## MANAJEMEN PERUBAHAN KOMUNIKASI PARTAI POLITIK NEW WAVE: SEBUAH STUDI ETNOGRAFIS DI PARTAI PSI JAWA BARAT
Virza Utama Alamsyah, Poltak Sinaga, Gracia Ugut, Edison Hulu
DRM Program, Universitas Pelita Harapan
Jakarta, Indonesia
e-mail: virzautama@outlook.com

## Abstrak
Studi  ini  bertujuan  untuk  menjawab  bagaimana  laju  Partai  Solidaritas  Indonesia  (PSI)  di  Jawa  Barat  dalam menjalankan  strategi  komunikasi  politiknya  berbeda  dengan  PSI    di  DKI  Jakarta,  hal  ini  menjadi  sebuah  fenomena menarik  karena  sejatinya  Jawa  Barat  berbatasan  langsung  dengan  DKI  Jakarta.  Riset  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  Etnografi untuk menemukan dan menggambarkan dinamika partai guna meningkatkan performa komunikasi politik  PSI  di  Jawa  Barat.  Berdasarkan  hasil  penelitian  didapati  bahwa  manajemen  komunikasi  politik  new  wave terdapat  dalam  tubuh  PSI  Jawa  Barat.  Pendekatan  tiga  hal  penting  yakni  kultur-nilai,  coaching  oleh  ketua  dan  sikap progresif-dinamis  anak  muda  membuat  PSI  Jawa  Barat  mendapati  posisi  politik  yang  berbeda  dalam  konstetasi  di Jawa barat
Kata kunci: Komunikasi Politik, Manajemen Perubahan, PSI

## NEW WAVE POLITICAL PARTY COMMUNICATION MANAGEMENT: AN ETHNOGRAPHIC STUDY IN PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

## Abstract
This  study  aims  to  answer  how  the  pace  of  the  Indonesian  Solidarity  Party  (PSI)  in  West  Java  in  implementing  its political  communication  strategy  is  different  from  the  PSI  in  DKI  Jakarta,  this  is  an  interesting  phenomenon  because West Java is actually directly adjacent to DKI Jakarta. This research  uses a qualitative ethnographic approach to find and describe party dynamics in order to improve the performance of PSI political communication in West Java. Based on the research results, it was found that the new wave political communication management was present in the body of the West Java PSI. The approach of three important things, namely culture-values, coaching by the chairman and the progressive-dynamic attitude of young people  made PSI West Java find a different political position in the West Java constellation.
Keywords : Change Management , Political Communication, PSI

## PENDAHULUAN
Dinamika  partai  politik  diwarnai  oleh  perbedaan persepsi  dan  pandangan,  sebagaimana  sebuah organisasi  yang  sarat  dengan  diversitas  partai politik  selalu  diisi  dengan  jual-beli  ide  dan gagasan.  Partai  politik  tentunya  memegang  teguh nilai  dan  ideologi  yang  diusung  sehingga
pergerakan  partai  politik  akan  selalu  mengarah pada  atribut  atribut  socio-culture  yang  berusaha diwujudkan  oleh  parpol tersebut. Jika  kita  melihat selama  dua  daswarsa  terakhir  terjadi  perubahan yang cukup signifikan pada partai partai bernuansa Islam, image parpol  religi  yang  terkesan  mulia ini perlahan bergerak  kea  rah  pragmatis  (  Syamsuadi, Zamhasari,  Hartati,  &  Trisnawati,  2020).  Lebih
lanjut  lagi  romantisme  partai  politik  pada  acuan historis  tidak  lagi  menjadi  jaminan  bahwa  partai tersebut  memiliki  gambaran  dan  persepsi  public yang  baik,  berkaca  pada  kasus  korupsi  yang menimpa sejumlah partai religi membuat sejumlah parpol tidak lagi menggunakan pilihan komunikasi yang  sama.  Dalam  40  tahun  terakhir,  Indonesia menghadapi periode-periode yang berbeda, dimulai dengan rezim otoriter Soeharto pada tahun 1966. Dalam studi yang dilakukan Gazali,Hidayat, dan  Menayang  (2009)      bahwa  pada  periode tersebut  rezim  Suharto  menjadi  pusat  interaksi antara  media,  ekonomi,  masyarakat  sipil,  dan pemerintah  itu  sendiri.  Di  bawah  tekanan  politik rezim,  disiplin  akademis  komunikasi  politik  yang mulai  tumbuh  berkembang  lambat  di  Indonesia. Masa  reformasi,  yang  telah  membentuk  lanskap politik,  sosial,  dan  budaya  Indonesia  sejak  1998 telah  menciptakan  pemerintahan  yang  lebih terbuka,  demokratis,  tetapi  juga  lemah  secara politik.  Namun,  pada  saat  yang  sama.  Masyarakat sipil  Indonesia,  pasar  ekonominya,  dan  media massa  telah  berkembang  pesat.  Seperti  yang diharapkan,  periode  waktu  ini  juga  memberikan lahan  subur  untuk  penelitian  komunikasi  politik. Kajian  yang  dihimpun  tidak  hanya  menunjukkan peningkatan  yang  signifikan  pada  kuantitas  kajian penelitian yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 1998,  tetapi  juga  peningkatan  keragaman  topik yang diteliti. Topik-topik baru ini mencakup kajian hukum media dan kebebasan pers, struktur industri media, isu-isu keagamaan, konflik antar partai dan berbagai kelompok sosial dan budaya di Indonesia, dan, tentu saja, pemilu dan kampanye.
Lalu  bagaimana  dengan  partai  partai  yang bernafaskan nasionalisme, sejarah memang mencatat bahwa partai nasionalis seringkali keluar menjadi kampiun dalam hal electoral, namun yang menjadi  catatan  adalah  tidak  ada  partai  yang memiliki  hegemoni  yang  kuat  setelah  era reformasi.Menarik  untuk  melihat  misalnya  apa yang  terjadi  pada  Partai  Nasdem,  partai  ini mencatat hasil electoral yang baik pada tahun 2019 yang  lalu.  Merujuk  pada  studi  yang  ditulis  oleh Sakti,  Hamdi,  dan  Kurniawan  (2020)    Nasdem sebenarnya  memilih  jalur  konvensional  yakni
menempuh jalur populis, dimana strategi komunikasi  politik  mereka  yakni  menggunakan asosisasi  positif  dari  calon  presiden  yang  mereka dukung  yakni  Presiden  Joko  Widodo.  Yang dilakukan  Nasdem  bukan  tanpa  hitung  hitungan yang  jelas,  mereka  meyakini  bahwa  sosok  seperti Presiden  Joko  Widodo  yang  merupakan  media darling  akan  memberikan  kontribusi  dalam  hal menyumbang  suara  konstituen  ke  lumbung  suara Nasdem.
Dalam  teori  komunikasi  dasar  kita  mengenali tiga  hal  penting  yakni  : sender,  media  dan receiver. Partai politik dalam menjalankan strategi komunikasi  politik  nya  selalu  bersandar  pada  dua hal  pertama  yakni  siapa  actor  yang  akan  bersuara dan  pesan  apa  yang  dipakai  dalam  komunikasi politik  tersebut.  Hart  (2020)  menulis  sebuah  studi yang menggambarkan bagaimana populisme adalah cara efektik yang bisa dilakukan oleh actor actor  politik  untuk  berselancar  dan  memecah ombak  popularisasi  politik.  Contoh  sederhana  nya ada  pada  kasus  kampanye  politik  Prabowo Subianto  yang  terus  menerus  menyuarakan keadilan  sosial  bagi  rakyat  yang  saat  itu  terpecah dalam polarisasi politik, hasilnya cukup signifikan meskipun  kalah  dalam  pilpres  2019  Gerindra meraup  suara  yang  cukup  tinggi  dan  ada  dalam posisi  yang  menguntungkan  dalam  parlemen. Demikian, sekarang. Apakah populisme itu sendiri merupakan  kekuatan  positif  untuk    melakukan perubahan atau ancaman bagi demokrasi? Populisme  dapat  meningkatkan  representasi  dan memberikan  suara  kepada  kelompok  warga  yang tidak  merasa  didengar  oleh  elit  politik  saat  ini. Praktik populisme berpeluang memperluas perhatian  untuk  isu-isu  yang  tidak  menjadi  berita utama.  Populisme  dapat  juga  memobilisasi kelompok  orang  yang  merasa  terpinggirkan  dari sistem  politik.  Populisme  lebih  jauh  dapat meningkatkan  daya  tanggap  sistem  politik  dengan membuat para aktor dan partai lebih menyelaraskan kebijakan mereka dengan
"keinginan rakyat". Populisme mungkin merupakan  peringatan  yang  disruptif  bagi  para pemegang  kekuasaan,  dan  mendorong  refleksi berkala  atas  perilaku  dan  elitisme  mereka.  Meski
begitu,  populisme  mungkin  membawa  sisi  buruk atau  memiliki  konsekuensi  negatif  langsung  bagi demokrasi liberal .Populisme mungkin mengekang hak minoritas.
Populisme dapat menggunakan mandat elektoral untuk mengikis institusi independen yang dianggap  sebagai  batu  penjuru  demokrasi  liberal seperti  pengadilan  atau  media  bebas.  Populisme mungkin  mengarah  pada  tribalisme  politik,  yang menghalangi  wacana  sipil  dan  melemahkan kompromi  politik  ( De  Vreese,  C.  H.,  Esser, Aalberg,  Reinemann,  &  Stanyer,  J.  ,2018). Terlepas  dari  debat  publik  yang  berkembang  dan penelitian  akademis  tentang  populisme,  sedikit yang  telah  ditulis  tentang  motif  emosional  dan rasional  para  pemilih  yang  mengikuti  rangkaian gagasan  populis.  Dengan  kata  lain,  pengetahuan tentang  fondasi  mikro  populisme  (Hawkins,  Read, &  Pauwels,  2017)  masih  minim.  Meskipun  benar bahwa  banyak  sarjana  memiliki  teori-teori  maju yang  membantu  menjelaskan  mengapa  para pemimpin  dan  partai  populis  menjadi lebih  sukses dalam  beberapa  dekade  terakhir  di  negara-negara di  seluruh  dunia,  sebagian  besar  teori  ini  tidak secara langsung terkait dengan populisme, melainkan  dengan  fenomena  lain  yang  pada prinsipnya mengarah pada dukungan yang tumbuh untuk  kekuatan  populis.  Hal  ini  terutama  berlaku dalam debat Eropa tentang populisme, yang hingga saat  ini  sebagian  besar  difokuskan  pada  jenis kekuatan populis yang sangat spesifik: sayap kanan radikal populis .Faktanya, teori paling umum yang dikemukakan  dalam  diskusi  Eropa  berguna  untuk menjelaskan  keberhasilan  dan  kegagalan  pemilu dari  partai  politik  baru  secara  umum  daripada kekuatan populis pada khususnya.Perlu digarisbahwahi  bahwa  populisme  dan  media adalah  satu  keterikatan  dimana  populisme  ini hanya  bisa  dihantarkan  melalui  media  yang  tepat. Saluran  komunikasi  adalah  jalan  agar  populisme ini  dapa  dituai  keuntungkan  elektoralnya  oleh pelaku politik.
Sebagaimana  diuraikan  di  atas  bahwa  saluran komunikasi  merupakan  sarana  politik  yang  dapat memberikan  kemudahan  bagi  setiap  individu  atau kelompok dalam melaksanakan dan
menyampaikan  pesan  serta  tujuan  yang  ingin dicapai.  Disini  saluran  komunikasi  politik  dibagi menjadi  tiga  bagian,  yang  pertama  adalah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara individu dengan individu lain atau individu dengan kelompoknya.  Saluran  utama  dalam  komunikasi interpersonal  terdiri  dari  dua  keluarga  dan  teman atau  lingkungan.  Komunikasi  kedua  organisasi; komunikasi  yang  menggabungkan  sifat-sifat  yang terkandung dalam komunikasi massa serta komunikasi  antarpribadi.  Komunikasi  organisasi dapat terdiri dari partai politik, lembaga keagamaan,  kelompok  kerja  dan  kelompok  atau berbagai  bentuk  organisasi  lainnya.  Ketiga  adalah komunikasi  massa.  Komunikasi  massa  adalah komunikasi  yang  dapat  melibatkan  individu dengan khalayak atau kelompok kepada massa atau khalayak.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa komunikasi massa termasuk dalam kegiatan media massa.  Seperti  penyampaian  berita  politik  atau mempengaruhi  khalayak  terhadap  sesuatu  atau sekedar  informasi  Messenger  yang  lebih  baik. Ketiga saluran di atas memiliki peran yang sangat besar  dalam  penyampaian  komunikasi.  Oleh karena itu, komunikator berperan dalam penyampaian informasi dan pesan yang disampaikan. Persoalannya,  media  kontemporer yang  terkontaminasi  kepentingan  politik-ekonomi dan cenderung menampilkan model-model propoganda  dan  pengaturan  persepsi  publik terhadap  peristiwa  atau  isu  tertentu.  Konsentrasi kepemilikan  media  berpengaruh  pada  skala individu  maupun  komunitas.  Bukan  hanya  karena penguasaan  frekuensi  aktual  dianggap  domain publik  dan  sumber  daya  alam  yang  terbatas dimonopoli  tetapi  juga  fungsi  media  sebagai penyedia  beragam  ide,  pandangan  dan  informasi juga  sebagai  saluran  penyampaian  opini  publik yang penting bagi demokrasi pun terganggu. Selain itu,  pluralisme  budaya  yang  semestinya  terwujud dalam konten media juga berpotensi terhalang oleh setting  homogen.  Gambaran  kondisi  media  ini hanyalah  contoh  kecil  dari  dinamika  pendukung demokrasi  di  Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  melihat  wadah  partisipasi  masyarakat  yang telah  berkembang.  Fenomena  ini  menjadi  lebih
kompleks ketika perkembangan terakhir menunjukkan  media  massa  yang  terkonvergensi dengan  dukungan  internet  memimbulkan  opini public yang bias dan liar. Mengapa sebagian orang lebih  suka  membicarakan  hal-hal  politik  daripada yang lain? Kepentingan politik adalah kecenderungan  untuk  terlibat  dalam  segala  hal yang bersifat politik. Fenomena ini biasanya terjadi pada  saat  seseorang  berada  dalam  taraf  sebuah temaja  atau  awal  mulai  beranjak  dewasa.  Tidak banyak  ilmuwan  politik  yang  memperhatikan perkembangan  kognisi  dan  perilaku  politik  dalam pertumbuhan  manusia,  studi  ini  dibuat  sebagai sesuatu  yang  penting  karena  urgensi  untuk menggambarkan  kepentingan  politik  yang  disusun melalui media komunikasi yang terbarukan.
Populisme  akan  bergantung  pada  penggunaan karakteristik  konten  dan  fitur  gaya  komunikasi  , seseorang  dapat  membedakan  jenis  populisme yang berbeda dengan memisahkan jenis populisme berdasarkan  referensi  dan  seruan  kepada  rakyat, seberapa  besar  menyuarakan  anti-elitisme,  dan penguatan  antar  kelompok.  Populisme  permukaan hanya  mencakup  rujukan  dan  himbauan  kepada rakyat  dan  dorongan  perlindungan  pada  kelompok luar,  sedangkan  populisme  anti-elitis  mencakup rujukan  dan  himbauan  kepada  rakyat  dan  anti- elitisme.  Akhirnya,  pada  tataran  yang  paling rendah  adalah  populisme  kosong  yang  hanya mencakup  referensi  dan  himbauan  kepada  rakyat. Revolusi digital dan perubahan populisme memiliki kemungkinan untuk mengubah komunikasi politik dan partisipasi, serta kepemimpinan  dan  komunikasi  organisasi  secara umum.  Saluran  komunikasi  merupakan  alat sekaligus sarana untuk memperlancar penyampaian pesan.  Pesan  di  sini  bisa  berupa  simbol-simbol seperti  pembicaraan,  gambar,  maupun  tindakan. Atau bisa juga melakukan kombinasi simbol untuk menghasilkan  cerita,  foto  (still  picture  atau  film), juga pementasan drama. Alat yang dimaksud disini tidak  hanya  sebatas  media  mekanik,  teknik,  dan alat  untuk  bertukar  lambang,  tetapi  manusia  sejati manapun bisa berfungsi sebagai saluran komunikasi.  Jadi,  alih-alih  saluran  komunikasi  itu berbagi  pemahaman  tentang  siapa  yang  berbicara
dengan  siapa,  tentang  apa,  dalam  keadaan bagaimana, sejauh mana dapat dipercaya. Political Communicator, siapapun dia dan apapun jabatannya,  melalui  proses  komunikasi  dengan struktur formal aliran pesan dan nonformal menuju sasaran  (komunikan)  yang  berada  di  berbagai lapisan  masyarakat.  Dalam  komunikasi  politik, saluran  atau  media  disini  dapat  diartikan  sebagai alat atau sarana yang digunakan oleh Komunikator dalam  menyampaikan  pesan  politik  (Cangara, 2009)
De Sio dan Weber (2020) menunjuk engagement pada social media dapat merefleksikan bagaimana  parpol  tersebut  diposisikan  di  benak calon  voters.  Setelah  parpol  membentuk  public opinion, maka parpol akan mengkalkulasi electoral risk dan  akan  menentukan  strategi  populis  apa yang  akan  membuat  performa  electoral  mereka meningkat.  Sebuah  fenomena  unik  pun  muncul partai  politik  yang  baru  biasanya  akan  kesulitan dalam mendulang suara dan kepercayaan masyarakat.Jika  tolok  ukurnya  adalah  lolos parliamentary threshold tentu tidak ada parpol baru yang  lolos  pada  2019  lalu,  namun  jika  memakai kita  perkecil  pada  persepsi  dan  kepercayaan  akan parpol  baru,  nama  Partai  Solidaritas  Indonesia (PSI)  mencuat  diantara  parpol  parpol  baru  yang ada.  Jika  menilik  dari  ideologi  dan  impresi  yang coba dihadirkan PSI di media media yang ada PSI bukan saja memainkan isu populis melainkan juga „menjual‟ kepemudaan  dan  sifat  progresif  yang mendobrak  praktik  politik  lama  (Moneter  & Susanto,  2020).  Hasilnya  tak  main  main  di  DKI Jakarta Elektabilitas PSI menduduki peringkat atas yakni  nomor  dua  dalam  sebuah  survey,  Hal  ini menandakan  piawainya  PSI  dalam  melancarkan komunikasi  politik.  Sayangnya  hal  ini  tidak berlaku di Jawa Barat, agresifitas politik PSI Jawa Barat  tidak  setajam  PSI  Jakarta.  Lewat  fenomena itulah  mengapa  studi  ini  ditulis,  agar  riset  ini  bisa menjawab hal tersebut sekaligus dapat menggambarkan  proses  dinamika    komunikasi politik PSI di Jawa Barat.

## METODE
Dalam menyelesaikan pertanyaan riset yang sudah di  paparkan  sebelumnya  peneliti  menggunakan pendekatan kualitatif karena metodologi penelitian kualitatif  bersifat  induktif  dan  berfokus  pada makna;  Pendekatan  ini  dapat  menggali  hasil  yang berbeda  dengan  tujuan  yang  berbeda,  hal  ini mencerminkan  dasar  ontologis  dan  epistemologis yang  berbeda  pula.  Berakar  pada  sosiologi  dan antropologi, etnografi adalah salah satu pendekatan kualitatif awal dan berkaitan dengan pembelajaran tentang orang, berbeda dengan mempelajari orang, melalui  pencelupan  dalam  populasi  asli.  Etnografi tradisional  dicirikan  oleh  pengamatan  mendalam terhadap  kelompok  individu,  menyadari  pengaruh konteks  sejarah  dan  budaya  pada  interaksi  sosial. Proses  terlibat  dalam  konteks  dunia  nyata  dan analisis  rinci  memungkinkan  peneliti  untuk menemukan  dan  mendeskripsikan  kompleksitas dan  nuansa budaya  bersama  dari  dunia  sosial,  dan untuk  menafsirkan  makna  fenomena  yang  diteliti. Menjelajahi  organisasi  di  tingkat  makro  dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang proses, aktivitas, dan praktik melalui observasi dan keterlibatan peneliti dengan peserta dan pengaturan.  Meskipun  telah  dikatakan  bahwa etnografi adalah murni metode pengumpulan data, secara  epistemologis  etnografi  adalah  tentang keterlibatan dalam budaya untuk melihat, mempelajari,  dan  menafsirkan  realitas  dengan melibatkan  peserta,  baik  secara  terang-terangan maupun  terselubung  di  lingkungan  alaminya. (Jones & Smith,2017)
Bangunan  etnografi  yang  kaya  dari  paruh pertama  abad  ke-20  membuat  para  peneliti kualitatif mengidentifikasi pola umum kepemimpinan  yang  kemudian  mempengaruhi teori  evolusi  kepemimpinan  di  kemudian  hari. Salah satu perbedaan penting adalah bahwa antara status yang diperoleh (taken), yang dicapai melalui keterampilan  dan  persaingan  individu,  dan  status yang  asal  mula  (granted),  yang  diberikan  kepada individu berdasarkan kualitas yang telah ditentukan termasuk usia, jenis kelamin, pernikahan, dan kekerabatan . Posisi kepemimpinan yang dicapai (taken) lebih umum di masyarakat  kecil,  otonom,  berbasis  kerabat,  dan
oleh  karena  itu  lebih  berpengaruh  pada  teori evolusi  kepemimpinan,  sedangkan  posisi  yang dianggap  lebih  umum  di  masyarakat  yang  lebih besar dan lebih kompleks (Lewis, 1974), dan oleh karena  itu  sering  dianggap  mencerminkan  proses evolusi budaya. Riset ini menggunakan dasar dasar kembali  ke  para  pemikir  besar  yang  mengilhami asal-usul komunikasi politik, ada satu alur menarik di  dalam  teori  ini.  Setiap  orang  berkontemplasi dengan  kekuatan  sosial  yang  terkait  dengan kebangkitan  masyarakat  modern-transisi  dari tatanan  rasional  hukum  tradisional  ke  masyarakat yang  modern,  berbasis  lembaga  publik.  Struktur sosial-modern  yang  muncul  akan  membuat  riset riset seperti ini memahami aliran pengaruh melalui hubungan antara kelompok dan sistem status yang memberi  isyarat  bagaimana  orang  belajar  dari orang  lain  tentang  ide  dan  mode  apa  yang  harus diadopsi.
Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif  yakni  Political  Etnography  sebagaimana mana  Tilly  (2007)  menulis  hanya  dengan pendekatan inilah fenomena politik bisa dijelaskan secara art maupun science. Studi  etnografi  politik menggunakan kemampuan ini melalui keterlibatan mereka  melalui  dua  bentuk  kekuasaan  yang signifikan  dan  saling  terkait,  Kedua  hal  tersebeut menekan  gerakan  demokrasi  dan  sebagian  besar tetap diabaikan dalam catatan umum tentang peran publik  dari  ilmu  politik.  Bentuk  pertama  adalah kalsifikasi  debat  politik  yaitu,  kecenderungan pengambil  keputusan  dan  aktor  publik  lainnya (termasuk  ilmuwan  sosial)  untuk  menjaga  agar peristiwa  politik  tetap  ada  pada  koridor  moral, sehingga membatasi peluang bagi gerakan demokrasi  untuk  menyuarakan  gagasan  yang kontroversial.  Misalnya,  dalam  debat  tentang kepentingan kelompok marjinal, pendukung politik dan ilmuwan sosial sering kali memperkuat seruan untuk  persatuan  yang  mengkalsifikasi  anggapan kesamaan  dalam  kelompok-kelompok  ini  dan, akibatnya,  hal tersebut menekan pada titik dimana ketidaksetaraan  terjadi  secara  intragroup  (Forrest, 2017).
Selanjutnya  riset  ini  menggunakan  alur maju bertahap yang digagas oleh Spradley, dimana
peneliti  memiliki  lima  tahap  untuk  dapat menyelesaikan dan menjawab pertanyaan riset ini. Yakni  memilah  milah  teknik  pengambilan  data, kemudian  secars  sistematik  menjalani  langkah demi  langkah  dalam  penelitian,,  menjaga  asas orisinalitas atau tidak adanya manipulasi data , dan mengintrepretasi  hasil  penelitian  dalam  koridor etika  demi  membuahkan  solusi  pada  pada permasalahan  penelitian.  Riset  ini  bertempat  dan dilangsungak  di  kota  Bandung,  tepatnya  di  kantor DPW  Jawa  Barat  Partai  Solidaritas  Indonesia. Alasan  penggunaan  situs  atau  tempat  ini  adalah tempat  itu  adalah  pusat  kegiatan  dan  pergerakan
komunikasi  politik  PSI  Jawa  Barat.  Objek penelitian  ini  adalah  budaya  dan  mekanisme manajemen  ide  juga  isu  dalam  pergerakan komunikasi politik PSI Jawa Barat. Budaya  dalam PSI  inilah  yang  akan  mejelaskan  pergerakan komunikasi  politik  PSI  Jawa  Barat.  Peneliti menggungakan  observasi,  wawancara  dan  juga dokumentasi  sebagai  teknik  pengambilan  data. Dengan menggunakan peneilitian model alur maju bertahap maka dapat digambarkan melalui gambar 1.1.  dibawah  ini  alur  penelitian  kualitatif  yang dijalani oleh penulis.
Sumber : Penelitan 2021 Gambar 1.1. Alur Penelitian
Penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik keabsahan data melalui perpanjangan pengamatan , pengamatan yang dikonfirmasi (face validation) , dan  triangulasi  waktu.  Sehingga  ketiga  hal  ini akan  meyakinkan  peniliti  bahwa  data  yang diperoleh sudah
cukup untuk dapat
dintrepretasikan dan menjawab pertanyaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Phase 6
Penulisan Etnografi Menjelaskan Kultur/Budaya  Manajemen Komunikasi politik
Phase 5
Analisis Tema Budaya
Budaya Manajemen Ide Komunikasi Politik Phase 4 ( Dimensi Kontras)
Analisis Kompensial
Kategori berdasarkan Domain
Phase 3 ( Manajemen Ide) Analsis Taksonomi Semantik , Peran pencakup dan tercakup Phase 2 Analsis Domain Orang yang Bersinggungan dengan kepemimpinan komunikasi politik Phase 1 Menentukan Informan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
Studi  di  masa  awal  oleh  Converse  (1964),  karya terbaru  oleh  Banda  (2016),  dan  banyak  studi  di antaranya  telah  membahas  cara-cara  di  mana warga  negara  mengatasi  asimetri  informasi  yang intrinsik  dengan  politik  —  yaitu,lakonisme  dan ketidakjelasan  politisi.  Para  peneliti  umumnya setuju  bahwa  warga  negara  memiliki  dua  pilihan berikut  yang  mereka  inginkan  (Kuklinski  & Hurley  1994;  Lau  dan  Redlawsk  2006):  (1) mencurahkan  waktu  mereka  untuk  belajar  lebih banyak  tentang  siapa  yang  akan  mereka  pilih  (2) membuat kesimpulan dari informasi terbatas yang tersedia  di  media.  Meskipun  peluang  pertama memiliki  daya  tarik  demokrasi  yang  besar, peluang  tersebut  juga  tampak  ideal  dan  tidak realistis  (Darmofal  2005).  Tentu  saja,  warga negara dapat mengambil keputusan idealis setelah mereka  mencari  informasi  tambahan,  serta mampu menavigasi. Namun, benar-benar melakukan  navigasi  akan    memakan  waktu  dan karenanya jarang  terjadi.  Sebaliknya,  warga  lebih cenderung mencoba meniru pengambilan keputusan  yang  praktis,  misalnya,  dengan mengambil  isyarat  yang  diberikan  oleh  politisi dan  menyimpulkan  komponen  yang  hilang. Isyarat  semacam  itu  dapat  didefinisikan  sebagai potongan  kecil  informasi,  yang  disajikan  baik secara  lisan  atau  visual  dan  disematkan  oleh politisi  (atau  ahli  strategi  mereka)  dalam komunikasi  mereka  (Baker,2009;  Banda,2016). Rata-rata, ada bukti bahwa warga biasanya hanya menggunakan  tiga  sampai  lima  isyarat  saat membuat penilaian (Hastie & Dawe, 2009). Studi ini  dimulai  daris  sebuah  statement  yaitu keterpaparan  warga  terhadap  isyarat  terbukti menimbulkan efek substansial pada hasil politik.
Pemahaman  komunikasi  politik  harus dikaitkan  dengan  sosialisasi  politik.  Interaksi dengan  komunikasi  politik  antara  anggota legislatif  dan  masyarakat  dalam  sistem  politik akan menciptakan ruang pidato yang lebih dalam. Kontak  langsung  antara  anggota  legislatif  dan lembaga  politik  dapat  mempengaruhi  sikap  dan perilaku politik individu dan kelompok baik untuk tetap  setia  atau  mendukung  sistem  politik
pemerintah  atau  partai  politik  atau  malah memposisikan  diri  sebagai  oposisi.  Pemasaran politik  menjadi  hal  terendah  yang  ada  dalam komunikasi  politik.  Perspektif  sosialisasi  politik ini  menunjukkan  bahwa  pengalaman  sosialisasi dapat mempengaruhi perilaku politik di kemudian hari.  Lebih  lanjut  lagi  sosialisasi  sebagai  proses interaksi  sosial.  Interaksi  inilah  yang  kemudian menjadi  sumber  untuk  memperoleh  pengetahuan, sikap,  nilai,  dan  perilaku  yang  esensial  bagi partisipasi  aktif  dalam  masyarakat  guna  memilih dan berpartisipasi dalam kegiatan politik.
Penelitian  menunjukkan  bahwa  media tradisional  membentuk  gambar  elit,  biasanya berlebihan dengan simbolisme seperti yang ada di film  (misalnya  Fiske  1994;  Callaghan  &  Schnell 2005;  Johnson-Cartee  2005;  Ekström  2006). Lanskap politik "medialized", yang berarti bahwa partai  dan  politisi  menyesuaikan  diri  dengan tuntutan  media  dan  jurnalis  (Asp  1986;  Schultz 2004;  Strömbäck  2009).  Namun  di  media  sosial, pengirim bertanggung jawab atas fotonya sendiri, tidak  ada  filter  yang  ditangani  oleh  jurnalis (Saldago  &  Strömbäck  2011).  Singkatnya,  jelas kita  sedang  memasuki  titik  balik  penting  lainnya tidak  hanya  dalam  teknologi  komunikasi  tetapi dalam  struktur  sosial  dan  pembentukan  identitas yang  mempengaruhi  perilaku  khalayak.  Beberapa ahli  telah  memberi  tahu  kita  tentang  peralihan momen kita saat ini. Bimber (2003) menggambarkan  peran  perubahan  teknologi informasi untuk penyampaian pesan dan organisasi sosial yang mempengaruhi keseimbangan  kekuasaan  dalam  masyarakat. Schudson (1998) telah meneliti interaksi luas dari proses politik, sistem komunikasi, dan gaya warga negara yang muncul yang mempengaruhi konsumsi  dan  respon  terhadap  komunikasi.  riset yang lebih teoritis pada tingkat ini diperlukan, dan itu  harus  mencakup  perspektif  demokrasi  yang lebih luas di mana untuk memahami '' efek efek '' yang  lebih  besar.  Jika  tidak,  kita  sedang  menuju era  baru  perdebatan  yang  membingungkan  atas temuan  yang  serupa  dengan  yang  ada  di  era sebelumnya.  Pada  bagian  berikut,  riset  ini menyarankan beberapa pertimbangan untuk
memikirkan  kembali  perubahan  sikap  paryai, pesan,  dan  teknologi  penyampaian  dalam  proses komunikasi politik.
Peneliti  memulai  observasi  di  ruangan pengurus  DPW  PSI  Jawa  barat,  karena  asumsi peneliti  bahwa  segala  ide  tentang  pergerakan partai  politik  harus  dimulai  di  ruangan  ini. Kepemimpinan  menjadi  hal  pembeda  dalam penelitian  ini,  merujuk  pada  Indriyani  (2020) bahwa  peran  pemimpin  politik  dalam  memberi warna dan edukasi pada member parpolnya adalah nyata,  Disinlah  para  pemimpin  politik  menyirami anggotanya  bukan  saja  dengan  ideologinya  tetapi juga  arahan  tentang  seberapa  keras  pergerekan politik  itu  harus  dibuat.  Hembusan  visi  ini  juga yang  mencipatakan  sebuah  kultur  pembentukan identitas pengurus. Menyambung pengaruh kepemimpinan  kita  dapat  melihats  sebuiah evidence-based  dari  studi  yang  dilakukan  oleh Linley dan Minhas (2011) dimana dikatan bahwa pemimpin  yang  efektif  adalah  pemimpin  yang mampu  mengenali  pengikutnya  dan  menemukan kelebihan di dalam hal ini adalah pengurus DPW PSI  Jawa  Barat.  Lebih  jauh  lagi  Linley  dan Minhas menjelasakan bahwa kepemimpinan yang efektif  dapat  mengaktifkan  fitur  coaching,  dalam hal ini pemimpin partai meluangkan waktu bukan saja untuk mengarahkan tetapi membagi nilai nilai sehingga  terbentuklah belief  system yang  sama pada  partai  politik  tersebut.  Dinamika  proses edukasi  dari  sang  ketua  ke  para  pengurus  inilah yang menjadi cikal bakal pola manajemen isu PSI
Jawa Barat. Seperti yang diungkapkan oleh ketua PSI Jawa Barat Furqan,
“Saya sudah menjadi aktivis bertahun tahun, dan setelah  proses  politik  yang  panjang  saya  ingin PSI  menjadi  platform  perjuangan  untuk  rakyat. Saya  ingin  benar  benar  memastikan  bahwa  yang ikut saya adalah orang orang yang berpihak pada rakyat.  Taruh  kata  cendikiawan  seperti  kamu ingin  terlibat  dalam  politik  praktis,  saya  ingin kamu  memiliki  spirit  yang  sama  dengan  saya bahwa  saya  berjuang  benar  benar  untuk  rakyat, tak  terhitung  biaya  tenaga  yang  sudah  saya keluarkan  karena  saya  bena  benar  ingin  terjadi perubahan di masyarakat.“
Jika  menilik  pada  penrnyataan  ketua  PSI Jawa  Barat,  maka  jelas  bahwa  PSI  adalah pertaruhan  besar  bagi  niat  mulia  Furqan  untuk merubah  nasib  rakyat  yang  nyata-nyatanya  sulit lepas  dari  efek  buruk  kebijakan  pemerintah  yang salah sasaran.  Perihal ini memperkuat studi yang dilakukan  oleh  Haddad  dan  Hijran  (2017)  yang menyatakan  bahwa  kepemimpinan  politik  yang bernuansa  sunda  yang  mengedepankan  pemimpin sebagai  inspirator  ditemukan  juga  pada  tubuh partai  PSI  Jawa  Barat,  Furqan  yang  kerap  disapa dengan sebutan Bro Furqan mengimplementasikan  nilai  nilai  budaya  pada kepemimpinan  politiknya.  Hal  ini  terlihat  dalam penegasan sikap PSI Jawa Barat yang keras dalam menyampaikan  posisi  politiknya  namun  tidak meninggalkan  adab  dalam  menyampaikan  kritik sosial.
Sumber : PSI Jawa Barat, 2020 Gambar 2 Coaching Session oleh Ketua
Peneliti  melakukan  beberapa  interview atau  wawancara  dengan  pengurus  pengurus  yang berkenaan  dengan  manajemen  komunikasi  politik PSI Jawa Barat. Peneliti mendapat nilai nilai yang dibagikan  oleh  ketua  partai  linier  dengan  sikap para  pengurus  tersebut.  Hal  ini  terdapat  pada pernyataan  Bro  Bayu  (  merujuk  kebiasaan  PSI untuk  menyebut  Bro  dan  Sis  kepada  sesame anggota partai)
“  Menjadi  seorang  aktivis  pasti  saja  ujung ujungnya  ke  parpol,  jujur  saja  kenapa  saya  mau masuk  PSI  ya  karena  Bro  Furqan  yang ngeyakinin saya kalo PSI  pas buat jadi platform yang  tepat  untuk  memperjuangkan  suara  suara
ketidakadilan. Di PSI wajib hukumnya menyuarakan  suara  minoritas,  makanya  saya rasa partai ini satu visi lah sama saya. “ Dalam  Riset  ini  setidaknya  ada  tiga    hal  penting yang  ditemukan  peneliti  yakni Micro  Social Capital atau modal sosial mikro yang dibawa oleh Bro  Furqan  seetelah  menjalani  aktivis  selama bertahun  tahun.  Hal  kedua  adalah  kesengajaan yang dilakukan oleh Bro Furqan dalam memimpin yakni  mengcoaching  para  pengurus  komunikasi politik  PSI  Jawa  Barat.  Dan  hal  ketiga  yang timbul  sangat  sering  pada  penelitian  ini  adalah kultur  progresif  dari  PSI  yang  memayungi  sikap politik pengurus partai.
Sumber : Penelitian ,2021 Gambar 3. Skema Temuan Penelitian
Namun jika membandingkan denga apa yang ada pada  PSI  Jakarta  terdapat  beberapa  perbedaan yaitu pada pola pengambilan keputusan komunikasi  politik  pada  Jawa  Barat  lebih  lambat karena  ada  proses  verifikasi  pesan  yang  berlipat lipat,  tujuan  nya  agar  pesan  politik  tersebut  tidak disalah  artikan  oleh  masyarakat.  Hal  ini  juga sebenarnya  terkait  pada  adab  yang  dipegang  oleh ketua  Furqan  untuk  menjaga  jangan  sampai  hati nurani  rakyat  tidak  terluka  dengan  pernyataan politik  PSI  Bawa  Barat  apabila  pernyataan
tersebut bersifat sensitive. Ini dapat dijumpai pada pesan  politik  PSI  Jawa  barat  yang  menolak  tegas sikap  intoleran  tetapi  tidak  memusuhi  komunitas muslim  tertentu,  dalam  hal  ini  kebijaksanaan ketua  dipandang  sangat  vital  dalam  menjaga posisi  politik  PSI  di  Jawa  Barat.  Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media tradisional  membentuk  gambar  elit,  biasanya berlebihan dengan simbolisme seperti yang ada di film.  Lanskap  politik  "medialized",  yang  berarti bahwa  partai  dan  politisi  menyesuaikan  diri
Budaya /
Kultur Partai yang progresif Kreatifitas dan Progresifisme Kader Muda Manajemen Integritas dalam Komunikasi Politik PSI Coaching Ketua DPW
dengan  tuntutan  media  dan  jurnalis  sangat  cocok dengan  temuan  riset  ini  dimana  pimpinan  PSI Jawa barat memediasi figur dan media dalam satu platform  (  Strömbäck  2004).  Namun  di  media sosial,  pihak  pengelola  bertanggung  jawab  atas fotonya  sendiri,  tidak  ada  filter  yang  ditangani oleh jurnalis.
Seperti  yang  diidentifikasi  dalam  studi sebelumnya  tentang  kepemimpinan  politik  dan media sosial, konsep personalisasi sangat penting. Dapat dikatakan bahwa personalisasi dapat dilihat sebagai salah satu cara membangun kepemimpinan;  politisi  dapat  membangun  diri mereka  sendiri  dengan  cara  yang  dipersonalisasi atau  dengan  cara  yang  kurang  dipersonalisasi. Politik  telah  dipersonalisasi  sebagai  konsekuensi dari  mempopulerkan  politik  citra  diri  di  mana batas  antara  politik  dan  pribadi,  publik  dan pribadi, telah dikaburkan Seperti yang dinyatakan oleh  van  Santen  dan  van  Zoonen  (2010),
personalisasi  tidak  memiliki  konseptualisasi tunggal  tetapi  biasanya  dihubungkan  dengan pergeseran  dari  fokus  pada  institusi  politik, organisasi  dan  kebijakan  menjadi  konsentrasi pada  politisi  sebagai  individu  dengan  kehidupan pribadi  dan  emosi  (van  Santen  &  van  Zoonen 2010  ). Media  sosial  adalah  alat  yang  berguna untuk  memungkinkan  politisi  menampilkannya dengan  cara  yang  dipersonalisasi.  Melalui  media ini  politisi  dapat  memilih  bagaimana  dia  ingin menampilkan  dirinya  dan  sejauh  mana  dia  ingin mengungkapkan  dirinya  sebagai  individu  yang privat  dan  personal  (Enli  &  Skogerbø  2013;  Enli &  Thumin  2012).  Melalui  media  ini  jarak  antara politisi  dan  warga  negara  menyempit  yang memfasilitasi  perasaan  kedekatan  dengan  politisi sebagai  individu,  dan  cara  berkomunikasi  yang lebih personal di internet-based media memperkuat  perasaan  ini  ( Kruikemeier,  Van Noort, Vliegenthart, & De Vreese,2013 ).
Sumber : Galajabar.com ,diakses pada 6 april 2021 Gambar 3. PSI dan Media
Proses  manajemen  komunikasi  politik yang  lambat  inilah  yang  menyebabkan  PSI  Jawa Barat  tidak  seagresif  PSI  DKI  Jakarta.  PSI  Jawa Barat  Jauh  dari  isu  isu  kontroversial.  Dinamika jual  beli  ide  seputar  pembuatan  opini  publi  di  di
PSI  Jawa  Barat  benar  benar  harus  diperhatikan karena  lingkungan  politik  Jawa  Barat  yang  tidak sekosmopolitan DKI Jakarta. Pemahaman populisme  sebagai  ideologi  yang  diartikulasikan secara diskursif oleh aktor politik dan aktor media
menjembatani  dialektika  yang  ada  dari  ilmu politik  dan  ilmu  komunikasi.  Dari  sudut  pandang komunikasi  politik  yang  berbeda,  fokusnya sekarang  bergeser  dari  apa  yang  merupakan ideologi populisme ke bagaimana ia dikomunikasikan.  Dari  perspektif  yang  berpusat pada  komunikasi  ini,  penekanannya  adalah  pada pesan-pesan  populis  sebagai  ―fenomena  seperti itu‖ yang independen dan tidak lagi pada keluarga atau  tipe  politisi  partai  tertentu.  Dengan populisme  "sebagai  konten,"  Studi  ini  mengacu pada  komunikasi  publik  dari  komponen  inti ideologi populis (seperti orang-sentrisme dan anti- elitisme)  dengan  serangkaian  pesan  atau  bingkai utama  yang  khas.  Dengan  populisme  "sebagai gaya,"  riset  ini  merujuk  pada  fakta  bahwa  pesan- pesan  yang  mengekspresikan  ideologi  populis  ini sering  dikaitkan  dengan  penggunaan  serangkaian karakteristik  elemen  gaya  presentasi.  Dalam perspektif  ini,  populisme  dipahami  sebagai  fitur komunikasi  politik  daripada  karakteristik  aktor pengirim pesan. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada  kontribusi  unik  dari  proses  komunikasi untuk  "membangun"  gagasan  populis,  dan  pada gaya  komunikatif  yang  secara  sistematis  terjadi bersamaan dengannya.
Melalui  diskursus  partai,  kader  partai yang  bertugas  pada  media  menjadi  ―sepaham‖ dengan gaya populis yang dikehendaki oleh ketua DPW  PSI  Jawa  Barat.  Fenomena  unik  ini  yang menjadikan PSI Jawa Barat berbeda dengan DPW PSI  yang  lain.  Hal  ini  terlihat  dari  tanggapan seorang kader yakni Bro Lukman.
“Gaya  politik  pragmatis  yang  diusung  oleh  bro ketua  memang  menjadikan  kita  berbeda,  setelah rapat  koordinasi  dengan  pusat  saya  merasakan bahwa DPW Jawa Barat memiliki cara tersendiri untuk  dekat  dengan  rakyat  tanpa  menghilangkan esensi nilai dari PSI itu sendiri”
DPW  PSI  menyadari  bahwa  social  trust amat  berharga  pada  konstetasi  politik,  hal  ini memberikan sebuah kesadaran politik maka sesuai tagline  yang  diusung  oleh  PSI „hadir  dan  kerja bagi  rakyat‟  , PSI  selalu  menyatakan  kehadiran partai lewat simbol simbol populis-pragmatis. Hal ini wajar menilai bahwa daerah Jawa Barat masih
sarat  dengan  polarisasi  politik  yang  tajam  ,  dan identitas politik memainkan peran vital di provinsi ini.  Sebut  saja  pada  konstetasi  politik  pilkada yakni pemilihan gubernur Jawa Barat lalu dimana Ridwan  Kamil  yang  keluar  sebagai  pemenang meraih  tiket  sebagai  Gubernur  dengan  margin yangtidak  terlalu  dominan.  Tentu  saja  ada perdebatan  dalam  hal  ini,  semisal  alasan dikarenakan  saat  itu  calon  gubernur-wakil gubernur  dibanjiri  lebih  dari  dua  pasang  namun harus  dicermati  bahwa  hal  ini  juga  yang menandakan dinamika politik di jawa barat sangat cair  dan  dinamis  namun  juga  mengerucut  pada ‗kubu politik‘. Kondisi unik inilah yang memaksa PSI  Jawa  Barat  untuk  bergerak  agak  berbeda dengan  PSI  DKI  Jakarta, selain  kontur  politiknya yang cukup distinctive , kreatifitas PSI Jawa Barat diuji  sampai  titik  ekstrem.  Aplikasinya  sangat jelas PSI Jawa Barat tidak boleh hanya bermain di level  ‗ public  image‟ atau  pencitraan  belaka,  PSI Jawa Barat membutuhkan impresi yang jauh lebih kuat  dari  hanya  sekedar  gambaran  partai nasionalis yang pluralis.
Inti  dari  definisi  Manajemen  komunikasi politik  ini  adalah    menemukan  bagaimana  para pemilih  memahami  spektrum  politik  PSI  Jawa Barat  ?  Mengingat  sentralitas  media  sebagai penghubung utama antara aktor politik dan publik, sungguh  mengherankan  begitu  sedikit  perhatian akademisi yang tuidak memberikan ruang diskusi pada  persimpangan  antara  media  dan  populisme pramatis.  Banyak  upaya,  khususnya  dalam  ilmu politik, telah dilakukan untuk memahami mengapa  partai  populis  berhasil  meraih  sukses dalam  pemilu.  Namun,  komunikasi  yang  dinilai sebagai  elemen  kunci  dari  fenomena  ini  sebagian besar  telah  terabaikan.  Bahkan  dalam  Oxford Handbook  of  Populism,  tidak  ada  bab  yang berfokus  pada  efek  pesan  populis  pada  warga negara,  dan  hanya  satu  entri  yang  melihat populisme  dan  media  (Mudde  &  Kaltwasser, 2017).  Faktanya,  pengetahuan  politik  sistematis tidak hanya terkait dengan peran media tetapi juga pada  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan  aktor populis sebagai komunikator, dan dampak strategi komunikasi  populis  terhadap  electoral  vote  dari
warga  negara  ( Van  Aelst,  Peter,  et  al.,  2017. ) Studi  tersebut  dipertegas  dengan  temuan  riset  ini dimana  PSI  Jawa  Barat  mengambil  peran  partai politik  modern  yang  memandang  komunikasi politik  adalah  cara  baru  untuk  menyingkirkan praktik money  politic, PSI  Jawa  Barat  yang memang tidak memiliki capital yang cukup untuk bersaing dengan partai elite terdahulu, menempuh jalur baru dalam komunikasi politik sebuah skema dimana  PSI  berusaha  mengawinkan  populisme  , media , dan sub-kultur politik ‗muda‘.

## Manajemen Komunikasi Politik ‘New Wave’
Setiap  era  komunikasi  politik  telah mendorong  perubahan  teori,  konsep,  dan  metode yang  merupakan intersection antara    bidang politik  dan  pers  .  Artikel  ini  berharap  dapat menjelaskan  lebih  lanjut  era  komunikasi  politik yang  sedang  berkembang  ini  dengan  mengkaji perubahan  proses  komunikasi  yang  melibatkan pergeseran  hubungan  antara  publik,  media,  dan lembaga politik dalam konteks implikasi demokrasi  mereka.  Kami  juga  mengeksplorasi bagaimana perubahan ini mempengaruhi validitas konsep tradisional di bidang penelitian komunikasi  politik,  terutama  karena  terjadi psenyusutan dan penyempitan cara berkomunikasi di kalangan elitis.Namun telah tiba masa disruptif ,  hal  ini  ditandai  oleh  pergeseran  generasi  di antara warga yang lebih muda: sebuah  tren yang mencerminkan  menurunnya  loyalitas  pemilih untuk  partai-partai  pusat  yang  menghasilkan sebagian  besar  berita  tradisional.  Sementara  itu, partai  populis  dan  radikal  kanan  tumbuh  di banyak  negara,  didukung  oleh  media  alternatif dan  serangan  terhadap  media  tradisional  yang bersifat elitis. Proses komunikasi yang mengganggu  ini  memerlukan  informasi  yang meragukan,  rumor,  dan  konspirasi  (yang  disebut "berita  palsu"  atau  "posttruth")  dari  jaringan digital yang melewati rutinitas  jurnalisme konvensional,  namun  sering  memberikan  umpan balik ke pers lama untuk menciptakan disinformasi dan kebingungan
Banyak  pekerjaan  dalam  komunikasi politik  telah  dibentuk  oleh  asumsi  bahwa  media lama  adalah  lembaga  yang  tersebar  luas  yang
"menyediakan  kerangka  kerja  yang  teratur  dan bertahan  di  mana  dan  di  mana  aktor  politik  lain beroperasi"  (Sparrow,  2006).  Perspektif  ini, bersama  dengan  cita-cita  Habermas  (1996) tentang  ranah  publik  yang  inklusif,  tampak semakin tidak berhubungan karena dua perubahan mendasar.  Pertama,  perkembangan  media  sosial dan  digital  telah  meningkatkan  penyebaran  dan hiruk pikuk suara publik (Dahlgren, 2005) Kedua, fragmentasi  publik  ini  telah  menyebabkan ―ketidakmampuan untuk berkomunikasi melintasi perbedaan‖ (Waisbord, 2016,). Tantangan terhadap  komunikasi  new  wave  ini  diperbesar dengan  menurunnya  kepercayaan  pada  lembaga- lembaga  seperti  partai,  pers,  dan  badan  legislatif, yang  berfungsi  sebagai  pusat  informasi  otoritatif dalam demokrasi modern yang diidealkan. Dalam beberapa  kasus,  warga  menanggapi  dengan penghindaran  berita,  yang  diucapkan  di  antara generasi  muda  (Banaji  &  Cammaerts,  2015; Wonneberger  &  Kim,  2017). Dan  sementara sebagian  besar  dari  kekuatan  poilitik  lama  itu tetap  utuh,  dengan  agenda  media  massa  yang masih  menjadi  kunci  untuk  menggunakan pengaruh  politik,  ada  perasaan  di  mana  ruang publik  lain  sekarang  melanggar  manajemen historis  media  konvensional  untuk  meningkatkan visibilitas  publik.  Tidak  lagi  hanya  bermodalkan format  yang  lama  untuk    perlu  menjadi  fokus politisi saat mereka berusaha untuk mempromosikan  pesan  mereka  dan  mengontrol gambar  mereka.  Energi  viral  dari  blogosphere, situs jejaring sosial, dan aplikasi sosial merupakan aliran  baru  publisitas  yang  terus-menerus  beredar di  mana  reputasi  ditingkatkan  dan  dihancurkan, pesan diperdebatkan dan dibuang, rumor melayang dan diuji. Kesalahan kesalahan komunikasi  politik  dapat  disiarkan  tidak  terbatas pada  ketidaktampakan  relative  (akibat  media eksklusif)  di  era  sekarang  semua  hal  yang merugikan  secara  politik  dapat  dijadikan  sebuah content  dan  diedarkan  melalui  media  online dengan  cara  yang  dapat  mengganggu  agenda  elit dan merusak reputasi politik.
Dampak utama dari revolusi teknologi ini adalah  meningkatkan  pasokan  informasi  secara
eksponensial. Saat ini, warga/netizen yang tertarik untuk  berkontribusi  pada    partisipasi  politik memiliki  akses  ke  ribuan  sumber  online  mulai dari  organisasi  berita  yang  mapan  hingga  pada laman  kandidat  itu  sendiri  dan  kemudian  dari partai  politik  hingga  blogger  individu  yang  tidak dikenal  (micro  buzzer).  Mengingat  prospek kelebihan  informasi  yang  akan  segera  terjadi, bagaimana warga/netizen memilah-milah berbagai sumber  berita  ini?  Hal  ini  sangat  menantang mengingat  penggabungan  konsumsi  informasi dengan  preferensi  identitas  yang  menyebabkan banyak  demografi  (terutama  yang  lebih  muda) mencari  informasi  politik  bersama  sehingga mereka  menjadi  bagian  dari  pengalaman  yang dimediasi  itu  sendiri  (Graber,  2001).  Memang, banyak segmen terpenting dari demografi penonton yang lebih muda tidak lagi ditemukan di saluran  komunikasi  konvensional  (misalnya, televisi)  sama  sekali,  karena  mereka  terserap dalam new  wave  political  communication yang menjadi  lebih  seperti  arus  dan  ombak  yang menghantam  cara  komunikasi  politik  lama  yang cenderung rigid dan lambat.
Pada saat yang sama, munculnya identitas audiens  yang  lebih  refleksif  menunjukkan  bahwa audiens yang tidak disengaja masuk kedalam pipa komunikasi  politik    saat  ini  semakin  berkurang oleh  sejumlah  besar  produser  konten  aktif  yang menjelajahi  jalan  mereka  melalui  konsumsi media.    Bukti  empirik  yang  dapat  dilihat  adalah jarangnya netizen accidentally engaged ( kebetulan menyukai) program interte-based tertentu bahkan ketika mereka dapat mengaksesnya.  sesuai  dengan  jadwal  pribadi. Kesenjangan pengetahuan ini terutama merupakan cerminan  dari  tingkat  permintaan  yang  berbeda pada informasi politik. Permintaan akan informasi,  pada  gilirannya,  bergantung  pada norma-norma  budaya  dasar  seperti  rasa  identitas komunitas  dan  kebanggaan  atau  kewajiban  sipil. Seperti  disebutkan  di  atas, norma-norma  ini  telah melemah, demikian pula insentif psikologis untuk memperoleh informasi politik. Implikasi utamanya adalah bahwa dalam kondisi ditingkatkan  pilihan  konsumen,  kesenjangan
pengetahuan  antara  warga  yang  lebih  dan  kurang termotivasi  melebar.Hal  ini  yang  menyebabkan partai  politik  benar  benar  harus  menyusun program  komunikasi  politiknya  lebih  universal lagi, dikarenakan temuan tadi berhasil menyatukan  berbagai  background  warga/netizen dalam  satu  waktu.  Singkatnya,  lingkungan  media yang  menampilkan  banyaknya  pilihan  konsumen menyiratkan  dua  hal.  Pertama  bahwa  kita  akan menyaksikan  peningkatan  ketimpangan  dalam perolehan  informasi  politik.  Orang  -orang  lebih dalam  ketersediaan  seumber  daya  'akan  lebih mudah  untuk  mengikuti  peristiwa  politik  dan' yang 'tidak punya' akan merasa lebih mudah untuk mengabaikan  diskusi  politik  sama  sekali.  Kedua, meningkatnya ketersediaan informasi menyiratkan derajat  penting  tentang  keterpaparan  selektif terhadap informasi politik. Di antara lapisan yang memiliki  gap  pada  seberapa  besar  perhatian  akan informasi  ini,  partisan  akan  tertarik  pada informasi  dari  sumber  yang  disukai,  sambil mengabaikan  sumber  atau  argumen  dari  pihak yang  berlawanan.  Sementara  itu,  sejumlah  besar orang  yang  lalai  akan  terus  menghindari  orang- orang  yang  mencoba  berkomunikasi  dengan mereka,  meningkatkan  biaya  komunikasi  politik, sekaligus mengurangi efeknya.
Komposisi  audiens  yang  semakin  dipilih sendiri  memiliki  konsekuensi  penting  bagi  partai politik  yang  mempelajari  efek  media.  Jika  hanya mengandalkan survey konvensional, yang mengandalkan pengukuran eksposur berita berdasarkan  rating,  parpol  akan  merasa  semakin sulit    dan  terjebak  dalam    permainan  untuk memperlakukan  eksposur  sebagai  penyebab potensial  dari  keyakinan  atau  sikap  politik pendukung.  Mereka  yang  mengatakan  bahwa mereka  membaca  koran  tertentu  atau  menonton siaran  berita  di  televisi  cenderung  berbeda  secara sistematis  dalam  meenentukan  sikap  politik mereka,  dan  analisis  berbasis  survey  tentang psiko-politik    akan  sangat  penting  untuk menguraikan efek timbal balik dari paparan media dan  sikap  atau  perilaku  politik.  Paparan  aktual pesan  politik  di  dunia  nyata  tidak  lagi dianalogikan  dengan  efek  randomatau  acak,
karena  apa  yang  tejadi  di  dunia  nyata  perlu digambarkan secara serius di dunia maya. Seperti yang  telah  diketahui,bahwa  berita  dan  informasi urusan  publik  dapat  dengan  mudah  dihindari dengan  pilihan,  yang  berarti  bahwa  eksposur terbatas  (netizen  dan  warga  berhak  menolak keabsahan informasi politik)  pada strata tertentu . Jadi,  seperti  yang  ditunjukkan  Hovland  (1959), kontrol  manipulasional  sebenarnya  melemahkan kemampuan  untuk  menggeneralisasi  ke  dunia nyata  di  mana  eksposur  ke  politik  biasanya bersifat  sukarela.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi peneliti  selanjutnya  untuk  menggunakan  desain yang menggabungkan manipulasi dengan pemilihan eksposur sendiri.
PSI Jawa  Barat adalah katalisator bangkitnya  politik  anak  muda,  hal  ini  juga mendadai  dimualinya  era  disruptif.  Pemuda  dan pemudi  diundang  secara  inklusif  untuk  masuk dalam percaturan politik, jika ditelisik lebih dalam maka  PSI  menjadi  gerbong  besar  perubahan
dengan  mengkaderisasi  kaum  muda.  Gaya berkomunikasi  PSI  pun  menjadi blend  in dengan politik  ‗new  wave‘  ini,  sebut  saja  alih  alih menggunakan  media  konvensional  kini  mereka bergerilya  di  dunia  digital  memanfaatkan  pipa pipa  komunikasi  yang  baru  lewat clubhouse  app dan  BIG  data  analytics  kini  mereka  dalami. Perubahan  ini  dinilai  menjadi  langkah  besar dalam  upaya  untuk  mengegser  hegemoni  parpol lama  dan  media  konvensional.  Kemampuan framing , indexing ,  dan agenda-setting menjadi urgensi yang tidak bisa ditawar. Temuan ini yang menjadi  kontribusi  utama  dari  riset  ini  bahwa manejemen komunikasi politik new wave ini lebih dari  sekedar  insting  untuk  menyamakan  irama politik  dalam  tataran  pers-media.  Kemampuan melihat  fenomena  ,  menemukan  data  dan menyajikan  nya  dalam channel yang  tepat dilandasi  dengan  analisis big  data dapat menentukan  sejauh  mana  parpol  mud  aini  dapat bersaing dalam kontentasi politik.

## SIMPULAN
Terlepas  dari  skenario  pers  /  politik  rutin  yang masih  muncul  di  halaman  depan  pers  lama, komunikasi  politik  kontemporer  semakin  terjadi dalam  konteks  yang  ditentukan  oleh  perhatian warga  yang  berkurang,  sistem  media  hybrid, kebangkitan  gerakan  dan  partai  yang  tidak demokratis, dan jaringan, sering terpolarisasi, arus informasi politik. Kondisi ini menantang pendekatan teoritis di lapangan, serta penyusunan pertanyaan penelitian dan pengembangan metode. Studi  ini    mengusulkan  agar  pekerjaan  masa depan  memperhatikan  pedoman.berikut,  penting untuk  menilai  kembali  secara  kritis  konsep  yang mengasumsikan keberadaan ruang publik demokratis  yang  koheren  dan  sistem  media.  Baik konsep  maupun  pertanyaan  penelitian  harus terbuka terhadap cara-cara di mana perkembangan jaringan  informasi  digital  membentuk  dan mengganggu  wacana  dan  debat  publik.  Analisis harus  memungkinkan  bagaimana  ekologi  media hybrid  ini  dimasukkan  ke  dalam  pengambilan
keputusan  di  lembaga  politik  dan  pelaporan  di pers.
Yang  lebih  menantang  lagi  adalah seberapa  cocok  konsep-konsep  itu  dengan  era globalisasi  media,  arus  komunikasi  transnasional, dan  jaringan  politik  kompleks  yang  diciptakan oleh  media  digital  dan  sosial?  Sekarang  saatnya memikirkan  kembali  metode  politik  new  wave. Metode  pengambilan  sampel  dan  analisis  konten konvensional  tidak  selaras  dengan  bentuk  dan volume  "data  besar"  dalam  jaringan  informasi hybrid  yang  berinteraksi  dengan  rutinitas  pers lama  dan  proses  komunikasi  konvensional lainnya.  Fokus  riset  ini  adalah  untuk  lebih menyelaraskan  studi  komunikasi  politik  dengan kondisi  empiris  yang  berubah.  Namun,  melihat pentingnya  teori  normatif  yang  bertujuan  untuk mengungkapkan  bagaimana  komunikasi  dapat membantu  membentuk  kondisi  untuk  demokrasi yang  lebih  dinamis.  Tujuan  besar  nya  yakni membawa politik dan demokrasi kembali ke garis depan  menjadi  urgensi  setiap  parpol  manapun
sangat penting untuk lebih memahami komunikasi di ruang publik yang terfragmentasi, sistem media lama  yang  lemah,  dan  demokrasi  yang  terganggu oleh polarisasi politik.
Apa  yang  disarankan  di  riset  ini  adalah kebutuhan  untuk  membangun  teori.  Di  beberapa area,  hal  ini  sedang  berlangsung  secara  masif, seperti  disebutkan  dalam  diskusi  di  atas  tentang pekerjaan komunikasi politik melalui aksi kolektif dan    pemanfaatan  teknologi  digital,  serta mendorong  isu  isu  ekonomi  jaringan  sosial  lebih dalam  lagi  dalam  topik  ini.  Banyak  partai  politik yang secara praktis akan berpikir untuk menghentikan  upaya  mengejar  metode  scientifik dan memikirkan implikasi demokrasi praktis yang lebih  besar  dari  lingkungan  media yang terfragmentasi  yang  dihuni  oleh  segmen  audiens yang sangat berbeda. Riset ini telah menggambarkan  proses  pesan  populisme  politik yang  dibuat  berdasarkan  manajemen  performa komunikasi politik yang di inisiasi oleh penggerak partai  melalui  arahan  dan  bimbingan  dari  ketua partai.  Salah  satu  temuan  berharga  adalah melebarnya  peran  ketua  partai  yang  bukan  saja menjaga  ideologi  semata  tetapi  juga  mampu meberikan  coaching  kepada  para  member  untuk dapat  bergerak  signifikan  meski  terfragmentasi oleh  pemilihan  media.  Hal  lain  yang  perlu diperhatikan  dalam  riset  ini  adalah  perubahan sikap  partai  yang  terbuka  pada  car  acara innovative yakni dengan membuka seluas-luasnya kesempatan  untuk  berpartisipasi  secara  politik, new  wave  political  communication ini  bukan sekedar penggambaran  disrupsi  komunikasi  politi melainkan  sebuah  cara  parpol  untuk  mengarungi ombak  perubahan.  Perubahan  komunikasi  ini ditemukan  dalam  moda  imperative,  artinya pergerakan dari cara konvensional ke post-modern way ini menjadi mandatori. Sebagian besar partai elit  dan  besar  masih  bermain  aman  dengan
memanfaatkan  cara  lama  namun  pada  titik tertentu  mereka  akan  beralih  kepada new  wave political  communication ini.  Riset  ini  juga  dapat menjadi  dasar  pemikiran  dari  riset  di  masa  yang akan  datang  dengan  mempertimbangkan  unsur demografis  ,  asal  usul  dan  ideologi  partai  non nasionalis .
Riset ini memiliki simpulan yang sederhana  namun  menjelaskan  pertanyaan  besar mengapa komunikasi politik dalam partai baru ini menjadi berbeda bahkan dengan wilayah lain nya. Kultur  dan  arah  politik  yang  progresif-dinamis yang  mewarnai  PSI  menjadi  jembatan  yang memberikan  jalan  bagi  kader  muda  untuk berekspresi  menyatakan  posisi  politik  yang populis di media. Puzzle berikutnya yang berhasil dilengkapi  oleh  riset  ini  adalah  bagaimana  PSI berhasil  mengkaderisasi  lewat  cara  personal coaching  yang  dilakukan  oleh  Ketua    PSI  DPW Jawa  Barat  Bro  Furqan.  Riset  ini  merumuskan bagaimana cara melahirkan manajemen komunikasi  politiik  new  wave  dengan  tiga  poros penting  yakni  pertama  adalah  kultur  dan  nilai partai  sebagai  platform  dasar  pembangunan  gaya politik  ,  kedua  adalah  coaching  personal  yang dilakukan oleh ketua DPW , dan ketiga kreatifitas dan daya progresif yang dimiliki anak muda akan membuat  lebih  dari  sekedar  impresi  populis  saja, namun  juga  mengikut  sertakan  moral-pragmatis. Fungsi-fungsi inilah yang mungkin tidak dtemukan di partai politik lam atau konvensional, maka studi ini mendorong agar riset di masa yang akan datang untuk memeriksa adakah harmonisasi ketiga  hal  ini  pada  partai  lama  ,  sehingga  dapat memastikan  bahwa  Manajemen  Komunikasi politik  New  Wave  ini  tidak  hanya  dimiliki  oleh parpol  muda  seperti  PSI.Akhir  kata  penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya untuk  PSI  Jawa  Barat  karena  tealh  memberikan ruang agar terciptanya studi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar,  B.  (2021).  Kecam  Aksi  Terorisme,  PSI
Jabar:  Wabah  Intoleransi  Jangan  Dibiarkan Merebak. Gala Jabar. https://galajabar.pikiran-
rakyat.com/jabar/pr-1081703968/kecam-
aksi-terorisme-psi-jabar-wabah-intoleransi- jangan-dibiarkan-merebak
Baker,  F.  W.  2009.  Political  Campaigns  and Political Advertising. Westport: Greenwood Banaji,  S.,  &  Cammaerts,  B.  (2015).  Citizens  of nowhere land: Youth and news consumption in Europe. Journalism Studies, 16(1), 115-132.
Banda,  K.  K.  (2016).  Issue  ownership,  issue positions, and candidate assessment. Political Communication, 33(4), 651-666. Bimber,  B.  (2003).  Information  and  American democracy: Technology in the evolution of political  power.  Cambridge  University Press.
Cangara,  Hafied.  2009.  Political  Communication;
Concepts, Theories, and Strategies. Jakarta: RajaGrafindo Persada Converse, P. E., & Apter, D. (1964). Ideology and discontent.
Dahlgren, P. (2005). The Internet, public spheres, and  political  communication:  Dispersion and  deliberation.  Political  communication, 22(2), 147-162.
Darmofal,  D.  (2005).  Elite  cues  and  citizen disagreement  with  expert  opinion.  Political Research Quarterly, 58(3), 381-395.
De  Vreese,  C.  H.,  Esser,  F.,  Aalberg,  T., Reinemann,  C.,  &  Stanyer,  J.  (2018).
Populism  as  an  expression  of  political communication  content  and  style:  A  new perspective.  The  international  journal  of press/politics, 23(4), 423-438.
De  Sio,  L.,  &  Weber,  T.  (2020).  Issue  yield, campaign  communication,  and  electoral performance:  a  six-country  comparative analysis.  West  European  Politics,  43(3),
720-745.
Enli,  G.  S.,  &  Skogerbø,  E.  (2013).  Personalized campaigns in party-centred politics: Twitter and  Facebook  as  arenas  for  political communication. Information,
communication & society, 16(5), 757-774.
Enli, G. S., & Thumim, N. (2012). Socializing and self-representation online: Exploring Facebook. Observatorio (OBS*), 6(1).
Forrest,  M.  D.  (2017).  Engaging  and  disrupting power:  The  public  value  of  political ethnography.  PS,  Political  Science  &
Politics, 50(1), 109.
Gazali,  E.,  Hidayat,  D.  N.,  &  Menayang,  V.
(2009). Political Communication in
Indonesia. Political communication in Asia,
112.
Habermas,  J.,  &  Benhabib,  S.  (1996).  Three normative  models  of  democracy  (pp.  21- 30). Cambridge, MA: MIT Press.
Haddad, R., Mochamad, S., & Hijran, M. (2017).
Model Kepemimpinan Politik Sunda dalam Konteks Pendidikan Politik.
Hart,  G.  (2020).  Resurgent  nationalisms  & populist politics in the neoliberal age.
Hastie,  R.,  and  R.  M.  Dawes.  2009.  Rational Choice  in  an  Uncertain  World.  Thousand Oaks:
Sage.
Hawkins  KA,  Read  M  and  Pauwels  T  (2017) Populism  and  its  causes.  In:  Rovira Kaltwasser  C,  Taggart  PA,  Ochoa  Espejo Pand  Ostiguy  P  (eds)  The  Oxford Handbook  of  Populism.  Oxford:  Oxford, pp. 269–286.
Indriyani,  D.  (2020).  Peranan  Pendidikan  Politik Terhadap  Pembentukan  Kader  Parpol  Pada Partai  Gerindra  Di  Kabupaten  Cianjur. Jurnal  Pendidikan  Politik,  Hukum  Dan Kewarganegaraan, 9(2).
Jones,  J.,  &  Smith,  J.  (2017).  Ethnography: challenges and opportunities.
Kruikemeier, S., Van Noort, G., Vliegenthart, R., & De Vreese, C. H. (2013). Getting closer: The  effects  of  personalized  and  interactive online  political  communication.  European journal of communication, 28(1), 53-66.
Kuklinski,  J.  H.,  &  Hurley,  N.  L.  (1994).  On hearing and interpreting political messages: A cautionary tale of citizen cue-taking. The Journal of Politics, 56(3), 729-751.
Lau, R. R., & Redlawsk, D. P. (2006). How voters decide:  Information  processing  in  election campaigns. Cambridge University Press.
Lewis, H. S. (1974). Leaders and followers: Some anthropological  perspectives  (No.  50). Reading, MA:: Addison-Wesley.
Linley, P. A., & Minhas, G. (2011). The strengths of the strengthspotter: Individual characteristics associated with the identification  of  strengths  in  others. International Coaching Psychology Review, 6(1), 6-14.
Mudde,  C.,  &  Kaltwasser,  C.  R.  (2017). Populism:  A  very  short  introduction. Oxford University Press.
Moneter,  B.  A.  H.,  &  Susanto,  E.  H.  (2020). Strategi  Komunikasi  Politik  Partai  Baru
(Studi  Kasus  Perolehan  Suara  Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI Jakarta Pada Pemilu 2019). Koneksi, 4(1), 43-49. Sakti,  A.  M.  S.,  Al-Hamdi,  R.,  &  Kurniawan,  B. D.  (2020).  STRATEGI  KAMPANYE PARTAI  NASIONALIS:  PENGALAMAN PARTAI NASDEM PADA PEMILU 2019. Jurnal Politik Profetik, 8(1), 155-185.
Sparrow,  B.  H.  (2006).  A  research  agenda  for  an institutional media. Political Communication, 23, 145–157.
Strömbäck, J., (2004), Den medialiserade demokratin.  Om  journalistikens  ideal, verklighet och makt, SNS förlag, Stockholm.
Schudson,  M.  (2007).  Citizens,  consumers,  and the  good  society.  The  annals  of  the American  academy  of  political  and  social science, 611(1), 236-249.
Syamsuadi,  A.,  Zamhasari,  Z.,  Hartati,  S.,  &
Trisnawati,  L.  (2020).  Pragmatisme  Partai Islam:  Strategi  Politik  Terbuka  Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun
2018. JISPO  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik , 10 (1), 1-22.
Tilly, C. (2007). Afterword: Political ethnography as  art  and  science.  In  New  perspectives  in political ethnography (pp. 247-250). Springer, New York, NY.
Van  Aelst,  P.,  Strömbäck,  J.,  Aalberg,  T.,  Esser,
F., De Vreese, C., Matthes, J., ... & Stanyer, J.  (2017).  Political  communication  in  a high-choice media environment: a challenge  for  democracy?.  Annals  of  the International  Communication  Association, 41(1), 3-27.
Van  Santen,  R.,  &  Van  Zoonen,  L.  (2010).  The personal  in  political  television  biographies. Biography, 46-67.
Waisbord,  S.  (2018).  The  elective  affinity between  post-truth  communication  and populist  politics.  Communication  Research and Practice, 4(1), 17-34.
Wonneberger,  A.,  &  Kim,  S.  J. (2017). TV  news exposure  of  young  people  in  changing viewing  environments:  A  longitudinal, cross-national  comparison  using  people- meter data. International  Journal of Communication, 11, 22.