Santri, Kelas Menengah dan Politik Lokal Indonesia
Yulion Zalpa
zalpayulion@gmail.com

## Abstract
This  journal  means  to  give  an  ilustration  function  and  role  of  santri,  as  part  of middle  class  people  in  Indonesia.  The  result  of  this  journal  shows  that  political dynamics of santri as the middle class always changes in every era. In colonialism era, a group of santri unite to take an independence. Meanwhile, a group of santri in  post-independence  era  want  to  dominate  with  an  idea  to  make  Islam  as  the rules of nation and the government must take the policy to limit it. Consequently, a  group  of  santri  show  more  in  practical  politics  in  government  and  the  other strategic  position  in  reformation  era.  However,  the  identity  of  group  of  santri more dissolved by the interest group and another as a result from their position as middle class. Therefore, the role and identity of a group of santri as middle class show  the  shortage  whwn  the  differences  interest  and  interference  of  outsider precisely cause the dissension in that group of santri.
Keyword : santri, middle class, politic.

## Pendahuluan.
Tulisan  ini  akan  memberikan  gambaran  fungsi  dan  peran  santri  sebagai bagian  dari  masyarakat  kelas  menengah  Indonesia.  Kajian  tentang  kelas menengah  di  Indonesia  sebetulnya  bukan  hal  yang  mudah.  Hal  ini  dikarenakan, kelas  menengah  masih  sangat  sulit  untuk  disefinisikan  dengan  konkret.  Oleh karena  itu,  fokus  tulisan  ini  adalah  untuk  melihat  politik  kelompok  santri  di Indonesia  dari  prakemerdekaan  hingga  era  reformasi,  sehingga  diharapkan  dapat terlihat  bagaimana  dinamika  kelompok  santri  sebagai  kelas  menengah  di  setiap zamannya dan pelbagai perubahannya.
Kehadiran  santri  dan  komunitasnya,  yaitu  pesantren  sejak  awal  telah memberikan  sumbangsih  terhadap  keberadaaan  Republik  Indonesia.  Hal  ini
dikarenakan, kelompok santri mampu  memposisikan diri sebagai salah satu kelas menengah  terdidik  yang  memiliki  pengaruh  bagi  kondisi  sosial  yang  ada  di masyarakat,  baik  itu  dari  lingkup  masyarakat  terkecil  hingga  lingkup  terbesar, yaitu  negara.  Adapun  bentuk  perjuangan  kelompok  santri  ini  berupa  perlawanan fisik di masa kolonial. Sedangkan, pada masa pascakemerdekaan kelompok santri berkecimpung  dalam  dunia  politik  sebagai  perwakilan  di  MPRS,  Badan Konstuante,  partai  Islam  dan  di  kementrian.  Dengan  kata  lain,  negara  Indonesia dalam perjalanannya tidak dapat terlepas dari peran kelompok santri itu sendiri.
Kelompok santri memiliki strategi dalam menghadapi pelbagai persoalan sosial  seperti  berperan  aktif  dalam  melawan  segala  bentuk  kegiatan  yang menyebabkan  ketidakstabilan  negara,  serta  turut  terlibat  menjadi  bagian  dari penciptaan stabilitas keamanan dan kedaulatan negara. Dengan ilmu pengetahuan dan  tradisi  pensantren,  kelompok  santri  terus  bergerak  melangkah  membangun peradaban  dan  kebudayaannya. 1 Kenyataan  tersebut  adalah  bagian  dari  hasil pendidikan awal yang ada di Indonesia, yaitu pondok pesantren. Pendidikan Islam menjadi corak khas bagi masyarakat Islam Indonesia, di samping institusi-institusi pendidikan  Islam  lainnya  yang  telah  menjadi  bagian  pergerakan  dari  kelompok santri pada tingkat kebangsaan. 2
Pesantren  dan  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  menjadi  basis pembekalan  bagi  kelompok  santri  untuk  berkontribusi  aktif  bagi  perkembangan kebangsaan dengan  sumbangsih pemikirannya. 3 Oleh karena itu, kelompok santri menempati  posisi  tersendiri  dalam  kehidupan  sosial  masyarakat  dan  negara. Kelompok  santri  dalam  perjalanannya  kemudian  menjadi  cendikiawan  yang berpengaruh dalam kehidupan politik. Leburnya kelompok santri dan cedikiawan juga  menjadi  fase  baru  bagi  perjalanan  politik  Indonesia.  Hal  tersebut  mengacu pada  Pemilu  tahun  1955  di  mana  partai  Islam  memperoleh  suara  terbanyak bersanding  dengan  partai  nasionalis  (PNI)  dan  partai  komunis  (PKI). 4 Namun
1. Zamakhsyari Dzhofier, Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2009), 24.
2. Deliar Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1945 (Jakarta: LP3ES,1996), 45.
3. Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-Orang Pesantren (Yogyakarta: LkiS, 2012), 41.
4. Kuntowijoyo, Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri:  Strategi  Kebudayaan  dalam  Dakwah Islam (Yogyakarta: Sipress, 1999), 67.
demikian,  kelompok  santri  kini  justru  memiliki  kecenderungan  peran  yang ‘sedikit’ berbeda –klaim pemilik kebenaran dan perang sesama kelompok santri– dengan fitrahnya jauh sebelum reformasi digulirkan.
Analisis kelas dalam pemikiran Max Weber akan dijadikan landasan teori dalam  tulisan  ini.  Pemikiran  Weberian  dalam  pembentukan  kelas  tidak  hanya didasari oleh penguasaan alat produksi, akan tetapi juga kegiatan konsumtif, status sosial,  kewibawaan  dan  daya  tawar  dalam  pertukaran  pasar.  Di  samping  itu, pemikiran  Weberian  lebih  memfokuskan  pada  realitas  empiris  yang  mikro  dan majemuk, sehingga lebih mudah diteliti dan diuji. 5 Jika dibanding dengan gagasan Marxian yang terlalu makro dan kajiannya yang terlalu luas serta wataknya yang terlalu  dikotomis  dan  deterministik,  pemikiran  Weberian  lebih  tepat  untuk menjelaskan  konsep  menengah  dalam  realita  empiris.  Selain  itu  juga  hasil  daei dialektika yang selama ini terjadi antara  pemikiran Weberian dan Marxian dalam pembagian  kelas  ditemukan  bahwa  dalam  “kapitalisme”  mutakhir  terdapat sejumlah aset produktif yang layak sebagai modal, yaitu  yaitu modal manusiawi, modal simbolik/kultural dan  diskursus  budaya kritis  selain dari  modal ekonomi. 6 Dengan  demikian,  tulisan  ini  akan  lebih  mudah  dalam  mengidentifikasi  gerakan dan peran kelas menengah khususnya kelompok santri.

## Kelompok Santri sebagai Kelas Menengah
Santri  merupakan orang  yang  belajar di pondok pesantren. Santri dalam tradisi  pondok  pesantren  mempunyai  dua  kategori. Pertama ,  santri kalong yaitu santri  yang  dapat  pulang-pergi  dan  tidak  bermukim  di  pesantren.  Mereka  ini adalah  para  santri  yang  berasal  dari  daerah  sekitar  pondok  pesantren. Kedua , santri mukim di mana santri yang bermukim dilingkungan pondok pesantren dan menempati  pondok  yang  telah  di  sediakan  oleh  pesantren. 7 Namun  demikian, pengertian santri ini secara luas dapat dikatakan sebagai setiap orang yang pernah
5. Ariel Heryanto, Kelas Menengah yang Majemuk dalam Kelas Menengah Bukan Ratu Adil (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 7.
6. Ibid , 8.
7. Zamakhsyari  Dzhofier, Tradisi  Pesantren  Stusdi  Pandangan  Hidup  Kiyai  dan  Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2011), 59.
berguru kepada ustaz, baik itu sebagai pendengar, pengikut, pelajar yang menetap, dan yang pernah berinteraksi dengan ustaz dalam kurun waktu tertentu. bertahun- tahun. 8
Santri  sebagai  pelajar  yang  datang  dari  berbagai  penjuru  nusantara mempunyai tanggungan untuk membiayai proses belajarnya. Akan tetapi, kondisi perekonomian  mayoritas  santri  memadai  tertutama  di  masa-masa  sebelum kemerdekaan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  dengan  kondisi  ekonomi,  tingkat keilmuan  santri  punyai,  lambang  serta  simbol-simbol  yang  mereka  pergunakan mempunyai  karakter  tersendiri.  Kemudian,  secara  umum  keadaan  demikian membuat  mereka  menjadi  kelas  tersendiri  dalam  sosial  masyarakat  Indonesia.  – setidaknya hingga pertengahan abad ke-20.
Kelompok santri perlu dipahami tidak hanya berstatus sebagai pelajar di pesantren  semata,  namun  para  ustaz,  ulama,  serta  cendikiawan  pun  menjadi produk  pesantren  merupakan  bagian  dari  jejaring  dan  masuk  dalam  kategori kelompok  santri.  Santri  sebagai  kelompok  kelas  menengah  mempunyai  modal penting  seperti  kekayaan  (ekonomi),  kekuasaan  dalam  lapisan  masyarakat, kehormatan,  dan  pengetahuan.  Dengan  modal  itulah  kelompok  santri  menjadi elemen  penting  dalam  menggerakkan  dan  memobilisasi  masyarakat  serta  turut serta dalam kehidupan bernegara Indonesia. 9
Posisi  dan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  kelompok  santri  sebagai  kelas menengah  relevan  dengan  yang  dinyatakan  oleh  Weber.  Kelas  menengah  ini dipengaruhi oleh konsep daya, tindakan komunal serta aksi sosial. Pertama , yang dimaksudkan  daya,  yaitu  kemampuan  kelompok  untuk  mewujudkan  kehendak bersama. Kedua , tindakan komunal muncul dikarenakan kepercayaan bersama dan rasa  memiliki  yang  mengikat  masing-masing  anggota  kelompok. Ketiga ,  aksi sosial  muncul  dikarenakan  adanya  penyesuaian  rasional  dalam  kepentingan
8. Ahmad  Baso, Pesantren  Studies : Kosmopolitanisme  Peradaban  Kaum  Santri  di  Masa Kolonial (Jakarta: Pustaka Afied, 2012), 43.
9. Saifuddin Zuhri, Berangkat dari Pesantren (Yogyakarta: LkiS, 2013), 32.
masing-masing  anggota  bukan  dalam  tujuan  bersama,  akan  tetapi  dalam pengakuan kepentingan bersama. 10

## Tindakan Politik Kelompok Santri

## a) Kelompok Santri Pra dan Pasca Kemerdekaan
Kelompok santri di masa pra kemerdekaan memegang teguh ajaran Islam sehingga  gerakannya  begitu  dinamis  dan  sulit  untuk  dapat  dijinakkan  oleh Belanda  maupun  Jepang.  Oleh  karena  itu,  kelompok  santri  ini  melawan penjajahan  yang  tak  mungkin  dihadapi  dengan  perlawanan  fisik  melalui pemikiran-pemikiran  dan  kekuatan  organanisasi,  seperti  halnya  dalam  Sarikat Islam  (1911),  Nahdhatul  Ulama  (1926),  Muhammadiyah  (1912),  dll.  Namun demikian, selain kelompok tersebut masih terdapat organisasi lainnya yang berdiri pada masa itu,  yaitu Jamiat Khair (1905), Persyarikatan Ulama (1911), Persatuan Islam  (1920),  Partai  Arab  Indonesia  (1934).  Untuk  mempersatukan  pemikiran kelompok  santri  guna  menghadapi  penjajahan,  organisasi  Muhammadiyah  dan Nadhatul  Ulama  bersama-sama  menjadi  sponsor  pembentukan  suatu  federasi Islam yang baru yang disebut sebagai Majelis Islam Ala Indonesia (majelis Islam tertinggi  di  Indonesia)  yang  disingkat  MIAI  yang  didirikan  di  Surabaya  pada tahun 1937.
Banyaknya kelompok santri yang ada di Indonesia justru difasilitasi oleh pemerintahan  Jepang  dan  menguntungkan  kelompok  santri  itu  sendiri.  Adapun bentuk pranata sosial yang dibentuk oleh Jepang yaitu: Shumubu (Kantor Urusan Agama yang menggantikan Kantor Urusan Pribumi zaman Belanda yang dipimpin oleh  Hoesein  Djayadiningrat  pada  1  Oktober  1943).  Kemudian, Masyumi , (Majelis  Syura  Muslimin  Indonesia)  menggantikan  MIAI  yang  dibubarkan  pada bulan  oktober  1943  di  mana  tujuan  didirikannya  adalah  untuk  memperkokoh persatuan  kelompok  santri  di  Indonesia  dan  untuk  meningkatkan  bantuan peperangan Jepang. Terakhir, yaitu Hizbullah (Partai Allah atau Angkatan Allah) yang  merupakan  semacam  organisasi  militer  untuk  santri-santri  yang  dipimpin
10. Anthony  Giddens, Kapitalisme  dan  Teori  Sosial  Modern:  Suatu  Analisis  Karya  Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber , terj. Soeheba Kamadibrata (Jakarta: UI Press, 1986), 200.
oleh  Zainul  Arifin  –organisasi  inilah  yang  menjadi  cikal  bakal  Tentara  Nasional Indonesia (TNI). 11
Kelompok  santri  pascakemerdekaan  mulai  menyibukkan  diri  dengan politik  praktis  dengan  mendirikan  partai  politik  guna  mendukung  sistem pemerintahan  yang  demokratis.  Partai  politik  juga  berfungsi  untuk  memudahkan umat Islam pada umunya menyampaikan aspirasinya dan memudahkan penyatuan umat Islam dalam  mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah Masyumi yang dibentuk dalam Muktamar Islam Indonesia pada tanggal 7- 8  Oktober  1945.  Dalam  muktamar  tersebut  diputuskan  bahwa  Masyumi  menjadi partai satu-satunya yang memperjuangkan nasib politik kelompok santri dan umat Islam di Indonesia sehingga partai Islam yang lain sudah tidak diakui lagi.
Berdirinya Masyumi ini memberikan harapan atas kepentingan kelompok santri, khususnya tentang gagasan mendirikan negara Islam dan penerapan syariat Islam di Indonesia. Namun demikian, Masyumi mengalami perpecahan antara NU dan Muhammadiyah yang didasari oleh persaingan perebutan posisi dalam partai dan  pemerintahan.  Dalam  peperangan  tersebut,  NU  lebih  banyak  mengalami kekalahan dan kemudian  memutuskan untuk keluar dari Masyumi  di  tahun 1952 yang sebelumnya PSII juga telah lebih dahulu keluar pada tahun 1947.
Corak menonjol yang disuarakan oleh kelompok santri  itu sendiri adalah upaya  penerapan  syariat  Islam  di  Indonesia  dengan  jalur  politik  dan  kekuasaan. Terbentuknya Departemen Agama pada tahun 1946 merupakan ekpresi dukungan unsur  pemerintahan  pada  waktu  itu  atas  pentingnya  syariat  Islam.  Perjuangan sangat  strategis  sebagai  upaya  penerapan  syariat  Islam  terjadi  ketika  perdebatan tentang  dasar  negara  yang  mana  kelompok  santri  menginginkan  Islam  sebagai dasar  negara,  sedangkan  kelompok  nasionalis  menginginkan  Pancasila  sebagai dasar  negara.  Namun  demikian,  perdebatan  tentang  syariat  Islam  tersebut  sudah mulai  nampak  ketika  pemerintah  Jepang  membentuk  BPUPKI  pada  tanggal  24 April  1945  sebagai  perwujudan  janji  pemerintah  Jepang  atas  kemerdekaaan Indonesia.
11. Harry J. Benda, Bulan Sabit Matahari Terbit: Islam Indonesia dalam Masa Pendudukan Jepang (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 26.
Perdebatan  lain  tentang  kelompok  santri  ini  juga  terbelah  menjadi  dua kubu,  yaitu  kubu  nasionalis  muslim  dan  nasionalis  sekuler.  Perdebatan  itu bermuara pada dua pandangan, pertama , kelompok santri pendukung dasar Islam hendak  mengaplikasikan  seluruh  isi  syariat  Islam  yang  ada  pada  Al-Qur’an. Kedua ,  kelompok  santri  nasionalis  sekuler  yang  nampaknya  hanya  ingin mengurung Islam dalam sebuah sangkar ‘kepentingan pribadi’. Namun demikian, kelompok  nasionalislah  yang  menggagalkan  dan  mengalahkan  kehendak kelompok  santri  tersebut.  Adanya  rasa  kecewa  di  kubu  santri  memunculkan letupan-letupan  yang  masih  dirasakan  hingga  saat  ini.  Salah  satu  bentuk  letupan kekecewaan  yang  disinyalir  oleh  segelintir  orang  adalah  lahirnya  pergerakan (pemberontakan) untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam seperti DI/TII-nya  Kartosuwirjo di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta Daud Beureuh di Aceh. 12

## b) Kelompok Santri Orde Lama
Wakil  Presiden  Mohammad  Hatta  pascaproklamasi  kemerdekaan  atau tepatnya  pada  tanggal  3  November  1945  mengeluarkan  sebuah  Maklumat Pemerintah  tentang  hak  hidup  partai-partai  politik  di  Indonesia.  Partai-partai tersebut  diharapkan  sudah  berdiri  sebelum  dilangsungkan  pemilihan  anggota badan  perwakilan  rakyat  pada  Januari  1946.  Pada  saat  inilah,  kekuatan  politik kelompok  santri  di  era  Orde  Lama  terlihat.  Kelompok  santri  langsung  bereaksi dengan  seruan  pemerintah  dengan  menyelenggarakan  Kongres  Umat  Islam Indonesia  pada  tanggal  7-8  Nopember  1945  di  Yogyakarta.  Partai  Masyumi sebagai  partai  resmi  kelompok  santri,  yaitu  Muhammadiyah,  Nahdlatul  Ulama, Perserikatan  Umat  Islam  dan  Persatuan  Umat  Islam,  kemudian  bergabung  juga Persatuan Islam (Bandung 1948), Al-Irsyad (Jakarta, 1950), termasuk partai-partai kecil lainnya yang ada di daerah-daerah, seperti Al-Jamiyatul Wasliyah (Sumatera Utara), Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA 1949-1953).
Sebagian  besar kelompok santri  yang  mendukung gagasan  negara Islam tidak  menyerah  begitu  saja,  perjuangan  wakil-wakil  santri  di  dalam  sidang
12. Deliar. Noer, Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1945 (Jakarta: LP3ES, 1996), 79.
Konstitutante  hasil  pemilu  1955  berusaha  untuk  mengegolkan  kembali  gagasan negara Islam, khususnya dalam hubungannya dengan gagasan bahwa Islam harus dijadikan  sebagai  dasar  negara  Indonesia  dengan  dalih  mayoritas  penduduknya beragama Islam. Menyikapi hal tersebut ialah M. Natsir yang menegaskan bahwa Indonesia  hanya  memiliki dua pilihan,  yaitu sekularisme  atau paham  keagamaan (dini)  sehingga  Pancasila  tetap  menjadi  dasar  negara  Indonesia  sebab  tidak bercorak sekuler dan mengakui wahyu sebagai sumbernya.
Masyumi  sebagai  partai  kelompok  santri  justru  menunjukkan  indikator terjadinya  perpecahan  dalam  politik  praktis  kelompok  santri  itu  sendiri  dan semakin  melemahnya  Masyumi  sebagai  kekuatan  politik  Islam  pada  umumnya. NU  kemudian  menjadi  partai  politik  (1952),  dan  pada  pemilu  1955  NU  muncul sebagai partai terbesar nomor tiga sesudah PNI dan Masyumi dengan meraih 18,4 persen suara  atau  45 kursi dalam  parlemen. 13 Namun demikian, kekuatan politik umat  Islam  pada  masa  Orde  Lama  banyak  dirugikan  oleh  kebijakan  Soekarno. Khususnya  yang  berkaitan  dengan  sistem  Demokrasi  Terpimpin.  Hal  ini dikarenakan,  sistem  demokrasi  terpimpin  memberikan  keleluasaan  lebih  besar kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk bergerak dan menguasai panggung politik nasional dan juga kebijakan Soekarno untuk membubarkan Masyumi pada Agustus  1960.  Presiden  Soekarno  dalam  pidatonya  pada  17  Agustus  1959 mengatakan  bahwa  butir-butir  pokok  demokrasi  Terpimpin  dalam  dua  kategori, yaitu  (1)  Setiap  orang  diwajibkan  untuk  berbakti  kepada  kepentingan  umum, masyarakat  dan  negara;  (2)  Setiap  orang  mendapat  penghidupan  layak  dalam masyarakat,  bangsa  dan  negara.  Dua  kategori  ini  menjelaskan  sasaran  yang hendak  dicapai  oleh  sistem  tersebut  sehingga  perkembangan  kekuatan  politik kelompok  santri  pada  masa  Orde  Lama  ini  justru  mengkristal  menjadi  poros ideologi dan partai.

## c) Kelompok Santri Orde Baru
Perubahan kondisi perpolitikan negara Indonesia juga ikut dimotori oleh kelompok  santri  dengan  penolakan  terhadap  komunisme.  Dalam  usaha  menekan
13. Ibid , 90.
kekuatan  politik  PKI  dan  para  simpatisannya,  kekuatan  politik  kelompok  santri tampil sebagai partner utama ABRI. Peran kelompok santri sebagai pelaku paling menentukan dalam grand coalition “pengganyangan” PKI antara lain terlihat dari hampir  keseluruhan  kesatuan-kesatuan  aksi  seperti  KAP  Gestapu,  KAMI  dan KAPI  yang  pucuk  pimpinannya  dipegang  oleh  tokoh-tokoh organisasi  kelompok santri. Partnership militer dengan kekuatan politik kelompok santri terus berlanjut setelah  pembubaran  PKI.  Hal  ini  dikarenakan,  militer  membutuhkan  kekuatan kelompok santri untuk menekan Soekarno turun dari kekuasaannya.
Besarnya  pengaruh  dan  peranan  kelompok  santri  untuk  membubarkan PKI  meruntuhkan  Orde  Lama  yang  berarti  memiliki  andil  besar  dalam  proses kelahiran  Orde  Baru  telah  mempengaruhi  persepsi  para  pemimpin  politik kelompok santri dalam menentukan strategi selanjutnya. Adapun strategi tersebut adalah  untuk  mempengaruhi  kondisi  psikologis  elit  santri  dalam  merehabilitasi instrumen  politik  partai  kelompok  santri  dan  semangat  umum  strategi pengedepanan  perjuangan  kelompok  santri  melalui  partai  Islam  dan  mengikuti pemilihan umum. Dalam sidang MPRS muncul kembali kehendak dari kelompok santri  yang  diwakili  oleh  kelompok  NU  dan  Parmusi  untuk  menjadikan  negara Indonesia  sebagai  negara  berideologi  Islam,  pemimpin  Islam  serta  kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya. Persoalan ini muncul di tahun 1966, 1967, 1968, dan 1969. 14
Strategi  kaum  santri  untuk  memfokuskan  artikulasi  politiknya  melalui partai  Islam  ternyata  berbenturan  dengan  strategi  stabilisasi  politik  negara  yang secara ketat membatasi politik kepartaian. Perbedaan tajam logika strategi politik kelompok  santri  dengan  negara  ORBA  diperuncing  oleh  dominasi  kelompok ‘abangan’  dan  Kristen  Katolik  di  berbagai  sektor  negara.  Dominasi  kelompok minoritas yang paling menonjol peranannya dalam membentuk visi negara  justru menyudutkan  kelompok  santri  banyak  dilakukan  oleh  orang-orang  di  lingkaran Ali Moertopo dengan “Kelompok Tanah Abang” atau CSIS-nya.
14. Abd.  Munir  Mulkan, Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri;  Strategi  Kebudayaan  dalam Dakwah Islam (Yogyakarta: Sipress, 1999), 58.
Pergeseran  hubungan  kekuatan  politik  kelompok  santri  dengan  Orde Baru dikonfrontasi oleh kebangkitan gerakan pemikiran baru yang mempengaruhi perubahan  statregi  kelompok  santri  dan  merosotnya  pamor  politik  partai kelompok  santri  serta  meningkatnya  penetrasi  gerakan  Islam  ke  dalam  tubuh negara.  Dalam  gerakan  pemikiran  baru  tersebut  semakin  mendapat  ruang  gerak lebih  luas  dalam  menentukan  agenda  perpolitikan  kelompok  santri  setelah kepemimpinan  PPP  terus-menerus  mengalami  kemerosotan  pengaruh  dalam wacana  politik  nasional  akibat  kemelut  internal  yang  parah  di  sekitar  Pemilu 1982.  Demikian  halnya  dengan  pemberlakuan  UU  No.  3  dan  8/1985  terutama pemberlakuan  azas  tunggal  telah  memberikan  peluang  penganut  pemikiran  baru untuk mengekspresikan gagasan-gagasan politiknya dengan melakukan rekonsiliasi secara intensif dengan pemerintah Orde Baru. 15
Bangkitnya  gerakan  pemikiran  baru  pada  prinsipnya  menghendaki dilakukanya  reorentasi  strategi  perjuangan  kelompok  santri.  Dalam  dimensi vertikal,  kalangan  penggagas  gerakan  pemikiran  baru  menyerukan  para  tokoh kelompok  santri  untuk  menerapkan  pendekatan  politik  baru  yang  lebih menekankan  pada lobbying dan  bekerja  dari  dalam  negara.  Dalam perkembangannya,  dinamika  kekuatan  kelompok  santri  pascapemberlakuan  azas tunggal memasuki paruh kedua dekade 1980-an semakin memberikan ruang gerak lebih  luas  bagi  kalangan  elit  kelompok  santri  yang  bersedia  menjadi  anggota Fraksi  Karya  Pembangunan  di  MPR  dan  memberikan  persetujuan  terhadap beberapa  materi  GBHN  yang  dalam  sidang  MPR  sebelumnya  sangat  ditentang keras oleh kalangan kelompok santri pada saat itu.  Perbagai terobosan kelompok santri  memberi  sinyal  bagi  pemerintahan  Soeharto  bahwa  kelompok  santri  pada dasarnya  bersedia  mengambil  sikap  lebih  moderat  dan  dan  dapat  bekerja  sama dengan  harapan  semakin  dilibatkan  dalam sharing  power dan  pengambilan kebijakan –meskipun pada awalnya kelompok santri  ini  justru dijadikan alat oleh Soeharto melengserkan Orde Lama.

## d) Kelompok Santri Era Reformasi
Reformasi 1998 silam memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi rakyat untuk  memperoleh  hak-haknya  yang  selama  ini dipasung, khususnya  mendirikan partai  politik  sebagai  salah  satu  implementasi  sistem  demokrasi  dan  perubahan. Tindak  lanjut dari  legalisasinya pendirian partai  politik  memunculkan  181 partai yang  mendaftarkan  diri  untuk  pemilu  1999.  Akan  tetapi,  partai  yang  lolos verifikasi  oleh  Komisi  Pemilian  Umum  hanya  48  peserta  dan  8  diantaranya merupakan partai kelompok santri. Namun demikian, presentasi suara untuk partai komunitas santri hanya 18% atau sekitar 86 kursi di parlemen yang diwakili oleh partai  PPP,  Partai  Bulan  Bintang,  Partai  Keadilan,  Partai  Kebangkitan  Ummat, Partai  Nadhatul  Ummah,  PSI  dan  Masyumi.  Hal  tersebut  berbeda  dengan  Partai yang  berbasis  massa  Islam  seperti  NU  dan  Muhammadiyah  dengan  perolehan suara  keseluruhan  37  persen  yang  mana  di  parlemen,  PAN  dengan  34  kursi  dan PKB dengan 51 kursi.
Partai-partai  Islam  dan  yang  berbasis  massa  Islam  sering  menuai perbedaan pendapat di parlemen, seperti pengusulan 7 kata dalam Piagam Jakarta untuk dicantumkan  lagi dalam pasal 29 ayat 1  yakni  Ketuhanan Yang  Maha Esa dengan  kewajiban  menjalankan  syariat  Islam  bagi  Pemeluknya.  Uniknya,  dalam pandangan  politik  praktis  partai-partai  Islam  mampu  menyamakan  pendapat, contohnya saat Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden Republik Indonesia dalam  sidang  DPR  1999. 16 Pada  pemilu  ditahun  2004  dan  2009  hasilnya  pun hampir  bernada  sama.  Partai  komunitas  santri  yang  digadang-gadang  akan memenangkan pemilihan justru memperoleh hasil lebih sedikit dibandingkan pada pemilu  1999,  yaitu  171  kursi  di  parlemen  turun  menjadi  166  kursi.  Hal  tersebut mendorong  asumsi  bahwa  partai  komunitas  santri  sebagai  salah  satu  kekuatan politik belum sepenuhnya mewakili komunitas santri itu sendiri. Kekuatan politik kelompok santri sebetulnya bisa solid atau bahkan akan ditakuti oleh lawan-lawan politiknya  apabila  terdapat  rasa  persatuan.  Hal  tersebutlah  belum  terlihat dikalangan elit politik, khususnya partai politik yang mengatasnamakan kelompok
16. Zamaksyari  Dzhofier, Tradisi  Pesantren: Memadu  Modernitas  untuk  Kemajuan Bangsa (Yogyakarta:Pesantren Nawasea Press, 2009). 55-58.
santri. Oleh karena itu, selama masa reformasi kekuatan kelompok santri dikancah perpolitikan  nasional  belum  signifikan  yang  ditambah  lagi  adanya  institusi- institusi  politik  hanya  menguntungkan  kelompok  tertentu  dan  memungkinkan terpecah-belahnya kelompok santri itu sendiri.
Kemunculan  partai-partai  kelompok  santri  tidak  semuanya  berimplikasi negatif. Hal  ini dikarenakan,  mulai  berkembangnya repolitisasi politik kelompok santri  setelah  dimarjinalkan  rejim  Orde  Baru.  Politik  kelompok  santri  secara substansial  merupakan  penghadapan  Islam  dengan  kekuasan  dan  negara  yang melahirkan  sikap dan perilaku ( political  behavior ) serta budaya politik ( political culture )  yang  berorientasi  pada  nilai-nilai  Islam.  Sikap  perilaku  serta  budaya politik  yang  memakai  kata  sifat  Islam.  Selain  itu  juga  dampak  besar  lainnya adalah  kaburnya  polarisasi  kaum  santri.  Kaum  santri  bergerak  dengan  basis kekuatan sendiri, dengan modal dukungan yang tidak hanya dari kaum elit santri atau  para  ulama  semata,  tapi  juga  dari  berbagai  pihak  lainnya  yang  memiliki kesamaan kepentingan dan ide seperti halnya menebarkan sikap toleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada di Indonesia ini.

## Penutup
Kelompok santri sebagai kelas  menengah dan  bagian  sejarah  perpolitikan Indonesia adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kelompok santri bersatu dalam satu kepentingan besama untuk membebaskan bangsa Indonesia dari tangan kolonialisme  Belanda  dan  Jepang.  Namun  demikian,  pascakemerdekaan  justru berkendak  untuk  menguasainya  dengan  usulan  Islam  sebagai  dasar  negara. Dengan kata lain, kelompok santri ini justru dimanfaatkan oleh Orde Baru dalam melengserkan  Soekarno  dengan  isu  komunismenya.  Sedangkan,  kelompok  santri semakin  menampakkan diri dalam percaturan politik praktis dalam pemerintahan posisi strategis lainnya pada era reformasi. Meskipun harus diakui bahwa identitas kelompok  santri  semakin  melebur  oleh  kepentingan  golongan  dan  kelompok semata  sehingga  pengaruh  yang  diakibatkan  oleh  kelompok  santri  ini  sebagai akibat dari posisinya sebagai kelas menengah Indonesia. Peran santri dan identitas mereka  sebagai  kelas  menengah  dalam  panggung  politik  Indonesia  senantiasa
dinamis,  perubahan  demi  perubahan  dialami  seiring  dengan  konteks  zaman masing-masing,  perbedaan  kepentingan,  intervensi  dari  pihak  luar  menjadi  salah satu  penyebabnya.  Akan  tetapi  yang  terpenting  adalah  sebagai  kelas  menengah, kelompok  santri  mampu  memposisikan  peran  mereka  sebagai  perantara  kelas dibawahnya dan kelas atas.

## Daftar Pustaka
Baso,  Ahmad. Pesantren  Studies:  Kosmopolitanisme  Peradaban  Kaum  Santri  di masa Kolonial . Jakarta: Pustaka Afied, 2012.
Benda,  Harry  J. Bulan  Sabit  Matahari  Terbit:  Islam  Indonesia  dalam  Masa Pendudukan Jepang . Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
Dzhofier,  Zamaksyari. Tradisi  Pesantren:  Memadu  Modernitas  untuk  Kemajuan Bangsa . Yogyakarta:Pesantren Nawasea Press, 2009.
______. Tradisi  Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia . Jakarta: LP3ES, 2011.
Giddens,  Anthony. Kapitalisme  dan  Teori  Sosial  Modern.  Suatu  Analisis  Karya Tulis Marx, terj. Soeheba Kamadibrata. Jakarta: UI Press, 1986.
Hadijaya (editor), Kelas Menengah Bukan Ratu Adil . Yogyakarta: Tiara Wacana,
1999.
Kuntowijoyo. Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri :  Strategi  Kebudayaan  dalam Dakwah Islam. Yogyakarta: Sipress, 1999.
Mulkan,  Abd.  Munir. Runtuhnya  Mitos  Politik  Santri;  Strategi  Kebudayaan dalam Dakwah Islam . Yogyakarta: Sipress, 1999.
Noer,  Dalier. Gerakan  Modern  Islam  di  Indonesia  1900-1945 .  Jakarta:  LP3ES, 1996.
Zuhri, Saifuddin. Berangkat dari Pesantren . Yogyakarta: LkiS, 2013.
______. Guruku Orang-Orang Pesantren . Yogyakarta: LkiS, 2012.