Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## PERANAN PEREMPUAN  DALAM MEMBANGUN KINERJA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERPRINSIP SYARIAH
(STUDI KASUS KSU HUWAIZA DEPOK)
Lindiawatie 1 , Dhona Shahreza 2 , Anita Ria 3
1,2,3 Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Email : lindammanaf@gmail.com
Diterima: Juni 2018; Disetujui: Juli 2018; dipublikasikan: 31 Agustus 2018

## ABSTRAK
Kebijakan  kesetaraan gender dalam SDGs adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai  bidang  pembangunan.  Salah  satu  pemberdayaan  gender  dalam  pembangunan    adalah berdirinya  koperasi  simpan  pinjam  Huwaiza  yang    dibentuk  atas  inisiatif  kaum  perempuan  yang aktif dalam  komunitas pengajian dengan sistem operasional syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  peranan  perempuan  dalam  membangun  kinerja  koperasi  yang  berlandaskan syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  metode pengambilan data  melalui wawancara  dan  dokumentasi.  Peran  perempuan  dalam  membangun  kinerja  koperasi  berprinsip syariah  adalah    membagi  tugas  sesuai  gender  menurut  prinsip  kesetaraan  gender  dan  non diskriminatif,  mendorong  fungsi    manajemen  sebagai  pengelola  senantiasa  meningkatkan  kinerja dengan  melibatkan  saran  dan  masukan  pengawas  bidang  manajemen,  menjaga  operasionalisasi koperasi supaya tetap berada di jalur syariah dengan melibatkan pengawas bagian syariah. Dengan terwujudnya    prinsip  kesetaraan  gender  yang  tepat  melalui  pembagian  tugas  yang  bersifat  non diskriminatif  dan  adil  membuat  koperasi  syariah    mampu  meningkatkan  aset  dan  jumlah anggotanya.
Kata kunci : Perempuan, Kinerja, Koperasi Syariah.

## ABSTRACT
The policy of gender equality in the SDGs are improving the quality and the role of women in the various areas of development. One of gender empowerment is the establishment of the cooperative Huwaiza formed on the initiative of women. The purpose of research is to know the role of women in building the performance of cooperatives based on Sharia. This type of research is qualitative through interviews and documentation. The role of women in building cooperative performance is gender  appropriate  task  according  to  the  principle  of  gender  equality,  encourage  management functions  as  the  Manager  always  improves  performance  by  involving  the  advice  of  Trustees management  field,  keeping  the  cooperative  in  line  with  its  syariah  supervisory.  With  the realization  of  the  principle  of  gender  equality  through  the  proper  division  of  tasks  a  non discriminatory and unfair to make sharia was able to increase cooperative assets and number of members.
Keywords : Women, Performance, Sharia Cooperative
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## PENDAHULUAN
Pada  September  2015  Perserikatan  Bangsa-bangsa  (PBB)  meluncurkan  program pembangunan  berkelanjutan  ( Sustainable  Development  Goals )  atau  SDGs  sebagai  pengganti MDGs ( Milenium Developtment Goals ). SDGs memiliki 17 program yang berlaku bagi negara- negara  maju  dan  berkembang.  SDGs  direncanakan  untuk  15  tahun  ke  depan  atau  yang  biasa dikenal agenda 2030. Tujuh belas program tersebut menurut Bappenas (2017) adalah 1) Tanpa kemiskinan, 2) Tanpa kelaparan, 3) Kehidupan sehat dan sejahtera, 4) Pendidikan berkualitas, 5) Kesetaraan  gender,  6)  Air  bersih  dan  sanitasi  layak,  7)  Energi  bersih  dan  terjangkau,  8) Pekerjaan  layak  dan  pertumbuhan  ekonomi,  9)  Industri,  inovasi  dan  infrastruktur,  10) Berkurangnya  kesenjangan,  11)  Kota  dan  pemukiman  yang  berkelanjutan,  12)  Konsumsi  dan produksi  yang  bertanggung  jawab,  13)  Penanganan  perubahan  iklim,  14)  Ekosistem  laut,  15) Ekosistem  daratan,  16)  Perdamaian,  keadilan  dan  kelembagaan  yang  tangguh,  17)  Kemitraan untuk mencapai tujuan.
Tujuan pembangunan berkelanjutan menurut Bappenas (2017) adalah pembangunan yang menjaga  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  secara  berkesinambungan, pembangunan  yang  menjaga  keberlanjutan  kehidupan  sosial  masyarakat,  pembangunan  yang menjaga  kualitas  lingkungan  hidup  serta  pembangunan  yang  menjamin  keadilan  dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Intinya tujuan pembangunan berkelanjutan yang ingin diwujudkan sampai dengan  tahun  2030  mendatang  adalah  upaya  untuk  menjamin  terpeliharamya  3  pilar  dalam kehidupan yaitu keadilan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
Isu kesetaraan gender merupakan tujuan ke-5 dari ke-17 program SDGs. Dalam Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional    2015-2019  (RPJMN  2015-2019)  yang  dirumuskan oleh Bappenas, kebijakan pada bagian kesetaraan gender adalah 1) Meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, 2) Menekankan peran perempuan di bidang politik, dan 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender.
Perempuan  di  abad  milenial  ini  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  laki-laki  dalam seluruh bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, hukum dan lain-lain sebagainya. Perempuan yang  beraktivitas  di  luar  rumah  kini  telah  menjadi  kelaziman  di  masyarakat  baik  masyarakat domestik  maupun  global.  Peran  perempuan  pada  abad  milenium  ini  menjadi  fokus  perhatian dalam  pembangunan  di  negara  maju  dan  berkembang.  Bappenas  sebagai  lembaga  pemeringah yang  membuat  perencanaan  dan  kebijakan-kebijakan  pembangunan  nasional  telah  membuat panduan dalam rangka mewujudkan target SDGs untuk pemerintah daerah dan kota di Indonesia. Salah  satunya  adalah  bagaimana  melibatkan  peran  aktif  perempuan  dalam  berbagai  bidang pembangunan.  Pemerintah  daerah  berlomba-lomba  memberikan  perhatian  pada  isu  kesetaraan gender ini.
Kesetaraan  gender  ini  diukur  melalui  Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IPG),  yaitu  suatu indikator  yang  menunjukkan  tingkat  partisipasi  aktif  perempuan  dalam  bidang    ekonomi  dan politik. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (2016), dengan mengunakan angka IPG maka dapat diketahui perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin rendah kesenjangan gender.
Data UNDP 2015 yang dikutip oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menunjukkan Angka IPG Indonesia pada 2015 mencapai 92,74.  Terdapat 5 provinsi dengan angka  IPG  tertinggi  di  atas  angka  IPG  nasional,  yaitu  Sumatera  Barat  (92,74),  DKI  Jakarta (92,72),  Sulawesi  Utara  ((94,64),  DI  Yogyakarta  (94,41)  dan  Kepulauan  Riau  (93,20). Sedangkan  Jawa  Barat  selama  2010-2015  termasuk  salah  satu  dari  5  provinsi  yang  terus mengalami peningkatan angka IPG. Kelima daerah yang mengalami peningkatan IPG adalah Kalimantan Barat (85,61), Gorontalo (85,67), Jawa Barat (89,11) Sumatera Barat (94,74) dan Sulawesi Tenggara (90,30).
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
Di  wilayah  Jawa  Barat  sendiri,  Kota  Depok  merupakan  kota  yang  memiliki  angka  IPG tertinggi  (81,23%)  dibandingkan  dengan  kota-kota  lainnya  di  Jawa  Barat  seperti  diperlihatkan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1.  Data IPG Kota-kota di Jawa Barat 2015
No Kota IPG 1. Kota Bogor 64,05 2. Kota Sukabumi 59,42 3. Kota Bandung 58,06 4. Kota Cirebon 74,89 5. Kota Bekasi 64,84 6. Kota Depok 81,23 7. Kota Cimahi 73,38 8. Kota Tasikmalaya 62,46 9. Kota Banjar 49,32
Sumber: jabar.bps.go.id
Angka  IPG  yang  terbesar  di  Kota  Depok  memperlihatkan  bahwa  partisipasi  aktif  dan peranan  perempuan  di  bidang  pembangunan  ekonomi  dan  politik  di  wilayah  Depok  sangat tinggi.  Angka  IPG  yang  sangat  tinggi  menunjukkan  besarnya  kontribusi  perempuan  dalam pembangunan.  Kebanyakan  perempuan  di  Kota  Depok  ikut  mendorong  keberhasilan pembangunan  Depok.  Perempuan  di  Kota  Depok  turut  berpartisipasi  aktif  berusaha meningkatkan prestasi dalam pembangunan.
Salah satunya adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Huwaiza yang dibentuk atas inisiatif kaum perempuan yang aktif dalam komunitas pengajian. KSU Huwaiza  merupakan salah satu koperasi  jasa`keuangan  yang  dibangun  dengan  sistem  operasionalisasi  syariah.  Didirikan  atas inisiatif komunitas pengajian yang anggotanya semuanya adalah perempuan yang dilatari dalam rangka memenuhi kebutuhan perempuan sebagai ibu rumah tangga.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dibuatlah  rumusan  pertanyaan  dalam penelitian  ini    yaitu  bagaimanakah  peranan  perempuan  dalam  membangun  kinerja  pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Huwaiza yang berlandaskan syariah? Dari pertanyaan penelitian tersebut  maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peranan  perempuan  dalam membangun kinerja KSU Huwaiza yang berlandaskan syariah.
Koperasi syariah  atau  yang  lebih dikenal  dengan  istilah  BMT ( Baitul Maal  wa  Tamwil ) adalah  bentuk  payung  hukum  yang  melandasi  kegiatan  operasional  BMT.  BMT  atau  Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil,  menumbuhkembangkan  bisnis  usaha  mikro  dan  kecil,  dalam  rangka  mengangkat  derajat dan  martabat  serta  membela  kepentingan  kaum  fakir  miskin.  BMT  adalah  lembaga  bisnis, membuat  keuntungan  tetapi  juga  memiliki  komitmen  yang  kuat  untuk  membela  kaum  yang lemah dalam penanggulangan kemiskinan (Aziz, 2005 : 1).
Menurut  Aziz  (2005  :  2),  tujuan  BMT  berdiri  adalah  menciptakan  sistem,  lembaga  dan kondisi  kehidupan  ekonomi  rakyat  banyak  yang  dilandasi  oleh  nilai-nilai  dasar salaam , keselamatan berintikan keadilan, kedamaian dan kesejahteraan. Kegiatan usaha BMT adalah : a. Mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan prinsip bagi hasil/syariah. b. Mengembangkan lembaga  dan  bisnis  kelompok  usaha  muamalah  yaitu  kelompok  simpan  pinjam  yang  khas binaan  BMT.  c.Memprakarsai  pengembangan  badan  usaha  sektor  riil  yang  manajemennya terpisah  dari  BMT.  d.Mengembangkan  jaringan  kerja  dan  jaringan  bisnis  BMT  dan  sektor  riil mitranya.
BMT  didirikan  dengan  prinsip-prinsip  dasar  sebagai  berikut  (Aziz,  2005  :  20)  :  1. Mengutamakan mutu hasil kerja terbaik ( ahsan ), terindah ( thayyiban ), memuaskan semua pihak
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
( ahsanu  ‘amala ),  sesuai  nilai-nilai salaam ,  keselamatan,  kedamaian  dan  kesejahteraan.  2. Pengelolaan lembaga dan usaha berlandaskan barakah, berdaya guna, berhasil guna, penguatan jaringan,  transparan  dan  bertanggung  jawab  sepenuhnya  kepada  publik.  3.Menguatkan kesamaan  visi  dan  misi  berlandaskan  penguatan  ruhiyah  ( spiritual  communication ). 4.Demokratis, partisipatif dan inklusif. 5.Keadilan sosial, kesetaraan gender, non diskriminatif. 6. Ramah lingkungan. 7.Peka terhadap dan memanfaatkan secara bijak pengetahuan dan budaya lokal  serta  keanekaragaman  budaya.  8.Keberlanjutan,  memberdayakan  masyarakat  dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.
Adapun  peran  BMT  sebagaimana  dijabarkan  dalam  Aziz  (2005  :  23)  adalah  sebagai berikut:  1.  Motor  penggerak  ekonomi  dan  sosial  masyarakat  banyak,  2.Ujung  tombak pelaksanaan  ekonomi  syariah.  3.Penghubung  antara  kaum  berada  ( aghniya )  dan  kaum  yang lemah ( dhuafa ). 4.Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barakah, ahsanu ‘amala dan salaam melalui spiritual communication dzikir qalbiyah ilahiah . Jenis  koperasi  dapat  dibedakan  berdasarkan  bidang  usaha,  jenis  komoditi,  jenis  profesi anggota dan daerah kerja.
1. Berdasarkan bidang usahanya
Penggolongan  koperasi  berdasarkan  bidang  usahanya  mencerminkan  jenis  jasa  yang ditawarkan  koperasi  kepada  pelanggannya.  a.  Koperasi  Konsumsi  adalah  koperasi  yang berusaha  dalam  bidang  penyediaan  barang-barang  konsumi  yang  dibutuhkan  oleh  para anggotanya.  Jenis  konsumsi  yang  dilayani  oleh  suatu  koperasi  konsumsi  tergantung  pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi didirikan. b. Koperasi Produksi adalah yang kegiatan  utamanya  memproses  bahan  baku  menjadi  barang  jadi  atau  setengah  jadi. Tujuannya  adalah  untuk  menyatukan  kemampuan  dan  modal  para  anggotanya  guna meningkatkan  barang-barang  tertentu  melalui  proses  yang  meratakan  pengelolaan  dan memiliki  sendiri.  c.  Koperasi  Pemasaran  adalah  koperasi  yang  dibentuk  terutama  untuk membantu  para  anggotanya  dalam  memasarkan  barang-barang  yang  dihasilkannya. Tujuannya  adalah  untuk  menyederhanakan  mata  rantai  tata  niaga,  dan  mengurangi  sekecil mungkin  keterlibatan  perantara  di  dalam  memasarkan  produk-produk  yang  dihasilkan.  d. Koperasi  kredit  atau  Simpan  Pinjam  adalah  koperasi  yang  bergerak  dalam  pemupukan simpanan  dari  para  anggotanya  untuk  dipinjamkan  kembali  kepada  anggotanya  yang membutuhkan  bantuan  modal  untuk  usahanya.  Selain  itu,  koperasi  simpan  pinjam  juga bertujuan  mendidik  anggotanya  untuk  bersifat  hemat  dan  gemar  menabung  serta mengindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir.
2. Berdasarkan jenis komoditi
Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi: a. Koperasi ekstraktif  adalah  koperasi  yang  melakukan  usahanya  dengan  menggali  atau  memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber  alam  itu.  b.  Koperasi  pertanian  dan  peternakan  koperasi-koperasi  pertanian  adalah koperasi yang  melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi ini  beranggotakan  para  petani,  buruh  tani  atau  berhubungan  dengan  usaha  pertanian. Kegiatan  koperasi  pertanian  biasanya  meliputi:  1).  Pengusahaan  bibit,  semprotan  dan peralatan pertanian lainnya. 2). Mengolah hasil pertanian. 3). Memasarkan hasil-hasil olahan komoditi pertanian. 4). Menyediakan modal bagi para petani. c. Koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan peternakan tertentu. Anggota biasanya pemilik pertanian  dan  pekerja  yang  berkaitan  dengan  usaha  peternakan.  d.  Koperasi  industri  dan kerajinan  adalah  koperasi  yang  melakukan  bidang  usaha  di  bidang  indusrti  dan  kerajinan tertentu.  Usahanya  meliputi  usaha  pengadaan,  pengolahan  bahan  baku  menjadi  barang  jadi atau gabungan ketiganya. e. Koperasi jasa-jasa. Koperasi jasa hampir sama dengan koperasi industri  lainnya,  yang  membedakan  ialah  bahwa  koperasi  jasa  mengkhususkan  usahanya dalam  memproduksi  dan  memasukkan  kegiatan-kegiatan  tertentu.  Sebagaimana  koperasi industri, tujuan koperasi jasa adalah  untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
masing-masing  anggotanya.  Contohnya  adalah jasa  audit,  koperasi jasa  angkutan,  dan lain- lain.
3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya
Istilah profesi sebenarnya mempunyai arti sebagai jenis pekerjaan yang dilakukan orang-orang yang mempunyai keahlian atau kecakapan tertentu berdasarkan kode etik. Berdasarkan  profesi  anggotanya,  koperasi  dapat  dibedakan  menjadi:  a.  Koperasi Karyawan, b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil, c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Polri.  d.  Koperasi  Mahasiswa,  e.  Koperasi  Pedagang  Pasar,  f.  Koperasi  Veteran  Republik Indonesia, g. Koperasi Nelayan, h. Koperasi Kerajinan, dan sebagainya.
4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya
Daerah  kerja  koperasi  di  sini  adalah  Luas-sempit  wilayah  yang  ditinjau  oleh  suatu badan  usaha  koperasi  dalam  melayani  kepentingan  para  anggotanya  atau  melayani masyarakat. Berdasarkan daerah kerjanya koperasi digolongkan sebagai berikut: a. Koperasi primer  adalah  Koperasi  yang  beranggotakan  orang  yang  biasanya  didirikan  pada  lingkup wilayah  tertentu.  b.  Koperasi  pusat  adalah  Koperasi  yang  beranggotakan  koperasi-koperasi primer  biasanya  didirikan  sebagai  pemusatan  dari  berbagai  koperasi  primer  dalam  lingkup wilayah tertentu. Koperasi pusat mempunyai tujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi koperasi-koperasi  yang  bergabung  di  dalamnya.  c.  Koperasi  gabungan,  koperasi  gabungan hampir  sama  denga  koperasi  pusat,  koperasi  gabungan  tidak  beranggotakam  orang-orang, melainkan beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu. Tujuan pembentukannya adalah untuk memperkuat kedudukan koperasi-koperasi yang bergabung di dalamnya,  di  wilayah  kerja  yang  lebih  luas.  d.Koperasi  induk  ialah  Koperasi  yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di  ibukota  negara.  Fungsinya  ialah  sebagai  penyambung  lidah  koperasi-koperasi  yang menjadi  anggotnya  dalam  berhubungan  dengan  lembaga  nasional  yang  terkait  dengan pembinaan koperasi-koperasi sejenis di negara lain ataupun organisasi-organisasi pengusaha pada  tingkat  nasional  dan  internasional.  Contoh:  Induk  Koperasi  Pegawai  Negeri  (IKPN), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), dan lain sebagainya.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2010  :  13),  metode penelitian  kualitatif  dapat  diartikan  sebagai  metode  penelitian  yang  berlandaskan  pada  filsafat postpostivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah  (lawan  dari eksperimen),  dimana  peneliti  adalah  instrumen  utama,  pengambilan  data  dilakukan  secara purposive atau snow ball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisa data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.
Lokasi penelitian adalah koperasi syariah yang berada di wilayah Kota Depok. Koperasi syariah  yang  dijadikan  obyek  adalah  koperasi  yang  menjalankan  usaha simpan  pinjam  kepada para  anggotanya.  Koperasi  syariah  yang  dimaksud  adalah  Koperasi  Serba  Usaha  (KSU) Huwaiza yang beralamat di Cinere, Depok, Jawa Barat.
Metode pengambilan data dilakukan dengan dua cara; pertama , pengambilan data primer, yaitu  suatu  bentuk  pengambilan  data  yang  dilakukan  dengan  terjun  langsung  ke  lapangan menemui  sumber-sumber  informan,  dengan  cara  melakukan  wawancara  kepada  pengurus koperasi  syariah. Kedua ,  pengambilan  data  sekunder.  Pengambilan  data  sekunder  dilakukan melalui  studi  pustaka  dan  mengumpulkan  dokumentasi    data-data  antara  lain  tentang  riwayat, portofolio  pembiayan,  kepengurusan,  operasional  sehari-hari  koperasi  melalui  pengurus koperasi.
Populasi  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  situasi  sosial  yang  terdiri  atas  3  elemen menurut  Spradley  dalam  Sugiyono  (2010  :  389),  yaitu  : tempat,  pelaku dan aktivitas. Dengan
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
demikian  populasi  atau  situasi  sosial  yang  dimaksud  dalam  peneltian  ini  adalah  tempat penelitian yang berada di koperasi syariah, KSU Huwaiza di Depok, peneliti sebagai pelaku
penelitian  dan  pengelola  koperasi  syariah  sebagai  obyek  penelitian  serta  aktivitas  wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengurus koperasi syariah.
Sedangkan  teknik  pengambilan  sampelnya  adalah  dengan  teknik  pengambilan sampel purposive  sampling ,  yaitu  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan tertentu,  dimana  pertimbangan  tertentu  yang  dimaksud  yaitu  pengambilan  data  langsung  dari pengelola  koperasi  yang  dianggap  paling  mengetahui  data-data  dan  berbagai  pendekatan- pendekatan  atau  upaya-upaya  apa  saja  yang  selama  ini  telah  dijalankan  dalam  membangun kinerja dan prestasi sebagai institusi koperasi yang berbasis syariah di Depok.
Instrumen  penelitian  menurut  Arikunto  (2013:  203)  adalah  alat  atau  fasilitas  yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih  baik,  dalam  arti  lebih  cermat,  lengkap  dan  sistematis  sehingga  lebih  mudaah  diolah. Variasi  jenis  instrumen  banyak,  antara  lain  angket, check  list dan  pedoman  wawancara. Instrumen  dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  peneliti  sebagai  instrumen  kunci  sebagaimana dikatakan  oleh  Sugiyono  bahwa  dalam  penelitian  kualitatif,  yang  menjadi  instrumen  atau  alat penelitian  kunci  adalah  peneliti  itu  sendiri  (2010:  398).  Sedangkan  instrumen    lain  yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Wawancara ( interview ), Wawancara atau interview adalah dialog  berupa  tanya-jawab  yang  dilakukan  oleh  pewawancara  (peneliti)  kepada  pengelola koperasi  KSU  Huwaiza  untuk  memperoleh  informasi  secara  komprehensif  tentang  peranan komunitas  perempuan    yang  selama  ini  telah  membangun  kinerja  dan  upaya  mewujudkan prestasinya sebagai lembaga koperasi yang berlandaskan syariah. 2. Dokumentasi, Dokumentasi berasal  dari  kata  dokumen  artinya  barang-barang  tertulis.  Melalui  instrumen  dokumentasi  ini peneliti  memperoleh  informasi  melalui  sumber-sumber  tertulis  seperti  dokumen-dokumen pembiayaan yang terdiri atas data-data tentang keanggotaan koperasi, data-data tentang kegiatan pembiayaan yang telah dilakukan selama ini, antara lain berupa laporan keuangan dan bentuk- bentuk dokumentasi lain yang menunjang informasi penelitian ini.
Analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  bersifat  induktif,  yaitu  suatu  analisis  yang diperoleh berdasarkan data yang didapatkan dari lapangan melalui berbagai metode antara lain wawancara  dan  dokumentasi  selanjutnya  hasil  wawancara  dianalisa  secara  mendalam  dengan menggunakan  pustaka-pustaka  yang  mendukung  hasil  wawancara  dan  dokumentasi,  kemudian disimpulkan.  Kesimpulan  tersebut  merupakan  cikal  bakal  hipotesis  yang  dapat  berkembang menjadi teori.
Dalam  penelitian  kualitatif  yang  bersifat  induktif  ini,  analisis  data  lebih  difokuskan selama  proses  di  lapangan bersamaan  dengan  pengumpulan  data. Tahapan  teknik  analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Pengumpulan data, Pengumpulan data dilakukan sewaktu  proses  wawancara  dan  pengumpulan  dokumen-dokumen  selama  berinteraksi  dengan pengurus    koperasi  syariah  di  lapangan.  2.  Reduksi  data,  Setelah  data-data  yang  diperoleh melalui  wawancara  dan  proses  dokumentasi  dinilai  cukup  selanjutnya  melakukan  penyortiran data  atau  memilah-milah  jenis  data  dan  informasi  yang  sesuai  dengan  judul  penelitian.  3. Penyajian  data,  Data  dan  informasi  yang  telah  dipisahkan  selanjutnya  dianalisa  dengan pendekatan  pustaka-pustaka  yang  lain  seperti  teori-teori  sebelumnya,  hasil-hasil  penelitian, jurnal-jurnal, buku-buku dan informasi lain yang mendukung keabsahan hasil penelitian ini. 4. Penarikan  kesimpulan,  Kesimpulan  diambil  setelah  data  dan  informasi  yang  sudah  dianalisa secara komprehensif melalui berbagai sumber pustaka yang mendukung penelitian.
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Profil KSU Syariah Huwaiza
KSU Huwaiza dibentuk pada tahun 2002 melalui sekumpulan ibu-ibu rumah tangga yang berhimpun  dalam  komunitas  pengajian.  Pembentukan  koperasi  yang  berlandaskan  syariah dilatar belakangi upaya untuk saling tolong-menolong di antara anggota pengajian yang sedang
membutuhkan  barang-barang  keperluan  rumah  tangga,  mensyiarkan  ekonomi  syariah  yang tanpa  riba  (suku  bunga),  serta  keprihatinan  akan  keberadaan  bank  keliing  yang  menawarkan pinjaman dengan pengembalian pokok plus bunga. Pada saat dibentuk, meski secara operasional berlandaskan  syariah,  namun  masih  berbadan  hukum  koperasi  konvensional.    KSU  Huwaiza resmi menjadi koperasi berbadan hukum  syariah pada tahun 2007.
Anggota KSU Huwaiza terbagi menjadi 2 macam yaitu anggota penuh dan anggota biasa. Anggota penuh adalah anggota pendiri yang memiliki simpanan wajib Rp 5 juta dan berhak ikut Rapat  Anggota  Tahunan  (RAT)  sedangkan  anggota  biasa  memiliki  simpanan  wajib  Rp 30.000,00 dan simpanan pokok Rp 50.000,00.
Tabel 2. Profil KSU Syariah Huwaiza

## DATA KOPERASI
Koperasi Koperasi Serba Usaha Syariah Huwaiza Nomor Badan Hukum 75/BH/KUKM/1.2/IV/2005 Tanggal Badan Hukum 27/04/2005 Tanggal RAT Terakhir 15/04/2017 Alamat Jl Raya Parung Bingung Kelurahan / Desa Rangkapan Jaya Baru Kecamatan Pancoran Mas Kabupaten Kota Depok Provinsi Jawa Barat Bentuk Koperasi Primer Kabupaten/Kota Jenis Koperasi Konsumen Kelompok Koperasi Kop. Serba Usaha Sektor Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi DATA PENGURUS Nama Ketua Namah Purnama, Amd Nama Sekretaris Komariah, SPd Nama Bendahara Erni Nurmayanti DATA KELEMBAGAAN Jumlah Anggota Pria 1,257 Jumlah Anggota Wanita 1,489 Total Anggota 2,746 Total Manajer 0 Total Karyawan 0 DATA LAINNYA Nomor Induk Koperasi (NIK) 3276020060023 Sertifikat Sudah Bersertifikat Grade A Sumber: Depkop.go.id
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons

## Kinerja Keuangan  KSU Syariah Huwaiza
Berikut ini ditampilkan data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi yang bersumber dari Laporan Kinerja 2015 Koperasi syariah Huwaiza yang  meliputi data-data rasio keuangan, perkembangan aset dan SHU.
Tabel 3. Rasio Keuangan 2014 dan 2015 Rasio Komponen 2014 (Rp) 2015 (Rp) ROA Total Pendapatan Total Aset ROEA Total Pendapatan Total Aktiva Produktif ROE Total Pendapatan Total Modal FDR Total Pembiayaan Total Dana Pihak Ketiga BOPO Total Biaya
Operasional Total Pendapatan

## Sumber: RAT KSU Huwaiza (2016)
Tabel  di  atas  memperlihatkan  kinerja  keuangan  KSU  Huwaiza  selama  tahun  2014  dan 2015  berdasarkan  ROA,  ROEA,  ROE,  FDR  dan  BOPO.  ROA  dan  ROEA  digunakan  untuk mengukur  tingkat  penghasilan  bersih  yang  diperoleh  dari  total  aktiva  perusahaan  (Syamsudin, 2009:73). Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis ROA KSU Huwaiza untuk tahun 2014 dan 2015  adalah  stabil.  Sedangkan  ROEA  menunjukkan  hasil  yang  meningkat.  Apabila dibandingkan dengan standar kinerja menurut  Bank Indonesia  (Lestari, 2013), nilai ROA dan ROEA ini masuk kategori sangat baik karena berada diatas 1,215%. Ini menunjukkan aset yang dimiliki KSU Huwaiza sudah optimal  menghasilkan laba.
Rasio  ROE  dan  ROEA  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  penghasilan  bersih  yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang diinvestasikan (Syamsudin, 2009:74). Nilai ROE  tahun  2015  menunjukkan  penurunan.  Apabila  dibandingkan  dengan  standar  kinerja menurut BI (Lestari, 2013), kinerja KSU Huwaiza dalam  menghasilkan laba yang berasal dari modal berada pada kategori sangat baik karena berada diatas 1,215%.
Rasio  FDR  adalah  perbandingan  antara  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  dengan dana  pihak  ketiga  yang  berhasil  dikerahkan  oleh  Bank.  Nilai  FDR  pada  tahun  2014  adalah sebesar  67%  sedangkan  pada  tahun  2015  sebesar  58%.  Berdasarkan  Surat  Edaran  Bank Indonesia  No.  26/5/BPPP  tanggal  29  Mei  1993,  besarnya Loan  to  Deposit  Ratio (LDR  atau FDR)  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Indonesia  tidak  boleh  melebihi  110%.  Oleh  sebab  itu,  nilai FDR KSU Huwaiza masih dalam kategori baik.
Rasio  BOPO  sendiri  digunakan  untuk  mengukur  tingkat  efisiensi  dan  kemampuan  bank dalam  melakukan  kegiatan  operasinya  (Dendawijaya,  2003:98)  dalam    (Ananda,  2013).  Hasil rasio  sebesar    95%  pada  tahun  2014  dan  97%  pada  tahun  2015  menunjukkan  KSU  Huwaiza berada pada peringkat buruk karena rasio BOPO berada di atas 89%.
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
Tabel 4. Perkembangan Aset KSU Huwaiza Tahun Nilai (Milyar Rp) 2008 375.684.157,97 2009 562.203.141,20 2010 1.252.686.557,14 2011 2.591.647.727,00 2012 3.597.549.407,22 2013 4.458.624.453,38 2014 4.691.375.840,78 2015 4.630.762.210,94 Sumber: RAT KSU Huwaiza (2016) Tabel 5. Perkembangan Sisa Hasil Usaha Tahun Nilai (Juta Rp) 2005 2.018 2006 4.770 2007 4.523 2008 7.718 2009 9.300 2010 22.779 2011 37.011 2012 46.893 2013 43.041 2014 46.374 2015 32.293 Sumber: RAT KSU Huwaiza (2016 )
Berdasarkan  Tabel  4  dan  5  di  atas  menunjukkan  bahwa  kinerja  perkembangan  aset mengalami peningkatan dari 2008 sampai dengan 2013 dan stabil pada 2014/2015. Sedangkan SHU KSU Huwaiza  menunjukkan trend perkembangan yang  meningkat namun fluktuatif, dan pada 2015 mengalami penurunan yang cukup berarti.

## Pendampingan Mitra Pembiayaan
Berikut  ditampilkan  tabel  berupa  hasil  wawancara  terstruktur  tentang  kinerja    koperasi syariah Huwaiza dalam memberikan pendampingan terhadap anggota yang dibiayainya.
Tabel 6.  Bentuk Pendampingan Mitra Pembiayaan
No Bentuk Pendampingan Ya Tidak 1 Membantu  pelaku  usaha  mikro  dalam    memasarkan barang/jasa  milik pelaku usaha mikro √ 2 Membantu  membangun  jejaring  pemasaran/penjualan barang /jasa pelaku usaha mikro √ 3 Memberikan  info-info  baru  tentang  produk/jasa    milik Koperasi yang bermanfaat untuk pelaku usaha mikro √ 4 Memberikan  penyuluhan  tentang  bagaimana  menjaga kepatuhan  pada  peraturan  yang  dibuat  pemda/tertib berbisnis  sesuai  aturan  yang  berlaku  (aspek  kepatuhan pada hukum yang berlaku) √ 5 Membantu  pelaku  usaha    dalam  penyediaan  barang √
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
(pemasok)  bagi pelaku usaha mikro
6 Memberikan  penyuluhan  tentang  bagaimana  menjaga jaminan  mutu  barang  atau  jasa  usaha/bisnis  yang dijalankan supaya konsumen/pembeli merasa puas √ 7 Memberikan  penyuluhan  tentang  bagaimana  menjaga hubungan baik dengan pekerja atau bagaimana mengatur pekerja/manajemen SDM √ 8 Memberikan  motivasi  untuk  meningkatkan  kinerja usaha/bisnis pelaku usaha mikro √ 9 Mmemberikan  penyuluhan  tentang  membuat  laporan keuangan sederhana/akuntansi sederhana atau pentingnya mencatat transaksi keuangan. √ 10 Memberikan penyuluhan tentang bagaimana memberikan pelayanan prima kepada para pembeli/konsumen √ 11 Menekankan  pentingnya  menjaga  etika  bisnis  yang jujur,  amanah,  terpercaya  dan  profesional  dalam berbisnis √ 12 Menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan pembeli atau nasabah √
Sumber : Data  primer (2018)
Berdasarkan  Tabel  6  tersebut  dapat  diketehui  bahwa  sebagian  besar  pengelola  koperasi syariah  Huwaiza  tidak  banyak  memberikan  pendampingan  kepada  anggota  yang  dibiayainya. Pihak koperasi hanya memberikan informasi seputar produk baru kepada anggotanya,  berupaya memotivasi  anggota  dalam    menjalankan  usahanya  serta  memberikan  pengetahuan  tentang pembuatan laporan keuangan secara sederhana.
Penelitian-penelitian  yang  terkait  dengan  peran  perempuan  dalam    bidang  ekonomi terbatas  hanya  menyoroti  ruang  lingkup  yang  lebih  sempit  dalam  lingkungan  keluarga  seperti yang  dilakukan    oleh  Mustika  (2016)  yang  fokus  pada  hasil  dari  program  PEKKA  (Program Pemberdayaan  Perempuan    Kepala  Keluarga)  di  kota  Cimahi,  Jawa  Barat.  Mustika  (2016) menilai bahwa program PEKKA secara tidak lamgsung mampu memberdayakan perempuan di bidang  ekonomi  keluarga  dalam    upaya  mnambah  penghasilan  keluarga  melalui  kegiatan pelatihan,  magang,  pemberian  modal  dan  pendampingan.    Demikian  pula  dengan  penelitian yang  dilakukan  oleh  Hasanah  (2013)  tentang  program  Simpan  Pinjam    Perempuan  (SPP)  di pedesaan Yogyakarta.
Sedangkan  hasil  penelitian  ini  leboih  menyoroti  peran  perempuan  secara  makro  dalam bidang pembangunan di wilayah Depok yang secara laangsung menunjukkan peran nyata dalam pembangunan  ekonomi  Depok,  Jawa  Barat.  Meskipun    kinerja  koperasi    di  bidang  pembinaan usaha anggotanya  melalui pendekatan  secara personal atas usaha yang dijalankan anggotanya belum  berjalan maksimal -mengingat bahwa salah satu  tujuan koperasi syariah berdiri adalah mengembangkan  dan membina usaha anggotanya menjadi lebih maju- namun kinerja  koperasi syariah  Huwaiza  sangat  lebih  maju  jika  dibandingkan  dengan  Program  Simpan  Pinjam Perempuan  (SPP)  yang  merupakan  lanjutan  dari  Program  Pengembangan  Kecamatan,  bagian dari  Program  Pemerintah  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan  (PNPM Mandiri  Pedesaan)  yang  telah  dilaksanakan  di  pedesaan  Yogyakarta.  Program  Simpan  Pinjam Perempuan  (SPP)  ditujukan  untuk  pemberdayaan  perempuan  dalam  peningkatan  ekonomi keluarga.  Menurut  Hasanah  (2013).  Program  SPP    menyasar  kelompok  perempuan  dengan syarat-syarat 1) beranggotakan perempuan yang memiliki ikatan pemersatu dan telah mengenal minimal  selama    setahun,  2)  Mempunyai  kegiatan  simpan  pinjam  dengan  aturan  pengelolaan dana    simpan    pinjam  yang    telah  disepakati  3)  Telah  mempunyai  modal    dan  simpanan  dari
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
anggota  sebagai  sumber  dana  pinjama  yang  diberikan,  4)  Kelompok  pinjaman  masih berlangsung  dengan  baik dan  5)  Mempunyai  organisasi kelomok  dan  adminsitrasi sederhana. Syarat-syarat tersebut merupakan ketentuan bagi kelompok perempuan yang akan memperoleh pendanaan dari PNPM Mandiri Pedesaan.
Berdasarkan    hasil  penelitian  Hasanah  (2013)  di  daerah  pedesaan  Yogyakarta  bahwa program  SPP  yang  dijalankan  oleh  organisasi  kelompok  perempuan  masih  beroperasi  secara konvensional  yaitu  simpan  pinjam  berbasis  bunga.  Dasar  orientasi  program  SPP  pun  terbatas pada upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga di pedesaan terutama keluarga miskin.
Jika  dibandingkan  dengan kelompok  perempuan  yang  mendapatkan  pendanaan program SPP  tersebut,  maka  KSU  Huwaiza  yang  berada  di  Depok,  Jawa  Barat  menunjukkan  kinerja yang  jauh  lebih  maju  dengan  menjalankan  simpan  pinjam  berbasis  syariah.  Maka  dapat dikatakan  bahwa  KSU  Huwaiza  merupakan    koperasi  simpan  pinjam  yang    digagas  oleh perempuan  dan  secara  nyata  telah  berkiprah    untuk  pembangunan  ekonomi  di  wilayah  Depok khususnya.  Pemerintah  kota  Depok  pun  telah  mengakui  kinerja  KSU  Huwaiza  melalui  2  kali penghargaan yang telah diberikan pada 2010 daan 2016.  KSU Huwaiza melebih program SPP yang dijalankan oleh pemerintah  Nasional melalui PNPM Mandiri Pedesaan.
Kehadiran koperasi yang berprinsip syariah tidak banyak di tengah masyarakat. Apalagi yang  dipelopori  oleh  perempuan.  Salah  satu  koperasi  syariah  adalah  KSU  Huwaiza  yang pendiriannya  diprakarsai  oleh  sekelompok  perempuan  yang  berhimpun  dalam  komunitas pengajian.  KSU  Huwaiza  bergerak  dalam  bidang  simpan  pinjam  yang  dijalankan  dengan berpedoman pada aturan syariah Islam.
Koperasi  Huwaiza  pada  dasarnya  dibangun  untuk  membantu  kebutuhan  finansial  para anggotanya.  Peningkatan  kinerja  koperasi    tidak  lepas  dari  kerja  keras  para  pengelola  yang berjumlah 7 orang dan 3 orang pengurus yang berusaha membangun koperasi syariah Huwaiza menjadi berkembang dan meningkat baik dari segi aset maupun SHU untuk para anggotanya.
Salah  satu  prinsip  syariah  yang  mendasari  pembentukan  koperasi  syariah  menurut  Aziz (2005)  adalah  adanya  kesetaraan  gender  dan  non  diskriminatif.  Berdasarkan  prinsip  tersebut bahwa  koperasi  Huwaiza  membagi  peran  secara  proporsional  dan  adil  dalam  upayanya membangun  kinerja  koperasi.  Para  pengurus  yang  semuanya  perempuan  membagi  tugas  dan tanggungjawab masing-masing pekerjaan sesuai kapasitasnya secara non diskriminatif menurut gendernya.  Para  perempuan  yang  memprakarsai  pembentukan  koperasi  menjadi  pengurus koperasi, sedangkan Sumber Daya Insani (SDI) yang mengelola koperasi untuk posisi manajer, funding dan  pembiayaan  yang  lebih  banyak  berhubungan  dengan  eksternal  dan  marketing ditangani oleh laki-laki sedangkan bagian internal dikelola oleh SDI perempuaan yang meliputi operasional, teller dan customer service .
Para  perempuan  yang  menjadi  pengurus  koperasi  beranggapan  bahwa  posisi  tertentu seperti  manajer,    pengumpulan  serta  penyaluran  dana  kepada  anggotanya  ditangani  oleh  laki- laki  yang  dinilai  lebih  dinamis  karena  pengumpulan  dana  pada  awal  berdirinya  dilakukan dengan  cara jemput  bola  turun langsung  ke  lapangan  dan  senantiasa agresif  berupaya  mencari mitra untuk kerjasama. Kinerja koperasi juga tidak luput dari dewan pengawas yang terdiri dari sejumlah laki-laki yang mengawasi bagian syariah dan manajemen.
Pelaksanaan prinsip kesetaraan gender yang tepat dengan pembagian tugas yang bersifat non diskriminatif serta adil menurut proporsi tugas dan tanggung jawab sesuai gender, membuat koperasi syariah Huwaiza mampu meningkatkan aset dan menambah jumlah anggota koperasi. Semakin  bertambahnya  jumlah  anggota  mengindikasikan  bahwa  koperasi  syariah  Huwaiza mampu  menunjukkan  kepercayaan  dan  kinerja  yang  positif  kepada  para  anggotanya. Keberhasilan  tersebut  menyebabkan  koperasi  Huwaiza  sebanyak  2  kali  mendapatkan penghargaan dari pemerintah kota Depok sebagai koperasi terbaik  pada 2010 dan 2016. Dengan  demikian  peran  perempuan  dalam  membangun  kinerja  koperasi  Huwaiza  yang berprinsip  syariah  dilakukan  secara  tidak  langsung  dengan  cara  mendelegasikan  posisi-posisi sesuai gendernya masing-masing. Peran perempuan dalam membangun kinerja koperasi syariah
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
Huwaiza  sebatas  pemrakarsa  dan  pendorong  manajemen  yang  merupakan  pengelola  koperasi supaya menjadi besar dan berkembang. Selain itu peran perempuan dalam meningkatkan kinerja koperasi  syariah  Huwaiza  supaya  sesuai  prinsip  syariah  dengan  melibatkan  saran-saran  dan pertimbangan dari  pengawas syariah dan manajemen.
Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa peran perempuan dalam membangun kinerja koperasi yang berprinsip syariah adalah sebagai berikut: 1. Membagi tugas dan tanggung jawab  sesuai  gender  menurut  prinsip  kesetaraan  gender  dan  non  diskriminatif,  2.  Mendorong fungsi dan peran manajemen sebagai pengelola agar senantiasa berusaha meningkatkan kinerja dengan  melibatkan  saran-saran  dan  masukan  dari  pengawas  bidang  manajemen.  3.  Menjaga operasionalisasi  koperasi  supaya  tetap  berada  di  jalur  syariah  dengan  melibatkan  pengawas bagian syariah.
Prestasi sebanyak 2 kali yang pernah diraih oleh koperasi syariah Huwaiza menunjukkan bahwa  dibalik  keberhasilan  tersebut  terdapat  peran  perempuan  yang  berusaha  terlibat  dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan perekonomian masyarakat, khususnya di bidang ekonomi  syariah.  Meskipun  demikian  masih  banyak  kekurangan  yang  perlu  mendapatkan perhatian  dari  para  pengurus,  pengelola  dan  pengawas  supaya  koperasi  syariah  Huwaiza menjadi  lebih  baik  di  masa  yang  akan    datang.  Kekurangan  tersebut  adalah  :  1).  Banyaknya dana  simpanan  anggota  yang  tidak  dikelola  produktif  dimana  dari  sekitar  3000 anggota  hanya 400 anggota yang terlibat aktif pembiayaan. 2). Pihak koperasi khawatir dan kurang memahami prinsip  kehati-hatian  dalam  penyaluran  pembiayaan.  3).  Banyaknya  biaya-biaya  operasional yang menekan keuntungan koperasi sehingga SHU anggota cenderung fluktuatif tidak stabil. 4). Koperasi  tidak  menjadikan  anggota  yang  dibiayai  sebagai  mitra  sehingga  tidak  terjadi  proses pendampingan dalam kegiatan usahanya.
Dengan  demikian  kinerja  dan  prestasi  koperasi  dapat  dipertahankan  dengan  cara:  1). Kreatif  mengelola  dana  simpanan  anggota  supaya  lebih  menguntungkan.  2).  Menjaga  prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana dengan memahami analisa pembiayaan secara akurat dan tepat.  3).  Menjaga  efisiensi  biaya  supaya  keuntungan  menjadi  besar  sehingga  SHU  anggota dapat  ditingkatkan.  4).  Koperasi  membuat  program  yang  terjadwal  berupa  pendampingan anggotanya agar terpelihara hubungan baik dengan anggota yang dibiayai oleh koperasi.

## SIMPULAN
Peran perempuan dalam membangun kinerja koperasi berprinsip syariah dilakukan secara tidak  langsung  di  garis  depan  akan  tetapi  melalui  dukungan  dari  belakang  terhadap  pengelola selaku  manajemen  supaya  selalu  menjaga  dan  mendorong  mereka  selalu  berkinerja  baik  dan menjaga  kepatuhan  terhadap  syariah  melalui  saran-saran  dan  pertimbangan  yang  disampaikan oleh  pengawas  bagian  syariah  dan  manajemen.  Peran  secara  tidak  langsung  tersebut menyebabkan  peningkatan  aset  dan  bertambahnya  jumlah  anggota  koperasi  yang  berpengaruh pada penerimaan penghargaan sebagai koperasi terbaik oleh pemerintah daerah setempat.
Peran  perempuan  sebagai  pengurus  koperasi  yang  berprinsip  syariah  perlu  lebih ditingkatkan  lagi  dalam  mengatasi  kekurangan-kekurangan  yang  terdapat  dalam  koperasi dengan  berusaha  kreatif  mengelola  dana  simpanan  anggota,  menjaga  prinsip  kehati-hatian penyaluran  pmbiayaan,  menjaga  efisiensi  dan  membuat  program  pemdampingan  terhadap anggota yang dibiayai oleh koperasi.

## DAFTAR RUJUKAN
Ananda,  M.  Aditya.  (2013).  Analisis  Pengaruh  CAR,  FDR,  NPF  dan  BOPO  terhadap  ROA Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010- 2012). Tesis yang dipublikasikan . Diakses pada 22 Mei 2018.
Volume 10, No. 2, Agustus 2018, pp. 96-108 e-ISSN: 2502-5449 p-ISSN: 2085-2266 http://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons
Arikunto,  Suharsimi.  (2013). Prosedur  Penelitian,  Suatu  Pendekatan  Praktik. Penerbit  Rineka Cipta. Jakarta Aziz, M. Amin. (2005). Pedoman Perizinan BMT . Seri Pinbuk 001/04. Pinbuk Press. Jakarta. _____________. (2005). AD/ART BMT. Seri Pinbuk 002/05. Pinbuk Press. Jakarta. Bappenas.(2017). Pedoman  Teknis  Penyusunan  Rencana  Aksi  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta. Hasanah,    Siti.  (2013). Pemberdayaan    Perempuan  Melalui  Kegiatan  Ekonomi  Berkeadilan (Simpan  Pinjam  Syariah  Perempuan) .    Jurnal  Sawwa.  Volume  9.  Nomor  1.  Oktober. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  (2016). Pembangunan Manusia    Berbasis  Gender. Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik. Jakarta.
Koperasi  Huwaiza.  (2016). Laporan  Kinerja  Tahun  Buku  2015. Disampaikan  pada  Rapat Anggota Tahunan XIII. Depok. 28 Februari 2016.
Lestari,  Endah  Tri.  (2013).  Analisis  Rasio  keuangan  untuk  Menilai  Kinerja  Keuangan  Pada BMT  Syariah  Surya  Dana  Makmur  di  Tulung  Klaten. Skripsi  yang  dipublikasikan . Diakses pada 15 Mei 2018.
Mustika,  Wulan.  (2016). Peran  Perempuan  dalam  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Pengaruhnya  terhadap  Sumbangan  Ekonomi  Keluarga .  Skripsi.  Fakultas  Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis . Penerbit Alfabeta. Bandung.