## TEORI PERUBAHAN UUD DAN PRAKTEK BERDASARKAN UUD 1945
Nenden Herawaty S

## A. Pendahuluan
Jatuhnya  Soeharto  menandai berakhirnya  era  rezim  otoritarian  yang  telah berkuasa  selama  lebih  dari  tga  puluh  tahun  sehingga  membuka  peluang  suksesi kepemimpinan nasional kepada B.J.Habibie. selain itu, terjad dinamisasi luas bagi bangsa  Indonesia  untuk  mereformas  secara  struktural  seluruh  aspek    kehidupan berbangsa dan bernegara baik politik, ekonomi, dan hukum. 1
Sebagaimana  diketahui  sejak  diberlakukannya  Undang-Undang  Dasar Pertama,  19  Agustus  1945  (  diumumkan  Tanggal  18  Agustus  1945),  yang kemudian  dikenal  dengan  nama  Undang-undang  Dasar  1945,  hingga  kini Indonesia telah tiga kali melakukan penggantian sistem konstitusinya, dari UUDs 1945  ke  UUDs  RIS  (31  Januari  1950),  dari  UUDs  RIS  ke  UUDs  1950  (17 Agustus  1950)  dari  UUDa  1950  kembali  lagi  ke  UUD  1945  (5  Juli  1959). Kesemua  UUD  tersebut  bersifat  sementara.  Sifat  kesementaraan  UUD  1945 tersurat dalam Bab XVI, Aturan Tambahan UUD, Pasal 2 yang berbunyi,
“...............Dalam  enam  bulan  sesudah  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat dibentuk,  Majelis  itu  bersidang  untuk  menetapkan  Undang-undang Dasar........................”
Kesementaraan UUD RIS dan UUD 1950 tertulis dalam UU No. 7 Tahun 1950  tentang  Perubahan  Konstitusi  Sementara  RIS  menjadi  UUD  Sementara  RI 1950.  Kesementaraan  kedua  UUD  tersebut  juga  tercantum  dalam  Pasal  1  UUD 1950.
Terlepas  dari  kepentingan  politik  yang  melatarbelakangi  diberlakukannya kembali  UUD  1945  (5  Juli  1959),  yang  kemudian  diposisikan  sebagai  konstitusi permanen  menghadirkan  fakta  sejarah  bahwa  dua  rezim  pemerintahan  yang berdiri  di  atas  UUD  tersebut  adalah  pemerintahan  yang  menerapkan  kebijakan
1 ValinaSingka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 50
negara  yang  bersifat top-down dan  berujung  pada  kediktatoran.  Tidak  bisa dipungkiri  bahwa  akibat  kesederhanaan  dan  keterbatasan  pasal  dalam  UUD tersebut  memungkinkannya  untuk  bisa  ditafsirkan  berdasarkan  kepentingan kekuasaan.  Namun  seiring  dengan  runtuhnya  kekuasaan  Orde  Baru  (21  Mei 1998),  yang  dalam  periode  kepemerintahannya  menempatkan  UUD  1945 bagaikan sesuatu yang sakral dan sempurna, runtuh pula sifat “kesakralan” UUD tersebut.  MPR,  sebagai  lembaga  yang  memiliki  otoritas  melakukan  perubahan dituntutan oleh kaum reformis untuk segera melakukan perubahan atas UUD yang telah terbukti selalu menghadirkan kediktatoran. Sesuatu yang tidak mudah karena keyakinan  bahwa  UUD  tersebut  telah  sempurna,  akibat  doktrin  32  tahun  Orde Baru,  masih  cukup  banyak  dianut  oleh  elit  kekuasaan,  tidak  terkecuali  di  dalam MPR,  mereka  berupaya  menjaga  dan  mempertahankan  keaslian  dan kemurniannya.  UUD  1945  diyakini  sebagai  produk  perjuangan  murni  bapak bangsa  yang  karenanya  harus  tetap  dipelihara  keasliannya.  Namun  opini  yang dilakukan  melalui  media  dan  unjuk  rasa  yang  dilakukan  kaum  reformos menyebabkan  pihak  yang  masih  mencoba  mempertahankan  tidak  lagi  mampu bertahan.  Setahap  demi  setahap  UUD  1945  mengalami  perubahan  yang  dikenal dengan  sebutan  ‘amandemen’.  Selama empat  tahun  sejak  ide  reformasi  di  segala bidang mulai digulirkan, terjadi pertarungan antara yang menghendaki perubahan total  dengan  yang  berusaha  untuk  mempertahankan  kemurnian  berlangsung. Setiap  tahun,  dalam  kurun  waktu  tersebut  MPR  harus  melakukan  amandemen demi  amandemen  (Amandemen  I  –  19  Oktober  1999,  Amandemen  II  –  18 Agustus 2000, Amandemen III – 9 November 2001, Amandemen IV – 10 Agustus 2002). 2
Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  mengamanatkan  bahwa  susunan  Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara yang  berkedaulatan  rakyat  yang  dalam  pelaksanaannya  menganut  prinsip
2 Hendarmin Ranadireksa, Bedah Konstitusi Lewat Gambar Dinamika Konstitusi Indonesia , Fokusmedia, Bandung, 2009, hlm.iii-iv
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. 3

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  penulis  membatasi  rumusan masalah  tersebut  dalam dua  rumusan  masalah  yaitu bagaimana  teori  dan praktek perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ?

## C. Pembahasan

## 1. Teori Konstitusi
Negara  yang  menganut  sistem  negara  hukum  dan  teori  kedaulatan  rakyat dalam  konsep  pemerintahannya  menggunakan  konstitusi  atau  Undang-Undang Dasar  sebagai  norma  hukum  yang  tertinggi  di  samping  norma  hukum  yang  lain. Undang-Undang  Dasar  sebagai  konstitusi  tertulis  menurut  A.A.H.Struycken, merupakan dokumen formal yang berisi :
1) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
2) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa
3) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang endak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
4) Suatu  keinginan,  dengan  mana  perkembanga  kehidupan  ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.
Negara  yang  konstitusional  digambarkan  sebagai  lembaga  negara  dengan fungsi  normatif  tertentu,  yakni  perindungan  bagi  hak-hak  asasi  manusia,  serta pengendalian  dan  pengaturan  kekuasaan.  Eric  Barendt  dalam  buku An Introduction  to  Constitutional  Law mengatakan,  konstitusionalisme  merupakan suatu  paham  yang  membatasi  tugas  pemerintah  melalui  suatu  konstitusi.  Ahli konstitusi Jepang, Naoki Kaboyashi menyatakan, konstitusi atau Undang-Undang
3 Penjelasan Umum UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
Dasar memiliki tujuan cara-cara untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak asasi rakyat.
Pada  umumnya,  materi  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  mencakup tiga hal yang fundamental:
Pertama , adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganya;
Kedua , ditetapkannya ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental Ketiga ,  adanya  pembagian  dan  pembatasan  tugas  ketatanegaraan  yang  juga bersifat fundamental.
Pembagian  dan  pembatasan  tugas  ini  oleh  Montesquieu  dibagi  menjadi  tiga kekuasaan, yaitu:
1) Legislatif, pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang;
2) Yudikatif, pemegang kekuasaan di bidang kehakiman;
3) Eksekutif, pemegang kekuasaan dibidang pemerintahan
Negara  hukum  yang  demokratis  akan  memegang  tiga  prinsip  ini,  yang dikenal dengan istilah triaspolitika. 4
Perubahan konstitusi itu dilakukan dengan tujuan : 1) untuk memperbaiki sistem  kekuasaan  agar  mampu  mengikuti  perkembangan  tuntutan  zaman  sari sistem yang otoriter kepada sistem yang demokratis; 2) untuk menciptakan sistem kekuasaan  yang  sifat check  and  balance dan  melindungi  hak-hak  asasi  manusia.
Perubahan  konstitusi  di  negara-negara  tersebut  diatas  pada  umumnya  dilakukan oleh satu komisi konstitusi yang bersifat independen. 5

## 2. Konvensi Ketatanegaraan sebagai Express Agreement
Bentuk  lain  konvensi  ketatanegaraan  menurut  para  ahli  hukum ketatanegaraan adalah exprees agrement . Seperti telah dikemukakan bahwa E.C.S. Wade dan Godfrey Philips menyatakan,” conventions are a mixture of rules based on custom and expediency, but somerings their source is exprees agreement” .
Sementara  itu  dalam  kaitannya  dengan  timbulnya  konvensi  ketatanegaraan Jennings  menyatakan  bahwa,” some  of  them,  such  as  those  expressed  in
4 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 14-16
5 Valina Singka Subekti, op.cit., hlm. 58
revolutions  of  the  Imperial  Conferences,  are  definite  and  clearly  established .” Jadi  selain  yang  berlangsung  secara  evolusi  dalam  bentuk  kebiasaan,  konvensi ketatanegaraan dapat pula terjadi dengan cepat (revolusi).
Berdasarkan  pandangan  Wade  (et.a.l.)dapat  disimpulkan  bahwa  konvensi ketatanegaraan berdasarkan dari tiga sumber, yaitu :
1) Kebiasaan ketatanegaraan;
2) Kepatutan ( expediency )
3) Express agreement.
Ketiga  bentuk  konvensi  ketatanegaraan  tersebut  oleh  Ismail  Suny  diuraikannya lebih lanjut disertai contoh di Indonesia dan perbandingan di Inggris.
Ad  1.  Praktik  konvensi  ketatanegaraan  yang  berasal  dari  suatu  kebiasaan  pada awal  kemerdekaan  adalah  penunjukkan  seorang  Perdana  Menteri  oleh Presiden  selama  berlakunya  Undang-undang  Dasar  1945  dari  pemimpin- pemimpin  Partai  Politik  atau  koalisi  partai-partai  yang  mempunya  suara terbanyak dalam Komite Nasional Pusat. Ini adalah serupa dengan praktik di  Inggris,  di  mana  Raja  harus  mengundang  pemimpin  partai  atau  koalisi partai-partai  yang  paling  berpengaruh  dalam  Majelis  Rendah  untuk membentuk kabinet.
Ad  2.  Contoh  konvensi  ketatanegaraan  yang  berasal  dari  suatu  ketentuan berdasarkan  kepatutan  ( expediency )  adalah  cara  penggunaan prerogatif Presiden  dalam  penunjukkan  anggota-anggota  Komite  Nasional  Pusat sesudah  perundingan  dengan  Wakil  Presiden  pemimpin politik  yang  lain. Praktik  ini  adalah  sesuai  dengan  keadaan  Inggris,  di  mana  umpamanya seorang  Perdata  Menteri  yang  dikalahkan  di  Majelis  Rendah,  kemudian membubarkan  Parlemen,  setelah  itu  dikalahkan  pula  dikalahkan  pula dalam  Pemilihan  Umumdan  akhirnya  meminta  kepada  Raja  untuk membubarkan  Parlemen  untuk  kedua  kalinya  dengan  harapan  untuk mengatasi jalan buntu ( dead lock )
Ad  3. Express  agrement sebagai  konvensi  ketatanegaraan  secara  konkret  timbul dalam  praktik  ketatanegaraan  di  Indonesia  ketika  keluar  Maklumat  Waki
Presiden  No.  X  dan  Maklumat  Pemerintah  pada  14  Nopember  1945  atas dasar Aturan Peralihan dan Tambahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sementara  itu  Wheare  menerangkan  bahwa  konvensi  ketatanegaraan sekurang-kurangnya  timbul  dari  dua  sumber.  Kadang-kadang  berlaku  selama periode  waktu  yang  lama  dan  bertahap  terebih  dahulu  mencapai  kekuatan persuasif  dan  kemudian  diwajibkan.  Adalah  biasa  untuk  menyebut  konvensi  ini sebagai  “adat”.  Tetapi  suatu  konvensi  dapat  timbul  dengan  lebih  cepat  dari  ini. Mungkin  ada  kesepakatan  di  kalangan  orang-orang  yang  berkepentingan  untuk bekerja dengan cara tertentu dan menggunakan peraturan tingkah laku. Ketentuan ini  segera  mengikat  dan  merupakan  konvensi.  Ia  tidak  timbul  karena  kebiasaan, dan tidak mempunyai sejarah pemakaian sebelumnya. Ia muncul dari kesepakatan ( agremeent ).
