DOI: https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.36
OPTIMALISASI  PERAN  PENDAMPING  DESA  DALAM  PEMBANGUNAN  DAN PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT  DESA (Optimizing  The  Role  of  Village Facilitators in Village Community Development and Empowerment

## Agustiar Rivaldi
Institut Pemerintahan Dalam Negeri Email: agustiar.rivaldi@yahoo.com
Abstract: The presence of Village Facilitators is a demand for Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Permendes No. 3 of 2015 concerning Village Assistance. Five years of the village fund and village assistance program have been running, but there are still problems in the field. The purpose of this study was to assess the research to determine the role of village facilitators in the development and empowerment of rural communities. This research is a qualitative study with a field approach. This research is located in villages in Klapanunggal  District,  Bogor  Regency.  The  author  uses  data  collection techniques  in  the  form  of  interviews,  documentation,  and  observation.  The study  results  concluded  that  village  facilitators  were  able  to  improve  the accountability  and  transparency  aspects  of  village  government.  Supervision and  community  participation  as  the  subject  and  object  of  development  and empowerment over the last five years, in general, have shown their existence towards  a  change  in  a  healthy  and  independent  village  government  system. However, the problem of not optimal assistance still occurs both at the central and regional government levels and at the village level.
Keywords; Community, Development and Empowerment, Village Facilitator.

## PENDAHULUAN
Diberlakukannya  UU  No.  6  Tahun  2014,  menegaskan  komitmen  politik    dan  konstitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kokoh  dalam  melaksanakan pemerintahan  dan  pembangunan.  Dalam  perjalanan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan  yang  kuat  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menurut masyarakat  yang  adil,  makmur  dan  sejahtera  (Solekhan,  2014).  Pengaturan  desa  juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya  (Putri, 2016).
Salah satu wujud konkritnya adalah dengan diharuskannya  pembentukan pendamping desa  sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang.  Terbentuknya  pendamping  desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa (Suharto,  2020).  Pendamping  desa  mempunyai  pengaruh  yang  sangat  penting  dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan  kawasan  pedesaan  secara  partisipatif  serta  peningkatan  kapasitas  bagi pemerintah  desa,  lembaga  kemasyarakatan  desa  dalam  hal  pembangunan  dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
Pendampingan  desa  bukanlah  mendampingi  pelaksanaan  proyek  yang  masuk  ke  desa saja,  bukan  pula  mendampingi  dan  mengawasi  penggunaan  dana  desa  saja,  tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019  tentang  Pendampingan  Masyarakat  Desa.  Pendampingan  Masyarakat  Desa  ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat.  Sehingga  fasilitasi pemerintahan  desa, pembangunan  desa, pemberdayaan  masyarakat  desa,  dan  pembinaan  masyarakat  desa  perlu  dilakukan  untuk mendorong penggunaan dana desa.
Mengacu pada ketentuan di atas yang dikaitkan pada kondisi pendampingan desa di Kab. Bogor khususnya di Kecamatan Klapanunggal, terdapat 1 orang Pendamping Lokal Desa, 2 orang Pendamping Desa yang berkedudukan di Kecamatan Klapanunggal dan 1 orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat yang berkedudukan di Kabupaten yang membawahi seluruh desa di Kec. Klapanunggal. Konsep idealnya adalah satu desa satu pendamping lokal desa agar bisa optimal, namun memang dari ketentuan rekrutmen pendamping lokal desa yang ada mengatur bahwa satu pendamping lokal desa (PLD) harus mendampingi minimal 4 desa, jadi total PLD yang ada di kecamatan Klapanunggal ada 1 orang dengan Pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan sebanyak 2 orang yang harus membina dan mendampingi 9 Desa yang ada. Hal ini terjadi dikarenakan keterbatasan anggaran dekonsentrasi (APBN) yang ada untuk menggaji tenaga pendamping profesional.  Keterbatasan  kemampuan  fisik pendamping  desa  dalam  melakukan  kegiatan  pendampingan  menjadi  salah  satu penghambat. Susanti (2017) kendala yang dihadapi oleh pendamping desa dalam mendorong prakarsa  dan  partisipasi  masyarakat  menuju  desa  mandiri,  yaitu  1)  Tingkat  pendidikan masyarakat yang rendah; 2) jumlah tenaga pendamping desa; 3) kekosongan jabatan kepala desa
Penelitian Susanti (2015) menyatakan pendampingan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infastruktur pedesaan di desa Sekodi ini di rasa kurang efektif, hal ini karena  pengetahuan  masyarakat  yang  masih  kurag  tahu  tentang  keberadaan  pendamping desa  dan  partisipasi  masyarakat  yang  kurang  aktif.  Sulistyani  dan  Wulandari  (2017) memaparkan  bahwa  Intensitas  pendidikan,  konsultasi,  dan  pendampingan  telah menghasilkan  peningkatan  kapasitas  KPSM.  Program  rintisan  di  bidang  lingkungan  dan pengelolaan  sampah  rumah  tangga  merupakan  pembuka  dari  pengembangan  masyarakat. Dalam  Studi  berjudul (“Dinamika  Proses  Perumusan  Kebijakan  Perubahan  Status  Desa Menjadi  Kelurahan  (Studi  Kasus  Di  Desa  Pakkat  Hauagong  Kecamatan  Pakkat  Kabupaten Humbang  Hsundutan),”  2012) menunjukkan  bagaimana  peran  pendamping  desa  dalam mengoptimalisasikan  pembangunan  desa,  serta  rekrutmen  tenaga  pendamping  desa,  dan mengkaji  pada  hambatan  dan  upaya  apa  yang  dilakukan  pendamping  desa  dalam mengoptimalisasikan  pembangunan  desa  berdasarkan  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014 tentang desa. Persoalan yang muncul dari perspektif aspek kuantitas di Kabupaten Bogor
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
khususnya di Kec. Klapanunggal berupa keterbatasan kemampuan fisik tenaga pendamping desa profesional dalam melakukan pelayanan (pendampingan) dengan jumlah empat sampai sembilan desa. Keterbatasan fisik ini menjadikan kinerja pendamping desa kurang optimal, sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut tentang efektivitas pendampingan desa di Kec. Klapanunggal

## METODE
Penelitian  ini  adalah  adalah  penelitian  lapangan  atau “field  research” yang  dilakukan  di desa-desa  di  wilayah  Kecamatan  Klapanunggal,  Kabupaten  Bogor.  Pada  penelitian  ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan informan sebagai sumber data primer  dan  dokumen-dokumen,  arsip-arsip  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan penelitian sebagai data sekunder.
Teknik sampel yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sampling dimana informan yang  dipilih  adalah  orang  yang  ahli  di  bidangnya  dan  terkait  langsung  dengan  program pembangunan dan pemberdayaan desa. Berikut informannya:
Tabel 2.  Informan No Informan Kode Jumlah 1 2 3 4 1. Camat Klapanunggal I.1 1 Orang 2. Kasi Pemberdayaan. Kec. Klapanunggal I.2 1 Orang 3. Kepala Desa se Kec. Klapanunggal I.3 9 Orang 4. Pendamping Desa Pemberdayaan I.4 1 Orang 5. Pendamping Desa Infrastruktur I.5 1 Orang 6. Pendamping Lokal Desa (PLD) I.6 1 Orang 7. Perwakilan Masyarakat Kec. Klapanunggal I.7 6 Orang
Sumber : Data primer, 2020
Pada  penelitian  ini,  penulis  melakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan beberapa  teknik  sebagai  berikut  Wawancara,  Observasi,  Dokumentasi.  Adapun  data  yang didapatkan  peneliti  antara  lain  adalah  peraturan  perundang-undangan,  peraturan pemerintah, dan hasil wawancara dengan informan di atas.

## PEMBAHASAN
1.1 Peran Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam  pemerintahan  yang  baik  hubungan  yang  sinergis  dan  konstruktif  di  antara  negara, sektor swasta dan masyarakat, yang berarti bahwa adanya hubungan yang kompleks antara tiga  elemen  tersebut  (Rahmanurrasjid,  2008).  Sama  halnya  dengan  kebijakan  adanya program  pendamping  desa,  jadi  antara  pemerintah  desa,  pendamping  desa,  serta masyarakat  membutuhkan  kerjasama  yang  baik.  Oleh  sebab  itu  ketiganya  harus  berjalan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan peningkatan pendamping desa dalam menjalankan peran dan fungsinya, dapat melakukan proses studi atau kajian secara berkesinambungan dengan sesama pendamping sebagai tim
kerja  (team  work)  supaya  lebih  terbantu  dalam  mengidentifikasi  dan  menganalisis permasalahan,  potensi  sumber  daya  dan  prospek  pembangunan  di  desa.  Kajian  dilakukan untuk menjalin kedekatan atau memastikan tidak ada jarak antara pendamping desa dengan masyarakat.  Pendamping  desa  dapat  melaksanakan  kajian  atau  diskusi  dengan  teman sejawat,  kolega,  tokoh  masyarakat,  pemerintah  desa,  praktisi  dan  ahli  untuk  membahas permasalahan dan potensi yang ditemukan, hingga menyepakati serta menghasilkan program pemberdayaan masyarakat.
Hasil  dari  studi  kajian  adalah  pendamping  desa  telah  dapat  diterima,  berbaur  dan bagian  dari  masyarakat  desa,  kemudian  dapat  menjalin  hubungan  dengan  berkomunikasi secara terbuka, dialogis dan menghasilkan kesepakatan program pemberdayaan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara bersama. Terdapat pengaruh nyata peran pendampingan di desa  sebagai  fasilitator  terhadap  pengembangan  desa  maju.  Kemudian  pendamping  desa memiliki  peran  strategis  untuk  memotivasi,  membangun  kesadaran,  ide  dan  keaktifan partisipasi masyarakat di desa untuk mewujudkan desa yang mandiri atau sebagai pelaku pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Sesuai pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah, Pemerintah  desa,  Propinsi,  dan  pemerintah  daerah  kabupaten,  atau  kota  bertugas  untuk membina  dan  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintah  desa.  Yang  artinya  bahwa  desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan dalam menyelenggarakan pemerintahan,  pembangunan  dan  pelayanannya  terhadap  masyarakat  sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.
UU Desa ini diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan  bermasyarakat yang lebih maju. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan desa, UU Desa mengontruksi cara pandang baru  dalam  kehidupan  bermasyarakat  (pemerintahan,  pembangunan,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa).  Desa  dikukuhkan  sebagai  subjek  yang  mengatur  dan  mengurus  dirinya sendiri  dalam  arti lainnya  dapat  dikatakan  bahwa  saat  ini  desa membangun  yang  artinya desa diharapkan mampu mengatur dirinya sendiri.
Pendamping  Desa  memiliki  kedudukan  dalam  pemerintahan  desa  dan  mempunyai kewenangan  dari  kementerian.  Sehingga  mengharuskan  seorang  pendamping  desa  untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa Pasal 12  Ayat  1  yang  menyebutkan  bahwa  tugas  pendamping  desa  adalah  mendampingi  dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Namun pada saat masa awal transisi implementasi program pendampingan desa harus menghadapi problematika mendasar
Sama  halnya  dengan  pemberdayaan  dan  pembangunan  desa  yang  harus  melalui beberapa serangkaian proses pengelolaan yang diantaranya perencanaan, pelaksanaan, dan
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
evaluasi atau pemantauan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya pada pemerintahan desa.

## 1.2  Faktor  Penghambat  Sebagai  Tantangan  Pendamping  Desa  Dalam  Pelaksanaan  Dan Pengawasan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pemberdayaan  merupakan  usaha  yang  memungkinkan  masyarakat  bisa  ambil  bagian,  baik dalam  mengaktualisasikan  aspirasi  dan  kepentingannya  secara  bebas  dan  dilindungi,  juga untuk  ambil  bagian  dalam  proses  perumusan  kebijakan-kebijakan  yang  menentukan  nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus,  yakni  mengusahakan  pembukaan  ruang  bagi  gerak  bebas  masyarakat,  dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri.
Dalam  pelaksanaan  tugas  Pendamping  Desa  untuk  mengimplementasikan  kebijakan pemerintah  melalui  perannya  mendampingi  pemerintah  desa,  sinergitas  program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa juga tidak terlepas dengan yang namanya masalah dan lumrah terjadi di setiap program kerja. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang  menghambat,  rintangan  atau  penghalang  dalam  kelancaran  pekerjaan  yang  bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  informan  selama masa  penelitian,  ada  beberapa  masalah  yang  ditemukan  yang  telah  dirangkum  dan difokuskan menjadi 6 (enam) permasalahan utama yang terjadi di Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat antara lain sebagai berikut:

## 1.2.1 Kualitas dan Kuantitas Tenaga Pendamping Desa
Berdasarkan  wawancara  dengan  Kasi.  Pemberdayaan  Kecamatan  Klapanunggal  serta didapatkan data bahwa ada pengunduran diri PLD:
Dahulu di awal perekrutan, sebelumnya memang ada 2 PLD, akan tetapi karena ada masalah  di  intern  struktur  koordinasi  pendampingan,  akhirnya  salah  satu  PLD mengundurkan diri. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi kualitas pendampingan di desa-desa binaan sekecamatan Klapanunggal (Ahmad, 2020).
Melihat  komposisi  dan  jumlah  desa  yang  ada  sudah  dapat  dipastikan  bahwa  akan  terjadi ketidakoptimalan  dalam  melakukan  pendampingan,  hal  ini  senada  dengan  pernyataan pendamping desa pemberdayaan:
Berbicara  mengenai  standar  kebutuhan  pendampingan  di  desa  lingkup  kecamatan Klapanunggal,  sebenarnya  masih  tidak  ideal,  kondisi  yang  ada  adalah  9  desa didamping  oleh  2  tenaga  pendamping  desa  dan  1  tenaga  pendamping  lokal  desa. Dimana menurut beban kerja yang ada, seharusnya kami mempunyai 3 orang PLD, karena ada 9 desa disini. Jadi akan lebih optimal dalam pendampingannya apabila minimal dari segi kuantitas dapat tercukupi dengan baik (Ahmad, 2020).
Kualitas sumber daya manusia selalu tidak akan terlepas dari sebuah pekerja professional. Sehingga  sebuah  kualitas  kerja,  haruslah  dilibatkan  dalam  konteks  kerja  yang  merupakan profesi seseorang.  Karenanya, tidak mengherankan apabila kualitas sumber  daya manusia yang tinggi diharapkan muncul pada kaum professional, hal ini tidak mengherankan karena kaum  profesionallah  yang  memiliki  keahlian,  organisasi  dan  kode  etik  yang  memudahkan
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
mereka untuk mengembangkan konsep, tolak ukur, bahkan ukuran yang bisa mereka gunakan untuk menilai dan membentuk citra diri mereka. Oleh sebab itu, perhatian yang lebih besar harus diberikan pada Manajemen SDM itu sendiri

## 1.2.2 Intervensi Regulasi dan Program Desa
Dalam semangat UU No.6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 112 ayat 4, bahwa Pemerintah Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten  untuk  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam kerangka  implementasi  UU  Desa,  termasuk  pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pendampingan, dalam perencanaan, pelaksanaan hingga  pemantauan  Pembangunan  Desa  dan  Kawasan  Pedesaan.  Hal  ini  berarti pendampingan  masyarakat  dilakukan  dalam  kerangka  pemberdayaan  masyarakat  dan pembangunan  desa,  selain  itu  juga  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten  memiliki  kewajiban  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  dalam  proses pendampingan.
Menanggapi  fakta  yang  terjadi  terkait  minimnya  aspirasi  yang  ditampung  dari masyarakat yang tidak diakomodir  oleh oknum ketua RT/RW melalui musyawarah  tingkat terendah  yang  ada  di  desa,  makadari  itu  pendamping  Desa  infrastruktur  Kang  Darso mengungkapkan :
Banyak keluhan yang saya terima dari masyarakat desa, terutama mengenai program pembangunan  infrastruktur  di  desa.  Karena  kewenangan  saya  bisa  intervensi  sampai dengan  legalisasi  dokumen  pertanggungjawaban  pencairan  dana,  saya  menghimbau kepada  seluruh  warga  desa  agar  setiap  mengajukan  usulan  pembangunan  maupun program  pemberdayaan,  selain  diusulkan  kepada  pemerintah  desa  juga  harus ditembuskan kepada saya (Mulyanto, 2020).
Dalam penelitian ini ada dua intervensi utama yang dilakukan oleh tenaga pendamping desa  kepada  pemerintah  desa  berdasarkan  permasalahan  di  lapangan,  yaitu  intervensi terhadap produk hukum di desa dan intervensi sinergitas program dari pusat, kabupaten dan masyarakat.

## 1.2.3 Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pemerintah, masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi  yang  dimiliki.  Apapun  bentuknya,  partisipasi  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan dengan  cara  melibatkan  mereka  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kegiatan-kegiatan sebelumnya.Hal ini sendan seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Cikahuripan :
Ketika rapat atau musyawarah  desa, masih banyak ditemukan aspirasi  sepihak bukan dari masyarakat, misal aspirasi yang diusulkan dari ketua RT banyak yang bukan usulan dari masyarakat setempat (Nindya, 2020).
Kemudian  dengan  berkaca  dari  masalah  keterwakilan  usulan  masyarakat  dalam musyawarah tingkat RT/RW tersebut, pendamping lokal desa menambahkan :
Masih belum ada keterwakilan dari masyarakat miskin dalam forum musrembang atau musdes dikarenakan sikap pesimisme dan minder yang berakibat tidak adanya saluran
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
atau wadah yang mempu mengakomodir kepentingan kaum marjinal tersebut. Terlebih usulan yang dibawa oleh RT dalam musrembang atau musdes masih usulan sepihak oleh ketua  RT  tersebut  tanpa  menampung  bahkan  menggali  aspirasi  dari  masyarakat  di wilayah RT setempat (Nindya, 2020).
Kurangnya  sikap  kritis  warga  desa  terhadap  transparansi  pengelolaan  APBDesa,  menjadi hambatan  tersendiri  bagi  pendamping  desa  dimana  masyarakat  itu  sendiri  yang  menjadi objek  pembangunan  seharusnya  ikut  mengawal  anggaran  desa  sebesar-besarnya  untuk kesejahteraan  rakyat.  Solusi  dari  masalah  ini  peneliti  merekomendasikan  solusi  untuk mengatasi  kendala  partisipasi  masyarakat  pada  pengelolaan  APBDes  yakni  pada  tahap perencanaan  diupayakan  dengan  penyediaan  kotak  saran  untuk  menampung  aspirasi masyarakat  terkait  perencanaan  pengelolaan  dana  desa.  Selain  penyediaan  kotak  saran, solusi lainnya untuk mengatasi keminderan masyarakat berpendapat, dengan menghimbau pada  setiap  kelompok  organisasi  yang  ada,  seperti:  RT/RW,  PKK  dan  Karang  Taruna, menyelipkan  pembahasan  dan  menampung  aspirasi  anggota  kelompoknya  mengenai pengelolaan  dana  desa  dalam  APBDes.  Kemudian  disampaikan  oleh  perwakilannya  dalam musyawarah desa. Sehingga apabila pada tahap perencanaan aspirasi telah sesuai dengan kebutuhan  masyarakat,  maka  pada  tahap  pelaksanaan  pembangunan  dan  pemberdayaan akan kembali dinikmati oleh masyarakat desa.

## 1.2.4 Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
BUMDes lahir atas kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes).  Musdes  adalah  forum  tertinggi  melahirkan  berbagai  keputuan  utama  dalam BUMDes  mulai  dari  nama  lembaga,  pemilihan  pengurus  hingga  jenis  usaha  yang  akan dijalankan. Dalam proses ini setidaknya ada dua pertemuan besar yang melibatkan seluruh elemen  penting  warga  desa  secara  perwakilan.  Yang  pertama  adalah  sosialisasi  dan pembentukan  tim  yang  bertugas  mengawal  seluruh  proses  pembentukan  dan  pertemuan kedua  untuk  melahirkan  berbagai  keputusan  final.  Walaupun  proses  tersebut  telah dijalankan sesuai dengan prosedurnya, namun masih menyisakan permasalahan mendasar, misalnya  kemampuan  setiap  desa  untuk  meningkatkan  produk  unggulan  kawasan  desa (Prukades) dimana fokus dalam satu bidang usaha BUMDes agar bisa maju dan berkembang. Seperti yang diungkapkan Kepala Desa Lulut :
Pendamping  desa  berkewenangan  melakukan  fasilitasi  dalam  bentuk  program sosialisasi  atau  pendampingan  kepada  BUMDes.  BUMDes  di  desa  Lulut  juga  belum berkembang  dan  masih  bersifat  perdagangan  umum,  belum  mampu  mencapai  one village one product (OVOP) (Udin, 2020).
Tetapi selain itu, faktor yang paling utama keberhasilan BUMDes sesungguhnya bukan sumber daya  alam  atau  modal  uang  penyertaan  melainkan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM). Bagaimanapun semua potensi yang ada akan terbukti bisa menjadi komoditas yang produktif atau tidak, semuanya tergantung pada bagaimana SDM mengelolanya. Hal ini senada dengan yang diutarakan oleh pendamping desa Kang Ahman :
Dilemanya  di  kecamatan  Klapanunggal  khususnya  dalam  pengelolaan  BUMDes, idealnya  pengelolaan  harus  bersifat  bisnis,  dimana  mengejar  keuntungan  untuk
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
kesejahteraan desa yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Namun  yang  terjadi  adalah  para  pengelola  BUMDes  khususnya  pemudanya  masih bermental  pekerja/karyawan.  Mereka  tidak  peduli  dengan  omzet  BUMDes,  yang penting setiap bulan terima gaji (Ahman, 2020).

## 1.2.5 Kritik terhadap Kebijakan
Dikaitkan  dengan  program  pendampingan  desa  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat desa yang terstruktur mulai di level pusat sampai dengan level terbawah sebagai pendamping lokal desa, masih ditemukan permasalahan kurangnya jalur koordinasi sesuai dengan  bidang  tugasnya  seperti  yang  diungkapkan  Kang  Ahman  selaku  pendamping  desa Pemberdayaan :
Kita ambil misalnya mengenai paralegal atau bisa disebut “pengacara desa” apabila desa terkena masalah yang mengharuskan ditempuh dengan jalur hukum, kami sudah merintis membentuk itu, namun sampai sekarang belum berjalan semestinya tidak ada upaya tindak lanjut dikarenakan di level tenaga  ahli yang ada di propinsi dan kabupaten tidak ada yang secara spesifik membidangi urusan tersebut (Ahman, 2020).
Hambatan dalam pendampingan juga tidak lepas dari belum sinkron dan sinergisnya aturan yang lebih tinggi dengan aturan turunannya yang ada di daerah (Perda).
Kejadian  yang  ada  di  pemerintah  desa  adalah  sifat  menunda-nunda  program  dari pusat untuk menunggu aturan teknis berupa peraturan bupati turun dahulu baru mau melaksanakan.  Ini  menjadi  kendala  tersendiri  bagi  kami  yang  memiliki  tanggung jawab untuk mensosialisasikan dan menerapkan program yang menjadi prioritas dari pusat yang khususnya menggunakan dana desa (Ahman, 2020).
Sehingga apabila dilihat dari fungsi otonomi dan fungsi kekhususan, Perda mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Karena pada hakekatnya otonomi adalah kebebasan dan kemandirian, bukan kemerdekaan. Maka seandainya ada Permendesa PDTT yang  melanggar  hak  otonomi  daerah  maka  Permendesa  PDTT  tersebut  dapat  disimpangi, kecuali Perda Kabupaten Bogor mengatur di luar batas-batas kewenangannya. Dan sepanjang tidak  melanggar  hak  otonom  daerah  hal  tersebut  tetap  memiliki  relevansi  atau  kekuatan hukum.

## 1.2.6 Prioritas Program Desa
Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar- besarnya untuk masyarakat Desa dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang  bersifat  mendesak  untuk  dilaksanakan,  serta  lebih  dibutuhkan  dan  berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.  Namun pada kenyataan di lapangan bahwa program pembangunan sangat diutamakan diatas program pemberdayaan, karena  hasilnya  dirasa  lebih  terlihat  dan  terasa  langsung  bagi  masyarakat.  Seperti  yang diungkapkan  Kang  Ahman  selaku  pendamping  desa  bidang  pemberdayaan  Kecamatan Klapanunggal :
Fakta  yang  terjadi  di  masyarakat  Klapanunggal  adalah,  pemerintah  desa  dan masyarakat sama-sama terlalu semangat untuk melaksanakan program pembangunan yang secara fisik bermanfaat secara langsung bagi masyarakat desa, misal jalan desa, jembatan,  sarana  irigasi  dll.  Namun  mengesampingkan  program  pemberdayaan
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
misalnya  dengan  melakukan  pelatihan-pelatihan  yang  nantinya  akan  mewujudkan desa yang mandiri dan berdaya (Ahman, 2020).
Program pembangunan dan pemberdayaan bermuara pada peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan  kemiskinan  dengan  porsi  alokasi  yang  berbeda-beda  antara  desa  satu dengan desa yang lain. Namun pada kenyataan di lapangan bahwa program pembangunan sangat diutamakan diatas program pemberdayaan, karena hasilnya dirasa lebih terlihat dan terasa langsung bagi masyarakat dan penggunaan tidak dibagi rata. Fokus prioritas kegiatan dilakukan  dengan  cara  mengutamakan  kegiatan  pembangunan  dan/atau  pemberdayaan masyarakat Desa yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Desa.

## 1.3  Upaya  Pendamping  Desa  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pembangunan  Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  tenaga  pendamping  desa  sebagai  tanggung  jawab  dari adanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) yang berlokasi tugas di lingkup desa se Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dibagi menjadi 4 (empat) aspek antara lain yaitu :
Pertama, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pemerintah desa. Secara eksplisit tergambarkan  betapa  pendamping  memiliki  peran  penting  membantu  mengidentifikasi masalah,  kebutuhan  dan  memfasilitasi  rancangan  perubahan  sesuai  kehendak  dan kesepakatan  seluruh  komponen  desa.  Hal  itu  terutama  penataan  sistematis,  baik  lingkup desa  maupun  supradesa,  agar  lebih  baik.  Diantaranya  menyangkut  hal  tata  kelola pemerintahan  desa,  penguatan  dan  pemberdayaan  partisipasi  warga  serta  orientasi penyelenggaraan  pembangunan  desa  yang  berkualitas.  Seorang  pendamping  desa  adalah orang  yang  paham  Hukum  dan  Administrasi,  karena  itu  menjadi  pondasi  dasar  dalam melakukan  program  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  (P3MD).  Sehingga mulai  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  hingga  evaluasi  program  desa,  pendamping  desa harus dilibatkan dan berkontribusi baik terhadap desa dampingannya.
Kedua,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Pentingnya partisipasi  dari  masyarakat  dalam  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  belum sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah. Persepsi masyarakat sendiri masih kurang dalam pemahaman  setiap  tahapan  pembangunan  dan  pemberdayaan  di  lingkungannya.  Hampir semua program dan proyek pemerintah mensyaratkan partisipasi masyarakat yang mampu menjadi penentu keberhasilan program pembangunan dan pemberdayaan, akan tetapi pada kenyataan  di lapangan,  partisipasi  dan  pemberdayaan  sering disalahgunakan,  baik  secara sengaja  maupun  tidak  sengaja.  Kemampuan  masyarakat  di  desa-desa  se-kecamatan Klapanunggal  Kabupaten  Bogor  dalam  memahami  perannya  sebagai  objek  dan  subjek pembangunan  dan  pemberdayaan  masih  belum  sepenuhnya  terakomodir  secara  optimal. Upaya  pendamping  dalam  memfasilitasi,  melibatkan  dan  mengikutsertakan  masyarakat dalam setiap kegiatan sesuai dengan kondisi dan kemampuan baik berupa tenaga dan atau materi dalam keikutsertaannya sehingga bisa mengoptimalkan hasil kegiatan pembangunan dan pemberdayaan.
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10
Ketiga,  meningkatkan  potensi  dan  daya  guna  desa  untuk  kesejahteraan  masyarakat. Upaya untuk mendampingi, pendamping desa juga menjadi fasilitator, mediator dan mitra bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam rangka mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap  masalah  yang  dihadapi,  menggali  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki  dan menemukan prospek pembangunan di desa. Berdasarkan upaya dari pendamping desa diatas bahwa  diharuskan  mampu  menggali  potensi  dan  sumber  daya  desa  dengan  tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  yang  mandiri  dan  berdaya.  Kemudian pendamping desa juga melakukan pemberdayaan untuk kaderisasi fasilitator desa khususnya kepada para generasi muda di desa dengan memberikan penyuluhan, pendidikan, pelatihan dan pembentukan komunitas peduli desa. Sehingga generasi muda desa dapat membantu, meneruskan peran dan tugas pendamping desa serta membentuk community development yang berkesinambungan.
Keempat,  meningkatkan  sinergitas  program  dan  kegiatan  desa.  Sinergitas  adalah kegiatan gabungan atau kerjasama yang dilakukan guna untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan terhubung oleh beberapa peran dari subjek yang berbeda namun terkait di  dalamnya.  Oleh  karena  itu,  seluruh  komponen  masyarakat,  pemerintah  desa  dan pendamping desa diharapkan dapat bersinergi agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan memberikan perubahan bagi tata kelola pemerintahan desa yaitu dalam upaya percepatan  penetapan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDesa),  pemutakhiran data potensi desa, penyelesaian struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, serta penataan dan penetapan kewenangan desa. Dalam masa pandemi Covid 19 dimana hampir semua sektor perekonomian negara-negara di dunia mengalami dampak negatif yang cukup besar, tidak berbeda dengan di level terendah penyelenggaraan pemerintahan yakni di desa. Sebagai  langkah  strategis  guna  memulihkan  perekonomian  desa,  pemerintah  berupaya menyusun kebijakan yakni dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada setiap  individu  yang  memenuhi  kriteria  dalam  penerimaan  BLT  Desa  tersebut.  Sinergitas pelaksanaan  program  nasional  dengan  pemerintah  desa  dalam  menyukseskan  program tersebut melibatkan seluruh komponen dalam pemerintahan desa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisa  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dapat disimpulkan  bahwa  peran  pendamping  desa  di  Kecamatan  Klapanunggal  Kabupaten  Bogor sudah optimal dengan empat aspek pemberdayaan yang telah dilakukan. Pendamping desa mampu meningkatkan aspek akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa. Pengawasan dan  partisipasi  masyarakat  sebagai  subjek  dan  objek  pembangunan  dan  pemberdayaan selama  lima  tahun  terakhir,  secara  umum  telah  menunjukkan  eksistensinya  menuju perubahan sistem pemerintahan desa yang sehat dan mandiri.
Received: 2021-07-11  Revised: 2021-09-07
Approved: 2021-10-10

## BIBLIOGRAFI
Ahmad. (2020). Wawancara .
Ahman. (2020). Wawancara dengan Pendamping Desa Pemberdayaan .
Dinamika  Proses  Perumusan  Kebijakan  Perubahan  Status  Desa  menjadi  Kelurahan  (Studi Kasus di Desa Pakkat Hauagong  Kecamatan Pakkat  Kabupaten Humbang Hsundutan). (2012). JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik) , 16 (2). https://doi.org/10.22146/jkap.8042
Mulyanto. (2020). Wawancara Dengan Perwakilan Masyarakat Kec. Klapanunggal .
Nindya. (2020). Wawancara Dengan Perwakilan Masyarakat Kec. Klapanunggal .
Putri,  L.  S.  (2016).  Kewenangan  Desa  dan  Penetapan  Peraturan  Desa. Jurnal  Legislasi Indonesia , 13 (2). https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/115
Solekhan. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa . Setara Press.
Suharto, S. (2020). Kapasitas Pendamping Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah.
https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/LPPM/article/view/3520
Sulistyani, A. T., & Wulandari, Y. (2017). Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan  Piyungan  Kabupaten  Bantul  Dalam  Pembentukan  Kelompok  Pengelola Sampah Mandiri (KPSM). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement) , 2 (2). https://doi.org/10.22146/jpkm.27024
Susanti, M. H. (2017). Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. Integralistik .
Susanti, R., & Basri. (2015). Efektivitas Pendamping Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Di Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkaslis. Jom FISIPom FISIP , 2 (1).
Udin. (2020). Wawancara dengan Kepala Desa Lulut .

## Copyright (c) 2021 Agustiar Rivaldi
This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-NonCommercial  4.0 International License.