## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KORPORASI DALAM TINDAKAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
Oleh: Levina Yustitianingtyas Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah E-mail: Firman.yusticia86@gmail.com

## Abstract
This law research focuses on the issue of how the corporate criminal liability for human rights  violations  in  Indonesia  is.  The  method  used  is  normative  juridical.  This  research concluded  that  first,  the  corporate  criminal  liability  for  human  rights  violations  is  necessary, not only because sometimes countries are not prepared and do not have power to convict the corporation by reason of fear to bear the negative economic consequences, but also because the corporation  is  proved  able  to  commit  human  rights  violations  that  cause  remarkable  and prolonged  negative  effects,  second,  the  protection  of  human  rights  in  Indonesia  has  not maximally implemented yet until now because  the recognition of the corporation as the subject offense in violations of human rights will have implications for the formulation of participation in criminal acts, limitation of liability, and other forms of criminal sanctions.
Keywords: Corporation, Human Rights, Criminal Liability

## A. LATAR BELAKANG
Pada  kehidupan  manusia  yang  serba  modern  sekarang  ini,  korporasi memiliki  peranan  yang  sangat  penting  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  suatu negara,  seperti  meningkatkan  penerimaan  pajak  dan  standar  hidup  masyarakat, menciptakan  lapa-ngan  pekerjaan,  serta  berkontribusi  positif  terhadap pertumbuhan  suatu  negara.  Bah-kan,  dalam  beberapa  aspek,  peranan  korporasi melebihi  peranan  dan  pengaruh  sua-tu  negara. Dari  tahun  ke  tahun,  kuantitas korporasi  terutama  korporasi  multinasional  ( Multi  National  Corporation ) mengalami peningkatan yang luar biasa.
Namun  demikian,  peranan  penting  dan  positif  korporasi  terhadap  pertum- buhan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah  pada  hukum  pidana.  Tidak  jarang  korporasi  melakukan unfair  business (usaha tidak sehat) yang tidak hanya merugikan suatu negara dan konsumen, tapi juga dapat dikategorikan se-bagai tindak pidana. Ketika korporasi melakukan tindak pidana, maka ia dapat dipertang-gungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik ditujukan kepada pengurusnya mau-pun ditujukan langsung kepada korporasi. Pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana bukan merupakan hal baru dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang berarti. Permasalahan baru
muncul manakala korporasi melakukan tindak pidana yang di-kategorikan sebagai pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  seperti  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, genosida, pelanggaran atas kebebasan individu, kejahatan perang dan lain sebagai- nya. Hal ini karena baik Statuta Roma maupun Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang  Pengadilan  HAM  tidak  mengakui  korporasi  sebagai  subjek  delik.  Kedua instrumen  hukum  tersebut  hanya  mengenal  pertanggungjawaban  pidana  individu ( individual  criminal  responsibility )  bukan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi ( cor-porate criminal respon-sibility ).
HAM  sendiri  adalah  merupakan  suatu  konsep  moral  dalam  kehidupan berma-syarakat dan bernegara dan bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. HAM lahir secara bertahap dan seiring waktu tertentu dalam dinamika  sejarah  manusia.  Sebagai  konsep  moral  HAM  yang  dibangun  dan dikembangkan se-cara empirik dalam kehidupan dan kepentingan kelompok sosial di dalam kehidupan masyarakat bernegara.
Gagasan  tentang  perlindungan  HAM  yang  fundamental  untuk  pertama  kali dike-mukakan oleh sejumlah karya tulis di belahan dunia. Gagasan tersebut bersum- ber pada filsaat Barat dan cara berpikir orang Barat, diantaranya yang dikemukakan oleh  Marxisme  (Peter  R,  Beaher,  1998:  15).  Kehendak  untuk  melindungi  hak individu  terdapat  dalam  tradi-si  dunia  barat.  Dalam  tradisi  ini  HAM  khususnya berkaitan  dengan  individu  yang  tidak  bo-leh  dilaggar  oleh  individu  lainnya,  oleh kelompok  bahkan  oleh  negara  atau  penguasa.  Di  sini  terdapat  perbedaan  yang sangat  signifikan  dengan  pedekatan-pedekatan  dominan  non-Barat.  Donnelly melihat  tekanan  pada  in-dividu  sebagai  salah  satu  perbedaan  peting  antara pandangan moderen Barat dan pandangan non Barat mengenai martabat manusia. Ia  berpendapat  bahwa  perlindu-ngan  individu  dari  tuntutan  masyarakat  pada dasarnya  bukan  merupakan  bagian  dari  pemikiran  non-Barat  tradisional  (Jack, Donnelly, 1989: 57).
Di Indonesia rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dicatat telah banyak melakukan pelanggaran HAM karena perilaku negara khususnya aparat kea- manan. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) menyebutkan pemerintah perlu me- nuntaskan  segala  bentuk  pelanggaran  HAM  yang  pernah  terjadi  sebagai  akibat struk-tur  kekuasaan  Orde  Baru  yang  otoriter.  Kemudian  pasca  Orde  Baru,  banyak terjadi  pelanggaran  HAM  yang  berbentu  aksi  kekerasan  massa,  konflik  antaretnis, dan pem-bumihangusan di Timor-Timur pasca jajak pendapat yang menelan korban jiwa cu-kup banyak.
Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru juga disebabkan oleh sistem politik yang  tidak  demokratis  yang  kemudian  membuka  peluang  bagi  peguasa,  termasuk para penegak hukum, untuk melakukan pelaggaran HAM melalui celah-celah konsti- tusi  dengan  mem-buat  kebijakan-kebijakan  pemerintah  yang  riskan  terhadap pelang-garan HAM seperti di Aceh.  Di lain pihak, terjadinya pelaggaran HAM juga disebabkan  oleh  kesadaran  hukum masyarakat  yang  masih  rendah  dan suka  main hakim  sendiri  ( eigenrichtig ).  Hal  ini  dilatarbelakangi  oleh  rasa  tidak  puas masyarakat  terhadap  ke-bijakan  pemerintah,  perlakuan  yang  dikriminatif  oleh
aparat  dalam  melakukan  pene-gakan.  Oleh  karena  itu,  dalam  melakukan perlindungan  HAM  ada  tiga  faktor  peting  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  para penguasa,  termasuk  aparat  penegak  hukum,  harus  melaksanakan  tugas  dan wewenang sebagaimana mestinya, dibentuknya peraturan-peraturan yag mengatur HAM dan adanya kesadaran masyarakat.
Pelanggaran HAM terjadi karena adanya ketimpangan antara nilai-nilai yag diharapkan dengan nilai-nilai kapabilitas yang diperlukan untuk meraih suatu hara- pan.  Kekecewaan  warga  masyarakat  terhadap  deprivasi  dan  perlakuan  yang  tidak adil merupakan motivasi utama munculnya pelaggaran HAM. Pada dasarnya, masa- lah HAM itu terjadi seiring denga perubahan-perubahan pada diri masyarakat dan tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang terus berkembang. Dalam perkem- bangannya,  hal  tersebut  akan  selalu  bersing-gungan  dengan  persoalan  politik, namun sebagai bagian dari realitas sosial, HAM dalam kehidupan bernegara harus memberi-kan  jaminan  kepastian  hukum  yang  melandasi  realita  perlindungan dengan prinsip moralitas dan keadilan.
Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, dalam penelitian hukum ini maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
Bagaimanakah  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  pelanggaran  HAM yang terjadi di Indonesia?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji kaidah perundang-undangan (Soetandyo  Wigjnosoebroto, 2002) dan perkara pelanggaran HAM  yang  dilakukan  oleh  korporasi.  Bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.  Sedangkan pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  dan pendekatan  kasus  ( case  approach )  (Peter  Mahmud  Marzuki,  2002).  Bahan  hukum di-kumpulkan  dengan  dua  cara,  yaitu  studi  dokumen  dan  studi  literatur  terkait dengan keberadaan korporasi dalam pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana
Kata  korporasi  berasal  dari  kata ‘corporation’ dalam  bahasa  latin  yang berarti  hasil  dari  pekerjaan  yang  membadankan,  dengan  kata  lain  badan  disini diartikan  sebagai  orang.  Menurut  Rudi  Prasetyo  dalam  buku  Muladi,  yang menyatakan  bahwa  korporasi  merupakan  sebutan  yang  lazim  digunakan  di kalangan  pakar  hukum  pi-dana  untuk  menyebutkan  apa  yang  biasa  dalam  hukum perdata,  sebagai  badan  hu-kum  atau  yang  dalam  bahasa  Belanda  disebut  sebagai rechtspersoon ,  atau  yang  dalam  bahasa  Inggris  disebut  sebagai legal  entities atau corporation (Muladi, dkk, 1992: 12-15).
Menurut Roeslan Saleh dalam buku Muladi pengertian pertanggung jawaban tidak termasuk hal perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada per- buatan yang di-larang, apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana ter-gantung pada soal apakah dia melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu  memang  mempunyai  kesalahan,  maka  tentu  akan  menerima  saksi  pidana. Dipida-nanya  seseorang  tidaklah  cukup  jika  orang  itu  telah  melakukan  perbuatan yang  ber-tentangan  dengan  hukum  atau  bersifat  melawan  hukum.  Untuk pemidanaan masih  perlu  adanya syarat,  bahwa  orang  yang  melkaukan  perbuattan itu  mempunyai  kesa-lahan  atau  bersalah (subjective  guilt) ,  dengan  kata  lain  orang terse-but harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Muladi, dkk, 1992: 12-15).
Orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana  kemudian  juga  dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan, ini tergantrung dari persoalan apakah dalam melaku-kan  perbuatan  ini  dia  mempunyai  kesalahan,  karena  ada  asas  dalam pertanggung-jawaban  pidana  ialah  tidak  dapat  dipidana  jika  tidak  ada  kesalahan atau tiada pidana tanpa kesalahan (Gen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea) (Moelyatno, 1993: 158).
Keberadaan  suatua  badan  hukum  atau  badan  usaha  yang  menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan  (Hamzah Hatrik, 1996: 30). Dikaji dari aspek historis, pengakuan korporasi sebagai subjek delik dalam hukum pidana  sudah  berlangsung  se-jak  1635  ketika  sistem  hukum  Inggris  mengakui bahwa kor-porasi dapat bertanggungjawab secara pidana atas tindak pidana ringan (Andrew  Weissmann  dan  David  Newman,  2007:  419).  Amerika  baru  mengakui eksistensinya  pada  1909  melalui  putusan  pengadilan,  setelah  itu,  Belanda,  Italia, Perancis,  Kanada,  Australia,  Swiss,  dan  beberapa  negara  Eropa  mengikuti  trend tersebut, termasuk Indonesia (Hamzah Hatrik, 1996: 30).
Pertanggungjawaban  korporasi  dalam  hukum  pidana  muncul  tidak  melalui penelitian  yang  mendalam  para  ahli,  tapi  sebagai  akibat  dari  kecenderungan  dari formalisme  hukum (legal  formalism) .  Doktrin  pertanggungjawaban  pidana korporasi  telah  berkembang  melalui  peran  pengadilan  tanpa  adanya  teori  yang membenarkan-nya.  Hakim  di  dalam  sistem  common  law  melakukan  suatu  analogi atas subjek hukum manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan  kekaya-an  dari  pengurus  yang  menciptakannya  (Andrew  Weissmann dan David Newman, 2007: 418-419).
Para  hakim  yang  pada  waktu  itu  tidak  memiliki  banyak  teori  untuk  mem- bebankan tindakan para agen kepada korporasi, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah  suatu korporasi, dengan entitas hukum tanpa memiliki  bentuk psikis yang jelas,  dapat  juga  dipersyaratkan  memiliki  tindakan  psikologis  untuk  adanya  suatu penuntutan sebagaimana hal-nya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan ada- nya  hal  itu  (Yedidia  Z.  Stern,  1987:  125).  Berdasarkan  pemikiran  ini,  akhirnya “disepa-kati”  bahwa  korporasi  juga  dianggap  sebagai  subjek  hukum  yang
bertanggung  jawab  hanya  pada  kejahatan-kejahatan  ringan.  Kon-sep  ini  bertahan hingga akhir abad ke-19 (Yedidia Z. Stern, 1987: 125).
Baru  kemudian,  ahli  sarjana  hukum  pidana  mencari  dasar  pembenar perlunya  korporasi  dipertanggungjawabkan  dalam  hukum  pidana.  Pertama, korporasi meru-pakan aktor utama dalam perekonomian dunia, sehingga kehadiran hukum  pidana  dianggap  sebagai  metode  yang  paling  efektif  untuk  mempengaruhi tindakan-tindakan  aktor  rasional  korporasi  (Pamela  H.  Bucy,  2007:  1288).  Kedua, keuntungan yang di-peroleh korporasi dan kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian  besarnya,  sehingga  tidak  akan  mungkin  seimbang  bilamana  korporasi hanya dijatuhi sanksi ke-perdataan (Beth Stephens, 2002: 46; Dwidja Priyanto,2004: 27-28; Mahrus Ali, 2008). Tindakan korporasi melalui agen-agennya pada satu sisi seringkali  menimbulkan  ke-rugian  yang  sangat  besar  di  masyarakat,  sehingga kehadiran  sanksi  pidana  diharap-kan  mampu  mencegahnya  dari  mengulangi tindakannya itu (Geraldine Szott Moohr, 2002: 27).
Biasanya, pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada doktrin respons- deat  superior,  suatu  doktrin  yang  menyatakan  bahwa  korporasi sendiri  tidak  bisa melakukan  kesalahan.  Hanya  agen-agen  yang  bertindak  untuk  dan atas  nama  kor- porasi saja yang dapat melakukan kesalahan. Oleh karenanya, pertanggung jawaban korporasi  merupakan  suatu  bentuk  pertanggung  jawaban  atas  tindakan  orang lain/agen (vicarious liability) , di mana ia bertanggung jawab atas kesalahan yang di- lakukan  oleh  para  agen. Doktrin ini  diambil  dari hu-kum  perdata  yang  diterapkan pa-da  hukum  pidana.  Vicarious  liability  biasanya  berlaku  dalam  hukum  perdata tentang  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  doktrin  respondeat  superior (Sutan Remy Sjahdeini, 2006: 84). Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggung jawaban korporasi, yaitu; agen melakukan suatu kejahatan; kejahatan yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (V.S. Khanna, 2000: 1242-1243).
Doktrin respondeat superior menghasilkan tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu direct corporate criminal liability, strict liability, dan vicarious liability . Dalam Direct corporate criminal liability (pertangungjawaban korporasi se- cara  langsung),  korporasi  bisa  melakukan  sejumlah  delik  secara  langsung  melalui para  agen  yang  sangat  berhubungan  erat  dengan  korporasi,  bertindak  untuk  dan atau  atas  nama  korporasi.  Syarat  adanya  pertanggungjawaban  pidana  korporasi secara  langsung  adalah  tindakan-tindakan  para  agen  tersebut  masih  dalam  ruang lingkup  pekerjaan  korporasi  (Sue  Titus  Reid,  1995;  Wayne  R  LaFave  &  Austin  W. Scott  Jr,  1982:  228). Direct  corporate  criminal  liability berhubungan  erat  dengan doktrin  iden-tifikasi,  yang  menyatakan  bahwa  pada  dasarnya  mengakui  bahwa tindakan  dari  agen  tertentu  dari  korporasi,  selama  tindakan  itu  berkaitan  dengan korporasi, dianggap se-bagai tindakan dari korporasi itu sendiri (Eric Colvin, 1995: 8-9).
Strict  liability diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  pidana  dengan  tidak mensya-ratkan  adanya  kesalahan  pada  diri  pelaku  terhadap  satu  atau  lebih  dari actus  reus (Russel  Heaton,  2006:  403). Strict  liability ini  merupakan
pertanggungjawaban  tanpa  kesalahan (liability  without  fault) .  Dalam  artian  disini bahwa  dalam  perbuatan  pidana  yang  bersifat  strict  liability  hanya  dibutuhkan dugaan  atau  pengetahuan  dari  pelaku  (terdakwa),  sudah  cukup  menuntut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens rea karena  unsur  pokok strict  liability adalah actus  reus (perbuatan)  sehingga  yang harus  dibuktikan  adalah actus  reus (perbuatan),  bu-kan mens  rea (kesalahan) (Hanafi, 1997: 63-64).
Vicarious  liability (pertanggungjawaban  pengganti)  diartikan  sebagai  per- tanggung jawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh  orang  lain  (Sue  Titus  Reid,  1995:  53).  Teori  ini  juga  hanya  dibatasi  pada keadaan  tertentu  dimana  majikan  (korporasi)  hanya  bertangungjawab  atas perbuatan  salah  pekerja  yang  masih  dalam  ruang  lingkup  pekerjaannya  (C.M.V. Clarkson,  1998:  44).  Rasionalitas  penerapan  teori  ini  adalah  karena  majikan (korporasi)  memiliki  kontrol  dan  kekuasaan  atas  mereka  dan  keuntungan  yang mereka peroleh secara langsung dimiliki oleh majikan (korporasi) (C.M.V. Clarkson, 1998: 45).
Prinsip hubungan kerja dalam vicarious liability disebut dengan prinsip del- gasi,  yakni  berkaitan  dengan  pemberian  izin  kepada  seseorang  untuk  mengelola sua-tu usaha. Pemegang izin tidak menjalankan langsung usaha tersebut, akan tetapi ia  memberikan  kepercayaan  (mendelegasikan)  secara  penuh  kepada  seorang manager  untuk  mengelola  kor-porasi  tersebut.  Jika  manager  itu  melakukan perbuatan  mela-wan  hukum,  maka  pemegang  izin  (pemberi  delegasi) bertanggungjawab atas perbua-tan manager itu.
Ketika korporasi dinyatakan bertanggungjawaban secara pidana atas tindak pidana  yang  dilakukan,  maka  dikenal  tiga  sistem  pertanggungjawaban  korporasi; yai-tu, pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, kor-porasi  sebagai  pembuat,  pengurus  yang  bertanggungjawab,  dan  korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab (Mardjono Reksodiputro, 1989: 9).
Dalam konteks pelanggaran HAM yang berat, korporasi tidak diakui sebagai subjek delik. Baik Statuta Roma maupun UU pengadilan HAM hanya mengakui indi- vidu sebagai subjek hukum dalam kejahatan HAM yang berat. Ketika terjadi perkara pelanggaran HAM yang berat, maka Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) atau Pengadilan HAM hanya berwenang mengadili perkara tersebut bila pelakunya adalah individu, bukan korporasi atau negara. Sebab, Statuta Roma atau Pengadilan HAM hanya mengenal pertanggungjawaban pidana individu (indivi- dual criminal responsibility) .
Walaupun Statuta Roma secara eksplisit hanya mengakui pertanggungjawa- ban  pidana  individu,  yang  menarik  adalah  ternyata  beberapa  negara  mengakui eksis-tensi korporasi sebagai subjek delik dalam pelanggaran HAM yang berat dan mene-rapkannya  dalam  kasus-kasus  yang  melibatkan  korporasi.  Paling  tidak terdapat  em-pat  alasan  yang  dikemukan  dalam  hubungan  ini.  Pertama,  perluasan subjek  delik  yang  meliputi  korporasi  multinasional  akan  berguna,  karena kadangkala negara-negara tempat di mana korporasi melakukan pelanggaran HAM
yang berat tidak bersedia atau tidak memiliki kekuatan untuk men-jatuhkan sanksi pidana  kepada  korporasi  disebabkan  adanya  rasa  takut  negara  tersebut  akan menanggung  konsekuensi  ekono-mi  yang  bersifat  negatif.  Kedua,  dewasa  ini peranan korporasi multinasional untuk melakukan kejahatan-kejahatan bisnis dan lingkungan  hidup  dalam  skala  yang  besar  seringkali  terjadi  dan  kadangkala menimbulkan efek negatif yang berkepanjangan dan luar biasa. Ketiga, tidak sedikit korporasi yang memiliki “kebiasaan” melakukan tindak pidana dengan memelihara budaya  korporasi  yang  memungkinkan  terjadinya  perbuatan-perbuatan  yang dilarang (Thomas Weigend, 2008: 929-933).
