## Al-Qur’an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs
Slamet Firdaus Departement of Islamic Studies, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Email: slamet.firdaus@yahoo.com;
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0011-277X.

## Abstract
This  article  will explore  the  Islamic  world  view  on environmental  development  which  is  the main problem of the world community today. One that did not receive much attention in this study was the role of religion and all related components in contributing to the realization of sustainable  environmental  development.  These  environmental  issues  are  part  of  the  SDGs agenda  which  requires  a  new  perspective  through  comparison  with  the  maqasid  shariah framework, specifically to analyze the agenda of SDGs 2030 in Indonesia, especially the pillars of environmental development with targets and priorities in realizing it.  For this reason, text interpretation  and  content  analysis  methods  are  used  to  examine  sources  of  religious  texts, especially verses of the Qur'an that reveal the relationship  between Islam, development, and the environment, as well as road map documents and Indonesia's SDGs 2017-2030 policy. The conclusion of this article emphasizes that the Qur'an as a source of the Islamic law that has a philosophical foundation is operationalized through maqasid shariah as the goals of Islamic law  set  by  Allah  to  realize  goodness  for  humans  through  sustainable  environmental development  and  the  application  of  environmental  ethics  for  all  human  beings.  for  its sustainability in the future.
Keywords : Holy Qur’an; Maqasid Shariah; SDGs; Environmental Ethics; Environmental
Sustainability

## Abstrak
Artikel ini akan mengeksplorasi pandangan dunia Islam tentang pembangunan dan lingkungan yang menjadi permasalahan utama masyarakat dunia saat ini. Salah satu yang kurang mendapat perhatian  dalam  penelitian  ini  adalah  peran  agama  dan  semua  komponen  terkait  dalam berkontribusi  terhadap  terwujudnya  pembangunan  lingkungan  yang  berkelanjutan.  Isu-isu lingkungan tersebut merupakan bagian dari agenda SDGs yang membutuhkan perspektif baru melalui perbandingan dengan kerangka kerja maqashid syariah, khususnya untuk menganalisis agenda SDGs 2030 di Indonesia, khususnya pilar pembangunan lingkungan dengan target dan prioritas dalam mewujudkannya. Untuk itu, metode interpretasi teks dan analisis isi digunakan untuk  mengkaji  sumber-sumber  teks  keagamaan  terutama  ayat-ayat  al-QUr'an  yang mengungkap  hubungan  Islam,  pembangunan,  dan  lingkungan,  serta  dokumen  road  map  dan kebijakan  SDGs  Indonesia  2017-2030.  Kesimpulan  artikel  ini  menegaskan  bahwa  al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang memiliki landasan filosofis yang dioperasionalkan melalui maqashid  syariah  sebagai  tujuan-tujuan  hukum  Islam  yang  ditetapkan  oleh  Allah  untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia melalui pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan penerapan etika lingkungan bagi seluruh manusia untuk kelestariannya di masa mendatang.
Kata kunci : Al-Qur’an, Maqashid Syariah, SDGs, Etika Lingkungan, Keberlanjutan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian Indonesia berkembang pesat. Selama  30  tahun,  PDB  riil  meningkat hampir empat  kali  lipat  dari  USD  794.027 miliar  (konstan  2010)  pada  tahun  1990 menjadi  USD  3.046  triliun  (konstan  2010) pada  tahun  2018  (OECD,  2019).  PDB  riil Indonesia  ini  diproyeksikan  akan  terus tumbuh  sebesar  USD  5,163  triliun  pada tahun  2030,  yang  akan  menempatkan Indonesia  di  antara  lima  ekonomi  paling kuat  pada  tahun  2030.  Kemajuan  ekonomi yang menonjol ini diikuti oleh peningkatan standar hidup seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan yang stabil dalam PDB riil per kapita  dan  transformasi  struktural  dalam perekonomian Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini dapat  berdampak  pada  lingkungan  dan masyarakat, antara lain pencemaran, penggundulan  hutan,  dan  ketimpangan pendapatan
(Brodjonegoro, 2019),
hilangnya lingkungan global dan kemanusiaan  (Kobayashi,  et  al.,  2014), pemanasan global yang  berdampak negatif terhadap populasi (Purnomo & Widianingsih,  2012),  dan  peningkatan guncangan cuaca ekstrem yang berdampak dramatis  pada  populasi  (Wodon,  et  al., 2014) (O'Donnell & Wodon, 2015). Karena itu, ancaman pemanasan global sebagai inti dari  SDGs (Sustainable  Development Goals) atau  TPB  (Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan) (Tsimpo & Wodon, 2016).
Pembangunan  ekonomi  di  Indonesia yang  berdampak  pada  masalah  lingkungan telah diabaikan oleh para peneliti, terutama peran  agama  dan  spiritualitas  yang mencerminkan kehidupan beragama masyarakat  Indonesia  dalam  mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Padahal  agama  sebagai  doktrin  dan  ajaran dapat memberikan motivasi keagamaan dan menumbuhkan  etika  lingkungan  bagi manusia  yang  melakukan  pembangunan berkelanjutan  tersebut.  Peran  agama, spiritualitas, dan kepercayaan dalam pembangunan  masa  lalu,  sekarang,  dan
masa depan harus menunjukkan keberlanjutan untuk emansipasi dan penentuan nasib sendiri dengan menerapkan  tiga  konsep  inti  teori  kritis, yaitu landasan pengetahuan dalam konteks sejarah, kritik melalui proses dialektika, dan identifikasi potensi masa depan. Meskipun beberapa  penelitian  telah  menghasilkan hubungan  antara  agama  dan  lingkungan (Veldman,  et  al.,  2012)  (Jenkins,  2009), tetapi  untuk  memastikan  kesesuaian  dan keberlanjutan pembangunan di masa depan, hubungan  antara  agama,  spiritualitas,  dan iman  sangat  penting  yang  diintegrasikan dalam  substansi  pembangunan  (Lunn, 2009).
Oleh  karena  itu,  diperlukan  model baru SDGs yang mengedepankan kesejahteraan  tanpa  konsumsi  berlebihan dan polusi sebagai kerangka yang berbasis pada pengetahuan, spiritualitas, dan budaya Islam  lokal  (Al-Jayyousi,  2016).  Di  sisi lain, sekularisme sebagai strategi yang tepat untuk mengelola pluralitas secara berkelanjutan justru meminggirkan institusi yang penting bagi SDGs, sehingga menjadi alasan  untuk  menolaknya  (Ager  &  Ager, 2016).  Dalam  konteks  pembangunan, sebagian  besar  bantuan  pembangunan  saat ini  disalurkan  melalui  organisasi  berbasis agama,  dan  agama  sendiri  menegaskan bahwa  sumber  daya  manusia  bukanlah penghambat  pembangunan.  Bahkan  aktor agama  berperan  dalam  proses  SDGs  itu sendiri (Tomalin, et al., 2019).
Islam berwawasan lingkungan bersumber dari Al-Qur'an yang menekankan keseimbangan lingkungan dan hal  ini  dapat  dipertahankan  melalui penguatan  etika  dan  kelembagaan  Islam. Penguatan peran legislatif dalam pengawasan  atas  pengembangan  sumber daya  alam  diperlukan  untuk  menjaga lingkungan  (Akhtar,  1996),  peran  tokoh agama dalam memecahkan masalah lingkungan  (Beck,  1995),  serta  kelompok agama dan komunitasnya dapat mempengaruhi pemerintah terhadap
tindakan  terhadap  kerusakan  lingkungan (Wardekker, et al., 2009; Nicinska, 2013).
Konsep  pembangunan  berkelanjutan yang  menerapkan  strategi  pembangunan tradisional  lebih  menitikberatkan  pada pembangunan  ekonomi  secara menyeluruh dengan  mengabaikan  masalah  lingkungan, ketimpangan,  krisis  keuangan,  dan  etika. Ada  solusi  terkait  penerapan  konsep pembangunan berkelanjutan yang bersumber dari al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia yang memberikan perspektif dan  etika  dalam  pengelolaan  lingkungan (Hossain, 2014).
Tulisan ini bertujuan untuk menggali pandangan dunia Islam tentang lingkungan yang  bersumber  dari  al-Qur'an  dan implikasinya terhadap pembangunan lingkungan  berkelanjutan  di  Indonesia. Beberapa  aspek  filosofis  tentang  alam semesta,  termasuk  bumi  dan  lingkungan, menjadi  bagian  awal  dalam  membahas konsepsi  lingkungan  dan  pengembangan lingkungan  yang  berkelanjutan  dengan menganalisis  sumber-sumber  teks  Al- Qur'an.  Bagian  ini  berfungsi  sebagai  titik awal dalam memahami prinsip-prinsip etika lingkungan  dalam  Islam.  Bagian  kedua akan  menggali  konsep  dan  pilar  SDG  dan kerangka dasar Maqasid Syariah (MS) atau tujuan-tujuan hukum Islam yang diterapkan dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan. Bagian ketiga akan menganalisis kebijakan SDGs di Indonesia dengan  fokus  pada  pilar  pembangunan lingkungan yang memiliki 6 tujuan dari 17 SDGs dan menguraikan pilar-pilar tersebut berdasarkan Road Map SDGs 2019. Bagian ini  juga  menguraikan  pentingnya  etika lingkungan  sebagai  dimensi  utama  dalam mewujudkan  pembangunan  lingkungan yang berkelanjutan itu sendiri.

## LITERATURE REVIEW
Beberapa peneliti yang mempelajari SDGs memfokuskan  pada  substansi  materi  di masing-masing negara dan strategi pencapaiannya,  agama  dan  lingkungan, agama  dan  pembangunan  berkelanjutan
atau pembangunan lingkungan berkelanjutan,  dan  kerangka  Maqashid Syariah (MS) untuk pembangunan lingkungan yang keberlanjutan. Studi-studi ini  cukup  untuk  memberikan  kerangka konseptual  dan  implementasinya  dalam pembangunan berkelanjutan dan lingkungan.
SDGs merupakan
strategi pembangunan  progresif  yang  mengadopsi pendekatan  multi-sektoral,  berbasis  hak, dan  berpusat  pada  masyarakat  yang menyatukan  berbagai  upaya  global  untuk mengubah  cara  pembangunan  diwujudkan hingga tahun 2030 (Sidibe, 2016). Ada dua tren penggunaan istilah keberlanjutan yang sangat  berbeda  saat  ini,  yaitu  model  biasa yang  berfokus  pada  praktik  keberlanjutan yang  dapat  diadaptasi  untuk  menciptakan sistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan,  dan  mode  yang  lebih mendasar dengan mempertanyakan banyak pandangan  dunia  yang  memicu  ekonomi pasar bebas (Walker, 2017).
Agenda  SGDs  yang  terdiri  dari  17 indikator  bertujuan  untuk  mengentaskan kemiskinan  dan  menciptakan  kondisi kesehatan  yang  lebih  baik  di  negara  maju dan  berkembang,  meskipun  tidak  ada kejelasan  dalam  menjawab  tantangan keberlanjutan  sekarang  dan  di  masa  depan (Leal  Filho,  et  al.,  2019).  Salah  satunya terkait  dengan  hak  asasi  manusia,  karena SDGs ini dapat mendukung penegakan hak asasi manusia (Winkler & Williams, 2017). Dalam hal ini, ada tiga pendekatan teoritis, yaitu  lingkungan  sebagai  prasyarat  untuk menikmati  hak  asasi  manusia,  hak  asasi manusia  sebagai  alat  untuk  menangani masalah  lingkungan  secara  prosedural  dan substantif, dan mengintegrasikan hak asasi manusia dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan (Boyle, 2020). Jadi, pengakuan hak asasi manusia tentang lingkungan hidup berupa penciptaan lingkungan yang sehat bagi setiap orang.
Kerangka SDGs menunjukkan bahwa tanggung  jawab  dalam  dokumen  kunci
SDGs  tetap  berpusat  pada  negara-negara dengan  ruang  besar  untuk  kedaulatan negara, pengaturan diri, dan penghormatan terhadap  kondisi  nasional,  dan  ketiganya saling  membangun  (Bexell  &  Jonsson, 2017)  untuk  mengartikulasikan  risiko lingkungan.  Faktor  kunci  keberlanjutan mencerminkan  pendekatan  yang  terkotak- kotak  yang  gagal  membentuk  landasan ilmiah  untuk  menghindari  risiko  dan mempromosikan  keberlanjutan,  sehingga perspektif  holistik  dan  sains interdisipliner penting  untuk  mendorong  pengambilan keputusan dan implementasi dengan memastikan manajemen risiko yang optimal dan mempromosikan keberlanjutan (Kobayashi et al., 2014).
Sementara  itu,  institusi  agama  dapat bekerja sama dengan organisasi yang fokus pada  lingkungan  dan  pembangunan  untuk memberikan  model  alternatif  pendekatan pelestarian
lingkungan,
dan mengembangkan program untuk
pemeluknya  (Finlay  &  Palmer,  2003). Agama menjadi ciri integral dari perkembangan  manusia,  tetapi  agama terpisah  dari  pembangunan  sebagai  bentuk kesalahan  mendasar  dalam  memahami tujuan  penciptaan  manusia.  Semua  mitra dan pemangku kepentingan harus memahami  bagaimana  bekerja  dengan organisasi  keagamaan  dalam  mengatasi tantangan  teologis  dan  ideologis  melalui kemitraan dalam pembangunan berkelanjutan (Sidibe, 2016). Dalam hal ini, al-Qur’an sebagai sumber agama bagi para pemeluknya menjadi penting bagi landasan spiritual  untuk  membangun  lingkungan yang berkelanjutan.
Meskipun  agama  telah  diabaikan dalam pemikiran arus utama, kebijakan, dan praktik pembangunan, sehingga meningkatkan  pemahaman  tentang  makna agama  dalam  kehidupan  individu,  cara agama  berinteraksi  dengan  proses  sosial dan  politik,  dan  sifat,  tujuan,  dan  aktivitas organisasi keagamaan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan (Rakodi,
2012),  tokoh  agama  dapat  memainkan
peran  khusus  dalam  isu  lingkungan  dan perubahan  iklim  (Tucker  &  Grim,  2001) (Millais, 2006), dan partisipasi individu dan kelompok  agama  melalui  advokasi  dan membuat  narasi  keberlanjutan  terkait dengan kewajiban agama (Johnston, 2013).
Sementara  itu,  sejumlah  seruan ilmuwan,  intelektual,  dan  tokoh  dunia tentang  kepentingan  tokoh  agama  juga didukung  oleh  PBB  (Karam,  2014). Perpaduan  ketiga  unsur  tersebut  dapat menunjukkan kelompok agama dan individu yang memiliki peran tertentu yang perlu  dilaksanakan,  sementara  agama  juga dalam  beberapa  hal  dapat  membantu dengan  solusi  kompilasi  untuk  menjaga kelangsungan bumi yang akan dipertahankan untuk keberlanjutan bumi itu sendiri (Pos, 2007).
Isu-isu  teologis,  moral,  dan  budaya dalam  masyarakat  multi-agama  saling terkait yang mempengaruhi proses koeksistensi,  kohesi,  dan  perkembangan sosial, bahkan keberlanjutan komunitas itu sendiri.  Al-Qur’an  yang  mengandung rumusan  akhlak  dan  hukum  Islam  juga mengarah  pada  keberlanjutan.  Konsep- konsep utama Islam dan nilai-nilai inti yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan akan  memberikan  wawasan  baru  dalam memahami  dan  mendorong  pembangunan untuk  masyarakat  multi-agama  atau  multi- budaya  (Grine  et  al.,  2013).  Dengan demikian,  pemahaman  yang  sama  adalah bahwa  agama  mendukung  hubungan  yang harmonis  antara  manusia  dan  alam  dan pelestarian  lingkungan  sebagai  kewajiban moral,  pemimpin  agama  memiliki  otoritas moral  atas  manusia  terkait  dengan  etika pribadi  dan  keadilan  sosial  sebagai  kunci perubahan  sikap  terhadap  lingkungan  dan perubahan  iklim,  dan  pemuka  agama memiliki  tingkat  kepercayaan  yang  tinggi terhadap jaringan yang luas melalui jamaah dalam dakwah dan bentuk lain untuk tujuan tertentu (Posas, 2007).
Pembangunan berkelanjutan dan implikasi  kebijakannya  terhadap  masalah lingkungan  dapat  dilihat  dari  perspektif
Islam (Hasan, 2006). Dengan menggunakan kerangka  MS  dan  menganalisis  ayat-ayat Al-Qur'an,  kebuntuan  masalah  lingkungan memiliki  solusi.  Pendekatan  Islam  lebih disetujui  untuk  perlindungan  lingkungan dan isu-isu seputar pembangunan berkelanjutan  yang  memiliki  kompleksitas moral,  etika,  sosial,  dan  politik,  sehingga ekonomi  atau  ekonom  saja  tidak  dapat menyelesaikan masalah lingkungan.
Pemerintah  melalui  kebijakan  publik  dan perencanaan konsumsi dapat
mengembangkan  kerangka  kebijakan  dan pengaturan  kelembagaan  yang  tepat  untuk mendorong pola konsumsi dalam perekonomian  sesuai  dengan  MS  (Khan, 2019).

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukan beberapa  tahapan  untuk  mengeksplorasi SDGs  tentang  lingkungan  dari  perspektif Islam  dan  menggambarkan  kerangka  MS untuk mewujudkan tujuan tersebut. Langkah  pertama  adalah  mempelajari sejumlah  studi  tentang  pembangunan lingkungan  berkelanjutan  pada  kebijakan pemerintah  Indonesia.  Tujuan  dari  tahap awal  ini  adalah  untuk  membandingkan, membedakan, mengkritisi, dan mensintesis berbagai perspektif SDGs, road map SDGs Indonesia 2017-2030, dan capaian pemerintah Indonesia dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan.
Tahap  kedua  adalah  memilih  studi yang  paling  relevan  yang  menunjukkan hubungan  antara  Islam  dan  pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Pada tahap ini  dilakukan  penelusuran  dan  analisis beberapa  literatur  yang  membahas  tema dengan  menerapkan  metode  interpretasi teks dan analisis isi terhadap beberapa ayat al-Qur'an  dan  tujuan  syariah  untuk memberikan perspektif baru tentang pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.  Metode  ini  juga  digunakan untuk  membandingkan  pilar  SDGs  dan prinsip dasar MS yang menjelaskan konsep
yang  sama  untuk  mewujudkan  tujuan tersebut.
Tahap  ketiga  adalah  melakukan teknik  analisis  isi  agenda  pembangunan lingkungan  berkelanjutan  di  Indonesia dengan kerangka MS. Tahap ini menghasilkan analisis berupa etika lingkungan  yang  bersumber  dari  ayat-ayat Alquran  yang  dapat  diterapkan  dalam program  prioritas  SDGs  di  Indonesia hingga tahun 2030.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Al-Qur’an,  Pandangan  Dunia  Islam,  Dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan
Istilah  “keberlanjutan”  bermakna  suatu interaksi  antara  sistem  alam  dan  sistem sosial  dan  pengaruh  interaksi  tersebut terhadap  tantangan  keberlanjutan,  yaitu untuk  memenuhi  kebutuhan  generasi sekarang dan yang akan datang, sedangkan secara  substansi  istilah  ini  dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan melestarikan  sistem  pendukung  kehidupan planet  ini  (Kates,  2011;  Walker,  2017). Sistem ini sangat kompleks dan mempengaruhi kemanusiaan serta menghubungkan  dan  mengikat  manusia dengan lingkungan alam. Dalam pandangan
dunia keberlanjutan, manusia atau siapa pun tidak memiliki  kekuasaan  atas  bumi,  karena manusia  adalah  bagian  integral  dari  bumi itu  sendiri.  Dalam  hal  ini,  keberlanjutan menggunakan  pandangan  dunia  yang dikenal  dengan  istilah  “ deep  ecology ”, pandangan  yang  lebih  berdimensi  spiritual daripada  berdimensi  ilmiah.  Secara  teori, keberlanjutan sebagai pertumbuhan kekayaan  pribadi  yang  tidak  terbatas diinginkan,  sedangkan  secara  ekologis, kebebasan  individu  dan  semua  masyarakat bukanlah  segalanya.  Secara  keseluruhan sebagai milik yang harus seimbang dengan barang dan kebutuhan publik, serta aspirasi generasi mendatang.
Namun  perkembangan  keberlanjutan ini memperoleh fakta tentang permasalahan
bumi,  khususnya  isu  lingkungan  yang semakin  meningkat  dan  mengkhawatirkan kehidupan  yang  ada  di  dalamnya  (Mcleod &  Palmer,  2015).  Dalam  hal  ini,  agama- agama  dunia  telah  disepakati  sebagai penggerak utama konservasi keanekaragaman  hayati,  kolaborasi  khusus antara  kelompok  agama  dan  kelompok konservasi dalam mencapai hasil konservasi lingkungan. Dalam menerapkan konsep dan strategi untuk mencapai SDGs, faktor  manusia  dapat  berkontribusi  atau sebaliknya  menghambat  tujuan  tersebut (Abdulrachman, 2011).
Faktor  manusia  dari  komponen perilaku dapat menghambat SDGs, sehingga  diperlukan  pendekatan  holistik untuk  mengatasi  masalah  ini  karena penurunan  nilai  moral  dalam  masyarakat berkontribusi pada bahaya lingkungan yang mempersulit  kehidupan  di  masa  depan. Kerusakan lingkungan secara tidak langsung  dapat  disebabkan  oleh  bencana alam,  sehingga  al-Qur’an  memandang bahwa kerusakan lingkungan dapat diminimalisir  dengan  keyakinan  seseorang yang  dilakukan  dalam  bentuk  tanggung jawab  moral  terhadap  lingkungan  itu sendiri.
Dialog  tentang  isu-isu  pembangunan global  melalui  kemitraan  antara  lembaga- lembaga  pembangunan  dan  agama-agama yang  memiliki  kesamaan  tekad  diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan.
Pengalaman-pengalaman
tersebut merupakan potensi kemitraan dalam penerapan agama oleh umat beragama yang terlibat dalam mewujudkan SDGs (Marshall & Van Saanen, 2007). Demikian juga  kemitraan  antara  Timur  dan  Barat mempromosikan keragaman budaya secara bersama-sama  dalam  mewujudkan  SDGs. Namun, integrasi antara Islam dan pembangunan berkelanjutan lebih berfokus pada dimensi sosial, manusia, dan ekonomi (Al-Jayyousi, 2016).
Sementara itu, Walker (2017)
menyebutkan  bahwa  ada  dua  pendekatan yang berbeda untuk keberlanjutan.
Pertama , pendekatan berbasis sains- holistik,  yang  melihat  sistem  daripada proses, jaringan daripada individu dan skala analisis, seperti fraktal daripada reduksionisme. Kedua ,  agenda  yang  jauh lebih  normatif.  Tidak  adanya  jawaban ilmiah  tentang  kebutuhan  manusiaa  atau berapa  banyak  kebutuhan  masa  depan, sehingga nilai-nilai, keyakinan, dan politik sebagai  dorongan  bagi  semua  orang  yang mengedepankan keinginan, kebutuhan, dan aspirasi  berguna  yang  diberikan  untuk kebaikan orang lain, kelompok, komunitas, bangsa, bahkan dunia.
Secara khusus, nilai-nilai Islam dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik dan krisis lingkungan,  keuangan,  dan  sosial,  serta mendefinisikan kerangka kerja keberlanjutan  terkait  dengan  perspektif lokal,  regional,  dan  global  (al-Jayyousi, 2016).  Pandangan  ini  menekankan  peran pendidikan  dalam  menghasilkan  inovasi, kreasi,  dan  pengembangan  pengetahuan untuk mendukung paradigma baru pembangunan berkelanjutan yang mengubah  pemahaman  tentang  bagaimana menciptakan  kehidupan  yang  baik,  di  luar konsumerisme  dan  produksi  limbah  yang merusak  lingkungan.  Untuk  menegaskan hal  tersebut,  Khalid  (2002)  menyatakan bahwa Islam bukan hanya agama tetapi juga agama  yang  mengatur  tata  cara  hidup manusia  yang  melebihi  pelaksanaan  ritual, karena terdapat kode etik yang terintegrasi terkait  dengan  mensucikan  diri  dan sekaligus  memiliki  hubungan  dengan tatanan  alam.  Islam  memiliki  pendekatan holistik  yang  memadukan  tugas  dan kewajiban  agama  yang  diarahkan  agar manusia  berakhlak  mulia  dan  memelihara alam  semesta  sebagai  satu  kesatuan  yang diperlukan untuk keberlangsungannya.
Pandangan dunia Islam tentang keberlanjutan  dari  al-Qur’an  cukup  unik. Studi paling awal dilakukan oleh Nomani & Rahnema  (1994),  Chapra  (1993),  dan Chapra  et  al.,  (2008)  yang  menguraikan sistem  ekonomi  Islam,  pembangunan,  dan
konsep keberlanjutan. Kelangsungan hidup di  muka  bumi  didasarkan  pada  keyakinan Islam, yaitu kesatuan atau keesaan (tauhid) Sang  Pencipta,  Tuhan  yang  sama  (Allah dalam bahasa Arab) dari agama monoteistik lainnya,  Yudaisme  dan  Kristen  (Khalid, 2002).  Tauhid  merupakan  paradigma  yang berdimensi ontologi, epistemologi, antropologi, dan teleologi untuk membangun kerangka indeks pembangunan manusia  (IPM)  (Aydin,  2019).  Prinsip keesaan  ini  menekankan  pentingnya  iman yang  diterapkan  dalam  memahami  segala ciptaan  alam  sebagai  bagian  dari  manusia untuk  beribadah  kepada-Nya.  Manusia dapat  dikatakan  memiliki  keimanan  jika memikirkan  sifat-sifat  tersebut  untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh makhluk hidup, termasuk menjaga lingkungan demi kelestarian ekosistem. Ini disebut  pandangan  dunia  Islam  tentang keberlanjutan.  Konsep  keberlanjutan  ini berpedoman  pada  norma-norma  dan  nilai- nilai Islam.
Pendekatan  baru  dalam  kajian  SDGs dari perspektif
Islam dapat
diimplementasikan  dari  trilogi  hubungan manusia,  yaitu  hubungan  manusia  dengan Tuhan,  hubungan  manusia  dengan  sesama manusia,  dan  hubungan  manusia  dengan lingkungan  (Dariah,  Salleh,  &  Shafiai, 2016).  Islam  tidak  hanya  mengedepankan tiga hubungan sebagai perwujudan kekuatan spiritual, tetapi juga menyediakan mekanisme  hubungan  timbal  balik  bagi pembangunan manusia dan pengembangan sistem di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan pemerintahan.
Pandangan  dunia  Islam  berasal  dari  al- Qur'an  yang  menegaskan  bahwa  Allah menciptakan alam semesta dan setiap atom dan  molekul  yang  dikandungnya,  dan hukum-hukum  penciptaan  alam  mencakup unsur-unsur  keteraturan,  keseimbangan, dan  proporsi,  misalnya,  yang  disebutkan dalam al-Qur'an dalam surah al-Mulk ayat 2 dan  Yunus  ayat  5.  Dengan  demikian,  ada sistem  akidah  Islam  yang  memiliki  tiga
aspek:  1)  sistem  nilai  inti  yang  ditetapkan oleh  Islam  (Islam  itu  sendiri  yang  berarti tunduk  dan  tegas);  2)  iman  sebagai kepercayaan teologis kepada Allah,
Pencipta  segala  sesuatu;  dan  3)  perilaku pribadi  yang  baik  sebagai  kualitas  setiap orang  yang  memiliki  komitmen  terhadap kebenaran atau ketakwaan (Khalid, 2002).
Dalam pandangan dunia Islam, Allah telah  menciptakan  alam  semesta  untuk kepentingan semua manusia dan menjadikan sumber daya bumi tersedia bagi manusia  yang  memiliki  tanggung  jawab untuk  melestarikan  dan  memanfaatkannya secara rasional. Pada saat yang sama, Allah telah  memberikan  kepada  umat  manusia kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami  alam  semesta,  lingkungan,  dan kehidupan, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah (alam semesta). Manusia berkewajiban menghormati hukum  alam  dan  menjamin  keadilan  serta kelestarian  sumber  daya  alam  tersebut karena segala upaya dan tindakan manusia merupakan  bentuk  ibadah  kepada  Allah (Al-Jayyousi, 2016).
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, pandangan dunia Islam tentang lingkungan erat kaitannya dengan nilai-nilai kemanusiaan.  Dengan  demikian,  prinsip- prinsip  eko-etika  yang  diturunkan  dari pandangan  dunia  Islam  tentang  alam semesta  memiliki  makna  dan  nilai  bagi kelangsungan  hidup  manusia  di  alam (Gada, 2014). Prinsip-prinsip etika lingkungan meliputi tiga prinsip: 1) prinsip tauhid  atau  kesatuan  yang  menegaskan bahwa  Tuhan  itu  ada,  adalah  satu, mutlak, transenden,  dan  merupakan  pencipta  alam semesta,  dan  satu-satunya  sumber  segala nilai;  2)  prinsip  khalifah  terkait  tanggung jawab  manusia  di  muka  bumi  yang bersumber  dari  pandangan  dunia  Islam yang menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dan
menganugerahkan  kedudukannya  sebagai hamba untuk mengatur dan memakmurkan segala  yang  ada  di  bumi  (Syaikh,  2018).
Manusia  mengelola  pemanfaatan  sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab; dan 3) prinsip tanggung jawab  sebagai  konsekuensi  dari  peran kepemimpinan  manusia  yang  menerima amanah  dari  Allah  untuk  mendatangkan kemakmuran  bagi  bumi.  Jadi,  manusia  ini memiliki  tanggung  jawab  utama  dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.
Dengan  demikian,  visi  al-Qur’an tentang  keadilan  sosial,  ekonomi  dan lingkungan  merupakan  etika  kemanusiaan universal  yang  harus  diwujudkan  oleh setiap orang. Dalam model ekonomi Islam yang  didasarkan  pada  keadilan  komunal dan  mendorong  inovasi  individu  (ijtihad), manusia  dihadirkan  sebagai  penanggung jawab  kelestarian  lingkungan  di  alam semesta dan diperhitungkan di masa depan. Islam  mewajibkan  setiap  orang  untuk mencegah  perbuatan  yang  menyebabkan lingkungan  ini  menjadi  rusak,  iklim  yang semakin  panas  akibat  penipisan  lapisan ozon, dan mempersiapkan keberlangsungan kehidupan alam ini.
Kerangka Maqashid Syariah Untuk Pencapaian Pembangunan Lingkungan

## Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya sadar  terencana  yang  mengintegrasikan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin  kemampuan,  kesejahteraan,  dan kualitas  hidup  generasi  sekarang  dan mendatang.  Untuk  itu,  ada  tiga  hal  utama yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan sumber  daya  alam  secara  bijaksana, pembangunan berkelanjutan sepanjang zaman,  dan  peningkatan  kualitas  hidup generasi. Namun, pembangunan berkelanjutan  tidak  hanya  menekankan pada kegiatan ekonomi yang optimal, tetapi tetap  menjaga  ekologi  lingkungan  sekitar. Pembangunan berkelanjutan menuntut pemanfaatan lingkungan sumber daya alam tidak hanya pada masa sekarang tetapi akan optimal di masa yang akan datang.
Guney (2019) menggambarkan pembangunan berkelanjutan sebagai variabel  di  persimpangan  lingkungan  yang memiliki  tiga  dimensi,  yaitu  lingkungan, sosial dan ekonomi. Ketiga dimensi tersebut dapat  diilustrasikan  pada  Gambar  1  di bawah ini:
Sumber: Azapagic and Perdan (2000)
Gambar 1 . Dimensi dan Lima Pilar

## Pembangunan Berkelanjutan
Pada  Gambar  1  dapat  dijelaskan bahwa  perekonomian  menggunakan  bahan dan  energi  dalam  produksi  yang  diperoleh dari lingkungan dengan tujuan menghasilkan  barang  dan  jasa  untuk kebutuhan  masyarakat  yang  menghasilkan emisi dan pencemaran lingkungan.
Produksi  berjalan  sambil  menyebabkan pencemaran  lingkungan.  Oleh  karena  itu, lingkungan  yang  tercemar  oleh  proses tersebut  harus  dilindungi  agar  generasi mendatang  dapat  menggunakannya  untuk kebutuhan  mereka  (Guney,  2019).  Dalam hal  ini,  ada  lima  pilar  dalam  SDGs,  yaitu planet,  people,  kemakmuran,  perdamaian, dan  kemitraan  sebagai  landasan  untuk mencapai tujuan tersebut dan saling terkait satu sama lain.
SDGs  erat  kaitannya  dengan  upaya mencapai  keberlanjutan  alam  semesta  dan kehidupan manusia di bumi yang menitikberatkan pada pencapaian kesejahteraan  masyarakat  tanpa  merusak lingkungan.  Dalam  hal  ini,  Ibrahim  et  al. (2011)  menegaskan  bahwa  pembangunan dalam  sistem  ekonomi  Islam  bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Untuk itu SDGs harus sejalan dengan tujuan fundamental  hukum  Islam  yang  dikenal
dengan MS, yaitu mencegah kerusakan dan mencapai  kesejahteraan  bagi  seluruh  umat manusia  (Ibrahim,  et  al.,  2019).  Menurut Sardar  (2003),  pembangunan  ekonomi harus  sejalan  dengan  tujuan  utama  syariah ini  yang  bersifat  inklusif,  adil  dan menyeluruh,  meliputi  aspek  kehidupan material  dan  non  material.  Istilah  syariah berarti  sistem  etika  dan  nilai-nilai  yang mencakup  semua  aspek  kehidupan  secara tidak  berubah  dan  sarana  utamanya  untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, tidak dapat  dipisahkan  atau  diisolasi  dari keyakinan  dasar,  nilai-nilai,  dan  tujuan Islam. Dengan demikian, syariah mencerminkan  pandangan  Islam  yang holistik  sebagai  pedoman  hidup  yang  utuh dan  terpadu  yang  mencakup  semua  aspek kehidupan,  baik  individu  maupun  sosial, untuk mencapai keselamatan atau kemakmuran  dalam  hidup  tidak  hanya  di dunia tetapi juga di akhirat.
Dalam memahami syariah, seseorang harus  memahami  tujuan  (maqashid)  agar memiliki kemungkinan fleksibilitas, dinamisme, dan kreativitas dalam kebijakan sosial (Hallaq, 2004). Tujuan syariat Islam atau MS adalah untuk memajukan kesejahteraan  seluruh  umat  manusia,  yang terletak pada pelestarian atau perlindungan agama  atau  iman (hifzh  al-din) ,  jiwa  atau kehidupan manusia (hifdz al-nafs) , akal atau intelektual (hifdz  al-'aql) ,  martabat  atau keturunan (hifdz  al-nasl) ,  dan  kekayaan atau  harta  benda (hifdz  al-mal) .  Kelima tujuan  tersebut  mencakup  semua  orang yang  akan  menjamin  perlindungan  dalam melayani  kepentingan  umum  (Al-Ghazali, 2013;  Al-Syatibi,  2003;  Chapra,  2016). Syariah didasarkan pada pemberian manfaat  kepada  individu  dan  masyarakat, dan  hukum  dirancang  untuk  melindungi manfaat  ini  dan  memfasilitasi  peningkatan dan  kesempurnaan  kehidupan  manusia  di dunia  yang  juga  sesuai  dengan  tujuan akhirat  (Al-Syatibi,  2003;  Al-Raysuni, 2006;  Mohammad  &  Shahwan,  2013; Jaelani, 2019).
Dengan  demikian,  MS  merupakan kerangka  kerja  untuk  merumuskan  konsep dan  indikator  yang  digunakan  dalam kebijakan  dan  target  dalam  SDGs.  Hal tersebut dapat dilihat pada model pengembangan  lima  prinsip  dasar  MS  dan lima pilar SDGs pada Tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1 . Lima Prinsip Dasar MS dan Lima Pilar SDGs Prinsip Dasar MS Tujuan Pilar SDGs Tujuan Agama a. Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam semesta sebagai bagian dari kewajiban agama b. Manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi
c. Manusia harus bertindak efisien dalam penggunaan sumber daya d. Mewujudkan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif
Orang, masyaraka t a. Untuk mengakhiri kemiskinan dan kelaparan b. Menjamin terpenuhinya potensi manusia, martabat, kesetaraan dalam lingkungan yang sehat Nyawa, Kehidupa n a. Manusia sebagai makhluk potensial memiliki tugas utama mengelola dan mensejahterakan bumi
b. Kewajiban manusia untuk menciptakan kebaikan Planet a. Melincungi planet dari degradasi melalui konsumsi dan produksi serta mengelola SDA b. Mengambil tindakan cepat dalam perubahan iklim Akal a. Manusia memiliki potensi akal dalam menciptakan teknologi untuk mengelola bumi dan SDA
b. Manusia memikirkan seluruh alam semesta dalam memuliakan kebesaran Tuhan dan menikmati segala karunia-Nya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan hidupnya Keluarga a. Mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh manusia b. Menyelaraskan kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi dengan alam Keturunan , Keluarga a. Mewujudkan kelangsungan hidup manusia dengan langkah-langkah efisiensi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi energi untuk generasi mendatang b. Mengembangkan energi baru terbarukan dan konservasi energi untuk penghematan energi yang berdampak pada kehidupan
manusia di masa depan
Perdamaia n Membina masyarakat yang damai, adil dan inklusif yang bebas dari ketakutan dan kekerasan Hak Milik, Harta Benda a. Melaksanakan lingkungan sebagai kewajiban agama b. Melakukan eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, Kerjasama Memobilisasi kemitraan global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada kebutuhan
Prinsip Dasar MS Tujuan Pilar SDGs Tujuan serta kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai perbuatan jahat masyarakat termiskin dan paling rentan.

