## Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi
Virda Ariesta 1 , Eka Febriani 2* 1 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
2 Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
* eka.febriani@feb.unmul.ac.id

## I N F O   A R T I K E L
Histori Artikel Tanggal Submit 27 Februari 2024 Tanggal revisi 28 Maret 2024 Tanggal Accepted 28 Maret 2024
Key words: pemahaman perpajakan; sistem
administrasi  perpajakan  modern; sanksi
perpajakan; sosialiasi perpajakan;  kepatuhan  wajib  pajak orang pribadi
DOI: 10.36805/akuntansi.v9i1.6259
Open access under Creative Common Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA)

## A B S T R A C T
This  research  aims  to  investigate  how  comprehension  of  taxation,  contemporary  tax administration  systems,  and  tax  penalties  impact  the  compliance  of  individual taxpayers,  with  taxation  socialization  serving  as  a  moderating  factor.  It  employs  a quantitative approach, utilizing primary data and assessing responses through a Likert scale.  The  study  population  comprises  100  individual  taxpayers  registered  at  KPP
Pratama Samarinda. Employing the PLS-SEM analysis method through SmartPLS-4 application,  the  findings  reveal  that  comprehension  of  taxation  and  tax  penalties significantly  and  positively  influence  taxpayer  compliance.  However,  modern  tax administration  systems  show  no  significant  impact  on  taxpayer  compliance. Additionally, tax socialization is found to enhance the effect of tax penalties on taxpayer compliance, yet it does not moderate the influence of tax comprehension and modern tax administration systems on taxpayer compliance.

## A B S T R A K
Tujuan studi ini ialah untuk meneliti dampak pemahaman tentang perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, & aturan pajak akan ketaatan individu dalam  membayar  pajaknya,  dengan  sosialisasi  perpajakan  sebagai  variabel moderasi. Studi ini memakai jenis yang bersifat kuantitatif dengan menerapkan data  primer  serta  pengukuran  dilakukan  melalui  skala  Likert.  Sampel  dipakai pada studi yang dilakukan terdiri dari 100 responden wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Metode analisis yang dipergunakan ialah PLS-SEM yang diproses menggunakan aplikasi SmartPLS-4. Temuan dari studi ini  menyatakan  jika  kepahaman tentang  perpajakan  dan  sanksi  perpajakan memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, sementara sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Selain  itu,  sosialisasi  perpajakan diketahui dapat meningkatkan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib  pajak,  namun  tidak  memoderasi  pengaruh  pemahaman  perpajakan  dan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak.

## 1. Pendahuluan
Pajak  adalah  sumber  pendapatan  utama  bagi  negara,  termasuk  Indonesia,  menyumbang sekitar  90%  pendapatan  negara.  Pembayaran  pajak  adalah  tanggung  jawab  negara  dan masyarakat untuk membiayai negara dan pembangunannya. Pembayaran pajak memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pendapatan pajak  sangat  penting  untuk  didapatkan  karena  jika  pendapatan  pajak  tidak  diperoleh,  maka pelayanan  publik  dan  fasilitas  umum  tidak  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  dan  akan mengganggu  kestabilan  negara  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Penerimaan  pajak  yang  baik
tercermin dari ketaatan wajib pajak. Ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak (kepatuhan wajib  pajak)  ialah  tindakan  ketika  individu  harus menyelesaikan  segala  kepatuhan  &  hak menyelesaikan pembayar pajaknya (Waluyo, 2020). Salah satu indikator kepatuhan pajak yaitu penyampaian laporan perpajakan melalui  Surat Pemberitahuan (SPT). Rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia meningkat dari 61% pada tahun 2016 menjadi 73% pada tahun berikutnya, dengan  peningkatan  setiap  tahunnya.  Namun,  belum  ada  rasio  kepatuhan  100%,  sehingga pemerintah perlu melakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan ketaatan dalam membayar pajak.
Kepahaman individu tentang ketentuan pajak ialah bentuk dari hal penting bagi WP (wajib pajak)  karena  bisa  mempermudah  pemenuhan kewajiban  perpajakannya.  Namun,  kepatuhan WP  dapat  terganggu  bila  mereka  kurang  memahami  aturan  perpajakan  (Tene  et  al.,  2017). Kemajuan teknologi dalam tatakelola pajak bisa memfasilitasi WP saat mengakomodasi dalam ketaatan  pajaknya.  Sanksi  perpajakan,  seperti  denda,  dapat  memengaruhi  tingkat  kepatuhan WP. Teori atribusi mendefinisikan jika perilaku ketaatan dalam membayar pajak dipengaruhi faktor pribadi mengenai pemahaman perpajakan (internal) serta eksternal (sistem administrasi perpajakan,  sanksi,  dan  sosialisasi).  Studi  di  Kota  Samarinda  menunjukkan  fluktuasi  dalam tingkat  kepatuhan  WP,  yang  disebabkan  oleh  minimnya  pemahaman  WP  tentang  pajak, penyuluhan mengenai pajak yang kurang dilaksanakan oleh petugas terkait, serta kekurangan pengetahuan mengenai langkah-langkah dalam membayar pajak dengan tepat.
Walaupun  Direktorat  Jenderal  Pajak  telah  berupaya  memberikan  keuntungan  atau kenyamanan bagi masyarakat dan Wajib Pajak untuk mengetahui & memenuhi ketaatan dalam pajaknya, beberapa Wajib Pajak belum atau bahkan enggan melaksanakan pada kewajiban pajak dirinya secara  sukarela.  Ini  terjadi  karena  Wajib  Pajak  kurang  memahami  kewajibannya  di bidang perpajakan. Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak menyadari kewajiban pajak ini adalah  karena  masyarakat  tidak  tahu  akan    peraturan  perpajakan  yang  berlaku.  Sehingga kurangnya  pengetahuan  masyarakat  akan  pemahaman  tentang  perpajakan  maka  kepatuhan wajib  pajak  masyarakat  juga  berkurang.  Dan  juga  sebaliknya  jika  pemahaman  tentang perpajakan masyarakat itu tinggi sehingga kepatuhan seorang dalam melakukan pembayaran pajak  bagi  Wajib  Pajak  juga  meningkat.  Sejumlah  kajian  sebelumnya  menjabarkan  jika  rasio pemahaman  pajak  meningkat  pesat  berpotensi  menaikkan  tingkat  ketaatan  dalam  membayar pajak tersebut. (Ismila, 2021; Azmary et al., 2020; Putri & Setiawan, 2017)
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  beberapa  permasalahan  yang  diangkat  dalam  studi  ini berdasarkan fenomena yang telah diungkapkan adalah apakah pemahaman perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi perpajakan dapat  memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan dalam hal ini sebagai pemoderasi, karena mengingat bahwa penerimaan  pajak  yang  merupakan  dasar  dari  pendapatan  negara  untuk  kesejahteraan masyarakat akan sangat ditentukan dari kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel dependen yaitu dari kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  menjadi  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  juga  pada penelitian  ini  menambahkan  variabel  independen  yaitu  administrasi  perpajakan  modern  dan sanksi  perpajakan  sebagai  pembeda  dengan  tujuan  agar  dapat  memperluas  ruang  lingkup penelitian.
Studi  yang  dilakukan  memiliki  tujuan  guna  memahami  serta  mendalami  bagaimana Pemahaman  Perpajakan  memengaruhi  ketaatan  WP  individu,  mengevaluasi  dampak  SAPM (Sistem Administrasi Perpajakan Modern) akan ketaatan WP pada individu, menilai pengaruh Sanksi  Perpajakan  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  meneliti  peran  Sosialiasi Perpajakan sebagai faktor pemoderasi dalam pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi,  mengeksplorasi  peran  Sosialiasi  Perpajakan  dalam  memoderasi pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  terhadap  kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi, serta mengidentifikasi bagaimana Sosialiasi Perpajakan memoderasi pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Terdapat dua manfaat dalam studi ini. Manfaat pertama pada aspek teoritis yang bermanfaat untuk membuktikan teori atribusi dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain manfaat teoritis,  terdapat  pula  manfaat  praktis  bagi  wajib  pajak  dan  KPP  Pratama  Samarinda  selaku pelaksana  pemungutan  pajak.  Penelitian  ini  berguna  untuk  menumbuhkan  kepekaan  Wajib Pajak  dalam    membayar  pajak  untuk  pembangunan  nasional.  Selanjutnya  bagi  KPP  Pratama Samarinda yaitu sebagai acuan dalam mengelola pajak agar pelayanan perpajakan yang ada di Kota Samarinda menjadi lebih optimal.

## 2. Tinjauan Pustaka
Studi terdahulu lainnya menjadi dasar penting dalam merumuskan hipotesis dan kerangka konsep  dalam  studi  ini.  Berikut  adalah  ringkasan  temuan  utama  dari  beberapa  penelitian tersebut  adalah  penelitian  oleh  Putri  &  Setiawan,  (2017)  menunjukkan  bahwa  pemahaman, wawasan,  dan  pengertian  tentang  pajak,  kualitas  layanan,  serta  hukum  pajak  berpengaruh positif  pada  ketaatan  membayar  pajak.  Studi  oleh  Cahyani  et  al.,  (2021)  menyimpulkan  jika kepatuhan dalam pajak jika diperhatikan dengan sistem tata kelola (sistem administrasi pajak) kontemporer,  ilmu  mengenai  pajak,  serta  hukuman  pajak,  sementara  pelayanan  pajak  dan kesadaran pajak tidak terpengaruh. Studi Syaputra (2019) menemukan jika prespektif ketaatan pajak  mengenai  ketentuan  pajak  &  pengertian tentang  pajak  itu  sendiri  untuk  meningkatkan ketaatan  dalam  membayar  pajak  UMKM.  Namun,  penyuluhan  akan  pajak  kurang  bisa meningkatkan pandangan atau pemahaman ini.. Penelitian oleh Jayusman, (2016) menyatakan jika  kepahaman  tentang  pajak,  kesadaran  perpajakan,  kualitas  layanan,  serta  penerapan hukuman akan pelanggaran pajak berdampak bagus dalam kenaikkan ketaatan membayar pajak individu. Namun, sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi variabel-variabel tersebut. Hasil penelitian  Muflih,  (2017)  menunjukkan  bahwa  kesadaran,  kualitas  layanan,  edukasi,  hukum pajak  secara  simultan  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP Pratama  Medan  Kota.  Studi  oleh  Astana  &  Merkusiwati,  (2017)  menyimpulkan  bahwa implementasi  sistem  administrasi  perpajakan  modern  dan  kesadaran  wajib  pajak  memiliki dampak  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama  Gianyar. Penelitian  Handayani  &  Tambun,  (2016)  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  perpajakan berdampak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  sementara  penerapan  sistem  e-filing tidak  berdampak  signifikan.  Sosialisasi  perpajakan  memiliki  efek  moderasi  terhadap implementasi sistem e-filing dan pengaruh wawasan mengenai pajak itu sendiri.
Teori  atribusi  adalah  kerangka  kerja  psikologis  yang  menjelaskan  bagaimana  individu menginterpretasikan dan merespons peristiwa di sekitar mereka dengan mencari penjelasan atau alasan  untuk  peristiwa  tersebut.  Konsep  tersebut  berpendapat  jika  tindakan  individu terpengaruhi akan sikap & karakteristik individu, sehingga melalui observasi perilaku, individu dapat mengidentifikasi kepribadian dan karakteristik individu serta memprediksi cara mereka bersikap  dalam  situasi  tertentu.  Menurut    Heider  (1958)  sumber  atribusi  menjadi  dua,  yaitu internal  dan  eksternal. Menurut  Robbins  &  Judge  (2016)  dasar  dari  teori  atribusi  adalah  saat individu  mengamati  tindakan  individu  lainnya,  yang  mana  berusaha  dalam  mendapatkan informasi  terkait  apakah  tindakan  itu  disebabkan  akan  faktor  internal  maupun  eksternal. Perbuatan yang diatribusikan kepada pribadi (internal) merupakan perbuatan yang dianggap berasal dari kekuasaan individu tersebut, sementara perbuatan yang diatribusikan kepada faktor luar (eksternal) merupakan perbuatan yang dipengaruhi  oleh lingkungan atau situasi. Dalam konteks  penelitian  ini,  teori  atribusi  digunakan  untuk  memahami  jika  faktor  tersebut memengaruhi kepatuhan wajib pajak berasal dari unsur pribadi maupun luar. Kepatuhan pajak dipengaruhi  oleh  pemahaman  perpajakan  sebagai  faktor  internal,  dan  sistem  administrasi
perpajakan modern, sanksi perpajakan, dan sosialisasi sebagai faktor eksternal. Oleh karena itu, konsep atribusi menjadi dasar yang sesuai dalam analisis studi ini.

## Pengengembangan Hipotesis

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
WP yang memahami dasar tersebut mengetahui struktur pengambilan dan regulasi pajak yang berlaku saat ini. Tatanan pengambilan pajak self-assessment memberi kebebasan pada WP dalam melaksanakan penjumlahan, pembayaran, serta penjelasan tentang keseluruhan hutang pajaknya secara individual. Penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan ini karena hal ini memengaruhi keberhasilan sistem tersebut.
Hubungan  antara  pemahaman  perpajakan  dan  ketaatan  membayar  pajak  dapat dijelaskan  melalui  teori  atribusi,  yang  menganggap  bahwa  hubungan  ini  berasal  dari  unsur pribadi dan luar. Pemahaman perpajakan pada studi ini berkaitan dengan faktor internal dalam menentukan  ketaatan  membayar  pajak.  Studi  sebelumnya  menunjukkan  bahwa  kepahaman akan  WP  mengenai  ketentuan  perpajakan mengurangi  kemungkinan  mereka  melanggarnya, hingga kenaikan akan ketaatan pajak pun perlahan bertambah. Dengan demikian maka, tingkat wawasan yang bagus tentang perpajakan bisa menaikkan ketaatan pembayaran pajak.
H 1 : Pemahaman Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Konsep SAPM (sistem administrasi perpajakan modern) merupakan perubahan pada tata kelola  itu  sendiri  yang  ditujukan  supaya  bisa  menaikkan  layanan  terhadap  masyarakat  dan menerapkan  prinsip  Good  Governance.  Tujuannya  adalah  membangun  persepsi  positif  dari wajib  pajak  terhadap  kemudahan  sistem  perpajakan  untuk  mendorong  kepatuhan  pajak.
Penerapan  sistem  administrasi  perpajakan  yang  telah  dimodernisasi  bertujuan  untuk peningkatan rasio ketaatan dalam membayar pajak, membangun keyakikan akan administrasi perpajakan,  dan  meningkatkan  produktivitas  petugas  pajak.  Dalam  penelitian  ini,  SAPM dianggap sebagai unsur eksternal dimana memengaruhi ketaatan WP. Hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa keteraturan dalam membayar pajak bisa berdampak baik akan keberadaan tatakelola pajak modern. Maka dari itu, SAPM ialah unsur penting yang mana berdampak dalam ketaatan wajib pajak pada tanggungjawab pada pembayaran pajaknya.
H 2 :  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern  berpengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hukum  pajak  berfungsi  sebagai  instrumen  saat  upaya  menangkal  WP  dari  pelanggaran peraturan perpajakan, dengan sanksi diterapkan jika kewajiban perpajakan tidak dipenuhi sesuai Undang-Undang  perpajakan.  Tujuan  sanksi  adalah  untuk  memastikan  semua  wajib  pajak mematuhi kewajiban perpajakannya, dan pengenaan sanksi yang cukup berat dapat mendorong kepatuhan.  Meskipun  sanksi  perpajakan  termasuk  dalam  kategori  administratif  dan  pidana, mereka harus diterapkan secara adil dan konsisten untuk semua wajib pajak.
Dalam  konteks  teori  atribusi,  sanksi  pajak  dianggap  sebagai  unsur  eksternal  berdampak pada  perilaku  wajib  pajak  dan  pandangan  mereka  tentang  kepatuhan  perpajakan.  Penelitian sebelumnya  menyatakan  jika  hukum  tersebut  mempunyai  dampak  positif  yang  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka, pengenaan sanksi perpajakan yang konsisten dan adil bisa  mendorongan bagi WP saat taat dalam membayar kewajiban mengenai perpajakannya. H 3 : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penyuluhan  pajak  adalah  usaha  Direktorat  Jenderal  Pajak  guna  pemberian  pemahaman kepada  khalayak  umum,  terkhusus  akan  WP,  mengenai  hal  tersebut  secara  menyeluruh, termasuk ketentuan dan proses perpajakan, bertujuan untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak.  Melalui  penyuluhan  dilakukan,  dikehendaki  bahwa  WP  bisa memahami  urgensi pembayaran serta menjadi lebih taat saat melakukan kewajibannya mengenai pajak. Penyuluhan yang jelas dan merata dikehendaki dapat membangun pemahaman wajib pajak tentang tata cara pelaporan pajak sehingga mereka menyadari bahwa melaporkan pajak tidaklah sulit.
Studi  terkait  menunjukkan  bahwa  penyuluhan  pajak  berdampak  baik  dalam  keteraturan membayar  pajak,  dengan  terus  banyaknya  penyuluhan  dilaksanakan  kepada  wajib  pajak, semakin baik pengetahuan mereka tentang ketaatan pembayaran pajak, sehingga akhirnya dapat menaikkan keteraturan pembayaran pajak. Studi lain juga menyimpulkan bahwa edukasi pajak bisa membangun kaitan antara wawasan dan keteraturan dalam pembayaran pajak. Oleh karena itu, upaya edukasi  tentang pajak, khususnya pemahaman mengenai  ketentuan pajak, metode perhitungan,  pelaporan,  dan  pembayaran  pajak,  dapat  membantu  meningkatkan  keteraturan wajib pajak.
H 4 :  Sosialisasi  Perpajakan  dapat  memoderasi  pengaruh  Pemahaman  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Sosialisasi  Perpajakan  Memoderasi  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
DJP (Direktorat  Jenderal  Pajak)  melaksanakan  program  sosialisasi  pajak  supaya  dapat menaikkan  ketaatan  membayar  pajak  agar mematuhi  ketentuan  hukum  pajak.  Program  ini penting untuk memberikan informasi terbaru tentang aturan pajak yang berlaku dan yang akan datang,  karena  pajak  selalu  mengalami  perubahan  untuk  meningkatkan  penerimaan  pajak. Petugas pajak memainkan peran kunci pada pemberian edukasi, pengetahuan, pembinaan, serta pembinaan pada masyarakat umum, terutama WP baru dan yang sudah terdaftar, agar mereka dapat memanfaatkan pembaharuan sistem administrasi perpajakan yang disediakan oleh DJP. Jika  WP  bisa  memahami  dan  menerapkan  sistem  administrasi  modern  tersebut  dengan  baik, mereka bisa menaati pajak lebih baik pada aturan yang berlaku.
Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh sistem  administrasi  perpajakan  modern  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, program  sosialisasi  perpajakan  adalah  langkah  penting  untuk  memastikan  pemahaman  yang baik tentang perpajakan dan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
H 5 :  Sosialisasi  Perpajakan  dapat  memoderasi  pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Penyuluhan  pajak  (sosialisai)  adalah  upaya  saat  menyalurkan  pengetahuan,  berita,  serta pembinaan kepada masyarakat mengenai perpajakan dan regulasi yang berlaku. Yang mana hal tersebut  memiliki  tujuan  supaya  bisa  menaikkan  kepahaman  masyarakat  mengenai pajak sehingga mereka lebih patuh terhadap aturan perpajakan, menghindari sanksi perpajakan, dan melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
Studi  sebelumnya  menjabarkan  keberagaman  simpulan  yang  didapatkan  yang  berkaitan dengan efektivitas sosialisasi perpajakan. Beberapa penelitian, seperti studi yang dilaksanakan Megawangi  &  Setiawan  (2017),  menemukan  jika  penyuluhan  pajak dapat  mengurangi  efek hukuman  akan  ketaatan  WP.  Namun,  studi  lain  pada  Jayusman  (2016)  menyimpulkan  jika
penyuluhan  ini  kurang  memiliki  efek  moderasi  terhadap  pengaruh  sanksi  pajak  pada keteraturan membayar WP.
H 6 :  Sosialisasi  Perpajakan  dapat  memoderasi  pengaruh  Sanksi  Perpajakan  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## Gambar Model Penelitian

## 3. Metode Penelitian
Studi  yang  dilakukan  memakai  pendekatan  kuantitatif  dan  analisis  moderasi,  studi  ini menyelidiki elemen yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan atau mengurangi hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen. Yang mana bisa berdampak pada sifat  atau  arah  hubungan  antara  keduanya.  Ada  3  jenis  yang  berperan  disini:  Variabel independen ialah pemahaman perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, dan sanksi perpajakan;  variabel  moderasi  yaitu  sosialisasi  perpajakan;  dan  Variabel  dependen  ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jenis data digunakan peneliti berupa data kualitatif yang di kuantitatifkan menggunakan skala likert . Basis data dipergunakan distudi ini ialah data primer. Sumber data primer pada penelitian ini berupa kuesioner yang telah di isi oleh seorang wajib pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Populasi pada studi ini ialah keseluruhan WPOP (wajib pajak orang pribadi) terdata serta terus menerus aktif melaksanakan  kewajiban perpajakannya pada KPP Pratama Samarinda. Penelitian ini menggunakan teknik slovin, karena jumlah sampel harus representatif agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan, penelitian ini menggunakan rumus Slovin dalam Sugiyono (2017). Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel dalam penelitian ini adalah Teknik accidential sampling a rtinya, setiap responden dimana tak terduga bertemu pada studi ini dipergunakan untuk sampel jika sesuai dengan basis data yang diinginkan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan PLS, yang merupakan model persamaan struktural berbasis komponen, untuk menganalisis data. Menurut Ghozali, (2013) PLS bertujuan membantu
peneliti dalam melakukan prediksi. Menurut format modelnya, variabel laten adalah hasil linear dari  indikator-indikator  yang  ada. Inner  model ,  yang  mencakup  model  struktural  yang menghubungkan  variabel  laten,  dan outer  model ,  yang  mencakup  model  pengukuran, menetapkan  cara  skor  komponen  variabel  laten  dihasilkan  dengan  menggunakan  perkiraan bobot ( weight estimate ). Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dikategorikan menjadi 3 bagian. Pertama, skor variabel laten dihasilkan dari weight estimate yang digunakan. Selanjutnya, itu menunjukkan estimasi jalur yang menghubungkan variabel laten dengan indikator dan juga jalur  yang  menghubungkannya  dengan  indikator.  Terakhir,  itu  membahas means dan  lokasi parameter untuk kedua variabel laten dan indikator.
Tabel 1. Tabel Definisi Operasional Variabel Definisi Operasional Indikator Kepatuhan Wajib Pajak “ Kepatuhan  Wajib  Pajak  ialah wajib  pajak  memiliki  kesadaran pajak  yang  tinggi  dengan memahami  hak  dan  kewajiban pajak mereka dan melaksanakannya dengan sesuai dan tepat”. 1. Perhitungan  pajak  hutang dengan tepat 2. Tepat  waktu  saat  menyetor pajak yang menunggak 3. Menginformasikan SPT Tahunan dengan waktu yang telah ditetapkan 4. Tidak  pernah  menunggak pajak 5. Tidak  pernah  mendapat hukum tindak pidana pajak Pemahaman Perpajakan “ Pemahaman perpajakan adalah tingkat pemahaman yang dimiliki  oleh  WP  tentang peraturan  pajak  yang  berlaku, serta pengetahuan yang diperlukan  untuk  menjalankan tugas-tugas administrasi pajak ” . 1. Mengerti  akan  ketentuan dasar  dan  langkah-langka mengenai pajak
2. Pemahaman  tentang  fungsi pajak
3. Pemahaman tentang prosedur perhitungan pajak 4. Pemahaman tentang prosedur pelaporan SPT Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern (SAPM) “ Sistem Administrasi Perpajakan Modern ialah upaya inovatif dilaksanakan Direktorat Jenderal  Pajak  dengan  tujuan mempermudah WP untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya, dengan harapan dapat  meningkatkan  tingkat kepatuhan Wajib Pajak ” .
1. SAPM  berbasis  Teknologi,
Komunikasi, dan Informasi.
2. SAPM  yang  cepat  dan mudah.
3. Modernisasi sistem perpajakan simpel & gampang dipahami individu Wajib Pajak Sanksi Perpajakan “ Sanksi perpajakan ialah tindakan  akan  aturan  yang diambil  oleh  wajib  pajak  atas pelanggaran  peraturan  undang- undang yang berlaku ”.
1. Aturan  hukum  pajak  yang berat 2. Sanksi  yang  ada  ialah langkah supaya dapat menerapkan  ketaatan  wajib pajak 3. Sanksi ini tidak membedakan  pada  individu yang  melanggar  dan  tanpa keringan khusus (toleransi)
Sosialisasi Perpajakan “ Sosialisasi perpajakan ialah tata cara dilaksanakan individu/kelompok  agar  dapat memberikan informasi mengenai  perpajakan  dengan maksud  agar  individu  atau kelompok  memahami  pajak hingga meningkatnya kepatuhan pajak”. 1. Ikut secara rutin penyuluhan pajak dilaksanakan KPP 2. Penyuluhan  ini  meberikan pemahaman  akan  aturan pajak
3. Penyuluhan dilakukan efektif  serta  tepat  tujuannya kepada  individu/kelompok yang dituju

## 4. Hasil dan Pembahasan
Uji statistik deskriptif akan dipergunakan dalam menyajikan dan deskripsi tentang data akan dipergunakan  pada  studi  dalam  masing  variabel.  Variabel  yang  diuji  termasuk  pemahaman tentang perpajakan, sistem administrasi perpajakan modern, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak individu, dan sosialisasi perpajakan dengan hasil uji statistic sebagai berikur:
Tabel 2.

## Hasil Uji Statistik Deskriptif
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pemahaman Perpajakan (X1) 100 2 5 4,288 0,816 Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2) 100 3 5 4,507 0,573 Sanksi Perpajakan (X3) 100 1 5 4,077 0.976 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) 100 1 5 4,410 0,742 Sosialisasi Perpajakan (Z) 100 1 5 4,263 0,791
Dari data di atas maka, secara garis besar variabel Y (kepatuhan WP individu) mempunyai nilai  minim  yang  yang  tinggi,  hingga  menunjukan  jika  keseluruhan  responden  memiliki pengukuran rendah atas KWPOP yaitu 1. Sementara value maksimum  yaitu 5, menunjukkan jika keseluruhan responden memiliki pengukuran besar atas KWPOP yaitu 5. Dari setiap orang yang menjawab pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi, penilaian rata-rata sebesar 4,410 dengan standar deviasi sebesar 0,742, menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebar seluas 0,742 dari 100 orang yang menjawab. Pemahaman Perpajakan (X1) memiliki  nilai  minimum  sebesar  2,  yang  menunjukkan  bahwa  penilaian  terendah  atas pemahaman  perpajakan  oleh  seluruh  responden  adalah  2,  serta  pada  nilai  maks  yaitu  5, mengungkapkan jika penilaian tertinggi atas pemahaman perpajakan oleh seluruh responden adalah  5. Value rata-rata  yaitu  4,288,  bisa  disimpulkan  jika,  secara  keseluruhan,  responden memberikan penilaian rata-rata sebesar 4,288 terhadap pemahaman perpajakan. Tingkat sebaran data variabel pemahaman pajak yaitu 0,816 dari 100 orang yang disurvei, dengan standar deviasi sebesar  0,816.  X2  (Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern)  mempuyai  nilai  minim  yaitu  3 menyatakan jika keseluruhan respond menyatakan pada pemberiannya valur rendah atas SAPM ialah  3. Nilai  maks  yaitu  5  menunjukkan  bahwa  dari  seluruh  responden  yang  memberikan penilaian tertinggi atas sistem administrasi perpajakan modern adalah sebesar 5. Dari seratus orang  yang  menjawab,  rata-rata  nilai  4,507  dan  standar  deviasi  0,573,  menunjukkan  bahwa ukuran  distribusi  data  variabel  sistem  administrasi  perpajakan  kontemporer  adalah  sebesar 0,573.  Sanksi  Perpajakan  (X3)  memiliki  nilai  rata-rata  4,077,  yang  menunjukkan  bahwa  dari semua orang yang disurvei, orang rata-rata menilai sanksi perpajakan tertinggi. Dengan standar deviasi  sebesar  0,976,  mengungkapkan  jika bentuk distribusi  data  sanksi  perpajakan  adalah
sebesar 0,976 dari 100 individu yang memberi jawaban, value minimum yaitu 1 menyatakan jika keseluruhan  respond  memberikan  value  terendah  akan  sanksi  pajak  ialah  1,  serta  nilai  maks yaitu 5 menyatakan jika seluruh respond memberikan penilaian tinggi akan sanksi pajak yaitu 5. Nilai rata-rata sosialisasi perpajakan (Z) ialah 4,263, yang menunjukkan bahwa dari setiap orang yang  menjawab,  rata-rata  orang  memberikan  penilitian.  Nilai  terendahnya  adalah  1,  yang menunjukkan bahwa penilaian terendah dari  seluruh responden terhadap jawaban sosialisasi perpajakan adalah 1. Sementara nilai tertingginya adalah 5, yang menunjukkan bahwa penilaian tertinggi dari seluruh responden terhadap jawaban sosialisasi perpajakan adalah 5.
Dengan uji ini dapat mengevaluasi keabsahan kuesioner yang diberikan kepada responden, yang melibatkan penerapan validitas konvergensi dan validitas diskriminan.

## Tabel 3.
Hasil nilai AVE Indikator Nilai AVE X1 0,798 X2 0,743 X3 0,693 Y 0,689 Z 0,724
Hasil diatas menunjukan nilai AVE ( Average Variance Extracted ) > 0,50 artinya valid dan memenuhi syarat.

## Tabel 4.
Hasil nilai Composite Reliability dan C ronbach Alpha Indikator Composite Reliability Cronbach Alpha X1 0,940 0,915 X2 0,894 0,829 X3 0,801 0,778 Y 0,872 0,886 Z 0,887 0,808
Semua variabel dalam penelitian ini dapat dianggap dapat diandalkan atau memenuhi uji  reliabilitas,  menurut  tabel  di  atas,  karena  nilai  gabungan  reliabilitas  dan  cronbach  alpha masing-masing variabel berada di atas 0,7.

## Tabel 5.
Hasil nilai R-Square Indikator R Square Y 0,718
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkam untuk variabel (Y) value R-Square nya mencapai 0,718, hal ini berarti masuk dalam kategori tinggi. Dapat diartikan bahwa sebanyak 71,8%  variasi  dalam  variabel  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  dapat  paparkan  melalui variabel  pemahaman  perpajakan,  sistem  administrasi  perpajakan  modern,  dan  sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya 28,2% melalui variabel lain.
Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis Indikator Original Sample (O) P Values X1 > Y 0,654 0,000 X2 > Y -0,152 0,075 X3 > Y 0,257 0,003 Z*X1 > Y -0,009 0,901 Z*X2 > Y 0,093 0,202 Z*X3 > Y -0,209 0,021

## Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil HP mengungkapkan jika wawasan akan perpajakan mempunyai dampak baik dan penting dalam ketaatan membayar pajak. Saat WP mempunyai pengertian yang bagus mengenai pajak, maka individu tersebut lebih memahami keharusan dan hak tersebut saat membayar pajak serta konsekuensi hukum dari pelanggaran pajak. Selain itu, teori atribusi mendukung  kaitan akan ilmu tentang pajak serta keteraturan WP; wawasan tentang perpajakan dianggap sebagai faktor  internal  yang  memengaruhi  perilaku  kepatuhan.  Studi sebelumnya  oleh Azmary  et  al. (2020)  menemukan  bahwa  pemahaman  mengenai  pajak  membantu  dan  signifikan  dalam kepatuhan pajak.

## Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib pajak
Hasil  uji  Hp  2  mengungkapkan  jika  SAP  kontemporer  tidak  berdampak  positif  dan signifikan akan ketaatan pajak. Sebuah nilai p-value yang lebih tinggi dari angka signifikansi menyatakan  jika  pengaruh  SAP  kontemporer  akan  ketaatan  pajak  tidak  signifikan.  Beberapa faktor yang berkontribusi pada ketidaksignifikan ini termasuk kekurangan sumber daya untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan kontemporer, rendahnya kesadaran dan etika pajak bagi sebagian wajib pajak, dan kesulitan yang dihadapi wajib pajak saat menggunakan sistem tersebut.  Hasil  studi  ini  tidak  sejalan  dengan  konsep  atribusi,  dimana  berpendapat  jika  SAP kontemporer kurang mampu meningkatkan kepatuhan pajak wajib. Simpulan studi sebelumnya sesuai, tetapi tidak konsisten dengan studi lain yang menunjukkan dampak modernisasi sistem administrasi perpajakan pada kepatuhan pajak (Darmayasa & Setiawan, 2016).

## Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian HP ketiga menyatakan jika hukuman pajak meningkatkan akan ketaatan membayar pajak secara signifikan dan positif. Sanksi tersebut tegas & efektif bisa meningkatkan keteraturan dalam pembayaran pajak bisa sesuai dalam wajib pajak mereka dengan melaporkan pendapatan  secara  akurat,  mengajukan  deklarasi  pajak  tepat  waktu,  serta  menyetorkan keseluruhan  pajak  yang  harus  dibayarkan.  WP  harus  berhati-hati  saat  melaksanakan pembayaran mereka  karena  takut  denda  dan  hukuman.  Sanksi  yang  tegas  membantu pemerintah  menjaga  sistem  perpajakan  adil,  mencegah  pelanggar  mendapatkan  keuntungan yang tidak adil, dan mendorong persaingan yang sehat. Sanksi perpajakan mendorong atribusi terhadap faktor eksternal seperti kebijakan perpajakan yang ketat atau risiko denda, menurut perspektif teori atribusi. Ini mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Temuan ini sejalan pada studi sebelumnya oleh Asdevi (2022) yang menyatakan jika sanksi pajak berdampak baik dan signifikan akan ketaatan membayar pajak.

## Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Meskipun edukasi tersebut sangat penting dalam meningkatkan pemahaman tentang hal tersebut,  hasil  uji  hipotesis  keempat  menjabarkan  jika  tak  secara  signifikan  memoderasi hubungan antara pemahaman tentang pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kota Samarinda. Hasil ini  dipengaruhi  oleh  kurangnya  kesadaran  dan  pemahaman  wajib  pajak  tentang  sosialisasi perpajakan, serta kurangnya efektivitas sosialisasi informasi dan edukasi perpajakan. Penemuan ini  tidak  sejalan  dengan  teori  atribusi  murni,  di  mana  sosialisasi  perpajakan  dianggap  dapat mempengaruhi pemahaman perpajakan dan ketaatan pajak ialah faktor eksternal. Hasil studi ini konsisten  dengan  kajian  lain  yang  menyatakan  jika  penyuluhan  tak  bisa  memperkuat pemahaman perpajakan bisa menaikkan keteraturan dalam membayar pajak (Syaputra, 2019). Sosialisasi  Pepajakan  Memoderasi  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hipotesis  kelima  menyatakan  jika  sosialisasi  perpajakan  tidak  memberikan  pengaruh moderasi yang penting akan hubungan antara ketaatan pajak dan sistem administrasi perpajakan kontemporer. Namun, sosialisasi perpajakan amat berguna dalam menaikkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak dan keuntungan dari sistem administrasi perpajakan kontemporer, tetapi  tidak  mampu  mempengaruhi  hubungan  antara  keduanya  secara  signifikan.  Hal  ini disebabkan  oleh  ketidaktahuan  wajib  pajak  tentang  perubahan  dalam  sistem  administrasi perpajakan pemerintah. Meskipun sosialisasi dapat membantu menjelaskan pembaharuan, tak efektif disebabkan kebanyakan individu tidak peduli & tidak memahami WP. Temuan ini tidak selaras  pada  pandangan atribusi,  di  mana  edukasi  pajak  diharapkan  bisa  memoderasi berdampak  dalam  tatakelola  pajak modern terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Meskipun demikian,  baik  sistem  administrasi  perpajakan  modern  maupun  sosialisasi  perpajakan  tetap merupakan  komponen  penting  dalam  upaya  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  secara keseluruhan.

## Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasilnya  pengujian  hipotesis  keenam  mengungkapkan  jika  adanya  edukasi  pajak dapat mengontrol efek hukuman pelanggaran pajak akan keteraturan bayar pajak. Sehingga, sosialisasi perpajakan memiliki kemampuan untuk mengubah bagaimana sanksi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan motivasi  wajib  pajak  untuk  mematuhi  aturan  perpajakan,  mengurangi  kemungkinan pelanggaran. Dengan penyuluhan yang efektif, wajib pajak juga dapat memahami tujuan sanksi perpajakan  dan  konsekuensinya,  sehingga  lebih  mungkin  untuk  secara  sukarela  mematuhi aturan  perpajakan.  Temuan  ini  selaras  pada  pendangan  atribusi,  dimana menunjukkan  jika sosialisasi  perpajakan  bisa  mengubah  atribusi  negatif  terhadap  sanksi  perpajakan  dan meningkatkan kepatuhan pajak berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kepatuhan  perpajakan.  Penelitian  lain  juga  mendukung  temuan  ini,  mengungkapkan  jika edukasi  pajak  dapat  memoderasi  dampak  hukuman  pelanggaran  pajak  dalam  keteraturan membayar pajak (Sulbahri & Kusuma, 2022).

## 5. Kesimpulan
Dari  hasil  uji  hipotesisi  &  analisis  pada  kajian  ini, bisa  ditarik  garis  besarnya,  yaitu Pemahaman  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda,  Sanksi  perpajakan  memiliki  pengaruh  signifikan  dan  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sosialisasi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di  KPP  Pratama  Kota  Samarinda,  Sosialisasi  perpajakan  tidak  dapat  memoderasi  pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda, Sosialisasi perpajakan dapat memperkuat hubungan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kota Samarinda.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka hasil temuan dan secara garis besar dari uraian diatas, maka saran diajukan akan kajian ini, yaitu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi diharapkan dari hasil studi yang dilakukan wajib pajak orang pribadi semakin meningkatkan kepatuhannya serta  ikut  serta  menjalankan  keseluruhan  wajib  pajaknya,  maka  wajib  pajak  bisa  membantu dalam pemahaman bahwa pajak itu memiliki peran penting akan negara dalam pembangunan negara.  Selanjutnya  teruntuk  Direktorat  Jenderal  Pajak  dikehendaki  DJP  dapat  membuat penyuluhan perpajakan mengenai inovasi yang ada dalam sistem administrasi perpajakan saat ini secara rutin agar wajib pajak bisa lebih memahami tatacara penggunaan sistem yang telah dimodernisasi  tersebut  sehingga wajib  pajak  menjadi  tertarik  untuk  melaksanakan  kewajiban perpajakannya secara sukarela. KPP Pratama Kota Samarinda dapat melakukan lebih banyak kegiatan  sosialisasi,  terutama  penyuluhan  secara  langsung,  yang  dianggap  oleh  Wajib  Pajak sebagai  metode  sosialisasi  yang  efektif  karena  Wajib  Pajak  dapat  berkomunikasi  langsung dengan petugas pajak dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang materi sosialisasi.

## Daftar Pustaka
Asdevi, T. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  pada  KPP  Pratama  Tebing Tinggi . Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Astana,  I.  W.  S.,  &  Merkusiwati,  N.  K.  L.  A.  (2017).  Pengaruh  Penerapan  Sistem Administrasi  Perpajakan  Modern  Dan  Kesadaran  Wajib  Pajak  Pada  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari , 181 , 2302 – 8556.
Azmary, Y. M. P., Hasanah, N., & Muliasari, I. (2020). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Penerapan Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Umkm. Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing , 1 (1), 134 – 145.
Cahyani, K. N. D., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi  Perpajakan  Modern,  Pengetahuan  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Gianyar. Jurnal Kharisma , 3 (2), 377 – 386.
Darmayasa, I. G., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana , 14 , 226 – 252.
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS
Regresi . Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Handayani,  K.  R.,  &  Tambun,  S.  (2016).  Pengaruh  Penerapan  Sistem  E-Filing  Dan Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dengan  Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. Journal UTA45JAKARTA , 1 (2), 59 – 73.
Heider, F. (1958). The Psychologyof Interpersonal Relations . Wiley.
Ismila, A. (2021). Pemahaman Perpajakan Bagi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Wilayah Kecamatan Tampan. In Junal Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Jayusman,  S.  F.  (2016). Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia . 4 – 16.
Muflih, M. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Kota . 7 – 37.
Putri,  K.  J.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2017).  Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus, Pengetahuan  Dan  Pemahaman  Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Pengaruh  Sanksi  Perpajakan,  Pelayanan  Fiskus,  Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak , 6 (3), 136 – 148.
Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2016). Perilaku Organisasi (16th ed.). Salemba Empat.
Sugiyono. (2017). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d . Alfabeta.
Sulbahri,  R.  A.,  &  Kusuma,  G.  S.  M.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  E-filling  dan  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Kompetitif , 11 (2), 11 – 24.
Syaputra,  R.  (2019).  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Atas  Penerapan  Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Dan  Pemahaman  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan  Menengah  Dengan  Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Magister Akuntansi Trisakti , 6 (2), 121. https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560
Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran  Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). Jurnal EMBA, ISSN 2303-1174 , 5 (2), 443 – 453. https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.5.2.2017.15702
Waluyo,  T.  (2020). Pemeriksaan  Terhadap  Wajib  Pajak  yang  Tidak  Menyampaikan  SPT, Ketentuan, dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018 (p. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2(1), 677-698).