## Actualization Of Human Rights In The Case Of Rempang Island In Indonesia In The Perspective Of Environmental Law
Aktualisasi Hak Asasi Manusia Pada Kasus Pulau Rempang Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan
Aisha Nur Habiba 1 ; Annisa Ayu Melati 2 ; Nur Hamda Sa'idah 3 ; Wike Vimayanti 4
1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Email: 1 aishanurhbb@gmail.com ; 2 anisaayumei7@gmail.com ; 3 hamdasaidah@gmail.com ; 4

## ARTICLE HISTORY
Received [14 September 2023]
Revised [18 Oktober 2023] Accepted [22 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih jauh pada aktualisasi manusia dalam kasus Pulau Rempang  di  Indonesia  dalam  perspektif  hukum  lingkungan.  Penelitian  ini  menyelidiki  kasus Pulau Rempang di Indonesia, konflik berisi pelanggaran hak asasi manusia yang ditinjau melalui hukum  lingkungan.  Dalam  perspektif  hukum  lingkungan,  lingkungan  yang  sehat  adalah  hak setiap orang tanpa pengecualian, sehingga kerusakan lingkungan bertentangan dengan hukum. Pelanggaran  dalam  ranah  lingkungan  hidup  harus  dijaga  berdasarkan  prosedur  penyelesaian hukum  yang  tepat.  Dalam  kasus  Pulau  Rempang,  aktualisasi  hak  asasi  manusia  dalam perspektif  hukum  lingkungan  dapat  diartikan  sebagai  perlindungan  hak  masyarakat  atas  tanah dan  lingkungan  hidup  mereka,  serta  penegakan  hukum  yang  transparan  dan  efektif  untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia.

## ABSTRACT
This  study  aims  to  further  review  human  actualization  in  the  case  of  Rempang  Island  in Indonesia in the perspective of environmental law. This study investigates the case of Rempang Island in Indonesia, a conflict containing human rights violations reviewed through environmental law.  In  the  perspective  of  environmental  law,  a  healthy  environment  is  everyone's  right  without exception, so environmental damage is against the law. Violations in the environmental domain must be safeguarded based on appropriate legal settlement procedures. In the case of Rempang Island,  the  actualization  of  human  rights  in  the  perspective  of  environmental  law  can  be interpreted  as  the  protection  of  people's  rights  to  their  land  and  environment,  as  well  as transparent  and  effective  law  enforcement  to  prevent  environmental  damage  and  human  rights violations.

## KEYWORDS
Human Rights, Environmental Law, Human
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Pulau  Rempang  merupakan  salah  satu  pulau  di  Indonesia  yang  terletak  di  Kota  Batam,  Provinsi Riau.  Penetapan  Pulau  Rempang  ini  berdasarkan  Keputusan  Presiden  No.  28  Tahun  1992  yang menyatakan  bahwa  wilayah  otorita  Batam  diperluas  mencakup  Pulau  Batam,  Rempang,  dan  Galang. Wilayah  ini  awalnya  memiliki  luas  daratan  sebesar  612  km,  setelah  diperluas  wilayah  tersebut  luasnya melebar menjadi 715 km. Jika dilihat dari letak geografisnya,  Kota Batam ini termasuk dalam kota yang memiliki  letak  strategis.  Namun  dalam  memajukan  kota  itu  sendiri  agar  mampu  bersaing  dengan  kota yang  lain,  maka  Kota  Batam  sendiri  perlu  mengembangkan  keunggulan  yang  lainnya  terutama  pada Pulau Rempang.
Dalam  perkembangan  yang  semakin  pesat,  terdapat  golongan-golongan  yang  mulai  membuat rencana  untuk  membangun  eco-city  di  Pulau  Rempang  ini.  Tujuan  pembangunan  tersebut  tentu  saja memberi dampak bagi masyarakat juga lingkungan tersebut.  Sejatinya setiap individu memiliki hak yang sama  dalam  hal  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  layak  lagi  sehat,  hak  ini  termasuk  ke  dalam  hak dasar asasi manusia yang melekat dalam diri manusia sejak lahir. Sebagaimana yang dituangkan dalam Bab  X  A  tentang  Hak  Asasi  Manusia  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang menyebutkan bahwasannya: Setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Sudah  sepantasnya  manusia  menjaga  lingkungan tempatnya hidup dengan baik, karena manusia dan lingkungan hidup sama-sama menjadi subjek, artinya lingkungan  hidup  adalah  bagian  dari  pembangunan  secara  keseluruhan  dengan  begitu  maka  akan tercapai  keharmonisan  antara  manusia  dan  lingkungan  tempat  ia  tinggal.  Dewasa  ini,  acap  kali  kita temukan  kasus-kasus mengenai  pengelolaan  lingkungan hidup  yang  tidak memperhatikan  aspek-aspek pelestarian  lingkungan  hidup  itu  sendiri,  dengan  dalih  perekonomian  dan  investasi  pemerintah  turut melanggengkan  segala  cara  walau  harus  dengan  mengorbankan  lingkungan  hidup  yang  ada  untuk selanjutnya  dieksploitasi  secara  memprihatinkan.  Akibat  dari  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan karena  adanya  eksploitasi  ini  tentunya  akan  turut  berdampak  pada  ketidaknyamanan,  kerusakan
ekosistem,  bahkan  sampai  pada  tingkat  kesehatan  masyarakat  sekitar  lingkungan  tersebut  terganggu. Karenanya,  urgensi  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  hak  asasi  manusia  terhadap  lingkungan hidup  sangat  perlu  untuk  dilaksanakan,  hal  ini  sebagaimana  dimaksudkan  guna  tidak  ada  lagi  rakyat yang  menjadi  korban  dari  pihak-pihak  yang  ingin  memanfaatkan  lingkungan  hidup  untuk  kepentingan pribadi mereka saja.

## LANDASAN TEORI
Dalam kasus Pulau Rempang di Indonesia, aktualisasi hak asasi manusia dalam perspektif hukum lingkungan melibatkan beberapa landasan teori dan prinsip yang penting:
1.  Hak  Asasi  Manusia:  Hak  asasi  manusia  adalah  hak-hak  yang  melekat  pada  semua  individu, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
2.  Hak Lingkungan Hidup: Beberapa konstitusi di dunia mengakui hak lingkungan hidup sebagai bagian dari  hak  asasi  manusia.  Ini  berarti  individu  memiliki  hak  untuk  hidup  dalam  lingkungan  yang  sehat dan berkelanjutan.
3.  Prinsip  Pembangunan  Berkelanjutan:  Prinsip  ini  menggarisbawahi  pentingnya  menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan.
4.  Prinsip  Kepentingan  Umum:  Kepentingan  umum  dalam  hal  lingkungan  harus  diutamakan  demi kesejahteraan masyarakat, dan ini dapat melibatkan perlindungan Pulau Rempang.
5.  Prinsip  Pencegahan  dan  Prinsip  Kepastian  Hukum:  Untuk  melindungi  lingkungan,  prinsip pencegahan perusakan lingkungan harus diterapkan, dan hukum harus memberikan kepastian dalam mengatur tindakan yang dapat merusak lingkungan.
6.  Partisipasi  Masyarakat:  Masyarakat  harus  memiliki  akses  yang  memadai  kepada  informasi  tentang isu  lingkungan  dan  kesempatan  untuk  berpartisipasi  dalam  pengambilan  keputusan  yang memengaruhi lingkungan mereka.
7.  Kewajiban  Negara:  Negara  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  dalam  konteks lingkungan, termasuk mengatur dan mengawasi aktivitas yang berdampak pada lingkungan.
Dalam  kasus  Pulau  Rempang,  hak  asasi  manusia  harus  diaktualisasikan  dengan mempertimbangkan  semua  aspek  ini,  termasuk  hak  lingkungan  hidup  dan  prinsip-prinsip  hukum lingkungan.

## METODE PENELITIAN
Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi literatur review, yakni suatu metode penelitian dengan  pengumpulan  database  dari  berbagai  referensi,  seperti  menghimpun  data  dan  informasi  dari jurnal  penelitian,  buku,  serta  data-data  lain  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  akan  diteliti.  Adapun cara  yang  dilakukan dalam  rangka penghimpunan data-data  ini  adalah  dengan  menggunakan  teknologi mesin  pencari  di  internet.  Dengan  memanfaatkan  teknologi  mesin  pencari  di  internet  tentunya  sangat membantu  penulis  dalam  rangka  pengumpulan  data  berkenaan  dengan    masalah  yang  akan  diteliti, selain itu turut berperan dalam efisiensi waktu penulisan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Latar Belakang Terjadinya Konflik di Pulau Rempang
Pada  akhir-akhir  ini  masyarakat  Indonesia  difokuskan  pada  kasus  yang  ada  di  Pulau  Rempang. Pulau  Rempang  sendiri  merupakan  salah  satu  pulau  di  Kota  Batam  yang  diperhatikan  letaknya  oleh pemerintah  pusat  untuk  menjadi  tempat  strategis  dalam  melakukan  pembangunan  di  daerah  otonom berdasarkan  UU  No.  22  Tahun  1999  tentang  Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya hal ini juga diatur dalam  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  41  Tahun  1973  yang  mana  memberikan  Hak  Pengelolaan (HPL)  kepada  Otorita  Batam.  Keputusan  ini  bertujuan  agar  mampu  mencegah  dari  investasi  apalagi sampai dimiliki oleh investor swasta pada tanah yang berpotensi. Mengenai Keppres tersebut berakibat hukum  terhadap  hak-hak  perseorangan  di  wilayah  tersebut  menjadi  terbatas.Selain  Keppres,  terdapat keputusan Wali Kota Batam yang tidak menjadikan Kampung Tua sebagai bagian dari Hak Pengelolaan. Dalam  keputusan  sebelumnya,  Pulau  Rempang  termasuk  dalam  rencana  menjadi  Hak  Pengelolaan Otorita  Batam  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2007  diganti  menjadi  Badan Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  dan  Pelabuhan  Bebas  Batam  (BP  Batam).  Di  Pulau  Rempang sendiri  jumlah  Kampung  Tua  sebanyak  45  kampung.  Kampung  Tua  ini  terdapat  bermacam-macam
pohon  tua,  masyarakat  hukum  adat,  serta  cagar  budaya  lainnya  yang  memang  harus  tetap  ada  dan dipertahankan  keberadaannya.  Akan  tetapi  jika  dilihat  dari  adanya  Keppres  No.  41  Tahun  1973, Kampung Tua di daerah Pulau Rempang termasuk dalam area pembangunan yang direncanakan. Hal ini juga  menjadi  sebuah  persoalan  mengenai  Kampung  Tua  tersebut,  apakah  akan  tetap  dipertahankan setelah  adanya  Keppres  tersebut  atau  malah  dihilangkan  keberadaannya?Dalam  perealisasian  adanya Hak  Pengelolaan  tersebut,  Badan  Pengusahaan  (BP)  Batam  berencana  akan  mengosongkan  wilayah Pulau  Rempang  yang  berpenghuni  sekitar  7500  jiwa  untuk  memperlancar  pembangunan  proyek  Eco City.  Proyek  Eco  City  ini  meliputi  pembangunan  kawasan  industri,  jasa,  dan pariwisata yang dikerjakan oleh  PT  Makmur  Elok  Graha  (MEG)  dengan  target  biaya  sebesat  Rp  381  triliun  sampai  tahun  2080. Pembangunan  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan  investasi  di  Pulau  Rempang.  Namun  kenyatannya tindakan  ini  tidak  dimusyawarahkan  terlebih  dahulu  kepada  masyarakat  setempat  sehingga masyarakaatpun mulai melakukan pemberontakan terhadap pemerintah.
• Kronologi
1.  Pra Peristiwa
• Pada  26  Agustus  2004,  perwakilan  dari  PT  Makmur  Elok  Graha  (MEG)  yaitu  Tomy  Winata dan  Pemerintah  Kota  Batam  melakukan  perjanjian  pengembangan  dan  pengelolaan  Pulau Rempang,  Pulau  Sekotok  dan  Pulau  Galang.  Adapun  luas  wilayah  yang  akan  digunakan pada proyek tersebut di Pulau Rempang seluas 17.000 Ha. Proyek tersebut dikenal sebagai Kawasan  Wisata  Terpadu  Eksklusif  (KWTE),  namun  proyek  ini  diduga  terdapat  korupsi sehingga pengerjaannya menjadi terhambat.
• Selanjutnya  pada  tahun  2023,  proyek  ini  terdaftar  pada  Proyek  Strategis  Nasional  yang ditetapkan pada Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga  Atas  Permenko  Bidang  Perekonomian  RI  No.  7  Tahun  2021  tentang  Perubahan Daftar  Proyek  Strategis  Nasional  yang  mana  proyek  ini  diperkirakan  selesai  pada  2080 dengan  merelokasi  warga  Rempang  dan  Galang  sejumlah  10.000  jiwa.  Namun  disini terdapat  penolakan  karena  ini  dapat  menggusur  16  Kampung  Tua  di  Pulau  Rempang  dan Galang.
• Pada bulan Juli-Agustus 2023, terdapat ancaman kriminal dalam bentuk Surat Pemanggilan dari  Polres  Balerang,  Polda  Kepri,  dan  Kejaksaan  Agung  yang  berisi  pasal  mengenai perbuatan  melawan  hukum  yang menghalangi  dan merugikan negara  terkait  pembangunan proyek tersebut kepada warga Pulau Rempang.
• Pada  13  Agustus  2023,  terjadi  penjemputan  paksa  yang  dilakukan  polisi  terhadap  ketua Kerabat  Masyarakat  Adat  Tempatan (KERAMAT) Rempang,  namun penangkapan itu tanpa ada surat penangkapan yang jelas dan dapat digagalkan oleh warga.
• Pada 21 Agustus 2023, warga membuat pos jaga untuk menghadapi intimidasi dan ancaman yang dialami oleh warga.
• Pada  5  September  2023,  terjadi  sambangan  kepada  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  agama Rempang  secara  langsung  oleh  Kapolresta  Batam  dan  Dandim  0316  Batam.  Di  waktu  itu juga  masyarakat  mendapat  info  bahwa  akan  ada  pemasangan  patok  tata  batas  dan  cipta kondisi di Rempang pada 7-10 September 2023.
• Pada  6  September  2023,  masyarakat  menutup  seluruh  akses  masuk  ke  Pulau  Rempang dengan sebuah aksi.
2.  Peristiwa
• Pada 7 September 2023, terdapat peerlawanan dari warga Rempang terhadap aparat karena tidak  berhasilnya negosiasi  dan  disitulah  aparat  mulai memaksa  untuk  masuk  ke  kampung. Saat itu juga warga mulai melemparkan gelas plastik, botol plastik dan batu kemudian aparat menyiramkan water cannon dan menembakkan gas air mata.
• Penembakan  gas  air  mata  yang  dilakukan  oleh  aparat  ini  sampai  masuk  ke  lingkungan sekolah SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang.
• Korban dalam peristiwa ini terdapat 11 murid dan 1 guru SMPN  22 Galang yang dibawa ke RSUD Embung Fatimah serta korban lainnya dibawa ke RS Marinir.
• Dalam peristiwa ini aparat gabungan menangkap 8 orang yang dinyatakan melawan petugas saat  bentrokan  dan  disangkakan  pada  pasal  212,  213,  214  KUHP  dan  Pasal  2  ayat  1  UU Darurat No. 12 tahun 1951.
3.  Pasca Peristiwa
• Setelah terjadinya bentrokan, aparat membangun 2 pos tambahan di jembatan 4 dan di rest area Galang.
• Pada  8  September  2023,  aparat  gabungan  melakukan  pengamanan  terhadap  pengukuran dan pemasangan Patok Tata Batas. Disini tidak ada perlawanan dari warga.
• Bahwa  Aliansi  Pemude  Melayu  mengirik  surat  pemneritahuan  aksi  kepada  Kapolresta Barelang.
• Pada 9 September 2023, 1 orang dipulangkan dari 8 orang yang ditangkap karena buktinya tidak cukup.
• Pada 10 September 2023, Alianse Pemuda Melayu membatalkan aksinya di BP Batam untuk menangguhkan 7 warga yang menjadi tersangka.
• Pada 11 September 2023, Laskar Pembela Marwah Melayu (LPMM) dan gagak hitam tetap melakukan  aksinya  di  BP  Batam.  LPMM  terdiri  dari  warga  Melayu  Kalimantan  Barat,  Siak Riau  dan Lingga Kepri.  Aksi  tersebut  berakhir  bentrok  karena mereka  kecewa  terhadap  BP Batam  dan  Pemerintah  Kota  Batam,  selanjutnya  massa  dipukul  mundur  oleh  aparat gabungan  dengan  menembakkan  gas  air  mata.  Peristiwa  ini  terdapat  28  orang  yang ditangkap Polresta Barelang dan 15 orang ditangkap  Polda Kepri.
Dari  kronologi  tersebut  bisa  dilihat  bahwa  yang menjadikan adanya  konflik  di  Pulau  Rempang  ini adalah  sebab  kesewenangan  pemerintah  melakukan  perintah.  Tidak  adanya  keterbukaan  antara pemerintah  dan  masyarakat  menjadikan  kesalahpahaman  kedua  pihak  yang  terlibat.  Pada  pasalnya pemukiman  yang  akan  digunakan  untuk  proyek  Eco  City  ini  terdapat  tempat-tempat  yang  memang bersejarah  dan  harus  dilestarikan,  maka  pengosongan  terhadap  tempat  tersebut  pun  harus  atas  izin penduduk setempat juga.

## Dimensi  Pelanggaran  HAM  dalam  Konflik  Pulau  Rempang  dan  Dampak  Aktivitas  Masyarakat terhadap lingkungan di Pulau Rempang
Sejatinya konflik ialah suatu hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, namun lain halnya apabila dalam konflik tersebut disertai dengan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Dewasa ini dimana tiap individu dijamin haknya untuk dapat secara bebas menyampaikan aspirasi tanpa tendensi atas pihak manapun, akan tetapi masih sering kali kita dapati perihal bermacam-macam konflik baik yang disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja  yang  pada  akhirnya  berujung  pada  sikap-sikap  anarkisme  dan arogansi.  Dalam  konflik  agraria  yang  tengah  terjadi  di  Rempang  pun  telah  ditemukan  adanya  indikasi pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  Aparat  gabungan  TNI/Polri  pada  7  September  2023  silam. Merujuk pada Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 yang mana dalam pasal tersebut di atas  telah  dijelaskan  bahwasannya  dimensi  pelanggaran  HAM  i alah  “Setiap  perbuatan  seseorang  atau kelompok  orang  termasuk  aparat  negara  baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja  atau  kelalaian  yang secara  melawan  hukum  mengurangi,  menghalangi,  membatasi,  dan  atau  mencabut  hak  asasi  manusia seseorang  atau  kelompok  orang  yang  dijamin  oleh  Undang-undang  ini,  dan  tidak  mendapatkan,  atau dikhawatirkan  tidak  memperoleh  penyelesaian  hukum  yang  adil  dan  benar,  berdasarkan  mekanisme hukum yang berlaku”.
Berdasarkan  pada  data  yang  dirilis  oleh  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (WALHI) bahwasannya  dalam  konflik  agraria  di  Pulau  Rempang  telah  ditemukan  beberapa  indikasi  adanya pelanggaran HAM diantaranya adalah sebagai berikut:

## a.  Tindakan Excessive Use Of Force Berujung Kekerasan Pada Masyarakat
Merujuk  pada  data  yang  dirilis  oleh  WALHI  bahwasannya  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat kepolisian pada saat terjadinya kerusuhan 7 September 2023 di Pulau Rempang ialah jelas sebagai bentuk  dari  excessive  use  of  force  atau  dengan  kata  lain  sebagai  tindakan  brutalitas  aparat  dalam penggunaan  kekuatan  secara  berlebih.  Tindakan  berlebih  ini  telihat  dari  jumlah  aparat  yang dikerahkan  lengkap  dengan  kendaraan  taktisnya  serta  tindakan-tindakan  lainnya  seperti penembakan  gas  air  mata  secara  membabi  buta.  Tindakan  eksesif  aparat  yang  sedemikian  itu sejatinya  telah  mencederai  ketentuan  sebagaimana  dimaktubkan  dalam  Perkap  No.  1  Tahun  2009 tetang  Penggunaan  kekuatan  dalam  tindakan  kepolisian,  Perkap  No.  8  Tahun  2009  tentang Implementasi  prinsip  dan  standar  hak  asasi  manusia  dalam  penyelenggaraan  tugas  kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Perkap No. 8 Tahun 2010 tentang Tata cara lintas ganti dan cara bertindak dalam penanggulangan huru hara.  Penembakan gas air mata yang dilakukan oleh aparat pada konflik 7 September 2023 di Pulau Rempang semestinya adalah sebuah tindakan yang salah, karena  pada  dasarnya  ada  opsi  lain  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Pasal  5  Peraturan Kapolri  No. 1  Tahun 2009  tentang  Penggunaan  kekuatan  yang  menyebutkan  bahwa  tindakan  yang dapat dilakukan kepolisian dapat berupa kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, dan kendali senjata tumpul. Upaya-upaya
tersebut  haruslah  dilakukan  secara  bertahap  dalam  mengurai  gangguan  keamanan  yang  terjadi. Adapun  pasca  kerusuhan,  Pulau  Rempang  layaknya  sudah  seperti  zona  operasi  militer  dimana pengerahan  aparat  baik  dari  TNI,  Polri,  Pol  PP,  Ditpam  BP  Batam,  dan  BKO  yang  begitu  banyak diterjunkan  untuk  berpatroli  disekitar  kawasan  dengan  dalih  pengamanan.  Selain  penembakan  gas air  mata  yang  dilakukan  secara  tak  terukur  oleh  aparat  didapati  pula  praktik  penembakan  dengan menggunakan peluru karet  yang menyasar warga sipil. Tak jarang keterlibatan aparat  dalam tujuan mengakselerasi  kepentingan  bisnis  dan  investasi  pada  akhirnya  kerap  menimbulkan  pelanggaran HAM.
b.  Minimnya Informasi dan Keterlibatan Warga Sebelum  menetapkan  sebuah  kebijakan  alangkah  baiknya  Pemerintah  yang  terkait  dalam  hal  ini seharusnya memberikan penyuluhan terhadap warga sekitar yang kiranya akan terdampak langsung oleh  kebijakan  yang  akan  ditetapkan.  Pemerintah  seharusnya  melalui  berbagai  tahapan  dalam kerangka  partisipasi  yang  bermakna  serta  bermanfaat  guna  menghindari  hal  yang  berpotensi menimbulkan  friksi  dalam  masyarakat  dikemudian  hari.  Namun  sayangnya  dalam  konflik  agraria  di Rempang,  praktik ini tidak dijalankan sehingga ada kesan bahwa Rempang hanyalah lahan kosong tak  perpenghuni.  Ketidaksetujuan  masyarakat  lokal  yang  didasari  atas  masuknya  investor  yang dianggap akan merusak tanah warga sejatinya telah melanggar prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC).  sebagaimana  telah  dituangkan  dalam  Deklarasi  PBB  tentang  hak-hak  masyarakat  adat (UNDRIP). Keseluruhan unsur dalam FPIC ini saling terkait satu sama lain dan tidak boleh terpisah. Tiga  unsur  utamanya  yakni  tanpa  paksaan,  awal,  dan  atas  dasar  informasi.  Hal  ini  secara  tidak langsung  mensyaratkan  bahwasannya    persetujuan  merupakan  bagian  dari  proses  pembuatan keputusan.  Singkatnya,  persetujuan  harus  didapatkan  sebelum  proyek,  rencana,  atau  tindakan dilakukan  (awal),  harus  diputuskan  secara  independen  (tanpa  paksaan)  dan  berdasarkan  informasi yang  akurat,  tepat  waktu,  dan  cukup  yang  disediakan  dengan  cara  yang sadar  budaya (atas  dasar informasi)  agar  dapat  dianggap  sebagai  hasil  atau  kesimpulan  yang  valid  dari  suatu  proses pengambilan  keputusan  secara  kolektif. Menilik  lebih  jauh  ditemukan  pula  pelanggaran  atas  AUPB dalam  konflik  agraria  Rempang.  Sebagaimana  tertuang  dalam  UU  No.  30  Tahun  2014  mengenai penyelenggaraan  semangat  good  governance.  Dalam  AUPB  terdapat  asas  krusial  seperti  halnya asas  keterbukaan  dan  asas  kepentingan  umum  yanag  dalam  konteks  ini  tidak  dijalankan sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang dilakukan BP Batam pun hanya bersifat satu arah dan tidak partisipatif  karena  hanya  memaparkan  program  relokasi  tanpa  mendengarkan  aspirasi  masyarakat setempat.  Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan  UU  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan informasi  publik,  dimana  dalam  hal  ini  masyarakat  yang  terdampak  berhak  untuk  mengetahui informasi terkait dengan investasi yang masuk ke wilayah mereka.
c.  Langgengnya Praktik Arbitrary Arrest
Di  Indonesia,  penangkapan  seyogyanya  dilakukan  dengan  berlandaskan  pada  mekanisme  hukum yang  mengedepankan  prinsip  due  process  of  law.  Namun  lain  halnya  dalam  konflik  agraria  di Rempang,  mengutip  rilisan  dari  Tim  Advokasi  untuk  kemanusiaan  Rempang  yang  menyatakan bahwa proses hukum yang dijalani tiap warga sipil yang tertangkap amat sangat begitu cepat. Mulai dari  proses  penangkapan,  penyidikan,  penetapan  tersangka,  dan  penahanan  dilakukan  pada  hari yang sama. Tindakan penangkapan yang seperti ini dapat diasosiasikan sebagai bagian dari bentuk upaya  strategis  dengan  tujuan  tersembunyi  untuk  menghilangkan  partisipasi  publik  dengan  cara menekan serta mengintimidasi kelompok masyarakat yang berusaha menyuarakan aspirasinya demi kepentingan  publik.  Bentuk  upaya  seperti  ini  selanjutnya  dikenal  pula  sebagai  Strategic  Lawsuit Against  Public  Participation  (SLAPP).  Penangkapan  secara  sewenang-wenang  sejatinya  telah mencederai nilai yang terkandung dalam konstitusi dan HAM yang berlaku secara universal. Hal ini termasuk  dalam  bentuk  pelanggaran  atas  sejumlah  Instrumen  Internasional  seperti  pada  Pasal  3 DUHAM  yang    menjelaskan  bahwa  “Everyone  has  the  right  to  life,  liberty  and  security  of  person”. Selain  itu dilanggar pula  ketentuan  pada  Pasal  9  ayat  (1)  UU  No.  12  Tahun 2005  sebagai  ratifikasi atas ICCPR yang menyeb utkan bahwa “Everyone has the right to life, liberty and security of person. No  one  shall  be  subjected  to  arbitrary  arrest  or  detention.  No  one  shall  be  deprived  of  his  liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are estabilishe d by law”.
d.  Terabaikannya Hak Perempuan dan Anak
Kaitannya  dengan  konflik  agraria  yang  sebagaimana  terjadi  di  Pulau  Rempang,  semakin menempatkan  kaum  perempuan  ke  dalam  situasi  dan  kondisi  yang  rentan.  Jelas  bahwasannya pembangunan  proyek  Eco  City  Rempang  telah  mengabaikan  peranan  serta  aspirasi  dari  kelompok perempuan  melayu  yang  berusaha  untuk  tetap  dapat  tinggal  dan  hidup  dilahan  yang  telah membersamai mereka turun temurun.  Namun faktanya malah menempatkan perempuan masuk ke
dalam  pusaran  konflik  agraria  ini  hingga  berpotensi  terhadap  hilangnya  sumber  pendapatan  guna pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi jika SDA rusak karena konflik maka potensi yang ditimbulkan tidak lagi sekadar hilangnya sumber perekonomian, melainkan lebih dari itu seperti berakibat  pada  memburuknya  kesehatan  reproduksi,  perlakuan  diskriminatif,  potensi  terjadinya kekerasan  seksual,  dan  hilangnya  hak-hak  dasar  perempuan.  Saat  pengejaran  massa  aksi  yang terjadi  pada  7  september  2023,  dimana  Polisi  menembakkan  gas  air  mata  ke  arah  lingkungan sekolah  tepatnya  dilingkungan  SDN  24  dan  SMPN  22  Galang  dengan  jarak  kurang  lebih  30  meter saja.  Hal  ini  tentunya  menimbulkan  kepanikan,  hingga  menyebabkan  luka  fisik  dan  psikis  yang diderita anak-anak yang pada saat itu masih dalam  kegiatan belajar mengajar. Buntut dari kelalaian aparat  ini  setidaknya  mengakibatkan  sebagian  besar  korban  harus  dievakuasi  ke  klinik  Yonif  10 Marinir dan 10 korban lainnya serta seorang guru SMPN 24 Galang harus dilarikan ke Rumah Sakit Embung Fatimah untuk selanjutnya mendapatkan pertolongan medis. Padahal sudah jelas bahwa di Indonesia  terdapat  regulasi  yang  secara  tegas  mengatur  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014.

## e.  Hilangnya Hak Atas Rasa Aman
Kehadiran  aparat  pasca  peristiwa  kericuhan  7  September  2023  lalu  kiranya  suskes  menumbuhkan rasa  ketidaknyamanan,  ketakutan,  hingga  menimbulkan  rasa  traumatis  yang  amat  begitu  kentara dikalangan  masyarakat  lokal.  Aparat  gabungan  ini  selanjutnya  mendirikan  posko-posko  diseluruh penjuru Pulau Rempang lengkap dengan personil bersenjata laras panjang disertai pula kendaraan- kendaraan  siap  tempur.  Hal  ini  tentunya  sangat  berlebihan  mengingat  sebelumnya  situasi  sudah dinyatakan aman oleh pihak berwajib.  Lalu apa urgensi aparat sampai sebegitunya dibekali dengan segala perangkat  tempurnya? Seperti sudah ingin berburu mangsa sipil saja. Selain itu para aparat ini  juga  hilir  mudik  tak  tentu  arah  sehingga  menimbulkan  ketakutan  beberapa  warga  untuk  dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya, hal ini tentunya menimbulkan begitu banyaknya kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

## f.  Aspek Bisnis dan HAM
Ditetapkannya  Proyek  Rempang  Eco  City  sebagai  Proyek  Strategis  Nasional  dengan  besaran investasi  hingga  Rp  381000000000000  Triliun  sampai  dengan  tahun  2080  tentunya  cukup  menyita atensi  publik.  Akan  tetapi  dalam perjalanannya megaproyek  Rempang  eco  city dinilai  telah  sengaja mengabaikan hak atas masyarakat terdahulu yang dalam hal ini bertempat tinggal dikawasan Pulau Rempang.  Di  Indonesia,  apabila  akan  ada  praktik  bisnis  yang  ingin  masuk  dalam  ruang  hidup masyarakat  haruslah  mengedepankan  kesejahteraan  masyarakat  yang  akan  terdampak  dari  upaya industrialisasi tersebut. Terlebih lagi Indonesia telah menyetujui United Nation Guiding Principles on Business  and  Human  Rights  (UNGPs)  yang  selanjutnya  dituangkan  dalam  Peraturan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengesahan rencana aksi nasional bisnis dan  HAM.  Menilik  dari  prinsip  sebagaimana yang telah  diamanatkan  tersebut  di  atas,  dalam  konflik agraria di Rempang ini sudah jelas sekali baik dari pihak pemerintah maupun pihak pengelola dinilai lalai dan melakukan pengabaian terhadap segala aspek yang semestinya melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat.
Dari  megaproyek  Rempang  ini  setidaknya  semakin  jelas  bahwasannya  negara  terkesan  hanya mementingkan  besaran  nilai  investasi  tanpa  mau  memedulikan  bahkan  hanya  sekadar  mendengarkan aspirasi  masyarakat  yang  terdampak.  Sungguh  miris  melihat  kebobrokan  sistematis  yang  terjadi  di negara  yang  diklaim  sebagai  surga  dunia  ini.  Komitmen  negara  terhadap  pemenuhan  HAM  di  Pulau Rempang  saat  ini  dirasa  masih  sangat  minim  serta  sudah  sepantasnya  untuk  dipertanyakan  dimana peranan dan komitmen yang semula diagungkan tersebut.

## Dampak yang Ditimbulkan dari Adanya Pembangunan Ekocity di Pulau Rempang Ditinjau dengan Pendekatan Hukum Lingkungan
Pada  beberapa  kota,  kota  hijau  adalah  cara  untuk  mewujudkan  kota  hijau.  Program-program  ini menekankan pentingnya kualitas hidup yang lebih baik dan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan bagi  masyarakat  kota.  Ecocity  adalah  pendekatan  pembangunan  kota  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip ekologis. Ecocity dapat didefinisikan sebagai kota yang sehat, yang berarti adanya keseimbangan antara kelestarian lingkungan dan pertumbuhan kota.  Secara umum,  kota juga dapat dianggap sebagai ekosistem.  Sebuah  ekosistem  adalah  lingkungan  biologis  yang  terdiri  dari  semua  organisme  hidup  di wilayah  tertentu,  serta  semua  komponen fisik  lingkungan  (seperti udara,  tanah,  air,  dan sinar  matahari) yang berinteraksi dengan organisme hidup. Sesuai dengan Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7
Tahun  2023,  pembangunan  Rempang  Eco  City,  yang  diharapkan  mencapai  investasi  senilai  Rp  381 triliun  pada  tahun  2080,  telah  dimasukkan  ke  dalam  Program  Strategis  Nasional  tahun  ini.  Kawasan Rempang  nantinya  akan  menjadi  lokasi  pabrik  kaca  terbesar  kedua  di  dunia,  yang  dimiliki  oleh perusahaan China Xinyi Group, dengan investasi sekitar 174 triliun rupiah. Proyek ini akan menggunakan 7.572  hektare  tanah  di  Pulau  Rempang,  yang  merupakan  45,89%  dari  total  luas  Pulau  Rempang,  dan pemerintah akan memberikan kompensasi kepada beberapa penduduk yang terdampak oleh proyek ini, dengan membangun setidaknya 45 jenis rumah seluas 500 meter persegi, menurut situs web BP Batam. Namun, warga menolak pengukuran lahan yang dilakukan oleh BP Batam, dan setidaknya ada sekitar 16 kampung  yang  menolak  untuk  direlokasi.  Salah  satu  penduduk  menyatakan  bahwa  mereka  tidak menerima kompensasi atas penggusuran ini.
Pembangunan  ekocity  di  Pulau  Rempang  dapat  menimbulkan  dampak  yang  signifikan  dari  segi lingkungan dan hukum lingkungan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi:
1.  Kerusakan  lingkungan:  Pembentukan  ekocity  dapat  menyebabkan  kerusakan  lingkungan  yang signifikan, seperti kehilangan habitat alami, kerusakan ekosistem, dan polusi lingkungan
2.  Konflik  relokasi  :  Pembangunan  ekocity  dapat  memaksa  penduduk  setempat  untuk  pindah  dari tempat tinggal mereka, yang dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan
3.  Resistensi masyarakat : Pembentukan ekocity dapat membuat masyarakat setempat menentangnya, seperti yang terjadi di Pulau Rempang.
4.  Pelanggaran hukum lingkungan : Pembangunan ekocity dapat melanggar hukum lingkungan, seperti Undang-Undang perlindungan lingkungan hidup dan Undang-Undang hak masyarakat adat.

## Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Kasus Pulau Rempang Ditinjau dari Undang- Undang No 26 Tahun 2000
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000  tentang  Pengadilan  HAM  (Hak  Asasi  Manusia) memberikan kerangka hukum yang relevan untuk upaya pencegahan dan penyelesaian konflik, termasuk dalam kasus konflik terkait dengan Pulau Rempang. Berikut beberapa poin yang relevan dari undang-undang tersebut: 1.  Pencegahan Konflik: Undang-Undang tersebut tidak secara langsung mengatur pencegahan konflik, tetapi mengakui pentingnya hak asasi manusia  (HAM) dan hak-hak dasar dalam mencegah konflik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk mencegah konflik harus memperhatikan prinsip- prinsip HAM.
2.  Penyelesaian  Konflik:  Undang-Undang  ini  mencakup  prosedur  hukum  yang  dapat  digunakan  untuk penyelesaian konflik yang melibatkan pelanggaran HAM. Salah satu mekanisme penting yang dapat digunakan  adalah  pengadilan  HAM,  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  26  Tahun  2000. Pengadilan  HAM  ini  dapat  memeriksa  dan  mengadili  kasus  pelanggaran  HAM  yang  terjadi  dalam konteks konflik.
3.  Komisi  Nasional  HAM  (Komnas  HAM):  Undang-Undang  ini  juga  mendirikan  Komnas  HAM  sebagai lembaga  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pengawasan  dan  penegakan  HAM  di  Indonesia. Komnas  HAM  dapat  melakukan  penyelidikan,  memberikan  rekomendasi,  dan  memainkan  peran mediator dalam upaya penyelesaian konflik.
4.  Keterlibatan  Masyarakat:  Undang-Undang  ini  juga menekankan  pentingnya  keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik. Melalui dialog, mediasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, potensi konflik bisa diminimalkan.
Dalam  konteks  kasus  Pulau  Rempang  atau  konflik  serupa,  pihak  yang  terlibat  atau  pihak  yang peduli  dapat  menggunakan  undang-undang  ini  sebagai  dasar  untuk  mengupayakan  penyelesaian  yang adil dan berdasarkan hukum. Hal ini bisa melibatkan pengadilan HAM, komisi HAM, atau mekanisme lain yang  diatur  dalam  undang-undang  tersebut.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  menjunjung  tinggi  prinsip- prinsip  HAM  dalam  upaya  pencegahan  dan  penyelesaian  konflik  agar  hasilnya  sesuai  dengan  standar internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.Pulau Rempang adalah sebuah pulau di Indonesia yang pernah menjadi sumber potensi konflik antara negara-negara tetangga, terutama Indonesia dan Malaysia. Konflik perbatasan seperti ini dapat menjadi rumit dan memerlukan upaya pencegahan dan penyelesaian yang cermat.  Berikut  adalah  beberapa  upaya  yang  dapat  dilakukan  untuk  mencegah  dan  menyelesaikan konflik terkait Pulau Rempang:
1.  Diplomasi dan Dialog:
• Menggunakan  diplomasi  sebagai  cara  utama  untuk  berkomunikasi  dengan  negara  tetangga, dalam hal ini Malaysia.
• Mendorong dialog resmi antara kedua pihak untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. 2.  Mediasi Internasional:
• Meminta bantuan mediasi dari pihak ketiga atau organisasi internasional yang dapat membantu menengahi konflik, seperti PBB atau ASEAN.
3.  Kesepakatan Perbatasan:
• Mencoba  mencapai  kesepakatan  perbatasan  yang  jelas  dan  saling  menguntungkan  melalui negosiasi.
• Menggunakan perjanjian perbatasan yang ada sebagai dasar untuk menyelesaikan sengketa. 4.  Kerja Sama Ekonomi:
• Mendorong  kerja  sama  ekonomi  antara  kedua  negara,  seperti  proyek  bersama  atau  zona perdagangan bebas, yang dapat memberikan insentif untuk menjaga perdamaian
5.  Keamanan dan Kepolisian Bersama:
• Membentuk  tim  keamanan  dan  kepolisian  bersama  untuk  mengawasi  wilayah  konflik  dan mencegah eskalasi kekerasan.
6.  Pendidikan dan Kesadaran Publik:
• Meningkatkan  pemahaman  publik  di  kedua  negara  tentang  sejarah,  budaya,  dan  hak-hak teritorial masing-masing untuk menghindari ketegangan berlebihan.
7.  Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum:
• Jika  perlu,  menggunakan  proses  hukum  internasional,  seperti  Pengadilan  Internasional,  untuk menyelesaikan sengketa.
8.  Keamanan Maritim:
• Mengadakan  patroli  bersama  atau  kerja  sama  keamanan  maritim  untuk  menghindari  insiden yang dapat memicu konflik.
9.  Transparasi dan Komunikasi Terbuka:
• Memastikan  transparansi  dalam  aktivitas  militer  dan  perbatasan  untuk  menghindari kesalahpahaman.
10.  Mengutamakan Dialog Sipil:
• Melibatkan  masyarakat  sipil,  termasuk  pemimpin  lokal,  dalam  proses  dialog  dan  penyelesaian konflik.
Penting  untuk  diingat  bahwa  penyelesaian  konflik  seperti  ini  memerlukan  kesabaran  dan  kerja sama  yang  kuat  dari  kedua  belah  pihak.  Selain  itu,  keterlibatan  aktif  dari  komunitas  internasional  juga dapat  membantu  mengurangi  ketegangan  dan  mendorong  penyelesaian  yang  damai.Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dalam rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City  di Pulau Rempang, Batam,  Kepulauan Riau diantaranya dengan melakukan sosialisasi proyek tersebut kepada warga dan upaya penyelesaian berupa:
• Melakukan Sosialisasi dan pendataan warga yang akan direlokasi secara door-to-door
Kepala  BP  Batam,  Muhammad  Rudi,  melalui  Kepala  Biro  Humas  Promosi  dan  Protokol,  Ariastuty Sirait,  memastikan  jika  sosialisasi  ke  masyarakat  terkait  rencana  pengembangan  Rempang  terus berlangsung.  pada  tanggal  13  september  2023,  Ariastuty  menjelaskan  bahwa  pendataan  terhadap masyarakat  terdampak  pengembangan  yang  akan  direlokasi  pun  terus  dilakukan  dan  menanggapi setidaknya Ada 10 regu verifikasi yang melakukan sosialisasi secara door to door ke warga di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate. Kabar baik yang diterima, warga mulai membuka diri secara perlahan.
Dengan bantuan tim keamanan gabungan dan masyarakat setempat, Ariastuty berharap sosialisasi tersebut  bisa  berjalan  maksimal.  Sementara  itu,  lanjut  Ariastuty,  pemasangan  patok  untuk  tata  batas hutan  sebagai  kawasan  Rempang  Eco-City  pun  telah  selesai  dilakukan.Kepala  BP  Batam,  Muhammad Rudi,  telah  membuka  ruang  kepada  masyarakat  untuk  berdialog  apabila  ada  pertanyaan  dan  aspirasi yang mesti disampaikan kepada tim di lapangan dan menambahkan pendapat, Sekitar 200 ratus warga berhasil ditemui dalam sosialisasi dan verifikasi door to door tersebut. Setidaknya, sudah ada 70 persen yang setuju untuk direlokasi. Warga Rempang Akan Direlokasi ke Dapur 3 Sijantung :
1.  Hunian Sementara
Untuk  hunian  sementara  yang  telah  disiapkan  itu,  diantaranya  Rusun  BP  Batam,  Rusun  Pemko Batam,  Rusun  Jamsostek,  serta  ruko  dan  rumah.  Setiap  orang  dalam  satu  keluarga  akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000  per  orang dalam  satu KK.  Biaya  hidup per  orang tersebut  termasuk biaya  air, listrik,  dan kebutuhan lainnya. Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan. Dimana, nilai tersebut naik dari nilai sebelumnya sebesar Rp 1.000.000. Apabila nantinya  masyarakat  memilih  untuk  tinggal  di  tempat  saudara  atau  di  luar  hunian  yang  telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut setiap bulannya.
2.  Hunian Tetap
Hunian  tetap  yang  disiapkan  itu  berupa  rumah  tipe  45  senilai  Rp  120  juta  dengan  luas  tanah maksimal 500 meter persegi. Hunian itu, berada di kawasan Dapur 3 Sijantung. Selanjutnya tersedia fasilitas  ibadah  (Masjid  dan  Gereja)  fasilitas  Tempat  Pemakaman  Umum  yang  tertata  dan  fasilitas Dermaga  untuk  kapal-kapal  nelayan  dan  trans  hub.  Pembangunan  hunian  baru  akan  dijalankan selama  12  bulan  setelah  pematangan  lahan.  Ditargetkan,  hunian  tahap  pertama  akan  selesai  pada bulan Agustus 2024 mendatang.
• Melakukan Dialog dan Negosiasi dengan Masyarakat Rempang
Bentrokan  antara  aparat  dan  masyarakat  di  Pulau  Rempang  merupakan  konflik  sosial  yang potensial.  Konflik  ini  disebabkan  oleh  perbedaan  kepentingan  antara  pemerintah  dan  masyarakat. Pemerintah  memiliki  kepentingan  untuk  mengembangkan  Pulau  Rempang,  sedangkan  masyarakat memiliki kepentingan untuk mempertahankan lahan dan mata pencaharian mereka.Untuk menyelesaikan konflik ini,  diperlukan upaya dialog dan negosiasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan  jaminan  kepada  masyarakat  bahwa  proyek  Rempang  Eco  City  tidak  akan  merugikan mereka.  Kejadian  bentrok  di  Pulau  Rempang  telah  menimbulkan  kekhawatiran  di  masyarakat  luas. Masyarakat  menilai  bahwa  pemerintah  perlu  lebih  transparan  dan  melibatkan  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan  terkait  pembangunan.Di  tengah  situasi maraknya  kasus  Pulau  Rempang,  Erles Reveal  seorang  pengacara  yang  berpengalaman  mengajak  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik untuk  menahan  diri  dan  mengusulkan  pentingnya  melakukan  dialog  dan  negosiasi  sebagai  sarana penyelesaian konflik di Pulau Rempang.  Pernyataan tersebut merupakan panggilan kuat kepada semua pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  tersebut  Ia  berharap  agar  tidak  ada  korban  jiwa  yang  lebih  banyak terjadi dan mengajak semua pihak untuk mencari jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
• Menyiapkan Tempat Relokasi Warga senilai Rp. 120 juta per – Rumah
Rempang  Eco  City  merupakan  proyek  pembangunan  pusat  industri,  jasa,  dan  pariwisata  yang masuk  dalam  Proyek  Strategis  Nasional.  Pemerintah  menargetkan  dapat  menjaring  investasi  Rp  381 triliun  hingga  2080  dengan  serapan  tenaga  kerja  hingga  306  ribu  orang.Untuk  melancarkan  proyek tersebut,  warga  setempat  akan  mengalami  penggusuran.  Sebanyak  7.500  jiwa  akan  terdampak.  Di dalamnya  terdapat  16  kampung  adat  Melayu  yang  terancam  tergusur.  Sebagai  kompensasinya, pemerintah berjanji memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta kepada setiap keluarga, dengan luas lahan 500 meter persegi. Warga juga akan mendapat uang tunggu sebesar Rp 1,2 juta per jiwa dan uang sewa  rumah  Rp  1,2  juta  per  keluarga.  Menurut  Menteri  Investasi  Bahlil  Lahadalia  menyebutkan,  nilai kompensasi  yang  dimaksud  adalah  Rp  1,2  juta  per  orang  per  bulan  karena  terelokasi.  Selain  itu,  per keluarga  akan  diberikan  dana  Rp  1,2  juta  untuk  menyewa  rumah  saat  relokasi  berlangsung.  Bahlil mensimulasikan kompensasi pada sebuah keluarga dengan empat anggota keluarga. Menurutnya, total kompensasi  yang  didapatkan  keluarga  tersebut  mencapai  Rp  6  juta  per  bulan  hingga  relokasi  keluarga tersebut rampung Bahlil menjelaskan sejauh ini telah ada 300 kepala keluarga dari 900 kepala keluarga yang  sudah  setuju  melakukan  relokasi.  Menurut  perhitungan  Katadata.co.id,  pemerintah  perlu menyiapkan  dana  kompensasi  hingga  Rp  5,4  miliar  per  bulan  jika  900  kepala  keluarga  tersebut beranggotakan  empat  orang.  Bahlil  menyampaikan  seluruh  dana  tersebut  akan  berasal  dari  Badan Pengelola atau BP Batam.
• Mencabut Izin Pembangunan Usaha atau Kepemilikan Lahan di Rempang
Dalam  proyek  pembangunan  Rempang  Eco  City  ini  yang  menimbulkan  permasalahan  dengan masyarakat daerah setempat,pemerintah menerapkan asas umum dalam penyeleggaraan pemerintahan yaitu  asas  kepentingan  umum,yang  berarti  asas  yang  mendahulukan  kesejateraan  umum  dengan melakukan  cara  yang  aspiratif,akomodatif  dan  selektif.Pemerintah  berusaha  menyelesaikan permasalahan  proyek  pembangunan  Rempang  Eco  City  ini  secara  adil  bagi  masyarakat  dengan melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  proyek  ini.Salah  satu  upaya  yang  akan  dilakukan adalah  relokasi  warga  yang  terkena  dampak  penggusuran  keluar  dari  lokasi  pembangunan,pemerintah akan  memberi  uang  tunggu  bagi  masyarakat  yang  terkena  dampak,masyarakat  juga  akan  diberikan bangunan  baru  dari  relokasi  dan  diberikan  uang  ganti  rugi  dari  tanah  mereka  di  pulau  Rempang  yang terkena pembangunan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Bahwa  hak  atas  pembangunan  di  Pulau  Rempang  merupakan  HAM  yang  tidak  dapat  dicabut  atau dilanggar,  termasuk  hak  atas  tempat  tinggal  yang  layak  dan  hak  untuk  berkontribusi,  berpartisipasi dan menikmati perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga penegakan hukum itu berjalan  dengan  efektif,  maka  pengenaan  hukum  pidana  merupakan  upaya  hukum  terakhir tergantung dari beratnya kesalahan pelanggaran lingkungan hidup dan peran aktif masyarakat.
2.  Bahwa kehadiran aparat pasca peristiwa kericuhan 7 September 2023 lalu suskes menimbulkan rasa ketidaknyamanan,  ketakutan,  sehingga  menimbulkan  rasa  traumatis  yang  amat  begitu  kentara dikalangan  masyarakat  lokal.  Penegakan  hukum  yang  paling  efektif  adalah  hukum  administrasi negara, ketika keputusan administrasi (AMDAL) tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh badan negara yang  berwenang  haruslah  secara  transparan  dan  AMDAL  harus  dipublikasikan.  Ketika dipublikasikan,  masyarakat  dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dan  kritis.  Agar  penegakan  hukum  itu berjalan  dengan  efektif,  maka  pengenaan  hukum  pidana  merupakan  upaya  hukum  terakhir tergantung  dari  beratnya  kesalahan  pelanggaran  lingkungan  hidup  dan  peran  aktif  masyarakat. Setidaknya,  Negara  dapat  memberikan  jaminan  perlindungan,  penghormatan  dan  pemberian penghargaan terhadap hak atas lingkungan hidup

## Saran
Adanya  peristiwa  seperti  ini,  pemerintah  harus  mengambil  sikap  yang  tegas  dan  jelas  dalam menyelesaikan  kasus  pulau  Rempang.  Pemerintah  juga  harus  adil  dalam  memutuskan  perkara  agar terealisasinya  penegakan  hak  asasi  manusia  kepada  masyarakat  yang  terkena  dampak  dari  peristiwa tersebut  dapat  terpenuhi.  Adapun  untuk  mengatasi  konflik  agraria  antara  masyarakat  dan  pemerintah terkait  proyek  strategi nasional  (PSN)  yang berdampak  pada  lingkungan  hidup  dan  hak asasi  manusia, maka  pemerintah  harus  melakukan  dialog  dan  sosialisasi  yang  cukup  dan  baik  atas  rencana pengembangan  dan  relokasi,  serta  memberikan  waktu  bagi  masyarakat  untuk  berpikir  dan  membuat pilihan atau keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adapted from Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations (UN). 2016. "Free Prior and Informed Consent - An indigenous peoples’ right and a good practice for local communities - FAO". https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/publications/2016/10/free-prior-and- informed-consent-an-indigenous-peoples-right-and-a-good-practice-for-local-communities-fao/
Ardika,  B.  2023.  "Konflik  Pulau  Rempang  Pengamat  Ekonomi  Paparkan  Dampak  yang  Akan  Dialami
Indonesia dari Sisi Investasi". Retrieved from Jawa Pos:
https://www.jawapos.com/ekonomi/013018070/konflik-pulau-rempang-pengamat-ekonomi- paparkan-dampak-yang-akan-dialami-indonesia-dari-sisi-investasi
Bernas.  2023.  "Potensi  Kerusakan  Lingkungan  Sosial  dan  Budaya  Akibat  Pembangunan  Rempang Ecocity".  Retrieved  from  voi.id: https://voi.id/bernas/311086/potensi-kerusakan-lingkungan-sosial- dan-budaya-akibat-pembangunan-rempang-eco-city
Kumar,  P.  2023.  "Konflik  Relokasi  Sebagai  Dampak  dari  Proyek  Rempang  Eco  City".  Retrieved  from Jambione: https://www.jambione.com/kolom/1362997899/konflik-relokasi-sebagai-dampak-dari- proyek-rempang-eco-city
Komisi  untuk  Orang  Hilang  dan  Tindak  Kekerasan  (KontraS).  2023.  "Keadilan  Timpang  di  Pulau Rempang  (Temuan  Awal  Investigasi  atas  Peristiwa  Kekerasan  dan  Pelanggaran  HAM  7 September 2023 di Pulau Rempang)". Jakarta Pusat: KontraS.
Permata, A. D. 2023. "Rempang Ecocity Timbulkan Berbagai Dampak Bagi Masyarakat". Retrieved from kompasiana.com:
https://www.kompasiana.com/angelinadwipermata4748/65102b28856e0a4c572af9a2/rempang- eco-city-timbulkan-berbagai-dampak-bagi-masyarakat
Tempoe.
2023. "Proyek
Rempang Eco City". Retrieved from majalah.tempo.co:
https://majalah.tempo.co/read/opini/169764/proyek-rempang-eco-city
Tim  Advokasi  Untuk  Kemanusiaan  -  Rempang.  2023.  "Kapolresta  Balerang  harus  menghentikan kriminalisasi terhadap 8 orang warga Rempang - Galang".
https://www.walhiriau.or.id/2023/09/11/kapolresta-barelang-harus-menghentikan-kriminalisasi- terhadap-8-orang-warga-rempang-galang/
Wongkar,  Etheldreda  E  L  T  dkk.  "Panduan  Bagi  Aparat  Penegak  Hukum  dalam  Menerapkan  ANTI
SLAPP". Indonesian Center for Environmental Law .