## Sumber: data primer, diolah (2022)
Pada Tabel 1 tersebut, kelima prinsip dasar  MS  dan  lima  pilar  SDGs  memiliki materi  dan  substansi  yang  sama,  yaitu mewujudkan kesejahteraan manusia dengan mengembangkan lima prinsip dalam pembangunan  lingkungan  berkelanjutan. Pembangunan lingkungan yang berkelanjutan  merupakan  kewajiban  setiap orang  berupa  perlindungan  dan  pelestarian lingkungan  hidup  dari  segala  tindakan perusakan dan eksploitatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, lima prinsip dasar  MS  dapat  dikembangkan  secara harmonis melalui penjabaran SDGs tentang lingkungan.  Pelestarian  lingkungan  hidup sebagai tugas dan tanggung jawab manusia yang  mencerminkan  hubungan  antara makhluk  hidup  dengan lingkungannya dan untuk menjaga keseimbangan ekologi yang diciptakan  oleh  Tuhan.  MS  ini  selalu mengacu  pada  tiga  prinsip  (Rauf,  2015) atau meliputi 3 tingkat kebutuhan manusia dalam  memanfaatkan  lingkungan,  yaitu daruriyyat (prioritas), hajiyyat ( kebutuhan ) , dan tahsiniyyat (penyempurnaan, moralitas) (Gambar 2).
Gambar 2 . Maqashid Syariah dan 3 Tingkat Kebutuhan untuk Pembangunan Lingkungan

## Berkelanjutan
Dalam ekonomi Islam, beberapa nilai etika  yang  terdapat  dalam  teks-teks  Al- Qur'an  yang  berkaitan  dengan  pelestarian lingkungan  antara  lain  keadilan,  kebaikan, tanggung jawab, dan pelestarian lingkungan. Nilai-nilai lingkungan universal  ini  dapat  mengatasi  tantangan kelestarian  lingkungan  di  masa  depan. Prinsip-prinsip  etika  ini  dapat  dimasukkan ke dalam model ekonomi untuk mengembangkan  kebijakan  yang  dapat melindungi nilai-nilai ini dengan lebih baik dan  pada  saat  yang  sama  menjadi  bagian utama  dari  pembangunan  lingkungan  yang berkelanjutan.
Hasan  (2006)  menjelaskan  bahwa pembangunan  berkelanjutan  berpusat  pada kekhawatiran  akan  memburuknya  kualitas lingkungan  sehingga  diperlukan  moderasi dalam  konsumsi,  larangan  penggunaan sumber  daya  alam  secara  eksploitatif,  dan perintah  untuk  menjaga  keseimbangan alam. Karena itu, penerapan MS berorientasi pada pencapaian pembangunan lingkungan  yang  berkelanjutan.  Secara konseptual, misalnya, Vezzoli et al. (2018) menyatakan  bahwa  SDGs  nomor  7  dari Agenda Aksi Global menganjurkan perlunya memastikan akses ke energi yang terjangkau,  andal,  berkelanjutan,  dan modern  untuk  semua.  Goal  7  yang  harus dicapai  pada  tahun  2030  dapat  dikaitkan dengan kerangka MS, seperti pada Tabel 2 di bawah ini:
Tabel 2. SDGs untuk Energi, Dimensi
Lingkungan Berkelanjutan, dan Maqashid Syariah SDGs Target No. 7 (Energi) Dimensi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Dimensi Maqashid Syariah Kriteria Maqashid Syariah
Pastikan akses universal ke layanan energy yang terjangkau,
andal, dan modern Kebijakan pengendalian polusi, limbah, dan daur ulang yang baik Pelestarian perlindunga n agama Esensi ( daruriyat ) Meningkatkan secara substansial Konservasi energi Pelestarian atau Komplemente r (hajiyat)
SDGs Target No. 7 (Energi) Dimensi Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Dimensi Maqashid Syariah Kriteria Maqashid Syariah pangsa energy terbarukan dalam bauran energy global perlindunga n kehidupan Menggandaka n tingkat peningkatan efisiensi secara global Tidak melakukan hal0hal yang merusak lingkungan Perlindunga n intelek Pendirian (tahsiniyat)
Meningkatkan kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses ke penelitian dan teknologi
energi bersih Melakukan inisiatif untuk mempromosika n tanggung jawab lingkungan Pelestarian atau perlindunga n anak cucu -
Memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk memasok layanan energy modern dan berkelanjutan untuk semua
di Negara berkembang
- Pelestarian atau
perlindunga n properti -
Sumber: data primer, diolah (2022)
Dengan demikian, MS telah menyediakan kerangka kerja untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan  yang  bersumber  dari  ayat- ayat Al-Qur'an yang membimbing manusia dalam  pembangunan  dengan  menjaga keseimbangan lingkungan
dan
keanekaragaman hayati. Prinsip pembangunan  berkelanjutan  yang  ada dalam  kerangka  MS  telah  memberikan perspektif  bahwa  kegiatan  manusia  harus mendukung  lingkungan,  melindungi  hak- hak  masyarakat,  dan  tidak  membahayakan esensi pembangunan sosial ekonomi untuk memenuhi  kebutuhan  sekarang  dan  masa depan.

## Etika  Lingkungan  Untuk  Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan Di Indonesia
Diskusi  lintas  budaya  yang  berfokus  pada nilai-nilai  budaya  yang  mendasari  alam sangat penting dalam menghadapi tantangan lingkungan global, seiring dengan  munculnya  masalah  lingkungan, terutama di dunia Muslim (Firdaus, 2012a).
Cendekiawan  Muslim  telah  mendesak
untuk  kembali  ke  cita-cita  Islam  yang mencerminkan  pandangan  sakramental alam semesta fisik dengan
memperjuangkan kebangkitan ilmu pengetahuan  Islam  yang  mensintesis  studi empiris  dan  kognisi  simbolik  (Wersal, 2017).  Kajian  ilmiah  tentang  agama  dan ekologi ini menempatkan pentingnya model agama dalam memahami tempat manusia di alam.  Islam  memberikan  prinsip-prinsip etika  yang  rinci  tentang  lingkungan,  tetapi mayoritas  negara  Muslim  menunjukkan kepedulian  yang  kurang  nyata  terhadap masalah lingkungan (Saniotis, 2012).
Isu-isu  global  dalam  SDGs  telah dimasukkan  dalam  visi  jangka  panjang Indonesia.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa masalah yang dihadapi oleh populasi global juga relevan dengan tantangan
pembangunan Indonesia saat ini. Komitmen Indonesia  untuk  mencapai  SDGs  tidak hanya memenuhi kesepakatan global tetapi juga  mencapai  visi  Indonesia  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Khusus di  Indonesia  dengan  1.340  suku  bangsa yang beragam budaya, bahasa dan kepercayaan, diperlukan pendekatan multidisiplin yang juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, akademisi, LSM, sektor swasta,  dan  seluruh  masyarakat  untuk mencapai tujuan di SDGs dengan menentukan skala prioritas pada tujuan dan sasaran.  Menurut  Brojonegoro  (2019), pengutamaan target dan target memperhitungkan target mendesak sebagai prioritas  dan  memiliki  pengaruh  paling tinggi  di  antara  target  lainnya.  Isu  utama direduksi menjadi bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan,  dan  pertanian  berkelanjutan, infrastruktur, jasa ekosistem, dan keanekaragaman  hayati,  serta  pembiayaan untuk penyelenggaraan pemerintahan SDG. Indonesia berkomitmen untuk berhasil mengimplementasikan SDGs dengan  mencapai  agenda  pembangunan 2030.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut, Peraturan Presiden RI No. 59/2017 tentang
Pelaksanaan SDGs di Indonesia mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas untuk menyediakan
Roadmap  SDGs  Indonesia  (Brojonegoro,
2019). Pendekatan holistik digunakan untuk merancang 17 SDGs yang implementasinya dirancang dengan kebijakan yang sistematis,  strategi  implementasi  yang komprehensif,  dan  kerjasama  dengan banyak pemangku kepentingan karena salah satu tujuan berkaitan dengan tujuan lainnya. Kajian keterkaitan tujuan dan target SDGs disusun  secara  komprehensif  berdasarkan analisis keterkaitan tujuan dan target SDGs Indonesia  yang  menghasilkan  Roadmap SDGs 2017-2030.
Sumber: Brojonegoro (2019) Gambar 3. SDGs dan Pemetaan Keterkaitan antara 17 Tujuan
Sebelumnya, dokumen metadata Indikator  SDGs  Indonesia  terbagi  menjadi empat  dokumen  besar  yang  tidak  dapat dipisahkan,  yaitu:  (1)  Pilar  pembangunan sosial yang mencakup Sasaran 1, 2, 3, 4, dan 5;  (2)  Pilar  pembangunan  ekonomi  yang meliputi Sasaran 7, 8, 9, 10, dan 17; (3) Pilar pembangunan  lingkungan  yang  mencakup Sasaran  6,  11,  12,  13,  14,  dan  15;  dan  (4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola, yaitu  Tujuan  16.  Indikator  metadata  ini disusun untuk memberikan pemahaman dan pemahaman  yang  sama  tentang  setiap indikator yang akan digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan  dan  evaluasi, serta  pelaporan  SDG.  Metadata  ini  juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian SDGs Indonesia sehingga dapat
dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia  serta  dapat  diperbandingkan  antar
provinsi  dan  kabupaten/kota  di  Indonesia (Yusuf & Darajati, 2017).
Peta  jalan  SDGs  ini  terdiri  dari kondisi  eksisting  dan  skenario  proyeksi untuk  beberapa  indikator  yang  diikuti dengan  arah  kebijakan  untuk  setiap indikator  atau  tujuan  SDGs  (Brojonegoro, 2019).  Berdasarkan  metadata  indikator SDGs pada pilar pembangunan lingkungan, ada 6 SDGs yang tercakup, yaitu: 1) Tujuan 6:  air  bersih  dan  sanitasi  yang  bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan pengelolaan  air  bersih  dan  sanitasi  yang berkelanjutan  untuk  semua;  2)  Tujuan  11: menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman,  tangguh,  dan  berkelanjutan;  3) Tujuan  12:  menjamin  pola  produksi  dan konsumsi yang berkelanjutan; 4) Tujuan 13: mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 5) Tujuan 14: melestarikan dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan; dan 6) Tujuan 15: melindungi, memulihkan, dan meningkatkan  pemanfaatan  berkelanjutan ekosistem  darat,  mengelola  hutan  secara berkelanjutan, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, dan menghentikan  hilangnya  keanekaragaman hayati.
Target dan kebijakan SDGs terkait isu lingkungan,  seperti  Tujuan  6:  Air  Bersih dan  Sanitasi  yang  telah  dirumuskan  dalam Road  Map  SDGs  2017-2030  dapat  dirinci pada tabel di bawah ini:
Tabel 3. Target dan Kebijakan Tujuan 6 SDGs
Kebijakan tujuan 6 air dan Sanitasi yang bersih
Arah Kebijakan 2020-2024 Arah Kebijakan 2025-2030 Strategi Strategi Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke layanan air minum yang lebih baik A. 75% akses ke layanan air minum yang lebih baik A. Akses 100% ke layanan air minum yang lebih baik Meningkatkan tata kelola yang baik untuk penyediaan air minum yang aman bagi semua orang Meningkatkan tata kelola yang baik untuk penyediaan air minum yang aman bagi semua orang
Pelestarian sumber daya air baku, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air baku (seperti bendungan) dan pemanfaatan teknologi yang efisien Meningkatkan kapasitas operator dalam penyediaan air minum yang aman
Kebijakan tujuan 6 air dan Sanitasi yang bersih
Arah Kebijakan 2020-2024 Arah Kebijakan 2025-2030 Strategi Strategi Meningkakan kapasitas operator dalam penyediaan air minum yang aman Percepatan pembangunan infrastruktur sistem air minum yang aman bagi masyarakat B. Dukungan finansial untuk
peningkatan pengembangan pelayanan air minum sekitar 24,5 juta SR hingga 2024 B. Dukungan finansial untuk peningkatan pengembangan pelayanan air minum sekitar 35,53 juta SR hingga 2030 Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum yang aman Perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung konservasi sumber daya air dan penyediaan air minum yang aman
Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi
yang lebih baik Layanan sanitasi berkelanjutan Meningkatkan akses terhadap sanitasi yang bersih dan aman Memprioritaskan kondisi yang memadai untuk layanan yang berkelanjutan di tingkat kabupaten dan memastikan komitmen pemerintah daerah Meningkatkan akses universal terhadap sanitasi yang layak, tidak hanya sanitasi dasar Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk akses sanitasi yang aman (terpusat atau terlokalisir) Mengurangi separuh air limbah yang tidak diolah Meningkatkan dukungan finansial -

## Sumber: Brojonegoro (2019)
Persentase rumah tangga yang memiliki  akses  air  minum  yang  aman  dan sanitasi  yang  bersih  diproyeksikan  akan terwujud hingga tahun 2030 seperti terlihat pada Tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang bersih
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Air Minum yang Aman Tahun Baseline Intervensi 2015 58.92 58.92 2019 64.53 64.05 2024 69.63 79.82 2030 75.75 100 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Bersih Tahun Baseline Intervensi 2015 67.95 67.95 2019 77.83 76.78 2024 89.88 90 2030 100 100 Sumber: Brojonegoro (2019)
Dalam hal ini, untuk mengidentifikasi cara  yang  lebih  baik  untuk  memahami dimensi  praktis  etika  lingkungan  dengan mengeksplorasi konsep pembangunan berkelanjutan  yang  memiliki  pengaruh signifikan  dalam  mengubah  teori  etika lingkungan  menjadi  praktik.  Oleh  karena
itu, semua agenda dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dianggap sebagai perwakilan tidak langsung  dari  dimensi  praktis  etika lingkungan.
Etika lingkungan ini menjadi prioritas karena  dampak  lingkungan  yang  terkait dengan  penggunaan  sumber  daya  air  dan energi merupakan salah satu masalah yang paling signifikan bagi industri pertambangan,  yang  membutuhkan  adopsi solusi  baru  sejalan  dengan  Tujuan  6  Air Bersih dan Sanitasi. Saat ini, tantangannya adalah mengubah kekayaan mineral menjadi  peluang  pembangunan  sekaligus menjawab  kebutuhan  generasi  mendatang. Ini secara khusus tentang menginvestasikan sumber  daya  yang  tidak  terbarukan  dalam menerapkan strategi untuk mempromosikan penggunaan  sumber  energi  terbarukan  dan tidak terbarukan secara efisien (Londoño, et al., 2020).
Adapun untuk mengangkat
pembangunan berkelanjutan ke  etika lingkungan global, Marsuki (2009) menjelaskan  bahwa  ada  dua  pendekatan yang terlibat: 1) masyarakat global berbagi sistem  etika  yang  sama  dalam  bentuk konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk menjadi etika global baru, konsep pembangunan berkelanjutan membutuhkan setidaknya  penilaian  etis,  sistem  nilai,  dan kewajiban  moral  seseorang;  dan  2) asimilasi  prinsip-prinsip  umum  konsep tersebut  ke  dalam  berbagai  latar  belakang sistem etika dunia. Untuk tujuan ini, prinsip umum  pembangunan  berkelanjutan  perlu diasimilasi ke dalam sistem etika lokal. Dalam  kaitan  ini,  Islam  sebagai agama  dapat  dilihat  sebagai  salah  satu sistem  etika  paling  otoritatif  yang  dapat dipraktikkan oleh masyarakat dunia (Jaelani,  et  al.,  2020a;  Jaelani  &  Hanim, 2020).  Oleh  karena  itu,  pendekatan asimilasi  berarti  mengadopsi  prinsip- prinsip  umum  pembangunan  berkelanjutan dengan pandangan dunia agama, moral dan budaya lokal. Dengan demikian,
pendekatan kedua ini membutuhkan kontribusi  agama  untuk  mendefinisikan kembali konsep pembangunan
berkelanjutan  dan  membangun  kembali konsep  tersebut  dengan  norma-norma  dan nilai-nilai agama (Astrom, 2011).
Indonesia memiliki mayoritas penduduk  muslim,  sehingga  pendekatan asimilasi  ini  dapat  digunakan  dalam pembangunan lingkungan yang berkelanjutan  di  Indonesia.  Pendekatan Islam  terhadap  lingkungan  yang  dirancang dengan  kerangka  MS  dapat  diterapkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan  dengan  dua  tugas  utama, berupa  penerapan  sistem  ekonomi  Islam tentang  lingkungan  dan  vitalitasnya  pada lembaga pengelolaan sumber daya.
Mukhtar,  et  al.  (2019)  menyatakan bahwa pendekatan keagamaan dalam Islam yang  digunakan  untuk  mewujudkan  SDGs dapat  ditemukan  dalam  lima  prinsip  dasar MS sebagai kunci utama dalam pembangunan  berkelanjutan  itu  sendiri. Arsad et al. (2015) menjelaskan bahwa MS terkait  perlindungan  agama,  jiwa,  akal, keturunan,  dan  harta  sangat  penting  untuk menjamin  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi seluruh  umat  manusia.  Karena  tujuan keseluruhan dari hukum Islam adalah untuk memakmurkan bumi dan menjaga ketertiban  hidup  berdampingan  secara damai.  Jadi,  MS  ini  untuk  menjamin kesejahteraan  dan  kemanfaatan  bumi melalui ketakwaan umat beragama. Konsep ini juga melahirkan etika lingkungan dalam pandangan  Islam.  Hal  ini  sebagaimana dijelaskan  dalam  ayat-ayat  Al-Qur'an seperti pada Gambar 4 di bawah ini:
Gambar 4. Etika Lingkungan dalam Al- Qur'an
Dengan demikian, Islam telah memberikan pandangan tentang pembangunan lingkungan, dan keseimbangan
lingkungan, dan keanekaragaman  hayati  melalui  teks-teks agama (Al-Qur'an dan  Hadits Nabi). Islam menekankan  pentingnya  etika  lingkungan yang  diterapkan  dalam  semua  aktivitas manusia untuk menumbuhkan, mengembangkan, menggunakan dan mengelola  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan (Firdaus, 2012; Jaelani et al., 2017).  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan  melalui  aktualisasi  maqasid syariah  dalam  konteks  hubungan  manusia dan  lingkungan  itu  sendiri,  sehingga aktivitas manusia harus mendukung lingkungan, melindungi hak-hak masyarakat,  dan  tidak  membahayakan kehidupan sosial dan ekonomi.

## KESIMPULAN
Al-Quran  memiliki  visi  sebagai  sebagai pandangan dunia  Islam  dan  etika  lingkungan yang  mengarahkan  manusia  untuk  memiliki komitmen  dengan  sikap  yang  ramah  terharap lingkungan.  Manusia  memiliki  moral  dengan hati  nurani  yang  aktif  dalam  menanamkan tanggung jawab untuk pemeliharaan, pengelolaan, dan penatagunaan dalam penggunaan dan kepemilikan properti fisik dan sumber  daya  lingkungan,  dan  menggunakan sumber  daya  alam  dan  lingkungan  tanpa menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati.  Dalam  perspektif  maqashid  syariah, penatagunaan lingkungan mengharuskan manusia untuk menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikan etika untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga  makhluk  hidup  lainnya,  dan  generasi mendatang.  Indonesia  memiliki  sumber  daya alam yang melimpah, sehingga manusia dalam untuk memenuhi kebutuhannya dilarang dengan  cara  yang  mengganggu  keseimbangan ekologi  dan  membahayakan  kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.  Karena  Islam  adalah  agama
yang ramah lingkungan berdasarkan al-Qur’an, maka pembangunan lingkungan yang berkelanjutan menjadi kewajiban setiap muslim untuk mewujudkannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulrachman,  S.  M.  (2011).  Integrating spiritual dimension in sustainable development strategy an Islamic perspective. OIDA International Journal of  Sustainable  Development ,  2(11),  51-
64. https://ssrn.com/abstract=1981416. Ager,  A.,  &  Ager,  J.  (2016).  Sustainable
development and religion:
Accommodating  diversity  in  a  post- secular  age. The  Review  of  Faith  &
International  Affairs ,  14(3),  101-105.
DOI:
https://doi.org/10.1080/15570274.2016. 1215813.
Akhtar,  M.  R.  (1996).  Towards  an  Islamic approach  for  environmental  balance.
Islamic Economic Studies , 3(2). https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=3165366.
Al-Ghazali,  A.  H.  (2013). al-Mustasfa ,  vol  1. Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
Al-Jayyousi, O. (2009). Islamic values and rural sustainable  development. Rural 21,
43(2),
39-41. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abst ract/20093103885.
Al-Jayyousi,  O.  R.  (2016).  Sustainable Development  Revisited.  In Islam  and Sustainable  Development (pp.  23-50). Gower. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315589947-
7.
Al-Raysuni,  A.  (2006). Imam  al-Shatibi's theory  of  the  higher  objectives  and intents  of  Islamic  law .  The  Other  Press. https://ibtbooks.com/shop/imam-al- shatibis-theory-of-the-higher-objectives- and-intents-of-islamic-law/.
Al-Shatibi, A. (2003). Al-Muwafaqat fi Usul al- Shariah . Cairo: Al-Maktabah Al- Tawfiqiyyah.
Arsad, S., Ahmad, R., Fisol, W. N. M., Said, R.,
&  Haji-Othman,  Y.  (2015).  Maqasid shariah in corporate social responsibility of  Shari’ah  compliant  companies.
Research  Journal  of  Finance  and
Accounting,
6(6), 239-247. http://unisep.lib.unishams.edu.my/xmlui /handle/123456789/7527. Aström,  Z.  H.  O.  (2011).  Paradigm  Shift  for Sustainable Development: The Contribution  of  Islamic  Economics. Journal of Economic and Social Studies , 1(1), 73. https://www.questia.com/read/1P3-
2948489641/paradigm-shift-for- sustainable-development-the- contribution.
Aydin, N. (2019). Paradigmatic and conceptual framework for Islamic HDI. In Towards a  Maqāṣid  al-Sharīʿah  Index  of  Socio- Economic  Development (pp.  311-330). Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030- 12793-0_11.
Azapagic, A., & Perdan, S. (2000). Indicators of sustainable  development  for  industry:  a general  framework. Process  Safety  and Environmental  Protection ,  78(4),  243- 261.
DOI: https://doi.org/10.1205/0957582005307
63.
Beck,  U.  (1995).  Ecological  enlightenment: essays on the politics of the risk society. In Ecological  enlightenment:  essays  on the  politics  of  the risk  society . https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resou rce/pt/cid-64297.
Bexell,  M.,  &  Jönsson,  K.  (2017,  January). Responsibility  and  the  United  Nations’ sustainable development goals. In Forum for Development Studies (Vol. 44, No. 1, pp. 13-29).
Routledge.
DOI: https://doi.org/10.1080/08039410.2016. 1252424. Boyle, A. (2020). Climate Change, Sustainable
Development, and Human Rights. In Sustainable  Development  Goals  and Human  Rights (pp.  171-189).  Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978- 3-030-30469-0. Brodjonegoro, B.PS. (2019). Roadmap of SDGs Indonesia: A Highlight . Jakarta: Minister of  National  Development  Planning/the Head of National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia. Chapra,  M.  U.  (1993). Islam  and  economic development: A strategy for development with  justice  and  stability (Vol.  14).
International Institute of Islamic Thought (IIIT). https://books.google.co.id/books?id=fel DDAAAQBAJ&lr=lang_en&source=gb s_navlinks_s Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An  Islamic  perspective (Vol.  21).  Kube Publishing Ltd. https://www.google.co.id/search?lr=lang _en&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22 M.+Umer+Chapra%22.
Chapra, M. U., Khan,  S., & Al  Shaikh-Ali,  A. (2008). The Islamic vision of development  in  the  light  of  maqasid  al- Shariah (Vol. 15). IIIT. https://books.google.co.id/books?id=TN
- Xd9Es8lsC&lr=lang_en&source=gbs_n avlinks_s
Dariah, A. R., Salleh, M.  S., & Shafiai, H.  M.
(2016). A New approach for sustainable development goals in Islamic
perspective.
Procedia-social and behavioral sciences , 219, 159-166. DOI:
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.
001.
Finlay,  V.,  &  Palmer,  M.  (2003).  Faith  in conservation: new approaches to religions and the environment. The World Bank . http://hdl.handle.net/10986/15083.
Firdaus, S. (2012). Konsep manusia ideal dalam al-Qur'an  (studi  profil  al-Muhsin  dalam perspektif  tafsir  ayat-ayat  ihsan).  UIN
Syarif  Hidayatullah  Jakarta:  Sekolah Pasca
Sarjana. https://
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/hand le/123456789/7041.
Firdaus,  S.  (2012a).  Orientasi  dan  manajemen pendidikan Islam kajian ihsan: Relevansi konsep khosyah dan musyahadah dengan peak experience dalam psikologi humanistik  Maslow.  Holistik,  13(1).
DOI:
https://doi.org/10.24235/holistik.v13i1.1
16.
Gada,  M.  Y.  (2014).  Environmental  ethics  in
Islam: Principles and perspectives. World Journal of Islamic History and
Civilization, 4(4), 130-138. DOI:
https://10.5829/idosi.wjihc.2014.4.4.443 .
Grine, F., Bensaid, B., Nor, M. R. M., & Ladjal, T.  (2013).  Sustainability  in  multi-
religious societies: an Islamic
perspective. Journal of Beliefs & Values , 34(1), 72-86. DOI: https://doi.org/10.1080/13617672.2013. 759363. Güney,  T.  (2019).  Renewable  energy,  non- renewable energy and sustainable development. International  Journal  of Sustainable  Development  &  World Ecology , 26(5), 389-397. DOI:
https://doi.org/10.1080/13504509.2019. 1595214. Hallaq,  W.  B.  (2004). A  History  of  Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul  al-Fiqh .  Cambridge:  Cambridge University Press.
Hasan,  Z.  (2006).  Sustainable  development from  an  Islamic  perspective:  Meaning, implications, and policy concerns. Journal  of  King  Abdulaziz  University:
Islamic Economics, 19(1). https://www.kau.edu.sa/Show_Res.aspx ?Site_ID=121&Lng=EN&RN=56961.
Hossain, D. M. (2014). Sustainable
Development  and  Islam:  Is  Religious Teaching Invalid ?. Middle East Journal of  Business ,  55(1067),  1-8.  DOI: https://doi.org/10.5742/MEJB.2014.913 69.
Ibrahim, A. H., Rahman, N. N. A., Saifuddeen, S.  M.,  &  Baharuddin,  M.  (2019). Maqasid al-Shariah Based Islamic Bioethics: A Comprehensive Approach. Journal of bioethical inquiry , 1-13. DOI: https://doi.org/10.1007/s11673-019- 09902-8. Ibrahim,  P.,  Basir,  S.  A.,  &  Ab  Rahman,  A.
(2011). Sustainable Economic
Development:  Concept,  Principles  and Management  from  Islamic  Perspective. European  Journal  of  Social  Sciences , 24(3). http://eprints.um.edu.my/id/eprint/3335. Jaelani,  A.,  Firdaus,  S.,  &  Jumena,  J.  (2017).
Renewable  Energy  Policy  in  Indonesia: The  Qur’anic  Scientific  Signals  in
Islamic Economics Perspective. International Journal of Energy Economics and Policy , 7(4), 193-204. Jaelani,  A.  (2019).  Maqashid  Syariah  dan Pengembangan Kewirausahaan Berkelanjutan di Indonesia. Al-
Mustashfa: Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi  Syariah ,  4(2),  212-233.  DOI: https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.5489. Jaelani,  A.,  &  Hanim,  T.  F.  (2020).
Sustainability  of  Public  Finance  During The  COVID-19  Outbreaks  in  Indonesia.
Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan
Perbankan  Syari'ah ,  12(1),  109-123.
DOI:
https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.655
7.
Jaelani,  A.,  Layaman,  D.  F.,  Salikin,  A.  D., & Dz, A. (2020). Energy Conservation and Energy  Management  for  Industry  in Indonesia in Islamic
Economic
Perspective. International  Journal  of Energy  Economics  and  Policy ,  10(3), 239-249. DOI: https://doi.org/10.32479/ijeep.9061 . Jaelani, A., Setyawan, E., Aziz, A., Wahyuningsih,  N.,  &  Djuwita,  D. (2020a).  Sustainable  Event  and  Festival In  Cirebon,  Indonesia:  In  Islamic
Marketing Perspective/Evento y Festival Sostenible  en  Cirebon,  Indonesia:  En Perspectiva  del  Marketing  Islámico.
ROSA DOS VENTOS-Turismo e Hospitalidade , 12(4). DOI: http://dx.doi.org/10.18226/21789061.v1 2i4p811.
Jenkins,  W.  (2009).  After  Lynn  White:
Religious  ethics  and  environmental problems. Journal  of  Religious  Ethics, 37(2), 283-309. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-
9795.2009.00387.x.
Johnston, L. F. (2013). Sustainability as a global faith?  The  religious  dimensions  of sustainability  and  personal  risk. Journal of  the  American  Academy  of  Religion , 82(1), 47-69. DOI: https://doi.org/10.1093/jaarel/lft056.
Karam,  A.  (2014).  On  Faith,  Health  and Tensions  An  Overview  from  an  inter ‐ governmental perspective. The Heythrop Journal , 55 (6), 1069-1079.
https://jliflc.com/wp-
content/uploads/2014/10/faith-and- health.pdf.
Kates, R. W. (2011). What kind of a science is sustainability  science?. Proceedings  of the  National  Academy  of  Sciences , 108(49), 19449-19450. DOI:
https://doi.org/10.1073/pnas.111609710 8.
Khalid,  F.  M.  (2002).  Islam  and  the Environment. Encyclopedia  of  Global Environmental  Change ,  5,  332-339. DOI: http://doi.org/10.1.1.564.8896. Khan,  F.  M.  (2019).  Consumer  Behaviour, Consumption Planning and Objectives of Sharīʿah.  In Towards  a  Maqāṣid  al- Sharīʿah  Index  of  Socio-Economic
Development (pp.  125-157).  Palgrave
Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030- 12793-0_4. Kobayashi,  M.,  Yoshiura,  S.,  Sato,  T.,  & Kaneko, N. (2014). Managing Environmental  Risks  and  Promoting Sustainability,  Scientific  Advancement, and Leadership Development. In Sustainable Living
with
Environmental Risks (pp. 1-15). Springer, Tokyo. DOI: https://doi.org/10.1007/978-4-431- 54804-1.
Leal Filho, W., Tripathi, S. K., Andrade Guerra, J. B. S. O. D., Giné-Garriga, R., Orlovic Lovren,  V.,  &  Willats,  J.  (2019).  Using the sustainable development goals towards  a  better  understanding  of sustainability  challenges. International Journal  of  Sustainable  Development  & World  Ecology ,  26(2),  179-190.    DOI: https://doi.org/10.1080/13504509.2018. 1505674.
Londoño, N. A. C., Velasco, J. O., García, F. C., &  Franco,  I.  B.  (2020).  SDG  6  Clean Water  and  Sanitation.  In Actioning  the Global  Goals  for  Local  Impact (pp.  85- 104). Springer, Singapore. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-32- 9927-6_7.
Lunn, J. (2009). The role of religion, spirituality and  faith  in  development:  A  critical theory approach. Third World Quarterly , 30(5), 937-951. DOI: https://doi.org/10.1080/0143659090295 9180?src=recsys.
Marshall,  K.,  &  Van  Saanen,  M.  (2007). Development  and  faith:  where  mind, heart, and soul work together. The World Bank . http://hdl.handle.net/10986/6729. Marsuki,  M.  Z.  (2009).  Religious  agendas towards  sustainable  development:  An
Islamic  perspective. Malaysian  Journal of Science and Technology Studies , 7, 22- 38. https://scholar.googleusercontent.com/sc holar?q=cache:4lpc4uFWeogJ:scholar.g oogle.com/&hl=id&as_sdt=0,5.
Mcleod,  E.,  &  Palmer,  M.  (2015).  Why conservation  needs  religion. Coastal Management ,  43(3),  238-252.  DOI: https://doi.org/10.1080/08920753.2015.
1030297.
Mocombe,  P.  C.  (2012).  Globalization, Bourgeois Protestantism and Africans in America Globalization. In Liberal Bourgeois  Protestantism (pp.  17-34). BRILL. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004229952 _003. Mohammad, M. O., & Shahwan, S. (2013). The objective  of  Islamic  economic  and Islamic  banking  in  light  of  Maqasid  Al- Shariah:  A  critical  review. Middle-East
Journal  of  Scientific  Research ,  13(13),
75-84.)
Mukhtar, M. M., Nihal, H. M. S., Rauf, H. A., Wasti,  W.,  &  Qureshi,  M.  S.  (2019).
Socioeconomic Philosophy
of
Conventional  and  Islamic  Economics: Articulating Hayat-e-Tayyaba Index (HTI)  on  the  Basis  of  Maqāṣid  al- Sharīʿah.  In Towards  a  Maqāṣid  al- Sharīʿah  Index  of  Socio-Economic
Development (pp.  249-284).  Palgrave Macmillan, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030- 12793-0_9.
Nicinska,  J.  (2013).  Religious  environmental groups and global climate change politics in  the  United  States  and  the  United Kingdom:  what  motivates  activism?
(Doctoral dissertation,
Rutgers
University-Graduate School-Newark). DOI: https://doi.org/10.7282/T3CV4FQF.
Nomani,  F.  &  Rahnema,  A.  (1994). Islamic Economic . London: Zed Books.
O'Donnell,  A.,  &  Wodon,  Q.  (Eds.).  (2015). Climate  change  adaptation  and  social resilience in the Sundarbans . Routledge.
DOI: https://doi.org/10.4324/9781315767802-
8.
OECD.  (2019). OECD  Economic  Surveys:
Indonesia 2018 . Organisation for Economic Co-operation and Development. DOI: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-
2018-en.
Posas, P. J. (2007). Roles of religion and ethics in  addressing  climate  change. Ethics  in Science  and  Environmental  Politics, 2007(31). https://scholar.google.com/scholar?clust er=15747868673221630694&hl=id&as_ sdt=0,5.
Purnomo, P. K., & Widianingsih, L. P. (2012). The influence of environmental performance  on  financial  performance with  corporate  social  responsibility (CSR)  disclosure  as  a  moderating variable: evidence from listed companies in  Indonesia. Review  of  Integrative Business and Economics Research , 1 (1), 57. http://www.sibresearch.org/uploads/2/7/ 9/9/2799227/riber_riber2012-088_57-
69.pdf.
Rakodi, C. (2012). A framework for analysing the links between religion and development. Development  in  Practice , 22(5-6), 634-650. DOI: https://doi.org/10.1080/09614524.2012.
685873.
Rauf, I. F. A. (2015). The Maqasid, Reform and Renewal.  In Defining  Islamic  Statehood
(pp.  200-273).  Palgrave  Macmillan, London. DOI: https://doi.org/10.1057/9781137446824 _10.
Saniotis,  A.  (2012).  Muslims  and  ecology: fostering  Islamic  environmental  ethics.
Contemporary  Islam ,  6(2),  155-171. DOI: https://doi.org/10.1007/s11562- 011-0173-8. Sardar,  Z.  (2003). Islam,  Postmodernism  and Other  Futures:  A  Ziauddin  Sardar Reader London: Pluto Press.
Shaikh, S. A. (2018). Exploring the Significance  of  Islamic  Environmental
Ethics for Fostering Sustainable Environment. Journal of Islamic Banking & Finance , 35(1).
Sidibé,  M.  (2016).  Religion  and  Sustainable Development. The  Review  of  Faith  & International  Affairs ,  14(3),  1-4.  DOI:
https://doi.org/10.1080/15570274.2016. 1215848.
Tomalin,  E.,  Haustein,  J.,  &  Kidy,  S.  (2019).
Religion and the Sustainable Development Goals. The Review of Faith &  International  Affairs ,  17(2),  102-118. DOI: https://doi.org/10.1080/15570274.2019. 1608664.
Tsimpo,  C.,  &  Wodon,  Q.  (2016).  Faith affiliation,  religiosity,  and  attitudes towards  the  environment  and  climate change. The  Review  of  Faith  &
International Affairs , 14(3), 51-64. DOI: https://doi.org/10.1080/15570274.2016.
1215850
Tucker, M. E., & Grim, J. A. (2001). Religion and  ecology:  can  the  climate  change?. Daedalus, 130(4), 1-306. DOI: http://hdl.handle.net/10822/948243.
Veldman, R. G., Szasz, A., & Haluza-DeLay, R. (2012). Introduction: Climate change and religion-A review of existing research. Journal  for  the  Study  of Religion, Nature and Culture , 6 (3), 255- 275.
DOI: https://doi.org/10.1558/jsrnc.v6i3.255
Vezzoli, C., Ceschin, F., Osanjo, L., M’Rithaa, M.  K.,  Moalosi,  R.,  Nakazibwe,  V.,  & Diehl,  J.  C.  (2018).  Energy  and sustainable  development.  In Designing Sustainable  Energy  for  All (pp.  3-22).
Springer, Cham. DOI:
https://doi.org/10.1007/978-3-319-
70223-0_1.
Walker,  P.  (2017).  Sustainability:  a  discipline and  a  political  agenda?. Environmental Hazards , 16(2), 93-98.
DOI: https://doi.org/10.1080/17477891.2017. 1296810.
Wardekker,  J.  A.,  Petersen,  A.  C.,  &  van  Der
Sluijs,  J.  P.  (2009).  Ethics  and  public perception of climate  change: Exploring the  Christian  voices  in  the  US  public debate. Global  Environmental  Change , 19(4), 512-521. Wersal,  L.  (2017).  Islam  and  Environmental
Ethics: Tradition Responds to Contemporary Challenges. In International Law  and  Islamic  Law (pp. 271-279). Routledge. DOI:
https://doi.org/10.4324/9781315092515- 14.
Winkler,  I.  T.,  &  Williams,  C.  (2017). The Sustainable  Development  Goals  and human  rights:  a  critical  early  review . DOI: https://doi.org/10.1080/13642987.2017. 1348695.
Wodon,  Q.,  Liverani,  A.,  Joseph,  G.,  & Bougnoux,  N.  (Eds.).  (2014).  Climate change and migration: Evidence from the Middle East and North Africa. The World Bank.  DOI:  https://doi.org/10.1596/978-
0-8213-9971-2.
Yusuf,  G.  &  Darajati,  W.  (2017). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/Sustainable Development  Goals  (SDGs)  Indonesia
Pilar Pembangunan Lingkungan Hidup) . Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas RI.