## COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting
Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF PSAK 7 IN TRIPUTRA GROUP COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE

## ANALISIS PENERAPAN PSAK 7 PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN GRUP TRIPUTRA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Meyviva Isnaini Dewi 1 , Tasya Amanda 2 , Lia Uzliawati 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 1,2,3 5552210058@untirta.ac.id 1 , 5552210090@untirta.ac.id 2 , uzliawati@untirta.ac.id 3

## ABSTRACT
Related  party  transactions  in  the  company  may  lead  to  risks  related  to  conflicts  of  interest  and  financial manipulation. Some companies in Indonesia use transactions with related parties as a means to evade taxes or manipulate their financial outlook, ultimately damaging the integrity of capital markets and reducing investor confidence. Therefore, it is important for related parties to disclose their financial information. This research is to describe related parties, namely key management in the Triputra Group and compare the account balances of each  Triputra  Group  company  for  each  transaction  to  related  parties,  starting  from  transactions  for  trade receivables,  trade  payables,  sales  and  purchases  for  the  2019–2023  period.  This  research  method  uses  a qualitative descriptive approach, using data presented in the annual report. The subjects of this research are Triputra  Group  companies  listed  on  the  Indonesia  Stock  Exchange.  The  results  of  this  research  indicate  that Triputra  Group  companies  have  not  fully  disclosed  key  management  compensation.  Disclosure  of  key management improvements that clearly revealed only short-term work imbalances. Thus, this research highlights the  importance  of  compliance  with  PSAK  7  in  increasing  investor  confidence  and  capital  market  integrity  in Indonesia.
Keywords: Related Parties, PSAK 7, Intercompany Transaction

## ABSTRAK
Transaksi  pihak  berelasi  di  perusahaan  dapat  menyebabkan  risiko  terkait  dengan  konflik  kepentingan  dan manipulasi keuangan. Beberapa perusahaan di Indonesia menggunakan transaksi dengan pihak berelasi sebagai sarana  untuk  menghindari  pajak  atau  memanipulasi  tampilan  keuangan  mereka,  yang  pada  akhirnya  merusak integritas pasar modal dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak berelasi untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka. Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengungkapan pihak  berelasi  yaitu  manajemen  kunci  dalam  Grup  Triputra  dan  membandingkan  saldo  akun  masing-masing perusahaan Grup Triputra untuk setiap transaksi ke pihak-pihak berelasi, dimulai dari transaksi atas piutang usaha, utang usaha, penjualan, dan pembelian pada periode 2019–2023. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data yang tertera dalam annual report . Subjek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Grup Triputra yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Grup Triputra belum mengungkapkan secara lengkap atas kompensasi manajemen kunci.  Pengungkapan  atas  kompensasi  manajemen  kunci  yang  diungkapkan  secara  jelas  hanya  imbalan  kerja jangka  pendek.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  menyoroti  pentingnya  kepatuhan  terhadap  standar  akuntansi PSAK 7 dalam meningkatkan kepercayaan investor dan integritas pasar modal di Indonesia.
Kata Kunci: Pihak-Pihak Berelasi, PSAK 7, Transaksi antar Perusahaan

## PENDAHULUAN
Perusahaan-perusahaan di Indonesia seringkali memiliki struktur yang kompleks di mana grup perusahaan yang saling berhubungan terbentuk melalui  kepemilikan  saham  atau  keterkaitan
kepentingan  lainnya.  Hubungan  ini  dapat  terjadi antara  perusahaan  induk,  perusahaan  anak,  atau cabang  perusahaan,  menciptakan  apa  yang  dikenal sebagai  pihak-pihak  berelasi.  Grup  perusahaan  di Indonesia  umumnya  terdiri  dari  perusahaan  induk
yang memiliki saham mayoritas di perusahaan anak, serta  keterkaitan  kepentingan  antara  perusahaan induk  dan  anak  (Herliana,  2019).  Di  Indonesia, sebagian  besar  perusahaan  memiliki  grup perusahaan  karena  keterkaitan  kepentingan, kepemilikan  saham,  atau  hubungan  antara perusahaan  induk  dan  anak  perusahaannya, hubungan  terkait  dengan  perusahaan  juga  dikenal sebagai  pihak-pihak  yang  memiliki  hubungan khusus dengan perusahaan (Handayani, 2014).
Transaksi  pihak  berelasi  di  perusahaan dapat  menyebabkan  risiko  terkait  dengan  konflik kepentingan  dan  manipulasi  keuangan.  Menurut Masripah et  al .  (2015)  bahwa  pemegang  saham pengendali memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan operasi perusahaan, seringkali keputusan kebijakan perusahaan didasarkan pada kepentingan pemegang saham pengendali tetapi dapat merugikan pemegang  saham  non  pengendali.  Berdasarkan penelitian  oleh  Sitanggang  &  Firmansyah  (2021) bahwa  beberapa  perusahaan  di  Indonesia menggunakan  transaksi  dengan  pihak  berelasi sebagai  sarana  untuk  menghindari  pajak  atau memanipulasi  tampilan  keuangan  mereka,  yang pada  akhirnya  merusak  integritas  pasar  modal  dan mengurangi kepercayaan investor. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak berelasi untuk mengungkapkan informasi keuangan mereka.
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan Nomor  7  mengatur  pengungkapan  pihak  berelasi. Tujuan  dari  PSAK  ini  adalah  untuk  memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk mempertimbangkan  kemungkinan  bahwa  posisi keuangan  dan  laba  rugi  telah  dipengaruhi  oleh keberhasilan pihak-pihak berelasi serta transaksi dan saldo,  termasuk  komitmen,  dengan  pihak-pihak berelasi. Pengungkapan ini dibuat untuk meningkatkan transparansi hubungan dan transaksi perusahaan dengan pihak-pihak yang relevan karena hal  ini  dapat  mempengaruhi  penilaian  operasi perusahaan oleh pengguna laporan keuangan (Dresti & Fau, 2021). Selain  entitas  lain,  pihak  berelasi  adalah individu atau anggota keluarga dekat yang memiliki kontrol  bersama,  memiliki  kekuatan  besar,  dan personil manajemen kunci. Dalam kelompok usaha yang  sama,  seperti  asosiasi  atau  ventura  bersama, program  kompensasi  pascakerja  dari  salah  satu entitas  yang  dikendalikan  oleh  orang  yang  sama menyediakan  layanan  personil  manajemen  kunci. Sedangkan  pihak  yang  bukan  sebagai  pihak-pihak berelasi  yaitu  memiliki  direktur  atau  personil manajemen kunci yang sama, dua ventura bersama hanya karena mengendalikan bersama, penyandang dana,  serikat  dagang,  entitas  pelayanan  publik, instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, dan pelanggan,  pemasok,  pemegang  hak  waralaba, distributor atau agen umum. Transaksi dalam pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa
atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak- pihak  berelasi,  terlepas  apakah  ada  harga  yang dibebankan.  Item  yang  harus  diungkapkan  dalam transaksi  dengan  pihak  berelasi,  yaitu  jumlah transaksi,  jumlah  saldo,  penyisihan  piutang  ragu- ragu,  dan  beban  atas  piutang  ragu-ragu  atau penghapusan  piutang.  Beberapa  contoh  transaksi dengan  pihak  berelasi  yang  diungkapkan  adalah pembelian  atau  penjualan  barang,  pembelian  atau penjualan  properti,  penyediaan  atau  penerimaan jasa,  sewa,  pengalihan  riset  dan  pengembangan, pengalihan  di  bawah  perjanjian  lisensi,  pengalihan di  bawah  perjanjian  pembiayaan,  provisi  atas jaminan,  komitmen  untuk  melakukan  sesuatu  jika terjadi peristiwa khusus, dan penyelesaian liabilitas. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan pengungkapan pihak berelasi yaitu manajemen  kunci  dalam  Grup  Triputra    dan membandingkan  saldo  akun  masing-masing perusahaan Grup Triputra untuk setiap transaksi ke pihak-pihak  berelasi,  dimulai  dari  transaksi  atas piutang  usaha,  utang  usaha,  penjualan,  dan pembelian  pada  periode  2019–2023.  Alasan pemilihan objek penelitian ini karena Grup Triputra merupakan  salah  satu  perusahaan  konglomerasi  di Indonesia.  Praktik transfer  pricing membuat perusahaan  konglomerasi  menjadi  sektor  yang paling  rentan  terhadap  penggelapan  pajak. Perusahaan-perusahaan  yang  akan  diteliti  dalam Grup Triputra yaitu PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), dan PT Kirana Megatara Tbk (KMTR). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengungkapan  pihak  berelasi  dan transaksi  pihak  berelasi  dalam  sebuah  grup perusahaan  di  Indonesia.  Dengan  demikian, penelitian  ini  berharap  dapat  memberikan  manfaat bagi  pembaca  dan  pengguna  laporan  keuangan. Struktur penelitian ini meliputi bagian pendahuluan, tinjauan  pustaka,  metode  penelitian,  hasil  dan pembahasan, serta penutup.

