## PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN ISLAM DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH
(Telaah Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)
Aristoni
Dosen Fakultas Syariah IAIN Kudus toni_kurnia12@ymail.com

## Abstrak :
Prinsip  dasar  dalam  hukum  perjanjian  Islam  yakni,  setiap  muslim  atau  subyek  hukum memiliki  kebebasan  dalam  melakukan  perbuatan  hukum  untuk  mengadakan  akad  dan/atau perjanjian.  Kebebasan  sebagaimana  dimaksud  adalah  bebas  dalam  menentukan  objek perjanjian  dan  bebas  menentukan  dengan  siapa  akan  membuat  suatu  perjanjian,  dengan catatan  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  Islam.  Dalam  praktik perbankan  syariah  pokok-pokok  perjanjian  dan/atau  akad  didasarkan  pada  prinsip  syariah yang  mana  menawarkan  suatu  produk  alternatif  prinsip  bagi  hasil  sebagai  pengganti  dari sistem bunga yang dipakai dalam perbankan konvensional. Secara garis besar produk-poduk perbankan syariah yang dikeluarkan didasarkan pada prinsip titipan, sewa menyewa, jual beli, bagi  hasil  dan  jasa.  Dan  apabila  prinsip-prinsip  tersebut  dijalankan  dalam  kegiatan  usaha perbankan  syariah  berdasarkan  syarat  dan  rukunnya,  maka  akan  menghasilkan  transaksi- transaksi yang bebas dari riba, transaksi yang bersifat untung-untungan dan tidak jelas, objek yang  dilarang  syariah  dan  ketidakadilan  sebagaimana  pula  dikehendaki  dalam  Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Kata Kunci: Perjanjian, Hukum Islam, Prinsip Syariah, Perbankan Syariah.

## Abstract:
The basic principle in Islamic treaty law is that every Muslim or legal subject has the freedom to carry out legal actions to enter into contracts and /or agreements. Freedom as referred to is  free in determining  the  object  of  the  agreement  and  free  to  determine  who  will  make  an agreement,  provided  that  it  does  not  conflict  with  the  provisions  of  Islamic  law.  In  sharia banking  practices  the  principles  of  agreements  and/or  contracts  are  based  on  sharia principles which offer an alternative product  for profit sharing principle as a substitute for the interest system used in conventional banking. Broadly speaking, Islamic banking products issued are based on the principle of deposit, leasing, buying and selling, profit sharing and services. And if these principles are implemented in sharia banking business activities based on the terms and conditions, they will result in transactions that are free from usury, profit and unclear transactions, objects that are prohibited from sharia and injustice as also desired in the Act Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking.
Keywords: Agreement, Islamic Law, Sharia Principles, Islamic Banking.

## PENDAHULUAN
Hakikat Islam sesungguhnya
merupakan the comprehensif way of life bagi
setiap  muslim.  Dari  aspek  ajarannya  yang bersifat  universal  tersebut  kesemuanya
ditujukan  kepada  semua  umat  manusia dalam  mencapai  kemaslahatan  hidup  baik dalam  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Secara  garis  besar,  Islam membagi  kegiatan  manusia  ke  dalam  dua
macam, yaitu hablum  minallah dan hablum minnas . Hablum  minallah dapat  dipahami suatu  kegiatan  manusia  yang  langsung berhubungan  dengan  Tuhannya  dalam
bentuk menjalankan rutinitas ibadah mahdah seperti  sholat,  zakat, puasa  sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian diri seorang hamba. Sedangkan hablum minnas dipahami sebagai suatu kegiatan yang berkaitan antara manusia satu dengan manusai lainnya dalam bermuamalat  khususnya  bidang  perbankan syariah. 1
Secara  substansial  prinsip  perjanjian dalam  Islam  seiring  dengan  perkembangan arus  globalisasi  desawa  ini  banyak digunakan  setiap  orang  yang  menghendaki adanya  transaksi  yang  bebas  dari  sistem bunga sebagai perwujudan untuk menghindari riba dalam berbagai bentuknya. Hal  tersebut  banyak  terjadi  pada  praktik perbankan  syariah,  di  mana  perbankan syariah  ini  memberikan  solusi  produk alternatif  dari  sistem  bunga  yang  dipakai dalam  perbankan  konvensional  menjadi sistem  bagi  hasil.  Perjanjian  dalam  Islam sering  disebut  akad  yang  berarti  suatu perikatan  antara  ijab  dan  kabul  yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang dibenarkan  menurut  Islam  yang  memiliki akibat  hukum  pada  objeknya. Ijab merupakan  pernyataan  dari  pihak  pertama berkenaan dengan isi perjanjian sesuai yang
1 Khotibul  Umam, Perbankan  Syariah:  Dasar- Dasar  dan  Dinamika  Perkembangan  di  Indonesia (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 12.
dikehendaki,  sedangkan  kabul  merupakan pernyataan  dari  pihak  kedua  untuk menerima  atau  menyetujui  kehendak  yang telah dilakukan oleh pihak pertama. 2
Perkembangan  perbankan  syariah sampai  hari  sesungguhnya  mengalami kemajuan  yang  cukup  pesat  dengan mendasarkan  pengelolaanya  pada  prinsip syariah,  demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip kehati-hatian.  Dasar-dasar  suatu  akad  yang menjadi  pilar  dalam  operasional  perbankan syariah  sesungguhnya  telah  mendapatkan pengaturan secara yuridis, hal tersebut dapat dilihat  dari  diundangkannya  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Selanjutnya disahkannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah,  menjadikan keberadaan  sistem  perbankan  syariah semakin kuat, apalagi sebelumnya dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  1999  sebagaimana  telah  dirubah dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2004  tentang  Bank  Indonesia,  dapat dipahami  bahwa  Undang-Undang  tersebut memberikan  kewenangan  kepada  Bank Indonesia  untuk  dapat  juga  menjalankan praktik  berdasarkan  prinsip-prinsip  syariah, sehingga  tidak  dipungkiri  hal  tersebut berimplikasi positif terhadap dunia
2 Ahmad  Azhar  Basyir, Asas-Asas  Hukum Muamalat (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2000), h. 65.
perbankan  syariah  semakin  berkembang lebih cepat.
Dasar  pengaturan  akad  juga  dapat dijumpai  pada  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  10/16/PBI/2008  perubahan  atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007  tentang  Pelaksanaan  Prinsip
Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Dalam Pasal 1 ayat (7) menegaskan bahwa akad ialah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat  adanya  hak  dan  kewajiban  bagi masing-masing  pihak  sesuai  dengan  prinsip syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah. 3 Dengan melihat rumusan  konsep  akad  tersebut,  maka perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi  keuangan  dengan  kegiatan utamanya  dalam  menghimpun  dana  dari masyarakat berupa simpanan dan mendistribusikannya  kembali  dalam  bentuk pembiayaan  senantiasa  mendasarkan  pada perjanjian  (kontrak).  Hukum  perjanjian Islam  sebagaimana  rukun  dan  syaratnya telah diatur dalam Al-Qur’an, Sunnah, Ijma dan Qiyas menjadi relevan dan urgen dalam opersional  perbankan  syariah. 4 Tulisan sederhana ini mencoba untuk 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor
10/16/PBI/2008  perubahan  atas  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip  Syariah  Dalam  Kegiatan  Penghimpunan  dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
