## PERAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS DIVESTASI SAHAM NEWMONT
Huta Disyon Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia email: huta.disyon@kemenkeu.go.id
Marwan Riyandi
Kedeputian Pendanaan dan Investasi, Otorita Ibu Kota Nusantara email: m.riyandi@ikn.go.id
Garnita Amalia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia email: garnita.amalia@kemenkeu.go.id
disampaikan 13/10/2023 – di- review 06/04/2024 – diterima 05/06/2024 DOI: 10.25123/vej.v10i1.7284

## Abstract
The investments made by Local Governments in Regional Owned Enterprises (ROEs) have not yielded satisfactory returns. One potential investment opportunity for Local Governments is participating in the divestment  of  foreign  shareholders  in  mining  companies.  This  study  analyzes  the  role  of  ROEs  in divesting mining company shares, including the legality of ROE establishment, the position of ROEs in mining company divestment, and their role as investment instruments for Local Governments, using PT Newmont Nusa Tenggara as a case study. Using a normative method and analyzing secondary data descriptively,  the  study  finds  that  Local  Governments  must  ensure  the  administrative  process  of establishing ROEs complies with applicable laws and regulations. ROEs can partner with investors to address  funding  difficulties  in  foreign  divestment  transactions.  Additionally,  the  priority  position  of Local Governments in divesting foreign shares in mining companies should provide a strong bargaining position in negotiating the establishment of ROEs and subsidiaries used as vehicles in these transactions.
Keywords: local government investment; mining divestment; regional owned enterprises

## Abstrak
Investasi yang selama ini dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum memberi pengembalian memuaskan. Salah satu peluang potensial investasi Pemda adalah  mengambil  porsi  divestasi  saham  perusahaan  tambang  asing.  Penelitian  ini  bertujuan menganalisis peran BUMD dalam divestasi saham perusahaan tambang meliputi legalitas pendirian BUMD, kedudukan BUMD dalam divestasi perusahaan tambang, dan peran BUMD sebagai instrumen investasi  Pemda.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis-normatif  dengan  menganalisis  data sekunder  secara  deskriptif  analitis  pada  kasus  PT  Newmont  Nusa  Tenggara.  Hasil  penelitian  ini adalah  Pemda  perlu  memperhatikan  proses  administrasi  pendirian  BUMD  agar  sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMD pun dapat melakukan kemitraan dengan investor dalam hal kesulitan pendanaan untuk transaksi divestasi asing pada perusahaan tambang tersebut. Selain itu, kedudukan Pemda sebagai prioritas dalam proses divestasi saham pada perusahaan tambang asing seharusnya memberikan Pemda posisi tawar yang kuat dalam negosiasi pendirian BUMD dan/atau anak perusahaan BUMD yang akan digunakan sebagai vehicle transaksi divestasi saham asing ini.
Kata Kunci: badan usaha milik daerah; divestasi saham tambang; investasi pemda

## Pendahuluan
Dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  “dipergunakan  untuk sebesar-besar kemakmuran  rakyat”  dalam  Pasal  33  ayat  (2)  dan  (3)  UUD  1945,  Negara  hadir sebagai pelaku usaha melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan/atau  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (“BUMD”). 1 Dalam  era  otonomi  daerah, Pemerintah  Daerah  (Pemda)  mempunyai  hak  dan  kewenangan  untuk  mengelola dengan inisiatif sendiri, mengoptimalkan potensi sumber daya, dan mengatur arah pembangunan daerah, 2 baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya.  Dalam  aspek  ekonomi,  Pemda  memiliki  kewenangan  untuk  membentuk suatu BUMD, termasuk juga melakukan penambahan penyetoran modal pada BUMD terbuka, 3 dan/atau  berinvestasi  pada  suatu  usaha  yang  dikelola  oleh  Perusahaan swasta melalui perjanjian kerja sama. 4
Mengacu  ketentuan  Pasal  331  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  (“UU  Pemda”),  tujuan  pendirian  BUMD diantaranya adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya dan untuk  memperoleh laba dan/atau keuntungan. Salah satu  potensi  kekayaan  daerah  yang  dapat  memberikan  kontribusi  besar  bagi perekonomian  daerah  adalah  sektor  pertambangan,  sebagaimana  diformulasikan oleh  Pemerintah  dalam Grand  Strategy Arah  Pengembangan  Hulu  Hilir  Mineral Utama dan Batubara Tahun 2045, 5 dengan rincian sebagai berikut:
1 Rahmah Mas, Hukum Investasi (Jakarta: Prenada Media, 2020), 132.
2 Rahman  Syamsuddin  and  Muhammad Ikram  Nur  Fuady,  “Upaya  Penguatan  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo,” Jurnal  Wawasan  Yuridika 4,  no.  1  (March  31,  2020):  64, https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326.
3 Nia  Kania,  R  Kartikasari,  and  Etty  Djukardi,  “Penerbitan  Saham  Bank  BUMD  Terbuka  Tanpa  Hak  Memesan  Efek Terlebih Dahulu Dihubungkan Dengan Fungsi Pasar Modal Sebagai A lternatif Pembiayaan Perusahaan dan Investasi,” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 2, no. 1 (November 30, 2020): 10, https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.290.
4 Zainal Asikin, “Perjanjian Antara Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Kaitannya Dengan Divestasi Saham PT.NNT di Nusa Tenggar a Barat,” Masalah-Masalah Hukum 42, no. 3 (2013): 440, https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.438-446.
5 Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, “Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pe ngembangan Hulu Hilir Mineral  Utama  Dan  Batubara  Menuju  Indonesia  Maju”  (Jakarta:  Kementerian  ESDM,  July  2021),  2– 13, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf.

