## KRITERIA HAK CIPTA LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI PASAL 16 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia e-mail: {komangfebri00@gmail.com , niktsariadnyani@gmail.com , ngurah.ardhya@undiksha.ac.id }

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  Kriteria  Hak  Cipta  Lagu  sebagai  objek  Jaminan Fidusia oleh pihak Bank, serta (2) mengetahui model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu yang ideal sebagai objek  Jaminan  Fidusia  yang  diprasyaratkan  oleh  pihak  Bank.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ).  Sumber  bahan  Hukum  adalah  hukum  Hak  Cipta  di Indonesia.  Data-data  yang  diperoleh  dalam  penulisan  ini  adalah  hasil  analisis  dari  UUHC  dan Copyright Act  (Chapter  63,  Revised  Edition) .  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Kriteria  Hak  Cipta  Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank masih belum diatur atau norma kosong didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam UUHC, serta (2) Model pengaturan hukum Hak Cipta Lagu  yang  ideal  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  Indonesia  sendiri  dapat  menjadikan  negara  Singapura sebagai  perbandingan  dan  tolak  ukur  dalam  penerapan  Pasal  16  Ayat  (3)  UUHC  menjadikan  Hak  Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia.
Kata Kunci : Hak Cipta Lagu, Jaminan Fidusia, UU Hak Cipta

## ABSTRACT
This study aims to (1) know the criteria for song copyright as an object of fiduciary security by the bank,  and  (2)  to  find  out  the  ideal  model  of  song  copyright  law  arrangement  as  an  object  of  fiduciary collateral  that  is  required  by  the  bank.  The  type  of  research  used  is  normative  juridical  research  with statutory  approaches  and  comparative  approaches.  The  source  of  legal  material  is  Copyright  law  in Indonesia. The data obtained in this paper are the results of analysis from the UUHC and the Copyright Act (Chapter  63,  Revised  Edition).  The  results  show  that  (1)  the  criteria  for  song  copyright  as  an  object  of Fiduciary  Guarantee  by  the  Bank  are  still  not  regulated  or  empty  norms  in  the  laws  and  regulations  in Indonesia, especially in the UUHC, and (2) The ideal model of song copyright legal regulation as an object of guarantee Fiduciary, Indonesia itself can make the state of Singapore as a comparison and benchmark in the  application  of  Article  16  Paragraph  (3)  of  the  UUHC  making  Copyright  as  an  object  of  Fiduciary Guarantee.
Keywords : Song Copyright, Fiduciary Guarantee, Copyright Law

## PENDAHULUAN
Ekonomi kreatif diyakini akan menjadi  sektor  andalan  ekonomi  dunia  di masa  depan,  setelah  era  ekonomi  pertanian, ekonomi  industri  dan  ekonomi  informasi. Kreatifitas manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dilindungi HKI
berbentuk  Hak  Cipta.  Dalam  suatu  bentuk karya  tentu  saja  memiliki  penciptanya.  Hak Cipta  diatur  dan  dilindungi  dalam  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.  Pengertian  Hak  Cipta  berdasarkan ketentuan  UUHC  adalah “Hak  Eksklusif” pencipta  yang  timbul  secara  otomatis berdasarkan dengan prinsip deklaratif
setelah  suatu  ciptaan  diwujudkan  dalam bentuk  nyata  tanpa  mengurangi  pembatasan sesuai  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.  Hak  Cipta  merupakan  salah  satu bagian dari HKI yang  mana memiliki  ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra ( art  and  literary )  yang  di  dalamnya mencakup pula program komputer (Damian, 2016:1).  Pencipta  berdasarkan  Undang- Undang  Hak  Cipta  Nomor  28  Tahun  2014 tentang  Hak  Cipta  (selanjutnya  disingkat UUHC) adalah seorang atau beberapa orang secara  bersama-sama  yang  atas  inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan  pikiran,  imajinasi,  kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke  dalam  bentuk  yang  khas  dan  bersifat pribadi.  Hak  Cipta  dalam  ketentuan  hukum bertujuan  melindungi  ciptaan-ciptaan  para pencipta  yang  dapat  terdiri  dari  pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer,  komputer,  dan  sebagainya (Adnyani, 2016 : 229).
