## PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS HUTAN ADAT
Safrin Salam Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton Dosen Hukum Adat Email: salamsafrin2@gmail.com

## ABSTRAK
Perlindungan  hukum  masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat  merupakan kewajiban  pemerintah  yang  harus  dipenuhi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal 18B  UUD  1945.  Fokus  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana prinsip-prinsip pengaturan Hutan Adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi  No.  35/PUU-IX/2011  dan  Bagaimana  peran  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan  Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat  pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-IX/2011.Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa Prinsip-Prinsip  Pengaturan  Hutan  Adat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 35/PUU-IX/2011 adalah: a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan  hutan  hak;  c)  Definisi  Hutan  adat  adalah    hutan  yang  berada  dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan; d) hutan adat merupakan hak yang dimiliki oleh  masyarakat  hukum  adat.  Sedangkan  peran  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan  perlindungan  hukum  masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat  pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-IX/2011  adalah  dengan  menerbitkan surat  keputusan  kepala  daerah  tentang    pengakuan,  perlindungan  masyarakat hukum adat dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat

## ABSTRACT
Legal  protection  of  customary  (adat)  law  community  on  customary  (adat) forests is government’s obligation that must be fulfill based on Article 18B of the 1945 Constitution. This research focuses on how the principles of customary forest set by the Constitutional Court Decision No. 35/PUU-IX/2011 and the role of local government in realizing  the  legal  protection  of  customary  (adat)  law  community  after  the Constitutional  Court  Decision  No.  35/PUU-IX/2011.  The  results  show  that  the regulation  principles  of  customary  forests  in  the  Constitutional  Court  Decision  No. 35/PUU-IX/2011 are: a) the customary forests are separated from the state forests; b) the customary forests are private  forests; c) the  customary forests are forests within adat law community territories, and d) the customary (adat) law community own the customary forests as their rights. While the role of local governments in realizing the legal  protection  of  indigenous  people  on  customary  forests  after  the  Constitutional Court  Decision  No.  35/PUU-IX/2011  is  to  publish  a  decree  of  the  head  of  the  region about  the  recognition  and  protection  of  customary  (adat)  law  community  and  their territories including the customary forests.
Keywords: Legal Protection, Customary (Adat) law community, Customary Forests

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal 18B  ayat  (2)  telah  menjamin  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dengan memberikan  pengakuan  bersyarat.  Pada  penelitian  ini  istilah  masyarakat  hukum adat  mengutip  pendapat  ahli  dari  Hazairin  yang  mengatakan  bahwa  masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan- kelengkapan  untuk  sanggup  berdiri  sendiri  yang  mempunyai  kesatuan  hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya (Simarmata, 2006: 23). Pendapat tersebut juga diperkuat  oleh  pendapat  Ade  Saptomo  yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  adat merupakan  suatu  kesatuan  masyarakat  bersifat  otonom,  yaitu  mereka  mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb). la lahir dari dan berkembang bersama,  dan  dijaga  oleh  masyarakat  itu  sendiri  (Saptomo,    2010:  13).    Pendapat ahli tersebut menunjukan hubungan yuridis normatif dengan Pasal 18B UUD 1945 yang secara tegas menunjukkan keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan diberlakukan pengakuan bersyarat.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945  menjadi  pedoman  pengakuan  sekaligus  bentuk  perlindungan  hukum  atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa  masyarakat  hukum  adat  diakui  dan  dilindungi  sebagai  subjek  hukum  dan hak-hak tradisionilnya.Secara factual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai  kegiatan  pemerintahan  terutama  aktivitas  yang  berkaitan  dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan  sumber  daya  alam  dalam  hal  pengelolaan  hutan  untuk  memperoleh manfaat  yang  optimal  dari  hutan  dan  kawasan  hutan  bagi  kesejahteraan masyarakat.  Dalam  konteks  pengeloaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  oleh masyarakat  hukum  adat  tidak  terlepas  dari  peran  Negara  yang  mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal  33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kedudukan Negara sebagai Badan Hukum yang mengatur peruntukan dan  pengelolaan  hutan  oleh  warga  Negara  termasuk  masyarakat  hukum adat.Melalui kewenangan Hak Menguasai Negara ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat  hukum  adat.  Keberadaan  Pasal  33  ayat  (3)  dan  Pasal  18B  UUD  1945 menegaskan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan  adat  sebagai  bagian  dari  keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Olehnya  itu melalui  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  kehutanan  dan  selanjutnya disebut UU Kehutanan diatur tentang hutan adat.
Pasal 1 Ayat (5) mengatur bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat.Dari  definisi  ini  maka  hutan  adat  adalah hutan  Negara  dimana  hutan  adat  merupakan  hutan  yang  tidak  dibebani hak.Permasalahan hukum pun timbul dari pengaturan tersebut dimana keberadaan
hutan  adat  sebagai  kekayaan  materiil  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  hukum  adat tidak dapat serta merta dialihkan melalui proses pengkatogorian hutan adat sebagai hutan  Negara.  Pengakuan  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  wilayahnya adat  telah dijamin  melalui  Pasal  18B  UUD  1945.Mengkategorikan  hutan  adat  sebagai  hutan Negara secara hukum  akan  membuat hutan  adat yang  telah  dikuasai secara  turun temurun menjadi hilang bahkan penguasaannya bukan lagi oleh masyarakat hukum adat  tetapi  telah  secara  serta  merta  dimiliki  oleh  Negara.  Akibat  hal  ini  muncul berbagai konflik hutan baik secara vertikal yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan perorangan (masyarakat pada umumnya), masyarakat hukum adat dengan perusahaan,  dan  bahkan  antar  masyarakat  hukum  adat  itu  sendiri.Pada  sisi  lain, konflik  hutan  juga  terjadi  secara  horizontal  yang  melibatkan  masyarakat  hukum adat dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah).
Dari  hasil  temuan  yang  diungkap  oleh  Konsorsium  Pembaruan  Agraria disebutkan  bahwa  pada  tahun  2015  total  area  konflik  agraria  seluas  400.  430,00 hektar.  Jika  di  Tahun  2014,  sektor  pembangunan  infrastruktur  menjadi  penyebab tertinggi,  maka  di  tahun  2015  konflik  agraria  paling  banyak  terjadi  di  sektor perkebunan  yakni  sebanyak  127  konflik  (50%).  Selanjutnya  konflik  di  sektor pembangunan infrastruktur menempati posisi kedua terbanyak sebanyak 70 konflik (28%),  lalu  di  sektor  kehutanan  24  konflik  (9,60%),  sektor  pertambangan  14 (5,2%),  kemudian  lain-lain  9  konflik(4%),  dan  sektor  pertanian  dan  sektor pesisir/kelautan  di  urutan  kelima  masing-masing  sebanyak  4  konflik (2%)(Konsorsium Pembaruan Agraria, 2015: 4).
Dengan begitu, dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, sejak 2004 hingga 2015, terjadi  1772  konflik  agraria  dengan  luasan  wilayah  konflik  seluas  6.942.381  Ha, yang  melibatkan  1.085.817  Kepala  Keluarga  sebagai  korban  terdampak  langsung konflik  agraria  berkepanjangan.  Berdasarkan  data  ini  menunjukan  bahwa  konflik agraria yang menyumbangkan angka terbesar berada  di sektor kehutanan sebesar 24 Konflik (9,60). Konflik kehutanan tersebut merupakan bukti faktual yang berasal dari  permasalahan  politik  hukum  agraria  yang  telah  secara  serta  merta  menjadi Hutan  Adat  sebagai  Hutan  Negara.Lebih  konkrit  lagi,  eses  yang  muncul  akibat pengaturan  tersebut  adalah  ditemuinya  bentuk-bentuk  pelanggaran  hak  asasi manusia terhadap masyarakat hukum adat yaitu(Komnas HAM, 2016: 75):
1. Pengambilalihan  secara  sewenang-wenang  hutan  adat/bagian  hutan  adat melalui penunjukan dan/atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi  konservasi  dan  penerbitan  hak-hak  pemanfaatannya  kepada  pihak- pihak  lain  untuk  pengusahaan  hutan,  perkebunan,  pertambangan,  atau transmigrasi;
2. Pengambilalihan  hutan  adat/bagian  hutan  adat  tanpa  pemberitahuan  tujuan dan implikasi penggunaannya dan tanpa persetujuan sepenuhnya masyarakat hukum adat yang bersangkutan;
3. Perilaku diskrimanatif oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat;
4. Penangkapan/penahanan  tanpa  surat  perintah  penangkapan/penahanan, tanpa  pemberitahuan  alasan  penangkapan/penahanan,  dan  tanpa kompensasi.
Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada  dalam kawasan  hutan  yang  diatur  dalam  UU  Kehutanan  belum  memberikan  jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. Oleh karena itu, baru-baru  ini  UU  Kehutanan  telah  diajukakan  judicial  review  ke  Mahkamah Konstitusioleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan beberapa organisasi masyarakat  hukum  adat  atas  pengaturan  hutan  adat  yang  dikategorakan  sebagai hutan  Negara.Maka  Mahkamah  Konstitusi  melalui  kewenangannya,melaluiPutusan Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-IX/2011  yang  menegaskan  bahwa  hutan  adat bukanlah hutan adat tapi hutan hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara  turun-temurun  sepanjang  dapat  dibuktikan  keberadaannya  membawa  satu harapan  besar  bagi  masyarakat  hukum  adat  untuk  mendapatkan  jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara.
Keberadaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-IX/2011  yang merupakan pengejewantahan pasal 18B UUD 1945 hingga saat ini masih belum jelas bentuk  implemetasinya  dalam  hal  pemberian  perlindungan  hukum  masyarakat hukum adat atas hutan adat yang selama ini berada dalam kawasan hutan. Sejumlah peraturan diterbitkan oleh pemerintah pusat yaitu:
1. Surat Edaran Menteri Kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013. Surat edaran ini menjelaskan  kembali  amar  putusan  dan  pendapat  MK  dalam  perkara pengujian  konstitusional  pasal-pasal  dalam  UU  No.  41  tahun  1999  terkait hutan  adat  dan  masyarakat  hukum  adat.  Namun,  secara  eksplisit  SE  ini menegaskan bahwa hutan adat itu harus ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, dengan syarat keberadaan masyarakat hukum adat terlebih dahulu ditetapkan dengan peraturan daerah (Safitri dan Uliyah, 2014: 8).
2. Peraturan  menteri  kehutanan  No.  P.  62/Menhut-II/2013  tentang  perubahan atas  peraturan  menteri  kehutanan  nomor  P.  44/  Menhut-II/2012  tentang pengukuhan  kawasan  hutan.    Dalam  peraturan  ini  disebut  dalam  pasal  24A bahwa terhadap wilayah masyarakat hukum adat yang berada dalam kawasan hutan  sesuai  peraturan  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota,  maka  wilayah masyarakat  hukum  adat  dikeluarkan  keberadaannya  dari  kawasan  hutan (Pasal  57  ayat  (2)).  Dengan  menyebutkan  bahwa  wilayah  adat  yang  berada dalam  kawasan  hutan  dikeluarkan  dari  kawasan  hutan  maka  peraturan menteri  ini  telah  bertentangan  dengan  Putusan  MK  35  (Safitri  dan  Uliyah,
2014: 9).
3. Surat  edaran  menteri  dalam  negeri  no.  522/8900/SJ  tanggal  20  Desember 2013  tentang  pemetaan  sosial  masyarakat  hukum  adat.  Surat  edaran  ini mengusulkan definisi baru  mengenai tanah  ulayatsebagai bidang tanah yang di  atasnya  terdapat  hak  ulayat  dari  suatu  masyarakat  hukum  adat  tertentu; tanah  ulayat  termasuk  tanah  kerajaan,  keratin,  maupun  kesultanan  (sultan
ground ).  Surat  Edaran  Mendagri  ini  jelas  suatu  langkah  mundur  karena memasukkan  tanah  kerajaan  ke  dalam  kategori  tanah  ulayat(Safitri  dan Uliyah, 2014: 10).
Beberapa  ketentuan  di  atas  menunjukan  adanya  perbedaan  cara  pandang kementrian  atas  Putusan  MK  No.  35  dalam  memberikan  perlindungan  hukum masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat.  Dari  sisi  substansi  hukum,  ketentuan- ketentuan  tersebut  mengatur  prosedur  yang  berbeda-beda  dalam  memberikan pengakuan,  perlindungan  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat. Implementasi  putusan  MK  No.  35  melalui  sejumlah  aturan  tersebut  dianggap  bias dan  mendatangkan  ketidakpastian  hukum  dan  belum  tercapainya  perlindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat.
Peraturan  perundang-undangan  nasional  lain  juga  memerintahkan pengaturan dan penetapan masyarakat hukum adat melalui produk hukum daerah. UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, misalnya memberikan mandat kepada  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  untuk  menerbitkan  surat keputusan kepala daerah tentang pengakuan, perlindungan masyarakat hukum adat dan wilayahnya.
Melalui  permendagri  No.  52  tahun  2014  tentang  pengakuan,  perlindungan masyarakat hukum adat, peran pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan, perlindungan menjadi lebih konkrit dengan diterbitkannya surat keputusan kepala daerah tentang masyarakat hukum adat dan wilayahnya (hutan adat).
Jelas,  pemerintah  daerah  menjadi  ujung  tombak  penting  implementasi putusan  MK  35.Namun  demikian,  banyak  pemerintah  daerah  ragu  terhadap kewenangan  ini.Sementara  sejumlah  peraturan  daerah  yang  ada  di  berbagai kabupaten  pada  umumnya  bersifat  pengaturan  dan  bukan  penetapan  terhadap masyarakat  hukum  adat  dan  wilayahnya.Padahal,  KLHK  berdasarkan  UU  No.  41 tahun  1999  meminta  adanya  peraturan  daerah  yang  bersifat  penetapan  sebagai syarat pengakuan hutan adat.Maka melalui putusan MK No. 35 dengan mandat yang dimiliki oleh pemerintah daerah dianggap dapat mewujudkan perlindungan hukum bagi  pemenuhan  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat.  Namun  dalam perjalananannya  Putusan  MK  No.  35  dan  Permendagri  No.  52  tahun  2014  hingga saat  ini  masih  belum  efektif  diterapkan  dalam  memberikan  kepastian  hukum  atas status  hukum  masyarakat  hukum  adat  dan    wilayahnya  (hutan  adat).  Karena ituberdasarkan  permasalahan  tersebut maka  yang  menjadi fokus  dalam  penelitian ini adalah:
a. Bagaimana  prinsip-prinsip  pengaturan  Hutan  Adat  berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011?
b. Bagaimana  peran  pemerintah  daerah  dalam  mewujudkan  Perlindungan Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat  pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 35/PUU-IX/2011?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  ( normative  legal research )  yakni  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  dan menelaah peraturan perundang-undangan.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dan  pendekatan  konseptual ( conceptual  approach ).  Pendekatan  undang-undang  ( statute  approach )  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan- pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  di  dalam  ilmu  hukum.  Dengan mempelajari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  di  dalam  ilmu  hukum, peneliti  akan  menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2010: 93).
Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Tap  MPR  No. IX/MPR/2001,  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok Agraria,  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-X/2012  serta  undang-undang  dan  peraturan- peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  isu  penelitian.  Bahan  hukum  sekunder yang  digunakan  adalah  buku,  hasil  penelitian,  jurnal  hukum,  surat  kabar,  media internet,  makalah  dan  sumber-sumber  lainnya  yang  terkait  dengan  masalah kehutanan.
Data  diperoleh  peneliti  melalui  penelusuran  bahan-bahan  hukum.  Untuk pendekatan  perundang-undangan,  peneliti  mencari  perundang-undangan  terkait dengan masyarakat hukum adat baik yang bersifat regulation bahkan juga delegated legislation dan delegated regulation. Sedangkan untuk pendekatan konsep peneliti mengumpulkan dengan cara melakukan penelusuran buku-buku hukum (treatises) dalam  hal  ini  yaitu  Buku  Komnas  Ham  I,  II,  III,  IV  yang  membahas  mengenai  Hak Asasi Masyarakat Hukum Adat (Marzuki, 2010: 237-239).
Bahan-bahan  hukum  tersebut  kemudian  diteliti  menggunakan  pendekatan yang  ada  untuk  menjawab  isu  hukum  yang  selanjutnya  memberikan  preskripsi tentang legal solution (solusi hukum)atas isu hukum yang dibahas.

## C. PEMBAHASAN
1. Prinsip-Prinsip  Pengaturan  Hutan  Adat  berdasarkan  Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011
Putusan MK No. 35 /PUU-X/2012 adalah putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan  uji  materiil  terhadap  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan. Permohonan uji materiil ini diajukan oleh 3 pemohon bersama-sama, yakni Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu  (Kabupaten  Kampar  Provinsi  Riau),  dan  Kesatuan  Masyarakat  Hukum  Adat Kesepuhan Cisitu (Kabupaten Lebak Provinsi Banten).
Melalui Putusan No. 35 /PUU-X/2012 ini, MK menganulir beberapa pasal yang ada di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yakni pasal 1 angka 6, pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 1, dan pasal 5 ayat 2.
Perubahan pada pasal-pasal yang dianulir tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pasal 1 angka 6 menjadi berbunyi:
“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.”
b. Pasal 4 ayat 3 menjadi berbunyi:
“Penguasaan  hutan  oleh  negara  tetap  memperhatikan  hak  masyarakat hukum  adat,  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  diatur oleh undang-undang.”
c. Pasal 5 ayat 1 menjadi berbunyi:15
“Hutan  negara  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a,  tidak termasuk hutan adat.”
d. Pasal 5 ayat 2 menjadi tidak berlaku.
e. Pasal 5 ayat 3 menjadi berbunyi: “Pemerintah  menetapkan  status  hutan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1);  dan  hutan  adat  ditetapkan  sepanjang  menurut  kenyataannya masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  masih  ada  dan  diakui keberadaannya.”
Merujuk  pada  putusan  MK  No.  35/PUU-X/2012  di  atas,  maka  kita  bisa membandingkankonsep  pengaturan  mengenai  hutan  adat  sebelum  dan  sesudah keluarnya putusan MK ini.Sebelum adanya putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip pengaturan  UU No.  41  Tahun  1999 adalah:  Pertama,  terdapat  2  (dua)  jenis  hutan, yakni  hutan  negara  dan  hutan  hak,  dimana  hutan  hak  adalah  hutan  yang  berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (vide: Pasal  1 angka 5 UU No. 41 Tahun 1999),  sedangkan  hutan  negara  adalah  hutan  yang  berada  pada  tanah  yang  tidak dibebani hak atas tanah (vide: Pasal 1 angka 4 UU No. 41 Tahun 1999). Kedua, yang disebut  sebagai  “hutan  adat”  adalah  hutan  negara  yang  berada  di  dalam  wilayah masyarakat hukum adat (vide: Pasal 1 angka 5 UU No. 41 Tahun 1999 pra putusan MK  No.  35/PUU-X/2012).  Sehingga,  walaupun  eksistensi  hutan  adat  sebagai hutanyang terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat diatur oleh UU No. 41 Tahun  1999,  hutan  adat  sesungguhnya  adalah  hutan  negara  dan  oleh  karenanya, walaupun  istilahnya  disebut  sebagai  “hutan  adat”,  masyarakat  hukum  adat sesungguhnya  tidak  memiliki  kekuasaan  secara  penuh  atas  jenis  hutan  ini.Melalui putusan MK No. 35/PUU-X/2012, prinsip-prinsip di atas telah dirubah secara cukup radikal.  Sehingga,  prinsip  pengaturan  dalam  UU  No.  41  Tahun  1999  menyangkut eksistensi hutan adat menjadi sebagai berikut:
a. Pertama , apa yang disebut sebagai “hutan adat” sekarang menjadi terpisah dari  hutannegara.  Hal  ini  merujuk  pada  pendapat  MK  yang  menyatakan bahwa  sesuai  denganpengaturan  dalam  pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945, kesatuan  masyarakat  hukum  adat  adalahsuatu  subyek  hukum  yang
memiliki  kapasitas  untuk  menyandang  hak  (dan  kewajiban),  danoleh karenanya  masyarakat  hukum  adat  sudah  seharusnya  memliki  hak  atas hutan(Putusan MK No. 35/PUU-X/2012).
b. Kedua , karena UU No. 41 Tahun 1999 hanya mengenal 2 (dua) jenis hutan yakni  hutannegara  dan  hutan  hak,  mendasarkan  pada  prinsip  pertama di atas bahwa kesatuanmasyarakat hukum adat seharusnya juga memiliki hak atas  hutan,  maka  merujuk  padapendapat  MK,  apa  yang  disebut  sebagai hutan  adat  adalah  bagian  dari  hutan  hak  danbukan  bagian  dari  hutan negara(Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 173, 179, 181).
c. Ketiga ,  apa  yang  disebut  sebagai  “hutan  adat”  pasca  adanya  putusan  MK No.  35/PUUX/2012 ini menjadi  didefinisikan  sebagai  “hutan  yang  berada dalam wilayah masyarakathukum adat” (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, H. 185).
d. Keempat , hutan adat sebagai hutan yang haknya dipunyai suatu  kesatuan masyarakathukum adat akan diakui jika keberadaan kesatuan masyarakat hukum  adat  tersebut  diakui,dan  untuk  dapatnya  suatu  kesatuan masyarakat hukum adat diakui  keberadaannya,  ia  harusmemenuhi syarat pengakuan  sebagaimana  diatur  oleh  UUD  1945,  yakni  masyarakat hukumadat  tersebut  senyatanya  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat  danprinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (Putusan  MK  No.  35/PUU-X/2012,  H.  185-186).    Hal  ini mengubah  prinsip  yang  adasebelumnya,  dimana  untuk  supaya  dapat diakui,  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adatharus  memenuhi  syarat yang  salah  satunya  adalah  tidak  boleh  bertentangan  dengan kepentingannasional.Merujuk  pada  prinsip-prinsip  pengaturan  yang  baru menyangkut  hutan  adat  pasca  adanyaputusan  MK  No.  35/PUU-X/2012 sebagaimana  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  kini  telahdikukuhkan masyarakat  hukum  adat  memiliki  hak  atas  hutan,  yang  kemudian disebutsebagai  hutan  adat.  Sehingga,  hak  masyarakat  hukum  adat  atas hutan  ini  secara  tegas  telahdiakui  keberadaanya  oleh  UU  No.  41  Tahun 1999 pasca putusan MK No. 35/PUU-X/2012.
Supaya  suatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  dapat  menikmati  hak atashutan ini, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh kesatuan masyarakat hukum  adattersebut,  yakni  bahwa  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan harus telahdiakui terlebih dahulu dulu.UU No. 41 Tahun 1999 melalui penjelasan  pasal  67  ayat  (1)  mengatur  tentang  unsur-unsuryang  harus  dipenuhi agar sebuah kesatuan masyarakat hukum adat dapat diakuikeberadaannya, yakni:
a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban ( rechtsgemeenschap ).
b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya.
c. Ada wilayah hukum adat yang jelas.
d. Ada  pranata  dan  perangkat  hukum,  khususnya  peradilan  adat,  yang masihditaati.
e. Masih  mengadakan  pemungutan  hasil  hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya untukpemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Berkaitan  dengan  syarat-syarat  pengakuan  keberadaan  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  adat,  maka  perlu  juga  dirujuk  syarat-syarat  tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal  18B ayat 2 UUD 1945,  yang jika didasarkan pada  pendapat  MK  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  putusan  MK  No.  31/PUU- V/2007  dan  Putusan  MK  No.  35/PUU-X/2012,  syarat-syarat  tersebut  dapat dijabarkan menjadi 10 unsur kumulatif, yakni (Kurniawan, Arianto, dan Widowati, 2014: 22):
a. Kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  bersangkutan  adalah kesatuanmasyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada sejak jaman nenek  moyangdan  berhasil  mempertahankan  eksistensinya  tersebut hingga kini tanpaterputus;
b. Warga anggotanya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
c. Memiliki pranata pemerintahan adat;
d. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
e. Memiliki perangkat norma hukum adat;
f. Khusus  untuk  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  berjenis  teritorial, memilikiwilayah tertentu.
g. Substansi  hak-hak  tradisional  dari  kesatuan  masyarakat  hukum  adat tersebutdiakui  dan  dihormati  oleh  warga  kesatuan  masyarakat  yang bersangkutanmaupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hakasasi manusia.
h. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI.
i. Substansi  norma  hukum  adatnya  sesuai  dan  tidak  bertentangan denganperaturan perundang-undangan.
j. Keberadaan  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnyatersebut  telah  diakui  berdasarkan  UU  ataupun  Peraturan Daerah (Perda).
