## HUMANIKA Vol. 23 No. 2 (2016)  ISSN 1412-9418
Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono

## PANCASILA SEBAGAI ORTHODOKSI DAN ORTHOPRAKSIS DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
Oleh: Mulyono Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

## ABSTRACT
Pancasila as ideology contains many teachings about how human should relate to the others, nature  and  God  in the life  of  society  and  the  state.  Pancasila’s  teachings  believed  truth  and goodness  by  Indonesian  peoples  since  been  justified  through  a  variety  of  scientific- philosophical studies. This is the meaning of Pancasila as a orthodoxy.
On  the  other  hand,  the  process  of  modernization  spur  the  development  of  science  and technology  and  phenomenon  of  globalization  so  that  dynamics  and  changes  in  society  take place  quickly.  In  the  context  of  practical  guideline,  the  implementation  of  Pancasila  should adapt  to  the  development  of  national  and  international  community.  The  breakdown  of Pancasila’s  values  should  be  reconstructed  continuously  order  to  always  stay  relevant  as problem solver and able to keep up with the the times. Revitalization and reinterpretation of Pancasila as a ideology should always be done in order to not become obsolete so abandoned by its adherents.
Keywords : orthodoxy, globalization, dynamics, relevant, revitalization, reinterpretation.

## I. PENDAHULUAN
Pancasila  dirumuskan  oleh  para pendiri  negara  dengan  tujuan  sebagai philosofische  gronslag ,  yang  mendasari kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara.  Pancasila  merupakan  produk perenungan  para  pendiri  negara  dalam rangka  mencari  dan  merumuskan  sistem nilai sebagai acuan dalam praktik kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila harus  dipahami  sebagai  suatu orthodoksi , yaitu  ajaran  yang  diyakini  sebagai  yang benar  dan  digali  lewat  daya  penalaran. Pancasila,  sebagai orthodoksi ,  digali  dan dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan yang terpapar dalam sejarah kebudayaan Indonesia,  sehingga  Pancasila  merupakan identitas  atau  jati  diri  bangsa  Indonesia (Mulyono,  2008:  1).  Istilah “orthodoksi ” berasal dari bahasa Yunani “ orthos ” (yang berarti  lurus)  dan  “ doxa ”  (yang  berarti
sangka, ajaran). Orthodoksi secara harafiah berarti dengan ketegaran lurus pada ajaran. Istilah  “ orthopraksis ”  juga  berasal  dari bahasa  Yunani  “ orthos ”  dan  “ praxis ” (yang berarti tindakan), sehingga orthopraksis secara harafiah berarti tindakan yang lurus.
Pancasila  mengandung  juga  unsur pergerakan  dan  harapan  terwujudnya masyarakat  ideal.  Pancasila  bukanlah sistem  pemikiran  yang  teoritis-spekulatif belaka,  yang  bersifat  statis,  melainkan Pancasila  dituntut  sungguh  nyata  dalam praktik kehidupan masyarakat yang berkembang  secara  dinamis.  Pancasila diharapkan  terealisasi  secara  konsisten, kontekstual  dan  partisipatif  dalam  praktik hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila  harus  juga  dipahami  sebagai orthopraksis .
Keadaan  dan  situasi  dunia,  sejak akhir  tahun  1980-an  dengan  fenomena “bangkrutnya”  ideologi  komunisme  di

## Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono
Eropa  Timur  dan  ekspansifnya  sistem kapitalisme, menjadi tantangan bagi ideologi Pancasila dan masyarakat pengunanya untuk bertahan dan berkembang mengikuti dinamika kehidupan  masyarakat  nasional  maupun global.  Bangsa  Indonesia  ditantang  dan diuji agar mampu menjaga Pancasila selalu relevan sebagai pedoman dalam menjawab persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Bung  Karno  pernah  menegaskan,  bahwa agar Pancasila kokoh bertahan dan mampu mengikuti  perkembangan  zaman,  maka Pancasila  perlu  ditarik  ke  atas  dank  ke bawah.  Ditarik  ke  atas,  artinya  Pancasila harus  mampu  mendapatkan  pembenaran- pembenaran  yang  bersifat  ilmiah-filsafati sehingga  selalu  diyakini  kebenarannya. Sedangkan  ditarik  ke  bawah,  artinya Pancasila  haruslah  mampu  “dibumikan” atau  direalisasikan  dalam  praktik  hidup dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila,  bagi  bangsa  Indonesia, berfungsi bukan hanya memberikan wawasan  filosofis  tentang  kehidupan manusia  dalam  hubungannya  dengan sesama  manusia,  masyarakat/negara,  dan Tuhannya,  tetapi  Pancasila  juga  berfungsi memberikan  pedoman  praktik  bagaimana seharusnya warga bangsa Indonesia bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila memang  tidak  memiliki  nilai  operasional secara  langsung.  Operasionalisasi  nilai Pancasila,  dalam  bentuk  pedoman  atau norma,  berlangsung  melalui  perangkat hukum  dan  perundang-undangan  pada berbagai  tingkatan  sesuai  dengan  sistem yang ditetapkan (Djiwandono, 1995: 16).

## II. METODE
Penelitian  ini  adalah  penelitian pustaka,  sehingga  metode  penelitian  yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti  mempergunakan  unsur  metodis; Pertama  adalah  interpretasi.  Cara  ini
dipergunakan  penulis  untuk  menerangkan dan  mengungkapkan  makna  dari  kedua konsepsi  nilai  Pancasila  yang  berfungsi sebagai  orthodoksi  dan  orthopraksis  bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bersamanya.  Kedua  adalah  cara  abstraksi. Cara ini dipergunakan penelitiuntuk menemukan  unsur-unsur  penting  dan hakiki dari kedua fungsi Pancasila tersebut.Ketiga  adalah  cara  komparasi. Cara  ini  dipergunakan  penulis  untuk membandingkan  kedua  fungsi  Pancasila tersebut agar diketemukan
kompatibilitasnya dalam rangka pemecahan  masalah  bangsa  Indonesia.
Keempat  adalah  cara  heuristika.  Cara  ini dipergunakan
penulis untuk mengungkapkan  makna  dan  penemuan baru dalam kegiatan penelitian.

## III. PEMBAHASAN
3.1. Pancasila sebagai Renungan

## Filsafati
Tiga  guru  besar  dan  ahli  filsafat, yaitu  Prof.  Notonagoro,  Prof.  Driyarkara dan  Prof.  Soerjanto  Poespowardojo,  telah membuktikan bahwa Pancasila mengandung  renungan  filisofis  tentang keberadaan  manusia  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Ketiga  guru  besar  tersebut  memberikan keyakinan  akan  kebenaran  dan  kebaikan Pancasila  sebagai  acuan  dalam  menjalani hidup  bersama  bagi  setiap  manusia  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Penulis  akan  menguraikan secara singkat pandangan dari ketiga filsuf Indonesia tersebut, sebagai berikut :

## 3.1.1. Pandangan Driyarkara
Driyarkara  (1959:  5)  menegaskan bahwa  ajaran  Pancasila  berpangkal  pada kodrat manusia. Substansialitas nilai Pancasila  adalah  pemanusiawian  manusia. Pancasila adalah rumusan eksistensi manusia  sebagai  manusia,  terlepas  dari keadaan  yang  tertentu  pada  konkretonya. Pancasila sebagai dalil-dalil filsafat adalah

## HUMANIKA Vol. 23 No. 2 (2016)  ISSN 1412-9418
Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono
merumuskan  realita  manusia  di  dalam semesta  realita.  Pancasila  memperoleh dasarnya  pada  eksistensi  manusia,  lepas dari  keadaan  hidupnya  yang  tertentu. Pancasila  merupakan  filsafat  tentang kodrat manusia.
Pancasila  memuat  ajaran,  bahwa keberadaan  manusia  dalam  semesta  realita selalu  terhubung  dan  tergantung  pada “yang  lain”,  yaitu  sesama  manusia,  alam semesta, dan Tuhan (Driyarkara 1959: 28). Setiap manusia selalu mempunyai hubungan  ketergantungan  baik  secara horizontal  (dengan  sesama  manusia  dan alam) dan vertikal (dengan Tuhan).  Sejak manusia  lahir  sampai  meninggal  dunia keberadaannya  terhubung  dan  tergantung pada  manusia  lain,  alam  semesta,  dan Tuhan. Konsekuensi dari kodrat keberadaan manusia yang seperti itu, maka manusia dalam menjalankan kehidupannya haruslah  menjalin  hubungan  cinta  kasih kepada sesama manusia, alam, dan Tuhan. Gambaran  kodrat  dan  kehidupan  manusia tersebut tercermin dalam ajaran Pancasila.
Sudrijanta  dan  Priyanta  (1991/1992: 30-47) menafsirkan pandangan Driyarkara, dengan  menyatakan  bahwa  Pancasila sebagai hukum kodrat yang harus dilaksanakan guna mewujudkan kemanusiaan  diri  dan  sesama.  Langkah pertama adalah mewujudkan peri kemanusiaan dengan cara menjalankan ada bersama  dengan  cinta  kasih.  Langkah kedua  adalah  mewujudkan  keadilan  sosial dengan  cara  menjalankan  kemanusiaan dalam  kebersamaan  mengusahakan  sarana untuk  hidup.  Langkah  ketiga  adalah mewujudkan demokrasi dengan cara menjalankan    peri  kemanusiaan  dalam kesatuan  karya.  Langkah  keempat  adalah mewujudkan  kebangsaan  dengan  cara melaksanakan  peri  kemanusiaan  dalam hubunganku  dengan  kesatuan.  Langkah kelima  adalah  mewujudkan  gerak  kepada sumber  ada  yang  mutlak  sebagai  dasar pelaksanaan dari peri kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, dan kebangsaan.
Ajaran  Pancasila  mewajibkan  pada setiap  manusia  untuk  menjalin  hubungan cinta  kasih  kepada  Tuhan  dengan  penuh ketaqwaan  dan  pengabdian  (sila  1).  Di samping  itu  manusia  wajib  pula  menjalin hubungan  cinta  kasih  kepada  sesama manusia dalam konteks hidup bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara (sila  2,  3,  dan  4).  Akhirnya  manusia  juga wajib  menjalin  hubungan  cinta  kasih dengan  alam ,  memayu  hayuning  bawana , karena  manusia  bisa  tercukupi  kebutuhan hidup  pokoknya  dari  sumber  daya  alam. Manusia  dapat  memperoleh  kesejahteraan atau  kemakmuran  bersama  (sandang, pangan  dan  papan)  sumbernya  dari  daya alam  (sila  5).  Berdasarkan  pandangan Driyarkara  tersebut  dapat  ditegaskan, bahwa  Pancasila  bukan  hanya  mau menggambarkan realitas kemanusiaan, melainkan  juga  bahwa  kemanusiaan  itu harus direalisasikan atau diamalkan.

## 3.1.2. Pandangan Notonagoro
Prof.  Notonagoro,  yang  meneliti Pancasila  secara  filsafati,  telah  berhasil menemukan  landasan  dari  Pancasila,  yaitu sifat  kodrat  manusia  sebagai makhluk monodualis (yang  tersusun  atas  jiwa  dan raga,  yang  bersifat  individu  dan  makhluk sosial,  dan  berkedudukan  sebagai  pribadi mandiri  dan  makhluk  Tuhan).  Pancasila adalah  filsafat  yang  sanggup  membimbing manusia  sesuai  kodrat  kemanusiaannya, sehingga  inti  isi  mutlak  Pancasila  yang bersifat  abstrak  umum  universal  termasuk nilai  objektif.  Sedangkan  subjektivitas nilai-nilai Pancasila adalah karena ditemukan,  diemban,  dan  dirumuskan dalam  ketentuan  hukum  di  Indonesia  oleh bangsa  Indonesia  (Soeprapto,  1994:  1-2). Notonagoro  merumuskan teori  hierarkhis- piramidal ketika  menjelaskan  tata  urutan sila-sila  Pancasila.  Teori  itu  menjelaskan, bahwa  sila-sila  Pancasila  mempunyai urutan  yang  bertata  jenjang.  Urutan  itu tidak  bisa  dibolak-balik,  karena  dari  sila 1 sampai  sila  ke  5  merupakan  urutan  dari

## Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
nilai  yang  paling  luas  dan  abstrak  menuju ke  nilai  yang  paling  sempit  dan  kongkret. Urutan sila-sila Pancasila juga berdasarkan derajat keluhuran nilai. Ketuhanan nilainya paling  abstrak  namun  paling  luhur. Seterusnya  ke  bawah  semakin  kongkret namun semakin kurang tingkat keluhurannya,  sehingga  nilai  keadilan sosial  merupakan  nilai  yang  paling kongkret  namun  tingkat  keluhurannya paling  rendah.  Urutan  dimensi  nilai  sila- sila Pancasila adalah religiositas, humanitas, nasionalitas, demokrasi
(politik),  dan  kesejahteraan  atau  keadilan sosial  (ekonomi).  Walaupun  kesejahteraan sosial,  yang  berdimensi  ekonomi,    tingkat keluhuran  nilainya    paling  rendah  namun bukan  berarti  sila  paling  tidak  penting. Kesejahteraan  sosial  (kebutuhan  ekonomi) adalah  kebutuhan  yang  paling  kongkret, sehingga  goncangan  terhadap  nilai  ini, misalnya  terjadi  gejolak  ekonomi,  akan menggoncang  nilai  yang  lebih  luhur  di atasnya. Gonjangan ekonomi akan menimbulkan
goncangan politik. Goncangan  politik  akan  mengganggu persatuan
bangsa (nasionalitas). Goncangan terhadap kesatuan bangsa akan menggoncang
sendi-sendi nilai kemanusiaan.  Akhirnya  goncangan  atau pelanggaran nilai kemanusiaan akan berakibat  goncangan  nilai  Ketuhanan. Demikian  sebaliknya,  kalau  ekonominya kokoh atau kuat, maka akan memperkokoh pelaksanaan nilai luhur di atasnya (demokrasi, persatuan nasional, kemanusiaan, dan ketuhanan). Notonagoro (1975:  54)  menegaskan,  bahwa  filsafat Pancasila mengandung  tiga  masalah  hidup yang merupakan nilai-nilai hidup kemanusiaan, yang meliputi prinsip-prinsip bagaimana  seharusnya    manusia  menjalin hubungan  dengan  Tuhan,  manusia  lain, dan alam semesta.
3.1.3. Pandangan

## Soerjanto

## Poespowardojo
Soerjanto  Poespowardojo  (1989:  28) menegaskan,  bahwa  Pancasila  adalah eksplisitasi kemanusiaan. Pancasila menunjukkan  suatu  corak  pokok  yaitu hidup  berkemanusiaan.  Pancasila  adalah ajaran humanistis, yang merupakan refleksi  dan  usaha  agar  manusia  bertindak manusiawi  dan  bukan  tidak  manusiawi. Manusia  jangan  bertindak  yang  di  luar hakikatnya (inhuman). Lebih lanjut Soerjanto  menyatakan,  bahwa  secara fenomenologis kelima sila Pancasila berlaku bagi setiap manusia. Pada dasarnya tak  seorangpun  dapat  dilepaskan  atau dikecualikan  dari  nilai  Pancasila  tanpa resiko menyalahi kemanusiaannya. Kesadaran  akan  kenyataan  ini  dengan sendirinya mengkaitkan kelima sila sebagai  keseluruhan  nilai  dengan  kodrat manusia.  Kelima  sila  merupakan  unsur konstitutif  kodrat  manusia  dan inheren padanya.  Pancasila  mencerminkan  nilai- nilai kodrat yang fundamental sifatnya.
Menurut
Soerjanto, Pancasila
merupakan  eksplisitasi  pribadi  manusia sebagai totalitas yang mengandung berbagai  antinomi  dalam  dirinya  antara individualitas  dan  sosialitas,  materialitas dan spiritualitas, transendensi dan imanensi, eksteriosasi dan interiosasi, yang tidak  dilihat  secara  sektoral  dalam  salah satu  aspek  kehidupannya,  tetapi  dilihat secara  integral  dengan  mengikutsertakan dan  memperhatikan  segala  segi  yang membentuk  keutuhan  pribadi  manusia  dan mempengaruhinya  termasuk  problematik- problematik yang ditimbulkan oleh antinomi  tertsebut.  Bahkan  Soerjanto
(1989: 69) menegaskan, bahwa menguraikan Pancasila berarti mengeksplisitasikan kodrat manusia.
Ideal  Pancasila  adalah  manusia  yang integral,  etis  dan  religius.  Dengan  kata lain,  manusia  ditentukan  oleh  dimensi horizontal  dan  vertikal.  Secara  horizontal manusia  merupakan  kesatuan  struktural

## HUMANIKA Vol. 23 No. 2 (2016)  ISSN 1412-9418
Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono
dengan sesama dan lingkungannya, sedangkan  secara  vertikal  ia  terarah  pada Tuhan  sebagai  Yang  Mutlak.  Seluruh tingkah laku manusia mendapatkan kualifikasi dan maknanya sejauh dilaksanakan  dalam  penghayatan  kedua dimensi tersebut.
Soerjanto  (1989:  5)  menjelaskan lebih  lanjut  bahwa  secara  kultural,  dasar- dasar  pemikiran  dan  orientasi  Pancasila pada  hakikatnya  bertumpu  pada  budaya bangsa. Nilai-nilai Pancasila pada dasarnya terdapat  secara  fragmentaris  dan  sporadis dalam kebudayaan  bangsa yang tersebar di seluruh  kepulauan  Nusantara,  baik  pada abad-abad  sebelumnya  maupun  pada  abad keduapuluh, di mana masyarakat Indonesia telah  mendapatkan  kesempatan  untuk berkomunikasi  dan  berakulturasi  dengan kebudayaan  lain.  Dengan  begitu  Pancasila mencerminkan  nilai-nilai  budaya  bangsa, baik tradisional maupun modern.
3.2. Keniscayaan Pancasila sebagai
Ideologi Terbuka Pancasila sebagai ideologi
mempunyai fungsi praktis, karena memberikan pedoman dan mengatur perilaku  warganegara  Indonesia  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara.  Suatu  ideologi  adalah  gagasan atau  jalan  pikiran  yang  bertumpu  pada suatu  filsafat  dan  merupakan  ciri  khas suatu kelompok, mempengaruhi kebudayaan  keseluruhan  kelompok  atau bangsa,  serta  membentuk  pranata  sosial- politik  bagi  kelompok  atau  bangsa tersebut.  Ideologi  merupakan  komitmen untuk  melaksanakan  suatu  ajaran  filsafat. Ideologi petunjuk pelaksanaan atau bermakna  praksis  bagi  filsafat.  Pada dasarnya  ideologi  merupakan  bentuk imajinasi sosial yang berfungsi menerangkan keberadaan masyarakat, cita- cita  yang  ingin  dicapai,  serta  mendorong ke  arah  suatu  tindakan.  Satu  ciri  bersama yang  dimiliki  oleh  semua  ideologi,  yaitu mereka  merupakan  cita-cita  dan  nilai-nilai yang secara eksplisit dan verbal dirumuskan, dipercayai
dan diperjuangkan.R.Kosasih  (dalam  Bachtiar,
1976: 68) mengidentifikasi ideologi sebagai  suatu  “program  aksi”  yang diperuntukkan  bagi  suatu  kelompok  atau bangsa. Program aksi itu disusun berdasarkan doktrin tertentu. Soerjanto Poespowardojo (1989:
179) mengartikan ideologi sebagai keseluruhan  prinsip  atau  norma  yang berlaku  dalam  suatu  masyarakat  yang meliputi  berbagai  aspek,  seperti  sosial- politik,  ekonomi,  budaya,  dan  hankam. Ideologi  adalah  keseluruhan  prinsip  dan norma  atau  motivasi  dalam  bertindak, sehingga  ideologi  menentukan  tingkah laku kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keseluruhan sistem ide itu secara  normatif  memberikan  persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi seseorang  atau  masyarakat  dalam  seluruh kehidupannya  dan  dalam  mencapai  tujuan yang  dicita-citakan.  Menurut  Roeslan Abdulgani  (1978:  2),  setiap  ideologi  , sebagai  suatu  rangkaian  cita-cita  yang mendasar  dan  menyeluruh  serta  mengkait menjadi  satu  sistem  pemikiran  yang  logis, adalah  bersumber  kepada  suatu  filsafat. Ideologi  bertumpu  pada  asumsi-asumsi dasar.  Asumsi  dasar  suatu  ideologi  berada pada filsafat yang melandasinya.
Perkembangan  ilmu  dan  teknologi membawa  akibat,  langsung  maupun  tidak langsung,  terbukanya  hubungan  antar masyarakat  dan  kebudayaan  pada  ranah lokal,  nasional,  maupun  internasional. Akibat  kemajuan  ilmu  dan teknologi  pula, khususnya  teknologi  komunikasi,  pola hidup  masyarakat  berubah  dengan  begitu cepat.  Tidak  satupun  bangsa  dan  negara mampu  mengisolir  diri  dan  menutup  rapat dari  pengaruh  budaya  asing.  Demikian halnya terhadap masalah ideologi. Hubungan  antar  bangsa  semakin  erat  dan luas.  Derasnya  arus  budaya  asing  yang masuk dengan berbagai aspeknya mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  dan perubahan nilai-nilai (Mustopo, 1992: 11 – 12).
Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono
Keterbukaan dan dinamika
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara  memunculkan  tuntutan  bahwa ideologi  Pancasila  harus  beradaptasi  agar tetap  terjaga  relevansinya  sebagai  acuan dalam menyelesaikan problem kemasyarakatan dan kenegaraan. Pancasila dituntut  mampu  menjadi living  ideology sehinggadapat  mengikuti  perkembangan zaman. Agar
Pancasila
terjaga relevansinya  di  tengah  perkembangan masyarakat  dan  dunia  yang  begitu  cepat, maka para pemikir dan penyangga ideologi Pancasila  selayaknya  punya  daya  refleksi yang  mendalam  dan  sikap  keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghargai dan  memilih  nilai-nilai  hidup  yang  tepat dalam memperkaya muatan ideologi Pancasila.  Operasionalisasi  nilai  Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan Negara haruslah diupayakan secara kreatif dan dinamis.

## 3.3. Strategi Beradaptasi Budaya
Masalah  operasionalisasi  nilai-nilai dasar  Pancasila  ke  dalam  kehidupan praksis bermasyarat dan bernegara bukanlah masalah yang sederhana. Soedjati  Djiwandono  (1995:  2  –  3) menilai,  bahwa  masih  terdapat  beberapa kekeliruan  mendasar  dalam  cara  orang memahami dan menghayati Negara Pancasila dalam berbagai seginya. Kiranya tidak  tepat  membuat  sakral  dan  taboo berbagai  konsep  dan  pengertian,  seakan- akan  sudah  jelas  betul  dan  pasti  benar, tuntas dan sempurna, sehingga tidak boleh dipersoalkan  lagi.  Sikap seperti  ini membuat  berbagai  konsep  dan  pengertian menjadi statis, kaku dan tidak berkembang, dan mengandung resiko ketinggalan zaman,  meskipun  mungkin  benar  bahwa beberapa  prinsip  dasar  memang  memiliki nilai yang permanen atau abadi.Operasionalisasi nilai Pancasila dituntut  selalu  mengalami  pembaharuan. Hakikat  pembaharuan  adalah  perbaikan dari  dalam  dan  penyerapan  nilai  dari  luar untuk  memperkaya  isi  ideologi  Pancasila.
Pembaharuan mengandaikan adanya dinamika  internal  dalam  diri  Pancasila. Pancasila sebagai kepribadian dan identitas bangsa  Indonesia  bukanlah  sesuatu  yang tertutup  tetapi  terus  dibentuk  dalam interaksi  dengan  kelompok  masyarakat bangsa  dan  pergaulan  masyarakat  dunia. Dalam  konteks  bernegara,  operasionalisasi Pancasila  tidak  bisa  dilakukan  secara langsung, melainkan melalui segala peraturan  perundangan  yangt  berlaku dalam  kehidupan  bernegara.  Pelaksanaan dan  kongkretisasi  nilai  Pancasila  dalam kehidupan bernegara tercermin pada seluruh bentuk perundangan, secara berjenjang  dari  yang  tertinggi  kedudukan hukumnya  sampai  yang  terendah,  yaitu UUD  1945,  Ketetapan  MPR,  Undang- Undang atau Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah,  Keputusan  Presiden,  dan Peraturan-Peraturan  Pelaksana  lainnya. Seluruh  peraturan  perundangan  tersebut harus  terbuka  terhadap  amandemen  atau judicial  review untuk  disesuaikan  dengan dinamika masyarakat.
Banyak orang mengkawatirkan bahwa  derasnya  arus  modernisasi  dan globalisasi  bisa  melarutkan  nilai-nilai tradisi  dan  identitas  bangsa.  Pengaruh budaya  dan  nilai-nilai  asing  secara  negatif menjadi  tantangan  bagi  bangsa  Indonesia untuk  mempertahankan  kepribadian  dan identitasnya.  Apabila  bangsa  Indonesia tidak  tepat  mengambil  sikap  dalam menghadapi derasnya nilai-nilai asing yang masuk,  maka  kepribadian  dan  identitas bangsa memang bisa tererosi atau mengalami  pelarutan  sehingga  berakibat mengendornya  kesetiaan  terhadap  nilai- nilai  Pancasila  sebagai  kepribadian  dan identitas  bangsa  Indonesia.  Pancasila  akan kehilangan  kewibawaan  dan  relevansinya sebagai problem  solver dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  (Mulyono,  2011: 5).
Sastrapratedja  (1996:  8)  bersikap optimistis  dengan  menyatakan  bahwa  ada indikasi  globalisasi  tidak  melemahkan

## HUMANIKA Vol. 23 No. 2 (2016)  ISSN 1412-9418
Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono
negara  kebangsaan  tetapi  justru  memberi peluang untuk memperkuat diri. Kerjasama internasional  memungkinkan  negara  untuk memperjuangkan  kepentingan  nasional, menjamin keamanan nasional dan mendapat  keuntungan  lebih  besar.  Dalam sejarahnya  kebudayaan  Indonesia  dalam berhadapan  dengan  berbagai  kebudayaan asing  selalu  mampu  mengadakan  “tawar- menawar”  sehingga  dapat  terbentuk sintesis  kebudayaan  baru.    Bahkan Pancasila  sendiri  dapat  dianggap  sebagai hasil  interaksi  kebudayaan  Indonesia dengan pengaruh global, khusunya pengaruh  kebudayaan  politik  modern, seperti  kebebasan,  demokrasi,  negara hukum, dan negara kebangsaan.
Pada era globalisasi, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut terlibat dalam  dialog  dengan  bangsa-bangsa  lain, namun  bangsa  Indonesia  diharapkan  tidak tenggelam  dan  hilang  di  dalamnya.  Proses akulturasi  tidak  dapat  dihindarkan.  Kalau bangsa  Indonesia  memahami  identitasnya sendiri  sebagai  bangsa  dengan  budaya yang  hidup  dan  terus  berkembang,  maka globalisasi  tidak  harus  ditakuti  sebagai ancaman  bagi  budaya  bangsa  Indonesia. Bangsa Indonesia bahkan dituntut berperan aktif  dalam  pergaulan  dunia  dan  ikut bermain  dalam  interaksi  mondial  dalam menentukan  arah  kehidupan  peradaban manusia  seluruhnya.  Masalah  pertemuan kebudayaan  bukan  masalah  mem”filter” atau  menyaring  tetapi  mengolah  dalam interaksi  yang  dinamis,  sehingga  tercipta sesuatu  yang  baru.  Budaya  politik  dan  jati diri bangsa adalah sesuatu yang harus terus menerus  dikonstruksikan,  karena  mereka bukan kenyataan yang mandeg.
Menghadapi  arus  medernisasi  dan globalisasi  dewasa  ini,  peranan  ideologi Pancasila  dalam  mempersatukan  bangsa Indonesia  memang  mendapatkan  ujian. Pancasila  dituntut  mampu  mengadaptasi perkembangan kebudayaan global. Pancasila, melalui para penganutnya, harus mampu  melakukan  “dialog  antar  budaya”, yaitu  membiarkan  budaya  asing  yang
menglobal  berdampingan  dengan  budaya asli. Melalui interaksi terus menerus, maka masing-masing  budaya  akan  mendapatkan pelajaran  yang  berharga.  Hasil  akhir  yang diharapkan  dari  interaksi  itu  adalah terpeliharanya  cukup  diferensiasi  dan sekaligis tercegahnya penyeragaman universal (Besar, 1994: 35). M.Habib Mustopo (1992: 12) berpandangan  bahwa  dalam  menghadapi pertemuannya dengan kebudayaan- kebudayaan asing, Pancasila harus mampu mengolah  dan  mengkreasi  kebudayaan asing  yang  masuk  sehingga  tercipta suasana  yang  baru  dan  segar.  Dinamika masyarakat  memang  menuntut  perlunya nilai Pancasila terus menerus dikonstruksikan.  Kalau  Pancasila  memang bersifat  adaptif,  maka  Pancasila  akan memiliki  ketahanan  menghadapi  arus  kuat globalisasi  dan  bahkan  mampu  berperan mengarahkan dinamika globalisasi kea rah peradaban yang manusiawi.
Pengembangan  nilai-nilai  Pancasila  secara kreatif  dan  dinamis  perlu  didorong  untuk menghadapi  masa  depan.  Kreativitas dalam  konteks ini   dapat  diartikan  sebagai kemampuan  untuk  mencari  alternatif  bagi pemecahan  masalah  di  berbagai  bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

## IV. SIMPULAN
Kebenaran  dan  kebaikan  Pancasila bagi  bangsa  Indonesia  sudah  terjustifikasi melalui  berbagai  kajian  secara  ilmiah- filsafati,  baik  dari  aspek  historis,  yuridis kenegaraan  maupun  kefilsafatan.  Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah imperatif  dan  bukan  alternatif.  Pancasila adalah kebutuhan mutlak untuk mempersatukan  bangsa  Indonesia  yang beragam  dalam  suku,  agama,  ras,  budaya, maupun  golongan.  Dalam  kedudukannya sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi acuan  dalam  pengambilan  kebijakan  dan pemecahan  masalah  dalam  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono
Implementasi Pancasila dalam
kehidupan  praksis  harus  dilaksanakan secara  konsisten,  relevan  dan  kontekstual dengan  dinamika  masyarakat  nasional maupun global.
Relevansi dan kontekstualisasi dalam pengamalan
Pancasila  mengandaikan  diperlukannya rekonstruksi secara terus menerus terhadap Pancasila.  Keterbukaan  Pancasila  dalam memperbaharui  dan  mentransformasi  diri dalam kehidupan praksis merupakan tuntutan  alamiah  bagi  tetap  bertahannya Pancasila  di  tengah  perubahan-perubahan masyarakat  dan  dunia  yang  demikian pesat.  Katerbukaan  terhadap  perubahan menjadi condition  sine  qua  non bagi  tetap terjaganya  keberadaan  dan  masa  depan Pancasila. Pengingkaran terhadap kenyataan  itu  akan  menjadikan  Pancasila cepat  usang  dan  kehilangan  relevansinya dalam memecahkan masalah-masalah kehidupan
kemanusiaan
dan kemasyarakatan,  baik  masa  kini  maupun
masa  depan.  Akibat  lebih  jauh,  Pancasila akan  kehilangan  kredibilitasnya  sebagai sumber  referensi  pemecahan  masalah kemasyarakatan dan kenegaraan. Pancasila bisa  mengalami  nasib  tragis,  seperti komunisme  di  Eropa  Timur,  karena ditinggalkan oleh para penganutnya.
Pelestarian  nilai  Pancasila  haruslah diwujudkan  melalui  upaya  untuk  tetap memelihara  aktualitas  nilai-nilai  Pancasila sehingga  mampu  menjawab  berbagai tantangan  yang  timbul  dalam  masyarakat. Revitalisasi  dan  reinterpretasi  secara  terus menerus  terhadap  Pancasila  adalah  suatu keniscayaan, agar Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman.
Penerusan  dan  pengembangan  nilai-nilai luhur  Pancasila  dalam  segala  aspek kehidupan bangsa menuntut adanya strategi kebudayaan, terutama dalam memfilter  dan  mengolah  nilai-nilai  asing untuk memperkaya isi kandungan Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulgani, Ruslan. 1978. Beberapa Catatan tentang : Ancaman Ideologi terhadap Pancasila.Jakarta: Bahan Ceramah di Lemhanas 10 Mei 1978.
Abdulkadir Besar. 1994. Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Peranannya dalam Era Globalisasi) . Yogyakarta:
Panitia Seminar “GlobalisasiKebudayaan dan Ketahanan Ideologi”  16-17 November 1994 di UGM.
Azyumardi Azra. 2010. Memulihkan Kesaktian Pancasila .,Kompas, 30 September.
Bachtiar, Harsja W. (Peny.).1976. Percakapan dengan Sidney Hook tentang MasalahFilsafat . Jakarta: Jambatan.
Djiwandono, Soedjati. 1995. Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis Ke Arah Pembaharuan) .Jakarta: CSIS.
Driyarkara, N. 1959. Pantjasila dan Religi. Yogyakarta: Makalah disampaikan dalam Seminar Pantjasila Idi Yogyakarta pada tanggal 16 sampai 20 Februari 1959.

## HUMANIKA Vol. 23 No. 2 (2016)  ISSN 1412-9418
Pancasila Sebagai Orthodoksi Dan Orthopraksis Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Mulyono
Habib Mustopo, M.1992. Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi dan Era Tinggal Landas . Bandungan- Ambarawa: Panitia Seminar dan Loka KaryaNasional MKDU Pendidikan Pancasila Dosen-dosen PTN/PTS dan KedinasanPada tanggal 29 – 30 September 1992.
Koento Wibisono. 1988. Pancasila Ideologi Terbuka . Magelang: Panitia Temu KaryaDosen-Dosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI.
Liek Wilardjo. 1990. Realita dan Desiderata . Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
Mulyono, Drs,M.Hum. 2008. Hakikat dan Dinamika Pancasila . Semarang:
Semarang University Press. --------------------------2011. Restorasi Pancasila: Suatu Keniscayaan Untuk Mengatasi Masalah-Masalah
Bangsa . Semarang: Majalah HUMANIKA Vol.13 Th.VIII Januari-Juni 2011.
Notonagoro. 1975. Pancasila secara Ilmiah Populer . Jakarta: Pantjuran Tudjuh..Pranarka A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila . Jakarta: CSIS.
Sartono Kartodirdjo. 1990. Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sastrapratedja,M. 1996. Pancasila dan Globalisasi . Magelang: Panitia Seminar NasionalPendidikan
Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996.
Slamet Sutrisno. 1986. Pancasila sebagai Metode . Yogyakarta:
Liberty.Snyder, Louis L. 1954. The Meaning of Nationalism . New Brunswick-New Jersey: Rut-ger
University Press.
Soeprapto, Sri. 1994. Pemikiran Notonagoro tentang Filsafat Pancasila.
Yogyakarta: Panitia seminarNasional “Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi” di UGM tanggal 16 - 17Nopember 1994.
Sudrijanto dan Priyanto. 1991/1992. ”Filsafat Pancasila Driyarkarra” dalam Majalah Filsafat Driyarkara,Th.XVIII No.1 Hlm. 30 – 47.  Jakarta.