## VOX POPULI
Volume 3 Nomor 2 Desember  2020
ISSN 2087-3360  eISSN 2714-7657

## GERAKAN SOSIAL , IDENTITAS DAN KEKUASAAN

## Gerakan dan Diskriminasi Sosial Kelompok Minoritas Islam Syiah di Makassar
Abd. Wahid, Syahrir Karim, Achmad Abdi Amsir 60-74

## Hubungan Kekuasaan antara Lembaga Adat dan Pemerintah Desa di Sulawesi Barat
Muh. Zikir, Nur Utaminingsih, Muhammad Saleh Tajuddin 75-90

## Gerakan Sosial Islam Jamaah An-Nadzir dalam Merawat Aktivitas Ekonomi Politik
Indri, Muhammad Saleh Tajuddin, Fajar 91-104

## Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya Nurul Akasah, Fitriani Sari, Hilna Triana 105-117

## Strategi Komunikasi Politik Partai Gelora Sulawesi Selatan
di Masa Pandemi Covid-19
Kaslam, Kurnia Sulistiani 118-132
Dipublikasikan Oleh Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Gowa, Sulawesi Selatan
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                      Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## Pergolakan Etnosentrisme-Politis di Kabupaten Pinrang: Studi Pembentukan Kabupaten Pinrang Utara
Muh. Wahyu 1 , Nur Afni Aripin 2 , Latisya Nurul Akasah 3 , Fitriani Sari 4 , Hilna Triana 5
Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar 1,2,3,4,5
e-mail: muhammadwahyu1745@gmail.com 1 , nurafnhyaripin08@gmail.com 2 , lastisyanurul1404@gmail.com 3 , fitrianisarisari341@gmail.com 4 , hilnatriana12@gmail.com 5

## Abstrak
Penelitian ini mencoba menggambarkan latar belakang munculnya tuntutan pemekaran  Kabupaten  Pinrang  yang  didasari  oleh  sentimen  identitas  dan tindakan-tindakan populisme oleh para elit politik lokal yang menginginkan dibentuknya  daerah  otonomi  baru  Kabupaten  Pinrang  Utara.  Uraian sejarah Kabupaten Pinrang yang diwarnai perebutan hegemoni antar Suku Bugis  dan  Pattinjo  hingga  dinamika  politik  yang  mengitarinya  akan  turut kami  paparkan.  Peneliti  memilih  metode  penelitian  kualitatif  berbasis deskriptif guna memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai proses pembentukan  Kabupaten  Pinrang  Utara.  Temuan-temuan  kami  diakhir mengenai  penelitian  ini  menunjukkan  isu  identitas  berbasis  etnis  mulai direduksi dan bermetamorfosis menjadi isu ketimpangan sosial.
Kata Kunci :
Etnosentrisme, Identitas, Pemekaran, Pattinjo, Pinrang Utara

## PENDAHULUAN
Refleksi  politik  Indonesia  dalam  beberapa tahun  terakhir  seperti  menemui  titik kulminasinya  di  era  reformasi,  polemik berbagai  peraturan  yang  menimbulkan demonstrasi massa yang meluas di seluruh penjuru nusantara, seperti  pengesahan UU KPK  dan  yang  terbaru  pengesahan  UU Cipta  Kerja  yang  lebih  familiar  dengan Omnibus  Law.  Bukan  hanya  perihal peraturan-peraturan  yang  membawa  riak dalam  kehidupan  berpolitik  di  negeri  ini, munculnya  budaya-budaya  politik  yang belakangan menimbulkan kebencian
saudara  sebangsa  satu  sama  lain  yang melihat perbedaan  politik  merembes hingga menuju kebencian identitas. Belakangan  para  teoritikus  terkemuka menyebutnya  sebagai  politik  kebencian. Memanfaatkan  sentimen  identitas  telah menjadi  bagian  dari  tradisi  politik  umat manusia  dalam  mengarungi  dinamika politik  pada  sebuah  komunitas  politik, utamanya dalam konteks kontestasi.
Di  masa  lalu,  para  kolonialis  Belanda menggunakan  strategi Devide  et  Impera atau  strategi  memecah  belah  dengan
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                     Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
mengadu  domba  para  penguasa  feodal  di Nusantara menggunakan sarana perbedaan identitas  yang  menarasikan  ancaman terhadap  eksistensi  identitas  dan  kekuasa- an ekonomi-politik para penguasa pribumi. Di  masa  sekarang,  meski  kaum  kolonial sudah tidak eksis, Pilpres, Pilgub, Pilkada, hingga  tuntutan  atas  pemekaran  wilayah juga  sangat  efektif  dalam  mengkotak- kotakkan    warga  negara,  dan  lebih  efektif lagi jika sekat dari tiap-tiap kotak tersebut dibangun dari sentimen distingsi identitas.
Pada  tataran  pemekaran  suatu  wilayah, terbentuknya  daerah  otonomi  baru  di Indonesia  acap kali digaungkan atas dasar sentimen  identitas  yang  kuat,  misalkan pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan yang menghasilkan  Provinsi  Sulawesi  Barat, dimana Suku Mandar mengidentifikasi diri mereka  sebagai  identitas  “otentik”  daerah otonomi  baru  tersebut  dan  menjadi  salah satu  alasan  informal  agar  terlepas  dari bagian identitas Bugis-Makassar.
Menyeruaknya isu pemekaran di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dibendung pasca  dibukanya  akses  untuk  melakukan pembentukan  wilayah  baru  melalui  UU No. 32/2004 yang memberikan kewenang- an  kepada  wilayah-wilayah  yang  mengin- ginkan  untuk  berpisah  dari  suatu  wilayah dengan membentuk daerah otonomi tersendiri atau memilih berga-bung dengan wilayah lain.
Kabupaten  Pinrang  yang  terletak  di Provinsi Sulawesi Selatan juga tidak luput dari  isu  pemekaran  wilayah,  sebagai sebuah daerah multi-etnis yang dihuni oleh
Suku Bugis, Pattinjo dan Pattae, ditambah fakta  historis  dimana  Kabupaten  Pinrang dahulunya  dihuni  oleh  kerajaan-kerajaan yang  memiliki  daerah  kekuasaan  dan saling  berhubungan,  dua  faktor  tersebut sudah  lebih  dari  cukup  untuk  menjadi alasan kuat untuk menghembuskan isu-isu pemekaran.
Alhasil, sejak tahun 2006 ketika pemekaran  wilayah  di  Indonesia  menjadi sebuah aktivitas politis yang lagi “musimnya”,  persekutuan  masyarakat  di utara  bersepakat  untuk  memperjuangkan Kabupaten
Pinrang Utara dengan membentuk  sebuah  paguyuban  “Keluarga
Besar Pattinjo (Kesarpati)” sebagai sebuah organisasi  yang  secara  vokal  menuntut dibentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Pinrang Utara, dengan menjadikan isu etnosentr-isme dan ketimpangan pembangunan antara Pinrang bagian  utara  dengan  selatan  juga  turut menjadi  modal  tuntutan  yang  efektif meraup  massa.  Kendati  pada  perkem- bangannya  aktivitas Kesarpati mulai melemah  dan  digantikan  oleh  Gerakan Masyarakat  Pinrang  Utara  yang  kembali memulai  serangkaian  kegiatan,  seperti kampanye  dan  lobi-lobi  politik  demi tercapainya  cita-cita  pendahulunya  yang menginginkan kabupaten baru.
Pada  tulisan  ini  nantinya  akan  membahas awal mula berlangsungnya konflik “Utara- Selatan”  Kabupaten  Pinrang,  sejarah  dan strategi  Gempita  pada  proses  reproduksi isu pemekaran Pinrang Utara yang sempat vakum  beberapa  tahun  lamanya,  di  akhir tulisan  kami  juga  berhasil  menemui  titik
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                      Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
terang bagaimana Gempita mengkonsolid- asikan  dukungan  dan  melewati  hambatan- hambatan  dengan  membentuk  Komite Persiapan Pembentukan
Kabupaten Pinrang Utara (KP2KPU).