4 Fathurahman Djamil , Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya, 2001), h. 252.
mendiskripsikan bagaimana pengertian perjanjian  dan  legalitas  prinsip-prinsip hukum  perjanjian  dalam  Islam,  apa  saja asas-asas  hukum  perjanjian  dalam  Islam, dan  bagaimana  penerapan  prinsip-prinsip hukum  perjanjian  Islam  dalam  produk perbankan  syariah  telaah  atas  Undang- Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian dalam tulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu  penelitian  yang  difokuskan  untuk mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau norma-norma  dalam  hukum  positif.  Konsep penelitian  yuridis  normatif  ini  memandang hukum  merupakan  identik  dengan  norma- norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh  institusi  atau  pejabat  yang  berwenang. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah  metode  pendekatan statute  aproach dan  metode  pendekatan library  research . Pendekatan statute aproach , dimana digunakan  peneliti  untuk  mengetahui keseluruhan  peraturan  hukum  khususnya hukum  perdata  Islam  yang  berlaku  dalam tata  hukum  di  Indonesia.  Sedangkan pendekatan library research, yaitu penelitian
yang dilakukan hanya
berdasarkan  karya  tertulis  di  antaranya termasuk  hasil  penelitian  baik  yang  sudah dan  belum  dipublikasikan  serta  meneliti bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai library based, focusing on
reading  dan  analysis  of  the  primary  anda secondary materials .
Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data  primer berupa  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  perbankan  syariah.  Data sekunder  berupa  bahan hukum  primer  yaitu semua  jenis  peraturan  perundang-undangan yang  masih  ada  relevansinya  dengan  judul tulisan  artikel  ini,  dan  bahan  hukum sekunder  di  antaranya  literatur-literatur, buku-buku,  artikel  jurnal  dan  lain-lain. Untuk  mendapatkan  gambaran  yang  lebih jelas, penelitian ini disusun secara deskriptif analitis yaitu merupakan upaya
menggambarkan  peraturan  perundangan yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori hukum  dan  praktik  pelaksanaan  hukum positif  yang  menyangkut  permasalahan tersebut.

## PEMBAHASAN
Secara  bahasa  “perjanjian”  berasal dari  bahasa  Arab  yaitu mu’ahadah  ittifa’ atau  disebut  akad.  Dalam  Bahasa  Indonesia dikenal  dengan  kontrak  atau  persetujuan yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan seseorang  atau  lebih  dengan  mengikatkan dirinya  kepada  seseorang  lain  atau  lebih. kontrak dalam Islam disebut dengan “akad” yang  berasal  dari  bahasa  arab al-aqd dan ‘ahd  (ql-‘ahdu). Kata al-aqd dalam  Al- Qur’an memiliki makna perjanjian, perikatan, kontrak, pemufakatan dan
transaksi. Sedangkan ‘ahd (ql-‘ahdu) berarti masa,  pesan,  penyempurnaan,  janji  dan perikatan. 5
Menurut  Ahmad  Azhar  Basyir, mengatakan  bahwa  yang  dimaksud  akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul sesuai  dengan  ketentuan  syara’  yang memiliki  implikasi  adanya  akibat  hukum pada  objeknya. 6 Sementara  itu,  Wahbah Zuhaili  mendifinisikan  akad  (kontrak, perjanjian)  merupakan  pertalian  antara  ijab dan  kabul  sesuai  dengan  kehendak  syariah yang  menimbulkan  akibat  hukum  pada objeknya. sejalan penegasan secara terminologi ini, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa  makna  kalimat  sesuai  kehendak syariat  sebagaimana  dalam  pengertian sebelumnya  merupakan  seluruh  kontrak yang  dilakukan  oleh  dua  pihak  atau  lebih tidak  dianggap  sah  apabila  tidak  sejalan dengan  kehendak  syariat  Islam  misalnya melakukan  akad  dalam  transaksi  riba  atau melakukan penipuan. 7
Adapun maksud berpengaruh terhadap  objek  perikatan  adalah  terjadinya perpindahan  kepemilikan  dari  seseorang sebagai  pihak  pertama  yang  menyatakan suatu  ijab  kepada  seseorang  sebagai  pihak kedua  sebagai  penerima  kabul.  Pada hakikatnya  ijab  kabul  dimaksudkan  untuk menunjukkan  adanya  keinginann  dan
5 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Aditya Bakti, 2001), h. 247.
6 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, h. 65.
7 Nasroen Haroen , Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 97.
kerelaan  timbal  balik  para  pihak  yang bersangkutan terhadap isi perikatan dan/atau perjanjian. Dari timbal balik yang dilakukan kedua pihak tersebut menimbulkan hubungan  hukum  yaitu  hak  dan  kewajiban atas  masing-masing  pihak  yang  melakukan kontrak dan/atau perikatan.
Akad  dan/atau  perjanjian  dalam Islam  pada  prinsipnya  memiliki  persamaan dengan  hukum  kontrak yang  berlaku  dalam Hukum  Perdata  Umum  yang  didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan  istilah  yang  beragam,  di  mana perikatan  menurut  banyak  kalangan  ahli hukum  perdata  menyebutnya  dengan  istilah perkongsian,  perjanjian,  kontrak,  dan transaksi. Menurut Gema Dewi sebagaimana dikutip  Abdul  Manan  dalam  bukunya  yang berjudul “Hukum  Ekonomi  Syariah  Dalam Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama ”, mengatakan  bahwa  perbedaan  tentang perikatan  antara  Hukum  Islam  dan  hukum kontrak  perdata  umum  sesungguhnya  pada ranah  perjanjiannya.  Pada  hukum  perikatan Islam,  janji  pihak  pertama  pada  dasarnya terpisah  dengan  janji  pihak  kedua,  dan  hal tesebut  dapat  dipahami  merupakan  dua tahap.  Sedangkan  menurut  hukum  perdata, perikatan antara kedua belah pihak berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya keduanya.  Dalam  hukum  perikatan  Islam, titik  tolak  yang  paling  membedakannya ialah  pada  dimensi  ijab  dan  kabul  dalam setiap transaksi  yang  dilaksanakan.  Jika  hal
tersebut  sudah  terlaksana,  maka  terjadilah perikatan atau kontrak. 8
Dari  pemaparan  tentang  perbedaan perikatan (kontrak) antara Hukum Islam dan Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  maka  dapat dikatakan  bahwa  unsur-unsur  yang  harus ada  dalam  kontrak  menurut  Hukum  Islam adalah  adanya  pertalian  ijab  kabul  yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan kontrak.  Ijab  merupakan  pihak  yang  akan melakukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima  atau  menyetujui  kehendak  yang telah  dilakukan  oleh  pihak  pertama. Kemudian  dalam  pelaksanaanya,  kontrak sudah  semestinya  dilakukan  sesuai  dengan ketentuan  syara’  dan  tidak  diperbolehkan melakukan  kontrak  terhadap  hal-hal  yang dilarang  oleh  Allah  SWT.  Kontrak  yang dilaksanakan  juga  harus  memiliki  akibat hukum  terhadap  suatu  objeknya  dan  harus memberikan implikasi hukum yaitu hak dan kewajiban yang mengikat bagi para pihak.
Pengertian  akad  juga  dapat  dilihat dalam  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah,  di  mana Pasal  1  ayat  (13)  menyatakan  bahwa  yang dimaksud  dengan  akad  adalah  kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya  hak  dan  kewajiban  bagi  masing-
8 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif  Kewenangan  Peradilan  Agama (Jakarta: Kencana, 2012), h. 74.
masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. 9
Adapun  pengertian  prinsip  syariah  dalam Undang-Undang  tentang  Perbankan  syariah ialah  prinsip  hukum  dalam  kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di bidang syariah.
