## Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2022
Ridwan Maulana Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya E-mail: maaulana28@gmail.com
Article History: Received: 07 Desember 2023
Revised: 09 Januari 2024 Accepted: 15 Januari 2024 Abstract: Perekonomian dapat dikatakan tumbuh apabila ditandai dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat, pemerintah harus memainkan peran penting, terutama melalui belanja pemerintah. Akan tetapi, secara keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dikatakan belum bisa memaksimalkan belanja pemerintah untuk memacu perekonomian, maka laju pertumbuhan ekonomi cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Tujuan yang diwujudkan dalam riset ini ialah melakukan telaah pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Data yang dipergunakan berwujud data sekunder yang memiliki bentuk data runtut waktu di tahun 2017 hingga 2022 yang didapati melalui badan pusat statistik (BPS). Berdasarkan hasil riset ini koefisien positif belanja langsung senilai 4.527809 jika belanja langsung tumbuh senilai 1% bahwa pertumbuhan ekonomi juga meningkat senilai 4.527809%. Koefisien belanja tidak langsung positif senilai 8.689009 yang bermakna peningkatan belanja tidak langsung senilai 1% juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi senilai 8.689009%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh belanja pemerintah baik langsung ataupun tidak karena keduanya memiliki dampak yang signifikan.
Keywords: Pertumbuhan ekonomi; Pengeluaran Pemerintah; Jawa Timur.
PENDAHULUAN Suatu negara mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup jika pembangunan ekonominya dianggap maju dan diikuti dengan peningkatan pendapatan per kapita. Maka dari itu, pembangunan ekonomi memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan nasional riil. Secara umum pembangunan ekonomi berupaya menjaga keseimbangan perekonomian negara dan pemerataan pendapatan dalam memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Suparmoko, 2020). Pertumbuhan ekonomi didorong oleh pembangunan ekonomi, sehingga dapat mempercepat laju pembangunan ekonomi. Dengan ekonomi yang tumbuh meningkat sehingga dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut sebagai akibat dari

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)
ekspansi ekonomi yang signifikan, sehingga kesejahteraan masyarakatnya akan meningkat (Haryanto, 2013).
Percepatan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang perlu dilakukan agar pemerintah dapat berperan aktif dalam mencapai pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan pendapatan dan realisasi dana pemerintah untuk mencapai pertumbuhan dan stabilitas ekonomi (Arini & Kusuma, 2019). Jumlah permintaan agregat, aktivitas ekonomi, distribusi pendapatan, dan pola alokasi sumber daya semuanya dapat dipengaruhi oleh perubahan belanja pemerintah, besaran, dan komposisi anggaran. Dengan strategi pembangunan yang tepat, sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Maka dari itu, dalam mengukur pertumbuhan ekonomi indikator yang digunakan adalah ukuran pendapatan perkapita dalam perekonomian dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestic Bruto (Jubir et al., 2023).
Pertumbuhan produk domestik bruto suatu negara merupakan indikasi perkembangan ekonominya. Dari pulau-pulau di Indonesia, Pulau Jawa saat ini memberikan kontribusi terbesar terhadap keseluruhan PDB negara. Pada awal tahun 2017, PDB Pulau Jawa sebesar 58,49%. Namun pada tahun 2018 persentasenya turun menjadi 58,48%. Selanjutnya kontribusinya meningkat menjadi 59,15% pada tahun 2019. Kontribusi Pulau Jawa kemudian berangsur-angsur turun dalam tiga tahun berikutnya hingga mencapai 58,75% pada tahun 2020, 57,89% pada tahun 2021, dan 56,48% pada tahun 2022. Besarnya proporsi kontribusi PDB Pulau Jawa disebabkan oleh tingginya angka persentase pada tiga provinsi yakni DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur masih menjadi yang terproduktif ketiga. Laju perkembangan ekonomi keenam provinsi disajikan pada tabel berikut.
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Menurut 6 Provinsi Tahun 2017-2022 (Dalam Persentase) Provinsi 2017 2018 2019 2020 2021 2022 DKI Jakarta 6,20 6,11 5,82 -2,39 3,56 5,25 Jawa Barat 5,33 5,65 5,02 -2,52 3,74 5,45 Jawa Tengah 5,26 5,30 5,36 -2,65 3,33 5,31 Di Yogyakarta 5,26 6,20 6,59 -2,67 5,58 5,15 Jawa Timur 5,46 5,47 5,53 -2,33 3,56 5,34 Banten 5,75 5,77 5,26 -3,39 4,49 5,03 Sumber : ( Badan Pusat Statistik , n.d.)
Laju perkembangan ekonomi enam provinsi di Pulau Jawa bervariasi di tahun 2017 hingga 2022., seperti terlihat pada tabel di atas. Setiap provinsi di Pulau Jawa Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Sementara itu, perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,46% dan 5,47% pada tahun 2017 dan 2018, lalu sebesar 5,53% ditahun 2019, dan kemudian sebesar -2,33% ditahun 2020. Pertumbuhannya sebesar 3,54% pada tahun 2021 yang masih dianggap rendah sehingga menempatkan provinsi ini pada urutan keempat di antara provinsi-provinsi di Jawa, setara dengan DKI Jakarta dan akan tumbuh sebesar 5,34% pada tahun 2022. Bahkan, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga di Pulau Jawa dalam hal pembangunan ekonomi pada tahun 2019, di bawah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, dengan laju pertumbuhan sebesar 5,53 persen.
Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan pemerintah dalam menyediakan dana tunai untuk membiayai inisiatif pembangunan ekonomi dan non-ekonomi di suatu daerah. Seluruh total belanja akan dialokasikan dalam APBD yang digunakan untuk
menghitung belanja pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi karena ketika ekonomi tumbuh, kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan ekonomi menurun. Selain itu, berdasar pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi belanja operasional dan pemeliharaan, belanja administrasi umum, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja bantuan keuangan. Lebih lanjut, belanja sistem anggaran kemudian diperbarui sbagai belanja langsung dan tidak langsung (MS, 2017).
Perkembangan total realisasi belanja pemerintah Provinsi Jawa Timur, selama tahun 2017– 2022 dapat disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2. Total Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Miliar) Tahun
2017-2022 Tahun Nilai Belanja Langsung dan Nilai Belanja Tidak Langsung 2017 28.878.134.635 2018 30.662.093.021 2019 33.967.109.632 2020 35.286.178.495 2021 33.852.938.529 2022 31.502.859.030 ( Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (BPS Kota Surabaya) , n.d.) Menurut Tabel diatas dijelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 sebesar 28.878.134.635 miliar rupiah selanjutnya pada tahun 2018 sebesar 30.662.093.021 miliar rupiah dan pada tahun 2019 naik sebanyak 33.967.109.632 miliar rupiah. Setelah itu, pada tahun 2020 sebesar 35.286.178.495 dan pada tahun 2021 sebesar 33.852.938.529 serta pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar31.502.859.030 miliar rupiah. Jawa Timur memiliki kabupaten/kota dengan belanja pemerintah yang signifikan namun tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan cenderung berfluktuasi sepanjang tahun 2017 hingga 2022.
Berdasarkan analisis tersebut, permasalahan dalam riset ini ialah adanya ketidakselarasan antara belanja pemerintah oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur atas kenaikan perekonomian di Jawa Timur. Tujuan adaya riset ini ialah untuk melihat dan menilai dampak belanja pemerintah baik langsung ataupun tidak langsung pada perkembangan perekonomian kabupaten/kota di Jawa Timur.

## LANDASAN TEORI
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sukirno, persebaran luas kegiatan ekonomi dalam menambah kuantitas produk barang dan jasa serta taraf hidup masyarakat disebut pertumbuhan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi yang paling mendasar adalah peningkatan output atau pendapatan nasional selama periode waktu satu tahun. Jika perekonomian suatu negara berkembang, maka jumlah penghematan riil penggunaan unsur produksi pada tahun tertentu melebihi tahun sebelumnya. Todaro dan Smith mendefinisikan pertumbuhan ekonomi ialah proses peningkatan kapabilitas suatu perekonomian secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, yang mengakibatkan peningkatan tingkat pendapatan dan output nasional. Jika pendapatan suatu negara melalui

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 526
penggunaan unsur-unsur produksi pada suatu tahun tertentu melebihi pendapatan tahun-tahun sebelumnya, maka perekonomian negara tersebut akan bisa berkembang. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan pembangunan ekonomi adalah sebagai peningkatan progresif dalam kapasitas fisik untuk memproduksi barang dan jasa (Baeti et al., 2013). Besaran pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kegiatan perekonomian yang berfluktuasi setiap tahunnya dan berkelanjutan sepanjang waktu. Satu- satunya pengaruh membandingkan tingkat pertumbuhan dengan pendapatan nasional untuk memastikan nilai pendapatan adalah pada tingkat aktivitas. Perkembangan PDRB dapat dilihat dari indikator laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika tingkat aktivitas ekonomi suatu perekonomian saat ini lebih besar dibandingkan sebelumnya, maka perekonomian tersebut dapat dikatakan sehat serta adanya peningkatan pada produksi barang dan jasa (Mahzalena & Juliansyah, 2019).

## Pengeluaran Pemerintah
Belanja daerah berasal dari seluruh pendapatan daerah, baik yang bersumber dari daerah maupun dukungan pemerintah pusat, dan digunakan dalam mendanai seluruh operasional daerah. Menurut hubungannya dengan kegiatan ekonomi, belanja dibagi menjadi 2 yakni : a. Belanja langsung ialah pengeluaran yang akan direalisasikan dan berkaitan langsung dengan aktualisasi rancangan aktifitas kegiatan mislanya belanja barang dan jasa serta belanja modal b. Belanja tidak langsung ialah bagian biaya yang akan direalisasikan dan tidak berhubungan langsung dengan aktualisasi rancangan kegiatan (Soleh & Anitasari, 2012).
Teori pengeluaran pemerintah menurut Keynesian didasarkan pada identitas neraca pendapatan nasional, yakni Y=C+I+G+(X-M), dan diturunkan atas pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian berbagai negara. Selain itu, ketika suatu kebijakan dipraktikkan, pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan tersebut, seperti ketika pemerintah memutuskan untuk membeli barang dan jasa (Azwar, 2016).
Rostow dan Musgrave menciptakan teori pembangunan dan belanja pemerintah yang menghubungkan belanja pemerintah ke tiga fase pembangunan ekonomi yakni awal, menengah, dan maju. Pertama, fase awal pembangunan ekonomi, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur antara lain infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan transportasi untuk memaksimalkan investasi. Selanjunya ada fase menengah, investasi pemerintah masih dibutuhkan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi dan mempercepatnya, namun investasi swasta memainkan peran yang lebih besar. Terakhir, tahap maju pembangunan ekonomi dan operasional pemerintah berpindah dari pengadaan infrastruktur ke belanja sosial, misalnya pelayanan kesehatan serta program kesejahteraan hari tua (Wijaya, 2019).

