ANALISIS  YURIDIS  TERHADAP  PEMBANGUNAN RESTORAN  AYAM  GORENG  DI  ATAS  TANAH  YANG BERKEPEMILIKAN GANDA DITINJAU DARI PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA
JUDICIAL ANALYSIS ON THE CONSTRUCTION OF FRIED CHICKEN RESTAURANT ON THE LAND WITH MULTIPLE OWNERSHIP  ACCORDING  TO  CONCERNING  BASIC AGRARIAN REGULATION
Mulyani Djakaria; a Sridewi Anggraeni; b Dimas Muhammad Alfian c

## ABSTRAK
Tanah girik adalah sebutan untuk tanah adat yang merupakan surat pajak hasil  bumi/ verponding sebelum  diberlakukannya  UUPA.  Setelah diberlakukannya UUPA, tanah girik harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor  pertanahan  setempat  sehingga  dapat  diterbitkannya  surat  bukti kepemilikan  yang  kuat,  sah  dan  diakui  oleh  UUPA  itu  sendiri  yaitu sertifikat  yang  memiliki  status  hak  tertentu  (Hak  Guna  Bangunan,  Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Apabila suatu tanah girik tidak segera dilakukan  konversi  menjadi  sertifikat  akan  menimbulkan  suatu  kondisi yang rawan akan terjadinya berbagai permasalahan seperti perebutan hak kepemilikan,  penyerobotan,  hingga  kecurangan  dalam  proses  jual  beli tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak yang paling berhak  atas  tanah  yang  disengketakan  serta  mengetahui  perlindungan hukum atas para pihak berdasarkan hukum positif di Indonesia.
Kata kunci: girik; konversi; pendaftaran tanah; sertifikat.

## ABSTRACT
“Tanah  girik”  is  the  term  for  customary  land  which  is  an  agricultural tax/verponding before the enactment of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulation. After the enactment of the Agrarian Regulation, the girik land must be registered first at the local land office so that the proof of ownership is  strong,  legal  and  recognized  by  the  Agrarian  Regulation  itself,  namely  a certificate that has certain rights status (Building Right Title, Cultivation Right Title,  Right  of  Use  Title,  Free  Hold  Title).  If  a  girik  land  is  not  immediately converted into a certificate, it will create a condition that is prone to the occurrence of various problems such as the seizure of ownership rights, trespass to land, and fraud in the process of buying and selling land. The purpose of this study is to find out  which  party  entiltled  to  the  disputed  land,  also  and  knowing  the  legal protection of the parties based on positive law in Indonesia.
Keywords: girik; certificate; conversion; land registration.
a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM.21 Jatianagor, email: mulyani@unpad.ac.id.
b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM.21 Jatianagor, email: sridewi@unpad.ac.id.
c Fakultas  Hukum  Universitas  Padjadjaran,  Jalan  Raya  Bandung  -  Sumedang  KM.21  Jatianagor,  email: dimasmuhammadd@yahoo.co.id.

## JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN
P-ISSN: 2715-7202 E-ISSN: 2715-9418
Artikel diterima: 30 Agustus 2019
Artikel diterbitkan: 28 November 2019
DOI: http://dx.doi.org/10.23920/jp hp.v1i1.289
Halaman Publikasi: http://jurnal.fh.unpad.ac.id/i ndex.php/JPHP/issue/archive
Diterbitkan oleh: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  salah  satu  unsur  terpenting  bagi  manusia.  Sebab  kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari tanah. Manusia hidup dari tanah dan memperoleh bahan  pangan  dengan  cara  mendayagunakan  tanah.  Tanah  sangat  erat  hubungannya dengan  kehidupan,  bahkan  dapat  dikatakan  setiap  saat  manusia  berhubungan  dengan tanah.  Setiap  orang  memerlukan  tanah  tidak  hanya  pada  masa  hidupnya,  tetapi  sudah meninggalpun tetap berhubungan dengan tanah. 1
Menurut  hukum  adat,  tanah  merupakan  masalah  yang  sangat  penting,  hubungan antara  manusia  dengan  tanah  sangat  erat,  bahwa  tanah  sebagai  tempat  manusia  untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tanah sebagai tempat mereka berdiam, tanah yang  memberi  makanan  mereka,  tanah  dimana  mereka  dimakamkan,  tanah  adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu. 2
Sebelum  berlakunya  UUPA,  salah  satu  surat  yang  digunakan  sebagai  bukti kepemilikan atas tanah adalah girik. Tanah girik merupakan sebutan untuk tanah adat atau tanah  yang  belum  memiliki  sertifikat  dan  belum  terdaftar  pada  kantor  pertanahan setempat, serta belum memiliki status hak tertentu (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik). Tanah girik tidak memiliki status hukum yang kuat 3 , karena girik bukan  bukti  kepemilikan  tanah,  melainkan  hanya  merujuk  pada  sebuah  surat  yang menunjukkan penguasaan lahan untuk keperluan perpajakan.
