## PENERAPAN PASAL 178 AYAT (2) HIR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH NOMOR 45/PDT.G/2017/MS.ACEH TENTANG CERAI TALAK
Hidayatullah, Burhanuddin H Prodi Hukum Keluarga E-Mail: ( hidayatullah05071997@gmail.com) ( burhanuddin@uinsgd.ac.id)

## Abstract
The judiciary is organized into two levels, the first level of justice is Religious Court/Syar'iyah Court,  and the court of appeal is the Religious High Court/Provincial Syar'iyah Court. These two trials are referred to as judex facti. The judex facti function is carried out through several stages, is: formulating facts, looking for cause and effect relationships and figuring out probabilities. So, the background of this research is related to the  application  of  judex  facti  in  Aceh  Syar'iyah  Court.  Based  on the  analysis of  the  data  carried  out,  it  is concluded  that  the  Judex  Facti  of  the  Aceh  Syar'iyah  Court  in  trying  and  deciding  divorce  case  Number 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh has tried to apply in accordance with the principles of law and legislation in force. That  is  in  the  ruling  the  Aceh  Syar'iyah  Court  panel  of  judges  had  given  maximum  consideration  to  the reasons for the comparison in filing an appeal. However, there are still shortcomings and anomalies related to the reasons for the comparison in submitting a request so that the 10-grand dowry that has not been paid in full is not granted by the panel of judges of the Syar'iyah Court.  Because of this, the judiciary of the Aceh Syar'iyah  Court  was  judged  to  have  shortcomings and  was  not optimal in  applying the law.  Although in authority the panel of judges may not grant the demands of the comparator as long as they do not conflict with applicable laws and regulations. If judged from the whole, the judex facti of the Aceh Syar'iyah Court has implemented it in accordance with the applicable laws and regulations.
Keywords: Divorce, Judex Facti, Material Law, Formal Law, and Legal Considerations.

## Abstrak
Artikel  ini  menganalisis  putusan  Nomor  45/Pdt.G/2017/MS.Aceh  tentang  perkara  cerai  talak. Latarbelakang  masalah  penelitian  ini  terkait  alasan  pembanding  dalam  mengajukan  permintaan agar  terbanding  melunasi  mahar  10  mayam  emas  yang  belum  dilunasi  tidak  dikabulkan  oleh majelis  hakim  Mahkamah  Syar’iyah.  Meskipun  secara  kewenangan  majelis  hakim  boleh  tidak mengabulkan  tuntutan  dari  pembanding  asalkan  tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, padahal sebagai judex facti Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam menerapkan hukumnya dapat memaksimal permintaan dari pembanding.
Kata Kunci: Cerai Talak, Judex Facti, Hukum Materiil, Hukum Formil, dan Pertimbangan Hukum.

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebagai  negara  hukum  sesuai  dengan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban,  keadilan  dan  kesejahteraan  dalam  berkehidupan  berbangsa  dan  bernegara. Oleh karena itu, hukum yang ada harus ditaati dan dihormati oleh seluruh warga negara,
penegak  hukum,  maupun  oleh  penguasa  negara,  sehingga  segala  tindakan  yang dilakukan harus berlandaskan hukum.
Peraturan  negara  Indonesia  ini  sendiri  ada  lembaga  kekuasaan  kehakiman. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :
“Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 1
Wewenang  badan  peradilan  dalam  lingkungan  peradilan  agama  diatur  dalam pasal  49  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Peradilan  Agama  yang menyatakan bahwa :
“Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama Islam  di  bidang:  perkawinan,  waris,  wasiat,  hibah,  wakaf,  zakat,  infaq,  shadaqah dan ekonomi syariah”. 2
Dalam lingkungan peradilan agama, peradilan disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama, yakni Pengadilan Agama dan peradilan tingkat banding, yakni Pengadilan  Tinggi  Agama.  Dua  peradilan  ini  disebut  sebagai judex facti 3 ,  sedangkan Mahkamah Agung mempunyai sebagai fungsi sebagai judex juris 4 .
