## PERBUATAN PIDANA BUGHAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

## Riswadi

## Dosen Universitas Serambi Mekkah
Jln. Tgk. Imuem Lhuengbata, Batoh, Banda Aceh

## riswadiadoi@gmail.com
Abstrak. During this time, the issue bughah; separatists; the plots tend to receive less attention among Muslim intellectuals. Bughah deeds have made  part of a  crime (against the  law). In Islamic law, a criminal act bughah also still have a different understanding. There is mention, that act bughah set with criminal types had, qishas or criminal ta'zir. Restrictions specified types of criminal is understood in terms of the act, the relationship with the rights, or any other cause in  connection with the  action against the  state  or  government. Therefore,  the  range  of possibilities can contain different perceptions and motives when trying to explain the quality of the  act bughah. Similarly, environmental  factors, socio-historical, cultural and political developments also color differences in terms of the substance of the type of criminal act bughah category.

## Kata kunci: pidana, bughah dan pidana Islam

## Pendahuluan
Dalam beberapa literatur fikih yang dirujuk, penulis tampaknya menemukan beberapa hal sehubungan dengan  pandangan  ulama fikih tentang  perbuatan bughah beserta katagori jenis pidananya. Di  kalangan  Hanafiyah terdapat  syarat-syarat  yang  menjadi  kriteria  perbuatan  yang tergolong  ke  dalam  pidana bughah.  Pertama , adanya perbuatan  melawan  pemerintah. Kedua , mempunyai alasan  melawan  pemerintah. Ketiga , memiliki  kekuatan  senjata,  dan keempat , perbuatan itu dilakukan dengan cara anarkis. 1
Bagi  kalangan  Hanafiyah,  sejumlah syarat-syarat yang terkait  dengan  perbuatan bughah di atas sudah dianggap bagian dari tindak pidana. Landasan ini berdasarkan kandungan definisi yang dipakai sebagai berikut:
ﺔﻌﻨﻣو ﺔﻛﻮﺷ ﻢﮭﻟ مﻮﻗ ﻢھ ةﺎﻐﺒﻟا ، ﺘﻟﺎﺑ مﺎﻜﺣﻻا ﺾﻌﺑ ﻲﻓ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا اﻮﻔﻟﺎﺧ ﺄ ﻞﯾو 2
Artinya: Bughah adalah sekelompok  orang  yang  memiliki  kekuatan,  kemudian  perbuatan  itu bermaksud  melawan  pemerintah  berkaitan  dengan  perkara-perkara  tertentu, karena terdapat perbedaan paham.
Meskipun  demikian, tindak pidana bughah yang  dimaksudkan  oleh  Hanafiyah belum mencapai titik akhir; lantaran jenis pidana bughah masih berada di antara had dan qishas . 3 Untuk
1 Ibn ’Abidin, Hasyiyah Rad al-Mukhtar , jilid III dan IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 262.
2 Ibid. , hlm. 338; Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , jilid 7, (Damsyik: Dar al-Fikr, 2002), h. 5478.
3 Untuk  definisi had yang  jamaknya hudud berarti  pemisah  antara  dua  hal  atau  membedakan  sesuatu dengan  yang  lain.  Namun  secara  bahasa,  makna had adalah  pencegahan.  Sementara  menurut  syara’,  pemberian perbuatan  hukum  dalam  rangka  hak  Allah. Dengan  kata  lain, beban  hukum  yang  ditempuh  tidak  bisa  digugurkan, baik oleh individu maupun masyarakat. Abd al-Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al- Wadh’i ,  jilid  1, (Beirut:  Muassasah  al-Risalah,  2001),  h.  79; Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah ,  jilid  3, (ter.  Nor Hasanuddin, dkk,), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 255.
Sedangkan  makna Qishas dapat  diartikan  perbuatan  yang  mengikuti  jejak. Makna  lain  yaitu seorang pembunuh  membuka  jalan  hadirnya  balasan  atas  pembunuhan  berikutnya.  Ahmad  Fathi  Bahnasi, al - Qishas  fi  al- Fiqh  al-Islami ,  (Mesir:  al-Syirkah  al-’Arabiyah,  1964),  h.  11. Al-Qurtubi  memberi  definisi  dengan al- qat’u (memotong). Artinya, melukai dan dilukai, membunuh dan dibunuh, begitu seterusnya; Abi ’Abdillah Muhammad ibn  Ahmad  al-Ansari  al-Qurtubi, al- Jami’ li  Ahkam  al- Qur’an ,  jilid  I,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al-’Ilmiyah,  1994),  h.
mengurai  hal  ini, maka  alasan  yang  dipakai  oleh  kalangan  Hanafiyah disebabkan tindakan bughah digerakkan oleh dua pihak. Pertama , pemerintah. Kedua , kalangan bughah . 4
Kategori  alasan pertama ,  bahwa  pemerintah atau  pemimpin sejauh  telah  bekerja  secara maksimal menurut  ketentuan  syara'  dan  diangkat  berdasarkan  kesepakatan  bersama,  berarti mentaati  menjadi sebuah  kewajiban. Namun  sebaliknya,  untuk  kategori  alasan  kedua,  bahwa perintah  melawan  pemimpin  yang  zalim  juga  sebuah  perintah  wajib. Dikarenakan  ada  dua perintah yang saling berlawanan; di satu sisi mengutuk perbuatan bughah , tapi di sisi yang lain, boleh  melawan  pemimpin  yang zalim,  maka  tindakan  memerangi menurut  pandangan  ini merupakan jenis pidana yang dianggap paling tinggi, sekaligus sebagai upaya pilihan; antara had atau qishas.
Selanjutnya, pemerintah harus memiliki sikap sabar dan tidak boleh mendahului sebelum kelompok pelaku bughah melakukan  penyerangan.  Alasan  yang  digunakan  karena  posisi pemimpin  memiliki  status  yang  lebih  tinggi,  baik  kedudukannya,  ilmunya,  tanggung  jawabnya, dan  kewajibannya  sebagai pemimpin. Alasan  lain adalah sikap  pemerintah  melawan  kelompok pelaku bughah untuk mengantisipasi  kemungkinan-kemungkinan  adanya  kejahatan yang mengarah kepada perbuatan anarkis. 5
Senada demikian, kalangan Malikiyah juga punya pandangan yang hampir serupa dengan kalangan Hanafiyah. Hanya saja yang menjadi pertimbangan dan tampak perbedaan di kalangan Malikiyah adalah, ketika membatasi  syarat  perbuatan bughah terbatas  pada  sikap  melawan pemerintah  saja,  meski  jenis  pidana  yang  ditetapkan  adalah had atau  qishas . 6 Sementara  segi definisi bughah yang dipakai di kalangan Malikiyah sebagai berikut:
ﻦﻋ عﺎﻨﺘﻣﻻا ﺔﻋﺎط
ﻊﻨﻤﻟ ﮫﺒﺋﺎﻧ وا ﻢﻈﻋﻻا مﺎﻣﻻا ﺖﻔﻟﺎﺧ ﻦﯿﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﻣ ﺔﻗﺮﻓو ﻼﯾوﺎﺗ ﻮﻟو ﮫﺘﺒﻟﺎﻐﻤﺑ ﺔﯿﺼﻌﻣ ﺮﯿﻏ ﻲﻓ ﮫﺘﻣﺎﻣا ﺖﺘﺒﺛ ﻦﻣ .ﮫﻔﻠﺨﻟ وا ﺎﮭﯿﻠﻋ ﺐﺟو ﻖﺣ
7
