## Jurnal Manajemen
Journal homepage: http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/manajemen/ e-ISSN: 2301-4628

## Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia

## Ahmad Alam
Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia

## A R T I C L E I N F O
DOI: 10.32832/jm-uika.v9i2.1533

## Article history:
Received: 13 Desember 2018 Accepted: 20 Desember 2018 Available online: 25 Desember 2018
Keywords : Mustahiq Muzakki, OPZ, Zakat,

## A B S T R A C T
Zakat is the third pillar of Islam that must be fulfilled by every Mus- lim. Zakat has great potential in Indonesia in tackling community problems. But in its implementation faced with a number of prob- lems. These problems are shared with three stakeholders who play a role, namely the regulator, especially the government, the Zakat Management  Organization  (OPZ)  as  the  manager,  and  the  Com- munity as Muzakki (zakat provider) and Mustahiq (zakat recipient). If the three stakeholders are able to work together well, then these various  problems  can  be  overcome.  This  paper  seeks  to  describe the role of the three stakeholders.
Zakat  merupakan  rukun  Islam  ketiga  yang  wajib  ditunaikan  oleh setiap umat Islam. Zakat memiliki potensi yang besar di Indonesia dalam  menanggulangi  permasalahan  masyarakat.  Namun  dalam implementasinya  dihadapkan  kepada  sejumlah  permasalahan. Permasalahan  tersebut  dibagi  kepada  tiga stakeholder yang berperan  yaitu  regulator  khususnya  pemerintah,  Organisasi Pengelola  Zakat  (OPZ)  sebagai  pihak  pengelolanya,  dan Masyarakat  sebagai  muzaki  (pemberi  zakat)  dan  mustahik (penerima  zakat).  Jika  ketiga stakeholder tersebut  mampu bersinergi dengan baik, maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi. Tulisan ini berupaya menguraikan peran ketiga stakeholder tersebut.
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## 1. Pendahuluan
Zakat  merupakan  rukun  Islam  ke  3  yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam. Menurut  Sabiq  (2006)  menyatakan  bahwa zakat  merupakan  nama  dari  sesuatu  hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima  zakat  ( mustahik ).  Sementara menurut Qardhawi (2007) zakat secara fikih berarti  sejumlah  harta  tertentu  yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang  yang  berhak.  Allah  telah menetapkan  hukum  wajib  atas  zakat sebagaimana  dijelaskan  di  dalam  Al- Qur’an,  Sunnah  Rasul,  dan  ijma’  ulama kaum muslimin.
Pengelolaan  zakat  di  Indonesia  dalam implementasinya  diatur  oleh  undang- undang.  Hermawan  (2013)  menyatakan bahwa  di  Indonesia,  pelaksanaan  dan pengelolaan  zakat  diatur  melalui  Undang- undang  No.  38  Tahun  1999.  Alasan  dasar penetapan  Undang-undang  ini  adalah adanya  jaminan  negara  atas  kemerdekaan bagi seluruh warga negara untuk menjalankan  agamanya  sesuai  dengan agama  dan  kepercayaan  yang  dianutnya. Karena  zakat  menjadi  salah  satu  rukun Islam  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemeluknya  dan  dapat  dijadikan  sebagai sarana pengembangan perekonomian umat, agar  mempunyai  daya  manfaat  yang  lebih besar, maka Pemerintah perlu memberikan
pembinaan,  pelayanan  serta  perlindungan terhadapnya.  Berkenaan  dengan  definisi zakat,  pasal  1  ayat  2  UU  tersebut memberikan  definisi  zakat  sebagai  “harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai  dengan  ketentuan  agama  untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.
Menurut  Pusat  Budaya  dan  Bahasa (PBB)  UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta tahun  2005  menunjukkan  bahwa  potensi zakat  nasional  dapat  mencapai  Rp  19,3 triliun. Demikian pula dengan riset Monzer Kahf  yang  menyatakan  bahwa  skenario optimis  potensi  zakat  nasional  dapat mencapai angka dua persen dari total PDB. Sehingga  potensi  zakat per  tahunnya  tidak kurang  dari  Rp  100  triliun  (Hafidhuddin, Nasar, Kustiawan, Beik, & Hakiem, 2013).
Menurut  penelitian  Firdaus  et  al  (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4% dari total  PDB,  atau  dengan  kata  lain  potensi zakat  di  Indonesia  diperkirakan  mencapai Rp 217 triliun. Jumlah ini meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN,  serta  deposito  dan  tabungan. Sedangkan  menurut  BAZNAS,  potensi zakat  nasional  pada  tahun  2015  sudah mencapai  Rp  286  triliun.  Angka  ini
dihasilkan  dengan  menggunakan  metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan PDB pada tahun-tahun sebelumnya.
Zakat dalam penyalurannya diatur secara jelas dan tegas di mana penerimanya wajib termasuk  ke  dalam  mustahik  zakat  yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, memerdekakan budak,  orang  yang  hutang,  sabilillah  dan Ibn  Sabil.  Maka  kita  bisa  menarik kesimpulan  dari  sisi  penerima  zakatnya bahwa keberadaan zakat ini berperan untuk pemetaan  ekonomi  agar  para  mustahik zakat ini semakin meningkat kesejahteraan hidupnya  dan  berubah  menjadi  muzaki zakat dikemudian hari.
Hafidhuddin  (2018)  menyatakan  bahwa kontribusi zakat sebagai pemerataan ekonomi  secara  empiris  terbukti  dalam sejarah Islam baik pada masa Nabi, sahabat khususnya  pada  zaman  khalifah  Umar  bin Abdul Azis mampu membawa pemerataan ekonomi  di  kalangan  mustahik,  dalam tempo pemerintahan Umar bin Abdul Azis selama  22  tahun  akhirnya  para  mustahik zakat ini berubah menjadi muzaki.
Beik  (2009)  menyatakan  bahwa  zakat mampu  mengurangi  jumlah  keluarga miskin  dari  84  persen  menjadi  74  persen.
Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan,  zakat  juga  terbukti  mampu mengurangi  kesenjangan  kemiskinan  dan kesenjangan pendapatan, yang
diindikasikan  oleh  penurunan  nilai p1  dari Rp.  540.657,01  menjadi  Rp.  410.337,06. Menurut  Andriyanto  (2011),  zakat  yang digulirkan  RZI  telah  mengurangi  jumlah penduduk  miskin  dari  bulan  Maret  2009 yang  berjumlah  5,726  juta  (17,72%) berkurang sebanyak 356,53 ribu orang.
Dari  pemaparan  di  atas  bisa  kita simpulkan  bahwa  zakat  memiliki  potensi yang  besar  dan  peranan  yang  signifikan bagi pemerataan ekonomi dan penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia. Oleh karena itu, pada kajian kali ini penulis hanya akan membahas bagaimana permasalahan implementasi zakat di Indonesia  dan  apa  solusi  yang  bisa dilakukan  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif menggunakan studi literatur. Studi literatur ini merupakan meta analisis atau berupaya memetakan permasalahan dalam zakat dan solusinya  berdasarkan  pada  penelitian- penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

## 3. Pembahasan
Zakat  memiliki  potensi  yang  besar menanggulangi  permasalahan  di  Indonesia dalam seperti penanggulangan kemiskinan, akses  pendidikan  dan  kesehatan  bagi  para mustahik zakat, namun implementasi zakat
di  Indonesia  dihadapkan  kepada  sejumlah permasalahan. Sudewo (2004) memaparkan hal-hal yang secara umum menjadi problem dalam  pengumpulan  zakat  yang  maksimal yakni:  regulasi  dan political  will yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzaki  terhadap  lembaga  pengelola  zakat yang  ada  baik  swasta  maupun  terutama pemerintah, hingga masalah internal organisasi  pengelola  zakat  sendiri,  seperti kurang accountable,  lack  of  transparency , dan masalah manajerial.
Hasil  penelitian  Indrijatiningrum  (2005) menyatakan  bahwa  beberapa  persoalan utama  zakat  adalah gap yang  sangat  besar antara potensi zakat dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola  zakat  dan  masalah  kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen  zakat  yang  belum  terpadu. Untuk  mengatasi  masalah  tersebut,  perlu dilakukan  strategi  yang  dapat  mengatasi ancaman dan tantangan yang dihadapi dan memperbaiki  kelemahan  OPZ  secara keseluruhan. Prioritas kebijakan yang perlu dilakukan  yaitu  penerapan  sanksi  bagi muzaki yang tidak berzakat, meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  untuk meningkatkan keprofesionalismean, kredibilitas, akuntabilitas, dan transparansi OPZ;  dan  menyinergikan  pelaksanaan sistem  pajak  dan  zakat  secara  nasional. Skenario  terbaik  dalam  meningkatkan
potensi  zakat  adalah  melalui  reformasi perundang-undangan (Indrijatiningrum: 2005).
Mintarti (2012) menyatakan bahwa salah satu  masalah  utama  dalam  pengelolaan zakat adalah masih lemahnya sumber daya manusia  (SDM)  amil.  Kebanyakan  amil tidak  menjadikan  pekerjaannya  sebagai profesi  atau  pilihan  karier,  tapi  sebagai pekerjaan sampingan atau pekerjaan paruh waktu.
Selanjutnya  Huda,  Anggraini  dan  Ali (2014) dalam penelitiannya bahwa terdapat tiga  macam  prioritas  masalah  pengelolaan zakat  yang  dibagi  berdasarkan  lembaga pemangku kepentingan ( stakeholder) pengelolaan zakat, yaitu:
1. Prioritas  masalah  yang  ada  dalam regulator adalah: 1) perbedaan pendapat ( khilafiyah )  mengenai  fikih  zakat;  2) rendahnya  koordinasi  antara  regulator dengan  OPZ;  3)  rendahnya  peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat;  dan  4)  zakat  belum  menjadi obligatory system .
2. Prioritas  masalah  pada  OPZ  adalah:  1) jumlah  Lembaga  Amil  Zakat  yang terlalu  banyak;  2)  mahalnya  biaya promosi; 3) rendahnya efektivitas program  pendayagunaan  zakat;  4) rendahnya  sinergi  antar stakeholder zakat;  dan  5)  terbatasnya  sumber  daya manusia (SDM) amil zakat.
3. Prioritas masalah pada muzaki/mustahik adalah:  1)  mustahik  yang  cenderung Konsumtif;  2)  rendahnya  kepercayaan muzaki  kepada  OPZ  dan  regulator;  3) rendahnya  kesadaran  muzaki  dalam menunaikan  zakat  secara  benar  sesuai syariat;  dan  4)  rendahnya  pengetahuan muzaki tentang fikih zakat.
Huda,  Anggraini  dan  Ali  (2014) menjelaskan solusi pengelolaan zakat yang dibagi  berdasarkan  lembaga  pemangku kepentingan ( stakeholder ) pengelolaan zakat, yaitu:
1. Prioritas  solusi  regulator  adalah:  1) keteladanan pejabat dalam menunaikan zakat sesuai syariat; 2) kewajiban audit eksternal;  3)  meningkatkan  fungsi pengaturan dan pengawasan; 4) meningkatkan  peran  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI);  5)  sertifikasi  amil; dan 6) standarisasi dan akreditasi OPZ.
2. Prioritas  solusi  OPZ  adalah:  1) management  training dan  kerja  sama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional;
2) membangun sinergi antar stakeholder zakat;  3)  memperluas jaringan OPZ; 4) peningkatan efektivitas  program  pendayagunaan zakat;  5)  peningkatan  transparansi  dan akuntabilitas;  6)  standarisasi  zakat nasional.
3. Prioritas solusi muzaki/mustahik adalah:  1)  kaderisasi  dai  zakat;  2) kemudahan  layanan;  3)  perbaikan materi zakat dalam pelajaran sekolah; 4) pemberian  penghargaan  bagi  yang menunaikan zakat dan hukuman ( punishment ) bagi yang tidak menunaikan  zakat  padahal  telah  wajib zakat;  5)  pengangkatan  sosialisasi  dan edukasi  zakat  kepada  masyarakat;  dan 6) menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Firmansyah dan Sukmana (2014)
menyatakan  bahwa  permasalahan  zakat dibagi menjadi dua kategori yaitu masalah internal dan masalah eksternal, yaitu:
1. Masalah  Internal,  yaitu:  1)  kurangnya profesionalisme para pegawai, 2) pendistribusian  zakat  yang  sulit  untuk tepat  sasaran  dan  transparansi  ke masyarakat  yang  masih  kurang,  3) minimnya  kinerja  OPZ,  4)  kurangnya tunjangan para pegawai maupun struktural  dan  biaya  operasional  untuk melakukan  tugas,  5)  peran  serta pimpinan yang masih belum maksimal.
2. Masalah  Eksternal,  yaitu:  1)  kuranya kepercayaan  masyarakat  (muzaki),  2) kurangnya  peran  serta  ulama  dalam memberikan  dukungan  kepada  muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke Baznas,
3) secara keseluruhan mayoritas
masyarakat  masih  belum  mengenal Baznas  secara  lebih  dekat,  4)  belum adanya  Perda  yang  mengatur  bahwa zakat  harus  disalurkan melalui  lembaga khususnya Baznas, 5) kesadaran masyarakat masih kurang dalam mengeluarkan zakatnya.
Lebih  lanjut  menurut  Firmansyah  dan Sukmana (2014) menawarkan solusi untuk mengatasi problematika zakat, Solusi yang ditawarkan  dibagi  menjadi  dua  kategori yaitu  solusi  internal  dan  solusi  eksternal. Berikut adalah solusi yang ditawarkan:
1. Solusi  Internal,  yaitu:  1)  mengadakan pelatihan  pengurus  terutama  teknis pekerjaan yang sesuai dengan SOP yang seharusnya;  2)  meningkatkan  kualitas distribusi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baznas serta transparansi dalam melaporkan  hasil  penyaluran  kepada mustahik;  3)  memaksimalkan  kinerja organisasi  perangkat  zakat  (OPZ)  yang selama  ini  terkesan  kurang  berperan maksimal  dalam  membantu  Baznas;  4) memberi  tambahan  tunjangan  yang sesuai dengan tingkat pekerjaan disertai dengan target pekerjaan yang ditetapkan oleh  manajemen  Baznas  agar  memiliki tanggung  jawab  atas  pekerjaannya;  dan 5) meningkatkan kinerja pimpinan guna memaksimalkan kinerja organisasi lembaga Baznas.
2. Solusi Eksternal. 1) melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan Baznas sehingga masyarakat mengetahui  keberadaan  dan  fungsi lembaga pengelola (penyalur) zakat ini; 2)  dibutuhkan  dukungan/peran  serta ulama dalam memberikan arahan mengenai  penyaluran  zakat  melalui lembaga  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  agar  tepat  sasaran;  dan  3) harus ada Perda yang mengatur penyaluran  zakat  melalui  lembaga Baznas.
Sedangkan  Yusuf  Qardhawi,  dalam Ridlo (2007), menjelaskan bahwa sedikitnya  ada  beberapa  faktor  yang mendasari  keberhasilan  suatu  lembaga pengelolaan zakat, di antaranya:
1. Memperluas  cakupan  harta  wajib  zakat dengan  dalil  umum,  sebagai  strategi dalam fundraising (perhimpunan  dana) yang  hal  tersebut  mencangkup  harta yang  tampak  “ dhohiroh” dan  tidak tampak “ bathinah ”
2. Manajemen yang profesional
3. Distribusi yang baik
4. Menyempurnakan semua aktivitas dengan Al Islam
Dari hasil studi literatur dan penelitian di atas  mengenai  permasalahan  pengelolaan zakat  di  Indonesia,  untuk  mempermudah memahaminya  maka  penulis  merinci permasalahan  dan  solusi  yang  sudah
direkomendasikan  oleh  para  peneliti  dan para  ahli  dengan  menyajikan  ke  dalam sebuah tabel di bawah ini:
Tabel 1 Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia NO STAKEHOLDER MASALAH SOLUSI 1 Regulator a. Perbedaan pendapat ( khilafiyah ) mengenai fikih zakat; b. Rendahnya koordinasi antara regulator dengan OPZ c. Rendahnya peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat d. Zakat belum menjadi obligatory system .
a. Keteladanan pejabat dalam menunaikan zakat sesuai syariat;
b. Kewajiban audit eksternal;
c. Meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan
d. Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI);
e. Sertifikasi amil
f. Standarisasi dan akreditasi OPZ. 2 OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) a. Lemahnya leadership pemimpin OPZ Jumlah Lembaga Amil Zakat yang terlalu banyak b. Kurangnya kualitas manajerial OPZ c. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat. d. Mahalnya biaya promosi e. Rendahnya efektivitas program pendayagunaan zakat; f. Rendahnya sinergi antar stakeholder zakat g. Kurangnya gaji dan tunjangan pegawai h. Belum meratanya sosialisasi Penerapan PSAK 109 i. Belum Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.
g. Management training dan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam memenuhi kebutuhan amil profesional;
h. Membangun sinergi antar stakeholder zakat;
i. Memperluas jaringan OPZ;
j. Peningkatan efektivitas program pendayagunaan zakat;
k. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas;
l. Standarisasi zakat nasional.
m. Meningkatkan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan wakaf dan juga melakukan usaha penggunaan infak, sedekah dan wakaf untuk menjadi sumber pendapatan OPZ, sehingga berefek kepada peningkatan gaji atau tunjangan n. Lakukan pelatihan penerapan
PSAK 109 bagi semua direktur/ manajer keuangan/ staf keuangan OPZ sehingga pelaporan keuangan dapat lebih transparan dan akuntabel. o. Libatkan peran ulama untuk mendukung penyaluran zakat melalui OPZ p. Memperluas cakupan objek zakat
3 Masyarakat selaku Muzaki a. Rendahnya kepercayaan muzaki kepada OPZ dan regulator b. Rendahnya kesadaran muzaki dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat c. Rendahnya pengetahuan muzaki tentang fikih zakat. a. Lakukan Kaderisasi dai zakat; b. Berikan kemudahan layanan;
c. Perbaikan materi zakat dalam pelajaran sekolah;
d. Pemberian penghargaan bagi yang menunaikan zakat dan hukuman
( punishment ) bagi yang tidak menunaikan zakat padahal telah wajib zakat;
e. Peningkatan sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat; f. Menjadikan zakat sebagai gaya hidup masyarakat Masyarakat selaku Mustahik a. Mustahik yang cenderung konsumtif b. Rendahnya pengetahuan mustahik tentang fikih zakat. c. Kurang Motivasi untuk berubah menjadi Muzaki a. Lakukan Pembinaan dan Training mengenai zakat;
b. Perbaikan materi zakat dalam pelajaran sekolah;
c. Buat targetan mustahik saat pendampingan kapan akan beralih dari mustahik kepada muzaki zakat
Zakat semenjak zaman Rasulullah, Sahabat dan  kekhalifahan  berikutnya  telah  mampu menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan keumatan sebagai mana  yang  dijelaskan  Hafidhuddin  (2018) bahwa  kontribusi  zakat  secara  empiris terbukti  dalam  sejarah  Islam  baik  pada masa Nabi, sahabat khususnya pada zaman khalifah  Umar  bin  Abdul  Azis  mampu membawa pemerataan ekonomi di kalangan mustahik, dalam tempo pemerintahan Umar bin  Abdul  Azis  selama  22  tahun  akhirnya para  mustahik  zakat  ini  berubah  menjadi muzaki.
Meskipun  saat  ini  permasalahan  yang dihadapi  dalam  optimalisasi  pengelolaan zakat  banyak  dihadapi  oleh  berbagai
stakeholder zakat selama ketiga stakeholder tersebut  mampu  bersinergi dengan  baik  maka  berbagai  permasalahan tersebut  di  atas  bisa  diselesaikan  dengan baik.  Kita  harus  tetap  optimis  menjadikan zakat  sebagai  solusi  paling  efektif  dalam mengatasi  masalah  keumatan  dan  masalah zaman  karena  perintah  zakat  ini  adalah syariat yang diperintahkan oleh Allah SWT, Insya Allah setiap syariat Islam adalah baik untuk kita jalani, dan sebagai seorang yang beriman  kita  harus  meyakininya  dengan sepenuh hati.

## 4. Kesimpulan
Zakat  memiliki  potensi  yang  besar  di Indonesia dalam menanggulangi permasalahan  keumatan,  namun  dalam
136 | Alam
implementasinya dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Permasalahan tersebut  dibagi  kepada  tiga stakeholder yang  berperan  yaitu  regulator  khususnya pemerintah,  Organisasi  Pengelola  Zakat (OPZ)  sebagai  pihak  pengelolanya,  dan Masyarakat  sebagai  Muzaki  (pemberi zakat) dan Mustahik (penerima zakat). Jika ketiga stakeholder tersebut mampu bersinergi  dengan  baik  maka  berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi.
Meskipun  saat  ini  permasalahan  yang dihadapi  dalam  optimalisasi  pengelolaan zakat  banyak  dihadapi  oleh  berbagai stakeholder zakat. Kita harus tetap optimis menjadikan  zakat  sebagai  solusi  paling efektif dalam mengatasi masalah keumatan dan  masalah  zaman  karena  perintah  zakat ini  adalah  syariat  yang  diperintahkan  oleh Allah SWT, Insya Allah setiap syariat Islam adalah  baik  untuk  kita  jalani,  dan  sebagai seorang yang beriman kita harus meyakininya dengan sepenuh hati.

## D AFTAR P USTAKA
Andriyanto,  I.  (2011).  Strategi  pengelolaan zakat  dalam  pengentasan  kemiskinan.
Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 19 (1), 25–46.
Beik,  I.  S.  (2009).  Analisis  peran  zakat  dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan gagasan , 2 , 45–53.
Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B.  (2012).  Economic  estimation  and determinations  of  Zakat  potential  in Indonesia.
Firmansyah,  I.,  &  Sukmana,  W.  (2014).
Analisis  problematika  zakat  pada  Baznas Kota Tasikmalaya:pendekatan metode Analytic  Network  Process  (ANP). Jurnal Riset  Akuntansi  dan  Keuangan , 2 (2),  392– 406. https://doi.org/10.17509/jrak.v2i2.6593 Hafidhuddin,  D.  (2018). Modul  Matakuliah Fiqih Zakat . Bogor: Pascasarjana UIKA.
Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik,
I.  S.,  &  Hakiem,  H.  (2013).  Fiqh  Zakat Indonesia. Jakarta:  Badan  Amil  Zakat Nasional .
Hermawan, W. (2013). Politik Hukum Zakat di Indonesia. Pendidikan Agama Islam Ta‟ lim , 11 (2).
Huda, N., Anggraini, D., Ali, K. M., Mardoni, Y.,  &  Rini,  N.  (2014).  Prioritas  solusi permasalahan  pengelolaan  zakat  dengan metode  AHP  (studi  di  Banten  dan Kalimantan  Selatan). Al-Iqtishad:  Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah , 6 (2).
Indrijatiningrum,  M.  (2005). Zakat  sebagai alternatif  penggalangan  dana  masyarakat untuk pembangunan . FE-UI.
Mintarti, N., Beik, I. S., Tanjung, H., Haryono, A.  R.,  Tsani,  T.,  &  Kasirin,  U.  (2012). Indonesia  Zakat  and  Development  Report 2012. Jakarta: IMZ .
Qardhawi,  Y.  (2007). Hukum  Zakat:  Studi Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat zakat berdasarkan Qur’an & Hadits . Bogor:
Pustaka Litera Antar Nusa.
Ridlo,  M.  T.  (2007). Zakat  Profesi  dan Perusahaan . Ciputat: IMZ.
Sabiq, S. (2006). Fiqh Sunnah: Jilid 1, Jilid 2, dan Jilid 4. Terjemah. Jakarta: Pena Pundi Aksara .
Sudewo,  E.  (2004). Manajemen  zakat: tinggalkan  15  tradisi  terapkan  4  prinsip dasar . Institut Manajemen Zakat.