P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 4, Nomor 1, Juni 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
Deti Rahmawati 1 , I Ketut Siregig 2 , Zainudin 3
1 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung 2 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung 3 Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

## ABSTRAK

## ARTICLE INFO
The purpose of this study was to determine the consideration of the judge in criminal  sentencing  againts  the  planned  murder  ,  determine  the  criminal responbility  againts  the  planned  murder  in  decision  number 172/Pid.B/2020/PN Gns in Gunung sugih first instance court. The method use a normative juridical and empirical juridical approach. The type of data used is secondary data and primary data. Collecting data through library research and field research. Analysis of the data used is qualitative juridical. field research in
Gunung  sugih  first  instance  court  and  lampung  tengah  attorney  office.  The result  of  the  research  shows  that  the  Panel  of  Judges  in  its  previous considerations  took  into  account  the  prosecutor's  indictment,  witness statements, defendant's testimony, evidence, other evidence such as letters and instructions,  as  well  as  prosecutors'  demands.  The  judge's  deliberations contained burdensome matters as well as lightening in deciding the criminal against the accused. Other judges' considerations come from the humanitarian side. And the Panel of Judges sentenced him to 20 (twenty) years in prison.
Kata Kunci: Consideration Justice; Criminal, Murder; Planned
Cite this paper: Deti Rahmawati, I. K. S. Z., 2021. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 4(1).

## PENDAHULUAN
Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar  tersebut. 1 Aturan  tersebut  mengatur  tentang  pelanggaran  dan  kejahatan terhadap kepentingan umum.
Di Indonesia akhir-akhir ini makin marak tindak kejahatan. Kejahatan secara umum diatur  dalam  buku  kedua  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (selanjutnya  disingkat dengan KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa seseorang. Pembunuhan merupakan suatu tindakkan menghilangkan nyawa orang lain.
1 Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.
Pembunuhan  juga  merupakan  suatu  perbuatan  yang  jahat  yang  dapat  mengganggu keseimbangan  hidup,  keamanan,  ketentraman,  dan  ketertiban  dalam  pergaulan  hidup bermasyarakat.
Di Lampung sendiri kerap terjadi kejahatan pembunuhan. Motif yang mendasarinya pun  beragam,  dari  motif  tidak  sengaja  atau  terpaksa  sampai  motif  balas  dendam. Kejahatan  pembunuhan  timbul  menjadi  beberapa  macam  bentuk  dan  jenisnya  seiring dengan  berkembangannya    kehidupan  bermasyarakat.  Pembunuhan  dibagi  menjadi  2 (dua) yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan dengan rencana ( moord ). Disini penulis lebih  berfokus  pada  pembunuhan  dengan  rencana,  yang  terjadi  di  lingkungan bermasyarakat.  Dalam  KUHP  pembunuhan  secara  khusus  diatur  dalam  Bab  XIX  KUHP yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
Pembunuhan  berencana  terdiri  dari  pembunuhan  dalam  arti  pasal  338  KUHP ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan  pemikiran  dengan  tenang.  Direncanakan  lebih  dahulu  bahwa  ada  sesuatu jangka waktu bagaimana untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang. Pembunuhan  berencana  dapat  dikenakan  pidana  paling  berat  yaitu  pidana  mati. Walaupun  sudah  ada  sanksi  yang  cukup  tegas,  namun  masih  sering  terjadi  tindak pembunuhan tersebut.
Ada hal yang perlu dicermati bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman  kepada  masyarakat  dan  sekaligus  kepada  terpidana  sendiri  agar  tidak mengulangi  perbuatan  melanggar  hukum  lagi  dan  dapat  menjadi  anggota  masyarakat yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  berencana  melalui  tinjauan  yuridis,  tentu  saja  dengan  mengaitkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Agar  dapat  mengetahui apakah  sudah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada. Pertanggungjawaban pidana dari pelaku juga menjadi bahasan dalam penelitian ini.
Putusan Perkara Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns digunakan penulis pada artikel ini.  Dengan  terdakwa  atas  nama  Mulyadi  Bin  Jainuri  (Alm).  Dimana  di  dalam  surat dakwaan,  pengakuan  dari  terdakwa  bahwa  dari  awal  sudah  memiliki  niat  untuk melakukan  pembunuhan  kepada  korban  Nursodik  (Alm).  Namun  naasnya  korban mengajak  rekannya  Sukirno  (Alm)  turut  menemani  untuk  menghantarkan  sapi  yang dibeli  oleh  terdakwa,  yang  ikut  menjadi  korban.  Alasan  terdakwa  melakukan pembunuhan karena kesal setiap terdakwa menagih hutang kepada korban, korban selalu mengatakan  tidak  ada  uang  padahal  korban  sering  membeli  sapi.  Terdakwa menggunakan  modus  operandi  dengan  membeli  sapi  kepada  korban.  Terdakwa kemudian  menyuruh  korban  untuk  mengantarkan  sapi  tersebut  ke  rumah  terdakwa. Kemudian terdakwa menggunakan racun tikus merk Theimex yang dimasukkan kedalam minuman  kopi  dalam  melakukan  pembunuhannya  serta  terdakwa  juga    melakukan kekerasan kepada para korban dengan menggunakan pipa besi yang saat itu berada di lokasi kejadian.
Dalam  tuntutannya  Jaksa  menuntut  pidana  terhadap terdakwa  Mulyadi  Bin Jainuri  (Alm) dengan  pidana  penjara  masing-masing  selama  seumur  hidup dikurangi    selama    dalam  tahanan  sementara,  dengan  perintah  agar  terdakwa  tetap ditahan.  Pembunuhan  berencana  adalah  suatu  tindak  pidana  yang  dipandang  sebagai salah satu tindak pidana berat,  karena tindak pidana ini menghilangkan  nyawa orang, bahkan  dalam  kasus  ini  menghilangkan  nyawa  dua  orang  sekaligus.  Ditambah  adanya penyertaan  penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Penjatuhan hukuman  pidana mati dapat dipandang sebagai hukuman yang setimpal, namun ada juga yang memandang bahwa  pidana  mati  merupakan  hukuman  yang  berat  untuk  pelaku  pembunuhan berencana.  Pertimbangan  hukum  yang  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap pertanggungjawaban  pidana  terdakwa  dalam  pembunuhan  berencana  ini  yaitu  pidana penjara  selama  20  (dua  puluh)  tahun.  Dimana  penjatuhan  pidananya  lebih  rendah daripada tutuntan jaksa.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  memahami  pertimbangan  hakim dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  di Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih,  Kabupaten  Lampung  Tengah  (Studi  Putusan  No. 172/PID.B/2020/PN Gns). Untuk mengetahui dan memahami mengenai pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana (Studi Putusan No. 172/PID.B/2020/PN Gns).

## METODE
Pendekatan   masalah   dalam   penelitian   ini   menggunakan   pendekatan   yuridis normatif    dan    pendekatan    empiris.    Pendekatan    yuridis     normatif     adalah pendekatan  melalui  studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  cara  membaca, mengutip  dan  menganalisis  teori-teori  hukum  dan  peraturan  perundang-  undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah  upaya  untuk  memperoleh  kejelasan  dan  pemahaman      dari      permasalahan penelitian      berdasarkan      hasil      wawancara,  realitas  yang  ada  atau  studi  kasus. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  pustaka  dan  studi  lapangan.  Analisis  data dilakukan secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan  Berencana  Pada  Studi  Putusan  No.  172/PID.B/2020/PN  Gns  Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Dalam  pemeriksaan  perkara  hakim  harus  memperhatikan  terkait  pembuktian, karena  hasil  dari  pembuktian  tersebut  nantinya  akan  digunakan  sebagai  bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah memperoleh  kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusun hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan
sebelum  nyata  baginya  bahwa  peristiwa  /  fakta  tersebut  benar-benar  terjadi,  yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. 2
Rusli  Muhammad  mengemukakan  bahwa  pertimbangan  hakim  dapat  dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan  yuridis  adalah  pertimbanagan  hakim  yang  didasarkan  pada  fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal  yang  harus  dimuat  di  dalam  putusan  misalnya  dakwaan  jaksa  penuntut  umum, tuntutan pidana, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal- Pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari  “latar  belakang,  akibat  perbuatan  terdakwa,  kondisi  terdakwa  dan  agama terdakwa”. 3
Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis tersebut diantaranya :

## 1) Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan  penuntut  umum  biasanya  dibuat  dalam  bentuk  surat  atau  akta  yang memuat  rumusan  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  yang  akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

## 2) Tuntutan Pidana
Dalam  tuntutan  pidana  biasanya  menyebutkan  jenis-jenis  dan  beratnya  suatu tindakan  yang  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  untuk  menjatuhkan  putusan pengadilan terhadap terdakwa. Penyusunan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum telah disesuaikan dengan dakwaan dengan melihat pembuktian dalam suatu persidangan, yang telah disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan sebelum akhirnya sampai pada tuntutan  di dalam requisitoir biasanya pentutut umum akan menjelaskan satu demi satu tentang unsur-unsur tindak pidana yang ia dakwakan kepada terdakwa, dengan memberikan alasan tentang anggapannya tersebut.

## 3) Keterangan Saksi
Keterangan  saksi  adalah  salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang merupakan  keterangan  dari  saksi  mengenai  suatu  peristiwa  pidana  yang  ia  dengar sendiri,  ia  lihat  sendiridan  ia  alami  dengan  menyebut  alasan  dari  pengetahuannya tersebut.

## 4) Keterangan Terdakwa
Dalam  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  e  KUHAP  memuat  bahwa  keterang  terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau yang ia alami sendiri, hal ini telah diatur dalam Pasal 189 KUHAP. Keterangan terdakwa sendiri dapat  meliputi  keterangan  yang  berupa  penolakan  dan  keterangan  yang  berupa pengakuan atau atas semua yang didakwakan kepadanya.
5) Barang Bukti
2 Ibid , hlm. 141.
3 Rusli Muhammad. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer . PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 212-221.
Barang  bukti  adalah  barang  yang  dipergunakan  oleh  terdakwa  untuk  melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana. Barang yang digunakan sebagai  bukti  yang  diajukan  dalam  sidang  pengadilan  bertujuan  untuk  menguatkan keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  keterangan  terdakwa  untuk  menitikberatkan kesalahan  terdakwa.  Adanya  barang  bukti  yang  diperlihatkan  pada  persidangan  akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
6) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana
Rumusan Pasal 197 huruf e KUHAP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat  putusan  pemidanaan  adalah  Pasal-Pasal  yang  yang  dituntut  oleh  Jaksa  Penuntut Umum.  Selain  mempertimbangkan  yang  bersifat  yuridis,  hakim  dalam  menjatuhkan putusan  membuat  pertimbangan  yang  bersifat  non  yuridis.  Pertimbangan  non  yuridis yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu 4 :
a. Kondisi  diri  terdakwa  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya dalam arti sudah dewasa dan sadar (tidak gila).
b. Motif  dan  tujuan  dilakukannya  suatu  tindakan  pidana.  Setiap  perbuatan tindak  pidana  mengandung  bahwa  perbuatan  tersebut  mempunyai  motif  dan  tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
c. Cara  melakukan  tindak  pidana.  Pelaku  dalam  melakukan  perbuatan tersebut  terdapat  unsur  yang  direncanakan  terlebih  dahulu  untuk  melakukan  delik tersebut. Unsur yang dimaksud adalah unsur niat yaitu keinginan pelaku untuk melawan hukum.
d. Sikap  batin  pelaku  tindak  pidana.  Hal  ini  dapat  diidentifikasikan  dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
e. Riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial  ekonomi.  Riwayat  hidup  dan  sosial ekonomi  pelaku  tindak  pidana  juga  sangat  mempengaruhi  putusan  hakim  dalam memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya pelaku belum pernah melakukan tindak pidana apapun dan mempunyai penghasilan mencukupi.
f. Sikap  dan  tindakan  pelaku  sesudah  melakukan  tindak  pidana.  Pelaku  dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, jika pelaku berlaku sopan dan bertanggung jawab dan mengakui semua perbuatannya dengan terus terang dan berkata jujur. Maka hak  tersebut  dapat  menjadi  pertimbangan  hakim  untuk  memberikan  keringan  bagi pelaku.
g. Pengaruh pidana pada masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai tujuan yaitu membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak  mengulangi  perbuatannya  tersebut,  membebaskan  rasa  bersalah  pada  pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikan orang yang lebih baik dan berguna.
Dasar Pertimbangan Hakim di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman
4 Lilik Mulyadi. 2001. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia . Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 63.
adalah  kekuasaan  Negara  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  demi  terselenggaranya  Negara  hukum  di Indonesia”.
Sejalan dengan ketentuan tersebut salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya  jaminan  penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari pengaruh  kekuasaan  lainnya  untuk  menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bapak  Galang  Saftya  Aristama,  SH.,  MH., menjelaskan  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  pada  putusan  Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yang terungkap pada persidangan. Hakim sebelumnya telah memperhatikan dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi  yang  dihadirkan  dalam  persidangan,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti, tuntutan jaksa serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang meyangkut perkara.
Terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) pada persidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar pasal 340 kuhp tentang pembunuhan berencana. Unsur-unsur pasal 340 kuhp adalah sebagai berikut :
1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
3. Unsur menghilangkan nyawa orang.
Selanjutnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan  tuntutan  yang  diajukan  oleh Penuntut Umum. Melihat Penuntut umum sebelumnya telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan  alternatif.  Dimana  pada  pembuktian  dalam  persidangan  unsur-unsur  yang didakwakan dalam Pasal 340 KUHP telah terbukti, sehingga dakwaan  lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
Pertimbangan  mengenai  hal-hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  terdakwa yang diatur dalam Pasal 197 huruf d KUHAP dimana pertimbangan yang disusun secara ringkas  mengenai  fakta  dan  keadaan  beserta  alat  pembuktian  yang  diperoleh  dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana juga melihat pada pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.  Berdasarkan  Pasal 197  huruf  f  KUHAP  berbunyi  “Pasal  peraturan  perundang - undangan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan  atau  tindakan  dan  peraturan  perundang- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.
Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  dalam  putusan  Nomor 172/Pid.B/2020/PN  Gns,  berdasarkan  unsur-unsur  Pasal  340  KUHP  Majelis  Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
1. Unsur barangsiapa;
Bahwa  unsur  barangsiapa  menunjukkan  subjek  hukum  yaitu  setiap  orang  yang mempunyai  hak  dan  kewajiban  kepadanya  dapat  bertanggung  jawab  secara  hukum. Dalam perkara ini yang dihadapkan dalam persidangan sebagai terdakwa adalah Mulyadi bin Jainuri (Alm), identitasnya telah diakui dan sepanjang dalam persidangan terdakwa
dapat  menjawab  setiap  pertanyaanyang  diajukan  kepadanya  sebagaimana  layaknya orang sehat akal fikirannya, karena itu unsur ini telah terpenuhi.

## 2. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu;
Pelaku  mengetahui  atau  mengkehendaki  adanya  orang  mati  dari  perbuatannya tersebut. Dimana dalam perkara ini terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) mengetahui dan mengkehendaki akibat dari mencampurkan racun theimex ke dalam kopi tersebut akan menghilangkan  nyawa  dari  korban.  Terdakwa  juga  melakukan  kekerasan  fisik  berupa pukulan pada punggung leher pada kedua korban.
Bahwa terdakwa mengakui telah mempunyai niat melakukan pembunuhan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019. sekira jam 16.00 WIB terdakwa datang ke  rumah  korban  Nursodik  (Alm)  menagih  hutang  dan  melihat  sapi  akan  tetapi  uang tagihan hutang tersebut oleh korban Nursodik (Alm) tidak di kasih dengan alasan tidak punya uang dan berjanji satu minggu untuk membayar. kemudian setelah itu terdakwa bersama  korban  Nursodik  (Alm)  ke  rumah  rekannya  bernama  korban  Sukirno  (Alm) untuk meilhat sapi  anakan jantan dengan menggunakan kendaraan masing-masing. Di perjalanan pulang ke rumah terdakwa mempuyai niat akan membunuh korban Nursodik (Alm) karena kesal.
Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 09.00 WIB di Pasar sidowaras terdakwa ke toko pertanian membeli racun tikus merek Theimex sebanyak 8 (delapan)  bungkus.  Sekira  jam  10.00  WIB  terdakwa  memesan  sapi  melalui  telepon kepada korban Nursodik (Alm). Sekira jam 17.00 WIB tersangka membuatkan kopi untuk korban Nursodik (Alm) dan rekannya korban Sukirno (Alm), yang sebelumnya memang sudah  berniat  akan  membunuh  korban  Nursodik  (Alm)  dengan  cara  mencampur  kopi dengan  racun  tikus  merek Theimex .  Dengan  demikian  unsur  dengan  sengaja  dan direncanakan lebih dahulu pada delik ini telah terpenuhi.
3. Unsur menghilangkan nyawa orang.
Bahwa sesuai dengan hasil Visum  et repertum dari Rumah Sakit Islam Asy Syifaa (RSAS) Bandar Jaya tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 0254/RSAS/N/XII/2019, hasil pemeriksaan  terhadap  korban  Nursodik  (Alm)  dan  korban  Sukirno  (Alm)  yaitu ditemukan zat atau bahan beracun jenis Aldicarb atau  Theimex cukup banyak didalam cairan isi lambung kedua korban. Serta ditemukan luka memar pada bagian punggung leher  sebanyak  5  buah,  bekas  ikatan  pada  pergelangan  tangan  pada  korban  Nursodik (Alm) dan sebanyak 6 buah pada korban Sukirno (Alm). Serta terjadi pembekakan pada kedua tubuh korban.
Dari bukti tersebut diatas diperoleh fakta kematian korban adalah akibat perbuatan terdakwa,  dan  terdakwa  telah  mengakui  dan  membenarkan  perbuatannya.  Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.
Merupakan kewenangan daripada Hakim memutus sesuai fakta persidangan dan k eyakinannya memberikan pemidanaan melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum jika dira sa adil dan rasional. Apalagi merupakan sebuah realitas bahwa tuntutan dari Jaksa Penu ntut Umum tidak selalu sama atau sesuai dengan batasan maksimal ancaman pidana yan g terdapat secara eksplisit dalam perundang-undangan. Hakim dapat memutus lebih ting
gi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak boleh melebihi batas maksimum an caman pidana yang ditentukan Undang-Undang. 5
Dalam  putusan  pengadilan  juga  harus  terdapat  pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana  terhadap  pelaku pidana. Pada perkara ini hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut.
1. Hal-hal yang memberatkan :
 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut  menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sadis dan tidak manusiawi;
 Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah menghilangkan dua nyawa sekaligus;
 Bahwa  perbuatan  terdakwa  menimbulkan  penderitaan  yang  mendalam  bagi keluarga korban.
2. Hal-hal yang meringankan :
 Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
 Bahwa terdakwa mengaku berterus terang.
Adapun  Pertimbangan  Hakim  lainnya  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  Mulyadi  bin  Jainuri  (Alm)  mempertimbangkan  bahwa  terdakwa  merupakan tulang punggung keluarganya serta terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya.
Dari uraian hasil penelitian tersebut di atas diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ada 2, yaitu dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP dan hakim merasa yakin perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa.

## Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana Pada Studi Putusan No. 172/PID.B/2020/PN Gns
Pertanggungjawaban  pidana    menurut  S.R  Sianturi  adalah  diteruskannya  celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada  pembuat  yang  memenuhi  syarat-syarat  undang-undang  untuk  dapat  dikenai pidana karena perbuatannya. 6
Pemidanaan  bisa  diartikan  sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dan  juga  tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” dia rtikan sebagai penghukuman. Pemidanaan sebagai bentuk  dari  pertanggungjawaban  pidana  ditunjukan  untuk  membuat  jera  pelaku  serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Pertanggungjawaban  pidana  hanya  dapat  diberikan  kepada  pelaku  yang  dianggap mampu bertanggungjawab baik dari segi jasmani maupun rohani.
5 Muhammad  Ainul  Syamsu.  2016. Penjatuhan  Pidana  Dan  Dua  Prinsip  Dasar  Hukum  Pidana. Kencana, Jakarta, hal. 63.
6 S.R Sianturi. 1996 . Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya . Alumni Ahaem-Patahaem, Jakarta, hlm. 246.
Hukum  pidana  materiil  terdiri  atas  tindak  pidana  yang  disebut  berturut-turut, pertauran  umum  yang  dapat  diterapkan  terhadap  perbuatan  itu,  dan  pidana  yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. 7
Dalam  bukunya  Moeljatno  menjelaskan,  untuk  pemidanaan  masih  perlu  adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah ( subjective  guild ).  Dengan  perkataan  lain,  orang  tersebut  harus  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  atau  jika  dilihat  dari  sudut  perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. 8
Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau geen strafe zonder schuld . Serta asas legalitas yang tertuang dalam Pasal  1 ayat (1) KUHP dimana suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan  kekuatan  ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.
Pertanggungjawaban  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana pada Bab III Pasal 44 sampai Pasal 52a yaitu mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana.
Penjatuhan  pidana  berdasarkan  Pasal  10  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP), pidana terdiri atas:
a. Pidana pokok :
1) Pidana mati;
2) Pidana penjara;
3) Pidana kurungan;
4) Pidana denda;
5) Pidana tutupan.
b. Pidana tambahan :
1) Pencabutan hak-hak tertentu;
2) Perampasan barang-barang tertentu;
3) Pengumuman putusan hakim.
Pada putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns, berdasarkan dari pembuktian dan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) terbukti telah melakukan pembunuhan  dengan  rencana  terlebih  dahulu.  Keadaan  terdakwa  Mulyadi  Bin  Jainuri (Alm)  terbukti  mampu  bertanggungjawab  dilihat  dari  keadaan  jiwanya  yang  tidak terpengaruh  oleh  penyakit  terus-menerus  atau  sementara,  tidak  cacat  dalam pertumbuhan,  terdakwa  melakukan  perbuatannya  dalam  keadaan  sadar.  Begitupun kemapuan jiwanya yang dapat menginsafi hakikat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya  atas  tindakan  tersebut  apakah  akan  dilaksanakan  atau  tidak,  dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut.
Majelis  hakim  menilai  bahwa  terdakwa  Mulyadi  bin  Jainuri  (Alm)  dapat mempertanggungjawabkan  perbuatannya  yang  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana terlebih dahulu melakukan pembunuhan terhadap Sdr. Nursodik (Alm) dan Sdr. Sukirno
7 Rahman Syamsuddin. 2014. Merajut Hukum di Indonesia . Wacana Media, Jakarta, hlm. 243.
8 Moeljatno. 2008, hlm. 2.
(Alm).  Dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan  akibat  yang  ditimbulkannya  dari  perbuatannya  mencampurkan  racun  serta memukul  korban  dapat  membuat  korban  meninggal.  Terdakwa  tidak  mengurungkan niatnya dimana pada selang waktu satu hari terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Terdakwa  dalam  melakukan  perbuatannya  dalam  keadaan  sehat  dan  cakap  untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapus pidana.
Terdakwa  Mulyadi  bin  Jainuri  (Alm)  terbukti  bersalah  telah  melakukan  tindak pidana  “ Pembunuhan  dengan  berencana “  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana dengan Pasal 340 KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP yaitu unsur barangsiapa, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu serta menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi.
Berdasarkan hasil uraian hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab, tidak adanya alasan pemaaf dan tidak ada a lasan pembenar. Maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat relevan dengan putusan pi dana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yaitu tuntutan Jaksa Penuntut Umum pidana p enjara selama seumur hidup dengan vonis Hakim pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

## PENUTUP
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pembunuhan  berencana  pada  studi  putusan  No.  172/Pid.B/2020/PN  Gns,  terdakwa Mulyadi bin Jainuri (Alm) dengan memperhatikan Pasal 340 KUHP yang didasarkan pada pembuktian serta fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebelumnya  memperhatikan dari dakwaan jaksa, keterangan saksi-saksi,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti,  alat  bukti  lainnya  seperti  surat  dan petunjuk, serta tuntutan jaksa. Pertimbangan hakim memuat perihal yang memberatkan serta yang meringankan dalam memutuskan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim lainnya berasal dari sisi rasa kemanusiaan.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana pada  Studi  Putusan  Nomor  172/Pid.B/2020/PN  Gns,  kepada  terdakwa  Mulyadi  bin Jainuri (Alm) terbukti secara sah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 (dua puluh)  tahun  dikurangkan  dengan  masa  penangkapan  dan  penahanan  selama  kurang lebih 6 (enam) bulan serta pidana tambahan berupa perampasan terhadap barang milik terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat tahun 2011 disita untuk Negara.

## Saran
Pertimbangan  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Faktor-faktor pemicu tindak pidana serta  akibat  dari  tindak  pidana  itu  juga  harus  dipertimbangkan.  Bahwa  sebelumnya terdakwa sempat melarikan diri tidak dipertimbangkan.
Dalam penjatuhan Pidana oleh Majelis Hakim harus memperhatikan hukuman maksimal yang  ada  dalam  Pasal  340  KUHP.  Karena  perbuatan  terdakwa  membunuh  korban  dua
orang sekaligus, harus dipertanggungjawabkan. Hendaknya hakim memberikan putusan pidana  yang  berat  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  agar memberikan  dampak  jera  terhadap  pelaku.  Serta  menciptakan  rasa  keadilan  terhadap korban pembunuhan berencana.

## DAFTAR PUSTAKA
Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana . Jakarta : Rineka Cipta.
Muhammad, Rusli. 2007. Hukum Acara Pidana Kontemporer . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Mulyadi, Lilik. 2001. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
Syamsu,  Muhammad  Ainul.  2016. Penjatuhan  Pidana  Dan  Dua  Prinsip  Dasar  Hukum Pidana. Jakarta : Kencana.
S.R  Sianturi.  1996 . Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia  dan  Penerapannya .  Jakarta  : Alumni Ahaem-Patahaem.
Syamsuddin, Rahman. 2014. Merajut Hukum di Indonesia . Jakarta : Wacana Media.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemerlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  92  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Kedua  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo . Pertaturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Surat  Edaran  Jaksa  Agung  Nomor  SE-004/J.A/11/1993  Tentang  Pembuatan  Surat Dakwaan.
Menteri  Hukum  Dan  HAM  RI.  2009. Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman . Sekjen Dephukkam, Jakarta.
Nurhafifah Dan Rahmiati. 2015. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan . Jurnal Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH, Banda Aceh.
Yufandi Zendranto, Adrianus Amajihono, Vicky Qadosi Duha dan Theresia Simatupang. Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pembunuhan Berencana(Tinjauan  Putusan  Nomor  :  08/Pid.B/2013/PN.GS) .  Jurnal  FH Universitas Prima Indonesia, Medan.
Sudharmawatiningsih. 2015. Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi Dari Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  :  Laporan  Penelitian .  Puslitbang  Hukum  Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Jakarta.