Melihat  berbagai  sudut  pandang terkait  akad,  maka  dapat  dikatakan  bahwa akad  (kontrak)  adalah  perjanjian  yang menimbulkan  kewajiban  berprestasi  pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas suatu  prestasi  tersebut  secara  timbal  balik. Untuk  itu,  akad  harus  diwujudkan  dalam ijab  dan  kabul  yang  menunjukkan  adanya kerelaan  secara  timbal  balik  dari  perikatan yang  dilakukan  oleh  para  pihak  yang  harus sesuai  dengan  kehendak  syariat.  Dengan perkataan lain bahwa keseluruhan perikatan yang  diadakan  berupa  perjanjian  oleh  para pihak atau lebih dianggap sah apabila secara keseluruhan  tidak  bertentangan  dengan syariat  Islam.  dari  ijab  dan  kabul  yang didasarkan  pada  ketentuan  syariat  Islam ,maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum  pada  objeknya,  yakni  terjadinya peralihan  kepemilikan  dan/atau  pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.
1. Legalitas  Hukum  Perjanjian  Dalam
Islam
Sahnya  suatu  perjanjian  dalam ajaran  Islam  pada  prinsipnya  ditentukan
9 Pasal  1  ayat  (13)  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
atas  dasar  terpenuhi  atau  tidaknya beberapa  syarat  dan  rukun  dari  suatu akad.  Apabila  salah  satu rukun  tidak ada dalam  akad,  maka  perjanjian  tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Pengertian  syarat  lebih  merujuk  pada unsur  yang  harus  ada  untuk  sesuatu  hal, peristiwa, dan tindakan, akan tetapi bukan merupakan  sesuatu  yang  substansi sebagaimana  hal  yang  terdapat  dalam rukun.  Sedangkan  rukun  adalah  unsur yang mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan. 10
Dikalangan para ahli hukum Islam sendiri  terjadi  perbedaan  pandangan terkait  rukun  akad,  di  mana  sebagian berpendapat bahwa rukun akad (perjanjian) merupakan al-‘aqidain,
mahallul ‘aqad , dan al-‘aqad. Selain itu, ketiga  hal  tersebut  para  ahli  hukum menambahkan  rukun  akad  dengan maudhu’ul aqad (akad berdasarkan aspek tujuannya).  Menurut  kalangan  mazhab Syafi’i  berpendapat al-‘aqidain dan mahallul  ‘aqad merupakan  bagian  dari rukun akad, hal ini dikarenakan kedua hal tersebut  merupakan  salah  satu  aspek penting dalam terjadinya akad. Kemudian menurut kalangan mazhab Hanafi berpendapat  bahwa  rukun  dalam  akad hanya  satu  yakni shigat akad yaitu  ijab dan  kabul,  sementara  syarat  akad  ialah
10 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, h. 47.
sebagai  subyek  akad  dan  objek  akad. Lebih  lanjut  kalangan  mazhab  ini berpandangan  bahwa  subyek  akan  dan objek  akad  bukan  bagian  dari  perbuatan hukum  akad  dan  kedua  hal  tersebut posisinya  berada  di  luar  perbuatan perjanjian. 11
Sementara  itu,  menurut  Hasby Ash-Shiddieqy bahwa suatu akad
(perjanjian)  setidaknya  harus  memenuhi empat rukun yang tidak boleh ditinggalkan  yiatu al-‘aqidain,  mahallul ‘aqad,  shigat  al-aqd,  muqawimat  ‘aqd dalam  pembuatan  suatu  perjanjian. Adapun penjelasan sebagai berikut :
a. Rukun  akad  yang  paling  utama  ialah ijab  dan  kabul.  Syarat  yang  harus  ada dalam  rukun  dapat  berupa subyek  dan objek  dari  suatu  perjanjian  yang dilakukan.
b. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu  perjanjian  dapat  memiiki  akibat hukum  pada  masing-masing  para pihak, diantaranya:
1) Ijab dan kabul harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kecakapan dalam bertindak melakukan perbuatan  hukum  dan/atau  suatu ijab  dan  kabul  tersebut  dinyatakan oleh  seseorang  yang  sudah tamyiz di  mana  mampu  mengetahui  isi daripada  perjanjian  itu  sendiri  dan
11 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, h. 82.
dengan  kesadaran  diri  tanpa paksaan dari orang lain;
2) Ijab  dan  kabul  dalam  perjanjian harus  tertuju  pada  objek  yang merupakan objek dari perjanjian itu sendiri;
3) Ijab  dan  kabul  pada  prinsipnya harus dilakukan dalam  satu majelis apabila  para  pihak  hadir  dalam tempat sesuai kesepakatan.
Pada dasarnya terkait  dengan ijab dan  kabul,  jumhur  ulama  mengatakan bahwa  ijab  dan  kabul  merupakan  unsur penting  dalam  setiap  perjanjian.  Unsur- unsur ijab  dan kabul  tersebut  meliputi di antaranya:
a. Shigat  al-aqd ,  yaitu  pernyataan  untuk mengikat  diri,  artinya  bahwa  terkait pembuatan  perjanjian  dan/atau  akad para pihak harus menyertakan perjanjian  itu  dalam  bentuk  tertulis atau lisan sehingga dapat berimplikasi terhadap  akibat  hukum  bagi  para pihak,  sebab  maksud  yang  belum tersampaikan kepada para pihak maka dimungkinkan  tidak  memiliki  akibat hukum;
b. Al-Ma’qud  alaih, yaitu  objek akad, di mana  objek  akad  ini  tergantung dengan  akad  yang  dibuat.  Dengan perkataaan  lain  misalnya  dalam  akad jual  beli  objek  dapat  berupa  barang, jasa  dan  harga.  Kemudian  dalam  hal sewa  menyewa  maka  objeknya  dapat berupa  nilai  kemanfaatan  dari  suatu
barang  yang  disewakan  atau  uang. Sehubungan dengan objek akad di sini tentunya  harus  memenugi  beberapa persyaratan  misalnya  telah  ada  pada saat akad diadakan, tidak ada larangan menurut  syariat  atau  nash,  dapat ditentukan  dan  diketahui  dan  barang dapat  diserahkan  pada  saat  terjadinya akad;
c. Al-‘Aqidain, yaitu  pihak-pihak  yang melakukan  perikatan.  Dalam  konteks ini  mengharuskan  para  pihak  tersebut memiliki  kecakapan  dalam  bertindak dan/atau  melakukan  perbuatan  hukum dalam arti sudah dewasa dan memiliki akal sehat di mana mampu mengadakan  perjanjian.  Jika  pihak dalam  perjanjian  melibatkan  anak- anak,  maka  harus  dilakukan  diwakili oleh  orang  tuanya/walinya.  Syarat seorang  wali  dalam  Islam  itu  sendiri misalnya  memiliki  kemampuan  dalam menjalankan  tugas  sebagai  wali,  adil, amanah,  menjaga  kerahasiaan  atau kepentingan yang diwakilinya, memiliki  kesamaaan  perspeksi  antara wali dan yang diwakilinya;
d. Maudhu’  al-‘aqd ,  yaitu  berkaitan dengan  tujuan  akad.  Dalam  konteks ini,  tujuan  akad  sesungguhnya  harus sejalan  dengan  ketentuan  syariat.  Jika tujuan  pembuatan  akad  (perjanjian) dibuat  tidak  sejalan  dengan  ketentuan syariat,  maka  perjanjian  yang  dibuat tersebut berakibat ketidakabsahan.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, pernyataan (sighat) dalam  suatu  akad menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting mengingat pernyataan untuk mengikatkan diri  menjadi  salah  satu  rukun  dalam hukum  perjanjian  Islam.  Adapun  bentuk pernyataan  dalam  perjanjian  dapat dilakukan  dengan  cara  tulisan,  lisan maupun isyarat yang memberi pengertian kejelasan sehubungan dengan adanya ijab dan kabul.
Dari  sini  jelas  bahwa  suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi  rukun  yaitu  ijab  kabul. Sementara  syaratnya  yakni  berkaitan dengan  subyek  maupun  objek  dalam perjanjian, yaitu : pertama , syarat subyek akad  berupa  kecakapan  seseorang  dalam melakukan  tindakan  hukum  dalam pengertian  masing-masing  para  pihak sudah  dewasa  dan  akal  sehat. Kedua , syarat objek akad terdiri terjadi pada saat perikatan  itu  di  dilaksanakan,  dapat ditentukan dan diketahui, dapat menerima hukum  akad,  dapat  diserahkan  pada  saat akan terjadi. 12
Dalam  Islam,  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  memiliki  konsekuensi secara  yuridis,  yaitu pertama ,  perjanjian harus  dilaksanakan  oleh  para  pihak dengan  tanpa  paksaan  dan  harus  dengan itikad baik. Jika terdapat salah satu pihak
12 Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, h. 49-51.
tidak  melaksanakan  isi  perjanjian  atau terjadi wanprestasi ,  maka  memberikan hak  kepada  salah  satu  pihak  yang dirugikan  tersebut  untuk  memutuskan akad  tersebut  melalui  jalur  litigasi  dan menuntut  ganti  rugi. Kedua ,  setiap perjanjian  yang  dibuat  oleh  seseorang muslim memiliki
aspek pertanggungjawaban  kepada  masing- masing  pihak  dan  juga  dihadapan  Allah SWT,  sehingga  perjanjian  yang  dibuat apabila  diingkari  maka  pihak  tersebut akan mendapatkan sanksi dari Allah SWT kelak diakhirat.
Dalam  hukum  perjanjian  Islam, bahwa  suatu  akad  yang  telah  dibuat haruslah memiliki arah yang kongkrit dan harus  didasarkan  pada  ketentuan  syariat Islam.  Pada  ranah  perbankan  syariah  di mana  setiap  produknya  harus  didasarkan pada prinsip-prinsip perjanjian bagi hasil, jual beli, wadiah dan lain sebagainya juga
harus didasarkan pada regulasi perundang-undangan  yang  ada  yaitu Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008  tentang  Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Menghimpun Dana dan Penyaluran Dana
Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
2. Prinsip-Prinsip  Hukum  Perjanjian
Dalam Islam Islam sesungguhnya telah menetapkan
prinsip-prinsip hukum
perjanjian  yang  dapat  berpengaruh tehadap  pelaksanaan  suatu  perjanjian, sehingga  apabila  salah  satu  asas-asas perjanjian  tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan  akad  dan/atau  perjanjian, maka  dapat  berakibat  tidak  sah  atau batalnya  perjanjian  yang  dibuat.  Adapun beberapa  asa-asas  yang  harus  terpenuhi dalam pelaksanaan akad dan/atau perjanjian yaitu di antaranya :
a. Al - Hurriyah (Kebebasan dalam berakad/kontrak/perjanjian)
Asas  ini  pada  prinsipnya memberikan  kebebasan  kepada  para pihak  untuk  mengadakan  perjanjian atau  akad (freedom  of  making contract), baik  tentang  objek  dan bebas  menentukan  siapa  ia  akan membuat  perjanjian  termasuk  syarat- syaratnya,  serta  bebas  menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila  terjadi  dikemudian  hari  baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi. Terhadap kebebasan menentukan segala hal yang dimaksudkan  tersebut  diperbolehkan sepanjang  tidak  bertentangan  dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan hukum Islam. 13
Dalam  hukum  Islam  asas Al - Hurriyah (kebebasan)  diatur  dalam ketentuan hukum Islam, yakni
perjanjian  yang  diadakan  oleh  para
13 Fathurahman Djamil , Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, h. 249.
E-ISSN: 2622-8661 pihak tidak diperbolehkan mengandung unsur paksaaan,
penipuan  dan  kealpaan.  Tujuan pembatasan  tersebut  agar  tidak  terjadi saling  menzalimi  antara  sesama manusia melalui perjanjian yang telah dibuatnya.  Dan  apabila  terjadi  adanya unsur  paksaaan  dalam  membuat perjanjian, maka dapat mengakibatkan legalitas  perjanjian  yang  dibuatnya menjadi  tidak  sah.  Adapun  landasan hukum  mengenai  asas  kebebasan  ini tertuang  dalam  Al-Qur’an  Surat  Al- Baqarah (2) ayat 256:
َﻦِﻣ  ُﺪْﺷﱡﺮﻟا  َﱠﲔَـﺒَـﺗ  ْﺪَﻗ  ۖ ِﻦﻳِّﺪﻟا  ِﰲ  َﻩاَﺮْﻛِإ  َﻻ ِﱠ ِ  ْﻦِﻣْؤُـﻳَو  ِتوُغاﱠطﻟِ  ْﺮُفْكَﻳ  ْﻦَمَف  ۚ ِّيَغْﻟا َقْـثُوْﻟا ِةَوْﺮُعْﻟِ  َكَسْمَتْسا  ِﺪَقَـف
َماَﺼِفْﻧا  َﻻ  ٰﻰ ٌميِلَع ٌعيَِﲰ ُﱠاَو ۗ اََﳍ “Tidak  ada  paksaaan  untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya  telah  jelas  jalan  yang benar  daripada  jalan  yang  sesat. Karena  itu  barang  siapa  yang  ingkar kepada  Thaghut  dan  beriman  kepada Allah,  maka  sesungguhnya  ia  telah berpegang  teguh  kepada  buhul  tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui ”.
Selanjutnya,  mengenai  asas kebebasan  dalam  berkontrak  dan/atau perjanjian  juga  tertuang  dalam  Surat Al-Maidah (5) ayat 1:
ْتﱠلِحُأ ۚ ِدوُقُعْﻟِ اوُفْوَأ اوُنَﻣآ  َﻦﻳِذﱠﻟا اَهﱡـﻳَأ  َ َﺮْـيَغ ْمُكْيَلَع  ٰﻰَلْـتُـﻳ اَﻣ  ﱠﻻِإ ِماَعْـﻧَْﻷا ُةَميَِ ْمُكَﻟ
اَﻣ ُمُكَْﳛ َﱠا  ﱠنِإ ۗ ٌمُﺮُح  ْمُتْـﻧَأَو ِﺪْيﱠﺼﻟا يِّلُِﳏ ُﺪﻳِﺮُﻳ “Hai orang-orang yang beriman,  penuhi  akad-akad  itu. Dihalalkan  bagimu  binatang  ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.  (yang  demikian  itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Alah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.
b. Al-Musawah (Kesetaraan)
Pengertian dari asas ini bahwasanya para pihak dalam mengadakan perjanjian dan/atau
kontrak  mempunyai  kedudukan  yang sama  atau  setara  satu  dan  lainnya. Asas  ini  tentu  sangat  penting  untuk dilaksanakan  oleh  para  pihak  dalam perjanjian  sebab  hal  tersebut  sangat erat  sekali  kaitanya  dengan  hak  dan kewajiban  di  dalam  pemenuhan prestasi  dari  para  pihak.  Sebagaimana dalam  konsepsi  Islam  mengajarkan kepada umat muslim bahwa sesungguhnya  derajat  manusia  pada dasarnya sama dihadapan Allah SWT, tak  terkecuali  dihadapan  hukum (equality  before  the  law), dan  yang membedakan derajat manusia dihadapan Allah SWT adalah dari sisi ketaqwaannya.  Dalam  konteks  ini sesuai  dengan  Surat  Al-Hujurat  (49) ayat 13:
ْﻦِﻣ ْمُﻛاَنْقَلَخ ﱠِإ  ُساﱠنﻟا اَهﱡـﻳَأ  َ ٰﻰَﺜْـﻧُأَو ٍﺮَﻛَذ ﱠنِإ  ۚ اوُفَراَعَـتِﻟ  َلِئاَﺒَـﻗَو  ًوُعُﺷ  ْمُﻛاَنْلَعَجَو ٌﲑِﺒَخ ٌميِلَع َﱠا ﱠنِإ ۚ ْمُﻛاَقْـﺗَأ ِﱠا َﺪْنِع ْمُكَﻣَﺮْﻛَأ “Hai  manusia,  sesungguhnya kami  menciptakan  kamu  dari  seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  dan menjadikan  kamu  berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang paling  mulia  diantara  kamu  di  sisi Allah  ialah  orang  yang  paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal”. c. Al-Adalah (Keadilan)
Asas ini mengandung pengertian  bahwa  setiap  akad  yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan  pada  prinsipnya  harus memuat unsur keadilan. Unsur keadilan  ini  sangat  menentukan terhadap  keberlangsungan  perjanjian itu  sendiri,  sebab  keadilan  pada hakikatnya  bersifat  multidimensioal yang  berintikan  kebenaran,  sehingga perjanjian  yang  telah  dibuat  haruslah senantiasa mendatangkan kemanfaatan dan  keuntungan  yang  adil  serta  tidak boleh  mendatangkan  kemadlaratan  di antara salah satu pihak..
d. Al-Ridha (Kerelaan)
Asas ini mengandung pengertian  di  mana  segala  bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah  didasarkan  pada  kerelaan semua  pihak  yang  membuatnya,  dan
harus  tidak  boleh  ada  unsur  paksaan, penipuan  dan  tekanan.  Kata  kerelaan memiliki  makna  suatu  sikap  batin yang abstrak yang berorientasi keikhlasan  hati  menerima  tanpa adanya  unsur  keterpaksaan.  Hukum Islam  pada  dasarnya  memberikan kebebasan  kepada  para  pihak  dalam membuat  perjanjian  dan/atau  kontrak sesuai  dengan  yang  diinginkannya, akan tetapi yang menentukan terhadap akibat  hukum  adalah  ajaran  agama. Untuk itu, hal yang harus diperhatikan selama  membuat  perjanjian  yaitu memperhatikan nilai-nilai agama.
Nilai-nilai agama tersebut akan membimbing para pihak untuk melaksanakan dengan penuh
kepatuhan  terhadap  perjanjian  yang dibuatnya,  sehingga  tidak  terjadi penganiayaan  antara  sesama  manusia dalam  hubungannya  bermuamalah. Adapun  landasan  hukum  mengenai asas kerelaan dapat dilihat dalam Surat An-Nisa (4) ayat 29:
اوُنَﻣآ َﻦﻳِذﱠﻟا اَهﱡـﻳَأ َ ْمُكَنْـيَـب ْمُكَﻟاَوْﻣَأ اوُلُﻛَْ  َﻻ ٍضاَﺮَـﺗ  ْﻦَع  ًةَراَِﲡ  َنوُكَﺗ  ْنَأ  ﱠﻻِإ  ِلِطاَﺒْﻟِ ْمُكِب َناَﻛ َﱠا ﱠنِإ ۚ ْمُكَسُفْـﻧَأ اوُلُـتْقَـﺗ  َﻻَو ۚ ْمُكْنِﻣ اًميِحَر “Hai orang-orang yang beriman,  janganlah  kamu  saling memakan  harta  sesamamu  dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka  sama  suka  diantara  kamu,  dan
janganlah  kamu  membunuh  dirimu, sesungguhnya  Allah  adalah  Maha Penyayang kepadamu”.
e. Ash-Shidq (Kejujuran)
Asas  ini  menyatakan  bahwa setiap orang dalam melakukan
perjanjian  agar  mengedepankan  sikap kejujuran  utamanya  dalam  berkata- kata,  serta  menghindari  kebohongan dan penipuan sebab kedua hal tersebut dapat berpengaruh terhadap keabsahan dan/atau legalitas dalam suatu
perjanjian.  Islam  sesungguhnya  telah mengajarkan bagaimana setiap muslim harus  senantiasa  berkata-kata  yang benar, sebab setiap perkataan hakikatnya merupakan cerminan
kepribadian  dari  orang  tersebut. Dengan  sikap  jujur  dalam  perjanjian, maka dapat menimbulkan rasa kepercayaan  dalam  melaksanakan perjanjian yang telah dibuat. Mengenai landasan  hukum  tentang  kejujuran dapat  dilihat  dalam  Surat  Al-Ahzab (33) ayat 70:
َﱠا  اوُقﱠـﺗا  اوُنَﻣآ  َﻦﻳِذﱠﻟا اَهﱡـﻳَأ  َ
ًﻻْوَـﻗ اوُﻟوُﻗَو
اًﺪﻳِﺪَس
“Hai orang-orang yang
beriman,  bertaqwalah  kamu  kepada Allah  dan  katakanlah  perkataan yang sebenarnya”.
f. Al-Kitabah (Tertulis)
Asas  ini  mengajarkan  kepada
kita  semua  bahwa  dalam  setiap melakukan transaksi hendaklah  dibuat
secara  tertulis,  hal  ini  bertujuan sebagai  pembuktian  jika  dikemudian hari timbul perselisihan dari perjanjian yang telah dibuatnya. Oleh karena itu, Islam  mengatur  pergaulan  manusia khususnya  bagi  setiap  muslim  dalam melakukan  aktivitas  bermuamalah terlebih  berkaitan  dengan  perjanjian dan/atau  kontrak  ada  baiknya  dicatat lebih-lebih  jika  kontrak  tersebut  tidak bersifat tunai dan pentingnya menghadirkan saksi dalam perjanjian.
