan,  pemotongan  hewan,  dan  pemotongan  hewan bunting.  Penerapan  kesejahteraan  hewan  di  RPH  se-eks-Karesidenan  Madiun  telah memenuhi  amanat  dari  pasal  66  Undang-Undang  No  18  Tahun  2009  Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## Kata kunci— rumah potong hewan, kesejahteraan hewan

## ABSTRACT
Slaughterhouses  are  needed  in  each  area  so  that  the  slaughtering  can  be  well controlled. This research was conducted to determine the level of animal welfare in the ex-Residency of Madiun. The method used is the method of direct observation of 5 RPH throughout  the  ex-Residency  of  Madiun.  This  research  was  conducted  in  December 2019. The results showed that the application of animal welfare in the Slaughterhouse as ex-Residency of Madiun was considered good with the fulfillment of animal welfare aspects of 80,34%. The identification of the application is based on the evaluation of 7 categories; Human Resources, Animal Behavior, Animal Condition, Tackling Problems, Shelter  Cages,  Slaughterhouses,  and  Slaughtering  Animal  pregnant.  The implementation  of  animal  welfare  in  the  Madiun  Residency  Slaughterhouses  has fulfilled the mandate of Article 66 of Law No. 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Health.

## Keywords— abattoir, animal welfare

## PENDAHULUAN
Peningkatan  jumlah  penduduk serta kesadaran masyarakat di Indonesia terhadap  pentingnya  protein  hewani menyebabkan konsumsi protein hewani, khususnya  daging  sapi  meningkat. Selama  5  tahun  (2010-2015)  konsumsi daging  sapi  mengalami  kenaikan  yang signifikan  yakni  rerata  503,79  (ribu ton), dan nilai rerata konsumsi penduduk  Indonesia  naik  menjadi  2,06 kapita/kg  (Jiuhardi,  2016).  Permintaan konsumen terhadap daging sapi, menyebabkan  intensitas  pemotongan juga meningkat. Berdasarkan data BPS, terjadi  peningkatan jumlah  pemotongan sapi  di  Rumah  Potong  Hewan  (RPH) pada tahun 2018, dari tahun sebelumnya berjumlah  1.114.748  ekor  menjadi 1.146.560 ekor (BPS, 2019).
Rumah  potong  hewan  merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan  daging  yang  aman,  sehat, utuh  dan  halal  serta  berfungsi  sebagai sarana untuk melaksanakan: a) pemotongan hewan secara benar (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan  dan  syariat  hewan).  b)  tempat melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem inspection),  pemeriksaan  karkas  dan jeroan (postmortem inspection)
untukmencegah penularan penyakit zoonosis ke manusia. c) tempat pemantauan  dan  surveylans  penyakit hewan  dan  zoonosis  yang  ditemukan pada  pemeriksaan  antemortem  dan postmortem guna
pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan
penyait menular dan zoonosis di daerah asal  hewan.  d)  melaksanakan  seleksi dan  pengendalian  pemotongan  hewan besar  betina  bertanduk  yang  masih produktif.
Eks-Karesidenan  Madiun  adalah salah  satu  bekas  pemerintahan  residen
yang  ada  pada  masa  pemerintahan kolonial  Belanda.  Merupakan  daerah administrative yang terdiri dari Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan dan Ngawi yang  dipimpin  oleh  residen.  RPH  yang berada  di  Eks-Karesidenan  Madiun berjumlah 5 yang tersebar di Kabupaten Pacitan, Madiun, Magetan dan Ngawi.