Artinya: Pelaku  bughah  enggan  mentaati  pemimpin  atau  wakilnya  yang  sah  dan  adil  bukan karena  maksiat,  melainkan  ada  alasan  tertentu  berkaitan  dengan  kewajiban  yang telah ditetapkan pada pemimpin tersebut.
Definisi yang  dikemukakan kalangan Malikiyah cukup membatasi  syarat  perbuatan bughah sebatas pada  sikap melawan  pemerintah saja. Sementara sikap "melawan" (oleh  pelaku bughah ) disebabkan  adanya  perselisihan  atau  perbedaan  paham. Meskpun  demikian,  kalangan Malikiyah tidak menjelaskan  secara  detail maksud  perselisihan  tersebut. Karena  itu, boleh  jadi sikap melawan pemerintah bisa mencakup segalanya, dengan catatan selama pemimpin itu tidak melaksanakan kewajibannya. 8
164. Makna lainnya menyebutkan ketentuan balasan yang setimpal bagi pelaku perbuatan menurut bentuk maupun ukuran yang dilakukan. ’Abd al-Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai …, jilid 1, h. 79; Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah …, h. 412.
4 Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatibi al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj , jilid 5, (Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1994), h. 401-405.
5 Ibn  Qudamah  al-Maqdisi, al-Mughni ,  jilid  8,  (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1978),  h. 114. Menurut  kalangan Hanafiyah, di saat perang itu berlangsung tidak ada aturan yang menyebabkan seseorang di antara kedua kelompok (pemerintah  dan  pelaku bughah ) untuk  dapat  menanggung  jaminan  atau  ganti  rugi  apapun,  baik  dari  segi  jiwa maupun harta.
6 Abi ’Abdullah ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Kafi fi Fiqh ahl al-Madinah al-Maliki , (Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1992), hlm. 222. Meski begitu, alasan pokok yang harus dimiliki dan menjadi syarat perbuatan bughah ,  menurut  kalangan  Malikiyah,  karena  pelaku bughah memiliki  wilayah,  senjata,  komando,  dan  bertindak secara anarkis.
7 al-Zarqani, Syarh al- Zarqani ‘ A la Muwatta’ Malik ... , h. 60.
8 Ibid .
Jika  demikian untuk  menetapkan  jenis  pidana  tersebut,  kalangan  Malikiah tetap berpedoman  bahwa  pelaku bughah bukan  sebagai  musuh  perang. Pelaku bughah masih tetap berada dalam  kategori  orang-orang  muslim. Namun  jika  mereka  tetap  melawan,  pemerintah harus menanyakan lebih dahulu alasan mereka melawan pemerintah; baru kemudian pemerintah mengambil  inisiatif delik  pidana  menurut  perbuatan  yang  ditimbulkan. Di  smaping  itu pemerintah atau pemimpin tetap memiliki status politik yang tinggi dalam tatanan sosial.
Sementara di kalangan Syafi’iyah, batasan yang diberikan terhadap pelaku bughah hanya berupa jenis had atau ta’zir . Kedua jenis pidana ini disebabkan syarat yang digunakan meliputi; pertama , adanya  kekuatan/kekuasaan  dan  anggota-anggotanya  dalam  jumlah  yang  banyak. Kedua , pelaku bughah mendiami daerah atau kawasan dar ahl al- ’ adl . 9 Ketiga , perbuatan pelaku bughah disebabkan  atas  dasar ta’ wil  muhtamal ,  yaitu berdasarkan  permasalahan  yang  muncul karena adanya penafsiran dan penjelasan. 10
Ketiga  syarat  ini  dipahami  menjadi  indikasi  perbuatan bughah . Di kalangan  Syafi’iyah, alasan  dari  ketiga  syarat  tersebut  juga  disebabkan  oleh  beberapa  hal. Pertama ,  memiliki kekuatan  senjata. Kedua ,  alasan  yang  mendorong  pelaku bughah untuk  melawan  pemerintah. Ketiga ,  perbuatan bughah dipimpin  oleh  seorang  ketua. 11 Hal  ini  sesuai  dengan definisi bugah yang mereka kemukakan.
ﻮﻔﻟﺎﺨﻣ نﻮﻤﻠﺴﻤﻟا ا ﮫﺟﻮﺗ ﻖﺣ ﻊﻨﻣ وا ﮫﻟ دﺎﯿﻘﻧﻻا كﺮﺗو ﮫﯿﻠﻋ جوﺮﺨﺑ مﺎﻣﻻا .ﻢﮭﯿﻓ عﺎﻄﻣو ﻞﯾوﺎﺗو ﻢﮭﻟ ﺔﻛﻮﺷ طﺮﺸﺑ ﮫﯿﻠﻋ 12
Artinya: Pelaku bughah termasuk dalam kalangan muslim yang melawan pemimpin, kemudian keluar dari kebijakan dan tidak lagi mengikuti pemimpin, atau pelaku bughah enggan melaksanakan  haknya,  dan  mereka  memiliki  senjata,  alasan  yang  kuat,  serta pemimpin yang ditaati.
Definisi ini bisa diartikan bahwa faktor  damai  lebih  penting  daripada  membunuh. Sekiranya jenis pidana itu akan dikenakan, maka hukuman yang berlaku sama seperti hukuman yang diperuntukkan kepada pelaku hirabah , yakni hukuman mati, salib, atau potong tangan dan kaki secara silang, atau dibuang dari tempat asalnya, dengan berdasarkan ketentuan  pemerintah yang  sah. 13 Namun  jenis  pidana  perbuatan  tersebut  belum  bisa  ditetapkan,  sekiranya pemerintah/pemimpin  belum  melakukan  diplomasi  politik  dengan  pelaku bughah .  Bagaimana pun diplomasi politik menjadi unsur penting dalam urusan ini.
Sementara  di kalangan  Hanabilah tampaknya relatif  lebih  netral  ketika  mengajukan syarat perbuatan bughah . Bahkan syarat yang mereka tawarkan justru hampir serumpun dengan ketiga  ulama  di  atas.  Hanya  saja  yang  membedakan  dari  ketiga  ulama  di  atas,  di  mana  syarat perbuatan bughah yang  mereka  tawarkan adalah memiliki  senjata/kekuasaan  dan  memiliki alasan melawan pemerintah. 14 Kedua syarat ini berdasarkan definisi yang meraka gunakan ketika mengidentifikasi perbuatan bughah . Karena itu, definisi yang dipakai sebagai berikut :
9 Dar ahl al- ’ adl adalah tempat di  mana daerah atau  kawasan itu  menjadi komunitas  masyarakat tinggal dan mereka tidak melibatkan diri dengan kegiatan pelaku bughah .
10 Ibrahim al-Baijuri, Syarh al-’Alamah ibn al-Qasim al-Ghazya atas Matan Abi Sjuja’, Hasyiyah , Jilid 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1999), h. 474.
11 ’Abd al-Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai..., jilid 2, h. 680-681.
12 Syamsuddin Muhammad  ibn  Abi al-Hamzah al-Misri, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj , jilid 8, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah al-Bab al-Halabi, 1963), h. 382.
13 ’Abd al-Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai …, jilid 2, h. 681; 692; Sayyid Sabiq, Fiqh …, jilid 3, h. 504.
14 Ibn Qudamah, al Mughni …., jilid 10, h. 46.
.عﺎﻄﻣ ﻢﮭﯿﻓ ﻦﻜﯾ ﻢﻟ ﻮﻟو ﺔﻛﻮﺷ ﻢﮭﻟو ﻎﺋﺎﺳ ﻞﯾوﺎﺘﺑ لﺪﻋﺮﯿﻏ ﻮﻟو مﺎﻣا ﻰﻠﻋ نﻮﺟرﺎﺨﻟا ﻢھ

## 15
Artinya: Pelaku  bughah  adalah  sekelompok  orang  yang  melawan  pemerintah/pemimpin  yang sah,  dan  begitu  juga  dengan  pemimpin  yang  zalim  disebabkan  perbedaan  paham. Kemudian pelaku bughah juga memiliki senjata/kekuasaan, meskipun tidak berada di bawah pimpinannya.
Definisi ini menunjukkan bahwa jenis pidana bughah ditetapkan dengan pidana had atau ta’zir .  Dasar  jenis  ini  disebabkan pada prinsip  umum  yang  masih  berlaku,  di  mana  tujuan memerangi  pelaku bughah hanya  untuk  menghentikan  dan  bukan  menghancurkan  mereka. Adapaun yang termasuk ke dalam prinsip umum, seperti jiwa dan harta menjadi penting karena pelaku bughah juga bagian dari kelompok umat Islam dan mereka adalah bersaudara.
Menetapkan jenis  pidana  perbuatan bughah berdasarkan  ketentuan  di  atas,  menurut kalangan Hanabilah,  harus  mempertimbangkan  tingkat  kerusakan  yang  dibuat  pelaku bughah . Sekiranya kedua syarat yang telah disebutkan di atas (kekuatan/kekuasaan serta alasan melawan) tidak  memadai  dari  segi  tingkat  kerusakan,  maka jenis  ancaman  hukuman untuk tindak  pidana tersebut adalah ta’zir . Begitu pula sebaliknya, jika jenis pidana had yang akan ditetapkan, maka perbuatan bughah sudah mengarah pada tingkat kerusakan yang berat.

## Definisi dan Dasar Hukum Perbuatan Pidana Bughah
Sekiranya  perbuatan bughah secara  definitif  mengarah kepada  kejahatan  politik,  maka konsekuensi dalam hukum pidana Islam, dengan pelbagai kategori dalil hukum adalah perbuatan dilarang—yang  pada  akhirnya  wajib  diperangi. Namun untuk  mempermudah substansi  kajian ini, penulis sedikit perlu mengetengahkan definisi bughah .
Pengertian kata ﻰ ﻐﺑ mengandung  arti ﺊﯿ ﺸﻟا ﺐﻠط , yang  berarti  mencari  atau  menuntut sesuatu. 16 Menurut  Wahbah  al-Zuhaili,  kata ﻰ ﻐﺑ berarti  yang  dhalim  ( ﻢ ﻠﻈﻟا ), perbuatan  jahat ( ﺔﯾﺎﻨﺠﻟا ) , menyimpang  kebenaran  ( ﻖﺤﻟا ﻦﻋ لوﺪﻌﻟا ), atau  melawan/menentang ( يﺪ ﻌﺘﻟا ) . 17 Kata-kata ini jika dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam Kamus Lisan al- ’ Arab akan tampak sesuai dengan makna di atas, yakni perbuatan zalim, perbutan jahat, menyimpang dari kebenaran, atau melawan/menentang. 18
Namun secara lebih luas, pengertian ini tidak mendapat kejelasan dalam literatur-literatur fikih,  selain yang  telah  disebutkan  dalam  pembahasan  pandangan  ulama fikih di  atas. Kendati demikian,  untuk melihat  maksud  kata ﻰ ﻐﺑ selanjutnya,  ulama  fikih secara  umum  menyebutkan dengan "Mencari atau menuntut sesuatu yang tidak halal, baik karena dosa maupun ke-zaliman. Atau  bisa  juga  sebaliknya,  bahwa  maksud  kata ﻰ ﻐﺑ tidak  selamanya  perbuatan  itu  bisa disalahkan. 19 Atas dasar ini, maka definisi yang dipakai secara khusus dan disepakati ulama fikih berkaitan  dengan  penyebutan  kata al-baghyu adalah,  perbuatan  melawan  pemerintah atau pemimpin negara. 20
15 Ibid . 16 Muhammad  ibn  Isma’il  al-Kahlani, Subul  al-Salam ,  juz,  3,  (Beirut:  Masyuriyah: Dar al-Maktab  al- Halabi, 1960), h. 261.
17 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al- Islami…, h. 5478.
18 Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, Lisan al- ’ Arab , jilid 14, (Beirut: Dar al-Sadir, 1990), h. 78.
19 ’Abd al-Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai …, jilid 2, h. 673; Ahmad Fathi Bahnasi, al-Masuliyyah …, h. 83-84.
20 ’Abd al-Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai …, jilid 2, h. 674.
Selanjutnya, definisi  ini bisa  disimpulkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  makar  atau bughah adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang/organisasi, dan yang  bersangkutan  memiliki  kekuatan/kekuasaan  dengan maksud  dan tujuan  menentang pemerintah atau pemimpin, lantaran adanya perbedaan paham mengenai urusan kenegaraan.
Adapun  dalil  hukum normatif yang  ikut digunakan  secara  luas oleh  ulama  fikih sehubungan dengan perbuatan pidana bughah sebagai berikut:
1. Surat al-Hujarat ayat 9.
                                   
                                     
                                      
                                       
                             
                                   
                            
              Artinya: Dan  kalau  ada  dua  golongan  dari  mereka  yang  beriman  itu  berperang  hendaklah kamu  damaikan  antara  keduanya,  tapi  kalau  yang  satu  melanggar  perjanjian terhadap  yang  lain,  hendaklah  yang  melanggar  perjanjian  itu  kamu  perangi  sampai surut  kembali  pada  perintah Allah. Kalau  dia  telah  surut,  damaikanlah  antara keduanya  menurut  keadilan,  dan  hendaklah  kamu  berlaku  adil;  sesungguhnya  Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Ayat ini turun di Madinah, diperkirakan bertepatan dengan tahun ke-9 Hijriah (631M). 21 Adapun  tujuan  utama  ayat  ini berkaitan  dengan  perintah  perdamaian  di  antara  kelompok- kelompok  yang  bertikai.  Sementara  pertikaian yang  dimaksud  dalam  ayat  ini lebih  mengarah kepada fitnah. Maksud fitnah di sini yaitu, suatu berita yang akan diterima dan diamalkan perlu diteliti  nilai kebenarannya.  Sebab,  jika  tidak berita  tersebut  bisa  memecah  belah  umat (Islam) dan menimbulkan pertikaian.
Namun ada beberapa peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat ini, seperti yang dikutip al-Tabari  dari  ibn  Abbas  menyatakan "Allah  memerintahkan  Nabi dan  orang-orang  mukmin ketika terlibat  pertikaian agar  kembali kepada  hukum Allah.  Perintah ini  supaya yang  terzalimi bisa  diselamatkan  dari  yang  menzalimi.  Siapa  saja  di  antara  kelompok  tertentu  merasa  enggan, maka  kelompok  tersebut  termasuk  golongan  yang durhaka. Maka pemimpin  wajib  memerangi mereka hingga mereka kembali kepada perintah Allah". 22
Al-Tabari juga  mengutip  riwayat  ibn  Zaid "Karena  perintah  Allah  kepada  wali mendamaikan  kelompok-kelompok  yang  bertikai.  Jika  salah  satunya  enggan  berdamai,  maka perangilah mereka hingga mereka kembali ke jalan Allah. Kemudian, beritahu ke mereka bahwa
21 M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  al- Qur’an ,  Vol.  13,  (Jakarta: Lentera Hati, 2003), h. 225.
22 Al-Tabari, al- Jami’  al -Bayan  fi  Tafsir  al- Qur’an ,  jilid  9,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al-’Ilmiyah,  1992),  h. 387. Sementara dalam tafsir al-Suyuti memiliki beberapa jalur riwayat, di antaranya adalah ibn Jarir, ibn al-Mundhir dan  ibn  Mardawaih. Al-Suyuti, al-Dur  al-Manthur  fi  Tafsir  al- Ma’thur ,  jilid  6,  (Beirut:  Dar al-Kitab  al-’Ilmiyah, 1990), h. 97.
kita  bersaudara  dan  wajib  didamaikan.  Dengan  demikian pemimpin  adalah  orang  yang  berhak memerangi kelompok bughah . 23
Lebih  lanjut,  riwayat  al-Tabari  yang  mengutip  dari  Anas  ibn  Malik  menyebutkan "Sebuah peristiwa di mana Rasul sedang mengendarai keledai dan melewati ’Abdullah ibn Ubay ibn Salul (yang dianggap tokoh munafik) sedang duduk dan berkumpul sesama rekan-rekannya. Lalu  keledai  Rasul  "buang  air  kecil",  dan  pada  saat  bersamaan  ’Abdullah  ibn  Ubay  ibn  Salul berkata; "Lepaskan keledaimu karena aroma air seni itu menggangu kami".
Lalu  sahabat  Nabi  saw.,  ’Abdullah  ibn  Rawahah  menegur  ’Abdullah  ibn  Ubay;  "Demi Allah,  aroma  air  seni  keledai  Rasul  lebih  wangi  dari  minyak  wangimu".  Karena  itu,  peristiwa demikian  akhirnya  menimbulkan  pertikaian  yang  mengundang  kehadiran  kelompok  masing- masing yaitu ’Aus  dan  Khazraj.  Kemudian  pertikaian  tersebut  hanya  menggunakan  pelepah kurma, tangan, dan alas kaki. 24

## 2. Surat al-Hujarat ayat 10.
                              
                                      
                               