Hakim  pada  peradilan  tingkat  pertama  dan  peradilan  banding  memeriksa  fakta hukum sebagai alas perkara yang kemudian mencocokan fakta hukum tersebut terhadap hukum  yang  menjadi  landasan  yuridis  berperkara.  Fakta  hukum  adalah  fakta  yang bersentuhan  dengan  hukum,  yakni  fakta  yang  diatur  oleh  hukum,  baik  mengenai pembuktiannya,  substansinya,  maupun  akibat  hukumnya.  Fakta  hukum  diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. 5
Fungsi judex  facti dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu;  merumuskan  fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka-reka probabilitas. Langkah-langkah pemerik- saan perkara seperti ini merupakan mekanisme pemeriksaan perkara dalam lingkup judex facti . 6 Peradilan tingkat banding merupakan peradilan judex facti tingkat kedua. Fungsi ini
1 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
2 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.
3 Judex  facti merupakan  kewenangan  hakim  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara  berdasarkan fakta.
4 Judex  juris, artinya  Mahkamah  Agung  hanya  mempertimbangkan  masalah  hukum. Dalam tingkat  kasasi,  hakim  hanya  memeriksa  apakah  putusan  tersebut  sesuai  dengan  hukum  atau  masalah penerapan hukum, dan tidak memeriksa fakta perkara.
5 A.  Mukti  Arto, Pembaharuan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2015), hlm. 43.
6 Moh.  Amir  Hamzah, Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Tingkat  Banding, (Malang:  Setara  Press, 2013), hlm. 5.
melekat,  karena  badan  peradilan  tingkat  banding  mempunyai  wewenang  melakukan koreksi  terhadap  putusan  pengadilan  agama,  bertindak  melakukan  pemeriksaan  ulang terhadap perkara secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1947  tentang  Pengadilan  Peradilan  Ulangan,  yang  menyatakan  bahwa: “Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak  ternyata, bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah  satu  dari  pihak-pihak  ( partijen) yang  berkepentingan  dapat  diminta,  supaya pemeriksaan  perkara  diulangi  oleh  Pengadilan  Tinggi  yang  berkuasa  dalam  daerah masing-masing.”
Fungsi judex  facti pengadilan  banding  juga  diatur  pada  pasal  15  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan:
“Pengadilan  Tinggi  dalam  pemeriksaan  ulangan  memeriksa  dan  memutuskan dengan tiga hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”.
Wewenang ini dipertegas oleh Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan:
“Cara  pemeriksaan  perkara  perdata  di  tingkat  banding-pengadilan  tinggi  yang hanya memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding saja, adalah salah. Seharusnya Majelis Hakim Banding juga melakukan pemeriksaan ulang atas seluruh perkara tersebut, baik faktanya, maupun penerapan hukumnya yang telah diputuskan oleh hakim pertama”. 7
Demikian  juga  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  194  K/Sip/1973,  tanggal 30 November 1976 dinyatakan bahwa:
“Pengadilan  Tinggi  sebagai  Peradilan  tingkat  banding,  dalam  memeriksa  perkara perdata  yang  dimohon  banding,  harus  memeriksa  dan  memberikan  putusan perkara  tersebut  secara  keseluruhannya,  baik  yang  konvensi 8 maupun  yang rekovensi 9 yang telah diputus oleh peradilan tingkat pertama”. 10
Dipertegaskan lagi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Sip/1983 juga dinyatakan bahwa:
“.....  sesuai  ketentuan  pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  20  Tahun  1947,  pengadilan  tinggi. berwenang melakukan sendiri pemeriksaan tambahan, bahkan cara yang demikian lebih  efektif  karena  pengadilan  tinggi  lebih  tau  hal-hal  apa  saja  yang  hendak diperiksa,  namun  jika  pengadilan  hendak  melakukan  sendiri  pemeriksaan tambahan langsung kepada para pihak harus benar-benar dipertimbangkan faktor
7 Hulman  Panjaitan, Kumpulan  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 160.
8 Istilah konvensi sebenarnya merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau asli.
9 Rekovensi  adalah  gugatan  balik  yang  disampaikan  oleh  tergugat  sehubungan  dengan  gugatan penggugat.
10 Human Panjaitan, Kumpulan Kaidah Hukum ......., hlm. 160.
biaya  yang  harus  dipikul  para  pihak.  Sehubungan  dengan  itu,  tidak  mutlak pelaksanaan pemeriksaan tambahan mesti didelegasikan pengadilan tinggi kepada pengadilan negeri”.
Walaupun  peradilan  banding  merupakan  peradilan judex  facti tingkat  kedua,  akan tetapi  dalam  praktik  beracara  (yaitu  dalam  proses  pemeriksaan  perkara)  yang  telah berjalan  selama  ini  berpedoman  pada  Pasal  357 Reglement  op  de  Burgelijke Rechtsvordering (Rv) 11 .
