Terakreditasi
Analisis Strategi Nuklir Korea Utara Pasca Perang Dingin:

## Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Stabilitas
Keamanan Asia Timur

## Reza Adam
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia zadamism@gmail.com

## Abstract
Studies  related  to  international  security  that  focus  on  conflict  issues,  military strategy and nuclear weapons became relevant during the ongoing Cold War. However after  the  Cold  War,  issues  such  as  nuclear  strategy  were  no  longer  a  major  problem, instead  issues  like  economic,  technological,  social  and  human  rights  became  more relevant. Thus, the urgency of describing North Korea’s post-Cold War nuclear strategy and it’s impacts on security stability in East Asia is an interesting discussion. This study aims to describe how North Korea's nuclear strategy post-Cold War and how it affects the  security  stability  of  East  Asia.  Method  applied  is  qualitative  with  a  case  study approach which will be anaylzed using the deterrence theory and securit dilemma. The results  of  the  research  show  that  North  Korea's  post-Cold  War  nuclear  strategy  has affected security stability in the East Asia region, which is shown from the responses of Japan,  South  Korea,  and  China  which  experienced  a  security  dilemma  from  North Korea's nuclear proliferation deterrence. North Korea's post-Cold War nuclear strategy by carrying out nuclear proliferation ultimately created a security dilemma in the East Asian region.

## Keywords: Nuclear Proliferation; Nuclear Deterrence; North Korea; Cold War; East Asia; Security Dilemma

## Abstrak
Studi  terkait  keamanan  internasional  yang  berfokus  pada  isu-isu  konflik, strategi militer dan senjata nuklir menjadi relevan pada saat Perang Dingin masih berlangsung. Namun  pasca  Perang  Dingin,  isu  seperti  strategi  nuklir  tidak  lagi  menjadi  isu  utama, melain  masalah-masalah  seperti  ekonomi,  teknologi,  sosial,  dan  Hak  Asasi  Manusia menjadi lebih relevan. Untuk itu, urgensi akan penggambaran terkait bagaimana strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin dan pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur menjadi pembahasan yang menarik untuk kemudian dikaji.  Penelitian ini bertujuan  untuk  menggambarkan  bagaimana  strategi  nuklir  Korea  Utara  pasca  Perang Dingin  dan bagaimana pengaruhnya terhadap  stabilitas  keamanan Asia Timur.  Metode yang diterapkan dalam riset ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang akan dianalisis  dengan  teori  deterensi  dan  dilema  keamanan.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa  strategi  nuklir  Korea  Utara  pasca  Perang  Dingin  telah mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Asia Timur, yang ditunjukkan dari respon Jepang,  Korea  Selatan,  dan  China  yang  mengalami  dilema  keamanan  dari  deterensi proliferasi nuklir Korea Utara. Strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin dengan melakukan  proliferasi  nuklir  pada  akhirnya  menciptakan  kondisi  dilema  keamanan  di wilayah Asia Timur.
Kata  Kunci:  Proliferasi  Nuklir;  Deterensi  Nuklir;  Korea  Utara;  Perang  Dingin; Asia Timur; Dilema Keamanan

## Pendahuluan
Strategi nuklir tidak berbeda dari bentuk strategi militer lainnya karena melibatkan sarana  militer  untuk  tujuan  politik.  Namun,  dalam  hal  ini,  sarana  militer  yang dipermasalahkan  begitu  kuat  dan  destruktif  sehingga  diragukan  apakah  tujuan  politik yang  sangat  penting  dapat  dipenuhi  dengan  penggunaanya.  Di  sisi  lain,  penggunaan senjata nuklir terhadap lawan yang sama-sama diberkahi akan menghasilkan pembalasan yang  sama  merusaknya.  Oleh  karena  itu,  isu  sentral  untuk  strategi  nuklir  adalah bagaimana memenangkan dan melancarkan perang nuklir, dibandingkan dengan hanya untuk  bersiap  melakukannya  akan  tetap  menimbulkan  efek  jera  (Peters,  Anderson,  & Menke, 2018).
Adapun tujuan minimum dari strategi nuklir pada saat Perang Dingin adalah untuk mencegah penggunaan nuklir lainnya, dan secara maksimumnya adalah mencegah agresi apapun, dengan alasan bahwa setiap permasalahan atau permusuhan dapat menciptakan keadaan ekstrim, dimana pengekangan terhadap penggunaan nuklir akan hilang. Tujuan maksimum itu, yang telah diadposi oleh kedua negara adikuasa (Amerika Serikat dan Uni Soviet)  selama  periode  Perang  Dingin,  memerlukan  perhatian  khusus  pada  hubungan strategi  yang  lebih  konvensional  dan  juga  dengan  konteks  politik  yang  lebih  luas, termasuk dalam pembentukan aliansi dan disintegrasi (Peters et al., 2018).
Strategi  nuklir  pada  saat  Perang  Dingin  berfokus  pada  Amerika  Serikat  dan  Uni Soviet  sebagai  negara  adidaya  ketika  itu.  Sebagai  gambaran,  strategi  nuklir  Amerika Serikat berfokus pada proliferasi senjata dan pembentukan triad nuklir yang terdiri dari; pengebom jarak jauh, rudal jarak jauh, dan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Persenjataan  tersebut  dapat  diklasifikasikan  sebagai  strategis  atau  taktis,  dimana  bom, Intercontinental Ballistuc Missiles (ICBMs) dan Submarine-Launched Ballistic Missiles (SLBMs) merupakan contoh persenjataan strategis yang digunakan untuk menargetkan negara musuh dari jarak antar benua (Octamaya et al., 2022)
Namun,  ahli  strategi  nuklir  pada  masa  Perang  Dingin  kurang  memperhatikan konteks yang lebih luas karena kontinuitas konflik Timur-Barat yang luar biasa, dengan dua aliansi yang masing-masing didominasi oleh negara adidaya seperti North Atlantic Treaty  Organization (NATO)  oleh  Amerika  Serikat  (AS),  dan Warsaw  Pact oleh  Uni Soviet. Strategi nuklir kemudian mulai dikaitkan dengan lebih banyak pertanyaan teknis yang  memiliki  relevansi  dengan  kemampuan  berbagai  sistem  senjata,  dan  berbagai bentuk  interaksi  potensial(Miller,  2020).  Dengan  berakhirnya  Perang  Dingin,  sebagian besar skenario menjadi diperdebatkan, menimbulkan pertanyaan apakah masih ada peran untuk strategi nuklir. Jawabannya tampaknya terletak pada bagaimana konsekuensi dari proliferasi nuklir masuk ke dalam sistem internasional yang jauh lebih kompleks.
Perjanjian  non-proliferasi  senjata  nuklir  atau  yang  dikenal  dengan Non- Proliferation  Treaty (NPT)  adalah  perjanjian  internasional  yang  bertujuan  mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk memajukan tujuan mencapai pelucutan nuklir  dan  senjata  umum  secara  menyeluruh  (Dreicer  &  Pregenzer,  2014).  Perjanjian tersebut  merupakan  satu-satunya  komitmen  yang  mengikat  dalam  bentuk  multilateral yang bertujuan untuk pelucutan senjata oleh negara-negara senjata nuklir. Terbuka untuk dipersetujui pada tahun 1968, perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1970. Pada tanggal 11 Mei 1995, kesepakatan itu diperpanjang tanpa batas waktu. Sebanyak 191 negara telah tergabung dalam traktat tersebut, termasuk lima negara senjata nuklir.
Korea  Utara  menyetujui  NPT  pada  tanggal  12  Desember  1985,  tetapi  tidak menyelesaikan safeguard agreement atau perjanjian perlindungan dengan International Atomic  Energy  Agency (IAEA).  IAEA  adalah  badan  pengamanan  dari  perjanjian  NPT yang digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian melalui inspeksi (Ha
& Hwang, 2015). Hingga pada tanggal 10 Januari 2003, Korea Utara mengumukan bahwa pihaknya  telah  menarik  diri  dari  NPT,  dan  penarikan  tersebut  membuatnya  bebas  dari kekuatan  mengikat  perjanjian  itu  (Winters,  2005).  Sejak  saat  itulah  kemudian  Korea Utara memulai strategi nuklir, tepatnya pada percobaan senjata nuklir pertama di tahun 2006.