      Artinya: Sesungguhnya  orang-orang  mukmin  adalah  (bagaikan)  bersaudara  karena  itu damaikanlah antara kedua saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat
Ayat  ini  dipahami  sama  dengan  ayat  yang  dipakai  di  atas.  Bahkan  ayat  ini  merupakan jawaban  atas  ayat  sebelumnya.  Atau  dengan  kata  lain,  ayat  sebelumnya  (al-Hujarat ayat 9) dipahami hanya sebatas "penjelas" ketika menyelesaikan perkara pertikaian. Sebaliknya, surat al- Hujarat ayat 10  menjadi  "penguat"  dalam  merespon  penyelesaian  konflik  internal (sesama mukmin) dengan  cara  berdamai.  Untuk  itu  antara  ayat  9  dan  10 surat  al-Hujarat memiliki hubungan sebab yang sama berkaitan dengan penyelesaian perkara perbuatan pidana bughah .
Titik  tekan  ayat  ini  hendak  membedakan  persaudaraan  yang  dimaksud.  Dengan makna lain,  persaudaraan  karena  nasab  (se-kandung:  genetika  biologis)  menjadi  terputus  bila  berbeda dalam  soal  akidah.  Sementara  sesama  mukmin  lainnya (se-keturunan:  genetika  sosiologis- kultural) jauh  lebih  afdhal  nilai  persaudaraan  itu.  Alasannya  karena  satu  keimanan.  Jadi,  siapa saja (sekiranya) di  kalangan  mukmin  yang  bersaudara  terlibat  pertikaian,  maka pertikaian tersebut berhak didamaikan oleh kalangan lainnya yang tidak terlibat pertikaian.
3. Surat al-Nisa’ ayat 59.
23 Al-Tabari, al- Jami’  al  Bayan …,  jilid  9,  h.  387.  Bahkan  dalam  kondisi  seperti  yang  dikutip  al-Tabari, pemimpin yang berhak menentukan atau mendefinisikan, apakah perbuatan itu mengarah kepada bughah atau tidak. Sehingga nantinya kelompok tersebut bisa ditetapkan dengan jenis pidana tertentu. Sementara dalam tafsir al-Suyuti tidak terdapat redaksi riwayat seperti ini.
24 Ibid ,  h.  387-388.  Namun  begitu,  peristiwa  di  atas  dinilai  tidak  kuat. Pertama ,  karena  kasus  ’Abdullah ibn Ubay terjadi pada awal masa kehadiran (hijrah) Rasul di Madinah (622 M), sementara ayat ini turun pada tahun ke-9  Hijriah  (631  M)  Nabi  di  Madinah. Kedua ,  kasus  di  atas  bukan  penyebab  utama  turunnya  ayat  9,  selain dianggap sebagai sampel yang nilainya sama dengan maksud ayat ini. Ketiga , ’Abdullah ibn Ubay divonis sebagai kelompok orang-orang  munafik—yang  penilaiannya  dinilai kafir  berdasarkan  firman  Allah dalam surat  al-Taubah ayat  84, dan  Nabi  melarang  menshalatkannya.  M.  Quraish  Shihab, Tafsir  al-Misbah …,  h.  246.  Sementara  dalam tafsir al-Suyuti terdapat beberapa periwayatan yang dipakai dalam menafsirkan ayat ini, di antaranya adalah Ahmad ibn Hanbal, Bukhari, Muslim, ibn Jarir al-Tabari, ibn Mardawaih, dan al Baihaqi. Al-Suyuti, al-Dur al-Manthur …, jilid 6, h. 94-96. Sedangkan isi berita ( matan ) yang digunakan adalah sama.
َ َ َ ٱ َ ِ ٓ ُ َ اَء ْا ْا ُ ِ َأ ٱ َ ْا ُ ِ َأَو ٱ َل ُ ِ ْوُأَو ٱ َۡ ۡ ِ ۖۡ ُ ِ نِ َ َٰ َ ۡ َ ُ ۡ ِ ۡ َ ٖء ُهودُ َ َ ِإ ٱ ِ َوٱ ِل ُ نِإ ۡ ُ ُ ۡ ُ َن ُ ِ ِ ِ َو ٱ َۡ ۡ ِم ٱ ِ ِ َٰ َ ِ ٞۡ َ ۡ َأَو ُ َ َۡ ً ِو
Artinya: Hai  orang- orang  yang  beriman,  ta’atilah  Allah  dan  ta’atilah  Rasul  (Nya),  dan  ulil ’ amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al- Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar - benar  beriman  kepada  Allah  dan  Hari  Kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Ayat  ini  turun  di  Mekkah,  kendati  termasuk  dalam  kelompok Ayat Madaniyah . 25 Sementara sebab turunnya ayat ini seperti disebutkan dalam riwayat al-Suyuti, yang merujuk ibn Jarir  dan  ibn  Abi  Hatim  (Abdurrahman  ibn Abi  Hatim;  240-326  H/854-938  M-Hanzala,  Rayy kawasan  Irak  dan  termasuk  dalam  kelompok  tabi’in),  dari  al-Suddi,  di  mana  ayat  ini berhubungan  dengan  peristiwa  shahabat  Rasul;  Ammar  ibn  Yasir  yang  berada  di  bawah kepemimpinan Khalid ibn al-Walid sebagai utusan Rasul dalam suatu wilayah.
Ketika sampai  tujuan,  penduduk  setempat  melarikan  diri  kecuali  seorang  pria  beserta keluarganya  menghadap  utusan  Rasul. "Hai  Ammar,  aku  masuk  Islam  dan  bersyahadat  bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad sebagai RasulNya. Sementara kaumku melarikan diri. Apakah  Islamku  telah  menyelamatkan  aku;  jika  tidak  aku  akan  melarikan  diri  seperti kaumku  yang  lain? Ammar  menjawab:  "Tentu,  Islammu  akan  bermanfaat  bagimu,  maka menetaplah dan jangan lari". 26
Peristiwa  di  atas  ternyata  tidak  disetujui  Khalid  ibn  al-Walid.  Bahkan  Khalid mempertanyakan  esensi  perlindungan  yang  diberikan Ammar,  seperti  dalam  pernyataannya: "Dalam  hubungan  apakah  engkau  (Ammar)  berusaha  memberikan  perlindungan  kepadanya"  ? Lalu Ammar tidak merespon pertanyaan itu, sehingga terjadi perselisihan di antara kedua sahabat tersebut. Pada akhirnya,  mereka mengadu pada  Rasul, dan Rasul  membenarkan kebijakan  yang ditempuh Ammar. 27
Dengan demikian, titik tekan ayat ini dapat disimpulkan sekiranya perselisihan itu terjadi di kalangan umat Islam, maka ada kewajiban mengembalikan perkara tersebut kepada Allah (al- Qur’an)  dan  Rasul  (Hadis).  Begitu  juga  dengan  pemimpin.  Ada  kewajiban  menyelesaikan
25 Secara umum surat ini terdiri dari 176 ayat, merupakan surat terpanjang sesudah al-Baqarah. Sementara dari  segi  urutan  turunnya,  surat  ini  turun  sesudah  surat  al-Mumtahanah—pada  saat  terjadinya  kasus  Hudaibiyah, yakni tahun ke-6 H (628 M). Pendapat lain menyebutkan, surat ini turun pada saat Fathu Mekkah , yakni tahun ke-8 H (630 M). Meski begitu, ulama tafsir sepakat bahwa di antara ayat-ayat ini, ada yang sebagian turun pada tahun ke- 6  H  dan  ada  juga  pada  tahun  ke-8  H. Kebanyakan  dari  ayat-ayat  ini,  menurut  ulama tafsir turun  pada  awal permulaan  Hijriah  (622  M).  Sayyid  Qutub, Tafsir  fi  Zhilalil  al- Qur’an: Di  bawah  Naungan  al- Qur’an ,  jilid  4, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 83. Surat ini ada yang turun di Madinah dan ada juga yang turun di Mekkah. Secara khusus substansi  ayat  ini  berhubungan  dengan  perintah  mengikuti  putusan  hukum  dari  siapa  pun  yang  berwenang menetapkan hukum. Dengan lain kata, ayat ini berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan.
26 Al-Suyuti, al Dur al-Manthur …, jilid 2, h. 314.
27 Ibid . Sementara dalam tafsir al-Tabari, riwayat di atas diambil melalui jalur al-Suddi, dari Abi Salih dan bersumber dari ibn Abbas. Al-Tabari, al- Jami’ al -Bayan …, jilid 2, h. 225.
perkara  di  tangan  mereka.  Lebih  dari  itu,  kemudian  ayat  ini  dipahami  oleh  ulama tafsir juga berkaitan dengan persoalan-persoalan rakyat. 28
Adapun hadis yang  dimaksud  dalam  tulisan  ini adalah  hadis  matannya berasal dari Muslim.
ﺔﺒﻌﺷ ﺎﻨﺛﺪﺣﺮﻔﻌﺟ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﺎﻨﺛﺪﺣ رﺎﺸﺑ ﻦﺑا لﺎﻗورﺪﻨﻏ ﺎﻨﺛ ﺪﺣ ﻊﻓﺎﻧ ﻦﺑا لﺎﻗرﺎﺸﺑ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣو ﻊﻓﺎﻧ ﻦﺑﺮﻜﺑ ﻮﺑا ﻰﻨﺛﺪﺣ ﻦﺑ دﺎﯾز ﻦﻋ
ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر ﺖﻌﻤﺳ :لﺎﻗ .ﺔﺠﻓﺮﻋ ﺖﻌﻤﺳ :لﺎﻗ .ﺔﻗﻼﻋ
ﺮﻣأ قﺮﻔﯾ نأ دارا ﻦﻤﻓ .تﺎﻨھو تﺎﻨھ نﻮﻜﺘﺳ ﮫﻧا :لﻮﻘﯾ
.نﺎﻛ ﻦﻣ ﺎﻨﺋﺎﻛ ،ﻒﯿﺴﻟﺎﺑ هﻮﺑﺮﺿﺎﻓ ,ﻊﯿﻤﺟ ﻲھو ,ﺔﻣﻷا هﺬھ
Artinya: Dari  Ziyad  ibn  ’Ilaqah,  dia  berkata:  Aku  mendengar  ‘Arfajah  pernah  berkata:  Aku pernah mendengar Rasulullah s.w.a., bersabda: Sesungguhnhya akan terjadi berbagai fitnah dan hal-hal yang baru. Barang siapa yang memecah belah urusan umat setelah bersatu, maka pukullah ia dengan pedang, siapa pun dia orang-nya.
Menurut  jalur  sanad  penerimaannya, hadith  ini  memiliki  beberapa  cabang  perawi. Kendati keseluruhan cabangnya memiliki jalur sanad yang sama. Seperti Ahmad ibn Khiraj, ibn Hibban,  Abu  ’Awanah,  Qasim  ibn  Zakariya, ’Ubaidillah  ibn  Musa  dari  Syaiban,  Ishak  ibn Ibrahim,  Mus’ab  ibn  al-Miqdam  al-Kas’ami,  Israil,  Hajjaj, ’Arim  ibn  al-Fadhel,  Hammad  ibn Zaid, ’Abdullah ibn al-Mukhtar, di mana sumber sanadnya dari Ziyad ibn ’Ilaqah, dari ’Arfajah. Meski demikian, redaksi matan hadis ini dari keseluruhan cabang perawi mengalami perbedaan. Kata هﻮﺑﺮ ﺿﺎﻓ diganti  dengan  kata هﻮﻠﺘﻗﺎ ﻓ . 29 Kemudian  al-Turmizi  menjadikan hadis ini  sebagai hadis sahih .
Sementara hadis berikutnya matannya juga berasal dari Muslim.
ﺪﺒﻋ ﻦﻋ ,قوﺮﺴﻣ ﻦﻋ ،ةﺮﻣ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ ﻦﻋ,ﺶﻤﻋﻻا ﻦﻋ ﻊﯿﻛوو ﺔﯾوﺎﻌﻣ ﻮﺑاو ثﺎﯿﻏ ﻦﺑ ﺺﻔﺣ ﺎﻨﺛﺪﺣ .ﺔﺒﯿﺷ ﻰﺑا ﻦﺑﺮﻜﺑ ﻮﺑا ﺎﻨﺛﺪﺣ ﻻا ،ﷲ لﻮﺳر ﻰﻧاو ،ﷲ ﻻا ﮫﻟا ﻵ نأ ﺪﮭﺸﯾ ،ﻢﻠﺴﻣ ئﺮﻣا مد ﻞﺤﯾ ﻻ :ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ :لﺎﻗ دﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑ ﷲ
ﺈﺑ ﺔﻋﺎﻤﺠﻠﻟ قرﺎﻔﻤﻟا ،ﮫﻨﯾﺪﻟ كرﺎﺘﻟاو ،ﺲﻔﻨﻟﺎﺑ ﺲﻔﻨﻟاو ،ناﺰﻟا ﺐﯿﺜﻟا :ثﻼﺛ ىﺪﺣ .
Artinya: Dari al A’mashi, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas’ud berkata:  Rasulullah  s.a.w.,  bersabda:  Tidaklah  halal  darah  seorang  muslim  yang telah  bersaksi  bahwa  tiada  Tuhan  melainkan  Allah,  dan  Nabi  sebagai  utusan  Allah, kecuali  salah  satu  dari  tiga  sebab  berikut  ini:  Berzina  setelah  muhsan  (kawin), membunuh  secara  sengaja,  dan  orang  yang  meninggalkan  agama  serta  memisahkan diri dari jama’a h.
Jalur penerimaan hadis ini juga bercabang. Seperti ibn Numair, ibn Umar, Sufyan, Ishak ibn Ibrahim, Ali ibn Khasyram, dan Isa ibn Yunus. Keseluruhan cabangnya memiliki jalur sanad yang  sama,  yakni  dari  jalur  al-A’mashi. 30 Begitu  juga  dengan  redaksi  matannya  yang  beragam. Ada  yang  menyebutkan  dengan  kata هﺮﯿﻏ ﮫ ﻟا ﻻ يﺬ ﻟاو dan  seterusnya  dengan  matan  yang  sama seperti  di  atas.  Kemudian  kalimat ثﻼ ﺛ ىﺪ ﺣﺈﺑ ﻻا diganti  dengan ﺮﻔﻧ ﺔ ﺛﻼﺛ ﻻا .  Begitu  juga  dengan kalimat ﮫ ﻨﯾﺪﻟ كرﺎﺘﻟا diganti dengan مﻼ ﺳﻻا كرﺎ ﺘﻟا. Lalu kata ناﺰ ﻟا menjadi ﻲ ﻧاﺰﻟا dengan tambahan ya nisbah . 31 Namun al-Turmizi menjadikan sanad hadis ini dalam kategori hasan sahih . 32
28 Ibn  Taimiyah, al-Siyasah  al- Syar’iyah  fi Ishlah  al- Ra’i  wa  al - Ra’iyat ,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al- ’Arabiyah, 1966), h. 15.
29 Ibid .; Syarah al-Nawawi, S ahih Muslim , jilid, 11-12, (Mesir: al-Matba’ah al-Masra wa Maktabah, t.th), dalam bab hukm min Farqu Amr al-Muslimin wa huwa Mujtama’, h. 241.
30 Ibid .
31 Ibid . Syarah al-Nawawi, Sahih …, jilid 11-12, dalam bab "ma Yubahu bihi Dam al-Muslim", h. 164-165.
Dengan  demikian, hadis ini  merupakan  bagian  dari  syarat  diwajibkannya  jenis  pidana had atau qishas , dan bukan bagian dari jenis pidana ta’zir . 33 Bahkan kategori jenis pidana yang dimaksud dalam hadis di  atas juga  sinonim  seperti yang  terjadi dalam  pidana bughah ;  di  mana tindakan  itu  berdasarkan  unsur  kesengajaan  dan  kesepakatan. Pertama ,  memiliki  kekuatan; senjata  dan  pasukan,  terorganisir  dan  diketuai  oleh  komando. Kedua ,  berbeda  secara  ideologi; politik dan agama. Ketiga , mengandung indikasi penafsiran (alasan atau argumen) yang jelas.

## TanggungJawab dan Penerapan Perbuatan Pidana Bughah
Jika  merujuk kepada aturan  yang  digunakan  al-Mawardi,  maka pembebanan tanggungjawab  perbuatan  pidana bughah hanya  melihat  pada  tingkat  bagaimana dampak perbuatan  tersebut. Artinya, apakah  perbuatan  pelaku bughah sudah  mengarah  pada  tahap peperangan  atau  hanya  sebatas  ancaman  saja. Oleh karena itu,  kedua  motif  perbuatan  pidana tersebut (antara peperangan dan ancaman) menjadi keharusan untuk dibedakan.
Sekiranya  perbuatan  tersebut  belum  mengarah  kepada  peperangan, yakni  sebatas ancaman  saja maka  konsekuensi  yang  ditempuh  cukup diberikan peringatan  saja  dan  dianggap sebagai  jarimah  biasa—dalam  arti  kata  bahwa  perbuatan  tersebut  bukan  persoalan  politik. Bahkan  oleh al-Mawardi  menambahkan  sekiranya  kejahatan  itu  ada, seperti  pencurian  maka perbuatan  itu harus dihukum dengan  delik pencurian. Begitu  juga apabila pelaku bughah merampas  harta  milik  orang  lain,  maka  wajib  atasnya  melakukan  ganti  rugi. Menurut  al- Mawardi,  kendati  perbuatan pelaku bughah itu  sebatas  ancaman,  maka  tanggungjawab  pidana yang dimaksud tetap berlaku meskipun tidak dipandang atas dasar pemberontak. 34
Namun  jika perbuatan  tersebut  sudah  mengarah  pada tingkat peperangan, maka al- Mawardi menetapkan tanggung jawab pidana bughah dengan dua cara. Pertama , korban perang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kedua , harus menanggungnya karena perbuatan itu sebagai maksiat.  Artinya, tidak  menghilangkan  hak  dan  tidak  pula  menghapus  kewajiban  utang. 35 Bahkan  tanggungjawab  perbuatan  pidana bughah pun  masih  bisa  dikaitkan, apakah telah mengarah kepada pemberontakan atau perbuatan itu tidak berhubungan dengan pemberontakan. 36 Jika  yang  dimaksud  bahwa perbuatan itu  mengarah  kepada pemberontakan, seperti  merusak  jambatan,  membom  gudang  amunisi,  gedung-gedung  pemerintah,  membunuh para pejabat atau pun menawannya; maka semua itu tidak ditetapkan dengan jenis pidana biasa, melainkan dengan jenis  pidana yang  paling  tinggi, yakni hukuman  mati  apabila  tidak  ada pengampunan (amnesti).
Adapun tujuan  memerangi  pelaku bughah semata-mata  untuk  menghilangkan  sikap perlawanan  mereka. Pilihan  penyerangan  kepada  kelompok bughah (oleh  pemerintah) disesuaikan berdasarkan situasi  perang;  dan  jika  perang  itu  dianggap  selesai, maka  perlawanan atau  tindakan  perang  harus  dihentikan.  Begitu  juga  dengan  tingkat  jaminan  keselamatan  bagi
32 Abi Isa Muhammad Isa ibn Thaurah, Sunan al-Turmizi , jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M), h. 101- 102, dalam  Kitab  Diyat,  bab ma  Jaa  la  Yahillu  Dam  Amr  Muslim  illa  bi  ihda  Salasa ,  No. hadis 1407, bahkan menurut Abi Isa, justru sanad hadis ini bersumber dari Usman, ’Aisyah, dan ibn Abbas dan bukan dari ibn Mas’ud.
33 Sayyid Sabiq, Fiqih …, h. 421.
34 al-Mawardi, al-Ahkam  al-Sultaniyyah wa  al-Wilayat  al-Diniyyah ,  (Beirut:  Dar  al-Kitab  al-’Ilmiyah, 1996 M), h. 123-124.
35 Ibid. , h. 124-125. Sekiranya pelaku bughah membunuh dengan sengaja, maka mereka dikenakan qishas . Tapi  sekiranya  mereka  membunuh  tanpa  sengaja,  maka  jenis  pidana  yang  dikenakan  adalah diyat , dan  begitu seterusnya.
36 Ahmad  Wardi  Muslich, Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam:  Fikih  Jinayah ,  (Jakarta:  Sinar Grafika, 2004), h. 116-117.
pelaku bughah adalah  suatu  keharusan  dan  menjadi  pertimbangan  yang  dianggap  penting. Sebagai  tambahan,  sekiranya  tindakan  memerangi kelompok bughah merupakan  bagian  dari jenis  pidana  yang  dimaksud,  maka  besar kemungkinan  bahwa  pelaku bughah dianjurkan  untuk dibunuh  setelah  mereka  tertangkap  dalam  peperangan. 37 Adapun  perbuatan bughah yang  tidak ada  kaitannya  dengan  pemberontakan,  seperti  meminum-minuman  keras,  zina,  atau  perkosaan, maka status  pidana  yang  ditempuh  sebatas  pada  jarimah  biasa  (bukan  pidana  politik).  Meski kemudian, pelaku perbuatan tersebut tetap ditindak dengan jenis pidana hudud . 38
Sementara pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan bughah model ini tidak ada. Jika mereka  merusak  dan  menghancurkan  aset-aset  negara  yang  dianggap  perlu,  demi  kelancaran serangan  dan  upaya  pemberontakan,  maka  ketentuan  yang  dibuat  al-Mawardi  tidak menyebabkan  pelaku bughah menerima  beban  hukum.  Adapun  perusakan  harta  yang  tidak berkaitan  dengan  pemberontakan,  misalnya  harta  kekayaan  individu,  maka  mereka  tetap dibebani pertanggung jawaban perdata. 39
Karena  itu,  tuntutan  bagi  pelaku bughah hanya  sebatas  pada  perdata  saja.  Barang  yang diambil  harus  dikembalikan  dan  yang  sudah  dihancurkan  harus  diganti.  Pendapat  ini dikemukakan  di  kalangan  Hanafiyah,  dan  diperkuat  kembali  di  kalangan  Syafi’iyah.  Bahkan pendapat  yang  dimaksud  di  kalangan  Syafi’iyah,  di  mana  tanggung  jawab  itu  berlaku sepenuhnya  bagi  pelaku bughah atas  semua  barang  yang  dihancurkan,  tanpa  harus  mengaitkan dengan  perbuatan bughah atau  tidak. Menurut  Syafi’iyah,  perbuatan  mereka  adalah  perbuatan melawan hukum. 40
Apabila  pelaku bughah berupaya  meminta  bantuan  kepada  orang  kafir zimmi ,  maka orang kafir zimmi tersebut tetap dikategorikan sebagai pelaku bughah . Begitu juga dengan jenis pidana  yang  akan  ditetapkan  atas  mereka  pun  sama.  Hanya  saja  menurut  kalangan  Hanafiyah, kafir zimmi yang  turut  serta  melawan  pemerintah,  perjanjian  (akad) zimmah nya  tidak  rusak (batal).  Sementara  di  kalangan  mazhab  Syafi’iyah  dan Hanabilah berkembang  dua  pendapat yang  berbeda. Pertama ,  pendapat  itu  sama  dengan  pendapat  di  kalangan  Hanafiyah. Kedua ,  di mana perbuatan mereka bisa menggugurkan (batalnya) akad zimmah nya. 41
Namun  sekiranya  para  pelaku bughah meminta  bantuan  kepada  kafir harbi ,  jika  ia musta’man maka pemerintah berhak membatalkan perjanjian keamanannya dan status hukumnya kembali seperti semula, yakni sebagai kafir harbi kecuali keikutsertaannya itu dipaksa. Apabila kafir harbi tersebut murni, bukan musta’man maka status hukumnya sesuai dengan status hukum asalnya,  yakni  sebagai  kafir harbi yang  setiap  saat  boleh  diperangi  atau  hartanya  dirampas. Karena  bagaimana  pun,  status  mereka  tidak  memiliki  perjanjian  keamanan  dengan  pemerintah setempat.
Dengan  demikian,  aturan  yang  bisa  dipakai  sehubungan  dengan  pertanggungjawaban pidana bughah ,  berdasarkan  argumentasi di  atas yaitu: Pertama ,  adanya  larangan  terhadap perbuatan tersebut. Kedua , perbuatan itu dilakukan secara sengaja dan penuh kesadaran. Ketiga , adanya konsekuensi hukum atas perbuatan tersebut. 42 Lebih dari itu, kendati ketiga faktor di atas dapat menyebabkan  adanya  tanggungjawab  pidana bughah ,  namun  tanggungjawab  itu  perlu
37 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah …, h. 123.
38 Ibid. , h. 440. 39 Ibid. , h. 124.
40 ’Abdul Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai …, jilid 2, h. 699.
41 Ibid , jilid I, h. 529; Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 235.
42 Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyah …, h. 121; Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas …, h. 74.
dipertimbangkan secara politik. Pertimbangan ini dikarenakan efek (sebab) perbuatan itu semata- mata  mengarah  kepada  negara  atau  pemerintah, sehingga negara  atau  pemerintah  memiliki kekuasaan  secara  mutlak  ketika  menetapkan  tanggung  jawab  pidana bughah berdasarkan kebijaksanaan politik.
Adapun  bentuk kebijakan  pemerintah  yang  akan  ditempuh;  antara  memberikan pengampunan dengan tetap melaksanakan jenis pidana harus seimbang dan tidak boleh mengikat apalagi  sepihak. Oleh karena itu, langkah  ini  ditempuh disebabkan ada  dua  alasan; Pertama , syarat-syarat  yang  ada  pada  perbuatan bughah mustahil  dipenuhi. Kedua ,  adanya  kekhawatiran bahwa  perbuatan  itu  ikut  melukai  kepentingan  publik,  sehingga  syarat-syarat bughah perlu diperluas. 43 Atas  dasar uraian  yang demikian, menurut  asumsi  penulis  kiranya perlu pertimbangan secara politik ketika menetapkan jenis pidana untuk kategori perbuatan bughah .

