## Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar

## Novayanti Sopia Rukmana, Gita Susanti
Jurusan Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Sinjai; Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin novasopiaa@yahoo.com

## Abstrak
Kerjasama  Pemerintah-Swasta (Public  Private  Partnership) dipandang  penting  untuk  memenuhi ketersediaan  sarana  prasarana  dan  peningkatan  pelayanan  kebutuhan  dasar  masyarakat  termasuk  dalam pengelolaan  parkir.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  penentuan  kontrak  dalam kemitraan  pengelolaan  parkir  dan  pelaksanaan  kemitraan  pengelolaan  parkir  antara  RSUP  dR  Wahidin Sudirohusodo  dengan  PT  ISS.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data ditempuh  melalui    pengamatan,  wawancara  dan  dokumentasi  terhadap  informan  yang  terlibat  langsung dalam  pelaksanaan  kegiatan  tersebut.  Proses  analisis  data  meliputi  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  :  (1)  Penentuan  kontrak  dalam  kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling  menguntungkan.  (2)  Pelaksanaan  kemitraan  dalam  pengelolaan  parkir  antara  RSUP  dR  Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.
Kata kunci: Public Private Partnership, Penentuan Kontrak Kemitraan, Pengelolaan parkir.

## Abstract
Public  private  partnership  (Public  Private  Partnership)  is  viewed  essential  to  meet  the  availability  of infrastructure  and  improvement  of  the  service  of  the  basic  needs  of  the  community  are  included  in  the management of the parking lot. The aim of the study was to observe how the contract in partnership and implementation  of  parking  management  between  DR.Wahidin  Sudirohusodo  hospital  and  PT  ISS  was determined.  This  research  employed  qualitative  approach.  Data  were  collected  through  observation, interviews  and  documentation  of  informants  directly  involved  in  the  implementation  of  these  activities, and analyzed with reduction, presentation, and conclusion. The resuts of the research indicated that: (1) Determination of the parking management contract in partnership between the department DR Wahidin Sudirohusodo Hospital and PT ISS brought good impact and mutual benefit between the parties involved. (2)  The  implementation  of  parking  management  partnerships  between  DR  Wahidin  Sudirohusodo Hospital and PT ISS had not run optimally.
Keywords: Public Private Partnership, Partnership contract determination, Parking management.

## I. PENDAHULUAN
Kerjasama  antara  pemerintah  daerah dan  swasta  merupakan  terobosan  yang  bisa  di lakukan  dalam  rangka  menunjang  pemban- gunan daerah. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan deng- an prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good  governance yang  dewasa  ini  telah menjadi trend atau  kecenderungan  global sebagai model dalam penyeleng-garaan pemerintahan  secara  umum.  Tata  kepemerin- tahan  yang  baik  menekankan  bahwa  penye- lenggaraan  kepemerintahan  negara  diperlukan adanya  keseimbangan  interaksi  dan  keter- libatan  antara  pemerintah,  dunia  usaha (swasta) dan masyarakat (civil society). Upaya  peningkatan  pelayanan  dan kesejahteraan  masyarakat  yang  ditawarkan oleh Osborne (1992), adalah konsep kemitraan pemerintah dan swasta. Pendekatan Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar perkotaan dan peningkatan pelayanan
kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan  kemampuan  pemerintah,  baik berupa  keterbatasan  sumber  daya  keuangan dan  sumber  daya  manusia  maka  keterlibatan sektor  privat  penting  dalam  urusan  publik untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar  perkotaan  dan  peningkatan  pelayanan kebutuhan  dasar  masyarakat  salahsatunya adalah  urusan  pengelolaan  persampahan  yang sering  menjadi  masalah  di  kota-kota  besar. Parente    (2006)  mengartikan Public  Private
Partnerships (PPPs) merupakan suatu
persetujuan  atau  kontrak,  antara  kesatuan masyarakat  yang  diwakili  oleh  pemerintah dengan  sektor  swasta  untuk  menyediakan layanan publik.
Permasalahan  perparkiran  yang  terjadi di  RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo  yang dikelola  oleh  perusahaan  swasta  yaitu  PT  ISS adalah  kondisi  perparkiran  yang  masih  belum memadai,  ini  bisa  dilihat  dari  lahan  parkir yang  masih  sangat  sempit  jika  kemudian  di bandingkan  dengan  volume  kendaraan  yang datang dan memarkirkan kendaraanya.
Kondisi  fisik  lahan  parkir  yang  juga sudah banyak berlubang menyebabkan
ketidakteraturan pengunjung  dalam  memarkir- kan kendaraanya. Masalah keamanan dan tarif parkir  yang  terkadang  tidak  sesuai  dengan aturan yang ditetapkan juga menjadi salah satu sorotan  dalam  perparkiran  di  rumah  sakit wahidin.  RSUP  DR  Wahidin  Sudrohusodo selaku  rumah  sakit  bertaraf  internasional harusnya mampu menyediakan kondisi perparkiran  yang  dapat  menampung  semua kendaran  yang  datang  berkunjung  ke  rumah sakit,  menjamin  keamanan  kendaraan  serta kenyaman  pengunjung  dalam  memarkirkan kendaraanya.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah diuraikan  sebelumnya,  maka  penelitianini dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisa penentuan kontrak dalam pengelolaan  parkir  dan  pelaksanaan  kemitraan pengelolaan  parkir  di  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo.

## II. Kajian Literatur
Beberapa  penelitian  mengenai  aplikasi Public  Privat  Partnership di  Indonesia.  Studi yang  dilakukan  oleh  Zulfan  (2013)  bertujuan untuk menganalisis kemitraan dalam pengelolaan  sampah  di  Tempat  Pembuangan Akhir (TPA) Kota Makassar antara pemerintah kota  Makassar  dan  PT  Gikoko  Kogyo.  Studi ini  menyimpulkan  pelaksanaan  kemitraan antara  pemerintah  kota  Makassar  dan  PT Gikoko Kogyo belum efektif dalam mengatasi masalah  persampahan  di  TPA  Tamangapa dilihat  dari  belum  maksimalnya.  Menurut Zulfan  (2013),  kemitraan  ini  hanya  mampu melakukan  pengurangan  efek  rumah  kaca  dan pelestarian  lingkungan  dan  mengurangi  bau sampah namun belum bisa  mengatasi  masalah persampahan secara keseluruhan. Studi selanjutnya  terkait  dengan  aplikasi public privat  partnership juga  dilakukan  oleh Chairuddin  (2012)  yang  fokus  pada  skema kerjasama  pembangunan  infrastruktur  antara pemerintah  dengan  pihak  swasta.  Menurut Chairuddin (ibid), pemahaman tentang
distribusi risiko terutama di dalam
pendistribusian risiko diantara para pihak yang bekerjasama  menjadi  suatu  hal  yang  krusial. Dalam  pendistribusian  risiko  tersebut  sangat diperlukan state of the art dalam
mengidentifikasi  risiko  sehingga  risiko  yang mungkin timbul dapat dikelola dengan sebaik- baiknya (Ibid).
Penelitian  lain  mengenai public  privat
partnership di  Indonesia  adalah  Muthu  Saily (2012) yang menganalisis kemitraan pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan  pelayanan  jasa  transportasi  laut (Ferry penyeberangan) di
Kabupaten
Bengkalis.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis penelitian  deskriptif  dengan  metode  analisa kualitatif.  Menurut  Muthu  (ibid)  kerjasama yang  dilakukan  ini  memberikan  manfaat  yang positif bagi Pemerintah, swasta, dan masyarakat.  Tetapi  kerjasama  ini  belum sepenuhnya merupakan suatu kemitraan (kerjasama  kolaboratif).  Ini  dapat  dilihat  dari ciri  kemitraan  yang  belum  semuanya  sesuai dengan  kerjasama  yang  dilakukan.  Sehingga dapat  mempengaruhi  keberlangsungan  dari kerjasama itu sendiri (ibid).
Berdasarkan berbagai studi yang
menganalisis pelaksanaan public privat partnership di  Indonesia  tersebut,  secara umum  memperlihatkan  kemitraan yang sangat rentan  dengan  kegagalan  dalam  mencapai kinerja  yang  baik  sesuai  harapan  sebelumnya. Studi  ini  dilakukan  untuk  ikut  memberikan kontribusi pengembangan public privat partner  ship dengan  perspektif  teori  pilihan rasional  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik di salah satu rumah sakit di Kota Makassar.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan  teori  pilihan  dari  Coleman (1994)  untuk  menganalisis  aplikasi  konsep PPP di pengelolaan parker RS Wahidin Sudiro Husodo  Makassar.  Lebih  lanjut  Coleman (Ibid;166-180)  menjelaskan  bahwa  ide  sentral dari  pilihan  yang  rasional  teori  adalah  bahwa "orang  bertindak  rasional  untuk  memenuhi preferences, atau untuk memaksimalkan utilitas".  Coleman  (Ibid)  menawarkan  delapan element  dalam  r ational  choice ,  empat  dari paham  neoklasik  ekonomi  dan  empat  dari paham sosiologi.
Dalam  pengambilan  keputusan  yang rasional  March  (1999),  menawarkan  model rasionalitas  sederhana  dalam  pengambilan keputusan,  yang  meliputi:  (1)  Pengetahuan alternatif:  menyadari  serangkaian  tindakan
alternatif  yang  pembuatan  keputusan.  (2) Pengetahuan  tentang  konsekuensi:  menyadari konsekuensi  dari  tindakan  dalam  pembuatan keputusan.  Elemen  yang  ke(3)  konsisten    : dalam  pembuatan  keputusan  memiliki  nilai- nilai  yang  konsisten  dalam  membandingkan alternatif  dan  konsekuensi.  Dan  elemen  ke(4) Keputusan  aturan:  pembuatan  aturan  dalam pengambilan  keputusan  yang  berdasar  pada preferensi dan konsekuensi.

## III. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kota Makassar, dengan lokasi Penelitian di RSUP Dr  Wahidin  Sudirohusodo.  RSUP  Dr. Wahidin  Sudirohusodo  sebagai  rumah  sakit Pemerintah  yang  bekerja  sama  dengan Perusahaan Swasta dalam pengelolaan parkir.  Desain  riset  ini  menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian  studi  kasus  tipe  eksplanantif.
Desain  dan strategi riset  yang  digunakan  ini bertujuan  untuk  memperoleh  informasi secara  mendalam  mengenai  kerja  sama pemerintah  swasta    (atau  publik  privat partnership  )  dalam  pengelolaan  parkir  di Kota  Makassar.  dengan  estimasi  waktu pelaksanaannya daribulan April - Juni 2015.
Penentuan informan menggunakan
teknik purposive  sampling. Adapun  informan dalam  penelitian  ini  yaitu  yakni  dengan informan  terkait  langsung  dalam  kegiatan pengelolaan perparkiran, diantaranya: daripihak  RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo yaitu,  Direktur  Umum  dan  Operasional, Direktur  Keuangan,  Kepala  Bagian  Humas, Kasubag Hukum dan kemitraan dan dari pihak PT  ISS  yaitu,  Koordinator  wilayah  dan Koordianator  area  Parkir  di  RSUP  DR Wahidin Sudirohusodo.
Semua informan yang disebutkan diwawancarai  secara  mendalam  dan  berbagai dokumen  seperti  regulasi,  laporan  aktivitas terkait  pelaksanaan  program  dikumpulkan untuk menunjang data penelitian ini.  Studi ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh  Miles  dan  Huberman  (1992),  meliputi reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan/ verifikasi.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penentuan Kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir
Latar  belakang  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo  mempihakketiga  kan  pengelo- laan  parkirnya  adalah  bahwa  pengelolaan perparkiran  ini  bukan  menjadi  fokus  dari RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo  namun perparkiran  ini  merupakan  penunjang  dari pelaksanaan  kegiatan  pelayanan  kesehatan  di rumah sakit wahidin dan dengan
mempihakketigakan  pengelolaan  parkirnya RSUP  DR  Wahidin  tidak  lagi  menyediakan sumberdaya manusia untuk mengelola perparkiran  serta  tidak  menyediakan  modal yang  besar  untuk  mengelola  perparkiran karena  ketika  bekerja  sama  dengan  pihak swasta  penyediaan  sumberdaya  manusia, finansial  serta  infrastruktur  sudah  menjadi tanggung jawab pihak swasta.
Tahapan  tahapan  dalam  penentuan kontrak  kerjasama  di  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo  yaitu,  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo  membuka  proses  pelelangan kepada perusahaan swasta, melakukan tendering, membentuk tim seleksi dan evaluasi kemitraan  kerja  sama  yang  akan  memeriksa dan  menelaah  profil  perusahaan  yang  akan dijadikan  sebagai  mitra  kerja.,  kemudian selanjutnya  kasubag  hukum  dan  kemitraan dengan  berbagai  pertimbangan  mengusulkan kepada  Direksi.  Selanjutnya  diadakan  rapat dewan direksi untuk menentukan dan memutuskan  perusahaan  yang  akan  menjalin kerja  sama  tersebut.  Namun  yang  terjadi  di lapangan  tidak  demikian,  PT  ISS  sebagai perusahaaan swasta yang mengelola peprarkiran  tersebut  tidak  melewati  tahapan tahapan  dalam  penentuan  kontrak  melainkan peninjukan secara langsung.
Penentuan  PT  ISS  sebagai  perusahaan swasta  yang  mengelola  perparkiran  di  RSUP DR Wahidin Sudirohusodo ditentukan melalui rapat  direksi  berdasarkan  rekomendasi  dari kasubag  hukum  dan  kemitraan.  Rekomendasi ini  didasarkan  atas  pertimbangan  pada pengalaman  kerja  PT  ISS,  sistem  transparansi serta  penghargaan  penghargaan  yang  telah diraiholeh PT ISS.
Pelaksanaan  Kemitraan  Dalam  Pengelolaan Parkir Aspek ekonomi atau pembagian keuntungan  dalam  pelaksanaan  kemitraan antara RSUP DRWahidin Sudirohusodo dengan PT ISS dalam pengelolaan parkir dapat kita  lihat  dari  unsur  benefitnya.  Berdasarkan Tabel.1  Bagi  Hasil  Atas  Laba  Operasioanal antara  RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo dengan PT ISSyang Penulislampirkan dapat di lihat bahwa pembagian laba operasioanal yang di  dapatkan  oleh  RSUP  DR  Wahidin  Sudiro husodo  dari  tahun  ke  tahun  cenderung mengalami  peningkatan  namun  tidak  secara signifikan.  Misalnya  laba  Operasional  dari bulan  Maret  2015  sebanyak  Rp.65.633.438 turunmenjadi  49.605.063  pada  bulan  April 2015.  Besaran  keuntungan  yang  didapatkan didasarkan  pada  pendapatan  perbulan  dalam pengelolaan  parkir.  begitupun  dengan  PT  ISS yang  besaran  keuntungganya  didasarkan  pada pembagian  laba  operasional  yaitu  70%  untuk RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo  dan  30% untuk PT ISS.
Adapun  manfaat  yang  diperoleh  oleh RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodoyaitu  (1) RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo  dapat melaksanakan kewajibannya sebagai penyelenggara  pelayanan  kesehatan  serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas  perparkiran  serta  pengelolaan  parkir yang  teratur.  (2)  Pemerintah  dapat  melakukan penghematan pengeluaran biaya dalam menyediakan  fasilitas  perparkiran.Manfaat yang di dapatkan PT ISSyaitu: (1) Memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan  masing-masing.  Dengan  adanya kerjasama  ini  dapat  meberikan  keuntungan profit kepada kedua bela pihak. (2) Memberikan manfaat ekonomi bagi
perusahaan  masing-masing.  Dengan  adanya kerjasama  ini  dapat  meberikan  keuntungan profit kepada kedua bela pihak.
Tanggung  jawab  dan  kewajiban  RSUP DR  Wahidin  Sudirohusodo  dengan  PT  ISS dalam  pelaksanaan  kemitraan  pengelolaan parkir  tercantum  dalam  MOU.  Salah  satu tanggung  jawab  dari  PT  ISS  selaku  pengelola perparkiran  adalah  melakukan  pemeliharaan dan  perbaikan  di  lokasi  parkir,  namun
berdasarkaan hasil penelitian masih banyaknya lahan  parkir  yang  berlubang  dan  tidak dilakukan  perbaikan.  Sumber  daya  manusia yang  dipekerjakan  pada  lokasi  parkir  RSUP DR Wahidin Sudirohusodo merupakan karyawan yang disediakan oleh PT ISS dengan jumlah 42 karyawan sesuai dengan kesepakatan  yang  tercantum  dalam  MOU antara  kedua  belapihak.  Jumlah  42  orang  ini dinilai  belum  cukup  melihat  banyaknya kendaraan  yang  harus  diatur  serta  sempitnya lahan  parkir  dengan  volume  kendaraan  yang cukup banyak menjadi alasan untuk mengharuskan  adanya  penambahan  sumber daya manusia.
Luas lahan parkir di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo  yang  sangat  sempit  menjadi kendala  dalam  pengelolaan  perparkiran  ini. Luas  lahan  parkir  tidak  seimbang  dengan jumlah kendaraan yang setiapharinyadatanguntukparkir.Tarifparkir yang  diberlakukanoleh  PT  ISS  berdasarkan MOU  antara  kedua  belapihak.  Namun  dalam
realisasinya banyak masyarakat sebagai pengguna  jasa  parkir  yang  mengeluhkan  tarif parkir  yang  terkadang  tidak  sesuai  dengan ketentuan.

## Diskusi Hasil Penelitian
Penelitian ini menemukan bahwa penentuan kontrak dalam pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin  Sudiro  husodo  dengan  PT  ISS membawa  dampak  yang  baik.Hal  ini  bisa dilihat  dari  Keputusan  untuk  mempihak ketigakan  pengelolaan  parkir  kepada  pihak swasta  merupakan  keputusan  yang  tepat karena dengan kerja sama ini dapat memberikan  keuntungan  dan  manfaat  bagi kedua bela pihak.dari segi penetuan Penentuan PT  ISS  sebagai  mitra  kerja  yang  tidak melewati  proses  tendering  tetapi  penunjukan secara langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak RSUP DR Wahidin Sudirohusodo  bahwa  semua  kerja  sama kemitraan harus melewati proses tendering dan seleksi  oleh  tim  evaluasi  kemitraan.  March (1999)  yang  menjelaskan  tentang  adanya model  rasional  dalam  pengambilan  keputusan yaitu  :  menyadari  serangkaian  tindakan
alternatif dalam pembuatan keputusan,
menyadari  konsekuensi  dari  tindakan  dalam pembuatan keputusan, kemudian dalam pembuatan keputusan memiliki nilai nilai yang konsisten  dalam  membandingkan  alternatif dan konsekuensi serta pembuatan aturan dalam pengambilan  keputusan  yang  berdasar  pada preferensi  dan  konsekuensi.  Berdasarkan  teori model rasional dalam pengambilan keputusan, dapat  disimpulkan  bahwa  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo  dalam  mengambil  keputusan pengelolaan  parkir  yang  tidak  melewati tahapan tahapan yang menjadi ketentuan pihak RSUP Wahidin Sudirohusodo tidak rasional.
Berdasarkan  teori  dari Rational  choice (pilihan rasional), dengan menggunakan metode-metode  ekonomi,  maka  akan  bisa dijelaskan mengapa seseorang, atau sekelompok  orang  lebih  memilih  perusahaan A  dibanding  perusahaan  B.  Seseorang  atau sekelompok orang tersebut memiliki
kepentingan,  dan  mereka  dihadapkan  pada pilihan  perusahaan  A  atau  perusahaan  B. Setelah  dibandingkan  dan  dipertimbangkan, orang atau sekelompok orang tersebut berkesimpulan  bahwa  kepentingan  mereka akan  lebih  terakomodasi  jika  perusahaani  A berkuasa,  dari  pada  jika  perusahaan  B  yang berkuasa.  Sama  halnya  dengan  RSUP  DR Wahidin Sudirohusodo yang memeilih PT ISS sebagai  mitra  kerja  telah  didasrkan  pada analisis  tentang  alternative  alternative  lain sebelum mengambil keputusan bermitra deNgan  PT  ISS.  Pelaksanaan  kemitraan perpakiran di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo belum maksimal dalam pengelolaanya. Dalam pelaksanaan kerja sama ini  memang  memberikan  keuntungan  kepada kedua bela pihak namun kurang memperhatikan  kenyamanan  pasien.Ini  bisa dlilihat dari  Kondisi lahan yang sangat sempit tidak  mampu  menampung  semua  kendaaran yang  akan  parkir  yang  merupakan  kendaraan pegawai,dokter  serta  pasien  serta  pengunjung rumah  sakit  lainnya.  Selanjutnya  tarif  parkir yang  diberlakukan  terkadang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  tarif  parkir  yang  telah disepakati  secara  bersama  sama  antara  pihak RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo  dengan  PT
ISS,  serta  kurangnya  jaminan  kendaraan  bagi pengunjung.
Dalam New  public  management meka- nisme  pasar  digunakandalam  terminologi  di sektor  publik.  Bahwa  dalam  melakukan hubungan  antara  instansi  instansi  pemerintah dengan  pelanggannya  ( customers )  dipahami sama  dengan  proses  hubungan  transaksi  yang dilakukan  oleh  mereka  dunia  pasar  ( market place ).  Dengan  mentransformasikan  kinerja pasar  seperti  ini  maka  dengan  kata  lain  akan mengganti  atau  mereform  kebiasaan  kinerja sektor  publik  dari  tradisi  berlandaskan  aturan ( rule-based ) dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat ( authority-driven
processes )  menjadi  orientasi  pasar  ( market- based) ,  dan  dipacu  untuk  berkompetisi  sehat ( competition-driven tactics ).
Dalam konsep New Public Management semua  pimpinan  (manajer)  didorong  untuk menemukan cara cara baru dan inovatif untuk memperoleh  hasil  yang  maksimal  atau melakukan  privatisasi  terhadap  fungsi  fungsi pemerintahan.  Mereka  tidak  lagi  melakukan “ rowing ”  menyapu  bersih  semua  pekerjaan. Melainkan  mereka  melakukan  “ steering ” membatasi  terhadap  pekerjaan  atau  fungsi mengendalikan,  memimpin,  mengaraahkan yang  strategis  saja.  Dengan  demikian,  kunci dari  New  Public  Management  adalah  sangat menitikberatkan pada meka-nisme pasar dalam mengarahkan program program publik.
Secara teoritis, manajer ataupun
pimpinan  didorong  untuk  menemukan  cara cara baru yang lebih inovatif untuk memperoleh  hasil  yang  maksimal  misalnya dengan  melakukan  privatisasi  terhadap  fungsi fungsi  pemerintahan.  Pimpinan  tidak  lagi melakukan rowing atau menyapu bersih semua pekerjaan  melainkan  melakukan  steering  atau membatasi  pekerjaan  atau  fungsi  pengen- dalian,  memimpin  dan  mengarahkan  yang strategis  saja.  Dalam  konsep New  Public Management Organisasi  publik  dituntut  untuk mengadopsi  manajemen  sektor  swasta  serta mengembangkan  inisiatif  pengaturan  sistem seperti  deregulasi,  privatsasi  dan  kontrak manajemen.  Ketidakmampuan  RSUP  DR Wahidin  Sudirohusodo  dalam  mengelola perparkirannya sendiri berdampak pada
pemberian  kewenangan  kepada  pihak  swasta untuk  mengelola  perparkiran  di  rumah  sakit wahidin.  Keputusan  RSUP  DR  Wahidin
Sudirohusodo untuk mempihakketigakan pengelolaan parkirnya berdampak baik terhadap RSUP DR Wahidin Sudirohusodo. PT  ISS  sebagai  mitra  kerja  tidak melalui proses tendering melainkan penunjukan secara langsung oleh pihak RSUP DR  Wahidin  Sudirohusodo.  Ini  jelas  tidak sesuai  dengan  aturan  yang  sebelumnya dikemukan  oleh  pihak  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo  yang  menjelaskan  ada  beberapa tahapan  tahapan  dalam  pemilihan  perusahaan swasta  sebagai  mitra  kerja.  Secara  teoritis, rasionalitas  terjadi  ketika  sesorang  pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik dari sekian  banyak  alternatif  yang  tersedia. Pemilihan  sasaran  saran  alternative  harus dipikirkan  oleh  pembuat  keputusan  sebagai sebuah  proses  yang  menyangkut  pemilihan atau pengambilan sebuah keputusan.
Penentuan  PT  ISS  sebagai  mitra  kerja  dari RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo  yang  tidak melalui  tahapan  tahapan  dalam  melakukan kerja  sama  dengan  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo  sesuai  dengan  ketentuan  yang telah  ditetapkan  tidak  bisa  dikatakan  rasional dalam pengambilan keputusan.
Terdapat  banyak  faktor  yang  berperan dalam  mendorong  perkembangan  kemitraan antara  pemerintah  dan  swasta.  Keterbatasan akses terhadap sumberdaya yang dimiliki para aktor  atau  institusi  dalam  mewujudkan publik values dan publik  tasks telah  mendorong mereka  untuk  saling  bekerjasama  (Dwiyanto, 2010).  Dengan  melakukan  kerjasama,    kedua pihak  berharap  segala  kekurangan  yang dimiliki  oleh  kedua  pihak  dapat  tertutupi dengan  kelebihan  yang  juga  dimiliki  oleh masing-masing pihak yang bekerjasama.
Pihak swasta yang terlibat dalam bisnis perparkiran  ini  tidak  menerima  subsidi  dari pemerintah sehingga tidak ada cara lain untuk tetap  dapat  berbisnis  di  bidang  ini  dan mendapatkan  profit.  Hal  inilah  yang  perlu mendapatkan  pengawasan  dari  pemerintah dalam  pelaksanaannya,  sebab  penerapan  tarif oleh  pengelola  yang  tujuannya  adalah  untuk mendapatkan  keuntungan  akan  menerapkan
tarif  yang  lebih  tinggi  dari  tarif  yang seharusnya.  Hal  ini  tentu  akan  merugikan masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  parkir  dan mengurangi  kenyamanan  dalam  penggunaan- nya.

## V. PENUTUP

## Kesimpulan dan Saran
Dari  penelitian  tentang public  privat partnership dalam  pengelolaan  parkir  di  kota Makassar  (Studi  kemitraan  antara  RSUP  DR Wahidin  Sudirohusodo  dengan  PT  ISS)  dapat di simpulkan beberapa hal. Pertama, penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan  parkir  antara  RSUP  DR  Wahidin Sudirohusodo  dengan  PT  ISS  membawa dampak  baik  dan  saling  menguntungkan  dan pelaksanaa  kemitraan  dalam  pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan  PT  ISS  belum  sepenuhnya  berjalan secara maksimal.
Kedua,  dibutuhkan  regulasi  dari  pihak RSUP  DR  Wahidin  Sudirohusodo  dalam penentuan  kerjasama  dengan  pihak  swasta. Regulasi  tersebut  terkait  dengan  aturan  untuk melakukan  proses  tender  serta  melewati  tim seleksi  dan  evaluasi  kemitraan  yang  telah  di bentuk oleh BagianHukum RSUP dan kemitraan. Ketiga, perlunya
pengawasan pengenaan  tarif  parkir  yang  tidak  merugikan konsumen.  Hal  ini  dilakukan  supaya  tidak terjadi  pengenaan  parkir  yang  tidak  sesuai dengan  ketentuan  tarif  parkir  yang  telah disepakati.
Saran  penelitian  ini  bahwa  diperlukan regulasi  yang  tegas  dari  Pihak  RSUP  DR Wahidin  Sudirohusodo  dalam  penentuan kontrak dengan pihak swasta, serta penambahan  lokasi  parkir  harus  segara direalisasiakan  melihat  lokasi  parkir  yang  ada tidak  mampu  menampung  volume  kendaraan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Coleman  J.  S.(1994). A  rational  Choice  perspective  on  Economic  Sociology .  Pp.166-180 in  the Handbook  of  Economic  Sosiology ,  edited  by  Neil  J.  Smelser  and  Richard Swedberg.Princeton: Princeton University Press.
Dwiyanto  Agus.  (2010). Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif ,  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
LitmanT.A. (2011). Parking Management: comprehensive implementation Guide . Victoria Transport Policy Institute.
March  James  &  Zur  Shapira.  (1992).” Behavioral  decision  Theory  and  Organizational  decision Theory. ” Pp.273-303 in Decision making: alternatives to rational Choice Models, edited by Mary Zey. Newbury Park: Sage.
Osborne  D,&  Ted  G.(1992). Reinventing  Government:  How  the  Entrepreneurial  Spirit  is Transforming the Public Sector , Addison-Wesley.
Parente W. J. (2006). ” Public Private Partnerships” dalam Workshop on “Fundamental Principles and Techniques for Effective Public  Privat e Partnerships in Indonesia ”, Jakarta.
Saily  Muthu.(2012). Kemitraan  Pemerintah  daerah  dan  swasta  dalam  penyediaan  pelayanan  jasa transportasi laut. Yogyakarta. Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
Sudibyo  Sidiq.  (2006). Pelayanan  air  bersih  melalui  kemitraan  pemerintah  swasta. Semarang. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung
Vestikowati  Endah.  (2012). Model  Kemitraan  Pemerintah  dengan  Sektor  Swasta  dalam Pembangunan  Daerah .Yayasan  Pendidikan  Galuh  pada  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh Ciamis.
Zulfan.  (2013). Kemitraan  pemerintah  dan  swasta  dalam  pengelolaan  sampah  di  kota  Makassar. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.