Towaf Totok Irawan
Volume 2, Nomor 2, Juni 2016

## DAMPAK INSENTIF PAJAK PERUMAHAN TERHADAP POTENSI PENERIMAAN PAJAK NEGARA DAN PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT: KASUS PROVINSI SULAWESI SELATAN
Towaf Totok Irawan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah Until now the government and private sector have not been able to address the backlog of 13.5 million housing units for ownership status and 7.6 million units for residential
status. The high price of land has led to the high price of the house, so that low Ͳ income communities (MBR) is not able to reach out to make a home purchase. In addition to the
high price of land, tax factors also contribute to the high price of the house. The government plans to issue a policy for the provision of tax incentives, ie abolish VAT on home Ͳ forming material transaction. This policy is expected to house prices become cheaper, so the demand for housing increases, and encourage the relevant sectors to intensify its role in the construction of houses. It is expected to replace the lost tax potential and increase incomes. Analysis of the impact of tax incentives housing to potential state revenue and an increase in people's income, especially in South Sulawesi province is using the table IO because in addition to looking at the role each sector can also see the impact on taxes (income tax 21 Pph 25Pph, VAT), and incomes (wage). Although in the short Ͳ term impact is still small, but very rewarding in the long run.
Keywords: Backlog , Gross Input, Primary Input, Intermediate Input
Kebutuhan perumahan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Namun demikian, kecepatan penyediaan perumahan baik oleh Pemerintah maupun swasta tidak mampu memenuhi cepatnya peningkatan kebutuhan perumahan. Berdasarkan data BPS tahun 2012, backlog perumahan dari konsep kepemilikan sebanyak 13,5 juta unit, sedangkan dari konsep hunian sebanyak 7,6 juta unit.
Diperkirakan jumlah tersebut akan terus meningkat apabila kemampuan penyediaan perumahan tidak mampu mengikuti laju pertumbuhan permintaannya. Salah satu penyebab adanya backlog perumahan adalah mahalnya harga lahan khususnya di wilayah perkotaan. Tingginya harga lahan menyebabkan harga rumah
menjadi mahal, sehingga akses masyarakat terhadap perumahan menjadi terbatas. Hal ini terutama dialami oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selama ini sebagian
besar MBR dalam memenuhi kebutuhan huniannya dilakukan dengan cara mengontrak rumah, tinggal di rumah susun sewa (rusunawa), tinggal di rumah saudara atau tinggal di
rumah orang tua.
Tingginya harga rumah selain karena mahalnya harga lahan di perkotaan, juga dikarenakan adanya pengenaan pajak transaksi penjualan rumah yang menyebabkan
harga rumah semakin mahal, sehingga sulit dijangkau oleh MBR. Oleh karena itu, untuk

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan
Volume 2, Nomor 2, Juni 2016 mengatasi hal ini, Pemerintah perlu memberikan insentif pajak berupa pembebasan PPN
yang dapat memicu peningkatan volume pembangunan kawasan perumahan dan permukiman. Pengurangan pajak berdampak pada menurunnya harga rumah. Menurunnya harga rumah mendorong peningkatan permintaan perumahan dan
permukiman, karena harga rumah dapat terjangkau oleh MBR. Disamping itu, hal ini juga dapat mendorong pembangunan sektor perumahan yang dapat memberikan efek pengganda atau multiplier effect terhadap berkembangnya industri lain yang merupakan bagian komponen rumah. Komponen pembentuk rumah dapat berupa bahan material
dan sumber daya manusia (lapangan kerja).
Dengan demikian, pergerakan ekonomi di suatu wilayah akan meningkat seiring dengan kegiatan pembangunan perumahan. Pemerintah dapat memperoleh sumber Ͳ sumber pajak dari sektor lain yang turut berkembang seiring dengan pembangunan perumahan tersebut. Peningkatan iklim investasi di bidang perumahan mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, serta penyerapan tenaga kerja karenaaktivitas pembangunan perumahan tersebut. Disamping itu, peningkatan pendapatan sektor lain yang terkait dengan perumahan, seperti industri kayu dan logam, industri karet, industri keramik, industri alumunium dan industri lainnya akan mendapatkan dampak positif berupa peningkatan pendapatan.
Dari uraian di atas perlu dilakukan analisis hubungan antara hilangnya kesempatan Pemerintah dalam memperoleh pajak langsung atas transaksi penjualan rumah karena dibebaskan PPN nya dengan kesempatan memperoleh pajak dari transaksi penjualan komponen pembentuk rumah dari pelaku industri lainnya. Dampak lain terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan perumahan juga menjadi pertimbangan untuk dilakukan analisis.
Melihat besarnya multiplier effect yang berasal dari pembangunan kawasan perumahan
dan permukiman terhadap kegiatan perekonomian perkotaan maka diperlukan suatu kajian mengenai dampak insentif pajak perumahan terhadap potensi penerimaan pajak negara dan peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam penentuan insentif pajak yang dapat diberikan untuk memfasilitasi
masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah.

## Tinjauan Pustaka
Kajian ini mendasarkan pada analisis input Ͳ output (IO). Pengertian Input dan Output
dalam konteks ini adalah, input adalah nilai (biasanya dalam rupiah) dari semua yang
dipergunakan produsen dalam proses produksi. Terdapat 3 jenis input diantaranya adalah:
1. Input Bruto ( Gross Input ) : meliputi input primer dan input antara
2. Input Primer (Primary Input), disebut juga sebagai Nilai Tambah Bruto (NTB)): terdiri dari balas jasa tenaga kerja, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto.
3. Input Antara (Intermediate Input ) : adalah Input yang dipakai habis dalam proses
produksi, terdiri dari barang Ͳ barang tidak tahan lama (<1tahun ).

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juni 2016 Sementara output adalah nilai (biasanya dalam Rupiah) yang dikeluarkan dari hasil proses produksi. Terdapat 3 jenis output diantaranya adalah:
1. Output
Utama : adalah Output yang paling banyak dihasilkan (tujuan utama produksi). 2. Output Ikutan : adalah Output yang dihasilkan bersamaan dengan output utama dengan menggunakan teknologi yang sama. (misalnya : pabrik beras, output ikutannya adalah dedak) 3. Output Sampingan : adalah Output yang dihasilkan bersamaan dengan output utama namun menggunakan teknologi yang berbeda.
Input Primer (primary input) INPUT BRUTO Gambar 1. Hubungan Input dan Output dalam Proses Produksi
Kerangka Dasar Tabel I Ͳ O
Format Tabel I Ͳ O terdiri dari suatu kerangka matrik berukuran n x n dimensi yang dibagi
menjadi empat kuadran dan tiap kuadran mendiskripsikan suatu hubungan tertentu. Secara singkat Tabel I Ͳ O dapat disajikan pada Gambar 2. di bawah ini. Gambar 2. Matrik dalam Tabel Input Output KUADRAN I Transaksi Antar Sektor Ekonomi KUADRAN II Permintaan Akhir KUADRAN III Input Primer Sektor Produksi KUADRAN IV Distribusi Input Primer ke Permintaan Akhir
Konsumen Akhir (final user)
OUTPUT
Konsumen Antara (intermediate user) Input Antara (intermediate input)

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan
Volume 2, Nomor 2, Juni 2016

## Metode Penelitian
Data yang digunakan untuk melakukan kajian ini adalah Tabel IO Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2010. Pengunaan Tabel IO adalah untuk menganalisis dampak insentif pajak perumahan terhadap potensi pendapatan pajak negara dan peningkatan pendapatan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kerangka analisis untuk mengukur dampak insentif pajak perumahan terhadap potensi penerimaan pajak negara dan peningkatan pendapatan masyarakat adalah menggunakan
asumsi seperti yang dibangun dalam kerangka pikirperhitungan pada gambar 3 dan 4 dibawah.

## Towaf Totok Irawan
Towaf Toto
k Irawan Jurnal Ilm iah Manaje m en dan Bisnis V olu m e 2, N om or 2, Ju ni 2 016 G am bar 3. Keran gka Be rp ik ir Pe rh it un ga n Dam pak In sen ti f Pa ja k Perumahan Terh ad ap Potens i Pajak N eg ar a Insentif Pajak Per u mahan Per ilaku Pengeluaran
Pengelua ran Pemer int ah (G n ) Per ilaku K on su m si Kons um si R u m ah T an gg a G n 0 G n 1 Pajak yang dilihat   ʹͳ ʹͷ  ʹ ͳ Ͳ  ʹͳ ͳ  ʹͷ Ͳ  ʹͷ ͳ Dam p ak Insentif Pajak Dam pak Insent if Pa ja k Pa ja k ya ng Di lih at Ͳ ͳ Dam p ak Insentif Pajak

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juli 2016
Towaf Totok Irawan
Towaf Toto k Irawan Jurnal Ilm iah Manaje m en dan Bisnis V olu m e 2, N om or 2, Ju ni 2 016 G am bar 4. Keran gka Be rp ik ir Pe rh it un ga n Dam pak In sen ti f Pa ja k Perumahan Terh ad ap Potens i Pajak N eg ar a U 0 C 0 Pengeluaran K on su m si R um ah Tangga (C) Insentif Paja k Per u mahan Dampak Ins entif Pajak U 1 C 1

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan
Volume 2, Nomor 2, Juni 2016 Pada gambar 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Untuk menghitung dampak insentif pajak perumahan terhadap potensi penerimaan pajak, pertama Ͳ tama yang harus dilakukan adalah menentukkan variabel permintaan akhir yang akan digunakan untuk menghitung potensi pajak. Dalam hal ini, apabila
dilihat dari Tabel Input Ͳ Output (IO) maka variabel permintaan akhir yang dilihat
adalah pengeluaran pemerintah ( government expenditure ) dan konsumsi rumah tangga ( household consumption ). Kedua permintaan akhir ini memiliki perilakunya masing Ͳ masing, yaitu perilaku pengeluaran dan perilaku konsumsi. 2) Dalam pengeluaran pemerintah ini ditetapkan asumsi yaitu pengeluaran pemerintah tanpa insentif pajak perumahan (Gn 0 ) dan pengeluaran pemerintah dengan insentif
pajak perumahan (Gn 1 ). Melalui penetapan asumsi ini akan diketahui potensi penerimaan negara lainnya. 3) Namun demikian, selain penetapan asumsi tersebut, perlu ditetapkan koefisien dengan besaran tertentu untuk perhitungan dampak insentif pajak perumahan yaitu koefisien pajak. 4) Dalam hal ini akibat adanya insentif pajak perumahan maka dapat mendorong peningkatan permintaan perumahan yang secara makro akan mempengaruhi sektor Ͳ
sektor ekonomi lainnya untuk tumbuh sehingga mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan surplus usaha di sektor pelaku usaha. 5) Peningkatan penyerapan tenaga kerja berdampak pada peningkatan pajak perseorangan (Pph 21) dan peningkatan surplus usaha berdampak pada peningkatan pajak badan (Pph 25). 6) Peningkatan konsumsi masyarakat karena adanya insentif pajak perumahan
menyebabkan konsumsi output sektor Ͳ sektor lainnya menjadi meningkat sehingga menyebabkan peningkatan upah dan gaji tenaga kerja. Peningkatan upah dan gaji menyebabkan peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi merupakan salah satu indikator adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, untuk menghitung peningkatan kesejahteraan masyarakat ada beberapa asumsi yang ditetapkan:
1) Insentif pajak perumahan mempengaruhi konsumsi masyarakat ke sektor Ͳ sektor ekonomi lainnya.
2) Sektor Ͳ sektor ekonomi lainnya mengalami peningkatan kegiatan yang berpengaruh terhadap peningkatan upah dan gaji para pekerja (U) 3) Peningkatan upah dan gaji ini mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Meningkatnya konsumsi masyarakat merupakan salah satu indikator adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 4) Untuk melihat adanya dampak insentif pajak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka diasumsikan kondisi pertama tanpa adanya insentif pajak (C 0) dan kondisi kedua adanya insentif pajak yang diberikan oleh Pemerintah (C 1 ).

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juni 2016 Secara matematis perhitungan dampak insentif pajak perumahan terhadap potensi penerimaan negara dan peningkatan pendapatan masyarakat seperti disampaikan dibawah.
TanpaInsentif Pajak Perumahan (Pph 21) Tn 0 = t (1 Ͳ A) Ͳ 1 Gn 0
Keterangan:  Tn 0 = matriks Penciptaaan Pajak Perseorangan (Pph 21) tanpa adanya insentif pajak perumahan/pengeluaran pemerintah
 t = diagonal matriks koefisien pajak perseorangan (Pph 21)  (1 Ͳ A) Ͳ 1 = matriks kebalikan (angka pengganda output)  Gn 0 = pengeluaran pemerintah tanpa insentif pajak perumahan
Dengan Insentif Pajak Perumahan (Pph 21) Tn 1 = t (1 Ͳ A) Ͳ 1 Gn 1
Keterangan:  Tn 1 = matriks Penciptaaan Pajak Perseorangan (Pph 21) dengan adanya insentif pajak
perumahan/pengeluaran pemerintah
 t = diagonal matriks koefisien pajak perseorangan (Pph 21)  (1 Ͳ A) Ͳ 1 = matriks kebalikan (angka pengganda output)  Gn 1 = pengeluaran pemerintah dengan insentif pajak perumahan
Tanpa Insentif Pajak Perumahan (Pph 25) Tn 0 = t (1 Ͳ A) Ͳ 1 Gn 0
Keterangan:  Tn 0 = matriks Penciptaaan Pajak Badan (Pph 25) tanpa insentif pajak perumahan/pengeluaran
pemerintah
 t = diagonal matriks koefisien pajak badan (Pph 25)  (1 Ͳ A) Ͳ 1 = matriks kebalikan (angka pengganda output)  Gn 0 = pengeluaran pemerintah tanpa insentif pajak perumahan
Dengan Insentif Pajak Perumahan (Pph 25)
Tn = t (1 Ͳ A) Ͳ 1 Gn 1
Keterangan:  Tn = matriks Penciptaaan Pajak Badan (Pph 25) dengan insentif pajak perumahan/pengeluaran pemerintah
 t = diagonal matriks koefisien pajak badan (Pph 25)  (1 Ͳ A) Ͳ 1 = matriks kebalikan (angka pengganda output)  Gn 0 = pengeluaran pemerintah dengan insentif pajak perumahan

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan
Volume 2, Nomor 2, Juni 2016

## Hasil Analisis dan Perhitungan
Tabel 1. Potensi PPh 21 (Juta Rupiah) Nama Sektor Kode Gn0 Tn0 (Pph 21) Gn1 Tn1 (Pph 21) Potensi Pajak Pph 21 Kayu 21 Ͳ 32 Ͳ 35 4 Penambangan dan Penggalian Lainnya 26 Ͳ 228 Ͳ 254 26 Industi Bambu, Kayu dan Rotan 37 Ͳ 865 Ͳ 962 97 Industri Barang Karet dan Plastik 42 Ͳ 90 Ͳ 92 2 Industri Barang dari Mineral Bukan Logam 43 Ͳ 4 Ͳ 4 0 Industri Semen 44 Ͳ 1.031 Ͳ 1.150 120 Industri Dasar Besi dan Baja 45 Ͳ 1.066 Ͳ 1.122 56 Industri Barang dari Logam 47 Ͳ 58 Ͳ 61 3 Listrik, Gas dan Air Bersih 51 Ͳ 82 Ͳ 83 1 Bangunan 52 Ͳ 4.191 46.655 4.678 486 Perdagangan 53 Ͳ 7.574 Ͳ 7.681 107 Angkutan Darat 56 Ͳ 4.728 Ͳ 4.744 17 Lembaga Keuangan 61 Ͳ 4.569 Ͳ 4.594 25 Real Estate dan Jasa Perusahaan 62 Ͳ 316 Ͳ 318 2 Jasa Sosial Kemasyarakatan 64 21.479.370 846.279 21.479.370 846.281 2 Sumber: Diolah dari Tabel IO Sulawesi Selatan Tahun 2010
TanpaInsentif Pajak Perumahan:Dampak Terhadap PPN
Tn 0 = t (1 Ͳ A) Ͳ 1 C 0 Keterangan:  Tn = matriks Penciptaaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tanpa insentif pajak perumahan/pengeluaran pemerintah
 t = diagonal matriks koefisien pajak pertamban nilai(PPN)  (1 Ͳ A) Ͳ 1 = matriks kebalikan (angka pengganda output)  C 0 = pengeluaran konsumsi tanpa insentif pajak perumahan
DenganInsentif Pajak Perumahan:Dampak Terhadap PPN Tn 1 = t (1 Ͳ A) Ͳ 1 C 1
Keterangan:  Tn = matriks Penciptaaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan insentif pajak perumahan/pengeluaran pemerintah
 t = diagonal matriks koefisien pajak pertambahan nilai(PPN)  (1 Ͳ A) Ͳ 1 = matriks kebalikan (angka pengganda output)  C 1 = pengeluaran konsumsi dengan insentif pajak perumahan

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juni 2016 Tabel 2. Potensi Pajak Badan (Pph 25)
Nama Sektor Kode Gn0 Tn0 (Pph 25) Gn1 Tn1 (Pph 25) Potensi Pajak Pph 25 Kayu 21 Ͳ 335 Ͳ 372 37 Penambangan dan Penggalian Lainnya 26 Ͳ 865 Ͳ 965 100 Industi Bambu, Kayu dan Rotan 37 Ͳ 3.567 Ͳ 3.966 400 Industri Barang Karet dan Plastik 42 Ͳ 452 Ͳ 461 9 Industri Barang dari Mineral Bukan Logam 43 Ͳ 4 Ͳ 4 0 Industri Semen 44 Ͳ 6.045 Ͳ 6.747 702 Industri Dasar Besi dan Baja 45 Ͳ 4.447 Ͳ 4.680 233 Industri Barang dari Logam 47 Ͳ 238 Ͳ 249 11 Listrik, Gas dan Air Bersih 51 Ͳ 328 Ͳ 330 2 Bangunan 52 Ͳ 16.376 46.655 18.277 1.901 Perdagangan 53 Ͳ 61.028 Ͳ 61.894 866 Angkutan Darat 56 Ͳ 43.554 Ͳ 43.709 155 Lembaga Keuangan 61 Ͳ 30.770 Ͳ 30.939 169 Real Estate dan Jasa Perusahaan 62 Ͳ 10.167 Ͳ 10.245 78 Jasa Sosial Kemasyarakatan 64 21.479.370 1.424.578 21.479.370 1.424.582 4 Sumber: Diolah dari Tabel IO Sulawesi Selatan Tahun 2010 Tabel 3.Potensi PPN Nama Sektor Kode Cn0 Tn0 Ͳ PPN Cn1 Tn1 Ͳ PPN Potensi Pajak PPN Kayu 21 Ͳ 25 Ͳ 29 4 Penambangan dan Penggalian Lainnya 26 Ͳ 98 Ͳ 113 15 Industi Bambu, Kayu dan Rotan 37 Ͳ 618 Ͳ 714 95 Industri Barang Karet dan Plastik 42 532.821 8.676 532.821 8.680 4 Industri Barang dari Mineral Bukan Logam 43 265 8 265 9 0 Industri Semen 44 Ͳ 4.029 Ͳ 4.661 632 Industri Dasar Besi dan Baja 45 898 1.872 898 2.013 141 Industri Barang dari Logam 47 10.197 280 10.197 288 8 Listrik, Gas dan Air Bersih 51 140.368 616 140.368 616 0 Bangunan 52 Ͳ 3.100 46.655 3.586 486 Perdagangan 53 6.813.792 408.118 6.813.792 408.434 317 Angkutan Darat 56 2.699.290 22.967 2.699.290 22.979 12 Lembaga Keuangan 61 1.272.248 5.885 1.272.248 5.889 4 Real Estate dan Jasa Perusahaan 62 1.854.696 110.487 1.854.696 110.509 22 Jasa Sosial Kemasyarakatan 64 779.049 13.008 779.049 13.009 1 Sumber: Diolah dari Tabel IO Sulawesi Selatan Tahun 2010

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis
Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juni 2016
Tabel 4. Potensi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nama Sektor Kode Cn0 U0 Cn1 U1 Potensi Peningkatan Kesejahteraan Kayu 21 Ͳ 207 Ͳ 239 32 Penambangan dan Penggalian Lainnya 26 Ͳ 1.539 Ͳ 1.775 236 Industi Bambu, Kayu dan Rotan 37 Ͳ 5.649 Ͳ 6.522 873 Industri Barang Karet dan Plastik 42 532.821 37.170 532.821 37.186 16 Industri Barang dari Mineral Bukan Logam 43 265 90 265 94 4 Industri Semen 44 Ͳ 6.860 Ͳ 7.936 1.076 Industri Dasar Besi dan Baja 45 898 6.651 898 7.153 502 Industri Barang dari Logam 47 10.197 802 10.197 825 23 Listrik, Gas dan Air Bersih 51 140.368 35.121 140.368 35.127 5 Bangunan 52 Ͳ 27.894 46.655 32.272 4.378 Perdagangan 53 6.813.792 1.246.822 6.813.792 1.247.789 967 Angkutan Darat 56 2.699.290 284.462 2.699.290 284.613 152 Lembaga Keuangan 61 1.272.248 335.756 1.272.248 335.983 226 Real Estate dan Jasa Perusahaan 62 1.854.696 111.568 1.854.696 111.590 22 Jasa Sosial Kemasyarakatan 64 779.049 278.702 779.049 278.723 21 Sumber: Diolah dari Tabel IO Sulawesi Selatan Tahun 2010
Kesimpulan dan Saran
Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Dalam insentif pajak perumahan terdapat dua perilaku yang harus diperhatikan yaitu perilaku pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan perilaku konsumsi yang dilakukan oleh konsumen atau masyarakat. Pemerintah melakukan pengeluaran berupa insentif pajak yang dapat berpengaruh pada upah dan gaji, suplus usaha dan pajak tidak langsung. Sementara masyarakat melakukan tambahan konsumsi karena adanya insentif pajak perumahan yang digunakan untuk mengonsumsi output dari sektor Ͳ sektor ekonomi terkait sektor perumahan sehingga mendorong peningkatan upah dan gaji yang berpengaruh pada peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi merupakan salah satu indikator adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2) Hasil perhitungan dampak insentif pajak perumahan terhadap potensi penerimaan pajak negera dan peningkatan kesejahateraan menunjukkan bahwa kebijakan insentif tersebut memberikan potensi penerimaan pajak negara berupa pajak perseorangan
(Pph 21), pajak badan (pph 25) dan pajak tidak langsung PPN), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis Volume 2, Nomor 2, Juli 2016

## Towaf Totok Irawan
Towaf Totok Irawan
Volume 2, Nomor 2, Juni 2016 Dari hasil kesimpulan diatas, disampaikan beberapa saran sebagai berikut:
1) Pemberian insentif pajak perumahan perlu terus dilakukan meskipun dalam jangka pendek dampaknya terhadap potensi penerimaan pajak negara masih kecil baik dari Pph 21, PPh 25 maupun PPN dibandingkan jumlah insentif pajak yang diberikan. Namun dalam jangka panjang dampak berganda yang diciptakannya sangat besar untuk pembangunan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. 2) Perlunya penyusunan Tabel Input Output Perumahan di tingkat provinsi untuk mengetahui peranan sektor perumahan khususunya pembangunan perumahan untuk MBR dalam perekonomian suatu daerah, sehingga akan memudahkan Pemerintah untuk memberikan insentif kepada daerah Ͳ daerah yang memiliki perhatian secara baik dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3) Perlunya penggunaan indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator utama dalam penilaian dampak insentif pajak perumahan, karena kontribusinya umumnya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi dari potensi penerimaan negara seperti dari Pph 21, Pph 25 dan PPN.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, Rahardjo, Analisis Tata Ruang Pembangunan, Graha Ilmu, Yogyakarta,2012
Adisasmita, Rahardjo, Dasar Ͳ dasar Ekonomi Wilayah, Graha Ilmu,Yogyakarta, 2005
Kuncoro, Mudrajad, Akonomika Anglomerasi: Dinamika dan Dimensi Spasial Kluster
Industri Indonesia, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2012
Nazara, Suahasil, Analisis Input Output, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, Jakarta,1997
Nugroho, Iwan, dan Rokhim Danuri, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, 2012
Setio, Dede NS., Ekonomi Pengembangan Wilayah: Teori dan Analisis, Lembaga Penerbit Universitas Indonesia,
Jakarta,
2011

## Towaf Totok Irawan