## Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), Maret 2020: 120-127
Publisher by Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi
Address: Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi Kodepos: 36122
Website: http://ekonomis.unbari.ac.id, email: ekonomis.unbari@gmail.com ISSN 2597-8829 (Online), DOI 10.33087/ekonomis.v4i1.121

## Determinan dan Trend Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah
Farida Nur Isnaini 1* , Abdul Aziz Ahmad 2 , Suharno 3
1 Mahasiswa Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman
2,3 Dosen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universtas Jenderal Soedirman * Correspondence email: farida.isnaini@gmail.com, 2 email: rekan.aziz@gmail.com, 3 email: suharno@unsoed.ac.id
Abstract. This study aims to analyze the effect of population, education, regional Minimum Wages, inflation, and Gross Regional Domestic  Product  on poverty and analyze poverty trends in  Wonosobo Regency. This  study uses  secondary data  in  the form  of time series data with an observation period of 2002-2017 and the research method is multiple linear regression with the Ordinary Least  Square model. The analysis shows that education, regional minimum  wages and gross  regional  domestic product have  a negative and significant impact  on poverty in  Wonosobo Regency.  Population  growth, and inflation does not  have a significant effect  on poverty in  Wonosobo Regency. In addition, the future poverty trend of Wonosobo Regency is negative. These findings imply the first need for skills and expertise training programs in improving the quality of education. Second, the government must increase regional minimum wages, so that people can meet their daily needs. The government needs to increase economic growth in all sectors of the economy by using its potential.
Keywords: Poverty, Population growth, Education, Regional Minimum Wages, Inflation, and Gross Regional Domestic Product

## PENDAHULUAN
Pembangunan merupakan usaha untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga  hasil pembangunan harus dapat  dinikmati  oleh  seluruh  rakyat  secara  adil  dan  merata.  Berbagai  kebijakan  pembangunan  dilakukan  untuk mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dengan  memanfaatkan  potensi  dan  sumber  daya  yang  ada.  Namun pertumbuhan  ekonomi  tersebut  harus  diikuti  dengan  penurunan  tingkat  kemiskinan  dan  pemerataan  distribusi pendapatan  (Todaro  dan  Smith,  2006).  Dampak  kemiskinan  sangat  kompleks,  penduduk  miskin  akan  kesulitan memenuhi  kebutuhan  pangannya,  sehingga  akan  berpengaruh  pada  tingkat  kesehatan  dan  tingkat  produktivitas. Produktivitas  rendah  akan  menyebabkan  penghasilan  yang  rendah  pula,  sehingga  penduduk  miskin  akan  semakin kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  (Sekhampu,  2013).  Kemiskinan  juga  mendorong  meningkatnya urbanisasi karena orang berpikir untuk mencari pekerjaan di kota dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi  (Suryawati,  2005)..  Hal  ini  justru  mengakibatkan  masalah  dalam  penyediaan  berbagai  sarana  dan  kebutuhan penduduk  misalnya  terjadi  ketidakseimbangan  antara  angkatan  kerja  dengan  lapangan  kerja  yang  pada  akhirnya menimbulkan pengangguran diperkotaan (Kuncoro, 2009)
Mengingat  dampak  kemiskinan  yang  begitu  banyak,  maka  pengentasan  kemiskinan  telah  menjadi  tujuan pembangunan  yang  fundamental  untuk  menilai  efektivitas  berbagai  jenis  program  pembangunan.  Berbagai penanggulangan kebijakan seperti Intruksi Presiden Desa Tertinggal (IPDT), Program Jaring Pengaman Sosial (JPS), dan Operasi Pasar Khusus (OPK), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), serta pemberian beras untuk keluarga miskin  (RASKIN),  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT),  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR),    Kartu  Indonesia  Pintar  (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), yang diperuntukan pada sektor keluarga miskin dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang  diberikan  kepada  siswa/siswi  yang  kurang  mampu  menempuh  pendidikan  serta  bantuan  lainnya  yang  dapat mengurangi jumlah kemiskinan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Sosial, 2015). Persoalan kemiskinan  tidak  hanya  sekedar  berapa  jumlah  dan  presentase  penduduk  miskin  tetapi  dimensi  lain  yang  perlu diperhatikan  adalah  tingkat  kedalaman  kemiskinan.  Selain  harus  mampu  memperkecil  jumlah  penduduk  miskin, kebijakan  kemiskinan  juga  sekaligus  harus  dapat  mengurangi  kedalaman  kemiskinan.  Kemiskinan  juga  merupakan salah  satu  persoalan  mendasar  yang  menjadi  pusat  perhatian  pemerintah  di  Provisi  Jawa  Tengah,  khususnya  di Kabupaten Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan  kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi diantara Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

