Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat ISSN 1410 - 5675

## PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENGGUNA KNALPOT NON-STANDAR DI JALAN RAYA

## R. Adi Nurzaman, Budi Arta Atmaja, Ajie Ramdan
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran E-mail: adi.nurzaman@unpad.ac.id
ABSTRAK. Kendaraan sepeda motor sangat sering digunakan oleh masyarakat karena fleksibilitasnya sehingga dapat membantu aktivitas dan rutinitas sehari-hari. Semakin berkembangnya zaman semakin banyak inovasi-inovasi yang muncul untuk memberikan rasa nyaman dalam berkendara. Hal ini menyebabkan berbagai variasi spesifikasi komponen, diantaranya adalah variasi knalpot motor. Variasi knalpot motor seringkali disalahgunakan oleh pengguna dimana knalpot yang digunakan menimbulkan suara yang bising yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru mengatur batas maksimum kebisingan kendaraan bermotor. Dalam Pelaksanaan penegakan hukum masih kurang efektif dikarenakan penegak hukum tidak membawa alat suara di lapangan sehingga penetapan pelanggaran hanya berdasarkan intuisi penegak hukum. Banyaknya pelanggar juga akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tingkat kebisingan yang diperbolehkan oleh penegak hukum.
Kata kunci: Kendaraan Roda Dua; Knalpot; Sanksi
ABSTRACT. Motorcycle vehicles are very often used by the community because of their flexibility so they can helm with daily activities and routines. The growing age of more and more innovations that appear to provide comfort in driving. This causes various variations in component specifications, including variations in motorbike exhaust. Variations in motorbike exhaust are often misused by users where the exhaust used causes noises that can disturb people’s comfort. The Government has enacted a law which regulates this matter, namely “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009” concerning Road Traffic and Transportation. In addition, namely “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2009” concerning The New Type Motorized Noise Threshold regulates the maximum limit of motorized vehicle noise. In the implementation of law enforcement it is still not effective because law enforcers do not carry sound equipment in the field so that the determination of violations is only based on the intuition of law enforcement. The number of violators is also due to a lack of public understanding of the noise levels allowed by law enforcement.
Key words : Two-Wheeled Vehicle; Exhaust; Punishment

## PENDAHULUAN
Pada saat ini penggunaan kendaraan sepeda motor semakin meningkat. Kebutuhan akan alat transportasi ini menjadi sangat penting karena kepraktisannya sehingga menjadi tumpuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut data Dinas Perhubungan Kota Bandung, sampai dengan 19 Maret 2018 kendaraan roda dua di Kota Bandung sebanyak 1.251.080 unit (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa  Barat,  2018),  yang  mana  mengalami  peningkatan rata-rata 11% setiap tahunnya (Dea Andriyawan, 2018). Hal yang dicari oleh pengguna jalan adalah kenyamanan dalam  berkendara,  tak  jarang  dan  bahkan  banyak dari  pengendara  roda  dua  yang  memodifikasi  sepeda motornya  dengan  cara  merubah  spesifikasi  komponen ataupun  dengan  cara  memberi  komponen  tambahan pada kendaraannya (IPTU Rustandi, 2018). Hal ini yang mengakibatkan maraknya berbagai macam variasi untuk kendaraan roda dua untuk dapat memuaskan hasrat modifikasi dari para pemilik kendaraan roda dua tersebut, contohnya adalah penggantian knalpot motor. Hal ini bisa dilihat dari hasil dokumentasi penindakan pengguna knalpot non-standar yang dilakukan oleh anggota Sat lantas Polrestabes Kota Bandung,
Penggantian knalpot motor seringkali disalah gunakan oleh pengguna, dimana knalpot yang digunakan menimbulkan  suara  bising  yang  dapat  mengganggu
kenyamanan  masyarakat.  Menindaklanjuti  hal  tersebut pemerintah menetapkan Undang-Undang yang mengatur hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut  sangat bersentuhan dengan masyarakat,  dimana  terdapat  kebijakan-kebijakan  baru yang sebelumnya belum ada di undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran sepeda motor khususnya penggunaan knalpot non-standar dianggap  cukup  merugikan  bagi  pengguna  jalan  lain, adapun dampak yang ditimbulkan yaitu berupa kebisingan suara,  polusi  udara,  bisa  memicu  aksi  kebut-kebutan di  jalan  raya  hingga  timbulnya  kecelakan  yang  dapat menghilangkan nyawa sebanyak 363 orang (Polda Jawa Barat, 2020). Tingkat pemahaman para pengendara yang rendah terhadap dampak yang dapat terjadi menjadi salah satu indikator bahwa masih banyaknya pengguna knalpot non standar. Adanya pemakluman atau bahkan penolakan terhadap penggunaan knalpot non standar merupakan implementasi dari tingkat pemahaman tersebut.

## METODE
Metode yang digunakan dalam Kuliah Kerja Nyata Terintegrasi program Pengabdian Pada Masyarakat (KKN-
PPM)  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  dan  bersifat deskriptif analitis. Penelitian  hukum  normatif  bertujuan untuk menemukan hukum in concreto , yang merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan atau tidak dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan  (Ronny  Hanitijo  Soemitro,1988).  Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu  Kepastian  Hukum  ( rechtssicherheit ),  Manfaat ( zweckmassigkeit ),  Keadilan  ( gerechtigkeit )  (Sudikno Mertokusumo, 1999). Deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisa data primer, sekunder, dan  tersier.  Di  dalam  penelitian  ini  akan  dikemukakan gambaran terkait dengan permasalahan penelitian, perangkat hukum  sebagai  upaya  dalam  mengatasi  permasalahan tersebut dan upaya-upaya preventif yang dilakukan, serta akan dianalisa efektivitas dari upaya-upaya yang telah ada tersebut dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yakni dengan didasarkan pada data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini akan melakukan kajian kepustakaan serta  pengolahan  data  secara  kualitatif.  Data-data  yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan hukum, khususnya hukum administrasi dan hukum pidana, yang pada akhirnya menemukan pembenaran atas tindakan aparat  kepolisian  dalam  melakukan  penindakan  bagi pengguna roda dua dengan knalpot non-standar, dimana hal  tersebut  merupakan  kewenangannya  meskipun  ada kekurangan dalam hal teknis karena tidak dimilikinya alat  pengukur  kebisingan  suara  pada  saat  melakukan pemeriksaan kendaran di jalan raya..

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Ketentuan Hukum Pemakaian Knalpot non- standar pada Kendaraan Roda 2 (dua) di Indonesia Pengaturan pemakaian knalpot non-standar pada kendaraan  bermotor  roda  2  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang  No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru. Dari hasil analisis setiap peraturan perundang- undangan ini perihal pengaturan terhadap pengguna knalpot non-standar di jalan raya, aturan perundang- undangan Undang-Undang  No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini hanya sebatas aturan tertulis yang pada pelaksanaannya tidak ada kejelasan atas dasar  pelanggaran  bagi  pengguna  knalpot  non-standar. Ambang  batas  kebisingan  kendaraan  bermotor  tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009, tetapi pada pelaksanaannya dilapangan para penegak hukum melakukan penindakan atas dasar bentuk dari knalpot, bukan dari hasil suara yang dikeluarkan dari knalpot.  Dalam  penindakannya  penegak  hukum  dalam
hal ini pihak kepolisian dan dishub dalam melaksanakan penindakan dalam hal pengujian kebisingan, tidak pernah menguji  berapa  tingkat  kebisingan  yang  dihasilkan  dan penegak hukum tidak memiliki alat untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan dari knalpot pengguna kendaraan bermotor di jalan raya.
Pengujian perihal penindakan telah di atur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru, untuk kendaraan bermotor dengan cc di bawah 80cc maksimal 77 dB, kendaraan bermotor 80cc hingga 175cc maksimal 80 dB, dan kendaraan bermotor dengan 175cc lebih maksimal 83 dB.

## B.  Efektivitas Penerapan Sanksi terhadap Pemilik
Kendaraan Roda 2 (dua) yang Memakai Knalpot non-standar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang penge- mudi sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan yang meliputi kaca, knalpot, lampu penunjuk arah. Ancaman yang termuat dalam Pasal 106 (3)  jo  Pasal  48  (2)  dan  (3)  baik  pidana  maupun  denda bagi pelanggar. Upaya pencegahan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan cara melakukan sosialisasi mengenai penggunaan knalpot standar atau sosialisasi pengunaan knalpot non-standar yang legal itu bagaimana,  serta  diperlukannya  kajian  lebih  mendalam mengenai  manfaat ataupun kerugian yang akan muncul dari penggunaan knalpot yang tidak standar atau dampak terhadap industri knalpot non-standar yang sudah berjalan. Salah  satu  upaya  preventif  yaitu  dengan  memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada anggota masyarakat serta,  melakukan  himbauan-himbauan  terkait  ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga dapat meminimalisir langkah-langkah represif dngan melakukan razia atau penilangan terhadap pengguna kendaraan roda dua dengan knalpot non-standar.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak meng- gunakan Knalpot Standar dalam mengendarai kendaraan bermotor di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung antara lain: mengikuti modifikasi model kendaraan, tidak mengetahui bila hal tersebut melanggar hukum, pengaruh teman, kurang nyaring bunyi knalpot dari pabrikan serta kurang  menariknya  bentuk  yang  dipasang  dari  pabrik. Selain itu, pihak pengguna kendaraan tidak seluruhnya secara  sengaja  melakukan  modifikasi  dengan  tujuan negatif. Biasanya pengguna memodifikasi dengan tujuan demi keselamatan si pengguna sendiri.
Berdasarkan  Kegiatan  Penindakan  selama  tahun 2016, 2017 dan 2018 (Januari s/d Agustus 2018) tersebut diperoleh  hasil  sebanyak  19.153  knalpot  bising/  non- standar dan diamankan di Sat Lantas Polrestabes Bandung dan telah di buat Tugu Knalpot yang berada di halaman depan  Polrestabes Bandung, dengan hasil sebagai berikut:

## SIMPULAN
Ketentuan yang mengatur mengenai penggunaan knalpot non-standar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum dapat dikatakan berlaku secara efektif. Hal ini  dikarenakan  masih  banyak  masyarakat  yang  belum sepenuhnya memahami ketentuan ini. Pengaturan mengenai penggunaan knalpot non-standar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum mampu mempolakan  disiplin  masyarakat  dalam  berlalu  lintas di  jalan,  sebab  tidak  adanya  peraturan  yang  sifatnya sinergis yang mendasari tindakan pengukuran kebisingan di jalan raya dan tidak adanya alat uji dilapangan yang menjadi penghambat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan dan penindakan kendaraan dengan paripurna, sehingga tindakan aparat kepolisian tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang negatif karena mendasarkan tindakannya  pada  naluri  dan  ukuran  subjektifitas  dari
NO KESATUAN PENINDAKAN KNALPOT JML TOTAL 2016 2017 JML 2018 (JAN – APR) 1 2 3 4 5 6 7 1 SAT LANTAS POLRESTABES BDG 7.915 6.803 14.718 1.390 16.108 2 SUKAJADI - 83 83 23 106 3 SUKASARI - 96 96 15 111 4 CICENDO - 88 88 20 108 5 ANDIR - 79 79 20 99 6 ASTANA ANYAR - 96 96 17 123 7 BJL. KALER - 99 99 19 118 8 BJL. KIDUL - 105 105 14 119 9 BBK. CIPARAY - 87 87 10 97 10 BDG KULON - 107 107 15 122 11 CIDADAP - 110 110 6 106 12 COBLONG - 56 56 5 61 13 BAWET - 40 40 18 58 14 SUMUR BDG - 67 67 7 74 15 REGOL - 110 110 9 119 16 LENGKONG - 100 100 12 112 17 KIRCON - 104 104 7 111 18 CIB. KALER - 93 93 4 97 19 CIB. KIDUL - 92 92 7 99 20 ANTAPANI - 106 106 9 115 21 ARCAMANIK - 89 89 26 115 22 PANYILEUKAN - 147 147 11 158 23 BDG KIDUL - 90 90 13 103 24 BUAHBATU - 108 108 35 143 25 RANCASARI - 119 119 18 137 26 UJUNGBERUNG - 150 150 39 189 27 GEDEBAGE - 95 95 34 129 28 CINAMBO - 101 101 15 119 JUMLAH TOTAL 7.915 9.420 17.335 1.818 19.153

## Gambar 1. Penindakan knalpot
Sumber: Sat Polantas Polrestabes Kota Bandung 2018 aparat  penegak  hukum  bukan  berdasarkan  pada  hasil pengujian dari alat yang terstandarisasi dan diperuntukan untuk mengukur kebisingan suara.

## DAFTAR PUSTAKA
Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan Terhadap Ranmor Yang  Menggunakan  Knalpot  Bising  /  Bukan Standar,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung.
Penjelasan  berdasarkan  wawancara  dengan  IPTU Rustandi kepala Satuan Lalu Lintas Unit Turjawali  Polrestabes  Kota  Bandung  mengenai memodifikasi kendaraan bermotor, Senin 04 Juni 2018 Pukul 13.00 – 14.30.
Soemitro, Ronny Hanitijo.(1988). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri ,  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudikno  Mertokusumo,  (1999), Mengenal  Hukum , Yogyakarta : Liberty.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2009. https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/416/jumlah-
kendaraan-bermotor-umum-dan-bukan-umum- untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa- barat-2016.html.
https://bandung.bisnis.com/read/20181002/549/1114194/ pertumbuhan-kendaraan-di-bandung-11-per- tahun.
https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/396/ jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-menurut-polres- dan-kendaraan-yang-terlibat-di-provinsi-jawa- barat-2016.html.