Jurnal Komunikasi Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 40

## PERADILAN ADAT NIAS DAN KEADILAN RESTORATIF
Beniharmoni Harefa Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Email : beni_harefa@yahoo.com

## ABSTRAK
Pendekatan  sistem  hukum  saat  ini,  lebih  cenderung  pada  pendekatan  keadilan restoratif. Kerangka pendekatan keadilan restoratif, akar nilai yang diusung lahir dari nilai-nilai  tradisional.  Dalam  masyarakat  tradisional  dikenal  nilai-nilai  seperti  nilai keseimbangan, keharmonisan serta kedamaian dalam masyarakat. Tulisan ini hendak mengkaji nilai-nilai dalam peradilan adat Nias (kearifan lokal Nias) kaitannya dengan peradilan  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif.  Studi  kasus  khususnya  dalam penyelesaian  perkara  pelecehan  terhadap  perempuan  (kasus  Kadali)  dan  telah menjalani  sidang  adat  pada  19  Oktober  2015.  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam kearifan lokal Nias (khususnya peradilan adat Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis  keadilan  restoratif  yakni  keharmonisan,  kedamaian  dan  keseimbangan. Penyelesaian  kasus  Kadali  menjadi  contoh  penting,  bagaimana  konflik  dapat diselesaikan  dengan  mempertemukan  kepentingan  korban,  pelaku  dan  masyarakat. Menggunakan  kearifan  lokal  yang  ada,  bertujuan  mengembalikan  keseimbangan tatanan  masyarakat,  yang  sempat  rusak  dan  terganggu,  kembali  ke  keadaan  semula ( restituo  in  integrum ).  Penyelesaian  konflik  itu  sesuai  dengan  hakikat  keadilan restoratif ( restorative justice ).
Kata Kunci : Hukum Pidana Adat Nias, Keadilan Restoratif, Kasus Kadali

## ABSTRACT
Approach the current legal system, are more likely to restorative justice approach. Framework  of  restorative  justice  approach,  which  carried  the  root  value  born  of traditional  values.  In  traditional  societies  known  values  such  as  the  value  of  balance, harmony  and  peace  in  society.  This  paper  is  going  to  examine  the  values  in  the  Nias costumary justice (as the Nias local wisdom) relation to justice with restorative justice approach.  The  case  studies  in  particular  in  the  settlement  of  abuse  against  women (Kadali  case)  and  have  undergone  customs  hearing  on  19  October  2015.  The  values contained  in  the  local  wisdom  of  Nias  (particularly  Nias  costumary  justice)  related  to criminal  justice-based  restorative  justice  that  is  harmony,  peace  and  balance.  Kadali case  settlement  became  an  important  example  of  how  the  conflict  can  be  solved  by bringing  together  the  interests  of  victims,  offenders  and  the  community.  Using  local wisdom,  aims  to  restore  the  balance  of  society,  which  was  damaged  and  disrupted, returned  to  its  original  state  (restituo  in  integrum).  Settlement  of  the  conflict  in accordance with the nature of restorative justice.
Keywords : Nias Costumary Law, Restorative Justice, Kadali Case
Pendahuluan Permasalahan penerapan peradilan  adat  sering  dibenturkan dengan hukum formal (hukum nasional).  Hal  tersebut  membuat keberadaan  peradilan  adat,  menjadi penuh  dilematis.  Dilema  muncul karena  sistem  hukum  eropa  sebagai warisan  kolonialisme,  mendominasi sistem  hukum  yang  ada  dan  berlaku saat ini.
Seiring perkembangan zaman dan masyarakat dinamis, pendekatan sistem hukum saat ini, lebih cenderung pada  pendekatan  keadilan  restoratif. Dalam  kerangka  pendekatan  keadilan restoratif, akar nilai yang diusung lahir dari nilai-nilai tradisional.
Dalam  masyarakat  tradisional
dikenal nilai-nilai seperti nilai
keseimbangan,  keharmonisan  serta kedamaian  dalam  masyarakat.  Nilai- nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat tradisional  dan  penuh  kearifan  lokal sangat sesuai dengan nilai-nilai hukum yang mengedepankan
keadilan restoratif  seperti  yang  cenderung berlaku saat ini.