## KAJIAN PUSTAKA
Fitriani  Sari  Handayani  Razak  dalam artikelnya Pergulatan Etnis dalam Pemekaran  Daerah  (Studi  Kasus:  Wacana Pemekaran  Pinrang  Utara)  menganalisis isu etnisitas dalam jagad wacana pemekaran  di  Pinrang.  Menurutnya,  isu etnisitas  dijadikan  salah  satu  instrumen aktor  politik  lokal  untuk  memperjuangkan pemekaran  Kabupaten  Pinrang  Utara. Dengan  cara  memframing  perbedaan Pattinjo  yang  dominan  berdomisili  di Pinrang Utara dengan Bugis yang dominan berdomisili  di  bagian  Pinrang  Selatan. Perbedaan  wilayah  ini  dijadikan  pembeda dalam memperjuangkan berdirinya Daerah Otonomi  Baru  Pinrang  Utara.  Begitupun pembentukan  paguyuban  Keluarga  Besar Patinjo  (Kesarpati)  merupakan  salah  satu upaya  pengorganisasian  massa  untuk memperjuangkan pemekaran tersebut. 1
Studi Abu Bakar tentang wacana pemekar- an  di  Kabupaten  Kepulauan  Selayar  juga melihat perbedaan wilayah dan kesenjang- an  pembangunan  menjadi  basis  wacana pemekaran. Sekalipun di Kepulauan Selayar bersifat multietnis, namun
1 Fitriani  Sari  Handayani  Razak,  “Pergulatan Etnis  dalam  Pemekaran  Daerah  (Studi  Kasus: Wacana  Pemekaran  Pinrang  Utara)”, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No. 2 (2015), h. 83-92.
masyarakat  lima  kecamatan  di  Kawasan Taman  Nasional  Takabonerate  berhasil membangun  identitas  tunggal  sebagai  "To Pulo” yang menjadi pembeda dengan “To Daratan”. Abu Bakar lebih jauh menyebut- kan bahwa kemerosotan perjuangan peme- karan    bagi  To  Pulo  karena  lemahnya peran intermediary kelas  menengah  To Pulo  dan  komitmen  mereka  yang  mulai memudar. 2
Sebagai  pembeda  dari  kedua  artikel  di atas,  tulisan  ini  mencoba  menggali  akar historis  berlangsungnya  konflik  “Utara- Selatan” Kabupaten Pinrang serta bagaimana  strategi  Gempita  mereproduksi kembali  isu  pemekaran  Pinrang  Utara yang telah lama menghilang dalam wacana politik lokal di Kabupaten Pinrang.

## TINJAUAN TEORETIS

## Teori Pemekaran
Pemekaran  wilayah  kabupaten  menjadi beberapa  wilayah  kabupaten  baru  pada dasarnya  merupakan  upaya  meningkatkan kualitas  dan  intensitas  pelayanan  pada masyarakat.  Dari  segi  pengembangan wilayah,  calon  kabupaten  baru  yang  akan dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang  seimbang  antara  satu  dengan  yang lain.  Hal  ini  perlu  diupayakan  agar  tidak menimbulkan  disparitas  yang  mencolok pada  masa  mendatang.  Selanjutnya  dalam suatu  usaha  pemekaran  wilayah  demi
2 Abu  Bakar,  “Disorientasi  Politik  dan  Peran Intermediary  Kelas  Menengah  To  Pulo:  Politik Lokal  di  Kepulauan  Selayar  Pasca  Orde  Baru”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 18, No. 3 (2015), h. 210-222.
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                     Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pergilakan Etnosentrisme-Politis... | 108
terciptanya  Daerah  Otonomi  Baru  (DOB) yang merupakan kebutuhan kolektif warga wilayah  baru  tersebut.  Ruang  publik  baru akan  mempengaruhi  aktivitas  orang  atau masyarakat,  ada  merasa  diuntungkan  dan sebaliknya  dalam  memperoleh  pelayanan dari  pusat  pemerintah  baru  disebabkan jarak pergerakan berubah. 3
Pemekaran menurut Eko Budiharjo merupakan istilah penciutan atau penyem- pitan wilayah. Dikarenakan yang terjadi di Indonesia  sekarang  ini  adalah  pemecahan satu  daerah  otonom  ke  dalam  beberapa DOB sehingga yang terjadi justru penyempitan  wilayah.  Pemekaran  bukan merupakan  persoalan  yang  mudah  karena akan  menimbulkan  persoalan  baru  dalam penetapan  batas-batas  wilayah  adminis- tratif suatu daerah yang terkena pemekaran tersebut.  Istilah  pemekaran  daerah  sebe- narnya  dipakai  sebagai  upaya  mem- perhalus  bahasa  yang  menyatakan  proses “perpisahan”  atau  “pemecahan”  satu wilayah  untuk  mem-bentuk  satu  unit administrasi lokal baru. 4
Regulasi  pemekaran  daerah  kemudian diatur  dengan  UU  No.  32/2004  tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 78 /2007 tentang  Tata  Cara  Pembentukan,  Peng- hapusan dan Penggabungan daerah seiring
3 Khairullah  &  Malik  Cahyadi,  “Evaluasi Pemekaran  Wilayah  di  Indonesia:Studi  Kasus Kabupaten Lahat”, Jurnal Ekonomi Pembangunan , Vol. 11, No. 3 (2006), h. 263.
4 Darmawan  Wiridin,  “Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2014  dalam  Penetapan Labungkari  sebagai  Ibukota  Kabupaten  Buton Tengah”, Jurnal  Hukum  Volkgeist, Vol.  2,  No.  1 (2017), h. 4.
dengan  pergantian  UU  No.  22  /1999. Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan  Daerah,  perubahan  dalam hal jumlah kabupaten/kota baru. Dalam PP
No. 129/2000, untuk pembentukan provinsi  minimal  hanya  empat  kabupaten/ kota, sementara PP No. 78/2007 diperketat menjadi  minimal  lima  kabupaten/kota. Dalam  PP  No.  129/2000  pembentukan kabupaten  minimal  hanya  memiliki  empat kecamatan, namun  dalam  PP  No. 78/2007 syaratnya  ditingkatkan  menjadi lima kecamatan.
Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23/2014  menentukan  bahwa  pembentukan daerah  berupa  pemekaran  daerah  dan penggabungan  daerah.  Berkaitan  dengan pemekaran  daerah,  Pasal  33  Ayat  (1)  UU No. 23/2014 menentukan bahwa pemekar- an adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah  kebupaten/kota  menjadi  dua  atau lebih  daerah  baru  atau  penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam  satu  daerah  provinsi  menjadi  satu daerah baru.
UU  No.  32/2004  tentang  Pemerintahan Daerah mengatur persyaratan dalam pembentukan  daerah  otonom  yang  pada dasarnya  juga  melandasi  persyaratan pemekaran  daerah.  Persyaratan  dalam pembentukan  daerah  otonom  menurut Pasal 5 ayat (1) UU Pemda meliputi syarat administrasi,  syarat  teknis,  dan  fisik kewilayahan.  Persyaratan  dasar  yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut meliputi  persyaratan  administrasi  untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten memiliki susunan yang
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                      Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
berbeda.  Untuk  daerah  provinsi  meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan bupati  /  walikota  yang  akan  menjadi cakupan  wilayah  daerah  yang  provinsi induk, sedangkan untuk daerah kabupaten/ kota meliputi keputusan musyawarah desa yang  akan  menjadi  cakupan  wilayah daerah  kabupaten  /  kota,  persetujuan bersama  DPRD  kabupaten/kota  induk dengan bupati / walikota daerah induk, dan persetujuan  bersama  DPRD  Provinsi dengan  Gubernur  daerah  provinsi  yang mencakup  daerah  persiapan  kabupaten/ kota yang akan dibentuk. 5

## Teori Politik Identitas
Politik  identitas  telah  menjadi  salah  satu pembicaraan  penting  dalam  memahami fenomena  politik  di  Indonesia  belakangan ini. Kemala Chandakirana dalam artikelnya Geertz dan masalah kesukuan menjelaskan bahwa politik Identitas biasanya digunakan  oleh  para  pemimpin  sebagai retorika  politik  dengan  sebutan  bagi “Orang  Asli”  yang  menghendaki  kekuas- aan  dan  mereka  bagi  “orang  pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. 6
Kemala  lebih  jauh  dalam  melihat  politik identitas  yang  terjadi  pada  tataran  praktis. Yang  biasanya  digunakan  sebagai  alat memanipulasi  alat  untuk  menggalang dukungan politik guna kepentingan ekonomi dan politik.
5 Azies  Bauw,  “Prosedur  Pemekaran  Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomer  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintah  Daerah”, Legal Pluralism, Vol. 8, No. 1 (2018), h. 3.
6 Muhtar  Haboddin,  “Menguatnya  Politik Identitas  di  Ranah  Lokal”, Jurnal Studi Pemerintahan, Vol.3, No.1 (2012).
Pada  bagian  lain,  Kemala  mengalami kemunduran  penafsiran  dengan  mengata- kan bahwa dalam politik identitas kesukuan  mendapat  peran  yang  sangat penting. Kesukuan menjadi simbol budaya untuk  menjadi  sumber  kekuatan  aksi politik.  Pemahaman  ini  berimplikasi  pada kecenderungan  untuk; Pertama, ingin mendapat  pengakuan dan  perlakuan  yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik  politik  maupun  ekonomi. Kedua , demi  menjaga  nilai  budaya  yang  menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan dan Terakhir ,  kesetiaan  yang  kuat  terhadap etnisitas yang dimilikinya. 7
Sedangkan menurut Cressida Heyes memberi  definisi  politik  identitas  yang sangat  jelas.  Menurutnya  politik  identitas adalah  aktivitas  politik  dalam  arti  luas yang  secara  teoritik  menemukan  penga- laman-pengalaman ketidakadilan yang dirasakan  kelompok  tertentu  dalam  situasi sosial  tertentu. 8 Politik  identitas  lebih mengarah  pada  gerakan  dari  „kaum  yang terpinggirkan‟  dalam  kondisi  sosial, politik,  dan  kurtural  tertentu  dalam masyarakat.  Dalam  perjuangan  politik, penggunaan identitas memberi hasil positif yang berpengaruh secara signifikan. Identitas adalah konsep kunci dalam arena politik.  Melalui  Penjelasan  di  atas, singkatnya  politik  identitas  khususnya  di Indonesia  merupakan  alat  politik  suatu kelompok  seperti  etnis,  suku,  budaya, maupun  agama  atau  yang  lainnya  untuk
7 Muhtar Haboddin, 2012.
8 Muhammad Habibi “Analisis Politik Identitas di Indonesia”, working  paper    research- gate.net , 14 Maret 2017, h. 16.
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                     Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pergilakan Etnosentrisme-Politis... | 110
tujuan  tertentu,  misalnya  sebagai  bentuk perlawanan  atau  sebagai  alat  untuk menunjukan  jati  diri  suatu  kelompok tersebut.  Dalam  pergulatan  politik  di Indonesia,  politik  identitas  sepertinya menguat  dalam  ranah  politik  lokal. Munculnya  narasi  “Putra  Daerah”  adalah bagian  dari  politik  identitas.  Selalu  akan menjadi  sasaran  empuk  bagi  politikus  di negara dengan sistem demokrasi, ditambah dengan masyarakat Indonesia yang majemuk. 9

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  data  yang  berbentuk deksriptif yang diambil dari hasil pembicaraan,  dan  bahan  tertulis  yang menjelaskan tentang peran Gempita sebagai  pihak  yang  mendukung  pemeka- ran  untuk  terbentuknya  Pinrang  Utara sebagai  kabupaten  baru.  Metode  kualitatif ini  berusaha  menemukan  dan  meng- gambarkan  secara  naratif  kegiatan  yang dan  dampak  dari  tindakan  yang  dilakukan terhadap kehidupan mereka. Berikut adalah teknik yang diambil dalam pengumpulan  data,  yakni  observasi  dan wawancara.

## PEMBAHASAN

## Manifestasi  Pergolakan  Etnosentrisme- Politis di Kabupaten Pinrang
Di abad ke-17 sebuah kerajaan berkuasa di puncak  pegunungan  yang  berderet  meng- hadap  Selat  Makassar  dengan  wilayah
9 Muhtar Haboddin,  2012, h. 29.
kekuasaan  yang  membentang  dari  Sungai Saddang  di  selatan  hingga  sungai  kecil  di utara yang dibagi bersama dengan Kerajaan  Mandar  Balanipa,  di  timur berdiri  Aliansi  Kerajaan  Masenrempulu yang  kelak  menjadi  landasan  utama berdirinya  Kabupaten  Enrekang  dan  Selat Makassar  yang  ramai  di  ufuk  barat. Kerajaan tersebut dikenal dengan Kerajaan Letta,  sebuah  kerajaan  agraris  dengan masyarakat  yang  mendiami  pegunungan dan  lembah-lembah  di  bagian  utara Kabupaten  Pinrang  masa  kini.  Letta dengan  komoditas  beras  yang  luar  biasa berhasil  membawa  kerajaan  kecil  itu berada  di  puncak  kejayaannya  dan membuat  berbagai  kerajaan-kerajaan  lain seperti  Kerajaan  Massenrempulu,  Sawitto, Balanipa, dan Bone tertarik untuk menjadi sekutunya.  Namun  keruntuhan  Kerajaan Letta  tidak  terhindarkan  ketika  Kerajaan Bone  menyerang  dan  memaksa  Letta sebagai  salah  satu  wilayah  pendudukan atau  Kerajaan Lili’ di  bawah  pengawasan Kerajaan  Sawitto  yang  juga  merupakan sekutu  dekat  Bone.  Pasca  penaklukan, banyak  penduduk  Kerajaan  Letta  yang harus meninggalkan kampung halamannya untuk  dipekerjakan  di  wilayah  penduduk- an Kerajaan Bone yang lain.
Di  sisi  lain  Kerajaan  Letta  menggunakan bahasa  Pattinjo  sehingga  mereka  dikenal dengan  Suku  Pattinjo.  Bahasa  Pattinjo pada dasarnya serupa dengan bahasa yang digunakan  oleh  penduduk  Enrekang, namun  penduduk  di  wilayah  Enrekang tidak  mengidentifikasi  diri  sebagai  Suku Pattinjo  atau  menyebut  bahasa  mereka dengan  Bahasa  Pattinjo.  Sehingga  terma
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                      Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657

## “Pattinjo”  hanya  berlaku  di  Kabupaten
Pinrang. Francis Fukuyama dalam bukunya identity memperkenalkan  konsep
“ Diri Batiniah” dan ” Supremasi Masyara- kat ”.  Menurut  Fukuyama  bahwa  identitas individu hingga sebuah masyarakat ditentukan  atau  ditafsirkan  identitasnya oleh  individu  yang  lain  atau  masyarakat lain melalui berbagai konstruksi sosial. 10
Namun  menggunakan  fakta  historis  dua kerajaan  besar  di  Kabupaten  Pinrang  di masa lalu yang dianggap saling bermusuh- an  satu  sama  lain,  menurut  pandangan penulis  adalah  klaim  yang  lemah  dan cenderung semakin memperkeruh rangkai- an historis Kabupaten Pinrang. Singkatnya sentimen  etnis  yang  berkembang  menjadi tuntutan  pemekaran  sebagaimana  diper- cayai oleh sebagian pihak bahwa perubah- an status Kerajaan Letta menjadi Kerajaan Lili’ di  bawah  pengawasan  Kerajaan Sawitto  sebagai  akar  utama  konflik identitas  antar  kedua  suku  adalah  klaim yang  tidak  tepat.  Andi  Pangerang  Moenta menggambarkan  bagaimana  kedua  etnis baik  Bugis  maupun  Patinjo  dimasa berkobarnya  Perang  Pasifik  diawal  abad ke-IX  saling  bersatu  untuk  melakukan perlawanan dibawah komando para pemimpin  wilayah  masing-masing  yang disebut Arung atau Maddika terhadap pemerintah kolonial Belanda yang kala itu ingin menjadikan seluruh wilayah Sulawesi  Selatan  sebagai  daerah Onder Afdeling (wilayah  kekuasaan  penuh)
Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda.
10 Francis Fukuyama, Identitas: Tuntutan Atas
Martabat  dan  Politik  Kebencian (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020).
Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya  mengenai  Pemekaran  Pinrang Utara  melihat  bahwa  munculnya  wacana pemekaran disebabkan oleh perbedaan dua etnis  di  Kabupaten  Pinrang  dimana  Suku Pattinjo sebagai pemukim di wilayah utara cenderung  memiliki  kecemburan  kolektif terhadap Suku Bugis yang memiliki sarana kehidupan  yang  baik,  terlebih  pucuk- pucuk  kekuasaan  di  Kabupaten  selalu diduduki  oleh  mereka  yang  bergelar Andi. 11
Pada  titik  inilah  saya  melihat  kekeliruan peneliti  sebelumnya  dalam  melihat  akar konflik  antara  Suku  Pattinjo  dan  Bugis, dengan  menggunakan  paradigma  deter- minesme  politis  terhadap  problem  iden- titas yang menyeruak di masyarakat. Pola- pola  konflik  identitas  antar  dua  golongan masyarakat atau lebih, baik dalam perbedaan etnis, agama, mata pencaharian, ataupun  perbedaan  madzhab  dalam  suatu agama  berakar  dari  tindakan-tindakan politis  yang mengekslusi salah satu  pihak, dan  telah  menjadi  sesuatu  yang  hakiki dalam  sebuah  dinamika  politik.  Bahwa akan  ada  salah  satu  pihak  yang  merasa terekslusi  dalam  suatu  komunitas  politik sebagai akibat dari segala bentuk dinamika yang terjadi dalam komunitas tersebut.
Menurut  temuan  penulis,  bahwa  awal mula  gesekan  identitas  antara  Bugis- Pattinjo  di  Kabupaten  Pinrang  berawal dari gesekan mahasiswa pada medio tahun 1960-an  ketika  daerah  Swapraja    Pinrang diresmikan  menjadi  sebuah  daerah  tingkat
11 Fitriani Sari Handayani Razak, 2015.
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                     Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
dua  menjadi  Kabupaten  Pinrang.  Pem- bentukan  Ikatan  Pemuda  dan  Pelajar
Indonesia Sawitto (IPPIS) sebagai organisasi yang menaungi para mahasiswa dan pelajar di seluruh Kabupa- ten  Pinrang  yang  kala  itu  diisi  oleh  para pelajar dari etnis Bugis, hal ini menimbul- kan  polemik  sekaligus  penolakan  dari mahasiswa yang berasal dari etnis Pattinjo dan  berdomisili  di  wilayah  utara  Sungai Saddang.  Sebagai  bentuk  penolakan  dan perlawanan, mereka juga turut membentuk Ikatan Pelajar dan Pemuda Rijang Saddang  (IPEMRIS).  Konflik  politis ditataran  mahasiswa  inilah  yang  pertama kali  menggunakan  terma  distingsi  etnis yang  berevolusi  menjadi  konflik  identitas di  masa  sekarang.  Meski  pada  perkem- bangannya  IPPIS  dan  IPEMRIS  akhirnya digabung  menjadi  satu  wadah  resmi  yang dinaungi  oleh  Pemerintah  Kabupaten Pinrang dan diberi nama Kesatuan Pelajar Mahasiswa  Pinrang  (KPMP),  namun dalam dinamika politik di internal kepengurusan  KPMP  masih  membawa sentimen Utara-Selatan atau Bugis- Pattinjo sebagai isu utama.
Para  mahasiswa  dari  utara  yang  beretnis Pattinjo  inilah yang  nantinya  akan membawa  efek  domino  dalam  dinamika etnisitas  hingga  etnosentrisme  di  Kabupa- ten  Pinrang.  Kemampuan  mereka  untuk mereproduksi  isu  etnis  sekaligus  isu ketimpangan  pembangunan  di  wilayah utara  membawa  mereka  lebih  jauh  untuk membentuk  sebuah  paguyuban  berbasis etnis di wilayah utara yang dikenal dengan Keluarga  Besar  Pattinjo  yang  disingkat “Kesarpati”.

## Pembangunan  Infrastruktur  yang  tidak Merata dan Sejarah Pergerakan Gempita
Isu  Pemekaran  Kabupaten  Pinrang  Utara mulai  menyeruak  sejak  tahun  2006, pembangunan  infrastruktur  yang  tidak merata  menjadi  faktor  kedua  Pinrang Utara  menuntut    untuk  dimekarkan  yang kala itu digaungkan oleh sebuah organisasi berbasis  etnis  yang  menaungi    Suku Pattinjo  yaitu  Kesarpati  (Keluarga  Besar Pattinjo).  Kesarpati  memulai  pergerakan mereka  dengan  membangun  opini  publik yang  didasarkan  pada  etnosentrisme  dan mengkampanyekan  ketimpangan  pemera- taan  pembangunan  antara  Pinrang  bagian utara dibanding wilayah selatan.
Di  sisi  lain  untuk  mendapatkan  dukungan dari  mahasiswa  dan  pemuda,  Kesarpati mulai  membentuk  organisasi-organisasi yang diinisiasi melalui kerjasama Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasis- wa  Pinrang  (KPMP)  yang  kala  itu  ketua umumnya  berasal  dari  daerah  utara  yakni Muhammad  Junaedi.  Tokoh  inilah  yang mulai  menggalang  dukungan  dikalangan pemuda  dengan  membentuk  Gerakan Pemuda Pinrang Utara (Gempita) di tahun 2007. Gempita lalu menjadi underbow dari Kesarpati kala itu.
Selama  periode  2007  hingga  2009 narasumber  utama  kami  Abdul  Walid Sanjata  menuturkan  peran  Gempita  juga ikut turun langsung ke masyarakat Pinrang Utara untuk mengkampanyekan isu peme- karan sekaligus menemui para kepala desa untuk meminta dukungan politis.
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                      Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pada  2009  Kesarpati  bersama  Gempita berhasil  menggalang  dukungan  masyara- kat luas di utara untuk melakukan demons- trasi di Gedung DPRD Kabupaten Pinrang dan  menuntut  DPRD  untuk  membentuk Panitia  Khusus  Pemekaran  Pinrang  Utara. Sesuai  amanat,  Pansus  tersebut  mulai menjalankan tugasnya dan berhasil memekarkan beberapa desa seperti Pangaparang  di  Kecamatan  Lembang, Barugae di Kecamatan Duampanua, sebagai  salah  satu  syarat  teknis  demi mencukupkan jumlah desa untuk membentuk sebuah kecamatan baru. Pansus pemekaran  Pinrang Utara diketuai oleh  H.  Alimuddin  Budung  dari  Fraksi PKB.  Rentang  waktu  2009-2014  terjadi stagnasi  pergerakan  dalam  proses  peme- karan  utamanya  dalam  tubuh  Pansus. Mendekatnya Pemilihan Bupati dan Legislatif di 2014 membuat isu pemekaran tenggelam  oleh  riuh  kontestasi  politik terbesar  di  kabupaten.  Ketika  pemilihan legislatif kembali dilakukan, Pansus Pemekaran  Pinrang  Utara  tidak  berhasil melaksanakan tugasnya.
Di  tahun  2019  aktor-aktor  dan  elit  politik lokal  Pinrang  Utara  kembali  menghidup- kan  isu  pemekaran.  Para  pengurus  dan aktivis Kesarpati yang telah berjuang sejak 2006  perlahan  mengalami  kevakuman disebabkan  oleh  mulai  melemahnya  para aktivis  Kesarpati  dalam  menggaungkan isu-isu  pemekaran.  Sebagai  tindak  lanjut Gerakan Masyarakat Pinrang Utara
(Gempita)  direvitalisasi,  banyak  tokoh- tokoh  pemuda  dan  mahasiswa  direkrut dalam gerakan tersebut  ditambah Gempita mengubah  nama  dan  peran  mereka  yang
awalnya  berbasis  kepemudaan  menjadi Gerakan Masyarakat Pinrang Utara.
Perubahan  nama  ini  sekaligus  mengganti- kan peran sentral Kesarpati yang mengkoordinir  persiapan  pembentukan DOB Pinrang Utara.
Peran  dan  Strategi  Gempita  dalam Proses Pemekaran Pinrang Utara
Gempita mulai melakukan kembali reproduksi  isu  pemekaran  yang  berbeda dibanding  strategi  yang  digunakan  oleh Kesarpati  yakni  dengan  etnosentrisme dengan memproyeksikan identitas Kabupaten  Pinrang  Utara  sebagai  “Kabu- paten  Suku  Pattinjo”.  Gempita  menjabar- kan  latar  belakang  ketimpangan  pemba- ngunan  yang  terjadi  di  wilayah  utara, mulai  dari  sektor  pendidikan,  kesehatan, dan  infrastruktur  jalan  yang  sangat  tidak memadai  dibanding  wilayah  Pinrang Selatan.  Kami  melakukan  wawancara dengan  salah  satu  tokoh  Gempita  yakni Abd. Walid Sanjata yang menjabat sebagai Wakil  Sekretaris  Umum  dalam  struktur keorganisasian.  Narasumber  juga  turut menjelaskan  bahwa  Gempita  adalah  hasil metamorfosis  dari  Kesarpati,  tidak  heran bahwa  pucuk  pimpinan  Gempita  adalah para  aktivis  Kesarpati  di  masa  lalu  seperti Hasir Tjenne dan Azhar Arsyad.
Narasumber  juga  memberikan  rincian mengenai langkah-langkah  yang ditempuh Gempita  untuk  membentuk  sebuah  DOB adalah  sebagai  berikut; 1). Melakukan pemekaran  desa  dan  kecamatan  untuk memenuhi  syarat  teknis  yang  tercantum dalam  Undang-Undang.  2 ). Menggalang dukungan  di  DPRD  Kabupaten  Pinrang
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                     Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
untuk  memenuhi  syarat    administratif.  3 ).
Membangun  dukungan  massa  yang  kuat melalui  sosialisasi  dengan  masyarakat, tokoh  masyarakat,  kepala-kepala  desa  di Pinrang bagian utara.
Ketiga  strategi  di  atas  sebenarnya  juga telah dilakukan oleh para aktivis Kesarpati di  masa  lalu,  namun  menemui  berbagai macam  hambatan  dalam  praktiknya.  Di bawah kami akan memaparkan bagaimana hambatan-hambatan  tersebut  berimplikasi pada proses pemekaran Pinrang Utara.
Pertama, menurut  UU  No.  23/2014  ter- dapat  dua  jenis  persyaratan  sebuah wilayah  dapat  dinyatakan  sebagai  DOB meliputi  syarat  administratif  dan  syarat teknis.  Di  tataran  teknis  wilayah  Pinrang Utara  masih  tidak  memenuhi  kriteria dikarenakan hanya memiliki  3 kecamatan, yakni Lembang, Duampanua, dan Batulappa.  Menurut  ketentuan  tersebut, sebuah  DOB  harus  memiliki  minimal  5 kecamatan.
Untuk  memenuhi  syarat  teknis  tadi, Gempita  berencana  akan  memekarkan Kecamatan  Lembang  dan  Duampanua sehingga  syarat  jumlah  kecamatan  dapat tercukupi.  Namun  hal  ini  bukanlah  hal yang  mudah  untuk  memekarkan  suatu kecamatan yang juga membutuhkan jumlah  desa  dan  penduduk  yang  harus memenuhi  persyaratan.  Hal  inilah  yang menjadi  fokus  utama  pergerakan  kami,
selain  mensosialisasikan  kembali  isu pemekaran Pinrang Utara. 12
Dalam  kasus  pemekaran  Pinrang  Utara terletak  pada  kerumitan  syarat  teknis wilayah  dan  jumlah  penduduk  untuk membentuk sebuah kecamatan baru dimana  desa-desa  yang  disiapkan  juga tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi bagian sekaligus penopang kecamatan  baru.  Di  wilayah  Kecamatan Lembang di tahun 2010 menjadi salah satu sasaran  utama  tokoh  Kesarpati  untuk memekarkan  wilayah  kecamatan  baru dikarenakan Lembang merupakan kecamatan  dengan  wilayah  terluas  di Kabupaten  Pinrang  ditambah  potensi daerah  yang  luar  biasa.  Namun,  jumlah penduduk  yang  sedikit  ditambah  ketidak- setujuan  para  kepala  desa  dan  masyarakat kala itu untuk bergabung dengan desa lain dalam  satu  kecamatan  baru  karena perebutan  sebagai  ibu  kota  di  kecamatan baru nantinya.
Kedua, pada  tataran  administratif,  per- syaratan-persyaratan berjenjang mulai dari DPRD  hingga  di  Kemendagri  juga menjadi  fokus  utama  bagi  Gempita.  Di tingkat DPRD Kabupaten Pinrang, Gempita  telah  melakukan  berbagai  lobi- lobi  politik  terhadap  8  Fraksi  di  DPRD. Fraksi  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB) secara terbuka telah menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Pinrang Utara  melalui  ketuanya  H.  Alimuddin
12 Abdul  Walid  Sanjata,  Wakil  Sekretaris Umum  Gempita, wawancara, Ruang  Akademik STKIP Cokroaminoto Pinrang, 23 Oktober 2020.
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                      Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Budung.  Dukungan  secara  terbuka  yang dilakukan  oleh  PKB  membuat  kami tertarik  dan  menjadikannya  salah  satu variabel  pendukung  bagi  Gempita  untuk menyukseskan  pemekaran  Pinrang  Utara. Wawancara  kami  lakukan  di  ruang  kerja Komisi  1  DPRD  Kabupaten  Pinrang  dan kami  memilih  H.  Alimuddin  Budung sebagai narasumber. Menurutnya, tendensi pemerataan  dan  percepatan  pembangunan di  wilayah  utara  menjadi  alasan  utama PKB  memberikan  dukungan  terhadap Gempita.  Di  sisi  lain  hal  ini  juga mempermudah  akses  Gempita  untuk memenuhi  syarat  teknis  yang  lain  seperti pemekaran  kecamatan.  Problem  teknis juga  menjadi  sorotan  PKB  yang  melihat syarat-syarat  tersebut  sebagai  hambatan dalam proses pemekaran Pinrang Utara.
Potensi wilayah di Utara sangatlah besar, lebih  dari  60%  pendapatan  Kabupaten Pinrang  berasal  dari  3  kecamatan  di utara.  Namun,  sebaliknya  wilayah  utara sangat  tertinggal  dibanding  kecamatan- kecamatan lain di selatan. Kami juga tidak memungkiri  bahwa  masih  banyak  syarat- syarat  yang  tidak  bisa  kami  penuhi, koordinasi  selalu  kami  lakukan  dengan Gempita  untuk  memenuhi  persyaratan yang  masih  terhambat  seperti  kecamatan yang  belum  memenuhi  persyaratan  untuk dimekarkan. 13
Dukungan  PKB  bagi  gempita  seminimal mungkin mampu memberi efek tawar yang baik  bagi  fraksi  lain  di  DPRD  perihal  isu
13 Alimuddin  Budung,  Ketua  Fraksi  PKB DPRD Kab. Pinrang, wawancara , Ruang Komisi 1 DPRD Kab. Pinrang, 22 Oktober 2020.
pemekaran  nantinya,  hal  ini  dikarenakan persetujuan DPRD adalah langkah pertama  dalam  persyaratan  administratif dimana  nantinya  DPRD  akan  membentuk panitia  khusus  untuk  melakukan  kajian dan  melihat  kelengkapan  calon  daerah otonomi  baru  Pinrang  Utara  sebelum diserahkan  ke  Pemerintah  Kabupaten Pinrang  untuk  menerima  rekomendasi menuju ke DPRD Provinsi.
Pembentukan Komite Persiapan

## Pembentukan  Kabupaten  Pinrang  Utara (KP2KPU)
Fungsi  Gempita  secara  umum  adalah untuk  menggagas  dan  mempersiapkan kabupaten  baru,  dalam  proses-prosesnya Gempita  mempelajari  kesalahan  Kesarpati di  masa  lalu  yang  gagal  memenuhi persyaratan-persyaratan  yang  tercantum dalam peraturan tentang pemekaran daerah baru.  Sebagai  tindak  lanjut,  Gempita membentuk Komite Persiapan
Pembentukan  Kabupaten  Pinrang  Utara (KP2KPU)  yang  diisi  oleh  berbagai elemen  seperti  ahli  dan  para  tokoh masyarakat di utara yang akan mempersiapkan  DOB  Pinrang  Utara,  baik dari  syarat  administratif  maupun  teknis. Pembentukan KP2KPU sepertinya merujuk  pada  keberhasilan  calon  DOB Kabupaten  Balanipa  yang  saat  ini  telah sampai  ke  tingkat  pemerintah  pusat.  Isu pemekaran  Kabupaten  Balanipa  pada tahun  2007  dan  kala  itu  dibentuk  sebuah organisasi yang berfungsi untuk mempersiapakan  kabupaten  baru  yakni Komite  Aksi  Percepatan  Pembentukan (KAPP)  Kabupaten  Balanipa.  KP2KPU nantinya diproyeksikan akan dibagi dalam
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                     Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
Pergilakan Etnosentrisme-Politis... | 116
beberapa  cabang  di  tiap  kecamatan  di wilayah  utara,  yakni  Lembang,  Duam- panua,  dan  Batulappa.  KP2KPU  bertugas untuk  menyelesaikan  berbagai  masalah yang  menghambat  pemekaran  seperti jumlah  kecamatan  yang  tidak  mencukupi, dengan  mempersiapkan  dan  mengawal pemekaran di  Kecamatan Duampanua dan Lembang  sekaligus  melakukan  pendataan pada  desa  atau  kecamatan  yang  jumlah SDM  dan  syarat  teknis  yang  lain  masih belum  terpenuhi.  Nantinya,  hasil  kerja KP2KPU akan diserahkan ke DPRD untuk dikaji  oleh  Pansus  nantinya.  Meski  belum dideklarasikan,  menurut  narasumber  KP2- KPU  yang  akan  menjadi  sarana  utama dalam  membantu tiga tugas  utama Gempita nantinya.

## KESIMPULAN
Wacana  pemekaran  selalu  menjadi  isu yang  menarik  untuk  didiskusikan,  baik dalam  ruang  politis,  akademis,  hingga masyarakat  umum  di  teras-teras  rumah. Sebuah  rahasia  umum  bahwa  wacana- wacana  pemekaran  adalah  “gorengan politik” yang selalu renyah untuk disantap di  ruang publik, terlepas dari semua intrik perihal  pemerataan  dan  efektivitas  pem- bangunan  di  daerah-daerah  tertinggal,  isu pemekaran  membuat  kita  menerka-nerka akar dan alur dari wacana pemekaran yang sesungguhnya.
Pada kasus pemekaran Kabupaten Pinrang, isu  etnisitas  menjadi  akar  yang  paling dominan  atas  tuntutan  wacana  pemekaran yang  sudah  lebih  dari  satu  dekade mengalami  fluktuasi  terhadap  wacana
tersebut.  Faktanya,  etnisitas  hanyalah  isu yang  paling  mudah  untuk  menarik perhatian  terutama  bagi  Suku  Pattinjo, menilik sejarah Suku Pattinjo dan Bugis di sebelum  Kabupaten  Pinrang  didirikan, bahwa  dahulunya  kedua  etnis  adalah saudara  serumpun  yang  tidak  diwarnai dengan  sejarah  pertikaian  yang  mencolok, justru  pertikaian  antar  suku  di  produksi pasca  Kabupaten  Pinrang  telah  terbentuk. Ketika  gerakan  mahasiswa  di  Kabupaten Pinrang  yang  secara  naas  membentuk  dua kubu,  yakni  Ikatan  Pelajar  Pemuda Indonesia  Sawitto  (IPPIS)  dan  Ikatan
Pelajar Mahasiswa Rijang Saddang (IPEMRIS).
Terlepas dari akar setiap wacana pemekaran,  baik  dari  aspek  historis, identitas  maupun  ketimpangan  pembang- unan.  Wacana  pemekaran  suatu  daerah harusnya  menjadi  bagian  dari  berfungsi- nya  secara  optimal  institusi  pemerintahan yang kuat dan berorientasi pada pembangunan daerah otonomi baru. Belakangan para akademisi menilai wacana  pemekaran  hanya  menjadi  alat untuk  membentuk  arena  pertarungan kekuasaan  yang  lebih  longgar  ketimbang harus  bertarung  di  wilayah  sebelumnya yang  telah  dimonopoli  dan  ditutup aksesnya  oleh  para  penguasa.  Daerah otonomi  baru  yang  masih  kosong  dapat menjadi  lahan  basah  bagi  mereka  yang secara  jelas  tersingkir  dari  arena  politk pada  daerah  sebelumnya.  Logika  seperti ini  hanya  akan  menyuburkan  raja-raja kecil  yang  tidak  ada  ubahnya  dengan daerah  sebelumnya  beserta  oligarki  dan kartel  politik  yang  secara  nyata  telah
Muh. Wahyu, Nur Afni Aripin, Latisya N Akasah,
Fitriani Sari, Hilna Triana                                                      Volume 3, Nomor 2, Desember 2020 (105-117) ISSN (Print): 2087-3360 (Online): 2714-7657
menjadi  parasit  dalam  era  demokrasi terutama pada sistem desentralisasi seperti sekarang.
Orientasi  pembangunan  terhadap  daerah otonomi  baru  haruslah  menjadi  pijakan utama,  bukan  distingsi  identitas,  fakta historis  masa  lalu,  atau  hanya  karena terlempar dari arus politik di daerah induk. Elit-elit politik yang secara gambling telah menyuarakan  isu  ini  kelak  harus  bertang- gungjawab  atas  pemekaran  suatu  wilayah. Efektivitas  dan  pemerataan  pembangunan harus  menjadi  tanggungan  utama  dan bersama  bagi  seluruh  masyarakat  Pinrang Utara  nantinya.  Di  lain  hal,  pemerintah  di tingkat pusat juga harus menyeleksi secara ketat  dan capable dalam  mengkaji  dan menetapakan sebuah daerah baru.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abu  Bakar,  “Disorientasi  Politik  dan Peran  Intermediary  Kelas  Menengah To  Pulo:  Politik  Lokal  di  Kepulauan Selayar  Pasca  Orde  Baru”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 18, No. 3 (2015).
Azies Bauw, “Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomer 23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah Daerah”, Legal Pluralism, Vol. 8, No. 1 (2018).
Darmawan Wiridin, “Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun 2014  dalam  Penetapan  Labungkari sebagai  Ibukota  Kabupaten  Buton
Tengah”, Jurnal  Hukum  Volkgeist, Vol. 2, No. 1 (2017).
Fitriani Sari Handayani Razak, “Pergulatan  Etnis  dalam  Pemekaran Daerah (Studi Kasus: Wacana Pemekaran Pinrang Utara)”, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No. 2 (2015).
Francis  Fukuyama, Identitas:  Tuntutan Atas  Martabat  dan  Politik  Kebencian (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2020). Khairullah  &  Malik  Cahyadi,  “Evaluasi
Pemekaran Wilayah di Indonesia:Studi Kasus Kabupaten Lahat”, Jurnal Ekonomi
Pembangunan , Vol. 11, No. 3 (2006).
Muhammad  Habibi  “Analisis  Politik Identitas  di  Indonesia”, working paper    research-gate.net ,  14  Maret (2017).
Muhtar  Haboddin,  “Menguatnya  Politik Identitas  di  Ranah  Lokal”, Jurnal Studi  Pemerintahan, Vol.3,  No.1 (2012).

## Wawancara
Abdul  Walid  Sanjata,  Wakil  Sekretaris Umum  Gempita, wawancara, Ruang Akademik STKIP Cokroaminoto Pinrang, 23 Oktober 2020.
Alimuddin  Budung,  Ketua  Fraksi  PKB DPRD  Kab.  Pinrang, wawancara , Ruang Komisi 1 DPRD Kab. Pinrang,
22 Oktober 2020.

## PETUNJUK PENULISAN JURNAL VOX POPULI
1.  Topik  yang  akan  dipublikasikan  oleh  jurnal  Vox  Populi  (Jurusan  Ilmu  Politik UIN  Alauddin Maassar)  berhubungan  dengan   Politik  Islam,  Demokrasi,  Pemilu  dan  Partai  Politik,  Gerakan Sosial, Politik Lokal, Pemerintahan dan topik lain yang diangkat dalam skripsi mahasiswa Ilmu Politik  UIN  Alauddin  yang  memuat  unsur  kebaruan,  baik  dalam  bentuk  kumpulan/akumulasi pengetahuan baru, pengamatan empirik atau hasil penelitian, dan pengembangan gagasan atau usulan baru.
2.  Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  baku  atau  bahasa  Inggris,  belum  pernah dipublikasikan serta bebas dari unsur plagiat.
3. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman.
4. Jumlah  kata  berkisar  6000  -  8000  kata.  Artikel  yang  jumlah  kata  lebih  dari  itu  namun dianggap  perlu  diketahui  oleh  publik  maka  akan  dipertimbangkan  dan  dimuat  setelah mendapat persetujuan dari Tim Editor.
5.  Tabel  dan  gambar  harus  diberi  identitas  yang  berupa  nomor  urut  dan  judul  tabel  atau gambar  yang sesuai dengan  isi tabel atau gambar, serta dilengkapi dengan sumber kutipan.
6.  Redaksi  berhak  menolak  naskah  yang  tidak  memenuhi  kriteria/persyaratan  teknis, mengadakan  perubahan  susunan  naskah,  memperbaiki  bahasa  dan  berkonsultasi  dengan penulis sebelum naskah dimuat.
5. Sistematika penulisan naskah, terdiri dari:
 a.  Judul
Ukuran font untuk judul artikel adalah 18 point, dan font pada isi 12 point. Judul maksimal 12 kata  dalam  bahasa  Indonesia  atau  10  kata  dalam  Bahasa  Inggris.  Judul  harus  mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas, dengan menggunakan kata-kata yang ringkas, lugas, tepat, jelas dan mengandung unsur-unsur yang akan dibahas.
 b. Nama Penulis, Institusi dan Email
Nama penulis ditulis di bawah judul sebelum abstrak tanpa disertai gelar akademik atau gelar lain,  asal  lembaga  tempat  penulis  bernaung  dan  alamat email untuk  korespondensi  dengan ukuran 11 point.
 c. Abstrak dan kata kunci
Abstrak menggunakan kata kisaran 150-200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan Times  New  Roman  11point.  Abstrak  harus  jelas,  deskriptif  dan  harus  memberikan  gambaran singkat  masalah  yang  diteliti.  Abstrak  meliputi  alasan  pemilihan  topik  atau  pentingnya  topik penelitian,  metode  penelitian  dan  ringkasan  hasil.  Abstrak  harus  diakhiri  dengan  komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

##  d.  Pendahuluan
Pendahuluan  ditulis  dengan  Times  New  Roman  12  point.Pendahuluan  menguraikan  latar belakang  permasalahan,  tujuan  penelitian,  batasan  penelitian,  metode  yang  digunakan  dalam penelitian,  hasil  penelitian  yang  diperoleh  sebelumnya,  dan  kontribusi  yang  diberikan  dari makalah  ini.  Pendahulan  harus  menggambarkan  dengan  jelas  latar  belakang  penlitian,  tujuan dan  manfaat  penelitian,  rumusan  masalah,  literatur-literatur  yang  relevan  dengan  dengan subjek  penelitian,  pendekatan  yang  akan  digunakan,  serta  nilai  kebaharuan  yang  akan dihasilkan.  Bagian  ini  juga  penulis  mesti  memberi  argument  tentang  pentingnya  penelitian dilakukan. Istilah-istilah asing dicetak miring (italic).

##  e.   Tinjauan Pustaka
Pada  bagian  ini  semaksimal  mungkin  berisi  uraian  sistematis  tentang  informasi  hasil-hasil penelitian  yang  pernah  dilakukan  oleh  peneliti  sebelumnya  yang  relevan  dengan  penelitian yang  dilakukan.  Bagian  ini  memuat  kelebihan  dan  kelemahan  pada  penelitian  terdahulu  yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan  penelitian  terdahulu.  Bagian  ini  juga  memuat  landasan  teori  berupa rangkuman  teori-teori  dari  pustaka  yang  mendukung  penelitian,  serta  memuat  penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

##  f.   Tinjauan Teoretis
Bagian  ini  juga  memuat  landasan  teori  berupa  rangkuman  teori-teori  dari  pustaka  yang mendukung  penelitian,  serta  memuat  penjelasan  tentang  konsep  dan  prinsip  dasar  yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 g.   Metode Penelitian
Bagian ini memaparkan metode penelitian yang digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data. Metode penelitian dipaparkan dalam bentuk narasi tanpa membuat sub bagian.

##  h.      Hasil dan Pembahasan
Bagian  Hasil  dan  Pembahasan  merupakan  bagian  yang  memuat  semua  temuan  ilmiah  yang diperoleh  sebagai  data  hasil  penelitian.  Bagian  ini  diharapkan  memberikan  penjelasan  ilmiah yang  secara  logis  dapat  menerangkan  alasan  diperolehnya  hasil-hasil  tersebut  yang dideskripsikan secara jelas, lengkap, terinci, terpadu, sistematis, serta berkesinambungan.
Penulis  menyusun  secara  sistematis  disertai  argumentasi  yang  rasional  tentang  informasi ilmiah  yang  diperoleh  dalam  penelitian,  terutama  informasi  yang  relevan  dengan  masalah penelitian. Pembahasan terhadap hasil penelitian yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk uraian  teoritik,  baik  secara  kualitatif  maupun  kuantitatif.  Secara  ilmiah,  hasil  penelitian  yang diperoleh  dalam  penelitian  dapat  berupa  temuan  baru  atau  perbaikan,  penegasan,  atau penolakan  interpretasi  suatu  fenomena  ilmiah  dari  peneliti  sebelumnya.  Untuk  memperjelas penyajian,  hasil  penelitian  disajikan  secara  cermat  agar  mudah  dipahami,  misalnya  dapat ditunjukkan  dalam  bentuk  tabel,  kurva,  grafik,  gambar,  foto,  atau  bentuk  lainnya  sesuai keperluan secara lengkap dan jelas.

##  i.     Kesimpulan
Kesimpulan  merupakan  pernyataan  singkat,  jelas,  dan  tepat  tentang  apa  yang  diperoleh, memuat  keunggulan  dan  kelemahan,  dapat  dibuktikan,  serta  terkait  langsung  dengan  tujuan penelitian. Uraian pada bagian ini harus merupakan pernyataan yang pernah dianalisis/dibahas pada  bagian  sebelumnya,  bukan  pernyataan  yang  sama  sekali  baru  dan  tidak  pernah  dibahas pada  bagian  sebelumnya,  serta  merupakan  jawaban  atas  permasalahan  yang  dirumuskan. Bagian ini tidak perlu ada uraian penjelasan lagi.
 g.     Daftar Pustaka
Daftar Pustaka hanya memuat pustaka yang benar-benar diacu dalam naskah. Cara penulisan disesuaikan dengan gaya selingkung Vox Populi .

## GAYA SELINGKUNG JURNAL VOX POPULI
CATATAN KAKI (FOOTNOTE)-Tidak menyertakan gelar akademik pengarang
BUKU
1 David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

## ARTIKEL DALAM BUKU
1 Tom  B.  Bottomore,  “Kelas  Elite  dan  Masyarakat”  dalam  Sartono  Kartodirdjo  (eds.), Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

## ARTIKEL DALAM JURNAL
1 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in  Practice , Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

## ARTIKEL PADA MEDIA MASSA
1 Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam Kompas, 7 Agustus 2002.

## ARTIKEL DARI INTERNET
1 Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-
AMAN1.pdf diakses 31 Mei 2018.

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI
1 Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

## DOKUMEN RESMI
1 Mahkamah  Konstitusi  RI,  “Putusan  Nomor  14/PUU-XI/2013  Tentang  Pengujian  Undang- Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  PemilihanUmum  Presiden  Dan  Wakil  Presiden Terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945”  dalam https://www.bphn.go.id/data/documents /7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_ pemilu_presiden_(.pdf diakses 1 Juli 2019.

## WAWANCARA
1 Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, wawancara , 10 Juli 2019.

## ATURAN PENULISAN FOOTNOTE BERULANG

## Contoh
1 David Jarry & Julia Jarry, Collin Dictionary of Sociologi (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.
2 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in  Practice , Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.
3 David & Julia , 1991, h. 189.
4 Thandike , 2007, h. 680.

## Catatan
 Jika  mengutip  sumber  rujukan  yang  sama,  cukup  menulis  nama  depan  pengarang,  tahun  dan halaman.  (Begitupun  jika  terdapat  nama  pengarang  yang  sama  dan  hanya  dibedakan  tahun  dan halaman).
 Namun jika terdapat nama pengarang yang sama dan tahun yang sama, maka cukup diberi kode “a” atau “b” setelah tahun penerbitan.
 Contoh
1 David  Jarry  &  Julia  Jarry, Collin  Dictionary  of  Sociologi    (Glasgow  :Harper Collins Publishers, 1991b),  h. 188.
2 Thandike  Mkandawire,  “Good  Governance:  The  Itinerary  of  an  Idea”, Development  in Practice , Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.
3 David  Jarry  &  Julia  Jarry, Being  Urban:  A  Sociology  of  City  Life (Chicago: Univesity of Chicago Press, 1991a),  h. 10.
3 David & Julia , 1991a, h. 189.
4 David & Julia , 1991b, h. 19.

## DAFTAR PUSTAKA
 Daftar pustaka mengikuti gaya penulisan catatan kaki, namun tidak menyertakan nomor halaman.
 Daftar Pustaka disusun secara alfabetis menurut abjad nama-nama pengarang.
 Jika ada dua atau lebih karya tulis dari pengarang yang sama, maka karya dengan  tahun penerbitan paling awal yang ditempatkan lebih awal dalam daftar pustaka.