Sejalan  dengan  pendapat  Wheare,  Ismail  Sunny  mengakui  keberadaan bentuk  kedua  konvensi  ketatanegaraan  yang  disebut express  agremeent ini.
Baginya,  konvensi  ketatanegaraan  tidak  perlu  selalu  merupakan  ketentuan  yang tidak  tertulis,  yang  timbul  dari  persetujuan  ( agremeent )  boleh  saja  berbentuk tertulis. Ia mungkin berupa suatu persetujuan yang ditandatangani oleh pemimpin- pimpin  negara  seperti  persetujuan  antara  Wakil  Presiden  Indonesia  dan  Badan Pekerja pada 16 Oktober 1945 atas suatu memorandum yang dikeluarkan setelah pembicaraan  antara  menteri-menteri  seperti  Maklumat  Pemerinta  pada  14 November  1945.  Bentuk  ini  dalam  ketatanegaraan  Inggris  adalah  persetujuan yang  dinyatakan,  bahwa  suatu  perubahan  dalam  hukum  mengenai  penggantian Mahkota  ( sucession )  atau  gelar  Raja  memerlukan  pengesahan  parlemen  dari semua  Dominion  begitupun  dari  Parlemen  Kerajaan  Inggris  sendiri.  Bahkan konvensi-konvensi  ketatanegaraan  ini  telah  mencapai  bentuk  yang  lebih  formal dan  ungkapan  otoriter,  karena  tercantum  dalam  bagian  kedua  dari  pendahuluan ( preamble ) Statute  of  Westminster .  Ole\h  karena preamble menurut  Hukum  Tata Negara  Inggris  tidak  mempunyai  akibat  hukum,  keadaan  ini  memperkuat kedudukan konvensi ketatanegaraan. 6
6 Donald A.Rumokoy, Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia , Media Prima Aksara, Jakarta, 2011. Hlm. 61 - 64
Di Indonesia perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yang  tidak  terlepas  dari  sejarah  berdirinya  Republik  ini  seperti,  sebelum Proklamasi  Kemerdekaan  negara  Republik  Indonesia,  bangsa  Indonesia  dibawah kekuasaan  pemerintah  bala  tentara  Jepang,  telah  mengenal  suatu  konstitusi  yang waktu  itu  diberi  nama  “Hukum  Dasar”,  namun  konstitusi  itu  belum  sempat digunakan.
Sementara  sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  Negara  Republik  Indonesia pada  tanggal  17  Agustus  1945  hingga\  sekarang  ini  (2003),  bangsa  Indonesia ternyata telah mengalami lima konstitusi, selain Hukum Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu :
1) Konstitusi  Pertama  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  ditetapkan  oleh  Panitia  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945
2) Konstitusi  Kedua,  adalah  konstitusi  (sementara)  Repubik  Indonesia Serikat  (Konstitusi  RIS)  tahun  1949  yang  merupakan  hasil  Konferens Meja  Bundar  di  Den  Haag  pada  Tanggal  27  Desember  1949 (Konstitusi  RIS  ini  disahkan  melalui  Keputusan  Presiden  RIS  No.  48
Tahun 1950 tertanggal 31 Januari 1950).
3) Konstitusi  Ketiga,  adalah  Undang-Undang  Dasar  Sementara  (UUDS) tahun 1950 yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950, dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1950.
4) Konstitusi Keempat, sama dengan konstitusi pertama yang berdasarkan Dekrit  Presiden  5  Juli  1959.  Dikenal  dengn  istilah  Undang-Undang Dasar  19145  (perbedaan  Undang-Undang  Dasar  sebelum dan  sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1949 terletak pada eksistensi penjelasan. Secara yuridis  formil,  Penjelasan  meruakan  bagian  tak  terpisahkan  dari Undang-Undang  Dasar  (1945)  Dekrit  Presiden  itu;  Lembaran  Negara tahun 1959 No. 75.
5) Konstitusi Kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  yang  telah  diubah  empat  kali,  tahun  1999  sampai  tahun 2002.
Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI)  tanggal  18  Agustus  1945  sampai  dengan  27 Desember  1949,  kemudian  diganti  dengan  Konstitusi  Sementara  Republik Indonesia  Serikat  (RIS).  Konstitusi  Sementara  RIS  berlaku  sampai  dengan  17 Agustus  1950  karena  Negara  Indonesia  kembali  ke  benruk  Ngara  Kesatuan dengan konstitusi baru yakni Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Undang-Undang  Dasar  Sementara  Tahun  1950  sendiri  berlaku  sampai dengan  dikeluarkannya  Dekrit  Presiden  tanggal  5  Juli  1959,  yang  menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. 7
Pengesahan  Undang-Undang  Dasar  1945  satu  hari  setelah  Kemerdekaan Indonesia menimbulkan kekosongan hukum selama satu hari atau 24 jam. Untuk mengantisipasi hal ini maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945 tanggal  10  Oktober  1945  Pasal  1 berbunyi  :”Segala badan  negara  dan peraturan- peraturan  yang  ada  sampai  berdirinya  Negara  Republik  Indonesia  pada  Tanggal 17  Agustus  1945,  selama  belum  diadakan  yang  baru  menurut  Undang-Undang Dasar  masih  berlaku  asal  saja  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar tersebut.
Sekedar  untuk  mengingat  kembali  pada  sejarah  dalam  ketatanegaraan Indonesia  maka  perlu  juga  diketahui  tentang  Maklumat  No  X,  menurut Hendarmin  Ranadreksa,  beliau  menyakini  Maklumat  No.  X  adalah  angka  10 (angka Romawi) berdasarkan beberapa alasan :
1) Hingga  kinipun,  nomor  kode  surat  resmi,  untuk menyatakan bulan,  lazim ditulis  dengan  huruf  Romawi.  Maklumat  No.  X  diterbitkan  16  Oktober 1945, artinya diterbitkan pada bulan Kesepuluh.
2) Maklumat  No.  X  bukanlah  dokumen  yang  dibuat  secara  dadakan  atau dbuat  dengan  maksud  tertentu  (bahasa  sekarang  rekayasa)  karena  latar belakang hingga diterbitkannya dokumen negara tersebut jelas dan runtut.
3) Sebagaimana  dokumen  negara,  yang  demikian penting  dan  strategis,  sulit diterima  akal  sehat,  seseorang  dengan  integritas  pribadi  sekaliber  Bung
7 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.10-11
Hatta,  apalagi  sebagai  Wakil  Presiden  RI  yang  sah,  sanggup membubuhkan nomor misteri (huruf X), hal hanya akan melemahkan arti dan integritas dokumen tersebut sebagai dokumen resmi negara
4) Demikian  pula  amat  sukar  di  terima  akal  sehat,  tokoh  sekaliber  Bung Karno,  sebagai  Presiden  RI  yang  sah  membiarkan,  menerima  bahkan mematuhi isi maklumat di dasarkan pada nomor yang demikian ganjil. 8

## D. Teori Perubahan dan Praktek Berdasarkan UUD 1945

## 1. Perbandingan Dari Berbagai Negara
Konstitusi  atau verfassung itu  sendiri,  menurut  Thomas  Paine  dibuat  oleh rakyat  untuk  membentuk  pemerintahan,  bukan  sebaliknya  ditetapkan  oleh pemerintah  untuk  rakyat,  “ A  constitution  is  not  act  of  a  government,  but  of  a people  constituting  a  goverment,  and  a  government  without  a  constitution  is power  without  right .”  Bahkan,  lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Thomas  Paine, “  A constitution  is  thing  antecedent  to  government;  and  a  government  is  only  the creature  of  a  constitution ”.  Konstitusi  mendahului  suatu  pemerintahan,  karena pemerintahan  itu  justru  dibentuk  berdasarkan  konstitusi.  Karena  itu,  Undang- Undang Dasar harus dipandang ada lebih dulu daru adanya pemerintahan negara.
Pandangan  Thomas  Paine  ini  tentu  dapat  dipandang  sangat  idealistis,  yang apabila  dibandingkan  dengan  kenyataan  sejarah  dapat  timbul  kesimpulan  yang berbeda.  Dalam  kenyataan  praktik,  Undang-Undang  Dasar  itu  selalu  disusun, dibentuk,  dan  diberlakukan  oleh  kekuasaan,  sehingga  kekuasaan  selalu ada  lebih dulu  daripada  Undang-Undang  Dasar. Namun, jika dihubunkan  dengan  teori zelf bindung theorie (self binding theory ), dimana pembentuk hukum dianggap terikat oleh  hukum  yang  dibuatnya  sendiri,  maka  fakta  historis  itu  tidak  meniadakan kesimpulan  bahwa  yang  pertama  dan  tertinggi  bukanlah  kekuasaan  itu  sendiiri, melainkan  prinsip-prinsip  konstitusi  itu  sendiri  dimana  salah  satunya  adalah prinsip  pengikatan  diri  sendiri  ( self  binding  principle )  tersebut.  Lagi  pula,  yang
8 Hendarmin Ranadireksa, op.cit., Hlm. 27-28
dimaksudkan  oleh  Thomas  Paine,  bukanlah  konstitusi  dalam  arti  konkrit  dan tertulis, melainkan konstitusi sebagai ide, sebagai prinsip-prinsip konstitusionalisme.  Seperti  dalam  pengalaman  di  Inggris,  ide-ide  konstitusi  itu sendiri  tidaklah  tertulis  dalam  satu  teks,  tetapi  tersebar  banyak  teks  dan  tersebar dalam praktik-praktik kenegaraan di sepanjang sejarah.
Oleh  karena  itu,  pengertian  bahwa  konstitusi  mendahului  pemerintahan tetap  dapat  dianggap  berlaku,  meskipun  dalam  praktik  banak  juga  negara  yang ebih  dulu  diproklamasikan  baru  Undang-Undang  Dasarnya  disahkan.  Misalnya, “ the  federal  constitution  of  the  United  State  of  America ”  baru  disahkan  pada tanggal  17  September  1787,  yaitu  11  tahun  setelah  deklarasi  kemerdekaan Amerika Serikat dari  Inggris pada tanggal 4 Juli 1776. Bekas negara federal Uni Soviet  mengesahkan  Undang-Undang  Dasarnya (Konstitusi  Federal )  pada  tahun 1924,  setelah  Belanda  yang  sekarang  juga  baru  mengesahkan Grondwet pada tanggal  2  Februari  1814,  yaitu  setelah  2  buan  dan  11  hari  setelah  Proklamasi Kemerdekaannya  dari  Perancis  pada  Tanggal  21  November  1813.  Republik Indonesia  yang  diproklamasikan  sebagai  negara  merdeka  dan  berdaulat  pada Tanggal  17  Agustus  1945,  juga  baru  mengesahkan  Undang-Undang  Dasar  1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. 9
Faktor  Internasional  dapat  mempengaruhi  secara  langsung  maupun  tidak langsung.  Apabila di  Filipina pengaruh  Amerika secara langsung berperan  untuk mendorong  jatuhnya  Marcos,  tidak  demikian  halnya  dengan  Indonesia.  Secara historis peran Amerika dominan dalam perkembangan politik maupun ekonomi di Filipina seperti yang diperlihatkan oleh Konstitusi Filipina 1935. Bangsa Amerika diberikan purity  right ,  yaitu  hak  yang  sama  dengan  bangsa  Filipina  dalam mengelelo sumber daya alam Filipina. Selain ketergantungan ekonomi yang kuat kepada penjajanh Amerika. Usaha ekonomi yang berskala besar dikuasai Amerika yang  menjalin  hubungan  kepentingan  dengan  para  tuan  tanah  kaya  atau  kaum ilustrados.  Maka,  tidak  heran  setelah  Filipina  merdeka,  Amerka  tetap  memberi
9 Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 9-10
perhatian  besar,  termasuk  ketika  Marcos  dianggap  telah  semakin  memperburuk kondisi politik ekonomi Filipina. 10
Konstitusi  Prancis  yang  pertama adalah bersandar pada paham  John  Locke dan  Montesquieu.  Kemudian pada  tahun  1792, bentuk constitutionele  monarchie berubah menjadi Republik demokrasi. Yang dijadikan pedomanpun berubah, tidak lagi paham John Locke dan Montesquieu tetapi paham Rousseau.
Paul  Scholten  dalam  bukunya Algemeen  Deel ,  membentangkan  tentang metode konstruksi dalam penyusunan hukum positif. (ingat akan paham Radbruch mengenai “ rechts dogmatiek , yang merupakan tugas de jurist als medespeler ada tiga,  yakni  interpretation,  construction  dan  systematic.  Yang  penting  bagi  kita adalah tentang konstruksi yang terdiri dari :
1. Yang menggunakan abstraksi yakni rechtsanalogie .
2. Yang menggunakan determinasi yakni rechtsverfijning . 11

## 2. Perubahan UUD di Indonesia
Dengan  banyaknya  ketentuan  yang  diadopsi  ke  dalam  materi  Undang- Undang  Dasar  1945  pasca  Perubahan  Keempat,  dapat  dikatakan  bahwa  secara mendasar UUD 1945 memang telah mengalami perubahan menyeluruh. Namanya memang  tetap  disebut  sebagai  UUD  1945  atau  lebih  tepatnya  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Akan  tetapi,  isinya  telah mengalami  perubahan  yang  sangat  mendasar.  Apakah  UUD  1945  yang  baru  ini masih  dapat  disebut  sebagai  UUD  1945  ?  Karena  itu,  banyakyang  menjawab pertanyaan ini dengan negatif, termasuk kelompok masyarakat yang menolak ide perubahan  atas  UUD  1945.  Para  penentang  perubahan,  dengan  nada  sinis menyatakan  bahwa  setelah  diubah  Undang-Undang  Dasar  tersebut  lebih  baik disebut UUD 2002 daripada disebut UUD 1945, karena isinya telah mengkhianati nilai-nilai  Proklamasi.  Beberapa  pakar  yang  pro-prubahan,  ada  pula  yang mengajukan usukan agar Undang-Undang Dasar ini disebut saja UUD 2002.
10 Valina Singka Subekti, op. cit .,hlm. 55
11 C.S.T.Kansil.,Christine S.T.Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 66
Namun,  ada  beberapa  alasan  yang  menyebabkan  Undang-Undang  Dasar ini  tetap  dapat  kita  namakan  atau  bahkan  memang  lebih  tepat  untuk  dinamakan sebagai UUD 1945. Pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945  ini  tetap  tidak  diubah  sedikit  pun;  kedua  naskah  resmi  yang  dijadikan pegangan  atau  standar  dalam  melakukan  Perubahan  Pertama,  Perubahan  Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat UUD 1945 adalah naskah UUD 1945 versi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sedangkan naskah Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga  dan  Keempat  merupakan  naskah adendum  yang  dilampirkan pada  naskah asli UUD 1945 per 5 Juli 1959; Ketiga MPR-RI yang melakukan perubahan atas naskah  UUD  1945  pada  Tahun  1999  menetapkan  kesepakatan  dasar  sebelum melakukan  perubahan  itu,  yang  salah  satnya  adalah  bahwa  perubahan  itu dilakukan dengan sistem adendum.
Oleh karena ketiga alasan itulah maka naskah UUD 1945 pasca Perubahan Keempat  memang  sudah  seharusnya  tetap  disebut  sebagai  UUD  1945.  Nama resminya  sekarang  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Tahun  1945 sebagaimana dimaksud oleh Pasal II Aturan Tambahan UUD  1945. Dalam Pasal II Aturan Tambahan tersebut ditegaskan : 12
“dengan  ditetapkannya  perubahan  Undang-Undang  Dasar  ini,  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  terdiri  atas Pembukaan dan pasal-pasal”.
Menurut  Ismail  Suny  dalam  bukunya  Pergeseran  Kekuasaan  Eksekutif, keabsahan Undang-Undang Dasar 1945 harus dipertimbangkan dengan menunjuk kepada  berhasilnya  revolusi  Indonesia.  Oleh  karena  revolusi  Indonesia  berhasil, maka  apa  yang  dihasilkan  oleh  revolusi  itu,  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945 juga sah. Pendapat ini didasarkan atas pendapat seorang sarjana Austria bernama Hans Kelsen, dalam bukunya General Theory of Law and State yang mengatakan bahwa  jika  suatu  revolusi  rakyat,  atau  suatu  republik  diubah  bentukna  menjadi kerajaan  oleh  suatu coup  d’etat seorang  Presiden,  dan  jika  pemerintah  baru  itu sanggup  mempertahankan  konstitusi  baru  dengan  efektif,  maka  menurut  Hukum
12 Jimly Asshiddiqie, op.cit ., hlm. 133-134
Internasional, Pemerintah dan Konstitusi tersebut adalah Pemerintah yang sah dan Konstitusi yang juga sah berlaku bagi negara itu.
Sir  Ivor  Jennings  dalam  bukunya The  Lae  and  The  Constitution juga menyatakan  bahwa  revoludi  yang  berhasil  adalah  revolusi  yang  menciptakan konstitusi  baru.  Meskipun  revoludi  itu  sendiri  menyalahi  hukum  positif  yang berlaku  pada  waktu  itu,  akan  tetapi  jika  revolusi  tersebut  dapat  dipertahankan kekuaaanya  secara  efektif,  maka  kekuasaan  itu  diakui  oleh  Ilmu  Hukum  sebagai sesuatu yang sah. 13
Berbagai  konsekwensi  dari  perubahan  UUD  1945  ini  akan  menjadikan kehidupan  bangsa  bernegara  ini  pada  masa  pasca  2004  akan  mengalami perubahan yang amat mendasar, antara lain; MPR menjadi neben dengan lembaga tinggi lainnya; anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD; presiden, wakil presiden,  anggota  DPR,  anggota  DPD  dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat,  dan tidak  ada  lagi  GBHN.  Ketiadaan  GBHN  tentunya  akan  berpengaruh  kepada sistem  dan  alat  untuk  mewujukan  cita-cita  bangsa  bernegara,  atau  lebih  sempit lagi akan merubah sistem perencanaan pembangunan nasional.
Proses  pencarian  ini  pernah  dialami  oleh  hampir  semua  bangsa.  Amerika Serikat,  yang  dikenal  sebagai  negara  yang  memiliki  sistem  presidensial  yang paling  mantap,  telah  mengalami  dan  menjalani  proses  pencarian  tersebut  sekitar 100  tahun  setelah  sistem  presidensial  diterapkan  di  Amerika  Serikat  yang  ketika itu  memiliki  7  partai.  Dari  tulisantulisan  Woodrow  Wilson  (1879  dan  1884), Alexander Hamilton (1787) dan James Madison (1787) yang dikenal sebagai The Federalist  Papers dapat  diikuti  diskursusnasional  tentang  sistem  pemerintahan negara.  Wilson  dalam  beberapa  tulisannya  bahkanberusaha  menyakinkan bangsanya  untuk  menerapkan  Sistem  Pemerntahan  Kabinet  atau  Sistem Parlementer  yang  dipandang  lebih  mampu  menciptakan  stabilitas  pemerintahan. Usulan  Wilson  tersebut  kurang  direspons  positif  oleh  para  politisi  Amerika Serikat masa itu. Sebagai bangsa besar yang amat menghargai jasa dan pemikiran founding  fathers ,  rakyat  Amerika  memilih  untuk  tetap  mempertahankan The
13 Jimly Asshiddiqie, loc.cit .,hlm.79
Constitution  of  1787 dan  berusaha  menyesuaikan  Konstitusi  dengan perkembangan  kondisi  bangsa  dan  negara  secara  bertahap  melalui  amandemen yang  prosesnya  tidak  mudah.  Selama  230  tahun  Amerika  Serikat  telah mengadakan  27  kali  amandemen,  atau  rata-rata  9  tahun  setiap  amandemen, sebagai addendum atas Konstitusi yang asli.
Bagaimana  Indonesia  dapat  keluar  dari political  gridlock yang  terjadi karena  Eksekutif  hanya  didukung  oleh  koalisi  partai  yang  rapuh,  sementara Legislatif  dikuasai  oleh  7  partai  politik  yang  memiliki  agenda  poltik  sendiri? Nampaknya ada dua strategi besar yang perlu ditempuh oleh bangsa ini. Strategi pertama, menciptakan lingkungan yang lebih dapat menjamin sistem presidensial dapat berfungsi dengan efektif melalui penataan partai-partai politik agar tercipta mayority rule . Seperti dibuktikan oleh penelitian Mainwaring, sistem presidensial hanya  efektif  bila  ada  partai  pemenang  yang  mempunyai  posisi  dominan  pada badan legislatif. Kondisi tersebut hanya dapat tercapai bila jumlah partai terbatas, sehingga  ada  partai  yang  menguasai  lebih  dari  setengah  kursi  di  lembaga legislatif.  Strategi  kedua  adalah  menyesuaikan  sistem  pemerintahan  negara dengan  lingkungan  politik,  biasanya  dengan  membentuk  pemerintahan  koalisi. Untuk  mengelola  sistem  politik  yang  terfragmentasi,  kepala  pemerintahan  dapat memilih  salah  satu  dari bentuk  sistem pemerintahan kolektif,  diantaranya  Sistem Parlementer  seperti  yang  diuraikan  oleh  Wilson  dalam  tulisannya  ” Cabinet Government  in  the  United  States ”  (1979)  atau  Sistem  ’ Cohabitation ’  a  la Prancis. 14
Perubahan  UUD  1945  dalam  sistem  Negara  Indonesia  sekarang  tidak menganut  sistem Unicameral atau Bicameral melainkan  sistem  tiga  kamar ( Trikameral ).  Hal  itu  ditandai  dengan  adanya  tiga  lembaga  perwakilan,  yaitu Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Adanya tiga lembaga Negara seperti itu sistem  perwakilan  Indonesia  tidak  bisa  disebut  sebagai  sistem  demokrasi perwakilan Unicameral atau Bicameral melainkan  sistem  tiga  kamar
14 Sofian Effendi, Rektor Universitas Gadjah Mada dan Guru Besar Kebijakan Publik, makalah, hlm.5
( Trikameralisme ). 9 Dengan  merujuk  asas  trias  politika  yang  dikemukakan Montesquieu,  kekuasaan  di  Indonesia  terbagi  menjadi eksekutif,  legislatif, danyudikatif .DPR  dan  DPD  merepresentasikan  kekuasaan  legislatif.  DPR  adalah merupakan  wadah  wakil-wakil  partai  politik  hasil  pemilu.  DPD  adalah  Dewan Perwakilan Daerah, yang merupakan badan perwakilan di tingkat pusat.Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua pemilihan cara, yaitu sistem pemisahan kekuasaan  ( separation of power ) sebagai pengganti  prinsip  pembagian  kekuasaan  ( distribution  atau  division  of power ).Sebagai  contoh  adalah  fungsi  legislasi  dan  eksekutif  dalam  perubahan Pasal 5 ayat (1) junto Pasal 20 ayat (1) dalam perubahan pertama UUD 1945 yang dipertegas lagi dengan tambahan Pasal 20 ayat (1) dalam perubahan kedua UUD 1945.  Perubahan  UUD  1945  tersebut  tidak  lagi  menganut  sistem  MPR berdasarkan  prinsip  supremasi  parlemen  dan  sistem  pembagian  kekuasaan ( distribution  of  power )  oleh  lembaga  tertinggi  ke  lembaga-lembaga  negara  di bawahnya.Namun,  sekarang  MPR  mempunyai  kedudukan  yang  sederajat  dengan lembaga negara yang lain. Artinya tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara. 15
Konstitusi,  ketika  disusun  dan  diterapkan,  cenderung  menceerminkan keyakinan  dan  kepentingan  dominan,  atau  kompromi  antara  keyakinan  dan kepentingan  yang bertentangan,  yang  mencerminkan  masyarakat pada  waktu  itu. Lebih  dari  itu,  konstitusi  tidak  mesti  mencerminkan  keyakinan  dan  kepentingan politik  atau  hukum  saja.  Ia  bisa  saja  mencakup  kesimpulan-kesimpulan  atau kompromi-kompromi  atas  masalah  ekonomi  dan  sosial  yang  ingin  dijamun  atau dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya.
Langkah  penting  pertma  ke  arah  proses  pembentukan  Konstitusi  diambil oleh  kelompok  kecil  dan  aktif  yang  melalui  kepemilikan  pribadi  mereka  segera tertarik dengan hasil-hasil kerja mereka. Para anggota Konvensi Philadelphia yang menyusun  Konstitusi,  kecuali  beberapa  di  antaranya,  dengan  segera  secar langsung,  dan pribadi tertarik  dengan  dan  mengambil manfaat  dari,  dibangunnya
15 Deky Veven Exfanda , “ Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia ,Universitas Muhammadiyah Surakarta,2008, hlm 6-7
sistem baru. Konstitusi pada dasarnya adalah dokumen ekonomi yang didasarkan atas  konsep  bahwa  hak-hak  milik  pribadi  yang  fundamental  mendahului keberadaan  pemerintah  dan  secara  moral  di  luar  jangkauan  mayoritas  rakyat. Sebagian  anggota  Konvensi  tercatat  menuntut  hak  kepemilikan  atas  kedudukan yang  istimewa  dan  perlu  dipertahankan  dalam  konstitusi.  Konstitusi  disahkan dengan suara yang mungkin tidak lebih dari seperenam pria dewasa. 16
Berkenaan  dengan  prosedur  perubahan  Undang-Undang  Dasar,  dianut adanya tiga tradisi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain. Pertama , kelompok  negara  yang  mempunyai  kebiasaan  mengubah  materi  Undang-Undang Dasar  dengan  langsung  memasukkan  ( insert )  materi  perubahan  itu  ke  dalam naskah  Undang-Undang  Dasar.  Dalam  kelompok  ini  dapat  disebut,  misalnya, Republik  Perancis,  Jerman,  Belanda,  dan  sebagainya.  Konstitusi  Perancis misalnya  terakhir  diubah  dengan  cara  pembaharuan  yang  diadopsikan  kedalam naskah  aslinya  pada  tanggal  8  Juli  1999  lalu,  yaitu  dengan  mencantumkan tambahan  ketentuan  pada  Articel  3,  articel  4  dan  ketentuan  baru  Articel  53-2 naskah asli Konstitusi Perancis yang biasa disebut sebagai Konstitusi Tahun 1958. Sebelum terakhir diamandemen pada Tanggal 8 Juli 1999, Konstitusi Tahun 1958 itu  juga  pernah  diubah  beberapa  kali,  yaitu  penambahan  ketentuan  mengenai pemilihan  Presiden  secara  langsung  pada  tahun  1962,  tambahan  pasal  mengenai pertanggungjawaban  tindak  pidana  oleh  pemerintah  yaitu  pada  tahun  1993, diadakannya  perluasan  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  referendum  sehingga naskah  Konstitusi  Perancis  menjadi  seperti  sekarang.  Keseluruhan  materi perubahan itu langsung dimasukkan ke dalam teks konstitusi.
Kedua , kelompok negara-negara yang mempunyai kebiasaan mengadakan penggantian  naskah  Undang-Undang  Dasar.  Di  lingkungan  negara-negara  ini, naskah  konstitusi  sama  sekali  diganti  dengan  naskah  yang  baru,  seperti pengalaman  Indonesia  dengan  Konstitusi  RIS  Tahun  1949  dan  UUDS  Tahun 1950. Pada umumnya, negara-negara demikian ini terhitung sebagai negara yang sistem politiknya belum  mapan.  Sistem  demokrasi  yang  dibangun  masih bersifat
16 K.C.Wheare, Konstitusi Modern , Nusa Media, Bandung, 1996, hlm. 104-105
jatuh bangun, dan masih bersifat trial and error. Negara-negara miskin dan yang sedang  berkembang  di  Asia  dan  Afrika,  banyak  yang  dapat  dikategorikan  masih berada  dalam  kondisi  demikian.  Tetapi  pada  umumnya,  tradisi  penggantian naskah  konstitusi  itu  tidaklah  dianggap  ideal.  Praktek  penggantian  konstitusi  itu terjadi semata-mata karena keadaan keterpaksaan.
Oleh  karena  itu,  kita  perlu  menyebut  secara  khusus  tradisi yangdikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai model ketiga, yakni Perubahan konstitusi  melalui  naskah  yang  terpisah  dari  teks  aslinya,  yang  disebut  sebagai amandemen  pertama,  kedua,  ketiga,  keempat  dan  seterusnya.  Dengan  tradisi demikian,  naskah  asli  Undang-Undang  Dasar  tetap  utuh,  tetapi  kebutuhan  akan perubahan  hukum  dasar  dapat  dipenuhi  melalui  naskah  tersendiri  yang  dijadikan adendum  tambahan  terhadap  naskah  asli  tersebut.  Dapat  dikatakan,  tradisi perubahan  demikian  memangdipelopori  oleh  Amerika  Serikat,  dan  tidak  ada salahnya negara-negara demokrasi yang lain, termasuk Indonesia untuk mengikuti prosedur yang baik seperti itu. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah berlangsung  empat  kali berturut-turut  sampai  sekarang,  sesungguhnya,  tidak  lain juga mengikuti mekanisme perubahan gaya Amerika Serikat itu.
Mudah  tidaknya  prosedur  perubahan  dilaksanakan  mendapat  perhatian yang penting dalam studi Hukum Tata Negara. Bahkan, telaah mengenai tipologi konstitusi  dikaitkan  oleh  para  ahli  dengan  sifat rigid atau fleksibel nya  suatu naskah  Undang-Undang  Dasar  menghadapi  tuntutan  perubahan.  Jika  suatu konstitusi mudah diubah, maka konstitusi itu disebut bersifat fleksibel, tetapi jika sulit  mengubahnya  maka  konstitusi  tersebut  disebut rigid atau  kaku    kadang- kadang kekakuan suatu Undang-Undang Dasar dikaitkan dengan tingkat abstraksi perumusannya  ataupun  dengan  rinci  tidaknya  norma  aturan  dalam  konstitusi  itu dirumuskan.  Kalau  Undang-Undang  Dasar  itu  hanya  memuat  garis  besar ketentuan  yang  bersifat  umum,  maka  konstitusi  itu  juga  kadang-kadang  disebut soepel dalam  arti  lentur  dalam  penafsirannya.  Makin  ringkas  susunan  suatu Undang-Undang Dasar itu sebagai Hukum Dasar.
Namun,  karena  tingkat  abstraksi  perumusan  hukum  dasar  dianggap sebagai  sesuatu  yang  niscaya,  maka  soal  prosedur  perubahanlah  yang  dianggap
lebih  penting  dan  lebih  menentukan  kaku  atau rigid tidaknya  suatu  Undang- Undang  Dasar.  Makin  ketat  prosedur  dan  makin  rumit  mekanisme  perubahan, makin rigid tipe  konstitusi  itu  disebut.  Sebagai  contoh  Undang-Undang  Dasar 1945  dalam  Pasal  37-nya  (sebelum  perubahan)  menentukan  prosedur  2/3  X  2/3, yaitu  forum  MPR  (Majelis  Permusyawaratan  Rakyat)  dianggap  berwenang mengubah  Undang-Undang  Dasar  apabila  dihadiri  sekurang-kurangnya  2/3 jumlah anggota Majelis, dan putusan dianggap sah apabila didukung atau disetujui oleh  sekurang-kurangnya  2/3  anggota  yang  hadir.  Dengan  perkataan  lain,  materi Undang-Undang Dasar sudah dapat diubah apabila didukung oleh 2/3 X 2/3 = 4/9 anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Dalam  hal  demikian,  secara  teoritis normatif, Undang-Undang Dasar Repubik Indonesia Tahun 1945 itu dapat disebut sebagai konstitusi yang bersifat fleksibel atau tidak rigid . 17
Kiranya  perlu  memperhatikan  sejak  awal  bahwa  kekuatan-kekuatan  yang menyebabkan berubahnya Konstitusi bisa muncul dengan salah satu dari dua cara berikut. Pertama ,  kekuatan  itu  dapat  menimbulkan  perubahan  situasi  yang dengan  sendirinya  tidak  menyebabkan  perubahan  nyata  pada  susunan  kalimat Konstitusi,  namun  dapat  menjadikan  Konstitusi  itu  diberi  makna  yang  berbeda dari maknsa sebelumnya, atau yang dapat mengganggu keseimbangannya. Kedua cara kerja yang lebih jelas dari kekuatan itu ialah bahwa ia menciptakan keadaan yang  mengakibatkan perubahan pada  Konstitusi baik  melalui proses  amandemen formal  maupun  melalui  keputusan  hakim  atau  dengan  berkembang  dan terbangunnya  adat  atau  kebiasaan  Konstitusi.  Beberapa  contoh  dibawah  ini  bisa menggambarkan perbedaan diatas.
Ketika Konstitusi Amerika disusun pada 1787, ia memberikan wewenang kepada  Kongres  Amerika  Serikat,  untuk  mengatur  perdagangan  antara  beberapa negara  bagian.  Pada  masa  itu,  ketika  tiga  belas  negara  bagian  Amerika  masih jarang  penduduknya  dan  sebagian  besar  agraris,  Kongres  tidak  mengalami kesulitan untk mengatur perdagangan antar negara bagian. 18
17 Jimly Assiddiqie, Konstitusi & Konstitusilisme Indonesia , Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 5 - 56 18 K.C.Wheare , op. cit., hlm. 110

## E. Penutup
Berdasarkan  pandangan  Wade  (et.a.l.)  dapat  disimpulkan  bahwa  konvensi ketatanegaraan berdasarkan dari tiga sumber, yaitu :
1) Kebiasaan ketatanegaraan;
2) Kepatutan ( expediency )
3) Express agreement.
Perubahan  konstitusi  itu dilakukan  dengan  tujuan  : 1)  untuk  memperbaiki  sistem kekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman sari sistem yang otoriter  kepada  sistem  yang  demokratis;  2)  untuk  menciptakan  sistem  kekuasaan yang  sifat check  and  balance dan  melindungi  hak-hak  asasi  manusia.  Perubahan konstitusi  di  negara-negara  tersebut  diatas  pada  umumnya  dilakukan  oleh  satu komisi konstitusi yang bersifat independen.

## DAFTAR PUSTAKA
C.S.T.Kansil.,Christine  S.T.Kansil, Hukum Tata Negara Republik  Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Deky  Veven  Exfanda, “ Kedudukan  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dalam  Sistem Ketatanegaraan Republik.
Donald A.Rumokoy, Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia , Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.
Hendarmin  Ranadireksa, Bedah  Konstitusi  Lewat  Gambar  Dinamika  Konstitusi Indonesia , Fokusmedia, Bandung, 2009.
Jimly  Asshiddiqie,  Pokok-pokok  Hukum  Tata  Negara  Indonesia,  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
------------------------, Konstitusi  &  Konstitusilisme  Indonesia ,  Konstitusi  Press, Jakarta, 2006.
K.C.Wheare, Konstitusi Modern , Nusa Media, Bandung, 1996.
Penjelasan  Umum  UU  Nomor  22  Tahun  2003  tentang  Susunan  dan  Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
Sofian  Effendi,  Rektor  Universitas  Gadjah  Mada  dan  Guru  Besar  Kebijakan Publik, makalah.
Taufiqurrohman  Syahuri, Tafsir  Konstitusi  Berbagai  Aspek  Hukum ,  Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
--------------------------, Hukum Konstitusi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
ValinaSingka Subekti, Menyusun Konstitusi Transisi, Rajawali Press, Jakarta, 2008.