Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  mengamanatkan bahwa  tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.  Ketentuan  yang  terdapat pada  Pasal  27  Ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  tersebut  secara  tegas  menyatakan bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  yang sama  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja merupakan bagian dari perlindungan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang menjadi  tanggung  jawab  negara  (R.  Joni Bambang, 2013).
Pembangunan ketenagakerjaan sebagai  bagian  integral  dari  pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan dalam  rangka  pembangunan  manusia Indonesia  seutuhnya  dan  pembangunan masyarakat  Indonesia  seluruhnya  untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri  tenaga  kerja  serta  mewujudkan masyarakat  sejahtera,  adil,  makmur,  dan merata,  baik  materiil  maupun  spiritual (Lalu  Husni,  2015).  Oleh  karena  itu, pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak  dan  perlindungan  yang  mendasar bagi  tenaga  kerja,  serta  pada  saat  yang bersamaan  dapat  mewujudkan  kondisi yang  kondusif  bagi  pengembangan  dunia usaha.
Pembangunan
ketenagakerjaan
mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.  Keterkaitan  itu  tidak  hanya dengan  kepentingan  tenaga  kerja  selama, sebelum,  dan  sesudah  masa  kerja,  tetapi
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
HASNATI 1 ; SANDRA DEWI 2 ; ANDREW SHANDY UTAMA 3
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : andrew.fh.unilak@gmail.com
Abstract : The problem of partners in community service activities is the lack of knowledge of the community of Lembah Damai Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City regarding the  protection  of  labor  rights  in  an  employment  agreement  based  on  Law  No.  13  of  2003 concerning Labor. The  solution offered  in this community service activity  is to  increase the community's knowledge of Lembah Damai Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City regarding the protection of labor rights in an employment agreement based on Law No. 13 of 2003 concerning Labor. The  implementation  method used  in community service activities  is to  use  lecture,  dialogue  and  discussion  methods  in  order  to  provide  legal  counseling.  The implementation of community service activities can be said to have been successfully carried out  and  the  benefits  can  be  felt  directly  by  the  participants,  namely  increasing  the community's  knowledge  of  Lembah  Damai  Village,  Rumbai  Coastal  District  of  Pekanbaru, regarding protection of labor rights in work agreements based on Law No. 13 of 2003 about Employment. This can be seen from the answers of the participants on the questionnaire given before  and  after  the  activity  was  carried  out.  Before  the  activity  was  carried  out,  of  the  25 participants,  only  10%  responded  that  they  knew  about  the  material  to  be  delivered. Meanwhile, after the activity was carried out, 75% of participants answered that they already knew the material presented.
Keywords: Law, Labor, Labor Rights
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama)
189
juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,  pemerintah,  dan  masyarakat. Untuk  itu,  diperlukan  pengaturan  yang menyeluruh  dan  komprehensif,  antara  lain mencakup  pengembangan  sumber  daya manusia,  peningkatan  produktivitas  dan daya  saing  tenaga  kerja  Indonesia,  upaya perluasan  kesempatan  kerja,  pelayanan penempatan  tenaga  kerja,  dan  pembinaan hubungan industrial (Lalu Husni, 2015).
Perlindungan terhadap hak-hak tenaga  kerja  merupakan  hal  yang  penting untuk  terus  dilakukan  oleh  pemerintah mengingat  tidak  semua  tenaga  kerja  yang mengetahui  hukum,  khususnya  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Secara  yuridis,  kedudukan  antara pengusaha  dan  tenaga  kerja  adalah  sama. Dalam  asas Equality  Before  the  Law diinterpretasikan  bahwa  pengusaha  dan tenaga  kerja  memiliki  kedudukan  yang sama  dalam  hukum.  Meskipun  demikian, secara  ekonomi  maupun  secara  sosial, kedudukan  antara  pengusaha  dan  tenaga kerja  adalah  berbeda.  Dari  sisi  ekonomi, pengusaha  memiliki  kedudukan  ekonomi yang  lebih  tinggi  dari  tenaga  kerja. Pengusaha  adalah  orang  yang  mempunyai modal  usaha  dan  berhak  untuk  menerima tenaga  kerja  sesuai  dengan  persyaratan yang telah ditetapkannya, sedangkan tenaga kerja  adalah  orang  yang  membutuhkan uang sehingga mengajukan lamaran pekerjaan kepada pengusaha untuk mendapatkannya.  Sejalan  dengan  itu,  dari sisi  sosial,  pengusaha  jelas  memiliki kedudukan  sosial  yang  lebih  terhormat dibandingkan  dengan  tenaga  kerja.  Oleh karena itu, hakikat dari hukum ketenagakerjaan  adalah  untuk  melindungi tenaga  kerja  dari  kemungkinan  terjadinya penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pengusaha (R. Joni Bambang, 2013).
Hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat  aturan,  baik  tertulis  maupun tidak tertulis, yang mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja di
satu  sisi  dan  penerima  kerja  di  sisi  yang lain (Hardijan Rusli, 2011). Tujuan utama diaturnya  hukum  ketenagakerjaan  adalah melaksanakan  keadilan  sosial  dalam bidang ketenagakerjaan dengan melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari pengusaha  agar  bertindak  sesuai  dengan nilai-nilai  kemanusiaan.  Pengusaha  dan tenaga  kerja  diberi  kebebasan  untuk mengadakan  perjanjian  karena  hukum ketenagakerjaan  bersifat  otonomi,  tetapi perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan
dengan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk  melindungi  hak-hak  tenaga  kerja (Asri Wijayanti, 2014).
Dalam  rangka  melindungi  hak-hak tenaga  kerja,  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan memberikan  hak  kepada  tenaga  kerja untuk  membentuk  serikat  pekerja/serikat buruh.  Fungsi  serikat  pekerja/serikat buruh yaitu (Asri Wijayanti, 2014):
1. Sebagai  pihak  dalam  pembuatan Perjanjian  Kerja  Bersama  dan penyelesaian
perselisihan
perburuhan.
2. Sebagai  wakil  dalam  lembaga kerja sama.
3. Sebagai sarana menciptakan hubungan
industrial yang
harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi.
5. Sebagai  perencana,  pelaksana,  dan penanggung jawab pemogokan buruh.
6. Sebagai wakil dalam memperjuangkan kepemilikan saham. Khalayak sasaran kegiatan
pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah masyarakat  Kelurahan  Lembah  Damai Kecamatan Rumbai
Pesisir Kota Pekanbaru.  Dari  observasi  ke  Kantor Lurah  Lembah  Damai  dan  wawancara yang  dilakukan  dengan  tokoh  masyarakat
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama)
190
Kelurahan  Lembah  Damai  yang  bernama Puji  Daryanto,  diketahui  bahwa  saat  ini sebagian  besar masyarakat  Kelurahan Lembah  Damai  bekerja  pada  perusahaan- perusahaan  kontraktor  dan  sub-kontraktor dari  PT  Chevron  Pasifik  Indonesia  yang berkedudukan di Kelurahan Lembah Damai
Kecamatan Rumbai Pesisir
Kota Pekanbaru.  Sementara  itu,  kontrak  PT Chevron  Pasifik  Indonesia  yang  akan berakhir  di  Indonesia  pada  tahun  2021 berdampak pada minimnya kegiatan operasional  perusahaan  yang  ditenderkan kepada  perusahaan-perusahaan  kontraktor dan sub-kontraktor, sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat Kelurahan  Lembah Damai yang kehilangan pekerjaannya. Permasalahannya adalah masyarakat  tersebut  tidak  mengetahui  hak- hak  tenaga  kerja  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Ket. :  Andrew  Shandy  Utama  sedang melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Lembah Damai yang bernama Puji Daryanto
Berdasarkan  analisis  situasi  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan  mitra dalam  pengabdian  kepada  masyarakat  ini yaitu  minimnya  pengetahuan  masyarakat Kelurahan  Lembah  Damai  Kecamatan Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru  mengenai perlindungan  hak-hak  tenaga  kerja  dalam perjanjian  kerja  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.  Oleh  karena  itu,  penting
untuk diadakan penyuluhan hukum mengenai  perlindungan  hak-hak  tenaga kerja  dalam  perjanjian  kerja  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.

## METODE
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah dengan  menggunakan  metode  ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka penyuluhan  hukum  tentang  peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah  Damai  Kecamatan  Rumbai  Pesisir Kota  Pekanbaru  mengenai  perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Metode  pendekatan  yang  ditawarkan  untuk menyelesaikan  permasalahan  mitra  dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah  dengan  melakukan  observasi  ke Kantor Lurah Lembah Damai guna menggali  beberapa  informasi  mengenai kondisi masyarakat. Setelah itu, melakukan wawancara dengan dengan tokoh
masyarakat Kelurahan Lembah Damai yang bernama  Puji  Daryanto  guna  mencari  tahu permasalahan  yang  sering  dihadapi  oleh masyarakat. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu  Lurah  Lembah  Damai  berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang  untuk  pelaksanaan  kegiatan  dan menghadirkan  masyarakat  sebagai  peserta kegiatan.
Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan  dengan  membagikan  kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari antusias peserta yang mengikuti kegiatan  dan  banyaknya  pertanyaan  yang diajukan oleh para peserta.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama)

## HASIL
Kegiatan
pengabdian kepada
masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  hari Minggu  tanggal  22  Desember  2019  dimulai pukul  14.00  WIB  sampai  dengan  selesai  di aula  Kantor  Lurah  Lembah  Damai  yang beralamat  di  Jl.  Lembah  Damai,  Rumbai Pesisir. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini  dihadiri  sebanyak  25  (dua puluh  lima)  orang  peserta.  Pelaksanaan kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini berjalan  dengan  lancar  karena  judul  yang diangkat  sesuai  dengan  permasalahan  mitra dan  kebutuhan  para  peserta.  Sikap  khalayak sasaran selama pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah baik  dan  antusias  dalam  memperhatikan materi  yang  dipaparkan  oleh  tim  pelaksana. Hal ini didukung oleh  Lurah  Lembah Damai yang memfasilitasi kegiatan dengan menyediakan  waktu,  tempat,  dan  fasilitas pendukung lainnya.
Ket. :  Kata  sambutan  dari  Lurah  Lembah Damai yang bernama Radinal Munandar
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan  langsung  oleh  para  peserta,  yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru  mengenai perlindungan  hak-hak  tenaga  kerja  dalam perjanjian kerja berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari jawaban  para  peserta  pada  kuisioner  yang diberikan  sebelum  dan  setelah  kegiatan
dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan,  dari  25  orang  peserta,  hanya 10%  yang  menjawab  telah  mengetahui mengenai  materi  yang  akan  disampaikan. Sedangkan,  setelah  kegiatan  dilaksanakan, 75%  peserta  menjawab  telah  mengetahui materi yang disampaikan.
Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat  ini,  tim  pelaksana  memaparkan materi  mengenai  hak-hak  tenaga  kerja berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan. Menurut  undang-undang  tersebut,  yang menjadi  hak-hak  bagi  tenaga  kerja  adalah sebagai berikut:
1. Mendapatkan  perlakuan  yang  sama tanpa diskriminasi.
2. Mendapatkan pelatihan kerja.
3. Menerima  waktu  kerja  yang  jelas dan  upah  kerja  lembur  apabila bekerja melebihi waktu kerja.
4. Mendapatkan  waktu  istirahat  kerja dan cuti.
5. Mendapatkan waktu untuk beribadah wajib. 6. Mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.
7. Menerima  penghasilan  yang  layak sesuai dengan upah minimum.
8. Menerima  jaminan  sosial  tenaga kerja.
9. Menerima  uang  pesangon  dan penghargaan  masa  kerja  apabila berhenti dan/atau diberhentikan
kerja.
Ket. :  Pemaparan materi penyuluhan hukum oleh Andrew Shandy Utama
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama)
192

## PEMBAHASAN
Kegiatan
pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para  peserta.  Tanggapan  positif  itu  dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari  salah  seorang  peserta  setelah  tim pelaksana  memaparkan  materi,  yaitu  peserta yang bernama Suratman mengajukan pertanyaan  “Bagaimana  cara  melaporkan apabila  ada  perusahaan  yang  menggaji karyawannya  di  bawah  UMK  di  Kota Pekanbaru?  Apakah  ada  sanksinya  untuk perusahaan tersebut?”
Menurut  Pasal  90  Ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang membayar  upah  lebih  rendah  dari  upah minimum.  Ketentuan  ini  menyatakan  secara tegas  bahwa  perusahaan  wajib  membayar upah  tenaga  kerjanya  sesuai  dengan  upah minimum  yang  berlaku  di  Kota  Pekanbaru sesuai  dengan  Keputusan  Gubernur  Riau Nomor:  Kpts.  1198/XI/2019  tanggal  21 November  2019  tentang  Upah  Minimum Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Riau  Tahun 2019,  yaitu  Rp  2.997.971,-  untuk  Kota Pekanbaru.
Apabila  ada  perusahaan  di  Kota  Pekanbaru yang  membayar  upah  tenaga  kerjanya  di bawah  Upah  Minimum  Kota  (UMK) Pekanbaru sebagaimana yang telah disebutkan  di  atas,  maka  tenaga  kerja  yang dirugikan  tersebut  dapat  melaporkannya kepada  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru dengan  cara  membuat  laporan  tertulis  pada Loket  Pengaduan  Ketenagakerjaan  di  kantor Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru  yang beralamat  di  Jl.  Samarinda  No.  29, Pekanbaru.
