Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat
Volume 9 Issue 1, 2023 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator
Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)
Fidelis Bonatua Sihite 1 , Tomson Situmeang* 2 , Edward M.L Panjaitan 3 , Ika Darmika 4
1 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
2 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. E-mail: tomson.situmeang@uki.ac.id 3 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
4 Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia. *Corresponding Author
Abstract: Justice Collaborators are suspects, defendants, convicts who cooperate with law enforcement to reveal a certain criminal offense. In narcotics crime Justice Collaborators are used as a tool in uncovering, fighting, organized cases. Justice Collaborator is an extraordinary crime (Extra Ordinary Crime), where the perpetrator needs protection. The formulation of the problem in this study is how the protection, rights and obligations of Justice Collaborators and the analysis of the application of Justice Collaborators in Case Study  of  Criminal  Case  Decision  Number:  1273/PID.SUS/2019/PN.Plg.This  research  uses  a  study  with qualitative normative juridical methods, which is research obtained from secondary sources. This research is an analysis that analyzes the protection system, rights, and obligations as a Justice Collaborator by using secondary data, namely Supreme Court Circular Letter No. 04 of 2011 concerning Treatment of Criminal Reporters and Cooperating Perpetrators, and also using other secondary legal materials such as books, journals, and the internet. From the results of this study, it can be concluded that Justice Collaborators are defendants whose interests and protection rights must be applied as perpetrators who reveal an organized crime.
Keywords: Justice Collaborators; Narcotics Crime; Extra Ordinary Crime.
How  to  Site:  Fidelis  Bonatua  Sihite,  Tomson  Situmeang,  Edward  M.L  Panjaitan,  Ika  Darmika  (2023).  Perlindungan Hukum  Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi.Putusan  Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.). Jurnal hukum to-ra , 9 (1), pp. 115-141. DOI. 10.55809/tora.v9i1.213

## Introduction
Justice  Collaborator mempunyai  pengertian  bahwa  pelaku  yang . bekerjasama  dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus atau tindak pidana, merupakan salah satu pelaku dalam suatu tindak pidana . tertentu, membenarkan bahwa ia ikut terlibat dalam suatu perkara, dan bukan pelaku utama dalam peristiwa kejahatan tersebut, serta bekerjasama dengan penegak hukum dengan memberikan keterangan sebagai saksi di
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
dalam proses persidangan. 1 Justice Collaborator diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  (SEMA  RI)  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi Pelapor  Tindak  Pidana (whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerja Sama . ( Justice . Collaborator )  Dalam  Tidak  Pidana  Tertentu. Justice  Collaborator merupakan pelaku yang ikut serta atau turut serta membantu (Pasal 55-56 KUHP) yang artinya bukanlah pelaku utama melainkan ikut serta dalam suatu tindak pidana contoh Justice  Collaborator bisa  berupa  tindak . pidana . korupsi,  narkotika,  perdagangan manusia, dan kejahatan terorganisir lainnya.
Ide  mengenai Justice  Collaborator lahir  dan  diperkenalkan . di  Amerika  Serikat pada . tahun  1970-an. Justice  Collaborator dijadikan  menjadi  suatu  norma  dan diimplikasikan terhadap hukum wilayah tersebut, secara historis bahwa lahirnya Justice Collaborator dikarenakan  banyaknya  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  para  mafia, dalam sejarahnya para mafia tersebut mempunyai sumpah tutup mulut (omerta) yang sudah  turun  temurun  terealisasikan,  konsekuensi  jika  salah  satu  atau  anggota  mafia tersebut  mengungkap  tindak  pidana  berdampak  kepada  keluarga,  teman,  dan  harta benda  yang  dimilikinya  serta  diancam  dibunuh.  Guna  memecahkan  permasalahan tersebut, para penegak hukum dalam wilayah tersebut mencari terobosan, jalan, serta ide dalam mengungkap tindak pidana dari para mafia tersebut, yang kemudian lahirlah Justice Collaborator , yang dimana jika pelaku atau mafia tersebut mau bekerja sama dan memberikan informasi dengan penegak hukum, nantinya akan diberikan perlindungan terhadap pelaku, keluarga, teman, serta harta bendanya.
Perkembangan Justice  Collaborator berawal  dari  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang secara  universal  dialami  oleh  setiap  negara,  dengan  hal  tersebut  PBB  menerapkan sistem Justice  Collaborator dalam  setiap  negara  dengan  menerapkan  nilai-nilai pemberantasan korupsi diberbagai negara dengan tujuan untuk mengurangi tindakan serta  pemberantasan  korupsi  disetiap  Negara.  Karena  efektivitas  dari  sistem Justice Collaborator, berkembanglah sistem Justice Collaborator di beberapa negara, seperti di Italia  (1979)  menggunakan  sistem Justice  Collaborator untuk  kejahatan  terorisme, dipraktikkan di berbagai Negara contohnya Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol . (1981),  Prancis  (1986), . dan  Jerman  (1989), . sedangkan  untuk  kejahatan narkotika pertama sekali diterapkan . di Yunani ‘ (1970), Prancis, Luxemburg dan Jerman. 2
Berdasarkan  konvensi  Anti  Korupsi . United  Nation . Convention  Against  Corruption ( UNCAC ) ketentuan Pasal , 37 . ayat . (2) . dan . (3) menyimpulkan bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut negara harus memberikan reward (penghargaan) berupa
1 Mulyadi Lilik, 2022, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized  Crime , (Penerbit Alumni), diakses dari  https://www.google.co.id/books.
2 Ibid ., Hlm. 5.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
perlindungan  sesuai  dengan  hukum  nasional  yang  ada  di  negara  tersebut,  atas pencapaian dan kemauan si pelaku dalam bekerjasama dengan penyidik ataupun para penegak  hukum,  memberikan  penanganan  yang  istimewa  bagi  pelaku  tindak  pidana korupsi  yang  ingin  bekerjasama  dengan  aparat  penegak  hukum.  Indonesia  telah meratifikasi Konvensi
UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 . Tahun . 2006 . tentang . Pengesahan United Nations Convention Against Corruption ... (Konvensi . Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Anti  Korupsi),  dimana  ditegaskan bahwa “ Each State Party shall consider . providing for the possibility, in appropriate cases, of . mitigating punishment of an accused person who provides substantial , cooperation in the . investigation  or  prosecution  of  an  offence  established  in . accordance . with  this Convention ” 3 atau  dalam  terjemahannya:  “setiap negara  peserta  wajib . mempertimbangkan,  memberi  kemungkinan  dalam  kasus-kasus  tertentu,  memberi hukuman  dari  seorang  pelaku  yang  memberi  kerjasama  yang  substansial  dalam penyelidikan  atau  penuntutan  suatu  kejahatan  yang  ditetapkan  dalam  konvensi  ini”. Atas . penjelasan . di  atas  bahwa  dalam  tindak  pidana  narkotika  diperlukan Justice Collaborator sebagai . alat  penting  dalam  melawan  kejahatan  yang . terorganisir khususnya tindak . pidana Narkotika.
Narkotika . dalam  Pasal . 1  ayat  1  UU  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  adalah tanaman papaver, opium . mentah, opium . masak, seperti candu, jicing, jicingko, . opium obat, . morfina, tanaman koka, daun koka, kokain . mentah, . kokaina, ekgonina, . tanaman ganja,  damar  ganja, . garam-garam  atau  turunannya  dari  morfin  dan  kokain.  Tindak pidana narkotika termasuk ke dalam kejahatan internasional (International Crime), dan kejahatan yang terorganisasi (Organized Crime). Kejahatan ini sulit dibongkar ke akar- akarnya  karena  masih  menggunakan  sistem  mafia  yakni  aksi [ tutup / mulut (omerta) 4 , sehingga  sangat  menyulitkan  para  penegak  hukum  khususnya  Kepolisian  dan  Badan Narkotika .. Nasional (BNN) dalam mengungkap k siapa saja pelaku tindak pidana tersebut dalam  proses  penyelidikan.  Berdasarkan  data  dari  kepala  Badan  Narkotika  Nasional (BNN),  Komjen  Pol.  Petrus  Reinhard  Golose  mengungkapkan  terjadinya  peningkatan prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia pada 2021 sebesar 0,5%, sehingga menjadi 1,95% atau setara dengan 3,66 juta jiwa. 5
Dengan tingkat  kesulitan dalam  mengungkap  kejahatan tersebut membuat  pengguna narkoba  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Segala  upaya  telah  dilakukan  akan  tetapi kejahatan tersebut masih saja beredar luas. Hal tersebut memunculkan terobosan dan
3 Wijaya Firman, 2012, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum , (Jakarta: Penaku), Hlm.
7.
4 Ibid ., Hlm. 18.
5 Savitri    Putu  Indah,  2022, “BNN:  Prevalensi Pengguna  Narkoba  di  2021  Meningkat  Jadi  3,66  Juta  Jiwa ”, Serial Online  (13  Oktober  2022),  https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna-narkoba-di- 2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
solusi  dalam  pengungkapan  kasus-kasus  pidana  tertentu  diantaranya  kejahatan  yang terorganisir khususnya tindak pidana narkotika, sehingga dikenal dengan saksi pelaku yang  bekerjasama  dengan  penegak  hukum  ( Justice  Collaborator ).  Dengan  adanya terobosan  tersebut,  penegak  hukum  bisa  mengungkap  dan  mengurangi  tingkat peredaran narkotika.
Dari informasi yang dihimpun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), jumlah status Justice  Collaborator yang  dikeluarkan  penegak  hukum  terkait  tindak  pidana narkotika  sudah  mencapai  27.124  orang,  terhitung  hingga  24  November  2021.  Dari 27.124  narapidana  kasus  narkotika  yang  mendapat  status Justice  Collaborator ,  yakni pada  Kejaksaan  sebanyak  17.804  orang,  Kepolisian  sebanyak  9.245  orang,  dan  Badan Narkotika  Nasional  (BNN)  sebanyak  74  orang. 6 Setiap  orang  yang  menjadi Justice Collaborator memperoleh  reward  (penghargaan)  berupa immunity from  prosecution (kekebalan  dari  penuntutan),  yang  artinya  bahwa  memungkinkan  seorang  terdakwa untuk  menghindari  penuntutan  dan  pelanggaran  pidana, 7 ajudikasi  (penyelesaian masalah diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga) pada tahap penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan.
Dalam  perkara  ini,  penulis  mengambil  kasus  tindak  pidana  narkotika  di  Palembang Sumatera  Selatan  yang  ditetapkan  oleh  penyidik  Direktorat  Reserse  Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan sebagai saksi turut serta ( Justice Collaborator ) yang  putusannya  mempunyai  kekuatan  hukum.  Putusan  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak sejalan dan bertentangan dengan Peraturan Bersama  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua LPSK, yang semuanya tertuang dalam Pasal 9 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung 8 (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor dan Saksi yang bekerjasama dalam Tindak Pidana Tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan  Nomor:  1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg) ,  dengan  permasalahan  pengaturan perlindungan  terhadap Justice  Collaborator dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  dan penerapan Justice  Collaborator pada  Putusan    Nomor:  1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg ditinjau dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011.
6 Javier Faisal, 2021, “Kejaksaan Jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak ”, Serial Online  (16  Oktober  2022),  https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice- collaborator-kasus-korupsi-terbanyak.
7 Amin Rahman, 2017, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor: 920K/Pid.sus/2013), Jurnal Bina Mulia Hukum , Volume 1, No. 1, Hlm. 6.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
Analisa permasalahan dalam penulisan ini menggunakan teori perlindungan hukum dan teori  kepastian  hukum.  Menurut  Philipus  M.  Hadjon,  perlindungan  hukum  adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan HAM yang dimiliki oleh subjek hukum  berdasarkan  ketentuan  hukum  dan  kesewenangan  atas  sebagai  kumpulan peraturan  atau  kaidah  yang  akan  dapat  melindungi  suatu  hal  dari  hal  lainnya. 8 Perlindungan  hukum  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu:  Perlindungan  Hukum Preventif  dan  Perlindungan  Hukum  Represif.  Sedangkan  Kepastian  Hukum  menurut Sudikno Mertokusumo  adalah  jaminan  bahwa  hukum  dijalankan, bahwa  yang  berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. 9 Penciptaan  kepastian  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan,  memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. 10
Penelitian  dalam  penulisan  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan pendekatan undang-undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus ( case approach ).

## Discussion
Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana
Tindak pindana merupakan suatu pengertian dalam . dasar hukum pidana, dalam bahasa belanda  tindak  pidana  yang  diambil  dari  kata straf (pidana . dan . hukum), baar (dapat . atau . boleh), feit (perbuatan, . peristiwa,  yang dapat  dipidana),  jika digabungkan maka  terbentuklah  kata strafbaar-feith yang  artinya  perbuatan  yang  harus dipertanggungjawabkan  seseorang  oleh  karna  perbuatannya  dan  harus  menerima ancaman  pidana  yang  ditetapkan.  Vos  menggunakan  istilah strafbaar  feit yang memberikan  pengertian  bahwa  suatu  kelakuan  manusia  yang  diancam  pidana  oleh peraturan  undang-undang,  jadi  suatu  kelakuan  yang  pada  umumnya  dilarang  dengan ancaman  pidana. 11 Simons,  menjelaskan  bahwa strafbaar  feith merupakan  suatu kelakuan (handeling) yang  diancam  pidana,  yang  sifatnya  melawan  hukum,  yang berhubungan tindakan yang salah dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 12 Pompe  merumuskan  bahwa strafbaar  feith adalah  suatu  tindakan  yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. 13
8 Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , (Surabaya: Bina Ilmu), Hlm. 25.
9 Sudikno Mertokusumo, 2007 , Mengenal Hukum Suatu Pengantar , (Yogyakarta: Liberty), Hlm. 160.
10 Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian , (Bandung: Prakarsa), Hlm. 95.
11 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers), Hlm. 47.
12 H. Suyanto, 2018, Pengantar Hukum Pidana , (Yogyakarta: CV Budi Utama), https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pi dana&printsec=frontcover.
13 Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana I , (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-7), Hlm. 7.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
Berdasarkan pernyataan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau strafbaar  feith adalah  suatu . tindakan, . perbuatan, . yang . dilarang . oleh . undang-undang, yang jika melakukan suatu tindakan pidana, pelaku harus mempertanggung jawabkan tindakan dengan diberikan sanksi pidana.
Tindak pidana narkotika , diatur dalam Undang-Undang Nomor , 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika  (Undang-Undang  Narkotika),  yang  merupakan  ketentuan  khusus.  Dalam Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan bahwa penggunaan narkotika merupakan suatu  kejahatan,  hal  tersebut  dikarenakan  narkotika  pada  dasarnya  hanya  dapat digunakan  untuk  kepentingan  ilmu  dalam  dunia  kesehatan.  Namun  yang  jadi permasalahan  adalah  adanya  kepentingan-kepentingan  dalam  menyalahgunakan narkotika tersebut. Semakin banyaknya penyalahgunaan Narkotika dapat mengancam stabilitas  dan  keamanan  Negara,  hal  ini  yang  membuat  para  penegak  hukum menciptakan  undang-undang  khusus  dalam  mencegah  para  pelaku  penyalahgunaan narkoba tersebut, mulai dari pengguna, kurir, pengedar, bandar, itu merupakan suatu tindak pidana yang termuat dalam Pasal 112-114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Narkotika  merupakan  zat  atau obat  yang  bersifat  alamiah  yang  menimbulkan  efek halusinasi dan menimbulkan daya rangsang yang berlebihan. Secara etimologi narkotika berasal dari kata narcose atau narcosis yang berarti . menidurkan dan pembiusan. Dalam dunia  kesehatan  narkoba  disebut  dengan drugs yang  dimana  mempunyai  pengertian bahwa  zat  yang  bila  dikomsumsi  akan  memberikan  efek  samping  dan mempengaruhi . kesadaran,  ketenangan,  merangsang,  dan  menimbulkan  halusinasi. 14 Sedangkan j dalam  terminologi l. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Narkotika merupakan ; obat  yang  menenangkan  syaraf,  menghilangkan  rasa  sakit,  menimbulkan rasa sakit, k rasa ngantuk, dan merangsang. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika menyatakan: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan,  baik  sintetis  maupun  semi-sintetis,  yang  dapat  menyebabkan  penurunan atau  perubahan  kesadaran,  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan  yang  dibedakan  ke  dalam  golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undan g ini”.
14 Soedjono, 1997, Narkotika dan Remaja, (Bandung: Alumni), Hlm. 609.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
Sebagaimana ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1997 narkotika klasifikasikan menjadi 3 golongan, yakni:
a. Narkotika Golongan I, golongan ini disebut dengan narkotika alami yang zat atau obat bisa langsung di komsumsi, tanpa perlu adanya fermentasi, isolasi, dan proses lainya. Bahan alami  narkotika  golongan  I  tersebut  umumnya tidak boleh  digunakan  untuk pengobatan terapi secara langsung karena beresiko, narkotika golongan I dibedakan menjadi beberapa bagian yakni:
1. Tanaman paper somniferum L.
2. Kokain heroin.
3. Morphine (putaw).
4. Ganja.
b. Narkotika Golongan II, narkotika golongan ini disebut narkotika semi sintesis adalah zat  atau  obat  yang  diproduksi  dengan  cara  isolasi,ekstrasi  dan  lain  sebagainya, seperti: Alfisetilmetadol , benzetidin, betametadoll.
c. Narkotika Golongan III, narkotika sintetik ini memerlukan proses yang bersifat untuk keperluan  medis  dan  penelitian  sebagai  penghilang  rasa  sakit,  seperti  : metadon , neltrexon, dan sebagainya.

## Pembuktian Tindak Pidana dalam Hukum Indonesia
Pembuktian  merupakan  serangkaian  pemeriksaan  untuk  menemukan  kebenaran materiil, kebenaran yang masuk pada logika hukum, pembuktian merupakan salah satu cara dalam meyakinkan hakim agar dapat kebenaran yang sesungguhnya dalam putusan hakim. Jika pembuktian dengan memberikan alat bukti yang ditentukan oleh undang- undang tidak meyakinkan dan tidak cukup untuk membuktikan tindak pidana tersebut, terdakwa yang didakwakan harus dibebaskan, namun jika terdakwa terbukti bersalah dan sesuai dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maka harus diinyatakan bersalah dan dapat dilakukan pemidanaan.
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti terdiri dari:
a. Keterangan  Saksi,  adalah  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  guna kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu  perkara  yang  ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP).
b. Keterangan  Ahli,  keterangan  yang  diberikan  seseorang  yang  mempunyai  keahlian khusus tentang suatu hal yang berkaitan dengan keahlian ahli tersebut, digunakan untuk membuat terangnya suatu tindak pidana, seorang ahli merupakan seseorang yang sudah berpengalaman dalam suatu bidang.
c. Surat, surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, seperti berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  pejabat  umum  yang
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
berwenang  atau  yang  dibuat  di  hadapannya  yang  memuat  keterangan  tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, surat yang dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  surat  keterangan  ahli dan  surat  lain  yang  hanya  berlaku  jika  ada  hubungannya  dengan  isi  dari  alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).
d. Petunjuk,  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan  yang  karena  persesuaiannya, baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain  maupun  dengan  tindak  pidana  itu  sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 KUHAP).
e. Keterangan  Terdakwa,  Dalam  Pasal  1  butir  15  terdakwa  adalah  seorang  tersangka yang  dituntut,  diperiksa  dan  diadili  di  sidang  pengadilan.  Sedangkan  keterangan terdakwa  adalah  apa  yang  terdakwanyatakan  di  depan  sidang  pengadilan  tentang perbuatan yang telah ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
Serta adanya dokumen elektonik berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  sebagaiman  diubah  dengan  UU  No.  19 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik.

## Perbedaan Saksi Mahkota dan Justice Collaborator
Perbedaan  saksi  mahkota  dengan Justice  Collaborator adalah  saksi  mahkota l dapat dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  yang  dijatuhkan  kepadanya,  tetapi  bagi / seseorang yang  berstatus Justice  Collaborator tidak  dapat  dibebaskan  dan  keuntungan  yang didapat  ketika  seseorang  memiliki  status Justice  Collaborator adalah  kemungkinan mendapat imbalan berupa pengurangan pidana dan pembebasan \. bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak terpidana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  bagi  saksi  pelaku  yang  merupakan  terpidana.  Perbedaan  lainnya  adalah dilihat dari inisiatif pihak yang berkepentingan, dimana saksi mahkota diajukan melalui inisiatif  penuntut  umum,  sedangkan Justice  Collaborator merupakan  inisiatif  dari terdakwa  yang  telah  mengakui  perbuatannya  dan  bersedia  bekerja  sama  untuk memberikan kesaksian untuk , membongkar kasus yang melibatkan terdakwa. Sehingga jelas saksi mahkota dan Justice Collaborator adalah dua hal yang berbeda.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)

## Tinjauan Umum Terhadap Justice Collaborator
Justice  Collaborator merupakan  bagian  dari  suatu  proses  dalam  pengungkapan  suatu tindak  pidana,  yakni  berupa  tindakan  sesorang  untuk  bekerjasama  dengan  penegak hukum  dalam  membongkar  suatu  kasus  yang  melibatkan Justice  Collaborator dalam suatu  tindak  pidana  tertentu,  atau  terorganisir.  Secara  etimologi Justice  Collaborator diambil kata justice yang berarti keadilan, peradilan, adil, sedangkan collaborator adalah teman kerjasama atau bekerjasama. 15
Di  Indonesia  saksi  yang  melakukan  kerjasama  diatur  dalam  Surat  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  bagi  Pelapor  Tindak  Pidana (Whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  Di  Dalam Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu.  Bahwa  pelaku  merupakan  saksi  yang  bukan  pelaku utama  dalam  suatu  tindak  pidana  yang  diperbuat,  melainkan  ikut  serta  dalam melakukan  suatu  tindak  pidana. Council  Of  Europe  Committee  Of  Minister (Komite Dewan  Eropa  dan  Komite  Menteri)    menerangkan  bahwa Justice  Collaborator merupakan seseorang yang memiliki peran sebagai pelaku tindak pidana yang dilakukan secara  bersama-sama  dalam  mengungkap  kejahatan  yang  terorganisir,  ataupun merupakan bagian dari kejahatan yang terorganisir, namun pelaku bekerjasama dengan penegak  hukum  untuk  mengungkap  kejahatan  yang  dilakukan  secara  bersama-sama dengan memberikan kesaksian mengenai suatu tindak pidana, atau mengenai bentuk tindak pidana yang terkait dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan lainnya. 16
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa Justice  Collaborator merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu  kasus  tertentu  (kasus  terorganisir/berkelompok)  dengan  sadar  dan  juga  ikut memberikan  kontribusi  dengan  melaporkan  bukti-bukti  konkret,  dan  juga Justice Collaborator bukanlah otak atau dalang dalam sebuah kejahatan, melainkan ikut serta berperan dalam kejahatan tersebut.
Justice  Collaborator merupakan  istilah  baru  di  ruang  lingkup  hukum  di  NKRI.  Dalam suatu perkara pidana, saksi yang menjadi kunci dalam membuktikan suatu tindak pidana dikenal dengan istilah Saksi Mahkota ( crown witness ). Sedangkan sistem yang hampir sama  dengan  sistem Justice  Collaborator adalah  sistem plea  bargaining (sistem  jalur khusus), sistem ini memiliki tujuan untuk memberi manfaat dan mendorong peradilan yang efektif dan efisien serta menghindari adanya penumpukan perkara dalam tahap dakwaan.  Namun Justice  Collaborator berbeda  dengan plea  bargaining dikarenakan
15 I.P.M. Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, (Jakarta: Sinargrafiks, Cet. III), Hlm. 367.
16 Sofian    Ahmad,  2018,    Asas  Asas Justice  Collaborator ,  Serial  Online,  April  2018,  diakses  dari  https://business- law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)
Justice Collaborator digunakan sebagai alat untuk membongkar peristiwa tindak pidana yang  terorganisir,  sedangkan plea  barganing digunakan  sebagai  alat  untuk mempercepat proses persidangan terdakwa yang dalilnya adalah mengakui kesalahan terdakwa.
Istilah Justice  Collaborator pertama  kali  lahir  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  1970an, dimana mafia diwilayah tersebut  punya  budaya untuk  bersumpah untuk  tutup  mulut ( omerta), 17 omerta atau sumpah tutup mulut tersebut memiliki sanksi yang berat bagi para  pelanggarnya,  sehingga  dan  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut para  penegak  hukum  membuat  sistem Justice  Collaborator yang  merupakan  suatu aturan dalam perlindungan Terdakwa, keluarga beserta harta bendanya.
Pada  tahun  1963,  sistem Justice  Collaborator ini  digunakan  dalam  perkara  Josep Valachim  yang  mana  Josep  memberikan  kesaksian  kepada  komisi  kongres  Amerika Serikat berkaitan dengan struktural internal mafia la costa nostra (LCN) dan kejahatan yang  dilakukan  oleh  bos  mafia  yang  saat  itu  dipimpin  oleh  Vito  Genovese.  Berkat kesaksian tersebut, penegak hukum dapat mengumpulkan bukti bukti yang pasti serta mengungkap  siapa  saja  yang  terlibat  dalam  kejahatan  tersebut.  Dengan  penggunan sistem Justice  Collaborator ,  tindak  pidana  yang  terorganisir  bisa  diungakapkan  oleh sebab itu banyak Negara menggunakan sistem Justice Collaborator , misalnya seperti di Italia (1979), Portugal (1980), dan Jerman (1989). 18
Berdasarkan Angka 9 SEMA RI No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) Dan Saksi Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Dalam Perkara  Pidana  Tertentu,  diatur  terkait  layak  atau  tidaknya  seseorang  berstatus kolaborator, yaitu:
a. Yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana khusus.
b. Mengakui kejahatannya.
c. Bukan pelaku utama.
d. Bersedia memberikan kesaksian di pengadilan.
e. Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  menyatakan  bahwa  yang  terlibat memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan.
f. Permohonan  pengajuan  menjadi Justice  Collaborator diajukan  pada  tahap penyidikan,  karena  dalam  berkas  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  dan  resume penyidik  harus  mencantumkan  bahwa  tersangka  atau  terperiksa  selama  proses
17 Mulyadi    Lilik,  2015, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistleblower  dan  Justice  Collaborator  Dalam  Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia , (Bandung: Alumni), Hlm. 5.
18 Sopian Ahmad, 2018, Februari, Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya ¸ Serial online, https://business- law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan- hukumnya/.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
penyidikan  bersedia  memberikan  keterangan  dan  bekerjasama  koperatif  sebagai Justice Collaborator.
Sedangkan  dalam  perkara  tindak  pidana  narkotika,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) memiliki peran dalam menentukan Justice Collaborator , biasanya Kementerian Hukum dan HAM atau penyidik akan memberikan permohonan pengajuan Justice Collaborator kepada BNN, dan kasusnya terbatas hanya pada kasus yang sedang ditangani oleh BNN.
Pengaturan Justice Collaborator dalam Hukum Pidana Indonesia
Justice  Collaborator secara  yuridis  dapat  ditemukan  pada  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Korban dan diperbaharui lagi menjadi Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun di dalam Undang-Undang itu sendiri, Pasal-Pasal yang mengatur serta menjabarkan tentang saksi pelaku bekerjasama  dinilai  sangat  minim  serta tidak  memberikan  panduan  yang  jelas apa  saja  yang  menjadi  prasyarat  untuk  dapat  menetapkan  seseorang  menjadi Justice Collaborator . Peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam peraturan yang ada saat ini hanya dikenal dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  jo  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Undang-Undang  tersebut  telah  memberikan payung  hukum  pertama  mengenai  pelaku  yang  bekerjasama  yang  dalam  Undang- Undang tersebut disebut dengan istilah “saksi yang juga tersangka”. 19
Selain  itu,  pengaturan  terkait Justice  Collaborator juga  dapat  ditemukan  dalam  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) Dan Saksi Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Dalam Perkara Pidana Tertentu. Dalam SEMA tersebut, Justice Collaborator dimaknai sebagai seorang  pelaku  tindak  pidana  tertentu,  tetapi  bukan  pelaku  utama,  yang  mengakui perbuatannya  dan  bersedia  menjadi  saksi  dalam  proses  peradilan.  Dalam  Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice Collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara.
Indonesia  mulai  mengatur  terkait Justice  Collaborator sejak  meratifikasi  dokumen internasional seperti:
1. United  nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  yang  diratifikasi  kedalam Undang-Undang No.7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi. pengaturan
19 Supriyadi Widodo Ediyono, 2011, “ Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama ”, Jurnal LPSK Volume ke I, No.
1 , Hlm. 209.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
terhadap Justice  Collaborator diatur  dalam Pasal  37  ayat  (2) dan  ayat  (3)  konvensi yang menentang korupsi (UNCAC) 2003. Pada Pasal ini tidak diatur jelas mengenai Justice Collaborator , namun dalam Pasal tersebut mengatur  mengenai perlindungan Justice Collaborator .
2. United Nations Convention Agains Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang diratifikasikan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2009  mengenai  Konvensi PBB Anti Transnasional Terorganisir. Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dalam konvensi ini menjelaskan  mengenai Justice  Collaborator yang  layak  mendapat  perlindungan hukum.
3. Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam pasal 10 UU ini, menerangkan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang serupa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah,  namun  kesaksiannya  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam meringankan pidana yang akan di jatuhkannya.
4. Surat  Edaran  Mahkmah  Agung  No.  4  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor Tindak  Pidana (whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama (Justice Collaborator).
5. Peraturan  Bersama  Mentri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  Republik  Indonesia  (Nomor:  1  Tahun  2011;  Nomor:  PER- 045/A/JA/12/2011; Nomor: 1 Tahun 2011; Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor: 4  Tahun  2011).  Tujuan  Peraturan  Bersama  ini  untuk  mewujudkan  keharmonisan antar lembaga yang menyangkut Justice Collaborator
Pengaturan  Hukum  Terhadap Justice  Collaborator Dalam  Perkara  Tindak  Pidana Narkotika
Dalam  tindak  pidana  narkotika,  LPSK  dengan  BNN  membentuk  sebuah  Nota Kesepahaman  dengan  Nomor:  NK/47/IX/2016/BNN,  tentang  Perlindungan  Pelapor, Saksi,  Dan/Atau  Korban  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Pemberantasan Penyalahgunaan  Dan  Peredaran  Gelap  Narkotika  Dan  Prekursor  Narkotika.  Maksud dibuat nota kesepahaman ini adalah landasan kerjasama yang lebih intensif antara BNN dan  LPSK dalam  memberikan  perlindungan  kepada  saksi,  korban,  dan  pelapor  terkait kasus tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika.
Di  dalam  Pasal  100  ayat  (1)  UU  No.  35  Tahun  2009,  mengatur  bahwa  Saksi,  pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau  hartanya,  baik  sebelum,  selama maupun  sesudah  proses  pemeriksaan  perkara.  Sedangkan  mengenai Justice Collaborator dalam  Undang-Undang  tersebut  tidak  diatur  terkait  pemberian  dan pemenuhan  hak  perlindungan  terhadap Justice  Collaborator, sehingga  perlindungan terhadap Justice Collaborator tetap mengacu pada Pasal 30 UU Perlindungan Saksi dan Korban, hal tersebut juga berlaku bagi tindak pidana apapun 20 .
Mekanisme  dan  Implementasi  penerapan Justice  Collaborator dalam  Tindak  Pidana Narkotika dapat melalui tahapan sebagai berikut:
1. Terdakwa mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau direkomendasikan oleh penyidik terkait sebagai Justice Collaborator kepada LPSK.
2. LPSK akan memproses layak atau tidaknya menjadi Justice Collaborator dan setelah dikualifikasi, LPSK akan merekomendasi kepada JPU.
3. JPU  kemudian  mengkualifikasi  dan  juga  membacakan  stastus  Terdakwa  sebagai Justice Collaborator , dan juga memuat berkas dari LPSK dan juga Kepolisian.
4. Hakim  akan  mempertimbangkan  dan  menetapkan  status  terdakwa  sebagai Justice Collaborator .
Mekanisme  dan  implemetasi  penerapan  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  dalam tindak  pidana  khususnya  narkotika  berawal  dari  Permohonan  terdakwa  yang  dibuat untuk dijadikan sebagai Justice Collaborator, dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014 memberikan ruang kepada penegak hukum untuk memberikan status Justice  Collaborator sejak  proses  penyidikan.  Pemohon Justice  Collaborator ataupun  Kuasa  Hukum  pemohon  dapat  mengajukan Justice  Collaborator kepada lembaga  Terkait  yakni  LPSK  dan  BNN  secara  tertulis,  setelah  adanya  permohonan tersebut  LPSK  dan  BNN  akan  memeriksa  tersangka  terkait  pengajuan  tersebut berdasarkan  SEMA  No.4  Tahun  2011  yang  nantinya  akan  dituangkan  dalam  hasil penyidikan,  dan  jika  persyaratannya terpenuhi  LPSK  akan    merekomendasikan  secara tertulis  kepada  Jaksa  Agung  dan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional  untuk  terdakwa menjadi Justice  Collaborator dan  LPSK  akan  secara  aktif  menimbang  obyektifitas pemberian  status Justice  Collaborator apakah  layak  sebagai Justice  Collaborator. Sedangkan  dalam  tahap  penuntutan,  Penuntut  Umum  akan  menuangkan  ke  dalam tuntutan  dengan  pertimbangan  setelah  ditetapkan  sebagai Justice  Collaborator .  LPSK akan  memberikan  perlindungan  kepada Justice  Collaborator. Penegak  Hukum  akan mempertimbangkan  keterangan  maupun  alat  bukti  dari  seorang  yang  ingin  menjadi Justice  Collaborator ,  terdakwa  yang  mengajukan  status Justice  Collaborator harus
20 Isti  Latifah  Astri,  Sidik  Sunaryo,  Bayu  Dwi  Widdy  Jatmiko,  2021,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika ”,  Indonesia  Law  Reform  Journal,  Vo l.  1,  No.  1,  Hlm.  3,  diakses  dari file:///C:/Users/H%20P/Downloads/admin_ilrej,+32-49-1.pdf.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
mempunyai niat baik dan mempunyai sifat yang koperatif serta memberikan informasi yang valid ataupun dapat dipercaya oleh penegak hukum.

## Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana
Narkotika
Perlindungan  saksi  merupakan  pemberian  seperangkat  hak  yang  dimanfaatkan  oleh saksi  pada  proses  suatu  peradilan  pidana,  yang  dilaksanakan  oleh  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Konstitusi menjamin perlindungan terhadap saksi dalam memberikan suatu keterangan dengan nyaman dan aman tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun sehinngga saksi mampu menerangkankan atau memberikan kesaksian. Perlindungan hukum merupakan manifestasi pelayanan yang wajib masyarakat dapatkan dari pemerintah untuk memberi rasa aman. 21 Sedangkan Justice Collaborator merupakan saksi, pelapor, atau informan yang mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkan. 22
Dalam  Pasal  10A  Undang-Undang  No.13  Tahun  2006  Tentang  Perlidungan  Saksi  dan Korban juga diatur mengenai perlindungan yang akan diberikan berupa:
a. pemisahan  tempat  penahanan  atau  tempat  menjalani  pidana  antara  Saksi  Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
b. pemisahan  pemberkasan  antara  berkas  Saksi  Pelaku  dengan  berkas  tersangka  dan terdakwa  dalam  proses  penyidikan,  dan  penuntutan  atas  tindak  pidana  yang diungkapkannya.
c. memberikan  kesaksian  di  depan  persidangan  tanpa  berhadapan  langsung  dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
Sedangkan dalam  Pasal 5  UU No.  31  Tahun  2014 tentang  Perubahan Atas  UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hak seorang Justice Collaborator yakni:
a. Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta  bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau diberikannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a).
b. Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan (Pasal 5 ayat (1) huruf b).
21 Sharistha Natalia Tuage, 2013, ” Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) ”, Lex Crimen , Vol. II, No. 2, Hlm. 56-64.
22 Hariman  Satriya  ,2016,  “ Menakar  Perlindungan  Justice  Collaborator,  Quo  Vadis  Justice  Collaborator ”,  Jurnal Konstitusi , Vol. 13,  Hlm. 31 – 54.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan (Pasal 5 ayat (1) huruf c).
d. Mendapat penerjemah (Pasal 5 ayat (1) huruf d).
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat (Pasal 5 ayat (1) huruf e).
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 ayat (1) huruf f).
g. Mendapat infomasi mengenain putusan pengadilan (Pasal 5 ayat (1) huruf g).
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) huruf h).
i. Dirahasiakan identitasnya (Pasal 5 ayat (1) huruf i).
j. Mendapat identitas baru (Pasal 5 ayat (1) huruf j).
k. Mendapat kediaman sementara (Pasal 5 ayat (1) huruf k).
l. Mendapat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) huruf l).
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan (Pasal 5 ayat (1) huruf m).
n. Mendapat nasihat hukum (Pasal 5 ayat (1) huruf n).
o. Mendapat pendamping (Pasal 5 ayat (1) huruf o).
Dalam  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Bagi Pelapor  Tindak  Pidana (Whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama (Justice Collaborator) di  Dalam  Tindak  Pidana  Tertentu,  dalam  Pasal  6  disebutkan  bahwa, Perlindungan  Terhadap Pelapor  Tindak  Pidana (Whistleblower) dan  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama (Justice  Collaborator) memang  telah  diatur  didalam  Pasal  10  Undang- Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlidungan Saksi dan Korban sebagai berikut:
a. Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana  maupun  perdata  atas  laporan,  kesaksiaan  yang  akan,  sedang  atau  telah diberikan.
b. Seorang  saksi  yang  juga tersangka  dalam  kasus  yang  sama tidak  dapat  dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah, tetapi  kesaksiaanya  dapat  dijadikan  pertimbangan  hakim  dalam  meringankan terpidana.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  tidak  menjelaskan secara jelas bentuk perlindungan yang akan diberikan akan tetapi dalam Pasal 100 Ayat 1 diatur: “Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak  pidana  narkotika  dan  prekusor  narkotika  beserta  keluarganya  wajib  diberi perlindungan  oleh  negara  dari  ancaman  yang  membahayakan  diri,  jiwa,  dan/atau hartanya, baik sebelum, ataupun sesudah proses pemeriksaan perkara.”
Dalam Nota Kesepahaman LPSK dan BNN dengan Nomor: NK-18 VII/2010BNN, Nomor: Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan/atau  Pelapor  Penyalahgunaan  dan  Peredaran Narkotika dan Prekusor Narkotika, tidak diatur jelas mengenai perlindungan apa yang
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
akan diberikan kepada seorang Justice Collaborator, Nota Kesepahaman tersebut dibuat untuk  mningkatkan  rasa  keharmonisan  antar  dua  lembaga  atau  kerja  sama  antar lembaga  lebih  intensif  lagi  dalam  melakukan  perlindungan  terhadap Justice Collaborator, dalam  Pasal  3  huruf  (a)  Tentang  Nota  Kesepahaman  LPSK  dengan  BNN dengan Nomor: NK-18 VII/2010BNN, Nomor: Perlindungan Saksi dan Korban dan/atau Pelapor Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekusor Narkotika menjelaskan bahwa “perlindungan Saksi, Korban, dan/atau Pelapor terkait Tindak Pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika”. Maksud dari nota tersebut antar kedua lembaga LPSK dan BNN akan  lebih  intensif  lagi  dalam  penanganan  terkait  perlindungan  terhadap Justice Collaborator, perlunya  kerja  sama  antar  dua  lembaga  sebagai  pedoman  keselarasan dalam  melindungi Justice  Collaborator untuk  memberi rasa nyaman dan aman dalam proses tahapan rekontruksi persidangan dalam tindak pidana narkotika.
Penerapan Justice  Collaborator pada  Putusan  Nomor:  1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg. Ditinjau dari SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011
Dalam perkara pidana Nomor: 1273/PID.SUS/2019/PN.PLG, saksi bernama Juansa alias Dung  Bin  Nawawi  dan  terdakwa  dalam  Fajar  Prahyanto  alias  Fajar  Bin  Sakir  dan  Yogi Ardiansyah alias Yogi Bin Ro’at (berkas terpisah). Pada suatu waktu dalam bulan April tertanggal 14 April 2019 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jln. Demang Lebar Daun, tepatnya sekitaran Rumah Sakit Musi Medika Cendiakia, Kecamatan Lilir Barat 1 Kota Palembang  atau  suatu  tempat  dalam  daerah  kawasan  hukum  Pengadilan  Negeri Palembang,  tanpa  hak  dan  melawan  hukum  atau  membuat  permufakatan  jahat, menawarkan untuk  menjual,  membeli,  menerima,  menjadi perantara  dalam  jual  beli, dan menyerahkan suatu  barang yang ilegal yakni Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang  beratnya mencapai 5 (lima) gram dalam 2 paket plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat bersih netto 196,01 gram.
Dalam  fakta  persidangan  didapatkan  Fajar  dan  Yogi  sangat  koperatif  dan  mau memberikan  keterangan  berupa  kesaksian  untuk  mengungkapkan  dari  siapakah Narkotika  tersebut  didapatkannya.  Fajar  dan  Yogi  mengungkapkan  bahwa  mereka mendapatkan  shabu  tersebut  dari  Sdr.  Amri  dan  Sdr.  Muis,  yang  kemudian  atas informasi tersebut, Penyidik melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amri dan Sdr. Muis serta mendapatkan barang bukti sabu dengan berat netto 8000 gram.
Dalam  amar  putusannya  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  No. 1273/PID.SUS/2019/PN.PLG  pada  Pengadilan  Negeri  Palembang  telah  menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa Fajar Prahyanto alias Fajar Bin Sakir dan Yogi Ardiansyah alias Yogi Bin Ro’at masing -masing 6 tahun dan 6 bulan serta denda masing-
masing  Rp.1.000.000.000,-  dengan  ketentuan  bila  denda  tidak  dibayar  maka  diganti dengan pidana penjara masing-masing 3 bulan.
Penerapan Justice Collaborator Dalam Tahap Penyelidikan
Berdasarkan angka 9 huruf (a) dan (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) dan Saksi Yang Bekerja  Sama (Justice  Collaborator), menerangkan  bahwa  untuk  seseorang  dapat menjadi Justice Collaborator haruslah:
a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku dalam suatu tindak tertentu. Dalam dakwaan Penuntut Umum menerangkan bahwa terdakwa Fajar alias Fajar bin Sakir dan juga Yogi alias Yogi bin Ro’at terbukti telah melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 Tentang Narkotika.
b. Mengakui kejahatan yang dilakukannya.
Dalam tingkat penyelidikan Fajar alias Fajar bin Sakir dan juga Yogi alias Yogi bin Ro’at telah koperatif  dan mengakui tindakannya, pada saat penangkapan terdakwa juga mengakui dari mana dia mendapatkan barang berupa sabu tersebut, dan juga dalam persidangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
c. Bukan pelaku utama.
Fajar alias Fajar bin Sakir dan Yogi alias Yogi bin Ro’at merupakan pengedar narkotika tersebut, dia mendapatkan barang tersebut dari sdr. Amri dan sdr. Muis, sehingga keduanya bukanlah pelaku utama.
d. Memberikan keterangan dan bukti-bukti dalam proses peradilan.
Faktanya  bahwa  Fajar  alias  Fajar  bin  Sakir  dan  juga  Yogi  alias  Yogi  bin  Ro’at memberikan  kesaksian  yang  dimana  mereka  mengungkapkan  bahwa  dia memberikan  shabu  dalam  dua  (2)  bungkus  plastik  bening  dengan  masing  masing memiliki netto 196,01 gram kepada saksi Juansa alias Juansa alias Juansa bin Sakir. yang  diantar  oleh  terdakwa  Yogi,  terdakwa  Fajar  menginformasikan  mendapat Barang  tersebut  dari  Sdr.Amri  dan  Sdr.Muis,  dengan  informasi  tersebut  Penyidik dapat menangkap Sdr.Amri dan Sdr.Muis.
Bila  melihat  ketentuan  di  atas,  para  terdakwa  telah  memenuhi  syarat  untuk  menjadi seorang Justice Collaborator, dan berdasarkan Pasal 9 huruf (c) SEMA No.4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Pelaku Yang Bekerjasama (Justic  Collaborator)  dalam  Tindak  Pidana  Tertentu  yakni,  “Yang  bersangkutan merupakan  salah  satu  pelaku  tindak  pidana  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam SEMA ini, mengetahui kejahatan yang dilakukan, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan Saksi didalam proses peradilan”.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
Determinasi  kata  “proses  keadilan”  adalah  tahapan  dalam  proses  p eradilan  pidana tersebut dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan hingga pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Artinya bahwa terdakwa dalam tahap  penyidikan  harusnya  sudah  diberikan  status  untuk  perlindungan  terhadap terdakwa.  Tapi  faktanya  Penyidik  Polres  Polda  Palembang  baru  merekomendasikan terdakwa  sebagai Justice  Collaborator pada  saat  proses  pelimpahan  berkas  kepada Penuntut  Umum. 23 Seharusnya  Penyidik  harus  mengikuti  pedoman  dari  SEMA  dan memberikan status Justice Collaborator pada saat tahap Penyelidikan. Ini menjadi suatu kerugian  bagi  terdakwa  dan  saksi,  yaitu: “Saksi  Pelaku  dapat  diberikan  penanganan secara  khusus  dalam  proses  pemeriksaan  dan  penghargaan  atas  kesaksian  yang diberikan.”  Dengan  ter lambatnya  terdakwa  dinyatakan  sebagai Justice  Collaborator maka  terdakwa  mengalami  kerugian,  sesuai pernyataan  diatas bahwa terdakwa tidak mendapat  perlakuan  khusus  sejak  dalam  proses  penyelidikan,  harusnya  terdakwa ditetapkan sebagai Justice Collaborator untuk mendapatkan reward dalam Pasal 10 ayat (1).

## Tahapan Penuntutan
Dalam  perkara  ini  pihak  Kepolisian  dan  LPSK,  telah  melayangkan  surat  rekomendasi terhadap terdakwa Fajar alias Fajar bin Sakir, terdakwa Yogi alias Yogi bin Ro’at dan Saksi Juansa sebagai Justice Collaborator dengan nomor:
a. Surat  dari  Kepolisian  Negara  RI  Daerah  Sumatera  Selatan  Nomor: B/169/IV/RES.4.2/2019  Ditresnarkoba,  Perihal: Justice  Collaborator. Yang  dibuat pada  tanggal  28  Juni  2019  dan  ditujukan  kepada  KEJATI  SUMSEL  yang merekomendasikan  Tersangka  Juansa  alias  Dung  bin  Nawawi,  Fajar  alias  Fajar  bin Sakir, dan Yogi Ardiansyah alias Yogi bin Ro’at.
b. Laporan  Khusus  dari  Kepolisian  Negara  RI  Daerah  Sumatera  Selatan  yang  dibuat tanggal 28 Juni 2019 Perihal: Pemberian Rekomendasi Justice Collaborator (JC) untuk Tersangka Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir, dan Yogi Ardiansyah alias Yogi bin Ar’ot.
c. Surat  dari  LPSK  (Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban)  dengan  No.  R- 893/5.1.HSHP/LPSK/09/2019  tanggal  23  September  2019,  perihal:  Rekomendasi sebagai Justice Collaborator kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk para terdakwa yakni Juansa alias Dung bin Nawawi, Fajar Prahyanto alias Fajar bin Sakir dan Yogi Ar diansyahbin Ro’at dalam perkara Nomor:1272/Pid.Sus/2019/PN/Plg dan perkara Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN/Plg yang tembusannya kepada Ketua LPSK, Jaksa Agung RI, Ketua Mahkamah Agung RI, dan Ketua Pengadilan Negeri Palembang.
23 Muhammad  Yani  Bahtera,  Marshaal  NG,  Ruben  Achmad,  2021,  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg) ”,  Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, diakses dari https:jurnal.um -palembang.ac.id.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
Namun ternyata pihak Penuntut Umum tidak konsisten dalam memberikan hak serta reward kepada seorang Justice Collaborator. Dalam peraturan bersama Menteri Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik Indonesia,  dan  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor, Saksi pelapor dan Saksi pelaku yang bekerjasama, Pasal 4 huruf (a) ,mengenai  penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf (d)  juga  menjelaskan  berupa:  “keringanan  tuntutan  hukuman,  termasuk  menuntut hukuman percobaan”.
Maksud  dari  “keringanan  tuntutan”  adalah  dalam  agenda  persidangan  pada  tahap pembacaan  tuntutan,  bahwa  Penuntut  Umum  yang  membuat  tuntutan  harus mempertimbangkan status terdakwa sebagai Justice Collaborator dan memberikan hak dari  seorang Justice  Collaborator yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimana  harus memberikan keringan pada tuntutan yang nantinya diberikan atau dibacakan oleh Penuntut Umum dalam  persidangan.  Akan  tetapi  penuntut  umum  punya  kesimpulan  sendiri,  dimana Penuntut  Umum  memberi  tuntutan  dengan  pidana  penjara  9  (sembilan  )  Tahun  dan Denda  1  (satu)  Millyar,  yang  dimana  itu  tidak  mengacu  dan  tidak  sejalan  dengan pedoman  SEMA No.04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Saksi Pelapor (Whistleblower) dan Saksi Yang Bekerjasama (Justice Collaborator).
Pada  faktanya  Terdakwa  dan  saksi  juga  menceritakan  kembali  rentetan  kejadian  dan barang  bukti  yang  terjadi  secara  faktual,  valid,  dan  dapat  dibuktikan  di  dalam persidangan.  Atas  dasar  informasi  yang  diberikan,  harusnya  Penuntut  Umum memberikan  keringanan  terhadap  terdakwa,  sesuai  dengan  kepastian  hukum  yang diberikan SEMA No. 4 Tahun 2011.
Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor:
1273/Pid.Sus/2019/PN.PLG.,  dalam  tuntutan  Penuntut  Umum  dianggap  masih  terlalu berat  tuntutan  yang  diberikan  kepada  terdakwa,  karena  dinilai  seorang Justice Collaborator mempunyai resiko yang lebih berat, dan tidak semua orang bisa dijadikan sebagai Justice Collaborator.
Pertimbangan Hukum Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.
Dalam  pertimbangan  hukum,  jelas  dikatakan  bahwa  dalam  Putusan  No. 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg    mengatakan  bahwa, “M enimbang,  terhadap  barang  bukti yang diperiksa secara laboratoris dan BAP menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat  bungkus)  plastik  bening  masing-masing  berisikan  kristal  putih  dengan  berat
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
netto  311,96  gram milik Fajar  Prahyanto  dan  Yogi  Ardiansyah  mengandung metamfemina”.
Determinasi kata “milik” dalam KKBI jelas dijabarkan bahwa memiliki arti “persamaan kata  punya,  memiliki,  mempunyai,  kepunyaan”.  Dapat  disimpulkan  bahwa  Yogi Ardiansyah juga memiliki narkotika jenis sabu yang ditangkap oleh penyidik, dengan hal tersebut tidak adanya kepastian dalam pemberian suatu keadilan terhadap Yogi.
Berdasar pada fakta dalam keterangan Saksi-Saksi, pengakuan terdakwa, dan juga locus dan delictus , tidaklah sesuai dengan pertimbangan tersebut, karena jelas terdakwa Fajar mengatakan bahwa dialah pemilik dari barang tersebut, yang dia peroleh dari sdr. Muis, dan  juga  dalam  keterangan  terdakwa  Fajar  alias  Fajar  bin  Sakir  penjelasan  mengenai bahwa  terdakwa  Yogi  alias  Yogi  bin  Ro’at  tidak  mengetahui  bahwa  t erdakwa  Fajar menyimpan  sabu  dirumah  anaknya,  dan  dibenarkan  oleh  terdakwa  Fajar,  dengan  hal tersebut menjadi kerugian terhadap terdakwa Yogi dikarenakan dalam determinasi kata tersebut bisa menjadi permasalahan yang mana memenuhi kualifikasi unsur Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Dalam  Putusan  Nomor  1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg,  adapun  vonis  yang  diberikan  oleh Hakim yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, dengan  vonis  masing-masing  6  (enam)  tahun  6  (enam)  bulan  dan  denda 1.0000.0000.000.00 (satu miliar). Sehingga didapatkan fakta bahwa terdakwa dan Saksi yang menjadi Justice Collaborator dituntut dalam Pasal yang sama yakni dalam Pasal 114  ayat  (2)  Jo  Pasal  132  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Memang benar dalam Pasal 114 UU Narkotika. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa, “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah).”  Namun  disini  terlihat  adanya kekosongan  hukum,    kepastian  dalam  memaknai  kata  kurir  dan  pengedar  tidak dijabarkan secara hukum.
Yang  membuat  pertimbangan  Hakim  keliru,  yaitu  kurir disamakan dengan  pengedar walaupun pada prinsipnya kedua makna kata tersebut berbeda. Dalam hal ini perlunya pertimbangan Hakim, yang jeli dalam melihat situasi yang dialami oleh terdakwa Yogi Ardiansyah  alias  Yogi  bin  Ro’at.  Tidak  adil  rasan ya  bahwa  pengedar  dan  kurir disamaratakan  sanksi  pidananya,  yang  dimana  terdakwa  Yogi  hanya  disuruh
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.) Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141
mengantarkan  paket  tersebut  ke  Saksi  Juansa.  Sebagaimana  pernyataan  Yogi  bahwa dirinya  tidak  pernah  menawarkan  untuk  membantu  Fajar  dalam  memasarkan  atau menawarkan sabu milik Fajar, melainkan Fajar yang menyuruh ataupun meminta tolong untuk  mengantarkan  sabu  tersebut  kepada  Saksi  Juansa.  Sehingga  menurut  penulis, penilaian Hakim memberikan sanksi pidana kepada terdakwa Yogi Ardiansyah alias Yogi bin Ro’at ke liru dalam menafsirkan kejadian yang dialami oleh terdakwa.
Dengan melihat ketentuan dalam Pasal 112 jo Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,  terdakwa  Fajar  terbukti dan  memenuhi  unsur 112 jo Pasal  144  UU  No.  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  yang  dimana  fajar  memiliki  narkotika  jenis  sabu  yang disimpan dalam brangkas dirumahnya. Sedangkan untuk unsur Pasal 114, Fajar terbukti menyerahkan Sabu yang dimilikinya tersebut kepada Saksi Juansa.
Dengan  terpenuhinya  Pasal-Pasal  tersebut  sudah  seharusnya  sanksi  yang  diberikan kepada  Fajar  harus  lebih  tinggi  dari  Terdakwa  Yogi.  Dalam  hal  relevansinya  terhadap Yogi Ardiasyah alias Yogi bin Ro’at adalah bahwa Yogi tidak memenuhi unsur dalam Pasal 112  karena  tidak  menyimpan,  memiliki,  menguasai,  atau  menyediakan  narkotika tersebut dengan kata lain bahwa hakim tidak jeli dalam memutuskan suatu pemidanaan, dan putusan yang diberikannya tersebut adalah putusan yang tidak memiliki kepastian untuk mencapai suatu keadilan.
Berdasarkan analisa di atas, harusnya terdakwa Yogi diberikan vonis minimum yang ada dalam  ketentuan  pasal  114  yakni  dengan  pidana  maksimal  5  tahun  atas  dasar  status Justice Collaborator dan hal hal yang meringankan yang diberikan oleh Hakim. Namun nyatanya hal tersebut tidak terpenuhi. Pemidanaan yang diberikan oleh Hakim belum mencapai suatu kepastian yang menciptakan keselarasan dan keadilan bagi terdakwa seperti  yang  di  muat  dalam  teori  menurut  Sudikno  Mertokusumo,  kepastian  hukum adalah  jaminan bahwa hukum  dijalankan,  bahwa  yang  berhak  menurut hukum  dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan dan juga dalam teori Jan Michiel Otto  mendefinisikan  sebagai  kemungkinan  bahwa  dalam  situasi  tertentu:  Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara, Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, berpikir menerapkan aturan- aturan  hukum  tersebut  secara  konsisten  sewaktu  mereka  menyelesaikan  sengketa hukum, dan Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 24
24 Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm. 34.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)

## Conclusion
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  rangkaian  pemabahasan  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa  Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap Justice  Collaborator terdapat  pada undang-undang nomor 31 tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) dan Saksi Pelaku  yang  Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  di  Dalam  Tindak  Pidana  Tertentu. Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia  Nomor:  M.HH- 11.HM.03.02.th. 2011, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor:  1  tahun  2011,  Komisi  Pemberantasan Korupsi  Nomor:  KEPB-02/01-55/12/2011  dan  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  Republik  Indonesia  Nomor:  4  Tahun  2011(  Peraturan  Bersama  Menkumham, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, KPK, LPSK, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Nota Kesepahaman LPSK dengan BNN dengan Nomor: NK-18 VII/2010BNN, Nomor:  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dan/atau  Pelapor  Penyalahgunaan  dan Peredaran Narkotika dan Prekusor Narkotika.
Penerapan  pidana  dalam  Putusan  Pada  Pengadilan  Negeri  Palembang  Nomor:  1273/ Pid.Sus/2019/PN.PLG dinilai tidak objektif, karna dari prosedur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011  Tentang  Perlakuan  Saksi  Pelapor  ( Whistleblower )  dan  Saksi  Yang  Bekerjasama ( Justice Collaborator ) tidak sesuai, dari mulai penerapan Pasal yang masih memberatkan terdakwa,  sampai  objektivitas  dari  seorang  hakim  menilai  suatu  perkara  belum terpenuhi.  Dalam  putusan  tersebut  status  sebagai Justice  Collaborator masih  belum terpenuhi mulai dari perlindungan dalam tahap penyidikan, tuntutan jaksa yang tidak meringankan  terdakwa,  hingga  hakim  yang  objektivitasnya  kurang  jeli  dalam  menilai case by case .
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)

## Acknowledge
Penulis  berharap,  pemerintah  dapat  lebih  jelas  dalam  membuat  pengaturan  status Justice  Collaborator dalam  bentuk  yang  sudah  terkodifikasi,  disertai  syarat-syarat pemberiannya, maupun prosedur pelaksanaannya, sehingga aparatur penegak hukum, dapat  menjalankan  fungsi  hukum  secara  lebih  optimal  kedepannya,  dan  tidak  salah dalam menerapkan status Justice Collaborator dan juga juga dalam mekanisme dan hak hak  seorang Justice  Collaborator seperti  perlindungan  hukumnya  dapat  di  terapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Penulis  berharap,  pemerintah  dapat  lebih  menjelaskan  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika,  dikarenakan  di  dalam  undang-undang  tersebut  tidak menjelaskan kualifikasi tindak pidana, eksistensi tindak pidana seperti kurir, pengedar, dan bandar jelas berbeda. Harapannya pemerintah dapat menerapkan aturan mengenai kualifikasi  tindak  pidana  tersebut,  untuk  kepentingan  status  para  terdakwa  karena terdakwa adalah warga negara juga yang harus diberikan perlindungan dan juga hak- hak yang diperoleh terdakwa yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)

## Daftar Pustaka

## Buku
Adami Chazawi, 2013, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Rajawali Pers, Cetakan ke-7).
Fernando M Manulang, 2007, Hukum Dalam Kepastian, (Bandung: Prakarsa).
H.  Suyanto,  2018,  Pengantar  Hukum  Pidana,  (Yogyakarta:  CV  Budi  Utama), https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQ BAJ?hl=id&gbpv=1&dq=tindak+pidana&printsec=frontcover.
I.P.M. Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum Inggris Indonesia, (Jakarta: Sinargrafiks, Cet. III).
Mulyadi  Lilik,  2015,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Whistleblower  dan  Justice Collaborator  Dalam  Upaya  Penanggulangan  Organized  Crime  di  Indonesia, (Bandung: Alumni).
Mulyadi Lilik, 2022, Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya  Penanggulangan  Organized  Crime,  (Penerbit  Alumni),  diakses  dari https://www.google.co.id/books.
Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu).
Soedjono, 1997, Narkotika dan Remaja, (Bandung: Alumni).
Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika).
Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty).
Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers).
Wijaya Firman, 2012, Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, (Jakarta: Penaku).

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  Republik  Indonesia tentang  Perlindungan  Bagi Pelapor,  Saksi  Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.
Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  04  Tahun  2011  tentang  Perlakuan  Pelapor Tindak Pidana (Wistleblower) dan Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)

## Jurnal
Amin Rahman, 2017, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Sebagai Justice Collaborator (Studi Putusan Mahkamah RI Nomor: 920K/Pid.sus/2013), Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, No. 1.
Hariman Satriya ,2016, “M enakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis Justice Collaborator”, Jurnal Konstitusi , Vol. 13.
Isti Latifah Astri, Sidik Sunaryo, Bayu Dwi Widdy Jatmiko, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika”,  Indon esia  Law Reform Journal, Vol. 1, No. 1, Hlm.
3, diakses dari file:///C:/Users/H%20P/Downloads/admin_ilrej,+32-49-1.pdf .
Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG, Ruben Achmad, 2021, “Perli ndungan Hukum Terhadap Justice collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg)”,  Jurnal Hukum Doctrinal, Vol. 6, diakses dari https:jurnal.um-palembang.ac.id.
Sharistha Natalia Tuage, 2013, ”Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, Lex Crimen, Vol. II, No. 2
Suharmiati, (et.al), “Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Di Rumah Sakit  Pemerintah  (Studi  Di  5  Provinsi  In donesia)”,  23:2  Buletin  Penelitian  Sistem Kesehatan, hlm. 127-128 (2020)
Supriyadi  Widodo  Ediyono,  2011,  “Prospek  Penggunaan  Pelaku  yang  Bekerjasama”, Jurnal LPSK Volume ke I, No. 1.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Studi.Putusan Nomor: 1273/Pid.Sus/2019/PN.Plg.)
Jurnal Hukum tora: 9 (1): 115-141

## Website
Savitri  Putu Indah, 2022, “BNN: Prevalensi Pengguna Narkoba di 2021 Meningkat Jadi 3,66 Juta Jiwa”, Serial Online (13 Oktober 2022),
https://www.antaranews.com/berita/2696421/bnn-prevalensi-pengguna- narkoba-di-2021-meningkat-jadi-366-juta-jiwa. Javier Faisal, 2021, “Kejaksaan Jadi Instansi Pemberi Status Justice collaborator Kasus Korupsi Terbanyak”, Serial Online (16 Oktober 2022),
https://data.tempo.co/data/1282/kejaksaan-jadi-instansi-pemberi-status-justice- collaborator-kasus-korupsi-terbanyak .
Sofian  Ahmad, 2018,  Asas Asas Justice Collaborator, Serial Online, April 2018, diakses dari https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/.
Sopian Ahmad, 2018, Februari, Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya¸ Serial online, https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan- perlindungan- hukumnya/.