Wahhabisme vis-à-vis Reformasi Arab Saudi: MBS, Agensi,
Moderasi, dan Diversifikasi Ekonomi
Mas’odi Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab (STIBA) Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Ibnumida03@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mencoba melihat dan  menganilisis kondisi sosial, ekonomi, dan juga  religiopolitik  Saudi  beberapa  tahun  terakhir  setelah  Muhammad  bin Salman  (MBS)  mengorbitkan  ide  Visi  2030.  Penelitian  ini  juga  akan menganalisis  bagaimana  agensi  MBS  sebagai  pemangku  otoritas  mengubah konstruksi  sosial-keagamaan  rakyat  Saudi  yang  kemudian  berdampak  pada eksistensi  Wahhabisme  dan  kelompok  aliran  keagaamaan  lainnya  di  Arab Saudi.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dan  bersifat deskriptif analitis. Untuk mengeksplorasi problem akademik dalam penelitian ini,  penulis  menggunakan  teori  otoritas  R.B.  Friedman  dan  dikombinasikan dengan  teori  praksis  sosial  Pierre  Bourdieu.  Hasil  dari  penelitian  ini,  MBS sebagai pemangku otoritas berhasil merombak sistem dan juga peraturan yang berlaku  di  Arab  Saudi  selama  ini,  mulai  dari  keluarga  kerajaan,  minyak,  dan juga konservatisme agama yang bercorak Wahhabi. Khusus yang terakhir, MBS memang tidak pernah spesifik ingin meninggalkan Wahhabi, tetapi secara tegas akan menghapus ekstrimisme yang lahir dari dogma agama yang puritan, baik itu  dari  Wahhabi  atau  kelompok  aliran  keagamaan  lainnya.  MBS  ingin mengubah Islam Saudi menjadi Islam moderat, di mana semua agama, ras, dan budaya  bisa  diterima.  Semua  pihak  harus  mematuhinya,  tidak  terkecuali penganut Islam ala Wahhabi atau aliran keagamaan lainnya.

## Kata kunci: MBS, Visi 2030,  Wahhabi, dan Moderasi
This  research  tries  to  look  at  and  to  analyze  social,  economic,  and  also  religion  political conditions at Saudi in the last few years after Muhammad bin Salman (MBS) launched ideas for 2030 vision. This study will also analyze how the SBM agency as an authority changes the socio-religious construction of the Saudi people which then impacts the existence of Wahhabism and  other  religious  groups  in  Saudi  Arabia.  This  research  uses  qualitative  research  and  is analytical descriptive. To explore academic problems in this study, the author uses the theory of authority R.B. Friedman and combined with Pierre Bourdieu's social praxis theory. As a result of this research, SBM as an authority has succeeded in overhauling the system and regulations that  have  been  in  force  in  Saudi  Arabia  so  far,  starting  from  the  royal  family,  oil,  and  also religious  conservatism  which  has  a  Wahhabi  style.  The  Specifically  for    last  SBM  has  never specifically intended to leave Wahhabi, but it will firmly eradicate extremism that arises from puritanical  religious  dogma,  be  it  from  Wahhabis  or  other  religious  groups.  MBS  wants  to change  Saudi  Islam  to  the  Islamic  moderate,  where  all  religions,  races  and  cultures  are acceptable. All parties must obey, including wahhabi  muslim’s-style or other.
Key Word: MBS, Vision 2030,  Wahhabi, dan Moderation .

## Pendahuluan
Arab Saudi  merupakan  negara  kerajaan  yang  selama  ini  dikenal  sebagai gerbong utama yang menggerakkan penyebaran paham Wahabisme. Di negeri Haramain ini Wahhabi lahir dan tumbuh menjadi  sebuah  ideologi besar, yang konon  menaungi  segenap  kebijakan  yang  lahir  di  negeri  kerajaan  tersebut. Kombinasi  antara  seorang  teolog  sekaligus  revivalis,  Muhammad  ibn  Abd  al- Wahhab,  dengan  seorang  kepala  Suku  lokal  Arab,  Muhammad  Ibn  Saud, melahirkan  sebuah  gerakan  politik  keagamaan  yang  kemudian  menjadi  basis konstitusi yang berlaku di kerajaan Arab Saudi. Esposito menegaskan, kerajaan Arab Saudi sejak dari awalnya telah mengadalkan campuran antara agama dan kekuasaan  politik. 1 Akibatnya,  narasi  agama  masuk  dalam  berbagai  kebijakan politik  Saudi  sehingga  memunculkan  betasan-batasan  yang  tidak  boleh disentuh oleh rakyat Saudi.
Kondisi  tersebut  tidak  lepas  dari  sistem  pemerintahan  yang  ditawarkan oleh al-Wahhab yang berbasis pada apa yang disebutnya sebagai pemerintahan Tuhan  ( al-hukumah  al-ilahiyah ).  Konsep al-hukumah  al-ilahiyah ini  didasarkan pada doktrin Khawarij klasik yang terkenal yakni, la hukma illa lillah. 2 Menurut Aksin  Wijaya,  doktrin  itu  bermakna  bahwa  hanya  Tuhan  yang  berkuasa  atas alam ini karena Dia adalah Pencipta satu-satunya. Dengan adanya doktrin ini, al-Wahhab  tidak  menerima  sistem  pemerintahan  lain  di  luar  pemerintahan Tuhan yang dia maksud. Bahkan, dia menyifati pemerintahan manusia sebagai thaghut, dan umat Islam tidak boleh mengikuti thaghut, baik itu berupa sistem pemerintahan demokrasi, pola pikir sekularisme, dan ideologi nasionalisme.
Hubungan  antara  al-Wahhab  dan  Ibn  Saud  saling  menguntungkan  satu sama lain. Al-Wahhab bisa menanamkan doktrin pemerintahan Tuhan berbasis Wahhabi  yang  diyakininya.  Sedangkan  Ibn  Saud  mendapatkan  keuntungan politik  dari  doktrin  religiopolitik  yang  ditawarkan  oleh  al-Wahhab.  Untuk
1 John L. Esposito, Unholy War , trans. oleh Arif Maftuhin (Yogyakrta: LKiS, 2003), 08.
2 Muhammad Said Al-Asymawi, Ma’alim al-Islam , 2 ed. (Beirut: al-Instishar al-‘Arabi, 2004), 88–91;  Aksin  Wijaya, Dari  Membela  Tuhan  ke  Membela  Manusia:  Kritik  atas  Nalar  Agamaisasi Kekerasan (Bandung: Penerbit Mizan, 2018), hlm. 40.
memperkuat  posisinya  di  hadapan  penguasa  Arabia  itu,  al-Wahhab menawarkan  konsep  ketaatan  mutlak  masyarakat  pada  penguasa,  menolak musyawarah,  dan  melarang  mereka  keluar  dari  suatu  negara. 3 Tawaran  al- Wahhab tersebut turut menjadikan Arab Saudi menganut sistem pemerintahan Monarkhi-absolut dengan corak keberagamaan yang ultra-konservatif. Dengan sistem  pemerintahan  tersebut  tidak  ada  proses  pemilihan  lansung  dalam pergantian  penguasa  kerajaan  Saudi.  Kekuasaan  sang  raja  diwariskan  secara turun temurun melalui trah keluarga Saud. Sistem ini tentu menjadi ―berkah‖ tersendiri bagi keluarga kerajaan.
Romantisme  antara  Wahhabi  dan  Kerajaan  Saudi  sudah  berjalan  sejak puluhan  tahun  silam.  Hubungan  di  antara  keduanya  semakin  erat  ketika petrodollar  mengalir  deras  dari  sumur-sumur  minyak  Saudi.  Akibatnya, ekspansi  Wahhabi  semakin  meluas,  dan  stabilitas  kerajaan  semakin  terjamin dengan  sistem  pemerintahan  yang  terilhami  dari  ideologi  Wahhabi.  Namun, apakah  kemesraan  antara  Wahhabi  dengan  Kerajaan  Saudi  akan  tetap  abadi? Tentu tidak ada yang abadi dalam dunia politik. Fakta itu yang terlihat antara Wahhabi dan Kerajaan Saudi beberapa tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, hubungan antara keduanya sejak awal bersifat politis. Hasil dari sebuah tawar- menawar demi kepentingan masing-masing.
Hubungan Wahhabi dan Kerajaan Saudi mulai berjarak sejak Muhammad bin  Salman  (selanjutnya  ditulis  MBS),  sang  putra  mahkota  kerajaan, berkeinginan untuk mereformasi kebijakan-kebijakan yang selama ini berjalan di  Saudi.  Khususnya  kebijakan  yang  bercorak  eksklusif,  yang  diwarisi  oleh ideologi  Wahhabi.  Kebijakan  tersebut  diambil  MBS  bertujuan  untuk mengalihkan sumber ekonomi Saudi dari sektor minyak ke sektor lain, seperti pariwisata.  Proyek  besar  MBS  tersebut  kemudian  disebut  dengan  istilah ―Vision 2030‖.
3 Muhammad Said Al-Asymawi, Ma’alim al-Islam , 2 ed. (Beirut: al-Instishar al-‘Arabi, 2004), 88–91; Aksin Wijaya, Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan, hlm. 40-41
Untuk  suksesi  proyek  besarnya  tersebut,  MBS  mau  tidak  mau  harus merubah kebijakan-kebijakan Saudi yang selama ini cenderung eksklusif, kaku, dan  membatasi  ruang  gerak  rakyat  Saudi  menjadi  lebih  inklusif  dan  bebas. Dalam  artian,  MBS  suka  tidak  suka  harus  me- review kembali  warisan Wahhabisme yang selama ini menjadi basic dalam struktur pemerintahan Saudi. Pertanyaannya  sekarang,  apakah  MBS  akan  betul-betul  meninggalkan Wahhabisme yang sudah puluhan tahun membersamai keluarga kerajaan demi ide  reformasinya?  Dan  bagaimana  dengan  masa  depan  Wahhabisme  Arab Saudi  di  tengah  proyek  besar  MBS  tersebut?  Dua  pertanyaan  ini  penting dijawab untuk memetakan kemana arah politik dari dua ―sahabat‖ ini di masa depan.
Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba  melihat  dan menganilisis  kondisi  sosial,  ekonomi,  dan  juga  religiopolitik  Saudi  beberapa tahun  terakhir  setelah  MBS  mengorbitkan  ide  Visi  2030  tersebut.  Penulis  juga akan meganalisis bagaimana agensi MBS sebagai pemangku otoritas mengubah konstruksi  sosial-keagamaan  rakyat  Saudi  yang  kemudian  berdampak  pada eksistensi  Wahhabisme  dan  kelompok  aliran  keagaamaan  lainnya  di  Arab Saudi.  Dalam  penelitian  ini  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif yang  mengandalkan  sumber-sumber  pustaka  sebagai  dasar  dan  dikolaborasi dengan data-data terbaru di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan  mengelaborasi  data-data  yang  ada.  Untuk  mengeksplorasi  problem akademik  dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teori  otoritas  R.B. Friedman dan dikombinasikan dengan teori praksis sosial Pierre Bourdieu.

## Sejarah Singkat Lahirnya Wahabi
Wahabisme merupakan suatu paham atau ajaran keagamaan yang pertama kali muncul di Arab Saudi sekitar abad ke-18. Paham ini bersandar pada paham keagamaan yang dikenalkan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab (1703-1791). Ia  merupakan  salah  satu  ulama  terkemuka  yang  pemikirannya  kemudian menjadi  wacana  dominan  di  seluruh  jazirah  Arab.  Sejarah  pemikiran
Muhammad ibn Abd al-Wahhab tidak lepas dari pengaruh riwayat pendidikan yang dia tempuh. Dia mempelajari fiqh dan teologi di Makah dan Madinah dan mengambil  Ibn  Taimiyah  sebagai  teladannya. 4 Pengaruh  Ibn  Taimiyah  begitu kuat mengakar dalam pemikiran al-Wahhab. Krakter keberagamaan yang kaku nan  puritan  al-Wahhab  sama  persis  dengan  krakter  keberagamaan  yang dimiliki oleh Ibn Taimiyah.
Inti  dari  teologi  dan  gerakan  al-Wahhab  adalah  doktrin tauhid, sebuah monoteisme mutlak yang tercermin dari penyebutan diri kaum Wahabi sebagai ―kaum pengesa‖ ( muwahhidun )–orang-orang yang mengesakan Tuhan. 5 Dengan teologi  yang  dibangun  oleh  al-Wahhab  tersebut  melahirkan  sebuah  narasi fundamental  dan  termanifestasi  dalam  sebuah  gerakan  yang  eksklusif.  Para pengikut  Wahabi  mengharamkan  praktik  agama  yang  bersinggungan  dengan sebuah  tradisi.  Mereka  juga  membid‘ahkan  suatu  praktik  agama  yang dianggap  baru  dan  keluar  dari  otentesitas  yang  diajarkan  nabi.  Sebagaimana yang disampaikan oleh Hamid Algar (2011), konsep ini (bid‘ah) didefinisikan sebagai  ―perkara  baru  yang  tidak  diikuti  oleh  para  sahabat  atau  pengikut ( tabi’in )  dan  bukan  bagian  dari  apa  yang  diharuskan  oleh  dalil  hukum  ( dalil syar’i ). 6 Hamid melanjutkan bahwa bid‘ah biasanya dipasangkan sebagai lawan negatif dari sunnah.
Berdasarkan  pemahaman  teologi  yang  dibangun  dalam  ajaran  Wahabi, membuat para pengikut Wahabi cenderung sentimen dan berlaku anarki dalam menyikapi perbedaan. Misalnya, mereka menghancurkan bangunan-bangunan bersejarah dengan alasan syirik. Tempat-tempat suci, makam-makam kuno juga tidak  luput  dari  penghancuran  yang  mereka  lakukan.  Berkaitan  dengan aktivitas  tersebut  Esposito  (2003)  menyampaikan,  mereka  tak  mengecualikan makam-makam  sakral  Muhammad  dan  para  Sahabatnya  di  Mekah  dan
4 Esposito, Unholy War , 59.
5 Esposito, Unholy War , 59 . 6 Hamid  Algar, Wahabisme:  Sebuah  Tinjauan  Kritis,  trans.  Rudy  Harisyah  Alam (Jakarta: Democracy Project, 2011), 49–50.
Madinah maupun situs ziarah Syi‘i di Karbala (di Iraq modern) yang ditempati makam Hussein. 7
Ajaran  Wahhabi  tidak  hanya  menjadi  suatu  paham  keagamaan  yang menghawatirkan  di  awal  kelahirannya,  namun  hingga  dewasa  ini  ajaran Wahabi  menjadi  salah  satu  paham  yang  banyak  mendapat  perhatian. Sebagaimana  yang  disampaikan  Esposito,  Wahhabi  menggambarkan  corak Islam ultrakonservatif dan puritan Saudi Arabia: harfiah, kaku, dan eksklusif. 8 Wahhabi  menyebarkan  ajaran  Islam  yang  ―murni‖,  tidak  tercampuri  dengan tradisi-tradisi  atau  lainnya.  Dengan  landasan  teoogi  yang  mereka  bangun membuat ajaran Wahhabi menjadi ajaran yang fundamental. Wahhabi menjadi salah  satu  paham  yang  sering  menanam  benih  kebencian  ketika  berhadapan dengan corak keberislaman yang berbeda dengan paham yang mereka yakini.
Menurut Olivier Roy dalam bukunya Globalized Islam: The Search for a New Ummah (2004) ,  sebagaimana  dikutip  Ihsan  Ali-Fauzan  dalam  pengantar  buku Wahhabisme  karya  Hamid  Algar  (2011),  bahwa  Wahhabisme  sebagai  cikal- bakal  model  keberagamaan  Islam  yang  disebutnya  ― neo-fundamental ‖,  yang dicirikan  oleh  pandangan  bahwa  merekalah  satu-satunya  kelompok  Muslim yang  benar  dan  tidak  mungkin  ada  di  luar  aliran  mereka. 9 Tidak  ada  kata kompromi  dalam  corak  keberagamaan  Wahabisme.  Yang  berbeda  dengan konsep  keberislaman  al-Wahhab  maka  tidak  bisa  diterima.  Corak  berpikir seperti itu, menurut Aksin Wijaya disebut sebagai metode berpikir dialektika- dikotomis, yaitu mengandaikan adanya dua orang yang beradu argumen untuk mempertahankan pendapatnya dalam suatu perdebatan. 10
7 Esposito, Unholy War , 59.
8 Esposito, Unholy War, 130 .
9 Algar, Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis , 14.
10 Aksin  Wijaya, Teori  Interpretasi  al-Qur’an  Ibnu  Rusyd:  Kritik  Hermeneutis-Ideologis (Yogyakrta:  LKiS,  2009);  Wijaya, Dari  Membela  Tuhan  ke  Membela  Manusia:  Kritik  atas  Nalar Agamaisasi Kekerasan , 36.
Metode  berpikir  dikotomis  seperti  itu  tidak  menerima  jalan  tengah.  Jika tidak  beriman,  berarti  kafir. 11 Karena  itu,  persepsi  agama  yang  terilhami  dari Wahabisme  melahirkan  corak  keberagamaan  yang  keras,  khususnya  di kawasan  Timur  Tengah.  Tak  pelak,  hingga  dewasa  ini  Timur  Tengah  selalu menjadi  medan  perang  yang  selalu  membara.  Konflik  terjadi  di  mana-mana dan selalu menyala membersamai mutif lain yang ada di belakangnya, semisal kepentingan ekonomi dan politik. Timur Tengah menjadi salah satu barometer betapa kekakuan dalam beragama menjadi salah satu pemicu perpecahan. Satu sama  lain  saling  menghalalkan  darah  hanya  karena  perbedaan  madzhab keagamaan.
Kendati demikian,  kalau dilihat dalam perspektif geopolitik, mutif agama tidak  menjadi  faktor  tunggal  dalam  konflik  Timur  Tengah  yang  tidak berkesudahan.  Namun,  patut  disadari,  bahwa  kejumudan  dalam  beragama, kekakuan  dalam  menafsirkan  agama,  dan  kuatnya  klaim  kebenaran  ( truth claim )  yang  dimonopoli  kelompok  tertentu,  memungkinkan  mutif  lain gampang masuk menyalakan semangat untuk saling membenci satu sama lain. Fenomina  ini  yang  terpampang  jelas  dalam  sejarah  konflik  Timur  Tengah selama  ini,  di  mana  ideologi  keagamaan  sering  beriringan  dengan  ideologi gerakan politik untuk merebut kekuasaan. Dalam konteks ini, Wahabi pernah mengambil peran dalam kosntelasi perpolitikan di Arab Saudi pada khususnya dan kawasan Timur Tengah pada umumnya, bahkan hingga kini.

## Wahabisme: dari Gerakan Ideologis ke Gerakan Politis
Wahhabisme  semakin  mendapatkan  ruang,  khususnya  di  Timur  Tengah setelah  al-Wahhab  bersekutu  dengan  Muhammad  ibn  Saud,  seorang  kepala suku  di  Arab.  Persekutuan  al-Wahhab  dan  Ibn  Saud  merupakan  upaya  Ibn Saud  untuk  mengukuhkan  kekuasaannya  di  antara  suku-suku  Arab  lainnya. Ibn  Saud  berupaya  menyatukan  suku-suku  Arab  dengan  menggandeng  al-
11 Khaled  M.  Abou  El  Fadl, Selamatkan  Islam  dari  Muslim  Puritan ,  trans.  oleh  Helmy Musthafa  (Jakarta:  Serambi,  2005),  65;  Wijaya, Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia:  Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan , 36.
Wahhab  dengan  ideologi  yang  dimilikinya.  Dalam  catatan  Esposito menyebutkan,  Ibn  Saud  menggunakan  Wahabisme  sebagai  cita-cita  religius untuk melegitimasi jihadnya dalam menaklukkan dan menyatukan suku-suku Arabia, mengubah akidah mereka dalam versi Islam yang puritan ini. 12
Wahabisme  digunakan  oleh  Ibn  Saud  untuk  melegitimasi  gerakan  politik yang  dilakukan  untuk  menguasai  suku-suku  Arab.  Dengan  ajaran  Wahabi sebagai  patron  gerakan  politik  Ibn  Saud  melahirkan  sebuah  kebijakan  yang keras dalam merespon gesekan ataupun perlawanan yang muncul dari bawah. Sebagaimana  ajaran  Wahabi,  Ibn  Saud  menghalalkan  darah  pihak-pihak  lain yang  tidak  sepemikiran  dengan  kebijakan  yang  dikeluarkan  pihak  keluarga Saud.
Visi  Wahabi  mendunia  pada  dekade  1960-an  sebagai  respon  terhadap ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  nasionalisme  dan  sosialisme  Arab. 13 Pada dekade  ini  ada  kekuatan  lain  yang  muncul  ke  permukaan  dan  mengancam status  quo kerjaaan  Arab  konservatif.  Kekuatan  itu  muncul  dari  pemimpin Mesir  yaitu  Muhammad  Nasser,  yang  dikenal  menganut  ideologi  sosialisme sekuler  progresif.  Pengaruh  Nasser  begitu  kuat  di  jazirah  Arab,  khususnya dalam  melawan  sistem  atau  kebijakan  negara  teokratik  absolut  seperti  Arab Saudi. Kemunculan Nasser menjadi suatu tantangan tersendiri bagi penguasa- penguasa  Arab,  khusunya  bagi  pihak-pihak  yang  selama  ini  menikmati romantisisme  hidup  dengan  kekayaan  yang  melimpah.  Para  penguasa  Arab yang  hidupanya  berlimpah  dengan  petrodollar  yang  terus  mengalir  dari penjualan kekayaan minyaknya.
Nasserisme (sebutan untuk aliran pemikiran Nasser) menjadi momok yang menakutkan,  karena  Nasser  dengan  ideologi  sosialisme  yang  dia  bangun menjanjikan  revolusi  sosial  bagi  masyarakat  Arab.  Kekhwatiran  penguasa- penguasa Arab membuat raja Arab semakin mesra dengan Wahabi. Bersanding dengan  Wahabi,  kerajaan  Arab  berupaya  meng- counter pengaruh  Nasserisme
12 Esposito, Unholy War , 59.
13 Esposito, Unholy War ,, 130.
dengan membuat kebijkan Pan-Islamisme. Di bawah kepemimpinan Pangeran (kemudian menjadi Raja) Faisal, orang-orang Saudi memperjuangkan kebijakan pan-Islam menentang pan-Arabisme Nasser yang ―sekuler-sosialis‖ dan ikatan- ikatannya dengan ―komunisme ateis‖ di Soviet dan Eropa Timur. 14
Tidak hanya pihak kerajaraan Arab Saudi yang merasa terganggu dengan Nasserisme, namun juga Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan besar di bumi Arab, khususnya dengan kekayaan minyaknya. Begitupun juga, tidak hanya Nasser yang menjadi ancaman bagi kepenting Amerika Serikat di Timur Tengah namun juga Mohammed Mossadeqh yang berasal dari Iran yang selalu mendengungkan ide nasionalisme. Dua tokoh penting Timur Tengah ini secara jelas menentang dominasi asing di Timur Tengah. Berkenaan dengan ini Kumar berpendapat sebagai berikut:
Jika  Mossadeqh  mewakili  potensi  terhadap  apa  yang  penguasa  nasionalis sekuler  bisa  lakukan  terhadap  Barat  atas  kepentingan  minyaknya  (ia menasionalisasi  industri minyak), Nasser mewakili skenario mimpi buruk Washington.  Mesir  memang  tak  memiliki  kekayaan  minyak,  tapi  ideologi Nasserisme  yang  menitikberatkan  pada  persatuan  seluruh  bangsa  Arab, coba  mempersatukan  negara-negara  kota  yang  maju  secara  teknologi dengan  kelas  pekerja  yang  trampil  dalam  jumlah  besar,  dengan  negara- negara  penghasil  minyak  yang  kaya-raya.  Kombinasi  Kairo  dan  Riyadh jelas  bakal  mempersulit  dominasi  Barat  terhadap  sumber-sumber  minyak di kawasan tersebut. 15
Pengaruh  Nasser  dan  Mossadeqh  membuat  Amerika  Serikat  mendekati Arab  Saudi  untuk  mengimbangi  kekuatan  Nasser.  Amerika  menggunakan Islam  sebagai  jembatan  politik  untuk  mengisolasi  pengaruh  Nasser.  Dalam posisi  ini,  Arab  Saudi  menjadi  tumpuan  utama  Amerika  mengingat  corak keberislaman  Saudi  yang  dominan,  apalagi    setelah  mendapat  sokongan  dari Wahabi. Corak keberislaman Wahabi yang puritan menjadi daya tarik sendiri bagi  Amerika  untuk  mendekati  dan  menjalin  kerjasama  dengan  Saudi  untuk melawan  Nasser.  Sebagaimana  pernyataan  Eisenhower  yang  dikutip  oleh Kumar; ―Sang Raja adalah pilihan logis dalam hal ini; setidaknya dia mengaku
14 Esposito, Unholy War , 130
15 Deep  Kumar, ISLAM  POLITIK  Sebuah  Analisis  Marxis (Jakarta:  Resistbook  & IndoPROGRESS, 2011), 28.
sebagai  anti  Komunisme,  dan  dia  menikmati  –  dalam  dasar-dasar  agama  – kedudukan yang tinggi di antara seluruh negara-negara Arab‖. 16
Untuk menghambat pengaruh Nasser, baik Saudi atau pun Amerika sama- sama  menggunakan  pengaruh  gerakan  Islam  arus  utama,  seperti  Ikhanul Muslimin dan Jamaat Islamiyah. Sebagaimana yang diketahui bahwa di Mesir Nasser  menghalangi  pergerakan  Ikhwanul  Muslimin.  Ikhwanul  Muslimin  di Mesir  mendapatkan  kontrol  yang  ketat,  khususnya  di  masa  pemerintahan Nasser.  Dalam  kesempatan  ini  Saudi  dan  Amerika  memanfaatkan  kekuatan Ikhwan  untuk  melawan  Nasser.  Meski  memiliki  beberapa  perbedaan  yang mendasar,  mereka  memiliki  visi  keagamaan  yang  sama  berdasarkan  rujukan pada sumber-sumber fundamental Islam dan antipasti pada musuh bersama – Nasserisme, sekularisme, dan komunisme. 17
Dari  sinilah  Arab  Saudi  membangkitkan  Islamisme  untuk  menopang kepentingan politik  kekuasannya. Kebangkitan Islamisme tersebut tidak lepas dari  pengaruh  Wahabi  yang  keberislamannya  bercorak  ekslusif-puritan. Pengaruh  Wahabi  semakin  kuat  setelah  digerakkan  oleh  petrodollar, khususnya  setelah  terjadi  embargo  minyak  pada  tahun  1973.  Dengan  sumber daya  yang  mumpuni,  Arab  Saudi  semakin  gencar  menggerakkan  Islamisme dengan corak keberislaman Wahabi di Timur Tengah, bahkan ke seluruh dunia. Hanya  dengan  petrodollar  Arab  Saudi  sedikit  demi  sedikit  bisa  menanamkan pengaruh  politiknya  di  kawasan  Arab,  bahkan  dunia.  Karena  pada  dasarnya, secara  geopolitik,  negara  kerajaan  tersebut  kurang  mempunyai  legitimasi politik  yang  kuat  dibanding  beberapa  negara  tetangganya  di  kawasan  Timur Tengah, khususnya di era nasionalisme sekuler.
Beberapa tahun setelah terbebas dari bayang-bayang Nasserisme, di akhir tahun 1970-an, Arab Saudi harus menghadapi gelombang kekuatan baru yang datang dari negeri para mullah yaitu Republik Islam Iran. Gelombang revolusi Iran  yang  pecah  pada  1979  menjadi  peristiwa  besar  yang  memantik  banyak
16 Deep Kumar, ISLAM POLITIK Sebuah Analisis Marxis , 29.
17 Esposito, Unholy War , 131.
perhatian,  baik  di  kawasan  Timur  Tengah  maupun  Barat.  Besarnya  pengaruh revolusi Iran ini di kawasan Timur Tengah dikarenakan kemenangan revolusi, yang  digerakkan  oleh  Imam  Khomeini,  menjadi  pelita  harapan  yang  mampu menerangi sudut-sudut hari Muslimin; kaum yang sampai saat itu masih selalu berpikiran bahwa untuk melepaskan diri dari hegemoni adidaya, mereka harus mencari perlindungan dari kekuatan adidaya yang lain. 18
Iran  telah  membuktikan,  bahwa  mencari  persinggahan  di  bawah  bayang- bayang  kekuatan  negara  lain  bukanlah  satu-satunya  pilihan.  Iran  sudah berhasil  melakukan  revolusi  secara  mandiri  tanpa  menjalin  kontrak  politik dengan negara atau kekuatan dari luar. Kesadaran untuk melepaskan diri dari hegemoni  rezim  boneka  bentukan  AS,  Muhammad  Reza  Pahlevi,  sudah mengakar  dalam  diri  rakyat  Iran.  Karena  itu,  revolusi  Iran  berhasil menumbangkan  otoritarianisme  Shah,  yang  mana  juga  dipahami  sebagai kekalahan  besar  AS  di  Iran.  Tentu  mafhum  kalau  peristiwa  besar  tersebut mendapat  banyak  perhatian  dari  masyarakat  dunia.  Bahkan,  revolusi  Iran kemudian ditengarai mengilhami bangkitnya gerakan-gerakan politik Islam di berbagai belahan dunia.
Runtuhnya rezim boneka Shah di Iran tidak bisa diterima oleh AS sama sekali.  Apalagi  dalam  peristiwa  revolusi  Iran  1979  terjadi  penyanderaan puluhan diplomat AS dan gedung kedutaan AS berhasil diduduki oleh massa revolusi.  Tidak  hanya  AS  yang  was-was  dengan  revolusi  tersebut,  beberapa negara  di  kawasan  Timur  Tengah  juga  merasa  jengah  dengan  peristiwa tersebut.  Ada  kekhawatiran  di  kalangan  para  pemimpin  Arab  bahwa  ―virus‖ revolusi  akan  cepat  menyebar  dan  mengganggu  stabilitas  negara  mereka masing-masing.  Terlebih  negara-negara  Arab  yang  sistem  pemerintahannya berbentuk  monarkhi-absolut,  yang  sudah  mapan  dan  mengagungkan status quo .
18 Ahmad  Sahide, Ketegangan Politik Syi’ah-Sunni di Timur Tengah (Yogyakrta:  The  Phinisi Press, 2013), 91.
Arab  Saudi  merupakan  salah  satu  negara  yang  turut  merasakan kekhawatiran  dengan  ekspor  revolusi  dari  negara  para  mullah  tersebut.  Bagi sebagian  pihak,  revolusi  Iran  merupakan  sebuah  kemenangan  Islam  atas imperialisme  Barat,  yang  melahirakan  nilai  inspiratif  tersendiri.  Namun  bagi Arab  Saudi  revolusi  Iran  dianggap  sebagai  ancaman  bagi  stabilitas  kerajaan Saudi pada khususnya dan kawasan  Timur Tengah pada umumnya. Revolusi Islam  Iran  diasumsikan  dengan  terorisme,  penyanderaan,  serangan  ke kedutaan-kedutaan, dan promosi aktivitas revolusioner. 19 Asumsi negatif atau streotif  tersebut  muncul  dari  pihak-pihak  yang  merasa  terancam  dengan kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah pasca revolusi Islam Iran.
Peta geopolitik Timur Tengah pasca revolusi dapat dilihat dari penjelasan Musthafa  Abd.  Rahman,  yang  kemudian  dikutip  oleh  Ahmad  Sahide,  pakar Timur  Tengah  Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Menurut  Musthafa, kebangkitan  politik  Syi‘ah  pasca  Revolusi  Islam  Iran  membawa  peta  politik Timur Tengah ke dalam dua kubu utama. Pertama , yaitu kubu Amerika Serikat dengan  sekutunya  yang  mengusung  proyek  Timur  Tengah  Raya  dengan  isu demokratisasi sebagai andalannya. Negara yang tergabung dalam kubu AS ini antara lain Mesir, Jordania dan enam negara Arab Teluk (anggota GCC) yang terdiri  dari  Arab  Saudi,  Kuwait,  Qatar,  Bahrain,  Kesultanan  Oman,  dan  Uni Emirat  Arab. Kedua ,  Kubu  Iran  dan  sekutunya  dengan  membawa  misi  Timur Tengah yang Independen, bernapaskan Islam dan bebas dari pengaruh asing. Kelompok  anti  AS  (asing)  ini  terdiri  dari  Iran,  Suriah,  Gerakan  Hizbullah, kelompok  Hamas,  dan  kelompok  perlawanan  Sunni  dan  Syi‘ah  di  Irak,  dan Ikhwanul Muslimin di beberapa negara Arab, serta Tanzim a-Qaeda. 20
Kubu-kubuan  tersebut  bukanlah  fenomena  baru.  Terlebih  antara  Arab Saudi dan Iran kelihatannya semakin sulit dipertemukan. Revolusi Iran masih menjadi  ancaman  yang  cukup  mengganggu  kenyamanan  keluarga  kerajaan.
19 Noor Arif Maulana, Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih (Yogyakrta: Juxtapose Research dan Publication Study Club, 2003), 186.
20 Musthafa  Abd.  Rahman,  ―Timur  Tengah  Terbelah  Dua,‖ Kompas ,  14  Desember  2007;
Sahide, Ketegangan Politik Syi’ah-Sunni di Timur Tengah , 103.
Karena  itu,  Saudi  pasca  revolusi  Iran  semakin  gencar  menyebarkan  ideologi Wahahbisme  untuk  meredam pengaruh  revolusi  Islam.  Ekspansi  kerajaan Saudi  tidak  hanya  dalam  negeri,  namun  sampai  ke  luar  negeri.  Saudi mendirikan  organisasi-organisasi  internasional  yang  dibiayai  negara  untuk menyebarkan  visi  dan  ideologi  pan-Islam  yang  berbasis  Wahhabi  versi dirinya. 21 Melalui  organisasi-organisasi  tersebut  Saudi  mengucurkan  dana besar-besaran  untuk  menfasilitasi  ekspor  Islamisme  ala  Wahhabi.  Salah  satu kegiatannya  misalnya  bergerak  dibidang  sosial,  politik,  ekonomi,  pendidikan, dakwah dan lainnya.

## Reformasi Arab Saudi dan Diversifikasi Ekonomi
Muhammad  bin  Salman  (MBS)  adalah  putera  sulung  raja  Salman  dari istrinya  yang  ketiga,  Fahda  al-Hithalayn.  MBS  termasuk  salah  satu  putera favorit raja Salman. Karir politik sang putera mahkota terbilang melesat dengan cepat. Secara khusus, pada Januari 2015 ia diangkat menjadi kepala Pengadilan Kerajaan  Saudi  dan  Menteri  Pertahanan  pada  saat  yang  sama,  dan  menjadi menteri  pertahanan  termuda  di  dunia.  Satu  minggu  kemudian  dia  ditunjuk sebagai  ketua  Dewan  Urusan  Ekonomi  dan  Pembangunan,  sementara  pada bulan  April  tahun  yang  sama  dia  diangkat  sebagai  Wakil  Pangeran  Mahkota; dengan  kata  lain,  ia  berada  di  urutan  ketiga  di  atas  takhta  di  belakang  Putra Mahkota Mohammed bin Nayef. 22
MBS  merupakan  arsitek  utama  dalam  proyek  reformasi  Arab  Saudi  yang kemudian  dikenal  dengan  istilah  ―Vision  2030‖.  Proyek  reformasi  tersebut resmi  diumumkan  MBS  pada  25  April  2016,  tidak  lama  setelah  ia  diangkat menjadi putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi. Gebrakan sang putera Mahkota yang  masih  ―belia‖  itu  mengagetkan  banyak  pihak  dan  penuh  perdebatan, khususnya  di  kalangan  keluarga  kerjaan  sendiri.  Kebijakan  tersebut
21 Esposito, Unholy War , 131.
22 Saverio Violi, ―Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to
‗Vision 2030‘‖ (Ca‘ Foscari University of Venic, 2016),
https://www.academia.edu/31959468/Saudi_Arabia_Faced_with_Modernity_from_the_Demo graphic_Transition_to_Vision_2030.
menghangatkan konstelasi politik di lingkungan kerajaan. Pendakiannya yang cepat  ke  rezim  atas  menimbulkan  ketidakpuasan  dan  kecemburuan  di  antara anggota  keluarga  kerajaan;  khususnya,  fakta  bahwa  MBS  mewakili  perantara bagi  siapa  saja  yang  ingin  berbicara  dengan  ayahnya  Raja  Salman,  adalah sumber kebencian terhadap pangeran Al Saud lainnya. 23
Betapa  pun  panasnya  suhu  politik  di  lingkungan  Kerajaan,  MBS  dengan tangan  dinginnya,  menjadikan  tahun  2016  sebagai  tahun  penting  bagi  masa depan  Arab  Saudi.  Misi  besar  yang  ingin  dicapai  MBS  dalam  visi  2030  tidak lain  untuk  mengentaskan  berbagai  persoalan  yang  mendera  Arab  Saudi, khususnya dalam sepuluh tahun terakhir, mulai dari ekonomi, sosial, dan juga politik.  MBS  tidak  bisa  menutup  mata  bahwa  ada  penurunan  harga  minyak dunia,  yang  merupakan  penyokong  utama  ekonomi  Saudi.  Sebuah  data menyebutkan, 80% sampai 90% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Arab Saudi secara langsung atau tidak langsung bergantung pada sumber daya minyak. 24
Sedangkan  di  sisi  lain  Arab  Saudi  harus  menanggung  beban  ekonomi  yang cukup  besar,  mulai  dari  pembelian  perlengapan  persenjataan  yang  mahal, meninggakatnya  konsumsi  energi  domestik,  tingginya  angka  pengangguran, dan persoalan sosial lainnya.
Tentu  Arab  Saudi  harus  selalu  awas  dengan  persoalan  yang  bisa  saja datang mendera akibat melemahnya harga minyak dunia. Karena itu, visi 2030 menjadi semacam obat penawat untuk mengatasi kecanduan negeri Monarkhi tersebut pada minyak. Visi 2030 yang salah satu proyek besarnya bergerak di bidang  pariwisita  bertujuan  untuk  mendeversifikasi  ekonomi  Kerajaan  Arab Saudi agar tidak lagi bergantung pada minyak. Bahkan kekhawatiran Kerajaan
23 Benjamin  Barthe,  ―Le  fils  du  roi  Salman,  un  héritier  pressé  et  ambitieux  en  Arabie saoudite,‖  Le  Monde,  2016,  www.lemonde.fr/internation  al/article/2016/01/22/mbs-un- heritier-presse-et-ambitieux-en-arabiesaoudite_4852058_3210.html.  Accessed  31  December 2016.; Violi, ―Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to ‗Vision 2030.‘‖
24 Annalisa Perteghella, ed., Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead (Italy: Ledizioni LediPublishing, 2018), https://www.academia.edu/39510960/Saudi_Arabia_at_a_Crossroads._Reforms_and_Uncerta inties_Ahead; G. Bahgat, ―Lower for Longer: Saudi Arabia Adjusts to the New Oil Era,‖ Middle East Policy 23, no. 3 (2016): 39–48.
Saudi terhadap masa depan minyaknya dicantumkan dalam teks visi 2030 itu sendiri: ―Kami tidak akan membiarkan negara kami berada di bawah pengaruh volatilitas  harga  komoditas  atau  pasar  eksternal.‖ 25 Oleh  karena  itu, deversifikasi  ekonomi  yang  tertuang  dalam  ide  reformasi  menjadi  harapan baru  untuk  menyegarkan  sektor  ekonomi  Arab  Saudi,  yang  sumber ekonominya lebih terbuka dan beragam, tidak hanya bergantung pada minyak.
Sektor  pariwisata  diharapkan  bisa  membantu  meringankan  beban pemerintah  Saudi  untuk  mengurangi  angka  pengangguran  yang  semakin meningkat.  Dalam  beberapa  tahun terakhir  persentase  warga  negara  Saudi  di bawah usia 30 tahun yang menganggur, tetap sekitar 30%. 26 Peralihan ke sektor pariwisata juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi rakyat Saudi,  khususnya  para  pemuda  Saudi,  yang  selama  ini  selalu  hidup  nyaman berkat  distribusi  sumber  daya  yang  berbentuk  layanan  publik,  subsidi  dan pelayanan lainnya dari pemerintah. Alih-alih secara aktif berkontribusi kepada negara  dengan  pajak  mereka,  warga  negara  menjadi  penerima  kekayaan, berhak  atas  pendapatan  karena  kebangsaan  mereka.  Kekayaan  individu dengan demikian tidak terkait erat dengan produktivitas individu, tetapi lebih merupakan  hasil  dari  komersialisasi  sumber  daya  alam  negara  yang  dikelola oleh  negara. 27 Persoalan  ini  yang  tentu  menjadi  beban  masalah  Saudi  selama ini, yang kemudian ingin diperbaiki oleh MBS melalui visi 2030 tersebut.
Tidak sebatas isapan jempol, MBS tidak tanggung-tanggung dalam upaya menghilangkan  kecanduan  rakyat  Saudi  pada  minyak,  yaitu  dengan membangun  kota  bisnis  yang  kemudian  diberi  nama  NEOM.  Dana  yang dikucurkan  untuk  membangun  mega-proyek  NEOM  ini  diperkirakan  akan menelan biaya 500 miliyar dolar AS atau setara dengan Rp. 6.700 triliun. Kota
25 Kingdom of Saudi Arabia, Initiatives and Efforts to Combat Terrorism and Terror Financing, issued 2015, embassies.mofa.gov. sa/sites/Denmark/EN/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/Kingdom-of-Saudi- Arabia-Initiatives-and-Efforts-to-Combat-Terrorismand-Terror-Financing.aspx; Violi, ―Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to ‗Vision 2030.‘‖
26 ―Saudi youth unemployment forecast to exceed 42% by 2030,‖ Arabian Business , 26 November 2016; Perteghella, Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead . 27 Perteghella, Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead .
bisnis  ini  nantinya  akan  beroperasi  di  atas  tanah  seluas  26.500  kilometer persegi,  mengangkangi  Arab  Saudi,  Yordania,  dan  Mesir.    Mega  proyek sang putera  mahkota  ini  nanti  akan  menjadi  zona  eksklusif  yang  beroperasi  secara otonom,  tanpa  campur  tangan  pihak  kerajaan.  Gambaran  NEOM  di  masa depan  adalah  sebuah  wilayah  yang  dioperasikan  dengan  teknologi  tingkat tinggi  dan  akan  menjadi  ―rumah‖  bagi  orang-orang  yang  memiliki keterampilan kelas dunia dalam industri bioteknologi dan makanan. 28
Tentu  MBS  tidak  bisa  berjalan  sendiri  untuk  menggerakkan  proyek raksasanya  tersebut.  MBS  membutuhkan  kerjasama  para  investor  untuk berinvestasi  dalam  proyek  tersebut.  Untuk  memudahkan  datangnya  investor MBS  tidak  segan  mengambil  langkah  besar  yang  bersinggungan  langsung dengan  sistem  sosial-keagamaan  Saudi  yang  selama  ini  berada  di  bawah pengaruh  Wahhabisme.  MBS  dengan  wacana  reformasinya  berusaha mengubah  wajah  Saudi  yang  dikenal  ultra-konservatif  menjadi  lebih  inklusif. Salah  satu  contoh  konkrit,  misalnya,  MBS  menyingkirkan  fatwa-fatwa  ulama yang dianggap menghambat, misalnya terkait hak-hak perempuan Arab Saudi, karena untuk mencapai Visi 2030, kaum perempuan Saudi harus produktif dan menjadi  mitra  sejajar  dengan  laki-laki  sehingga  bisa  ikut  serta  secara  aktif memajukan negara. 29

## Wahhabisme di Persimpangan Jalan
Arab Saudi dewasa ini berbeda dengan Arab Saudi beberapa tahun silam sebelum Visi 2030 diluncurkan. Perbedaan itu nyata terlihat dalam konstruksi sosial  masyarakat  Saudi  yang  tanpak  lebih  bebas  mengekspresikan  diri  di ruang  publik.  Rakyat  Saudi  kini  sudah  bebas  bermain  dan  nonton  konser musik,  nonton  pertandingan  sepak  bola,  dan  mencari  hiburan  lainnya  di  luar rumah.  Tidak  hanya  bagi  kaum  laki-laki,  tapi  kaum  perempuan  pun  bebas
28 J.  Kinninmont,  ―Vision  2030  and  Saudi  Arabia‘s  Social  Contract:  Austerity  and Transformation,‖ Middle East and North Africa Programme , 2017.
29 Ikhwanul  Kiram  Mashuri,  ―Saudi  tak  Lagi  Mengekspor  Wahabi?,‖ Republika ,  2017, https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/11/06/oyyiz5440saudi-tak-lagi- mengekspor-wahabi.
beraktivitas  di  ruang  publik.  Bahkan,  perempuan  sudah  bisa  menyetir kendaraan  sendiri  setelah  pemerintah  Saudi  secara  resmi  mengeluarkan  izin pada Juni 2018 silam.
Adalah  MBS  yang  menjadi  aktor  penting  di  balik  perubahan  besar  yang terjadi  di  Saudi.  Atas  dasar  reformasi  birokrasi,  diversifikasi  ekonomi,  dan terciptanya  moderasi  keagamaan  di  Saudi,  MBS  mengubah  haluan  negara Monarkhi tersebut dari yang awalnya ultra-konservatif menjadi lebih moderat dan  terbuka  menerima  perkembangan  zaman.  Langkah  besar  yang  diambil MBS  tidak  lepas  agensinya  sebagai  pemangku  otoritas  Saudi  setelah  dia diangkat  menjadi  putera  mahkota.  Langkah  yang  diambil  MBS  merupakan representasi  dari  langkah  politik  yang  diambil  oleh  ayahnya,  raja  Salman. Meskipun  MBS  masih  menjabat  sebagai  putera  mahkota  tetapi  dia  menjadi pemegang  kendali  atas  segala  kebijakan  yang  diambil  oleh  pihak  Kerajaan. MBS memiliki otoritas untuk mengoperasikan peremajaan sistem politik Saudi dari sistem politik yang sebelumnya dioperasikan oleh generasi tua Saudi.
Secara sederhana dapat dilihat, MBS berupaya untuk mengubah citra Saudi yang  dikenal  konservatif,  kaku,  dan  fundamental  menjadi  lebih  moderat  dan terbuka.  Langkah  tersebut  diambil  untuk  mengubah  presepsi  dunia internasional bahwa Saudi yang  sekarang berbeda dengan Saudi sebelumnya. Menurut  MBS,  Arab  Saudi  sekarang  berbeda  dengan  Arab  Saudi  30  tahun silam.  Dalam  sebuah  wawancara  dengan The Guardian ,  MBS  menegaskan  dan bersumpah  untuk    mengembalikan  negara  itu  ke  "Islam  moderat" 30 ,  yang menurutnya sudah berubah pasca peristiwa revolusi Islam Iran 1979.
Dalam  wawancara  tersebut  MBS  menyangka  bahwa  revolusi  Iran  1979 telah  mengekspor  pengaruh  ―negatif‖  bagi  Arab  Saudi  dan  kawasan  Timur Tengah  pada  umumnya.  MBS  berkilah  bahwa  doktrin  kaku  yang  selama  ini dianut  pemerintah  Saudi  untuk  ―mengkondisikan‖  masyarakat  merupakan sebuah  respon  untuk  mengahalau  pengaruh  revolusi  Iran.  Revivalisme  Islam
30 Martin Chulov, ―I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince,‖ The Guardian , 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi- arabia-moderate-islam-crown-prince%0D.
Saudi  yang  bercorak  Wahhabisme  seakan  mau  ditutupi  oleh  MBS  dengan membawa  narasi  revolusi  Iran  sebagai  dalang  utama  atas  lahirnya  Islam konservatif  di  Saudi.  Dia  menegaskan  bahwa  ekstrimisme  muncul  di  Saudi pasca  Imam  Khoemeini  berhasil  menumbangkan  rezim  Shah  Pahelvi  di  Iran. Dalam kesempatan tersebut MBS menyampaikan pernyataan berikut:
―Apa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir bukanlah Arab Saudi. Apa yang terjadi  di  wilayah  ini  dalam  30  tahun  terakhir  bukanlah  Timur  Tengah. Setelah revolusi Iran pada tahun 1979, orang ingin menyalin model ini di berbagai  negara,  salah  satunya  adalah  Arab  Saudi.  Kami  tidak  tahu bagaimana menghadapinya. Dan masalahnya menyebar ke seluruh dunia. Sekarang adalah waktunya untuk menyingkirkannya.‖ 31
Namun, pernyataan MBS tersebut berbeda dengan data-data yang tertuang di  beberapa  literatur.  Apa  yang  tampak  dari  wajah  Saudi  30  tahun  terakhir bukanlah  wajah  Saudi  yang  berbeda  dengan  beberapa  tahun  sebelumnya. Corak  keberislaman  Saudi  yang  eksklusif  dan  menerapkan  metode  berpikir dialektis-dikotomis  tersebut  sudah  membumi  di  Saudi  sebelum  revolusi  Iran 1979.  Purtianisme  Islam  Saudi  tersebut  sudah  ada  sejak  awal  kontrak  politik terjalin antara Muhammad ibn Abd al-Wahhab dengan Muhammad ibn Saud. Dan,  yang  perlu  diketahui  bahwa  Wahhabisme  pernah  digunakan  oleh  Saudi dan  AS  untuk  meng- counter pengaruh  ideologi  politik  yang  diusung  oleh Gamal  Abd  Nasser  dari  Mesir  dan  juga  Muhammad  Musaddeq  dari  Iran. Peristiwa ini terjadi sebelum revolusi 1979, atau tepatnya sekitar 1960-an, yang mana  waktu  itu  juga  terjadi  ekspansi  Wahhabisme  ke  seluruh  dunia  yang digerakkan  oleh  petrodollar,  sebagaimana  penulis  sudah  ulas  di  sub  bab sebelumnya.
Persoalan  yang  selama  ini  mendera  Saudi  sebenarnya  lahir  dari  dalam tubuh Saudi sendiri. Sejarah Saudi sejak berdiri hingga kini sebenarnya adalah sejarah  kontradiksi  akibat  aliansi  politik-agama  yang  membentuk  Kerajaan Arab Saudi. Kontradiksi yang tidak jarang mengarah pada penentangan ulama
31 Martin Chulov, ―I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince,‖ The Guardian , 2017, https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi- arabia-moderate-islam-crown-prince%0D .,
Wahhabi  terhadap  modernisasi. 32 Penentangan  itu  tanpak  nyata  ketika  terjadi peristiwa  kudeta  Mekkah  pada  22  November  1997  silam.  Komplotan  teroris yang  merengsek  masuk  ke  Masjid  al-Haram  dengan  membawa  senjata  itu dipimpim  oleh  Juhaiman  al-Utaibi,  seorang  khatib  Badui  berumur  43  tahun. Kebanyakan anggota komplotan ini adalah orang Saudi keturunan Badui yang merasa  kedudukan  mereka  tergeser  oleh  orang-orang  asing. 33 Percobaan kudeta  ini  yang  mungkin  dihubungkan  oleh  MBS  dengan  peristiwa  revolusi Iran yang terjadi di tahun itu juga. Padahal peristiwa terorisme tersebut tidak ada  hubungannya  dengan  revolusi  Iran,  dan  dilakukan  oleh  sekelompok Wahhabi  yang  merasa  tersisihkan  dan  tidak  terima dengan  modernisasi  yang dilakukan oleh pemerintah Saudi.
Jadi,  berdasarkan  data  di  atas,  ketika  MBS  ingin  merubah  Islam  Saudi menjadi lebih moderat, merupakan sebuah trobosan baru demi suksesi proyek reformasinya.  Memang  sebelum  MBS  ada  raja  Abdullah  yang  juga  pernah mewacanakan  moderasi  di  Arab  Saudi.  Namun,  rencana  raja  Abdullah  tidak terealisasi  dengan  baik  karena  terhalang  oleh  dominasi  Wahhabi  yang  begitu kuat. Yang  perlu  mendapatkan  catatan,  ulama  Wahhabi  dalam  banyak  hal punya semacam hak veto terhadap berbagai keputusan pemerintah. Hal itulah yang  acap  memaksa  para  raja  Saudi  mengikuti  kemauan  mereka,  termasuk ketika  Raja  Fahd  bin  Abdulaziz  (berkuasa  1982-2005)  membuka  kantor kebudayaan  dan  pendidikan  di  lebih  dari  70  Kedubes  Saudi  di  berbagai negara. 34
Yang  tampak  beberapa  tahun  terakhir,  setelah  visi  2030  diumumkan, langkah yang diambil MBS lebih berani dari raja Abdullah. Hal itu terlihat dari reformasi sosial yang dilakukan MBS secara radikal, yang dulu belum sempat disentuh oleh raja Abdullah. Misalnya, MBS menjamin partisipasi perempuan Saudi  di  ruang  publik  tanpa  ada  diskriminasi  dari  aparatus  negara,  semisal
32 Mashuri, ―Saudi tak Lagi Mengekspor Wahabi?‖
33 Yaroslav  Trofimov, Kudeta  Mekkah:  Sejarah  yang  tak  Terkuak ,  ed.  oleh  A.  Fathoni,  trans. oleh Saidiman, 4 ed. (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), 8–9.
34 Mashuri, ―Saudi tak Lagi Mengekspor Wahabi?‖
polisi syari’ah atau mutawa .  Selain  itu,  MBS  juga  berani  membuka  tempat- tempat  hiburan  yang  bebas  untuk  kaum  laki-lakin  dan  perempuan.  Langkah tersebut  diambil  MBS  dalam  rangka  melakukan  reformasi  sosial  demi terwujudnya  reformasi  ekonomi  Saudi.  MBS  ingin  membawa  keberislaman Saudi  menjadi  Islam  moderat,  sebagaimana  Islam  di  belahan  bumi  lainnya yang terbuka untuk semua agama, suku, dan ras yang berbeda.
Kegagalan  reformasi  raja  Abdullah  karena  adanya  kontrol  ulama konservatif yang begitu kuat. Ulama konservatif Saudi tidak menginginkan raja Abdullah  menerapkan  doktrin  non-Wahhabi  di  sekolah-sekolah.  Para  ulama konservatif  tersebut  menginginkan  puritanisme  Islam  khas  Wahhabi  tetap berjalan  dan  menjadi  corak  keberagamaan  Saudi.  Namun,  apa  yang  dialami raja  Abdullah  berbeda  dengan  yang  dialami  MBS.  Untuk  mewujudkan  misi reformasinya,  MBS  yang  diakui  sebagai  suara  otoritatif  yang  mewakili kehendak  raja  Salman,  secara  tegas  menyatakan  akan  memberantas ekstrimisme yang bercokol di negerinya. Pernyataan tersebut disampaikan sang putera  mahkota  secara  terbuka  sebagaimana  diberitakan The Guardian. Dalam kesempatan  itu  dia  mengatakan :  ―Kami  hanya  kembali  pada  apa  yang  kami ikuti  -  Islam  moderat  yang  terbuka  bagi  dunia  dan  semua  agama.  70%  orang Saudi berusia di bawah 30 tahun, jujur kami tidak akan menghabiskan 30 tahun hidup kami melawan pemikiran ekstremis, kami akan menghancurkan mereka sekarang dan segera.‖ 35
Namun, tidak jelas siapa yang dimaksud MBS dalam pernyataan tersebut, apakah  tertuju  pada  Wahhabi  atau  kelompok  lain.  MBS  tidak  secara  spesifik menyebutkan  kelompok  tertentu.  Kendati  tidak  menyebut  nama,  ulama Wahhabi dengan corak keberagamaan yang konservatif dan puritan perlu lebih hati-hati dalam mengeluarkan statement. Karena yang menjadi skala prioritas MBS  sekarang  ini  bukan deal politik  dengan  ulama  Wahhabi  –  sebagaimana terjadi puluhan tahun silam,  namun prioritas utama MBS ialah suksesi proyek reformasinya.
MBS,  sebagai  pemangku  otoritas,  mengesampingkan  barisan  ulama konservatif yang tak sejalan dengan ide reformasinya dan menuntut kesetiaan dari  para  pejabat  senior  untuk  tetap  di  belakangnya  dan  mendukung  proyek refomasi. 36 Hal ini berakibat buruk bagi para ulama atau imam Masjid di Saudi yang  dianggap  berideologi  ekstrimis.  Terhitung  puluhan  ulama  dan  imam masjid  yang  ditangkap  beberapa  tahun  terakhir.  Mereka  ditangkap  dengan beragam  alasan  yang  dituduhkan,  mulai  dari  berafiliasi  dengan  Ikhwanul Muslimin, mengkritisi keterlibatan Saudi dalam perang Yaman, dan menentang kebijakan Kerajaan Saudi.
Berdasarkan  kejadian  tersebut,  sepertinya  moderasi  Arab  Saudi  yang diinginkan  MBS  tidak  bermaksud  untuk  menghapus  jejak  puritanisme Wahhabi  atau  doktrin  Islam  kaku  lainnya,  tetapi  lebih  pada  pengkondisian rakyat  Saudi  untuk  mengikuti  corak  keberislaman  yang  diinginkan  Kerajaan Saudi. Islam yang seperti apa? Yaitu Islam yang moderat, terbuka, dan ramah pada  investasi  sehingga  reformasi  ekonomi  yang  diinginkan  kerajaan  bisa tercapai.  Dalam  konteks  ini,  ulama  Wahhabi  sebagai  mitra  lama  penguasa Saudi tidak bisa berbuat banyak. Dengan segenap otoritas yang dimiliki, MBS terlalu  berani  dan  kuat  untuk  menghukum  siapa  saja  yang  mengganggu agenda reformasinya. MBS bukan raja Abdullah yang bisa ditekan dan diatur oleh  para  ulama  konservatif  Wahhabi  sehingga  menggagalkan  agenda reformasinya.
Memang,  dalam  suksesi  pengangkatan  pemimpin  Kerajaan  Saudi, keterlibatan  ulama  tidak  bisa  dinafikan.  Dalam  proses  pengangkatan  raja, seorang  raja  Saudi  baru  bergantung  pada  para  pangeran  lainnya  untuk mengkonfirmasi posisinya dengan melakukan sumpah setia. Setelah proses itu, maka  para  ulama  harus  mendeklarasikan  raja  yang  baru  sebagai imam (pemimpin  Muslim). Deklarasi  ini  hanya  dapat  dilakukan  atas  dasar  fatwa bahwa  suksesi  itu  sah.  Persetujuan  dari  para  ulama  ini  bukan  hanya  untuk mengukuhkan  bahwa  suksesi  itu  dilandasi  atas  dasar  agama,  tetapi  juga
36 Chulov, ―I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince.‖ .
berfungsi  sebagai  pengingat  bahwa  di  antara  Keluarga  Saud  dan  Wahhabi secara historis memiliki hubungan yang sangat dekat. 37
Secara  teoritis,  para  ulama  sebetulnya  memiliki  hak  untuk  memilih pemimpin  yang  berada  di  luar  garis  keturunan  Saud  yang  dominan,  tetapi pada faktanya hal tersebut tidak pernah terjadi. Para ulama yang diberikan hak untuk  mengeluarkan  fatwa  tergabung  dalam  Dewan  Tinggi  Agama,  dan mereka  dipilih  oleh  raja.  Maka  siapapun  ulama  yang  berada  di  dalamnya, mereka tidak pernah memiliki pendapat yang independen, pengaruh anggota keluarga  Saud  senior  di  sana  masih  sangat  besar. 38 Dalam  posisi  ini,  ulama Wahhabi,  meskipun  mempunyai  peran  dan  pengaruh  dalam  suksesi  kerajaan Saudi, tidak bisa melampaui otoritas yang dimiliki oleh pihak kerajaan.
Dan,  jangan  lupa  bahwa  eksistensi  keberislaman  Wahhabi  dulu  bisa dominan di Saudi dan menyebar ke seluruh dunia berkat kekuatan politik dan petrodollar  kerajaan  Saudi.  ―Kegarangan‖  Wahhabi  dulu  dibutuhkan  oleh penguasa  Saudi  tidak  lain  untuk  kepentingan  politik.  Di  antaranya,  yaitu, untuk menangkal pengaruh sosialisme sekuler Nasser dan ekspor revolusi Iran yang dulu dianggap mengancam status quo kerajaan monarkhi tersebut. Untuk konteks sekarang, situasi dan kepentingan politik Saudi sudah berbeda. Karena itu,  kebutuhan  Kerajaan  Saudi  terhadap  Wahhabisme  pun  tentu  tidak  sama. Kerajaan  Saudi  sekarang  membutuhkan  Islam  moderat,  bukan  Islam  puritan ala  Wahhabi.  Jadi,  ulama  Wahhabi  sekarang  tinggal  memilih,  apakah  ingin mendukung  atau  melawan  pihak  kerajaan.  Dan,  semua  pilihan  memiliki konsekuensi masing-masing yang tertentu berdampak pada eksistensi Wahhabi di Saudi.
37 Simon  Handerson, After  King  Fahd:  Succession  In  Saudi  Arabia (Washington  D.C.:  The
Washington Institute For Near Policy, 1995), 15,
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_37_AFTERKINGFAHD .pdf.
38 Simon  Handerson, After  King  Fahd:  Succession  In  Saudi  Arabia (Washington  D.C.:  The Washington Institute For Near Policy, 1995), 15,
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_37_AFTERKINGFAHD .pdf. , 16

## Kesimpulan
Ditunjuknya MBS sebagai putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi membawa angin segar bagi rakyat Saudi yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang dogma agama puritan khas Wahhabi. Tidak hanya ―berkah‖ bagi rakyat yang sudah  lama  mengimpikan  kebebasan  berekspresi,  kehadiran  MBS  digadang- gadang  menjadi  ―gerbong  lokomotif‖  baru  yang  akan  membawa  masa  depan Saudi  menjadi  lebih  baik.  Adalah  Visi  2030,  yang  merupakan  proyek  besar MBS,  di  mana  dalam  proyek  tersebut  terkandung  berbagai  agenda  reformasi, baik  reformasi  birokrasi,  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  juga  agama.  Ide  besar MBS  itu  muncul  untuk  mendiversifikasi  ekonomi  Saudi  yang  sedari  dulu bergantung pada minyak dan ingin dialihkan ke sektor lain, seperti pariwisata dan lainnya.
Kendati  MBS  masih  berstatus  sebagai  putera  mahkota,  dengan  otoritas yang dimilikinya, agensi MBS dengan kebijakan yang dilahirkan diakui sebagai suara  otoritatif  yang  mewakili  kehendak  ayahnya,  raja  Salman.  MBS  menjadi ―pemegang  kunci‖  Kerajaan  Saudi  yang  membawahi  semua  kebijakan  yang ada  di  pemerintahan.  Tak  pelak,  MBS  sebagai  pemangku  otoritas  berhasil merombak sistem dan juga peraturan yang berlaku di Arab  Saudi selama ini, mulai  dari  keluarga  kerajaan,  minyak,  dan  juga  konservatisme  agama  yang bercorak Wahhabi. Khusus yang terakhir, MBS memang tidak pernah spesifik ingin  meninggalkan  Wahhabi,  tetapi  dalam  suatu  wawancara  dengan The Guardian MBS secara tegas akan menghapus ekstrimisme yang lahir dari dogma agama  yang  puritan,  baik  itu  dari  Wahhabi  atau  kelompok  aliran  keagamaan lainnya. MBS ingin memastikan Islam yang dianut rakyat Saudi harus seiring Islam  yang  diinginkan  oleh  Kerajaan.  MBS  ingin  mengembalikan  Islam  Saudi menjadi Islam moderat, di mana semua agama, ras, dan budaya bisa diterima. Semua  pihak  harus  mematuhinya,  tidak  terkecuali  penganut  Islam  ala Wahhabi.

## Daftar Pustaka
Al-Asymawi, Muhammad Said. Ma’alim al-Islam . 2 ed. Beirut: al-Instishar al- ‘Arabi, 2004.
Algar, Hamid. Wahabisme: Sebuah Tinjauan Kritis, trans. Rudy Harisyah Alam . Jakarta: Democracy Project, 2011.
Arabia, Kingdom of Saudi. Initiatives and Efforts to Combat Terrorism and Terror Financing, issued 2015. embassies.mofa.gov.
sa/sites/Denmark/EN/AboutDiplomaticMission/MissionNews/Pages/K ingdom-of-Saudi-Arabia-Initiatives-and-Efforts-to-Combat-Terrorismand- Terror-Financing.aspx.
Bahgat, G. ―Lower for Longer: Saudi Arabia Adjusts to the New Oil Era.‖
Middle East Policy 23, no. 3 (2016): 39–48.
Barthe, Benjamin. ―Le fils du roi Salman, un héritier pressé et ambitieux en Arabie saoudite.‖ Le Monde, 2016. www.lemonde.fr/internation al/article/2016/01/22/mbs-un-heritier-presse-et-ambitieux-en- arabiesaoudite_4852058_3210.html. Accessed 31 December 2016.
Chulov, Martin. ―I will return Saudi Arabia to moderate Islam, says crown prince.‖ The Guardian . 2017. https://www.theguardian.com/world/2017/oct/24/i-will-return-saudi- arabia-moderate-islam-crown-prince%0D.
Esposito, John L. Unholy War . Diterjemahkan oleh Arif Maftuhin. Yogyakrta: LKiS, 2003.
Fadl, Khaled M. Abou El. Selamatkan Islam dari Muslim Puritan . Diterjemahkan oleh Helmy Musthafa. Jakarta: Serambi, 2005.
Handerson, Simon. After King Fahd: Succession In Saudi Arabia . Washington D.C.:
The Washington Institute For Near Policy, 1995. https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_37 _AFTERKINGFAHD.pdf.
Kinninmont, J. ―Vision 2030 and Saudi Arabia‘s Social Contract: Austerity and Transformation.‖ Middle East and North Africa Programme , 2017.
Kumar, Deep. ISLAM POLITIK Sebuah Analisis Marxis . Jakarta: Resistbook & IndoPROGRESS, 2011.
Mashuri, Ikhwanul Kiram. ―Saudi tak Lagi Mengekspor Wahabi?‖ Republika , 2017.
https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/17/11/06/oyyiz54 40saudi-tak-lagi-mengekspor-wahabi.
Maulana, Noor Arif. Revolusi Islam Iran dan Realisasi Vilayat-I Faqih . Yogyakrta:
Juxtapose Research dan Publication Study Club, 2003.
Perteghella, Annalisa, ed. Saudi Arabia at a Crossroads: Reforms and Uncertainties Ahead . Italy: Ledizioni LediPublishing, 2018.
https://www.academia.edu/39510960/Saudi_Arabia_at_a_Crossroads._R eforms_and_Uncertainties_Ahead.
Rahman, Musthafa Abd. ―Timur Tengah Terbelah Dua.‖ Kompas , 14 Desember 2007.
Sahide, Ahmad. Ketegangan Politik Syi’ah-Sunni di Timur Tengah . Yogyakrta: The Phinisi Press, 2013.
―Saudi youth unemployment forecast to exceed 42% by 2030.‖ Arabian Business , 26 November 2016.
Trofimov, Yaroslav. Kudeta Mekkah: Sejarah yang tak Terkuak . Diedit oleh A. Fathoni. Diterjemahkan oleh Saidiman. 4 ed. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011.
Violi, Saverio. ―Saudi Arabia Faced with Modernity: from the Demographic Transition to ‗Vision 2030.‘‖ Ca‘ Foscari University of Venic, 2016.
https://www.academia.edu/31959468/Saudi_Arabia_Faced_with_Moder nity_from_the_Demographic_Transition_to_Vision_2030.
Wijaya, Aksin. Dari Membela Tuhan ke Membela Manusia: Kritik atas Nalar Agamaisasi Kekerasan . Bandung: Penerbit Mizan, 2018.
———. Teori Interpretasi al-Qur’an Ibnu Rusyd: Kritik Hermeneutis-Ideologis . Yogyakrta: LKiS, 2009.