Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994

## Efektivitas Pelaporan Pajak Di Indonesia
Rio Johan Putra 1 , Aulia Al Qori Hadistiyah 2*
1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta rio.johan@uta45jakarta.ac.id 1 , auliaalqori@gmail.com 2
*Corresponding Author
Diajukan : 21 Juni 2022 Disetujui : 27 Juni 2022 Dipublikasi
: 1 Juli 2022

## ABSTRACT
The  current  development  strategy  should  be  more  directed  at  an  independent  Indonesian  economy. This independence also includes independence in financing development. By doing this research, it is expected  to  be  able  to  measure  a  country's  success  in  optimizing  tax  funds'  distribution  fairly  and equitably  and  to  find out  how  much  influence these  variables  have  on  taxpayers'  perceptions  of the ethics  of  tax  avoidance.  The  urgency  of  this  study  is  to  examine  the  effect  of  tax  amnesty,  the  self- assessment  system,  and  the  use  of  ESPT  in  tax  reporting  moderated  by  tax  law  enforcement  on  tax avoidance behavior. The method used is descriptive quantitative, the data analysis technique used in this research  is  a  descriptive  statistical  test, classical  assumption test,  multiple regression  test,  and hypothesis  testing.  Judging  from  the  statistical  results  of  the  T-test,  it  can  be  concluded  that  Tax amnesty  and  Self  Assessment  didn’t  affect  tax  avoidance.  However,  ESPT  and  Law  are  proven  to have  a  significant  effect  on  tax  avoidance.  With  the  use  of  ESPT  in  tax  reporting  as  well  as  law enforcement  actually  resulted  in  the  occurrence  of  tax  avoidance.  This  is  indicated  by  taxpayers feeling they have a choice whether to report their taxes or not. And as for the applicable laws, not all of  them  are  applied  and  there  are  gaps  in  their  implementation  so  as  to  provide  opportunities  for taxpayers to carry out tax avoidance.
Keywords = Amnesty, ESPT, Evasion, Law, Reporting

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  ekonomi  dan  globalisasi  menyebabkan  persaingan  usaha  menjadi  semakin  ketat. Agar  dapat  bertahan  ditengah  ketatnya  persaingan  dunia  bisnis,  perusahaan  harus  mampu meningkatkan  nilai  perusahaan  secara  terus-menerus.  Salah  satu  cara  untuk  meningkatkan  nilai perusahaan yaitu dengan melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan suatu bisnis. Untuk itu, perusahaan memerlukan tambahan modal baik dari perusahaan itu sendiri maupun melalui pinjaman dari  pihak  perusahaan,  penjualan  saham,  serta  obligasi  (Reyssent  dan  Kurnia,  2016).  Obligasi merupakan  sebuah  surat  berharga  yang  diterbitkan  oleh  perusahaan  yang  memerlukan  dana  disertai dengan penandatanganan kontrak perjanjian.
Strategi pembangunan pada masa sekarang ini hendaknya harus lebih di arahkan pada ekonomi Indonesia  yang  mandiri.  Kemandirian  ini  juga  meliputi  kemandirian  dalam  pembiayaan pembangunan.  Dan  untuk  memajukan  pembangunan  diperlukan  dana  pembangunan  yang  mandiri untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan daerah. Sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan  desentralisasi  dalam  Undang-undang  Nomor  28  tahun  2009,  yaitu  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
Semua  pendapatan  negara  yang  berasal  dari  pajak  akan  digunakan  untuk  membiayai  semua pengeluaran  umum,  yang  hal  tersebut  berarti  digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat.    Akan  tetapi, tidak  banyak  rakyat  yang  tidak  dapat  merasakan  apa  yang  mereka  keluarkan.  Bisa  dilihat  dari  data Dirjen  Pajak  memperlihatkan  rincian  bahwa  realisasi  penerimaan  pajak  cenderung  mengalami penurunan,  berikut  peneliti  tampilkan  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  kedalam  format  tabel pada lima tahun terakhir :
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Persentase 2016 1.336.920.551,999 1.079.209.919,761 81% 2017 1.339.987.233,244 1.316.117.417,000 98% 2018 1.921.909.607,371 1.729.155.058,000 90% 2019 2.439.607.300,000 1.880.315.600,254 77%
Sumber : BPS Statistik, 2020
Berdasarkan  tabel  1.  diatas  terkait  target  dan  realisasi  penerimaan  Pajak  di  Indonesia  terlihat bahwa  persen  realisasi  penerimaan  pajak  sejak  tahun  2015  –  2019  belum  mencapai  target.  Hal  ini karena  sulitnya  pendapatan  pajak  jika  melihat  keadaan  di  Indonesia  yang  wajib  pajaknya  masih kurang kesadaran untuk membayar pajak. Optimalisasi penerimaan pajak merupakan instrumen yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan.  Tujuan  utamanya  adalah  untuk  menguji  dan  meningkatkan tax  amnesty seorang  wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Optimalisasi Penerimaan Pajak  dapat  dilakukan  di  kantor  atau  ditempat  wajib  pajak  yang    ruang    lingkup  pemeriksaannya meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.