Di  Indonesia,  salah  satu  peraturan  tentang  pertanahan  adalah  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria  yang  selanjutnya disebut  dengan  UUPA.  Undang-undang  tersebut  dibentuk  dengan  tujuan  untuk mengakomodir  segala  ketentuan  tentang  pertanahan  di  Indonesia,  salah  satunya  adalah untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi  pemegang  hak-hak  atas  tanah  bagi  seluruh rakyat Indonesia.
Setelah  UUPA  lahir  dan  diberlakukannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  mana  peraturan  ini  menjelaskan  bahwa  hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Pendaftaran
1 K. Wantjik Saleh, 1992, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 7.
2 Adrian Sutedi, 2013, Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 31.
3 Dinda Keumala dan Setiyono, 2009, Tanah dan Bangunan . Jakarta: Redaksi Raih ASA Sukses, hlm 30.
tanah sebagaimana yang diatur dalam peraturan di atas dapat dilakukan melalui kantor pertanahan  setempat  dengan  tujuan  untuk  memberikan  jaminan  kepastian  hukum (rechtkadaster) bagi para pemegang hak atas tanah.
Berdasarkan  ketentuan  peraturan  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  seharusnya pemegang  surat  tanah  sebelum  berlakunya  UUPA  segera  melakukan  pendaftaran  atas tanahnya, karena dari proses pendaftaran, pemilik tanah akan diterbitkan dokumen tanda bukti kepemilikan yaitu sertifikat yang merupakan dokumen kepemilikan yang sah dan dijamin  oleh  UUPA.  Tanah  yang  telah  didaftarkan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  akan memiliki kedudukan yang lebih kuat di mata hukum jika dibandingkan dengan surat tanah sebelum berlakunya UUPA. Walaupun demikian, masih banyak pemilik atau pemegang hak atas tanah yang belum mendaftarkan tanahnya. Padahal hal tersebut dapat dikatakan suatu  kondisi  yang  rawan  karena  dapat  menimbulkan  konflik.  Konflik  tersebut  dapat terjadi karena perebutan hak kepemilikan, penyerobotan, hingga kecurangan dalam proses jual beli tanah. 4 Penguasaan tanah secara yuridis merupakan hak dalam penguasaannya yang diatur oleh hukum dan ada kewenangan menguasai secara fisik. 5
Terdapat  permasalahan  lain,  yaitu  adanya  sebidang  tanah  yang  dimiliki  oleh  dua subjek  hukum  yang  berbeda.  Dimana  subjek  hukum  pertama  yaitu  Ny.  Sugiarti  yang membeli sebidang tanah dengan alat bukti berupa girik dari  pemilik awal yaitu Pengki. Pelunasan tanah disertai dengan penyerahan girik asli dari pemilik sebelumnya yang mana proses  penyerahannya  diketahui  oleh  Kepala  Desa  setempat  yaitu  Agus  Nosaris.  Dari keterangan di atas, dapat diketahui bahwa kepemilikan atas tanah tersebut telah berpindah dari Ibu Pengki kepada Ny. Sugiarti dengan cara jual beli.
Beberapa waktu kemudian, dengan alasan untuk dilakukan pecah girik, Suhardi yang merupakan menantu dari Pengki meminjam girik asli yang berada dalam penguasaan Ny. Sugiarti.  Peminjaman  ini  disetujui  dengan  surat  bukti  peminjaman  yang  telah ditandatangani kedua belah pihak. Ternyata, tanpa sepengetahuan Ny. Sugiarti, Suhardi bekerja  sama  dengan  kepala  desa  menjual  kembali  tanah  dengan  alat  bukti  girik  hasil pinjaman  tersebut  kepada  subjek  hukum  kedua  yaitu  Titik  Nurhayati  yang  merupakan
4 Ibid, hlm 6.
5 Fajrina  Aprilianti  D,  dkk.,  2019,  Peran  Notaris  dalam  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  pada  Proses  Konsolidasi  Tanah, Acta Diurnal , Vol. 2, No. 2, Juni 2019, hlm. 227-228
pihak restoran  Ayam Goreng Suharti  dengan harga di bawah standar harga tanah pada tahun 1993.  Hingga saat ini di lokasi tersebut telah berdiri Restoran Ayam Goreng Suharti.

## Metode Penelitian
Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  dengan  tahapan penelitian meliputi penelitian kepustakaan untuk mengkaji data sekunder berupa bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian  lapangan dilakukan  untuk  memperoleh  data  primer.  Analisis  data  dilakukan  secara  normatif kualitatif,  yaitu  bertitik  tolak  pada  peraturan  hukum  dan  analisis  tanpa  menggunakan rumus atau angka.

## PEMBAHASAN
Analisis  Terhadap  Pihak  yang  Berhak  Atas  Tanah  yang  di  Atasnya  Telah  dilakukan Pembangunan  Restoran  Ayam  Goreng  Suharti  Ditinjau  dari  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria.
Sertifikat  merupakan  alat  bukti  kepemilikan  yang  didapatkan  melalui  kegiatan pendaftaran  tanah.  Dikatakan  kuat  karena  pada  sertifikat  melekat  suatu  hak  tertentu, seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak  Satuan  Rumah  Susun  (SHSRS)  yang  diterbitkan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional (BPN).
Sedangkan  pada  tanah  yang  tunduk  pada  hukum  adat  dan  belum  dilakukan pendaftaran  tanah  tidak  memiliki  suatu  hak  tertentu,  hanya  menetapkan  siapa  yang berkewajiban untuk membayar pajak atas tanah. Hukum adat tidak menghasilkan sertifikat melainkan  tanda  bukti  pembayaran  pajak  atas  tanah,  seperti  pipil,  girik,  kekitir,  dan verponding Indonesia. Tanda bukti pembayaran ini dikenal dengan Fiscaal Cadaster . Bukti pembayaran pajak tersebut kemudian diubah menjadi ireda, kemudian diubah lagi menjadi ipeda, dan pada saat ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB berlaku untuk semua tanah yang dimanfaatkan atau dimiliki/dikuasai seseorang.
Namun,  dikalangan  rakyat  kerap  terjadi  kesalahan  penafsiran  mengenai  bukti pembayaran pajak, bukti-bukti tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai tanda-tanda bukti kepemilikan atas sebuah tanah. Padahal bukti kepemilikan baru akan dimiliki dan
dijamin oleh undang-undang setelah dilakukannya pendaftaran tanah dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM).
Mengenai jual  beli  tanah digunakan perjanjian formil  yang mana  perjanjian formil adalah  perjanjian  yang  memerlukan  kata  sepakat  tetapi  undang-undang  mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat umum notaris atau PPAT. Karena pada peralihan hak milik atas suatu tanah  baru  beralih  kepada  pembeli  jika  telah  dilakukan  penyerahan  yuridis  (yuridis levering), yang wajib diselenggarakan dengan pembuatan akta dihadapan dan oleh PPAT. Pendaftaran  merupakan  satu-satunya  pembuktian  dan  pendaftaran  merupakan  syarat sahnya peralihan hak. 6
Suatu  perjanjian  jual  beli  tanah  harus  dapat  memenuhi  4  (empat)  syarat  sahnya perjanjian, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1) Adanya kata sepakat untuk mengikatkan diri
2) Cakap melakukan perbuatan hukum
3) Suatu hal tertentu
4) Kausa yang halal.
Jika dilihat dari perjanjian jual beli yang dilakukan antara pihak Ny. Sugiarti dengan pihak  Pengki  dan  Suhardi,  perjanjian  antara  keduanya  telah  memenuhi  persyaratan perjanjian  yang  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata  mengenai  syarat sahnya perjanjian.
Namun terdapat kesalahan karena setelah membeli tanah girik tersebut, Ny. Sugiarti tidak  segera  melakukan  pendaftaran  atas  tanahnya,  sehingga  bukti  yang  dimiliki  Ny. Sugiarti hanya berupa girik yang belum dikonversi menjadi sertifikat hak milik. Kesalahan ini  menimbulkan  celah  terjadinya  perebutan  hak  serta  penyerobotan  kepemilikan  tanah tersebut.
Selanjutnya,  Suhardi  (peminjam)  meminjam  girik  asli  kepada  Ny.  Sugiarti  dengan alasan  untuk  dilakukannya  pecah  girik,  namun  selama  girik  berada  pada  penguasaan Suhardi,  dirinya  melakukan  penyimpangan  dari  tujuan  awal  peminjaman  girik  tersebut yaitu  dengan  menjual  girik  milik  Ny.  Sugiarti  kepada  pihak  lain,  yaitu  Titik  Nurhayati,
6 Boedi Harsono, Op. Cit, hlm 12.
pada  penjualan  yang  dilakukan  Suhardi  dengan  Titik  Nurhayati  terjadi  beberapa penyimpangan terhadap ketentuan hukum, diantaranya:
a) Penyimpangan terhadap syarat sahnya perjanjian jual beli Pada  jual  beli  yang  dilakukan  antara  Suhardi  dengan  pihak  Titik  Nurhayati,  telah terpenuhinya  syarat  adanya  kata  sepakat  untuk  mengikatkan  diri,  cakap  dalam melakukan  perbuatan  hukum,  suatu  hal  tertentu,  namun  syarat  terakhir  yaitu  suatu sebab yang halal tidak dapat terpenuhi, karena objek jual beli diantara keduanya adalah barang milik orang lain.
Kausa yang halal merupakan suatu syarat objektif dalam diadakannya suatu perjanjian, apabila  dalam  suatu  perjanjian  syarat  ini  tidak  terpenuhi  berakibat  pada  perjanjian tersebut  batal  demi  hukum  yaitu  berarti  dari  semula  dianggap  tidak  pernah  ada dilahirkan  suatu  perjanjian  dan  tidak  pernah  ada  suatu  perikatan.  Pembatalan  suatu perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.
b) Penyimpangan terhadap Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Namun pada perjanjian yang dilakukan antara Suhardi dengan  Titik  Nurhayati  tidak  disertai  dengan  itikad  baik,  karena  keduanya  telah mengetahui  bahwa  objek  perjanjian  yang  dilakukan  merupakan  milik  orang  lain  dan harga yang ditetapkan dibawah harga standar hipotek tanah pada tahun 1993.
c) Penyimpangan terhadap syarat materil jual beli tanah Dikatakan bahwa syarat materiil dalam jual beli tanah sangat menentukan akan sahnya jual  beli  suatu  tanah.  Salah  satu  syarat  materiil  dalam  jual  beli  tanah  adalah  penjual merupakan orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.
Jika dikaitkan dengan kasus, Penjual adalah bukan orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya, karena diketahui bahwa penjual (Suhardi) hanyalah peminjam girik asli yang kemudian menyalahgunakan girik asli tersebut yang ada di bawah penguasaannya dengan  menjualnya  kepada  Titik  Nurhayati.  Tidak  terpenuhinya  syarat  ini  juga menyebabkan perjanjian jual beli yang dilakukannya adalah batal demi hukum.
Biarpun  pihak  Titik  Nurhayati  yang  membeli  tanah  dari  Suhardi  dengan  beberapa penyimpangan,  pihaknya  telah  mendaftarkan  tanah  tersebut  ke  Badan  Pertanahan
Nasional, sehingga memiliki sertifikat yang membuat pihaknya memiliki perlindungan hukum dan alat bukti yang lebih kuat jika dibandingkan dengan Ny. Sugiarti.