Artinya,  korporasi  “memaksa”  agen-agen  agar  terbiasa  melakukan  tindak pidana  termasuk  pelanggaran  HAM  yang  berat,  dengan  tujuan  agar  keuntungan finan-cial  yang  diperoleh  dalam  jumlah  yang  besar  dengan  risiko  yang  kecil. Keempat,  da-lam  beberapa  kasus  seringkali  korporasi  terlibat  langsung  dalam pelanggaran  HAM  yang  berat  yang  serius  dan  sistemasik,  seperti  pembunuhan, penyiksaan,  penangka-pan  secara  tidak  sah,  kerja  paksa,  bentuk-bentuk  lain eksploitasi  anak,  pelanggaran  HAM  yang  berat  terhadap  individu  dalam  situasi perang dan konflik, kerusakan yang sangat parah terhadap lingkungan hidup. Salah satu  contoh  dari  kasus  tersebut  ada-lah  yang  dilakukan  oleh  Militer  Myanmar (Andrew Clapham, 2008: 903; Gregory G.A. Tzeutschler, 1999: 409-422).
Dasar  untuk  memasukkan  korporasi  sebagai  pihak  yang  dapat  melakukan pelanggaran HAM yang berat adalah berdasarkan empat alasan tersebut diatas. Oleh karena  itu,  beberapa  negara  seperti  Australia,  Belanda,  Kanada  dan  Inggris  secara eksplisit  menjadikan  korporasi  sebagai  subjek  delik  dalam  perundang-undangan pidana mereka terkait pelanggaran HAM yang berat. Negara-negara tersebut mem- perluas subjek delik dalam Statu-ta Roma yang tidak hanya pada manusia tapi juga pada korporasi dalam pelanggaran HAM yang berat.
Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 (tiga) sistem pertang- gung jawaban korporasi sebagai sebagai subyek tindak pidana yaitu (Soepadi, 2010 : 14) :
a. Pengurus  korporasi  sebagai  pembuat,  maka  penguruslah  yang  bertang- gung jawab
Pada  sistem  ini  kepada  pengurus  dibebankan  kewajiban-kewajiban  ter- tentu.  Kewajiban  yang  dibebankan  itu  sebenarnya  adalah  merupakan kewajiaban  dari  korporasi.  Pengurus  yang  tidak  memenuhi  kewajiban tersebut  diancam  pidana.  Korporasi  itu  sendiri  tidak  dapat  dipertang- gungjawabkan  terhadap  suatu  pe-langgaran,  melainkan  selalu  pengurus yang melakukan delik tersebut dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana (Muladi, dkk, 1996: 68).
b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertangungjawab
Dalam sistem pertanggungjawaban kedua ini ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung- jawab dan apa yang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi tersebut menurut wewenang anggaran
dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pi- dana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja (Muladi, dkk, 1996: 70).
c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab Dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi. Dalam system ini dibuka  kemungkinan  menuntut  korporasi  dan  meminta  pertanggung jawabannya menurut hukum pidana, hal ini disebabkan pertama, karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiscal keuntugan yang diper- oleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat sedemikian besar sehingga tidak mungkin seimbang bilamana hanya dijatuhkan pada pengurus saja, tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi  tindak  pidana  lagi.  Dalam  sistem  pertanggungjawaban  yang ketiga  ini,  telah  terjadi  pergeseran  pandangan,  bahwa  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat tindak pidana,  disamping per- soon. Jadi penolakan pemidanaan korporasi berdasarkan doktrin univer- sitas delinquere non potest sudah mengalami perubahan dengan meneri- ma konsep pelaku fungsional (functioneel daaderschap). Seiring peranan korporasi yaitu memperoleh keuntungan yang besar seringkali kecende- rungan  korporasi  melakukan  pelanggaran  hukum,  oleh  karena  itulah maka  pengaturan  korporasi  sebagai  subyek  tindak  pidana  dan  pertang- gungjawaban  pidana  korporasi  diatur  dalam  beberapa  peraturan  per- undang-undangan diluar KUHP (H. Soetiyono, 2003: 10).

## 2. Negara dan HAM (Hak Asasi Manusia)
Hak Asasi Manusia (HAM)  sebagai suatu kosep yang berisikan moral dalam kehidupan  bermasyarakat  dan  bernegara  telah  lama  diperjuangkan  secara individual  maupun  secara  bersama-sama.  Pada  tahun  1215  para  bangsawan  telah berhasil m-emaksa raja Inggris untuk mengeluarkan Magna Charta Libertanum . Piagam  tersebut  dikeluarkan  oleh  Raja  Inggris  sebagai  piagam  yang  Fund- mental  sebagai konsep hak asasi manusia yang di dalamnya mengandung perlidu- ngan  hak  asasi  manusia  yang  berkaitan  dengan  larangan  terhadap  raja  untuk melaku-kan  penahanan,  menghukum  dan  perampasan  benda-benda  secara sewenang-we-nang  dan  sekaligus  melakukan  perlindungan  terhadap  hak  milik pribadi    rakyat  Ing-gris.  Dengan  demikian  Piagam Magna  Charta  Libertanum ini merupakan  prinsip-prin-sip  moral  dan  sekaligus  hukum  yang  diharapkan  dapat mengendalikan kekuasaan raja di Inggris (Hadjon, Philipus, 2007: 23).
Piagam Magna Charta Libertanum kemudian dijadikan undang-undang Hak Asasi  Manusia  yang  dibentuk  sebagai  perjuangan  rakyat  terhadap  kekuasaan  raja dan  sekaligus  sebagai  pedoman  dalam  menegakkan  hak  asasi  manusia  dalam tatanan ke-hidupan berbangsa dan bernegara.
Prinsip tatanan kehidupan berbangsa tersebut menurut Sri Hastuti (Hastuti, Sri Puspitasari, 2000: 46) dan bernegara yang paling fundamental meliputi tiga hal yakni:
a. Rakyat sebagai komponen utama negara
b. Negara  sebagai  institusi  organisasi  kekuasaan  dan  merupakan  wadah ekspresi masyarakat dalam mengartikulasi kepentingannya.
c. Akses  yang  muncul  dari  dari  hubungan  antara  masyarakat  dan  negara, dan akses tersebut berwujud pada masalah hak asasi dari individu yang merupakan bagian dari masyarakat dan negara.
Hukum  HAM  Internasional    muncul  sejak  tahun  1945  ketika  adanya implikasi  dari  bencana  yang  ditimbulkan  oleh  pengingkaran  dari  kaum  Nazi terhadap hak asasi manusia. Pengalaman Perang Dunia I (PD I) dan Perang Dunia II (PD  II)  menjadi  “stigma”  bagi  negara-negara  yang  terlibat  perang  maupun  yang tidak  kemudian  men-jadi  prinsip  dasar  dan  tujuan  utama  dalam  pembentukan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bebera-pa instrumen yang berkaitan dengan HAM telah di-sahkan  di ataranya sebagai berikut (Has-tuti, Sri Puspitasari, 2000: 46) :
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvesi Genocida 1948.
b. Konvensi tentang Hak-Hak Politik kaum perempuan tahun 1952.
c. Peraturan  standart  minimum  untuk  perlakuan  terhadap  narapidana  ta- hun 1957.
d. Konvensi  tentang  Penghapusan  semua  bentuk  diskriminasi  rasial  tahun 1965.
e. Persetujuan  internasional  tentang  Hak-Hak  ekonomi  sosial  dan  budaya pada tahun 1966.
Keterlibatan  PBB    yang  serius  dalam  menangani  persoalan-persoalan  HAM selama ini ditunjukkan oleh upaya regional  yang  semakin meningkat pada kasus- kasus  HAM.  Hal  ini  diwujudkan  dengan  melakukan  konvesi  Eropa  tentang  HAM, pembentukan komisi antar Amerika tentang HAM pada tahun 1960 dan diberlaku- kannya Konvensi Amerika ten-tang HAM pada tahun 1978. Dalam prakteknya, sum- ber-sumber yang paling peting dan berguna dari hukum HAM internasional adalah perjanjian-perjanjian  internasional  yang  secara  jelas  dan  lagsung  meciptakan kewaji-ban-kewajiban  internasional  bagi  para  pihak.  Tetapi  perjanjian-perjanjian tersebut  bersifat  mengikat  hanya  apabila  perjanjian  itu  berlaku  dan  berkenan dengan negara-negara yang secara tegas menjadi peserta dari perjanjian tersebut.
Negara merupakan sauatu organisasi yang di dalamnya mengandung kekua- saan. Dengan demikian negara merupakan elemnen yang sangat penting yang ber- tanggung jawab melakukan perlindungan terhadap HAM.
Negara dalam sistem hak asasi manusia tidak memiliki hak. Oleh karenanya negara hanya memiliki kewajiban atau tanggung jawab (obligation or respnsibility) untuk memenuhi hak-hak (yang dimiliki oleh individu atau kelompok) yang dijamin dalam  instrumen-istrumen  HAM.  Apabila  negara    tidak  memiliki  keinginan  untuk me-menihi kewajibannya itu, maka suatu negara dapat dikatakan telah melakukan
pe-langgaran HAM atau  hukum internasional. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh  negara  tersebut  tidak  dipertanggung  jawabkan  oleh  negara,  maka  tanggung jawab  itu  akan  diambil  alih    oleh  masyarakat  internasional.  Hukum  HAM internasional  dengan  dapat  memberikan  kemungkinan  bagi  individu  suatu  negara menghadapi sendiri negaranya di hadapan kelembagaan internasional.
Adanya  instrumen  HAM  merupakan  prestasi  tersendiri  dalam  perjuangan pe-negakan  hak  asasi  manusia,  yakni  tersedianya  pedoman  yang  dapat  digunakan dalam  memberikan  penilaian  terhadap  perilaku  sebagian  anggota  masyarakat, khususnya perilaku dari mereka yang berkuasa kepada mereka yang tidak berkuasa. Namun,  suatu  permasalahan  tampaknya  sulit  diselesaikan  dalam  memberikan perlindungan terhadap HAM adalah adanya perbedaan yang mencolok  antara hasil yang telah di-capai dalam bentuk istrumen HAM dengan implementasinya.
Rendahnya implementasi instrumen HAM salah satunya ditujukkan oleh ma- sih  berlangsungnya  praktek-praktek  peyiksaan  (tindak  kekerasan)  dan  berbagai betuk perlilaku kejam terhadap manusia yang  merupakan wujud dari pelanggaran HAM khususnya yang dilakukan oleh sesama warga negara sendiri, sekalipun telah ada  konvensi  anti  penyiksaan  yang  berlaku  sejak  tahun  1948  (Antonio  Casesse, 1997:16). Menurut konvensi ini yang dimaksud  dengan penyiksaan atau hukuman lain yang kejam adalah sebagai berikut:
Segala tindakan yang dilakukan baik secara lagsung atau tidak langsung oleh aparatur  pemerintah  yang  menimbulkan  kesakitan  atau  penderitaan  yang hebat  baik  jasmani  maupun  rohani  secara  terus-menerus  pada  diri seseorang  dengan  tujuan  mengancam,  memperloleh  pengakuan, menghukum atau untuk melakukan diskriminasi.
Oleh  karena itu  menurut  Peter  Baeher,  dkk  (Baehr  Peter,  dkk,  1997:  706), semua negara harus mengambil langkah-langkah administratif, hukum yang efektif dan langkah-langkah lain utuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah manapun di bawah yurisdiksi.  Di lain pihak, merebaknya “pengadilan massa” mencerminkan kesadaran hukum masya-rakat yang masih  rendah karena mereka cenderung meye- lesaikan  masalah dengan melakukan eigenrichtig. Usaha  memahami berkembangnya “pengadilan masa” (main hakim sendiri) kiranya harus di posisikan dalam  konteks  yang  luas  terjadinya  kekerasan  pada  hukum  itu  sendiri  yang  tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Pada sidang istimewa PBB yang diadakan bulan November 1998 kemudian di-tetapkan  dalam  Ketetapan  MPR  RI  No.  XVII/MPR/1998  tentang  Hak  Asasi Manusia yang berisikan (Baehr Peter, dkk, 1997: 706):
a. Bahwa  manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dianugerahi  hak dasar yaitu hak asasi untuk dapat mengembangkan diri pribadi, peranan dan sum-bangan bagi kesejahteraan hidup manusia.
b. Bahwa Pembukaan UUD 1945 telah mengamantkan pengakuan, penghor- matan  dan  kehendak  bagi  pelaksanaan  HAM  dalam  penyelenggaraan kehi-dupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
c. Bahwa  bangsa  Indonesia  sebagai  bagian  masyarakat  dunia  patut  meng- hormati HAM yang termaktub dalam Deklarasi universal HAM PBB serta berbagai  instrumen  internasional  laninnya  mengenai  HAM.  Adapun  isi dari Piagam HAM PBB tersebut berisikan tentang: a) Hak untuk hidup.
b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
c) Hak mengembangkan diri.
d) Hak keadilan.
e) Hak kemerdekaan.
f) Hak atas kebebebasan informasi.
g) Hak keamanan.
h) Hak kesejahteraan.
Berdasarkan  Ketetapan  MPR  RI  Nomor  XVII/MPR/1998  pasal  4  bahwa, pelak-saaan,  peyuluhan,  pengkajian,  pemantauan,  penelitian  dan  mediasi  tentang HAM  di-lakukan  oleh  suatu  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia  yang  ditetapkan dengan  un-dang-undang  sesuai  ketentuan  Undang-Undang  No.  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN RI Tahun 1999 No. 165). Dalam undang-undang ini terkandung  hak  un-tuk  hidup,  berkeluarga  dan  melajutkan  keturunan, mengembangkan diri, memper-oleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejah-teraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita dan hak anak. Selain itu pe-merintah juga membentuk Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM termasuk di dalamya kejahatan Genosida dan keja- hatan  terhadap  kemanusiaan  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  No.  5  tahun 1998  (LN  RI  Tahun  1998  No.  164)  tentang  Konvesi  Menentang  penyiksaan  dan peghukuman yang kejam.
Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang Hak Asasi Ma- nusia yang pengaturannya ada pada Bab XA pasal 28 huruf a sampai dengan pasal 28 huruf j.
Selain  itu beberapa  konvesi  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah Indonesia antara lain:
a. Konvensi Jenewa tahun 1949 diratifikasi melalui UU No. 59 tahun 1958
b. Konvesi  Hak  Politik  Kaum  Wanita (Convention  on  the  Political  Rights  of
Wo-men) diratifikasi melalui UU No. 68 tahun 1958 c. Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wa- nita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) diratifikasi melalui UU No. 7 tahun 1984.
d. Konvensi pelarangan, pengembangan, produksi dan penyimpanan senjata biologis  dan  beracun  serta  pemusnahannya (Convention  on  the
Prohibition  of  the  Development,  Production  and  Stockpiling  of
Bacteriological  (Biologi-cal)  and  Toxin  Weapons  and  their  Destruction) diratifikasi melalui Keputu-san Presiden Nomor 58 tahun 1991.
e. Konvensi  Hak  Anak (Convetion  on  the  Right  of  the  Children) diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.
f. Konvesi  Internasional  terhadap  Anti  Aparheid  dalam  Olah  Raga (Inter- national  Convention  Against  Aparheid  in  Sports) diratifikasi  melalui  UU Nomor 48 tahun 1993.
g. Konvesi  Organisasi  Buruh  Internasional  Nomor  87  tahun  1998  tentang Kebebasan  Berserikat  dan  Perlindungan  Hak  untuk  Berorganisasi (ILO Convetion No. 87 Concerning Freedom of Association and Protection in the Right  to Organize) diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 83 tahun 1998.
h. Konvensi  menentang  Penyiksaan  dan  perlakuan  lain  yang  kejam,  tidak manusiawi  atau  merendahkan  martabat  manusia (Convention  Against
Torture  and  Other  Inhuman  or  Degrading  Treatment  or  Punishment) dengan UU No. 5 tahun 1998.
i. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua bentuk diskriminasi rasial (International Convantion on the Elimination of All Forms of Racial Discri-mination) diratifikasi melalui UU Nomor 29 tahun 1999.

## 3. Pertanggungjawaban  Korporasi  dalam  Pelanggaran  HAM  di Indonesia
Pada Undang-undang Pengadilan HAM, Indonesia tidak mengakui korporasi sebagai  subjek  delik,  sehingga  kalaupun  korporasi  melakukan  pelanggaran  HAM yang berat, maka eksistensi undang-undang tersebut tidak dapat digunakan. Namun demi-kian,  ketiadaan  pengaturan  korporasi  sebagai  subjek  delik  tidak  kemudian menutup  kemungkinan  penerapan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam pelanggaran  HAM  yang  berat.  Perlunya  korporasi  dipertanggungjawabkan  secara pidana dalam pelanggaran HAM yang berat dalam sistem hukum pidana Indonesia setidaknya  di-dasarkan  pada  dua  alasan.  Pertama,  dampak  negatif  pelanggaran hukum  oleh  korpo-rasi  begitu  kompleks,  tidak  hanya  aspek  hukum  saja  tapi  juga aspek  ekonomi,  sosial,  politik,  dan  budaya.  Kedua,  korban  pelanggaran  HAM  oleh korporasi  tidak  kalah  se-dikit  dibandingkan  pelakunya  manusia,  bahkan  dalam beberapa  kasus  terutama  ter-kait  dengan  pencemaran  lingkungan  hidup,  kondisi korban sangat mengenaskan. Ke-tiga, motif korporasi melakukan pelanggaran HAM lebih  kompleks  dibandingkan  dengan  motif  individu.  Hal  ini  karena  umumnya, terdapat  motif  ekonomi  yang  selalu  menyertai  korporasi  ketika  melakukan pelanggaran HAM di samping motif yang lain (Soepadi, 2010: 21-22).
Korporasi diakui sebagai subjek delik dalam pelanggaran HAM, paling tidak terdapat tiga implikasi hukum yang perlu diperhatikan, yakni perumusan tindak pi- dana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Hal ini karena prinsip-prinsip dasar  terkait  ketiga  hal  tersebut  dalam  sistem  hukum  pidana  Indonesia  masih menga-cu pada subjek delik berupa manusia, dalam arti perumusan tindak pidana,
pertang-gungjawaban  pidana,  dan  sangsi  pidana  lebih  dominan  mengarah  pada subjek delik manusia.
Terkait  perumusan  tindak  pidana  yang  dilakukan  korporasi  dalam  pelang- garan HAM, ditolak pemikiran yang menyatakan bahwa korporasi tidak dapat mem- bunuh, menculik, kerja paksa, melakukan pembersihan etnis, dan sebagainya yang se-lama ini umumnya dianggap hanya dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini karena ter-bukti  dalam  dua  kasus  di  atas,  korporasi  ternyata  dalam  melakukan  tindakan pembu-nuhan walaupun tidak dilakukan secara langsung olehnya, tapi oleh pejabat senior  atau  perwakilannya.  Selain  itu,  perumusan  tindak  pidana  korporasi  perlu diadakan rekonstruksi terutama terkait dengan delik penyertaan (turut serta).
Teori tentang turut serta pada umumnya menyatakan bahwa yang dimaksud turut serta (Mede pleger) adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua  anasir-anasir  perbuatan  pidana  yang  bersangkutan  (Uttrect,  1960:  32-33). Moeljatno mengatakan bahwa mede pleger adalah setidak-tidaknya mereka itu se- mua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus  melakukan  bahkan  tentang  apa  yang  dilakukan  peserta/tak  mungkin dilakukan  karena  hal  ini  tergantung  pada  masing-masing  keadaan.  Yang  perlu ditekankan  di  sini  adalah  dalam  mede  pleger  terjadi  kerjasama  yang  erat  antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana (Moeljanto, 1983: 113).
Berdasarkan  konsepsi  teoritis  tersebut,  terdapat  ciri  tiga  penting  mede pleger  yang  membedakannya  dengan  bentuk  penyertaan  yang  lain.  Pertama, pelaksanaan perbuatan pi-dana melibatkan dua orang atau lebih. Kedua, semua yang terlibat, be-nar-benar melakukan kerja sama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan  perbuatan  pidana  yang  terjadi.  Ketiga,  terjadinya  kerja  sama  fisik bukan karena kebe-tulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan ber-sama sebelumnya ((Moeljanto, 1983: 113).
