## JPPI Vol 6 No 1 (2016) 37 – 58
Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014

## PENGEMBANGAN MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
MENGGUNAKAN ANALISIS SOFT SYSTEMS METHODOLOGY

## PADA PEMERINTAH DAERAH DIY

## DEVELOPMENT MODEL OF INFORMATION AND DATA MANAGEMENT USING SOFT SYSTEMS METHODOLOGY ANALYSIS AT DIY LOCAL GOVERNMENT

## R.M. Agung Harimurti
Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta Jl.  Imogiri Barat Km. 5 Yogyakarta
agung.harimurti@gmail.com
Naskah diterima: 23 Agustus 2016; Direvisi: 5 September 2016; Disetujui: 19 September 2016

## Abstrak
Penelitian ini berjudul “Pengembangan model Manajemen Data dan Informasi menggunakan Soft Systems Methodology pada  Pemerintah  Daerah  DIY”.  Penelitian  ini  bertujuan  membuat  model  konseptual  manajemen  data  dan  tatakelola informasi  Pemda  DIY  yang  terkoneksi.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Sistem  Lunak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, FGD, dan observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukan manajemen data dan tata kelola informasi di Pemda DIY menunjukkan  ciri-ciri  tidak  sistemik  dan  ciri-ciri  organisasi  yang  mengalami  ketidak mampuan  belajar. Untuk itu perlu perubahan  cara  berpikir lama (old  mindset)  stakeholder ke  cara  berpikir  baru (new  mindset) dalam  manajemen data dan tata kelola informasi Pemda DIY.
Kata kunci: Manajemen informasi, Pemodelan Konseptual, Manajemen Data dan Tatakelola Informasi,  Methodologi Sistem Lunak

## Abstract
e-ISSN : 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402
DOI: 10.17933/jppi.2016.060103
The  research  is  entitled  "Development  model  of  Information  and  data  management  use  Analysis  of  Soft  Systems Methodology at DIY Local Government".  The aim of the research is to create a conceptual model of data management and information  governance  at  DIY local  government.  The study  used  a  qualitative  approach.  While  data  collection techniques used were depth interviews, FGD, and observation. The results indicate that the information government and data management at DIY showed no systemic traits and characteristics of the organization who haven’t learning. It is necessary  to  change  the  stakeholders  old  way  of  thinking  to  the  new  way  of  thinking  (new  mindset)  in  information government and data management at DIY local government .
Keywords : Information Management , Conceptual Model , Data Management and Information Governance , Soft System Methodology

## PENDAHULUAN
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta  (Pemda  DIY)  di  pilih  dalam  penelitian ini  karena, Pertama ,  mencanangkan implementasi e-Government di  Pemda  DIY  yang  selama  ini dikenal  dengan  nama Jogja  Cyber  Province (JCP).
Konsep ini merupakan inisiatif yang dikembangkan guna  mendorong  pemanfaatan  teknologi  informasi dan komunikasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat  dan  Pemda  DIY  dalam  rangka meningkatkan  interaksi  satu  dengan  yang  lainnya. JCP  Blueprint disusun  untuk  mengatasi  kesalahan persepsi  mengenai  penerapan  e -Government di Pemda  DIY.  Cetak  biru  ini  dititik-beratkan  pada dijitalisasi  layanan  pemerintahan  atau Digital Government  Services (DGS) . Pengembangan  DGS adalah  langkah  awal  untuk  menuju  JCP,  dengan melakukan  inisiatif  yang  dikembangkan  guna mendorong  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi  seluas-luasnya  bagi  masyarakat  dan Pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  interaksi satu  dengan  yang  lainnya.  Ini  diharapkan  dapat mengakselerasi  upaya  peningkatan  taraf  hidup  dan daya  saing  dalam  rangka  mewujudkan  Daerah Istimewa  Yogyakarta  sebagai  pusat  pertumbuhan Jawa  bagian  Selatan  maupun Economic  Hub bagi Pemda lainnya di Indonesia (Renstra DIY; 2008).
dari  tahun  1998  sampai  sekarang.  Dalam  masa kepemimpinan  beliau  Provinsi  DIY  mempuyai orientasi ideologis terhadap  teknologi  informasi dengan mencanangkan Pemerintahan yang menerapkan e-government dan  bertujuan citizen centricity , ini dibuktikan dengan munculnya Konsep JCP,  DGS,  TiMPII,  dan  Bidang  yang  mengelola Manajemen Informasi. Ketiga , Prestasi Pemda DIY dalam  kancah  nasional  selalu  meraih  prestasi terbaik dalam kontestasi e-government . Pemda DIY juga mencapai prestasi terbaik  di bidang Reformasi Birokrasi  untuk  pengukuran  Sistem  Akuntabilitas Kinerja  Pemerintah  (SAKIP),  dan  tata  pengelolaan pemerintah  lainnya.  Pemda  DIY  mendapatkan  nilai “A”
Keempat ,  sekalipun  wilayahnya  relatif  kecil, Provinsi DIY menyimpan banyak predikat, diantaranya  sebagai  kota  pelajar,  kota  perjuangan, kota  budaya  dan  kota  pariwisata.  Oleh  sebab  itu tuntutan  masyarakat di Provinsi ini sangat beragam karena  latar-belakang  sosialnya  yang  kritis.  Maka sarana yang dapat menjembatani komunikasi antara warga  masyarakat  dengan  pihak  Pemda  menjadi sangat  penting  bagi  Provinsi  ini.  Sarana  informasi dan  komunikasi,  baik  yang  berbasis  media elektronik  maupun  non-elektronik  sudah  mulai dibuat sejak awal tahun 2000-an, dengan diluncurkannya  website  Pemda  DIY  waktu  itu. Sekarang  ini,  Pemda  DIY  sudah  mempunyai orientasi  yang  bersifat citizen  centricity dalam melakukan  pelayanan  informasi  publik.  Menurut (Detlor,  2009)  manajemen  informasi  adalah  suatu proses dan sistem yang kaitannya dengan menciptakan, memperoleh, mengorganisasi, menyimpan,  mendistribusikan,  dan  menggunakan informasi.  Manajemen  Informasi  bertujuan  untuk memberikan informasi yang tepat kepada user yang
Kedua ,  DIY  merupakan  4  daerah  khusus  yang diatur oleh UU tersendiri dalam Sistem Pemerintahan  Republik  Indonesia.  Kekhususan DIY, salah satunya terletak pada Kepala Daerahnya yang tidak  dipilih, tetapi  ditetapkan  yaitu Gubernur oleh  Sultan  Hamengku  Buwono  (HB)  yang menjabat  dan  Wakil  Gubernur  oleh  Sri  Paku  Alam (PA)  yang  menjabat.  Gubernur  DIY  sekarang dijabat  oleh  Sri  Sultan  HB  X,  menjabat  Gubernur
tepat  di  tempat  yang  tepat  dan  pada  waktu  yang tepat  (Robertson,  2005).  Manajemen  informasi Pemerintah  Daerah  Queensland  di  Australia mempunyai  7  kerangka  kerja: manajemen  data, record  keeping,manajemen  aset,  penggunaan  dan
akses, keamanan, tata kelola, manajemen pengetahuan.  Manajemen  informasi  yang  dibahas dalam  paper  ini  adalah  kerangka  manajemen  data dan tata kelola informasi.
Tabel 1. Indeks e-government Pemda DIY secara Nasional 2014

## Sumber : Ditjen APTIKA
Kondisi eksisting manajemen informasi Pemda DIY setidaknya dipengaruhi oleh pertama , kebutuhan  data  dan  informasi  yang  akurat,  cepat, komprehensif,  serta  reliabel  untuk  pembuatan keputusan  baik  oleh  pimpinan  maupun  pelaksana. Saat  ini  data  dan  informasi  yang  ada  masih  sangat bervariasi,  sebagai  contoh,  data  jumlah  penduduk berbeda-beda,  sangant  tergantung  kepentingan instansi  yang  mengelolanya.  Data  yang  disediakan oleh  Badan  Pusat  Statistik,  Badan  Kependudukan dan  Keluarga  Berencana  Nasional,  serta  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat bervariasi  dan berbeda-beda, baik  dari segi  kualitas maupun  kuantitas.  Jika  data  ini  digunakan  untuk pengambilan  keputusan  maka  akan  menyebabkan distorsi  yang  cukup  lebar.  Variasi  data  ini  juga bersumber  dari  data  yang  bersumber  dari  berbagai SKPD  dan  instansi  terkait  lainnya.  Masalah  lain dalam yang terjadi adalah belum adanya manajemen
dokumen, data dan file secara terpadu dan bersama- sama,  sehingga  masih  terjadi  kesulitan  dalam pengelolaan dokumen kearsipan, pemborosan sumber  daya,  terutama  koneksi  internet  dan kapasitas  penyimpanan,  serta  lambatnya  penyiapan informasi  strategis  untuk  pembuatan  keputusan. Kebutuhan  data  dan  informasi  untuk  pembuatan keputusan  oleh  para  pengambil  kebijakan  belum dapat  dipenuhi  secara terpadu  oleh  berbagai  sistem informasi  dan  teknologi  yang  dimiliki. Kedua , faktor  lain  yang  menjadi  penghambat  manajemen informasi  yang  efektif,  adalah  pihak  yang melakukan koordinasi data, informasi dan teknologi,  serta  melakukan  penyelarasan  proses bisnis  antar  satuan  kerja  dan  instansi  Pemda  DIY lainnya.  Untuk  itu  diperlukan  sistem  penata kelolaan  infomasi  dan  seorang  pejabat  yang berperan sebagai koordinator. Saat ini kelembagaan penata-kelolaan  informasi  di  Pemda  DIY  adalah
Bidang LTMI, Organisasi PPID Pusat dan tiap unit kerja,  Plasa  informasi,  selain  itu  Pemda  DIY  juga mempunyai  TiMPII  DGS  yang  berfungsi  sebagai penggerak transformasi dan inovasi dalam pelaksanaan e-government .  Sayangnya  keempat lembaga tadi belum bisa bersinergi untuk mengintegrasikan  manajemen  informasi.  Pada awalnya  TiMPII  telah  bergerak  pelan-pelan,  ini  di karenakan  kekurangan  dukungan  dana  maupun semangat. Sementara produk yang dihasilkan adalah beberapa  wacana  telah  diperjuangkan  oleh  TiMPII, antara  lain:  pemberian  insentif  berbasis  kinerja, kemudian  pentingnya  manajemen  informasi    yang terlepas dari manajemen TI.
Bentuk  manajemen  data  dan  tata  kelola informasi  yang  demikian  harus  dimulai  dengan perumusan  ulang  Visi  pembangunan  Pemda  DIY yang  berbasiskan  kepada  konsep  JCP  dan  DGS, melakukan  revitalisasi  prinsip-prinsip  manajemen informasi,  serta  internalisasi  kepada  seluruh stake holder yang terlibat dalam pengelolaan informasi di Pemda  DIY.  Secara  konseptual  bentuk  manajemen informasi  harus  mempunyai  aktivitas  pengelolaan secara  terintegrasi  dan  terkoneksi  dari  level top manajer  sampai  produsen informasi dengan kerangka manajemen informasi yang jelas, konsisten,  dan  efektif.  Sehubungan  dengan  itu, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini “ Bagaimana Analisis Soft Systems Methodology dalam Manajemen Data dan Information Governance di Pemerintah Daerah DIY. Sementara Tujuan Penelitian ini adalah untuk  membuat  model konseptual manajemen data dan tatakelola informasi Pemda DIY yang terkoneksi.

## Berpikir Serba Sistem
Berpikir   serba  sistem merupakan cara berpikir baru  dalam  memandang  permasalahan  dengan
melihat sesuatu sebagai keseluruhan,  bukan terpisah-pisah.  (Peter,  1996:6).  Hakikat  berpikir serbasistem adalah (1)  menyederhanakan kerumitan dari  kompleksitas dunia  nyata  tanpa  kehilangan  inti dari  sistem  itu  sendiri; (2)  proses  belajar, pembelajaran  atau  proses  pembelajaran (learning process )  diartikan  sebagai  proses  perubahan  untuk mengganti  cara  berpikir  lama  dengan  cara  baru (Harjosoekarto,  1993:23).  Pembelajaran  sendiri berjalan  melalui  tiga  proses,  yaitu  (a) learning howtolearn , proses mempelajari, memahami, menghayati, dan  melaksanakan  paradigma  baru;  (b) learning  how  to  unlearn, proses  mengevaluasi, mengendapkan, dan meninggalkan  paradigma lama  yang  tidak  sesuai  dengan  tantangan  saat  ini; dan  (c) learning  how  to  relearn, proses  menggali, menemukan,  dan  mendayagunakan  kearifan  lama yang  ternyata  bisa  memberi  kontribusi  pemecahan masalah  saat ini.
Melalui  analisis  sistem  akan  dapat  dideteksi faktor  penyebab  tidak  berperannya  institusi  dalam melaksanakan  fungsinya  atau  terjadinya  disfungsi institusi  yang  bertugas  melaksanakan  revitalisasi serta  mencari  alternatif  pemecahan  masalah  secara holistik  dengan  menggunakan  mekanisme  sistem agar mampu menghindari disfungsi institusi melalui penghapusan  struktur  dan  mekanisme  kerja  lama yang  kaku  dan  memberdayakan  institusi  baru, dengan  cara  kerja  holistik  melalui  penerapan berpikir kesisteman ( systems thinking ) sebagaimana dikemukakan Metcalfe:
If  government  is  to  learn  to  solve  new problems, it must also learn to create the system for doing  so  and  discard  the  structures  and mechanisms  grown  up  around  the  problems.  The need  is  not merely to  cope  with  a  particular  set  of new problems, or even to discard the organizational
vestiges  of  a  particular  form  of  governmental activity  which  happen  at  present  to  be  particularly cumbersome. It is to design and bring into being the institutional  process  through  which  new  problems can be continually be confronted and old structures continually discarded.
Perspektif  sistem  adalah  suatu  cara  untuk menjelaskan sesuatu, dimana masing-masing elemen  bekerja  sesuai  fungsinya  dan  saling tergantung  antara  satu  dengan  yang  lain.  Dalam perspektif sistem dikenal dua tipe sistem yaitu hard systems dan soft systems. Hard system merepresentasikan  suatu  model  yang  mempunyai tujuan  jelas  dan  dapat  diekspresikan  secara kuantitatif.  Tujuan  model  dapat  digunakan  untuk memprediksi  respon  sistem  terhadap  perubahan dalam lingkungan baik secara deterministik maupun stokastik. Soft  systems secara  khusus  digunakan dalam  hubungan  dengan  sistem  aktivitas  manusia ( Human  Activity  Systems )  dimana  tujuan  sistem harus  jelas  agar  terwujud  kesepahaman.  Masalah kesepahaman  menjadi  persoalan  utama  yang  dapat diselesaikan  oleh  metode  sistem  lunak  atau soft systems .

## Methodoloy Sistem Lunak
Soft  Systems  Methodologies ( SSM )  sebagai
salah  satu  contoh  pendekatan  metodologi “soft system” terbukti  efektif  memecahkan  persoalan berkaitan  dengan  perilaku  manusia  yang  irasional, kompleks dan tidak beraturan ( messy ). Metode SSM cocok  untuk  menganalisis  sistem  informasi  dengan memfokuskan pada kegiatan pengambilan keputusan  (Jim  Underwoord;  1996). Penggunaan analisis  sistem  lunak  terutama  sebagai  metode penelitian  masalah  yang  ada  dalam  sebuah  sistem dan  juga  untuk  merencanakan  dan  menerapkan perubahan. Di samping  itu Sistem  lunak  juga dapat digunakan  untuk  mendesain  sistem-sistem  yang baru,  khususnya  sistem-sistem  yang  agak  rumit yang  melibatkan  aktifitas  manusia.  Di  samping bertujuan  memahami  hubungan  kausalitas  antara berbagai  variabel  berpengaruh  dalam  pelaksanaan manajemen  informasi  di  Pemda  DIY,  Sistem  lunak juga  dimanfaatkan  untuk  menelaah  upaya  yang perlu  dilakukan  agar  terjadi  perubahan  yang  dapat mendorong  kesadaran  berpikir  holistik,  kreatif  dan antisipatif sehingga mampu menciptakan perubahan ke  arah  yang  lebih  baik  di  masa  mendatang.  Ada tujuh langkah generik dalam metode SSM atau Soft Systems Methodology (Chekland and Scholes; 1990: 27)
Inti  proses  pendekatan  metode  SSM  adalah dengan  membandingkan  antara  kondisi  nyata  yang ada  dengan  model  kondisi  yang  seharusnya  terjadi. Melalui kajian tersebut selanjutnya dapat menghasilkan  pemahaman  lebih  baik  atas  kondisi yang  dijadikan  objek  penelitian  tersebut.  Implikasi lebih jauh atas situasi tersebut adalah dihasilkannya beberapa ide untuk menghasilkan perbaikan melalui sejumlah  aksi. Langkah  1:  Situasi  Masalah  yang Tidak  Terstruktur ,  langkah  pertama  dalam  SSM dilakukan  dengan  melaksanakan  ekplorasi  masalah. Eksplorasi masalah  dapat  dilakukan  dengan wawancara maun atas pengalaman peneliti terhadap situasi  dunia  nyata  yang  sedang  terjadi.  Di  dalam langkah  ini,  peneliti  memiliki  sejumlah  dugaan tentang situasi yang  mungkin terjadi. Dalam proses ini, peneliti dapat mengumpulkan sejumlah informasi  awal  yang  dibutuhkan,  misalnya  sejarah kebijakan, organisasi yang terlibat, budaya organisasi yang melingkupi organisasi tersebut, tipe dan  jumlah  stakeholders  yang  berperan,  sekaligus menggali  perspektif  dan  asumsi-asumsi  yang  ada. Tujuan dari langkah pertama ini adalah bukan untuk mendefiniskan  masalah  yang  ada,  tetapi  bertujuan untuk  mendapatkan  pemahaman  dan  gagasan  yang dapat  dijadikan  parameter  sekaligus  untuk  melihat struktur  masalah  yang  ada.  Dengan  demikian, melalui  langkah  ini  dapat  dihasilkan  sejumlah pilihan  yang  sesuai  dan  mungkinkan  masalah tersebut  mendapatkan  solusinya; Langkah  2: Menstrukturkan Masalah , di dalam langkah kedua peneliti  membangun  deskripsi  lebih  detail  lagi terhadap  situasi  masalah  yang  sedang  dihadapi. Tujuannya  adalah  untuk  mendapatkan  gambaran yang  kaya  ( rich  picture )  atau  lebih  luas  terhadap sejumlah  situasi  dimana  masalah  tersebut  muncul.
Untuk mendapatkan gambaran yang detail dan kaya tersebut  biasanya  dilakukan  dengan  membuat diagram,  gambar  atau  model.  Gambaran  tersebut dapat  menjelaskan  hubungan  struktur  dan  proses organisasi  dikaitkan  dengan  kondisi  lingkungan dimana organisasi tersebut beroperasi;
Langkah  3:  Root  Definition  dari  Sistem  yang Relevan ,  pada  langkah  ketiga  ini,  posisi  peneliti berada dalam dunia tidak nyata atau dunia abstraksi. Posisi  ini  berbeda  dengan  langkah  pertama  dan kedua  yang  berada  di  dalam  dunia  sistem  nyata. Langkah  ketiga  dapat  dikatan  merupakan  langkah krusial  dan  sulit,  karena  kondisi  distorsi  dapat terjadi  dalam  proses  perpindahan  dunia  sistem tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan sejumlah pernyataan atas sejumlah definisi mendasar atau root definition atas berbagai hal yang relevan berkaitan dengan sistem, termasuk merumuskan  siapa  yang  dapat  mempengaruhi  dan terpengaruh  sistem  tersebut.  Selanjutnya,  dalam proses analisis logik terhadap pemodelan digunakan teknik  pengecekan  dengan  CATWOE. Root definition merupakan  model  generik  dalam  bentuk suatu proses transformasi dari input menjadi output. Input  adalah  sesuatu  yang  bisa  berwujud  maupun yang abstrak. Sifat input yang konkrit menghasilkan output  yang  juga  harus  konkrit.  Sedangkan  jika input  bersifat  abstrak,  maka  sistem  menghasilkan output yang juga bersifat abstrak. Inputs dan outputs biasanya  lebih  baik  diekspresikan  sebagai  kata benda  dibandingkan  kata  kerja.  Hal  ini  disebabkan karena  tindakan  tidak  dapat  ditransformasikan, karena  hanya  benda  yang  dapat  ditransformasikan menjadi sesuatu yang lain.
Tabel 2. Analisis Root Definition (sumber: Lopez; 2001) C (Customer) Who would be the victims/beneficiaries of the purposeful activity? A (Actors) Who would do the activities? T (Transformation Process) What is the purposeful activity expressed as Input ------ ----- Transformation-----------Output? W (Weltanschauung) What view of the world makes this definition meaningful? O (Owner) Who could stop this activity? E (Environmental Constraints) What constraints in its environment does this system take as given?
Inti root  definition adalah  mendapatkan  proses transformasi  yang  dapat  merubah input menjadi output.  Input adalah  sesuatu  yang  bisa  berwujud atau  abstrak,  bersifat  logik  atau  fisik. Root definition bukan merupakan hasil ekspresi campuran.  Dengan  demikian input yang  bersifat konkrit  juga  menghasilkan output yang  juga  harus konkrit.  Sedangkan input yang  bersifat  abstrak menghasilkan output yang  juga  bersifat  abstrak. Input dan output tersebut  lebih  baik  diekspresikan sebagai kata benda dibandingkan kata kerja. Hal ini disebabkan karena aksi tidak dapat ditransformasikan.  Hanya  benda  yang  dapat ditransformasikan  menjadi  sesuatu  yang  lain (Milton  E.  Lopes,  2001:2).  Ada  lima  kriteria bagaimana  proses  transformasi  ini  sebaliknya dilaksanakan,  yaitu: pertama , efficacy (apakah langkah  yang  dilaksanakan  [ means ]  mendukung hasil  akhir  [ the  ends ]?), kedua , efficiency (apakah sumberdaya yang penting dan minimum diperhatikan?), ketiga , effectiveness (apakah  proses transformasi  dapat  membantu  memepertahankan tujuan  untuk  jangka  panjang  dan  ada  kaitannya dengan  outputs?), keempat , ethicality (apakah proses  transformasi  berjalan  secara  etis?),  dan kelima , elegance (apakah  proses  transformasi  telah dijalankan  dengan  memenuhi  aspek  estetika?); Langkah  4:  Membangun  Model  Konseptual ,  pada langkah keempat, peneliti bersama dengan
partisipan membangun  struktur  sistem  yang menjelaskan bentuk sistem dan bagaimana menghubungkan bagian-bagian yang relevan seharusnya  dapat  berfungsi  secara  ideal  dalam sistem  tersebut.  Pembangunan  konsep  sistem  ini dimaksudkan  untuk  memahami  aktivitas  yang diperlukan  untuk  membuat  perubahan  sekaligus untuk  mengkonseptualisasikan  konstruk  sistem yang mewakili perspektif setiap pemangku kepentinan tentang  kebutuhan sistem  dan kaitannya dengan aktivitas manusia;
Langkah  5:  Perbandingan  antara  Konsep Sistem dan Situasi Masalah Dunia Nyata , langkah kelima  dilakukan  yaitu  melakukan  perbandingan antara  model  sistem  hasil  abstraksi  dan  sistem nyata.  Adanya  perbedaan  yang  muncul  dapat dijadikan  dasar  untuk  melaksanakan  diskusi  lebih jauh,  misalnya  berkaitan  dengan  bagaimana  sistem yang  relevan  dapat  bekerja,  bagaimana  sistem tersebut  seharusnya  bekerja  atau  apa  kemungkinan implikasi yang muncul. Tahap kelima ini merupakan  kesempatan  bagi  partisipan  untuk mengkaji  ulang  atas  asumsi-asumsi  yang  sudah dibangun; Langkah  6:  Menentukan  Perubahan , hasil  langkah  kelimah  adalah  model  sistem  yang sudah  disepakati  sebagai  gambaran  ideal  dunia nyata.  Langkah  berikutnya  yaitu  langkah  enam adalah identifikasi kemungkinan sejumlah perubahan  yang  mungkin,  yang  didasari  atas
kebutuhan dan fisibilitas. Perubahan yang dibutuhkan  artinya  apakah  perubahan  tersebut secara  teknik  merupakan  sebuah  kondisi  yang semakin  baik,  sedangkan  perubahan  yang  fisibel adalah  apakah  secara  budaya  perubahan  tersebut cocok. Perubahan tersebut mencakup tiga hal, yaitu: perubahan  struktur,  perubahan  prosedur  dan perubahan  sikap;  dan Langkah  7:  Melakukan Tindakan  Solusi  Masalah ,  langkah  ketujuh  atau terakhir  dari  SSM  adalah  melakukan  tindakan perbaikan. Perubahan yang dibutuhkan dan memungkinkan  yang  telah  diidentifikasi  pada langkah  keenam,  selanjutnya  diimplementasikan pada  langkah  ketujuh  ini.  Proses  implementasi  ini mencakup  sejumlah    langkah,  antara  lain:  i)  siapa yang akan bertanggungjawab dalam aksi; ii) dimana dan  kapan  aksi  itu  akan  dilaksanakan;  dan  iii) bagaimana  dengan  penjadualan  kegiatan  termasuk kaitannya  dengan  alokasi  sumberdaya  dan  area perbaikan yang penting.
Penelitian  mengenai SSM banyak  digunakan untuk  melakukan  perancangan  sistem,  baik  untuk sistem  elektronik  ataupun  sistem  yang  digunakan untuk  melakukan  perubahan  pola-pola  manajemen kerja, penelitian tersebut diantaranya adalah: Kajian Penerapan  Aplikasi Open  Source di  Perguruan Tinggi dengan pendekatan Soft System Methodology yang  mengambil  studi  kasus  dalam  pengembang software akademik  sisfokampus,  yang  ditulis  oleh
Sofian  Lusa  dan  Mario  Iskandar  dari  laboratorium e-government Universitas  Indonesia  pada  tahun 2010.  Fokus  dari  penulisan  ini  adalah  untuk mengindentifikasi tantangan dan permasalahan yang kongkret  terjadi  sebagai  pembelajaran  yang memberikan  gambaran  holistik  mengenai  praktek pengembangan  dan  penerapan software  open source, bisnis  model,  dan  solusinya  di  Indonesia.
Penelitian mengenai Analisis Soft System Methodology (SSM)  untuk Excellent  Service Management dengan  studi  kasus  pada Speedy PT.Telkom  Divre  III  di  Jabar  dan  Banten  oleh Patria  Kurnia  Gati,  Mahmud  Imrona,  dan  Shaufiah dari  Fakultas  Informatika  Institut  Teknologi Telkom,  Bandung , pada  tahun  2010,  menemukan tesis  bahwa  SSM    bisa  digunakan  untuk mendefinisikan  masalah  yang  tidak  terstruktur  dari service  speedy .  Dari  masalah  yang  tidak  terstruktur itu dapat dibuat sebuah model konseptual yang bisa diimplementasikan dengan sistem pembuatan keputusan  untuk  membantu  dalam  pengelompokan pelanggan berdasarkan kelasnya. Kemudian penelitian mengenai analisis SSM dalam pengelolaan daerah aliran sungai, studi pada sungai Citarum  Jawa  Barat  oleh  Sam’un  Jaja  Raharja (2010)  yang  berhasil  mengidentifikasikan  semua instansi  dan  organisasi  yang  terlibat  dalam pengelolaan sungai citarum menunjukkan komitmen dan  stamina  yang  rendah.  Komitmen  dan  stamina yang  rendah  disebabkan  oleh, pertama ,  belum adanya sense  of  belonging yang  tinggi  terhadap pengelolaan  sungai,  dan kedua ,  tidak  ada  satu  pun dari stakeholder yang  terlibat  menjalankan  peran mengawal  komitmen,  sehingga  tidak  ada  jaminan setiap stakeholder konsisten menjalankan kesepakatan bersama.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode systems thinking atau  berfikir  serba  sistem.  Hal  ini dikarenakan:  (1)  cara  berpikir  serba  sistem  dengan melihat atau merenungkan sesuatu  sebagai keseluruhan,  bukan hanya bagian  terpisah  (Senge, 1996: 6); (2) perubahan mindset dalam  memandang
permasalahan  secara  sistemik  dengan  tiga  prinsip utama,  yaitu openness,  inter  relationship, dan inter dependence (Haines, 1988: 2-4).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  pemecahan masalah  melalui  proses  pembelajaran (learning process) dalam  rangka  memecahkan  masalah  dari penggunaan sistem lama  ke sistem baru (Hardjosoekarto,  2003:43)  dengan  menggunakan pendekatan  berpikir  serba  sistem.  Penerapan metodologi  ini  didasarkan  atas  pemahaman  atau pandangan  yang  dipengaruhi  oleh  situasi  masalah yang  dipersepsikan  dan  pandangan  partisipan tentang  solusi  yang feasibel atau  yang  dapat dilaksanakan  dan  yang  diinginkan  atau desirabel . Proses SSM sendiri  hanya  bersifat  pembelajaran.
Hasil  dari  proses  tersebut  diwujudkan  dalam bentuk  sejumlah kriteria ”sukses”  perbaikan  atas situasi  masalah  sebagaimana  dirasakan  orang- orang  yang  terlibat di dalamnya.
Berdasarkan  hal    itu,    penelitian  dengan menggunakan  metodologi  sistem  lunak  termasuk ke  dalam  metode penelitian  kualitatif. Soft  systems
methodology  (SSM) adalah  proses  penelitian sistemik  yang  dalam pelaksanaannya  menggunakan model-model sistem (Chekland, 1990:26). Pengembangan  model  sistem  aktivitas  manusia tersebut  dilakukan  dengan  tahapan  melakukan penggalian atas permasalahan yang tidak terstruktur, mendiskusikannya secara intensif dengan  pihak  terkait  dengan penyelesaian  masalah, membandingkan  konsep systems  thinking dengan real  world, dan  melakukan  penyelesaian  masalah secara bersama.
Adapun  data  penelitian  ini  dikumpulkan dengan  wawancara  dan  diskusi stakeholder (FGD). Dalam  diskusi  terungkap  data  tentang  relasi  yang terjadi dalam pengelolaan, pemahaman, dan gagasan bersama stakeholder tentang  manajemen  data  dan informasi  di  Pemda  DIY.  Untuk  merumuskan definisi  dasar  permasalahan,  digunakan  teknik yang  dirumuskan  oleh  Chekland  dalam  akronim CATWOE  (Customers,  Actors,  Transformation process,  World    View,  Owners,  Environmental Constraints).
Tabel 3 . CATWOE Pengelolaan Informasi Pemda DIY Akronim Deskripsi Rincian Customer Seluruh  pengguna  serta  pemanfaat  manajemen  data  dan tata kelola informasi di Pemda DIY  Pengambil kebijakan  Karyawan Pemda DIY  Masyarakat Actor Para  pihak  yang  berperan  dalam  perumusan  dan pelaksanaan  manajemen  data  dan  tata  kelola  informasi  di Pemda DIY  Kepala Dinas Kominfo DIY selaku PPID  Unit TI Satker
 Bidang LTMI Dishubkominfo
Transformation Aktivitas  atau  proses  konversi  masukan-masukan  menjadi keluaran dalam bentuk kebijakan  manajemen data dan tata kelola informasi di Pemda DIY  PPID
 Bagian Manajemen Informasi
 Bagian TI Instansi  OPID Pembantu World View Persepsi dan pandangan terhadap manajemen data dan tata kelola informasi di Pemda DIY  PPID  Bagian Manajemen Informasi  Bagian TI Stker Owner Pihak  yang  memegang  kendali  utama  dalam  manajemen data dan tata kelola informasi di Pemda DIY  Gubernur DIY  Kepala Dinas Hubkominfo selaku PPID
Environment Paradigma government centricity dan island information
 OPID  Bagian Teknologi Informasi  Dinas HubKominfo
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan, penginterpretasian, dan penganalisisan data merupakan  suatu  kesatuan  simultan  (Creswell, 1994:  153).  Analisis  hasil  wawancara  dilakukan
dengan  cara  mengidentifikasi  tema  atau  isu  yang muncul.  Berdasarkan  data hasil  wawancara, kemudian  disusun  secara  sistematis  permasalahan- permasalahan yang muncul. Ringkasan permasalahan  tersebut  diajukan  kepada  para stakeholder pada  diskusi stakeholder  (focus  group discussion). Seluruh  hasil  analisis  data  yang bersumber  dari  wawancara  dan  FGD kemudian dianalisis  dengan  enam tahapan  dalam soft  systems methodology .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  SSM  dalam  Manjemen  Data  dan  Tata Kelola Informasi Pemda DIY
Permasalahan dalam manajemen informasi di Pemda  DIY  di  dominasi  serta  berkaitan  dengan masalah  pengelolaan  data  dan  informasi  di  masing- masing  unit  kerja  maupun  Pemda  DIY  secara keseluruhan.  Secara  umum  permasalahan  tersebut terbagi  dalam  permasalahan  yang  saling  terkait, yaitu:  (a).  apa  dan  mengapa  terjadi  permasalahan; (b).  apa  yang  perlu  dilakukan;  dan  (c).  Bagaimana permasalahan itu dapat dipecahkan.
Pertama ,  berkaitan  dengan  masalah  duplikasi  data, ini  menjelaskan  adanya  kondisi  bahwa  aktivitas manajemen  data  masih  menghasilkan  data  yang sangat bervariasi dan berbeda walaupun tujuan yang sama. Implikasi dari duplikasi data telah menimbulkan  beberapa  masalah.  Paling  tidak  lima masalah umum yang timbul, yaitu:
o Setiap unit kerja yang terlibat dalam pengumpulan  data  di  Pemda  DIY  merasakan tidak  adanya  tipe,  format  data,  dan  model  data yang  sama  untuk  melakukan  perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data
o Strategi  manajemen  data  diterjemahkan  oleh setiap  unit  kerja  secara  berbeda  karena berdasarkan  persepsi  unit  kerja  yang  dibatasi oleh Tupoksinya masing-masing. Sebuah argumentasi  yang  rasional  jika  format  data  dan model data milik Pemda DIY tidak ada.
o Perbedaan  persepsi  semakin  menguat  ketika setiap  unit  kerja  dipengaruhi  oleh  kepentingan tertentu  yang  bisa  bersifat  temporal,  misalnya karena  kewenangan  kepemilikan  data  adalah suatu  yang  sangat  penting,  seperti  jargon “ information is power ”. Ada semacam kesulitan mengembangkan  budaya  berbagi  informasi  dan kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat karena  setiap  informasi  dan  kewenangan  berarti hegemoni  kekuasaan  dan  sumber  penghasilan tambahan  pegawai  (Prasojo:  2015).  Kondisi  ini semakin  menguatkan  perbedaan  kepentingan dalam  proses  manajemen  data,  sehingga  tidak ada  pembagian  kerja  seperti  format  manajemen data
o Pengambilan  data  yang  tidak  terstandar  akan menimbulkan  kualitas  dan  integritas  data  yang tidak terjamin sehingga mengakibatkan Informasi  yang  disediakan  oleh setiap unit  kerja dapat berbeda-beda. sehingga akan menyebabkan  distorsi  yang  cukup  lebar  untuk sumber pembuatan keputusan.
o Tidak  adanya  gudang  data  yang  terpadu menjadikan  masalah  manajemen  data  menjadi semakin sistemik.
Kedua ,  berkaitan  dengan  masalah  tidak  optimalnya tata  kelola  informasi  ini  menjelaskan  adanya kondisi  bahwa  belum  terlihatnya  aktivitas  tata kelola informasi di Pemda DIY untuk peningkatkan peran setiap satuan kerja dalam pencapaian kualitas
informasi  dan  koordinasi  dalam  manajemen informasi.  Implikasi  dari  belum  optimalnya  tata kelola  informasi  telah  menimbulkan  beberapa masalah.  Paling  tidak  empat  masalah  umum  yang timbul, yaitu:
 Arsitektur  Informasi  yang  telah  disusun  dalam konsep Jogja  Cyber  Province (JCP)  tidak terimplementasikan  dengan  baik,  sehingga pembagian peran  dan tanggung jawab  antar unit kerja  dalam  aktivitas  manajemen  informasi belum bisa dijalankan sesuai konsep JCP  Setiap unit kerja yang terlibat dalam manajemen informasi  di  Pemda  DIY  merasakan  tidak adanya koordinasi dalam perolehan, pengelolaan, dan distribusi informasi.
 Belum  adanya  tata  kelola  informasi  di  Pemda
DIY membuat peran setiap satuan kerja yang ada dalam pencapaian kualitas informasi, peningkatkan  kualitas  pengelolaan  informasi, penjagaan  ketersediaan  dan  keamanan  informasi tidak efektif.
