Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat
Oleh: H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H. dan Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I

## Abstract
This  reseach  namely  the  role  of  the  assembly  of  the  business competition  supervisory  commision’s  in  handling  cartel  cases  related  to antitrust and unfair competition policy is normative research. The intend of this  research  is  to  perceive  yet  to  analyzing  the  effectiveness  of  the assembly  of  the  business  competition  supervisory  commision’s  role  in handling cartel cases related to antitrust and unfair competition policy, and to  perceive  and  analyzing  the  legal  reasoning  about  the  exclusion  of rummage  and  confiscation  in  statute  No.  5  /1999  about  antitrust  law  and unfair  competition  and  the  assembly  of  the  business  competition supervisory  commision’s  regulation  No.  1/2010  about  procedures  for cases handling.
Keywords  :  the  assembly  of  the  business  competition  supervisory commision, Cartel, antitrust and unfair competition.

## Abstrak
Tulisan ini membahas tentang  peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha  (KPPU)  dalam  menangani  kasus  kartel  dan penanganan  kasus persaingan usaha tidak sehat. Tujuan Tulisan ini adalah untuk memahami dan  menganalisa  peran  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  dalam menangani  kasus  kartel  dan penanganan  kasus  persaingan  usaha  tidak sehat  dan  untuk  memahami  dan  menganalisa  pertimbangan  hukum tentang  pengecualian  dari  menggeledah  dan  penyitaan  dalam  undang- undang  No.  5/1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak  Sehat dan  Peraturan  KPPU  Nomor  01 Tahun  2010  tentang Tata Cara Penanganan Perkara.
Kata  Kunci:  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  Kartel, persaingan usaha dan persaingan tidak sehat
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## I.  Pendahuluan
Pembangunan  ekonomi  pada  Pembangunan  Jangka  Panjang Pertama  telah  menghasilkan  banyak  kemajuan,  antara  lain  dengan meningkatnya  kesejahteraan  rakyat.  Kemajuan  pembangunan  yang telah  dicapai  di  atas,  didorong  oleh  kebijakan  pembangunan  di berbagai  bidang,  termasuk  kebijakan  pembangunan  bidang  ekonomi yang  tertuang  dalam  Garis-Garis  Besar  Haluan  Negara  dan  Rencana Pembangunan  Lima  Tahunan,  serta  berbagai  kebijakan  ekonomi lainnya.
Peluang-peluang  usaha  yang  tercipta  selama  tiga  dasawarsa yang  lalu  dalam  kenyataannya  belum  membuat  seluruh  masyarakat mampu  dan  dapat  berpartisipasi  dalam  pembangunan  di  berbagai sektor  ekonomi.  Perkembangan  usaha  swasta  selama  periode tersebut, di satu sisi diwarnai distorsi, di sisi lain, perkembangan usaha swasta  dalam  kenyataannya  sebagian  besar  merupakan  perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.
Pasal  33  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  menyatakan adanya  penguasaan  oleh  negara  terhadap  cabang-cabang  produksi yang  penting  bagi  negara  dan  menguasai  hajat  hidup  orang  banyak. Namun  kenyataannya,  pada  masa  pemerintahan  Orde  Baru,  sangat terasa  nuansa  sistem  ekonomi  yang  monopolistis,  karena  memang dirancang  untuk  itu,  sistem  kroniisme  di  dunia  usaha  tumbuh  subur. Monopoli  bidang  usaha  diberikan  kepada  beberapa  gelintir  teman dekat dan anak-anak dari pemegang kekuasaan.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Praktek ketatanegaraan menunjukkan bahwa larangan monopoli yang  ada  dalam  UUD  1945  dikebiri,  dan  dalil  yang  dikemukakan bahwa  monopoli  (Pasal  33  UUD  1945)  dilakukan  untuk  kepentingan rakyat  adalah  hanya  cita-cita  yang  belum  bisa  diterapkan,  karena ternyata  yang  diuntungkan  adalah  penguasa  dan  kroni-kroninya, hingga  sampai  saat  timbulnya  krisis  moneter,  yang  kemudian melahirkan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada saat yang sama  berakhir  pulalah  sistem  perekonomian  Indonesia  yang monopolistik sejak zaman Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC) tempo  dulu  hingga  tamatnya  pemerintahan  Orde  Baru,  sehingga hampir  4  abad  sistem  monopolistik  merajai  perekonomian  Indonesia. (Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010: 242-243).
Persaingan  usaha  yang  sehat  ( fair  competition )  akan memberikan  akibat  positif  bagi  pelaku  usaha,  sebab  dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas,  inovasi,  dan  kualitas  produk  yang  dihasilkannya.  Selain menguntungkan  bagi  para  pelaku  usaha,  tentu  saja  konsumen memperoleh  manfaat  dari  persaingan  usaha  yang  sehat  itu,  yaitu dengan  adanya  penurunan  harga,  banyak  pilihan  dan  peningkatan kualitas  produk.  Sebaliknya,  apabila  terjadi  persaingan  usaha  yang tidak  sehat  ( unfair  competition )  antara  pelaku  usaha  tentu  berakibat negatif  tidak  saja  bagi  pelaku  usaha  dan  konsumen,  tetapi  juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional,
(Hermansyah, 2008: 9-10).
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Pasal  36  huruf  c  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan mengenai wewenang KPPU yang dapat melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  yang dilaporkan  oleh  masyarakat  atau  oleh  pelaku  usaha  atau  yang ditemukan  oleh  Komisi  sebagai  hasil  penelitiannya.  Namun  dalam kenyataannya,  wewenang  tersebut  belum  dapat  dilaksanakan  secara efektif  oleh  KPPU.  Salah  satu  kasus  yang  sulit  ditindak  oleh  KPPU adalah  importir  yang  terbukti  melakukan  kartel.  Masalah  ini  timbul akibat keterbatasan wewenang KPPU untuk mengusut indikasi praktek kartel  di  dunia  usaha.  Salah  satu  kesulitannya  adalah  mencari  bukti kuat praktek kartel.
Kartel  pada  dasarnya  adalah  perjanjian  satu  pelaku  usaha dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghilangkan  persaingan di antara keduanya. Secara klasik, kartel dapat dilakukan melalui tiga hal: harga,  produksi,  dan  wilayah  pemasaran.  Akibat  yang  ditimbulkan adalah  terciptanya  praktek monopoli  oleh  para  pelaku  kartel  sehingga secara perekonomian makro mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya yang dicerminkan dengan timbulnya deadweight loss .
Beberapa kasus kartel yang ditangani oleh KPPU, pelaku usaha mendasarkan  perilaku  kartelnya  atas  dasar  untuk menstabilkan  harga di  pasar.  Ketidakstabilan  harga  dipicu  oleh  timbulnya  perang  harga  di antara  perusahaan-perusahaan  yang  bersaing  sehingga  perusahaan- perusahaan  tersebut  berupaya  untuk  mencapai  kesepakatan  harga,
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
biasanya  dalam  bentuk  kesepakatan  tarif  minimal.  Kesepakatan- kesepakatan  ini  pada  umumnya  terang-terangan  dituangkan  secara tertulis dan ditandatangani oleh para pelaku usaha yang menyepakatinya. (Farid Nasution dan Retno Wiranti, 2008: 4).

## II.  Pembahasan

## 2.1.  Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Pasal  30  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5 Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah  serta  pihak  lain.  Dalam  melaksanakan  tugasnya, KPPU  bertanggung  jawab  kepada Presiden. Walaupun  demikian, KPPU  tetap  bebas  dari  pengaruh  dan  kekuasaan  Pemerintah, sehingga  kewajiban  untuk  memberikan  laporan  adalah  semata- mata  merupakan  pelaksanaan  prinsip  administrasi  yang  baik. Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  35  Huruf  g  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  berkala  atas  hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR). Pelaporan langsung  oleh  KPPU  kepada  DPR  tersebut  memang  sesuai dengan kebiasaan internasional. (Knud Hansen dkk, 2001: 370).
Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan  terlebih  dahulu  dalam  dan  melalui  KPPU.  Setelah  itu
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
tugas  dapat  diserahkan  kepada  penyidik  kepolisian,  kemudian dilanjutkan  ke  pengadilan,  jika  pelaku  usaha  tidak  bersedia menjalankan  putusan  yang  telah  dijatuhkan  KPPU.  (Rachmadi Usman, 2004:97)
Komisi Pengawas persaingan Usaha yang merupakan state auxiliary yang  dibentuk  pemerintah  haruslah  bersifat  independen, terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatannya dengan tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Status KPPU ini telah  diatur  dalam  pasal  30  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1999  yang  kemudian  diulang  pada  pasal  1  ayat  (2) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999.
KPPU  sebagai  lembaga  negara  komplementer  memiliki tugas yang kompleks dalam mengawasi praktek persaingan usaha tidak  sehat  oleh  para  pelaku  usaha.  Hal  ini  disebabkan,  semakin masifnya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strateginya  dalam  memenangkan  persaingan  antar  kompetitor,  di sinilah KPPU memerankan perannya sebagai penjaga ( watchdog ) dan  pengawas  pasar ( market  survelienence )  agar  tidak  terjadi persaingan  yang  tidak  sehat.  Perkembangan  dan  peningkatan aktivitas pelaku usaha di Indonesia yang didominasi oleh segelintir orang  yang  berkuasa  telah  menimbulkan  kesenjangan  ekonomi antara pengusaha kecil dan menengah.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
Status dan keanggotaan Komisi diatur dalam pasal 1 angka 18,  30,  dan  pasal  31  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha minimum berjumlah 9  (sembilan)  orang,  termasuk  ketua  dan  wakil  ketua  yang merangkap  sebagai  anggota  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2.2.  Tugas dan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KPPU dalam melaksanakan
tugasnya dapat
direpresentasikan  sebagai  penguasa  dalam  hukum  persaingan usaha,  karena  KPPU  memiliki  kekuasaan  untuk  menjatuhkan sanksi  bagi  pelanggar  aturan  hukum,  hal  ini  seperti  yang diungkapkan  Sudikno  Mertokosumo  dalam  bukunya  Mengenal Hukum, bahwa penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan  sanksi  terhadap  pelanggaran  kaedah  hukum. (Sudikno Mertokosumo, 2005: 20).
Sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka komisi ini  bertanggung  jawab  dalam  tahap  awal  pelaksanaan  Undang- Undang.  Keputusan-keputusan  yang  diambil  oleh  Komisi Pengawas  dapat  dinaik  bandingkan  ke  tingkat  pengadilan  yang lebih  tinggi.  Komisi  ini  memiliki  yurisdiksi  yang  luas  dan  memiliki empat  tugas  utama. Pertama ,  fungsi  hukum,  sebagai  satu- satunya  institusi  yang  mengawasi  implementasi  pelaksanaan Undang-undang  ini. Kedua , fungsi  administratif,  karena  komisi  ini bertanggungjawab mengadopsi dan mengimplementasikan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
peraturan-peraturan pendukung. Ketiga , fungsi penengah,  karena komisi  ini  menerima  keluhan-keluhan  dari  pihak  swasta, melakukan  investigasi  independen,  melakukan  tanya  jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan, dan keempat fungsi  polisi,  karena  komisi  ini  bertanggungjawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.
Sebagaimana  yang  diperincikan  dalam  pasal  35  dari Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1999,  KPPU mempunyai tugas- tugas sebagai berikut:
1.  Melakukan  penilaian  terhadap  kontrak-kontrak  yang  dapat menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
2.  Melakukan  penilaian  terhadap  kegiatan  usaha  dan  atau tindakan  pelaku  usaha  yang  dapat  menimbulkan  praktek monopoli dan atau persaingan curang.
3.  Melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan posisi dominan  yang  dapat  menimbulkan  praktek  monopoli  dan persaingan curang.
4.  Mengambil tindakan- tindakan yang sesuai dengan wewenang komisi  persaingan  sebagimana  diatur  dalam  Undang-undang anti monopoli.
5.  Memberikan  saran  dan  rekomendasi  terhadap  kebijakan pemerintah  yang  berkaitan  dengan  praktek  monopoli  dan persaingan curang.
6.  Menyusun  pedoman  dan  publikasi  yang  berkaitan  dengan undang-undang anti monopoli.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
7.  Mengajukan laporan berkala atas hasil kerja komisi pengawas kepada Presiden RI dan DPR.
Wewenang dari KPPU adalah sebagai berikut:
1.  Menampung  laporan  dari  masyarakat  dan  atau  dari  pelaku usaha  tentang  dugaan  telah  terjadinya  praktek  monopoli  dan atau persaingan curang.
2.  Melakukan  penelitian  mengenai  dugaan  adanya  kegiatan usaha  atau  tindakan  pelaku  usaha  yang  sapat  menimbulkan praktek monopoli dan atau persaingan curang.
3.  Melakukan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan  terhadap kasus  dugaan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan  curang yang didapat karena :
a)  Laporan Masyarakat
b)  Laporan Pelaku Usaha
c)  Diketemukan  sendiri  oleh  Komisi  Pengawas  dari  hasil penelitiannya.
4.  Menyimpulkan  hasil  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan tentang  adanya  suatu  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan curang.
5.  Melakukan  pemanggilan  terhadap  pelaku  usaha  yang  diduga telah  melakukan  pelanggaran  terhadap  Undang-Undang  Anti Monopoli.
6.  Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli,  dan  setiap  orang  dianggap  mengetahui  pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
7.  Meminta  keterangan  dari  instansi  pemerintaah  dalam kaitannya  dengan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan terhadap  pelaku  usaah  yang  melanggar  ketentuan  dalam Undang-Undang Anti Monopoli.
8.  Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
9.  Memberikan  keputusan  atau  ketetapan  tentang  ada  atau tidaknya kerugian bagi pelaku usaha lain atau masyarakat.
10.  Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga  melakukan  praktek  monopoli  dan  atau  persaingan curang.
11.  Memberikan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  kepada pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Undang- undang Anti Monopoli.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
2.3.  Efektivitas  Peran Komisi  Pengawas Persaingan Usaha dalam
Penanganan  Kasus  Dugaan  Kartel  terkait  Praktek  Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  adalah  sebuah Komisi  yang  dibentuk  berdasarkan  Pasal  30  (1)  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1999  Tentang  Larangan  Prakek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Pasal  34  (1)  Undang-Undang Nomor  5  tahun  1999  Tentang  Larangan  Prakek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  mengamanatkan,  pembentukan, susunan  organisasi,  tugas  dan  fungsi  Komisi  akan  ditetapkan melalui  Keputusan  Presiden.  Presiden  Republik  Indonesia Bacharuddin  Jusuf  Habibie  mengeluarkan  Keputusan  Presiden Nomor  75  Tahun  1999,  melalui  Pasal  1  Ayat  (1)  Keputusan Presiden  Nomor  75 Tahun  1999  dibentuklah  sebuah  komisi  yang bernama  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU),  yaitu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah dan pihak  lain,  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi.
Implementasi  kebijakan  persaingan  usaha  ( competition policy )  yang  efektif  dibentuk  dari  sinergi  positif  terhadap kewenangan  persaingan  usaha  di  suatu  negara.  Efektivitas implementasi  itu  diyakini  mampu  meningkatkan  keberhasilan suatu  lembaga  persaingan  dalam  penegakan  hukum  persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada  dalam  konisi  aktual  yang  berbeda  dalam  sistem
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
penegakan  hukum  persaingan  dan  kewenangan  lembaga  hukum persaingan usahanya. (Hermansyah, 2008: 73)
KPPU  adalah  penegak  hukum  dan  sebagai  lembaga  yang sangat  tepat  untuk  menyelesaikan  persoalan  persaingan  usaha yang memiliki peran multi-functions yang bisa menyelesaikan dan mempercepat  penanganan  perkara  persaingan  usaha,  pendapat tersebut  diungkapkan  oleh  Syamsul  maarif  seperti  yang  dikutip Rachmadi  Usman  dalam  bukunya  yang  berjudul  Hukum  Acara Persaingan Usaha di Indonesia. (Rachmadi Usman, 2013: 45).
KPPU  dalam  pelaksanaan  penanganan  terkait  kasus dugaan  praktek  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Pertimbangan disahkannya Peraturan Komisi tersebut dalam rangka menyesuaikan  dengan  perkembangan  untuk  lebih  meningkatkan kualitas  dan  transparansi  dalam  melaksanakan  penanganan perkara.
Laporan  yang  terima  meliputi  laporan  yang  diterima  dari KPPU  Pusat  dan  Kantor  Perwakilan  Daerah  (KPD).  Dalam melakukan  klarifikasi  laporan,  KPPU  membagi  dalam  dua  jenis laporan, yakni laporan yang terkait dengan tender dan non tender. Berdasarkan  laporan  KKPU  tahun  2013,  dari  191  (seratus sembilan puluh satu) laporan tersebut sebanyak 150 (seratus lima puluh)  laporan  (78,5%)  merupakan  laporan  tender  dan  sisanya sebanyak  41  (empat  puluh  satu)  laporan  (21,5%)  adalah  non-
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
tender.(www.kppu.go.id/docs/Laporan%20Tahunan/Laporan%20T ahun%202013)
KPPU akan menggunakan kewenangannya dalam memperoleh  satu  atau  lebih  alat  bukti  untuk  menangani  kasus persaingan  usaha  tidak  sehat  dan  kartel,  namun  KPPU  masih merasa  kewenangan  yang  diberikan  pada  Pasal  36  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  masih  kurang mendukung kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya.
KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  memiliki  peran penting  dalam  penegakan  hukum  persaingan  usaha,  khususnya peran  para  penyidik  serta  komisioner  KPPU  dalam  melakukan penilaian  suatu  kegiatan  usaha  yang  dapat  mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Kewenangan  penting  yang  tidak  dimiliki  KPPU  dalam melakukan  tugasnya,  khususnya  dalam  penanganan  kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat  adalah  kewenangan  untuk  melakukan  penggeledahan  dan penyitaan.  KPPU  menilai  tanpa  adanya  kewenangan  untuk melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan,  khususnya  dalam penanganan  kasus  dugaan  kartel  terkait  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat,  membuat  kinerja  KPPU  belum
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
dapat  berlangsung  secara  optimal  serta  tidak  efektif  dalam pelaksanaannya.
Data-data  perusahaan  yang  termasuk  alat  bukti  surat  dan atau  dokumen  sangat  diperlukan  KPPU  dalam  melakukan penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan.  Pasal  41  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1999  tentang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha atau pihak lain yang diperiksa oleh KPPU terkait praktek monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  wajib  menyerahkan  alat  bukti yang  diperlukan.  Apabila  dihubungkan  dengan  wewenang  yang dimiliki  KPPU  pada  Pasal  36  huruf  i  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999, KPPU berhak untuk mendapatkan dokumen atau alat bukti  guna  kepentingan  penyelidikan  dan  atau  pemeriksaan. Namun tidak adanya ancaman bagi pelaku usaha atau pihak lain yang  tidak  menyerahkan  dokumen  atau  alat  bukti  lain  semakin membuat  KPPU  kesulitan  dalam  melaksanakan  tugas  dan wewenangnya.  Selain  itu,  belum  terjalinnya  kerjasama  yang  baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap  penanganan  kasus  dugaan  kartel  terkait  praktik monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  semakin  membuat KPPU  kesulitan  dalam  melakukan  tugasnya  karena  kurangnya data pendukung.
Sementara  itu,  melaksanakan  tugas  tanpa  kewenangan penggeledahan  dan  penyitaan,  membuat  KPPU  kesulitan  dalam menyelidiki  kasus  dugaan  kartel  terkait  praktek  monopoli  dan persaingan  usaha  tidak  sehat.  Perlu  diakui  bahwa  efektivikasi
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
perundang-undangan  tidak  hanya  tergantung  pada  faktor  hukum belaka.  Faktor  manusia  yang  menjadi  penegaknya  juga memainkan  peranan  penting,  sehingga  faktor  psiko-sosial  juga sangat penting. (Soerjono Soekanto, 1988: 52).
2.4.  Pertimbangan tidak dimasukkannya kewenangan
penggeledahan dan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  dan  Peraturan  Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2010  tentang Tata Cara Penanganan Perkara
Penulis melakukan penelusuran terhadap risalah Pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  Tentang Larangan  Prakek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat tentang  pembahasan  kewenangan  yang  akan  diberikan  kepada KPPU.
Sejauh  penelusuran  yang  dilakukan,  penulis  tidak menemukan  pembahasan  secara  khusus  terhadap  kewenangan yang  akan  diberikan  kepada  KPPU,  terutama  pada  kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan.
Pembahasan  yang  dilakukan  terhadap  kewenangan tersebut  yang  harus  dipertimbangkan  pada  saat  pembahasan pembentukan Undang-Undang adalah, pendapat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) DPR-RI. Fraksi PDI berpendapat, agar pelaksanaan pasal-pasal yang menyangkut  tugas dan wewenang
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
komisi  tidak  tumpang  tindih  dengan  tugas  dan  wewenang lembaga-lembaga  penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan penyelidikan dan penyidikan.
Fraksi  PDI  memandang,  apabila  kewenangan  komisi  akan dipersoalkan  oleh  lembaga  lain  yang  memiliki  kewenangan penyelidikan  dan  penyidikan,  hanya  akan  menambah  keruwetan dan kerancuan penegakan hukum.
Penulis  mengasumsikan  bahwa  KPPU  yang  merupakan komisi super  body tapi  pada  saat  pembentukannya,  khususnya terkait  dengan kewenangan  yang  diberikan  tidak  mendapatkan perhatian  yang  khusus  dari  DPR  sebagai  pembentuk  Undang- Undang.  Kewenangan  adalah  hal  yang  sangat  diperlukan  bagi KPPU dalam bertindak untuk melakukan tugas yang diamanatkan pada  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## III.  Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dan  analisis  yang  telah  diuraikan,  maka penulis berkesimpulan :
1. KPPU dalam melaksanakan tugasnya belum dapat berjalan secara efektif  dalam  penanganan  kasus  dugaan  kartel  terkait  praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat,  hal  ini  disebabkan KPPU  tidak  memiliki  kewenangan  melakukan  penggeledahan  dan penyitaan.  KPPU  juga  seringkali  terkendala  dengan  sifat kerahasiaan perusahaan dalam mendapatkan data-data perusahaan  yang  diindikasikan  melakukan  pelanggaran  terhadap Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Pertimbangan  tidak  dimasukkannya  kewenangan  penggeledahan dan  penyitaan  oleh  KPPU  tidak  ditemukan  penulis  dalam  risalah pembentukan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Adapun  pertimbangan  yang  mencolok  pada  rapat  pembentukan Undang-Undang  adalah  pendapat  dari  Fraksi  Partai  Demokrasi Indonesia  DPR-RI.  Fraksi  PDI  berpendapat,  agar  pelaksanaan pasal-pasal  yang  menyangkut  tugas  dan  wewenang  komisi  tidak tumpang  tindih  dengan  tugas  dan  wewenang  lembaga-lembaga penegak  hukum  yang  memiliki  kewenangan  penyelidikan  dan penyidikan.  Fraksi  PDI  memandang,  apabila  kewenangan  komisi akan  dipersoalkan  oleh  lembaga  lain  yang  memiliki  kewenangan
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
penyelidikan  dan  penyidikan,  hanya  akan  menambah  keruwetan dan kerancuan penegakan hukum.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7

## DAFTAR PUSTAKA
Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
Knud  Hansen  dkk,  2002, Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999:  Undang- Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition, Katalis, Jakarta.
Rachmadi  Usman,  2013, Hukum  Acara  Persaingan  Usaha  di  Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Soerjono  Soekanto,  1988, Efektivikasi  Hukum  dan  Peranan  Sanksi , Remadja Karya, Bandung.
Sudikno Mertokosumo, 2005, Mengenal Hukum , Liberty, Yogyakarta.
Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia , Ghalia Indonesia, Bogor.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  75  Tahun  1999  tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Peraturan  KPPU  Nomor  01  Tahun  2010  tentang  Tata  Cara  Penanganan Perkara.
Peraturan  KPPU  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Tugas  Pokok, Fungsi  dan  Wewenang  Ketua/Wakil  Ketua  Komisi,  Anggota  Komisi,  dan sekretariat  Komisi  dalam  Lingkungan  komisi  Pengawas  Persaingan Usaha.
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  4  Tahun  2010 tentang Kartel.
Volume 5 N N o o . . 1 1 M M a a r r e e t t 2 2 0 0 1 1 7 7
SUMBER LAIN :
(www.kppu.go.id/docs/Laporan%20Tahunan/Laporan%20Tahun%202013)