Bila konsep turut serta tersebut diterapkan kepada korporasi, syarat terjadi- nya  kerjasama  secara  fisik  sulit  terpenuhi,  karena  umumnya  korporasi  tidak  me- lakukan kejahatan secara langsung tapi melalui agen atau perwakilannya atau dila- kukan langsung oleh partner kerjanya. Oleh karena itu, konsep turut serta dalam Pa- sal  55  KUHP  perlu  direkonstruksi  bila  diterapkan  kepada  korporasi,  dalam  artian agar korporasi terbukti melakukan delik penyertaan dalam pelanggaran HAM, maka ter-jadinya  kerjasama  secara  fisik  tidak  mutlak  di-perlukan,  tapi  cukup  apabila antara korporasi dan orang lain atau entitas hukum yang lain telah ada pertemuan dan  pe-rencanaan  yang  matang  untuk  terjadinya  tindak  pidana,  tanpa  harus mensyaratkan  bahwa  korporasi  melalui  agennya  melakukan  pelanggaran  HAM secara langsung.
Dalam  kaitan  dengan  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  tindak pidana  agen  dari  suatu  korporasi,  harus  ada  ketentuan  limitatif  yang  berbeda dengan keten-tuan perundang-undangan pidana yang selama ini ada jika korporasi melakukan  sua-tu  tindak  pidana.  Dalam  doktrin  dikenal  tiga  pihak  yang  dapat bertanggung jawab, yakni korporasi sendiri, pengurus korporsi, atau korporasi dan
pengurusnya. Untuk pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan korporasi, hanya korporasi saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
Menurut V.S. Khanna mengatakan, paling tidak ada tiga alasan yang dapat di- kemukakan. Pertama, para pengurus tidak memiliki banyak aset jika harus bertang- gung  jawab  atas  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi,  jika  sanksi  pidana den-da  dijatuhkan  padanya.  Oleh  karena  itu,  masalah  ini  bisa  diatasi  dengan menyatakan  bahwa satu-satunya  pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  atas  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  korporasi  adalah  korporasi  itu  sendiri.  Kedua,  hal  itu akan  memaksa  korporasi  untuk  memonitor  dan  mencegah  para  agen  melakukan tindak  pidana,  kare-na  jika  itu  dilakukan,  biaya  yang  harus  ditanggung  oleh korporasi sangat besar. Keti-ga, alasan untuk mempertanggungjawabkan korporasi adalah  ia  melakukan  tindak  pidana  berdasarkan  prinsip  rasionalitas.  Sementara, para agen melakukan tindak pi-dana tidak lain hanya sebagai “perantara” saja dari suatu korporasi (V.S. Khanna, 2000: 1243-1245).
Perubahan lain  berkaitan  dengan  sanksi  pidana,  apabila  dalam  undang-un- dang pengadilan HAM ada tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pelang-garan HAM, yakni pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana pen- jara, maka harus ada penambahan bentuk sanksi di dalamnya. Menurut penulis, ter- dapat  beberapa  bentuk  sanksi  khusus  bagi  korporasi  jika  melakukan  pelanggaran HAM, yaitu pidana denda, perampasan aset korporasi, dan perbaikan akibat tindak pidana,  dan  pemberian  restitutsi  kepada  korban  atau  keluarganya.  Bentuk  sanksi pidana denda ini diterapkan mengingat korporasi itu me-miliki persona yang dapat diidentifikasi,  di  mana  kehadirannya  di  dalam  suatu  masyarakat,  sesungguhnya terpi-sah  sama  sekali  dari  pemilik,  manager  dan  pekerja  ( Lawrence  Fried-man, 2000: 847) . Di samping itu, ketika melakukan suatu aktivitas, termasuk melakukan tindak  pidana,  korporasi  berpikir  (melalui  agen)  rasional  yang  menimbang  antara untung  dan  rugi  ( Dan  M.  Khan,  1997:  349) .  Ketika  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  ternyata  men-datangkan  keuntungan  yang  lebih  besar  dibandingkan dengan  kerugian  yang  harus  ditanggung,  maka  ia  akan  melakukan  tindak  pidana termasuk juga pelanggaran HAM yang berat.
Dalam  kaitannya  dengan  teori  pemidanaan,  teori  pencegahan  (deterrence) le-bih tepat diterapkan kepada korporasi. Menurut teori ini adalah manusia, begitu juga  korporasi,  merupakan  entitas  rasional  yang  ketika  akan  melakukan  tindak pidana  akan  menimbang  antara  keuntungan  yang  akan  didapatkan  dan  kerugian yang akan ditanggung. Jika ternyata, keuntungan yang akan didapat lebih besar dari kerugian yang harus ditanggung, baik manusia maupun korporasi akan melakukan kejahatan.  Konsekuensinya,  sanksi  pidana  harus  lebih  berat  dari  seriusitas  tindak pidana yang dilakukan ( Gilbert Geis dan Joseph F. Dimento , 2002: 371-373). Karena dengan  hal  itulah,  manusia  dan  korporasi  tidak  melakukan  tindak  pidana. Perumusan ancaman sanksi pidana denda tidak dirumuskan secara eksplisit jumlah denda  yang  wajib  dibayar  oleh  korporasi,  tapi  cukup  dengan  mengkalilipatkan jumlah  tersebut  dise-suaikan  dengan  keuntungan  yang  diperoleh  korporasi  dan biaya  penegakan  hu-kum  ( Euston  Quah  dan  William  Neilson,  1993:  1237-1238) .
Bilamana  korporasi  memper-oleh  keuntungan  sebesar  Rp.  100.000.000.000,  00 maka  denda  yang  dijatuhkan  minimal  Rp.  200.000.000.000,  00  dan  maksimal  Rp. 400.000.000.000,00.
Dalam  kaitan  dengan  pelanggaran  HAM  yang  berat  oleh  korporasi, penjatuhan sanksi pidana denda harus lebih berat dari seriusitas tindak pidana yang dilakukan. Karena hanya dengan cara inilah, korporasi akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran HAM yang berat. Namun demikian, jika sanksi pidana tidak mampu  di-bayar  oleh  korporasi,  maka  sanksi  lain  yang  dapat  dijatuhkan  adalah dengan  meram-pas  seluruh  aset  yang  di-miliki  oleh  korporasi.  Selain  perampasan aset,  sanksi  lain  yang  dapat  dijatuhkan  adalah  dengan  mewajibakan  korporasi memperbaiki  semua  akibat  dari  pelanggaran  HAM  yang  berat  yang  dilakukan  bila berkaitan dengan pen-cemaran lingkungan hidup. Pemberian resti-tusi adalah untuk meringankan beban korban atau keluarganya seandainya korban mening-gal dunia. Contoh kasus pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi salah satunya ter- jadi di tahun 2003 yaitu kasus majalah TEMPO edisi 9 Maret 2003 yang kemudian pa-da  tanggal  16  September  2004  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  memutuskan bahwa  pemimpin  redaksi  majalah  TEMPO  Bambang  Harymurti  telah  melanggar KUHP  deng-an  dakwaan  pencemaran  nama  baik  yang  mengungkapkan  dugaan keterlibatan  Tommy  Winata  bos  grup  Artha  Graha  pada  kebakaran  pasar  Tanah Abang.  Pemimpin  redaksi  majalah  TEMPO  kala  itu  divonis  1  tahun  penjara (andreasharsono.net, 09 Oktober 2004).
Pada kasus tersebut, dalam putusan hakim hanya menerapkan unsur pidana- nya saja mengacu pada KUHP tanpa memperhatikan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara tegas telah mengatur pertanggungjawaban pidana pada korporasi melalui pasal 18 ayat (2) juncto pasal 12 UU No. 40 Tahun 1999 beserta penjelasan- nya  yang  berdasarkan  doktrin  Respondeat Superior dan Vacarious  Liability ,  maka ten-tulah hakim telah menge-sampingkan asas lex specialis derograt lex generalis . Jika kita menganalisis pada kasus tersebut diatas, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus tersebut diatas adalah tidak tepat, karena di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 1999 telah mengatur bahwa pers berbentuk badan hu- kum  sebagai  subyek  hukum,  sedangkan  dalam  KUHP  dan  UU  No.  1  Tahun  1946 hanya mengenal manusia sebagai subyek hukum, hal ini didasarkan pada pasal 59 KUHP yaitu badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana.

## D. Penutup
Berdasarkan pembahasan di atas, maka ditarik beberrapa kesimpulan dalam penelitian  tentang  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  pelanggaran  HAM  di Indonesia (NKRI) adalah sebagai berikut:
1. Ada empat alasan perlunya korporasi dipertanggungjawabkan secara pi- dana  dalam  pelanggaran  HAM  yang  berat,  yaitu;  negara-negara  tidak ber-sedia  atau  tidak  memiliki  kekuatan  untuk  menjatuhkan  sanksi pidana ke-pada korporasi disebabkan adanya rasa takut negara tersebut
akan  me-nanggung  konsekuensi  ekonomi  yang  bersifat  negatif; kejahatan  kor-porasi  di  bidang  bisnis  dan  ling-kungan  hidup menimbulkan  efek  negatif  yang  berkepanjangan  dan  luar  biasa; korporasi  seringkali  memelihara  bu-daya  kerja  yang  mengarah  pada terjadinya  pelanggaran  HAM  yang  berat;  dan  seringkali  korporasi terlibat  langsung  dalam  pelanggaran  HAM  yang  berat  yang  serius  dan sistemasik.
2. Bila korporasi dipertanggungjawabkan dalam pelanggaran HAM di Indo- nesia, maka delik penyertaan dalam Pasal 55 KUHP seharusnya direkon- struksi, karena tidak cocok untuk korporasi. Sedangkan yang dipertang- gungjawabkan  secara  pidana  haruslah  korporasi  sendiri,  bukan  pengu- rusnya. Adapun bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan ke- pada  korporasi  meliputi  pidana  denda,  perampasan  aset  korporasi,  ke- wajiban  korporasi  untuk  memulihkan  akibat  tindak  pidana,  dan  pem- berian restitusi kepada korban atau keluarganya. Khusus mengenai for- mulasi  pidana  denda,  seyogyanya  mengikuti  prinsip-prinsip  dasar dalama  nalisis  ekonomi  atas  hukum  pidana  ( economic  analysis  of criminal law ).

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU DAN JURNAL
Ali, Mahrus (2008). Kejahatan Korporasi . Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Bookman, Zachary (2008). Convergences and Omissions in Reporting Corporate and White Collar Crime . DePaul Business & Commercial Law Journal. Clapham,  Andrew  (2008). Extending  International  Criminal  Law  beyond  the Individual  to  Corporations  and  Armed  Opposition  Groups .  Journal  of International Criminal Justice.
Clarkson,  C.M.V.  (1998). Understanding  Criminal  Law (Second  Edition).  London:
Sweet & Maxwell.
Clough,  Jonathan  (2008). Punishing  the  Parent:  Corporate  Criminal  Complicity  in Human Rights Abuses . Brooklyn Journal of International Law.
Colvin,  Eric  (1995). Corporate  Personality  and  Criminal  Liability .  Criminal  Law Forum. Cory  Wanless,  W.  (2009). Corporate  Liability  for  International  Crimes  under Canada’sCrimes  against  Humanity  and  War  Crimes  Act .  Journal  of International Criminal Justice.
Friedman,  Lawrence  (2000). In  Defence  of  Corporate  Crimial  Liability .  Harvard Journal of Law and Public Policy.
G.A.  Tzeutschler,  Gregory  (1999). Corporate  Violator:  the  Alien  Tort  Liability  of Transnational  Corporations  for  Human  Rights  Abuses  Abroad .  Columbia Human Rights Law Review.
Hadjon,  Philipus  (2007). Perlindungan  Hukum  Bagi  Rakyat  di  Indonesia .  Bandung: Peradaban.
H.  Bucy,  Pamela  (2007). Trends  in  Corporate  Criminal  Prosecutions .  American Criminal Law Review.
Hanafi, 1997, Strict Liability dan Vicarious Liability dalam Hukum Pidana, Lembaga Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Hatrik, Hamzah (1996). Asas Pertanggunggjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Strick Liability dan Vicarious Liability) . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Heaton, Russel (2006). Criminal Law Textbook . London: Oxford University Press.
Henry J. Steiner, Cf. (2009). Organizational Irrationality and Corporate Human Rights Violations . Harvard Law Review. Hill, Jennifer (2003). Corporate Criminal Liability In Australia: an Evolving Corporate Governance Technique? Journal of Business Law. I.  Blumberg,  Phillip  (2002). Asserting  Human  Rights  against  Multinational Corporations under United States Law: Conceptual and Procedural Problems . American Journal of Comparative Law.
Khanna,  V.S.  (2000). Corporate  Liability  Standards:  When  Should  Corporation  Be Criminality Liabel? American Criminal Law Review.
Kyriakakis,  Joanna  (2007). Australian  Prosecution  of  Corporations  for  International Crimes . Journal of International Criminal Justice. M. Khan, Dan (2004). Social Influence, Social Meaning, and Deterrence . Virginia Law Review, Vol. 1997.
Priyanto,  Dwidja  (2004). Kebijakan  Legislatif  tentang  Sistem  Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia . Bandung: CV. Utomo.
Mahmud Marzuki, Peter (2006). Penelitian Hukum . Jakarta: Prenada Media. Orland,  Leonard  (2006). The  Transformation  of  Corporate  Criminal  Law .  Brooklyn Journal of Corporate, Finansial & Commercial Law.
Quah, Euston dan Neilson, William (1993). Law and Economics Development: Cases and  Materials  from  Southeast  Asia (First  Edition).  Singapore:  Longman Singapore Publishers.
Reksodiputro,  Mardjono  (1989). Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam Tindak  Pidana  Korporasi .  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional Kejahatan Korporasi. FH UNDIP, Semarang, 23-24 Novemser.
Soepadi (2010). Kejahatan Koorporasi . Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah.
Sutan,  Remy  Sjahdeini  (2006). Pertanggung  Jawaban  Pidana  Korporasi .  Jakarta: Grafiti Pers.
Szott  Moohr,  Geraldine  (2007). On  The  Prospects  Of  Deterring  Corporate  Crime . Journal of Business & Technology Law.