Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014
Abstract
THE DYNAMIC OF THE BROADCASTING AND

## TELECOMMUNICATION POLICY AND GOVERNANCE IN

## Vience Mutiara Rumata
Naskah diterima : 20 Juli 2015; Direvisi : 3 Agustus 2015; Disetujui : 5 Agustus 2015

## INDONESIA TOWARDS CONVERGENCE
Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo Jl. Medan Merdeka No.9, Jakarta,10110, Indonesia
vien001@kominfo.go.id

## Abstrak
Konvergensi  antara  penyiaran  dan  telekomunikasi  di  Indonesia  tidak  terhindarkan  seiring  dengan perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  serta  ketatnya  persaingan  dalam  industri keduanya. Kedua industri telah mengintegrasi TIK sebagai nilai tambah dari layanan ataupun produk yang ditawarkannya. Meski demikian, tata kelola kedua industri ini masih terpisah yakni melalui UU Penyiaran tahun 2002 dan UU Telekomunikasi tahun 1999. Di saat RUU konvergensi telematika belum menemukan titik  terang,  regulator  berupaya  merevisi  kedua  UU  tersebut.  Studi  ini  bertujuan  untuk  memahami  relasi kekuasaan  serta  pandangan  para  pemangku  kebijakan  dalam  mengatur  industri  penyiaran  dan telekomunikasi di era konvergensi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih secara purposif yakni Kemkominfo, KPI, BRTI, dan DPR, selama Januari- Februari  2015.  Setiap  institusi  memiliki  path  dependence  yang  berbeda  antar  satu  dengan  yang  lain, sehingga  membentuk  pola  distribusi  kekuasan  berbeda  dalam  prosedur  pembuatan  kebijakan.  Proposal revisi UU baik dari Kemkominfo dan KPI tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan konvergensi. Akan tetapi,  perebutan  otoritas  antar  kedua  institusi  tersebut  justru  menjadi  fokus  dalam  proposal  tersebut. Kemkominfo, sebagai inisiator UU Telekomunikasi, berencana untuk mengubah revisi UU tersebut menjadi UU konvergensi.
Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintahan, Penyiaran, Telekomunikasi, Konvergensi
The  convergence  between  broadcasting  and  telecommunication  in  Indonesia  is  inevitable  as  the  growing information and communication technology and competition within both industries. Nevertheless, the policy governance  of  these  industries  remains  distinctively  separated  under  the  2002  Broadcasting Law  and  the 1999 Telecommunication Law. Whilst the regulators failed to enact the convergence bill, the only way is to synergize  the  revision  of  both  laws..  This  study  aims  to  understand  the  point  of  views  as  well  as  power relation  among  regulators  in  regulating  the  broadcasting  and  telecommunication  towards  convergence. The  primary  data  tool  is  in-depth  interview  with  respondents  who  are  officials  of  four  institutions:  the Kemkominfo,  KPI,  BRTI,  and  DPR,  within  January-February  2015.  The  path  dependence  of  these institutions  is  differ  one  to  another  which  determine  the  power  contribution  in  the  policy  processes.  The emerging proposals of the Broadcasting Law revision are not regulating convergence in detail. Instead, the KPI and Kemkominfo dispute over the authority of broadcasting industry. Kemkominfo is planning to turn the revision of the Telecommunication law into convergence law.
Keywords : Policy, Governance, Broadcasting, Telecommunication, Convergence

## DINAMIKA TATA KELOLA KEBIJAKAN INDUSTRI PENYIARAN DAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA MENUJU KONVERGENSI
e-ISSN : 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402 DOI: 10.17933/jppi.2015.050100 6

## PENDAHULUAN
Pesatnya  pertumbuhan  teknologi  informasi dan  komunikasi  berdampak  terhadap  konvergensi antara  industri  penyiaran  dan  telekomunikasi  atau dikenal  sebagai  “konvergensi  media”  ( media convergence ). Di industri penyiaran, para pengusaha  media  menyediakan  konten-konten penyiaran  ke  dalam  format  digital  atau  aplikasi berbasis mobile seperti e-paper dan online streaming .  Tapsell  (2014)  berpendapat  bahwa konvergensi  dapat  memberikan  kesempatan  bagi pengusaha  media  mengekspansi  layanan  konten  di berbagai  platform,  baik  dalam  media  tradisional maupun  media  baru  atau  yang  dikenal  dengan istilah “multiplatform oligopolies”. Konvergensi ini terjadi  karena  internet  tidak  saja  memberikan saluran  bagi  pendistribusian  konten,  tetapi  juga membuka peluang bagi konsumen untuk menciptakan  dan  mendistribusikan  konten  atau dikenal dengan istilah “ prosumer ” (Lin, 2013).
Di  Indonesia,  para  pengusaha  media  dan telekomunikasi  mengadopsi  konvergensi  agar  tetap bertahan  di  tengah  ketatnya  persaingan  bisnis. Mengangkat  studi  kasus Pikiran  Rakyat ,  Resmadi dan  Yuliar  (2014)  menemukan  bahwa  motif  bisnis media  menjadi  basis  transisi  ke  arah  konvergensi, “ada  kecenderungan  jika  suatu  media  massa  tidak memasuki  ranah  teknologi  digital  akan  digilas  oleh persaingan  media  massa  yang  kian  cepat”  (p.112). Dalam  studinya,  Tapsell  (2014:3)  juga  menemukan faktor  penggerak  utama  konvergensi  pada  industri media  di  Indonesia  adalah  teknologi  serta pertumbuhan  konsumsi  media  oleh  kaum  muda yang  tinggal  di  kota-kota  besar.  Berdasarkan  buku profil  pengguna  internet  keluaran  APJII  (Asosiasi Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia)  2014,
setidaknya  terdapat  88,1  juta  penduduk  Indonesia atau  sekitar  34,9  persen  dari  total  populasi terkoneksi internet. Dari jumlah tersebut, kelompok usia 18-25 tahun masih mendominasi. Penelitian ini memberikan perhatian yang lebih kepada penyiaran khususnya  televisi  (TV)  karena  media  ini  masih menjadi  media  utama  masyarakat  Indonesia. Berdasarkan  riset  Nielsen  2014,  penetrasi  TV  di Indonesia mencapai 95 persen di pulau Jawa dan 97 persen di luar pulau Jawa. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tengah mengupayakan  migrasi  TV  terestrial  tak  berbayar analog  menuju  digital  dengan  target  2018 mendatang.  Migrasi  ini  penting  karena  memiliki dampak  pada  pengembangan  teknologi  4G  untuk akses broadband , khususnya efisiensi spektrum.
Pemerintah  Indonesia  telah  menerapkan sistem deregulasi terhadap industri media khususnya  penyiaran  dan  telekomunikasi  sejak akhir  1990an.  Sejak  reformasi,  pola  kebijakan pemerintah berubah dari sebelumnya state authority control menjadi public  control .  Di  tahun  1999, Undang-Undang (UU) No. 36 tentang Telekomunikasi  disahkan,  yang  kemudian  dibentuk Badan  Regulasi  Telekomunikasi  Indonesia  (BRTI). Di  tahun  2002,  UU  Penyiaran  No.32  tentang Penyiaran disahkan sebagai pengganti UU Penyiaran  tahun  1997.  Deregulasi  ini  turut menyumbang  pesatnya  pertumbuhan  baik  di industri  media 1 maupun  di  industri  telekomunikasi itu  sendiri.  Berdasarkan  data  Badan  Pusat  Statistik 2014, pertumbuhan sektor telekomunikasi menyumbang  sekitar  Rp.  292  miliar  terhadap  GDP nasional  tahun  2013.  Penetrasi  sektor  telepon
1 Setidaknya, terdapat 12 TV swasta jangkauan siaran nasional; 516 media cetak; dan lebih dari 900 radio memiliki ijin siaran di Indonesia (Haryanto, 2011:105)
seluler  bergerak  mendominasi  bahkan  jumlahnya hampir dua kali lipat dari jumlah populasi.
Internet  telah  mengubah  bisnis  industri  di Indonesia. Selain pengusaha media yang menyediakan format digital untuk produk- produknya, perusahaan telekomunikasi pun mengekspansi  bisnisnya  dalam  layanan  penyiaran. Sebagai  contoh,  Telkom  meluncurkan  produk Groovia sebagai  televisi  protokol  internet  (IPTV) pertama  di  Indonesia  pada  4  Juni  2011.  Memasuki tahun  2008,  pemerintah  memulai  program  migrasi TV  analog  ke  digital,  dengan  tujuan  untuk mengefisiensikan penggunaan spektrum yang nantinya digunakan untuk kepentingan pengembangan  pita  lebar  ( broadband) .  Tata  kelola industri penyiaran di era konvergensi saat ini masih mengacu  pada  Undang-Undang  (UU)  No.32  tahun 2002 tentang Penyiaran. Akan tetapi, UU ini belum memadai  untuk  mengatur  konvergensi.  Pada  tahun 2012, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan  revisi  Undang-Undang  Penyiaran dengan tujuan untuk restruktrusiasi sistem penyiaran  dan  migrasi  TV  analog  –  digital (Fahriyadi,  2012).  Hanya  saja,  diskusi  antara  DPR dan  pemerintah  terkait  revisi  ini  sangat  alot sehingga  revisi  tersebut  belum  rampung  hingga memasuki tahun 2015.
Berdasarkan  deskripsi  di  atas,  studi  ini memfokuskan  pada  1)  tata  kelola  dan  kebijakan bidang  penyiaran  dan  telekomunikasi  saat  ini  serta memberikan  deskripsi  isu-isu  terkemuka  di  era transisi  konvergensi;  serta  2)  skenario  regulator dalam revisi UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi untuk  menghadapi  konvergensi.  Signifikansi  dari penelitian ini adalah memfokuskan pada regulatory point  of  views ,  skenario  serta  ekspektasi  regulator (Kemkominfo,  KPI,  BRTI  dan  DPR)  terhadap
regulasi  penyiaran  dan  telekomunikasi  di  era konvergensi. Selain itu, studi ini juga mendeskripsikan  pola  interelasi  serta  distribusi kekuasaan  antar  regulator  dalam  pembuatan kebijakan.  Rumusan  masalah  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
Bagaimana  tata  kelola  kebijakan industri
penyiaran dan
telekomunikasi  di  Indonesia  menuju konvergensi?
Tujuan dari  studi ini adalah  untuk mendeskripsikan secara  garis  besar  perkembangan  tata  kelola kebijakan  industri  penyiaran  dan  telekomunikasi saat  ini  serta  mendeskripsikan  pola  interalasi  antar regulator  terkait  yang  mempengaruhi outcome dari kebijakan  baik  saat  ini  maupun  konvegrensi  yang akan  datang.  Harapan  penulis  dari  penelitian  ini agar  pelaku  pembuat  kebijakan  menjadikan  hasil penelitian  ini  sebagai  bahan  pertimbangan  tata kelola industri penyiaran di era konvergensi.  Selain itu,  dapat  mendorong  penelitian-penelitian  yang berkaitan  dengan  analisis  model  tata  kelola konvergensi yang dapat diterapkan di Indonesia.

## Tinjauan Pustaka
Dalam literatur, studi mengenai “konvergensi media” lebih memfokuskan pada perubahan struktur baik  dari  sisi  bisnis  industri  –  telekomunikasi  dan penyiaran – serta peraturan ataupun kebijakan. Flew (2002:5)  berargumen  bahwa  isu  pokok  dari konvergensi  mengarah  pada  perubahan  -  baik  dari segi  peraturan  kebijakan  maupun  industri  –  dari integrasi  secara  verikal  (silos)  menuju  integrasi secara  horisontal  dari  lapisan  infrastruktur,  akses, applikasi,  maupun  konten.  Secara  teoretis,  kata ‘konvergensi’ dipopulerkan oleh Ithiel de Sola Pool pada  tahun  1983  –‘convergence  of  modes’  –  yang
merujuk  pada  kemampuan  digital  elektronik  dalam mendekatkan  (atau  mengaburkan)  moda-moda komunikasi  yang  secara  historis  terpisah  (Gordon, 2003).  Dari  paradigma  teori,  Menon  (2006:62) mengungkapkan bahwa terdapat dua teori: Technological  Determinism dan Social  Shaping Theory ,  yaitu  merujuk  pada  proses  pembuatan kebijakan  konvergensi  dipicu  oleh  perkembangan teknologi  dan/atau  konstruktivitas  kerangka  sosial. Kedua  paradigma,  menurut  penulis,  tercermin dalam proses pembuatan kebijakan industri telekomunikasi  dan  penyiaran  di Indonesia. Telekomunikasi,  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah (kemkominfo) cenderung berpengang pada paradigma technological  determinism ,  kebijakan disesuaikan dengan perkembangan teknologi.
Sementara  penyiaran,  diprakarsai  oleh  parlemen, cenderung social  shaping  theory ,  bahwa  kebijakan harus  memperhatikan  dampak  sosial  kepada masyarakat.
Beberapa negara telah menerapkan tata kelola konvergensi  media,  ‘ legislative  convergence ’,
sebuah  kerangka  peraturan  yang  mengakomodir peraturan  –  yang  sebelumnya  terpisah  –  bidang telekomunikasi,  media  dan  internet  ke  dalam kerangka  peraturan  tunggal.  Malaysia,  sebagai contohnya, berhasil menggabungkan Telecommunications  Act 1950  dan Broadcasting Act 1988 ke dalam Communications and Multimedia  Act tahun  1998  (CMA).  Salah  satu pokok penting 2 dari kerangka Converged Legislative ini  adalah Network  Layers  Regulatory Model 3 (Model Peraturan Berbasis Lapisan
2 Pokok penting Converged Legislative, berdasarkan studi yang dilakukan ACMA pada 2011, adalah:
3 Terdapat empat lapisan (layers) dalam kerangka ini yaitu: Application (programs, apps protocols); Content (images, text, voice, music, videos); Logical
Jaringan)  (ACMA 4 ,  2011).  Dasar  pemikiran  dari kerangka  model  ini  adalah  internet  tidak  sekadar sebagai  alat  atau  medium  semata,  melainkan membawa  dampak  sosial  dan  ekonomi  secara fundamental terhadap penggunanya (p.18). Sehingga,  peraturan  dengan  pendekatan  vertikal terpisah  (antara  industri  telekomunikasi  dan penyiaran)  tidak  cukup  mengatur  layanan  berbasis internet  protokol.  Thierer  (2005:280)  berargumen bahwa Network Layers model adalah  sebuah  teknik analisis  untuk  mengkritisi  perkembangan  model bisnis  tradisional  ( vertical-silo paradigm )  yang tidak  serta-merta  berkembang  menjadi  paradigma regulasi  baru.  Justru  model  ini  mampu  memastikan perkembangan broadband serta  membuka  peluang layanan  baru  sehingga  pada  akhirnya  industripun tumbuh.  Argumen  Thierer  merujuk  pada  ‘ Net Neutrality’ di  mana  pemilik  infrastruktur  jaringan (perusahaan  telko)  tidak  bersikap  diskriminatif terhadap  penyedia  konten  dan  termasuk  juga pelanggan.

## METODE
Studi ini merupakan studi kualitatif-deskriptif dengan berdasarkan kerangka paradigma interpretatif. Paradigma interpertatif, yang seringkali  dipersepsikan  sama  dengan  paradigma konstruktivis,  memiliki  asumsi  ontologi  yakni realitas terbentuk dari interaksi sosial manusia. Oleh sebab  itu,  penelitian  dengan  paradigma  ini  sangat bergantung pada persepsi manusia terhadap realitas dunia  ataupun  realitas  studi  yang  diteliti  (Creswell, 2003).  Peneliti  terarik  untuk  menggambarkan
(transmission control layers, IP, network, link interface); dan Physical (transmission, DSL, WiFi, Satelit, dsb).
4 ACMA : Australian Communication and Media Authority
interpretasi  regulator  terhadap  realita  konvergensi media saat ini di Indonesia. Makna atau persepsi ini tentu  akan  mempengaruhi  bagaimana  kerangka regulasi  konvergensi  media  di  masa  yang  akan datang. Sementara itu, pendekatan kritis merupakan upaya untuk mengekspos kekuasaan dominan dalam sebuah  interelasi  sosial  baik  individu-individu maupun  individu  dengan  kelompok  tertentu. Dengan  pendekatan  ini,  peneliti  dapat  memberi kritikan  terhadap  ideologi,  asumsi,  atau  nilai-nilai yang  berkembang.  Lebih  lanjut,  penelitian  dengan pendekatan  kritik  juga  harus  memperhatikan kerangka  historis  yang  mempengaruhi  sistem  saat ini (Kilgore, 1998 dalam Willis, 2007:82).
Dalam proses penelitian paradigma interpretatif  dengan  pendekatan  kritis  –  mulai pemilihan  topik  hingga  analisis  data  –  bukanlah proses  yang  bebas  dari  nilai  serta  kepercayaan  dari peneliti  (Willis,  2007:86).  Proses  analisis  data penelitian  interpretatif  bukanlah  proses  yang bersifat  teknikal  atau  aplikatif  terhadap  suatu  pre- konsep  tertentu,  melainkan  melalui  analisis  yang mendalam  serta  refleksi  sehingga  cenderung subjektif  (p.113).  Validasi  penelitian  dengan paradigma konstruktivis-kritis ini menekankan
“…  would  emphasize  socially constructed realities, local
generalisations,
interpretive resources,  stock  of  knowledge,
intersubjectivity,
practical reasoning  and  ordinary  talk” (Denzin, 1994:502)
Sementara  untuk  pendekatan  kritis  memandang pentingnya  kekuasaan,  budaya,  stuktur,  dan  aksi yang  berkembang  di  masyarakat.  Paradigma konstruktivis-kritis  menekankan  pada  historisitas sebagi  aspek  penting  dalam  memahami  data. Historisitas dimaksud bukanlah mitos, legenda, atau
fiksi, melainkan fakta-fakta yang membentuk realita (praktik,  nilai,  konsep)  saat  ini  (Willis,  2007:112). Unsur  historis  tidak  diabaikan  dalam  studi  ini seperti  proses  judicial  review  terhadap  institusi maupun peraturan tertentu yang dapat mempengaruhi  keberlangsungan  kebijakan  industri penyiaran  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  validasi studi ini tidak bergantung seberapa objektifnya hasil temuan. Sebaliknya, bagaimana data yang disajikan mampu  menggambarkan  realitas  majemuk  serta makna  yang  terbangun dalam konteks studi  dengan cara  jelas  dan  detail  ( detailed  explications  of  the context ) (Denzin, 1994)
Metode  penelitian  yang  sejalan  dengan paradigma  ini  adalah  kualitatif,  di  mana  menurut Merriam  (2014)  dan  Barbour  (2008),  bertujuan untuk  memahami  bagaimana  manusia  membentuk atau  memberi  makna  terhadap  berbagai  hal. Setidaknya  ada  empat  karakteristik  dari  penelitian kualitatif, yaitu: 1) fokus penelitian pada pemahaman  dan  makna;  2)  peneliti  merupakan instrumen pengumpulan data dan analisis utama; 3) proses  penelitian  bersifat  induktif;  serta  4)  hasil akhir  penelitian  bersifat  deskriptif  (Merriam, 2014:14).  Metode  pengumpulan  data  digunakan secara wawancara mendalam. Jiwani dan Krawchenko (2014:57) menilai wawancara mendalam  merupakan  teknik  yang  terbaik  dalam penelitian kebijakan publik serta mampu mengaplikasikan  pendekatan  paradigma  kritis dalam studi kepemerintahan. Unit analisis penelitian ini  dipilih  secara purposive ,  yakni  para  pemangku kebijakan  di  bidang  penyiaran  yaitu  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo),  Komisi Penyiaran  Indonesia (KPI) serta Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR).  Teknik  sampling  purposif  dianggap memiliki  keuntungan  untuk  mendapatkan  informan
yang memiliki  informasi ataupun pengalaman yang relevan  dengan  studi  yang  dikerjakan  (Merriam, 2009:77).  Setidaknya  ada  empat  narasumber  dari ketiga  institusi  tersebut  di  mana  tiga  diantaranya dilakukan  wawancara  tatap  muka,  sementara  satu wawancara  via  surat  elektronik  (e-mail).  Keempat narasumber tersebut yaitu:
1. Dr.  Judhariksawan,  S.H.,  M.H,  Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat.
2. Ir.  Anang  Achmad  Latif,  M.Sc,  Kasubdit. Pengembangan Infrastruktur, Dit.
Telekomunikasi  Khusus,  Penyiaran  Publik dan  Kewajiban  Universal,  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo)
3. Syaharuddin,  S.T,  M.T,  Kasubdit  Televisi, Dit. Penyiaran, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kemkominfo.
4. Gunawan  Hutagalung,  Kasubdit  Kelayakan Sistem Telekomunikasi, Ditjen Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika, Kemkominfo.
5. Dr.  Riant  Nugroho,  anggota  Komissioner Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia (BRTI)
6. Tantowi  Yahya,  anggota  Komisi  1  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Selain  wawancara,  data  sekunder  juga  digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder tersebut berupa: dokumen  pemerintah  (Peraturan  Menteri,  Surat Keputusan,  dan  sebagainya),  siaran  pers,  berita, dokumen  pendukung  yang  didapat  dari  narasumber yang  berfungsi  untuk  memverifikasi  ataupun memperluas data primer sehingga dapat memberikan  gambaran  dinamika  tata  kelola  dan kebijakan  industri  penyiaran  dan  telekomunikasi  di Indonesia.
Kerangka Teori: New Institutionalism
Interelasi  antar  regulator  menjadi  penentu dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Nugroho  dkk (2012:70),  dalam  studinya  “mapping  media  policy
in  Indonesia”,  menemukan  bahwa  kunci  untuk menganalisa  proses  pembuatan  kebijakan  di Indonesia adalah mengidentifikasikan ‘para pemain’ yang  memiliki  pengaruhi  cukup  kuat  untuk mengendalikan  proses  pengambilan  keputusan. Sebagaimana  para  akademisi  menilai  bahwa kekuasan  merupakan  sentral  dalam  studi  kebijakan public,  Hal  Colebatch  (2002)  berpendapat  bahwa prosedur pembuatan kebijakan publik jarang dicapai melalui proses yang linear dan runut serta oleh aktor tunggal.  Melainkan,  formulasi  kebijakan  serta pengambilan keputusan ditentukan oleh koneksi dan jaringan si pembuat kebijakan (dikutip dalam Duric, 2012:86).
Studi  ini  menggunakan  kerangka  teori New Institutionalism (neo-institusionalisme) untuk melihat  pola  interalasi  antar  institusi  yang  terlibat dalam pembuatan kebijakan baik penyiaran maupun telekomunikasi di Indonesia. Teori neo- institusionalisme  di  dalam  teori  organisasi  dan sosiologi,  memiliki  asumsi  dasar  bahwa  institusi merupakan  variabel  yang  independen.  Lecours (2005  yang  dikutip  dalam  Duric  (2012:88)), berpendapat  bahwa  institusi  memiliki  kekuatan politik  yang  otonom  serta  dapat  mempengaruhi hasil  akhir  kebijakan.  Politik  di  sini  tidak  serta merta  merujuk  pada  partai  politik  di  parlemen, melainkan  praktik  kekuasaan  dan  pengaruh. Bahkan,  Kingdon  (2003)  menekankan  bahwa sebuah  institusi  juga  independen  terhadap  faktor ekonomi dan sosial lingkungan eksternalnya.
Teori Neo-Institusionalisme memiliki
berbagai  pendekatan  di  mana  salah  satunya  adalah institusionalisme
historis ( historical
institutionalism) 5 dan menjadi fokus perhatian studi ini.  Institusionalisme  historis  secara  garis  besar menjelaskan  bagaimana  perkembangan  historis sebuah  institusi  dapat  membentuk  sebuah  trajektori atau  lintasan  yang  dependen  ( path  dependency ).
Trajektori ini tidak saja menjelaskan perkembangan institusi secara organisasi, tetapi juga menggambarkan  kekuatan  pengaruh  institusi  yang dimaksud dalam sebuah proses pembuatan kebijakan.  Hall  dan  Taylor  (1996)  berpendapat bahwa institusionalisme historis berhasil mengkombinasikan  dua  pandangan  yang  berbeda: kalkulus dan kultur artinya bahwa institusi memiliki maknanya  sendiri  baik  berupa  tata  prosedur  formal dan informal, rutinitas, norma-norma dan perjanjian yang melekat pada  struktur kepemerintahan,  politik dan  ekonomi  dari  institusi  tersebut  (yang  dikutip dalam Duric, 2011:97). Greener (2005) menyarankan langkah awal pendekatan institusionalisme historis adalah dengan mengidentifikasikan elemen-elemen ataupun kondisi  yang  membentuk  pilihan-pilihan  yang mengawali  trajektori  dependensi  tersebut  baik berupa  awal  terbentuknya  lembaga,  ataupun  proses formulasi  kebijakan.  Dalam  studinya,  Greener (2005:64)  mengemukakan  kritik  terhadap  prinsip path  dependence yang  dikemukakan  oleh  beberapa akademis, diantaranya: pertanyaan mengenai bagaimana  sebuah  institusi  dapat  membebaskan dirinya  dari path  dependence yang  telah  terbentuk secara  historis. Penggunaan teori ini untuk studi ini
5 Lecours (2005a) menemukan tiga pendekatan: historical , rational , dan sociological institutionalism. Sementara, Parsons (1995) menyebutkan tiga pendekatan: economical, sociological, dan political institutionalism . Beda halnya, dengan Peters (2000) yang menyebutkan tujuh pendekatan: normative, empirical, institutionalism of interest representation, international institutionalism , historical institutionalism , rational institutionalism , dan sociological institutionalism .
adalah  menjelaskan  asumsi  bahwa  perbedaan kekuasaan  dan  pengaruh  tiap-tiap  regulator  dalam sebuah  proses  kebijakan  karena  diperngaruhi  oleh historis pembentukan institusi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Interelasi  antar  Regulator:  dari  kerangka historis
Di  dalam  sistem  pemerintahan  Indonesia, terdapat  tiga  elemen  utama  regulator  yakni: Eksekutif,  Legislatif  dan  Yudikatif.  Ketiga  elemen negara  ini  memiliki  dua  pola  yakni:  “terpisah  satu sama  lain,  terkait  satu  sama  lain,  atau  salah  satu menjadi  bagian  dari  yang  lain  baik  secara  formal maupun  dalam  arti  terkooptasi”  (Nugroho, 2014:26).  Di  dalam  perumusan  kebijakan  industri penyiaran  dan  telekomunikasi,  ketiga  elemen  ini memiliki andil yang sangat besar untuk meloloskan ataupun  menggagalkan  sebuah  kebijakan.  Baik  UU Penyiaran maupun UU Telekomunikasi mencerminkan  interalasi  antar  elemen  regulator yang  berbeda,  terutama  antara  pemerintah  dan parlemen.  Tidak  hanya  itu,  kedua  UU  ini  juga mempengaruhi kekuatan pengaruh badan indepenen regulator – yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan  Badan  Regulator  Telekomunikasi  Indonesia (BRTI)  –  dalam  proses  pembuatan  kebijakan.  Hal ini  dapat  terlihat  dalam  diagraf  1,  bahwa  KPI cenderung  berlaku  seperti  oposisi  Kemkominfo dalam merumuskan kebijakan penyiaran, sebaliknya BRTI menjadi mitra Kemkominfo dalam merumuskan kebijakan telekomunikasi.
Gambar.1  Interelasi antar elemen regulator dalam kebijakan penyiaran dan telekomunikasi di

## Indonesia
Sumber: wawancara Riant Nugroho, BRTI
”BRTI  adalah half  part dari  Kominfo, jadi  sifatnya  lebih  kepada partnership . Sementara  KPI  itu  oposisi.  Hubungan Kominfo dan KPI itu Diametral. Kalo ke BRTI  dan  Kominfo  itu  lebih  kepada kongruen,  nah  hubungan  diametral  ini menyebabkan Kominfo dan KPI itu tidak pernah sinergi. Kalo Kominfo dan BRTI itu sinergi, kepentingan sama kok.” (wawancara dengan Riant Nugroho, komisioner BRTI) Elemen Legislatif dan Yudikatif Kedua  elemen,  baik  Legislatif  (Dewan Perwakilan Rakyat/ DPR) dan Yudikatif (Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)),  sangat  berpengaruh  pada keberlangsungan  sebuah  kebijakan  baik  secara hukum  maupun  secara  politik.  DPR  memiliki  tiga fungsi:  legislasi,  penyusunan  anggaran,  dan pengawasan. Dengan fungsi legislasi, DPR memiliki  otoritas  untuk  menyusun  dan  membahas rancangan  Undang-Undang  (RUU)  baik  yang diajukan  oleh  pihaknya,  Presiden  (melalui  menteri terkait) ataupun dari DPD, serta menetapkan UU itu sendiri (DPR website, 2015). Dalam mengembankan  tugasnya,  anggota  DPR  terbagi  ke dalam  beberapa  komisi  yang  menangani  isu nasional  yang  berbeda.  Komisi  I  menangani  isu
seperti  pertahanan,  hubungan  luar  negeri,  dan komunikasi  dan  informatika.  Komisi  ini  memiliki setidaknya  15  mitra  kerja  yang  terdiri  dari kementerian, badan pemerintah, elemen masyarakat.  Sejak  awal  tahun  ini,  Komisi  I  DPR dan  Kemkominfo  menyepakati  tiga  RUU  untuk dibahas dalam program legislasi nasional (prolegnas)  2015-2019,  diantaranya:  RUU  Revisi UU  Penyiaran,  RUU  TVRI  dan  RRI,  serta  RUU revisi  UU  Telekomunikasi  (Komisi  I  DPR,  2015). Perlu diketahui bahwa Komisi I DPR memprakarsai revisi  UU  Penyiaran  2002  dan  masuk  dalam prolegnas pada periode sebelumnya, 2010-2014.
Sementara  itu,  MK  dan  MA  merupakan elemen  regulator  yang  bertugas  untuk  menegakkan sistem  hukum  Indonesia  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berdasarkan  amandemen  UUD  1945  (1999-2002), MK dan MA memiliki wewenang untuk melakukan judicial  review (uji  material)  terhadap  UU  dan peraturan  Per-UU,  apabila  bertentangan  dengan UU.  Setidaknya  ada  dua  alasan  kebutuhan  uji material,  yaitu:  1)bagi  masyarakat,  uji  material berfungsi  untuk  memberikan  jaminan  perlindungan hukum  dari  tindakan  badan  pemerintah,  sementara bagi  badan  pemerintah,  uji  material  tersebut
berfungsi  sebagai  batasan  sekaligus  jaminan  untuk mengeluarkan  peraturan  kebijakan;  2)  setiap keputusan  dalam  uji  materil  dapat  menyumbang perkembangan  ilmu  hukum  administrasi  dan menjadi  instrument  baru  dalam  penyelenggaraan tata pemerintahan (Latief,2005 dalam Nalle,2013:3) Elemen Eksekutif
Regulasi bidang penyiaran dan telekomunikasi  di  Indonesia  mengalami  perubahan dari  kontrol  penuh  menuju  deregulasi.  Demikian pula,  institusi  pemerintah  mengalami  perubahan baik  secara  struktur  organisasi  maupun  orotritas yang  didelegasikan.  Secara  historis,  kebijakan penyiaran pada masa Orde Baru sangat dikendalikan  oleh  pemerintah  melalui  Departemen Penerangan.  Semenjak  Reformasi  diteggakkan, departemen  ini  dibubarkan  pada  tahun  1999  dan kemudian  berganti  struktur  (seperti  berbentuk lembaga  ataupun  kementerian  negara)  sebelum akhirnya  dibentuk  Kementerian  Komunikasi  dan Informatika  (Kemkominfo)  pada  tahun  2001  oleh Presiden Megawati. Kebijakan bidang telekomunikasi  dan  penyiaran  dipegang  oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Secara historis, Ditjen PPI bersama  dengan  Direktorat  Jenderal  Sumber  Daya Perangkat    Pos  dan  Informatika  (Ditjen  SDPPI) merupakan  pecahan  dari  Direktorat  Jenderal  Pos dan Telekomunikasi (Postel) berdasarkan penetapan struktur  baru  Kemkominfo  berdasarkan  Peraturan Menteri Kominfo No. 17/2010 (SDPPI, 2015).
Badan Regulator Indepeden
Temuan  menarik  dalam  studi  ini  adalah kekuatan  pengaruh  badan  regulator  independen  - KPI  dan  BRTI  -  dalam  menyusun  kebijakan penyiaran  dan  telekomunikasi  di Indonesia.
Perbedaan  distribusi  pengaruh  dan  kekuatan  dari
kedua  badan  regulator  independen  ini  dipengaruhi oleh  historis  pembuatan  UU  Penyiaran  dan  UU Telekomunikasi  yang  asal  muasalnya  diprakarsai oleh  dua  instansi  berbeda  yakni  DPR  dan Kemkominfo berturut-turut. KPI dibentuk berdasarkan  amandemen  UU  Penyiaran  2002. Dalam  UU  tersebut,  bahkan,  mengatur  wewenang KPI untuk bekerja sama dengan pemerintah (dalam hal  ini  Kemkominfo)  untuk  mengatur  jumlah lembaga  penyiaran  baik  skala  lokal,  regional, maupun  nasional;  membatasi  kepemilikan  media; mengeluarkan  ijin  penyiaran;  dan  mengatur implementasi Sistem Siaran Jaringan bagi Televisi 6 . Meski demikian, peran KPI sebagai badan regulator di  luar  pemerintah  dilemahkan.  Sejak  awal pembentukannya,  komunitas  Pers 7 menilai  KPI berpotensi  menyerupai  Departemen  Penerangan seperti  jaman  Orde  Baru  yang  dapat  memberedel surat  kabar  karena  tidak  pro  pemerintah.  Beberapa materi  pokok judicial  review yang  diajukan pemohon,  diantaranya:  1)  ihwal  KPI  sebagai Lembaga  Negara  (pasal  7(2)  dan  Pasal  62  (1)&(2) UUD  Penyiaran  No.32/2002);  2)  wewenang judiciary yang  dimiliki  KPI  (Pasal  55  (1-3)  dan Pasal  34  (5))  dinilai  bersifat  represif  dan mengancam  kebebasan  ekspresi  dan  bertentangan dengan pasal 28 (1)&(2) UUD 1945 amandemen; 3) Pasal diskriminatif terhadap jangkauan siaran (Pasal 14  (1), pasal  15  (1),  Pasal  31  (2)  dan  Pasal  16  (1)) (dokumen  Putusan  MK  No  005,  p.4-5).  Terkait
6 Hal ini diamanatkan dalam Pasal 18 (3) & (4), Pasal 29 (2), dan Pasal 31 UU No.32/2002 tentang Penyiaran. 7 Komunitas Pers yang mengajukan permohonan judicial review KPI diantaranya: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Persatuan Perusahaan Perikalanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI), Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE).
eksistensinya sebagai lembaga negara, MK memutuskan  bahwa  status  lembaga  negara  yang diatur  tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Arti kata  ‘lembaga  negara’  (dengan  huruf  kecil) memiliki    makna  bahwa  KPI  dibiayai  dan  dimiliki oleh  negara  (p.22).  Pada  tahun  2006,  KPI mengajukan permohonan pengajuan uji konstitusional  kembali  Pasal  62  ayat  (1)  dan  (2), terutama  terkait  kepastian  hukum  KPI  sebagai lembaga  independen  serta  penolakan  KPI  terhadap penyusunan  regulasi  industri  penyiaran  dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Lembaga negara independen, menurut Jimly Asshiddiqie (2003 yang dikutip  dalam  putusan  MK  No  031/PUU-IV/2006, p.8),  merupakan  organ  negara  (state  organ)  yang didesain  independen  dan  berada  di  luar  cabang kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  maupun  yudikatif, namun mempunyai fungsi ketiganya. Sementara, PP adalah  wewenang  lembaga  eksekutif.  Karenanya, MK  memutuskan  pembatasan  wewenang  KPI menjadi lembaga pengawas konten siaran sebagaimana  tercatut  dalam  pasal  8  (2)  UU Penyiaran tersebut.
Tidak  sama  halnya  dengan  KPI,  BRTI memiliki  peran  yang  cukup  berpengaruh  dalam pembuatan kebijakan telekomunikasi di Kemkominfo.  BRTI  dibentuk  pada  tahun  2013 berdasarkan Keputusan Menteri (KM) Perhubungan No.  31/2003.  Pasal  4  (2)  UU  Telekomunikasi  dan pasal  5  KM  No.31/2003  menyebutkan  BRTI memiliki  fungsi  pengaturan,  pengawasan,  dan pengendalian  penyelenggaraan  jaringan  dan  jasa telekomunikasi.  Di  struktur  organisasi  BRTI, terdapat  Komite  Regulasi  Telekomunikasi  (KRT) yang  berperan  sebagai  agen  perumus  kebijakan  di Kemkominfo. Key  Performance  Index KRT  ini, menurut  Riant  Nugroho,  adalah  pertumbuhan
industri  telekomunikasi  yang  sehat.  Karenanya, BRTI  tidak  saja  membantu  Kemkominfo  untuk membuat kebijakan, tetapi juga menangani manajemen  bisnis  perusahaan  telekomunikasi seperti merger antar dua perusahaan telekomunikasi.
Meski  independen,  kedua  lembaga  ini  secara operasional  dan  tata  kelola  bergantung  pada anggaran pemerintah (APBN). Hal ini mempengaruhi  kredibilitas  keduanya  di  mata publik.    Bahkan,  dalam  proses  perekrutan komisioner kedua institusi ini dipengaruhi baik dari Kemkominfo  maupun  dari  DPR.  Pada  proses seleksi  anggota  anggota  komisioner  BRTI,  panitia seleksi  berasal  dari  Kemkominfo  dan  dilakukan pengumuman  secara  terbuka  melalui  website Kemkominfo.  Komposisi  anggota  komisioner  ini terdiri  dari  sembilan  orang,  yakni:  tujuh  anggota dari  publik  yang  merupakan  praktisi  dan  ahli  di bidang  telekomunikasi,  TIK,  hukum,  ekonomi  dan kebijakan  publik;  serta  dua  lainnya  merupakan pejabat eselon I di lingkungan Kemkominfo, yakni: Direktur Jenderal (Dirjen) PPI dan SDPPI. Anggota komisioner  lolos  seleksi  dilantik  oleh  Menteri Kominfo.  Sementara,  perekrutan  anggota  KPI dilakukan  oleh  panitia  seleksi  yang  dipilih  oleh Komisi  I  DPR  berdasarkan  rekomendasi  KPI  Pusat (KPI,  2015).  DPR  juga  melakukan  fit  and  proper test  terhadap  calon  komisioner  KPI  serta  melantik anggota terpilih.
Dari  deskripsi  ini,  tampak  jelas path dependence dari kedua lembaga ini sangat berbeda. Dampak judicial  review MK  berpengaruh  pada pembatasan  kekuasaan  KPI  dalam  prosedur perumusan  kebijakan  bidang  penyiaran,  yakni  dari regulator menjadi pengawas konten siaran. Bahkan, pemilihan  anggota  KPI  dipengaruhi  oleh  kekuatan
politik  di  DPR.  Lain  halnya  dengan  BRTI  yang memiliki  pengaruh  cukup  kuat  dalam  perumusan kebijakan bidang telekomunikasi. Meski kredibilitas independen  sempat  diragukan  karena  adanya  dua pejabat  tinggi  Kemkominfo  sebagai  anggota  KRT, akan  tetapi proses seleksi anggota dilakukan  secara transparan  dan  terbuka.  Pola path seperti  ini tampaknya  akan  berlanjut  hingga  penyusunan peraturan konvergensi di masa yang akan datang.
“Kalo  kita  konvergensi,  BRTI  harus paling  depan.  Kita  punya  kepentingan dalam  RUU  Konvergensi  karena  ke depannya  broadcast,  telekomunikasi  dan ITE  harus  menyatu  gitu.  KPI  itu  hanya mengerjakan konten saja, sementara BRTI itu  seperti  MCMC  Malaysia.” (Riant Nugroho, komisioner BRTI)

## Regulasi Industri Penyiaran
Pada  sub  bagian  ini  membahas  isu-isu terkemuka  industri  penyiaran,  yaitu:  IPTV  dan migrasi  TV  terestrial  analog  ke  digital,  serta kebijakan yang dikeluarkan regulator saat ini. Pasar televisi  berbasis  Internet  Protokol  (IPTV)  di Indonesia  terus  berkembang.  Selain  Telkom  yang meluncurkan Groovia tahun  2011,  MNC  media grup  juga  meluncurkan  produk  IPTVnya Play Media tahun  2014  (Gatra,  2014).  Pengklasifikasian layanan IPTV, secara akademis, memicu perdebatan:  apakah  layanan  ini  termasuk  ke  dalam jenis  distribusi  konten  tertutup  ( wall-garden  type ) atau jaringan terbuka bagi publik ( a free web-based type )  (Lin,  2013:675).  Pemahaman  mendasar mengenai  ‘sifat  alamiah’ dari  teknologi  itu  sangat penting karena berdampak pada regulasi.
Sebagaimana disampaikan oleh Shin (2005), bahwa tantangan pemerintah dalam tata kelola konvergensi adalah mengkonseptualisasikan atau mengklasifikasikan  hal-hal  teknis  yang  mendukung
terjadinya  konvergensi  tersebut.  Apakah  IPTV diatur  seperti  konten  internet  pada  umumnya  atau sebagai  lembaga  penyiaran  seperti  televisi  pada umumnya.  Kominfo  mendefinisikan  layanan  IPTV sebagai  teknologi  layanan  konvergen  yang  mampu menyalurkan  siaran,  audio,  text,  video  serta memberikan layanan interaktif kepada pelanggannya 8 .  Terkait  perizinan,  penyedia  jasa IPTV  harus  memiliki  tiga  jenis  izin  yang  diatur terpisah di UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi 9 . Isu  mengemuka  lainnya  dalam  industri penyiaran saat ini adalah migrasi TV terestrial tidak berbayar ( free to air ). Kominfo telah mengeluarkan sedikitnya  14  Peraturan  Menteri  untuk  mencapai Analogue  Switch  Off yang  ditargetkan  pada  tahun 2018. Kominfo telah menetapkan sistem multipleksing  (Mux)  dengan  mengadopsi  teknologi DVB-T2 10 .  Satu  kanal  frekuensi  dalam  teknologi multipleksing  dapat  menampung  hingga  12  saluran standar digital/SDTV (Wibawa dkk, 2010:119).
8 Peraturan Menteri Kominfo No. 30/2009, Bab I Pasal 1, tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television/IPTV) di Indonesia.
9 Pasal 5 (2) Peraturan Menteri Kominfo No. 15/2010, yaitu a) Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, atau Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup; b) Izin Penyelnggaraan Jasa Akses Internet (ISP); c) Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi.
10 Diatur dalam Permen Kominfo No.5/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap tidak Berbayar ( Free to Air )

## Gambar 1. Pembagian Zona Layanan Multipleksing
Sumber: Peraturan Menteri No.6/2013, p.12
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  (Permen) Kominfo No. 7/2009, pemerintah telah menetapkan 15  zona  layanan  Mux  dalam  wilayah  kepulauan Indonesia  dengan  jumlah  wilayah  layanan  serta jumlah saluran Mux beragam tiap-tiap zonaPemerintah  telah  menetapkan  formula  tarif sewa  saluran  Mux  melalui  Permen  Kominfo  No. 18/2012,  yaitu  berdasarkan Forward-Looking  Run Incremental  Cost  Plus (FL-LRIC+).  Formula  ini memperhitungkan  beban  investasi  pengembangan teknologi  multipleksing  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung  serta  perhitungan  margin yang  dapat  diperoleh  oleh  perusahaan  berbasis a fair  cost .  Kominfo  tidak  menetapkan  biaya  sewa maksimum.  Meski  demikian,  setiap  pemegang lisensi  Mux  wajib  melaporkan  perhitungan  biaya sewa  saluran  Mux  kepada  pemerintah  untuk dievaluasi.  Pemerintah  mengakui  adanya  resistensi khususnya  dari  TV-TV  siaran  lokal  terhadap formula ini.
“Kekhawatiran  pada  TV  Lokal  adalah keharusan untuk menyewa saluran Mux yang  dirasa  mahal.  Itu  semua  kembali tergantung  pada  si  [penyelenggara] Mux  ini  membuat  konfigurasi  jaringan dia.  Jika  dia  membeli  pemancar mahal
seperti dari Jerman, serta ada pemancar  back  up  untuk  stand  by, maka  itu  akan  membuat  harga  sewa Mux  itu  menjadi  mahal.  Sewa  Mux untuk  operator  itu  berbeda-beda.  TV- TV  lokal  yang  analog  sekarang pemancarnya kecil-kecil mungkin hanya  500  watt,  kalau  TV  nasional pemancarnya besar-besar bisa
mencapai  60  hingga  80  ribu  watt dengan  harga  miliaran.”  (Buyung Syaharuddin,  interview  9  Februari 2015).
Sebagai  ilustrasi,  PT.  Visi  Media  Tbk  (VIVA), sebuah  media  grup  yang  memiliki  dua  TV  swasta nasional  –  TV  One  dan  ANTV  –  harus menginventasikan  sedikitnya  300  miliar  rupiah untuk  memangun  infrastruktur  multipleksing  di enam  propinsi  (Riska,  2014).  Berdasarkan  analisis cost-benefit ,  sebuah  penyelenggara  multipleksing sedikitnya harus menyewakan satu saluran multiplesingnya dengan tarif dasar minimal sebesar Rp.  33.497.766  per  Mbyte  per  bulan  kepada penyelenggara  konten  siaran.  Satu  penyelenggara konten  siaran  harus  menyewa  minimal  4  Mbyte sehingga  biaya  yang  dikeluarkan  setidaknya  Rp. 120  juta  per  bulan  untuk  menyelenggarakan  siaran digital  (Azmi,  2013:273).  Anang  Latif,  kepala  sub direktorat  pembangunan  infrastruktur  Kominfo,
mengungkapkan  adanya  alasan  non  teknis  yang membuat  TV-TV  siaran  lokal  enggan  untuk bermigrasi  ke  digital.  Diantaranya  hilangnya kemampuan  untuk  mendistribusi  konten  siarannya secara  mandiri  karena  harus  diserahkan  kepada pihak  ketiga  yakni  pemegang  lisensi  infrastruktur Mux.
Dengan  penerapan  sistem  multipleksing  ini, model bisnis industri penyiaran digital terestrial pun berubah  dari  struktur  vertikal  menuju  struktur horisontal. Dalam siaran analog, sebuah perusahaan televisi  menguasai  mata  rantai  bisnis  dan  aset- asetnya  termasuk  hak  siar.  Sementara  dalam  siaran digital,  struktur  horisontal  yakni  berbasis  layanan dimana  penyelenggara  siaran  terbagi  menjadi  dua yaitu  lembaga  penyiaran  penyelenggara  program multipleksing  (LPPPM)  dan  lembaga  penyiaran penyelenggara program siaran (LPPPS)
(berdasarkan  Peraturan  Menteri  (Permen)  No. 22/2011  Bab  III  pasal  3).  LPPPM  merupakan penyedia  infrastruktur  multipleksing  termasuk  alat pemancar,  menara  dan  teknologi  multiplexer. Sementara,  LPPPS  merupakan  penyedia  konten siaran. Keuntungan dari pemisahan antara penyelenggara  konten  dan  infrastruktur  adalah:  1) penyelenggara  konten  dapat  memfokuskan  pada peningkatan kualitas konten siaran tanpa memikirkan  sarana  dan  prasarana  pemancar  dan jaringan  transmisi;  2)  efisiensi  biaya  operasional diantaranya mendorong penggunaan menara bersama,  pengurangan  biaya  manajemen  dan  SDM (Hutabarat,  2014:492).  Meski  demikian,  model bisnis  digital  saat  ini  masih  memiliki  titik  kritis terutama  dari  sisi  finansial,  layanan  dan  regulasi sehingga  memerlukan  peraturan  yang  rinci  dan detail  (Azmi,  2013:276).  Dari  sisi  finansial, misalnya,  tarif  dasar  sewa  saluran  Mux  cenderung
mahal dan hanya bisa dijangkau oleh penyelenggara konten  siaran  padat  modal  saja.  Hal  ini  dapat mengancam  upaya  untuk  mencapai  keberagaman konten.  Sementara  dari  segi  layanan,  model  bisnis ini  tidak  memperhatikan  komponen  bisnis  di  luar penyelenggara  konten  dan  multiplekser  semisal pihak penyedia layanan tambahan seperti electronic programme  guide ataupun  yang  mendukung layanan interaktif (p.274).
Absennya  peraturan  dengan  kekuatan  legal yang tinggi seperti UU diyakini menjadi penghambat  migrasi  tersebut.  Regulasi  berbentuk peraturan Menteri tidak cukup kuat untuk mengatur industri  TV  digital  kelak,  bahkan  rawan  dibatalkan oleh  yudikatif.  Hal  ini  terjadi  pada  Peraturan Menteri  No.  22/2011  yang  dijudicial  review  dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2013. Meskipun  demikian  di  tahun  yang  sama,  Kominfo mengeluarkan  Permen  No.32/2013 11 .  Pembatalan tersebut  diakibatkan  karena  istilah  LPPPM  dan LPPPS  bertentangan  dengan  UU  Penyiaran  2002. Dalam  peraturan  terbaru,  kedua  istilah  tersebut dihilangkan  serta  ditegaskan  kembali  bahwa lembaga  penyiaran  televisi  swasta  dan  lembaga penyiaran  publik  (TVRI)  dapat  menyelenggarakan penyiaran  multipleksing  (pasal  3).  Dalam  Permen Kominfo  No.  28/2013 12 ,  setiap  lembaga  penyiaran pemegang  ijin  siaran  program  diwajibkan  untuk menyewa saluran siaran multipleksing dan pemegang  lisensi  penyelenggara  multipleksing diwajibkan  menyewakan  enam  dari  sembilan saluran  Mux-nya  untuk  penyelenggara  program
11 Permen No. 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi secara Digital dan Penyiaran Multipleksing melalui Sistem Terestrial.
12 Permen No.28/2013 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelengaraan penyiaran jasa penyiaran televisi secara digital melalui sistem terestrial.
siaran 13 . Permen No. 32/2013 kembali digugat oleh kalangan  komunitas  jurnalistik  dan  penyiaran karena  dianggap  tidak  mendukung  demokratisasi penyiaran 14 . Judhariksawan, Ketua KPI, berpendapat  bahwa  sistem  multipleksing  tidak dikenal dalam UU Penyiaran 2002.
“Migrasi  terrestrial  dari  analog  ke digital,  itu  tidak  ada  dasar  hukumnya. Karena  sebenarnya  dia  tidak  masalah dalam  UU  jika  sekadar  mengubah, maksudnya,  jika  RCTI ada  di  frekuensi 20  MHz,  ketika  digital  RCTI  tinggal ganti pemancarnya. Tetapi,
masalahnya  kementerian  yang  kemarin menyusun  konsep  multiplekser,  satu entitas baru yang tidak dikenal dengan UU Penyiaran. Kelemahan UU Penyiaran  itu  tidak  visioner  terhadap perkembangan  teknologi  yang  cepat, walaupun dalam definisi penyiaran ada kata-kata ‘gelombang
alat elektromagnetik  lainnya’,  tetapi  di dalam  batang  tubuh  UU  sendiri  sulit kita  menggunakan  pasal-pasal  yang ada  untuk  menjangkau  perkembangan teknologi  yang  ada  seperti  IPTV, OTT,Konvergensi, sekarang digital terrestrial.  Itu  sulit.” (Judhariksawan, ketua  KPI,  interview  pada  tanggal  28 Januari 2015)
Definsi  ‘Penyiaran’,  Bab  1  Pasal  1  (2)  UU Penyiaran  2002,  adalah  “kegiatan  pemancarluasan siaran  melalui  sarana  pemancaran  dan/atau  sarana transmisi  di  darat,  di  laut  atau  di  antariksa  dengan menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  …  untuk dapat  diterima  secara  serentak  dan  bersamaan  oleh
13 Berdasarkan Permen No.32/2013 Bab III bagian ketiga pasal V (2), setiap penyelenggara Mux tidak diperbolehkan untuk menggunakan seluruh jumlah saluran Mux untuk kepentingan sendiri dan afiliasinya, melainkan hanya tiga saluran Mux yang dapat dipergunakan. Lebih lanjut, pemegang lisensi penyelenggara Mux harus menerapkan prinsip “open access” dan “non-discriminatory” terhadap TV-TV lain untuk dapat menyewa saluran Mux tersebut.
14 Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dalam siaran persnya, menyebutkan bahwa Permen Kominfo Mo. 32/2013 emmiliki substansi dengan Permen No. 22/2011 dan hanya menghilangkan istilah-istilah teknis yangt idak terdapat dalam UU penyiaran.
masyarakat  …”  Lebih  lanjut,  dalam  batang  tubuh UU tersebut pasal 13, tidak dikenal  istilah lembaga penyiaran  multipleksing,  melainkan  hanya  empat tipe  lembaga  penyiaran  yakni:  lembaga  penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan.

## Skenario Revisi UU Penyiaran
Terdapat perbedaan pendapat yang signifikan antara  DPR,  Kominfo  dan  KPI  terkait  Rancangan Undang-Undang  (RUU)  revisi  UU  Penyiaran No.32/2002,  terutama  terkait  otoritas  KPI  dan Kominfo dalam regulasi industri penyiaran.  Dalam draf  RUU  revisi  UU  Penyiaran  usulan  pemerintah, Kominfo memiliki otoritas dalam membina industri penyiaran  yaitu:  menetapkan  kebijakan  (perumusan strategis  dan  perencanaan  dasar  teknis  penyiaran nasional),  pengaturan  (pengeluaran  ijin  lembaga penyiaran),  pengawasan  dan  pengendalian.  Lebih jauh,  Kominfo  meniadakan  lembaga  KPI  dan menggantikannya  dengan  ‘Komisi  Pengawas  Isi Siaran’  (KPIS)  dengan  struktur  kelembagaan  yang sama dengan  sebelumnya 15 . KPIS, dalam pasal 101 draf  RUU  revisi  UU  Penyiaran  versi  pemerintah, memiliki  wewenang  diantaranya:  Menyusun  dan menetapkan  Standar  Program  Siaran  (SPS); keleluasan  untuk  memberi  sanki  administrasi terhadap  pelanggaran  SPS,  serta  merekomendasi pencabutan  Izin  Penyelenggara  Penyiaran  kepada Menteri  atas  pelanggaran  SPS  yang  dilakukan  oleh lembaga penyiaran.
Draf  RUU  revisi  UU  Penyiaran  versi pemerintah  berbanding  terbalik  dengan  draf  versi KPI.  Dalam  draf    RUU  versi  KPI,  peran  KPI dipulihkan  sebagai  lembaga  independen  berskala
15 Secara struktural, KPI terdiri dari satu KPI pusat yang berkantor di Jakarta serta 33 KPI daerah di masing- masing propinsi.
nasional
yang berwenang mengatur penyelenggaraan penyiaran dan mewakili kepentingan  dan  kebutuhan  masyarakat  akan penyiaran.  Hal  ini  berarti  KPI  memiliki  otoritas untuk mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran.  Akan  tetapi,  ada  satu  hal  yang  tidak menjadi  wewenang  KPI  yaitu  pembagian  alokasi frekuensi untuk kebutuhan penyiaran, yang merupakan domain wewenang Kominfo.
“Negara  ini  sesungguhnya  tidak menjalankan  UU  Penyiaran.  Kenapa? Karena  KPI  tidak  diletakkan  pada posisi  yang  independen.  Dari  sisi postur anggaran, sangat kecil, diletakknya dibawah Sekjen [Kominfo] yang pasti memiliki  visi dan misi yang berbeda, tupoksi berbeda ya..kedudukan lembaganya tidak jelas.” (Judhariksawan,  ketua  KPI, interview  pada  tanggal  28  Januari 2015)
UU  Penyiaran  No  32/2002  dengan  tegas mengamandemenkan  peran  KPI  sebagai  regulator penyelenggaraan  penyiaran  di  Indonesia 16 .    Meski demikian,  peran  KPI  dalam  mengatur  regulasi bidang  industri  semakin  terbatas  semenjak judicial review terhadap  lembaga  ini  pada  tahun  2003. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.031/PUU-IV/2006, disebutkan bahwa Pasal 7(2) UU  Penyiaran  No.32/2002  harus  diartikan  bahwa peran  KPI  sebagai  lembaga  independen  hanya sebatas  pada  “pemberdayaan  masyarakat  dalam melakukan  kontrol  sosial  …  dengan  cara
16 Setidaknya ada beberapa pasal dalam tubuh UU yang menegaskan peran KPI sebagai regulator, diantaranya: pasal 8(3), tugas dan kewajiban KPI yaitu “ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran”; pasal 18(4) “…pembatasan kepemilikan dan penguasaan … dan pembatasan kepemilikan silang … disusun oleh KPI dan Pemerintah”; pasal 29(2) di mana KPI dan pemerintah bekerja sama mengatur tata cara perizinan TV berlangganan; dan pasal 31 di mana KPI dan pemerintah bekerja sama mengatur pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ).
menampung  aspirasi  masyarakat  dan  mewakili kepentingan  publik  dalam  hal  penyiaran”  (p.48). Lebih lanjut,
Terkait  konvergensi,  baik  draf  RUU  revisi UU  Penyiaran  versi  pemerintah  maupun  versi  KPI tidak secara tegas mengatur konvergensi di industri penyiaran  seperti  model  bisnis  atau  mengadopsi model  regulasi  dari  negara  lain.  Draf  versi  KPI mengusulkan  perubahan  definisi  penyiaran  dengan menambahkan penggunaan kata “kegiatan pemancarluasan menggunakan multimedia (internet)”
“[definisi penyiaran] harus mengacu pada  regulasi  internasional,  regulasi ITU  mengatakan  [penyiaran]  harus direct reception. Tetapi ketika misalnya kita menyalurkan sesuatu di internet,  apakah  itu  tujuannya  untuk penerimaan langsung kepada publik? Mekanisme  penyalurannya  [sarana transmisi darat, laut atau antariksa], tetapi  sifat  penerimaannya  langsung kepada  publik  dan  serentak  dan serempak. Nah, itu masuknya penyiaran.” (Judhariksawan,  ketua KPI,  interview  pada  tanggal  28 Januari 2015)
Dengan  adanya  revisi  UU  Penyiaran  2002 tampaknya  upaya  untuk  mewujudkan  sebuah  UU konvergensi  akan  sulit  direalisasikan  dalam  waktu dekat.  RUU  tentang  Konvergensi  Telematika, diajukan  oleh  DPR,  DPD  dan  pemerintah,  masuk dalam Program Legislasi Nasional DPR 2015-2019 (DPR,2015). Dalam wacananya, RUU Konvergensi Telematika  akan  menyatukan  tiga  UU  bidang Komunikasi  dan  Informatika:  UU  Penyiaran No.32/2002, UU Telekomunikasi No. 36/1999, dan UU  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  No. 11/2008.  Unifikasi  ketiga  UU  ini  ke  dalam  sebuah UU baru akan menemukan kendala.
“Dalam sistem perundang-
undangan  kita  tidak  dikenal  UU
induk  atau  UU  payung  yang memayungi beberapa undang
undang. Tidak ada nomenklatur UU Konvergensi dalam prolegnas.
Yang  ada  hanyalah  tiga  undang- undang  yang  sudah  ada  [UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi] plus UU Lembaga Penyiaran Publik  atau  UU  RTRI  yang  saling bersentuhan dan berkaitan (konvergensi).  Ketiga  UU  dibidang dibidang  kominfo  ;  UU  Penyiaran,
UU  ITE  dan  UU  Telekomunikasi akan  diamandemen  oleh  Komisi  1 pada  periode  ini.  Sesuai  dengan semangat konvergensi, isi dan nafas ketiga  UU  tersebut  harus  saling terkait, saling mendukung dan tidak boleh saling memandulkan”
(Tantowi  Yahya,  email,  anggota DPR Komisi I, 28 Februari 2015)
Selain  bertentangan  dengan  sistem  tata negara, RUU Konvergensi Telematika akan memicu konflik  kepentingan  baik  dari  DPR  dan  Kominfo. Secara  historis,  Pembentukan  UU  Penyiaran maupun  UU  Telekomunikasi  diusulkan  oleh  dua instansi tersebut yang tentunya memiliki kepentingan dan tradisi yang berbeda 17 .
“Harmonisasi  ketiga  UU  tersebut memakan  waktu  lama  dan  melalui perdebatan  panjang  karena  semua  UU dibawah Kominfo sarat dengan tehnologi,  kedaulatan  dan  kepentingan bisnis  disamping  politik.  Diperlukan kehati-hatian  dalam  merumuskan  pasal demi  pasal.  Inilah  yang  membuat pembahasan menjadi lama dan melelahkan” (Tantowi  Yahya,  email, anggota  DPR  Komisi  I,  28  Februari 2015)
17 DPR yang mengusulkan UU Penyiaran 2002.
Semangat UU Penyiaran 2002 adalah media memiliki peran membangun sistem demokrasi di Indonesia serta memberi dampak bagi masyarakat secara luas (menghindari kecenderungan media sebagai alat propaganda). Sementara Kominfo yang mengusulkan UU Telekomunikasi 1999 karena terkait dengan pengaturan spektrum, yang merupakan sumber daya alam, yang harus dikelola oleh pemerintah.
“Sistem  tata  Negara  di  Indonesia menganut  bahwa  perumusan  UU  itu dilakukan oleh dua pihak. Pertama oleh DPR sendiri yang memang memiliki hak legislasi  dan  Pemerintah  yang  dapat mengajukan usulan UU. Pada kenyataannya  pada  dua  sumber  dari seperti itu pendekatan Unifikasi itu sulit dilakukan  karena  ada  beberapa  UU yang  sangat  related  pada  political matters.  Seperti  UU  penyiaran  dan  UU ITE  itu  ada  sifat  political  mattersnya yaitu menjadi domain publik … sehingga DPR berpendapat bahwa UU Penyiaran dan  UU  ITE  itu  harus  menjadi  UU tersendiri. Sehingga pemerintah berketetapan bahwa yang harus dilakukan  pertama  adalah  melakukan UU  yang  memperbolehkan  tindakan bisnis  konvergensi  secara  hukum  dan dalam  konteks  itu  didoronglah  UU Telekomunikasi menjadi UU yang mengatur praktik konvergensi di Indonesia.” (Gunawan Hutagalung,
Subdit  Telekomunikasi  Kemkominfo, wawancara 10 Februari 2015)

## Regulasi Industri Telekomunikasi
Penggunaan  spektrum  di  Indonesia  sudah semakin  kritis  seiring  dengan  meningkatnya  pasar telekomunikasi  berbasis  mobile  serta  konsumsi komunikasi  berbasis  data.  Data  statistik  ITU  2015, jumlah  pelanggan  telepon  selular  mencapai  303,7 juta  pelanggan.  Sementara,  jumlah  pengguna frekuensi  berdasarkan  izin  stasiun  radio  di Indonesia  khususnya  di  frekuensi  UHF  (300  MHz- 3Ghz)  dan  SHF  (3GHz-30GHz) 18 untuk  term semester  II  2014  mencapai  106.998  (atau  naik sebesar 2.600 ijin yang dikeluarkan pada semester I 2014)  dan  340.422  (atau  naik  sebesar  26.834  ijin yang  dikeluarkan  pada  semester  I  2014)  berturut- turut (Data statistik  SDPPI semester  II 2014, p.90). Kebutuhan  penggunaan  spektrum  untuk  penyiaran
18 Pita frekuensi UHF dan SHF merupakan
juga  terus  meningkat.  SDPPI  mencatat  bahwa jumlah  presentase  pengguna  frekuensi    untuk kategori TV siaran di semester II tahun 2014 adalah mencapai  78,23  persen  dan  radio  siaran  mencapai 45,81  persen  (p.94).  Sementara,  jumlah  pengguna kanal  frekuensi  untuk  TV  digital  di  tahun  2014 mencapai  244.  Dengan  asumsi  pertumbuhan  data trafik  sebesar  60  persen  dan  28,8  persen pertumbuhan  menara  BTS  tiap  tahunnya,  maka jumlah ketersediaan spektrum akan mencapai minus 500 MHz (Setiawan, 2014).
Migrasi  TV  terrestrial  tak  berbayar  analog- digital  tidak  bisa  ditunda  mengingat  migrasi  ini akan menciptakan apa yang disebut dengan ‘ Digital Dividend ’.  Saat  ini  TV  analog  menggunakan  pita frekuensi  di  rentang  470-806  Mhz.  Sementara,
Kemkominfo melalui Permen No. 23/2011 mengalokasikan  rentang  pita  frekuensi  478-694 MHz  untuk  TV  digital.  Sisa  rentang  pita  frekuensi sangat cocok  untuk untuk pengembangan  teknologi Long  Term  Evolution  (LTE/4G)  bagi  penyediaan akses broadband  wireless 19 .  Ariyanti  (2013) melakukan  studi  investasi  pengembangan  LTE dengan  kapasitas  bandwith  bervariasi  antara  1.4 MHz  hingga  20  MHz  di  empat  jenis  lokasi:  urban, dense  urban,  sub-urban  dan  rural.  Dalam  studinya, dia  menemukan  bahwa  skenario  terbaik  untuk mengoptimalkan  teknologi  LTE  di  rentang  alokasi digital dividend adalah tiga operator telekomunikasi dengan  kapasitas  bandwith  masing-masing  adalah 15  MHz  sehingga  dengan  demikian  tidak  perlu adanya  penambahan  kapasitas  bandwith  ataupun
19 Berdasarkan pertemuan Asia Pacific Telecommunity Wireless Group Meeting ke-11 (AWG-11), Indonesia berencana untuk memanfaatkan pita frekuensi 698-806 Mhz atau dikenal sebagai Pita frekuensi 700 Mhz untuk pengembangan broadband wireless. Pita frekuensi ini, menurut Ariyanti (2013), memiliki radius
pembangunan  menara  pemancar  setidaknya  hingga tahun 2021 (p.206)

## Skenario Revisi UU Telekomunikasi
Revisi  UU  Telekomunikasi  1999  merupakan satu-satunya  opsi  regulator  untuk  mengatur  perihal konvergensi  ditengah  absennya  UU  konvergensi. Draf  revisi  UU  Telekomunikasi  saat  ini  masih dipersiapkan  oleh  Kemkominfo.  Fokus  utama  dari revisi ini adalah mengkonvergensi antara telekomunikasi  dan  internet  sebagai  fondasi  dasar dari  infrastruktur  industri  digitalisasi.  Bahkan, Kemkominfo  berencana  untuk  mendorong  agar revisi  UU  Telekomunikasi  ini  menjadi  UU Konvergensi.
“Jadi nanti UU telekomunikasi ini akan ditransform  menjadi  UU  konvergensi yang pertama itu adalah mengkonvergensi  antara  telekomunikasi dan internet sehingga terjadi digitalisasi infrastruktur, digitaliasi network.
Staging  berikutnya  itu  nanti.  Baik  UU Konvergensi,  UU  ITE  maupun  UU Penyiaran itu harus mengenabler siapapun  bisa  menyelenggarakan  ketiga layanan  di  atas  jaringan  yang  sudah digital.” (Gunawan  Hutagalung,  Subdit Telekomunikasi Kemkominfo, wawancara 10 Februari 2015)
Peraturan  saat  ini  masih  mengkotak-kotakan  antara penyelenggara  jaringan  dan  jasa  telekomunikasi dengan  penyelenggara  telekomunikasi  khusus (termasuk  untuk  keperluan  penyiaran).  Pasal  9  UU Telekomunikasi 1999 memperbolehkan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk menyelenggarakan  jasa  telekomunikasi.  Akan tetapi,  penyelenggara  telekomunikasi  khusus  untuk keperluan  penyiaran  dilarang  untuk  menyewakan jaringannya  ataupun  mengadakan  interkoneksi kepada  penyelenggara  telekomunikasi  lainnya (Peraturan Pemerintah No. 52/2000 Pasal 50 (b) dan
Pasal  53).  Lebih  lanjut,  jikapun  penyelenggara penyiaran ingin melakukan koneksi kepada jaringan ataupun  jasa  telekomunikasi,  harus  memiliki  ijin yang  diatur  dalam  UU  Telekomunikasi  (Pasal  54). Werbach  (2005:80)  berpendapat  bahwa  kunci tantangan kebijakan konvergensi, apa yang kemudian  disebutnya  “ connective  layers ”  adalah terletak  pada  dua  titik  kritis:  infrastruktur  fisik  dan pengalaman  dari  customer  ( the  user  experience ).
Kebijakan  konvergensi  tidak  harus  merujuk  pada perdebatan open  access ,  tetapi  juga net  neutrality , perdebatan mengenai penyedia jaringan telekomunikasi  untuk  memberikan  akses  sebebas- bebasnya, tanpa diskriminatif, kepada para penyedia jasa  konten  dan  tetap  memberikan  layanan  terbaik kepada konsumen akhir.

## IMPLEMENTASI
Kemkominfo  menjadi  aktor  utama  perumus kebijakan baik bidang Penyiaran dan Telekomunikasi. Tantangan terbesar
bagi
Kemkominfo adalah pengaturan konvergensi bidang penyiaran karena masih terbentur dengan kepentingan  stakeholder  lain  terutamanya  KPI. Kemkominfo  perlu  meninjau  dan  merevisi  kembali draf  proposal  RUU  rancangan  UU  Penyiaran khususnya  untuk  menegaskan  kembali  peraturan model  bisnis  konvergensi  bidang  penyiaran.  Salah satu  yang  perlu  diperhatikan  adalah  tidak  saja konvergensi  antar  produksi  dan  distribusi,  tetapi juga antara produsen dan konsumen.  Langkah awal yang  dapat  dilakukan  adalah  Direktorat  Penyiaran, Ditjen PPI dapat memdesain ekosistem konvergensi bidang  penyiaran.  Dalam  ekosistem  termasuk pemetaan  mata  rantai  bisnis  industri  penyiaran  dan komunikasi;  implementasi  teknologi  konvergensi
(teknologi  produksi  konten,  teknologi  pemrosesan informasi,  yang  juga  mendukung  interaksi  antara konsumen dan produsen).  Dalam proses pembuatan desain ini perlu melibatkan publik, termasuk KPI.

## REKOMENDASI
Kemkominfo,  KPI  dan  DPR  perlu  meninjau kembali  dan  memosisikan  draf  RUU  revisi  UU Penyiaran  sebagai  regulasi  bidang  konvergensi khususnya  bidang  penyiaran.  RUU  ini  kelak mengatur  mata  rantai  bisnis  penyiaran  digital sehingga  perlu  dijelaskan  interkoneksi  antara industri  penyiaran  dan  industri  telekomunikasi. Terlepas dari pengaruh politik, KPI dan Kemkominfo  perlu  meninjau  kembali  peran keduanya  baik  secara  historis  maupun  peluang untuk  menciptakan  sebuah  kemitraan  seperti Kemkominfo dengan BRTI.

## PENUTUP
Studi  ini  memberikan  gambaran  umum mengenai  isu-isu  terkemuka  serta  tata  kelola industri  penyiaran  dan  telekomunikasi  di  Indonesia memasuki  era  konvergensi  antara  kedua  industri tersebut. Baik industri telekomunikasi dan penyiaran  telah  memanfaatkan  TIK  sebagai  bagian dari  nilai  tambah  produk  dan  layanannya.  UU  No. 32/2002  tentang  Penyiaran  dan  UU  No.  36/1999 tentang  Telekomunikasi  tidak  cukup  mengatur perubahan  teknologi  yang  telah  mengaburkan batasan  tegas  antara  dua  industri  ini.  Kebijakan yang  mengatur  hal-hal  konvergensi  saat  ini dilakukan  melalui  peraturan  menteri  Kominfo, termasuk  mengatur  migrasi  TV  terestrial  tak berbayar  analog  ke  digital.  Akan  tetapi,  legalitas peraturan  ini  tidak  cukup  kuat  karena  utamanya
absensi  UU  yang  mengatur  digitalisasi.  Alhasil, peraturan menteri ini dapat sewaktu-waktu dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung.  Unifikasi  UU Penyiaran,  UU  Telekomunikasi  (dan  UU  ITE)  sulit diwujudkan.  Karenanya,  baik  pemerintah  dan parlemen  sepakat  untuk  mensinkronisasikan  revisi, khususnya, UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi. Hisotris pembuatan kedua UU ini telah membentuk path  dependence terutama  peran  badan  regulator independen:  KPI  dan  BRTI  dalam  komposisi pembuatan  kebijakan  transisi  saat  ini,  maupun konvergensi  yang  akan  datang.  Dalam  draf  revisi UU  Penyiaran,  terdapat  perbedaan  yang  cukup signifikan  antara  Kemkominfo  dan  KPI,  yakni perebutan  otoritas  dalam  regulasi  bidang  penyiaran antara  kedua  institusi  tersebut.  Di  dalam  draf  versi pemerintah,  KPI  dihapus  dan  diganti  menjadi ‘Komisi  Pengawas  Isi  Siaran’  yang  tidak  memiliki otoritas dalam menentukan kebijakan yang meregulasi industri penyiaran.  Sementara, di  dalam draf  versi  KPI,  peran  KPI  ‘diperluas’  sebagai regulator  dan  Kominfo  sebagai  pelaksana  teknis daripada kebijakan. Sementara, Kemkominfo tengah  mempersiapkan  revisi  UU  Telekomunikasi dengan fokus mengkonvergensi antara telekomunikasi  dan  internet  sebagai  fondasi  dasar dari infrastruktur dan jaringan industri digitalisasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  para narasumber  yang  bersedia  diwawancara  untuk mendukung penelitian. Peneliti juga berterima kasih kepada  Dr.  Danny  Butt, research  fellow di the University  of  Melbourne,  Australia ,  pembimbing peneliti selama mengerjakan proyek penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
ACMA.
(2011). Converged Legislative
Frameworks  –  International  Approaches .
Occasional  Paper.  July  2011.  Australian Communication and Media Authority.
Ariyanti,  S.  (2013)  Studi  Pemanfaatan  Digital Dividend untuk Layanan Long Term
Evolution (LTE). Buletin Pos dan
Telekomunikasi . 11(3): 189-208. Azmi, R. (2013) Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan  Televisi  Digital  Free-to-Air di Indonesia. Buletin Pos dan
Telekomunikasi . 11(4):265-280.
BPS  (2014)  ‘Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia:
Pertumbuhan  PDB  Tahun  2013  Mencapai
5,78 persen’. Berita Resmi BPS.
http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_05feb14.p
df [diakses pada 29 Januari 2015]
Barbour,  R.R.  (2008) Introducing  Qualitative
Research . SAGE publications Ltd. London
Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative,  quantitative,  and  mixed  methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks: Sage. Denzin,  N.  (1994)  The  art  and  politics  of interpretation dalam Handbook of Qualitative Research .  pp.500-515.  Sage  publication. California. DPR (2015) ‘Tentang DPR’ http://www.dpr.go.id/tentang/fraksi [tanggal akses 11 Maret 2015] DPR (2015) ‘Tentang Komisi I’ http://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang- Komisi-I [tanggal akses 11 Maret 2015] DPR  (2015)  ‘Program  Legislasi  Nasional  2015- 2019’ http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas- long-list [tanggal akses 19 Agustus 2015]. Gatra online (2014) ‘MNC Serius Garap Broadband dan IPTV di Indonesia’.
http://www.gatra.com/ekonomi-1/61421-mnc-
serius-garap-broadband-dan-iptv-di- indonesia.html [tanggal  akses  25  Agustus 2015].
Greener,  Ian.  (2005).  State  of  Art:  the  Potential  of Path Dependence in Political Studies. Politics 25(1): 62-72.
Gordon,  R.  (2003). Convergence  Defined.  Digital Journalism:  Emerging  Media  and  the Changing Horizons of Journalism (ed. Kevin
Kawamoto). Rowman& Littlefield Publishers. Washington
http://www.ojr.org/ojr/business/1068686368.
php (tanggal akses 20 Mei 2015).
Hutabara,  D.P.  (2014)  Tinjauan  terhadap  Model
Bisnis Penyelenggaraan Penyiaran TV
Digital. COMTECH. 5(1):485-494.
Jiwani N. F. Krawchenko, T. (2014). Public Policy, Access  to  Government,  and  Qualitative Research  Practices:  Conducting  Research within  a  Culture  of  Information  Control.
Canadian Public Policy/ Analyse de Politiques . March 2014: 57-66
Komisi  I  DPR  (2015)  ‘Laporan  Singkat’ http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1- Lapsing-Rapat-kerja-Komisi-I-DPR-RI- dengan-Menkominfo-RI-1423014508.pdf [tanggal akses 11 Maret 2015]
KPI Pusat (2015) KPI: Seleksi  Anggota KPI PUsat
2013-2016 Berjalan Sesuai Prosedur http://www.kpi.go.id/index.php/lihat- terkini/40-topik-pilihan-2/31465-kpi-seleksi- anggota-kpi-pusat-2013-2016-berjalan- sesuai-prosedur (tanggal  akses  25  September
2015)
Lin,  T.T.C.  2013.  Convergence  and  Regulation  of
Multi-Screen  Television:  The  Singapore Experience. Telecommunication Policy. 37(2013):673-685.
Menon,  S.  2006.  Policy  Initiative  Dilemmas Surrounding  Media  Convergence:  A  Cross National Perspective. Prometheus. 24 (1): 59-
80.
Merriam, S.B. 2009. Qualitative Research: A Guide
to Design and Implementation . San Francisco: Jossey-Bass.
Merriam, S.B. 2014 Qualitative Research: A Guide to  Design  and  Implementation,  Revised  and Expanded  from  Qualitative  Research  and
Case  Study  Applications  in  Education . Jossey-Bass. San Fransisco
Nalle,  Victor  Imanuel  W.  2013.  Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan:  Kajian  Putusan  Nomor  23
P/HUM/2009. Jurnal Yudisial. 6(1):33-47. Nugroho,  Riant.  2014. Public  Policy:  Teori, Manajemen,  Analisis,  Konvergensi,  dan
Kimia  Kebijakan (edisi  kelima).  PT  Elex Media Komputindo. Indonesia.
Resmadi,  I,  Yuliar,S.  2014.  Kajian  Difusi  Inovasi Konvergensi Media di Harian Pikiran Rakyat. Jurnal Sosioteknologi. 13(2): 110-118 Riska,  M.  (2014)  ‘Penyedia  multipleksing  siap sewakan kanal’.
http://industri.kontan.co.id/news/penyedia-
multipleksing-siap-sewakan-kanal (tanggal akses 24 Maret 2015)
Setiawan,  D.  (2014)  “Perkembangan  Teknologi Telekomunikasi Wireless dan Tantangan bagi Indonesia ke depan”. Paparan dalam Seminar Sistem Telekomunikasi dan Informasi (SSTI)
2014, Unika Atmajaya.
SDPPI  website  (2015)  ‘Profil>  Sejarah  Singkat’.
http://sdppi.kominfo.go.id/artikel-sejarah- singkat-1-2 (tanggal  akses  25  September 2015)
Shin,  D-H.  (2005)  Technology  Convergence  and Regulatory  Challenge:  a  Case  from  Korean Digital Media Broadcasting. Info. 7(3):47-58 Tapsell,  R.  (2014)  Platform  Convergence  in Indonesia:  Challenges  and  Opportunities  for
Media Freedom. Convergence: the International  Journal  of  Research  into  New Media Technologies. May (2014):1-16
Thierer,  A.  (2005)  Are  “Dumb  Pipe”  Mandates Smart  Public  Policy?  Vertical  Integration, Net  Neutrality,  and  the  Network  Layers Model. Journal  on  Telecommunications  & High Technology Law 3(2): 275-308.
Tierney,  W.G.  Clemens,  R.F.  (2011)  Qualitative Research  and  Public  Policy:  The  Challenges of  Relevance  and  Trustworthiness. Higher Education: Handbook of Theory and Research (ed. John C. Smart and Michael B. Paulsen). Springer. New York.
Werbach,  K  (2005)  'Breaking  the  Ice:  Rethinking Telecommunications  Law  for  the  Digital Age', Journal  On  Telecommunications  & High Technology Law . 4(1): 59-95 .
Wibawa,  A.  Afifi,  S,  dan  Prabowo,  A.  (2010) Model  Bisnis  Penyiaran  Televisi  Digtial  di Indonesia. Jurnal Ilmu Komunikasi . 8(2):117- 130.
Willis,  W.J.  (2007) Foundations  of  Qualitative Research . Sage Publications. United States of America.

## Dokumen
 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2002  tentang
Penyiaran  Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran Usulan Pemerintah  Rancangan Undang-Undang Tentang Penyiaran Usulan KPI  Peraturan Menteri Kominfo No.22/ PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan  Penyiaran  Televisi  Digital Terrestrial Penerimaan Tetap tidak Berbayar  Peraturan Menteri Kominfo No. 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Rencana  Induk  Frekuensi  Radio  untuk
Keperluan  Televisi  Siaran  Digital  Terestrial

## Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz
 Peraturan  Menteri  Kominfo  No.  18/2012 tentang  Tata  Cara  Perhitungan  Tarif  Sewa
Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan
Penyiaraan Multipleksing
 Peraturan  Menteri  Kominfo  No.  32/2013 tentang  penyelenggaraan  penyiaran  televisi secara  digital  dan  penyiaran  multipleksing melalui sistem terrestrial
 Peraturan  Menteri  Kominfo  No.  15/2014 tentang  penyelenggaraan  layanan  televisi protokol internet
 Surat Putusan Mahkamah Konstitusi
No.031/PUU-IV/2006
 Putusan  Mahkamah  Konstitus.    Perkara  No 005/PUU-I/2003.  Berita  Negara  Republik Indonesia No 63 tahun 2004. 6 Agustus 2004.
 “Dokumen Konsultasi Publik: Penyempurnaan Regulasi Tarif dan Interkoneksi” http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/us ers/1536/Dokumen%20Penyempurnaan%20
Regulasi%20Tarif%20dan%20Interkoneksi%
20-%20Konsultasi%20Publik.pdf [tanggal akses 30 Januari 2015]  ‘Kebijakan Akselerasi Pengembangan
Broadband  di  Indonesia’,  presentasi  Dirjen PPI  pada  Rakornas  Kemkominfo  2013 http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Pa paran%20Bapak%20Dirjen%20PPI%20Rako rnas%202013.pdf [tanggal  akses  19  Maret 2015]
 Siaran  Pers  Aliansi  Jurnalis  Independen (AJI).  2014.  ‘Cabut  Permen  Kominfo  No 32/2013 atau Pidanakan
Tifatul’.
http://melekmedia.org/kajian/pantau-
media/cabut-permen-kominfo-no-322013- atau-pidanakan-tifatul// (tanggal  akses  18
Maret 2015). Siaran Pers Humas Kemkominfo No.9/PIH/KOMINFO/2/2015 ‘Seleksi
Calon  Anggota  Regulasi  Telekomunikasi Indonesia  (KRT-BRTI)  Peride  2015- 2018’.
http://sdppi.kominfo.go.id/?mod=news&a ction=view&cid=26&page_id=2284&lang =en (tanggal akses 25 September 2015) .