Tulisan ini hendak mengkaji nilai- nilai  dalam  peradilan  adat  kaitannya dengan  peradilan  dengan  pendekatan keadilan restoratif. Peradilan adat Nias menjadi  salah  satu  objek  studi  dalam tulisan  ini.  Studi  kasus  khususnya dalam penyelesaian perkara pelecehan terhadap  perempuan,  dan  telah menjalani sidang adat pada 19 Oktober 2015.
Sebagai batasan dalam tulisan ini, maka kiranya yang menjadi pertanyaan untuk  ditelaah  yakni  :  Apa  saja  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  kearifan lokal  Nias  (khususnya  peradilan  adat
Nias) kaitannya pada peradilan pidana berbasis keadilan restoratif?
Dalam  menjawab  pertanyaan tersebut,  maka  dilakukan  analisis mendalam  pada  salah  satu  kasus  yang telah  menjalani  sidang    adat  di  Nias yakni  kasus  pelecehan  terhadap perempuan.

## Posisi Kasus
Agar  tidak  bias,  maka  kiranya perlu disampaikan posisi kasus pelecehan terhadap perempuan tersebut.  Peristiwa  terjadi  Kamis,  15 Okotober  2015,  Sugianto  Kosasih  alias Yanto atau yang akrab dipanggil Kadali (selanjutnya  disebut  Kasus  Kadali), menghukum Rismawati Waruwu
(Mawar)  salah  seorang  karyawan  di toko selular milik Kadali. Hukuman  yang  diberikan  Kadali kepada  Mawar,  yakni  Mawar  harus berdiri  di  depan  toko  dengan menghadap jalan raya, dan dikalungkan kertas bertuliskan “Mawar adalah seorang pencuri”. Terlepas dari kontroversi sebagian orang
mengatakan  bahwa  ditulisan  tersebut selain  kalimat  mawar  sebagai  pencuri, Kadali  juga  menuliskan  orang  Nias sebagai  pencuri  pada  kertas  yang dikalungkan di leher Mawar.
Sontak tindakan  Kadali  menyulut amarah  beberapa  orang  yang  melintas di  depan  toko  Kadali.  Berita  terdengar sangat cepat, masa pun memadati toko Kadali  lokasi  tempat  Mawar  sedang dihukum.  Dapat  dipahami  kemarahan masa,  tidak  saja  karena  menghukum Mawar  dengan  tulisan  seperti  itu, namun secara adat istiadat masyarakat Nias,  tindakan  Kadali  menghukum seorang  perempuan  di  depan  toko dengan  menghadap  jalan  raya  dan
disaksikan  oleh  banyak  orang,  sudah memenuhi tindakan fangosiwawöi ira’alawe (pelecehan terhadap
perempuan).
Perempuan di Mata Masyarakat Nias Sebelum melanjutkan kasus kadali,  perlu  penegasan  bagaimana pandangan  masyarakat  Nias  terhadap seorang  perempuan.  Perempuan  di mata  masyarakat  Nias,  adalah  sosok yang sangat dijunjung tinggi. Tingginya harkat  dan  martabat  perempuan  Nias tercermin ketika acara pernikahan.
Putri  Nias  dapat  dinikahi  dengan proses  yang  sangat  ketat  dan  pihak laki-laki  harus  menyerahkan böwö (jujuran).  Meskipun  acap  kali  urusan “jujuran”  perempuan  Nias  ini  sering mendapat  kesan  sinis  dan  negatif  dari segelintir.  “ Menikahi  perempuan  Nias sangat  mahal  harganya ”,  atau  “ adat istiadat Nias mahal, harus mengorbankan  ratusan  ekor  babi ”.
Ucapan  itu  tidaklah  berdasar,  karena hanya melihat dari sudut pandang yang sempit saja.
Bukti  lain  bahwa  harkat  dan martabat  perempuan  sangat  dijunjung tinggi  oleh  masyarakat  Nias,  yakni bahwa di setiap acara adat kedudukan sibaya (paman)  atau  disebut uwu sangat dihormati. Menikahi perempuan Nias sering disebut mengambil tanömö niha (sumber hidup). Dalam hubungan ini, pihak yang mempunyai perempuan, yang  menguasai  sumber  kehidupan yakni Sibaya atau uwu. Keponakan mereka  yang  lahir  dari  perkawinan, dan  menjadi  pengantin  perempuan dianggap  mempunyai  kehidupan  yang bersumber  dari  mereka  ( Sibaya/uwu). Kuasa  uwu  terhadap  keponakannya masih  tetap  terpelihara,  seperti
nampak  antara  lain  pada  upacaya “ fanefe idanö ” (pemercikan dengan air) bertujuan untuk
memberkati keponakan (W. Gulo, 1995:9-15). Sehingga  tidak  mengherankan,
apabila  seorang  perempuan  Nias dilecehkan  di  depan  umum,  akan menjadi  suatu  permasalahan  besar. Bahkan  dalam  hitungan  beberapa menit  saja,  masa  telah  berkumpul, seperti  di  kasus  kadali.  Di  mata masyarakat  Nias  yang  bermartabat, perempuan  sangat  dihargai  dan dijunjung tinggi.
Fangosiwawöi ira’awale (pelecehan perempuan) menjadi pelanggaran berat dengan konsekuensi membayar  denda  adat,  hingga  sanksi terberat labunu (hukuman  mati)  ba lataba  mbagi (pemenggalan  leher) guna  menebus  kesalahan.  Hal  ini sebagai  mana  tertuang  dalam Ogauta (sanksi)  yang  telah  disepakati  dalam fondrakö (Faogöli Harefa, 1939:61-66).
Kembali  pada  kasus  Kadali  yang melecehkan  Mawar,  maka  untuk meredam kemarahan warga khususnya warga  Kota  Gunungsitoli,  selain menempatkan aparat keamanan menjaga  lokasi,  pihak-pihak  terkait bertindak cepat dan antisipatif. Setelah melakukan  serangkaian  pertemuan, maka  Lembaga  Budaya  Nias  (LBN) dengan  difasilitasi  pemerintah  Kota Gunungsitoli,  melaksanakan  sidang adat  pada  tanggal  19  Oktober  2015. Sidang  adatpun  memutuskan  Kadali diwajibkan  meminta  maaf  kepada korban,  kepada  keluarga  korban,  dan kepada  seluruh  masyarakat  Nias  serta memenuhi denda adat.
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 43

## Kekristenan dan Budaya Nias
Berbicara  mengenai  hukum  adat Nias,  tidak  dapat  dilepaskan  dari momen masuknya kekristenan di Pulau Nias.  Sebelum  kekristenan  diterima  di Pulau  Nias, Fondrakö sudah  menjadi aturan  tata  laku  kehidupan  di  dalam masyarakat.  Istilah  Fondrakö  berasal dari  kata rakö ,  yang  berarti  tetapkan dengan  sumpah  yang  bersanksi  kutuk bagi pelanggar (S.W. Mendrofa,1981:11).  Kepatuhan  setiap masyarakat  Nias  zaman  dahulu  pada fondrakö ,  didasarkan  pada  sanksi kutuk. Pada 27 September 1865
Denninger  seorang  misionaris  Jerman, berhasil  membawa  kekristenan  masuk di  kepulauan  Nias  (Fd  Harefa  dan  R Heering,1971:2-3).  Lalu  selanjutnya disusul  oleh  misionaris-misionaris lainnya.  Dapat  dipahami,  ajaran Kekristen  secara  perlahan  menjiwai keseharian ono  niha (orang  Nias). Sebagai  ajaran  yang  mengedepankan “cinta  kasih”,  maka  kekristenan  sulit menerima  sanksi  kutuk  sebagaimana dianut  dalam Fondrakö .  Sehingga perlahan  masyarakat  Nias  diatur  oleh hukum  adat,  yang  lebih  didasarkan pada  kekristen,  tidak  lagi  pada  sanksi kutuk.
Kekristenan  menjadi  agama  baru di  Pulau  Nias  kala  itu.  Namun,  agama baru ini tidak bisa menggantikan setiap unsur  yang  hilang,  yang  pernah  ada dalam
agama lama (misalnya penafsiran  mimpi,  hubungan  dengan roh-roh  yang  baik  maupun  yang  jahat dan  pencapaian  kekebalan),  semua  ini akhirnya timbul lagi (Tuhoni Telaumbanua dan Uwe Hummel,2015:181).  Kendati  demikian, bagi  orang  Kristen  Nias,  menjunjung
adat  dan  serentak  dengan  itu  percaya kepada  Yesus  Kristus,  mengandung janji howuhowu (berkat)  (Ibid:141). Dengan demikian, ono niha (masyarakat Nias), tunduk pada hukum adatnya,  tidak  lagi  didasarkan  pada sanksi  kutuk  seperti  yang  dipercaya pada masa dulu.
Sanksi dalam Ogauta pun semakin  diringankan  dengan  tidak adanya  lagi  sanksi labunu (hukuman mati) atau lataba mbagi (pemenggalan leher).  Kekristenan  yang  menekankan ajaran  kasih,  jelas  tidak  menganjurkan sanksi  pembunuhan  ini.  Karena kekristenan  memandang  bahwa  hanya Allah  saja  yang  punya  otoritas  penuh, untuk mengambil nyawa setiap manusia. Hadirnya  kekristenan  di  Pulau Nias    memberikan  pengaruh  kuat terhadap  adat  istiadat  Nias.  Perilaku orang  Nias  yang  berdasarkan  cinta kasih  juga  tercermin  dari  kehidupan harmoni.  Hidup  rukun  dan  damai menjadi  keseharian  masyarakat  Nias. Sengketa kecil sebisa mungkin diselesaikan,  bukan  sengketa  kecil dibesar-besarkan  ( Nibole  wato  da  ta bali’ö  nikha’ai  gi’iwa,  tenga  nikha’ai gi’iwa  tabaliö  dibole  wato ).  Demikian amaedola (pepatah)  yang  mendasari kehidupan ono niha , dalam menghindari konflik.

## Pergeseran  Paradigma  Retributif  ke Restoratif
Kehidupan  harmoni,  kehidupan penuh  damai  dan  rukun,  juga  menjadi hakikat  hidup  setiap  manusia.  Namun, mengingat  banyaknya  kepentingan setiap  orang  dalam  masyarakat,  tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan karena kepentingan
saling
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 44
bertentangan. Sehingga akan mengganggu  keseimbangan  tatanan masyarakat (Sudikno Mertokusumo,1999:1-3). Keseimbangan tatanan masyarakat  yang  terganggu  haruslah dipulihkan ke keadaan semula ( restituo in integrum ). Pada hakekatnya diperlukan  “sanksi”  yang  bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat, yang telah terganggu (Ibid:3,9). Untuk memulihkan
keseimbangan  tatanan  masyarakat, penyelesaian  kejahatan/pelanggaran khususnya  kejahatan/  pelanggaran pidana  pada  beberapa  tahun  terakhir, lebih  berorientasi  pada  pemulihan hubungan pelaku, korban dan masyarakat.  Pemulihan  itu  dilakukan melalui  forum  dengar  pendapat  antar kedua  belah  pihak  (Howard  Zehr, 1990).  Telah  terjadi  pergesaran paradigma, semula sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar bertujuan sebagai pembalasan ( retributif ), bergeser  sehingga  bertujuan  sebagai pemulihan ( restoratif ).
Pergeseran  tujuan  pemberian sanksi  ini  didasarkan  pada  tidak tercapainya  hakikat  pembalasan  yang dikehendaki.  Efek  jera  tidak  menjadi jaminan  ketika  tujuan  pemberian sanksi  yaitu  sebagai  pembalasan. Kiranya  kepentingan  korban,  pelaku dan masyarakat menjadi pertimbangan penting  dalam  menyelesaikan  konflik. Dan  hal  itu  tidak  terwujud  dengan penjatuhan  sanksi  yang  bertujuan retributif.
Pergeseran  paradigma retributif ke restoratif juga  semakin  dipertegas oleh masyarakat
Internasional.
Beberapa regulasi dapat dilihat sebagai
penegasan  bahwa  dunia  memandang keadilan restoratif menjadi pendekatan yang  tepat  saat  ini.  Misalnya  Deklarasi PBB  1985  Nomor  40/34  tanggal  29 Nopember 1985 tentang Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power menekankan keadilan  restoratif  untuk  korban. Resolusi PBB 2002/ 12 tentang adanya Basic  Principles    on  the  Use  of Restorative  Justice  Programmes  in
Criminal  Matters menilai  bahwa pendekatan keadilan restoratif merupakan  pendekatan  yang  dapat dipakai. Termasuk  Indonesia,  yang  secara tegas  menggunakan  peradilan  dengan pendekatan keadilan restoratif khususnya  terhadap  anak  melalui  UU Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak yang diwujudkan  dalam  bentuk  diversi. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (RUU KUHP) yang sedang dibahas Pemerintah  dan  DPR  saat  ini,  juga mengedepankan  penyelesaian  perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.
Pendekatan  keadilan  restoratif melihat konflik dari persepektif korban, pelaku dan masyarakat . Dari perspektif korban , titik persoalan dalam penjatuhan  sanksi  khususnya  sanksi pidana  (pemidanaan)  bukan  terletak pada  berat  ringannya  sanksi  sebagai bentuk  pelampiasan  balas  dendam terhadap  pelanggar,  tetapi  untuk memperbaiki
atau merestorasi kerugian  atau  luka-luka  yang  diderita yang  disebabkan  oleh  kejahatan  atau pelanggaran hukum pidana.
Dalam  konsep  peradilan  pidana formal  selama  ini,  kepentingan  korban diwakili  oleh  negara  dalam  hal
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 45
peradilan  pidana  Indonesia  oleh Penuntut Umum. Korban hanya sebagai pihak  yang  pasif  dalam  menyelesaikan konfliknya  dengan  pelaku.  Sedangkan mekanisme penyelesaian perkara pidana  dengan  pendekatan  keadilan restoratif, korban diberikan peran yang luas.
Dari  perspektif pelaku ,  melalui mekanisme
dengan pendekatan restoratif,  sanksi  yang  diberikan bersifat korektif .  Artinya  bukan  dari besar  kecilnya  sanksi,  namun  untuk mengoreksi  kesalahan  pelaku  sebagai bentuk  pertanggungjawabannya  atas rusaknya keseimbangan tatanan masyarakat  yang  telah  diperbuatnya. Sanksi  juga  bersifat rehabilitatif , sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku  untuk  memperbaiki  dirinya, dikemudian  hari  tidak  mengulangi kesalahan yang sama. Seluruh upaya di atas,  diharapkan  akan  bermuara  pada keadilan restoratif ,  hubungan  pelaku korban dan masyarakat bisa dipulihkan kembali,
akibat konflik yang
ditimbulkan.  Pendekatan  keadilan korektif,  rehabilititif dan restoratif, kiranya  dapat  menjawab  semua kerusakan  yang  ditimbulkan,  sehingga pemulihan keseimbangan tatanan masyarakat dapat terwujud.
Dari perspektif masyarakat , maka penyelesaikan  perkara  pidana  dengan pendekatan
keadilan restoratif,
menempatkan  masyarakat  pada  posisi bukan  saja  sebagai  peserta  pasif. Masyarakat diberikan peran yang lebih luas,  untuk  memantau  pelaksanaan pertanggungjawaban  pelaku,  yang dapat  berwujud  berbagai  bentuk seperti  perbaikan  sarana  yang  rusak, pengembalian  barang,  pemenuhan denda adat, dan sebagainya.

## Peradilan Adat Nias (Kearifan Lokal Nias)
Dari  ketiga  perspektif  di  atas, korban,  pelaku  dan  masyarakat,  maka kiranya penyelesaian konflik yang lebih mengedepankan “musyawarah” membantu tercapainya keadilan restoratif. Konsep musyawarah merupakan  kearifan  lokal  ( local wisdom )  pada  beberapa  masyarakat  di Indonesia. Mengingat luas dan beragamnya  Indonesia,  Negara  sadar bahwa  dalam  beberapa  hal,  tidak mampu  diatur  dalam  konstruksi  yang sama.  Oleh  sebab  itu,  negara  sangat menghargai  kearifan  lokal  suatu daerah,  utamanya  dalam  penyelesaian konflik.  Hal  tersebut  secara  tegas diatur  dalam  UUD  1945  Pasal  18b bahwa
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- hak  tradisionalnya  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Masyarakat lokal bukanlah bejana kosong.
Memiliki
volksgemeenschappen , yang terdiri dari nilai,  norma,  teriroir,  kepemimpinan dan manajemen konflik sebagai sistem tatanan  (Bernard  L  Tanya,  2010  :11). Demikian  Bernard  L  Tanya  dalam penelitian  yang  dilakukannya,  untuk menegaskan  bahwa  hukum  negara tidak  selamanya  harus  dikedepankan dalam penyelesaian konflik di masyarakat.
Perbaikan hubungan pelaku,  korban  dan  masyarakat menjadi tujuan utama yang dikedepankan  dengan  menggunakan kearifan  lokal.  Tidak  hanya  sekedar mengganti  kerugian,  tetapi  untuk
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 46
memperbaiki tatanan masyarakat yang telah terganggu.
Kembali pada kasus Kadali. Dapat dipahami,  tujuan  sidang  adat  kasus kadali  beberapa  waktu  lalu,  tidak  lain untuk memperbaiki tatanan masyarakat  yang  sempat  terganggu. Kearifan  lokal  masyarakat  Nias  yang tercermin di dalam ogauta sebagaimana tertuang di dalam
fondrakö ,  menjadi  cerminan  identitas masyarakat Nias bermartabat.
Penulis  mencoba  memaparkan secara  singkat  beberapa  hal  terkait dengan  fondrakö  ono  niha  yang diperoleh  dari  beberapa  referensi buku,  wawancara  dan  pengamatan. Dahulu  Pulau  Nias,  dibagi  dalam wilayah  Öri  (kumpulan  dari  beberapa kampung)  dan Banua (kampung). Setiap banua mempunyai  susunan yakni Sanuhe,  Tambalina,  Fahandrona, Sidaöfa , dan seterusnya sampai
Sifelendrua .  Setiap  manaru’ö  banua (mendirikan banua),
maka dilaksanakan  namanya owasa (pesta besar)  ditandai  dengan  pemotongan babi  dalam  jumlah  besar  dan simbi (rahang  sebelah  bawah)  sebagai sumange (penghormatan)  berharga, disajikan  dalam owasa .  Orang  yang mampu  mengadakan owasa sebagai penegasan  dari  kemampuan  ekonomi, sosial dan kekuasaan.
Tiap-tiap banua ,  tunduk  pada Fondrakö yang telah diatur sebelumnya di wilayah tersebut. Menurut Bambowo Laiya,  rumusan  Fondrakö  mencakup  3 aspek, yakni pertama , huku sifakhai ba mboto  niha (hukum  yang  menyangkut kesejahteraan  tubuh  manusia). Kedua , huku  sifakhai  ba  gokhöta  niha (hukum yang  menyangkut  keterjaminan  hak atas harta milik manusia). Ketiga , huku
zifakhai  ba  rorogöfö  zumange  niha (hukum yang menyangkut kehormatan manusia)  (Bambowo  Laiya,1975:22-
23). Di dalam fondrakö juga ditetapkan Ogauta (sanksi).  Standar ukuran Ogauta disesuaikan  dengan ukuran/takaran yang umum berlaku di Nias.  Adapun  bentuk  takaran/  ukuran yang  dipakai  yakni  : Afore (ukuran babi), Lauru (ukuran  beras/padi)  dan Fali'era (timbangan)  (SW  Mendrofa, Ibid :10-11). Ogauta (sanksi) mengatur tentang : Fanagö (pencurian, mulai dari pencurian  ringan  hingga  berat). Fasöndrata (perkelahian,  mulai  dari perkelahian/penganiayaan ringan hingga  pembunuhan). Fangosiwawoi ira’alawe (pelecehan).
Kembali pada kasus Kadali, maka penerapan hukum adat di kasus Kadali, bukanlah  hal  yang  baru.  Bahkan  tidak juga  sebagai  upaya  mengada-ngada atau  dibuat-buat.  Hukum  adat  Nias yang  berbentuk ogauta (sanksi) dalam fondrakö , sudah sejak lama ada di Nias. Fondrakö juga  turut  andil  dalam  huku mböwö  adat  perkawinan  di  Nias. Meskipun,  menurut  penulis  mungkin karena  sifat  hukum  negara  lebih  pasti (tertulis)  berbeda  dengan  hukum  adat yang  lebih  dinamis  (tidak  tertulis), sehingga  baik  dalam ogauta maupun huku mböwö acapkali tidak sesuai lagi,
tergantung kepada institusi penegaknya.  Tetapi  memang  hukum adat tampak lebih fleksibel, tergantung kesepakatan  para  pihak  dan  tokoh- tokoh  dengan  berpedoman  pada Ogauta . Namun, jangan dilupakan, nilai harmoni  dan  menjaga  keseimbangan menjadi hakekat hukum adat.
Perlu  untuk  dijelaskan,  adapun fondrakö  yang  digunakan  dalam  kasus kadali  yakni Fondrakö  Tölamaera , Fondrakö Bonioniowuluwulu dan
Fondrakö  Hilidora’a .  Kendati  korban (mawar)  berasal  dari  Kecamatan Hiliserangkai  tepatnya  Desa  Hunogöa Kabupaten  Nias,  akan  tetapi  karena tempat  kejadian  perkara  atau locus delicti kasus  kadali  terjadi  di  wilayah Kota  Gunungsitoli  tepatnya  di  Jl Diponegoro Kota Gunungsitoli, sehingga menggunakan Fondrakö Tölamaera , Fondrakö Bonioniowuluwulu dan Fondrakö Hilidora’a. Adapun Ogauta (sanksi)  yang dikenakan  pada  Kadali,  yakni  kepada Korban  (Mawar)  1  balaki  =  Rp 5.000.000,-; Sumange Zatua (penghormatan kepada orangtua korban) dua wa sazilo = Rp3.000.000,-; Talifusö (saudara) sazilo=
Rp1.500.000,-  ;  Banua  (kampung) sazilo=  Rp1.500.000,-;  uwu  (paman) sazilo=  Rp1.500.000,-;  fondrara  dödö dua  (untuk  kakek)=  4(empat)  alisi=
Rp1.000.000,-;
fondrara
dödö nonomatua (untuk pemuda) 4 (empat) alisi=  Rp1.000.000,-;  aya  gawe  (untuk nenek) 4 (empat) alisi= Rp1.000.000,-; fangombakha ba nono alawe 4 (empat) alisi= Rp1.000.000,-; möli-möli mbanua sazilo=  Rp1.500.000,-  ;  fanöngöni (saksi)  dua  wa  sazilo  =  Rp3.000.000,-; unsur kepala daerah sazilo= Rp1.500.000,-. Total : Rp22.500.000,- Perlu  juga  disampaikan  bahwa ukuran : Sazilo = 6 (enam) alisi. 1 (satu alisi)  jika  dirupiahkan  nilai  untuk  saat ini  di  tahun  2015  =  Rp  250.000,-. Demikian Ogauta (sanksi) yang dibacakan  oleh  Tokoh  Adat  Nias  pada 19  Oktober  2015  yang  lalu,  kepada
Kadali  dihadapan  korban,  orangtua, saudara, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda,  perempuan,  mewakili banua dan  seluruh  pihak  dalam  sidang  adat yang  terbuka  untuk  umum.  Mungkin karena  Öri  sudah  tidak  lagi  berlaku  di Nias,  maka  digunakan  pembagian administrasi  wilayah  sesuai  ketetapan pemerintahan.  Sehingga  pimpinan daerah baik Kota Gunungsitoli maupun Kabupaten  Nias,  menjadi  pihak  yang turut menyaksikan (hörözinöngö).
Kembali  pada Ogauta (sanksi) maka bukan dinilai dari besar kecilnya hukuman,  apalagi  kiranya  tidak  perlu dilihat  dari  nilai  uangnya,  setidaknya nilai-nilai  filosofis,  yuridis,  utamanya nilai-nilai  sosial  dan  kasih,  menjadi nilai  yang  sangat  berharga  serta menjadikan  masyarakat  Nias  masih memiliki  identitas,  jati  diri  sebagai suku  yang  bermartabat.  Penyelesaian konflik  ini,  sejalan  dengan  pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengedepankan  kearifan  lokal  ( local wisdom ).

## Peradilan  Adat  Nias  dan  Keadilan Restoratif
Kasus  Kadali  memang  menjadi menarik,  karena  seolah  mengingatkan kembali  akan  keunikan  adat  istiadat Nias,  khususnya  dalam  penyelesaian konflik,  sebagai  kearifan  lokal  yang perlu untuk dilestarikan. Dari berbagai uraian  di  atas,  ada  beberapa  catatan. Pertama ,  hukum  adat  Nias  ada  dan masih  diakui  keberadaannya,  serta perlu  dilestarikan.  Ono  niha  dikenal dengan  suku  yang  bermartabat.  Adat sebagai  identitas,  menjadi  hal  yang sangat  dijunjung  tinggi.  Dalam  kasus Kadali  terbukti  bisa  mempertemukan, seluruh  tokoh-tokoh adat,  tokoh-tokoh
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja 48
masyarakat, pemuda, perempuan, serta berbagai unsur lapisan masyarakat.
Kedua ,  pasca  sidang  adat  Kadali, suasana  Kota  Gunungsitoli  kembali normal,  pertanda  masyarakat  Nias menginginkan hidup damai. Pengakuan bersalah, permintaan maaf, penyesalan, dan  berjanji  tidak  mengulangi  lagi kesalahannya disampaikan
Kadali secara  terbuka  di  hadapan  umum, sudah  lebih  dari  cukup  sebagai  sanksi.
Sanksi  ini  juga  sejalan  dengan penyelesaian perkara dengan
menggunakan  pendekatan  keadilan restoratif.
Ketiga ,  kendati  masih  menjalani peradilan  pidana  dengan  hukum nasional  namun  sidang  adat  yang dijalani  Kadali,  menjadi  pertimbangan meringankan  terhadapnya.  Karena pengakuan bersalah,
penyesalan, permintaan  maaf,  dan  berjanji  tidak mengulangi  kesalahannya,  mempunyai nilai  yang  sama  dengan  nilai  ganti kerugian  dilihat  dari  pendekatan keadilan  restoratif.  Hakim  pengadilan kiranya  mempertimbangkan  aspek filosofis,  yuridis,  bahkan  dampak sosiologi  dari  pelaksanaan  sidang  adat kasus Kadali.
Keempat , sebaiknya sudah
saatnya  pranata  adat  dan  peradilan adat  dibentuk  dalam  suatu  lembaga yang  lebih  sistematis.  Keberadaan Lembaga  Budaya  Nias  (LBN),  menjadi kurang  permanen  karena  seharusnya tidak  serta  merta  bisa  melakukan peradilan  adat  terhadap  pelaku, meskipun  di  dalamnya  berkumpul tokoh-tokoh adat.
Kesimpulan Penyelesaian  perkara  dengan pendekatan  keadilan  restoratif,  sudah
menjadi  paradigma  dalam  sistem peradilan  saat  ini.  Nilai-nilai  yang terkandung  dalam  kearifan  lokal  Nias (khususnya  peradilan  adat  Nias) kaitannya  pada  peradilan  pidana berbasis  keadilan  restoratif  yakni keharmonisan,
kedamaian dan keseimbangan. Penyelesaian kasus Kadali menjadi  contoh  penting,  bagaimana konflik  dapat  diselesaikan  dengan mempertemukan  kepentingan  korban, pelaku dan masyarakat. Menggunakan kearifan lokal yang ada, bertujuan mengembalikan keseimbangan  tatanan  masyarakat, yang  sempat  rusak  dan  terganggu, kembali ke keadaan semula ( restutio in integrum ).  Penyelesaian  konflik  itu sesuai dengan hakikat keadilan restoratif ( restorative justice ).

## Daftar Putaka
Bambowo  Laiya, Pemahaman  Sendi- sendi  Masyarakat  Nias  Guna Usaha Pembangunan, Pidato Ilmiah,  IKIP  Gunungsitoli,  29 November 1975. Bernard L Tanya, Hukum Dalam Ruang Sosial, GENTA Publishing Yogyakarta, 2010. Faogöli  Harefa, Hikajat  dan  Tjeritera Bangsa serta Adat Nias, Rapatfons Residentie Tapanoeli, 1939. Fd  Harefa dan R  Heering, Waö-Waö Duria  Somuso  Dödö  Ba  Dano Niha, Pertjetakan BNKP Tohia, 1971. Howard Zehr, Changing Lenses : A New Focus  for  Crime  and  Justice,
Scottdale, PA: Herald Press, 1990. W.  Gulo, Injil  dan  Kebudayaan  Dalam Lingkungan  Pelayanan  Gereja  di Nias, Ceramah  disajikan  dalam
persidangan  Sinode  BNKP  di Gunungsitoli  tanggal  20-25  Juni 1995.
S.W.  Mendrofa, Fondrako  Ono  Niha:
Agama Purba-HukumAdat- Mitologi-Hikayat Masyarakat Nias, Inkultura Fondation Inc., 1981. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1999. Tuhoni Telaumbanua dan Uwe Hummel, Salib  dan  Adu:  Studi Sejarah dan Sosial-Budaya tentang  Perjumpaan  Kekristenan dan  Kebudayaan  Asli  di  Nias  dan Pulau-Pulau  Batu, BPK  Gunung
Mulia,2015.