TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 1 Nomor 4 Desember 2020: TheJournalish Hal. 159-170
Kesisteman Dalam Dewan Perwakilan Daerah Partai Golkar Provinsi D.I.Y

## Sabirin
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Putih, Indonesia Email Korespondensi: abiegayo@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan  fenomena  umum  yang  tergambar  dari  kehidupan kekuatan  sosial  politik  (Orde  Baru,  Parpol  dan  Golkar)  terkesan  terlalu  kaku,  struktural,  institusional  dan formalistik. Seluruh kekuatan sosial politik baik secara diam – diam maupun terang – terangan diarahkan untuk memberikan  dukungan  berupa  legitimasi  yang  kuat  kepada  pemerintahan  Orde  Baru.  Runtuhnya  rezim  orde baru “Soeharto” selaku Ketua Dewan Pembina partai golkar pada tahun 1998 ternyata tidak membawa dampak negatif  terhadap  kesisteman  partai  Golkar  DIY  walaupun  di  tingkat  pusat  terjadi  pergolakan  yang  sangat  luar biasa,  sehingga  atas  kebijakan  anggota  partai  golkar  di  dewan  pusat  mendesak  diadakannya  Munaslub  yang dihadiri  oleh  semua  perwakilan  partai  golkar  baik  ditingkat  kabupaten/kota  maupun  propinsi  di  seluruh Indonesia guna menata kembali (restrukturisasi) kesisteman partai. Penelitin ini menggunakan metode penelitian diskriptif.  Fokus  penelitiannya  adalah  derajat  kesisteman  ( systemness )  terdiri  dari  :  Asal  usul  partai,  sumber pendanaan, peran pemimpin partai, faksionalisme (pengelompokan), klientelisme (pertukaran dukungan). Jenis dan  sumber  data  didapatkan  dari  data  primer  dan  data  sekunder.  Populasi  dan  sample  adalah  pengurus  DPD Partai golkar DIY. Teknik pengumpulan datanya yaitu melalui, dokumentasi serta wawancara langsung. Teknis analisis data yang di gunakan adalah teknis analisis data kualitatif. Nilai-nilai dan praktik demokrasi sangatlah penting bagi institusionalisasi demokratis dan perkembangan ketangguhan partai Golkar. Tingkat Kesisteman di DPD  Partai  Golkar  Propinsi  DIY  khususnya,  dalam  proses  internal  organisasi  partai  politik  menuju  sebuah organisasi  yang  terlembaga  secara  mapan,  kompleksitas,  norma  dan  perilakunya  berdasarkan  nilai-nilai  yang disepakati bersama yang ditentukan oleh dimensi derajat kesisteman ( systemness ).
Kata kunci; Partai Golkar; Kesisteman; Institusional Partai Politik.
Abstract: This  research  is  to  reveal  general  phenomena  reflected  in  the  life  of  socio-political  forces  (New Order,  Political  Parties  and  Golkar)  which  seem  too  rigid,  structural,  institutional  and formalistic.  All  socio- political forces, either secretly or openly, were directed to provide support in the form of strong legitimacy to the New Order government. The collapse of the new order regime "Soeharto" as Chairman of the Golkar Party Trustees  Council  in  1998  did  not  have  a  negative  impact  on  the  DIY  Golkar  party  system  even  though  at  the central  level  there  was  tremendous  upheaval,  so  that  the  policies  of  the  Golkar  party  members  in  the  central council urged the holding of a Munaslub which attended by all Golkar party representatives both at district / city  and  provincial  levels  throughout  Indonesia  in  order  to  restructure  the  party  system.  This  research  uses descriptive research method. The focus of his research is the degree of systemness consisting of: Party origins, funding sources, the role of party leaders, factionalism (grouping), clientelism (exchange of support). Types and sources of data were obtained from primary data and secondary data. Population and sample are the board of the DIY Golkar Party DPD. Data collection techniques, namely through, documentation and direct interviews. The  data  analysis  technique  used  is  qualitative  data  analysis  technique.  Democratic  values  and  practices  are very important for democratic institutionalization and the development of the Golkar party's resilience. System level  in  DPD  Golkar  Party  Yogyakarta  Province  in  particular,  in  the  internal  process  of  political  party organization towards an organization that is well-established, its complexity, norms and behavior are based on mutually agreed values which are determined by the dimension of systemness.
Keywords: Partai Golkar; System; Institutional Political Parties.
Article History: Received: 5-8-2020; Revised: 25-9-2020; Accepted: 10-10-2020

## PENDAHULUAN
Semangat  kekaryaan  yang  terwujud  di  dalam  bentuk  pengakuan  terhadap  Partai  Golongan Karya  yang  tumbuh  ketika  pembahasan  dan  penyusunan  Undang-Undang  1945  sedang  dilakukan. Namun  kedudukannya  secara  formal  belum  diatur  dengan  tegas  pada  awal  kemerdekaan,  hingga keluarnya Maklumat Wakil Presiden (Rahagi, 2019). Pada tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X, yang disusul kemudian dengan Maklumat Pemerintah tanggal 3November 1945,  yang  memberi  kesempatan  mendirikan  partai  –  partai  politik  dengan  ideologi  yang  beraneka ragam.  Kehidupan  politik  dalam  sistem  multi  partai  tersebut  berlangsung  sampai  tahun  1957  dalam zaman yang dikenal dengan sebutan zaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal (Akhbar et al., 2020). Dalam zaman ini kendali percaturan politik berada ditangan partai – partai politik. Kendati pemilu  1955  telah  dilangsungkan  namun  tidak  ada  satupun  partai  politik  yang  cukup  dominan mengendalikan  parlemen  maupun  pemerintahan.  Keadaan  demikian  mendorong  setiap  berbentuk kabinet koalisi secara silih berganti (Sumarwati, 2011).
Dalam  suasana  demikian  antara  tahun  1950-1957  tidak  kurang  enam  kabinet  silih  berganti. Setiap kabinet baru melahirkan program baru. Program kabinet lama ada yang diteruskan tetapi lebih banyak yang dibatalkan, karena tidak sesuai dengan program partai politik yang berkuasa. Akibatnya banyak program yang sedang dalam pelaksanaan menjadi terlantar dan menimbulkan kerugian negara yang  tidak  sedikit.  Pemerintah  selalu  ragu–ragu  untuk  melaksanakan  programnya  karena  selalu dihantui  oleh  seringnya  pergantian  kabinet  dalam  waktu  relatif  singkat  (Darmawan  et  al.,  2012). Sejarah  telah  mencatat  bahwa  umur  kabinet  pada  zaman  demokrasi  parlementer  tersebut  rata  –  rata kurang  dari  satu  tahun.  Oleh  sebab  itu  dapatlah  dimengerti  bahwa  tidak  satupun  kabinet  tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja.
Sementara itu pemberontakan bersenjata dan tuntutan daerah terhadap Pemerintah Pusat makin meluas,  seperti  pemberontakan  DI-TII  di  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  Aceh,  Sulawesi  Selatan  dan Kalimantan  Selatan  serta  pemberontakan  PRRI/PERMESTA  di  sumatera  dan  sulawesi. Ketidakstabilan  politik  dan  keamanan  dan  tidak  terjaminnya  keselamatan  rakyat  mendorong  TNI mengambil  tindakan  –  tindakan  yang  dianggapnya  perlu  seperti  pemberlakuan  undang  –  undang keadaan bahaya pada tahun 1957 (IKPNI, 2019). Dalam usaha pemulihan keamanan, TNI menyadari sepenuhnya bahwa keamanan tidak dapat dipulihkan dengan kekuatan senjata saja, karena gangguan keamanan  itu  berlatar  belakang  sosial  politik.  Salah  satu  langkah  yang  diambil  oleh  TNI  adalah penggalangan  golongan  –  golongan  fungsional  dengan  maksud  tersebut  dapat  diajak  turut  dalam usaha pemulihan keamanan. Ajakan TNI kepada golongan – golongan fungsional untuk bekerja sama mendapat sambutan positif dari golongan fungsional yang tidak berafiliasi kepada suatu partai politik. Mereka merasa bahwa perjuangan yang tepat untuk melaksanakan pengabdian terhadap masyarakat, bangsa dan negara.
Puncak  pertentangan  partai  –  partai  politik  dalam  masa  demokrasi  perlementer  adalah kegagalan  Konstituante  dalam  menetapkan  Dasar  Negara  1959,  pertentangan  tersebut  berpusat  pada adanya  partai  –  partai  politik  yang  dengan  gigih  mempertahankan  Pancasila  sebagai  dasar  negara, tetapi  ada  pula  partai  –  partai  politik  yang  dengan  gigih  pula  menghendaki  dan  memperjuangkan Syari’at Islam sebagai dasar negara (Nurdamarsah, 2018). Untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari kekacauan dan kehancuran, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 yang pembukaanya memuat Pancasila yang resmi dan asli sebagai dasar negara kita.
Dengan  berlakunya  UUD  1945,  maka  mulailah  dirintis  penyederhanaan  partai  politik.  Pada permulaan  tahun  1961  hanya  diakui  10  partai  politik,  tetapi  walaupun  jumlah  partai  –  partai  politik telah  berkurang  ternyata  tidak  mengurangi  pertentangan  ideologi  didalam  masyarakat  malahan pertentangan itu semakin meruncing. Hal ini disebabkan adanya format politik Nasakom (nasionalis, agama,  komunis)  yang  di  gagas  oleh  Soekarno,  PKI  yang  menjadi  tulang  punggung  struktur  politik Nasakom itu menuntut agar semua lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan, termasuk golongan fungsional  dinasakomkan.  PKI  sebagai  tulang  punggung  utama  politik  nasakom  menjadi  semakin dominan  dalam  percaturan  politik  nasional  dan  untuk  menghadapi  ancaman  PKI  maka  didirikan Soksi, Kosgoro dan MKGR.(Suyatno, 2006)
Sebagai  perlawanan  terhadap  tekanan  –  tekanan  PKI  dan  dalam  rangka  UUD  1945,  maka golongan – golongan fungsional yang tidak berafiliasi pada partai politik dan dengan dukungan TNI berjuang  keras  untuk memformalkan  kehadiran  didal masyarakat.  Melalui perjuangan  yang  ulet  dan
terus  –  menerus  dari  golongan  fungsional,  berdasarkan  peraturan  presiden  nomor  12  tahun  1959, diangkatlah 200 (dua ratus) orang wakil – wakil Golongan Karya di MPRS. Kemudian dengan Kepres Nomor  193  tahun  1964  diakuilah  wakil  –  wakil  golongan  karya  di  Front  Nasional.  Dengan  adanya pengakuan tentang kehadiran dan legalitas golongan fungsional di MPRS dan Front Nasional, maka atas  dorongan  TNI  dibentuklah  Sekretaris  Bersama  Golongan  Karya  (SEKBER  GOLKAR)  pada tanggal 20 Oktober 1964 dan tanggal ini merupakan hari lahirnya Golkar.
Setelah  meletus  peristiwa  G.30.S/PKI  maka  TNI,  Sekber  Golkar,  Pemuda,  mahasiswa  dan rakyat  yang  Pancasilais  bangkit  dengan  serentak  menumpas  gerakan  pengkhianatan  G.30.S/PKI tersebut  dan  dalam  waktu  singkat  gerakan  tersebut  dapat  ditumpas  habis.  Pada  awal  pertumbuhan Partai  Golongan  Karya,  serber  Partai  ini  beranggotakan  61  organisasi  fungsional,  kemudian bertambah  hingga mencapai  291  organisasi fungsional,  karena  golongan-golongan  fungsional  lainya sudah menyadari  bahwa  serber  Golkar  juga  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-Undang  1945  serta tujuan dan haluannya adalah Demokrasi Pancasila untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Sementara  itu  proses  kristalisasi  dalam  tubuh  Sekber  Golkar  berjalan  terus,  dengan didirikannya Parmusi pada tahun 1968 maka sejumlah organisasi melepaskan diri dari Sekber Golkar. Disamping itu dibentuklah kelompok organisasi (Kino-Kino) sebagai pengelompokkan dari organisas- organisasi  yang  bergabung  dalam  Sekber  Golkar.  Proses  kristalisasi  ini  berlanjut  lagi  dengan keluarnya  peraturan  menteri  Nomor  12  tahun  1969.  Dalam  keadaan  yang  terkristalisasi  demikian, Sekber  Golkar  memasuki  Pemilu  1971  ternyata  rakyat  memberikan  kepercayaan  kepada  Sekber Golkar,  dimana  Sekber  Golkar  meraih  62,79  %  suara  Pemilih.  Setelah  golkar  meraih  kemenangan dalam  pemilu  1971  maka  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  ketetapan  MPRS  mengenai  perlunya penataan  kembali  kehidupan  politik  Indonesia  pada  tanggal  17  Juli  1971  Sekber  Golkar  mengubah dirinya menjadi GOLKAR (koran.tempo.co/, 2004).
Dalam memasuki Orde Baru maka untuk memantapkan dirinya diadakanlah Musyawarah Kerja Nasional I (MUKERNAS I) Sekber Golkar dari tanggal 9 sampai 11 Desember 1965. pada waktu itu Mukernas  berhasil menyusun  program  perjuangan  disegala  bidang  dalam  rangka  usaha menegakkan Orde  Baru.  Masa awal  Orde  Baru,  Sekber  Golkar tumbuh  dan  berkembang  bersama  –  sama  dengan eksponen – eksponen orde baru lainnya serta mempelopori pembaruan kehidupan politik berdasarkan konsepsi  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  konsekuen  serta  melaksanakan Pembangunan Nasional disegala bidang sebagai upaya pengisian cita – cita proklamasi.
Selama  perjalanannya  Golkar  telah  memposisikan  diri  sebagai  kekuatan  sosial  politik pendukung  Orde  Baru.  Hal  ini  tercermin  dari  setiap  pelaksanaan  Munas  Golkar  senantiasa menghasilkan  keputusan  yang  memberikan  dukungan  terhadap  program  –  program  pemerintah. Dengan kata lain program organisasi selalu disingkronkan dengan program pemerintah dan mendapat dukungan  serta  legitimasi  dari  lembaga  legislatif  yang  dikuasai  oleh  Golkar.  Ada  empat  hal  utama yang  menjadi  ciri  golkar  dimasa  orde  baru.  Pertama,  dikenal  denagn  istilah  Sistem  Tiga  Jalur  (A= ABRI,  B=Birokrasi,  G=Golkar).  Kedua,  dominannya  peranan  lembaga  Dewan  Pembina.  Ketiga, pengambilan  keputusan  selalu  dari  atas  (top  down)  dan  Keempat  sangat  menghindari  pemungutan suara (voting) untuk menentukan pimpinan organisasi disemua tingkatan atau dari Ketua Umum DPP sampai pada tingkat kepengurusan terbawah.
Fenomena  umum  yang  tergambar  dari  kehidupan  kekuatan  sosial  politik  (Orde  Baru,  parpol dan  Golkar)  terkesan  terlalu  kaku,  struktural,  institusional  dan  formalistik.  Seluruh  kekuatan  sosial politik  baik  secara  diam  –  diam  maupun  terang  –  terangan  diarahkan  untuk  memberikan  dukungan berupa  legitimasi  yang  kuat  kepada  pemerintahan  Orde  Baru.  Kondisi  tersebut  tercipta  akibat berkembangnya  sistem  politik  yang  menempatkan  pembangunan  ekonomi  sebagai  prioritas  utama yang  dikenal  dengan  nama  pembangunanisme  (developmentalisme).  Hal  ini  diterima  luas  oleh sebagian  besar  elit  dan  massa.  Salah  satu  syarat  pembangunan  ekonomi  itu  ialah  adanya  stabilitas politik dengan jalan mengurangi partisipasi politik dan membatasi kebebasan politik.
Setelah  runtuhnya  rezim  orde  baru  yang  berkuasa  selama  32  tahun  tersebut  tentu  saja mengimbas kepada partai politik Golkar yang selama ini diasumsikan menjadi pendukung utama dan setia rezim tersebut. Hal ini secara kasat mata terlihat pada masyarakat memandang negatif terhadap partai  ini,  bahkan  didalam  tubuh  Golkar  pada  awal  –  awal  reformasi  juga  masih  diperparah  dengan konflik internal yang terjadi didalam kepegurusan partai ini, serta keterlepasan Golkar dari TNI dan Birokrasi  pasca  reformasi  berakibat  Golkar  tidak  punya  pilihan  lain  kecuali  harus  membangun kembali kelembagaannya.
Partai politik adalah organisasi yang bagaimanapun juga memiliki aturan yang formal dan juga tujuan  yang  formal,  namun  proses  dimana  mereka  menjadi  terlembagakan  tidaklah  identik  dengan bagaimana perkembangan partai yaitu dalam terminologi partai yang bersifat organisasional semata. Sementara  dengan  mempertimbangkan  model  organisasi  partai  yang  membagi  tipe  partai  ke  dalam partai  elit,  partai  massa  dan  partai  kader,  maka  akan  mengikis  kelemahan  pendekatan  kepartaian selama  ini  yang  cenderung  melihat  partai  sebagai  institusi  yang  homogen  plus  kompak,  dan  hanya memiliki satu kepentingan dan rasonalitas, sehingga diharapkan temuan terhadap persoalan-persoalan pengorganisasian kepartaian akan dapat lebih menemukan ketajamannya.
Menurut  Katz  dan  Mair  yang  membagi  wajah  partai  ke  dalam  tiga  konteks,  yaitu:  pertama, Ranah  Party  on  the  Ground,  kedua,  Party  in  Central  Office  (Partai  pada  tingkat  pusat),  dan  yang ketiga Party in Publik Office (partai yang berada dalam pemerintahan), yang diwakili oleh anggota- anggotanya yang mendapat kesempatan menduduki jabatan-jabatan publik. Dalam fokus penelitian ini adalah  pada  Party on  the  Ground sebagai  obyek  penelitian  karena  partai  pada  level  ini  berhadapan langsung dengan massa pada level grass-roots, yang akan berhubungan dengan bagaimana mengajak orang  untuk  memberikan  suara  dalam  sebuah  pemilu  pada  level  ini  partai  menjadi  ujung  tombak cerminan  partai  politik  secara  total  atau  keseluruhan.  Performance  partai  pada  tingkat  lokal, diasumsikan akan berpengaruh secara signifikan terhadap performance partai secara nasional.
Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan partai politik di Indonesia  adalah  melakukan  penaksiran  (assessment)  terhadap  tingkat  pelembagaan  yang  telah berlangsung  dalam  suatu partai politik.  Pendekatan insitusionalisasi  partai  politik  sebagaimana yang dikemukakan  oleh  Randall  dan  Svasand  yang  melihat  institusionalisasi  partai  terbagi  dalam  empat aspek,  yang  terbagi  dalam  dimensi  internal  dan  eksternal.  Dalam  analisis  tentang  institusionalisasi partai  politik  di  Indonesia,  penelitian  ini  hanya  akan  melihat  dimensi  internal  dari  teorisasi  Randall dan Svasand, yakni aspek systemness (Derajat Kesisteman) dan value infusion.
Dimensi  internal  ini  sangat  penting,  karena  sebuah  partai  akan  mampu  berkompetisi  dalam sebuah pemilu, maupun melaksanakan berbagai agenda dan fungsi yang dibebankan kepadanya, juga melakukan  institusionalisasi  secara  eksternal  jika  secara  internal  partai  telah  terkonsolidasi  dan terlembaga.  Namun  jika  secara  internal  saja  partai  telah  bermasalah,  maka  akan  kecil  harapannya partai  dapat  berkembang  menjadi  sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Dalam  usaha mencapai  cita  –citanya  partai  Golkar  melaksanakan  kebijakan  ditingkat  Provinsi,  Kabupaten  dan Kota.  Sebagai  partai  politik  partai  Golkar  menjalankan  fungsi  –  fungsi  politik  secara  baik  dan transparan,  yaitu  sebagai  wadah  penyalur  kepentingan  rakyat,  alat  pelatihan  kader  politik  dan  kader bangsa, sarana pendidikan politik, partisipasi politik rakyat serta komunikasi politik.
Sifat partai Golkar yang terbuka dapat dibuktikan dengan multi etnisnya anggota partai  dimana setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai Golkar tanpa membedakan suku, agama, ras  dan  antar  golongan  serta  wujudnya  dapat  dilihat  pada  kebijakan  sikap  partai  Golkar  dalam memelihara kerukunan hidup beragama dan persaudaraan yang hangat diantara sesama warga negara yang  berlainan  latar  belakang  budaya,  suku  atau  rasnya.  Oleh  karena  itu  partai  golkar  akan  terus mendorong  terciptanya  partisipasi  politik  yang  kuat  dan  mengakar  ditengah  –  tengah  masyarakat, sehingga didalam diri kader dan anggota Golkar akan tumbuh rasa memiliki serta akan memperkuat posisi  partai  di  daerah,  dengan  ini  Pimpinan  Partai  di  Daerah  dapat  mengambil  inisiatif  tanpa menunggu  instruksi  dari  pusat,  karena  seiap  kebijakan  pusat  belum  tentu  cocok  dengan  kondisi  di daerah yang sangat beraneka ragam.
Berdirinya Partai Golkar Propinsi DIY tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik pada level pusat.  Meskipun  dalam  paradigma  terbarunya  Golkar  sekarang  tanpa  malu-malu  lagi  menyebut dirinya  sebagai  Partai,  yang  demokratis,  moderat,  yang  mengakar  dan  terpisah  dari  pemerintah, namun  sebagaimana  secara  formal  ditulis  dalam  AD/ART-nya.  Keberadaan  partai  golkar  Propinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  pada  pasca  orde  baru  secara  umum  mirip  dengan  kondisi  partai  ini  di wilayah lain, Golkar menghadapi perombakan format politik yang menyebabkan hilangnya hak – hak istimewa penting yang menjadi pilar kemenangannya selama pemilu orba. Dengan lepasnya hak – hak istimewanya, golkar mengalami penurunan kualitas perolehan suaranya dalam jumlah yang besar.
Namun  demikian  secara  kualitas  kekuatan  Golkar  tetap  harus  diperhitungkan  oleh  partai  lain karena  ternyata  hilangnya  hak  –  hak  istimewa  ini  tidak  serta  merta  membuat  Golkar  menjadi  partai yang  lemah.  Golkar  tetap  mempunyai  pengaruh  besar  kedalam  menentukan  arah  dinamika perpolitikan di Yogyakarta.
Penelitian  ini  mengambil  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagai  lokasi  penelitian, mengingat  Yogyakarta  adalah  sebuah  provinsi  yang  predikat istimewanya  di  dapatkan  karena  klaim atas iklim intelektualitasnya yang cukup tinggi sehingga banyak disebut sebagai Kota Pelajar.  Hal ini tidak lepas dari banyaknya lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang ada di Provinsi  DIY  dan  Kota  Yogyakarta  sendiri,  Sehingga  yogyakarta  mempunyai  tingkat  Sumber  Daya Manusia  yang  cukup  tinggi  untuk  mempengaruhi  sebuah  iklim  politik.  Asumsi  inilah  yang  menjadi dasar  bagi  penulis  untuk  memilih  provinsi  DIY  sebagai  lokasi  penelitian.  Berdasarkan  pemaparan latar  belakang  permasalahan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  bahwa  permasalahan  dalam  penelitian ini  sebagai  berikut:  Bagaimana  Derajat  Kesisteman  (Systemness)  di  DPD  Partai  Golkar  Propinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta?  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengungkapkan fenomena  umum  yang  tergambar  dari  kehidupan  kekuatan  sosial  politik,  Orde  Baru,  Parpol  dan Golkar  dan  untuk  menganalisis  Intitusional  partai  golkar  pasca  munaslub  golkar  tahun  1998  serta derajat kesisteman Partai Golkar.

## METODE PENELITIAN
Penelitin ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir mengemukakan  bahwa  Penelitian  kualitatif  umumnya  mengambil  sampel  lebih  kecil,  dan pengambilannya  cenderung  memilih  hal  yang  dimaksud  daripada  acak.  Penelitian  kualitatif  lebih mengarah  ke  penelitian  proses  daripada  produk  dan biasanya membatasi  pada satu  kasus  (Berutu  et al.,  2017).  Dalam  penelitian  deskriptif  menjelaskan  bahwa  suatu  metode  penelitian  untuk  meneliti suatu  kelompok  manusia,  suatu  obyek,  suatu  sistem,  pada  peristiwa  sekarang.  Dengan  tujuan  untuk membuat deskripsi atau gambaran secara faktual dan sistematik mengenai data, fakta, dan sifat serta hubungan yang diteliti. Unit analisa data dalam mengumpulkan data yang digunakan adalah di kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Propinsi DIY. Karena data dan informasi yang tersedia terdapat  di  kantor  DPD  Partai  Golkar  Propinsi  DIY.  Data  primer  adalah  data  dan  informasi  yang diperoleh  melalui  keterangan  dari  pihak-pihak  yang  kompeten  dan  berpengaruh  terhadap  masalah yang ada dalam penelitian ini serta pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pihak-pihak yang berkompeten  ini  adalah  pihak  atau  individu  yang  mempunyai  tingkat  pengaruh  yang  tinggi  didalam DPD  Partai  Golkar  Propinsi  DIY.  Data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  berbagai  catatan, buku-buku,  artikel-artikel  ilmiah,  koran  dan  dokumen  lainnya  yang  berhubungan  dengan  tema penelitian.
Sementara  itu  untuk  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah interview yang merupakan  teknik  mengumpulkan  data  dengan  cara  melakukan  wawancara  dan  bertanya  langsung kepada pengurus DPD Partai Golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Peranan pemimpin yang dominan  akan  menimbulkan  akibat  buruk  apabila  si  pemimpin  menggunakan  kharismanya  untuk melanggengkan dominasinya, disisi lain peranan dominan pemimpin akan menimbulkan akibat positif apabila  si  pemimpin  menggunakan  kharismanya  membangun  kesisteman  dalam  partai.  Selanjutnya menggunakan  dokumentasi  merupakan  salah  satu  cara  pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan informasi  menganai  hal-hal  atau  variable  dalam  penulisan  penelitian  ini  melalui  berbagai  literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, notulen rapat, catatan harian dan lain sebagainya.
Metode  sampling  yakni,  metode  dengan  memberikan  kuesioner  kepada  suatu  obyek  tertentu. Akan  tetapi  dalam  penulisan  penelitian  ini  penggunaan  metode  sampling  hanya  sebagai  alternatif cadangan  untuk  mendapatkan  data  itupun  terbatas  dalam  jenis  purposive  sampling,  yaitu  metode dengan cara membagikan kuesioner kepada beberapa pihak yang berkompeten yang berkaitan dengan tema penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Institusionalisasi Internal Partai Golkar
Sesuai  skema  institusionalisasi  partai  dalam  perspektif  Randall  dan  Svasand  ada  beberapa ukuran yang bisa dipergunakan untuk melihat seberapa terinstitusionalkah sebuah partai politik, yang terbagi  ke  dalam  dimensi  internal  dan    eksternal.  maka  ada  dua  aspek  yang  akan  dilihat,  yaitu systemness  dan  value  infusion.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini  hanya  akan  melihat  dari  aspek Systemness  Derajat  Kesisteman  Dalam  Partai  Politik  Golkar  DPD  Propinsi  daerah  Istimewa Yogyakarta.

## Systemness
Aspek systemness atau  derajat  kesisteman, yang  berbicara tentang  proses pelaksanaan  fungsi- fungsi  partai  politik,  termasuk  penyelesaian  konflik,  yang  dilakukan  menurut  aturan,  persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam dokumen peraturan partai, misalnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik.
Derajat institusionalisasi  partai tergantung  pada  kemampuannya mengembangkan  insentif  dan disinsentif  untuk  menjalankan  kesepakatan  bersama  tersebut.  Lima  aspek  pengembangan  organisasi nampaknya relevan untuk melihat dimensi ini. Kelima hal tersebut antara lain adalah bagaimana cara organisasi  tumbuh  dan  berkembang,  sumber  daya  organisasi  terutama  dari  segi  pendanaan,  peran individual  pemimpin  berbanding  organisasi  partai,  peran  faksi-faksi  berbanding  partai  secara keseluruhan, dan dampak klientilisme.

## Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Partai Golkar Propinsi DIY
Terminologi  partai  partai  politik  sebenarnya  masih  menjadi  perdebatan  dikalangan  ilmuwan politik. Paige Johnson Tan sependapat dengan Giovanni Santori membuat definisi partai politik secara longgar,  yakni  kelompok  politik  apa  saja  yang  ikut  serta  dalam  pemilu  dan  mampu  menempatkan orang – orangnya dalam jabatan – jabatan publik. Tujuan didirikannya partai politik karenanya adalah untuk  meraih  jabatan  politik  serta  untuk  mendapatkan  kekuasaan  politik  dan  mengontrol  proses perumusan kebijakan.
Katz  dan  Mair,  adalah  orang  pertama  yang  mempertimbangkan  perlunya  menunjukkan heterogenitas  konteks  yang  dihadapi  partai.  Wajah  organisasi  pertama  adalah  partai  pada  level  akar rumput  (party  on  the  ground).  Pada  level  ini  partai  menghadapi  konteks  lokal,  partai  lokal, pendukung,  serta  masyarakat  pemilih.  Wajah  organisasi  yang  kedua  adalah  partai  pada  level  pusat. Pada  level  ini  partai  menghadapi  konteks  nasional,  partai-partai  lain,  dan  negara.  Sedangkan  wajah organisasi  yang  ketiga  adalah  partai  di  pemerintahan  (party  in  public  office).  Pada  level  ini  partai menghadapi konteks dalam pemerintahan, fraksi-fraksi lain, komisi, dan negara.
Awal berdirinya Partai Golkar di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebenarnya tidak dapat dilepaskan  dari  konteks  dinamika  politik  pada  level  pusat.  Meskipun  dalam  paradigma  terbarunya partai Golkar sekarang ini mengaku menyebut dirinya sebagai Partai yang demokratis, moderat, yang berakar  dan  terpisah  dari  pemerintah,  akan  tetapi,  pada  dasarnya  keberadaan  partai  Golkar  saat  ini secara formal merupakan keberlangsungan yang ditulis dalam AD/ART Partai Golkar dari partai itu sendiri yang dibentuk pada tahun 1964 tepatnya awal berdirinya partai ini.
Ketika dalam tubuh partai PDIP terjadi gejolak politik yang mengakibatkan adanya  intervensi dari pemerintah yang masih mendominasi pembentukan partai ini,  berbeda dengan PAN yang terlahir dalam  kemandirian  dan  karena  konteks  reformasi,  tetapi  pembentukan  Partai  Golkar  dapat  kita maknai sebagai keinginan rezim yang berkuasa guna mempersiapkan para anggotanya sebagai mesin politik.  Dari  sisi  kemandirian,  jelas  ini  tidak  sebagaimana  berdirinya  PDIP  dalam  logika  kejadian yang  kedua,  atau  PAN  yang  benar-benar  mandiri  dari  intervensi  negara.  Sehingga  perubahan  hanya bersifat paradigmatik tadi, bukan pada ranah keberlanjutan organisasi.
Partai  juga  berusaha  mandiri  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  mengendalikan  seluruh proses  dan  dinamika  organisasi  dengan  menghilangkan  struktur  Dewan  Pembina  yang  pada  zaman dahulu  merupakan  salah  satu  instrumen  rezim  untuk  mengendalikan  Golkar.  Saat  ini,  peran  Dewan Pembina  diisi  oleh  Dewan  Penasihat  yang  hanya  memiliki  kewenangan  terbatas  terhadap  Pengurus Harian.
Meskipun  Golkar  berusaha  menampilkan  diri  namun  dengan  melihat  bahwa  Partai  Golkar secara  organisatoris  dan  kelembagaan  adalah  kelanjutan  dari  Golkar  yang  kelahirannya  diracang sebagai  mesin  politik  pemerintah,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  sebagaimana  di  tingkat pusat, kelahiran dan pertumbuhan Golkar di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menunjukkan bahwa partai ini terinstitusionalisasi.

## Sumber Pendanaan Partai
Dores  Cordes  (Pipit  R.Kartawidjaja  &  Mulyani,  Kisah  mini  sistem  kepartaian  [Closs,2003]) memilah penerimaan dana partai politik dalam dua jenis sumber pendanaan seperti swadana dan dana eksternal  Salah satu tolak ukur sejauh mana otonomi suatu partai politik  dapat dilihat dari sumber
pendanaan partai poliik (the financing of political party). Partai politik yang mengandalkan mayoritas pendanaan  partai  dari  unsur  –  unsur  eksternal  partai,  minsalnya  pemerintah  dan  berbagai  lembaa donor,  memperlihakan  kurang  otonomnya  partai  tersebut  sebaliknya  semakin  mampu  sebuah  partai politik  mengali  sumber  pendanaan  dari  internal,  minsalnya  melalui  iuran  wajib  anggota  partai  dan simpatisannya yang tidak mengikat, partai tersebut relative mampu menjaga kemandiriannya.
Pernyataan  ini  diperkuat  juga  oleh  W.Philips  Shively  mengatakan  ada  6  sumber  pendanaan yang  mana  dari  keenamnya  dapat  melihat  serta  mengukur  sumber  pendanaan  DPD  partai  Golkar D.I.Y  ,  diantaranya;  keuangan  public  (public  financial),  iuran  keanggotaan  individual  (individual membership),  uang  suap  dan  komisi  (bribes  and  kickbacks),  bantuan  dari  kelompok  –  kelompok kepentingan, keuntungan dari usaha bisnis yang dijalankan partai.
Pada kenyataanya,  partai-partai yang ada diera transisi di Indonesia masih banyak mengalami kendala  dalam  soal  pendanaan,  dimana  untuk  menjadi  partai  yang  besar  dengan  berbagai  kegiatan beragam  dibutuhkan  dana  dana  jumlah  yang  besar.  Dari  segi  ketersediaan  dana  untuk  menghidupi jalannya  organisasi,  pendanaan  golkar  selama  masa  orde  baru  relatif  terjamin  dan  ini  semua  tidak terlepas dari eksistensi parai golkar sebagai partainya pemerintah yang berkuasa pada masa itu.

## Pendanaan dan Kemandirian Partai
Elemen  kedua  dari  aspek  systemness  ini  adalah  masalah  sumber  dana  kepartaian.  Bukan rahasia lagi bahwa uang adalah mother’s milk of politics . Dengan dana yang mencukupi maka partai diasumsikan dapat berbicara dan berbuat banyak dalam posisinya sebagai aktor dalam sistem politik. Dengan dana yang memadai, partai dapat survive dan menjalankan berbagai fungsi yang dibebankan pada  pundaknya.  Uang  tidak  harus  selalu  bermakna  negatif  dalam  politik,  karena  realitasnya  untuk dapat bermain cantik dan bersihpun tetap dibutuhkan pendanaan yang kuat.
Kemampuan partai untuk survive memang akan berbanding lurus dengan kemampuan mereka dalam  menggalang  dana.  Sementara  independensi  dan  otonomi  partai  terhadap  negara  dan  aktor eksternal akan sangat tergantung pada bagaimana mereka mampu menggalang dana yang independen dan  otonom,  baik  dari  negara  maupun  dari  sumber-sumber  yang  memiliki  kepentingan  dan  agenda tersendiri.
Dengan  pendanaan  yang  mandiri,  partai  dapat  menjalankan  berbagai  program  dan  kegiatan secara  otonom  tanpa  terinterupsi  oleh  kepentingan  negara.  dimana  partai  akan  relatif  steril  dari intervensi dan kehendak negara yang notabene menjadi penyandang dana mereka, maka partai tidak perlu  menanggung  beban  struktural  yang  menentukan  derajat  otonominya  terhadap  negara.  Dengan kata lain partai relatif terjaga dari kooptasi negara.

## Sumber Pendanaan Politik Dalam Partai Golkar DIY
Mengelola  partai  politik  jelas  memerlukan  dana  yang  besar  baik  untuk  membiayai  kegiatan partai  sehari-hari  maupun  terutama  untuk  keperluan  kampanye  pemilihan  umum.  Karena  itu  partai politik  niscaya  harus  mencari  dana  baik  dari  iuran  anggota  maupun  kontribusi  para  simpatisan. Tidaklah mengeherankan bila partai politik acapkah juga disebut sebagai sarana mencari dana. Akan tetapi partai politik dinilai tidak memiliki akuntabilitas publik yang jelas.
Partai politik sebagai sarana mencari dana sudah barang tentu tidak berlaku bagi semua partai politik  karena  bila  tidak  memiliki  kursi  dalam  jumlah  yang  memadai  dalam  DPR/D  tentu  tidak memiliki sarana untuk mempengaruhi pihak lain. Baik UU tentang Parpol maupun UU Pemilu sudah mengatur  jenis,  asal/sumber,  dan  jumlah  penerimaan  dana.  Sebagai  badan  publik  partai  politik diwajibkan  oleh  UU  Parpol  untuk  melaporkan  penerimaan  dan  penggunaan  dana  setiap  akhir  tahun kepada Mahkamah Agung.
Secara formal, aturan pendanaan politik dalam partai ini yang diatur dalam pasal 46 Anggaran Rumah  Tangga  Partai  Golkar.  Di  situ  tertulis  bahwa sumber-sumber  keuangan partai  terdiri atas  (1) iuran wajib; (2) iuran sukarela; dan (3) sumbangan perorangan; (4) sumbangan badan atau lembaga; (5) usaha-usaha lain yang sah; dan (6) bantuan dari anggaran negara/daerah.
Sumber  pendanan merupakan  faktor  penting  yang  menyebabkan  Golkar  tidak  mandiri  selama kiprahnya  pada  masa  Orde  Baru,  dari  segi  ketersediaan  dana  untuk  menghidupkan  jalannya organisasi, pendanaan Golkar selama orde baru relatif terjamin. Ini tidak lepas dari eksistensi golkar sebagai sebuah partai pemerintah, dengan pendanaan yang disokong penuh oleh kekuasaan. Sumber dana  Golkar  selain  akses  yang  dimilikinya  pada  kekuasaan  baik  di  lingkungan  pemerintah  maupun
badan – badan usaha milik negara, serta juga berasal dari pengusaha swasta. Jenis sumber aliran dana Golkar selama kurun Orde Baru didominasi oleh dana dari sumber – sumber eksternal, iuran anggota yang  umumnya menjadi sumber  pendanaan  utama sebuah  partai  politik tidak  dijalankan oleh  partai, kalaupun ada pemasukan dari anggota umumnya lebih bersifat sumbangan sukarela dan bukan iuran wajib anggota.
Dalam  kaitannya  dengan  kemandirian  partai,  dari  sumber  dana  mayoritas  keuangan  partai berasal, memiliki berbagai konsekuensi. Dimana sebagian besar keuangan partai golkar DIY ternyata berasal  dari  bantuan  pemerintah,  artinya  semakin  sulit  partai  golkar  menjadi  otonom  terhadap pemerintah.  Sumber  dana  partai  golkar  DIY  juga  mendapat  bantuan  dari  daerah  dan  pusat  besar nominal bantuan yang diberikan daerah tergantung dari jumlah kursi yang ada di DPRD, dalam hal ini pemerintah Daerah Tingkat I membantu sebesar Rp.20.000.000’- (Dua Puluh Juta Rupiah) per kursi didalam  satu  tahun.  Sedangkan  bantuan  dari  pusat  sebesar  Rp.5.000.000’-  per  bulan  dalam  setiap bulannya.
Akan  tetapi  dilihat  dari  segi  kemandirian  partai  Golkar  dalam  segi  pendanaan  partai  prioritas utama, partai masih mengantungkan diri kepada pemerintah sehingga partai golkar DPD DIY masih berada pada titik lemah  di dalam kemandirian internal partai aspek ini dilihat dari besarnya dana yang diperoleh dari pemerintah daerah, hal ini dapat  katakan bahwa partai golkar telah terlembaga, namun secara  internal  masih  memiliki  titik  lemah  dilihat  dari  aspek  sumber  dana  partai  yang  terlihat  dari besarnya  bantuan  yang  didapatkan  oleh  partai  ini  dari  pemerintah.  Hal  ini  diperkuat  dari  hasil wawancara dengan Sekretaris DPD partai Golkar DIY dan Wakil Sekretaris Biro Pemenangan pemilu.

## Kepemimpinan Dalam Partai Golkar
James  M.Blade  mengatakan  bahwa  kepemimpinan  adalah  kemampuan  yang  sanggup menyakinkan  orang  lain  supaya  bekerjasama  dibawah  pimpinannya  sebagai  tim  untuk  mencapai tujuan  tertentu  (silabus  materi  kuliah  Kepemimpinan;  Tunjung  Solaksono).  Samuel  P.Huntington  & Joan Nelson (partisipasi politik dinegara berkembang, 1994: hal.13) juga mengemukakan tentang teori mobilitas  kepemimpinan  dalam  suatu  partai;  Dimana  seorang  pemimpin  politik  yang  dapat memobilisasi  pendukung  –  pendukung  mempunyai  posisi  yang  sangat  berbeda  dengan  pemimpin yang  tidak  dapat  berbuat  hal  yang  sama  dan  tindakan  –  tindakannya  mempunyai  konsekuensi  – konsekuensi yang sangat berlainan bagi sistem politik.
Partai yang efektif terletak pada bagaimana relasi antara pemimpin dan partai politik. Melihat asal muasal sebuah partai, Panebianco menekankan satu bagian penting yang dimainkan oleh sesuatu yang disebut karisma di dalam pembentukan partai. Maksudnya, dimana sebuah partai pada awalnya tercipta  dari  sebuah  kendaraan  politik  bagi  seorang  pemimpin  karismatik.  Menurut  Panebianco, karisma  ini  dalam  tahap  awal  perkembangan  partai  memang  bersifat  positif  dan  diperlukan  karena akan memainkan peranan pemimpin dalam partai Golkar D.I.Y.

## Peranan Pemimpin
Dalam  hal  ini  peranan  pemimpin  partai  Golkar  DPD  DIY  dalam  pengambilan  keputusan tergantung dari permasalahan yang harus diputuskan dan hal – hal yang sudah merupakan aturan yang tercantum dalam AD/ART internal partai, yang mana keputusan tersebut tidak perlu dirapatkan lagi. Tapi  pada  dasarnya  organisasi  atau  partai  jelas  keputusan  tertinggi  berada  dibawah  Musda (musyawarah  daerah)  pada  rapat  pleno,  karena  rapat  pleno  itu  merupakan  semacam  forum  untuk mengambil  suatu  keputusan  setelah  Musda.    Dalam  hal  pengkrekrutan  ini  tergantung  kepada keinginan  yang  bersangkutan  untuk  menjadi  anggota  partai  setelah  itu  dijalankan  sesuai  dengan prosedur partai.
Sedangkan dalam pemberhentian anggota partai mengikuti kriteria yang sudah tercantum dalam AD/ART  internal  partai;  pertama,  karena  yang  bersangkutan  mengundurkan  diri,  kedua,  meninggal dunia, ketiga, melanggar peraturan organisasi yang telah tercantum dalam AD/ART, seperti halnya:
1) Adanya anggota partai yang pindah kepartai lain.
2) Melakukan pelanggaran hukum dan memenuhi hukum tetap.
3) Peranan  Sosial , sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto  bahwa  kepemimpinan  merupakan hasil organisasi social yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial.
Untuk mewujudkan ideologi tujuan partai Golkar DIY membutuhkan organisasi seperti; partai politik,  gerakan  sosial,  asosiasi  masyarakat,  kelompok  gerilya,  guna  menggerakkan  sumber  daya material  untuk  mengkoordinasikan  sejumlah  kegiatan,  yang  intinya  agar  suatu  perubahan  dapat tercipta  dengan  baik  para  pemimpin  partai  golkar  DIY  mengkombinasikan  ideologi  dengan organisasi. Hal ini jelas menciptakan suatu suasana perasaan baru, identitas bersama dan memberikan dasar pembenaran bagi hak para pemimpin baru untuk memerintah masyarakat.
Ketika penulis mewawancarai Bapak Heroe.TH, Biro Pemenangan Pemilu mengatakan bahwa partai  golkar  DIY  berperan  aktif  dalam  penyelenggaraan  bakti  social  kepada  masyarakat,  hal  ini terbukti pada tanggal 22 Februari 2008 partai Golkar DIY mengadakan acara “ Jalan Sehat Bareng Prabowo”, penyerapan  aspirasi masyarakat  seperti di  daerah  Kulon  Progo  minsalnya,  permasalahan masyarakat di tanggapi dengan serius oleh kader – kader partai Golkar DIY, dimana bantuan tersebut berupa  penanganan  air  minum  dan  renovasi  jalan  bagi  masyarakat  setempat,  penanganan  korban bencana gempa di DIY yang terjadi pada bulan mei 2006.

## Sistem mekanisme organisasi partai
Didalam  kepengurusan  partai  yang  diadakan  5  tahun  sekali,  partai  akan  mengadakan  Musda (musyawarah daerah) untuk tingkat daerah dan untuk ditingkat nasional (Munas), musyawarah daerah akan  memilih  kepengurusan  di  dewan  pimpinan  daerah  sama  halnya  seperti  musyawarah  nasional akan memilih dewan pusat. Partai Golkar dengan paradigma barunya tidak hanya berhenti pada level wacana.  Namun  dalam  beberapa  dimensi  DPD  Golkar  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  telah berupaya  untuk  menempatkan  aturan  main  di  atas  kepentingan  personal  seorang  pemimpin. Kepatuhan terhadap keputusan partai sedapat mungkin dilakukan agar kepentingan pribadi pemimpin tidak lantas membajak organisasi sebagai kendaraan untuk mewujudkan ambisi pribadinya.
Dalam  hal  ini  pemimpin  partai  Golkar  DIY  berperan  dan  berusaha  untuk  mengembangkan orientasi  baru  yang  berkomitmen  pada  semangat  reformasi  yang  berintikan  keadilan,  demokratisasi, dan transparansi. Pengembangan konsep paradigma baru tersebut ternyata bukan hanya di atas kertas. Setidaknya,  dalam  beberapa  hal  telah  dicoba  diimplementasikan  di  lapangan.  Pertama,  Golkar mencoba  untuk  mewujudkan  proses  pemilihan  ketua  umum  melalui  mekanisme  demokratis.  Kedua, Golkar  menyatakan  telah  melakukan  disconnection  terhadap  sistem  kekuasaan  lama  yang  terpusat pada  orang  seorang,  sekaligus  melaksanakan  koreksi  yang  terencana,  melembaga,  dan berkesinambungan  terhadap  penyimpangan  masa  lalu.  Ketiga,  Golkar  juga  menghapus  adanya Lembaga  Dewan  Pembina,  Dewan  Pertimbangan  dan  Dewan  Penasihat.  Selanjutnya  Golkar  ingin tampil  mandiri  dan  demokratis  dalam  pengambilan  keputusan  dengan  menghapus  mekanisme  tiga jalur, yang waktu itu dikenal dengan ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar).
Dalam  level  pusat,  kita  dapat  melihat  bahwa  dibanding  partai-partai  besar  yang  lain,  Partai Golkar  adalah  partai  yang  tidak  terlalu  memusingkan  figur  pimpinan.  Jika  PDIP  dianggap  sebagai personalisasi kekuasaan Megawati, Amien Rais yang identik dengan PAN, atau Gus Dur yang sangat lekat  dengan  PKB,  maka  dalam  Golkar  tradisi  seperti  itu  tidak  terlihat,  paling  tidak  hingga kepemimpinan  Jusuf  Kalla  saat  ini.  Disini  penulis  menyimpulkan  jelas  adanya  kemandirian  partai Golkar  DIY  dan  keterlembagaannya  menurut  penulis  telah  terlembaga  sesuai  dengan  teori  Randall dan  Svansad  mengenai  hak  dan  kewajiban  seorang  anggota  organisasi  partai,  proses  pelaksanaan fungsi-fungsi  partai  politik  dan  cara  organisasi  tumbuh  juga  berkembang,  sumber  daya  organisasi, peran  individual  pemimpin  berbanding  organisasi  partai,  peran  faksi-faksi  berbanding  partai  secara keseluruhan, dan dampak klientilisme.

## Faksionalisme di Tubuh Golkar
Dalam teori Maurice Duverger menjelaskan bahwa; ada dua bentuk dari struktur tidak langsung yaitu  terdiri  dari  organisasi  –  organisasi  yang  umumnya  didasarkan  atas  suatu  kelas  yang  sama  dan kedua  merupakan  bentuk  federasi  dengan  menghimpun  berbagai  macam  kelas  dan  bahkan kepentingan anggota masyarakat atau golongan pendukungnya.
Yang  menurut  Randall  dan  Svansand  teori  ini  dinamakan  dengan  Faksionalisme,  dimana  di dalam  tubuh  DPD  Golkar D.I.Y  sebenarnya  terdapat juga  prinsip faksionalisme yang  sesuai  dengan kedua teori diatas, hal ini dapat dilihat lewat tiga entry point. faksi yang dibangun atas dasar loyalitas kelompok (terutama kelompok primordial) yang dapat dilihat dari unsur-unsur awal pembentuk partai ini. Dari pintu masuk ini maka dapat dipahami jika sebuah organisasi partai yang tersusun dari banyak
elemen  organisasi  yang  sebelumnya  tidak  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  akan  memunculkan faksionalisme dalam tubuh partai ini.
Dan fraksi juga dapat terbangun atas dasar kesamaan visi tentang bagaimana mewujudkan masa depan  bangsa  atau  organisasi (Zaetun  &  Mar’iyah,  2020) .  Visi  dalam  beberapa  hal  berbeda  dengan ideologi karena visi lebih mengarahkan pandangannya terhadap masa depan yang harus diwujudkan, sementara  ideologi  lebih  banyak  berkutat  tentang  bagaimana  cara  atau  jalan  untuk  mencapai  tujuan dan  cita-cita  tersebut,  juga  faksionalisme  dalam  tubuh  Golkar  dapat  dijelaskan  kemunculannya sebagai  kombinasi  antara  faksi  historis  yang  bersifat  statis  dan  faksi  yang  bersifat  lebih  dinamis karena muncul sebagai konsekuensi isu-isu kontemporer dalam tubuh partai.
Dalam  tubuh  Golkar,  budaya  faksi  memperlihatkan  esensi  tersebut.  Keberadaan  faksi  dalam tubuh  Golkar  bersifat  primordial.  Faksi  keturunan.  Purnawirawan  militer  dan  anak-anaknya  adalah KBA  (Keluarga  Besar  ABRI).  Pensiunan  pegawai  negeri  dan  organisasi  turunannya  adalah  KBB (Keluarga  Besar  Birokrasi.  Kader  anak  rakyat  biasa  yang  bukan  militer  dan  pegawai  negeri  itulah KBG  (Keluarga  Besar  Golongan  Karya).  Itulah  representasi  pilar  ABG  dalam  tubuh  Partai  Golkar yang  meskipun  usianya  mencapai  empatpuluhan  tahun,  namun  faksionalisme  yang  bersifat  historis dan statis ini tetap mewujud dan eksis hingga saat ini.
Faksi  juga  dapat  terbangun  atas  dasar  kesamaan  visi  tentang  bagaimana  mewujudkan  masa depan  bangsa  atau  organisasi.  Visi  dalam  beberapa  hal  berbeda  dengan  ideologi  karena  visi  lebih mengarahkan  pandangannya  terhadap  masa  depan  yang  harus  diwujudkan,  sementara  ideologi  lebih banyak berkutat tentang bagaimana cara atau jalan untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut.
Dalam  pendekatan  kedua ini, maka  faksionalisme  yang  terbentuk  akan  bersifat lebih  dinamis, atau  bisa  juga  disebut  cair.  Artinya,  sebuah  faksi  yang  terbentuk  tidak  mengental  dan  statis sebagaimana  faksi  yang  terbentuk  dalam  perspektif  historis,  namun  justru  isu  yang  akan  bersifat determinan  terhadap  eksistensi  faksi.  Dengan  kata  lain,  faksi-faksi  yang  terbentuk  dalam  suatu  isu kontemporer bisa jadi berubah begitu menghadapi isu yang lain.
Untuk saat ini partai Golkar DIY ada pengelompokkan faksi – faksi terhadap proses pencalonan seorang  pemimpin  (calon  Presiden),  namun  faksi  –  faksi  ini  akan  menjadi  satu  apabila  sudah menemukan calon pemimpin (presiden) yang mekanismenya jika telah terpilih salah satu calon maka semua DPD harus mendukung keputusan partai.

## Efek Klientilisme dalam Partai Golkar
Efek  klientilisme  adalah  dampak  dari  relasi  yang  dibentuk  antara  organisasi  masyarakat  yang berafiliasi  ke  dalam  partai  Golkar.  Angelo  Panebianco  mengemukakan  bahwa  institusionalisasi dipandangnya sebagai cara dimana organisasi menjadi solid yang bertujuan agar terjaganya keawetan dan  kelangsungan  suatu  tujuan  bagi  sejumlah  pendukung  organisasi  itu  sendiri.  Melihat  dinamika kelembagaan  internal  partai,  maka  kita  harus  melihat  bagaimana  efek  klientilisme  terhadap  partai- partai  tersebut.  Sebagaimana  fraksi,  dan  seringkali  dikaitkan  dengannya,  fenomena  klientilisme  ini menyebar di hampir semua masyarakat dunia ketiga serta partai-partai politik yang ada di dalamnya.
Dalam  relasi  antara  elit  pusat  dan  daerah,  juga  tidak  terlalu  menampakkan  jejak  klientilisme. DPD  Provinsi  Lampung  dan  DIY,  dua  daerah  yang  selama  ini  dikenal  sebagai  basis  dukungan terhadap Akbar Tandjung, sama sekali tidak mendapat “gangguan” yang cukup berarti.  Bahkan dua pengurus dalam DPP Golkar periode 2004-2009 adalah orang Yogya, yaitu Sultan Hamengkubuwono X  dan  GBPH  Joyokusumo,  kaka  beradik  penguasa  Kasultanan  Yogyakarta.  Namun  dalam  hal  ini sebagai satu organisasi partai secara struktur harus mendukung kebijaksanaan pusat, walaupun yang diinginkan oleh pusat belum sepadan dengan dukungan DPD Partai Golkar di Propinsi DIY.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada efek klientilisme dari faksionalisme yang terjadi dalam tubuh DPD Partai Golkar Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, keberadaannya dapat membahayakan proses institusionalisasi dalam sebuah organisasi.

## KESIMPULAN
Setelah melakukan  analisa data terhadap  hasil  wawancara  dengan  pengurus  –  pengurus  partai Golkar  di  DPD  D.I.Y,  maka  penulis  berdasarkan  definisi  operasional  dapat  membuat  kesimpulan bahwa Kesisteman di Dalam DPD Partai Golkar D.I.Y adalah: Partai  Golkar berusaha menampilkan diri  namun  dengan  melihat  bahwa  Partai  Golkar  secara  organisatoris  dan  kelembagaan  adalah kelanjutan  dari  Golkar  yang  kelahirannya  diracang  sebagai  mesin  politik  pemerintah,  maka  dapat
diambil  kesimpulan  bahwa  sebagaimana  di  tingkat  pusat,  kelahiran  dan  pertumbuhan  Golkar  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tidak  menunjukkan  bahwa  partai  ini  terinstitusionalisasi.  Dari  segi kemandirian partai Golkar dalam segi pendanaan partai prioritas utama, partai masih mengantungkan diri  kepada  pemerintah  sehingga  partai  golkar  DPD  DIY  masih  berada  pada  titik  lemah    di  dalam kemandirian  internal  partai  aspek  ini  dilihat  dari  besarnya  dana  yang  diperoleh  dari  pemerintah daerah,  hal  ini  dapat    katakan  bahwa  partai  golkar  telah  terlembaga,  namun  secara  internal  masih memiliki titik lemah  dilihat  dari  aspek  sumber  dana partai yang terlihat  dari  besarnya  bantuan  yang didapatkan oleh partai ini dari pemerintah.
Adanya  kemandirian  partai  Golkar  DIY  dan  keterlembagaannya  menurut  penulis  telah terlembaga  sesuai  dengan  teori  Randall  dan  Svansad  mengenai  hak  dan  kewajiban  seorang  anggota organisasi  partai,  proses  pelaksanaan  fungsi-fungsi  partai  politik  dan  cara  organisasi  tumbuh  juga berkembang, sumber daya organisasi, peran individual pemimpin berbanding organisasi partai, peran faksi-faksi  berbanding  partai  secara  keseluruhan,  dan  dampak  klientilisme.  Kepengurusan  partai  di tingkatan  pusat  terjadi  faksionalisme  yang  luarbiasa,  namun  sebaliknya,  partai  Golkar  di  DIY  sama sekali tidak menunjukkan gejala faksionalisme tersebut. Meskipun faksionalisme yang dibangun pada level  pusat  oleh  sebagian  elit  partai  demikian  kentara,  namun  faksionalisme  tersebut  hampir  tidak menunjukkan  efeknya  di  DPD  Golkar  DIY.  Ketidakadaan  efek  klientilisme  dari  faksionalisme  yang terjadi  dalam  tubuh  DPD  Partai  Golkar  Propinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  yang  mana keberadaannya  dapat  membahayakan  proses  institusionalisasi  dalam  sebuah  organisasi  sehingga dampak  dari  relasi  yang  dibentuk  diantara  organisasi  masyarakat  dapat  berafiliasi  ke  dalam  partai Golkar yang akan menimbulkan pengelompokan didalam tubuh suatu organisasi.
Saran  saran  yang  dapat  disampaikan  terkait  dengan  hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa,  Partai Golkar mampu bertahan hidup dan berperan dalam sistem kepolitikan yang demokratis, serta meraih dukungan signifikan pada dua kali pemilu era reformasi. Untuk kedepannya parta Golkar perlu terus memperkuat  kelembagaan  dan  mengkonsolidasi  seluruh  sumber  dayanya  serta  menerapkan (adjustable)  dalam  menghadapi  lingkungan  politik  yang  terus  berubah  dan  persaingan  antar  partai yang semain tajam. Partai Golkar harus mengubah pola pikir dan sikapnya yang semata – mata hanya berorientasi  pada  kekuasaan,  dan  secara  sungguh  –  sungguh  menerapkan  paradigm  barunya  yang resfonsif terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat.

## REFERENSI
Akhbar, A., Miranda, A., Fahrezi, A. N., & Jannah, M. (2020). Analisis Dampak Sistem Multipartai dalam  Implementasi  Sistem  Pemerintahan  Presidensil  di  Era  Jokowi  &  Jusuf  Kalla. TheJournalish: Social and Government , 1 (1), 28–32.
Angelo  Panebianco.  (1998).  Political  Parties:  Organization  and  poer,  Cambrigde  University  Press, cambrigde
Berutu,  A.  G.,  Metodologi,  P.,  Kualitatif,  Muhadjir,  N.,  Sekolah,  B.,  Uin,  P.,  &  Jakarta,  H.  (2017). Metodologi Penelitian Noeng Muhajir . https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20452.73607
Darmawan, J. J., Jati, B. B. P., Darmawan, J. J., & Jati, B. B. P. (2012). Kecenderungan Pemberitaan tentang Reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II di SKH Jawa Pos dan SKH Kompas. Jurnal ILMU KOMUNIKASI , 9 (2), Article 2. https://doi.org/10.24002/jik.v9i2.168 IKPNI, I. (2019). Pemberontakan PRRI/Permesta . IKPNI. http://ikpni.or.id/post-kilas- sejarah/pemberontakan-prri-permesta/
koran.tempo.co/,    https://koran.  tempo.  co/.  (2004,  November  29). Dari  Sekber  Sampai  Partai Golkar—Nasional—Koran.tempo.co .
Tempo.
https://koran.tempo.co/read/nasional/27973/dari-sekber-sampai-partai-golkar
Nurdamarsah,  T.  (2018). Politik  Masyumi  Di  Masa  Demokrasi  Parlementer  1950  –  1959  |
Nurdamarsah | Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS . https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/herodotus/article/view/2874
Paige Johnson Tan. (1976). “Political parties and the consolidation of Democracy in Indonesia”, Working Paper, Department  of  political  Science,  University  of  North  Carolina,  Wilmington,  tanpa  tahun,  hal.  6.  Lihat juga  Giovanni  Sartori,  Parties  and  Party  System:  A  framework  for  Analysis,  (Cambridge,  Cambridge University Press.
Rahagi, E. (2019). Marketing Politik Calon Legislatif Milenial Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif 2019 Studi Kasus:Pemenangan Abraham Sridjaja Sebagai Caleg Dpr Ri Dapil 1 Jawa Timur (SURABAYA-SIDOARJO) . http://repository.unair.ac.id/88092/
Richard  S.  Katz  dan  Peter  Mair.  (2003).  The  Ascendency  of  the  Party  in  Public  Office:  Party  Organizational Change  in  Twentieth-Century  Democracies,  dalam  Richard  Gunther,Jose  Ramon  Montero,dan  Juan  J. Linz,  Political Parties: Old Concept and New Challenges, New York: Oxford University Press
Sumarwati,  I.  (2011). Peran  elit  lokal  terhadap  kemenangan  Golkar  di  Kabupaten  Sragen  pada Pemilu  1992  dan  1997 .  https://digilib.uns.ac.id/dokumen/20576/Peran-elit-lokal-terhadap- kemenangan-Golkar-di-Kabupaten-Sragen-pada-Pemilu-1992-dan-1997
Suyatno,  W.  T.  (2006).  Sentral  Organisasi  Karyawan  Swadiri  Indonesia. Partai  Golongan  Karya . https://www.partaigolkar.com/sentral-organisasi-karyawan-swadiri-indonesia/
Solaksono,  Tunjung.  (2000).Konflik  Pusat-Daerah  dalam  Rekrutmen  Elit  Lokal:  Studi  Kasus  Pemilihan Gubernur DIY 1998, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM, Yogyakarta
Saifuddin Azwar. MA., “Metode Penelitian” Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.40. Soerjono Soekanto. (2003). Sosiologi suatu pengantar . PT.raja Grasindo Persada, Jakarta. Tandjung.  Akbar.  (2007)  The  Golkar  Way:  Survival  Partai  Golkar  di  Tengah  Turbulensi  Politik  Era  Transisi,
PT.Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.
Zaetun,  S.,  &  Mar’iyah,  C.  (2020).  Politik  Kekerabatan  Dalam  Keterwakilan  Perempuan  Pada Rekrutmen Politik Partai Nasdem Pada Pemilu 2019. TheJournalish: Social and Government , 1 (3), 119–129.