Selanjutnya, mengenai
landasan  hukum  tentang  asas Al- Kitabah (tertulis)  dapat  dilihat  dalam Al-Qur’an  Surat  Al-Baqarah  (2)  ayat 282-283:
ْبُتْكَيْلَـف ۚ ُﱠا ُهَمﱠلَع اَمَﻛ  َبُتْكَﻳ ْنَأ  ٌبِﺗاَﻛ َﻻَو ُهﱠبَر َﱠا  ِقﱠتَـيْﻟَو ﱡقَْﳊا ِهْيَلَع يِذﱠﻟا  ِلِلْمُيْﻟَو َﺨْﺒَـﻳ ﱡقَْﳊا ِهْيَلَع يِذﱠﻟا َناَﻛ ْنِﺈَف ۚ اًﺌْـيَﺷ ُهْنِﻣ ْﺲ َوُﻫ ﱠلُِﳝ ْنَأ ُعيِطَتْسَﻳ  َﻻ ْوَأ اًفيِعَﺿ ْوَأ اًهيِفَس ِﻦْﻳَﺪيِهَﺷ اوُﺪِهْشَتْساَو ۚ ِلْﺪَعْﻟِ ُهﱡيِﻟَو ْلِلْمُيْلَـف ٌلُجَﺮَـف  ِْﲔَلُجَر  َوُكَﻳ َْﱂ  ْنِﺈَف ۖ ْمُكِﻟاَجِر  ْﻦِﻣ ََأَﺮْﻣاَو ﱠلِﻀَﺗ ْنَأ ِءاَﺪَهﱡشﻟا َﻦِﻣ َنْوَﺿْﺮَـﺗ ْﻦﱠِﳑ ِن َبَْ  َﻻَو ۚ ٰىَﺮْخُْﻷا اَُﳘاَﺪْحِإ  َﺮِّﻛَذُتَـف اَُﳘاَﺪْحِإ ُﻩوُﺒُـتْكَﺗ ْنَأ اوُﻣَﺄْسَﺗ  َﻻَو ۚ اوُعُد اَﻣ اَذِإ ُءاَﺪَهﱡشﻟا َﺪْنِع ُﻂَسْﻗَأ ْمُكِﻟَٰذ ۚ ِهِلَجَأ َٰﱃِإ اًﲑِﺒَﻛ ْوَأ اًﲑِغَﺻ ِﱠ ا ْنَأ  ﱠﻻِإ ۖ اوُبَْﺮَـﺗ  ﱠﻻَأ َٰﱏْدَأَو ِةَداَهﱠشلِﻟ ُمَوْـﻗَأَو َﺲْيَلَـف ْمُكَنْـيَـب اَهَـﻧوُﺮﻳِﺪُﺗ ًةَﺮِﺿاَح ًةَراَِﲡ َنوُكَﺗ
اَذِإ  اوُﺪِهْﺷَأَو  ۗ اَﻫوُﺒُـتْكَﺗ  ﱠﻻَأ  ٌحاَنُج  ْمُكْيَلَع ْنِإَو ۚ ٌﺪيِهَﺷ  َﻻَو  ٌبِﺗاَﻛ  ﱠراَﻀُﻳ  َﻻَو ۚ ْمُتْعَـﻳاَﺒَـﺗ ۖ َﱠا  اوُقﱠـﺗاَو  ۗ ْمُكِب  ٌقوُسُف  ُهﱠﻧِﺈَف  اوُلَعْفَـﺗ ٌميِلَع ٍءْيَﺷ ِّلُكِب ُﱠاَو ۗ ُﱠا ُمُكُمِّلَعُـﻳَو
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak  secara  tunai  untuk  waktu  yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaknya seorang  penulis  diantara  kamu menuliskannya  dengan  benar.  Dan janganlah penulis enggan menuliskannya  sebagaimana  Allah mengajarkannya,  maka  hendaklah  ia menulis  dan  hendaklah  orang  yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan  ditulis  itu,  dan  hendaklah  ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah  ia  mengurangi  sedikitpun daripada  hutangnya.  Jika  yang berhutang  itu  lemah  akalnya  atau lemah  keadaannya  atau  dia  sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah  walinya  mengimlakkannya dengan  jujur.  Dan  persaksikanlah dengan  dua  orang  saksi  dari  orang lelaki di anatara kamu. jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki  dan  dua orang  perempuan  dari saksi-saksi yang kamu ridhai....’”.
3. Penerapan  Prinsip-Prinsip  Hukum Perjanjian  Islam  Dalam  Produk Perbankan  Syariah  (Telaah  Atas
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun 2008) Secara yuridis, disahkannya Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  tentang
Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa Bank Syariah, hakikatnya dapat dipahami merupakan  bentuk  transformasi  hukum Islam ke dalam tata hukum di Indonesia. Dengan  Undang-Undang  tersebut  pula, keberadaan  Bank  Syariah  di  Indonesia semakin  kuat  dan  bukan  hanya  sebagai counterpart dari perbankan konvensional, melainkan  sebagai  perbankan  yang mampu memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai  dengan  kebutuhan  riil  nasabah yang bersangkutan.
Perbankan Syariah adalah institusi yang memberikan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud  prinsip  syariah  yaitu  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Kemudian pokok-pokok dalam perjanjian Islam  sesungguhnya  banyak  dipakai dalam produk perbankan syariah misalnya  menghendaki  adanya  transaksi yang  bebas  dari  prinsip  bunga  yang terdapat dalam sistem perbankan konvensional dengan menggantinya berdasarkan  konsep  bagi  hasil  ( profit sharing) sesuai  dengan  prinsip  syariah.
Secara teknis, riba adalah tambahan pada jumlah  pokok  pinjaman  sesuai  dengan jangka  waktu  peminjaman  dan  jumlah pinjamannya. Kendati sebelumnya terjadi
berdebatan  mengenai  riba  ada  kaitannya dengan  bunga (interest) atau  tidak,  akan tetapi sekarang nampaknya ada
konsensus  di  kalangan  ulama  bahwa istilah  riba  meliputi  segala  bentuk bunga. 14
Dalam penjelasan umum Undang- Undang  tentang  Perbankan  Syariah dikatakan  bahwa  prinsip  perbankah syariah  merupakan  bagian  dari  ajaran Islam  yang  berkaitan  dengan  ekonomi. Salah  satu  prinsip  dalam  ekonomi  Islam adalah  larangan  riba  dalam  berbagai bentuknya,  dan  menggunakan  sistem antara  lain  prinsip  bagi  hasil.  Dengan prinsip  bagi  hasil,  Bank  Syariah  dapat menciptakan  iklim  investasi  yang  sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko  yang  timbul  sehingga  akan menciptakan  posisi  yang  berimbang antara  bank  dan  nasabahnya. 15 Selain dalam  melakukan  kegiatan  usahannya perbankan  syariah  berdasarkan  prinsip syariah, juga berdasarkan prinsip demokrasi  ekonomi,  dan  prinsip  kehati- hatian  sebagaimana  yang  disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Akibat  penerapan  prinsip  syariah dalam  pelaksanaan  perbankan  syariah
14 Mervyn  K.  Lewis  dan  Latifa  M.  Algaoup, Perbankan  Syariah  Prinsip,  Praktik,  dan  Prospek (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 11.
15 Penjelasan  Umum  Atas  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
ialah bahwa produk perbankan cenderung lebih  beragam  jika  dibandingkan  dengan produk  perbankan  konvensional.  Pada ranah  perbankan  konvensional  misalnya berkaitan  dengan  produk  pengumpulan dana  dan  pendistribusian  dana  hanya berlandaskan  pada  suatu  sistem  bunga sebagai bentuk prestasi dan kontraprestasi atas  penggunaan  dana.  Sementara  itu, perbankan  syariah  lebih  mendasarkan pada  akad  tradisional  Islam  yang  mana keberadaannya  sangat  tergantung  pada kebutuhan nyata nasabah. 16
Produk  Bank  Syariah  dapat dikelompokkan menjadi empat jenis akad yang  dikenal  dalam  Islam.  dalam perbankan  syariah,  setiap  produk  yang dikeluarkan  didasarkan  pada  prinsip titipan  atau  simpanan (depository/al- wadi’ah), prinsip  jual  beli  ( sale  and purchase) , prinsip sewa-menyewa (operational  lease  and  financial  lease), prinsip  bagi  hasil (profit  sharing) ,  dan pinsip  jasa  ( fee  based  service). 17 Dari keempat  jenis  perjanjian  dan/atau  akad tersebut  apabila  dilaksanakan  sesuai ketentuan dalam ajaran Islam, maka akan menghasilkan kegiatan usaha yang bebas dari  riba, maisir , gharar ,  haram,  dan zalim. Adapun  penjelasan  dari  riba,
16 Khotibul  Umam, Perbankan  Syariah:  Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, h.
83. 17 M.  Syafi’i  Antonio, Bank Syariah  Dari  Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 83.
maisir , gharar ,  haram,  dan zalim adalah sebagai berikut 18 :
a. Riba,  adalah  penambahan  pendapatan secara  tidak  sah  (batil)  antara  lain dalam  transaksi  pertukaran  barang sejenis  yang  tidak  sama  kualitas,  dan waktu  penyerahan (fadhl) ,  atau  dalam
transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan  nasabah  penerima fasilitas  mengembalikan  dana  yang diterima  melebihi  pokok  pinjaman karena berjalannya waktu (nasi’ah) ; b. Maisir , adalah transaksi yang
digantungkan  kepada  sesuatu  keadaan yang  tidak  pasti  dan  bersifat  untung- untungan;
c. Gharar , adalah transaksi yang objeknya  tidak  jelas,  tidak  dimiliki. Tidak  diketahui  keberadaanya,  atau tidak  dapat  diserahkan  pada  saat transaksi  dilakukan  kecuali  diatur  lain dalam syariah;
d. Haram, adalah transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
e. Zalim, adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.
Secara  garis  besar  produk-produk perbankan  syariah  berdasarkan  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia  Nomor  9/19/PBI/2007  tentang
18 Rachmadi  Usman, Aspek-Aspek  Hukum Perbakan  di  Indonesia  ( Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2001), h. 215.
Pelaksanaan  Prinsip  Syariah  Dalam Kegiatan  Penghimpunan  Dana  dan Penyaluran  Dana  Serta  Pelayanan  Jasa Bank  Syariah,  dapat  dikelompokkan  ke dalam  beberapa  kategori,  yaitu  pertama, produk  bank  syariah  yang  didasarkan pada akad  jual  beli  meliputi murabahah, istishna, dan salam .  Kedua,  produk perbankan  syariah  yang  didasarkan  pada akad  bagi  hasil  meliputi mudharabah baik mudharabah  mutlaqah maupun mudharabah  muqayadah . Ketiga,  produk perbankan  syariah  yang  didasarkan  pada akad sewa-menyewa meliputi ijarah /sewa murni, ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah  bi tamlik .  Keempat,  produk perbankan  syariah  yang  didasarkan  pada akad  pelengkap  yang  bersifat  sosial (tabarru) meliputi qardh,  hiwalah, wakalah, kafalah, dan wadiah .
Menurut Hasanudin Rahman dikutip oleh Khotibul Umam, mengatakan  bahwa  secara  garis  besar produk pembiayaan syariah dapat diketegorikan  berdasarkan  tujuan  dan penggunaanya,  yaitu  1)  suatu  transaksi yang  ditujukan  untuk  memiliki  barang yang dapat dilakukan dengan menggunakan  prinsip  jua  beli;  2)  suatu transaksi  pembiayaan  yang  ditujukan yang  ditujukan  untuk  mendapatkan  jasa yang  dilakukan  dengan  menggunakan prinsip sewa-menyewa; 3) suatu transaksi pembiayaan dalam bentuk usaha kerjasama yang diarahkan untuk
mendapatkan  barang  dan  jasa  dengan menggunakan prinsip bagi hasil. 19
Jika  merujuk  pada  Ketentuan Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah, maka  dapat  dipahami  bahwa  kegiatan usaha  Perbankan  syariah  meliputi  Bank Umum  Syariah,  Unit  Usaha  Syariah  dan Bank  Pembiayaan  Syariah.  Adapun kejelasan mengenai masing-masing kegiatan  usaha  Perbankan  Syariah tersebut  dapat  dilihat  dari  Pasal  sebagai berikut 20 :
Pasal  19  ayat  (1)  Kegiatan  usaha Bank Umum Syariah meliputi :
a. Menghimpun  dana  dalam  bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan  akad wadi’ah atau  akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
b. Menghimpun  dana  dalam  bentuk investasi  berupa  Deposito,Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;
c. Menyalurkan  pembiayaan  bagi  hasil berdasarkan  akad mudharabah ,  akad
19 Khotibul  Umam, Perbankan  Syariah:  Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangan di Indonesia, h. 142-143.
20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
musyarakah , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam ,  akad istishna’, atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qaradh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. Menyalurkan  pembiayaan  penyewaan barang  bergerak  atau  tidak  bergerak kepada  nasabah  berdasarkan  akad ijarah dan/atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. Melakukan  pengambilalihan  utang berdasarkan  akad hawalah atau  akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
h. Melakukan usaha kartu kredit dan/atau kartu  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah;
i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko  sendiri  surat  berharga  pihak ketiga  yang  diterbitkan  atas  dasar transaksi  nyata  berdasarkan  Prinsip Syariah,  antara  lain  seperti  akad ijarah,  musyarakah,  mudharabah, murabahah, kafalah atau hiwalah ;
j. Membeli  surat  berharga  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  diterbitkan  oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. Menerima pembayaran dari penagihan atas  surat  berharaga  dan  melakukan
perhitungan  dengan  pihak  ketiga  atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip
Syariah; l. Melakukan penitipan untuk kepentingan  pihak  lain  berdasarkan suatu  akad  yang  berdasarkan  Prinsip Syariah; m. Menyediakan tempat untuk
menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
n. Memindahkan  uang,  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan  nasabah    berdasarkan Prinsip Syariah;
o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad Wakalah;
p. Memberikan  fasilitas letter  of  credit atau  bank  garansi  berdasarkan  Prinsip Syariah;
q. Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan  di  bidang  perbankan  dan  di bidang  lain  sosial  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setidaknya dari ketentuan
sebagaimana  dalam  Pasal  di  atas,  dapat diambil  konklusi  di  mana  dapat dibedakan  ke  dalam  tiga  komponen aktivitas yang dilakukan Bank Syariah di antaranya  yaitu  kegiatan  menghimpun dana,  penyaluran  dana,  dan  kegiatan  di bidang  jasa.  Kemudian  dalam  ketentuan lain  yaitu  Pasal  20  ayat  (1)  menyatakan bahwa  Bank  Umum  Syariah  dapat  pula
melakukan kegiatan-kegiatan usaha  yaitu sebagai berikut :
a. Melakukan  kegiatan  valuta  asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada  Bank  Umum  Syariah  atau lembaga  keuangan  yang  melakukan kegiatan  usaha  berdasarkan  Prinsip Syariah;
c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara  untuk  mengatasi  akibat kegagalan  pembiayaan  berdasarkan Prinsip  Syariah,  dengan  syarat  harus menarik kembali penyertaan;
d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus  dana  pensiun  berdasarkan
Prinsip Syariah; e. Melakukan kegiatandalam pasar modal  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  PrinsipSyariah  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di bidang pasar modal;
f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk  bankyang  berdasarkan  Prinsip Syariah,  dengan  menggunakan  sarana elektronik;
g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan  surat  berharga jangka  pendek  berdasarkan  Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan  surat  berharga jangka  panjang  berdasarkan  Prinsip
Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal.
Kemudian ketentuan Pasal 19 ayat (2)  mengatakan  bahwa  kegiatan  usaha Unit  Usaha  Syaraiah  (UUS),  yaitu sebagai berikut :
a. Menghimpun  dana  dalam  bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan  akad wadi’ah atau  akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
b. Menghimpun  dana  dalam  bentuk investasi  berupa  deposito,tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan  dengan  itu  berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak  bertentangan  dengan  Prinsip Syariah;
c. Menyalurkan  pembiayaan  bagi  hasil berdasarkan  akad mudharabah ,  akad musyarakah , atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, akad salam ,  akad istishna’, atau  akad  lain  yang  tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qaradh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
f. Menyalurkan  pembiayaan  penyewaan barang  bergerak  atau  tidak  bergerak kepada  nasabah  berdasarkan  akad ijarah dan/atau  sewa  beli  dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau
akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah;
g. Melakukan  pengambilalihan  utang berdasarkan  akad hawalah atau  akad lain  yang  tidak  bertentangan  dengan Prinsip Syariah;
h. Melakukan usaha kartu kredit dan/atau kartu  pembiayaan  berdasarkan  Prinsip Syariah;
i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko  sendiri  surat  berharga  pihak ketiga  yang  diterbitkan  atas  dasar transaksi  nyata  berdasarkan  Prinsip Syariah,  antara  lain  seperti  akad ijarah,  musyarakah,  mudharabah, murabahah, kafalah atau hiwalah ;
j. Membeli  surat  berharga  berdasarkan Prinsip  Syariah  yang  diterbitkan  oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
k. Menerima pembayaran dari penagihan atas  surat  berharga  dan  melakukan perhitungan  dengan  pihak  ketiga  atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
m. Memindahkan  uang,  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan  nasabah    berdasarkan Prinsip Syariah;
n. Memberikan  fasilitas letter  of  credit atau  bank  garansi  berdasarkan  Prinsip Syariah;
o. Melakukan  kegiatan  lain  yang  lazim dilakukan  di  bidang  perbankan  dan  di bidang  lain  sosial  sepanjang  tidak bertentangan  dengan  Prinsip  Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Menurut  Pasal  20  ayat  (2)  Unit Usaha  Syariah  (UUS)  juga  dapat melakukan  kegiatan-kegiatan  sebagai berikut :
a. Melakukan  kegiatan  valuta  asing berdasarkan Prinsip Syariah;
b. Melakukan  kegiatan  dalam  pasar modal  sepanjang  tidak  bertentangan dengan  Prinsip  Syariah  dan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  di bidang pasar modal;
c. kegiatan  penyertaan  modal  sementara untuk  mengatasi  akibat  kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah,  dengan  syarat  harus  menarik
kembali penyertaan;
d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip
Syariah,  dengan  menggunakan  sarana elektronik;
e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan  surat  berharga jangka  pendek  berdasarkan  Prinsip
Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
f. Menyediakan  produk  atau  melakukan kegiatan  usaha  Bank  Umum  Syariah lainnya  yang  berdasarkan  Prinsip Syariah.
Berikutnya,  Pasal  21  mengatakan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) yaitu meliputi :
a. Menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam bentuk:
1) Simpanan  berupa  Tabungan  atau yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  akad wadi’ah atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
2) Investasi  berupa  Deposito  atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan akad mudharabah atau akad  lain  yang  tidak  bertentangan dengan Prinsip Syariah.
b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah ; 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna ;
3) Pembiayaan berdasarkan akad qard ;
4) Pembiayaan  penyewaan  barang bergerak  atau  tidak  bergerak kepada  nasabah  berdasarkan  akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik ; dan
5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah .
c. Menempatkan dana pada bank syariah lain  dalam  bentuk  titipan  berdasarkan
E-ISSN: 2622-8661 akad wadi’ah atau investasi berdasarkan akad
mudharabah
dan/atau  akad  lain  yang  tidak
bertentangan dengan Prinsip Syariah;
d. Memindahkan  uang,  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun  untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah yang  ada  di  Bank  Umum  Syariah, Bank  Umum  Konvensional,  dan  Unit Usaha Syariah (UUS); dan
e. Menyediakan  produk  atau  melakukan kegiatan  usaha  Bank  Syariah  lainnya yang  sesuai  dengan  Prinsip  Syariah berdasarkan Persetujuan Bank
Indonesia.
Apabila  kita  cermati  ketentuan dalam  beberapa  Pasal  di  atas,  pada prinsipnya  kegiatan  usaha  perbankan  tak terkecuali  perbankan  syariah  dapat dikategorikan  ke  dalam  tiga  hal  di antaranya  ialah  kegiatan  penghimpunan dana dari masyarakat, kegiatan
penyaluran  dana kepada masyarakat,  dan kegiatan berupa pemberian jasa perbankan  kepada  masyaraat.  Dalam praktik  kegiatan  usaha  yang  dilakukan oleh  Bank  berbasis  syariah  selain  harus menerapkan  prinsip  syariah  sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  2  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,  juga  mendasarkan  pada  asas demokrasi dan prinsip kehati-hatian serta dalam kegiatan usahanya tidak
mengandung  unsur-unsur  seperti  riba, maisir , gharar , haram, dan zalim .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di atas,  maka  dapat  ditarik  konklusi  bahwa prinsip  dasar  hukum  perjanjian  Islam sesungguhnya  banyak  diterapkan  dalam kegiatan  usaha  dan/atau  produk  perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit  Usaha  Syariah,  dan  Bank  Perkreditan Rakyat  Syariah  dengan  mendasarkan  pada prinsip  syariah.  Prinsip  syariah  secara sederhana  dipahami  merupakan  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam penetapan  fatwa  di  bidang  syariah.  Bahwa produk-produk  yang  ada  pada  bank  syariah dapat  dikelompokkan  berdasarkan  empat jenis  perjanjian  yang  dikenal  dalam  Islam. dalam  perbankan  syariah,  setiap  produk yang dikeluarkan didasarkan pada penerapan  prinsip  titipan  atau  simpanan (depository/al-wadi’ah), prinsip  jual  beli ( sale and purchase) , prinsip sewa-menyewa (operational  lease  and  financial  lease), prinsip bagi hasil (profit sharing) , dan pinsip jasa  ( fee  based  service). Kemudian  dari keempat  prinsip  tersebut  merupakan  akad dan/atau  perjanjian  yang  mana  apabila dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun dalam ajaran Islam, maka akan menghasilkan  kegiatan  usaha  yang  bebas dari riba, maisir , gharar , haram, dan zalim.

## REFERENSI
Buku-buku Antonio,  M.  Syafi’i, Bank Syariah  Dari
Teori  Ke  Praktik (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001).
Basyir,  Ahmad  Azhar, Asas-Asas  Hukum Muamalat (Yogyakarta: Universitas  Islam  Indonesia, 2000).
Badrulzaman,  Mariam  Darus, Kompilasi Hukum  Perikatan (Bandung:
Aditya Bakti, 2001)
Djamil,  Fathurahman, Hukum  Perjanjian
Syariah  Dalam  Kompilasi
Hukum  Perikatan (Bandung:
Citra Aditya, 2001).
Haroen,  Nasroen ,  Fiqh  Muamalah (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2000).
Lewis,  Mervyn  K  dan  Latifa  M.  Algaoup,
Perbankan  Syariah  Prinsip,
Praktik, Dan Prospek (Jakarta:
Serambi Ilmu Semesta, 2001).
Manan,  Abdul, Hukum  Ekonomi  Syariah
Dalam Perspektif Kewenangan
Peradilan  Agama (Jakarta:
Kencana, 2012).
Usman,  Rachmadi, Aspek-Aspek  Hukum
Perbakan di Indonesia
(Jakarta:  Gramedia  Pustaka
Utama, 2001).

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor  9/19/PBI/2007  tentang Pelaksanaan  Prinsip  Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah