## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 6, Issue 1, June 2024 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
IMPLEMENTATION OF STATE MONOPOLIES IN CONNECTION WITH PRIVATIZATION OF SUBSIDIARIES OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN THE OIL AND GAS SECTOR

## IMPLEMENTASI STATE MONOPOLY SEHUBUNGAN DENGAN PRIVATISASI ANAK USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA PADA SEKTOR MIGAS

## Tiur Henny Monica
Program Magister Ilmu Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia E-mail: tiur_henny@yahoo.com
ARTICLE INFO ABSTRACT Correspondent
Tiur Henny Monica tiur_henny@yahoo.com
Key words: implementation, state monopoly, privatization, BUMN, oil and gas sector Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER Page: 408 – 417
Monopoly practices are prohibited to prevent unhealthy business competition that can harm public interests. However, there are exceptions  to  the  prohibition  on  monopolies,  namely  for  state monopolies  or  monopolies  by  law,  which  aim  to  ensure  public interests within the competitive business climate through state- owned  enterprises.  State  monopolies  are  applied  to  essential production sectors that meet the needs of many people to avoid privatization  and  commercialization  that  could  potentially disrupt public interests. The strategy to pass privatization could eventually  privatize  all  activities  of  the  national  oil  and  gas industry from upstream to downstream, which according to the Constitution  should  be  controlled  by  the  state.  The  author observes inconsistencies in law enforcement, particularly by the Constitutional Court Judges. On one hand, they emphasize that the oil and gas sector must be controlled by the state as stipulated in the Constitution, but on the other hand, they hide behind the principles of limited liability companies, as if these companies are not  conducting  business  activities  directly  related  to  the livelihood of many people.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Koresponden Tiur Henny Monica tiur_henny@yahoo.com Kata kunci : implementasi state monopoly , privatisasi, BUMN, sektor migas Website: https://idm.or.id/JSER/index. php/JSER
Hal: 408 – 417
Praktik  monopoli  dilarang  untuk  mencegah  persaingan usaha  tidak  sehat  yang  dapat  merugikan  kepentingan umum. Namun, terdapat pengecualian terhadap larangan monopoli,  yaitu  untuk  monopoli  oleh  negara  ( state monopoly ) atau monopoli berdasarkan hukum ( monopoly by law ), yang bertujuan untuk menjamin kepentingan umum dalam iklim persaingan usaha melalui badan usaha milik negara. State monopoly diterapkan pada cabang produksi penting yang memenuhi hajat hidup orang banyak untuk menghindari  privatisasi  dan  komersialisasi  yang berpotensi  mengganggu  kepentingan  umum.  Strategi untuk  meloloskan  privatisasi  pada  akhirnya  dapat memprivatisasi  seluruh  kegiatan  industri  migas  nasional dari  hulu  ke  hilir  yang  menurut  Konstitusi  seharusnya dikuasai oleh negara. Penulis melihat adanya inkonsistensi dalam penegakan hukum, khususnya oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi, mereka menegaskan bahwa  sektor  migas  wajib  dikuasai  oleh  negara  sesuai Konstitusi,  namun  di  sisi  lain,  mereka  bersembunyi  di balik  prinsip-prinsip  perseroan  terbatas,  seolah-olah perusahaan  tersebut  tidak  menjalankan  kegiatan  usaha yang  berkaitan  langsung  dengan  hajat  hidup  orang banyak.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Jamak diketahui,  beberapa badan usaha milik negara melakukan kegiatan usaha yang  cenderung  monopolistik  dalam  bidang  usahanya.  Dalam  bidang ketenagalistrikan,  kita  melihat  bagaimana  Perusahaan  Listrik  Negara  (PLN) menjadi  penguasa  yang  nyaris  tanpa  adanya  pesaing  dalam  penyediaan  dan distribusi listrik di hampir seluruh sebaran wilayah Indonesia. Selain itu, Pertamina yang  keseluruhan  modal  sahamnya  dimiliki  negara,  juga  cenderung  melakukan monopoli di bidang produksi, distribusi dan penjualan minyak dan gas. Meskipun terdapat beberapa perusahaan swasta lain yang juga bergerak di bidang distribusi dan penjualan minyak dan gas, posisi pertamina hingga saat ini tetap menjadi yang terkuat dan menjadi penguasa yang paling kuat dalam bidang usaha tersebut.
