## Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur
Aulil Amri Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Email : aulilamri05@gmail.com
Muhadi Khalidi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Email : muhadikhalidi@gmail.com

## Abstract
Legal certainty and firmness must exist in a law or regulation. Because without legal certainty, the rights of legal subjects will be taken away and neglected. Likewise, without strictness in the law, it will  make  legal  subjects  feel  worried  and  insecure  because  they  feel  that  the  law  does  not  provide protection for them. Law Number 16 Year 2019 concerning Amendments to Law Number 1 Year 1974 is deemed not to have legal certainty and firmness, because the stipulation of the age limit for marriage  in  this  law  only  considers  and  is  based  on  Law  Number  35  Year  2014  concerning Amendments  to  Law  Number  23  Year  2002  Concerning  Child  Protection.  Furthermore,  Law Number  16  Year  2019  still  provides  an  opportunity  for  the  Indonesian  people  to  carry  out  child marriage. Law Number 16 Year 2019 must look at various other legal aspects and have clear legal consequences, so a comprehensive revision of this law is required. Even if possible, Law Number 1 Year 1974 must be reviewed and adjusted to the current and future legal problems. By applying the concept of benefit and rejecting harm in a law or regulation, the objectives of the law or regulation will be achieved and become effective.
Keywords : Marriage Law; Child; Age of Marriage;

## Abstrak
Kepastian  dan  ketegasan  hukum  haruslah  ada  dalam  sebuah  undang-undang  atau  peraturan. Karena  tanpa  kepastian  hukum,  hak-hak  subjek  hukum  akan  terampas  dan  terabaikan.  Begitu juga  tanpa  ketegasan  dalam  hukum  akan  membuat  subjek  hukum  merasa  khawatir  dan  tidak aman karena merasa hukum tersebut tidak memberi perlindungan terhadapnya. Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 dirasa tidak memiliki kepastian dan ketegasan hukum, karena penetapan batas usia pernikahan dalam  undang-undang  tersebut  hanya  memandang  dan  berlandaskan  dengan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Selanjutnya,  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  masih memberikan  peluang  keapada  masyarakat  Indonesia  untuk  melakukan  pernikahan  anak  di bawah umur. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini harus memandang dari berbagai aspek hukum  yang  lain  dan  mempunyai  akibat  hukum  yang  jelas,  maka  diperlukan  revisi  terhadap undang-undang  ini  secara  menyeluruh.  Bahkan  kalau  dapat,  Undang-Undang Nomor  1  Tahun 1974 harus ditijau kembali dan disesuaikan dengan problematika hukum yang ada sekarang dan kedepannya.  Dengan  menerapkan  konsep  kemaslahatan  dan  menolak  kemudharatan  di  dalam sebuah undang-undang atau peraturan, maka tujuan dari undang-undang atau peraturan tersebut akan tercapai dan menjadi efektif.
Kata Kunci : Undang-undang perkawinan; Anak; Usia Pernikahan;

## PENDAHULUAN
Agama  dan  Negara telah  mengatur  ketentuan  hukum  tentang pernikahan, karena pernikahan  merupakan  salah  satu  perbuatan  yang  sakral  bagi  setiap  laki-laki  dan perempuan  yang  ingin membina  rumah  tangga  dengan  tujuan  mencapai  keluarga  yang Sakinah,  Mawaddah  serta  warrahmah.  oleh  karenanya  dalam  hal  ini  tidak  main-main dalam  menentukan  seorang  calon  suami  ataupun  calon  isteri  untuk  di  jadikan  teman hidup membina rumah tangga yang baik berdasarkan Alqur’an dan Hadis.
Alqur’an  sendiri  telah  menjelaskan  tujuan  dari  pernikahan  adalah  untuk memberikan ketentraman dalam diri manusia, membangun generasi yang beriman. Oleh karenanya dalam hadis nabi memberikan isyarat kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan.  Nabi  Muhammad  saw  memberikan  kriteria  bagi  laki-laki  untuk  memilih calon  isteri  dengan  empat  kriteria,  pertama  melihat  rupa,  keturunan,  harta,  dan  paling penting  keimanannya,  agar  nantinya  menjalani  kehidupan  bisa  tenang  dan  tidak  saling menyesali atas pernikahan yang dilakukan.
Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974  juga  dijelaskan  bahwa  tujuan  pernikahan yang  berbunyi:  “Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 1
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  juga  disebutkan  tujuan  dari  pernikahan adalah  untuk  mendapatkan  dua  keuntungan  yaitu  kenikmatan  duniawi  dan  juga mendapatkan ibadah ukhrawi. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam  padangan  Agama  dan  Negara  memiliki  tujuan  yang  sama  yaitu  menciptakan ketentraman  dalam  diri  dan  membentuk  keluarga Sakinah,  Mawaddah  dan  Warrahmah . Oleh  sebab  itu  maka  perlu  diperlukan  syarat-syarat  dalam  pernikahan  yang  bisa mendukung  agar  terciptanya  tujuan  pernikahan  tersebut  salah  satunya  melarang  anak- anak  yang  masih  di  bawah  umur  untuk  menikah.  Sehingga  di  buatlah  aturan  dalam hukum Islam dan Negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).
Hukum Islam sendiri tidak ditemukan secara terperinci mengenai ketentuan batas usia  pernikahan,  akan  tetapi  hukum  Islam  menjelaskan baligh nya  seorang  laki-laki  dan perempuan  dianggap  sudah  dewasa  dan  sudah  mampu  dianggap  berkeluarga.  Adapun para ulama berpendapat bahwa bagi laki-laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi  wanita  telah  haidh  (menstruasi)  dan  atau  berusia  sembilan  tahun  dianggap  bisa
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat 1
melakukan  pernikahan. 2 Sedangkan  dalam  KHI  pasal  15  mengatur  pernikahan  hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19  tahun  dan  calon  isteri  sekurang-kurangnya  berumur  16  tahun.  Adapun  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1  tahun  1974 pasal  7  menyatakan  perkawinan  hanya  diizinkan  apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Oleh karenanya terdapat perbedaan yang mendasar tentang batas usia pernikahan dalam  hukum  Islam  bahkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  sehingga perbedaan tersebut seakan-akan memberikan pilihan kepada masyarakat boleh memilih batas usia yang mana di sukai di antara dua aturan tersebut, terlebih aturan tersebut tidak menjelaskan mengenai hukuman bagi pelanggar, sehingga kendala yang di dapat adalah susahnya  penentuan  hukuman  bagi  pelaku  pelanggar.  Jika  ditinjau  kembali,  terdapat banyak  sekali  kasus  perceraian  yang  disebabkan  karena  ketidakdewasaan  serta kemampuan  melaksanakan  tanggung  jawab  dalam  membina  rumah  tangga.  yang mengakibatkan  timbulnya  perselisihan  dalam  rumah  tangga  disebakan  kurangnya kedewasaan antara suami dan isteri.
Seharusnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  baru  ini,  memberikan jawaban  mengenai  permasalahan  dalam  pernikahan,  karena  sejatinya  peraturan  itu dibuat  untuk  memberikan  kemaslahatan  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  hal memelihara  kemaslahatan  agama,  memelihara  jiwa,  memelihara  akal,  memelihara keturunan, dan memelihara harta benda serta kehormatan. 3 Namun sebaliknya, Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  malah  memberikan  dispensasi  dalam  pernikahan  jika kedua calon mempelai tidak mencapai umur 19 tahun.

## BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM
Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  untuk  hidup  bersama  dalam  suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum  Islam. 4 Oleh  karenanya  pernikahan  begitu  sakral  dihadapan  manusia  karena merupakan ibadah yang paling ringan dan berat dalam hidup manusia, dikatakan ringan
2 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 142.
3 Muhammad Syah Ismail, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1982), hlm. 5.
4 H.  Zahri  Hamid, Pokok-pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di Indonesia , (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 1.
karena  suami  isteri  saling  memahami  kewajiban  dan  saling support satu  sama  lainnya, sedangkan  kategori  berat  suami  dan  isteri  tidak  memahami  peran  serta  tugas  masing- masing, dan disinilah banyak terjadi kesalahpahaman bahkan sampai tingkat perceraian, dan  salah  satu  faktor  dari itu  semua  adalah kedewasaan antara  suami dan  isteri dalam memaknai tujuan sebuah pernikahan.
Perlu disadari bahwa, usia salah satu faktor penentu dalam sebuah pernikahan yang mana  pada  zaman  sekarang  ini  banyak  sekali  ditemukan  kasus  perceraian  disebabkan usia pernikahan. Namun demikian Islam sendiri tidak mempermasalahkan “usia” tidak menjadi salah satu syarat dalam sebuah pernikahan, karena usia (kedewasaan) dianggap sebagai rasa kasih sayang Allah swt kepada makhluknya, sehingga ketika seorang anak telah  dewasa  dan  meminta  izin  untuk  menikah maka  tidak  ada  yang  bisa  menghalangi mereka untuk menikah, sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 59:
اَذِاَو َغَلَ ب َْلا لاَفْط م كْنِم َم ل ْلْا اْو  نِذْأَتْسَيْلَ ف اَمَك َنَذْأَتْسا َنْيِذَّلا ْنِم ْمِهِلْبَ ق ۗ َكِلٰذَك ِّيَب  ي ّٰللا ْم كَل ٰيٰا ِهِت ۗ ّٰللاَو مْيِلَع مْيِكَح
Artinya: “Dan apabila anak -anakmu telah sampai umur baligh, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al- Nur: 59).
Hukum  Islam  sendiri  tidak  memberikan  penjelasan  secara  terperinci  mengenai batas  usia  pernikahan.  Sehingga  terjadilah  pernikahan  yang  dilangsungkan  oleh  anak- anak ataupun remaja yang dianggap belum memenuhi usia (dewasa) dengan ketentuan ada izin dari orang tua tentu saja dengan melihat berbagai pertimbangan. salah satunya adalah melihat faktor pergaulan anak muda jaman sekarang yang tidak menentu di luar, sehingga inisiatif untuk mengizinkan anaknya menikah dinipun terjadi.