## TINJAUAN PUSTAKA Pihak Berelasi
Berdasarkan PSAK 7, individu maupun entitas dikatakan  sebagai  pihak-pihak  berelasi  apabila memiliki hubungan dengan entitas yang menyusun laporan  keuangannya  (disebut  sebagai  "entitas pelapor" dalam pernyataan ini).
a. Individu  atau  anggota  keluarga  dekatnya dianggap  berelasi  dengan  entitas  pelapor jika:
I. memegang  pengendalian  serta berbagi  kontrol  atas  entitas pelapor;
II. memiliki dampak yang signifikan terhadap entitas pelapor; atau
III. personil  manajemen  kunci  dari entitas  pelapor  atau  entitas  yang mengendalikan entitas pelapor.
b. Sebuah  entitas  dianggap  berelasi  dengan entitas pelapor apabila sesuai dengan salah satu dari kriteria berikut:
I. Keduanya  adalah  bagian  dari kelompok  bisnis  serupa,  yang berarti entitas induk, entitas anak, dan  entitas  anak  lainnya  saling terhubung satu sama lain.
II. Salah  satu  entitas  merupakan entitas  asosiasi  atau  ventura bersama  dari  entitas  lain  (atau entitas  yang  terasosiasi  atau terlibat  dalam  ventura  bersama dalam  sebuah  kelompok  usaha, dan  entitas  lainnya  merupakan anggotanya).
III. Keduanya  merupakan  ventura bersama  yang  berasal  dari kesamaan pihak ketiga.
IV. Satu  entitas  berperan  sebagai ventura  bersama  dari  entitas ketiga,  sementara  entitas  lainnya merupakan entitas yang terasosiasi dengan entitas ketiga.
V. Entitas  tersebut  menyediakan program insentif pascakerja untuk kompensasi  yang  diberikan  oleh entitas  pelapor  atau  entitas  yang berelasi  dengannya.  Apabila entitas pelapor menjadi penyelenggara  program,  maka dianggap  bahwa  entitas  sponsor dan entitas pelapor juga memiliki hubungan. VI. Entitas yang memiliki pengendalian  bersama  dengan individu  yang  telah  disebutkan pada huruf (a).
VII. Individu  yang  disebutkan  pada huruf  (a)i  memegang  efek  yang signifikan  terhadap  entitas  atau merupakan  personil  manajemen kunci bagi entitas tersebut.
VIII. Entitas  atau  anggota  yang tergabung  dalam  kelompok  yang mana  entitas  tersebut  termasuk bagiannya,  memberikan  layanan manajemen  kunci  kepada  entitas pelapor  atau  dari  entitas  pelapor untuk entitas induknya.

## Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
Tujuan  dari  pengungkapan  pihak-pihak berelasi  dalam  PSAK  7  adalah  menjamin  akan pengungkapan  informasi  yang  cukup  untuk memperhatikan  peluang  akan  pengaruh  hubungan dengan pihak berelasi serta transaksi dan komitmen
yang  terkait  terhadap  posisi  keuangan  dan  hasil keuangan  dalam  laporan  keuangan  suatu  entitas. Dalam PSAK 7, kewajiban pengungkapan meliputi penjelasan  tentang  hubungan  antara  entitas  induk dan  anak  perusahaan  tanpa  memandang  terjadinya transaksi,  pengungkapan  sifat  hubungan  dengan pihak-pihak  berelasi,  detail  transaksi  dan  saldo terkait, informasi transaksi akan diungkapkan secara terpisah  berdasarkan  jenis  entitas,  dan  kompensasi untuk  personil  manajemen  kunci.  Entitas  tidak diwajibkan  untuk  melakukan  pengungkapan transaksi,  kewajiban,  dan  saldo  terkait  dengan transaksi  dengan  afiliasi  pemerintah  yang  berbagi kendali,  serta  entitas  lain  yang  terpengaruh  secara besar  oleh  pemerintah  yang  sama  seperti  entitas pelapor.  Pengecualian  berfungsi  atas  transaksi dengan  pemerintah  atau  entitas  yang  dikendalikan oleh pemerintah yang sama, di mana entitas hanya perlu menyebutkan instansi pemerintah ataupun biro yang  berelasi  dan  hubungannya  dengan  entitas pelapor, serta detail terkait transaksi-transaksi yang penting.

