## Analisis Kinerja Finansial Pemerintah Kabupaten Sekadau Periode 2019-2022
Andrianus 1) , Amanah Hijriah 2) , Juanda Astarani 3)
1,2,3,) Akuntansi Universitas Tanjungpura
1 b1032211031@student.untan.ac.id , 2 amanah.hijriah@ekonomi.untan.ac.id ,
3 juanda.astarani@ekonomi.untan.ac.id

## ABSTRACT
The purpose of this study was to measure and assess the financial performance of the Sekadau Regency Regional Government  for  the  2019-2022  period  based  on  regional  revenue  realization  data.  Analysis  of  the  financial performance  of  the  Sekadau  Regency  Regional  Government  is  measured  by  financial  ratios.  The  financial performance of the Sekadau district local government can be measured by financial ratios, namely the degree of decentralization,  the  regional  financial  dependency  ratio,  and  the  regional  independence  ratio.  Qualitative research  is  the  type  of  this  research.  Sekadau  Regency  Regional  Revenue  Realization  data  for  the  2019-2022 period  is  the  secondary  data  used  in  this  study.  The  data  was  obtained  using  documentation  techniques.    The results showed that the financial performance of the Sekadau Regency Regional Government for the 2019-2022 period was measured based on the value of the degree of decentralization in the very bad category, the ratio of regional financial dependency in the very high category, and the ratio of regional independence illustrating an instructive relationship pattern.

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengukur  serta  menilai  kinerja  finansial  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sekadau periode 2019-2022 berdasarkan data realisasi pendapatan daerah. Analisis kinerja finansial Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sekadau  di  ukur  dengan  rasio  finansial.  Kinerja  finansial  pemerintah  daerah  kabupaten Sekadau dapat di ukur dengan rasio  finansial  yaitu derajat desentralisasi, rasio  dependensi finansial daerah dan rasio  kemandirian  daerah.  Penelitian  kualitatif  merupakan  jenis  dari  penelitian  ini.  Data  Realisasi  Pendapatan Daerah  Kabupaten  Sekadau  periode  2019-2022  merupakan  data  sekunder  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa kinerja  finansial  Pemerintah Daerah  Kabupaten  Sekadau  periode  2019-2022  di  ukur  berdasarkan  nilai  derajat  desentralisasi  masuk  dalam kategori  sangat  tidak  baik,  rasio  dependensi  finansial  daerah  masuk  dalam  kategori  sangat  tinggi  dan  rasio kemandirian daerah menggambarkan pola hubungan yang instruktif.
Kata kunci : kinerja finansial, rasio finansial, pemerintah daerah

## 1. PENDAHULUAN
UU No. 23 tahun 2014  tentang pemerintah daerah  menjelaskan  bahwa  yang  dimaksud  dengan Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang memimpin  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang menjadi  kewenangan  daerah  otonom.  Sementara Otonomi  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat  dalam  sistem Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Dengan adanya otonomi daerah  memberikan wewenang dan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan  kegiatan  pemerintahannya  secara mandiri.
Berdasarkan  UU  No.  23  tahun  2014  pasal 13 menyatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah  provinsi  serta  Daerah  kabupaten/kota
sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (3) didasarkan  pada  prinsip  akuntabilitas,  efisiensi,  dan eksternalitas,  serta  kepentingan  strategis  nasional. Dalam melaksanakan jalannya pemerintahan pemerintah  daerah  tidak  bisa  melakukan  kebijakan sesuka  hati  tetapi  harus  berdasarkan  pada  prinsip- prinsip  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang serta  dapat  di  pertanggungjawabkan.  Finansial daerah  yang  baik  di  kelola  secara  ekonomis, efisiensi, bertanggung jawab, efektif dan transaparan serta dikelola berdasarkan regulasi (Harahap, 2020). Dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  pemerintah daerah  mempunyai  kewenangan  serta  kewajiban dalam  mengatur  pelaksanaan  pemerintahan  dan mengurusi  masyarakat  di  daerahnya  secara  mandiri merupakan pengertian dari desentralisasi (Hafizi and Amalia 2022).
Pemerintah  daerah  sebagai  ujung  tombak dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemerintahannya  harus  memberikan  pelayanan
kepada  warganya  sebaik  mungkin  serta  mempunyai kewajiban  untuk  menyampaikan  laporan  finansial pemerintah daerahnya untuk menunjukkan transparansi kepada publik. Masyarakat bisa melihat kinerja  finansial  untuk  mengetahui  baik  atau buruknya  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan kewajibannya  (Harahap,  2020).  Dalam  mengatur finansial  pemerintah  daerah,  pemerintah  daerah diharapkan  dapat  menunjukkan  kinerja  finansial yang  baik  dengan  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas, selain meningkatkan kemandirian daerah (Putra 2022).
Berdasarkan  UU  No.  8  Tahun  2006 menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program  yang  hendak  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran  dengan kuantitas dan kualitas terukur. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan adalah dengan menggunakan  indikator  keuangan  (J.  P.  R.  Harahap and  Nasution  2019).  Indikator  finansial  dapat memberikan  gambaran  tentang  keadaan  baik  atau buruk  kinerja  finansial  pemerintah  daerah  sehingga dapat  digunakan  sebagai  tolok  ukur  dalam pengambilan  kebijakan  fiskal  oleh  pemerintah daerah.
Salah  satu  penyumbang  terbesar  terhadap pendapatan  daerah  adalah  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  PAD  suatu  daerah  yang  semakin  besar menggambarkan  bahwa  pemerintah  daerah  berhasil mengelola potensi di daerahnya. Selain itu, semakin besar  PAD  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah  pusat  (Hafandi  dan  Romandhon,  2020). Data  Realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Kabupaten  Sekadau  mengalami  fluktuasi  setiap tahunnya (Dinas Kominfo,2023).
Gambar 1. Data Realisasi PAD (Miliyar Rupiah) Kabupaten Sekadau
periode 2019-2022 Sumber: BPKAD Kabupaten Sekadau Hasil penelitian Apridiyanti (2019) menunjukkan  kinerja  finansial  pemerintah  daerah dipengaruhi  oleh  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah) secara  signifikan.  Hasil  penelitian  Sari  dan Halmawati  (2021)  juga  menunjukkan  kinerja
finansial  pemerintah  daerah  dipengaruhi  secara signifikan  positif  oleh  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Penelitian  yang  dilakukan  Harahap  (2020) menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik dalam  hal kinerja  finansialnya,  meskipun  nilai rasio derajat  desentralisasi  termasuk  dalam  kategori rendah,  tingkat  dependensi  kepada  Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tergolong sangat besar dan target penerimaan PAD yang direncanakan  belum  tercapai  dengan  maksimal.
Penelitian yang dilakukan Azhar (2021)
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja finansial Pemerintah Daerah Kota Langsa. Penelitian yang  dilakukan  Harahap  dan  Nasution  (2019) menunjukkan bahwa dalam menjalankan pemerintahannya pada periode 2012-2016
pemerintah  kota  Medan  telah  memberikan  kinerja yang sangat bagus.
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sekadau sebagai  salah  satu  organisasi  sektor  publik  yang bertanggung  jawab  untuk  menunjukkan  kinerja finansial  yang  baik  kepada  semua  pemangku kepentingan.  Pemerintah  daerah  dapat  mengukur kinerja  finansial  berdasarkan  nilai  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  setiap  periode  untuk  melihat  apakah terdapat  penurunan  atau  peningkatan  (Mahsun 2014).  Penelitian  ini  menganalisis  kinerja  finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau berdasarkan Derajat  Desentralisasi,  Rasio  dependensi  finansial Daerah dan Rasio Kemandirian Daerah.
Berdasarkan  pada  fenomena  yang  terjadi bahwa  setiap  tahun  nilai  Realisasi  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau terlihat berfluktuasi.  Oleh  sebab  itu,  peneliti  termotivasi untuk  menganalisis  lebih  dalam  terkait  dengan tingkat kinerja finansial pemerintah daerah kabupaten Sekadau dengan mengukur rasio keuangan.  Penelitian  ini  merupakan  replikasi  dari beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengangkat topik  yang  sama.  Namun,  terdapat  beberapa  hasil penelitian  yang  inkonsisten  satu  dengan  yang lainnya.  Keterbaruan  dari  penelitian  ini  adalah penelitian  ini  dilakukan  di  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sekadau dan menganalisis Data Realisasi Pendapatan  Daerah  periode  2019-2022  yang  belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya.
Dengan penelitian ini diharapkan
pemerintah  daerah  dapat  meningkatkan  kinerja finansial  pemerintah  daerah  kabupaten  Sekadau dengan  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah dalam  menentukan  kebijakan  fiskal  yang  tepat  dan berimplikasi bagi masyarakat luas  terkhusus masyarakat di kabupaten Sekadau.  Bagi  masyarakat kabupaten  Sekadau  penelitian  ini  diharapkan  dapat
dijadikan  motivasi  untuk  saling  bergotong  royong membangun  kabupaten  Sekadau  ke  arah  yang  lebih baik lagi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada dasarnya
teori keagenan
menitikberatkan  pada  hubungan  antara  dua  pihak yaitu pihak yang memberikan tugas serta menetapkan  kebijakan  tertentu  (principal)  terhadap pihak  lain  (agen)  (Mitchell  and  Meacheam  dalam Bendickson  et  al.,  2016).  Menurut  Suartana  (2010), teori  agen  beranggapan  bahwa  agen  sebagai  pihak yang  lebih  rendah  wajib  menjalani  perintah  dari atasan  (principal)  untuk  melakukan  kinerja  yang efisien.  Teori  agen  menjelaskan  bahwa  untuk meningkatkan  kinerja  organisasi  terdapat  pengaruh yang  besar  dari  atasan  (prinsipal)  ke  bawahan (agen).  Teori  agensi  memiliki  relevansi  dengan penelitian  ini  bahwa  prinsipal  merupakan  publik yang  memberikan  tanggung  jawab  dan  wewenang kepada  pemerintah  yang  bertindak  sebagai  agen (Indriani and Hermi 2020). UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan  menurut Undang  - Undang Dasar”.  Hal  ini  menegaskan  publik  mempunyai kedudukan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  pemerintah baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah. Oleh  sebab  itu,  pemerintah  harus  memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurut  Mahsun  (2014)  organisasi  adalah sekelompok  orang  yang  memiliki  tujuan  yang  telah disepakati dan berkolaborasi demi mencapai visi dan misi secara bersama-sama dan terorganisir. Sedangkan  sektor  publik  adalah  semua  bentuk pelayanan  kepada  khalayak  ramai  yang  diberikan oleh  suatu  organisasi  yang  diatur  oleh  undang- undang.  Jadi,  organisasi  sektor  publik  adalah kumpulan  beberapa  orang  untuk  mencapai  tujuan yang  disepakati  bersama  dengan  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  umum  sesuai  dengan undang-undang.  Salah  satu contoh organisasi sektor publik adalah instansi pemerintah daerah. Pemerintah  daerah  telah  diberikan  wewenang  untuk mengurusi daerahnya sendiri sesuai dengan undang- undang  yang  berlaku  yang  biasa  disebut  dengan desentraliasai.  UU  No.  23  Tahun  2014  menyatakan bahwa  “Desentralisasi  adalah  penyerahan  Urusan Pemerintahan  oleh  Pemerintah  Pusat  kepada  daerah otonom  berdasarkan  Asas  Otonomi”.  Pemerintah daerah melalui otonomi daerah  diberikan wewenang dan  tanggung  jawab  oleh  pemerintah  pusat  untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri berdasarkan  undang-undang.  Pemerintah  daerah wajib  memberikan  pertanggungjawaban  berupa laporan finansial kepada pemangku kepentingan atas pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada  masyarakat.  (Halim  dalam Handayani,  2018).  Masyarakat  memiliki  hak  untuk mengetahui  kinerja  finansial  pemerintah  daerah
sebagai  bentuk  pengawasan  dan  transparansi  dari pemerintah daerah.
Salah  satu  cara  untuk  menilai  kinerja finansial pemerintah daerah adalah dengan mengukur  rasio  kinerja  finansial.  Kinerja  finansial pemerintah  daerah  adalah  suatu  ukuran  yang menggambarkan  tingkat  keberhasilan  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  kegiatan  atau  program yang  telah  direncanakan  (Bastian  dalam  Zahkiah, 2022).  Untuk  dapat  mengukur  kinerja  finansial pemerintah  daerah    bisa  menggunakan  rasio-rasio sebagai berikut:
1. Derajat Desentralisasi
Desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mencapai  tujuan  negara  melalui  pelimpahan wewenang dengan melayani masyarakat sebaik mungkin serta membuat kebijakan yang dapat  diterima  oleh  semua  orang  (Dali  dkk, 2021).  Derajat  desentralisasi  dihitung  dengan membagikan jumlah  PAD  dengan  total penerimaan  daerah.  Tingkat  desentralisasi dipengaruhi  oleh  kontribusi  PAD  suatu  daerah semakin  tinggi  PAD  suatu  daerah  semakin tinggi  pula  kemampuan  pemerintah  dalam melaksanakan desentralisasi (Hafizi dan Amalia, 2022)
2. Rasio Dependensi Finansial Daerah. Rasio  dependensi  finansial daerah adalah rasio untuk mengukur  kemampuan  pemerintah daerah dalam  mengurangi  keterikatan  finansial kepada pemerintah tingkat satu dan pemerintah pusat.  Semakin  tinggi  rasio  dependensi finansial daerah menunjukkan bahwa pemerintah  daerah  semakin  besar  keterikatan finansial  kepada  pemerintah  pusat  maupun pemerintah  provinsi.  Menurut  Hafizi  dan Amalia  (2022)  rasio  ini  diukur  dengan membagikan  total  pendapatan  transfer  dengan total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.
3. Rasio Kemandirian Daerah Rasio  kemandirian  daerah  adalah  rasio  untuk mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah dalam  mengelola  sendiri  pemerintahnya  mulai dari pembiayaan, pembangunan serta pelayanan  kepada  penduduknya.  Semakin tinggi  nilai  rasio  kemandirian  daerah  maka semakin  baik  tingkat  kemandirian  daerah. Rasio  ini  diukur  dengan  membagikan  total PAD  dengan  total  transfer  pusat  dan  provinsi serta pinjaman daerah.

## 3. METODOLOGI
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian kualitatif.  Kantor Badan Pengelolaan  Keuangan dan Aset  Daerah  (BPKAD)  Kabupaten  Sekadau  dipilih sebagai  tempat  penelitian  yang  beralamat  di  Jl. Merdeka  Timur  KM.9,  Komplek  Perkantoran Pemerintah  Kabupaten  Sekadau,  kota  Sekadau,
Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan jenis data Sekunder berupa Laporan Realisasi Pendapatan Pemerintah  Kabupaten  Sekadau  tahun  2019-2022. Sumber  data  diperoleh  dari  Dinas  Komunikasi  dan
Informatika Kabupaten Sekadau. Teknik
dokumentasi  dipilih  untuk  memperoleh  data  pada penelitian ini.  Beberapa langkah untuk menganalisis data  mengunakan  analisis  deskriptif  seperti  berikut ini:
1. Kinerja finansial Pemerintah Kabupaten  Sekadau  diidentifikasi  dan dianalisis  dengan  cara  menghitung rasio  keuangannya  berdasarkan  data Realisasi Pendapatan Pemerintah
Kabupaten  Sekadau  periode  2019- 2022. 2. Memberikan penilaian terhadap kinerja finansial  daerah  kabupaten  Sekadau periode  2019-2022  berdasarkan  nilai rasio  dan  kriteria  penilaian  yang  telah ditentukan,
3. Melakukan  penafsiran  terhadap  hasil analisis  berdasarkan  indikator  berikut ini:
a. Derajat desentralisasi di hitung
dengan: Tabel 1: kriteria penilaian derajat desentralisasi Sumber: Mahmudi dalam Hafizi dan Amalia (2022)
b. Rasio  dependensi  finansial  daerah di hitung dengan:
Tabel 2: kriteria penilaian rasio
Sumber:  Mahmudi  dalam  Hafizi dan Amalia, (2022)
c. Rasio  kemandirian  daerah  di hitung dengan:
Tabel 3: kriteria penilaian rasio
Sumber: Mahmudi dalam Hafizi dan Amalia (2022)

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Derajat Desentralisasi
Tabel 4. Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2019-2022
Sumber: data diolah, 2024
Berdasarkan  tabel  2  terlihat  bahwa  derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau
No. persentase Pola hubungan A B C D 0%-25% 25%-50% 50%-75% 75%-100% Instruktif Konsultif Partisipatif Delegatif No. persentanse Dependensi Finansial Daerah A B C D E F 0,00%-10,00% 10,01%-20,00% 20,01%-30,00% 30,01%-40,00% 40,01%-50,00% >50,00% Sangat kecil kecil Sedang Cukup Besar Sangat besar Tahun Derajat Desentralisasi Kesanggupan Keuangan Daerah 2019 2020 2021 2022 5,17% 5,29% 8,25% 7,46% Sangat tidak baik Sangat tidak baik Sangat tidak baik Sangat tidak baik Rata-rata 6,54% Sangat tidak baik No. Derajat Desentralisasi Kesanggupan Finansial Daerah A B C D E F 0,00%-10,00% 10,01%-20,00% 20,01%-30,00% 30,01%-40,00% 40,01%-50,00% >50,00% Sangat tidak baik Tidak baik Sedang Cukup Baik Baik sekali
mengalami  fluktuasi. Derajat desentralisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 8,25 sedangkan derajat  desentralisasi  terendah  terjadi  pada  tahun 2019  dengan  nilai  5,17.  Nilai  rata-rata  derajat desentralisasi  adalah  6,54.  Berdasarkan  indikator tersebut derajat desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau termasuk dalam kategori sangat tidak baik. Jika  dibandingkan  dengan  kota  Jember  memiliki rata-rata  derajat  desentralisasi  sebesar  17,81% (Hafizi  dan  Amalia,  2022)  dan  rata-rata  derajat desentralisasi  Kabupaten  Tapanuli  Selatan  sebesar 6,55%  (Harahap,2020).  Berdasarkan  perbandingan tersebut  menunjukkan  bahwa  derajat  desentralisasi pemerintah kabupaten Sekadau lebih kecil dari  rata- rata  derajat  desentralisasi  pemda  kota  Jember  dan sama dengan Derajat desentralisasi Pemda kabupaten Tapanuli Selatan  meskipun ketiga pemda tersebut  termasuk  pemda  dengan  kategori  sangat tidak  baik  berdasarkan  nilai  derajat  desentralisasi. Derajat  desentralisasi  yang  rendah  disebabkan karena  nilai  PAD  yang  masih  rendah,  hal  ini menunjukkan bahwa pemda belum mampu mengoptimalkan  potensi-potensi  yang  dimiliki  oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen  seperti  pajak  daerah,  retribusi  daerah, Hasil  Perusahaan  Milik  Daerah  dan  Pengelolaan Kekayaan  Daerah  yang  Dipisahkan  dan  lain-lain PAD  yang sah. Lain-lain PAD  yang sah  merupakan penyumbang PAD yang besar, sedangkan komponen retribusi  daerah  memberikan  kontribusi  yang  paling sedikit.
Nilai  derajat  desentralisasi  pemerintah kabupaten  Sekadau  yang  tergolong  masih  kecil terjadi  karena  Pendapatan  Asli  Daerah  yang berkontribusi  terhadap  pendapatan  daerah  masih sangat  kecil  jika  dibandingkan  dengan  nilai pendapatan  daerah.  Nilai  realisasi  PAD  dan pendapatan  daerah  yang  naik  turun  menyebabkan nilai  derajat  desentralisasi  pemerintah  kabupaten Sekadau berfluktuatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah  kabupaten  sekadau  belum  mampu sepenuhnya  melaksanakan  desentralisasi  dengan baik.
Untuk  menaikkan  Pendapatan  Asli  Daerah Pemerintah
kabupaten
Sekadau dapat
mengoptimalkan  pendapatan  dari  pajak  daerah  dan retribusi daerah dengan  memberikan kesadaran  bagi masyarakat akan pentingnya melaksanakan kewajibannya.  Ada  beberapa  cara  yang  bisa dilakukan  untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak daerah  dan  retribusi  daerah  seperti  dengan melakukan  sosialisasi,  melakukan  pendataan  ulang secara  berkala,  memberikan  pelayanan  yang  baik kepada  wajib  pajak  dan  wajib  retribusi  serta melakukan  evaluasi  dan  perbaikan  kinerja  terhadap semua  stakeholder.  Pajak  daerah  sebagai  kekuatan finansial  daerah  seharusnya  bisa  memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat.
Selain  itu,  pemerintah  daerah  juga  bisa melakukan  kerja  sama  dengan  para  investor  untuk mengelola potensi daerah dan membangun perusahaan  daerah  yang  ada  di  wilayah  kabupaten Sekadau.  Semakin  banyak  Badan  Usaha  Milik Daerah (BUMD) maka akan meningkatkan pendapatan  daerah  dari  bagi  hasil  dan  pajak perusahaan serta dapat mengurangi pengangguran.

## Rasio Dependensi Finansial Daerah
Tabel 5. Rasio Dependensi Finansial Daerah
Sumber: data diolah, 2024
Berdasar  tabel  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  rasio  dependensi  finansial  daerah  kabupaten sekadau  masih  tergolong  sangat  besar  dengan  nilai rata-rata 90,11% jika dibandingkan dengan pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  yang  memiliki nilai  rata-rata  sebesar  69,61%  (Rahardi  dan Digdowiseiso,  2023)  dan  nilai  rata-rata  rasio dependensi  finansial  daerah  Kabupaten  Jember sebesar  79,53%  (Harfizi  dan  Amalia,  2022)  rasio dependensi finansial daerah kabupaten sekadau lebih besar  daripada  kedua  pemda  tersebut.  Dengan  hasil ini,  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kabupaten sekadau belum bisa melepaskan dependensi finansial terhadap  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah provinsi dibandingkan pemda kota Bandar Lampung dan pemda Kabupaten Jember.
Hasil perhitungan rasio dependensi finansial daerah, pos dana penimbang terutama dana alokasi  umum  (DAU)  yang  besar  menyebabkan rasio  dependensi  finansial  daerah  sangat  tinggi. Besarnya nilai DAU menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Sekadau masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk melaksanakan  pemerintahannya.  Tingginya  nilai rasio dependensi finansial daerah ini juga menunjukkan bahwa pemda tidak mampu membiayai pemerintahannya dari PAD.
Dependensi  finansial  yang  sangat  tinggi kepada pemerintah pusat tentunya sangat berdampak terhadap pembangunan di wilayah pemda Kabupaten Sekadau. Terhambatnya pembangunan di Kabupaten
Periode Rasio Dependensi keuangan daerah 2019 2020 2021 2022 89,26% 90,57% 88,12% 92,52% Sangat besar Sangat besar Sangat besar Sangat besar Rata-rata 91,11% Sangat besar
Sekadau  akan  membuat  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  melambat  karena  sarana  dan  prasarana public  yang  tidak  memadai.  Oleh  karena  itu, pemerintah  daerah  bisa  mengurangi  ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan  menggali  potensi daerah  dan  memaksimalkan  pendapatan  dari  pajak daerah.

## Rasio Kemandirian Daerah
Tabel 6. Rasio Kemandirian Daerah Periode Rasio Pola hubungan 2019 2020 2021 2022 5,79% 5,84% 9,66% 8,07% Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Rata-rata 7,34% Instruktif Sumber: Data diolah, 2024
Dari  tabel  diatas  dapat  dilihat  rasio kemandirian pemerintah kabupaten sekadau temasuk ke  dalam  pola  hubungan  instruktif.  Rasio  terendah terjadi  pada  tahun  2019  dengan  nilai  5,79% sedangkan rasio tertingginya terjadi pada tahun 2021 dengan nilai 9,66%. Nilai rata-rata rasio kemandirian  daerah  kabupaten  sekadau  sebesar 7,4%.  Jika  dibandingkan  dengan  rasio  kemandirian daerah  kabupaten  Pekalongan  tergolong  rendah dengan pola  instruktif dengan  nilai rata-rata sebesar 21,51%    (Azzarohma  dan  Witono,  2023)  dan pemerintah  Kabupaten  Muna  adalah  5,7%  dengan pola  instruktif  (Dali  dkk,  2021)  maka  ketiga  daerah tersebut sama-sama mempunyai pola hubungan yang instruktif.
Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah kabupaten  sekadau  belum  mampu  melaksanakan pemerintahannya  secara  mandiri.  Meskipun  nilai rata-rata  rasio  kemandirian  pemda  kabupaten sekadau  lebih  besar  dari  rata-rata  rasio  kemandirian pemda kabupaten Muna. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam urusan otonomi daerah ini disebabkan oleh pemerintah daerah masih mengandalkan  pendapatan  dari  transfer  pemerintah pusat  dan  provinsi  serta  pinjaman,  sementara  nilai PAD  masih  rendah.  Upaya  yang  bisa  dilakukan adalah dengan menaikkan nilai PAD.

## 5. PENUTUP
5.1.   Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  ditarik kesimpulan berdasarkan analisis derajat desentralisasi, rasio dependensi finansial daerah dan rasio  kemandirian  daerah  maka  kinerja  finansial pemerintah  kabupaten  Sekadau  adalah  sebagai berikut:  Rata-  rata  derajat  desentralisasi  masuk  ke dalam  kategori  sangat  tidak  baik,  rata-rata  rasio dependensi  finansial  daerah  masuk  ke  dalam
kategori sangat besar dan rata-rata rasio kemandirian daerah  masuk  ke  dalam  kategori  pola  hubungan yang  instruktif.  Hasil  ini  juga  menunjukkan  bahwa kinerja  finansial  pemerintah  kabupaten  Sekadau masih  belum optimal terutama dalam  hal  mengelola potensi  daerah  untuk  menaikkan  Pendapatan  Asli Darah (PAD).
5.2.   Saran
Dari hasil  penelitian ini  diharapkan pemerintah  daerah  kabupaten  Sekadau  dapat mengoptimalkan  potensi  di  daerahnya  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Memaksimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam yang  dimiliki  dengan  bekerja  sama  dengan  pihak- pihak  investor  untuk  membangun  perusahaan  di wilayah  Kabupaten  Sekadau.  Sehingga  dapat membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  masyarakat  dan meningkatkan  pendapatan  pajak  daerah.  Pemerintah kabupaten Sekadau juga perlu melakukan pembangunan  yang  merata  agar  pertumbuhan ekonomi semakin tinggi.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menyadari memiliki  beberapa  keterbatasan  sehingga  dapat dijadikan rekomendasi untuk perbaikan bagi peneliti selanjutnya.  Beberapa  keterbatasan  yang  ada  pada penelitian  ini  sebagai  berikut:  pertama  dalam penelitian  ini,  peneliti  hanya  menggunakan  data sekunder  hal  ini  menyebabkan  peneliti  tidak  bisa menggali  lebih  dalam  lagi  terkait  dengan  penyebab data  realisasi  pendapatan  daerah  yang  berfluktuasi setiap  tahunnya.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan bisa melakukan penelitian menggunakan data primer seperti wawancara langsung terhadap informan yang berkompeten  untuk  memperoleh  data  lebih  akurat. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga rasio keuangan yaitu derajat desentralisasi, rasio ketergantungan daerah dan rasio kemandirian daerah sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi mengenai kinerja keuangan pemerintah  daerah.  Penelitian  berikutnya  dapat menambahkan  rasio-rasio  keuangan  yang  lainnya untuk  mengukur  kinerja  keuangan  pemerintah daerah sehingga hasil penelitian lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

## Apridiyanti, Ajeng. 2019. “Pengaruh Pendapatan
Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017.” Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi) 4 (3): 32–41. https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822. Azhar, Iqlima. 2021. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa.” Jurnal Transformasi Administrasi 11 (02): 164–74. https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190. Bendickson, Josh, Jeff Muldoon, Eric Liguori, and
Phillip E. Davis. 2016. “Agency Theory: The Times, They Are a-Changin’.” Management Decision 54 (1): 174–93. https://doi.org/10.1108/MD-02-2015-0058. Dali, Nasrullah, Mulyati Akib, and Wa Haisa. 2021. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan 6 (1): 319–36. https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19500. Hafizi, Rahmani, and Firda Ayu Amalia. 2022. “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.” Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia 5 (2): 116–30. https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194. Harahap, Heri Faisal. 2020. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.” Ekonomis: Journal of Economics and Business 4 (1): 34. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87. Harahap, Junita Putri Rajana, and Murni Dahlena Nasution. 2019. “Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan.” Jurnal Administrasi Bisnis 8 (1): 9–14. https://doi.org/10.14710/jab.v8i1.22406. Indriani, Andini, and Hermi Hermi. 2020. “Faktor Yang Mempengaruhi Keuangan Daerah.”
Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi 20 (1): 99–116. https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.6947. Mahsun, Mohamad. 2014. Pengukuran Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: BPFE. Nurul Sukma Handayani. 2019. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota DiKalimantan Timur,” 1–12. https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/p engertian-keuangan-daerah-7229819c/detail/. Putra, Syahri Azda. 2022. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 - 2020.” Jurnal Manajemen Perbendaharaan 3 (1): 1– 13. https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.388. Rahadi, Agung Danang, and Kumba Digdowiseiso.
2024. “3151-Article Text-16195-1-10-
20230903” 4 (5): 5946–56. Su, Angela. 2023. “Berty.” Mapping the Posthuman
3 (1): 56–60. https://doi.org/10.4324/9781003322603-5. Suartana, I Wayan. 2010. Akuntansi Keperilakuan . Yogyakarta: ANDI. Syariah, Kelembagaan Bank, and Graha Ilmu. 2023. Buku Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 . Sekadau: Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Sekadau. Zakiah, Kiki. 2022. “Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020.” Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara 7 (2):
364–78. https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137.