## Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen
T. Taufiqulhadi, M.Si    

## 

## Abstrak
Tulisan  ini  berusaha  mengungkap  relasi  antara  DPR,  partai  politik  dan  konstituen  dalam bingkai  politik  pemilu.  DPR  berasal  dari  partai  politik  karena  itu  relasinya  sangat  kuat.  DPR adalah representasi partai politik. DPR dipilih oleh konstituen melalui pemilu yang adil, jujur, dan  demokratis.  Karena  itu,  DPR,  partai  politik  dan  konstituen  menjadi  satu  kesatuan  dalam logika demokrasi procedural.
Kata kunci: DPR, Partai Politik, dan Konstituen .

## Abstract
This  paper  explains  relation  among  legislative  (DPR),  political  parties  and  constituent  in  the context of general election. DPR members are representative from political parties and which is why  they  have  strongest  relation  with  political  parties.  Furthermore,  DPR  are  chosen  by  its contituents through political parties. Hence, DPR, political parties, and its constituent become one unity in the logic of procedural democracy
Keywords: DPR, Political Parties, and Constituents.
*Korespondensi: DPR RI Komisi III, Jalan  Jenderal Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270 Email:

## T. Taufiqulhadi, Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen

## Pengantar
Beberapa  alasan  pentingnya  demokrasi  sebagai  suatu  sistem  politik  adalah;  (1) demokrasi  mencegah  tumbuhnya  pemerintah  oleh  kaum  otokrat  yang  kejam  dan  licik, (2),  demokrasi  menjamin  sejumlah  hak  asasi  bagi  warga  Negara,  (3)  demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warga Negara daripada alternatif lain yang  memungkinkan,  (4),  demokrasi  membantu  orang  utuk  melindungi  kepentingan pokok  mereka,  (5)  hanya  system  pemerintah  demokratik  yang  dapat  memberikan kesempatan  sebesar-besanya  bagi  warga  Negara  untuk  dapan  menggunakan  kebebasan menentukan nasibnya sendiri, yaitu hidup dibawah hukum yang mereka pilih sendiri, (6) hanya pemerintah demokratik yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk  menjalankan  tanggungjawab  moral  dan  akuntabilitas  pemegang  kekuasaan kepada  rakyat  yang  menjadi  konstituen,  (7)  demokrasi  membantu  perkembangan manusia  lebih  total,  (8)  hanya  pemerintahan  demokratik  yang  dapat  membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi, (9) negara-negara demokrasi perwakilan  modern  tidak  pernah  berperang  satu  sama  lain,  (10)  negara-negara  dengan pemerintahan  demokratik  cenderung  lebih  makmur  daripada  negara-negara  dengan sistem pemerintahan yang tidak demokratik. 1
Untuk melihat bagaimana hubungan demokrasi dengan pemilihan umum, Robert Dahl  membuat  rumusan  dengan  melihat  intensitas  partisipasi  warga  Negara  dalam pembuatan  dan  pelaksanaan  keputusan  politik.  Pendekatan  ini  para  ilmuwan  politik membedakan  status  demokrasi  pada  empat  tingkat  yang  berbeda,  yaitu  demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi deliveratif, dan demokrasi partisipatoris.
Demokrasi  prosedural  adalah  persaingan  partai  politik  dan  atau  para  calon pemimpin  politik  berusaha  menyakinkan  rakyat  agar  memilih  mereka  menduduki jabatan-jabatan  dalam  pemerintahan  (legeslatif  atau  eksekutif)  dipusat  atau  daerah. Rumusan  ini  dikembangkan  oleh  Joseph  Schumpeter  dan  selanjutnya  diikuti  dan dikembangkan  oleh  Samuel  P.Huntington.  menurut  pandangan  ini,  terdapat  dua  unsur penting dalam demokrasi; persaingan secara adil antar partai atau calon pemimpin, dan partisipasi  warga  dalam  menilai  dan  memberi  keputusan  atas  persaingan  tersebut. Dengan demikian demokrasi terbatas pada partisipasi warga Negara yang berhak
1 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , PT Gramedia Widiasarani Indonesia, Jakarta, 1992.

