## HUKUM ALIH FUNGSI HARTA WAKAF PRODUKTIF UNTUK KEGUNAAN KOMERSIAL DALAM PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH
Bukhori Fakultas Hukum, UNSUR Cianjur, Indonesia Email: bukhoriunsuruin@gmail.com

## Abstrak
Fenomena  hukum  pengalih  fungsi  harta  wakaf  produktif  ini  dilihat  dari  permasalahan perubahan kebijakan tata ruang suatu daerah,pengecualian berlakunya larangan pengalih fungsi tanah wakaf. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tujuan  hukum alih fungsi harta  wakaf  kegunaan  komersial  dalam  prespektif  muamalah;  diperbolehkan  atau  tidak adanya  pengalih  fungsian  harta  wakaf  dalam kegunaan  kmersil  dalam  pandangan  islam atau  dalam  peraaturan  pemerintah  indonesia.  metode  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini adalah  metode  studi  pustaka (library research). jenis pendekatan yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  bahwa  wakaf  sebagai  sarana mewujudkan  kesejahteraan  sosial  dan  sekaligus  modal  dalam  perkembangan  dan kemajuan  agama  Islam.  Analisis  hukum  pengalihan  harta  wakaf  produktif  dalam  prespektif fiqih  muamalah,  sebagian  ulama  berpendapat:  Abu  Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Hanabillah membolehkan  adanya  pengalihan  harta  wakaf  produktif  untuk  kegunaan  komersial  dengan syarat yang dialih fungsikan hanya sedikit dan tidak merubah status.Tidak menghilangkan wujud    tempat  atau  harus  ditukar  dengan  tempat  yang  lain  dan  proses  alih  fungsinya harus ada unsur maslahah.Sedangkan menurut madzhab Imam Syafi’iyah mengharamkan adanya pengalihan harta wakaf produktif karena harta wakaf itu bersifat kekal dan sudah menjadi milik Allah dan kembali kepada Allah SWT.
Kata Kunci: harta , komersial, produktif, wakaf

## Abstract
The  legal  phenomenon  of  the  function  of  a  productive  Waqf  property  is  seen  from  the problem of changing the spatial policy of an area, the exclusion of the function of the Waqf land switch. This research aims to determine the purpose of the law over the function of the Waqf of commercial use in the presence of the Muamalah; The possibility or absence of a switch of the Waqf property in the use of Kmersil in Islamic view or in the regulation of the  Government  of  Indonesia.  The  method  used  in  this  paper  is  the  library  research method. Types of approaches used are qualitative descriptive. The results concluded that Waqf  as  a  means  of  realizing  social  welfare  and  the  capital  in  the  development  and progress of Islam. Analysis of the  transfer  of  productive  Waqf  property  in  the  fiqh  of  the jurisprudence,  some  scholars  argue:  Abu  Hanafiyah,  Malikiyah  and  Hanabillah  allow  the transfer  of  Waqf  of  productive  property  for  commercial  use  with  the  conditions  being removed Enable only a few and not change the status. It does not eliminate the existence of the place or should be exchanged with other places and the process over the function should  be  the  element  of  Maslahah.  Meanwhile,  according  to)  the  Madhhab  Imam Syafi'iyah Prohibition of the transfer of Waqf property productive because the property of the Waqf is eternal and has become the property of Allah and return to Allah SWT. Keywords: treasure, commercial, productive, Waqf

## PENDAHULUAN

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam
Prespektif Fiqih Muamalah
Wakaf adalah salah satu intuisi pranata social Islam yang mengandung nilai social   ekonomi.   Sebagai   kelanjutan   dari  ajaran   Tauhid,   yang  berarti bahwa segala  sesuatu  berpuncak  pada  kesadaran  akan  adanya  Allah  SWT.  Prinsif kepemilikan harta dalam ajaran  Islam  menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya  dikuasi  oleh  sekelompok  orang.  kajian  wakaf  sebagai  pranata  social merujuk  pada  tiga  corpus:  pertama:  wakaf  sebagai  lembaga  keagamaan  kedua: wakaf  sebagai  lembaga  yang  di  atur  oleh  negara,  dan  ketiga:  wakaf  sebagai lembaga  kemasyarakatan  atau  suatu  lembaga  yang hidup dalam masyarakat. 1
Wakaf  telah  di  syari’atkan dan  telah  di  praktikan  oleh  umat  Islam seluruh dunia  sejak  zaman  Nabi  Muhammad  SAW  sampai  sekarang,  termasuk  oleh masyarakat  Islam  di  negara  Indonesia.  Karenanya  perwakafan  merupakan  salah satu masalah yang penting dalam rangka hubungan antara hukum   Islam   dengan hukum    Nasional. 2 Secara    terminologis  dalam  hukum  Islam,  menurut    definisi yang    paling    banyak    diikuti,  wakaf  di  definisikan  sebagai  “melembagakan  suatu benda  yang  dapat  diambil  manfaatnya  dengan  menghentikan  hak  bertindak hukum  pelaku  wakaf  atau  lainnya  terhadap  benda  tersebut  dan  menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan”.  Ada  pula  yang  mendefinisikan  wakaf  sebagai  “menahan  suatu  benda untuk  tidak  pindah  milikkan  buat  selama-  lamanya  dan  mendonasikan  manfaat (hasil-nya)  kepada  orang-orang  miskin  atau  untuk  tujuan-tujuan  kebaikan.Wakaf dalam  perspektif  sejarah  Islam (al-  târih  al-islâmi), tidak  dapat  dipisahkan  dari pembicaraan tentang perkembangan hukum Islam dan esensi misi hukum Islam. Pelaksanaan  ibadah  wakaf  adalah  sebuah  contoh  yang  konkrit  atas rasa keadilan  sosial,  sebab  wakaf  merupakan  pemberian  sejumlah  harta  benda  yang sangat    dicintai    diberikan    secara    cuma-cuma    untuk    kebajikan    umum.  Islam adalah agama  yang universal  dilengkapi  oleh Allah SWT  dengan segala perangkat aturan  dan   bimbingan,  baik  dalam  rangka   membina   hubungan dengan Allah SWT  sebagai  pemelihara  sekalian  alam,  maupun  antara  sesama  hambanya,  atau hubungan  hambanya  dengan  alam  lingkungan.  Salah  satu  perangkat  aturan tersebut adalah yang mengatur kehidupan masyarakat  dalam membentuk Ibadah Ijtima‟iyah berupa wakaf. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam.
Disisi  lain  wakaf  juga  bertujuan  untuk  membina  dan  meningkatkan
1 Juhaya  S Praja, Perwakafan  di Indonesia  Sejarah  Pemikiran  dan  Perkembangannya (Bandung : Yayasan Piara, 1997 ), hal 1
2 Siah  Khosyi‟ah, Wakaf  dan  Hibah  Prespektif  Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya  diIndonesia (Bandung:Pustaka Setia,2010), hal 59

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
ketaqwaan  baik  bagi    sipemberi    dan  penerima  wakaf  itu  sendiri,  agar  benar- benar  dapat  memelihara  dan  menjalankan  amanah  wakaf  sesuai  dengan  hukum dan  tujuan  wakaf,  supaya  amalana  wakaf  selalu  mengalir  selama  harta  wakaf tersebut  dimanfaatkan.  Jadi    mayoritas    fuqaha    sepakat    pada    wakaf    benda yang    bersifat    kekal  (perpetual)  atau  setidaknya  terus  ada  sepanjang  usia  harta tersebut, seperti bangunan, kuda, unta dan lain  lain. Sedangkan  kelompok Maliki juga  membolehkan  wakaf  yang  bersifat  temporer.  Argumentasi  yuridis  yang menyatakan  bahwa  wakaf  adalah  salah  satu  syari‟at  Islam  telah  disebutkan  di dalam Al-qur‟an pada Surah Ali Imran ayat 92 sebagai berikut :
“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu  menafkahkan  sehahagian  harta  yang  kamu  cintai.  Dan  apa  saja yang  kamu  nafkahkan  maka  sesungguhnya  allah  mengetahuinya.”  (Q.S.  al- imran : 92).
Di samping  mengemukakan   dalil  atau  dasar   hukum  dan  al-Quran,  para fuqaha  yang  menyandarkan  masalah  wakaf  pada  hadist  atau  sunnah  nabi.  Di anataranya yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah:
“ Dari    Abu    Hurairah,    Nabi    SAW.    Bersabda,    pabila    manusia    telah meninggal  dunia  maka  terputuslah  semua  amak  perbuatannya  kecuali tiga perkara  yaitu  sedekah  amal  jariah,  atau  ilmu  yang  bermanfaat,atau anak saleh yang mendoakan untuknya. 3
Wakaf  produktif  adalah  sebagaimana  diketahui,  bahwa  tanah  wakaf  atau bagunan  saja  tidak  akan  mengahsilkan  seperti  yang  diharapkan  apabila  tidak diolah dengan pengairan, pupuk, bibit san pemeliharaan. Inilah biaya yang nyata- nyata  harus  dikeluarkan  atau  disebut  juga  sebagai  investasi  adalah  pendapatan yang  diharapkan  dapat  menutup  biaya  investasi  dan  pemeliharaan.  Hitungan pendapatan inilah yang diharapkan yang menjadi study kelayakan ekonomi suatu proyek  harta  wakaf.  Kaitannya  dengan  kata  “ produktif ”  bahwa  dalam  ilmu manajemen  yang  disebut  dengan   manajemen  produksi/operasi. Operasi  atau produksi  berarti  proses  pengubahan/transformasi input menjadi output untuk menambah nilai atau manfaat lebih. 4
Wakaf  produktif  secara  terminologi  adalah  transformasi  dari  pengelolaan
3 Siah  Khosyi‟ah, Wakaf  dan  Hibah  Prespektif  Ulama  Fiqh  dan  Perkembangannya    di Indonesia (Bandung:Pustaka Setia,2010), hal 24
4 Yusuf, Muhammad, (2009). Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat , (Semarang: Badan Wakaf Nusantara)

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam
Prespektif Fiqih Muamalah
wakaf  yang  profesional  untuk  meningkatkan  atau  menambah  manfaat    wakaf. Sedangkan Muhammad    Syafi’i    Antonio mengatakan    bahwa  wakaf  produktif adalah  pemberdayaan  wakaf  yang  ditandai  dengan  ciri  utama,  yaitu:  pola manajemen  wakaf  harus  terintegrasi,  asas  kesejahteraan nazir, dan  asas transformasi  dan  tanggungjawab.  Wakaf  memainkan  peran  ekonomi  dan  sosial yang    sangat   penting   dalam   sejarah   Islam,   wakaf   berfungsi   sebagai sumber pembiayaan  bagi  masjid-masjid,  sekolah-sekolah,  pengkajian  dan  penelitian, rumah-rumah  sakit,  pelayanan  sosial  dan  pertahanan. 5
Sedangkan  di  Indonesia  perwakafan  sudah  ada  sejak  lama,  yaitu  sebelum Indonesia  merdeka,  karena  di  Indonesia  dulu  pernah  berdiri  kerajaan-kerajaan Islam. Wakaf erat kaitannya dengan masalah social, ekonomi, wakaf harus dikelola secara  produktif  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  membantu  pemerintah  dalam  meningkatkan kesejahteraan  dan  taraf  hidup  masyarakat.  Wakaf  Produktif  pada  umumnya berupa  tanah  pertanian  atau  perkebunan,  gedung-gedung  komersial,  dikelola sedemikian  rupa  sehingga  mendatangkan  keuntungan  yang  sebagian  hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut.
Sehingga  dengan  demikian  harta  wakaf  benarbenar  menjadi  sumber  dana dari masyarkat untuk masyarakat. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama  masa  kini  adalah  bentuk  wakaf  uang  memang  belum  lama  dikenal  di Indonesia. Permasalahan jika suatu ketika karena perubahan kebijakan tata ruang suatu  daerah,  dimana  kawasan  yang  di  dalamnya  terdapat  tanah  wakaf  tidak memungkinkan  untuk  dipertahankan,  bisakah  situasi  demikian  menjadi pengecualian  berlakunya  larangan  peralihan  tanah  wakaf.  Problema  Hukum lainnya  selain  dalam  ranah  hukum  publik  dengan  alasan  perubahan  rencana tata    ruang    wilayah    dan    kebutuhan    tanah  untuk    pembangunan    kepentingan umum,    banyak    perbuatan    hukum    dalam    ranah    perdata    yang    dilakukan masyarakat  yang  mengakibatkan  beralihnya  penguasaan  yuridis  hak  atas  tanah wakaf. 6
Dalam kasus pengalihan tempat asrama mahasiswa Sunan Giri Rawamangun tidak  menyalahi  aturan  hukum  Islam  dan  Undang-Undang  perwakafan    di Indonesia  terbukti  disana  hanya  mengganti  bentuk  dan substansi harta wakaf ke  bentuk  yang baru,  karena  bentuk  dan  substansi  yang lama tetap masih status harta wakaf hanya saja tujuan dan fungsinya dirubah supaya lebih bermanfaat dan
5 Mohammad  Daud Ali , Sistem  Ekonomi  Islam Zakat  dan  Wakaf (Jakarta:  Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hlm. 84-88.
6 Agustianto,  (2010). Wakaf  Uang  dan  Peningkatan  Kesejahteraan  Umat (Artikel  Zona Ekonomi Islam), di publikasikan pada Agustus, 2010.

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
berguna dan lebih memberikan pahala bagi wakif dan  pengelolanya  yang  semula fungsinya  untuk  tempat  tinggal  dirubah  ke fungsi tempat pendidikan yang lebih bermanfaat. 7
Kalau  kita  telaah  dalam  kasus  ini,  asrama  mahasiswa  Sunan  Giri Rawamangun  yang  lama  masih  tetap  bangunannya  dan  tetap  dipergunakan dengan      lebih      bermanfaat      dan      tidak      dijual      atau      ditukar      yang      tidak diperbolehkan  oleh  hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perwakafan  Nomor  41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 40 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  2006  yang  sudah diterangkan  diatas hanya  pengurus atau  pengelola  membangunkan tempat   yang baru   yang   dipergunakan   sebagai    asrama   atau   tempat   tinggal sebagai fungsi harta wakaf yang lama.
Ajaran  wakaf  ini  terus  berkembang  di  Indonesia,  baik  pada  masa  dakwah prakolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial pada masa Indonesia merdeka. Salah  satu  lembaga  ekonomi  Islam  yang  sangat  berperan  dalam  pemberdayaan ekonomi  umat  adalah  wakaf.  Dalam  sejarah,  wakaf  telah  memerankan  peran penting  dalam  pengembangan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  masyarakat.  Hal-hal yang  paling  menonjol  dari  lembaga  wakaf  adalah  peranannya  dalam  membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode   pada   dasarnya    berarti   cara    yang  digunakan   mencapai tujuan oleh karena itu metode ini yang digunakan dalam tulisan ini, adalah metode   studi pustaka (library  research) .    Jenis    pendekatan  yang  digunakan  adalah  deskriptif kualitatif.
Jenis data
Sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka jenis  data yang  dikumpulkan  dalam  penulisan  ini  adalah  data  kualitatif:  data  yang digambarkan  dengan  kata-kata  atau  kalimat.  Jenis  data  tersebut,  kemudian diklasifikasikan  sesuai  butir-butir  pertanyan  yang  diajukan,  serta  menghindarkan dari  jenis  data  yang  tidak  releven  dengan  pertanyaan  tersebut  walaupun  di mungkinkan penambahan sebagai pelengkap.

## Sumber data
7 Qahaf Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif , (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar Grup,2007), hal 60

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
Sumber  data  yang  dihimpun  dalam  penyusunan  tulisan  ini  terdiri  dari  dua macam sumber data, yaitu:
Sumber  data  primer  ialah  sumber  data  yang  pokok  yang  dijadikan rujukan  utama.  Dalam  penelitian  ini  sumber  data  primer  adalah  buku-  buku, Jurnal dan Skripsi.
Sumber  data  sekunder  ialah  sumber  data  pendukung  artinya  literatur yang mendukung atau melengkapi terhadap sumber data primer, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

## Teknik Pengumpulan data
Sebagai  suatu  penelitian  normatif  yang  bersumber  pada  bahan  bacaan, maka  teknik  pengumpulan  data  dalam  tulisan  ini  dilakukan  dengan  cara penelaahan  naskah,  terutama  berupa  studi  kepustakaan.  Teknik  ini  disesuaikan dengan  metode  penelitian  yang  digunakan.  Selanjutnya,  data-  data  tersebut dapat  di  identifikasikan  untuk  membentuk  suatu  rumusan  data  yang  relevan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan.
Analisis data
Setelah seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini terkumpul maka  selanjutnya  data-data  tersebut  diuraikan  melalui  dua  tahapan. Pertama, data-data  yang  telah  terkumpul  tersebut  diseleksi,  kemudian  diklasifikasikan sesuai  dengan  tema  pokok  masalah  penelitian. Kedua, sejauh  keadaan memungkinkan  akan  diusahakan  untuk  membandingkan  pemikiran  dan  ide-ide para pemikir lainnya.

## HASIL PEMBAHASAN PENELITIAN
Konsep Wakaf Produktif pada dasrnya dilandasi oleh ketidak puasan pihak pemerintah    (deprtemen    Agama)    terhadap    pengelolaan    harta    wakaf  yang dilakukan  oleh  para  nadzir  yang  berjalan  sekarang  ini.  Ketidakpuasan  tersebut kemudian  memicu  pemerintah untuk  memperbaikinya  dengan paradigma wakaf produktif,  antara  lain  dengan  membentuk  undang-undang  tentang  wakaf.  Jika dihubungkan  antara  konsep  “produksi”  dengan  ketidakpuasan  pemerintah  atas pengelolaan  wakaf  yang  dilakukan  oleh  para  nadzir,  definisi  wakaf  produktif secara  terminology  adalah  transformasi  dari  pengelolaan  wakaf  yang  alami menjadi  pengelolaan  wakaf  yag  profesional  untuk  meningkatkan  atau menambah manfaat wakaf. 8 Konsep wakaf perlu dikaji ulang, baik terkait dengan
8 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif , (Bandung :Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 15

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam
Prespektif Fiqih Muamalah
benda-benda yang boleh  diwakafkan  maupun  dengan  transaksi  dan  sasarannya. Pada  masa  silam  pola  hidup  masyarakat  umumnya  agraris,  perekonomian terutama  di  pedesaan    didominasi    oleh    sektor-sektor    pertanian,    peternakan dan perkebunan sehingga tidak aneh apabila di masyarakat ditemukan aset wakaf berupa  tanah  dan  bangunan.  Berbeda  dengan  pola  hidup  masyarakat  modern atau  masyarakat  industri,  mereka  umumnya  tidak  memliki  lahan  yang cukupuntuk  berwakaf,  tetapi  memiliki  penghasilan  rutin  setiap  bulan. Disamping  itu,  lahan-lahan  pertanian  di  pinggiran  kota  sekarang  telah  berubah menjadi  sentra-sentra  industri  dan  pusat-pusat  pemukiman.  Dengan  demikian, ekselarasi wakaf melalui sektor pertanahan menjadi sangat sempit.
Perlunya  rekonstruksi  konsep  fiqh  wakaf,  diamati  oleh  Uswatun  Hasanah, staf  pengajar  Program  Pascasarjana  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia, didasarkan  salah  satunya  pada  pengelolaan  wakaf  di  Indonesia  yang  sangat memprihatinkan.  Ia  menunjukkan  bahwa  karena  faktor  ketidakprofesionalan dalam penanganan harta benda wakaf, banyak  yayasan pendidikan  yang berasal dari  harta  benda  wakaf  terlantar.  dan  tidak  berkembang  atau  bahkan  “gulung tikar‟‟.  Yayasan  semacam  ini,  di  Indonesia  jumlahnya    sangat    banyak.    Inilah salah  satu  ide  dasar  munculnya  istilah wakaf produktif.
Kesadaran    masyarakat    untuk  mengamalkan    tingkat    religiusitasnya dengan cara wakaf memang cukup tinggi. Namun sayangnya, banyak aset wakaf yang  tingkat  pendayagunaannya  stagnan,  dan  tidak  sedikit  yang  tidak berkembang  sama  sekali.  Penyebabnya  adalah  umat  Islam  pada  umumnya mewakafkan  tanah,  namun  kurang  memikirkan  biaya  operasional  sekolah, sehingga  yang  harus  dilakukan  adalah  pengembangan  wakaf  produktif  untuk mengatasi    hal    tersebut.    Pilihan    menganut    manajemen    modern    menjadi niscaya    dan    harus    dilakukan    serta    kelaziman    bahwa    harta    benda    wakaf adalah  hanya  harta  benda  tak  bergerak  harus  segera  diubah  bahwa  harta benda  wakaf bergerak juga  bisa  diwakafkan dan potensial  untuk dikembangkan. Keterikatan  dengan  pemahaman  yang  diyakini  dan  kualitas nadzir   yang   tidak futuristik    dalam    mengelola    aset    wakaf    menyebabkan  potensi  harta  wakaf tidak berkembang semestinya. 9
Persoalan lain yang terkait dengan implementasi hukum perwakafan adalah karena  institusi  wakaf  di  Indonesia  belum  dikelola  dengan  kerangka  kerja profesional.  Sebagai  akibatnya,  cukup  banyak  lembaga  keagamaan  dan  yayasan pendidikan  yang  terlantar   pengelolaannya.   Hal    ini    disebabkan  karena   pada umumnya    pihak    wakif    hanya    mewakafkan    sebidang    tanah  kosong  untuk
9 Republika, 30 April 2004, “ Perlu Rekonsepsi Fikih Wakaf ”.

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
pembangunan  sarana  peribadatan  atau  pendidikan  tanpa  memikirkan  biaya pembangunan  dan  operasionalnya.  Selanjutnya  diserahkan  kepada  pengelola atau  nadzir  yang  bekerja  secara  sambilan,  bukan  sebagai  pekerja  khusus  yang diserahi  tugas  untuk  mengelola  institusi  wakaf  yang  mendapat  imbalan  dari pekerjaannya itu.
Ulama  fikih  memberikan  konsep  wakaf  yang  berbeda  sesuai  dengan perkembangan  masyarakatnya.  Imam  Abu  Hanifah  menyatakan bahwa transaksi wakaf  sama  dengan  pinjaman  ( ariyah ). Untuk  mendukung pendapatnya  ini  Abu Hanifah  mensyaratkan  wakaf  berupa  benda  kongkrit  (al-„ain)  yang  memiliki karakter  lestari  dan  berupa  benda  tidak  bergerak,  bukan  berupa  benda bergerak  dan  bukan  berupa  manfaat  atau  jasa.  Menurut  pandangannya  benda bergerak memiliki  karakter tidak  lestari,  oleh karena  itu tidak  boleh  diwakafkan, kecuali  apabila  mengikuti  benda-benda  tidak  bergerak.  Apabila    seseorang mewakafkan    sawah    atau    kebun    kemudian  mewakafkan  traktor  serta peralatan  lain  yang  digunakan  untuk  membajak  atau      memanen,      maka hukumnya   boleh.
Demikian      pula      mewakafkan  mushalla  beserta  hamba  sahaya  yang mengurus  dan  menjaga  kebersihannya,  hukumnya  boleh.  Selanjutnya  Imam Muhammad  dan  Abu  Yusuf  membolehkan  wakaf  kuda  dan  senjata  yang digunakan untuk peperangan. Kedua   murid   Abu   Hanifah   ini   menggunakan istihsan      sebagai      dasar  hukumnya,  bukan  qiyas,  karena  menurut  qiyas  tidak boleh,  mengingat  wakaf  menurut  mereka  ialah  untuk  selama-lamanya (mu‟abbad), sedangkan  benda-benda  tersebut  tidak  memiliki  persyaratan  yang dimaksudkan.  Mereka  mengemukakan  alasan  dengan  kasus  Abbas,  paman  Nabi dan Khalid yang mewakafkan beberapa baju besi untuk kepentingan perang yang kemudian dicabut kembali.
Permasalahan  tanah  dalam  Islam  tak  jauh  dari  permasalahan  perwakafan tanah  yang  tak  kunjung  selesai  dalam  perdebatannya,  antara  lain  mengenai bahwa  tanah  wakaf  tak  boleh  berubah  wujudnya  dan  peruntukkannya    (di    alih fungsikan) walau sudah habis atau sudah tidak sesuai lagi dengan  perkembangan zaman    dan  ada    yang  memperbolehkan  dengan  alasan  tidak  di  pergunakan untuk  kegiatan  komersial  seperti  membangun laundry ,    rumah    makan    yang bersipat    komersial  (keuntungan  pribadi)  tetapi  apabila  selama  peruntukkan tanah  wakaf  itu  fungsinya  masih  dirasakan  masyarakat  secara  keseluruhan walaupun  berubah  bentuknya,  misalnya  pada  saat  diwakafkan  tanah  tersebut didirikan  rumah  ibadah  kemudian  dialikan  menjadi  sekolah    yang    secara    tidak langsung  bisa dirasakan masyarakat luas.

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
Praktek   Pengelolaan   Alih   Fungsi   Harta   Wakaf   Produktif Komersial Penerimaan  wakaf  berdasarkan  literatur  sejarah  dilakukan  oleh  institusi Baitul  Mal.  Baitul  Mal  merupakan  institusi  dominan  dalam  sebuah  pemerintahan Islam  ketika  itu.  Baitul  Mal-lah  yang  berperan  secara  konkrit  menjalankan program-program    pembangunan    melalui    divisi-divisi    kerja  yang  ada  dalam lembaga  ini,  disamping  tugas  utamanya  sebagai  bendahara  negara  ( treasury house ).  Dengan  karakteristiknya  yang  khas,  wakaf  memerlukan  manajemen tersendiri  dalam  lembaga  Baitul  Mal.  Baitul  Mal  harus  menjaga  eksistensi  harta wakaf dan  keselarasannya dengan niat wakaf dari wakif. Sehingga dalam  konteks perekonomian  kontemporer  yang  tidak  (belum)  menjadikan  Baitul  Mal  sebagai institusi  negara  khususnya  di  indonesia,  diperlukan  modifikasi  institusi  dalam pengelolaan  wakaf  profesional  produktif  yang  menggelola  aset  wakaf  tidak  saja wakaf  fixed  asset tapi  juga cash  waqf ini. Wakaf asset tetap ( fixed asset ) yang paling dominan  di  Indonesia  adalah  dalam  bentuk  tanah  berikut  ini  penulis  ajukan  usulan bagaiman pengelolaannya terutama untuk tanah-tanah wakaf produktif strategis.
Secara  teoritis, Islam mengakui bahwa  tanah (semua unsur tanah, termasuk tanah  wakaf  produktif  strategis)  sebagai  faktor  produksi.  Dalam  hazanah pemikiran   klasik   yang   masih relevan   dengan   masa  sekarang  ini, bahwa   tanah yang dianggap sebagai suatu faktor produksi penting mencakup  semua  sumber daya  alam  yang  digunakan  dalam  proses  produksi,  seperti  permukaan  bumi, kesuburan  tanah,  sifat-sifat sumber  daya  udara,  air  mineral  dan  sebagainya. Hal ini  mungkin  saja  dapat  menimbulkan  konflik  antara  pihak  wakif  atau  ahli warisnya dengan pihak nazir (pengelola wakaf). Apabila hal ini terjadi, implikasinya dapat  merugikan  pihak  pemberi  wakaf  ataupun  penerima  wakaf  itu  sendiri.
Pendapat yang menyatakan bahwa benda wakaf mesti dipertahankan   wujud   dan pemanfatannya harus tetap sesuai dengan tujuan yang telah diikrarkan oleh wakif kendatipunsebagian  bendanya  telah  rusak,  secara  positif  memberikan  jaminan kelanggengan pemanfatanharta wakaf sesuai dengan kehendak si wakif.
Namun  secara  negatif  akan  menyebabkan  hartawakaf  tidak  dapat dikembangkan  atau  dilakukan  modifikasi  agar  dapat  memberikan  manfaatyang lebih besar demi kepentingan masyarakat umum, dan di samping itu mungkin juga terjadi  tindakan  penyia-nyiaan  atau  penelantaran  harta  wakaf  karena  tidak dapatdimanfaatkan    lagi    akibat    perubahan    dan    kerusakan    benda  wakaf    itu sendiri.  Oleh  karena  itu,  tanah  wakaf  yang  dianggap  strategis  harus  dikelola secara  Produktif  dalam  rangka    meningkatkan    nilai    wakaf  untuk  kesejaht e r a a n umum.  Bentu  k  p  e  n  gelolaa  nn  ya  diwujudkan  dalam  bentuk  usaha pengembangan dan pemberdayaan yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa.

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
Pola  pengelolaan  tanah  wakaf  strategis  melalui usaha-usaha  produktif  bisa dilakukan  sebagaimana  jika  nazhir  wakaf  memiliki  dana  yang c u k u p u n t uk  m em bi a ya i  o pe r a si o nal  u sa ha .  Sementara  pada  umumnya,  para  wakif      yang menyerahkan    tanah    kepada    nazhir    tidak    disertai  dengan  unsur pembiayaan    usaha    yang  dimaksud.  Memang  ini    menjadi    kendala  yang cukup serius ketika  tanah-tanah tersebut  akan dikelola secara  produktif.  Kalau lah  misalnya  sebagian  tanah  wakaf d i j u a l   d a n   d a n a h a s i l   p e n j u a l a n n ya   u n t u k pembiayaan  usaha,  maka    secara    otomatis  akan  mengurangi  nilai  wakaf dalam  tataran  nominal  pemberian  awalnya  dan      hal  ini  masih  menjadi kontroversi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  maka diperlukan    pihak  ketiga  yang    mau  bekerjasama  dengan  nazhir-nazhir  yang  ada bersama  dengan  lembaga  penjamin.  Lembaga  penjamin  ini  sangat  dibutuhkan ketika  prospek  usahanya      ternyata  mengalami  kerugian  yang  sangat  tidak diharapkan dalam pengelolaan wakaf.
Se d a n g kan  h a r t a ya n g  t e l a h d i w a k a f k a n  mempunyai sifat abadi  yang tidak boleh kurang. Ada   sebuah   institusi   wakaf   yang   berhasil   dieksplorasi dari masyarakat dan dikelola secara modern serta diberdayakan melalui lembaga- lembaga  ekonomi  syari‟ah sehingga  berkembang  pesat  dan  mampu  membiayai proyek-proyek  keagamaan  serta  menjadi  salah  satu  instrumen  kontributif terhadap  kesejahteraan  masyarakat,  yaitu  Lembaga  wakaf  Pondok  Modern Darussalam  Gontor  Ponorogo.  Badan  wakaf  Pondok  Modern  Darussalam  Gontor berhasil menghimpun dana (fund rising) tidak terbatas pada tanah dan bangunan (property)  tetapi  menerima  wakaf  uang  (cash  wakaf)  yang  berasal  dari  para aghniya  dan  wali  santri,  dan  menerima  wakaf  jasa  pelayanan,  terutama  dari alumni  yang  secara  suka  rela  menyatakan  kesediaannya  untuk  mengabdi  ke pondok Gontor.
Praktek  Wakaf  Gontor  berawal  dari  wakaf  para  pendiri  pondok  (Trimurti) yang mewakafkan harta milik mereka untuk kepentingan pendidikan  dan  dakwah Islamiyah.    Pengelolaannya    diserahkan    kepada  sebuah  lembaga  yang  dibentuk khusus  untuk  itu  yang  diberi  nama  “Badan  Wakaf  Pondok  Modern  Darussalam Gontor”. Badan wakaf berupaya memberdayakan  aset  wakaf  dengan  membuka unit-unit  usaha  dan  pusat- pusat perbelanjaan yang dikendalikan dengan sistem manajemen modern. Pondok Modern Darussalam Gontor sekarang telah memiliki modal  usaha  yang  besar  mencapai  ratusan  miliar  rupiah  dan  memiliki  unit-unit usaha  yang  banyak.  Menurut  laporan  Abdullah  Syukri  Zarkasyi,  unit-unit  usaha milik pondok   di   bawah   koordinasi   Kopontren   berjumlah   25   buah,   bahkan mencapai  50  buah  apabila  menghitung  sub-sub  unit  yang  tersebar  di  pondok- pondok cabang. Diantaranya berupa pabrik penggilingan padi, pabrik es, pabrik air

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
minum,  percetakan,  wartel,  waserda,  toko  buku,  toko  bahan  bangunan,  apotek, jasa angkutan, penginapan, balai kesehatan dan beberapa kantin. Penghasilan dari unit-unit usaha ini, Pondok Modern Darussalam Gontor setiap tahun memperoleh keuntungan  bersih  lebih  dari  6  milyar,  dan  pada  tahun  2009  naik  mencapai  15 milyar  rupiah  yang  digunakan  untuk  memfasilitasi  pengembangan  pondok, menggaji  guru  (ustadz),  dosen,  karyawan,  beasiswa  dan  kegiatan-kegiatan akademik lainnya.
Ulama fikih, dalam kasus wakaf, mengacu pada praktik wakaf Umar sehingga memberikan persyaratan yang ketat, benda yang diwakafkan harus berupa  benda- benda  konkrit  yang  memiliki  karakter  lestari  ( baqa’u  al-ain )  dan  memiliki manfaat  yang  berkelanjutan  ( dawam  al-manfaat )  serta  transaksinya  dituangkan dalam  bentuk  iqrar  dengan  memuat  pernyataan-  persyaratan  tertentu  yang bersifat  melepaskan  hak  untuk  jangka  waktu  yang  tidak  terbatas  ( muabbad ). Ulama  fikih  dengan  menggunakan  metode  qiyas  pada  wakaf  Umar  tersebut menentukan  persyaratan  wakaf  yang  rigid,  bahwa  benda-benda  wakaf  harus berupa  benda  tidak  bergerak  ( iqar ) seperti  tanah pekarangan atau tanah sawah. Selanjutnya  benda  wakaf  dikembangkan  berdasarkan  himbauan  Nabi  tentang investasi  akhirat dan hadits riwayat  Abu Hurairah  tentang  macam-macam  bentuk investasi  yang  difahami  melalui  metode  al-mashlahah  dan  maqashid  al-syari‟ah sehingga  benda  wakaf  meliputi    pendirian    lembaga    pendidikan,  lembaga pelatihan,  perpustakaan,  peribadatan,  panti  sosial,  penggalian  sumber  air,  infak dan sedekah yang mendukung biaya operasionalnya.
Ulama  fikih  dengan  mengacu  pada  praktik  wakaf  Umar  menetapkan persyaratan-persyaratan  wakaf  yang  sangat  ketat.  Persyaratan-persyaratan tersebut  dilihat  dari  satu  sisi  memang  diperlukan,  karena  barang  yang  memiliki likwiditas  rendah  dipandang  sebagai  benda  yang  memenuhi  persyaratan  wakaf dengan tujuan untuk menjamin tujuan wakaf, yaitu kelestarian  institusi  (baqa  al- „ain)  dan  keberlanjutan  manfaat  ( dawam  al- manfa‟at ). Akan  tetapi  dilihat  dari sisi  lain  persyaratan-persyaratan  tersebut  justru  mengakibatkan  terhambatnya perkembangan wakaf. Sebagai  bukti dapat   dikemukakan  bahwa   aset   wakaf  di masyarakat  hingga  saat  ini umumnya   berupa   tanah   dan   bangunan   (property) yang   secara   langsung dimanfaatkan oleh masyarakat (konsumtif), bukan berupa komoditas  yang  dapat  dikembangkan  melalui  unit-unit  usaha  dan  perdagangan, karena  wakaf  properti    mungkin    dianggap    oleh    masyarakat    sebagai    satu- satunya  benda yang sah diwakafkan.
Hukum  Alih  Fungsi  Harta  Wakaf  untuk  Kegunaan  Komersial  dalam  Prespektif Muamalah

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam
Prespektif Fiqih Muamalah
Hukum alih fungsi dalam agama Islam sebagai agama wahyu yang sempurna selalu  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  kepada  para  pemeluknya  untuk melakukan  amal  perbuatan  yang  baik  atau  amal  yang  saleh  dengan  berbagai macam  cara  yang telah  disyariatkan  dalam  agama Islam.  Satu  di  antara perbutan atau  amal  shaleh  tersebut  ialah  perbuatan  wakaf.  Hal  ini  sejalan  dengan terjemahan  hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Muslim  dari  Abu Hurairah: ‘’Sesungguhnya  nabi  Muhammad    SAW    telah    bersabda    :    Apabila seseorang  mati,  habislah amalnya ( tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu ), kecuali tiga  perkara, sedekah,   ilmu   yang   bermanfaat   dan    anak   yang    shaleh yang  mendoakan untuk ibu dan bapaknya”.
Alih    fungsi    tanah    wakaf    menurut    Undang-Undang    Nomor    41  Tahun 2004  Tentang  Wakaf  Terhadap  peralihan  atau  perubahan  status  tanah  wakaf adalah  tidak  dapat  dilakukan  perubahan,  baik  perubahan  status,  peruntukkan ataupun  penggunaan  selain  dari  pada  apa  yang sudah  ditentukan di  dalam  ikrar wakaf.  Akan  tetapi  tidak  ada  satupun  di  atas  dunia  yang  abadi.  Menurut kodratnya  segala  sesuatu  akan  berubah,  dan  bahkan  karena  kemajuannya  yang terjadi di dalam kehidupan manusia telah banyak dilakukan  perubahan.
Oleh    karena    itu    dalam    keadaan    tertentu,    seperti  keadaan  tanah  wakaf yang  sudah  tidak  seusai  lagi  dengan  tujuan  wakafnya  sebagaimana    yang  telah diikrarkan  oleh  wakif,  atau  kepentingan  umum  yang  menghendakinya,  maka perubahan  tanah    wakaf  dapat  dilakukan.  Hal  tersebut  di  atas  termasuk pengecualian  dari  jangkauan  ketentuan  tersebut.  Dengan  kata  lain  bahwa  jika sesuatu  keadaan  menghendaki  tanah  wakaf  dihadapkan  pada  kenyataan  di  atas dapat dilakukan suatu perubahan atasnya, baik perubahan status, peruntukkannya atau penggunaannya.
Hukum  Islam  pun  melarang  peralihan  tanah  wakaf,  permasalahan  jika suatu  ketika  karena  perubahan  kebijakan  tata  ruang  suatu  daerah,  dimana kawasan  yang  di  dalamnya  terdapat  tanah  wakaf  tidak  memungkinkan  untuk dipertahankan,  bisakah  situasi  demikian  menjadi  pengecualian  berlakunya larangan  peralihan  tanah  wakaf.  Problema  Hukum  lainnya  selain  dalam ranah hukum  publik  dengan  alasan  perubahan  rencana  tata  ruang  wilayah  dan kebutuhan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum,  banyak  perbuatan hukum  dalam  ranah  perdata  yang  dilakukan  masyarakat  yang  mengakibatkan beralihnya penguasaan yuridis hak atas tanah wakaf.
Hukum  merubah fungsi tanah yang semula berupa masjid menjadi halaman masjid  atau  tempat  parkir  untuk  kemaslahatan  masjid  tersebut.  Tentang  hal  ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Hukum tanah  yang  semula berfungsi    sebagai    masjid,    kemudian  berubah  menjadi  halaman  atau  tempat

## Hukum Alih Fungsi Harta Wakaf Produktif Untuk Kegunaan Komersial Dalam Prespektif Fiqih Muamalah
parkir. Menurut mayoritas madzhab Syafi‟i tidak boleh sedangkan menurut Imam Subki boleh, dengan Syarat: Yang dialih fungsikan hanya sedikit dan tidak merubah status; tidak menghilangkan wujud tempat atau  harus ditukar dengan tempat yang lain; dan proses alih fungsinya harus ada unsur maslahah.
Peraturan  dan  sanksi  terhadap  pelanggaran  tata  guna  lahan  fungsi  hunian menjadi  komersial  adalah:  Undang-Undang  Nomor  26  tahun  2007  tentang Penataan Ruang yang didalamnya diatur pelanggaran fungsi penggunaan bangunan akan  dikenakan  sanksi  administratif  berupa  denda  Rpl,5  miliar  atau  kurungan selama  3,5  tahun;  Peraturan  daerah  nomor  7  tahun  1991  tentang    ketentuan mendirikan  bangunan  di  DKI  Jakarta,  surat  keputusan  gubernur  nomor  1068 tentang  petunjuk  pelaksanaan  penertiban  bangunan.  Sedangkan  ancaman pidananya  diatur  dalam  peraturan  daerah  (perda)  nomor  1  tahun  2008  tentang perubahan atas ketentuan pidana dalam perda nomor 22 tahun 1999.

## SIMPULAN
Alih  Fungsi  Harta  Wakaf  dapat  dilakukan  selama  tidak  berubah bentuk aslinya  dan  tidak  berubah  kenama  lain  dari  harta  wakaf  tersebut.  Harta  wakaf yang ttelah dialih fungsikan ini harus menjadi harta yang lebih strategis, produktif dan    terpedayakan  untuk  kepentingan  Agama  dama  dan  Umat  Islam.  Dalam pengelolaan  dan  praktek  pengalih  fungsian  harta  wakaf  tidak  bisadi  alih  fungsikan kepada  kegunaan  komersial  karena  kegiatan  komersial  lebih  bersifat  kepada keuntungan peribadi  atau  kelompok, karena pada hakikatnya  harta  yang diwakafkan harus bisa menghasilkan sesuatu yang lebih   bermanfaat   dan   hasilnya   dapat bisa dirasakan oleh semua Alih  Fungsi  Harta  Wakaf  untuk  Kegunaan  Komersiak  dalam Prespek Fiqih Muamalah ada yang membolehkan da nada yang tidak.
Menurut  Ulama  Hanafiyah,  Malikiyah,  dan  Hanabillah  membolehkan penggantian  atau  perubahan  pemanfaatan  harta  wakaf  dengan  beberapa persyaratan,  seperti  apabila  harta  wakif  tidak  dapat  dipertahankan  sesuai dengan tujuan semula atau adanya manfaat yang lebih besar dari wakaf semula. Akan tetapi, golongan Syafi’iyah berpendapat wakaf mesti harus dipertahankan     meskipun  telah hancur.  pandangan  madzhab    Imam    Asyafi’i    yaitu    tidak    diperbolehkannya pengalih    fungsian  harta  wakaf  produktif  karena  dari  segi  adanya  bentuk penyerahan atau pelepasan benda atau harta wakaf   itu hanya ditujukan   kepada Allah SWT sehingga si harta itu menjadi milik-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA
Sirod, Said Agli. 1996. Al-Qur’an dan Terjemah. Bandung:Al-Ma’arif.
Al Mughni ma’a Syarah al Kabir Jilid 6
Ibn Qudamah, al-Mugni. t.th . (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 8:184 Ahmad, Idris. 1986. fiqh al-Syafi’iyah . Jakarta, Karya Indah.
Ahmad,  Rofiq.  1998. Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta  :  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Ali,  Mohammad  Daud . 1988. Sistem  Ekonomi  Islam  Zakat  dan  Wakaf. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
Basyir,  Ahmad  Azhari.  1987. Wakaf,  Izaroh  dan  Syirkah .  Bandung,  PT  Al- Ma’arif.
Djunaidi, Achmad (ketua). 2005. Paradigma Baru Wakaf Produktif di Indonesia .
Jakarta: Direktorat Perkembangan Zakat dan Wakaf Depag RI
Djunaidi,  Achmad  dan  Thobieb  al-Asyhar.  2007. Menuju  Era  Wakaf  Produktif . Jakarta: Mumtaz Publishing.
Hammad.   1995. Nazih,   Mu’jam   al-Mustalahat   al-Iqtisadiyyah   fi   Lugati   al- Fuqaha . Virginia:  al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikri al-Islami.
Khosyi’ah,    Siah.    2010. wakaf    dan    hibah    prespektif    ulama    fiqh    dan perkembangannya di Indonesia. Bandung:Pustaka Setia.
Luthfie,   Muhaemin.   2004. Paradigma   Baru   Wakaf   di   Indonesia .   Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
M.  Syaikh  Bin  Shalih  al-‘Utsaimin.  2005. Panduan  Wakaf,  Hibah,  dan  Wasiat . Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i.
Mubarok, Jaih. 2008. Wakaf Prosuktif . Bandung, Simbiosa Rekatama Media.
Muhammad  Abid  Abdullah  al  Kabisi.  2004. Hukum  Wakaf .  Jakarta:  IIMAaN Press.
Muhammad al-syarbini al-khatib, al-iqnal  fi hall  al-alfadz Abi  Syuza.  t.t. Dar al- ihya al-kutub: Indonesia.
Mundzir, Qahaf. 2005. Manajemen wakaf produktif . Jakarta: PT Khalifa.
Mundzir ,  Qahaf.  2007. Manajemen  Wakaf  Produktif . Jakarta  Timur: Pustaka  Al- Kautsar Grup.
Munzir, Qahaf .     2006. al-Waqf     al-Islami:     Tatawwuruhu,     Idaratuhu, Tanmiyyatuhu . Damaskus :Dar al-Fikr Praja,   Juhaya   S.   1992. perwakafan   di   indonesia   sejarah   pemikiran   dan perkembangannya. Tasikamalaya, IAILM Pondok Pesantren Suryalaya. Rasid, Sulaiman. 1994. Fiqih Islam . Bandung : Sinar Baru Algesindo.
Sudargo, Gautama. 1990. Tafsir Undang-Undang Pokok Agrarian. Bandung: Citra Aditya
Suhadi, Imam. 1985. Hukum Wakaf Indonesia . Yogyakarta: Dua Dimensi. Suhendi,Hendi. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada Sukirno,   Sadono.   1997. Pengantar   Teori   Mikroekonomi .   Jakarta:   PT   Raja
Grafindo Persada.
Taufik,   Hamami.   2003. Perwakafan   Tanah   dalam   Politik   Hukum   Agraria Nasional. Jakarta,Tata Nusa.
Yusuf, Muhammad. 2004. Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan
Ekonomi Umat . Semarang: Badan Wakaf Nusantara
Sumber Lain-lain:
. 1960. Undang-undang Nomor 5 Tahun pasal 15.
.  2003.  Komisi  Fatwa  MUI, Humpunan  Fatwa  majlis  Ulama  Indonesia . Jakarta :Dirjen Bimas Islam dan penyelenggaraan haji.
.   2007.   Departemen   Agama, Undang   undang   Nomor   41   Tahun   2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya .  Surabaya:Departemen  Agama  Kantor,Wilayah PropinsiJawa Timur.
.  PP.  No.  42  tahun 2006 tentang pelaksanaan  undang undang No  41  tahun 2004 tentang wakaf pasal 49 Ayat 1