Sistem  perpajakan  Indonesia  mengalami  perubahan  pada  tahun  1983  dari Official  Assessment System menjadi Self  Assessment  System . Self  Assessment  System adalah  suatu  sistem  dimana pemerintah  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung,  menyetor,  dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib  pajak  tidak  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  baik  akibat  dari  kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya (Lasmaya & Fitriani,  2017).  Oleh  karena  itu,  diperlukan  adanya  peran  yang  aktif  untuk  menjalankan  fungsi pembinaan dan pengawasannya.
Pelaporan  wajib  pajak  adalah  suatu  motivasi  yang  muncul  dari  individu  untuk  melakukan pembayaran  pajak  (Wahab,  2020).  Pelaporan  pajak  menggambarkan  pemahaman  batin  yang memotivasi  untuk  memenuhi  kewajiban  pajak.  Dimana  pemahaman  wajib  pajak  justru  akan  dapat meningkatkan  kemauan  membayar  pajak  sesuai  dengan  penghasilan  yang  diperoleh  (Sularsih  & Wikardojo,  2021).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Asih,  Komang  Sani  &  Adi  (2020)  menyatakan bahwa  variabel  pelaporan  wajib  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak. Sedangkan penelitian Ramadhan (2016) menyatakan bahwa pelaporan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Semakin  tinggi  tingkat  pelaporan  seorang  wajib  pajak  maka  tidak selalu mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan pajak wajib pajak tersebut.
Terkait  ESPT,  Pemerintah  pula  merevisi  dan  mengganti  peraturan  tersebut  dengan  peraturan pemerintah  nomor  23 tahun  2018  yaitu  tentang  penurunan  tarif  PPh  final  yang  semula  1%  dan  kini diturunkan  menjadi  0,5%.  Dengan  adanya  kebijakan  ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kepatuhan pelaku  UMKM  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas, kurangnya  kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar  Pajak  bagi pelaku  UMKM.  Dari  berbagai  uraian  diatas,  peneliti  termotivasi  untuk  melakukan  penelitian  ini
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
karena  maraknya  tindak  penghindaran  pajak.  Selain  itu,  dengan  dilakukannya  penelitian  ini diharapkan  bisa  mengukur  sejauh  mana  keberhasilan  suatu  Negara  dalam  mengoptimalkan pendistribusian  dana  pajak secara  adil  dan  merata, serta  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variabel-variabel  terhadap  persepsi  wajib  pajak  mengenai  etika  penghindaran  pajak.  Urgensi penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  pengaruh  pengampunan  pajak,  self  assesement  system,  dan penggunaan  ESPT  dalam  pelaporan  pajak  yang  dimoderasi  oleh  penegakan  hukum  pajak  terhadap perilaku tax avoidance atau penghindaran pajak.