Percobaan senjata nuklir Korea Utara tentunya memiliki dampak  terkait konomi, militer  atau  keamanan  terhadap  negara-negara  di  Asia  Timur  seperti  halnya  Korea Selatan,  Jepang,  dan  China  ataupun  Amerika  Serikat  secara  tidak  langsung.  Masing- masing  dari  negara  tersebut  memiliki  respon  tersendiri  dalam  menanggapi  proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara, yang mana dalam hal ini penulis mengangkat tersakit pengaruh percobaan senjata nuklir terhadap isu keamanan dari ketiga negara tersebut.
Delpech  mempertanyakan  dengan  ekstrim  dalam  tulisannya  terkait  bagaimana kemudian  suatu  negara  kecil  yang  bahkan  tidak  mampu  memberi  makan  rakyatnya sendiri, mampu mengancam negara-negara adikuasa selama lebih dari 15 tahun. Dengan membangun dan meluncurkan setidaknya 12 rudal balistik dan roket antara tahun 2008 dan 2010, serta melakukan uji coba senjata nuklir. Semua itu dilakukan tanpa kemudian Korea Utara menjadi sasaran selain sanksi ekonomi ringan dan peningkatan kerjasama militer antara Amerika Serikat, Korea Selatan, serta Jepang. Untuk itu, penting sekiranya untuk membahas ‘strategi nuklir’ yang dilakukan oleh Korea Utara (Delpech, 2013).
Lalu  literatur  tardahulu  yang  dikerjakan  oleh  Octamaya  membahas  terkait  taktik nuklir  dari  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  pada  saat  Perang  Dingin.  Selama  perang dingin, pertumbuhan yang cepat dari persenjataan nuklir dari kedua negara tersebut tidak semerta  menjadi  ancaman  pembalasan,  melainkan  mereka  didorong  oleh  penargetan balasan  dari  kekuatan  sektor  ekonomi,  sosial,  dan  militer  satu  sama  lain.  Untuk  itu terlepas dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Force (INF), Amerika Serikat dan Uni Soviet tetap mempertahankan tingkat kesiapan nuklir yang tinggi (Octamaya et al., 2022).  Perlu  diketahui  bahwa  perjanjian  INF  secara  sederhana  merupakan  perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang penghapusan rudal jarak menangah dan jarak  pendek  mereka.  Mahnken  dan  Menon  juga  menggambarkan  mengenai  strategi nuklir  India.  Mereka  berpendapat  tentang  keputusan  pada  senjata  nuklir  dipicu  oleh campuran retorika politik dan politik organisasi yang terhadi dalam kekosongan strategis (Mahnken & Menon, 2001).
Berdasarkan  beberapa  literatur  terdahulu  menunjukkan  bagaimana  strategi  atau taktik nuklir dari setiap negara memiliki motif dan dipicu oleh berbagai faktor. Untuk itu dalam  hal  tersebut  posisi  penulis  dalam  penelitian  ini  ialah  ingin  menggambarkan bagaimana strategi nuklir yang diterapkan oleh Korea Utara pasca perang dingin, dengan studi  kasus  pengaruh  percobaan  nuklir  Korea  Utara  terhadap  keamanan  di  Jepang  dan Amerika Serikat. Urgensi yang melatarbelakangi penulisan ini adalah penerapan strategi nuklir  yang  dilakukan  pasca  Perang  Dingin  merupakan  suatu  kasus  yang  menarik, lantaran  dengan  berakhirnya  Perang  Dingin,  isu  nuklir  kemudian  dirumuskan  dalam sebuah perjanjian anti proliferasi nuklir.
Lebih  lanjut  fokus  dalam  riset  ini  adalah  menggambarkan  bagaimana  kemudian fenomena  strategi  nuklir  yang  diterapkan  oleh  Korea  Utara  pasca  penarikan  diri  NPT. Urgensi pemilihan Korea Utara sebagai aktor dalam penelitian ini lantaran negara tersebut telah mengklaim melakukan berbagai percobaan senjata nuklir yang menciptakan dilema keamanan bagi wilayah Asia Timur khususnya pada Korea Selatan, Jepang, dan China. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan mengangkat  suatu  rumusan masalah yaitu; ‘bagaimana pengaruh proliferasi nuklir Korea Utara terhadap stabilitas keamanan di wilayah regional Asia Timur?’

## Metode
Jenis  penelitian  yang  diterapkan  dalam  tulisan  ini  ialah  Kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Sumber  data  secara  garis  besar  merujuk  pada  data  sekunder dengan  instrumen  penelitian  studi  literatur,  dengan  mengambil  sumber  dari  berbagai macam  penelitian  ilmiah,  jurnal,  dan  buku.  Dalam  menganalisis  data  penulis menggunakan teori deterensi nuklir untuk kemudian menggambarkan bagaimana strategi nuklir  Korea  Utara  pasca  Perang  Dingin,  serta  konsep  dilema  keamanan  untuk menjelaskan  bagaimana  pengaruh  proliferasi  nuklir  Korea  Utara  terhadap  stabilitas keamanan di Asia Timur.

## Hasil dan Pembahasan 1. Sejarah Singkat Program Proliferasi Nuklir Korea Utara
Sebelum membahas lebih jauh terkait bagaimana strategi deterensi nuklir Korea Utara,  penting  sekiranya  untuk  kemudian  membahas  sistem  pemerintahan  atau  politik dari  negara  tersebut.  Sejak  berdirinya  pada  tahun  1948,  Republik  Rakyat  Demokratik Korea  (selanjutnya  disebut  Korea  Utara)  telah  diperintah  oleh  tiga  orang  dari  generasi keluarga  Kim  yang  terdiri  dari;  Kim  il-Sung,  Kim  Jong-il  dan  Kim  Jong-un.  Secara khusus rezim Kim-il sung bertahan selama kurang lebih 45 tahun dan 10 bulan terhitung sejak 1948 sampai 1994, periode yang sangat lama bahkan dari standar global. Lantaran Korea  Utara  mempertahankan  ideologi  ‘sosialis’  bahkan  setelah  Perang  Dingin, kekuasaan rezim Kim il-sung berhasil diteruskan kepada pemerintahan Kim Jong-il dari 1994-2011  lalu  kemudian  kepada  pemerintahan  Kim  Jong-un  sejak  2011-sekarang (Delury, 2022).
Sistem  politik  Korea  Utara  sejak  tahun  1980-an  dapat  digambarkan  dengan  baik dalam konsep ‘Suryong (pemimpin) sistem’. Sistem tersebut mengacu pada sistem yang bertujuan untuk mengabadikan pedoman pemimpin melalui suksesi turun-temurun dalam konteksnya saat ini (Kim, 2008). Hal yang kemudian digarisbawahi pada sistem Suryong itu  ialah  bahwa  meskipun  berakar  pada  kediktatoran  Sosialis  Leninisme,  namun  ia didasarkan pada ideologi Juche Korea Utara dimana Suryong telah menggantikan partai sebagai  inti  politik  kepemimpinan.  Secara  garis  besar  ideologi  Juche  diartikan  bahwa manusia  ialah  penguasa  segala  sesuatu  dan  memutuskan  segalanya,  dimana  sebuah kesadaran  ideologis  menentukan  tingkah  laku  manusia  di  perkembangan  sejarah (Makhroja, 2020).
Adapun  salah  satu  ciri  utama  dari  Leninisme  ialah  posisinya  sebagai  ‘partai pelopor’ yaitu sebagai agen utama dari kediktatoran proletariat yang cenderung mengarah kepada  kediktatoran  pribadi.  Lebih  lanjut  berdasarkan  prinsip  dasar  manusia  yang menjadi  inti  utama  ideologi  Juche,  manusia  ataupun  individiual  didefinisikan  sebagai mahluk  sosial  yang  diberkahi  dengan  kualitas  kemandirian  dan  kreativitas.  Namun meskipun individu dianggap sebagai ‘mahluk sosial’, hanya melalui tindakan sosial yang tepat  mereka  dapat  mengekspresikan  kemampuan  kemandirian  serta  kreativitasnya. Menurut  ideologi  Juche  ini  proses  tersebut  membutuhkan  kepatuhan  tanpa  syarat  dan mutlak  kepada  ‘bimbingan’  Suryong  sebagai  pemimpin  tertinggi  masyarakat.  Bahkan ideologi memiliki dogma agama bahwa individu dapat melampaui bayas-batas kehidupan fisik dan mencapai kehidupan sosial-politik yang abadi lewat ketaatan pada petunjuk dari pemimpin (Shin, 2016).
Selain itu isu nuklir dari Korea Utara mulai tersohor pada akhir 1980-an dan awal 1990-an  lantaran  dengan  berakhirnya  hubungan  aliansi  Perang  Dingin  mereka,  serta dihadapkan dengan tantangan yang tak tertandingi untuk kelangsungan hidup rezim yaitu tepatnya  mencari  keamanan  melalui  persenjataan  nuklir  dari  Amerika  Serikat.  Korea Utara secara aktif terlibat dalam program penelitian nuklir pada 1950-an, ketika ia mulai
khawatir akan tertinggal dari Korea Selatan. Ia menyetujui program pembangunan damai dengan Uni Soviet untuk membangun infrastruktur nuklir. Uni Soviet memutuskan untuk membantu membangun dan mendirikan reaktor nuklir di Yongbyong, yang nantinya akan menjadi  pusat  kekhawatiran  Amerika  Serikat  terkait  perkembangan  nuklir  di Semenanjung. Namun, penarikan rudal Uni Soviet dari Kuba pada akhir Cuban Missile Crisis 1962 membuat rezim Korea Utara khawatir akan kemungkinan ditinggalkan oleh pelindung negara adidayanya (Uni Soviet). Oleh karena itu persenjataan nuklir semakin dilihat sebagai cara untuk menjamin keamanan dari Korea Utara (Fouse, 2004).
Terdapat sejarah yang lebih jauh terkait kesadaran Korea Utara mengenai senjata nuklir,  dan  minatnya  pada  ilmu  pengetahuan  serta  teknologi  nuklir  yang  bahkan mendahului  pembentukan  negara  itu  sendiri  pada  1948.  Rezim  Kim  il-Sung  sebagai pemimpin  pertama  Korea  Utara  belajar  dari  pengeboman  atom  di  Hiroshima  dan Nagasaki,  bahwa  dua  senjata  atom  tersebut  dapat  memaksa  suatu  negara  besar  untuk menyerah (Jepang). Akan tetapi baru pada tahun 1970-an Korea Utara memulai program senjata nuklir dengan sungguh-sungguh, dimana pada saat situasi tersebut Kim il-Sung terdorong oleh rasa tersaingi terkait perkembangan ekonomi Korea Selatan. Dimana hal tersebut  mengakibatkan  adanya  kebutuhan  yang  berkelanjutan  akan  pengamanan kemerdekaan Pyongyang dari Beijing dan Moskow, serta keinginan untuk meninggalkan warisan  bagi  penerus  dan  putranya  yakni  Kim  Jong-il.  Pada  tahun  1980,  Korea  Utara mampu membangun reaktor nuklir yang dapat menghasilkan plutionium di tingkat senjata (Panda, 2020).
Pada saat Amerika Serikat mulai menganggap serius terkait program nuklir Korea Utara, proliferasi akan strategi deterensi nuklir telah berakar dalam sistem Korea Utara seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya.  Apabila  tidak  ada  keterlibatan  mendalam Amerika  Serikat  yang  nyata  dengan  Korea  Utara  terhadap  senjata  nuklir  sampai  pada tahun  1990-an,  serta  hanya  sedikit  yang  menunjukkan  bahwa  perlawanan  terhadap Amerika Serikat merupakan urgensi utama Korea Utara dalam mengembangkan strategi deterensi nuklirnya (Panda, 2020). Berdasarkan pemaparan terkait bagaimana kemudian inisiasi  teknologi  nuklir  Korea  Utara  secara  historis,  membuka  pandangan  mengenai urgensi  negara tersebut  dalam mengembangkan  program  nuklir yang dapat  dilihat dari banyak  sisi.  Salah  satunya  yakni  dapat  dilihat  dengan  menggunakan  kacamata  strategi deterensi nuklir.

## 2. Percobaan Ledakan Nuklir Korea Utara
Program strategi nuklir Korea Utara sejak tahun 1990- an hingga sekarang dinilai telah mampu mempersenjatai Plutonium dan Uranium. Serangkaian enam uji coba ledak nuklir  bawah  tanah  telah  dilakukan  dengan  masing-masing  dari  uji  coba  ledak  nuklir tersebut menghasilkan hasil yang lebih tinggi (Pasyanos & Myers, 2018). Korea Utara mendeklarasi telah melakukan enam uji coba ledakan nuklir bawah tanah terhitung dari tahun 2006 hingga 2017 yang dilakukan di lokasi uji coba Punggye-ri. Sebagai tambahan uji coba ledak nuklir pertama terjadi pada 9 Oktober 2006, lalu yang kedua pada 25 Mei 2009 dan ketiga pada 12 Februari 2013, kemudian yang keempat pada 6  Januari 2016 yang  tak  lama  disusul  uji  ledak  kelima  pada  9  September  2016  di  tahun  yang  sama. Hingga  pada  percobaan  uji  ledak  nuklir  yang  terakhir  terjadi  pada  3  September  2017, dimana semua uji ledak tersebut didemonstrasikan di situs uji coba Punggye-ri (Voytan, Lay, Chaves, & Ohman, 2019).
Ledakan  pertama  uji  coba  perangkat  nuklir  dilakukan  pada  9  Oktober  2006  di terowongan bawah tanah yang digali ke situs pegunungan terpencil bernama Punggye-ri, yang berlokasi di bagian timur laut Korea Utara. Perangkat ledak nuklir itu diasumsikan menggunakan  plutonium  yang  sumbernya  diyakini  berasal  dari  fasilitas  nuklir  Korea
Utara  di  Yongbyon  (Burns  &  Coyle  III,  2015).  Adapun  hasil  uji  coba  ledak  nuklir plutonium  yang  rendah  awalnya  menimbulkan  pertanyaan  terkait  apakah  itu  memang ledakan nuklir atau bukan, namun deteksi isotop radioaktif di udara oleh pesawat militer Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa itu memang ledakan nuklir. Lalu pada 14 Oktober  2006  Dewan  Keamanan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (DKPBB)  dengan  suara bulat  menyetujui  sanksi  militer  dan  ekonomi  terbatas  terhadap  Korea  Utara.  Kelima anggota tetap dari DKPBB yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Russia, United Kingdom dan  Prancis  menyatakan  bahwa  sanksi  yang  tertuang  dalam  Resolusi  DKPBB  1718 dimaksudkan untuk menghukum rezim Korea Utara, bukan penduduk negara tersebut.
Percobaan ledak nuklir kedua dilakukan pada 25 Mei 2009 di Mantapsan di sekitar Punggyri  yang  merupakan  tempat  uji  coba  nuklir  pertama  juga,  dan  termasuk  ledakan nuklir bawah tanah. Tes tersebut dilakukan setelah sebuah pesan yang menyatakan bahwa Korea Utara telah membuat hulu ledak mini untuk rudal jarak menengah, serta negara itu telah diakui oleh para analis sebagai tenaga nuklir yang lengkap (Kristensen & Korda, 2022). Uji coba ledak nuklir kedua ini hampir secara universal dikecam oleh komunitas internasional  dimana  DKPBB  mengadopsi  resolusi  1874,  yang  memberlakukan  sanksi ekonomi  lebih  ;anjut  terhadap  Korea  Utara  dan  memberi  wewenang  kepada  negara- negara anggota PBB untuk memeriksa kargo negara tersebut dan menghancurkan bahan apapun yang berhubungan dengan program nuklir.
