Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Terakreditasi Kemenristekdikti No. 85/M/KPT/2020 Vol 19 No 2 Agustus 2021

## Pemenuhan HAK Pendidikan pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) II A Sidoarjo
Fika Ardiana 1 , Syalwa Shabrina Khunaifi 2 , Lilik Sri Utami 3 , M. Asif Nur Fauzi 4
SMA Ulul Albab 1,2,3 , STEBI Syaikhona Kholil Sidogiri 4
Email: kianaifah81@gmail.com , asif.elek24@gmail.com

## Abstract: (150-200 word).
Lembaga Pemasyarakatan are institutions that have the functions and duties to accommodate, care for, and  foster  correctional  students.  Students  who  are  in  a  correctional  facility  have  the  right  to  get education,  both  formal  and  non-formal,  even  though  they  are  in  a  children's  correctional  institution, judging  from  their  age  which  is  still  less  than  or  equal  to  18  years,  they  need  to  get  the  right  to education as in formal / elementary education institutions , middle school, and high school.
The importance of fulfilling the educational rights of child prisoners must be optimized in collaboration with the relevant education office and also provide facilities and infrastructure that are in accordance with minimum standards. However, in reality, the fulfillment of children's education rights still  cannot be optimized because Class IIA Prison is a temporary convict place before a court decision is made.
Keyword: Correctional Institutions, Child Prisoners, and the Right to Education
Pendahuluan (memuat alasan penelitian, rumusan masalah, manfaat, keterbaruan) Lembaga  Pemasyarakatan  adalah  tempat  yang  khusus,  mempunyai  masyarakat  yang khusus,  bersifat  khusus  dan  tidak  sembarang  orang  dapat  masuk  ke  Lembaga Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, tata  tertib dan peraturan juga bersifat khusus. Kekhususan itu  tidak  bertentangan  dengan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia,  dan  juga  nilai-nilai  yang berlaku di masyarakat. Sahardjo (dalam Harsono, 1995) menyatakan untuk memberlakukan narapidana  diperlukan  landasan  sistem  pemasyarakatan  yaitu  dengan  cara  memberikan pembinaan dan bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat.(C.I. Harsono Hs, 1995)
Anak sebagai sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pemenuhan pendidikan untuk mewujudkan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  dan  berkarakter.  Berkaitan  dengan pemenuhan  hak  anak  mendapatkan  pendidikan  dan  pembinaan,  diperlukan  sarana  dan prasana  hukum  yang  mengantisipasi  segala  permasalahan  yang  timbul  ketika  seseorang menyandang  status  sebagai  narapidana  seringkali  merasa  hidupnya  sudah  tidak  berguna, menjadi “sampah masyarakat” dan menganggap masa depannya suram.
Oleh  karena  itu  kemudian  menjadi  permisif  terhadap  dirinya  dan  menjalani  program- program  pembinaan  di Lembaga Pemasyarakatan hanya  untuk  menghabiskan masa pidana- nya.  Akhirnya  setelah  bebas,  narapidana  merasa  tidak  mendapat  pencerahan  di  Lapas  dan kepribadiannya tidak berubah secara signifikan sehingga konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial,  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk  melakukan tindak  pidana  dan  kembali  menjadi  warga  masyarakat  yang  bertamggung  jawab  tidak  bisa tercapai. (Wahidah Rosyidatul, 2018)
Di  sinilah  pentingnya  pembinaan  pendidikan  dan  pengajaran  agar  setelah  keluar  dari Lembaga  Pemasyarakatan  seorang  warga  binaan  bisa  menjadi  warga  yang  baik  dan mendapatkan  pelajaran  yang  baik  selama  menjalani  kehidupannya  di  Lembaga Pemasyarakatan. Anak merupakan suatu faktor yang penting dari suatu bangsa, dimana anak mendapatkan  karunia  dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan  generasi  penerus  bangsa  yang seharusnya dijaga dan  dilindungi. Sangatlah penting bagi  negara untuk memperhatikan dan menyediakan  sarana  dan  prasarana  penunjang  tumbuh  kembang  anak  yang  masih  dalam
masa  pertumbuhan  terutama  pendidikan  formal,  pendidikan  moral  dan  agama.  Pendidikan berfungsi  sebagai  modal  awal  anak  dalam  berpikir  dan  bertindak,  untuk  itu  pentingnya penyelanggaraan pendidikan sejak dini.(Viviansari, 2019)
Menurut  Pasal  1  butir  (1)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  pengertian  pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang diperlukan  dirinya,  masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Sebagaimana  amanat  konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa :
“Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  tumbuh,  hidup,  dan  berkembang  serta  berhak atas  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Peran  keluarga  sebagai  media  utama pembelajaran  tak  dapat  dikesampingkan.  Inilah  proses  paling  awal  dimana  seorang  anak membangun  intelektualitas  dan  mentalitasnya  sebelum  menerima  pendidikan  lain  dari bangku  sekolah.  Masyarakat  tempat  tinggal  juga  memiliki  pengaruh  besar  terhadap pembangunan  watak  dan  sifat  anak.  Lingkungan  masyarakat  yang  baik  akan  memberikan pengaruh  yang  baik  pula,  demikian  juga  sebaliknya.  Lingkungan  masyarakat  (terutama teman-teman  sepermainan)  secara  spontan  mengajarkan  anak-anak  mengenai  banyak  hal baru yang tidak didapatkan dari orang tua.
Hal  ini  sesuai  dengan  Setiap  anak,  termasuk  narapidana  anak,  memiliki  hak  atas pendidikan  yang  bermutu  yang  dijamin  baik  oleh  Resolusi  dan  Konvensi  yang  ditetapkan PBB  maupun  UUD  1945  amandemen  keempat.  Pemenuhan  hak  atas  pendidikan  bagi narapidana anak juga merupakan bagian dari pembinaan agar narapidana anak dapat kembali ke masyarakat  dan  menjadi  warga  negara yang taat hukum dan bertanggung jawab(Putri  et al., 2020).
Pembinaan  narapidana  anak  belum  secara  tegas  dibedakan  dengan  pembinaan narapidana  dewasa.  Pembinaan  narapidana  anak  berkaitan  erat  dengan  aspek,  kebijakan peraturan per undang-undangan yang saat ini mengacu pada undang-undang pengadilan anak dan  undang-undang  pemasyarakatan,  sedangkan  peraturan  pelaksaannya  belum  ada, sehinggan  masih  memakai  surat-surat  keputusan  dan  surat-surat  edaran  yang  lama.  Pada pelaksanaan  nya  pembinaan  narapidana  anak  belum  sepenuhnya  dilakukan  secara  khusus oleh  sistem  peradilan  pidana,penanganan  pembinaan  narapidana  anak  masih  terkesan merupakan tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatn saja.