## Tabel 1

## 10 Besar Proporsi penduduk miskin Kabupaten di Jawa Tengah tahun 2016-2017
No Kabupaten 2016 Proporsi (%) 2017 Proporsi (%) Penduduk Miskin Jumlah Penduduk Penduduk Miskin Jumlah Penduduk 1 Wonosobo 160.100 780.793 20,50 159.200 784.207 20,30 2 Kebumen 235.900 1.188.603 19,84 233.400 1.192.007 19,58 3 Brebes 348.000 1.788.880 19,45 343.500 1.796.004 19,12 4 Purbalingga 171.800 907.507 18,93 171.900 916.427 18,75 5 Rembang 115.500 624.096 18,50 115.200 628.922 18,31 6 Pemalang 227.100 1.292.609 17,56 225.000 1.296.281 17,35 7 Banjarnegara 158.200 907.410 17,43 156.800 912.917 17,17 8 Banyumas 283.900 1.650.625 17,19 283.200 1.665.025 17,00 9 Klaten 168.000 1.163.218 14,44 165.000 1.167.401 14,13 10 Sragen 126.800 882.090 14,37 124.000 885.122 14,00
Sumber: Badan pusat statistik (BPS) Jawa Tengah, 2018
Tabel  1  menunjukan  bahwa  10  besar  jumlah  penduduk  dan  penduduk  miskin  Kabupaten  di  Provinsi  Jawa Tengah  berfluktuasi  tetapi  cenderung  menurun.  Jumlah  penduduk  miskin  tertinggi  di  Jawa  Tengah  adalah  di Kabupaten  Wonosobo.  Dengan  demikian,  perlunya  analisis  lebih  lanjut  menganai  faktor  yang  memengaruhi kemiskinan  di  Kabupaten  Wonosobo.  Terdapat  faktor-faktor  yang  menyebabkan  seseorang  atau  sebuah  keluarga miskin,  salah  satunya  adalah  rendahnya  taraf  pendidikan  (Widodo,  2006)  padahal  telah  diketahui  bahwa  kualitas sumber  daya  manusia  seseorang  bisa  dilihat  dari  tingkat  pendidikannya,  pendidikan  yang  semakin  rendah menggambarkan kualitas sumber daya manusianya rendah dan dapat menyebabkan penduduk miskin. Semakin tinggi pendidikan  seseorang  kesempatan  untuk  mendapat  kehidupan  lebih  baik  semakin  besar,  karena  mempunyai  kualitas dalam mencari pekerjaan (Suryahadi dan Sumarto, 2001).
Faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan  selanjutnya  yaitu  upah  minimum.  Semakin  meningkat  upah minimum  akan  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga  kesejahteraan  juga  meningkat  dan  sehingga  terbebas dari  kemiskinan  (Kaufman,  2000).  Selain  itu  inflasi  merupakan  indikator  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan.  Inflasi  akan  menimbulkan  beberapa  akibat  buruk  kepada  individu,  masyarakat  dan  kegiatan perekonomian  secara  keseluruhan.  Salah  satu  akibat  penting  dari  inflasi  adalah  cenderung  menurunkan  taraf kemakmuran  segolongan  besar  masyarakat.  Selain  jumlah  penduduk,  pendidikan,  upah  minimum,  dan  inflasi,  faktor lain  yang  mempengaruhi  kemiskinan  adalah  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB).  Produk  Domestik  Regional Bruto  (PDRB)  akan  menimbulkan  beberapa  dampak  seperti  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi,  kesejahteraan masyarakat  melalui  nilai  tambah  barang  dan  jasa  yang  diterima  oleh  daerah  sehingga  dapat  mengurangi  tingkat kemiskinan,  dan  mengantisipasi  masalah  sosial  lainnya.  Menurut  Todaro  dan  Smith  (2006)  selain  menciptakan pertumbuhan ekonomi proses pembangunan haruslah berimbas terhadap pengurangan angka kemiskinan, ketimpangan pendapatan, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kemiskinan di Indonesia adalah salah satu masalah yang sulit diatasi  sejak  dulu  khususnya  di  Kabupaten  Wonosobo.  Kabupaten  Wonosobo  merupakan  Kabupaten  dengan  tingkat kemiskinan  tertinggi  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Oleh  sebab  itu  agar  masalah  kemiskinan  bisa  dituntaskan  secara optimal  perlu  pengkajian  terlebih  dahulu  untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  mempengaruhi  tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian tujuan dari peneilitian ini pertamama menganalisis pengaruh juma penduduk, pendidikan, upah minimum kabupaten, infalsi, dan produk domestik regional terhadap kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, kedua menganalisis trend tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.

## METODE
Penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada  data-data  numerikal  (angka)  yang  diolah  dengan  metode  statistika.  Pada  metode  kuantitatif,  akan  diperoleh signifikansi perbedaan  kelompok atau  signifikansi hubungan antar  variabel  yang diteliti (Wirartha, 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data tingkat kemiskinan, jumlah penduduk diukur dengan satuan jiwa, pendidikan, upah minimum, inflasi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan menggunakan data berkala ( time series ) periode 2002-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini diolah menggunakan software Eviews dengan bantuan Microsoft Excel .
Tahap  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  ouput  regresi  harus  lolos  uji  asumsi  klasik.  Terdapat  beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linear tidak bias atau Best Linier Unbiased Estimator (BLUE) yang terbaik  dari  model  regresi  yang  diperoleh  dari model  Ordinary  Least  Square (OLS).  Dengan  terpenuhinya  asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan, dimana asumsi  – asumsi dasar itu dikenal sebagai asumsi klasik. Untuk mendapatkan hasil memenuhi sifat tersebut dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi, uji multikolinearitas, uji heteroskedatisitas, dan uji autokorelasi (Gujarati, 2012). Untuk
mengetahui  sejauh  mana  pengaruh  variabel  jumlah  penduduk,  pendidikan,  upah  minimum,  inflasi  dan  Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dianalisis menggunakan analisis regresi berganda yang dinyatakan dalam bentuk fungsi sebagai berikut.
+ e
Keterangan:  K:  Tingkat  kemiskinan  dinyatakan  dalam  persen; :  Konstanta; :  Koefisien  regresi;  JP:  Jumlah penduduk  diukur  dengan  satuan  jiwa;  PDDK:  Pendidikan  yang    dinyatakan  dalam  satuan  persen;  UMK:  Upah minimum kabupaten  yang dinyatakan dalam satuan rupiah; INF: Inflasi yang dinyatakan dalam satuan persen; PDRB
: PDRB yang dinyatakan dalam satuan persen.
Untuk  mengetahui  perkembangan trend kemiskinan  di  Kabupaten  Wonosobo  menggunakan  analisis  trend dengan  garis  tidak  lurus  ( trend parabola  dan trend  eksponential (logaritma).  Dalam  penelitian  ini  hubungan  linear variabel kemiskinan dengan variabel nilai periode tahun dapat ditulis dalam persamaan regresi sebagai berikut. Log ^ Y= Log a + X Log b Keterangan : Log ^ Y : Nilai trend ; X : Nilai periode tahun; Log   : Nilai konstanta yaitu nilai y pada saat nilai x = 0; Log   : Nilai kemiringan yaitu tambahan y, apabila x bertambah satu satuan.

## HASIL
Sebelum  dilakukan  pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  hasil  estimasi  regresi    mengenai  pengaruh  jumlah penduduk, pendidikan, upah minimum kabupaten, inflasi, dan PDRB terhadap kemiskinan di Kabupaten Wonosobo, terlebih  dahulu  dilakukan  uji  asumsi  klasik  yang  meliputi  uji  multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji autokorelasi.  Pengujian  multikolinieritas  dilakukan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model  terdapat  hubungan linier  antara  variabel  bebas  (X)  dalam  suatu  model  regresi.  Suatu  model  regresi  dikatakan  terkena  multikolinieritas bila  terjadi  hubungan  linier  yang  sempurna  atau  pasti  diantara  beberapa  atau  seluruh  variabel  bebas  (X)  dari  suatu model regresi. Akibat yang ditimbulkan ialah terdapat kesulitan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas Variabel VIF Kesimpulan Jumlah Penduduk 1,402386 Tidak Terjadi Multikolinearitas Pendidikan 2,447320 Tidak Terjadi Multikolinearitas Upah Minimum 2,626722 Tidak Terjadi Multikolinearitas Inflasi 1,168083 Tidak Terjadi Multikolinearitas PDRB 3,553755 Tidak Terjadi Multikolinearitas Sumber: Data olahan
Uji  multikolinieritas  dengan  metode  variance  inflation  factors  (VIF)  masing-masing  variabel.  Nilai centered VIF variabel  tidak boleh  lebih dari 10. Hasil uji dengan VIF menunjukan bahwa nilai Centered VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10 atau VIF < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terdapat  permasalahan  multikolinieritas.  Tahapan  selanjutanya  adalah  uji  heteroskedastisitas.  Uji  heterokedastisitas adalah  keadaan  dimana  faktor  gangguan  tidak  memiliki  varian  yang  sama.  Untuk  menguji  heteroskedastisitas  dapat dilakukan  dengan  metode Glejser, Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat  dilihat  pada  Tabel  3 berikut ini:
Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas Obs*R-squared Prob. Chi-Square(5) Kesimpulan 8,503354 0,1306  Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sumber: Data olahan
Tabel  3  menujukkan  bahwa,  nilai  dimana  nilai  p  value  yang  ditunjukkan  dengan  nilai Prob.Chi-Square(5) pada Obs*R-squared yaitu sebesar 0,8510. Dari  hasil pengujian tersebut, diketahui bahwa nilai p value > alpa 5% (α = 0,05),  yaitu  0,1306  >  0,05  maka  model  regresi  bersifat  homoskedastisitas  atau  dengan  kata  lain  tidak  ada  masalah asumsi  heteroskedastisitas.  Pengujian  yang  terakhir  yaitu  uji  autokorelasi.  Pengujian  autokorelasi  dilakukan  untuk menguji  apakah  dalam  sebuah  penelitian  terdapat  hubungan  antara  residual  antar  waktu  pada  model  penelitian  yang digunakan,  sehingga  estimasi  menjadi  bias.  Untuk  mengetahui  apakah  terjadi  permasalahan  autokorelasi,  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  metode Breusch-Godfrey  Serial  Correlation  LM  Test .  Hasil  pengujian  autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test F-statistic 0,043904 Prob. F(2,8) 0,9573 Obs*R-squared 0,185830 Prob. Chi-Square(2) 0,9113 Sumber: Data olahan
Dengan metode Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test dapat diketahui bahwa nilai Prob. Chi-Square(2) yang  diperoleh  adalah  0,9113  dan  lebih  besar  dari  0,05.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi autokorelasi dalam model penelitian ini. Berikut ini Tabel 5 yang menunjukkan hasil estimasi regresi
Tabel 5. Output Regresi Linier Berganda Variabel Koefisien t-Statistic Prob. C 57,026 5,8991 0,0002 JP 0,0001 1,6051 0,1429 PDDK -0,7555 -2,5584 0,0308 ** UMK -0,0001 -2,8743 0,0183 * INF -0,0639 -0,4924 0,6342 PDRB -5,2086 -2,5153 0,0330 ** Adj R 2 0,80869
Sumber: Data olahan *signifikan pada level signifikansi 1%, **signifikan pada level signifikansi 5%.
Output  regresi  menunjukkan  variabel  jumlah  penduduk  memiliki  koefisien  regresi  0,0001  dan  nilai prababilitas  sebesar  0,1429.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Wonosobo.  Hasil  tersebut  sesuai  dengan  teori  dan  penelitian terdahulu yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini,yang mana menurut Nelson dan Leibstein (Sukirno,  2012) terdapat  pengaruh  langsung  antara  pertambahan  penduduk  terhadap  tingkat  kesejahteraan  masyarakat.  Nelson  dan Leibstein  menunjukan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  yang  pesat  di  negara  berkembang  menyebabkan  tingkat kesejahteraan  masyarakat  tidak  mengalami  perbaikan  yang  berarti  dan  dalam  jangka  panjang  akan  mengalami penurunan  kesejahteraan  serta  meningkatkan  jumlah  penduduk  miskin.  Menurut  Wiradyatmika  (2013) mengungkapkan  bahwa  jumlah  penduduk  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  daerah  merupakan  permasalahan mendasar.  Hal  tersebut  dikerenakan  pertumbuhan  penduduk  yang  tidak  terkendali  dapat  mengakibatkan  tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.
Seain  itu,  menurut  teori  Malthus  populasi  penduduk  cenderung  bertambah  menurut  deret  ukur  (secara geometris),  sedangkan  produksi  makanan  (sumber  daya  alam)  cenderung  bertambah  menurut  deret  hitung  (secara aritmatika).  Akibatnya  ketidak  seimbangan  antara  sumberdaya  bumi  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan penduduk  yang  terus  bertambah.  Dengan  kata  lain  jika  perkembangan  sumber  daya  tidak  dapat  mendukung perkembangan penduduk maka akan menyebabkan kemiskinan. Menurut Coale-Hoover (dalam Mulyadi, 2008) bahwa pertumbuhan penduduk  sebagai pengganggu  pembangunan. Hasil  ini diperkuat oleh penelitian Wiradyatmika  (2013) dan  Hakeem et  al ,  (2016)  yang  menunjukan  bahwa  jumlah  penduduk  tidak  berpengaruh  signifikan.  Artinya bertambahnya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Namun demikian hasil penelitian ini bertentangan  dengan  Subramanian  (2013)  yang  menemukan  jumlah  penduduk  berpengaruh  signifikan  terhadap kemiskinan  di  India.  Apabila  jumlah  penduduk  di  dominasi  oleh  usia-usia    produktif  maka  kesempatan  kerja  dan kesejahteraan hidup semakin tinggi dan kemiskinan berkurang. Variabel pendidikan memiliki koefisien regresi sebesar -0,7555 dan memiliki koefisien regresi 0,0308. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo pada level signifikansi 5 persen. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo berkurang. Hasil penelitian ini sesuai dengan  penelitian  Awan et  al., (2011)  semakin  tinggi    pendidikan  maka  kualitas  sumber  daya  manusia  semakin meningkat  hal  ini  akan  membuat  kesempatan  kerja  menjadi  lebih  tinggi,  pendapatan  masyarakat  meningkat  dan tingkat kemiskinan akan berkurang.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  teori human  capital  invesment .  Pendidikan  adalah  investasi  dalam  modal manusia setidaknya sama pentingnya dengan investasi dalam modal fisik untuk mencapai kesuksesan ekonomi jangka panjang  suatu  negara.  Investasi  dalam  modal  manusia,  sama  seperti  investasi  yang  dapat  menunjang  kesuksesan ekonomi  pada  suatu  wilayah.  Semakin  tinggi  pendidikan  maka  akan  menunjang  tingkat  kemakmuran  masyarakat (Edokpolor dan Ekpenyong, 2016). Selain itu, menurut  Todaro (2006) pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk  menyelamatkan  diri  dari  kemiskinan.  Dimana  digambarkan  dengan  seorang  miskin  yang  mengharapkan pekerjaaan  baik  serta  penghasilan  yang  tinggi  maka  harus  mempunyai  tingkat  pendidikan  yang  tinggi.  Penduduk miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikan hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah
lanjutan dan universitas, sehingga tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam mengatasi masalah kemiskinan. Upah minimum  kabupaten  memiliki  koefisien  -0,0001  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,0183.  Hal  tersebut  menunjukkan bahwa  upah  minimum  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Wonosobo  pada level  signifikansi  1  persen.    Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Akpansung  (2014)  semakin  tinggi  tingkat upah  minimum  maka  daya  beli  masyarakat  akan  meningkat  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan  tingkat kemiskinan  semakin  menurun.  Tujuan  utama  ditetapkan  upah  minimum  adalah  memenuhi  standar  hidup  minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk  berpendapatan  rendah,  terutama  pekerja  miskin.  Semakin  meningkat  tingkat  upah  minimum  akan meningkatkan  pendapatan  masyarakat  sehingga  kesejahteraan  juga  meningkat  sehingga  terbebas  dari  kemiskinan. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan teori David Richardo yang mengatakan bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan  tenaga  kerja  akan  mengakibatkan  upah  menjadi  turun.  Upah  tersebut  hanya  dapat  digunakan  untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami keterhambatan ( statonary state ), sehingga akan berdampak juga pada penurunan tingkat kesejehteraan (Kuncoro, 2009).
Variabel  inflasi  memiliki  koefisien  regresi  -0,0639  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,6342.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa varaibel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo.  Adanya  hubungan  yang  negatif  antara  inflasi  terhadap  kemiskinan,  karena  adanya  kondisi  dan  situasi  di mana daya beli masyarakat dalam suatu daerah bersifat heterogen atau tidak sama, sehingga selanjutnya akan terjadi realokasi  barang-barang  yang  tersedia  dari  golongan  masyarakat  yang  memilik  daya  beli  yang  relatif  rendah  kepada golongan  masyarakat  yang  memiliki  daya  beli  yang  lebih  besar.  Kejadian  ini  akan  terus  terjadi  di  masyarakat, sehingga    laju  inflasi  akan  berhenti  hanya  apabila  salah  satu  golongan  masyarakat  tidak  bisa  lagi  memperoleh  dana (tidak  lagi  memiliki  daya  beli)  untuk  membiayai  pembelian  barang  pada  tingkat  harga  yang  berlaku,  sehingga permintaan  efektif  masyarakat  secara  keseluruhan  tidak  lagi  melebihi  supply  barang  ( inflationary  gap menghilang). Hasil  ini  diperkuat  oleh  penelitian  Imelia  (2012)  yang  menunjukan  bahwa  inflasi  tidak  berpengaruh  signifikan. Artinya inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Hasil ini bertentangan dengan penelitian Chani et al (2011) yang menunjukan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di negara Pakistan. Inflasi akan meningkatkan biaya produksi  yang menimbulkan kenaikan  harga barang dan  jasa, daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
Variabel  PDRB  memiliki  koefisien  regresi  -5,2086  dan  nilai  probabilitas  sebesar  0,0330.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  varaibel  inflasi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  Kabupaten Wonosobo  pada  level  signifikansi  5  persen.  Artinya  semakin  tinggi  PDRB  maka  tingkat  kemiskinan  Kabupaten Wonosobo akan menurun. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Mustika (2011), Puspita (2015) dan Akhtar et al,  (2017)  jika  PDRB  tinggi  maka  pendapatan  masyarakat  ikut  meningkat,  kesejahteraan  masyarakat  akan  ikut meningkat  dan  tingkat  kemiskinan  menurun.  Menurut  Siregar  &  Wahyuniarti,  (2008)  menyatakan  bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efekif dalam mengurangi  kemiskinan. Artinya pertumbuhan  ekonomi tersebut hendaklah menebar di setiap golongan pendapatan, termasuk golongan penduduk miskin ( growth with equity ). Secara langsung  hal  ini  berarti  pertumbuhan  ekonomi  perlu  dipastikan  terjadi  di  sekor-sektor  di  mana  penduduk  miskin bekerja  (pertanian  atau  sektor  padat  karya  lainnya).  Adapun  secara  tidak  langsung  hal  itu  berarti  diperlukan kebijaksanaan  pemerintah  yang  cukup  efekif  dalam  mendistribusi  manfaat  pertumbuhan  yang  berasal  dari  sektor modern  seperti  sektor  jasa,  sektor  industri,  sektor  keuangan  dan  manufakur  atau  sektor  ekonomi  yang  padat  modal. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut dikarenakan semakin besar pendapatan masyarakat daerah tersebut (Kuswantoro dan Dewi, 2016). Hal ini berarti juga semakin tinggi PDRB per kapita semakin sejahtera penduduk suatu wilayah yang dapat ditunjukkan dengan tingginya tingkat  konsumsi  yang  diukur  dengan  pengeluaran  per  kapita.  Dengan  kata  lain  jumlah  penduduk  miskin  akan berkurang.

## Uji Trend Tingkat Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
Untuk  mengetahui trend tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Wonosobo  dalam  lima  tahun  mendatang  digunakan data  tingkat  kemiskinan  Data  tersebut  dikeluarkan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  Jawa  Tengah.  Dari  hasil  perhitungan diperoleh  persamaan  trend  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Wonosobo.  Trend  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten Wonosobo  negative  atau  menurun  dengan  R 2 0,875.  Untuk  lebih  jelasnya trend tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten Wonosobo lima tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6.
Hasil Uji trend tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2018-2022. Tahun Tingkat Kemiskinan (Estimasi) 2018 20,30 2019 19,75 2020 18,45 2021 17,12 2022 15,38

## Sumber: Data olahan
Berdasarkan  Tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo pada masa  yang akan datang  setiap  tahunnya  akan  mengalami  penurunan.  Pada  tahun  2013  tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Wonosobo sebesar  20,84  persen  dan  terus  menurun  sampai  dengan  tahun  2017  sebesar  19,12  persen.  Penurunan  tingkat kemiskinan  tersebut  akan  berpotensi  pada  penurunan trend tingkat  kemiskinan  lima  tahun  yang  akan  datang. Penurunan tingkat kemiskinan untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bentuk grafik yaitu tahun 2018 sampai 2022.
Gambar 1.
Trend tingkat kemiskinan Kabupaten Wonosobo tahun 2002-2022
Sumber: data olahan
Trend tingkat  kemiskinan  Kabupaten  Wonosobo  dimasa  yang  akan  datang  adalah  negatif.  Artinya  tingkat kemiskinan  Kabupaten  Wonosobo  dimasa  yang  akan  datang  menurun.  Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian Rusdarti  &  Sebayang,  (2013)  yang  menunjukan  bahwa trend tingkat  kemiskinan  di  Provinsi  Jawa  Tengah  dimasa yang  akan  datang  adalah  negatif.  Dengan  kebijakan  yang  pro  terhadap  penduduk  miskin  dan  dukungn  stakeholder terkait  bukan  yang  yang  mustahil  untuk  dapat  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin.  Namun  demikan,  perlu  adanya kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  maupun  daerah  dalam  merumuskan  kebijakan  dan  strategi pengimplementasiannya.  Selain  itu,  pemangku  kebijakan  harus  mengerti  kondisi  lapangan.  Dalam  hal  ini  kondisi kemiskinan  disetiap  daerah  memiliki  karateristik  yang  berbeda,  oleh  karena  itu  perumusan  dan  pengimplementasian kebijakanpun juga harus sesuai dengan kondisi penduduk miskin.

## SIMPULAN
Secara  simultan  variabel  jumlah  penduduk,  pendidikan,  upah  minimum,  inflasi,  dan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDBR)  berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Wonosobo.  Secara  parsial,  variabel jumlah  penduduk  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan  di  Kabupaten  Wonosobo. Variabel  pendidikan,  upah  minimum  kabupaten,  dan  PDRB  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. T rend tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dimasa yang akan datang adalah negatif. Memperbaiki  sistem  pendidikan  di  Kabupaten  Wonosobo,  dengan  cara  memberikan  beasiswa  pendidikan yang dianggarkan dari Anggarapan pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendidikan yang lebih baik diharapkan mampu  menghasilkan  sumber  daya  manusia  berkualitas  dan  meningkatkan  produktivitas  masyarakat.  Dengan produktivitas  yang  tinggi  akan  meningkatkan  masyarakat  Kabupaten  Wonosobo  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang layak, sehingga pendapatan akan bertambah dan kesejahteraan akan dan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di  Kabupaten  Wonosobo.  Selain  itu,  melakukan  upaya  peningkatan  pertumbuhan  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  di  setiap  sektor  lapangan  usaha  dengan  menggunakan  potensi-potensi  yang  dimiliki.  Melaksanakan
pembangunan  yang  berorientasi  pada  pemerataan.  Mayoritas  penduduk  Kabupaten  Wonosobo  berkerja  di  sektor pertanian  dan  sektor  peternakan  sebagai  sumber  mata  pencarian  utama.  Sektor  ini  menyumbang  lebih  dari  separuh terhadap  pembentukan  PDRB  Kabupaten  Wonosobo.  Untuk  itu  perlu  peran  aktif  pemerintah  bersama  penduduknya dalam  upaya  mengembangkan  sektor  pertanian  dan  sektor  perternakan.  Kedua  sektor  ini  merupakan  lapangan  usaha yang paling banyak ditekuni oleh masyarakat miskin di Kabupaten Wonosobo. Analisis trend menujukkan bahwa di Kabupaten  Wonosobo  mengalami  penurunan  sampai  dengan  tahun  2022.  Analisis  tersebut  dapat  sebagai  acuhan pemerintah dalam menggukur jumlah kemiskinan di Kabupaten Wonosobo. Namun supaya angka dari analisis trend tersebut  dapat  terealisasi  dengan  baik,  maka  pemerintah  harus  melakukan  kebijakan  yang pro  poor ,  seperti memperbaiki  sistem  pendidikan,  menciptakan  lapangan  pekerjaan,  memberikan  bantuan,  pemberian  modal  untuk masyarakat  miskian  dan  lainnya.  Dengan  hal  tersebut  maka  angka  kemiskinan  akan  semakin  menurun  dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhtar,  R.,  Liu,  H.,  and  Ali,  A.  (2017).  Influencing  Factors  of  Poverty  in  Pakistan:  Time  Series  Analysis. International Journal of Economic and Financial Issues, 7(2): 215 -222.
Akpansung, A. O. (2014). An Empirical Assessment of the Effects of Minimum Wage Increases On Poverty During Democratic Governance in Nigeria. International Journal of Humanities and Social Science . 4(13): 87-98. Arsyad, L. (2010). Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan . UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Awan, M. S., Malik, N., Sarwar, H., and Waqas, M. (2011). Impact of Education on Poverty Reduction . International Journal of Academic Research , 3(1): 659-664. Badan Pusat Statistik (Bps). Berita Resmi Statistik . Indikator Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2002-2017. Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik . Jumlah Penduduk Kabupaten Wonosobo Kecamatan Tahun 2000-2015. Badan Pusat Statistik. Publikasi . Kabupaten Wonosobo Dalam Angka 2017. Kabupaten Wonosobo . Badan Pusat Statistik. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018. Angka Partisipasi Murni. World Bank. (2000). Indonesia: Poverty Assessment And Strategy Report . Report. No. 8034-Ind. Country Department Iii East Asia And Pacific Region. Washington. Bappenas. (2004). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bappenas. Jakarta. Chani,  M.  I.,  Pervaiz,  Z.,  Jan,  S.  A.,  Ali,  A.,  Chaudhary,  A.  R. (2011).  Poverty,  Inflation  And  Economic  Growth: Emperical Evidence From Pakistan. World Applied Sciences Journal 1 4(7): 1058-1063. Departemen  Komunikasi  dan  Informatika  Republik  Indonesia.  (2008). Menuju  Pendidikan  di  Bidang  Informasi  dan Elektronik . Kominfo. Jakarta. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Wonosobo. (2018). Tingkat Upah Minum Kabupaten . Wonosobo. Edokpolor, J. E. dan Ekpenyong, E. L. (2016). Winning the War Against Unemployment and Poverty in Nigeria : is there A Role for TVET-Private Sector Partnership. Journal of Nigerian Vocational Education, 1 (2): 125-132. Endrayani,  N,  dan  Dewi,  M.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis . 7(6): 50-62. Gujarati, D. (2012). Basic Econometric . Erlangga. Jakarta.
Hakeem,  A.  O,  Emecheta,  C  &  Ngwudiobu  I.  M.  (2016).  Population  and  Economic  Growth  in  Nigeria:  is  there  an Empirical Evidence of Casuality?. International Journal Advances in Social Science and Humanities , 4(2): 59- 66.
Hassan, O. M. (2015). The Impact of The Growth Rate of The Gross Domestic Product (GDP) on Poverty Reduction In Nigeria. International Journal of Business Administration, 6(5): 90-100. Imelia  I.  (2012). Pengaruh  Inflasi  Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Jurnal Paradigma Ekonomika . 1(5): 42- 48.
Kaufman, B. (2000). The Economics Of Labor Markets . Fifth Edition. The Dryden Press. New York. Keputusan  Direktorat  Jendral  Pemberdayaan  Sosial  dan  Penanggulangan  Kemiskinan.  (2015). Pedoman  Teknis Penggalian dan Pengembangan Potensi Komunitas Adat Terpencil. Kementrian Sosial Ri. Jakarta. Kuncoro, M. (2009). Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan . UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Kuswantoro, K dan Dewi, I. G. P. (2016). Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten, Jurnal Ekonomi-Qu, 6(1): 18-34. Mankiw, N. (2012). Teori Makro Ekonomi . Penerbit Erlangga. Jakarta. Mulyadi, M. (2008). Ekonomi Sumber Daya manusia Dalam Perspektif Pembangunan . Jakarta : Rajawali Pers. Candra  Mustika.  2011.  Pengaruh  PDB  Dan  Jumlah  Penduduk  Terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia  Periode  1990  – 2008. Jurnal Paradigma Ekonomika, 1 (4), hal. 12 – 23.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2013 Tentang Upah Minimum. Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah. Journal of Economics and Policy ,
Putri,  R.  F.  (2015).  Analisis  Pengaruh  Inflasi,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Upah  Terhadap  Pengangguran  Terdidik. Economics Development Analysis Journal, 4(2): 175-181.
Rusdarti,  dan  Sebayang,  L.  K.  (2013).  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Jawa Tengah. Jurnal Ekonomia . 9(1): 1-9.
Sekhampu, T. J. (2013). Determinants of Poverty in a South African Township. J Soc Sci, 34(2) 145-153. Siregar,  H  dan  Wahyuniarti.  D.  (2008). Dampak  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Penurunan  Jumlah  Penduduk Miskin. Proses Pemerataan dan Kemiskinan . Direktur Kajian Ekonomi. Institusi Pertanian Bogor. Bogor. Sitepu, R. K, dan Sinaga, B. M. (2007). The Impact Of Human Capital Investment On Economic Growth And Poverty In Indonesia: Computable General Equlibriu, SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 7(2):1-16. Subramanian, S. (2013). Variable Population and The Measurement Of Poverty and Inequality: A Selective Overview.
Indian Economic Review . 48(1): 59-82.
Sukirno, S. (2012). Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Edisi Ketiga. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Suryahadi  A.  dan  Sumarto,  S.  (2001). The  Cronich  Poor.  The  Transient  Poor,  and  the  Vulerability  in  Indonesia Before and After Crisis . Semeru Working Paper. Jakarta. Suryawati,  C.  (2005).  Understanding  Multidimension  of  Poverty. Jurnal  Manajemen  Pembangunan  dan  Kebijakan . 8(3): 121-129. Tambunan, T. (2001). Perekonomian Indonesia , Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Todaro,  Michael.  Smith,  Stephen  C.  (2006). Economic  Developmen .  Eight  Edition.  Terjemahan:  Haris  Munandar. Erlangga. Jakarta.
UNDP  Indonesia,  Indonesia  Human  Development  Report.  (2004). The  Economics  Democracy:  Financing  Human Development in Indonesia . Published Jointly By Bps- Statistic Indonesia. Widodo, Tri. (2006). Perencanaan Pembangunan (Era Otonomi Daerah) . UPP STIM YKPN. Yogyakarta. Wiradyatmika, A. A. G A dan  Sudiana,  I. K. (2013). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Penyerapan  Tenaga Kerja dan  Pengangguran  Terhadap  Jumlah  Penduduk  Miskin  di  Kabupaten  Buleleng. E-Jurnal  Ekonomi Pembangunan. 2(7): 314-349. Wirartha, I. M. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi . C.V Andi Offset. Yogyakarta.