Dewasa  ini  banyak  yang  belum mengetahui  bahwa  suatu  Hak  Cipta  sebagai Benda  Bergerak  tidak  berwujud  dapat dijadikan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia, yang  mana  hal  tersebut  termaktub  di  dalam Pasal  16  Ayat  (3)  UUHC.  Sedangkan Jaminan Fidusia diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999, dimana dinyatakan bahwa merupakan pemberian  jaminan  berupa  benda  bergerak maupun  tidak  bergerak,  berwujud  maupun tidak  berwujud  terhadap  pelunasan  hutang atau  pinjaman.  Dengan  kata  lain,  dalam praktek Fidusia pemilik asal hanya menyerahkan  kepemilikan  atau  atas  nama terhadap  benda  tersebut  kepada  pihak  lain, namun penguasaan benda tetap dimiliki oleh pemilik  asli.  Perkembangan  Hak  Cipta dengan  adanya  UUHC  bisa  memberikan perlindungan  hukum  bagi  pencipta  karya cipta,  selain  itu  Hak  Cipta  juga  dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini  menunjukan  bahwa  Hak  Cipta  sekarang ini  sangat  bermanfaat  bagi  pencipta  karya cipta  salah  satunya  adalah  Hak  Cipta  Lagu karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai  agunan  dalam  memperoleh  utang.
Hak Cipta lagu sendiri diatur dan dilindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf d.
Pada  kenyataan,  sampai  saat  ini  dari apa  yang  tercantum  di  dalam  Pasal  16  Ayat (3)  baik  dari  pihak  Bank maupun  non  Bank di  Indonesia  belum  mempraktikkan  Hak Cipta  Lagu  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia karena  terdapat  beberapa  hambatan  dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut  timbul  karena  belum  adanya regulasi  yang  khusus  atau  kekosongan norma  di  dalam  UUHC  Indonesia  sendiri mengenai  Kriteria  Hak  Cipta  Lagu  yang diciptakan  oleh  para  pencipta  Lagu  sebagai objek  Jaminan  Fidusia.  Arief  Rachmat Pramana,  Kepala  Grup  Penelitian  dan
Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan)  mengungkapkan  hal  yang  sama soal sulitnya menerapkan ketentuan tersebut. Arief  mengatakan  di  sektor  perbankan cenderung  menolak  Hak  Cipta  sebagai Jaminan  Fidusia  karena  persoalan  valuasi dalam bentuk uang serta juga belum terdapat lembaga  penilai  terhadap  aset-aset  HKI seperti  Hak  Cipta  untuk  dijadikan  objek Jaminan  Fidusia  (Akhmad  Junaidi  dan Muhammad Joni, 2011: 126).
Pemberlakuan  Hak  Cipta  sebagai objek  Jaminan  Fidusia  di  Indonesia  sendiri yang  telah  tercantum  dalam  Pasal  16  ayat (3)  UUHC  ,  apabila  kita  merujuk  pada beberapa  negara  asing,  kepemilikan  HKI dapat  bersifat  bankable  yang  berarti  dapat dijadikan suatu agunan untuk jaminan bank. Contohnya  Negara  Singapura  yang  telah mengembangkan  kredit  berbasis  aset  tidak berwujud  ( intangible  assets )  salah  satunya adalah  Hak  Cipta.  Bahkan  juga  Singapura, melalui Intellectual    Property  Office  of Singapore (IPOS)  justru  telah  menyediakan infrastruktur yang mana memfasilitasi pengembangan  HKI  termasuk  di  dalamnya pemberian kredit perbankan, serta menunjuk tiga  bank  komersial  yaitu  UOB  ( United Overseas  Bank ),  OCBC  ( Overseas-Chinese
Banking Corporation ) dan DBS
( Development  Bank  of  Singapore ),  yang juga hal ini terlihat berbeda dengan apa yang terjadi  di  Indonesia  yang  dari  HKI  sendiri tidak  menunjuk  ataupun  melimpahkan
kewenangan  pada  lembaga  tertentu  dalam memberikan  valuasi  terkait  Hak  Cipta sebagai  Jaminan  Fidusia.  Beda  hal  dengan yang tercantum dalam ketentuan yang diatur di UUHC hanya dijelaskan bahwa Hak Cipta dapat  dijadikan  sebagai  Jaminan  Fidusia, namun  tidak  diatur  secara  lengkap  atau masih  adanya  kekosongan  norma  terkait seperti  apa  Kriteria  Hak  Cipta  Lagu  yang dapat  dijadikan  sebagai  objek  Jaminan Fidusia.