Untuk mengetahui pihak yang paling berhak atas tanah yang di atasnya telah dibangun Restoran Ayam Goreng Suharti adalah nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM)  tanah  tersebut,  yaitu  Titik  Nurhayati  selama  belum  ada  pihak  lain  yang membuktikan sebaliknya.
Namun,  pihak  Ny.  Sugiarti  memiliki  bukti-bukti  yang  menunjukkan  bahwa  tanah tersebut  adalah  miliknya.  Walaupun  demikian,  sejak  diundangkannya  UUPA  dan diberlakukannya PP No. 24 Tahun 1997, alat bukti kepemilikan atas tanah yang diakui dan dijamin oleh undang-undang adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Bukti-bukti yang dimiliki pihak Ny. Sugiarti dapat dijadikan dasar gugatan terhadap sertifikat milik Titik Nurhayati.
Selama  belum  ada  pihak  lain  yang  dapat  membuktikan  sebaliknya  dan  belum  ada putusan pengadilan yang memberikan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, maka suatu kepemilikan tanah akan tetap berada pada orang yang namanya tertulis dalam sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemilik  Pertama  yang  Tanahnya  Dibangun  Restoran Ayam Goreng Suharti Menurut Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Pasal 19 ayat (1) UUPA menjelaskan bahwa:
“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh  wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dengan Peraturan Pemerintah”
Penjelasan pada Pasal 19 ayat (1) tersebut memberikan instruksi kepada pemerintah untuk  melaksanakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Republik  Indonesia  dan  membuat Peraturan Pemerintah  sebagai  peraturan  pelaksanaan  dari  pendaftaran tanah.  Untuk  itu tetapkannya peraturan pelaksana dari pendaftaran tanah yaitu, PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian diperbarui menjadi PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Sejak  diberlakukannya  peraturan  tentang  pendaftaran  tanah  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  semua  hak-hak  atas  tanah  kedudukannya  disamaratakan  baik  tanah  yang
dahulunya  tunduk  terhadap  hukum  adat,  maupun  yang  tunduk  kepada  hukum  barat dengan cara pendaftaran tanah. Sebaliknya, pendaftaran tanah menurut Pasal 23, Pasal 32, dan  Pasal  38  UUPA  adalah  ditujukan  kepada  para  pemegang  hak  supaya  menciptakan kepastian hukum mereka sendiri, karena pendaftaran atas setiap peralihan, penghapusan, dan pembebanan akan banyak menimbulkan permasalahan hukum jika tidak didaftarkan. Sebagaimana diterangkan pada Pasal 23 ayat (1) UUPA bahwa
“hak milik demikian pula setiap peralihan hapusnya dan pembebanan dengan hak - hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.”
Pendaftaran  tanah  sebagaimana  yang  diatur  dalam  UUPA  akan  menghasilkan produk akhir berupa sertifikat yang merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 ayat 2 huruf c. yaitu “pemberian surat -surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai a lat pembuktian yang kuat.”
Ny.  Sugiarti  merupakan  pihak  yang  merasa  dirugikan  dengan  diterbitkannya Sertifikat  Hak  Milik  No.  787  tertanggal  12  Desember  1997  atas  nama  Titik  Nurhayati. Sertifikat tersebut terbit atas dasar konversi dari tanah girik hasil jual beli yang tidak sah antara Suhardi dengan Titik Nurhayati.
Dikatakan tidak sah, karena Suhardi bukanlah pemilik atas tanah tersebut melainkan hanyalah peminjam girik asli milik Ny. Sugiarti, diketahui bahwa peminjam tidak memiliki hak untuk mengalihkan hak kepemilikan suatu objek dan sesuai dengan sistem pertanahan di  Indonesia  menganut sistem  publikasi  negatif yang  mengandung unsur  positif.  Stelsel Negatif menganut asas nemo plus yuris yang berarti orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan  hak  melebihi  apa  yang  dia  sendiri  punyai. 7 Tujuannya  adalah  untuk melindungi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  sebenarnya  dari  tindakan  orang  lain  yang mengalihkan  hak  tersebut  tanpa  diketahui  pemegang  hak  yang  sebenarnya.  Maka  data yang disajikan dalam pendaftaran dengan sistem publikasi negatif tidak boleh begitu saja dipercaya kebenarannya. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Biarpun
7 Boedi Harsono, Op. Cit, hlm 82.
sudah melakukan pendaftaran, pembeli selalu masih menghadapi kemungkinan gugatan dari orang yang dapat membuktikan bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya. 8
Perlindungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  pihak  Ny.  Sugiarti  adalah  dengan melakukan  gugatan  terhadap  Titik  Nurhayati  ke  Pengadilan  Negeri  yang  dengan membuktikan  bahwa  pihaknya  merupakan  pemegang  hak  yang  sebenarnya  atas  tanah yang di atasnya telah di bangun Restoran Ayam Goreng Suharti dan Sertifikat Hak Milik No.787 atas nama Titik Nurhayati adalah sertifikat yang cacat hukum.
Sertifikat cacat hukum adalah tanda bukti hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah) yang  telah  diterbitkan  dan  terdapat  hal-hal  yang  menyebabkan  batalnya,  karena  dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau dilanggar, serta akibat hukumnya batal. 9
Sertifikat cacat hukum karena putusan pengadilan diakibatkan dalam permohonan penerbitan sertifikat tersebut terdapat unsur-unsur penipuan, paksaan dan pemalsuan yang menyebabkan  sertifikat  tersebut  harus  dibatalkan.  Penipuan  yang  dimaksud  adalah penipuan terhadap data-data, orang yang tidak berhak menjadi berhak. Paksaan dengan jalan memaksa untuk memberikan keterangan-keterangan demi memperkuat kepemilikan tanah tersebut, padahal sebenarnya dia tidak berhak atas tanah tersebut. Pemalsuan yang dimaksud  adalah  apabila  terdapat  surat-surat  yang  dipalsukan  untuk  mendapatkan sertifikat tersebut.
Pihak  Ny.  Sugiarti  harus  dapat  membuktikan  hal  tersebut  sebagaimana  di  atur dalam Pasal 163 HIR yaitu “Barang siapa yang mengatakan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” Setelah  mendapatkan  putusan  pengadilan  yang  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  Badan Pertanahan Nasional (BPN) wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penangan Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut dengan Perkaban) menjelaskan bahwa
8 Ibid.
9 Rusmadi Murad, 1991, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni, hlm 29.
“BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya”
Lebih lanjut, Pasal 55 Perkaban No. 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa:
“(1)  tindakan  untuk  melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat berupa:
a. Pelaksanaan dari seluruh amar putusan;
b. Pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau
c. Hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan (2) Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan  dengan  penerbitan,  peralihan  dan/atau  pembatalan  hak  atas  tanah, antara lain:
a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah;
b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah;
c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum
d. Merintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
e. Perintah penerbitan hak atas tanah; dan
f. Amar  yang  bermakna  menimbulkan  akibat  hukum  terbitnya,  beralihnya  atau batalnya hak.”
Selain melakukan gugatan kepada Titik Nurhayati, upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh pihak Ny. Sugiarti sebagai bentuk perlindungan hukum adalah dengan cara melakukan  permohonan  pembatalan  sertifikat  karena  adanya  cacat  hukum  administrasi dalam penerbitan sertifikat tersebut.
Prinsip  perbuatan  hukum  pertanahan  terhadap  keputusan/surat  cacat  hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Perkaban No.3 Tahun 2011 yaitu:
“(2)  Cac at  hukum  administrasi  yang  dapat  mengakitbatkan  tidak  sahnya  suatu sertipikat hak atas tanah harus dikuatkan dengan bukti berupa:
a. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
b. Hasil penelitian yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi; dan/atau
c. Keterangan  penyidik  tentang  adanya  tindak  pidana  pemalsuan  surat  atau keterangan  yang  digunakan  dalam  proses  penerbitan,  pengalihan  atau pembatalan sertipikat hak atas tanah; dan/atau
d. Surat-surat lain yang menunjukkan adanya cacat administrasi.”
Cacat  hukum  administratif  maksudnya  adalah  bahwa  data  tersebut  betul-betul melanggar administrasi, jika seseorang atau badan hukum tersebut tetap bertahan (tidak mau  direvisi  atau  dibetulkan  oleh  instansi  Badan  Pertanahan  Nasional),  maka  perlu pembatalan hak atas tanah. Jika seseorang atau badan hukum tersebut tidak mau dibatalkan (dengan sukarela), sedangkan ada pihak lain yang merasa dirugikan dengan penerbitan Sertifikat  Hak  atas  Tanah  yang  mengandung  cacat  hukum  tersebut,  maka  pihak  yang merasa  dirugikan  tersebut  dapat  menggugat  atau  mohon  pembatalan  hak  atas  tanah melalui Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanahnya akan dikembalikan statusnya semula.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pihak  yang  berhak  atas  suatu  bidang  atas  tanah  adalah  nama  seseorang  yang tercantum  dalam  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  karena  setelah  diberlakukannya  Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bukti kepemilikan yang kuat, sah, dan diakui adalah Sertifikat Hak Milik yang didapatkan setelah dilakukannya pendaftaran tanah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Walaupun demikian, ternyata masih banyak pemilik tanah dengan alat- alat bukti adat yang belum mendaftarkan tanahnya. Dengan demikian pemilik tanah adat belum  mempunyai  Sertifikat  Hak  Milik,  sehingga  rentan  akan  terjadinya  berbagai permasalahan atas tanah tersebut.
Perlindungan  hukum  bagi  pemilik  tanah  dengan  alat-alat  bukti  adat  sebelum berlakunya  UUPA  yang  kehilangan  hak  kepemilikannya  karena  tidak  melakukan Pendaftaran  Tanah sebagaimana  diatur  dalam UUPA  dan  PP  No.  24  Tahun  1997,  dapat mengajukan  gugatan  terhadap  orang  yang  sedang  menguasai  tanahnya  dengan membuktikan bahwa dirinya adalah orang yang paling berhak atas tanah tersebut. Selain
itu, dapat juga mengajukan permohonan pembatalan sertifikat jika didapati adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertifikat atas tanah tersebut.

## Saran
Bagi  pemilik  tanah  dengan  alat-alat  bukti  adat  sebelum  berlakunya  UUPA,  untuk segera  melakukan  Pendaftaran  Tanah  sebagaimana  diatur  dalam  UUPA  dan  PP  No.  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  sehingga  diterbitkannya  Sertifikat  Hak  Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan yang kuat guna mengurangi resiko terjadinya berbagai permasalahan atas tanah yang dimilikinya.
Untuk mencapai  kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi  seluruh pemilik hak atas tanah, maka pihak Panitia Pendaftaran tanah perlu menilai dengan seksama alat bukti  kepemilikan  baik  tertulis  maupun  bukti  tidak  tertulis  dalam  proses  pengajuan permohonan hak atas tanah agar tidak terjadi sengketa kepemilikan atas suatu tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdurahman.  1980. Himpunan  Yurisprudensi  Hukum  Agraria,  Seri  Hukum  Agraria  VI, Bandung: Alumni.
Adrian Sutedi. 2008. Peradilan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.
Boedi Harsono. 2007. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jilid I, Jakarta: Djambatan. Dinda Keumala dan Setiyono. 2009. Tanah dan Bangunan, Jakarta: Redaksi Raih ASA Sukses. Eddy Ruchiyat. 2006. Politik Pertahanan Nasional Sampai Orde Baru, Bandung: PT Alumni.
K. Wantjik Saleh. 1992. Hak Anda Atas Tanah, Jakarta: Ghalia.
R. Setiawan, 1987. Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Bina Cipta.
R. Soebekti, 1979. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.
Rusmadi Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung: Alumni.

## Jurnal
Fajrina  Aprilianti  D,  dkk.,  2019,  Peran  Notaris  dalam  Pelepasan  Hak  Atas  Tanah  pada Proses Konsolidasi Tanah, Acta Diurnal , Vol. 2, No. 2, Juni 2019.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peratran  Jabatan  Pejabat  Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.

## Sumber Lain
Wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik, selaku Ahli waris dari Ny. Sugiarti.
Wawancara dengan Ibu Kusdianti, selaku Ahli Waris dari Ny. Sugiarti.