## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FULL DAY SCHOOL PADA MADRASAH DAN SEKOLAH DI KOTA PALU

## IMPLEMENTATION OF FULL DAY SCHOOL POLICY ON MADRASAH AND SCHOOL IN PALU

## MUHAMMAD RAIS DAN MUJIZATULLAH

## Abstract
This research aims at describing the current social reality which seized the public attention and in fact crate prolonged polemic related to five-day school policy or full-day school policy initiated by the Minister of Education and Culture. This is a qualitative research which employing an explorative approach. The data and  information  were  collected  through  in-depth  interviews,  observation,  as well as documents analysis which belong to the key informants. This research witnessed number of State Vocational High School, School Senior High School, and State Islamic Elementary School (Madrasah Ibtidaiyah) that progressively have  applied  the  full-day  school  policy.  Unfortunately,  existed  number  of uncertainty  regarding  this  particular  policy  has  blocked  the  deployment process.  The  uncertainty  covers  the  area  of  law  and  regulation,  study  goal and  achievement,  teacher  readiness,  curriculum  and  learning  tools,  as  well as  inadequate  support  on  infrastructure  and  educational  facilities.  It  is  also noticeable that public opinion has been divided internally and externally. Some of them respond this policy positively while the other respond negatively.  This study  suggests  that  the  above  facts  have  took  place  in  Palu  city  due  to  the immaturity of the drafting process of the policy which seems to be elitist and biased for the urban community.
Keywords :  Full day school, Policy Implementation, Madrasah, Palu.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas sosial yang saat ini cukup menyita  perhatian  publik,  bahkan  polemik  yang  berkepanjangan  terkait kebijakan lima hari sekolah (LHS) atau full day school yang digagas Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  kualitatif eksploratif.  Data  dan  informasi  dikumpulkan  dengan  menggunakan  teknik wawancara mendalam, observasi dengan informan kunci serta studi dokumen yang tersedia. Melalui penelitian ini, ditemukan beberapa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang secara progresif telah menerapkan kebijakan full day school ini. Namun,  sayangnya,  ketidakpastian  telah  menghadang  proses  penerapan ini,  baik  dari  sisi  landasan  hukumnya,  ketidakjelasan  arah  dan  tujuan  yang ingin  dicapai,  kesiapan  guru,  kurikulum,  dan  perangka  pembelajaran, serta  minimnya  dukungan  dari  sisi  infrastruktur  dan  fasilitas  pendidikan lainnya.  Dan,  yang  sangat  krusial  adalah  terbelahnya  publik  di  Kota  Palu, baik  di  internal  sekolah  maupun  di  masyarakat  secara  makro,  antara  yang merespon dengan positif maupun yang merespon secara negatif kebijakan lima hari sekolah ini. Hal ini ditengarai oleh masyarakat sebagai dampak dari ketidakmatangan proses penyusunan kebijakan yang cenderung sangat elitis dan bias masyarakat urban ini.
Kata Kunci :  Penerapan, Kebijakan, Full day school , Madrasah, Kota Palu.
Muhammad Rais dan Mujizatullah Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jl. AP. Pettarani, No. 72 Makassar Email: raispuslit2@gmail.com Email: mujizatullah28@gmail.
com Naskah Diterima: Tanggal 10 Desember 2017. Revisi 26 Desember-28 Mei 2018. Disetujui 1 Juni 2018.

## PENDAHULUAN
Adagium  “ganti  menteri,  sekaligus  ganti kebijakan”,  yang  sempat  mengiringi  ritual bongkar-pasang  kurikulum-yang  masih hangat  sampai  kini-dari  Kurikulum  KTSP ke  Kurikulum  2013,  kembali  menemukan basis  justifikasinya  melalui  kebijakan penerapan full  day  school (FDS)  ada  juga yang  menyebutnya  Lima  Hari  Sekolah (LHS)-meskipun
Muhadjir Effendi membantah  istilah  tersebut,  ia  belakangan menggunakan istilah penguatan pendidikan karakter-yang  hingga  kini  kembali  menyita energi  sebagian  besar  anak  bangsa karena  kegaduhan  yang  ditimbulkannya. Celakanya,  kebijakan  ini  memunculkan polemik  yang  berkepanjangan,  yang cenderung menggiring masyarakat pada  gejala  keterbelahan,  dan  paling nyata  direpresentasikan  kedua  ormas Islam  terbesar  di  Nusantara;  NU  dan Muhammadiyah.  Sebagaimanan  dilansir dalam www. jpnn. com (21/06/2017) bahwa, sejauh ini, program yang digagas Mendikbud, Muhadjir  Effendy  itu,  memang  menuai  pro dan kontra. Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU)  menolaknya.  Sedangkan,  Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukungnya.
Meskipun  perbedaan  pendapat  itu merupakan  sesuatu  yang  absah  saja,  di negara  demokratis,  seperti  Indonesia,  di mana setiap orang sadar bahwa permintaan kebijakan menentukan penawaran kebijakan ( supplay  and  demand )  beraksi  di  sini. Kondisi  tadi,  dapat  dimasukkan  dalam perangkap  yang  cukup  dilematis  yang kerap  menghampiri  pengambil  kebijakan, dalam  bahasa  Wayne  Parsons,  di  titik  ini acapkali  muncul  tanya:  mana  lebih  dulu, kebijakan  publik  atau  opini  publik  (2016: 113).  Sebab,  faktanya,  menurut  Parsons,
opini publik dalam pasar politik agak mirip dengan  permintaan  ( demand )  konsumen dalam  pasar  ekonomi.  Di  titik  inilah,  saran Rohmat  Mulyana  (2009:  250)  menemukan urgensinya,  bahwa  sebagai  kebijakan  yang berada pada kondisi masyarakat yang sangat heterogen-seperti  Indonesia-,  kebijakan sebaiknya dapat diambil secara akomodatif dengan  mempertimbangkan  kepentingan berbagai  pihak.  Mengapa?  Sebab  bagi Parsons,  mempunyai  kebijakan  mereka- pengambil  kebijakan-memiliki  alasan  dan argumen  yang  mengandung  klaim  bahwa, pemilik  kebijakan  memahami  persoalan beserta solusinya (2006: 17).
Kebijakan  ini  secara  legalitas  mengacu pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan
(Permendikbud) Nomor
23  Tahun  2017  tentang  Hari  Sekolah. Sebagaimana diketahui, bahwa, sebelumnya, tepatnya  pada  Juni  2017,  Mendikbud Muhadjir  Effendy,  resmi  mengeluarkan Peraturan  Mendikbud  Nomor  23/2017 tentang  Hari  Sekolah.  Permendikbud tersebut  menegaskan  kebijakan  Lima Hari  Sekolah  (LHS)  dalam  sepekan  resmi diterapkan  pada  tahun  ajaran  2017-2018. Sekolah negeri dan swasta wajib menggelar kegiatan belajar mengajar 8 jam sehari atau 40 jam seminggu yang digelar Senin hingga Jumat,  sementara  Sabtu  sampai  Minggu, dinyatakan hari libur sekolah.
Namun,  karena  memang  dasarnya kebijakan  ini  tidak  melalui  pengkajian yang  serius  dan  matang,  maka,  tak  ayal jika  menuai  polemik  berkepanjangan. Patologi  ini  sedari  awal  ditengarai  Eko Prasojo  (2009:  8)  “apa  yang  sebenarnya sedang kita hadapi sebagai sebuah negara bangsa  adalah  ketidakmampuan  untuk membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
kebijakan  yang  dibuat”.  Padahal,  sejatinya, Negara  hadir  sebagai  “wasit”  yang  bekerja pada level  playing  filed ,  untuk  mengelola perbedaan  melalui  kewenangannya.  Salah satu instrument dimaksud adalah kebijakan (Gabriel  Lele,  2016:  1),  tapi,  ironisnya, kebijakan negara episentrum pertentangan itu.
Hal  ini  tersirat  melalui  penyetaan Wakil  Presiden,  Jusuf  Kalla,  persiapan untuk  penerapan  sekolah  lima  hari  secara menyeluruh butuh waktu minimal setahun. "Maka,  persiapannya  harus  matang betul,"  demikian  Kalla  menilai  (jpnn.com, 21/06/2017).  Persiapan  yang  dimaksud,  di antaranya  menyangkut  ketersedian  atau kesiapan  sarana  prasarana  sekolah,  guru, siswa, hingga orang tua. Apalagi, kebijakan full  day  school itu  termasuk  kebijakan mendasar  yang  menyangkut  pendidikan sedikitnya 50 juta anak sekolah. JK memang merupakan  salah  satu  stakeholders  yang “getol”    menilai  penerapan full  day  school atau sekolah lima hari hingga sore itu perlu dikaji ulang. Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa,  konsep  sekolah  lima  hari  itu semestinya dibuat dengan fleksibel. Selama delapan jam itu tidak melulu duduk di dalam kelas.
Anehnya,  di  tengah  masih  meng- gelindingnya  polenik  kebijakan  penerapan sistem lima hari sekolah ini, malah penerbitan Peraturan  Presdien  untuk  menggantikan Permendikbud  masih  sebatas  wacana, tapi,  jauh-jauh  hari  mereka  secara  proaktif melakukan terobosan, menerapkan kebijakan dengan mengacu pada Permendikbud tadi, tegok misalnya beberapa sekolah negeri dan termasuk  madrasah  di  Kota  Palu,  Provinsi Sulawesi  Tengah,  yang  sejak  Januari  2017 telah mengeksekusi kebijakan ini, pada saat
riset ini dilakukan, mereka mengklain telah memasuki  semester  kedua  pembelajaran dalam  kerangka full  day  school .  Satuan pendidikan yang telah menerapkan full day school di  antaranya:  Madrasah  Ibtidaiyyah Negeri  (MIN)  1  Kota  Palu,  SMAN  5,  dan seluruh  SMKN,  yang  eksis  di  Kota  yang ditahbiskan Bung Karno sebagai “Mutiara di Khatulistiwa” ini. Meskipun demikian satuan pendidikan ini tidak masuk dalam program piloting (uji coba).
“Ketika  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  Muhadjir  Effendy  mendapat kritik  banyak  pihak  setelah  menggagas program  sekolah  seharian  ( full  day  school ), malah  sekolah-sekolah  dan  madrasah  di Kota Palu bersiap menerapkan program itu bagi  sekolah  negeri,  sehingga  siswa  hanya sekolah  lima  hari,”  demikian  penjelasan H.  Kasman,  Kepala  Sekolah  SMKN  2  Palu (wawancara, 12/08/2017).  Seharian peserta didik  di  sekolah  untuk  konteks  sekolah kami, lanjut Kasman, bukan hal baru, sebab sebelumnya pun anak-anak masih di sekolah sampai  jam  empat,  dengan  mengikuti berbagai  kegiatan  ekskul, sehingga dengan  munculnya  kebijakan  Mendikbud tertang full  day  school ,  itu  hanya  sekadar melegitimasi kebijakan internal kami selama ini. jadi sudah ada landasan hukumnya, yaitu Permendikbud tadi.
Tepatnya,  sejak  Januari  2017,  kalangan stakeholders pendidikan telah mengeksekusi kebijakan  ini,  pada  saat  riset  ini  dilakukan, mereka mengklain telah memasuki semester kedua  pembelajaran  dalam  kerangka full day school .  Di titik ini, penelitian eksploratif ini menemukan pijakan signifikansinya.
Mengacu  pada  deskripsi  terkait kebijakan  penerapan  lima  hari  sekolah,
Implementasi Kebijakan Full Day School ...     (Muhammad Rais dan Mujizatullah)
dengan  segala  varian  istilahnya,  melalui Permendikbud Nomor 23 Tahun
2017,  dengan  segala  hiruk-pikuk  yang menyertainya, dan terobosan yang diambil beberapa sekolah dan madrasah yang secara proaktif  mengeksekusi  kebijakan  tersebut, di  sekolah  masing-masing,  maka  masalah penelitian yang urgen untuk dicarikan solusi konstruktifnya adalah: “Bagaimana performa implementasi kebijakan full day school pada madrasah dan sekolah umum dan  di Kota Palu?”.
Penelitian  ini  diproyeksikan  untuk mendedahkan  proses  dan  mekanisme penerapan  kebijakan full  day  school atau sekolah  lima  hari,  yang  secara  progresif dieksekusi  beberapa  sekolah  umum  dan madrasah  di  Kota  Palu.  Di  tengah  masih hangatnya  polemik  berkaitan  dengan kebijakan  ini,  baik  di  pusat  maupun  di daerah,  serta  ingin  mengetahui  progres kebijakan tersebut.

## Kerangka Konsep

## Konsep Full Day School
Perdefinisi, konsep ini dapat dibedah dengan kerangka  penjelas  berupa  makna  literal, maupun  makna  yang  bisa  diartukulasikan secara terminologis,  secara harfiah, konsep day school ditemukan dalam Collin Dicionary , term a day school dimaknai sebagai a school where the students go home every evening and do not live at the school. Compare boarding school ((https://www.collinsdictionary.com), secara  sederhana  dapat  dimaknai  bahwa day  school merupakan  sekolah,  di  mana peserta didiknya kembali ke rumah saat hari sudah menjelang malam, dan mereka tidak tinggal-menginap-  di  sekolah,  yang  bisa
lebih jelas, jika dibandingkan dengan sekolah berasrama.  Makna  setara  juga  ditemukan dalam Wikipedia, A day school—as opposed to a boarding school—is an institution where children (or high school age adolescents) are given educational instruction during the day, after which the students return to their homes (https://en.wikipedia.org/wiki/Day_school, diunduh 04/09/2017).
Full  day  school dalam  Kamus  Bahasa Inggris  berasal  dari  bahasa  Inggris. Full artinya  penuh, day artinya  hari,  sedang school artinya sekolah ((Echols dan Shadily, 1996:  259).  Sulistyaningsih  (2008:  59) menyatakan  bahwa  “sekolah  bertipe full day ini  berlangsung  hampir  sehari  penuh lamanya, yakni dari pukul 08.00 pagi hingga 15.00 sore”. Seli mengatakan bahwa “waktu untuk mendidik siswa dalam sistem full day school lebih  banyak  sehingga  tidak  hanya teori, tetapi praktek mendapatkan proporsi waktu yang lebih. Sehingga pendidikan tidak hanya  teori mineed tetapi  aplikasi  ilmu”. Oleh  karena  itu,  agar  semua  terakomodir, maka  kurikulum  program full  day  school didesain untuk menjangkau masing-masing bagian  dari  perkembangan  siswa.  Secara elaboratif    Basuki  (2013)  mengungkapkan pendapatnya terkait full day school adalah: Sekolah yang sebagian waktunya digunakan untuk program-program pembelajaran yang suasana informal, tidak kaku, menyenangkan bagi  siswa  dan  membutuhkan  kretifitas dan  inovasi  dari  guru.    (www.silabus.org, diunduh  04/09/2017).  Menteri  Pendidikan dan  Kebudayaan  mengoreksi  pemahaman terkait  wacana Full  day  school yang diusulkan  pemerintah.  Ia  mengoreksi Full day  school ini  bukan  berarti  peserta  didik belajar  seharian  di  sekolah  (Republika,  co. id, diunduh 05/09/2017).

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46

## Kebijakan Pendidikan
Pada bagian pertama ini, setidaknya terdapat dua  konsep  yang  penting  dikaji  lebih komprehensif. Pertama, kebijakan,  konsep ini telah diartikulasikan oleh kalangan pakar kebijakan  ke  dalam  beberapa  definisi,  di antaranya Mayer dan Greenwood (Mulyana, 2009:  250),  mengartikulasikan  term policy (kebijakan)  sebagai  suatu  keputusan  untuk bertindak  yang  dibuat  atas  nama  suatu kelompok  sosial,  yang  memiliki  implikasi yang  kompleks,  serta  bermaksud  untuk mempengaruhi  anggota  kelompok  melalui penetapan  sanksi.    Thomas  Dye  (1981:  1), mengartikulasikan  konsep public  policy  is whatever governments choose to do or not to do .  Definisi  ini  senada  dengan  pemaknaan yang  dilakukan  Leslie  A.  Pal  (Widodo, 1987:  4),  bahwa public  policy  merupakan  a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem .
Hogwood  dan  Gunn  (dalam  Wayne Parsons, 2016: 15), mengemukakan beberapa term yang inheren dalam konsep kebijakan, yakni  sebagai  label  untuk  sebuah  aktivitas; sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas Negara yang diharapkan; proposal spesifik; keputusan  pemerintah;  otorisasi  formal; sebuah  program; output ;  hasil/ outcome ; teori atau model; suatu proses.
Kebijakan  berkenaan  dengan  menurut Fattah  (2013:  132),  merupakan  kebijakan publik  dalam  pendidikan  agar  menjamin pendidikan  bagi  kepentingan  publik. Selanjutnya,  kebijakan  dalam  pendidikan ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan  sekolah-sekolah  yang  berada di  bawah  kendali  pemerintah,  tidak  hanya berkenaan  dengan  kurikulum,  pedagogi,
dan penilaian, melainkan juga pendidik, dan sarana dan prasarana.

## Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan sebenarnya bukankah  perkara  mudah,  tak  semudah melafazkannya,  sebab  berderet  faktor yang bisa mempengaruhi kelancaran suatu proses  implementasi  tersebut,  dibutuhkan komitmen  tinggi  untuk  mempengarhi kalangan birokrat agar ikut berlartisipasi aktif. Implementasi  kebijakan  melibatkan  upaya dari pembuat kebijakan untuk mempengarhi domain-meminjam  istilah  yang  kerap digunakan  Lipsky  sebagai  “ street  level bureaucrats ”  yang  berada  di  garda  depan memberikan  layanan  kepada  publik.  Tahap implementasi kebijakan bagi Widodo (2008: 85)  domain  yang  krusial,  karena  ternyata, bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak dipersiapkan serta dipersiapkan secara matang,  maka,  bersiaplah  untuk  gagal. Edward III (1980), menengarai empat faktor yang  berpengaruh  terhadap  keberhasilan atau  pun  kegagalan  penerapan  kebijakan, terdiri  dari:  komunikasi,  sumberdaya, disposisi, maupun struktur birokrasi.
Impelentasi kebijakan cenderung complicated , di samping karena melibatkan banyak  aktor,  gugus  kendali,  tetapi  juga kerap  dipengaruhi  “ variable  intervening ” bisa individu, organisasi. Sedari awal sudah disadari  kalangan  pemerhati  kebijakan, seperti  Ripley  dan  Franklin  (Subarsono, 2008: 89), “ implementations process involve many  important  actors  holding  diffuse  and competing goals and expectations who work within  a  context  od  an  increasingly  large and  complex  mix  of  government  programs that  require  participation  from  numerous
Implementasi Kebijakan Full Day School ...     (Muhammad Rais dan Mujizatullah)
layers and units of government and who are affected  by  powerful  factors  beyond  their control ”. Di tempat lain, Donald S. van Meter dan  Carl  E  van  Horn  mewanti-wanti  akan lima  aspek  yang  acapkali  mempengaruhi performa  kebijakan,  meliputi:  standar  dan sasaran kebijakan; sumberdaya; komunikasi antarorganisasi  dan  penguatan  aktivitas; karakteristik  aktor  pelaksana;  dan  kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  eksploratif, sesuai  usulan  Creswell  (2016:  63)  bahwa kita menggunakan metode kualitatif karena ada  sesuatu  permasalahan  atau  isu  yang perlu  dieksplorasi.  Eksplorasi  ini  urgen dalam  kerangka  untuk  mengkaji  suatu fenomena  sosial,  atau  kelompok  populasi ternetntu.  Dalam  bukunya  yang  lain Creswell  (2010:  4),  menjelaskan  metode  ini lazim digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami  makna-oleh  sejumlah  individu atau  komunitas-diasumsikan  berasal  dari masalah sosial dan kemanusianan. Selarasa dengan  itu,  Christian  Daymon  et.al  (2008: 18),  pemaparan  bahwa  metode  kualitatif tepat  untuk  penelitian  pendahuluan, exploratory research .
Sebagaimana  lazimnya,  penentuan informan  sebagai  sumber  data  yang qualified ,  dalam  penelitian  kualitatif  dipilih secara  sengaja  ( purposeful  sampling )  oleh peneliti  berdasarkan  tujuan  penelitian. Creswell mengemukakakan bahwa sampling purposeful dimaksudkan  agar  peneliti memilih individu-individu dan tempat yang diteliti  karena  mereka  dapat  memberikan pemahaman  tentang  problem  penelitian
serta fenomana yang dikaji. Maka, informan yang  dipilih  secara purposeful terdiri  dari: pengawas, kepala sekolah, dan pendidik di sekolah  maupun  di  madrasah  yang  telah menerapkan kebijakan full day school .
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan bertumpu  pada  beberapa  instrumen  yang lumrah digunakan dalam metode penelitian, yaitu  wawancara  mendalam  ( indepth interview ),  observasi  dan  dokumentasi, data-data  yang  terkumpul  lalu  direviu, memberikan  makna,  serta  mengolahnya dalam bentuk kategori atau tema.
Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi  serta  dokumen,  dianalisis  secara induktif-kualitatif,  Miles  dan  Huberman (1999:  16)  mengemukakan  tiga  alur  yang biasa  digunakan  dalam  analisis  kualitatif, terdiri dari: reduksi data, penyajian data dan penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Penelitian ini  lebih  difokuskan    pada  performa kependidikan dengan menggunakan delapan standar nasional pendidikan sebagai benchmarking (patokan), karena  konteksnya berkenaan  dengan  kinerja  ( performance ) tadi.  Namun,  karena  terbatasnya  ruang, waktu,  tenaga  dan  biaya,  maka  penelitian ini  hanya  difokuskan  pada  beberapa kompoenen  saja-tanpa  berpretensi  untuk menafikan komponen lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Performa Pendidikan di Kota Palu
Aspek pertama yang penting untuk diamati adalah  capaian  indeks  pembangunan manusia,  dalam  konteks  ini,  Kota  Palu, sebagai  patokan  untuk  bisa  merujuk  pada laporan terbaru UNDP (2016) dengan melihat

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
IPM secara Nasional, pembangunan manusia Indonesia berada di anak tangga/peringkat ke-113 dari 188 negara yang disurvei, justru mengalami  penurunan  dari  sebelumnya berada  di  peringkat  ke-110  pada  tahun 2015.  Nilai  indeks  pembangunan  manusia memang  meningkat  dari  0,684  pada  2015 menjadi  0,689  pada  2016  atau  meningkat sebesar  0,005  poin,  tetapi  peningkatan nilai  indeks  itu  masih  kalah  akseleratif jika  dibandingkan  dengan  kenaikan  nilai indeks  secara  global  sebesar  0,006  poin sehingga peringkat pembangunan manusia kita  menurun.  Jika  dilihat  secara  seksama arah  pergerakan  IPM,  Indonesia  mencapai kemajuan bermakna sejak tahun 1990 untuk tiga  komponen  yang  diukur,  yaitu  umur harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita.
Mengacu pada necara pendidikan, IPM di  daerah  ini  pada  tahun  2015  terpuruk ke  rangking  25  dari  aggregat  34  provinsi, dengan raihan 66, 43 poin, berada di bawah rata-rata  nasional  68,  90  poin.  Jika  dirunut lebih jauh, maka harapan lama sekolah di Kota Palu dan Sulteng secara makro ( syumuliyah ), paling  “banter”  12,71  tahun,  dengan  rata- rata  lama  sekolah  7,89  tahun.  Realitas  ini semakin  panjang,  jika  dilihat aggregate populasi  yang  masih  terperangkap  dalam kondisi tuna aksara masih menyentuh angka 59. 140 orang, sekitar 3, 28% dari aggregate populasi provinsi ini.
Komitmen  Global  untuk  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable  Development  Goals (SDGs). Terdapat  10  indikator  yang  sudah  pada jalur  yang  benar,  meskipun  demikian masih  dibutuhkan  kajian-kajian  yang komprehensif,  meliputi  indikator-indikator percapaian  target  penurunan  kemiskinan,
kecukupan  gizi  dan  kesehatan  anak  balita, tingkat partisipasi murni sekolah di tingkat SMA, infrastruktur dasar seperti: air minum, sanitasi, kualitas jalan dan rumah sederhana yang  layak.  Proyeksi  pencapaian  target- target  ini  menunjukkan  bahwa  upaya pemerintah dan masyarakat Kota Palu masih relatif sudah menuju on the track , termasuk juga  daerah  lain,  untuk  menyediakan pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Angka partisipasi murni (APM) maupun angka  partisipasi  kasar  (APK)  di  sektor pendidikan,  yang  menjadi  salah  satu indikator  ketercapaian  SDGc  di  atas,  untuk konteks Kota Palu tampak relatif baik dengan nilai APM 77, 58 dan APK 90, 43. Capaian nilai tampak berbeda dengan capaian APM dan APK  SMA/SMK  berbasis  provinsi  Sulawesi Tengah per tahun 2015 sebesar 63, 32, dan APK  dengan  nilai  82,  87.  Terkait  dengan harapan lama sekolah tercatat rata-rata 12, 92,  dan  secara  riil  rata-rata  lama  sekolah saat ini berada di kisaran 8, 12.
Aspek di atas penting dicermati, dalam upaya  akselerasi  (mempercepat)  capaian Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  Pendidikan Menengah, yang jika tidak disiapkan sedari dini  melalui  program  PMU  (pendidikan menengah universal), maka target tersebut, yaitu  APK  97%  (secara  nasional)  hanya diestimasikan  baru  tercapai  di  tahun 2040.  Capaian  tanpa  skenario  PMU  itu, jika  dikaitkan  dengan  bonus  demografi ( demografic  dividen )  dari  dependency  ratio yang makin kecil pada periode 2010 sampai 2040,  yang  secara  alamiah  kini  direngkuh Indonesia,  akan  terlewatkan  begitu  saja tanpa makna.
Selain  itu,  APM,  APK  dan  juga  IPM Argumen  ini  dikuatkan  laporan  data
Statistik  World  Bank 2011  dan The Global  Competitiveness  Report 2010- 2011  menyebutkan,  lama  sekolah  (baca: PMU)  berkorelasi  positif  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau Human Development  Indeks (HDI).  Lama  sekolah pada  laporan  itu  memiliki  korelasi  positif yang  sangat  tinggi  dengan  nilai  PDB  per kapita  (koefisien  korelasi  0,93).  Demikian juga  lama  sekolah  memiliki  korelasi  positif yang  sangat  tinggi  dengan  nilai Global Competitiveness Indeks GCI (0,96).
Dimensi  pendidikan,  sebagai  salah satu  indicator  untuk  mengukur  IPM  setiap daerah.  Untuk  konteks  Kota  Palu  dan Sulawesi  Tengah  secara  makro,  performa pendidikannya pun belum bisa dikategorikan menggembirakan, realitas ini diakui sendiri Kepala  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan Kota  Palu,  (www.  antarasulteng.  com)". Banyak  siswa  yang  nilai  UN-nya  berada  di bawah  standar  kelulusan  yang  ditetapkan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Kemendikbud),"  katanya  di  Palu,  Jumat. Bahkan, kata dia, ada nilai siswa yang hanya 1,0  jauh  di  bawah  standar  kelulusan,  5,5. Nilai rata-rata UN kali ini jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya.
Lainknya dua sisi mata uang, performa pendidik  pun  relatif  sama,  jika  dilihat  dari nilai hasil UKG (Uji Kompetensi Guru) yang juga  tergolong  rendah,  yang  tengarai sebagai dampak dari minimnya kepedulian guru akan mutu sehingga kurang menjaga profesionalisme,  minat  baca  rendah  dan kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi  yang  minim.  Sehingga  secara aggregat mempengaruhi performa pendidikan  secara  keseluruhan,  sebagai tergambar pada Neraca Pendidikan Daerah (NPD)  tahun  2015,  untuk  memberikan
gambaran  mutakhir  tentang  kondisi pendidikan  pada  satu  daerah.  Sulteng berada di peringkat 29 se Indonesia dengan 50,13 poin, satu tingkat di bawah Sulawesi Barat  50,15  poin  dan  di  atas  Papua  Barat 49,13 poin (BPS, 2016).

## Kala Meniti pada Titian Rapuh
Tanpa  berpretensi  untuk  memprovokasi, sebab  sedari  awal  memang  penelitian ini  dilakukan  dalam  kerangka  memotret –sebagaimana senyatanya ( dassolen ), penerapan kebijakan sekolah lima hari. Dalam kaitan  ini  sebagian  informan  menyebutnya bahwa  sub  judul    ini  merepresentasikan spektrum realitas yang membingkai inisiatif yang  sangat  progresif.  Beberapa  kepala sekolah  dan  juga  kepala  Madrasah,  yang telah memilih untuk lebih dini menerapkan kebijakan  ini,  di  tengah  ketidakpastian sistem  sekolah  lima  hari.  Ketidakpastian arah  penerapan  sekaligus  perjalanan kebijakan,  ditandai  dengan  pembatalan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 yang menjadi  pijakan  hukum  implementasi full day  school .  Hingga  penelitian  ini  lakukan (Agustus  2017),  kebijakan  ini  dalam  posisi “tanpa status”. Sementara beberapa sekolah dan madrasah di Kota Palu, sudah “terlanjur” menerapkannya.
Berdasarkan  hasil interview dengan beberapa informan (wawancara, 13/08/2017) ternyata  sekolah  dam  madrasah  yang menerapkan full day school ini, tidak masuk dalam  5000  sekolah  yang  menjadi  target awal penerapan kebijakan, jadi sepenuhnya ialah  inisiatif  internal  satuan  pendidikan. Sebagaimana  dijelaskan  Kemendikbud (Jawa  Pos,  21/08/2017),  bahwa  kebijakan tersebut  akan  diterapkan  secara  bertahap,

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
tidak langsung di semua sekolah dasar dan menengah. Pasalnya, belum semua sekolah siap karena keterbatasan infrastruktur. Tahun ini ditargetkan ada 5.000 sekolah yang siap menggelar full day school.
Di  titik  inilah,  titian  ini  tampak  rapuh. Mereka  melangkah  tanpa  pijakan  hukum yang  jelas.  Maka,  wajar,  jika  kemudian kepala  sekolah  dan  madrasah  menaruh harapan  agar  ditetapkan  regulasi  yang menggantikan Permendikbud yang dibatalkan  tadi.  Sebagaimana  diketahui,
bahwa,  sebelumnya,  tepatnya  pada  Juni 2017,  Mendikbud  Muhadjir  Effendy,  resmi mengeluarkan
Peraturan Mendikbud Nomor  23/2017  tentang  Hari  Sekolah. Permendikbud tersebut menegaskan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan resmi  diterapkan  pada  tahun  ajaran  2017- 2018.
Muhadjir  mengemukakan  bahwa  akan dirumuskan  PP  Nomor  19  Tahun  2017 tentang  Pengganti  PP  Nomor  74/2008 tentang  Guru  yang  berlaku  mulai  Juli 2017.  Dengan PP itu, penghitungan beban kerja  guru  digeser  dari  24  jam  tatap  muka minimum menjadi seluruh jam sebagaimana aparatur sipil negara, yaitu 40 jam seminggu. Kemendikbud  saat  ini  tengah  menyusun petunjuk  teknis  pelaksanaan  berdasarkan PP  serta  berdialog  lintas  kementerian  dan komunitas.
Terkait kebijakan Kemendikbud tersebut, Donny  Koesuma  (diunduh,  03/08/2017) menyebut  patologi  ini  sebagai  miopi kebijakan  pendidikan,  yang  ia  maksudkan laiknya  virus  yang  sedang  menyerang dunia  pendidikan  kita.  Keadaan  di  mana perubahan  dalam  pendidikan  ( educational change ) dilakukan hanya demi kepentingan
sesaat,  memenuhi  keinginan  jangka pendek, mengejar hasil yang bisa langsung dilihat,  tetapi  mengorbankan  kinerja  dunia pendidikan dalam jangka panjang.
Akhirnya,  pemerintah  memutuskan mengkaji  ulang  regulasi  tentang  lima  hari sekolah  atau full  day  school ,  kemudian rencananya akan menyempurnakan payung hukumnya dari semula di tingkat peraturan menteri  pendidikan  dan  kebudayaan (Permendikbud) dengan  menjadi peraturan Presiden (Perpres).
Kebijakan  yang  mengatur  nasib  serta masa  depan  puluhan  juta  peserta  didik di  Tanah  Air,  mennjadi  alibi  pamungkas pembatalan  ini,  regulasi  yang  sejatinya mengatur perkara besar tersebut, semestinya  Peraturan  Presiden  (Perpres) yang lebih berwibawa dan powerfull , dengan “daya jelajah” yang lebih luas dan menukik. Rencananya  pendapat  sang  presiden  itu akan  ditegaskan  dalam  peraturan  presiden (Perpres).  Dikabarkan  isinya  lebih  banyak menganulir  kebijakan  yang  ditelurkan oleh  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan (Mendikbud)  Muhadjir  Effendy  tersebut. Dan, prediksi informan (MN/54 Tahun), jika nantinya  Presiden  Joko  Widodo  (Jokowi) mengeluarkan Perpres maka secara otomatis, Permendikbud  tersebut  tidak  berlaku  lagi. "Kalau ada Perpres otomatis Pemerndikbud tidak berlaku,"( Wawancara , 21/08/2017).
Titian  itu  pun  semakin  rapuh,  sebab isunya terus menggelinding bahwa Peraturan  Pemerintah  yang  diwacanakan akan  diterbitkan,  justru  mengatur  secara spesifik tentang pendidikan karakter, bukan pendidikan  lima  hari  atau full  day  school . Termasuk  prediksi  Dirjen  Pendis  Kemenag, Kamaruddin  Amin,  bahwa  menilai  bahwa
Implementasi Kebijakan Full Day School ...     (Muhammad Rais dan Mujizatullah)
Prepres  tersebut  nantinya-semestinya- tidak  sekadar  mengatur  tentang  hari sekolah sebagaimana Permendikbud. Lebih dari  itu,  Perpres  mengatur  hal-hal  yang lebih  substantif  terkait  dengan  Penguatan Pendidikan Karakter di lembaga pendidikan. “Jadi  bukan  lagi  Perpres  tentang  Hari Sekolah,  melainkan  tentang  Pendidikan Karakter,”  tegasnya  (www.ditjenpendis.com, diunduh 03/07/2017).
Menurut infirman (wawancara 22/08/2017)  bawah  Permendikbud  no  23 tahun  2017  tentang  Hari  Sekolah  ini  pun kelihatan  serba  mengambang,  regulasi yang  ditetapkan  pada    12  Juni  2017  itu diproyeksikan  sebagai  upaya  konkret dalam  menerapkan  program  penguatan pendidikan  karakter  PPK),  seperti  yang dapat  kita  akses  melalui  konsideran  yang menjadi basis pertimbangan Permendikbud tadi.  Padahal,  jika  kita  kaji  secara komprehensif  tampak,  lanjut  informan, regulasi tersebut cenderung simplikatif dan tidak  mencerminkan  benag  merah  antara full  day  school dengan  wacana  penguatan pendidikan  karakter,  tak  jelas  korelasinya, tapi cenderung dipaksakan. Dalam regulasi tersebut, tak jelas apa itu pendidikan karakter, mekanisme  pembelajarannya  dan  metode penerapan pendidikan karakter serta teknik dan  perangkat  pendukung  lainnya  dari pendidikan  karakter,  yang  kemudian  tiba- tiba  melakukan  jumping  idea,  penerapan full day school (FDS), atau lima hari sekolah (LHS).
Ada benarnya klaim Joko Widodo (2008: 85) terkait domain yang krusial yang kerap menghadang  penerapan  kebijakan  bahwa, bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, jika tidak  dipersiapkan  secara  matang,  maka, bersiaplah untuk gagal. Sinyal kegagalan itu
mulai mengemuka, dengan modus operandi pembatalan Permendikbud tadi.
Full Day School : Antara yang Menerima dan yang Menolak
Sebelumnya,  telah  dikemukakan  bahwa, polemik berkepanjangan berkenaan dengan kebijakan full day school , diakui atau tidak, telah  menjerat  publik  dalam  keterbelahan persepsi-menerima dan menolak. Celakanya,  friksi  itu  tidak  hanya  berputar di  sekitar  pusat  kekuasaan,  di  Jakarta,  tapi beresonansi  hingga  ke  pelosok  negeri,  tak terkecuali di Kota Palu. Tidak hanya di tingkat akar rumput, melainkan juga di ranah satuan pendidikan,  jadi  tidak  aneh  jika  respon antara kepala sekolah atau kepala madrasah dengan para pendidik berada di kutub yang berbeda,  kepala  sekolah  atau  pun  kepala madrasa  merespon  dengan  sangat  positif (setuju) dengan kebijakan lima hari sekolah (LHS),  sementara  di  kalangan  pendidik cenderung merespon dengan negatif.
Pada  dasarnya,  kalangan  informan sudah mengetahui-bahkan telah mengalami -pelaksanaan  kebijakan  lima  hari  sekolah itu, dan tahu persis,  bagaimana para siswa menghabiskan  waktu  mereka  selama delapan  jam  di  sekolah,  dari  sebelumnya tujuh  jam  perhari.  Namun,  sebagai imbalannya  sekolah  akan  diliburkan  pada sabtu  dan  ahad.  Untuk  konteks  sekolah dan  madrasah  di  Kota  Palu,  kebijakan  ini sudah  berjalan  beberapa  bulan,  menurut yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala di MIN  1  Palu,  bahwa  kebijakan  sekolah  lima hari sudah diterapkan di madrasah ini, dan sudah masuk semester kedua , mulai sekitar pertengahan  Januari  2017,  sementara di  tingkat  MTs  dan  MA,  belum  ada  yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
menginisiasi  penerapan  kebijakan  tersebut ( wawancara , 09/08/2017).
Kalangan  yang  menerima  kebijakan full  day  school ,  membangun  alibi  yang menjustifikasi  penerapan full  day  school sangat  tepat  jika  diproyeksikan  untuk membangun  karakter  peserta  didik,  dan lingkungan  sekolah  merupakan  salah  satu lingkungan  yang  kondusif  untuk  meretas tujuan  yang  mulia  tersebut.  Dengan  kata lain,  sistem  FDS-demikian  lazim  digunakan kalangan  informan  di  Kota  Palu-membuka ruang  dan  peluang  bagi  pendidik  dan tenaga  kependidikan  untuk  membangun pendidikan  karakter,  sekaligus  mengisi waktu  kosong,  karena  banyak  orang  tua yang sibuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu yang optimal untuk mengawasi anak masing-masing.  Klaim  ini  mengemuka  di kalangan  kepala  sekolah  dan  pengawas. Sehingga  pada  prinsipnya  Peraturan Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah pada  9  Juni  2017  yang  meregulasi  waktu sekolah selama 5 hari masing-masing 8 jam dengan  mendapat  pendidikan  pelajaran dan  kegiatan  program  penguatan  karakter ( wawancara , 15/08/2017).
Kebijakan  ini  merupakan  keniscayaan seiring  dengan  pengalihan  pengelolaan satuan  pendidikan  tingkat  menengah (SMAN dan SMKN) ke pemerintah provinsi yang  selama  ini  telah  menerapkan  lima hari  kerja,  sebagaimana  hari  kerja  aparatur sipil  negara  lainnya,  yang  telah  berlaku secara  nasional,  Berdasarkan  Keputusan Presiden  Nomor  68  Tahun  1995  tentang Hari  Kerja  di  segenap  Kementerian  dan Lembaga Negara, di dalamnya telah diatur tentang lima hari kerja, Senin sampai Jumat dengan  aggregat  jam  kerja  secara  efektif
37,5/  minggu.  Sehingga  mau  tidak  mau, kita harus menyesuaikan dengan hari kerja institusi  yang  telah  diberikan  oleh  negara otoritas pembinaan dan pengelolaan, istilah Mendikbud sinkronisasi antara hari sekolah dengan hari kerja pegawai.
Seiring  dengan  berjalannya  waktu, respon  positif  mulai  muncul  termasuk  dari kalangan pendidik relatif banyak juga yang menginginkan  pada  Sabtu  sebagai  hari libur agar bisa memiliki waktu entah untuk beristirahat,  melakukan  kegiatan  lain,  atau membangun intensitas relasi dalam keluarga setelah orangtua dan guru bekerja lima hari. Banyak  pekerjaan  di  rumah  yang  sejatinya ditunaikan guru-guru yang notabene sebagai ibu rumah tangga yang dapat diselesaikan, namun  kerapkali  tertunda,  karena  alokasi waktu yang selama ini tersedia untuk urusan rumah tangga hanya di hari Ahad. Demikian penjelasan H. Kasman, Kepala SMKN 2 Kota Palu  ( wawancara ,  16/08/2017).  Dan,  perlu diingat, lanjut dia, bahwa kebijakan ini sudah melewati  proses  yang  baik,  sebagaimana dikemukakan  Mendikbud,  Sementara  itu, munculnya  kebijakan  lima  hari  sekolah dilatarbelakangi  keputusan  rapat  terbatas di  Kantor  Presiden  pada  3  Februari  2016. Dalam  rapat  itu  diputuskan  bahwa  libur sekolah  dan  pegawai  dapat  disinkronkan menjadi Sabtu dan Minggu yang tujuannya adalah untuk mengurangi beban kerja guru.
Senada  dengan  informan  tadi,  Hj. Hasmiah, yang sehari-hari bertugas sebagai pengawas di SMAN dan SMKN mengklaim bahwa  FDS,  demikian  ia  menyebutnya, telah  berjalan  dengan  lancar  sejak awal  diterapkannya,  mulai  tahun  ajaran baru  tahun  ini.  Meskipun,  diakui  bahwa sebagian  sekolah  seperti  beberapa  SMAN belum  bersedia  mengeksekusi  kebijakan
Implementasi Kebijakan Full Day School ...     (Muhammad Rais dan Mujizatullah)
tersebut  di  sekolahnya,  dengan  alasan, belum  terbit  instruksi  resmi  pemerintah via  Kemendibud.  Dan,  informan  juga  tidak mempermasalahkan,  sebab  menurut  dia, kebijakan ini sifatnya masih opsional, belum merupakan  kewajiban  atau  keharusan, semuanya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan.
Sebenarnya, untuk guru-guru PAI sendiri, penerapan  kebijakan  ini  akan  berdampak positif,  sebab  banyak  hal  yang  bisa  di- eksplore,  tinggal  komitmen  mereka  untuk mengasah  kreativitas  dalam  melaksanakan kegiatan  ekstrakurikuler  yang  berkenaan dengan  pendidikan  agama.  Sebagaimana lazimnya, setiap satuan pendidikan memiliki  beragam  aktivitas  ekstrakurikuler di  luar  jam  belajar  sebagaimana  formalnya dalam  kelas.  Kegiatan  diproyeksikan  untuk mengembangkan  sikap  dan  karakter peserta didik, dan setiap peserta didik pun dibuka ruang seluas-luasnya untuk memilih sesuai  minat  dan  talenta  yang  dimilikinya. Kegiatan ekstrakurikuler ini sangat penting, dan selama ini alokasi waktu yang disiapkan tidak  optimal,  padahal  kita  tahu  bahwa ekatrakurikuler dikembangkan untuk mewujudkan  potensi  dan  talenta  yang dimiliki  peserta  didik,  di  samping  fungsi social dan rekreatif.
Karena  sifatnya  insiatif  di  internal madrasah,  praktis  mekanisme  serta  proses penerapan sistem lima hari sekolah berbeda di setiap satuan pendidikan. Misalnya di MIN 1 Kota Palu-sebagaimana dijelaskan Syamsu Nursi,  ia  mengklaim,  bahwa  kebijakan penerapan  ini  tidak  “ujuk-ujuk”,  melainkan telah melalui proses membangun legitimasi dari  berbagai  pihak,  diantarantanya  dari pihak  Kemenag  Kota  Palu  yang  telah memberi  “lampu  hijau”  kepada  pihak
madrasah  untuk  menerapkan  lima  hari sekolah tersebut. Tak hanya itu, Syamsu pun sempat meminta pendapat dari pihak orang tua  siswa,  dengan  menghadirkan  mereka di madrasah,  dari hasil pertemuan dengan para orang tua siswa, dan dari survey yang dilakukan  pada  saat  itu,  diperolah  respon yang  sangat  positif  dari  mereka,  sekaligus menyepakati rencana kepala madrasah dan tenaga pendidik dan kependidikan lainnya.
Selain  ditujukan  untuk  membentuk karakter  peserta  didik,  sebagaimana dipahami  kepala  MIN  1  Palu  dan  Kepala SMKN sehingga secara progresif menerapkan  kebijakan  ini,  kebijakan ini  juga,  lanjut  mereka  ditujukan  untuk memenuhi  kepentingan  guru  yang  selama ini  kekurangan  jam  mengajar,  sehingga diharapkan,  melalui  penambahan  jam menjagar  di  setiap  sekolah/madrasah, maka keluhan yang selama ini disampaikan kalangan pendidik dapat tertatasi (wawancara dengan  Badaruddin,  16/08/2017).  Jadi, para  pendidik  tidak  repot  lagi  mengejar jam mengajar di berbagai sekolah, sekadar untuk  memenuhi  jam  mengajarnya,  itu pun  sulit  dipantau,  apa  betul  mereka pergi  mengajar,  tambahnya.  Sebagaimana informasi yang beredar, penerapan sekolah lima hari akan berdampak pada perubahan jam  kerja  bagi  para  guru.  Jika  sebelumnya guru  hanya  memiliki  kewajiban  mengajar selama  24  jam  per pekan, saat ini,  dengan mengacu  pada  regulasi  yang  ada,  guru wajib  memenuhi  40  jam  per  minggunya. 40 jam per minggu ini tidak hanya dihitung dari  tatap  muka  mengajar  saja.  Waktu  jam istirahat  pun  akan  dhihitung  dari  bagian 40 jam tersebut. Hal yang terpenting, guru harus  tetap  berada  di  sekolah  selama  40 jam  untuk  merencanakan,  melaksanakan/

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
tatap  muka,  menilai,  membimbing,  dan melaksanakan  tugas  tamabahan  lainnya ( Wawancara , 21/08/2017). Dan, praktis tidak berat bagi guru nantinya. Sebab alokasi 40 jam mengajar/kerja itu tidak hanya diambil dari  jam  mengajar  semata,  melainkan  juga bisa  diperhitungkan  dari  aktivitas  pendidik saat  menjadi  anggota  organisasi  guru seperti KKG-MGMP, pengembangan profesi berkelanjutan, dan tugas kedinasan, tapi lagi- lagi  itu  belum  teknis  mengatur  penerapan full day school yang membantu guru dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas.
Muhadjir  mengemukakan  bahwa  akan dirumuskan  PP  Nomor  19  Tahun  2017 tentang  Pengganti  PP  Nomor  74/2008 tentang Guru yang berlaku mulai Juli 2017. Dengan  PP  itu,  lanjutnya,  penghitungan beban  kerja  guru  digeser  dari  24  jam tatap  muka  minimum  menjadi  seluruh jam  sebagaimana  aparatur  sipil  negara, yaitu  40  jam  seminggu.  Kemendikbud saat  ini  tengah  menyusun  petunjuk  teknis pelaksanaan berdasarkan PP serta berdialog lintas  kementerian  dan  komunitas  (Media Indonesia, 20/06/2017).
Meskipun  demikian,  kepala  MIN  1  tak menafikan  bahwa,  setelah  berjalan  selama hampir  dua  semester,  sudah  ada  beberapa orang-yang dulu setuju penerapan lima hari sekolah-  mulai  mengusulkan  agar  kembali ke enam hari sekolah, kembali seperti dulu.
Di kutub lain, tidak sedikit pula kalangan yang mengkhawatirkan dampak negatif jika kebijakan full  day  school ini  “dipaksakan” penerapannya di semua satuan pendidikan. Respon  secara  negatif    penerapan  sekolah lima  hari  ini,  tak  urung  justru  datang  dari lingkungan  madrasah  maupun  di  SMAN
dan SMKN yang menjadi setting penelitian, dengan beragam alibi pula. Sebagian guru menilai, bahwa selama hampir dua semester ini, tampak anak-anak mulai bosan dengan kondisi  seperti  ini.  Klaim  guru-guru  ini tiba-tiba  di- counter oleh  salah  seorang pengawas,  “itu  tergantung  guru,  kalau guru-gurunya  kreatif  dan  inovatif,  anak- anak  tidak  akan  merasa  bosan.  Mengapa, anak-anak  mengalami  kebosanan,  karena guru-guru  pada  saat  berinteraksi  dengan peserta  didik  dalam  kelas  menggunakan metode  pembelajaran  yang  monoton, dan  didominasi  metode  ceramah  lagi”. (wawancara, 15/08/2017). Nalar yang sama, mengemuka  saat  orang  tua  yang  sedang menunggui anak-anak di MIN. Sebagaimana dikatakan  Setyaningrum  bahwa,  jika anak-anaknya  berada  di  sekolah  selama delapan  jam  akan  membuat  mereka  lelah ( wawancara , 15/08/2017).
Sekolah  bagi  mereka  tidak  akan efektif  sebagai  wadah  satu-satunya  yang diproyeksikan untuk membangun karektaer peserta  didik,  justru  lingkungan  rumah tangga  dan  lingkungan  masyarakat  secara luas ( syumuliyah ) yang menjadi wadah yang paling  tepat  dalam  kerangka  penanaman nilai-nilai  karakter,  ini  malah  justru pengambil  kebijakan-sadar  ataupun  tidak sadar-membangun  jarak  antara  peserta didik  dengan  keluarga  yang  sejatinya menjadi habitat terbentuknya karakter anak.
Pesimisme  lain  juga  menyeruak  di kalangan  guru  agama  di  SMKN,  mereka ( focus  group  discussion ,  21/08/2017)  ragu akan  efektivitas  diskursus  pembangunan karakter  ini,  tengok  misalnya,  diskursus lima  hari  sekolah  yang  justru  dibingkai persoalan kepentingan jam mengajar guru, penambahan  jam  belajar  atau  jam  berada
Implementasi Kebijakan Full Day School ...     (Muhammad Rais dan Mujizatullah)
di  sekolah  dan  regulasi  yang  menjadi pijakannya,  tapi  ada  hal  penting  yang diabaikan, dan justru aspek itu yang sangat menentukan  keberhasilan  target  capaian kebijakan  ini  yaitu  kesiapan  guru  untuk menerapkan kebijakan lima hari sekolah, dan panduan serta bimbingan teknis berkenaan dengan  mekanisme,  teknik  serta  metode pembentukan  karakter  di  sekolah,  dan hingga  kini  komponen  ini  yang  nyaris  tak pernah disinggung, yang disinggung hanya aspek-aspek  yang  sifatnya  makro  misalnya katanya,  melalui  regulasi  dimaksud,    para pendidik  tidak  merupakan  keharusan  bagi mereka  melakukan  pembelajaran  selama 24  jam  di  dalam  kelas  melainkan,  yang penting  mereka  mengalihkan  kegiatan pembelajaran  (PBM)  di  luar  kelas  atau dengan  melakukan  kunjungan  lapangan. Untuk  memenuhi  persyaratan  tersebut, guru  harus  melakukan  penilaian  terhadap karya  siswa  dan  merencanakan  silabus serta  memberikan  tugas-tugas  lainnya seperti  kegiatan  ekstrakurikuler  di  sekolah, tapi  semua  itu  masih  sangat  umum,  yang kami  butuhkan  panduan  teknisnya,  sebab yang diwacanakan itu telah menjadi bagian konten kurikulum 2013 yang sudah berjalan.
Jadi,  lanjut  informan  (Wawancara, 22/08/2017)  walaupun  mengemukakan diskursus yang dilontarkan  Mendikbud dan diperkuat argumentasi pendukung kebijakan lima  hari  sekolah,  yang  menyatakan kebijakan  ini  akan  difokuskan  pada penguatan  pendidikan  karakter  (PPK)  pada satuan pendidikan (sekolah dan madrasah), tapi  sampai  saat  ini  serba  mengambang, tidak  ada  penjelasan  yang  kongkret  dalam regulasi  yang  mengatur  hari  sekolah, dan  nyaris  tak  ada  artikulasi  mengenai mekanisme pembelajaran Penguatan
Pendidikan  Karakter  yang  nantinya  akan diterapkan.  Justru  yang  diatur  hanya aspek-aspek  yang  sebenarnya  tidak  terlalu substansial yakni terkait lamanya berada di sekolah,  termasuk  lamanya  peserta  didik istirahat  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 2  Ayat  (2)  hingga  Ayat  (4).  Paralel  dengan itu,  Informann  lain  pun  mengemukakan bahwa,  Permendikbud  Nomor  23  Tahun 2017 tentang Hari Sekolah fokus mengatur tentang  Hari  Sekolah  yang  dilaksanakan 8  (delapan)  jam  dalam  1  (satu)  hari  atau 40  (empat  puluh)  jam  selama  5  (lima)  hari dalam 1 (satu) minggu, sejatinya pengaturan yang  sangat  teknis  seperti  ini  sebaiknya diserahkan  pada  satuan  pendidikan  atau pemerintah  daerah,  sehingga  sangat tidak  tepat  jika  diatur  melalui  peraturan menteri;  bahkan  uniknya,  regulasi  ini  pun mengatur  sampai  optimalisasi  kebijakan lima  hari  sekolah  untuk  memenuhi beban  kerja  guru,  termasuk  pelaksanaan kegiatan  intrakurikuler,  kokurikuler,  dan ekstrakurikuler  serta  hal-hal  teknis  lainnya. Mestinya sebaiknya diatur, malah diabaikan, seperti  korelasi  antara  kebijakan  sekolah lima  hari  ini  dengan  wacana  penguatan pendidikan  karakter  yang  secara  jelas tertuang  dalam  Nawacita  pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Ibaratnya,  seorang  pilot  yang  tidak dibekali pengetahuan dan izin menerbangkan pesawat,  apalagi  pendidikan  karakter  yang pasti lebih complicated , karena menyangkut karakter manusia (Wawancara, 09/08/2017). Dan,  selama  hampir  dua  semester  ini, nyaris  tak  ada  pembeda  dengan  sistem sebelumnya, hanya semata menggeser dan menambah jam/waktu di sekolah, kegiatan di sekolah pun tak ada yang berubah, termasuk kegiatan  keagamaan  tetap  saja  seperti

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
semula. Melihat, proses dan kemajuan yang dicapai  selama  beberapa  bulan  ini,  maka kami sarankan agar kebijakan ini dievaluasi kembali,  atau  kalau  perlu,  sebaiknya  dikaji ulang. Agar supaya implementasi kebijakan lima  hari  sekolah  ini  tidak  kontraproduktif. Maka,  pastikan  dulu  tujuan  yang  ingin dicapai  dengan  penerapan  FDS  ini,  dan yang  yang  tak  kalah  penting  pengambil kebijakan perlu memastikan terlebih dahulu desain kurikulum dan kesiapan guru untuk menerapkan sistem FDS, termasuk panduan, modul atau model pembelajaran yang tepat dengan sistem full day school ini, (Nani Jalal, 21/08/2017).
Kebijakan  seperti  ini,  hanya  tepat diterapkan di madrasah atau sekolah yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, yang rata- rata  orang  tua  siswa  bekerja  penuh  waktu. Dan anak-anak mereka yang juga notabene peserta didik, lebih fokus pada pendidikan, sehingga kebutuhan perlindungan dan  keamanan  anak  perlu  dijamin,  dan lingkungan  sekolah  lah  yang  paling  tepat. Istilah  yang  digunakan  pendidik  di  MIN 1,  sistem  ini  mungkin  cocok  di  Barat  sana, tapi  kan  tidak  selamanya  cocok  di  Negara kita.  Jadi,  mohon  jangan  ditelan  mentah- mentah,  tanpa  kajian  yang  mendalam dan  ujicoba  yang  memadai.  Indrawan  pun sepakat  dengan  penilaian  koleganya  ini,  ia mengemukakan  bahwa  kebijakan  sekolah lima hari dengan aggregate waktu di sekolah selama sekitar 8 jam, sebenarnya sangat bias masyarakat  urban  yang  orangtua  kalangan peserta didik rata-rata perkantoran, terjebak kena  macet  pula,  dan  tiba  pulang  sudah menjelang senja. Kondisi ini mengharuskan perlindungan  anak  sehingga  pilihannya mereka  sebaiknya  lebih  lama  tinggal  di sekolah.  Padahal,  mayoritas  masyarakat
Indonesia  justru  tinggal  di  pedesaan,  di mana  sepulang  sekolah  anak-anak  justru membantu  orangtua  di  kebun,  di  ladang, di  tambak  dan  bahkan  banyak  juga  yang menggembala ternak seperti kambing, sapid an kerbau, di samping ada berjualan di pasar, dan  kegiatan  perekonomian  lainnya.  Dan untuk  konteks  Kota  Palu  saja,  diperkirakan ribuan peserta didik yang bekerja sepulang sekolah demi membantu ekonomi keluarga. (Wawancara, 09/08/2017).
Di  samping  itu  anak-anak  dibekali orang  tuanya  uang  jajan  yang  cukup bahkan  lebih,  tiba  di  sekolah  berhadapan dengan  makanan  dengan  beragam  varian dan  bergizi,  sebaliknya  anak-anak  di  kota kecil seperti Palu, sebagian anak-anak tidak membawa uang jajan, jam 13.00 sudah mulai lapar.  Dan  bukan  tindakan  bijak,  memaksa anak-anak belajar sampai sore dalam kondisi perut  keroncongan.  Dan,  jika  anak-anak yang selama ini tak membawa uang jajan ke sekolah, lantas muncul kebijakan agar orang tua  membekali  anak  mereka  uang  untuk membeli  makan  siang,  akan  membebani keluarganya secara ekonomi karena ia harus menyiapkan  makanan  tambahan  untuk anak-anaknya.  Ia  tidak  yakin  pihak  sekolah akan  menyediakan  makanan  untuk  para siswanya. Sekembalinya dari sekolah, mereka dikondisikan  untuk  bekerja  membantu orang, seperti ke kebun, ke ladang atau di rumah misalnya ( Wawancara , 09/08/2017).
Kesiapan  dari  sisi  infrastruktur  dan fasilitas  pendidikan  juga  tak  luput  menjadi sorotan kalangan informan yang merespon secara  negatif  kebijakan  ini,  dan  menurut mereka bahwa sejatinya pemerintah kembali menengok  keputusan  kasasi  Mahkamah Agung yang salah satu amarnya agar standar minimal  pendidikan  dipenuhi  terlebih
Implementasi Kebijakan Full Day School ...     (Muhammad Rais dan Mujizatullah)
dahulu,  sebelum  mengeksekuasi  kebijakan seperti kurikulum 2013, Ujian Nasional dan terakhir  kebijakan  lima  hari  sekolah.    Alih- alih mencermati, justru pemerintah melalui Kemendikbud menambah tumpukan permasalahan  yang  tak  pernah  sampai pada  solusi  konstruktifnya,  misalnya  ujian nasional  yang  tak  pernah  sepi  dari  hirup pikuk di setiap ujian nasional akan dihelat, lalu muncul lagi kebijakan lima hari sekolah, tanpa melalui kajian yang matang.
Jika  masalah  fasilitas  di  sekolah terutama  di  wilayah-wilayah  yang  jauh dari  pusat  pemerintahan  Negara,  telah sekian  lama  menjadi  persoalan  yang paling krusial, yang sejatinya menjadi skala prioritas  pemerintah  sebelum  penerapan kebijakan  hari  sekolah  selama  lima  hari  ini diwacanakan, dari hasil-hasil riset berkenaan pemetaan  kualitas  satuan  pendidikan dengan  menjadikan  delapan  standar nasional pendidikan sebagai benchmarking , baik  yang  dilakukan  Puslitbang  Pendidikan Agama dan Keagamaan (2014), Balai Litbang Agama  dan  Makassar  (2016  dan  2017) dan Balai Litbang Agama Semarang (2016) menjustifikasi  realitas  yang  menggelayuti domain  pendidikan  kita.  Masih  ditemukan banyak  sekolah  belum  memenuhi  standar pendidikan  minimum  khususnya  pada standar  saran  dan  prasarana,  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundangan. Tengok  misalnya,  perpustakaan  yang  tak memadai,  koleksi  buku  yang  minim  dan usang,  laboratorium  yang  tidak  memadai- bahkan  kadang  tidak  ada,  tempat  ibadah dan  tempat  istirahat  kalaupun  ada  belum memadai,  fasilitas  seni  dan  olahraga  tidak tersedia, termasuk lapangan olahraga, kantin yang tak sehat dan tak layak, WC yang tidak
layak dan jorok, bengkel kerja yang sangat minim, dan seterusnya.

## PENUTUP
Berdasarkan  atas  deskripsi  realitas  sosial berkenaan  dengan  penerapan  kebijakan full day school (FDS, atau lima hari sekolah (LHS)  sebagaimana  yang  digagas  Menteri Pendidikan  dan  Kebudayaan,  melalui Permendikbud  No.  23  Tahun  2017  tentang Hari  Sekolah  yang  ditandatangani  pada pada  12  Juni  2017  itu,  cukup  menyita perhatian publik, bahkan polemik yang  berkepanjangan  terkait  kebijakan ini  menggiring  publik  dalam  pusaran keterbelahan  sosial,  antara  yang  menolak dan yang menerima, Dengan memanfaatkan pendekatan  eksploratif,  melalui  penelitian kualitatif ini,  data dan informasi dikumpulkan dengan  menggunakan  teknik,  wawancara mendalam, dan observasi kepada informan kunci serta analisa dokumen yang tersedia. Informan  kunci,  meliputi:  Kepala  Sekolah/ madrasa,  pengawas,  guru,  dan  orang  tua siswa.  Melalui  penelitian  ini,  ditemukan beberapa  Sekolah  Menengah  Kejuruan Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Madrasah  Ibtidaiyah  Negeri  yang  secara progresif  telah  menerapkan  kebijakan full day  school .  Namun,  ketidakpastian  telah menghadang  proses  penerapan  kebijakan tersebuti,  baik  ketidakpastian  dari  sisi landasan hukumnya, ketidakjelasan arah dan tujuan  yang  ingin  dicapai,  kesiapan  guru, kurikulum, dan perangka pembelajaran, serta minimnya  dukungan  dari  sisi  infrastruktur dan  fasilitas  pendidikan  lainnya.  Dan,  yang paling  krusial  adalah  terbelahnya  publik  di Kota  Palu,  baik  diinternal  sekolah  maupun di  masyarakat  secara  makro,  antara  yang merespon  dengan  positif  maupun  yang

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
merespon  secara  negatif  kebijakan  lima hari  sekolah  tersebut,  Hal  ini  ditengarai oleh  masyarakat  sebagai  dampak  dari ketidakmatangan proses penyusunan kebijakan yang cenderung sangat elitis dan bias masyarakat urban ini.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kehadiran  artikel  ini,  sejatinya  melibatkan beberapa  pihak  sesuai  dengan  posisi strategis masing-masing. Baik pihak kepala
sekolah, kepala madrasah, pengawas, guru, orang tua siswa yang menjadi sumber data utama  (key  informan),  melalui  kebaikan hati  mereka  lah  data  dan  informasi  dapat terkumpul  dan  tersaji.  Maka,  penulis mengapresiasi  semuanya  dengan  iringan ucapan  terima  kasih  atas  segala  bantuan dan dukungan tersebut. Last but not least, penulis  juga  menghaturkan  terima  kasih kepada  pengelola  Jurnal  Penamas  atas kesediaannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Creswell, John, W. 2016. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan (Terj), Jakarta: Pustaka Pelajar
Daymon,  Christine  dan  Immy  Holloway,  2008. Qualitative  Research  Methods  in  Public  Relatios  and Marketing  Communication ,  diterj.  Cahyawiratama: Metode-Metode  Riset  Kualitatif  dalam  Public Relations dan Marketing Communication , Yogyakarta: Bentang
Dye, Thomas R, 1981. Understanding Public Policy , New Jersey: Prentice Hall
Echols, John M. and Shadily, Hassan. 1976. Kamus Inggris-Indonesia , Cet. XXVI. Jakarta, PT Gramedia Pustaka.
Fattah, Nanang, 2013. Analisis Kebijakan Pendidikan , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Lele, Gabriel, 2016. Pengelolaan Konflik dalam Kebijakan Publik, dalam AG. Subarsono (ed) Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif: Isu-Isu Kontemporer , Yogyakarta: Gava Media.
Miles,  Matthew  dan  A.  Michael  Huberman,  1999. Qualitative  Data  Analysis. Diterj.  Tjetjep  Rohendi Rohadi, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru , Jakarta: UI Press Mulyana, Rohmat, 2009. Spektrum Pembangunan Madrasah , Semarang: CV. Aneka Ilmu
Parsons, Wayne, 2006. Public Policy: PengantarTeori dan Praktik Analisis Kebijakan . Diterj. Tri Wibowo Budi Santoso: Public Policy An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis , Jakarta: Kencana Prenada Media.
Prasojo, Eko, 2009. Reformasi Kedua: Melanjutkan Estafet Reformasi , Jakarta: Salemba Humanika Subarno, AG, 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Suharto, Edi, 2006. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial , Bandung: Alfabeta.
Sulistyaningsih,  Wiwik.  2008. Full  Day  School  dan  Optimalisasi  Perkembangan  Anak .  Yogyakarta: Paradigma Indonesia.
Implementasi Kebijakan Full Day School ...     (Muhammad Rais dan Mujizatullah)

## Jurnal
PENAMAS Volume 31, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Halaman 29 - 46
Widodo, Joko, 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik , Malang: Bayumedia.