1, 2 & 3

## Chomariyah1, Mursito2 dan Nurul Hudi3 Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
Abstract: The  financial  management  in  the  coastal  villages  based  on  the  principle  of public participation is regulated in Act Number 6 of 2014 on the Village. The regulating is intended that rural communities can participate and play the role and can directly involve in financial management, including the supervision on financial allocations. The selected coastal villages in Gresik are Pangkah Kulon village, Banyu Urip village and Campurejo village;  the  villages  are  in  two  sub-districts  (kecamatan),  Ujung  Pangkah  and  Panceng. This research is an empirical research with the steps which refer to the principle of PAR (Participatory  Action  Research).  The  research  advances  show  that  the  location  of  the research and the regulations  have been identified;  the informants have been  determined; and the data on Village Fund Allocation and the model of village financial management of which  each  village  makes  have  been  collected.  As  a  result  of  the  research,  the  model  of financial  management  in  Pangkah  Kulon  village,  Banyu  Urip  village  and  Campurejo village is not maximally in accordance with the steps that should be as in the regulations, particularly  in  the  Regulation  of  the  Minister  of  Home  Affairs  Number  113  of  2014  on Village Financial Management. The used format is not uniform.
Keywords: Financial  Management,  Coastal  Village,  Principle  of  Participation,  Public Accountability and Gresik
Abstrak: Pengelolaan  keuangan  di  desa  pesisir  yang  berdasarkan  asas  partisipasi masyarakat diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini  bertujuan  agar  dalam  pengelolaan  keuangan,  masyarakat  desa  dapat  ikutserta  dan berperan  aktif  serta  terlibat  langsung  didalamnya  termasuk  pengawasan  penggunaann keuangan. Desa Pesisir di Kabupaten Gresik dipilih desa Pangkah Kulon, Desa Banyu Urip dan  Desa  Campurejo,  yang  terdapat  di  dua  kecamatan  yaitu  Kecamatan  Ujung  Pangkah dan  Kecamatan  Panceng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris  dengan  tahapan- tahapan  penelitian  yang  mengacu  pada  prinsip-prinsip  PAR  (Partisipatory  Action Research).  Dari  kemajuan  penelitian  dapat  diperoleh  identifikasi  lokasi  penelitian, identifikasi  peraturan  perundang-undangan,  menentukan  informan,  mengumpulkan  data tentang  Alokasi  Dana  Desa,  serta  model  laporan  keuangan  desa  yang  dibuat  masing- masing desa. Hasilnya, model pengelolaan keuangan di  Desa Pangkahkulon,  Desa Banyu Urip  dan  Desa  Campurejo  belum  maksimal  mengikuti  tahapan-tahapan  yang  ada  dalam peraturan  perundang-undangan,  khususnya  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Format  yang  digunakan  belum seragam.
Kata  kunci: Pengelolaan  Keuangan,  Desa  Pesisir,  Asas  Partisipasi,  Akuntabilitas  Publik dan Gresik

## Pengelolaan  Keuangan di Desa Pesisir Berdasarkan Asas Partisipasi dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai Upaya Akuntabilitas Publik di Kabupaten Gresik

## Pendahuluan
Kabupaten  Gresik  merupakan  dae- rah  pesisir  pantai.  Hampir  sepertiga  ba- gian  dari  wilayah  Kabupaten  Gresik yakni  sepanjang  140  km  berada  di  wila- yah  pesisir.  Wilayah  pesisir  itu  meliputi Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamat- an  Gresik,  Kecamatan  Bungah  dan Kecamatan  Ujungpangkah,  Sidayu  dan Panceng  merupakan  wilayah  yang  ber- sentuhan  langsung  dengan  kehidupan  di daerah pesisir.
Secara  administratif  pemerintahan di  wilayah  Kabupaten  Gresik  terdiri  dari 18  Kecamatan,  330  Desa,  dan  26  Kelu- rahan.  Luas  wilayah  Gresik  seluruhnya 1.192,25  km2  terdiri  dari  996,14  Km2 luas daratan ditambah sekita 196,11 Km2 luas  Pulau  Bawean.  Sedangkan  luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km2.
Luas  wilayah  perairan  di  Kabu- paten Gresik  yang cukup besar memberi- kan  kontribusi  positif  bagi  investasi, perdagangan  baik  lokal,  regional  dan nasional.  Hal  ini  seharusnya  berbanding lurus  dengan  peningkatan  kesejahteraan, kemampuan  pendidikan  bagi  masyarakat yang  tinggal  di  desa  pesisir.  Namun, realitasnya  justru  berbanding  terbalik. Masyarakat  di  desa  pesisir  di  Kabupaten Gresik mayoritas masih menggantungkan hidupnya  sebagai  nelayan.  Mereka  juga memiliki  karakter  yang  keras,  heterogen dan  memiliki  nilai-nilai  religius  tinggi. Sebagai sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan  memiliki  sistem  budaya  yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain  yang  hidup  di  daerah  pegunungan, lembaga  atau  dataran  rendah,  dan  per- kotaan (Kusnadi: 2009).
Kondisi  sumber  daya  manusia  di desa  pesisir  sebagai  komunitas  masyara- kat  juga  belum  bisa  dikatakan  bermutu.
Tingkat  pendidikan  umumnya  masih  se- batas  sekolah  menengah  atas.  Sedangkan penduduk  yang  berpendidikan  akademi atau universitas masih sangat sedikit. Hal ini  berbanding  lurus  dengan  penelitian Kusnadi  yang  mengungkapkan  bahwa masyarakat  di  Desa  Pesisir  menghadapi berbagai  persoalan,  mulai  dari  masalah sosial,  politik,  dan  ekonomi  yang kompleks. Lebih rinci Kusnadi memapar- kan  masalah  tersebut  diantaranya  adalah: (1)  kemiskinan,  kesenjangan  sosial,  dan tekanan-tekanan  ekonomi  yang  datang setiap saat; (2) keterbatasan akses modal, teknologi  dan  pasar,  sehingga  mem- pengaruhi dinamika usaha; (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi  yang ada;  (4)  kualitas  SDM  yang  rendah sebagai  akibat  keterbatasan  akses  pendi- dikan,  kesehatan  dan  pelayanan  publik; (5)  degradasi  sumberdaya  lingkungan, baik  di  kawasan  pesisir,  laut  maupun pulau-pulau kecil;  (6) belum kuatnya ke- bijakan  yang  berorientasi  pada  kemari- timan  sebagai  pilar  utama  dalam  pem- bangunan nasional.(Kusnadi: 2006)
Rendahnya  kemampuan  sumber daya  manusia  yang  ada  di  Desa  Pesisir perlu menjadi perhatian tersendiri. Meng- ingat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  (selanjutnya disebut  UU  Desa),  pemerintah  telah mengalokasikan  dana  desa  yang  nilainya cukup  besar.  Pasal  72  ayat  (4)  UU  Desa menyebutkan bahwa Desa akan memper- oleh  dana  paling  sedikit  10  persen  dari dana  transfer  daerah  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran  ini  masih  ditambah  dengan dana perimbangan yang diterima Kabupa- ten/Kota  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  Provinsi,  serta  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabu-
paten/Kota.  Dengan  alokasi  ini,  setiap desa  diperkirakan  akan  mendapatkan anggaran Rp. 800.000.000 (delapan  ratus juta  rupiah)  –  Rp.  1.000.000.000  (satu miliar rupiah).
Adanya  amanat  dari  UU  Desa  ini memberi  konsekuensi  kepada  pemerin- tahan  pemerintah  daerah  dan  khususnya pemerintahan  desa  untuk  melakukan pengelolaan  keuangan  yang  baik.  Kon- sekuensi  logis  dari  amanat  UU  Desa adalah  Pemerintahan  Desa  akan  menjadi obyek  audit  dari  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK).  Hal  inilah  yang  di- khawatirkan  oleh  sejumlah  pihak  terkait pengelolaan keuangan bagi desa, khusus- nya  daerah  desa  pesisir.  Jangan  sampai, alokasi  dana  desa  yang  cukup  besar tersebut  justru  menumbuhkan  penyim- pangan  dan  bermunculan  kasus  korupsi baru  di  tingkat  desa.  Untuk  itu,  pengelo- laan keuangan  yang baik di Desa Pesisir, mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan perlu  diteliti  dan  dikaji  secara  kom- prehensif.
Sidarto  Danusubroto  dalam  artikel- nya  berjudul Implikasi  Undang-Undang Desa Baru memberikan empat perspektif yang  harus  dipersiapkan  dalam  meng- implementasikan  Undang-Undang  No- mor  6  Tahun  2014  agar  dapat  member- kan  manfaat  yang  besar  bagi  masyarakat di  pedesaan. Pertama ,  adalah  Perencana- an  dan  Penganggaran. Kedua ,  Kebijakan
Desa. Ketiga ,  Kepemimpinan  Kepala Desa. Keempat ,  Manajemen  Pelayanan Desa.
Dari  empat  perspektif  ini,  titik tekannya  dari  masing-masing  perspektif tersebut adalah pemahaman terhadap per- aturan  perundang-undangan  dan  kompe- tensi dari aparatur desa dalam pembuatan kebijakan.  Dalam  konteks  inilah,  peneliti
yang memiliki keilmuan di bidang hukum mempunyai tanggung jawab untuk meng- abdikan  keilmuannya  kepada  masyarakat dengan  berusaha  memberikan  pencerah- an, gagasan, dan model pengelolaan yang akuntabel  berdasarkan  aturan  perundang- undangan yang berlaku.
Dari  uraian  latar  belakang  di  atas, maka  masalah  yang  dikaji  adalah  bagai- mana  pengelolaan  keuangan  di  Desa Pesisir  berdasarkan  asas  partisipasi  yang ada  di  Kabupaten  Gresik;  dan  model pengawasan  apa  yang  tepat  dalam  pe- ngelolaan keuangan di  Desa Pesisir  yang ada di Kabupaten Gresik.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  tipe penelitian  deskriptif  kualitatif,  yaitu berusaha mendeskripsikan fenomena yang  lebih  luas  dan  mendalam  sesuai dengan  apa  yang  terjadi  dan  berkembang pada  situasi  sosial  yang  diteliti.  Dalam penelitian  kualitatif,  penentuan  fokus  di- dasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang  akan  diperoleh  dari  situasi  sosial (lapangan).  Kebaruan  informasi  itu  bisa berupa  upaya  untuk  memahami  secara lebih  luas  dan  mendalam  tentang  situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2009).
Dalam  tipe  penelitian  kualitatif  ini, metodologi  yang  digunakan  adalah  PAR (Partisipation  Action  Research). Metode ini  menekankan  pada  penentuan  sasaran dan penerapan program dilakukan dengan bekerja sama bersama kelompok sasaran. Dalam  konteks  ini,  ada  unsur  ada pendidikan  dan  pemberdayaan  masyara- kat.  Penelitian  ini  terbagi  dalam  3  taha- pan  yaitu:  tahap  pertama ,  prelimentary study (survei  pendahuluan,  kompilasi data,  pengumpulan  isu  yang  relevan, studi  literatur);  tahap  kedua, assessment (kegiatan  lapangan  untuk  mengenali
kebutuhan  bagi  aparatur    desa)  dengan pendampingan melalui metode Participa- tory  Action  Research (Alice  Mcintyre,
2008);  dan  tahap  ketiga,  penulisan  hasil penelitian  dengan  menggunakan  analisis deskriptif  kualitatif  (menganalisa  perma- salahan,  menggali/mengkaji  secara  men- dalam)  dengan  penyajian  secara  induktif (dari  yang  khusus  ke  yang  umum) (Jacques  M  Chevalier,  2013)  sehingga dari penelitian ini dapat dihasilkan action plan bagi  penguatan  pemerintahan  desa pesisir untuk ditindak lanjuti.
Gambaran alur pikir sesuai tahapan penelitian  dijelaskan  dalam  tabel  berikut ini:
Tahun Kesatu

## Tahun Kedua
Secara  geografis,  lokasi  penelitian dilaksanakan  di  desa  pesisir  yang  berada di  wilayah  Kabupaten  Gresik.  Desa  yang menjadi  obyek  penelitian  adalah  dilaksa- nakan  di  Desa  Banyuurip,  Desa  Pangkah Kulon  dan  Desa  Campurejo  di  Kabupa- ten  Gresik.  Tiga  desa  yang  menjadi  ob- yek  penelitian  ini  merupakan  desa-desa yang  wilayahnya  berdekatan  dengan pantai, berada di daerah pesisir dan ketiga desa secara kelembagaan ini sudah memi- liki  embrio  dalam  konteks  pemerintahan desa. Adapun waktu penelitian dilakukan mulai  bulan  Januari  2015  sampai  dengan bulan Oktober 2017.
Penelitian  ini  membutuhkan  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer yang dibutuhkan adalah data tentang alo- kasi dana desa yang diberikan oleh Peme- rintah  Kabupaten  Gresik  terhadap  Desa Pesisir,  data  tentang  persepsi  masyarakat (pengurus Badan Permusyawaratan Desa) terhadap manfaat, mekanisme penyaluran dana  serta  data  tentang  pengelolaan/ penggunaan  dana  desa.  Data  ini  bersum-
Model Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Keuangan di Desa
Pesisir Kabupaten Gresik.
Kajian Terhadap :
 Kebijakan Pemkab Gresik terhadap pengelolaan keuangan di desa Pesisir
 Kebijakan Pemkab Gresik terhadap pengelolaan keuangan di Desa Pesisir.
 Peran serta Pemkab Gresik sehubungan dengan pengelolaan keuangan di
Desa Pesisir
Profil Pengelolaan Keuangan di Desa Pesisir Kabupaten Gresik:
 Profil Kebijakan
 Profil Peran Serta PemDa & Dinas  Terkait
 Profil Karakteristik Lingkungan
 Potensi dan Permasalahan dari karakteristik fisik dan sosial

## Kajian Terhadap :
Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan  keuangan  yang  akuntabel dan berbasis partisipasi di Desa Pesisir
Profil partisipasi masyarakat di Desa Pesisir dalam Pengelolaan Keuangan
ber  dari  responden  yang  terpilih  sebagai sampel  penelitian.  Seperti  misalnya, kepala  desa,  perangkat  desa,  aparat  desa, badan  permusyawaratan  desa,  pengurus Lembaga  Ketahanan  Masyarakat  Desa (LKMD),  pengurus  Pemberdayaan  Kese- jahteraan  Keluarga  (PKK),  pengurus Karang Taruna.
Data  sekunder  adalah  data  dan  in- formasi  yang  dikumpulkan  oleh  pihak lain,  sebagai  bahan  masukan  dan  infor- masi  akurat  dalam  pengolahan  analisis data  (Mahfudz,  2009).  Data  sekunder yang  diperlukan  adalah  data  makro  dan data teknis yang berkaitan dengan Aloka- si  Dana  Desa  (ADD)  di  Kabupaten Gresik (antara lain data tentang kebijakan Pemerintah  Kabupaten  Gresik  tentang ADD, berbagai peraturan daerah di Kabu- paten  Gresik  yang  mengatur  ADD,  serta pola  penyaluran,  pelaksanaan  dan  per- tanggungjawaban  ADD.  Data  ini  diper- oleh  dari  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah (SKPD)  di  Kabupaten  Gresik  yang  ber- kompeten dan berwenang dalam Pengelo- laan  ADD.  Data  sekunder  diperoleh dengan  teknik  studi  kepustakaan  serta wawancara mendalam dan terarah kepada para  pimpinan  SKPD  di  Kabupaten Gresik yang berwenang mengurusi masa- lah ADD serta para tokoh masyarakat.

## Pembahasan
Peraturan  Perundang-undangan  yang

## Teridentifikasi
Salah satu prinsip dalam pengelola- an keuangan, baik di tingkat nasional dan daerah,  adalah  harus  taat  pada  peraturan perundang-undangan.  Pengelolaan  ke- uangan desa yang menjadi fokus dari pe- nelitian ini juga tetap harus merujuk pada peraturan  perundang-undangan  yang  ber- laku. Dalam hal ini, ada beberapa peratur-
an perundang-undangan yang bisa dijadi- kan landasannya, antara lain:
 Undang-Undang  Nomor  6  Tahun

## 2014 tentang Desa
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014 tentang Desa ini memberikan bebe- rapa  pengaturan  mengenai  hal  ikhwal desa, antara lain:
1) Penambahan Keuangan Desa Berlakunya  UU  Desa  memberkan peluang,  harapan,  dan  tantangan  bagi Desa  untuk  mengelola  dana  desa.  Sebab, dana  desa  yang  akan  dikucurkan  oleh pemerintah pusat melalui APBN nilainya cukup  besar.  Pasal  72  ayat  (1)  me- nyebutkan  beberapa  sumber  pendapatan desa antara lain:
a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha,  hasil  asset,  swadaya  dan partisipasi,  gotong  royong,  dan  lain- lain pendapatan asli desa;
b. Alokasi  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara;
c. Bagian  dari  hasil  pajak  daerah  dan retribusi daerah kabupaten/kota;
d. Alokasi  dana  desa  yang  merupakan bagian  dari  dana  perimbangan  yang diterima Kabupaten/Kota;
e. Bantuan  keuangan  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Pro- vinsi  dan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
f. Hibah  dan  sumbangan  yang  tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Hal  ini  dipertegas  lagi  melalui Pasal 72 ayat (4) bahwa Alokasi dana desa  itu  paling  sediki  10%  (sepuluh perseratus)  dari  dana  perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  setelah  dikurangi Dana Alokasi  Khusus.  Dengan  asumsi  ter- sebut,  maka  potensi  pendapatan  se-
tiap Desa yang diterima setiap tahun- nya  bisa  mencapai  antara  Rp.  800 juta – Rp. 1 Milyar.
2) Kewenangan Kepala Desa Undang-undang Desa mengamanat- kan  adanya  pembagian  kewenangan tambahan  dari  pemerintah  daerah  yang merupakan  kewenangan  untuk  mening- katkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan cara  mengatur  penerimaan  yang  merupa- kan  pendapatan  Desa.  Dalam  hal  ini kepala  desa  mempunyai  kewenangan  pe- nuh  dalam  mengatur  dan  mengelola keuangan sendiri. Hal ini otomatis kepala desa  mempunyai  tanggung  jawab  lebih mempertanggungjawabkan  semua  penda- patan  dan  pengeluaran  desa  yang  di- lakukannya.
Kepala  desa  juga  memperoleh  gaji dan  penghasilan  tetap  setiap  bulan.  Pasal 66  UU  Desa  menyebutkan  penghasilkan tetap  kepala  desa  dan  perangkat  desa bersumber  dari  dana  perimbangan  dalam APBN  yang  diterima  oleh  Kabupa- ten/Kota  ditetapkan  oleh  APBD.  Kepala desa juga memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lain yang sah.
3) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Diperkuat
Adanya  penguatan  fungsi  Badan Permusyawaratan  Desa  yakni  melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagai- mana diatur di Pasal 55 UU Desa, antara lain:
a. Membahas  dan  menyepakati  Ran- cangan  Peraturan  Desa  bersama Kepala Desa;
b. Menampung dan menyalurkan aspira- si masyarakat Desa; dan
c. Melakukan  pengawasan  kinerja  Ke- pala Desa.
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun  2014  tentang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  No- mor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana- an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  (selanjutnya  disebut  PP  No 43 Tahun 2014) juga mengatur berkaitan dengan  keuangan  dan  kekayaan  desa. Ketentuan  itu  antara  lain  mengatur tentang  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, bagian  dari  hasil  pajak  dan  retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan  keuangan  yang  bersumber  dari APBD  provinsi  atau  APBD  kabupa- ten/kota ke Desa serta penggunaan belan- ja  desa,  penyusunan  APB  Desa,  pelapor- an  dan  pertanggungjawaban  realisasi  pe- laksanaan  APB  Desa,  dan  pengelolaan kekayaan Desa.
Di  Pasal  93  ayat  (1)  PP  No  43 Tahun  2014  menjelaskan  mengenai Pengelolaan  Keuangan  Desa  meliputi  : (a)  perencanaan;  (b)  pelaksanaan;  (c)  pi- ñatausahaan;  (d)  pelaporan;  dan  (e)  per- tanggungjawaban.
Amanah  PP  No  43  Tahun  2014 adalah  mengamanahkan  pemerintah  ka- bupaten/kota untuk mengalokasikan ADD  di  APBD  setiap  tahun  anggaran. Pengalokasian  ini  mempertimbangkan kebutuhan  penghasilan  tetap  kepala  desa dan  perangkat  desa;  dan  jumlah  pendu- duk  Desa,  angka  kemiskinan  Desa,  luas wilayah  desa  dan  tingkat  kesulitan  geo- grafis Desa.
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang
Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (selanjutnya  disebut PP No 60 Tahun 2014) mengatur besaran sumber dana Desa. Sumber dana Desa itu diusulkan oleh kementerian/lembaga yang  ditetapkan  oleh  Menteri  dan  di- masukkan  dalam  cadangan  Dana  Desa. Setelah  mendapat  persetujuan  dari  DPR, akan  ditetapkan  sebagai  Dana  Desa  yang merupakan  bagian  dari  Anggaran  Trans- fer ke Daerah dan Desa.
Besaran  dana  desa  yang  telah  di- tetapkan  dalam  APBN  dialokasikan  ke Desa  dalam  dua  tahap.  Tahap  pertama, menteri  mengalokasikan  Dana  Desa  ke- pada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variable jumlah penduduk,  luas  wilayah,  dan  angka  ke- miskinan  dalam  bobot  tertentu.  Tahap kedua,  berdasarkan  besaran  Dana  Desa setiap  kabupaten/kota,  bupati/walikota mengalokasikan  Dana  Desa  untuk  setiap desa.  Bupati/walikota  diberikan  kewe- nangan  untuk  menentukan  bobot  perhi- tungan sesuai dengan karakteristik daerahnya.
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2015  tentang  Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun  2014  tentang  Dana  Desa yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22 Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (selanjutnya  disebut  PP  No  22 Tahun  2015)  memberikan  gambaran skema  penyaluran  dana  desa  yang  lebih sederhana  daripada  aturan  sebelumnya. Dalam  pengalokasian  Dana  Desa  ini  di- lakukan  secara  berkeadilan  berdasarkan
alokasi  dasar  dan  jumlah  penduduk, angka  kemiskinan  luas  wilayah,  dan tingkat  kesulitan  geografis  desa  setiap kabupaten/kota  yang  bersumber  dari kementerian  yang  berwenang  dan/atau lembaga  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang statitistik.
 Peraturan  Menteri  Desa  Pem- bangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  No  5  Tahun  2015 tentang  Penetapan  Prioritas  Peng- gunaan Dana Desa Tahun 2015
Peraturan  Menteri  Desa,  Pem- bangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  Nomor  5  Tahun  2015 (selanjutnya  disebut  Permendes  No  5 Tahun  2015)  memberikan  acuan  peng- gunaan  prioritas  dana  desa.  Dana  Desa harus  diprioritaskan  untuk  membiayai belanja  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Untuk  pembangunan desa,  Dana  Desa  digunakan  untuk  peme- nuhan  kebutuhan  dasar,  pembangunan sarana  dan  prasarana  Desa,  pengem- bangan  potensi  ekonomi  lokal  dan  pe- manfaatan  sumber  daya  alam  dan  ling- kungan secara berkelanjutan.
 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  113  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan ini memberikan pedoman secara  teknismengenai  pengelolaan  ke- uangan  desa  yang  harus  berlandaskan pada asas transparan, partisipatif serta di- lakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  ang- garan.
 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  114  Tahun  2014  tentang Pedoman Pembangunan Desa.
Peraturan  ini  memberikan  landasan dasar  mengenai  penyelenggaraan  peme-
rintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa dan  pemberdayan  masyarakat  Desa.  Ter- masuk  mengatur  mengenai  perencanaan pembangunan  Desa  melalui  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa, Rencana  Pembangunan  Tahunan  Desa atau  biasa  disebut  Rencana  Kerja  Peme- rintah Desa.

## Lokasi Penelitian yang Teridentifikasi
Lokasi  yang  dijadikan  penelitian  berupa sejumlah  desa  yang  ada  di  Kabuaten Gresik  dan  berhasil  dilakukan  identifika- si.  Desa-desa  tersebut  adalah  sebagai berikut:

##  Desa  Pangkahkulon  Kecamatan Ujung Pangkah
Secara  geografis,  Desa  Pangkah Kulon  terletak  pada  posisi  7°21’-  7°31’ Lintang  Selatan  dan  110°10’  -  111°40’ Bujur  Timur.  Topografi  ketinggian  desa ini  adalah  berupa  daratan  sedang  yaitu sekitar 156 m di atas permukaan air laut.
Visi  dari  Desa  Pangkah  Kulon adalah  “Terdepan  dalam  Pelayanan  me- nuju  Desa  Pangkah  Kulon  yang  dinamis, aman  dan  sejahtera”.  Sedangkan  misi Desa Pangkah Kulon adalah :
a. Mewujudkan  pelayanan  masyarakat 24 jam;
b. Mewujudkan Desa Pangkahkulon yang lebih baik;
c. Mengoptimalkan  peran  serta  masya- rakat dalam pembangunan.
Secara administratif, Desa Pangkah Kulon  terletak  di  wilayah  Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dengan posisi  dibatasi  oleh  wilayah  desa-desa tetangga.  Di  sebelah  Utara  berbatasan dengan  Laut  Jawa,  di  sebelah  Barat berbatasan  dengan  Desa  Banyuurip,  di sebelah  Selatan  berbatasan  dengan  Desa Kebunagung  dan  Desa  Karangrejo,  se-
dangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Pangkawetan.
Dari  aspek  demografi,  berdasarkan data  administrasi  Pemerintahan  Desa tahun  2013,  jumlah  penduduk  Desa Pangkah  Kulon  adalah  terdiri  2.190  Ke- pala  Keluarga  dengan  jumlah  total  8.305 jiwa,  dengan  rincian    4.260  laki-laki  dan 4.045  perempuan  sebagaimana  tertera dalam tabel berikut ini.
Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia No Usia Laki- laki Perem- puan Jumlah Prosen- tase 1 0-4 255 263 518 orang 6,3 % 2 5-9 376 335 711 orang 8,7 % 3 10- 14 403 363 766 orang 9,2 % 4 15- 19 417 380 797 orang 9,6 % 5 20- 24 399 346 745 orang 9,0 % 6 25- 29 447 407 854 orang 10,3 % 7 30- 34 413 357 770 orang 9,3 % 8 35- 39 380 366 746 orang 9,0 % 9 40- 44 333 306 639 orang 7,7 % 10 45- 49 264 274 538 orang 6,5 % 11 50- 54 217 199 416 orang 5,0 % 12 55- 58 153 144 297 orang 3,6 % 13 >59 203 279 482 orang 5,8 % Jumlah Total 4260 4045 8305 orang 100%

## Kondisi Pendidikan
Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pangkah Kulon sebagai berikut :
Tabel 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat No Keterangan Jum-lah Prosen- tase 1. Buta huruf Usia 10 tahun ke atas - 0 2 Usia Pra-Sekolah 589 8 3 Sedang SD 963 12,5 4 Tidak Tamat SD 246 3 5 Tamat SD 2101 27 6 Tamat SMP 1548 20 7 Tamat SMA 1772 23 8 Tamat PT/akademi 503 6,5 Jumlah Total 8305 100

## Keadaan Ekonomi
Secara  umum  mata  pencaharian masyarakat  Desa  Pangkah  Kulon  dapat teridentifikasi  ke  dalam  beberapa  sektor yaitu  nelayan,  pertanian,  jasa/perdagang- an, industri dan lain-lain. Dengan rincian sebagaimana pada tabel di bawah ini :
Tabel 3 Mata Pencaharian dan Jumlahnya No Mata Pencaharian Jumlah Pro- sen- tase 1 Nelayan 1.071 orang 38 2 Pertanian 326 orang 12 3 Jasa/Perdagangan
a. Jasa Pemerintahan
b. Jasa Perdagangan
c. Jasa Angkutan
d. Jasa Ketrampilan
57 orang 138 orang 33 orang 12 orang 2 5 1 0,5 4 Sektor Industri 35 orang 1 5 Sektor lain 974 orang 34,5 Jumlah 2.811 orang 100

## Kondisi Pemerintahan Desa
Wilayah  desa  Pangkahkulon  ter- diri  dari  4  dusun  yaitu  :  Dusun  Krajan  I, Dusun Krajan II, Dusun Kalinagpuri, dan dusun  Druju  yang  masing-masing  dipim- pin  oleh  seorang  kepala  dusun.  Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat, dari keempat dusun tersebut terbagi menjadi 11 Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT).
Gambar 1 Struktur Pemerintahan Desa Pangkahkulon
Tabel 4
Nama Pejabat Pemerintah Desa Pangkah Kulon No Nama Jabatan 1 Ahmad Fauron, S.Sos.I Kepala Desa 2 Darnah, SH. M.Kn, M.Si Sekretaris Desa 3 Fasihah, S.Pd Kaur Pemerintahan 4 Nahwan, S.Ip Kaur Umum
5 Hayan Hadi, S.Pd, I.MM
Kasi Ekobang
6 Fathur Rozi, S.Ip Kaur Keuangan 7 Illiyah, S.Ip Seksi Kesra 8 Riyadlus Sholihin Kasi Trantib 9 H. Abdul Wahib Kasun Krajan I
10 Syaiful Arif Kasun Krajan II
BPD
Kadus Krajan I
Kasi Ekono mi dan Pemb angun an
Kadus Krajan II
Kepala Desa
Kasi Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Desa Kaur Keuangan
Kaur Umum
Kasi Peme rinta han Kasi Trantib Kadus Kalinga- puri Kadus Druju
Kaur Keuangan Kasi Kesejahteraan
Rakyat Kadus Druju
12 H. Asikin Kasun Kalingapuri 13 H. Agus Sumarno Kasun Druju Tabel 5 Nama Badan Permusyawaratan Desa Pangkah Kulon No Nama Jabatan 1 Fathur Rohman, S.PdI, M.PdI Ketua 2 Abdul Hanif Wakil Ketua 3 Moh. Afif, S.Pd.I, M.Si Sekretaris
4 Moh. Zaini, S.Pd, I Anggota 5 Drs. Maftuhin Anggota 6 Syaifuddn, S.Pd, I Anggota 7 Askin Anggota 8 Abdul Muiz, S.Kes Anggota 9 Fathoni Anggota 10 Tathmainul Qulub Anggota 11 Faizin Anggota

##  Desa Banyu Urip
Sejarah  Desa  Banyu  Urip  tidak terlepas  dari  sejarah  masyarakat  Ujung Pangkah  di  Kabupaten  Gresik.  Desa  ini awalnya  bernama  desa  Kaklak  dengan lurah  bernama  Sepo  yang  menjabat  se- lama  2    tahun  pada  jaman  penjajahan Belanda,  kemudian  di  gantikan  oleh kepala  Desa  yang  bernama  Kutung. Kutung adalah Kepala Desa yang derma- wan, karena sangat terpengaruh oleh gaya kehidupan  masyarakat  wilayah  Ujung Pangkah.
Karena adanya semangat perubahan maka  desa  ini  pada  tahun  1952  diubah namanya  menjadi  Banyu  Urip.  Nama Banyu  Urip  didasarkan  pada  banyaknya sumber  air  bening  yang  ada  di  desa  ini. Berdasarkan  data  Administrasi  Pemerin- tahan Desa tahun 2010, jumlah penduduk Desa 6.339 adalah terdiri  dari  1.529  KK, dengan  jumlah  total    6.339  jiwa,  dengan rincian 3.182 laki-laki dan 3.157  perem-
puan  sebagaimana  tertera  dalam  tabel  di bawah ini.
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia No Usia Laki- laki Perem- puan Jumlah Prosen-tase 1 0-4 499 515 1.014 orang 15.99% 2 5-9 445 442 887 orang 13.99% 3 10- 14 63 63 316 orang 9.71% 4 15- 19 181 199 380 orang 5,99% 5 20- 24 285 285 570 orang 8.99% 6 25- 29 254 252 507 orang 7.99% 7 30- 34 209 209 418 orang 6,59% 8 35- 39 210 217 427 orang 6.73% 9 40- 44 177 177 354 orang 5,58% 10 45- 49 292 294 410 orang 6,46% 11 50- 54 198 198 396 orang 6,24% 12 55- 58 154 154 308 orang 4,85% 13 >59 175 177 352 orang 5,55% Jumlah Total 3.157 3.182 6.339 orang 100,00%
Dari  data  di  atas  nampak  bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun.
Tingkat  kemiskinan di  Desa  Banyu Urip termasuk sedang. Dari jumlah 6.339 orang di atas, sejumlah 430 tercatat seba- gai  Pra  Sejahtera;  461  tercatat  Keluarga Sejahtera  I;  123  tercatat  Keluarga Sejahtera  II;  153  tercatat  Keluarga Sejahtera  III;  105  sebagai  sejahtera  III plus.  Jika  golongan  Pra-sejahtera  dan golongan I digolongkan sebagai golongan miskin,  maka  lebih  25  %  orang  Desa Banyu Urip adalah keluarga miskin.
Secara  geografis  Desa  Banyu  Urip terletak  pada  posisi  06°59'-45,8'  Lintang
Utara  dan  112°31'-48.0°’  Lintang  Sela- tan. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa daratan sedang yaitu sekitar 23 M di atas permukaan air laut.
Secara  administratif,  Desa  Banyu Urip  terletak  di  wilayah  Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik dengan posisi  dibatasi  oleh  wilayah  desa-desa tetangga.  Di  sebelah  Utara  berbatasan dengan  Laut  Jawa,  Di  sebelah  Barat  ber- batasan  dengan  Desa  Ngimbo    Kecamat- an  Ujung  Pangkah  di  sisi  Selatan  verba- tasan  dengan  Desa  Gosari  Kecamatan Ujung  Pangkah,  sedangkan  di  sisi  timur berbatasan  dengan  Desa  Pangkah  Wetan Kecamatan Ujung Pangkah.
Mengenai  tingkat  pendidikan  di Desa Banyu Urip dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7 Tamatan Sekolah No Keterangan Jumlah  Prosentase 1 Buta Huruf Usia 10 tahun ke atas 102 1,60 % 2 Usia Pra-Sekolah 776 12,24  % 3 Tidak Tamat SD 848 13,37  %
4 Tamat Sekolah SD 1.457 22,98  % 5 Tamat Sekolah SMP 1.494 23,56  % 6 Tamat Sekolah SMA 1.467 23,14 % 7 Tamat Sekolah PT/ Akademi 443 6,98 % Jumlah Total 6.339 100 %
Dari  data  di  atas  menunjukan bahwa  mayoritas  penduduk  Desa  Banyu Urip  hanya  mampu  menyelesaikan  seko- lah  di  jenjang  pendidikan  wajib  belajar sembilan  tahun  (SD  dan  SMP).  Dalam hal  kesediaan  sumber  daya  manusia (SDM)  yang  memadahi  dan  mumpuni, keadaan  ini  merupakan  tantangan  ter- sendiri.
Tingkat  pendapatan  rata-rata  pen- duduk  Desa  Banyu  Urip  Rp.  500.000,-
Secara  umum  mata  pencaharian  warga masyarakat  Desa  Banyu  Urip  dapat  ter- identifikasi  ke  dalam  beberapa  sektor yaitu  nelayan,  pertanian,  jasa/perdagang- an,  industri  dan  lain-lain.  Berdasarkan data  yang  ada,  masyarakat  yang  bekerja di  sektor  Nelayan  berjumlah  567  orang, pertanian  berjumlah  1.114  orang,  yang bekerja  disektor  jasa  berjumlah  300 orang,  yang  bekerja  di  sektor  industri  85 orang,  dan  bekerja  di  sektor  lain-lain 2.127  orang.  Dengan  demikian  jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian  berjumlah  3.794  orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.
Tabel 8 Mata Pencaharian dan Jumlahnya
No Mata Pencaharian Jumlah Prosent ase 1 Pertanian 1.114 orang 17,57 % 2 Nelayan 767 Orang 12,09 % 3 Jasa/ Perdagangan 1. Jasa Pemerintahan 2. Jasa Perdagangan 3. Jasa Angkutan 4. Jasa Ketrampilan 5. Jasa lainnya 263 orang 287 orang 135 orang 123 orang 313 orang 4,14 % 4,52 % 2,12 % 1,94 % 4,93 % 4 Sektor Industri 85 orang 1,34 % 4 Sektor lain 2.127 orang 17,71 % 6 TKI 1.120 Orang 17,66 % Jumlah 6.339 orang 100 %
Dengan  melihat  data  di  atas  maka angka  pengangguran  di  Desa  Banyuurip masih  cukup  rendah.  Berdasarkan  data lain  dinyatakan  bahwa  jumlah  penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 434  orang  dari  jumlah  angkatan  kerja sekitar  3.082  orang.  Angka-angka  inilah yang  merupakan  kisaran  angka  peng- angguran di Desa Banyu Urip
Mengenai pemerintahan desa, wilayah  Desa  Banyu  Urip  terdiri  dari  5
Dusun    yaitu  :  Bondot  I,  Kaklak  II,
Banyulegi    III,  Mulyosari  IV,  Bangsal- sari,  yang  masing-masing  dipimpin  oleh seorang  Kepala  Dusun.  Posisi  Kasun menjadi  sangat  strategis  seiring  banyak- nya  limpahan  tugas  desa  kepada  aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan  terhadap  masyarakat  di  Desa Banyu Urip,  dari kelima  dusun tersebut terbagi  menjadi  11  Rukun  Warga  (RW) dan 35 Rukun Tetangga (RT).
Sebagai  sebuah  desa,  sudah  tentu struktur kepemimpinan  Desa Banyu Urip tidak bisa lepas dari strukur administratif pemerintahan  pada  level  di  atasnya.  Hal ini dapat dilihat dalam bagan berikut ini.
Gambar 2 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Banyu Urip
Tabel 9 Nama Pejabat Pemerintah Desa Banyu Urip No Nama Jabatan 1 Ihsanul Haris, S.Pd Kepala Desa 2 M. Bisrul khafid, S.IP Sekretaris Desa 3 M. Bisrul Khafid, S.IP Staf Urusan Pemerintahan 4 Winda Nur Hidayati Staf Urusan Umum 5 Aliman Seksi Kesra 6 Ah. Fatich,.s Kasun Bondot 7 Fauzi Kasun Kaklak 8 Moh. Khizam, S.Pd Kasun Banyulegi 9 Aship Kasun Mulyosari 10 Wantiono Kasun Bangsalsari Tabel 10 Nama Badan Permusyawaratan Desa Banyu Urip No Nama Jabatan 1 Ir. Ahmad Munir Ketua 2 Moh. Djunaidi A,Ma Wakil Ketua 3 Shohihur Rijal, S.Pd.i Sekretaris 4 Fathullah Ilman, S.Pd.I Anggota 5 Ghoniyul Ulum, S.Sos Anggota 6 Taufiq Ardad, S.Pd Anggota 7 Suzadi Anggota 8 Erna Wahyuni, S.Pd.I Anggota 9 Khoirul Anam, S.PdI Anggota 10 Idham Kholid, S.Pd.i Anggota 11 Tahlis Al Qulubi, S.Pd Anggota

##  Desa Campurejo
Desa  Campurejo  sebelumnya  ber- nama  Desa  Nyamploeng  (kecemplung) yang  memiliki  arti  “mudah  tertarik”, kemudian  diganti  dengan  nama  Desa Campurejo (berasal dari kata campur dan rejo)  yang  mempunyai  arti  Campur:  ber- gabung  dan  rejo:  jaya,  jadi  kata Campurejo  mempunyai  arti  yang  ber- gabung akan merasakan kejayaan. Seiring dengan  perkembangan  zaman  maka masyarakat  Desa  Campurejo  melakukan pembenahan  dalam  proses  pemekaran
BPD Kasun Staf Kasun Kasun Seksi Kep. Seksi Umum Kasi Kep. Seksi Pemerintahan Sekretaris Desa Kep. Seksi Ekobang Kepala Desa Kasun Kasun
wilayah,  yang  sebelumnya  hanya  terdiri dari  dua  dusun  yaitu  Dusun  Rejodadi (Dusun  Mojosir)  dan  Dusun  Karang Tumpuk  maka  saat  ini  Desa  Campurejo mempunyai  3  (tiga)  dusun,  yaitu  :  (1) Dusun  Rejodadi  (Mojosir);  (2)  Dusun Sidorejo (Mojokopek); (3) Dusun Karang Tumpuk.
Jumlah  penduduk  Desa  Campurejo tersebar  di  32  Rukun  Tetangga  dan  9 Rukun  Warga.  Secara  detail,  jumlah penduduknya adalah sebagai berikut.
Tabel 11 Jumlah Penduduk No. Jenis Kelamin Jumlah 1 Laki – Laki 4.894 Orang 2 Perempuan 5.939 Orang 3 Kepala Keluarga 2.832  KK
Desa  Campurejo  ini  mempunyai visi “Campurejo yang Agamis, Sejahtera, dan  Partisipatif  dengan  Kehidupan  yang Berkualitas”.  Sedangkan  untuk  Misi  dari Desa Campurejo ini antara lain :
1. Mendorong  tumbuhnya  perilaku  ma- syarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati  dilandasi  oleh  nilai-nilai agama.
2. Meningkatkan kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhan- nya  dengan  pelayanan  yang  adil  dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola kepemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan  kesadaran  aparatur  pe- merintahan  desa  dan  masyarakat  da- lam keterlibatan mental dan emosi ser- ta  fisik  dalam  memberkan respon ter- hadap kegiatan yang dilaksanakan ser- ta  mendukung  penca-paian  tujuan  dan bertanggung  jawab atas  keterlibatan- nya.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi un- tuk  meningkatkan  pendapatan  masya-
rakat  secara  merata  melalui  pengem- bangan  ekonomi  lokal,  konsep  ekono- mi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan  lingkungan  dalam  rangka meningkatkan kualitas hidup masyara- kat.
Secara  geografis,  kondisi  umum Desa  Campurejo  merupakan  salah  satu dari  14  desa  di  wilayah  Kecamatan Panceng,  yang  terletak  4  Km  ke  arah Barat  dari  kecamatan,    Desa  Campurejo mempunyai  luas  wilayah  407,830  Ha. Dengan rincian sebagai berikut :
-   Tanah Sawah: 210,012 Ha.
-  Tanah Tegalan: 83,100 Ha.
-  Pekarangan: 86,947 Ha.
-  Waduk: 1,200 Ha.
-  Kuburan: 2,300 Ha.
-  Lapangan: 2,500 Ha.
-  Jalan/Kali Desa: 21,771 Ha.
Adapun  batas-batas  wilayah  Desa Campurejo adalah :
Tabel 12
Batas-batas Wilayah

## BATAS DESA
Sebelah Utara :  Desa Warulor Kec. Paciran Sebelah Selatan :    Desa  Banyutengah,  Desa Ketanen, Desa Prupuh Sebelah Timur :    Desa  Ngimboh  Kec.  Ujung Pangkah Sebelah Barat :    Desa  Telogo  Sadang,  Desa Sidokelar
Desa  Campurejo  merupakan  desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermata  pencaharian  sebagai  nelayan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 13

## Jenis  Mata Pencaharian
Jenis Mata Pencaharian Jumlah PNS 36 Orang TNI/Polri 3 Orang Karyawan Swasta 112 Orang Wiraswasta/Pedagang 1.297 Orang Tani 518 Orang Pertukangan 89 Orang Pensiunan 15 Orang Nelayan 3.446 Orang Jasa 62 Orang TKI 2.255 Orang
Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD) Desa Campurejo Anggota BPD Kepala Desa AMINUDDIN AZIZ Ketua BPD H. SULTHONI, M.Pd Kaur Umum H. MUNTHAHA Plt. Sek. Desa MOHAMMAD ZAIM Kaur Pemerintahan MOHAMMAD ZAIM Kasi Trantib SUJA’I SM. Kasi Kesra MOH. SYUHUDI Kasi Ekobang MOH. KHOLIS F. Plt. Kasun Sidorejo H. MUNTHAHA Kasun Rejodadi ZAINUL ARIFIN
Kasun. Karang Tumpuk MOH. KHOZIN
Kaur Keuangan ILMA HADIYAH

## Organisasi Desa
1. Aparat Pemerintah Desa
a. Jumlah Personil: 15 Orang Kepala Desa :   1 Orang Sekdes, Kasi, dan Kaur  :   6 Orang Kepala Dusun :   2 Orang Staf Kasi dan Kaur :   6 Orang b. Tingkat Pendidikan S1. :   6 Orang SLTA :   7 Orang SLTP :   2 Orang c. Jenis Kelamin Laki-laki : 14 Orang Perempuan :   1 Orang 2. BPD
a. Jumlah Personil  : 11 Orang
b. Tingkat Pendidikan
S1. : 10 Orang SLTA :   1 Orang SLTP :   - Orang c. Jenis Kelamin Laki-laki : 11 Orang Perempuan :   -

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisa  terhadap  penge- lolaan  keuangan  di  tiga  desa  pesisir tersebut, yakni Desa Pangkahkulon, Desa Banyuurip  dan  Desa  Campurejo  menun- jukkan  masih  belum  maksimalnya  ta- hapan-tahapan  dalam  pengelolaan  ke- uangan. Sebagaimana ada dalam Peratur- an Menteri Dalam  Negeri No 113 Tahun 2014  tentang  Pengelolaan  Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan Desa itu  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan, piñatausahaan,  pelaporan,  dan  pertang- gungjawaban keuangan  Desa. Dari aspek perencanaan,  pelaksanaan,  penatausaha- an,  ketiga  desa  tersebut  masih  belum optimal  dalam  menjalankan  sesuai  per- aturan perundang-undangan. Sebab fokus perencanaan  lebih  banyak  pada  pem- bangunan  fisik,  daripada  pemberdayaan
masyarakat. Termasuk dari hasil pelapor- an  keuangan  Desa,  hanya  Desa  Pangkah Kulon  yang  menggunakan  model  pela- poran  yang  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Sedangkan  untuk  Desa  Banyu Urip  dan  Desa  Campurejo  masih  belum menggunakan  format  sebagaimana  diatur Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Mengenai  partisipasi  masyarakat dalam pengelolaan keuangan, di tiga desa tersebut  mekanisme  partisipasi  masyara- kat  diwujudkan  melalui  partisipasi  keter- wakilan  dalam  bentuk  adanya  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD).  BPD inilah  yang  berperan  dalam  mengawasi pertanggungjawaban keuangan Desa.
Dalam  konteks  ini,  penguatan  terhadap fungsi  dari  BPD  masih  belum  optimal terutama  dalam  melakukan  legislasi mulai  dari  penyusunan  sampai  ke  peng- awasan  peraturan  desa.  BPD  masih memaknai  tugas  dan  fungsinya  sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra  Pemerintah  Desa  dalam  melak- sanakan proses pembangunan desa.

## Daftar Bacaan
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor  7  dan  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 5495).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  123 dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5539).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun 2014  tentang  Dana  Desa  yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  168 dan  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 Tahun  2014  tentang  Dana  Desa yang  Bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  88 dan  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5694).
Peraturan  Presiden  Nomor  11  Tahun 2015  tentang  Kementerian  Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12).
Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun
2015  tentang  Kementerian  Desa Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 13). Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  No  1  Tahun  2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan  Hak  Asal  Usul  dan
Kewenangan  Lokal  Berskala  Desa (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158).
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  No  2  Tahun  2015 tentang  Pedoman  Tata  Tertib  dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 159). Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi  No  3  Tahun  2015 tentang Pendampingan Desa (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 160) Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  No  4  Tahun  2015 tentang  Pendirian,  Pengurusan  dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan  Usaha  Milik  Desa  (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 296).
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  No  5  Tahun  2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun 2015  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 111  Tahun  2014  tentang  Pedoman Teknis  Peraturan  Desa  (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 2091).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 2093).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 114  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pembangunan  Desa  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 2094).
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian  Transfer  ke  Daerah dan  Dana  Desa  (Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 1981)
Atmadja, Arifin P. Soeria, 2005, Kewenangan Negara Dalam
Perspektif  Hukum,  Teori,  Praktik
dan Kritik, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.
Bungin, Burhan, 2007, Penelitan Kualitatif, Prenada  Meda  Group, Jakarta.
Chevalier  and  Daniel  J.  Buckles,  2013,
Participatory Action Research, Theory  and  Methods ,  Routledge,
USA.
Haryanto,  Sahmuddin,  dan  Arifuddin,
2007, Akuntansi  Sektor  Publik.
Edisi Pertama: Universitas Diponegoro. Semarang. Hartono, Eko Budi 2008, “ Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Implementasinya  dalam  Program
Alokasi  Dana  Desa”, Tesis  S-2 Sekolah  Pascasarjana  UNSOED Purwokerto (tidak dipublikasikan).
Hadiawan,  Agus,  dkk,  2012,  Penyuluhan
Meningkatkan  Pengetahuan  Kepala Desa  dan  BPD  tentang  Manajemen Pengelolan dan Pengawasan Keuangan  Desa  di  Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Prosiding Seminar hasil-hasil
Penelitian  dan  Pengabdian  kepada
Masyarakat,  Dies  Natalis  Fisip
Unila Tahun 2012.
Hudayana,  Bambang,  2005,  “Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi  Dana  Desa,  Pengalaman Enam Kabupaten”, Makalah disampaikan pada Pertemuan Forum  Pengembangan  Partisipasi
Masyarakat  (FPPM)  di  Lombok
Barat 27-29 Januari 2005.
Kecamatan  Tlogomulyo  Dalam  Angka 2008,  Kerja  sama  BAPPEDA  dan Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Temanggung Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas
Kabupaten  Temanggung  ,  bulan Maret dan April tahun 2009. Mahfudz, 2009, Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa, Jurnal Organisasi dan
Manajemen ,  Volume  5,  Nomor  1,
Maret 2009
Makawimbang,  Hernold  Ferry,  2014, Kerugian  Keuangan  Negara  dalam Tindak  Pidana  Korupsi,  Suatu
Pendekatan Hukum Progresif ,
Thafa Media, Yogyakarta.
Mashuri, Maschab, 2013, Politik
Pemerintahan  Desa  di  Indonesia , Polgov, Yogyakarta.
Mcintyre,  Alice,  2008, Participatory Action Research, Asage Publication
United Kingdom. Nurick,  Robert,  2014, Participatory Action Research Guide for Failitators ,  Research  Program  on
Aquatic Agricultural System,
CEAR Publishing Malaysia. Juliansyah,  Datuk,  2013,  Studi  tentang Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa Salimbatu Kecamatan Tanjung  Palas  Tengah  Kabupaten Bulungan, eJournal Ilmu
Pemerintahan, Volume 1, Nomor 2
Satria,  Arif  ed.,  2011, Menuju    Desa 2030 , Crestpent Press,Yogyakarta.
Sahdi,  Muhammad  Djafar,  2008, Hukum Keuangan  Negara ,  Rajawali  Pers, Malang.
Setyoko, Paulus Israwan, 2011, Akuntabilitas Administrasi Keuangan  Program  Alokasi  Dana Desa (ADD), Jurnal Ilmu
Administrasi  Negara,  Volume  11, Nomor 1, Januari 2011.
Soekarwo,  2014, Hukum  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Berdasarkan Prinsip Good Financial Governance ,  Erlanggara  University Press, Surabaya.
Suhana,  2010,  “  Media  Penguatan Demokrasi  Lokal  ”  Vol.  6 No.2/2010 Jurnal Trasisi.

## Subroto, 2009, Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten  Temanggung  Tahun 2008, Tesis  di  Program  Studi Magister  Sains  Akuntansi  Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Sugiono,  2009, Metode  Penelitian Kuantitatif  &  Kualitatif ,  Alfabet, Bandung.
Sutedi,  2010, Hukum  Keuangan  Negara , Bumi Aksara, Bandung.
Sulaiman, Alfin, 2011, Keuangan Negara pada  Badan  Usaha  Milik  Negara Dalam  Perspektif  Hukum ,  Alumni,
Jakarta
Wahjudin, Sumpeno, 2011, Perencanaan Desa Terpadu ,  Banda Aceh.
Widjaja,  HAW.,  2004, Otonomi  Desa Merupakan  Otonomi  yang  Bulat dan  Utuh ,    Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.