INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 523-536 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Strategi Pemertahanan Kekuasaan dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Melalui Perspektif Nioccolo Machiavellei dan Jhon Hobbes
Muchlas Abror 1 ✉ , Anggun 2
Program Studi Bahasa Indonesia, Universitas Ma’arif Nahdlatul Ulama Kebumen
Email: class.hamka@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini menggunakan novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer. Novel tersebut menceritakan adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam (DI) di wilayah Banten Selatan. Hal tersebut merepresentasikan bahwa setiap negara merdeka tidak lantas terbebas dari gaungguan baik dari negara lain maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Dengan demikian peran penguasa dalam menjaga dan mempertahankan kekuasaan menjadi sangat  penting.  Untuk  menjelaskan  hal  tersebut  digunakan  perspektif  Jhon  Hobbes  dan  Nioccolo Machiavellei  karena  keduanya  sama-sama  menaruh  perhatian  pada  kekuasaan  absolut  negara. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  dengan  mendeskripsikan  data  pada  novel kemudian dilanjutkan analisis melalui perspektif kekuasaan. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara penguasa menjaga kekuasaannya dari gangguan pemberontakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara dipertahankan melalui membentuk dominion- dominion pada suatu wilayah kekuasaan, sementara kekuasaan pada dominion dipertahankan melalui pemberian hak-hak warga yang tidak mereka dapatkan dari penguasa sebelumnya.
Kata Kunci: Kekuasaan, Nioccolo MachiavelleiM Jhon Hobbes, Pramoedya Ananta Toer

## Abstract
This research uses the novel Once an Event in South Banten by Pramoedya Ananta Toer. The novel tells of a rebellion carried out by Darul Islam (DI) in the South Banten region. This represents that every independent country is not necessarily free from interference from other countries or rebellions carried out by  the people  of  a  country. Thus,  the role  of  the ruler in  maintaining  and  maintaining  power becomes very important. To explain this, the perspective of John Hobbes and Nioccolo Machiavellei is used because both of them are concerned with the absolute power of the state. This research uses a descriptive analysis method by describing the data in the novel and then continuing the analysis through a power perspective. The aim of this research is to find out how rulers maintain their power from rebellion. The results of this research show that state power is maintained through establishing dominions in a territory, while power in a dominion is maintained through giving citizens rights that they did not get from the previous ruler.
Keywords: Power, Nioccolo Machiavellei M Jhon Hobbes, Pramoedya Ananta Toer

## PENDAHULUAN
Integrasi  bangsa  yang  lemah  dan  penguasaan  IPTEKS  lemah  dapat  menyebabkan bangsa Indonesia dapat terjajah kembali atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah (Taufiqurrahman 2018). Kemerdekaan merupakan sesuatu yang harus terus dipertahankan dan dilakukan perbaikan terhadap sistem-sistem yang dianggap masih lemah. Dengan kata lain kemerdekan suatu negara bukan berarti membebaskannya dari ancaman-ancaman baru yang  menganggu  stabilitas  negara  baik  yang  dilakukan  oleh  negara  lain  maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara. Jenis dan bentuk ancaman yang  terjadi  di  Indonesia  terus  menerus  mengalami  pergeseran  menjadi  ancaman multidimensional,  yang tidak lagi mengarah kepada ancaman militer  saja melainkan juga sudah masuk ke aspek budaya,  ekonomi, politik, maupun pertahanan dan  keamanan (Eko 2015).
Ancaman militer yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya dilakukan oleh Belanda sebelum akhirnya mengalami kekalahan pada 8 Maret tahun 1942 dari Jepang yang disertai dengan  penyerahan  tanpa  syarat  tidak  lantas  membuat  Indonesia  Merdeka,  melainkan menandai era baru yang tidak kalah menyengsarakan karena paksaan menjadi Romusa yang menyebabkan  penderitaan  dan  kelaparan  bagi  Masyarakat  (Yasmis  2007).  Hal  tersebut sebagai  contoh  nyata  bahwa  ancanam  selalu  datang  dari  manapun.  Sementara  pacsa kemerdekaan ada beberapa pemberontakan yang  terjadi di antaranya PKI Madiun 1948, Pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo yang ingin mendirikan negara Islam pada tahun 1948, dan DI/TII yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia salah satunya di Banten (Anon  2021).  Pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  internal  Indonesua  sendiri
merupakan suatu bentuk ancaman multidimensional yang menganggu keamanan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan.
Salah satu yang akan dibahas  dalam jurnal ini terkait dengan pemberontakan yang dilakukan  DI/TII  yang  kemudian  dijadikan  bahan  oleh  Pramoedya  untuk  menulis  novel dengan  yang  berjudul  Sekali  Peristiwa  Di  Banten  Selatan  (SPDBS).  Pemberontakan  DI/TII dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Hal tersebut makin memperparah gangguan stabilitas  negara  yang  baru  saja  merdeka.    Kilas  balik  ke  sejarah  bangsa  Indonesia  yang sebagai negara merdeka ternyata tidak begitu saja terbebas dari gangguan pemberontakan. Penjajahan Belanda terhadap Indonesia selama tiga setengah abad dan penjajahan Jepang selama  tiga  setengah  tahun,  tidak  lantas  menumbuhkan  kesadaran  pada  masyarakat Indonesia untuk menjaga kesatuan dan persatuan yang menjadi modal utama kemerdekaan Indonesia  dapat  diraih.  Seperti  pemberontakan  yang  dilakukan  oleh  DII/TII  dipicu  oleh ketidakcocokan  pada  penegakan  hukum,  perbedaan  ideologi,  dan  pemerataan  ekonomi menjadi  pemicu  pemberontakan-pemberontakan  di  Indonesia  (Gongong  2004). Pemberontakan DI/TII sebetulnya tidak hanya terjadi di Jawa Barat, melainkan juga meluas sampai ke Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Abdul Qahhar Mudzakka.
Pramoedya  sebelum  menulis  novel  SPDBS,  pernah  berkunjung  ke  wilayah  Banten Selatan. Selang beberapa hari setelah kunjungannya pemberontakan DII diwilayah tersebut pun  pecah.  Dari  peristiwa  itu  kemudian  menjadi  inspirasi  baginya  untuk  menuliskannya menjadi suatu karya yang monumental. Melalui novel SPDBS Pram mencoba memberikan gambaran  bagaimana  seharusnya  negara  dan  masyarakat  dalam  menghadapi  suatu pemberontakan.  Dalam  novel  dikisahkan  kehidupan  rakyat  miskin  yang  kurang mendapatkan  perhatian  oleh  pemegang  kekuasaan.  Infrastruktur  yang  tidak  lengkap, kemiskinan yang merata, serta Pendidikan bagi masyarakat yang belum maksimal. Keadaan tersebut  dimanfaatkan  oleh  oknum-oknum  tertentu  untuk  berkuasa  di  daerah  tersebut. Namun  kekuasaan  tersebut  tidak  digunakan  untuk  membela  orang  lemah,  melainkan sebaliknya memanfaatkan masyarakat yang miskin dan kurang pendidikan makin terperosok pada kesengsaraan melalui tindakan yang sewenang-wenang. Dalam novel SPDBS agama digunakan  sebagai  tameng  kemunafikan  penguasa.  Hal  ini  senada  dengan  pendapat Machiavelli dalam Larrain yang menganggap agama dapat digunakan sebagai alat pemutar balik  psikologi  yang  menjadikan  seseorang  tidak  mempertimbangkan  perubahan- perubahan yang terjadi pada lingkungan sosialnya (Larrain 1996). Artinya seseorang tidak mampu menggunakan rasionalitasnya dengan baik jika suatu hal sudah dibungkus dengan doktrin agama. Agama digunakan untuk memperoleh kekuasaan dan melegitimasinya (Daya Negeri Wijaya 2016).
Pram  dalam  novelnya  menggambarkan  suatu  masyarakat  yang  pasrah  pada  suatu kekuasaan  meskipun  itu  menindas.  Senada  dengan  Hobbes  yang  mengatakan  bahwa manusia  adalah  srigala  bagi  manusia  yang  lain  (Daya  Negeri  Wijaya  2016).  Penguasa bukanlah  orang  yang  benar-benar  melindungi  rakyatnya.  Dirinya  adalah  srigala  yang menjadikan orang lain sebagai mangsanya demi mempertahankan eksistensi kekuasaannya. Namun demikian sebaliknya bahwa penguasa tersebut juga selalu dinantikan kejatuhannya melalui pemberontakan. Hal itulah yang dikemukakan oleh Hiavelli dalam Il Principe dan juga  Pram  pada  novel  SPDBS,  kekuasan  Lurah  yang  sewenang-wenang  akhirnya  kalah dengan  adanya  persatuan  dari  rakyat  dengan  dukungan  dari  KOD.  Namun  tidak  semua penguasa bersikap buruk dan menindas. Hal itu yang terjadi di Burgundy, Britanny, Gascony, dan  Normandy  suatu  wilayah-wilayah  yang  bersatu  dengan  Perancis,  Masyarakat  dapat hidup  tentram  (Machiavelli  2017).  Hal  itu  karena  penguasa  baru  di  wilayah  tersebut masyarakat  diperbolehkan  hidup  dengan  undang-undang  yang  telah  ada.  Sementara pemberontakan  DI/TII  khususnya  di  Jawa  Barat  terjadi  karena  kekecewaan  terhadap kebijakan pemerintah Indonesia. Kartosuwiryo pada isi perjanjian Renville pada 1948 yang mengharuskan pengikut RI mengosongkan wilayah Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah. Hal itu dianggap sebagai suatu penghianatan (Aisyah 2022). Namun dalam novel Pram lebih menyoroti  dampak  dari  pemberontakan  tersebut  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  kecil. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi, dan karena itu pula mendorong masyarakat untuk melakukan  perlawanan dengan menempel pada kekuasaan yang lebih besar yaitu negara.
Mengingat bahwa suatu negara merdeka tidak pernah lepas dari adanya gangguan keamanan  karena  adanya  pemberontakan  maka  novel  tersebut    menjadi  menarik  untuk dianalisis melalui perspektif kekuasaan. Setidaknya untuk mengingatkan kepada pembaca dan pemerintah agar selalu siap dalam menghadapi dan mencegah gangguan-gangguan yang mungkin akan terjadi.  Hal tersebut perlu dikaji melalui perspektif kekuasaan Niccolo Machiavellei  dan  Jhon  Hobbes  dengan  alasan  bahwa  pandangan  kedua  tokoh  tersebut masih relevan untuk dijadikan sebagai bahan kajian khususnya berkaitan dengan kekuasaan.
Machiavelli  membagi  negara  menjadi  dua  macam,  yaitu  kerajaan  dan  republik. Perbedaan keduanya terletak dari bagaimana penguasa diangkat. Namun, tidak menutup kemungkinan cara memerintahnya dilakukan secara silang (Machiavelli 2017). Artinya, dalam negara  republik  yang  memiliki  batas  waktu  dalam  kepemimpinan,  penguasa  dapat memerintah  dengan  cara  kekerasan,  sementara  negara  yang  menganut  sistem  kerajaan dimana  kekuasaan  diperoleh  secara  turun  temurun  dan  absolut,  dapat  dikelola  dengan semangat  kerakyatan  (Benedanto  2013).  Hal  itu  menunjukan  bahwa  kemakmuran  suatu
negara  bukan  ditentukan  oleh  bentuk  suatu  negara  melainkan  bagaimana  penguasa menggunakan  kekuasaannya.  Penguasa  atau  raja  yang  berkehendak  atas  kemauannya sendiri  melalui  kekuasaan  absolut  yang  diperlolehnya  akan  memperlakukan  masyarakat pasrah dan patuh (Carl 2004). Penguasa yang semacam itu tidak akan mampu memperloleh kekasaan  yang  lama,  karena  masyarakat  yang  lemah  akan  berkoloni  dan  kemudian melakukan  pemberontakan  terhadap  kekuasaannya.  Kekuasaan  harus  digunakan  bukan untuk menindas melainkan memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakatnya.
Penguasaan  wilayah  jajahan  harus  terus  mendapatkan  kontrol  dari  penguasa. Pengerahan pasukan atau bersahabat dengan penduduk setempat dapat digunakan sebagai alat  untuk  mewujudkan  keamanan  dan  stabilitas  pada  wilayah  tersebut.  Namun,  untuk daerah-daerah  yang  telah  terbiasa  hidup  dengan  undang-undang  mereka,  Machiavelli merumuskan tiga hal. Pertama dengan merampas milik mereka; kedua datang dan menetap; ketiga  memperbolehkan  masyarakat  hidup  dengan  undang-undang  mereka  sendiri (Machiavelli 2017).
Pasca  kemerdekaan  pada  1945,  Indonsesia  terus  melakukan  usaha-usaha  untuk mempertahankan  kemerdekaannya  dari  ancaman  pemberontakan-pemberontakan  yang terjadi di dalam negeri, salah satunya dilakukan oleh Darul Islam (DI). DI merupakan suatu kelompok  masyarakat  yang  memiliki  ideologi  Islam.  Pemberontakan  mereka  terhadap negara bertujuan untuk mendirikan negara Islam. Dengan demikian setiap negara merdeka harus  tetap  memposisikan  dirinya  dalam  situasi  perang.  Kondisi  semacam  itu  untuk menyiapkan diri dari ancaman-ancaman yang muncul baik dari dalam maupun luar negeri. Pengetahuan  tentang  suatu  masyarakat  harus  dimiliki  oleh  seorang  penguasa  sebagai strategi dalam menghadapi ancaman yang menganggu keutuhan negara.
Machiavelli mengatakan bahwa suatu negara akan terus menghadapi pemberontakan baik  dari  negara  lain  maupun    dilakukan  oleh  masyarakatnya  sendiri  karena  penguasa dianggap  tidak  mampu  mewujudkan  harapan-harapan  mereka.  Harapan-harapan  yang muncul merupakan suatu bentuk hasrat manusia alami yang selalu ingin terpenuhi. Dengan demikian tanpa keberadaan pemimpin yang kuat dan cerdas maka negara merdeka akan terus  dilanda  pemberontakan  karena  keinginan-keinginan  masyarakat  yang  beragam tersebut tidak bisa diorganisir oleh penguasa. Keterbatasan kekuatan yang dimiliki individu menjadikan  mereka  tidak  mungkin  mewujudkan  keinginan  sendiri-sendiri,  mereka  akan cenderung membuat kelompok dengan ideologi dan tujuan yang sama. Meskipun di sisi lain setiap individu selalu bersaing dengan individu lain dalam pempertahankan dirinya untuk meraih kekuasaannya (Suhelmi, Barat, and Utama 2007). Dengan kekuatan secara kelompok ini,  kemudian  dipilihlah  seorang  pemimpin  yang  diharapkan  mampu  memberikan
keselamatan pada diri mereka. Namun, jika hal itu tidak terealisasi, maka dukungan akan berbalik  menjadi  pemberontakan  melawan  kekuasaan.  Hal  ini  karena  menurut  Hobbes agresifitas diperlukan oleh seseorang untuk menjadikan dirinya selamat. Machviavelli dalam bukunya Il Principe menjelaskan bagaimana suatu kekuasaan menjaga wilayah yang baru saja  dikuasainya  (Machiavelli  2017).  Ada  dua  cara  yang  ditawarkan  pertama  dengan menempatkan  pasukan  pada  daerah  kekuasaannya  dan  kedua  membentuk  suatu  koloni yang terdiri dari masyarakat untuk ikut serta menjaga wilayah tersebut.
Tawaran  yang  pertama  dianggap  sebagai  pemborosan  negara  meskipun  penguasa akan  segera  mengetahui  dan  menumpas  pemberontakan  yang  terjadi.  Namun,  tidak menutup kemungkinan terjadi sebaliknya, negara akan mengalami kekalahan dari musuh yang melakukan balas dendam sementara anggaran keamanan sudah tidak tersedia. Yang kedua  dianggap  lebih  efisien  karena  adanya  dukungan  dari  masyarakat  yang  akan membantu  mengamankan  wilayah  tersebut  secara  suka  rela  dengan  biaya  yang  mereka keluarkan  sendiri.  Dengan  kata  lain  poin  tersebut  menyaratkan  adanya  pembentukan dominion atau perpanjangan tangan penguasa pusat di wilayah yang dikuasainya. Penguasa pada dominion harus memiliki arah kebijakan yang sama dengan penguasa pusat, dengan begitu adanya kontrol dari penguasa pusat merupakan syarat utama. Apabila hal itu dapat diwujudkan maka pemberontakan dapat diselesaikan dengan mudah tanpa mengeluarkan biaya yang banyak yang dapat merugikan penguasa dan negara.
Kembali  lagi  bahwa  suatu  masyarakat  pendukung  penguasa  adalah  kumpulan  dari individu-individu  yang  memiliki  sifat  alamiah  seorang  tiran  jika  merujuk  pada  pendapat Hobbes,  maka kepentingan-kepentingan individu tersebut harus dioganisir oleh seorang penguasa. Kebijakan penguasa harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat harus  taat  pada  penguasa  dan  negara.  Artinya  masyarakat  juga  perlu  ikut  serta  dalam menjaga keutuhan suatu negara. Namun sayangnya baik Machiavellei dan Hobbes sama- sama tidak menyukai penguasa memimpin dengan cara demokratis. Mereka berpandangan bahwa sistem otoriterlah yang tepat mengingat bahwa setiap individu memiliki keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan begitu negara haruslah kuat, apabila negara lemah  maka  akan  menimbulkan  anarki,  perang  sipil  dan  berujung  perpecahan  (Suhelmi 2007).  Apabila  mereka  merasa  keinginan  dan  kebutuhannya  tidak  dapat  dipenuhi  oleh penguasa maka mereka berpotensi menggalang kekuatan untuk meruntuhkan kekuasaan tersebut  dengan  berbuat  anarki  dan  hal  itu  dapat  dicegah  dengan  cara  membuat masyarakat tidak berdaya sehingga tunduk pada penguasa. Namun bukan berarti kekuasaan telah menemui tempat yang nyaman. Negara akan selalu dihantui oleh adanya konflik yang terjadi  karena  adanya  perbedaan  dari  tujuan  hidup  bersama  yang  tidak  terpenuhi  (Sanit
2016). Mereka akan selalu mendapatkan ancaman baik dari luar maupun dari masyarakatnya sendiri  yang  merasa  tidak  mendapatkan  keadilan.  Meningat  bahwa  masyarakat  menjadi objek yang tidak berdaya, maka mereka akan mencari sandaran kekuatan baru dari seorang penguasa yang dianggap dapat mengembalikan keinginan-keinginan dan harapan mereka. Besarnya ancaman yang selalu muncul membuat negara dan masyarakat harus selalu dalam keadaan perang (Colson 2013).
Masyarakat harus senantiasa turut serta menjaga keutuhan negara dan hal itu dapat dilakukan  dengan  cara  mewaspadai  gerak-gerik  masyarakat  yang  tidak  sejalan  dengan negara dan tidak taat pada hukum negara. Hukum menjadi syarat fundamental pada suatu negara yang diciptakan oleh penguasa untuk mewujudkan keadilan. Hukum dan keadilan akan berarti jika masyarakat memiliki kekuasaan bersama (Nasution 2016). Dengan demikian negara harus menyertakan setiap masyarakat untuk terlibat dan menjadi seorang informan yang  baik  bagi  negaram  dengan  syarat  negara  harus  mampu  memberikan  jaminan kesejahteraan bagi masyarakat. Adanya perang dari masyarakat tersebut dapat mencegah terjadinya pemberontakan-pemberontakan pada suatu negara akan dengan mudah diatasi tanpa  menunggu  suatu  kekacauan  besar  terjadi  terlebih  dahulu.  Mengingat  bahwa mengatasi pemberontakan yang terjadi dari dalam lebih sulit karena pengerahan kekuatan militer seperti yang terjadi di Srilangka. In May 2009, after two and a half decades of sporadic violent  conflict,  the  Sri  Lankan  Civil  War,  which    jority  Sinhalese  and  the  minority  Tamil populations, finally drew to a close. The end of this war was especially bloody, with charges of rampant human rights violations on the part of the two principal parties, the Sri Lankan armed forces and the Liberation Tigers of Tamil Eelam (ltte)(Ganguly 2018). Jika itu dilakukan di Indonesia yang notabenya sebagai negara yang baru Merdeka dan mendapatkan sangsi dari PBB maka akan menghambat kemajuan negara, dengan demikian militer juga harus memiliki  strategi  jitu  guna  menumpas  pemberontakan,  di  antaranya  dengan mengikutsertakan  masyarakat  dalam  menyelesaikan  hal  tersebut.  Adanya  peran  serta masyarakat akan menjadikan beban negara menjadi ringan karena suatu negara memiliki tugas  untuk  mewujudkan  keinginan  semua  masyarakat,  tidak  hanya  pada  suatu  wilayah melainkan  di  berbagai  wilayah  yang  berbeda-beda  dengan  keinginan  dan  kebutuhan- kebutuhan masyarakat yang tidak sama.
Dengan demikian, sekalipun suatu negara telah merdeka, penguasa tidak boleh lalai terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya sekali lagi bahwa negara harus selalu siap siaga  dalam  keadaan  perang.  Seorang  penguasa  tetap  harus  memiliki  strategi  untuk mempertahankan  kekuasaannya  sembari  mewujudkan  keinginan-keinginan  masyarakat pendukungnya.  Tanpa  hal  tersebut,  kekacauan  yang  diakibatkan  karena  pemberontakan
masyarakat  yang  kecewa  akan  terus  terjadi  dan  dapat  menjadi  simalakama  bagi keberlangsungan kekuasaan dan keutuhan negara. Penjelasan terkait dengan pandangan Niccolo Machiavellei dan Jhon Hobbes tersebut sebagai gambaran bahwa  kekuasaan tidak pernah dinamis, selalu muncul dan menjadi ancaman baik dari dalam maupun luar. Hal ini yang perlu diwaspadai oleh penguasa untuk selalu berada posisi waspada, agar ketika suatu kekacauan terjadi, dapat dengan cepat diatasi sehingga tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.
Machiavellei dan Jhon Hobbes menaruh perhatian pada keutuhan suatu negara dalam menghadapi bahaya berupa serangan baik dari negara lain maupun pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam suatu negara tersebut. Keduanya merupakan penganut kekuasaan absolut negara akan tetapi mereka tetap setuju terhadap hak milik individu dan pergantian  kekuasaan-meski  hak  milik  individu  inilah  yang  nantinya  ditentang  oleh Marxisme.  Dengan  begitu,  bagaimana  suatu  kekuasaan  seharusnya  diraih  dan dipertahankan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini digunakan metode deskripsi analisis dengan teknik baca simak catat. Penelitian diawali dengan pembacaan novel Sekali Peristiwa Di Banten Selatan (SPDBS) secara  cermat,  dilanjutkan  pemberian  tanda  pada  data  baik  dalam  bentuk  pernyataan, kalimat, maupun paragraf yang sesuai dengan tujuan penelitian pada jurnal ini. Setelah data berkaitan  dengan  cara  pemertahaan  kekuasaan  diperoleh,  dilanjutkan  dengan  analisis deskriptif  terkait  strategi  pemertahanan  kekuasaan  dalam  novel  melalui  perepektif kekuasaan Machiavellei dan Jhon Hobbes.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Novel  Sekali  Peristiwa  di  Banten  Selatan  dikategorikan  sebagai  novel  sejarah. Pramoedya menulis cerita tersebut setelah sebelumnya dia melakukan perjalanan ke Banten Selatan dan selang beberapa hari terjadi persistiwa yang digambarkan oleh Pram meskipun dengan adanya bumbu cerita di sana sini.
Cerita  diawali  dari  suatu  desa  terpencil  dengan  sarana  prasarana  yang memprihatinkan di wilayah Banten Selatan. Dalam cerita, penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.  Kebanyakan  dari  penduduk  desa  adalah  petani  dan  pedagang  yang  selalu tertekan karena adanya ancaman dari Darul Islam (DI). Kekacauan di desa tersebut terjadi setelah Lurah Musa mencari Ranta, warganya, untuk dipaksa menjadi pencuri bibit karet milik onderneming atau perkebunan. Ranta terpaksa melakukannya karena adanya ancaman yang
dilakukan oleh Lurah Musa.
Keberhasilannya mencuri bibit karet tersebut tidak dibayar dengan upah yang setimpal melainkan sebaliknya. Setelah Ranta menyerahkan bibit karet pada Lurah Musa, dia disiksa dan didakwa mencuri bibit karet miliknya dengan tujuan agar Lurah Musa tidak memberikan upah  tambahan.  Pada  peristiwa  pertama,  Ranta  tidak  berani  untuk  melawan  karena  dia diancam akan dihabisi oleh anggota DI. Lurah Musa sendiri adalah pemimpin DI di kampung tersebut, sehingga jika Ranta nekat melawan ketika dia didakwa dan disiksa, maka dengan segera  dia  akan  dihabisi  oleh  DI.  Rasa  takut  menolak  perintah  dan  ketidakberaniannya melakukan perlawanan pada penyiksaan pertama, kembali dimanfaatkan oleh Lurah Musa untuk menyuruhnya  mencuri  bibit  karet  untuk yang kedua kali. Keberhasilannya mencuri bibit  karet  untuk  yang  kedua  kalinya  tersebut  juga  mendapatkan  perlakuan  yang  sama. Namun, untuk yang kedua kali ini,  kemarahan Ranta memuncak dan melakukan perlawanan terhadap Lurah Musa.
Keberanian  Ranta  tersebut  muncul  setelah  ada  dukungan  dari  dua  warga  yang mengalami  nasib  serupa.  Hal  itu  membuat  Lurah  Musa  Marah  dan  menyuruh gerombolannya untuk membakar rumah Ranta, tetapi Ranta dan istrinya telah melarikan diri dan membawa bukti berupa surat-surat yang menyatakan Lurah Musa adalah pimpinan DI dari tas yang tertinggal sewaktu Ranta ingin menghabisinya. Lurah Musa  berhasil ditangkap dan Ranta diangkat sebagai Lurah pengganti di desa tersebut. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Setelah Lurah Musa ditangkap perang antara Tentara yang dibantu Ranta dengan persatuan  warganya  melawan  gerombolan  DI  pun  terjadi  dengan  kemenangan  di  pihak Tentara.  Setelah  semua  anggota  DI  berhasil  ditumpas,  akhirnya  Ranta  diangkat  sebagai Lurah tetap di desa tersebut. Dia menjadi lurah karena dia dianggap telah berjasa membantu tentara  dan    dapat  mengayomi  warganya  serta  mampu  memberikan  kesejahteraan  bagi warganya.
Pemertahanan Kekuasaan pada Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Pasca kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada suatu pemberontakan, salah satunya adalah Darul Islam (DI). DI terdiri dari kumpulan masyarakat pribumi yang merasa kecewa dengan  bentuk  negara  republik  dan  pancasila  sebagai  ideologi  yang  diterapkan  di Indonesia. Hal ini yang menjadi potret dalam cerita pada novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan karya Pramoedya Ananta Toer.
Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang terletak di Banten Selatan. Wilayah tersebut digambarkan  terpencil  dengan  alam  yang  indah  tetapi  penduduk  hidup  dalam  keadaan miskin dan memprihatinkan, infrastruktur tidak memadai serta pungutan pajak jalan yang mereka harus bayar pada onderneming.
Dari  jarak  dekat,  pegunungan  di  depan  desa  itu,  yang  dirimbuni  berbagai pepohonan hutan, berwarna kelabu hitam. Antara sebentar terdengar cericip burung kedinginan. Kadang-kadang angin menderu keras membawa bunyi sayup debur Laut Hindia. Gemercik air kali membanji yang membanting diri di antara batu-batu besar tak henti mengema, serta hempasan arus derasnya pada tebing-tebing yang terbuat dari beton alam antara sebentar terdengar menjompak-jompak ngilu (Toer 2007). Desa  digambarkan  masih  asri  dengan  pepohonan  yang  lebat,  suara-suara  burung, dekat  dengan  Laut  Hindia,  serta  sungai  yang  mengalir  deras.  Namun,  keadaan  tersebut digambarkan muram berwarna kelabu hitam. Hal itu karena keadaan penduduk yang miskin dan  memprihatinkan  meskipun  kampung  tersebut  dekat  aliran  sungai  yang  jernih,  tanah yang subur yang dilukiskan melalui pepohonan yang rimbun dan Samudera Hindia yang kaya akan biota laut termasuk ikan. Akan tetapi, ketiadaan fasilitas serta sarana prasarana yang  memadai  menjadikan  penduduk  tidak  mampu  membangkitkan  geliat  ekonominya sendiri. Ditambah lagi adanya pajak yang mereka harus bayar ke onderneming
Lewat jalan yang kita buat sendiri kita bayar pajak pada onderneming. Dua pintu jalan, dua kali pajak. Kalau kau coba-coba beli gerobak, beberaa pajak mesti dibayar, tiap kali lalui dua pintu jalan onderneming itu (Toer 2007).
Dalam hal ini Machiavelli dalam Il Principe mengatakan bahwa penguasa yang tidak mampu  memberikan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  selalu  akan  menghadapi  ancaman berupa pemberontakan oleh masyarakat. Mengingat bahwa penguasa mendapat dukungan dari  rakyat,  maka  ada  harapan  kehidupan  yang  lebih  baik  yang  akan  diberikan  kepada mereka.  Namun,  ketika  harapan  itu  tidak  mereka  dapatkan,  maka  pemberontakan  demi pemberontakan akan terjadi, entah dilakukan oleh negara lain yang mendapatkan dukungan dari penduduk setempat maupun dari masyarakatnya sendiri.
Dalam  suatu  perebutan  kekuasaan  selalu  ada  yang  dirugikan.  Hal  inilah  yang digambarkan dalam novel. Nasib buruk penduduk selain fasilitas dan sarana prasarana yang tidak  memadai,  diperparah  lagi  adanya  pemimpin  pemberontak  yang  mengambil keuntungan dari negara melalui rakyat yang lemah. Hal itu yang dilakukan oleh Lurah Musa yang ternyata seorang Kepala Residen DI di wilayah itu.
Pasar diobrak-abrik Di. Sudah tahu, Ta? Jadi binimu juga gagal . Nah waktu baik, musim baik. Malam ini, Ta, ingat-ingat, nanti jam sebelas malam.
Pekerjaan apa Gan?
Ambil bibit karet, ya?...
Tahun yang lalu kau juga yang kusuruh ambil bibit karet. Sekarang kau juga yang kusuruh. Apa susahnya? (Toer 2007).
Dalam  pemberontakan  dibutuhkan  modal  yang  banyak.  Cara  mendapatkan  modal diantaranya  dengan  menjadikan  hal  milik  negara  sebagai  milik  pribadi  atau  melakukan perampasan  terhadap  hak  milik  masyarakat  yang  lemah  yang  kemudian  sebagai  surplus pada kas pemberontak dan pastinya melalui tangan rakyat yang lemah. Hal tersebut yang dilakukan oleh Lurah Musa sebagai Kepala Residen. Dia memanfaatkan Ranta, masyarakat miskin  yang  lemah  untuk  mencuri  bibit  karet  milik  perkebunan  atau  onderneming.  Bagi penduduk  miskin,  rasa  lapar  memang  dianggap  lebih  menyakitkan  dibandingkan mendapatkan hukuman. Jikalau pun tertangkap dan mendapatkan hukuman, alasan itulah yang membuat Ranta mau menuruti perintah Lurah Musa dan tidak berani menolak. Selain itu, ia tidak berani menolak karena akan mendapatkan siksaan dari anggota DI yang makin memperparah  derita  kehidupannya  menjadi  orang  miskin.  Penindasan  Lurah  Musa  pada Ranta  dan  masyarakat  lainnya,  merupakan  suatu  upaya  pemertahanan  kekuasaan.  Suatu kekuasaan  membutuhkan  sokongan  dari  masyarakat.  Penguasa  tidak  diperbolehkan memimpin  dengan  semena-mena,  karena  kekuasaan  merupakan  sesuatu  yang  diberikan oleh rakyat (Adisulistiyo 2013). Namun yang dilakukan Lurah Musa sebaliknya dan hal itu yang akhirnya membangkitkan keberanian Ranta serta masyarakat lainnya untuk melakukan perlawanan.
Aku  tak  takut  dibui.  Mereka  suruh  aku  curi  bibit  karet  onderneming.  Aku bawakan  sampai  dua  kali  balik.  Mereka  bilang.  “Cukup,  pulang  kau!”  Aku  tanya, “Mana  upahku?”  Mereka  beri  aku  upah  pukulan  rotan,  merampas  pikulan  dan golokku. Tahu apa mereka bilang? “Jangan berani -berani ke sini curi bibitku, ya?.... Kekayaan mereka diperoleh dari Maling. Ireng, kau ingat waktu anak kuta yang pertama  sakit  keras,  pinjam  hutang  pada  mereka?  Anak  kita  meninggal.  Panen seluruhnya mereka ambil. Kita kelaparan terpaksa jual tanah. Mereka juga yang ambil tanah kita. Berapa harganya? Tak cukup buat modal dagang di pasar! Ludes! Kuras (Toer 2007).
Machiavelli mengatakan bahwa seorang penguasa harus memberikan hukuman yang maksimal pada masyarakat (Machiavelli 2017). Dengan menjadikan masyarakat lemah dan tidak berdaya, maka akan menghindarkan adanya perlawanan balik dari mereka. Hal itulah yang  dialami  oleh  Ranta  dan  penduduk  setempat.  Mereka  selalu  dibayangi  ketakutan- ketakutan  yang  disebabkan  oleh  Lurah  Musa  dan  anggota  DI.    Bahkan  ketika  mereka dipermainkan sekalipun, masyarakat yang lemah tidak akan berani melawan, seperti yang terlihat ada kutipan perampasan tanah di atas.
Dalam hal lain Hobbs mengatakan bahwa setiap individu adalah tiran serigala bagi yang lainnya, artinya bahwa mereka ingin mendapatkan kekuasaan. Dengan demikian sifat
alamiah tiran selalu ada dan bisa muncul dalam momen tertentu. Tujuannya tidak lain untuk mendapatkan  kekuasaan  seperti  yang  melakukan  penindasan  kepada  mereka.  Melalui kepemilikan kekuasaan mereka berharap bisa menyudahi penderitaan yang dialami. Namun, hal  itu  jelas  tidak  mungkin  dilakukan  secara  sendiri-sendiri.  Seseorang  yang  lemah membutuhkan kekuatan tambahan dari mereka yang mengalami nasib yang sama. Dengan kata  lain,  mereka  perlu  bersatu  untuk  membangkitkan  keberanian  untuk  melakukan perlawanan bersama-sama.
Yang Pertama menarik Ranta dan didudukkannya di ambin. Katanya:
Dengar. Tahun yang lalu begitu juga yang kualami. Lihat punggungku. Kemudian  yang  pertama  membuka  baju  kaos  kutangnya.  Setelah  Ranta melihatnya ia mengenakan bajunya kembali....
…Kalau tahu begitu, nanti kalau ada pemilihan lurah mesti kita pilih Dengan mata berseri-seri Yang Kedua mengiyakan. Ireng pun nampak berseri. Sedangkan Ranta sendiri pun berseri dan dengan nada berterima kasih tanpa ber pura-pura malu menyambutnya: kalau ada yang pilih aku jadi lurah tentu aku terima. Tapi aku takkan calonkan diri. Aku tak mau keluarkan biaya. Tapi kalau aku dipilih, tentu pilihan aku terima (Toer 2007).
Keadaan dan nasib warga lain yang mengalami penderitaan yang sama dengan Ranta itulah yang akhirnya menyatukan mereka. Namun, sayangnya tanpa ada kekuatan lain yang setara atau lebih besar dengan kekuatan pemberontak, maka persatuan tersebut hanya akan menghadirkan  penderitaan  yang  makin  parah.  Seperti  yang  dikatakan  Machiavelli  dalam bukunya Il Principe bahwa rakyat yang lemah perlu menggabungkan diri atau mendukung kekuatan  yang  lebih  besar  (Toer  2007).  Tujuan  tersebut  agar  mampu  mengubah  nasib mereka, mengingat jika perlawanan tersebut dilakukan tanpa adanya bantuan, maka hanya akan berujung pada kesengsaraan. Hal itu yang dilakukan oleh Ranta dan beberapa warga yang pernah mendapatkan tindakan buruk dari Lurah Musa, yaitu dengan mengabungkan kekuatannya  dengan  kekuatan  Komandan  KOD  yang  ada  di  wilayah  tersebut.  Dengan adanya  pengabungan  kekuataan  tersebut,  akhirnya  pemberontakan  Darul  Islam  dapat ditumpas dan atas penunjukan dari Komandan KOD, Ranta diangkat sebagai lurah.
Aku percaya padamu, Ranta. Mulai hari ini kau jadi lurah di sini (Toer 2007). Setelah  Ranta  ditetapkan  sebagai  lurah,  cara  dia  mempertahankan  kekuasaannya berdiri  di  dua  sisi.  Ranta  menjadi  orang  kepercayaan  KOD  sekaligus  menjadi  pemimpin warga desa yang berusaha memfasilitasi keinginan-keinginan mereka yang selama ini tidak mereka dapatkan dan hal yang menjadi penyebab kemiskinan. Atas bantuan dari prajurit KOD, Ranta berhasil menyatukan warga untuk gotong royong membangun waduk sebagai
irigasi  sawah-sawah  mereka,  membangun  jalan,  membuka  ladang  baru  dan  menyuruh warga untuk sekolah.
Benar juga orang tadi.
Ranta bertanya: Apa yang benar Pak?
Ini, kalau sejak dulu begini....
Abdi pikir semalam, Pak. Kalau waduk sudah jadi kita tanamiikan. Aduh, tiap orang boleh menangkap ikan di situ. Tapi tiap orang Wajib juga memelihara supaya besar-besar (Toer 2007).

## SIMPULAN
Suatu  negara  tidak  pernah  dapat  lepas  dari  adanya  gangguan  baik  dari  luar  yang dilakukan oleh negara lain, maupun dari dalam negara karena perbedaan ideologi. Hal ini harus  disadari  oleh  seorang  pemimpin  apabila  ia  ingin  lebih  lama  mempertahankan kekuasaannya. Mengingat bahwa kekuasaan tidak bersifat statis melainkan dinamis, artinya selalu ada hal-hal yang menganggu dan memperebutkannya.
Seorang  penguasa  harus  memiliki  strategi  perang  yang  baik  sekaligus  mampu menghimpun  kekuatan  masa  pendukungnya.  Tanpa  adanya  kedua  hal  tersebut,  maka kekuasaan tidak akan bertahan lama. Untuk mewujudkan hal tersebut, menurut Machiavelli dapat  dilakukan  dengan  membentuk  dominion-dominion  pada  suatu  wilayah  kekuasaan yang  luas.  Adanya  dominion-dominion  selain  mampu  membantu  penguasa  dalam mempertahankan  kekuasaannya  juga  bertujuan  sebagai  penghematan  anggaran  perang. Selain itu, seorang penguasa harus mengerti kebutuhan masyarakat pendukung. Tujuan dari hal  itu adalah agar selalu ada surplus kekuasaan dan ketika dia  membutuhkan kekuatan dalam menghadapi pemberontakan, mereka selalu siap untuk melakukan segalanya untuk penguasa. Dalam novel hal tersebut digambarkan melalui peran Komandan KOD sebagai representasi  dari negara dan sementara tokoh Ranta sebagai  lurah  desa menjadi represi kekuasaan  dominion.  Komandan  KOD  mengangkat  Ranta  sebagai  lurah  di  desanya  dan memberikan  kepercayaan  padanya  untuk  menyatukan  warganya  dalam  membantu menumpas pemberontakan.  Sementara dari sisi Lurah Ranta sebagai bagian dari negara atau  penguasa  dominion,  mempertahankan  kekuasaannya  dengan  cara  membangkitkan semangat gotong royong warganya untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan dan  waduk,  pembukaan  lahan  pertanian  baru,  dan  memberikan  fasilitas  pendidikan. Tindakan  yang  dilakukan  Ranta  bertujuan  untuk  menjaga  surplus  kekuasaannya  melalui pemenuhan keinginan masyarakat pendukungnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisulistiyo, S. 2013. Sejarah Pemikiran Barat: Dari Klasik Sampai Yang Moderen. Rajawali P.
Jakarta.
Ais yah, Novia. 2022. “‘Perbedaan Latar Belakang Pemberontakan DI/TII Di Jawa Barat Dan Aceh, Sudah Tahu?’” Detik.Com. Retrieved (https://www.detik.com/edu/detikpedia/d - 6276155/perbedaan-latar-belakang-pemberontakan-ditii-di-jawa-barat-dan-aceh- sudah-tahu#:~:text=Latar belakang DI%2FTII di,atas perjuangan rakyat Jawa Barat.).
Anon. 2021. “Pemberontakan Yang Pernah Terjadi Di Indonesia.” ITATS Surabaya. Retrieved (https://pmb.itats.ac.id/pemberontakan-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/).
Benedanto, Pax. 2013. Politik Kekuasaan Menurut Niccolo Machavellai (Il Principe). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Carl, Joachim Friedrich. 2004. Filsafat Hukum Dalam Perspektif Historis, Terj. Raisul Muttaqin. 1st ed. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
Colson, R. (ed). 2013. The Politics Book. London: Dorling Kindersley Lim-ited.
Daya  Negeri  Wijaya.  2016.  “KONTRAK  SOSIAL  MENURUT  THOMAS  HOBBES  DAN  JOHN LOCKE Daya Negri Wijaya Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang Email:” Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis 1(2):183 – 93.
Ganguly,  Sumit.  2018.  “Ending  the  Sri  Lankan  Civil  War.”  Daedalus  147(1):78– 89.  doi: 10.1162/DAED_a_00475.
Gongong,  Anhar.  2004.  Abdul  Qahhar  Mudzakkar  Dari  Patriot  Hingga  Pemebrontak. Yogyakarta: Ombak.
Larrain, Jorge. 1996. Konsep Ideologi. Yogyakarta: LKPSM.
Machiavelli, Niccolo. 2017. Il Principe (Sang Pangeran). Yogyakarta: Narasi.
Nasution, Marlian Arif dan Paisal Rahmad. 2016. “Telaah Filosofi Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” 3(1):1– 23.
Sanit, Arbi. 2016. “Kontrak Sosial Dan Pemilihan Umum.” Jurnal Penelitian Politik 1(1):3– 4. Suhelmi, Ahmad. 2007. Pemikiran Politik Barat. tiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Suhelmi,  Ahmad,  Pemikiran  Politik  Barat,  and  Gramedia  Pustaka  Utama.  2007.  “Ahmad
Suhelmi,  Pemikiran  Politik  Barat,  Gramed ia  Pustaka  Utama,  Jakarta,  2007,  Hal.  165.”
Repository Dinus.Ac.Id 1 – 19.
Toer, Pramoedya Ananta. 2007. Sekali Peristiwa Di Banten Selatan. Jakarta: Lentera.
Yasmis.  2007.  “Jepang  Dan  Perjuangan  Kemerdekaan  Indonesia.”  Jurnal  Sejarah  Lontar
4(2):25 – 26.