## DISKURSUS PENDIDIKAN KRITIS (CRITICAL PEDAGOGY) DALAM KAJIAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

## Ari Setiarsih
Universitas Negeri Yogyakarta Email : arisetiarsih@gmail.com
Naskah diterima: 15/06/2017 revisi: 15/09/2017 disetujui: 20/09/2017

## Abstrak
Pendidikan kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam menyiapkan warga negara muda  untuk  menghadapi  perubahan  zaman.  Pembelajaran  PKn  perlu  dikonstruksi  secara humanis,  dialogis,  kritis,  dan  mengedepankan  budi  pekerti  untuk  membangun  kemampuan berpikir  kritis  peserta  didik  dalam  kehidupan  masyarakat  demokratis.  Berdasarkan  ulasan tersebut,  artikel  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  secara  komprehensif  diskursus  pendidikan kritis ( critical pedagogy ) dalam kajian PKn  untuk mewujudkan peserta didik  yang memiliki kemampuan  berpikir  kritis.  Penulisan  artikel  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah  lainnya  yang  dikumpulkan  melalui  teknik  dokumentasi  dan  identifikasi  wacana. Sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. Hasil dari pembahasan artikel ini  menunjukkan  bahwa  PKn  berdasarkan  teori  kritis  dapat  dikonstruksi  melalui  3  model rasionalitas  yaitu  rasionalitas  teknis,  rasionalitas  hermeunetik  dan  rasionalitas  emansipatori yang  menekankan  metode  dialogis  dan  peran  guru  sebagai  pendidik  transformatif.  Dengan demikian  peserta  didik  dapat  berperan  sebagai  subjek  pendidikan  yang  memiliki  otonomi, kebebasan, dan kemampuan berpikir kritis untuk menjadi warga negara transformatif.
Kata kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kritis.

## THE DISCURSES OF CRITICAL PEDAGOGY IN THE CIVIC EDUCATION

## Abstract
Civic education have an important position to prepare young people for their roles and responsibilities  as  good  citizens.  Civic  education  needs  to  be  humanist,  dialogical,  critical, and put forward character building to build the critical thinking ability of students in the life of democratic society. Based on these reviews, this article aims to describe comprehensively the critical pedagogy discourse in the study of Civics to realize students who have the ability to  think  critically.  The  article  is  writen  by  descriptive  qualitative  research  method  with literature  study  approach.  The  source  of  data  is  come  from  the  books,  journals,  and  other scientific  articles  which collected  by  documentation  techniques  and  discourse  identification. While  the  data  analysis  techniques  using  content  analysis  techniques.  The  result  of  this discussion shows that Civics based on critical theory can be constructed through 3 rationality models  namely  technical  rationality,  hermeunetic  rationality  and  emancipatory  rationality that emphasizes the dialogical method and the role of teachers as transformative educators. So  the  students  can  be  educational  subjects  with  autonomy,  freedom  and  critical  thinking skills to become transformative citizens.
Keywords: Civic Education, Critical Pedagogy.
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 76-85 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)

## PENDAHULUAN
Seiring mengalirnya arus modernisasi, sistem  pendidikan  saat  ini  tak  ubahnya dengan  sistem  kapitalis.  Nuryatno  (2011: 89)  menyatakan  bahwa  dunia  pendidikan tengah  dihadapkan  pada  persoalan  serius yaitu semakin dominannya corporate values dimana  nilai  korporasi  telah  menjadi core values mengalahkan academic  values .  Jika kondisi  seperti  ini  diteruskan  maka  dunia pendidikan disangsikan memiliki peran yang signifikan  dalam  membentuk  kehidupan publik, politik dan kultural karena pendidikan justru dibentuk oleh dunia pasar. Hal yang tak kalah penting adalah pengaruh globalisasi  dan  perkembangan  teknologi informasi  diberbagai  bidang  kehidupan manusia.  Sebagaimana  penjelasan  Susanto (Hidayati,  2008:  64)  bahwa  perkembangan pengetahuan dan teknologi berdampak besar terhadap  perubahan  masyarakat  seperti pergeseran  budaya,  nilai,  dan  agama  yang digantikan  dengan  nilai-nilai  yang  tidak selalu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan nilai.
Fenomena di atas menunjukkan bahwa saat ini kehidupan manusia begitu kompleks.  Hal  ini  didasarkan  pada  realitas bahwa  pada  abad  21  manusia  menghadapi beberapa tantangan global seperti perubahan cepat  masyarakat  dalam  melintasi  batas- batas nasional, pengakuan yang berkembang dari hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas,  runtuhnya  struktur  politik  dan kelahiran  yang  baru,  perubahan  peran perempuan  dalam  masyarakat,  dampak ekonomi  global  dan  perubahan  pola  kerja, dampak  teknologi  informasi  komunikasi, peningkatan populasi global, dan penciptaan bentuk-bentuk  baru  dari  masyarakat  (Kerr, 1999: 9).
Guna  menghadapi  tantangan  tersebut, hasil  studi  Kerr  (1999:  2)  di  16  negara menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)    sebagai  topik  penting,  pendekatan abad  baru,  dan  mendesak  bagi  banyak negara  untuk  mempersiapkan  warga  negara
muda agar mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya melalui peran pendidikan.  Hal  ini  tak  lain  adalah  untuk menghadapi  tantangan  dan  ketidakpastian hidup dalam dunia yang cepat berubah.
Pada realitanya PKn mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pergeseran  sosial  dan  politik  kenegaraan  di beberapa  negara  mendesak  munculnya berbagai studi tentang penelitian perkembangan  PKn  secara  komprehensif. Disamping  itu,  muatan  PKn  yang  rentan terhadap indoktrinasi politik maupun kebijakan rezim yang berkuasa juga menjadi salah  satu  determinan  penting  dalam revitalisasi  PKn.  Sebagaimana  pendapat Giroux  (1980:  331)  bahwa  jika  ingin menciptakan  masyarakat  yang  lebih  baik melalui  revitalisasi  PKn  maka  esensi  PKn harus  terbebas  dari  beban  intelektual  dan sejarah  ideologi  agar  dapat  dikembangkan rasionalitas  baru  untuk  meneliti  hubungan sekolah dan masyarakat yang lebih luas.
Pada  konteks  inilah  penting  kiranya menelaah  diskursus  pendidikan  kritis  dan rasionalitas  dalam  kajian  PKn  untuk mewujudkan  peserta  didik  yang  kritis  dan demokratis  dalam  merespon  perkembangan dan  tuntutan  zaman.  Hal  yang  tak  kalah penting  adalah  bagaimana  peran  pendidik dalam  mewujudkan  kebijakan  PKn  yang berorientasi pada konsepsi kewarganegaraan  multidimensional  sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan manusia pada abad ke-21 (Cogan, 1998:11)
Ulasan  di  atas  sangat  menarik  untuk dikaji  lebih  mendalam  sehingga  dapat diperoleh  hasil  kajian  yang  komprehensif tentang  diskursus  pendidikan  kritis  ( critical pedagogy ) dalam kajian PKn untuk mewujudkan  peserta  didik  yang  memiliki kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, pada pembahasan artikel ini penulis memfokuskan  kajian  pada  PKn  kritis dengan beberapa topik bahasan diantaranya: Bagaimana konsep pendidikan kritis ( critical  pedagogy )?  Bagaimana  konsep
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)? Bagaimana  diskursus  pendidikan  kritis ( critical pedagogy ) dalam kajian PKn?

## METODE
Metode yang digunakan dalam penyusunan  artikel  ini  adalah  metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan  atau library  research .  Data bersumber  dari  buku,  jurnal,  dan  artikel ilmiah  lainnya  yang  dikumpulkan  melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana dari buku,  jurnal,  makalah,  artikel  online, majalah,  surat  kabar,  dan  sumber  bacaan lain  yang  relevan  dan  berhubungan  dengan diskursus pendidikan kritis ( critical pedagogy )  dalam  kajian  PKn.  Sementara teknik  analisis  data  menggunakan  teknik analisis  isi  dengan  mengorganisasikan  dan mengkategorikan  data  untuk  menemukan hasil penelitian yang akan menjadi kesimpulan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep pendidikan kritis (critical pedagogy)
Pendidikan  kritis  ( critical  pedagogy ) adalah  aliran  pendidikan  yang  meyakini bahwa  dalam  semua  aktivitas  pendidikan terkandung adanya muatan politik (Nuryatno,  2011:  1).  Pendidikan  kritis mencakup  teori  pendidikan  dan  praktek pembelajaran yang bertujuan untuk membangun  kesadaran  kritis  peserta  didik pada kondisi sosial yang menindas (Hidayat, 2013:  6).  Hal  ini  selaras  dengan  pendapat Giroux  yang  menyebut  pendidikan  kritis sebagai  pendidikan  radikal  yang  konsen pada  prinsip  demokrasi  dan  kebebasan  dari penindasan dalam praktik pendidikan (Hidayat, 2013: 11). Giroux ingin membangun sebuah kemungkinan munculnya  penyadaran  yang  tidak  mungkin berlangsung dalam kelas sehingga pendidikan  kritis  berupaya  menciptakan pendidikan yang optimis dalam membangun masyarakat  demokratis  (Hidayat,  2013:  75- 76).  Dengan  demikian,  dapat  simpulkan bahwa  pendidikan  kritis  ( critical  pedagogy ) adalah  aliran  pendidikan  yang  menekankan
pada  kesadaran  berpikir  kritis  untuk menciptakan  pendidikan  yang  optimis  dan demokratis.
Nuryatno  (2011:  10)  menyatakan terdapat  beberapa  asumsi  tentang  filsafat dasar  pendidikan  kritis  antara  lain  sebagai berikut.
1. Manusia  diyakini  memiliki  kapasitas untuk  berubah  dan  berkembang  karena memiliki  potensi  untuk  belajar  dan dibekali  dengan  kapasitas  berpikir  dan self-reflection .
2. Manusia  memiliki  panggilan  ontologis dan historis untuk menjadi manusia yang lebih sempurna.
3. Manusia  dalam  bahasa  Colin  Lanskhear adalah  makhluk  praksis  yang  hidup secara  otentik  hanya  saat  terlibat  dalam transformasi dunia.
Dari  asumsi  di  atas  maka  pendidikan kritis  dapat  dipahami  dalam  dua  makna. Pertama , pendidikan kritis sebagai paradigma  berpikir  yang  dibangun  atas dasar critical  thinking untuk  mengritisi pendidikan  dari  segi  filosofis,  teori  sistem, kebijakan atau implementasi (aspek kognitif).  Hal  ini  dikarenakan  institusi pendidikan  memiliki  sifat  tidak  netral  dan pendidikan  tidak  dapat  dipisahkan  dari konteks  sosial,  kultural,  ekonomi,  dan politik  yang  lebih  luas.  Oleh  karena  itu, sistem pendidikan perlu membangun terbentuknya  kesadaran  kritis  atau critical thinking atau consciousness yaitu pemikiran yang  didasarkan  atas  kesadaran  untuk menyingkap fenomena atau asumsi tersembunyi yang hanya berdasarkan “ common  sense ”  (Nuryatno,  2011:  2-3). Dengan  kata  lain  dalam  paradigma  ini pendidikan  berfungsi  untuk  melatih  peserta didik agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan  dalam  suatu  sistem  dan struktur kemudian mampu  menganalisisnya dan menrasformasikannya (Rozi, 2014: 36).
