## ESENSI AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DALAM TEORI ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI'I
Noorwahidah
Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin e-mail: wahidah.noor@gmail.com
Abstract: Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’I does not use al-mashlahah al-mursalah as one of the methodologies in making his law. He personally believes that the problem of laws, which do not have nas explicitly in the Holy Al-Qur’an or hadist, can be solved through ijtihad. The ijtihad is qiyas. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi’I divides qiyas into three kinds: qiyas aqwa, qiyas musawi, and qiyas adh’af. His  concept  of  qiyas  is  elastic  and  flexible  enough  to be  able  to  solve  the  problem of  laws  in  every place and time. In qiyas, there is the essence of al-maslahah al-mursalah.
Abstrak:  Imam  Muhammad  bin  Idris  asy-Syafi`i  tidak  menjadikan  al-mashlahah  al-mursalah  sebagai salah  satu  metode  istinbat  hukumnya.  Ia  berkeyakinan,  semua  persoalan  hukum  yang  tidak  ada  nas secara eksplisit di dalam al-Quran atau hadis dapat diselesaikan melalui ijtihad. Ijtihad tersebut adalah qiyas.  Ia  membagi  qiyas  kepada  tiga  macam:  qiyas  aqwa,  qiyas  musawi,  dan  qiyas  adh`af.  Qiyas  yang dikonsepsikannya memiliki daya elastisitas dan fleksibelitas yang tinggi sehingga dapat menyelesaikan berbagai  persoalan  hukum  di  segala  tempat  dan  zaman.  Di  dalam  qiyas  juga  terkandung  esensi  al- maslahah al-mursalah.
Kata kunci: Maslahat, al-mashlahah al-mursalah, maqashid asy-syari`ah, qiyas, Imam Syafi`i

## Pendahuluan
Salah  satu  masalah  yang  menjadi  tema  utama dalam  kajian  Ushul  Fiqih  adalah  kemaslahatan umat  manusia  yang  terkandung  di  dalam  syariat yang  diturunkan  Allah  Swt.  kepada  mereka. Berangkat  dari  kajian  tersebut,  lahirlah  teori istinbat  hukum  yang  mengacu  kepada  konsep kemaslahatan,  di  antaranya  ialah  al-mashlahah  al- mursalah.
Di  dalam  Al-Quran  dan  hadis,  baik  secara eksplisit  maupun  implisit,  banyak  sekali  postulat yang  menjelaskan  bahwa  tujuan  Allah  Swt. menurunkan hukum syara' ke muka bumi adalah untuk  mewujudkan  kemaslahatan  hidup  bagi umat  manusia  dan  menghindarkan  mereka  dari mafsadat atau kerusakan. Kemaslahatan dimaksud bukan  saja  kemaslahatan  duniawi,  tetapi  juga kemaslahatan  ukhrawi  atau  dalam  istilah  Abu Ishaq asy-Syathibi: "li mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-ajil"  (untuk  kemaslahatan  hamba  Allah  di dunia dan di akhirat). 1 Dengan demikian, apabila umat  manusia  tunduk  dan  melaksanakan  syariat Allah Swt. dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk  yang  diberikan  oleh  Allah  dan Rasulullah  Saw.  maka  kebahagiaan  dan  ke-
1 Abu  Ishaq  asy-Syathibi,  Al-Muwafaqat  fi  Ushul  asy- Syari'ah,  tahqiq  Syekh  Abdullah  Darraz,  Juz  II,  Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, cet. pertama, 1991, hlm. 4.
selamatan  hidup  di  dunia  dan  di  akhirat  akan terwujud.
Meskipun  kemaslahatan  manusia  merupakan tujuan  utama  diturunkannya  hukum  syara'  ke muka  bumi,  namun  tidak  semua  maslahat  yang ada  di  tengah-tengah  umat  manusia  sejalan dengan hukum syariat dan tidak semua maslahat yang  berkembang  di  masyarakat  mempunyai dasar hukum yang akurat. Karena itu, para ulama membagi  mashlahat  kepada  beberapa  bentuk. Hujjatul  Islam,  Imam  Al-Ghazali,  misalnya, membagi maslahat kepada empat macam:
1. Maslahat  yang  diakui  nau'-nya  oleh  Syari' karena  ada  kesamaan  nau'  tersebut  dengan ashal dan furu'.
2. Maslahat  yang  diakui  jins-nya  oleh  Syari' karena ada kesamaan jins tersebut dengan ashl dan  furu'.  Maslahat  ini  sering  disebut  pula  al- mashlahah  al-  mula`imah  li  jins  tasharrufat  asy- syar'.
3. Maslahat  yang  bertentangan  dengan  syara' yang  disebut  dengan  istilah  al-mashlahah  al- bathilah atau al-mashlahah al-mulghah.
4. Maslahat  yang  tidak  disebut-sebut  oleh  syara', tidak  ada  nas  yang  mendukungnya,  dan  tidak
ada  pula  nas  yang  menentangnya.  Maslahat semacam ini disebut al-mashlahah al-gharibah. 2 Dari  keempat  pembagian  di  atas,  Imam  al- Ghazali  memasukan  al-mashlahah  al-mursalah  ke dalam  pembagian  yang  kedua,  yaitu  maslahat yang  diakui  jins-nya  oleh  syara'  dan  ini  dapat diterimanya  sebagai  hujjah  atau  dalil  hukum. Sedangkan  al-mashlahah  al-gharibah  dan  al- mashlahah  al-bathilah  atau  al-mashlahah  al-mulghah ditolaknya secara mutlak. 3 Berbeda dengan Imam Ghazali, Dr. Mushthafa  Sa'id  al-Khin  membagi  maslahat  ke- pada tiga:
1. Maslahat  yang  diakui  oleh  asy-Syari',  yaitu mashlahah  dharuriyah,  mashlahah  hajjiyah,  dan mashlahah tahsiniyah.
2. Maslahat  yang  tidak  diakui  oleh  asy-Syari', yaitu  maslahat  yang  disebut  dengan  al- mashlahah al-mulghah.
3. Maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui  atau  tidak  diakui,  yang  dikenal  dengan istilah al-mashlahah al-mursalah. 4
Senada  dengan  Mushthafa Sa’id  al-Khan,  Dr. Abdul  Karim  Zaidan  juga  membagi  maslahat kepada tiga macam:
1. Maslahat  yang  ditetapkan  oleh  asy-Syari` untuk  diwujudkan.  Maslahat  ini  disebut  al- mashlahah al-mu`tabarah;
2. Maslahat  yang  ditetapkan  oleh  asy-Syari` untuk  ditinggalkan  atau  diabaikan.  Maslahat ini disebut al-mashlahah al-Mulghah;
3. Maslahat  yang  tidak  ditetapkan  oleh  asy- Syari` untuk mewujudkan atau mengabaikannya.  Maslahat  ini  disebut  al- maslahah al-mursalah. 5 Dari keterangan di atas tampak ada perbedaan pengertian tentang al-mashlahah al-mursalah antara Imam  Ghazali  dan  Mushthafa  Sa’id  al-Khan. Menurut  Imam  Ghazali,  al-mashlahah  al-mursalah adalah  maslahat  yang  jinsnya  diakui  oleh  syara'. Ini  berarti  ada  nas  yang  bisa  dijadikan  rujukan secara  implisit.  Sedangkan  menurut  Mushthafa Sa’id  al-Khan,  al-mashlahah  al-mursalah  adalah maslahat  yang  tidak  memiliki  dasar  nas  untuk
2 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustashfa  min  `Ilm  al-Ushul,  Juz  II,  Dar  al-Fikr, Kairo,  1937, hlm. 306.
3 Ibid., hlm. 19.
4 Mushthafa Sa'id al-Khan, Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyyah  fi  al-Ikhtilaf  al-Fuqaha`,  Mu'assasah  ar- Risalah, Beirut, 1972, hlm. 552.
5 Dr. `Abd al-Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Muassasah  ar-Risalah,  Beirut,  cet.  ke-7,  1998,  hlm. 236.
diakui  atau  tidak  diakui.  Bagi  Imam  Ghazali, maslahat  yang  tidak  memiliki  dasar  nas  untuk diakui  atau  tidak  diakui  itu  disebutnya  al- mashlahah al-gharibah.
Di  samping  perbedaan  mengenai  pengertian al-mashlahah  al-mursalah  para  ulama  juga  berbeda pendapat  tentang  kehujjahannya  sebagai  dalil syara’. Sebagian mereka berpendapat, al-mashlahah al-mursalah dapat dijadikan dalil hukum, sementara sebagian lain berpendapat  tidak.
Imam  Muhammad  bin  Idris  asy-Syafi'i (selanjutnyar  disebut  Imam  Syafi’i),  seorang tokoh  besar  ilmu  Ushul  Fikih  dan  salah  seorang imam  mazhab  terkenal  di  dunia  Islam  dengan jumlah pengikut yang sangat banyak, sama sekali tidak  menyinggung  masalah  al-mashlahah  al- mursalah  di  dalam  teori  istinbat  hukumnya sehingga tidak jelas apakah ia menerima atau me- nolaknya.
Untuk  memecahkan  berbagai  problema  yang tidak ada ketentuan hukumnya secara eksplisit di dalam nas, Imam Syafi’i mengajukan konsep qiyas sebagai  alternatif  pemecahan.  Dengan  qiyas tersebut,  menurutnya,  berbagai  masalah  hukum yang terjadi di masyarakat akan dapat diselesaikan.  Qiyas  bagi  Imam  Syafi`i  tidak  lain kecuali ijtihad.
Disebabkan  karena  al-mashlahah  al-mursalah merupakan  salah  satu  masalah  hukum  yang sering  dijumpai  di  tengah-tengah  kehidupan umat  manusia,  sementara  Imam  Syafi'i  tidak menegaskan  penerimaan  atau  penolakannya maka  timbul  pertanyaan,  apakah  masalah  ini termasuk  di  dalam  qiyas  yang  dikonsepsikannya atau  tidak?  Jika  termasuk,  bagaimana  wujudnya? Jika tidak, apakah berarti ia menolak al-mashlahah al-mursalah  sebagaimana  penolakannya  terhadap istihsan?
Ringkasan  hasil  penelitian  penulis  berikut  ini akan  memberikan  jawaban  atas  beberapa  per- tanyaan tersebut.
Pengertian Al-mashlahah al-mursalah Al-mashlahah  al-mursalah  menurut  Muhammad Abu Zahrah ialah:
... ﱀﺎﺼﳌا ﺔﻤﺋﻼﳌا ﻘﳌ ﺪﺻﺎ عرﺎﺸﻟا ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺪﻬﺸﻳﻻو ﺎﳍ ﻞﺻأ صﺎﺧ رﺎﺒﺘﻋﻹﺎﺑ وأ ءﺎﻐﻟﻹا 6
…maslahat-maslahat  yang  bersesuaian  dengan  tujuan- tujuan  syariat  Islam  dan  tidak ditopang  oleh  dalil  yang
6 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqih,  Dar al-Fikr al-`Arabi, Kairo, t.th., hlm 249.
khusus,  baik  yang  bersifat  melegitimasi  atau  yang membatalkan maslahat tersebut.
Menurut para ahli Ushul Fiqih, al-mashlahah al- mursalah ialah:
ﺔﺤﻠﺼﳌا ا ﻰﻠﻋ ﻲﻋﺮﺷ ﻞﻴﻟد لﺪﻳ ﱂو ﺎﻬﻘﻴﻘﺤﺘﻟ ﺎﻤﻜﺣ عرﺎﺸﻟا عﺮﺸﻳ ﱂ ﱴﻟ
ﺎﻬﺋﺎﻐﻟا وأ ﺎﻫرﺎﺒﺘﻋا 7
Suatu  kemaslahatan  yang  tidak  ditetapkan  oleh  asy- Syari' (Pembuat Syariat) hukum untuk melegitimasinya dan  tidak  ada  pula  dalil  syara'  yang  memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya.
Berbeda  dengan  kedua  rumusan  di  atas,  Dr. Husain  Hamid  Hassan  mendefinisikan  al- mashlahah al-mursalah sebagai berikut:
... نإ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﺔﻠﺳﺮﳌا ﻲﻫ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﱴﻟا ﺖﲢ ﺲﻨﺟ ﻩﱪﺘﻋا عرﺎﺸﻟا ﰱ ﺔﻠﻤﳉا ﲑﻐﺑ ﻞﻴﻟد ﲔﻌﻣ ... 8
Sesungguhnya al-mashlahah al-mursalah ialah maslahat yang  termasuk  di  dalam  jenis  yang  diungkapkan  asy- Syari'  (Pembuat  Syariat)  secara  global  tanpa  adanya dalil yang jelas ...
Maslahat  sebagaimana  disebutkan  di  atas disebut  oleh  Dr.  Husain  Hamid  Hassan  dengan istilah  al-mashlahah  al-mula'imah  li  jins  tasharrufat asy-Syari' yang mengandung arti:
… سﺎﺒﺘﻗا ﻢﻜﺤﻠﻟ ﻦﻣ لﻮﻘﻌﻣ ﺺﻨﻟا عﺎﲨﻹاو 9
... Penetapan hukum yang diambil dari makna implisit (tersirat) dari nas dan ijma ....
Dengan  kalimat  sederhana  tetapi  mudah difahami,  Prof.  Dr.  Mukhtar  Yahya  dan  Prof Drs.  Fatchurrahman  memberikan  definisi  al- mashlahah al-mursalah sebagai "suatu kemaslahatan yang  tidak  ditetapkan  oleh  syara`  suatu  hukum untuk  mewujudkannya  dan  tidak  pula  terdapat suatu  dalil  syara`  yang  memerintahkan  untuk memperhatikannya atau mengabaikannya." 10 Dari  beberapa  definisi  di  atas  terlihat  bahwa unsur-unsur  utama  di  dalam  al-mashlahah  al- mursalah adalah:
1. Adanya  kemaslahatan  yang  terkandung  di dalam  suatu  peristiwa  atau  kasus  yang  akan
7 ‘Abd  al-Wahhab  Khallaf,  'Ilm  Ushul  al-Fiqh,  Dar  al- Qalam, Kuwait, Cet. ke-12, 1978, hlm 84.
8 Dr.Husain  Hamid  Hassan,  Nazhariyyah  al-Mashlahah fi  al-Fiqh  al-Islamiy,  Dar  an-Nahdhah  al-'Arabiyyah, Kairo, 1971, hlm 322.
9 Ibid.
10 Prof.  Dr.  Mukhtar  Yahya  dan  Prof  Drs.
Fatchurrahman,  Dasar-Dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh Islami, PT Al-Ma`rif, Bandung, 1986, hlm. 105.
ditentukan  hukumnya  melalui  al-mashlahah al-mursalah.
2. Maslahat  yang  terkandung  di  dalam peristiwa atau kasus tersebut tidak bertentangan  dengan  maqashid    asy-syari`ah (tujuan syariat).
3. Tidak ada nas yang jelas dan tegas (konkret) yang memotivasi untuk mewujudkan kemaslahatan  tersebut  dan  tidak  ada  pula nas memerintahkan mengabaikannya.
Dengan demikian, inti pokok dari al-mashlahah al-mursalah  adalah  ketiadaan  nas  mengenai  suatu peristiwa yang di dalamnya terdapat kemaslahatan  yang  tidak  bertentangan  dengan tujuan  syariat.  Dengan  kata  lain,  nas  tidak membicarakan kemaslahatan tersebut, baik dalam bentuk  menetapkan  hukumnya,  memerintahkan mewujudkannya, maupun melarang memperhatikannya.
Beberapa  contoh  yang  termasuk  dalam kategori  al-mashlahah  al-mursalah  adalah  "meng- adakan lembaga  pemasyarakatan (penjara), mencetak  mata  uang  sebagai  alat  pertukaran resmi  dari  suatu  negara  dan  membiarkan  tanah- tanah agraria yang terdapat di daerah-daerah yang telah  dikuasai  oleh  kaum  muslimin  tetap  berada di  tangan  pemiliknya  semula  dengan  ketentuan mereka  dikenakan  kewajiban  membayar  pajak atau kewajiban-kewajiban lainnya". 11
Kehujjahan Al-mashlahah al-mursalah
Karena  tidak  ada  nas  yang  memerintahkan atau  melarang  perwujudan  kemaslahatan  yang terkandung  di  dalam  al-mashlahah  al-mursalah maka  para  ulama  berbeda  pendapat  mengenai kebolehan  penggunaannya  sebagai  dalil  syara'. Sebagian  mereka  menerima  dan  sebagian  lain menolaknya.
Jumhur  ulama  menerimanya  sebagai  dalil syara' karena beberapa alasan:
1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang  dan  bertambah  mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandai- nya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang  itu  tidak  diperhatikan,  sedang yang  diperhatikan  hanyalah  kemaslahatan yang  ada  nasnya  saja,  niscaya  banyak  ke- maslahatan  manusia  yang  terdapat  di beberapa  daerah  dan  pada  masa  yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum  dan  syari'at  sendiri  tidak  dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan
11 Ibid., hlm. 105-106.
manusia.  Padahal  tujuan  syari'at  adalah untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia di setiap tempat dan masa.
2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan,  dan  peraturan-peraturan yang  diproduksi  oleh  para  sahabat,  tabi'in dan  imam-imam  mujtahidin  adalah  untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. 12
Alasan  jumhur  ulama  di  atas  sejalan  dengan alasan   Imam  Malik  bin  Anas,  yang  dikenal sebagai  tokoh  dan  pelopor  al-mashlahah  al- mursalah.  Menurut  Imam  Malik,  al-mashlahah  al- mursalah  dapat  dijadikan  sebagai  dalil  syara' dengan alasan sebagai berikut: 1. Para  sahabat  banyak  yang  menggunakan  al- mashlahah  al-mursalah  di  dalam  mengambil  ke- bijaksanaan  dan  istinbat  hukum,  seperti sahabat  yang  mengumpulkan  Al-Quran,  al- Khulafa` al-Rasyidun yang menetapkan keharus- an menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar  bin  Khaththab  yang  memerintahkan para  pejabat  agar  memisahkan  harta  kekayaan pribadinya  dari  kekayaan  yang  diperoleh karena  jabatannya,  Umar  bin  Khaththab  yang sengaja  menumpahkan  susu  yang  dicampur dengan  air  guna  memberi  pelajaran  kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air, dan  para  sahabat  yang  menetapkan  hukuman mati  terhadap  semua  anggota  kelompok  atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka melakukan pembunuh- an itu secara bersama-sama.
2. Perwujudan  kemaslahatan  itu  sesuai  dengan tujuan  syariat.  Mengambil  maslahat  berarti sama  dengan  merealisasikan  tujuan  syariat. Mengesampingkan  maslahat  berarti  menge- sampingkan tujuan syariat.
3. Seandainya  maslahat tidak diambil  pada  setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada  di  dalam  konteks  maslahat  syar'iyyah maka  orang-orang  mukallaf  akan  mengalami kesulitan  dan  kesempitan,  padahal  Allah  Swt. tidak  menghendaki  adanya  kesulitan  itu sebagaimana  dikemukakan  Allah  di  dalam surat  Al-Baqarah  ayat  185  dan  Al-Hajj  ayat 78. 13
Surat  Al-Baqarah  ayat  185  dimaksud berbunyi:
...                                                       ...
12 Ibid., hlm 107.
13 Lihat Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm 281-282.
…  Allah  menghendaki  kemudahan  bagimu,  dan  tidak menghendaki kesukaran bagimu…. 14
Dan surat al-Hajj ayat 78 berbunyi:
                                                                     
                     ...
Dan  berjihadlah  kamu  pada  jalan  Allah  dengan  jihad yang sebenar-benarnya. dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali  tidak  menjadikan  untuk  kamu  dalam agama suatu kesempitan… 15
Meskipun Imam Malik merupakan tokoh dan pelopor  al-mashlahah  al-mursalah  namun  di  dalam penerapannya,  pendiri  mazhab  Maliki  ini  mene- tapkan syarat-syarat sebagai berikut:
1. Adanya  persesuaian  antara  maslahat  yang dipandang  sebagai  sumber  dalil  yang  berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.
2. Maslahat  itu  harus  masuk  akal  dan mempunyai  sifat-sifat  yang  sesuai  dengan pemikiran yang rasional.
3. Penggunaan  dalil  maslahat  ini  adalah  dalam rangka  menghilangkan  kesulitan  yang  mesti terjadi.  Dengan  kata  lain,  jika  maslahat  itu tidak  diambil,  manusia  akan  mengalami kesulitan. 16
Para  ulama  yang  tidak  menerima  al-mashlahah al-mursalah  sebagai  dalil  syara'  juga  mengemuka- kan beberapa alasan:
1. Maslahat  yang  tidak  didukung  oleh  dalil khusus  akan  mengarah  kepada  salah  satu bentuk  pelampiasan  dari  keinginan  hawa nafsu  yang  cenderung  mencari  yang  enak- enak  saja,  padahal  prinsip  Islam  tidak demikian.
2. Jika  maslahat  dapat  diterima  (mu'tabarah),  ia termasuk  ke  dalam  kategori  qiyas  dalam  arti luas.  Jika  tidak  mu'tabarah,  ia  tidak  termasuk qiyas.  Tidak  dibenarkan  anggapan  yang menyatakan  bahwa  pada  suatu  masalah terdapat  mashlahah  mu'tabarah,  sementara maslahat itu tidak termasuk di dalam nas atau qiyas.
14 Dewan  Penterjemah,  Al-Quran  dan  Terjemahnya, Mujamma`  Khadim  al-Haramain  asy-Syarifain  al- Malik  Fahd  li  Thiba`at  al-Mushhaf  asy-Syarif,  Saudi Arabia, t.th., hlm. 45.
15 Ibid., hlm. 523.
16 Lihat Muhammad Abu Zahrah, op. cit., hlm. 279-280.
3. Mengambil  dalil  maslahat  tanpa  berpegang kepada  nas  terkadang akan berakibat kepada suatu  penyimpangan  dari  hukum  syariat  dan tindakan  kelaliman  terhadap  rakyat  dengan dalil  maslahat,  sebagaimana  dilakukan  oleh raja-raja yang lalim.
4. Jika  maslahat  dijadikan  sebagai  sumber hukum  pokok  yang  berdiri  sendiri,  niscaya hal  itu  akan  menimbulkan  terjadinya  per- bedaan  hukum  akibat  perbedaan  negara, bahkan  perbedaan  pendapat  perorangan  di dalam suatu perkara. 17
Pandangan  Imam  Syafi'i  Terhadap al- Mashlahah al-Mursalah
Sebagaimana  disebutkan  terdahulu,  Imam Syafi`i    tidak  menyinggung  masalah  al-mashlahah al-mursalah  di  dalam  teori  istinbat  hukumnya sehingga tidak ada kejelasan apakah ia menerima atau  menolaknya.  Akan  tetapi,  satu  prinsip  yang dipegang oleh Imam Syafi'i ialah bahwa tidak ada satu  masalah  pun  yang  tidak  dapat  diselesaikan karena petunjuk di dalam kitab Allah Swt. sudah lengkap. 18
Petunjuk  itu  ada  dua  macam,  ada  yang terungkap  secara  jelas  (eksplisit),  ada  pula  yang tersembunyi (implisit). Untuk dapat menemukan petunjuk  yang  tersembunyi  (implisit)  ini  diperlu- kan  ijtihad,  dan  bagi  Imam  Syafi'i  ijtihad  itu adalah  qiyas.  Dengan  demikian,  masalah-masalah yang  tidak  ada  ketentuan  hukumnya  secara eksplisit  di  dalam  nas  dapat  digali  melalui  qiyas dengan  mencari  makna-mana  implisit  yang terkandung di dalam nas itu.
Al-mashlahah al-mursalah adalah suatu maslahat yang  tidak  ada  ketetapan  hukumnya  secara  tegas di  dalam  nas;  juga  tidak  ada  perintah  atau larangan  untuk  mewujudkannya.  Imam  Syafi'i sendiri  tidak  membicarakannya  secara  khusus. Karena  itu,  untuk  mengetahui  pandangan  Imam Syafi'i  terhadap  masalah  ini  dapat  dilihat  dari konsep qiyas yang diajukannya.
Apabila  diperhatikan  konsep  Imam  Syafi'i tentang qiyas  dan  dihubungkan  dengan  masalah kemaslahatan  umat  manusia  yang  merupakan tujuan  dari  diturunkannya  syariat  ke  muka  bumi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Penetapan  suatu  hukum  melalui  qiyas  pada hakekatnya adalah dalam rangka
17 Ibid., hlm. 282-283.
18 Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy, Ar-Risalah, Tahqiq Ahmad  Muhammad  Syakir,  Dar  at-Turats,  Kairo, cet. ke-2, 1979, hlm.20.
mewujudkan  maqashid  asy-syari'ah,  dan  inti dari tujuan syariat ialah al-mashlahah.
2. Qiyas  adalah  pengambilan  hukum  dari  nas secara  maknawi  (ma'qul),  bukan  secara  literal (zahir).  Karena  itu,  qiyas  pada  hakekatnya adalah  pengamalan  terhadap  nas,  dan  setiap nas  syariat  mengandung maqashid    asy-syari'ah (tujuan syariat).
3. Orang  yang  boleh  melakukan  qiyas  adalah orang  yang  memenuhi  syarat-syarat  tertentu, termasuk  mengetahui  maqashid    yang terkandung  di  dalam  nas  syariat.  Karena  itu, mujtahid  yang  menggunakan  qiyas  harus berpegang  dan  berorientasi  kepada  maqashid asy-syari'ah.  Ia  tidak  boleh  mengabaikan, apalagi  bertentangan  dengan  maqashid    asy- syari'ah tersebut.
4. Pembagian  qiyas  kepada  aqwa,  musawi,  dan adh'af  menunjukkan  bahwa  orientasi  qiyas yang  dikonsepkan  oleh  Imam  Syafi'i  adalah kepada  al-mashlahah;  dalam  arti,  qiyas dilakukan dengan melihat dan memperhatikan  secara  serius  kepada  aspek al-mashlahah  sehingga ada  pengqiyasan  karena tingkatnya  lebih  tinggi,  ada  pengqiyasan karena tingkatnya sama, ada pula pengqiyasan  yang  tingkatnya  lebih  rendah. Semua  itu  mempunyai  keterkaitan  dengan perwujudan maqashid  asy-syari'ah.
Inti  dari  al-mashlahah  al-mursalah  adalah maslahat  itu  sendiri,  hanya  nas  tidak  menying- gung  sama  sekali  kejadian  atau  peristiwa  yang mengandung  maslahat  tersebut  sehingga  timbul berbagai pandangan ulama tentang kehujahan al- maslahah al-mursalah.
Konsep qiyas yang dikemukakan Imam Syafi'i pada  dasarnya  bertolak  dari  upaya  mewujudkan kemaslahatan  umat  manusia.  Karena  itu, orientasi  penerapan  qiyas  pun  ditujukan  untuk kemaslahatan  umat  manusia  tersebut.  Dengan demikian,  konsep  ini  sejalan  dengan  hakekat  al- mashlahah al-mursalah.
Di  dalam  salah  satu  penjelasannya  tentang qiyas Imam Syafi'i mengatakan : ﻞﻛ
ﻢﻜﺣ ﷲ وأ ﻪﻟﻮﺳﺮﻟ تﺪﺟو ﻪﻴﻠﻋ ﺔﻟﻻد ﻪﻴﻓ وأ ﰱ ﻩﲑﻏ ﻦﻣ مﺎﻜﺣأ ﷲا وأ ﻪﻟﻮﺳر ﻪﻧﺄﺑ ﻢﻜﺣ ﻪﺑ ﲎﻌﳌ ﻦﻣ ﱏﺎﻌﳌا ﺖﻟﺰﻨﻓ ﺔﻟزﺎﻧ ﺲﻴﻟ ﺎﻬﻴﻓ ﺺﻧ ﻢﻜﺣ ﻢﻜﺣ ﺎﻬﻴﻓ ﻢﻜﺣ ﺔﻟزﺎﻨﻟا مﻮﻜﶈا ﺎﻬﻴﻓ اذإ ﺖﻧﺎﻛ ﰱ ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ
19
Setiap  hukum  yang  ditetapkan  Allah  atau  Rasul-Nya ada  petunjuk  di  dalam  ketetapan  itu  sendiri  atau  di dalam  ketetapan  yang  lain  dari  hukum-hukum  Allah
19 Ibid., hlm. 512
atau  Rasul-Nya  bahwa  hal  tersebut  ditetapkan  karena satu  dari  beberapa  makna.  Suatu  kasus  yang  terjadi yang  tidak  ada  ketentuan  hukumnya  di  dalam  nas, ditetapkan  hukumnya  sama  dengan  hukum  peristiwa yang sudah ada ketentuannya di dalam nas, apabila ada kesamaan maknanya.
Dari  keterangan  Imam  Syafi'i  di  atas  dapat difahami  bahwa  qiyas  yang  dimaksudkannya adalah  mengambil  salah  satu  makna  dari beberapa  makna  yang  ada  di  dalam  nas  untuk diterapkan  di  dalam  suatu  peristiwa  yang  tidak disinggung oleh nas.
Imam  Syafi'i  tidak  mempersoalkan  apakah makna tersebut 'ain al-ma`na ataukah jins al-ma`na. Hal  terpenting  adalah  bahwa  di  dalam  peristiwa yang akan ditentukan hukumnya terdapat makna yang  sama  dengan  makna  yang  terkandung  di dalam  peristiwa  yang  sudah  ada  ketentuan hukumnya  di  dalam  nas.  Karena  itu,  sekalipun makna yang terkandung di dalam suatu peristiwa yang  akan  ditentukan  hukumnya  itu  hanya  ada persamaan jins ma'na-nya, bukan persamaan 'ain ma'na-nya, qiyas bisa dilakukan.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  "makna"  di dalam  konsep  qiyas  Imam  Syafi`i  adalah  `illat yang  merupakan  bagian  dan  unsur  penting  di dalam  qiyas.  Tanpa  ada  `illat,  qiyas  tidak  bisa dilakukan. Bahkan, lebih jauh lagi, di dalam teori Ushul  Fiqh,  `illat  memegang  peranan  kunci untuk  menetapkan  suatu  hukum,  sehingga dikenal sebuah qaidah:
ﻢﻜﳊا روﺪﻳ ﻊﻣ ﺔﻠﻌﻟا ادﻮﺟو ﺪﻋو ﺎﻣ
Hukum  itu  berputar  bersama  `illatnya  dalam mewujudkan dan meniadakan hukum. 20
Menurut Hujjatul Islam, Imam Ghazali, salah seorang  tokoh  Syafi`iyah,  "Yang  dimaksud dengan  `illat  ialah  sifat  yang  memberi  bekas (berpengaruh)  terhadap  hukum  dengan  sebab yang  ditetapkan  Allah." 21 Pengikut  Imam  Syafi`i yang  lain,  Fakhruddin  ar-Razi,  memberikan definisi  yang  sedikit  berbeda,  tetapi  memiliki esensi  yang  sama.  Menurutnya,  “`illat  ialah  sifat
20 Prof.Dr.H.Mukhtar Yahya dan Prof. Drs.
Fatchurrahman,  op.  cit.,  hlm.  550.  lihat  juga  Drs.  H. Mukhlis  Usman,  MA,  Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan Fiqhiyah,  PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta,  cet.  II, 1997, hlm 192.
21 Abu Hamid  Muhammad  bin Muhammad  Al-Gazali,
Syifa' al-Ghalil fî Bayan asy-syabh al-Muhil wa Masalik at- Ta`lil, Maktabah Al-Azhar, Kairo, t.th., hlm. 20.
yang  mengenalkan  (mengidentifikasikan)  bagi suatu hukum.” 22
Imam  Syafi`i  sendiri  tidak  memberikan definisi  khusus  mengenai  `illat,  bahkan  ia  tidak menyebutnya  dengan  istilah  `illat.  Sebagaimana digambarkan  di  atas,  Imam  Syafi`i  menyebutnya dengan  istilah  "makna",  tetapi  yang  dimaksud- kannya  sama  dengan  istilah  "`illat"  yang  diper- gunakan oleh para ahli Ushul Fiqih yang lain.
Pada bagian lain Imam Syafi`i mengatakan: نأ نﻮﻜﻳ ﷲا وأ ﻪﻟﻮﺳر مﺮﺣ ﺊﻴﺸﻟا ﺎﺻﻮﺼﻨﻣ وأ ﻪﻠﺣأ ﲎﻌﳌ اذﺈﻓ ﺎﻧﺪﺟو ﻣ ﺎ ﰱ ﻞﺜﻣ ذ ﻚﻟ ﲎﻌﳌا ﺎﻤﻴﻗ ﻻ ﺺﻨﻳ ﻪﻴﻓ ﻪﻨﻴﻌﺑ بﺎﺘﻛ ﻻو ﺔﻨﺳ ﻩﺎﻨﻠﻠﻠﺣأ وأ ﻩﺎﻨﻣﺮﺣ ﻪﻧﻷ ﰱ ﲎﻌﻣ لﻼﳊا وأ ماﺮﳊا 23
…  bahwa  Allah  dan  Rasul-Nya  mengharamkan sesuatu  berdasar  nas  yang  jelas  (manshush)  atau menghalalkan  sesuatu  itu  karena  makna  yang  tersirat (`illat  tertentu).  Apabila  kita menemukan  sesuatu  yang serupa  atau  sama  dengan  makna  tersebut  di  dalam peristiwa  yang  tidak  ada  nas  yang  jelas  di  dalam  Al- Quran  atau  sunnah  maka  kita  tetapkan  hukum  halal atau  haram  terhadap  peristiwa  itu  karena  persamaan makna halal atau haramnya.
Ungkapan  ini  memberi  pengertian  bahwa makna  (`illat)  bagi  Imam  Syafi`i  adalah  "sesuatu yang  memberikan  ciri  atau  mengidentifikasi (mu`arrif)"  terhadap  adanya  hukum  bagi  far` (cabang) atau "memberikan pengaruh (mu`atstsir)"  bagi  keberadaan  hukum  pada  far' tersebut.  Pengertian  ini  dapat  difahami  dari ungkapannya  "Apabila  kita  menemukan  sesuatu yang sama dengan makna yang jelas di dalam Al- Quran  atau  Sunnah  maka  kita  tetapkan  hukum halal  atau  haram  terhadap  peristiwa  itu  karena persamaan makna halal atau haramnya".
Dengan  demikian,  pengertian  `illat  yang dikemukakan oleh Imam Gazali dan Fakhruddin ar-Razi di atas sejalan dengan apa yang dimaksud oleh Imam Syafi`i mengenai "makna" (`illat).
Dalam  hubungan  dengan  masalah  makna (`illat) ini, Imam Syafi`i tidak menegaskan apakah `illat itu harus bersifat zahir (jelas dapat diketahui dengan pancaindera) ataukah khafi (tersembunyi). Ia  juga  tidak  menegaskan  apakah  `illat  yang dimaksudkannya  harus  bersifat  mundhabit  (dapat diidentifikasi)  ataukah  taqdiri  (tidak  dapat diidentifikasi). Namun, jika diperhatikan pemikir- an  Imam  Syafi`i  sebagaimana  yang  tertuang  di
22 Fakhruddin  ar-Razi,  Al-Mahshul  fi  `Ilm  Ushul  al-Fiqh, Jilid  II,  Jami`  al-Imam  Muhammad  bin  Sa`ud, Mekkah,1980, hlm 189.
23 Muhammad bin Idris asy-Syafi`i, op. cit., hlm. 40.
dalam  karya  besarnya,  kitab  Al-Umm,  tampak bahwa  ia  lebih  cenderung  menggunakan  `illat yang  bersifat  zahir  dan  mundhabit,  daripada  yang bersifat khafi dan taqdiri.
Ketika berbicara tentang shalat qashar di waktu melakukan  perjalanan (safar),  misalnya, ia  meng- atakan,"…  mengqashar  shalat  di  dalam  keadaan takut  dan  sedang  melakukan  perjalanan  (safar) ditetapkan  berdasarkan  Al-Kitab  (Al-Quran), kemudian  (diperkuat)  dengan  sunnah  (hadis). Sedangkan  mengqashar  shalat  di  dalam  safar tanpa  rasa  ketakutan  adalah  sunnat.  Al-Quran menunjukkan  bahwa  kebolehan  qashar  di  saat melakukan safar tanpa rasa ketakutan merupakan rukhshah  (keringanan)  dari  Allah  `Azza  wa  Jalla", bukan  merupakan  suatu  kewajiban,  seperti  safar dalam  keadaan  ketakutan....". 24 Selanjutnya  ia mengatakan,  "Maka  yang  menjadi  pilihan  dan yang  saya  sukai  untuk  dilakukan  selama  safar ialah  mengqashar  shalat,  baik  dalam  keadaan ketakutan maupun tidak." 25 Pernyataan  Imam  Syafi`i  yang  terakhir  ini menunjukkan  bahwa  `illat  pelaksanaan  shalat qashar adalah "safar", bukan al-khauf (rasa takut). Baginya,  ada  atau  tidak  ada  rasa  takut  ketika melakukan  safar  bukanlah  masalah,  shalat  qashar tetap  dilaksanakan.  Jadi,  bukan  karena  ada  "rasa takut" baru shalat tersebut dikerjakan, tetapi asal ada aktivitas "safar" yang memenuhi syarat, shalat qashar  sudah  bisa  dilakukan.  Dengan  demikian, `illat  kebolehan  qashar,  menurut  Imam  Syafi`i adalah  aktivitas  safar  sendiri.  Ini  berarti  `illat tersebut bersifat zahir karena aktivitas safar dapat dilihat,  didengar,  dan  diketahui  dengan  jelas melalui  pancaindera.  `illat  ini  juga  bersifat mundhabit  karena  dapat  diidentifikasi,  misalnya, jaraknya  bisa  diukur,  berapa  kilometer  jauhnya perjalanan itu.
Contoh lain dapat dilihat dari pendapat Imam Syafi`i  tentang  ‘iddah  wanita  yang  dicerai  atau ditinggal  mati  oleh  suaminya.  Ia  mengatakan, "Apabila  seorang  wanita  mengetahui  dengan yakin  bahwa  suaminya  telah  meninggal  dunia atau  telah  menceraikannya  dengan  bukti  yang bisa  dijadikannya  pegangan  yang  menunjukkan kematian  suaminya  atau  penjatuhan  talak,  atau dengan  dasar  pengetahuan  yang  benar,  maka  ia wajib  ber-’iddah  mulai  dari  hari  jatuhnya  talak atau hari terjadinya kematian itu. 26
24 Muhammad bin Idris asy-Syafi`i, Al-Umm, Juz I, Dar al-Fikr, Beirut, cet. II, 1983, hlm. 208.
25 Ibid.
26 Ibid., Juz III, hlm. 231.
Ungkapan  di  atas  menunjukkan  bahwa  `illat kewajiban  ber’iddah  bagi  wanita  yang  ditinggal mati  atau  dicerai  oleh  suaminya,  menurut  Imam Syafi`i, adalah kematian atau perceraian itu sendiri,  bukan  "duka  cita"  (dalam  kasus kematian), bukan pula bara`ah ar-rahim (kebersihan rahim dari bibit suami) (dalam kasus perceraian). Ini berarti  `illat  yang  dipakai  oleh Imam  Syafi`i  adalah  `illat  yang  bersifat  zahir  dan mundhabit  karena  "kematian"  dan  "penjatuhan talak"  dapat  dilihat,  didengar,  diketahui  oleh pancaindera, dan dapat diidentifikasi.
Andaikata  yang  menjadi  `illat-nya  adalah "duka cita" atau bara`ah ar-rahim, maka keduanya termasuk `illat yang khafi  dan  taqdiri.  Dalam hal ini, Imam Syafi`i ternyata tidak menggunakannya.
`Illat  tidaklah  sama  dengan  maqashid    asy- syari`ah.  Kalau  `illat  merupakan  suatu  sifat  yang memberikan  pengaruh  terhadap  keberadaan suatu  hukum,  atau  dengan  bahasa  yang  lebih sederhana, `illat adalah alasan mengapa ketentuan hukum  itu  demikian,  maka  maqashid  asy-syari`ah adalah  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  hukum  itu sendiri.  Maqashid    asy-syari`ah  secara  umum meliputi tiga hal pokok:
Pertama,  memelihara  hal-hal  yang  bersifat dharuri  atau  disebut  juga  al-umur  adh-dharuriyah, yaitu sesuatu yang harus ada di dalam kehidupan umat  manusia  agar  manusia  tetap  eksis  dan kehidupan  mereka  berjalan  baik.  Komponen yang  termasuk  di  dalam  perkara  dharuri  ini  ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, syariat diturunkan oleh Allah  Swt.  untuk  memelihara  kelima  komponen dharuri tersebut.
Kedua,  memelihara  hal-hal  yang  bersifat  hâji atau  disebut  juga  al-umur  al-hajiyah,  yaitu  sesuatu yang  sangat  diperlukan  oleh  umat  manusia  agar di dalam kehidupan ini mereka tidak mendapatkan kesulitan dan kesukaran.
Ketiga, memelihara hal-hal yang bersifat tahsini atau disebut juga al-umur al-tahsiniyah, yaitu segala sesuatu  yang  dapat  mewujudkan  sikap  dan tindakan  yang  mulia  dan  agung  (akhlaq  al- karimah). 27 Dengan  kata  lain,  al-umur  at-tahsîniyah adalah sesuatu yang baik yang seharusnya dilaku- kan  oleh  manusia,  termasuk  di  dalamnya  men- jauhi  segala  yang  tidak  baik,  yang  dapat  meng- urangi, apalagi merusakkan nilai-nilai kebaikan.
`Illat juga tidak sama dengan maslahat karena maslahat  pada  hakikatnya  adalah  refleksi
27 Abu Ishaq asy-Syathibi, op.cit. hlm. 3-5.
sekaligus  inti  dari  maqashid  asy-syari`ah.  Imam Ghazali  mengungkapkan  apa  yang  dimaksud dengan masalahat, katanya:
"...  tetapi  yang  kami  maksudkan  dengan maslahat  ialah  pemeliharaan  terhadap  tujuan syariat. Tujuan   syariat  yang  berkaitan  dengan manusia  ada  lima,  yaitu  terpeliharanya  agama, jiwa, akal, keturunan, dan har ta benda mereka. Apa  pun  yang  menjamin  terpeliharanya  lima  hal ini  adalah  maslahat,  sedangkan  segala  sesuatu yang  tidak  menjamin  terpeliharanya  lima  hal tersebut adalah mafsadat (kerusakan), dan penola- kan terhadapnya adalah maslahat.... " 28 Sebagaimana  `illat,  Imam  Syafi`i  juga  tidak memberikan  penjelasan  secara  eksplisit  tentang maqashid asy-syari`ah dan maslahat, tetapi tampaknya  yang  dimaksud  oleh  Imam  Syafi`i tidak  berbeda  dengan  apa  yang  dikemukakan  di atas  bahwa  maqashid    asy-syari`ah  adalah  tujuan diturunkannya  syariat  ke  muka  bumi  dan maslahat adalah "pemeliharaan terhadap maqashid asy-syari`ah" tersebut.
Sebagaimana  dikemukakan  terdahulu,  di dalam  pembahasan  Ushul  Fiqh,  salah  satu metode  pembinaan  hukum  Islam  yang  diper- gunakan  oleh  ulama  untuk  mewujudkan  ke- maslahatan  umat  manusia  dan  mewujudkan maqashid    asy-syari`ah  adalah  al-mashlahah  al- mursalah.
Dr.  Husain  Hamid  Hassan  menyebut  al- mashlahah  al-mursalah  sebagai  al-mashlahah  al- mula'imah  li  jins  tasharrufat  al-tasyri'." 29 Ini  berarti bahwa  al-mashlahah  al-mursalah,  sekalipun  tidak disinggung  oleh  nas,  namun  ada  persamaan maknanya  dengan  kasus  yang  disebut  oleh  nas. Persamaan itu terletak pada jins-nya, bukan pada 'ain-nya.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan bahwa al-mashlahah al-mursalah termasuk di dalam qiyas yang dikonsepsikan oleh Imam Syafi'i.
Kesimpulan  semacam  inilah  yang  diambil oleh Dr. Husain Hamid Hassan sehingga dengan sangat tegas ia menyatakan:
نﺈﻓ ﻠﺼﳌا ﺔﺤ ﺔﻠﺳﺮﳌا نﻮﻜﺗ ﺔﻠﺧاد ﺖﲢ سﺎﻴﻘﻟا ﰱ ﺮﻈﻧ ﻰﻌﻓﺎﺸﻟا ﻰﺿر ﷲا ﻪﻨﻋ . 30
Sesungguhnya  al-mashlahah  al-mursalah  itu  masuk  ke dalam  pengertian  qiyas  menurut  pandangan  Imam Syafi`i r.a.
28 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, op.cit., Juz I, hlm. 286.
29 Dr. Husain Hamid Hassan, op. cit., hlm. 322.
30 Ibid., hlm. 326.
Pada bagian lain ia mengatakan:
سراﺪﻟا دﺎﻬﺘﺟﻺﻟ ﰱ مﻼﻛ ﻌﻓﺎﺸﻟا ﻰ ىﺮﻳ ﻪﻧأ ﻞﻣﺎﺷ ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ﺔﻤﺋﻼﳌا ﺲﻨﳉ تﺎﻓﺮﺼﺗ عﺮﺸﻟا 31
Orang  yang  mempelajari  ijtihad  menurut  konsep  Imam Syafi'i  akan  menemukan  bahwa  ijtihad  bagi  Imam Syafi`i  mengandung  al-mashlahah  al-mula'imah  li  jins tasharrufat asy-syar`i…
Yang dimaksud dengan ijtihad pada ungkapan di  atas  tidak  lain  kecuali  qiyas  sesuai  dengan pernyataan Imam Syafi`i sendiri bahwa ijtihad itu adalah qiyas.
Alasan yang dikemukakan Dr. Husain Hamid Hassan memasukkan al-mashlahah al-mursalah atau al-mashlahah  al-mula'imah  ke  dalam  qiyas  Imam Syafi`i  adalah  adanya  persamaan  antara  unsur- unsur  qiyas  dengan  unsur-unsur  yang  terdapat  di dalam al-mashlahah al-mursalah.
Menurutnya,  syarat  qiyas  ada  tiga,  yaitu  (1) Adanya  peristiwa  yang  tidak  ada  nas  hukumnya yang jelas, (2) Adanya hukum yang dinaskan oleh asy-Syari`  yang  mungkin  dihubungkan  dengan peristiwa  itu  melalui  pengertian  maknawi,  (3) Peristiwa  yang  tidak  ada  nas  hukumnya  itu terkandung  di  dalam  suatu  kejadian  yang manshush  secara  implisit.  Ketiga  syarat  qiyas  ini, menurutnya,  sejalan  dengan  al-mashlahah  al- mursalah  atau  al-mashlahah  al-mula'imah,  yaitu  (1) Peristiwa yang ingin diketahui hukumnya melalui al-mashlahah  adalah  peristiwa  yang  tidak  ada nasnya yang jelas, seperti jaminan atau ganti rugi para  pekerja  apabila  merusak  barang  yang dikerjakan,  (2)  Ada  hukum-hukum  syariat  ang dinaskan oleh asy-Syari` atas suatu peristiwa yang maknanya  dapat  ditemukan  oleh  para  mujtahid, (3)  Peristiwa  yang  tidak  ada  nas  secara    jelas tersebut  memiliki  makna  yang  sama  dengan makna  yang  terkandung  di  dalam  peristiwa  yang ada nasnya. 32
Pada  bagian  lain  Dr.  Husain  Hamid  Hassan mengatakan:
نإ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﺔﻤﺋﻼﳌا ﺲﻨﳉ تﺎﻓﺮﺼﺗ عرﺎﺸﻟا ﺔﺠﺣ ﰱ لﻻﺪﺳﻹا ﺪﻨﻋ ﻰﻌﻓﺎﺸﻟا ﺎ إو ﺔﻠﺧاد ﻩﺪﻨﻋ ﰱ بﺎﺑ سﺎﻴﻘﻟا وأ ﻲﻫ عﻮﻧ ﻪﻨﻣ ﻰﻤﺴﻳ سﺎﻴﻗ ﱏﺎﻌﳌا وأ ﺪﻋاﻮﻘﻟا وأ ﱀﺎﺼﳌا ذا سﺎﻴﻗ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﻰﻠﻋ ﺔﺤﻠﺼﳌا ﱃوأ ﻩﺪﻨﻋ ﻦﻣ سﺎﻴﻗ ﺊﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﺊﺸﻟا 33
Sesungguhnya  al-mashlahah  al-mula'imah  li  jins tasharrufat  asy-Syari`  adalah  hujjah  di  dalam  istidlal Imam  Syafi`i.  Ia  termasuk  di  dalam  Bab  Qiyas  atau
31 Ibid., hlm. 311.
32 Ibid., hlm. 324-325.
33 Ibid., hlm. 370.
merupakan  salah  satu  bentuk  daripadanya  yang dinamakan  qiyas  al-ma`ani  atau  al-qawa`id  atau  al- mashalih.  Karena  itu,  qiyas  al-mashlahah  atas  al- mashlahah menurut Imam Syafi`i lebih utama daripada qiyas sesuatu atas sesuatu.
Dari  uraian  di  atas  terlihat  bahwa  masuknya al-mashlahah  al-mursalah  ke  dalam  qiyas  Imam Syafi'i  karena  di  dalam  al-mashlahah  tersebut masih  terkandung  makna  implisit  yang  bisa dicarikan rujukannya kepada nas. Di samping itu, makna  dan  ruang  lingkup  qiyas  yang  dikonsepsi- kan  oleh  Imam  Syafi'i  sangat  luas,  elastis,  dan fleksibel.  Keluasan,  elastisitas,  dan  fleksibelitas itu  antara  lain  dapat  dilihat  pada  pengertian  dan bentuk-bentuk qiyas yang dikemukakannya.
Pengertian  qiyas  dimaksud  tergambar  dari ungkapan Imam Safi`i:
ﺎﻣ اﺪﻋ ﺺﻨﻟا ﻦﻣ بﺎﺘﻜﻟا وأ ﺔﻨﺴﻟا نﺎﻜﻓ ﰱ ﻩﺎﻨﻌﻣ ﻮﻬﻓ سﺎﻴﻗ 34
Sesuatu  yang  tidak  ada  di  dalam  nas,  baik  Al-Quran maupun  hadis,  tetapi  memiliki  kesamaan  di  dalam pengertian atau maknanya, maka itu adalah qiyas.
سﺎﻴﻘﻟاو ﺎﻣ ﺐﻠﻃ ﻞﺋﻻﺪﻟﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﺔﻘﻓاﻮﻣ ﱪﳋا مﺪﻘﺘﳌا ﻦﻣ بﺎﺘﻜﻟا وأ ﺔﻨﺴﻟا ﺎﻤ ﻷ ﻢﻠﻋ ﻖﳊا ضﱰﻔﳌا ﻪﺒﻠﻃ . 35
Qiyas adalah sesuatu yang didasarkan kepada dalil-dalil atas  dasar  kesesuaian  informasi  sebelumnya,  baik informasi  Al-Quran  maupun  as-sunnah,  karena keduanya  merupakan  sumber  kebenaran  yang  wajib dituntut.
ﻞﻛ ﺎﻣ لﺰﻧ ﻢﻠﺴﲟ ﻪﻴﻔﻓ ﻢﻜﺣ مزﻻ وأ ﻠﻋ ﻰ ﻞﻴﺒﺳ ﻖﳊا ﻪﻴﻓ ﺔﻟﻻد ةدﻮﺟﻮﻣ ﻪﻴﻠﻋو اذإ نﺎﻛ ﻪﻨﻴﻌﺑ ﻢﻜﺣ — ﻪﻋﺎﺒﺗا اذإو ﱂ ﻦﻜﻳ ﻪﻴﻓ ﻪﻨﻴﻌﺑ ﺐﻠﻃ ﺔﻟﻻﺪﻟا ﻰﻠﻋ ﻞﻴﺒﺳ ﻖﳊا ﻪﻴﻓ دﺎﻬﺘﺟﻹﺎﺑ . دﺎﻬﺘﺟﻹاو سﺎﻴﻘﻟا . 36
Segala  sesuatu  yang  diturunkan  Tuhan  kepada  seorang muslim,  di  dalamnya  terkandung  hukum  yang  tetap, atau  sesuatu yang  diturunkan atas  jalan  yang benar, di dalamnya  ada  dalil  yang  eksis;  dan  wajib-apabila  di dalamnya  ada  kejelasan  hukum-mengikutinya.  Tetapi, apabila tidak ada kejelasan hukum di dalamnya maka ditempuh  dilalah  melalui  jalan  yang  hak,  dengan melakukan ijtihad dan ijtihad itu adalah qiyas.
34 Muhammad  bin  Idris  Asy-Syafi'iy,  Ar-Risalah, op.cit.,hlm. 516.
35 Ibid., hlm. 440.
36 Ibid., hlm. 477.
ﻴﻘﻟاو سﺎ ﻦﻣ ﲔﻬﺟو : ﺎﳘﺪﺣأ نأ نﻮﻜﻳ ﺸﻟا ﺊ ﰱ ﲎﻌﻣ ﻞﺻﻷا ﻓ ﻼ ﻒﻠﺘﳜ سﺎﻴﻘﻟا ﻪﻓ نأو نﻮﻜﻳ ﺸﻟا ﺊ ﻪﻟ ﰱ لﻮﺻﻷا ﻩﺎﺒﺷأ . ﻚﻟاﺬﻓ ﻖﺤﻠﻳ ﺎﻫﻻوﺄﺑ ﻪﺑ ﺎﻫﺮﺜﻛأو ﺎﻬﺒﺷ ﻪﻴﻓ . ﺪﻗو ﻒﻠﺘﳜ نﻮﻴﺳﺎﻘﻟا ﰱ اﺬﻫ . 37
Qiyas dapat dilihat dari dua bentuk: Pertama, masalah (kasus)  yang  dipersoalkan  sudah  tercakup  di  dalam pengertian  ashal  (ketentuan  pokok).  Qiyas  dalam bentuk  ini  tidak  ada  perbedaan  pendapat  (di  kalangan para  ahli).  Kedua,  masalah  (kasus)  yang  dipersoalkan memiliki  kemiripan  dengan  beberapa  makna  yang  ada pada beberapa ashal (ketentuan pokok). Dalam hal ini qiyas  diterapkan  kepada  ashal  yang  paling  utama  dan lebih  banyak  kemiripannya.  Qiyas  bentuk  kedua  ini banyak  menimbulkan  perbedaan  pendapat  di  kalangan pelaku qiyas.
... ﻹﺎﻓ دﺎﻬﺘﺟ اﺪﺑأ ﻻ نﻮﻜﻳ ﻻإ ﻰﻠﻋ ﺐﻠﻃ ﺷ ﺊ ﺐﻠﻃو ﺸﻟا ﺊ ﻻ نﻮﻜﻳ ﻻإ ﻞﺋﻻﺪﻟﺎﺑ , ﻞﺋﻻﺪﻟاو ﻲﻫ سﺎﻴﻘﻟا . 38
Ijtihad selamanya tidak boleh dilakukan kecuali untuk mencari  (hukum)  suatu  kasus  dan  mencari  (hukum) suatu  kasus  tidak  akan  dapat  dilakukan  tanpa  dalil- dalil. Dalil-dalil itu adalah qiyas.
Dari beberapa ungkapan di atas dapat dilihat gambaran  bagaimana  konsep  qiyas  yang  di- maksud  oleh  Imam  Syafi'i.  Apabila  dirumuskan dalam  satu  definisi  dapat  dikatakan  bahwa  qiyas adalah  pengambilan  hukum  atas  suatu  kejadian atau  peristiwa  yang  tidak  terdapat  nas  kongkret yang menetapkan hukum atas peristiwa tersebut, dengan mengambil makna yang tersirat dari suatu nas  karena  adanya  kesamaan  makna  (illat)  yang terkandung di dalam nas itu dengan makna (illat) yang  terdapat  di  dalam  peristiwa  atau  kasus tersebut.
Mengenai  bentuk-bentuk  qiyas,  menurut Imam  Syafi`i,  ada  tiga:  Pertama,  qiyas  aqwa  (qiyas yang  lebih  kuat).  Kedua,  qiyas  musawi  (qiyas  yang sama).  Ketiga,  qiyas  adl'af  (qiyas  yang  lebih lemah). 39
Adapun  yang  dimaksud  dengan  al-qiyas  al- aqwa ialah al-furu' (cabang) lebih utama penetapan hukumnya  daripada  al-ashl  (pokok).  Al-qiyas  al- musawi  ialah  qiyas  yang  al-furu'  menempati  posisi yang  sama  dengan  al-ashl.  Qiyas  ini  disebut  juga qiyas fi ma'na al-ashl, qiyas jaly, atau qiyas bi nafy al- fariq.  Sedangkan  al-qiyas  al-adl'af  ialah  qiyas  yang
37 Ibid., hlm. 479.
38 Ibid., hlm. 505.
39 Ahmad  Nahrawi  Abd  as-Salam,  Al-Imam  Asy-Syafi'iy fi  Madzahibaih  al-Qadim  wa  al-Jadid,  Maktabah  Asy- Syabab, Kairo, 1988, hlm. 395.
al-furu'  lebih  lemah  atau  lebih  rendah  illat hukumnya dari pada al-ashl. 40 Dari  uraian  itu  pula  terlihat  gambaran  bahwa suatu   maslahat  yang  tidak  bisa  dicarikan rujukannya  dari  nas  tidak  bisa  dimasukkan  ke dalam  qiyas  menurut  konsep  Imam  Syafi'i.  Ia sendiri  tidak  bisa  menerima  bentuk  maslahat semacam  itu.  Baginya,  sesuatu  yang  tidak  ada dasar nasnya   sama sekali, baik eksplisit maupun implisit, tidak bisa dijadikan sebagai dalil syara'.  Alasan  inilah  yang  menyebabkan  ia  secara tegas  menolak  kehujjahan  istihsan  karena  istihsan dianggapnya  sebagai  suatu  teori  istinbat  yang menetapkan  hukum  bukan  berdasarkan  nas tetapi  berdasarkan  keinginan  pelakunya  semata dan mencari yang enaknya saja. Ia mengatakan:
نﺎﺴﺤﺘﺳﻹا
ذﺬﻠﺗ لﻮﻗو ىﻮﳍﺎﺑ 41
Istihsan  adalah  berenak-enakan  dan  perkataan  yang diliputi hawa nafsu
Karena  dasar  dari  qiyas  adalah  nas  maka  nas menempati posisi yang penting dan kedudukannya  lebih  tinggi  daripada  qiyas.  Oleh sebab  itu,  di  dalam  tertib  sumber  hukum  Imam Syafi'i  qiyas  menempati  urutan  keempat  setelah Al-Quran, Sunnah, dan ijma'.
Sebagai  konsekuensi  dari  posisi  ini,  selama masih  ada  nas  Kitab  Allah,  Sunnah  Rasul,  atau ijma' selama itu  pula qiyas tidak digunakan. Dapat dikatakan, qiyas merupakan "pintu darurat" disaat nas  kongkret  tidak  ada.  Konsekuensi  lain  adalah qiyas  tidak  boleh  bertentangan  dengan  nas.  Apa pun  bentuknya,  qiyas  yang  bertentangan  dengan nas adalah batal.
Apabila  al-mashlahah  al-mursalah  termasuk  di dalam  konsep  qiyas  Imam  Syafi'i  berarti  dapat dikatakan  bahwa  sebenarnya  Imam  Syafi'i  juga menggunakan  al-mashlahah  al-mursalah  di  dalam teori istinbat hukumnya. Hal ini diakui oleh para ulama  yang  telah  mempelajari  konsep  Imam Syafi'i  tentang  qiyas.  Menurut  mereka,  Imam Syafi'i  tidak  memasukkan  al-mashlahah  al-mursalah secara  eksplisit  di  dalam  urutan  dalil-dalil hukumnya  bukan  berarti  ia  menolak,  tetapi karena  ia  memandang  al-mashlahah  al-mursalah  itu bukan  merupakan  dalil  hukum  yang  berdiri sendiri. 42
40 Lihat Ibid., hlm. 395-398.
41 Dr. `Abd alKarim Zaidan, op. cit., hlm. 234.
42 Dr.  H.  Sulaiman  Abdullah,  Dinamika  Qiyas  Dalam Pembaharuan  Hukum  Islam:  Kajian  Konsep  Qiyas  Imam Syafi`i,  Pedoman  Ilmu  Jaya,  Jakarta,  cet.  pertama, 1996, hlm. 178.
Satu  hal  yang  perlu  ditegaskan  di  sini  ialah bahwa  masuknya  al-mashlahah  al-mursalah  ke dalam  qiyas  Imam  Syafi'i  sebagaimana  diuraikan di  atas  karena  pengertian  al-mashlahah  al-mursalah tersebut  tidak  lain  kecuali  al-mashlahah  al- mula'imah  li  jins  tasharrufat  asy-Syari'  atau  yang sering disebut secara singkat dengan al-mashlahah al-mula'imah.  Pengertian  semacam  ini  pulalah yang  dipegang  oleh  Imam  Malik  sebagai pembawa  bendera  al-mashlahah  al-mursalah  di dalam dunia ushul Fiqih.
Adapun al-mashlahah al-mursalah dalam pengertian jins maslahatnya tidak ada sama sekali rujukannya  kepada  nas  sehingga  tidak  sejalan dengan  apa  yang  dimaksud  dengan  al-mashlahah al-mula'imah  tentu  ditolak  oleh  Imam  Syafi'i. Maslahat  semacam  ini  tidak  bisa  dimasukkan  ke dalam  qiyas  yang  dikonsepsikannya.  Kalangan Syafi'iyah  terkadang  menyebutnya  dengan  nama al-mashlahah  al-gharibah  dan  posisinya  di  kalangan mereka sama dengan istih san.
Hal  ini  perlu  ditegaskan  karena  di  dalam beberapa  kitab  karya  para pengikut  Imam  Syafi'i sering  juga  dijumpai  istilah  al-mashlahah  al- mursalah  yang  dinyatakan  ditolak  oleh  mereka. Penolakan  tersebut  terjadi  karena  pengertian  al- mashlahah  al-mursalah  yang  dimaksudkan  mereka tidak lain kecuali al-mashlahah al-gharibah bukan al- mashlahah al-mula'imah.

## Kesimpulan
1. Konsep qiyas Imam Syafi'i memiliki jangkauan yang sangat luas sebagai alternatif pemecahan peroblema  hukum  pada  peristiwa-peristiwa yang  tidak  terdapat  ketentuan  hukumnya secara  eksplisit  di  dalam  nas,  baik  Al-Quran maupun hadis. Dengan keluasan konsep qiyas tersebut  berbagai  kasus  atau  peristiwa  yang dihadapi  oleh  umat  manusia  dapat  dicarikan jalan  keluarnya  sehingga  tidak  ada  masalah yang  tidak  bisa  diselesaikan  dan  tidak  akan terjadi kevakuman hukum.
2. Imam  Syafi'i  tidak  membicarakan  masalah  al- mashlahah al-mursalah di dalam teori istinbatnya tetapi  masalah  tersebut  sudah  termasuk  di dalam  konsep  qiyas  yang  dikemukakannya. Hal  ini  disebabkan  karena  di  dalam  al- mashlahah  al-mursalah  terkandung  jenis  illat yang  sama  dengan  illat  yang  terkandung  di dalam  peristiwa  yang  sudah  ada  ketentuan hukumnya di dalam nas.
3. Al-mashlahah  al-mursalah  yang  termasuk  di dalam konsep qiyas Imam Syafi'i ini adalah al- mashlahah  al-mula`imah  li  jins  tasharrufat  asy-
Syari'  sebagaimana  yang  dimaksudkan  oleh Imam Malik bin Anas, pelopor dan pembawa konsep al-mashlahah al-mursalah.
4. Adanya  sebagian  golongan  Syafi'iyah  yang menolak  kehujahan  al-mashlahah  al-mursalah sebagaimana  tergambar  di  dalam  beberapa kitab karya mereka bukanlah berarti bertentangan  dengan  Imam  Syafi'i  tetapi karena pengertian mereka tentang al-mashlahah al-mursalah tidak persis sama dengan pengertian  sebagaimana dikemukakan  di  atas. Al-mashlahah  al-mursalah  yang  ditolak  mereka pada  dasarnya  adalah  al-mashlahah  al-mursalah dalam  pengertian  al-mashlahah  al-gharibah bukan  dalam  pengertian  al-mashlahah  al- mula`imah.
5. Persentuhan  al-mashlahah  al-mursalah  di  dalam konsep qiyas Imam Syafi'i terletak pada adanya kesamaan  jins  yang  terkandung  di  dalam  furu' pada kasus al-mashlahah al-mursalah dengan jins yang terkandung di dalam ashl. Hal ini sejalan dengan  hakekat  dari  qiyas  itu  sendiri.  Di samping  itu,  qiyas  harus  didasarkan  kepada nas  dan  nas  selalu  mengacu  kepada  maqashid asy-syari'ah  yang  intinya  adalah  al-mashlahah. Dengan demikian, aspek al-mashlahah merupakan  bagian  penting  yang  tidak  bisa dipisahkan di dalam penerapan qiyas.
Daftar Rujukan:
Abdullah,  Sulaiman,  Dinamika  Qiyas  Dalam Pembaharuan  Hukum  Islam:  Kajian  Konsep Qiyas  Imam  Syafi`i,  Pedoman  Ilmu  Jaya, Jakarta, cet. pertama, 1996.
Al-Ghazali,  Abu  Hamid  Muhammad  bin Muhammad,  Al-Mustashfa  min  `Ilm  al- Ushul, Dar al-Fikr, Kairo,  1937.
_________,  Syifa'  al-Ghalil  fî  Bayan  asy-Syabh  al- Muhil  wa  Masalik  at-Ta`lil,  Maktabah  Al- Azhar, Kairo, t.th.
Al-Khin,  Mushthafa  Sa'id,  Asar  al-Ikhtilaf  fi  al- Qawa'id  al-Ushuliyyah  fi  al-Ikhtilaf  al- Fuqaha`,  Mu'assasah  ar-Risalah,  Beirut, 1972.
Ar-Razi, Fakhruddin, Al-Mahshul fi `Ilm Ushul al-
Fiqh, Jilid II, Jami` al-Imam Muhammad bin Sa`ud, Mekkah,1980.
As-Salam,  Ahmad  Nahrawi  Abd,  Al-Imam  Asy- Syafi'iy fi Madzahibaih al-Qadim wa al-Jadid,
Maktabah Asy-Syabab, Kairo, 1988.
Asy-Syafi'i,  Muhammad  bin  Idris,  Ar-Risalah,
Tahqiq  Ahmad  Muhammad  Syakir,  Dar at-Turats, Kairo, cet. ke-2, 1979.
_________, Al-Umm, Dar al-Fikr, Beirut, cet. II, 1983.
Asy-Syathibi,  Abu  Ishaq,  Al-Muwafaqat  fi  Ushul asy-Syari'ah,  tahqiq  Syekh  Abdullah Darraz, Juz II, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, cet. pertama, 1991.
Dewan  Penterjemah,  Al-Quran  dan  Terjemahnya, Mujamma`  Khadim  al-Haramain  asy- Syarifain  al-Malik  Fahd  li  Thiba`at  al- Mushhaf asy-Syarif, Saudi Arabia, t.th.
Hassan, Husain Hamid, Nazhariyyah al-Mashlahah fi  al-Fiqh  al-Islamiy,  Dar  an-Nahdhah  al- ‘Arabiyyah, Kairo, 1971.
Khallaf, ‘Abd al-Wahhab, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Dar al-Qalam, Kuwait, Cet. ke-12, 1978.
Usman,  Mukhlis,  Kaidah-Kaidah  Ushuliyah  dan Fiqhiyah,  PT  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta, cet. II, 1997.
Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar
Pembinaan  Hukum  Fiqh  Islami,  PT  Al- Ma`rif, Bandung, 1986.
Zaidan, `Abd al-Karim, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Muassasah  ar-Risalah,  Beirut,  cet.  ke-7, 1998.
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul al-Fiqih,  Dar al- Fikr al-`Arabi, Kairo, t.th.