DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 11 Mei 2024, Revised: 21 Mei 2024, Publish: 22 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Akad Nikah Online dalam Perspektif  Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama  No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
Nur Sultan Al Khuluqi Sirait 1 , Akmaluddin Syahputra 2
1 Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, alkhuluqisultan@gmail.com
2 Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, akmalsyahputra@uinsu.ac.id
Corresponding Author: alkhuluqisultan@gmail.com
Abstract: This  article  is  a  literature  study  carried  out  by  collecting  all  the  literature  that discusses online marriage contracts in Islam. Analyze and identify marriage registration, and formulate recommendations for creating new, more optimal arrangements. The results of this study  show  that  there  needs  to  be  consideration  in  making  regulations  regarding  the registration  of  marriages  whose  contracts  are  carried  out  online  by  reviewing  the  Ijtima' Ulama  Decree  of  the  Indonesian  MUI  Fatwa  Commission  VII  of  2021  and  Regulation  Of Menteri Agama No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration. Then there is a need for further  research  regarding  the  marriage  registration  process  to  increase  public  trust  in online marriage contracts. It is hoped that this research can help the government in making regulations  regarding  online  marriage  registration  in  Indonesia.  Apart  from  that,  it  is  also hoped that this study will become a reference for future researchers who discuss the issue of online marriage contracts in more depth.
Keyword: Online Marriage Contract, Marriage Registration, Marriage Regulations.
Abstrak: Tulisan  ini  merupakan  sebuah  studi  pustaka  yang  dilakukan  dengan  cara mengumpulkan  semua  literatur  yang  membahas  tentang  akad  nikah  online  dalam  Islam. Menganalisa  dan  mengidentifikasi  tentang  pencatatan  pernikahan,  dan  merumuskan rekomendasi  pembuatan  pengaturan  baru  yang  lebih  optimal.  Hasil  studi  ini  menunjukkan bahwa  perlu  adanya  pertimbangan  dalam  membuat  peraturan  terkait  pencatatan  pernikahan yang  akadnya  dilakukan  secara  online  dengan  meninjau  keputusan  Ijtima‟  Ulama  Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Kemudian perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait proses pencatatan pernikahan untuk  meningkatkan kepercayaan publik terhadap  akad nikah online. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  pemerintah  dalam  membuat  peraturan  terkait pencatatan  pernikahan  online  di  Indonesia.  Selain  itu,  studi  ini  juga  diharapkan  menjadi
referensi  bagi  peneliti  selanjutnya  yang  membahas  tentang  masalah  akad  nikah online lebih mendalam.
Kata Kunci: Akad Nikah Online, Pencatatan Pernikahan, Peraturan Pernikahan.

## PENDAHULUAN
Allah  SWT  menciptakan  manusia  sebagai  makhluk  yang  paling  sempurna.  Yang membedakan  manusia  dengan  makhluk  hidup  lainnya  di  dunia  ini  adalah  kemampuan mengenal  dan  memahami  Tuhan,  yang  memberi  manusia  kemampuan  berpikir  dan memahami,  serta  kemampuan  berjalan  dan  berbicara  secara  akurat.  Pernikahan  merupakan unsur  lain  yang  membedakan  manusia  dengan  makhluk  hidup  lainnya.  Karena  pernikahan manusia telah menetapkan aturan dan norma.
Pembahasan tentang pernikahan selalu menarik perhatian karena seringnya membahas tentang seksualitas dan bahkan dianggap sebagai lembaga suci menurut agama. Agama Islam memandang pernikahan  sebagai  bagian penting  yang berpartisipasi  dalam  proses kaderisasi, dan  menganggap  pernikahan  sebagai  kewajiban  Allah  SWT.  yang  didukung  dengan banyaknya kutipan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang topik pernikahan.
Pada  dasarnya  pernikahan  yang  dilakukan  manusia  tentunya  memiliki  landasan hukum dan aturan yang berlaku agar pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama. Namun  dalam  perkembangan  zaman  dan  media  teknologi,  ditandai  dengan  informasi  yang semakin mudah didapat dan komunikasi semakin mudah untuk dilakukan. Bahkan teknologi juga merubah  beberapa sendi kehidupan, seperti belanja yang dapat dilakukan secara online, pemesanan  ojek  online,  bahkan  yang  menarik  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  secara online. 1
Pernikahan  online  bukanlah  hal  baru  yang  kita  dengar  bahkan  ada  beberapa  media pemberitaan  yang  mengabarkan  tentang  peristiwa  pernikahan  yang  dilakukan  secara  online. Sebagai contoh pada tanggal 04 Juli 2020 ada kisah pernikahan antara seorang pria bernama Dayah yang sedang merantau ke Malaysia untuk bekerja, dan seorang wanita yang bernama Muliati yang berasal dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). 2
Jika  berbicara  tentang  hukum  agama  Islam  yang  termasuk  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  tentang  pernikahan,  tidak  ada  aturan  khusus  yang  mengatur  mengenai  pernikahan melalui  akad  nikah  online.  Sebagian  besar  masyarakat  berpendapat  bahwa  akad  nikah hendaknya  dilakukan  dalam  satu  pertemuan  atau  tempat,  untuk  menjamin  keberlangsungan lamanya  upacara  ijab  dan  kabul  yang  merupakan  bukti  sahnya  perkawinan  tersebut.  Oleh karena  itu,  bagi  sebagian  orang,  perlu  dilakukan  dalam  satu  ruangan  untuk  menghindari keraguan  mengenai  sahnya  pernikahan  online.  Akan  tetapi,  maksud  dari  suatu  pertemuan bukan untuk menutupi syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan hanya sekedar adat istiadat kuno. 3
Akad nikah online bukanlah hal  baru di  Indonesia. Para  ulama  dan  ahli  agama telah membuat  banyak  analisis  dan  pendapat  dalam  perdebatan  ini.  Katakanlah  Indonesia,  ada pendapat yang mendukung dan menentang. Lajnah Lembaga Bahtsul Masail Nadlatul Ulama (NU)  mengkaji  situasi  tersebut  dan  menyimpulkan  bahwa  “menurut  NU,  perayaan pernikahan  melalui  internet  atau  melalui  platform  elektronik  adalah  tidak  sah,  karena didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan.  Pernikahan  yang  dlakukan  melalui  alat  bantu elektronik  tidak  bias  melaukan  akad  secara  langsung.  Alasan  kedua  karena  para  saksi  tidak
1 Muktiali Jarbi, „Pernikahan Menurut Hukum Islam‟, I (2019), 56–68.
2 Mahardika Putera Emas, „Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19‟, 1.November (2020), 68–78 <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.
3 Jarbi.
dapat  menyaksikan  atau  mendengar  akad  tersebut,  meskipun  hadir  di  ruang  sidang,  karena pernikahan  memerlukan  pernyataan  yang  jelas,  sedangkan  pernikahan  yang  melalui  alat elektronik ini dianggap samar- samar. 4
Namun dalam Keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 tentang persyaratan pernikahan yang terdapat pada poin 3 disebutkan bahwa: Dalam hal para  pihak  tidak  dapat  hadir  secara  fisik  dan  atau  tidak  dapat  mewakilkan  ( tawkil ), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat :
1. Wali  nikah,  calon  pengantin  pria,  dan  dua  orang  saksi  dipastikan  terhubung  melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar ( audio visual ).
2. Dalam waktu yang sama ( real time ).
3. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis.
4. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah.
Setiap perkawinan yang telah dilakukan sebaiknya dicatatkan menurut peraturan yang berlaku  hal  ini  juga  dijelaskan  pada  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang pernikahan.  Oleh  karena  itu,  akta  nikah  menjadi  jaminan  persetujuan  pemerintah  selama berlangsungnya  perkawinan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  7  ayat  1,  “Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat  nikah.”  Oleh  karena  itu,  disini  penulis  belum menemukan  adanya  peraturan  yang  mangatakan  adanya  jaminan  pemerintah  di  balik terjadinya  akad  nikah online ,  maka  penulis  mengangkat  masalah  ini  sebagai  judul  jurnal yaitu: “Akad Nikah Online dalam Perspektif  Keputusan  Ijtima‟ Ulama Komisi  Fatwa MUI Se-Indonesia  VII  Tahun  2021  dan  Peraturan  Menteri  Agama  No  20  Tahun  2019  Tentang Pencatatan Pernikahan.”

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus dikenal dengan istilah penelitian pustakaan,  atau  dikenal  juga  dengan  istilah  penelitian  “Library  Research”.  Data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  diambil  dari  berbagai  sumber  seperti  buku,  jurnal,  kitab, skripsi dan sumber tertulis  yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian  yang mengenai nikah online dalam Islam. Penulis menggunakan teknik kutipan langsung dan tidak langsung dalam  proses  pengumpulan  data.  Istilah  kutipan  langsung  mengacu  pada  gagasan  yang terdapat dalam teks dan dikutip secara harfiah tanpa mengubah struktur kalimat, memastikan bahwa  gagasan  tersebut  tetap  asli.  Sedangkan  kutipan  tidak  langsung  merupakan  ide  yang terdapat dalam membaca, namun beberapa perbaikan dan penyesuaian telah dilakukan untuk memastikan bahwa makna kutipan dapat dipahami dengan benar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Nikah 1. Nikah
Pengertian  pernikahan  disebutkan  pada  pasal  1  Ayat  I  UU  Perkawinan,  yakni: “Ikatan  lahir  batin  diantara  satu  orang  laki-laki  dan  satu  orang  perempuan  sebagai pasangan suami istri yang bertujuan membangun keluarga bahagia dan rukun bersumber kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
Sedangkan kata pernikahan dicantumkan dalam pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam,  yaitu:  suatu  perjanjian  yang  paling  teguh  atau  mitsaqan  ghaliza  guna  mematuhi seruan Allah dan melakukannya termasuk suatu ibadah. Selain itu, agama memerintahkan dijalinnya ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu lembaga pernikahan. 5
4 Anisa Citra Riza, „Keabsahan Perkawinan Via Video Conference‟, 3 (2022), 448–67.
5 Umi Salamah and Tirmidzi, „Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam‟, 2 (2021), 1–17.
Istilah  “nikah”  berasal  dari  kata  “nakaha  yankihu”  yang  berarti  “mengumpulkan atau  berhimpun”.  Menurut  sebagian  ahli  hukum,  pernikahan  adalah  perjanjian  hukum yang  membuka  kemungkinan  terjadinya  hubungan  seksual  dengan  lafadz  nikah,  ziwaj atau  kedua-duanya.  Penafsirannya  terbatas  pada  satu  aspek,  yaitu  diperbolehkan  secara hukum  dalam  perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  yang  sebelumnya  dilarang menjadi  halal. Pernikahan bertujuan untuk  menjalin hubungan  yang dilandasi  solidaritas dan  mengandung  unsur  akibat  hukum  perkawinan,  termasuk  hak  dan  kewajiban  kedua belah  pihak.  Sebagai  suatu  kegiatan  keagamaan,  perkawinan  harus  dilaksanakan  dengan niat untuk  memperoleh keridhaan Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu perkawinan yang sah yang mempunyai hak dan kewajiban. 6
Abu Yahya Zakariyah Al- Anshary mendefenisikan nikah yaitu: “Nikah menurut istilah syara‟ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.
Sedangkan  menurut  Muhammad  Abu  Ishrah  memberikan  penjelasan  yang  lebih luas,  yang  tidak  hanya  sekedar  kebolehan  dalam  berhubungan  seksual  saja,  yang  juga dikutip  oleh  Zakiah  Dradjat  yaitu:  “Akad  yang  memberikan  faedah  hukum  kebolehan mengadakan  hubungan  keluarga  (suami  isteri)  antara  pria  dan  wanita  dan  mengadakan tolong  menolong  dan  memberi  batas  hak  bagi  pemiliknya  serta  pemenuhan  kewajiban bagi masing-masing. 7

## 2. Hukum Menikah
Menikah  ialah  perbuatan  yang  dianjurkan  Nabi  Muhammad  SAW.  terhadap pengikutnya  sesuai  yang  tercantum  didalam  ayat  Al-Qur‟an.  Didalam  Alqur‟an  ada banyak  sekali  ayat  yang  menganjurkan  melaksanakan  pernikahan.  Salah  satu  ayat AlQur‟an yang menjadi dasar anjuran menikah, yaitu surat Adz- Dhzariyat Ayat 49.
Artinya:  “Dan  segala  sesuatu  Kami  Ciptakan  berpasang–pasangan  supaya  kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Adz- Dhzariyat 51:49).
Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi‟i, mengatakan hukum pernikahan dalam Islam merupakan sunnah. Berlainan dengan jumhur ulama, Al Zhahiri mengatakan hukum asal pernikahan merupakan wajib. Dengan begitu, bisa diperhatikan bahwa hukum pernikahan dalam Islam berbeda beda sesuai dengan dalilnya. Oleh sebab itu, para ulama mengelompokan hukum pernikahan menjadi 5 (Lima), diantaranya yaitu:
a. Wajib,  untuk  seseorang  yang  telah  cukup  usia,  memiliki  kemampuan  memberi nafkah,  serta  takut  tidak  mampu  menahan  hasrat  ataupun  khawatir  terperosok  ke dalam perzinaan;
b. Sunnah,  untuk  orang  yang  memiliki  kemampuan  memberi  nafkah  serta  berencana melakukan  pernikahan,  walaupun  sanggup  menahan  hasrat  serta  tidak  khawatir terperosok ke dalam perzinaan;
c. Haram,  untuk  orang  yang  memiliki  keinginan  menyakiti  batin  suami  atau  istri  serta menelantarkannya;
d. Diperbolehkan  (Mubah),  ialah  untuk  orang  yang  belum  siap  memberikan  nafkah, sedangkan ia tidak mampu menahan hasrat serta takut terperosok pada perbuatan zina. Apabila ia telah sanggup memberi nafkah, maka seharusnya segera melaksanakannya;
e. Sebaiknnya  tidak  dilakukan  (Makruh),  untuk  seseorang  yang  belum  siap  memberi nafkah,  sedangkan  hasrat  yang  mendekatkan  dirinya  pada  perbuatan  zina  masih sanggup ia tahan.
6 Sururiyah Wasiatun Nisa‟, „Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam‟, 21.2 (2021), 302–19.
7 M Asgaff Aznan Siregar, Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid- 19 , 2022.

## 3. Syarat dan rukun Nikah
Ahli  hukum  Islam  di  Indonesia  bersepakat  tentang  terjadinya  suatu  akad  nikah apabila  rukun  dan  syarat  akad  nikah  telah  terpenuhi.  Dan  berikut  ini  merupakan  rukun dan syarat akad nikah, yaitu:
a. Kedua pasangan akil balig (cukup umur dan memiliki akal sehat).
b. Adanya wali nikah dari pihak pengantin perempuan.
c. Adanya mahar yang wajib diberikan kepada pengantin perempuan dari pengantin laki- laki setelah resmi menikah.
d. Hadirnya 2 orang saksi laki-laki beragama Islam, merdeka serta adil.
e. Adanya  prosesi  ijab  qabul,  ijab  yaitu  sebuah  pernyataan  mempelai  perempuan  yang diucapkan  oleh  wali  nikah  pihak  perempuan.  Qabul  yaitu  suatu  ungkapan  mempelai laki-laki  untuk  menyatakan  kesiapan  dan  kerelaan  menerima  suatu  akad  dari  wali nikah  mempelai  perempuan  serta  menyebutkan  mahar  (mas  kawin)  dalam pernikahannya.
f. Mengadakan walimatul ursy (pesta pernikahan) sebagai tanda peresmian pernikahan.
g. Pernikahan harus tercatat oleh pegawai pencatat nikah sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan  sesuai  dengan  Pasal  7  Instruksi  Presiden  RI  No.1  Tahun  1991  tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 8
4. Akad nikah
Kata “akad” dan “nikah” merupakan dua istilah yang menyusun akad nikah. Akad adalah  suatu  janji,  perjanjian  atau  persetujuan.  Sedang  nikah  adalah  akad  nikah  (akad) yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  peraturan  hukum  dan  keyakinan  agama.  Akad  nikah adalah akad antara dua pihak yang bersatu untuk menikah melalui ijab dan qabul. Namun dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  termuat  dalam  Bab  I  pasal  1  (c)  mendefinisikan akad  nikah  sebagai  rangkaian  ijab  yang  diucapkan  oleh  wali  dan  qabul  yang  diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
Akad  nikah  menurut  imam  Syafi‟i  adalah  akad  pembolehan  bukan  akad kepemilikan.    Bedanya,  akad  nikah  yang  mencakup  pembolehan  adalah  bolehnya melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah, tazwil atau lafaz yang memiliki makna sepadan.  Banyak  orang  yang  beranggapan  bahwa  pernikahan  adalah  sebuah  perjanjian ijab  kabul  saja.  Sedangkan  makna  sebenarnya  yaitu,  akad  nikah  merupakan  perjanjian perkawinan  yang ditandatangani oleh suami dari istri atau wakilnya, dengan persetujuan istri dari suami atau wakilnya, dengan menggunakan tanda ijab dan qabul. 9

## 5. Media Online
Istilah "media online" sering kali mengacu pada jenis media yang didasarkan pada komunikasi dan multimedia yang memiliki kapasitas untuk menyediakan data terkini dan dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses ke internet.
Media  massa  yang  terdapat  di  internet  dikenal  dengan  media  online.  Media Online,  sebagai  media,  juga  mengikuti  standar  pers.  Internet  yang  dikenal  juga  sebagai media  online  memiliki  beragam  karakteristik  yang  menjadikannya  sebagai  media  jenis baru.  Hal  ini  termasuk  teknologi,  fleksibilitas,  kemampuan  untuk  menjadi  interaktif, kemampuan  untuk  berfungsi  baik  secara  privat  maupun  publik,  ,  memiliki  aturan  yang rendah, dan kemudahan koneksi.