Setelah  memerima  laporan  pengaduan, pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru akan  segera  memprosesnya  dengan  cara melakukan  pemeriksaan  ke  perusahaan  yang telah dilaporkan tersebut untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  guna mencocokkannya  dengan  laporan  pengaduan yang ada. Apabila perusahaan yang dilaporkan  tersebut  terbukti  membayar  upah
tenaga  kerjanya  di  bawah  upah  minimum yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah, maka  Dinas  Tenaga  Kerja  Kota  Pekanbaru akan  memberikan  Surat  Peringatan  agar perusahaan  tersebut  mematuhi  peraturan yang berlaku.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 juga menegaskan bahwa sanksi pidana bagi perusahaan  yang  membayar  upah  tenaga kerja  di  bawah  upah  minimum  adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda  paling  sedikit  Rp  100.000.000,- (seratus  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
Ket. :  Pemaparan materi penyuluhan hukum oleh Andrew Shandy Utama
Selain  itu,  Jefrianto  juga  ada  mengajukan pertanyaan  kepada  tim  pelaksana.  Adapun pertanyaan yang diajukannya yaitu “Bagaimana  aturan  mengenai  tenaga  kerja lokal  untuk  masyarakat  yang  bertempat tinggal  di  sekitar  area  perusahaan?  Apakah ada peraturannya?”
Ket. :  Penyampaian pertanyaan oleh peserta yang bernama Jefrianto
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama)
193 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru  Nomor  4  Tahun  2002  tentang Penempatan  Tenaga  Kerja  Lokal  disebutkan bahwa  sebuah  perusahaan  yang  memiliki tenaga kerja dengan jumlah di atas 100 orang diwajibkan  untuk  merekrut  tenaga  kerja lokal.  Perusahaan  tersebut  diberi  jangka waktu  hingga  5  tahun  untuk  memenuhi komposisi bahwa 50% dari total karyawannya  diisi  oleh  tenaga  kerja  lokal. Bagi  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di sekitar area perusahaan, maka pihak perusahaan wajib merekrutnya untuk pekerjaan-pekerjaan  yang  tidak  memerlukan keahlian  khusus,  seperti cleaning  service , tukang  kebun,  penjaga  malam,  dan  lain sebagainya.
Apabila  ada  perusahaan  di  Kota Pekanbaru yang melanggar ketentuan- ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah  Kota Pekanbaru  Nomor  4  Tahun  2002  tentang Penempatan  Tenaga  Kerja  Lokal,  maka diancam  dengan  pidana  kurungan  maksimal 6  (enam)  bulan  dan  denda  maksimal  Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Kegiatan  penyuluhan  hukum  dengan judul “Peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru  mengenai perlindungan  hak-hak  tenaga  kerja  dalam perjanjian  kerja berdasarkan Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan” ini  merupakan  salah  satu bentuk pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum yang
dilaksanakan  oleh  tim  pelaksana  dari Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning.
Ket. :  Dokumentasi  setelah  pelaksanaan
pengabdian  kepada  masyarakat  antara pemateri dan para peserta kegiatan

## SIMPULAN
Permasalahan  mitra  dalam  kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan  Lembah  Damai  Kecamatan Rumbai  Pesisir  Kota  Pekanbaru  mengenai perlindungan  hak-hak  tenaga  kerja  dalam perjanjian  kerja  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dapat dikatakan  telah  berhasil  dilaksanakan  dan manfaatnya  dapat  dirasakan  langsung  oleh para peserta, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah  Damai  Kecamatan  Rumbai  Pesisir Kota  Pekanbaru  mengenai  perlindungan hak-hak tenaga kerja dalam perjanjian kerja berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan.  Hal ini  dapat  dilihat  dari  jawaban  para  peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah  kegiatan  dilaksanakan.  Sebelum kegiatan  dilaksanakan,  dari  25  orang peserta,  hanya  10%  yang  menjawab  telah mengetahui  mengenai  materi  yang  akan disampaikan.  Sedangkan,  setelah  kegiatan dilaksanakan,  75%  peserta  menjawab  telah mengetahui materi yang disampaikan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan , Yogyakarta: Laksbang Pressindo. Asri Wijayanti, 2014, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika. Hardijan Rusli, 2011, Hukum Ketenagakerjaan ,  Bogor:  Ghalia
Indonesia.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Hasnati; Sandra Dewi; Andrew Shandy Utama)
194
Lalu  Husni,  2015, Pengantar  Hukum
Ketenagakerjaan ,  Jakarta:  Rajawali Pers.
R. Joni Bambang, 2013,
Hukum Ketenagakerjaan , Bandung: Pustaka Setia.
Soedarjadi,  2008, Hukum  Ketenagakerjaan di Indonesia; Panduan bagi Pengusaha,  Pekerja,  dan  Calon Pekerja , Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  39,  Tambahan  Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4279.