## PERLINDUNGAN TERHADAP HASIL KARYA CIPTA PENGRAJIN HIJAB DI KOTA BATAM
Rina Shahriyani Shahrullah * , Anthony Salim **
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the copyright protection, especially for hijab industry in Batam. It also analyzes the obstacles in implementating of the protection of copyright for  hijab as a  knowledge of traditional communities in Batam. This research is a socio-legal research by using data collection techniques such as interviews and observations.  Data    is analyzed by using a  qualitative approach.  The result of the research reveals that  the protection of copyright for hijab industry in Batam is based on Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright.
Keywords: Copyright, Hijab, Batam

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan hukum terhadap perlindungan hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam. Penelitian ini juga bertujuan  menganalisis  kendala dalam menerapkan  perlindungan hak cipta bagi industri hijab di Kota Batam yang merupakan pengetahuan masyarakat tradisional di Kota Batam. Penelitian ini adalah  penelitian  hukum sosiologis yang menggunakan  teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlidungan hak cipta bagi industri hijab di Batam didasarkan pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Kata Kunci: Hak Cipta, Hijab, Batam

## A. Latar Belakang
Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.  Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil kerjanya itu berupa benda immateriil ,  atau  benda tidak berwujud. 1 Apabila ditelusuri lebih lanjut, Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda,  yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil ). 2 Pada pokoknya Hak Kekayaan Intelektual
* Alamat Korespondensi : rshahriyani@yahoo.com
** Alamat Korespondensi : anthonysalim.jotun@gmail.com
1 H. OK. Saidin,1995, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada), h. 9
2 Ibid, Halaman 11
manusia merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan inteletual manusia. 3 Dari pengertian di atas bahwa Hak Kekayaan Intelektual sulit untuk didefinisikan, meskipun demikian uraian mengenai HKI dapat digambarkan secara umum.
Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman,  hak  rahasia dagang.  Hak cipta adalah hak  eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut Peraturan Perundang-undangan. 4 Ciptaan hasil karya setiap pencipta menunjukan keasliannya dalam seni, sastra, ilmu pengetahuan. Ciptaan adalah ciptaan atau hasil karya pencipta dalam segala bentuk yang menunjukkan keasliaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni atau sastra. 5 Ciptaan merupakan suatu hasil ide atau gagasan dari pencipta yang dituang kan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang harus dilindungi harus memenuhi syarat keaslian dan konkrit.
Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa yang dilindungi oleh Undang- Undang hak cipta termasuk didalamnya  karya pengetahuan, kesenian, kesusastraan, satu hal yang perlu dicermati adalah, yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah haknya, bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Sebagai  contoh  misalnya benda yang dilindungi dengan hak cipta berupa  patung,  lukisan,  hijab, model dan motif. Semua itu perlu diterbitkan haknya, menerbitkan atau memperbanyak barang  atau mengumumkan semua objek yang dihak ciptakan tersebut.  Semua jenis benda atau objek hak cipta tersebut di atas lahir dalam bentuk benda berwujud. Pengaturan akan benda materiil  sebagaimana diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang  memberikan batasan tentang rumusan akan  benda. Menurut pasal tersebut di atas dinyatakan bahwa menurut paham Undang-Undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai menjadi obyek kekayaan (property) atau hak milik. Dengan demikian semakin jelaslah bahwa benda yang dilindungi dalam  hak cipta ini adalah benda dalam bentuk tidak berwujud atau dikenal benda immateriil .
Dengan melihat kepada batasan benda yang dapat dijadikan sebagai benda yang dapat dikategorikan Hak Kekayaan Intelektual, maka termasuklah karya seseorang yang lahir dalam bentuk kerajinan tangan berupa hijab, tenunan, ukiran,  motif dan model yang menjadi ciri khas tertentu  termasuk ke dalam benda yang dapat digolongkan benda yang dapat dijadikan  Hak Kekayaan Intelektual oleh pembuatnya.
3 Sudaryat,Sudjana dan Rika Ratna Permata,  2010, Hak Kekayaan Intelektual ,  (Bandung : Oase Writers Management), h. 1
4 Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat 1
5 Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI ,  (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 57
Salah satu bentuk hak yang dapat digolongkan hak kekayaan intelektual dalam bentuk model seni, yaitu model berhijab yang hari ini lagi trend- trendnya baik berasal dari kebudayaan sendiri maupun berasal dari trend negara lain. Hijab merupakan salah satu perkembangan seni, yang dimaksud dengan perkembangan seni disini ialah cara pembuatannya, sedangkan mengenai motifnya merupakan perkembangan dari paduan berbagai pengaruh dari kebudayaan lain. 6 Secara tradisional, hijab dihasilkan oleh pengrajin tanah air saat ini, tidak tertutup kemungkinan juga lahir di Kota Batam. Kebudayaan yang dimaksud berupa kebudayaan untuk memperagakan bagaimana memakai hijab dengan beberapa model dan jenis hijab. Hari ini berkembang jenis hijab yang cukup banyak berupa Hijab Phasmina, Hijab Bergo, Hijab Segitiga dan hijab model segi empat. Sedangkan dari segi merk dikenal merk Zoya, Dian Pelangi, Ria Miranda, Shafira, Apple Hijab Brand dan merk Nuhijab dan lain-lain. Model dan merk yang tersebut di atas memiliki kekhasan yang unik mulai dari motif, gaya sampai kepada bahan dasar pembuatnnya.
Dalam prakteknya masyarakat belum banyak memahami mengenai hak cipta apalagi berkaitan dengan  sesuatu yang masih dinilai tradisional. Termasuklah dalam hal ini dilihat secara seksama untuk menjadikan hak cipta bagi pengrajin hijab yang ada di Batam. Namun jika dilihat dari masih banyaknya pengrajin Hijab di Batam yang belum mendaftarkan hak cipta mereka. Beberapa sebab alasan dari belum didaftarkan tersebut misalnya menyangkut tentang permasalahan belum adanya kesadaran masyarakat untuk melindungi ciptaan sendiri dan kurangnya sosialisasi Undang–Undang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, serta karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.
