How to cite:
Firmansyah H., &, Harefa, D. H. J. (2024). Implementasi Kebiri Kimia sebagai Upaya dalam  Menimbulkan  Efek  Jera  Terhadap  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Anak. Syntax Literate .(9)1, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024
IMPLEMENTASI KEBIRI KIMIA SEBAGAI UPAYA DALAM

## MENIMBULKAN EFEK JERA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL
ANAK
Dany Hendra Jaya Harefa*, Hery Firmansyah Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: danyharefa7@gmail.com*, heryf@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Kebiri  kimia,  tindakan  kontroversial  yang  melibatkan  penyuntikan  senyawa  kimia  anti- androgen ke tubuh seseorang untuk menghambat produksi hormon testosterone, menjadi sorotan  setelah  Muhammad  Aris  dihukum  kebiri  kimia  karena  pemerkosaan  terhadap sembilan anak di bawah umur. Aris dijatuhi hukuman kurungan selama 12 tahun pada 2 Mei  2019,  memicu  minat  peneliti  untuk  menganalisis  penerapan  hukuman  ini  dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020. Penelitian ini mengacu pada teori keadilan hukum dengan metode Library Research dan pendekatan yuridis normatif untuk menarik  kesimpulan  akurat.  Kebiri  kimia  dijelaskan  sebagai  tindakan  melanggar  kodrat manusia  yang  menyebabkan  penderitaan  bagi  pelakunya  dengan  mengurangi  atau menghilangkan  nafsu.  Hukuman  ini  ditujukan  untuk  melindungi  anak  dari  kekejaman pelaku  kekerasan  seksual.  Meskipun  kontroversial,  dukungan  dari  ahli  hukum,  ahli kesehatan,  dan  aktivis  HAM  memperkuat  argumen  untuk  keberlakuan  Undang-Undang khusus yang tegas mengatasi kekerasan seksual yang semakin meresahkan.
Kata Kunci: Kebiri Kimia, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual

## Abstract
Chemical castration, a controversial act that involves injecting anti-androgen chemicals into a person's body to inhibit the production of the hormone testosterone, came under scrutiny after Muhammad Aris was sentenced to chemical castration for the rape of nine minors.  Aris  was  sentenced  to  12  years  of  confinement  on  May  2,  2019,  sparking  the interest  of  researchers  to  analyze  the  application  of  this  sentence  by  referring  to Government Regulation No. 70 of 2020. This research refers to the theory of legal justice with  Library  Research  methods  and  normative  juridical  approaches  to  draw  accurate conclusions. Chemical castration is explained as an act of violating human nature that causes suffering to the culprit by reducing or eliminating lust. This punishment is intended to  protect  children  from  the  cruelty  of  perpetrators  of  sexual  violence.  Although controversial,  support  from  legal  experts,  health  experts,  and  human  rights  activists strengthens  the  argument  for  the  enactment  of  a  special  law  that  firmly  addresses increasingly troubling sexual violence.
Keywords: chemical castration, child protection, sexual violence

## Pendahuluan
Tingkat kejadian kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat dan menjadi perbincangan hangat melalui berbagai platform media, baik cetak maupun elektronik. Tindakan kekerasan seksual, yang melanggar norma kesusilaan, tidak hanya merugikan  korban  langsung,  tetapi  juga  menimbulkan  dampak  negatif  yang  luas  bagi masyarakat.  Jika  tidak  ditangani  dengan  serius,  perbuatan  ini  dapat  menciptakan ketakutan yang meluas di tengah-tengah Masyarakat (Simandjuntak, 1977). Kerusakan moral  melalui  tindakan  kekerasan  seksual  merupakan  salah  satu  permasalahan  yang melanda  Indonesia  secara  serius,  terutama  dengan  korban  yang  paling  rentan  adalah perempuan dan anak-anak.