Hingga  pada  12  Februari  2013  media  Korea  Utara Korea  Central  News  Agency (KCNA) mengumumkan telah melakukan uji coba ledak nuklir bawah tanah yang ketiga selama  tujuh  dari  percobaan  kedua.  Menanggapi  uji  coba  ledak  ketiga  tersebut, pemerintah Jepang mengadakan pertemuan darurat PBB dan Korea Selatan menaikkan status  siaga  militernya.  Tidak  diketahui  apakah  ledakan  itu  nuklir  atau  ledakan konvensional  yang  dirancang  untuk  menyerupai  ledakan  nuklir.  Dalam  dua  hari  sejak ledakan, penyelidik  dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan gagal  dalam  mendeteksi radiasi apapun (Smith, 2016).
Lebih lanjut Korea Utara melakukan percobaan peledakan nuklir keempatnya pada 6 Janurai 2016 di situs uji coba nuklir Punggryi secara bawah tanah. Media Korea Utara membuat  pengumuman  bahwa  rezim  telah  berhasil  menguji  bom  hidrogen,  dimana pemerintahnya  menggambarkan  uji  coba  tersebut  sebagai  keberhasilan  total  dan menyebutnya sebagai bentuk pertahanan diri melawan Amerika Serikat.  Di tahun yang sama  tepatnya  pada  9  September  2016  Korea  Utara  yang  bertepatan  dengan  Hari Peringatan  berdirinya  Korea  Utara,  uji  coba  ledakan  nuklir  kelima  telah  dilakukan  di Punggyri. Hal yang kemudian paling menarik perhatian oleh pengamat internasional dari uji coba ledak kelima ini ialah pernyataan dari Institut Senjata Nuklir Korea Utara, yang menyatakan bahwa tes tersebut pada akhirnya dapat mengkonfirmasi hulu ledak nuklir yang telah distandarisasi untuk dipasang di roket balistik (Mariani, 2017).
Uji  coba  ledak  senjata  nuklir  keenam  Korea  Utara  dilakukan  pada  3  September 2017  sekaligus  mengumumkan  bahwa  percobaan  tersebut  ialah  bom  hidrogen  yang berhasil ditempatkan pada ICBM. Daya ledak bom nuklir tersebut dilaporkan setidaknya lima  kali  lebih  besar  dari  percobaan  nuklir  kelima  sebelumnya.  Ledakan  percobaan senjata nuklir pada tahun 2017 ini merupakan ledakan dengan penaksiran yang terbesar dari uji coba-uji coba sebelumnya (Hastings, Lee, & Kelley, 2018).
Korea  Utara  menguji  senjata  nuklirnya  yang  paling  kuat  dan  menghadirkan tantangan  tersbesarnya  kepada  Presiden  Amerika  Serikat  Donald  Trump  pada  saat  itu, serta  mengancam  akan  mengingkatkan  ketegangan  dengan  Washington.  Hal  tersebut merupakan uji coba nuklir keenam bagi negara itu dan yang pertama selama pemerintahan Trump. Beberapa jam sebelumnya, KCNA merilis foto-foto pemimpin negara Kim jong- Un yang sedang melihat muatan bom hidrogen ke rudal balistik antarbenua yang secara
teoritis  dapat  menghantam  sebagian  besar  kota-kota  di  Amerika  Serikat.  Fenomena tersebut  mendorong  pemerintahan  Trump  untuk  kemudian  memperingatkan  bahwa ancaman  untuk  menggunakan  senjata  seperti  itu  terhadap  AS  dan  sekutunya,  akan disambut dengan tanggapan militer besar-besaran. Namun setelah seharian pertemuan di Situation Room yang melibatkan Trump dan penasihatnya, dua panggilan telepon antara Presiden dan Perdana Menteri Shinzo Abe dari Jepang mendorong agar menuntut untuk memotong pasokan energi Korea Utara (Choi, 2019).
Korea Utara telah membuat kemajuan teknologi dalam program senjata nuklirnya melalui enam kali uji coba nuklir tercatat hinggga saat ini, dimana berbagai bentuk uji tembak  seperti  rudal  balistik  dan  peluncuran  tes  rudal  balistik  kapal  selam,  serta  yang terakhir  ialah  bom  hidrogen  yang  dapat  dimuat  ke  dalam  ICBM.  Selama  kemampuan nuklirnya  meningkat,  Korea  Utara  juga  meningkatkan  strategi  deterensinya.  Strategi nuklir  deterensi  biasanya  berhubungan  dengan  bagaimana  kemudian  menggunakan ancaman yang melibatkan senjata nuklir pada bidang militer dan diplomatik,  termasuk apa yang menjadi objek deterensi, jenis serangan apa yang harus dicegah, serta bagaimana menyebarkan senjata dan apa target serangannya.

## 3. Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Keamanan Jepang
Berbicara  mengenai  kondisi  pertahanan  Jepang,  maka  erat  kaitannya  dengan upaya  yang  telah  dilakukan  Jepang  dalam  pengamanan  stabilitas  masyarakat internasional  melalui  kegiatan  diplomasi  termasuk  dalam  usaha  mencegah  dan menyelesaikan konflik, untuk membangun dasar keamanan yang kuat dengan stabilitas politik  dalam  negeri.  Selain  itu  juga  menjaga  pengaturan  keamanan  antara  Jepang  dan Amerika  Serikat  serta  untuk  membangun  kemampuan  pertahanan  yang  sesuai,  Jepang membentuk National Defense Program Outline (NDPO) pada 1976. Semenjak itu Jepang telah  mengembangkan  kemampuan  pertahanannya  berdasarkan  outline  tersebut,  dan upaya  pertahanan  yang  stabil  sehubungan  dengan  keberadaan  pengaturan  keamanan Jepang-Amerika Serikat dalam memastikan implementasi pengaturan ini agar lancar dan efektif (Bisley, 2008).
Namun  dengan  berakhirnya  Perang  Dingin,  maka  NDPO  diperbarui  pada  1995 dengan  seperangkat  pedoman  baru  untuk  kemampuan  pertahanan  Jepang.  Dengan pertimbangan  bahwa  situasi  internasional  telah  mengalami  perubahan  yang  signifikan, termasuk  berakhirnya  konfrontasi  kekuatan  militer  antara  Amerika  Serikat  dan  Uni Soviet.  Lebih  lanjut  berbagai  masalah  teritorial  dan  konfrontasi  yang  berakar  pada perbedaan  agama  dan  etnis  semakin  menonjol.  Bahkan  proliferasi    senjata  pemusnah massal seperti senjata nuklir dan peluru kendali semakin meningkat.
Lebih  lanjut  dengan  berakhirnya  Perang  Dingin,  harapan  akan  peran  dari Self- Defense Force (SDF) telah ditingkatkan dalam memberikan bantuan terkait bencana skala besar  dan  berkontribusi  untuk  membangun  lingkungan  keamanan  yang  lebih  stabil melalui partisipasi dalam kerjasama perdamaian internasional, selain misi utama mereka membela  Jepang.  Jepang  dengan  mengikuti  pedoman  tersebut  untuk  meningkatkan kredibilitas kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat guna memastikan pertahanan nasionalnya  sendiri,  serta  berkontribusi  pada  perdamaian  dan  stabilitas  komunitas internasional (Nakato, 2013).
Selain  itu,  kemampuan  pertahanan  Jepang  memiliki  tiga  peran  yaitu  pertahanan nasional,  tanggapan  terhadap  bencana  skala  besar  dan  berbagai  situasi  lainnya,  serta berkontribusi  dalam  menciptakan  lingkungan  keamanan  yang  lebih  stabil  (Przystup, 2015).  Pertahanan  nasional  berbicara  mengenai  pencegahan  agresi  terhadap  Jepang bersama  dengan  kerjasama  keamanan  Jepang-Amerika  Serikat,  dengan  memiliki kemampuan pertahanan dalam skala yang sesuai yang diperlukan untuk pertahanan sesuai
dengan  karakteristik  geografis  Jepang.  Lalu  mempertimbangkan  kemampuan  militer negara-negara  tentangga  dengan  memastikan  sikap  untuk  sepenuhnya  memanfaatkan kemampuan  untuk  mempertahankan  negara.  Melawan  ancaman  senjata  nuklir, mengandalkan  deterensi  nuklir  Amerika  Serikat,  secara  aktif  bekerja  dalam  upaya internasional  untuk  pelucutan  senjata  nuklir  seperti  halnya  ancaman  dari  proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara dari percobaan ledakannya tersebut .
Menanggapi terkait proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara atau lebih tepatnya mengenai  percobaan  ledakan  senjata  nuklirnya,  pemerintah  Jepang  terdorong  untuk kemudian  melakukan  proliferasi  ataupun  redefinisi  tentang  pedoman  kerjasama keamanan  antara  Jepang-Amerika  Serikat  seperti  yang  telah  tercantum  dalam  NDPO 1995. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam NDPO 1995 terkait situasi  internasional  dimana  terdapat  ancaman  senjata  nuklir  dari  percobaan  ledakan nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin. Lebih lanjut redefinisi tersebut pada akhirnya membentuk The  Guidelines  for  Japan-U.S.  Defense  Cooperation 1997  yang  bertujuan untuk  menciptakan  landasan  yang  kuat  akan  kerjasama  Jepang-Amerika  Serikat  agar lebih efektif (Przystup, 2015).
Dokumen  1997  secara  garis  besar  menggarisbawahi  bahwa  Jepang  memegang tanggung  jawab  yang  lebih  besar  akan  keamanannya  sendiri,  dimana  negara  tersebut dapat berperan lebih aktif dalam tindakan atau sikap tertentu terhadap situasi. Terdapat tiga prinsip utama yang termuat dalam pedoman kerjasama pertahanan Jepang-Amerika Serikat 1997 yang terdiri dari; (a) Hak dan kewajiban berdasarkan Traktar Kerjasama dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang dan pengaturan terkaitnya serta kerangka dasar aliansi mereka tidak akan berubah, (b) Jepang akan melakukan semua tindakannya dalam  batas-batas  konstitusi  yang  sesuai  dengan  posisi  dasar  seperti  pemelihataan kebijakan berorientasi pada pertahanan eksklusif dan tiga prinsip non-nuklirnya, dan (c) semua tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan Jepang sejalan dengan prinsip- prinsip  dasar  hukum  internasional,  termasuk  penyelesaikan  sengketa  secara  damai  dan kesetaraan  kedaulatan,  serta  perjanjian  internasional  yang  relevan  seperti  Piagam  PBB (Akaha, 2005).
Lebih  lanjut,  Jepang  berkewajiban  untuk  menyediakan  suplai  serta  transportasi untuk  pasukan  militer  Amerika  Serikat  yang  terlibat  dalam  kondisi  konflik  dalam pedoman kerjasama tersebut. Tepatnya terdapat tiga kerjasama keamanan yang termuat dalam  pedoman  kerjasama  pertahanan  Jepang-Amerika  Serikat  1997  yakni  kerjasama dalam  situasi  normal,  tindakan  ataupun  respon  apabila  terdapat  serangan  bersenjata kepada  Jepang,  dan  kerjasama  dalam  kondisi  yang  mempengaruhi  perdamaian  serta keamanan Jepang. Selain itu ia juga membahas mengenai kerjasama terkait penanganan isu  regional  dan  global,  dimana  kedua  negara  bekerjasama  dalam  meningkatkan lingkungan  keamanan  di  Asia  Pasifik  secara  regional  (termasuk  masalah  nuklir  Korea Utara) (Akaha, 2005). Berdasarkan pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa respon atau tindakan yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menjaga stabilitas keamanannya atas proliferasi program nuklir Korea Utara yang diperlihatkan melalui percobaan ledakan senjata nuklir, ialah dengan memperkuat kerjasama pertahanan bersama Amerika Serikat.

## 4. Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Keamanan Korea Selatan
Secara  geografis  Korea  Selatan  dan  Korea  Utara  tertelak  berdekatan  sehingga proliferasi  program  nuklir  ataupun  percobaan  ledakan  nuklir  Korea  Utara  tentunya mempengaruhi  atau  bahkan  mengancam  Korea  Selatan,  mengingat  kedua  negara memiliki sejarah yang dalam terutama terkait Perang Korea pada 1950-1953 (Chang-Il, 2010).  Apabila  ditarik  dari  segi  historis  secara  singkat,  salah  satu  penyebab  pecahnya perang  tersebut  ialah  perbedaan  politik  dan  ideologi.  Oleh  karena  itu,  kondisi  kedua
negara  hingga  saat  ini  masih  dihadapkan  dengan  masalah  keamanan  lantaran  program proliferasi  persenjataan  nuklir  Korea  Utara  yang  terus  berkembang  dan  menimbulkan dilema  keamanan  bagi  negara-negara  di  sekitarnya,  terutama  Korea  Selatan (Badruzaman, Jehan, & Irsadanar, 2020).
Lebih  lanjut  ketegangan  akan  proliferasi  program  nuklir  Korea  Utara mempengaruhi keamanan Korea Selatan untuk kemudian melakukan permintaan jaminan naungan  nuklir  dari  Amerika  Serikat  dengan  memperkuat  kerjasama  diantaranya,  dan sikap  Korea  Selatan  selanjutnya  ialah  meningkatkan  kemampuan  pertahanan konvensionalnya. Pada awal program proliferasi nuklir Korea Selatan pada tahun 1970- an  tertarik  untuk  kemudian  melakukan  proses  ulang  bahan  bakar  bekas  yang  awalnya dipicu  oleh  antusiasme  global  terhadap  reaktor  plutionium,  dan  atas  pertimbangan pemrosesan ulang sebagai jalur potensial untuk program proliferasi senjata nuklir (Lim, 2019).  Pada  tahun  1970-an  Korea  Selatan  mulai  memikirkan  terkait  daur  ulang plutonium, dimana rencana jangka panjang nuklirnya menuntut akan kelayakan fabrikasi dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir terselesaikan di 1976.
Namun keadaan internasional mengubah rencana awal Korea Selatan, dimana pada tahun  1970  Amerika  Serikat  mengumumkan  rencananya  untuk  kemudian  menarik sebagian pasukannya yang ditempatkan di Korea Selatan. Hal tersebut berdasarkan apa yang  dikenal  dengan  Doktrin  Nixon  yang  berasal  dari  konferensi  pers  Richard  Nixon selaku Presiden Amerika Serikat di Guam pada 25 Juli 1969, yang diartikulasikan dalam pidatonya terkait Vietnamisasi (Lim, 2019). Sejak doktrin tersebut diumumkan, Amerika Serikat  melakukan  pengurangan  jumlah  pasukannya  yang  ditempatkan  di  luar  negeri, dimana mereka menarik sekitar 20.000 tentara dari Divisi 7 pada tahun 1971 di Korea Selatan (Taylor, Smith & Mazarr, 1990). Pengurangan pasukan Amerika Serikat tersebut merupakan tantangan keamanan yang besar bagi Korea Selatan.
Sepanjang tahun 2017 ketegangan atas program  senjata nuklir Korea  Utara terus meningkat,  terutama  pasca  Korea  Utara  melakukan  percobaan  ledakan  senjata  nuklir keenamnya pada 6 September 2017. Kejadian tersebut mempengaruhi keamanan Korea Selatan yang berujung pada persenjataan nuklirnya yang muncul kembali sebagai topik di antara media Korea dan didiskusikan secara terbuka.
Politik garis keras seperti pimpinan Liberty Korea Party (LKP) telah menyerukan agar Korea Selatan memperoleh senjata nuklir untuk kemudian dapat mengimbangi rezim Korea Utara (Sagan, 1997). Selain itu pimpinan LKP juga bersikeras untuk memindahkan senjata nuklir taktis Amerika Serikat ke Korea Selatan, dimana sejak tahun 1958 Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir taktis di Korea Selatan hingga tahun 1991 ketika senjata nuklirnya ditarik dari Korea Selatan (Kristensen & Norris, 2017). Oleh karena itu suara akan persenjataan nuklir Korea Selatan telah meningkat sejak percobaan ledakan nuklir Korea Utara dilakukan, dimana beberapa bagian dari publik Korea Selatan menutut agar  mulai  mengembangkan  senjata  nuklirnya  sendiri  atau  membawa  kembali  senjata nuklir taktis Amerika Serikat.
Selain itu politisi dan pakar juga berpendapat bahwa Korea Selatan harus diizinkan untuk kemudian melakukan pemrosesan ulang bahan bakar beas untuk plutionium seperti yang dilakukan Jepang. Hal tersebut akan menempatkan Korea Selatan untuk kemudian memproduksi senjata nuklir lebih cepat. Adapun terkait motivasi atas dukungan terhadap Korea  Selatan  untuk  mengembangkan  senjata  nuklir  yang  meliputi  mencari  kekuatan deterensi yang lebih kredibel, agar Korea Selatan sejajar dengan Korea Utara dalam hal persenjataan  nuklir,  menekan  Amerika  Serikat  dan  China  untuk  denuklirisasi  Korea Utara,  dan  untuk  mengekspresikan  rasa  frustasi  yang  meluas  dan  ketakutan  akan pengabaian (Dalton & Francis, 2015).
Namun  dibalik  pembahasan  mengenai  Korea  Selatan  terkait  proliferasi persenjataan nuklir, Moon Jae-In sebagai Presiden Korea Selatan pada saat itu (percobaan ledakan  nuklir  keenam  Korea  Utara)  menyatakan  pada  pidatonya  di  Majelis  Nasional pada 1 November 2017 bahwa Korea Selatan tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan menekankan untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea (Lim, 2019). Di sisi lain, ia memiliki  pandangan  yang  berbeda  tentang  kapal  selam  bertenaga  nuklir.  Selama kampanye kepresidenannya, Moon menyatakan dukungan untuk pengenalan kapal salam bertenaga nuklir serta berjanji akan melakukan upaya agar mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat.
Meskipun  di  tengah  ancaman  nuklir  dan  rudal  Korea  Utara  yang  berkembang, Korea Selatan telah memulai studi kelayakan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.  Angkatan  Laut  Korea  Selatan  telah  menugaskan  sebuah  lembaga  swasta  untuk kemudian menemukan cara menyelesaikan pembatasan internasional demi membangun kapal  selam  nuklir  (Campbell,  2021).  Lebih  lanjut  selama  Konferensi  Tingkat  Tinggi (KTT)  bilateral  yang  diadakan  di  Seoul  8  November  2017,  Presiden  Moon  berdiskusi bersama Presiden Trump tentang minatnya dalam mengerahkan kapal  selam  bertenaga nuklir untuk bertahan melawan kapal selam rudal balistik Korea utara. Kedua pemimpin tersebut  sepakat  untuk  memulai  konsultasi  terkait  akuisisi  dan  proliferasi  kapal  selam nuklir Korea Selatan.

## 5. Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Keamanan China
Pembahasan  mengenai  bagaimana  kemudian  pengaruh  proliferasi  nuklir  Korea Utara terhadap keamanan China menjadi sangat menarik lantaran China memiliki ikatan yang  baik  dengan  Korea  Utara  secara  historis,  tepatnya  selama  Perang  Dingin.  Kedua negara tersebut telah menjalin hubungan aliansi pertahanan sejak pecahnya Perang Korea pada tahun 1950, dimana secara geopolitik Korea Utara merupakan negara yang strategis bagi  China  di  kawasan  Asia  Timur.  Terlebih  keduanya  secara  bersama  memandang kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut sebagai ancaman.  Meski begitu China  tetap  mempertahankan  posisinya  dalam  menolak  proliferasi  nuklir  Korea  Utara, meskipun  proliferasi  program  nuklir  Korea  Utara  ditujukan  salah  satunya  untuk menentang kehadiran militer Amerika Serikat di Korea Selatan (Dwivedi, 2012).
Adapun yang menjadi kekhawatiran China terhadap proliferasi senjata nuklir Korea Utara  ialah  bagaimana  kemudian  pengembangan  tersebut  dapat  mengakibatkan  efek domino, serta di saat yang sama juga membenarkan Jepang untuk ikut mengembangkan program nuklir ataupun misilnya. Selain itu program proliferasi nuklir Korea Utara juga dapat menimbulkan ketakutan pada para pembuat kebijakan China lantaran akuisi senjata nuklir  atau  bahkan  percobaan  ledakan  nuklir  negara  itu  dapat  memprovokasi  adanya intervensi  militer  dari  Amerika  Serikat,  atau  kekuatan  lainnya  (Hughes,  2007).  Secara spesifik hal yang menjadi kekhawatiran dari China akan proliferasi nuklir Korea Utara adalah bagaimana program itu dapat membuat Amerika Serikat, Jepang ataupun Korea Selatan  meluncurkan  serangan  terhadap  Korea  Utara  yang  menyebabkan  pecahnya konflik di Semenanjung Korea (Moore, 2008).
Lebih lanjut ancaman yang diberikan oleh proliferasi nuklir Korea Utara terhadap China  ialah  bahwa  pengembangan  tersebut  dapat  merusak  hubungan  China  bersama komunitas internasional, lantaran tindakan militer internasional atau sanksi komprehensif terhadap  Korea  Utara.  Hal  tersebut  dapat  menempatkan  China  pada  posisi  canggung karena harus memilih Korea Utara sebagai sekutu lama dan tetangganya atau komunitas internasional (Sulaiman, 2020).
Perhatian  China  tentang  program  pengembangan  nuklir  Korea  Utara  yang  dapat menyebabkan penataan kembali dalam keseimbangan kekuatan regional antara Jepang,
Korea Selatan atau bahkan Taiwan yang berpotensi menjadikan mereka mengembangkan senjata nuklirnya sendiri juga memberikan ancaman bagi China. Lebih dalam, Jepang dan Korea Selatan yang berpotensi untuk lebih mencari bantuan atau memperkuat kerjasama pertahanan  mereka  bersama  Amerika  Serikat  juga  memberi  ancaman  kepada  China. Sebagai perumpamaan juga bahwa China khawatir apabila proliferasi nuklir Korea Utara terus  menekan  Jepang  sehingga  memaksa  negara  tersebut  untuk  sepenuhnya mempersenjatai nuklir. Hal tersebut tentunya dapat memberikan lebih banyak dorongan akan kehadiran Amerika Serikat di wilayah Asia Timur, dan dapat memperkuat kembali aliansinya bersama Jepang dan Korea Selatan.
Bahkan China juga sangat prihatin terkait proliferasi nuklir dari Korea Utara dan mungkin Jepang dalam hubungannya bersama Taiwan, mengingat hubungan antara China dan  Taiwan  yang  memiliki  konflik  panjang  yang  hingga  kini  belum  menemukan  titik terang (Azzara & Sholeh, 2022). Ancaman proliferasi nuklir Korea Utara berpotensi dapat membuat  negara-negara  seperti  Jepang,  Korea  Selatan,  atau  Taiwan  membutuhkan senjata  nuklir  juga,  yang  dapat  berujung  terjadinya Arms  Race atau  mereka  berlomba untuk mengembangkan persenjataan masing-masing di Asia Timur.
Selain  Jepang,  hal  yang  mengkhawatirkan  China  akan  proliferasi  nuklir  Korea Utara terjadi kepada Korea Selatan yang akan mempersenjatai program nuklir juga. Hal tersebut  juga  telah  digambarkan  sebelumnya  pada  bagian  Korea  Selatan  yang menyebutkan  bahwa  negara  tersebut  telah  memulai  proliferasi  nuklirnya  pada  tahun 1970-an,  namun  diberhentikan  oleh  Amerika  Serikat.  Untuk  itu,  program  proliferasi nuklir  Korea  Utara  dapat  menekan  pemerintah  Korea  Selatan  untuk  kemudian melanjutkan persenjataan nuklirnya yang sebelumnya telah berhenti.
Ancaman  dalam  bentuk  ekonomi  juga  hadir  dari  proliferasi  nuklir  Korea  Utara yakni  potensi  serius yang dapat  menyebabkan gangguan ekonomi di  pasar Asia Timur dan China karena perang, konflik atau sanksi terhadap Korea Utara. Perekonomian China sangat  bergantung  pada  perdagangan,  dimana  hal  tersebut  membutuhkan  stabilitas terutama terkait tiga dari empat mitra dagang utama China ialah Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan yang juga dipengaruhi oleh program proliferasi nuklir Korea Utara.
Apabila  ditelaah  dengan  menggunakan  kacamata  teori  deterensi,  maka  strategi nuklir  pasca  Perang  Dingin  Korea  Utara  dengan  program  proliferasi  nuklir  yang diperlihatkan dari serangkaian percobaan ledakan nuklirnya ditujukan untuk melakukan deterensi serangan dari Amerika Serikat. Namun lantaran Jepang dan Korea Selatan juga berlindung  di  bawah  naungan  nuklir  Amerika  Serikat  maka  kedua  negara  tersebut menjadi  target  yang  ingin  ditunjukkan  oleh  Korea  Utara  terkait  kredibilitas  ancaman nuklirnya secara langsung.
Sebagai negara nuklir kecil, Korea Utara mungkin memandang strategi deterensi nuklirnya  sebagai  ‘ great  equalizer’ atau  penyeimbang  kuat  yang  dapat  membantunya mengatasi kebijakan extended deterrence dari Amerika Serikat. Kemampuan akan nuklir ini yang menyebabkan masalah lebih lanjut (Puchala, 2000). Program nuklir Korea Utara telah  menjadi  penyebab  kekhawatiran  di  antara  negara  tentangganya,  terutama  Korea Selatan  dan  Jepang.  Adapun  komunitas  internasional  telah  bereaksi  dengan ketidaksenangan terkait gencarnya uji coba rudal nuklir serta balistik oleh pihak Korea Utara.  Oleh  karena  itu  Korea  Utara  mendapatkan  serangkaian  sanksi  oleh  PBB  sejak dimulainya  program  nuklirnya.  Terlepas  dari  berbagai  pendekatan  dan  upaya  selama beberapa dekade untuk melakukan denuklrisasi pada Semenanjung Korea, Korea Utara telah  mengembangkan  persenjataan  nuklir  dan  terus  melakukan  uji  peledakanya  yang seperti disebutkan tercatat hingga 3 September 2017 terakhir.
Apabila ditelaah dari makna strategi nuklir ketika Perang Dingin dan setelahnya, terdapat sebuah perluasan makna. Seperti yang telah disinggung di bagian latar belakang
masalah,  bahwa  semasa  Perang  Dingin  manifestasi  dari  strategi  nuklir  itu  kurang terkontestasi, lantaran pada masa itu strategi nuklir secara maksimal diterapkan oleh kubu Barat Amerika Serikat, dan Timur Uni Soviet yang berujuan untuk melakukan deterensi agresi  dan  penggunaan  nuklir.  Namun,  dalam  studi  kasus  ini,  terlihat  bagaimana kemudian bentuk dari strategi nuklir pasca Perang Dingin yang memiliki konteks yang lebih luas. Dalam hal  ini,  Korea Utara menjalankannya bukan dengan tujuan deterensi seperti  pada  saat  Perang  Dingin,  melainkan  memaksimalkan  potensi  penggunaannya sebagai strategi militer, dan secara khusus strategi politik.
Lebih  lanjut,  melihat  respon  dari  strategi  nuklir  deterensi  Korea  Utara,  Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump pada saat itu awalnya ingin membalas dengan kekuatan sebesar-besarnya juga. Namun, atas pertimbangan para pemimpin Jepang dan Korea  Selatan,  akhirnya  Amerika  Serikat  memilih  untuk  menahan  dan  lewat  DKPBB memberikan  sanksi  kembali  terhadap  Korea  Utara.  Keputusan  untuk  kemudian  tidak melakukan  penyerangan  balik  atau  menggunakan  kekuatan,  dan  memutuskan  untuk memberi  sanksi  ekonomi  merupakan  suatu  titik  kesuksesan  bagi  strategi  nuklir  Korea Utara, lantaran tujuan dari objektif tersebut telah tercapai (Fetter & Wolfsthal, 2018).
Apabila dianalisis dengna menggunakan konsep dilema keamanan, maka tindakan Jepang dalam memperkuat aliansi pertahanan bersama Amerika Serikat, Korea Selatan yang  mulai  mengembangkan  kapal  selam  bersenjata  nuklir  dengan  bantuan  Amerika Serikat,  serta  China  yang  menjadi  canggung  untuk  kemudian  melakukan  respon keamanan  ialah  bentuk  dari  dilema  keamanan.  Dilema  keamanan  merupakan  situasi dimana  tindakan  yang  diambil  oleh  suatu  negara  untuk  meningkatkan  keamanannya menyebabkan reaksi dari negara lain, yang justru mengarah kepada penurunan daripada peningkatan keamanan negara yang menerapkan. Hal tersebut tercermin dalam tindakan Jepang, Korea Selatan dan China dalam menanggapi proliferasi nuklir Korea Utara.
Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa proliferasi nuklir Korea Utara pada akhirnya menyebabkan terjadinya dilema keamanan bagi wilayah Asia Timur, khususnya Jepang, Korea Selatan dan China. Ketiga negara tersebut mengalami dilema keamanan  sehingga  mendorong  mereka  untuk  kemudian  melakukan  bentuk  tindakan sebagai  respon  akan  proliferasi  nuklir  Korea  Utara.  Adapun  setiap  negara  memiliki tingkat  ataupun  bentuk  kekhawatirannya  masing-masing,  dimana  secara  garis  besar berkaitan dengan Amerika Serikat.

## Kesimpulan
Perkembangan sebuah strategi merupakan sebuah isu yang menarik untuk dibahas. Studi  strategi  tentunya  bersifat  relatif,  karena  menyesuaikan  dengan  kondisi  yang dirasakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi nuklir pasca masa Perang Dingin, secara empirik masih dilakukan oleh Korea Utara lewat serangkaian uji coba hulu ledak nuklir.  Namun  manifestasi  dari  strategi  nuklir  ini  memiliki  bentuk  yang  berbeda  yaitu bertujuan lebih untuk  menunjukkan sebuah kekuatan dan membawa ancaman. Strategi nuklir yang dipahami juga sebagai strategi militer nyatanya masih dipergunakan terlepas dari sifat destruktifnya. Strategi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada berbagai tes percobaan ledakan senjata nuklir adalah dengan menciptakan hulu ledak yang besar dan mengklaim kesuksesan percobaan tersebut lantaran dinilai mampu untuk kemudian meledakkan Amerika Serikat dan sekutunya, yang mana akan memberi pesan yang kuat jika  mereka  mampu  untuk  kemudian  membuat  hulu  ledak  nuklir  yang  kredibel  secara umum,  dan  tentunya  menunjukkan  kekuatan  hulu  ledak  nuklirnya  kepada  Amerika Serikat  serta  memberi  ancaman.  Meski  kemudian  setelah  melaksanakan  strateginya, Korea Utara mengalami banyak sanksi, namun objektifitas dari strategi nuklirnya tersebut berjalan dengan lancar.
Lebih  lanjut  percobaan  ledakan  nuklir  Korea  Utara  telah  memberikan  pengaruh terhadap  stabilitas  keamanan  di  wilayah  Asia  Timur.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dari bagaimana  respon  Jepang  dengan  memperbarui  kerangka  pertahanan  nasional  dan kerjasama  keamanannya  bersama  Amerika  Serikat,  Korea  Selatan  yang  mulai menerapkan  persenjataan  nuklir  juga,  serta  China  yang  canggung  seperti  yang  telah disebutkan sebelumnya. Semua bentuk respon atau tindakan dari negara-negara di Asia Timur  tersebut  menunjukkan  perilaku  dilema  keamanan.  Hasil  dari  penelitian menunjukkan  bahwa  strategi  nuklir  Korea  Utara  pasca  Perang  Dingin  telah mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Asia Timur, yang ditunjukkan dari respon Jepang,  Korea  Selatan,  dan  China  yang  mengalami  dilema  keamanan  dari  deterensi proliferasi nuklir Korea Utara. Strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin dengan melakukan  proliferasi  nuklir  pada  akhirnya  menciptakan  kondisi  dilema  keamanan  di wilayah Asia Timur.

## Daftar Pustaka
Akaha, T. (2005). “Soft power” in japan’s security policy: Implications for alliance with the united states. Pacific Focus , 20 (1), 59–91.
Azzara, H. N., & Sholeh, B. (2022). A conflict between China and Taiwan: An analysis from a realism perspective. Journal of Social Studies (JSS) , ISSN (2), 229–236.
Badruzaman,  I.,  Jehan,  R.,  &  Irsadanar,  P.  (2020).  ASEAN  Way  in  Korean  Peninsula Peacebuilding. In IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies (Vol. 2).
Bisley, N. (2008). Securing the “Anchor of Regional Stability”? The Transformation of the  US-Japan  Alliance  and  East  Asian  Security. Contemporary  Southeast  Asia , 30 (1), 73–98.
Burns, R. D., & Coyle III, H. P. E. (2015). The challenges of nuclear non-proliferation . Rowman & Littlefield Publishers.
Campbell, J. (2021). Seoul’s Misguided Desire for a Nuclear Submarine. In Naval War College Review (Vol. 74).
Chang-Il, O. (2010). The Causes of the Korean War, 1950-1953 .
Choi, J. H. (2019). Advancement of North Korea’s Nuclear Weapons and Survivability under  the  Kim  Jong  Un  Regime:  An  Assessment  based  on  Nuclear  Deterrence Theory. Journal of the Asia-Japan Research Institute of Ritsumeikan University , 1 , 73–94.
Dalton, T., & Francis, A. (2015). South Korea’s Search for Nuclear Sovereignty. Asia Policy , (19), 115–136. Delpech, T. (2013). Nuclear Deterrence in the 21st Century: Lessons from the Cold War for a New Era of Strategic Piracy .
Delury,  J.  (2022).  Feudal  Contradictions  between  Communist  Allies:  Deng  Xiaoping, Kim  Il-Sung,  and  the  Problem  of  Succession,  1976–1984. Journal  of  Cold  War Studies , 24 (2), 4–28.
Dreicer,  M.,  &  Pregenzer,  A.  (2014).  Nuclear  Arms  Control,  Nonproliferation,  and Counterterrorism: Impacts on Public Health. American Journal of Public Health , 104 (4).
Dwivedi,  S.  S.  (2012).  North  Korea-China  Relations:  An  Asymmetric  Alliance. North Korean Review , 8 (2), 76–93.
Fetter, S., & Wolfsthal, J. (2018). No first use and credible deterrence. Journal for Peace and Nuclear Disarmament , 1 (1), 102–114.
Fouse, D. (2004). Japan’s post-cold war North Korea Policy: hedging toward autonomy? Asian Affairs: An American Review , 31 (2), 102–120.
Ha, E., & Hwang, C. (2015). The U.S.-North Korea Geneva Agreed Framework: Strategic Choices and Credible Commitments. North Korean Review , 11 (1), 7–23.
Hastings, J. V, Lee, H., & Kelley, R. (2018). North Korea’s Lithium Research Networks and its Quest for a Hydrogen Bomb. Korean Journal of Defense Analysis , 30 (3), 337–352.
Hughes, C. W. (2007). Implications for the Nuclear Ambitions of Japan, South Korea, and Taiwan. Asia Policy , (3), 75–104.
Kim, K. (2008). Suryong’s Direct Rule and The Political Regime in North Korea Under Kim Jong Il. Asian Perspective , 32 (3), 87–109. Kristensen, H. M., & Korda, M. (2022). North Korean nuclear weapons, 2022. Bulletin of the Atomic Scientists , 78 (5), 273–294.
Kristensen, H. M.,  &  Norris,  R. S. (2017). A history of US  nuclear weapons in  South Korea. Bulletin of the Atomic Scientists , 73 (6), 349–357. Lim,  E.  (2019).  South  Korea’s  Nuclear  Dilemmas. Journal  for  Peace  and  Nuclear Disarmament , 2 (1), 297–318.
Mahnken, T. G., & Menon, R. (2001). A Nuclear Strategy for India. In Naval War College Review (Vol. 54).
Makhroja, M. N. (2020). Understanding Juche Ideology Through Psychology of Peace and Conflict in North Korea. Review of International Relations , 2 (1). Mariani,  L.  (2017). Assessing  North  Korea’s  Nuclear  and  Missile  Programmes: Implications for Seoul and Washington . JSTOR. Miller, S. E. (2020). Meeting the Challenges of a New Nuclear Age . 149 (2), 17–36.
Moore,  G.  J.  (2008).  How  North  Korea  threatens  China’s  interests:  Understanding Chinese “duplicity” on the North Korean nuclear issue. International Relations of the Asia-Pacific , 8 (1), 1–29.
Nakato,  S. (2013). Japan’s Responses to  the North Korean Nuclear Crisis: Responsive Engagement Perspectives. The Journal of East Asian Affairs , 27 (1), 47–74. Octamaya, A., Awaru, T., Samsidar, S., Tahir, M., Kaseng, E. S., & Suhaeb, F. W. (2022). Deterrence  as  a  Nuclear  Strategy:  A  Cold  War-Era  Study. An  Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis , 5 (1). Panda, A. (2020). Kim Jong Un and the bomb: Survival and deterrence in North Korea . Oxford University Press.
Pasyanos, M. E., & Myers, S. C. (2018). The coupled location/depth/yield problem for North Korea’s declared nuclear tests. Seismological Research Letters , 89 (6), 2059– 2067.
Peters, R., Anderson, J., & Menke, H. (2018). Deterrence in the 21st Century: Integrating Nuclear and Conventional Force (Vol. 12). Przystup,  J.  J.  (2015). The  US-Japan  alliance:  review  of  the  guidelines  for  defense cooperation .
Puchala, D. J. (2000). International Order and the Future of World Politics. Edited by T. V. Paul and John A. Hall. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 421p. $64.95. American Political Science Review , 94 (3), 773–774.
Sagan, S. D. (1997). Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb. In International Security (Vol. 21).
Shin,  D.  W.  (2016).  The  Rise  of  the  Suryong  (Supreme  Leader)  and  the  Transfer  of Charismatic Leadership. American Intelligence Journal , 33 (1), 31–48. Smith,  S. (2016). Alternative North Korean  Nuclear Futures. Non Proliferation Policy Education Center .
Sulaiman, V. Z. A. (2020). China’s Policy in Refusing North Korea Nuclear Proliferation. Global: Jurnal Politik Internasional , 22 (1), 100–124.
Taylor, W. J., Smith, J. A., & Mazarr, M. J. (1990). US Troop Reductions From Korea, 1970–1990. The Journal of East Asian Affairs , 4 (2), 256–286.
Voytan, D. P., Lay, T., Chaves, E. J., & Ohman, J. T. (2019). Yield Estimates for the Six North  Korean  Nuclear  Tests  From  Teleseismic  P  Wave  Modeling  and Intercorrelation of P and Pn Recordings. Journal of Geophysical Research: Solid Earth , 124 (5), 4916–4939.
Winters,  R.  (2005).  Preventing  Repeat  Offenders:  North  Korea’s  Withdrawal  and  the Need for Revision to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. Vand. J. Transnat’l L. , 38 , 1499.