Indonesia  juga  belum  menunjuk terhadap  suatu  lembaga  penilai  yang memiliki  kemampuan  untuk  memberikan penilaian  terhadap  nilai  ekonomis  dari  Hak Cipta  Lagu  untuk  dijadikan  sebagai  objek Jaminan  Fidusia.  Serta  kriteria  yang diprasyaratkan  oleh  pihak  bank  terhadap Hak  Cipta  Lagu  belum  diatur  dengan lengkap  sehingga  membuat  adanya  suatu hambatan  itu  muncul  karena  belum  adanya regulasi khusus yang mengatur Kriteria Hak Cipta  Lagu  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia. Dengan  tidak  diaturnya  mengenai  Kriteria Hak  Cipta  Lagu  sebagai  objek  Jaminan Fidusia maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Berdasarkan  latar  belakang  yang dikemukakan  diatas  maka  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  lebih  lanjut mengenai  Kriteria  Hak  Cipta  Lagu  Sebagai Objek Jaminan Fidusia ditinjau dari Pasal 16 Ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai penelitian.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan suatu penelitian  yuridis  normatif  yaitu  penelitian yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka atau yang disebut dengan penelitian kepustakaan  dan  ketentuan  perundang- undangan. Penelitian hukum normatif mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai aspek, yaitu teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur dan komposisi, ruang lingkup  dan  material,  konsistensi,  (Ni Ketut Sari  Adnyani  D.  G.,  2019  3),  khususnya dalam  penelitian  ini  terhadap  pengaturan Hak  Cipta.  Penelitian  ini  juga  bertujuan untuk  megetahui  pengaturan  Kriteria  Hak Cipta  Lagu  yang  dijadikan  sebagai  objek
Jaminan  Fidusia  sesuai  dengan  apa  yang tercantum di dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC. Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan adalah sumber bahan hukum normatif, yang mana bahan pustaka merupakan bahan dasar yang  dalam  ilmu  penelitian  umumnya disebut  dengan  bahan  hukum  sekunder (Soekanto,  2011:  12)  Dalam  bahan  Hukum sekunder  terbagi  bahan  hukum  primer, sekunder,  dan  tersier.  Teknik  Pengumpulan bahan  hukum  yang  dilakukan  melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi  dan  sistematisasi  bahan  hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  dengan  studi  kepustakaan dengan  cara  membaca,  menelaah,  mencatat, membuat  ulasan  bahan-bahan  pustaka  yang ada  kaitannya  dengan  kriteria  Hak  Cipta Lagu  dijadikan  sebagai  objek  Jaminan Fidusia.  Teknik  analisis  bahan  hukum dilakukan dengan penelusuran untuk mencari  bahan-bahan  hukum  yang  relevan terhadap isu yang dihadap (Soekanto, 2011: 33)  Bahan  hukum  primer  dan  bahan hukum sekunder  yang  telah  dikumpulkan  tersebut kemudian dikelompokkan dan dikaji berdasarkan  pendekatan  yang  digunakan. Maka  penelitian  ini  digunakan  teknik deskriptif  analisis  secara  sistematis  yang bertujuan untuk mengungkapkan kelemahan, kekurangan,  atau  kelebihan  dari  suatu peraturan  yang  diteliti  mengidentifikasi mengenai norma kosong terkait Kriteria Hak Cipta  Lagu  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia terdapat  dalam  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kriteria  Untuk  Hak  Cipta  Lagu Sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  Oleh Pihak Bank
Lembaga  keuangan  adalah  mitra usaha  bagi  para  pelaku  usaha  untuk melakukan suatu kegiatan pinjam- meminjam  atau  sering  disebut    perkreditan. Salah satu lembaga yang memberikan kredit ataupun pinjaman kepada para pelaku usaha yang  ada  di  Indonesia  adalah  Fidusia. Jaminan  Fidusia  yaitu  suatu  jaminan  utang
yang  bersifat  kebendaan.  Objek  Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang meliputi  tidak  hanya  benda  bergerak  yang berwujud maupun tidak berwujud melainkan juga  benda  tidak  bergerak  yang  tidak  dapat dibebani  dengan  hak  tanggungan.  Sehingga secara  langsung  dengan  adanya  ketentuan tersebut  memberikan  sebuah  peluang  bagi para  pelaku  usaha  untuk  melakukan  kredit dengan  menjaminkan  suatu  benda  yang dimilikinya  meskipun  tidak  berwujud  dan salah  satunya  yaitu  Hak  Cipta,  yang  mana berkaitan dengan apa yang tercantum dalam Pasal  16  Ayat  (3)  UUHC  bahwa  Hak  Cipta sebagai  benda  bergerak  tidak  berwujud dapat  dijadikan  sebagai  objek  Jaminan Fidusia.  Salah  satu  Hak  Cipta  yang  dapat dijadikan  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia adalah Hak Cipta Lagu.
Dalam  menjaminkan  Hak  Cipta  Lagu sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  oleh  pihak Bank terdapat beberapa macam kriteria yang harus  dipenuhi  sebelumnya  yaitu  sebagai berikut :
1. Memiliki  Nilai  Ekonomis,
kriteria  ini  merupakan  suatu  kriteria yang  penting  sebelum  menjaminkan suatu  jaminan  kebendaan  serta  dalam suatu  perjanjian  kredit  karena  benda tersebut  tentunya  dapat  diuangkan. Untuk menghitung Nilai Ekonomis dari Hasil  Karya  Ciptaan  Musik  dan  Lagu untuk dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia  tentunya  pihak  Bank  dalam memberikan  Pinjaman  atau  kredit  akan memperhatikan  beberapa  hal  yaitu  a)
Seberapa seringnya ciptaan Lagu tersebut dimainkan (performing rights), b)  Larisnya  hasil  ciptaan  Lagu  tersebut di  dunia  hiburan  serta  kanal  musik digital  seperti  Joox,  Spotify,  iTunes  c) Banyaknya  jumlah  pencarian  di  situs website resmi seperti Google, Youtube, d) Segi ketenaran atau popularitas yang dimiliki oleh pihak si Pencipta lagu.
2. Terdaftar  di  Dirjen  HKI dan Sesuai dengan Ketentuan UUJF ,
Hak Cipta Lagu diajukan sebagai Objek Jaminan  Fidusia  maka  sebelumnya ciptaan Lagu tersebut harus terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM
Republik  Indonesia  dan  Direktoral Jendral  HKI  untuk  mendapatkan  suatu kepastian  hukum.  Melakukan  suatu pendaftaran  terhadap  objek  Jaminan tersebut tentunya sesuai dalam ketentuan UUJF sendiri yang mewajibkan  untuk  mendaftarkan  objek Jaminan  Fidusia  di  Kantor  Pendaftaran Fidusia, serta tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dalam UUJF.
3. Masih Dalam Masa Perlindungan, Hak Cipta Lagu diajukan sebagai Objek Jaminan Fidusia maka sebelumnya ciptaan Lagu tersebut  harus  masih  dalam  masa perlindungan  untuk  dimasukkan  di dalam Daftar Umum Ciptaan.
4. Merupakan Milik Pribadi, prinsip  benda  Jaminan  Fidusia  maka Objek  yang  dijadikan  Jaminan  benda tersebut  haruslah  suatu  benda  milik pemberi  fidusia  dan  bukan  benda  yang berada  dalam  status  kepemilikan  orang lain, karena barang siapa yang menguasai benda tersebut maka ia yang akan  dianggap  sebagai  pemiliknya (Fuady, 2013: 74).
5. Dapat Beralih Atau Dialihkan, Hak  Cipta  Lagu  yang  akan dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank yaitu tentunya dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan  maupun  sebagian,  yang mana hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 Angka  4  UUJF,  pengalihan  Hak  Cipta Lagu  harus  dilakukan  secara  jelas  dan tertulis  baik  dengan  atau  tanpa  akta notaris,  sebagaimana  disebutkan  dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) UUHC jo Pasal 5 UUJF.
Model  Pengaturan  Hukum  Hak Cipta  Lagu  Yang  Ideal  Sebagai  Objek Jaminan  Fidusia  Yang  Diprasyaratkan Oleh Pihak Bank
Di indonesia sendiri terdapat beberapa contoh  praktik  Jaminan  Fidusia  oleh  pihak Bank yaitu KPR, BPKB Kendaraan Bermotor,  dan  Mesin-mesin  produksi  yang tentunya  ketiga  objek  tersebut  memiliki beberapa  syarat  internal  yang  ditentukan
oleh  pihak  bank  untuk  diberikan  suatu pinjaman  atau  kredit.  Terkait  beberapa praktik  ataupun  implementasi  Jaminan Fidusia  yang  dilakukan  oleh  pihak  Bank  di Indonesia  sendiri  tentunya  memberikan suatu  alternatif  dalam  bidang  perkreditan bagi  masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  ini, tidak  hanya  hal  yang  sudah  disebut  diatas yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia,  tetapi  juga  suatu  benda  bergerak tidak  berwujud  (immaterial)  seperti  Hak Cipta  Lagu.  Namun  pada  kenyataannya sampai  saat  ini,  Hak  Cipta  sebagai  benda bergerak  tidak  berwujud  dapat  dijadikan sebagai  objek  Jaminan  Fidusia,  hal  tersebut belum dapat mempraktikkan ataupun diterima oleh pihak Bank maupun Non Bank yang  ada  di  Indonesia.  Kesulitan  dalam mengaplikasikan  hal  tersebut  adalah  dilihat dari  segi  dalam  menafsir  dan  menilai  serta menetapkan  harga  (appraisal)  suatu  Hak Cipta  yang  dilakukan  oleh  lembaga  Fidusia maupun  perbankan.  Disisi  lain,  belum adanya  yang  menjaminkan  atau  menjadikan Hak  Cipta  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia oleh  pihak  Bank  di  Indonesia  sendiri disebabkan juga karena belum adanya suatu regulasi  yang  menjelaskan  terkait  dengan beberapa  hal  yang  mencakup  tentang Kriteria  Hak  Cipta  yang  dapat  dijadikan sebagai suatu objek Jaminan Fidusia.
Merujuk  pada  Negara  asing  salah satunya  adalah  Negara  Singapura  yang merupakan  negara  tetangga  Indonesia  yang mana  juga  termasuk  salah  satu  anggota dalam  WTO  dan  WIPO  yang  tentunya memberlakukan  hal  yang  sama  terkait  Hak Cipta  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan kebendaan  di  pihak  Bank.  Melalui  IPOS (Intelectual  Property  Office  of  Singapore) yang mana dalam praktik IPOS menunjuk 3 (tiga)  bank  yaitu  UOB  (United  Overseas Bank),  OCBC  (Overseas-Chinese  Bank Corporation),  dan  DBS  (Development  Bank of  Singapore)  untuk  menyalurkan  kredit dengan  jaminan  Hak  Cipta.  Setelah  itu ditunjuk  perusahaan  penilai  intangible  asset (benda  tidak  berwujud)  yang  nantinya  akan dijadikan  objek  jaminan.  Sementara  itu  dari 3  (tiga)  bank  yang  ditunjuk  melalui  IPOS tersebut  dalam  memberikan  suatu  kredit
dengan jaminan yang mana dalam pemberian  kredit  tersebut  berkerjasama melalui Lembaga Partisipasi Finansial (Participating  Finansial  Institution/PFIs). PFIs  memiliki  fungsi  untuk  mendorong lembaga  keuangan  yang  ada  di  Singapura guna  menerima  aset-aset  HKI  sebagai jaminan.  PFIs  inilah  yang  nantinya  akan melakukan  proses  due  diligence  dalam menilai suatu kelayakan kredit.
Pengaturan  HKI  yang  mana  Hak Cipta  Lagu  sendiri  termasuk  diatur  di dalamnya  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  di pihak  perbankan  pada  umumnya  tidak terlepas  dari  peran  serta  UNCITRAL (United  Nation  Commision  on  International Trade  Law)  yang  mana  Negara  Singapura juga  termasuk  anggota  didalamnya.  Disisi lain  Hukum  Singapura  terkait  dengan sebuah  Jaminan  kredit  tersebut  pada dasarnya  didasarkan  pada  hukum  Inggris. Tercantum  dalam  Singapore  Law  Watch (SAL)  dalam  Commercial  Law  Ch.  11  The Law  of  Credit  and  Security  Section  1  yang menyatakan bahwa Setiap jenis kepentingan jaminan  melibatkan  formalitas  hukum  yang berbeda dan menciptakan hak dan kewajiban hukum  yang  berbeda.  Sehingga  Singapura dalam  hal  menjalankan  dan  menerima  HKI untuk  dijadikan sebagai agunan  kredit  salah satunya  adalah  Jaminan  Fidusia  tentunya merujuk  beberapa  dasar  hukum  yang  sudah dijelaskan  diatas  yang  tentunya  juga termasuk  kedalam  perjanjian  Internasional serta  aturan  yang  diterapkan  dengan berpatokan pada hukum yang ada di Inggris.
Disisi  lain  dalam  pemberian  suatu kredit  melalui  Jaminan  Fidusia  dengan mengadakan  suatu  benda  sebagai  objek Jaminannya,  dan  dalam  hal  ini  berupa  HKI yang  merupakan  benda  bergerak  tidak berwujud tentunya di beberapa Negara akan memberikan suatu penilaian ataupun appraisal terhadap benda yang nantinya akan dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Di Singapura  ada  yang  disebut  dnegan  IPVL (IP  Value  Lab)  yang  mana  lembaga  ini berfungsi  untuk  menilai  aset  HKI  serta menjamin  pemegang  aset-aset  HKI  salah satunya  Hak  Cipta  untuk  dijadikan  suatu objek  jaminan.  Serta  ada  juga  yang  disebut
dengan  The  Australian  Valuation  Office (AVO)  yang  memberikan  layanan  valuasi termasuk untuk tujuan penjualan, pembelian, akuisisi  dan  leasing  terhadap  HKI.  Dan  di Negara  Amerika  ada  yang  disebut  dengan American  Society  of  Appraisers  (ASA) yaitu  lembaga  penilai  tertua  diserahkan kepada para profesional HKI.
Namun  jika  kita  lihat  pada  Negara kita  sendiri  yang  mana  sudah  memberikan ataupun  menetapkan  suatu ketentuan  bahwa benda  bergerak  tidak  berwujud  seperti  Hak Cipta  yang  dilindungi  dalam  HKI  untuk dijadikan  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia, yang barang tentu sebelum dijadikan sebagai objek  jaminan  harus  dilakukan  sebuah valuasi  terlebih  dahulu,  tetapi  Indonesia masih  menjadi  suatu  hambatan  untuk merealisasikan  hal  tersebut  karena  belum terdapat  lembaga  penilai  seperti  Negara- negara yang telah disebutkan diatas terhadap aset  HKI  sendiri  yang  akan  dijadikan sebagai objek Jaminan (Sri, 2010 : 44). Oleh karena itu tentunya belajar dari Negara yang sudah  mempratikkan  konsep  HKI  sebagai objek  Jaminan  Fidusia,  sudah  seharusnya Indonesia  memiliki  lembaga  appraisal  atau penilai  terhadap  aset  HKI  sebagai  objek Jaminan  termasuk  di  dalamnya  adalah  Hak Cipta.  Sehingga  ketentuan  dari  Pasal  16 Ayat  (3)  UUHC  tersebut  dapat  diterapkan tanpa ada hambatan dalam proses pelaksanaannya.  Disisi  lain  juga  dari  apa yang  terjadi  di  Indonesia  belum  ada  pihak Bank tertentu yang ditunjuk oleh HKI untuk memfasilitasi Hak Cipta Lagu sebagai objek jaminan maka, regulasi yang sejalan dengan yang  ada  di  Singapura  dapat  dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia dalam membentuk lembaga tertentu dalam penerimaan  Hak  Cipta  Lagu  sebagai jaminan kredit perbankan.

## SIMPULAN
Adapun  hal-hal  yang  dapat  penulis simpulkan adalah sebagai berikut :
1. Hak  Cipta  yang  dijadikan sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  harus
memenuhi beberapa jenis Kriteria yang diprasyaratkan oleh pihak Bank, karena hal  tersebut  penting  berkaitan  dengan asas  kehati-hatian  Bank  di  dalam memberikan suatu kredit kepada debitur..  Kriteria  yang  harus  dipenuhi Hak  Cipta  Lagu  sebagai  Jaminan Fidusia  antara  lain  adalah  :  a)  Suatu Objek Jaminan tersebut harus memiliki suatu  Nilai  Ekonomis,  b)  Terdaftar  di Dirjen  HKI  dan  Kementrian  Hukum dan HAM serta sesuai dengan ketentuan UUJF, c) Masih dalam Masa Perlindungan  untuk  dimasukkan  di dalam  Daftar  Umum  Ciptaan  serta dalam  Undang-Undang  Nomor  42 Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia, d)  Prinsip  benda  fidusia,  maka  objek yang dijadikan sebagai Jaminan tentunya benda tersebut haruslah merupakan  benda  milik  si  pemberi fidusia  dan  bukan  benda  yang  dalam status  kepemilikan  orang  lain,  e)  Hak Cipta  Lagu  tentunya  dapat  beralih  atau dialihkan  baik  secara  keseluruhan maupun sebagian.
2. Bentuk  model  pengaturan hukum  Hak  Cipta  Lagu  yang  ideal sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia  yang diprasyaratkan  oleh  pihak  Bank  yang mana  dalam  penelitian  ini  UUHC dibandingkan  dengan  aturan  asing untuk dijadikan referensi dalam menyusun regulasi terkait. Aturan asing yang  dipergunakan  adalah  dengan peraturan  perundang  undangan  yang ada  di  Singapura Copyright  act ( Chapter  63,  2006  Revised  Edition ), Commercial  Law  Ch.  11  The  Law  of Credit  and  Security  Section  1 milik Singapura.  Melaui  IPOS  ( Intellectual Property  of  Singapore )  sendiri  telah menunjuk  3  lembaga  Bank  Komersial untuk  menerima  Hak  Cipta  sebagai objek  jaminan.  Serta  terdapat  lembaga terhadap  penilaian  aset  berupa  Hak Cipta  dilakukan  oleh  lembaga  yang bernama  IPVL  ( Intellectual  Property Value Lab ) yang dikembangkan sebagai anak  perusahaan  dari  IPOS  sendiri, sehingga  aset-aset  HKI  seperti  Hak
Cipta  dapat  dijadikan  objek  Jaminan Fidusia.
SARAN 1. Pemerintah perlu untuk melakukan  pengkajian  ulang  terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang  Hak  Cipta  terutama  pada  Pasal 16  Ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai objek Jaminan  Fidusia.  Dalam  ketentuan tersebut  harus  menekankan  Hak  Cipta yang  seperti  apa  yang  dapat  dijaidkan sebagai objek Jaminan tentunya disertakan  dengan  berupa  kriteria  yang pasti. 2. Negara  Indonesia dalam hal
untuk  menjalanka  Pasal  16  Ayat  (3) tersebut tentunya dapat meilihat regulasi ketentuan yang ada di
Singapura yang menjalankan Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan juga,
tentunya Singapura dalam  menjalankan hal  tersebut  mengadopsi  ataupun  dasar hukum  acuan  yang  dijalankannya tersebut  adalah  melalui  ketentuan internasional,  sehingga  Indonesia  juga sebagai salah satu anggota dari
beberapa konvensi internasional tersebut tentunya juga bisa menjalankan hal yang sama dengan Singapura. DAFTAR PUSTAKA BUKU Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. (2011). Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit . 6 , 126.
Bahsan,  M.  2010. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan  Indonesia. Jakarta:  PT
Raja Grafindo.
Damian, E. 2002. Hukum Hak Cipta  menurut  beberapa  Konvensi Internasional. Bandung: PT. Alumni. Soekanto,  S.  2011. Penelitian
Hukum  Normatif. Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
ARTIKEL DALAM JURNAL: Adnyani, N.K.S., Purnamawati,  I.  G.  A.,  &  Sutrisno, L.B.  (2017). Perlindungan  Hukum
Terhadap  Kerajinan  ATA  Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan di Kabupaten Karangasem . In Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume.2, Hal 212. Adnyani,  N.  K.S.  (2016). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional  Tenun  Gringsing  Khas Tenganan.  In  Seminar  Nasional pengabdian  Kepada  Masyarakat. Volume 1. Hal 229. Akhmad Junaidi dan Muhammad Joni. 2011. Pemanfaatan Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral Kredit. Jurnal Volume 6 . Hal 126. Ardhya,  Si  Ngurah.  2021. PRODUCT LIABILITY TERHADAP SMART PHONE TANPA FASILITAS PURNA JUAL BERUPA GARANSI TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM  PERJANJIAN  BAKU. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 3. Hal 1
Eddy  Damian.  2016  .Kajian
Hukum  Tentang  Hak  Cipta  Sebagai Objek  Jaminan  Fidusia”.  Lex  et Societatis. Volume.4 No.7, hal 1.

## PERATURAN PERUNDANG–
UNDANGAN:
Copyright  Act  (Chapter  63, 2006  Revised  Edition);  Undang- Undang  Hak  Cipta  (Bab  63,  2006 Edisi  Revisi)  Indonesia,  Undang- Undang  Nomor  28  tahun  2014 Tentang Hak Cipta.
Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Konvensi  Bern  1886  tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra.
Peraturan Bank Indonesia (PBI)  Nomor  9/6/PBI/2007  tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)