## Journal of Servite
Volume 1 No. 1, Juni 2019, p 040 – 049 ISSN: 2714-5220  (cetak) Website: http://journal.lspr.edu/index.php/servite/index
CONTACT Stefani Made Ayu, Universitas Terbuka. Jl. Garuda No. 89, Palangka Raya 73112, Indonesia . Email : stefanimadeayu@ecampus.ut.ac.id.
Submitted : September 2019 | Accepted : September 2019 | Published : Desember 2019

## Sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 dan Kode Etik dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Guru
Stefani Made Ayu 1 , Rahmaddian 2

## Universitas Terbuka, Palangka Raya, Indonesia

## ABSTRAK
Pemerintah  berupaya  mengontrol,  melindungi  serta  menertibkan  masyarakat  dalam  penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016.  Namun  dalam  implementasinya,  karena  kurangnya  sosialisasi  kepada  masyarakat  terutama kepada guru SD membuat para guru merasa kebingungan dan takut; terutama karena banyak kasus ASN yang dijerat hukum akibat pelanggaran Undang-Undang tersebut. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat  ini  adalah  memberikan  sosialisasi,  pengertian  dan  juga  berbagi  pengalaman  terkait Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 dan Kode Etik Guru. Metode yang digunakan dalam  pengabdian  ini  adalah  presentasi  dan  diskusi,  dilanjutkan  dengan  pendampingan  selama sosialisasi berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, seluruh peserta sosialisasi mendapatkan pemahaman yang lebih tentang pentingnya penggunaan internet khususnya media sosial secara sehat agar tidak melanggar kode etik guru dan sumpah ASN.
Kata Kunci: Media Sosial; Undang-Undang Republik  Indonesia No. 19 Tahun 2016; Kode Etik Guru

## ABSTRACT
Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 is one of the ways the Indonesian Government controls, protects, and disciplines the citizen in terms of using information and electronic transactions. But in its implementation, the lack of socialization to the community, especially to elementary school teachers, made  elementary  school  teachers  feel  confused  and  scared;  especially  with  the  emergence  of  civil apparatus cases of teachers who were arrested for tripping cases of violations of the law. The purpose of this service is to provide socialization, understanding and at the same time share experiences related to the Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2016 and teacher ethics. The methods that used in this  service  are  presentation  and  discussion  method.  Assistance  also  carried  out  during  the socialization. Based on the evaluation, all socialization participants felt they understood better and understood the importance of using the internet in a healthy manner so as not to violate the teacher's code of ethics and the oath of civil apparatus.
Keyword: Social Media; Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016; Teacher Ethic Code

## PENDAHULUAN
Teknologi  informasi  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat.  Di  Indonesia  sendiri, pengguna internet pada tahun 2017 menurut hasil survey oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet  Indonesia  (APJII)  adalah  143.260.000  jiwa  (Setiawan,2018).  Angka  tersebut  bila dibandingkan dengan total populasi Indonesia yaitu 262 juta jiwa di tahun 2017, maka 54% dari  penduduk  sudah  menggunakan  internet.  Pulau  Kalimantan,  sebagai  salah  satu  pulau terbesar di Indonesia menyumbang 8 % dari total pengguna internet tersebut (APJII,2017). Pengguna media sosial di Indonesia juga semakin meningkat sesuai dengan data dari APJII menyatakan bahwa layanan internet yang diakses 87,13% digunakan untuk mengakses media sosial.
Penggunaan internet dan media sosial serta perkembangan teknologi informasi yang pesat membuat pemerintah harus melindungi masyarakat serta menertibkan penggunaan internet agar  tidak  disalahgunakan  dan  sekaligus  harus  dapat  menyediakan  hak  masyarakat  atas kebebasan  untuk  mengemukakan  pendapat  sebagai  negara  yang  demokratis.  Pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  sebagai  revisi  atas Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Presiden  Joko  Widodo  telah  mengesahkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia No.19 Tahun 2016 pada 25 November 2016. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum untuk menertibkan penggunaan internet bagi masyarakat Indonesia.
Pada perkembangan penerapan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 ini, banyak masyarakat yang melanggar Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 kemudian ditertibkan. Salah satu kasus pelaku  penyebar hoax (berita  kebohongan)  dan hatespeech (berita  bermuatan  kebencian atau  permusuhan)  yang  terjadi  di  Banten,  seorang  guru  SMA  yang  juga  seorang  aparatur negara ditangkap oleh pihak Bareskrim (detik.com, 2018). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur yang telah disumpah untuk setia dan taat terhadap Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah seharusnya bersikap profesional sesuai dengan sumpahnya.
Selain  permasalahan  yang  digambarkan  diatas,  penulis  mengobservasi  dalam  pelaksanaan Seminar UPI Tahun 2017 UPBJJ-UT Palangka Raya. Pada pelaksanaan seminar tersebut banyak peserta seminar menanyakan mengenai Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Ada gambaran bahwa para peserta seminar yang mayoritas adalah guru SD yang hadir saat  itu  tidak  mengerti  dan  kurang  mendapatkan  sosialisasi  terhadap  Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Keresahan tersebut tergambar dari bentuk-bentuk pertanyaan yang banyak ditanyakan kepada pihak Polda Provinsi Kalimantan Tengah seputar permasalahan bagaimana implementasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016. Peserta mengungkapkan banyak keresahan para pendidik karena banyak kasus yang
berkaitan dengan kode etik pendidik terungkap dan seringkali posisi pendidik menjadi salah, menjadi bulan-bulanan di media online.
Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  diatas,  program  pengabdian  masyarakat  ini  akan melakukan penyuluhan maupun memberi bimbingan kepada Guru SD dan instansi mitra yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah berkoordinasi dengan  pihak  mitra,  Dapat  disimpulkan  perlu  dilakukan  sosialisasi  terkait  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektonik  yang dikaitkan  dengan  etika  guru.  Adapun  materi  yang  perlu  disampaikan  yaitu:  1)  Apa  saja perubahan mendasar yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 dalam penggunaan informasi dan transaksi elektronik di masyarakat. 2) Bagaimana kiat Guru dan ASN agar terhindar dari pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 terutama dikaitkan dengan etika dan kode etik guru.
Tujuan  kegiatan  sosialisasi  Undang-Undang  RI  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  adalah  agar  para  guru  tidak  merasa  resah  dan  mengerti  bagaimana pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  sehat.  Tujuan  umum  dari kegiatan  sosialisasi  tersebut  nantinya  adalah  diperolehnya  wujud  pertanggungjawaban pelaksanaan  fungsi  pengabdian  masyarakat  oleh  Universitas  Terbuka  melalui  pemberian pemahaman kepada masyarakat khususnya guru SD tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016. Tujuan konkrit kegiatan ini diharapkan adalah: 1) meningkatkan pengetahuan yang sifatnya komprehensif baik dari segi das sollen dan das sein (dari segi teori normatif dengan praktiknya) tentang UU RI  no.19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik;  dan  2)  Menciptakan pemahaman guru terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang sehat.
Manfaat yang ingin didapat dari program ini adalah guru SD dan peserta dari Instansi Dinas Pendidikan Kotawaringin Barat tempat pelaksanaan program ini dapat mengerti dan sehingga membantu masyarakat lain untuk mengerti dan mengenal Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016. Selain itu agar mengurangi keresahan pendidik terhadap implementasi Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tersebut.
Secara  Umum  sosialisasi  adalah  sebuah  proses  seumur  hidup  yang  berkenaan  dengan bagaimana individu atau instansi mempelajari suatu  norma, dan nilai social yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang. Menurut Charlotte Buhler menyatakan bahwa Sosialisasi  adalah  proses  individu-individu  yang  belajar  dan  menyesuaikan  diri.  Proses sosialisasi  selalu  disertai  dengan  proses  inkulturasi  atau  proses  pembudayaan,  yaitu mempelajari  kebudayaan  sendiri  dengan  cara  mempelajari  adaptasi  istiadat,  bahasa,  seni, agam, dan kepercayaan yang hidup dalam lingkungan kebudayaan masyarakat.
Secara  harafiah  tujuan  sosialisasi  adalah  sebagai  berikut:  (a)  Memberi  keterampilan  dan pengetahuan  yang  dibutuhkan  untuk  melangsungkan  kehidupan  seorang  kelak  di  tengah- tengah masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya; (b) Menambah  kemampuan berkomunikasi  secara  efektif  dan  efisien  serta  mengembangkan  kemampuannya  untuk membaca,  menulis,  dan  bercerita  serta  memahami  suatu  konsep;  (c)  Membantu pengendalian fungsi-fungsi organic yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat.
Penyesuaian  diri  berlangsung  secara  berangsur-angsur.  Menurut  George  Herbert  Mead bahwa  sosialisasi  merupakan  teori  mengenai  peranan.  Karena  dalam  proses  sosialisasi diajarkan  peran-peran  yang  harus  dijalankan  oleh  individu.  Berikut  merupakan  tahapan mengalami proses sosialisasi: (1) Tahap Persiapan (Preparatory Stage); (2) Tahap Meniru (Play Stage); (3) Tahap Siap Bertindak (Game Stage); (4)  Tahap  Penerimaan  Norma  Kolektif (Generalized Stage).
Materi  yang  akan  dibahas  nantinya  adalah  tentang  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan transaksi elektronik. Salah satunya adalah tentang media sosial. Selain tentang media sosial dan penggunaannya, materi yang akan disampaikan adalah tentang Undang-Undang Republik Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Pada  materi sosialisasi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik menjadi tolak ukur sehat atau tidaknya penggunaan media sosial oleh ASN.
Pasal yang menjadi titik berat dalam sosialisasi abdimas adalah Pasal 45. Pada pasal ini terdiri dari 5 ketentuan dan 2 sub pasal. Inti dari pasal ini mengatur tentang konsekuensi hukum pidana  atas  pelanggaran  mendistribusikan  dan/atau  mentramisikan  dan/atau  membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang  melanggar  kesusilaan,  muatan  perjudian,  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran nama  baik,  muatan  pemerasan  dan/atau  pengancaman.  Pasal  45A.1  dengan  spesifik mengatur tentang konsekuensi hukum pidana atas pelanggaran dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan; sementara pada bagian A.2 mengatur tentang  hukum  pidan  atas  pelanggaran  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan.
Penekanan  pada  materi  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik nantinya adalah tentang penggunaan media sosial yang sehat yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut adalah tidak membuat, membagikan atau membuat  dapat  diaksesnya  konten  yang  melanggar  kesusilaan  (pornografi),  muatan perjudian,  muatan  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik,  muatan  pemerasan  atau pengancaman,  muatan  berita  bohong  dan  menyesatkan  ( hoax )  dan  muatan  yang menimbulkan  rasa  kebencian/permusuhan  ( hatespeech ).    Kategori  yang  sehat/baik  adalah
ASN  yang  tidak  pernah  membuat,  membagikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya  konten tersebut pada akun Facebook dan Instagram yang dimiliki.

## METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan program sosialisasi dan pembimbingan ini menggunakan pendekatan secara komunikatif persuasif dan metode semi diklat bagi Guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Dalam  program  ini  akan  dilakukan  dalam  beberapa  langkah,  yaitu:  (1)  Menetapkan Subjek Informan. Tim abdimas akan menjelaskan dari sisi komunikasi dan etika guru, sesuai dengan keahlian tim abdimas; (2) Menetapkan Lokasi. Lokasi yang ditetapkan adalah kota Pangkalan Bun dengan berdasar beberapa pertimbangan: Alumni lulusan PGSD yang banyak menanyakan  tentang  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  adalah  berasal  dari  pokjar  Pangkalan  Bun;    Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kab.  Kotawaringin  Barat  telah  menyatakan  bahwa  belum melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  berkaitan  dengan  kode  etik  guru;  dan  Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah nomor 2 adalah di Kabupaten Kotawaringin barat; (3) Teknik komunikasi melalui email/chatting antar peserta serta narasumber. Selain itu  setelah  sosialisasi  dilakukan,  narasumber  akan  tetap  berinteraksi  dengan  pendidik, sehingga dapat memonitoring sampai sejauh berhasilnya mana program ini. Komunikasi ini penting  untuk  menentukan  tanggal  pelaksanaan  kegiatan;  (4)  Menentukan  bahan penyuluhan dan sosialisasi. Dengan memberikan materi yang terspesifikasi secara singkat, jelas dan padat yang berasal dari kalangan akademisi dan ahli yang terdapat pada Universitas Terbuka.
Setelah  menetapkan  subjek  Informan,  menetapkan  target  peserta  sosialisasi,  teknik komunikasi, menentukan mateori sosialisasi, maka selanjutnya dibentuk tim yang terstruktur sebagai pelaksana program ini sampai dengan telaksana dan mendapatkan hasil yang optimal. Metode diklat diharapkan guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memahami materi sosialisasi  dengan  sebaik  mungkin  sehingga  dapat  menerapkannya  dalam  menjalankan tugasnya secara baik. Adapun metode diklat yang akan dilakukan adalah dengan presentasi, diskusi  dan  tanya  jawab  berkaitan  dengan  materi  pemahaman  tentang  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang dikaitkan dengan kode etika guru yang baik.
Pihak  mitra  kegiatan  abdimas  mendata  calon  peserta  kegiatan  sosialisasi  dari  Kabupeten Kotawaringin Barat. Jumlah peserta yang ditetapkan adalah sebanyak 40 guru/kepala sekolah berdasarkan  hasil  seleksi  dan  data  dari  pihak  mitra.  Pihak  mitra  juga  menetapkan  tempat pelaksanaan lokasi sosialisasi yaitu SDN-3 Pasir Panjang sebagai titik pertemuan bagi peserta yang tersebar dari beberapa lokasi SD di Kabupaten Kotawaringin Barat. Setelah menetapkan
lokasi, pihak mitra kemudian mengundang calon peserta kegiatan sosialisasi dengan waktu dan tempat yang sudah diputuskan bersama dengan tim abdimas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan bagi 41 peserta dari SDN di Kabupaten Pangkalan Bun dan  acara  sosialisasi  dibuka  secara  resmi  oleh  perwakilan  dari  pihak  mitra,  yaitu  Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kotawaringin  Barat.  Sosialisasi  dilakukan  dengan membagikan diktat kepada peserta, dan memberikan materi sosialisasi serta diakhiri dengan diskusi dan evaluasi. Produk kegiatan sosialisasi ini adalah berupa diktat/materi sosialisasi. Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  yang  diselenggarakan  pada  25  Oktober 2018 di SDN-3 Pasir Panjang, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sebagian besar peserta belum pernah mengetahui tentang Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Ada  rasa  ketakutan  dari  beberapa  peserta terhadap peraturan ini karena mereka merasa pernah melanggar, dan karena ketidaktahuan terhadap  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik;(2) Seluruh peserta merasa bahwa kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik  Indonesia  No.19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik bermanfaat, menambah wawasan, dan berhubungan dengan profesi mereka sebagai guru; (3) 95% peserta adalah pengguna media sosial, dengan masa penggunaan lebih dari 1 tahun sebanyak 60% . Namun demikian hanya 30% yang merupakan pengguna aktif media sosial; (4) Meskipun 70% dari peserta merupakan pengguna pasif, seluruh peserta merasa bahwa kegiatan sosialisasi ini membuat mereka lebih memahami tentang penggunaan media sosial yang  sehat;  (5)  Sebanyak  18%  peserta  berteman  dengan  siswa  aktif  melalui  media  sosial. Namun membatasi penggunaan media sosial secara langsung untuk berkomunikasi dengan siswa
Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi bagi Guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber : Dokumentasi Pribadi
Memberi  pesan  atau  informasi  seolah  menjadi  sebuah  kebiasaan  dan  sekaligus  menjadi penghubung antara orang satu dengan lainnya di seluruh dunia dengan satu akses platform. Interaktifitas  yang  menjadi  nilai  lebih  dalam  memberi,  menerima  bahkan  mengedit  dan mengomentari informasi ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat global untuk semakin peka terhadap kejadian di seluruh dunia. Apalagi ketika ketidaktahuan akan suatu peristiwa terjadi, akan lebih menarik banjir informasi tentang peristiwa itu. Meskipun berita yang ditampilkan hanya sedikit dan sepotong, berita tersebut akan tetap diperlukan dalam  ketidaktahuan.  Oleh  karena  itu,  tidak  heran  ketika  peristiwa  teror  terjadi,  banjir informasi begitu meluap-luap dalam berbagai media, karena setiap orang mampu menjadi pemberi informasi dengan menampilkannya dengan cepat dan mudah.
Dalam penggunaan media sosial, seringkali masyarakat terjadi salah mengerti (mispersepsi). Salah satu mispersepsi yang sering terjadi dalam berkomunikasi melalui media sosial atau media internet adalah banyak orang mengira bahwa komunikasi yang mereka lakukan melalui media sosial, jejaring sosial atau apapun yang mereka unggah di media internet adalah untuk konsumsi  pribadi/private.  Dalam  media  sosial,  komunikasi  interpersonal  dan  komunikasi massa  melebur  menjadi  satu.  Saat  seseorang  mengunggah  sesuatu  kemudian  ditanggapi pihak lain, lalu terjadi interaksi, maka komunikasi interpersonal terjadi. Disaat yang sama, saat seseorang mengunggah sesuatu, apa yang diunggahnya bisa dilihat dan dinikmati khalayak banyak,  sehingga  pada  saat  yang  sama  komunikasi  massa  juga  terjadi,  sebab  komunikasi massa tidak menyaratkan adanya keterlibatan aktif semua pihak (Watie, 2011).

## Gambar 2. Pemaparan materi sosialisasi bagi Guru SD di Kabupaten Kotawaringin Barat

## Sumber : Dokumentasi Pribadi
Begitu  pula  dengan  aplikasi  pesan  lintas  platform  seperti  Whatsapp,  line,  Blackberry messanger,  FB  Messanger,  dll.  Komunikasi  personal  elektronik  dapat  dengan  mudah disebarluaskan kepada banyak orang dengan waktu cepat. Dengan media apapun baik melalui media sosial, media pesan lintas platform, atau media internet lainnya; prinsip komunikasi bahwa komunikasi itu bersifat irreversible tetap berlaku. Arti dari prinsip komunikasi yang bersifat irreversible adalah bahwa proses komunikasi tidak dapat dikontrol sedemikian rupa
terhadap  efek  yang  ditimbulkan  oleh  pesan  yang  dikirimkan.  Komunikasi  yang  sudah dilakukan tidak dapat serta-merta ditarik kembali. Contohnya, bila orang menyebarkan kata- kata permusuhan melalui media sosialnya, ia tidak dapat menarik kembali dan menghilangkan efek dari komunikasi yang dilakukan.
Mispersepsi yang  juga  sering  dilakukan  adalah  banyak  orang  berpandangan  bahwa  akun media sosial hanya merujuk pada kehidupan personal tanpa berhubungan dengan kehidupan profesi/profesionalitasnya. Asosiasi antara kehidupan personal dan profesional melalui media sosial  maupun  media  internet  tidak  dapat  dihindari  karena  prinsip  komunikasi  yang  tidak dapat  dikontrol.  Itu  sebabnya,  banyak  pelanggaran  kode  etik  profesi  terlanggar  karena mispersepsi ini. Hal lain, banyak pula yang mengkaitkan media sosialnya untuk kehidupan profesi. Mereka yang mengkaitkan media sosial pribadi dengan kehidupan profesinya sering kehilangan batas privasi. Rauch (2014) menyatakan bahwa orang cenderung kesulitan untuk berkomunikasi profesional dalam berkomunikasi di akun media sosial personalnya daripada menggunakan  akun  profesional  yang  memang  spesifik  untuk  berkomunikasi  mewakili perusahaan/badan profesinya.
Antara guru dan media sosial nampak hampir tidak memiliki korelasi atau hubungan yang erat.  Tetapi  dengan  kemajuan  teknologi  dan  informasi  saat  ini  telah  terjadi  pergeseran terhadap fungsi dari guru dan media sosial/media internet tersebut. Bila dilihat lebih dalam, pada saat ini antara guru dan media sosial sudah saling bersinggungan. Profesi seorang guru tidak terlepas dari pengajaran dan pendidikan. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dari segi etika  moral  atau  aspek  afektif;  sedangkan  pengajaran  itu  sangat  erat  kaitannya  dengan pengetahuan/kognitif.
Pada era teknologi informasi saat ini peserta didik/pelajar dan bahkan guru pun sangat akrab dengan  smartphone,  tablet,  PC/Laptop.  Smartphone  dapat  menjalankan  berbagai  fungsi diantaranya sebagai alat mencari informasi, edit foto, video dan masih banyak aplikasi dan fitur2  lainnya  yang  dapat  di  akses.  Informasi  yang  didapatkan  melalui  teknologi  informasi (internet) dapat diakses oleh peserta didik tanpa dapat dibatasi oleh gurunya; begitu juga sebaliknya.  Misalnya  penggunaan  media  sosial  dengan  bermacam  –  macam  aplikasi  yang dengan mudah dan cepat dapat di akses khususnya oleh peserta didik dan guru.
Penggunaan media sosial dapat berdampak positif dan negatif. Penggunaan media sosial yang tidak  seharusnya  atau  sewajarnya  dapat  berdampak  negatif,  bahkan  tidak  jarang  dapat berdampak pada proses hukum. Dalam dunia pendidikan pemanfaatan media sosial sebagai sarana  informasi  yang  positif  tentunya  akan  mendukung  dan  menunjang  proses pembelajaran.  Guru-guru  akan  lebih  mudah  untuk  mendapat  informasi  terbaru  dalam  hal pendidikan, termasuk informasi tentang peserta didiknya. Hal ini mengacu pada kode etik guru pada butir 3 (tiga). Yang perlu menjadi perhatian guru bahwa dalam dunia pendidikan, informasi  negatif  bagi  sekolah  terutama  guru,  siswa  maupun  segala  sesuatu  yang  terlibat didalamnya sangat cepat tersebar dan memungkinkan terjadi pro dan kontra. Jika kita lihat
pada saat ini banyak kasus yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial dalam dunia pendidikan, baik yang dilakukan guru ataupun yang dilakukan peserta didik. Bahkan seringkali profesi guru yang menjadi sasaran dampak negatif dari media sosial.

## SIMPULAN
Seluruh peserta merasa bahwa kegiatan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bermanfaat, menambah wawasan, dan berhubungan dengan profesi mereka sebagai guru dan seluruh peserta berharap bahwa kegiatan sosialisasi serupa dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang lebih besar kepada orangtua siswa, terutama dengan adanya kekhawatiran penggunaan gadget dan media sosial bagi anak/siswa.

## DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia,  2017. Infografis:  Penetrasi  dan  Perilaku Pengguna Internet di Indonesia survey 2017.
Databoks Katadata Indonesia, 2017. Inilah Media Sosial dengan Pengguna Aktif Terbesar di Indonesia. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/09/13/inilah-media- sosial-dengan-pengguna-aktif-terbesar-di-indonesia
Hutagalung,  Simon  Sumanjoyo.  2016. Media  Sosial,  Pejabat  Publik  dan  Good  Governance . Prosiding Seminar Nasional Grand Design Reformasi ASN Jurusan Administrasi Negara Universitas Lampung.
Jones, Ron. 2009. Social Media Marketing 101, Part 1. Search Engine Watch. 29 Februari 2009. http://sbinfocanada.about.com/gi/o.htm?zi-
1/XJ&zTi=1&sdn=sbinfocanada&cdn=money&tm=22&f=00&tt=8&bt=9&bts=83&zu=ht tp%3A//searchenginewatch.com/3632809
Kurniasih,  Nuning.  2013. Penggunaan  Media  Sosial  bagi  Humas  di  Lembaga  Pemerintah . https://researchgate.net/publication/308513901/
Matondang, Denita Br., 2018. Diduga sebar hoax tentang PKI, Guru SMA di Banten Ditangkap Polisi. https://news.detik.com/berita/3877508/diduga-sebar-hoax-soal-pki-guru-sma- di-banten-ditangkap-polisi Diakses 9 Maret 2018 .
Rauch,  Lindsay.  2014.  9  Common  Misconceptions  of  Social  Media:  Debunked. https://www.socialmediatoday.com/content/9-common-misconceptions-social- media-debunked
Setiawan, Sakina Rakhma Diah, 2018. Tahun 2017, Pengguna Internet di Indoensia Mencapai
143,26
Juta Orang . https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna- internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang/
Undang  Undang  Republik  Indonesia  no.19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang no.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Watie,  Errika  Dwi  Setya.  2011.  Komunikasi  dan  Media  Sosial  (Communications  and  Social Media). THE MESSENGER, Volume III  Nomor 1 hal.73 Edisi Juli 2011.
Wijaya, Satya Dharma. 2016. Studi Korelasi Pemanfaatan Internet pada Bagian Humas Pemda Singkil  terhadap  Peningkatan  Kinerja  Kehumasan .  Jurnal  Simbolika  Vol.2  no.1  Maret 2016.