Selain  itu,  internet  merupakan  alat  baru  bagi  bisnis  untuk  terhubung  dengan orang-orang di seluruh dunia. Fitur interaktif Internet mungkin merupakan alat yang dapat menguntungkan jika digunakan dengan baik dan benar. 10
8 Salamah and Tirmidzi.
9 Muhamad  Elva  Nanda  Lahuri,  „Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Nikah  Online  Pada  Masa  Pandemi  Covid- 19‟, 2022.
10 Lahuri.

## Nikah online
Nikah online mengacu pada pernikahan  yang berkomunikasi  melalui komputer  yang terletak  di  kedua  tempat,  yang  masing-masing  memiliki  akses  ke  server  atau  jaringan  dan menggunakan  media  virtual  sebagai  alatnya.  Media  online  adalah  media  berbasis  teknologi komputer dan  media multimedia, seperti  smartphone, zoom,  google meet. dan media online lainnya.  Masing-masing  memiliki  ciri  khas  tersendiri  terkait  dengan  layanan  yang  dapat digunakan pengguna, yang kesemuanya terhubung dengan Internet.
Dari  uraian  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan  antara  pelaksanaan  pernikahan  yang  dilakukan  melalui  Internet  dengan pelaksanaan  pernikahan  biasa,yang  membedakannya  adalah  keberadaan  kedua  calon mempelai.Umumnya  akad  nikah  dilaksanakan  secara  tatap  muka  di  tempat  yang  dikenal dengan  nama  Muwajahah  bil  Ma'ruf  (berhadap  hadapan  secara  langsung  pada  satu  tempat). Apabila perkawinan dilakukan melalui internet maka berlaku Muwajahah bil Ma'ruf, namun tidak pada tempatnya, karena perkawinan dilakukan secara jarak jauh. 11

## Fatwa MUI
Berdasarkan  hasil  ijtima  ulama  fatwa  MUI  yang  di  selenggarakan    pada  tanggal  9 November 2021  –  11 November 2021,  dalam  artikel  ini dibahas beberapa topik hukum  dan isu  terkini,  salah  satunya  adalah  hukum  nikah  online.  Menurut  Ijtima  Ulama,  hukum  nikah online adalah sebagai berikut:
1. Pada  dasarnya  akad  nikah  hukumnya  sah  jika  memenuhi  syarat  ijab qabul ,  yakni dilaksanakan  secara ittihad  al-majlis (berada  dalam  satu  tempat),  dengan  lafadz  yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan qabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab qabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkan).
3. Dalam  hal  para  pihak  tidak  dapat  hadir  secara  fisik  dan  atau  tidak  dapat  mewakilkan ( tawkil ), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat :
a. Wali  nikah,  calon  pengantin  pria,  dan  dua  orang  saksi  dipastikan  terhubung  melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar ( audio visual ).
b. Dalam waktu yang sama ( real time ).
c. Adanya  jaminan  kepastian  tentang  benarnya  keberadaan  para  pihak  yang  dapat dibuktikan secara teknis.
d. Adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah.
4. Pernikahan online yang  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  3, hukumnya tidak sah. 12
Dari  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  ini  kita  dapat  mengetahui  bahwa pernikahan    online  bisa  dilakukan  namun  harus  memenuhi  syarat,  sebagaimana  yang  telah difatwakan  oleh    Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  agar  tercapainya  keabsahan  pernikahan tersebut.  Oleh  karena  itu,  yang  menarik  dan  menjadi  permasalahan  adalah  jaminan pengakuan dari pemerintah.

## Pencatatan Pernikahan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) no 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada pasal 1 Ayat 1 dan 3 yang berbunyi “Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian  peristiwa  perkawinan”  dan  “Pegawai  pencatat  nikah  adalah  pegawai
11 Miftah  Farid,  „Nikah  Online  Dalam  Perspektif  Hukum‟, Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas Syariah Dan Hukum , 5.1 (2018), 174 <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>.
12 Sekretariat  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Komisi,  „KEPUTUSAN  IJTIMA  ‟  ULAMA  KOMISI  FATWA SE-INDONESIA VII MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2021‟, 2021, 40.
negeri  sipil  yang  ditugaskan  oleh  Menteri  Agama  atau  pegawai  yang  ditunjuk  untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat islam”
Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa jika petugas tetap  mengawasi  dan  mengendalikan,  maka  perkawinan  dianggap  sebagai  hukum  dan ketertiban di Indonesia. Ayat-ayat di atas menyatakan bahwa perkawinan hanya baik apabila dilaksanakan  sesuai  dengan  syariat  agama  setiap  individu.  Selain  itu,  semua  kontrak  harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mendokumentasikan setiap peristiwa yang terjadi sama dengan mendokumentasikan peristiwa-peristiwa krusial dalam keberadaan seseorang, seperti kelahiran dan kematian,  yang dicatat dalam sebuah dokumen  tertulis atau catatan administrasi. 13
Pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu  jenis  administrasi  perkawinan  yang dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  dengan  tujuan  untuk  menegakkan  ketaatan hukum. Sekitar 60 (enam puluh) hari setelah berlalu sejak hari perkawinan, penduduk harus memberitahukan  kepada  pejabat  yang  berwenang  tentang  adanya  perkawinan  yang  sah menurut ketentuan hukum. Hak dasar sebuah keluarga adalah mendaftarkan perkawinannya. Hal  ini  juga  sebagai  upaya  melindungi  istri  dan  anak  dalam  memperoleh  hak-hak  keluarga seperti  hak  waris. 14 Setiap  pernikahan  yang  dilangsungkan,  maka  pernikahan  tersebut  harus dilaksanakan  di  bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPN)  agar  pernikahan  itu  sah secara  hukum.  Bagi  yang  beragama  Islam,  pencatatan  perkawinannya  dilakukan  di  Kantor Urusan Agama. 15
Pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu  ketentuan  pokok  Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Khusus bagi  yang beragama  Islam  Pencatatan Perkawinan diatur dalam  Bab  II Pasal  2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan mengenai Pencatatan Perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah yang diatur dalam pasal 11 s.d 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selanjutnya lebih rinci lagi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I, Bab II, Pasal 5 s.d 7 ayat (1), sebagai berikut:
Pasal  5:  (1)  Agar  terjaminnya  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap perkawinan  harus  dicatat.  (2)  Pencatatan  perkawinan  tersebut  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh Pegawai  Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang  Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.
Pasal  6:  (1)  Memenuhi  ketentuan  dalam  pasal  5,  setiap  perkawinan  harus  dilakukan dihadaan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pasal 7 : (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dimuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  pasal  5  juga  menegaskan  bahwa  “agar terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus  dicatat”. Ayat 2 menyebutkan, “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  nomor  22  Tahun  1946. Undang-Undang  nomor  32  Tahun  1954  ”Ketentuan  yang  terdapat  dalam  hukum  positif  di Indonesia  merupakan  suatu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  satu  dengan  yang lainnya,  semuanya  adalah  kesatuan  unsur  yang  telah  ditentukan  oleh  Undang-Undang.”
13 Abu Yazid and others, „Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mau Melakukan Kewajibannya . Karena Ketika Mau Melaporkan Suaminya Ke Pengadilan Mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid Yang Meminta Kepada Perempuan Indonesia Untuk Menolak ‟, 8.1 (2022), 25– 40.
14 Faizal Bachrong, „Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Dalam Proses Akad Nikah Di Makasar‟, 7.1 (2019), 49– 62.
15 Raafilia  Khairunnisa  and  Ramdan  Fawzi,  „Analisis  Hukum  Islam  Dan  Implementasi  Permenag  Nomor  20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan‟, 2022, 33–38.
Artinya,  selain  akad  nikah  dilakukan  berdasarkan  agama  juga  harus  dilegalkan  dengan mendaftarkannya  kepada  lembaga  yang  telah  ditunjuk  oleh  pemerintah.  Adapun  yang berperan  dalam  melakukan  pencatatan  pernikahan  adalah  lembaga  yang  disebut  Kantor Urusan  Agama  (KUA).  Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor  20  tahun  2019  tentang Pencatatan  Pernikahan  diterbitkan  Kementerian  Agama  untuk  melaksanakan  tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam. 16

## Akad Nikah Online Dalam Perspektif Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se- Indonesia VII Tahun 2021 Dan Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
Perkawinan  melalui  online  merupakan  salah  satu  bentuk  perkawinan  yang komunikasinya dilakukan secara jarak jauh dengan dilaksanakan pada hari yang sama antara kedua  belah  pihak,  melalui  bantuan  media  internet  yang  mampu  mengirimkan  gambar  dan suara  bersamaan  secara  langsung.  Alasan  yang  melatarbelakangi  permasalahan  ini  adalah meskipun  banyak  praktisi  yang  telah  melakukan  pernikahan  online,  namun  belum  ada peraturan  yang  mengatur  keabsahan  dan  penerapan  pernikahan  tersebut,  sehingga menimbulkan ketidakjelasan.
Menurut pasal 1 Ayat 9 dan 10 Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yaitu; “Akta nikah adalah akta autentik pencatatan nikah” ,dan “Buku nikah adalah dokumen petikan akta nikah dalam bentuk buku”.
Pasal  2    Ayat  1:  “Pernikahan  seorang  laki  laki  dan  seorang  perempuan  beragama islam  dicatat  dalam  akta  nikah”.    Ayat  2:  “Pencatatan  pernikahan  dalam  akta  nikah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh keplala KUA kecamatan atau PPN LN”.
Pasal 9: “Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan” Pasal  10:  “Akad  nikah  dilaksanakan  setelah  memenuhi  rukun  nikah  ,dan  adapun rukun  nikah  yang  dimaksud  adalah;  a)  Calon  suami;  b)  Calon  isteri  c)  Wali;  d)  Dua  orang saksi; e)  Ijab dan qabul.”
Pasal 11: “Calon suami dan calon isteri hadir dalam akad nikah,dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah,dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh KUA‟‟. 17
Oleh  karena  itu,  terdapat  celah  dalam  hukum  perkawinan  Indonesia.  Dalam  kasus lain,  pernikahan  jarak  jauh  perlu  dilakukan  asalkan  dilakukan  dengan  cara  tawkil.  Hal  ini didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberikan kuasanya yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”. Sedangkan dengan menggunakan media online tidak  diperbolehkan. 18 Hal  ini  berbeda  dengan  pandangan  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) yang  memperbolehkan  pernikahan  secara  online  dengan  mengeluarkan  ketentuan  hukum tentang  syarat  pernikahan  online  tersebut,  Salah  satunya,  adanya  jaminan  pengakuan  dari pemerintah.
Jaminan pengakuan pemerintah adalah pengertian perkawinan diaplikasikan pada ayat 2  Pasal  2  UU  No.  1  Tahun  1974,  yang  menyatakan  bahwa  "Tiap  tiap  perkawinan  dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Oleh karena itu, buku nikah menjadi
16 Nurlen  Hamida  and  Salma,  „Problematika  Pencatatan  Pernikahan  Di  KUA  Kecamatan  Koto  Parik  Gadang Diateh  Kabupaten  Solok  Selatan  Pasca  Penerapan  Sistem  Informasi  Manajemen  Nikah  Berbasis  Website‟, XXII.November (2021), 143–61.
17 Menteri  Agama,  „PMA  No  20  Tahun  2019  Tentang  Pencatatan  Pernikahan‟, Berita  Negara  Republik Indonesia , 1118, 2019, 29.
18 Riza.
jaminan  pengakuan  dari  pemerintah.  Sedangkan  ungkapan  "Perkawinan  hanya  dapat dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah"  terdapat  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi  Hukum Islam Pasal  7 Ayat  (1).” Oleh karena itu, disini penulis belum menemukan adanya peraturan yang mangatakan adanya jaminan pemerintah di balik terjadinya akad nikah online ini.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  maka  perkawinan  yang  dilakukan  melalui  internet masih kurang memiliki kepastian hukum bagaimana pelaksanaannya dalam hukum positif di Indonesia terutama pada peraturan perkawinan. Oleh karena itu, melangsungkan pernikahan melalui  Internet  menjadi  aspek  krusial  yang  perlu  dikaji  secara  mendalam  dalam  artikel tersebut. Penelitian tersebut juga dinilai cukup bermanfaat bagi masyarakat karena tidak serta merta  menyatakan  pernikahan  tidak  sah  tanpa  mengusut  tuntas  persoalan  tersebut.  Hal  ini membuat kita bisa memikirkan persoalan-persoalan baru di bidang hukum perkawinan karena teknologi informasi semakin maju. Namun jika mengacu pada Fatwa MUI tersebut, peraturan yang mengatur pencatatan nikah secara online belum ada sehingga tidak  adanya pengakuan dari  pemerintah,  akibatnya  pernikahan  online  tidak  dapat  diawasi  dan  dicatatkan.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan via online tidak sah, sebagaimana yang terdapat di poin 4  pada  Fatwa  MUI,  yang  menyebutkan  Pernikahan  online  yang  tidak  memenuhi  syarat sebagaimana yang dimaksud di poin 3 hukumnya tidak sah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  diatas,  akad  nikah  online  dalam  persfektif keputusan  fatwa  MUI  se-Indonesia  VII  tahun  2021  dan  Peraturan  Menteri  Agama  No  20 Tahun  2019  tentang  Pencatatan  Pernikahan,  bahwa  perkawinan  melalui  online  merupakan salah  satu  jenis  perkawinan  yang  dikomunikasikan  dan  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak dalam  satu  hari  melalui  internet,  yaitu  media  yang  dapat  mengirimkan  gambar  dan  suara secara  jelas  dan  ringkas.  Namun  perkawinan  online  belum  mempunyai  ketentuan  hukum yang tegas mengenai waktu pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum positif Indonesia. Akibatnya  pernikahan  online  ini  tidak  dapat  diawasi  dan  dicatatkan.  Oleh  karena  itu, pernikahan melalui online dapat dikatakan tidak sah, sebagaimana yang terdapat pada poin 4 (empat)  dalam  Fatwa  MUI  yang  menyebutkan  bahwa  pernikahan online menjadi  tidak  sah jika  tidak  memenuhi  syarat  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  poin  3  (tiga).  Sehingga diperlukan peraturan yang jelas tentang pencacatan pernikahan secara online di Indonesia.

## REFERENSI
Bachrong,  Faizal,  „Praktik  Pencatatan  Ijab  Qabul  Via  Dalam  Proses  Akad  Nikah  Di Makasar‟, 7.1 (2019), 49–62
Emas,  Mahardika  Putera,  „Problematika  Akad  Nikah  Via  Daring  Dan  Penyelenggaraan Walimah  Selama  Masa  Pandemi  Covid-19‟,  1.November  (2020),  68–78 <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>
Farid,  Miftah,  „Nikah  Online  Dalam  Perspektif  Hukum‟, Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu
Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , 5.1 (2018), 174
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5437>
Hamida, Nurlen, and Salma, „Problematika Pencatatan Pernikahan Di KUA Kecamatan Koto Parik  Gadang  Diateh  Kabupaten  Solok  Selatan  Pasca  Penerapan  Sistem  Informasi Manajemen Nikah Berbasis Website‟, XXII.November (2021), 143–61
Jarbi, Muktiali, „Pernikahan Menurut Hukum Islam‟, I (2019), 56–68
Khairunnisa,  Raafilia,  and  Ramdan  Fawzi,  „Analisis  Hukum  Islam  Dan  Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan‟, 2022, 33–38
Komisi,  Sekretariat  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  „KEPUTUSAN  IJTIMA  ‟  ULAMA KOMISI  FATWA  SE-INDONESIA  VII  MAJELIS  ULAMA  INDONESIA  TAHUN 2021‟, 2021, 40

## Lahuri, Muhamad Elva Nanda, „Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Online Pada Masa
Pandemi Covid-19‟, 2022
Maghfuroh,  Wahibatul,  „Akad  Nikah  Online  Dengan  Menggunakan  Via  Live  Streaming Perspektif Hukum Islam‟, Jurnal Ilmiah Ahwal  Syakhshiyyah  (JAS) , 3.1 (2021), 94– 100 <https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.11034>
Menteri Agama, „PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan‟, Berita  Negara Republik Indonesia , 1118, 2019, 29
Nisa‟, Sururiyah Wasiatun, „Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam‟, 21.2 (2021), 302– 19
Riza, Anisa Citra, „Keabsahan Perkawinan Via Video Conference‟, 3 (2022), 448–67 Salamah, Umi, and Tirmidzi, „Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam‟, 2 (2021),
1–17
Saragih,  Mhd  Rizky  Ananda,  „Persepsi  Penghulu  Di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Medan  Marelan  Tentang  Hukum  Nikah  Online  Berdasarkan  Hasil  Ijtima‟  Ke  VII Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021‟, 8.5.2017, 2022
Siregar,  M  Asgaf  Aznan,  „Analisis  Hukum  Islam  Trntang  Keabsahan  Akad  Nikah  Online
Saat Pandem Covid-19‟, 2022
Siregar,  M  Asgaff  Aznan, Analisis  Hukum  Islam  Tentang  Keabsahan  Akad  Nikah  Online Saat Pandemi Covid-19 , 2022
Yazid, Abu, Adnan Quthny, Jl Raya, Panglima Sudirman, Jawa Timur, Ahmad Muzakki, and others, „Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  Mau  Melakukan  Kewajibannya  .  Karena  Ketika  Mau  Melaporkan Suaminya  Ke  Pengadilan  Mantan  Ibu  Negara  Sinta  Nuriyah  Wahid  Yang  Meminta Kepada Perempuan Indonesia Untuk Menolak ‟, 8.1 (2022), 25–40