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
memilih dalam menentukan wakil rakyat dan atau kepala pemerintah melalui pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER dan  JURDIL),  dan  akuntabel  termasuk  tidak  memilihnya  lagi  pada  pemilu  berikutnya apabila dipandang tidak nepati janji. Demokrasi cenderung dipahami sebagai hak partai politik  atau  calon  yang  menang  pemilu  untuk  memerintah  atau  membuat  dan melaksanakan  Undang-undang  dan  kebijakan  publik  lainnya.  Inilah  yang  disebut demokrasi minimal atau prosedural.
Selanjutnya  demokrasi  Agregatif  sebagaimana  diuraikan  Robert  Dahl  bahwa demokrasi bukan hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang LUBER, JURDIL dan akuntabel  akan  tetapi  terutama  cita-cita,  pendapat,  preferensi  dan  penilaian  warga Negara  menentukan  isi  UU,  kebijakan  dan  tindakan  publik  lainnya.  Pandangan  ini berangkat  dari  asumsi  yang  mengatakan  bahwa  orang  yang  paling  tahu  apa  yang  baik bagi  dirinya  adalah  orang  itu  sendiri.  Karena  itu  pandangan  ini  meyakini  prinsip  self government  harus  mendasari  pengambilan  keputusan  mengenai  UU  dan  kebijakan public  lainnya.  Berdasarkan  prinsip  ini  UU  dan  kebijakan  publik  lainnya  haruslah mengalir  dari  pandangan  warga  Negara.  Karena  warga  Negara  begitu  banyak jumlahnya,  maka  yang  dianggap  menjadi  ukuran  adalah  preferensi  sebagai  besar  atau mayoritas pemilih.
Namun demokrasi agregatif dianggap belum memadai. Artinya demokrasi tidak hanya diukur dari apakah UU dan kebijakan publik dirumuskan berdasarkan preferensi dan  pandangan  warga  Negara  secara  umum  tetapi  terutama  apakah  UUdan  kebijakan tersebut  sesuei  dengan  kehedak  setiap  warga  Negara.  Menurut  pandangan  ini,  UU  dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alas an dan pertimbangan yang dapat diterima  oleh  semua  warga  Negara,  pandangan  ini  berangkat  dari  nilai  demokrasi berupa  kemampuan  setiap  warga  Negara  mengatur  dirinya  sendiri  ( self  government ) yang  berarti  menolak  tirani  tetapi  menuntut  akuntabilitas  publik.  Karena  pemerintahan berdasarkan  alas  an  dan  pertimbangan  rasional  berangkat  dari  pertimbangan  otonomi individual  sangat  penting,  maka  konsekwensinya  persamaan  dan  kesetaraan  politik diantara warga Negara  juga  menjadi penting. Pandangan  ini disebut dengan demokrasi deliberative karena  pengambilan  keputusan  pada  berbagai  institusi,  partai  politik, civil society ,  lembaga  perwakilan  rakyat,  pengadilan  departemen  dan  dinas  pemerintahan, rembug desa dan ruang publik lainnya dilakukan melalui diskusi dam musyawarah yang

## T. Taufiqulhadi, Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen
tidak  hanya  bersifat  terbuka  tetapi  berdasarkan  alas  an  dan  pertimbangan  rasional. Ulasan  mengenai  bagaiman  demokrasi deliverative banyak  dikemukakan  oleh  Amy Gutman dan Dennis Thompson.
Berikutnya  demokrasi  partisipatoris  banyak  dibahas  dan  diuraikan  oleh Benyamin  Barber.  Demokrasi  partisipatoris  berpandangan  bahwa  demokrasi  minimalis sebagai  demokrasi  berkadar  tipis,  sedangkan  demokrasi  agregasi  tidak  cukup mencermikan  prinsip self  government ,  sedangkan  demokrasi deliberative belum melibatkan  seluruh  warga  negar.  Melalui  demokrasi  partisipatoris  para  warga  Negara berpartisipasi secara langsung dalam pembahasan Undang-Undang atau kebijakan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi bersama. Namun setiap bentuk demokrasi menghendaki proses pematangan demokrasi dan kedewasaan  berpolitik secara beradab dan bermartabat.
Dengan segala kekurangan dan kelemahannya demokrasi procedural merupakan bentuk  yang  paling  umum  dipraktekan  diseluruh  dunia  termasuk  Indonesia.  Salah  satu wujudnya adalah pemilihan umum ( election ), artinya pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi. Dalam pengalaman dan prakteknya kita menghendaki pemilihan umum  yang  demokrtis.  Karena  melalui  proses  itulah  tujuan  kita  bernegara  dapat tercapai sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Khususnya Muqodimah UUD 1945.

## Dewan Perwakilan Rakya Republik Indonesia
Menurut  Bintan  Saragih,  lembaga  perwakilan  atau  disebut  parlemen  umumnya memiliki 3 (tiga) fingsi yaitu:
1. Fusngsi perundang-undangan atau legislasi
2. Fungsi pengawasan, dan

## 3. Fungsi pendidikan politik
DPR  RI  Khususnya  anggota  DPR  RI  juga  memiliki  fungsi  lain  di  parlemen,  yaitu fungsi dalam hal anggaran ( budgeting ), kemudian fungsi terkait dengan pengukapannya ekselerasi  pembangunan  dan  kesejahtraan  bagi  masyarakat  di  daerah  pemilihannya (konstituensi).

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
Efektifitas  fungsi  parlemen  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  mencakup; pertama , kualitas anggota dewan baik dalam konteks wawasan dan pengetahuan secara umum  maupun  proses  legeslasi  maupun  perundang-undangan, kedua ,  integritas  dan kredibilitas  sebagai  wakil  rakyat  untuk  memperjuangkan  kepentingan  rakyat  Indonesia dalam  mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang, kebijakan dan  mengawasi pemerintah  (eksekutif)  dalam  pelaksanaan  APBN, ketiga, dinamika  politik  di  Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses pengembalian keputusan politik baik dinamika dalam Rapat  Komisi,  maupun  Fraksi,  panitia  kerja,  Panitia  Khusus  dan  alat  kelengkapan  lain DPR RI.
Hal  terpenting  dalam  proses  perancangan  Undang-Undang  adalah  kedalaman substansi  Undang-Undang  sehingga  memberikan  kebermanfaatan  bagi  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  (sesuai  Konstitusi  UUD  1945).  Karena  proses  pembahasan RUU  dilakukan  bersama-sama  antara  pemerintah  dan  DPR.  Mekanisme  untuk mendorong  efektifitas  kerja-kerja  Dewan  khususnya  dalam  proses  Legeslasi  maupun Pengawasan ( oversight ) dipengaruh oleh kualitas anggota Dewan, kapasitas pemerintah (eksekutif), kemauan politik dan faktor lainnya.
DPR  RI  sebagai  lembaga  legislative  memiliki  peran  penting  dan  strategis  karena pusan  perancangan  Undang-Undang,  cara  mengatur  Negara  dan  relasi  antara  institusi Negara  seluhrunya  diatur  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat.  Lebih  tepatnya  setiap  Komisi DPR RI bermitra dengan Eksekutif dalam membahas RUU serta merumuskan kebijakan Negara. Misalnya  Komisi 1 dengan TNI dan kementrian  luar negeri,  Komisi 3 dengan POLRI,  Kejaksaan  RI,  Mahkama  Agung  RI,  MKRI,  KPK  dan  lembaga  lainnya  Mulai komisi 1 hingga 11, Badan legeslasi, badan Musyawarah serta seluruh alat kelengkapan DPR  RI  merupakan  sebuah  sistem  kerja  merancang  aturan  perundang-undangan Negara.

## Partai Politik Profesional dan Kradibel
Partai  politik  merupakan  salah  satu  pilar  demokrasi  yang  penting  untuk diperhatikan  dan  dikembangkan.  Melalui  sistem  partai  politik  demokrasi  dilaksanakan dan  terus  disempurnakan  baik  terkait  dengan  sistem  pemilihan  umum  hingga mekanisme electoral  system .  Keberadaan  partai  politik  merupakan  keniscayaan  dalam sistem  demokrasi  kita.  Karena  itu  upaya  untuk  mendorong  agar  partai  politik  mampu

