Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Vol. 4 No. 1 Page 001-124 May 2022 ISSN 1684-9992

## Daftar Isi (Table of Content)
1-11 Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta Dinda Mutia Khaerun Nisa, Sri Budi Eko Wardani 12-21 Reproduksi Kuasa: Politik Etnis Tionghoa dalam Kontestasi Pemilihan Legislatif Kota Makassar) Asfar Mutaaly Barelly, Gustiana A Kambo, Muhammad 22-32 Politik Pencalonan Pasangan Suami-Istri pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan Anang Fajrul Ukhwaluddin, Valina Singka Subekti 33 – 46 Oposisi Masyarakat Sipil Kontra Hegemoni Negara  Melalui Media Sosial Youtube di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo Ali Ikhwan, Sri Budi Eko Wardani 47 – 54 Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 di Era New Normal Sadar 56 – 69 The Constraining Dynamics to Promote the Inclusive Village Governance in an Autocratic Leadership Setting Muhammad Taufiq, Rahmad Hidayat 70 – 84 Sinergitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Kodim 0816 Sidoarjo Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 Dewi Kurniasih, Aulia Zharifah 85 – 102 Collective Action Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Percepatan Pariwisata Desa Labuan Kertasari untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Ilham Zitri 103 – 117 Mengukur Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid, M. Ulfatul Akbar Jafar, M. Taufik Rachman, Johan Natirius 118 – 124 Kolaborasi Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Tradisi Lisan Iko-Iko Suku Bajau Di Sulawesi Tenggara Abdul Hakim

## Konflik Partai Gerindra dan PKS dalam Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta
Dinda Mutia Khaerun Nisa 1 , Sri Budi Eko Wardani 2 Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 Corresponding Author: zaharadinda1@gmail,com
Keyword: Conflict; Political Party; Vacancy of Deputy Governor’s Position
Kata Kunci: Konflik;
Partai Politik;
Kekosongan
Posisi
Wakil Gubernur
Abstract: This  journal  outlines  the  conflict  that  occurred  between  the  Gerindra Party and PKS in the context of the process of filling the vacant position of the Deputy Governor  of  DKI  Jakarta  to  replace  Sandiaga  Salahuddin  Uno  in  2018-2020. Meanwhile, the purpose of writing this journal is to find out the causes of the conflict that occurred between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacant position of the Deputy Governor of DKI Jakarta. Then in analyzing this, this journal uses qualitative research methods by referring to in-depth interview techniques as primary data sources and studies of a number of relevant documents as secondary data  sources.  Until  finally,  the  results  of  the  research  obtained  by  this  journal indicate that there is a conflict between the Gerindra Party and PKS in the process of filling the vacancy for the position of Deputy Governor of DKI Jakarta to replace Sandiaga Salahuddin Uno caused by differences in views between the two political parties in terms of who has the right to fill the vacant position of deputy governor, the implementation of the fit and proper test mechanism as well as in looking at the causes for the non-processing of the two candidates for deputy governor who had been proposed previously, namely Ahmad Syaikhu and Agung Yulianto.
Abstrak: Artikel  ini  secara  garis  besar  membahas  tentang  konflik yang  terjadi antara  Partai  Gerindra  dan  PKS  dalam  konteks  proses  pengisian  kekosongan posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  pengganti  Sandiaga  Salahuddin  Uno  pada tahun 2018-2020. Adapun, tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab  konflik yang terjadi antara Partai Gerindra dan PKS  dalam  proses  pengisian  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta. Kemudian  dalam  menganalisis  hal  tersebut,  artike  ini  menggunakan  metode penelitian kualitatif dengan merujuk pada teknik wawancara mendalam sebagai sumber  data  primer  dan  studi  terhadap  sejumlah  dokumen-dokumen  yang relevan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh jurnal ini menunjukkan  bahwa  terdapat  konflik  antara  Partai  Gerindra  dan  PKS  dalam proses  pengisian  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  pengganti Sandiaga  Salahuddin  Uno  yang  disebabkan  oleh  perbedaan  pandangan  antar kedua partai politik dalam hal siapa yang berhak mengisi kekosongan posisi wakil gubernur,  penyelenggaraan  mekanisme fit  and  proper  test serta  dalam memandang penyebab tak kunjung diprosesnya dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto.

## PENDAHULUAN
Secara  garis  besar,  topik  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  kemudian merujuk  pada  konflik  yang  terjadi  antara  Partai  Gerindra  dan  PKS  dalam  konteks  proses pengisian  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang  ditinggalkan  oleh  Sandiaga Salahuddin  Uno  sejak  mengundurkan  diri.  Adapun,  alasan  yang  mendasari  dipilihnya permasalahan tersebut oleh penelitian ini kemudian dapat dirumuskan menjadi dua hal. Pertama , terkait dengan dinamika politik yang muncul selama terjadinya kekosongan pada posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang membuat posisi tersebut mengalami kekosongan dalam jangka waktu yang  relatif  lama,  yakni  selama  kurang  lebih  18  bulan  sejak  Sandiaga  Salahuddin  Uno
menyampaikan pengunduran dirinya dalam sidang paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2018. Sedangkan yang kedua adalah merujuk pada adanya perubahan sikap yang  dilakukan  oleh  Partai  Gerindra  dalam  menyikapi  dinamika  politik  yang  muncul  selama proses  pemilihan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  periode  2018-2022.  Dalam  hal  ini,  setelah mundurnya Sandiaga Salahuddin Uno dari posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 karena  maju  menjadi  calon  wakil  presiden  pendamping  Prabowo  Subianto  pada  pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 kemudian membuat posisi wakil gubernur DKI Jakarta mengalami  kekosongan.  Kemudian  terkait  dengan  kekosongan  tersebut,  Partai  Gerindra  dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tercatat sebagai partai politik pengusung pasangan Anies Rasyid  Baswedan-Sandiaga  Salahuddin  Uno  pada  pemilihan  gubernur  dan  wakil  gubernur (pilgub)  DKI  Jakarta  tahun  2017  secara  otomatis  menjadi  pihak  yang  paling  berhak  untuk mengajukan calon pengganti atas posisi tersebut. Terlebih, hal itu juga didasarkan atas ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan secara jelas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh kedua partai politik tersebut (Abdulsalam, 2018).
Merujuk  pada  kesepakatan  yang  dibuat  antara  Ketua  Umum  Partai  Gerindra  Prabowo Subianto dengan Presiden PKS Mohammad Sohibul Iman kemudian diperoleh keputusan yang akhirnya membuat posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno adalah sepenuhnya menjadi hak dari PKS (Aliansyah, 2019). Pasalnya, kesepakatan tersebut disinyalir sebagai bentuk politik akomodatif yang dilakukan oleh Prabowo Subianto kepada PKS sebagai salah satu partai politik pengusungnya di pilpres 2019 akibat dari tidak dipilihnya kader PKS menjadi calon wakil presiden. Sedangkan dari sisi internal PKS sendiri menganggap bahwa posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta memiliki arti penting karena dianggap sebagai pengganti dari kursi calon wakil presiden yang diinginkan sejak awal. Bahkan demi merealisasikan kesepakatan itu, Prabowo Subianto juga tercatat pernah memanggil Mohammad Taufik yang kala itu menganggap dirinya adalah kandidat yang diajukan oleh DPD Gerindra DKI Jakarta untuk menjadi calon wakil gubernur (Ihsanuddin & Krisiandi, 2018). Hal itu dikarenakan di internal DPD Gerindra provinsi DKI  Jakarta  kala  itu  muncul  pandangan  yang  menganggap  bahwa  posisi  wakil  gubernur  DKI Jakarta  yang  kosong  haruslah  diisi  oleh  sosok  atau  tokoh  yang  berasal  dari  internal  partai. Apalagi,  hal  tersebut  mengingat  status  Sandiaga  Salahuddin  Uno  yang  merupakan  kader Gerindra,  sehingga  sosok yang  menggantikannya pun  haruslah  berasal dari  partai  yang  sama. Alhasil, hal inilah yang kemudian menjadi titik awal dari adanya konflik antara Partai Gerindra dengan PKS dalam konteks pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga  Salahuddin  Uno.  Bahkan,  adanya  kondisi  tersebut  akhirnya  membuat  Gubernur  DKI Jakarta  Anies  Rasyid  Baswedan  kemudian  meminta  Gerindra  dan  PKS  untuk  dapat  segera menghasilkan kesepakatan mengenai calon wakil gubernur pengganti Sandiaga Salahuddin Uno pada tanggal 27 November 2018 (Afifiyah, 2019)
Realitas yang berlaku selanjutnya, Partai Gerindra dan PKS akhirnya bersepakat untuk melaksanakan uji kelayakan kepada calon wakil gubernur yang akan diajukan sebelum kemudian dapat dicalonkan secara resmi. Dalam hal ini, PKS kemudian mengumumkan dua orang kadernya yang  akan  dicalonkan  menjadi  wakil  gubernur  DKI  Jakarta,  yakni  Agung  Yulianto  dan  Ahmad Syaikhu. Namun dalam perkembangannya, pengumuman tersebut dinilai oleh kalangan internal Gerindra  sebagai  sesuatu  yang  kurang  etis  secara  politik.  Meskipun  kemudian  kedua  partai tersebut akhirnya bersepakat untuk mengajukan kedua orang kader PKS itu menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta pada tanggal 21 Februari 2019. Kemudian, setelah diperoleh kesepakatan mengenai calon wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno, Gerindra dan PKS pun akhirnya menyerahkan kedua nama tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan untuk akhirnya dapat diserahkan pada pimpinan DPRD. Lebih lanjut pada tanggal 4 Maret 2019, pimpinan DPRD DKI Jakarta kemudian mengumumkan telah menerima surat resmi dari Gubernur Anies Rasyid Baswedan mengenai dua nama calon wakil gubernur (Afifiyah, 2019). Bahkan sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, DPRD DKI Jakarta kemudian memutuskan untuk membentuk panitia khusus (pansus) guna menyusun tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 1, Mei 2022
dalam sidang paripurna DPRD. Namun, ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, Prasetyo Edi Marsudi kemudian menyampaikan bahwa pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta baru dapat dilakukan setelah pemilu serentak 2019 selesai dilaksanakan. Meskipun pansus pemilihan wakil gubernur DKI  Jakarta  kemudian  sempat  menargetkan  agar  tatib  pemilihan  dapat  diselesaikan  setelah perayaan Idul Fitri tahun 2019 (Afifiyah, 2019).
Konteks  yang  berlaku  selanjutnya  justru  ditandai  dengan  adanya  pembatalan  rapat pimpinan  gabungan  DPRD  DKI  Jakarta  yang  semula  direncanakan  hendak  membahas  tatib pemilihan akibat jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum. Bahkan, akibat dari tidak  dipenuhinya  syarat  kuorum  tersebut  kemudian  membuat  rapat  paripurna  pembahasan tatib  pemilihan  Wakil  Gubernur  pun  menjadi  tertunda.  Padahal,  kekosongan  posisi  wakil gubernur  sejak  mundurnya  Sandiaga  Salahuddin  Uno  pada  tanggal  9  Agustus  2018  telah mencapai jangka waktu yang cukup panjang. Terlebih, konteks politik yang berkembang pasca penyelenggaraan  pemilu  serentak  tahun  2019  khususnya  mengenai  pilpres  kemudian  turut ditandai  dengan  adanya  perubahan  sikap  yang  ditunjukkan  oleh  Partai  Gerindra  dalam menyikapi  dinamika  politik  yang  muncul  pada  proses  pengisian  posisi  Wakil  Gubernur  DKI Jakarta.  Dalam  hal  ini,  perubahan  tersebut  kemudian  ditunjukkan  tatkala  kalangan  internal Gerindra  menganggap  bahwa  PKS  belum  maksimal  dalam  melakukan  lobi-lobi  politik  kepada fraksi-fraksi  lain  yang  ada di  DPRD  DKI  Jakarta  (lihat  tabel  1  di  bawah  ini).  Bahkan,  isu  yang sempat beredar kala itu kemudian menunjukkan adanya kecenderungan negatif dari mayoritas fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta terhadap kedua orang kader PKS yang menjadi calon wakil gubernur. Terlebih, kecenderungan tersebut salah satunya ditandai dengan munculnya seruan “Asal Bukan PKS” (Faqih & Amalia, 2020), sehingga akhirnya turut mendorong Partai Gerindra untuk meninjau ulang kedua calon wakil gubernur yang telah disepakati sebelumnya. Pasalnya, hal  ini  setidaknya  dibuktikan  melalui  manuver  politik  yang  dilakukan  oleh  Gerindra  dalam memunculkan empat orang baru yang hendak didorong untuk menjadi calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Keempat orang itu diantaranya adalah Ahmad Riza Patria, Saefullah, Arnes Lukman dan Ferry Juliantono (Hidayat, 2020). Bahkan, isu lain yang sempat beredar justru menyatakan bahwa posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta akan kembali dijabat oleh Sandiaga Salahuddin Uno.
Tabel 1. Daftar Fraksi di DPRD DKI Jakarta Periode 2014-2019 dan 2019-2024
No. Periode 2014-2019 Periode 2019-2024 1 Fraksi PDI-Perjuangan: 28 kursi Fraksi PDI-Perjuangan: 25 kursi 2 Fraksi Gerindra: 15 kursi Fraksi Gerindra: 19 kursi 3 Fraksi PKS: 11 kursi Fraksi PKS: 16 kursi 4 Fraksi Demokrat: 10 kursi Fraksi Demokrat: 10 kursi 5 Fraksi PPP: 10 kursi Fraksi PAN: 9 kursi 6 Fraksi Hanura: 10 kursi Fraksi PSI: 8 kursi 7 Fraksi Golkar: 9 kursi Fraksi Nasdem: 7 kursi 8 Fraksi PKB: 6 kursi Fraksi Golkar: 6 kursi 9 Fraksi Nasdem: 5 kursi Fraksi PKB: 5 kursi 10  Fraksi PAN: 2 kursi Fraksi PPP: 1 kursi
Sumber: Diolah Peneliti dari https://dprd-dkijakartaprov.go.id
Di sisi lain, dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang pada proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, PKS akhirnya memutuskan untuk menarik kembali kedua nama  calon  wakil  gubernur  yang  telah  diajukan  sebelumnya.  Hingga  akhirnya,  baik  Gerindra maupun PKS kemudian memperoleh kesepakatan untuk mengusung calon wakil gubernur yang baru  dengan  komposisi  yang  merepresentasikan  kedua  partai  tersebut.  Adapun,  hal  tersebut ditempuh oleh kedua partai politik sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi kebuntuan yang terjadi  dalam  proses  pengisian  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta.  Dalam  hal  ini, Gerindra  kemudian  menjatuhkan  pilihannya  kepada  Ahmad  Riza  Patria  untuk  dicalonkan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sedangkan, PKS justru memilih nama baru yang merujuk pada  sosok  Nurmansjah  Lubis  untuk  kemudian  dapat  turut  dicalonkan  menjadi  calon  wakil gubernur. Adapun setelah pansus pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta berhasil menyelesaikan
tatib  pemilihan  dan  sidang  paripurna  kemudian  diselenggarakan  pada  tanggal  6  April  2020 kemudian diperoleh hasil yang menunjukkan sebanyak 81 suara untuk Ahmad Riza Patria, 17 suara memilih Nurmansjah Lubis serta 2 suara yang dianggap tidak sah (Saputra & Embu, 2020). Alhasil,  sidang  paripurna  DPRD  DKI  Jakarta  pun  kemudian  menetapkan  Ahmad  Riza  Patria menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta definitif untuk sisa masa bakti jabatan tahun 2017-2022.
Terkait  dengan  fokus  bahasan  tulisan  ini, terdapat  beberapa  literatur yang setidaknya dapat dijadikan sebagai rujukan. Pertama , merujuk pada skripsi milik Setia Ayu Nengsi (2021) dengan judul “ Koalisi Office Seeking Pada Proses Pengisian Jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2018-2020 ”. Secara garis besar, penelitian tersebut berisikan pembahasan tentang koalisi office  seeking dengan  mengangkat  studi  kasus  pada  keterlambatan  proses  pengisian  jabatan Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  Tahun  2018-2020.  Adapun,  penelitian  tersebut  bertujuan  untuk menjelaskan tentang koalisi office seeking antara PKS dan Gerindra dan pengaruhnya terhadap proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam pembahasannya, Nengsi (2021) menganalisis bahwa fenomena office seeking dengan merujuk pada Laver (1998) terdapat dalam  koalisi  yang  dibentuk  hanya  untuk  memaksimalkan  keuntungan  partai  meraih  sumber daya, yang cirinya koalisi akan rentan pecah, tidak konsisten dan konflik internal koalisi. Temuan dari  penelitian  ini    adalah  bahwa  meski  koalisi  antara  PKS  dan  Gerindra  didasari  pada Office Seeking yang menyebabkan pengisian posisi Wakil Gubernur menjadi sulit, tetapi koalisi tidak lantas pecah meskipun PKS tidak berhasil mendapatkan posisi tersebut. Dalam hal ini, penyebab keterlambatan  proses  pengisian  kekosongan  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  tahun  2018-2020 adalah akibat adanya perebutan kekuasaan yang terjadi dalam tubuh koalisi itu sendiri. Gerindra ingin memperoleh jabatan wakil Gubernur yang telah dijanjikan kepada PKS, sedangkan PKS juga terus  mempertahankan  posisinya  berdasarkan  janji  Prabowo  Subianto.  Keinginan  Gerindra untuk mendapatkan posisi tersebut, menyebabkan berapa kali agenda rapimgap menjadi batal dan  jadwal  pemilihan  Gubernur  harus  diundur  hingga  1,5  tahun  lamanya.  Gerindra melakukannya dengan memanfaatkan posisinya sebagai koalisi pemerintah untuk mendapatkan dukungan DPRD DKI Jakarta, yang disebut oleh Laver sebagai daya tawar-menawar partai politik lokal.
Upaya untuk mendapatkan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta adalah sebagai bentuk dari memaksimalkan keuntungan individu partai yang dijelaskan pada  teori office seeking . Adapun temuan khusus pada akhir penelitian, yakni alasan PKS masih tergabung dalam koalisi dan koalisi tidak pecah, adalah karena karena koalisi ini sejak awal merupakan koalisi office seeking . Bahan bakar utama koalisi office seeking adalah kepentingan, maka selagi masih ada kepentingan koalisi akan tetap berjalan. Pada kasus ini, kepentingan utama PKS yakni Anies Baswedan masih berada pada posisi strategis.  Kehadiran Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi sebuah keuntungan besar  bagi  PKS.  Dengan  PKS  mempertahankan  posisi  Anies  tersebut,  PKS  akan  mendapatkan posisi strategis di pemerintahan DKI Jakarta yang sekaligus akan menjadi nilai lebih bagi partai untuk persiapan pemilu, mengingat bahwa Anies juga merupakan salah satu kandidat kuat untuk maju pada pemilu 2024.
Sedangkan untuk menjelaskan bentuk konflik yang umumnya terjadi pada lingkup partai politik, penelitian ini merujuk pada karya  Lili Romli (2018) dengan judul “Koalisi dan Konflik Int ernal Partai Politik Pada Era Reformasi” yang dipublikasikan dalam Jurnal Politica Vol. 8, No. 2. Dalam hal ini, argumentasi dari penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya kecenderungan konflik  internal  dalam  partai  politik  di  Indonesia  bukan  disebabkan  oleh  adanya  perbedaan mengenai  visi/misi,  platform  dan  ideologi,  melainkan  lebih  dipengaruhi  oleh  adanya pragmatisme  atas  pilihan  koalisi  partai  politik  untuk  mendukung  pemerintahan  serta kepentingan  untuk  meraih  kekuasaan  (Romli,  2018).  Selain  itu,  penelitian  tersebut  juga menyatakan  bahwa  faktor  pilihan  koalisi  atau  menjadi  oposisi  juga  turut  menjadi  variabel penting dalam menjelaskan konflik dalam internal partai politik. Bahkan, kecenderungan yang kemudian  berkembang  ditandai  dengan  timbulnya  perpecahan  yang  akhirnya  dapat  berujung pada  lahirnya  partai-partai  baru  ataupun  kepengurusan  ganda.  Dalam  konteks  penelitian  ini,
Journal of Governance and Local Politics (JGLP), Vol. 4, No. 1, Mei 2022
literatur  tersebut  memberikan  landasan  pemahaman  bahwa  faktor  pragmatisme  menjadi  hal yang krusial dalam menjelaskan konflik politik dalam partai politik.
RM:  Bagaimana  konflik  yang  terjadi  antara  Partai  Gerindra  dan  PKS  dalam  proses  pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tahun 2018- 2020?.

## METODE PENELITIAN
Untuk  memperoleh  data-data  yang  diperlukan,  penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif.  Metode  kualitatif  sendiri  merupakan  metode  penelitian  yang  dilakukan  untuk menggambarkan  suatu  fenomena  secara  lebih  spesifik  dan  komprehensif  (Neuman,  2007). Adapun,  penelitian  ini  secara  garis  besar  termasuk  dalam  jenis  penelitian  sosial  yang diproyeksikan  dapat  mengumpulkan  dan  menganalisis  berbagai  temuan  penelitian  yang diperoleh, sehingga mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan (Payne  &  Payne,  2011).  Kemudian,  terkait  dengan  teknik  pengumpulan  data,  penelitian  ini menggunakan metode wawancara mendalam ( in-depth interview ) terhadap sejumlah informan yang  dianggap  memiliki  kompetensi  yang  cukup  dan  relevan  dengan  fokus  permasalahan penelitian ini, sehingga output yang diperoleh nantinya termasuk dalam jenis data primer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang merujuk pada literatur-literatur terkait, baik  itu  dalam  bentuk  buku,  artikel  jurnal,  publikasi-publikasi  ilmiah  dan  institusi  maupun publikasi-publikasi yang sifatnya daring.

## HASIL DAN DISKUSI
Dalam hal ini, informan-informan yang dirujuk setidaknya dapat dikategorikan menjadi empat  aspek.  Pertama,  yang  merepresentasikan  Partai  Gerindra  seperti  Dr.  Ir.  Sufmi  Dasco Ahmad S.H., M.H., H. Muhammad Taufik dan Ir. H. Ahmad Riza Patria. Kedua, representatif dari PKS  seperti  H.  Abdurrahman  Suhaimi  Lc.,  M.A.,  Syakir  Purnomo  serta  Kholid.  Ketiga, merepresentasikan  pihak-pihak  lain  yang  terlibat  dalam  proses  pengisian  kekosongan  posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno, seperti Bestari Barus (Wakil Ketua Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta) serta Farazandi Fidinansyah (Ketua Panitia Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta). Sedangkan terakhir, merujuk pada representasi dari kalangan akademisi atau pengamat politik, yakni Prof. Firman Noor S.I.P., M.A., Ph.D (Ketua Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).
Setelah diterimanya pengunduran diri Sandi oleh DPRD DKI Jakarta, muncul sebuah isu mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa bakti jabatan tahun 2017-2022. Pada awalnya, isu yang sempat mencuat kemudian merujuk pada dua nama  tokoh  yang  diproyeksikan  akan  dicalonkan  untuk  mengisi  kekosongan  posisi  Wakil Gubernur DKI Jakarta, yakni ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik dan ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera (Faiz, 2018). Adapun, munculnya kedua nama tokoh tersebut sejatinya tidak  dapat  dipisahkan  dari  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengamanatkan bahwa  pengisian  kekosongan  posisi  wakil  gubernur  adalah  menjadi  kewenangan  dari  partai politik  pengusung  paslon  gubernur  dan  wakil  gubernur  di  pilkada.  Untuk  itu,  hal  tersebut menjadikan baik Partai Gerindra dan PKS yang tercatat sebagai partai politik pengusung paslon Anies-Sandi di pilkada DKI Jakarta 2017 memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat mengisi  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  (Hasil  wawancara  peneliti  dengan  H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021).
Kemudian  dalam  perkembangannya,  perlu  dipahami  terlebih  dahulu  bahwa  proses pengisian  kekosongan  posisi  wakil  gubernur  DKI  Jakarta  tersebut  sempat  ditandai  dengan munculnya  persoalan.  Persoalan  yang  dimaksud  diindikasikan  melalui  adanya  perbedaan pandangan di antara kedua partai dalam hal siapa yang berhak untuk mengisi kekosongan posisi wakil gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandiaga Salahuddin Uno. Terlebih, adanya perbedaan pandangan tersebut setidaknya dicerminkan melalui keputusan dari masing-masing partai yang pada awalnya hendak mencalonkan kadernya untuk dapat mengisi kekosongan posisi
wakil gubernur tersebut. Adapun, Partai Gerindra sendiri khususnya melalui DPD DKI Jakarta sempat memutuskan untuk mencalonkan H. Muhammad Taufik, yang kala itu menjabat sebagai ketua DPD dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta menjadi calon wakil gubernur pengganti Sandiaga Salahuddin Uno (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021).
Meskipun  demikian,  PKS  nyatanya  memiliki  pandangan  tersendiri  dalam  melihat persoalan kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi. Dalam hal ini, PKS kemudian merujuk pada adanya kesepakatan awal dimana Anies-Sandi berkomitmen untuk  menyelesaikan  masa  jabatannya  sampai  akhir.  Namun,  dinamika  politik  yang  terjadi menjelang penutupan pendaftaran paslon di pilpres 2019 akhirnya membuat Sandi harus maju menjadi cawapres, PKS menganggap bahwa hal tersebut memerlukan kesepakatan baru. Untuk itu, akhirnya dicapai kesepakatan antara ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan presiden  DPP  PKS,  Muhamad  Sohibul  Iman  dimana  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang ditinggalkan oleh Sandi dapat diberikan kepada PKS (Hasil wawancara peneliti dengan Kholid, 15 November 2021). Sedangkan di sisi lain, PKS merasa bahwa dibentuknya kesepakatan politik tersebut adalah sebagai bentuk timbal balik atas izin yang diberikan kepada Sandi untuk dapat meninggalkan  posisinya.  Pasalnya,  PKS  berpedoman  pada  kesepakatan  awal  yang  telah disepakati  dimana  Anies-Sandi  terikat  pada  sebuah  komitmen  untuk  menyelesaikan  masa jabatannya hingga akhir. Selain itu, adanya kesepakatan politik tersebut juga dianggap oleh PKS sebagai bentuk timbal balik atas dukungan yang mereka berikan kepada paslon Prabowo-Sandi di pilpres 2019. Adapun, hal itu dilakukan setelah cawapres yang mereka hendak usung, yakni Salim  Segaf  Al’Jufrie  tidak  mendapatkan  persetujuan  dari  partai -partai  koalisi  pengusung Prabowo Subianto (Hasil wawancara peneliti dengan Kholid, 15 November 2021).
Lebih lanjut, sekalipun sempat diwarnai dengan adanya perbedaan pandangan mengenai siapa  yang  berhak  untuk  mengisi  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang ditinggalkan  oleh  Sandi,  baik  Partai  Gerindra  dan  PKS  akhirnya  dapat  mengatasi  persoalan tersebut. Hal ini dibuktikan tatkala ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, H. Muhammad Taufik kemudian langsung menindaklanjuti hasil kesepakatan mengenai pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diberikan kepada PKS (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021). Sedangkan dari sisi PKS, persoalan mengenai siapa yang akan  mengisi  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang  ditinggalkan  oleh  Sandi sebenarnya  telah  dianggap  selesai  tatkala  dicapainya  kesepakatan  politik  antara  Prabowo Subianto  dan  Muhamad  Sohibul  Iman.  Terlebih,  PKS  menganggap  bahwa  dibentuknya kesepakatan  politik  tersebut  sebagai  sebuah  ‘ win-win  solution ’  ter utama  dalam  memecahkan kebuntuan politik yang terjadi antar kedua partai politik. Bahkan, hal itu pun yang sebagaimana juga  dijelaskan  oleh  Kholid  dalam  wawancara  dengan  peneliti  berikut  ini  (Hasil  wawancara peneliti  dengan  Kholid,  15  November  2021).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa dicapainya  kesepakatan  politik  antara  Prabowo  Subianto  dengan  Muhamad  Sohibul  Iman tersebut  telah  berhasil  menjadi  sebuah  solusi  dalam  menyelesaikan  persoalan  mengenai pengisian  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang  ditinggalkan  oleh  Sandi. Meskipun,  kedua  partai  politik  tersebut  terkesan  memiliki  penafsiran  yang  berbeda  dalam menyikapi adanya kesepakatan politik itu satu sama lain.

## Proses Pengisian Kekosongan Posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta
Setelah dicapainya kesepakatan politik antara Partai Gerindra dan PKS mengenai siapa yang  berhak  mengisi  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang  ditinggalkan  oleh Sandi,  proses  politik  yang  berlaku  setelahnya  ditandai  dengan  pengajuan  nama  calon  wakil gubernur  yang  diserahkan  oleh  PKS.  Namun  dalam  perkembangannya,  muncul  kembali perbedaan  pandangan  antara  kedua  partai  politik  mengenai  penyelenggaraan  mekanisme  uji kelayakan dan kepatutan ( fit and proper test ) terhadap kandidat calon wakil gubernur yang akan diusulkan oleh PKS. Menurut Partai Gerindra yang sebagaimana dijelaskan oleh H. Muhammad Taufik,  penyelenggaraan  mekanisme fit  and  proper  test diusulkan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  pengetahuan  kandidat  calon  wakil  gubernur  mengenai  persoalan-persoalan  yang
ada  di  DKI  Jakarta  (Sari  &  Maharani,  2018).  Sedangkan  di  sisi  lain,  PKS  beranggapan  bahwa melalui penyelenggaraan mekanisme fit and proper test , kesan yang muncul seolah menganggap bahwa kandidat calon wakil gubernur yang diusulkan oleh PKS tidak memiliki kemampuan atau kompetensi  yang  mumpuni.  Selain  itu,  PKS  melalui  pernyataan  yang  disampaikan  oleh Triwisaksana  selaku  Wakil  Ketua  DPRD  DKI  Jakarta  periode  2014-2019  dan  anggota  Majelis Syuro DPP PKS periode 2015-2020 juga  merasa bahwa adanya mekanisme fit and proper test justru berpotensi dapat semakin memperpanjang masa pengajuan kandidat calon wakil gubernur ke DPRD (Sari & Patnistik, 2018). Alhasil, hal tersebut yang kemudian dijadikan sebagai landasan oleh PKS untuk menolak penyelenggaraan mekanisme fit and proper test.
Adapun,  setelah  melalui  proses  negosiasi  akhirnya  kedua  partai  politik  mencapai kesepakatan untuk menyelenggarakan mekanisme fit and proper test terhadap kandidat calon wakil  gubernur  yang  akan  diajukan  oleh  PKS.  Namun,  yang  terjadi  setelahnya  justru  kembali ditandai dengan munculnya persoalan yang tercermin dalam pernyataan Agung Setiarso selaku ketua  DPW  PKS  DKI  Jakarta  bidang  Pemenangan  Pemilu  dan  Pilkada  yang  kala  itu mempersoalkan  pernyataan  H.  Muhammad  Taufik.  Dalam  hal  ini,  pernyataan  yang  dimaksud adalah  terkait  dengan  adanya  kemungkinan  apabila  kandidat  calon  wakil  gubernur  tidak mendapatkan persetujuan dalam proses fit and proper test yang dilaksanakan, maka kandidat calon  tersebut  akan  digugurkan  dan  Partai  Gerindra  kemudian  dimungkinkan  untuk  turut mengajukan kandidat calon (Santi, 2018). Pasalnya, adanya pernyataan tersebut dianggap oleh PKS sebagai bentuk ketidaksesuaian dengan hal-hal yang telah disepakati sebelumnya dimana penyelenggaraan  mekanisme fit  and  proper  test yang  semula  direncanakan  hanya  berupa obrolan-obrolan  biasa  yang  bersifat  santai.  Alhasil,  hal  tersebut  akhirnya  menuai  protes  dan penolakan dari PKS. Bahkan, Sakhir Purnomo selaku ketua DPW PKS DKI Jakarta kala itu turut menyampaikan bahwa penyelenggaraan mekanisme fit and proper test tersebut merupakan hal yang  tidak  perlu  dan  tidaklah  relevan  (Zhacky,  2018).  Padahal,  kedua  partai  politik  tersebut sebelumnya telah mencapai kata sepakat mengenai penyelenggaraan mekanisme fit and proper test , hingga telah menyetujui komposisi badan penyelenggara fit and proper test yang dipilih oleh masing-masing  partai  politik  (Hasil  wawancara  peneliti  dengan  H.  Muhammad  Taufik,  26 Oktober 2021).
Kemudian dalam realitas yang berlaku selanjutnya, kedua partai politik akhirnya kembali bersepakat  untuk  melanjutkan  penyelenggaraan  mekanisme fit  and  proper  test terhadap kandidat calon wakil gubernur yang akan diajukan oleh PKS. Namun, terjadi perubahan terhadap nama kandidat yang calon diusulkan dimana pada awalnya, kedua partai politik telah bersepakat untuk melaksanakan mekanisme fit and proper test terhadap dua kandidat calon wakil gubernur yang diajukan, yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Akan tetapi, Partai Gerindra belakangan meminta tambahan satu nama kandidat calon untuk turut diuji dalam mekanisme fit and proper test .  Hingga  akhirnya,  tambahan  satu  nama  kandidat  tersebut  merujuk  pada  sosok  H. Abdurrahman Suhaimi Lc., M.A. yang kala itu menjabat sebagai ketua Dewan Syariah DPW PKS DKI Jakarta periode 2015-2020. Lebih lanjut setelah dilaksanakannya mekanisme fit and proper test terhadap ketiga kandidat calon wakil gubernur yang diajukan oleh PKS, hasil yang diperoleh kemudian menunjukkan bahwa dua orang kandidat calon yang memperoleh persetujuan adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto (Hasil wawancara peneliti dengan H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021).
Adapun setelah dilakukannya mekanisme fit and proper test dan diperolehnya dua nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan diajukan, baik Partai Gerindra dan PKS kemudian menyerahkannya  kepada  Gubernur  Anies  Rasyid  Baswedan  untuk  dapat  diserahkan  kepada DPRD DKI Jakarta untuk dilakukan proses pemilihan. Namun, dinamika politik yang berkembang selanjutnya  kembali  ditandai  dengan  munculnya  persoalan  dimana  kedua  nama  calon  Wakil Gubernur  DKI  Jakarta  yang  telah  diajukan  tak  kunjung  diproses.  Hal  itu  disebabkan  oleh  tak tercapainya  syarat  kuorum  kehadiran  dari  fraksi-fraksi  yang  ada  di  DPRD  DKI  Jakarta  dalam forum  Rapat  Pimpinan  Gabungan  (Rapimgab),  meskipun  Panitia  Khusus  (Pansus)  Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta telah berhasil menyelesaikan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta (Hasil wawancara peneliti dengan Bestari Barus, 1 November 2021). Dalam hal ini, tidak  tercapainya  syarat  kuorum  kehadiran  dari  fraksi-fraksi  yang  ada  di  DPRD  DKI  Jakarta
tersebut kemudian dianggap sebagai salah satu penyebab dari tak kunjung diprosesnya dua nama calon  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  yang  telah  diajukan  (Hasil  wawancara  peneliti  dengan  H. Muhammad Taufik, 26 Oktober 2021). Namun, hal tersebut justru berbeda halnya dengan PKS yang lebih berpandangan bahwa tak kunjung diprosesnya dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya oleh DPRD adalah disebabkan oleh adanya manuver-manuver politik yang dilakukan oleh elit-elit Gerindra DKI Jakarta, sehingga akhirnya membuat proses pengisian kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  menjadi  kian  kompleks.  Terlebih,  PKS  yang sebagaimana  diwakilkan  melalui  pernyataan  Kholid  tersebut  juga  terkesan  menyalahkan Gerindra yang dianggap telah mempersulit proses pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan cenderung kurang memberikan bantuan yang berarti selama berlangsungnya proses-proses politik di DPRD.
Kemudian,  dinamika  politik  yang  terjadi  selanjutnya  juga  tidak  membuat  persoalan pengisian kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta menjadi teratasi. Pasalnya, hal itu turut dipengaruhi  oleh  konstelasi  politik yang  berlaku  pasca  penyelenggaraan  pilpres  2019  dimana paslon  Prabowo-Sandi  dinyatakan  kalah  dari  paslon  Jokowi- Ma’ruf.  Bahkan,  dinamika  politik yang berkembang setelahnya ditandai dengan bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi pendukung  pemerintahan  Jokowi- Ma’ruf,  sehingga  meninggalkan  PKS  sebagai  satu -satunya partai politik yang menegaskan posisi politiknya sebagai oposisi. Adapun pasca bergabung ke dalam  koalisi  pendukung  pemerintah,  Partai  Gerindra  justru  menunjukkan  perubahan  sikap dengan meminta dilakukannya peninjauan ulang terhadap dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengatasi segala  kebuntuan  politik  yang  terjadi  dengan  tak  kunjung  diprosesnya  dua  nama  calon  wakil gubernur  yang  telah  diajukan  sebelumnya.  Pada  awalnya,  PKS  menolak  wacana  dari  Partai Gerindra  tersebut.  Namun,  setelah  kedua  partai  politik  melakukan  pertemuan,  akhirnya diperoleh kesepakatan untuk mengganti calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya dengan  kandidat  calon  yang  baru.  Meskipun,  terdapat  perubahan  komposisi  dimana  semula keduanya berasal dari PKS, namun berganti menjadi satu orang dari PKS dan satu orang dari Partai Gerindra. Hingga akhirnya, terpilihlah dua kandidat calon baru yang kemudian disepakati untuk diajukan sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, yakni Nurmansjah Lubis (dari PKS) dan Ahmad Riza Patria (dari Gerindra).
Adapun setelah disetujuinya pengajuan dua nama calon wakil gubernur yang baru, DPRD DKI Jakarta kemudian membentuk Pansus dan Panlih baru untuk dapat mengesahkan tata tertib pemilihan,  sehingga  akhirnya  dapat  diselenggarakan  pemilihan  dalam forum  rapat paripurna. Kemudian,  paripurna  pemilihan  pun  akhirnya  dilaksanakan  pada  tanggal  6  April  2020  dan menghasilkan  keputusan  yang  menetapkan  Ir.  H.  Ahmad  Riza  Patria  M.B.A.  sebagai  Wakil Gubernur  DKI  Jakarta  terpilih  untuk  sisa  masa  bakti  jabatan  tahun  2017-2022.  Keterpilihan Ahmad Riza Patria sendiri didasarkan pada hasil voting setelah dirinya berhasil meraih dukungan sebanyak  81  suara  yang  mengungguli  perolehan  suara  Nurmansjah  Lubis  yang  berjumlah  17 suara, sedangkan sebanyak 2 suara dianggap tidak sah. Meskipun demikian, keterpilihan Ahmad Riza Patria tersebut nyatanya sempat menuai kekecewaan dari PKS karena menganggap bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat antara Prabowo Subianto dengan Muhamad Sohibul Iman. Akan tetapi, hal tersebut kemudian dianggap oleh PKS sebagai bagian dari proses politik yang harus diterima, terlepas dari apapun hasil yang terjadi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penjelasan-penjelasan  yang  tertera,  dapat  disimpulkan  bahwa  terjadi konflik  antara  Partai  Gerindra  dan  PKS  dalam  proses  pengisian  kekosongan  posisi  Wakil Gubernur  DKI  Jakarta  pengganti  Sandiaga  Salahuddin  Uno  tahun  2018-2020.  Adapun,  konflik yang terjadi diawali dari adanya perbedaan pandangan dari kedua partai politik mengenai siapa yang berhak mengisi kekosongan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan oleh Sandi setelah  mengundurkan  diri  untuk  dapat  maju  mencalonkan  diri  menjadi  cawapres  Prabowo
Subianto  di  pilpres  2019.  Padahal,  sedari awal  PKS  menghendaki  agar  kadernya dapat dipilih menjadi cawapres dimana salah satunya kemudian mendapatkan dukungan dari ijtima ulama, yakni  Salim  Segaf  Al’Jufrie.  Namun,  karena  mendapatkan  penolakan  dari  partai -partai  koalisi lainnya, akhirnya diperoleh kesepakatan untuk menunjuk Sandi sebagai cawapres, meskipun PKS belakangan  tercatat  mengajukan  syarat  tambahan  ketika  hendak  memberikan  rekomendasi dukungan di pilpres 2019 pada paslon Prabowo-Sandi. Syarat yang dimaksud adalah agar posisi Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  dapat  diberikan  kepada  PKS.  Hingga  akhirnya,  syarat  tersebut disetujui  oleh  Partai  Gerindra  meski  dengan  catatan  dimana  paslon  Prabowo-Sandi  harus memperoleh kemenangan di wilayah DKI Jakarta.
Lebih lanjut setelah Sandi resmi mengundurkan diri dari posisi wakil gubernur, PKS pun kemudian diminta mengajukan dua nama kandidat calon dan yang dipilih adalah Ahmad Syaikhu serta Agung Yulianto. Namun, konflik kembali mencuat tatkala kedua partai berselisih pandangan mengenai  pelaksanaan  mekanisme fit  and  proper  test yang  dilakukan  terhadap  dua  kandidat calon wakil gubernur yang diajukan oleh PKS. Akan tetapi, konflik dapat diatasi setelah kedua partai politik melakukan pertemuan kembali dan akhirnya sepakat untuk tetap melaksanakan mekanisme fit and proper test , meskipun belakangan Partai Gerindra meminta tambahan satu nama baru di samping dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya untuk kemudian  turut  diuji,  yakni  merujuk  pada  nama  Abdurrahman  Suhaimi.  Hingga  kemudian, diperoleh  dua  nama  calon  wakil  gubernur  yang  disetujui,  yakni  Ahmad  Syaikhu  dan  Agung Yulianto.  Meskipun  demikian,  nyatanya  konflik  antar  kedua  partai  politik  kembali  mencuat tatkala proses politik di DPRD DKI Jakarta tidak berjalan dengan baik, sehingga membuat dua nama  calon  wakil  gubernur  yang  telah  diajukan  sebelumnya  tak  kunjung  diproses.  Bahkan, konflik ini semakin diperparah tatkala terjadi perubahan konstelasi politik pasca pilpres 2019 dimana Partai Gerindra bergabung ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi- Ma’ruf dan kemudian  meminta  peninjauan  ulang  terhadap  dua  nama  calon  wakil  gubernur  yang  telah diajukan sebelummya. Walaupun dalam perkembangannya, hal tersebut berhasil diatasi tatkala kedua partai politik akhirnya bersepakat untuk mengganti dua nama calon wakil gubernur yang telah diajukan sebelumnya dengan dua nama calon wakil gubernur yang baru, yakni Nurmansjah Lubis  (PKS)  dan  Ahmad  Riza  Patria  (Gerindra).  Hingga  akhirnya,  konflik  kedua  partai  politik dalam  proses  pengisian  kekosongan  posisi  Wakil  Gubernur  DKI  Jakarta  pengganti  Sandiaga Salahuddin Uno mencapai akhir tatkala digelarnya paripurna pemilihan oleh DPRD DKI Jakarta pada tanggal 6 April 2020 dan menghasilkan keputusan yang menetapkan kemenangan Ahmad Riza Patria atas Nurmansjah Lubis.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi terhadap penulisan jurnal ini. Pertama, kepada Syana Syata dan Djaskarman selaku kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil selama proses penulisan jurnal ini. Sedangkan terakhir kepada suami, Andi Farid Akbar yang juga tiada pernah henti memberikan semangat, dukungan dan nasihat agar penulis dapat segera menyelesaikan jurnal ini.

## REFERENSI
Abdulsalam,  Husein.  (2018).  DKI  Jakarta  adalah  Korban  Rumitnya  Aturan  Pemilihan  Wagub. Retrieved  from  https://tirto.id/dki-jakarta-adalah-korban-rumitnya-aturan-pemilihan- wagub-db29
Adyatama, Egi dan Dwi Arjanto. (2020). “Riza Patria Hari Ini Dilantik, Begini Zigzag Pemilihan Wagub DKI”. Diakses melalui https://metro.tempo.co/read/ 1331617/riza -patria-hari-ini- dilantik-begini-zigzag-pemilihan-wagub-dki
Afdal. (2019). “Dinamika Penetapan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 2016 - 2021”. JOM FISIP Vol. 6, Edisi 1.
Afifiyah,  Siti.  (2019).  Kronologi  Kosongnya  Kursi  Wagub  DKI  Jakarta  Hingga  Kini.  Retrieved December  28,  2021,  from  https://www.tagar.id/kronologi-kosongnya-kursi-wagub-dki- jakarta-hingga-kini
Aliansyah, Muhammad Agil. (2019). Kesepakatan Soal Wagub DKI Dinilai Solidkan Gerindra-PKS
Menangkan Prabowo-Sandi. Retrieved from https://www.merdeka.com/
jakarta/kesepakatan-soal-wagub-dki-dinilai-solidkan-gerindra-pks-menangkan- prabowo-sandi.html
Arbani,  Tri  Suhendra.  (2017).  “Analisis  Yuridis  Pengisian Jabatan  Wakil  Kepala  Daerah  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Supremasi Hukum Vol. 6, No. 2. Aulia, Rahma dan Wisnaeni, Fifiana. (2018). “Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  Yang  Berhalangan  Tetap  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia  (Studi  Kasus Pengisian  Jabatan  Wakil  Bupati  Kabupaten  Grobogan)”.  Jurnal Masalah-Masalah  Hukum Jilid 47, No. 3. 298-316.
Barokah, Dwi Reka dan Iwan Sutiawan. (2020). “Kronologi Pemilihan Wagub DKI, Berpolemik
Hingga Acara Dimulai”. Diakses melalui https://www.gatra.
com/detail/news/474703/politik/kronologi-pemilihan-wagub-dki-berpole  mik-hingga- acara-dimulai
Coser, Lewis A. (1986). The Function of Social Conflict. New York: Free Press.
Damayanti, Gusti Ayu Ratih dan Suryantok. (2019). “Impelementasi Pasal 66 Ayat (4) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi Kasus Kabupaten Lombok Barat)”. Unizar Law Review Vol. 2, No. 2.
DPRD  Provinsi  DKI  Jakarta.  (2020).  “DPRD  Periode  2019 -2024  Pastikan  Pemilihan  Wagub Dilakukan  Sesuai  Aturan”.  Diakses  melalui  https://dprd -dkijakartaprov.go.id/dprd- periode-2019-2024-pastikan-pemilihan-wagub -dilakukan-sesuai-aturan/
Duverger, Maurice. (1981). Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers. Faqih, Achmad Fikri, & Ama lia, Yunita. (2020). Operasi Senyap ‘Asal Bukan PKS’ di DPRD DKI. Retrieved  December  28,  2021,  from  https://www.merdeka.com/politik/operasi-senyap- asal-bukan-pks-di-dprd-dki.html?page=all
Firmansyah, M. Julnis dan Ninis Chairunnisa. (2019). “Surat Nama Caw agub DKI dari Anies Telah Sampai  di  DPRD”.  Diakses  melalui  https://metro.tempo.co  /read/1181602/surat -nama- cawagub-dki-dari-anies-telah-sampai-di-dprd
Ihsanuddin,  &  Krisiandi.  (2018).  “Deal”  Prabowo -Sohibul  yang  Terganjal  M  Taufik.  Retrieved from  https://nasional.kompas.com/read/2018/09/20/09021981  /  deal-prabowo- sohibul-yang-terganjal-m-taufik
Jaya, Ali Ibsan. (2018). “Implementasi Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah”. USU Law Journal Vol. 6, No. 2. 70-78.
Laver,  M.,  &  Schofield,  N.  (1998).  Multiparty  government:  The  politics  of  coalition  in  Europe. University of Michigan Press.
Laver, M., & Shepsle, K. (1996). Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary  Democracies.  Cambridge  Edinburgh  BLDG-Shaftesbury  Road:  Cambridge University Press.
Laver, M., & Shepsle, K. A. (1990). “Coalitions and cabinet government”. The American Political Science Review.
Laver, Michael. (1998). Models Of Government Formation. Annual Review of Political Science,
1(1), 1 – 25. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.1
Lijphart,  Arend.  (1984).  Democracies:  Pattern  of  Majoritarian  and  Concensus  Government  in Twenty-One Countries. New Heaven and London: Yale University Press.
Nengsi, Setia Ayu. (2021). KOALISI OFFICE SEEKING PADA PROSES PENGISIAN JABATAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2018-2020. Depok: Universitas Indonesia.
Neuman,  William  Lawrence.  (2007).  Basics  of  Social  Research  Qualitative  and  Quantitative Approaches: 2nd Edition. Boston: Pearson Education, Inc.
Payne, G., & Payne, J. (2011). Key Concepts in Social Research. London: SAGE Publications. Prayoga,  Fadel.  (2019).  “PKS - Gerindra  Undur  Penyerahan  2  Nama  Cawagub  DKI  ke  Anies”.
Diakses melalui https://megapolitan.okezone.com/read/2019/01/
21/338/2007487/pks-gerindra-undur-penyerahan-2-nama-cawagub-dki-ke-anies
Rahman, Uliliamrir. (2020). “Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah (Studi  Kasus  Provinsi  DKI  Jakarta  Periode  2017- 2022)”.  Skripsi  Program  Studi  Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Rahmatullah, Rio Muzani. (2019). “Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka  Pemerintahan  Daerah  di  Indonesia”.  Skripsi  Fakultas  Hukum,  Universitas Sriwijaya.
Raho, Bernard. (2007). Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
Rajab, Achmadudin. (2020). “Kekosongan Hukum Aturan Mundur Untuk Pengisian Wakil Kepala Daerah  Yang  Berasal  Dari  Anggota  DPR  RI”.  Jurnal  Rechtsvinding:  Media  Pembinaan Hukum Nasional.
Rauf,  Maswadi.  (2000).  Konsensus  dan  Konflik  Politik:  Sebuah  Penjajagan  Teoritis.  Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Romli, Lili. (2018). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi. Jurnal Politica Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan  Internasional,  8(2),  95 – 118. https://doi.org/10.22212/jp.v8i2.1138
Sari, Nursita dan Sandro Gatra. (2020). “Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI”. Diakses  melalui  https://megapolitan.kompas.com/read/  2020/01/21/09571441/ribet- banget-drama-gerindra-dan-pks-pilih-wagub-dki?page=all
Sukmawati,  Pungky.  (2012).  “Politik  Koalisi  (Sikap  Politik  Anggota  Setgab  Terhadap  Usulan RAPBN- P Tahun 2012 Dalam Sidang Paripurna DPR RI, 31 Maret 2012)”. Tesis Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia.
Triatmojo, Danang dan Johnson Simanjuntak. (2020). “DPRD Sepakati 23 Maret Voting Penentuan Sosok Wagub DKI, Berikut Timeline Lengkapnya”. Diakses melalui https://m.tribunnews.com/metropolitan/2020/03/04/dprd-sepakati-23-maret-voting- penentuan-sosok-wagub-dki-berikut-timeline-lengkapnya?page=all
Wardani,  Sri  Budi  Eko.  (2007).  “Koalisi  Partai  Politik  Dalam  Pemilihan  Kepala  Daerah  Secara Langsung:  Kasus  Pilkada  Provinsi  Banten  Tahun  2006”.  Tesis  Departemen  Ilmu  Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia.
Wiryono,  Singgih  dan  Sandro  Gatra.  (2020).  “Pengamat:  Kekosongan  Wagub  DKI  Korban
Kepentingan Politik PKS dan Gerindra”. Diakses melalui https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/21/13353341/pengamat-kekosongan- wagub-dki-korban-kepentingan-politik-pks-dan-gerindra? page=all
Yunianto, Tri Kurnia. (2020). “DPRD Tetap Gelar Pemilihan Wagub DKI Awal April Meski Pandemi
Corona”. Diakses melalui https://katadata.co.id/febrina
iskana/berita/5e9a41f8af770/dprd-tetap-gelar-pemilihan-wagub-dki-awal  -april-meski- pandemi-corona