Hasil  wawancara  telah  menghasilkan  eksplorasi masalah-masalah  yang  ada  di  lapangan  menurut nara  sumber.  Pada  saat  melakukan  eksplorasi tersebut, setiap narasumber memberikan argumentasi  atas  persepsinya  terhadap  suatu masalah.  Melalui  argumentasi  tersebut  dapat  digali cara  pandang  ( worldview atau weltanschaung ) terhadap  masalah  manajemen  informasi  di  Pemda DIY,  dan  pendapatnya  terhadap  tindakan-tindakan yang  harus  dilakukan  untuk  mengatasi  masalah tersebut.  Persepsi  narasumber  digali  melalui  teknik menstrukturkan  masalah  yang  dikembangkan  di dalam  SSM.  Teknik  tersebut  dikenal  sebagai CATWOE,  dimana  di  dalamnya  memuat  rumusan sistem  masalah  ( root  definition )  yang  merumuskan
siapa-siapa  pihak  yang  terlibat  dalam  masalah  dan penyelesaiannya.

## Model Konseptual Manajemen Data Pemda DIY
Masalah  pertama  yang  manajemen  informasi Pemda  DIY  adalah  adanya  keragaman  perspektif dan  kepentingan  dengan  kecenderungan  ego sektoral  dalam  pengelolaan  data  di  unit-unit  kerja Pemda DIY, sehingga mengakibatkan permasalahan manajemen  data,  seperti  kepemilikan  data  yang menjadi  milik  unit  kerja,  duplikasi,  tidak  valid  dan realibelnya  data,  serta  kualitas  data  yang  kurang terjaga.  Untuk  itu,  pihak-pihak  berkepentingan dalam  manajemen  data  di  Pemda  DIY,  harus melakukan  perubahan  atau  transformasi  sistemik. Bentuk  transformasinya  yaitu  membangun suatu sistem untuk memadukan/ mengintegrasikan pengelolaan  data  digital  guna  mengatasi  tidak terintergrasikannya  data  dengan  baik,  format  data yang  tidak  kompatibel,  dan  tidak  saling  mengacu pada  data  unit  yang  lain  yang  berorintasi  pada kolaborasi dan interoperabilitas .
Client/Customers pada definisi sistem permasalahan manajemen data pengelolaan informasi  digital  Pemda  DIY  adalah  para  pegawai Pemda  DIY,  masyarakat  yang  membutuhkan  data- data  mengenai  Pemda  DIY,  serta Pengambil Keputusan  di  Pemda  DIY.  Sebagai  klien  menurut CATWOE wajib menerima semua konsekuensi atas pengelolaan  data  digital  atau  manajemen  data, seperti  model  data,  integrasi  data,  duplikasi  data, maupun  kualitas  data  yang  telah  ditetapkan. Sementara  Integrator  Data  adalah  Bidang  Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi (LTMI) Dinas Perhubungan,  Komunikasi,  dan  Informatika,  selaku pengelola  Apliksi  dan  pengelola  Manajemen Informasi  unit  kerja  merupakan  unit  kerja  yang
terlibat dalam integrasi data digital di Pemda DIY berperan  sebagai actor .  Actor  terbagi  dalam  dua lapisan,  yaitu  Integrator  data  yang  merupakan pengelola integrasi data merupakan bagian dari unit khusus  pengelola  manajemen  informasi  yang berkedudukan  di  Kompleks  Kepatihan  atau  pusat pengelola  data,  di  bawah  mandat  Biro  manajemen informasi  (perluasan  dari  Biro  Umum,  Humas,  dan Protokol  sekarang)  yang  merupakan  bagian  dari Sekretariat  Daerah.  Sementara  pengelola  unit  kerja adalah  pengintegrasian  antara  Pejabat  Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID) dengan pengelola  teknologi  informasi  di  masing-masing unit  kerja,  kedua  pengelola  ini  dilebur  menjadi pengelola  manajemen  informasi  di  masing-masing unit kerja yang bertugas merencanakan, mengumpulkan, mengolah, mengintegrasikan dengan  Integrator  data,  menyajikan  dan  melayani permintaan informasi, menyimpan, dan memusnahkan data dan informasi unit kerja Berkaitan  dengan  manajemen  data  di  Pemda  DIY , owners dari definisi sistem permasalahan manajemen  data di Pemda DIY adalah Government Chief  Information  Officer /  PPID  Pemda  DIY idealnya  menurut  masukan  partisipan  adalah Asisten  Sekretaris  Daerah  (Assekda  II  dengan
nomenklatur  Assekda  II  bidang  Informasi  dan Umum). Komitmen dan pemahaman atas manajemen  data  dan  peran  masing-masing  unit kerja  dalam  pengelolaan  data  yang  cenderung  ego sektoral,  terutama  dalam  proses  perencanaan, pengumpulan,  dan  kepemilikan  data  yang  menjadi kewenangan  Kepala  Satuan  Kerja  masing-masing, sehingga  proses  Manajemen  Data  di  Pemda  DIY tidak  terintegrasi  dengan  baik  dan  kualitas  datanya tidak  terjamin.  Faktor  inilah  barangkali  yang menjadikannya  sebagai  salah  satu  hambatan (environmental constraint) dalam  manajemen  data di  Pemda  DIY. Tarnsformasi yang  diinginkan  oleh stake holder dalam  manajemen  data di Pemda DIY adalah terwujudnya manajemen data yang terintegrasi  dan  berkualitas  dengan  menggunakan aplikasi . Sementara weltanschaung dalam CATWOE  manajemen  data  adalah  tersusunnya prosedur  pengelolaan  data  untuk  membuat  pola kerja  yang  melembaga  antar  unit  kerja  dan  dengan unit  khusus  manajemen  informasi.  keterpaduan antara  integrator  data,  aplikasi,  dan  prosedur diharapkan  bisa  menghasilkan  manajemen  data yang  terintegrasi  sesuai  keinginan  partisipan  FGD. Selanjutnya  definisi  sistem  permasalahan  dalam Manajemen Data dijabarkkan dalam tabel dibawah:
Tabel 4. Definisi Sistem Permasalahan Manajemen Data
Root Definition : Suatu sistem untuk memadukan/ mengintegrasikan pengelolaan data dijital guna mengatasi tidak terintergrasikannya data dengan baik, format data yang tidak kompatibel, dan tidak saling mengacu pada data unit yang lain yang berorintasi pada kolaborasi dan interoperabilitas
Customer Pengambil Keputusan di Pemda DIY Actor Integrator Data (LTMI selaku pengelola Apliksi), Pengelola TI unit kerja, TiMPII Transformation Terwujudnya manajemen data yang terintegrasi dan berkualitas dengan menggunkakan Aplikasi Weltanschaung Tersusunnya prosedur pengelolaan data untuk membuat pola kerja yang melembaga antar unit kerja dan dengan Unit Khusus Manajemen Informasi Owner Government Chief Information Officer/ PPID Environment Komitmen dan pemahaman atas manajemen data dan peran masing-masing unit kerja dalam pengelolaan data yang cenderung ego sektoral
Pembangunan  model  konseptual  ditujukan untuk  menggambarkan  situasi  permasalahan  yang terjadi. Jalan keluar dari permasalahan dalam model konseptual  merupakan  transformasi  dari root definition model  konseptual  Manajemen  data  di Pemda  DIY.  Dengan  pendekatan  kerangka  berpikir serbasistem  solusi  masalah  manajemen  data  dapat dilakukan  dengan  pembuatan  model  konseptual. Model  konseptual  manajemen  data ini  menjelaskan suatu sistem transformasi, dimana tujuannya adalah untuk  memadukan  visi  dan  kepentingan  bersama dalam  suatu grand  strategy untuk  melakukan pengelolaan  data  digital  di  Pemda  DIY  yang mampu  mewujudkan Connected  Government .  Ada tujuh aktivitas utama dan empat aktivitas monitoring  yang  diperlukan  untuk  mencapai  tujuan
tersebut.
Aktivitas  penting  pertama  yang  dilakukan adalah  “menyegarkan  kembali  forum  pengelola informasi  digital/  pengelola  DGS,  yang  terdiri  dari para pengguna dan pelaku dari sistem permasalahan Manajemen  Data,  yaitu:  Bidang  LTMI,  PPID, Bappeda,  BKPM,  Dinas  Pariwisata,  DPPKA. Konsteks forum yang terfokus dalam artian sebagai kesatuan  kelompok-kelompok  organisasional  yang terikat dengan  kesatuan kepentingan  jangka pendek maupun  panjang  di  dalam  manajemen  data  Pemda DIY.  Arti  kelompok  ini  menjadi  penekanan  untuk mengangkat  konsteks  hubungan  multi  organisasi yang  melibatkan  baik  instansi  eksekutor,  suport, maupun regulasi di Pemda DIY
Kerjasama Pengendalian Gagasan/ keinginan untuk membuat Manajemen Data terkoneksi Mengumpulkan kembali pengelola data digital di Pemda DIY Identifikasi peran dan kepentingan pengelola data dan teknologi informasi di Pemda DIY Mengeloborasi fungsi LTMI dan Seksi Informasi dan Teknologi di setiap unit kerja Membangun mengembangkan perspektif sistem connected governmen Menilai hambatan dan tantangan dinamika Manajemen Data Membangun kesamaan dan kepaduan Visi tentang integrasi data Membuat roadmap integrasi data dan perangkat Gudang data Pemda DIY Monitor Aktivitas Kontroling Mengembangkan Frame Work
Aktivitas  penting  pertama  yang  dilakukan adalah  “menyegarkan  kembali  forum  pengelola informasi  digital/  pengelola  DGS,  yang  terdiri  dari para pengguna dan pelaku dari sistem permasalahan Manajemen  Data,  yaitu:  Bidang  LTMI,  PPID, Bappeda,  BKPM,  Dinas  Pariwisata,  DPPKA. Konsteks forum yang terfokus dalam artian sebagai kesatuan  kelompok-kelompok  organisasional  yang terikat dengan  kesatuan kepentingan  jangka pendek maupun  panjang  di  dalam  manajemen  data  Pemda DIY.  Arti  kelompok  ini  menjadi  penekanan  untuk mengangkat  konsteks  hubungan  multi  organisasi yang  melibatkan  baik  instansi  eksekutor,  suport, maupun regulasi di Pemda DIY
Aktivitas kedua adalah ”mengidentifikasi peran dan  kepentingan  pemangku  kepentingan  pengelola data digital dan teknologi informasi di Pemda DIY”. Identifikasi ini penting untuk memetakan baik peran yang  bisa  diambil  oleh  masing-masing  pihak maupun  kepentingan  riil  dari  setiap  pihak.  Dengan berangkat  dari  kepentingan  dan  peran  yang  jelas, maka  upaya  untuk  memadukan  langkah  kerja menuju  manajemen  informasi  yang  terintegrasi akan  lebih  terarah.  Aktivitas  ketiga  adalah ”membangun  dan  mengembangkan  persperpektif sistemik  dalam  kerangka  manajemen  informasi yang  terintegrasi”.  Aktivitas  ini  dilakukan  guna memadukan  berbagai  kepentingan  dan  peran tersebut.  Kata  kunci  dari  aktivitas  ini  adalah membangun kesadaran bahwa setiap pihak merupakan  bagian  integral  dari  suatu  visi  besar untuk  mewujudkan Jogja  Cyber  Province serta mencapai  tujuan  manajemen  informasi  yang terintegrasi    di  Pemda  DIY.  Kesadaran  dibangun melalui  aktivitas sharing atau  dialog  yang terstruktur maupun melalui Focus Group
Discussion yang  berkenaan  dengan  pengembangan cara berpikir sistem.
Aktivitas  keempat  adalah  ”mengelaborasi peran  dan  fungsi  Bidang  LTMI  sebagai  integrator data  dan  Seksi  Informasi  dan  Teknologi  (Di  setiap instansi  Pemda  DIY  mempuyai  unit  pengelolaan informasi  dan  Teknologi),  sebagai    produsen  dan penatalaksana  data  digital”.  Elaborasi  peran  ini dimaksudkan  bahwa  setelah  identifikasi  peran  dan kepentingan,  aktivitas  pertama,  maka  diperlukan semacam penyesuaian peran dengan menginterpretasi  ulang  tupoksi  dari  unit  kerja tersebut.  Interpretasi  ulang  ini  didasarkan  pada pemahaman  bahwa  setiap  pihak  produsen  dan penata  laksana  data  berada  dalam  satu  sistem manajemen  data  yang  terintegrasi  di  Pemda  DIY. Langkah  kelima adalah ”membangun  kesepahaman dan  kepaduan  visi  mengenai  manajemen  informasi yang  terintegrasi”.  Aktivitas  ini  penting  dilakukan mengingat  hasil  elaborasi  dan  pengembangan perspektif sistem masih perlu dikerangka-kan dalam hubungan relasional yaitu membangun kesepahaman dan kepaduan  visi. Aktivitas ini  lebih menyerupai sebagai aktivitas membuat kesepakatan untuk terikat pada kesatuan visi bersama.
Langkah keeam adalah ”menilai hambatan dan tantangan  dinamika  mengintegrasikan  semua  data unit-unit  kerja  menjadi  terkoneksi.”  Penilaian  ini merupakan prasyarat untuk menyiapkan pengembangan grand stragey revitalisasi manajemen data di Pemda DIY. Penilaian dilakukan dengan  mempertimbangkan  berbagai  faktor  pokok berkenaan  dengan  kekuatan,  kelemahan,  hambatan atau  ancaman,  dan  peluang.  Aktivitas  keenam  dan kelima  yang  telah  usai  dilakukan  menjadi  dasar untuk  aktivitas  ”membangun grand  strategy integrasi data menuju konsep connected
government .”  Aktivitas  ini  menjadi  keluaran  dari model  konseptual yang  dibangun  atas  dasar kepaduan  pandangan  dan  kepentingan  semua  unit kerja  dan  instansi  dalam  cara  berpikir  holistik  atau sistemik.
Ada empat aktivitas pendukung untuk memastikan  model  ini  berjalan  sebagaimana  yang menjadi  tujuannya.  Aktivitas  tersebut  adalah ”memonitor  aktivitas.”  Kegiatan  monitoring  ini harus  menjadi  bagian  aktivitas  yang  tidak  boleh tidak  harus  ada.  Namun  untuk  menjamin  aktivitas monitoring  ini  berjalan  tanpa  mengganggu  sistem yang ada, maka diperlukan kegiatan yaitu membuat ”persetujuan kerja sama dalam pengendalian”.
Persetujuan  ini  diperlukan  untuk  mengurangi perbedaan mendasar dari masing-masing fungsi dan tugas  dalam  melakukan  implementasi  integrasi maupun fungsi utamanya, sehingga tidak menimbulkan  tumpang  tindih  maupun  perbedaan visi.  Guna  menukung  aktivitas  monitoring  juga perlu  dibuat  ”pengembangan  kriteria  kepaduan visi/kerangka  kerja”.  Kriteria  ini  menjadi  landasan evaluasi  kinerja  terhadap  sistem  yang  dibangun. Kriteria  yang  dibuat  harus  didasarkan  pada karakteristik  sistemik.  Selanjutnya,  melalui  kriteria dan  persetujuan  kerja  sama  dalam  pengendalian, aktivitas  melakukan  pengendalian  dilakukan  secara terstruktur dan terorganisir.
Model  Konseptual Tata  Kelola  Informasi dalam  Manajemen  Informasi  Pemerintah DIY
Masalah  kedua  manajemen  informasi  Pemda DIY  adalah  tata  kelola  informasi  yang  lemah dikarenakan  belum  adanya  prosedur,  strategi, perencanaan,  dan  proses  dalam  pengelolaan
informasi  di  Pemda  DIY,  hal  ini  mengakibatkan permasalahan  mengenai  belum  jalannya  konsep Digital  Government  Service (DGS)  dengan  baik serta manajemen informasi Pemda DIY yang masih lemah.  Untuk  itu,  pihak-pihak  berkepentingan dalam  tata  kelola  informasi  di  Pemda  DIY,  harus melakukan  perubahan  atau  transformasi  sistemik. Bentuk  transformasinya  yaitu  membangun  suatu sistem untuk menghasilkan leading sektor ( government  chief  information  office Pemda  DIY) yang melakukan penatalaksanaan, pengendalian dan pengarahkan  kebijakan,  arsitektur  informasi,  dan manajemen  informasi  dengan  orientasi  menuju connected government .
Client/Customers pada definisi sistem permasalahan  tata  kelola  informasi  Pemda  DIY adalah  produsen  Informasi,  pengelola  OPID  unit kerja,  pengelola  TI  unit  kerja,  dan  pengambil keputusan  di  Pemda  DIY.  Sebagai  klien  menurut CATWOE wajib menerima semua konsekuensi atas tata  kelola  informasi  yang  telah  ditetapkan. Sementara Unit Khusus Manajemen Informasi yang akan melekat pada Biro Umum Humas dan Protokol (UHP),  GCIO,  TiMPII  berperan  sebagai actor . TiMPII  adalah  sebuah  kelompok  manajemen perubahan  yang  akan  menuntuk  proses  perubahan dengan  mengadopsi  proses  transformasi  teknologi informasi  pada  sistem  kerja  di  Pemda  DIY. Owners nya  adalah  Gubernur  DIY.  Pemahaman penafsiran  yang  sempit  mengenai Connected Government ,  UU  KIP  &  tuntutan  masyarakat mengenai  keterbukaan  informasi  publik  adalah faktor  yang  menjadi  penghambat (environmental constraint) dalam  keamanan  informasi  di  Pemda DIY. Tarnsformasi yang  diinginkan  oleh stake holder dalam  tata  kelola  informasi  di  Pemda  DIY adalah terwujudnya kelembagaan manajemen
informasi Pemda DIY  yang  mengikat semua pihak . Sementara weltanschaung dalam  CATWOE  tata kelola  informasi  adalah  tersusunnya  prosedur pengelolaan  manajemen  informasi  untuk  membuat pola  kerja  yang  melembaga  antar  unit  kerja  dan
dengan  Unit  Khusus  Manajemen  Informasi  dalam hal  ini  adalah  Biro  UHP  sebagai leading  sector . Selanjutnya  definisi  sistem  permasalahan  dalam penggunaan  dan  akses  informasi  dijabarkan  dalam tabel dibawah:
Tabel 5. Definisi Sistem Permasalahan Tata Kelola Informasi
Root Definition : Suatu sistem untuk menghasilkan leading sector ( government chief information office Pemda DIY) yang melakukan penatalaksanaan, pengendalian dan pengarahkan kebijakan, arsitektur informasi, dan manajemen informasi dengan orientasi menuju connected government Customer Produsen Informasi, Pengelola PPID unit kerja, Pengelola TI unit kerja, Masyarakat, Pengambil Keputusan Actor Unit Khusus Manajemen Informasi, GCIO, TiMPII Transformation Terwujudnya kelembagaan manajemen informasi Pemda DIY yang mengikat semua pihak Weltanschaung Tersusunnya prosedur pengelolaan manajemen informasi untuk membuat pola kerja yang melembaga antar unit kerja dan dengan Unit Khusus Manajemen Informasi Owner Gubernur Environment Pemahaman penafsiran yang sempit mengenai UU KIP & Tuntutan Masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik
Pembangunan  model  konseptual  ditujukan untuk  menggunakan  pendekatan  kerangka  berpikir serba  sistem  solusi  masalah  tata  kelola  informasi sehingga dapat dilakukan dengan pembuatan model konseptual.  Model  konseptual  tata  kelola  informasi ini  menjelaskan  suatu  sistem  transformasi,  dimana tujuannya  adalah  untuk  memadukan  visi  dan kepentingan  bersama  dalam  suatu grand  strategy untuk  melakukan  manajemen  informasi  di  Pemda DIY yang mampu mewujudkan manajemen informasi  yang  terintegrasi.  Ada  tujuh  aktivitas utama dan tiga aktivitas monitoring yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
Aktivitas  penting  pertama  yang  dilakukan adalah “Mengidentifikasi Isu pengelolaan informasi yang  tersentral  pada  CIO”,  yang  terdiri  dari  para pengguna  dan  pelaku  dari  sistem  permasalahan Manajemen  Data,  yaitu:  Bidang  LTMI,  TiMPII- DGS, OPID, OPID Pembantu, dan pengelola DGS, serta  Pengelola  teknologi  informasi  instansi. Aktivitas  ini  harus  memperjelas  pengaturan, pengelolaan,  dan  pelaksanaan  kegiatan  manajemen informasi  Pemda  DIY  yang  dimulai  dari  tingkat organisasi sampai dengan tingkat individu, aktivitas ini akan membicarakan tentang peran dan tanggung jawab  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  aktivitas pengelolaan informasi yang terpusat.
Gambar 3. Model Konseptual Tata Kelola Informasi Pemda DIY
Aktivitas kedua adalah ” Melakukan Revitalisasi  fungsi  dan  peran  PPID  dan  Unit  TI  di masing-masing Unit Kerja”. Aktivitas ini melakukan revitalisasi terhadap pengelola informasi yang ada di masing-masing instansi. Ke depan PPID dan  unit  TI  masing-masing  instansi  akan  menjadi
Unit  Manajemen  Informasi  instansi  yang  akan bertugas  untuk  menjaga  ketersediaan  informasi, menjaga  kualitas  serta  kemanan  informasi  yang dihasilkannya.  Selain  itu,  penetapan  klasifikasi perolehan  informasi  dan  juga  pengkinian  terhadap
Gagasan/ keinginan untuk membuat Government Chief Information Officer di
Pemda DIY Mengidentifikasi Isu pengelolaan informasi yang tersentral pada CIO Melakukan Revitalisasi fungsi dan peran PPID dan Unit TI di masing-masing Unit Kerja Menggali komitmen stake holder untuk sentralisasi penatalaksanaan manajemen informasi Membangun dan mengembangkan perspektif sistem connected governmen Merumuskan Arsitektur dan Frame Work Informasi dengan perspektif yang baru Merumuskan regulasi dan prosedur mengenai Information Governance di Pemda DIY Membuat roadmap penatalaksanaan informasi, transisi dari kondisi eksisting dan merekomindasi Asekda Bidang Informasi/ GCIO dan membuat UKMI Monitor Aktivitas Melakukan Kontrol Membangun Kriteria: efektif, terbuka, dan terhubung
informasi-informasi yang dihasilkan adalah menjadi tugas dari unit ini.
Aktivitas  ketiga  adalah  ”membangun  dan mengembangkan  persperpektif  sistemik  dalam kerangka  manajemen  informasi  yang  terintegrasi”. Aktivitas  ini  dilakukan  guna  memadukan  berbagai kepentingan  dalam  penatalayanan  informasi  yang merupakan  salah  satu  peran  manajemen  informasi di  Pemda  DIY.  Kata  kunci  dari  aktivitas  ini  adalah membangun kesadaran bahwa setiap pihak merupakan  bagian  integral  dari  suatu  visi  besar manajemen informasi yang terintegrasi Pemda DIY. Forum  manajemen  informasi  harus  mewadahi  dan sebagai sarana penyelesaian apabila terjadi masalah dalam  teknis  pelaksanaan  manajemen  informasi Pemda  DIY.  Aktivitas  keempat  adalah  ”Menggali komitmen stake holder untuk sentralisasi penatalaksanaan  manajemen  informasi”.  Elaborasi peran ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi yang terpusat dalam manajemen informasi. koordinasi adalah bentuk  berbagi  sumber  daya  dan memformalkan  keterkaitan  antar  kelompok  dengan sentralisasi pengambilan keputusan dan memfokuskan  pada  isu-isu  yang  dibahas.
Langkah kelima adalah ”Merumuskan Arsitektur  dan  Frame  Work  Informasi  dengan perspektif  yang  baru”.  Aktivitas  ini  penting dilakukan mengingat arsitektur informasi merupakan  kerangka  dasar  pengelolaan  informasi Pemda  DIY,  hal  dibuat  sebagai  arah  atau  panduan dalam  perencanaan  dan  pengembangan  informasi untuk  memastikan  agar  seluruh  informasi  yang  ada dalam  seluruh  instansi  dapat  terintegrasi.  Langkah keenam adalah ”Merumuskan regulasi dan prosedur mengenai information  governance di  Pemda  DIY.” Rumusan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan peran  setiap  instansi  di  Pemda  DIY  dalam
pencapaian kualitas informasi, meningkatkan kualitas pengelolaan informasi, menjaga ketersediaan dan keamanan informasi,  serta meningkatkan koordinasi dalam perolehan, pengelolaan,  dan  distribusi  informasi. Information governance pada dasarnya berisi penjelasan tentang peran dan tanggung jawab unit kerja dalam aktivitas manajemen informasi, dan hal ini baru bisa berjalan setelah arsitektur informasinya telah siap dan selesai disusun. Aktivitas  keenam  dan  kelima  yang  telah usai  dilakukan  menjadi  dasar  untuk  aktivitas ”Membuat  roadmap  penatalaksanaan  informasi, transisi  dari  kondisi  eksisting  dan  merekomindasi Asekda  Bidang  Informasi/  GCIO  dan  membuat UKMI.”  Aktivitas  ini  menjadi  keluaran  dari  model konseptual yang  dibangun  atas  dasar  kepaduan pandangan  dan  kepentingan  semua  unit  kerja  dan instansi dalam cara berpikir holistik atau sistemik.
Ada tiga aktivitas pendukung untuk memastikan  model  ini  berjalan  sebagaimana  yang menjadi  tujuannya.  Aktivitas  tersebut  adalah ”memonitor  aktivitas.”  Kegiatan  monitoring  ini harus  menjadi  bagian  aktivitas  yang  tidak  boleh tidak  harus  ada.  Namun  untuk  menjamin  aktivitas monitoring  ini  berjalan  tanpa  mengganggu  sistem yang ada, maka diperlukan kegiatan yaitu membuat ”kontrol”. Kontrol ini diperlukan untuk mengurangi perbedaan-perbedaan  mendasar dari masing-masing fungsi  dan  tugas  dalam  melakukan  implementasi integrasi  maupun  fungsi  utamanya,  sehingga  tidak menimbulkan  tumpang  tindih  maupun  perbedaan visi.  Guna  menukung  aktivitas  monitoring  juga perlu  dibuat  ”pengembangan  kriteria  kepaduan visi/kerangka  kerja”.  Kriteria  ini  menjadi  landasan evaluasi  kinerja  terhadap  sistem  yang  dibangun. Kriteria  yang  dibuat  harus  didasarkan  pada karakteristik  sistemik.  Selanjutnya,  melalui  kriteria
dan  persetujuan  kerja  sama  dalam  pengendalian, aktivitas  melakukan  pengendalian  dilakukan  secara terstruktur dan terorganisir.
Analisis berfikir serba sistem pada manajemen  informasi  di  Pemda  DIY  menunjukkan ciri-ciri  tidak  sistemik  dan  ciri-ciri  organisasi yang  mengalami  ketidakmampuan  belajar  (a). Setiap  stakeholder  cenderung berposisi  pada sudut  pandang  atau  kepentingan  sendiri.  Hal  ini menunjukkan  ciri membelah  seekor  gajah    tidak akan  menghasilkan  dua  gajah  kecil  yang  sama besar ; (b). Penyelesaian  permasalahan  dalam manajemen  informasi  Pemda  DIY cenderung parsial-teknikal,  tidak  struktural-kultural,  dan  tidak sampai merubah mindset .  Hal  ini  menunjukkan  ciri shifting the burden ;  (c). Dalam praktek manajemen  informasi  Pemda  DIY  pada  segi tertentu  misalnya  pengendalian  sering  terjadi peralihan  sumberdaya  untuk  kepentingan  yang lain.  pengalihan  ini  menunjukkan  bahwa  persoalan manajemen  informasi  Pemerintah  Provinsi  DIY bukan  prioritas  dan  bukan  sesuatu  yang    harus ditangani  segera.  Dalam  kerangka    berfikir  seba sistem  menunjukkan  ciri eroding  the  goals ; (d). Visi  bersama  mewujudkan Jogja  Cyber  Province dan Digital Government Service tidak  sampai  pada tataran implementasi  manajemen  informasi  di Pemda  DIY.  Dalam  bahasa  yang  lain  terjadi ambivalensi  ideologis  versus  teknis.  Hal  ini menunjukkan  ciri growth  to underinvestment.
Kesenjangan dan ambivalensi ini dalam analisis teoritik  dalam  perspektif  manajemen  informasi ditunjukkan oleh paradoks antara orientasi ideologis dan  orientasi teknis .  Secara  ideologis Pemda  DIY  sebenarnya  sudah  memiliki  Visi mengenai pengembangan e-Government -nya dengan  baik.  Ini  dibuktikan  dengan  konsep  DIY
sebagai  Provinsi  Dijital  atau JCP dan  dengan melakukan  pelayanan  publik  berbasis  elektronik atau DGS ,  tidak  berhenti  pada  tataran  konseptual saja.  Pemda  DIY  juga  melengkapinya  dengan pembuatan  kelembagaan  seperti  TiMPII- DGS dan Organisasi  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi, baik  di  tingkat  Provinsi  maupun  pembantu,  di tingkat masing-masing satuan kerja, serta ditambahkan  dengan  adanya  pusat  pelayanan informasi  publik  secara  terpadu  di  Plaza  informasi. Sayangnya dalam  ranah teknis, praktik manajemen  data  dan  tata  kelola  informasi  di  setiap unit  kerja  Pemda  DIY  sering  mengedepankan kepentingan  masing-masing.  Walaupun  praktik  di setiap  unit  kerja  partisipasinya  cukup  aktif,  akan tetapi  masih  dilakukan  sepanjang  menguntungkan unit kerjanya.  Berdasarkan hal tersebut, konsistensi dan  komitmen  setiap  unit  kerja  dalam  menjalankan mandat  manajemen  data  dan  tata  kelola  informasi tidak  akan  berjalan  optimal.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  manajemen  data  dan penatakelolaan  informasi  di  Pemda  DIY  saat  ini masih  menunjukkan model independen dan dikelola  secara  sektoral  masing-masing  unit  kerja. Hal  ini  terjadi  karena, pertama relasi  antar organisasi pengelola  manajemen  data dan unit  kerja yang terlibat  dalam  koordinasi pengelolaan informasi Pemda DIY, baik  di  level Instansi Pemda DIY  maupun  di  level  unit  kerja  secara  keseluruhan belum  terstruktur  dengan  baik.  Ini  bisa  dilihat dengan  belum  tertatanya  relasi  dan  struktur hubungan antara PPID pusat dan pembantu, Bidang LTMI Dinas Hubkominfo, Plaza informasi, Pengelola  teknologi  informasi  unit  kerja,  serta pengambil  kebijakan. Kedua, belum adanya kepemimpinan  dan  unit  khusus  yang  berfungsi sebagai  koordinator  manajemen  informasi  yang
berfungsi  memadukan  aktivitas  manajmenen  data dan  informasi  di  seluruh unit  kerja yang  terlibat  di Pemda  DIY.  Kondisi ini  berakibat  terhadap implementasi  peran  dan  fungsi  organisasi pengeloa data  dan  informasi  yang  tumpang  tindih,  seperti satu unit kerja  menyelenggarakan  fungsi yang sama akan  tetapi  tidak  diselenggarakan  secara  simultan, tepadu,  terkoneksi,  dan  sinkron,  dengan  bersandar pada kewenangan dan kepentingan masing- masing. Akibatnya di satu sisi sering menimbulkan  duplikasi dan redundansi sumber data untu  pengambilan  kebijakan  strategi  sementara,  di sisi  lain  sering  terjadi kekosongan pelaksana yang harus bertanggung jawab mengatasi persoalan manajemen data dan tata-kelola informasi.

## PENUTUP
Analisis  berfikir  serba sistem  pada  manajemen informasi  di  Pemda  DIY  menunjukkan  ciri-ciri tidak  sistemik  dan  ciri-ciri  organisasi  yang mengalami  ketidakmampuan  belajar.  Manajemen Informasi  di  Pemda  DIY  saat  ini  menunjukkan model  independen  dan  dikelola  secara  sektoral masing-masing  unit  kerja . Hal  ini  terjadi  karena, pertama relasi  antar  organisasi  pengelola  data  dan unit  kerja  yang  terlibat  dalam  manajemen  data Pemda  DIY  secara  keseluruhan  belum  terstruktur dengan  baik. Kedua, belum  adanya  tata  kelola informasi  atau information  governence yang mengelola  serta  memadukan  seluruh  unit  kerja yang  terlibat  dalam Manajemen Informasi di Pemda DIY.  Kondisi  ini  berimbas  terhadap  implementasi peran  dan  fungsi  organisasi  yang  tumpang  tindih misalnya  satu  unit  kerja  menyelenggarakan  fungsi yang  sama  serta  tidak  diselenggarakan  secara simultan,  tepadu,  terkoneksi,  dan  sinkron,  tetapi bersandar  pada  kewenangan  dan  kepentingan
masing-masing. Berfikir  serbasistem  harus  melihat manajemen  data  dan  tatakelola  informasi  Pemda DIY  sebagai  suatu  yang  holistik  dalam  satu kesatuan  manajemen  informasi  yang  efektif  dan terkoneksi. Ketiga, perubahan  perlu  dilakukan pada  tataran user ,  yaitu  karyawan  Pemda  DIY  dan masyarakat  yang  memanfaatkan  informasi  dan  data dari  Pemda  DIY . Perubahan  yang  diperlukan adalah mindset untuk melihat persoalan manajemen  data  dan  tata  kelola  informasi  sebagai masalah  yang  penting.  Hal  ini  sesuai  dengan adagium information  is  power ,  bahwa  siapa  yang memiliki  informasi  dan  pengetahuan  maka  akan mempunyai nilai lebih dan daya saing.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti  mengucapkan  terima  kasih  kepada  pihak- pihak  yang  telah  membantu  dalam  menyelesaikan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminullah,  E.  (2004). Berfikir  Sistemik  :  Untuk Pembuatan  Kebijakan  Publik,  Bisnis  dan Ekonomi. Penerbit PPM, Jakarta
Creswell,  John  W.  (1994), Research  Design: Qualitative  and  Quantitative  Approaches ,
California, Sage Publications
Chekland, Peter. (1993). Systems Thinking, Systems Practice . John Willey and Sons, New York _________.(1999). Soft  Systems  Methodology  :  a 30-year  restropective, John  Wiley  and  Sons,  New York Chekland,  Peter  ,  and  Jim  Scholes.  (1990). Soft System  Methodology  In  Action. John  Wiley and Sons, New York
Detlor.  B.,  (2010),  “ Information  Management ”, International  Journal  of  Information  Management , hal.103-108
Flood,  Robert  L.  and  Michael  C.  Jackson.  (1991).
Creative  Problem  Solving:  Total  Systems Intervention John  Willey  and  Sons,  New York.
Gati,  Patria  Kurnia,  Imrona  Mahmud,  Shaufiah.
(2010). Analisis  Sosft  System  Methodology (SSM) untuk Excellent Service Management,  Studi  Kasus:  Speedy  PT. Telkom Divre III Jabar dan
Banten. Konferensi  Nasional  Sistem  dan Informatika 2010; Bali, November 13, 2010 Haines,  Stephen  G,  (1998(, System  Thinking  & Learning , Massachusetts, HRD Pres,
Hardjosoekarto,  Sudarsono.  (2003). Krisis  di  Mata Presiden:  Kaidah  Berfikir  Sistem  Para Pemimpin  Bangsa Penerbit  Mata  Bangsa, Yogyakarta
Hinton,  M.  (ed.).  (2006).  Introducing Information
Management:  The  Business  Approach .
Elsevier & The Open University, Amsterdam.
Lopes, Milton E. (2001). ” Soft Systems Methodology: An Application to a Community Based Association .”
Proceedings  Fielding  Graduate  Institute Action Research Symposium. July 2001 Lusa,  Sofian  dan  Iskandar,  Mario.  (2010). Kajian Penerapan Aplikasi Open Source di
Perguruan  Tinggi  dengan  Pendekatan  Soft System Methodology, studi kasus Pengembangan software akademeik
Sisfokampus. SENMI-2010,  Universitas  Budi Luhur
Maani,  Kambiz  E  and  Robert  Y  Cavana.  2000.
System Thinking and Modelling Understanding  Change  and Complexity .
Pearson Education, New Zealand Raharja,  Sam’un  J.  (2010). Analisis  Soft  System Methodology  (SSM)  dalam  Pengelolaan Daerah  Aliran  Sungai:  Studi  pada  Sungau Citarum  Jawa  Barat. Bandung:  Universitas Padjadjaran, Bandung.
Robertson,  J.  2005. Ten  principles  of  effective information  management .  KM  Column.
November. http://www.steptwo.com.au/papers/kmc effectiveim/index.html
Senge,  Peter  M.(1996). Disiplin  Kelima  :  Seni  dan Praktek  Organisasi  Pembelajar Binarupa  Aksara, Jakarta