DINAMIKA KASUS AHMADIYAH DAN ALIRAN KEPERCAYAAN LAINNYA SERTA PENYELESAIANNYA MELALUI  HUKUM TERTULIS DI INDONESIA
Siti Hamimah
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361 Email : siti.hamimah96@yahoo.co.id
Abstrak: Pemerintah  secara  resmi  mengakui  enam  agama  (Islam,  Kristen, Katolik,  Hindu,  Budha,  Konghucu).  Secara  umum  Pemerintah  menghargai kebebasan  menjalankan  ibadah  agama,  namun  demikian  pembatasan  yang  terus berlangsung dari pemerintah, khususnya pada agama yang tidak diakui  dan agama yang dianggap menyimpang dari agama yang diakui merupakan pengecualian dari pelaksanaan  penghormatan  kebebasan  beragama.  Meskipun  pemerintah  pusat mengontrol  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  agama,  pemerintah  pusat  tidak berusaha untuk membatalkan peraturan daerah yang membatasi hak seperti yang dijamin  oleh  Undang-undang  Dasar.  Pengikut  kelompok  agama  minoritas  terus mengalami  beberapa  diskriminasi  resmi  dalam  bentuk  kesulitan  di  bidang administrasi, seringkali dalam konteks pencatatan sipil untuk akta pernikahan dan kelahiran  atau  berkenaan  dengan  pengeluaran  kartu  penduduk.  Berdasarkan  hal tersebut,  rumusan  masalah  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  yaitu pertama : Bagaimana  dinamika  kasus  Ahmadiyah  dan  pengaturan  tentang  identitas keagamaan  pada  kartu  tanda  penduduk  ? Kedua :  Bagaimana  penyelesaiannya terhadap agama dan aliran kepercayaan lainnya yang belum di akui melalui hukum tertulis di Indonesia ?  Adapun tujuan daripada penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui  dinamika  kasus  ahmadiyah  dan  pengaturan  tentang  identitas keagamaan  pada  kartu  tanda  penduduk, kedua ,  untuk  menganalisis penyelesaiannya  terhadap  agama  dan  aliran  kepercayaan  lainnya  yang  belum  di akui  melalui  hukum  tertulis  di  Indonesia.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian normatif  empiris.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini  adalah  bahwa: pertama , penganut  dari  kepercayaan  yang  belum  di  akui  resmi  oleh  pemerintah  boleh mengosongkan  kolom  agama  dalam  KTP  elektronik  atau  e-KTP.  Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi  kependudukan  yang  dilakukan  oleh  Bupati/  Walikota  dengan kewenangan. Kedua, Dinamika  kasus  Ahmadiyah  dan  penyelesaiannya  terhadap agama pemerintah sebagai lembaga tertinggi sebuah Negara harus bersikap netral. Kata Kunci : Undang-undang Dasar, Kebebasan Beribadah dan Pemerintah
Abstract : Thegovernment  officially  recognizes  six  religions  (Islam,  Christian,  Catholic, Hinduism, Buddhism, Confucian). In general, the government respects the freedom of worship.
However, certain recognition has also created limitation, especially towards unrecognized beliefs and that deemed deviate from the six recognized religions, which has been the reason to exempt its believers from principle of freedom of worship. In spite of the fact that the government  has control upon religious matters, it does not show its effort to revoke local regulations which limit the  right  guaranteed  by  the  constitution.  Followers  of  minority  religious  groups  continue  to experience  some  discrimination  in  administrative  matters,  specifically  in  the  context  of  civil registration  for  marriage  and  birth  certificates  or  with  regard  to  the  issuance  of  resident identification  card.  Thus,  the  problem  formulations  used  in  this  research  would  be  on  the dynamic of Ahmadiyah case and control of religious identification in ID; and on the solution of problems regarding to unrecognized religions under the law. The aim of this research is to, first, understand the dynamic of Ahmadiyah case and control of religious identification in ID and, second,  to  analyse  the  solution  for  unrecognized  religions. This  type  of  research  is  empirical normative  research. This  research  has  presented  a  result  that,  first,  believers  of  unrecognized beliefs may empty the column of their religion in the electronic ID (e-KTP), and that district and city government is obliged and responsible to administer civil administrative matter conducted by Regent/Mayor  with  authority.  Second,  the  dynamic  of  Ahmadiyah  case;  where  government neutrality as the highest state authority is at stake.
Keywords: Constitution, Freedom of Worship, Government

## Pendahuluan
Pada  hakikatnya,  manusia sebagai  makhluk  sosial  memiliki kemauan untuk hidup bersama dengan manusia-manusia lain, terutama dengan manusia-manusia  yang  sama  alat-alat hidupnya, sehingga dapat memunculkan  kolektivitas  dengan kemauan-kemauan yang kolektif tersebut maka mudah sekali mengadakan kelompok-kelompok
ataupun  suku-suku. 1 Atas  dasar persamaan,  apakah  dalam  bentuk
1 erwin muhammad, pendidikan kewarganegaraan  republik  indonesia ,  reflika aditama, bandung, 2013, hlm. 51
persamaan asal,bahasa, sejarah, cita-cita maka  suku  bangsa  ataupun  beberapa suku  bangsa  pada  akhirnya  akan mengalami resultante (kesadaran)  yakni dalam  kesadaran  merasa  diri  sebagai satu bangsa. 2
Indonesia  merupakan  suatu Negara  yang  memiliki  keberagaman baik  dari  suku,  bahasa  maupun  agama. Keberagaman  ini  telah  disadari  oleh para  pendiri  Negara  kita  sehingga melahirkan  suatu  semboyan  yaitu Bhineka  Tunggal  Ika  yang    dapat diartikan  sebagai  berbeda-beda  akan
tetapi  tetap  satu. 3 Secara  positif
keberagaman merupakan suatu
kekuatan  yang  apabila  dapat  digunakan dengan  baik  merupakan  suatu  potensi bagi  kemajuan  Negara  akan  tetapi  bila keberagaman  tersebut  mengakibatkan suatu  perpecahan  dan  kebencian  maka keberagamanini menjadi suatu kekuatan negatif  yang  dapat  menghancurkan bangsa Indonesia.
Jika  kita  mengacu  pada  dasar negara sila  pertama Pancasila dan pasal 29 konsitusi yaitu UUD1945, Indonesia dapat  dipandang  sebagai  negara  yang “ monotheist ” karena pernyataan bahwa Negara  berdasarkan  atas  Ketuhanan Yang  Maha  Esa  dapat  ditafsirkan demikian.  Atas  dasar  inilah,  Indonesia tidak  dapat  dikategorikan  sebagai
Negara  agama  karena  dalam  konstitusi tidak dinyatakan bahwa negara didasarkan  atas  suatu  agama  tertentu, tetapi Indonesia juga bukan merupakan Negara  sekuler  yang  memperhatikan permasalahan  agama  dan  menyerahkan
3 Hayatun Na ’ imah, “ Perda Berbasis Syari ’ ah Dalam  Tinjauan  Hukum  Tata  Negara, ” Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, no. 1 (2016): 27 – 40.
masalah  agama  pada  perorangan  dan masyarakat. 4
Mahkamah
Konstitusi mengabulkan  permohonan  uji  materi terkait  aturan  pengosongan  kolom agama  pada  Kartu  Keluarga  (KK)  dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal itu diatur dalam pasal 61  Ayat  (1)  dan (2), serta  pasal  64  ayat  (1)  dan  (5)  UU  No 23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan  juncto  UU  No  24 Tahun  2013  tentang  UU  Adminduk. 5
Berbagai  konflik  dan  kekerasan  yang berlatar  belakang  agama  menunjukkan bahwa  Indonesia  masih  belum  dapat menjalankan dan memberikan perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia  khususnya  tentang  kebebasan beragama  dalam  hal  ini  terkait  dengan hak  warga  Negara  untuk  secara  bebas menjalankan kepercayaan yang diyakininya.  Perlindungan  terhadap kebebasan  beragama  pada  dasarnya telah  dinyatakan  dan  diatur  secara  jelas
4 sigit  ardianto,  2009, from  secularism  into modifed  pluralism  :  comprehensive  application  of john  rawls's  justice  as  fairness  theory  in  defining state  and  religion  r`1elationship ,  cornell  law library
5 https://tirto.id/kasus-kasus-intoleransi- yang-menimpa-ahmadiyah-cp4v, diakses tanggal 19 desember 2017
dalam pasal 28 dan 29 UUD1945 serta dipertegas  melalui  Undang-undang
Nomor 39 Tahun1999  tentang  Hak Asasi Manusia dan melalui peratifikasian berbagai konvensi internasional antaralain ICCPR. Berbagai  pembatasan  dan pelanggaran termasuk penyegelan, pembakaran,  penyerangan  atas  nama agama  adalah  pelanggaran  hak  asasi manusia  seperti  yang    terdapat  dalam Pasal    18    ayat  (3) International  Covenant On  Civil  And  Political  Rights .  Khususnya terhadap  penghayat  kepercayaan  dari penganut suatu agama. Selama ini, para penghayat  kepercayaan  seperti  Sunda
Wiwitan,  Batak  Parmalim,  Ugamo
Bangsa  Batak  dan  Sapto  Darmo mengalami diskriminasi dalam mengakses  layanan  publik.  Pasalnya, kolom  agama  dalam  KK  dan  KTP mereka dikosongkan. Hal itu berdampak  pada  sulitnya  mengurus hak-hak  sipil  politik,  seperti  melamar pekerjaan,  menikah  dan  mengakses
layanan publik lainnya.
Adanya putusan MK, penganut  aliran  kepercayaan  memliki kedudukan  hukum  sama  dengan
pemeluk enam agama yang telah di akui
oleh  Pemerintah  dalam  memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.
Mahkamah  Konstitusi  memecahkan kebuntuan itu. MK dituntut menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila
proses  tersebut  benar,  idealitas  yang dibangun  dalam  penegakan  hukum  di Indonesia  sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan Nasional. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak
terkendali seperti sekarang ini.
Sehingga,  Indonesia  dimasa depan  tidak  ada  lagi  dskriminasi hokum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan  kecerdasan  spiritual.  Artinya, dengan  kata  lain  penegakan  hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan  disertai  keberanian  untuk  mencari jalan  lain  daripada  yang  biasa dilakukan. 6
6 satjipto  rahardjo, penegakan  hukum  suatu tinjauan sosiologis , genta publishing, yogyakarta, 2009, hlm. xiii
Berdasarkan  uraian  di  atas, penulis  tertarik  untuk  mengangkat penelitian ini   dengan judul: “ Dinamika Kasus Ahmadiyah Dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya  Melalui    Hukum Tertulis Di Indonesia ”

## Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah:
1. Bagaimana  Dinamika  Kasus Ahmadiyah  dan  Pengaturan tentang  Identitas  keagamaan pada Kartu Tanda penduduk ?
2. Bagaimana penyelesaiannya terhadap  agama  dan  aliran kepercayaan  lainnya  yang belum  di  akui  melalui  hukum tertulis di Indonesia ?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk merumuskan  beberapa  fokus  masalah, yaitu:
1. Mengetahui  dinamika  kasus ahmadiyah  dan  pengaturan tentang  identitas  keagamaan pada kartu tanda penduduk
2. Menganalisis  penyelesaiannya terhadap  agama  dan  aliran kepercayaan  lainnya  yang belum  di  akui  melalui  hukum tertulis di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  adalah  gabungan  dari metode  pendekatan  yang  bersifat normatif  dan  metode  bersifat  empiris. Dengan menggabungkan kedua metode  ini  yaitu  melihatkenyataan dilapangan    dengan  menerangkan ketentuan-ketentuan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, kemudian
dianalisis dengan membandingkan  antara  tuntutan  nilai- nilai  ideal  yang  ada  dalam  peraturan perundang- undangan dengan
kenyataan yang ada dilapangan. Hasil Dan Pembahasan Dinamika  Kasus  Ahmadiyah  dan Pengaturan Tentang Identitas Keagamaan  pada  Kartu  Tanda Penduduk Tindakan  intoleransi  yang dialami  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia
bukan  kali  ini  saja.  Sebagai  kelompok minoritas,
Ahmadiyah seringkali menjadi  target  tindakan  pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  laporan tahunan  Komnas  HAM  maupun Setara  Institute. 7 Berdasarkan  catatan Setara  Institute,  sejak  2012  sampai 2015, JAI menjadi korban pelanggaran hak-hak  konstitusional  dalam  isu keagamaan  atau  keyakinan  dalam  164 peristiwa.  Jumlah  ini  menunjukkan betapa  intens  komunitas  muslim Ahmadiyah menjadi sasaran intoleransi dan  persekusi.  Laporan  tahunan Komnas  HAM  menunjukkan,  dari Januari-Desember 2016, ada 22 dari 97 pengaduan  pelanggaran  hak  atas kebebasan beragama dan berkeyakinan terhadap JAI.
Jumlah  itu  naik  dari  17 pengaduan  pada  2015.  Data  ini menunjukkan persekusi terhadap muslim Ahmadiyah masih jadi masalah serius  di  bawah  pemerintahan  Joko Widodo.    Sejumlah  riset  baik  oleh
7 https://news.detik.com/berita/3695848/ komnas-ham-ahmadiyah-korban- diskriminasi-karena-uu-pnps, diakses
tanggal 19 desember 2017
Komnas  HAM,  Setara  Institute,  dan Wahid  Institute,  yang  mereka  rilis setiap  tahun,  kerap  menyebutkan bahwa  pemerintah  daerah,  baik provinsi  maupun  kabupaten/kota, adalah pelaku terbanyak yang melakukan  pelanggaran  terhadap  hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sejak era Susilo Bambang  Yudhoyono,  pelanggaran terhadap kebebasan beragama meningkat, tidak hanya pada Ahmadiyah,  tetapi  pada  kelompok minoritas  Syiah,  Baha'i,  Kristen,  dan Gafatar.
Intoleransi  menjadi  pembicaraan publik  selama  beberapa  tahun.  Dalam kasus  terbaru  bahkan  populer  sebutan "persekusi"  sesudah  vonis  terhadap Basuki  "Ahok"  Thajaja  Purnama karena  dakwaan  penodaan  agama.
Pemerintahan Jokowi, termasuk pada 1 Juni kemarin, menegaskan ide
"Pancasila"  sebagai  basis  negara,  dan dirayakan  secara  resmi  sebagai  upaya negara  menetralisir  kekerasan  berbasis sentimen  agama.    Komisi  Nasional Hak  Asasi  Manusia  (Komnas  HAM) menilai  Ahmadiyah  menjadi  korban diskriminasi.  Hal  ini  terjadi  karena
pemberlakuan
Undang-Undang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan/atau
Penodaan Agama. Komunitas  Ahmadiyah  korban diskriminasi dalam beragam wujudnya. Itu  terjadi  antara  lain  karena pemberlakuan  UU  Nomor  1  PNPS Tahun  1965.  Maka  jelas  maksud pembuat  UU  sebagai  pencegahan penyelahgunaan  penodaan  agama. Tetapi  norma  di  dalamnya  seiring berjalannya  waktu  kabur,  sehingga multitafsir  yang  menyimpang.  Dulu preventif sekarang menjadi represif. Itu konsekuensi  kandungan  diskriminasi. Ada  kata  yang  tidak  jelas  dalam  UU PNPS itu. kata 'di muka umum' dalam pasal  1  UU  PNPS  memberi  peluang intervensi.  Kandungan  kata yang  tidak
jelas yakni 'di muka umum'
memberikan  peluang  besar  aparat  dan masyarakat melakukan intervensi forum  interum.  Sebagai  kata  turunan yang  tidak  jelas,  pemerintah  memiliki wewenang melarang agama menyimpang. Putusan MK bernomor Nomor  97/PUU-XIV/2016  yang mengakomodir  aliran  kepercayaan
dalam  KTP,  menuai  kekhawatiran masuknya  gerakan  atau  paham-paham lain  yang  dilarang  tapi  ingin  diakui dalam  KTP.  Pasalnya,  para  penganut kepercayaan  itu  berhasil  mengoreksi ketentuan di UU Administrasi
Kependudukan  soal  mengosongkan kolom  agama  di  KTP  bagi  penganut kepercayaan.  Argumentasinya  adalah asas keadilan, karena selama ini mereka diperlakukan beda dengan mereka yang mencantumkan  agama  di  KTP. Keadilan  adalah  inti  atau  hakikat hukum.  Keadilan  tidak  hanya  dapat dirumuskan  secara  matematis  bahwa yang  dinamakan  adil  bila  seseorang mendapatkan  bagian  yang  sama dengan  orang  lain.  Demikian  pula, keadilan tidak  cukup  dimaknai  dengan simbol  angka  sebagaimana  tertulis dalam  sanksi-sanksi  KUHP,  misalnya angka  15  tahun,  5  tahun,  7  tahun  dan seterusnya.
Karena keadilan
sesungguhnya  terdapat  dibalik  sesuatu yang  tampak  dalam  angka  tersebut (metafisis),  terumus  secara  filosofis oleh petugas hukum/hakim.
Berdasarkan  sudut  hak  asasi manusia  dan  pemenuhan  hak  sipil warga  negara,  keputusan  MK  itu
sangat  penting  dan  akan  memberikan dampak luas terhadap langkah-langkah untuk  memberikan  jaminan  dan kepastian  hukum  bagi  penghayat kepercayaan  di  Indonesia,    yang  perlu dilakukan pemerintah, pertama, melakukan pendataan mengenai penganut/penghayat kepercayaan.
Tidak perlu ada pembatasan penghayat yang  diakui  atau  tidak  diakui.  Kedua, memastikan  hak-hak  penganut  aliran kepercayaan dipenuhi pemerintah.
Sebagaimana  diketahui,  ada
187 aliran kepercayaan tingkat pusat di
Indonesia yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  Penyelesaian  Putusan MK itu membuat Kementerian Dalam Negeri perlu mengubah UU
Adminduk,  mengakomodir  187  aliran kepercayaan  di  sistem  kependudukan, dan mengubah format e-KTP menjadi agama/kepercayaan.
Penyelesaian Terhadap  Agama  dan Aliran  Kepercayaan  lainnya  yang Belum  di  Akui  Melalui  Hukum Tertulis di Indonesia
Sejumlah  warga  penghayat kepercayaan bersukacita setelah Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan permohonan  uji  materi  terkait  aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga  (KK)  dan  Kartu  Tanda Penduduk  (KTP).  Mereka  mengajukan uji  materi  Pasal  61  Ayat  (1)  dan  (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang- Undang  Nomor  Nomor  23  Tahun
2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-
Undang  Nomor  24  Tahun  2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2006 tentang  Administrasi  Kependudukan (UU Adminduk).
Dalam  putusannya,  Majelis Hakim  MK  berpendapat  bahwa  kata “ agama ” dalam  Pasal  61  ayat  (1)  dan Pasal  64  ayat  (1) bertentangan  dengan UUD  1945  dan  tidak  mempunyai kekuatan  hukum  mengikat  secara bersyarat  sepanjang  tidak  termasuk penganut  aliran  kepercayaan.Artinya, penganut  aliran  kepercayaan  memiliki kedudukan  hukum  yang  sama  dengan pemeluk  enam  agama  yang  diakui pemerintah,  dalam  memperoleh  hak terkait administrasi kependudukan. MK
memutuskan  pasal  61  Ayat  (2)  dan pasal  64  ayat  (5)  UU  Adminduk bertentangan  dengan  UUD  1945  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.Pasal 61 ayat 2 berbunyi:
"Keterangan  mengenai  kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai  agama  sesuai  dengan  ketentuan Peraturan  Perundang-undangan  atau  bagi penghayat  kepercayaan  tidak  diisi,  tetapi tetap  dilayani  dan  dicatat  dalam  database kependudukan." Pasal 64 ayat 5 menyatakan, "Elemen  data  penduduk tentang  agama  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  bagi  penduduk  yang  agamanya belum  diakui  sebagai  agama  berdasarkan ketentuan  Peraturan  Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi  tetap  dilayani  dan  dicatat  dalam database kependudukan."
Hakim  MK  Maria  Farida Indrati  mengatakan,  secara  tekstual, Pasal  28E  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  serta Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945 menempatkan  agama  selalu  berkaitan dengan  kepercayaan,  di  mana  agama adalah kepercayaan itu sendiri. Dengan membaca  dan  memahami  keberadaan
Pasal  28E  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  UUD 1945,  agama  dan  kepercayaan  sangat mungkin  dipahami  sebagai  dua  hal yang  berbeda atau  tidak  sama.  Namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya.Pemahaman tersebut muncul  karena  Pasal  28E  ayat  (1)  dan ayat  (2)  UUD  1945  mengatur  agama dan kepercayaan secara terpisah.
Oleh  karena  itu,  istilah  agama dan  kepercayaan  memang  dipahami sebagai  dua  hal  berbeda  yang disetarakan.  MK  menyatakan  bahwa status  penghayat  kepercayaan  dapat dicantumkam  dalam  kolom  agama  di KK  dan  e-KTP  tanpa  perlu  merinci aliran kepercayaan  yang  dianutnya.Hak untuk menganut agama atau kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa merupakan hak
konstitusional  warga  negara,  bukan pemberian  negara.  Oleh  sebab  itu, negara wajib melindungi dan menjamin pemenuhan hak warga negaranya untuk memeluk  suatu  kepercayaan  di  luar enam  agama  yang  berkembang  di Indonesia.

## Penutup Simpulan
Berdasarkan  uraian  tersebut maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa
Ahmadiyah  seringkali  menjadi  target tindakan pelanggaran kebebasan beragama  dan  berkeyakinan.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  laporan  tahunan Komnas  HAM  maupun  Setara Institute, ini terjadi karena pemberlakuan Undang-Undang Pencegahan  Penyalahgunaan  dan  / atau Penodaan Agama. Sebagaimana  diketahui,  ada  187  aliran kepercayaan tingkat pusat di Indonesia yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyelesaian Putusan MK itu membuat  Kementerian  Dalam  Negeri perlu  mengubah  UU  Adminduk,
mengakomodir 187  aliran kepercayaan di sistem kependudukan, dan
mengubah  format  e-KTP  menjadi agama/kepercayaan.
Penganut  aliran  kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan  pemeluk  enam  agama  yang diakui pemerintah, dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan. MK memutuskan pasal 61 Ayat (2) dan pasal  64  ayat  (5)  UU  Adminduk bertentangan  dengan  UUD  1945  dan
tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.
Pemahaman tersebut muncul  karena Pasal  28E ayat  (1)  dan ayat  (2)  UUD  1945  mengatur  agama dan  kepercayaan  secara  terpisah. Dengan  demikian,  istilah  'agama'  dan 'kepercayaan' memang dipahami sebagai  dua  hal  berbeda  yang disetarakan.  MK  menyatakan  bahwa status  penghayat  kepercayaan  dapat dicantumkam  dalam  kolom  agama  di KK  dan  e-KTP  tanpa  perlu  merinci aliran kepercayaan yang dianutnya.

## Saran
1. Penganut  dari  kepercayaan  yang belum  di  akui  resmi  oleh pemerintah  boleh  mengosongkan kolom agama dalam KTP elektronik atau e-KTP. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban  dan  bertanggung jawab  menyelenggarakan  urusan Administrasi  kependudukan  yang dilakukan  oleh  Bupati/  Walikota dengan kewenangan.
2. Terjadinya dinamika kasus Ahmadiyah  dan  penyelesaiannya terhadap  agama  maka  pemerintah
sebagai  lembaga  tertinggi  harus bersikap netral
Daftar Pustaka
Buku:
Andi  Ayyub  Saleh. 2006. Tamasya Perenungan Hukum dalam “ Law in  Book  and  Law  in  Action ” Menuju Penemuan Hukum
(Rechtsvinding) ,  Jakarta:  Yarsif
Watampone,
Baidhawi,  Zakiyuddin.  2005. Kredo
Kebebasan    Beragama .  Jakarta:
PSAP Muhammadiyah; Erwin  Muhammad.  2013. Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia .  Bandung:  Reflika Aditama,
Na ’ imah,  Hayatun. “ Perda  Berbasis Syari ’ ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara. ” Khazanah:  Jurnal  Studi  Islam  dan Humaniora 14, no. 1 (2016): 27 – 40.
Sigit  Ardianto.  2009. From  Secularism into  Modifed  Pluralism  : Comprehensive  Application  of John  Rawls's  Justice  as  Fairness Theory  in  Defining  State  and Religion  Relationship ,  Cornel llaw Library
Data Elektronik:
https://tirto.id/kasus-kasus- intoleransi-yang-menimpa- ahmadiyah-cp4V,
https://news.detik.com/berita/369584 8/komnas - ham - ahmadiyah - korban - diskriminasi-karena-uu-pnps. Diakses tanggal 19 Desember 2017