Media  Sosial  dan  Politik  Partisipatif  :  Suatu  Kajian  Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z
Nuryadi Kadir 1

## Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstract
This paper examines the political dynamics of Millennials and Generation Z (Gen Z). The demographic structure shows that they belong to a fairly large population. The presence of Millennials and Gen Z is accompanied by the development of information technology, so it is  dubbed  as  Digital  Native.  Being  active  on  various  digital  platforms  and  social  media channels  is  a  reflection  of  his  life.  Social  learning  is  obtained  through  these  channels, generating expression and criticism of political dynamics. Still apathetic and skeptical of the world of politics. His perception is part of public opinion that transmits to social media (as the embodiment of public space). Therefore, what is the formulation in this paper, first, what is the form of political participation in the era of increasing the number of Millennial and Gen  Z  votes?  Second,  how  social  media  as  a  public  space  engagements  its  behavior  and political preferences. The goal is to describe the phenomenon that occurs on social media and the political participation of Millennials and Gen Z. The results of the discussion first, examine the development of democracy through the Indonesian Democracy Index which has decreased  from  2019  which  has  an  impact  on  the  problem  of  declining  the  quality  of democracy  in  aspects  of  political  rights  and  civil  liberties.  Second,  the  problem  of  social media and democratization is marked by the overflow of information that presupposes the growth of hoax practices that target Millennial and Gen Z users and have the potential to be exposed  due  to  disinformation  and  hoaxes.  On  the  one  hand,  there  is  no  guarantee  of protection  and  the  creation  of  a  sense  of  security  from  the  government  against  the use of social media. Third, egalitarian participatory politics are the hope of Millennials and Gen Z,  can  determine  or  have  an  attitude  towards  politics  and  refuse  to  be  part  of  a  political power scenario or be used as a political  commodity. Fourth, Millennials and Gen  Z have political  reasoning,  but  the  forms  of  participation  vary.  In  fact,  some  Millennials  become election activists and try to reflect on their political experience and moderate supervisory participation, including taking the role of reducing the risk and potential of fraud and fifth, the political literacy ability of every citizen, especially Millennials and Gen Z, can build a healthy political culture and discourse in order to create a dignified political system.
Keywords : Politics, Social Media, Demographics and Millennial Democracy

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  dinamika  politik  Kaum    Milenial  dan  Generasi  Z  (Gen  Z).  Struktur demografi  menunjukkan  bahwa  mereka  tergolong  populasi  cukup  besar.  Kehadiran  Kaum Milenial dan Gen Z dibarengi dengan berkembangnya teknologi informasi, sehingga dijuluki sebagai Digital Native. Aktif di berbagai platform digital dan kanal media social merupakan cerminan  kehidupannya.  Pembelajaran  sosial  didapatkan  melalui  kanal  tersebut, menghasilkan    ekspresi  dan  kritik  terhadap  dinamika  politik.  Masih  bersikap  apatis  dan
1 nkadir110384@gmail.com
Vol.4 No.2 Desember 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 199
skeptis  terhadap  dunia  politik.  Persepsinya  merupakan  bagian  dari  opini  publik  yang transmisi  ke  media  sosial  (sebagai  perwujudan  ruang  public).  Maka dari  itu  yang  menjadi rumusan  dalam  tulisan  ini,  pertama    bagaimana  bentuk  partisipasi  politik  di  era meningkatnya  jumlah  suara  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z?  Kedua,  bagaimana  media  sosial sebagai  ruang  publik  yang  me-engagment  prilaku  dan  preferensi  politiknya.  Adapun tujuannya adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi media sosial dan partisipasi politik kaum Milenial dan Gen Z. Adapun hasil pembahasannya pertama, menelisik perkembangan demokrasi melalui Indeks Demokrasi Indonesia yang mengalami penurunan dari tahun 2019 yang berdampak pada persoalan menurunnya kualitas demokrasi pada aspek hak politik dan kebebasan  sipil.  Kedua,  problem  media  social  dan  demokratisasi  ditandai  melubernya informasi  yang  berpretensi  tumbuhnya  praktek  hoaks  yang  menyasar  kepada  pengguna Milenial dan Gen Z dan berpotensi terpapar akibat disinformasi dan hoaks. Satu sisi, tidak adanya  jaminan  perlindungan  dan  penciptaan  rasa  aman  dari  pemerintah  terhadap penggunaan  media  sosial.  Ketiga  Politik  partisipatif  yang  egaliter  menjadi  harapan  Kaum Milenial  dan  Gen  Z,  dapat  menentukan  atau  punya  sikap  terhadap  politik  dan  menolak menjadi  bagian  dari  skenario  kekuasaan  politik  atau  dijadikan  sebagai  komoditas  politik. Keempat,  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z  memiliki  nalar  politik,  tetapi  bentuk  peran  sertanya berbeda-beda.  Faktanya  sebagian  Kaum  Milenial  menjadi  penggiat  Pemilu  dan  berusaha merefleksikan  pengalaman  politiknya  dan  melakukan  moderasi  partisipasi  pengawasan, termasuk  mengambil  peran  mengurangi  resiko  dan  potensi  kecurangan  dan  kelima, kemampuan literasi politik dimiliki setiap warga khususnya Kaum Milenial dan Gen Z dapat membangun  kultur  dan  diskursus  politik  yang  sehat  agar  terciptanya  sistem  politik  yang bermartabat.
Kata Kunci : Politik, Media Sosial, Demografi dan Demokrasi Millenial

## Pendahuluan
Pemilu  tahun  2024  boleh  dibilang  menarik,  pasalnya  partisipasi  pemilih nantinya  didominasi  oleh  Generasi  Milenial  dan  Generasi  Z  (Gen  Z).  Persentase populasi mereka tergolong besar dalam strukur demografi di Indonesia. Gen Z  yang lahir di sekitar  tahun 1997 sampai dengan tahun 2012 misalnya, ada sekitar 27,7 % dari  populasi  penduduk.  Selanjutnya,  populasi  Kaum  Milenial  yang  lahir  antara tahun  1981  sampai  dengan  tahun  1996,  ada  sekitar  25,8  %  dari  total  populasi penduduk  Indonesia  (BPS  2020).  Struktur  demografi  di  Indonesia  mengalami perubahan secara signifikan selama dua dekade ini menjelang bonus demografi di tahun  2045.  Kehadiran  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z  dibarengi  dengan  era  disrupsi teknologi  informasi.  Era  yang  dimaknai  sebagai  perubahan  fundamental  akibat berkembangnya  sistem  teknologi.  Orang  yang  lahir  pada  masa  berkembangnya
teknologi  digital  yang  ditandai  dengan  melubernya  informasi  dan  massifnya pemanfaatan ruang virtual.
Media sosial merupakan varian teknologi informasi yang dapat dimanfatkan sebagai  sarana  interaksi  dan  pertukaran  informasi  yang  hilir  mudik,  sehingga menjadi magnet tersendiri bagi Kaum Milenial dan Gen Z (Saputro, 2022 : 62-64). Mereka  juga  selalu  diidentikkan  sebagai  generasi  atau  kelompok  “digital  native” yang sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi, cepat beradaptasi dan merasa nyaman  menggunakan  segala  macam  alat  digital.  Media  sosial  pun  sangat digandrungi  oleh  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z  dalam  membagikan  berbagai  bentuk ekspresinya,  percakapan,  pengalaman  dan  aktivitasnya.  Akan  tetapi,  dibalik kegandrungannya,  masih  menyisakan  persoalan  terkait  daya  saing  dan partisipasinya dalam pembangunan demokrasi. Satu sisi potensi populasinya  yang menjadi  peluang  melahirkan  generasi  tangguh,  berdaya  saing  dan  berkontribusi pada  kemajuan  demokrasi,  tetapi  disisi  lain,  generasi  ini  akan  menimbulkan masalah  kependudukan  sehingga  perlu  mendapatkan  porsi  dan  perhatian  sebesar- besarnya  dalam  kebijakan  pembangunan  strategis  dalam  memajukan  demokrasi kebangsaan.
Setiap  negara  mengalami  fase  krusial  akibat  perubahan  struktur  demografi yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan (Kurniati dan  Sugianto,  2021:  42-44).  Pada  bidang  sosial  ekonomi  misalnya,  mereka  akan menjadi kelompok produktif (angkatan kerja), sedangkan bidang politik menunjuk besaran tren pemilih pada momen Pemilu. Sehubungan dengan itu, kehadiran Kaum Milenial  dan  Gen  Z  dalam  proses  politik  dan  demokratisasi  dewasa  ini,  masih pahami  sebagai  ornamen  politik  yang  suaranya  berpotensi  dikapitalisasi  dalam pemenangan  Pemilu  atau  kehadirannya  bersifat  komplementer  dalam  setiap momentum  politik  kontestasi.  Padahal  suara  kelompok  pemilih  umur  17-35 mencapai  55%  pada  Pemilu  tahun  2019  (Survei  Saiful  Mujani  Riset  Consulting tahun 2019).
Sedangkan menurut Kaum Milenial dan Gen Z sendiri, berpandangan bahwa politik itu sarat dengan berbagai kepentingan, menggunakan praktek politik instan. Sebagian  pula  berpendapat  bahwa  aktor  dan  elit  politik  masih  didominasi  oleh
Vol.4 No.2 Desember 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 201
kelompok  konservatif  dengan  kerja  politik  yang  konvensional,  tidak  memiliki inovasi  dalam  dunia  perpolitikan  dan  hanya  sekedar  melanggengkan  kekuasaan. Desain kontestasi yang ditawarkan hanya berpikir menang dan kalah.
Sikap  apatis  dan  skeptis  terhadap  dunia  politik  sehingga  membuat  mereka apolitis  sebagai  bentuk  kritik  terhadap  politik.  Harus  diakui  bahwa  keberadaan Kaum Milenial dan Gen Z dalam mewarnai dinamika kehidupan politik berbangsa dan bernegara belum bereputasi dikarenakan wacana visi pembangunan demokrasi belum  berpihak  kepadanya.  Kebijakan  dan  program  strategis  pemerintah  belum menjadikan kelompok tersebut sebagai faktor utama dalam pembangunan.
Keberadaan  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z    masih  sangat  dipengaruhi  oleh lompatan  teknologi  bahwa  kehidupan  dan  berkat  penguasaan  serta  kecakapan terhadap teknologi menjadi modal budaya dan keterampilan yang selama ini, yang notabene  belum  direspon  dan  disoroti  secara  berkelanjutan.  Saat  ini,  pemerintah telah  menfasilitasi  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z,  memberi  peluang  dan  mengambil bagian di dalam lembaga publik (contoh staff khsusus kepresidenan), tetapi hanya segelintir  yang  terberdayakan  dan  mendapatkan  keistimewaan  (privilege)  jika dibanding dengan banyaknya jumlah Kaum Milenial dan Gen Z.
Pada  dimensi  lain,  semangat  demokrasi  melebar  dari  ranah  ruang  publik  ke ranah ruang virtual. Terminologi ruang publik mengalami transformasi yang tidak lagi  dikonsepsikan  hanya  sebagai  ruang  dimana  warga  bertemu  secara  fisik  dan berinteraksi,  namun  sudah  beralih  ke  ruang  virtual  dalam  bentuk  ekspresi  pesan kepada  netizen.  Kemunculan  ruang  publik  virtual  cukup  mengintensifkan  proses demokratisasi  yang  melahirkan  revolusi  politik  dan  tidak  sedikit  merubah  tatanan demokrasi.
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM Pada tahun 2014 merilis riset yang bertajuk Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring”  dalam  Perspektif  Ruang  Publik  Transnasional  oleh  Umar,  Ahmad.  R Mardhatillah  dkk  (2014)  yang  mengulas  bagaimana  ruang  publik  dan  aktivisme transnasional  melalui  media  sosial  di  Timur  Tengah  yang  menyebabkan  terjadi gelombang  revolusi  di  timur  tengah  yang  disebut  Gelombang  Arab  Spring. Selanjutnya,  perkara  Brexit  juga  menegasikan  peran  media  sosial  dalam  merubah
situasi  politik,  sampai  pada  kampanye  media  sosial  yang  memenangkan  kandidat presiden di beberapa negara.
Kanal  media sosial  secara fundamental membuka jalinan  komunikasi  secara luas,  pertautan  informasi,  media  interaksi  yang  mendorong  kebebasan  individu dalam  menyampaikan  ide,  gagasan  dan  ekspresinya  di  ruang  publik  virtual. Meskipun  demikian,  tidak dapat  dipungkiri  bahwa pertukaran  informasi    di  ruang publik  virtual  tidak  melulu  berkaitan  dengan  wacana  kepublikan  atau  berkaitan dengan politik. Terkadang ada hal-hal yang bersifat privat melintas di kanal media sosial.
Dalam  arena  politik  dan  media  sosial,  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z  mencuri perhatian,  sebab  kemampuan  dan  keluwesannya  dalam  mengakses  informasi. Keterampilan  dalam  memainkan,  menangkap  dan  mentransmisi  opini  di  kanal media sosial cukup handal. Mampu mempopulerkan tren gaya hidup, menviralkan percakapan,  dapat  memassifkan  budaya  pop  dan  punya  karakter  apolitis  yang terfragmentasi dalam bentuk ekspresi di media sosial.
Fenomena  influencer  atau  figur  dalam  media  sosial  meng-enggagment  dari dunia marketing ke dunia politik. Relasi influencer yang dipertautkan dengan para follower  menjadi  akses  masuk  ke  dunia  politik  di  media  sosial.  Maka  tidak  salah kemudian influencer dimanfaatkan oleh sebagian partai politik dalam menjalankan agenda  politiknya.  Partai  mengendorse  seorang  influencer  dalam  mengaet  Kaum Milenial dan Gen Z. Oleh karena itu, partai mengambil peran aktif di dalam dunia digital  dengan  mengusung  jargon  politik  yang  kekinian,  akrab  dengan    Kaum Milenial dan Gen Z.
Berdasarkan  uraiannya  diatas,  maka  tulisan  ini  mencoba  menganalisis  suatu gejala  fenomena  sosial  yang  terjadi  dewasa  ini,  khususnya  terkait  dengan  media sosial  sebagai  pengejawantahan  ruang  publik  yang  pertautkan  dengan  dengan fenomena  demografi  (Milenial  dan  Gen  Z)  sekaitan  digital  native  dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini banyak mengamati fenomena Kaum  Milenial  dan  Gen  Z  dari  kacamata  sosiologi  politik.  Sehingga  yang  akan dicapai dari tulisan ini menghasilkan suatu dialektika pemikiran dengan menilisik, pertama  bagaimana  bentuk  partisipasi  politik  di  era  meningkatnya  jumlah  suara
Vol.4 No.2 Desember 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 203
Kaum  Milenial  dan  Gen  Z,  kedua  bagaimana  media  sosial  sebagai  ruang  publik yang  me-engagment  prilaku  dan  preferensi  politiknya.  Adapun  tujuannya  adalah mendeskripsikan  secara  kualitatif  fenomena  yang  terjadi  media  sosial  dan partisipasi politik kaum Milenial dan Gen Z.

## Metode Penelitian
Penulisan  ini  menggunakan  penelitian  literatur  review  dengan  metode sistematis, eksplisit dan reprodusibel dengan mengidentifikasi, melakukan evaluasi dan  sintesis  terhadap  karya-karya  hasil  penelitian  dan  hasil pemikiran  yang  sudah diteliti. Selanjutnya data yang dikumpulkan dan diambil dari jurnal ilmiah, sumber buku  (ebook)  yang  berkaitan  penelitian,  catatan  artikel  dan  opini  media  yang berkaitan dengan kajian sosiologi politik dan demokrasi.
Tulisan  ini  menfokuskan  pada  kajian  media  sosial,  demografi,  partisipasi politik  kaum  Milenial  dan  Gen  Z  dalam  dinamika  demokrasi.  Dalam  perspektif Sosiologi  Politik  dan  Demokrasi  mengajak  kita  menyelami  bagaimana  relasi masyarakat  dan  negara  yang  domainnya  berada  pada  analisis  dinamika  hubungan kekuasaan  dan  kewenangan  di  dalam  suatu  negara.  Tulisan  ini  memuat  analisis dinamika demokrasi, kekuasaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya masyarakat  yang meliputi struktur sosial, agama, ekonomi, kelas sosial, kelompok kepentingan (media) serta sistem nilai dan kepercayaan.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Demokrasi dan Pembangunan Politik Kaum Milenial dan Gen Z
Perkembangan  demokrasi  di  Indonesia  mengalami  pasang  surut.  Kualitas demokrasi  semakin  menurun  sejak  tahun  2019.  Penurunan  Indeks  demokrasi mengindikasikan ada fenomena politik dan demokrasi yang menggejala, mulai dari mekanisme  atau  p.roses  demokrasi  elektoral  yang  terjadi  mengalami  kecacatan. Dengan kata lain Pemilu yang diselenggarakan belum melahirkan pemimpin yang mampu  mensejahterakan  rakyat.  Respon  dan  sikap  pemerintah  dalam  menata demokrasi  dinilai  lamban,  hanya  menyadari  bahwa  peran  pemerintah  sebagai penyelenggaraan  birokrasi,  bukan  fasilitator  demokrasi.  Melakukan  dan
menjalankan  pembangunan  secara  instrumentatif  dengan  pola  teknokratis  yang cenderung mengabaikan diskursus politik dan kebebasan sipil.
Berikut ini Tabel Indeks Demokrasi Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan 2020 :
Tabel 3.1 Indeks Demokrasi Indonesia Aspek 2018 2019 2020 Aspek Kebebasan Sipil 78,46 77,2 79,4 Aspek Hak Politik 68,79 70,71 64,99 Aspek Lembaga Demokrasi 79,75 81,34 70,77 Sumber : Data BPS 2022
Indeks  Demokrasi  Indonesia  dan  Laporan  Demokrasi  2021  menunjukkan bahwa  terjadi  pasang  surut  secara  signifikan  dari  aspek  hak  politik  dan  lembaga demokrasi.  Hal  yang  paling  signifikan  adalah menurunnya indeks pada aspek hak politik  yang  berada  pada  64.99  pada  tahun  2020.  Penurunan  yang  terjadi  akibat adanya  pergeseran  pola  demokrasi  di  Indonesia.  Fenomena  pandemi  Covid-19 berdampak  pula  pada  kualitas  demokrasi,  seperti  rendahnya  dan  lambannya pemerintah  dalam  merespon  pandemi  Covid-19.  Penanganan  Covid-19  belum optimal menimbulkan penilaian masyarakat bahwa perlindungan yang diamanatkan oleh Undang-undang tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah.
Selanjutnya,  gejala  pandemi  Covid-19  memberikan  peluang  seluas-luasnya oleh seluruh pihak untuk beralih pola interaksi sosial dari interaksi yang secara fisik (tatap  muka)  menjadi  interaksi  melalui  kanal  platform  digital  dan  media  sosial. Pembatasan sosial meniscayakan semua orang untuk mengakses internet atau ruang virtual  yang  disatu  sisi  dengan  harapan  mengurangi  resiko  penyebaran  Covid-19, dan  disisi  lain  untuk  tetap  mengintensifkan  dan  mengefektifkan  komunikasi  antar sesama  warga. Massifnya pengunaan  dan pemanfaatan  kanal media  sosial sebagai wadah  pertukaran  informasi  dan  komunikasi  oleh  warga  (netizen),  tidak  lantas terbebas  dari  disinformasi.  Pemanfaatan  kanal  media  sosial  membuka  peluang melubernya informasi yang berpretensi pada praktek hoaks. Peralihan secara massif tidak dibarengi edukasi dan literasi media sehingga menimbulkan resiko kekacauan informasi,  terkadang  para  pengguna  harus  melakoni  diri  menjadi  sarkasme
Vol.4 No.2 Desember 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 205
(menyebarkan  narasi  deskruktif),  saling  menyerang  (terror  meneror)  dan menyebarkan fitnah dan intimidasi antar sesama pengguna.
Problem utama dari hoaks ialah rentannya pengguna aktif media sosial, bisa menyasar  pada  kelompok  seperti  kaum  Milenial  dan  Gen  Z  yang  sebagian  besar aktivitasnya  di  media  sosial.  Data  menunjukkan  bahwa  60%  orang  Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui medial sosial. Sementara itu, 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali indikasi berita hoaks (Katadata Insight Center tahun 2020). Menanggapi fenomena tersebut, terkadang pemerintah mengambil  sikap  dengan  membatasi  informasi  padahal  tidak  semua  informasi mengandung  unsur  hoaks.  Sesekali  menggunakan  cara  refresif,  menggunakan pendekatan  yang  berdampak  pada masalah  kebebasan  sipil.  Harapan  dari  problem kebebasan  sipil  pada  pengguna  media  sosial  adalah  bagaimana  pemerintah memberikan payung hukum dan perlindungan, jaminan kebebasan dan memberikan rasa aman dalam menggunakan segala produk digital informasi.
Selanjutnya,  pembangunan  politik  yang  berfokus  pada  kaum  Milenial  dan Gen Z tidak kongkrit pada tataran teknis. Peta jalan pendidikan politik bagi kaum Milenial  dan  Gen  Z  belum  berbasis  pada  semangat  emansipatif  dan  belum meneguhkan  prinsip-prinsip  egaliter  dalam  suatu  tatanan  kelembagaan  politik, seperti  kaderisasi partai hanya menciptakan relasi kuasa antara kader senior-junior. Keberadaannya  pun  masih  dipandang  sebagai  ornamen  politik,  dengan  besarnya potensi suara yang cenderung dikapitalisasi untuk memenangkan kontestasi, masih dimaknai sesuatu hal yang bersifat komplementer.
Selain  itu,  diskursus    politik  yang  ditawarkan  kurang  mengikuti  selera  dan habitat kaum Milenial dan Gen Z. Fenomena politik lebih banyak mempertontonkan praktek  atau  pertunjukan  politik  yang  kurang  sedap  (tidak  bijak  dan  terkadang barbar),  seperti  pelemahan  terhadap  posisi  kelompok  oposisi  yang  dimana bergabungnya  sejumlah  partai  dalam  kabinet  pemerintahan  yang  menyebabkan rendahnya fungsi kontrol (check and balances)  terhadap berjalan pemerintahan. Sisi penegakan  dan  supermasi  hukum  saat  ini  tergolong  lemah,  kasus  korupsi  dan penyelewengan anggaran, kasus pelanggaran terkait Undang-undang Informasi dan
Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  menambah  masalah  atas  ketidakpercayaan  Kaum Milenial dan Gen Z terhadap perbaikan kualitas demokrasi.
Fakta  lainnya  seperti  politik  kontestasi  antar  elemen  politik  (partai  politik) yang  saling  menjatuhkan  kandidat,  praktek  pencekalan  kandidat,  monopoli beberapa  partai  terhadap  satu  calon  dan  sebagainya.  Dominan  memainkan  arus politik  yang  berkenaan  dengan  praktek  elektoralisme,  diantaranya  menjadikan kontestasi politik sebagai ajang tarung menjagokan kandidat, terhanyut pada drama politik yang penuh intrik dan akhirnya larut dalam pilihan antara menang dan kalah. Kemasan politik terkesan esklusif yang hanya boleh diperbincang oleh sekelompok kekuasaan tertentu dan selebihnya memobilisasi kapital dan massa.
Gejala  demikian  menjadi  semacam  tradisi,  berbentuk  warisan  politik  yang akan diterima oleh kaum Milenial dan Gen Z sebagai penerus dan pelanjut tongkat estafet  demokrasi.  Keperihatinan  tersebut  dialami  oleh  kaum  Milenial  dan  Gen  Z sehingga  tidak  salah  mereka  masih  bersikap  apatis  dan  skeptis  terhadap  dunia politik. Adapun diantaranya yang tergabung atau telah berafiliasi pada suatu partai, karena  mereka  memiliki  akses  politik,  memiliki  keistimewaan  (privilege)  seperti bagian dari dinasti atau trah politik. Dapat  disimpulkan bahwa kebebasan sipil dan penggunaan  hak  politik  bagi  kaum  Milenial  dan  Gen  Z  masih  merupakan  barang yang  langka,  karena  sudah  dikenalkan  dengan  realitas  politik  yang  sarat  dengan berbagai kepentingan.

## B. Ruang Publik dan Media Sosial sebagai Arena Politik.
Seyogyanya ruang publik harus menjadi ruang bagi semua kalangan, menjadi zona yang nyaman bagi setiap orang untuk bertemu dan mengutarakan kegelisahan sekaitan  fenomena  kepublikan  dari  berbagai  sudut  pandang.  Konsep  ruang  publik menurut  Jurgen  Hubermas  (2010  :  41)  adalah  sebagai  ruang  privat  yang  datang bersama sama dengan publik, dengan kata lain tempat individu berkumpul bersama dan  mengartukulasi  kebutuhan  bersama  dengan  pemerintah.  Ruang  tersebut dianggap  sebagai  milik  publik  yang  tidak  diatur  oleh  negara  atau  pemerintah sebagai  bentuk  kewenangan  publik.  Ruang  publik  merupakan  pengejawantahan rasionalitass publik dalam ruang-ruang artikulasi yang tersedia di masyarakat.
Vol.4 No.2 Desember 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 207
Menghadapi  hajatan  politik,  ruang  publik  terkadang  mengalami  kebisingan dengan berbagai sudut pandang dan komentar yang bersifat deskruktif. Media sosial sebagai    perwujudan  konsep  ruang  publik  virtual  yang  dimanfaatkan  oleh  semua orang, tidak terkecuali kaum Milenial serta Gen Z yang terlibat dalam adu narasi. Narasi  politik  yang  hanya  menawarkan  citra,  sensasi  dan  selebrasi,  merupakan panorama  aktivitas  ruang  public  virtual.    Kasus  perdebatan  di  kanal-kanal  media rata-rata membahas hal yang bersifat elementer dan instrumental seperti kritik yang membabi  buta,  mengomentari  hal  yang  tidak  berkorelasi  dengan  nalar  publik, terkadang melakukan kekerasan simbolik dan terjadi perdebatan yang jauh dari hal yang substansial.
Ketidaksterilan wacana dan percakapan politik dalam media sosial, membuat sebagian  warga  (netizen)  sulit  mengidentifikasi,  mengorganisir  wacana  atau  isu kolektif sebubungan semangat kepublikan. Diskursus dan kebebasan mengorganisir opini,  melawan  hegemoni  wacana  dominan  yang  rereproduksi  oleh  kelompok tertentu menjadi terhambat oleh keberadaaan UU ITE. Instrumen hukum seperti UU ITE  hanya  dijadikan  alat  hukum  atau  cara    mengebiri  kebebasan  berpendapat seseorang,  faktanya  beberapa  kasus  sesama  netizen  saling  melaporkan  atas  dasar pelanggaran UU ITE.
Fenomena  buzzer  semakin  memperkeruh  ruang  publik  virtual.  Buzzer menjadi  bumper  politik  dari  suatu  rezim  yang  berkuasa  dengan  melakukan propaganda  isu  kepentingan  melanggengkan  kekuasaan.  Kecakapan  dalam mengelola  isu  dan  wacana  yang  menguntungkan  rezim  kekuasaan.  Didukung dengan  perangkat  teknologi,  tim  kerja  (kelompok  intelektual)  dan  kanal,  yang paling  utama  adalah  narasi  yang  terstruktur  dalam  membolak-balikkan  persepsi netizen.
Percakapan politik seharusnya akrab dengan wacana kepublikan agar menjadi representasi  dan  medium  komunikasi  politik.  Ruang  publik  virtual  sebagai  arena inklusif  memungkinkan  terciptanya  ekspresi  dan  ekspektasi  publik.  Hadirnya partisipasi  yang  egaliter,  tatkala  setiap  warga  negara  menyadari  betul  dirinya sebagai aktor yang menentukan proses politik ke depan, Kaum Milenial dan Gen Z adalah  bagian  dari  dinamika  yang  dimaksud,  bahwa  masing-masing  dapat
menentukan  atau  punya  sikap  terhadap  politik  ke  depan.  Tidak  hanya  menjadi bagian dari skenario kekuasaan politik atau dijadikan sebagai komoditas politik.
Diskursus Kaum Milenial dan Gen Z terhadap politik, membicarakan sesuatu hal  yang  menyangkut  diri  dan  lingkungannya,  menyentuh  langsung  dengan kehidupannya  atau  merumuskan  persoalan  yang  paling  elementer  sekaitan  dengan pemenuhan  kebutuhan  hak  dasarnya,  seperti  jaminan  pendidikan,  jaminan memperoleh layanan terkait kepemudaan, memperoleh fasilitas pengembangan diri, jaminan perlindungan dari kebebasan ekspresi, adanya jaminan dukungan terhadap pilihan hidup kaum Milenial dan Gen Z.

## C. Literasi Politik terhadap Kaum Milenial dan Gen Z
Literasi  politik  merupakan  keniscayaan,  merupakan  tanggung  jawab  setiap warga  negara  dalam  memahami  politik  dan  keberlangsungan  demokrasi.  Literasi politik tidak hanya sekedar memberikan pemahaman terkait tahapan dan mekanisme pemilihan.  Namun  memberikan  ruang  dalam  bentuk penyadaran  terhadap  dampak apa  yang  akan diperoleh saat menjatuhkan  pilihan  politiknya.  Kaum  Milenial dan Gen  Z  menjadi  titik  sentral  dalam  penentuan  kualitas  politik  dan  demokrasi  di Indonesia.  Kemampuan  literasi  politik  dimiliki,  menjelma  kritis  terhadap  pilihan politiknya.
Ada empat sumber referensi yang membentuk persepsi politik Kaum Milenial dan  Gen  Z,  yaitu  media  sosial,  keluarga,  lingkungan  sekolah  dan  lingkungan pertemanan.  Literasi  politik  menjadi  pedoman  (guidance)  pembentukan  nilai pengetahuan  politik  seseorang  diantaranya,  pertama  kemampuan  dalam menganalisis  pilihan  politiknya,  kedua  memahami  secara  sadar  akan  hak-hak politiknya,  ketiga  mampu  mengembangkan  nilai-nilai  demokrasi,  keempat  ikut terlibat dalam diskursus politik.
Sehubungan dengan literasi politik di ruang publik virtual, ada indikasi bahwa pemanfaatan  teknologi  informasi  seperti  akses  internet  yang  tersebar  ke  seluruh pelosok  daerah,  belum  diiringi  dengan  meningkatnya  kemampuan  masyarakat dalam mengolah  informasi  dan  berpikir  kritis.  Perlu diketahui  bahwa  ada  korelasi positif  antara  literasi  dengan  kemampuan  seseorang  mengenali  atau
Vol.4 No.2 Desember 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 209
mengidentifikasi  informasi berdasarkan usia, pendidikan, jenis kelamin dan tempat tinggal.
Pada umumnya pencarian dan penyebaran informasi di media sosial, dominan isu politik, kesehatan dan agama. Isu tersebut terkadang memancing sentimen antar netizen sehingga praktek polarisasi, politik identitas, pemelintiran isu dan penistaan serta  kekerasan  simbolik  dalam  politik  sering  terjadi  dijagat  media  sosial.  Oleh karena itu literasi politik menjadi opsi mengurangi gejolak yang berkelanjutan.
Penyelenggaraan  Pemilu  2024  masih  merujuk  pada  UU  No.7  Tahun  2017 sehingga  reformulasi,  model  literasi  memungkinkan  dikembangkan,  karena landskap  Pemilu  masih  sama  dengan  Pemilu  tahun  2019.  Inovasi  kepemiluan terkini, maraknya kelompok penggiat Pemilu yang rata-rata digawangi oleh Kaum Milenial. Sesungguhnya mereka memiliki nalar politik, tetapi bentuk peran sertanya berbeda-beda.  Kontribusi  mereka  sebetulnya  lebih  merefleksikan  pengalaman politik  di  Indonesia  dan  melakukan  moderasi  partisipasi    pengawasan,  termasuk mengambil bagian dalam mengurangi resiko kecurangan dalam Pemilu.
Perangkat  penyelenggara  dan  pengawasan  Pemilu  sudah  dimaksimalkan melalui  peraturan  perundang-undangan.  Tetapi  mengawal  Pemilu  harus  dukungan dan  partisipasi  warga.  Diseminasi  literasi  politik  pada  seluruh  elemen  warga menjadi faktor penentu arah demokrasi ke depan. Kontribusi penuh Kaum Milenial dan  Gen  Z  akan  mengakselerasi  transformasi  demokrasi.  Dengan  kemampuan literasi politik dimiliki setiap Kaum Milenial dan Gen Z, dapat membangun kultur dan diskursus politik yang sehat agar terciptanya sistem politik yang bermartabat.

## Kesimpulan
Berdasarkan uraian tulisan pada bagian sebelumnya, menyimpulkan terkait dengan fenomena  media  sosial,  demografi,  partisipasi  politik  kaum  Milenial  dan  Gen  Z dalam  dinamika  demokrasi,  sebagai  berikut  :  1)  Setiap  negara  mengalami  fase krusial akibat perubahan struktur demografi yang berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Dampak perubahan dengan kemajuan teknologi informasi yang terjadi, membuat Kaum Milenial dan Gen Z sebagai bagian utama perkembangan  politik  dan  demokrasi.  2)  Media  Sosial  pengejawantahan  ruang
publik  membuka  peluang  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z  untuk  ikut  berpartisipasi membangun  narasi-narasi  publik.  Tetapi  narasinya  yang  dikonstruksikan  bersifat apolitis  sebagai  bentuk  kritik  terhadap  wacana  politik  dominan,  3)  Politik partisipatif  yang  egaliter  menjadi  harapan  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z,  dapat menentukan  atau  punya  sikap  terhadap  politik  dan  menolak  menjadi  bagian  dari skenario  kekuasaan  politik  atau  dijadikan  sebagai  komoditas  politik,  4)  Kaum Milenial dan Gen Z berpandangan bahwa politik masih sarat dengan kepentingan, aktor  dan  elit  politik  masih  didominasi  oleh  kelompok  konservatif  dengan  kerja politik  yang  konvensional,  tidak  memiliki  inovasi  dalam  dunia  perpolitikan  dan hanya sekedar melanggengkan kekuasaan, 5) Kaum Milenial dan Gen Z memiliki nalar politik, tetapi bentuk peran sertanya berbeda-beda. Faktanya sebagian Kaum Milenial  menjadi  penggiat  Pemilu  dan  berusaha  merefleksikan  pengalaman politiknya, melakukan moderasi partisipasi pengawasan, termasuk mengambil peran mengurangi resiko dan potensi kecurangan, 6) Kemampuan literasi politik dimiliki setiap  warga  khususnya  Kaum  Milenial  dan  Gen  Z  dapat  membangun  kultur  dan diskursus politik yang sehat agar terciptanya sistem politik yang bermartabat.

## Daftar Pustaka
Buku: Althoof, Philip and Rush, Michael. 1997. Pengantar Sosiologi Politik (Terjemahan Kartini Kartono) . Jakarta: Rajawali Press. Bachtiar, Faradihba Rahma. 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Referensi. Jurnal Politik Profetik 3(1) Binarto.  1998. Geografi  Penduduk  dan  Demografi .  Yogyakarta:  Badan  Penerbit Fakultas Geografi UGM. Habermas,  Jurgen.  1989. Ruang  Publik:  Sebuah  Kajian  Tentang  Kategori Masyarakat Borjuis. Yogyakarta: Kreasi Wacana
Juditha,  Christiany  dan  Darmawan,  Josep.  2018.  Penggunaan  Media  Sosial  Dan Partsipasi  Politik  Generasi  Milenial. Jurnal  Penelitian  Komunikasi  Dan Opini Publik 22(2) Mujani,  Saiful.  2019. Riset  Consulting  Tahun  2019. Saiful  Mujani Research and Consulting (SMRC)
Saputro,  Eko  Rachmat.  2022.  Media  Sosial  Sebagai  Sarana  Komunikasi  Kandidat Pada  Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kota  Makassar  Tahun  2020. Jurnal Politik Profetik 10(1)
Sugiyanto, Catur. 2021. Pengaruh Struktur Umur Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 21(1)
Vol.4 No.2 Desember 2022 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614 | 211
Syahrial, Syarbaini. 2013. Dasar-Dasar Sosiologi . Yogyakarta: Graha Ilmu Umar,  Ahmad  R  Mardhatillah  dkk.  2014.  Media  Sosial  dan  Revolusi  Politik:
Memahami  Kembali  Fenomena  “Arab  Spring”  dalam  Perspektif  Ruang Publik Transnasional. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 18(2) Varma, S.P. 2007. Teori Politik Modern . Jakarta: Rajagrafindo Persada Yanuar, Surya Putra. 2016. Teori Perbedaan Generasi. Among Makarti 9(18)
Internet: https://www.kompasiana.com/annakurniawati8805/610bd72c6e7f01073100e7b5/ga gasan-jurgen-habermas-tentang-ruang-publik https://www.kompasiana.com/asrul901030/62ef69c2a51c6f170c2f1582/meningkatk an-partisipasi-ruang-publik-bagi-generasi-muda https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami- penurunan/ apabila mengutip konten berita ini. https://www.bps.go.id/indicator/34/638/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut- indikator.html https://www.unpad.ac.id/2022/01/dua-tahun-terakhir-demokrasi-indonesia-alami- penurunan https://www.krjogja.com/angkringan/read/348794/ruang-publik-virtual