Tindakan kekerasan seksual melibatkan perbuatan seksual yang melanggar norma- norma  sosial  dan  dapat  menyebabkan  kerusakan  pada  kesejahteraan  masyarakat  serta merugikan korban yang terkena dampaknya. Dampak serius dari kekerasan seksual dapat menyebabkan penderitaan yang berat bagi korban, memerlukan perhatian lebih baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi konsekuensi yang timbul (Huraerah, 2018). Kekerasan  seksual  merujuk  pada  berbagai  bentuk  tindakan  yang  melibatkan  aktivitas seksual,  seperti  pemerkosaan,  pencabulan,  perbudakan  seks,  dan  sebagainya.  Namun, fokus  khusus  harus  diberikan  pada  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak,  di  mana tindakan tersebut terjadi pada individu yang berusia di bawah delapan belas tahun. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat berasal dari kalangan yang lebih tua atau memiliki kedudukan yang tinggi, memanfaatkan posisi kuasa mereka untuk melakukan tindakan seksual  yang  merugikan  anak  (Hardianti  &  Rusdiana,  2022).    Pasal  81  Ayat  (7)  UU Nomor 17 Tahun 2016 menyatakan bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap anak dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, pemerintah dapat memberlakukan hukuman kebiri kimia bagi mereka.
Meskipun  begitu,  terdapat  kekurangan  dalam  pemahaman  masyarakat  mengenai risiko-risiko yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak, terutama terkait hubungan seksual.  Informasi  yang  tersedia  belum  mencukupi  untuk  memberikan  wawasan  yang memadai  terhadap  konsekuensi  yang  harus  dihadapi  oleh  perempuan,  terutama  dalam aspek  fisik  seperti  kehamilan.  Namun,  risiko  juga  melibatkan  dampak  psikologis  dan ketidakpastian  terkait  masa  depan,  serta  pemahaman  mendalam  mengenai  proses kehamilan  dan  nilai-nilai  terkait  keberlanjutan  kehidupan  anak.  Hal  ini  menjadi  lebih rumit jika hubungan seksual terjadi melalui tindakan pemerkosaan, suatu kejadian yang tidak pernah diinginkan oleh setiap Perempuan (Surahman et al., 2022). Undang-undang di  Indonesia,  termasuk  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  UU/17/2016 tentang Perlindungan Anak (sebagai pengganti UU/23/2002), dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, telah menetapkan tindakan kebiri kimia atau kasim sebagai suatu bentuk kejahatan. Tindakan ini melibatkan penyuntikan senyawa kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pengancaman anak untuk terlibat dalam hubungan seksual.  Akibat  dari  tindakan  ini  dapat  mencakup  kecacatan  fisik,  kehilangan  akal, penyebaran  penyakit  menular  seksual,  ketidakmampuan  reproduksi  alat  vital,  dampak fatal hingga menyebabkan kematian, penurunan libido, serta perlunya proses pemulihan bagi korban (Fitriyani, 2022). Meskipun sebelumnya tidak ada ketentuan mengenai tata cara  pelaksanaan  kebiri  kimia  dalam  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2016,  namun dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, kini telah diatur secara  rinci  mulai  dari  tahapan  awal  hingga  siapa  yang  berhak  melaksanakannya (Batubara et al., 2023; Fitriyani, 2022).
Pendekatan terbaru dalam menangani predator kekerasan seksual anak melibatkan penggunaan  metode  farmakologis  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  hasrat  seksual. Metode  ini  melibatkan  pemberian  senyawa  kimia  anti-androgen  yang  disuntikkan  ke tubuh pelaku, bertujuan untuk menekan produksi hormon testosteron. Dengan demikian, diharapkan  dapat  mengurangi  dorongan  seksual  dan  mencegah  tindakan  kekerasan seksual  terhadap  anak-anak.  Meskipun  upaya  ini  diatur  secara  ketat  dan diimplementasikan  dengan  harapan  mengurangi  kasus,  statistik  menunjukkan  bahwa tingkat kejadian masih terus meningkat setiap tahun. Faktor utama penyebab peningkatan tersebut  mungkin  terletak  pada  ketidakefektifan  hukuman  yang  diberlakukan  terhadap para  pelaku,  menandakan  perlunya  perubahan  pendekatan  dalam  menangani  kasus kejahatan seksual anak.
Pertama kali di Indonesia, hukuman kasim diberlakukan kepada Muhammad Aris, seorang individu berusia 20 tahun asal Kabupaten Mojokerto. Aris, seorang tukang las, telah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap sembilan anak perempuan di bawah umur  di  Mojokerto.  Pengadilan  Negeri  Mojokerto  menjatuhkan  hukuman  kurungan selama 12 tahun pada tanggal 2 Mei 2019. Namun, dalam penegakan hukuman ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi pelaksana eksekusi, mengacu pada pernyataan bahwa  tindakan  tersebut  dianggap  melanggar  fatwa  Majelis  Kehormatan  dan  Etika Kedokteran, serta prinsip dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (Batubara et al., 2023).