## T. Taufiqulhadi, Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen
mengembangkan  pendidikan  politik  adalah  harapan  bersama  untuk  mewujudkan demokrasi  subtansial.  Melalui  proses  pendidikan  politik  yang  baik  maka  partai  politik mampu  mengembangkan  sistem  rekruitmen  kader  partai  politik  secara  professional, berintegritas dan kredibel.
Dalam  proses  pembangunan  partai  politik  di  Indonesia  harus  diakui  peran penting  elit  politik.  Interaksi  politik  atau  adanya  tarik  menarik  kepentingan  antar kekuatan politik dapat dilacak melalui bagaimana sikap politik dan konsistensi perilaku dari  elit  politik  yang  memegang  kekuasaan,  baik  di  level  suprastruktur  kekuasaan (lembaga  Negara)  maupun  infrstruktur  kekuasaan  (partai  Politik).  Hal  ini  mengingat sikap  politik  dan  perilaku  elit  merupakan  isyarat  dan  indikator  penting  untuk menentukan  dalam  sikap  politik  apa  dalam  sebuah  proses  komunikasi  politik berlangsung.  Interaksi  politik  lazimnya  terjadi  dalam  bentuk  komunikasi  politik  yang biasahnya diperankan oleh elit politk. Esensinya suatu interaksi politik akan senantiasa terkait  dengan  motif  dasar  yang  dimiliki  para  elit  politik.  Dengan  demikian  untuk memahami suatu interaksi politik, utamanya dalam proses pembuatan kebijakan dan UU maupun pengambilan keputusan, penting dicermati apa  latar belakang atau motif dasar para  elit  dalam  menentukan  suatu  keputusan  dalam  kebijakan  politik,  termasuk  dalam proses pembahasan sebuah substansi dalam Rancangan Undang-Undang.
Dalam  pandangan  Suzanne  Keller, 2 terdapat  konsep  bahwa  elit  adalah sekelompok  individu  yang  memiliki  pengaruh  dalam  proses  pengambilan  keputusan politik. Disinilah peran elit menentukan sebuah keputusan politik itu lahir atau tidak dan akan  seperti  apa  bentuknya.  Sementara  Geatano  Mosca  melihat  elit  sebagai  sebagai sebuah kelompok politik. Dalam proses interaksi politik, elit berkuasa merupakan aktor utama  yang  mengelola  dan  mengendalikan  sumber  komunikasi.  Elit  selalu  menjalin komunikasi  dan  interaksi  dengan  elit  masyarakat  untuk  mendapatkan  legitimasi  dan memperkuat kedudukan sekaligus mempertahankan status quo.

## Fungsi Partai Politik
Salah  satu  fungsi  partai  politik  adalah  memperjuangkan  kepentingan  public melalui kebijakan public untuk kesejahtraan bersama. Dalam proses politik ini ada 2 hal yang diperjuangkan partai politik yakni, pertama; melakukan dialog secara intensif
2 Electoral System and Party System,…. dalam Arend Lijphart, 2004

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
dengan  masyarakat  untuk  mengetahui  public.  Anggota  DPR  RI  mewujudkan  hal  ini melalui  program  kunjungan  kerja  dan  kegiatan  survey  opini  publik.  Melalui  proses  ini dilakukan identifikasi dan sortirisasi isu-isu public yang penting sebagai prioritas untuk diperjuangkan  secara  politik.  Setiap  parpol  melalui  fraksi  masing-masing  di  DPR  RI memiliki  cara  yang  berbeda-beda  sesuei  kebutuhan  basis  social  dan  strategi  poilitik yang digunakan.
Di negara-negara maju dan demokrasi mapan basis social terkait kelas ekonomi dan  artikulasi  politik.  Misalnya  di  USA  partai  Democrate  cenderung  memihak  pada kepentingan  kelas  buruh  dan  pekerja,  sedangkan  partai  Republik  cenderung  berpihak pada  kelompok  pengusaha.  Kondisi  di  Indonesia  berbedabahwa  basis social parpol relatif  agak cair  meskipun segmentasi social cultural masih signifikan. Hingga hari  ini seluruh  partai  politikdi  parlemen  masih  berupaya  membangun  dan  memelihara  basis social  masing-masing.  Saya  memperkirakansekita  2  dekade  mendatang  (20 tahun)  lagi proses demokratis semakin terkonsolidasi.  Masalah kecairan  ideologis dan  basis social hari menggambarkan mengenai cara-cara partai politik merespon isu dan masalah secara sporadic . Partai politik tertentu sangat kuat dalam  isu tertentu namun  lemah dalam  isu lain,  cepat  merespon  isu  tertentu  namun  lambat  dalam  isu  yang  lain.  Hal  ini  realitas politik yang seringkali membingungkan public bahkan para pengamat politik.
Kedua, isu  publik  yang  diangkat  dalam  perdebatan  parlemen  hingga  menjadi keputusan politik. Varian perdebatan adalah terjadi antar suatu partai dengan partai lain, varian  lain  antara  pemerintah  dan  parlemen.  Ujung-ujungnya  menemukan  kesepakatan politik  untuk  kepentingan  bersama.  Secara  representasi  fraksi  (parpol)  yang  meraih jumlah  kursi  banyak  memiliki  pengaruh  politik  ( political  influence )  lebih  kuat dibandingkan  dengan  fraksi  dengan  jumlah  kursi  sedikir.  Namun,  seringkali  terjadi gagasan-gagasan terbaik dan cemerlang dating dari fraksi dengan jumlah suara kecil dan mendapat apresiasi dari fraksi lain yang lebih besar. Inilah dinamika yang hidup dalam parlemen.
Perdebatan  parlemen  semakin  sehat  dan  konstruktif,  mencari  substansi  dan membangun  argumntasi  kuat.  Esensi  demokrasi  adalah  kebebasan  berpendapatdan saling  menghargai  perbedaan  pendapat.  Akhirnya  gagasan  terbaiklah  yang  diterima. Namun  sayang,  sebagian  publik  masih  saja  memiliki  keterbatasan  memahami dinamika

## T. Taufiqulhadi, Relasi DPR, Partai Politik dan Konstituen
parlemen yang demikian serius memikirkan Negara. Media TV Parlemen masih terbatas dan  menjangkau  secara  nasional.  Karena  itu  sebagian  kritik  terhadap  parlemen  tidak sepenuhnya benar, sebab parlemen sesungguhnya sangat serius memikirkan masa depan bangsa  dan  Negara.  Saya  meyakini  kurun  waktu  4  tahun  kedepan  parlemen  alan semakin  diperkaya  perdebatan  substansial  dan  mendalam  mengenai  berbagai  isu-isu kenegaraan dan kesejahtraan rakyat yang strategis.
Hal lain yang lebih penting juga dikembangkan parlemen, pemerintah dan partai politik  adalah  komunikasi  politik.  Contohnya,  isu  KPK  yang  menyudutkan  parlemen seolah-olah  melemahkan  KPK.  Padahal  tidaklah  sepenuhnya  benar  demikian.  Secara pribadi  dan  fraksi  saya  mendukung  sepenuhnya  secara  politik  penguatan  KPK  dan memperbaiki  beberapa  kekurangan  dalam  penegakan  hukum  oleh  KPK  misalnya prioritas  pencegaha.  Namun,  media  terlanjur  memandang  parlemen  melemahkan  KPK meskipun  kemudian  terjadi  keseimbangan  opini  dan  persepsi  bahwa  parlemen sesungguhnya berkewajiban menguatkan UU tindak Pidana Korupsi.

## Konsolidasi Demokrasi Substantif
Kita  merindukan  peran  optimal  anggota  Dewan  (DPR  RI)  baik  dalam  proses legeslasi, pengawasan maupun pendidikan politik dan penganggaran. Karena itu proses pendidikan  politik  dari  hulu  hingga  hilir  sangat  penting.  Pendidikan  politik  melalui rekruitmen kader, sistem pembiyayaan partai politik hingga menjaring kader berkualitas dalam  kompetensi  dan  kredibilitas.  Mengembangkan  fungsi  agregasi  hingga  mampu menyerap  aspirasi  kontituen  pada  prioritas  program  yang  utama.  Hal  terpenting  juga penguatan  institusi  partai  politik  mulai  dari  rekruitmen  kader,  diklat,  kelembagaan, keuangan hingga konsistensi sikap dan perilaku.
Efektifitas  fungsi  Dewan  merupakan  tanggung  jawab  bersama  parlemen  dan pemerintah,  sebab  RUU  umumnya  bersumber  dari  usulan  pemerintah.  Selanjutnya proses  pembahasn  juga  dilakukan  bersama  antara  Komisi  DPR  dengan  mitra  dari pemerintah.  Demikian  pula  fungsi  pengawasan  dan  penganggaran  sangat  tergantung daya respond an kapasitas pemerintah dan Dewan. Pada gilirannya partai politik adalah keniscayaan dalam demokrasi. Partai Politik yang kuat akan mendorong efektifitas kerja parlemen sehingga wibawa dan marwah parlemen menjadi kuat. Parlemen yang efektif akan  mendorong elemen-elemen demokrasi  menemukan  bentuk konsolidasi  yang tepat dan

## Jurnal Transformative, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015
ideal secara damai dan bertanggungjawab. Inilah tanggungjawab bersama seluruh partai politik, anggota parlemen, pemerintah bahkan media untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan subtansial***.

## Daftar Pustaka
Diamond, L., & Plattner, M. F. (Eds.). (2006 ). Electoral  systems and  democracy . JHU Press.
Surbakti, Ramlan (1992). Memahami Ilmu Politik . PT Gramedia Widiasarani Indonesia, Jakarta.