Selain  itu  jika  dirumuskan,  kedewasaan  merupakan  bagian  dari ijtihadiyah para fuqaha tentang  batas  usia  seseorang  itu  pantas  untuk  menikah. 5 Dari  kajian  itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga memiliki pendapat tersendiri dalam menentukan umur  bagi  seseorang  untuk  menikah.  Dalam  Islam  seseorang  dikatakan  dewasa mengalami  beberapa  tanda-tanda,  yaitu, al-Ikhtilam (mimpi  berhubungan  suami  isteri), haid (menstruasi  bagi  perempuan),  perubahan  suara  (mulai  keras  atau  nyaring), Inbat (tumbuhnya  bulu-bulu  di  ketiak  atau  bulu  disekitar  kemaluan). Dengan  tanda  itu, seorang  dianggap  sudah baligh secara  alami  ( al-bulugh  ath- thabi’i )  dan  kedewasaan
5 Chuzaimah  T.  Yanggo, Problematika  Hukum  Islam  Kontemporer ,  (Jakarta:  Pustaka  Firdaus, 2002), hlm. 81.
semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan. 6
Selain  itu  menentukan  kedewasaan  dengan  umur,  terdapat  berbagai  pendapat ulama  mazhab  tentang  hal  ini,  di  antaranya  adalah  Imam  Abu  Hanifah,  bahwa kedewasaan  itu  datang  mulai  umur  19  tahun  bagi  laki-laki  dan  17  tahun  bagi  wanita, 7 namun  pendapat  beliau  ini  berbeda  dengan  muridnya  sendiri  yaitu  Abu  Yusuf  Musa mengatakan bahwa usia di mana seorang dinyatakan dewasa adalah jika telah berusia 21 tahun. 8 Selanjutnya  Menurut  Imam  Malik,  dewasa  ditandai  dengan  keluarnya  mani secara  mutlak  dalam  kondisi  menghayal  atau  sedang  tertidur,  atau  ditandai  dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh berkisar umur 18 tahun baik laki-laki dan perempuan. Menurut Imam Syafi’i bahwa seseorang dikatakan dewasa adalah berumur 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. dan menurun Hanbali, dewasa laki- laki  ditandai  dengan  mimpi  atau  umur  15  tahun,  sedangkan  bagi  perempuan  ditandai dengan haid. 9
Dapat  disimpulkan  bahwa  seseorang  di  sebut  dewasa  dalam  Islam  merujuk beberapa hal  sebagai  berikut: Pertama hadis  yang di riwayatkan oleh Muslim  mengenai rasulullah  menikahi  ummul  mukminin  yaitu  Aisyah  r.a,  berbunyi: “Rasulullah  menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan  beliau  wafat  pada  usia  delapan  belas  tahun” (HR.  Muslim) 10 .  Hadis  ini  menjadi  salah satu  dasar  sebagian  para  ulama,  sebagai  dasar  hukum  bagi  perempuan  bisa  menikah dengan  syarat  izin  orang  tuanya.  para  ulama  seperti  imam  Syafi’i  melihat  usia  ideal perempuan  yang  bisa  dinikahi  adalah  pada  usia  9  tahun,  ini  berpedoman  pada  hadis tersebut  ketika  nabi  Muhammad  saw  membawa  ummul  mukminin  Aisyah  r.a  ikut dengan beliau.
Kedua kedewasaan  dalam  Islam  itu  ketika  seorang  anak  laki-laki  telah  mimpi berhubungan  intim  antara  laki-laki  dan  perempuan,  dan  dalam  mimpi  tersebut  keluar sperma  dari  anak  laki-laki  yang  bermimpi. Ketiga Tanda  kedewasaan  bagi  anak perempuan  adalah  ketika  mereka  mengeluarkan  darah  kotor  (haid)  dan  ini  akan  rutin terjadi  setiap  bulannya. Keempat Kedewasaan  bisa  di  lihat  dari  umur  sebagaimana
6 Abdur  Rohman, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Perkawinan ,  (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 117
7 T. Yanggo, Fiqh Anak: Methode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak , (Jakarta: AMP Press, 2016), hlm. 27.
8 Ibid., 84.
9 Abd  al-Rahman  al-Jaziri, Kitab  al- Fiqh  Ala  Madzahib  alArba’ah ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 2003), hlm. 313-314.
10 Muslim, Shahih Muslim , (Jakarta: Dar Ihya’ al -Kutub al-Arabiyyah, t.t.), hlm. 595.
pendapat  ulama  yang  telah  di  bahas  di  atas,  Adapun  pendapat  para  imam  mazhab tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa,dua  ulama  yaitu  imam  hanafi,  dan  maliki  sepakat batas kedewasaan seorang laki-laki di atas umur 17 tahun begitu juga dengan perempuan batas  kedewasaan  berkisar  pada  umur  17  dan  18  tahun.  sedangkan  dua  imam  mazhab yang lainnya mengkatagorikan  kedewasaan  seorang laki-laki itu  berkisar  pada  umur  15 tahun dan perempuan 9 tahun atau ditandai dengan datangnya haid.

## BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG DAN KHI
Lahirnya  sebuah  peraturan  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  tiga  ketentuan  dasar, yaitu  filosofis,  Sosiologis  dan  yuridis. 11 disebut  filosofis  di  karenakan  lahirnya  sebuah peraturan  tersebut  sebagai  pertimbangan  dari  pandangan  hidup,  kesadaran,  dan  cita hidup  yang  bersumber  dari  Pancasila  dan  UUD  1945.  begitu  juga  dengan  Sosiologis, dibentuknya  peraturan  tersebut  dikarenakan  untuk  menjawab  kebutuhan  hukum  bagi masyarakat  dari  berbagai  aspek  hidup.  Terakhir  lahirnya  sebuah  peraturan  itu  dengan melihat ketentuan dasar dari yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi  kekosongan  hukum,  atau  secara  sederhana  dapat  dikatakan  agar  masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.
Melihat  dari  penjelasan  di  atas,  tentunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  tentunya  sebagai  bentuk  dari  keseriusan  pemerintah  untuk menjawab  kebutuhan  dalam  masyarakat  yang  menginginkan  adanya  sebuah  aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi  penafsiran  yang  berbeda,  mengenai  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tersebut  pemerintah  mengeluarkan  Intruksi  Presiden  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam atau  dikenal  juga  dengan  KHI.  dan  dalam  perjalanan  Undang-undang  dan  Kompilasi Hukum  Islam  tersebut,  atas  berbagai  pertimbangan  Pemerintah  pusat  pada  tahun  2019 menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kodifikasi  mengenai  undang-undang  perkawinan  tersebut  menandakan  lahirnya undang-undang  bentuk  respon  terhadap  kebutuhan  dan  perlunya  legalistas  Negara memiliki  satu  kesatuan  peraturan  undang-undang  dalam  perkawinan,  sehingga  Negara mampu  memberikan  legalisasi  pembangunan  hukum  terutama  di  menyangkut  soal hubungan antara individu dengan individu lainnya secara legal.
11 Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pebentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, Pasal 5.
Dalam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 12 Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang  memiliki  tujuan  pembentukan  keluarga  yang  bahagia,  kekal  dan  ketuhanan  yang maha  esa.  ada  tiga  poin  yang  di  dapat  dari  tujuan  pernikahan  menurut  Negara,  yaitu pembentukan keluarga,  bahagia, kekal  dan  berketuhanan. jika dilihat  tiga poin tersebut memberikan  pengertian  sebagai  berikut:  pertama  pembentukan  keluarga  bahagia  yaitu keluarga  yang  tidak  ada  keributan,  pandai  bertanggungjawab,  serta  memahami kewajiban  masing  masing.  kedua  keluarga  yang  kekal  yaitu  memiliki  pengertian  tidak terjadinya  perceraian  sampai  maut  memisahkan,  kekal  disini  juga  dapat  dipahami sebagai  terbentuknya  keluarga  memiliki  histori  yang  manis  kepada  keturunannya.  dan terakhir ketiga disebut keluarga ketuhanan yang maha esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.
Oleh sebab itu ketiga poin tersebut secara tidak langsung mendeskripsikan bahwa perlu adanya kedewasaan serta kerjasama antara suami, isteri dalam  menjalani bahtera rumah  tangga.  kedewasaan  merupakan  faktor  penunjang  utama  yang  dalam  undang- undang  maupun  kompilasi  hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 terbaru menjadi hal yang sakral karena berkenaan dengan usia sah dalam pernikahan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur  16  (enam  belas)  tahun.  Sedangkan  Kompilasi  Hukum  Islam  menerangkan  batas usia  pernikahan  terdapat  pada  Pasal  15  (1)  Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga,  pernikahan  hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang  telah  mencapai  umur sekurang ‐ kurangnya  berumur  19  tahun  bagi  calon  laki-laki  dan  calon  isteri  sekurang- kurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin. Aturan ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  sebagai  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  mengatakan  bahwa  baik  laki-laki  dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.
Jika  melihat  dari  keterangan  di  atas  dapat  dipahami  bahwa,  tidak  ada  perubahan yang  terlalu  signifikan  diantara  tiga  aturan  tersebut  mengenai  batas  usia  pernikahan, perbandingannya  hanya  terdapat  di  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bagian batas  usia  bagi  perempuan,  sebelumnya  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 menyatakan  batas  usia  perkawinan  perempuan  itu  minimal  16  tahun  maka  di  undang- undang  terbaru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  batas  usia  perkawinan  perempuan  dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki.
Batas umur dalam hukum adat, yaitu pada umumnya hukum adat tidak mengatur tentang  batas  umur  untuk  melangsungkan  pernikahan.  Hukum  adat  hanya  melihat kedewasaan seseorang. Kedewasaan seseorang dalam hukum adat di ukur dengan tanda- tanda bangun tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol,  berarti  ia  sudah  dewasa.  Bagi  anak  pria  ukurannya  hanya  di  lihat  dari perubahan suara, bangun tubuh, sudah mengeluarkan air  mani  atau  sudah  mempunyai nafsu  seks.  Jadi  dalam  hukum  adat  tidak  di  ukur  dari  umur  karena  orangtua  di  masa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-anaknya, karena kebanyakan buta huruf.
Selanjutnya menurut hukum adat disebutkan bahwa ukuran seseorang telah dewasa bukan dari umurnya, tetapi dari ukuran yang dipakai adalah dapat bekerja sendiri, cakap melakukan  yang  diisyaratkan  dalam  kehidupan  masyarakat,  dapat  mengurus  hartanya sendiri. 13 Dengan  demikian,  banyaknya  anak  yang  sudah  menikah  dibawah  umur  di pelosok negeri ini dikarenakan mereka mudah mendapatkan pekerjaan seperti mengelola lahan kosong yang terhampar luas di desanya.
Secara  hukum,  pengertian  dewasa  adalah  dalam  sistem  hukum  nasional  terdapat perbedaan  dalam  penentuan  usia  dewasa  seseorang.  Seseorang  yang  telah  dianggap dewasa,  cakap  untuk  melakukan  segala  perbuatan  hukum  yang  mengatas  namakan dirinya  sendiri  maupun  mewakilkan  pihak  lain  seperti  jual  beli  dll.  Pengertian  dewasa sangat  luas  cakupannya.  Sehingga  menimbulkan  perbedaan  penafsiran  di  dalam penentuan  kriteria  usia  dewasa.  Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  yang dikatakan  usia  dewasa  dalam  Pasal  330  KUHPerdata  yaitu  usia  21  tahun  atau  sudah menikah, 14 menurut  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  usia  dewasa  yaitu  18  tahun,
13 Mardi Candra, Aspek Perlindungan  Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah  Umur , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 47
14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Pasal 330
sedangkan  menurut  R.  Soesilo  dalam  bukunya  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang  dimaksudkan  “belum  dewasa”  ialah  mereka  yang  belum  berumur  21  tahun  dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa. 15
Sejalan dengan pemikiran penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang di atas,  anak  mempunyai beberapa hak  yang harus  dilindungi. Menurut  Konvensi  Hak Anak,  materi  hukum  mengenai  hak-hak  anak  dalam  Konvensi  Hak  Anak  dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak, yaitu: 16
1. Hak  terhadap  kelangsungan  hidup  ( survival  rights ),  yaitu  hak-hak  anak  dalam konvensihak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup ( the rights of life ) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya ( the rigts to the higest standart of healt and medical care attainable ).
2. Hak  terhadap  perlindungan  ( protection  rights ),  yaitu  hak-hak  dalam  konvensi  hak anak  yang  meliputi  hak  perlindungan  dari  diskriminasi,  tindakan  kekerasan  dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak  untuk  tumbuh  kembang  ( Development  rights ),  yaitu  hak-hak  dalam  konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk  mencapai  standar  hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fisik,  mental spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak  untuk  berpartisipasi  ( participation  rights ),  yaitu  hak-hak  anak  dalam  konvensi anak  yang  meliputi  hak  anak  untuk  menyatakan  pendapat  dalam  segala  hal  yang mempengaruhi anak ( the rights of child to express her/his vews in all metter affecting that child ).

## DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
Pernikahan  antara  laki-laki  dan  perempuan  seharusnya  memberikan  ketenangan dan ketentraman dalam menjalani bahtera rumah tangga, dan ini merupakan salah satu dari  tujuan  sebuah  pernikahan.  selain  itu,  tujuan  yang  lainnya  juga  adalah  untuk membentuk  keturunan  yang  saleh  dan  solehah.  Oleh  karenanya  pro  dan  kontra mengenai  pernikahan  di  bawah  umur  sudah  terjadi  sejak  dulu.  bagi  yang  mendukung
15 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap Pasal Demi Pasal , (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 61
16 UNICEF, Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC), (Jakarta: UNICEF), hlm. 4
(pro) terhadap pernikahan di bawah umur memiliki alasan yang sederhana bahwa selagi agama tidak melarang dan persyaratan pernikahan telah terpenuhi boleh menikah sesuai dengan tuntutan yang telah di ajarkan dalam  hukum Islam, dalam artian bahwa ketika agama  membolehkan  menikah  sesuai  dengan  pendapat  para  fuqaha  (balikh,  berakal, sudah  bermimpi  dan  haid)  maka  tidak  ada  halangan  untuk  menikah,  secara  nabi  juga menikahi Ummi Aisyah pada saat umur yang masih muda.
Sedangkan bagi orang-orang yang kontra memiliki pertimbangan yang lain, bahwa usia  pada  saat  pernikahan  mempunyai  keterkaitan  yang  sangat  kuat  dalam  pola membina  rumah  tangga. 17 Pernikahan  di  bawah  umur  akan  memiliki  dampak  bagi kehidupan  kedua  mempelai  pria  dan  wanita  kedepannya,  adapun  dampak  dari  pada pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

## 1. Dampak secara Psikologis
Jika melihat dari sudut pandang ilmu Psikologis, pernikahan di bawah umur sulit dilakukan  dikarenakan  kurangnya  persiapan  mental  dari  calon  kedua  mempelai dalam  mengarungi  rumah  tangga. 18 karena  kurangnya  kesiapan  tersebut  maka akan  muncullah  kasus  perceraian  di  karenakan  faktor  emosi  yang  tidak  stabil, kurangnya  kematangan  dalam  menyikapi  sebuah  permasalahan  ataupun  tidak mengerti dalam mengurus rumah tangga ataupun anak.
2. Dampak Secara Pendidikan
Pernikahan  di  bawah  umur  juga  berdampak  pada  terhentinya  pendidikan. Seringkali  anak-anak  yang  menikah  di  bawah  umur  enggan  untuk  melanjutkan pendidikan ke  jenjang yang lebih tinggi,  karena  sudah terfokus  pada  nafkah dan lain sebagainya. Selain itu pernikahan di bawah umur banyak terjadi dikarenakan perzinahan karena pengaruh dari film ataupun yang lainnya, dalam artian mereka belum pandai menjaga diri secara utuh dan masih mengikuti gaya ataupun trend yang  saat  itu  sedang  berkembang,  sehingga  ditakutkan  dalam  menjalani  rumah tangga,  karena  kurangnya  pendidikan  akan  membuat  semena-mena  terhadap keluarga.
3. Dampak secara Nafkah
pernikahan yang dilakukan di bawah umur  akan berdampak kesiapan  seseorang mencari  nafkah  untuk  keluarganya. 19 Kita  ketahui  standarisasi  dalam  mencari
17 Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 76
18 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling Perkawinan , (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000) hlm. 28
19 Koentjaraningrat, Pengantar Psikologi Umum ,( Yogyakarta: Andi Ofset, 1994), hlm. 145
pekerjaan  sekarang  adalah  adanya  Ijazah  Strata  1  ataupun  dengan  artian  pihak swasta ataupun pemerintah dalam mencari pegawai memiliki spesifikasi keilmuan yang mereka butuhkan. kalau tidak ada ijazah maka akan sulit mencari pekerjaan.
4. Dampak tak terkontrolnya laju penduduk
Salah  satu  adanya  undang-undang  pernikahan  adalah  untuk  mengendalikan jumlah  penduduk,  kalaulah  pernikahan  di  bawah  umur  tidak  dikontrol  dengan baik  maka  akan  tidak  terkontrol  tingkat  kelahiran  bahkan  kematian  akibat  dari pernikahan ini.
Menurut  Abdurrahim  Umran,  batasan  usia  nikah  dapat  dilihat  dalam  tiga  sisi sebagai berikut: 20
a. Biologis
Secara  biologis  hubungan  kelamin  dengan  istri  yang  terlalu  muda  (yang  belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
b. Sosiokultural
Secara  sosiokultural  pasangan  suami  istri  harus  mampu  memenuhi  tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.
c. Demografis (kependudukan)
Secara  demografis  pernikahan  di  bawah  umur  merupakan  salah  satu  faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

## EFEKTIFITAS  UNDANG-UNDANG  NOMOR  16  TAHUN  2019  TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
Setidaknya  efektivitas  penerapan  suatu  hukum  sangat  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua  yaitu  penegak  hukum,  yaitu  para  pihak  yang  membentuk,  mengawal  dan menerapkan  hukum,  ketiga  penerapan  hukum  itu  dilihat  dari  tersedianya  saran  dan prasarana  yang  memadai  untuk  penegakan  hukum,  keempat  dilihat  dari  kebutuhan masyarakat,  yaitu  hukum  tersebut  di  terima  oleh  masyarakat  sebagai  sebuah  aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari  budaya  yaitu  hukum  sebagai  sebuah  nilai  budaya  dalam  masyarakat  dalam bersosial.
20 Abdurrahim Umran, Islam dan KB , (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm. 18
Berbicara  tentang  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  ini,  dapat  kita  lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  undang-  undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Kalau  kita  pahami  isi  undang-undang  tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.
Anak  yang  disebutkan  dalam  undang-undang  tersebut  adalah  dibawah  umur  18 tahun. Oleh  sebab  itu Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2019  dibuat untuk  mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun).  Selanjutnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tidak  memberi  ketegasan tentang pelaku yang melanggar  ketentuan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  ini, sehingga  menyebabkan  masih  terbukanya  peluang  untuk  melakukan  pernikahan  anak dikarenakan  tidak  ada  sanksi.  Maka  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  ini dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  terhadap  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon mempelai jika ingin menikah. Kalau kita telaah lebih mendalam terhadap kondisi saat  ini,  sarjana  jenjang  strata  satu  (S1)  biasanya  pada  umur  21  sampai  22  tahun, sedangkan  pada  umur  19  tahun  yang  diterapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2019  adalah  orang-orang  yang  baru  tamat  atau  selesai  mengenyam  pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kalau kita kaji lebih mendalam, jenjang strata satu (S1) saja masih banyak yang tuna wisma setelah tamat, apalagi jika yang baru tamat Sekolah Menengah  Atas  (SMA).  Oleh  sebab  itu,  undang-undang  nomor  16  tahun  2019  perlu ditinjau kembali untuk keefektifannya sebagai payung hukum dalam pernikahan.
Sedangkan pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  dalam  hal terjadi  penyimpangan  terhadap  ketentuan  umur  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (2) ini memerlukan penafsiran hukum yang lebih mendalam, karena dengan adanya ayat (2) membuka celah untuk melakukan pernikahan di bawah umur tanpa didampingi oleh ayat atau pasal yang mengatur tentang sanksi. Oleh sebab itu pentingnya ketegasan dan sanksi dalam undang-undang ini untuk kemaslahatan dan melindungi hak-hak anak pada masa pertumbuhan dan perkembangannya.
Penulis  memandang  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  ini  perlu  direvisi kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki  dan  perempuan  haruslah  berumur  21  tahun.  Dalam  hal  orang  yang  akan melangsungkan  pernikahan  dibawah  21  tahun  dan  diatas  19  tahun  haruslah  mendapat izin  pengadilan.  Kemudian  dalam  hal  untuk  orang  yang  melanggar  ketentuan  umur tersebut,  harus  mendapatkan  sanksi  yang  tegas.  Dalam  hal  sanksi  tersebut,  kedua mempelai,  orang  atau  pejabat  yang  menikahkan,  dan  orang  yang  ikut  terlibat  dalam pernikahan anak, semuanya mendapatkan sanksi.
Dengan ketegasan isi undang-undang pernikahan seperti diatas, maka perlindungan terhadap anak akan terpenuhi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak. Orang tua juga menjadi tenang dengan adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang pernikahan anak, dan pejabat yang berwenang juga dapat berpedoman  terhadap  undang-undang  tersebut  demi  melindungi  anak  dan  mencegah pernikahan  anak.  Karena  dalam  pasal  1  ayat  2  Undang-Undang  No  35  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk  menjamin  dan  melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari  kekerasan  dan  diskriminasi. 21 Dengan  demikian,  tujuan  undang-undang perlindungan  anak  dapat  terpenuhi  dengan  adanya  sanksi  yang  tegas  dalam  undang- undang  perkawinan,  sehingga  pemerintah  tidak  terkesan  membuat  undang-undang perkawinan ini  untuk  kepentingan  golongan atau  dirinya sendiri dengan  menghabiskan anggaran negara.
Untuk  melindungi  hak-hak  anak,  seharusnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019  juga  berlandaskan  dengan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  Tentang Kesejahteraan  Anak.  Pada  pasal  1  ayat  (2)  menegaskan  bahwa  anak  adalah  seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. 22 Undang-undang ini dirasa sudah tepat menentukan usia anak dari segi kesejahteraannya seperti penulis telah singgung di atas. Orang-orang yang merumuskan undang-undang ini sudah memikirkan jauh kedepan agar hak-hak anak dan kesejahteraan anak di Indonesia kedepannya.
Penulis  juga  melihat  disisi  lain,  bahwa  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 perlu  adanya  revisi  dan  penambahan  dalam  masalah  hukum  keluarga.  Dalam  hal  ini, pasal-pasal  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  perlu  dikaji  kembali  dan
22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1
disesuaikan  dengan  kondisi  dan  problematika  yang  terjadi  pada  saat  ini.  Seperti maraknya  pernikahan  siri  yang  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia  karena doktrin  dan  pemahaman  masyarakat  kalau  sudah  cukup  rukun  dan  syaratnya  menurut mazhab  tertentu  atau  kitab-kitab  fikih  klasik  sudah  sah  nikahnya,  maka  tidak  perlu dilaksanakan dan dicatatkan di KUA. Dalam kasus tersebut diperlukan pasal-pasal yang mengatur secara tegas dalam mencegah terjadinya nikah siri.
Permasalahan  lain  yang  banyak  terjadi  di  masyarakat  adalah  talak  di  luar pengadilan,  karena  masyarakat  memahami  bahwa  talak  di  luar  pengadilan  itu  adalah sah.  Banyak  suami-suami  yang  mentalak  istrinya  diluar  pengadilan  kemudian  baru diajukan  ke  Pengadilan  Agama  /  Mahkamah  Syariyyah  guna  mendapatkan  akta cerainya. Pemahaman masyarakat atau ulama sekarang yang memahami syari’at Islam dan  hukum  positif  adalah  dua  hal  yang  berbeda  dan  berjalan  sendiri-sendiri.  Padahal Allah swt telah berfirman dalam al- Qur’an surat an - Nisa’ ayat 59 secara jelas menyuruh kita untuk mentaati pemimpin, yang bunyinya:
َّرلا او عْ يِطَاَو َّٰللا او عْ يِطَا ااْو  نَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّ يَاٰيٰ ْم كْنِم ِرْمَْلا  ِلِو اَو َلْو س

## ۗ
Artinya:  Wahai  orang-orang  yang  beriman!  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Mentaati  pemimpin  dalam  ayat  ini,  adalah  dengan  menjalankan  dan  melaksanakan peraturan  yang  dibuat  oleh  penguasa  atau  pemimpin  kita  untuk  kemaslahatan  ummat dan tidak bertentangan dengan aturan Islam.
Dalam  kaidah  fikih ( ِةَحَلْصَمْلِبِ  طْو  نَم ِةَّيِعاَّرلا ىَلَع مِاَمِْلْا  فُّرَصَت )“ tasharruful  imam  ‘alar  ra’iyyah manuthun  bil  maslahah ”  (tindakan  imam/pemimpin  terhadap  rakyatnya  harus  dikaitkan dengan  kemaslahatan).  Dari  kaidah  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  tindakan,  hukum, dan kebijaksanaan pemimpin atau penguasa haruslah sesuai dengan kepentingan umum dan  kemaslahatan  rakyatnya  dan  bukan  untuk  golongan  dan  dirinya  sendiri.  Sudah seharusnya  revolusi  mental  pemimpin  kita  harus  dilakukan,  sehingga  masyarakat Indonesia merasa di perhatikan dan diayomi oleh penegak hukum.
Dalam  sejarah  perundang-undangan  tentang  perkawinan,  Indonesia  semakin mundur dan tidak tegas dalam menyusun dan mengatur tentang perkawinan. Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk  yaitu  mengatur  tentang  sanksi  bagi  pelanggar  yang  tidak  mencatatkan perkawinannya  kepada  pegawai  pencatat  nikah  yang  diangkat  atau  ditunjuk  oleh
Menteri  Agama. 23 Bertolak  belakang  dengan  undang-undang  perkawinan  yang  berlaku dewasa ini, dimana seluruh isinya tidak mempunyai dampak hukum yang kuat. Sehingga dalam prakteknya, masih banyak anak-anak Indonesia yang melakukan pernikahan yang tidak  sesuai  ketentuan  yang  berlaku.  Akhirnya  hukum  batas  usia  perkawinan  hanya sebatas  tulisan yang termuat  dalam  isi Undang-Undang  Nomor  16  Tahun 2019, akibat kurangnya implementasi sanksi dari undang-undang tersebut.

## PENUTUP
Para fuqaha berijtihad dalam menentukan kedewasaan seseorang tentang batas usia orang tersebut pantas untuk menikah. Dari kajian itu disimpulkanlah bahwa para ulama juga  memiliki  pendapat  tersendiri  dalam  menentukan  umur  bagi  seseorang  untuk menikah.  Dalam  Islam  seseorang  dikatakan  dewasa  mengalami  beberapa  tanda-tanda, yaitu, al-Ikhtilam (mimpi berhubungan suami isteri), haid (menstruasi bagi perempuan), perubahan suara (mulai keras atau nyaring), Inbat (tumbuhnya bulu-bulu di ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu, seorang dianggap sudah baligh secara alami (al-bulugh  ath- thabi’i)  dan  kedewasaan  semacam  ini  biasanya  terdapat  pada  anak  laki - laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur  16  (enam  belas)  tahun.  Sedangkan  Kompilasi  Hukum  Islam  menerangkan  batas usia  perkawinan  terdapat  pada  Pasal  15  (1)  Untuk  kemaslahatan  keluarga  dan  rumah tangga, perkawinan hanya  boleh  dilakukan  calon  mempelai  yang telah mencapai  umur sekurang ‐ kurangnya  berumur  19  tahun  bagi  calon  laki-laki  dan  calon  isteri  sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.
Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  terhadap  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan umur 19 tahun bagi kedua calon  mempelai  jika  ingin  menikah.  Hal  ini  mengacu  kepada  pasal  1  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam  undang-  undang  tersebut,  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa.
Pada  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  ini  perlu  direvisi  kembali, seharusnya dimana calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan baik laki-laki dan perempuan haruslah berumur 21 tahun. Dalam hal orang yang akan melangsungkan pernikahan dibawah 21  tahun  dan  diatas  19  tahun  haruslah  mendapat izin  pengadilan. Kemudian  dalam  hal  untuk  orang  yang  melanggar  ketentuan  umur  tersebut,  harus mendapatkan sanksi yang tegas. Dalam hal sanksi tersebut, kedua mempelai, orang atau pejabat  yang  menikahkan,  dan  orang  yang  ikut  terlibat  dalam  pernikahan  anak, semuanya mendapatkan sanksi. Pihak yang berwenang merumuskan undang-undang ini haruslah  memikirkan  jauh  kedepan  agar  hak-hak  anak  dan  kesejahteraan  anak  di Indonesia kedepannya dapat terjaga dan terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abd  al-Rahman al-Jaziri, Kitab al- Fiqh Ala Madzahib alArba’ah ,  Beirut: Dar  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 2003.
Abdur  Rohman, Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Perkawinan ,  Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
Abdurrahim Umran, Islam dan KB , Jakarta: Lentera Batritama, 1997.
Bimo  Walgito, Bimbingan  dan  Konseling  Perkawinan ,  Yogyakarta:  Yayasan  Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2000.
Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
H. Zahri Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia , Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
Hasan Basri, Merawat Cinta Kasih , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Koentjaraningrat, Pengantar Psikologi Umum , Yogyakarta: Andi Ofset, 1994.
Mardi  Candra, Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia  Analisis  Tentang  Perkawinan  di  Bawah Umur , Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Muhammad Syah Ismail, Filsafat Hukum Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 1982.
Muslim, Shahih Muslim , Jakarta: Dar Ihya’ al -Kutub al-Arabiyyah, t.t.
R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal , Bogor: Politeia, 1996.
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam , Bandung: Pustaka Setia, 2000.
T.  Yanggo, Fiqh  Anak:  Methode  Islam  Dalam  Mengasuh  Anak  Serta  Hukum-Hukum  Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak , Jakarta: AMP Press, 2016.
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pebentukan  Peraturan  Perundang- Undangan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak UNICEF, Guide of The Convention on the Rights of Child (CRC), Jakarta: UNICEF.