## Evaluation of Whistleblowing System Implementation at PT X

## Evaluasi Penerapan Whistleblowing System Pada PT X
Muhammad Bagaskara 1* , Lufti Julian 2 Universitas Indonesia 1,2 muhammadbagask@gmail.com 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
Companies that want to achieve their goals need good corporate governance. One of the supporting instruments is the whistleblowing system. However, there are still many fraud cases that occur in the private sector. This study aims to analyze the whistleblowing system or complaint handling system at PT X, which is one of the companies engaged in  banking.  This  research  uses  qualitative  methods  and  analytical  descriptive  methods.  The  instruments  used  are interviews and questionnaires. The results showed that although the implementation of the whistleblowing system at PT X has been carried out well, there are still some weaknesses. These weaknesses include employees who do not want to take reports to the whistleblowing system and there is no reward system for whistleblowers. This research also provides suggestions for improving the implementation of the whistleblowing system at PT.X.
Keywords : Evaluation, Whistleblowing System, Internal Fraud

## ABSTRAK
Perusahaan yang ingin mencapai tujuannya membutuhkan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu instrumen pendukungnya adalah whistleblowing system. Namun, masih banyak kasus kecurangan yang terjadi di sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis whistleblowing system atau sistem penanganan pengaduan pada PT X yang  merupakan  salah  satu  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  perbankan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dan  metode  deskriptif  analitis.  Instrumen  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  kuesioner.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  meskipun  penerapan  whistleblowing  system  di  PT  X  telah  dilakukan  dengan  baik, namun  masih  terdapat  beberapa  kelemahan.  Kelemahan  tersebut  antara  lain  masih  adanya  karyawan  yang  tidak mau melakukan pelaporan ke whistleblowing system dan belum adanya sistem reward bagi pelapor. Penelitian ini juga memberikan saran untuk perbaikan penerapan whistleblowing system di PT.X.
Kata kunci : Evaluasi, Whistleblowing System, Kecurangan Internal

## 1. Pendahuluan
Banyak  perusahaan  yang  saat  ini  sudah  menganut  prinsip-prinsip  tata  kelola perusahaan  yang  baik,  sehingga  memerlukan  perbaikan  terus-menerus  pada  kerangka  tata kelola  perusahaan  mereka.  Komite  Nasional  Kebijakan  Tata  Kelola  (KNKG)  menegaskan penerapan  Good  Corporate  Governance  (GCG)  akan  membantu  terciptanya  iklim  usaha  yang kondusif  dan  menumbuhkan  persaingan  yang  kuat.  Oleh  karena  itu,  penerapan  praktik  Tata Kelola  Perusahaan  yang  Baik  (GCG)  oleh  perusahaan-perusahaan  di  Indonesia  memainkan peran  penting  dalam  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan  dan  mendorong stabilitas (KNKG, 2008).
Menurut  Bakti  (2021),  pencapaian  tata  kelola  perusahaan  yang  efektif  memerlukan dukungan  gabungan  dari  tiga  pilar  yang  saling  berhubungan  yaitu  negara  dan  mekanisme regulasinya,  sektor  usaha  sebagai  pelaku  pasar  yang  terlibat,  dan  masyarakat  sebagai konsumen produk dan jasa. Pembentukan tata kelola perusahaan yang efisien di sektor bisnis melibatkan  kepatuhan  berkelanjutan  terhadap  etika  bisnis,  sehingga  menciptakan  lingkungan yang menguntungkan yang ditandai dengan kekuatan, efektivitas, dan keterbukaan. Selain itu, penting  bagi  sektor  korporasi  untuk  mengambil  tanggung  jawab  dalam  mengatasi  dan mengurangi terjadinya fraud.
Indonesia sudah mengalami berbagai macam tindakan fraud, misalnya penyalahgunaan dana  talangan  yang  diperuntukkan  bagi  Bank  Century  dan  kasus  Jiwasraya.  Meningkatnya aktivitas  fraud  telah  menciptakan  kebutuhan  bagi  dunia  usaha  untuk  menerapkan  sistem
pengendalian  internal  yang  lebih  kuat.  Menurut  Association  of  Certified  Fraud  Examiners  a Report to The Nation (ACFE, 2022), terkait dengan terjadinya fraud di tempat kerja tahun 2022, bahwa sektor perbankan telah diakui sebagai industri yang menunjukkan prevalensi fraud yang cukup  tinggi  dengan  median  kerugian  sebanyak  $100,000.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi sejumlah besar organisasi, khususnya yang bergerak di sektor keuangan, untuk memiliki sistem yang  kuat  untuk  mengelola  dan  mencegah  tindakan  fraud.  Sistem  pelaporan  yang  dianggap efektif dipandang sebagai indikator yang dapat diandalkan mengenai prosedur yang kuat untuk mengendalikan dan mencegah fraud.
Association  of  Certified  Fraud  Examiners  (2022)  melaporkan  bahwa  sebagian  besar tindakan  fraud  yang  terjadi  di  sektor  keuangan  dapat  dianggap  berasal  dari  korupsi  dengan porsi  sebesar  46%.  Pembentukan  dan  penegakan  sistem  pengendalian  internal  yang komprehensif dapat berfungsi sebagai pencegah yang efektif terhadap praktik korupsi dengan mengurangi  motivasi  individu  untuk  melakukan  perilaku  curang.  Selain  konsekuensi  finansial yang  merugikan,  praktik  fraud  juga  dapat  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  reputasi organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan protokol yang efektif untuk  memitigasi  terjadinya  aktivitas  fraud.  Salah  satu  bentuk  pengendalian  internal  adalah diselenggarkannya  whistleblowing  system.  Indonesia  sendiri  sangat  menyarankan  agar perusahaan  publik  di  Indonesia  menerapkan  kebijakan  sistem  pelaporan  pelanggaran (whistleblowing  system)  yang  sesuai  dengan  peraturan  tata  kelola  perusahaan  dan  prosedur audit internal standar dalam organisasi.
Whistleblowing sebagaimana didefinisikan oleh KNKG (2008), mengacu pada tindakan seseorang,  baik  yang  berafiliasi  dengan  organisasi  atau  di  luar  organisasi,  mengungkapkan pelanggaran  yang  berpotensi  menimbulkan  kerugian  bagi  lembaga  atau  pemangku kepentingannya.  Whistleblowing  system  mengacu  pada  mekanisme  yang  memfasilitasi pelaporan pelanggaran, termasuk aktivitas melanggar hukum atau tindakan lain apa pun yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingannya (Semendawai et al., 2011:70).
PT.  X  adalah  entitas  korporat  yang  beroperasi  dalam  industri  perbankan  dan menunjukkan  pemahaman  komprehensif  tentang  meluasnya  risiko  fraud.  PT.  X  yang merupakan Perusahaan perbankan berbasis syariah dengan market share terbesar di Indonesia tentunya  harus  memiliki  system  pengendalian  internal  yang  memadai.  Maka  dari  itu Perusahaan sebesar PT.X tidak boleh membiarkan atau tutup mata akan risiko terjadinya fraud dikarenakan risiko reputasi yang sangat merusak akan dihasilkan dari tindakan fraud. Maka dari itu PT. X harus selalu menjaga reputasi sebagai perusahaan perbankan yang amanah dan bebas dari fraud untuk menjaga reputasi meraka sebagai perusahaan perbankan berbasis syariah yang bisa diandalkan,
Sektor  perbankan,  yang  terkenal  dengan  kerentanannya  terhadap  praktik  fraud, memerlukan pembentukan mekanisme pengendalian internal yang kuat. Adanya aktivitas fraud dapat  berdampak  besar  terhadap  produktivitas  personel  dalam  suatu  perusahaan  dan  juga dapat berdampak lebih luas terhadap kelangsungan operasional bisnis secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting bagi karyawan untuk berpartisipasi aktif dalam mengkomunikasikan informasi  penting  melalui  sistem  pelaporan  pelanggaran  (whistleblowing  system)  mengenai kasus-kasus  tindakan  fraud  yang  telah  terjadi.  Selain  itu,  adanya  operasi  fraud  di  sektor perbankan  menyoroti  pentingnya  mengevaluasi  elemen  pengendalian  internal,  seperti mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing), untuk menjaga norma-norma organisasi.
Sistem  Pelaporan  Pelanggaran  berfungsi  sebagai  platform  atau  forum  tertentu  bagi mereka  yang  ingin  berbagi  informasi  mengenai  kasus-kasus  frud  atau  pelanggaran  yang dilakukan  oleh  entitas  internal  di  dalam  perusahaan.  Penggunaan  sistem  pelaporan pelanggaran ini berpotensi berfungsi sebagai metode proaktif untuk mengidentifikasi kejadian- kejadian fraud pada tahap awal. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mendeteksi aktivitas fraud  yang  memberikan  kemungkinan  risiko  pada  bisnis,  sehingga  mengurangi  kemungkinan
terjadinya  insiden  fraud  di  masa  depan.  Sistem  pelaporan  pelanggaran  dapat  dilihat  sebagai sebuah  platform  yang  dirancang  untuk  mengumpulkan  laporan  pelapor  mengenai  kejadian pelanggaran  atau  fraud  yang  terjadi  dalam  suatu  organisasi.  Tujuan  utama  dibuatnya  WBS adalah  untuk  membangun  lingkungan  kerja  yang  mengedepankan  transparansi.  Tujuan  ini dicapai melalui pengawasan yang cermat dan penyelesaian keluhan atau pengungkapan terkait dengan berbagai elemen yang memiliki kapasitas untuk menyebabkan kerugian baik moneter maupun  non-moneter,  seperti  merugikan  reputasi  organisasi.  WBS  dirancang  dengan  tujuan khusus  untuk  memfasilitasi  pemeriksaan  dan  penyelesaian  setiap  pelanggaran  secara  tepat waktu dalam konteks organisasi, sekaligus memitigasi dampaknya terhadap proses operasional yang  sedang  berlangsung.  Usaha  yang  dimaksud  mempunyai  arti  penting  dalam  menjaga reputasi organisasi.
Penelitian  sebelumnya  mengenai  sistem  pelaporan  pelanggaran  (whistleblowing system) memberikan hasil yang bervariasi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma (2016), ditentukan bahwa sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) berfungsi  sebagai  sarana  pelaporan  yang  layak  dan  mekanisme  peringatan  dini  yang  efektif. Lebih  lanjut,  penelitian  Sinurat  (2016)  mengungkapkan  bahwa  sistem  pelaporan  pelanggaran (whistleblowing  system)  yang  diterapkan  di  lingkungan  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan  Rakyat  (PUPR)  sudah  sesuai  dengan  kriteria  inti  penerapan  sistem  pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang tangguh dapat  memperkuat  mekanisme  pengendalian  internal  organisasi  dengan  mempercepat identifikasi  dan  pemberitahuan  perilaku  curang,  sekaligus  berfungsi  sebagai  media  evaluasi organisasi.
PT. X telah berhasil menerapkan kebijakan Whistleblowing System yang sesuai dengan Kebijakan  Tata  Kelola  PT.X  dan  Standar  Prosedur  Operasional  Audit  Internal  PT.  X.  Kebijakan tersebut  di  atas  telah  dapat  diakses  di  situs  resmi  PT.  X  (PTX.co.id).  Sejak  diluncurkan  pada tahun 2020, sistem pelaporan pelanggaran telah tersedia bagi pengguna melalui situs resmi PT.
Secara spesifik dapat diakses melalui URL berikut:
https://www.PTX.co.id/companyinformation/tatakelola/document/whistle_bl  owing_system. Portal ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyampaikan keluhannya secara anonim,  yang  kemudian  akan  segera  diterima  oleh  pengelola  sistem  pelaporan  pelanggaran. Selama  dua  tahun  terakhir,  terjadi  peningkatan  signifikan  dalam  jumlah  pengaduan  terkait sistem  pelaporan  pelanggaran  (whistlebloing  system)  di  PT.  X.  Meskipun  volume  pengaduan meningkat,  jumlah  laporan  yang  belum  terselesaikan  juga  meningkat.  Grafik  yang  tersedia menyajikan  statistik  terukur  mengenai  volume  pengaduan  yang  diterima  melalui  sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di PT. X:

## Gambar 1. Jumlah Pengaduan dan Pengaduan Ditindaklanjut
Grafik  tersebut  menggambarkan  bahwa  jumlah  pengaduan  yang  diterima  oleh  sistem pelaporan  pelanggaran  (whistleblowing  system)  pada  tahun  2022  tidak  terlalu  besar,  dan diperkirakan  akan  meningkat  secara  signifikan  pada  tahun  2023.  Selain  itu,  terdapat
kesenjangan  yang  mencolok  antara  proporsi  pengaduan  yang  diterima  dan  persentase pengaduan yang ditindak lanjut. Oleh karena itu, penting bagi PT.X untuk terlibat dalam upaya yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  prosedur  pelaporan  pelanggaran (whistleblowing) mereka.
Sudah  beberapa  penelitian  dilakukan  mengenai  topik  sistem  whistleblowing.  Pada investigasi  sebelumnya  yang  dilakukan  oleh  Bakti  (2021),  dilakukan  asesmen  untuk mengevaluasi  penerapan  whistleblowing  system  di  lingkungan  PT.X.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  meskipun  pelaksanaan  dan  efektivitas  sistem  pelaporan  pelanggaran (whistleblowing system) dianggap dapat diterima, terdapat kelemahan yang masih ditemukan. Salah  satu  kendala  yang  perlu  diperhatikan  adalah  adanya  karyawan  yang  menunjukkan keengganan dalam memanfaatkan sistem pelaporan pelanggaran dan memberikan pengakuan kepada  individu  yang  melakukan  upaya  pelaporan  pelanggaran.  Fauziyah  (2020)  melakukan penelitian untuk menyelidiki penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di  PT  Taspen.  PT  Taspen  terlihat  berhasil  menerapkan  sistem  pelaporan  pelanggaran (whistleblowing system) sesuai dengan persyaratan yang digariskan oleh Komite Kebijakan Tata Kelola Nasional, meskipun tidak ada pelatihan keterampilan keras dan kegiatan benchmarking.
Meskipun  sudah  ada  penelitian  mengenai  sistem  pelaporan  pelanggaran (whistleblowing system) sebelumnya, namun tingginya kejadian tindakan kecurangan di sektor perbankan memerlukan investigasi lebih lanjut untuk menentukan efektivitas penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dalam suatu organisasi. Selain itu, penyelidikan akademis  mengenai  analisis  penerapan  sistem  pelaporan  pelanggaran  dapat  memberikan sumber informasi yang berharga untuk mengevaluasi efektivitas sistem pelaporan pelanggaran di berbagai lingkungan organisasi.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  saat  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  untuk  membantu  analisis  dan interpretasi  data  dalam  upaya  penelitian.  Metodologi  ini  menggabungkan  metode  penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teknik penelitian deskriptif analitis. Pendekatan ini mencakup melakukan  analisis  dengan  mendefinisikan  secara  jelas  subjek  kajian  berdasarkan  fakta  yang telah terbukti dan berupaya menyajikan data yang ada secara logis, dengan tujuan memperoleh uraian dan kesimpulan yang akurat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap suatu hal tunggal yang berfungsi sebagai titik fokus penyelidikan. Tujuan  penggunaan  teknik  studi  kasus  dalam  penelitian  adalah  untuk  melakukan  analisis komprehensif  dan  mendalam  terhadap  elemen  kontekstual,  tantangan,  dan  dinamika  yang terjadi  dalam  konteks  kehidupan  nyata.  Ruang  lingkup  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah individu  atau  kelompok,  dengan  fokus  khusus  diberikan  pada  korporasi  yang  bergerak  di industri perbankan.
Pemanfaatan pendekatan studi kasus melibatkan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap fenomena sosial tertentu. Hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh dan rumit  tentang  organisasi  yang  diselidiki.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  melibatkan  penggunaan  unit  analisis  yang  terdiri  dari  berbagai  individu  yang memiliki  kapasitas  untuk  mewakili  organisasi.  Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan manajer unit dalam pengawasan dan administrasi sistem layanan  pengaduan  atau  whistleblowing  system  (WBS)  di  PT.X.  Penelitian  ini  secara  khusus menyasar para manajer unit yang mempunyai hubungan langsung atau tanggung jawab dalam melaksanakan aktivitas fungsionalnya sehubungan dengan WBS.
Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  melakukan  studi  lapangan,  dimana wawancara  dan  kuisoner  digunakan  sebagai  sarana  untuk  mengumpulkan  informasi  dari pegawai  yang  memiliki  kualifikasi  dan  tanggung  jawab  untuk  mengawasi  atau  terlibat  dalam sistem  pelaporan  pelanggaran.  Kuisoner  dan  wawancara  pada  artikel  ini  merupakan  adaptasi
dari  penelitian  Bakti  (2021)  yang  mengacu  terhadap  pedoman  WBS  pada  KNKG.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  melalui  berbagai  metodologi,  meliputi  wawancara, diskusi,  dan  penyebaran  kuesioner.  Wawancara  dilakukan  terhadap  beberapa  individu  yang memiliki  kemampuan  dan  keahlian  yang  relevan  dengan  pokok  bahasan  artikel  ini,  dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan:
a. Proses  pemilihan  sumber  daya  profesional  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  secara cermat  kemampuan  dan  kompetensi  mereka  yang  luas,  yang  tidak  hanya  mencakup kualifikasi akademik tetapi juga pengalaman profesional mereka.
b. Personil sumber daya adalah individu dari berbagai unit kerja yang memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mewakili populasi secara memadai.
c. Orang  yang  diidentifikasi  sebagai  narasumber  telah  menyampaikan  kesiapannya  untuk melakukan wawancara.
Pengumpulan  data  sekunder  mencakup  beberapa  sumber,  seperti  laporan  tahunan, laporan keberlanjutan, artikel terkait, dan peraturan yang berlaku.
Penelitian  ini  menggunakan  dua  bentuk  data  yang  berbeda,  yaitu  data  primer  dan sekunder, serta menggunakan metodologi analisis tematik. Poerwandari (2005) mendefinisikan analisis  tematik  sebagai  suatu  metode  sistematis  dalam  mengkategorikan  data  guna menemukan tema-tema berulang yang relevan dengan topik kajian atau unsur-unsur yang telah dijelaskan.  Proses  analisis  data  dilakukan  setelah  berhasil  mengumpulkan  data  primer  dari lapangan.  Pemanfaatan  dan  efektivitas  WBS  di  PT  dinilai  melalui  pemeriksaan  data  primer. Setelah  perolehan  temuan  kuesioner,  disarankan  untuk  mengumpulkan  dan  melakukan wawancara  untuk  menjelaskan  kemungkinan  kekurangan  yang  teridentifikasi  dan  menyelidiki hal-hal  tambahan  yang  berkaitan  dengan  penelitian.  Selanjutnya,  temuan  analisis  tersebut harus  ditinjau  dan  diperiksa  secara  komprehensif,  diikuti  dengan  analisis  yang  cermat  sesuai dengan  pertanyaan  penelitian  terkait.  Validasi  tambahan  dilakukan  dengan  membandingkan data yang diperoleh dari analisis dengan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti peaturan dan laporan tahunan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Penerapan Whistleblowing System pada PT.X
Hal  yang  pertama  dianalisis  pada  artikel  ini  adalah  mengenai  implementasi  atau penerapan  whistleblowing  system  pada  PT.X  dianalisis  dengan  kuisoner.  Kuesioner  ini merupakan adaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2021). Penyusunan kuesioner ini mengacu pada aspek-aspek Sistem Pelaporan Pelanggaran yang telah diterbitkan oleh Komite Nasional  Kebijakan  Governance  (KNKG),  yang  mencakup  aspek  struktural,  operasional,  dan perawatan. Hasil dari kuisoner diperdalam lagi dengan wawancara dan analisis nya. Adapaun hasil penelitian untuk pertanyaan penelitian pertama dapat disajikan dengan ringkas sebagai berikut:
Tabel 1. Ringkasan Analisis atas Aspek WBS sesuai KNKG No Aspek WBS Penilaina Kelemahan A Aspek Struktural 1 Komitmen Belum Sepenuhnya Sesuai Masih   ada  beberapa pegawai yang  enggan melaporkan kecurangan 2 Kebijakan Bagi Pelapor Belum Sepenuhnya Sesuai Belum  dilakukan pemberian  reward bagi pelapor 3 Dukungan Organisasi Sudah Sesuai -
B Aspek Operasional 1 Budaya Pelaporan Sudah Sesuai - 2 Peranan Manajemen dalam penerapan WBS Sudah Sesuai - 3 Pelaporan Anoni, Sudah Sesuai - 4 Mekanisme penyampain pelaporan Sudah Sesuai - 5 Investigasi Sudah Sesuai - C Aspek Perawatan 1 Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan Belum Sepenuhnya Sesuai Belum  rutin melakukan  Pendidikan dan pelatihan 2 Komunikasi Berkala Sudah Sesuai -
Hasil  analisis  mengenai  implementasi  WBS  terjawab  dengan  hasil  penelitian  yang menunjukan  bahwa  penerapan  WBS  di  PT.X  cukup  memadai  dengan  beberapa  kelemahan yaitu:
Masih  ada  beberapa  pegawai  yang  enggan  melaporkan  kecurangan  PT.  X  tidak  memberikan hadiah atau penghargaan bagi pelapor PT.X belum melakukan Pendidikan dan pelatihan secara rutin terhadap pegawai.

## Efektifitas Whistleblowing System di PT.X
Hal kedua yang dianlisis pada artikel ini bertujuan untuk menjawab apakah penerapan WBS di PT.X sudah efektif atau belum. Aspek ini dijawab dengan melakukan analisis dari hasil wawancara  dengan  teori  empat  pilar  pendukung  whistleblowing  system  yang  efektif  yang diadaptasi  dari  penelitian  Macgregor,  Robinson,  dan  Stuebs  (2016).  Adapun  hasil  penelitian untuk pertanyaan yang kedua dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi Analisis Empat Pilar WBS yang Efektif No  Pilar WBS yang Efektif Penilaian Kelemahan A Hire  and Develop Potential Whistleblowers 1 Mempekerjakan Orang yang tepat Sudah Efektif - 2 Merawat Komitmen Organisasi Sudah Efektif - 3 Mengutamakan Etika Sudah Efektif - B Educate Employees 1 Menjelaskan tujuan Prosedur WBS Sudah Efektif - 2 Menjelaskan luasnya isu WBS Sudah Efektif - 3 Menetapkan tanggung jawab WBS Belum Efektif Masih ada pegawai yang enggan melakukan laporan 4 Mengkomunikasikan  pilihan pelaporan Sudah Efektif - 5 Memberi kesadaran akan nasihat independen Sudah Efektif - C Mempromosikan Pelaporan
1 Menyediakan  Penghargaan Memadai  Belum Efektif Perusahaan tidak memberikan reward terhadap pelapor Tabel 3. Rekapitulasi Analisis Empat Pilar WBS yang Efektif No  Pilar WBS yang Efektif Penilaian Kelemahan 2 Menyediaakan Perlindungan Sudah Efektif - D Analyze and Respond all Report 1 Tindak lanjut atas pengaduan Sudah Efektif - 2 Sumber Daya untuk Tindak lanjut pengaduan Sudah Efektif -
Pertanyaan penelitian kedua terjawab dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa whistleblowing system pad PT.X merupakan whistleblowing system yang efektif, namun masig terdapat beberapa kelemahan yaitu :
Masih terdapat pegawai PT.X yang enggan melaporkan kecurangan melalui kanal atau saluran WBS
PT.X belum memiliki mekanisme pemberian penghargaan bagi pelapor melalui whistleblowing system.
Srategi  Whistleblowing  System  yang  Efektif.  Hal  terakhir  yang  akan  dijelaskan  pada artikel  ini  merupakan  pengembangan  dari  hasil  analisis  pertama  dan  kedua.  Bagian  ini menjawab  kekurangan  –  kekurangan  yang  ditemukan  dari  hasil  penelitian  yang  dapat dirumuskan  menjadi  Langkah  Langkah  yang  dapat  diambil  oleh  PT.X  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan kinerja whistleblowing system. Adapun langkahnya sebagai berikut:
1. Menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor baik dalam bentuk materi ataupun bentuk lainnya dengan tetap mempertahankan prinsip anonimitas.
2. Menyusun  mekanisme  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  berkelanjutan  bagi  seluruh  pegawai Perusahaan.
3. Meningkatkan komitmen pegawai untuk tidak takut dalam menyampaikan laporan melaului kanal whistleblowing system.

## 5. Penutup Kesimpulan
Dari penelitian yang telah dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Implementasi  whistleblowing  system  di  PT.X  sudah  sesuai  dengan  aspek-aspek whistleblowing system yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Hal ini terlihat dari hasil kuisoner yang telah dilakukan yang didukung oleh wawancara atas aspek  whistleblowing  system  yaitu,  aspek  structural,  aspek  operasional,  dan  aspek perawatan. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kelemahan diantaranya:
a. Masih ada beberapa pegawai yang enggan melaporkan kecurangan
b. PT. X tidak memberikan hadiah atau penghargaan bagi pelapor
c. PT.X belum melakukan Pendidikan dan pelatihan secara rutin terhadap pegawai
2. Whistleblowing system di PT.X merupakan whistleblowing system yang efektif menurut teori empat  pilar  oleh  Macgregor,  Robinson,  dan  Stuebs  (2016).  Akan  tetapi  masih  terdapat beberapa kelemahan diantaranya:
a. Masih  terdapat  pegawai  PT.X  yang  enggan  melaporkan  kecurangan  melalui  kanal  atau saluran WBS
b. PT.X  belum  memiliki  mekanisme  pemberian  penghargaan  bagi  pelapor  melalui whistleblowing system
3. Untuk dapat mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa strategi atau langkah yang dapat diambil PT.X untuk meningkatkan efektifitas whistleblowing system diantaranya:
a. Menyusun mekanisme penghargaan bagi pelapor dengan tetap mempertahankan prinsip anonimitas. Penghargaan yang diberikan bisa bersifat material seperti uang ataupun non- materil  seperti  piagam  atau  kenaikan  jabatan.  Hal  ini  mempercepat  dan  mendukung budaya whistleblowing system yang sejalan dengan budaya keterbukaan dan kejujuran.
b. Menyusun  mekanisme  Pendidikan  dan  pelatihan  yang  berkelanjutan  bagi  seluruh pegawai Perusahaan. Pelatihan yang bisa diberikan diantaranta pelatihan kode etik dan perilaku  pegawai,  pelatihan  investigasi  bagi  pengelola  WBS,  dan  pelatihan  cara menyampaikan laporan via whistleblowing system.
c. Meningkatkan  komitmen  pegawai  untuk  tidak  takut  dalam  menyampaikan  laporan melaului  kanal  whistleblowing  system.  Komitmen  pegawai  harus  tetap  dijaga  dengan menerapkan  beberapa  cara  seperti  set  tone  from  the  top  dan  memastikan  remunerasi atau penghasilan pegawai sudah sesuai.
Manajemen perusahaan perlu untuk senantiasa mengelola struktur pencegahan fraud baik  dari  segi  kualitas,  kuantitas,  netralitas  serta  keterampilan  dan  pengalaman  sehingga kegiatan pencegahan fraud dapat berlangsung secara efektif dan mendukung efisiensi sumber daya  perusahaan.  Salah  satu  solusi  yang  dianggap  efektif  dalam  menjaga  kualitas  adalah pemberian pelatihan dan pendidikan khusus secara berkala, kursus dan bimbingan teknis, serta menyesuaikan  pengharagaan  atau  reward  terhadap  whistleblower  agar  dapat  memberi motivasi karyawan lainnya untuk berani melapor melalu saluran whistleblowing system.

## Daftar Pustaka
Association of Certifieid Fraud Examiner. (2022). Report to Thei Nation on Occupational Fraud and Abuse. Auistin:
Auithor.
Bakti, B. A. (2021). Evaluasi Whistleblowing System pada Lembaga XYZ. Tesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesa, Jakarta.
Bakti, B. A., & Hartanti, D. (2022). Factors Suipporting thei Suicceiss of thei Whistleblowing System in Public Seictor: Casei  Stuidy  of  the  Institution  XYZ.  Budapest  International  Research  and  Critics  Institute-Journal  (BIRCI- Journal), 5(1), 346-358.
Fauiziyah,  Z.  P.,  &  Prabawani,  B.  (2020).  Analisa  Penerapan  Whistleblowing  System  pada  PT  TASPEN (PERSERO)/110/adbis/2020. Doctoral disseirtation, Faculty of Social and Political Science.
Komitei  Nasional  Kebijakan  Goveirnance.  (2008).  Pedoman  Sistim  Pelaporan  Pelanggaran  –  SPP  (Whistleblowing Systeim – WBS). Jakarta: Auithor
Kuisuima,  A.A..  (2016).  Analisis  Whistleblowing  Systeim  pada  Bank  XYZ.  Teisis,  Fakuiltas  Eikonomi  dan  Bisnis Uiniveirsitas Indoneisia, Jakarta.
MacGregor,  J.,  Robinson,  M.,  &  Stuebs,  M.  (2014).  Creating  an  effective  whistleblowing  environment.  Strategic Finance, 95(9), 35.
Maharani, A. D., & Djasuli, M. (2022). Analisis Penerapan Whistleblowing System Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia. Media Komunikasi Ilmu Ekonomi, 39(2), 118-132.
Moeller, R. R. (2016). Brink's Modern Internal Auditing 8th edition a Common Body of Knowledge. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Odhiambo, M. A. (2022). Evaluation of the effectiveness of whistleblowing as a corruption intervention mechanism in the  public  sector:  the  case  of  Mombasa  Ethics  and  Anti-Corruption  Commission  in  Kenya  (Doctoral dissertation, Africa Nazarene University).
Poerwandari,  E.  K.  (2007).  Pendekatan  kualitatif:  Penelitian  perilaku  manusia.  Depok:  Lembaga  Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3), Fakultas Psikologi UI, 20, 11-20.
Seimeindawai, Abduil Haris, eit. al.. (2011). Meimahami Whistleibloweir. Jakarta: Leimbaga Peirlinduingan Saksi dan Korban (LPSK)
Sinuirat,  Duimaris.  (2017).  Reviu  Penerapan  Whistleiblowing  Systeim  pada  Keimeinteirian  Peikeirjaan  Uimuim  dan Peiruimahan Rakyat. Teisis, Fakuiltas Eikonomi dan Bisnis Uiniveirsitas Indoneisia, Jakarta