JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047 Vol.  5  No  1  2024,  Hal.  830-836|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8548.830-836

## PENERAPAN UU No. 35 TAHUN 2014 PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 12/PID.SUS/2020/PN KMN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCABULAN
Dewi Ervina Suryani 1 , Juan Arista Ginting 2 , Elisabet Siregar 3 , Marco Cuang 4
1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, juanginting530@gmail.com, elisabetsregar10@gmail.com, marco.cuang53@gmail.com

## Abstrak
Pencabulan biasanya terjadi akibat beberapa sisi, yakni rasa ingin tahu anak yang berlebihan, menonton video porno,  kemajuan  teknologi,  sisi  penyalahgunaan  minuman  keras,  harkat  keagaman  yang  semakin  luntur  di masyarakat, siaran televisi dan jaringan internet semakin banyak menyediakan website yang tidak cocok untuk anak-anak.  Tujuan  penulisan  ini  yakni:  Untuk  mengetahui  pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pencabulan  anak  dibawah  umur  terhadap  pelaku  berdasarkan  Putusan  Nomor  12/Pid.Sus/2020/Pn  Kmn, kemudian  untuk  mengetahui  penerapan  UU  No.  35  Tahun  2014  terkait  perlindungan  anak.  Metode  yang digunakan penelitian ini menggunakan metode normatif. Adapun hasil dari penelitian ini Hakim dalam memutus perkara pidana anak harus berpegang pada nilai dan jiwa Pancasila yang telah diyakini sebagai pemikiran hidup bangsa serta satu-satunya sumber tertib hukum di Indonesia. Hakim sudah menerapkan UU No.35 Tahun 2014, tetapi Hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, Hakim hanya bisa memberikan sanksi sesuai pasal 82 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014.
Kata kunci: Pertimbangan hakim, Penerapan undang-undang, Pencabulan

## Abstract
Abuse  usually  occurs  due  to  several  sides,  namely  excessive  children's  curiosity,  watching  porn  videos, technological  advances,  alcohol  abuse,  the  dignity  of  diversity  that  is  increasingly  fading  in  the  community, television broadcasts and internet networks increasingly provide websites that are not suitable for children. The purpose of this writing is: To find out the consideration of the Judge in imposing sanctions for molestation of minors  against  the  perpetrator  based  on  Decision  Number  12/Pid.Sus/2020/Pn  Kmn,  then  to  find  out  the application  of  Law  No.  35  of  2014  related  to  child  protection.  The  method  used  by  this  research  uses  the normative method. As for the results of this research, the Judge in deciding child criminal cases must adhere to the  values  and  soul  of  Pancasila  which  has  been  believed  to  be  the  thought  of  the  nation's  life  and  the  only source of legal order in Indonesia. The judge has implemented Law No.35 of 2014, but the Judge cannot give a decision in the form of diversi, the Judge can only give sanctions according to article 82 paragraph 1 of Law No.35 of 2014.

## Keywords: Judge’s consideration. Law enfrocement, molestation

## I. PENDAHULUAN
Kemajuan  zaman  saat  ini  dan  perubahan  teknologi  yang  semakin  meningkat  membawa  beragam permasalahan  yang  memerlukan  perhatian  lebih  serius  khususnya  bagi  anak-anak.  (Sanjaya,  2010) Tiada bisa dipungkiri bahwa pesatnya kemajuan zaman teknologi dan informasi mampu menimbulkan efek  negatif  terhadap  pola  hidup  dan  gaya  anak.  (Jasmine,  2016)  Semakin  mudahnya  anak  terpapar buku  dan  film  yang  mengandung  konten  pornografi,  seperti  internet  dan  media  Facebook,  Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Tiktok, dan lainnya, maka akan menyebabkan kemerosotan moral dan pemikirin  negatif  pada  anak. (Setiawan,  2018)  Hal-hal  yang  dilihat  atau  dibaca  anak  akan memberikan  angan-angan  dan  imajinasinya,  menimbulkan  rasa  ingin  tahu,  sehinnga  memicu  anak untuk mempraktikkan hal-hal tersebut. (Jasmine, 2016)
Pencabulan  biasanya  terjadi  akibat  beberapa  faktor,  antara  lain  rasa  ingin  tahu  anak  yang berlebihan,  menonton  video  porno,  kurangnya  mengontrol  bagaimana  anak  zaman  sekarang berkencan, kemajuan teknologi, penyalahgunaan minuman keras, rendahnya pendidikan, sisi keluarga, perilaku  mengambil  contoh  sikap  negatif  orang  sekitar,  harkat  keagaman  yang  semakin  luntur  di masyarakat,  siaran  televisi  dan  jaringan  internet  semakin  banyak  menyediakan  website  yang  tidak pantas untuk anak-anak. (Jasmine, 2016)
Beberapa contoh kejadian pencabulan yang dilakukan oleh anak akibat pengaruh menonton video porno,  yakni  pernah  terjadi  di  kota  tegal  jawa  tengah.  Gegara  sering  nonton  video  porno  tiga  anak cabuli  lima  temannya,  pencabulan  itu  terjadi  diduga  karena  pelaku  kerap  menonton  video  porno  di ponselnya.  (Risanto,  2021)  Selanjutnya  berkenalan  di  sosial  media  seseorang  remaja  di  tanjung jabung timur mencabuli tiga orang pria, pelaku berinisial DR(15) dan AM(16), kenalan melalui sosial media. Selanjutnya melakukan perjanjian dengan pelaku, DR menjemput korban di lokasi rumahnya, setelah  itu  secara  beriringan  korban  dibawa  pelaku  ke  sapau,  dan  disitulah  terjadinya  pencabulan. (Noname, 2022a)
Selanjutnya pada tahun 2021 tanggal 19 mei terjadi pencabulan di desa wogowela nusa tenggar timur.  Akibat  menonton  video  porno, murdi  kelas  4  Sekolah  Dasar  menekat  cabuli  murid  berusia  6 tahun. 8 Selanjutnya  terjadi  pencabulan  di  wilayah  kecamatan  kedungbanteng  dikarenakan  akibat dampak negatif konten porno anak menjadi pelaku pencabulan, pelaku berusia 5 tahun dan korbannya dari  kalangan  SMP  dan  SD  (Syalaby,  2016).  Sementara  itu,  polisi  mengungkap  bagaimana  seorang murid SMP mencabuli dua murid SD di kota Bandung, pelaku seorang murid SMP berusia 10 dan 12 tahun, diawali kebiasan pelaku melihat video porno di handphone sehingga terjadi pencabulan (Putra, 2022).
Pada tahun 2022, seorang murid di Brebes melakukan pencabulan terhadap balita berusia empat tahun, diduga karena ia rutin menonton film porno, korban sedang bermain di kediaman pelaku yang juga merupakan tentangga korban, saat itu tersangka melakukan perbuatan asusila, menurut tersangka motivasi  melakukan  perbuatan  cabul  tersebut  karena  sering  melihat  video  porno  (Noname,  2022b). Selanjutnya telah terjadi pencabulan sesama sejenis di kota Bandung pelaku berusia 12 tahun dan dua korban 10 dan 12 tahun, pelaku mengaku melakukan aksi  pencabulan karena dipengaruhi menonton video porno (noname, 2023).
Selanjutnya pada tahun 2021, 24 november telah terjadi tindak  pidana pencabulan di kota Nias, remaja  cabuli  saudara  kandung  hingga  hamil,  pelaku  berusia  15  tahun  pelaku  terpengaruh  tayangan film  porno  yang  ditontonnya,  timbul  nafsu  karena  menonton  video  porno  hingga  pelaku  melakukan pencabulan  (Noname,  2023).  Dan  kemudian  selanjutnya  di  kota  serang  telah  terjadi    pencabulan,  2 bocah SD cabuli teman sebayanya, korban berusia 6 Tahun sedangkan pelaku berusia 7 dan 6 tahun, pelaku melakukan tindakan itu karena terpengaruh menonton video porno di internet. (Asyari, 2018) Keputusan  Hakim  Nonor  12/Pid.Sus/2020/Pn  Kmn,  ialah  kasus  pencabulan  yang  terjadi  di Kaimana Papua Barat, tepatnya di sekolah SMA 1 Kaimana. Dari banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan  oleh  anak  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  jumlah  meningkat  dari  waktu  ke  waktu (Multiwijaya, 2018). Keputusan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn ialah merupakan fokus pada penelitian ini. Kasus pencabulan yang terjadi di Kaimana Papua Barat, terdakwa LK 18 tahun selaku menyakinkan bersalah karena telah melangsungkan perbuatan tindak pidana pencabulan anak kepada korban D 17 tahun (Mahkamah Agung RI, 2023).
Fakta  ini  merupakan  sebuah  ironi  bagi  masa  depan  anak,  karna  pencabulan  akan  membawa dampak  yang  buruk  kepada  anak.  Dampak  sebagai  psikologi,  pengaruh  yang  dirasakan  anak  selaku korban  dan  pelaku  pencabulan  yakni,  akan  merasakan  stres  yang  dapat  menganggu  funsi  dan perkembangan  otak,  depresi,  fobia,  terhina,  rasa  malu,  munculnya  anggapan  bersalah  dan mempersalahkan diri sendiri, lahirnya anggapan-anggapan bimbang berhubungan dengan orang lain, gambaran kejadian dimana anak menerima dan melakukan pencabulan, mengalami mimpi buruk, sulit tidur dan tarumatis yang dialami korban dan pelaku. (S. R. Ramadhani & Nurwati, 2020)
Dan  adapun  dampak  secara  secara  psikososial,  yakni  anak  menderita  anggapan  bimbang berhubungan  dengan  orang  lain,  kian  anak  mengalami  takut  berkomunikasi  dengan  orang-orang sekitarnya,  beranggapan  ketakutan  jika  berdekatan  sesama  orang  lain  dan  orang  yang  telah dikenalnya,  muncul  sikap  tidak  percaya  kepada  orang-orang  dan  cenderung  tertutup,  susah  diajak berkomunikasi,  cenderung  diam  dan  menunduk  ketika  diajak  berkomunikasi  (Sitaniapessy  &  Pati, 2022). kadang kala dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang sebaiknya dihindari karna korban dan
pelaku  merupakan  seorang  anak  tentunya  membutuhkan  motivasi  serta  dukungan  moral  demi membangkitkan lagi jalan kehidupannya (Humas FHUI, 2021).
Beradasarkan dari latar belakang diatas dapat diuraikan permasalahan sebagi berikut: 1)  Upaya pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pencabulan  anak  dibawah  umur  terhadap  pelaku berdasarkan  Putusan  Nomor  12/Pid.Sus/2020/Pn  Kmn,  2)  Bagaimana  dengan  penerapan  Undang- undang no. 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn. Tujuan  dari  penulisan  untuk:  1)  Untuk  mengetahui  upaya  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi  pencabulan  anak  dibawah  umur  terhadap  pelaku  berdasarkan  Putusan  Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, 2) Untuk mengetahui bagaimana dengan penerapan Undang-undang no. 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  membahas  tentang  tata  cara  melakukan  penelitian  dan  strategi  penelitian  yang digunakan (Efendi & Rijadi, 2016). Penelitian diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sugiyono berpendapat  bahwa metode ilmiah untuk memperoleh  data  yang  valid,  dan  tujuannya  adalah  untuk  menemukan,  mengembangkan,  dan membuktikan  pengetahuan  tertentu,  yang  dapat  digunakan  untuk  memahami,  memecahkan,  dan memprediksi suatu permasalahn (Efendi & Rijadi, 2016)

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  adalah  hukum  normatif.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji,  berpendapat  penelitan  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan cara mengkaji bahan pustaka (data sekunder) (Efendi & Rijadi, 2016) Penelitian  normatif dilakukan melalui  meneliti  bahan  hukum  yang  dipergunakan,  selain  undang-undang,  juga  meliputi  berbagai putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

## 2. Sumber Bahan Hukum
Dalam  penelitian  ini  menerapkan  tiga  jenis  sumber  bahan  hukum  yang  dipergunakan  yaitu,  bahan hukum  primer  (  peraturan  perundang-undang  yang  berlaku),  bahan  hukum  sekunder  (buku  teks, jurnal, pendapat para pakar, terbitan para ahli, dll), dan bahan hukum tersier (referensi kamus bahan hukum sekunder dan primer, seperti media masa, enyclopedia, majalah, internet,  dll). Sumber bahan hukum  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  yakni  sumber  hukum  primer,  Putusan  Hakim  Nomor 12/Pid.  Sus/2020/Pn  Kmn,  serta  Perundang-undangan  Nomor  35  Tahun  2014  terkait  Perlindungan Anak. (Efendi & Rijadi, 2016)

## 3. Teknik Pengumpulan Data
Keseluruhan  data  yang  terdapat  pada  penelitian  dikumpulkan  melalui  studi  kepustakaan ( library  research), berdasarkan  putusan  hakim,  buku  karya  ilmiah,  pendapat  sarjana, makalah, artikel, jurnal, dan perundang-undangan.

## 4. Analisis Data
Dalam  pendekatan  penelitian  ini,  bahan  hukum  yang  sudah  dikumpulkan  dianalisis  data  dilakukan secara  kualitatif,  yakni  suatu  cara  penelitian  yang  menghasilkan  informasi  deskriptif  analitis,  dan kemudian menguraikan fakta-fakta yang telah ada dalam penulisan ini, lalu ditarik suatu kesimpulkan dan saran dengan menggunakan cara berpikir deduktif. (Efendi & Rijadi, 2016)

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pencabulan Anak dibawah Umur Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn.
Sebagai  tokoh  inti  dalam  proses  pengadilan,  Hakim  hendaknya  dibina  agar  menjadi  sosok  elit penegak  keadilan,  sehingga  keberadaannya  dapat  memberikan  manfaat  bagi  penyelesaian permasalahan  hukum  yang  timbul  dalam  masyarakat  dan  kehidupan  berbangsa.(Efendi,  2018) Sebelum  menjatuhkan  sanksi  pidana,  Hakim  mempertimbangkan  peristiwa  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  hukum  yang  berlaku  dan  kemudian  mengambil  kesimpulan  dengan  menyatakan  huku
mengenai  peristiwa  tersebut.  (Margono,  2019)  Pertimbangan  Hakim  adalah  menentukan  apa  yang dianggapnya  sebagai  fakta  sebenarnya  dari  peristiwa  tersebut  dan  berdasarkan  fakta  yang diperolehnya, Hakim menerapkan hukum yang berlaku (Subekti, 1997). Hakim mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengadili dan menegakkan keadilan,  memerlukan pertimbangan hukum yang terbaik, arif, profesional dan cermat terlebih dalam memutuskan perkara pidana anak. (Hidayat, 2023)
Pertimbangan  Hakim  dalam  memvonis  terdakwa  dalam  putusan  12/Pid.Sus/2020/Pn  Kmn didasarkan  pada  dua  unsur,  yakni  unsur  setiap  orang  dan  unsur  melakukan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  pemaksaan,  tipu  muslihat,  rangkaian  kebohongan  atau  membujuk  anak  melakukan  atau membiarkan  perbuatan  cabul.  Pertimbangan  Hakim  didasarkan  unsur  “setiap  orang”  yakni  setiap orang  atau  subjek  hukum  yang  mempertanggungjawabkan  perbuatanya,  yang  tidak  lain  adalah terdakwa  LK  18  tahun  yang  terbukti  menurut  hukum  melakukan  perbuatan  cabul  terhadap  anak dibawah umur. Adapun mengenai batasan usia anak dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang  Sistem  Peradilan  Anak,  menurut  pasal  20  “Apabila  sesorang  anak  melakukan  tindak  pidana sebelum  berumur    18  tahun,  dan  bila  anak  itu  melampaui  umur  batasan  18  tahun  tetapi  belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diusulkan ke persidangan anak. (Ramadhani, 2021)
Pertimbangan  Hakim  berdasarkan  unsur  “melakukan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau  membiarkan perbuatan cabul”, ialah dengan terencana melaksanakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yakni dengan  terencana  menghendaki  serta  menginsyafi  terbentuknya  suatu  aksi  beserta  dampaknya maksudnya  seorang  yang  melaksanakan  sesuatu  aksi  dengan  terencana  berarti  seorang  tersebut menghendaki dan menyadari tidaknya tersebut dimana melaksanakan kekerasan yakni menggunakan tenaga  ataupun  kekuatan  jasmani  sekuat  mungkin  secara  tidak  sah  menimbulkan  orang  lain  terkena kekerasan itu merasa sakit  yang sangat ataupun orang itu pingsan tidak berdaya tersebut  masih bisa mengenali  apa  yang  terjadi  atas  dirinya,  yang  dimana  tersangka  LK  berjalan  dari  luar  sekolah mengarah  ke  taman  sekolah,  memandang  anak  korban  Dhalia  yang  sedang  berjalan  mengarah  luar gerbang  sekolah  dengan  spontan  yang  saling  berhadapan  sembari  menyamping  tersangka  langsung melaksanakan perbuatan yang melanggar kesusilaan  ialah perbuatan  cabul dengan memegang buah dada anak korban Dhalia.
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  terhadap  putusan  tindak  pidana  pencabulan anak di Majelis Hukum Negeri Kaimana, yaitu pada surat putusan hakim nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn,  Hakim  dalam  menjatuhkan  hukuman  pidana  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  tersebut  kecuali ada  sekurang-kurangnya  2  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  kepercayaan  bahwa  sesuatu  tindak pidana  benar-benar  terjalin  serta  terdakwalah  yang  bersalah  melaksanakannya,  perihal  tersebut bersumber  pada  penerapan  alat  bukti  pasal  183  KUHAP  (Siahaan,  2017).  Dalam  membuat  vonis pidana terhadap anak seorang hakim tidaklah bisa hanya mendasari pada aturan hukum  tertulis saja, namun  hakim  wajib  melihat  pada  ketentuan  hukum  lainnya,  seperti  HIR  ,  Undang-undang  RI  No  4 tahun  2004  (LN  iahun  2004  No 8),  tentang  kekuasaan  kehakiman,  Undang-undang  RI  No  13  tahun 1965 (LN iahun 1965 No 70), tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah agung  yang  dicabut  dengan  undang-undang  RI  No  14  tahun  1985  (LNtahun1985No  73),tentang Mahkamah  Agung  yang  diubah  dengan  UU  No  5tahun  2004  (LN  tahun  2004  No  9),  tentang perubahan atas undang-undang No 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, undang-undang RI No 2 tahun 1986 (LN tahun 1986 No 20), tentang peradilan umum dan yurisprudensi Mahkamah Agung (Hidayat,  2023).  Hakim  seharusnya  memutus  perkara  pidana  anak  harus  berpegang  pada  nilai  dan jiwa pancasila yang telah dinyatakan sebagai pemikiran hidup bangsa serta satu-satunya sumber dari seluruh sumber tertib hukum di Indonesia (Hidayat, 2023). Terdakwa merupakan anak tentunya harus jelas  pertanggujawaban  hukum  untuk  anak  berbeda  dengan  orang  dewasa  baik  mengenai  ketentuan delik  materiil  maupun  ketentuan  delik  formalnya  serta  menyangkut  hak-hak  sebagai  anak,  yaitu dengan mengacu undang-undang pengadilan anak. (Hidayat, 2023)

## 2. Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn.
Perlindungan  hukum  merupakan  memberikan  pengayoman  kepada  hak  asasi  manusia  yang dirugikan  orang  lain  serta  perlindungan  tersebut  diberikan  kepada  warga  supaya  mereka  bisa menikmati  seluruh  hak-hak  yang  diberikan  oleh  hukum  ataupun  dengan  kata  lainnya  perlindungan
hukum merupakan bermacam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk membagikan rasa nyaman, baik secara benak ataupun raga dari kendala serta bermacam ancaman dari pihak manapun. (Anggara, 2023)
Secara universal,  tujuan perlindungan  anak  merupakan guna membagikan rasa nyaman, leluasa dari  ancaman  baik  raga  ataupun  mental,  menjauhkan  anak  dari  seluruh  aksi  yang  kurang  baik termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupannya supaya bisa berkembang serta tumbuh dengan baik sebagai manusia seutuhnya di masa akan datang. Menurut pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang pergantian atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menerangkan bahwa perlindungan  anak  bertujuan  guna  menjamin  terpenuhinya  hak-hak  anak  supaya  bisa  hidup, berkembanga,  tumbuh  serta  berpartisipasi  secara  maksimal  sesuai  dengan  harkat  serta  martabat kemanusian, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang bermutu, berakhlak mulia serta sejahtera . (Amin, 2021)
Maidin Gultom menyatakan, perlindungan anak ialah usaha yang dilakukan guna menghasilkan sesuatu  keadan  dimana  anak  mendapatkan  melaksanakan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka,  hingga reaksi  berkembang  seseorang  anak  dapat  dilalu  secara  positif  fisik,  sosial,  dan  mental.  Beliau  juga menjelaskan perlindungan anak sebagai sesuatu sikap perwujudan dari adanya keadilan dalam warga negara,  sehingga  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  mewajibkan  upaya bentuk perlindungan atas anak. (Erdianti, 2020)
Terkait putusan hakin nomor 12/pid.sus/2020/pn kmn, Hakim mengadili menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntuan JPU kepada sebagai berikut:
1. Menyatakan  terdakwa  LK  terbukti  secara  sah  dengan  menyakinkan  bersalah melaksanakan tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur.
2. Menjatuhkan pidana bagi LK dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, dan pidana ganti rugi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui ketentuan apabila denda tercantum tidak dibayar diganti melalui penjara selama-lamanya 3 bulan;
3. Memutuskan  masa  penangkapan  serta  penahanan  yang  sudah  dijalani  terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan;
4. Memutuskan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan  seluruhnya  ke  terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara  dengan  jumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).
Putusan  hakim  tersebut  bersumber  pada    pasal  76E  UU  no.  23  tahun  2002  tentang  perlindungan anak “tiap orang dilarang melaksanakan kekerasan ataupun ancaman kekersan, memfosir, melaksanakan tipu muslihat, melaksanakan serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak melaksanakan ataupun membiarkan  dilakukan  perbutan  cabul”.  Hukuman  untuk  yang  melanggar  pasal  76  E  Undang-undang perlindungan  anak,  diatur  dalam  pasal  82  Undang-undang  perlindungan  anak  yaitu:  (1)  setiap  orang yang melanggar syarat sebagaimana diartikan dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat  5  (lima)  tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2)  Dalam perihal tindak pidana sebagaimana diartikan pada ayat  1  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  pengasuh  anak,  pendidik  ataupun  tenaga  kependidikan,  hingga pidananya 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana diartikan pada ayat 1.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam  penerapan  undang-undang  nomor.  35  tahun  2014  tentang perlindungan anak pada permsalahan tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn,  yang  melanggar  pasal  76E  undang-undang  perlindungan  anak,  hingga  diversi  tidak  bisa diupayakan, sebab diversi bisa diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 tahun sedangkan dalam permasalahan ini pelanggar pasal 76E undang-undang perlindungan anak dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun  serta denda sangkat banyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) (Pasal  82  ayat  1  undang-undang  perlindungan  anak)  (Siagian,  2022)  .Oleh  sebab  itu,  dalam permasalahan  tindak  pidana  pencabulan  yang  dilakukan  oleh  anak  dalam  putusan  nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn  Kmn,  hakim  sudah  menerapkan  undang-undang  No.  35  Tahun  2014  tentang perlindungan  anak  pada  kasus  diatas,  tetapi  hakim  tidak  dapat  memberikan  putusan  berupa  diversi, hakim  hanya  dapat  memberikan  sanksi  tindakan  sesuai  dengan  pasal  82  ayat  1  undang-undang perlindungan anak.

## IV.KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
Upaya Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pencabulan anak dibawah umur terhadap pelaku berdasarkan  putusan    nomor  12/Pid.Sus/2020/Pn  Kmn,  tentang  pencabulan  anak,  Hakim  sebagai  figur sentral  dalam  proses  peradilan,  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menegakkan  keadilan  dengan mempertimbangkan  fakta-fakta  kejadian  dan  menerapkan  hukum  yang  berlaku.  Dalam  kasus  tertentu, seperti  pidana  anak,  hakim  harus  memperhatikan  undang-undang  dan  prinsip-prinsip  pancasila  untuk memutus perkara dengan adil dan menghormati hak-hak anak. Proses peradilan ini mewajibkan hakim memiliki pertimbangan hukum yang optimal, arif, cermat, dan profesional. Dengan penerapan Undang- undang No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, Penerapan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  dalam  putusan  Nomor  12/Pid.Sus/2020.Pn.  Kmn, sudah diterapkan berdasarkan pasal 76E UUPA dan pasal 82 ayat 1 UUPA. Dalam kasus ini hakim tidak dapat menerapkan diversi karena syarat diversi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat dan pasal 9 UU  SPPA  khususnya  tentang    batas  maksimun  ancaman  pidana  yang  dapat  memperoleh  diversi  tidak dipenuhi .

## 2. Saran
Pengadilan  Negeri  Kaimana  Papua  Barat  Dalam  menjatuhkan  putusan,  Hakim  seharusnya  tetap berpegang  pada  nilai  dan  jiwa  Pancasila  yang  menjadi  pandangan  hidup  bangsa,  hal  ini  mencakup perlindungan  hak-hak  anak  sesuai  dengan  undang-undang  perlindungan  anak.  Pengadilan  Negeri Kaimana juga seharusnya dalam membuat putusan pidana terhadap anak seorang hakim tidaklah cukup hanya mendasarkan pada aturan hukum tertulis saja, tetapi hakim harus melihat pada ketentuan hukum lainnya,  seperti  HIR,  Undang-undang  RI  No.  4  tahun  2004,  dan  undang-undang  terkait,  hal  ini  akan memastikan  bahwa  putusan  yang  diambil  sesuai  dengan  kerangka  hukum  yang  berlaku.  Meskipun dalam  kasus  tertentu  diversi  tidak  dapat  diupayakan  karena  masa  pidana  maksimal,  Hakim  Negeri Kaimana  Papua  Barat  sebaiknya  selalu  mempertimbangkan  opsi  alternatif  seperti  rehabilitasi  atau tindakan yang mendidik terutama dalam kasus yang melibatkan anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, R. (2021). Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia . Yogyakarta : Cv Budi Utama. Anggara,  G.  D.  (2023). Pengaturan  Perlindungan  Hukum  bagi  Anak  sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  dalam Instrumen Hukum Internasional . Pekalongan: PT Nasya Expanding Management. Asyari,  Y.  (2018). Pengaruh  Video  Porno  di  Internet,  2  Bocah  SD  Cabuli  Teman  Sebaya .  Jawapos. https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0178328/pengaruh-video-porno-di- internet-2-bocah-sd- cabuli-teman-sebaya
Efendi, J. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim . Depok: Prenadamedia Group. Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum . Jakarta : PRENADMEDIA GROUP. Erdianti, R. N. (2020). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia . Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hidayat, B. (2023). Pemidanaan Anak di Bawah Umur . Bandung: PT Alumni.
Humas FHUI. (2021). Bahaya  Dampak  Kejahatan  Seksual . Law.Ui.Ac.Id. https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak- kejahatan-seksual/
Jasmine, S. (2016). Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan. Journal Hukum , 1(9) , 1–12. Mahkamah  Agung  RI.  (2023). Putusan  PN  Kaimana  Nomor  21/Pid.Sus/2023/PN  Kmn .  Jakarta :  Mahkamah Agung RI.
Margono, M. (2019). Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim . Jakarta: Sinar Grafika.
Multiwijaya, V. R. (2018). Perlindungan  dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi  Kerja Anak. Jurnal  Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum , 1(1) , 40–48. noname. (2023). Kabid Humas Polda Jabar : Heboh Anak Di Bandung Lakukan Cabul Ke Sesama Jenis karena Dipengaruhi  Video  Porno .  Damarnews.  https://damarnews.com/hukum--kriminal/14108/kabid-humas- polda-jabar--heboh-anak-di-bandung-lakukan-cabul-ke-sesama-jenis-karena-dipengaruhi-video- porno.html
Noname.  (2022a). Kenalan  Lewat  Sosmed,  Seorang  Remaja  di  Tanjabtim  Dicabuli  3  Pria .  Jambiupdate. https://jambiupdate.co/read/2022/02/16/98906/kenalan-lewat-sosmed-seorang-remaja-di-tanjabtim- Noname. (2022b). Remaja di Brebes Cabuli Balita Usia 4 Tahun, Diduga Karena Sering Nonton Film Porno . Radartegal. https://radartegal.disway.id/amp/574090/remaja-di-brebes-cabuli-balita- Noname.  (2023). Surat  Kabar  Online .  Spiritriau.  https://www.spiritriau.com/Politik/sub/DPRD-Provinsi- Riau/Terpengaruh-Film-Porno--Remaja-di-Nias- Putra,  W.  (2022). Polisi  Ungkap  Modus  Siswa  SMP  Cabuli  Dua  Bocah  SD  di  Bandung .  DetikJabar.
https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6354691/polisi-ungkap-modus-siswa-smp-cabuli- dua-bocah-sd-di-bandung/amp Ramadhani, R. (2021). Hukum Acara Peradilan Anak . Medan: Umsu Press.
Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2020). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. Share:Social Work Jurna , 12(2) , 130–142. Risanto,  R.  (2021). Gegara  Sering  Nonton  Video  Porno,  Tiga  Anak  di  Tegal  Cabuli  Lima  Temannya . Poskota.Co.Id. https://poskota.co.id/2021/06/10/gegara-sering-nonton-video-porno-tiga-orang-anak-di- tegal-lakukan-pencabulan-ke-lima-teman-sebayanya/amp
Sanjaya, R. (2010). Parenting untuk Pornografi di Internet . Jakarta: PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO. Setiawan,  D.  (2018).  Dampak  Perkembangan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  Terhadap  Budaya.
SIMBOLIKA , 4(1) , 1–9.
Siagian,  A.  (2022). Pembinaan  Hukum  Terhadap  Anak  Pelaku  Kejahatan  Seksual  Menurut  Peraturan Perlindungan Anak . Tangerang: Pt Mediantama Digital Cendekia. Siahaan, M. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana . Jakarta: Pt Grasindo.
Sitaniapessy,  D. A.,  &  Pati,  D.  U.  (2022).  Dampak  Psikososial  Terhadap  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. Jurnal Kewarganegaraan , 6(3) , 20–29. Subekti. (1997). Hukum Acara Perdata . Bandung: Offset Angkasa Bandung. Syalaby,  A.  (2016). Waspada,  Anak  Jadi  Pelaku  Pencabulan  karena  Konten  Porno .  News.Republika. c:/Users/mmr21/Downloads/Proposal juan BAB I.pdf