Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 11 No. 4 Desember 2022 P - ISSN
: 2503-4413
E - ISSN : 2654-5837, Hal  378 – 387

## IMPLEMANTASI INOVASI SEBAGAI BAGIAN NILAI ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Oleh :
Wahyu Rahmawati,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Email : wahyu2107051012@webmail.uad.ac.id
Aftoni Sutanto,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Manajemen, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Email : aftoni.sutanto@mm.uad.ac.id Article Info Abstract Article History : Received  16  Des - 2022 Accepted  25 Des  - 2022 Available Online 30 Des – 2022 The  issue  of  drug  abuse  or  drug  use  is  still  a  problem  that  is  quite concerning  for the Indonesian  people now. Indonesia  is the right target for drug traffickers because of its large population and a large number of young people.  It  is a big  challenge for the government  to overcome this problem, through institutions, namely the National Narcotics Agency. The pattern of prevention and eradication that is secured and the illicit traffic of narcotics cannot be carried out in the old ways and in the same way. Innovation  or  new  ways  are  needed  to  improve  the  performance  of  the National  Narcotics  Agency.  One  of  the  organizational  values  of  the National  Narcotics  Agency  is  innovatif.  This  study  aims  to  explore  the implementation  of  innovation  in  the  National  Narcotics  Agency, for  the Special Region of Yogyakarta (BNNP DIY). The research was conducted using a descriptive qualitative method. The results of the research prove that there is an implementation of innovation at BNNP DIY through new programs,  new  methods,  and  improving  service  quality.  The innovation aims  to  optimize  the  implementation  of  the  function  of  preventing  and eradicating the threat and circulation of illicit drugs in Yogyakarta.
Keyword : innovation, value, organization, narcotics,  war  on drugs.

## 1. PENDAHULUAN
Inovasi  menjadi  isu  yang  penting  bagi sebuah organisasi dalam mencapai tujuan, terutama ketika  harus  menghadapi  suatu  keadaan  yang menuntut  adanya  perubahan.  Organisasi  harus mampu  bersikap  responsif    dan  adaptif  terhadap perubahan  yang  timbul  baik  dari  faktor  internal maupun  faktor  eksternal.  Kinerja  organisasi sekarang ini sangat bergantung pada seberapa cepat merespon  perubahan  melalui  terobosan  baru  atau inovasi. Berbagai permasalahan saat ini tidak dapat diselesaikan  dengan  solusi  sebelumnya,  terlebih dalam  kondisi  lingkungan  yang  jauh  berbeda, begitu  rumit,  dinamis  dan  tidak  pasti,  sehingga inovasi menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi.
Demikian  pula  Badan  Narkotika  Nasional dengan  tantangan  yang  semakin  kompleks  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  menuntut adanya  inovasi  atau  cara-cara  baru  dalam  upaya memerangi narkotika di Indonesia. War On Drugs menjadi  jargon  Badan  Narkotika  Nasional  dalam
mengajak  seluruh  elemen  bangsa  untuk  ikut  bahu membahu  “angkat  senjata”  berperang  melawan narkotika dengan mengerahkan seluruh kemampuan  yang  dimiliki  dan  bersama-sama mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).
Badan  Narkotika  Nasional  atau  biasa disingkat  BNN  adalah  lembaga  pemerintah  non kementerian  (LPNK)  di  Indonesia  yang  memiliki tugas  terkait  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (P4GN). Saat ini  BNN  memiliki  perwakilan  di  tiap  provinsi, salah  satunya  adalah  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (BNNP DIY)  yang  menangani  permasalahan  narkoba  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Dengan  adanya perwakilan  BNN  di  setiap  daerah,  maka  bisa memberikan  ruang  gerak  yang  cukup  luas  dan strategis  bagi  BNN  dalam  memaksimalkan  upaya pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika, dijelaskan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang  sangat  bermanfaat  dan  diperlukan  untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai dengan standar pengobatan akan dapat menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi perseorangan dan masyarakat, khususnya generasi muda.
Tantangan dalam penanggulangan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  di Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan  bangsa  ini  yang  memerlukan perhatian sangat serius dalam mengatasinya. Hasil Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021  yang  diselenggarakan  Badan  Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Riset Masyarakat  dan  Budaya  Badan  Riset  dan  Inovasi Nasional  (BRIN)  memperlihatkan  bahwa  angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai pada  tahun  2021  adalah  sebesar  1,95%.  Artinya 195  dari  10.000  penduduk  usia  15-64  tahun memakai  narkoba  dalam  satu  tahun  terakhir. Sedang  angka  prevalensi  pernah  pakai  sebesar 2,57%  atau  257 dari  10.000 penduduk  usia  15-64 tahun pernah memakai narkoba.
Selama periode Tahun 2019 sd 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai meningkat  sebesar  0,15%  atau  243.458  orang menjadi  3.662.646  orang  di  Tahun  2021. Sementara  angka  prevalensi  penyalahgunaan narkoba pernah pakai meningkat sebesar 0,17 atau 292.872 orang menjadi 4.827.616 orang di Tahun 2021.  Penyalahguna  didominsasi  kelompok  usia produktif (24-49 tahun).
Gambar 1. Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021 (%) Sumber : Hasil Penelitian BNN RI bekerjasama dengan BRIN Tahun 2021
Kondisi penyalahgunaan narkoba di Daerah Istimewa  Yogyakarta  berdasarkan  Survei  Pusat Penelitian  Data  dan  Informasi  (Puslitdatin)  BNN
bekerjasama  dengan  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan Indonesia (LIPI), prevalensi penyalahguna narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta masih menduduki peringkat  ke  lima  di  Indonesia  sebesar  2,3  %  di tahun  2019  atau  setara  dengan  18.082  orang penyalahguna narkoba.

## Gambar 1.2
Sumber Data : Hasil Penelitian BNN RI bekerjasama dengan LIPI Tahun 2020
Berdasarkan data pemetaan BNNP DIY, saat ini  masih  terdapat  banyak  kawasan  rawan narkotika  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang tersebar  di  wilayah  Kota  Yogyakarta,  Kabupaten Sleman,  Kabupaten  Bantul,  Kabupaten  Gunung Kidul,  dan  Kabupaten  Kulonprogo.  Keberadaan Badan  Narkotika  Nasional  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta saat ini terwakili dengan adanya BNN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BNN Kota Yogyakarta,  BNN  Kabupaten  Sleman,  dan  BNN Kabupaten  Bantul.  Sedangkan  untuk  Kabupaten Gunungkidul  dan  Kulonprogo  saat  ini  belum  ada perwakilan  kantor  Badan  Narkotika  Nasional sehingga  diampu  langsung  oleh  BNN  Provinsi. Keberadaan  Bandara  Internasional  Yogyakarta  di Kabupaten Kulonprogo menjadi tantangan tersendiri  bagi  BNN  Wilayah  DIY  karena merupakan  akses  keluar  masuk  barang  dan  orang dari dan menuju Yogyakarta yang berpotensi pada terjadinya  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.
Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat Daerah  Istimewa  Yogyakarta  lazim  dianalogikan sebagai  miniatur  Indonesia  karena  penduduknya terdiri dari penduduk lokal dan pendatang dengan beragam  suku  dan  budaya.  Yogyakarta  juga menjadi  tujuan  pendidikan  di  Indonesia  serta menjadi kota tujuan wisata. Kondisi yang strategis ini  selain membuka banyak peluang juga menjadi tantangan untuk menjaga Yogyakarta dari ancaman bahaya narkoba.
Dinamika  permasalahan  narkoba  semakin hari  semakin  kompleks,  memerlukan  kinerja terbaik  dalam  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  narkoba.  Terlebih  lagi  jumlah
personil  yang  terbatas,  tidak  sebanding  dengan luasnya  area  yang  menjadi  wilayah  penugasan. Pola pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika tidak  bisa  dilakukan  dengan  cara-cara  lama  dan cara yang terus menerus sama. Dibutuhkan inovasi atau  cara-cara  baru  untuk  meningkatkan  kinerja Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Salah  satunya  berkaitan dengan  penyampaian  informasi  dan  edukasi  anti narkoba  sebagai  bagian  dari  upaya  pencegahan. Informasi  dan  edukasi  anti  narkoba  diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas serta memberikan  pemahaman  yang  lebih  jelas  dan lengkap.
Kebutuhan reformasi birokrasi juga menuntut inovasi yang pada prinsipnya memberikan  pelayanan  sebaik-baiknya  kepada masyarakat dengan meningkatkan kualitas sumber daya  manusia,  sehingga  dapat  memberikan kesejahteraan  dan  rasa  keadilan  pada  masyarakat. Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional  dengan  karaktertistik  yang  adaptif, berintegritas,  berkinerja  tinggi,  bersih  dan  bebas dari  KKN  sehingga  sikap  perilaku  yang  muncul adalah  mampu  melayani  publik,  netral,  sejahtera, berdedikasi dan memegang  teguh nilai-nilai  dasar kode etik aparatur negara.
Inovatif menjadi bagian dari nilai organisasi di  Badan  Narkotika  Nasional  yang  dirumuskan melalui  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Nilai-Nilai  Organisasi dalam Pengembangan Budaya Kerja. Peraturan ini terbit  karena  seiring  berkembangnya  jaman, perubahan  lingkungan  dan  pola  kerja  terus mengalami  perkembangan  mengikuti  peradaban. Pola  pikir,  kecanggihan  teknologi  serta  budaya- budaya yang menyertai juga mengalami perubahan.  BNN  tidak  luput  dalam  merasakan perubahan  yang  terjadi.  Dalam  praktek  kerjanya BNN  harus  siap  dengan  berbagai  perubahan kecanggihan  teknologi  dan  komunikasi  dalam pemberantasan dan pencegahan peredaran penyalahgunaan  narkotika.  Perubahan  pola  pikir masyarakat juga harus dapat ditangkap oleh BNN dalam memberdayakan masyarakat serta program- program  rehabilitasi.  Oleh  sebab  itu,  BNN dipandang  perlu  menyesuaikan  perkembangan lingkungan  baik  dari  sisi  teknologi  dan  pola  pikir masyarakat  dengan  memperbaharui  budaya  kerja yang diimplementasikan dalam nilai-nilai organisasi.  Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk menggali implementasi inovasi di Badan Narkotika Nasional  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta (BNNP DIY).
Berdasarkan  beberapa  latar  belakang  tadi, maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian mengenai  implementasi  inovasi  yang  sudah dilakukan  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sepanjang  tahun 2020-2022  dengan  judul  “Implementasi  Inovasi Sebagai Bagian Nilai Organisasi Badan Narkotika Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.”

## 2. KAJIAN PUSTAKA Inovasi
Inovasi  dipahami  sebagai  “ creating  of something new ” atau penciptaan sesuatu yang baru. Istilah  inovasi menemukan pengertian modernnya untuk  pertama  kali  dalam  Oxford  English Dictionary  edisi  tahun  1939  yaitu  “ the  act  of introducing a new product into marke t”. Dalam hal ini  inovasi  dipahami  sebagai  proses  penciptaan produk (barang atau jasa) baru, pengenalan metode atau  ide  baru  atau  penciptaan  perubahan  atau perbaikan yang incremental (Suwarno, 2008) Schumpeter  yang  merupakan  penemu konsep  inovasi  pertama  mendefinisikan  inovasi sebagai kombinasi baru dari faktor-faktor produksi yang dibuat oleh pengusaha dan pemikiran inovasi sebagai  pendorong  penting  dalam  pertumbuhan ekonomi.  Konsep  inovasi  Schumpeter  melibatkan inovasi  produk,  inovasi  proses,  inovasi  pasar, penggunaan  bahan  baku  baru,  dan  mendapatkan bahan baku tersebut dengan cara-cara dan inovasi pada organisasi. (Dhewanto, 2013).
Terdapat dua pendekatan dalam menciptakan  inovasi.  Yang  pertama  adalah “ innovation  as  a  process ”  di  mana  inovasi  lebih menekankan pada proses inovasi dalam organisasi dan  proses  sosial  yang  menghasilkan  inovasi sebagai  kreativitas  individu,  budaya  organisasi, kondisi  lingkungan,  dan  faktor  sosio  ekonomi. Pendekatan  kedua  adalah “innovation  as  an outcome” di mana dikatakan bahwa inovasi adalah produk  yang  dibuat  atau  penciptaan  produk  yang memiliki  nilai  tambah.  Dalam  perspektif  inovasi sebagai  sebuah  hasil,  inovasi  dibagi  menjadi  dua yaitu  inovasi  radikal  dan  inkrimental.  Inovasi radikal  adalah  adanya  teknologi  yang  mendorong inovasi dalam menciptakan sesuatu yang baru bagi perusahaan  dan  juga  untuk  pasar  atau  pelanggan. Sedangkan  inovasi  inkrimental  dikategorikan sebagai inovasi yang berorientasi pasar karena ide- ide yang didapatkan dalam penciptaan produk baru berasal dari pasar, sehingga sering disebut sebagai produk yang berorientasi pasar.
Damanpour  (2008)  menjelaskan  bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur  dan  administrasi  baru,  atau  rencana  baru bagi anggota organisasi. Rogers (1983)
menjelaskan  bahwa  inovasi  adalah  sebuah  ide, praktek,  atau  objek  yang  dianggap  baru  oleh individu  satu  unit  adopsi  lainnya.  Pengertian  dari Damanpour  maupun  Rogers  ini  menunjukkan bahwa  inovasi  dapat  merupakan  sesuatu  yang berwujud  ( tangible )  maupun  sesuatu  yang  tidak berwujud  ( intangible )  sehingga  dimensi  dari inovasi  sangat  luas.  Memaknai  inovasi  sebagai sesuai  yang  hanya  identik  dengan  teknologi  saja akan  jadi  menyempitkan  konteks  inovasi  yang sebenarnya.
Albury  (2003)  mendefinisikan  inovasi sebagai new  ideas  that  work .  Ini  berarti  bahwa inovasi  adalah  berhubungan  erat  dengan  ide-ide baru  yang  bermanfaat.  Inovasi  dengan  sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak  diikuti  dengan  nilai  kemanfaatan  dari kehadirannya.  Selanjutnya  Albury  secara  rinci menjelaskan  bahwa  “ successful  innovation  is  the creation  and  implementation  of  new  processes, products, services, and methods of delivery which result  in  significant  improvements  in  outcomes efficiency, effectiveness, or quality ”. Ini menjelaskan bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses  baru,  produk  baru,  jasa  baru  dan  metode penyampaian  yang  baru,  yang  menghasilkan perbaikan  yang  signifikan  dalam  hal  efisiensi, efektivitas maupun kualitas.
Konsep Inovasi jasa pertama kali disampaikan  Miles  pada  tahun  1993.  Konsep inovasi jasa yang dikemukakan Miles adalah : 1. Inovasi  dalam  pelayanan,  misalnya  dalam produk.  Produk  jasa  baru  atau  peningkatan produk jasa (komoditas atau pelayanan publik) sering  dibedakan  dengan  inovasi  teknologi. Inovasi jasa terkait erat dengan desain layanan dan pengembangan baru.
2. Inovasi dalam proses yaitu cara-cara baru atau peningkatan  dalam  proses  merancang  dan memproduksi jasa. Ini termasuk inovasi dalam sistem  pelayanan  meskipun  sering  dianggap bukan  sebagai  inovasi  produk  jasa.  Inovasi semacam  ini  mungkin  berbasis  teknologi, teknik, atau keahlian, atau organisasi kerja.
3. Inovasi dalam perusahaan jasa, organisasi, dan industri.  Meliputi  inovasi  organisasi,  produk jasa,  proses  inovasi,dan  pengelolaan  proses inovasi dalam organisasi jasa.
Atribut  inovasi  menurut  Suwarno,  (2008) meliputi :
- Relative Advantage atau Keuntungan Relatif
Sebuah  inovasi  harus  mempunyai  keunggulan dan  nilai  lebih  dibandingkan  dengan  inovasi sebelumnya.  Selalu  ada  sebuah  nilai  kebaruan
yang  melekat  dalam  inovasi  yang  menjadi  ciri yang membedakannya dengan yang lain.
- Compatibility atau Kesesuaian Inovasi  mempunyai  sifat  kompatibel  atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini  dimaksudkan  agar  inovasi  yang  lama  tidak serta  merta  dibuang  begitu  saja,  selain  karena alasan  faktor  biaya  yang  tidak  sedikit,  namun juga  inovasi  yang  lama  menjadi  bagian  dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran  terhadap  inovasi  itu  secara  lebih cepat.
- Complexity atau Kerumitan Dengan  sifatnya  yang  baru,  maka  inovasi mempunyai  tingkat  kerumitan  yang  boleh  jadi lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  inovasi sebelumnya.  Namun  demikian,  karena  sebuah inovasi  menawarkan  cara  yang  lebih  baru  dan lebih  baik,  maka  tingkat  kerumitan  ini  pada umumnya tidak menjadi masalah penting.
- Triability atau Kemungkinan dicoba Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan  atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase “uji publik”, dimana setap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk mengujii kualitas dari sebuah inovasi.
- Observability atau Kemudahan diamati Sebuah inovasi  harus  juga  dapat  diamati,  dari  segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

## Budaya dan Nilai Organisasi
Budaya  organisasi  merupakan  suatu  pola asumsi yang dipelajari organisasi dalam menyelesaikan  permasalahan  terkait  adaptasi terhadap  lingkungan  eksternal  organisasi  dan integrasi  internal  antar  unit  dalam  organisasi (Schein, 2004).
Menurt Daft (2010), budaya organisasi terdiri dari  dimensi  lapisan  bertingkat  yaitu  lapisan terlihat atau visible artifacts dan lapisan tak terlihat atau invisible artifacts. Invisible  artifacts dalam dimensi budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang berperan dalam terbentuknya sikap dan perilaku anggota organisasi. Hal tersebut dikarenakan  sistem  nilai  merupakan  wujud  dari nilai-nilai pokok suatu organisasi yang mengarahkan anggota organisasi mewujudkan visi, misi  dan  tujuannya.  Sistem  nilai  tersebut merupakan  nilai-nilai  pokok  organisasi  yang diyakini sehingga mengarahkan anggota organisasi untuk  bekerja  sesuai  peraturan  dan  standar perusahaan.
Robbins  (2010)  mendefinisikan  budaya organisasi  merupakan  nilai-nilai,  prinsip,  tradisi dan  cara-cara  bekerja  yang  dianut  bersama  oleh para  anggota  organisasi  dan  memengaruhi  cara mereka  bertindak.  Budaya  organisasi  terdiri  dari nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi atau  falsafah  yang  menuntun  kebijaksanaan organisasi terhadap pegawai dan pelanggaran, atau cara  pekerjaan  yang  dilakukan  di  tempat  kerja, serta  asumsi  maupun  kepercayaan  yang  terdapat pada anggota organisasi.
Dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun 2018  tentang  Pedoman  Nilai-Nilai  Organisasi dalam  Pengembangan  Budaya  Kerja,  nilai-nilai organisasi  merupakan  dasar  acuan  dan  motor penggerak  motivasi,  sikap  dan  tindakan.  Nilai organisasi  merupakan  sebuah  tuntutan  atau pedoman  yang  mendasari  bagaimana  pegawai dalam  sebuah  organisasi  berpikir,  bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.
Nilai-nilai  organisasi  adalah  apa  yang  secara aktual menjadi praktek dari organisasi tersebut dan apa yang disaksikan, diyakini, dipercaya, dilakukan  dan  dipraktekkan  oleh  para  pegawai dalam organisasi. Nilai-nilai organisasi merupakan dasar  acuan  dan  motor  penggerak  motivasi,  sikap dan  tindakan.  Nilai-nilai  organisasi  merupakan sebuah  tuntunan  atau  pedoman  yang  mendasari bagaimana  pegawai  dalam  sebuah  organisasi berpikir,  bersikap,  bertindak,  dan  mengambil keputusan.  Diperlukan  waktu  membiasakan  diri dengan  pola  pikir,  pola  rasa  dan  pola  tindak  baru yang  dapat  melahirkan  pegawai  yang  berkarakter mulia  yang  menjunjung  tinggi  nilai  amanah, profesional,  antusias,  bertanggung  jawab,  kreatif, disiplin,  dan  peduli.  Proses  pengembangan  kerja dimulai dari kesepakatan atas nilai-nilai selanjutnya diinternalisasikan dalam setiap pegawai dan diterapkan dalam aktivitas tugas dan dinamika organisasi.

## Inovasi Sebagai Bagian Nilai Organisasi Badan Narkotika Nasional
Dalam  pelaksanaan  reformasi  birokrasi, Badan  Narkotika  Nasional  menerapkan  nilai-nilai organisasi  yang  akan  menjadi  dasar  dalam mengembangkan  budaya  kerja.  Badan  Narkotika Nasional mempunyai 5 (lima) nilai-nilai organisasi yang  disingkat  BNN  RI,  yaitu  :  Berani, Nasionalisme,  Netral,  Responsif,  Inovatif.  Nilai- nilai  organisasi  tersebut  digunakan  sebagai  dasar untuk  menetapkan  program-program  jangka panjang  pengembangan  budaya  kerja  Badan Narkotika Nasional.
Penjelasan ringkas masing masing nilai-nilai organisasi adalah sebagai berikut :
1. Berani
Berani  diartikan  sebagai  memiliki  hati  yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam mengambil  tindakan  yang  benar,  serta  mampu menaklukkan rasa  takut. Berani pada dasarnya adalah  tingkah  laku  positif  individu  yang seringkali dikaitkan dengan sebuah keadaan dan keputusan  dan  dipengaruhi  oleh  visi,  aksi  dan semangat.  Adanya  keberanian  mudah  bagi aparatur negara mencapai visi sebuah organisasi.  Aparatur  negara  harus  mampu memiliki  sikap  berani,  dikarenakan  seringkali dihadapkan dengan keadaaan dan pengambilan keputusan bagi masyarakatnya, untuk itu sikap dalam menghadapi hambatan dalam pelayanan harus  dilakukan  dengan  sikap  mantap  dan dilandaskan  pada  keyakinan  akan  suatu  hal yang  dianggap  benar  sesuai  dengan  kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Apabila nilai-nilai organisasi  tersebut  telah  terinternalisasi  dan teraktualisasi  menjadi  budaya  kerja  atau  sifat dan sikap dalam menjalani tugas maka seorang aparatur  yang  telah  diberi  tanggung  jawab sebagai pelayan melakukan tugas dengan yakin sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku  dengan tetap  berpegang  pada  efisiensi  dan  efektivitas yang tinggi. Sebab mereka akan selalu dikawal dengan  nilai-nilai  organisasi  yang  telah menyatu  dalam  dirinya  sehingga  mempunyai keyakinan  dalam  menghadapi  keadaan  dan keputusan yang ada dihadapannya. Nilai berani ini sejalan dengan misi yang dimiliki BNN yaitu dapat melaksanakan P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
2. Nasionalisme Nasionalisme  adalah  suatu  konsep  yang menunjukan  pemahaman  dan  kecintaan  pada Bangsa  dan  Negara  Indonesia.  Nasionalisme menjadi  penggerak  dalam  sebuah  organisasi untuk menjalankan tujuannya dengan landasan rasa  cinta  akan  tanah  air,  jadi  apapun  yang dilakukan  untuk  kepentingan  dan  keuntungan Bangsa  dan  Negara.  Nasionalisme  memiliki kaitan erat dengan rasa memiliki, sehingga apa yang  dilakukan  oleh  aparatur  negara  didasari oleh  rasa  kemauan  untuk  membangun  untuk sebuah kemajuan, ketika organisasi dirasa tidak baik  atau  menyimpang  dari  visi  misi  maka aparatur  negara  merasa  harus  membenahi. Sikap ini muncul diperkuat dengan rasa bangga pada  organisasinya  dan  menularkan  kepada orang  lain  sehingga  mampu  menggerakkan seluruh  komponen  Bangsa  dalam  mencapai tujuan  organisasi.  Nilai  nasionalisme  dapat mewujudkan visi BNN dalam mampu menggerakkan  seluruh  komponen  masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam P4GN.
3. Netral
Netral  dimaknai  dengan  memiliki  sikap kesatuan  utuh  dan  berintegritas  yang  tidak memihak  sehingga  menunjukkan  kewibawaan kelembagaan.  Sikap  netral  penting  dimiliki untuk mewujudkan organisasi yang profesional, sehingga dalam bersikap Aparatur negara tidak memihak  pada  siapapun  yang  dibuktikan dengan menyusun laporan pelaksanaan kebijakan  nasional  yang  akan  diserahkan kepada Presiden. Netral terdiri dari unsur-unsur jujur, tidak memihak pada suku, agama, ras dan kelompok  tertentu,  serta  tidak  memihak  pada bentuk pengaruh kepentingan manapun.
Dengan  sikap  netral  maka  hasil  kerja  akan mendatangkan  kemaslahatan  baik  bagi  diri pegawai  maupun  organisasi.  Sikap  netral  juga didasari  dari  sebuah  misi,  yaitu  menjadi lembaga  Non  Kementerian  yang  profesional dan  diimplementasikan  dengan  menyusun laporan  pelaksanaan  kebijakan  nasional  P4GN dan  diserahkan  kepada  Presiden  sebagai perwujudan visi yang dimiliki BNN.
4. Responsif Responsif dalam pelayanan, pelayanan diartikan  sebagai  kinerja  sehingga  Aparatur negara  dalam  melakukan  tugas  fungsinya bersikap cepat dan tanggap dalam memberikan respon  terhadap  pekerjaan  yang  sedang diemban.  Aparatur  yang  memiliki  sikap responsif  akan  memiliki  visi  dalam  mencari solusi atas suatu keadaan yang sedang dihadapi. Responsif  menjadi  penting  dikarenakan  akan mempengaruhi  masa  depan  organisasi  apabila menghadapi bahaya. Sikap Responsif dilakukan dengan  mengkoordinasikan  pencegahan  dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaan gelap narkotika dan prekursor narkotika, sesuai dengan  misi  yang  dimiliki  oleh  Badan Narkotika Nasional.
5. Inovatif Inovatif  adalah  mampu  memperkenalkan sesuatu  yang  baru  dalam  menyelesaikan pekerjaan  yang  diemban.  Perubahan  dinamis dalam birokrasi sejalan dengan perubahan yang menyeluruh  diseluruh  aspek  kehidupan  ini menuntut  Aparatur  Negara  harus  memiliki pemikiran yang inovatif. Adapun indikator dari Inovatif  antara  lain  mampu  menangkap perubahan,  tanggap  terhadap  halhal  baru,  dan dapat  mengungkapkan  ide  yang  mampu membawa perubahan kearah yang lebih positif bagi  organisasi.  Sikap  Inovatif  dapat  tertuang dalam  kegiatan  menyusun  kebijakan  yang berkaitan  dengan  P4GN  sesuai  dengan  misi yang  BNN  miliki  dan  mampu  melaksanakan operasional  P4GN  sesuai  bidang  tugas  dan
kewenangannya  sesuai  dengan  misi  yang dimiliki BNN.
Indikator  perilaku  inovatif  yang  dirumuskan dalam  Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018  tentang  Pedoman  Nilai-Nilai  Organisasi dalam Pengembangan Budaya Kerja adalah :
a. Menciptakan ide-ide baru untuk kemajuan organisasi.
b. Menyelesaikan suatu masalah dengan cara kreatif.
c. Berfikir  di  luar  dari  yang  umum,  berbeda dengan yang lain dan di luar rutinitas yang dilakukan ( Out of The Box ).
d. Menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan zaman (globalisasi)
e. Mengungkapkan  dan  merealisasikan  ide baru untuk kemajuan organisasi.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Adapun yang  dimaksud  dengan  penelitian  kualitatif  yaitu penelitian  yang  bermaksud  untuk  memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek penelitian  secara  holistik,  dan  dengan  cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007).
Rancangan  penelitian  deskriptif  kualitatif digunakan  pada  penelitian  ini  untuk  mendalami data serta memperoleh informasi mengenai kondisi riil  yang  terjadi  pada  objek  yang  diteliti.  Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat diungkapkan  situasi  dan  permasalahan  yang dihadapi secara lebih komperehensif sesuai kondisi dan situasi yang dihadapi.
Obyek  penelitian  dapat  dinyatakan  sebagai situasi  sosial  penelitian  yang  ingin  diketahui  apa yang  terjadi  di  dalamnya.  Pada  obyek  penelitian ini,  peneliti  dapat  mengamati  secara  mendalam aktivitas  ( activity )  orang-orang  ( actors )  yang  ada pada tempat ( place ) tertentu. Obyek dari penelitian ini  adalah  Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).
Adapun sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk mendapat data  yang  tepat  maka  perlu  ditentukan  informan yang  memiliki  kompetensi  dan  sesuai  dengan kebutuhan  data  ( purposive ).  Dalam  kaitannya dengan sumber data yang dimintai informasi sesuai masalah  penelitian  adalah  penanggungjawab bidang  dan  bagian  di  Badan  Narkotika  Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari  Kepala  Bagian  Umum,  Perencana  Program, Sub  Koordinator  atau  penanggungjawab  fungsi
Pemberantasan, Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Pemberantasan Masyarakat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Terkait  tantangan  permasalahan  narkoba yang  ada  di  Indonesia,  Kepala  Badan  Narkotika Nasional  menyampaikan  bahwa  upaya  strategis yang  dilakukan  haruslah  berimbang  antara soft power approach, hard power approach , dan smart power  approach  serta  cooperation .  Tindakan preventif agar masyarakat memiliki ketahanan diri merupakan  bentuk  upaya soft  power  approach yang  juga  harus  diimbangi  dengan  tindakan represif  melalui  aspek  penegakan  hukum  yang tegas  dan  terukur  sebagai  bentuk hard  power approach . Kedua pendekatan ini harus diikuti pula dengan  adanya smart  power  approach dengan pemanfaatan  penggunaan  teknologi  informasi  di era  digital  dalam  segala  aspek  penanganan permasalahan  narkoba,  serta  pemanfaatan  hasil penelitian sebagai evidence based dalam penentuan sebuah  kebijakan.  Sedangkan cooperation adalah bentuk  upaya  kerja  sama  dalam  penanggulangan masalah narkoba.
Salah satu nilai organisasi yang ditanamkan bagi  pegawai  Badan  Narkotika  Nasional  baik  di tingkat  pusat  maupun  di  wilayah  adalah  inovatif. Perilaku  inovatif  pegawai  yang  dimaksud  adalah kondisi di mana pegawai mampu memperkenalkan sesuatu yang baru dalam menyelesaikan pekerjaan yang  diemban.  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  saat ini dituntut untuk memiliki pemikiran yang inovatif guna  menjawab  perubahan  lingkungan  yang dinamis  di  segala  aspek.  Adapun  indikator  dari nilai  Inovatif  antara  lain  :  pegawai  mampu menangkap  adanya  peluang  maupun  kebutuhan terkait  perubahan,  tanggap  terhadap  hal-hal  baru, dan  dapat  mengungkapkan  ide  yang  mampu membawa perubahan kearah yang lebih positif bagi organisasi.  Sikap  Inovatif  pegawai  BNNP  DIY tertuang dalam kegiatan menyusun kebijakan yang berkaitan  dengan  P4GN  sesuai  dengan  misi  yang BNN  miliki,  serta  inovasi  dalam  hal  pelaksanaan program,  kegiatan,  atau  operasional  P4GN  sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
Dalam implementasi inovasi sebagai bagian dari  nilai-nilai  organisasi,  pimpinan  Badan Narkotika  Nasional  selalu  mendorong  para pegawai  untuk  memunculkan  ide-ide  kreatif, menyampaikan gagasan terobosan, serta mengupayakan  realisasi  ide  menjadi  inovasi  baru baik  berupa  program  atau  kegiatan  baru,  layanan baru,  cara-cara  atau  metode  baru  dalam  upaya pencegahan  dan  pemberatasan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkoba  sesuai  tugas  pokok dan fungsinya.
Secara  nasional,  rutin  dilaksanakan  rapat koordinasi  yang menyertakan pimpinan di tingkat pusat,  provinsi,  dan  daerah  sebagai  media monitoring  dan  evaluasi  serta  sarana  berbagi pengetahuan  ( knowledge  sharing )  yang  di dalamnya  membahas  terobosan  atau  inovasi  pada tiap  satuan  kerja.  Dari  kegiatan  ini  didapatkan inspirasi,  motivasi,  serta  ide-ide  baru  untuk diimplementasikan menjadi inovasi.
Di tingkat provinsi, Kepala Badan Narkotika Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  juga  selalu memotivasi  serta  memberikan  ruang  bagi  setiap pegawai untuk mengkomunikasikan ide-ide inovatif,  melakukan  koordinasi  dan  pembahasan untuk  mendapatkan  dukungan  manajemen  untuk diimplementasikan bersama. Para pegawai didorong  untuk  dapat  menciptakan  ide-ide  baru, menyelesaikan  suatu  masalah  dengan  cara  yang kreatif,  berfikir out  of  the  box ,  menyesuaikan  diri dengan perkembangan jaman, juga berani mengungkapkan  hingga  merealisasika  ide  baru untuk kemajuan organisasi.
Inovasi yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta dikembangkan guna optimalisasi upaya pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkoba  lebih  efektif, pelaksanaan penyebarluasan informasi dan edukasi anti  narkoba  dapat  menyasar  ke  lebih  banyak masyarakat,  rehabilitasi  dapat  menjangkau  klien lebih  banyak,  sehingga  peran  Badan  Narkotika Nasional  di  tengah  masyarakat  akan  lebih berdampak  positif  dan  memberi  manfaat  dalam mewujudkan Indonesia bersih narkoba.
Beberapa  inovasi  yang  ada  di  BNNP  DIY dihasilkan  dari  adanya  keterbatasan  atau  masalah seperti  keterbatasan  sumber  daya  manusia, keterbatasan  anggaran,  serta  keterbatasan  sarana dan prasarana. Selanjutnya muncul ide solusi atau pemecahan  masalah,  dibicarakan  dan  disepakati bersama,  serta  selanjutnya  diimplementasikan. Kondisi  pandemic  Covid-19  dipandang  sebagai salah  satu  momentum  inovasi,  karena  dengan kondisi  keterbatasan  jarak,  layanan  kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap narkotika harus tetap berjalan dengan baik.
Perencana  di  BNNP  DIY  menyampaikan bahwa  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  yang berjalan  tidak  terbatas pada apa  yang tertera  pada Rincian  Kertas  Kerja  sebagai  uraian  dari  Daftar Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA).  Artinya, keterbatasan  anggaran  tidak  menjadi  penghalang untuk  membuat  program  dan  kegiatan  baru  yang menunjang  upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkoba  di Daerah  Istimewa Yogyakarta. Banyak kegiatan di
luar  DIPA  yang  bisa  dilakukan  dengan  upaya inovasi dan sinergi dengan berbagai pihak.
Inovasi di BNNP DIY saat ini belum banyak yang  terkait  dengan  inovasi  teknologi  karena berbagai keterbatasan, namun BNNP DIY sebagai instansi  vertikal  banyak  memanfaatkan  teknologi dan aplikasi yang telah dirancang BNN RI (pusat) sebagai  bagian  inovasi  seperti  Sistem  Informasi Narkoba  (SIN),  Sistem  Informasi  Rehabilitasi Narkoba  (SIRENA),  Aplikasi  Penyelidikan  (E- Mindik),  dan  sebagainya.  Di  Internal  BNNP  DIY terdapat  Aplikasi  Sistem  Informasi  Perkantoran yang  dirancang  untuk  kemudahan  pengelolaan administrasi persuratan secara internal.
Selain  teknologi  aplikasi,  BNNP  DIY  juga berupaya  melakukan  inovasi  melalui  pembaruan program,cara  kerja,  meningkatkan  kualitas  materi penyuluhan  anti  narkoba,  serta  perluasan  sinergi dengan  berbagai  pihak.  Beberapa  implementasi inovasi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam rangka  optimalisasi  penyampaian  informasi  dan edukasi anti narkoba adalah :
a. Inovasi Layanan Publik melalui QR Code
Layanan  BNNP  DIY  untuk  masyarakat  dapat diakses  secara  online  melalui QR  Code yang telah disosialisasikan melalui media sosial dan banner .  Layanan  ini  meliputi  Layanan  Surat Keterangan  Hasil  Pemeriksaan  Narkotika (SKHPN),  Layanan  Magang  dan  Penelitian, Layanan  Tes  Urin,  Layanan  Pengaduan Masyarakat, Layanan Permohonan Penyuluhan P4GN,  Layanan  Laporan  Gratifikasi,  Layanan
Besuk Tahanan, Layanan Lapor Penyalahgunaan Narkoba.
b. Layanan Online Layanan  online  pertama  kali  muncul  saat Pandemi Covid-19. Dengan adanya pembatasan kegiatan  mengumpulkan  massa,  BNNP  DIY melakukan  upaya pencegahan melalui webinar online,  podcast,  penyuluhan  live  melalui berbagai media sosial. Bidang Rehabilitasi juga melayani  klien  yang  berkonsultasi  atau memerlukan layanan rehabilitasi secara online. Begitu  pula  untuk  besuk  tahanan  dilakukan secara online.
c. Optimalisasi Media Sosial Penyebaran informasi dan edukasi anti narkoba melalui  media  sosial  dilakukan  BNNP  DIY untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dari  berbagai  usia  dan  kalangan.  Media  sosial yang digunakan BNNP DIY adalah  Instagram, facebook, twitter, tiktok, youtube, website, serta whatsapp untuk call  centre .  BNNP  DIY berupaya untuk memberikan konten yang dapat menyampaikan pesan secara jelas, lengkap, dan juga  menari.  Selama  dua  tahun  berturut-turut,
BNNP  DIY  meraih  juara  1    dalam  Tiktok Challenge tingkat  nasional  dalam  rangka kampanye War  On  Drugs dengan  mengangkat kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta.
d. Penyuluhan Keliling
Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan
Narkotika Kabupaten/Kota hadir di masyarakat melalui penyuluhan keliling dengan menyambangi  berbagai  lokasi  strategis  seperti pasar, sekolah, terminal, tempat wisata, tempat olahraga,  dan  tempat  umum  lainnya  yang berpotensi  mengumpulkan  massa  sehingga jangkauan  informasi  dan  edukasi  anti  narkoba semakin luas.
e. Sambang Desa Perbatasan Desa  perbatasan  sebagai  akses  keluar  masuk dari  dan  menuju  Daerah  Istimewa  Yogyakarta perlu mendapat perhatian khusus agar masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  cukup terkait  bahaya  penyalahgunaan  dan  peredaran gelap  narkoba  serta  memiliki  bekal  langkah- langkah  preventif.  Upaya  Sambang  Desa Perbatasan  ini  dilakukan  melalui  kegiatan pengabdian  masyarakat,  gowes  dan  senam bersama  masyarakat,  serta  berbagai  kegiatan lain di mana BNN hadir di tengah masyarakat.
f. Pembentukan  Desa  Bersih  Narkoba  (Desa Bersinar)
Sampai  dengan  tahun  2022  terdapat  31  Desa Bersinar  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang dicanangkan  dan  mendapatkan  fasilitasi  serta pendampingan BNN dalam pelaksanaan kegiatan  P4GN.  Jumlah  tersebut  diharapkan terus  bertambah  dan  memiliki  dampak  positif bagi masyarakat guna menurunkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
g. Wahana Zona Anti Narkoba Wahana  Zona  Anti  Narkoba  ini  berlokasi  di Kawasan  Wisata  Taman  Pintar  Yogyakarta. Sebagai salah satu tempat tujuan wisata, Taman Pintar dipandang cukup strategis sebagai lokasi penyampaian  informasi  dan  edukasi  kepada masyarakat khususnya pengunjung yang mayoritas  adalah  anak-anak  atau  usia  pelajar. Upaya  pembangunan  Wahana  Zona  Anti Narkoba ini mendapatkan dukungan Corporate Social  Responsibility (CSR)  dari  Bank  Rakyat Indonesia.
h. Kampanye Anti Narkoba melalui kesenian dan olahraga.
Kegiatan  seni  dapat  menjadi  salah  satu  wadah penyampaian  informasi  dan  edukasi  anti narkoba  dengan  menyisipkan  pesan  yang  jelas dan  lengkap,  tanpa  menggurui.  Beberapa kegiatan  seni  yang  pernah  dilakukan  BNNP DIY dengan mengangkat tema Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap  Narkoba  adalah  Sandiwara  Radio
Berbahasa Jawa, Pentas Seni dengan melibatkan budayawan, pembuatan film pendek, cipta lagu oleh penggiat, lomba paduan suara War On Drugs, tari kolosal, menggelorakan  Mars  BNN  di  radio  dan sekolah, dan sebagainya.
Kegiatan  olahraga  yang  dilakukan  bersama masyarakat  yaitu  senam  bersama,  bersepeda bersama, serta perlombaan tenis meja.
i. Pojok  Konseling  pada  Mall  Pelayanan  Publik dan  Gerai  Stand  Komunikasi  Informasi  dan Edukasi (KIE).
BNNP DIY berupaya memudahkan masyarakat untuk  mengakses  layanan  dengan  hadir membuka pojok konseling pada Mall Pelayanan Pulik. Selain itu juga dijadwalkan penyelenggaraan  Gerai  Stand  Komunikasi Informasi  dan  Edukasi  (KIE)  Anti  Narkoba pada fasilitas umum dan kawasan wisata seperti Teras Malioboro, halaman  Taman Pintar, serta tempat strategis lainnya.
j. Pemasangan Stiker Hotline BNN BNNP  DIY  melakukan  pemasangan  stiker hotline BNN di tempat hiburan malam, di desa bersinar,  di  kawasan  rawan,  dengan  harapan memudahkan  masyarakat  mengakses  layanan serta  memberikan  informasi  kepada  BNN  jika terjadi  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika.
k. Perancangan Desain Komunikasi Visual BNNP  DIY  bekerjasama  dengan  Institut  Seni Indonesia  (ISI)  merancang  desain  komunikasi visual dalam rangka kampanye War On Drugs . Penyajian  dalam  bentuk  visual  diharapkan dapat  menarik  perhatian  dan  memberikan pemahaman  yang  lengkap  bagi  masyarakat secara luas.
l. Optimalisasi  penggiat  melalui  penerimaan magang di BNNP DIY
Para  peserta  magang  selain  mendapatkan  ilmu dan  pengalaman  bekerja,  juga  selanjutnya dikukuhkan  sebagai  penggiat  P4GN.  Dengan pengalaman  menjadi  bagian  dari  Badan Narkotika  Nasional,  diharapkan  dapat  turut membawa  nilai-nilai  positif  khususnya  dalam membantu  upaya  pencegahan  narkoba  di sekolah  atau  kampus  atau  tempat  tinggal masing-masing.
m. Sinergi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika (P4GN)
Inovasi  tidak  hanya  berupa  produk,  layanan, maupun metode. Inovasi dikembangkan dengan memperluas jaringan dan mengokohkan sinergi dengan stakeholder terkait.
Beberapa contoh sinergi P4GN yang dilakukan di antaranya :
- Deklarasi  Lembaga  Pemasyarakatan  Bersih Narkoba  (Lapas  Bersinar)  bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
- Perancangan  Nota  Kesepahaman  dengan Lembaga  Layanan  Pendidikan  Tinggi Wilayah  V  Yogyakarta  (LLDIKTI)  tentang pelaksanaan  P4GN  di  Perguruan  Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta,
- Pembentukan  Nota  Kesepahaman  dengan PT Angkasa Pura Bandar Udara
International  Yogyakarta  (YIA)  sebagai salah  satu  akses  pintu  masuk  melalui  jalur udara dari dan menuju Yogyakarta,
- Pembuatan  Nota  Kesepahaman  dengan beberapa  pengelola  kawasan  wisata  seperti dengan PT Taman Wisata Candi (TWC),
- MOU  dengan  jasa  pengiriman  barang  atau ekspedisi  sebagai  salah  satu  mitigasi  jalur masuk peredaran gelap narkoba.
- Pembuatan  Nota  Kesepahaman  dengan Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta terkait P4GN, salah satunya tentang Sinergi Program  Desa  Bersih  Narkoba  (Desa Bersinar)  yang  dicanangkan  BNN  dengan Program Desa Mandiri Budaya.
- Pembuatan  Nota  Kesepahaman  dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  salah satu isinya adalah mengenai penyebarluasan informasi  dan  edukasi  anti  narkoba  melalui kegiatan  keagamaan.  Selain  itu  juga dibentuk  penggiat  anti  narkoba  dari kalangan ulama yang bertajuk Dai Penggiat Anti Narkoba (DIPAN) DIY. Inovasi atau terobosan kreatif terus diupayakan BNNP DIY sehingga akan muncul dan berkembang  program  dan  kegiatan  baru,  metode atau cara-cara baru, serta produk dan layanan baru yang  bermanfaat  bagi  masyarakat,  khususnya dalam  upaya  pencegahan  dan  pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba guna mewujudkan Indonesia bersih narkoba.

## 5. KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Badan  Narkotika  Nasional  Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) telah mengimplementasikan  salah  satu  yang  menjadi nilai organisasi BNN yaitu inovatif. Implementasi ini terbukti dari beberapa inovasi yang telah dibuat BNNP DIY dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkoba  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  guna  memudahkan  akses  layanan
kepada  masyarakat,  memberikan  upaya  prefentif melalui informasi dan edukasi anti narkoba kepada sebanyak  mungkin  masyarakat,  menjangkau  klien rehabilitasi,  serta  memberantas  penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

## 6. REFERENSI
Abdurakhman,  B.,  Hanny  P.,  Evi  P.  (2021). Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten  (BNNK)  dalam  Penanggulangan Narkoba  di  Ranah  Pendidikan  Karawang. Jurnal  Ilmiah  Wahana  Pendidikan Volume  7 Nomor 7 November 2021 hal 142-152. Albury, D. 2003. Inovasi di Sektor Publik . Jakarta
: PT Elex Media Komputindo
Balqissawati.,  Nuraini.,  Jamhur,  P.,  Fitri,  K.
(2021).  Strategi  Pencegahan  Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota
Tanjung  Pinang. Student  Online  Journal Maritim  Raja Ali  Haji  Vol  2  No  1  tahun 2021 hal 400-409 .
Buton,  R.,  Djaja,  H.  (2013),  Peran  Badan Narkotika  Nasional  Provinsi  DIY  dalam Pencegahan  Narkoba  di  Kota  Yogyakarta. Jurnal Populika , 7.
Daft,  R.L.  2010. Management .  9th  Edition. Ohio: Cancage Learning.
Damanpour, F., Schneider, M. 2006. Phases of the adoption of innovation in organizations: Effects of environment, organization, and top managers. British  Journal  of  Management
17:215–36
Dewi, E., Khalida, U., Safirussalim. 2022. Strategi
Badan Narkotika Nasional
dalam Penanggulangan  Narkotika  di  Masa  Pandemi Covid  19. AL-IJTIMA`I-International  Journal of Government and Social Science Vol. 7, No. 2, April 2022 page 143-156.
Dhewanto, W. 2013. Manajemen Inovasi Peluang Sukses  Menghadapi  Perubahan .  Bandung  :
Penerbit Andi.
Hadi,  S.,  Putra,  A.R.,  Mardikaningsih,R.  2022.
Pengaruh  Perilaku  Inovatif  dan  Keterlibatan Kerja  terhadap  Kinerja  Karyawan.  Jurnal Baruna Horizon Vol. 3, No. 1, Juni 2020. Jong, J. P. J. de. (2007). Individual Innovation, The
Connection between
Leadership and Employees'  Innovative  Work  Behavior .  De Agnietenkapel: EIM.
Jong,  J.  D.,  &  Hartog,  D.  D.  2010.  Measuring Innovative  Work. Creativity  And  Innovation Management, 19(1), 23-36.
Junaidi,  M.L.,  Maniza,  H.,  Selasmiati,  B.  2018. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Kebijakan Program  Pencegahan  dan  Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika. Jurnal  Komunikasi  Publik  Fisip Mataram , 6. Moleong,  L.J. Metode  Penelitian  Kualitatif ,
Bandung : Remaja Rosda Karya, 2007.
Herlina,  M.,  Suhariadi,  F.,  Sugiarti,R.  2021. Perilaku Inovatif Aparatur Sipil Negara: Sebuah Studi  Pustaka. Civil  Service VOL.  15,  No.2, November 2021 : 61 – 70. Purwanto,  B.H.,  Afandi,  M.N.  2021. Manajemen Strategi Sektor Publik . Bandung : Refika.
Peraturan  Kepala  Badan  Narkotika  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2018 tentang Pedoman Nilai-Nilai Organisasi dalam Pengembangan Budaya Kerja.
Puslitdatin  BNN.  2022. Survei  Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 . Jakarta :  Pusat  Penelitian  Data  dan  Informasi  Badan Narkotika Nasional.
Puslitdatin  BNN.  2022. War  On  Drugs  di Indonesia .  Jakarta  :  Pusat  Penelitian  Data  dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
Robbins, S.P. 2010. Organizational Behavior , 15th Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc Rogers,  E.  1995. Diffusion  of  innovation .  New York: Free Press.
Schein,  E.  H.  2004. Organizational  Culture  and Leadership .  3th  Edition.  San  Francisco:  John Wiley & Sons, Inc
Sugiyono,  Setiyawarmi.  2022. Metode  Penelitian Sumber Daya Manusia - Kuantitatif, Kualitatif, dan Studi Kasus . Bandung : Alfabeta. Sutardi,  D.,  Nuryanti,  Y.,  Kumoro,  D.F.C., Marianah, S., Agustiawati, E. 2022. Innovative Work  Behavio  r:  A  Strong  Combination  of Leadership, Learning, and Climate. International Journal of Social and Management  Studies  (IJOSMAS)  Volume:  03 no. 01 2022 E-ISSN: 2775-0809.
Sutopo,  H.B.  2002. Metodologi  Penelitian Kualitatif  Dasar  Teori dan Terapannya  dalam Penelitian . Surakarta : UNS Press. Suwarno,  Y.  2008. Inovasi  di  Sektor  Publik . Jakarta : STIA-LAN Press.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Wisdati,  R.,  Mursid,  A.  2022.  Pengaruh Pembelajaran  Organisasi  dan  Kepemimpinan Transformasional  terhadap  Perilaku  Kerja Inovatif  Pegawai  dengan  Work  Engagement sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Magisma Vol. X Nomor 1 Tahun 2022 hal. 107-123.