Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan Volume 6, No 2, September 2018 (139-149)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/jamp

## STUDI EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI KEMENTERIAN AGAMA
Kamal Fuadi 1 * , Bedjo Sujanto 2 , Kamaluddin 3
1 Universitas Negeri Jakarta 1 Jl.Rawamangun Muka, RT.11/RW.14, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jakarta 13220, Indonesia * Corresponding Author. Email: notkamal@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi (1) lingkungan strategis implementasi kebijakan, (2) proses implementasi kebijakan, dan (3) hasil implementasi  kebijakan sertifikasi  guru di Kementerian  Agama  RI.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  model evaluasi Countenance yang  dikembangkan  oleh  Stake.  Lingkungan  strategis  implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kementerian Agama RI cukup mendukung keterlaksanaan dan pencapaian  hasil  kebijakan  namun  masih  ditemui  beberapa  kelemahan  dan  kendala  yaitu peserta mengundurkan diri, belum ada rencana induk pengembangan, belum ada evaluasi diri  dan  penjaminan  mutu  kelembagaan  LPTK.  Kementerian Agama  RI  melakukan  proses pengawasan dan evaluasi namun kurang terdokumentasikan sehingga proses tindak lanjut tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan menghasilkan lulusan guru profesional namun terdapat kelemahan dan kendala yang menyebabkan banyaknya peserta yang mengundurkan diri dan tidak lulus. Pada angkatan I seluruh peserta sertifikasi guru lulus. Pada angkatan II dari 947 peserta jumlah yang lulus sebanyak 945 (99,79%) dan yang tidak lulus sebanyak 2 (0,21%).
Kata kunci : kebijakan, evaluasi, guru, sertifikasi

## EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF TEACHER CERTIFICATION POLICY IN THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS

## Abstract
This study aims to evaluate (1) the strategic environment of the policy implementation; (2) the process of the policy implementation; and (3) the results of the policy implementation of teacher certification on the Ministry of Religious Affairs (MORA). The research method was a qualitative evaluation approach based on a model of evaluation developed by Stake. The strategic environment in the MORA is sufficient to support the implementation and achievement of the policy result although there are still weaknesses and obstacles follows that the participants resign, there is no PPG development master plan, no self- evaluation, and institutional quality assurance. The MORA has conducted a process of monitoring and evaluation  although  it  is  not  documented  so  that  the  follow-up  process  is  not  implemented. Implementation  of  the  policy  shows  the  results  of  graduates  of  professional  teachers  despite  the weaknesses and obstacles that caused many participants who resigned and did not pass. In the first batch of all teacher, certification participants passed all. In the second batch of 947 participants, the number passed as 945 (99.79%) and who did not pass as much as 2 (0.21%).
Keywords: policy, evaluation, teacher, certification
Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.21831/amp.v6i2.20714

## Pendahuluan
Guru  adalah  pendidik  profesional yang wajib memiliki sertifikat pendidik, ku- alifikasi  akademik,  kompetensi,  sehat  jas- mani  dan  rohani,  serta  memiliki  kemam- puan  untuk  mewujudkan  tujuan  nasional sebagaimana  dituangkan  dalam  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Gu- ru dan  Dosen (Depdiknas, 2005). Sertifikat pendidik dapat diperoleh melalui program sertifikasi yang dilaksanakan dalam bentuk Porto Folio (PF), Pemberian Sertifikat Pen- didik secara Langsung (PSPL), Pendidikan Profesi  Guru  (PPG)  atau  Pendidikan  dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diseleng- garakan  oleh  perguruan  tinggi  yang  telah memenuhi  syarat  sebagai  Lembaga  Pendi- dikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
Sertifikasi  penting  untuk  membentuk kompetensi  pedagogik,  kompetensi  kepri- badian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dibuktikan dengan sertifi- kat pendidik yang diperoleh melalui serti- fikasi  guru  di  LPTK.  Selain  meningkatkan kompetensi, sertifikasi guru juga akan me- ningkatkan kesejahteraan guru berupa pem- berian  tunjangan  profesi  bagi  guru  yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan  lain  sesuai  dengan  ketentuan yang berlaku. Tunjangan tersebut diberikan baik  bagi  guru  yang  berstatus  Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan PNS (swasta).
Peneliti secara khusus menyoroti serti- fikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di Kementerian Agama. Program sertifikasi guru  melalui  Jalur  PPG  dalam  Jabatan  di Kementerian  Agama  telah  berjalan  sejak tahun  2012.  Program  ini  sebenarnya  telah dirancang  sejak  lama.  Bahkan  pada  tahun 2009  dan  2010,  Kementerian  Agama  telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan PPG namun program ini tidak dapat dilaksana- kan karena belum memiliki payung hukum (Badruzzaman, 2016, pp. 141–156).
Pada  tahun  2011,  Kementerian  Agama telah memiliki legalitas menyelenggarakan program  sertifikasi  guru  dengan  dikeluar- kannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Republik  Indonesia  Nomor 224/P/2011  Tentang  Penetapan  Lembaga
Pendidikan  Tenaga  Kependidikan  Penye- lenggara Pendidikan Profesi Guru bagi Gu- ru  dalam  Jabatan  di  Lingkungan  Kemen- terian Agama. LPTK di lingkungan Kemen- terian  Agama  yang  ditunjuk  berdasarkan surat tersebut berjumlah 24 LPTK.
Program  PPG  belum  dilaksanakan  di Kementerian  Agama  di  tahun  2011.  Kebi- jakan  PPG  di  Kementerian  Agama  baru dilaksanakan  tahun  2012  dengan  kewe- nangan: (1) menyelenggarakan pendidikan bagi  guru-guru  Pendidikan  Agama  Islam (PAI),  (2)  menyelenggarakan  PPG  untuk program studi mata pelajaran rumpun PAI, 3) beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) diberi peluang untuk mem- persiapkan PPG mata pelajaran umum, dan (4)  penyelenggaraan  PPG  100%  masih dibiayai negara.
Meski LPTK yang ditunjuk berdasarkan SK  Nomor  214/P/2011  sebanyak  24,  Ke- menterian  Agama  melakukan screening kembali  dan  menetapkan  sebanyak  13  LP- TK  saja  yang  dinyatakan  siap  menyeleng- garakan PPG berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1909/2012  tentang  Penetapan  Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Penyelenggara Program  Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG) bagi  Guru  RA/Madrasah  dan  Kuota  Ma- sing-Masing  Tahun  2012.  LPTK  tersebut yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah  Jakarta,  UIN  Sunan  Kalijaga Yogyakarta,  UIN  Syarif  Kasim  Riau,  UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Alaud- din Makassar, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Ar-Raniry Aceh, Institut Agama Islam Negeri  (IAIN)  Raden  Fatah  Palembang, IAIN Sumatera Utara, IAIN Walisongo Se- marang, IAIN Raden Intan Lampung, IAIN Mataram, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember.
Pada 2014/2015 Direktorat Pendidikan Tinggi  Islam  Kementerian  Agama  dengan seluruh LPTK Penyelenggara PPG bersepa- kat  untuk  tetap  melanjutkan  PPG  dalam jabatan  mengingat  jumlah  guru  madrasah yang  belum  tersertifikasi  masih  berjumlah 168.000  orang.  Dari  jumlah  tersebut,  seba- nyak  38.000  orang  guru  akan  mengikuti program  sertifikasi  guru  melalui  jalur  PL-
PG. Namun demikian pada tahun tersebut anggaran  yang  sedianya  diperuntukkan untuk melanjutkan program PPG kemudian dialihkan  untuk  program  PLPG  sehingga program PPG harus terhenti sementara.
Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam menyatakan  bahwa  LPTK  Penyelenggara dianggap telah berhasil menyelenggarakan program  PPG  dalam  jabatan.  Namun  de- mikian,  terdapat  beberapa  permasalahan, salah satunya berkaitan dengan kepeserta- an.  Banyak  peserta  yang  mengundurkan diri dari program karena yang bersangkut- an kedapatan telah mengikuti PLPG.
Selain  peserta  yang  mengundurkan diri, terdapat pula peserta yang masih me- lakukan aktivitas pembelajaran di sekolah/ madrasah  tempat  mengajar  selama  meng- ikuti program PPG. Beberapa peserta prog- ram  PPG  di  beberapa  LPTK  tidak  lulus karena  terkendala  sulitnya  mendapatkan SK  dari  sekolah  dan  madrasah  tempat mengajar  serta  Dinas  Pendidikan  Kabupa- ten/Kota. Permasalahan mengenai kepeser- taan  juga  terdapat  pada  Nomor  Induk Mahasiswa  (NIM)  yang  tidak  didapatkan oleh  calon  peserta  yang  dinyatakan  lulus dan  diterima  dalam  program  PPG  yang mengakibatkan  adanya  kesulitan-kesulitan yang  dialami  peserta  dalam  mengakses fasilitas yang dimiliki oleh LPTK. Pada saat penerbitan Nomor Registrasi Guru (NRG), peserta program PPG yang telah lulus tidak langsung  mendapatkan  NRG  yang  beraki- bat pada keterlambatan verifikasi data yang berujung  pada  terlambatnya  pembayaran tunjangan  sertifikasi.  Persoalan  lain  yaitu belum adanya rencana induk pengembang- an  program  PPG  yang  disusun  bersama oleh LPTK dan pemerintah dan belum ada- nya  evaluasi  diri  dan  penjaminan  mutu kelembagaan LPTK sebagai penyelenggara program PPG.
Direktur  Pendidikan  Tinggi  Islam  Ke- menterian  Agama  sendiri  mengakui  jika masih ada beberapa kendala yang terdapat dalam  penyelenggaraan  program  PPG  da- lam Jabatan antara lain: (1) LPTK yang tidak confident dengan output PPG, (2) LPTK yang cenderung tunduk pada keinginan peserta PPG,  (3)  Peserta  PPG  mengundurkan  diri,
(4) Keterlambatan penerbitan SK NRG, dan 5) Kebijakan yang kurang berpihak.
Beberapa  penelitian  mengenai  hasil dari implementasi kebijakan sertifikasi guru menunjukkan bahwa sertifikasi guru hanya memiliki  kontribusi  yang  sedikit  terhadap peningkatan  kualitas  pendidikan  (Utami, 2015,  pp.  471–481).  Bahkan  disebutkan bahwa hasil dari kebijakan sertifikasi guru masih  belum  jelas  apakah  menunjukkan peningkatan dalam pencapaian pembelajar- an  peserta  didik  atau  tidak.  Guru  sendiri cenderung  tidak  menunjukkan  performa yang lebih baik setelah mengikuti sertifikasi guru (Kusumawardhani, 2017, pp. 590–617).
Pada  implementasi  kebijakan,  proses pengawasan,  evaluasi,  dan  pembuatan laporan  kegiatan  masih  belum  terlaksana. Pedoman pelaksanaan sertifikasi guru juga masih  banyak  yang  belum  dilaksanakan (Yusuf, Bekti, & Sukarno, 2017, pp. 43–50). Pelaksanaan sertifikasi guru PAI walaupun sudah berjalan sesuai pedoman namun ma- sih  mengalami  kendala  dalam  sosialisasi dan  pemberian  tunjangan  yang  sering  ter- lambat (Qowaid, 2015, pp. 446–462).
Beberapa  kendala  dan  kekurangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifika- si  guru  tersebut  bahkan  dinilai  oleh Peng- urus Besar Persatuan Guru Republik Indo- nesia (PB PGRI) sebagai bentuk kegagalan pemerintah  dalam  melaksanakan  amanat UU  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru dan  Dosen  (Depdiknas,  2005).  PB  PGRI menyebutkan, sebagaimana disebutkan da- lam UU,  paling  lambat 10  tahun  sejak UU ditetapkan atau pada 2015, semua guru su- dah berkualifikasi pendidikan S1 atau D-IV dan dilengkapi dengan sertifikat pendidik. Kementerian  Agama  pernah  menargetkan pada  2014  sertifikasi  guru  madrasah  telah selesai.
Situasi di atas mengindikasikan bah- wa penelitian terhadap kebijakan sertifikasi guru  melalui  PPG  dalam  jabatan  di  ling- kungan Kementerian Agama perlu dilaku- kan untuk mengetahui permasalahan kebi- jakan  dalam  lingkup  yang  dapat  dibatasi sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ke- bijakan ke depan dengan memperbaiki ke-
lemahan yang ditemui. Hal ini mendorong peneliti  untuk  melakukan  penelitian  lebih lanjut  mengenai  kebijakan  sertifikasi  guru melalui  jalur  PPG  dalam  jabatan  di  ling- kungan Kementerian Agama. Studi menge- nai kebijakan ini digunakan untuk menela- ah  lebih  jauh  mengenai  bagaimana  kebi- jakan direncanakan dan diimplementasikan

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pende- katan  studi  kasus  dengan  model  evaluasi Countenance yang dikembangkan Stake de- ngan  metode  kualitatif.  Pendekatan  studi kasus  adalah  pendekatan  yang  banyak  di- temukan dalam banyak bidang khususnya evaluasi di mana peneliti mengembangkan analisis  mendalam  atas  suatu  kasus  yang dibatasi  oleh  waktu  dan  aktivitas  peneliti (Creswell, 2008, p. 19). Dalam konteks kebi- jakan, Yin sebagaimana dikutip Ann Crabb dan Pieter Leroy menyatakan bahwa studi kasus  dapat  menjelaskan  mengenai  bagai- mana dan mengapa suatu kebijakan dapat terjadi (Crabb & Leroy, 2008, pp. 59–64).
Dalam melakukan evaluasi impleme- ntasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam jabatan di Kementerian Agama RI, peneliti terlebih dahulu mengidentifika- si 3 tahapan penting sesuai model evaluasi Countenance yang dikembangkan oleh Stake yaitu  (1) antecedent (tahapan  awal),  (2) transaction (tahapan proses), dan (3) outcome (hasil).
Evaluasi implementasi kebijakan ser- tifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam  ja- batan di Kementerian Agama RI dilakukan berdasarkan  pada  perbandingan  antara data empiris tentang apa yang sebenarnya terjadi  ( observation )  serta  kesesuaiannya ( congruence )  dengan  tujuan  ( intens ).  Hasil perbandingan  tersebut  digunakan  dalam penilaian  ( judgements )  guna  pengambilan keputusan pada setiap komponen yang di- evaluasi. Hal demikian juga dilakukan un- tuk  mengetahui  keterkaitan  antar  kompo- nen dilakukan analisis kontingensi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Komponen Antecendents
Komponen antecedents adalah kondisi awal  lingkungan  yang  dipersyaratkan  da- lam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kementerian Agama RI. Kondisi tersebut merupakan  syarat  yang  menentukan  apa- kah kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan dapat diimplementasi- kan sesuai rencana atau tidak. Lingkungan strategis berperan penting bagi keberhasil- an implementasi kebijakan terutama untuk tujuan-tujuan  masa  depan  kebijakan  dan keterlaksanaan  kebijakan  oleh  pelaksana kebijakan.  Aspek  lingkungan  strategis  im- plementasi  kebijakan  sertifikasi  guru  me- lalui jalur PPG dalam Jabatan dapat menjadi kekuatan,  kelemahan,  peluang,  dan  tan- tangan dalam implementasi kebijakan serti- fikasi guru.
Dalam lingkungan strategis kebijakan di Kementerian Agama RI ditemukan bebe- rapa  faktor  yang  dapat  menjadi  kekuatan implementasi kebijakan sertifikasi guru. Ke- kuatan-kekuatan tersebut yaitu: (1) Kejelas- an  tujuan  kebijakan,  (2)  Kejelasan  sasaran kebijakan, (3) Kejelasan landasan kebijakan, (4)  Ketersediaan  sarana  dan  prasarana,  (5) Ketersediaan biaya.
Para  pembuat  dan  pelaksanan  kebi- jakan menyatakan bahwa tujuan implemen- tasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan dapat diketahui dengan jelas sebagaimana tercantum dalam regulasi dan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  PPG  da- lam Jabatan.
Tujuan memberikan arah bagi imple- mentasi  suatu  kebijakan.  Tujuan  akan  me- nentukan  bagaimana  proses  dan  hasil  im- plementasi kebijakan dilaksanakan. Tujuan yang jelas akan mengarahkan untuk mere- alisasikan  rencana-rencana  kebijakan  serti- fikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan.
Tujuan kebijakan yang jelas merupa- kan hal yang penting sebagaimana dinyata- kan Thomas R. Dye bahwa kebijakan adalah w hatever governments choose to do or not to do.
Governments  do  many  thinks;  they  regulate conflict within society; they organize society to
carry  on  conflict  with  other  societies;  they distribute  a  great  variety  of  symbolic  rewards and materials services to members of the society; and they extract money from society, most often in the form of taxes. Thus public policies may be regulative,  organizational,  distributive,  or  ex- tractive – or all these things at once (Dye, 2005, p.  1).  Dye  mengatakan  bahwa  kebijakan merupakan  apa  saja  yang  dipilih  oleh  pe- merintah  untuk  dilakukan  atau  tidak  dila- kukan. Kebijakan-kebijakan pemerintah da- lam  menangani  persoalan-persoalan  terse- but dapat bersifat regulatif, organisasional, distributif,  atau  semua  sifat  tersebut  ter- kandung dalam suatu kebijakan.
Kebijakan  sertifikasi  guru  melalui jalur  PPG  dalam  Jabatan  adalah  kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI  dengan  tujuan  utama  mencetak  guru profesional  sesuai  undang-undang  dalam rangka  memecahkan  persoalan  guru-guru yang masih belum tersertifikasi. Dalam ke- bijakan mengenai  guru, Kementerian Aga- ma  RI  menyusun  peraturan  perundangan dan  program  yang  merupakan  bentuk pelaksanaan dari kebijakan.
Tujuan kebijakan sertifikasi guru me- lalui  jalur  PPG  dalam  Jabatan  yang  telah ditetapkan  oleh  Kementerian  Agama  RI tersebut adalah dengan tujuan untuk mere- gulasi  yang  merupakan  salah  satu  tujuan dari kebijakan publik (Nugroho, 2015, p. 60). Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam lingkungan strategis kebijakan serti- fikasi guru di Kemenag RI yaitu: (1) rotasi kepemimpinan  di  tingkat  Direktorat  di lingkungan  Direktur  Jenderal  Pendidikan Islam  Kementerian  Agama  terjadi  dalam kurun  waktu  yang  cepat.  Hal  ini  diakui menyebabkan  kebijakan  lama  seringkali lambat ditindaklanjuti oleh pimpinan baru, (2)  kurang  koordinasi  antar  Direktorat  di Kementerian Agama menyebabkan kendala dalam penerbitan NUPTK dan NRG. Direk- torat  Madrasah  menyatakan  bahwa  hasil sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan yang telah dilaksanakan oleh Direk- torat  Pendidikan  Tinggi  Islam  tidak  lang- sung dilaporkan kepada Direktorat Madra- sah  sehingga  ada  keterlambatan  dalam penerbitan NUPTK dan NRG untuk peserta
sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan, (3) kurang koordinasi antara Keme- nag  dengan  LPTK  PTKI  dengan  indikasi adanya peserta mengundurkan diri karena kedapatan  telah  mengikuti  PLPG,  peserta masih  mengajar  di  sekolah/madrasah,  pe- serta  tidak  mendapatkan  NIM/NPM  se- hingga  sulit  mengakses  layanan  di  LPTK, belum  ada  rencana  induk  pengembangan PPG dalam Jabatan, belum ada evaluasi diri dan penjaminan mutu kelembagaan LPTK, LPTK  tidak confident dengan output PPG, dan  LPTK  cenderung  tunduk  dengan  ke- inginan peserta PPG.
Adapun peluang dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan yaitu kepercayaan diri peser- ta PPG dalam Jabatan yang meningkat jika dibanding  dengan  peserta  sertifikasi  guru yang mengikuti pola lain. Hal ini diungkap- kan sendiri oleh peserta PPG dalam Jabatan. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Prof. Dr. Dede  Rosyada,  MA  menyatakan  bahwa lulusan PPG dalam Jabatan bahkan menjadi narasumber (rujukan) di sekolahnya sendiri dan  di  daerahnya.  Hal  tersebut  mengindi- kasikan bahwa implementasi kebijakan ser- tifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan telah memberikan kesempatan bagi peserta untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya sebagai guru.
Dalam implementasi kebijakan sertifi- kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan terdapat  tantangan  baik  yang  berasal  dari dalam  (internal)  Kementerian  Agama  sen- diri maupun yang berasal dari luar (ekster- nal) Kementerian Agama. Tantangan yang berasal  dari  internal  Kementerian  Agama adalah perubahan kebijakan. Salah satu fak- tor  yang  menyebabkan  adanya  perubahan kebijakan  adalah  rotasi  kepemimpinan  di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama. Selain itu peru- bahan kebijakan juga terjadi dari luar kare- na kebijakan di Kementerian Agama terkait bidang  pendidikan  harus  merujuk  pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemente- rian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ke- menterian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Berdasarkan  data  empiris  yang telah diuraikan  dalam  deskripsi  kekuatan,  kele- mahan,  peluang,  dan  tantangan  sesuai  as- pek-aspek  yang  dievaluasi  dalam  kompo- nen antecedents implementasi kebijakan ser- tifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan di Kementerian Agama, maka data tersebut  dapat  dianalisis  lebih  lanjut  kese- suaiannya  dengan  kriteria  evaluasi  dan tujuan yang diinginkan ( intents ) dalam ana- lisis kongruensi ( congruence analysis ) Tujuan  kebijakan  berada  pada  kate- gori tinggi, terpenuhi, dan tersedia dengan jelas  tujuan  dari  kebijakan  sertifikasi  guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di Kemen- terian  Agama.  Sasaran  kebijakan  berada pada  kategori  moderat.  Sasaran  kebijakan sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan jelas dicantumkan namun tanpa tar- get sehingga kurang mendukung pemenuh- an  target  sertifikasi  sesuai  amanat  UU Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen (Depdiknas, 2005) bahwa  maksimal 10  tahun  sejak  diundangkan  yaitu  pada 2015 semua guru sudah tersertifikasi. Lan- dasan kebijakan berada pada kategori mo- derat.  Landasan  implementasi  kebijakan sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan secara runtut mengacu kepada selu- ruh  regulasi  mengenai  sertifikasi  guru  na- mun dalam aturan yang lebih teknis Keme- nag harus mengacu kepada aturan Kemen- terian Pendidikan dan Kebudayaan. Sarana dan prasarana kebijakan berada pada kate- gori  tinggi.  LPTK  yang  dinyatakan  layak menjadi  penyelenggara  sertifikasi  guru melalui  jalur  PPG  dalam  Jabatan  memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Biaya kebijakan  berada  pada  kategori  moderat. Terdapat  biaya  yang  dianggarkan  walau pun sesuai dengan kuota tidak banyak yang dapat dianggarkan oleh Kementerian Aga- ma  untuk  melaksanakan  kebijakan  sertifi- kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan. Selain itu besaran biaya PPG dalam Jabatan dianggap terlalu besar.
Komponen Transactions
Efektivitas proses implementasi kebijak- an sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan  di  Kementerian  Agama  dievaluasi
berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Da- lam proses akreditasi,  pelaksana kebijakan setidaknya dapat menerapkan fungsi-fung- si manajemen yaitu perencanaan, pengorga- nisasian, pengawasan, dan evaluasi hasil ki- nerja implementasi kebijakan sertifikasi guru. Dengan  demikian  proses  akreditasi meliputi  proses  untuk  merencanakan, mengorganisir,  memantau,  dan  mengeva- luasi  proses  sertifikasi  guru  melalui  jalur PPG dalam Jabatan.
Data penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan di Kementerian Agama tidak dican- tumkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian Agama.  Walau  begitu  PPG  dalam  Jabatan tetap  direncanakan.  Kementerian  Agama sendiri  membuat  Pokja  (Tim Task  Force ) Sertifikasi Guru.
Dalam  perencanaan,  Tim Task  Force yang  telah  dibentuk  menyusun  panduan penyelenggaraan  yang  berisi  seluruh  ren- cana implementasi kebijakan sertifikasi gu- ru melalui jalur PPG dalam Jabatan meliputi latar  belakang,  landasan  hukum,  tujuan, dan sasaran dari kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan. Selain itu, aspek penyelenggaraan sertifikasi guru me- lalui  jalur  PPG  dalam  Jabatan  adalah  hal yang  penting.  Dalam  rangka  memastikan implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru yang  terarah,  Kementerian  Agama  mene- tapkan ruang lingkup dan sasaran kebijak- an,  persyaratan  LPTK  penyelenggara  PPG dalam Jabatan, tugas LPTK, kualifikasi pe- serta, prosedur rekruitmen, kompetensi lu- lusan,  proses pembelajaran, kurikulum PPG, kualifikasi dosen, PPL, uji kompetensi, dan  penilaian.  Semua  rencana  tersebut  di- susun  dalam Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG) dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama RI (Kementerian Agama RI, 2012).
Berkenaan dengan perencanaan kepe- sertaan,  Direktorat  Madrasah  telah  mene- tapkan  data  peserta  sertifikasi  guru  pola PLPG.  Data  peserta  tersebut  diberikan  ke- pada  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  Islam dengan harapan dapat diambil sebagiannya untuk  ditetapkan  sebagai  peserta  PPG  da-
lam Jabatan. Dari data peserta tersebut DIK- TIS  telah  menetapkan  peserta  yang  dapat mengikuti sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan.
Walaupun Kementerian Agama sudah menetapkan rambu-rambu dan pola rekrut- men dengan begitu rinci, dalam implemen- tasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di Kementerian Agama tidak terlepas dari persoalan. Banyak peser- ta  yang  mengundurkan  diri  dari  program PPG.  Pada  angkatan  2013/2014  (angkatan kedua) terdapat 2 orang peserta guru PNS dan  42  orang  peserta  non  PNS  yang  me- ngundurkan  diri.  Pengunduran  diri  terse- but  disebabkan  oleh,  salah  satunya,  yang bersangkutan  kedapatan  telah  mengikuti PLPG. Padahal salah satu syarat yang harus dipenuhi  oleh  calon  peserta  program  PPG adalah  belum  pernah  ikut  sertifikasi  guru (lulus  atau  tidak  lulus)  baik  melalui  peni- laian portofolio (PF), PLPG, ataupun PPG.
Selain  peserta  yang  mengundurkan diri, terdapat pula peserta yang masih mela- kukan  aktivitas  pembelajaran  di  sekolah atau  madrasah  tempat  mengajar  selama mengikuti  program  PPG.  Padahal  selama mengikuti  program,  peserta  PPG  harus bebas tugas dari semua kewajiban mengajar di satuan administrasi pangkal (satminkal) tempat  yang  bersangkutan  menjadi  Guru Tetap. Peserta PPG harus kembali mengab- di di tempat tugas semula setelah menyele- saikan  program.  Oleh  karena  itu,  selama mengikuti program peserta PPG diberikan bantuan pendidikan dan biaya hidup ( living cost ).
Masih  berkenaan  dengan  kepeserta- an,  beberapa  peserta  program  PPG  di  be- berapa LPTK tidak lulus karena terkendala sulitnya mendapatkan SK dari sekolah dan madrasah  tempat  mengajar  serta  Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotamadya.
Permasalahan  mengenai  kepesertaan juga  terdapat  pada  Nomor  Induk  Maha- siswa  (NIM)  yang  tidak  didapatkan  oleh calon  peserta  yang  dinyatakan  lulus  dan diterima dalam program PPG. Tidak dida- patkannya NIM oleh peserta program PPG mengakibatkan  adanya  kesulitan-kesulitan
yang dialami peserta dalam mengakses fasi- litas yang dimiliki oleh LPTK.
Pada saat penerbitan Nomor Registra- si Guru (NRG), peserta program PPG yang telah lulus tidak serta merta langsung men- dapatkan  NRG.  Penerbitan  NRG  yang mengalami  keterlambatan  berakibat  pada keterlambatan  verifikasi  data  yang  beru- jung  pada  terlambatnya  pembayaran  tun- jangan sertifikasi. Kementerian Agama per- lu  segera  membenahi  sistem  Nomor  Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUP- TK)  dan  NRG.  Padahal,  dalam  verifikasi dua hal tersebut yang dibutuhkan. Semen- tara  di  lapangan,  banyak  guru  madrasah yang  belum  memiliki  NRG  meski  telah lulus sertifikasi.
Beberapa persoalan lain seperti belum adanya  rencana  induk  pengembangan program  PPG  yang  disusun  bersama  oleh LPTK  dan  pemerintah  dan  belum  adanya evaluasi diri dan penjaminan mutu kelem- bagaan LPTK sebagai penyelenggara prog- ram PPG.
Direktur Pendidikan Tinggi Islam Ke- menterian  Agama  sendiri  mengakui  jika masih ada beberapa kendala yang terdapat dalam  penyelenggaraan  program  PPG dalam  Jabatan  antara  lain:  (1)  LPTK  yang tidak confident dengan output PPG, (2) LPTK yang  cenderung  tunduk  pada  keinginan peserta  PPG,  (3)  peserta  PPG  mengundur- kan  diri,  (4)  keterlambatan  penerbitan  SK NRG,  dan  (5)  kebijakan  yang  kurang  ber- pihak.
Kementerian Agama melakukan pro- ses  pengawasan  implementasi  kebijakan sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan melalui upaya monitoring dan eva- luasi  ( monev ). Monev dilaksanakan  pada akhir tahun pelaksanaan PPG dalam Jabat- an  dengan  menggunakan  instrumen  yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam  Kementerian  Agama.  Instrumen mo- nev terdiri  dari  (1) instrumen monev untuk pengelola, (2) instrumen monev untuk dosen, dan (3) instrumen monev untuk mahasiswa (peserta PPG dalam Jabatan).
Monitoring dan evaluasi Program PPG merupakan  rangkaian  kegiatan  pemantau- an,  pengkajian/analisis,  pengendalian  dan
pelaporan  yang  diperlukan  untuk  menge- tahui kemajuan hasil yang telah dicapai dan permasalahan yang dihadapi dalam pelak- sanaannya, serta mencari solusi yang tepat untuk  mengatasi  permasalahan  tersebut. Monitoring  dan  evaluasi  ini  penting  juga dilaksanakan  agar  penyelenggaraan  Prog- ram  PPG  tidak  keluar  dari  rambu-rambu yang telah ditetapkan dan untuk mengukur kinerja para pelaksana program dalam pen- capaian  sasaran  kegiatan  secara  efektif  se- suai dengan tujuan yang telah dicanangkan.
Selain  pengawasan  terhadap  imple- mentasi  sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG dalam Jabatan dalam bentuk monev di akhir pelaksanaan program, Direktorat Pendidik- an Tinggi Islam juga melaksanakan evaluasi diri ( assesment ) terhadap LPTK sebagai pe- nyelenggara PPG dalam jabatan. Assesment dilaksanakan  pada  saat  Rapat  Koordinasi PPG dalam Jabatan yang dihelat pada akhir pelaksanaan program. Direktorat Pendidik- an  Tinggi  Islam  Kementerian  Agama  me- nyusun instrumen assesment yang diberikan kepada  LPTK  PTKI  penyelenggara  PPG dalam Jabatan.
Data  pada  komponen  evaluasi  proses implementasi  kebijakan  ( transactions )  serti- fikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabat- an,  maka  hasil  temuan  di  lapangan  dapat dianalisis, dirangkum, dan ditampilkan de- ngan  analisis  kongruensi  komponen tran- sactions.
Perencanaan  berada  pada  kategori moderat.  Kementerian  Agama  menyusun perencanaan kebijakan sertifikasi guru me- lalui  jalur  pendidikan  berdasarkan  pada regulasi walaupun perencanaan tersebut ti- dak tercantum dalam Renstra. Pengorgani- sasian  berada  pada  kategori  moderat.  Ke- menterian  agama  berupaya  melaksanakan kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan dengan mengacu kepada pe- rencanaan.  Namun  dalam  implementasi masih  terdapat  persoalan  yang  dihadapi LPTK  PTKI.  Pengawasan  berada  pada  ka- tegori  moderat.  Terdapat  pengawasan  da- lam  bentuk  monitoring  dan  evaluasi ( monev )  terhadap  implementasi  kebijakan namun  hasil monev tidak  diolah  dan  di- susun  untuk  dijadikan  rekomendasi  per-
baikan  implementasi  kebijakan.  Evaluasi berada  pada  kategori  moderat.  Kemente- rian Agama melakukan upaya evaluasi da- lam bentuk assesment terhadap LPTK PTKI yang  telah  melaksanakan  sertifikasi  guru melalui  jalur  PPG  dalam  Jabatan  dan  juga evaluasi yang dilakukan oleh Pokja. Namun hasil  evaluasi  kurang  terdokumentasikan dalam  suatu  bentuk  hasil  evaluasi  yang dapat  dijadikan  rekomendasi  perbaikan kebijakan.
Dari  hasil  evaluasi  kebijakan  sertifi- kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di  Kementerian  Agama  didapati  proses kebijakan yang senada dengan proses yang dikemukakan  para  ahli  kebijakan  seperti Willian N. Dunn, David Easton, Anderson, Patton  dan  Savicky  yang  dirangkum  oleh Riant  Nugroho  bahwa  proses  kebijakan dimulai  dari  gagaran  kebijakan,  formulasi kebijakan,  implementasi  dan  kinerja  kebi- jakan (Nugroho, 2008, p. 347). Adapun mo- del  formulasi  kebijakan  dalam  implemen- tasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan adalah model kelemba- gaan  ( institusional )  di  mana  Kementerian Agama  RI  mengemban  tugas  untuk  mem- buat kebijakan. Kementerian Agama RI ada- lah institusi legal untuk menyusun kebijak- an publik dan mempunyai wewenang serta legitimasi  untuk  menegakkan  kebijakan sertifikasi guru di lingkungan Kemenag RI.
Persoalan dan kendala yang dihadapi lebih  banyak  pada  informasi  yang  kurang memadai,  koordinasi  antar  institusi,  dan sosialisasi program. Hal ini senada dengan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Has- tuti (Utami, 2015, pp. 471-481).

## Komponen Outcomes
Tahap  terakhir  dari  evaluasi  imple- mentasi  kebijakan  sertifikasi  guru  melalui jalur  PPG  dalam  Jabatan  di  Kementerian Agama dengan model evaluasi Countenance yang dikembangkan Stake adalah evaluasi terhadap komponen hasil ( outcomes ).
Sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG dalam Jabatan di Kementerian Agama telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Saat pertama kali dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan  Kebudayaan  telah  menetapkan  seba-
nyak 24 LPTK di bawah Kementerian Aga- ma  yang  dinyatakan  layak  melaksanakan sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan. Dari jumlah tersebut, Kementerian Agama melakukan screening ulang dengan juga mempertimbangkan jumlah kuota dan kesiapan LPTK sehingga pada 2012 melalui Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendi- dikan  Islam  Nomor  1909  Tahun  2012  ten- tang  Penetapan  Perguruan  Tinggi  Agama Islam (PTAI) Penyelenggara Program Pen- didikan  Profesi  Guru  (PPG)  Bagi  Guru RA/Madrasah  dan  Kuota  Masing-Masing Tahun 2012 ditetapkan jumlah LPTK yang siap sebanyak 18 LPTK. Pada 2013 melalui Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pendi- dikan  Islam  Nomor  2090  Tahun  2013  ten- tang  Penetapan  Kuota  Peserta  Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Tahun Angga- ran 2013 juga ditetapkan LPTK yang layak menyelenggarakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam jabatan sebanyak 18 LPTK. Dari  18  LPTK  yang  telah  ditetapkan  oleh Direktorat  Jenderal  Pendidikan  Islam  Ke- menterian Agama ditetapkan lagi 12 LPTK yang  dinyatakan  siap  menyelenggarakan PPG dalam Jabatan.
Berdasarkan keseluruhan uraian des- kriptif  mengenai  hasil  dari  implementasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di Kementerian Agama, ma- ka kondisi objektif tersebut dapat dianalisis dan dirangkum dengan analisis kongruensi komponen hasil ( outcomes ).
Hasil  Berada  pada  posisi  moderat. Implementasi  kebijakan  sertifikasi  guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di Kemen- terian  Agama  menghasilkan  lulusan  guru profesional.  Namun  masih  terdapat  bebe- rapa  persoalan  dalam  implementasi  yang menyebabkan banyakya peserta PPG dalam Jabatan yang mengundurkan diri dan bebe- rapa lagi tidak lulus.
Perbaikan berkelanjutan berada pada kategori moderat. Kementerian Agama ber- sama  dengan  LPTK  berkomitmen  untuk tetap  melanjutkan  sertifikasi  guru  melalui jalur PPG dalam Jabatan. Namun kebijakan PPG dalam Jabatan di tahun ketiga terhenti karena  anggaran  dialihkan  untuk  PLPG, izin  penyelenggaraan  PPG  dalam  Jabatan
untuk LPTK PTKI habis, menunggu payung hukum  dari  Kementerian  Pendidikan  dan Kebudayaan. Komitmen perbaikan tersebut diwujudkan  dalam  penyusunan  desain PPG  Pra  Jabatan  dengan  mengacu  kepada pengalaman  melaksanakan  PPG  dalam Jabatan.
Data  hasil  evaluasi  terhadap  imple- mentasi  kebijakan  sertifikasi  guru  melalui jalur  PPG  dalam  Jabatan  di  Kementerian Agama  menunjukkan  adanya  keterkaitan antara  komponen antecedents,  transactions, dan outcomes . Data empiris memperlihatkan adanya  kontingensi  antara  kondisi  awal, proses,  dan  hasil  implementasi  kebijakan sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan di Kementerian Agama. Kontingen- si  tersebut  terlihat  pada  tujuan  ( intents ), data ( observations ), serta keterkaitannya de- ngan  tingkat  efektivitas  ( judgements )  dari setiap  komponen  tersebut.  Ketika  kondisi awal  lingkungan  strategis  implementasi kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan berada pada kategori mode- rat, ternyata proses implementasi pun ber- ada  pada  kategori  moderat  bahkan  cende- rung  rendah.  Demikian  pula  hasil  imple- mentasi  kebijakan  berada  pada  posisi  mo- derat cenderung rendah. Hal ini menunjuk- kan adanya aspek yang saling berhubungan dan menentukan keterlaksanaan kebijakan.

## Simpulan
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian dan  pembahasan  dapat  disampaikan  sim- pulan  sebagi  berikut.  Kondisi  awal  ling- kungan  strategis  implementasi  kebijakan sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan  di  Kementerian  Agama  RI  cukup mendukung  keterlaksanaan  dan  pencapai- an hasil kebijakan walaupun masih ditemui beberapa kelemahan dan kendala. Beberapa kelemahan tersebut yaitu landasan kebijak- an  yang  harus  selalu  mengacu  kepada Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan menyebabkan Kementerian Agama lambat dalam menentukan keberlanjutan kebijakan dan  atau  merespon  persoalan  di  lapangan yang  membutuhkan  kebijakan.  Sasaran  k- ebijakan  yang  telah  ditentukan  tidak  dite-
tapkan  targetnya  sehingga  implementasi kebijakan  kurang  mendukung  pencapaian target sertifikasi guru secara nasional. Biaya yang dibutuhkan dalam implementasi kebi- jakan memadai namun masih belum dapat mengakomodir peserta sertifikasi guru da- lam  jumlah  yang  banyak.  Hal  ini  disadari karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Adapun  beberapa  kendala  yaitu  rotasi  ke- pemimpinan  di  tingkat  Direktorat,  kurang koordinasi antar Direktorat di Kementerian Agama,  dan  kurangnya  koordinasi  antara Kemenag dengan LPTK PTKI.
Proses implementasi kebijakan sertifi- kasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan di  Kementerian  Agama  RI  secara  umum sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Namun perencanaan kebijakan tidak tercantum da- lam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal  Pendidikan  Islam  Kementerian Agama RI. Hal ini ditengarai menyebabkan kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam  Jabatan  kurang  menjadi  prioritas. Pengorganisasian  implementasi  kebijakan sudah  diupayakan  untuk  selalu  mengacu kepada  regulasi  dan  panduan  penyeleng- garan  PPG  dalam  Jabatan.  Namun  dalam pelaksanaan  masih  ditemui  beberapa  ken- dala yaitu peserta mengundurkan diri kare- na kedapatan telah mengikuti PLPG, peser- ta  masih  mengajar  di  sekolah/madrasah, peserta  tidak  mendapatkan  NIM/NPM sehingga sulit mengakses layanan di LPTK, belum  ada  rencana  induk  pengembangan PPG dalam Jabatan, belum ada evaluasi diri dan penjaminan mutu kelembagaan LPTK, LPTK  tidak confident dengan output PPG, dan  LPTK  cenderung  tunduk  dengan  ke- inginan  peserta  PPG.  Kementerian  Agama RI  melakukan  proses  pengawasan  dan evaluasi  terhadap  implementasi  kebijakan sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan. Namun hasil pengawasan dan eva- luasi  tersebut  kurang  terdokumentasikan sehingga  proses  tindak  lanjut  tidak  dilak- sanakan.
Implementasi  kebijakan  sertifikasi guru  melalui  jalur  PPG  dalam  Jabatan  di Kementerian Agama RI menunjukkan hasil lulusan  guru  profesional  walaupun  dalam pelaksanaan masih terdapat kelemahan dan
kendala  yang  menyebabkan  banyaknya peserta yang mengundurkan diri dan tidak lulus.  Pada  angkatan  I  seluruh  peserta sertifikasi  guru  melalui  jalur  PPG  dalam Jabatan  di  Kementerian  Agama  RI  lulus semua.  Pada  angkatan  II  dari  947  peserta jumlah  yang  lulus  sebanyak  945  (99,79%) dan  yang  tidak  lulus  sebanyak  2  (0,21%). Berdasarkan  pengalaman  menyelenggara- kan kebijakan sertifikasi guru melalui jalur PPG dalam Jabatan, Kementerian Agama RI bersama dengan LPTK berkomitmen untuk tetap  melanjutkan  sertifikasi  guru  melalui jalur PPG dalam Jabatan. Namun kebijakan PPG dalam Jabatan di tahun ketiga terhenti karena  anggaran  dialihkan  untuk  PLPG, izin  penyelenggaraan  PPG  dalam  Jabatan untuk  LPTK  PTKI  habis,  dan  menunggu payung hukum dari Kementerian Pendidik- an  dan  Kebudayaan.  Komitmen  perbaikan tersebut  diwujudkan  dalam  penyusunan desain  PPG  Pra  Jabatan  dengan  mengacu kepada  pengalaman  melaksanakan  PPG dalam Jabatan.

## Daftar Pustaka
Badruzzaman, B. (2016). The Impact of teacher certification on the improvement of education quality in madrasah. Jurnal Al Qalam , 22 (1).
Crabb, A., & Leroy, P. (2008). The handbook of environmental policy evaluation . London: Earthscan.
Creswell, J. W. (2008). Research design .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Depdiknas. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (2005). Jakarta.
Dye, T. R. (2005). Understanding public policy . New Jersey: Pearson Education Inc.
Kementerian Agama RI. (2012). Panduan penyelenggaraan program pendidikan profesi guru (PPG) dalam jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI . 2015 . Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama RI.
Kusumawardhani, P. N. (2017). Does certification program lead to better quality teachers?. evidence from Indonesia. Education Economics , 25 (6).
Nugroho, R. (2008). Public policy . Jakarta: Elexmedia Komputindo.
Nugroho, R. (2015). Kebijakan publik di negara-negara berkembang . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Qowaid, Q. (2015). Pengaruh sertifikasi guru terhadap peningkatan kinerja guru PAI di SMP dan MTs. Edukasi Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan , 13 (3). Retrieved from
http://jurnaledukasikemenag.org/in dex.php/edukasi/article/view/251
Utami, I. L. P. (2015). Teacher certification program in Indonesia: problems and recommendation for the betterment of the program. International Journal of English and Education , 4 (2), 471–481.
Yusuf, N. F., Bekti, H., & Sukarno, D. (2017). Implementasi program sertifikasi guru dalam jabatan (studi pada Madrasah Aliyah negeri Ciparay Kabupaten Bandung). JANE - Jurnal Administrasi Negara , 2 (1). https://doi.org/10.24198/jane.v2i1.13 682