Kedua ,  pendidikan  kritis  sebagai gerakan  sosial  yaitu  pendidikan  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  pelaksanaan pendidikan yang egaliter, humanis,
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 76-85 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
demokratis  berdasarkan  kesadaran  kritis peserta  didik.  Hal  ini  berkenaan  dengan aspek  praksis  yang  berarti  kesadaran  kritis tidak  hanya  pada  aspek  kognitif  berupa pengetahuan,  namun  juga  dilaksanakan dalam  bentuk  tindakan.  Oleh  karena  itu, pengetahuan  menjadi  pintu  masuk  untuk mengubah dunia menjadi lebih humanis dan adil (Hidayat, 2013: 7-9).
Pada konteks persekolahan, pendidikan  kritis  dapat  dipahami  sebagai sebuah  proses  dialektis  yang  mendukung proses  dialog  antara  peserta  didik  dan  guru (McLaren,  2002:  32).  Hal  ini  didasarkan pada  realitas  bahwa  pendidikan  di  dalam ruang  kelas  sarat  dengan  hegemoni  dan dominasi  guru.  Peserta  didik  beraktivitas sebagai  penerima  ilmu  dengan  mendengar, mencatat,  menulis  dan  menghafal  sehingga tidak  tercipta  proses  dialogis  dan  berpikir kritis  untuk  saling  mengkritisi.  Dalam bahasa  Freire  model  pendidikan  yang demikian  disebut  sebagai  pendidikan  “gaya bank”.  Oleh  karena  itu,  Freire  menggagas sistem  pendidikan  yang  berorientasi  pada kemanusiaan dimana guru dan peserta didik berperan  sebagai  subjek  yang  memiliki kesetaraan  untuk  membangun  dialog  dan pengalaman keseharian untuk menumbuhkan  kesadaran  kritis  sekaligus menciptakan  pengetahuan  yang  dibangun dalam ruang kelas (Hidayat, 2013: 10).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat diidentifikasi beberapa hal penting. Pertama ,  secara  ontologis  pendidikan  kritis dapat  ditinjau  dari  dua  objek  yaitu  objek material  dan  objek  formal.  Objek  material adalah  pendidikan  yang  demokratis  dan objek  formal  atau  cara  pandang  yang digunakan  adalah  proses  pendidikan  yang dialogis. Kedua , secara epistemologis sumber pengetahuan pendidikan kritis dapat diperoleh  melalui  metode  ilmiah. Ketiga , secara aksiologis pendidikan kritis merupakan aliran pendidikan yang bertujuan mewujudkan  pelaksanaan  pendidikan  yang egaliter, humanis, dan demokratis berdasarkan kesadaran kritis peserta didik.

## Konsep Pendidikan Kewarganegaraan
Secara  ontologis  definisi  Pendidikan Kewarganegaraan  (selanjutnya  disingkat PKn)  dapat  ditinjau  dari  beberapa  pendapat ahli.  Cogan  (1998:  13)  mendefinisikan warga  negara  atau citizen sebagai  anggota pokok  dari  suatu  kelompok  masyarakat. Kewarganegaraan  atau citizenship sebagai seperangkat  karakteristik  untuk  membentuk warga negara. Sementara PKn atau citizenship  education didefinisikan  sebagai kontribusi
pendidikan untuk mengembangkan  karakteristik-karakteristik warga  negara.  Dari  definisi  tersebut  dapat dimaknai  bahwa  PKn  merupakan  suatu upaya untuk membentuk warga negara yang memiliki
karakteristik-karakteristik
kewarganegaraan
melalui bidang
pendidikan.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Cogan, Kerr  (1999:  6)  mengartikan citizenship  or civics  education sebagai  proses  penyiapan warga  negara  muda  untuk  memiliki  peran dan  tanggung  jawab  sebagai  warga  negara. Hal  ini  selaras  dengan  konsep  PKn  di Indonesia  yang  diartikan  sebagai  mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan  mampu  melaksanakan  hak-hak  dan kewajibannya  untuk  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  cerdas,  terampil,  dan berkarakter  sesuai  dengan  amanat  Pancasila dan  UUD  1945  (Lampiran  Permendiknas No.  22  tahun  2006  tentang  Standar  Isi Satuan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PKn  merupakan  mata  pelajaran  yang memiliki  fokus  utama  dalam  pembentukan karakteristik,  peran  dan  tanggung  jawab untuk  menjadi  warga  negara  yang  baik sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.
Merujuk  pada  kesimpulan  di  atas dapat  disederhanakan  bahwa  salah  satu tujuan  PKn  adalah  membentuk  warga negara  yang  baik.  Selanjutnya  tujuan  PKn dijabarkan  untuk  mengembangkan  potensi peserta  didik  dalam  seluruh  dimensi kewarganegaraan yang meliputi sikap
kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan  ( civic  confidence,  civic committment,  and  civic  responsibility ), pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan  kewarganegaraan  termasuk kecakapan  dan  partisipasi  kewarganegaraan ( civic  competence  and  civic  responsibility ) (Permendikbud  Nomor  58  Tahun  2014 tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur Kurikulum SMP/MTS).
Dari dimensi kewarganegaraan di atas, pembelajaran PKn bertujuan untuk mewujudkan  peserta  didik  yang  memiliki kemampuan sebagai berikut.
1. Berpikir  secara  kritis,  rasional,  dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung  jawab,  dan  bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
3. Berkembang secara positif dan demokratis  untuk  membentuk  diri berdasarkan karakter-karakter
masyarakat  Indonesia  agar  dapat  hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi  dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan  teknologi  informasi  dan komunikasi  (Permendiknas  No.  22 tahun  2006  tentang  Standar  Isi  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).
Menyimak tujuan di atas, tampak jelas pada  poin  pertama  bahwa  salah  satu  tujuan PKn adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional,  dan  kreatif  dalam  menanggapi  isu kewarganegaraan.  Hal  ini  sesuai  dengan salah  satu  kompetensi  abad  21  yang  harus dimiliki  peserta  didik  yaitu  keterampilan belajar  dan  berinovasi  yang  meliputi kemampuan  berpikir  kritis  dan  mengatasi masalah,  kemampuan  berkomunikasi  dan kolaborasi,  dan  kemampuan  mencipatakan
kreativitas  dan  berinovasi  (Triling  dan Fadel, 2009: 49).
Guna  merealisasikan  tujuan  tersebut maka PKn memiliki tiga fungsi pokok yaitu mengembangkan  kecerdasan  warga  negara ( civic  intellegence ),  membina  warga  negara agar  memiliki  sikap  tanggung  jawab  ( civic responsibility ) dan mendorong warga negara untuk  berperan  serta  dengan  terlibat  aktif dalam berbagai kegiatan ( civic participation ). Fungsi tersebut sejalan dengan tiga komponen pendidikan kewarganegaran yaitu pengetahuan kewarganegaraan ( civic knowledge ), keterampilan  kewarganegaraan  ( civic  skill ), dan karakter kewarganegaraan ( civic disposition )  (Winarno,  2013:  19).  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  PKn merupakan  pendidikan  disiplin  ilmu  yang bertujuan  mewujudkan  warga  negara  yang memiliki  pengetahuan  kewarganegaraan ( civic knowledge ), keterampilan kewarganegaraan  ( civic  skill ),  dan  karakter kewarganegaraan  ( civic  disposition )  yang baik.
Diskursus  pendidikan  kritis  (critical pedagogy)  dalam  kajian  Pendidikan Kewarganegaraan
Cheng (Winataputra dan Budimansyah,  2012:  4)  menyatakan  bahwa perkembangan  kehidupan  saat  ini  menuntut adanya upaya pengembangan kurikulum dan pembelajaran  PKn  yang  berorientasi  pada konsep “ contextualized multiple intelligence ”  dalam  nuansa  lokal,  nasional, dan global. Cogan (1998:11) selaras dengan Cheng  merekomendasikan  bahwa  kebijakan pendidikan  PKn  di  masa  depan  harus berdasarkan suatu konsepsi kewarganegaraan  multidimensional  sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan umat pada abad ke-21. Kebijakan tersebut  harus  mencakup  “ .....all  aspects  of education, including curriculum and pedagogy,  governance  and  organization, and school community relationships ”. Dengan  kata  lain,  seluruh  aspek  pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran,
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 76-85 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
pemerintah,  organisasi  pendidikan,  dan komunitas  sekolah  harus  berorientasi  pada pengembangan  konsep  kewarganegaraan multidimensional.
Pernyataan di atas selanjutnya menegaskan bahwa pada abad 21 terminologi  PKn  harus  dimaknai  dalam konsep  yang  luas.  Hal  ini  didasarkan  pada realitas  bahwa  pada  abad  21  manusia menghadapi berbagai tantangan dan kehidupan  yang  cukup  kompleks  sehingga PKn  memiliki  posisi  sebagai  bagian  dari kurikulum  persekolahan  yang  bertujuan mengembangkan  kemampuan  peserta  didik dalam  merespon  tantangan  global  yang mengarah pada ciri kontinum PKn pada titik maksimal  yaitu thick,  inclusive,  activist, citizenship  education,  participate,  process led,  value  based,  interactive  interpretation, more  difficult  to  achieve  and  measure  in practice (McLaughlin  dalam  Kerr,  1999: 11).
Dengan demikian, PKn harus memuat kewarganegaraan  multidimensional  dimana PKn  tidak  saja  ditempatkan  sebagai  bidang studi namun juga menjadi program pendidikan  yang  bersifat  komprehensif untuk  mewujudkan  peserta  didik  yang berkarakter  kritis,  kreatif,  inovatif  dan kompetitif dalam menghadapi perkembangan  global.  Dengan  kata  lain kebijakan
pendidikan seyogyanya menumbuhkan karakteriktik kewarganegaraan  multidimensional  untuk menghadapi  tantangan  abad  21  yang menurut  Cogan  (1998:  116)  terdiri  dari beberapa karakteristik sebagai berikut.
1. Kemampuan mengenal dan memecahkan  masalah  sebagai  bagian dari masyarakat global.
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain  dan  memikul  tanggungjawab  atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat.
3. Kemampuan  memahami,  menerima, dan menghormati perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis.
5. Kemampuan  menyelesaikan  konflik dengan cara damai tanpa kekerasan.
6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola  makanan  pokok  yang  sudah  biasa guna melindungi lingkungan.
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia.
8. Kemauan dan kemampuan
berpartisipasi  dalam  kehidupan  politik pada tingkat pemerintahan lokal, nasional, dan internasional.
Selaras  dengan  Cogan,  Banks  (2008: 135)  menyatakan  bahwa  pada  abad  21 konsep  PKn  perlu  ditata  ulang  agar  dapat melakukan  pendidikan  secara  efektif  pada peserta didik melalui pengetahuan akademik transformatif.  Lebih  lanjut  Banks  (2008: 135) menegaskan “ transformative citizenship  education  helps  students  to develop  the  decision  making  and  social action  skills  that  are  needed  to  identify problems  in  society,  acquire  knowledge related  to  their  homes  and  community cultures  and  languages,  identify  and  clarify their  values,  and  take  thoughtful  individual or  collective  civic  action.  It  also  fosters critical  thinking  skills  and  is  inclusive  of what  DeJaeghere  calls  critical  citizenship education ”.  Dari  pernyataan  tersebut  dapat dimaknai  bahwa    PKn  transformatif  sangat penting  untuk  membentuk  peserta  didik menjadi  warga  negara  yang  baik  dalam konteks  nasional  dan  global  yang  berguna untuk mengembangkan keterampilan berpikir  kritis  dan  inklusif  peserta  didik yang kemudian disebut sebagai PKn kritis.
Berkaitan dengan keterampilan berpikir  kritis  menekankan  rasionalitas dalam merekonstruksi suatu ilmu adalah hal yang penting. Giroux (1980: 331) mendefinisikan  rasionalitas  sebagai  asumsi spesifik  dan  praktik  sosial  yang  berfungsi sebagai penghubung individu dan kelompok dalam  berhubungan  dengan  masyarakat luas. Dengan kata lain rasionalitas merupakan  kesadaran  yang  dibangun  dari nalar manusia sebagai dasar untuk menyingkap kepentingan dibalik ilmu
pengetahuan
yang menunjukkan kemampuan  berpikir  kritis  seseorang  dalam merenungkan  dan  merekonstruksikan  suatu gagasan  sehingga  sehingga  ilmu  bersifat objektif.
Merujuk  pada  pola  Habermas  yang mengkategorikan  pengetahuan  dalam  tiga kategori yaitu teknis, praktis, dan emansipatoris  maka  untuk  mewujudkan pembelajaran  PKn  kritis,  Giroux  (1980: 335-349) mengemukakan konsep rasionalitas  dalam  tiga  kategori  yaitu rasionalitas teknis, rasionalitas hermeneutik, dan  rasionalitas  emansipatori.  Penjelasan ketiga teori tersebut adalah sebagai berikut.

## Rasionalitas Teknis
Rasionalitas teknis berhubungan dengan  prinsip  pengawasan  dan  kepastian yang  menggunakan  ilmu-ilmu  alam  sebagai model  pengembangan  teoritis.  Dengan asumsi  ilmu  alam  maka  pengetahuan dimulai dari hal yang konkrit dan dapat diuji secara empiris sehingga pengetahuan menjadi  sebuah  penelitian  ilmiah  yang objektif dan bebas nilai. Implikasi model ini terhadap teori pendidikan adalah pengetahuan  harus  dipisahkan  dari  proses pembentukannya  atau  kerangka law  like mode of thaught (Nuryatno, 2011: 53). Oleh karena  itu,  nilai  dan  fakta  harus  dipisahkan agar  model  inkuiri  menjadi  objektif. Rasionalitas teknis dalam kajian PKn berupa dua model yaitu sebagai berikut.
Model  kajian  PKn  sebagai  transmisi kewarganegaraan.
Model transmisi kewarganegaraan menyatakan  bahwa  reproduksi  pengetahuan berada di dalam realitas sosial dan hubungan dari  orang-orang  yang  menyusunnya.  Pada model ini guru dan peserta didik diposisikan sebagai  konsumer  pasif  yang  sekedar menerima pengetahuan tanpa mempertanyakan atau menyelidiki substansinya. Dengan demikian, guru berperan  sebagai transmitter ilmu  yang bertugas mengajarkan nilai atau pengetahuan  yang  diyakininya  tentang  apa yang perlu diajarkan dan tak perlu diajarkan
kepada peserta didik. Michaelis (Wahab dan Sapriya, 2011:  98) mengatakan bahwa pada model  ini  PKn  seharusnya  tidak  hanya melakukan  transmisi  ilmu  namun  juga  tutut meneruskan  aspek-aspek  dasar  sejarah  dan warisan bangsa.
Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa  model  transmisi  kewarganegaraan cenderung bersifat statis, konservatif, indoktrinatif dan konvensional. Pada pembelajaran  PKn  yang  mengelaborasi  isu kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat  yang  dinamis  maka  model transmisi  kewarganegaraan  menjadi  kurang relevan karena akan membatasi kemampuan berpikir dan kreativitas peserta didik. Hal ini kurang  sesuai  dengan  prinsip  pembelajaran “ how  to  think ”  dan  tujuan  pembelajaran PKN  di  Indonesia  yang  menekankan  pada kemampuan  berpikir  secara  kritis,  rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, berpartisipasi secara aktif dan  bertanggung  jawab,  berkembang  secara positif  dan  demokratis  sesuai  karakter masyarakat  Indonesia  dan  berinteraksi dengan  bangsa  lain  dengan  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Permendiknas  No.  22  Tahun  2006  tentang Standar  Isi  Satuan  Pendidikan  Dasar  dan Menengah).
Model kajian PKn sebagai ilmu sosial.
Model kajian PKn sebagai ilmu sosial didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat  berpikir  kritis,  mampu  meneliti  dan mengamati  fenomena  sosial  sehingga  dapat berpartisipasi  dalam  kehidupan  masyarakat. Melalui  kajian  PKn  sebagai  ilmu  sosial diharapkan peserta didik memperoleh keterampilan ilmuwan sosial dalam mengumpulkan pengetahuan untuk
meningkatkan kompetensi kewarganegaraannya  (Wahab  dan  Sapriya, 2011:  92).  Oleh  karena  itu,  menurut  kajian National  Council  for  Studies (Samsuri, 2011:  35)  program  pembelajaran Social Studies seharusnya memasukkan pengalaman-pengalaman  yang  sarat  dengan
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 76-85 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
cita-cita, asas dan praktik-praktik kewarganegaraan.
Berdasarkan  dua  model  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  PKn  merupakan sasaran inti dalam program pendidikan ilmu sosial  yang  menggunakan  pemanfaatan “ content ” untuk mengembangkan kewarganegaraan  yang  berorientasi  pada disiplin  ilmu  (Wahab  dan  Sapriya,  2011: 98). Merujuk pada kelebihan dan kekurangan  dua  model  di  atas,  diharapkan PKn dapat menjadi pendidikan disiplin ilmu yang  dapat  menciptakan  kesadaran  kritis peserta  didik  dalam  memecahkan  masalah sehingga  dapat  terwujud  peserta  didik  yang mampu mengambil keputusan dan menunjukkan kemampuan diri dalam praktik kewarganegaraan.
Rasionalitas Hermeneutik Rasionalitas hermeneutik tidak menunjukkan  produksi  pengetahuan  yang monologis namun lebih memusatkan perhatian  dalam  memahami  pola  interaksi simbolis  yang  komunikatif.  Rasionalitas  ini berkaitan  dengan  penafsiran  pembuat  teks atau pembaca teks terhadap suatu teks. Oleh karena  itu,  manusia  bukan  makhluk  pasif yang  sekedar  menerima  informasi  namun makhluk aktif yang memiliki hak menafsirkan informasi karena bahasa bukanlah  media  transparan  yang  dapat menyampaikan ide-ide tanpa distorsi.
Implikasi  rasionalitas  hermeneutik dalam  pembelajaran  PKn  adalah  membantu pendidik  memaknai  realitas  dibalik  teks untuk  mengungkap  dimensi  tersembunyi yang  timbul  dari  muatan  pengetahuan  dan hubungan di dalam kelas. Pengetahuan tidak disampaikan  secara  indoktrinasi  namun disampaikan  secara  dialogis  yang  bertujuan mendorong kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan pengalaman mereka sendiri. Giroux berpendapat  bahwa  yang  mendasari  logika kurikulum  tersembunyi  dan  sekolah  adalah struktur  tersembunyi  tentang  relasi  antara kelas  dan  budaya  (Hidayat,  2013:  87). Dimensi tersembunyi yang tidak
direncanakan, tidak diprogramkan dan tidak tertulis  namun  turut  berpengaruh  dalam proses  pendidikan  itulah  yang  disebut sebagai  kurikulum  tersembunyi  ( hidden curriculum ). Kurikulum tersembunyi diartikan  segala  sesuatu  yang  terjadi  tanpa direncanakan  terlebih  dahulu  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  guru  untuk  mencapai tujuan    pembelajaran  (Mustaghfiroh,  2014: 150).
Pada pembelajaran PKn peran kurikulum  tersembunyi  menjadi  penting karena kurikulum tersembunyi dapat digunakan  untuk  memperkuat  norma,  nilai dan  kepercayaan  yang  telah  disampaikan sekaligus menyingkap karakter atau etika di luar  disiplin  akademik  yang  bermanfaat dalam  meningkatkan  kecerdasan  afektif peserta  didik.  Hal  ini  sesuai  dengan rekomendasi  Belinda  Charles  (Print,  1999: 133-135), bahwa substansi PKn dapat ditata dalam  tiga  model,  yaitu formal  curriculum, informal curriculum , dan hidden curriculum . Integrasi ketiga model kurikulum tersebut akan menciptakan proses pembelajaran  PKn  yang  komprehensif  dan dapat  menembus  berbagai  mata  pelajaran ( cross-curriculum ).
Selain  kurikulum  tersembunyi  lahir pula  konsep  pendekatan  reflektif  inkuiri yang  mendorong  peserta  didik  untuk mengeksplorasi nilai-nilai kemudian mendefinisikan suatu masalah dalam konteks pengalamannya dan atau menghubungkan masalah sosial dengan teks kehidupan  sehari-harinya.  Jadi,  pendekatan reflektif inkuiri menekankan pada pendidikan  berbasis  pengalaman  untuk memunculkan  kemampuan  peserta  didik berpikir aktif dan kritis dalam merefleksikan pengalaman,  menyelidiki  masalah,  dan memecahkan  masalah  sehingga  mampu mengambil keputusan.
Urgensi pendidikan berbasis pengalaman  juga  didukung  oleh  gagasan John  Dewey  yang  disebut  pendidikan progresif.  Pendidikan  progresif  adalah pendidikan yang dilaksanakan secara
demokratis  dimana  dalam  tataran  praktis peserta  didik  harus  berperan  aktif  dalam proses  belajar  maupun  penyelenggaraan program  pendidikan  (Rostitawati,  2014: 135).    Dalam  hal  ini  maka  peserta  didik akan  belajar  melalui  kontak  langsung dengan objek pembelajaran. Ide dan gagasan dalam  konsep  pendidikan  progresif  antara lain:  a)  memberi  kesempatan  kepada  siswa untuk belajar secara perorangan ( individually learning ); b) memberi kesempatan  kepada  siswa  untuk  belajar melalui
pengalaman ( learning experiencing );  c)  guru  memberi  dorongan semangat  dan  motivasi  bukan  hanya memerintah;  d)  guru  mengikutsertakan siswa  dalam  aktivitas  kehidupan  sekolah; dan e) guru memberi arahan dan bimbingan sepenuhnya  pada  siswa  (Hidayat,  2013:  44- 45).
Dalam konteks kajian
PKn,
pendekatan reflektif inkuiri dapat digunakan sebagai metode untuk memancing kemampuan  berpikir  kritis  peserta  didik. Dengan metode tersebut, peserta didik dapat mengelaborasi,  mengolah  dan  menganalisis permasalahan  berdasarkan  pengalamannya kemudian  belajar  bagaimana  memecahkan masalah  dan  mengambil  keputusan  yang tepat  dalam  mengatasi  masalah.  Dengan keterampilan tersebut, peserta didik diharapkan  dapat  menjadi  warga  negara yang  kritis  dan  mampu  memberikan  peran diri dalam kehidupan politik.
Rasionalitas Emansipatori
Rasionalitas  emansipatori  didasarkan pada  prinsip,  kritik  dan  tindakan  yang bertujuan  merefleksikan  diri  dengan  aksi sosial  yang  telah  dirancang.  PKn  dalam model rasionalitas emansipatori harus menghasilkan  dan  menekankan  pentingnya hubungan  sosial.  Dengan  demikian,  proses pembelajaran  bertujuan  untuk  mengritisi pengetahuan dan mendemistifikasi kepentingan  ideologis  dibalik  konstruksi realitas sosial sehingga pengetahuan emansipatoris  dapat  mendorong  peserta didik  menggunakan self  reflection untuk
mentransformasi  dirinya  menjadi  subjek yang  independen  dan  merdeka  (Nuryatno, 2011: 54-55).
Beberapa  teori  pendidikan  radikal pada  akhirnya  melahirkan  apa  yang  disebut teori  reproduksi  dan  teori  transformasi. Madeleine  MacDonald  (Giroux,  1980:  347) menyatakan  bahwa  asumsi  yang  mendasari sebagian  besar  teori  “reproduksi”  adalah pendidikan  yang  berperan  memediasi  antar kesadaran  pada  masyarakat.  Teori  ini mempertahankan bahwa aturan yang mengatur  perilaku  sosial,  moral,  dan keyakinan  dari  tingkat  struktur  ekonomi makro  dan  politik  diperoleh  melalui pengalaman bekerja, proses pendidikan, dan lingkungan  keluarga.  Setiap  orang  sadar pada  kondisi  masyarakat  disekitarnya. Pemahaman  dan  sikap  terhadap  tatanan sosial  adalah  kesadaran  individu  yang diharapkan mampu membawa perubahan.
Guna  menciptakan  kewarganegaraan transformatif  guru  harus  bertindak  sebagai pendidik  transformatif  yang  memandang proses  pembelajaran  tidak  hanya  bertujuan untuk  membantu  peserta  didik  memperoleh tingkat  kompetensi  kognitif  yang  tinggi namun  juga  bertujuan  untuk  mewujudkan peserta  didik  yang  mampu  menjadi  warga negara  kritis,  aktif  dan  bertanggungjawab. Pendidik  transformatif  harus  menempatkan pendidikan  sebagai productive  force yaitu media  mobilitas  sosial  bukan reproductive force . Selain itu, pendidik transformatif juga harus  membantu  mengembangkan  agensi peserta  didik,  senantiasa  menghadapkan teks-teks  normatif  kurikulum  ke  dalam realitas  sosial  dan  memandang  perlunya konsep  pendidikan  sebagai language  of critique dan language  of  possibility dimana pendidikan menjadi media kritis atas realitas sosial dan menawarkan kemungkinan dikembangkannya  wilayah  publik  yang demokratis (Nuryatno, 2011: 87-89).
Sementara  itu,  Ziser  berpandangan bahwa pendidikan harus mampu memadukan secara sinergis semua komponen mulai dari kurikulum,
Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5 No 2 Oktober 2017, hal 76-85 Avaliable online at : http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/Citizenship ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online)
pembelajaran,  proses  belajar,  penilaian, struktur organisasi, kebijakan, pengembangan profesi dan kenyataan di luar sekolah  (Karim,  2009:  171).  Oleh  karena itu,  menurut  Mansour  Faqih  (Karim,  2009: 164)  pendekatan  yang  digunakan  bukan pendekatan  pedagogi  namun  pendekatan andragogi  yang  menempatkan  peserta  didik sebagai orang dewasa dan memiliki kemampuan  aktif  merencanakan  proses pendidikan sehingga peserta didik tidak lagi berperan  sebagai  objek  pendidikan  namun beralih  peran  sebagai  subjek  pendidikan. Dengan  demikian,  PKn  kritis  diharapkan dapat  mewujudkan  peserta  didik  yang memiliki  kemampuan  berpikir  kritis  untuk menjadi  warga  negara  tranformatif  yang aktif  terlibat  dalam  kehidupan  masyarakat, menjunjung  tinggi  persamaan  dan  keadilan dalam masyarakat demokratis.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  pemaparan  di  atas  dapat direduksi  konklusi  dalam  artikel  ini  bahwa pendidikan  kritis  merupakan  pendidikan yang  berupaya  menciptakan  pendidikan yang  kritis  dan  optimis  dalam  membangun masyarakat  demokratis.  Sistem  pendidikan bukan lagi pendidikan yang menyeragamkan,  mendominasi  dan  hanya mementingkan  aspek  kognitif  melainkan sistem pendidikan yang humanis, kritis, dan demokratis  dengan  mengedepankan  aspek budi pekerti.
Guna  mewujudkan  peserta  didik  yang memiliki  kemampuan  berpikir  kritis  guru harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi agar guru tidak berperan  sebagai transmitter ilmu  namun sebagai  fasilitator  pengembangan  ilmu. Proses pembelajaran PKn tidak lagi  bersifat sentralistik,  pasif  dan  indoktrinatif  namun beralih pada pengembangan ilmu pengetahuan  yang  positif  dan  dinamis dimana  guru  harus  berperan  sebagai pendidik transformatif.
Berdasarkan  konsepsi  teori  kritis Giroux, diskursus pendidikan kritis ( critical
pedagogy ) dalam kajian PKn dapat dilakukan melalui 3 model rasionalitas yaitu rasionalitas  teknis,  rasionalitas  hermeunetik dan  rasionalitas  emansipatori.  Pembelajaran PKn  perlu  dikonstruksi  melalui  metode dialog komunikatif berdasarkan pengalaman,  kemampuan  berpikir  kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan  mengambil  keputusan  dan kemampuan  berpartisipasi  dalam  kehidupan politik.    Peserta  didik  tidak  lagi  berperan sebagai  objek  pendidikan  namun  berperan sebagai  subjek  pendidikan  yang  memiliki otonomi  dan  kebebasan.  Dengan  demikian PKn kritis berupaya untuk menuju terwujudnya  peserta  didik  yang  memiliki kemampuan  berpikir  kritis  untuk  menjadi warga negara tranformatif yang aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat dan menjunjung tinggi persamaan serta keadilan dalam masyarakat demokratis.

## Saran
Kemampuan  berpikir  kritis  adalah salah  satu  tujuan  pembelajaran  PKn.  Guna mencapai tujuan tersebut PKn harus memuat unsur pendidikan yang humanis, kritis, aktif, dan demokratis. Oleh karena itu, guru perlu merekonstruksi  perangkat  pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan proses pembelajaran PKn yang komunikatif, komprehensif  integratif,  aktif,  kreatif,  dan partisipatif.

## DAFTAR PUSTAKA
Banks,  J.  A.  (2008).  Diversity,  Goup Identity,  and  Citizenship  Education  in A Global Age. Educational
Researcher ,37 (3), 129-139.
Cogan  J.J.  (1998). Citizenship  Education For  The  21st  Century:  Setting  The Context. Dalam  J.  J.  Cogan  &  R.
Derricott
(Eds.), Citizenship Education  for  the  21 st Century:  An International
Perspective on
Education. London: Kogan Page.
Giroux,  H  A.  (1980). Critical  Theory  and Rationality  in  Citizenship  Education, Curriculum  Inquiry .  Amerika  Serikat: Boston University.
Hidayati.  (2008).  Pentingnya  Pendidikan Nilai  di  Era  Globalisasi. Dinamika Pendidikan , 2, Th. XV, 63-75.
Hidayat,  R.  (2013). Pedagogi  Kritis: Sejarah, Perkembangan dan Pemikiran. Jakarta: Rajawali Pers.
Karim,  M.  (2009). Pendidikan  Kritis Transformatif .  Yogyakarta:  Ar-  Ruzz Media.
Kerr, D. (1999). Citizenship Education:  An International
Comparison .
International  Review  of  Curriculum and  Assessment  Frameworks  Paper  4.
London: QCA.
McLaren. (2002). Contesting Capital: Critical  Pedagogy  and  Globalism,  A Response  to  Michael  Apple. Journal Comparative  Education ,  Columbia University, 1 (2), 27-34.
Mustaghfiroh, H. (2014). Hidden Curriculum  dalam  Pembalajaran  PAI. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 9 (1), 147-162. Nuryatno,  M.  Agus.  (2011). Mazhab Pendidikan  Kritis .  Yogyakarta:  Resist Book.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor  58  Tahun  2014, tentang  Kerangka  Dasar  dan  Struktur Kurikulum Sekolah Menengah
Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  RI Nomor  22  Tahun  2006  tentang
Standar  Isi  Satuan  Pendidikan  Dasar dan Menengah.
Print,  M  et  al.  (1999). Civic  Education  for Civil Society . London: Asian
Academic Press.
Rostitawati,  T.  (2014).  Konsep  Pendidikan
John Dewey. Tadbir: Jurnal
Manajemen  Pendidikan  Islam ,  2  (2), 133-139.
Rozi, A . (2014). Pendidikan dalam
Perspektif    Teori  Kritis  (Ke    Arah Kontekstualisasi    Pendidikan    Yang Membebaskan) . Jurnal Pelopor Pendidikan , 5 (1), 31-38.
Samsuri.  (2011). Pendidikan  Karakter
Warga  Negara:  Kritik  Pembangunan Karakter
Bangsa . Yogyakarta:
Diandra Pustaka Indonesia.
Trilling, Bernie and Fadel, Charles. (2009). 21st Century Skills: Learning for Life in Our Times . San Fransisco: John
Wiley & Sons.
Wahab,  A.  A  dan  Sapriya.  (2011). Teori  & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan . Bandung: CV Alfabeta.
Winarno.  (2013). Pembelajaran  Pendidikan Kewarganegaraan:  Isi  Strategi  dan Penilaian . Jakarta: Bumi Aksara.
Winataputra, U S. & Dasim B. (2012). PKn Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori dan Profil
Pembelajaran). Bandung: Widya
Aksara Press.