Terdapat  minat  penelitian  dalam  menggali  dampak  dari  penerapan  hukuman eksekusi kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya mengingat meluasnya kasus predator anak dan perlunya langkah tegas untuk mencegahnya. Peneliti tertarik menguti judul Analisis Eksekusi Kebiri Kimia (Chemical Castration) terhadap efek jera pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia.

## Metode Penelitian
Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Penelitian yuridis normatif  atau  penelitian  kepustakaan,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka,  atau  hanya  menggunakan  data  sekunder.  Sehubungan  dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian normatif, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data-data sekunder dan memperoleh sumber data meliputi: bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Bahan Hukum Primer yang digunakan adalah: UU Nomor 17 Tahun 2016 terkait perubahan  kedua  dari  UU  Nomor  23  Tahun  2002  terkait  Perlindungan  Anak;  dan  PP Nomr  70  Tahun  2020  terkait  Cara  Pelaksanaan  Kebiri  Kimia,  Penempatan  Alat Pendeteksi Elektronik, Penyembuhan dan Pengumuman Identitas Pelaku Predator anak.

## Hasil dan Pembahasan
Di  Indonesia,  penggunaan  hukum  pidana  sebagai  sarana  untuk  menanggulangi kejahatan  tampaknya  tidak  menjadi  persoalan.  Hal  ini  terlihat  dari  praktik  perundang- undangan selama ini menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari  kebijakan  atau  politik  hukum  yang  dianut  Indonesia.  Penggunaan  hukum  pidana dianggap wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan (Putra & Adi, 2022).
Penanggulangan  kejahatan  melibatkan  penerapan  sanksi  pidana,  sebuah  metode yang telah ada sejak zaman dahulu, sepanjang sejarah peradaban manusia. Hingga saat
ini,  hukum  pidana  tetap  menjadi  alat  utama  dalam  politik  kriminal,  terbukti  dengan keberadaan sub bab "ketentuan pidana" dalam mayoritas produk perundang-undangan. Khususnya, dalam Pasal-pasal KUHP, dijelaskan mengenai sanksi pidana yang diberikan kepada  pelaku  tindak  kekerasan  seksual.  Tindakan  tersebut  dinyatakan  sebagai pelanggaran aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu (Arief, 1998). Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  dianggap  sebagai  solusi  efektif  untuk mencegah  terjadinya  tindakan  kekejaman,  dengan  memberlakukan  hukuman  sebagai bentuk  sanksi.  Pendekatan  ini  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  aspek-etik, moral, kemanusiaan, serta keyakinan dan kebutuhan kelompok tertentu (Prasetyo, 2013).
Indonesia  dikejutkan  oleh  kasus  kontroversial  terkait  praktik  kebiri,  sehingga Pemerintah  meresponsnya  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  1  tahun  2016  dalam  keadaan  mendesak.  Peraturan tersebut kemudian melalui proses kajian dan penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor  17  tahun  2016.  Proses  perubahan  status  hukum  dari  Perpu  menjadi  UU  tidak berlangsung  tanpa  kontroversi,  karena  munculnya  berbagai  pendapat  yang  berselisih. Beberapa pihak menentang, sementara yang lain setuju terhadap isi dan substansi dari perubahan  tersebut.  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2016,  sebagai  revisi  kedua  dari Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2003  tentang  Perlindungan  Anak,  menghadirkan perubahan signifikan terutama pada Pasal 81 dan Pasal 82. Modifikasi juga dilakukan terhadap Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Salah satu aspek penting dalam perubahan ini adalah larangan terhadap tindakan kekejaman, termasuk ancaman paksa terhadap anak untuk melakukan perilaku tidak senonoh, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.
Sanksi kebiri ditujukan untuk melindungi anak di bawah umur dari potensi bahaya predator anak. Dalam kerangka ini, revisi Pasal 81A (4) dan Pasal 82A UU/1/16 pada amendemen  kedua  UU/23/2002  tentang  Perlindungan  Anak,  serta  ayat  3  Pasal  3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, menekankan bahwa pelaksanaan kasim, pemasangan perangkat pendeteksi elektronik, dan proses pemulihan harus dilakukan oleh individu  yang  memiliki  kompetensi  sesuai  petunjuk  penuntut  umum  (Batubara  et  al., 2023).
Komnas  Perlindungan  Anak  (Komnas  PA)  mendesak  pemerintah  segera mengesahkan Perppu terkait kebiri kimia sebagai langkah mendesak mengatasi kejahatan luar biasa, yakni kekerasan seksual terhadap anak. Keberatan ini muncul karena anak- anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali tidak dapat membela diri, dan seringkali  harus  membayar  dengan  nyawa  mereka.  Selain  itu,  Arsul  Sani,  Anggota Komisi  III  DPR  RI,  juga  mendukung  penerapan  kebiri  kimia  untuk  pelaku  pedofilia. Alasannya adalah bahwa korban pedofilia semakin sering terjadi, dan pelaku tidak hanya melibatkan tindakan bejatnya di tempat tersembunyi, tetapi juga di tempat umum. Pada tanggal 26 Mei 2016, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap  anak,  Presiden  Joko  Widodo  secara  resmi  menyetujui  dan  menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.  Tujuan  dari  Perppu  tersebut  adalah  untuk  menciptakan  kerangka  hukum  yang komprehensif dalam penanggulangan tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, mengingat  angka  kasusnya  yang  terus  meningkat  setiap  tahun.  Melalui  langkah  ini, pemerintah berharap dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian, pada tanggal 9 November 2016, Perppu tersebut diresmikan
menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Handoko, 2019).
Dalam putusan pengadilan, Aris dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, denda seratus  juta  Rupiah,  subsidi  selama  enam  bulan,  dan  menjalani  kebiri  kimia  sebagai hukuman akhir. Keputusan ini merujuk pada pelanggaran Undang-Undang, yaitu Pasal 76 D juncto UU Nomor 23/2002, dan Pasal 81 (2) tentang perlindungan anak, serta UU Nomor  17/2016.  Aris  dinyatakan  bersalah  karena  melakukan  tindakan  kasim, sebagaimana  dijelaskan  dalam  Pasal  1  (2)  PP  Nomor  70/2020,  yang  merujuk  pada penyuntikan senyawa kimia kepada pelaku kekerasan atau pengancaman terhadap anak untuk  melakukan  hubungan  seksual.  Tindakan  ini  dapat  mengakibatkan  berbagai konsekuensi serius, seperti kecacatan fisik, kehilangan akal, penularan penyakit seksual, ketidakmampuan  reproduksi  alat  vital,  hingga  kematian  korban.  Undang-undang  juga menetapkan ketentuan dalam BAB II PP No. 70 tahun 2020, termasuk pelaksanaan kasim, penempatan  alat  pendeteksi  elektronik,  dan  pemulihan  yang  diterapkan  pada  pelaku kejahatan  seksual  (Pasal  2  ayat  1),  pemberlakuan  kebiri  yang  dilakukan  oleh  orang berkompeten (Pasal 3), serta pengecualian kasim bagi pelaku anak (Pasal 4).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memperkenalkan kebijakan baru yang mencetuskan perhatian luas di masyarakat, yakni penggunaan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Inisiatif ini dipicu oleh keberhasilan  beberapa  negara  bagian  yang  telah  mengimplementasikan  kebiri  kimia sebagai  upaya  untuk  menangani  kasus  pedofilia.  Dengan  harapan  dapat  mengurangi libido para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, usulan ini telah mendapatkan respons dari berbagai pihak, termasuk pemerintah.
Tekanan terhadap pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemberatan pidana untuk pelaku kekerasan seksual anak semakin kuat. Masyarakat  Indonesia  meresapi  adanya  peluang  untuk  mengurangi  angka  kekerasan seksual di negara ini dan menjadikan pelaku kekerasan seksual terhadap anak benar-benar terhukum,  sehingga  korban  merasa  lebih  terlindungi  dan  hak-haknya  terpenuhi. Diharapkan,  langkah  ini  akan  menciptakan  suasana  yang  lebih  aman  dan  tenteram  di Masyarakat (Paat, 2017).
Pasal 17 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan hak kerahasiaan bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang  berhadapan  dengan  hukum.  Selain  itu,  Pasal  18  UU  tersebut  memberikan  hak kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  dukungan  lainnya.  Walaupun  pemerintah menekankan perlindungan kerahasiaan korban dan pemberian bantuan hukum dalam UU tersebut, KUHP cenderung fokus pada sanksi terhadap pelaku pedofilia, menitikberatkan pada tanggungjawab materiil dan pertanggungjawaban personal terkait perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam konteks KUHP, regulasi mengenai  kekerasan  seksual  terhadap  anak  kurang  rinci  dan  khusus,  tidak  mampu mencerminkan perkembangan pesat dalam jenis dan variasi tindak pidana yang terjadi saat  ini.  Oleh  karena  itu,  banyaknya  fenomena  kejahatan  yang  berkembang  pesat menuntut adanya aturan khusus yang lebih terperinci dalam menangani berbagai tindak pidana yang terjadi (Listiawatie & Suartha, 2017).
Meskipun  hukuman  pidana  pokok  yang  diberlakukan  terhadap  pelaku  kekerasan seksual terhadap anak saat ini dibatasi pada rentang penjara lima hingga lima belas tahun dengan denda maksimal Rp5.000.000.000,00, namun sebagian pihak berpendapat bahwa sanksi  yang  diberikan  masih  tergolong  ringan.  Oleh  karena  itu,  beberapa  kalangan
berpendapat  bahwa  seharusnya  pidana  utama  yang  lebih  tegas,  seperti  pidana  penjara seumur  hidup  atau  hukuman  mati,  harus  diberlakukan,  terutama  dalam  kasus-kasus  di mana korban mengalami kematian akibat kekerasan seksual. Pendapat ini mengemuka dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan menegaskan seriusnya hukuman terhadap pelaku kejahatan semacam itu (Handoko, 2019; Listiawatie & Suartha, 2017). Jika terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, anggota keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang bertanggung jawab terhadap perlindungan  anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  individu  secara  bersama-sama, maka  hukuman  yang  dijatuhkan  akan  ditambah  sebanyak  1/3  (sepertiga).  Apabila perbuatan  pencabulan  menyebabkan  lebih  dari  satu  korban  dengan  akibat  luka  berat, gangguan  jiwa,  penyebaran  penyakit  menular,  kerusakan  atau  kehilangan  fungsi reproduksi,  dan/atau  kematian  korban,  maka  pidana  akan  ditambah  sebanyak  1/3 (sepertiga).  Selain  itu,  pelaku  dapat  dikenai  sanksi  tambahan  berupa  pengumuman identitasnya,  menjalani  rehabilitasi,  dan  dipasangi  alat  pendeteksi  elektronik.  Penting untuk  dicatat  bahwa  terhadap  pelaku  anak,  tindakan  kebiri  kimia,  pemasangan  alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku tidak dapat diterapkan (BPSDM Kemenkumham, n.d.).
Dari  segi  kesehatan,  kebiri  kimia  dapat  menimbulkan  berbagai  dampak.  Ahli kesehatan mengingatkan bahwa tindakan ini dapat memberikan efek samping serius pada kondisi fisik dan mental pelaku. Meskipun pelaku kekerasan seksual harus bertanggung jawab  atas  perbuatannya,  tindakan  yang  bersifat  invasif  terhadap  tubuhnya  perlu diimbangi  dengan  pertimbangan  etika  dan  dampak  jangka  panjang.  Penyidikan  yang mendalam  mengenai  profil  psikologis  pelaku  kekerasan  seksual  juga  menjadi  krusial. Pemahaman  mendalam  terhadap  faktor  penyebab  perilaku  tersebut  dapat  membantu merancang program rehabilitasi yang lebih efektif. Kebiri kimia seharusnya tidak menjadi satu-satunya  solusi  tanpa  pertimbangan  komprehensif  terhadap  aspek  kesehatan  dan rehabilitasi.
Dalam konteks hak asasi manusia, ketiadaan siksaan dianggap sebagai hak dasar yang  diakui,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  5  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi Manusia. Pasal tersebut menyatakan bahwa tak seorang pun boleh disiksa atau dihukum secara kejam, merendahkan martabat kemanusiaan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang menolak tanggung jawab medis terkait hukuman terhadap predator seksual di bawah umur. IDI berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah indikasi medis dan melanggar prinsip etika kedokteran.
Kontroversi  seputar  kebiri  kimia  berkaitan  erat  dengan  prinsip-prinsip  hak  asasi manusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan ini melanggar hak asasi manusia, khususnya  hak  terhadap  kebebasan  dan  martabat.  Sementara  itu,  pendukungnya menyatakan  bahwa  kebiri  kimia  dapat  dianggap  sebagai  langkah  preventif  yang diperlukan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku kekerasan seksual. Dalam konteks hukum internasional, diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Beberapa organisasi hak asasi  manusia  menyoroti  pentingnya  proses  peradilan  yang  adil  dan  transparan  dalam menangani  kasus-kasus  kekerasan  seksual,  tanpa  harus  mengabaikan  hak-hak  dasar pelaku.
Dalam kerangka Undang-Undang HAM, penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang disengaja menyebabkan penderitaan ekstrem secara fisik maupun mental. Hukuman semacam  itu  dapat  memengaruhi  karakter  seseorang  dengan  merugikan  keseimbangan emosi  dan  kehilangan  motivasi.  Ahli  kesehatan  menyatakan  ketidaksetujuan  terhadap
metode  hukuman  semacam  itu,  karena  berpotensi  meningkatkan  agresivitas  predator seksual. Bahkan, ada risiko pelaku mengulangi tindakan mereka karena ingatan seksual yang masih ada, meskipun kadar hormon testosteron mereka berkurang (Batubara et al., 2023).
Isu penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu perhatian  krusial  yang  harus  terus  menjadi  fokus  pemerintah.  Penanganan  dan pencegahannya  merupakan  hal  yang  rumit,  mengingat  kejahatan  kekerasan  seksual memiliki  beragam  perkembangan  dalam  masyarakat,  termasuk  motif,  sifat,  bentuk, intensitas, dan modus operandi.
Dari  aspek  sosial,  meningkatnya  kasus  kekerasan  seksual  terhadap  anak menciptakan  ketakutan  dan  kekhawatiran  di  masyarakat.  Kehilangan  rasa  aman  tidak hanya  terbatas  pada  lingkungan  di  mana  kejahatan  terjadi,  melainkan  juga  dapat berdampak secara sistemik ke seluruh masyarakat Indonesia. Ini disebabkan oleh sifat kejahatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Dari aspek politik, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menjadi permasalahan yang sulit dicegah oleh pemerintah.  Peningkatan  jumlah  kasus  kekerasan  terhadap  anak  dari  tahun  ke  tahun menciptakan  situasi  di  mana  anak-anak  berada  dalam  posisi  yang  rentan  di  mana  pun mereka berada (Pamungkas, n.d.).
Meskipun  aturan  mengenai  penerapan  sanksi  kebiri  kimia  terhadap  pelaku kejahatan seksual telah ada di Indonesia, implementasinya masih belum optimal dalam sistem  penegakan  hukum.  Salah  satu  hambatannya  adalah  adanya  perbedaan  pendapat terkait  penggunaan  sanksi  kebiri  kimia  untuk  pelaku  tindak  pidana  kekerasan  seksual terhadap  anak.  Perselisihan  ini  diperkuat  oleh  ketidaktersediaan  tata  cara  pelaksanaan tindakan  kebiri  kimia  yang  tertuang  dalam  peraturan  hukum.  Peraturan  tersebut  baru diresmikan  oleh  pemerintah  setelah  empat  tahun  sejak  kebijakan  tersebut  dikeluarkan, yaitu  pada  7  Desember  2020  melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2020 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.  Dengan  demikian,  keberlakuan  yang  terlambat  dari  peraturan  ini  telah menyebabkan  ketidakefektifan  dalam  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  kekerasan seksual terhadap anak (Irmawanti & Arief, 2021; Pamungkas, n.d.). Meskipun Undang- Undang  Perlindungan  Anak  telah  disahkan  dan  diundangkan,  data  menunjukkan peningkatan kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dari tahun 2016 hingga 2021. Hal ini menimbulkan pertanyaan efektivitas pengaturan hukum, terutama terkait dengan penerapan  kebijakan  kebiri  kimia,  yang  ternyata  tidak  memberikan  dampak  signifikan dalam mengurangi jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
Pemberlakuan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman menuai penolakan yang luas, terutama  dari  lembaga-lembaga  HAM  yang  merujuk  pada  beberapa  alasan.  Pertama, penggunaan kebiri tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, penerapan kebiri dianggap melanggar  Hak  Asasi  Manusia  seperti  yang  tercantum  dalam  berbagai  konvensi internasional yang telah diakui dalam hukum nasional, termasuk Kovenan Hak Sipil dan Politik  (ICCPR),  Konvensi  Anti  Penyiksaan  (CAT),  dan  Konvensi  Hak  Anak  (CRC). Penghukuman  berupa  kebiri,  dalam  segala  bentuknya,  dianggap  sebagai  tindakan penyiksaan  yang  merendahkan  martabat  manusia,  terutama  jika  diterapkan  sebagai bentuk balasan dengan efek jera yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga,  segala  bentuk  kekerasan  terhadap  anak,  termasuk  kekerasan  seksual,  pada dasarnya  dianggap  sebagai  ekspresi  dari  keinginan  untuk  menguasai,  mengontrol,  dan
mendominasi  anak.  Oleh  karena  itu,  penggunaan  hukuman  kebiri  dianggap  tidak mengatasi akar permasalahan kekerasan terhadap anak (Qamar, 2010).
Meskipun  efek  dari  penggunaan  kebiri  kimia  bersifat  sementara  dan  dapat  pulih setelah penghentian pemberian cairan, fungsi libido dan kemampuan ereksi akan kembali normal, terutama karena hormon testosteron berperan penting dalam dorongan seksual. Meskipun  dorongan  seksual  dapat  mengalami  penurunan  drastis  selama  pengobatan, tetapi masih mungkin pulih setelah penghentian suntikan kimia, karena adanya faktor- faktor  psikologis  yang  memengaruhi  dorongan  seksual.  Pengebiraan  juga  berpotensi meningkatkan tingkat agresi pada pelaku, dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial, di  mana  perasaan  negatif  seperti  sakit  hati,  kemarahan,  dan  dendam  mungkin  telah terbentuk sejak pelaku mengalami perasaan menjadi korban. Penerapan tindakan kebiri kimia diarahkan khusus kepada pelaku dewasa yang telah terbukti bersalah atas tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak untuk terlibat dalam hubungan seksual,  baik  dengan  dirinya  maupun  dengan  orang  lain.  Keputusan  ini  ditempuh  jika perbuatannya mengakibatkan kerugian pada lebih dari satu korban, termasuk luka berat, gangguan  jiwa,  penyebaran  penyakit  menular,  terganggunya  atau  hilangnya  fungsi reproduksi,  dan/atau  kematian  korban.  Pendekatan  ini  memiliki  tujuan  untuk mengendalikan dorongan seksual berlebihan, yang senantiasa ditemani dengan program rehabilitasi.  Penerapan  tindakan  kebiri  kimia  ini  dilakukan  setelah  pelaku  menjalani hukuman pidana utamanya. Keberlakuan peraturan ini diharapkan mampu memberikan solusi konkret terhadap pelaksanaan kebiri kimia dalam konteks praktik hukum.
Terdapat  dua  aliran  utama  dalam  pemahaman  pemidanaan  di  Indonesia,  yakni aliran retributif dan aliran utilitarian, yang membentuk berbagai teori tujuan pemidanaan. Aliran retributif menekankan pada konsep pembalasan, di mana hukuman yang diterima oleh  pelaku  kejahatan  dianggap  sebagai  konsekuensi  yang  tak  terpisahkan  dari perbuatannya. Di sisi lain, aliran utilitarian, seperti yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham, menekankan  pada  tujuan  pencegahan,  baik  untuk  mencegah  semua  pelanggaran, mengurangi  pelanggaran  yang  paling  serius,  menekan  tingkat  kejahatan,  maupun meminimalkan  kerugian  dengan  biaya  yang  seefisien  mungkin.  Teori  deterrence menjelaskan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai balas dendam, tetapi juga memiliki  tujuan  mencegah  kejahatan.  Menurut  Jeremy  Bentham,  hukuman  bertujuan untuk mencegah semua pelanggaran, khususnya yang paling serius, dengan cara menekan tingkat kejahatan dan mengurangi kerugian dengan biaya yang seminim mungkin.
Sementara itu, teori rehabilitasi berangkat dari pandangan bahwa kejahatan dipicu oleh suatu penyakit atau masalah yang dapat diobati. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam konteks ini adalah memperbaiki si pelaku melalui pendekatan pengobatan sosial dan moral, dengan harapan agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Kemudian,  proses  resosialisasi  memandang  bahwa  hukuman  harus  mempersiapkan pelaku kejahatan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang terintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan dan keterampilan yang diperlukan agar mereka  mampu  hidup  mandiri.  Jika  hukuman  hanya  berorientasi  pada  pembalasan, penjara, pencegahan, perlindungan masyarakat, pengobatan, pemasyarakatan, dan ganti rugi, maka teori integratif menjadi tujuan yang holistik. Penentuan tujuan hukuman dapat ditemukan dalam aturan hukum, naskah akademik, risalah rapat pembentukan ketentuan, dan pertimbangan putusan. Meskipun sulit untuk mengetahui tujuan pemidanaan yang dianut oleh petugas penegak hukum karena tidak selalu dijelaskan dalam produk hukum, hal ini tetap menjadi aspek penting dalam penegakan hukum.

## Kesimpulan
Hukum kebiri kimia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Hukuman kebiri kimia relevan dengan tujuan pemidanaan apabila dilakukan secara sukarela  untuk  perawatan  atau  sarana.  Pemerintah  Indonesia  telah  mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,  yang  menunjukkan  bahwa  tindakan  kebiri  kimia  bukan  hanya  sebagai  sanksi rehabilitasi, tetapi juga memiliki tujuan lain. Hukuman kebiri kimia dijatuhkan kepada pelaku  kejahatan  seksual  setelah  menyelesaikan  masa  hukuman  pidana  penjara  yang diputus majelis hakim di pengadilan. Sanksi kebiri kimia bagi predator anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dalam  penerapannya,  hukuman  kebiri  kimia  perlu  memperhatikan  hak  dasar  pelaku, seperti pemeriksaan kesehatan dan kejiwaan yang menyeluruh sebagai upaya mitigasi. Meskipun  hukuman  kebiri  kimia  telah  diatur  dalam  perundang-undangan,  terdapat polemik  terkait  penerapannya,  sehingga  perlunya  pengkajian  ulang  atau  peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi.

## BIBLIOGRAFI
Arief,  B.  N.  (1998). Beberapa  aspek  kebijakan  penegakan  dan  pengembangan  hukum pidana . Citra Aditya Bakti.
Batubara,  S.  A.,  Leoni,  C.  C.,  Salim,  F.,  &  Sinaga,  F.  D.  F.  (2023).  Analisis  Hukum terhadap  Hukuman  Kebiri  Bagi  pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi , 23 (1), 882–886. BPSDM Kemenkumham. (n.d.). Sanksi Kebiri Kimia Bagi Predator Anak . Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. https://bpsdm.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan- hukum/sanksi-kebiri-kimia-bagi-
Fitriyani,  A.  (2022). Hukuman  Kebiri  Sudah  Tepatkah?  iditolak-eksekusi . https://www.antaranews.com/berita/56661 1/wapres-menghormati-keputusan Handoko,  A.  P.  (2019). Eksistensi  Pidana  Kebiri  Kimia  Ditinjau  Dari  Teori  Tujuan Pemidanaan  (Studi  Atas  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) .
Hardianti,  F.  Y.,  &  Rusdiana,  E.  (2022).  Progresifitas  Progresifitas  Kebiri  Kimia  Di Indonesia Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual. Novum: Jurnal Hukum , 21– 30.
Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak . Nuansa Cendekia.
Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka  pembaharuan  sistem  pemidanaan  hukum  pidana. Jurnal  Pembangunan Hukum Indonesia , 3 (2), 217–227.
Listiawatie, L., & Suartha, I. D. M. (2017). Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur. Kertha Wicara , 6 , 1–15. Paat, A. (2017). Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lex Crimen , 6 (5).
Pamungkas,  M.  F.  I.  (n.d.).  Urgensi  Pengaturan  Dan  Penerapan  Sanksi  Kebiri  Kimia Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. DAFTAR ISI , 545. Prasetyo, T. (2013). Hukum Pidana, cet. 4. Rajawali Press. Putra, H. F., & Adi, S. (2022). Aspek Hukum Tindak Pidana Terorisme (Genta Publishing (ed.)).
Qamar, N. (2010). Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan. Pustaka Refleksi, Makassar . Simandjuntak, B. (1977). Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial . Tarsito.
Surahman, M., Satory, A., & Yunio, M. Y. (2022). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN  PENGATURAN  KEBIRI  KIMIA. Jurnal  Pendidikan  Sejarah  Dan  Riset Sosial Humaniora , 3 (1), 119–128.

## Copyright holder:
Dany Hendra Jaya Harefa, Hery Firmansyah (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: