## PERFORMA PEMIMPIN PEREMPUAN DI PARLEMEN
Oleh:

## ANIS ENDANG SM, ADINDA TESSA NAUMI
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Dehasen Benngkulu

## ABSTRACT
This  research  aims  to  seekthe  performance  of  women  leaders  in  the  Regional  House  of Representativesof  Bengkulu  City  in  communicating  politics  and  representing  themselves  as leaders  in  a  "masculine"  world  that  is  considered  cruel  to  women.  This  research  used  a descriptive  qualitative  method.  Data  were  collected  by  using  in-depth  interview  and observation  to  three  women  leaders.Based  on  the  results,  it  could  be  concluded  that  the female  parliamentary  leaders  conducting  political  communication  feminine  style  leadership such  as  engaging  and  directing  parliamentarians  they  led  in  carrying  out  their  duties. However, when it’s needed, they remain firm, but not arrogant.
Keywords: political communication, women leaders, gender, parliament

## PENDAHULUAN
Mill  dan  Taylor  menyebut  bahwa  jika masyarakat  ingin  mencapai  kesetaraan seksual  atau  keadilan  gender,  maka masyarakat  harus  memberikan  perempuan hak politik dan kesempatan, serta pendidikan yang sama yang dinikmati oleh laki-laki  (Tong,  2010:  16).  Kesempatan bagi  perempuan  untuk  menggunakan  hak politik secara legal sudah tersedia, begitupun  dengan  akses  pendidikan.  Hal ini  terlihat  dari  munculnya  perempuan- perempuan  yang  menjabat  di  berbagai institusi publik, termasuk parlemen.
Betty  Friedan  pada  1967  membuat landasan  Undang-undang  Hak  Perempuan sebagai upaya untuk memastikan perempuan  mempunyai  hak  yang  sama dengan laki-laki (Tong, 2010: 13). Pergerakan feminis telah mampu membawa  perempuan  keluar  ke  ranah publik.  Keterlibatan  perempuan  dalam politik tentu diekspektasikan akan membawa  kebijakan  yang  baik  bagi perempuan dan meminimalisir bias gender.
Peran perempuan dalam pengatur atau pengambil kebijakan di masyarakat berkaitan  dengan  bagaimana  pemosisian perempuan atas laki-laki. Masih minimnya perempuan yang menduduki jabatan tertinggi dalam parlemen berkaitan dengan hubungan  kekuasaan.  Richmond  –  Abbott (1992  :13)  menyebut  bahwa  hubungan kekuasaan  kerap  menjadi  bagian  dari sistem  stratifikasi  dan  biasanya  berkaitan dengan  pihak  yang  berkuasa  dan  pihak yang lemah. Dengan demikian superioritas laki-laki menjadi persoalan ketika perempuan  menduduki  jabatan  yang  lebih tinggi.
Kemajuan  pergerakan  perempuan dalam  politik  dapat  dilihat  dari  beberapa perempuan  yang  berhasil  meraih  jabatan tertinggi dalam parlemen bahkan memimpin negara. Adalah Margaret Thatcher  yang  karier  politiknya  telah menjadi  salah  satu  yang  paling  luar  biasa dari zaman modern (http://www.biography.com/people/margar et-thatcher-9504796). Dalam konteks Indonesia,  kita  pernah  memiliki  presiden
perempuan.  Walaupun  menjadi  polemik berkepanjangan, naiknya Megawati sebagai  presiden  sebenarnya  merupakan bukti bahwa  Indonesia adalah negara  yang mendukung  kesetaraan  gender.  Namun dikatakan  Syah  (2014:  27-28),  gaya kepemimpinan  Megawati  berbeda  dengan Thatcher.  Megawati  lebih  memainkan keterikatan  emosi  ( pathos )  sebagai  bagian dari rakyat kecil. Megawati juga cenderung lebih  menunjukkan  ‘keperempuanannya’ yang  bersifat  keibuan.  Bahkan  Megawati yang  dikutip  dalam  Ma’ruf  (2013:135) mengatakan  “ Saat  saya  kalah  dalam pilpres,  saya  tahu  penyebabnya  apa. Ternyata  para  ibu-ibu  tidak  memilih  saya sebagai  presiden ”.  Hal  ini  menunjukkan Megawati  berasumsi  bahwa  status  sebagai perempuan  seharusnya  menjadi  sumber kekuatan dalam memimpin.
Saat  ini di  Indonesia, beberapa daerah telah  dipimpin  oleh  perempuan  seperti  Tri Rismaharini  (Wali  Kota  Surabaya)  dan Illiza  Sa'aduddin  Djamal  (Wali  Kota Banda Aceh). Di parlemen pun, keanggotaan  parlemen  perempuan  telah mengalami peningkatan, walaupun angkanya  tak  cukup  signifikan.  Beberapa perempuan  bahkan  mampu  menjadi  ketua komisi  atauketua  parlemen.  Pada  periode 2014–2019,  perempuan  yang  berhasil menduduki kursi pimpinan DPRD diantaranya, Sumini (Wakil ketua I DPRD Inhu),  Septina  Primawati  Rusli  (Ketua DPRD  Riau),  Suparmi  (ketua  DPRD  Kota Tangerang),  dan  Sri  Handayani  (wakil ketua  DPRD  Blora).  Dalam  konteks Bengkulu,  sejak  September  2014  DPRD Kota  Bengkulu  diketuai  oleh  seorang perempuan.  Selain  itu,  dari  tiga  posisi ketua  komisi,  dua  diantaranya  dipimpin oleh perempuan.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui  performa  perempuan  yang berhasil menjadi pemimpin di DPRD Kota Bengkulu  melalui  komunikasi  politik  dan gaya  kepemimpinan  yang  dilakukan. Komunikasi politik didefinisikan Rush dan Althoff  ( dalam Zamroni,  2013:  p.  9) sebagai suatu proses diteruskannya
informasi  politik  yang  relevan  dari  satu bagian  ke  bagian  lainnya.  Komunikasi politik  tidak  hanya  terjadi  dalam  sistem politik,  namun  juga  diantara  sistem-sistem sosial  lain  dengan  sistem  politik  yang terjadi  secara  berkesinambungan  dan meliputi pertukaran informasi antara individu-individu dengan kelompok- kelompok pada semua
tingkatan.Windlesham  ( dalam Suryani, 2010:  p.  26)  menyebut  komunikasi  politik sebagai  “ the  deliberate  passing  of  a political message by a sender to a reciever with  the  intention  of  making  the  reciever behave  in  a  way  that  might  not  otherwise have  done”. Sebagai  sebuah  elemen  yang dinamis  dan  menentukan  sosialisasi  dan partisipasi  politik,  komunikasi  politik merupakan  unsur  penting.  Disebutkan Zamroni  (2013:  p.9),  komunikasi  politik menentukan corak perilaku politik politisi.
Sedangkan kepemimpinan adalah suatu  seni  memengaruhi  perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan memegang  peranan  sangat  penting,  karena keberhasilan  dan  kegagalan  organisasi ditentukan  oleh  faktor  kepemimpinan (Thoha, 2010: 9).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Kriyantono  (2009:  56-57)  mengatakan bahwa  metode  kualitatif  yang  bertujuan untuk  menjelaskan  fenomena  sedalam- dalamnya ini tidak mengutamakan besaran populasi  atau  sampling,  karena  yang dipersoalkan  dalam  penelitian  kualitatif adalah kedalaman (kualitas) data.
Subjek  dalam  penelitian  ini  anggota DPRD  Kota  Bengkulu  perempuan  yang menduduki  jabatan  pimpinan,  yaitu  Ketua DPRD  Kota  Bengkulu  (Erna  Sari  Dewi, SE),  Ketua  Komisi  II(Baidari  Citra  Dewi, SH)  dan  Ketua  Komisi  III  (Mardensi, S.Ag). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara ( purposive ). Adapun  tujuan  dari  penggunaan  teknik  ini adalah untuk mendapatkan data yang valid
dan  secara  jelas  dapat  menjawab  dari rumusan masalah penelitian yang diangkat.
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara  mendalam  observasi,  dan dokumentasi.  Sedangkan  analisis  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  metoda fenomenologi dari Von Eckartsberg (Moustakas, 1994: 15-16). Langkah- langkah dalam metode ini adalah: perumusan masalah dan pertanyaan penelitian,  data  yang  dihasilkan  (teks pengalaman  kehidupan),  dan  analisis  data. Sedangkan  pemeriksaan  keabsahan  data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keterwakilan  Perempuan  di  Parlemen:

## Menyoal Kuantitas dan Kualitas
Jumlah legislator perempuan di DPRD Kota Bengkulu  pada periode 2014- 2019  adalah  sembilan  orang  (26%)  dari total  tiga  puluh  lima  kursi  yang  tersedia. Walaupun  belum  mencapai  angka30%, jumlah  ini  telah  mengalami  peningkatan dibandingkan  dengan  periode  sebelumnya yang  berjumlah  tujuh  orang.  Meski  kalah dalam  kuantitas,  30%  perempuan  anggota dewan berhasil melakukan lobi politik dan menduduki  posisi  ketua.  Yang  kemudian menjadi persoalan adalah, apakah tercapainya posisi tersebut dapat memberikan dampak signifikan bagi kemajuan  perempuan  dan  keadilan  gender di  Indonesia?  Menanggapi  pertanyaan tentang diperhitungkanya suara perempuan di parlemen, Mardensi menyatakan bahwasanya  perempuan  belum  cukup mampu bersuara sebagaimana hasil wawancara berikut:
“ Sebenarnya,  anggota  di  dewan  ini kan  35  orang,  perempuannya  ada sembilan.  Kadangkala  memang,  si perempuannya  itu  sendiri  yang  tidak mau memunculkan dirinya itu mampu. Itu  saja.  Kalau  saya  ya,  kalau  dalam rapat,  apapun  itu  bentuk  rapat, sekiranya  saya  harus  berbicara  ya
saya berbicara. Jangan kita diam saja. Nah  itu  yang  terjadi  sekarang.  Itu yang  terjadi  di  dalam  organisasi DPRD ini” .
Senada  dengan  Mardensi,  Erna  Sari Dewi mengatakan:
“Di  DPRD  kota  ini  sudah  lebih  dari 30% anggota dewan yang perempuan, sudah sangat luar biasa keberadaanya. Artinya bahwa memang  ke  depan  ini  perempuan- perempuan  parlemen  ini  akan  terus bertambah  tetapi  yang  saya  inginkan bukan kepada kuantitinya, bukan pada jumlah  berapa  banyaknya.  Tetapi pada  kualitas  perempuan-perempuan parlemen.  Perempuan-perempuan  itu apa pun bidangnya dia harus cerdas”.
Jawaban yang agak berbeda disampaikan  oleh  Baidari,  SH  yang menekankan  pentingnya  peran  partai politik  dalam  mempengaruhi  pemikiran dan  aspirasi  yang  disampaikan  oleh anggota dewan dalam setiap rapat. Dikatakannya:
“ Kita biasanya sebelum mengeluarkan pendapat  kompromi  fraksi  terlebih dahulu. Perbedaan pendapat biasanya dari  partai.  Kalau  kita  setuju  dengan opsi  dalam  rapat,  kita  tidak  banyak berbicara. Tapi kalau kita tidak setuju, kita akan berbicara” .
Berkaitan dengan kontribusi pemimpin perempuan  di  parlemen  untuk  kemajuan dan  kepentingan  perempuan,  disampaikan Mardensi:
“ Ada  beberapa  kebijakan  si,  seperti ASI eksklusif, kita kan bantu.
Kemudian  Perda  rokok.  Perda  rokok itu  kan  sangat  penting  buat  kita. Perempuan  hamil  kan  ga  boleh menghisap  asap  rokok.  Perempuan juga  kalau  lagi  kerja  kan  risih  kan nyium bau asap rokok. Itu.. Banyak si yang  membela  kaum  perempuan” (wawancara 29 Agustus 2017).
Sedangkan Erna Sari Dewi menyatakan:
“ Memberi  warna  dengan  kekhasan perempuan  yang  dengan  sensitive memahami permasalahan
di masyarakat.”
Menanggapi pertanyaan yang sama, Baidari menyatakan:
“ Kalau  dalam satu  ruangan  tidak ada perempuan  rasanya  tidak  enak  ya mbak  ya.  Karena  ada  perempuan  lah kita  bisa  merangkul  sebagai  seorang ibu. Kalau laki-laki semua sama-sama keras semua.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  kepada  informan-informan  di atas,  nampak  bahwa  berhasil  duduknya perempuan  sebagai  pemimpin  di  lembaga legislatif  merupakan  salah  satu  bentuk keadilan  gender  dan  kemajuan  terhadap perempuan.  Namun  demikian,  walaupun secara  kuantitas  harapan  para  feminis melalui kebijakan kuota 30% perempuan di parlemen  sudah  terpenuhi,  secara  kualitas, belum banyak
kontribusi
yang disumbangkan oleh para pemimpin tersebut  bagi  perempuan-perempuan  yang mereka wakili.
Perempuan Pemimpin
dalam

## Maskulinitas Parlemen
Kuatnya  hegemoni  patriarki  yang berakar  pada  perspektif  tentang  kodrat, tugas,  dan  peran  disebut  Napsiah  ( dalam Sastriyani,  2009)  sebagai  kenyataan  yang yang membuat perempuan semakin terpinggirkan dari sektor politik.
Dilanjutkan  Napsiah,  meskipun  beberapa perempuan  telah  muncul  di  parlemen, namun  hal  tersebut  tidak  didasarkan  pada kemauan politik yang harus diperjuangkan. Walau  begitu,  beberapa  perempuan  tetap dapat  menduduki  posisi  strategis.  Lalu bagaimana  dengan  pemimpin-pemimpin parlemen di kota Bengkulu? Ketika ditanya tentang  keberhasilan  perempuan  melawan
hegemoni  patriarki  dan  menduduki  posisi pimpinan Mardensi mengatakan:
“ Dengan cara pendekatan. Kita menampilkan  sosok  kita  yang  bisa merayu, yang bisa memberikan masukan kepada kawan-kawan dimana kawan-kawan merasa
nyaman ”.
Sedangkan Baidari mengatakan:
“Dulu waktu  kita pertama kali masuk di dunia politik, ketua komisi dua mau langsung  kita  rebut.  Tetapi  tidak dapat,  selisih  satu  suara.  Ketika periode  kedua  ini,  mungkin  karena kita sudah membaur selama 2,5 tahun. Dia  jadi  tahu  kita  ini  siapa.  Dan  kita mengajukan  untuk  jadi  ketua  komisi dua  sangat  gampang.  Kebetulan  dari 12  orang  itu  10  yang  memilih  kita. Kita  gini  mbak,  kita  sistem  barteran, ada  dengan  PKB  kita  menjanjikan wakil  ketua  dan  partai  lainnya menjadi  sekretaris.  Dan  teman-teman lainnya  kita  juga  ada  kerjasama  yang baik”.
Jawaban  senada  disampaikan  oleh Erna Sari Dewi yang mengatakan:
“ Acceptabilitas masyarakat yang tinggi  meyakinkan  anggota  akan kapabilitas yang saya miliki.”
Menanggapi  respon  legislator  lain ketika perempuan terpilih untuk memimpin laki-laki  di  “dunia  laki-laki”,  dikatakan Mardensi:
“ Responnya  positif..  Mungkin  karena keibuan  tadi ya.. Keibuan, udah biasa tantangan  di  majelis  ta’lim.  Kalau  di majelis  ta’lim  tu  banyak  perempuan- perempuan  yang  kita  hadapi  ya, BKMT itu bermacam-macam, beragam  manusianya.  Kalau  yang  ini melaporkan yang ini, atau mengadukan  yang  ini,  kita  harus
berada  di  tengah-tengah,  tidak  boleh mengadu domba. Itu saja ”.
Tanggapan  yang  sama  disampaikan Baidari sebagai berikut:
“Alhamdulillah  tidak  ada  masalah.
Bukan karena kita membagi-bagi juga tidak.  Modal  kepercayaan  saja  dan komunikasi yang baik.”
Hal  lain  yang  menjadi  isu  berkenaan dengan  kepemimpinan  perempuan  adalah diragukannya  kemampuan  mereka  dalam memimpin  dan  stereotip-stereotip  yang dilekatkan  kepada  pemimpin  perempuan. Mendapatkan  pertanyaan  tentang  isu  ini, Erna Sari Dewi mengatakan:
“ Meragukan  atau  tidak  tergantung pribadi anggota dewan masing- masing.  Sejauh  memiliki  kapasitas, kapabilitas  maka  acceptabilitas  orang terhadap kepemimpinannya akan baik.
Itu pasti berbanding positif”.

## Sedangkan Mardensi menyatakan:
“ Paling  yang  meragukan  itu  lawan politik  kita  yang  mau  jadi  capil.  Ada waktu itu. Adalah ya lawan politik kita kan yang menganggap o kecil melawan  ibu  Mardensi,  kan  ibu-ibu. Tapi  karena  kita  sudah  dengar  itu, makanya kita harus antisipasi. Antisipasinya bahasa dia kita sebarkan  kepada  kawan-kawan.  Itu sudah  jadi  satu  hal  negatif  bagi dirinya.  Jadi  kita  harus  mengayomi tadi.. ”
Berbeda  dengan  Mardensi,  menjadi perempuan  dirasakan  Baidari  sebagai kekuatan tersendiri. Disebutkannya:
“ Kita sebagai perempuan diutamakan. Seperti  seorang  ibu.  Kita  mengayomi dan  mengajak  bersama.  Tidak  ada komplain.”
Berkenaan  dengan  stigma/stereotip yang  dilekatkan  kepada  perempuan  untuk
bergabung  di  dunia  politik,  Mardensi mengatakan:
“ Itu  begini,  kita  dengan  mitra  kerja tidak boleh untuk menyalahkan. Tidak boleh  untuk  menggurui.  Makanya  kita harus  isi  mengisi.  Kalau  kita  saling mengisi  antara  temen,  itu  tidak  bakal terjadi ” .
Sedangkan Baidari mengatakan:
” Kadang-kadang  tidak  enak  hati, kalau  dari  segi  perempuan  sering merajuk.  Kita  di  dunia  politik  harus mengenal watak seseorang.”
Hal  yang  berbeda  disampaikan  oleh Erna Sari Dewi:
“ Perempuan  itu  pasti  lebih  ingin
(memikirkan)
‘bagaimana menyelesaikan  suatu  permasalahan’;
‘bagaimana  bisa  meringankan  beban masyarakat’;  itu  sensitiftas  yang dimiliki perempuan. Artinya perempuan  disisi  lain  juga  punya kelebihan  punya  perasaan  yang  halus untuk  bisa  kemudian  mengakomodir berhubungan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas, terlihat  bahwa hegemoni laki-laki di  dunia politik  masih  dirasakan.  Dalam  konteks penelitian ini, perempuan berada di dua sisi berlawanan.  Di  satu  sisi,  kemampuan perempuan  masih  diremehkan  sehingga harus berusaha lebih keras untuk membuktikan kemampuan menjadi legislator dan pemimpin yang baik. Di sisi yang  lain,  perempuan  terlalu  “dimanja” dan  dipandang  perlu  dibantu  agar  dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Komunikasi Politik Perempuan- Perempuan Pemimpin di Parlemen
Kuatnya  dominasi  maskulinitas  dalam tatanan  sosial  memaksa  perempuan  untuk
berjuang  lebih  keras  supaya  mampu menampilkan  diri  sebagai  pemimpin. Dalam  menjalankan  tugas  kepemimpinan sehari-hari  yang  berhubungan  dengan komunikasi  politik  seperti  dalam  rapat komisi,  berikut  respon  Mardensi  ketika mendapat  pertanyaan  mengenai  perbedaan keadaan rapat yang dipimpin oleh perempuan/laki-laki. Dikatakannya:
“ Tergantung  dengan  pemimpinnya. Ada  kalanya  pemimpin  itu  arogan. Ada  anggapan  perempuan  itu  lebih cerewet dan lebih arogan. Pasti orang tidak  suka.  Ada  juga  pemimpin  laki- laki  yang  kasar,  namun  dermawan misalnya.  Kalau  kita,  kita  ambil  saja, karena  kita  seorang  pemimpin,  kita harus  bisa  menempatkan  diri  pada tempatnya.  Bukannya  kita  harus  tidak jaim,  kita  harus  tetap  terbuka  tapi kepemimpinan  kita  harus  tetap  kita tunjukkan  dengan  cara  yang  santun, merangkul, mengayomi, mengarahkan ”.
Sedangkan Baidari mengatakan:
“Nggak ada si mbak, sama aja” .
Jawaban  yang  diberikan  Erna  Sari Dewi adalah:
“ Ada  sentuhan  unik  sendiri  ketika perempuan  menjadi  leadernya  dan ketika  laki-laki  menjadi  leadernya.
Ada  sentuhan-sentuhan  perempuan yang  kemudian  yang  tidak  bisa  laki- laki memberikan sentuhan itu. Sentuahn  dalam  artian  positif  ya.
Bagaimana perempuan kemudian bisa lebih  dekat  dengan  masyarakat.  Ada sentuhan-sentuhan hati, bekerja dengan  hati.  Itu  kelebihan  perempuan itu  adalah  anugrah  yang  harus disyukuri.”
Pertanyaan berikutnya adalah mengenai  perbedaan  “ketegasan”  versi perempuan  dan  laki-laki.  Disebutkan Mardensi:
“ Tidak  juga  ada  perbedaan  sih..
Pokoknya  sebagai  pemimpin  kita harus bisa menyesuaikan diri ”.
Jawaban  senada  disampaikan  oleh Baidari:
“ Tidak  juga.  Kalau  kita  tegas-tegas benar,  teman-teman  pada  lari.  Cuma kita kasih pengertian tentang kegiatan yang harus  kita lakukan. Mereka juga akan  lebih  enak,  daripada  kita  tegas- tegas kita jutek-jutek mereka lari” .
Sedangkan Erna Sari
Dewi mengungkapkan:
“ Tidak  ada,  perempuan  juga  bisa tegas.  Sekarang  permasalahannya, apakah perempuan itu mampu mengeksplor  dirinya,  mengeluarkan semua  kemampuan  dirinya.  Itu tergantung  pribadi  masing-masing. Mengelola  sumber  daya  yang  dia punya” .
Berdasarkan hasil wawancara di  atas terlihat  bahwa  para  pemimpin  perempuan di  DPRD  Kota  Bengkulu  berusaha  untuk menyesuaikan diri dan melakukan komunikasi  politik  dengan  gaya  keibuan yang  santun,  merangkul,  mengayomi,  dan mengarahkan. Mereka mengaku tidak mau menerapkan  komunikasi  yang  bersifat arogan, tegas, atau bersikap cerewet karena hal  tersebut  mereka  pandang  tidak  tepat untuk  diterapkan  dalam  kepemimpinan mereka.

## Idealitas Gaya Kepemimpinan: Feminin atau Maskulin
Hubungan  antara  stereotip  karakter dengan  jenis  kelamin  tertentu  berdampak pada  cara  pandang  kepemimpinan  dalam suatu  organisasi  atau  lembaga.  Organisasi sering  dipandang  sebagai  sesuatu  yang rasional,  analitikal  strategis,  berorientasi
pada  keputusan,  keras,  dan  agresif  yang lebih  mirip  dengan  karakter  laki-laki (Parashakti,  2015).  Hal  ini  pada  akhirnya membawa  implikasi bagi  perempuan ketika menyandang posisi sebagai pemimpin. Ketika ditanya tentang perlunya menerapkan sikap “maskulin” agar “dipandang”  dalam  memimpin  Mardensi mengatakan:
“ Sebenarnya  menjadi  pemimpin  itu harus  menyesuaikan  dengan  keadaan. Kalau  terlalu  tegas,  kasar  ya  tidak baik juga ”
Jawaban  senada  disampaikan  oleh Baidari  dan  Erna  Sari  Dewi.  Dikatakan Baidari:
“Dalam  memimpin  tidak  harus  jiwa kelaki-lakian.  Jiwa  keibuan  pun  yang penting  saling  menghargai.  Antar komisi juga saling musyawarah, saling komunikasi, itu saja intinya.”
Sedangkan Erna Sari Dewi mengatakan:
“ Justru  di  dalam  dunia  politik  ini sangat memerlukan sentuhan
perempuan.  Kenapa  saya  bilang begitu,  perempuan  itu  lebih  bekerja dengan  hati.  Ketika  misalnya  dia turun ke lapangan, melihat masyarakat  kemudian  menyalurkan aspirasinya  untuk  disampaikan  terus kemudian  menyampaikan  keluhan- keluhan, perempuan itu lebih gampang  tersentuh.    Jadi  saya  tidak memandang  bahwa,  dunia  politik  ini dunia maskulin, tidak”.
Kemudian  ketika  ditanya  mengenai ada  atau  tidaknya  keterbatasan/tindakan yang  tidak  dapat  Anda  lakukan  sebagai pemimpin  karena  perempuan,  Mardensi mengatakan:
“ Kalau  saya  tidak..  Memang  kadang ada  si,  seperti  kalau  rapat  Banggar pas  bulan  puasa  itu  sahur  baru  bisa pulang.  Tapi  kalau  saya  tidak  sih, karena  keluarga  mendukung.  Paling
kalau  mau  pergi  kunjungan  ke Jakarta,  kulkasnya  harus  dipenuhi, persiapan  anak-anak  apa,  susunya, lauknya  harus  disiapin  dulu.  Semua itu  tidak  terlepas  dari  bantuan saudara-saudara  kita  yang  di  rumah, asisten  rumah  tangga  terutama ” (wawancara 29 Agustus 2017).
Menanggapi  pertanyaan  yang  sama Baidari mengatakan:
“ Tidak  ada  selama  ini  suami  juga sangat  mengerti  dan  men-support, misalkan  rapat  paripurna  hingga malam, asalkan tujuan benar.”
Hal  senada  disampaikan  oleh  Erna Sari Dewi:
“ Jangan perempuan takut diremehkan, jika kita punya kemampuan lebih baik. Ini bukan soal feminine atau maskulin, bukan  soal  antara  laki-laki  dan perempuan.  Ini  soal  kemampuan pribadi  seseorang.    Ketika  makanya saya bilang maka perempuan itu harus cerdas.  Perempuan  itu  harus  banyak membaca.  Harus  terus  setiap  hari menambah wawasannya, supaya tidak disepelekan.  Ketika  bidangnya  adalah politik,  maka  geluti  politik  bidang  itu dengan  baik.  Maka  jadilah  dia politikus yang baik.”
Hal  berikutnya  yang  menjadi  isu dalam  kepemimpinan  perempuan  adalah hubungan  antara  ketua  dengan  anggota komisi.  Menanggapi  pertanyaan  tentang hierarki yang terjadi di dalam institusi/komisi  yang  pernah  dipimpin, Mardensi mengatakan:
“ Di  komisi  yang  saya  pimpin  kita terbuka. Kita nggak berjenjang”
Sedangkan Baidari mengatakan:
“ Sebenarnya tidak ada yang menonjolkan. Tapi misalnya di undangan, yang membuka ketua fraksi kalau  tidak  datang  bisa  kita  wakilkan
dengan  wakil  ketua.  Kalau  dari  segi apapun ketua kan lebih, anggota biasa aja.”
Kemudian  ketika  ditanyakan  tentang orientasi  dalam  hubungan  organisasi, Mardensi mengatakan:
“ Saya  sifatnya  merangkul  ya..  jadi tugas  harus  tetap  dilaksanakan  tapi hubungan baik juga tetap dijaga”
Di sisi lain, Baidari mengatakan:

## “Alhamdulillah dekat.”
Berbicara tentang idealitas gaya kepemimpinan,  ketika  ditanya  mengenai adakah  yang  akan  diubah  dari  gaya kepemimpinan  yang  diterapkan,  Mardensi mengatakan:
“ Paling  dalam  hal  menambah  ilmu. Karena  dulu  waktu  masuk  saya  kan masih  S1,  saya  merasa  masih  kurang. Ini  saya  baru  saja  menyelesaikan  S2, sidang  tesis  sudah.  Tinggal  nunggu wisuda  saja.  Itu  saja  si  yang  ingin diperbaiki”
Sedangkan Baidari menyampaikan:
“ Tidak  ada  yang  ingin  saya  ubah. Saya  ke  masyarakat  tidak  akan mengubah. Karena yang memilih saya kan masyarakat, misalnya ada pengajian saya tetap sediakan kuenya, semua kita cover mulai dari ustadnya. Kita  membentuk  itu  sebagai  wadah. Saya  kemarin  juga  kampanye  bukan untuk  jadi  menjabat  tapi  jadi  anggota dewan  yang  mampu  merangkul  orang miskin.”
Sedangkan  jawaban  yang  diberikan Erna Sari Dewi adalah:
“ Nah  ini  jadi  anggota  dewan  ini  kok gak  punya  apa-apa.  Tapi  bagaimana
rakyat  bisa  mempercayai  kembali nanti  kepada  yang  bersangkutan ketika  dia  tidak  bisa  mewakili  suara rakyatnya.  Jadi  itu  akan  terlihat karena  masa  periode  itu  lima  tahun, maka  akan  terlihat  di  tahun-tahun berikutnya. Apakah masyarakat kemudian bisa mempercayakan kembali  kepada  wakil  rakyatnya  yang mampu bekerja dan yang tidak mampu bekerja akan terlihat”
Dari  hasil  wawancara  di  atas  terlihat bahwa para informan menganggap kepemimpinan perempuan yang menerapkan  “sifat-sifat”  feminin  yang bersifat merangkul dan keibuan lebih ideal dibandingkan  dengan  gaya  kepemimpinan yang  terlalu  tegas  atau  kasar.  Berkenaan dengan  hierarki  dan  orientasi  dalam organisasi,  mereka  mengatakan  bahwa walaupun  hierarki  bersifat  terbuka  dan berorientasi  pada  hubungan,  mereka  juga bersikap  tegas  agar  tugas-tugas  yang diemban  oleh  anggota  parlemen  yang mereka pimpin tetap dilaksanakan.

## PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  lapangan,  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Dari  segi  kuantitas,  kuota  30%  yang diharapkan belum juga terpenuhi. Sedangkan dari segi kualitas, perempuan-perempuan yang telah berhasil  duduk  di  kursi  dewan  belum memberikan  banyak  kontribusi,  baik dalam  produk-produk  kebijakan  yang berperspektif  gender  maupun  dukungan nyata  bagi  kemajuan  kaum  perempuan di dunia politik.
2. Komunikasi politik dan gaya
kepemimpinan dilakukan para perempuan  pemimpin  dengan  gaya keibuan  seperti  melakukan  pendekatan- pendekatan  yang  bersifat  merangkul, mengajak,  dan  mengarahkan  anggota parlemen  yang  mereka  pimpin  untuk menjalankan  tugas.  Namun  begitu,
ketika  dipandang  perlu,  mereka  tetap bersikap tegas, namun tidak arogan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kriyantono,  Rakhmat.  2009. Teknik  Riset
Komunikasi .  Jakarta,  Prenada  Media Group Ma’ruf, Ade. 2013. Megawati
Soekarnoputri:  Riwayat  Pribadi  dan
Politik Putri Bung Karno . Yogyakarta,
Ar-Ruzz Media.
Moustakas. 1994. Phenomonological Research  Method .  California,  Sage Publication.
Napsiah.  2009. Nilai-nilai  Profetik  dan
Affirmative  Action  di  Partai  Politik”. Dalam  Siti  Hariti  Sastriyani  (Eds.), Gender  and  Politics. Diterbitkan  atas kerjasama Pusat Studi Wanita
Universitas  Gadjah  Mada  dengan
Penerbit Tiara Wacana. Hlm. 171-176.
Parashakti, Ryani Dhyan. 2015. Perbedaan Gaya Kepemimpinan dalam Perspektif Maskulin  dan  Feminin .  Jurnal  Ilmiah Manajemen  dan  Bisnis  Vol  I,  No.  I, Maret 2015. Hlm. 92-101. Richmond-Abbot, Marrie. 1992. Masculine and  Feminine:Gender  Roles  Over  the
Life Cycle .  New York: McGraw-Hill. Suryani, Indah. 2010.
Partisipasi Perempuan  dalam  Komunikasi  Politik (Studi  tentang  artisipasi  Perempuan dalam  Komunikasi  Politik  di  Pos
Wanita  Keadilan  (Pos-WK)  Dewan
Pengurus Daerah (DPD) Partai
Keadilan  Sejahtera  (PKS)  Sukoharjo Tahun 2009) . SKRIPSI. Fakultas Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas
Sebelas Maret Surakarta
Syah,  Sirikit.  2014. Membincangkan  Pers, Kepala  Negara,  dan  Etika  Media .
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Thoha, Miftah. 2010. Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya .
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Tong,  Rosemarie  Putnam.  1998. Feminist Thought (Diterjemahkan oleh AquariniPriyatnaPrabasmoro) . Yogyakarta: Jalasutra. Zamroni,  Muhammad.    2013. Perempuan
Dalam Kajian Komunikasi Politik dan
Gender .Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013 Sumber Online _____. 2016. Margaret Thatcher Biography .
http://www.biography.com/people/ margaret-thatcher-9504796  diakses tanggal  21  Mei  2016  pukul  14.23 WIB.