Ketakutan,  stress,  dan  rasa  sakit pada  hewan  ternak  dan  hewan  yang disembelih  di  RPH  disebabkan  oleh pengabaian  aspek  kesejahteraan  hewan ( animal  welfare )  dimana  hal  ini  dapat menyebabkan  kualitas  karkas  menjadi buruk  ( Dark  Firm  Dry ).  Pengabaian oleh  para  pekerja  yang  bertugas  dapat disebabkan akibat kurangnya pengetahuan, pengalaman, keterampilan tentang  kesejahteraan  hewan  serta fasilitas peralatan yang kurang memadai.  Agar  kualitas  karkas  yang dihasilkan  dari  pemotongan  ternak memiliki  kualitas  baik,  maka  dalam rangkaian  pemotongan  di  RPH  harus dilakukan penerapan animal welfare . Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti merasa  perlu  adanya  penelitian  terkait penerapan aspek animal welfare di RPH eks-Karesidenan  Madiun  dengan  tujuan untuk  mengetahui  tingkat  penerapan animal welfare dari berbagai aspek pada
RPH eks-Karesidenan Madiun. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan oleh RPH dan pemerintah setempat dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan  penerapan  kesejahteraan hewan di RPH eks-Karesidenan Madiun.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada bulan Desember 2019 di Rumah Potong Hewan  (RPH)  pada  empat  kabupaten yang  dahulu  merupakan  bagian  dari Karesidenan  Madiun,  yakni  Kabupaten
Madiun,  Magetan,  Pacitan,  dan  Ngawi. Kabupaten  Ponorogo  juga  merupakan bagian dari Karesidenan Madiun,
namun  tidak  diteliti  karena  belum memiliki RPH yang operasional. Penelitian menggunakan
metode observasi  langsung  terhadap  lima  RPH di  eks-Karasiden  Madiun  yakni  RPH Plaosan,  RPH  Kab  Pacitan,  RPH  Kab Ngawi,  RPH  Ruminansia  Magetan  dan UPTD RPH Kota Madiun. Pengambilan data  menggunakan  kuesioner  melalui
wawancara pada responden yang bekerja  di  RPH  dan  pengamatan  di lingkungan  sekitar  RPH.  Observasi dilakukan  terhadap  beberapa  aspek yakni  jumlah  SDM,  kondisi  hewan  di RPH,  pemahaman  perilaku  hewan, penanggulangan permasalahan, kandang penampungan,  pemotongan  hewan,  dan pemotongan  hewan  bunting.  Penilaian aspek  kesejahteraan  hewan  dilakukan berdasarkan  acuan  Office  International des Epizooties (OIE) tahun 2015.
Analisis Data Data  yang  diperoleh  diskroing menggunakan  skala  likert  kemudian disederhanakan  ke  dalam  bentuk  tabel dan gambar. Lalu data dilakukan analisa secara  diskriptif  dengan  menampilkan rataan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Identifikasi penerapan kesejahteraan  hewan  di  Rumah  Potong Hewan  eks-Karesidenan  Madiun  yakni; RPH  Plaosan,  RPH  Kab  Pacitan,  RPH
Kab  Ngawi,  RPH  Ruminansia  Magetan dan  UPTD  RPH  Kota  Madiun  dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1  Grafik penerapan animal welfare di RPH
Berdasarkan  Grafik  1  diketahui bahwa  Penerapan  kesejahteraan  hewan di Rumah Potong Hewan eks- Karesidenan  Madiun  sebesar  80,34%. Penerapan  Kesejahteraan  Hewan  di
RPH Karesidenan madiun telah memenuhi  amanat  dari  Pasal  66 Undang-Undang  No  18  Tahun  2009 Tentang  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan Tentang Peternakan dan Kesehatan  Hewan  yang  menyebutkan bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di
RPH dan cara pemotongannya 86,13 87,20 73,87 81,87 73,07 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 UPTD RPH KOTA MADIUN RPH RUMINANSIA MAGETAN RPH KAB. NGAWI RPH KAB PACITAN RPH PLAOSAN Penerapan Kesejahteraan Hewan (%)
memenuhi kesehatan mayarakat veteriner dan kesejahteran hewan ( animal welfare ).
Penerapan  kesejahteraan  hewan tertinggi adalah RPH Ruminansia
Magetan  sebesar  87,20%.  Di  antara  ke- tujuh  aspek  yang  dinilai,  sumber  daya manusia  mendapat  nilai  paling  rendah yakni  cukup.  Hal  ini  karena  minimnya jumlah serta pengalaman kerja keurmaster, juleha, dan tenaga lapangannya.
Penerapan  kesejahteraan  hewan terendah  terjadi  di  RPH  Plaosan  yakni sebesar  73,07%.  Nilai  ini  didapatkan akibat  rendahnya  aspek  sumber  daya manusia  serta  kurangnya  pemahaman perilaku  hewan  yang  tercermin  pada fasilitas  dan  pelaksanaan  kegiatan  di RPH. Juru sembelih halal yang bertugas tidak  memiliki  sertifikat  kompetensi, serta  tidak  adanya  tenaga  keurmaster dan  dokter  hewan  yang  bertanggung
jawab  pada  pemeriksaan  antemortem dan  postmortem.  Menurut  Permentan nomor  13  Tahun  2010,    dimana  dokter hewan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih ( ante- mortem  inspection )  dan  pemeriksaan kesehatan  jeroan  dan/atau  karkas  ( post- mortem  inspection ).  Hal  ini  bertujuan untuk  menjamin  karkas,  daging,  dan jeroan  yang  dihasilkan  oleh  RPH  atau UPD  (UPD)  memenuhi  kriteria  aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).
