## Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi 2019-2021
Trias Tri Syafalas 1) ; Ike Rachmawati 2) ; Tuah Nur 3)
1, 2, 3) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sukabumi Email: trisyafalastrias@gmail.com ; Ike_rachmawati@yahoo.com ; Tuahn309@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pusat  Kesejahteraan  Sosial  atau  bisa  disingkat  dengan  (PUSKESOS)  merupakan  wadah  untuk memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  miskin  dan  rentan  miskin  sebagai  salah  satu  pendekatan dalam  pelaksanaan  perlindungan  sosial  dan  dapat  mengakses  semua  permasalahan  sosial  untuk meningkatkan  kesejahteraan.  secara  terpadu  dan  terorganisir,  karena  Puskesos  merupakan  bentuk kehadiran  negara  yang  bertujuan  untuk  mengentaskan  kemiskinan  dan  mengurangi  beban  hidup masyarakat  dan  bisa  memperbaiki  kondisi  masyarakat  menjadi  lebih  baik.  Merujuk  pada  Peraturan Kementerian Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), pengertian Puskesos pada pasal 1 ayat 3 adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama  secara  sinergis  dan  terpadu  antara  kelompok  masyarakat  dalam  komunitas  yang  ada  di desa/kelurahan/nama  lain  dalam  penyelenggaraan  kesejahteraan  sosial  untuk  meningkatkan kesejahteraan sosial.
Kota Sukabumi merupakan pemerintahan daerah yang berada di provinsi Jawa yang terdiri dari 33 kelurahan  dan  7  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Warudoyong,  Kecamatan  Citamiang,  Kecamatan  Baros, Kecamatan Gunung puyuh, Kecamatan Lembur Situ, Kecamatan Cibereum, Kecamatan Cikole.Perkembangan  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Sukabumi  mengalami  kenaikan  dari  tahun  ke tahunnya. Berikut merupakan data jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi.

## ARTICLE HISTORY
Received [28 April 2022] Revised [24 Mei 2022] Accepted [10 Juni 2022]

## ABSTRAK
Kesejahteraan  sosial  merupakan  kewajiban  yang  harus  dijunjung  tinggi  oleh  negara  karena dalam  hal  ini  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  telah mengaturnya.  Penelitian  ini  berfokus  pada  bagaimana  implementasi  program  Puskesos  di Kecamatan  Warudoyong  Kota  Sukabumi  dari  tahun  2019-2021.  Penelitian  ini  diawali  dengan ditemukannya  permasalahan  seperti  belum  idealnya  pelaksanaan  program  Puskesos  di Kecamatan Warudoyong  sesuai  dengan  aturan  yang  ada  yaitu  pedoman  umum  pelaksanaan SLRT dan PUSKESOS. Teori yang digunakan untuk mengukur dan menentukan keberhasilan program  Puskesos  adalah  teori  implementasi  kebijakan  yang  ditulis  oleh  Van  Meter  dan  Van Horn  (1975).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan pengumpulan  data  dengan  dokumentasi,  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  program  Puskesos  di  Kecamatan  Warudoyong  Kota Sukabumi  belum  berjalan  secara  optimal,  jika  dilihat  dari  tahapan  dan  struktur  pembentukan Puskesos  yang  belum  sesuai  dan  dilaksanakan,  kurangnya  informasi  dari  instansi  terkait, anggaran  yang  belum  terealisasi.  Namun  dari  segi  sumber  daya  manusia  dapat  dikatakan sudah baik.

## ABSTRACT
Social welfare is an obligation that must be upheld by the state because in this case Law No. 11 of 2009 concerning Welfare has regulated it. This research focuses on how to implement a program  called  Puskesos  in  Warudoyong  District,  Sukabumi  City  from  2019-2021.  This research begins with the discovery of problems such as not ideally implementing the Puskesos program  in Warudoyong  District  in  accordance with  existing  rules, namely  general  guidelines for  implementing  SLRT  and  PUSKESOS.  The  theory  used  to  measure  and  determine  how successful the Puskesos program is is the policy implementation theory written by Van Meter and Van Horn (1975). The method used in this research is qualitative with data collection with documentation,  interviews  and  observations.  The  results  of  this  study  indicate  that  the implementation  of  the  Puskesos  program  in Warudoyong  District,  Sukabumi  City  has  not  yet run optimally, when viewed from the stages and structure of the formation of the Puskesos that have  not  been  appropriate  and  implemented,  the  lack  of  information  from  the  relevant agencies, the budget that has not been realized. But in terms of human resources can be said to have been good.

## KEYWORDS
Implementation, Policy, Program, Puskesos
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## Tabel 1. Jumlah Penduduk Miskin di Kota Sukabumi

## Sumber : Bps Kota Sukabumi, 2022
Berdasarkan  data  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  penduduk  miskin  di  Kota  Sukabumi seiring  pergantian  tahun  mengalami  peningkatan,  yang  dimana  pada  tahun  2019  mengalami  kenaikan dengan  presentase  6,67%  menjadi  8,25%  yang  dihitung  dengan  perpaduan  dengan  jumlah penduduknya,  dengan  begitu  tercatat  peningkatan  jumlah  penduduk  miskin  yang  terus  meningkat  dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan untuk garis Kemiskinan (GK) atau tingkat minimum pendapatan  yang  dianggap  perlu  dipenuhi  untuk  memperoleh  standar  hidup  yang  mencukupi  di  Kota Sukabumi mengalami peningkatan dari Rp 520.742 perkapita perbulan, menjadi Rp 567,734.
Menyikapi  angka  kemiskinan  yang  meningkat  di  Kota  Sukabumi,  Wali  Kota  Sukabumi menginginkan  program  pusat  kesejahteraan  sosial  bisa  hadir  di  33  kelurahan.  Di  tahun  2019  program Puskesos sudah dibentuk melalui surat keputusan di setiap kelurahan di Kota Sukabumi namun hanya 2 yang  aktif  dari  33  kelurahan,  yakni  Kelurahan  Karamat  dan  Karang  Tengah  Kecamatan  Gunung  Puyuh sebagai pilot projek dari Kementerian Sosial yang dibentuk pada tahun 2016. Diharapkan Puskesos bisa eksis  di  33  kelurahan  Kota  Sukabumi  untuk  membantu  melayani  masyarakat  miskin  demi mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  adalah  dengan  memaksimalkan  pelayanan yang ada agar masyarakat mendapatkan bantuan dari kebijakan/program dari pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pelayanannya adalah dengan  memaksimalkan  pendataan  masyarakat  ke  dalam  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  (DTKS). DTKS  ini  merupakan  data  yang  bukan  hanya  pendataan  terhadap  penduduk miskin  saja, namun  DTKS ini  meliputi  masyarakat  dengan  kategori  pemerlu  pelayanan  kesejahteraan  sosial  (PPKS)  dan  rentan miskin yang semuanya termasuk ke dalam kategori 40% status kesejahteraan yang rendah..
Dengan  adanya  Puskesos  bisa  memaksimalkan  pelayanan  ataupun  pendataan  agar  masyarakat bisa  terfasilitasi  untuk  mendapatkan  bantuan  program-program  dari  pemerintah  untuk  masnyarakat miskin ataupun rentan miskin. Berikut gambar diagram jumlah DTKS di Kota Sukabumi Tahun 2021.

## Gambar 1. Diagram Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Sukabumi Tahun 2021

## Sumber : Peneliti, 2022
Dapat  diketahui  bahwa  warga  Kecamatan  Warudoyong  sendiri  paling  banyak  terdaftar  ke  dalam Data  Terpadu  Kesejahteraan  Sosial  (DTKS)  diantara  masyarakat  di  kecamatan  yang  lain  dengan
presentase  53%.  Tentunya  dalam  hal  pelayanan  untuk  masyarakat  miskin  harus  bisa  terus  di maksimalkan, salah satunya dengan program Puskesos..
Meski pembentukan program Puskesos di Kecamatan Warudoyong sudah dibentuk, bukan berarti tidak  adanya  hambatan  yang  dihadapi  oleh  pihak  kelurahan  dan  para  pengurus  program  Puskesos. Setelah  peneliti  melakukan  observasi  awal,  maka  peneliti  melihat  adanya  fenomena  masalah  tentang pelaksanaan program Puskesos di Kecamatan Warudoyong tersebut, yakni sebagai berikut.
Pembentukan program Puskesos di Kecamatan Warudoyong belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan SLRT dan Puskesos oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun  2020  hingga  saat  ini.  Dalam  pedoman  disebutkan  bahwa  syarat  pembentukan  Puskesos,  Dinas Sosial  menetapkan  sumber  daya  manusia  dari  usulan  kepala  Desa/Lurah,  namun  realitanya pembentukan  tim  Puskesos  sampai  saat  ini  hanya  berdasarkan  keputusan  SK  Lurah  setempat  saja. Selanjutnya pelaksanaan program Puskesos berdasarkan tim struktur yang ada di surat keputusan Lurah belum  sesuai  dan  sepenuhnya  tidak  terlaksana  sesuai  pedoman  umum  oleh  Kementerian  Sosial,  salah satunya adalah belum terfasilitasinya ruangan front office dan back office yang mencakup sarana seperti komputer.
Syarat dan tata cara pembentukan Puskesos adalah pihak kelurahan menyampaikan permohonan anggaran untuk penyelenggaraan Puskesos kepada pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, pihak  kelurahan  sudah  mengajukan  permohonan  atas  instruksi  Dinas  Sosial  di  awal  pembentukan, namun sampai sekarang tidak terealisasi, informasi ini peneliti dapatkan dari kepala seksi kesejahteraan sosial  di  pihak  kelurahan  saat  melakukan  observasi  awal.    Selanjutnya  belum  adanya  tindakan  konkrit lebih  lanjut  dari  Dinas  Sosial  dari  tahun  2019  hingga  2021  seperti  bimbingan  teknis  khusus  untuk pengurus  Puskesos  ataupun  sosialisasi  ke  wilayah  mengenai  kejelasan  program  pusat  kesejahteraan sosial  yang  di  tinjau  dari  kebijakan  ataupun  pedoman  umum  pelaksanaan  Puskesos  dan  di  tahun  2019 pun hanya sebatas sosialisasi pencanangan saja. Lalu, dalam melaksanakan program Puskesos selama ini ada yang dari biaya swadaya, namun sebenarnya biaya itu seharusnya berasal dari pemerintah.

## LANDASAN TEORI

## Implementasi
Menurut  Agustino  (2014:138)  studi  implementasi  merupakan  suatu  kajian  mengenai  kebijakan yang  mengarah  pada  proses  pelaksanaan  sebuah  kebijakan,  namun  implementasi  kebijakan  itu  sendiri merupakan  proses  yang  kompleks  dan  panjang  yang  bahkan  secara  politik  seringkali  melibatkan berbagai  kepentingan.  Kemudian  menurut  Purwanto  (2012:64)  Implementasi  ini  merupakan  fase  yang dianggap  penting  kare na  tahap  ini  merupakan  “jembatan”  antara  dunia  konseptual  dan  dunia  nyata. Berdasarkan  definisi  dari  para  ahli  di  atas,  maka  dapat  di  interpretasikan  bahwa  implementasi  itu berkaitan  dengan  bagaimana  alur  selanjutnya  setelah  kebijakan  keputusan  itu  sudah  ditetapkan  dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran- sasaran kebijakan publik (politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
Kebijakan  identik  dengan  sesuatu  keputusan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  untuk  mengatasi  atau mengatur  suatu  lingkup  kehidupan  agar  bisa  tertata  demi  menciptakan  kenyamanan  dan  ketentraman. Menurut  Suharto  (2014:7)  kebijakan  itu  adalah  prinsip  atau  cara  bertindak  yang  dipilih  untuk mengarahkan  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  adalah  suatu  ketetapan  yang  memuat  prinsip- prinsip  untuk  mengarahkan  cara-cara  bertindak  yang  dibuat  secara  terencana  dan  konsisten  dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Anggara (2014:14) kebijakan ( policy ) umumnya digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan terpenting  untuk mempererat kehidupan, baik dalam kehidupan organisasi kepemerintahan maupun privat

## Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  identik  dengan  upaya  pemerintah  untuk  bisa  mengatur  dan  mengatasi permasalahan  atas  nama  rakyat  banyak  untuk  mengatasi  segala  permasalahan  yang  dirasakan masyarakat. Menurut Purwanto (2012:64) kebijakan publik dibuat untuk mewujudkan sebuah nilai seperti keadilan,  persamaan,  dan  keterbukaan  yang  dibuat  untuk  memecahkan  masalah  yang  dihadapi masyarakat  misalnya:  masalah  kemiskinan,  pengangguran,  kriminalitas,  dan  pelayanan  publik  yang buruk.  Sedangkan  menurut  Tahir  (2011:47)  kebijakan  Publik  identik  dengan  regulasi  atau  aturan  atau dapat  diartikan  sebagai  produk  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  yang  harus  dipahami  secara utuh dan benar.
Berdasarkan  definisi  kebijakan  publik  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli  diatas,  maka  dapat interpretasikan  bahwa  kebijakan  publik  itu  sebagai  tanggung  jawab  moral  pejabat  publik  dalam  menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek dan berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat).
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:447) policy implementation encompasses those action by public  and  private  individuals  (or  groups)  that  are  directed  at  the  achievement  of  objectives  set  forth  in prior  policy  decision. Berdasarkan  definisi  diatas,  dapat  dipahami  bahwa  implementasi  kebijakan  tidak akan  dimulai  sampai  suatu  ketetapan  keputusan  kebijakan  sudah  disetujui  dan  dalam  pelaksanaannya suatu implementasi kebijakan itu meliputi para aktor individu atau sebuah kelompok publik dan swasta.
Dengan  demikian,  implementasi  kebijakan  adalah  suatu  proses  kegiatan  yang  dilakukan  oleh aktor-aktor yang berbeda-beda atau kelompok untuk memperoleh hasil akhir yang sesuai dengan tujuan atau  sasaran  kebijakan.  Jika  dikaitkan  dengan  peneliti  saat  ini,  bagaimana  implementasi  program Puskesos bisa saling bersinergi antar aktor untuk bisa mengsukseskan program Puskesos tersebut. Berbicara mengenai program, program adalah penjabaran dari rencana-rencana yang ada didalam suatu kebijakan  publik  yang  sudah  ditetapkan.  Menurut  Tachjan  (2006:31)  bahwa  program  itu  berasal  dari kebijakan  yang  masih  berupa  pertanyaan-pertanyaan  umum  yang  berisikan  tujuan,  sasaran  serta berbagai  macam  sarana,  agar  dapat  di  implementasikan  perlu  dijabarkan  lagi  ke  dalam  program  yang bersifat  operasional.  Oleh  karena  itu,  pada  hakekatnya  implementasi  kebijakan  adalah  implementasi program.  Satu  hal  yang  harus  jelas  dalam  penyusunan  program  adalah  penggambaran  tentang  jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Maka  dapat  dipahami  bahwa  program  adalah  rencana-rencana  dari  penjabaran  kebijakan  yang dimaksudkan untuk menjalankan tujuan dari pernyataan kebijakan yang sudah diputuskan. Jika dikatikan dengan penelitian saat ini yakni bagaimana penjabaran kebijakan yang ada dalam mengeimplementasikan program pusat kesejahteraan sosial (Puskesos).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data  dengan  tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Menurut  Sugiyono  (2017:2)  cara  ilmiah  berarti  kegiatan penelitian  itu  didasarkan  pada  ciri-ciri  keilmun,  yaitu  rasional,  empiris,  dan  sistematis.  Maka  dapat diketahui  bahwa  cara-cara  ilmiah,  seperti  secara  rasional  yang  didalam  pelaksanaannya  yang  masuk akal, empiris yang dapat terjangkau oleh penalaran manusia dan sistematis yang menggunakan langkah- langkah yang bersifat logis sehingga menghasilkan hasil yang realistis dan valid.
Peneliti  memilih  metode  penelitian  kualitatif  karena  dalam  penelitian  ini  berusaha  mencari gambaran  suatu  objek  atau  subjek  penelitian  yang  bisa  berkembang  dengan  seiring  berjalannya  waktu dan  situasi  kondisi  di  lapangan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya  penting  seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan  makna  data  Creswell  (2016:4-5).  Dengan  menggunakan  metode  ini,  peneliti  dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan memaknai data secara mendalam bagaimana implementasi program pusat kesejahteraan sosial atau Puskesos di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
Untuk  menilai  sejauh  mana  dan  mengukur  suatu  tingkat  keberhasilan  dan  kegagalan  dalam implementasi kebijakan publik, dapat dilihat dari 6 indikator yang di kemukakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975),  yaitu  (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan (2) Sumber Daya (3) Komunikasi Antar Organisasi (4) Karakteristik Agen Pelaksana (5) Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik (6) Sikap dan Kecenderungan.
Kemudian untuk menentukan informan, peneliti menggunakan jenis teknik non probability sampling yang dimana teknik ini tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi sumber data. Teknik yang digunakan  untuk  menentukan  informan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknik snowball sampling. Snowball sampling menurut Sugiyono (2017:219) adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama lama menjadi besar.
Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  cara  observasi  yang  dimana  peneliti  menjadi non  partisipan  dan  bersifat  open  ended.  Kemudian  melakukan  wawancara  dan  dokumentasi  yang semuanya  bersangkutan  dengan  implementasi  program  pusat  kesejahteraan  sosial  di  Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
Lalu  dalam  menganalisis  data,  peneliti  melakukan  reduksi  data  yang  data  berkenaan  dengan proses pemilihan dari sebuah data yang di fokuskan pada penyederhanaan dari data yang ditemukan di lapangan.  Setelah  data  di  reduksi,  selanjutnya  adalah  penyajian  data  yang  merupakan  alur  penting. Penyajian  data  merupakan  hasil  dari  berbagai  kumpulan  informasi  atau  data  yang  tersusun  yang memberikan  kemungkinan  adanya  penarikan  kesimpulan.  Terakhi  adalah  kesimpulan  yang  merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis dan di verifikasi. Verifikasi sendiri adalah pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis Miles dan Huberman (2014 : 16-19).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## I.   Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  dijadikan  patokan  dasar  dan  harus  benar  benar  dipahami  oleh para  pelaksana  kebijakan  agar  bisa  memaksimalkan  proses  implementasinya.  Pada  dimensi  ini bagaimana  sebuah  persyaratan  dan  tujuan  kebijakan  itu  terlaksana  dengan  baik.  Dengan  adanya kinerja  yang  baik  maka  akan  memberikan  kesan  adanya  kesesuaian  antara  perencanaan  dan pelaksanaanya.  Dan juga  untuk melihat  seberapa  implementasi  kebijakan  itu sesuai  dengan  standar dari kebijakan yang ada, bisa dilihat dari berbagai dokumen seperti peraturan dan pedoman-pedoman yang  menguraikan  kriteria  dari  suatu  program  dan  tentunya  dalam  mengimplementasikan  kebijakan harus sesuai dengan tujuan keseluruhan dari keputusan kebijakan yang dijabarkan dalam standar dan tujuan.
Dari  pertanyaan  pada  dimensi  ini,  peneliti  menanyakan  tujuan  dan  kebijakan  yang  melandasi adanya program Puskesos ini kepada kepada Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin,  Seksi  Identifikasi  dan  Penguatan  Kapasitas  di  Dinas  Sosial  Kota  Sukabumi,  Lurah  di Kecamatan  Warudoyong  Kota  Sukabumi,  Petugas  Puskesos/PSM  dan  Ketua  Ikatan  Pekerja  Sosial Masyarakat Kota Sukabumi.
Dari  jawaban  yang  informan  berikan  dapat  disimpulkan  bahwa  tujuan  dari  adanya  program Puskesos  adalah  untuk  menjadi  tempat  edukasi  yang  diberikan  oleh  Puskesos    bagi  masyarakat ketika  menyangkut  bantuan  sosial,  namun  tidak  hanya  sebatas  itu  melainkan  menyangkut permasalahan sosial seperti adanya ODGJ  dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Lalu untuk ukuran dan tujuan kebijakan dalam melaksanakan program Puskesos dari Kementerian Sosial untuk dijadikan  tempat  pelayanan  sosial  di  setiap  desa/kelurahan  sudah  di  laksanakan  dengan mengeluarkan  SK  di  setiap  kelurahan  bahwa  Puskesos  hadir  untuk  memudahkan  masyarakat mendapatkan  informasi  dan  bantuan  sosial  yang  di  hadirkan  oleh  pemerintah  untuk  masyarakat. Namun  disamping  adanya  SK  kelurahan,  semestinya  Dinas  Sosial  juga  menetapkan  SDM penyelenggara Puskesos sesuai usulan Lurah.
Uraian  yang  telah  disampaikan  diatas,  sesuai  dengan  apa  yang  ada  di  lapangan.  Yakni menurut informan 1 Puskesos berkaitan dengan data yang dimana data ini harus selalu di update atau di  verval,  yang  dimana  kegiatannya  untuk  mengubah  atau  menambah  data  masyarakat  yang  belum masuk  DTKS  maupun  mengoreksi  ketika  adanya  kesalahan  input  data  berdasarkan  keadaan  yang sebenarnya.
Hal ini diperkuat juga oleh pernyataan informan 2 dan 3  yang dimana Puskesos hadir sebagai tempat  untuk  menangani  permasalahan  kemiskinan,  namun  sebenarnya  pendataan  DTKS  ini  bukan diperuntukan  kepada  masyarakat  miskin  saja  namun  terhadap  PMKS  atau  sekarang  disebut  PPKS. Lalu  petugas  Puskesos  pun  sebagai  tempat  mengedukasi,  aduan  masyarakat  yang  membantu kelurahan  menyangkut  permasalahan-permasalahan  sosial  salah  satunya  menyangkut  bantuan sosial.
Lalu  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  4  dan  5  dapat  diketahui  bahwa  program Puskesos  ini  merupakan  wadah  untuk  mempercepat  akses  pelayanan  ke  masyarakat  agar  bisa terpusat  dan  mempermudah  masyarakat  mendapatkan  informasi  mengenai  program-program kesejahteraan  sosial  dari  pemerintah  agar  masyarakat  tidak  perlu  jauh-jauh  untuk  datang  ke  SLRT Kota.  Hal  ini  pun  diperkuat  oleh  pernyataan  informan  6  yang  pada  intinya  adalah  untuk  lebih  ke memfasilitiasi  meneruskan  sehingga  nantinya  ada  percepatan  ketika menangani  sebuah  kasus  yang biasanya dua hari penanganannya, dengan adanya puskesos diharapkan lebih cepat dari itu.
Informan 7 dan 8 pun memberikan pernyataanya bahwa tujuan dari adanya Puskesos tersebut untuk  orang  yang  tidak  mampu  yang  dimana  Puskesos  itu  standby  di  kelurahan,  namun  pada kenyataannya  itu  petugas  dari  masyarakat  diluar  kelurahan  jadi  murni  dari  masyarakat  untuk memudahkan keperluan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan, kemiskinan. Dalam artian memenuhi  keperluas  masyarakat,  bukan  berarti  puskesos  menyediakan  anggaran  untuk  yang  tidak bisa makan, tetapi puskesos hanya sebatas pelayanan rujukan atas keluhan dari masyarakat.
Hal  ini  diperkuat  oleh  informan  9  dan  10  bahwasanya  dalam  perencanaannya  Puskesos  itu memiliki  tujuan  sebagai  tempat  masyarakat  seperti  taman  bacaan,  ada  ruangan  untuk  psm, administrasi,  ruang  usaha  ekonomi  yang  dimana  hal  tersebut  belum  terealisasi  dan  juga  tujuan  dari Puskesos  itu  Jangakauannya  luas  tidak  hanya  tentang  kemiskinan  melainkan  ODGJ,  disabilitas  dan lain-lain. Lalu informan 11  dan  12 mengatakan bahwa sebagai tempat memfasilitasi, aduan, edukasi masyarakat mengenai bantuan-bantuan.
Selanjutnya  berkenaan  dengan  kebijakan  ataupun  aturan  yang  melandasi  pembentukan program  Puskesos,  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  mayoritas  pelaksana  program  Puskesos  belum mengetahui  dasar  kebijakan  ataupun  aturan  pedoman  pelaksanaan  SLRT  dan  Puskesos  oleh
Kementerian Sosial. Dan juga dalam pelaksanaan program Puskesos di Kota memiiki hambatan yang berbeda  dengan  di  Kabupaten,  yakni  belum  adanya  peraturan  Walikota  yang  mendukung  program Puskesos tersebut  yang dimana sampai saat  ini dalam pelaksanaan pembentukannya merujuk pada pedoman umum pelaksanaan SLRT dan Puskesos Oleh Kementerian Sosial.
2.  Sumber Daya
Pendanaan  dalam  mendukung  suatu  kebijakan  merupakan  sebuah  hal  yang  penting  untuk  di lakukan  agar  adanya  harapan  untuk  keberhasilan  sebuah  kebijakan,  jika  tidak  adanya  pendanaan tidak  mungkin  sebuah  kebijakan  akan  berhasil  melainkan  akan  mengakibatkan  kegagalan.  Namun, dalam segi sumber daya untuk menunjang kelancaran sebuah kebijakan tidak hanya tergantung pada satu  aspek  saja,  melainkan  semua  faktor  saling  mendukung  salah  satunya  adalam  sumber  daya manusia.
Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara  yang  sudah  peneliti  lakukan,  pelaksanaan program  Puskesos  belum  di  dukung  dana  khusus  yang  di  peruntukkan  untuk  mendukung implementasi  program  Puskesos  itu  sendiri,  yang  dimana  saat  ini  memaksimalkan  dari  bantuan pekerja  sukarela  masyarakat  ataupun  pilar  sosial  yang  dimaksud  adalah  salah  satunya  PSM  yang diberikan tali asih  oleh pemerintah untuk sedikit membantu operasional dalam melakukan pelayanan ataupun  pendataan  kepada  masyarakat.  Disamping  kebutuhan  anggaran,  perlunya  fasilitas  yang mumpuni  yang  dapat  menunjang  tercapainya  tujuan,  begitupun  dengan  fasilitas  seperti  komputer ataupun  ruangan  yang  representatatif  diberikan  kepada  pekerja  Puskesos  yang  selama  ini  masih belum terealisasi.
Di  tahun  2019  pernah  semua  kelurahan  itu  membuat  pengajuan  dana  atas  instruksi  Dinas Sosial  yang  diperkirakan  mencapai  250  juta  untuk  program  Puskesos  tersebut,  namun  sampai sekarang  dana  tersebut  belum  terealisasi  dikarenakan  adanya  hambatan,  yaitu  pandemi  covid-19 yang menjadikan anggaran yang ada di fokuskan pada penananganan covid 19. Disamping itu, peran dari  SDM  nya  itu  sendiri  sangat  mendukung  program  Puskesos  tersebut,  hal  ini  dibuktikan  dengan adanya pelayanan sosial yang dilakukan oleh PSM dan saat distribusi bansos.
Uraian yang telah disampaikan diatas, sesuai dengan apa yang ada di lapangan, yakni menurut informan  1  dan  2  secara  kinerja  sudah  teruji  saat  pembagian  distrbusi  bansos  yang  dimana  disana terdapat pilar sosial, salah satunya PSM. Pilar sosial itu stay di kelurahan untuk masyarakat jika ada yang  menanyakan  tentang  bantuan  BPNT,  PKH  sehingga  masyarakat  tidak  perlu  jauh-jauh  untuk datang ke Dinas Sosial ataupun ke SLRT demi menanyakan berbagai bantuan sosial yang ada.
Disamping  itu,  perihal  SDM  sendiri  tinggal  waiting  list  untuk  adanya  bimtek,  karena  di  tahun 2019  itu  hanya  sebatas  sosialisasi  pencanangan  Puskesos.  Hal  diatas  diperkuat  oleh  pernyataan informan 11 yang dimana disamping semangat para pelaksana program Puskesos ini terbilang cukup baik, namun hal ini tetap perlu di perhatikan kembali oleh pemerintah agar bisa di adakannya sebuah pembinaan  ataupun  bimbingan  teknis  yang  membuat  para  pelaksana  mengetahui  apa-apa  saja peraturan yang menjadi landasan dibentuknya Puskesos sehingga dalam pelaksanannya pun bisa ter- fokus dan memiliki pengetahuan yang lebih jelas.
Oleh  karena  itu  dalam  proses  implementasi  kebijakan  perlu  yang  namanya  dukungan  dari sumber  dana  dan  manusia  yang  handal,  bukan  hanya  perihal  kuantitas  namun  kualitasnya,  maka apapun kebijakan yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak di dukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang paham akan harapan dari keputusan kebijakan yang sudah dibuat dan apabila  program  Puskesos  di  Kecamatan  Warudoyong  Kota  Sukabumi  di  dukung  dengan  fasilitas yang memadai tentunya akan berpengaruh lebih baik.

## 3.  Komunikasi Antar Organisasi
Komunikasi  merupakan  hal  yang  penting  dalam  memberikan  arahan  dan  pengetahuan  bagi para  pelaksana  kebijakan  agar  tidak  terjadi  penerimaan  informasi  yang  salah  yang  bisa mengakibatkan ketidaksamaan persepsi para pelaksana kebijakan untuk menjalankan sebuah proses implementasi.  Pentingnya  komunikasi  menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975:466)  bahwa  standar dan  tujuan  suatu  program  harus  dipahami  oleh  orang  yang  bertanggung  jawab  untuk  mencapainya agar  dapat  di  implementasikan  dengan  baik.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  untuk  memperhatikan kejelasan  informasi  kepada  para  pelaksana  dan  konsistensi  atau  keseragaman  yang  disajikan  oleh berbagai informasi.
Dari  pertanyaan  yang  peneliti  berikan  kepada  pelaksana  program  Puskesos  mengenai komunikasi.  Dapat  disimpulkan  bahwa  tindakan  sosialisasi  hanya  dilakukan  pemerintah  Kota Sukabumi  sebatas  satu  kali  di  Kelurahan  Warudoyong  Kecamatan  Warudoyong  di  tahun  2019 sebagai  pencanangan  pembentukan  Puskesos,  hal  ini  tentunya  kurang  memberikan  pengetahuan langsung  bagi  semua  pelaksana  Puskesos  baik  bagi  aparatur  kelurahan  maupun  PSM  dimulai  dari
kebijakan ataupun aturan yang mengatur jalannya pelaksanaan program Puskesos yang terbaru dari Kementerian Sosial, karena yang mendapat arahan atau sosialisasi langsung dari Kemensos hanya 3 perwakilan PSM saja di Makassar mengenai pengembangan Puskesos secara mandiri di tahun 2021.
Uraian  diatas  sesuai  dengan  apa  yang  di  pernyatakan  oleh  informan  1  dan  2  bahwa sebenarnya waktu sebelum adanya corona gencar melakukan zoom meeting dengan pusat dan untuk sosialisasi  langsung  ke  daerah  belum  ada,  namun  pada  waktu  itu  beberapa  dikirim  kan  perwakilan PSM  untuk  sosialisasi  langsung  oleh  Kementerian  Sosial.  Dengan  begitu  dapat  diketahui  untuk sosialisasi langsung dari pusat itu mayoritas pelaksana program Puskesos tidak mendapatkan nya.
Terkait  bagaimana  komunikasi  antar  pelaksana,  yakni  Dinas  Sosial  sebagai  Leading  Sector dengan  pelaksana  Puskesos  di  kelurahan,  dapat  di  simpulkan  bahwa  implementasi  program  pusat kesejahteraan  sosial  (Puskesos)  di  Kecamatan  Warudoyong  Kota  Sukabumi  komunikasi  dapat dikatakan  belum  terjalin  secara  optimal  dengan  dinas  mengenai  bagaimana  kelanjutan  dari  program Puskesos  tersebut.  Hal  ini  dikarenakan  penyampaian  informasi mengenai  peraturan  dan  sebagainya hanya diketahui oleh beberapa pelaksana saja. Namun untuk komunikasi secara internal Puskesos di kelurahan terjalin baik.
Uraian diatas tersebut berdasarkan pernyataan beberapa informan yang peneliti jumpai. Bahwa menurut  informan  1  tidak  ada  waktu  untuk  mengurus  hal  tersebut  dikarenakan  disibukkan  dengan pandemi  covid-19,  namun  secara  forman  sudah  ada  SK  dan  Puskesos  itu  sudah  berjalan  ketika adanya  pendataan  dan  bantuan.  Hal  ini  diperkuat  oleh  pernyataan  informan  2  yakni  Puskesos  ini berjalan karena PSM itu selalu laporan ke Dinas Sosial mengenai permasalahan yang ada di wilayah. Berdasarkan hal tersebut juga, informan 3 memberikan pernyataannya bahwa jika sebagai PSM tidak perduli maka dinas juga tidak akan menggubris akan hal permasalahan di wilayah dan perkembangan dari  sisi  program  Puskesos  itu sendiri.  Selanjutnya  untuk  pernyataan  informan  4  sampai  12  dapat di interpretasikan  bahwa  untuk  komunikasi  secara  internal  sudah  bagus  dan  dari  dinas  pun  belum adanya informasi danhanya sekedar konsultasi lebih kepada SLRT itunya sendiri bukan pada program Puskesos tersebut.
Mengenai  hal  tersebut,  informan  11  memberikan  pernyataannya  bahwa  untuk  program Puskesos  ini  masih  dini  karena  belum  adanya  amunisi  tapi  secara  SK  sudah  dibuatkan  dan  belum optimalnya  arahan  yang  jelas  seperti  apa  arahan  dari  pusat  ataupun  tupoksi  yang  jelas  mana  PSM mana Puskesos.
Pada  dasarnya  komunikasi  merupakan  hal  yang  sangat  penting  untuk  disampaikan  agar  para pelaksana  kebijakan  mengetahui  apa  yang  menjadi  harapan  kebijakan  tersebut.  Sejalan  dengan pendapat  Kadji  (2015:50)  bahwa  dalam  suatu impelementasi  yang  harus  diperhatikan  adalah  bahwa mereka yang mengimplementasikan suatu keputusan seharusnya tahu apa yang mereka laksanakan dari keputusan kebijakan, dan peraturan implementasi harus di transmisikan kepada personalia yang tepat sesuai sasaran dan arah kebijakan.

## 4.  Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik  agen  pelaksana  ini  merupakan  suatu  aspek  yang  penting  bagi  pelaksana menjalankan  sebuah  kebijakan  yang  bisa  di  lihat  dari  kepatuhan  implementor  terhadap  aturan  serta hukum  yang  berlaku.  Hal  ini  amat  sangat  perlu  diperhatikan  bahwa  agen  pelaksana  kebijakan  akan sedikit banyaknya mempengaruhi suatu kinerja implementasi sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini, dalam  segi  karakterisitk  agen  pelaksana  dilihat  dari  bagaiman  sebuah  struktur  organisasinya  yang mencakup pembagian kewenangan dan adanya mekanisme prosedur atau SOP (Standard Operating Proscedures)  yang  jelas  terkait  Pelaksanaan  Program  Puskesos  di  Kecamatan  Warudoyong  Kota Sukabumi.
Pada  dimensi  ini  dapat  peneliti  simpulkan  bahwa  untuk  mendukung  terlaksananya  program Puskesos  adanya  saling  kerja  sama  antara  dua  bidang  yang  membidangi  masalah  fakir  miskin  dan rehabilitasi sosial, namun disamping itu adanya ketidakterisian bidang perlindungan jaminan sosial di Dinas  Sosial.  Lalu  mengenai  pembagian  kewenangan  didalam  struktur  organisasi  Puskesos  di kelurahan  terdapat  Lurah  sebagai  penanggung  jawab  dan  ketua,  kepala  kesejahteraan  sebagai koordinator dan ada bidang seperi kesehatan, pendidikan. Namun hal ini masih tumpang tindih antara petunjuk  pelaksana  Puskesos  yang  terdapat  pada  pedoman,  yakni  belum  terdefinisi  dengan  baik fungsi dari seorang ketua dan belum terfasilitasi dan kesesuaian lainnya seperti pelayanan back office dan front office.
Pernyataan diatas sesuai yang terjadi di lapangan bahwa menurut informan 1 dan 2 untuk SOP sendiri  bisa  dilihat  dengan  membuka  panduan  pedoman  Puskesos  SLRT  Kemensos  dan  untuk  di daerah Kota Sukabumi sendiri belum adanya SOP yang lain karena masih merujuk pada pusat. Hal ini pun  diperkuat  oleh  informan  3  yakni  untuk  petunjuknya  dari  pedoman  ini  sambil  memperlihatkan. Berkenaan  dengan  pedoman  pelaksanan  Puskesos,  berdasarkan  pernyataan  informan  4  sampai  12
tidak  mengetahui  akan  hak  itu  dan  terkesan  asal  menjawab.  Hal  ini  dikarenakan  belum  adanya penyampaian secara menyeluruh oleh dinas terkait untuk mensosialisasikan pedoman tersebut.
Lalu peneliti mencoba bertanya apakah pelaksanaan program Puskesos sudah berjalan sesuai aturan  yang  ada,  maka  dari  jawaban-jawaban  informan  dapat  di  interpretasikan  belum  sesuai  dan perlu membutuhkan waktu untuk memperbaiki semua itu, dikarenakan yang pertama waktu itu adanya pandemi  covid-19  yang  menjadikan  program  ini  tertinggal.    Maka  pengimplementasian  Puskesos  di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi belum sepenuhnya terlaksana dengan SOP yang berlaku hal tersebut  didasarkan  pada  temuan  peneliti  dan  wawancara  yang  dilakukan  mengenai  struktur organisasi  maupun  legalitas  dan  sarana  yang  ada  sesuai  dengan  mekanisme  prosedur  yang  ada. Walaupun  sudah  adanya  mekanisme  prosedur  yang  jelas  yakni  pedoman  umum  pelaksanaan  SLRT dan  PUSKESOS  oleh  Kementerian  Sosial,  namun  belum  semuanya  dilaksanakan  dan  tidak meratanya  informasi  ke  wilayah  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  yang  menyebabkan  perbedaan persepsi  antar  pelaksana  program  Puskesos  di  Kecamatan Warudoyong  Kota  Sukabumi  dan  hal  ini menjadi  PR  yang  besar  bagi  pemerintah  daerah  Kota  Sukabumi  melalui  Dinas  Sosial  untuk  segera melakukan  perbaikan,  supporting  dan  persamaan  antara  apa  yang  diharapkan  kebijakan  dan implementasinya.
5.  Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Hal  yang  perlu  dipertimbangkan  untuk  menilai  sejauh  mana  lingkungan  berkontribusi  pada kebijakan  yang  dilaksanakan  adalah  dengan  memperhatikan  kondisi  eksternal,  yakni  lingkungan sosial,  ekonomi  dan  politik  itu  sendiri.  karena  dengan  adanya  dukungan  atau  keterlibatan  dari  ketia faktor  tersebut  bisa  mendongkrak  keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan  yang  dimana  dalam penelitian  ini  adalah  bagaimana  faktor  eksternal  bisa  mendukung  pelaksanaan  program  pusat kesejahteraan sosial di Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  peneliti  lakukan  dengan  wawancara  bersama informan, dimensi lingkungan ini dapat dapat peneliti interpretasikan bahwa pada dimensi lingkungan ekonomi,  sosial,  dan  politik  tidak  memberikan  dampak  yang  cukup  serius  untuk  kegagalan  sebuah implementasi,  dikarenakan  masih  adanya  pihak-pihak  yang  secara  tidak  langsung  turut  ikut  campur untuk  keberhasilan  impelementasi  program  Puskesos  tersebut,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  untuk lingkungan ekonomi sendiri masih belum bisa dikatakan dengan baik karena belum adanya anggaran yang mendukung terlaksananya program Puskesos yang mengakibatkan adanya pengeluaran pribadi yang  seharusnya  pengeluaran  tersebut  dari  dana  pemerintah.  Tetapi  disamping  hal  itu  semua  tidak memberikan  efek  negatif,  karena  masih  di  dukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  cukup  handal yakni keterlibatan warga masyarakat yakni pekerja sosial masyarakat seperti apa yang sudah peneliti bahas pada dimensi sumber daya.
Uraian  diatas  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  informan  1  dan  2  yakni,  karena  masalah sosial  ini  sifatnya  komprehensif  maka  dibutuhkan  dan  pastinya  kerja  sama  dengan  dinas  terkait ataupun pentahelix yang bekerja sama juga dengan dunia usaha, lalu didukung dengan ranah sosial yaitu pekerja sosial masyarakat. Berkenaan dengan ekonomi informan 3 dan 4 tidak bisa memberikan jawaban  panjang  lebar  karena  masih  belum  adanya  kejelasan  untuk  anggran  itu  sendiri.  Lalu  dapat peneliti  interpretasikan  mayoritas  informan  menanggapi  faktor  eksternal  ini  dengan  jawaban  yang sama,  yakni  untuk  faktor  ekonomi  sendiri  sangat  membantu  masyarakat  tetapi  untuk  pelaksana  dari program  Puskesos  itu  sendiri  tidak.  Lalu  untuk  politik  sendiri  tentunya  jika  tidak  ada  dukungan  dari Walikota  untuk  melakukan  pencanangan  pasti  tidak  ada  tetapi  untuk  sejauh  ini  tidak  terlalu  dalam keterlibatan politik itu.
6.  Sikap atau Kecenderungan Pelaksana
Para  pelaksana  suatu  kebijakan  dalam  proses  implementasi  harus  berperilaku  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  pada  saat  guna  meminimalisir  berbagai  permasalahan  yang  dapat  menjadi penghambat  implementasi  program  Puskesos  tersebut  karena  selama  pelaksanaan  tujuan  dan tercapai atau tidaknya tergantung pada sikap para pelaksana.
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975:472) ada beberapa yang mempengaruhi pelaksanaan sebuah  kebijakan.  Yakni  bagaimana  para  pelaksana  memahami  dan  menyikapi  kebijakan  yang  ada dan  bagaimana  respon  pelaksana  kebijakan  menyikapi  program  Puskesos  tersebut.  Dalam menjalankan  program  Puskesos,  termasuk  dalam  penerapan,  pencapaian  tujuan  akan  tergantung pada sikap para pelaksana saat ini.
Disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan sama pentingnya dan pemahaman para pelaksana  tentang  tujuan  keseluruhan  kebijakan,  serta  kriteria  dan  tujuan  khusus  kebijakan,  sangat penting. Selain itu, keberhasilan implementasi dapat terhambat jika pihak berwenang tidak menyadari bahwa mereka tidak mengikuti kebijakan secara tegas.
Hasil  penelitian  pada  dimensi  ini  dapat  di  interpretasikan  bahwa  program  Puskesos  di Kelurahan  Warudoyong  kota  Sukabumi  mendapat  sambutan  positif  dari  para  pelaksana.  Namun dibalik itu para pelaksana program Puskesos di wilayah kelurahan pada kenyataannya membutuhkan dan  mengharapkan  dana  dari  pemerintah  agar  dalam  pelaksanaan  program  Puskesos  ini  bisa berjalan  secara  optimal.  Selanjutnya  tidak  adanya  rasa  penolakan  akan  menjalankan  tugas  yang selama  ini  diberikan  dalam  melaksanakan  program  Puskesos  yang  secara  tidak  langsung mempermudah tugas kelurahan untuk melayani masyarakat.
Selanjutnya  mengenai  tanggapan  informan megenai  adanya  dukungan  penuh  dari pemerintah daerah  mengenai  program  Puskesos,  dapat  peneliti  interpretasikan  bahwa  Pemerintah  Daerah  Kota Sukabumi  mendukung  penuh,  karena  program  Puskesos  ini  dicanangkan  langsung  oleh  Walikota Sukabumi,  namun memang  dirasakan  belum  dijadikan  benar-benar  prioritas  oleh  pemerintah  karena untuk  sekarang  merupakan  masa  sulit  untuk  berkembang  dikarenakan  pandemi  covid  19  dan  dari beberapa  hasil  wawancara  yang  ada  pada  dimensi  karakteristik  agen  pelaksana  pun,  bahwa pelaksanaan  program  Puskesos  masih  memerlukan  waktu  untuk  bisa  se  ideal  mungkin  seperti  apa yang kebijakan harapkan dari adanya keputusan-keputusannya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  sudah  peneliti  lakukan  di  lapangan  bahwa  pelaksanaan  program Puskesos  di  Kecamatan  Warudoyong  Kota  Sukabumi  Tahun  2019-2021  yang  di  analisis  dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975), memberikan suatu kesimpulan sebagai berikut : 1.  Ukuran dan tujuan Kebijakan
Implementasi  program  Puskesos  yang  bertujuan  untuk  melayani  masyarakat  diketahui  dengan  jelas oleh para pelaksana yang dimana untuk mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi, kesehatan,  dan  pendidikan  kedalam  data  terpadu  kesejahteraan  sosial  (DTKS).  Namun  dari  segi kebijakan  dan  pedoman  umum  yang  menjadi  landasan  petunjuk  pelaksanaan  program  Puskesos, mayoritas pelaksana belum mengetahuinya.
2.  Sumber Daya Sumber  daya  dalam  hal  ini  adalah  sumber  anggaran,  kurang  mendukung  dimulai  dari  anggarannya sendiri dan untuk keperluan sarana dan prasarana seperti komputer dan ruangan yang representatif.
3.  Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana Komunikasi  antar  organisasi  dan  aktivitas  pelaksana  belum  berjalan  secara  optimal  dikarenakan kurangnya  penyampaian  informasi,  dan  sosialisasi  hanya  dilakukan  satu  kali  oleh  Dinas  Sosial  dan belum adanya bimbingan teknis khusus kepada pelaksana program Puskesos.
4.  Karakteristik agen pelaksana
Kurang sesuai dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara petunjuk yang ada pada pedoman umum pelaksanaan  Puskesos  seperti  tupoksi  dari  bagian  front  office,  back  office  dan  ketua  yang  belum terdefinisi  dengan  baik,  lalu  mayoritas  pelaksana  program  Puskesos  tidak  mengetahui  adanya pedoman  umum  pelaksanaan  Puskesos  yang  didalamnya  terdapat  petunjuk  pelaksanaannya tersebut.
5.  Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik Lingkungan  sosial  yang  sudah  kontributif  dalam  hal  pelaksanaan  program  Puskesos  di  Kecamatan Warudoyong  Kota  Sukabumi  yang  ditunjukan  dengan  dukungan  akan  adanya  program  tersebut. Berbeda  dengan  lingkungan  ekonomi  yang  sangat  membantu  masyarakat  untuk  mendapatkan bantuan  namun  untuk  pelaksana  program  Puskesos  kurang membantu.  Dari  lingkungan  politik  tidak terlalu berpengaruh.
6.  Sikap atau Kecenderungan Pelaksana
Dalam  pelaksanaan  program  Puskesos  di  respon  dengan  baik  secara  menyeluruh  oleh  pelaksana program  Puskesos.  Namun  para  pelaksana  program  Puskesos  membutuhkan  dan  mengharapkan anggaran  dan  adanya  keterlibatan  antara  SKPD  yang  lebih  baik  agar  dalam  pelaksanaan  program Puskesos  ini  bisa  berjalan  secara  optimal  dan  menginginkan  keterpaduan  antara  pihak  untuk  bisa satu suara untuk keberhasilan program Puskesos ini.

## Saran
Saran  peneliti  merekomendasikan  untuk  penelitian  selanjutnya  terkait  program  Puskesos  di  Kota Sukabumi  menggunakan  persfektif  teori  lain  yang  digunakan  untuk  memperluas  kajian  keilmuan mengenai program tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta. Anggara. 2014. Kebijakan Publik. Bandung : Pustaka Setia. Creswell,  W.  John.  2016.  Research  Design  Edisi  4.  Terjemahan  Ahmad  Fawaid  dan  Rianayati    K.P.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 Kota Sukabumi. https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/06/19/ptct8s349-sukabumi-targetkan-puskesos- terbentuk-di-33-kelurahan
Kadji,  Yulianto.  2015.  Formulasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Publik,  Kepemimpinan  dan  Perilaku Birokrasi Dalam Faktra Realitas. Gorontalo : Ung Press Gorontalo.
Kota Sukabumi Dalam Angka Tahun 2020, 2021, 2022 Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT DAN PUKESOS Kementerian Sosial Tahun 2020. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Purwanto,  Agus  E.    dan  Sulistyastuti,  Dyah  R.  2012.  Implementasi  Kebijakan  Publik,  Konsep  dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta : Gava Media.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI. Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : PT Pustaka Indonesia Press.
Van  Meter,  D.  S.,  &  Van  Horn,  C.  E.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual Framework. Journal Administration and Society, 6 (4). Pp: 445-488.