Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 2, Edisi Agustus 2022 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA LAYANAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

## IMPLEMENTATION OF REGENT REGULATION NUMBER 24 OF 2017 CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF SERVICES WORK UNITS IN POPULATION ADMINISTRATION SERVICES IN PESISIR SELATAN REGENCY
Ainov Azharada 1 dan Geovani Meiwanda 2
1 Universitas Riau, Indonesia email : ainov.azharada4402@student.unri.ac.id
2 Universitas Riau, Indonesia email : geovani.meiwanda@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Pemerintah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  telah  berupaya  untuk  memperdekat,  mempermudah  dan memperluas  jangkauan  layanan  administrasi  kependudukan  melalui  diterapkannya  Peraturan  Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) disetiap Kecamatan dalam urusan pelayanan administr a si kep e nduduk a n di Kabup a ten Pes i sir Sel a tan. Penelitian ini melakukan analisis  terhadap  pengimplementasian  kebijakan  dengan  menggunakan  konsep  teori  implementasi kebijakan Edward III yakni K o munikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan  yaitu metode kualitatif melalui  kegiatan wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  dengan teknik analisis data Interactive Model . Hasil penelitian ini mengindikasikan pada variabel komunikasi kebijakan telah berjalan dengan baik. Pada variabel Sumber daya UKL telah memiliki kewenangan yang  cukup  namun  masih  adanya  permasalahan  berupa  keterbatasan  jumlah  sumber  daya  manusia, kurangnya fasilitas, keterbatasan anggaran dan permasalahan jaringan. Pada variabel disposisi, sikap pelaksana  telah  mendukung  kebijakan  dengan  komitmen  yang  dimiliki,  tetapi  pola  pengangkatan birokrat belum mempertimbangkan kualifikasi serta belum tersedianya insentif bagi pegawai fungsional UKL. Pada variabel struktur birokrasi telah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seragam dalam mendukung pelayanan dan fragmentasi yang ada disikapi dengan konsistensi komunikasi dan koordinasi antar pelaksana.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Bupati, Pembentukan Unit Kerja Layanan, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan.

## Abstract
Through the implementation of Regency Regulation No. 24, 2017, about the Establishment of Service Work Units (UKL) in each sub-district in the affairs of population administration services in Pesisir Selatan Regency, the Pesisir Selatan Regency Government has endeavored to simplify and expand the range  of  population  administration  services.  This  study  examined  the  implementation  of  policies through  the  lens  of  Edward  III's  theory  of  policy  implementation,  which  is  comprised  of Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. Using interviews, observations,

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara
V28 – 02 (2022) / 113 – 137
and  documentation,  a  qualitative  method  was  employed,  and  Interactive  Model  data  analysis techniques  were  implemented  in  this  study.  According  to  the  findings  of  this  study,  policy communication has been operating well. The UKL resource variable has adequate authority, but there are still limitations in the form of a restricted number of human resources, a lack of facilities, budgetary limits,  and  network  issues.  In  the  disposition  variable,  the  attitude  of  the  implementer  has  been supportive of the policy, but the pattern of bureaucratic appointments has not addressed credentials, and there are no incentives for UKL functional staff. In the bureaucratic structure variable already has the same SOP in supporting services, and the existence of fragmentation is accompanied by constant communication and coordination amongst implementers.
Keywords : Policy Implementation, Regent’s Regulation, Establishment Of Service Work Unit, Public Services, Population Administration.

## PENDAHULUAN
Dalam mencapai tujuannya negara memiliki  kewajiban  untuk  melayani  dan memenuhi setiap hak dan kebutuhan dasar dari  setiap  warga  negaranya  dalam kerangka  pelayanan  publik  (Wibawa, 2019).  Oleh  karena  itu,  penyelenggaraan pelayanan publik yang ideal oleh aparatur
pemerintah kepada masyarakat merupakan  implikasi  dari  fungsinya sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat  (Nuriyanto,  2014).  Dalam mewujudkan pelayanan publik yang ideal pada dasarnya keberadaan birokrasi publik
dituntut untuk mampu mengatasi
permasalahan kontemporer dalam bahasan publik,  baik  berhubungan  dengan public affairs (urusan  publik)  maupun public interest (kepentingan  publik)  (Widiyarta,
2012).
Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan pemerintah  pada  realitanya  masih  belum
sesuai  dengan  tuntutan,  kebutuhan  dan harapan  masyarakat  (Dwiyanto,  et  al., 2021).    Sering  kali  dalam  proses pelayanan  eksistensi  birokrasi  sebagai pemberi  layanan  secara  eksplisit  dan implisit  dalam  masyarakat  menjadi  salah satu  penyebab  permasalahan  dalam pelaksanaan  pelayanan  (Nurdin,  2019). Hal  ini  dapat  dirasakan  secara  nyata  di tengah-tengah masyarakat, terutama pada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Indonesia.
Wilayah  pesisir  pada  umumnya merupakan wilayah yang kurang mendapatkan  perhatian  dilihat  dari ketersediaan  sarana  dan  prasarana umumnya. Keterbatasan ini menyebabkan munculnya permasalahan akses pelayanan pada  masyarakat  yang  meliputi  akses geografis, akses ekonomi dan akses sosial (Yonvitner,  Susanto,  &  Yuliana,  2019). Salah  satunya  Kabupaten  Pesisir  Selatan yang  merupakan  wilayah  pesisir  dari Provinsi  Sumatera  Barat.  Pesisir  Selatan

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
memiliki letak geografis yang memanjang di sepanjang pinggir pantai dari arah utara ke  selatan  provinsi  Sumatera  Barat sepanjang  ±258  km.  Kabupaten  ini merupakan  kabupaten  terluas  ke-2  di Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  luas wilayah 5.749,89 km² yang terdiri atas 15 Kecamatan, 182 Nagari dan 480 Kampung (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pesisir Selatan, 2020).
Dalam  kondisi  yang  demikian, pada  dasarnya  perubahan  paradigma pemerintahan  dari  sentralisasi  menuju desentralisasi menjadi sebuah keharusan dalam  realisasi  konsep  penyelenggaraan pelayanan  administrasi  kependudukan sehingga  dapat  memunculkan  upaya dalam  memperdekat  pelayanan  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  No.  24 Tahun  2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan dijelaskan bahwa pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan telah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan hak otonomi yang dimilikinya  dalam  upaya  memperdekat, mempermudah dan memperluas jangkauan layanan administrasi
kependudukan  pemerintah  Kabupaten
Pesisir  Selatan  membentuk  sebuah kebijakan  pembentukan  Unit  Kerja Layanan  (UKL)  di  setiap  Kecamatan dalam urusan administrasi kependudukan yang  diatur  melalui  Peraturan  Bupati Nomor  24  Tahun  2017  Tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.
Unit Kerja Layanan (UKL)
merupakan  satuan  kerja  pada  tingkat Kecamatan  dalam  lingkup  Kabupaten Pesisir  Selatan  yang  melaksanakan pelayanan  kependudukan  dan  pencatatan sipil  dengan  kewenangan  menerbitkan dokumen kependudukan di wilayah kerja masing-masing  yang  berkedudukan  di bawah  dan  bertanggungjawab  kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pesisir Selatan. Dalam pengimplementasian
kebijakan  ini  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Pesisir Selatan
memperoleh berbagai penghargaan.  Adapun  penghargaan  yang didapatkan  dalam  pengimplementasian kebijakan ini adalah sebagai berikut : a.  Penghargaan oleh Kementerian Dalam Negeri  Republik  Indonesia  sebagai Layanan  Terbaik  dan  Terluas  di Indonesia pada Rakornas tahun 2019.

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
b. Penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera  Barat  sebagai  Layanan Terbaik  Termaju  di  Sumatera  Barat pada tahun 2019.
c.  Penghargaan oleh Dewan Pimpinan Pu-
sat  Ikatan  Keluarga  Pesisir  Selatan (DPP IKPS) dalam Upaya Pendekatan Pelayanan  kepada  Masyarakat  pada tahun 2020.
Dengan
diimplementasikannya kebijakan  ini  pemerintah  Kabupaten Pesisir Selatan mengaku bahwa kebijakan ini adalah bentuk komitmen yang dimiliki dalam  upaya  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan.  Oleh  karena  itu  maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan Peraturan  Bupati  Nomor  24  Tahun  2017 Tentang Pembentukan Unit Kerja
Layanan  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Kabupaten  Pesisir Selatan.

## KAJIAN LITERATUR
Kebijakan publik merupakan tindakan  yang  diambil  pemerintah  baik atas inisiatifnya sendiri ataupun keterpengaruhan  dari  aktor  di  luar pemerintahan  terhadap  sesuatu  masalah yang  menjadi  isu  kebijakan  yang  terkait dengan  kepentingan  publik,  melalui
serangkaian pilihan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya
strategis  yang  dikuasainya  (Hermana  et al.,  2019).    Friedrich  mengemukakan kebijakan  publik  merupakan  rangkaian tindakan  yang  diajukan  oleh  individu, kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu lingkungan  tertentu  yang  memiliki rangkaian  kesulitan  dan  kesempatan, kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam  mengatasi  permasalahan  untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Agustino, 2017). Ketika sebuah kebijakan sudah dibentuk, maka tindakan selanjutnya  yang  harus  dilakukan  adalah mengatur  dan  menyusun  pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat teraktualisasi.  Tindakan  inilah  yang disebut  sebagai  tahap  implementasi kebijakan.
Implementasi  kebijakan  dimaknai secara  luas  sebagai  proses  pelaksanaan undang-undang yang
melibatkan keseluruhan  aktor,  organisasi,  prosedur, dan  teknik  bekerja  secata  menyeluruh untuk  menjalankan  kebijakan  untuk meraih tujuan-tujuan dari kebijakan yang ada (Winarno, 2014). Studi implementasi adalah kajian tentang studi kebijakan yang terarah  kepada  proses  pelaksanaan  dari sebuah  kebijakan.  Pada  prinsipnya implementasi akan melihat proses sebuah

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
kebijakan  dapat  tertuju  pada  tujuannya. Setidaknya,  ada  dua  pilihan  ketika  kita ingin  mengimplementasikan  kebijakan publik, yaitu dengan pengimplementasian yang  dilakukan  secara  langsung  melalui berbagai  program  atau  dengan  cara membentuk  kebijakan  derivate  sebagai turunan kebijakan publik tersebut
(Nugroho, 2017). Urgensi proses implementasi kebijakan  merupakan  hal  yang  sangat krusial  dalam  mencapai  keberhasilan sebuah  proses  kebijakan  karena  suatu kebijakan  tidak  akan  terlaksana  jika  tidak ada  proses  implementasi  di  dalamnya. Sebagian  besar  pemerintah  di  dunia  baru mampu  untuk  mengesahkan  kebijakan, tetapi  belum  mampu  menjamin  bahwa kebijakan  yang  telah  disahkan  itu  benar- benar  akan  memiliki  dampak  dan perubahan  yang  berarti  bagi  kepentingan publik.  Hal  tersebut  terjadi  karena rendahnya implementation  capacity dari organisasi  dan  aktor  atau  birokrasi  dalam melaksanakan kebijakan yang
memperbesar  kemungkinan  munculnya implementation  gap ,  yakni  suatu  kondisi dalam  proses  kebijakan  yang  membuka kemungkinan  akan  perbedaan  antara  apa yang  diharapkan  (direncanakan)  dan  apa yang  harusnya  dicapai  dalam  sebuah kebijakan (Abdoellah & Rusfiana, 2016).
Edwards  III  dalam  (Kadji,  2015) mengemukakan  empat  variabel  yang menjadi penentu berhasilnya suatu implementasi  kebijakan,  adapun  variabel tersebut  adalah  Komunikasi,  Sumberdaya, Disposisi, dan Strukur Birokrasi. Keempat variabel tersebut bekerja saling berinteraksi satu  dengan  lainnya  dalam  melihat keberhasilan  dan  kegagalan  implementasi suatu kebijakan publik.
Komunikasi  pengimplementasian kebijakan  merupakan  proses  pengiriman dan penerimaan informasi antar implementor  kebijakan  maupun  kepada kelompok  target  grup  yang  dapat  menjadi penentu  dalam  mencapai  keberhasilan tujuan kebijakan. Hal ini dapat diwujudkan jika  para  implementor  sudah  memahami apa  yang  seharusnya  dikerjakan.  Oleh karena itu secara umum Edward menjelaskan  tiga  indikator  krusial  dalam variabel  komunikasi  yaitu  transmisi, kejelasan dan konsistensi.
Sumber  daya  merupakan  segala bentuk  sumber-sumber  yang  menjadi modal utama dalam keperluan implementasi  kebijakan.  Sumber  daya menjadi  perihal  krusial  selanjutnya  dalam mencapai  tujuan  dari  sebuah  kebijakan yang meliputi ketersediaan jumlah staf atau sumber  daya  manusia  yang  cukup, kecukupan anggaran, ketersediaan

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
wewenang  dan  fasilitas  atau  sarana prasarana yang diperlukan.
Disposisi dalam implementasi
sebuah  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai
sikap, kecendrungan, keinginan, kesepahaman  para  implementor  untuk merealisasikan kebijakan. Suatu
implementasi  kebijakan  akan  dikatakan optimal,  ketika  pelaksana  memiliki kemauan  untuk  merealisasikan  kebijakan. Adapun indikator yang berpengaruh dalam disposisi  adalah  efek  disposisi  atau  sikap pelaksana,    pengangkatan  birokrat,  dan adanya insentif bagi implementor kebijakan.
Strutur  birokrasi  merupakan  salah
satu  atau  beberapa  organisasi  yang  rutin menjalankan  kebijakan  secara  umum. Dalam hal ini organisasi yang mengeksekusi kebijakan memiliki pengaruh  yang  sangat  krusial  dalam implementasi.  Jika  ada  kekurangan  dalam desain  birokrasi,  eksekusi  kebijakan  tidak akan terwujud dan berhasil. Pada dasarnya, struktur  birokrasi  melingkup  berbagai aspek  misalnya,  penyebaran  kekuasaan, hubungan antara unit dalam birokrasi yang bersangkutan dan hubungan antara asosiasi dan  asosiasi  luar,  dan  lainnya.  Struktur birokrasi  berdampak  pada  pelaksanaan kebijakan  secara  signifikan.  Bagian  dari struktur  birokrasi  ini  terdiri  dari  dua  hal
sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh Edwards  III  yaitu Standard  Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan pada  penelitian  ini  adalah  kualitatif. Melalui  penelitian  kualitatif  peneliti  dapat mengenali subjek, memahami kondisi suatu konteks  dengan mengarahkan  pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai  potret  kondisi  dalam  lingkup penelitian yang terjadi di lapangan. Melalui metode  ini  peneliti  menggambarkan  apa yang terjadi dengan menjelaskan, mencatat, menganalisis  dan  menginterpretasikan informasi-informasi dalam penelitian.
Lokasi penelitian adalah di Kabupaten  Pesisir  Selatan  pada  institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Pesisir  Selatan,  Unit  Kerja Layanan  Kecamatan  Batang  Kapas,  Unit Kerja Layanan Lengayang dan Unit Kerja Layanan  Ranah  Pesisir.  Pemilihan  Unit Kerja  Layanan  sebagai  tempat  penelitian diambil dengan pertimbangan karakteristik penduduk,  karakteristik  wilayah,  jumlah penduduk dan petimbangan akses peneliti.
Adapun  informan  pada  penelitian adalah Kepala Dinas, Kasubag Umum dan Kepegawaian,  Kepala  Bidang  Pelayanan Pencatatan
Sipil, Kepala Bidang

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
Pengelolahan Informasi Adminstrasi
Kependudukan,  Kepala  UKL  Lengayang, Kepala  UKL  Batang  Kapas,  dan  Kepala UKL Ranah Pesisir. Jenis dan sumber data dalam penelitian diperoleh dari sumber data primer  dan  sumber  data  sekunder.  Data primer  merupakan  data  yang  diperoleh secara  langsung  dari  sumbernya,  data primer  diperoleh  langsung  dari  informan dengan menunjukkan pertanyaan tertentu di lokasi  penelitian  berupa  informasi  yang relavan  dengan  permasalahan  yang  sudah dirumuskan dalam penelitian ini dapat juga diperoleh melalui observasi untuk mendapatkan informasi maupun data yang akurat dan objektif yang dapat
menggambarkan kondisi sesuai fakta yang ada  di  lokasi  penelitian.  Adapun  data sekunder  merupakan  data  yang  tidak diperoleh peneliti secara langsung,
melainkan diperoleh dari dokumen berupa literatur buku maupun laporan pelaksanaan kinerja tahunan dinas dan UKL.
Teknik pengumpulan data diakukan melalui kegiatan observasi, dalam kegiatan ini  peneliti  melakukan  pengamatan  secara langsung terhadap objek dan subjek dalam penelitian melalui panca indra dan perasaan dengan melihat fakta atau realita yang ada di lapangan penelitian, kemudian dilakukan kegiatan interview dengan cara wawancara informan penelitian melalui proses
interaksi  dan  komunikasi.  Pengumpulan data  ini  dilakukan  dengan  mengajukan pertanyaan  secara  langsung  kepada informan penelitian dan juga pengumpulan data  dengan  cara  dokumentasi,  terutama untuk  perolehan  data  yang  bersifat sekunder  yang  diperoleh  dari  dokumen- dokumen dan berbagai sumber pendukung lainnya, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data Interactive  Model Miles  dan  Huberman (dalam Sugiyono, 2015) yakni melalui data collection, data reduction, data display dan conclusions drawing/verification .

## HASIL PENELITIAN
Dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun  2017  tentang  Unit  Kerja  Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Pesisir  Selatan  dijelaskan bahwa Unit Kerja Layanan yang disingkat UKL  adalah  satker  ditingkat  Kecamatan dalam  wilayah  Kabupaten  Pesisir  Selatan yang  melakukan  layanan  pendaftaran kependudukan  dan  pencatatan  sipil  yang berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung jawab  kepada  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. Pembentukan  UKL  diakui  sebagai  upaya dari  pemerintah  daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan  dalam  menyikapi  tuntutan  dan harapan masyarakat terhadap pola

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
pelayanan administrasi kependudukan yang ada  di  Pesisir  Selatan.  Kepala  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Pesisir  Selatan  menjelaskan bahwa  perihal  yang  menjadi  tututan masyarakat yang kemudian menjadi tujuan dibentuknya  kebijakan  ini  adalah  sebagai berikut :
“Pesisir  Selatan  ini  merupakan daerah  terluas  kedua  di  Sumbar, bentuknya memanjang dan di penuhi oleh daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau  bahkan  sampai  ke perbukitan.  Jumlah  penduduknya juga  terbilang  tinggi.  Sedangkan pelayanan ini merupakan pelayanan penting,  setiap  hari  masyarakat butuh, menjadi momok bagi masyarakat di daerah tertentu ketika sudah berurusan dengan pencatatan sipil,  isu  yang  terbayang  adalah jauh,  sulit,  mahal,  calo  dan  harus meninggalkan  pekerjaan  mereka. Hal ini yang kemudian membuat jadi malas  untuk  berurusan  ke  sini  dan terganggulah kelancaran administrasi  kependudukan  kita. Oleh  karena  itu  tujuan  kita  adalah agar pelayanan ini lebih mudah dan dekat kepada masyarakat, yang jadi keluhan selama ini” (Hasil wawancara bersama Kadis Disdukcapil, 14 Juli 2021).
Berdasarkan penyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dibentuknya UKL pada urusan  administrasi  kependudukan  di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu  bentuk  komitmen  pemerintah  daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjawab permasalahan pelayanan yang ada di tengah masyarakat.  Dengan  luasnya  cakupan wilayah  administrasi  kabupaten,  hadirnya UKL  disetiap  Kecamatan  yang  ada  akan memudahkan
masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga pemerintah daerah  Kabupaten  Pesisir  Selatan  yakin bahwa  tujuan  untuk  memperdekat  dan mempermudah  pelayanan  administrasi kependudukan  dapat  diwujudkan  melalui UKL  disetiap  Kecamatan  di  Kabupaten Pesisir Selatan yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi
kependudukan berdasarkan kepada peraturan perudang-undangan yang berlaku.
Pada  pasal  2  Peraturan  Bupati Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja
Layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dijelaskan  bahwa  pembentukan  UKL dilakukan pada setiap Kecamatan yang ada di  Kabupten  Pesisir  Seltan  yakni  jumlah UKL  yang  dibentuk  sebanyak  15  (lima belas) UKL di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki wilayah kerja  pada  lingkup  Kecamatan  di  wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
Kemudian  dalam  pasal  5  ayat  (4) Peraturan  Bupati  Nomor  24  Tahun  2017

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
dijelaskan  bahwa  dalam  mewujudkan tujuannya,  setiap  UKL  pada  setiap Kecamatan  diberikan  kewenangan  untuk menjalankan  fungsi  dalam  pelayananan administrasi kependudukan sebagai berikut:  Melaksanakan  penyelenggaraan pendaf-taran  pendudukan  dan  pencatatan sipil  di  Kecamatan;  memberikan  layanan yang  adil  dan  professional  bagi  seluruh penduduk  kecamatan;  menerbitkan  doku- men;  menjaga  rahasia  data  dan  keamanan data  atas  peristiwa  kependudukan  dan peristiwa pencatatan sipil yang dilakukan di Kecamatan.
Berfokus pada fungsi pertama UKL dalam menjalankan pelayanan berdasarkan Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Pesisir  Selatan  yakni  indikator dokumen Kartu Keluarga, E-KTP dan Akta Kelahiran  umur  0-18  tahun,  diketahui bahwa  selama  hadirnya  UKL  dalam penyelenggaraan administrasi kepen- dudukan  memberikan  hasil  yang  cukup signifikan  terhadap  kepemilikan  pada dokumen  yang  menjadi  IKU  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.
Tabel 1. Persentase Kepemilikan Dokumen
Administrasi Kependudukan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan IKU Tahun 2017-2020 Dokumen Dalam persen (%) 2017 2018 2019 2020 Kartu Keluarga 95,71 96,21 97,74 99,73 E-KTP 87,14 94,96 97,02 97,69 Akta Kelahiran (0-18 Tahun) 99,05 98,84 98,14 99,49 Sumber :  Data  Progres  Jumlah  Kepemilikan
Dokumen  Kependudukan  Disdukcapil  Peisir Selatan, 2017-2020
Tabel 1 menjelaskan bahwa progres
kepemilikan dokumen kependudukan Kabupaten P e sisir Sel a tan
mengindikasikan,  kenaikan  persentase. Pada  dokumen  KK  d a ri  2017  ke  2018 terdapat  kenaikan  persentase  kepemilikan sebesar  0,5%,  ditahun  2019  terdapat kenaikan  persentase  sebesar  4,47%  dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 7,99% artinya persentase kepemilikan dokumen KK selalu mengalami  peningkatan.  Kemudian  pada dokumen KTP Elektronik dari tahun 2017 ke  2018  mengalami  kenaikan  persentase sebesar  7.82%,  ditahun  2019  mengalami kenaikan  persentase  sebesar  2,06%  dan pada  tahun  2020  mengalami  kenaikan persentase  sebesar  0,67%  artinya  pada dokumen KTP Elektronik selalu mengalami peningkatan persentase kepemilikan. Pada dokumen Akta

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
Kelahiran (0-18 tahun) dari tahun 2017 ke 2018  mengalami  penurunan  persentase sebesar  0,21%,  ditahun  2019  mengalami penurunan kembali sebesar 0,70% dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan persentase sebesar 1,35% artinya pada dokumen Akta Kelahiran  (0-18  tahun)  terjadi  fluktuasi persentase.
Penurunan
persentase kepemilikan  terjadi  pada  tahun  2018  dan 2019 dan peningkatan pada tahun 2020.
Setiap  kebijakan  yang  memiliki tujuan  dan  sasaran  tidak  akan  pernah mencapai  tujuan  dan  sasarannya  apabila tidak diwujudkan dalam sebuah implementasi  kebijakan.  Dalam  mencapai tujuan tersebut ada empat variabel penting yang  saling  berkaitan  yakni  Komunikasi, Sumber  Daya,  Disposisi  dan  Struktur Birokrasi.

## Komunikasi
Komunikasi  berkenaan  dengan bagaimana  kebijakan  dikomunikasikan pada  organisasi  dan/atau  publik.  Pada komunikasi kebijakan akan dilihat melalui indikator Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi yang diberikan. Transmisi adalah bagaimana
sebuah  informasi  bisa  sampai  secara tepat kepada  penerima  informasi dengan
memaksimalkan  seluruh  alat  komunikasi sebagai suatu saluran informasi yang utuh.
“Kalau di UKL setelah melakukan rapat-rapat untuk mengomunikasikan  berbagai  hal yang  harus  dilaksanakan  di Lapangan  dan  dikukuhkan,  kami kemudian  melakukan  sosialisasi, hal  ini  sesuai  dengan  permintaan dinas. Kami melakukan sosialisasi langsung  bersama  dengan  forum Kecamatan kemudian Wali Nagari juga  lalu    ke  masyarakatnya” (Hasil  wawancara  dengan  Kepala UKL Ranah Pesisir, 23 Juni 2021).
“Langsung  dilakukan  sosialisasi tokoh-tokoh masyarakat kita kumpulkan kita bicarakan hal ini, di kantor Wali Nagari juga sudah di informasikan. Kita ada selebarannya itu, di facebook kita juga  ada  infokan  sekarang- sekarang ini masih sosialisasi juga contohnya  di  pasar  pagi  kami datang.  kita bawa toa itu” (Hasil wawancara  dengan  Kepala  UKL Batang Kapas, 11 Juni 2021).
Kejelasan komunikasi dalam sebuah  kebijakan  diperlukan  agar  tidak munculnya  perbedaan  persepsi  dalam memahami isi kebijakan. Komunikasi yang dilakukan  tanpa  kejelasan  informasi  bisa berdampak pada berkurangnya atau bahkan hilangnya ketepatan respon terhadap segala perubahan yang akan datang.
“Untuk  komunikasi  satu  dan lainnya kita sering memanfaatkan whatsapp  jadi  setiap  urusan kependudukan
dibentuk
pergrupnya, jadi jika ada

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara
V28 – 02 (2022) / 113 – 137
pelaporan masalah itu sudah ada tempatnya  masing-masing  agar lebih  jelas,  disana  kita  juga terhubung keseluruh UKL Kecamatan  untuk  memudahkan koordinasinya.  Kadang  staf  dari dinas  turun  ke  lapangan  juga  ke
UKL  ini.  Jadi  dalam  hal komunikasi  kita  cukup  intens  dan jelas.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, 12 Juli 2021). Konsistensi diperlukan agar kebijakan tidak
membingungkan implementor,  target  grup  dan  pihak-pihak yang  berkepentingan.  Konsistensi  dalam implementasi  kebijakan  ini  dapat  diamati berdasarkan  konsistensi  komunikasi  antar aktor kebijakan dan konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat. “Kita selalu melakukan komunikasi  setiap  harinya  selain itu juga dilakukan rapat koordinasi (rakor) setiap bulannya sebagai  pelaporan  dan  evaluasi kinerja masing-masing UKL. Untuk masyarakat juga kita selalu
sosialisasi  sampai  sekarang” (Hasil  wawancara  dengan  Kepala Bidang  Pengelolaan  Informasi Adminstrasi  Kependudukan,  12 Juni 2021)
“Kalau  mengenai  peraturan  itu masih sama, perintah pelaksanaan dari  dinas  mengenai  proses  kita secara  signifikan  itu  sudah konsisten, kalau ada info biasanya
pasti  ada  pemberitahuan  melalui surat,  himbauan  dan  pemberita- huan  langsung  ketika  rapat  atau melalui  Whatsapp  grup” (Hasil wawancara  dengan  Kepala  UKL Lengayang, 17 Juni 2021).

## Sumber Daya
Setiap implementasi kebijakan akan selalu memerlukan dukungan sumber daya untuk melaksanakan implementasi kebijakan  tersebut.  Tanpa  dukungan sumber  daya  manusia,  anggaran,  fasilitas dan  kewenangan  yang  cukup  sebuah kebijakan  tidak  akan  dapat  terlaksana dengan optimal.
Sumber daya manusia merupakan staf  atau  pegawai  yang  berperan  krusial dalam  menentukan  suatu  keberhasilan proses  implementasi.  Sumber  daya  ini mencakup kecukupan secara kuantitas dan juga kualitas.
“Staf dimasing-masing UKL sudah  tersedia  dengan  masing- masing tupoksinya, statusnya yang tenaga  register  dan  operator  itu honorer  bukan  PNS.  Setiap  UKL ada  disediakan  5 orang  hingga  6 orang  staf” (Hasil  wawancara bersama  Kasubag  Umum  dan Kepegawaian, 12 Juli 2021).
“Kalau jumlah personil kami rasa itu belum cukup, karena kami UKL juga  dituntut  untuk  menjalankan program  pelayanan.  Kami  harus jemput  bola  ke  rumah-rumah

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara
V28 – 02 (2022) / 113 – 137
penduduk, ke sekolah-sekolah jadi kami  harus  membagi  itu  untuk pelayanan di UKL dan yang turun ke lapangan. Kalau ada penambahan  petugas  pelayanan kita  tentu  akan  lebih  optimal” (Hasil  wawancara  dengan  Kepala UKL Batang Kapas, 11 Juni 2021).
“Disini dengan kondisi pelayanan kita  bapak  rasa  itu  sudah  cukup, dengan  jumlah  tenaga  operator dan register yang diberikan Dinas, tidak  ada masalah  mengenai itu” (Hasil  wawancara  dengan  Kepala UKL Ranah Pesisir, 23 Juni 2021).
Selain  kuantitas,  kualitas  sumber daya  manusia  juga  menjadi  hal  yang penting.  Dibutuhkan  orang-orang  yang berkompetensi  dan  ahli  dalam  bidangnya untuk  mewujudkan  kebijakan  yang  tepat sasaran.  Berikut  pernyataan  informan terkait kualitas implementor kebijakan:
“Kalau  mengenai  ini  yang  harus diperhatikan  tentu  kapasitas  dan kualitas  ya  mestinya  tugas pelayanan  kita  sudah  harus  dari PNS menurut ketentuannya, sudah berpengalaman melakukan pelatihan-pelatihan,  begitu  juga tingkat pendidikannya akan tetapi di Lapangan kan tidak semudah itu untuk  mendaptkannya.  Kita  juga memperhitungkan anggar-an yang disediakan,  merekrut  pegawai negeri  juga  butuh  anggaran  jadi ini  memang  dapat  dikatakan memaksimalkan apa yang ada tapi kita  berusaha  untuk  memberi
pelatihan, pembinaan, dan evaluasi  kerja  secara  maksimal” (Hasil  wawancara  dengan  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 12 Juni 2021).
Sumber daya anggaran merupakan salah  satu  komponen  sumber  daya  yang sangat  diperlukan  dalam  membiayai pelaksanaan  kebijakan  terutama  untuk pembayaran  gaji  pelaksana,  penyediaan fasilitas sarana, dan pelaksanaan program. Untuk implementasi kebijakan ini pembiayaannya  diserahkan  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan melalui
Dokumen  Pelaksana  Anggaran  (DPA) dinas.
“Kalau  ketersedian  anggaran, dapat  dilihat  ya,  kita  memiliki berbagai  inovasi  ini  juga  berasal dari adanya keinginan masyarakat untuk  pelayanan  prima.  Banyak instrumen yang harus disediakan, terkadang  memang  anggaran  ini terbatas  terutama  pada  masa pandemi  Covid-19  ini” (Hasil wawancara  bersama  Kabid  PIAK dan  Pemanfaatan  Data,  12  Juli 2021).
Sumber  daya  fasilitas dibutuhkan agar dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan  sebagai  pelaksanaan  kebijakan. Ketersediaan  fasilitas  dalam  pelaksanaan kebijakan  ini  dapat  dilihat  dari  fasilitas

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
bangunan,  fasilitas  peralatan  dan  fasilitas perlengkapan yang disediakan pada UKL.
“Seperti yang bisa dilihat khususnya  di  lengayang  ini komputer  kita  mungkin  masih terbatas  untuk  perekaman  dan input  data,  kembali  lagi  jumlah masyarakatnya banyak dan pelayanannya juga banyak, belum lagi  nanti  kendala  jaringan  yang sering bermasalah” (Hasil wawancara  dengan  Kepala  UKL
Lengayang, 17 Juni 2021).
Pada  indikator  ini  berdasarkan pengamatan  atau  observasi  yang  peneliti lakukan  juga  ditemukan  bahwa  masih adanya kekurangan fasilitas diruang tunggu pelayanan seperti kursi tunggu yang masih minim  selain  itu  dalam  melaksanakan kinerja  kondisi  ruangan  UKL  lumayan pengap dan gerah terutama di UKL Batang Kapas hal ini juga disebabkan karena ruang pelayanan pada UKL Batang Kapas cukup sempit  dalam  melakukan  pelayanan. Kondisi  ini  juga  diungkapkan  oleh masyarakat sebagai berikut:
“ Masih  ada  kurangnya,  kadang kursi  tidak  cukup  untuk  duduk ketika  antre,  ruangan  di  dalam juga  agak  panas,  agak  kurang nyaman  juga  jadinya. (Hasil wawancara  bersama  masyarakat,
10 Juni 2021).
Sumber Daya Kewenangan dalam kebijakan  merupakan  kewenangan  yang dibutuhkan  bagi  implementor  untuk melaksanakan suatu kebijakan terkait tugas dan fungsi yang dimiliki masing-masing.
“Kalau  untuk  UKL  ini  sejak didirikan kita diberikan kewenangan  untuk  pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan  dan  pencatatan sipil sebagaimana yang diperintahkan sesuai dengan
Perbub  dan  SK  masing-masing mengenai  tupoksi  lebih  rincinya ada  dijelaskan  disana.  Itu  sangat membantu sebagai pedoman kami dalam menjalankan tugas masing- masing” (Hasil wawancara dengan Kepala  UKL  Ranah  Pesisir,  23 Juni 2021).

## Disposisi
Disposisi atau kecenderungan pelaksana  kebijakan  untuk  melaksanakan kebijakan  akan  membantu  berhasil  atau tidaknya tujuan kebijakan. Proses disposisi ini  akan  menimbulkan  sikap  menerima, ketidakpedulian bahkan penolakan terhadap  kebijakan.  Hal  yang  memiliki pengaruh dalam disposisi adalah efek sikap pelaksana,  pengangkatan  birokrat  dan penyediaan insentif.
Efek sikap pelaksana akan sangat berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  sebuah kebijakan, sikap pelaksana akan menentukan  bagaimana  respon/tanggapan dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan.
“Sebagai  pelaksana  di  Lapangan kami  sangat  setuju  dan  bangga dengan  adanya  kebijakan  ini, karena ini memberikan

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan,  dokumen  ini  kita proses  hanya  dalam  hitungan menit. Selain itu ini juga menjadi pekerjaan  bagi  kami,  tanggung jawab  kami  sebagai  pelayan masyarakat” (Hasil  wawancara dengan  Kepala  UKL  Ranah Pesisir, 23 Juni 2021).
“Kami  selalu  ingin  memberikan pelayanan  yang  prima  kepada masyarakat,  pelayanan  yang  kita lakukan  sudah  gratis.  Kami bekerjasama dengan kepala kampung dan Nagari jika misalnya  ada  masyarakat  yang disabilitas dan lansia yang belum memiliki  dokumen  kependudukan ataupun masyarakat yang mengalami  bencana  alam  maka akan  kami  kunjungi,  kami  jemput ke  UKL  menyesuaikan  dengan kondisi  masyarakat  yang  kami layani tersebut jika ada keterbatasan. (Hasil  wawancara dengan  Kepala  UKL  Lengayang, 17 Juni 2021).
Pengangkatan birokrat atau rekruitmen personil untuk jabatan di UKL merupakan wewenang Dinas
Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Pesisir  Selatan.  Pengangkatan birokrat dilakukan melalui penerbitan Surat Keterangan (SK) Kepala Dinas.
“Untuk kepala UKL itu statusnya sudah PNS, setiap kepala memang harus  begitu  di  masing-masing
Kecamatan  dan  untuk  petugas register dan operator itu statusnya honorer  pengangkatannya  kita yang  melakukan  dari  dinas melalui  seleksi  berkas  dan wawancara  kemudian  diterbitkan SK-nya,  melalui  Kadis” (Hasil wawancara  bersama  Kasubag Umum  dan Kepegawaian,  12  Juli 2021).
Insentif adalah salah  satu  solusi yang  dapat  dilakukan  dalam  mengatasi masalah sikap  para  pelaksana  kebijakan. Manusia pada dasarnya bergerak
berdasarkan dirinya sendiri, maka memanipulasi  insentif  oleh  para  pembuat kebijakan  akan  mempengaruhi  tindakan para pelaksana kebijakan .
“Untuk  jabatan  fungsional  ini harusnya ada tunjangan fungsional  kan  kalau  pejabat struktural  itu  ada  tunjangan struktural  nya,  tapi  sampai sekarang  memang  belum  ada sampai saat ini”
(Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan  Pencatatan  Sipil,  14 Juni 2021).
“Kalau  dari  segi    insentif,  itu keluhan kita juga hampir disetiap UKL karena kami sampai saat ini insentif  yang  diberikan  itu  belum ada, kenaikan jabatan juga belum ada. Tapi apa yang kita lakukan di UKL  ini,    kalau  itu  mengalami peningkatan  biasanya  kita  selalu diapresiasi
ketika rapat
koordinasi” (Hasil  wawancara dengan  Kepala  UKL  Lengayang, 17 Juni 2021).

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137

## Struktur Birokrasi
Dengan tersedianya kejelasan struktur dalam pelaksanaan kebijakan akan memberikan  klasifikasi  tanggung  jawab sesuai  bagian  dan  batasannya  masing- masing  serta  dapat  mempertegas  alur pelaksanaan  suatu  kebijakan.  Menurut Edward  ada  dua  bagian  utama  dari birokrasi,  yakni Standard  Operating Procedures (SOP)  dan    fragmentasi.
Adapun  struktur  pelaksana  disetiap  UKL adalah sebagai berikut :
Gambar 1. Stuktur Pelaksana UKL Standard  Operating  Procedures
(SOP) merupakan prosedur kegiatan yang dilakukan secara  rutin  dan  berulang  yang menjadi  pedoman  para  implementor kebijakan  dalam  menjalankan  kegiatan- kegiatannya, perlu untuk melihat pelaksanaan  SOP  di  Lapangan  dan kesesuaian SOP dengan ketentuan yang ada dalam  menciptakan  alur  yang  singkat  dan tidak berbelit-belit. Adapun SOP pelayanan pada  UKL  dapat  dilihat  pada  gambar berikut :

## Gambar 2. SOP pelayanan UKL
“Untuk SOP, sudah kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada,  baik  itu  Perda  ataupun
Permendagri terkait  layanan adminduk  ini  supaya  setiap pelayanan di UKL jelas prosedurnya dan seragam” (Hasil wawancara  bersama  Kasubag
Umum  dan Kepegawaian,  12  Juli 2021).
“SOP  yang  diberikan  itu  mudah dipahami,  sudah  jelas.  Itu  yang menjadi patokan dalam pelayanan kita…” (Hasil wawancara dengan Kepala  UKL  Batang  Kapas,  17 Juni 2021).
Melalui pengamatan peneliti ketika proses  pelayanan  oleh  UKL  berlangsung setiap pengurusan dokumen kependudukan yang  dilakukan  telah  dilaksanakan  sesuai SOP yang ada baik alur pelayanan maupun persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pelayanan.
Fragmentasi ada  kalanya  menjadi celah  bagi  para  pemilik  kepentingan  agar bisa  menginduksi  sebuah  keputusan.
Semakin terfragmentasi pelaksana kebijakan maka akan semakin memerlukan

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
koordinasi  yang  intensif.  Walaupun demikian, fragmentasi
adakalanya diperlukan  ketika  implementasi  sebuah kebijakan membutuhkan pelaksanaan berbagai  program  atau  pada  cakupan kinerja  yang  luas,  sehingga  perlu melibatkan  institusi  atau  unit-unit  untuk mencapai tujuannya.
“Keberadaan UKL memang pada dasarnya ada pemberian tanggung jawab  kegiatan  dari  dinas  dalam bentuk unit kerja, oleh  karena itu selalu  dilakukan  koordinasi  dan evaluasi  seperti  yang  dikatakan tadi  rapat  koordinasi  itu  selalu dilakukan setiap bulannya” (Hasil wawancara bersama Kepala Dinas Kependuduk-an  dan  Pencatatan Sipil, 12 Juli 2021).

## PEMBAHASAN
Pembahasan
mengenai implementasi  Kebijakan  Peraturan  Bupati Pesisir  Selatan  Nomor  24  Tahun  2017 dengan  Pembentukan  Unit  Kerja  Layanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pesisir Selatan ini mengakibatkan adanya bentuk pelimpahan kewenangan dalam
pelaksanaan administrasi  kependudukan  dari  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Pesisir Selatan kepada masing- masing  Unit  Kerja  Layanan  yang  ada  di Kecamatan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu  bentuk  komitmen  pemerintah  daerah
Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjawab permasalahan pelayanan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga tujuan dari kebijakan ini untuk memperdekat, mempermudah dan memperluas jangkauan pelayanan administrasi  kependudukan  di  Kabupaten Pesisir Selatan dapat diwujudkan.

## Komunikasi
Berdasarkan pada hasil penelitian di atas  diketahui  bahwa  dalam  implementasi kebijakan  ini,  transmisi  atau  penyaluran komunikasi  yang  terjadi  dalam  proses komunikasi  adalah  berupa downward communication
dan upward communication . Downward communication memberikan suatu
mekanisme  untuk  proses  pemberian petunjuk  kebijakan  mengenai  informasi tentang  mengapa  dan  bagaimana  tugas- tugas  dalam  kebijakan  tersebut  dilakukan yang  arah  komunikasinya  berasal  dari atasan dan upward commmunication dalam kebijakan  sebagai  suatu  sistem  pelaporan dan pengendalian bagi organisasi pelaksana, arah komunikasinya berasal dari bawahan atau pelaksana kebijakan kepada atasan  atau  pembuat  kebijakan  (Gortner dalam Kasmad, 2018). Dalam implementasi kebijakan ini bentuk downward  communication terjadi  ketika arah  komunikasi  berasal  dari  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
Kabupaten Pesisir Selatan kepada bawahan atau  pelaksana  kebijakan  di  Lapangan yakni  UKL  yang  dilakukkan  dalam mekanisme  untuk  proses  pemberian informasi,  himbauan  dan  penjelasan petunjuk  kebijakan  tentang  mengapa  dan bagaimana  tugas-tugas  dalam  kebijakan tersebut  dilakukan  dan  dilaksanakan  di UKL.  Kemudian,  juga  berupa upward commmunication yang dalam
pelaksanaannya  adanya  suatu  sistem pelaporan  oleh  UKL  kepada  dinas  berupa pelaporan  rekapitulasi  layanan  harian  dan bulanan  serta  laporan  ketertiban  pegawai UKL yang dapat menjadi pendukung untuk pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kebijakan .
Adapun  salah  satu  bentuk  langkah konkret yang telah diterapkan dalam proses transmisi  kebijakan  ini  adalah  melalui sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan secara bertahap  yaitu  sebelum  dan  setelah penerapan  kebijakan.  Dengan  demikian, dalam  implementasi  kebijakan  ini  telah dilakukan  komunikasi  secara  intern  dan secara  ekstern.  Komunikasi  secara  intern terbentuk antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan  UKL,  komunikasi  ini  disampaikan dalam  bentuk  formal  seperti  rapat  dan nonformal  seperti  arahan/  perintah  yang diberikan di luar rapat dari dinas terhadap
UKL,  termasuk  dalam  hal  ini  pemberian materi  pengenalan  tentang  kebijakan kepada pegawai UKL. Adapun komunikasi eksternal, terjadi diantara Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Pesisir Selatan dan UKL dengan masyarakat  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Dalam  hal  ini  sejalan  dengan  pemikiran Kadji  (2015)  bahwa  kejelasan  tujuan kebijakan  tidak  menjamin  implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya  komunikasi  antar  implementor kebijakan dalam organisasi itu sendiri.
Cara  sosialisasi  yang  dilakukan implementor  dalam  pengimplementasian kebijakan  ini  sudah  cukup  baik,  hal  ini dikarenakan  selain  komunikasi  dalam internal pelaksana kebijakan juga didukung dengan  adanya  keterlibatan  tokoh-tokoh masyarakat  dalam  sosialisasi  sehingga  hal ini  sangat  membantu  dalam  penyebaran informasi  pada  cakupan  yang  luas  dengan lebih  cepat.  Selain  itu , bentuk  sosialisasi yang  dilakukan  tidak  hanya  penyampaian secara  langsung  namun  juga  dilakukan dengan  pemanfaatan  media-media  seperti pamflet  atau  selebaran  dan  penggunaan media  sosial  dinas  dan  masing-masing UKL.
Melihat  fenomena  yang  ada  di lapangan,  peneliti  mengemukakan  bahwa kejelasan  sebuah  informasi  benar-benar

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
menjadi  penentu  terhadap  pemahaman
implementor dalam
menjalankan kewenangan  dan  menyikapi    masalah- masalah  yang  terjadi  di  Lapangan.  Dalam implementasi  kebijakan  ini,  setiap  UKL dapat  dengan  mudah  melaporkan  masalah ataupun  menanyakan  ketidakjelasan  suatu informasi yang diterima di grup-grup yang sudah ditentukan melalui whatsapp dan dari masyarakat secara umum masyarakat sudah mengetahui  letak  UKL  dan  mengetahui adanya upaya pemerintah dalam mendekatkan pelayanan disetiap Kecamatan. Mengenai konsistensi dalam komunikasi  kebijakan  ini  dilihat  dengan adanya upaya sosialisasi secara berkelanjutan  dari  pegawai  pelaksana,  hal ini  sangat  membantu  dalam  penyebaran informasi  yang  berkaitan  dengan  layanan UKL. Komunikasi antar implementor juga dilakukan  secara  intens  melalui  rapat koordinasi, adanya pelaporan wajib harian dari  masing-masing  UKL  dan  konsistensi komunikasi juga didorong adanya
kemudahan  dalam penyampaian  informasi melalui  pemanfaatan  aplikasi whatsapp .
Kemudian dalam hal perintah dan instruksi kebijakan juga terbilang cukup konsisten.

## Sumber Daya
Dalam kebijakan sumber daya yang penting  meliputi  staf  yang  tepat  dengan sesuai  dengan  keahlian  yang  dibutuhkan; informasi yang cukup dan  relevan  tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan;  adanya  kewenangan;  dan berbagai  fasilitas  di  dalamnya  untuk kepentingan pelayanan publik (Edward III, 1980). Pada tiga Kecamatan yang menjadi tempat  studi  penelitian,  diketahui  bahwa pada  Kecamatan  Batang  Kapas  dan
Kecamatan Lengayang masih
membutuhkan penambahan pegawai sedangkan  pada  Kecamatan  Ranah  Pesisir jumlah pergawai yang tersedia dinilai sudah cukup. Untuk menarik kesimpulan mengenai ketersediaan jumlah pegawai ini, penulis  meneliti  lebih  lanjut  berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan jumlah layanan  UKL  yang  dilakukan  dalam  satu tahun  terakhir  (tahun 2020)  untuk melihat perbandingan jumlah pegawai dan layanan yang diberikan.

## Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penduduk dan Jumlah Layanan UKL
Kecamatan Jumlah penduduk Jumlah layanan Batang Kapas 37.349 19.982 Lengayang 62.406 21.265 Ranah Pesisir 34.432 13.994 Sumber  : Data  DKB  Kabupaten  Pesisir  Selatan 2020 dan  Rekap Laporan Layanan UKL 2020

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
Berdasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan  bahwa  ketersediaan  pegawai untuk  Kecamatan  Ranah  Pesisir  dinilai sudah cukup, sedangkan untuk Kecamatan Batang Kapas dan Lengayang dinilai belum cukup  dikarenakan  perbandingan  jumlah layanan UKL Batang Kapas yang mencapai 19.982  layanan  dan    layanan  UKL Lengayang mencapai 21.265 yang memiliki jumlah  layanan  lebih  tinggi  begitu  juga dengan jumlah penduduknya. Penambahan jumlah  pegawai  ini,  disarankan  agar pelayanan  tidak  membebani  pekerjaan  di luar  kemampuan  dan  berdampak  pada pelaksanaan  layanan  yang  menjadi  tidak efektif  karena  ketersediaan  sumber  daya merupakan  suatu  hal  yang  wajib  dalam pemberian pelayanan.
Berdasarkan hasil  wawancara, diketahui bahwa kualitas pegawai yang ada di  UKL  masih  perlu  ditingkatkan.  Pada realita  yang  ada  di  Lapangan  petugas register dan petugas operator yang bertugas dalam  proses  pelayanan  di  UKL  masih  di dominasi  oleh  pegawai  yang  memiliki legalitas status pendidikan setara SLTA, hal ini  akan  turut  mempengaruhi  kemampuan respon dan analisis terhadap permasalahan- permasalahan  yang  dihadapi.  Selain  itu, juga  diakui  bahwa  seharusnya  dalam pelaksanaan  layanan  khususnya  Petugas
Registrasi  sudah  harus  diutamakan  yang berasal  dari  Pegawai  Negeri  Sipil.  Hal tersebut, sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor 119  Tahun  2017  dan  Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 yang
mengutamakan  Petugas  Registrasi  berasal dari  Pegawai  Negeri  Sipil.  Tingkat pengetahuan  dan  keterampilan  pegawai dalam  pelayanan  akan  bermanfaat  dalam melihat  kompetensi  pegawai  terhadap lingkup  dan  bidang pekerjaannya,  terlebih jika  pegawai  yang  tersedia  memiliki  latar belakang  yang  memadai  karena  dalam memecahkan  persoalan  yang  menjadi  isu- isu kebijakan publik peranan sumber daya yang  dimiliki  oleh  aktor  kebijakan sangatlah menentukan efektivitas kebijakan publik  tersebut  (Hermana et  al. ,  2019).
Dalam  hal  ini,  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan berusaha melakukan beberapa upaya dalam mendorong  peningkatan  kualitas  pegawai UKL dengan pemberian pelatihan, bimbingan  teknis  secara  masal  maupun bimbingan dari dinas sendiri yang turun ke masing-masing  UKL  tertentu  dan  dengan adanya  evaluasi  kinerja  terhadap  seluruh UKL secara berkala.
Mengenai anggaran atau
pembiayaan pelaksanaan kebijakan
dibebankan  dalam  APBD  dan  sumber-

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
sumber  lainnya  yang  sah.  Sedangkan  dari segi ketersediaan anggaran dalam implementasinya, masih mengalami keterbatasan terutama pada masa pandemi Covid-19  beberapa  tahun  belakangan. Selain  itu,  banyaknya  unit  layanan  yang dibentuk  yakni  15  unit  layanan  di  15 Kecamatan  sehingga  hal  ini  jelas mempengaruhi penyerapan anggaran, selain  itu  dapat  dilihat  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat disetiap UKL juga disertai dengan  berbagai pelaksanaan inovasi-inovasi  program  seperti  Layanan Berputar  (Berkeliling  Kampung  Jemput Antar),  Layanan  Pass  Nikah  (Pemberian Administrasi  Status  Saat  Nikah),  Layanan Turud  Berduka  (Turun  ke  Rumah  Duka Berikan Dokumen Kematian) dan program layanan lainnya yang bersifat jemput bola. Setiap  pelaksanaan  program  ini  juga membutuhkan anggaran dalam
pelaksanaannya.
Terkait ketersediaan
fasilitas berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas  di ketahui masih terdapat keterbatasan seperti dalam fasilitas peralatan dan perlengakapan terutama  pada  permasalahan  jaringan, kelengkapan  alat  perekaman,  ketersediaan dan  pemanfaatan  komputer  sebagai  alat input data, ketersediaan ribbon dan blangko serta  ketersediaan  kursi  di  ruang  tunggu juga masih minim. Melalui observasi yang
telah  dilakukan,  untuk  fasilitas  gedung sebagai  tempat  pelayanan  yang  berada  di setiap  Kecamatan  memang  berbeda.  Dari tiga  Kecamatan  yang  diteliti  fasilitas bangunan  di  Kecamatan  Lengayang  lebih baik  dibandingkan  beberapa  Kecamatan lainnya.  Kecamatan  Lengayang  memiliki ruang  kerja  yang  terbilang  luas  yang disertai  loket  pelayanan  khusus  yang memisahkan ruang pelayanan bagi masyarakat  pemohon  dokumen  dengan ruang  kerja  pegawai,  sedangkan  untuk Kecamatan  Batang  Kapas  pelayanan dilakukan  secara  bersamaan  dalam  satu ruang yang sama, tidak memiliki loket yang dibentuk  secara  khusus.  Permasalahan fasilitas  kerja  yang  berhubungan  dengan pelayanan  masih  menjadi  permasalahan pada  UKL.  Hal  ini  penting  untuk diperhatikan karena merupakan unsur yang sangat penting dalam kelancaran pelayanan.
Dalam  hal  kewenangan  yang diberikan kepada UKL, diatur berdasarkan Peraturan  Bupati  Nomor  24  Tahun  2017. Tidak  semua  kewenangan  dalam  layanan administrasi  kependudukan  dilimpahkan kepada UKL. Kemudian dalam pelaksanan kebijakan setiap UKL diperbolehkan untuk mengambil  kebijakan  operasional  layanan di  lingkup  kerja  masing-masing  hal  ini perlu  untuk  menjamin  bahwa  layanan  dan

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
program yang dilakukan di Lapangan dapat diarahkan  sebagaimana  yang  diharapkan dengan  menyesuaikan  kondisi  yang  ada. Dalam kebijakan ini, kewenangan UKL dan peran  yang  dimiliki  pelaksana  dalam mengimplementasikan  kebijakan  sudah mencukupi.  Dengan  adanya  fungsi  dan tupoksi  yang  diberikan  kepada  pegawai UKL  dalam  menjalankan  kewenangan UKL.
Melalui  kewenangan  dan  peran yang  dimilikinya,  pelaksana  akan  dapat dengan mudah mengambil tindakan dalam melaksanakan  kebijakan  terutama  ketika dihadapkan  pada  permasalahan  yang memerlukan penanganan yang cepat maka kewenangan  ini  menjadi  hal  yang  sangat dibutuhkan  karena  kewenangan  yang diberikan  dalam  pelaksanaan  kebijakan adalah  sebagai  jaminan  agar  kebijakan dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan ini,  tujuan  yang  ingin  dicapai  yakni memperdekat dan mempermudah
pelayanan  administrasi  di  Kabupaten
Pesisir Selatan dengan kecukupan kewenangan  yang  dilimpahkan  dari  Dinas kepada  UKL  disetiap  Kecamatan  sangat mendorong UKL untuk dapat menyelenggarakan  pelayanan  administrasi kependudukan  kepada  masyarakat  dengan tujuan tersebut.

## Disposisi
Melalui  hasil  penelitian,  dapat diketahui  bahwa  pegawai  UKL  mengaku sangat setuju dan mendukung diimplementasikannya kebijakan ini. Pegawai  merasa  bangga  bahwa  apa  yang mereka  lakukan  direspon  baik  oleh masyarakat karena diberikannya kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan.  Hal  ini  yang  sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan,  dukungan  yang  diberikan pelaksana akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuannya. Dari wawancara  pada  hasil  penelitian  juga dilihat  adanya  komitmen  dari  pelaksana dalam  menjalankan  pelayanan  untuk memberikan  pelayanan  yang  optimal kepada  masyarakat.  Hal  tersebut,  telah diakui  masyarakat  bahwasanya  petugas UKL  dalam memberikan pelayanan sudah memiliki komitmen. Masyarakat mengakui hal tersebut dikarenakan adanya kemudahan  yang  dirasakan  masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan untuk  saat  ini.  Sejalan  dengan  pernyataan Kadji  (2015)  bahwa  dalam  penerapan kebijakan  yang  akan  dilaksanakan  secara efektif,  maka  implementor  bukan  hanya mengetahui  apa  yang  harus  mereka kerjakan  dan  memiliki  kemampuan  untuk

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
menerapkannya,  tetapi  para  implementor juga  harus  mempunyai  keinginan  dan komitmen  untuk  menerapkan  kebijakan tersebut.
Dalam  prosesnya,  pengangkatan birokrat atau rekrutmen petugas dilakukan dengan  pembukaan  lamaran  dan  melalui tahap  wawancara.  Namun  berdasarkan kualifikasi pelaksana layanan dan
kualifikasi  pegawai  yang  berada  di  UKL masih ada ketidaksesuaian jika dibandingkan  pada  kondisi  di  Lapangan. Berdasarkan  hasil  pengamatan  yang dilakukan,  diketahui  bahwa  tingkat pendidikan  yang  dimiliki  petugas  register dan petugas operator pada umumnya masih banyak yang setara SLTA, adapun pegawai yang  memiliki  pendidikan  S1  juga kebanyakan tidak sesuai antara background pendidikan dengan pekerjaan yang dilakukan  sebagai  petugas  administrasi kependudukan.  Sehingga,  dalam  proses rekruitmen  ini  ketepatan  penempatan petugas  sebagai  pelaksana  kebijakan  di UKL masih belum sesuai.
Kemudian dalam pemberian insentif  belum  pernah  dilakukan  baik berupa  gaji  tambahan,  kenaikan  gaji ataupun  promosi  jabatan.  Pemberian insentif perlu dilakukan untuk menjadikan pelaksanaan kebijakan melaksanakan
kinerja sesuai petunjuk teknis pelaksanaan, selain  itu  ini  juga  berpengaruh  terhadap sikap  dan  komitmen  pelaksana  (Edwards III,  1980).  Pemberian  pujian  terhadap kinerja  pegawai  memang  dapat  tertuju kepada peningkatan komitmen dan motivasi  kerja  yang  sifatnya  intrinsik karena hal ini dapat memberikan semangat bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja, pegawai  akan  merasa  diapresiasi  terhadap kinerja  yang  telah  dilakukan.  Namun motivasi  ekstrinsik  berupa  insentif  ini, secara  tidak  langsung  akan  dapat menunujukkan  kepercayaan  pemerintah terhadap keberadaan dan pengabdian yang dilakukan  oleh  pegawai.  Tidak  dapat dipungkiri bahwa dengan upaya pemberian insentif  ataupun reward yang  mencukupi, sikap  dan  motivasi  serta  komitmen pelaksana  akan  dapat  terpacu.  Hal  ini sejalan dengan pernyataan Taufiqurokhman (2014) bahwa dalam keberhasilan implementasi kebijakan sering ada mekanisme  insentif  agar  implementasi suatu kebijakan berjalan dengan baik.

## Struktur Pelaksana
Dari  hasil  penelitian  di  atas diketahui bahwa pelaksanaan dari kebijakan  ini  secara  prosudural  telah didukung oleh adanya Standard
Operational  Procedure (SOP)  secara

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
terstruktur yang disesuaikan dengan Perda dan  Permendagri  yang  mengatur  layanan administrasi  kependudukan.  Walaupun demikian,  masih  menjadi  kendala  bagi UKL ketika adanya adopsi kebijakan baru yang harus dilakukan dengan metode kerja yang baru seperti perubahan pola pelayanan pada  masa  pandemi  Covid-19  ataupun adanya  penggantian  personil  yang  harus beradaptasi  dengan  prosedur  dalam melakukan  tugas  dan  fungsi  yang diberikan.  Permasalahan  dalam  penerapan SOP  juga  muncul  dari  masyarakat  karena masih dijumpainya masyarakat yang masih kekurangan bahan ketika hendak melakukan  pelayanan.  Sehingga,  hal  ini dapat  menghambat  proses  pelayanan dokumen kependudukan.  Dari analisis ini, dapat  dipahami  bahwa  pentingnya  SOP
dalam
implementasi kebijakan sebagaimana  yang  dikemukakan  Winarno (2012) bahwa SOP adalah aspek struktural paling dasar dari suatu organisasi sehingga permasalahan  yang  terjadi  dalam  realisasi SOP  dapat  menghambat  proses  pelayanan secara keseluruhan.
Pada  pelaksanannya  SOP  yang dibuat menurut informan telah berdasarkan pertimbangan  pada  berbagai  hal  seperti kesederhanaan  dan  kejelasan  alur  kerja, efisiensi  waktu  serta  kemudahan  dalam
prosedur  baik  bagi  pegawai  pelaksana maupun  masyarakat.  Oleh  karena  itu, keberadaan prosedur ini tentu harus disertai dengan  pemahaman  masyarakat  sebagai pemohon dokumen kependudukan sehingga  informasi  mengenai  tata  laksana prosedur,  persyaratan,  penanggung  jawab pelayanan, rincian biaya, waktu penyelesaian  dan  hal  lain  yang  berkaitan perlu  diinformasikan.  Pelayanan  yang dilakukan  dalam  penerbitan  dokumen kependudukan di UKL, hanya membutuhkan  waktu  5  menit  tanpa pemungutan  biaya  admninistrasi  dengan semboyannya  Pelayanan  Gratis  5  Menit Selesai. Dengan demikian adanya kejelasan,  kesederhanaan  dan  kemudahan alur dalam SOP adalah salah satu parameter dalam  mendukung  lancarnya  pelayanan. Hal  tersebut  dikarenakan  melalui  SOP, pegawai sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai pemohon dokumen dapat mengerti apa  dan  bagaimana  alur  prosedur  yang harus dilalui.
Dibentuknya  UKL  menjadi  sebuah bentuk  fragmentasi  dari  Disdukcapil Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dalam pelaksanaannya  dinas  dan  UKL  selalu melakukan  koordinasi  salah  satunya melalui  rapat  koordinasi  yang  dilakukan setiap  bulannya.  Dalam  pembagian  tugas setiap pegawai, telah dibebankan tugas dan

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
fungsinya  sesuai  peraturan  dan  SK pengangkatan  masing-masing.  Adanya kecendrungan  fragmentasi  yang  dapat menjadi  penghambat  dapat  diatasi  dengan adanya  komunikasi  dan  koordinasi  yang kontinu  dari  masing-masing  pelaksana sehingga  gap  yang  muncul  sebagai  akibat fragmentasi dapat teratasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan terkait implementasi kebijakan  desentralisasi  pelayanan  publik pada urusan administrasi kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan pembentukan Unit Kerja Layanan (UKL) di setiap Kecamatan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Implementasi Peraturan  Bupati  Nomor  24  Tahun  2017 Tentang Pembentukan Unit Kerja Layanan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan  di  Kabupaten  Pesisir Selatan sudah berjalan dengan baik dengan meningkatnya kepemilikan
dokumen kependudukan.  Hal  tersebut,  dapat  dilihat pada  variabel  komunikasi  kebijakan  yang dilakukan sudah berjalan dengan baik  dan danya  arus  transmisi  kebijakan  yang  jelas serta  konsisten.  Sumber  daya  pegawai
untuk beberapa
Kecamatan ketersediaannya  dinilai  sudah  mencukupi namun untuk beberapa Kecamatan dengan
jumlah penduduk dan jumlah layanan yang tinggi  masih  perlu  penambaham  pegawai. Dalam  hal  kewenangan,  UKL  telah diberikan  kewenangan  yang  cukup  dalam menjalankan kebijakan namun ketersediaan fasilitas  perlu  ditingkatkan  terutama  pada sarana  yang  belum  berfungsi  secara optimal. Sumber daya anggaran pada masa pandemi Covid-19 mengalami
keterbatasan,  hal  ini  dikarenakan  adanya perubahan  dalam  realisasi  anggaran.  Dari indikator  disposisi,  sikap  pelaksana  telah mendukung  kebijakan  dengan  komitmen yang dimiliki, tetapi dalam pola pengangkatan birokrat Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  perlu mempertimbangkan kualifikasi dan realisasi  insentif  bagi  pegawai  fungsional. Pada indikator struktur birokrasi, diketahui bahwa pelaksanaan dari kebijakan ini telah didukung  SOP  yang  terstruktur  dan  sama disetiap  UKL  dan  adanya  fragmentasi dalam  kebijakan  disikapi  Dinas  dan  UKL dengan melakukan koordinasi secara rutin dan kontinu.

## REFERENSI
Abdoellah,  A.  Y.,  &  Rusfiana,  Y.  (2016). Teori  dan  Analisis  Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Agustino,  L.  (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung:
Alfabeta.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pesisir

## Ainov Azharada dan Geovani Meiwanda / Jurnal Administrasi Negara V28 – 02 (2022) / 113 – 137
Selatan. (2020). Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2020 . Pesisir Selatan. Dwiyanto, A., Partini, Ratminto, Wicaksono,  B.,  Tamtiari,  W.,
Kusumasari,  B.,  Nuh,  M.  (2021).
Reformasi  Birokrasi  Publik  di Indonesia. Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press.
Edwards  III,  G.  C.  (1980). Implementing Public  Policy. Washington,  D.C: Congressional Quarterly Press.
Hermana,  D.,  Ulumudin,  A.,  &  Yudiardi, Y. (2019). Kebijakan Publik. Garut: Universitas Garut.
Kadji,  Y.  (2015). Formulasi  dan Implementasi  Kebijakan  Publik  : Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi  dalam  Fakta  Realitas . Gorontalo: UNG Press.
Kasmad,  R.  (2018). Studi  Implementasi Kebijakan  Pubik .  Makassar:  Kedai Aksara.
Nugroho, R. (2017). Public Policy . Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
Nurdin,  I.  (2019). Kualitas  Pelayanan Publik  (Perilaku  Aparatur  dan Komunikasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik) . Surabaya: Media Sahabat Cendekia. Nuriyanto. (2014). Penyelenggaraan
Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,
Sudahkah  Berlandaskan  Konsep
“Welfare State”?. Jurnal Konstitusi , 11(3), 232-443.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian Kualitatif R&D . Bandung: Alfabeta. Taufiqurokhman. (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara  Kepada  Presiden  Selaku Penyelenggara Pemerintahan. Jakarta:  Universitas  Moestopo Beragama (Pers). Wibawa,  K.  C.  S.  (2019).  Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan  Publik  sebagai  Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adminitrative  Law  &  Governance Journal , 2 (2), 218-234. Widiyarta, A. (2012). Pelayanan Kesehatan dari Perspektif Participatory  Governance  (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Dasar Kesehatan di Kota
Surabaya ).  (Doctoral  Dissertation, Ilmu  Administrasi,  Universitas Brawijaya).
Winarno, B.   (2014).   Kebijakan   Publik (Teori, Proses   dan   Studi   Kasus). Yogyakarta:  CAPS  (Center  of Academic Publishing Service).
Yonvitner,  Susanto,  H.  A.,  Yuliana,  E.
(2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut . Banten: Universitas Terbuka.