Identifikasi  penerapan  tersebut didasarkan pada penilaian pada 7  aspek yang dimulai dari sumber daya manusia, perilaku hewan, kondisi hewan,  penanggulangan  permasalahan, kandang  penampungan,  pemotongan hewan,  pemotongan  hewan  bunting. Kondisi penerapan pada masing-masing aspek dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2  Grafik aspek penilaian animal welfare di RPH se-eks-Karesidenan Madiun
Pengamatan  di  lapangan,  RPH
eks-Karesidenan Madiun tidak melaksanakan pemotongan hewan
bunting. Hal ini sesuai dengan
Permentan No. 35/2011 tentang Pengendalian  Ternak  Betina  Produktif yang menjadi dasar aturan teknis dalam pelaksanaan pengendalian ternak ruminansia  betina  produktif,  dengan tujuan untuk memertahankan ketersediaan bibit. 60,29 87,00 81,45 90,75 76,25 81,00 100,00 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 SUMBER DAYA MANUSIA KONDISI HEWAN PEMAHAMAN PERILAKU HEWAN PENANGGULANGAN PERMASALAHAN KANDANG PENAMPUNGAN PEMOTONGAN HEWAN PEMOTONGAN HEWAN BUNTING Aspek Penilaian Kesejahteraan Hewan (%)
Sementara dalam penerapan aspek sumber daya manusia, kurangnya jumlah,  pengalaman,  dan  pelatihan tenaga  keurmaster,  juleha  dan  tenaga lapangan  sebagai  pelaksana  kegiatan pemotongan di RPH perlu mendapatkan perhatian. Kompetensi serta kemampuan  juru  sembelih  dan  pekerja kandang  untuk  menangani  sapi  secara efektif  dianggap  sebagai  faktor-faktor terbesar yang mempengaruhi kesejahteraan hewan, keselamatan pekerja  dan  kualitas  produk  akhir (MLA, 2012). Jumlah, pengalaman, dan kompetensi  personil  yang  memadai dapat  meningkatkan  aspek  penerapan kesejahteraan  hewan  di  rumah  potong hewan berkaitan dengan peran langsung sumber daya manusia terhadap perlakuan  kepada  hewan  yang  dapat menentukan kesejahteraan hewannya.
Kondisi  hewan  pada  kandang penampungan rerata diperlakukan dengan  baik.  Hewan  dapat  berbaring  di kandang  dan  air  minum  selalu  tersedia. Setiap hewan memiliki cukup kebebasan  untuk  dapat  bergerak  tanpa adanya kesulitan untuk berbalik, berputar, berdiri, berbaring, meregangkan  tubuh  ataupun  anggota badannya. Kondisi kandang penampungan bervariasi, terdapat kandang  yang  bersih  dan  terdapat  pula kandang  dengan  kondisi  sedikit  kotor. Seharusnya kandang penampungan harus  dalam  keadaan  bersih  untuk menghindarkan  hewan  terkena  infeksi kuku, kaki dan kulit (MLA, 2012).
Hampir seluruh RPH tidak memilliki  kandang  isolasi,  jadi  hanya terdapat satu jenis kandang
penampungan  saja  sehingga  dalam operasionalnya hewan sakit tidak dipisahkan dengan hewan sehat. Padahal  sedianya  hewan-hewan  yang sakit  dan  diduga  sakit  dipisahkan  di kandang  isolasi  agar  dapat  dilakukan observasi dan
pengobatan.
Tercampurnya  hewan  sehat  dan  sakit dalam satu kandang akan menyebabkan terinfeksinya  hewan  sehat,  sehingga menyebabkan hewan sakit ikut terpotong  dan  daging  yang  dihasilkan menjadi  tidak  ASUH  (Rohyati  dkk, 2017).
Petugas  dengan  baik  memahami perilaku  ternak.  Hewan  tidak  diarahkan ke  arah  jalan  dengan  belokan  tajam, sepanjang  jalan  yang  dilewati  hewan terdapat penerang.
Dalam hal penanggulangan permasalahan jika terdapat  ternak  yang  mogok  tidak menggunakan alat yang dapat menyakiti hewan.  Rerata  hanya  menggunakan tangan dengan menepuk bagian belakang sapi. Hewan yang mendapatkan  perlakuan  kasar  sebelum disembelih  menyebabkan  penderitaan pada hewan sehingga dapat meningkatkan terjadinya stres dan dapat menyebabkan  dua  kali  lebih  banyak cedera  (memar)  dari  hewan  yang diperlakukan  dengan  lembut,  sehingga untuk meminimalkan stres, hewan tidak diperlakukan  dengan  kasar  sebelum disembelih (Mandala, 2016).
Pemotongan hewan dilakukan pada  kondisi  lantai  sedikit  licin,  tetapi selama  pengamatan  tidak  pernah  ada kejadian  hewan  terpeleset.  Ternak ditangani  secara  tidak  berlebihan  saat dituntun,  kemudian  dibaringkan  dan disembelih.  Perebahan  menggunakan alat  perebah  berlangsung  secara  cepat. Proses  penyembelihan  sesuai  dengan SOP, petugas  menggunakan pisau yang tajam    dan  panjang  sesuai,  menjaga pisau tetap berada di dalam sayatan dan ujungnya  berada  di  luar  sayatan  selama penyembelihan,  menjaga  agar  sayatan tidak menutup. Pada saat
penyembelihan  hewan  terdengar  suara desisan  tetapi  tidak  berlebihan  yang menandakan  bahwa  hewan  tersebut tidak terlalu merasakan kesakitan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  identifikasi,  RPH  eks-
Karasidenan Madiun dinilai baik dengan telah terpenuhi aspek
kesejahteraan  hewan  sebesar  80.34%. Penerapan  kesejahteraan  hewan  dari aspek  sumber  daya  manusia  sebesar 60,29%,  sedangkan  dilihat  dari  aspek kondisi  hewan  di  RPH  sebesar  87%, pemahaman  perilaku  hewan  sebesar 81,45%,  penanggulangan  permasalahan sebesar  90,75%,  pemotongan  hewan sebesar 81 %, dan kandang penampungan sebesar 76,25%. Penerapan  kesejahteraan  hewan  paling baik yakni 100% pada aspek pemotongan  hewan  bunting  dimana RPH Karasidenan Madiun tidak melakukan  pemotongan  pada  hewan bunting.

## SARAN
Perlu adanya pelatihan dalam meningkatkan  jumlah  dan  kualitas sumber  daya  manusia  mengenai  aspek kesejahteraan hewan terhadap pelaksanaan  kegiatan  di  Rumah  Potong Hewan eks-Karasidenan Madiun. Selain itu diperlukan pengawasan dan dukungan dari pemerintas setempat agar kinerja  RPH  semakin  baik  dalam penerapan kesejahteraan hewan.

## Daftar Pustaka
BPS  Nasional,  2019,      Jumlah  Ternak yang  dipotong  di  rumah  potong hewan  (RPH)  menurut  Provinsi dan Jenis Ternak (Ekor), Publikasi Tahunan , Jakarta.
Jiuhardi,  2016,  Kajian  Tentang  Impor
Daging  Sapi  Indonesia, Forum
Ekonomi, Vol.17, No.2, Hal. 75- 91. Kementerian Pertanian, 2011, Peraturan  Menteri  Pertanian Republik  Indonesia  No.  35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia  Betina  Produktif , Jakarta. ---------,  2010, Persyaratan  Rumah Potong  Hewan  Ruminansia  dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Jakarta. Mandala,  A.  Y.,  Swacita,  I.  B.  N., Suada,  I.  K.,  2016,  Penilaian Penerapan Animal  Walfare pada Proses  Pemotongan  Sapi  di Rumah Pemotongan Hewan Mambal  Kabupaten  Badung. Indonesia  Medicus  Veterinus , Vol.5(1), Hal.1-12. MLA.  Meat  and  Livestock  Australia, 2012, Prosedur Standar Operasional untuk Kesejahteraan Ternak, Meat and Livestock Australia, Sydney. OIE. Office International des Epizooties, 2015, The Recomendations for Animal Welfare,  Slaughter  of  Animal. Chapter 7.5 , France (FR):
Terrestrial Animal Health Code. Republik  Indonesia,  2019, Undang- undang  No.  18  Tahun  2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan , Jakarta. Rohyati,  E.,  Ndoen,  B.,  Penu,  C.  L., 2017, Kajian Kelayakan Operasional Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Oeba  Pemerintah  Kota  Kupang Nusa  Tenggara  Timur  dalam Menghasilkan  Daging  Dengan
Kualitas  ASUH,  Partner,  No.2, Hal. 162-171.