## Personil Manajemen Kunci
PSAK 7 menyatakan bahwa individu dapat dikatakan sebagai personil manajemen kunci apabila memiliki  wewenang  dan  komitmen  dalam perencanaan, pengarahan, dan mengontrol aktivitas suatu  entitas,  baik  dalam  waktu  kontan  maupun tidak  terlibat  langsung.  Ini  meliputi  direktur  dan komisaris,  baik  pelaksana  ataupun  non-eksekutif, dari  entitas  tersebut.  Entitas  diharuskan  untuk mengungkapkan  jumlah  dari  kompensasi  yang diterima personil manajemen kunci, serta rinciannya dalam  beberapa  kategori,  seperti  imbalan  untuk pekerjaan  yang  dilakukan  dalam  jangka  pendek, imbalan  setelah  pekerjaan  selesai,  imbalan  jangka panjang  lainnya,  kompensasi  pensiun,  dan penghargaan saham..

## Imbalan Kerja Jangka Pendek
Menurut Bruce Mackenzie (2012:211), imbalan kerja  jangka  pendek  dapat  didefinisikan  Sebagai imbalan kerja yang secara total akan diterima dalam periode  12  bulan  setelah  tanggal  pelaporan  ketika pekerja  telah  menyelesaikan  pekerjaannya  yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Imbalan jangka pendek  ini  mencakup  gaji,  tunjangan,  waktu  cuti, dukungan  medis,  kontribusi  pensiun,  dan  juga manfaat  lainnya  seperti  mengakses  fasilitas  atau pendanaan  untuk  aset  seperti  kendaraan,  tempat tinggal,  barang,  dan  layanan.  Pengakuan  imbalan kerja  jangka  pendek  dilakukan  ketika  karyawan memberikan  jasanya.  Pengakuan  ini  berdasarkan pada  perjanjian  kerja,  meskipun  perjanjian  kerja juga  bisa  bersifat  non-kontraktual,  terutama  dalam konteks pekerja lepas. Imbalan kerja jangka pendek dihitung  berdasarkan  perkiraan  jumlah  yang diharapkan,  tanpa  adanya  diskonto,  kemudian dibayarkan  untuk  imbalan  atas  jasa  yang  telah
diberikan. Elemen dari imbalan kerja jangka pendek dapat meliputi:
1. Gaji dan Upah Perusahaan  wajib  memberikan  upah,  gaji, maupun  kontribusi  jaminan  sosial  kepada karyawan.  Hal  ini  merupakan  bagian  dari imbalan kerja jangka pendek yang menjadi hak bagi karyawan yang sudah menyalurkan  tenaganya  ke  perusahaan. Imbalan tersebut disalurkan secara berkala, seperti  bulanan  atau  mingguan.  Menurut Pasal  27  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8 Tahun 1981, gaji dan upah terdiri dari:
a. Upah Pokok
Upah  pokok  merujuk  pada kompensasi primer yang diberikan  kepada  pekerja  sesuai dengan  jenjang  dan  kategori pekerjaan  yang  jumlahnya  telah diputuskan  melalui  kesepakatan antara pekerja dan karyawan.
b. Tunjangan tetap Tunjangan  tetap  merujuk  pada pelunasan yang dilakukan berkala terkait  dengan  tanggung  jawab kerja yang akan diserahkan secara rutin  kepada  pekerja  serta keluarganya,  di  mana  akan diberikan  secara  bersama  pada saat  penyerahan  upah  pokok. Tunjangan tetap mencakup berbagai bentuk, seperti tunjangan bagi  pasangan,  untuk  anak, menunjang kesehatan, dan tunjangan tempat tinggal.
c. Tunjangan tidak tetap Tunjangan  tidak  tetap  merujuk pada  penggajian  yang  terhubung dengan pekerja dan penyerahannya secara tidak teratur  kepada  tenaga  kerja  serta keluarganya, dan pembayarannya terpisah dengan penyerahan upah pokok.
2. Cuti Berimbalan Jangka Pendek
Menurut  Dwi  Martani  (2016:286),  cuti berbayar
jangka pendek dapat dikumpulkan  pada  saat  pengakuan  ketika pekerja  menyalurkan  jasa  yang  mampu memberikan  tambahan  hak  atas  cuti berbayar  di  masa  mendatang.  Sebaliknya, jika  pengakuan  cuti  berbayar  pada  saat terjadinya  cuti,  mengakibatkan  cuti berbayar  tidak  dapat  dikumpulkan. Perusahaan  memperkirakan  anggaran  dari cuti  berbayar  yang  terakumulasi  sebagai tambahan jumlah yang diestimasikan akan diberikan oleh perusahaan karena hak yang belum  dimanfaatkan  terkumpul  di  akhir periode pelaporan.
3. Program Bagi Laba dan Bonus Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No. SE-07/MEN/1990 tentang pengelompokan komponen upah dan pendapatan non-upah menjelaskan  bahwa  bonus  bukanlah komponen  upah,  akan  tetapi  merupakan pembayaran  yang  diterima  oleh  pekerja sebagai  perolehan  dari  laba  perusahaan, produksi  di  atas  target  rata-rata,  atau kenaikan  kapasitas  produksi.  Besaran pemisahan  bonus  disepakati  melalui perjanjian antara perusahaan dan pekerja.

## Imbalan Pascakerja
Menurut Dwi Martani (2016:289), imbalan pascakerja  adalah  kompensasi  yang  diberikan kepada  pekerja  setelah  menyelesaikan  masa  kerja mereka, selain dari pesangon. Menurut regulasi yang tertera  dalam  Undang-Undang  No.11  Tahun  1992 mengenai  Dana  Pensiun,  manajemen  imbalan pascakerja  layak  dilakukan  oleh  sebuah  lembaga independen  atau  dinamakan  Dana  Pensiun. Perusahaan  semata-mata  memberikan  kontribusi finansial kepada Dana Pensiun dalam bentuk iuran, sementara  pembayaran  imbalan  kepada  karyawan pensiunan akan diurus oleh Dana Pensiun tersebut. Pembukuan  mengenai  skedul  imbalan pascakerja  harus  dipisahkan  dari  pembukuan keuangan perusahaan yang memberikan pekerjaan, sehingga  terpisahnya  dana  tersebut  dengan keuangan  perusahaan  dan  dijaga  keamanannya untuk  kepentingan  karyawan  saat  mereka  pensiun. Undang-Undang No.11 Tahun 1992 juga mengacu oleh  prinsip  pendanaan,  yang  menegaskan  bahwa program  imbalan  pascakerja  harus  memperkuat pengelolaan  dana  secara  independen  dari  aset perusahaan,  guna  memastikan  ketersediaan  dana yang  memadai  untuk  membayar  hak  peserta. Perusahaan dilarang menyiapkan dana cadangan di dalam  perusahaan  sebagai  sumber  pembayaran imbalan  pascakerja.  Sebaliknya,  mereka  memiliki kebebasan  untuk  memutuskan  apakah  akan membentuk  dana  pensiun  atau  tidak,  berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan.

## Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Imbalan kerja jangka panjang lainnya atau yang  dikenal  sebagai other  long-term  employee benefits sesuai  dengan  PSAK  24,  merujuk  kepada imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah  akhir  periode  pelaporan  di  mana  pekerja memberikan  jasanya.  Jenis  imbalan  ini  mencakup cuti  besar  atau  cuti  sabatikal,  imbalan  jangka panjang  lainnya,  imbalan  cacat  permanen,  serta pembayaran  laba,  bonus,  dan  kompensasi  yang ditangguhkan (jika jumlahnya jatuh tempo lebih dari dua belas bulan pada akhir periode pelaporan).

## Imbalan Pemutusan Hubungan Kerja/Pesangon
Menurut PSAK 24, pesangon atau imbalan pemutusan hubungan kerja merujuk kepada imbalan yang harus dibayarkan sebagai hasil dari keputusan perusahaan  untuk  mengakhiri  hubungan  kerja sebelum usia pensiun normal pekerja atau keputusan pekerja untuk menerima tawaran perusahaan untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan tertentu.  Pihak  yang  mengakhiri  hubungan  kerja diwajibkan  untuk  memberikan  kompensasi  kepada pihak  lain  sebesar  gaji  pekerja  hingga  berakhirnya kontrak  kerja,  dan  pekerja  yang  terpengaruh  oleh pemutusan hubungan kerja tersebut dapat menerima kompensasi,  seperti  pesangon  (Taun  &  Nugraha, 2020). Ketentuan mengenai pesangon diatur dalam Pasal  40  Peraturan  Pemerintah  yang  menegaskan bahwa  pemberi  kerja  harus  membayar  pesangon, penghargaan  masa  kerja,  dan  penggantian  hak lainnya  yang  menjadi  hak  pekerja  dalam  kasus pemutusan hubungan kerja.
Dalam  PSAK  24,  perusahaan  dapat memiliki  kewajiban  untuk  membayar  atau menyediakan  imbalan  lain  kepada  pekerja  yang mengalami  pemutusan  hubungan  kerja,  sesuai dengan ketentuan hukum, kontrak kerja, kesepakatan dengan para pekerja atau perwakilannya, atau kewajiban konstruktif berdasarkan  praktik  usaha,  kebiasaan,  atau keinginan  atas  perlakuan  yang  adil.  Imbalan pemutusan  hubungan  kerja  umumnya  berbentuk pembayaran sekaligus, tetapi kadang pula mencakup juga  kenaikan  pensiun  atau  imbalan  pasca-kerja lainnya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung  melalui  program  imbalan  kerja,  serta pembayaran  gaji  hingga  akhir  periode  tertentu meskipun pekerja tidak lagi memberikan jasa yang memberikan manfaat ekonomis kepada perusahaan.

## Pembayaran Berbasis Saham
Pembayaran berbasis menggunakan saham diatur  dalam  PSAK  53,  yang  mengacu  pada transaksi pembayaran yang dilakukan menggunakan saham  sebagai  sarana  pembayaran.  PSAK  53 mengatur  mengenai  transaksi  pembayaran  dengan menggunakan  saham  yang  dapat  diselesaikan dengan  instrumen  ekuitas  atau  kas.  Perusahaan dapat  menawarkan  imbalan  kerja  kepada karyawannya  berupa  opsi  saham.  Pernyataan  ini mewajibkan  perusahaan  untuk  mencantumkan informasi  dalam  laporan  laba  rugi  dan  laporan keuangan  tentang  dampak  transaksi  kompensasi yang menggunakan saham sebagai dasar pembayaran,  termasuk  biaya-biaya  yang  terkait dengan memberikan opsi saham kepada karyawan.

## Konglomerasi
Konglomerasi  atau holding  company adalah korporasi besar atau perusahaan induk yang terdiri  dari  berbagai  perusahaan  dan  beroperasi  di berbagai  bidang  bisnis  dengan  perusahaan  induk
memiliki  saham  mayoritas  di  perusahaan- perusahaan  kecil  dan  masing-masing  perusahaan menjalankan  bisnis  terpisah  (Yasin  et  al,  2023). Setiap  perusahaan  konglomerasi  bertindak  sebagai kesatuan entitas ekonomi. Perusahaan yang pertama adalah suatu badan ekonomi yang secara bersama- sama mendukung kepentingan usaha konglomerasi, berperan sebagai pemimpin sentral dalam mengelola dan  mensinergikan  kegiatan  usaha  perusahaan- perusahaan  yang  berada  di  bawah  kewenangannya (Afdal & Tan, 2019). Konglomerasi adalah strategi diversifikasi yang digunakan oleh perusahaan besar untuk  memperluas  bisnisnya  ke  segmen  yang berbeda,  salah  satu  opsinya  adalah  dengan mendirikan  beberapa  anak  perusahaan  yang  bukan merupakan  bagian  dari  segmen  inti  perusahaan (Achmad & Indradewi, 2021).

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data yang tertera dalam annual report periode  2019–2023.  Data  yang  digunakan  pada penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang didapatkan  melalui  website  resmi  IDX,  yaitu www.idx.co.id.  Teknik  analisis  yang  dilakukan, yaitu dengan memeriksa data dan informasi terkait pihak berelasi serta transaksi dengan pihak berelasi yang  tercantum  dalam annual  report perusahaan sampel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis  Pengungkapan  Pihak-Pihak  Berelasi Perusahaan
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan Nomor  7  memerlukan  entitas  pelapor  untuk mengungkapkan  secara  menyeluruh  informasi terkait kompensasi kepada manajemen kunci untuk berbagai  kategori,  termasuk  imbalan  kerja  jangka pendek,  imbalan  pascakerja,  imbalan  kerja  jangka panjang  lainnya,  pesangon,  dan  pembayaran berbasis saham.

## A. Imbalan Kerja Jangka Pendek
Gaji,  tunjangan,  dan  bonus  yang diserahkan  kepada  personil  manajemen kunci  di  perusahaan-perusahaan  Grup Triputra termasuk komponen dari kompensasi  yang  diberikan  untuk  kinerja mereka dalam jangka waktu yang singkat. Berikut ini adalah detail dari imbalan kerja jangka pendek yang diterima oleh personil manajemen kunci mulai tahun 2019 hingga 2023.

## Tabel 1. Imbalan Kerja Jangka Pendek
Nama Perusahaa n Imbalan Kerja Jangka Pendek (dalam jutaan rupiah)
2019 2020 2021 2022 2023 PT Dharma Satya Nusantara Tbk 49.621 49.028 53.552 59.286 77.113 PT Dharma Polimetal Tbk - 37.493 36.390 41.207 51.727 PT Adi Sarana Armada Tbk 23.389 23.732 28.781 31.554 35.796 PT Kirana Megatara Tbk 12.434 13.349 20.761 16.636 16.706
Pada  tabel  di  atas,  imbalan  kerja jangka  pendek  dari  keempat  perusahaan Grup  Triputra  yang  dianalisis  tercantum, kecuali  PT  Triputra  Agro  Persada  Tbk. yang tidak mengungkapkan nilai tersebut. Pada CALK, tidak diuraikan secara detail dari  mana  imbalan  kerja  jangka  pendek untuk  anggota  manajemen  kunci  berasal, karena  hanya  disebutkan  bahwa  nilai tersebut  meliputi  gaji,  tunjangan,  dan bonus  tanpa  rincian  lebih  lanjut  terkait imbalan  kerja  jangka  pendek  lainnya misalnya  bonus,  fasilitas  tempat  tinggal, kendaraan,  dan  lainnya.  Detail  mengenai imbalan kerja jangka pendek yang personil manajemen kunci dapatkan selain dari gaji, tunjangan,  serta  bonus  tidak  dijabarkan dengan jelas.

## B. Imbalan Pascakerja
Dalam  CALK  dari  kelima perusahaan Grup Triputra yang dianalisis, tidak  ada  pengungkapan  tentang  imbalan pascakerja  pada  kompensasi  manajemen kunci.  Sedangkan,  PT  Dharma  Satya Nusantara  Tbk.  mengungkapkan  nilai imbalan pascakerja yang digabung bersama dengan  imbalan  jangka  panjang  lainnya tanpa  menguraikan  nilai  yang  sebenarnya dari keduanya.

## C. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Tabel 2. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya
Nama Perusahaan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya (dalam jutaan rupiah) 2019 2020 2021 2022 2023 PT Dharma Satya Nusantara Tbk 22.256 23.866 31.059 39.120 44.626
Berdasarkan  tabel  di  atas  hanya PT  Dharma  Satya  Nusantara  Tbk.  yang mengungkapkan  jumlah  imbalan  kerja jangka  panjang  lainnya  dalam  klasifikasi sendiri  sehingga  dapat  diketahui  nilai sesungguhnya  dalam  CALK.  Perseroan menyediakan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan yang telah bekerja untuk perusahaan  selama  suatu  periode  tertentu dan imbalan menjadi terutang pada tanggal tertentu.  Pada  PT  Triputra  Agro  Persada Tbk.    dan  PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk. mengungkapkan  adanya  imbalan  kerja jangka  panjang  lainnya  tetapi  nilai  yang diungkapkan dijumlahkan dengan imbalan kerja lainnya sehingga tidak diketahui pasti nilai  sesungguhnya  dari  imbalan  kerja jangka  panjang  lainnya.  Sedangkan  PT Dharma  Polimetal  Tbk.  dan  PT  Kirana Megatara  Tbk.  tidak  mengungkapkan informasi  imbalan  kerja  jangka  panjang lainnya.
D. Imbalan
Pemutusan Hubungan Kerja/Pesangon Dari  kelima  perusahaan  Grup
Triputra  yang  dianalisis,  tidak  terdapat pengungkapan imbalan pemutusan hubungan  kerja  atau  pesangon  dalam CALK kelima perusahaan.

## E. Pembayaran Berbasis Saham
Dalam  CALK  dari  kelima perusahaan  dalam  Grup  Triputra  yang dianalisis,  tidak  ditemukan  pengungkapan imbalan  kerja  berbasis  saham  pada kompensasi manajemen kunci.

## Analisis  Perbandingan  Transaksi  Pihak-Pihak Berelasi Perusahaan
Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan    saldo  akun  masing-masing perusahaan Grup Triputra untuk setiap transaksi ke pihak-pihak  berelasi.  Sesuai  dengan  PSAK  7, klasifikasi jumlah liabilitas dari dan tagihan kepada pihak-pihak berelasi dalam berbagai kategori seperti yang  ditentukan  dalam  PSAK  mengenai  informasi yang  akan  disajikan  baik  dalam  laporan  keuangan atau  Catatan  atas  Laporan  Keuangan.  Kategori  ini diperluas  untuk  memberikan  analisis  yang  lebih mendalam  terhadap  saldo  dari  pihak  berelasi  dan berlaku  untuk  transaksi  dengan  pihak-pihak berelasi.  Analisis  yang  dilakukan  dimulai  dari transaksi atas piutang usaha, utang usaha, penjualan, dan pembelian.
A. Piutang Usaha kepada Pihak Berelasi
Tabel 3. Piutang Usaha kepada Pihak Berelasi Nama Perusahaan Piutang Usaha (% dari Total Piutang Usaha) 2019 2020 2021 2022 2023 PT Triputra Agro Persada Tbk 0,04% - - - - PT Dharma Satya Nusantara Tbk 1,55% - - - - PT Dharma Polimetal Tbk - 0,01% 0,02% 0,05% 0,02% PT Adi Sarana Armada Tbk 0,03% 0,02% 0,05% 1,20% 0,95% PT Kirana Megatara Tbk 59,25% 74,96% 73,25% 78,59% 70,39% Berdasarkan  tabel  di  atas  kelima perusahaan menyampaikan dan mengungkapkan  piutang  usaha  dengan pihak-pihak  berelasi.  Pada  PT  Triputra Agro  Persada  Tbk.  di  tahun  2019, menyampaikan dan mengungkapkan piutang usaha mereka dengan pihak-pihak berelasi  perusahaan.  Perusahaan  ini mengungkapkan  analisis  tentang  lamanya piutang usaha, saldo penyisihan penurunan nilai  piutang  usaha,  serta  rincian  pihak- pihak  berelasi  yang  memiliki  piutang usaha.  Pada  tahun  2020–2023  tidak terdapat informasi transaksi terkait piutang usaha dengan pihak berelasinya dan hanya terdapat informasi transaksi piutang usaha dengan pihak ketiga perusahaan.
Pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk.  hanya  di  tahun  2019  yang  terdapat informasi  transaksi  terkait  piutang  usaha dengan  pihak  berelasinya.  Pada  tahun 2019,  perusahaan  ini  menyampaikan  dan mengungkapkan  piutang  usaha  dengan pihak berelasi. Perusahaan
mengungkapkan  analisa  umur  piutang usaha,  saldo  penyisihan  penurunan  nilai piutang usaha, serta rincian pihak berelasi yang memiliki piutang usaha.
Pada  PT  Dharma  Polimetal  Tbk. di  tahun  2019  tidak  terdapat  informasi transaksi  terkait  piutang  usaha  dengan pihak berelasinya. Perusahaan ini menyampaikan dan mengungkapkan piutang  usaha  dengan  pihak  berelasi  di tahun 2020—2023. Perusahaan
mengungkapkan  analisa  umur  piutang usaha,  saldo  penyisihan  penurunan  nilai piutang usaha, serta rincian pihak berelasi yang  memiliki  piutang  usaha.  Pada  tahun 2020—2022  perusahaan  mengungkapkan saldo  penyisihan  penurunan  nilai  piutang usaha  sedangkan  pada  tahun  2023 perusahaan  tidak  mengungkapkannya karena  manajemen  meyakini  bahwa  tidak ada  penurunan  nilai  pada  piutang  usaha pada  tanggal  31  Desember  2023,  maka
perusahaan  tidak  menyisihkan  cadangan untuk  kerugian  penurunan  nilai  atas piutang usaha. Piutang usaha pihak berelasi PT  Dharma  Polimetal  Tbk.  mengalami peningkatan  dari  tahun  2020—2022 sedangkan  pada  tahun  2023  mengalami penurunan sebesar 0,03%.
Pada PT Adi Sarana Armada Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan piutang  usaha  pihak  berelasi  pada  tahun 2019—2023.  Perusahaan  mengungkapkan analisa  umur  piutang  usaha,  saldo penyisihan penurunan nilai piutang usaha, serta  rincian  pihak-pihak  berelasi  yang memiliki piutang usaha. Berdasarkan tabel di  atas,  piutang  usaha  dengan  pihak berelasi  PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk. menunjukkan perubahan yang berfluktuasi.
Pada  PT  Kirana  Megatara  Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan piutang  usaha  pihak  berelasi  pada  tahun 2019—2023.  Perusahaan  mengungkapkan analisa  umur  piutang  usaha  dan  rincian pihak-pihak berelasi yang memiliki piutang usaha. Perusahaan ini tidak mengalokasikan  dana  untuk  cadangan kerugian  atas  kerugian  penurunan  nilai piutang  usaha  karena  manajemen  percaya bahwa pada tanggal 31 Desember 2019— 2023,  tidak  ada  kebutuhan  untuk melakukan  penurunan  nilai  atas  piutang usaha  mereka.  Manajemen  yakin  bahwa semua  piutang  usaha  dari  pihak  berelasi dapat  dipulihkan  sepenuhnya,  sehingga tidak  diperlukan  alokasi  cadangan  untuk piutang tersebut. PT Kirana Megatara Tbk. piutang  usaha  dengan  pihak  berelasi mengalami tren yang berfluktuasi.

## B. Utang Usaha kepada Pihak Berelasi
Tabel 4. Utang Usaha kepada Pihak Berelasi
Berdasarkan  tabel  di  atas,  PT Dharma  Polimetal  Tbk.  dan  PT  Kirana Megatara  Tbk.  tidak  mengungkapkan utang  usaha  pihak-pihak  berelasi  mereka. Dalam  CALK  perusahaan-perusahaan tersebut  tidak  terdapat  informasi  tentang
Nama Perusahaan Utang Usaha (% dari Total Utang Usaha) 2019 2020 2021 2022 2023 PT Triputra Agro Persada Tbk 0,51% 1,34% 1,47% 0,85% 0,16% PT Dharma Satya Nusantara Tbk 0,11% 1,09% 1,38% 0,39% 0,48% PT Dharma Polimetal Tbk - - - - - PT Adi Sarana Armada Tbk 14,22% 40,24% 53,33% 68,04% 0,43% PT Kirana Megatara Tbk - - - - -
transaksi  utang  usaha  mereka  kepada pihak-pihak berelasi perusahaan. Pada PT
Triputra Agro Persada Tbk. menyampaikan dan  mengungkapkan  utang  usaha  pihak- pihak berelasi. Perusahaan ini
mengungkapkan analisa umur utang usaha, persentase terhadap total liabilitas konsolidasian, serta rincian transaksi utang usaha kepada pihak-pihak berelasi perusahaan. Utang usaha pihak berelasi PT Triputra  Agro  Persada  Tbk.  mengalami peningkatan  dari  tahun  2019—2021  dan mengalami penurunan saat tahun 2022 dan 2023.
PT Dharma Satya Nusantara Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan utang usaha  pihak-pihak  berelasi  dari  tahun 2019—2023.  Perusahaan  mengungkapkan utang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi  yang  terkait  dengan  pembelian barang  dan  jasa.  Perusahaan  juga menyatakan  bahwa  perusahaan  tidak memberikan  garansi  atau  jaminan  atas utang  usahanya,  serta  mengungkapkan rincian transaksi utang usaha kepada pihak- pihak  berelasi.  Berdasarkan  tabel  di  atas, utang  usaha  pihak  berelasi  PT  Dharma Satya Nusantara Tbk. mengalami perubahan yang berfluktuasi.
Pada PT Adi Sarana Armada Tbk. menyampaikan dan mengungkapkan utang usaha pihak-pihak berelasi. Perusahaan ini mengungkapkan rincian umur utang usaha pihak  berelasi,  rincian  transaksi  utang usaha kepada pihak-pihak berelasi perusahaan,  serta  mengungkapkan  bahwa utang  usaha  tidak  dijamin  dan  tidak dikenakan bunga serta umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 1 hari sampai dengan 30 hari. Utang usaha pihak berelasi  PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk. mengalami peningkatan dari tahun 2019— 2022  dan  mengalami  penurunan  yang signifikan  pada  saat  tahun  2023  yaitu sebesar 67,60% atau Rp 65,35 miliar dari utang usaha pihak berelasi tahun 2022.

## C. Penjualan Neto kepada Pihak Berelasi

## Tabel 5. Penjualan Neto kepada Pihak Berelasi
Nama Perusahaan Penjualan Neto (% dari Total Penjualan Neto) 2019 2020 2021 2022 2023 PT Triputra Agro Persada Tbk 0,93% - - - - PT Dharma Satya Nusantara Tbk 0,004% - - - - PT Dharma Polimetal Tbk - 0,1% - 0,08% 0,04% PT Adi Sarana Armada Tbk 0,06% 0,05% 0,03% 0,03% 0,16% PT Kirana Megatara Tbk 53,59% 64,94% 64,05% 69,36% 65,09%
Dari  kelima  perusahaan  yang diteliti, seluruhnya mengungkapkan transaksi  penjualan  kepada  pihak  berelasi dan pihak-pihak berelasi terkait. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengungkapkan  saldo  penjualan  tiap masing-masing  pihak-pihak  berelasi.  PT Triputra Agro Persada Tbk. mengungkapkan transaksi penjualan dengan  pihak  berelasi  hanya  untuk  tahun 2019. Perusahaan mengungkapkan mekanisme  harga  penjualan  kepada  pihak berelasi,  di  mana  harga  penjualan disepakati  tergantung  jenis  produk  terkait yang mengacu pada harga pasar. Penjualan PT  Triputra  Agro  Persada  Tbk.  kepada pihak  berelasi  berasal  dari  penjualan  di dalam negeri.
PT Dharma Satya Nusantara Tbk. hanya mengungkapkan transaksi penjualan dengan  pihak  berelasi  untuk  tahun  2019 saja. Namun, perusahaan tidak memberikan detail yang memadai mengenai bagaimana harga ditetapkan dan persyaratan tertentu yang terkait. Informasi terkait  asal  usul  penjualan  kepada  pihak berelasi  juga  tidak  diungkapkan  oleh perusahaan.
PT  Dharma  Polimetal  Tbk.  tidak mengungkapkan transaksi penjualan kepada  pihak  berelasi  untuk  tahun  2019 dan  2021.  Perusahaan  juga  tidak memberikan  informasi  yang  memadai mengenai bagaimana harga ditetapkan dan berbagai persyaratan tertentu lainnya yang terkait.  Penjualan  kepada  pihak  berelasi mempunyai proporsi di bawah satu persen selama  periode  penelitian.  Penjualan kepada pihak berelasi terdiri atas penjualan domestik  dan  penjualan  ekspor.  Dari  sisi jumlah,  penjualan  kepada  pihak  berelasi mengalami  kenaikan  dari  tahun  2020  ke 2022,  sedangkan  jumlah  penjualan  untuk tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan. Namun  dari  sisi  proporsi  mengalami penurunan setiap tahunnya.
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk. mengungkapkan transaksi penjualan kepada  pihak  berelasi  mulai  dari  tahun 2019 hingga 2023, namun perusahaan tidak memberikan  informasi  yang  memadai mengenai  proses  penetapan  harga  dan apakah  terdapat  perjanjian  penjualan dengan  pihak-pihak  berelasi.  Perusahaan mengungkapkan secara terpisah mengenai transaksi penjualan kepada entitas sepengendali, entitas asosiasi, dan manajemen  kunci.  Dari  sisi  jumlah, penjualan kepada pihak berelasi
mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun  2023,  serta  dari  sisi  proporsi mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya meskipun  proporsi  masih  di  bawah  satu persen.
PT  Kirana  Megatara  Tbk.
mengungkapkan transaksi penjualan kepada  pihak  berelasi  mulai  dari  tahun 2019 hingga 2023. Perusahaan mengungkapkan  informasi  yang  memadai terkait  bagaimana  harga  ditetapkan  serta adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu  transaksi  dengan  pihak  berelasi dilakukan  dengan  kebijakan  harga  dan syarat  normal,  sebagaimana  dilakukan dengan pihak ketiga. Penjualan PT Kirana Megatara  Tbk.  kepada  pihak  berelasi berasal dari penjualan barang jadi karet dan penjualan barang jadi ribbed smoked sheet (RSS). Penjualan didominasi oleh penjualan  kepada  pihak  berelasi,  hal  ini terlihat  dari  proporsi  di  atas  lima  puluh persen. Dari sisi jumlah, penjualan kepada pihak  berelasi  mengalami  kenaikan  dari tahun  2019  sampai  2022,  dan  mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023.

## D. Pembelian  Persediaan  dan  Beban Produksi Lainnya dari Pihak Berelasi

## Tabel 6. Pembelian Persediaan dan Beban Produksi Lainnya dari Pihak Berelasi
Nama Perusahaan Pembelian Persediaan & Beban Produksi Lainnya (% dari Total Beban Pokok Penjualan) 2019 2020 2021 2022 2023 PT Triputra Agro Persada Tbk 0,2% 0,44% 0,62% 1,11% 0,62% PT Dharma Satya Nusantara Tbk 0,0001% 0,74% 1,31% 0,94% 0,49% PT Dharma Polimetal Tbk - - 7,6% 0,0003% 0,002% PT Adi Sarana Armada Tbk 5,7% 3,6% 3,84% 3,6% 4,7% PT Kirana Megatara Tbk 0,04% - - - - Dari  kelima  perusahaan  yang diteliti, seluruh perusahaan mengungkapkan transaksi pembelian persediaan dan pembebanan biaya produksi pada  beban  pokok  penjualan  yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi. Kelima perusahaan yang dianalisis tersebut juga melaporkan nilai pembelian persediaan dari setiap pihak-pihak berelasi.
PT Triputra Agro Persada Tbk. mengungkapkan  transaksi  pembelian  dari pihak  berelasi  selama  periode  penelitian. Perusahaan  telah  menyajikan  penjelasan yang  cukup  detail  mengenai  bagaimana harga pembelian disepakati dan persyaratan  tertentu,  yaitu  pembelian  dari
pihak berelasi dilandaskan oleh harga yang disetujui mengacu pada tipe produk terkait yang  merujuk  pada  harga  pasar.  Proporsi pembelian  dari  tahun  2019  hingga  2023 berkisar antara 0,62% dan 1,1% dari total beban pokok penjualan. Kenaikan pembelian  persediaan  dari  pihak  berelasi terjadi dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan  kemudian  menurun  secara  signifikan dari tahun 2022 hingga tahun 2023.
PT Dharma Satya Nusantara Tbk. juga  telah  mengungkapkan  transaksi pembelian  dari  pihak  berelasi  selama periode  penelitian.  Perusahaan  tidak memberikan informasi terkait detail terkait bagaimana  harga  pembelian  ditetapkan. Pembelian yang dilakukan secara keseluruhan  merupakan  pembelian  yang berasal  dari  lokal.  Dari  sisi  jumlah, pembelian mencapai puncaknya pada tahun 2021,  sejalan  dengan  proporsi  pembelian terhadap beban pokok penjualan.
PT  Dharma  Polimetal  Tbk.  pada tahun
2021–2023
mengungkapkan transaksi  pembelian  dari  pihak  berelasi, dan  tidak  mengungkapkan  transaksi tersebut  ketika  tahun  2019  dan  2020. Perusahaan tidak mengungkapkan informasi  terkait  cara  harga  pembelian ditetapkan.  Dari  sisi  proporsi,  pembelian mengalami  penurunan  yang  signifikan pada tahun 2022.
PT  Adi  Sarana  Armada  Tbk. mengungkapkan  transaksi  pembelian  dari pihak  berelasi  selama  periode  penelitian, akan tetapi tidak mengungkapkan prosedur pemutusan harga pembelian. Pembelian PT Adi  Sarana  Armada  Tbk.  berasal  dari pembelian  kendaraan.  Melihat  nominal pembelian  perusahaan  dari  pihak  berelasi mendapati pengurangan nilai dari 2019 ke 2020,  sedangkan  dari  2020  sampai  2022 mengalami  kenaikan  dan  kemudian  tahun 2023  mengalami  penurunan.  Dari  sisi proporsi, pembelian dari tahun 2019 hingga 2023  kisaran  mulai  dari  3,6%  dan  5,7% dari total beban pokok penjualan.
PT  Kirana  Megatara  Tbk.  pada tahun  2019  mengungkapkan  transaksi pembelian  dari  pihak  berelasi,  sedangkan tahun-tahun
berikutnya
tidak mengungkapkan informasi tersebut. Transaksi  pembelian  pihak  berelasi  PT Brahma  Binabakti  yang  membeli  bahan baku dari PT Djambi Waras.

## PENUTUP
Perusahaan-perusahaan  Grup  Triputra yang  dianalisis  dalam  penelitian  ini  belum sepenuhnya  menyajikan  kompensasi  manajemen
kunci  secara  menyeluruh.  Pengungkapan  atas kompensasi  manajemen  kunci  yang  diungkapkan secara  jelas  hanya  imbalan  kerja  jangka  pendek, sedangkan  imbalan  kerja  jangka  panjang  lainnya hanya  diungkapkan  oleh  PT  Dharma  Satya Nusantara Tbk. Untuk imbalan pascakerja, imbalan pemutusan  hubungan  kerja  atau  pesangon,  dan pembayaran berbasis saham tidak diungkapkan oleh kelima  perusahaan.  Secara  keseluruhan,  penyajian informasi tentang imbalan kerja jangka pendek telah menampilkan  nilai  nominal  yang  eksplisit  dalam CALK.  Akan  tetapi,  detail  mengenai  sumber  dari jumlah beban kompensasi bruto belum diungkapkan dengan jelas.
Keterangan  serta  data  yang  dipakai  pada penelitian ini terbatas karena berdasarkan data dan informasi  perusahaan-perusahaan  Grup  Triputra saja,  menyebabkan  tidak  merepresentasikan keadaan sebenarnya dari pengungkapan pihak-pihak berelasi  bagi  seluruh  entitas  konglomerasi  yang berada  di  Indonesia.  Untuk  penelitian  berikutnya, disarankan  agar  mempertimbangkan  penggunaan data dan informasi dari perusahaan atau sektor lain. Selain  itu,  alih-alih  hanya  mengandalkan  data  dari laporan tahunan perusahaan sebagai sumber utama, penting  untuk  memperhatikan  bahwa  hal  ini  dapat memunculkan  subjektivitas  atas  hasil  yang didapatkan.  Sebagai  langkah  tambahan,  penelitian berikutnya dapat melibatkan informan dari praktisi dan  akademisi  guna  memperoleh  perspektif  yang lebih  luas  dan  mendalam,  sehingga  analisis  yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  A.  S.,  &  Indradewi,  A.  A.  (2021). Hubungan Hukum Antar Perusahaan dalam Sistem  Perusahaan  Grup  Ditinjau  dari Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007
Tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal  Usm Law Review, 4 (2), 470-483. doi:10.26623/jurl.v4i2.3912
Afdal,  W.,  &  Tan,  C.  (2019).  Hubungan  Hukum
Pekerja  dan  Keberlakuan  Peraturan Perusahaan dalam Perusahaan Konglomerasi. Journal of Judical Review, 21 (02),
168-181.
doi:10.37253/jjr.v21i2.676
Dresti,  A.,  &  Fau,  D.  P.  (2021).  Analisis Perbandingan Pengaruh Pengungkapan dan Transaksi  Pihak  Berelasi  terhadap  Nilai Perusahaan pada Sektor Properti. Jurnalku,
1 (2), 70-84. doi:10.54957/jurnalku.v1i2.17 Gracia,  J.,  &  Sandra,  A.  (2022).  Pengaruh  Pajak Penghasilan  Badan,  Ukuran  Perusahaan, Tax  Heaven  Country,  dan  Kualitas  Audit terhadap  Agresivitas  Transfer  Pricing.
Wahana  Riset  Akuntansi,  10 (1),  56-68. doi:10.24036/wra.v10i1.116696
Handayani,  I.  R.  (2014).  Analisis  Pengaruh Pembelian  dan  Penjualan  kepada  Pihak Berelasi dan Tidak Berelasi terhadap Laba Bersih  pada  Industri  Otomotif  dan Komponennya. MIX:  Jurnal  Ilmiah Manajemen,  4 (1),  1-11.  Diambil  kembali dari http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.ph p/Jurnal_Mix Helena, R., & Firmansyah, A. (2018). Pengungkapan  Pihak-pihak  Berelasi  pada Perusahaan-perusahaan Salim Group yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Online  Insan  Akuntan,  3 (2),  185-196. doi:101.255.92.196/index.php/JOIA/articl e/view/1035 IAI.  (2015). Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  24  Tentang  Imbalan  Kerja. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. IAI.  (2015). Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan  53  Tentang  Pembayaran Berbasis  Saham. Jakarta:  Ikatan  Akuntan Indonesia. IAI.  (2015). Pernyataan  Standar  Akuntansi Keuangan 7 Tentang Pengungkapan Pihak Berelasi  Revisi  2015. Jakarta:  Ikatan Akuntan Indonesia. Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Nomor  40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas. Jakarta: Sekretariat Negara. Indonesia,  M.  K.  (1990). Surat  Edaran  Menteri Tenaga  Kerja  Nomor:  SE-07/MEN/1990 Tentang  Pengelompokkan  Upah. Jakarta: Kementerian  Ketenagakerjaan  Republik
Indonesia. Indonesia,  P.  R.  (1981). Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Perlindungan  Upah. Jakarta:  Pemerintah Republik Indonesia. Indonesia,  P.  R.  (1992). Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana  Pensiun. Jakarta:  Pemerintah Republik Indonesia. Mackenzie, B. (2012). IFRS for SMEs untuk Usaha Kecil  Menengah  atau  Entitas  Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta Barat: Indeks. Martani,  D.,  &  dkk.  (2016). Akuntansi  Keuangan Menengah  Berbasis  PSAK. Jakarta: Salemba Empat.
Masripah, V. D., & Fitriasari, D. (2015). Pengaruh Pemegang  Saham  Pengendali  terhadap Penghindaran  Pajak. Simposium  Nasional Akuntansi XIX , 1-23. Sitanggang, R., & Firmansyah, A. (2021). Transaksi dengan Pihak Berelasi dan Praktik Transfer Pricing  di  Indonesia. Jurnal  Pajak  dan Keuangan, 2 (2), 34-52. doi:10.31092/jpkn.v2i2.1180
Taun, T., & Nugraha, A. (2020). Penerapan Hukum dalam  Pemutusan  Hubungan  Kerja  dan
Kebijakan  Bank  terhadap  Debitur  yang Terdampak  Pandemi  Covid-19. Batuls Civil  Law  Review,  1 (1),  24-32a. doi:10.47268/ballrev.v1i1.422 Yasin, M., Bramatyo, D., Damayanti, J., & Baihaqi, M.  I.  (2023).  Pengaruh  Merger  dan Konglomerasi terhadap Penilaian Industri.
Menawan: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi, 1 (6), 246-254.
doi:10.61132/menawan.v1i6.103