Pembaharuan  Standar Prosedure Operasi Pengaturan (SOP) Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Wasiat Berdasarkan Alat Bukti Peralihan Hak

## Upik Hamidah

## Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  SPOPP  pendaftaran peralihan  hak  karena  hibah  wasiat  berdasarkan  alat  bukti  peralihan  hak.  Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris  yang  dilakukan  dengan  studi lapangan  dan  studi  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  dengan  adanya pembaharuan  dalam  bidang  pendaftaran  tanah  melalui  PP  Nomor  24 tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  3  tahun  1997  dan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 tahun 2005 tentang SPOPP di lingkungan BPN, sebagai alternatif pilihan alat bukti peralihan hak yang dapat dipakai sebagai dasar dalam  pendaftaran  peralihan  hak  karena  hibah  wasiat,  mengakibatkan  tidak adanya  kepastian  SPOPP  pendaftaran  peralihan  hak  karena  hibah  wasiat. Disarankan  sebagai  upaya  untuk  menunjang  pembaharuan  pembangunan  dan pembinaan  hukum  dikalangan  masyarakat  perlu  ada  Standar  Prosedure  Operasi Pengaturan dan Pelayanan yang pasti dan jelas tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah karena hibah wasiat.
Kata  kunci  : peralihan  hak,  Standar  Prosedure  Operasi  Pengaturan  dan Pelayanan, dan hibah wasiat

## I. PENDAHULUAN
Pada  zaman  hukum  agraria lama  sebelum  berlakunya  Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria,  yang  lebih  dikenal  dengan istilah Undang Undang Pokok Agraria  (UUPA),      mengenai peralihan  hak  milik  cukup  dilakukan dihadapan  kepala  desa/kepala  suku secara  dibawah  tangan.  Akan  tetapi setelah  lahirnya  UUPA    mengenai pemindahan  hak  milik    diatur  dalam Pasal  26  ayat  (1)  yang  menentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat,  pemberian  menurut  hukum adat dan perbuatan perbuatan lainnya yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah. Walaupun tujuan  dari  diadakannya  ketentuan tersebut, adalah larangan
pengasingan  tanah  hak  milik    oleh Warga  Negara  Indonesia  kepada Warga  Negara  Asing,  akan  tetapi dari  ketentuan  tersebut,    diketahui bahwa salah satu bentuk pemindahan hak milik dapat melalui cara pemberian  dengan  wasiat,  yang  di dalam  hukum  adat  dikenal  dengan istilah  hibah  wasiat.  Sedangkan dalam  hukum  perdata  memakai istilah    pewarisan  secara  testamenter (berdasarkan wasiat). Walaupun dalam  UUPA  menggunakan  istilah pemberian  dengan  wasiat,  namun karena    menurut  Pasal  5  UUPA
bahwa  hukum  agraria  yang  berlaku atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa ialah  hukum  adat,  maka    pemberian dengan  wasiat    sama  artinya  dengan hibah  wasiat  dan  dapat    dijadikan sebagai  salah  satu  cara  untuk memperoleh hak milik. Dalam hukum  adat  dan  hukum  islam  bisa dilakukan secara lisan, walaupun ada juga dilakukan secara tertulis, sedangkan dalam hukum barat  harus dilakukan secara tertulis yang terkenal dengan nama legaat. Pemberian  hak  milik  karena  hibah wasiat secara tertulis dapat diberikan dengan  akta  di  bawah  tangan      atau akta notaris. Berbeda dengan cara memperoleh  hak  milik    melalui hibah, pemberian dengan wasiat atau hibah  wasiat    ini  merupakan  suatu pemberian    hak  atas  tanah  pada waktu  pemiliknya  masih  hidup, tetapi  pelaksanaan peralihan hak nya setelah  yang  memberi  itu  meninggal dunia,  jadi  haknya  baru  beralih setelah pemberi hibah wasiat tersebut meninggal  dunia,  selama  pemberi hibah  wasiat  itu  masih  hidup  ia berhak menarik kembali atau membatalkan pemberiannya.
Oleh  karena  cara  memperoleh hak  milik  dengan  hibah  wasiat  atau pemberian  dengan  wasiat    ini, haknya  baru  beralih  setelah  pemberi hibah wasiat  meninggal dunia, maka dapat dikatakan hibah wasiat tersebut merupakan masalah pewarisan, peralihan  haknya  terjadi  karena hukum, pada saat  pemberi hak yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga peralihan hak milik melalui hibah  wasiat  tidak  diperlukan    akta hibah  wasiat  dari  PPAT,  akan  tetapi peralihan  haknya  itu  tetap  harus didaftarkan  dalam  rangka  kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas  tanah  ahli  waris  atau  penerima
haknya  serta demi tertib administrasi pertanahan.
Tidak  ada  akta  hibah  wasiat yang dilaksanakan dihadapan PPAT , hal  ini  dapat  terlihat  dari  Pasal  95 ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Negara
Agraria/Keputusan Kepala BPN
nomor 3 tahun l997 tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan
Pemerintah  nomor  24  tahun  l997 tentang  Pendaftaran  Tanah  yang menentukan  bahwa  jenis  akta  yang dibuat oleh PPAT adalah :
a. Akta jual beli
b. Akta tukar menukar
c. Akta hibah
d. Akta pemasukan ke dalam perusahaan
e. Akta pembagian hak bersama
f. Akta pemberian hak tanggungan
g. Akta  pemberian  HGB  atas  tanah hak milik
h. Akta  pemberian  hak  pakai  atas tanah hak milik.
Berdasarkan    uraian  di  atas bahwa  di  salah  satu  pihak  tidak  ada jenis  akta  PPAT  mengenai  hibah wasiat,  dilain  pihak    peralihan      hak milik  itu  harus  didaftarkan,  seperti ditegas  dalam    Pasal    37  ayat  (1) Peraturan  Pemerintah  nomor  24 tahun l997 menentukan bahwa peralihan  hak  atas  tanah  dan  hak milik    atas  satuan  rumah  susun melalui  jual  beli,  tukar  menukar, hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan dan  perbuatan  hukum  pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui  lelang  dapat  didaftarkan  jika dibuktikan  dengan  akta  yang  dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang undangan  yang  berlaku.    Pasal  ini menunjukan  bahwa  hanya  akta  yang dibuat  dihadapan  PPAT  yang  dapat dijadikan  dasar  atau  alat  bukti pemindahan hak atas tanah.
Sehubungan dengan hal tersebut  di  atas,  Pasal  112  Ayat  (3) Permeneg Agraria/Keputusan Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 menentukan bahwa untuk pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah karena  pewarisan yang  disertai dengan  hibah  wasiat,  jika  hak  atas tanah yang dihibahkan sudah tertentu,  maka  pendaftaran  peralihan haknya dapat dilakukan atas permohonan  penerima  hibah  wasiat, jika dibukti dengan putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua  pengadilan  mengenai pembagian harta waris  yang memuat penunjukan  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  sebagai  telah  dihibah wasiatkan  kepada  pemohon    atau akta  PPAT    mengenai  hibah  yang dilakukan oleh pelaksana  wasiat atas nama  pemberi  hibah  wasiat  sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan  pelaksanaannya  kepada pelaksana  wasiat  tersebut  atau  akta pembagian  waris    yang  memuat penunjukan  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  sebagai  telah  dihibah wasiatkan kepada pemohon. Akan tetapi tidak ada ketegasan pengaturan tentang penentuan      alat  bukti  peralihan  hak karena  hibah  wasiat      yang  dapat dipakai  sebagai  dasar    pendaftaran peralihan  hak    karena  hibah  wasiat. Ketegasan mengenai hal ini dirasakan  sangat  perlu  sebab  ketidak jelasan pelaksanaan peraturan perundang undangan dapat menimbulkan  salah  penafsiran  dan kadang  kala  menimbulkan  kesulitan dan  kerugian  bagi  para  pihak  yang berkepentingan.
Meskipun  di  Indonesia  jarang sekali  ada  masyarakat    melakukan pemberian  hak  milik  atas  tanahnya dengan  cara  hibah  wasiat,    akan tetapi harus ada kejelasan pengaturan
yang dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan  pendaftaran  peralihan hak  milik  atas  tanah  karena  hibah wasiat.  Dalam  praktek  pendaftaran peralihan  hak  milik  atas  tanah karena  hibah  wasiat,  sudah  dapat dilaksanakan  walaupun  alat  bukti pemberian  hak    milik  hanya  dengan akta  di  bawah  tangan.  Oleh  karena itu penulis tertarik untuk mengetahui dan  mengkaji    tentang  pembaharuan pendaftaran  peralihan  hak  milik  atas tanah karena hibah wasiat berdasarkan alat bukti peralihan hak, baik alat bukti peralihan hak berdasarkan  akta  PPAT  mengenai hibah atau akta pembagian warisan.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka  yang  menjadi  permasalahan adalah  Bagaimanakah  pembaharuan SPOPP    pendaftaran  peralihan  hak milik  atas  tanah  karena  hibah  wasiat berdasarkan alat bukti peralihan hak?

## II. PEMBAHASAN
2.1. Hibah wasiat antara pemindahan hak dan pewarisan Terhadap peralihan hak terkandung  dua  pengertian,  yaitu beralih dan dialihkan. Beralih adalah suatu  perbuatan  peralihan  hak    yang terjadi dengan tidak sengaja melakukan  suatu  perbuatan  tertentu, tetapi  terjadi  karena  hukum,  yaitu jika  pemegang  suatu  hak  atas  tanah meninggal  dunia,  maka  hak  atas tanahnya  beralih  dengan  sendirinya menjadi  hak  milik  ahli  warisnya. Peralihan  hak  dengan  cara  demikian disebut  dengan  cara  pewarisan. Peralihan hak dengan cara pewarisan kepada  ahli  waris  pengaturannya tentang  siapa  siapa  yang  termasuk ahli  waris,  berapa  besar  bagian masing  masing  dan  bagaimana  cara
pembagiannya  diatur  oleh  hukum waris almarhum atau pewaris. Tetapi mengenai  pengaturan  penguasaan tanah warisan dan pembuktian peralihan  hak  diatur  oleh  hukum tanah nasional. Memperhatikan terjadinya peralihan hak dengan cara pewarisan  tersebut,  bahwa  pada  saat pewaris meninggal dunia, jika dikaitkan  dengan  pengertian  dari hibah wasiat  adalah suatu  pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi  itu  masih  hidup  tetapi pelaksanaan peralihan haknya setelah yang  memberi  itu  meninggal  dunia, maka  berarti    jika  dilihat  dari  waktu pelaksanaan  peralihan  haknya  hibah wasiat  itu  termasuk  peralihan  hak karena pewarisan.
Sedangkan pengertian dialihkan  adalah  suatu  perbuatan peralihan  hak  yang  terjadi  dengan sengaja  supaya  hak  tersebut  terlepas dari  pemegangnya  yang  semula  dan menjadi  hak  pihak  lain,  atau  dengan kata  lain  bahwa  peralihan  hak  itu terjadi dengan melalui suatu perbuatan  hukum  tertentu.  Peralihan hak  demikian    disebut  dengan pemindahan  hak.  Jika  dikaitkan dengan  pengertian  hibah  wasiat, yang mana pemberian haknya dilakukan dengan sengaja oleh pemilik  tanah    ketika    masih  hidup, maka    dapat  dikatakan  bahwa  hibah wasiat    atau  pemberian  dengan wasiat   merupakan pemindahan hak.
Dari  uraian  di  atas  terlihat bahwa  hibah  wasiat,  jika  dilihat  dari waktu  peralihan  haknya  yaitu  ketika pemberi  wasiat  sudah  meninggal dunia, maka tergolong dalam peralihan  hak  karena  pewarisan. Hibah  wasiat  tidak  perlu  dibuktikan dengan  Akta  PPAT,  tetapi  wajib  di daftarkan seperti pendaftaran pewarisan  (K.  Wantjik  Saleh,  1977: 36)
Sehubungan  dengan  peralihan hak  karena  pewarisan  ditentukan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah
Nomor  24  tahun  l997  tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya  bahwa  jika    penerima  waris hanya  satu  orang,  maka  pembuktian peralihan  haknya    adalah  surat  tanda bukti sebagai ahli waris. Pendaftaran peralihan  haknya  disertai  dengan surat  keterangan  kematian  pewaris dan  sertifikat    bagi  tanah  sudah pernah  didaftar.    Jika  belum  pernah didaftar  maka  surat  bukti  hak    atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang  menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang  tanah  tersebut  dan  surat keterangan  yang  menyatakan  bahwa bidang  tanah  yang  bersangkutan belum  bersertifikat  dari  Kantor Pertanahan.
Akan tetapi jika penerima waris lebih dari satu orang, maka    pembuktian  peralihan  haknya selain  harus  ada  surat  tanda  bukti sebagai  ahli  waris  harus  ada  akta pembagian  warisan,  namun  apabila belum  ada  akta  pembagian  warisan dapat  didaftar  peralihan  haknya sebagai hak bersama.
Ketentuan  Pasal  42  PP  nomor 24  tahun  1997  tentang  Pendaftaran Tanah  tersebut  menunjukan  bahwa alat  bukti  peralihan  hak  karena pewarisan tidak perlu harus dibuktikan  dengan  akta    Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  Akan  tetapi dalam  Pasal  95    Peraturan  Menteri Negara  Agraria/Kepala  BPN  nomor 3  tahun  l997    menentukan  adanya akta  pembagian  hak  bersama  yang dibuat oleh PPAT ,  walaupun dalam praktek  untuk  pendaftaran  peralihan hak  karena  pewarisan  cukup  hanya dengan akta pembagian warisan yang dibuat  dan  telah  disetujui  bersama oleh para ahli waris yang bersangkutan dengan disaksikan oleh
2  (dua)  orang  saksi  atau  akta notaries.  Alat  bukti  peralihan  hak karena pewarisan jarang sekali sampai menggunakan akta pembagian  hak  bersama  dari  Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jika memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agaria/Keputusan Kepala BPN nomor  3  tahun  1997      peralihan  hak karena  hibah  wasiat    termasuk peralihan hak karena pewarisan yang harus di daftarkan.
Tetapi  jika  dilihat  dari  waktu pemberian  haknya  yang  disengaja dilakukan oleh pemberi wasiat ketika masih hidup, maka tergolong peralihan  hak  karena  pemindahan hak.  Berkaitan  dengan  pemindahan hak  Pasal 37 (1) PP Nomor 24 tahun 1997  menentukan  bahwa  setiap pemindahan hak kecuali lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan akta  yang  dibuat  oleh  PPAT  yang berwenang.
Jenis  akta  PPAT  sebagai  alat bukti  pemindahan  hak  diatur  dalam Pasal 95    Peraturan Menteri Negara Agraria/  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  3  tahun  l997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun l997, tetapi tidak ada jenis akta PPAT mengenai hibah wasiat.
Dengan  tidak  adanya  jenis    akta PPAT mengenai hibah wasiat menunjukan  bahwa  peralihan  hak karena  hibah  wasiat  tidak  termasuk sebagai perbuatan hukum pemindahan  hak.  Akan  tetapi    Pasal 112  ayat  (1)  angka  3  huruf  a Peraturan  Kepala  BPN  Nomor  3 tahun 1997 menentukan  bahwa akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat atas nama  pemberi  hibah  wasiat  sebagai pelaksanaan dari wasiat yang
dikuasakan  pelaksanaannya  kepada pelaksana  wasiat,  dapat  dipakai sebagai salah satu syarat atau sebagai alat bukti peralihan hak karena hibah wasiat.
2.2.  Pendaftaran  peralihan  hak atas  tanah  karena  hibah wasiat
a. Penentuan alat bukti peralihan hak
Penentuan  alat  bukti  peralihan hak  karena  hibah  wasiat,  yang  akan dipakai sebagai dasar dalam pendaftaran  peralihan  hak,  sangat tergantung  pada  penilaian  Kepala Kantor  Pertanahan  akan  kadar  nilai kebenaran  alat  bukti  pemberian  hak yang ada, baik berupa akta di bawah tangan  maupun  akta  hibah  wasiat yang  dibuat  oleh  dan  dihadapan notaris.
Jika  akta  hibah  wasiat  yang dijadikan  alat  bukti  peralihan  hak baik  yang dibuat oleh dan dihadapan notaries  maupun  akta  hibah  wasiat dibawah  tangan,      menurut  penilaian Kepala Kantor Pertanahan
kebenarannya  tidak  diragukan,  maka pendaftaran  peralihan  hak  dilakukan melalui  prosedure  pewarisan,  yang berarti  dasar  pendaftaran  peralihan haknya adalah akta pembagian warisan,yang  diperkuat  dengan  surat keterangan waris dan surat pernyataan  ahli  waris.  Dalam  hal  ini fungsi Akta hibah wasiat dari notaris atau  akta  hibah  dibawah  tangan hanya sebagai petunjuk yang memperkuat  penetapan  subyek  dan obyek  hak  atas  tanah  yang  dihibah wasiatkan. Demikian juga akta hibah wasiat  yang  hanya  dibuat  di  bawah tangan,    jika  memenuhi  syarat  dan menurut  Kepala  Kantor  Pertanahan nilai  kebenarannya  tidak  diragukan dapat dipakai sebagai dasar
pendaftaran  peralihan  hak  karena hibah wasiat. Dengan adanya kebebasan Kepala Kantor Pertanahan dalam penentuan alat bukti peralihan hak  dengan  cara  terlebih  dahulu menilai kebenaran alat bukti pemberian hak adalah untuk mempermudah    proses  pendaftaran hak  sesuai  dengan  asas  sederhana dan  terjangkau  dalam  pendaftaran tanah.
Menurut penulis  jika alat  bukti peralihan  hak  yang  dipakai  sebagai dasar  dalam  pendaftaran  peralihan hak  itu  berupa  akta  pembagian warisan,  berarti  yang  digunakan dalam  pendaftaran  peralihan  hak karena  hibah  wasiat  adalah  SPOPP pewarisan.  Akan  tetapi  sebaliknya jika menurut penilaian Kepala kantor Pertanahan    kebenaran  akta  hibah wasiat  baik  di  bawah  tangan  atau akta    dibuat  oleh  dan  dihadapan notaris tingkat kebenarannya meragukan  atau  tidak  memenuhi syarat  yang  sudah  ditentukan,  maka pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah karena  hibah  wasiat  dilaksanakan berdasarkan  Akta  PPAT  mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana wasiat  atas  nama  pemberi  hibah wasiat    sebagai  pelaksanaan  dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya  kepada  pelaksana wasiat.
Akan  tetapi  jika  alat  bukti peralihan  hak  yang  dipakai  sebagai dasar  pendaftaran  peralihan  haknya itu  berupa  akta  PPAT  mengenai hibah,  berarti yang digunakan dalam pendaftaran  peralihan  hak  karena hibah  wasiat  tersebut  adalah  SPOPP pemindahan hak  yaitu SPOPP hibah. Walaupun  jika  berdasarkan  waktu pelaksanaan  peralihan  haknya,  yaitu terjadi  setelah  pewaris  atau  pemberi wasiat  meninggal  dunia,  maka  baik alat  bukti  peralihan  haknya    berupa
akta  pembagian  warisan  maupun berupa akta PPAT terhadap peralihan hak  karena  hibah  wasiat  termasuk peralihan hak karena pewarisan.
b.  Persyaratan  pendaftaran  peralihan hak karena hibah wasiat
Dari  uraian  di  atas    dapat diketahui bahwa tidak semua peralihan  hak  atas  tanah  harus dibuktikan dengan akta PPAT.
Terjadinya  peralihan  hak  atas  tanah karena  hibah  wasiat  yaitu  setelah pemberi  hibah  wasiat  meninggal dunia, akan tetapi untuk
mendapatkan  kepastian  hukum  atas pemilikannya  dan  mempunyai  daya pembuktian yang lebih kuat dan luas masih  perlu  dilakukan  pendaftaran peralihan hak.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di
Kota Bandar Lampung dalam melakukan pendaftaran peralihan hak karena  hibah  wasiat,    jika  pemohon sudah  memiliki  akta  hibah  wasiat dari notaries dan  tanah yang dihibah wasiatkan  sudah  bersertifikat  ,  maka pemohon  pendaftaran  peralihan  hak karena hibah wasiat harus menyerahkan  syarat  syarat  sebagai berikut: a) Surat permohonan b) Sertifikat asli c) Akta  hibah  wasiat  yang  asli atau yang dilegalisir notaries d) Surat keterangan kematian pemberi hibah wasiat e) Asli  surat  keterangan  waris dengan  berpedoman  pada  4 kategori : 1. Golongan keturunan Tionghoa dibuat notaries 2. Golongan  timur  asing  yang dibuat  oleh  Balai  harta peninggalan atau pengadilan negeri atau pengadilan agama.
3. Warga  negara  Indonesia Asli  dibuat  oleh  para  ahli waris  dengan  disaksikan oleh  2  (dua)  orang  saksi yang  dikuatkan  oleh  lurah dan camat. f) Surat  pernyataan  dari  para  ahli waris g) Surat kuasa jika yang mengajukan permohonan bukan ahli waris atau penerima hibah wasiat yang bersangkutan h) Identitas penerima hibah wasiat
i) SPPT PBB tahun berjalan
j) Surat  Setoran  BPHTB  apabila memenuhi syarat terkena kewajiban membayar  BPHTB. Demikian  juga    peralihan  hak atas tanah  karena hibah wasiat yang hanya    berdasarkan  akta  dibawah tangan dapat dilakukan pendaftarannya, tetapi harus memperhatikan  hal  hal  sebagai berikut : a) Memeriksa  dengan  teliti  akta hibah wasiat yang dibuat dibawah  tangan  tersebut  benar atau tidak dan tidak ada kejanggalan  kejanggalan  yang meragukan.
b) Akta  hibah  wasiat  itu  memuat saksi  saksi  yang  berkompeten misalnya  keluarga  sedarah  dan
saksi saksi tersebut dapat dihadirkan apabila diperlukan
c) Akta  hibah  wasiat  itu  harus menunjuk pelaksana wasiat
d) Diketahui  oleh  lurah  dan  camat setempat
e) Memeriksa identitas dari penerima  hibah  wasiat  dengan teliti f) Ada  surat  pernyataan  dari  ahli waris  yang  menyatakan  bahwa ahli waris menerima dan melaksanakan hibah wasiat tersebut.
g) Seandainya  meragukan,  maka dibuatkan  akta  hibah  dihadapan
PPAT  dengan  pelaksana  wasiat sebagai pemberi hibah.
Adapun  syarat  syarat  yang diperlukan  dalam  pembuatan  akta hibah  di  hadapan  PPAT    ditentukan dalam Pasal 103 Permeneg
Agraria/Kepala  BPN  nomor  3  tahun l997 yaitu diserahkan juga akta hibah wasiat,  surat  keterangan  kematian dan  surat  keterangan  waris  kepada PPAT  sebagai  dasar  pembuatan  akta hibah.  Baik  pelaksana  wasiat  selaku pemberi  hibah  dan  penerima  hibah wasiat  selaku  penerima  hibah  harus hadir  di  hadapan  PPAT  untuk menandatangani  akta  hibah  PPAT yang dibuat tersebut.  Dalam praktek diperlukannya syarat akta hibah yang dibuat oleh PPAT dalam pendaftaran peralihan  hak  karena  hibah  wasiat, apabila    alat  bukti  akta  hibah  wasiat yang  ada  baik  yang  dibuat  notaries atau  dibawah  tangan  itu    dipandang nilai kebenarannya meragukan.
Apabila tidak meragukan , maka akta hibah  wasiat  yang  dibuat  oleh notaries berfungsi untuk  menetapkan subyek haknya saja, sedangkan  yang memperkuat  akta  tersebut  adalah surat  keterangan  waris  dan  surat pernyataan dari ahli waris.
Menurut penulis diambil langkah  kebijakan  oleh  Kepala Kantor Pertanahan dalam
pendaftaran  peralihan  hak  karena hibah  wasiat  demikian,  menunjuk
Pasal  37  ayat  (2)    Peraturan Pemerintah  nomor  24  tahun  l997 yang  menentukan  bahwa  dalam keadaan  tertentu  sebagaimana  yang ditentukan  oleh  menteri,  Kepala Kantor  Pertanahan  dapat  mendaftar pemindahan  hak  atas  bidang  tanah hak  milik  yang  dilakukan  di  antara perorangan  WNI  yang  dibuktikan
dengan  akta  yang  tidak  dibuat  oleh PPAT.  Hal  ini  jika  menurut  Kepala Kantor  Pertanahan  tersebut  kadar kebenarannya  tidak  diragukan  untuk mendaftar  pemindahan  hak  yang bersangkutan.
Jika  alat  bukti  pemberian  hak karena  hibah  wasiat,  baik  akta  di bawah  tangan  atau  akta  notaris  yang nilai kebenarannya diragukan, kemudian    disyaratkan      membuat akta  hibah  dari  PPAT,  prosedure demikian berarti tidak mencerminkan asas asas pendaftaran tanah, terutama asas sederhana dan terjangkau yang bertujuan memberikan  pelayanan  yang  cepat dengan prosedure tidak berbelit belit, sehingga  tidak  banyak  memakan waktu  dan  biaya  yang  besar,  karena membuat  akta  hibah  dari  PPAT tentunya akan memperpanjang waktu dan menambah biaya.
Jadi  fungsi  dari  akta  hibah
wasiat yang dibuat dihadapan notaries disini hanya untuk menetapkan  subyek  haknya  saja, sedangkan  yang  memperkuat  akta hibah  wasiat  tersebut  adalah  surat keterangan waris dan surat pernyataan ahli waris. Memperhatikan syarat syarat pendaftaran  peralihan  hak    karena hibah  wasiat    di  Kota  Bandar
Lampung  seperti  tersebut  di  atas berarti  peralihan  hak  atas  tanah karena  hibah  wasiat    merupakan perbuatan  hukum  pewarisan  bukan pemindahan hak.
Fungsi  akta  hibah  wasiat  yang dibuat  oleh  notaris  hanya  sebagai penunjuk  subyek  dan  obyek  dalam hibah  wasiat,  tidak  dapat  langsung dipakai    sebagai  alat  bukti  peralihan hak yang dapat dipakai sebagai dasar dalam  pendaftaran  peralihan  hak karena hibah wasiat, walaupun Pasal 115 Undang Undang nomor 34 tahun
2004  tentang  Notaris,    menghendaki notaris  berhak  membuat  akta    akta tanah  tertentu.  Akan  tetapi  Badan Pertanahan  Nasional  menolak  atau tidak  menerina  akta  notaris  dipakai sebagai  dasar  dalam  melakukan pendaftaran peralihan hak.
c.    Tata  cara  pendaftaran  peralihan hak  atas  tanah  karena  hibah wasiat
Pelaksanaan  pendaftaran  tanah menurut Peraturan Pemerintah nomor  24  tahun  l997  meliputi kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pertamakali  dan  pemeliharaan  data pendaftaran tanah. Kegiatan
pendaftaran  tanah  untuk  pertamakali meliputi  pengumpulan  data  dan pengolahan  data  fisik,  pembuktian hak  dan  pembukuannya,  penerbitan sertifikat,  penyajian  data  fisik  dan data  yuridis,  penyimpanan  daftar umum  dan  dokumen.  Sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan serta pendaftaran perubahan  data  pendaftaran  tanah lainnya. Dari ketentuan di atas pendaftaran    hak  atas  tanah  karena hibah  wasiat  dapat  termasuk  dalam kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah jika tanah tersebut sebelumnya  sudah  terdaftar  atau telah  mempunyai  sertifikat,  tetapi jika  belum  pernah  terdaftar  atau bersertifikat maka pelaksanaan pendaftaran  tanahnya  dengan  cara pendaftaran  tanah  untuk  pertamakali yang  pelaksanaannya  dapat  secara sistimatik  ataupun  secara  sporadic. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran  tanah  dilakukan  apabila terjadi perubahan pada data fisik atau
data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
Pencatatan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang disertai  dengan  hibah  wasiat  dalam daftar  daftar  tanah  dilakukan  sesuai atau sama dengan pendaftaran peralihan  hak  karena  pemindahan hak.
Pasal  105  ayat  (1)  Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor  3  tahun  1997  menentukan bahwa :
1. Pencatatan  peralihan  hak  dalam buku  tanah,  sertifikat  dan  daftar lainnya dilakukan sebagai berikut :
a. Nama  pemegang  hak  lama didalam  buku  tanah  dicoret dengan  tinta  hitam          dan dibubuhi    paraf      Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk. b. Nama atau nama nama pemegang  hak  yang  baru ditulis  pada  halaman  dan kolom  yang  ada  dalam  buku tanahnya  dengan  dibubuhi tanggal pencatatan dan besarnya bagian setiap pemegang  hak  dalam  hal penerima hak beberapa orang dan besarnya bagian ditentukan. c. Kemudian  ditanda  tangani oleh Kepala Kantor pertanahan  atau  Pejabat  yang ditunjuk dan cap dinas Kantor Pertanahan.
d. Pencatatan  seperti  tersebut pada  huruf  a  dan  b  juga dilakukan  pada  sertifikat  hak yang bersangkutan dan daftar daftar  umum  lainnya  yang memuat  nama  pemegang  hak lama.
e. Nomor  hak  dan  identitas lainnya  dari  tanah yang
dialihkan  dicoret  dari  daftar nama  pemegang  hak  lama dan  nomor  hak  dan  identitas tersebut dituliskan pada daftar nama penerima hak.
2. Apabila pemegang hak baru lebih dari  satu  orang  dan  hak  tersebut dimiliki  bersama,  maka  untuk masing  masing  pemegang  hak dibuatkan daftar nama dan dibawah nomor hak atas tanahnya diberi garis dengan tinta hitam.
3. Apabila  peralihan  hak  hanya mengenai  sebagian  dari  sesuatu hak  atas  tanah  sehingga  hak  atas tanah  itu  menjadi  kepunyaan bersama pemegang hak lama dan pemegang hak baru, maka pendaftarannya dilakukan dengan menuliskan besarnya bagian pemegang lama dibelakang namanya  dan  menuliskan  nama pemegang  hak  yang  baru  beserta besarnya bagian yang diperolehnya dalam halaman perubahan yang disediakan.
4. Sertifikat  hak  yang  dialihkan diserahkan kepada pemegang hak baru atau kuasanya.
Berdasarkan  hasil  penelitian bahwa tata cara pendaftaran
peralihan  hak  karena  hibah  wasiat pertama tama   pemohon mengajukan permohonan  pendaftaran  peralihan hak  atas  tanah  dengan  melampirkan persyaratan  persyaratan  yang  sudah ditentukan  seperti tersebut di atas.
Setelah  syarat  syarat  tersebut diserahkan  kepada  petugas  loket, maka permohonan peralihan hak atas tanah  tersebut  akan  diterima  dan diperiksa  oleh  petugas  dan  akan dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) yang  kemudian  dicatat  pada  Daftar Isian  305  yaitu  daftar  setoran keuangan kepada Bendahara
penerima, selanjutnya akan dilakukan  pencatatan  pada  daftar isian  301  yaitu  daftar  tentang permohonan  pendaftaran  peralihan hak atas tanah. Setelah dicatat dalam daftar  isian  301    permohonan peralihan  hak  atas  tanah  tersebut, maka  dicatat  pada  daftar  isian  204 yaitu  daftar  tentang  kepemilikan tanah    yaitu  daftar  yang  berisikan tentang  banyaknya  bidang  tanah yang  dimiliki,  hal  ini  dilakukan karena  menurut  ketentuan  setiap orang  tidak  boleh  mempunyai  lebih dari  5  (lima)  sertifikat  tanah,  jika memiliki  lebih  dari  batas  tersebut harus  ada  izin  dari  Kepala  Kantor Pertanahan.
Setelah selesai pencatatan pada Daftar  Isian  204,    dilanjutkan  oleh petugas  untuk  pemeriksaan  sertifikat dan    pencatatan  di  buku  tanah  dan sertifikat  mengenai  peralihan  hak atas  tanah  tersebut  yang  didasarkan atau berdasarkan atas surat keterangan waris dan surat pernyataan  dari  para  ahli  waris, sedangkan akta hibah tidak disebutkan  di  dalam  pencatatan sertifikat  karena  di  dalam  surat keterangan waris dan surat pernyataan  dari  para  ahli  waris tersebut sudah cukup kuat terkandung makna dari hibah wasiat.
Oleh  karena  itu  tidak  perlu  lagi dicatat mengenai hibah wasiatnya.
Setelah    pencatatan    di  buku tanah dan sertifikat kemudian diparaf oleh Kepala Sub Seksi Peralihan Hak dan  Pembebanan  Hak    (PHPH), selanjutnya  permohonan  peralihan hak  tersebut  diserahkan  kepada
Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran  untuk  diperiksa  dan diparaf  yang  kemudian  disampaikan kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan untuk ditanda tangani.
Jika sertifikat telah ditandatangani  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan, maka kemudian dilakukan  pencatatan  pada  Daftar Isian  208  yaitu  daftar  tentang pembukuan sertifikat tanah. Kemudian sertifikat tersebut diserahkan  kepada pemohon dengan terlebih dahulu menandatangani buku tanda terima penyerahan sertifikat  yaitu Daftar Isian 301 A. Dari  uraian  tentang    tatacara pendaftaran atau pencatatan peralihan hak atas tanah sudah sesuai dengan  ketentuan  Pasal  105  ayat  (1) Permeneg  Agraria  nomor  3  tahun 1997.  Di    dalam  standar  prosedure operasional pengaturan dan pelayanan    pertanahan  di  Kantor Pertanahan    tidak  ada  pendaftaran peralihan  hak  karena  hibah  wasiat,
yang ada hanya pendaftaran peralihan  hak  karena  pewarisan  dan peralihan  hak  karena  hibah  dan  laon lainya.  Untuk  pendaftaran  peralihan hak karena hibah wasiat. berdasarkan akta  notaries,  maka    pendaftaran peralihan  haknya  dilakukan    sama dengan  pendaftaran  peralihan  hak karena  pewarisan  yaitu  didasarkan atas surat keterangan waris dan surat pernyataan  ahli  waris,  sedangkan akta  hibah  wasiat  dari  notaries fungsinya  hanya  digunakan  sebagai dasar  penunjukan  subyek  haknya saja.  Jadi  tidak  dibuatkan  lagi  akta hibah  wasiat  di  hadapan  PPAT  jika menurut  penilaian  Kepala  Kantor Pertanahan    dasar  peralihan  haknya sudah  cukup  kuat.  Akan  tetapi  jika akta  hibah  wasiat  hanya  dibuat  di bawah  tangan  dan  Kepala  Kantor Pertanahan  meragukan  kebenaran akta tersebut, maka perlu
disyaratkan    harus  ada  akta  hibah yang dibuat dihadapan PPAT  antara penerima hibah wasiat dengan pelaksana  wasiat.  Dengan  demikian
berarti  di  Kota  Bandar  Lampung Kepala  Kantor  Pertanahan  berperan mengambil  kebijakan  menentukan perlu  atau  tidaknya  dibuatkan  akta hibah dihadapan PPAT antara pelaksana  wasiat  dengan  penerima hibah wasiat.

## III. PENUTUP

## 3.1. Simpulan
1. Jika  memperhatikan  ketentuan Pasal  112  ayat  (1)  Peraturan Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 tahun 1997, bahwa  peralihan hak karena  hibah  wasiat,    tergolong peralihan  hak  karena  pewarisan. Akan  tetapi  jika  berdasarkan  alat bukti  peralihan,  yaitu  adanya alternatif pilihan alat bukti peralihan hak  yang dapat  dipakai sebagai  dasar  pendaftaran  hak, berarti mengakibatkan dapat melalui  SPOPP  pewarisan  dan dapat melalui SPOPP pemindahan hak  yaitu hibah. Hal ini  seperti  tercamtum  pada  Pasal
112 ayat (1) angka 3 huruf b dan c  Peraturan  Kepala  BPN  Nomor 3  tahun  1997,  walaupun  jika kalau dilihat dari waktu peralihan termasuk  pewarisan.  Tergolong peralihan hak karena pemindahan hak dalam hal  ini hibah,   apabila alat  bukti    peralihan  haknya berupa    Akta  PPAT  mengenai hibah yang dilakukan oleh pelaksana  wasiat  yang  telah ditetapkan. Pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat  tergolong  peralihan  hak karena  pemindahan  hak  melalui hibah,    jika  alat  bukti  pemberian hak  baik  akta  di  bawah  tangan
maupun  akta  hibah  wasiat  yang dibuat  notaris,  menurut  penilaian Kepala  Kantor  Pertanahan  isi akta pemberian hak karena hibah wasiat  tersebut  kurang  dipercaya atau meragukan. Dengan demikian berarti terhadap pendaftaran peralihan hak karena hibah  wasiat,    Kepala  Kantor Pertanahan dapat melakukan kebijakan  dalam  penentuan  alat bukti  peralihan  hak  yang  akan dipakai  sebagai  dasar  dalam pendaftaran  tanah  karena  hibah wasiat.  Alat  bukti  peralihan  hak akan menentukan Standar Prosedure  Operasi  Pengaturan dan Pelayanan yang akan dipakai.  Dalam  penentuan  alat bukti  peralihan  hak    tergantung dari  kepercayaan atau hasil penilaian Kepala Kantor Pertanahan  akan  nilai  kebenaran akta pemberian hak karena hibah wasiat tersebut. 2. Dampak adanya kebijakan
penilaian  dalam    penentuan alternatif  pilihan  prosedure,  di salah  satu  pihak  memang  tidak ada  kepastian  prosedure,  tetapi dilain  pihak  diharapkan  untuk mempermudah kesederhaan prosedure dalam rangka mewujudkan  azas  sederhana  dan azas  terjangkau,  namun  tetap harus  memperhatikan  asas  aman dalam pendaftaran tanah.
3. Sedangkan  mengenai  pencatatan pendaftaran peralihan hak kedalam daftar daftar pendaftaran tanah    terhadap    pendaftaran peralihan hak karena hibah wasiat  dilaksanakan  berdasarkan standar procedure operasi pengaturan dan pelayanan pemindahan hak. 3.2 Saran
Diharapkan sebagai upaya untuk menunjang pembaharuan pembangunan dan pembinaan hukum dikalangan  mayarakat  perlu    ada standar prosedure operasi pengaturan dan  pelayanan  yang  pasti  dan  jelas tentang  pendaftaran  peralihan  hak atas tanah karena hibah wasiat.
Diharapkan  Kantor  Pertanahan dalam  menilai  kebenaran  alat  bukti pemberian  hak,  baik  akta  hibah wasiat  di  bawah  tangan  atau    yang dibuat  oleh  notaris,  sebagai  dasar penentuan  alat  bukti  peralihan  hak berusaha mewujutkan kesederhanaan prosedure dalam arti tidak memberatkan masyarakat,  alat bukti peralihan  hak  tidak  perlu  sampai berupa  akta  PPAT  mengenai  hibah, karena  membuat  akta  hibah  akan memperpanjang waktu dan menambah biaya, sedangkan penerima  hibah  wasiat  belum  tentu orang mampu ekonominya. Diharapkan dalam memberikan penilaian  alat  bukti  pemberian  hak berusaha mewujudkan asas perlakukan  yang  sama  atau  asas persamaan  yang  berlaku  bagi  setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA
Effendi, Bachtiar. Pendaftaran Tanah  di  Indonesia  dan Peraturan  Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1983. Harsono, Boedi. Sejarah Pembentukan  UUPA,  Isi  dan Pelaksanaannya. Jambatan  : Jakarta, 1999. ..........................., Peraturan  Hukum Agraria di Indonesia Himpunan  Peraturan  Hukum Tanah ,  jambatan  :  Jakarta, 2002. Perangin,  Effendi, Pertanyaan  dan Jawaban tentang Hukum
Agraria .  Rajawali  :  Jakarta,
1986.
Prawirohamijoyo,  Soetejo. Hukum Waris .  Rinta  :  Surabaya,
1984.
Pitlo,  R. Hukum  Waris  Jilid  1.
Internusa : Jakarta, 1986. Suryo  Pratiknyo,  Hartono .  Hukum Waris Testamenter, Universitas  Gajah  Mada  : Yogyakarta, 1984. Soedewi  Macjchoen  Sofwan,  Sri. Hukum Perdata Hukum Benda .  Liberty  :  Yogyakarta. 1984.
Subekti,  R. Kitab  Undang  Undang
Hukum  Perdata .  Paradnya
Paramita. Jakarta : 1985. Sayekti, Sri. Hukum Agraria Indonesia . Universitas Lampung : Bandar Lampung, 2000. Saleh  K,  Wantjik. Hak  Anda  Atas
Tanah. Jakarta  :  Ghalia Indonesia, 1997.
................... Seri  Perpajakan  Pajak
Bumi dan Bangunan .  Jakarta
: Sinar Grafika, 200 Undang  Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Undang  Undang  Nomor  30  tahun 2004 tentang Notaries Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan  PP  Nomor  24 tahun 1997 Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor  1  tahun 2005 Tentang Standar Prosedure Operasi Pengaturan  dan  Pelayanan  di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional