2022-06-15

## ANALISIS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN PADA E-COMMERCE OLEH PELAKU USAHA
Putri Mulyawati
Nabila Shafira
Diah Pudjiastuti
Universitas Wanita Internasional, Bandung, Indonesia .

## ABSTRAK
Penelitian yang dilakukan ini berkaitan dengan analisis perlindungan konsumen oleh pelaku ekonomi yang berperan dalam melindungi data konsumen. Konsumen ialah pengguna suatu barang atau jasa yang telah tersedia untuk penggunaan pribadi dan sosial. Privasi seorang konsumen harus dilindungi oleh  para  pelaku  ekonomi  dan  diakui  sebagai  suatu  hak  asasi  manusia  yang  seharusnya  dilindungi oleh  undang-undang  untuk  mencapai  haknya  sebagai  konsumen.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan atas  perlindungan  suatu  hukum  terhadap  konsumen  ialah  bentuk  kewajiban  dan  keharusan  yang semestinya diberikan oleh pelaku ekonomi terhadap konsumennya, hal ini  sudah diatur didalam suatu Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Misalnya,  litigasi  dapat  diselesaikan  dalam  upaya penyelesaian sengketa mengenai penggugatan yang dilakukan salah satu pihak, dan non-litigasi dapat diselesaikan dengan berbagai banyak cara, seperti melalui cara negosiasi dan cara konsolidasi.
Kata Kunci: Konsumen, Privasi, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN
Hukum  adalah  seperangkat  norma  yang  besar,  sehingga  untuk  menguasainya  perlu mengelompokkan  norma-norma  praktis,  yang  disebut  juga  sistem  hukum,  dan implementasinya  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Menurut  Ernest  Utrecht  menjabarkan dari  salah  satu  buku  karya  dari  Prof.  Chainur  Arrasjid  yaitu  Dasar-dasar  Ilmu  Hukum (2000),  menurutnya: “Hukum  ialah  suatu  himpunan  atas  petunjuk  dalam  hidup  suatu perintah  maupun  suatu  pantangan  yang  telah  mengatur  seluruh  norma  dalam  suatu masyarakat  yang  sudah  selayaknya  selalu  diikuti  oleh  seluruh  anggota  masyarakat  yang apabila  dilanggar  akan  mengakibatkan  adanya  tindakan  dari  pihak  pemerintah  kepada masyarakat  itu.” 1 Hukum  merambah  ke  semua  bidang  kehidupan,  salah  satunya  dalam bidang hukum  bisnis.  Hukum  bisnis mencakup keseluruhan  peraturan  hukum tertulis  dan tidak  tertulis  yang  terdiri  atas  hak  dan  kewajiban  yang  muncul  dari  perjanjian  atau kewajiban yang muncul dalam urusan bisnis.
Kegiatan bisnis dilakukan oleh individu maupun organisasi, dan juga organisasi lain yang  selalu  melibatkan  kegiatan  dalam  berbagai  bentuk  produksi,  penjualan,  pembelian dan  juga  pertukaran  barang  atau  jasa.  Tujuan  dari  bisnis  yaitu  untuk  memperoleh keuntungan  dengan menawarkan  barang  atau jasa  kepada konsumen, dengan yujuan  agar konsumen  tertarik  dengan  produk  yang  ditawarkan.  Dengan  berjalannya  w aktu,  bisnis mulai  berkembang  dengan  berbagai  macam  cara,  contohnya  dengan  secara  online  yang sering dikenal dengan e-commerce . E-commerce yakni kumpulan dari berbagai teknologi, aplikasi  dan  bisnis  yang  mempertemukan  antara  bisnis  atau  individu  sebagai  se orang
1 Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika.
konsumen untuk bertukar barang atau bertukar informasi dan transaksi elektronik melalui televisi, internet dan sebagainya. Manfaat e-commerce yakni untuk mempermudah proses transaksi  antara  bisnis  atau  individu  dengan  konsumen. E-commerce memiliki  4  jenis yakni e-commerce business to business, business to consumer, consumer to consumer, dan consumer to business.
Dunia  teknologi  semakin  berkembang  pesat  dan  memungkinkan  setiap  orang  untuk melakukan  transaksi  melalui  media  internet  dengan  berbagai  kemudahannya,  contohnya dari kegiatan berbelanja, mengirim uang, perjanjian dalam bekerjasama dan yang lainnya. Pesatnya  kemajuan  dalam  teknologi  dan  produksi  internet  sebagai  sarana  dalam pendidikan,  komunikasi  dan  kemajuan  di  berbagai  macam  bidang  lainnya  jug a  sangat mempengaruhi  sektor  ekonomi.  Jika  sebelumnya  transaksi  dalam  jual  beli  sekedar  dapat dilakukan  melalui  cara  konvensional,  maka  kini  transaksi  jual  beli  dapat  dilakukan melalui cara online di era modern zaman sekarang.
Dalam  transaksi  jual  beli  konvensional  menimbulkan  berbagai  kesulitan  kepada orang-orang  yang  tidak  memiliki  banyak  waktu  senggang.  Maka  pada  peluang  ini, transaksi  jual  beli  yang  dilakuan  melalui  internet  memberikan  kemudahan  dan  menjadi jalan  pintas.  Pembeli  tidak  perlu  lagi  susah  payah  mendatangi  penjual  untuk  membeli suatu barang yang diinginkannya, cukup dengan cara menghubungkan gadget ke Internet, pembeli dapat dengan mudah membeli barang yang diinginkannya.
Konsumen  merupakan  semua  individu  pemakai  suatu  barang  ataupun  suatu  jasa yang telah tersedia di lingkungan masyarakat, baik itu bagi kebutuhan dirinya sendiri dan orang  lain,  kebutuhan  keluarganya,  kebutuhan  makhluk  hidup  lainnya,  maupun  bagi penggunaan  nonkomersial.  Itulah  sebabnya    konsumen  sangat  memerlukan  perlindunga n hukum  agar  dapat  menggunakan  haknya  sebagai  konsumen.  Perlindungan  terhadap konsumen baik secara material maupun secara formal dipandang semakin penting, dilihat dari  pesatnya  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  secara  tidak  langsung mendorong  produktivitas  dan  efisiensi  seorang  produsen  barang  ataupun  jasa  yang diproduksinya  untuk  memenuhi  tujuan  bisnis.  Pada  akhirnya,  untuk  melacak  dan memenuhi  kedua  hal  yang  dimiliki  konsumen  baik  itu  secara  langsung  ataupun  secara tidak langsung pada umumnya konsumen yang akan merasakan konsekuensinya.
Pembahasan  mengenai  perlindungan  suatu  data  pribadi  terus  berkembang  di berbagai  tingkat  yaitu  internasional,  regional,  dan  nasional.  Organisasi  internasional  dan juga  regional  mencetuskan  rekomendasi  yang  dapat  digunakan  sebagai  sebuah  panduan bagi  negara-negara  anggota.  Rekomendasi  tersebut  juga  mempengaruhi  pembentukan regulasi  perlindungan  data  di  masing-masing  negara.  Diantaranya  ialah  OECD Privacy Framework yang  diterbitkan  pada  tahun  1980  oleh  Organization  for  Economic  Co- operation  and  Development  (OECD)  dalam  revisi  Pertemuan  Menteri  ASEAN  untuk Telekomunikasi  dan  Teknologi  Informasi  (Telmin)  tahun  2013.  Saat  menggunakan  data pribadi, tidak hanya pengusaha di sektor swasta yang mengumpulkan dan memproses da ta pribadi.  Dalam  kerangka  hukum  sebuah  negara  kesejahteraan,  negara  mengintervensi kehidupan  masyarakat.  Dalam  rangka  untuk  meningkatkan  suatu  fungsi  dalam  negara, negara  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  melakukan  kegiatan  pengumpulan  data, pengolahan  data,  dan  penyimpanan  data  pribadi  yang  dimilikiwarga  negara.  Dengan konsep e-government ,  suatu  teknologi  mediasi hubungan  antara  suatu pemerintah dengan warga  negara.  Konsep smart  city dalam  pengelolaan  kawasan  perkotaan  yang memanfaatkan  teknologi  telah  memunculkan  isu  terkait  kebijakan  dalam  distribusi informasi dan dalam suatu perlindungan hukum.
2022-06-15
Hasil dari penelitian dan telah diatur juga dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa suatu  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  ialah  suatu  kewajiban  pelaku  usaha  atas konsumennya. Suatu upaya untuk menyelesaikan konflik antara nasabah dan pelaku usaha melalui  prosedur  pengadilan  dan  di  luar  pengadilan.  Penyelesaian  konflik  melalui  proses peradilan  beralaskan  pada  gugatan  yang  diutarakan  oleh  salah  satu  pihak.  Namun, penyelesaian  suatu  konflik  diluar  dari  pengadilan  dapat  dilakukan  dengan  beberapa macam  cara  seperti  negosiasi,  konsolidasi,  mediasi  dan  arbitrase.  Az.Nasution berpendapat mengenai hukum atas perlindungan konsumen ialah suatu sektor dari hukum konsumen  yang  berisi  atas  azas  maupun  kaidah  yang  memiliki  sifat  mengendalikan,  dan juga  memiliki  sifat  yang  melindungi  atas  kepentingan  seorang  konsumen  .  Mengenai hukum konsumen merupakan seluruh  azas maupun kaidah suatu hukum yang telah diatur hubungannya  dan  masalah  dari  beragam  macam  pihak  antara  satu  sama  lain  yang berkaitan dengan suatu barang ataupun jasa kepada konsumen.
Pasal  1  (1)  dalam  UU  Perlindungan  Konsumen  Nomor  8  Tahun  1999  disebutkan bahwasanya  suatu  perlindungan  konsumen  mencakup  berbagai  macam  cara  untuk menjamin ketentuan hukum dalam rangka menjamin perlindungan konsumen.

## PEMBAHASAN Pengertian konsumen
Adams  (1989)  menjelaskan  bahwa  undang-undang  di  Amerika  Serikat  hanya memberikan  jaminan  ganti  rugi  atas  produk  cacat  kepada  seseorang  yang  terikat  kontrak pribadi  dengan  produsen  atau  pelaku  usaha  itu  sendiri.  Meskipun  ada  kemajuan  dalam undang-undang  perlindungan  konsumen  pada  tahun  1916,  pada  saat  itu  produsen bertanggung  jawab  penuh  atas  semua  konsumen  yang  menggunakan  produknya, konsumen  menjadi  korban  karena  mereka  secara  tidak  sengaja  menerima  produk  yang cacat  dan  menyebabkan  kerugian  bagi  konsumen.  Tetapi  teori  kelalaian  berkembang sangat  cepat,  pada  tahun  1960-an,  ketika  produsen  memberlakukan  kewajiban  tanpa kesalahan untuk semua produk yang cacat. 2
Dalam  kegiatan  usaha  terdapat  hubungan  dua  arah  antara  pelaku  usaha  dengan konsumen. Kepentingan untuk pelaku ekonomi ialah memdapatkan keuntungan atau profit dari   hasil  negosiasi  dengan konsumen, sementara  itu  kepentingan  untuk  ko nsumen  ialah mendapatkan kepuasan dari pemenuhan kebutuhannya akan produk tersebut.
Kerap  terjadi  ketidaksepadanan  di  antara  kedua  hubungan  tersebut,  konsumen umumnya  sering  menjadi  sasaran  eksploitasi  pelaku  usaha  yang    posisi  social  dan ekonominya lebih kuat.  Konsumen merupakan pihak yang lemah dan terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan jual beli.
Pada  pasal  2  UUPK  terdapat  ketentuan  yang  mengatakan  mengenai  perlindungan konsumen didasarkan pada kemanfaatan dan keseimbangan, keadilan dan keselamatan dan juga keamanan.
• Asas  kemanfaatan  berarti  memberikan  pengertian  bahwa  seluruh  upaya  pada perlindungan konsumen harus memiliki manfaat untuk pelaku usaha dan konsumen.
• Asas pemerataan berarti memberikan keleluasaan pada pelaku usaha dan konsumen untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya.
2 Brotosusilo  Agus.  1992. Hak-Hak  Produsen  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jurnal  Hukum  & Pembangunan. Vol. 22. No. 5. Hal 423-434.

## 2022-05-15
• Asas keseimbangan berarti menemukan keseimbangan material dan spiritual antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.
• Asas  keselamatan  konsumen  berarti  memberikan  bahwa  jaminan  keamanan  dan perlindungan diberikan kepada konsumen pada saat  menggunakan barang  atau jasa yang digunakan.
• Asas  kepastian  hukum  berarti  mengandung  pengertian  bahwa  pelaku  usaha  dan konsumen  harus  tunduk  pada  hukum  dan  mendapatkan  keadilan  dalam  suatu perlindungan konsumen.

## Hak dan kewajiban konsumen
Telah  diiatur  secara  jelas  dan  rinci  pada  UUPK  bahwa  konsumen  memiliki  hak  dan kewajiban, hak konsumen yaitu:
• Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam penggunaan suatu barang ataupun jasa.
• Hak atas memilih dan membeli barang ataupun jasa menurut jaminan dengan pelaku usaha.
• Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  serta  mendengar  pendapat  maupun keluhan tentang kondisi barang ataupun jasa yang akan digunakan.
• Hak  atas  advokasi,  perlindungan  konsumen  dan  upaya  dalam  penyelesaian  konflik perlindungan konsumen dengan baik.
• Hak atas ganti rugi, ganti rugi atau penggantian  barang ataupun jasa yang diterima dalam keadaan cacat atau tidak sesuai dengan kontrak.
Selain  hak,  konsumen  juga  memiliki  sebuah  kewajiban  yang  harus  dipatuhi konsumen terhadap pengusaha, kewajiban konsumen yaitu:
• Konsumen  harus  dengan  cermat  membaca  dan  memahami  petunjuk  informasi maupun  tata  cara  dalam  penggunaan  barang  ataupun  jasa  yang  digunakan  untuk perlindungan dan keselamatan konsumen.
• Konsumen  harus  beritikad  baik  ketika  bertransaksi  untuk  membeli  barang  ataupun jasa.
• Konsumen harus membayar barang ataupun jasa sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dengan pelaku usaha.
• Konsumen  harus  memantau  secara  ketat  upaya  penyelesaian  dalam  konflik perlindungan konsumen secara yuridis.

## Hak dan kewajiban pelaku usaha
Ada  kaitan  yang  berbeda  antara  pelaku  ekonomi  dan  konsumen,  kaitan  tersebut merupakan  hak  dan  kewajiban  antara  pelaku  usaha  dengan  konsumen  yang  harus diperhatikan dengan baik. Dengan demikian ada UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban  pengusaha  yang  dijamin  pelaksanaannya  oleh  penegak  hukum,  hak  pelaku usaha yaitu:
• Hak atas pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi barang ataupun jasa yang disepakati dengan konsumen.
• Hak ganti rugi jika konsumen tidak bertindak dengan itikad baik.
• Hak  atas  pembelaan  diri  yang  memadai  dalam  penyelesaian  peradilan  konflik konsumen.