## Hubungan Pengeluaran Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa pembangunan ekonomi akan menghasilkan lebih banyak penerimaan pajak, yang kemudian akan menyebabkan pengeluaran pemerintah lebih tinggi bahkan dalam kasus tarif pajak tetap. Oleh karena itu, peningkatan Produk Domestik Bruto biasanya menyebabkan peningkatan pendapatan dan belanja pemerintah. Akibatnya, jika pengeluaran pemerintah dibagi menjadi pengeluaran langsung dan tidak langsung, maka peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan GNP. (Sukma & Sari, 2020).
Displacement Effect mengacu pada argumen Peacock dan Wiseman tentang belanja pemerintah. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa belanja pemerintah terus meningkat, namun masyarakat enggan membayar pajak yang meningkat untuk mensubsidi belanja pemerintah yang meningkat. Argumen Peacock dan Wiseman dilandaskan pada asumsi bahwasanya masyarakat dapat memaklumi besaran tarif pajak yang diperlukan untuk menopang pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini sehingga menyulitkan pemerintah dalam memungut pendapatan pajak yang lebih banyak.
Menurut argumen Peacock dan Wiseman, pertumbuhan ekonomi menimbulkan peningkatan penghimpunan pajak bahkan ketika biaya pajak konstan, dan peningkatan pendapatan pajak dapat mendongkrak peningkatan pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan PDB biasanya mengarah pada peningkatan pendapatan dan belanja pemerintah. Kenaikan biaya pajak menurunkan dana swasta untuk investasi dan konsumsi, yang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan. Ketika permasalahan sosial mengalihkan aktivitas swasta ke aktivitas pemerintah, fenomena ini dikenal sebagai efek perpindahan (displacement effect).

## METODE PENELITIAN
Sumber Data
Data sekunder dari tahun 2017 hingga 2022 yang dapatkan pada Badan Pusat Statistik digunakan dalam riset ini. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur menjadi subjek yang diteliti. Data riset ini sebagian besar bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan fokus khusus pada tahun 2017 hingga 2022. Data yang dianalisis berkaitan dengan aktualisasi belanja pemerintah secara keseluruhan pada kabupaten/kota di Jawa Timur. Data yang dipergunakan pada riset ini ialah data panel. Dataset meliputi data runtut waktu mulai tahun 2017 hingga 2022, serta data cross section yang mencakup 38 kabupaten/kota yang terletak di Jawa Timur.
Metode Pengumpulan Data Dalam riset memakai metodologi pendekatan analisis kuantitatif dan menggunakan metode dokumentasi sebagai metode penghimpunan data yang dipilih. Metode dokumentasi ialah teknik pencarian informasi melalui berita, surat kabar, buku, artikel, catatan, dan lain-lain. Riset ini memaki teknik dokumentasi yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk memeriksa seluruh penduduk Provinsi Jawa Timur yang terdiri atas 38 kabupaten/kota.
Analisis Panel Data Perpaduan atas dua data yakni time series dan cross-section disebut Data Panel atau longitudinal, menurut Gujarati. Data cross-section dikumpulkan dari sejumlah besar orang pada satu waktu, sedangkan data runtun waktu dikumpulkan secara longitudinal pada satu individu (Haryanto, 2013). Menurut Ajija ada tiga metodologi estimasi untuk data panel yakni metode regresi sederhana untuk memperhitungkan hasil data panel yang mengkombinasi data cross- section dan runtut waktu disebut estimasi Common Effect (CEM). Teknik Fixed Effect (FEM) memungkinkan estimasi dilakukan dengan menggunakan General Least Square (GLS), Cross Section Weighting, atau No Weighting. Mengurangi variabilitas antar unit penampang adalah tujuan pembobotan. Selanjutnya, model Pendekatan Efek (REM) menggabungkan karakteristik yang menunjukkan variasi antar wilayah dan waktu ke dalam istilah kesalahan dan biasanya disebut sebagai model komponen kesalahan (Baeti et al., 2013).

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 528

## HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Uji Chow dapat digunakan dalam memastikan model yang lebih unggul antara model fixed effect dan common effect. Pemilihan model menggunakan uji Chow didasarkan pada kriteria hasil prob chi-square < 0,05.
Tabel 3. Uji Chow
Berdasar gambar uji diatas diketahui prob senilai 0,0000 < 0,05 bahwa model yang baik dan dipilih yakni menggunakan fixed effect model.
Uji Hausman dapat dipergunakan dalam memilih model fixed effect atau random effect mana yang lebih unggul. Jika nilai prob Crosssection random < 0,05 bahwa Fixed Effect Model dapat dijadikan acuan dalam penentuan model dengan memakai uji Hausman. Sebaliknya, jika probabilitasnya melebihi 0,05 maka Random Effect Model.
Tabel 4. Uji Hausman
Berdasar hasil uji diketahui nilai probabilitas Crosssection random sebesar 0,0000 sehingga nilai prob tidak lebih tinggi atas 0,05 bahwa acuan yang bagus digunakan yakni Fixed Effect Model . Berdasar dari akhir kedua acuan yang sudah dilakukan menggunakan Uji Chow dan Hausman sehingga hasil estimasi pengujian dengan fixed effect model dapat disajikan dalam tabel berikut :

## 529

## Tabel 5. Uji FEM
Uji Spesifikasi Model menghasilkan model fixed effect yang kemudian digunakan untuk menilai dampak belanja pemerintah melalui belanja langsung (X1) dan belanja tidak langsung (X2) atas pertumbuhan ekonomi (Y) di Jawa Timur. Dengan menggunakan model fixed effect, data regresi dampak belanja pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur di tahun 2017 hingga 2022 menghasilkan persamaan regresi setiap variabel penelitian yakni Yit = 15.99785 + 4.527809X1it + 8.689009X2it + ei.

## Pembahasan
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Belanja Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sesuai dengan uji dan estimasi dapat ditunjukkan pada tahun 2017 hingga tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur akan dipengaruhi secara positif oleh variabel belanja pemerintah terhadap belanja langsung dengan nilai koefisien positif sebesar 4,527809. Hal ini ditandai dengan peningkatan belanja pemerintah pada belanja langsung sebesar 1% meningkatkan perekonomian di Jawa Timur senilai 4.527809%. Dalam hal ini, sebanding dengan sebuah riset Jamzani Sodik yang menemukan dampak belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut riset Jamzani Sodik, belanja pembangunan dan belanja langsung adalah sama karena keduanya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur atau fasilitas umum (Sodik, 2007)
Disisi lain, riset yang telah dilaksanakan oleh I Gede Dwi menyoroti bahwa belanja langsung memberikan efek baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Putra & Adigorim, 2011). Peningkatan belanja pemerintah melaui belanja langsung yang berlaku di kabupaten/kota di Jawa Timur faktanya cukup menguntungkan karena menunjukkan bahwa pemerintah setiap

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 530
kabupaten/kota memiliki kepedulian pada pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang maju diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Jawa Timur serta mendorong perekonomian di kota dan kabupaten. Sesuai hasil riset ini juga mendukung teori Rostow dan Musgrave yang mengatakan bahwa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu daerah pada tahap pembangunan diperlukan intervensi pemerintah. Investasi pemerintah dalam penelitian ini mengacu pada pengeluaran pemerintah yang ditentukan melalui belanja langsung. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasar temuan akhir uji estimasi dapat dilihat pengeluaran pemerintah terhadap belanja langsung berdampak besar dengan nilai sebesar 8,689009 terhadap pembangunan perekonomian Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 1% belanja pemerintah Jawa Timur pada belanja langsung akan meningkatkan pembangunan ekonomi sebesar 8.689009%.
Hasil riset ini sejalan dengan penelitian I Gede Dwi yang menunjukkan manfaat belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah akan mendorong agar perkekonomian dapat tumbuh dengan mengeluarkan sejumlah besar dana untuk belanja tidak langsung (Putra & Adigorim, 2011). Meskipun jumlah uang yang dibelanjakan pemerintah untuk belanja tidak langsung tidak mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat, hal ini mungkin berdampak pada layanan publik yang diberikan oleh pegawai pemerintah. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat mempercepat transaksi bisnis dan mendorong perekonomian di Jawa Timur dapat tumbuh.
Pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasar analisis regresi, pengeluaran pemerintah baik langsung maupun tidak langsung bersignifikan pada perekonomian kabupaten/kota Jawa Timur pada tahun 2017 hingga 2022. Probabilitas fixed effect model sebesar 0,000000 menunjukkan hal tersebut. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa temuan tersebut mendukung hipotesis bahwa belanja langsung (X1) serta belanja tidak langsung (X2) bersignifikan secara positif bagi pertumbuhan ekonomi (Y) provinsi Jawa Timur ditahun 2017 hingga 2022.
Hal ini diakibatkan belanja pemerintah yang tinggi pada belanja langsung sehingga akan meningkatkan porsi pembangunan infrastruktur. Kehadiran infrastruktur yang memadai dan pelayanan publik yang lebih baik diharapkan akan mempermudah proses aktifitas perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Sementara itu, belanja pemerintah yang meningkat baik pada belanja tidak langsung akan mendongkrak ekspansi ekonomi yang lebih besar. Sekalipun belanja pemerintah bersifat tidak langsung, masyarakat tidak langsung terkena dampaknya. Hal ini terjadi karena pejabat pemerintah yang memberikan pelayanan publik menangani proses pencairan dana pemerintah melalui belanja tidak langsung kepada masyarakat. Pelayanan pemerintah tersebut antara lain perizinan penanaman modal, perpanjangan dokumen, dan lain-lain.

## KESIMPULAN
Berdasar pada hasil riset yang telah dilakukan pada uji parsial, belanja pemerintah pada belanja langsung memiliki dampak yang positif bagi perekonomian. Kemudian belanja pemerintah pada belanja tidak langsung juga memiliki pengujian yang baik dan memiliki dampak positif pada perekonomian Jawa Timur. Selain itu, pada hasil uji simultan menunjukkan bahwa belanja pemerintah memiliki dampak yang cukup efektif bagi Provinsi Jawa Timur sehingga
perekonomian dapat tumbuh. Hal lain yang perlu diperhatikan, akibat belanja pemerintah yang tinggi pada belanja langsung akan meningkatkan porsi pembangunan infrastruktur. Kehadiran infrastruktur yang memadai dan pelayanan publik yang lebih baik diharapkan akan mempermudah proses aktifitas perekonomian.

## DAFTAR REFERENSI
Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana , 5 (1), 28. https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611
Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. Kajian Ekonomi Dan Keuangan , 20 (2), 149–167. https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186 Badan Pusat Statistik . (n.d.). Retrieved June 21, 2023, from https://www.bps.go.id/indicator/52/291/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-produk-domestik- regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi.html
Badan Pusat Statistik Kota Surabaya (BPS Kota Surabaya) . (n.d.). Retrieved November 10, 2022, from https://surabayakota.bps.go.id/indicator/156/203/1/pdrb-kota-surabaya-atas-dasar- harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-2010-2020.html Baeti, N., Jurusan, , Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Juli, D. (2013). PENGARUH PENGANGGURAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2007-2011 Info Artikel. Edaj , 2 (3), 85–98.
Haryanto, T. (2013). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Publik Dan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Jurnal Administrasi Publik , 2 (1), 1–12.
Jubir, J., Ikbal, M., Hamid, R. S., & Goso, G. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu. Jesya , 6 (1), 71–91. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.900
Mahzalena, Y., & Juliansyah, H. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Regional Unimal , 2 (1), 37. https://doi.org/10.29103/jeru.v2i1.1742
MS, M. Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. EKONOMIS : Journal of Economics and Business , 1 (1), 180. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18
Putra, I. G. D. P. D. I. M., & Adigorim. (2011). PENGARUH BELANJA LANGSUNG DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan , 1 , 74–81.
Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 1–14.
Soleh, A., & Anitasari, M. (2012). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provindi Bengkulu. Ekombis Review , 117–127.

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.2, Januari 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 532
Sukma, R., & Sari, C. P. (2020). Analisis Determinan Pajak Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009-2017. Jurnal Ekonomi Regional Unimal , 3 (2), 1. https://doi.org/10.29103/jeru.v3i2.3201
Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen , 9 (1), 39–50.
Wijaya, F. A. (2019). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kab/Kota di Jawa Timur). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kab/Kota Di Jawa Timur) , 3 , 183–206.