## STUDI LITERATUR
Tax  Avoidance merupakan  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  wajib  pajak  secara  legal  yang tidak  melanggar  hukum,  namun  wajib  pajak  memanfaatkan  kelemahan  undangundang  perpajakan dengan  tujuan  memperkecil  jumlah  pajak  yang  akan  dibayarkan  (Amah,  Rustiarini  &  Hatmawan, 2021).  Sedangkan  menurut  Saundy  (2016)  “Menyatakan  bahwa  tax  avoidance  adalah  rekayasa  „tax affairs‟ yang masih tetap berada dalam ketentuan perpajakan ( lawful )”. Berdasarkan pengertian diatas dimana  pihak  perusahaan  dengan  sengaja  melakukan  penghindaran  pajak  dengan  tujuan  untuk meningkatkan  cash  flow  pada  perusahaan.  Selanjutnya  secara  definisi  Profitabilitas  merupakan kemampuan dalam menghasilkan laba, laba menjadi salah satu tujuan perusahaan sebagai tolak ukur perusahaan mampu bertahan dalam bisnis dan mengembangkan usahanya dalam menghasilkan laba. Andrew  dan  Sari  (2021)  membenarkan  bahwa  sosialisasi  insentif  pajak  MFR  86/2020  berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Dalam penelitiannya, Munandar & Hamdalah (2020) menggunakan istilah relaksasi pajak yang hanya mengacu pada insentif pajak. Munandar & Hamdalah (2020) menjelaskan bahwa  relaksasi  pajak  di  Indonesia  sudah  efektif,  namun  masih  memerlukan  langkah-langkah pendukung  lainnya  untuk  meningkatkan  ketahanan  ekonomi  Indonesia.  Upaya  peningkatan  tingkat kepatuhan wajib pajak relevan dengan kajian faktor-faktor pendukung terbentuknya kepatuhan wajib pajak. Faktor pendukung tersebut antara lain pelaporan, sanksi, dan kepatuhan pajak.
Optimalisasi  Penerimaan  Pajak  merupakan  instrumen  yang  baik  untuk  meningkatkan  tingkat kepatuhan  wajib  pajak,  baik  formal  maupun  material  dari  peraturan  perpajakan.  Tujuan  utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan tax amnesty seorang wajib pajak dimana kepatuhan ini akan sangat berdampak pada penerimaan pajak. Optimalisasi Penerimaan Pajak dapat dilakukan di kantor atau ditempat wajib pajak  yang  ruang  lingkup pemeriksaannya  meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-tahun yang lalu maupun untuk tahun berjalan.
Pemeriksaan  serta  penagihan  pajak  juga  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  ( tax amnesty ),  jika  kepatuhan  dan  jumlah  wajib  pajak  meningkat  maka  akan  meningkatkan  penerimaan pajak  Negara.  Penagihan  pajak  dilaksanakan  terhadap  tunggakan  pajak  yang  belum  dipenuhi  oleh wajib pajak. Pemerintah dan instansi terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah luar biasa untuk  menyelamatkan  perekonomian  dan  sistem  keuangan  melalui  berbagai  kebijakan  relaksasi terkait  pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  untuk  memperkuat  berbagai institusi  di  sektor  keuangan.  Dalam  dampak  wabah  virus  corona,  sektor  ekonomi  sangat mengkhawatirkan.  Oleh  karena  itu,  pada  bulan  Maret  dan  April  menjadi  sangat  penting  bagi perpajakan  Indonesia.  Menurut  “Peraturan  Umum  dan  Undang-Undang  Perpajakan”,  batas  waktu bagi  Wajib  Pajak  orang  pribadi  untuk  menyampaikan  SPT  tahunan  adalah  akhir  bulan  ketiga  tahun pajak berikutnya, dan batas waktu bagi Wajib Pajak badan untuk menyampaikan SPT tahunan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya.
Peningkatan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi kelanjutan wajib pajak. Peningkatan segi dagang  dan  ekonomi  merupakan  cerminan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Relaksasi  pajak  yang sangat  membantu  pelaku  usaha  akan  mendorong  kepatuhan  wajib  pajak  dagang.  Kajian  tentang relaksasi pajak belum banyak dilakukan. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, relaksasi pajak yang dimaksud  hanya  mencakup  insentif  pajak  dan  sosialisasinya.  Insentif  pajak  adalah  kebijakan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu, baik orang pribadi maupun organisasi,  untuk  memberikan  dorongan  dan  kemudahan.  Insentif  perpajakan  bertujuan  agar  Wajib Pajak tetap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
Pengampunan  pajak  ( tax  amnesty )  merupakan  kebijakan  pemerintah  perpajakan  yang memberikan  penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang  dengan membayar  tebusan  dalam  jumlah tertentu  yang  bertujuan  untuk  memberikan  tambahan  penerimaan  pajak  dan  kesempatan  bagi  wajib pajak  yang  tidak  patuh  (tax  evaders)  menjadi  wajib  pajak  yang  patuh  ( honest  taxpayers )  sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak di masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila dan Handayani (2019) yang berjudul “Tax Amnesty Effect on Tax  Avoidance  and  Its  Consequences  on  Firm  Value  (Empirical  Study  on  Companies  in  Indonesia Stock  Exchange)”  menyatakan  bahwa  variabel  tax  amnesty  berpengaruh  positif  terhadap  tax avoidance sehingga perusahaan  yang  mengikuti program pengampunan pajak cenderung melakukan penghindaran  pajak  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak  mengikuti  program  pengampunan pajak.  Variabel  penghindaran  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  nilai  perusahaan  sehingga perusahaan  yang  melakukan  penghindaran  pajak,  nilai  perusahaan  akan  meningkat  dibandingkan dengan  perusahaan  yang  tidak  melakukan  penghindaran  pajak.  Variabel  tax  amnesty  berpengaruh negatif  terhadap  nilai  perusahaan  sehingga  perusahaan  yang  mengikuti  program  tax  amnesty  akan beresiko  menurunkan  nilai  perusahaan  dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak  mengikuti program  tax  amnesty.  Variabel  tax  avoidance  merupakan  variabel  tidak  intervening  tax  amnesty berpengaruh  terhadap  nilai  perusahaan  sehingga  perusahaan  yang  mengikuti  program  tax  amnesty akan menurunkan nilai perusahaan baik manajer perusahaan melakukan tax avoidance maupun tidak melakukan  tax  avoidance.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila  tax  amnesty  mengalami  kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula.
H1 : Diduga amnesty (X1) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)
Dalam  teknik  ini  wajib  pajak  berperan  untuk  menjumlah,  membayar,  serta  menyampaikan sendiri  pajak  yang  dibebankan,  dibagian  ini  fiskus  selaku  aparat  pajak  tidak  bisa  membantu  wajib pajak dalam hal menjumlah, membayar kewajiban perpajakannya, namun hanya bertugas mengawasi (Mardiasmo,  2016).  Menurut  Waluyo  (2017), self  assessment  system merupakan  teknik  penarikan pajak  dengan  memberikan  kuasa,  keyakinan,  dan  tanggungan  pada  wajib  pajak  untuk  menjumlah, menyetor  dan  menyampaikan  sendiri  total  pajak  yang  harus  dibayarkan.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa  self  assessment  system  merupakan  teknik  pemungutan  pajak  dengan  memberikan  kuasa kepada wajib pajak untuk menjumlah, membayar, serta melaporkan besarnya pajak yang dibebankan kepada  kas  negara.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wardani  dan  Nurhayati  (2019)  mengenai “Pengaruh self-assesment  system , e-commerce dan  keterbukaan  akses  informasi  rekening  bank terhadap  niat  melakukan  penghindaran  pajak”  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  bahwa  self assessment  system  berpengaruh  positif  terhadap  niat  melakukan  penghindaran  pajak  terbukti.  Hasil hipotesis  yang  menunjukan  bahwa  self  assessment  system  berpengaruh  positif  terhadap  niat melakukan  penghindaran  pajak.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  hasil  t  hitung  sebesar  2,729  lebih  besar dari  nilai t  tabel  sebesar  1,996  dengan  nilai signifikansi  0,018  dan  nilai  koefisiennya  sebesar  0,277. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Self  Assessment  System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajakbertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudiansecara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Dengan kata lain, penerapan Self Assessment System diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan .
H2 : Diduga Self assesment system (X2) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
Dalam  mewujudkan  sistem  administrasi  perpajakan  modern,  pemerintah  menyediakan  aplikasi yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara tepat, cepat, dan akurat. E-SPT merupakan salah satu digitalisasi Surat Pemberitahuan yang bertujuan untuk memudahkan  Wajib  Pajak  dalam  membuat  dan  menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  ke  Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Wahab (2020) mengenai “Tingkat kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  dalam  melaporkan  e-SPT  pajak  penghasilan  pada  kantor  pajak  (KPP)  Pratama Makasar Barat” menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan e-SPT  PPh  secara  tepat  waktu  tergolong  kurang  patuh  hal  ini  dikarenakan  persentase  tingkat kepatuhan yang semakin menurun dari tahun ke tahun.
H3 : Diduga ESPT (X3) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)
Penegakan  hukum  adalah  upaya  penegakan  yang  dilakukan  aparatur  yang  berwenang  yang berfungsi  sebagai  standar  hukum  untuk  memberikan  acuan  ketika  akan  bertindak  dan  berperilaku yang  baik  yang  sesuai  dengan  hukum  maupun  kehidupan  bermasyarkat..  Penegakan  hukum  dapat dikatakan sebagai upaya menyeimbangkan nilai-nilai hukum terdapat tertuang pada Undang-Undang yang kemudian direfleksikan ketika akan bersikap dan bertindak di dalam kehidupan bermasyarakat guna  terciptanya  keamanan,  kenyamanan,  kepastian  hukum,  dan  keadilan  bagi  semua  orang  dengan diterapkannya  sanksi  hukum.  Oleh  sebab  itu,  penegakan  hukum  dianggap  bukan  sekedar  proses penegakan  hukum  yang  ada  di  negara  tersebut,  tetapi  diyakini  bahwa  penegakan  hukum  akan mencakup  aspek  perilaku  manusia  yang  menimbulkan  banyak  masalah-masalah  akibat  dari  adanya ketidaksesuaian perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kepercayaan yang sangat besar dari  pemerintah  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung  sendiri  pajak  yang  harus  dibayarnya  harus diimbangi  dengan  upaya  penegakan  hukum  dan  pengawasan  yang  ketat  atas  kepatuhan  wajib  pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Dalam system self assessment wajib pajak sendiri yang akan menghitung,meyetorkan dan membayarkan pajak yang terutang. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak.
Dalam penelitian yang dilakukan Maulidiah (2019) yang berjudul “Pengaruh penegakan hukum, keadilan  pajak,  religiusitas,  dan  sosiodemografi  terhadap  tax  evasion  dengan  tax  morale  sebagai variabel  intervening”  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  tidak  berpengaruh  negatif  terhadap  tax evasion. Hasil tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi penegakan hukun tidak berpengaruh pada tax evasion. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zirman (2015) yang  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  berpengaruh  pada  praktik tax  evasion,  dengan  kata lain bahwa  dengan  semakin  ditingkatkannya  penegakan  hukum  yang  berupa  sanksi  pajak  maka  akan menurunkan  tingkat  praktik  tax  evasion.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  wilayah  Bogor,  adanya penegakan hukum yang baik tidak menjamin akan menurunkan pengaruhnya pada tax evasion.

## H4 : Diduga Hukum (X4) berpengaruh terhadap Tax avoidance (Y)

## METODE
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelittian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif, karena  untuk  melakukan  pengukuran  dengan  tujuan  menghasilkan  data  yang  akurat.  Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses sampling dan  pembuktian  hipotesis  secara  statistik  inferensia  (Sugiyono,  2017).  Penelitian  ini  mencakup  3 variabel Independen, 1 variabel Depedenden dan 1 variabel Moderating. Variabel pertama adalah tax amnesty  (X1),  variabel  kedua  yaitu  Self  Assesment  System  (X2)  dan  variabel  ketiga  yaitu  ESPT Pelaporan  Pajak  (X3).  Variabel  dependen  yaitu  Tax  Avoidance  (Y)  sedangkan  variabel moderatingnya adalah penegakan hukum.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
Teknik pengumpulan data adalah faktor penting dalam keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan  cara  mengumpulkan  data,  sumber  dan  alat  yang  digunakan  dalam  penelitian.  Dalam penelitian  ini  cara  memperoleh  data  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner). Kuesioner  adalah  daftar  pertanyaan  yang  telah  disusun  sebelumnya.  Pertanyaan-pertanyaan  yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah  menyediakan  pilihan  jawaban.  Jawaban  kuesioner  dan  untuk  mengukur  pendapat  responden, digunakan  skala  Likert  yaitu  skala  yang  digunakan  secara  luas  yang  meminta  responden  menandai derajat persetujuan atau tidak setuju terhadap  masing-masing dari serangkaian pernyataan  mengenai objek simultan dalam penelitian ini skala  yang digunakan terdiri dari lima angka  yaitu dari angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk pendapat sangat tidak setuju (STS). Salah satu paradigma  untuk  menjawab  pertanyaan  adalah  dengan  menerapkan  skala  Likert  (LS)  untuk membandingkan kesepakatan dengan alternatif yang berbeda, dan Skor LS masing-masing kemudian ditransfer ke urutan peringkat preferensi (Cheng et al., 2021).
Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan  dalam  penelitian,  terdapat  berbagai  teknik  sampling.  Sebelum  menentukan  teknik sampling, harus ditentukan populasi dan sampel terlebih dahulu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  masyarakat  wajib  pajak  di  Indonesia.  Teknik  pengambilan  sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah purposive sampling . Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random samling dimana peneliti menentukkan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusu  yang  sesuai  dengan  tujuan  penelitian  sehingga  diharapkan  dapat  menjawab  permsalahan penelitian.  Sampel  dalam  penelitian  ini  sejumlah  151  responden.  Analisis  data  ialah  langkah selanjutnya  untuk  mengelola  data  dimana  data  yang  diperoleh,  dikerjakan  dan  dimanfaatkan sedemikian  rupa  untuk  menyimpulkan  persoalan  yang  diajukan  dalam  menyusun  hasil  penelitian. Metode  analisis  data  menggunakan  uji  instrument,  uji  asumsi  klasik,  analisi  regresi  linear  berganda dan uji hipotetsis.
HASIL Uji Statistik Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Amnesty 151 5.00 30.00 25.1523 4.04763 Selfassement 151 5.00 30.00 25.1325 3.80294 ESPT 151 5.00 30.00 25.5033 3.72894 Avoidance 151 5.00 30.00 25.0331 3.68315 Hukum 151 5.00 30.00 24.8079 3.75893 Valid N (listwise) 151
Sumber: data diolah (2022)
Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 151. Dari 151 responden ini variabel independen amnesty, self assesement system , EPST , Hukum, dan tax amnesty (X1-X5) memiliki nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5, nilai mean > 7,787, dengan standar deviasi >1,466.  Sedangkan untuk variabel tax avoidance (Y) memiliki nilai minimum 1,00, nilai maksimum 5,  nilai  mean  25,03  dengan  standar  deviasi  4,49.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  banyaknya  sebaran  data dari  nilai  skala  1-6.  Sedangkan  apabila  dilihat  dari  segi  sebaran  data  (deskriptif).  Variabel Independensi  mendapatkan  rerata  tertinggi  senilai  48,45,  standar  deviasi  4,140.  Artinya  hampir semua responden menjawab dengan pilihan sangat setuju.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 1.583 .976 1.623 .107 Amnesty .097 .065 .106  1.496 .137 Selfassement .002 .080 .002 .030 .976 ESPT .503 .080 .509  6.248 .000 Hukum .328 .067 .335  4.881 .000
Sumber: data diolah (2022)

## PEMBAHASAN

## Pengaruh amnesty  terhadap Tax Avoidance
Hasil  uji  hipotesis  1  yang  ditunjukkan  pada  tabel  uji  t  parsial,  variabel  amnesty  mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0.137 (>0,05) dan nilai t sebesar 1.496 (>1,659). Hal ini berarti H1 ditolak sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  amnesty  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  tax  avoidance.  Hal ini dikarenakan bahwa rata – rata responden yang melakukan penilaian terkait kebijakan tax amnesty diuntungkan karena dapat mempengaruhi tax avoidance Pengaruh Self assesment system terhadap Tax avoidance Hasil  uji  hipotesis  2  yang  ditunjukkan  pada  tabel  uji  t  parsial,  variabel Self  assesement  system mempunyai tingkat signifikasi sebesar 0.976 (>0,05) dan nilai t sebesar 0.030(<1,659). Hal ini berarti H2  ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa self  assesement  system tidak  berpengaruh  signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan bahwa rata – rata responden  yang melakukan penilaian terkait  penghindaran  pajak  merasa  bahwa  system  tersebut  sangat  membantu  wajib  pajak  untuk melaporkan spt nya secara mandiri, kapan saja dimana saja tanpa harus mendatangi kantor pajak. Pengaruh ESPT terhadap Tax Avoidance
Hasil  uji  hipotesis  3  yang  ditunjukkan  pada  tabel  uji  t  parsial,  variabel Self  assesment  system mempunyai  tingkat  signifikasi  sebesar  0.000  (<0,05)  dan  nilai  t  sebesar  6.248  (>1,659).  Hal  ini berarti  H3  diterima  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  EPST  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini dikarenakan bahwa rata  – rata responden  yang  melakukan penilaian merasa  bahwa  pelaporan  pajak  menggunakan  ESPT  berpengaruh  terhadap  timbulnya  sikap  tax avoidance

## Pengaruh Hukum terhadap Tax avoidance (Y)
Hasil  uji  hipotesis  4  yang  ditunjukkan  pada  tabel  uji  t  parsial,  variabel  Hukum  mempunyai tingkat  signifikasi  sebesar  0.000  (>0,05)  dan  nilai  t  sebesar  4.881  (>1,659).  Hal  ini  berarti  H4 diterima  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Hukum  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  tax avoidance.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa  responden  menilai  adanya  potensi  penegakan  hukum  dapat mendukung terjadinya tax avoidance

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa tax  amnesty dan self  assessment memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap tax  avoidance .  Sedangkan  penggunaan  ESPT  dalam pelaporan pajak serta adanya penegakan hukum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance . Program tax amnesty tidak terbukti mampu mengembalikan sebagian pelanggar pajak untuk  membayar  pajaknya,  namun  hal  ini  juga  menjadi  persoalan  bagi  wajib  pajak  yang  jujur  yang melihat  program  tersebut  sebagai  imbalan  bagi  para  penghindar  pajak.  Maka  untuk  menjaga  agar wajib  pajak  tetap  terkendali  dan  tidak  kehilangan  wajib  pajak  yang  jujur,  pemerintah  harus melakukan  reformasi  perpajakan.  Sistem  perpajakan  yang  lebih  ketat  merupakan  keharusan  untuk
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
mengikuti  program tax  amnesty ,  untuk  meningkatkan  kepatuhan  pajak,  dengan  menyiratkan pemeriksaan  yang  lebih  ketat  khusus  untuk  wajib  pajak  kaya.  Perlu  adanya  tindak  lanjut  setelah program tax  amnesty berakhir  untuk  memastikan  kepatuhan  pajak  yang  tinggi.  Penerapan self assessment  system dengan  patuh  melaksanakan  kewajiban  membayar  pajak  tanpa  paksaan, memberikan  jaminan  dan  hukuman  mengenai  hak  dan  kewajiban  masyarakat  wajib  pajak.  self assessment  system    bukan  menjadi  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk  melakukan tax  avoidance. Artinya,  tepat  atau  tidaknya  penerapan self  assessment  system (menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya) tidak akan mempengaruhi wajib pajak dalam menggelapkan  pajak.  Artinya  apabila  wajib  pajak  menerapkan  self  assessment  system  dengan  baik namun  memiliki  sikap  untuk  berperilaku  buruk  dalam  menjalankan  ketentuan  perpajakan  maka adanya kecenderungan wajib pajak untuk melakukan tindakan tax avoidance . Namun dengan adanya penggunaan  ESPT  dalam  pelaporan  pajak  serta  adanya  penegakan  hukum  malah  mengakibatkan terjadinya tax  avoidance tersebut.  Hal  ini  disinyalir  oleh  wajib  pajak  merasa  punya  pilihan  akan melaporkan  pajaknya  atau  tidak.  Serta  adapun  hukum  yang  berlaku,  tidak  semua  diterapkan  dan terjadi ketimpangan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan peluang kepada wajib pajak untuk melakukan tax avoidance .

## REFERENSI
Amah,  N.,  Rustiarini,  N.  W.,  &  Hatmawan,  A.  A.  (2021).  Tax  Compliance  Option  during  the Pandemic:  Moral,  Sanction,  and  Tax  Relaxation  (Case  Study  of  Indonesian  MSMEs Taxpayers). Review of Applied Socio-Economic Research , 22 (2), 21-36.
Asih, Komang Sani, dan Adi, Y. K. (2020). “Pengaruh Moral Pajak Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Bandung Utara” 01 (2): 181–89.
Asrofi  Langgeng  Noerman  Syah  &  Krisdiyawati.  (2017).  Analisis  Faktor-  faktor  Yang Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Membayar  Pajak Kendaraan  Bermotor. Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Volume 2 No.2
Dewi,  S.,  Widyasari,  dan  Nataherwin.  (2020).  Pengaruh  Insentif  Pajak,  Tarif  Pajak,  Sa  nksi  Pa  jak dan Pelayan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 9, No. 2
Fadhila, Z dan Handayani, Rr. (2019). Tax Amnesty Effect on Tax Avoidance and Its Consequences on  Firm  Value  (Empirical  Study  on  Companies  in  Indonesia  Stock  Exchange).  Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol 11, No 1, pp 34-37
Lasmaya,  S.  M.,  &  Fitriani,  N.  N.  (2017).  Pengaruh  Self  Assesment  System  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Computech & Bisnis , 11 (2), 69-78.
Maulidiah,  R.  (2019).  Pengaruh  Penegakan  Hukum,  Keadilan  Pajak,  Religiusitas,  dan Sosiodemografi  terhadap  Tax  Evasion  dengan  Tax  Morale  sebagai  Variabel  Intervening. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah
Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta : Andi
Munandar &M.Hamdalah. (2020). (Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pa ndemy On Indonesian Economic Defense). Lex Scientia Law Review 4(1), 133- 142. DOI : https://doi.org/10.15294/lesrev.v4i1.38631
Reyssent,  Kurnia.  (2016).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Peringkat  Obligasi  pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012- 2014. Ulitima Accounting, Vol. 8, No. 2.
Saundy, E. (2016). Perencanaan Pajak (6th ed.). Salemba Empat. Wahab,  A.  (2020).  Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam  Melaporkan  e-SPT  Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak (KPP) Pratama Makassar Barat. Jurnal Riset Perpajakan, Vol 3, No 2
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.994
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1. Jakarta : Salemba Empat Wardani,  D  dan  Nurhayati,  N.  (2019).  Pengaruh  Sel-Assesment  System,  E-Commerce  dan Keterbukaan  Akses  Informasi  Rekening  Bank  terhadap  Niat  Melakukan  Penghindaran  Pajak. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Vol 3, No 1
Zirman.  (2015).  Pengaruh  Penegakan  Hukum  Dan  Gender  Terhadap  Penggelapan  Pajak  Dimediasi Oleh Moral Pajak. Akuntanbilitas. Volume VIII(2), 133– 147.