Praktik  monopoli  oleh  pertamina  dalam  bidang  minyak  dan  gas  di  Indonesia bahkan ditopang langsung oleh negara, yaitu melalui:
1. Peraturan  Presiden  Nomor  191  Tahun  2014  tentang  Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM;
2. Keputusan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Solar;
yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang dapat mengatur harga minyak dan gas tanpa adanya kompetitor yang setara. Pada pertengahan tahun 2022, terdapat perusahaan swasta di bidang minyak dan gas bumi yang menjual dengan harga di bawah harga yang ditetapkan oleh pertamina, bahkan ditengarai diintervensi oleh kementerian bidang energi dan sumber daya mineral untuk menaikkan harga agar tidak lebih rendah dari pertamina. Meskipun hal ini telah dibantah, 1 namun fakta menunjukkan bahwa beberapa  saat  setelah  isu  tersebut  muncul,  perusahaan  swasta  dimaksud menaikkan harga. Secara teoretis, memang tidak semua praktik monopoli dilarang. Sebagai  contoh  di  Amerika  Serikat,  undang-undang  dipercayakan  untuk melindungi  persaingan,  bukan  pesaing,  dan  harus  diterapkan  ketika  kerugian terhadap kesejahteraan konsumen terjadi. Saat ini, para pembuat kebijakan di AS terus memperdebatkan tujuan penegakan antimonopoli AS. 2 terkadang perdebatan ini mencerminkan beragam sudut pandang, mengenai dinamika persaingan, peran yang  harus  dimainkan  pemerintah  dalam  masyarakat,  dan  perlunya  intervensi. Terdapat beberapa kualifikasi monopoli yang diperbolehkan, yang salah satunya adalah monopoli oleh negara ( state monopoly ) atau monopoli berdasarkan hukum ( monopoly by law ) atau monopoli alamiah.  Sesuai dengan klausul tersebut, legalitas monopoli  yang  demikian  tentu  harus  didasarkan  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  jelas  berdasarkan  kepastian  hukum,  termasuk  juga  kriteria  dan batasannya.  Hal  ini  untuk  menghindari  celah  bahwa  praktik  monopoli  dapat dilakukan  secara  mudah  dengan  mengatasnamakan monopoly  by  law sehingga memunculkan  iklim  usaha  yang  tidak  sehat.  Karena  itu,  dalam  tulisan  ini  akan diulas  tentang  batasan  dan  kriteria state  monopoly sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundan-undangan,  yaitu  dalam  hal  apa  badan  usaha  milik  negara dapat mengatasnamakan monopoly by law atau state monopoly atas cabang produksi yang dikelolanya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  desain  studi  kasus  deskriptif  yang  dirancang  untuk memberikan analisis mendalam mengenai  kebijakan, implementasi,  dan dampak privatisasi anak usaha BUMN di sektor migas dalam konteks monopoli oleh negara. Desain  ini  memungkinkan  peneliti  menggali  informasi  secara  komprehensif  dan mendetail  mengenai  fenomena  yang  diteliti,  dengan  fokus  pada  bagaimana kebijakan  monopoli  negara  diterapkan  dan  bagaimana  privatisasi  anak  usaha BUMN mempengaruhi sektor migas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  beberapa  metode,  yaitu  wawancara  mendalam dengan para pengambil kebijakan di Kementerian BUMN, manajer di perusahaan migas  milik  negara,  serta  pakar  hukum  dan  ekonomi  untuk  mendapatkan pandangan yang kaya dan mendalam mengenai proses dan implikasi dari kebijakan monopoli dan privatisasi. Selain itu, data dikumpulkan melalui dokumentasi, yang melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  dokumen  resmi  seperti  peraturan perundang-undangan,  laporan  tahunan  BUMN,  dan  dokumen  kebijakan  terkait monopoli dan privatisasi, memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami kerangka  hukum  dan  administratif  di  balik  kebijakan-kebijakan  tersebut  serta
1 https://money.kompas.com/read/2022/09/05/203000726/kementerian-esdm-bantah-minta-harga-bbm- vivo-dinaikkan diakses pada tanggal 10 Juni 2024
2 Ariel Ezrachi, Competition and Antitrust Law A Very Short Introduction , Oxford University Press, 2020, hlm. 3/6.
memberikan  data  empiris  yang  dapat  dianalisis  lebih  lanjut.  Observasi  juga dilakukan  terhadap  proses  privatisasi  dan  implementasi  kebijakan  monopoli  di beberapa  BUMN  sektor  migas,  memungkinkan  peneliti  untuk  melihat  langsung bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan dan bagaimana respon serta adaptasi dari  berbagai  pemangku  kepentingan.  Kombinasi  dari  wawancara  mendalam, dokumentasi, dan observasi memberikan pendekatan triangulasi yang kuat dalam penelitian  ini,  memastikan  bahwa  data  yang  dikumpulkan  adalah  komprehensif dan valid, sehingga memungkinkan peneliti memberikan analisis yang mendalam dan holistik mengenai implementasi state monopoly terkait dengan privatisasi anak usaha BUMN di sektor migas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisa Yuridis
Secara yuridis, ketentuan tentang monopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat.  Undang-Undang  ini  dibentuk  untuk  memberikan  kesempatan  yang  sama bagi  warga  negara  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  produksi  dan  pemasaran dalam iklim usaha yang sehat. 3 Secara institusional, upaya untuk mencegah praktik monopoli dalam persaingan usaha dapat dilihat dari dibentuknya lembaga Komisi Pengawas  Persaingan  Usaha (KPPU).  Lembaga ini  diidealkan  mempunyai  peran mengawasi  jalannya  kegiatan  perdagangan  demi  terciptanya  iklim  usaha  yang sehat.  Lembaga  ini  pula  diberikan  wewenangan  untuk  memberikan  sanksi  bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli. 4 Beberapa kriteria pelaku usaha  dianggap  atau  patut  diduga  melakukan  monopoli  diatur  yaitu  barang dan/atau  jasa  yang  bersangkutan  belum  ada  substansinya;  atau  mengakibatkan pelaku usaha lain tidak mampu bersaing dalam usaha yang sama; atau satu atau sekelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar  satu  jenis  barang  atau  jasa  tertentu. 5 Pangsa  pasar  memang  lazimnya digunakan sebagai indikator utama untuk melihat monopoli atau tidaknya pelaku usaha. 6 Adapun  faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  monopoli  yaitu  memiliki sumber daya yang unik; adanya skala ekonomi; dorongan peraturan pemerintah; peraturan paten dan hak cipta; dan hak usaha eksklusif. 7
Bila  melihat  kriteria  suatu  pelaku  usaha  dapat  dikategorikan  telah  melakukan monopoli tersebut, maka jelaslah bahwa beberapa badan usaha milik negara seperti perusahaan  listrik  negara  dan  pertamina  sebagaimana  telah  disinggung  di  atas, melakukan praktik monopoli pada cabang produksi yang dikelolanya. Pandangan bahwa  monopoli  oleh  pertamina  tidak  relevan  karena  terdapat  beberapa perusahaan swasta yang juga melakukan distribusi dan penjualan di bidang yang sama  dengan  pertamina  secara  otomatis  gugur  karena  posisi  perusahaan  swasta
3 Marzuki  Wahid  (Ed), Fikih  Persaingan  Usaha, Lembaga  Kajian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia PBNU kerjasama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2019, hlm. 78
4 AD. Karina, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pelaku Usahadi Pasar Tradisional, artikel dalam Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 61
5 Christine  S.  T.  Kansil  dan  Ayi  Meidyna  Sany, Kebijakan  Hukum  Terhadap  Monopoli  Bisnis  di Indonesia, artikel dalam Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7, No. 2, Desember 2023, hlm. 1962
6 David  J.  Gerber, Competition  Law  and  Antitrust:  A  Global  Guide, Oxford  University  Pres,  United Kingdom, 2020, hlm. 69
7 M. Fadhilah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kerangka Ekstrateritorial, artikel dalam Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 55
jelas tidak sejajar baik dari aspek persaingan usaha maupun proporsi pangsa pasar. 8 Namun  demikian,  praktik  monopoli  yang  dilakukan  badan  usaha  milik  negara tersebut dikategorikan sebagai state monopoly yang diperbolehkan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 9 Dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disebutkan beberapa unsur yang harus  dipenuhi  agar  dapat  dikategorikan state  monopoly, yaitu  cabang  produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ketentuan ini merupakan derivasi dari  Pasal  33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  yaitu  kewajiban  negara  untuk  melakukan  penguasaan  terhadap  cabang produksi  yang  penting  sekaligus  memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak  untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan ketentuan pemaknaan praktik monopli  dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  yang  dilarang  karena diorientasikan untuk menghindari kerugian kepentingan umum.
Penguasaan negara dalam Paal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menurut Mahkamah Konstitusi yaitu bahwa negara mempunyai hak untuk diutamakan atau didahulukan untuk mengusahakan sendiri dan menguasai cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyaks serta pada saat yang bersamaan melarang  perseorangan  atau  swasta  untuk  mengusahakan  cabang  produksi tersebut. Bahkan terhadap cabang produksi yang telah diusahakan oleh perorangan atau swasta dan ternyata cabang produksinya penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak, maka atas dasar penguasaan negara, dapat mengambil alih  cabang  produks  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 10 Hak menguasai negara harus dimaknai secara luas yang berkorelasi dengan  keadulatan  rakyat,  yaitu  kepemilikan  publik  secara  kolektif  dengan memberikan  mandat  kepada  negara  untuk  mengadakan  kebijakan  dan  tindakan pengurusan,  pengaturan,  pengelolaan  dan  pengawasan  terhadap  sumber  daya alam negara sehingga semata-mata digunakan untuk kepentingan rakyat. 11 Praktik state monopoly atas cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  pembelaan  oleh  negara  terhadap kepentngan  ekonomi  rakyat  banyak  di  atas  perorangan  atau  kelompok. 12 Pada aspek yang lebih filosofis, negara berperan aktif untuk menegakkan keadilan dalam perekonomian  sehingga  tidak  ada  anasir  penindasan  terhadap  rakyat  banyak. 13 Dalam banyak kasus, state monopoly ternyata merupakan cara yang cukup efektif untuk  menjaga  stabilitas  perekonomian  negara  sekaligus  menghindari  sejauh
8 Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus Verizon Communications Inc. V Law Offices of Courtis V. Trinko menggariskan, salah satu ciri utama monopoli adalah ketika terjadi persaingan yang tidak seimbang. Bahkan  untuk  melihat  monopoli  itu  melanggar  hukum  atau  tidak,  dapat  dilihat  dari  adanya  perilaku  anti persaingan  atau  tidak.  Lihat  dalam  Ariel  Ezrachi, Competition  and  Antitrus  Law:  A  Very  Short  Introduction, Oxford University Press, New York, 2021, hlm. 89
9 Pasal  51  Undang-Undang  nomor  5  Tahun  1999  menempatkan  BUMN  pada  posisi  khusus  yang memberikan hak monopoli di banding pelaku usaha lainnya. Lihat dalam Samawati, Konsep Ekonomi Kerakyatan Pada Pilihan kebijakan Monopoli atau Demonopolisasi BUMN Indonesia, artikel dalam Lex Liberium: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 3 10 M.  Wildan  Humaidi, Konstitusionalitas  Demokrasi  Ekonomi:  Tafsir  Kerakyatan  dan  Pengelolaan Sumber Daya Alam, Intrans Publishing, Malang, 2019, hlm. 112.
11 Huta  Disyon  dan  Kevin  Bhaskara  Sibarani, Keadilan  Sebagai  Tujuan  Hukum  dari  Hak  Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN, artikel dalam Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023, hlm. 138
12 Cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Lihat dalam Putu Samawati, Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Tunggal Mandiri, Malang, 2018, hlm. 55
13 M. Wildan Humaidi... Op., Cit. , hlm. 28
mungkin  kerugian  bagi  masyarakat  banyak. 14 Putri  Rangkuti,  dkk.  menjelaskan, bahwa  pengaturan  tentang  perekonomian  nasional  (yang  merupakan  dasar state monopoly ) disusun untuk menghindari sistem liberalisme yang memicu eksploitasi terhadap manusia sekaligus melemahkan struktur ekonomi nasional; negara dan mesin perekonomiannya yang mendominasi, mendorong dan menekan potensi dan kekuatan kreatif entitas ekonomi di luar negara; menekan persaingan tidak sehat dan  pemusatan  ekonomi  melalui  monopoli  dan  monopsoni  yang  merugikan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan sosial. 15
Manifestasi  konkret dari state  monopoly memang dibentuknya badan usaha milik negara.  Hal  ini  karena  negara  tidak  boleh  secara  langsung  turut  andil  dalam mekanisme  pasar.  Hanya  badan  usahalah  yang  dapat  turut  andil  dalam  proses persaingan usaha, sedangkan negara harus tetap berada di jalur utamanya sebagai wadah  organisasi  kemasyarakatan.  Oleh  karena  itu,  untuk  mewadahi  kehendak negara  dalam  proses  persaingan  usaha  pada  satu  sisi,  dan  tetap  memberikan pelayanan publik pada sisi yang lain, 16 maka bentuk peran negara adalah melalui badan usaha milik negara yang proses usahanya mendapatkan afirmasi berupa state monopoly, yaitu  negara  melakukan  penguasaan  namun  dalam  rangka  menjaga kepentingan  umum.  Artinya, state  monopoly terhadap  cabang  produksi  yang penting, tidak semata-mata hanya diihat dari kacamata penguasaan, namun juga dilihat dari aspek orientasi yang hendak dicapai, yaitu demi kepentingan bersama sesuai  dengan  tujuan  negara.  Hak  menguasai  negara  dengan  demikian  bukan berarti negara menjadi pemilik, namun menjadikan negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, dan menjamin ketersediaan cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak; mengatur hubungan hukum antara orang perorangan dengan cabang produksi yang penting dan  memenuhi  hajat  hidup  orang  banyak. 17 Muara  yang  harus  dicapai  adalah adanya ketersediaan yang cukup, akses yang dapat ditempuh semua pihak secara berkeadilan,  distribusi  yang  merata,  sekaligus  keterjangkauan  harga  bagi masyarakat banyak.
Bila dikorelasikan dengan tipologi penguasaan negara, maka state monopoly melalui badan  usaha  milik  negara  ini  merupakan  bentuk  peran  negara  yang  kuat  atas penguasaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyatnya. 18 Dikatakan sebagai peran  negara  yang  kuat  karena  negara  melalui state  monopoly mempunyai  peran langsung atas pengelolaan terhadap cabang produksi dengan proporsi penguasaan yang besar. Berbeda dengan posisi negara yang lemah karena hanya berperan untuk mengawasi atau hanya mengatur iklim ekonomi dan persaingan usaha. Toleransi
14 Joseph R. Macey, dkk, “ Public Opinions and Attitudes Toward a State Monopoly” artikel dalam BMC Public Health, (2023) 23:12. Hlm. 1 15 Putri Rangkuti, T.N. Syamsah, Ahmad Yani, Praktek Larangan Monpoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat  Pada  Bank  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Fasilitas  Subsidi  Perumahan, artikel  dalam Jurnal  Ilmiah Living Law, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 120
16 Aris Machmud, Djihadul Mubarok, Abdul Madjid, Nurini Aprilianda, Monopoly Analysis of Limited Liability  of  State-Owned  Enterprises, artikel  dalam Jurnal  Penegakan  Hukum  dan  Keadilan, Vol.  3,  No.  2, September 2022, hlm. 153.
17 Akhmad  Zulkifli, The  Legal  Analyzes  The  Concept  of  the  Right  to  Control  the  State  of  Natural Resources  at  Sea  in  the  Jurisdiction  of  Indonesia, artikel  dalam Jurnal  Hukum  Agama  Hindu, Vol.  9,  No.  2, Tahun 2019, hlm. 6.
18 Di Amerika, monopoli oleh negara mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap harga-harga bahan pokok sehingga meminimalisir persaingan usaha tidak sehat oleh swasta. Lihat dalam Barry J. Rodger and Angus Macculloch, Competition Law and Policy in the EU and UK, Routledge, London and New York, 2022, hlm. 7
atas state monopoly justru tidak lain agar persaingan usaha yang sehat tetap terjaga. 19 Hal ini karena berkaitan langsung dengan cabang produksi penting dan memenuhi hajat  hidup  orang  banyak,  yang  tentu  sangat  rentan  untuk  dieksploitasi  yang berakibat pada monopoli swasta dan mengganggu stabilitas kepentingan umum. 20 Peluang  itu  semakin  terbuka  dalam  konteks  persaingan  usaha  modern,  di  mana konsentrasi industri pada perusahaan besar semakin meningkat pesat. 21 Selain itu, dampak  monopoli  yang  juga nyata  yaitu  pelecehan  terhadap  posisi  konsumen, 22 kesenjangan dalam pembagian pendapatan, dan tidak adanya persaingan. 23 Pada konteks Indonesia, hal ini pernah terjadi pada pengelolaan sumber daya air, yang justru disinyalir mengarah pada adanya praktik privatisasi dan komersialisasi oleh swasta 24 ,  yaitu  melalui  Putusan  Nomor  85/PUU-XI/2013,  yang  pada  intinya memutus sumber daya air sebagai cabang produksi yang penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara.
Implementasi State Monopoly pada Sektor Migas
Migas  merupakan  suatu  sektor  yang  memiliki  peran  sangat  penting  mengingat keterkaitannya  yang  langsung  bersinggungan  kebutuhan  banyak  orang  dalam bidang  yang  sangat  strategis,  sehingga  skalanya  sangat  besar.  Oleh  karenanya, ketentuan  mengenai  migas  mulai  dari  hulu  hingga  ke hilir  diatur  langsung  oleh Konstitusi,  yaitu  Pasal  33  UUD  1945.  Adapun  sektor  hulu  artinya  mencari  dan menghasilkan minyak mendah, mengeksplorasi, dan eksploitasi. Minyak mentah kemudian  dialirkan  ke  kilang  minyak,  untuk  diubah  menyadi  BBM,  untuk selanjutnya dialirkan dan diangkut sampai ke SPBU, hingga ke konsumen akhir. Majelis  Hakim  Konstitusi  dalam  pertimbangan  Putusan  Nomor  61/PUU- XVIII/2020  tertanggal  29  September  2021 25 ,  yang  diajukan  oleh  Federasi  Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), pada intinya menyatakan bahwa kekhawatiran Pemohon Konstitusi bahwa anak-anak perusahaan PT Pertamina (Persero)/BUMN nantinya  tidak  akan  dikontrol  dengan  baik  oleh  negara,  dipandang  sangat
19 Sebagai  perbandingan,  Tiongkok  juga  memberlakukan  ketentuan  tentang  anti  monopoli,  namun dikecualikan terhadap badan usaha milik negara. Ketentuan ini sering disebut sebagai monopoli administratif, yaitu perilaku monopoli yang bersumber dari kekuasaan administratif dengan memberikan akses eksklusif kepada perusahaan tertentu atas mekanisme pasar dalam rangka mengendalikan stabilitas pasar. Lihat Xu Shiying, An Effective Way to Keep Power in an Institutional Cage: Legislation and Regulation of Administrative Monopoly dalam Deborang Healey (ed), Research Handbook on Methods and Models of Competition Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2020, hlm. 452.
20 Praktik  monopoli  terbukti  menjadi  faktor  besar  yang  dapat  menyebabkan  kesenjangan  baik  sosial maupun ekonomi. Lihat dalam Mochammad Abizar Yusro, dkk. Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia, artikel dalam Journal of Judicial Review, Vol. 23, No. 2, Desemmber 2021, hlm. 223
21 Elias  Deutscher, Competition  and  Equality:  A  Republican  Account dalam  Jan  Broulik  and  Katalin Cseres, Competition Law and Economic Inequality, Hart Publishing, New York, 2022, hlm. 15.
22 Salah  satu  bentuk  pelecehan  terhadap  posisi  konsumen  yaitu  tidak  responsifnya  pasar  terhadap kebutuhan  konsumen.  Jurgita  Malinauskaite, Harmonisation  of  EU  Competition  Law  Enforcement, Springer, London, 2020, hlm. 74
23 Sriwanto Arruan Gege, Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktik Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha, artikel dalam Jurnal Studia Legalia Vol. 4, No. 1, Mei 2023, hlm. 122-123
24 Sebagai perbandingan, di Jepang, persaingan tidak sehat terbukti mengarah pada monopoli oleh pihak swasta.  Lihat  dalam  Steven  Van  Uystel  and  Yoshiteru  Uemura, Regulating  Competition  Between  Digital Platforms: The Japan Fair Trade Commisions Preference for Unfair Trade Practices dalam Steven Van Uytsel, The Digital Economy and Competition Law in Asia, Springer, Fukuoka, 2021, hlm. 55
25 Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor: 61/PUU-XVIII/2020.
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8132.pdf .  Diakses  pada  9  Juni  2024,  hlm 251.
berlebihan  karena  Majelis  berpandangan  bahwa  Pemohon  telah  mengambil-alih tanggung jawab direksi sebagaimana diatur Pasal 1 angka 5 UU 40/2007. Menurut Majelis Hakim, tanggung jawab pengurusan sebuah perseroan berada pada direksi. Selama  direksi  perseroan  menjalankan  tugasnya  dengan  prinsip duty  of  care (kewajiban  untuk  kehati-hatian), duty  of  loyalty (kewajiban  untuk  loyal  kepada perseroan  dan  pemegang  saham),  dan  taat  asas  pada  prinsip Good  Corporate Governance (tata  kelola  perusahaan  yang  baik), maka  perusahaan  akan maju  dan kesejahteraan karyawan pun akan meningkat.
Perlu kita ingat bahwa tidak ada kekayaan alam lain selain migas yang diatur mulai dari  hulu  sampai  hilir.  Ketentuan  ini  pun  kemudian  mengakibatkan  struktur pengelolaannya  masuk  dalam  kategori  monopoli  alamiah.  Selain  itu  migas merupakan sumber daya alam yang bersifat non-renewable , sehingga penguasaan negara dari hulu ke hilir menjadi sangat penting. Dalam rangka menglola migas bermanfaat  bagi  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat,  negara  harus  membentuk perusahaan  negara,  sehingga  penguasaan  migas  ada  di  tangan  pemerintah. Pertamina  yang  terintegrasi  secara  vertical  dan  economies  of  skill  sangat  besar, apapun statusnya holding, subholdinng, atau cucu perusahaan, tetapi mengelola hulu-hilir  sesuai  amanah  konstitusi  sehingga  menjadi natural  monopoly .  Anak perusahaan dari Perusahaan Persero tersebut hanya berbentuk Perseroan Terbatas biasa,  sehingga  tidak  terikat  pada  ketentuan  Pasal  77  huruf  c  dan  huruf  d  UU 19/2003. Hal tersebut tentunya membuka peluang/potensi dapat diprivatisasinya perusahaan  atau  persero  tersebut,  padahal  anak  perusahaan  tersebut  memiliki kegiatan  di  bidang  usaha  yang  berkaitan  dengan  bidang  usaha  induk perusahaannya yang notabene induk perusahaannya dilarang diprivatisasi, karena bidang usahanya termasuk yang disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan huruf d UU 19/2003.
Adapun  privatisasi  anak  perusahaan  Pertamina  merupakan  suatu  salah  langkah tidak  tepat  oleh  karena  sekalipun  statusnya subholding ,  namun  anak  perusahaan Pertamina  tersebut  tetap  mencari  dan  memproduksi  minyak  mentah  kekayaan perut  bumi  yang  seharusnya  dikuasai  negara  untuk memenuhi  kebutuhan  BBM. Jika ada kepemilikan saham oleh siapa pun dalam bentuk anak perusahaan, tetapi substansinya  adalah  mengusahakan  salah  satu  sektor  yang  termasuk  dalam kategori hulu sampai dengan hilir migas, maka hal tersebut menimbulkan potensi mengurangi penerimaan negara yang berasal dari keuntungan perusahaan minyak sehingga menyebabkan tidak tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi natural monopoly akan dirusak, jika Pertamina melalui anak perusahaannya, yang salah satu substansi pekerjaan usahanya diprivatisasi baik pada sektor hulu, tengah, maupun hilir. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya Pertamina sebagai natural monopoly .  Karena  itu  status  monopoli  alamiah  Pertamina  dalam  mengelola kekayaan hulu sampai  ke cabang produksi  penting BBM tidak boleh dijual tidak boleh  diprivatisasi.  Selanjutnya,  pemerintah  memiliki  strategi  untuk  meloloskan privatisasinya dengan mengubah PT Persero yang ada itu, dengan anak perusahaan. Sehingga  holding  menjadi  subholding.  Hal  ini  menjadi  tidak  tepat  karena  pada akhirnya  akan  memprivatisasi  kegiatan  dari  hulu  sampai  ke  hilir  industri  migas nasional yang menurut Konstitusi seharusnya dikuasai oleh negara.

## SIMPULAN
Praktik monopoli dilarang agar tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Namun larangan monopoli dikecualikan terhadap monopoli oleh negara ( state monopoly ) atau monopoli berdasarkan hukum ( monopoly  by  law ),  yang  justru  ditujukan  agar  kepentingan  umum  lebih  terjamin dalam  iklim  persaingan usaha  melalui  badan  usaha  milik  negara. State  monopoly dilakukan terhadap cabang produksi yang penting sekaligus memenuhi hajat hidup orang banyak agar terhindar dari praktik privatisasi dan komersialisasi yang justru berpotensi  mengganggu  kepentingan  umum.  Oleh  karenanya  strategi  untuk meloloskan privatisasinya, pada akhirnya akan memprivatisasi kegiatan dari hulu sampai  ke  hilir  industri  migas  nasional  yang  menurut  Konstitusi  seharusnya dikuasai oleh negara. Oleh karenanya, dalam hal ini penulis melihat inkonsistensi penegakan hukum, khususnya Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi yang pada satu sisi menitikberatkan migas merupakan sector yang wajib dikuasai oleh negara sebagaimana diatur di dalam Konstitusi, namun di sisi lain justru bersembunyi di balik prinsip-prinsip perseroan  terbatas, seakan-akan perusahaan tersebut bukan sedang  melakukan  suatu  kegiatan  usaha  yang  berkaitan  langsung  dengan  hajat hidup orang banyak.

## DAFTAR PUSTAKA
AD.  Karina, Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  Terhadap  Pelaku Usahadi Pasar Tradisional, artikel dalam Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, Vol. 3, No. 2, 2019.
Akhmad Zulkifli, The Legal Analyzes The Concept of the Right to Control the State of Natural  Resources  at  Sea  in  the  Jurisdiction  of  Indonesia, artikel  dalam Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 9, No. 2, Tahun 2019.
Ariel  Ezrachi, Competition  and  Antitrus  Law:  A  Very  Short  Introduction, Oxford University Press, New York, 2021.
Aris  Machmud,  Djihadul  Mubarok,  Abdul  Madjid,  Nurini  Aprilianda, Monopoly Analysis  of  Limited  Liability  of  State-Owned  Enterprises, artikel  dalam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 2, September 2022.
Barry J. Rodger and Angus Macculloch, Competition Law and Policy in the EU and UK, Routledge, London and New York, 2022
Christine S. T. Kansil dan Ayi Meidyna Sany, Kebijakan Hukum Terhadap Monopoli Bisnis  di  Indonesia, artikel  dalam Jurnal  Kewarganegaraan, Vol.  7,  No.  2, Desember 2023
David J. Gerber, Competition Law and Antitrust: A Global Guide, Oxford University Pres, United Kingdom, 2020
Elias Deutscher, Competition and Equality: A Republican Account dalam Jan Broulik and Katalin Cseres, Competition Law and Economic Inequality, Hart Publishing, New York, 2022.
Huta Disyon dan Kevin Bhaskara Sibarani, Keadilan Sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN, artikel dalam Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 3 No. 2, Tahun 2023.
Joseph R. Macey, dkk, “ Public Opinions and Attitudes Toward a State Monopoly” artikel dalam BMC Public Health, (2023) 23:12.
Jurgita Malinauskaite, Harmonisation of EU Competition Law Enforcement, Springer, London, 2020
M. Fadhilah, Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kerangka Ekstrateritorial, artikel dalam Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 No. 1, 2019
M.  Wildan  Humaidi, Konstitusionalitas  Demokrasi  Ekonomi:  Tafsir  Kerakyatan  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Intrans Publishing, Malang, 2019. Mahkamah Konstitusi. PUTUSAN Nomor: 61/PUU-XVIII/2020. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkr i_8132.pdf.
Marzuki Wahid (Ed), Fikih Persaingan Usaha, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  PBNU  kerjasama  dengan  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2019.
Mochammad Abizar Yusro, dkk. Parameter Hak Monopoli Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Persaingan Usaha di Indonesia, artikel dalam Journal of Judicial Review, Vol. 23, No. 2, Desemmber 2021.
Putri Rangkuti, T.N. Syamsah, Ahmad Yani, Praktek Larangan Monpoli dan Persaingan Usaha  tidak  Sehat  Pada  Bank  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Fasilitas  Subsidi Perumahan, artikel dalam Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 11, No. 2, 2019.
Putu Samawati, Monopoli BUMN dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Tunggal Mandiri, Malang, 2018
Samawati, Konsep  Ekonomi  Kerakyatan  Pada  Pilihan  kebijakan  Monopoli  atau Demonopolisasi BUMN Indonesia, artikel dalam Lex Liberium: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 1, 2020
Sriwanto Arruan Gege, Rekonseptualisasi Bentuk Pencegahan Praktik Monopoli Sebagai Salah Satu Program Kepatuhan Terhadap Persaingan Usaha, artikel dalam Jurnal Studia Legalia Vol. 4, No. 1, Mei 2023
Steven  Van  Uystel  and Yoshiteru  Uemura, Regulating  Competition  Between  Digital Platforms: The Japan Fair Trade Commisions Preference for Unfair Trade Practices dalam  Steven  Van  Uytsel, The  Digital  Economy  and  Competition  Law  in  Asia,
Springer, Fukuoka, 2021
Xu Shiying, An Effective Way to Keep Power in an Institutional Cage:  Legislation and Regulation of Administrative Monopoly dalam Deborang Healey (ed), Research Handbook on Methods and Models of Competition Law, Edward Elgar Publishing, Northampton, 2020.