Berdasarkan  kesepuluh  syarat  di  atas,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  syarat- syarat  yang  ada  dalam  Penjelasan  Pasal  67  ayat  (1)  UU  No.  41  Tahun  1999 khususnya unsur nomor 1 hingga nomor 4 dapat dikatakan juga tercakup dalam ke- 10  unsur  dalam  pasal  18B  ayat  2  UUD  945  yang  dipaparkan  oleh  MK  dalam putusannya  No.  31/PUU-V/2007  dan  putusan  No.  35/PUU-X/2012  sebagaimana dijabarkan  di  atas.  Sehingga,  bisa  dikatakan  bahwa  syarat  agar  suatu  kesatuan masyarakat  hukum  adat  dapat  diakui  keberadaannya  terkait  dengan  hak masyarakat  hukum  adat  atas  hutan,  maka  kesatuan  masyarakat  hukum  adat tersebut  harus  memenuhi  secara  kumulatif  kesepuluh  syarat  tersebut  di  atas ditambah  satu  syarat  sebagaimana  diatur  dalam  poin  ke-5  di  Penjelasan  Pasal  67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999. Sehingga jika digabung secara keseluruhan, unsur- unsur  yang  berfungsi  sebagai  syarat  pengakuan  keberadaan  suatu  kesatuan masyarakat hukum adat terkait dengan hak mereka atas hutan adat adalah:
a. Kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada sejak jaman nenek  moyang  dan  berhasil  mempertahankan  eksistensinya  tersebut hingga kinitanpa terputus;
b. Warga anggotanya memiliki perasaan kelompok ( in-group feeling );
c. Memiliki pranata pemerintahan adat;
d. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
e. Memiliki perangkat norma hukum adat;
f. Khusus  untuk  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  berjenis  teritorial, memilikiwilayah tertentu;
g. Substansi  hak-hak  tradisional  dari  kesatuan  masyarakat  hukum  adat tersebut  diakui  dan  dihormati  oleh  warga  kesatuan  masyarakat  yang bersangkutan  maupun  masyarakat  yang  lebih  luas,  serta  tidak bertentangan dengan hak-hakasasi manusia;
h. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;
i. Substansi  norma  hukum  adatnya  sesuai  dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan perundang-undangan;
j. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat tersebut diakui berdasarkan UU ataupun Perda, dan;
k. Masih  mengadakan  pemungutan  hasil  hutan  di  wilayah  hutan  sekitarnya untukpemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
Berdasarkan seluruh penjabaran di atas, ada beberapa poin penting yang bisa diambil  terkait  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  sebagaimana  yang  diatur dalam Putusan MKNo. 35/PUU-X/2012. Poin-poin penting tersebut adalah  sebagai berikut:
a. Pertama ,  putusan  MK  No.  35/PUU-X/2012  adalah  sebuah  putusan  yang memberikan  konsepbaru  menyangkut  hak  masyarakat  hukum  adat  atas sumber  daya  alam,  dalam  hal  ini  hak  atas  hutan.  Konsep  baru  tersebut mengatur  bahwa  hak  masyarakat  hukum  adat  atas  sumber  daya  alam berupa  hutan  yang  disebut  sebagai  hutan  adat  adalah  hak  yang  dikuasai secara  penuh  oleh  kesatuan  masyarakat  hukum  adat,  sebagaimana penguasaansubyek  hukum  yang  lain  (individu  atau  badan  hukum  di  luar masyarakat hukum adat) atasjenis hutan hak yang lain. Secara normatif, hal ini mengakibatkan tidak dimungkinkannya lagi adanya intervensi dan atau pengambil  alihan  hutan  adat  secara  sepihak  oleh  Negara  dengan  kliam bahwa hutan adat tersebut sejatinya adalah hutan negara.
b. Kedua ,  walaupun  telah  terbangun  suatu  konsep  baru  tentang  hak masyarakat  hukum  adatatas  hutan  yang  bersifat  penuh  yang  bernama hutan adat, hal ini tidak serta merta membuat suatu kesatuan masyarakat hukum  adat  secara  otomatis  memiliki  kewenangan  untuk  mendapatkan hak tersebut. Sesuai dengan isi Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 jo.Putusan MK No. 31/PUU-V/2007 serta Penjelasan Pasal 67 UU No. 41 Tahun 1999, diatur  mengenai  syarat-syarat  diakuinya  suatu  eksistensi  kesatuan masyarakat  hukum  adat  di  mana  hal  ini  adalah  prasyarat  dapat
diberikannya  suatu  hak  atas  hutan  kepada  masyarakat  hukum  adat tersebut.  Dengan  kata  lain,  suatu  hak  atas  hutan  hanya  dapat  diberikan kepadasuatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  yang  sebelumnya  sudah diakui  eksistensinya  terlebih  dahulu.  Jika  ada  suatu  kesatuan  masyarakat hukum  adat  tidak  dapat  diakui  keberadaannya  dikarenakan  gagal memenuhi  kesebelas  unsur  prasyarat  pengakuan  eksistensi  masyarakat hukum adat menurut putusan MK dan UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah  dijabarkan  di  atas,  maka  tentu  hak  atas  hutan  tidak  dapat diberikankepada kesatuan masyarakat hukum adat tersebut (Pasal 67 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999).
Adanya  prasyarat  sebagaimana  di  atas  tentu  akan  menjadi  sebuah  kesulitan tersendiri  bagisuatu  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  untuk  mendapatkan  hak mereka  atas  hutan.  Hal  ini  dikarenakan  akan  sangat  sedikit  kesatuan  masyarakat hukum  adat  yang  dapat  memenuhi  kesebelas  unsur  prasyarat  tersebut.  Semisal mengenai unsur prasyarat nomor 1, yakni bahwa kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan eksistensinya harus sudah ada sejak jaman dahulu dan berhasil tetap  dipertahankan  tanpa  terputus  hingga  saat  ini.  Hal  ini  tentu  saja  cukup  sulit untuk dipenuhi, dan kalaupun ada jumlahnya akan sangat sedikit. Hal ini mengingat adanya  kebijakan  semasa  Orde  Baru  di  masa  lalu  selama  32  tahun  yang  banyak mencerabut hak-hak masyarakat hukum adat, serta penerapan kebijakan-kebijakan yang  serba  sentralistis  danotokratis  yang  ditunjang  dengan  penerapan  sistem pemerintahan  administratif  yang  serba  diseragamkan  mulai  dari  tingkat  pusat hingga  tingkat  paling  bawah  di  daerah,  sehingga  banyak  membuat  eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat menjadi tertekan lalu kemudian hilang.
2. Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mewujudkan  perlindungan  hukum masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat  pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011.
Sesuai  amanat  pasal  18B  UUD  1945  bahwa  keberadaan  masyarakat  hukum adat  diakui  dengan  prasyarat  yaitu  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan perkembangan  masyarakat.  Pengakuan  bersyarat  oleh  UUD  1945  menunjukan bahwa oleh hukum nasional  indonesia keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan  dilindungi.  secara  filosofis  pengakuan  dan  penghormatan  Negara  terhadap masyarakat  hukum  adat  mencakup  3  (tiga)  hal  yaitu:  keberadaan  masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat dan  keberadaan  aturan/norma  hukum  adat  dalam  kehidupan  masyarakat  hukum adat.  Bentuk  pengakuan  dan  penghormatan  Negara  terhadap  masyarakat  hukum adat  di  indonesia  dapat  ditelusuri  dari  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.
Secara  filosofis,  pengakuan  dan  penghormatan  terhadap  masyarakat  hukum adat  juga  mengandung  makna  bahwa  Negara  juga  harus  mengakui  dan menghormati  keberadaan  masyarakat  hukum  adat.  Hukum  adat  yang  ada,  hidup, tumbuh,  dan  berkembang  di  Indonesia  bersifat  luwes, fleksibel  dan sesuai dengan nilai-nilai  Pancasila.  Pembukaan  UUD  1945  memuat  pokok-pokok  pikiran  yang
menjiwai  sistem  hukum  nasional  yang  terdiri  atas  unsure  hukum  tertulis,  hukum tidak  tertulis  (hukum  adat)  dan  hukum  agama.  Hukum  adat  sebagai  wujud kebudayaan rakyat indonesia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup di  kalangan  rakyat  dan  mencerminkan  kepribadian  masyarakat  dan  bangsa Indonesia (Sulastriyono, 2014: 46)
Secara  filosofis,  pengakuan  dan  penghormatan  tersebut  merupakan penghargaan dari Negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, nilai  kebersamaan  dan  nilai  keadilan.  Secara  yuridis,  ketentuan  tersebut memberikan  landasan  konstitusional  bagi  arah  politik  hukum  pengakuan  dan penghormatan  hak-hak  tradisional  masyarakat  hukum  adat  atas  hak  sumber  daya alam.Hubungan  antara  masyarakat  adat  dengan  sumberdaya  alamnya  atau  hak ulayat  merupakan  kondisi  konstitutif  bagi  eksistensi  masyarakat  adat.  Hubungan antara  masyarakat  dengan  tanah  atau  sumberdaya  alamnya  merupakan  inti  dari konsep  ulayat.Konsep  ulayat  lahir  dari  hak  alamiah  ( natural  rights ),  kemudian dalam negara modern atau negara demokratis konstitusional, ulayat sebagai natural rights  itu  dikonversi  menjadi  natural  law  di  dalam  hukum  positif.  Tidak  semua negara  yang  mengadopsi  konsep  ulayat  di  dalam  hukum  positifnya.  Adopsi  ulayat sebagai  hak  dalam  hukum  positif  merupakan  suatu  upaya  mendamaikan  antara hukum  modern  yang  dipakai  untuk  menata  kehidupan  ( secondary  rules )  dengan hukum asli yang ada di dalam komunitas masyarakat ( primary rules ) (Saleo, 2014: 94).
Putusan  MK  No.  35  tahun  2002  menegaskan  dua  aspek  penting  bagi masyarakat  hukum  adat  yaitu  Pertama,  menyatakan  bahwa  hutan  adat  bukan  lagi hutan  Negara,  dalam  putusan  MK  menyebutkan  bahwa  hutan  adat  adalah  hutan yang berada dalam wilayah adat milik masyarakat adat. Putusan MK 35 merupakan sebuah  terobosan  hukum  yang  dilakukan  oleh  hakim  MK  untuk  memberikan pengakuan  masyarakat  adat  dan  wilayah  adatnya  karena  putusan  ini  semakin menegaskan bahwa masyarakat hukum adat adalah subjek hukum dan pemilik hak atas  wilayah  adat.Kedua,  Mahkamah  Konstitusi  telah  mengabulkan  permohonan pencabutna pasal 67 UU Kehutanan kembali menegaskan pengakuan bersyarat bagi masyarakat  adat.  Mahkamah  konstitusi  berpandangan  pengakuan  keberadaan masyarakat adat melalui perda masih relevan dan tidak inkonstitusional sepanjang belum adanya undang-undang masyarakat adat (Arman, 2016: 4).
Dengan demikian pengakuan bersyarat keberadaan masyarakat adat melalui perda  sebagaimana  dimandatkan  undang-undang  kehutanan  masih  tetap berlaku.Mahkamah  konstitusi  sepertinya  lupa  mempertimbangkan  bahwa  realitas politik  local  pengakuan  melalui  perda  sangat  berat  dan  memerlukan  biaya  politik yang  tidak  muruh.  Pengakuan  hukum  mestinya  cukup  melalui  keputusan  kepala daerah provinsi/kabupaten/kota. Dari data yang dirilis oleh Epistema Institute pada bulan  agustus  2015  menyebutkan  bahwa  terdapat  124  produk  hukum  daerah terkait masyarakat dengan materi muatan meliputi pengaturan mengenai  lembaga adat  dan  peradilan  adat,  keberadaan  masyarakat  adat,  desa  adat,  wilayah,  tanah, hutan,  dan  sumber  daya  alam  lainnya.  Dari  data  tersebut  baru  15.577  hektar
wilayah, tanah dan hutan adat yang telah ditetapkan melalui produk hukum daerah. Dalam catatan aliansi masyarakat adat nusantara (AMAN) tahun 2015-2016 hanya 21  (dua  puluh  satu)  kabupaten/kota  dan  3  (tiga)  Provinsi  yang  memasukkan rancangan  perda  masyarakat  adat  sebagai  program  legislasi  daerahnya  (Arman, 2016: 5).
Data-data  tersebut  di  atas  menunjukan  bahwa  rute  pengakuan  masyarakat adat melalui  perda  bukanlah  hal  yang  mudah.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhiu rendahnya  perda  pengakuan  masyarakat  adat  di  daerah  disebabkan  masih minimnya  keinginan  politik  pemerintah  daerah  untuk  mengakui  keberadaan masyarakat  adat  dan  menganggap  bahwa  pengakuan  masyarakat  adat  belum menjadi hal yang urgent dan prioritas. Faktor lain juga seringkali timbul dari adanya tarik  menarik  kepentingan  antara  korporasi  dengan  pemerintah  daerah  dan masyarakat  adat.  Ada  “kekhawatiran”  dengan  diakuinya  masyarakat  adat  akan meningkatkan perlawanan masyarakat adat kepada perusahaan kepada perusahaan yang  berada  di  atas  wilayah  adat,  sehingga  dianggap  akan  menyebabkan terhambatnya iklim investasi di daerah. Disisi lain desakan dari gerakan masyarakat adat  masih  melakukan  advokasi  pengakuan  masyarakat  adat  melalui  perda. Sebagian  masyarakat  adat  masih  kurang  terorganisis  dengan  baik  dalam memperjuangkan  perda.  Dari  segi  proses,  pembahasan  rancangan  perda membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Dari  mulai  proses  advokasi  mengusulkan masuk  ke  prolegda,  penyusunan  dan  pembahasan  hingga  pengesahan  rancangan perda  menjadi  perda  memerlukan  waktu  sekurang-kurangnya  2  (dua)  tahun.  Jika dibandingkan  dengan  pengakuan  melalui  keputusan  kepala  daerah,  penetapan masyarakat adat relative muda karena cukup berhubungan dengan satu pintu yaitu pemerintah.Dalam  catatan  AMAN,  pada  tahun  2015  telah  terbit  11  (sebelas) keputusan kepala daerah penetapan masyarakat adat (Arman, 2016: 6).
Dalam hal dari itu maka melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU- IX/2011 maka bentuk prelindungan hukum masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam kawasan hutan adalah:
a. Melanjutkan inventarisasi perda terkait masyarakat hukum adat;
b. Mempercepat  penyelesaian  RUU  tentang  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat  hukum  adat  (inisiatif  DPR)  yang  dalam  hal  ini  kementrian kehutanan telah ditunjuk sebagai coordinator penyiapan RUU dimaksud;
c. Telah  dibentuk  tim  kerja  penyusunan  rancangan  undang-undang  tentang pengakuan  dan  perlindungan  hak  masyarakat  hukum  adat  dengan  SK Menteri  Kehutanan  No.  SK.  3201/Menhut-II/Kum/2013  tanggal  18  juni 2013;
d. Membentuk  tim  sosialisasi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU- IX/2011  dengan  SK  Sekretaris  Jenderal  No.  SK.167/II-Kum/2013  tanggal 15 Juli 2013.
e. Menerbitkan  surat  edaran  menteri  kehutanan  No.  SE.  1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 kepada gubernur/Bupati/Walikota seluruh Indonesia
dan  Kepala  Dinas  Provinsi/kabupaten/kota  yang  membidangi  kehutanan yang memuat penjelasan putusan MK
f. Mempercepat  lahirnya  putusan  pemerintah  tentang  pengelolaan  hutan adat sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 tahun 1999
g. Telah berkoordinasi dengan kemendagri untuk mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya.
h. Apabila  terbukti  terdapat  wilayah  masyarakat  hukum  adat  yang berdasarkan perda berada dalam kawasan hutan dikeluarkan dari kawasan hutan.
Upaya  pengimplementasian  Putusan  MK  No.  35  dapat  ditempuh  dengan memanfaatkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang memberi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.1  tahun  2014  Tentang  Pembentukan Produk  Hukum  Daerah  menyatakan  bahwa  produk  hukum  daerah  itu  meliputi peraturan daerah atau nama lainnya, peraturan kepala daerah, peraturan bersama kepala daerah, peraturan DPRD dan peraturan yang berbentuk keputusan meliputi keputusan  kepala  daerah,  keputusan  DPRD,  Keputusan  Pimpinan  DPRD,  dan keputusan badan kehormatan DPRD.
Produk  hukum  daerah  ada  yang  bersifat  pengaturan  dan  ada  yang  bersifat penetapan.  Produk  hukum  yang  bersifat  pengaturan  memberikan  aturan  yang berlaku umum terhadap suatu bidang. Permendagri No. 1 Tahun 2014 memberikan contoh  produk  hukum  daerah  yang  bersifat  pengaturan  adalah  peraturan  daerah atau peraturan daerah  khusus, peraturan kepala daerah (peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota) peraturan bersama kepala daerah (peraturan bersama gubernur  atau  peraturan  bersama  bupati/walikota)  atau  peraturan  DPRD. Sementara itu produk hukum daerah yang bersifat penetapan adalah produk hukum yang  bersifat  konkrit,  individual,  final  dan  berakibat  hukum  pada  seseorang  atau badan hukum perdata. Termasuk ke dalam kategori penetapan ini adalah keputusan kepala  daerah  (Keputusan  gubernur  atau  keputusan  bupati/walikota),  keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD (Safitri, 2014: 69).
Sejumlah  bentuk  produk  hukum  daerah  tersebut  dapat  dijadikan  kerangka hukum  untuk  mengimplementasikan  Putusan  MK  No.  35  baik  dalam  bentuk Peraturan  Daerah  dan/atau  Keputusan  Kepala  Daerah.  Salah  satu  peraturan tersebut  adalah  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  No.  52  tahun  2014  tentang pedoman  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  masyarakat  hukum  adat  dan selanjutnya disebut Permendagri No. 52 tahun 2014 yang mengatur pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat dalam bentuk surat keputusan kepala daerah. Peraturan  ini  telah  mengakomodir  Putusan  MK  No.  35  dan  secara  jelas  mengatur mengenai  keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dan  wilayah  adat.  Pengakuan  dan Perlindungan masyarakat hukum adat oleh Permendagri No. 52 tahun 2014 dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun keputusan Kepala Daerah.
Prosedur  pengakuan  dan  perlindungan  hukum  atas  keberadaan  masyarakat hukum  adat  dimulai  dari  Bupati/Walikota  membentuk  Panitia  Masyarakat Hukum Adat  yang  kemudian  dari  Panitia  akan  melalukan  tahapan  yaitu:  a)  identifikasi masyarakat hukum adat; b) verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat, dan; c) penetapan  masyarakat  hukum  adat.  Setelah  terbentuk  Panitia  Masyarakat  hukum adat  maka  tahap  awal  yang  dilakukan  adalah  melakukan  identifikasi  masyarakat hukum adat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Sejarah masyarakat hukum adat
b. Wilayah adat
c. Hukum adat
d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
Poin-poin  pertimbangan  tersebut  diatas  yang  hasilnya  nanti  akan  divalidasi dan  diverivikasi  selama  jangka  waktu  1  (satu)  bulan.  Hasil  verifikasi  Panitia Masyarakat hukum adat ini kemudian akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada  Bupati/Walikota  untuk  kemudian  ditetapkan  dalam  bentuk  keputusan kepala  daerah.  Surat  Keputusan  Kepala  Daerah  tentang  Pengakuan  dan Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat  nantinya  menjadi  landasan  hukum bagi  masyarakat  hukum  untuk  mengatur  wilayah  adat  termasuk  hutan  adat. Terbitnya surat keputusan kepala daerah ini juga akan mengatur kewilayahan adat termasuk  hutan  adat  yang  telah  dikuasai  secara  turun  temurun  oleh  masyarakat adat dengan pengaturan batas-batas yang jelas dari wilayah adat tersebut.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas  maka  bentuk  konkrit  pengimplementasian Putusan MK No. 35 dalam menjamin kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh  masyarakat  hukum  adat  adalah  dengan  menghasilkan  produk  hukum  daerah dalam bentuk suratkeputusan kepala daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Prinsip-Prinsip  Pengaturan  Hutan  Adat  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 adalah a) Hutan adat terpisah dari Hutan Negara; b) Hutan adat merupakan hutan hak; c) Definisi Hutan adat adalah  hutan yang berada dalam  wilayah  masyarakat  hukum  adat,  dan;  d)  hutan  adat  merupakan  hak  yang dimiliki  oleh  masyarakat hukum  adat. Sedangkan peran  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan  perlindungan  hukum  masyarakat  hukum  adat  atas  hutan  adat  pasca Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  35/PUU-IX/2011  adalah  dengan  menerbitkan surat  keputusan  kepala  daerah  tentang  pengakuan,  perlindungan  masyarakat hukum adat dan wilayahnya termasuk didalamnya hutan adat.
2. Saran
Pemerintah  Daerah  (Provinsi,  Kabupaten/Kota)  perlu  melakukan  sosialisasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011 kepada masyarakat khususnya masyarakat hukum adat. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera
membentuk  Panitia  Masyarakat  Hukum  Adat  baik  di  tingkat  Pusat,  Daerah (Kabupaten/Kota)  untuk  mengidentifikasi  berdasarkan  permohonan  dari masyarakat  hukum  adat  untuk  kemudian  rekomendasi  diberikan  kepada Bupati/Walikota  untuk  diterbitkan  Surat  keputusan  kepala  daerah  tentang pengakuan,perlindungan  masyarakat  hukum  adat  beserta  wilayahnya  termasuk hutan adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arman,  Muhammad  (2016).  “ Legislasi  Daerah  Masyarakat  Adat  Pasca  Putusan  MK. 35/PUU-X/2012 ”.  Makalah  pada  pertemuan  Simposium  Masyarakat  Adat  II Gerakan  Masyaraakt  Adat  dan  Pembaharuan  Hukum  Peringatan  2  tahun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Universitas Pancasila. Kurniawan,  Joeni  Arianto  (2016).  “ Kedudukan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas Sumber  Daya  Alam ”.  Makalah  Pada  Pertemuan  Simposium  Masyarakat  II Gerakan Masyarakat Adat dan Pembaruan Hukum. Jakarta. Nugroho,  Bambang  Daru  2015. Hukum  Adat  Hak  Menguasai  Negara  Atas  Sumber Daya  Alam  Kehutanan  &  Perlindungan  Terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat . Bandung. PT Reflika Aditama. Safitri,  Myrna  A.  dan  Uliyah,  Luluk  (2014). Adat  di  tangan  Pemerintah  Daerah Panduan  Penyusunan  Produk  Hukum  Daerah  Untuk  Pengakuan  dan Perlindungan Hak Asasi Manusia . Jakarta. Epistema Institute. Saleo,  Admon  (2014). Pengakuan  Masyarakat  adat  Tentang Hak  Ulayat .  Jurnal  Lex Privatum, Vol II, No. 1. Saptomo, Ade (2010). Hukum & Kearifan Lokal-Revitalisasi Hukum Adat Nusantara. Jakarta: Grasindo.
Simarmata,  Rikardo  (2006). Pengakuan  Hukum  Terhadap  Masyarakat  Adat  di Indonesia . Jakarta: UNDP Regional Centre in Bangkok. Sulastriyono  (2014). Filosofi  Pengakuan  dan  Penghormatan  Negara  Terhadap Masyarakat  Hukum Adat di Indonesia . Jurnal  Yudisial  Edisi 90 September – Desember 2014.
Tim Inkuiri Komisi Nasional Komnas HAM (2016). Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan . Jakarta. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.
Tim  Konsorsium  Pembaruan  Agraria  (2015). Reforma  Agraria  dan  Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi . Laporan Penelitian KPA.