## 2022-06-15
• Hak  untuk  memulihkan  nama  baik  yang  telah  ditetapkan  oleh  undang-undang bahwasanya  kerugian  yang  dialami  konsumen  bukan  disebabkan  oleh  barang ataupun jasa yang diperdagangkan antara pelaku ekonomi dan konsumen.
Selain  hak,  pelaku  usaha  juga  memiliki  suatu  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh pengusaha terhadap konsumennya, yaitu:
• Pelaku usaha harus bertindak dengan itikad baik dalam kegiatan jual beli mereka.
• Pelaku  usaha  harus  menyampaikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  tentang kondisi suatu barang ataupun jasa dan harus melayani konsumen dengan benar dan tidak  diskriminatif,  menjelaskan,  menggunakan,  memelihara  dan  memperbaiki barang ataupun jasa yang ditawarkan.
• Pelaku usaha harus memberikan keleluasaan kepada konsumen untuk mencoba atau menguji barang ataupun jasa yang ditawarkan.
• Pelaku  usaha  harus  menjamin  mutu  dan  mutu  barang  atau  jasa  sesuai  dengan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
• Pelaku usaha wajib memberikan sebuah ganti rugi, ganti rugi atau penggantian jika barang  atau  jasa  tidak  sesuai  dengan  kontrak,  serta  kerugian  yang  timbul  dari penggunaan, penggunaan dan penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.

## Kendala dalam perlindungan konsumen
Upaya  perlindungan  konsumen  seringkali  terkendala  oleh  pemahaman  konsumen akan  hak-haknya  dan  kesalahpahaman  sebagian  besar  produsen  atau  pelaku  pasar  bahwa perlindungan  konsumen  berbahaya  bagi  produsen.  Inilah  alasan  utama  mengapa  RUU Perlindungan  Konsumen  yang  diajukan  oleh  YLKI  ke  berbagai  pihak  tidak  menerima tanggapan  positif.  Setiap  kesalahpahaman  antar  pelaku  ekonomi  diselesaikan  den gan mengakui  bahwa  konsumen  dan  produsen  merupakan  partner  simbiosis  mutualisme  yang saling  menguntungkan,  perusahaan  pelaku  ekonomi  tidak  dapat  berkembang  pesat  ketika konsumen dirugikan oleh isu-isu utama seperti menerima produk cacat.
Secara  umum,  terdapat  peraturan  hukum  tentang  proteksi  data  di  Indonesia. Kebijakan  privasi  ialah  deskripsi  lengkap  perihal  akuntabilitas  serta  implementasi ketetapan  ini  untuk  menjaga  hak  privasi  konsumen  yang  telah  menyerahkan  data  privasi mereka  pada  e-commerce.  Kebijakan  privasi  untuk  seluruh  transaksi  e-commerce  praktis untuk  diakses  setiap  waktu,  sebab  peraturan  ini  sangat  krusial    dalam  e-commerce  yang menjadi konvensi yang dihargai baik oleh konsumen juga Produsen.
UU  No.  11  Tahun  2008  perihal  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  serta  Peraturan Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2012  perihal  Pengelolaan  Sistem  Transaksi  Elektronik. Pemerintah  Indonesia  memiliki  bidang  unggulan  yang  mengatur e-commerce yaitu Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (Kemenkominfo).  Kementerian  Komu nikasi dan  Informatika  memiliki  program  registrasi  dan  pendataan  pemangku  kepentingan  di bisnis e-commerce melewati deretan prosedur profiling dan database report . Hal ini untuk menghindari konsumen ditipu oleh orang yang tidak berkomitmen.
Kegiatan e-commerce ini  membuktikan  bahwa  konsumen  merupakan  pihak  yang lemah  dalam  dalam  melakukan  transaksi  tersebut.  Hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  aturan teknis  terkait  kode  etik  transaksi e-commerce diperlukan  untuk  melindungi  keperluan konsumen  melalui  rincian  persetujuan  kebijakan  privasi  yang  berperan  dalam  setiap aktivitas  dalam  kegiatan e-commerce ,  maka  dari  itu  keduabelah  pihak  dapat  sepakat,
sehingga  fasilitator  platform  sistem  pasar  daring  tidak  dapat  dengan  mudah menghimpunkan informasi untuk tujuan keuntungan.
Perlindungan  konsumen  harus  dilaksanakan  dan  dilindungi  oleh  pelaku  usaha, konsumen  memiliki  perlindungan  hukum  yang  sama  dan  dapat  digunakan  ketika  pelaku usaha  melanggar  hak  konsumen.  Hukum  yang  berlaku  merupakan  sistem  yang  sangat penting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan dan kekuasaan negara dan lembaga negara dalam aspek yang terbatas. Misalnya, hukum memerankan posisi yang fundamental dalam banyak hal dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang ekonomi, politik dan sosial serta  di  masyarakat  sebagai  instrumen  penting  untuk  menciptakan  kondisi  yang  stabil dalam kepemimpinan negara. Dalam undang-undang ini menjadi kendala bagi pemerintah untuk  merespon  suatu  tindakan  hukum  agar  pemerintah  dapat  mengikuti  prinsip -prinsip dan  merespon  kerangka  tersebut  dengan  membuat  undang-undang  dan  melindungi  hak asasi  manusia  secara  memadai.  Kesadaran  Pelaku  usaha  tentang  Standardisasi  Produksi harus  diikuti  oleh  Pelaku  usaha  sendiri  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku  dan ditunggu-tunggu  karena  Standardisasi  Produksi  merupakan  acuan  atau  pedoman  bagi pelaku usaha untuk menjaga ketidakpastian dan pemahaman sifat produksi.

## Penegakan hukum perlindungan konsumen
Penegakan hukum perlindungan konsumen terus menerus memotivasi para produsen agar  dapat  menciptakan  dan  mengoptimalkan  produk  yang  berkualitas  dan  bermanfaat setara  dengan  aturan  atau  ketentuan  yang  belangsung,  serta  dengan  melahirkan  jual  beli yang  sehat  dan  menguntungkan  antara  konsumen  dan  produsen.  Upaya  penegakan perlindungan  konsumen  ini  tidak hanya  menyangkut  kesepakatan  antara  konsumen  untuk menyerahkan  hak  dan  kewajibannya  dalam  konflik  konsumen,  namun  juga  perlu  diawali dengan  langkah  pertama,  yaitu  upaya  pengendalian  standarisasi  mutu  suatu  produksi. Penyeragaman  kualitas  produksi  menekankan  pada  produk  yang  dihasilkan  oleh  pelaku usaha dan harus menegaskan kualitas dari semua produksi yang dilakukan oleh produsen atau pelaku usaha.
Dengan  menyelesaikan  perselisihan  konsumen  dan  menjatuhkan  sanksi  kepada produsen,  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  mendorong  produsen  untuk berhati-hati  saat  membuat  suatu  barang.  Oleh  karena  itu,  penuntutan  dalam  penerapan sanksi  atau  denda,  baik  perdata,  pidana  maupun  administratif,  dilakukan  semata -mata untuk  menggugah  sikap  pelaku  pasar  atau  bahkan  konsumen  itu  sendiri  terhadap manajemen risiko. Manajemen risiko ini adalah manajemen risiko dalam hukum.

## Upaya perlindungan hukum bagi konsumen
Hak  konsumen  dalam  rangka  perlindungan  hukum  adalah  hak  atas  ketentraman, keamanan  dan  keselamatan  ketika  menggunakan  suatu  barang  ataupun  jasa.  Menyortir barang  ataupun  jasa  dan  menerima  barang  atau  jasa  setara  dengan  jumlah  tukar  dan keadaan  serta  kegunaan  yang  disepakati,  dengan  keterangan  yang  dimengerti  dan  benar perihal kondisi atau kegunaan barang atau jasa, menanggapi opini yang berbeda dan juga protes  perihal  barang  atau  jasa  yang  sedang  atau  telah  diterapkan  untuk  memperoleh pembelaan,  memperoleh  perlindungan  serta  melakukan  upaya  penanganan  konflik perlindungan konsumen dengan baik, memperoleh nasihat dan juga pendidikan konsumen. Konsumen  juga  harus  dihargai  dan  diperlakukan  secara  adil  dan  wajar  serta  tidak kategoris.  Juga  ingat  untuk  menuntut  kompensasi,  kerusakan  atau  penukaran  jika  barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau berada dalam kondisi selain dari yang dimaksudkan.

## 2022-06-15

## PENUTUP Kesimpulan
Bersumber  pada  analisis  yang  telah  dirincikan,  konsumen  berperan  sangat  besar dalam kegiatan jual beli dan juga berperan besar bagi pelaku usaha dalam hal berkembang atau  tidaknya  suatu  usaha.  Konsumen  juga  memiliki  hak  dan  perlindungan  yang  perlu dipenuhi dan dilindungi oleh pelaku usaha itu sendiri, baik yang berkaitan dengan kondisi suatu  barang  atau  jasa,  apakah  layak  atau  tidak  dalam  keadaan  cacat  saat  diterima  oleh konsumen.  Hak-hak  konsumen,  diantaranya  hak  mendapatkan  ketenangan  dan  informasi, hak  memilih,  hak  didengar,  hak  menerima  barang  sesuai  jumlah  tukar  barang,  dan  hak mendapatkan ganti rugi yang memadai.
Ada beberapa kendala dalam perlindungan konsumen ini,  yaitu rendahnya kesadaran konsumen  akan  hak-haknya,  Konsumen  mengaku  sering  menerima  produk  cacat,  namun tidak melakukan tindakan hukum. Dan juga terjadi kesalahpahaman antara produsen atau pelaku  ekonomi  yang  menyimpulkan  bahwa  perlindungan  konsumen  menim bulkan kerugian bagi produsen.
Konsumen memiliki privasi yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, data konsumen dibagikan  kepada  pelaku  usaha  yang  tidak  dapat  disalahgunakan  secara  sewenang - wenang. Pemilik bisnis memiliki kewajiban untuk melindungi data konsumen mereka, dan pemilik  bisnis  memiliki  tanggung  jawab  kepada  konsumen  ketika  pemilik  bisnis  tidak diizinkan  untuk  terlibat  dalam  aktivitas  yang  tidak  patut  dan  harus  menghormati  hak konsumen.  Produk  yang  dipasarkan  oleh  pelaku  ekonomi  juga  harus  memenuhi  standar kualitas produksi.
Adanya  pengukuhan  hukum  perlindungan  konsumen  yang  menghimbau  para produsen  agar  mengoptimalkan  mutu  dan  produk  yang  bermanfaat  sesuai  dengan ketentuan  juga  sistem  yang  berjalan  dan  untuk  mengoptimalkan  kegiatan  jual  beli  yang stabil  dan kontributif,  serta  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan  juga untuk  terlibat dalam pembuatan  artikel  hati-hati.  Konsumen  juga  berhak  atas  perlindungan  kenyamanan, keselamatan dan keamanan pada saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa.

## Saran
Seperti  yang telah  dipaparkan,  terkandung  sejumlah masukan untuk  konsumen  agar data  tetap  aman  dan  terjaga  serta  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak-pihak  yang  tidak berkepentingan.
a. Memastikan data terenkripsi
b. Berhati-hati saat menggunakan jaringan wifi
c. Waspadai tautan phising
d. Gunakan password yang sulid ditebak.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Saliman R Abdul, 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh , Jakarta: Kencana.

## SUMBER LAIN:
Indriani  Masyitoh,Andaria  Kusuma  Sari  Nila,  Unggul  Satria.  2017. Perlindungan  Privasi  dan  Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System , Justitia jurnal hukum. Vol.1 No.
2.
Mansyur  Ali,  Rahman  Irsan.  2015. Penegakan  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Sebagai  Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2. No. 1. Brotosusilo  Agus.  1992. Hak-Hak  Produsen  Dalam  Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Jurnal  Hukum & Pembangunan. Vol. 22. No. 5.