B. Perumusan Masalah
1. bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam?
2. bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam?
3. apa saja yang menjadi hambatan dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta hijab sebagai pengetahuan masyarakat tradisional di Kota Batam?

## C. Metode Penelitian
Rancangan penelitian ini merupakan suatu panduan pedoman untuk mengumpulkan data, 7 mengolah data, 8 menganalisa serta
6 Hamzuri. 1994. Hijab Klasik , Djambatan, h. 1
7 Mengumpulkan data ialah kegiatan untuk mencatat: suatu kejadian/peristiwa atau mencatat karakteristik elemen atau mencatat nilai variabel. Lihat Supranto dan Nandan Limakrisna, Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, dan Disertasi, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, h. 57
8 Mengolah data ialah kegiatan untuk mendapatkan data ringkasan berbentuk angka berdasarkan data mentah dengan menggunakan rumus tertentu, misalnya menghitung jumlah total,

## JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
mengkonstruksikannya. Penelitian yang Penulis lakukan dalam hal ini tergolong jenis penelitian empiris/sosiologis (hukum sosiologis). 9 Penelitian hukum sosiologis yang dilakukan adalah berupa penelitian hukum penerapan, di mana dalam hal ini Peneliti akan mengkaji perlindungan hukum yang dapat dilakukan ketika pengrajin hijab melakukan upaya untuk mengukuhkan pengrajinannya menjadi hak cipta.
Dalam konsep ini hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang ada. 10 Sifat penelitian yang dilakukan adalah bentuk penelitian deskriptif artinya Penulis bermaksud memberikan gambaran yang jelas secara sistematis, 11 terhadap  permasalahan yang berkenaan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam.
Penelitian  ini tergolong penelitian  kualitatif, di mana sebagaimana pendapat Creswell, 12 di mana dalam hal ini Penulis, untuk itu pula penelitian ini bertipikal deskriptif, yang ditujukan ntuk menggambarkan dan menjelaskan secara analitik, mengapa dan bagaimana tipologi (pola pola) masalah berlangsung.  terhadap  permasalahan yang berkenaan tentang perlindungan hukum terhadap hak  cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam. 13
Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis, maka data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan- bahan hukum primer dan sekunder. Adapun penjelasan dari dua jenis data tersebut adalah: 14 Pertama,Data Primer  adalah data primer atau data tangan pertama merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 15 Data primer dari penelitian ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dan wawancara Penulis lakukan ke tempat lokasi Penelitian yaitu penelitian tentang objek kajian berkenaan tentang permasalahan yang berkenaan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam.Data primer diperoleh melalui metode wawancara ( interview ) dan observasi. Adapun data-data yang Penulis peroleh dengan cara wawancara terbuka, artinya Penulis memberikan kesempatan luas kepada Responden untuk menguraikan masalah yang ditanya sehingga Penulis akan mendapatkan pengetahuan yang banyak menjadi kajian penelitian
rata-rata, persenrase dan berbagai nilai koefisien variasi, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan koefisien regresi. Lihat Ibiden ., 9 Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 105 10 ZainuddinAli. Sosiologi Hukum , Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hl. 13.
11 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum, Op.cit ., hl. 8-9.
12 John W. Creswell, ” Reseach desegn Qualitative and Quantitative Approachhes , ”California, sage Publication, Inc, 1994, pp 4-8.
13 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Janah, ” Metode Penelitian Kuantitatif” , Rajawali Pres: Jakarta. 2005, h.  41-43.
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: Rajawali Pers, 1996, h. 52
15 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h. 91
Penulis.Kedua adalah Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua  atau informasi yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh Peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. 16 Bahan hukum primer nya terdiri dari a.Undang-Undang Dasar 1945;  b.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;  c.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; d.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Tata cara Pelakasanaan Paten Oleh Pemerintah.; e.Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01 hc.03.01 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan. Hasil analisis akan dipaparkan secara kualitatif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai hak cipta pengrajin hijab sebagai karya pengetahuan masyarakat  tradisional berdasarkan bahan-bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun sekunder, maka betapa pentingnya analisis data ini ditinjau dari tujuan penelitian, walaupun kedudukannya penting. 17 Setelah data kualitatif selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan, menganalisa dan mengklarifikasi menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 18 Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan  Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Pengrajin Industri Hijab di Kota Batam
Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal protection theory , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan theorie van de wettelijke bescherming , dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der rechtliche schuts . 19 Secara gramatikal, yang disebut dengan perlindungan adalah: 20 Pertama, tempat berlindung ; kedua, hal (perbuatan) melindungi
Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung, meliputi, menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, dan minta pertolongan. Sedangkan arti dari melindungi meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak,  menjaga, merawat atau memelihara, menyelamatkan atau memberi pertolongan. 21
Menurut Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditimbulkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk
16 Ibiden.,
17 Lexy J. Moleong, Ibid., 18 Winarno Surakhmad, 1980, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung: Tarsito , h. 13
19 Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Thesis dan Disertasi . Rajawali Pers: Jakarta. 2013, h. 259
20 Ibiden ., 21 Ibiden .,
178
memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. 22
Ada beberapa pendapat yang dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu: Pertama, menurut Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 23 ; Kedua, menurut Setiono, perlindungan hukum dalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan kenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 24
Pertama,menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah- kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. 25 ; kedua,menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. 26
Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscou Pound, bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial ( law as tool of sosial enggineering ). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. 27 Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu:
Pertama, Public interest (kepentingan umum); kedua, Social interest (kepentingan masyarakat); ketiga, Privat interest (kepentingan individual) Pengertian perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainyaa baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan
22 Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi .  PT. Remaja Rosida Karya: Jakarta. 1994, h. 64
23 Sajipto Rahardjo. Sisi-sisi Lai dari Hukum di Indonesia . Kompas: Jakarta. 2003, h. 121
24 Setiono. Rule of Law . Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana U niversitas Sebelas Maret: Surakarta. 2004, h. 3
25 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia . Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta. 2003, h. 14
26 Hetty Hasanah. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia.http//jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan html.2004, h1
27 Roscou Pound., Dikutip dalam buku Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini. Op. Cit ,. h. 266
peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. 28 Bagi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat dengan sendirinya harus dikembalikan kepada Pancasila sebagai dasar negara. 29 Dalam suatu negara yang menganut supremasi hukum atau menjadikan hukum sebagai panglima, maka negara tersebut wajib melindungi warga negaranya dengan menciptakan suatu hukum yang dapat melindungi hak-hak dari subjek hukum yang berada di negaranya. Disamping itu hukum juga dapat memberikan batasan tingkah laku subjek hukum, sehingga setiap subjek hukum berkewajiban untuk tidak merampas hak-hak dari subjek hukum lainnya.
Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut common law yaitu copyright, di Perancis dikenal droit d’aueteur sedangkan di Di Indonesia hak pengarang atau pencipta disebut author right, sejak diberlakukannya Auteurswet 1912 Stb. 1912 Nomor 600; lalu kemudian digunakan istilah Hak Cipta dalam peraturan selanjutnya.  Setelah itu Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta pada Tahun 1982. Lima tahun kemudian Undang-Undang hak cipta ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diubah dan disempurnakan dalam perubahan kedua yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, karena perlu disesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam TRIPs Agreement. Demi menyempurnakan Undang-Undang hak cipta, maka setelah Indonesia meratifikasi beberapa ketentuan internasional yang berkaitan dengan intellectual property rights melalui beberapa Keputusan Presiden, yaitu;
Pertama, keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979; Kedua,keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997; Ketiga,  Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997;
Keempat,keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997; Kelima,keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.
Kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang tersebut, pengertian hak cipta adalah
“Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan 21 izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”
Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang- orang atas hasil dari buah pikiran mereka yang disebut dengan hak cipta. Biasanya hak cipta tersebut diberikan atas penggunaan dari hasil buah pikiran
28 Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi) , Cetakan Ke-1, Peradaban: Surabaya. 2007, h. 25
29 Ibid ., h. 25
180
si pencipta dalam kurun waktu tertentu. Buah pikiran tersebut dapat terwujud dalam tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil.
Pengaturan hak cipta menurut Konvensi Internasional telah melahirkan melahirkan beberapa konvensi internasional di bidang hak cipta. Sejak pertama kali disepakati pemberian perlindungan terhadap karya sasatra dan karya seni dalam Berne Convention 1886, telah lahirnya beberapa konvensi susulan yang merupakan kesepakatan antar negara dalam mengatur masalah hak cipta secara lebih spesifik, termasuk di dalamnya pemberian perhatian terhadap karya cipta yang dihasilkan karena perkembangan teknologi, rnisalnya karya cipta di bidang Programs, Distribution programme carrying signals transmitted by Satelite.
Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 merupakan suatu bentuk kebebasaan yang harus dihargai oleh negara. Adanya penghargaan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan suatu pengukuhan melalui Undang-Undang Hak Cipta untuk mengukuhkan akan kepemilikan Hak kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang harus dihargai keberadaanya Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan  hukum terhadap hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam  terdapat dalam Buku Kedua Tentang Barang dan Pembagiannya, Bab I Tentang Barang pada Umumnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 499 berbunyi bahwa menurut Undang- Undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIII Tentang Pendidikan, khususnya terdapat dalam Pasal 32.
Berikutnya juga terdapat dalam Pasal 500 yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu.
Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa hak kekayaan intelektual merupaka bentuk hak yang dimiliki oleh pemiliknya, namun ketika dimiliki tersebut harus dari segi hukumnya harus dilakukan dengan pengukuhan pelaksanaan pendaftarannya dengan pengurusan hak cipta sehingga perlindungan hukum bagi pemiliknya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Termasuklah dalam hal ini usaha kerajinan yang dimiliki oleh pemiliknya yang dalam hal ini merupakan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan memiliki bukti kepemilikan dan menjadi hak milik bagi pemegangnya.
Berdasarkan beberapa ketentuan yang sudah disebutkan diatas diketahui bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak
yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
Dengan melihat perkembangan zaman yang ada sehingga menimbulkan ide untuk para pengrajin untuk berkoloborasi antara tradisonal dan modern sehingga sangat penting bagi para pengrajin untuk mengetahui bahwa ide ini yang nanti nya akan menjadi objek untuk di hak cipta Pengrajin, baik dari seni model,bahan maupun hasil karya Pengrajin. Karena dengan melakukan pendaftaran hak cipta maka akan mendapatkan perlindungan yang pasti bagi pengrajin untuk menghindari adanya penjiplakkan dari dalam negeri maupun luar negeri

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Pengrajin Industri Hijab di Kota Batam
Perlindungan Hak Cipta diperlukan untuk mendorong dan memotivasi masyarakat untuk menghargai hak pencipta  atas ciptaan yang dihasilkannya. Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan pengecualian bahwa orang lain yang tanpa persetujuannya tidak dapat turut menikmati hasil dari ciptaannya.
Hukum melindungi dan mencegah orang lain mengambil manfaat dari ciptaannya secara tidak adil. 30 Kemajuan teknologi merupakan suatu kendala yang dihadapi pembuat undang-undang dan para hakim menemui kesulitan dalam mengikuti langkah kemajuan teknologi yang mengakibatkan pengkopian menjadi lebih mudah dan lebih cepat dan menjadi salah satu kendala untuk merealisasikan perlindungan hukum tersebut.
Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelktual manusia sangat penting artinya, terutama masyarakat barat serta masyarakat industri maju yang memelopori perkembangan system hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini sangat concern menyikapi perlindungan hukumnya, mengngat karya-karya yang masuk dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik yang berupa karya seni, sastra, penemuan teknologi, desain, merek dan karya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) lainnya adalah merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga, biaya dan pikiran.
Hasil kreativitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan diatas, memeiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, hasil karya pada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka uang menemukannya, menciptakan, maupun mendesain. Oleh karena itu sudah sepatutnya kepada mereka diberikan perlindungan hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak ekskusif atas karya yang dilahirkannya  Pasal 40 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah:
30 Henry Soelistyo. Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011, h. 21
Pertama,Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: Kedua,Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; Ketiga,Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;Keempat,Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Kelima,Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; Keenam,Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; Ketujuh,Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, Atau kolase; Kedelapan,Karya seni terapan; Kesembilan,Karya arsitektur;Kesepuluh,Peta; Karya seni batik atau seni motif lain;Karya fotografi;Potret;Kesebelas,karya sinematografi; Keduableas,terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya ; Ketigabelas,lain dari hasil transformasi; Keempatbelas,terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; Kelimabelas,kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer , Keenambelas,maupun media lainnya; Ketujuhbelas,kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
Kedelapanbelas,permainan video; dan
Kesembilanbelas,Program

## Komputer.
Konsep keaslian atau originalitas sebagai salah satu unsur perlindungan hak cipta dalam pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dianggap sebagai Pencipta adalah:
Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:a.disebut dalam Ciptaan;  b.dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;  c.  disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau  d.tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
Menurut Miller dan Davis mengemukakan pemberian hak cipta didasarkan pada kriteria keaslian atau kemurnian ( originality ), yang penting ciptaan tersebut benar-benar berasal dari Pencipta yang sebenarnya, dan bukan merupakan hasil tiruan dari hasil karya orang lain. Miller dan Davis, Rahmi Jened dalam bukunya menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian ( originality ), berdasarkan kemampuan piliran. Imajinasi, kreativitas ( creativity ) dan dalam bentuk khas ( fixion ).
Yang tidak mendapatkan perlindungan hak cipta terdapat Pasal 42 Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa: a. hasil rapat terbuka lembaga negara; b. peraturan perundang-undangan; c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; d. putusan pengadilan atau  penetapan hakim; dan e. kitab suci atau simbol keagamaan
Di Indonesia perlidungan yang diberikan hak cipta hanya selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan terhadap hak cipta berfungsi untuk
JOURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION
melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga.
Hak cipta sendiri secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, kata hak yang sering dikatkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata cipta atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat berkaitan erta dengan intelektual manusia. 31
Hak cipta juga  merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan padanan istilah intellectual property right . Istilah hak milik intelektual atau istilah lainnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), dan juga hak kekayaan intelektual. Penerjemahan ini beragam sebab terkandung kata property yang berarti kepemilikan terhadap benda. Untuk itulah ketika muncul istilah intellectual property right maka diterjemahkan sebagai hak milik intelektual.
Sejarah munculnya hak cipta, dapat dilihat dari perkembangan awalnya pada permulaan abad ke-18. Pada masa itu hak cipta tidak diakui sebagai hak tersendiri. Namun hak cipta melekat erat dengan objek materiil yang didalamnya ciptaan ini berbentuk. Sehingga apabila dimisalkan pada suatu perjanjian kerja, atas suatu Hak Cipta otomatis akan beralih haknya ketika suatu barang/benda diserahkan dari tangan yang mengerjakan kepada pemberi kerja.
Secara definitif, Intelectual Property Rights dapat diartikan sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Beberapa Penulis hukum menggunakan istilah Hak Milik Intelektual. Sejak Revolusi Inggris banyak penemuan baru dalam bidang industri yang terjadi, namun untuk perlindungan belum mengarahkan kepada perlindungan hukum bagi pemegang hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hak Milik Intelektual tersebut meliputi: hak milik hasil pemikiran (intelektual), melekat pada pemiliknya, bersifat tetap dan ekslusif; dan hak yang diperoleh pihak lain atas izin dari pemilik, bersifat sementara. Hak memiliki dua kewenangan meliputi  yang  mempunyai ( eigenaar ) berwenang/berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya dan yang mempunyai juga berwenang/ berhak memindahtangankan ( vervreemden ) kepunyaan itu. 32 Defenisi hak milik juga dapat dilihat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 570 menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun  juga asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh sesuatu  kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. 33
31 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia , h. 323
32 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 273
33 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 570.
Dalam pembagiannya, HKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud ( intangible ). HKI sendiri  tersebut membawahi 3 (tiga) jenis hak, yaitu : Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek. Dari ketiganya, hak Cipta ialah hak yang paling mendasar. Meski di lapangan, sangat dimungkinkan terjadi perbedaan dalam melihat hak cipta atas suatu karya cipta, definisi ataupun terminologi mengenai hak cipta yang banyak dikemukakan para ahli maupun oleh negara-negara peratifikasi WIPO Copyright Treaty , terminologi Hak Cipta di semua negara mempunyai kandungan makna yang sama, yaitu hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak atas karya ciptanya. 34
Defenisi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 35 Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,  pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran. 36
Dengan adanya hak cipta seorang pencipta tetap memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu karena ia merasa aman dan nyaman sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta 1. Penentuan Pemberian Hak Cipta Pengumuman dan pendaftaran terhadap hak cipta bukanlah suatu cara untuk memperoleh hak cipta, tetapi pengumuman dan pendaftaran atas hak cipta yang diatur dalam UUHC adalah cara untuk mempublikasikan adanya hak cipta terhadap suatu karya cipta pada masyarakat luas, dengan tujuan keberadaan suatu karya cipta dan hak cipta tersebut diketahui oleh masyarakat luas. 2. Pembuktian Hak Cipta. Dalam hal pencipta terdiri dari dua orang atau lebih maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang mempunyai ide atau penggagas dari ide yang kemudian menjadi karya cipta tersebut, atau orang yang mengawasi jalannya proses pembuatan karya cipta tersebut, atau orang yang menghimpun unsur- unsur pembangunnya sehingga menjadi suatu karya cipta. Hak cipta atas suatu karya cipta dapat juga dimiliki oleh badan hukum hal ini dinyatakan dalam
34 https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/perlindungan-hukum-terhad... 1 of 9 8/31/2016 4:44 Pm , Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dan Kend... Op.Cit., h. 2
35 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Loc.Cit.,
36 Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak cipta, Pasal  1 ayat 1-5.
Undang-Undang Hak Cipta. 37 Hak Cipta sendiri disini setidaknya harus menekankan 3 (tiga) hal :  1.Hak Cipta sebagai Hak ekonomi,Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan atau kontraprestasi terhadap penggunaan karya cipta itu oleh orang lain, yang mana kontraprestasi itu berupa sejumlah nilai yang diwakili dengan nominal uang. 38 Tujuan dari adanya hak ekonomi ini adalah penghargaan terhadap nilai fungsi dari karya cipta tersebut. 2.Hak Cipta sebagai Hak moral,Hak moral merupakan hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. 39 Hak ini timbul karena adanya keinginan dari pencipta untuk diakui kemampuannya dan bahwa dia adalah pencipta dari suatu karya cipta, hak moral akan selalu melekat pada si pencipta meskipun kepemilikan hak cipta dari karya cipta tersebut telah beralih kepada pihak lain; dalam hal pemilikan beralih pada pihak lain maka si pencipta tetap memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta dari karya cipta dan karya ciptanya tersebut tidak boleh dirubah baik secara sebagian maupun keseluruhan tanpa izin dari pencipta.  3.Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif,Hak eksklusif dalam hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendistribusikan karyanya, dengan adanya hak ini hanya si pencipta atau pihak yang telah diberi izin oleh si pencipta yang boleh mendistribusikan, mengumumkan kepada publik karya cipta tersebut. Hak ekslusif ini bersama dengan hak ekonomi menciptakan atau menimbulkan suatu kondisi dimana pencipta memiliki hak untuk memonopoli pengumuman dan distribusi dari karya ciptanya.

## 3. Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Hak Cipta Hijab Sebagai Pengetahuan Masyarakat Tradisional di Kota Batam
Hukum sebagai serangkaian norma yang memiliki ukuran pasti dan daya paksa dalam pelaksanaanya senantiasa berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Menurut Utrecht mendefenisikan hukum sebagai himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. 40 Hukum berfungsi melindungi dari kepentingan lain yang merugikan. Hukum mengidealkan satu keseimbangan dalam keteraturan antara hak dan kewajiban. 41
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden ditemukan informasi berkenaan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta hijab sebagai pengetahuan masyarakat tradisional di Kota Batam adalah Adapun  hambatan dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta hijab sebagai pengetahuan masyarakat tradisional di Kota Batam  adalah adanya pemahaman yang minim dari pihak pengrajin hijab sehingga dalam
37 Dewi Collection, wawancara, ( Pengrajin Hijab, wawancara Senin tanggal 10 Juli 2016 pada pukul 12.00 WIB yang berlokasi di Punggur dan Tanah Longsor Jodoh).
38 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),
39 Ibiden.,
40 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 35.
41 Ibid ., h. 28
186
pelaksanaan mereka tidak memiliki minat untuk mempatenkan kerajinan yang dimiliki. 42 Upaya lain yang mesti dilakukan adalah dengan sosialisasi terhadap pelaksanaan pengukuhan hak cipta bagi penghasil hijab di Kota Batam. Di samping itu juga diperlukan upaya untuk mewujudkan pengukuhan hak cipta untuk melegalisasikan sehingga perlindungan hukum terhadap kerajinan bagi pemiliknya dapat dilakukan secara baik.
Secara perspektif Internasional persetujuan tentang aspek-aspek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan perdagangan ( agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ;TRIPs) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan Pembentukan Organisai Perdagangan Dunia ( Agreement Establising the World Trade Organisation ) telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.  Implikasinya, bahwa Indonesia harus melakukan harmonisasi dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
Dalam bidang penegakan hukum, mewajibkan negara Anggota untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum HKI tersedia di dalam hukum nasional negara Anggota masig-masing sehigga memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap pelangaran HKI, termasuk upaya singkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggaran pelaku HKI yang lain. Namun prosedur penegakan hukum HKI harus wajar dan adil, tidak boleh menjadi hambatan terhadap perdagangan yang sah, berbelit-belit atau mahal, atau berlangsung terlalu lama.
Meskipun demikian dengan adanya ( agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ; TRIPs)  tidak mewajibkan anggotanya untuk membentuk sistem peradilan khusus yang berbeda dengan sistem peradilan yang secara umum berlaku dalam rangka penegakan hukum pada umumnya. Selanjutnya, dalam penegakan hukum HKI ini, ( agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ;TRIPs)  juga mengatur persyaratan khusus yang terkait dengan tindakan di tapal batas negara. Dalam hal ini negara Anggota diharuskan untuk mencegah terjadinya pengimporan atau pengeksporan barang-barang hasil pelanggaran HKI dengan cara penundaan dilepaskanya barang-barang tersebut oleh pabean. Sistem penegakan hukum seperti itu berlaku untuk semua bidang HKI, termasuk hak cipta.
Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
Dalam penegakan hukum HKI ini, ( agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ;TRIPs) juga mengatur persyaratan khusus yang terkait dengan tindakan di tapal batas negara. Dalam hal ini negara Anggota diharuskan untuk mencegah terjadinya pengimporan atau pengeksporan
42 Dewi, wawancara ( Pemilik Industri Hijab Khazanah Plaza Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2016 pada pukul 12.00 WIB yang berlokasi di Punggur dan Tanah Longsor Jodoh)
barang-barang hasil pelanggaran HKI dengan cara penundaan dilepaskanya barang-barang tersebut oleh pabean. Sistem penegakan hukum seperti itu berlaku untuk semua bidang HKI, termasuk hak cipta.
Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Beberapa peraturan pelaksana yang masih berlaku yaitu:
Pertama, Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta; Kedua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan; Ketiga, Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection of Literary and Artistic Works; Keempat, Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty; Kelima, Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1988 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta atas Karya Rekaman Suara antara Negara Republik  Indonesia dengan Masyarakat Eropa; Keenam, Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat; Ketujuh, Keputusan Prcsiden RI Nomor 38 Tahun 1993 tentang Pengesahan Persetujuan Mengenai Perlindungan Hukum Secara Timbal Balik Terhadap Hak Cipta antara Republik Indonesia dengan Australia; 43
Sebagaimana bahasan penelitian ini, mengarah kepada konsep perlindungan hukum, juga mengarah kepada teori efektifitas hukum oleh Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu: 44 Pertama, Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-Undang;  Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement , namun juga peace maintenance , karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Sebagaimana
43 https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/perlindungan-hukum-terhadap Perlindungan hukum terhadap hak cipta dan kend... , h. 4.
44 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 42
bahasan penelitian ini berkenaan dengan perlindungan hak cipta pengrajin hijab di Kota Batam, maka diperlukan penerapan hukum itu sendiri terutama dalam hal melindungi pengrajin hijab.Kedua,Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;  Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum dalam hal menjalankan hukum perlindungan konsumen memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Kedua, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Ketiga, Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;  Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok  sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum perlindungan konsumen, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Keempat, Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  Menurut Roestandi penegakan hukum HKI kurang efektif karena kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam masyarakat, seorang penemu telah merasa puas jika hasil karyanya digunakan untuk manfaat orang banyak. Namun di sisi lain, seorang peniru tidak merasa berdosa jika memanfaatkan hasil penemuan orang lain. Namanya juga pencuri, siapa yang memiliki rasa malu. Bahkan, ada juga yang sudah mencuri, masih mengaku merek atau penemuan orang lain sebagai merek atau penemuannya. Jika penegakkan hukum HKI berjalan efektif, memang semua pihak harus mendukungnya. Penegakkan hukum HKI yang efektif merupakan pengakuan sosial dan keuntungan ekonomis atas jerih payah penemu atau pemegang HKI. Achmad Roestandi, Katua Fraksi TNI/Polri Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa penegakkan hukum HKI ditentukan oleh empat pilar: norma-norma hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya dan kesadaran hukum masyarakat. Sejak 1997 pemerintah Indonesia telah menetapkan tiga Undang-Undang di bidang HKI. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997 jo Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Ketiga, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 jo Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Saat ini, pemerintah juga tengah membahas tiga Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan HKI, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri, Rancangan Undang- Undang tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rancangan Undang- Undang tentang Rahasia Dagang, plus Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang saat ini sudah dikukuhkan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.. Menurut Cita Prawinda Priapantja, Ketua Umum Masyarakat HKI menyatakan, tiga Rancangan Undang-Undang mengenai HKI yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat masih memerlukan sosialisasi agar berlaku efektif. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum tahu mengenai HKI, khususnya tiga Rancangan Undang-Undang itu. Sosialisasi ini penting untuk menumbuhkan sikap tanggap dan kesadaran akan pengaruh HKI pada kehidupan sehari-hari.
Menurut Roestandi, pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan HKI itu Dewan Perwakilan Rakyat lebih menitikberatkan kepada masalah politik, terutama menyeimbangkan berbagai kepentingan yang terkait dalam penerapan Undang-Undang tentang HKI. Umumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak memiliki pengetahuan teknis HKI yang baik dan tidak memiliki pakar yang menguasai HKI secara mendalam, ujarnya.
Solusi dari teori perlindungan hukum sebagaimana teori perlindungan hukum oleh Philiphus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan dalam rangka melindungi subjek-subjek hukum dengan norma-norma atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut Philiphus M. Hadjon, negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama. 45
Merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep Rechtstaat dan ”Rule of The Law ”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari
45 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, Hal. 84
konsep tentang pengakuan dan Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindung an terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. 46
Adapun konsep perlindungan hukum menurut Philiphus M. Hadjon mencakup 2 (dua) sarana yaitu: Pertama, Sarana Perlindungan Hukum Preventif.  Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Kedua, Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
Jika dikaitkan pembahasan solusi ini dengan konsep teori perlindungan hukum, maka upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi permasalahan perlindungan hukum hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana atau pencegahan dari tindak pidana. Sedangkan upaya represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, di mana hal ini terjadi dengan menindak lanjuti laporan-laporan dari masyarakat. Upaya represif yang dilakukan oleh pihak Badan Penyelesaian Sengeketa Konsumen yaitu dengan melakukan mediasi, konsiliasi dan arbitrasi. Upaya tersebut dilakukan jika ada laporan atau pengaduan dari pihak konsumen. Upaya tersebut dapat dilakukan secara berjenjang yaitu jika ada laporan maka terlebih dahulu akan dilakukan mediasi jika gagal melakukan mediasi maka atas kesepakatan bersama akan dilakukan konsiliasi dan apabila konsiliasi tidak menghasilkan solusi maka barulah dilakukan proses penyelesaian secara Arbitrase.
Kontrol sosial disini diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh dan semua sarana yang digunakan masyarakat untuk membatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran norma sosial individu warga masya-rakat. sanksi pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma dengan demikian terdapat jaminan hukum
46 Philipus M. Hadjon. Op.cit. Hal. 38
akan ditaati oleh setiap orang, selain itu sanksi juga dapat dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum. 47
Langkah penegakan hukum dilakukan dengan melihat bahwa hukum adalah sebuah sistem standarisasi norma-norma untuk mengatur tindakan warga masyarakat yang diberlakukan secara formal sebagai alat untuk tujuan pengendalian sosial.  Aturan-aturan dalam hukum harus diinterpretasikan dan diberlakukan secara paksa melalui kekuatan resmi dalam masyarakat, yaitu melalui kewenangan dari kekuatan pranata-pranata hukum dan penegak hukum.
Jadi dapat dikatakan bahwa penegakan Hukum HKI di Indonesia Belum Efektif. Hal ini diperoleh dari info yang diperoleh dari berita artikel hukum. Penegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia belum efektif, sehingga pembajakan, plagiat, dan pelanggaran HKI terus marak. Selain sosialisasinya lemah, masih sedikit penegak hukum yang memahami masalah HKI. 48 Jadi ketika ingin hak kekayaaan intelektual tersebut efektif diberlakukan, maka memang diperlukan keikutsertaan semua komponen pemerintahan sehingga hukum dan perlindungan bagi hak cipta termasuk perlindungan hak cipta bagi pengrajin hijab yang ada di Batam. Maka untuk itu kepada pengrajin hijab yang ada di Kota Batam untuk mendaftarkan hak ciptanya sehingga hak cipta hijab tersebut akan mampu memberikan perlindungan bagi pengrajin hijab sebagai sesuatu yang yang secara hak mesti diterimanya.
Terkait dengan peran, fungsi dan kewenangan Polri diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.” Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Sedang pada ayat (2) ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).” Perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual manusia sangat penting artinya, karena masyarakat Barat serta masyarakat industri maju yang mempelopori perkembangan sistem hukum HKI ini sangat concern menyikapi perlindungan hukumnya, mengingat karya-karya yang masuk dalam lingkup HKI baik berupa karya seni, sastra, penemuan tehnologi, desain, merek dan karya HKI lainnya adalah merupakan hasil kreativitas intelektual manusia yang lahir dari proses yang sangat panjang, dengan pengorbanan berat, baik dari segi waktu, tenaga dan biaya (misalnya karena harus melalui penelitian- penelitian dan proses pengembangan (Research and Development). Produk
47 https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/perlindungan-hukum-terhad... Perlindungan hukum terhadap hak cipta dan kend... , h. 7.
48 http://artikel: Jakarta, Hukumonline, Penegakan hukum Hak cipta belum efektif
HKI merupakan karya yang lahir dari cipta, karsa, dan dengan kreatif, serta kemampuan intelektual/hasil kerja otak yang tinggi dari si penemu, pencipta maupun pendesain. Hasil kreatifitas intelektual dengan proses yang demikian mendalam sebagaimana disebutkan diatas  mempunyai nilai ekonomi sangat tinggi, hasil karya tersebut pada hakekatnya merupakan kekayaan pribadi dari mereka yang menemukan, menciptakan maupun mendesain, oleh karena itu sudah selayaknya kepada para penemu, dan para pencipta diberikan perlindungan  hukum secara individual yaitu dalam bentuk hak-hak ekslusif (exclusive rights) atas karya yang dilahirkannya.
Dengan konsep berpikir bahwa karya-karya tersebut lahir dari kemampuan intelektual, pengorbanan yang dalam, serta memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati dari karya-karya tersebut, maka HKI hanya dapat diberikan kepada penciptanya atau penemunya untuk menikmati atau memetik manfaat sendiri selama jangka waktu tertentu, atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakannya. 49
Perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan ternikmati atau mengeksploitasi sendiri kekayaan tadi. Selama kurun waktu tertentu itu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atua mengeksploitasi hak tersebut atas ijin pemilik hak. 50 Perlindungan dan pengakuan tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu ekslusif sifatnya.
Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi secara aman. Pada gilirannya, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang dapat berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan-temuan berikutnya. Sebaliknya dengan perlindungan hukum seperti itu pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk, dan cara kerja serta manfaat dari pada kekayaannya. Ia dapat dengan aman mengungkapkan ( discloses ) karena adanya jaminan perlindungan hukum, dan sebaliknya masyarakat dapat ikut menikmati atau menggunakannya atas dasar ijin, atau bahkan mengembangkannya lebih lanjut.
Urgensinya perlindungan HKI, selain karena faktor-faktor seperti tersebut di atas (karya intelektual pribadi, pengorbanan dan nilai ekonomi), juga karena: Pertama, adanya pembajakan (unfair trade practice) sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak itu dapat menimbulkan kerugian terhadap produsen, misalnya penurunan omzet produksi, besarnya biaya untuk penjejakan pembajak, merosotnya daya hidup perusahaan; kerugian terhadap konsumen, misalnya konsumen mendapat barang palsu yang kualitasnya sering lebih buruk. Kedua, menguatnya kecenderungan negara-negara industri
49 Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis , Rineka Cipta, Jakarta, hal. 85.
50 Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual , Makalah pada Peraturan Hukum Dagang diselenggarakan oleh Fkaultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 0-21 Januari 1995, hal.17 (Selanjutnya disebut Bambang Kesowo I).. hal.11.
maju, khususnya Amerika Serikat, menggunakan tuntutan dan keharusan untuk melindungi hak milik intelektual di negara-negara berkembang. 51
Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang dilakukan sebenarnya merupakan amanat undang-undang demi kesejahteraan dan ketentraman masyarakat karena adanya kepastian hukum bagi semua sehingga polisi pun memiliki  peran serta tanggung jawab yang besar dalam upaya penegakkan hukum dalam bidang hak cipta ini.
Upaya lain yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap para pengrajin  hijab yang ada di kota Batam akan pentingnya pendaftaran hak cipta atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki. Setelah mereka sudah diberikan pelatihan, penyuluhan atau sejenisnya, maka baru keputusan akan penyadaran akan dikembalikan kepada pengrajin hijab itu sendiri. Dapat dijelaskan kepada mereka manfaat mengurus hak cipta kerajinan hijab dan dampak negatif yang akan terjadi ketika pendaftaran akan hak cipta tidak dilakukan oleh pengrajin. Mudah-mudahan dengan melakukan hal demikian pihak pengrajin berupaya untuk melindungi usahanya dalam bentuk menjaganya dengan melakukan pengurusan ke ranah pengurusan hak cipta yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pengaturan akan perlindungan terhadap hak cipta pengrajin industri hijab di Kota Batam adalah Undang-undang republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak cipta, dan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan serta peraturan terkait lainnya. Adapun maksud dari pengaturan adalah memberikan perlindungan hukum bagi pemilik industri sehingga mereka akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan usaha serta memiliki suatu ciri khas yang tidak bisa ditiru atau diambil oleh pihak industri hijab yang lain menjadi karya ciptanya sendiri. Ketika pengaturan akan perlindungan terhadap hak cipta hijab sudah dilakukan, maka dengan mudah usaha untuk pengembangan industri hijab ditawarkan secara wilayah luas baik dalam dan luar wilayah Indonesia dapat diterima karena dibarengi dengan izin yang jelas dan kuat;
Kedua, Hak Cipta merupakan salah satu bentuk dari hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya telah mendapatkan perlindungan dari secara hukum baik melalui hukum nasional maupun hukum Internasional. Perlindungan terhadap hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga. Dengan adanya hak cipta seorang pencipta tetap memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu karena ia merasa aman dan nyaman sehubungan dengan
51 Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional , Refika Aditama, Bandung, hal. 49.
adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta. Bentuk perlindungan hak cipta meliputi pendaftaran hak cipta hijab yang dilakukan oleh pihak pengrajin hijab, mensosialisasikan hijab tersebut sebagai hijab yang diminati, mengurus perizinan dan upaya lainnya; Ketiga, kendala dalam penanganan tindak pidana hak cipta yang terjadi di Indonesia kompleksitas dalam penangananannya motivasi ekonomi sebagai akar permasalahan dari pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk diatasi oleh karena itu penanganan pelanggaran hak cipta dengan hanya menekankan pada upaya represif tanpa memperhatikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana hak cipta merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.Solusi yang dapat dilakukan untuk dalam melakukan pengurusan hak cipta pengrajin hijan di Kota Batam adalah dengan menerapkan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, yang menerangkan bahwa efektifitas hukum dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya. Serta dengan mengukuhkan teori perlindungan hukum oleh  Philiphus M. Hadjon melalui tindakan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah dengan melibatkan pihak kepolisian dengan adanya beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang bermaksud untuk melakukan perampasan terhadap hak cipta hijab pengrajin lainnya, serta upaya represif adalah  di lakukan oleh pembina dan pengawasan pelaksanaan terhadap pelaksanaan hak cipta yang ada sehingga upaya perlindungan hukum bagi pengrajin hijab dapat diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Al Abu Ghifari,. 2004. Kudung Gaul Berjilbab Tapi Telanjang .  Mujahid Grafis: Bandung. 2004.
Ali Zainuddin. Sosiologi Hukum . Sinar Grafika: Jakarta. 2006
Adrian Sutedi. Hukum Kepailitan . Ghalia Indonesia Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT). 2009
B. Arief Sidharta. Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum. Refika Aditama: Bandung. 2008
Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Janah, ” Metode Penelitian Kuantitatif” , Rajawali Pres: Jakarta. 2005
Endang Purwaningsih. Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights . Ghalia Indonesia: Bogor. 2005
Frans Hendra Winarta. Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional . Sinar Grafika: Jakarta. 2011
Gatot Supramono. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya , PT Rineka Cipta:
Jakarta. 2010
Henry Soelistyo. Hak Cipta Tanpa Hak Moral, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2011
Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi. PT. Bhuana Ilmu Populer: Jakarta. 2009
Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi . PT. Remaja Rosida Karya: Jakarta. 1994
M. Thalib. Analisis Wanita Dalam Bimbingan Islam . AL Ikhlas: Surabaya. 1996
Marium Darus Bedrulzaman. Mancari  Sistem Hukum Benda Nasional BPHN. Alumni, Halaman: Bandung. 1983
Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia . Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta. 2003.
Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah. Hak Milik Intelektual Sejarah . Teori dan Prakteknya di Indonesia . Citra Abadi Bakti: Bandung. 2003
196
Munir Fuady, Teori-Teori Besar Dalam Hukum. Kencana: Jakarta. 2013
Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi) , Cetakan Ke-1, Peradaban: Surabaya. 2007
P.N.H. Simanjuntak. Hukum Perdata Indonesia . Prenadamedia Group: Jakarta. 2015
Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia .  Balai Pustaka: Jakarta.
2006
Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi . Rajawali Pers: Jakarta.2013
Satjipto Raharjo. Membedah Hukum Progresif. Kompas: Jakarta, 2003
_______. Sisi-sisi Lai dari Hukum di Indonesia . Kompas: Jakarta. 2003.
Setiono. Rule of Law .  Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana U niversitas Sebelas Maret: Surakarta. 2004.
Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti. Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi , Rajawali Pers: Jakarta. 2009
Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum . Liberty: Yogyakarta. 1988
Shidarta. Karateristik Penalaran Hukum Dalam Konteks ke Indonesia-an, Disertasi . Program Dokter Ilmu Hukum Universitas Katolk Parahyangan: Bandung. 2004
Sudargo Gautama. Undang-Undang Arbitrase Baru . Cetakan pertama. Citra Aditya: Bandung. 1999
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Liberty: Yogyakarta. 1991
Sri Soedewi M. Sofyan. Hukum Perdata. Hukum Benda. Liberty: Yogyakarta. 1981
Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial , Surabaya: Ghalia Indonesia. 1983.
_______. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2004.
Winarno Surakhmad. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik .
Tarsito: Bandung. 1980

## Website
https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/perlindungan-hukum-terhadap  hak cipta
https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/perlindungan-hukum-terhad... 1 of 9 8/31/2016 4:44 Pm , Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Dan Kend...  h. 1
https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/perlindungan-hukum-terhad... 1 of https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/perlindungan-hukum-terhad... Perlindungan hukum terhadap hak cipta dan kend... , h. 4.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undag-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 1  Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Ciptaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengajuan Tata Cara Pengajuan Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah