## Jurnal Manajemen Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN: 2302-3449 I e-ISSN: 2580-9490
Vol. 7 I No. 2, hal 107-115

## KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Kajian Pada Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013)
Refianto 1 ; Michael Christian 2
Universitas Bunda Mulia refianto@bundamulia.ac.id 1 ,lect1025@yahoo.com 2 Keyword Abstract Tax, Local Real Earning, Taxes Effectiveness, Taxes Contribution The target of local taxes supports the a better local development. DKI Jakarta  as  the  capital  city  of  Indonesia  has  its  own  strategic  taxes sources. Some of them are hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax.  This  aims  to  find  out  the  taxes  effectiveness  and  the  taxes contribution  of  hotel  tax,  restaurant tax, and  entertainment tax.  Using the descriptive-quantitative, the period of the local real earning of DKI Jakarta  is  2010-2013.  The  result  explained  that  the  hotel  tax  and restaurant  tax  in  2010-2013  were  very  effective.  Meanwhile  tha entertainment tax was slowing down to be ineffectve in 2013. The level of taxes contribution of hotel tax, restaurant tax, and entertainment tax are  relatively  small  as  it  showed  under  10%  of  each  period.  It  is important to recalculate the number of hotels, restaurants, and types of enterntainment  in  DKI  Jakarta.  Using  three  types  of  local  taxes  and short period of local real earning, next researchers can use more types and longer period of local real earning.
©2018 JMB, All right reserved

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Pajak  merupakan  pendapatan  daerah yang  dapat  digunakan  salah  satunya  untuk pembangunan  daerah.  Pemerintah  DKI  Jakarta selalu  melampaui  target  penerimaan  pajak daerah dari tahun 2010-2013. Keberhasilan yang dengan kerja keras ini didukung oleh oleh semua lapisan  yang  ada.  Dari  sekian  banyak  bentuk penerimaan  pajak  daerah  DKI  Jakarta,  pajak hotel,  restoran  dan  hiburan  merupakan penerimaan  yang  cukup  menarik  untuk  dikaji. Hal  ini  disebabkan  tidak  semua  daerah memperoleh  penerimaan  pajak  daerah  sesuai dengan  yang  direncanakan.  Salah  satu  faktor yang  menyebabkan  adalah  ketidakberhasilan dalam membuat strategi kolektif dan melakukan pemetaan  potensi  pajak  daerah  (Susanawati,  et al, 2014).
Jumlah hotel, restoran dan tempat hiburan yang  semakin  bertambah  DKI  Jakarta  dapat mengindikasikan adanya  daya  tarik  DKI Jakarta. Dalam  kurun  waktu  tahun  2010-2013  jumlah
penerimaan  pajak  dari  ketiga  sumber  tersebut cenderung menunjukkan angka peningkatan. Hal ini dapat mengindikasikan sinyal bagi pemerintah daerah DKI Jakarta dalam memperoleh sumber pendapatan  asli  daerah  berupa  pajak  hotel, restoran dan hiburan. Secara khusus penerimaan  pajak  dari  hotel  dan  restoran  yang dilatarbelakangi  oleh  peningkatan  jumlah didalamnya  akan  memperbanyak  pendapatan pajak  suatu  daerah  (Ardiansyah,  et  al,  2014), dimana  sasaran  strategisnya  dapat  dialokasikan untuk sumber pembiayaan pembangunan daerah dan  sebagai  bagian  dari  komponen  dalam melaksanakan  otonomi  daerah  (Trywilda,  et  al, 2013).  Meningkatnya  pembangunan  daerah dimungkinkan  untuk  menjadi  faktor  penunjang pendapatan  suatu  daerah  yang  berdampak  pada pertumbuhan  dan  perkembangan  daerah tersebut (Candrasari & Ngumar, 2016). Realisasi yang  sesuai  target  rencana  akan  penerimaan pajak  hiburan  dipengaruhi  oleh  beberap  faktor seperti kejelasan dan kepastian peraturan pajak, kesederhanaan undang-undang, persepsi masyarakat,  aparat  pajak  yang  berkompeten, disiplin,  bertanggung  jawab,  memiliki  kecapakan
teknis  dan  bermoral  tinggi  serta  pencapaian target dan interupsi yang diperintahkan (Utomo,
Ari; 2013). Tabel 1. Rencana dan Realisasi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan di DKI Jakarta Periode 2012-2013 (dalam rupiah) 2010 2011 2012 2013 Rencana Penerimaan Pajak Hotel 650.000.000.000 815.000.000.000  1.000.000.000.000  1.150.000.000.000 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel 744.252.000.000 858.337.000.000  1.028.522.000.000  1.155.587.000.000 Rencana Penerimaan Pajak Restoran 770.000.000.000 976.000.000.000  1.175.000.000.000  1.400.000.000.000 Realisasi Penerimaan Pajak Restoran 880.921.000.000  1.031.996.000.000  1.238.574.000.000  1.572.377.000.000 Rencana Penerimaan Pajak Hiburan 270.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 440.000.000.000 Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan 293.356.000.000 296.520.000.000 369.153.000.000 393.263.000.000 Sumber: Insidetax,2014

## Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  dalam  kajian  ini adalah sebagaiberikut:
1. Bagaimana  efektivitas  penerimaan  pajak hotel,  restoran,  dan  hiburan  di  DKI Jakarta pada periode 2010-2013?
2. Bagaimana  efektivitas  penerimaan  pajak restoran  di  DKI  Jakarta  pada  periode 2010-2013?
3. Bagaimana  besar  efektivitas  penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013?
4. Bagaimana besar kontribusi pajak hotel di DKI Jakarta Periode 2010-2013?
5. Bagaimana besar kontribusi pajak restoran  di  DKI  Jakarta  Periode  2010- 2013?
6. Bagaimana besar kontribusi pajak hiburan di DKI Jakarta Periode 2010-2013?

## Tujuan Penelitian
Tujuan  dalam  dalam  kajian  ini  adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan  pajak  hotel,  restoran,  dan hiburan  di  DKI  Jakarta  pada  periode 2010-2013 2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan  pajak  restoran  di  DKI Jakarta pada periode 2010-2013 3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 4. Untuk  mengetahui  kontribusi  pajak hotel di DKI Jakarta Periode 2010-2013
5. Untuk  mengetahui  kontribusi  pajak restoran  di  DKI  Jakarta  Periode  2010-
2013
6. Untuk  mengetahui  kontribusi  pajak hiburan  di  DKI  Jakarta  Periode  2010- 2013

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak
Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2007  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tata Cara Perpajakan  dapat  dijelaskan  bahwa  pajak merupakan  bentuk  sumbangan  wajib  dari masyarakat  kepada  pemerintah  negara  yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan  kegiatan  pemerintah  negara  dan dipungut  berlandaskan  Undang-Undang  serta
berperilaku  memaksa,  dan  tidak  ada  prestasi langsung  yang  diberikan.  Pengertian  tersebut juga dijelakan oleh Soemitro dalam Masrdiasmo (2003)  dimana  pajak  diartikan  sebagai  iuran rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan Undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tidak mendapat  jasa  timbal  balik  (kontra-prestasi), (2003:1).

## Pajak Hotel
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor  11  Tahun  2010  tentang  Pajak  Hotel, disebutkan  bahwa:  “Hotel  merupakan  fasilitas penyedia  jasa  penginapan/  peristirahatan termasuk  jasa  terkait  lainnya  dengan  dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  motel,  losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariswita, pesanggarahan, rumah penginapan, dan sejenisnya,  serta  rumah  kos  dengan  jumlah kamar  lebih  dari  10  (sepuluh).  Pajak  Hotel dipungut  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh hotel  dengan  pembayaran,  termasuk  jasa penunjang  sebagai  kelengkapan  hotel  yang sifatnya memberikan kemudahan dan
kenyamanan,  termasuk  fasilitas  olahraga  dan hiburan.”
Dalam  Perda  tersebut  juga  disebutkan bahwa objek pajak didalamnya adalah pelayanan yang  disediakan  oleh  hotel  dengan  pembayaran termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel. Dan yang  termasuk  dengan  subjek  pajak  adalah pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada  pribadi  atau  badan  yang  mengusahakan hotel. Besarnya pajak yang ditetapkan pada pajak hotel adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah  pembayaran  yang  seharusnya  dibayar kepada hotel.

## Pajak Restoran
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, disebutkan  bahwa:  “Restoran  adalah  fasilitas penyedia  makan  dan/  minuman  yang  dipungut bayaran,  yang  mencakup  juga  rumah  makan, kafetaria,  kantin,  warung,  bar,  dan  sejenisnya termasuk jasa boga/ katering.”
Dalam  Perda  tersebut  juga  disebutkan bahwa objek pajak didalamnya adalah pelayanan yang  disediakan  oleh  restoran  yang  meliptu pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yng  dikonsumsi  oleh  pembeli.  Dan  yang termasuk  dengan  subjek  pajak  adalah  pribadi atau  badan  yang  membeli  makanan  dan/atau minuman  dari  restoran.  Besarnya  pajak  yang ditetapkan  pada  pajak  restoran  adalah  sebesar 10%  (sepuluh  persen)  dari  jumlah  pembayaran yang seharusnya diterima restoran.

## Pajak Hiburan
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  (Perda) Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pajak  Hiburan, disebutkan bahwa: “Hiburan adalah semua jenis tontonan,  pertunjukan,  permainan,  dan/atau keramaian  yang  dinikmati  dengan  dipungut bayaran.”
Dalam  Perda  tersebut  juga  disebutkan bahwa  objek  pajak  didalamnya  adalah  asa penyelenggaraan  hiburan  dengan  dipungut bayaran.  Dan  yang  termasuk  dengan  subjek pajak adalah pribadi atau badan yang menikmati hiburan.  Besarnya  pajak  yang  ditetapkan  pada pajak  restoran  adalah  besarnya  tarif  yang ditetapkan dikali dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hiburan disajikan sebagai berikut:
Tabel 2. Tarif Jenis Pajak Hiburan Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2015 No Jenis Pajak Hiburan Tarif 1 Pertunjukan film di bioskop 10% 2 Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas lokal/ tradisional 0% 3 Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas nasional 5% 4 Pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang berkelas internasional 15% 5 Kontes kecantikan yang berkelas lokal/ tradisional 0% 6 Kontes kecantikan yang berkelas nasional 5% 7 Kontes kecantikan yang berkelas internasional 15% 8 Pameran yang bersifat non komersial 0% 9 Pameran yang bersifat komersial 10% 10
Diskotik,  karaoke,  klab  malam,  pub,  bar,  musik  hidup  (live  music),  musik  dengan  disck jockey (DJ) dan sejenisnya 25% 11 Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/ tradisional 0% 12 Sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional 10% 13 Permainan bilyar, bowling 10% 14 Pacuan kuda yang berkelas lokal/ tradisional 5%
No Jenis Pajak Hiburan Tarif 15 Pacuan kuda yang berkelas nasional dan internasional 15% 16 Pacuan kendaraan bermotor 15% 17 Permainan ketangkasan 10% 18 Panti pijat, mandi uap, dan spa 35% 19 Refleksi dan pusat kebugaran/fitness center 10% 20 Pertandingan olah raga yang berkelas lokal/ tradisional 0% 21 Pertandingan olah raga yang berkelas nasional 5% 22 Pertandingan olah raga yang berkelas internasional 15% Sumber: http://dpp.jakarta.go.id, 2016

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  Daerah,  Pasal  6  ayat  1  sudah  mengatur
mengenai  sumber-sumber  pendapatan  suatu daerah  yang  memiliki  empat  sumber  seperti yang disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3. Sumber Pendapatan Hasil Daerah (PAD) Sumber PAD Sumber Kontribusi Referensi Pajak Daerah Pajak Propinsi Pajak  Kendaraan  Bermotor,  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Bahan Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air Permukaan, Pajak Rokok http://www.djpk.depkeu. go.id/ Pajak Kabupaten/Kota Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak  Reklame,  Pajak  Penerangan  Jalan, Pajak  Mineral  Bukan  Logam  dan  Batuan, Pajak  Parkir,  Pajak  Air Tanah,  Pajak  Sarang Burung  Walet,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan  dan  Perkotaan,  Bea  Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan http://www.djpk.depkeu. go.id/; Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum http://www.djpk.depkeu. go.id/; Mardiasmo (2003:100);  Ahmad  Yani (2004:55-56) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan  Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Daerah  yang  memiliki Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM), Bank  Pembangunan  Daerah  (BPD),  dan sebagainya. http://www.djpk.depkeu. go.id/;  Hanif  Nurcholis (2007:184) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil penjualan kekayaan  daerah  yang tidak dipisahkan Jasa giro Pendapatan bunga Keuntungan selisih nilai  tukar  rupiah terhadap  mata  uang asing http://www.djpk.depkeu. go.id/ Komisi, potongan, ataupun  bentuk  lain sebagai  akibat  dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
Sumber: diolah penulis, 2016
Tabel 4. Penelitian Terdahulu No Peneliti / Tahun Judul Hasil 1 Wulandari, Artha & Iryanie / 2016 Analisis  Pengaruh  Kontribusi  Pajak Daerah  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (Pad) Kota Banjarmasin Secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame  dan  PPJU  berpengaruh  terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin.   Secara simultan, pendapatan asli daerah  (PAD)sangat  dipengaruhi  oleh  pajak hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  pajak reklame, PPJU dan pajak parkir 2 Candrasari, Anita & Ngumar, Sutjipto / 2016 Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran  Terhadap  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota Surabaya Potensi  pajak  tahun  2010-2014  mengalami peningkatan.    Tingkat  efektivitas  Pajak  Hotel sangat  efektif  ditahun  2012-2014.    Efektivitas Pajak  Restoran  tahun  2012  menunjukkan peningkatan  yang  sangat  efektif.  Kontribusi Pajak  Hotel  dan  Restoran  yang  dicapai  oleh DPPK Kota Surabaya tetap cukup signifikan 3 Susanawati, Ferry et al / 2014 Analisis  Potensi  Pajak  Daerah Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli Daerah Di Kota Metro Nilai  potensi  pajak  restoran  yang  belum terealisasi sebesar 78,33%. Potensi penerimaan Pajak  PBB  Perkotaan  tahun  2013  yang  belum terealisasi sebesar 29,1 % 4 Ardiansyah, et al / 2014 Analisis  Potensi  Pajak  Hotel  Dan Pajak  Restoran  Dan  Kontribusinya Terhadappendapatan  Asli  Daerah (Pad) (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah  Kota  Batu  Tahun  2011- 2013) Penggalian potensi dari pajak hotel tidak  efektif,  pajak  restoran  penggalian potensinya  kurang  efektif.  Kontribusi  pajak hotel  terhadap  PAD  sebesar  11,19%  (kurang) di  tahun  2011.  Pajak  restoran  terhadap  PAD sebesar 6,54% (sangat kurang) di tahun 2011 5 Warhono, et al / 2012 Kajian  Pemetaan  Dan  Optimalisasi Potensi  Pajak  Dalam  Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah  (Pad)  Di  Kabupaten Jember Jenis  pajak  yang  sangat  tidak  berpotensi  di Kabupaten  Jember  dengan  tolak  ukur  hasil (yield) adalah  pajak  hotel  dan  restoran,  pajak hiburan,  pajak  reklame  dan  pajak  penerangan jalan.  Sedangkan  pajak  yang  sangat  berpotensi adalah pajak galian golongan C.
Sumber: diolah penulis, 2016

## III.  METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kuantitatif,  dengan  menggunakan kontribusi  dari  pajak  hotel,  restoran  dan hiburang  di  DKI  Jakarta  pada  periode  2010- 2013.  Analisis  data  dilakukan  dengan  mencari tingkat  efektivitas  dan  tingkat  kontribusi    pajak
hotel, restoran dan hiburan terhadap pendapatan asli daderah (PAD).

## a. Tingkat Efektivitas Pajak
Tingkat  efektivitas  pajak  dapat  diketahui dengan  menggunakan  perhitungan  sebagai berikut:
Pajak X = Pajak yang ingin dicari
Hasil dari tingkat efektivitas pajak dalam bentuk persentase (%) yang memiliki arti:
Tabel 5. Arti Tingkat Efektivitas Pajak No Arti Syarat Tingkat pencapaian 1 Sangat Efektif > 100% 2 Efektif 100% 3 Cukup Efektif 90% - 99% 4 Kurang Efektif 75% - 89% 5 Tidak Efektif < 75% Sumber: Mahmud (2010), dalam Natalia, Listiyani & Astuti, D, Tutut (2015) EfektivitasPajakX  =RealisasiPendapatanPajak X Target PendapatanPajak X x 100%

## b. Tingkat Kontribusi Pajak
Tingkat  kontribusi  pajak  dapat  dicari dengan menggunakan:
Pajak X = Pajak yang ingin dicari Hasil dari tingkat kontibusi pajak dalam bentuk persentase (%) yang memiliki arti:
Tabel 6. Arti Tingkat Kontribusi Pajak No Arti Syarat Tingkat pencapaian 1 Sangat Baik > 50% 2 Baik 40,1% – 50% 3 Cukup Baik 30,1% – 40% 4 Sedang 20,1% - 30% 5 Kurang 10,1% - 20% 6 Sangat Kurang 0% - 10%
Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (1991), dalam Yulia Anggara Sari, (2011)
IV. HASIL PENELITIAN DAN

## PEMBAHASAN

## a. Tingkat Efektivitas Pajak
Tabel 7. Hasil Olahan Tingkat Efektivitas Pajak Hoteldi DKI Jakarta Periode 2010-2013
No Tahun Target Realisasi Persentase (%) Arti 1 2010 650.000.000.000 744.252.000.000 114,500 Sangat Efektif 2 2011 815.000.000.000 858.337.000.000 105,317 Sangat Efektif 3 2012 1.000.000.000.000 1.028.522.000.000 102,852 Sangat Efektif 4 2013 1.150.000.000.000 1.155.587.000.000 100,485 Sangat Efektif Sumber: diolah penulis, 2016 Berdasarkan  hasil  olahan  data  tabel  diatas, dapat  dijelaskan  bahwa  penerimaan  pajak  hotel di  DKI  Jakarta  pada  periode  2010-2013  sangat efektif dimana tiap periode menunjukkan tingkat
persentase diatas 100%. Hal ini juga menjelaskan bahwa  kinerja  pemerintah  dan  dukungan kesadaran  segenap  lapisan  masyarakat  akan pajak hotel terjadi dengan sangat baik. Tabel 8. Hasil Olahan Tingkat Efektivitas Pajak Restoran di DKI Jakarta Periode 2010-2013 No Tahun Target Realisasi Persentase (%) Arti 1 2010 770.000.000.000 880.921.000.000 114,405 Sangat Efektif 2 2011 976.000.000.000 1.031.996.000.000 105,737 Sangat Efektif 3 2012 1.175.000.000.000 1.238.574.000.000 105,411 Sangat Efektif 4 2013 1.400.000.000.000 1.572.377.000.000 112,313 Sangat Efektif Sumber: diolah penulis, 2016 Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat  dijelaskan  bahwa  penerimaan  pajak restoran di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat efektif dimana tiap periode menunjukkan
tingkat  persentase  diatas  100%.  Hal  ini  juga menjelaskan  bahwa  kinerja  pemerintah  dan dukungan kesadaran segenap lapisan masyarakat akan pajak restoran terjadi dengan sangat baik.
Tabel 9. Hasil Olahan Tingkat Efektivitas Pajak Hiburandi DKI Jakarta Periode 2010-2013
No Tahun Target Realisasi Persentase (%) Arti 1 2010 270.000.000.000 293.356.000.000 108,650 Sangat Efektif 2 2011 350.000.000.000 296.520.000.000 84,720 Kurang Efektif 3 2012 400.000.000.000 369.153.000.000 92,280 Cukup Efektif 4 2013 440.000.000.000 393.263.000.000 89,378 Kurang Efektif Sumber: diolah penulis, 2016
KontribusiPajak X   = RealisasiPendapatanPajak X RealisasiPenerimaan PAD x 100%
Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat  dijelaskan  bahwa  penerimaan  pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 menunjukkan hasil yang kurang konsisten dalam efektivitas yang baik. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil  tahun  2011  dan  2013  dimana  hasil  dari
penerimaan  pajak  hiburan  hanya  berada  pada posisi  kurang  efektif.  Pemerintah  diharapkan lebih keras untuk penerimaan pajak sumber ini.

## b. Tingkat Kontribusi Pajak
Tabel 10. Hasil Olahan Tingkat Kontribusi Pajak Hoteldi DKI Jakarta Periode 2010-2013
No Tahun Realisasi Peneriman Pajak Hotel Realisasi Penghasilan Asli Daerah (PAD) Persentase (%) Arti 1 2010 744.252.000.000 10.751.745.000.000 6,922% Sangat Kurang 2 2011 858.337.000.000 15.221.249.000.000 5,639% Sangat Kurang 3 2012 1.028.522.000.000 17.721.493.000.000 5,804% Sangat Kurang 4 2013 1.155.587.000.000 23.367.974.000.000 4,945% Sangat Kurang Sumber: diolah penulis, 2016
Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat  kontribusi  pajak hotel  di  DKI  Jakarta  pada  periode  2010-2013 sangat kurang (sangat kecil) dimana tiap periode menunjukkan  tingkat  persentase  dibawah  10%.
Hal  ini  menjelaskan  bahwa  terdapat  sumber- sumber  kontribusi  pajak  lain  di  DKI  Jakarta dengan tingkatan sumber terbesar.
Tabel 11. Hasil Olahan Tingkat Kontribusi Pajak Restorandi DKI Jakarta Periode 2010-2013
No Tahun Realisasi Peneriman Pajak Restoran Realisasi Penghasilan Asli Daerah (PAD) Persentase (%) Arti 1 2010 880.921.000.000 10.751.745.000.000 8,193% Sangat Kurang 2 2011 1.031.996.000.000 15.221.249.000.000 6,780% Sangat Kurang 3 2012 1.238.574.000.000 17.721.493.000.000 6,989% Sangat Kurang 4 2013 1.572.377.000.000 23.367.974.000.000 6,729% Sangat Kurang S umber: diolah penulis, 2016
Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat  dijelaskan  hasil  yang  sama  dengan  tingkat kontribusi pajak hotel, bahwa tingkat kontribusi pajak  restoran  di  DKI  Jakarta  pada  periode 2010-2013  sangat  kurang  (sangat  kecil)  dimana
tiap  periode  menunjukkan  tingkat  persentase dibawah  10%.  Hal  ini  juga  menjelaskan  bahwa terdapat sumber-sumber kontribusi pajak lain di DKI Jakarta dengan tingkatan sumber terbesar.

## Tabel 11 Hasil Olahan Tingkat Kontribusi Pajak Hiburandi DKI Jakarta Periode 2010-2013
No Tahun Realisasi Peneriman Pajak Hiburan Realisasi Penghasilan Asli Daerah (PAD) Persentase (%) Arti 1 2010 293.356.000.000 10.751.745.000.000 2,728% Sangat Kurang 2 2011 296.520.000.000 15.221.249.000.000 1,948% Sangat Kurang 3 2012 369.153.000.000 17.721.493.000.000 2,083% Sangat Kurang 4 2013 393.263.000.000 23.367.974.000.000 1,683% Sangat Kurang Sumber: diolah penulis, 2016
Berdasarkan hasil olahan data tabel diatas, dapat  dijelaskan  bahwa  tingkat  kontribusi  pajak hiburan di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 sangat kurang (sangat kecil) dimana tiap periode menunjukkan  tingkat  persentase  dibawah  10%. Hal  ini  juga  menjelaskan  bahwa  terdapat sumber-sumber  kontribusi  pajak  lain  di  DKI Jakarta  dengan  tingkatan  sumber  terbesar. Dibandingkan tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran,  maka  kontibusi  pajak  hiburan  di  DKI
Jakarta  pada  periode  2010-2013  merupakan pajak dengan tingkat kontribusi paling kecil.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penerimaan  pajak  hotel  di  DKI  Jakarta pada  periode  2010-2013  sangat  efektif  dimana tiap  periode  menunjukkan  tingkat  persentase diatas  100%.  Pada  tahun  2010  tingkat penerimaan  pajak  hotel  di  DKI  Jakarta  sebesar
114,500%  dimana  memiliki  arti  sangat  efektif, pada tahun 2011 tingkat penerimaan pajak hotel di  DKI  Jakarta  sebesar  105,317%  dimana memiliki  arti  sangat  efektif,  pada  tahun  2012 tingkat  penerimaan  pajak  hotel  di  DKI  Jakarta sebesar  102,852%  dimana  memiliki  arti  sangat efektif,  pada  tahun  2013  tingkat  penerimaan pajak  hotel  di  DKI  Jakarta  sebesar  100,485% dimana memiliki arti sangat efektif.
Dari  segi  penerimaan  pajakrestoran  di DKI  Jakarta  pada  periode  2010-2013  sangat efektif dimana tiap periode menunjukkan tingkat persentase diatas 100%. Padatahun 2010 tingkat penerimaan  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta sebesar  114,405%  dimana  memiliki  arti  sangat efektif,  pada  tahun  2011  tingkat  penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta sebesar 105,737% dimana  memiliki  arti  sangat  efektif,  pada  tahun 2012 tingkat penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta  sebesar  105,411%  dimana  memilikiarti sangat  efektif,  pada  tahun  2013  tingkat penerimaan  pajak  restoran  di  DKI  Jakarta sebesar  112,313%  dimana  memiliki  arti  sangat efektif.
Sedangkan  penerimaan  pajak  hiburan  di DKI Jakarta pada periode 2010-2013 cenderung berubah.  Penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI Jakarta  yang  paling  optimal  terjadi  pada  tahun 2010. Pada tahun 2010 tingkat penerimaan pajak hiburan  di  DKI  Jakarta  sebesar  108,650% dimana  memiliki  arti  sangat  efektif,  pada  tahun 2011  tingkat  penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI Jakarta  sebesar  84,720%  dimana  memiliki  arti kurang  efektif,  pada  tahun  2012  tingkat penerimaan  pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta sebesar  92,288%  dimana  memilik  iarti  cukup efektif,  pada  tahun  2013  tingkat  penerimaan pajak  hiburan  di  DKI  Jakarta  sebesar  89,378% dimana memiliki arti kurang efektif.
Melihat  kontribusi  pajak  hotel  di  DKI Jakarta  pada  periode  2010-2013  masih dikategorikan  sangat  kecil  dimana  memiliki tingkat  dibawah  10%.  Hal  ini  dilihat  dari  tahun 2010  tingkat  kontri  busi  pajak  hotel  hanya sebesar  6,922%  dari  keseluruhan  penerimaan Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD)  DKI  Jakarta tahun 2010, tahun 2011 tingkat kontribusi pajak hotel  hanya  sebesar  5,639%  dari  keseluruhan penerimaan  Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD) DKI  Jakarta  tahun  2010,  tahun  2012  tingkat kontribusi  pajak  hotel  hanya  sebesar  5,804% dari  keseluruhan  penerimaan  Penghasilan  Asli Daeerah  (PAD) DKI Jakarta  tahun  2012,  tahun 2013  tingkat  kontribusi  pajak  hotel  hanya sebesar  4,945%  dari  keseluruhan  penerimaan Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD)  DKI  Jakarta tahun 2013.
Pada  kontribusi  pajak  restoran  di  DKI Jakarta  periode  2010-2013  masih  dikategorikan sangat  kecil  dimana  memiliki  tingkat  dibawah 10%.  Hal  ini  dilihat  dari  tahun  2010  tingkat kontribusi pajak restoran hanya sebesar 8,193% dari  keseluruhan  penerimaan  Penghasilan  Asli Daerah  (PAD)  DKI  Jakarta  tahun  2010,  tahun 2011  tingkat  kontribusi  pajak  restoran  hanya sebesar  6,780%  dari  keseluruhan  penerimaan Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD)  DKI  Jakarta tahun 2010, tahun 2012 tingkat kontribusi pajak restoran hanya sebesar 6,989% dari keseluruhan penerimaan  Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD) DKI  Jakarta  tahun  2012,  tahun  2013  tingkat kontribusi pajak restoran hanya sebesar 6,729% dari  keseluruhan  penerimaan  Penghasilan  Asli Daeerah (PAD) DKI Jakarta tahun 2013.
Dari  sisi  kontribusi  pajak  hiburan  di  DKI Jakarta  pada  periode  2010-2013  masih dikategorikan  sangat  kecil  dimana  memiliki tingkat  dibawah  10%.  Hal  ini  dilihat  dari  tahun 2010  tingkat  kontribusi  pajak  hiburan  hanya sebesar  2,728%  dari  keseluruhan  penerimaan Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD)  DKI  Jakarta tahun 2010, tahun 2011 tingkat kontribusi pajak hiburan hanya sebesar 1,948% dari keseluruhan penerimaan  Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD) DKI  Jakarta  tahun  2010,  tahun  2012  tingkat kontribusi  pajak  hiburan  hanya  sebesar  2,083% dari  keseluruhan  penerimaan  Penghasilan  Asli Daeerah  (PAD) DKI Jakarta  tahun  2012,  tahun 2013  tingkat  kontribusi  pajak  hiburan  hanya sebesar  1,683%  dari  keseluruhan  penerimaan Penghasilan  Asli  Daeerah  (PAD)  DKI  Jakarta tahun 2013.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan data di atas, saran yang dapat  diberikan  adalah  melakukan pendataan  ulang  yang  lebih  akurat terhadap  jumlah  dan  pertumbuhan  hotel, restoran  dan  hiburan  yang  ada  di  DKI Jakarta.  Khususnya  restoran  dan  hiburan yang  siklus  hidup  usahanya  cenderung cepat  tidak  stabil.  Kemudian  pemerintah disarankan lebih proaktif dalam memberikan informasi dan sosialisasi akan tarif pajak sesuai dengan bidang usaha dan pentingnya  pajak  bagi  perkembangan daerah  dan  usaha  serta  pertumbuhan daerah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Yani.  (2004). Hubungan  Keuangan antara  Pemerintah  Pusat  dan
Daerah; PT.  Raja  Grafindo  Persada; Jakarta Ardiansyah, et al.  2014. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB ); Vol. 14 No. 1. Candrasari,  Anita    &  Ngumar,  Sutjipto. 2016. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, No.2.
Ferry Susanawati, I Wayan Suparta, Muhammad Husaini. 2014. , JEP-Vol. 3, No 3. Hanif  Nurcholis.  (2007). Teori  dan  Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Edisi Revisi; PT Grasindo; Jakarta http://dpp.jakarta.go.id ,  diakses  pada  tanggal 3 September 2016 http://www.djpk.depkeu.go.id/, diakses pada tanggal 3 September 2016 http://www.bps.go.id, diakses pada 3 September 2016
InsideTax;  Edisi  20,Juni  2014 .  Danny Darussalam Tax Center; Jakarta Mardiasmo,  2003. Perpajakan  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Natalia,  Listiyani  &  Astuti,  D,  Tutut,  2015. Analisis  Laporan  Keuangan  Dalam
Mengukur  Kinerja  Keuangan  Pada
Pemerintah  Kabupaten  Sleman . Jurnal  Sosio-Humaniora  Vol.6  No.1,
Yogyakarta
Sari, Yulia Anggara. 2011. Analisis Efektivitas dan  Kontribusi  Penerimaan  Pajak Bumi  dan  Bangunan  terhadap Pendapatan Daerah Di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia Trywida,  Arinda  et  al.  2013 .  Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Samarinda, Jounal FE
Universitas Mulawarman, Vol 1, No 1.
Utomo,  Ari,2013. Optimalisasi  Penerimaan Pajak  Hiburan  Dalam  Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  (Studi  Pada  Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2011), Skripsi, Lampung. Wulandari,  Artha  &  Iryanie,
Analisis
Pengaruh  Kontribusi  Pajak  Daerah Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kota  Banjarmasin. Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016