Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## RATIO DECIDENDI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PERKARA PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 26/G/2016/PTUN.PLK DAN PUTUSAN NOMOR 19/G/2019PTUN.PLK)
Arga Andhika Putra Wibawa 1 , Nynda Fatmawati Octarina 2 1.2 Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya Email : argaandhika28@gmail.com

## ABSTRAK
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat terjadi akibat tindakan kejahatan yang dilakukan karena kejahatan  pidana  atau  kejahatan  yang  ada  hubungannya  dengan  jabatannya.  Namun  yang  terjadi praktik  pertimbangan  hakim,  adapula  pemberhentian  yang  menuai  kontroversi  kemudian  setelah diajukan gugatan pada peradilan administrasi mendapat penolakan seperti yang terjadi pada kasus perkara  Putusan  Nomor  19/G/2019/PTUN.PLK.  Sebagaimana  kasus  tersebut  terjadi  persengkataan antara  Piri  Ahadi  melawan  Bupati  Sukamara  dengan  gugatan  objek  sengketa  terhadap  Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD sedangkan pada kasus sebelumnya yang terjadi pada Putusan  Nomor  26/G/PTUN.PLK  dengan  objek  gugatan  Surat  Keputusan  Bupati  Sukamara  Nomor 888/11/BKPP  ditemui  pembatalan  surat  keputusan  dan  hal  tersebut  yang  menjadi  pokok permasalahan yang timbul pada penelitian ini. Pertama, analisis amar putusan PTUN dalam Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan 19/G/2019/PTUN.PLK. Kedua , analisis pertimbangan hakim antara Putusan  Nomor  26/G/2016/PTUN.PLK  dan  Putusan  Nomor  19/G/2019/PTUN.PLK  Penelitian  ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.
Kata Kunci : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pertimbangan Hakim,

## ABSTRACT
The dismissal of civil servants can occur due to criminal acts committed due to criminal crime or crimes that have to do with their positions. But what happened was the judge's consideration practice, there was  also  a  dismissal  that  reaped  the  controversy  after  the  lawsuit  in  the  administrative  court  was rejected as happened in the case of the decision number 19/G/2019/PTUN.PLK. As this case there there was a dispute between Piri Ahadi against Sukamara Regent with a lawsuit of dispute objects against Sukamara Regent Decree Number 888/50/BKD while in the previous case that occurred in the decision Number 26/G/PTUN.PLK with the object of the Sukamara Regent Decree Number 888/11/BKPP was found by the cancellation of the Decree and this was the main problem that arose in this study. First, the  PTUN  decision  analysis  in  decision  number  26/G/2016/PTUN.PLK  and  19/G/2019/PTUN.Plk. Second,  the  analysis  of  judges'  considerations  between  decision  number  26/G/2016/PTUN.PLK  and Decision Number 19/G/2019/PTUN.PLK This study uses the legislation approach method, conceptual approach, and case study approach.
Keywords : Dimissal of civil servants, Judge’s Consideration

## PENDAHULUAN
Pengertian ratio  decidendi atau  bisa  disebut  dengan  pertimbangan  hakim  dalam memutus suatu perkara digunakan oleh hakim untuk penentu keputusan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara sebagaimana fungsi ratio decidendi selaras dengan legal reasoning dan the ground of reason the decision pada penjabaran pendefinisian selanjutnya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Menurut  Goodheart, ratio  decidendi inilah  yang  menunjukkan  bahwa,  ilmu  hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah penafsiran hakim,  atau  pertimbangan  hakim  yang  dijadikan  sebagai  dasar  pertimbangan  oleh  para pembentuk  undang-undang.  Dimana  fakta  materiil  yang  menjadi  faktor,  karena  hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan dan dituangkan pada fakta dalam kasus yang diadilinya. (Peter Marzuki, 2014)
Dalam  menemukan ratio  deidendi dalam  suatu  putusan,  biasanya  terdapat  pada bagian-bagian tertentu. Dimmana putusan tersebut, untuk sampai pada salah satu putusan hakim dan harus menuliskan alasan-alasannya atau ratio decidendi -nya. Hukum yang terdapat di Negara Indonesia, yang menganut sistem civil law system. Ratio Decidendi tersebut dapat dikemukakan  pada  pertimbangan  yang  menjadi  keputusan  “menimbang”  pada  “pokok perkara". Tidak dapat dibantah lagi, bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan.
Pertimbangan  hakim  sangat  diperlukan  dalam  menjatuhkan  suatu  putusan  demi menghasilkan  kepastian  hukum  melalui  putusannya  menciptakan  kepastian  hukum.  Tolok ukur hakim dalam menilai putusan diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman
Ada beberapa aspek pertimbangan dasar hakim yang dikualifikasikan, yakni :
a. Pasal peraturan perundang-undangan
b. Yurisprudensi
c. Hukum kebiasaan
d. Doktrin hukum
Kekuasaan  kehakiman  dalam  lembaga  peradilan  diklasifikasikan  sesuai  dengan fungsinya dalam menyelesaikan perkara hukum yang berlaku, Adapun di Indonesia meliputi Pengadilan  Umum,  Pengadilan  Agama,  Pengadilan  Militer,  Mahkamah  Konstitusi,  dan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan sebagai badan peradilan dalam lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  diatur  pada  Pasal  1  angka 1  jo. Pasal  47  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN yakni memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi kewenangan relatif yaitu mengadili dan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
memeriksa suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya dan kewenangan absolut yaitu mengadili dan memeriksa suatu perkara berdasarkan obyek, materi, atau pokok sengketa.
Adapun  objek  yang  dipersengketakan  dalam  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  adalah Keputusan Tata  Usaha Negara  (KTUN)  sebagaimana diatur  dalam Pasal 1 angka  3  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN. Sengketa tersebut timbul akibat dikeluarkannya KTUN termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 PTUN
Teori  hukum  Administrasi  Negara  menganut  ajaran presumtio  justae menyatakan bahwasanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) haruslah dinyatakan benar apabila hakim belum membuktikan bahwa itu salah. Pada umumnya, fungsi ratio decidendi atau yang biasa  disebut legal  reasoning ,  adalah  sebagai  sarana  mempresentasikan  pokok-pokok pemikiran  tentang  problematika  konflik  hukum.  Terutama  menyangkut  baik  dan  buruknya sistem  penerapan  dan  penegakan  hukum,  sikap  tindak  aparatur  hukum,  dan  lembaga peradilan. (Abraham, 2007)
Korelasi ratio  decidendi dengan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dirumuskan  pada Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK yang diajukan Piri Ahadi seorang Pegawai Negeri Sipil melawan  Bupati  Sukamara  karena  terbitnya  objek  sengketa  Surat  Keputusan  Bupati Sukamara  Nomor  888/11/BKD/2019,  dimana  hakim  PTUN  dalam  putusan  tersebut mengabulkan  gugatan  penggugat  untuk  seluruhnya    Sedangkan  pada  kasus  serupa  yang termuat  dalam  Putusan  Nomor  26/G/2016/PTUN.PLK  yang  diajukan  juga  oleh  Piri  Ahadi seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  melawan  Bupati  Sukamara  karena  terbitnya  objek  sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016, dimana hakim PTUN menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  normatif,  yang bersifat  deskriptif  analistis,  yaitu  penelitian  yang  dibahas  dan  dianalisis  dari  hal-hal  yang bersifat umum  hingga menemukan  kesimpulan.  Sumber  bahan  hukum yang  dipakai  dalam penelitian berisi data primer dan sekunder, kemudian dilakukan pendekatan menggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus ( case approach ).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum berupa proses menemukan aturan hukum  yang  berguna  menjawab  isu  hukum  demi  menghasilkan  argumentasi,  teori  guna menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam prespektif ilmu hukum (Peter Marzuki, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis  Amar  Putusan  Pengadian  Tata  Usaha  Negara  dalam  Putusan  Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan 19/G/2019/PTUN.PLK
Amar  putusan  hakim  pengadilan  tata  usaha  negara  dalam  mengadili  perkara persengketaan  pegawai  mengenai  pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  kasus  yang serupa  yaitu  dajukan  oleh  penggugat  Piri  Ahadi  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil  melawan Tergugat  Bupati  Sukamara  namun  terjadi  pada  tahun  yang  berbeda  dan  objek  sengketa berbeda.  Pertimbangan  hakim  dirumuskan  berdasarkan  fakta-fakta  pada  persidamgan sehingga mendapatkan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pada amar putusan yang pertama dengan nomor 26/G/2016/PTUN.PLK menyebutkan gugatan  objek  sengketa  Surat  Keputusan  Bupati  Sukamara  Nomor  888/11/BKPP/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil kepada Piri Ahadi dengan substansi sebagai berikut :
No.  Substansi Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK 1 Objek Gugatan  Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 2 Alasan Objek Sengketa merugikan penggugat baik secara materiil maupun inmateriil dimana penerbitan SK pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil membuat kehilangan mata pencaharian untuk menafkahi keluarganya 3 Pertimbangan hukum Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 4 Posita 1. Bahwa berdasar putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun 2. Bahwa Tergugat menerbitkan SK Objek Sengketa a quo melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 9 huruf a
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
5 Petitum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 6 Amar Putusan Penerbitan objek sengketa secara substansi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara kemudian juga melanggar asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam AUPB sehingga cukup beralasan hukum objek sengketa a quo dinyatakan batal 7 Mengadili 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.500 (seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)
Pada  amar  putusan  yang  kedua  dengan nomor 19/G/2019/PTUN.PLK menyebutkan gugatan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Piri Ahadi dengan substansi sebagai berikut :
No.  Substansi Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK 1 Objek Gugatan  Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
2 Alasan Objek Sengketa merugikan penggugat dengan diberhentikannya Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil membuat kehilangan mata pencaharian 3 Pertimbangan hukum Menimbang bahwasanya dasar hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4 Posita 1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus- TPK/2015/PN.PLK menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 tahun 2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus- TPK/2015/PN.PLK menerbitkan SK Objek Sengketa Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP 3. Bahwa berdasarkan terbitnya objek sengketa a quo, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK 4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK menyatakan batal, memerintahkan mencabut surat keputusan, serta merehabilitasi kedudukan Penggugat 5. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK, Tergugat mencabut surat keputusan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 866/03/BKD/2017 6. Bahwa ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 7. Bahwa ditetapkannya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139- 8/99 perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara Atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, yang mana di dalam Lampiran Surat tersebut diantaranya
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
tercantum nama PNS Kabupaten Sukamara atas nama Sdr. Piri Ahadi
8. Bahwa berdasarkan penetapan SKB da Surat BKN, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKPP/2019 5 Petitum 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2015 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan 4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak kepegawaian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini 6 Amar Putusan Penerbitan objek sengketa dari aspek procedural maupun substansi telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sehingga cukup beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak dan asas kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Baik 7 Mengadili 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 305.000 (tiga ratus lima ribu rupiah)
Analisis Pertimbangan Hakim Antara Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dan

## Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK  sebagaimana  dalam  putusan  tersebut  hakim  mengabulkan  gugatan penggugat  untuk  seluruhnya  yang  diajukan  Piri  Ahadi  terhadap  objek  sengketa  Surat Keputusan  Bupati  Sukamara  Nomor  888/11/BKPP/2016  Tentang  Pemberhentian  Tidak Dengan  Hormat  Pegawai  Negeri  Sipil  dengan  putusan  Nomor  19/G/2019/PTUN.PLK sebagaimana dalam putusan tersebut hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya yang  diajukan  Piri  Ahadi  terhadap  objek  sengketa  Pemberhentian   Surat Keputusan  Bupati
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
Sukamara  Nomor  888/50/BKD/2019  Tentang  Pemberhentian  Karena  Melakukan  Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
Dengan  adanya  putusan  Nomor  19/G/2019/PTUN.PLK  dengan  membandingkan putusan  Nomor  26/G/2016/PTUN.PLK  akan  dirumuskan  menurut  analisis  kedua  substansi yang sama dengan hasil yang berbeda sehingga dirumuskan sebagai berikut :
Pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Putusan Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/11/BKPP/2016 Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor 888/50/BKD/2019 Menimbang  bahwasanya  penerbitan  objek sengketa  berdasarkan  putusan  Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  dengan  pidana penjara selama 1 tahun Menimbang  bahwasanya  penerbitan  objek sengketa  berdasarkan  putusan  Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya Nomor 28/Pid.sus-TPK/2015/PN.PLK menyatakan  terbukti  bersalah  melakukan tindak  pidana  korupsi  dengan  pidana penjara selama 1 tahun
Menimbang  bahwasanya  dasar  hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  jo.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan Pasal  9  huruf  a  Peraturan  Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menimbang  bahwasanya  dasar  hukum penerbitan objek sengketa karena Penggugat melanggar Pasal 87 ayat 4 huruf b  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf  b  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun  2017  Tentang  Manajemen  Pegawai
Negeri Sipil
Menimbang  bahwasanya  majelis  hakim menjawab  permasalahan  menggunakan asas lex superiori derogat legi inferiori, maka Pasal  9  huruf  a  Peraturan  Pemerintah Nomor
32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian  Pegawai  Negeri  Sipil  tidak dapat diberlakukan karena telah diberlakukan  Pasal  87  ayat  4  huruf  b Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Menimbang  bahwasanya  majelis  hakim menjawab  permasalahan  menggunakan prinsip conrtrarius de actus dalam penerbitan  objek  sengketa  sudah  tepat sebagaimana  setiap  pejabat  Tata  Usaha Negara mempunyai kewenangan menerbitkan suatu keputusan juga mencabut  dan  kemudian  menerbitkan keputusan baru apabila terdapat kesalahan substansi penerapan hukum pada
penerbitannya
Dalam hal ini, hakim PTUN dalam mejalankan wewenangnya dengan mengeluarkan keputusan  yang  merugikan  dan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  yang  berkekuatan hukum  tetap  (incraht).  Acapkali  putusan  hakim  tidak  mencerminkan  kepastian  hukum,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
keadilan,  dan  kemanfaatan  yang  berimbas  pada citra  lembaga peradilan namun  penyebab utamanya ialah tidak ada tolok ukur pasti dalam konsep keadilan pada putusan hakim.
Kedua kerangka putusan diatas mengisyaratkan bahwasanya hakim gagal mengawal konsistensi  putusannya    dimana  jika  ditelaah  lebih  lanjut  sebuah    perbedaan  tersebut terdapat  pada  dasar  hukum  penerbitan  objek  sengketa  yang  menghasilkan  putusan  yang berbeda.
Menurut  analisis  penulis,  pada  putusan  Nomor  26/G/2016/PTUN.PLK  sudah  sesuai pertimbangan hakim menggunakan prinsip derogasi dengan mengenyampingkan peraturan lama  pada  penerbitan  objek  sengketa  Surat  Keputusan  Bupati  Sukamara  Nomor 888/11/BKPP/2016  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  AUPB sehingga layak  dan beralasan hukum dinyatakan batal keputusan tersebut.
Namun  pada  putusan  Nomor  19/G/2019/PTUN.PLK  penulis  sepakat  dengan pertimbangan  hakim  bahwa  penerbitan  objek  sengketa  Surat  Keputusan  Bupati  Sukamara Nomor  888/50/BKD/2019  sesuai  peraturan  perundang-undangan  dan  AUPB  serta  prinsip contrariusde  actus dengan  menerbitkan  kembali  keputusan  apabila  terjadi  kesalahan  pada penerbitannya  sehingga  sudah  sepatutnya  beralasan  hukum  dinyatakan  sah  dan  gugatan ditolak oleh hakim PTUN.

## KESIMPULAN
Mengacu pada rumusan masalah penelitian,  hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :
1. Ratio  decidendi Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Nomor  26/G/2016/PTUN.PLK dinilai objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta  menggunakan  prinsip  derogasi  yaitu  mengenyampingkan  aturan  lama  dengan memberlakukan peraturan terbaru yaitu Pasal 84 Ayat 4 huruf b
2. Ratio  decidendi Putusan  Nomor  19/G/2019/PTUN.PLK    dinilai  objek  sengketa  sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan AUPB serta menggunakan prinsip contrarius de actus sebagaimana Pejabat Tata Usaha dalam hal ini ernah menerbitkan KTUN di tahun 2015 namun karena kesalahan penerapan norma hukum, akhirnya dicabut berdasarkan putusan incracht kemudian menerbitkan kembali dengan penerapan norma yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023

## DAFTAR PUSTAKA

## Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, Jakarta”, Kencana Prenada, 2014
Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirisme, PT Grafindo Persada : Jakarta, 2007 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Group : Jakarta, 2012 Setiyani,  Setiyani,  M.  S.  (2020).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  Yang  Tidak Dapat Dilakukan Eksekusi (Non Executa). 1(7), 1 – 9.Meita Sari