“Perkara kemudian  oleh  Hakim  Banding  yang  bersangkutan tanpa  banyak  proses diputus  berdasarkan  surat-surat  saja,  tetapi  ia  berwenang  sebelum  menjatuhkan putusan akhir untuk memberikan putusan persiapan atau putusan sela”.
Menurut  M.  Yahya  Harahap,  alasan  pengadilan  tingkat  banding  menjadikan Pasal 357 Rv sebagai pedoman berdasarkan kebutuhan beracara, karena penerapannya dianggap sangat bermanfaat menjadi landasan beracara (process doelmatigheid). 12
Berdasarkan  uraian  diatas  menganalisis  pertimbangan  hukum  pada  putusan Nomor  45/Pdt.G/2017/MS.Aceh  tentang  Cerai  Talak  ini;  bahwa, judex  facti Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dalam perkara a quo, tentang mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam putusan perkara a quo judex facti Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tidak mempertimbangkan tentang mahar Termohon yang belum dilunasi oleh Pemohon sebesar 10 mayam emas lagi dan kewajiban Pemohon  terhadap  Termohon  sebelum  menjatuhkan  talak  didepan  sidang  Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  mengadili  dan  memutus  perkara a  quo dimohonkan banding yang berakibat Termohon telah sangat dirugikan sebab hal tersebut telah  Termohon  kemukakan  dalam  jawaban  semula  dan  juga  telah  didalilkan  kembali oleh kuasa hukum.
Termohon  dalam  Rekonvensi  terhadap  hutang  mahar  Termohon/Penggugat Rekonvensi  pada  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi  sebesar  10  (sepuluh)  mayam emas  lagi  yang  belum  dilunasi  oleh  Pemohon  Konvensi/Tergugat  Rekonvensi,  sehingga baik  pertimbangan  hukum  maupun  amar  putusan  dalam  perkara a  quo yang dipertimbangkan  dan  diputuskan  oleh judex  facti Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh sangatlah  salah  dan  keliru,  karena  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor 0259/Pdt.G/2016/MS.Bna,  tanggal  30  Maret  2017  tidak  didasari  pada  fakta-fakta  yang terungkap  di  persidangan,  untuk  itu  cukup  beralasan  hukum  bagi  Majelis  Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  dimohonkan banding  ini,  untuk  membatalkan  Putusan  Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  Nomor
11 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) atau Reglemen Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Golongan Eropa.
12 M.  Yahya  Harahap, Kekuasaan  Pengadilan  Tinggi  dan  Proses  Pemeriksaan  Perkara  Perdata dalam Tingkat Banding, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 112.
0259/Pdt.G/2016/MS.Bna,  tanggal  30  Maret  2017  yang  dimohonkan  banding  serta  untuk mengabulkan  permohonan  banding  dari  Pembanding  dan  mengadili  sendiri  dengan menetapkan Pemohon untuk membayar sebesar 10 (sepuluh) mayam emas kawin kepada Termohon yang belum dilunasi oleh Pemohon;
Bahwa, judex  facti Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dalam  pertimbangan hukumnya, menghukum Pemohon untuk membayar atau memberikan kepada Termohon nafkah iddah, selama masa iddah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut’ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kiswah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak adil dan terhadap putusan perkara a quo tersebut  sangatlah  keliru  dalam  penerapan  hukumnya,  sebab  dalam  rekonvensi Termohon/Penggugat  Rekovensi  telah  mengajukan  melalui  kuasa  hukum  Termohon meskipun terlambat, karena Termohon sebelumnya tidak mengetahui hukum acara yang berlaku  namun  terlepas  dari  itu  terhadap  putusan a  quo jauh  sekali  dari  tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi  sebab mengingat tentang situasi  dan kondisi harga  barang  dan  kebutuhan  hidup  untuk  saat  itu  di  Kota  Banda  Aceh  sangatlah melonjak,  dan  tidak  stabil,  untuk  itu  cukup  beralasan  hukum  bagi  Majelis  Hakim Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang  dimohonkan banding  ini,  untuk  mengabulkan  permohonan  banding  dari  Pembanding  dan  mengadili sendiri  menghukum  Tergugat  Rekonvensi  untuk  membayar/memberikan  kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa :
1. Nafkah iddah, selama masa iddah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Mut’ah sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Kiswah sejumlah Rp. 20..000.000,- (dua puluh juta rupiah);
Dalam  kasus  ini,  Majelis  Hakim  pada  tingkat  pertama  dan  banding  yaitu  di Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  Provinsi  memiliki pertimbangan  hukum  yang  berbeda,  yaitu  disebabkan judex  facti dalam  penerapan hukumnya  dalam  perkara  cerai  talak.  Majelis  Hakim  pada  Mahkamah  Syar’iyah  Banda Aceh telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya. Sehingga Mahkamah Syar’iyah Provinsi  Aceh  atau  Pengadilan  tingkat  Banding  memutuskan  sendiri  perkara  cerai  talak ini.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  penulis  merasa  tertarik  untuk  melakukan analisis  hukum  atas  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  provinsi  Aceh,  mengenai  apa  yang menjadi  dasar  pertimbangan  hukum  majelis  hakim  tingkat  banding  ini.  Secara  umum, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara luas fungsi judex facti dalam penerapan hukumnya di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Tingkat Banding.
Adapun secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, pertama Untuk mengetahui  analisis  hukum  materiil  dan  hukum  formil  terhadap  putusan  Mahkamah Syar’iyah Aceh nomor perkara 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang cerai talak.  Kedua Untuk
mengetahui  dasar  pertimbangan  hukum  yang  digunakan  majelis  hakim  Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh dalam putusan nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode Content  Analysis (analisis  isi),  yaitu  suatu metode  dengan  cara  menafsirkan  isi  putusan  berdasarkan  pertimbangan  hakim  untuk mendapat  gambaran  mengenai  isi  dari  putusan  atau  intinya  didasarkan  pada  sumber dokumen atau bahan bacaan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menentukan  tempat  penelitian  yaitu  di  Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan penulis da la m pene lit ia n ini yaitu  berupa  dokumen  Putusan  Nomor  45/Pdt.G/2017/Ms.Aceh  tentang  Cerai  Talak. Sedangkan  sumber  data  sekunder  yaitu  berupa  buku,  skripsi,  makalah,  jurnal  dan termasuk  website  yang  ada  hubungannya  dengan  penelitian  serta  dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan pelaksanaan penelitian ini.
Adapun  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini antara lain teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik dokumentasi yaitu berupa mencari  salinan  putusan  Mahkamah  Syar’iyah  nomor  45/Pdt.G/2017/MS.Aceh  tentang perkara cerai talak di website Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh. Sedangkan teknik studi kepustakaan yaitu didapatkan dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.
Dalam penelitian  ini,  penulis akan melakukan analisis data dengan sifat deskriptif- analitis . Deskriptif berarti menggambarkan data primer (data yang telah penulis dapatkan di Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh) dan juga pemaparan data sekunder terkait fungsi judex  facti Mahkamah  Syar’iyah  Banda  Aceh  dan  Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  Aceh dalam  menangani  perkara  cerai  talak,  selanjutnya  dilakukan  analisis  terhadap  hasil penelitian dengan tinjauan cita hukum keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jadi, yang  dimaksud  deskriptif-analitis  disini  adalah  data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk tulisan dan pernyataan yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Upaya  Hukum  Banding  yaitu  suatu  upaya  yang  diberikan  oleh  undang-undang kepada  semua  pihak  yang  sedang  berperkara  di  pengadilan  untuk  mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim, 13 mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan  tingkat  pertama  diperiksa  ulang  oleh  pengadilan  yang  lebih  tinggi  (tingkat banding),  karena  merasa  belum  puas  dengan  keputusan  pengadilan  tingkat  pertama, 14
13 Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 350.
14 Mukti  Arto, Praktek  Perkara  Perdata  pada  Pengadilan  Agama, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 1996).
atau  dengan  kata  lain  suatu  usaha  bagi  setiap  pribadi  atau  badan  hukum  yang  merasa dirugikan  haknya  atau  atas  kepentingannya  untuk  memperoleh  keadilan  dan perlindungan/kepastian  hukum,  menurut  cara-cara  yang  ditetapkan  dalam  undang- undang. Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
Dalam pengajuan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar’iyah  Provinsi  Aceh  harus  memerhatikan  beberapa  syarat-syarat  dan  mekanisme pengajuan banding. Agar pengajuan banding dapat diterima dan  berjalan dengan lancar di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Dalam pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh juga harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu syarat secara hukum formil dan syarat secara hukum  materiil.  Apabila  syarat  hukum  materill  dan  formil  tidak  terpenuhi  secara lengkap,  maka  proses  banding  akan  terjadi  kendala  seperti  ditunda  atau  pun  bisa  jadi perkara  banding  tersebut  dapat  digugurkan  oleh  majelis  hakim  Pengadilan  Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi Aceh.
Adanya hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap orang yang sedang berperkara  di  pengadilan.  Maka  pengajuan  banding  tersebut  memiliki  banyak  manfaat, yaitu sebagai berikut:
a. untuk mencegah adanya keputusan yang salah;
b. untuk  mencegah  adanya  hakim  yang  berpihak  kepada  salah  satu  pihak  dalam suatu perkara;
c. untuk  memicu  hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya  agar  supaya  dalam menangani suatu perkara dapat bertindak bijaksana dan memberikan keputusan yang adil.
d. untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan hakim dalam menangani suatu perkara;
e. untuk  terciptanya  asas  peradilan  yang  dapat  dilaksanakan  dengan  sederhana, cepat dan biaya ringan;
f. untuk mendidik para hakim menjadi hakim yang professional;
g. untuk memperbaiki keputusan hakim yang salah; 15
Hasil  penelitian    ini    bahwa      secara    keseluruhan    pihak  pembanding  dalam mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama telah memenuhi syarat hukum formil dan materill. Akan tetapi, dalam hal tuntutan dari termohon/pembanding terkait mahar 10  mayam  emas  yang  belum  dilunasi  oleh  pemohon/terbanding  hakim  tidak mempertimbangkan dan tidak mengadili tuntutan tersebut. Padahal dalam pasal 178 ayat (2)  HIR  telah  dijelaskan  bahwa,  “Hakim  itu  wajib  mengadili  semua  bagian  tuntutan”.
15 Sarwono. Hukum Acara Perdata Teori ....... hlm. 351.
Berdasarkan  hukum  acara  tersebut,  maka  menurut  pendapat  penulis  putusan  tersebut sudah bertentangan dengan hukum formilnya.
Dalam  menerapkan judex  facti ,  Hakim  Mahkamah  Syar’iyah  Provinsi  Aceh  telah menerapkan dan melaksanakan secara maksimal. Akan tetapi, tetap juga walaupun telah dilaksanakan  dan  diterapkan  secara  maksimal  ada  2  (dua)  unsur  terkait  keadilan  dan kepastian  hukum  terhadap  pembanding  belum  terpenuhi  secara  menyeluruh.  Namun, kalau  dilihat  secara  keseluruhan  hakim  telah  berusaha  adil  dan  melaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  maka  penulis  dapat mengambil  beberapa  kesimpulan  sebagai  berikut: Pertama, Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Aceh  dalam  memutuskan  perkara  Nomor  45/Pdt.G/2017/MS.Aceh  tentang perkara  cerai  talak  tersebut  sudah  sesuai  dengan  hukum  materiil  yang  berlaku.  Karena perkara  tersebut  telah  memenuhi  unsur-unsur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam. Serta telah mengikuti anjuran hukum Islam yaitu surat at- Talaq ayat 6, surat al-Baqarah ayat 228, 231, dan 241.
Kedua, Secara    hukum    formil    putusan    Mahkamah    Syar’iyah    Aceh    telah memutuskan berdasarkan Hukum Acara yang berlaku yaitu Pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 54  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009.  Akan  tetapi  dalam  segi  mengabulkan  tuntutan termohon/pembanding  majlis  hakim  dalam  pertimbangan  hukumnya  dapat  merujuk Pasal 178 ayat (2) HIR.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Mukti Arto. 1996. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
A.  Mukti  Arto.  2015. Pembaharuan  Hukum  Islam  melalui  Putusan  Hakim, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap,  M.  Yahya.  2006. Kekuasaan  Pengadilan  Tinggi  dan  Proses Pemeriksaan  Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, Jakarta: Sinar Grafika.
Moh.  Amir  Hamzah.  2013. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Tingkat  Banding, Malang:
Setara Press.
Panjaitan,  Hulman.  2016. Kumpulan  Kaidah  Hukum  Putusan  Mahkamah  Agung Republik Indonesia Tahun 1953 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya, Jakarta: Prenadamedia Group.
Sarwono. 2011. Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Jakarta: Sinar Grafika
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  (Lembaran  Negara Tahun 1989 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman