## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 8 Nomor 1, September 2022 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## SHARI’A COMPLIANCE PRINCIPLES IN FINANCIAL TECHNOLOGY

## ASAS KEPATUHAN SYARIAH DALAM FINANSIAL TEKNOLOGI 
Ishak 1 , Ilham 2 , Akbar Sabani 3
IAIN Palopo, Jl. Agatis Balandai, Kota Palopo 1 e-mail: ishak@iainpalopo.ac.id *
2 e-mail: ilham@iainpalopo.ac.id
3 e-mail: akbarsabani@iainpalopo.ac.id

## Abstract
Currently in Indonesia, financial technology (fintech) services have developed rapidly. The development of fintech in Indonesia has been responded positively by several regulations issued by the  Financial  Services  Authority  (OJK)  and  Bank  Indonesia  (BI).  In  addition  to  conventional fintech,  sharia  fintech  in  Indonesia  has  also  begun  to  develop  significantly,  especially  since  the DSN-MUI fatwa on Sharia Information Technology-Based Financing Services (Fatwa No.117/DSN- MUI/IX/2018). Although sharia fintech has begun to develop, OJK has not fully accommodated the DSN-MUI Fatwa as a binding regulation. The DPS institution as a supervisor for Islamic financial institution  entities  as  well  as  for  start-ups  such  as  fintech  that  operates  according  to  sharia  must follow the regulations that have been decided by the DSN-MUI so that these entities can operate in sharia and this is part of compliance with sharia compliance). This study investigates the Shariah compliance status of financial technology services. The research method used is the library research method  with  a  literature  review  approach.  The  results  of  the  study  show  that  currently  fintech operating  in  sharia  still  needs  stronger  legal  instruments  so  that  compliance  with  sharia  is  truly carried out comprehensively and not only applies a kind of label that is run by sharia, so that the existence of fintech and customer trust (consumers can be maintained.
Keywords: Shariah Compliance; Fintech; Financial Intermediary.

## Abstrak
Saat  ini  di  Indonesia  layanan  financial  technology  (fintech)  telah  berkembang  pesat. Pesatnya  perkembangan  fintech  di  Indonesia  direspon  positif  dengan  adanya  beberapa  regulasi yang  dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Bank  Indonesia  (BI).  Selain  fintech konvensional, fintech syariah di Indonesia juga mulai berkembang dengan signifikan, apalagi sudah terbit fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah (Fatwa No.117/DSN-MUI/IX/2018).  Meski  fintech  syariah  sudah  mulai  berkembang,  namun  OJK  belum sepenuhnya mengakomodir Fatwa DSN-MUI tersebut menjadi peraturan yang mengikat. Lembaga DPS  sebagai  institusi  pengawas  bagi  entitas  lembaga  keuangan  syariah  baik  perbankan  maupun bagi start up seperti fintech yang beroperasi secara syariah harus mengikuti peraturan yang telah diputuskan  oleh  DSN-MUI  sehingga  entitas  tersebut  bisa  beroperasi  secara  syariah  dan  hal  ini merupakan  bagian  dari  kepatuhan  terhadap  shariah  (shariah  compliance).  Penelitian  ini menyelidiki  status  kepatuhan  Syariah  pada  layanan  financial  teknologi.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode  library  research  dengan  pendekatan  literature  review.  Hasil  Penelitian menunjukkan bahwa saat ini fintech yang beroperasi secara syariah masih membutuhkan perangkat hukum yang lebih kuat agar kepatuhan kepada syariah betul-betul dijalankan secara komprehensif dan  tidak  hanya  dijadikan  semacam  label  yang  di  nisbatkan  kepada  syariah,  sehingga  eksistensi fintech tetap terjaga dan kepercayaan pelanggan (konsumen) bisa terus dipertahankan.
 Naskah diterima: 06 Juli 2022, direvisi: 20 September 2022, disetujui untuk terbit: 30 September 2022 Doi: 10.3376/jch.v8i1.542
Kata Kunci: Kepatuhan Syariah; Fintech; Intermediasi Keuangan.

## PENDAHULUAN
Fintech  hari  ini  sudah  menjadi trending  topik  di  industri  keuangan digital , meskipun interaksi antara teknologi  informasi  dan  jasa  keuangan bukanlah topik baru, namun  diskursus ini sudah  lama  menjadi  pembahasan  para sarjana  dibidang  teknologi  informasi  dan kuangan  digital  walaupun  cukup  sedikit dalam beberapa dekade terakhir.
Misalnya, Berger (Berger, 2003)
membahas  implikasi  produktivitas  dan kesejahteraan  konsumen  dari  teknologi informasi  untuk  perbankan  sejak  dua puluh  tahun  yang  lalu  dalam  diskusi tentang  konsolidasi  dalam  jasa  keuangan, dan bisa disimpulkan dengan pengamatan bahwa konsolidasi yang sedang berlangsung  pada  saat  itu  kemungkinan besar  diikuti  oleh  fragmentasi  akibat spesialisasi  dalam industri jasa keuangan. Banyak  yang  menduga  bahwa  informasi tersebut  berkaitan  dengan  teknologi  yang akan  mendorong  munculnya  pemain khusus yang akan
menciptakan serangkaian ceruk pasar dengan kustomisasi  produk  yang  lebih  besar untuk  memenuhi  preferensi  pelanggan (Thakor, 1999).
Diskusi  inilah  yang  kita  saksikan sejak  3  tahun  terakhir  ini,  seperti  yang ditunjukkan oleh (W. Scott Frame, 2019), bahwa teknologi perubahan yang melahirkan  inovasi  di  bidang  keuangan dan perbankan memiliki konotasi terhadap perkembangan fintech. Pinjaman peer-to-peer (P2P), mata uang kripto, dan smart  contract adalah  bagian  dari munculnya  mosaik  baru  dari  layanan keuangan yang disesuaikan dengan kekuatan  teknologi.  Mungkin  salah  satu
aspek  dari  perkembangan  ini  yang  belum pernah terjadi sebelumnya dan karena hal tersebut  dianggap  mengejutkan  karena sejauh  mana  perkembangan  terknologi tersebut tanpa melibatkan perantara dalam transaksi keuangan.
Perkembangan Fintech ditandai
dengan pesatnya perluasan layanan keuangan digital ( Digital Financial Service )  dan  memberikan  kemudahan bagi masyarakat global  terhadap akses ke platfom yang  lebih  cepat,  lebih  murah, dan  lebih  efisien  untuk  mengelola transaksi  mereka  sehari-hari,  melindungi privasi  keuangan  mereka  dari  keadaan yang darurat, dan kemudahan berinvestasi di  berbagai  sektor  seperti  di  bidang pendidikan, kesehatan, dan bisnis (Thakor,  2020).  Era  Fintech  saat  ini ditandai dengan lanskap layanan keuangan  yang  berkembang  pesat  dan semakin  banyaknya  penyedia  baru  yang mencakup  operator  jaringan  keuangan digital.
Pesatnya  perkembangan  Fintech  di Indonesia  direspon  dengan  antusias  oleh Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Sebagai regulator,  OJK  mendukung  pertumbuhan Fintech  karena  berkontribusi  terhadap perekonomian nasional. Sehingga, Otoritas Jasa
Keuangan harus mengeluarkan  produk  hukum  dalam bentuk  Peraturan  yaitu  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  (Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Selain itu, BI juga telah menerbitkan Peraturan dan Sandbox Regulasi  yaitu  PBI  Nomor  12/12/2017 tentang  penyelenggaraan  Fintech  (Bank Indonesia,  2017),  Peraturan  Anggota
Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Sistem Pengujian  ( Regulatory  Sandbox )  dan PADG Nomor 19/15/PADG/2017 tentang
Registrasi, Informasi
Publik, dan
Pemantauan Pelaksanaan Fintech (PADG, 2017).  Sebagai  negara  berpenduduk muslim  terbesar,  fintech  syariah  juga berkembang di Indonesia. Hal ini merupakan respon karena fintech konvensional  menerapkan  sistem  bunga sedangkan bunga identik  dengan riba dan riba  dilarang  dalam  Islam.  Oleh  karena itu,  kehadiran  fintech  syariah  yang  bebas dari  transaksi  bunga  menjadi  kebutuhan bagi umat Islam di Indonesia.
Perkembangan  Fintech  syariah  di Indonesia  juga  direspon  dengan  cepat oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) dengan  mengeluarkan  fatwa  tentang Layanan  Pembiayaan  Syariah  Berbasis Teknologi  Informasi  (DSN-MUI,  2018b). Berdasarkan  fatwa  tersebut,  pelaksanaan fintech  syariah  harus  menerapkan  prinsip syariah,  yang  tidak  boleh  mengandung unsur riba, penipuan, perjudian, informasi yang menyesatkan, menimbulkan
mudharat,  dan  larangan  berbuat  zhalim. Namun  permasalahannya  adalah  bahwa fatwa DSN-MUI tersebut belum diakomodasi  oleh  OJK  menjadi  sebuah peraturan. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016  hanya  ditujukan  untuk fintech  konvensional  sehingga  tidak  ada pengaturan  khusus  untuk  fintech  syariah dari OJK. Fintech syariah masih menggunakan regulasi fintech
konvensional,  artinya  fintech  syariah  di Indonesia  masih  minim  regulasi  sehingga negara  belum  memberikan  perlindungan hukum  bagi  konsumen.  Lembaga  negara saat  ini  yang  mengawasi  keberadaan entitas  jasa  keuangan  belum  mampu
sepenuhnya mengatasi keberadaan fintech ilegal  yang  sulit  diberantas,  hal  inilah yang  akan  mengakibatkan  pengawasan yang  tidak  efektif  oleh  lembaga  lainnya termasuk pengawasan dalam aspek kepatuhan syariah.
Terbitnya  Fatwa  yang  mengizinkan start  up fintech  untuk  beroperasi  secara syariah  di  Indonesia  maka  membutuhkan inovasi  jenis-jenis  akad  yang  nantinya bisa  diterapkan  oleh  perusahaan  fintech. Jenis-jenis  akad  yang  telah  diterbitkan oleh  DSN-MUI  antara  lain  yaitu;  akad murabahah , mudharabah , akad musyarakah , qardh ,  akad wakalah ,  akad ijarah serta wakalah  bil  ujrah (DSN- MUI, 2018a) . Penerapan akad-akad pembiayaan syariah di perusahaan fintech harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah  dan  harus  terbebas  dari  unsur haram  seperti gharar ,  riba, tadlis ,
mudharat dan unsur kezhaliman.
Perusahaan fintech harus memperhatikan  juga  prinsip  prudensial dalam  operasional  perusahaannya  agar dapat  menjaga  eksistensi  perusahaannya dan  kepercayaan  nasabahnya.  Prinsip kehati-hatian bisa ditinjau setidaknya dari tiga  dimensi  yaitu  pertama,  kehati-hatian dalam  melakukan  distribusi  pembiayaan oleh  entitas  perusahaan  fintech.  Dimensi kedua yaitu kehati-hatian bagi perusahaan fintech  dalam  operasionalisasi  kegiatan usahanya  bisa  dilihat  dari  cara  maupun proses mematuhi ketentuan dan peraturan yang  ada  sejak  perusahaan  tersebut beroperasi.  Dimensi  yang  ketiga  adalah kehati-hatian  bagi  lembaga  keuangan berbasis  fintech  agar  memperhatikan kemungkinan  kerugian  yang  bisa  timbul dan selalu menjaga kepercayaan nasabahnya  (Abubakar  &  Handayani, 2017).
Dilihat  dari  aspek  kehati-hatian  dan kepatuhan bagi perusahaan fintech syariah terhadap  ketentuan  dan  prinsip-prinsip syariah  dalam  menjalankan  operasional perusahaannya  sehingga  nantinya  bisa menjaga  kepercayaan  nasabahnya,  maka sudah  bisa  dikatakan  bahwa  entitas fintech  syariah  tersebut  telah  sesuai dengan ketentuan syariah ( shariah compliance )  dan  sudah  menjalankan prinsip  kehati  hatian  dalam  usahanya. Menjaga  kepercayaan  nasabah  terhadap layanan  dan  produk  produk  keuangan  di perusahaan  fintech  syariah  adalah  suatu keniscayaan bagi perusahaan dan merupakan  bentuk  strategi  dalam  rangka akselerasi  pertumbuhan  entitas  keuangan syariah berbasis fintech.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif dengan  pendekatan  studi  kepustakaan. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian  data  dan  informasi  melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Nasir
(1998) berpendapat bahwa langkah pertama  dalam  studi  kepustakaan  adalah peneliti harus menentukan topik penelitian  terlebih  dahulu,  kemudian melakukan  penelitian  yang  berkaitan dengan  teori  dan  terkait  dengan  topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti lebih mementingkan pengumpulan informasi sebanyak mungkin dari literatur yang relevan. Buku, jurnal, majalah, hasil penelitian  (tesis  dan  disertasi),  dan sumber  lain  yang  relevan  dengan  tema penelitian dapat diakses melalui kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Fintech sebagai Intermediasi Keuangan
Perkembangan  Fintech  dengan  pesat mempercepat perluasan layanan keuangan digital  dan  memberikan  konstribusi  bagi warga  global  terutama  paling  tidak  yang beruntung dengan akses ke alat yang lebih cepat,  lebih  murah,  dan  lebih  efisien untuk  mengelola  transaksi  sehari-hari mereka, melindungi  dari keadaan darurat, dan  berinvestasi  di  bidang  pendidikan, kesehatan, dan bisnis
Fintech kadang-kadang dipersepsikan dapat  mengurangi  tingkat  intermediasi dengan  menghilangkan  perantara  dari proses  transaksi  keuangan  yang  ada, seperti  menghilangkan  bank  sebagai lembaga intermediasi untuk menghubungkan  debitur  dengan  kreditur, pernyataan  seperti  itu  biasanya  merujuk pada model bisnis Fintech tertentu seperti pembayaran P2P dan crowdfunding (Emmerson, 2015) dan (Lamacraft, 2016). Namun,  meskipun  Fintech  terkadang terkesan  ingin  menghilangkan  fungsi perantara dari lembaga keuangan perbankan,  tetapi  mereka  sering  juga dikatakan  sebagai  jenis  intermediasi  baru dalam  transaksi  keuangan,  hal  ini  selaras dengan  penelitian  sebelumnya yang dilakukan  oleh  Domowitz  (Domowitz,
2002).
Perusahaan
FinTech
telah mengembangkan  praktik  aplikasi  untuk meningkatkan  efisiensi  dalam  layanan keuangan  di  berbagai  layanan,  termasuk (tetapi  tidak  terbatas  pada):  pembayaran tanpa kontak dan instan; jasa pengelolaan aset; investasi dan saran layanan keuangan;  dan  manajemen/penyimpanan informasi  dan  data  (Schimel,  2016). Dalam hal ini, Jagtiani & Lemieux, (2018 juga berpendapat bahwa pemberi
pinjaman  non-bank  dapat  mengamankan pinjaman  lunak  informasi  mereka  yang berkaitan dengan kelayakan kredit. Layanan  ini  dianggap  berharga  bagi konsumen  dan  usaha  kecil  yang  sama, terutama  yang  dicirikan  oleh  sejarah kredit yang lemah
Fintech  menawarkan  harga  yang lebih  kompetitif,  pengalaman  pengguna yang  lebih  baik,  dan  penawaran  yang lebih  unggul,  tetapi  fintech  sendiri  secara tidak langsung bertindak sebagai intermediasi  baru  dan  oleh  karena  itu tidak  bisa  dikatakan  menghilangkan fungsi  intermediasi  itu  sendiri  secara keseluruhan.  Perlu  dicatat  bahwa  fintech dalam konteks bisnis berdasarkan pencatatan  buku  besar  mempunyai  fungsi distributif seperti blockchain yang berpotensi
menghilangkan tingkat
intermediasi.  Para  peneliti  dan  praktisi berspekulasi  bahwa  keberadaan start  up seperti  Fintech  mungkin,  suatu  hari,  akan berhasil  memotong  fungsi  intermediasi dari  lembaga  keuangan,  tetapi  saat  ini hampir tidak mungkin untuk berpartisipasi  dalam  jaringan  seperti  itu tanpa  layanan  seperti  pertukaran,  bursa yang  bertindak  sebagai  perantara  dalam lembaga  keuangan  (Moore  and  Christin, 2013).  Di  beberapa  penelitian  dibidang fintech menemukan bahwa sebagian besar produk  fintech  saat  ini  lebih  banyak beroperasi  di  sektor  pinjaman  seperti peer-to-peer atau crowdfunding ,  tetapi sebagian  penelitian  sebelumnya  juga menyatakan  bahwa  platform  tersebut bertindak  sebagai  lembaga  intermediasi keuangan  secara  umum  (Bachmann  et  al, 2011) dan (Belleflamme, 2011).

## Konsep Fintech
Ekspansi  Fintech  secara  global  hari ini  dengan  cepat  memberikan  konstribusi
paling  besar  untuk  meningkatkan  inklusi keuangan,  mengingat  potensinya  untuk mengatasi  hambatan  sisi  pasokan  untuk mengakses (misalnya, biaya tinggi, asimetri  informasi,  penetrasi  geografis yang terbatas, dan persaingan dan inovasi yang  rendah),  bersama  dengan  sisi permintaan hambatan penggunaan (misalnya, kurangnya identifikasi, kepercayaan, melek huruf, dan ketergantungan pada sektor informal)
Finansial  Technology adalah  bagian dari  inovasi  akad  pembiayaan  dalam transaksi  ekonomi  Islam.  Pembiayaan dalam  konteks  ekonomi  islam  harus berlandaskan atas dasar  kepercayaan. Hal tersebut berarti bahwa hasil dari pengelolaan investasi merupakan hal yang harus  diyakini  bersama  antara  investor dan  pengelola  investasi  dan  diharapkan bisa dikembalikan oleh pengelola investasi/pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya  (Riva’i,  2008).  Pembiayaan- pembiayaan tersebut nantinya akan dikelola  dan  difasilitasi  oleh  perusahaan fintech  syariah.  Oleh  karena  itu  akad pembiayaan  tersebut  yang  kemudian menjadi dasar pelaksanaan fintech syariah yang  nantinya  di break  down menjadi jenis seperti akad wakalah dan akad akad lainnya.  Untuk  menemukan  karakteristik dan  unsur  unsur  yang  ada  dalam  fintech syariah  maka  terlebih  dahulu  kita  akan melihat pendapat dan pandangan mengenai  konsep  dan  pengertian  dari finansial teknologi itu sendiri.
Pada dasarnya, fintech adalah penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan  jasa  keuangan  baru  yang  lebih baik.  Salah  satu  motivasi  munculnya fintech  adalah,  penggunaan  teknologi informasi  agar  menjadikan  segalanya
lebih  mudah,  lebih  murah  dan  lebih fungsional. Biaya unit intermediasi finansial tampaknya tidak banyak berubah selama  lebih  dari  satu  abad  terakhir. Philippon (Philippon, 2015)
memperkirakan bahwa biaya unit intermediasi  keuangan  di  AS  stagnan sekitar  2%  selama  130  tahun  terakhir. Dengan  demikian,  salah  satu  yang dijanjikan dengan hadirnya fintech adalah untuk  mengungkap  solusi  transasksi keuangan yang lebih murah serta mengatasi  mahalnya  unit  biaya  yang dikeluarkan  dalam  layanan  intermediasi keuangan  dan  menurunkan  biaya  jasa keuangan  sehingga  bisa  meningkatkan kesejahteraan konsumen atau masyarakat.
Financial  Stability  Board (FSB) mendefinisikan  fintech  sebagai  suatu inovasi  keuangan  yang  diaktifkan  dengan teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis, program, proses, ataupun fitur baru melalui efek pada material  terkait dengan market  dan  entitas  keuangan,  serta penyediaan  layanan  keuangan  (FSB, 2017).  Definisi  ini  juga  telah  diadopsi oleh Basel  Committee  on  Banking Supervision (BCBS),  karena  sebagian definisi ini cukup luas sehingga dianggap berguna  oleh  BCBS  mengingat  saat  ini perkembangan  fluiditas  fintech  sangat pesat  (Basel  Committee  on  Banking Supervision, 2018).
The National Digital Research Center (NDRC),  Dublin,  Irlandia  juga memberikan  definisi  finansial  teknologi sebagai  suatu  inovasi  layanan  keuangan ( innovation  in  financial  service ),  dalam artian bahwa fintech adalah suatu sinkronisasi  dalam  inovasi  keuangan dengan  teknologi  mutakhir.  Adapun Fintech dalam pandangan Fintech Weekly yaitu  sebuah  servis  bisnis  yang  berbasis
program  lunak  dan  teknologi  modern yang  menfasilitasi  layanan  keuangan. Pada  umumnya  lembaga  Fintech  adalah sebuah platfom start up yang menawarkan layanan  dan  solusi  finansial  kepada konsumen  misalnya  pembayaran  melalui mobile ,  transfer  dana,  pinjam  meminjam, penggalangan dana hingga layanan pengelolaan  asset  finansial  (FinTech Weekly, 2019). Cakupan daripada fintech secara  garis  besar  meliputi  kredit, deposito,  layanan  peningkatan  modal, layanan pembayaran, kliring dan penyelesaian  pembayaran,  termasuk  mata uang digital, layanan manajemen investasi (termasuk trading ),  dan  layanan  asuransi.
Bagian  inti  dari  teknologi  fintech  adalah teknologi  yang  ada  dalam  platform Blockchain (Pilkington, 2016).
Penggunaan  layanan  fintech  seiring dengan kemajuan teknologi lainnya dimaksudkan  untuk  meminimalisir  biaya pencarian  diantara  pihak-pihak  yang bertransaksi,  mencapai  skala  ekonomi dalam  mengumpulkan  dan  menggunakan data  yang  berukuran  besar,  mencapai transmisi informasi yang lebih murah dan lebih  aman,  dan  mengurangi  biaya verifikasi dan administrasi dalam transaksi  keuangan.  Alasan  mengapa fintech  menghasilkan  begitu  banyak kemudahan dan munculnya banyak peneliti  dibidang  ini  karena  melewati banyak  perantara  yang  masih  tradisional dalam menawarkan jasa keuangan.
Menurut  data  statista,  jumlah start  up fintech  hingga  november  2021  sudah mencapai sekitar 26.000 lebih perusahaan dan menjadi potensi ‘ancaman
eksistensial’  terhadap  sistem  keuangan tradisional  (Statista,  2021) , dan  beberapa orang  bertanya-tanya  apakah  fintech  itu adalah  paradigma  baru  untuk  layanan
keuangan  (Ross  &  Buckley,  2016). Apakah  ini  akan  mengancam  sistem layanan  keuangan  tradisional  itu  sendiri (Richard  Bates,  2017).  Apple  Pay menawarkan  dompet  virtual,  platform pinjaman  P2P  menawarkan  alternatif untuk  pinjaman  bank,  dan  platfom  yang dibangun  dengan  teknologi blockchain seperti  bitcoin  serta  berbagai  terobosan baru  lainnya  layaknya  Libra yang
diusulkan oleh Facebook semuanya menyediakan alternatif mata uang berbasis non-fiat-money untuk  uang  tunai dan merupakan inovasi teknologi keuangan digital abad ini.
Namun,  disisi  lain  Fintech  yang dimaksudkan  untuk  memberi  kepraktisan dalam  melakukan  beragam  transaksi keuangan, bukannya menjadi bebas risiko. Mengingat keuangan merupakan isu  yang cukup sensitif dan maraknya beragam cybercrime, masyarakat juga harus bisa lebih bijak menyikapi kehadiran teknologi ini.
Menurut  OJK,  setidaknya  terdapat tiga  resiko  terhadap  penggunaan  layanan Fintech. Pertama , resiko atas cybercrime . Hal  ini  adalah  risiko  yang  paling potensial, mulai dari penipuan, penyalahgunaan  data  klien,  tanda  tangan digital  yang  dapat  dipalsu,  dan  beragam kejahatan  dunia  maya  lainnya  terhadap keamanan  data  yang  rentan  perlu  diberi atensi. Kedua ,  resiko  gagal  bayar.  Bagi
Finteh  yang  menjalani  bisnis  sebagai pembiayaan atau kredit, risiko gagal bayar adalah hal  yang cukup  mengkhawatirkan. Para investor sendiri sejak awal harus siap bahwa  risiko  untuk  menanggung  risiko gagal bayar kredit adalah tanggung jawab mereka. Ketiga ,  resiko  pencucian  uang atas  aksi  kejahatan.  Kehadiran  Fintech juga  memiliki  risiko  terhadap  kasus
pencucian dana dan aksi pendanaan untuk tindakan  kejahatan.  Hal  ini  disebabkan oleh  lebih  mudah  dan  cepatnya  dalam melakukan transaksi keuangan (Fauziyah, 2017).
Tiga  risiko  di  atas  tidak  hanya berpusat  pada  risiko  yang  akan  dialami pengguna  saja,  tetapi  juga  untuk  pemilik Fintech  bahkan  negara.  Maka  dari  itu, pemerintah melalui OJK dan BI membuat regulasi  dan  solusi  agar  Fintech  tetap dapat berjalan dengan aman.
Kepatuhan Syariah ( sharia compliance ) Kepatuhan  terhadap  syariah  atau sering  dikenal  dengan  istilah shariah compliance adalah prinsip dasar yang ada pada  entitas  lembaga  keuangan  syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya  secara  benar  dan  sesuai dengan prinsip prinsip syariah yang sudah ditentukan. Dengan pengertian lain bahwa shariah  compliance adalah  suatu  sikap dan  tindakan  untuk  memastikan  agar prinsip  syariah  tersebut  bisa  menjadi panduan dasar dalam kegiatan operasional perusahaannya. Beberapa ahli mengaitkan shariah  compliance dengan  tata  kelola perusahaan  islami.  Kaitan  antara  fintech syariah  dengan  tata  kelola  perusahaan islami sama-sama perlu senantiasa memegang  prinsip  kepatuhan  syariah. Aspek  yang  mendasar  dari  suatu start  up fintech  adalah  adanya  kewajiban  agar tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah  yang  sudah  ditetapkan  (Abubakar &  Handayani,  2018).  Bagi  perusahaan fintech syariah maupun fintech konvensional  selain  harus  mematuhi peraturan  yang  ditetapkan  oleh  otoritas keuangan secara umum, juga ada kewajiban  yang  harus  dipatuhi  oleh entitas  fintech  syariah  yakni  harus menjamin terjaganya prinsip prinsip islam
di  perusahaan  fintech  tersebut.  Adanya ketidaksesuaian  antara  aturan  perusahaan fintech  secara  umum  dengan  prinsip prinsip  yang  ada  dalam  islam  maka perusahaan fintech syariah harus mengedepankan kepatuhan kepada prinsip syariah  dibandingkan  dengan  peraturan bagi  perusahaan  fintech  pada  umumnya, logika  tersebut  sesuai  dengan  prinsip lex specialis  derogat  legi  generalis (Tobing,
2012).
Berkaitan  dengan  kepastian  bahwa konsep  kepatuhan  terhadap  Syariah  harus diawasi, maka terdapat proses pemeriksaaan yang perlu dilakukan secara berkala, untuk memastikan bahwa fintech
Syariah dan juga entitas Syariah yang lain mematuhi konsep kepatuhan Syariah.
Perusahaan fintech syariah dan konvensional  adalah  layanan  keuangan berbasis teknologi digital yang tidak luput dari terjadinya informasi asimetrik ( asyimmetry information) yang tinggi. Hal tersebut  dikarenakan  bahwa  konsumen dari  perusahaan  fintech  mendapatkan informasi  yang  terbatas  tentang platfom yang mereka dapatkan. Berbading terbalik dengan  pihak  penyelenggara  perusahaan fintech  itu  sendiri  yang  bisa  mengakses lebih banyak informasi tentang konsumen terkait  dengan  layanan platfom yang mereka gunakan. Oleh karenanya, pendekatan  Teori  Keagenan  ( agency theory )  sangat  relevan  digunakan  dalam melihat  kesenjangan  tersebut.  Menurut teori  keagenan  bahwa  dalam  kegiatan perekonomian  terdapat  dua  jenis  karakter pelaku ekonomi yang selalu menjadi rival antara  satu  sama  lain,  yaitu  pihak prinsipiil dan  pihak  agen  itu  sendiri. Relasi  keagenan  adalah  suatu  kontrak antara  satu  orang  atau  lebih  (prinsipiil) memerintah  orang  lain  (agen)  guna
melakukan  suatu  aktivitas  jasa  atas  nama prinsipiil  serta  memberikan  wewenang kepada  agen  untuk  membuat  keputusan yang  terbaik  bagi prinsipiil (Jensen  & Meckling,  1976).  Kesenjangan  tersebut membuat  tata  kelola  perusahaan  islami dalam perusahaan fintech berbasis syariah sangat  rumit  jika  dibandingkan  dengan yang  ada  dalam  perusahaan  fintech konvensional, kesenjangan tersebut terjadi karena  harus  selalu  mengikuti  peraturan perusahaan fintech pada umumnya disamping  juga  harus  selalu  berpegang pada  prinsip  prinsip  syariah  ketika berkompetisi dipasar.
Pengawasan atas prinsip-prinsip syariah  bagi  perusahaan  fintech  bisa dilakukan  dengan  melibatkan  organ internal  perusahaan  maupun  di  eksternal perusahaan.  Pengawasan  dari  eksternal perusahaan  dilakukan  oleh  lembaga pengawas  independen  yang  memiliki kompetensi  terhadap  pengawasan  atas pelaksanaan prinsip prinsip syariah diperusahaan atau entitas keuangan syariah. Lembaga pengawas yang dimaksud adalah Dewan Pengawas
Syariah (DPS) yang merupakan representasi  dari  lembaga  Dewan  Syariah Nasional  yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan  produk  dan  aturan  terkait dengan lembaga keuangan syariah.
Dewan  Pengawas  Syariah  adalah  adalah lembaga otoritatif yang mengawasi entitas lembaga keuangan syariah agar pelaksanaan  prinsip  prinsip  syariah  di lembaga  keuangan  syariah  bisa  terjamin. Tujuannya  adalah  untuk  memastikan bahwa sebelum lembaga keuangan syariah  menerbitkan produk  produk keuangan  harus  selalu  memperhatikan dampak  yang  akan  ditimbulkan  dan sejauh  mana  produk  produk  keuangan
tersebut memberikan benefit bagi masyarakat  dan  bagi  perusahaan  itu sendiri  dengan  mengedepankan  asas keadilan.  Dewan  Pengawas  Syariah  juga harus  memberikan  perhatian  khusus terkait dengan akad akad  yang  digunakan dari  setiap  produk  yang  dikeluarkan  oleh perusahaan  jasa  keuangan  dalam  hal  ini fintech syariah.
Setidaknya ada dua bentuk pengawasn  khusus  terkait  dengan  produk produk  keuangan  dalam  entitas  jasa keuangan syariah. Pertama adalah pengawasan terhadap akad dari produk itu sendiri harus selalu memperhatikan aspek syariahnya  dan  harus  terbebas  dari  unsur unsur  yang  diharamkan.  Kedua  yaitu, pengawasan yang berkaitan dengan benefit  yang  akan  didapatkan  oleh konsumen apakah produk tersebut memang  sudah  memberikan  dampak langsung kepada konsumen atau pelanggan  atau  hanya  sekedar  jualan produk  oleh  perusahaan  tanpa  adanya manfaat langsung yang didapatkan masyarakat.
Jika  terdapat  produk  dalam  entitas fintech syariah  bertentangan  dengan prinsip  ekonomi  Islam  maka  DPS memiliki  wewenang  untuk  mengevaluasi hingga  membatalkan  produk  tersebut untuk  ditawarkan  ke  masyarakat.  Dalam mengukur wewenang dan tanggung jawab DPS  sebagai  lembaga  otoritatif  yang mengawasi  entitas  lembaga  keuangan syariah di Indonesia, maka terlebih dahulu kita  harus  memahami  sejauh  mana kedudukan  DPS  itu  sendiri  dalam mejalankan fungsi pengawasannya terhadap  perusahaan  fintech  syariah. Masih  kurangnya  perangkat  hukum  yang mengatur  wewenang  DPS  dalam  hal pengawasan  terhadap  perusahaan  fintech
berbasis  syariah  maka  perlu  kembali melihat  kedudukan  lembaga  DPS  di dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007  Tentang  PT,  sebab  perusahaan fintech  itu  sendiri  harus  tunduk  pada ketentuan  dan  aturan  yang  ada  dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Berdasarkan  ketentuan  Undang  undang
Perseroan  Terbatas,  dijelaskan  bahwa posisi Dewan Pengawas Syariah bukanlah bagian dari organ dalam suatu perusahaan,  akan  tetapi  diwajibkan  bagi setiap perusahaan yang ingin menjalankan usahanya  berdasarkan  prinsip  ekonomi Islam  harus  memiliki  Dewan  Pengawas Syariah. Karena adanya kewajiban tersebut maka kedudukan Dewan
Pengawas Syariah di dalam suatu perusahaan berbasis syariah bisa disamakan peran Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Kewenangan DPS dalam
menjalankan  fungsi  pengawasan  terhadap lembaga  keuangan  syariah  dalam  hal pelaksanaan  prinsip  syariah  termasuk fintech  syariah  masih  terbentur  dengan belum adanya perangkat peraturan khusus sehingga ketika ingin melakukan penindakan  berupa  sanksi  administratif maupun  penghentian  kegiatan  masih harus  merujuk  kepada  peraturan  Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (kalau berkaitan dengan Jasa Keuangan).
Sebagai  contoh,  ketika  ada  suatu  produk yang bertentangan dengan prinsip syariah maka yang berwenang untuk memberikan sanksi adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank  Indonesia  bukan  Dewan  Pengawas Syariah.
Saat  ini,  keberadaan  DPS  yang memiliki  peran  pengawasan  terhadap lembaga  keuangan  syariah  yang  belum jelas  dan  tidak  maksimal  sehingga
menimbukan  tanda  tanya  di  masyarakat terkait  apakah  sebenarnya  peran  DPS  itu sendiri  di  dalam  perusahaan,  bagaimana kekuatan  hukum  DPS  di  Lembaga Keuangan  Syariah  itu  sendiri.  Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka perlu membandingkan Dewan Pengawas Syariah dengan lembaga pengawas sejenis yakni Dewan Komisaris. Terdapat kesenjangan  peraturan  terkait  peran  dan kedudukan DPS dengan
Dewan Komisaris.  Di  dalam  peraturan  undang undang  tidak  ada  secara  tegas  pasal  yang memberikan  DPS  otoritas  dibandingkan dengan  Dewan  Komisaris  yang  memiliki peran dan kedudukan yang jelas di dalam suatu  perusahaan  penyelenggara  fintech syariah.  Posisi  DPS  sendiri  memiliki peran  yang  strategis  di  suatu  perusahaan namun  tidak  diimbangi  dengan  beban tanggung  jawab  yang  mengikat  layaknya Dewan  Komisaris.  Misalnya  dalam  hal pengangkatan  Dewan  Pengawas  Syariah, tidak  ada  ketentuan  yang  menyatakan bahwa  jika  ternyata  ada  anggota  DPS yang  tidak  layak  atau  tidak  memenuhi persyaratan  maka  akan  diberhentikan melalui  RUPS.  Sedangkan  ketika  ada Dewan  Komisaris  yang  tidak  layak  dan tidak  memenuhi  persyaratan  maka  bisa diberhentikan  oleh  perusahaan  melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Ketentuan  mengenai  bagaimana  DPS dalam  bertindak  secara  bersama-sama atau  dapat  bertindak  sendiri  juga  tidak diatur dalam kewenangannya. Ini menyangkut  kepada  tanggung  jawab pribadi  atau  terbatas  atas  kelalaian  dan kesalahan  DPS  jika  perusahaan  tidak mendapat  kepercayaan  dari  masyarakat. Dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada ketentuan  secara  khusus  dalam  undang undang  yang  mengatur  tentang  peran  dan
tanggungjawab  DPS  sebagai  lembaga pemegang  otoritas  pengawasan  terhadap kepatuhan syariah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan diatas, setidaknya penulis mengambil tiga kesimpulan. Pertama ,  keberadaan  fintech sangat diperlukan dalam industri keuangan  saat  ini  untuk  mengungkap solusi  transasksi  keuangan  yang  lebih murah  serta  mengatasi  mahalnya  unit biaya  yang  dikeluarkan  dalam  layanan intermediasi  keungan  dan  menurunkan biaya  jasa  keuangan  sehingga  bisa meningkatkan  kesejahteraan  konsumen atau masyarakat.
Kedua, Alasan  mengapa  fintech menghasilkan  begitu  banyak  kemudahan dan  munculnya  banyak  peneliti  dibidang ini  karena  melewati  banyak  perantara yang masih tradisional dalam menawarkan jasa keuangan.
Ketiga , fenomena perkembangan fintech  khususnya  fintech  syariah  di Indonesia  dengan  layanan  jenis peer  to peer  lending di  perusahaan  rintisan  dan pembayaran  dengan  berbagai  fitur  baik yang digunakan oleh bank maupun badan usaha  lainnya  dituntut  adanya  regulasi khusus  yang  menjadi  pedoman  bagi perusahaan  fintech  konvensional  maupun syariah.  Pasalnya,  saat  ini  belum  ada regulasi  khusus  tentang  fintech  syariah sehingga  masih  menggunakan  regulasi konvensional  dan  fatwa  MUI.  Untuk pengawasan  fintech  termasuk  fintech syariah  di  Indonesia  masih  bersifat parsial.  Peran  OJK,  BI,  serta  lembaga pemerintah  lainnya  yang  terkait  dengan lembaga  negara  lintas  sektoral  dalam pengawasan fintech di internet penerapannya  belum  optimal  sehingga fintech  ilegal  tetap  beroperasi  tanpa
adanya  penegakan  hukum.  Selain  itu, peran  pengawas  syariah  juga  belum efektif  karena  belum  ada  regulasi  khusus tentang  peran  dan  kewenangan  pengawas syariah untuk memastikan layanan fintech syariah sesuai dengan prinsip syariah.
Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS) sebagai  pemegang  otoritas  pengawasan terhadap kepatuhan syariah ( sharia compliance ),  memiliki  tanggungjawab yang  diatur  melalui  ketentuan  hukum yang  tegas.  Jika  dilihat  dalam  peraturan perundang-undangan  serta  praktik  yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis.
Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah ( sharia compliance ) yang merupakan unsur utama dalam
keberadaan  dan  kelangsungan  usaha  bagi industri  keuangan  syariah.  Serta  masih adanya  permasalahn  terkait  DPS  terkait dengan  perangkapan  jabatan,  yang  masih menyisakan  banyak  permasalahan.  Maka dari  itu,  perlu  sikap  profesional  yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta  wawasan  yang  luas  dalam  bidang syariah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis bersyukur kepada Allah SWT. karena telah menyelesaikan penulisan ini. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih  kepada  civitas  akademika Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  IAIN Palopo  atas  dukungan  moril  dan  bantuan dana penelitian dalam penyelesaian tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2017). Telaah Yuridis Terhadap
Implementasi  Prinsip  Kehati-Hatian Bank  Dalam  Aktivitas  Perbankan
Indonesia. De  Lega  Lata , 2 (1),  68–
91.
https://doi.org/10.31219/osf.io/acxqu
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2018).
Financial Technology: Legal
Challenges  for  Indonesia  Financial Sector. IOP  Conference  Series: Earth  and  Environmental  Science ,
175 (1). https://doi.org/10.1088/1755- 1315/175/1/012204
Bachmann  et  al.  (2011).  Journal  of Internet  Banking  and  Commerce. Journal  of  Internet  Banking  and
Commerce , 16 (June), 1–19. https://www.researchgate.net/publica tion/288764128_Online_Peer-to-
Peer_Lending_- _A_Literature_Review/link/5931221 8aca272fc55e9a88b/download
Bank Indonesia. (2017). Penyelenggaraan teknologi financial . 245 , 1–16. https://www.bi.go.id/id/fungsi- utama/sistem- pembayaran/ritel/financial- technology/default.aspx
Basel Committee
on Banking
Supervision.  (2018).  Implications  of fintech  developments  for  banks  and bank supervisors. In Sound Practises (Issue February).
Belleflamme. (2011). Crowdfunding : Tapping the Right Crowd Crowdfunding :  tapping  the  right crowd Center for Operations
Research. SSRN  Electronic  Journal , April . https://doi.org/10.2139/ssrn.1578175
Berger,  A.  N.  (2003).  The  Economic Effects  of  Technological  Progress: Evidence from the Banking Industry. Journal  of  Money,  Credit,  and
Banking , 35 (2), 141–176. https://doi.org/10.1353/mcb.2003.00
09
Domowitz, I. (2002). Liquidity , Transaction Costs , and Reintermediation in Electronic Markets. Journal of Financial Services  Research , February  2002 . https://doi.org/10.1023/A
DSN-MUI.  (2018a). Fatwa  –  Laman  3  – DSN-MUI . https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/p age/3/
DSN-MUI. (2018b). Fatwa Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama Indonesia No: 117/DSN- MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah . 14. Emmerson,  L.  (2015). Symbid  Blog  - Alles over financiering . https://blog.symbid.com/symbid- blog/trends/what-is-fintech-how- disrupting-finance
Fauziyah,  A.  (2017). Kenali  Risiko
Penggunaan  Fintech .  21  Agustus. https://www.digination.id/read/0141/ kenali-risiko-penggunaan-fintech
FinTech  Weekly.  (2019).  FinTech  -  A definition  by  FinTech  Weekly. FinTech Weekly .
FSB.  (2017). FinTech  -  Financial Stability  Board .  Financial  Stability Board.  https://www.fsb.org/work-of- the-fsb/financial-innovation-and- structural-change/fintech/
Jagtiani,  J.,  &  Lemieux,  C.  (2018).  Do fintech  lenders  penetrate  areas  that are underserved by traditional banks?
Journal  of  Economics  and  Business , 100 (February),
43–54. https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.20 18.03.001 Jensen,  &  Meckling.  (1976). Teori Keagenan Menurut Beberapa Cendekiawan .
https://www.hestanto.web.id/teori- keagenan-menurut-beberapa- cendekiawan/
Lamacraft,  P.  (2016). H2  Ventures  Blog . https://h2blogspot.wordpress.com/20 16/04/13/fintech-a-quiet-revolution/
Moore  and  Christin.  (2013).  Beware  the
Middleman :  Empirical  Analysis  of Bitcoin-Exchange Risk. International Conference on Financial  Cryptography  and  Data Security , 7859 .
Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan
Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  77
/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN  PINJAM  MEMINJAM UANG  BERBASIS  TEKNOLOGI INFORMASI. Otoritas Jasa Keuangan , 1–29. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/oto ritas-jasa-keuangan/peraturan-
ojk/Documents/Pages/POJK-Nomor- 77-POJK.01-2016/SAL - POJK
Fintech.pdf
PADG.  (2017). Ruang  uji  coba  terbatas (regulatory sandbox) teknologi finansial  (Space  for  limited  trial (regulatory  sandbox)  of  financial technology) .
https://www.bi.go.id/elicensing/helps
/PADG REGSAND.pdf
Philippon,  T.  (2015).  Efficiency  and benefit-cost  analysis  of  the  financial system. Journal  of  Legal  Studies ,
43 (S2),
S107–S120.
https://doi.org/10.1086/676685
Pilkington, M. (2016). Blockchain technology: Principles and applications.  In Research  handbook on  digital  transformations (pp.  225– 253).
Richard  Bates.  (2017).  Banking  on  the
future  of  women.  In A  report undertaken for Consumers International  &  by  Richard  Bates (Issue 1). https://www.consumersinternational. org/media/154710/banking-on-the-
future-full-report.pdf
Riva’i,  V.  (2008). Islamic  Financial
Management:  Teori,  Konsep,  dan Aplikasi :  Panduan  Praktis  untuk
Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa . https://library.unismuh.ac.id/opac/det ail-opac?id=103279
Ross, D. A. J. B., & Buckley. (2016). The Evolution  of  Fintech:  A  New  Post- Crisis  Paradigm. University  of  Hong Kong Faculty of Law , 1–45. https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553
Schimel,  N.  (2016).  Digital  risk:  a strategic  challenge  and  a  growth opportunity  for  insurers. Financial Stability  Review , 20 (April),  25–36. https://ideas.repec.org/a/bfr/fisrev/20 16201.html
Statista.  (2021). Number  of  Fintech startups  globally  by  region  2021  | Statista . Statista
Research
Department.
https://www.statista.com/statistics/89 3954/number-fintech-startups-by- region/%0Ahttps://www-statista- com.grenoble- em.idm.oclc.org/statistics/893954/nu mber-fintech-startups-by-region/
Thakor,  A.  V.  (1999).  Information technology  and  financial  services consolidation. Journal  of  Banking and Finance , 23 (2), 697–700. https://doi.org/10.1016/S0378- 4266(98)00104-6
Thakor,  A.  V.  (2020).  Fintech  and banking: What do we know? Journal of Financial Intermediation , 41 (August 2019). https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100 833
Tobing,  L.  (2012). Mengenai  Asas  Lex
Specialis  Derogat  Legi  Generalis . Hukum Online.
https://m.hukumonline.com/klinik/de tail/ulasan/lt509fb7e13bd25/lex- spesialis-dan-lex-genralis/
W.  Scott  Frame,  L.  D.  W.  (2019). Cashless  Stores  and  Cash  Users. Federal  Reserve  Bank  of  Atlanta, Working Papers , March 2019 . https://doi.org/10.29338/wp2018-11