## PEMBERIAN HAK GUNA USAHA DIATAS TANAH ULAYAT  UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  DI PASAMAN BARAT

## Kasmanedi
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: kasmanedi.sh@gmail.com

## ABSTRACT
Recognition of the existence of customary rights has been regulated in Article 18B of the 1945 Constitution  and  emphasized  by  Article  3  of  Law  Number  5  of  1960  concerning  Basic Regulations  on  Agrarian  Principles  is  a  natural  thing,  because  customary  rights  and customary  law  communities  existed  before  the  Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia. formed.  However,  various  ulayat  land  cases  that  arise  on  a  regional  or  national  scale,  will never  get  a  complete  resolution  without  the  necessary  objective  criteria  as  a  benchmark  for determining  the  existence  of  ulayat  rights  and  their  implementation.  Control  of  land  by  the state  does  not  mean  that  it  is  owned,  but  as  the  ruler  of  land,  the  state  only  provides arrangements  regarding  land  rights  that  can  be  granted  to  land,  its  designation,  use  and maintenance as well as regulations regarding legal actions. and connections that can be made on land. The community hopes that after the government grants the Hak Guna Usaha (HGU) to the company and the customary land use rights (HGU) have ended, the ulayat land, which was  the  former  HGU,  can  be  used  and  returned  to  the  ninik  mamak  without  the  above conditions,  while  the  positive  law  stipulates  that  the  transfer  of  rights  to  customary  rights cannot be carried out at all because customary land cannot be transferred for any reason as mandated by Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Affairs (UUPA), Law Number 39 of 2014 concerning Plantations, Law Number 11 Year 2020 on Job Creation
Keywords: Customary Land, Cultivation Right

## ABSTRAK
Pengakuan  adanya  hak  ulayat  sudah  diatur  dalam  Pasal  18B  UUD  1945  dan  di  pertegaskan oleh  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria  adalah  hal  yang  wajar,  karena  hak  ulayat  dan  masyarakat  hukum  adat  sudah  ada sebelum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbentuk.  Namun  demikian,  berbagai  kasus tanah ulayat yang muncul dalam skala regional atau nasional, tidak akan pernah mendapatkan penyelesaian  yang  utuh  tanpa  adanya  kriteria  objektif  yang  diperlukan  sebagai  tolak  ukur untuk menentukan keberadaan hak ulayat dan pelaksanaannya. Penguasaan tanah oleh negara bukan  berarti  dimiliki,  tetapi  sebagai  penguasa  atas  tanah,  negara  hanya  memberikan pengaturan mengenai hak atas tanah yang dapat diberikan atas tanah, peruntukan, penggunaan dan pemeliharaannya serta pengaturan mengenai perbuatan hukum. dan hubungan yang dapat dilakukan  di  darat.  Masyarakat  berharap  setelah  adanya  pemberian  Hak  Guna  Usaha  (HGU) oleh pemerintah kepada pihak perusahaan dan telah berakhir nantinya tanah ulayat bekas Hak Guna Usaha (HGU) tersebut bisa dimanfaatkan, dikembalikan lagi kepada ninik mamak tanpa syarat-syarat  di  atasnya,  sedangkan  hukum  positif  mengatur  bahwa  peralihan  hak  atas  hak ulayat  tidak  dapat  dilakukan  sama  sekali  karena  tanah  ulayat  tidak  dapat  dipindahtangankan
dengan alasan apapun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang  Agraria  (UUPA),  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2014  tentang  Perkebunan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kata Kunci: Tanah Ulayat, Hak Guna Usaha

## PENDAHULUAN
Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Pasal 3 UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak  ulayat  beserta  masyarakat  hukum  adat  telah  ada  sebelum  terbentuknya  negara  Republik Indonesia.  Namun  berbagai  kasus  tentang  tanah  ulayat  yang  timbul  dalam  skala  regional maupun  nasional,  tidak  pernah  akan  memperoleh  penyelesaian  secara  tuntas  tanpa  adanya kriteria  obyektif  yang  diperlukan  sebagai  tolak  ukur  penentu  keberadaan  hak  ulayat  dan implementasinya. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat. 1
Penguasaan  tanah  oleh  negara  bukan  berarti  dimiliki,  namun  sebagai  penguasa  tanah, negara hanya memberikan pengaturan mengenai hak-hak atas tanah yang dapat diberikan pada tanah,  peruntukkan,  penggunaan  dan  pemeliharaannya  serta  pengaturan  mengenai perbuatan- perbuatan  dan  hubungan-hubungan  hukum  yang  dapat  dilakukan  atas  tanah-tanah  tersebut. Terhitung  mulai  berlakunya  UUPA  sampai  dengan  era  reformasi  saat  ini,  berbagai permasalahan  tanah  masih  terus  berlangsung.  Apalagi  jika  melihat  situasi  dan  kondisi geografis tanah di Indonesia saat ini, telah terjadi ketidak seimbangan antara permintaan akan tanah  dengan  tanah  yang  tersedia.  Untuk  itu  diperlukan  kebijakan  pemerintah  yang  arif  dan bijaksana  dalam  menyelesaikan  permasalahan  pertanahan  ini,  disamping  melakukan Law Enforcement. 2
Bila  tanah  ulayat  beralih  jadi  usaha  perkebunan,  maka  menurut  ketentuan  Peraturan Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak Pakai Atas Tanah status tanah ulayat tersebut diserahkan dulu kepada negara, baru kemudian di  atas  tanah  yang  telah  diserahkan  tadi  berdiri  Hak  Guna  Usaha  selanjutnya  jika  pihak perseroaan  atau  perusahaan  yang  mendapatkan  pemberian  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  tersebut juga  dapat  mengurus  perizinannya  untuk  melanjutkan  atau  penambahan  adanya  Hak  Guna Bangunan  (HGB)  berada  di  dalamnya  dan  sekaligus  akan  melekat  dalam  usaha  investasi tersebut. Konsekuensinya adalah bila peruntukan tanah bekas ulayat yang sudah menjadi HGU ini  telah  selesai  pemanfaatannya  oleh  pihak  ketiga  manapun,  maka  tanah  tersebut  otomatis menjadi  tanah  yang  langsung  dikuasai  negara  namun  terhadap  Hak  Guna  Bangunan  (HGB) yang  berada  di  dalamnya  seperti  Pabrik,  Perkantoran,  Mes  (barak)  negara  belum  punya  hak eksekusi untuk menguasai secara langsung karena bisa jadi HGB atas bangunan tersebut masih berhubungan  dengan  pihak  ketiga  seperti  perbankan  yang  melekat  hak  tanggunan  diatasnya.
1 Rosmidah, Pengakuan  hukum  terhadap  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dan  hambatan implementasinya, Inovatif http://download.portalgaruda.org/article.php?article=1186 &val=873,( 20-11-2020)
2 Komnas HAM, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan , Komnas HAM, Jakarta, 2016, hlm. 12.
Di  sinilah  anehnya,  bahwa  dalam  konstitusi  dan  UUPA  itu  sendiri  tidak  ada  pasal  yang mengatur mengenai tanah milik negara. 3
Tak sekali terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat yang berujung pada gugatan sengketa kepemilikan tanah di Pasaman Barat. Bahkan menimbulkan permusuhan antara satu kaum yang masih berada dalam satu desa sehingga membuat situasi yang tidak kondusif dalam pergaulan  antar  masyarakat.  Masyarakat  hanya  ikut  pada  kepada  mamak  kepala  waris  yang merupakan  pimpinan  yang  diberi  amanah  untuk  menjaga  tanah  ulayat  agar  keberadaannya tetap berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat adatnya.
Berdasarkan  fenomena  di  atas,  dapat  menjadi alasan  dan motivasi  bagi  peneliti  untuk mengetahui  dan  menganalisis  secara  lebih  mendalam  perumusan  masalah  dalam  artikel  ini  : bagaimana Pemberian Hak Guna Usaha Diatas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative . Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat.
Investasi    perkebunan  kelapa  sawit    di  Kabupaten  Pasaman  Barat  adalah  salah  satu Kabupaten  yang  termasuk  besar  dalam  suatu  investasi  di  Sumatera  Barat  termasuk  salah satu hasil terbesar di Kabupaten Pasaman Barat  yaitu kelapa sawit oleh masyarakatnya dan perusahaan yang berada di Kabupaten Pasaman Barat.  Yang baru berkembang. Daerah ini dibentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Pasaman berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun  2003  tanggal  18  Desember  2003,  dengan  ibu  kota  Kabupaten  di  Simpang  Ampek. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, salak, karet,  kopi  dan  cocoa  dan  jagung  yang  paling  utama  yaitu  kelapa  sawit.  Daerah-daerah penting  di  Pasaman  Barat  antara  lain  Simpang  Ampek,  Sasak,  Kinali,  Talu,  Air  Bangis, Silaping,  Ujung  Gading,  Muara  Kiawai,  Sungai  Aur,  Parit,  Paraman  Ampalu,  Sikabau, Pulau Panjang, Cubadak, Simpang Tonang,  Simpang Tiga  Andilan, Desa Baru,  Sigantang dan  lain-lain.  Kabupaten  Pasaman  Barat  merupakan  salah  satu  dari  3  (tiga)  Kabupaten Pemekaran  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  38  Tahun 2003  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Dharmasraya,  Solok  Selatan  dan  Pasaman  Barat. Kabupaten  Pasaman  Barat  dengan  luas  wilayah  3.864,02  km²,  jumlah  penduduk  365.129 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan. 4

## B. Izin Usaha Perkebunan Pada BPN Pasaman Barat
Proses  peralihan  hak  ulayat  untuk  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  yang  memiliki produksi pabrik kelapa sawit dan perkebunan di Pasaman Barat, secara teknis administrasi sudah  mengalami  perobahan  sejak  tahun  2006  setelah  Kabupaten  Pasaman  Barat  mekar.
3 Dimasa kolonial dalam Agrarische Besluit 1870 memang ada istilah domein verklaring, yang artinya hampir sama dengan milik negar a. Namun ketentuan milik mutlak negara itu telah dicabut sejak lahirnya UUPA 1960.
4 http://pasamanbaratkab.go.id/index.php , diakses pada tanggal 10 januari 2021
Perobahan  ini  terjadi  seiring  dengan  perubahan  struktur  organisasi  Badan  Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 2006.
Perubahan teknis untuk pengurusan atau memproses perolehan izin usaha perkebunan kelapa  sawit  yang  memiliki  Hak  Guna  Usaha  dan  Hak  Guna  Bangunan  menurut  Bapak Heru  Gunawan  Putra,  SH,M.Kn.  Kasi  Penetapan  Hak  dan  Pendaftaran  Kantor  Wilayah Badan  Pertanahan  Kabupaten  Pasaman  Barat  Provinsi  Sumatera  Barat  mengalami perubahan  sejak  tahun  2006  yang  diantaranya  adalah  soal  istilah  pencadangan  lahan. Dahulu tahapan awal permohonan untuk perizinan perusahaan kelapa sawit adalah dimulai dari pencadangan lahan, baru kemudian dilakukan pelepasan lahan, izin lokasi, pendaftaran, pengukuran dan sertifikasi. Akan tetapi sekarang proses pencadangan lahan itu dihilangkan, sebagai  gantinya  adalah  studi  kelayakan  usaha  dan  segala  bentuk  perizinannya  sekarang sudah  menjadi  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  terlebih  dahulu  pemerintah  daerah sementara BPN sekarang tahun 2021 ini sudah melalui sistim pelayanan berbasis elektronik semuanya  secara  online  dengan  Aplikasi  Survey  Tanahku  yang  di  kelola  oleh  Kemetrian Agraria  dan  Tata  Ruang  Badan  Pertanahan  Nasional,  mulai  dari  Layanan,  Cek  Plot  dan Berkas, sehingga akan lebih memudahkan pelayanan dalam mengurus perizinan baik untuk perseorangan, Badan Hukum ataupun Instansi Pemerintahan  .
Kemudian,  sejak  tahun  2006  juga,  pihak  BPN  menerapkan  syarat  ketentuan  risalah pengolahan  data  (RPD)  yang  mendukung  risalah  panitia  pemeriksaan  tanah  untuk memproses  penerbitan  sertifikat  HGU  terlebih  dahulu  selanjutnya  baru  memproses penerbitan HGB untuk produksi dan kantor serta mes-mes karyawan yang dikeluarkan dari HGU  awalnya.  Bahkan  masih  banyak  hal-hal  teknis  lain  yang  juga  berubah  dalam pengurusan  perizinannya  oleh  perusahan  perkebunan  yang  memohonkan  izin  usaha perkebunan  tersebut.  Sekalipun  perubahan  itu  tidak  terlalu  prinsip.  Sebatas  gambaran umum,  dibawah  ini  penulis  secara  runut  dan  sistemik  mencoba  menuangkan  proses  yang dilakukan oleh setiap perusahan dalam mengajukan permohonan izin usaha pekebunannya, mulai  dari  studi  kelayakan  usaha,  penyerahan/pelepasan  lahan,  izin  lokasi,  pendaftaran, pengukuran lahan dan sampai kepada penerbitan sertifikasi.

## C. Pelaksanaan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat
Sejak  keberadaan  UUPA  1960  diundangkan  hingga  sekarang  ini,  kewajiban pemerintah  secara  nasional  untuk  menjalankan  reforma  agraria  belum  dilaksanakan. Bahkan  hingga  saat  ini,  penyelewengan  terhadap  UUPA  semakin  mendalam  dengan lahirnya  Undang-Undang  sektoral  yang  semakin  mengebiri  UUPA  itu  sendiri,  seperti Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang  Penanaman  Modal  Asing  (PMA),  Undang-Undang  Sumber  Daya  Air (SDA), Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Konservasi Alam”. 5 Secara  sederhana  tergambar  perjalanan  reformasi  agraria  di  Indonesia,  sejak  mulai lahirnya  tahun  1960  sampai  tahun  1966,  tapi  secara  implementasi  tidak  jalan.  Kemudian tahun  2001,  munculnya  Tap  MPR  No.IX./MPR/2001  tentang  Pembaharuan  Agraria  dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, tapi juga tidak jalan, justru bermunculan undang-undang sektoral. Lalu tahun 2007 lahir kembali kebijakan reforma agraria, tapi juga sampai saat ini
5 Gunawan, Vergadering  Rakyat  Tani  Tentang  Reforma  Agraria  dan  Pembangunan  Desa ,  Satu  Visi untuk komunikasi anggota PBHI, Edisi 06/Januari 2006,hlm. 16.
tidak jalan. Justru yang terjadi belakangan adalah munculnya kerancuan atau penyimpangan hukum  antara  undang-undang  yang  satu  dengan  yang  lainnya  seperti  lahirnya  Peraturan Pemerintah Menteri Agraria Nomor 5 tahun 1999 yang menitik beratkan kepada pedoman penyelesaian  masalah  sehingga  jika  dicermati  Peraturan  Pemerintah  tersebut  jelas pemerintah  sudah  siaga  untuk  menyelesaikan  jika  ada  masalah  dalam  persoalan  agraria khususnya soal tanah ulayat.
Namun  ada  sebagian  orang  yang  berpendapat  bahwa  dengan  keluarnya  Peraturan Pemerintah  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Pedoman  Penyelesaian Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  ini,  merupakan  alat  untuk  mematikan  hak ulayat  itu  sendiri.  Menurut  pendapat  tersebut,  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman  Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  yang  menyatakan pelaksanaan  hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  2 Peraturan  Pemerintah  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Pedoman Penyelesaian  Masalah  Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  tidak  dapat  lagi  dilakukan terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  5  Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat  Hukum  Adat sudah dipunyai  oleh  perseorangan  atau  badan  hukum  dengan  sesuatu  hak  atas  tanah  menurut Undang-Undang  Pokok  Agraria,  hal  ini  merupakan  bidang-bidang  tanah  yang  sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku. 6
Menurut  Pasal  2,  pelaksanaan  hak  ulayat  sepanjang  pada  kenyataannya  masih  ada, dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.  Hak  ulayat  masyarakat  hukum  adat  dianggap  masih  ada  apabila:  a)  terdapat sekelompok  orang  yang  masih  merasa  terikat  oleh  tatanan  hukum  adatnya  sebagai  warga bersama  suatu  persekutuan  hukum  tertentu,  yang  mengakui  dan  menerapkan  ketentuan- ketentuan  persekutuan  tersebut  dalam  kehidupannya  sehari-hari;  b)  terdapat  tanah  ulayat tertentu  yang  menjadi  lingkungan  hidup  para  warga  persekutuan  hukum  tersebut  dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan c) terdapat tatanan hukum adat mengenai  pengurusan,  penguasaan  dan  penggunaan  tanah  ulayat  yang  berlaku  dan  ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut. 7
Berdasarkan  uraian  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  Hak  Guna Usaha maupun Hak  Guna  Bangunan  yang berasal dari hak ulayat masyarakat hukum adat yang dilepaskan kepemilikan atau penguasaannya di Pasaman Barat berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 serta praktek pelaksanaannya yang terjadi  selama  ini,  tanah  tersebut  tetap  menjadi  tanah  negara.  Kalau  jangka  waktunya berakhir maka tanah tersebut tetap kembali menjadi tanah negara. Namun setelah keluarnya Peraturan  Menteri  Negara  Agraria  Nomor  5  Tahun  1999,  kedudukan  tanah  Hak  Guna
6 B.  F.  Sihombing, Pergeseran  Kebijakan  Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan  Pemerintah  Dan Swasta (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah Di Provinsi DKI Jakarta, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 32.
7 Soejono  Abdurrahman, Prosedur  Pendaftaran  Tanah  Hak  Milik,  Hak  Sewa  Bangunan,  Hak  Guna Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hlm. 31.
Usaha yang berasal dari tanah ulayat masyarakat hukum adat apabila jangka waktunya telah berakhir  atau  Hak  Guna  Usaha  tersebut  hapus  berdasarkan  ketetentuan  perundang- undangan  yang  berlaku,  maka  tanah  yang  telah  dilepaskan  tersebut  kembali  menjadi  hak ulayat  masyarakat  hukum  adat,  bahkan  terhadap  penggunaan  hak  ulayat  untuk  usaha pertanian  atau  perkebunan  yang  memerlukan  Hak  Guna  Usaha  dapat  dilakukan  oleh masyarakat hukum adat dengan penyerahan penggunaan tanah untuk jangka waktu tertentu. Jadi  tidak  perlu  hak  ulayat  tersebut  jatuh  menjadi  tanah  negara  lebih  dulu  sebagaimana yang terjadi selama ini.
“Hasil  Penelitian  Konsorsium  Pembaharuan  Agraria  (KPA)  selama  periode  tahun 1970  s/d  2000  terjadi  1.753  kasus  sengketa  tanah  terkait  HGU  dengan  833  perusahaan swasta dengan jumlah areal sengketa mencapai 10.892.023 hektar”. 8 Hal ini menunjukkan bahwa ada kenyataan penyimpangan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang satu dengan  yang  lainnya,  termasuk  dalam  hal  ini  adalah  peralihan  hak  ulayat  menjadi  HGU ataupun diberikan HGBnya.
Dengan demikian melihat kenyataan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat terdapat berbagai  perusahaan  yang  telah  memiliki  izin  usaha  perkebunannya  baik  yang  memiliki Hak  Guna  Usaha  ataupun  mempunya  Hak  Guna  Bangunannya    namun  dari  itu  proses peralihannya  tentunya  telah  sesuai  dengan  prosedural  yang  telah  disediakan  oleh pemerintah mulai dari tahapan pemberian dengan silih jariah dari pihak perusahaan kepada ninik mamak hingga adanya kesepakatan kerja sama lainnya seperti pengelolaan, kebutuhan tenaga  kerja  bahkan  hingga  hasil  produksi  dan  janjang  kosong  kelapa  sawit  untuk  ninik mamak hingga kepada limbah produksi untuk ninik mamak seperti cangkang sawit.
Dari  hasil  penelitian  ini  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang-undangan  terkait dengan  Pemberiaan  Hak  Guna  Usaha  dari  tanah  ulayat  untuk  usaha  perkebunan  kelapa sawit  di  Pasaman  Barat  jelas  sudah  sesuai  dengan  hukum  adat  maupun  dengan  peraturan perundang-undangan  lainnya,  tetapi  adanya  gejolak  yang  muncul  dikarenakan  kurangnya pengetahuan ninik mamak maupun kaumnya dari awal tentang sejauh mana hak ulayat itu sendiri  sehingga  niat  awal  ada  harmonisasi  dan  sinkronisasi  dalam  mengambil  kebijakan bersama  pemerintah  daerah  untuk  mensejahterakan  kaumnya  dengan  harapan  juga  untuk mendapatkan  keuntungan  dari  penyerahan  tanah  ulayat  baik  berupa  siliah  jariah  ataupun bagian tertentu yang ditawarkan oleh pihak managemen alhasil berakhir dengan kerugiaan jangka panjang karena ijin usaha perkebunan seperti HGU tersebut tidak serta merta berada ditangan  pemerintah  daerah  semata  melainkan  melalui  Kementrian  Agraria  Republik Indonesia  dan  apabila  masa  Hak  Guna  Usaha  tersebut  berakhir  secara  otomatis  bukan kembali  ketanah  ulayat  melainkan  berada  dalam  penguasaan  negara.  Inilah  yang  menjadi problem jangka panjang bagi masyarakat hukum adat di daerah sementara masa Hak Guna Usaha    dapat  diperpanjang  tanpa  izin  atau  sepengetahuan  ninik  mamak  atau  kaumnya begitupun  Hak  Guna  Bangunan  malah  dapat  dijadikan  dijadikan  jaminan  hutang  yang dibebani  Hak  Tanggungan  sehingga  dampak  panjang  akan  berakhirnya  HGU  atau  HGB tentunya  akan  muncul  lagi  masalah  setelah  semuanya  akan  berakhir.  Hal  inilah  yang semestinya dapat di imlementasikan oleh Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 16  tahun  2008  tentang  Tanah  Ulayat  dan  Pemanfaatannya  dan  dilanjutkan  dengan
8 Neneng Herbawati, Pemberdayaan Hukum Masyarakat Miskin, Andai  Para Pembuat Kebijakan Mau Melakukan , YLBHI, Clep dan UNDP, 2007,hlm. 95.
turunannya  bisa  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  atau  dalam  bentuk  peraturan  bupati Kabupaten  Pasaman  Barat  agar  tujuan  dari  Perda  Provinsi  Sumatera  Barat  tersebut  dapat tercapai.

## D. Penyimpangan Pemberian Hak Guna Usaha Dari Tanah Ulayat.
Bila dianalisa lebih jauh lagi, maka ada dua kategori pengelompokan penyimpangan akibat adanya pelaksanaan pengaturan peralihan hak ulayat menjadi HGU menurut hukum adat  Minangkabau. Pertama adalah  penyimpangan  yang  berlawanan  dengan  ketentuan kepemilikan  tanah  ulayat  menurut  hukum  adat  Minangkabau.  Sebab  dalam  ketentuan hukum adat Minangkabau kepemilikan tanah ulayat berlaku secara komunalistik dan turun- temurun.  Ketentuan  adat  yang  jelas  dilanggar  diantaranya  adalah  :  (i)  “ Tidak  sejengkal tanah pun yang tak bapunyo , rumpuik sahalai lah bapunyo, tanah sabingkah lah bamilik ”. Menunjukkan  bahwa  di  Minangkabau  tidak  sejengkal  tanah  pun  yang  tidak  berpunya, rumput  sehelai  sudah  berpunya,  tanah  sebidang  sudah  bermilik.  Si-empunya  tentunya adalah komunitas masyarakat adat yang kolegial. Sementara fakta dibalik munculnya HGU, Hak  Pakai,  HGB,  Hak  Pengelolaan,  Hak  Milik  dan  hak-hak  lainnya  dan  sertifikasi  BPN terhadap tanah  ulayat di Pasaman Barat, nyata-nyata adalah pengingkaran terhadap hukum adat  yang  berlaku  di  Minangkabau.    (ii)  “ Adat  salingka  Nagari ”  (adat  selingkar  nagari). Dimana  dalam  ketentuan  adat  hanya  berlaku  suatu  ketentuan  khusus  pada  satu  nagari tertentu  yang  berbeda  dengan  nagari  lainnya.  Sekalipun  demikian,  nagari  yang  satu  pasti berbatasan  dengan  nagari  yang  lainnya  secara  alamiah,  seperti  batas  teritorialnya  puncak gunung, bukit, lurah atau lakuak, sungai, danau dan sebagainya. (iii) “Tanah Pusako indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando ” (Tanah ulayat tidak bisa dijual dan digadaikan). Artinya jelas bahwa tanah ulayat tidak bisa diperjual-belikan dan dijadikan jaminan utang kepihak lainnya. Jual-beli dan gadai dalam hukum adat Minangkabau hanya diperbolehkan terhadap  harta  pusaka  rendah,  tidak  terhadap  pusaka  tinggi  (tanah  ulayat).  (iv)  “ Adat balimbago,  pusako  bajawek ”.  Maksudnya  adalah  adat  punya  lembaga,  sementara  Pusaka diwariskan  dari  mamak  kepada  kemenakan  secara  turun-temurun.  Bila  ketentuan  ini dilanggar,  maka  kejadian  pelepasan  hak  ulayat  menjadi  HGU  maupun  HGB  sama  halnya dengan  memutus  hak  dan  merampas  hak-hak  generasi  anak  cucu  kamanakan  yang  akan datang.
Kedua adalah adalah penyimpangan yang berlawanan dengan ketentuan pengelolaan tanah  ulayat  ;  (i)  “ Adat  diisi  limbago  dituang ”  (adat  diisi  lembaga  dituang).  Maksudnya pengelolaan  tanah  ulayat  harus  menurut  alur  adat  dan  pemberian  konvensasi  berupa  bagi hasil, fee, uang dan emas yang patut diterima oleh ninik-mamak secara adat (siliah jariah), untuk  kemaslahatan  dan  kesejahteraan  seluruh  anak  nagari.  Akan  tetapi  praktek  “siliah jariah”,  bukanlah  termasuk  kategori  “ Adat  diisi  limbago  dituang” ,  karena “silih  jariah ” dalam  prakteknya  adalah  berarti  pelepasan  hak  terhadap  pusaka  rendah,  sementara  pada ketentuan  “ Adat  diisi  limbago  dituang”, tidak  ada  pelepasan  hak  ulayat,  hanya  hak pengelolaan saja . (ii) “Ka lauik babungo karang, karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, ka danau babungo pasia ” (ke laut berbunga karang, kerimba berbunga kayu, ke sawah berbunga emping, ke danau berbungan pasir). Dalam prakteknya ternyata fee adat ini tidak selalu diterima oleh anak nagari secara proporsional dan berkeadilan, terbukti hanya dinikmati oleh segelintir atau sebagian ninik-mamak. (iii) “Kabau tagak kubangan tingga ” (kerbau  berdiri  kubangan  tinggal).  Pengelolan  berakhir,  maka  hak  ulayat  kembali  kepada
yang  empunya.  Akan  tetapi,  dalam  kenyataannya  pelepasan  hak  atas  tanah  ulayat  terjadi untuk  selama-lamanya  (selama  air  mengalir  ke  hilir,  selama  gagak  hitam),  bukan sementara.
Dibawah  ini  dapat  digambarkan  secara  sederhana  skema  proses  pelepasan  tanah ulayat di Pasaman Barat baik diperuntukan untuk Hak Guna Usaha (HGU) maupun adanya Hak Guna Bangunan (HGB)  sebagai berikut :
Proses Pelepasan Hak Ulayat Menjadi HGU di Pasaman Barat
Sumber : Diolah dari data LKAAM Pasaman Barat

## E. Persoalan Yang Muncul Akibat Pelepasan Hak Ulayat Menjadi Usaha Perkebunan Di Pasaman Barat
Otonomi  Daerah  telah  memindahkan  kebijakan  sentralistik  pusat  menjadi desentralistik.  Akibatnya  peralihan  hak  ulayat  menjadi  HGU  menjadi  dominan  dilakukan oleh  pemerintah  daerah.  Bahkan  dalam  implementasi  peralihan  hak  itu,  seringkali pemerintah  daerah  hanya  mengunakan  perangkat  peraturan-peraturan  pelaksana  sebagai instrument untuk melakukan peralihan hak ulayat menjadi HGU. Pada hal dalam Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  tidak  ada  terbetik pendelegasian  kewenangan  mengalihkan  hak  ulayat  menjadi  HGU.  Tetapi  secara  tersirat lebih  diutamakan  agar  pemerintah  daerah  mampu  mengatur  pendelegasian  hak  menguasai negara itu terbatas berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan sesuai dengan konstitusi.
Hanya  saja  keterlibatan  Kepala  Daerah  dan  aparaturnya  dalam  proses  peralihan  hak ulayat  menjadi  HGU  di  Pasaman  Barat  adalah  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipungkiri. Kecenderungan  yang  ada  adalah  pemerintah  daerah  menapikan  keberadaan  UUD  1945, UUPA maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri. Buktinya hampir semua HGU  yang berdiri di atas tanah ulayat di Pasaman Barat dalam prakteknya dilakukan dan difasilitasi pemerintah daerah.
Terkait dengan itu, kekuatiran peneliti cukup berdasar atas implikasi yang timbul dari penerapan  Undang-Undang  Penanaman  Modal  dan  Undang-Undang  SDA  dan  undang-
undang  terkait  lainnya,  akan  menjangkiti  tanah-tanah  ulayat  yang  keberadaannya  sudah terlanjur di HGU-kan maupun yang akan di HGU-kan di Pasaman Barat.

## 1. Perpanjangan HGU Tanpa Menurut Hukum Adat di Pasaman Barat
Khususnya di Pasaman Barat, mayoritas keberadaan HGU adalah berasal dari hak ulayat.  Nyatanya  tidak  satupun  HGU  di  Pasaman  Barat  yang  berasal  dari  tanah  negara (tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara)  sebagaimana  ketentuan  yang  disyaratkan oleh UUPA.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pelaksanaan  HGU  telah  lama  eksis  dan  sampai sekarang  masih  tetap  berlangsung  di  Pasaman  Barat.  Bahkan  saat  ini  ada  HGU-HGU yang sudah habis dan akan habis masanya di Pasaman Barat, pada akhirnya atau ujung- ujungnya  kembali  diperpanjang  oleh  investor  maupun  pemilik  HGU-nya.  Sebagaimana tuntunan yang didasarkan dalam aturan HGU itu sendiri, maka dapat diperpanjang tanpa diketahui oleh penguasa tanah ulayat di daerah tersebut hanya melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat saja.
Pada  tahun  2003  luas  kebun  Sawit  swasta  di  Kabupaten  Pasaman  sebelum pemekaran  sudah  mencapai  274.338  ha  yang  terdiri  dari  inti,  plasma  dan  swadaya, sementara 124.641,30 hektar diantaranya adalah HGU. Oleh karena itu pada tahun 2021 persoalan tanah ulayat mencuat kepermukaan dan telah menjadi issu sentral pada waktu itu.  Banyak  aksi  masyarakat  bermunculan,  dengan  melakukan reclaiming (penguasaan kembali) bekas-bekas tanah ulayat, terutama di Muara Kiawai bekas PT.Muatiara Agam namun  tanpa  sepengetahuan  ninik  mamak  telah  terjadi  peralihan  kepada  PT.Agro Wiratama,  sementara  masyarakat  menjadi  korban  atas  ketidaktahuan  mereka  terhadap peralihan tersebut di Pasaman Barat yang berujung pidana karena menguasai tanah milik perusahaan tanpa izin. Sementara jelas hak ulayat tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, baik  dengan  cara  jual-beli  maupun  gadai.  Sementara  hak  pemanfaatan  ulayat diperbolehkan bagi pihak manapun dengan syarat dikembalikan kepada penguasa ulayat setelah  masa  perjanjian  pemanfaatan  tanah  ulayat  itu  berakhir  tetapi  hal  ini  kurang berlaku nampaknya di Kabupaten Pasaman Barat.
Dari  beberapa  pengamatan  dilapangan  kurun  waktu  2005  hingga  tahun  2021, menunjukkan  bahwa  63.070.98  hektar  tanah  telah  ber  HGU  dan  baru  121.800    hektar tanah ulayat yang menjadi plasma dan kebun rakyat di Pasaman Barat. Mayoritas tanah ulayat yang ber HGU tersebut telah beralih menjadi lahan perkebunan sawit milik swasta yang  umumnya  adalah  beralaskan  HGU.  Implikasi  dari  peralihan  tersebut  telah memunculkan  persoalan  baru  bagi  masyarakat  Pasaman  Barat,  diantaranya  persoalan pelanggaran  konstitusi  maupun  pelanggaran  terhadap  UUPA,  persoalan  status  tanah ulayat  yang  terlanjur  menjadi  HGU  dan  persoalan  bagaimana  menangani  bekas  HGU yang  sudah  terlanjur  diatas  tanah  ulayat  dimasa  mendatang.  Belum  lagi  dampak  lain akibat peralihan hak ulayat ini, dapat menimbulkan komplik horizontal dan vertikal yang baik  langsung  maupun  tidak  langsung  akan  berdampak  luas  dan  negatif  bagi  sisi kehidupan sosial, politik dan ekonomi masyarakat Pasaman Barat.
2. Persoalan Tanah Bekas Usaha Perkebunan di Pasaman Barat
Hukum agraria nasional (UUPA) sesungguhnya secara materil memuat ketentuan- ketentuan yang bersumber kepada hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam. Sifat  dan  karakter  UUPA  yang  populis,  menghargai  budaya  asli  bangsa  (hukum  adat),
mementingkan  jiwa  kesatuan  dan  persatuan,  menonjolkan  peranan  negara  yang mempunyai  hak  menguasai  bumi,  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya tanpa  penarikan  hak  individual  adalah  modal  sekaligus  sarana  bagi  usaha  mencapai masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Tujuan  penguasaan  dan  pemilikan  tanah  itu  adalah digunakan  untuk  mencapai  sebesar-besar  kemakmuran  rakyat.  Disini  dianut  asas pemerataan,  yakni  bukan  kemakmuran  orang  perorang  yang  dituju,  tetapi  kemakmuran seluruh  rakyat,  yang  berarti  kemakmuran  perseorangan  yang  telah  atau  akan  dicapai tidak  boleh  menyebabkan  orang  lain  terhalang  mencapai  kemakmuran.  Pemberian  Hak Guna Usaha dari tanah ulayat di Pasaman Barat telah menyebabkan beberapa hal yakni : 1. Kemiskinan  yang  mendalam  dan  meluas  pada  sektor-sektor  penghidupan  rakyat berhubungan  dengan  lapangan  agraria.  Hal  tersebut  terlihat  telah  menyebabkan beragam usaha dan proyek pembangunan di daerah mengalami kegagalan. Sehingga tidak mengherankan jika terlihat dewasa ini bahwa sentra-sentra kemiskinan Pasaman Barat  berada  dikawasan  pedalaman.  Kemiskinan  meluas  melahirkan  adanya  gizi buruk  dan  busung  lapar.  Pasaman  Barat  adalah  salah  satu  Kabupaten  yang  rawan kena gizi buruk 9 .
2. Ketimpangan kepemilikan dan pengelolaan atas sumber-sumber agraria adalah akibat langsung dari tidak dijalankannya Reformasi Agraria. Ketidakadilan penguasaan dan kepemilikan  sumber  agraria  tersebut  menyebabkan  makin  tingginya  jumlah  buruh, pengangguran,  urbanisasi,  dan  meningkatnya  keluarga  petani  yang  tidak  memiliki lahan pertanian.
3. Akibat  langsung  peralihan  ini  adalah  semakin  meningkatnya  konflik  agraria, banyaknya  kasus-kasus  agraria  yang  bersifat  struktural  di  Pasaman  Barat.  Konflik tersebut  juga  menyebabkan  terjadinya  penangkapan,  penembakan,  penculikan, kriminalisasi,  pembunuhan  dan  tindakan  refresif  lainnya  terhadap  para  yang memperjuangkan pelaksanaan peralihan tersebut.
4. Negara  telah  melakukan  pelanggaran  hak-hak  asasi  manusia  dengan  membiarkan tidak  terpenuhinya  hak-hak  asasi  petani  yang  dijamin  dalam  kompenan  EKOSOB yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia.
Oleh sebab itu, terkait dengan status tanah-tanah ulayat bekas-bekas  HGU, sudah seharusnya status tanah ulayat itu sesegeranya dikembalikan kepada pemilik asal ulayat. Sebagaimana hal ini sudah menjadi keinginan mayoritas masyarakat Pasaman Barat dan juga merupakan tuntutan  LKAAM Sumatera Barat yang tertuang dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang  Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang mana  secara  prinsip  adat  adalah  yang  berlaku  di  Minangkabau,  yaitu  setelah  selesai pemanfaatan  tanah  ulayat,  maka  ulayat  tersebut  dikembalikan    kepada  pemegang  hak ulayat  asal  (Rajo,  Nagari,  Suku  dan  Kaum)  namun  faktanya  yang  terjadi  sampai tahun 2021 ini belum adanya Hak Guna Usaha yang habis masanya dikembalikan kepada ninik mamak  melainkan  diperpanjang  tanpa  sepengetahuan  ninik  mamak  yang  merupakan penguasa tanah ulayat.
9 Hasil Analisis Intervensi Stunting Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  dalam  mencari  jawaban  terhadap permasalahan yang telah dirumuskan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses  pemberiaan  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  di  Kabupaten  Pasaman  Barat  yang  berasal dari  tanah  ulayat  telah  dilakukan  menurut  UUD  1945  dan  telah  dilakukan  secara prosedural  hukum,  dengan  adanya  jaminan  penghormatan  dan  pengakuan  konstitusi terhadap hak-hak istimewa komunitas masyarakat lokal dan hak-hak tradisional sepanjang masyarakat  hukum  adat  masih  hidup  dengan  sistim  “ adat  diisi  limbago  dituang” .  Disisi lain,  peralihan  hak  atas  tanah  menjadi  HGU  menurut  Undang-undang  yang  mengaturnya hanyalah  terhadap  tanah  yang  dikuasai  langsung  oleh  negara  dalam  artian  bekas  tanah ulayat.
2. Pelaksaaan dalam pemberiaan Hak Guna Usaha telah mengalami penyimpangan, tumpang tindih dan pertentangan hirarkis antara aturan yang satu dengan yang lainnya, antara aturan yang  lebih  rendah  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi.  Antara  UUPA  dengan  hukum  adat, Hukum  agraria  Nasional  dengan    UUD  1945,  secara  umum  persoalan  yang  muncul  di masyarakat  Pasaman  Barat  atas  adanya  Hak  Guna  Usaha  (HGU)  adalah  berkurangnya pendapatan  masyarakat  secara  tradisional  sehingga  setelah  HGU  berakhir,  masyarakat berharap  agar  tanah  ulayat  yang  bekas  HGU  dapat  dikembalikan  ke  ninik  mamak  lagi tanpa  syarat  apapun  diatasnya,  sementara  hukum  positif  mengatur  bahwa  peralihan  hak terhadap  hak  ulayat  tidak  dapat  dilakukan  sama  sekali  karena  tanah  ulayat  tidak  boleh dialihkan  atas  alasan  apapun  sebagaimana  amanat  UU  Nomor  5  tahun  1960  tentang Agraria, UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
BF.Sihombing, Evolusi  Kebijakan  Pertanahan  Dalam  Hukum  Tanah  Indonesia , PT.  Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 1998.
CST. Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan ,Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Komnas  HAM, Tim  Inkuiri  Nasional  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan, Jakarta, 2016.
Maria Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
Soejono  Abdurrahman, Prosedur  Pendaftaran  Tanah  Hak  Milik,  Hak  Sewa  Bangunan,  Hak Guna Bangunan, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
Sudharyo  Soimin, Status  Hak  dan  Pembebasan  Tanah,  Edisi  Ketiga ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 2001.
Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Gunawan, Vergadering Rakyat Tani Tentang Reforma Agraria dan Pembangunan Desa , Satu Visi untuk komunikasi anggota PBHI, Edisi 06/ Januari 2006.
Neneng  Herbawati, Pemberdayaan  Hukum  Masyarakat  Miskin,  Andai  Para  Pembuat Kebijakan Mau Melakukan , YLBHI, Clep dan UNDP, 2007
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tap. MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2003  Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Dhamasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang  Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5  Tahun  1999  tentang Pedoman Menyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang  Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.
http://pasamanbaratkab.go.id/index.php