Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Waridhatul Risqiyah*, Ahmad Yunani Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat *waridhatulrisqiyah@gmail.com

## Abstract
This study has the objectives, namely (1) to know jointly (simultaneously) the effect of economic  growth,  local  revenue,  and  general  allocation  funds  on  the  capital  expenditure budget allocation in the regional government of Central Kalimantan province; (2) to find out the most dominant factor influencing the allocation of the capital  expenditure budget in the regional government of Central Kalimantan province.
This  research  is  quantitative  research  with  secondary  time  series  data.  While  the location  of  this  research  is  Central  Kalimantan  Province.  The  object  of  this  research  is economic growth, locally generated revenue, general allocation funds, and capital expenditure budget allocation to the regional government of  Central Kalimantan province  from 2004-to 2018. The data obtained is then processed using multiple linear regression equation analysis with the help of the SPSS version 26.0 program.
The results of this study show that (1) simultaneously, the variables of economic growth, locally generated revenue and general allocation funds had a significant effect on the capital expenditure  budget  allocation  in  the  regional  government  of  Central  Kalimantan  province from  2004-to  2018  (2)  The  results  also  show  that  the  General  Allocation  Fund  is  the  most dominant factor affecting the allocation of capital expenditures.
Keywords:  Local  Own  Income,  economic  growth,  general  allocation  funds,  and  capital expenditures.

## Abstrak
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan,  yaitu  untuk  (1)  mengetahui  secara  bersama-sama (simultan)  pengaruh  dari  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah; (2) mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah.
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kuantitatif  dengan  data  sekunder  time  series. Sedangkan lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan Tengah, dan objek penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2004-2018. Data  yang  sudah  diperoleh  kemudian  diolah  menggunakan  analisis  persamaan  regresi  linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 26.0.
Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  (1)  secara  simultan  variabel  pertumbuhan ekonomi,  pendapatan  asli  daerah  dan  dana  alokasi  umum  berpengaruh  signifikan  terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah selama tahun  2004-2018,  (2)  Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi alokasi belanja modal.
Kata  kunci:  pendapatan  asli  daerah,  pertumbuhan  ekonomi,  dana  alokasi  umum  dan belanja modal.

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk memperlaju  pertumbuhan ekonomi dan pembangunan  daerah,  menjaga  hubungan  yang  harmonis  antaradaerah  dan  peningkatan terhadap pelayanan publik yang semakin baik di daerah masing-masing. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, optimalisasi anggaran perlu dilakukan secara efesiensi dan efektivitas guna meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Anggaran  ini  sebenarnya  dimaksudkan  untuk memenuhi kebutuhan fasilitas publik guna menunjang pelaksanaan kegiatan tugas pemerintah yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam  desentralisasi  fiskal,  pembiayaan  pengeluaran  dalam  rangka  memberikan pelayanan  publik  tersebut  pemerintah  daerah  diberikan  hak  untuk  menggali  setiap  potensi daerah  yang  dimilikinya  sebagai  sumber  pendapatan.  Namun,  kemampuan  keuangan  setiap daerah  tidaklah  sama,  hal  tersebut  akan  menimbulkan  adanya  kesenjangan  fiskal  antar  satu daerah  dengan  daerah  lainnya.  Untuk  menjawab  kesenjangan  fiskal  ini,  dalam  pelaksanaan desetralisasi pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan kepada masing-masing daerah untuk  digunakan  dalam  mendanai  berbagai  macam  kegiatan  operasional.  Dengan  adanya tambahan  dana  transfer  dari  pusat,  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  mengalokasikan dana tersebut dalam anggaran belanja modal guna menambah asset tetap yang tertuang dalam APBD.    Alokasi  belanja  modal  ini  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan prasarana  dalam  peningkatan  pelayanan  publik.  Dengan  penambahan  sarana  prasarana  akan membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Table 1
Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Dalam Rupiah) No Tahun Realisasi Belanja Modal 1 2014 814.507.824 2 2015 959.141.543 3 2016 783.864.793 4 2017 565.245.264 5 2018 1.441.522.178
Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019
Dari tabel 1 diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan berfluktuasi setiap tahunnya. Dalam tiga tahun pertama 2015-2017 realisasi belanja modal
ISSN 2746-3249
terus  mengalami  penurun.  Selanjutnyan  ditahun  berikutnya  pada  tahun  2018  terjadi peningkatan  yang  cukup  besar  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  hanya  sebesar Rp.565.245.264  realisasi  belanja  modal  pada  tahun  2018  mencapai  Rp.  1.441.522.178  ini merupakan realisasi belanja modal yang tertinggi selama lima tahun terakhir.
Dari  data  diatas  berbagai  permasalahan  yang  ada  dalam  penggalokasian  anggaran belanja modal menunjukkan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya. Dalam pendanaan untuk anggaran belanja modal ini tergantung kepada penerimaan pendapatan asli daerah ataupun juga bantuan dana transfer dari pusat.
Pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian  ini adalah: (1) pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah  provinsi  Kalimantan  Tengah  (2)  faktor  mana  yang  paling  dominan  mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimatan Tengah.
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  (1)  menganalisi  secara  bersama  pengaruh  pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli  daerah dan dana alokasi  umum terhadap alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah (2) mengetahui faktor yang paling dominan  mempengaruhi  alokasi  anggaran  belanja  modal  pada  pemerintah  daerah  provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan penggalokasian anggaran belanja modal bahwa terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD dan DAU yang harus selalu diperhatihan keadaannya.

## KAJIAN PUSTAKA

## Anggaran Belanja Daerah
Dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  perlu  mengelola  suatu rancankan yang tersusun, dimana rencana tersebut  dituangkan dalam bentuk  anggaran suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang akan menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugas hak dan kewajiban pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang kemudian diakui sebagai pengurangan  nilai  kekayaan  bersih  dalam  suatu  periode  tahun  anggaran  berkenaan. Selanjutnya, dalam pelaksanaanya pada APBD yang tertuang dalam PERMENDAGRI No. 33 Tahun  2019,  belanja  daerah  diprioritaskan  untuk  membiayai  urusan  pemerintah  yang  wajib terkait  pelayanan  dasar  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  2  Tahun  2019  tentang
Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  serta  perpedoman  pada  harga  satuan  regional  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  standar  teknis.  Kemudian,  analisis  standar belanja  harga  satuan  regional  sebagai  pedoman  untuk  urusan  pelayanan  dasar  pemerintahan wajib yang tidak terkait dan urusan pemerintahan pilihan. Dalam hal ini, belanja daerah harus dialokasikan secara adil dan merata guna memberikan pelayanan umum agar dapat dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat.

## Belanja Modal
Berdasarkan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan,  belanja  modal  merupakan  anggaran pengeluaran untuk memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberikan nilai guna lebih dari satu periode. Klasifikasi belanja modal terdiri dari belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi  dan jaringan dan asset tetap.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  dapat  didefinisikan  sebagai  terminologi  yang  menyatakan ekspansi kapasitas produksi yang menyebabkan bertambahnya produksi suatu barang dan jasa dalam perekonomian (Karya & Syamsuddin, 2016). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu barang dan jasa yang kemudian dalam jangka panjang akan meningkatan  output  perkapita,  sehingga  menyebabkan  perekonomian  suatu  negara  dapat berkembang dan berubah dari masa ke masa. Ekonomi yang tumbuh sudah seharusnya mampu memberikan  tingkat  kesejahteraan  yang  lebih  baik  kepada  penduduk  dan  masyarakat  dalam suatu negara yang bersangkutan.
Menurut  (Jhingan  M.,  2012)  ada  dua  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi, yakni faktor ekonomi yang meliputi sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi serta skala produksi dan pembagian kerja. Sedangkan untuk faktor non-eknomi meliputi faktor sosial,  sumber  daya  manusia,  politik  dan  administatif.  Diantara  faktor-faktor  tersebut  faktor akumlasi  modal  merupakan  kunci  utama  proses  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  adanya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang layak para investor akan tertarik untuk berinvestasi di daerah tersebut, hal ini tentu saja mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan adanya tambahan investor.
Dalam    teori  pertumbuhan  ekonomi  Harrod-Domar  investasi  memberikan  peranan penting  dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi,  dengan  adanya  investasi  dapat  menciptakan
ISSN 2746-3249
pendapatan  dan  disisi  lain  investasi  memberikan  kenaikan  kapasitas  produksi  melalui peningkatan  stok  modal.  Penelitian  hubungan  pertumbuhan  ekonomi  regional  dengan pengeluaran pemerintah  yang dilakukan oleh Sodik,  (2007) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah  baik  pengeluaran  pembangunan  maupun  pengeluaran  rutin  memiliki  hubungan yang  kuat  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  menandakan  bahwa  pengeluaran pembangunan sangat diperlukan oleh suatu daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut pasal 1 ayat 13 UU No. 13 tahun 2004 tentang Perimbangan Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah  menyebutkan pendapatan daerah merupakan penambahan nilai kekayaan bersih yang diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun bersangkutan. PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan semua pemasukan yang diperoleh daerah dari sumber ekonomi. Adapun sumber PAD diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
DAU merupakan salah satu komponen dana transfer yang bersumber dari pendapatan APBN  yang  diberikan  Pemerintah  pusat  kepada  daerah,  penggunaan  DAU  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  harus  digunakan  dengan  tujuan  untuk  pemerataan  kemampuan keuangan antardaerah dan mendanai kebutuhan daerah otonom.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  Agustina  Wulandari,  (2013)  dengan  judul  “Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013-2011)” menunjukkan bahwa PDRB  dan  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  belanja  modal,  sedangkan  DAU  tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
Penelitian Fahri Eka Oktara (2013) dengan judul “Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah  Kabupaten  Tolitoli  Provinsi  Sulawesi  Tengah”,  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan  yang  erat  antara  DAU,  DAK  terhadap  belanja  modal,  sedangkan  PAD  tidak menunjukkan hubungan yang erat terhadap belanja modal.
Penelitian Nanda Dwi Novalia (2016) dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja
Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung”, menerangkan bahwa PDRB  dan  PAD  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  belanja  modal  dan  hanya  variabel  DAU yang memiliki pengaruh terhadap belanja modal.
Penelitian Sri Mulyani (2017) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asil Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  Se-Kalimantan Tengah  Tahun  2010-2015)”,  menunjukkan  PAD  dan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  memilik pengaruh terhadap belanja modal dan DAU signifikan terhadap belanja modal, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal.
Penelitian  Muhammad  Syukri  dan  Hinaya  (2019)  dengan  judul  “Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus  Terhadap  Anggaran  Belanja  Modal  Kabupaten  &  Kota  Provinsi  Sulawesi  Selatan”, bahwa hanya menunjukkan PAD yang memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  DAU  tidak  berpengaruh  terhadap  anggaran belanja modal.

## METODE
Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan alokasi anggaran belanja modal pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu penelitian 2004-2018. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang berupa analisis pada data numeric (berupa angka) untuk mengetahui besaran atau jumlah dari suatu  objek  dalam  penelitian.  Unit  analisis  pada  penelitian  ini  menggunakan  analisi  regresi linear berganda dengan data sekunder dalam bentuk time series kurun waktu selama lima belas tahun,  yang  mana  berbagai  data  bersumber  dari  publikasi  yang  diterbitkan  Badan  Pusat Statistik (BPS), Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## Definisi Operasional Variabel
Belanja modal adalah realisasi yang termuat dalam Laporan Realisasi APBD provinsi Kalimantan  Tengah.  Dalam  penelitian  ini  satuan  belanja  modal  dinyatakan  dalam  Rupiah (Rupiah).
Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam satuan persentase yang nilainya diperoleh dari rumus sebagai berikut :
Pertumbuhan Ekonomi Periode t = PDRB t - PDRB t-1 PDRB t-1 ×100%
PAD  merupakan  sumber  penerimaan  daerah  yang  termuat  dalam  Laporan  Realisasi APBD provinsi Kalimantan Tengah dan dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp). Untuk variabel PAD bersumber dari:
PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah
Dana Alokasi Umum merupakan dana dari pemerintah pusat yang termuat dalam pos dana perimbangan di Laporan Realisasi APBD provinsi Kalimantan Tengah yang dinyatakan dalam satuan Rupiah (Rp).

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  mendapatkan  data  dan    informasi  yang  dikelola  dalam  penelitian  ini  penulis mengumpulkan  data-data  resmi  yang  diperoleh  dari  instansi  pemerintah  dan  pihak  yang mengelola yang berkaitan tentang judul penelitian ini.

## Teknik Analisi Data

## Analisi Regresi Linier Berganda
Dalam penelitian ini model yang digunakan yakni analisi regresi linier berganda, yang mana  untuk  mengetahui  pengaruh  dari  variabel  bebas  terhadap  variabel  terkait.  Model persamaan diformulasikan sebagai berikut:
Y = βₒ + β₁X₁ t + β₂X₂ t + β 3 X 3t + ε
Dari Fungsi diatas maka ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural.
Sehingga persamaannya menjadi seperti berikut:
LnY = lnβₒ + β₁LnX₁ t + β₂LnX₂ t + β 3 LnX 3t + ε
Dimana:
Ln : Logaritma Natural Y : Belanja Modal (Dalam satuan rupiah) 𝛽0 : Konstanta 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3
: Koefisien Regresi
X1 : Pertumbuhan Ekonomi (%) X2 : Pendapatan Asli Daerah (Rp)
X3 : Dana Alokasi Umum (Rp) t : Tahun
ε : Kesalahan Penganggu

## Uji F-Statistik
Uji  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  semua  variabel  bebas  yang  digunakan dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap varibel terikat. Pengambilan keputusan  dalam  pengujian  ini  yaitu  apabila  nilai  probabilitas  kurang  dari  0,05  (alpha  5%), artinya Ho dapat ditolak dan apabilaa nilai F hitung > F table dengan demikian Ho juga ditolak.

## Uji T-Statistik
Menggunakan  Uji  t-statistik,  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  secara  masing- masing variabel bebas dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel terikat.
Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Koefisien  determinasni  (R 2 )  digunakan  untuk  mengukur  sebesar  besar  pengaruh variabel-variabel  independen  secara  keseluruhan  terhadap  variabel  dependen.  Nilai  (R 2 ) besarnya berada diantara 0 dan 1 (0 ≤ (R 2 ) ≤ 1). Apabila R 2 semakin besar dan mendekati 1 (satu),  artinya  model  yang  digunakan  dapat  dikatakan  semakin  bagus  dan  pengaruh  antara variabel terikat Y semakin kuat (erat hubungannya).

## HASIL DAN ANALISIS

## Deskripsi Statistik Variabel Penelitian
Belanja Modal
Table 2 Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004 – 2018 No Tahun Realisasi Belanja Modal (Rp) 1. 2004 233.193.833 2. 2005 171.364.638 3. 2006 386.579.527 4. 2007 443.120.370 5. 2008 605.443.910 6. 2009 626.858.645 7. 2010 541.293.289 8. 2011 432.339.992 9. 2012 635.814.262 10. 2013 940.602.626 11. 2014 814.507.824 12. 2015 959.141.543 13. 2016 783.864.793
14. 2017 565.245.264 15. 2018 1.441.522.178
Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019
Dari tabel diatas dapat dilihat selama kurun waktu lima belas tahun data menunjukkan tren  peningkatan  setiap  tahunnya.  Akan  tetapi  peningkatan  tersebut  mengalami  penurun ditahun 2009-2011, hal ini bisa saja terjadi dikarenakan dampak dari krisis ekonomi ditahun 2008 yang mengakibatkan pemerintah daerah setempat melakukan pengurangan pada anggaran belanja modal. Setelah terjadi penurun  anggaran belanja modal selama 2 tahun berturut-turut yang disebabkan dari adanya krisi ekonomi, pemerintah daerah provinsi  Kalimantan Tengah kembali memulihkan kondisi ekonominya dengan adanya peningkatan anggaran belanja modal ditahun  2012  guna  menambah  asset  daerah  untuk  pelayanan  publik.  Kenaikan  realisasi anggaran belanja modal yang cukup signifikan terjadi di tahun 2018.

## Pertumbuhan Ekonomi
T abel 3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2004-2018 No Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) 1. 2004 5,56 2. 2005 5,90 3. 2006 5,84 4. 2007 6,06 5. 2008 6,17 6. 2009 5,57 7. 2010 6,50 8. 2011 6,77 9. 2012 6,87 10. 2013 7,38 11. 2014 6,20 12. 2015 7,01 13. 2016 6,35 14. 2017 6,72 15. 2018 5,64
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah
Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Tengah mengalami  peningkatan  dan  penurunan  yang  signifikan  selama  kurun  waktu  2004-2018. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7,38%, sedangkan untuk nilai pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2004 yakni sebesar 5,56%. Kenaikan pertumbuhan  ekonomi  provinsi  Kalimantan  Tengah  menggambarkan  ketidakstabilan  setiap tahunnya.  Salah  satu  sektor  unggulan  yang  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  di  provinsi
Kalimantan Tengah yakni sektor pertanian dan perkebunan, dimana luas wilayah Kalimantan Tengah 80% didominasi oleh sektor kehutanan.

## Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Table 4 Realisasi PAD dan DAU Tahun 2004-2018 No Tahun PAD (Rp) DAU (Rp) 1. 2004 199.980.656 274.597.000 2. 2005 166.052.623 287.575.611 3. 2006 215.664.729 552.000.000 4. 2007 273.180.273 571.290.000 5. 2008 391.105.600 670.213.090 6. 2009 382.020.409 694.822.206 7. 2010 504.217.390 707.880.493 8. 2011 832.901.338 795.816.335 9. 2012 945.362.708 951.256.068 10. 2013 1.093.821.486 1.062.516.940 11. 2014 1.253.716.041 1.152.428.738 12. 2015 1.174.969.267 1.280.595.848 13. 2016 1.158.360.858 1.294.850.243 14. 2017 1.342.330.618 1.574.382.856 15. 2018 1.594.702.206 1.603.623.745
Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, 2019
Dari data table 4 diatas dapat kita lihat selama kurun waktu lima belas tahun terakhir pemerintah  selalu  mengoptimalkan  pemunguatan  sumber-sumber  pendapatan  daerah  hal  ini terbukti dari angka PAD yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tidak hanya PAD yang  mengalami  peningkatan  selama  lima  belas  tahun  terakhir,  Dana  Alokasi  Umum  yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat juga mengalami peningkatan.

## Analisis Data
Regresi Linier Berganda
Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien Regresi (bi) t hitung Beta Sig Konstanta 2.199 PertumbuhanEkonomi (X1) -.858 -.869 -.139 .403 PAD (X2) .039 .130 .056 .899 DAU (X3) .914 2.235 .912 .047 R square (R 2 ) = .816 F hitung = 16.285
Sig = .000
Sumber: Hasil Olah Data SPSS versi 26.0
Berdasrkan hasil perhitungan tabel 5 dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Ln Y = 2,199 – 8,58LnX1 + 0,39LnX2 + 9,14LnX3 + ε

## Uji F – Statistik
Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan software SPSS versi 26.0, diperoleh nilai F hitung sebesar 16,285  sedangkan F tabel sebesar 3,59, artinya  nilai F hitung > F tabel dengan nilai  probabilitas  F statistik yaitu 0,000 < 0.05, dengan demikian dapat  disimpulkan bahwa Ho ditolak  yang berarti secara bersama-sama (simultan) semua variabel bebas memilik pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat, hal ini artinya variabel pertumbuhan ekonomi, PAD dan  DAU  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  alokasi  belanja  modal  pada  pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah.

## Uji T – Statistik
Berdasarkan    pada  table  5  diperoleh,    pada  variabel  pertumbuhan  ekonomi  (X1) diperoleh  t-hitung  sebesar  -869  <  t-tabel  1,79588  dengan  probability  value  sebesar  0,403 menunjukkan angka yang lebih besar daripada taraf nyata dalam penelitian yaitu 0,05 dengan nilai koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar -858 hal ini berarti tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel pertumbuhan ekonomi (X1) terhadap alokasi belanja modal (Y)  pada  pemerintahan  daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  selama  kurun  waktu  2004  – 2018. Untuk variabel PAD (X2) menunjukkan nilai t-hitung 130 < t-tabel 1,79588 dan nilai Sig. 0.899 >  0.05  dengan  nilai  koefisien  regresi  PAD  sebesar  0.39  hal  ini  berarti  tidak  ada pengaruh  yang  positif  dan  signifikan,  sedangkan  pada  variabel  DAU  (X3)  diperoleh  nilai  t hitung  sebesar  2.235  >  t-  table  1,79588  dengan  probability  value  0,047  <  0,05  maka  ada pengaruh signifikan dan  positif dan  variabel  DAU (X3) terhadap  alokasi belanja modal  (Y) pemerintahan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu 2004 – 2018 dengan nilai koefisien regresi DAU sebesar 0.39.
Koefisien Determinasi (R 2 )
Untuk  nilai  koefisien  determinasi  (R 2 )  dapat  dilihat  pada  table  5    diperoleh  nilai  R 2 yakni sebesar 0,816 yang artinya 81,6% alokasi belanja modal pemerintah daerah di provinsi Kalimantan  Tengah  dipengaruhi  oleh  pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  asli  daerah,  dana alokasi  umum.  Sedangkan,  sisanya  sebesar  18,4%  dipengaruhi  oleh  variabel  lainnya  yang belum diteliti.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian maka implikasi dari penilitian ini yaitu untuk menentukan seberapa  besar  pengaruh  dari  variabel  PAD,  pertumbuhan  ekonomi  DAU  terhadap  alokasi
anggaran belanja modal pada pemerintah daerah Provinsi  Kalimantan Tengah, serta sebagai acuan  untuk  membuat  kebijakan  dalam  penggalokasian  anggaran  belanja  modal  di  Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2004-2018.

## Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan diantaranya: (1) Objek dari penelitian ini hanya  terbatas  pada  data  pusat  provinsi  Kalimantan  Tengah  saja,  sehingga  hasil  data  yang diperoleh  masih  cukup  sedikit  dan  data  belum  terealisasikan  secara  baik  ke  seluruh  daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah; (2) tidak memuat rincian terkait penggunaan alokasi DAU dan PAD yang memberikan nilai kontribusi terhadap belanja modal; (3) dalam penelitian ini juga tidak membahas mengenai penyusunan kebijakan dalam anggaran belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  (1)  hasil  penelitian  ini  secara  simultan  atau  bersama- sama  pertumbuhan  ekonomi  (X 1 ),  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  (X 2 ),  dan  Dana  Alokasi Umum (DAU) (X 3 ) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal dalam kurun waktu penelitian selama lima belas tahun dari tahun 2004-2018;  (2)  variabel Dana Alokasi  Umum (DAU)  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  mempengaruhi  alokasi  belanja  modal pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 2004-2018 .

## Saran
Setelah  penulis  melakukan  penelitian  ini,  adapun  saran  yang  ingin  disampaikan  yaitu: diharapkan penelitian ini bisa menjadi  salah satu  bahan referensi  dalam membuat kebijakan yang mengutamakan prinsip efektivitas dan efisiensi serta penghematan dalam pengalokasian belanja  modal  yang  sesuai  dengan  prioritas  dalam  mendukung  program  strategi  daerah. Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah masih perlu berbenah membuat strategi serta inovasi- inovasi  terbaru  dalam  menggali  potensi  untuk  meningkatkan  PAD.  Salah  satunya  dengan memperbaiki  basis  kinerja  yang  lebih  efektif  dan  efisien  melakukan  perencanaan, penatausahaan,  pelaporan  serta  pertanggungjawaban  dan  optimalisasi  pengawasan  dalam mengelola  penerimaan  daerah.  Perbaikan  jasa  layanan,  peningkatan  fasilitas  publik  dan memberikan  edukasi  serta  sosialisasi  akan  membuat  kesadaran  wajib  pajak  meningkat  dan
mendorong  peningkatan  kontribusi  PAD  terhadap  APBD.  Pemerintah  dan  masyarakat bersama-sama  mengupayakan  untuk  mendorong  peningkatan  PAD  dengan  begitu  sasaran otonomi untuk menghasilkan daerah yang mandiri dapat terwujud

## BIBLIOGRAPHY
Badan Pusat Statistik, (2019). Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2019). Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimatan Tengah.
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2019). Dana Alokasi Umum Provinsi Kalimatan Tengah.
Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, (2019). Realisasi Belanja Modal Provinsi Kalimatan Tengah.
Gani, I., & Amalia, S. (2015). Aplikasi Statistik Untuk Penelitian Bidang Ekonomi dan Sosial. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Salemba Empat. Hasanah, E. U., & Danang, S. (2012). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: CAPS.
Jhingan,  M.  (2012). Ekonomi  Pembangunan  dan  Perencanaan. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Karya, D., & Syamsuddin, S. (2016). Makroekonomi. jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Kumorotomo, W. (2008). Desentralisasi Fiskal Politik dan Perubahan kebijakan 1974-2004.
Jakarta: Kencana.
Kuncoro, M. (2004). Otonomi dan Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
Mulyani, S. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015). Universitas Muhammadiyah Surakarta .
Noor, H. F. (2015). Ekonomi Publik Edisi 2 Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: PT. Indeks Permata Apautri Media.
Novalia, N. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi  Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Universitas Lampung .
ISSN 2746-3249
Oktora, F. E. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Accountability Vol.2 .
Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Pramesti, G. (2014). Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan SPSS 22. Jakarta: PT. Elex Media Kompulindo.
Renyowijoyo, M. (2013). Akuntasi Sektor Publik . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional Studi Kasus Data Panel di Indonesia. Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional , 27-36.
Sugiyono. (2016). Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sukirno, S. (2012). makroekonomi modern. jakarta: pt raja grafindo persada.
Syukri,  M.,  &  Hinaya.  (2019).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli  Daerah,
Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Anggaran  Belanja  Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. JEMMA, Universitas Andi Djemma .
Tadaro,  M.  P.,  &  Smith,  S.  C.  (2003). Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang  Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Wulandari, A. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana  Alokas  Umum  (DAU)  Terhadapa  Belanja  Modal  (Studi  Kasus  di  Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2003-2011). Universitas Muhammadiyan Surakarta .
Zelmiyanti,  R.  (2016).  Pendekatan  Teori  Keagenan  Pada  Kinerja  Keuangan  Daerah  dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia). JRAK Vol.7 , 11-21.