## MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DAN TANTANGANNYA DI MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN PDM SURAKARTA
Azhar Alam 1 , Musliah Isnaini Rahmawati 2 , Aditya Nurrahman 3 1,2,3 Department of Islamic Economic Laws, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Email: aa123@ums.ac.id
Abstrak : Pengelolaan wakaf merupakan bagian penting dalam menentukan kemajuan ekonomi umat termasuk dalam sebuah organisasi masyarakat Muhammadiyah. Namun demikian, penelitian terkait wakaf di Muhammadiyah masih berjumlah sedikit. Tujuan dari penlitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf  Dan  Kehartabendaan  Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  Kota  Surakarta  serta untuk mengetahui kendala yang dialami Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan wakaf produktif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada tiga pihak Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta, dua orang pewakif, dan empat pengurus bangunan wakaf. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif pada Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah  berjalan  sesuai  dengan  syarat  dan  rukun  yang  ditentukan.  Proses  perwakafan pada saat akad penyerahan harta benda wakaf juga dilakukan sesuai syariat Islam yaitu dengan membawa dua orang saksi, pembacaan ikrar wakaf dipandu oleh pihak PPAIW, kemudian  tahap  terakhir  yaitu  penerbitan  sertifikat  wakaf  menjadi  harta  benda  milik persyerikatan. Namun dalam penelitian ini ditemukan kendala yang dialami Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta yaitu kurangnya pengertian masyarakat mengenai wakaf produktif sehingga dapat menyebabkan kegiatan perwakafan berjalan kurang maksimal. Kendala lainnya yaitu masalah keuangan, karena keuangan memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan perwakafan. Hal tersebut dapat menjadi referensi bagi Lembaga perwakafan untuk mempersiapkan strategi-strategijangka Panjang untuk menghadapi kendala-kendala tersebut.
Kata kunci : Pengelolaan; Wakaf Produktif; Kendala Wakaf Produktif; Majelis Wakaf & Kehartabendaan; Muhammadiyah
PENDAHULUAN Meningkatnya  jumlah  penduduk miskin  di  Indonesia  menandakan Indonesia  saat  ini  sedang  mengalami krisis  ekonomi.  Dari  waktu  ke  waktu jumlah  penduduk  miskin  semakin bertambah membuat ekonomi saat ini semakin terpuruk. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi  kelembagaan  yang  telah  diatur oleh  ajaran  Islam,  seperti  zakat,  infaq, shodaqoh, dan wakaf [1].
Umat  Islam  diseluruh  dunia  telah mempraktikkan wakaf sejak zaman Nabi Muhammad hingga sekarang, termasuk oleh  masyarakat  Islam  di  Indosesia. Karenanya perwakafan merupakan salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan  antara  hukum  Islam  dengan hukum nasional [2]. Dari perspektif Islam, wakaf  bertujuan  untuk  mempromosikan kesetaraan dan distribusi kekayaan [3]. perekonomian  Indonesia.  Sedangkan praktik  perwakafan  di  Indonesia  sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia
merdeka.  Secara  umum  pada  dasarnya wakaf  telah  dipraktikkan  sepanjang sejarah  umat manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi kemajuan sebuah peradaban umat manusia adalah berupa peninggalan fisik sebagai bukti kemajuan dalam segala aspek kehidupan [4].
Wakaf produktif merupakan paradigma baru yang berkembang dalam kajian  wakaf  yang  dikenalkan  oleh  M. A.  Mannan  seorang  ahli  Ekonomi  Islam di  King  Abdul  Aziz  University  yang mengatakan bahwa untuk membuat pola pola  pengembangan  wakaf  produktif membutuhkan  reformasi  pengelolaan wakaf [5]. Dalam berbagai penelitian, wakaf produktif  terbukti  mampu  mengangkat tarif  hidup  perorangan  dan  masyarakat dalam  jangka  panjang.  Peningkatan taraf  hidup  tersebut  dilakukan  melalui peningkatan aspek-aspek non pemasukan seperti  penyediaan  kegiatan  usaha produktif,  atau  menjadikan  masyarakat miskin  menjadi  lebih  produktif  melalui pengembangan kewirausahaan [6]. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi  umat.  Karena  harta  wakaf selama  ini  kebanyakan  pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif [7]. Penelitian seputar pengelolaan wakaf  di  instansi  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah masih relatif sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pengelolaan wakaf  produktif  pada  Majelis  Wakaf Dan  Kehartabendaan  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang kendala yang dialami Majelis Wakaf Dan  Kehartabendaan  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta dalam melaksanakan kegiatan wakaf produktif. Penelitian  ini  diharapkan  menjadi  salah satu referensi alternatif sebagai khasanah ilmu  pengetahuan  bagi  pengelolaan wakaf  produktif.  Bagi  majelis  wakaf  di
Pimpinan  Daerah  Muhammadiyah  lain penelitian dapat menjadi informasi untuk pengelolaan  dan  pengembangan  wakaf dalam hal wakaf produktif.

