Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## SENGKETA HAK ATAS TANAH YANG TIDAK MEMPUNYAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
Irwanda 1 , Istiqamah 2 , Erlina 3
1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email Koresponden: Irwanda1108@gmail.com

## Abstract
This  research  discusses  disputes  over  land  ownership  without  authentic  evidence  based  on  Decision  No. 11/Pdt.G/2019/Pn  Bar.  The  issues  are  divided  into  two  parts:  ownership  status  of  land  without  authentic evidence and the judge's considerations in deciding such disputes. This qualitative study utilizes data from the Barru  District  Court.  The  results  indicate  that  judges  consider  the  Land  and  Building  Tax  Notification (SPPT/PBB)  as  the  strongest  evidence,  although  certificates  of  land  ownership  by  others  are  deemed  more compelling. The author's analysis asserts that SPPT/PBB can be used as evidence in court, but certificates of land ownership are considered the most potent proof. The judge's considerations are deemed appropriate, in line  with  Law  No.  48  of  2009,  emphasizing  judicial  neutrality,  a  commitment  to  truth,  and  impartiality  in decisions.
Keywords: Ownership, Right, Land

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  sengketa  hak  milik  atas  tanah  tanpa  bukti  autentik  berdasarkan  Putusan  No 11/Pdt.G/2019/Pn Bar. Permasalahan terbagi menjadi dua, yaitu status kepemilikan tanah tanpa bukti autentik dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa semacam itu. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber  data  dari  Pengadilan  Negeri  Barru.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  hakim  menganggap  SPPT/PBB sebagai bukti paling kuat, meskipun sertifikat hak atas tanah orang lain dianggap lebih kuat. Analisis penulis menyatakan bahwa SPPT/PBB dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, dengan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti paling kuat. Pertimbangan hakim dianggap tepat, mengacu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menekankan netralitas hakim dalam keputusan, memihak pada kebenaran, dan tidak berat sebelah. Kata Kunci: Kepemilikan, Hak, Tanah
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## PENDAHULUAN
Negara hukum yang disebut dengan konsep modern yaitu negara kesejahteraan, dalam negara kesejahteraan ini dapat bertujuan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan, negara melalui pemerintah yang  sebagai  penyelenggara  kehidupan  bernegara  mempunyai  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk mewujudkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat 1 .  Salah  satu  cara  untuk  mewujudukan  tujuan tersebut adalah untuk mencari bukti melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Negara  pada  hakekatnya  adalah  suatu  organisasi  sosial  yang  berdiri  atas  kesepakatan  dari berbagai  golongan,  suku,  ras  dan  agama  untuk  bersama-sama  bernaung  dalam  organisasi kemasyarakatan  yang  didirikannya,  guna  mencapai  suatu  tujuan  bersama 2 .Objek  sengketa  hak  atas tanah yang harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta  peraturan- peraturan lain yang mengatur tentang hak atas tanah di negeri ini. 3 . tentang Peraturan Pokok Agraria. Dalam  pasal  tersebut  ditentukan bahwa  bumi,  air  dan  ruang  angkasa,  termasuk  kekayaan alam  yang terkandung  di  dalamnya,  berada  pada  tingkat  tertinggi  yang  dikuasai  oleh  negara.  Hak  menguasai negara  memberi  wewenang  kepada  negara  antara  lain  untuk  mengatur  dan  menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; menetapkan dan mengatur hubungan hukum antara manusia dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan menetapkan serta mengatur  hubungan  hukum  antara  orang-orang  dan  perbuatan  hukum  tentang  bumi,  air  dan  ruang angkasa 4 .
Hak  penguasaan  tanah  dalam  UUPA  diatur  dan  sekaligus  diatur,  termasuk  hak perseorangan/perseorangan  yang  memiliki  aspek  keperdataan.  Hak  perseorangan/perseorangan  ini, termasuk hak atas tanah negara, UUPA menetapkan bahwa hak atas tanah terdiri dari Hak Milik; Hak Guna  Usaha;  Hak  Guna  Bangunan;  Hak  Pakai;  Hak  Sewa;  Hak  untuk  Membersihkan  Tanah;  Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas, termasuk Hak Pengelolaan. Hak perseorangan/perseorangan adalah hak yang memberi kuasa kepada pemegang hak  (perseorangan,  kelompok  orang  bersama-sama,  badan  hukum)  untuk  menggunakan  dalam  arti menguasai, menggunakan dan atau memanfaatkan bidang tanah tertentu 5 .Sertifikat tersebut berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang kuat dalam bukti kepemilikan. Sertifikat tersebut menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai letak tanah, batas dan luas bidang tanah, serta kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Dengan adanya kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang namanya tercantum dalam akta terhadap  campur  tangan  pihak  lain  dan  terhindar  dari  perselisihan  dengan  pihak  lain. 6 Perlindungan
1 Radjab,  Syamsuddin.  "Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  di  Era  Pemerintahan Jokowi-JK." Jurnal Politik Profetik 6.2 (2018): 151-172.
2 Rajab, Syamsuddin. "Syariat Islam dalam Negara Hukum." Cet. I (2011).
3 Erlina,  Erlina,  and  Nurfitria  Atikarani.  "Implikasi  Hukum  Program  Percepatan  Pendaftaran  Tanah dalam Kebijakan Reforma Agraria (Program Sertipikat Tanah Sistematis Lengkap)." Lambung Mangkurat Law Journal 4.1 (2019): 64-73.
4 stiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)  Terhadap  Kepemilikan  Tanah." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum 5.1 (2018): 226-235
5 Nurjannah, St. "Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) sebagai Induk Landreform." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
6 Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas Tanah (Jakarta: Bina Cipta, 2006), h. 23.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi dari pendaftaran tanah yang melahirkan sertipikat. Untuk itu, setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atas tanah. Sebagai hak yang dilindungi oleh konstitusi, penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau  badan  hukum  lain  harus  dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku, yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. 7
Di Indonesia, hak atas tanah diakui oleh UUPA yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak atas  tanah  sebagai  bukti  kuat  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun 1961 yang kini telah dicabut dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 8
Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat hak atas tanah tidak menjamin kepastian kepemilikan karena peraturan perundang-undangan memberikan peluang bagi pihak lain yang merasa  memiliki  tanah  untuk  menggugat  pihak  yang  namanya  tercantum  dalam  sertifikat  secara perdata,  baik  ke  pengadilan  umum  maupun  menggugat  Kepala  Badan  Pertanahan.  Nasional  hingga Peradilan Tata Usaha Negara. 9
Adanya  gugatan  ke  pengadilan  umum  atau  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  karena  sertipikat mempunyai  dua  sisi  yaitu  sisi  perdata  dan  sisi  yang  merupakan  bentuk penetapan  ( beschiking )  yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku penyelenggara tata usaha negara. 10
Jika seseorang ingin menguasai tanah, harus ada bukti yang kuat di dalamnya berdasarkan Pasal 1868 BW, akta otentik adalah akta yang dibuat dan disahkan dalam bentuk menurut undang-undang, di hadapan pejabat umum yang berwenang membuat akta, apa jika ada perselisihan, lalu apa? apa yang dinyatakan dalam akta otentik merupakan alat bukti yang sah, sehingga tidak memerlukan alat bukti lain, dan telah mengandung kepastian hukum. 11

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Adapun  sumber  data  penelitian bersumber dari bahan primer dan skunder yaitu mengolah data primer yang bersumber dari Pengadilan Negeri Barru. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh wawancara kepada pihak yang bersangkutan.  Tehnik  pengolahan  data  yang  dilakukan  dari  artikel,  buku  litelatur  dan  perundang- undangan serta sumber lain yang berkaitan dengan permaslahan yang penulis sedang teliti.
7 Marilang, S. H. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian . Indonesia Prime, 2017.
8 stiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Hukum Legalisasi Aset Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)  Terhadap  Kepemilikan  Tanah." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum 5.1 (2018): 226-235
9 Aswandi,  Dedi,  Marilang  Marilang,  dan  Nurjannah  Nurjannah. "Efektivitas  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (Bpsk)  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Konsumen." Jurnal  Pengembangan  Hukum Alauddin 1.3 (2019).
10 Rusmadi  Murad,  Administrasi  Pertanahan  Pelaksanaannya  Dalam  Praktik,  Cetakan  I  (Bandung: Mandar Maju, 1977), h. 46
11 Hijrah Maulani Nanda Syahputri, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi akta Notaris, Amana Gappa, No 2 (2017), h.26
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Menentukan Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Yang Tidak Mempunyai Akta Autentik
Pengakuan hak atas tanah oleh seseorang atau masyarakat haruslah didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah dan kuat, salah satunya adalah hak atas tanah dan rumah. Tanpa bukti tertulis, maka seseorang atau masyarakat tidak dapat serta-merta membuat pernyataan hak atas kepemilikan tersebut.  Dengan  telah  berlakunya  Undang-undang  Pokok  agaria  (UUPA)  Nomor  5  tahun  1960, masyarakat  dapat  mengenal  berapa  jenis  kepemilikan  hak  atas,  diantarnya  adalah  hak  menguasai dari Negara, hak ulayat dari masyarakat adat/komunitas adat hak-hak perseorangan (orang dan badan hukum).
Setelah  berlakunya  Undang-undang  Pokok  Agaria  Nomor  5  tahun  1960,  maka  sebagai implemntasi  dari  pasal  19  UUPA  diterbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yaitu pendaftaran  tanah  dengan  sistem Rechts-Cadaster ,  bukan Fiscale-cadaster jadi  tujuan  pokoknya adalah adanya kepastian hukum 12 .
Pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah dengan sistem yang sudah melembaga sebagaimana  yang  dilakukan  dengan  kegiatan  pendaftaran  selama  ini,  mulai  dari  permohonan seorang  atau  badan,  diproses  sampai  dikeluarkan  bukti  haknya  (sertifikat)  dan  dipelihara  data pendafatrannya dalam buku tanah 13 .
Ditinjau dari sifatnya alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, 284 Rbg, dan 1866 BW, dapat diklasifikasi, yaitu alat bukti langsung dan tidak langsung. Alat bukti langsung diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan, diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik yang termasuk alat bukti langsung adalah alat bukti surat dan saksi. Alat bukti tidak langsung diajukan tidak bersifat fisik, tetapi diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan, yaitu alat bukti persangkaan, pengakuan dan sumpah 14 .
Tugas  utama  hakim  adalah  mengadili,  memeriksa  dan  memutuskan  suatu  perkara  yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadilli perkara yang diajukan kepadanya  dengan  alasan  hukumnya  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  dan  hakim  dalam  menjatuhkan putusannya harus memihak yang benar, tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan peniliaannya 15 . (Pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 48 Tahun 2009).
Bukti  kepemilikan  atas  tanah  yang  terkuat  dihadapan  hukum  adalah  akta  hak  milik  atas tanah, yang dimana sertifikat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwewang, yang dimana sertifikat hak milik atas tanah merupakan akta autentik. Jika kempemilkan tanah tidak mempunyai bukti autentik, tetapi hanya bukti lain maka bukti tersebut tidak sekuat bukti autentik.
12 Urip Santoso Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah h.2 13 Urip Santoso Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah h.3
14 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Edisi ke Sebelas, h. 557-558.
15 Marilang,  Marilang,  and  Hasbi  Hasbi.  "Analisis  Kritis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  No.  253/Pdt. G/2012/Pn.  Mks  Tentang  Kewarisan." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  dan  Hukum 5.1 (2018): 154-173.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023
Menurut hakim dalam melihat status kepemilikan tanah adalah akta autentik yang dimana akta autentik merupakan akta hak milik atas tanah, yang berupa sertifikat yang dibuat olehh pejabat yang  berwenang,  tetapi  tanah  tersebut  tidak  mempunyai  sertfikat  yang  sudah  didaftarkan sebelumnya. Yang dimana penggugat ingin menguasai sebidang tanah tanpa bukti autentik, hanya saja  mengajukan  kwitansi  pembelian  yang dimana  kwitansi  tersebut  tidak  bisa  dijadikan  patokan hak milik karna tidak menjelaskan batas-batas tanah. Jadi hakim melihat status kepemilikan tanah melalui  SPPT/PBB    namun  jika  dibenturkan  dengan  bukti  kepemilikan  berupa  sertifkat  hak  atas tanah  yang  dimiliki  pihak  lain  itu  di  anggap  paling  kuat,  namun  bila  para  pihak  yang  saling bersengketa memperebutkan sebidang tanah dengan sama-sama mengklaim alas hak kempemilikan masing-masing  berupa  SPPT/PBB,  maka  nama  suatu  pihak  yang  tertera  dalam  SPPT/PBB tersebutlah yang paling kuat posisi hukumnya.

## 2. Pertimbangan Hakim dan Memutus Sengketa Hak Milik Atas Tanah Tanpa Bukti Autentik Kepemilikan Hak Atas Tanah
Pertimbangan  hakim  merupakan  salah  satu  aspek  terpenting  dalam  menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum,  di  samping  itu  juga  mengandung  manfaat  bagi  para  pihak  yang  bersangkutan  sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
hakim  dalam  pemeriksan  setempat  hakim  mendasar  putusan  pada  mahkamah  Agung No.1149 K/Sip/1979, Tanggal 17 april 1979, menyatakan bahwa: “bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima”. Putusan mahkamah agung No.556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan”kalau objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima” Guagatan penguggat mengadung cacat formil yaitu objek sengketa tidak jelas.
Menurut hakim Gugatan kurang pihak, karena seharusnya penggugat menarik PT. Kereta Api  Indonesia  dalam  perkara  ini  karena  dalam  objek  sengeketa  yang  didalilkan  penggugat  telah terdapat jalan kereta api didalamnya sehingga membuat gugatan penggugat kabur.
Menurut Penulis hakim sudah benar dalam mengambil keputusan karena seharusnya PT kereta Api masuk dalan Turut Tergugat karena tanah yang bersengketa sudah ada jalan kereta api didalamnya.
Kebebasan  hakim  dimaknai  kebebasan  yang  tidak  memihak,  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  No. 48 Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Istilah  tidak  memihak  di  sini  dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar, tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Dengan demikian menurut penulis putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ont van kelijk ver klaard ) sudah benar, Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara  tersebut  melalui  pembuktian  dari  bukti-bukti  yang  diajukan  baik  Penggugat  maupun Tergugat dan turut tergugat II dan pemeriksaan setempat

## KESIMPULAN
Status kepemilikan hak atas tanah yang tidak mempunyai bukti autentik bisa dibuktikan melalui SPPT/PBB  karena  hanya  itu  bukti  tertulis  dan  bisa  dikatakan  paling  kuat  posisi  hukumnya. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak milik atas tanah tanpa bukti autentik  kepemilikan hak atas tanah dirumuskan oleh mejelis hakim berdasarkan SPPT/PBB yang dimana melihat dari alat butki persangkaan yang diperkuat atas keterangan saksi.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 3, 2023

## DAFTAR REFERENSI
Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah (Jakarta: Bina Cipta, 2006)
Erlina,  Erlina,  And  Nurfitria  Atikarani.  "Implikasi  Hukum  Program  Percepatan  Pendaftaran  Tanah Dalam Kebijakan Reforma Agraria (Program Sertipikat Tanah Sistematis Lengkap)." Lambung Mangkurat Law Journal 4.1 (2019): 64-73.
Hijrah  Maulani  Nanda  Syahputri,  Farida  Patittingi,  Nurfaidah  Said, Aspek  Hukum  Kewajiban  Saksi Instrumentair Untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris , Amana Gappa, No 2 (2017),
Hilmiah,  Hilmiah,  Marilang  Marilang,  And  Erlina  Erlina.  "Proses  Penyelesaian  Perkara  Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 18/KPPU-I/2009)." Alauddin Law Development Journal 1.2 (2019).
Istiqamah, Hukum Perdata Di Indonesia, Cet-1 2011
Istiqamah,  Istiqamah.  "Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Kepemilikan Tanah." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5.1 (2018): 226-235
Istiqamah,  Istiqamah.  "Tinjauan  Hukum  Legalisasi  Aset  Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap (Ptsl) Terhadap Kepemilikan Tanah." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5.1 (2018): 226-235
Istiqamah, Istiqamah. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri  Yang Beda Agama  (Perspektif  Hukum  Islam  DAN  Kuhperdata)." Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 4.1 (2017): 54-67.
M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata , Cet-11. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Marilang,  Marilang,  And  Hasbi  Hasbi.  "Analisis  Kritis  Terhadap  Putusan  Pengadilan  No.  253/Pdt.
G/2012/Pn. Mks Tentang Kewarisan." Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum 5.1 (2018): 154-173.
Marilang, S. H. Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . Indonesia Prime, 2017. Nurjannah, St. "Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) Sebagai Induk Landreform." Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan
Radjab,  Syamsuddin.  "Politik  Hukum  Penyelesaian  Pelanggaran  HAM  Berat  Di  Era  Pemerintahan Jokowi-JK." Jurnal Politik Profetik 6.2 (2018): 151-172.
Rajab, Syamsuddin. "Syariat Islam Dalam Negara Hukum." Cet. I (2011).
Rusmadi  Murad, Administrasi  Pertanahan  Pelaksanaannya  Dalam  Praktik ,  Cetakan  I  (Bandung: Mandar Maju, 1977), H. 46
Sucianti,  Indah,  And  Kasjim  Salenda.  "Implementasi  Pemeriksaan  Setempat  Sebagai  Pendukung Pembuktian  Terhadap Perkara  Perdata  Dalam  Perspektif  Hukum Acara  Perdata  Dan  Hukum Islam  (Telaah  Putusan  Nomor  529/Pdt.  G/2017/PA.  Mrs  Tentang  Pembataln  Hibah  Di Pengadilan Agama Maros)." Shautuna: Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum 1.3 (2020).
Urip Santoso. Pendaftaran Dan Peralihan  Hak Atas Tanah , Cet-3 Penerbit Kencana, Jakarta, 2013.