Menurut  menteri  pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan  anak,  Ny.Linda  Amalia Sari Gumelar, menyatakan “Bahwa jumlah anak yang berada di rumah tahanan (rutan) terus meningkat,  Sangat    memprihatinkan,  jumlah  anak  di  rutan  dan  lapas  terus  mengalami peningkatan  tiap  tahunnya.”  Kementrian  hukum  dan  hak  asasi  manusia  (Kemenkumham) kantor wilayah Jawa Timur menyatakan bahwa angka kriminalitas yang dilakukan anak-anak di Jatim masih tergolong tinggi.
Negara sebagai pelaksana kewajiban bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak anak sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  tersebut.  Pemerintah  Indonesia  menyelenggarakan program  wajib  belajar  12  tahun,  yang  menurut  undang-undang  sistem  pendidikan  nasional pasal 1, program ini harus di ikuti oleh anak-anak Indonesia tak terkecuali anak-anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sedang menjalani masa hukuman.
Anak  didik  yang  berada  di  lembaga  pemasyarakatan  berhak  mendapatkan  pendidikan dan  latihan  baik  formal  maupun  informal  sesuai  dengan  bakat  dan  kemampuannya,  serta memperoleh  hak-hak  lainnya.  Walaupun  mereka  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan  anak, dilihat dari umur mereka yang masih kurang dari atau sama dengan 18 tahun maka mereka perlu mendapatkan hak pendidikan seperti di lembaga pendidikan formal atau SD, SMP, dan SMA.
Menurut  Harsono  “tujuan  pendidikan  dan  pembinaan  pada  dasarnya  adalah  untuk
menghasilkan  masyarakat  yang  kreatif  dalam  arti  bertambah  dalam  pengetahuan, ketrampilan,  sikap  dan  motivasinya  dan  mengaplikasikannya  ke  dalam  kegiatan-kegiatan yang  bermanfaat.  Tujuan  pembinaan  adalah  untuk  menciptakan  pribadi  atau  kelompok masyarakat  yang  terampil  dan  bersikap  mental  positif.  Hal  tersebut  memungkinkan terlaksananya  rencana  kegiatan  yang  telah  diprogramkan,  sehingga  terwujud  masyarakat yang aktif dan dinamis” (Sofi,2015).
Pendidikan  dan  pembinaan  narapidana  sekarang  ini  dilakukan  pada  awalnya  dari kenyataan  bahwa  tujuan  pembinaan  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  nilai  dan hakekat  hidup  yang  tumbuh  dalam  masyarakat.  Model  pendidikaan  narapidana  di  dalam Lapas tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau  bebas.  Pemasyarakatan  dikatakan  sebagai  suatu  sistem  pendidikan  terhadap  para pelanggar  hukum  dan  sebagai  suatu  pengejawantahan  keadilan  yang  bertujuan  untuk mencapai  reintegrasi  sosial  atau  pulihnya  kesatuan  hubungan  antara  warga  binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.
Pasal  9  ayat  1  undang-undang  No.23  tahun  2002  tentang  perlindungan  anak menyebutkan  bahwa  setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam rangka  pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat  dan bakatnya.(PPA, 2002)
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dilakukan  observasi  mengenai  implementasi pemenuhan hak narapidana anak untuk mendapatkan pendidikan di lembaga pemasyarakatan kelas  II  A  Sidoarjo  sebagai  informasi  untuk  khalayak  umum.  Rumusan  Masalah  dalam penelitian ini diantaranya 1) Bagaimana  perananan lapas dalam memenuhi  hak pendidikan narapidana anak? dan 2) Apa kendala yang dihadapi lapas dalam memenuhi hak pendidikan narapidana  anak  ?.  Tujuan  Penelitian  ini  sesuai  dengan  permasalahan  yang  dirumuskan diantaranya  1)  Mendeskripsikan  peranan  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  memenuhi pendidikan     narapidana anak kelas II A di Kabupaten Sidoarjo. 2) Memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana tindakan lapas dalam memenuhi pendidikan narapidana anak kelas II A di Kabupaten Sidoarjo.
Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan  Unit  Pelaksana  Teknis  di  bawah  direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Penghuni  Lembaga  Pemasyarakatan  bisa narapidana  (napi)  atau  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  bisa  juga  yang  statusnya masih  tahanan,  maksudnya  orang  tersebut  masih  berada  dalam  proses  peradilan  dan  belum ditentukan bersalah oleh hakim.(Republik Indonesia, 1995).
Lapas  juga  lebih  dikenal  oleh  masyarakat  awam  dengan  istilah  penjara.  Ketika seseorang  telah  dimasukkan  ke  dalam  lapas,  maka  hak  kebebasannya  sebagai  warga masyarakat  akan  dicabut.  Ia  tidak  bisa  lagi  sebebas  masyarakat  di  luar  lapas.  Orang-orang yang telah masuk dalam lapas dapat dikatakan sebagai orang yang kurang beruntung karena selain  tidak  bisa  lagi  bebas  bergerak,  tetapi  mereka  juga  akan  dicap  sebagai  sampah masyarakat  oleh  lingkungannya.(Mardjono  Reksodiputro,  1994)  Orang  –orang  yang bermasalah  secara  hukum  dan  sudah  dimasukkan  didalam  lapas  disebut  dengan  istilah narapidana.
Narapidana  adalah  seseorang  yang  dipidana  berdasarkan  putusan  pengadilan  dan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang  telah  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di Lembaga  Pemasyarakatan.  Salah  satu  narapidana  dalam  Lapas  ialah  narapidana  anak  atau yang disebut dengan anak pemasyarakatan. Anak didik pemasyarakatan diantaranya adalah :
a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lapas anak paling lama sampai umur 18 tahun
b) Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun
c) Anak  sipil  yaitu  anak  yang  atas  permintaan  orang  tua  atau  walinya  memperoleh penetapan  pengadilan  untuk  di  didik  di  lapas  anak  paling  lama  sampai  berumur  18 tahun(Republik Indonesia, 1995)
Berdasarkan putusan direktur jenderal pemasyarakatan kementrian hukum dan hak asasi  manusia  nomor  :  pas170.pk.01.01.02  tahun  2015  Penggolongan  narapidana berdasarkan  umur  diantaranya  Anak  (12-18  tahun)  dan  Dewasa  (diatas  18  tahun).  Sesuai dengan putusan di atas, maka Narapidana yang masuk golongan harus tetap merima haknya terkait  pendidikan  tanpa  diskriminasi.  Hal  ini  tertuang  dalam  Deklarasi  Universal  Hak Asasi  Manusia  (DUHAM)  dalam  Pasal  26  yang  menegaskan  jika  pendidikan  adalah  hak setiap orang. Hukum Internasional juga telah mengatur hak anak dalam beberapa konvensi.
Konvensi  Hak-Hak  Anak  ( Convention  on  the  Rights  of  the  Child )  disetujui  oleh Majelis  Umum  PBB  pada  November  1989,  dalam  Pasal  28  telah  menyatakan  pengakuan hak  anak  atas  pendidikan,  Konvensi  mengenai    Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja Migran  dan  Anggota  Keluarganya  ( International  Convention  on  the  Protection  of  the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families), dalam Pasal 30, 43, dan 45 menjamin  adanya  akses    pendidikan  dan  layanan  publik  tanpa  diskriminasi.(Viviansari, 2019)
Selain  Deklarasi  di  atas  pemenuhan  hak  atas  pendidikan  narapidana  anak  juga diatur  dalam  Undang  –  undang  Nomor  12  Tahun  1995  pasal  14  bahwa  Hak  dasar  yang telah  diberikan  oleh  negara  kepada  narapidana.  Sesuai  dengan  hak  dasar  yang  diterima, maka kewajiban narapidana sesuai dengan pasal 15 pada Undang  – undang di atas bahwa narapidana  wajib  mengikuti  pembinaan  sesuai  dngan  program  yang  telah  ditentukan. Sesuai  dengan  pernyataan  deklarasi  dan  UU  tentang  pemasyarakatan,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  pemenuhan  hak  anak  dalam  pendidikan  diharuskan  mampu  dipenuhi oleh lembaga meskipun anak tersebut menjadi seorang narapidana.
Model  pembinaan  Pendidikan  pada  narapidana  anak  dilakukan  dengan  cara pemindahan  anak  lapas  dari  lapas  1  ke  lapas  yang  lain  dengan  tujuan  optimalisasi pendidikan  dan  pengajaran  sesuai  dengan  pasal  23.    Manfaat  Penelitian  Memberikan referensi  kepada  masyarakat  dan  instansi  sejenis  dalam  memperhatikan  pemenuhan  Hak atas  pendidikan  narapidana  anak  sehingga  mindset  masyarakat  terhadap  eks  narapidana anak dapat dirubah sehingga pemenuhan hak anak pasca pidana tetap dapat diperoleh tanpa diskriminasi.
Upaya  pelaksanaan  pembinaan  warga  binaan  lapas  masih  memiliki  kendala  dalam implementasinya. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Afandi Haris Rahardjo  (2020)  menyebutkan  bahwa  Faktor-  faktor  tersebut  antara  lain  kurangnya  mitra kerja  untuk  melakukan  proses  pemenuhan  hak  mendapatkan  pendidikan,  sarana  yang tersedia  di  Lapas  belum  memadai,  keterbatasan  tenaga  pendidik  yang  disediakan  oleh Dinas  Pendidikan  setempat,  pengawalan  terhadap  narapidana  anak  apabila  menempuh pendidikan  di  luar  Lapas,  serta  alokasi  anggaran  yang  minim  untuk  pendidikan  didalam Lapas. Partisipasi dari instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, serta aktifis penggiat  anak  sangat  dibutuhkan  didalam  proses  ini  mengingat  sangat  pentingnya pendidikan  untuk  narapidana  anak  khususnya  di  Lapas  Kelas  I  Makassar(Afandi  Haris Raharjo, 2014).
Landasan Teori (berisi teori yang digunakan, penelitian sebelumnya yang relevan)
Menurut  Skinner  (1994)  dalam  Irfan  (2019)  bahwa  hubungan  antara  stimulus  dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian menimbulkan perubahan  tingkah  laku,  respon  yang  diterima  seseorang  tidak  sesederhana  itu,  karena stimulus-stimulus  yang  diberikan  akan  saling  berinteraksi  dan  interaksi  antar  stimulus  itu akan  mempengaruhi  respon  yang  dihasilkan.  Respon  yang  diberikan  ini  memiliki
konsekuensi-konsekuensi.  Konsekuensi.  konsekuensi  inilah  yang  nantinya  mempengaruhi munculnya perilaku(Asfar, 2019). Maka dari itu untuk mengimplementasikan stimulus dan respon  tersebut  perlunya  diaplikasikan  dalam  wujud  pendidikan.  John  A.  Laska  dalam Knight (1982) dalam irfan (2019) bahwa pendidikan dikatakan sebagai sebuah usaha yang terencana  oleh  pelajar  atau  oleh  orang  lain  untuk  mengontrol  (memberi  panduan, mengarahkan,  atau  mempengaruhi  atau  mengatur)  suatu  situasi  belajar  untuk  mencapai tujuannya(Asfar, 2019).
Sesuai  dengan  pemaparan  di  atas  pendekatan  yang  sesuai  jika  dikaitkan  dengan pemenuhan hak pendidikan pada narapidana anak adalah pendekatan behavioristik menurut Kusmitarjo  dan  Mantja  (2011)  menyatakan  bahwa  belajar  dipahami  sebagai  proses perubahan  tingkah  laku  teramati  yang  relatif  berlangsung  lama  sebagai  hasil  dari pengalaman  dengan  lingkungan.  Pendekatan  behavioristik  berkembang  melalui eksperimen-eksperimen,  baik  pada  manusia  maupun  pada  hewan(Siti  Maghfhirah,  2020). Makna  yang  dapat  di  ambil  dalam  teori  tersebut  adalah  pendekatan  Behavioristik  adalah pandangan  individu  sebagai  makhluk  yang  reaktif  yang  mampu  memberi  respon  terhadap lingkungan,  maka  Pengalaman  yang  dimiliki  dapat  membentuk  perilaku  mereka  di  masa mendatang.
Pemaparan  konsep  dan  landasan  di  atas  sesuai  dengan  amanah  pendidikan  dalam pasal 31 undang  – undang  dasar 1945 bahwa  pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  bahwa tujuan bangsa Indonesia pun salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka tidak  ada  alasan  negara  untuk  mengelak  dari  amanat  Undang-Undang  tersebut.  Didukung oleh pasal 31 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.
Menurut  Harsono  “tujuan  pendidikan  dan  pembinaan  pada  dasarnya  adalah  untuk menghasilkan  masyarakat  yang  kreatif  dalam  arti  bertambah  dalam  pengetahuan, ketrampilan,  sikap  dan  motivasinya  dan  mengaplikasikannya  ke  dalam  kegiatan-kegiatan yang  bermanfaat.  Tujuan  pembinaan  adalah  untuk  menciptakan  pribadi  atau  kelompok masyarakat  yang  terampil  dan  bersikap  mental  positif.  Hal  tersebut  memungkinkan terlaksananya  rencana  kegiatan  yang  telah  diprogramkan,  sehingga  terwujud  masyarakat yang aktif dan dinamis” (Sofi,2015).
Berdasarkan  tujuan  pendidikan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  seorang  nara pidana  anak  pada  Lapas  kelas  IIA  Sidoarjo  memiliki  hak  yang  sama  dalam  memperoleh pendidikan.  Hal  ini  bertujuan  agar  tujuan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dapat diimplikasikan  ke  semua  generasi  bangsa  tanpa  terkecuali  baik  dalam  pendidikan  formal maupun non formal.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  deskriptif,  yaitu  salah  satu  jenis  penelitian  yang menyajikan  suatu  fenomena  atau  kenyataan  yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  unit  yang  diteliti. pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yaitu  suatu  pendekatan  dengan  metode wawancara  dan  observasi  serta  sesuai  dengan  fakta  di  lapangan.  (Sugiyono,  2015)  Berdasarkan  jenis penelitian  diatas,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peranan  Lembaga  Pemasyarakatan da;am  memenuhi  pendidikan  narapidana  anak  kelas  II  A  Sidoarjo  dan  untuk  memberikan  informasi kepada masyarakat bagaimana tindakan lapas dalam memenuhi Pendidikan narapidana anak kelas II A Sidoarjo.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  diantaranya  peraturan  perundang  –undangan  dan  informasi  serta dokumen  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  hak  pendidikan  narapidana  anak  yang  berumber  dari  Lapas narapidana anak kelas II A Sidoarjo dengan konsep kajian Hak Asasi Manusia.  Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan  daa yang dikumpulkan data di analisis melalui Reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil (memuat data penelitian didukung oleh sumber data yang valid)

## Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo dalam upaya Pemenuhan Hak Pendidikan pada Narapidana Anak
Berbeda  dengan  Lapas  dewasa  yang  mementingkan  keterampilan  yang  berorientasi keuntungan  untuk  kegiatan  pembinaanya,  Lapas  anak  lebih  menekankan  pada  pendidikan. Disebabkan narapidana di sini masih dalam usia sekolah/di bawah usia 18 tahun. Pada rentang usia seperti itu pendidikan menjadi sangat penting. Seperti hasil wawancara (15 Februari 2021) Bapak Andi E. Sutrisno menyatakan sebagai berikut :
“Di Lapas anak kelas II A Sidoarjo, terdapat 2 anak tahanan, yang mana mereka berstatus pelajar karena berusia dibawah 18 tahun, kasus mereka merupakan kasus perlindungan anak yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2014 yaitu mengenai kenakalan remaja dan juga kasus Narkoba yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2009.”
Seluruh kegiatan itu dilakukan di dalam satu kompleks Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Sidoarjo. Hal tersebut terjadi karena para narapidana tidak boleh keluar lingkungan. Lapas sehingga semua kegiatan dipusatkan di dalam Lapas termasuk untuk kegiatan pendidikan formal. Menurut Bapak Andi E Sutrisno Pembina LAPAS mengatakan bahwa :
“Perlu diketahui “Penjara Anak” yang sering disebut bukan istilah yang dikenal dalam UU  SPPA.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  adalah  keseluruhan  proses  penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembibingan  setelah  menjalani  pidana.  Dijelaskan  bahwa  istilah  yang  digunakan  dalam  UU SPPA  adalah  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  System  peradilan  ini mengedepankan  pembinaan  kepada  narapidana  anak  khususnya  berkaitan  dengan  pendidikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
Menurut  Tutor  A  bahwa  “Kegiatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II  A  selain kegiatan  pendidikan  formal,    kegiatan  pendidikan  nonformal  yang  ada  di  Lapas,  hal  tersebut terjadi  karena  para  narapidana  tidak  boleh  keluar  dari  lingkungan  Lapas  sehingga  semua kegiatan  dipusatkan  di  dalam  Lapas.Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo tak menyurutkan semangat untuk mengikuti program kejar paket tang diadakan oleh Lapas Kelas IIA Sidoarjo tersebut.

## Kendala dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  penulis  di  lapangan  dan  hasil  wawancara  dengan Kepala  SUBSI  BIMKEMASWAT  Lapas  kelas  II  A  Sidoarjo,  Bpk,  Andi  E  Sutrisno  terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh petugas Lapas dalam memenuhi pendidikan narapidana anak,  salah  satunya  kendala  adalah  menumbuhkan  minat  untuk  belajar,  yang  terkadang menjadi kesulitan tersendiri.
Motivasi  belajar  anak  didik  yang  kurang  begitu  menyadari  pentingnya  belajar  bagi dirinya,  keluarga,  dan  masyarakat.  Bpk,  Andi  E  Sutrisno  mengatakan  ada  cara  untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan cara pendekatan persuasi yang merupakan komunikasi untuk  mengubah  atau  memengaruhi  kepercayaan,  sikap,  dan  perilaku  seseorang  sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan komunikator.

## Pembahasan
A. Peran  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA  Sidoarjo  dalam  upaya  Pemenuhan  Hak Pendidikan pada Narapidana Anak
Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Kelas  II  A  Sidoarjo  ini  merupakan  satu-satunya Lapas  Anak  yang  berada  di  wilayah  Sidoarjo,yang  dikelola  oleh  Kementrian  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Republik  Indonesia  (RI).  Penghuni  Lapas  ini  hanya  berasal dari  wilayah  Sidoarjo  saja.  Lapas  Anak  ini  terpisahkan  dengan  Lapas  dewasa,  karena dengan  berbagai  pertimbangan  seperti  pertimbangan  moril  dan  lingkungan,  dan  sejatinya penanganan mereka juga berbeda.
Kapasitas  di  Lapas  Anak  Sidoarjo  adalah  350  orang.  Penghuni  Lapas  Kelas  II  A Sidoarjo  kebanyakan  berasal  dari  kawasan  Jawa  Timur,  yang  rata-rata  penghuni  Lapas Anak  Kelas  II  A  Sidoarjo  berumur  14  tahun  sampai  18  tahun.  Selama  merekan  di  Lapas
banyak  kegiatan  yang  bisa  dilakukan,  terutama  yang  berkaitan  dengan  pendidikan nonformal.
Berbeda dengan Lapas dewasa yang mementingkan keterampilan yang berorientasi keuntungan untuk kegiatan pembinaanya, Lapas anak lebih menekankan pada pendidikan. Disebabkan  narapidana  di  sini  masih  dalam  usia  sekolah/di  bawah  usia  18  tahun.  Pada rentang  usia  seperti  itu  pendidikan  menjadi  sangat  penting.  Seperti  hasil  wawancara  (15 Februari 2021) Bapak Andi E. Sutrisno menyatakan sebagai berikut :
“Di  Lapas  anak  kelas  II  A  Sidoarjo,  terdapat  2  anak  tahanan,  yang  mana  mereka berstatus  pelajar  karena  berusia  dibawah  18  tahun,  kasus  mereka  merupakan  kasus perlindungan anak yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2014 yaitu mengenai kenakalan remaja dan juga kasus Narkoba yang termuat dalam undang-undang No.35 tahun 2009.”
Mayoritas  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas II  A  Sidoarjo  adalah  masih masuk  usia sekolah.  Oleh  karena  itu,  ini  menjadi  dasar  pelayanan  yang  utama  dari  Lapas  Anak Sidoarjo,  sehingga  kebutuhan  dan  hak  narapidana  sebagai  warga  negara  dapat  terpenuhi secara  baik,  meskipun  mereka  sedang  menyandang  status  tahanan.  Untuk  menunjang kegiatan  pembelajaran  di  Lapas  Anak  berbagai  jenis  kegiatan  juga  tersedia,  antara  lain  : kegiatan menjahit, badminton, basket, sepak bola, dan bermain alat musik disamping kejar paket yang menjadi kegiatan utama.
Seluruh  kegiatan  itu  dilakukan  di  dalam  satu  kompleks  Lembaga  Pemasyarakatan Anak  Kelas  II  A  Sidoarjo.  Hal  tersebut  terjadi  karena  para  narapidana  tidak  boleh  keluar lingkungan.  Lapas  sehingga  semua  kegiatan  dipusatkan  di  dalam  Lapas  termasuk  untuk kegiatan  pendidikan  formal.  Berdasarkan  penjelasan  Bapak  Andi  E  Sutrisno  mengatakan bahwa :
“Perlu  diketahui  “Penjara  Anak”  yang  sering  disebut  bukan  istilah  yang  dikenal dalam  UU  SPPA.  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (SPPA)  adalah  keseluruhan  proses penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  mulai  tahap  penyelidikan sampai dengan tahap pembibingan setelah menjalani pidana. Dijelaskan bahwa istilah yang digunakan  dalam  UU  SPPA  adalah  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA).  LPKA adalah Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Terkait LPKA ini, dalam UU SPPA  diatur  bahwa  setiap  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  harus  melakukan  perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan UU LPKA paling lama 3 tahun dan kegiatan tersebut berpusat  di  “LPKA  kelas  I  Blitar”.  Jadi  Lapas  Kelas  II  A  Sidoarjo  merupakan  tempat tahanan  sementara  (LPAS)  bagi  narapidana  anak  di  Jawa  Timur,  anak  yang  telah  divonis hukuman  dalam  pengadilan,  akan  segera  dipindahkan  di  LPKA  Kelas  I  Blitar  dengan penangan khusus.”
LPKA  Kelas  I  Blitar  merupakan  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  yang menganani  narapidana  anak  secara  khusus,  banyak  bentuk  kegiatan  yang  diorientasikan disana, termasuk cara penangan pembinaan narapidana anak dengan memenuhi semua yang menjadi  hak  anak  tersebut,  seperti  mendapatkan  pendidikan  secara  formal  maupun  non formal,  karena  narapidana  anak  yang  berada  disana  rata-rata  berusia  dibawah  18  tahun yang  berstatus  pelajar.  Pembinaan  dan  penanganan  LPKA  Kelas  I  Blitar  mengacu  pada pelaksanaan  anak  dalam  pendidikan  agar  anak  tersebut  tidak  putus  sekolah,  yang  mana telah bekerjasama dengan DIKNAS setempat sehingga memenuhi kriteria belajar mengajar pada umumnya, hanya saja letaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
Para  pembina  dan  pembimbing  di  LPKA  telah  dilatih  khusus  untuk  melakukan pembinaan terhadap narapidana anak, maka secara tidak langsung turut membantu bangsa ini untuk meneka angka kejahatan dan pelanggar hukum di masa yang akan datang. Anak- anak  terpidana  tetap  bisa  melanjutkan  sekolah  dengan  program  kejar  paket  diantaranya Paket  A,  Paket  B,  dan  Paket  C.  Selain  itu  para  narapidana  anak  dapat  mengembangkan minat bakatnya. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Affandi Haris Rahardjo (2014)
bahwa  pelaksanaan  hak  narpidana  anak  untuk  mendapatkan  pendidikan  di  Lapas  Kelas  I Makassar  belum  sepenuhnya  terpenuhi  .Namun  upaya  pelaksanaan  pendidikan  terus dilakukan  sebaik  mungkin  mengingat  sangat  urgennya  pendidikan  bagi  seseorang  (anak) walaupun  sedang  menjalani  masa  pidana.  Di  LapasKelas  I  Makassar  terdapat  Program Kejar (Kelompok belajar) Paket A, B, dan C untuk narapidana anak.
Kegiatan  minat  bakat  untuk  menunjang  kreatifitas  anak  dalam  mengeksplor kemampuannya selain di bidang pendidikan secara formal, misal badminton, basket, sepak bola, dan bermain alat musik  disamping kejar paket yang menjadi kegiatan utama.Hal ini dibenarkan oleh Bapak Andi E Sutrisno yang menjelaskan bahwa :
“Kegiatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II  A  selain  kegiatan  pendidikan formal,  kegiatan pendidikan nonformal yang ada di Lapas, hal tersebut terjadi karena para narapidana tidak boleh keluar  dari lingkungan Lapas  sehingga semua kegiatan dipusatkan di  dalam  Lapas.Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas IIA  Sidoarjo  tak  menyurutkan  semangat  untuk  mengikuti  program  kejar  paket  tang diadakan  oleh  Lapas  Kelas  IIA  Sidoarjo  tersebut.  WBP  tersebut  terbagi  dalam  3  kelas yaitu, Paket A, Paket B, serta paket C. Program Kejar Paket tersebut diselenggarakan agar para WBP yang belum sempat mengenyam bangku pendidikan dapat mendapatkannya pada program  ini  serta  diharapkan  setelah  bebas  nanti,  para  peserta  kejar  paket  tersebut  dapat melamar  pekerjaan  sehingga  menjadi  bekal  hidup  untuk  diri  beserta  keluarganya  di  masa depan nanti”.
Tenaga  pengajarnya  (Tutor)  sendiri  ialah  petugas  yang  memiliki  kompeten  serta dibantu oleh beberapa WBP. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) narapidana anak di dalam lapas dilaksanakan dimulai dari hari Senin sampai Kamis dengan kegiatan sebagai berikut : -Jam 07.00 : Makan pagi
-Jam 07.30 – 09.00 : Sekolah
- Jam 09.00-09.30 : Istirahat
- Jam 09.30 – 12.00 : Sekolah
- Jam 12.00 – 13.00 : Shalat dhuhur
- Jam 13.00-15.00 : Istirahat dan Apel siang
- Jam 15.00 – 18.00 : Mengembangkan minat dan bakatnya
Lembaga  Pemasyarakatan  melaksanakan  sistem  pemasyarakatan  yang  dijadikan sebagai  metode  pembinaan  bagi  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan.  Sementara narapidana  adalah  manusia-manusia  yang  menghadapi  kesulitan  dan  terganggu  status sosialnya sehingga mereka membutuhkan pembinaan intensif agar mereka dapat mengatasi kesulitannya sedikit demi sedikit.
Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  mengamati  bahwa  anak  yang  berkonflik  dengan hukum  harus  tetap  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal  meskipun  sedang  menjalani masa  pidana  sehingga  diperlukan  perubahan  sistem  pola  pembinaan  dan  pembimbingan kepada  anak  yang  berada  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Pendidikan  bagi  para    narapidana bertujuan  memberi  bekal  pendidikan  untuk  mereka    jika  sudah  keluar  dari  Lembaga Pemasyarakatan kelak. Semakin  banyak orang mengeyam pendidikan maka pengangguran dan angka kejahatan semakin berkurang. Kondisi ini mejadikan pendidikan itu mempunyai manfaat sosial yang tak terhingga bagi masyarakat sekitar.
Pendidikan  adalah  hak  setiap  warga  negara.  Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan bangsa Indonesia pun salah satunya adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Maka  tidak  ada  alasan  negara  untuk  mengelak dari  amanat  Undang-Undang  tersebut.  Didukung  oleh  pasal  31  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.
Pada  hakikatnya  anak  didik  pemasyarakatan  sebagai  insan  dan  sumber  daya manusia  harus  diperlakukan  dengan  baik,  termasuk  terpenuhi  hak  pendidikan  bagi  anak didik  pemasayarakatan.  Meskipun  mereka  berada  pada  Lembaga  Pemasyarakatan  tetapi
hak pendidikan mereka tidak boleh diabaikan. Meperkuat sekolah di Lapas anak adalah hal yang  patut  diperhatikan  agar  anak-anak  tetap  dapat  menimba  ilmu  dan  melanjutkan pendidikannya.
Bila  anak  didik  pemasayrakatan  tidak  mendapatkan  pendidikan  yang  memdai, mereka  tidak  dapat  memiliki  bekal  ilmu  yang  baik  setelah  menghirup  udara  bebas  yang kompetitif.  Mereka  akan  terisolasi,  tidak  dapat  mengaktualisasikan  diri  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara,  menjadi  bodoh  dan  tertinggal  sehingga  kemungkinan  besar mereka  dikucilkan  dan  tidak  dapat  diterima  sekembalinya  mereka  ke  tengah-tengah masyarakat. Dampak besar dari itu, Indonesia akan kekurangan individu dan sumber daya yang baik, berkarakter, dan mampu memperluas jangkauan pendidikannya.
Tahap awal dalam memberikan pendidikan pada narapidana anak yaitu
a. Pembinaan beragama
b. Pembinaan berbangsa dan bernegara
c. Pembinaan kemampuan intelektual
Tujuan  Lembaga  Pemasyarakatan  kelas  II  A  Sidoarjo  dalam  memberikan pendidikan pada narapidana anak yaitu :
1. Tidak melanggar hukum lagi
2. Berpartisipasi aktif dan pasif dalam pembangunan pendidikan
3. Bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan damai dan aman
4. Membangun manusia mandiri
Peranan  atau  tugas  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Pemasyarakatan  adalah melaksanakan  pembimbingan  agar  narapidana  anak  bisa    mendapatkan  pendidikan  di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo ini mempunyai 2 opsi untuk memenuhi pendidikan narapidana anak.
Opsi  pertama  yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan  Blitar  bekerjasama  dengan  Dinas Pendidikan.  Setiap  Dinas  Pendidikan  mempunyai  PKBM  (Pusat  Kegiatan  Belajar Mengajar),  tetapi  tergantung  setiap  daerah  nya  masing-masing.  Dinas  Pendidikan  Blitar menugaskan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) untuk mengajar di dalam Lembaga Pemasyarakatan agar narapidana anak mendapatkan pendidikan.

## Gambar 4. 1 proses belajar mengajar dengan dinas pendidikan
Pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II  A Sidoarjo dilaksanakan melalui program Kejar (Kelompok Belajar) Paket A yaitu setara dengan SD, paket B yaitu setara dengan SMP, paket C yaitu setara dengan SMA, bekerjasama dengan Dinas  Pendidikan  pemenuhan  kebutuhan  atas  fasilitas  ijazah.  Untuk  Pembelajaran  sehari- hari telah ditentukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan seperti pendidikan umum berupa pendidikan  agama/rohani  (mengaji  dan  sholat),  pendidikan  jasmani,  pendidikan  kesenian, pembinaan ketrampilan, dan pendidikan umum.
Dinas  Pendidikan  Blitar  berharap  ingin  merubah  sistem  perlakuan  dan  pembinaan terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Jika  kelak keberhasilan  Dinas  Pendidikan  dalam  memberikan  pembinaan  terhadap  anak  secara  tidak
langsung  turut  membantu  bangsa  untuk  menekan  angka  kejahatan  di  masa  yang  akan datang. Apabila gagal dalam melakukan pembinaan terhadap mereka.
Opsi yang kedua yaitu petugas di Lembaga Pemasyarakatan bisa menjadi pengajar bagi  narapidana  anak.  Para  petugas  di  Lembaga  Pemasyarakatan  saling  bahu  membahu untuk  memupuk  semangat  belajar  para  anak  didik  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Keberadaan  guru  sebagai  pengajar  menjadi  salah  satu  faktor  penting  yang  patut diperhatikan. Guru tidak dapat dilepaskan dalam proses pendidikan.

## Gambar 4. 2 Petugas lapas menjadi pengajar
Petugas  berkontribusi  dalam  proses  belajar  siswa.  Petugas  dapat  memberi penjelasan  terkait  meteri,  mengembangkan  pengetahuan  siswa  dengan  pertanyaan- pertanyaan,  memberikan  tugas  yang  dapat  menambah  pengetahuan  siswa,  memberikan motivasi belajar, menjadi teman bagi siswa, menjalin komunikasi yang baik dengansiswa, dan membantu meningkatkan pemahaman serta pengetahuan siswa.
Bila mengacu pada tujuan pendidikan nasional Indonesia, dapat ditambahkan bahwa guru  yang  baik  juga  setidaknya  mampu  mengupayakan  anak  didiknya  menjadi  manusia yang  beriman  dan  bertakwa    kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  ber-akhlaq  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara  yang  demokratis  serta bertanggung  jawab.  Hal  ini  dikuat  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Dalimunthe (2017)  bahwa  Penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dilakukan  terhadap  norma-norma hukum  yaitu  yang  merupakan  patokan  untuk  bertingkah  laku  yang  terdapat  dalam  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Penelitian hukum yang dilakukan juga didukung oleh  data  empirisDalam  melaksanakan  sistem  pemasyarakatan  didasarkan  atas  asas Pengayoman,  Persamaan  perlakuan  dan  pelayanan,  Pendidikan,  Pembimbingan, Penghormatan  harkat  dan  martabat  manusia,  Kehilangan  kemerdekaan  merupakan  satu- satunya  penderitaan  danTerjaminnya  hak  untuk  tetap  berhubungan  dengan  keluarga  dan orang-orang  tertentu  dimana  hal  tersebut  diatur  dalam  undang-  undang  nomor  12  tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mengatur pula hak- hak narapidana.
Guru  maupun  pengajar  menjadi  hal  penting  yang  dibutuhkan  di  Lembaga Pemasyarakatan anak. Kualitas guru yang baik dan tentunya kuantitas yang memadai, akan dapat  membatu  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak. Sehingga anak-anak Pemasyarakatan memiliki harapan masa depan. Dalam hal ini prinsip penyelenggaraan  pendidikan  sudah  dijelaskan  dengan  memberi  teladan,  memotivasi,  dan mengembangkan  diri  siswa.  Artinya,  keberadaan  guru  semakin  penting  dirasakan  sebagai salah satu pihak yang turut berperan mewujudkan hal tersebut.
Selain  peran  Lapas,  hal  lain  yang  mendukung  terwujudnya  pendidikan  narapidana adalah  sarana  dan  prasarana  yang  diberikan  yang  sudah  diatur  dalam  UU  SPPA  NO.  11 tahun 2012 ( tentang perlindungan anak) dan UU no 35 tahun 2014 ( tentang perlindungan anak). Bapak Andi. E. sutrisno mengatakan bahwa :
“Sarana  dan  prasarana  Lapas  warna  bangunan  tidak  boleh  berwarna  abu-abu  jadi harusnya warna yang ceria, cerah, kuning, biru, dan hijau. Di LPKA harus ada Lapangan, kelas,  taman,  dan  tempat  untuk  mengembangkan  minat  dan  bakatnya.  Jadi  prinsipnya
mereka  sudah  tertata,  satan  dan  pradarana  ,  merwka  hanya  satu  yang  hilang,  mereka kehilangan kemrdekaan untuk bergerak  dan mereka dalam pengawasan lpka”

## B. Kendala  Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  memenuhi  Hak  pendidikan narapidana anak
Dalam memenuhi hak anak didik khususnya di Lapas kelas II A Sidoarjo ini masih terdapat  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan  hak-hak  anak  didik,  yang  jika  dibiarkan tanpa penanganan dan perhatian serius akan menghambat proses pembinaan anak didik di Lapas.  Hingga  pada  akhirnya  juga  akan  mengakibatkan  proses  pembinaan  tidak  dapat berjalanan secara optimal dan tujuan dari poses pemasyarakatan akan sulit dicapai.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  penulis  di  lapangan  dan  hasil  wawancara  dengan Kepala  SUBSI  BIMKEMASWAT  Lapas  kelas  II  A  Sidoarjo,  Bpk,  Andi  E  Sutrisno terdapat beberapa kendala yang di hadapi oleh petugas Lapas dalam memenuhi pendidikan narapidana  anak,  salah  satunya  kendala  adalah  menumbuhkan  minat  untuk  belajar,  yang terkadang menjadi kesulitan tersendiri.
Motivasi  belajar  anak  didik  yang  kurang  begitu  menyadari  pentingnya  belajar  bagi dirinya,  keluarga,  dan  masyarakat.  Bpk,  Andi  E  Sutrisno  mengatakan  ada  cara  untuk menyelesaikan  kendala  tersebut  dengan  cara  pendekatan  persuasi  yang  merupakan komunikasi  untuk  mengubah  atau  memengaruhi  kepercayaan,  sikap,  dan  perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan dengan komunikator.
Hal  lainnya  adalah  tidak    adanya  bakat  yang  dimiliki,  dan  watak  diri  yang  kurang baik,  serta  kurangnya  sarana  dan  prasarana  di  lembaga  pemasyarakatan  seperti  tidak tersedianya  ruangan  khusus  untuk  berkunjung/menjenguk  para  napi,  karena  menurut teorinya  R.  Achmad  dan  Romli  A,  lembaga  pemasyarakatan  harus  memiliki  unsru-unsur fisik  yang  lengkap  yang  salah  satu  diantaranya  yaitu  harus  tersedianya  ruang  kunjungan. Meskipun  demikian,  pembina  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak  Klas  II  A  sidoarjo  ini tidak halangan dan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan terhadap napi anak. Pelaksanaan  pendidikan  di  dalam  Lapas  Kelas  II  A  Sidoarjo  mendapat  banyak hambatan.  Patokan  kurikulum pada  pendidikan  sederajat  masih  belum  mampu  dijalankan secara  maksimal  mengingat  kurangnya  sarana  penunjang  kegiatan  pendidikan  tersebut, beberapa  kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberian  hak  pendidikan  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo antara lain:
1. Kendala dari aspek yuridis, yaitu belum adanya peraturan pelaksana/Peraturan Pemerintah yang  mengatur  secara  khusus  mengenai  pelaksanaan  pendidikan  sekolah  formal  bagi Narapidana  Anak  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Di  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  32  Tahun  1999  hanya  menerangkan  tentang  kewajiban  melaksanakan  pendidikan formal di dalam Lapas. Namun teknis pelaksanaan untuk menunjang kegiatan tersebut tidak diatur  secara  mendetail.  Keadaan  ini  yang  membuat  pihak  Lembaga  Pemasyaraktan kesulitan untuk melaksanakan peratuuran tersebut.
2. Keterbatasan  penyediaan  sarana  untuk  melakukan  proses  pendidikan  seperti  alat  tulis kantor,  kursi,  buku,  dan  peralatan-peralatan  penunjang  lainnya.  Keadaan  ini  tentu  saja membuat  para  narapidana  tidak  dapat  melakukan  pendidikann  dengan  baik  sesuai standarisasi yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
3. Kurangnya  motivasi  para  narapidana  anak  untuk  melakukan  dan  mengikuti  pelajaran dengan  baik dan  sungguh-sungguh. Keadaan  ini tentu saja  sangat disesalkan  oleh  petugas Lapas, khususnya dari para pengajar. Kesungguhan untuk memenuhi hak narapidana anak untuk  mendapatkan  pendidikan  tidak  sejalan  lurus  dengan  minat  para  narapidana  untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka tersebut.
4. Kurangnya tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Kelas II A sidoarjo, Hal ini juga dirasakan memberi pengaruh yang besar bagi keberlangsungan proses pendidikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jumlah tenaga pendidik yang terdapat di dalam Lapas Kelas II
A  Sidoarjo  sangat  berbanding  terbalik  dengan  narapidana  anak  yang  terdapat  di  dalam Lapas tersebut.  Menurut pertauran yang berlaku, Kepala Lapas dapat bekerjasama dengan instansi  pemerintah  yang  lingkup  tugasnya  meliputi  bidang  Pendidikan  dan  Kebudayaan, dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran. Namun  berdasarkan  kenyataan  sekarang  hal  tersebut  belum  bisa  terlaksana  dengan  baik. Banyak  tenaga  pendidik  seperti  guru  yang  enggan  untuk  hadir  di  Lapas  dalam  rangka pemberian  pendidikan  kepada  narapidana  anak  karena  alasan-alasan  tertentu.  Keadaan seperti  ini  dapat  menghambat  pendidikan  anak  dalam  upaya  pembentukan  karakter landasan berfikir, serta kemampuan akademik bagi para narapidana anak. Hal ini tentu saja harus  lebih  mendapatkan  perhatian  dari  pihak  Lapas  maupun  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan,  mengingat  sangat  pentingnya  pendidikan  bagi  anak.  Hal  ini  sesuai  dengan hasil penelitian Elizar ayu putri (2020) yang dilakukan di LPKA Tangerang sebagai UPT di bawah Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Provinsi Banten menjalankan tugas dan fungsi  pembinaan  terhadap  narapidana  anak  penyelenggaraan  pendidikan  di  LPKA Tangerang  berjalan  seadanya,  tidak  berkelanjutan,  dan  belum  sepenuhnya  dapat mengakomodir  minat  dan  bakat  serta  kebutuhan  narapidana  anak,  serta  masih  jauh tertinggal dari sekolah-sekolah di luar tembok penjara. Salah satu kendala utamanya adalah rendahnya kompetensi guru yang mengajar(Putri et al., 2020).
5. Kurangnya  suplay  anggaran  untuk  pendidikan.  Anggaran  untuk  pendidikan  merupakan salah  satu  faktor  penunjang  dalam  proses  pendidikan  anak  di  dalam  Lapas.  Hal  ini  juga merupakan sesuatu yang urgent. Terdapat keterkaitan yang erat antara anggaran atau biaya dengan pemenuhan kebutuhan lainnya guna kelancaran proses pendidikan. Di dalam Lapas pendidikan  personal  bisa  dilakukan  di  luar  Lapas  dengan  terlebih  dahulu  memenuhi  apa yang  menjadi  persyaratan  yang  ditetapkan  oleh  Lapas.  Misalnya  untuk  mendapatkan pendidikan di luar, ada biaya tunjangan lebih yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Biaya tersebut di gunakan untuk memfasilitasi anak dalam melakukan proses tersebut.
6. Kurangnya  Pengawalan  terhadap  narapidana.  Pengawalan  terhadap  narapidana  wajib dilakukan  apabila  narapidana  anak  melakukan  proses  pendidikan  di  luar  Lapas. Pengawalan ini bertujuan untuk mengawasi narapidana dalam melakukan pendidikan diluar Lapas  agar  tidak  melakukan  perbuatan  atau tindakan  diluar yang  salah menurut  pearturan yang ditetapkan, misalnya melarikan diri, melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya.
7. Kekurangan  Mitra  kerja  dalam  upaya  melakukan  pemenuhan  hak  narapidana  anak  untuk mendapatkan  pendidikan  di  Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Kurangnya  partisipasi  dari instansi  terkait  ini  seperti  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam  hal  ini penyediaan tenaga pendidik. Mitra kerja sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan Anak  Pidana.  Pihak  Lapas  selalu  menyambut  baik  kesediaan  para  pengajar  atau  guru. Bukan  hanya  pengajar,  dibutuhkan  juga  partisispasi  aktif  dari  berbagai  elemen  penggiat anak,  lembaga-lembaga  lainnya  yang  berhubungan  dengan  anak  untuk  menyukseskan program  dan  penyelenggaraan  pendidikan  di  dalam  Lapas.  Apabila  banyak  instansi  atau mitra kerja yang dapat terlibat langsung dalam pemenuhan hak ini, maka Lapas akan sangat terbantu dalam melakukan proses pemenuhan pendidikan tersebut.
8. Rendahnya  kepedulian  masyarakat,  pemerintah  daerah  baik  Provinsi  maupun Kota/Kabupaten  serta  organisasi-organisasi  kemasyarakatan  terhadap  masa  depan pendidikan narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sidoarjo.
Kesimpulan (memuat intisari dari pembahasanyang ditindaklanjuti dengan rekomendasi)
1. Pemenuhan  Hak  Pendidikan  Narapidana  Anak  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  IIA Sidoarjo diupayakan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat, terutama untuk penyediaan  tenaga  pendidik.  Namun  karena    minimnya  tenaga  pendidik  yang  tersedia  di dalam  Lapas,  maka  proses  pendidikan  didalam  Lapas  tidak  dapat  berjalan  secara  efektif. Pihak  Lapas  sendiri  sangat  mengharapkan  bantuan  aktif  dari  mitra  kerja  dalam  upaya memaksimalkan apa yang menjadi hak dari narapidana anak tersebut.
2. Kendala Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sidoarjo Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Sidoarjo hanyalah Lapas sementara bagi Narapidana  anak  yang  berstatus  tahanan,  mereka  akan  dipindahan  setelah  putusan pengadilan  yang  berpusat  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Khusus  Anak  kelas  I  Blitar.  Lapas juga  menghadapi  kendala  dalam  memenuhi  pendidikan  narapidana  anak.  Menurut wawancara  kepada  Bapak  Andi.  E.  Sutrisno  mengatakan  bahwa    kurangnya  mitra  kerja untuk melakukan proses pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, sarana yang tersedia di Lapas  belum  memadai,  keterbatasan  tenaga  pendidik  yang  disediakan  oleh  Dinas Pendidikan setempat.

## Daftar Pustaka
Afandi Haris Raharjo. (2014). Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan. Pemenuhan Hak Narapidana Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan .
Asfar, A. M. irfan T. A. & andi muhammad iqbal. (2019). TEORI BEHAVIORISME ( Theory of Behaviorism ). Researchgate , February . C.I. Harsono Hs. (1995). Sistem baru pembinaan narapidana (ISBN 97942). Djambatan. Mardjono Reksodiputro. (1994). Kriminologi dan sistem peradilan pidana . Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
PPA. (2002). UU N 23 Tahun 2002 .
Putri, E. A., Hariyanto, E., Sunaryo, T., & Hisyam, C. J. (2020). Pelatihan Peningkatan Kompetensi Mengajar Bagi Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang, Banten. To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (1). https://doi.org/10.35914/tomaega.v3i1.304
Republik Indonesia. (1995). UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. In UU No. 12 Tahun 1995 (Vol. 120, Issue 11, p. 259).
Siti Maghfhirah, M. (2020). PEMIKIRAN BEHAVIORISME DALAM PENDIDIKAN (Study Pendidikan Anak Usia Dini). Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak , 6 (2).
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kuantitatif . CV. Alfabeta. Viviansari, D. B. (2019). TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN ANAK BURUH MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA ( State Responsibilities of Rights to Education for Indonesian Migrant Worker’s Children in
Malaysia ) . 10 (3), 179–194.
Wahidah Rosyidatul, H. (2018). Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kombang Kelas IIB). In Advanced Optical Materials (Vol. 10, Issue 1).