## Penutup
Tampaknya  belum  ada  kejelasan  yang  tepat  mengenai  jenis ancaman pidana  yang tepat bagi  pelaku bughah . Salah  satu  alasannya  adalah  banyaknya  syarat  yang  perlu  diidentifikasi secara  akurat  mengenai  perbuatan bughah , sehingga hal  ini mempengaruhi  upaya untuk mencapai jenis pidana bughah secara tepat sebagaimana penyebutan status hukum untuk kategori jenis pidana lainnya, seperti pencurian atau perampokan. Namun begitu, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut jenis pidana bughah .
Pertama ,  perbuatan bughah tidak  bermaksud  keluar  dari  pemerintah  atau  negara. Perbuatan  mereka  hanya  sebatas  pada  "ancaman"  politik,  yakni  hendak  menggangu  jalannya pemerintahan  atau  beberapa  hal lainnya yang  menyangkut  dengan  keutuhan  negara. Meski begitu, perlu  untuk  dibedakan  mana  perbuatan bughah yang  mengarah  kepada  pemerintah (melawan  pemerintah)  atau  yang  tidak  mengarah  kepada  pemerintah. Jenis pertama  dikenakan pidana ta’zir ,  sementara jenis kedua  dikenakan hudud . Kedua , perbuatan bughah ikut  melukai kepentingan  publik  (perbuatan  maksiat),  juga  sekaligus  sebuah  kejahatan  yang  sifatnya mukhalafah , yakni melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan perbuatan mandub . Ketiga , perbuatan bughah bisa  dikategorikan  ke  dalam  jarimah  negatif  ( jaraim salbiyah ), karena menolak  perbuatan  yang  diperintah,  yakni  mentaati  pemimpin  (al-Nisa’  ayat 59). Sejumlah indikasi  dan  kriteria  yang menjadi standar  atas  perbuatan bughah sebagaimana  ketiga penyebutan  tersebut  adalah  ukuran  atau  motif, yang boleh  jadi dapat didefinisikan  ke  dalam tindak pidana.
43 Al-Mawardi, Adb al-Dunya wa al-Din , (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1950), h. 113.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abd al-Qadir ’Audah, al- Tasyri’ al -Jinai al-Islami: Muqaranah bi al-Qanun al- Wadh’i , jilid 1, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001
Abi ’Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, al-Jami ’ li Ahkam al- Qur’ an , jilid I, Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1994
Abi  ’Abdullah  ibn  Ahmad  al-Ansari al-Qurtubi, al-Kafi  fi  Fiqh  ahl  al-Madinah  al-Maliki , Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1992.
Abi  al-Fadl  Jamal  al-Din  Muhammad  ibn  Mukram  ibn  Manzur al-Afriqi  al-Misri, Lisan  al- ’ Arab , jilid 14, Beirut: Dar al-Sadir, 1990.
Abi Isa Muhammad Isa ibn Thaurah, Sunan al-Turmizi , jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
Ahmad Fathi Bahnasi, al - Qishas fi al-Fiqh al-Islami , Mesir: al-Syirkah al-’Arabiyah, 1964, h.
Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah , Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Al-Mawardi, Adb al-Dunya wa al-Din , Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1950.
------------, al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah , Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1996.
Al-Suyuti, al-Dur  al-Manthur  fi Tafsir  al- Ma’th ur ,  jilid  6,  Beirut:  Dar  al-Kitab  al-’Ilmiyah, 1990.
Al-Tabari, al-Ja mi’ al -Bayan fi Tafsir al- Qur’ an , jilid 9, Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1992. Ibn ’Abidin, Hasyiyah Rad al-Mukhtar , jilid III dan IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni , jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
Ibn  Taimiyah, al-Siyasah  al- Syar’ iyah  fi Ishlah  al- Ra’i  wa  al -Ra ’iyat , Beirut:  Dar  al-Kitab  al- ’Arabiyah, 1966
Ibrahim al-Baijuri, Syarh al-’Alamah ibn al-Qasim al-Ghazya atas Matan Abi Sjuja’, Hasyiyah , Jilid 2, Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1999.
M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur’ an , Vol. 13, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
Muhammad ibn  Isma’il  al-Kahlani, Subul al-Salam , juz, 3, Beirut: Masyuriyah: Dar al-Maktab al-Halabi, 1960.
Sayyid Qutub, Tafsir fi Zhilalil al- Qur’ an: Di bawah Naungan al- Qur’ an , jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2001.
Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah ,  jilid  3,  (ter.  Nor  Hasanuddin,  dkk.),  Jakarta:  Pena  Pundi  Aksara, 2007.
Syamsuddin  Muhammad  ibn  Abi  al-Hamzah  al-Misri, Nihayah  al-Muhtaj  ila Syarh  al-Minhaj , jilid 8, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah al-Bab al-Halabi, 1963.
Syamsuddin  Muhammad  ibn  Muhammad  al-Khatibi  al-Syarbaini, Mughni  al-Muhtaj ,  jilid  5, Beirut: Dar al-Kitab al-’Ilmiyah, 1994
Syarah  al-Nawawi, S ahih Muslim , jilid,  11dan 12,  Mesir:  al-Matba’ah  al-Masra  wa  Maktabah, t.th.
Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh , jilid 7, Damsyik: Dar al-Fikr, 2002.