## Tabel 1: Potensi Minerba Indonesia

## Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
Pemanfaatan sumber daya alam, memiliki peranan penting bagi eksistensi suatu  bangsa,  khususnya  yang  tidak  dapat  diperbarui,  misalnya  seperti  minyak bumi  atau  minerba. 6 Kontribusi  bagi  perekonomian  daerah  dapat  berasal  dari setoran  langsung  perusahaan  tambang  berupa  pungutan,  retribusi,  perijinan  dan pajak  daerah, 7 maupun  yang  berasal  dari  Dana  Bagi  Hasil  dari  Pemeritah  Pusat, serta yang bersifat langsung kepada masyarakat berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  Perusahaan  (TJSL),  dan  melalui  program  Bina  Lingkungan  BUMN. 8
Secara filosofis, praktik TJSL di Indonesia merupakan pengejawantahan dari tujuan Negara  sebagaimana  Alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945,  khususnya  untuk memajukan kesejahteraan umum. 9
Salah satu bentuk potensi penerimaan daerah lainnya adalah berupa setoran dividen  dari  hasil  investasi  langsung  Pemda  pada  BUMD.  Berdasarkan  data Kementerian  Dalam  Negeri,  terdapat  1.097  BUMD di  Indonesia  dengan  total  aset Rp340,118 triliun. Namun laba yang dihasilkan hanya mencapai Rp10,372 triliun, atau  ROA hanya  3,05%.  Mendagri  mengemukakan  kecilnya  jumlah  laba  itu dikarenakan banyak BUMD yang merugi. 10
6 Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 1.
7 Resvani, Tambang Untuk Negeri: Sebuah Inovasi Konsep (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 161.
8 Naning Fatmawatie, Tanggungjawab Sosial Perusahaan , vol. Cetakan Pertama (Kediri: STAIN Kediri Press, 2017), 5.
9 Huta Disyon, Widianingsih Widianingsih, and Fildzah Rio, “Corporate Social and Environmental Responsibility in SOE Mining  Sector  in  Indonesia:  Commitment  of  Social- Legal  Awareness,” JSW  (Jurnal  Sosiologi  Walisongo) 6,  no.  2 (October 28, 2022): 162, https://doi.org/10.21580/jsw.2022.6.2.12423.
10 Lisa  Novita  Hartanti,  Rahmat  Hidayat,  and  Prilla  Marsingga,  “Peran  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD)  dalam Menunjang Kemandirian Keuangan Suatu Daerah,” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 4 (March 15, 2022): 25, https://doi.org/10.5281/ZENODO.6354910.
Jenis Mineral Sumber daya (Juta ton) Cadangan (Juta ton) Produksi (Juta ton) Lokasi Tambang Eksisting Nikel 143 49 0,76 SulTra,  SulTeng,  SulSel,  Maluku  Utara, Maluku, KalSel, Papua Barat, dan Papua Kobalt 3,6 0,4 NA Besi 3.859 927 3,87 Maluku Utara, KalTeng, KalSel, Aceh,  NTB, SumBar dan SulSel Bauksit 5.500 3.000 26,3 Kep.Riau, KalBar, dan KalTeng Alumina 1.800 900 NA Timah 2,76 2,72 NA Riau,  Kep.Riau,  Kep.  Bangka  Belitung,  dan KalBar Tembaga 16.000 3.000 72 NA Emas 16.000 4.000 66,2 NA Perak 10.400 3.200 338,1 Tersebar seluruh Indonesia Batubara 144.000 39.000 566 Tersebar di seluruh Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua
Potensi  besar  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  pertambangan  juga  dimiliki  oleh Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  (“NTB”),  meliputi  emas,  tembaga,  perak,  yang berlokasi di area pertambangan PT Newmont Nusa Tenggara (“PT NNT”) di Batu Hijau Kabupaten  Sumbawa  Barat  (“KSB”) dan  Elang  Dodo  Kabupaten  Sumbawa (“KS”) . Kegiatan produksi di Batu Hijau telah dilakukan sejak tahun 2000 di wilayah seluas 51.932,23 ha, sedangkan kegiatan eksplorasi di Elang Dodo telah dilakukan sejak tahun 2004 di wilayah seluas 16.568,54 ha. 11
Salah satu kontribusi PT NNT terhadap pendapatan daerah adalah berupa royalti tambang. Sepanjang tahun 2006-2012 PT NNT telah berkontribusi terhadap pendapatan  daerah  KSB  melalui  Dana  Bagi  Hasil  Royalti  tambang  senilai  total Rp377.404.356.387,  sebagai  bagian  dari  total  pendapatan  daerah  KSB  senilai Rp2.760.243.626.088, 12 atau  rata-rata  kontribusi  royalti  tambang PT  NNT  adalah 13,67% terhadap pendapatan daerah KSB.
Dikaitkan  dengan  besarnya  potensi  sumber  daya  tambang  minerba  di daerah,  penulis  merasa  penting  untuk  mengetahui  dan  memahami  aspek  hukum divestasi  dan  aspek  hukum  perusahaan  daerah,  sehingga  pemanfaatan  BUMD sebagai  kendaraan  ( vehicle )  bisnis Pemda  dapat  dijalankan  dengan  taat  asas, sehingga tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Secara spesifik penelitian mengambil studi kasus pada transaksi akuisisi saham PT NNT oleh Pemprov NTB, mengingat bahwa proses divestasi saham PT NNT tersebut cukup kompleks, bahkan sampai bersengketa di arbitrase internasional dan di Mahakamah Konstitusi.
Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam  hal  melakukan  penelitian  yuridis  normatif,  maka  yang  diterangkan bagaimana  bahan  hukum  (data)  akan  dianalisa. 13 Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  legalitas  terkait  pendirian  BUMN  dan  kedudukan  BUMD  dalam divestasi  saham  asing  pada  perusahaan  tambang  dikaitkan  dengan  peraturan
11 Salim H.S. and Idrus Abdullah, “Penyelesaian Sengketa Tambang: Studi Kasus Sengketa Antara Masyarakat Samawa Dengan PT. Newmont Nusa Tenggara,” Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 24, no. 3 (2012): 477, https://doi.org/10.22146/jmh.16121.
12 Subhan  Purwadinata,  “Kontribusi  Royalti  PT  Newmont  Nusa  Tenggara  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Sumbawa  Barat  Tahun  2006- 2012,” Jurnal  Ilmu  Ekonomi  dan  Pembangunan 16,  no.  2  (February  7,  2017):  21, https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2294.
13 Andi Prastowo and Meita Sandra, Memahami Metode- Metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis , vol. Cet. 3. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 143.
perundang-undangan.  Selain  itu,  penelitian  ini  menganalisis  terkait  pengaturan mengenai  investasi  oleh  Pemda,  yang  selanjutnya  dikaitkan  dengan  praktik  yang terjadi,  sehingga  berpotensi  mengakibatkan  adanya  kesenjangan  ( gap ).  Metode pengumpulan  data  adalah  studi  kepustakaan  ( library  research )  dan  penelusuran dokumen.  Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah peraturan  perundang-undangan  (hukum  positif)  diantaranya  adalah  Undang- Undang Dasar 1945, UU Pemda, UU Minerba, dan berbagai Peraturan Pemerintah dan  Peraturan  Menteri  terkait.  Sementara  itu,  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, jurnal dan hasil penelitian hukum yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  sedang  diteliti.  Sedangkan  bahan  hukum tersier  antara  lain  kamus  hukum,  artikel  media  massa  elektronik  dan  sumber bacaan lain yang dibutuhkan.

## Pembahasan

## Aspek Hukum Pengelolaan BUMD
Bahwa  berdasarkan  UU  Pemda,  BUMD  didefinisikan  sebagai  badan  usaha yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Daerah.  Mengacu ketentuan  peralihan  dalam  Pasal  405  UU  Pemda,  maka  aturan  hukum  yang mengatur  pengelolaan  BUMD  menjadi  sangat  banyak  karena  masih  mengakui keberlakuan  aturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1962  tentang Perusahaan Daerah. Menurut penulis rujukan peraturan yang paling utama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“PP BUMD”).
BUMD  dapat  berbentuk  Perusahaan  Umum  Daerah  (“Perumda”)  atau Perusahaan Perseroan Daerah (“Perseroda”) ( vide . Pasal 331 ayat (3) UU Pemda). Sumber  modal  BUMD  dapat  berasal  dari  Penyertaan  Modal  Daerah  (PMD), pinjaman,  hibah,  dan  sumber  modal  lainnya,  misalnya:  kapitalisasi  cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham. 14 Kekayaan BUMD berstatus kekayaan
Daerah  yang  dipisahkan.  Setiap  PMD  pada  BUMD  harus  ditetapkan  dengan Peraturan Daerah, dan dapat berupa uang dan/atau Barang Milik Daerah.
Baik  Perumda  maupun  Perseroda,  dapat  membentuk  anak  perusahaan  dan/atau memiliki  saham  pada  perusahaan  lain.  Selain  itu,  juga  dapat  melakukan restruksturisasi  untuk  menyehatkan  perusahaan,  dan  keduanya  juga  dapat dibubarkan. BUMD dapat dimiliki oleh: 1) satu Pemda; 2) lebih dari satu Pemda; 3) satu  Pemda  dengan  bukan  Daerah;  atau  4)  lebih  dari  satu  Pemda  dengan  bukan Daerah. Adapun perbedaan antara Perumda dengan Perseroda, sebagai berikut:

## Tabel 2: Perbedaan antara Perumda dengan Perseroda
Sumber:  Usil Sis Sucahyo et al, Badan Usaha Milik Daerah Dalam Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah , Cetakan Pertama (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), hlm. 7.
Mengacu  ketentuan  Pasal  5  ayat  (2)  Undang-undang  No  25  Tahun  2007 tentang  Penanaman  Modal,  bahwa  penanaman  modal  asing  wajib  berbentuk perseroan  terbatas,  memperhatikan  status  perusahaan  tambang  sebagai Penanaman  Modal  Asing,  maka  BUMD  yang  dimungkinkan  dapat  terlibat  dalam transaksi  divestasi  saham  asing  perusahaan  tambang  seyogianya  adalah  yang berbentuk Perseroda.

## Divestasi Wajib PT Newmont Nusa Tenggara
Sebagai rujukan, definisi divestasi, adalah: “ The complete or partial loss of an interest  in  an  asset,  such  as  land  or  stock .” 15 Sementara  itu,  definisi  divestasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga
15 Bryan A. Garner, “Black’s Law Dictionary” (New York: Thomson Reuters, 2009), 547.
Pembeda Perumda
Perseroda Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Perseroan Terbatas Kepemilikan Seluruh  modalnya  dimiliki  oleh  satu Daerah dan tidak terbagi atas saham Modalnya  terbagi  dalam  saham  yang seluruhnya  atau  paling  sedikit  51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah Kepemilikan oleh Daerah lain Dalam  hal  Perumda  akan  dimiliki  oleh lebih  dari  satu  Daerah,  Perumda  tersebut harus  merubah  bentuk  hukum  menjadi Perseroda Dalam  hal  pemegang  saham  Perseroda terdiri  atas  beberapa  Daerah  dan  bukan Daerah,  salah  satu  Daerah  merupakan pemegang saham mayoritas Tujuan Diprioritaskan menyelenggarakan kemanfaatan umum. Berfokus pada tujuan mencari keuntungan. Organ Perusahaan Organ  Perumda  terdiri  atas  KaDa  selaku wakil  Daerah  sebagai  pemilik  modal, direksi dan dewan pengawas Organ  Perseroda  terdiri  atas  RUPS, direksi, dan komisaris
Saham  Divestasi  Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2018, sebagai berikut: “ Divestasi Saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Peserta Indonesia .”
Seluruh  perusahaan  pertambangan  asing  di  bidang  minerba  wajib mendivestasikan sahamnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,  sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah  dengan  UU  Nomor  3  Tahun  2020  dan  UU Nomor  11  Tahun  2020  (“UU Minerba”).  Selain  dalam  UU  Min erba,  dalam  kontrak  karya  atau  perjanjian  karya pengusahaan  pertambangan  batu  bara  juga  menerapkan  kebijakan  partisipasi Indonesia dalam perusahaan asing. 16
Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  PT  NNT  telah  menandatangani Kontrak Karya tanggal 2 Desember 1986. 17 Selanjutnya, Pasal 24 ayat (4) Kontrak Karya  memuat  klausul  bahwa  PT  NNT  wajib  melakukan  divestasi  51%  saham asingnya  kepada  pihak  nasional.  Saat  kontrak  kerja  PT  NNT  ditandatangani,  PT Pukuafu Indah telah menguasai 20% saham, 18 sehingga divestasi wajib adalah atas sisa 31% saham. Rincian jadwal divestasi PT NNT sebagai berikut:
1. pada akhir tahun ke-5, divestasi asing total minimal 15%, sehingga pada Maret  2005  tidak  ada  kewajiban  melakukan  divestasi  (karena  PT Fukuaku Indah telah memiliki 20% saham PT NNT);
2. pada akhir tahun ke-6 divestasi asing total minimal 23%, sehingga pada Maret 2006 wajib mendivestasikan 3% saham;
3. pada akhir tahun ke-7 minimal divestasi asing total 30%, sehingga pada Maret 2007 wajib mendivestasikan 7% saham;
4. pada akhir tahun ke-8 minimal divestasi asing total 37%, sehingga pada Maret 2008 wajib mendivestasikan 7% saham;
16 Adi Syafrizal Siregar, “Divestasi Saham Pertambangan pada Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara,” Premise Law Jurnal 12 (2019): 5, https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22454.
17 Uyan Wiryadi and Faisal Santiago, “Complete Settlement Disputes to Content of the Mining Divestment A greement (Case  Study of  Indonesian  Government and  Newmont Nusa  Tenggara  in  Arbitration),”  in Proceedings of  the  2018 International  Conference  on  Energy  and  Mining Law (ICEML  2018) (2018  International Conference  on  Energy  and Mining Law (ICEML 2018), Jakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2018), 357, https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.78.
18 PT Pukuafu Indah dimiliki oleh Jusuf Merukh, mantan Menteri Agraria di akhir dekade 1960an.
5. pada akhir tahun ke-9 minimal divestasi asing total 44%, sehingga pada Maret 2009 wajib mendivestasikan 7% saham; dan
6. pada akhir tahun ke-10 minimal divestasi asing total 51%, sehingga pada
Maret 2010 wajib mendivestasikan 7% saham. 19
Dikarenakan PT NNT tidak melaksanakan kewajiban divestasi dimaksud, maka pada 3  Maret  2008  Pemerintah  menggugat  PT  NNT  ke  Arbitrase  Internasional UNCITRAL. 20 Berdasarkan Putusan Arbitrase UNCITRAL tanggal 31 Maret 2009, 21 PT NNT diwajibkan menyerahkan total 10% divestasi saham tahun 2006 dan 2007 kepada  Pemda.  Sedangkan  untuk  divestasi  saham  tahun  2008,  PT  NNT  wajib mentransfer 7% saham kepada Pemerintah dalam waktu 180 hari.
Selanjutnya,  tiga  Pemda,  yaitu  Pemprov  NTB,  Pemerintah  KSB,  dan Pemerintah  KS,  menyepakati  pendirian  BUMD,  yang  bernama  PT  Daerah  Maju Bersaing  (“PT  DMB”),  dengan  pembagian  porsi  kepemilikan  Pemprov  NTB  : Pemerintah KSB : Pemerintah KS adalah sebesar 40% : 20% : 40%. 22 Kemudian PT DMB  bekerja  sama  dengan  investor  mitra  PT  Multi  Capital  (“PT  MC”), 23 untuk membentuk joint venture bernama PT Multi Daerah Bersaing (“PT MDB”), dengan pembagian porsi kepemilikan adalah PT DMB sejumlah 25% dan PT MC 75%.
Selanjutnya  transaksi  divestasi  saham  PT  NNT  tahun  2006  dan  2007 sejumlah total 10%, dilaksanakan oleh PT MDB dengan nilai akuisisi senilai USD391 miliar (ekuivalen Rp4 triliun). Selanjutnya, kewajiban divestasi PT NNT tahun 2008 dan 2009 masing-masing sejumlah 7% juga telah dilaksanakan PT MDB dengan nilai akuisis total USD493,6 juta (ekuivalen Rp4,8 triliun) pada 16 Juli 2009. 24
Saat ini, kewajiban divestasi saham oleh perusahaan tambang asing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan
19 Sigit Hari Wibowo, Hirsanuddin, and Djumardin, “Implikasi Yuridis Penjualan Saham PT Multi Daerah Bersaing (PT MDB) Terhadap PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB),” Jurnal Education and Development 7, no. 1 (January 2019): 205, https://doi.org/10.37081/ed.v7i1.1142.
20 Farid Wajdi, Ummi Salamah Lubis, and Diana Susanti, Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Abitrase Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 93.
21 Sengketa antara Pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara dengan arbitrator: Dr. Robert Briner sebagai ketua, dengan anggota yaitu Prof. Muthucumaraswamy Sornarajah dan Stephen M. Schwebel.
22 Lalu  Pria  Wira  S.,  “Sinkronisasi  Kebijakan  Kerjasama  Antar  Daerah  Dalam  Divestasi  Saham  PT  Newmont  Nusa Ten ggara,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 27,  no.  1  (February  23,  2015):  54, https://doi.org/10.22146/jmh.15909.
23 PT Multi Capital adalah anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, dengan kepemilikan saham 99,9 %
24 Kementerian  ESDM,  “Pemerintah  Sepakati  Harga  Divestasi  Saham  Newmont  Nusa  Tenggara,”  July  16,  2009, https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pemerintah-sepakati-harga-divestasi-saham-newmont- nusa-tenggara.
Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  (“PP  96/2021”).  PP  tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Minerba. PP 96/2021 mengubah skema penetapan  kewajiban  divestasi  saham  51%  bagi  Penanaman  Modal  Asing,  dari sebelumnya  dilaksanakan  secara  secara  bertahap  dimulai  tahun  keenam  hingga tahun  kesepuluh  masa  operasi  produksi  perusahaan,  menjadi  secara  bertahap dimulai  tahun  kesepuluh  hingga  sampai  dengan  tahun  kelimabelas  dan/atau keduapuluh,  tergantung  pada  metode  pertambangannya,  terbuka,  tertutup  atau bawah tanah. Pasal 147 ayat (1) PP 96/2021 mengatur bahwa:
“Badan Usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi dalam  rangka  penanaman  modal  asing  wajib  rnelakukan  divestasi  saham paling  sedikit  sebesar  5l%  secara  berjenjang  kepada  Pemerintah  Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional.”
Rumusan  pasal  147  PP  96/2021  dimaksud  memberikan  indikasi  bahwa  Pemda dan/atau BUMD memiliki kesempatan untuk melakukan akuisisi terhadap saham perusahaan tambang yang telah melakukan kegiatan operasi produksi, 25 sehingga berpeluang mendapatkan keuntungan ekonomi dan juga finansial dari penguasaan saham di perusahaan tambang dimaksud, baik dalam porsi minoritas apalagi dalam porsi  mayoritas. 26 Mengingat  keterbatasan  kemampuan  fiskal  keuangan  daerah, pelaksanaan akuisisi saham tambang ini kerapkali melibatkan kerja sama dengan pihak swasta nasional sebagai mitra strategis atau investor yang akan memberikan pendanaan transaksi divestasi saham tersebut, misalnya yang terjadi pada transaksi divestasi wajib PT NNT, dimana transaksi akuisisi saham PT NNT oleh Pemda NTB dilaksanakan melalui BUMD, yang bermitra dengan PT Multi Capital.

## Investasi Pemda Dalam Kepemilikan Saham PT NNT
Sebagaimana telah disebutkan pada bagian terdahulu, untuk melaksanakan transaksi  akuisisi  dalam  rangka  divestasi  wajib  PT  NNT,  dengan  memperhatikan tenggat waktu penyelesaian transaksi berdasarkan Putusan Arbitrase yang sangat
25 Nelsa  Nurfitriani  Pratama,  Budiharto,  and  Paramita  Praningtyas,  “Pengaturan  Kewajiban  Divestasi  Saham  dalam Perusahaan  Modal  Asing  di  Bidang  Pertambangan  Menurut  PP  No  77  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara,” Diponegoro  Law  Journal 5,  no.  2  (2016):  3, https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11014.
26 Franky Butar Butar, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara (Surabaya: Airlangga University Press, 2023), 174.
mendesak, yaitu 180 hari, maka Pemprov NTB, Pemerintah KSB, dan Pemerintah KS kemudian menyepakati pendirian BUMD, yang bernama PT DMB berdasarkan Surat Kesepakatan  Bersama  ketiga  Pemda  tersebut 27 dan  Akta  Pendirian  Nomor:  14
Tahun  2009  tanggal  23  Mei  2009  ( vide .    Kepmenkumham  Nomor:  AHU- 32640.AH.01.01.Tahun 2009). Pendirian BUMD PT DMB baru ditetapkan kemudian dengan Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2010. Pemprov NTB, Pemerintah KSB, dan Pemerintah KS selaku pemegang saham PT DMB melakukan penyetoran modal awal senilai total Rp500 juta, yang bersumber dari APBD T.A. 2009, secara prorata 40%:40%:20%. Pasal 5 Perda Nomor 4 tahun 2010 menegaskan bahwa salah satu maksud pembentukan PT DMB adalah “ untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal pembelian saham divestasi PT NNT. ” 28
Uniknya,  dalam  Pasal  12  Perda  Nomor  4  tahun  2010,  disebutkan  bahwa “ Kekayaan  Perseroan  terdiri  dari  nilai  seluruh  kekayaan  perseroan  termasuk  25% saham Perseroan pada PT MDB .”. Pasal 1 Perda Nomor 4 tahun 2010 menjelaskan bahwa PT Multi Daerah Bersaing (“PT MDB”) adalah perusahaan patungan antara PT DMB dengan PT MC untuk melaksanakan akuisisi divestasi saham PT NNT. PT MC  mendapat  75%  kepemilikan  saham  PT  MDB,  sedangkan  PT  DMB  hanya mendapat sedikit bagian (25%), sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tanggal 11 Juli 2009. Hal ini mengindikasikan bahwa PT MDB sebagai perusahaan patungan antara Pemda dengan PT MC telah dibentuk terlebih dahulu, bahkan sebelum PT MDB selaku BUMD dibentuk.
Selanjutnya,  PT  MDB,  selaku  anak  perusahaan  BUMD  PT  DMB,  kemudian  telah menyelesaikan transaksi divestasi saham PT NNT tahun 2006-2009 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3: Divestasi Saham PT NNT
Sumber:  Penulis, diolah dari berbagai sumber.
27 Pemerintah  Provinsi  NTB,  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa,  dan  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat,  “Surat Kesepakatan Bersama No.415.4/229/KESDA, No. 500/70/EKBANG/2009, Dan No. 21 Tahun 2009,” n.d.
28 Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat,  “Perda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2010  Tent ang  Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing,” Pub. L. No. Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 27 (2010), Pasal 5.
Tahun Divestasi Jumlah Divestasi Nilai Akusisi oleh PT MDB 2006-2007 10% USD391 juta ≈ Rp4 triliun 2008 7%, USD246,8 juta ≈ Rp2,4 triliun 2009 7%, USD246,8 juta ≈ Rp2,4 triliun
Setelah  melakukan  rangkaian  transaksi  akuisisis  saham  tersebut,  PT  MDB kemudian  berhasil  menguasai  24%  saham  PT  NNT.  Namun  demikian, memperhatikan porsi kepemilikan saham Pemda cq. PT DMB yang minoritas di PT MDB, yaitu hanya 25%, maka senyatanya penguasaan Pemda atas saham PT NNT sesungguhnya  tidak  24%,  melainkan  hanya  6%.  Sedangkan  porsi  kepemilikan saham PT NNT yang lebih besar justru dikuasai oleh PT MC (75%).

## Gambar 1: Struktur Kepemilikan Saham Pasca Divestasi Saham PT NNT
Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber.
Dalam  perkembangannya,  pada  2016  Medco  Group  melalui  PT  Amman Mineral  Internasional  mengakuisisi  82,2%  saham  PT  NNT  senilai  USD2,6  miliar (ekuivalen  Rp34  triliun),  yang  terdiri  dari  56%  saham  Newmont  Mining Corporation  dan  Sumitomo  Corporation,  24%  saham  PT  MDB  dan  2,2%  PT Indonesia Masbaga. Sehingga Medco kemudian berstatus sebagai pemegang saham di PT NNT (82,2%), bersama dengan PT Pukuafu Indah (17,8%). 29 Sejalan dengan akuisisi saham oleh Medco Group tersebut, maka berakhir pula kepemilikan Pemda melalui  PT  DMB  melalui  PT  MDB  di  PT  NNT,  Pemda  kemudian  melakukan pembubaran PT DMB, berdasarkan Perda Provinsi NTB Nomor 2 Tahun 2020.
Pelaksanaan  divestasi  PT  NNT  dapat  dibandingkan  dengan  pelaksanaan divestasi  saham  PT  Freeport  Indonesia  (“PTFI”).  Pada  21  Desember  2018, Pemerintah melalui PT Inalum (Persero) mengakuisisi saham mayoritas PTFI dari Freeport  McMoRan  Inc.  dan  Rio  Tinto  senilai  USD3,85  miliar  (ekuivalen  Rp56
29 Arnold  Sirait,  “Dibiayai  3  Bank  BUMN,  Medco  Akuisisi  Newmont  Rp  34  Triliun,”  July  1,  2016, https://katadata.co.id/arnold/berita/5e9a56ca24c6f/kucurkan-us-26-miliar-medco-akan-kuasai-822-persen- saham-newmont.
triliun). 30 Setelah  dilakukan  akuisisi,  PT  Inalum  kemudian  menjadi  pemegang saham mayoritas di PTFI karena peningkatan porsi kepemilikan saham PT Inalum di PTFI dari sebelumnya 9,36% menjadi 51,23%. Sedangkan, Pemprov Papua dan Pemkab  Mimika  secara  bersama-sama,  melalui  PT  Indonesia  Papua  Metal  dan Mineral  (“IPPM”),  memiliki  hak  ( participating  interest )  atas  saham  PTFI  sebesar 10% sesudah pelaksanaan divestasi. PT IPPM adalah perusahaan patungan antara PT  Inalum  (60%)  dengan  BUMD  PT  Papua  Divestasi  Mandiri  (40%).  Inalum memberikan pinjaman kepada BUMD PT Papua Divestasi Mandiri sebesar USD819 juta  yang  dijaminkan  dengan  40%  saham  BUMD  di  IPPM.  Cicilan  pinjaman  akan dibayarkan  dengan  dividen  PTFI  yang  akan  diperoleh  BUMD  PT  Papua  Divestasi Mandiri. 31

## Analisis  Legalitas  Pendirian  BUMD  Dalam  Divestasi  Saham  Perusahaan Tambang
Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian sebelumnya, Peraturan Daerah yang menetapkan pendirian BUMD PT DMB baru terbit setelah PT DMB disahkan statusnya  sebagai  Perseroan  Terbatas  oleh  Kemenkumham.  Sementara  itu berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya menyatakan bahwa pembentukkan BUMD oleh Pemda  harus  ditetapkan  dengan  Perda  yang  berpedoman  pada  peraturan perundang-undangan, maka sesuai ketentuan yang berlaku pendirian suatu BUMD harus didahului dengan penetapan Perda tentang pendiriannya, 32 yang selanjutnya dilakukan pengurusan administrasi penetapan badan hukumnya sebagai Perseroan Terbatas di Kemenkumham. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pendirian BUMD PT DMB telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 177 UU Pemda.
30 Faradil la Adriani, Hawa Ridhani W.S, and Hendrina Nur A.R, “Geoekonomi Papua: Analisis Untung Rugi Akuisisi Saham Freeport,” Global  and  Policy  Journal  of  International  Relations 9,  no.  2  (April  7,  2022):  173, https://doi.org/10.33005/jgp.v9i2.3009.
31 Agung  Pribadi  and  Rendi  A.  Witular,  “SIARAN  PERS  BERSAMA  Kementerian  ESDM,  Kementerian  Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Proses Divestasi Freeport Tuntas, Kontrak Karya Freeport Berubah Menjadi IUPK” (Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Desember 2018), https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip- berita/proses-divestasi-freeport-tuntas-kontrak-karya-freeport-berubah-menjadi-iupk.
32 Slamet Ariadi, “Legalitas Perusahaan Daerah  PT Daerah Maju Bersaing Setelah Adanya Peraturan Daerah Pr ovinsi Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  PT  Daerah  Maju  Bersaing”  (S1  thesis,  Mataram,  Universitas Mataram, 2018), http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5632.
Namun  demikian,  Penulis  dapat  memahami  bahwa  langkah  pendirian  PT mendahului  adanya  Perda  pendirian  BUMD dimaksud  merupakan  upaya  diskresi yang  dilakukan  Pemda  dengan  pertimbangan  percepatan,  memperhatikan ketentuan  batas  waktu  penyelesaian  transaksi  sesuai  Keputusan  Arbitrase UNCITRAL, yaitu paling lambat 180 hari. Bahkan upaya percepatan dalam rangka penyelesaian transaksi divestasi PT NNT juga dilakukan dalam pendirian PT MDB, yang bahkan telah didirikan sebelum pendirian PT DMB. Diskresi Pemda dimaksud dapat  dibenarkan  sebagai  suatu  tindakan  hukum  administrasi  Negara,  dengan pertimbangan prinsip freies ermessen , yaitu apabila suatu tindakan yang dilakukan dalam  hal  tertentu  peraturan  yang  berlaku  tidak  atau  belum  mengaturnya  atau peraturan  yang  sudah  ada  yang  mengatur  tindakan  tersebut  dilakukan  dalam keadaan memaksa, mendesak, demi kepentingan umum. 33
BUMD diperkenankan mendirikan anak perusahaan sebagaimana ketentuan Bab IX PP BUMD. Namun demikian, Pasal 107 ayat (4) telah membatasi persyaratan pendirian  anak  perusahaan  BUMD,  salah  satunya  adalah: minimal  kepemilikan saham 70% dan sebagai pemegang saham pengendali . Untuk itu, eksistensi PT MDB sebagai  anak  perusahaan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  107  ayat  (4)  PP BUMD,  yaitu  kepemilikan  saham  BUMD  (dhi  PT  DMB)  hanya  25%  dan  tidak berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali.

## Analisis Kedudukan BUMD dalam Divestasi Perusahaan Tambang
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  24.3  Kontrak  Karya  PT  NNT  dan  putusan Arbitrase,  PT  NNT  wajib  melakukan  penawaran  penjualan  saham  kepada Pemerintah  atau  kepada  pihak  Indonesia  atau  perusahaan  nasional.  Ketentuan Kontrak  Karya  dimaksud  masih  relevan  dengan  peraturan  yang  berlaku  saat  ini, yaitu  PP  96/2021.  Mengacu  ketentuan  Pasal  147  ayat  (1)  PP  96/2021  dan Penjelasan, yang mendapatkan hak prioritas pertama untuk membeli divestasi asing dari perusahaan tambang, berdasarkan urutan prioritas adalah Pemerintah Pusat, Pemda,  BUMN,  BUMD,  dan  terakhir  perusahaan  swasta  nasional.  Pengaturan
33 Ridwan, Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah , vol. Cet. 1 (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 191.
mengenai  prioritas  hak  untuk  mengakuisisi  divestasi  saham  ini  kerap  kali menimbulkan tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Pusat dengan Pemda. 34
Bahkan dalam proses divestasi 7% saham NNT tahun 2010, sampai menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga Negara, yaitu antara Presiden dengan DPR dan BPK, yang kemudian telah diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 2/SKLN-X/2012 tanggal 31 Juli 2012. 35
Berdasarkan  Pasal  147  ayat  (9)  dan  (10)  PP  96/2021,  keterlibatan perusahaan  swasta  nasional  dalam  proses  divestasi  asing  dilakukan  setelah Pemerintah  Pusat  dan  Pemda,  serta  BUMN  dan  BUMD  tidak  berminat  atau  tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, yang dilakukan dengan cara lelang melalui bursa saham Indonesia. Dalam kasus divestasi saham PT NNT, Pemda membentuk BUMD untuk pelaksanaan transaksi akusisi saham NNT. Namun demikian,  pada  kenyataannya  yang  melakukan  transaksi  akuisisi  adalah  anak perusahaan BUMD, dalam hal ini PT MDB, dengan porsi kepemilikan saham Pemda cq. BUMD minoritas (25%), sedangkan saham mayoritas (75%) dikuasai oleh pihak swasta nasional, yaitu PT Bumi Resources, Tbk (“BRMS”) melalui PT Multi Capital (“PT MC”).
Menurut penulis, BRMS melalui PT MC selaku pihak swasta nasional secara tidak  langsung  telah  mendapatkan  Hak  Prioritas  yang  lebih  tinggi  dari  yang seharusnya  dalam  akuisisi  terhadap  saham  PT  NNT  sehubungan  dengan  adanya kepemilikan langsung atas 75% saham PT MDB. Seharusnya pihak swasta nasional seperti  PT  Multi  Capital  atau  BRMS  mendapatkan  prioritas  paling  akhir,  setelah Pemerintah.  Bahkan  BRMS  melalui  PT  MC  menduduki  peringkat  kedua,  secara terselubung  telah  mengambil  kedudukan  Pemda  dalam  divestasi  saham  PT  NNT, karena dilakukan tidak melalui mekanisme lelang melainkan melalui skema kerja sama/investasi.
Di sisi lain, dengan skema transaksi divestasi saham asing PT NNT, dimana BRMS melalui PT MC bertindak sebagai investor yang mendanai Pemda cq. PT MDB dalam  seluruh  proses  transaksi  akuisisi  saham  PT  NNT,  maka  senyatanya  BRMS
34 Emilda Yofita and Erwin Syahruddin, “ Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara,” Pakuan Law Review 06, no. 2 (2020): 199, https://www.doi.org/10.33751/palar.v6i2.5642.
35 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/SKLN-X/2012, Presiden Republik Indonesia 173 (2012).
melalui PT MC menguasai saham PT NNT dalam porsi yang jauh lebih besar dari pada penguasaan Pemda cq. PT DMB, yaitu 18% berbanding 6%. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang tersebut biasanya menempatkan pihak pemberi modal dalam posisi yang lebih dominan dan kuat dibandingkan dengan pihak penerima modal.

## Analisis Peran BUMD Sebagai Instrumen Investasi Pemerintah Daerah
Mengacu  Pasal  201  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019,  Pemda dapat  berinvestasi  untuk  mendapatkan  manfaat  ekonomi,  sosial,  dan  manfaat lainnya.  Selanjutnya,  dalam  Permendagri  Nomor  77  Tahun  2020,  Pemda dimungkinkan  untuk  berinvestasi  pada  suatu  Badan  Usaha,  baik  yang  berstatus BUMD,  BUMN,  swasta  atau  koperasi,  dengan  tujuan  peningkatan  pendapatan daerah,  pendorong  perekonomian  daerah,  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat, guna mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
Dalam  kasus  divestasi  PT  NNT,  biaya  yang  dikeluarkan  secara  nyata  oleh Pemda hanya untuk keperluan setoran modal awal saat pendirian PT DMB senilai Rp500 juta 36 secara prorata, yaitu Pemprov NTB Rp200 juta (40%), Pemerintah KSB Rp200 juta (40%), dan Pemerintah KS Rp100 juta (20%). Selanjutnya, biaya akuisisi saham PT  NNT  dan  biaya-biaya  lain  ditanggung  oleh  PT  MC.  Selain  itu,  PT  MC  juga menjanjikan pembangunan smelter untuk processing konsentrat tambang menjadi logam di NTB. 37
Sebagai  pemegang  saham  PT  NNT,  Pemda  melalui  PT  DMB  cq.  PT  MDB selayaknya memperoleh pendapatan berupa pembagian dividen, dalam hal PT NNT memperoleh laba di akhir tahun, sesuai keputusan RUPS. Pemda baru mendapatkan dividen  pada  tahun  2011  sebesar  USD30  juta  (ekuivalen  Rp285  miliar). 38
Berdasarkan keterangan para saksi dan ahli di pengadilan, didapatkan penjelasan bahwa PT MDB telah menjaminkan 24% saham PT NNT ke Credit Suisse Singapore
36 Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat,  Perda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  4  Tahun  2010  tentang  Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing, Pasal 7.
37 TEMPO  Interaktif,  “BUMI  Group  Mitra  Pemda  NTB  Dalam  Divestasi  Newmont  Nusa  Tenggara,”  July  11,  2009, https://bisnis.tempo.co/read/186611/bumi-group-mitra-pemda-ntb-dalam-divestasi-newmont-nusa-tenggara.
38 Hafid  Rahardjo,  “Sengketa  Perebutan  Divestasi  Saham  Newmont  Nusa  Tenggara:  Analisis  Ekonomi  Politik  (2008 - 2012),” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, 16, no. 1  (July 2012): 36, https://doi.org/10.22146/jsp.10910.
sebesar  USD300  juta,  sehingga  dividen  PT  NNT  tahun  2009  dan  2010  senilai USD187.751.655 tidak dibagikan kepada PT MDB selaku pemegang saham PT NNT, melainkan langsung diserahkan kepada Credit Suisse Singapore. 39 .
Pada  Juli  2016,  PT  Medco  Energi  Internasional,  perusahaan  nasional  yang dimiliki oleh Arifin Panigoro, mengakuisisi 82,2% saham PT NNT 40 senilai USD2,6 miliar  (ekuivalen  Rp34  triliun).  Sebagai  pemegang  saham  yang  melepaskan investasinya,  Pemda  melalui  PT  DMB  selaku  pemilik  25%  saham  PT  MDB seyogianya  mendapatkan  hasil  penjualan  senilai  ±Rp2,5  triliun,  dengan  rincian perhitungan sebagai berikut:
Tabel 4: Distribusi Hasil Akusisi 82,2% Saham PT NNT oleh Medco Group
Sumber:  Penulis, diolah dari berbagai sumber.
Transaksi akuisisi saham PT NNT yang dilakukan melalui PT DMB cq PT MDB menghasilkan proceed bagi Pemda senilai ±Rp2,5 triliun. Hasil tersebut merupakan nominal yang amat besar, apabila dibandingkan modal pendirian BUMD yang hanya Rp500 juta. Investasi Pemda di PT NNT selama ±7 tahun (2009 s.d. 2016) mampu menghasilkan  keuntungan  bersih  senilai  ±Rp2  triliun.  Keuntungan  bersih  yang diperoleh  Pemda  mencapai  empat  ribu  kali  lipat  dibandingkan  modal  yang dikeluarkan. Bahkan seharusnya bisa lebih besar lagi seandainya dividen PT NNT tahun  2009-2010  senilai  USD187.751.655  disetorkan  sebagai  dividen  kepada  PT MDB selaku pemegang saham PT NNT.
Namun demikian, proceed yang jauh lebih besar tentunya juga dinikmati oleh BRMS cq. PT MC sebagai pemegang saham mayoritas di PT MDB. Dari nilai transaksi penjualan ke Medco senilai USD2,6 miliar, PT MC menikmati proceed senilai ±Rp7,45 triliun.  Nilai  pelepasan  saham  PT  NNT  ke  Medco  yang  diterima  PT  MDB  senilai
39 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/SKLN-X/2012, Presiden Republik Indonesia at 41 – 43.
40 Eve Warburton, “Resource Nationalism in Indonesia: Ownership Structures and Sectoral Variation in Mining and Palm Oil,” Journal of East Asian Studies 17, no. 3 (October 26, 2017): 299, https://doi.org/10.1017/jea.2017.13.
Rp9,93  triliun  jauh  lebih  besar  daripada  biaya  akuisisi  saham  NTT  Rp8,8  triliun. Namun demikian, secara matematis, membandingkan nilai proceed yang diterima dari penjualan saham senilai ±Rp7,45 triliun dengan biaya akuisisi saham PT NNT sebesar Rp8,8 triliun, PT MC seolah-olah mengalami kerugian finansial. Selain itu, PT MC sebagai investor PT MDB juga tidak menggunakan dana internal perusahaan untuk  mengakuisisi  saham  PT  NNT,  melainkan  menggunakan  dana  eksternal (hutang)  dari  Credit  Suisse  Singapore  sebesar  USD300  juta,  dengan  skema repayment menggunakan future income PT NNT, atau dengan kata lain biaya akuisisi saham PT NNT turut ditanggung oleh Pemda cq PT MDB sebagai pemegang saham.
Skema akuisisi saham PT NNT memberikan keuntungan besar bagi Pemda, melalui kepemilikan saham di PT DMB dan PT MDB. Namun demikian, jika dicermati lebih  seksama, arrangement dimaksud  memberikan  keuntungan  yang  jauh  lebih besar  lagi  bagi  mitra  investor,  karena  dengan  penggunaan  sedikit  porsi  dana internal  mitra  mendapatkan  porsi  kepemilikan  yang  mayoritas  (75%).  Hal  ini berdampak  pada  optimalnya  keuntungan  yang  diperoleh  investor,  baik  secara langsung dari proceed hasil penjualan kembali saham kepada Medco Group, maupun dari penghematan opex karena adanya pain sharing repayment hutang dana akuisisi saham, yang dibiayai dari hak dividen Pemda cq PT DMB cq. PT MDB. Posisi Pemda cq.  PT  MDB  sebagai  representasi  Negara  Indonesia  untuk  menentukan  kebijakan operasional  PT  NNT  menjadi  lemah  karena  kepemilikan  saham  yang  super minoritas, yaitu hanya 6%.
Selain  itu,  perlu juga  mempertimbangkan  faktor-faktor  lain  yang  mungkin merupakan keuntungan tidak langsung yang dinikmati oleh BRMS cq. PT MC dalam transaksi  akuisisi  saham  PT  NNT,  misalnya  bahwa  BRMS  kemudian  berhasil melakukan IPO pada tanggal 9 Desember 2010 (harga saham BRMS naik 29,14%, di harga tertinggi Rp820 dari harga penawaran perdana Rp635 per lembar). Selain itu, investasi BRMS cq. PT MC di PT NNT ternyata bersumber dari dana eksternal, yaitu berasal  dari  penerbitan  beberapa  surat  utang  senilai  USD3,325  miliar  serta pinjaman  dari  China  Investment  Corporation  senilai  USD1,9  miliar. 41 Selain  itu,
41 detikFinance,  “Akuisisi  24%  Saham  Newmont,  BUMI  Kucuri  US$  850  Juta,”  January  12,  2010, https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1276495/akuisisi-24-saham-newmont-bumi-kucuri-us-850-juta.
perlu  juga  mencermati  keuntungan  BRMS  yang  berasal  dari  pergerakan  naik sahamnya pada saat transaksi akuisisi PT NNT oleh Medco pada tanggal 2 Mei 2016, yang  mengalami  kenaikan  4%  menjadi  Rp53  dari  sebelumnya  Rp51  per  lembar. Secara corporate  brand  image ,  BRMS  juga  memperoleh benefit mengingat kedudukan PT NNT yang menguasai konsesi tambang Batu Hijau, sebagai tambang emas dan tembaga terbesar nomor dua di Indonesia pada saat itu. 42
Sebagai  alternatif,  terdapat  instrumen  lain  yang  dapat  dilakukan  sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan akusisi saham asing perusahaan tambang, misalnya  Perseroda  secara  langsung  dapat  melakukan  pinjaman  (kredit)  kepada perbankan dengan memberikan jaminan kredit berupa hasil usaha di masa depan ( future  income )  atau  menggunakan  aset  yang  dibeli  dari  hasil  pinjaman  bank  itu sendiri, 43 sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (3) juncto Pasal 26 dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) PP BUMD. Yang membedakan dari praktik kredit pada divestasi PT NNT adalah  pinjaman  ini  dilakukan  langsung  oleh  BUMD,  sehingga  walaupun  beban pinjaman akan ditanggung sendiri oleh BUMD, namun proceed dan keuntungan dari operasi tambang tentunya juga akan dinikmati sendiri oleh BUMD.
Skema  serupa  dapat  merujuk  pada  skema  akuisisi  saham  PTFI,  dimana BUMD mendapatkan pinjaman dari BUMN, sehingga diharapkan kekayaan Negara tidak  mengalir  ke  luar  sehingga  dapat  lebih  optimal  untuk  mewujudkan kesejahteraan  rakyat  di  daerah  masing-masing  sebagaimana  cita  Pasal  33  UUD 1945.  Jika  BUMD tidak  memiliki  cukup  kepercayaan  diri  untuk  dapat  melakukan repayment hutang,  walalupun  sudah  dengan  memberikan  jaminan  berupa  saham perusahaan  tambang  yang  akan  diakuisisi,  sangat  memungkinkan  untuk mengupayakan  pendanaan  dari  perbankan  maupun  lembaga  keuangan  lainnya, berupa project financing . Project financing adalah model pembiayaan yang memiliki kriteria: digunakan untuk investasi infrastruktur padat modal yang menggunakan
42 Dunia Energi, “Lepas Tambang Batu Hijau, Kini Newmont Perusahaan Emas Terbesar Di Dunia,” January 15, 2019, https://www.dunia-energi.com/lepas-tambang-batu-hijau-kini-newmont-perusahaan-emas-terbesar-di-dunia/.
43 Mentari Octovia, “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD Terhadap Penjaminan Aset BUMD  Kepada  Bank,” Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran 1,  no.  2  (January  31,  2020):  305, https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292.
teknologi  mapan  dan  menghasilkan  pengembalian  yang  stabil, 44 sebagaimana umumnya industri tambang.

## Penutup
BUMD merupakan perpanjangan tangan Pemda dalam rangka pelaksanaan transaksi  divestasi  saham  asing  pada  perusahaan  tambang  berdasarkan  Kontrak Karya  atau  ketentuan  UU  Minerba,  sebagaimana  studi  kasus  dalam  penelitian  ini yaitu  PT  Newmont  Nusa  Tenggara.  Dalam  penelitian  ini  diketahui  bahwa  proses administrasi  pendirian  BUMD  PT  DBM  untuk  keperluan  pelaksanaan  transaksi divestasi  saham  asing  masih  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  UU  Pemda, sehingga Pemda perlu memperhatikan proses pembentukkan BUMD yang tunduk pada UU Perusahaan Daerah, UU Pemda, PP BUMD, serta peraturan pelaksanaannya. BUMD  pun  dapat  melakukan  kemitraan  dengan  investor  dalam  hal  mengalami kesulitan  pendanaan  untuk  melaksanakan  transaksi  divestasi  asing  pada perusahaan tambang tersebut.
Dalam  kasus  PT  NNT,  transaksi  akuisisi  saham  PT  NNT  oleh  Pemda  NTB melalui  pendirian  BUMD  PT  DMB  dan  anak  perusahaan  PT  MDB  menghasilkan keuntungan bersih bagi Pemda senilai ±Rp2 triliun. Mengingat bahwa kedudukan Pemda  sebagai  prioritas  dalam  proses  divestasi  saham  asing  pada  perusahaan tambang, seharusnya Pemda memiliki posisi tawar yang sangat kuat dibandingkan pihak  mitra  selaku  investor  strategis  dalam  negosiasi  pendirian  BUMD  dan/atau anak  perusahaan  BUMD  yang  akan  digunakan  sebagai vehicle dalam  transaksi divestasi  saham  asing  ini.  Pengalaman  divestasi  saham  PT  NNT  menunjukkan bahwa PT Multi Capital selaku mitra investor mendapat nominal keuntungan yang amat  besar  karena  besarnya  porsi  kepemilikan  saham  pada  PT  MDB.  Hal  ini menghambat tujuan BUMD untuk memberikan  kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian daerah.
44 Stefano Gatti, Project Finance in Theory and Practice: Designing, Structuring, and Financing Private and Public Projects , 3rd Edition (Massachusetts: Academic Press, 2018), xiv.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Butar  Butar,  Franky. Pengantar  Hukum  Pertambangan  Mineral  Dan  Batubara .
Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
Fatmawatie,  Naning. Tanggungjawab  Sosial  Perusahaan .  Vol.  Cetakan  Pertama. Kediri: STAIN Kediri Press, 2017.
Garner, Bryan A. “ Black’s Law Dictionary ,” 1920. New York: Thomson Reuters, 2009. Gatti,  Stefano. Project  Finance  in  Theory  and  Practice:  Designing,  Structuring,  and Financing Private  and  Public Projects .  3rd  Edition. Massachusetts:  Academic Press, 2018.
Mas, Rahmah. Hukum Investasi . Jakarta: Prenada Media, 2020. Muryanto, Yudho Taruno. Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD . Solo: Setara Press, 2018.
Prastowo,  Andi,  and  Meita  Sandra. Memahami  Metode- Metode  Penelitian :  Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktis . Vol. Cet. 3. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016. Redi, Ahmad. Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Resvani. Tambang  Untuk  Negeri:  Sebuah  Inovasi  Konsep .  Jakarta:  Bhuana  Ilmu Populer, 2017.
Ridwan. Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah . Vol. Cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
Wajdi,  Farid,  Ummi  Salamah  Lubis,  and  Diana  Susanti. Hukum  Arbitrase  Dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis:  Dilengkapi  Arbitrase  Online  Dan Abitrase Syariah . Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
Sucahyo,  Dr.  Usil  Sis,  Dr.  Linda  Ariany  Mahastanti,  Prof.  Dr.  Theresia  Woro Damayanti, and Prof. Supramono. Badan Usaha Milik Daerah Dalam Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah . Cetakan Pertama. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

## Jurnal:
Adriani, Faradilla, Hawa Ridhani W.S, and Hendrina Nur A.R. “Geoekonomi Papua: Analisis  Untung Rugi  Akuisisi  Saham  Freeport.” Global  and  Policy  Journal  of International Relations 9, no. 2 (April 7, 2022).
https://doi.org/10.33005/jgp.v9i2.3009 .
Asikin,  Zainal.  “Perjanjian  Antara  Pemerintah  Dengan  Pihak  Swasta  Dalam Kaitannya Dengan Divestasi Saham PT.NNT di Nusa Tenggara Barat.” Masalah- Masalah Hukum 42, no. 3 (2013): 438 – 46.
https://doi.org/10.14710/mmh.42.3.2013.438-446 .
Disyon,  Huta,  Widianingsih  Widianingsih,  and  Fildzah  Rio.  “Corporate  Social  and Environmental Responsibility in SOE Mining Sector in Indonesia: Commitment of Social- Legal Awareness.” JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo) 6, no. 2 (October 28, 2022): 159 – 72. https://doi.org/10.21580/jsw.2022.6.2.12423.
Hartanti, Lisa Novita, Rahmat Hidayat, and Prilla Marsingga. “Peran Badan Usaha Milik  Daerah  (BUMD)  dalam  Menunjang  Kemandirian  Keuangan  Suatu
Daerah.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 8, no. 4 (March 15, 2022): 21 – 30. https://doi.org/10.5281/ZENODO.6354910 .
Kania,  Nia,  R  Kartikasari,  and  Etty  Djukardi.  “Penerbitan  Saham  Bank  BUMD
Terbuka  Tanpa  Hak  Memesan  Efek  Terlebih  Dahulu  Dihubungkan  Dengan Fungsi Pasar Mod al Sebagai Alternatif Pembiayaan Perusahaan dan Investasi.” Jurnal  Poros  Hukum  Padjadjaran 2,  no.  1  (November  30,  2020):  1 – 20. https://doi.org/10.23920/jphp.v2i1.290.
Octovia, Mentari. “Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
BUMD Terhad ap Penjaminan Aset BUMD Kepada Bank.” Jurnal Poros Hukum Padjadjaran 1, no. 2 (January 31, 2020): 303 – 14.
https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.292 .
Pratama,  Nelsa  Nurfitriani,  Budiharto,  and  Paramita  Pra ningtyas.  “Pengaturan Kewajiban  Divestasi  Saham  dalam  Perusahaan  Modal  Asing  di  Bidang Pertambangan Menurut PP No 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.” Diponegoro Law Journal 5, no. 2
(2016): 1 – 21. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11014 .
Purwadinata,  Subhan.  “Kontribusi  Royalti  PT Newmont  Nusa  Tenggara  Terhadap Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  Tahun  2006- 2012.” Jurnal Ilmu  Ekonomi  dan  Pembangunan 16,  no.  2  (February  7,  2017). https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2294 .
Rahardjo,  Hafid.  “Sengketa  Perebutan  Divestasi  Saham  Newmont  Nusa  Tenggara: Analisis  Ekonomi  Politik  (2008- 2012).” Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , Politik Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam, 16, no. 1 (July 2012):
26 – 44. https://doi.org/10.22146/jsp.10910 .
Salim  H.S.,  and  Idrus  Abdullah.  “Penyelesaian  Sengk eta  Tambang:  Studi  Kasus Sengketa Antara Masyarakat Samawa Dengan PT. Newmont Nusa Tenggara.” Mimbar  Hukum-Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 24,  no.  3  (2012): 476 – 88. https://doi.org/10.22146/jmh.16121 .
Siregar, Adi Syafrizal. “Divestasi Saham Pertambangan pada Kontrak Karya Antara
Pemerintah  Republik  Indonesia  dengan  PT.  Newmont  Nusa  Tenggara.” Premise Law Jurnal 12 (2019). https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/22454 .
Syamsuddin, Rahman, and Muhammad Ikram Nur Fuady. “Upaya Penguatan Badan Penelitian  dan  Pengembangan  serta  Inovasi  Daerah  di  Kota  Palopo.” Jurnal
Wawasan Yuridika 4, no. 1 (March 31, 2020): 63. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.326 .
Warburton,  Eve.  “Resource  Nationalism  in  Indonesia:  Ownership  Structures  and Sectoral Variation in Mining and Palm Oil.” Journal of East Asian Studies 17, no. 3 (October 26, 2017): 285 – 312. https://doi.org/10.1017/jea.2017.13 .
Wibowo,  Sigit  Hari,  Hirsanuddin,  and  Djumardin.  “Implikasi  Yuridis  Penjualan Saham  PT  Multi  Daerah  Bersaing  (PT  MDB)  Terhadap  PT  Daerah  Maju Bersaing  (PT  DMB). ” Jurnal  Education  and  Development 7,  no.  1  (January 2019): 204 – 15. https://doi.org/10.37081/ed.v7i1.1142.
Wira S., Lalu Pria. “Sinkronisasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Divestasi Saham  PT  Newmont  Nusa  Tenggara.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum
Universitas  Gadjah  Mada 27,  no.  1  (February  23,  2015):  43. https://doi.org/10.22146/jmh.15909 .
Wiryadi, Uyan, and Faisal Santiago. “Complete Settlement Disputes to Content of the Mining  Divestment  Agreement  (Case  Study  of  Indonesian  Government  and Newmont  Nusa  Tenggara  in  Arbitration).”  In Proceedings  of  the  2018 International  Conference  on  Energy  and  Mining  Law  (ICEML  2018) .  Jakarta, Indonesia: Atlantis Press, 2018. https://doi.org/10.2991/iceml-18.2018.78 . Yofita, Emilda, and Erwin Syahruddin. “Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara.” Pakuan Law Review 06, no. 2 (2020): 191 – 203. https://www.doi.org/10.33751/palar.v6i2.5642 .
Situs Daring : Agung Pribadi, and Rendi A. Witular. “SIARAN PERS BERSAMA Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Proses Divestasi Freeport Tuntas, Kontrak Karya Freeport Berubah Menjadi IUPK.” Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik  dan  Kerja  Sama  Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral,
Desember 2018. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-
berita/proses-divestasi-freeport-tuntas-kontrak-karya-freeport-berubah- menjadi-iupk . detikFinance. “Akuisisi 24% Saham Newmont, BUMI Kucuri US$ 850 Juta,” January 12,  2010. https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1276495/akuisisi- 24-saham-newmont-bumi-kucuri-us-850-juta .
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. “Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah  Pengembangan  Hulu  Hilir  Mineral  Utama  Dan  Batubara  Menuju
Indonesia Maju.” Jakarta: Kementerian ESDM, July 2021.
https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand- strategy-komoditas-minerba.pdf .
Dunia  Energi.  “Lepas  Tambang  Batu  Hijau,  Kini  Newmont  Pe rusahaan  Emas Terbesar Di Dunia,” January 15, 2019. https://www.dunia-energi.com/lepas- tambang-batu-hijau-kini-newmont-perusahaan-emas-terbesar-di-dunia/ . Gubernur  Nusa  Tenggara  Barat.  Perda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  Nomor  4 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas (PT) Daerah Maju Bersaing, Pub. L. No. Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 27 (2010).
Kementerian ESDM. “Pemerintah Sepakati Harga Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara,”  July  16,  2009. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip- berita/pemerintah-sepakati-harga-divestasi-saham-newmont-nusa-tenggara . Pemerintah  Provinsi  NTB,  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa,  dan  Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Barat. “Surat Kesepakatan Bersama No.415.4/229/KESDA, No. 500/70/EKBANG/2009, d an No. 21 Tahun 2009,” n.d.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  2/SKLN-X/2012,  Presiden  Republik Indonesia (2012).
Sirait, Arnold. “Dibiayai 3 Bank BUMN, Medco Akuisisi Newmont Rp 34 Triliun,” July 1,  2016. https://katadata.co.id/arnold/berita/5e9a56ca24c6f/kucurkan-us- 26-miliar-medco-akan-kuasai-822-persen-saham-newmont .
TEMPO Interaktif. “BUMI Group Mitra Pemda NTB Dalam D ivestasi Newmont Nusa Tenggara,” July 11, 2009. https://bisnis.tempo.co/read/186611/bumi-group- mitra-pemda-ntb-dalam-divestasi-newmont-nusa-tenggara .

## Tesis:
Ariadi,  Slamet.  “Legalitas  Perusahaan  Daerah    PT  Daerah  Maju  Bersaing  Setelah Adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang  PT  Daerah  Maju  Bersaing.”  S1  thesis,  Universitas  Mataram,  2018. http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/5632.