## LITERATUR REVIEW
Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi  [4]  menyimpulkan  bahwa perwakafan  di  Kecamatan  Pangkajene sebagian  besar  tanah  wakaf  belum bersertifikat  atau  masih  dalam  proses pendaftaran  di  Kantor  Pertanahan.. Penelitian dari Asy’ari [1] menyimpulkan bahwa  pengelolaan  wakaf  produktif  di Yayasan Miftahul Ulun Al-Yasini tersebut dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan, dalam pertokoan Penelitian dari Angraeni [8] menyimpulkan bahwa pengelolaan wakaf produktif  pada  YWUMI  berpedoman berdasarkan  konsep  manajemen  Islam yang bertolak belakang dari lima prinsip dasar yaitu, amanah, fathonah, tabligh, shiddiq, dan wimayah. YWUMI mengelola asset wakafnya melalui tiga pilar utama, yaitu  pilar  pendidikan,  usaha,  dan kesehatan. Dalam mengelola asset wakaf pendidikan  YWUMI  melakukan  subsidi silang  melalui  iuran  pendidikan  yang berkualitas seiring dengan kebutuhan dunia pendidikan saat ini. Strategi Penelitian dari Murshid [9] menyimpulkan  bahwa  dalam  program tahap  awal  dalam  Bank  Wakaf  Mikro adalah pemberdayaan masyarakat melalu Pendirian LKM Syariah sekitar Pesantren‛ yang  diprakarsai  oleh  Lembaga  Amil Zakat  Nasional  Bank  Wakaf  Mandiri (LAZNAS BSM) yang mana pendiriannya difasilitasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  dan  Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha Kecil (Pinbuk). Proses pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar, menggunakan  sistem  penyalurannya dengan produktif, disalurkannya kepada nasabah  yang  punya  usaha  untuk
mengembangkan usaha nashabah yang mana  cara  penyalurannya  itu  dengan sisitem  Kelompok  Usaha  Masyarakat Sekitar  Pesantren  Indonesia  (KUMPI). Penelitian  dari  Ali  [10]  menyimpulkan bahwa wakaf yang dikelola oleh yayasan tersebut  salah  satunya  ialah  wakaf produktif  berupa  sawah  seluas  kurang lebih 2,7 Ha sebagian dikelola sendiri oleh pengurus  adapun  sebagian  yang  berupa sawah  disewakan  tahunan  dimana  uang hasil sewa digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan.
Wakaf Produktif Menurut istilah syara’, wakaf adalah jenis  pemberian  yang  asal  pemilikan menahan jalan dengan dilakukan pelaksanaannya  dengan  dimaksud  yang umum berlaku manfaatnya menjadikan lalu ialah menahan barang yang diwakafkan  itu  agar  tidak  diwariskan, namun digunakan dalam bentuk usaha, dan  pemanfaatannya  digunakan  sesuai dengan  kehendak  pemberi  wakaf  tanpa imbalan.[8]  Wakaf  adalah  perbuatan hukum  wakif  untuk  memisahkan  atau menyerahkan sebagian hartanya untuk digunakan selamanya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah [11].
TheEncyclopaedia of Islam menyebutkan pengertian wakaf menurut islilah  Hukum  Islam  yaitu  “to  protect a  thing,  to  prevent  it  from  becoming  of a  third  person.”  Artinya,  memelihara suatu barang atau benda dengan jalan menahannya agar tidak menjadi milik pihak  ketiga.  Barang  yang  ditahan  itu haruslah  benda  yang  tetap  dzatnya yang  dilepaskan  oleh  yang  punya  dari kekuasaannya sendiri dengan cara dan syarat  tertentu,  tetapi  dapat  dipetik hasilnya  dan  dipergunakan  untuk keperluan amal kebajikan yang ditetapkan oleh ajaran Islam [12].
Di  Indonesia  wakaf  diaturdalam Undang-Undang  No.  41  Tahun  2004
tentang wakaf, dimana di dalamnya berisi tentang  pengertian  wakaf  yaitu:  “Wakaf adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka  waktu  tertentu  sesuai  dengan kepentingannya  guna  keperluan  ibadah dan/atau  kesejahteraan  umum  menurut syari’ah” [13].
Dalam wakaf seorang Nadzir sangat dibutuhkan sebagai seseorang yang diberi  kepercayaan  untuk  mengelola harta benda wakaf. Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan. Mengurus  atau  mengawasi  harta  wakaf pada dasarnya menjadi hak wakif, tetapi boleh  juga  wakif  menyerahkan  hak pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik  perseorangan  maupun  organisasi [14]. Dalam  pasal  11  Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tugas seorang  nadzhir  meliputi:  Melakukan pengadministrasian  harta  benda  wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi, serta peruntukannya, mengawasi dan  melindungi  harta  benda  wakaf, melaporkan  pelaksanaan  tugas  kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) [15]. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan  dalam  kegiatan  produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan  wakaf.[6]  Produktif  dalam  arti bahasa yaitu banyak menghasilkan; bersifat  mampu  berproduksi.  Wakaf produktif,  yaitu  wakaf  yang  dikelola untuk  tujuan  investasi  dan  produksi barang  dan  jasa  pelayanan  yang diperbolehkan  menurut  hukum  Islam. Dalam  bentuk  ini,  modalnya  (harta wakaf)  diinvestasikan,  kemudian  hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak [16].
Dalam Islam wakaf merupakan salah satu cara dalam memberdayakan ekonomi umat yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT.  Wakaf  Produktif  pada  umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.[17].
Langkah pertama sebelum melakukan  pengolaan  wakaf  produktif harus  membentuk  suatu  Badan  atau Lembaga  kusus  wakaf  produktif. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan  perwujudan  amanat  yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  wakaf. Kehadiran  BWI,  sebagaimana  dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di  Indonesia  [15].  Ada  beberapa  cara menurut  Maskur  dan  Gunawan  [16] untuk memproduktifitaskan harta benda wakaf  nasional  sebagai  berikut  pertama yaitu  melakukan  pendataan  asset  wakaf di  Indonesia  secara  menyeluruh  dan seakurat  mungkin.  Untuk  mengetahui asset  wakaf  yang  sudah  bersertifikat maupun  yang  belum  bersertifikat. Kedua,  memastikan  harta  benda  wakaf harus  bersertifikat  agar  mendapatkan kepastian hukum. Hal ini penting untuk tetap  menjaga  keutuhannya.  Ketiga, memproduktifkan  10  aset  wakaf  paling strategis  di  tiap  kota  besar,  sebagai langkah  awal  dan  untuk  menjadi percontohan. Keempat, mengubah nadzir tradisional menjadi nadzir intenasional. Karena  nadzir  berperan  penting  dalam mengembangkan  harta  wakaf.  Selain itu  nadzir  dapat  bekerjasama  dengan investor, baik dari dalam negeri maupun luar  negeri,  seperti  IDB,  BUMN-BUMN, bank-bank  syari’ah,  dan  para  pemodal besar lainnya untuk berinvestasi dalam proyek wakaf produktif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  penelitian lapangan  dengan  metode  kualitatif. Penelitian  lapangan  yaitu  memaparkan atau menggambarkan keadaan secara lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi.  Tempat  yang  akan  dijadikan penelitian  adalah  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta. Penelitian  ini  mengumpulkan  data melalui  wawancara  serta  dokumetnasi. Setelah  semua  data  terkumpul,  maka langkah  selanjutnya  adalah  pengolahan dan analisis data. Yang dimaksud dengan analisis  data  ialah  proses  mencari  dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh  dari  hasil  wawancara,  catatan lapangan,  dan  dokumentasi,  dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan  akan  dipelajari,  serta  membuat kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain [18]. Alasan memilih subjek tersebut terdapat  dalam  rumusan  masalah  yaitu, untuk mengetahui bagaimana strategi pengelolaan  wakaf  produktif.  Untuk mendapatkan tujuan penelitian, studi ini melakukan wawancara dengan pengurus lembaga wakaf. Penelititi mewawancarai beberapa  orang  dari  pengurus  wakaf yang  terdapat  pada  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta yang terdiri dari: Ketua Majelis, Sekretaris, dan Nadzir.
Peneliti juga mewawancarai beberapa  wakif  pada  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta untuk mengetahui bagaimana kinerja Mejelis  wakaf  dalam  menerima  dan melaksanakan kegiatan wakaf produktif. Penelititi  juga  mengambil  beberapa responden  penerima  manfaat  wakaf seperti, pengelola sekolahan/masjid yang sudah  dibangun  oleh  Majelis  wakaf.
penulis  ingin  mengetahui  bagaimana manfaat  harta  benda  wakaf  yang  sudah dilakukan oleh Majelis wakaf ini. Dalam  Penelitian  ini  penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara  dilakukan  secara  langsung mendatangi responden dan juga secara  online  melalui  WhatsApp  untuk mendapatkan  data  detail  dan  akurat.
Pemilihan  responden  sudah  disesuaikan dengan tema yang diambil oleh penulis, yaitu  pihak  pengelola  wakaf  produktif dalam Majelis Wakaf  &  Kehartabendaan PDM  Kota  Surakarta  serta  beberapa pengelola/pengurus  penerima  manfaat wakaf.  Pertanyaan  yang  diajukan  oleh penulis yaitu pokok-pokok permasalahan yang  sudah  tertera  pada  rumusan masalah.
Tabel 1 Data Responden Penelitian No. Nama Status Lembaga 1. Sudarno, S. Pd. Ketua Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta 2. Wagino Sekretaris Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta 3. H. Usman, BSc Nadzir Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta 4. Drs. H. Joko Riyanto,  Wakif Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta 5. Turini Wakif PNS 6. Sarjito Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 7. Daliman Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Karangasem 8. Hapsari  R Sekretaris KB-TK Aisyiah Karangasem 9. Azhari Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Pajang

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Lembaga  wakaf  memiliki  peran penting  dalam  proses  pengelolaan harta  benda  wakaf.  Majelis  Wakaf  Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta merupakan Lembaga pengelolaan wakaf yang berada di kota Surakarta. Majelis ini  berfungsi  sebagai  unsur  pembantu persyerikatan  dan  penyelenggaraan sebagian  tugas  pokok  persyarikatan bidang  wakaf  dan  kehartabendaan. Program  kerja  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta didasarkan pada keputusan musyawarah daerah Muhammadiyah Kota Surakarta
tanggal  17  Jumadil  Tsani  1440  H/  23 Februari  2019  M,  pada  dasarnya  masih memacu pada program sebelumnya dan bertumpu dalam masalah yang berkaitan dengan pertanahan.
Perwakafan di Kota Surakarta sudah berlangsung sejak lama, ada 355 lokasi dengan luas tanah sekitar 168.480m2 yang  dikelola  oleh  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta. Tanah  wakaf  tersebut  diperuntukkan untuk  kepentingan  sosial  seperti sekolahan,  rumah  ibadah  (masjid), dan  rumah  sakit.  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta memiliki beberapa cabang ranting dalam pengelolaan wakaf produktif, yang terdiri dari  CB. Jebres, CB. Kota Bengawan, CB. Solo  Selatan,  CB.  Laweyan,  CB.  Kota Barat, CB. Banjarsari, CB. Solo Utara, dan
Karanganyar. Cabang ranting tersebut memegang sertifikat persyarikatan wakaf  yang  dikolola  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta berdasarkan kecamatan dari masing- masing cabang ranting. Semua aset yang ada di Majelis Wakaf & Kehartabendaan
PDM  Kota  Surakarta  sudah  bersertifikat dengan atas namapersyarikatan Muhammadiyah.  Sertifikat  tersebut disebar diberbagai cabang ranting Majelis Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta.  Berikut  perincian  sertifikat masing-masing cabang:
Tabel 2  Sertifikat Masing-Masing Cabang No Cabang Jumlah Luas 1. Jebres 68 tempat 32.056 m 2 2. Kota Bengawan 56 tempat 16.204 m 2 3. Solo Selatan 32 tempat 11.604 m 2 4. Laweyan 35 tempat 24.516 m 2 5. Kota Barat 32 tempat 14. 843 m 2 6. Banjarsari 29 tempat 28.109 m 2 7. Solo Utara 101 tempat 37.898 m 2 8. Karanganyar 2 tempat 3.250 m 2
Dari  tabel  diatas  dapat  diketahui bahwa  wakaf  di  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan Kota Surakarta sudah dipercaya  masyarakat  dalam  mengelola harta  benda  wakaf.  Dilihat  juga  dari alasan pewakif mengapa mempercayakan harta  benda  wakafnya  pada  Majelis Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta. Menurut Bapak  Joko Riyanto selaku  pewakif  mengatakan  mengapa mempercayakan harta benda wakaf pada Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM Kota Surakarta:
“Yang  pertama  karena  saya  orang Muhammadiyah otomatis saya ingin mempercayakan  pada  organsisasi saya, yang kedua Muhammadiyah dalam  pencatatan  sertifikat  wakaf dan kehartabendaannya dilakukan secara  tertib,  Majelis  wakaf  selalu memantau lokasi/lahan persyerikatan sehingga wakifnya merasa nyaman.”
Harta  benda  yang  diwakafkan berupa  tanah  yang  sudah  dibangun menjadi tempat ibadah/masjid.  Menurut
Ibu  Tunari  sebagai  narasumber  penulis selaku pewakif menyampaikan alasannya mengapa  mempercayakan  harta  benda wakafnya  pada  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta:
“Karena organisasi yang mengelola sudah kokoh dan meyakinkan, jadi  saya  sudah  percaya  pada organisasinya”
Harta  benda  yang  diwakafkan berupa tanah yang dikelola Majelis Wakaf &  Kehartabendaan  PDM  Kota  Surakarta menjadi lahan parkir masjid.Di Indonesia wakaf terbagi menjadi du a, yaitu wakaf tunai  atau  sering  disebut  dengan  wakaf uang  dan  juga  wakaf  produktif.  Dalam Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM Kota Surakarta hanya memfokuskan pada wakaf produktif, yaitu wakaf yang mengelola  harta  benda  yang  berupa tanah atau bangunan saja. Tanah atau bangunan yang diwakafkan oleh pewakif dimanfaatkan  untuk  kepentingan  sosial/ umum  supaya  harta  benda  tersebut tidak  menjadi  asset  yang  terbengkalai/
mubadzir.  Semua  harta  benda  wakaf yang  ada  pada  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah  bersertifikat.  Ada  beberapa  tanah yang tidak dapat disertifikatkan menjadi sertifikat  persyarikatan,  contoh:  tanah daerah keraton, karena tanah daerah keraton  tidak  bisa  disertifikatkan,  harus melalui lurah keraton dan harus ada surat perizinan keraton. Seluruh tanah keraton tidak bisa menjadi hak milik tetapi sewa keraton. Kemudian tanah DKA atau Daerah Kereta Api, karena tanah tersebut milik DKA. Jadi tanah yang disebutkan diatas  hanya  bisa  dimanfaatkan    seperti untuk taman kanak-kanak dan tidak bisa diperjualbelikan.
Pengelolaan  wakaf  memerlukan peran  penting  seorang  nadzir,  karena terlaksananya  wakaf  yang  baik  dan tidaknya  tergantung  dari  pengelolaan seorang nadzir.  Apabila pengelola wakaf tidak cakap dalam mengelolahnya maka dapat  mengakibatkan  wakaf  tersebut tidak  optimal  dalam  meningkatkan perekonomian  masyarakat.[4]  Setiap ada  permasalahan  tanah  diserahkan kepada  nadzir.  Dalam  wakaf  nadzir dibagi  menjadi  3  yaitu:  nadzir  badan hukum  (yang  berhak  hanya  3  yaitu Muhammadiyah,  NU,  dan  MTA),  yang kedua  nadzir  organisasi/yayasan,  dan yang  ketiga  nadzir  perorangan.  Nadzir mengelola harta benda yang diwakafkan oleh  wakif,  asset  yang  diwakafkan pewakif  biasanya  dalam  bentuk  tanah atau sudah dalam bentuk bangunan.
Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan PDM Kota Surakarta memiliki syarat untuk  menjadi  pewakif  yang  akan mewakafkan  harta  bendanya,  syaratnya ada  3  yaitu:  Baliqh,  Tanah  yang diwakafkan  tidak  ada  sengketa,  dan disetujui  oleh  pendampingnya  (suami/ istri/anak). Adapula syarat-syarat pewakif dalam menyerahkan harta bendanya yaitu:  sertifikat  asli  atau  sertifikat  tidak bermasalah,  dan  foto  copy  identitas
pewakif  seperti  KK  dan  KTP.  Majelis wakaf juga menerima harta benda wakaf dari  orang  Non-Islam,  tetapi  sejauh  ini belum  ada  pewakif  yang  Non-Islam. Kegiatan  perwakafan  sudah  memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan, antara lain:
1.  Wakif, syarat menjadi pewakif yaitu harus sudah baliq, memiliki sertifikat asli, tanah yang diserahkan sedang tidak bermasalah dan bebas dari sengketa, dan memiliki izin dari ahli warisnya.  Bapak  Joko  Riyanto  dan Ibu  Tunari  sudah  memenuhi  syarat tersebut  sebagai  pewakif  di  Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta.
2.  Mauquf Alaih, tujuan dari penerima manfaat  harta  benda  wakaf. Pengurus dari Majelis Wakaf &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta sudah mengalokasikan harta benda tersebut menjadi bangunan yang bermanfaat untuk  sosial,  yaitu  tempat  ibadah, pendidikan,  dan  rumah  sakit. Usman  selaku  Nadzir  dari  Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta mengatakan bahwa semua harta  benda  wakaf  sudah  dikelola dengan sebagaimana mestinya supaya  tidak  menjadi  harta  benda yang mubadzir.
3.  Mauquf  Bih  (Harta  wakaf),  harta benda wakaf yang diterima Nadzir/ Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan PDM  Kota  Surakarta  berupa  tanah dan bangunan. Data terakhir pada  tahun  2020  Majelis  wakaf  & Kehartabendaan Kota Surakarta sudah mengelola tanah seluas 168.480m 2 .
4.  Shigat,  proses  penyerahan  harta benda  wakaf  setelah  akad  Ikrar wakaf  yang  dilaksanakan  oleh pewakif  dengan  Nadzir  didepan saksi dan didokumentasikan oleh PPAIW KUA Kota Surakarta.
Proses  perwakafan  pada  Majelis Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM  Kota Surakarta sudah sesuai dengan ketentuan syariat  Islam.  Menurut  para  pewakif juga  mengatakan  bahwa  kegiatan  wakaf dalam  mengelola  harta  benda  wakaf
sudah  sesuai  dengan  syariat  Islam, pawakif juga sudah merasa puas dengan kinerja pengurus dalam mengelola harta wakafnya. Dapat dilihat dari proses ikrar wakaf dari wakif dengan Majelis Wakaf & Kehartabendaan Kota Surakarta.
Skema  diatas  menunjukan  bahwa dalam  proses  akad  penyerahan  harta benda  wakaf  dilakukan  sesuai  dengan syariat  Islam,  karena  pada  saat  akad dihadiri 2 orang saksi dan ahli waris dalam keadaan  sadar.  Pengucapan  ikrar  wakaf yang  dilakukan  oleh  pewakif  pada  saat penyerahan  harta  benda  wakaf  dipandu oleh ketua KUA/PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan.  Kemudian  tahap  terakhir  yaitu penerbitan sertifikat wakaf menjadi harta benda  wakaf  milik  persyarikatan.  Yang terakhir  mengelola    harta  benda  wakaf untuk diambil manfaatnya seperti untuk kepentingan  sosial,  pendidikan,  tempat ibadah (masjid), dan rumah sakit. Penulis melakukan wawancara dengan
beberapa pengurus penerima  manfaat  wakaf  mengenai kepengurusannya. Penunjukan pengurus harta  benda  wakaf  melalui  dua  cara, yaitu:  melalui  PDM  dan  orang-orang yang diajukan oleh masyarakat. Contoh, pemilihan  ketua  takmir  Masjid  Al Hidayah Karangasem dan Masjid Al
Ikhlas  Pajang  menggunakan  cara  yang kedua yaitu orang-orang yang diajukan oleh  masyarakat.  Setelah  pembangunan Masjid atau penyerahan bangunan wakaf tersebut selesai, dari pihak PDM langsung menyerahkan kepada masyarakat untuk  diambil  manfaat  wakafnya.  SMP Muhammadiyah  10  Surakarta  dan  KB TK Aisyiah Karangasem Surakarta merupakan  beberapa  harta  benda wakaf  Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan PDM  Kota  Surakarta,  dalam  pemilihan pengurus  SMP  10  dengan  KB  TK Aisyiah tersebut juga berbeda. Pemilihan pengurus  (kepala  sekolah)  pada  SMP Muhammadiyah  tersebut  dipilih  sesuai dengan syarat dan ketentuan Dikdasmen, sedangkan pada KB-TK Aisyiah Karengasem kepengurusan ditunjuk oleh anggota Aisyiah yang ikut serta dalam pembangunan  KB-TK  Aisyiah  tersebut. Dilihat dari keterangan di atas, penerima manfaat  wakaf  sudah  mendapatkan manfaat  wakaf  sebagaimana  mestinya. Bangunan  wakaf  digunakan  untuk kepentingan  ibadah  sehingga  tidak menjadi harta benda yang mubadzir.
Kendala Yang Dialami Majelis Wakaf & Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta Dalam Melaksanakan Kegiatan Wakaf Setiap lembaga atau organisasi dalam melakukan kegiatan apapun itu pasti ada kendala yang di alami. Kendala tersebut muncul  ketika  tidak  tercapainya  tujuan dari  kegiatan  tersebut.  Ada  beberapa hal yang menjadi tujuan bagi organisasi pengelolaan  wakaf  pada  Majelis  Wakaf Dan  Kehartabendaan  Pimpinan  Daerah Muhammadiyah  Kota Surakarta yaitu sebagai berikut:
a.  Mengelola  harta  benda  wakaf  yang diberikan  pewakif  menjadi  harta benda  yang  lebih  produktif  dan bermanfaat, sehingga tidak menjadi harta benda yang mubadzir.
b. Dalam menjalankan kegiatan
perwakafan  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta harus memenuhi ketentuan syariat Islam.
c. Meningkatkan citra organisasi tersebut  melalui  aktifitas  yang dilakukan  oleh  lembaga  pengelola wakaf  secara  langsung  maupun tidak langsung.
Tujuan di atas digunakan oleh lembaga pengelola  wakaf  sebagai  patokan  dalam mencapai  keberhasilan  kegiatan  yang akan dilakukan. Berdasarkan wawancara yang  dilakukan  penulis  terkait  kendala yang dialami selama melakukan kegiatan perwakafan,  maka  hasil  yang  diperoleh sebagai berikut:
Tabel 3 Kendala & Solusi Wakaf di PDM Surakarta No . Kendala Solusi 1. Ketidakpahaman masyarakat mengenai  wakaf produktif  yang  menyebabkan  harta  benda wakaf menjadi terbengkalai/mubadzir. Melakukan sosialisasi melalui beberapa media mengenai wakaf 2. Masalah  keuangan  pada  saat  menjalankan kegiatan perwakafan. Karena keuangan menjadi satu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perwakafan. Mencarikan  dana  keluar  atau  open donasi pada masyarakat. Sumber : data diolah penulis
Tabel di atas menjelaskan mengenai kendala dan solusi dalam menyelasaikan kegiatan  perwakafan.  Solusi  yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan perwakafan tersebut menjadi  penentu  dalam  pelaksanaan kegiataan  perwakafan.  Hal  ini  sesuai dengan  hasil  penelitian  penulis  bahwa kendala dalam mengelola harta benda wakaf  yaitu  banyak  masyarakat  yang belum  tahu  paham  mengenai  wakaf produktif  dan  masalah  keuangan  dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
“ Kendala  yang  dialami  pada  saat pembangunan harta benda wakaf yaitu
pada masalah keuangan, karena dari Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta belum memiliki produk wakaf tunai. Sehingga pada saat kekurangan dana dalam pembangunan harus mencarikan dana di luar ”  (S,  Ketua Majelis & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta)
“ Problematika yang dialami yaitu banyak orang yang belum tahu atau percaya untuk melakukan wakaf produktif, kemudian yang kedua biasanya masalah keuangan dalam pembangunan ”  (W, Sekretaris Majelis & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta)
Sesuai  dengan  hasil  wawancara di atas, kendala-kendala tersebut akan berakibat menghambat berlangsungnya kegiatan  wakaf  produktif.  Sehingga, Majelis Kehartabendaan PDM Kota Surakarta memiliki strategi atau langkah- langkah  dalam  mengatasi  problematika tersebut.  Terdapat  beberapa  langkah- langkah untuk mengatasi kendala tersebut: 1.  Melakukan
sosialisasi pada masyarakat Anggota Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta melakukan sosialisasi pada masyarakat secara rutin. Sosialisasi biasanya  dilakukan  pada  saat  ada pengajian diselipkan beberapa hal  mengenai  wakaf  produktif, sehingga masyarakat dapat mengerti beberapa  manfaat  wakaf.  Majelis Wakaf & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta juga melakukan sosialisasi melalui Radio Mentari, brosur, media sosial.
2.  Membuka informasi pembangunan Jika ada kekurangan dana pada saat pembangunan  dari  pihak  pengurus membuka  informasi  pembangunan pada  masyarakat  umum  untuk menerima donasi. Ketika sudah membuka  informasi  pembangunan donasi datang dari mana saja seperti dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, anggota  Muhammadiyah,  wakif, dan juga masyarakat. Bantuan yang diberikan pun tidak selamanya dalam bentuk uang, ada yang memberikan bantuan bahan material yang sedang  dibutuhkan  seperti,  pasir, semen, cat, dan keramik. Sehingga pada  dana  donasi  yang  diterima sudah dirasa cukup sudah tidak ada tanggungan untuk mengembalikan uang yang diberikan, karena dana yang  didapatkan  dalam  bentuk bantuan atau donasi bukan hutang.
Pembahasan Pengelolaan Wakaf Produktif Dan Kendala Yang Dialami Dalam Melakukan Kegiatan Wakaf Wakaf memiliki fungsi ganda, di  samping  berfungsi  sebagai  ibadah kepada  Allah,  wakaf  juga  memiliki fungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal bagi  kehidupan  abadi  wakif  di  alam akhirat karena pahalanya akan mengalir secara kontinu selama mawqûf bih fungsional  (memberikan  kemanfaatan). Adapun  dalam  fungsi  sosialnya,  wakaf merupakan  aset  yang  sangat  bernilai bagi  pembangunan  umat  dan  negara. Peranannya dalam menciptakan kesejahteraan umat merupakan salah satu sasaran  wakaf.[16]  Hal  tersebut  sesuai dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh penulis bahwa kegiatan wakaf pada Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM Kota Surakarta memanfaatkan harta benda  wakaf  untuk  kepentingan  ibadah dan  sosial,  seperti  membangun  rumah sakit,  sekolahan,  dan  masjid.  Bangunan tersebut dibangun dan dikelola semata- mata hanya untuk mensejahterakan umat.  Hal  ini  dilakukan  supaya  harta benda  wakaf  dapat  diambil  manfaatnya sebagaimana mestinya agar tidak menjadi harta benda yang terbengkalai/mubadzir. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan  wakaf  produktif  pada Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM Kota Surakarta sudah berjalan sesuai tujuannya yaitu untuk mensejahterakan umat  dan  kepentingan  sosial.  Penelitian ini  dikuatkan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Dewi  Anggraeni  yang menemukan  bahwasannya  wakaf  dapat mensejahterakan  umat,  wakaf  itu  lebih dominan di bidang pendidikan. Berdasarkan  hasil  diskusi  yang dilakukan  penulis  bahwa  kegiatan wakaf  produktif  pada  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah  sesuai    dengan  peraturan
perundang-undangan.  Di  lihat  dari Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004  tentang  wakaf,  pada  pasal  43 ayat  2  mengatakan  pengembangan dan  pengelolaan  harta  benda  wakaf sebagaimana  di  maksud  pada  ayat  1 dilakukan  secara  produktif.[4]  Hal  ini dapat  dilihat  dari  pegelolaan  tanah  dan bangunan  wakaf  yang  sudah  dikelola untuk kepentingan sosial, seperti: tempat ibadah  (masjid),  sekolahan,  dan  rumah sakit.  Wakaf  saat  ini  dipandang  sebagai aset produktif yang dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan pengembangan produksi baik yang bersifat pengembangan  ranah  ibadah  maupun muamalah.[7]  Dari  pengelolaan  dan pengembangan wakaf produktif tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan wakaf pada  Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah menuju hasil yang  maksimal.  Untuk  mencapai  hasil yang  maksimal  pengelola  wakaf  harus melalukan  peninjauan  ulang  mengenai harta benda yang diberikan oleh pewakif sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan atau belum, karena untuk memastikan tidak adanya sengketa pada tanah atau bangunan tersebut, untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.
Adapun kendala-kendala yang dialami  responden  dalam  melaksanakan kegiatan  wakaf  produktif  yakni  kurang pahamnya  masyarakat  terhadap  fungsi wakaf.  Solusi  yang  digunakan  yaitu mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat  melalui  beberapa  media, seperti  radio,  pengajian,  dan  media sosial. Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan  pemanfaatannya  merupakan  media penyadaran  bagi  masyarakat  akan pentingnya  wakaf  produktif.[7]  Hal  lain yang  menghalangi  kegiatan  perwakafan juga  terdapat  pada  masalah  keuangan Dari hal tersebut pengurus wakaf sudah memiliki solusi ketika mendapat problem
di  masalah  keuangan.  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta belum  memiliki  program  wakaf  tunai, sehingga  pengelola  wakaf  jika  ada kendala keuangan harus mencari dana keluar atau membuka donasi. Kemudian, upaya  untuk  menyelesaikan  kendala yang  dilakukan  oleh  Majelis  Wakaf  & Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah dilakukan secara maksimal. Namun harus lebih ditingkatkan lagi dalam penyelesaian kendala tersebut.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  wakaf  produktif  pada Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM Kota  Surakarta  merupakan  wakaf yang  berupa  tanah/bangunan.    Tanah wakaf  tersebut  diperuntukkan  untuk kepentingan  sosial  seperti  sekolahan, rumah ibadah (masjid), dan rumah sakit. Pengelolaan  wakaf  pada  Majelis  Wakaf &  Kehartabendaan  PDM  Kota  Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun yang  ditentukan,  yaitu:  wakif,  mauquf alaih,  mauquf  bih  (harta  wakaf),  dan shigat.  Proses  akad  penyerahan  harta benda  wakaf  juga  sudah  sesuai  dengan syariat  Islam,  karena  pada  saat  proses akad dihadiri 2 orang saksi dan ahli waris  dalam  keadaan  sadar.  Kemudian, pengucapan  ikrar  wakaf  oleh  pewakif pada saat penyerahan harta benda wakaf dipandu oleh ketua KUA/PPAIW. Tahap terakhir  dari  proses  penyerahan  harta benda  wakaf  yaitu  penerbitan  sertifikat wakaf  menjadi  harta  benda  wakaf  milik persyarikatan. Kegiatan wakaf produktif pasa  Majelis  wakaf  &  Kehartabendaan PDM Kota Surakarta sudah dilakukan secara maksimal, nadzir melakukan upaya-upaya produktif dalam mengelola harta  benda  wakaf  sehingga  tidak menimbulkan harta benda menjadi mubadzir dan terbengkalai. Maka dari itu  harta  benda  wakaf  dapat  diambil manfaatnya untuk masyarakat umum.
Kendala-kendala dalam melaksanakan  kegiatan  perwakafan pada  Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan PDM  Kota  Surakarta  yaitu:  Kurangnya pengertian masyarakat mengenai fungsi  dan  manfaat  wakaf.  Solusi  yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terhadap  masyarakat  mengenai  wakaf produktif  melalui  beberapa  media. Kendala selanjutnya yaitu masalah keuangan  dalam  pembangunan,  karena Majelis  Wakaf  &  Kehartabendaan  PDM Kota Surakarta belum melakukan program  wakaf  tunai  maka  pengelola wakaf  menggunakan  cara  mencarikan
dana  keluar  atau  open  donasi  untuk menyelesaikan masalah keuangan dalam pembangunan.  Solusi  yang  dilakukan oleh pengelola wakaf pada Majelis Wakaf &  Kehartabendaan  PDM  Kota  Surakarta sudah dilukan secara maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan Universitas Muhammadiyah Surakarta atas dukungan dalam proses publikasi artikel penelitian ini.

## REFERENSI
[1]  Hasan Asy’ari, “Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini,” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
[2]  Akhmad Sirojudin Munir, “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif,” vol. VI, no. 2, pp. 94–109, 2015.
[3]  H.  A.  Hamid  Rizal,  “Perceived  Ihsan  ,  Islamic  Egalitarianism  And  Islamic Religiosity Towards Charitable Giving Of Cash Waqf,” vol. 8, no. 4, pp. 669–685, 2017, doi: 10.1108/JIMA-05-2015-0037.
[4]  Niryad Muqisthi Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka,” Uin Alauddin Makassar, 2017.
[5]  Rozalinda,  “The  Economic  Empowerment  Of  The  Ummah  On  The  Basis  Of Productive Waqf In West Sumatra , Indonesia,” vol. 03, no. 01, pp. 31–46, 2015.
[6]  Diba Anggraeni Aris, “Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia Lokot Zein Nasution,” vol. 1, no. 1, pp. 27–52, 2020.
[7]  Rinda Asytuti, “Optimalisasi Wakaf Produktif,” pp. 45–53, 2012.
[8]  Dewi Angraeni, “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (Umi) Makassar,” Uin Alauddin Makassar, 2016.
[9]  Khairul Mursyid, “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang,” Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2019.
[10]  Dadang  Haidar  Ali,  “Pengelolaan  Wakaf  Produktif  Di  Yayasan  Badan  Waqaf Kh Adlan  Cukir  Jombang,”  Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik  Ibrahim Malang, 2016.
[11]  M. A. Aldi Khusmufa Nur Iman, Faridatun Najiyah, “Unfolding The Possibility To Develop Share-Waqf In Indonesia Through The Concepts , Opportunities & Challenges,” vol. 4, no. 1, pp. 45–60, 2021.
[12]  Sumarni J, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Wakaf Di Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep,” UIN Alaudin Makassar, 2018.
[13]  Muslem Abdullah, Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang- Undangan Indonesia . LKKI Publisher, 2019.
[14]  Maskur  and  Soleh  Gunawan,  “Unsur  Dan  Syarat  Wakaf  Dalam  Kajian  Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia,” pp. 81–96, 2018.
[15]  Fiqral Jamaludin Hafizh, “Badan Wakaf Indonesia,” 2020.
[16]  Ahmad Hidayat, “Wakaf Produktif (Implementasi Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf),” vol. 1, no. 41, pp. 1–30, 2016.
[17]  Fahmi Medias, “Wakaf produktif dalam perspektif ekonomi islam,” pp. 69–84, 2009.
[18]  I. Hermawan, Metodologi Penelitian Pendidika . Karawang, Jawa Barat: Hidayatul Quran, 2019.