## Jurnal Qisthosia
: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 2 Nomor 1 Juni 2021
PROBLEMATIKA KEADILAN PADA HIBAH KELUARGA MASYARAKAT ADAT DITINJAU DARI HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG AHLI WARIS

## Aminuddin Aminuddin
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene aminuddin.lahami@gmail.com

## Ardiansyah Ardiansyah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene Ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Artikel  ini  mengulas  mengenai‚ “ Problematika  Keadilan  pada  Hibah  Keluarga  Masyarakat  Adat Ditinjau dari Hak dan Kewajiban Seorang Ahli Waris (Studi Kasus Desa Kabiraan Kec. Ulumanda) ” . Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  berupa  suatu  metode  penelitian yang dilakukan di lapangan berupa pengelolaan data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan secara terstruktur, menggunakan pendekatan descriptif analisis. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa keadilan pada hibah keluarga masyarakat adat ditinjau dari hak dan kewajiban seorang ahli waris syarat akan kondisi dan situasi seorang anak perempuan yang mengalami kondisi tidak  memiliki  suami  (tidak  menikah)  dan  tidak  pula  menempuh  pendidikan  yang  lebih  tinggi ketimbang anak laki-laki dalam keluarga, maka suatu hal yang wajar ketika dalam situasi pembagian harta, orang tua merasa kurang adil apabila ahli waris dari anak perempuan mendapat bagian lebih sedikit  ketimbang  dengan  anak  laki-laki.  Sementara  situasi  anak  laki-laki  sebagai  ahli  waris  juga mendapatkan  kesempatan  lebih  besar  dalam  hal  menempuh  pendidikan.  Maka  tentulah  orang  tua dalam hal ini masyarakat adat, lebih memilih melakukan penyemarataan bagian antara anak laki-laki dengan  perempuan  dengan  melalui  jalur  penghibahan  orang  tua  dengan  mengedepankan  hasil musyawarah antara keluarga agar tidak menimbulkan konfilik dan masalah baru. Atau bahkan dengan kondisi tertentu bagian seorang anak perempuan malah lebih banyak dari anak laki-laki tetapi itu juga atas dasar persetujuan dari anak laki-laki. Implikasi Penelitian; Dari banyaknya persoalan kewarisan di  tengah  masyarakat,  maka  para  cendekiawan  dituntut  untuk  senantiasa  bemberikan  sumbangsi pemikiran  dan  solusi  alternatif  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  pemerintah  dalam  memecahkan problematika yang ada.
Kata Kunci: Keadilan, Hibah, Hak dan Tanggung Jawab, Ahli Waris

## Abstract
This article reviews "The Problem of Justice in Indigenous Peoples' Family Grants Reviewed from  the  Rights  and  Obligations  of  an  Heir  (Case  Study  of  Kabiraan  Village,  Ulumanda District)".  This  research  uses  a  descriptive  qualitative  research  method  in  the  form  of  a research method carried out in the field in the form of managing data obtained from the results of interviews in a structured manner, using a descriptive analysis approach. From the results of the research obtained, it shows that justice in indigenous peoples' family grants is in terms
of  the  rights  and  obligations  of  an  heir  to  the  conditions  and  situations  of  a  girl  who experiences  the  condition  of  not  having  a  husband  (not  married)  and  not  taking  higher education than a boy in the family, then it is a natural thing when in a situation of division of property,  parents feel it is unfair that the heirs of the daughter get less share than with the son. While the situation of boys as heirs also gets a greater opportunity in terms of pursuing education. So of course parents, in this case, indigenous peoples, prefer to equalize the part between boys and girls by going through the parental benefit route by prioritizing the results of deliberations between families so as not to cause conflicts and new problems. Or even with certain conditions, the share of a girl is even more than that of a boy but it is also based on the consent of the boy. Research Implications; From the many inheritance problems in society, scholars  are required to always  contribute alternative thoughts and solutions  as a form  of support for the government in solving existing problems.
Keywords: Justice, Grants, Rights and Responsibilities, Heirs

## Pendahuluan
Pembagian harta kekayaan merupakan sesuatu hal yang perlu mendapatkan perhatin yang sangat besar, mengigat pembagian harta kekayaan merupakan salah satu kunci pokok dari perdamaian suatu keluarga. Hal ini dapat kita ilustrasikan bahwa, dengan adanya salah satu pihak keluarga yang mendapatkan bagian harta yang kurang atau lebih dari saudara yang lain, maka kondisi tersebut berpeluang dapat menimbulkan suatu kecemburuan dan perasaan yang kurang enak, hal seperti ini dapat menimbulkan efek buruk dan memastikan timbulnya kerenggangan antakra kedua saudara kandung yang ada. Keadaan seperti ini sering kita jumpai di  kalangan  masyarakat  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia,  sehingga  bembuat  para cendekiawan tertantang sekaligus dituntut untuk mengkaji ilmu kewarisan untuk bemberikan pandangan dan sumbangsi pemikirannya dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Dalam  membagun  suatu  keluarga  dengan  mengaharapkan  naungan  kehidupan  yang sakinah dan jauh dari kata konfilik kelurga dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini menjadi problematika  dalam  hukum  keluarga  dewasa  ini.  Suatu  konfilik  antara  saudara  dalam  hal pembagian  harta  pada  lingkungan  masyarakat  saat  ini,  sebenarnya  sering  diawali  dari kurangnya  pengetahuan  dan  pemahaman  serta  pengamalan  dalam  nilai-nilai  ajaran  agama terkhusus  bagi  yang  beragama  Islam.  Sehingga  ketaatan  dan  kepatutan  seseorang  terhadap nilai-nilai  agama  menjadi  dikesampingkan  dan  lebih  mengutamakan  seberapa  besar  bagian harta yang akan mereka dapatkan dalam pembagian harta keluarga mereka.
Persoalan  yang  sering  dijumpai  di  Indonesia,  berupa  harta  yang  dikuasai  oleh kebanyakan  masyarkat  dalam  bentuk  sebidang  tanah.  Namun  yang  menjadi  soal,  berupa kesulitan  untuk  menentukan  nilai  dari  tanah  tersebut,  seperti  halnya  menentukan  nilai  ½ bagian hara yang akan didapatkan antara laki-laki dengan perempuan. Kondisi ini tentunya sangat  menyulitkan  untuk  mengukur  akan  nilai  dari  tanah  tersebut,  dikarenakan  aspek penilaian untuk suatu tanah, kebanyakan hanya dari aspek luasan ukuran dari tanah tersebut atau kondisi geografis tanah tersebut. Semisal, tanah yang berada dilokasi perkotaan tentunya lebih mahal atau bernilai ketimbang yang berada di pedesaan. Contoh lain sekalipun lokasi tanah tersebut kedudukannya sama pada suatu daera, apakah di perkotaan atau desa namun keberadaan titik lokasi tersebut keduanya berada. Ada yang titik lokasinya  di pinggir jalan dan satunya lagi berada jauh dari jalan. Hal tersebut tentunya berbeda dari segi harga dengan tanah di titik lokasi yang dekat dari jalan tentunya lebih malah akan lebih mahal harganya atau nilainya ketimbang lokasi yang jauh dari pinggir jalan.
Belum lagi ketika kita memandang bidang tanah tersebut dari sisi pemanfaatan pada pertanian yang tentunya lebih pemperhatikan dari pada aspek akan kesuburan tanah sebagai fungsi utama dalam pengelolaan perkebunan. Di lain sisi, bagi lahan yang statusnya kurang subur, tentunya akan membutuhkan lagi suatu usaha lebih, untuk dapat menghasilkan tanaman yang  subur  dan  mendatangkan  keuntungan.  Alasanya  karena  bagaimana  tanah  tersebut menumbuhkan dan menyuburkan suatu tanaman yang akan mendatangkan penghidupan atau keuntungan  besar  bagi  pemilik  sebagai  pengelo  suatu  lahan jikalau lahan  tersebut  memang statusnya tidak subur. Tidak kita pungkiri untuk mendapatkan hal tersebut, seorang pengelola tentunya  harus  menghadirkan  lagi  bahan  yang  dibutuhkan  tanaman  seperti  halnya  pupuk. Sementara untuk lahan yang sedari awalnya berstatus telah subur, seorang pengelola  tentunya akan lebih berhemat dari pada aspek pemupukan, sehingga hal tersebut membuat pememilhan bagian dalam harta waris merupakan bagian yang sangat menguntungkan.
Peyelesaiaan  hukum  waris  di  Indonesia  memang  belum  terkodifikasikan  sebab  ada beberapa hukum yang masih hidup yang semuanya masih memilih statusnya masing-masing. Kondisi hal ini dikarenakan, setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama yang berbeda- beda. Di mana statusnya akan berdampak singnifikan terhadap kesimpulan hukum waris yang akan mereka jalani yang berbeda-beda pula. Masyarakat muslim sendiri, ketika dilihat dari aspek pembagian warisan pada saat ini, maka ditemukan bahwa peyelesaiannya berkedudukan
di  Pengadilan  Agama.  Sehingga  siapapun  masyarakat  muslim  yang  hendak  peyelesaian sengketa waris mereka akan diarahkan ke Pengadilan Agama setempat di mana ia bertempat tinggal.  Sementara  untuk  masyarakat  berkewarganegaraan  Indonesia  yang  beragama  non Islam/Muslim  peyelesaian  sengketa  kewarisannya  berkedudukan  di  Pengadilan  Negeri  di mana ia bertempat tinggal.
Tetapi seperti apa yang dibahasakan sebelumnya kesulitan bagi Pengadilan Agama yang menagani  sengketa  kewarisan  masyarakat  yang  statusnya  beraga  Islam  yaitu  sistem perbandingan ½ antara perempuan dengan laki-laki mengakibatkan pihak Pengadilan Agama mengalami  kesulitan.  Saat  ini,  pihak  Pengadilan  Agama  telah  bemberikan  solusi  tersendiri dengan  menyarankan  kepada  pihak  ahli  waris  yang  ada  untuk  menjual  lahan  warisan  yang hendak dibagi ke dalam bentuk uang sehingga masalah pembagian ½ antara laki-laki dengan perempuan mudah di tentukan.
Namun  fakta  dilapangan  telah  menunjukkan  hal  yang  berbeda,  sebab  kebanyakan  dari masyarakat  merasa  enggan  untuk  menjual  lahan  yang  mereka  miliki  karena  lahan  tersebut merupakan harta peninggalan orang tua dari turun temurun termasuk alasan karena tanah pada saat  ini  mungkin  agak  sulit  didapatkan  dengan  haraga  normal.  Jadi  kalaupun  harus  terjual maka  kemungkinan  besar  tanah  tersebut  akan  laku  di  bawar  harga  standar  karena  alasan penjualan yang dilakukan secara mendesak akibat dari harta warisan yang harus disegerakan untuk dibagi.
Pengadilan  Agama  juga  telah  berusaha  bagaimana  pembagian  warisan  yang  dilakukan tidak mesti melakukan penjualan terhadap tanah yang dimiliki pewaris agar supaya pembagian dapat  dilakukan  dengan  mudah  dengan  cara  sistem  pembagian  ½  bagian  antara  laki-laki dengan  perempuan,  dengan  memberikan  alternatif  solusi  dengan  cara  membagikan  harat pewaris yang ada kesemua ahli waris dalam bentuk sebidang tanah dengan cara membagi rata kepada  semua  anak  atau  ahli  waris  baik  ia  laki-laki  maupun  perempuan  dengan  tentunya bagian  laki-laki  tetap  akan  mendapatkan  tanah  yang  lebih  bernilai  ketimbang  bagian perempuan.  Adapun  selisi  dari  perbandingan  bagian  dari  ahli  waris  tersebut,  maka  dapat ditutupi dengan salah satu  dari mereka akan membayar  kepada ahli waris yang seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak.
Dari  problem  kewarisan  tersebut,  tentunya  para  cendikiawan  dituntut  untuk menghadirkan  solusi  alternatif  di  tengah-tengah  kebutuhan  masyarakat  yang  hendak
menyelesaikan persoalan kewarisan  dalam  lingkungan keluarga mereka.  Maka tidak jarang dengan  keterdesakan  menghadapi  permasalahan  ini  maka,  di  sinilah  hukum  adat  memiliki pluang untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Di mana hukum adat dapat memberikan  ruang  kemudahan  dalam  menyelesaikan  persolan  kewarisan  di  tengah-tengah masyarakat melalui hibah keluarga terhadapat anak keturunan.
Budaya  dan  teradisi  adat  yang  kuat  dikalangan  masyarakat,  mendukung  penerapan hibah orang tua dalam hal penyelesaiaan persoalan perebutan harta antara saudara yang dapat diselesaikan dengan musyawarah orang tua dengan anak, penyamaan hak terhadap bagian tiap anak baik ia sebagai anak laki-laki maupun anak perempuan dengan melalui jalur penghibahan dengan diawali musyawara antara keluarga baik  orang tua maupun anak sebagai ahli waris yang akan mendapatkan warisan kelak ketika orang tua telah meninggal dunia nantinya.
Berangkat dari persoalan problematika keadilan hak dan kewajiban dari tiap bagian dalam hibah orang tua sebagai jawaban dari warisan anak ketika ia meninggal dunia nantinya, maka  peneliti  beranggapan  bahwa  hal  ini  cukup  menarik  untuk  menjadi  bahan  kajian  dan dijadikan sebagai suatu karya ilmiah untuk mendukung akan perbendaharaan keilmuan dalam hal  alternatif  penyelesaiaan  dalam  broblematika  kewarisan.  Dan  tentunya  kami  hendak mencoba  untuk  melakukan  penelitian  terkait  dengan  tema  ini.  Untuk  menunjukkan  bahwa keadilan dalam tiap bagian dalam hibah orang tua didasari dari pada konsisi tiap anak yang akan menjalani kehidupan nantinya di masyarakat ksusnya di desa Kabiraan.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan dari pokok masalah yang ada maka kita dapat menarik beberapa rumusan masalah pada penelitian ini berupa:
1. Bagaimana sistem hibah keluarga pada masyarakat adat desa Kabiraan?
2. Bagaimana penerapan keadilan pada hibah keluarga masyarakat adat ditinjau dari hak dan kewajiban seorang ahli waris di desa Kabiraan ?

## Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan pada penelitan ini adalah penelitan lapangan ( field research) berupa  penelitian  yang sumber datanya diperoleh dari pengamatan lapangan dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  Adapun  lokasi  penelitian  dilakukan  di  Desa Kabiraan Kec. Ulumanda yang tepatnya di Kab. Majene. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari narasumber di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara langsung terhadap masyarakat setempat. Sementara sumber  data yang  diperoleh  bersumber dari  data yang dikumpulkan  berupa pernyataan-pernyataan dari informan dan berupa dokumentasi baik secara langsung maupun dari  dokumen-dokumen  yang  berhubungan  dengan  tema  penelitan.  Selanjutnya  metode dalam  pengumpulan  data  berupa  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi  serta  studi pustaka.  Dari  hasil  data  yang  diperoleh  kemudian  diolah  melakui  pendekatan  descriptif analisis.  Selanjutnya  kemudian  dilakukan  keabsaan  data  melalui  tragulasi  data  dari  hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

## Tinjauan Umum Peralihan Harta Keluarga Masyarakat Adat
Setiap  ummat  manusia  tidak  terlepas  dari  yang  namanya  harta  sebab  hal  demikian merupakan aspek kebutuhan yang menjadi penopang dalam kehidupan tiap keluarga. Bahkan dilain sisi harta terkadang dijadikan sebagai tolak ukur masyarakat mengenai, terpandang atau tidaknya  status  sosial  seseorang  dalam  kehidupan.  Pembagian  harta  dalam  syariat  Islam merupakan  peralihan  harta  kepada  keturunan  dan  kerabatnya.  Adapun  kewarisan,  hibah, wasiat,  shodaqoh,  zakat,  wakaf  dan  infaq,  menjadi  suatu  alat  dalam  penyaluran  harta peninggalan,  dimana  Islam  telah  mengajarkan  bahwa  ketidak  bolehan  memutuskan pendistribusian harta kepemilikan hanya pada sebagian orang saja. Sebab syariat Islam yang berhubungan dengan harta kepemilikan secara jelas telah menetapkan aspek-aspek sosial yang dibutuhkan oleh ummat manusia. 1
Adapun peralihan harta kepemilikan orang tua dalam syariat Islam telah dibahas oleh ilmu waris dan wasiat atau hibah yang pelaksanaannya berbeda satu dengan lainnya. Namun
1 Lihat, Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial: Dari Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah (Cet. III; Bandung: Mizan, 1994), h. 23.
yang    menjadi  catatan  bahwa  pembagian  harta  kepemilikan  orang  tua  tersebut,  terkhusus mengenai kewarisan terlihat nampak lebih kontekstual dalam penerapannya, sehingga peluang untuk  berbeda  tidak  dimungkinkan  dan  cenderung  tinggal  dilaksanakan.  Ketentuan  ini disebabkan karena hukum yang digunakan lebih bersifat pasti dan terjadi dengan sendirinya berdasarkan  ketentuan  syariat  Islam  yang  ada.  Tanpa  didasari  pada  kecenderungan  atau permintaan  oleh  para  ahli  waris  yang  ada,  sehingga  tidak  ada  peluang  akan  kekuasaan seseorang untuk dapat merubah atau berbeda dengan lainnya dalam syariat ini. Hal ketentuan ini tertuang pada Alquran Surah An-Nisa/4 dengan ayat 11 dan 12 serta pada ayat 176.
Gambaran  pembagian  harta  kekayaan  tersebut  merupakan  konsep  yang  dapat ditemukan  pada  asas ijbari yang  terdapat  pada  hukum  syariah  atau  waris  Islam  di  mana ketentuannya  bahwa  diterangkan  harta  peninggalan  yang  dimiliki  pada  seseorang  yang meninggal dunia akan secara otomatis dan beralih dengan sendirinya ke pada keturunannya berdasarkan  jumlah  yang  telah  ditentukan,  sesuai  dan  berdasarkan  dengan  ketetapan  yang terdapat pada Alquran dan hadis Rasulullah SAW. sekalipun yang meninggal dunia sebagai pewaris tidak menghendaki peristiwa tersebut terjadi dengan membuat semacam surat wasiat atau  sejenisnya  untuk  menghalangi  ahli  waris  untuk  mendapatkan  harta  yang  seharusnya menjadi hak baginya tanpa didasari syariat yang ada. 2
Berdasarkan  pernyataan  pembagian  harta  kekayaan  orang  tua  tersebut,  maka  perlu kiranya sedikit memaparkan mengenai pengertian tentang apa yang dimaksud dengan halnya kewarisan,  hibah,  dan  wasiat  agar  dalam  hal  membedakan  dan  mengklarifikasikan  ketiga konsep pembagian harta tersebut dengan satu sama lain dapat dengan mudah diketahui dan tidak menyulitkan bagi para pemula yang hendak memahami dan mendalami tentang apa itu ilmu  pembagian  harta  kekayaan  yang  terdapat  dalam  hukum  Islam.  Adapun  konsep penyaluran harta kekayaan yang dimaksud itu dapat dilihat pada berikut:

## 1. Peralihan Harta dengan Kewarisan
Dari  sudut  pandang  etimologi,  kata  warisan  diserap  dari  bahasa  Arab  dengan  dasar kata “waris" di mana bentuk isim fa’il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun yang berarti orang yang menerima warisan. 3 Sementara dari sudut pandang umum memperlihatkan bahwa  suatu  peralihan  harta  benda  dari  seseorang  yang  meninggal  ke  pada  ahli  warisnya,
2 Lihat, Abdul Wahid dan Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 23.
3 Lihat, Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 1.
merupakan  tirkah  dengan  melaksanakan  sebuah  aturan  hukum  yang  telah  ditetapkan. Penggunaan  warisan  dalam  bentuk  ini  merupakan  suatu  bentuk  yang  diwariskan,  layaknya harta benda atau seperti nama yang disandangkan di bagian belakang nama (nama orang tua), 4 Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya berpendapat bahwa warisan merupakan suatu kepemilikan personal atau kelompok yang kemudian diteruskan menjadi kepemilikan subjek hukum  lain  dikarenakan  sesuatu  kondisi.  Apakah  karena  nasab  keluarga  atau  kondisi  lain, yang dibenarkan oleh hukum. Sementara kata warisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  dijelaskan  bahwa  hukum  warisan  merupakan  peralihan  kata  dari  bentuk  harta kekayaan  berupa  keseluruhan  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  seseorang  yang  telah mengalihkan warisannya kepada ahli waris yang dimiliki. 5

## 2. Peralihan Harta Melalui Hibah
Hibah  sebuah  ungkapan  kata  serapan  yang  diambil  dalam  bahasa  Arab  kemudian selanjutnya  ditetapkan  pada  KBBI.  Hibah  sendiri  pada  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia diterjemahkan  sebagai  suatu  pemberian  dengan  maksud  mengalihkan  hak  secara  sukarela terhadap  orang  yang  menerima  sesuatu  tersebut  baik  secara  langsung  maupun  melalui perantara orang. 6 Sementara ungkapan bahasa Arab menyebutkan bahwa, hibah adalah bentuk dari  isim  masdar  dengan  kata  بهو  yang  berarti  pemberian  sepi  dari  balasan/imbalan.  Al- Jurjani mengunggapkan mengenai hibah dari sudut pandang etimologi yaitu altabarru’ atau dengan kata lain  “sedekah” yang kepemilikannya berdasar pada tidak  adanya  imbalan atau uzur yang lain. 7
Sementara hibah pada Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian berupa benda dengan cara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian hibah sendiri dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 21 Tahun. Dengan syarat harta yang dapat dihibahkan maksimal 1 3 dari harta benda yang dimiliki orang yang memberikan hibah terhadap seseorang atau kepada suatu lembaga hukum dengan
4 Kementerian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi III, (t.d). h. 1269.
5 Lihat,  G.  Kartasapoetra  R.  G.  Kartasapoetra, Pembahasna  Hukum  Benda  Hipotek  Hukum  Waris (Cet.  I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 83.
6 Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia , Edisi III, h. 398.
7 Lihat, Ali bin Muhammad bin ‘Ali al-Jurja>ni>, al-Ta’ri>fat (Cet. I; Ba>irut: Da>r al-Kita>b al- ‘Arabi>, 1405 H.), h. 319.
dipersaksikan  oleh  minimal  2  (dua)  saksi  yang  bersyarat  menurut  ketentuan    hukum  yang berlaku. 8

## 3. Peralihan Harta dengan Wasiat
Kata wasiat  merupakan  kata dasar dari alwashiyah dengan kata jamaknya washaya, secara  etimologi  kata  wasiat  mermakna:  pesan,  nasihat  atau  perintah  dari  pihak  yang mewasiatkan.  Para  cendekiawan  muslim  khususnya  pada  bidang  fiqih  telah  melakukan pendefinisian  terhadap  kata  wasiat  ini  dengan  arti:‚  Penyerahan  kepemilikan  berupa  harta benda  baik  benda  wasiat  tersebut  berbentuk  materi/uang  maupun  dalam  bentuk  manfaat, dengan  cara  sukarela  dari  seseorang  kepada  orang  lain,  dimana  hal  tesebut  akan  berlaku setelah pihak yang berwasiat tersebut meninggal dunia. 9
Adapun syarat yang harus dimiliki bagi seseorang yang melakukan pemberian wasiat adalah  seseorang  yang  ahli  dalam  melakukan  kebajikan,  yaitu  seseorang  yang  memang dianggap cakap dalam melakukan tindakan hukum. Sementara bagi pihak yang mendapatkan wasiat  dari  pihak  pewasiat,  yaitu  ia  bukan  yang  dianggap  dari  keturunan  atau  disamakan sebagai  ahli  waris  oleh  pihak  yang  memberi  harta  wasiat  tersebut;  Kemudian  adapun seseorang  yang  mendapatkan  wasiat  tersebut  dinyatakan  ada  ketika  pemberi  wasiat  telah meninggal  dunia,  dan  keberadaan  tersebut  baik  itu  dianggap  ada  secara  wujud  atau keberadaanya secara perkiraan; Kemudian selanjutnya orang yang akan mendapatkan wasiat tersebut  tidak dipersangkakan telah melakukan  pembunuhan kepada pihak yang meberikan wasiat kepadanya. 10

## Sistem Hibah Keluarga pada Masyarakat Adat di Desa Kabiraan
Hibah pada dasarnya merupakan pemberian seseorang kepada orang lain secara cuma- cuma  tampa  mengharapkan  imbalan. 11 Begitupun  sistem  pebagian  hibah  dalam  hukum masyarakat adat di desa Kabiraan yang tidak berbeda jauh dengan sistem pembagian hibah pada  hukum  Islam  yang  terdapat  di  Indonesia  secara  umum.  Namun  yang  menjadi perbedaannya  terkadang  ada  pada  jenis  benda  atau  objek  dari  apa  yang  akan  dihibahkan. Semisal  pada  saat  ini,  hibah  orang  tua  kepada  anaknya  di  Indonesia,  yang  kebanyakan
8 Lihat, Supardin, Fikih Peradilan Agama di Indonesia: Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu, h. 134
9 Tim Penyusun, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997), h. 1926.
10 Lihat, Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Idonesia (Cet. II; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), h. 340.
11 Lihat, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasar Bahasa Indonesia , Edisi III, h. 398.
berwujud  dalam  bentuk  tanah.  Yaitu  tanah  berupakan  milik  orang  tua  sebagai  harta  milik mereka yang nantinya akan dijadikan sebagai warisan kepada ahli waris ketika pewaris dalam hal  ini  orang  tua  telah  meninggal  dunia  hal  itu  dihibahkan  kepada  anak  keturunan  mereka dengan sistem bagi rata.
Hibah orang tua terhadap anak ini merupakan praktik kebiasaan orang-orang terdahulu sebagai hukum masyarakat adat yang hidup dalam keseharian mereka. Namun sejalan dengan waktu, ajaran ini tentulah mengalami perubahan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan praktik-praktik  ajaran  kepercayaan  mereka  masing-masing,  karena  tiap  ajaran  pastilah dibarengi  dengan  perkataan-perkataan  dan  upacara  tertentu  yang  berbau  kepercayaan anemisme dan dinamisme. Sehingga tiap masyarakat yang ada menyesuaikan dengan ciri dan nilai-nilai ajaran agama masing-masing setelah mereka beralih. Dengan kondisi inilah praktik kebiasaan hibah orang tua mengalami kendala ketika hendak untuk beralih sehingga dengan hal  tersebut,  masyarakat  adat  mencari  solusi  alternatif  yang  kiranya  tetap  pada  ajaran  dan budaya mereka terdahulu tanpa bertentangan dengan agama yang ada.
Dalam masyarakat adat, ketika pemberian hibah orang tua ini telah dilaksanakan, maka yang terjadi adalah konsekuensi yang timbul berupa mata pencarian orang tua akan menjadi hilang jika ia sebelumnya berstatus sebagai seorang petani. Karena tanah yang selama ini yang menjadi mata pencarian mereka, kini telah beralih tangan kepada anaknya sebagai penerima hibah.  Persoalan  ini  sebenarnya  tidak  menjadi  masalah  karena  tradisi  pada  masyarakat  adat biasanya, jika orang tua telah mencapai umur usia lanjut, maka merekapun akan mengambil keputusan pensiun dari pekerjaan yang berat sebagai petani. Adapun tanah yang mereka miliki akan diserahkan kepada anaknya dan masalah tanggungan hidup kini menjadi tanggungan anak sebagai tulang punggung pada keluarga.
Kebiasaan  ini  juga  menjadi  ajang  sebagai  anak  kandung  untuk  berbakti  secara maksimal kepada orang tua dengan memberikan jaminan kebutuhan pokok kepada orang tua, sehingga  masa-masa  tua  mereka  tidak  lagi  terbebani  dengan  pekerjaan-pekerjaan  berat  dari mencari  kebutuhan  hidup  karena  sudah  ditangani  oleh  anak  kandung  yang  ada.  Adapun kesibukan  pada  usia  lanjut  mereka,  kini  tinggal  fokus  kepada  persiapan  hari  akhir  mereka
sehingga  pekerjaan  sehari-hari  mereka  tinggal  perbanyak  beribadah  dan  bertakwa  kepada Tuhan yang Maha Esa. 12
Hibah  masyarakat  adat  sebelum  adanya  agama  Islam  menunjukkan  bahwa  praktik pemberian orang tua kepada anak (hibah) telah ada dan berkembang dalam pembagian harta milik orang tua mereka sehingga pada saat masyarakat adat ini telah memeluk ajaran Islam, maka merekapun merasa berat dalam meninggalkan kebiasaan tersebut karena sudah tertanam betul  dalam  diri  mereka  sehingga  membutuhkan  waktu  cukup  lama  untuk  dapat  menerima perubahan sistem pembagian warisan Islam yang sebenarnya. Selain hal tersebut, belakangan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengeluarkan suatu aturan tentang kebolehan pembagian warisan dalam bentuk hibah orang tua terhadap anak. Artinya aturan ini tidak melarang atau menganggap  hal  tersebut  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  ajaran  Islam  dan cenderung  mendukung  masyarakat  untuk  melakukan  perakter  pembagian  hibah  orang  tua tersebut hingga saat ini.
Praktik pembagian warisan dalam masyarakat hukum adat cukup kental, hal tersebut dapat terlihat dari beberapa masyarakat adat dengan kebiasaan-kebiasaan ini hampir menjadi satu-satunya hukum yang mengakomodir terkait sistem pembagian harta waris bagi masyarkat. Namun  sekalipun  demikian,  kebiasaan-kebiasaan  tersebut  tidak  memiliki  aturan  secara lengkap.  Sehingga  apa  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  masyarakat  adat  hanya  sebatas perbuatan  hukum  yang  dilakukan  diluar  dari  pengadilan  karena  hanya  dilakukan  oleh  para keluarga saja antara orang tua dengan anak tanpa didampingi oleh pihak pengadilan maupun notaris.  Sehingga  kekuatan  hukum  yang  didapatkan  hanya  sebatas  dibolehkan  dengan mengandalkan musyawarah untuk mencapai mufakat antara semua keluarga yang terkait.
Apabila Hibah orang tua kepada anak ini terjadi, namun ada salah satu pihak ahli waris yang tidak sepakat dan menolak akan putusan musyawarah dalam pembagian hibah tersebut maka pembagian hibah itu dengan sendirinya dinyatakan batal, dan akan beralih kepada sistem pembagian  warisan  yang  dilaksanakan  di  Pengadilan  Agama  atau  Pengadilan  Negeri tergantung agama apa yang dianut oleh masyarakat adat tersebut.
12 Jamaluddin, 52 Tahun, Penyuluh Agama, Alamat Dusun Tamalonang, Desa Kabiraan, Kec. Ulumanda.

## Keadilan pada Hibah Keluarga  Masyarakat Adat  Ditinjau dari Hak  dan Kewajiban Seorang Ahli Waris di Desa Kabiraan
Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam hal pemutusan suatu perkara, di mana ketika seorang hakim hendak memutuskan perkara tertentu maka haruslah yang paling mereka  perhatikan  adalah  bagaimana  mereka  dapat  memutuskan  perkara  tersebut  dengan seadil adilnya. Begitupun kiranya ketika mereka memutuskan perkara dalam hal pembagian harta warisan. Namun dalam penentuan kata adil ini, terkadang memiliki kesulitan tersendiri, sebab menentukan kata adil ini terhadap bagian tiap alhi waris tentulah syarat akan hak dan kewajiban si ahli waris yang melekat kepada posisi kewarisan mereka dan bukan terletak pada kesamarataan  bagian  dalam  pembagian  warisan  tersebut,  sehingga  bagian  yang  didapatkan seorang ahli waris harus disamaratakan dengan melihat pada status sebagai ahli waris. Namun hakim  haruslah  melihat  dari  tanggung  jawab  ahli  waris  dalam  kehidupan  keluarga  dan bermasyarkat nantinya.
Sistematika pembagian warisan Islam pada dasarnnya ½ batian, di mana  sorang anak perempuan  haruslah  mendapatkan  bagian  sama  dengan  dua  bahagian  dari  anak  laki-laki. Berdasarkan alasan ini, maka masyarakat adat merasa tidaklah adil apabila harus memberikan dua  bahagian  untuk  anak  laki-laki  sementara  untuk  anak  perempuan  mendapatkan  satu bahagian saja. Sekalipun secara tanggungjawab atau kewajiban memenuhi kebutuhan rumah tangga, anak laki-laki lebih besar sementara anak perempuan hanya sebagai istri dan dipenuhi kebutuhannya oleh suaminya. Namun kondisi seperti ini terjadi apabila keseluruhan ahli waris yang ada melangsungkan pernikahan, baik ia sebagai ahli waris laki-laki dari keluarga yang ada,  maupun  sebagai  ahliwaris  perempuan  dari  kelaurga  yang  meninggal.  Namun  terdapat situasi  di  mana  anak  laki-laki  melangsungkan  pernikahan,  sementara  sebaliknya  anak perempuan  mengalami  situasi  di  mana  tidak  menikah.  Yang  diakibatkan  suatu  alasan  yang meraka tidak hendaki berupa tidak adanya laki-laki yang datang mempersunting mereka.
Selain  situasi  tersebut,  pada  suatu  keruaga  sering  pula  ditemukan  dalam  masyarakat adat  bahwa  seorang  anak  laki-laki  mendapatkan  kesempatan  lebih  untuk  menempuh pendidikan  ke jenjang yang lebih tinggi  ketimbang  sorang anak perempuan.  Adapun  alasan yang menjadi dasar akan situasi ini berupa: Pertama; Sorang anak perempuan dalam keluarga masyarakat adat kurang diandalkan dan tidak dianggap lebih mampu ketimbang sorang anak
laki-laki untuk menempu pendidikan yang lebih tinggi, sehingga masyarakat adat menganggap sangatlah disayangkan ketika satu keluarga menghabiskan hartanya untuk pendidikan namun hasil  yang  diharapkan  tidak  sesuai  dengan  pengeluaran  yang  dikeluarkan.  Biasanya  anak perempuan  yang  telah  selesai  dari  menempuh  pendidikan  maka  meraka  akan  langsung menikah  dan  menjadi  ibu  rumah  tangga  dalam  keluarga  baru  mereka. Kedua ;  seorang  anak perempuan lebih dikawatirkan akan keselamatan dan harga diri keluarga ketika mereka harus meninggalkan  jauh  dari  daerah  untuk  hendak  melanjutkan  pendidikan  lebih  lama  lagi. Sementara  untuk  anak  laki-laki  tidak  demikian,  selama  anak  tersebut  masih  berkeinginan menempuh pendidikan dan orang tua juga masih mampu untuk membiayai maka pendidikan anak laki-laki akan tetap berlanjut hingga tingkat Doktor (S3).
Sekalipun pendidikan akan anak perempuan dalam suatu keluarga agak dipersulit demi kepentingan mereka dan keluarga namun terkadang ada anak perempuan yang tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan yang jauh dari kampung, namun kenyataannya kebanyakan dari mereka hanya memiliki kesempatan menempuh pendidikan pada tingkap Strata Satu (S1) saja dan setelah itu, merekapun melangsungkan pernikahan. Karena dengan pendidikan strata satu (S1) tersebut sudah menjadi cukup ketika mereka hendak mencari kerja nantinya. Namun terkadang pula terdapat situasi di mana seorang anak perempuan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, apabila terdapat situasi dalam keluarga mereka tidak ada  seorang  anak  laki-laki  namun  yang  ada  hanyalah  anak  perempuan,  sehingga  ia  pun memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang lebih tinggi.
Sekalipun  kesempatan  untuk  melanjutkan  pendidikan  pada  anak  perempuan  itu  ada. Namun situasi ini juga syarat akan kondisi ekonomi suatu keluarga mereka. Sebab pada saat ini  pendidikan  sangatlah  membutuhkan  dukungan  dana  yang  besar,  sebab  bukan  hanya kebutuhan  dana  pendidikan  yang  dibutuhkan  (SPP)  namun  kebutuhan  makan  mereka  juga harus mereka siapkan termasuk biaya-biaya mendesak lainnya. Hal ini perlu diperhatikan agar kemampuan  melangsungkan  pendidikan  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Yaitu  Ketika  sisi ekonomi  atau  keuagan  telah  terpenuhi  dan  keluarga  mereka  juga  hanya  terdir  dari  anak perempuan  saja.  Maka  dalam  kondisi  seperti  ini  maka  mereka  dapat  merelakan  anak perempuannya  untuk  pergi  jauh  untuk  menempuah  pendidikan  untuk  masadepan  anak  dan nama baik keluarga.
Berdasarkan  kondisi-kondisi  situasi  sebelumnya,  di  mana  seorang  anak  perempuan yang  terkadang  mengalami  situasi  di  mana  tidak  memiliki  suami  (menikah)  dan  tidak  pula menempuah  pendidikan  yang  lebih  tinggi  ketimbang  sorang  anak  laki-laki  dalam  keluarga, maka wajar lah ketika dalam situasi pembagian harta keluarga dalam hal ini orang tua, mereka terkadang  merasa  kurang  adil  apabila  ahli  waris  dari  anak  perempuan  harus  lah  mendapat bagian  warisan  yang  jauh  lebih  sedikit  ketimbang  ahli  waris  dari  anak  laki-laki.  Sementara situasi  anak  laki-laki  sebagai  ahli  waris  dalam  hal  ini  yang  akan  mendapatkan  bagian  yang lebih besar yaitu dua bagian dari anak perempuan, kini telah mendapatkan ijazah dengan telah menempuh  pendidikan  yang  lebih  tinggi  ketimbang  ahli  waris  seorang  anak  perempuan, sehingga  tentunya  ia  telah  memiliki  modal  besar  serta  pluang  lebih  terbuka  dengan  adanya bekal pendidikan yang mereka dapatkan. Serta dengan modal pendidikan itu juga maka mereka sebagai  anak  laki-laki  telah  dianggap  lebih  mampu  dan  berpeluang  hidup  degan  mandiri dengan keluarga barunya nanti.
Sementara untuk anak perempuan yang situasinya tidak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi tentunya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana sangatlah tipis. Namun hal  ini  dapat  diselesaikan  ketika  anak  perempuan  tersebut  memiliki  seorang  suami  yang berkewajiban  untuk  memenuhi  kebutuhannya  sehingga  ia  tidak  perlu  untuk  mencari perkerjaan,  sekalipun  terkadang  perempuan  tetap  mencari  perjaan  sebagai  tambahan pendapatkan  untuk  membantu  suaminya.  Tetapi  ketika  situasi  anak  perempuan  ini  tidak menikah  dan  tidak  memiliki  suami  maka  kebutuhan  dirinya  murni  hanya  diandalkan  dari kemampuannya  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Sementara  di  lain  sisi  ia  juga  mendapatkan warisan yang lebih sedikit sehingga situasi ini sangatlah menyulitkan baginya.
Berdasarkan alasan tersebut  maka dalam masyarakat adat,  lebih memilih melakukan penyemarataan  bagian  antara  laki-laki  dengan  perempuan  dalam  hal  pembagian  harta  waris dengan melalui jalur penghibahan orang tua dimasa ia masih hidup dengan cara musyawarah. Terkadang pula pada situasi ini, bagian yang didapatkan seorang anak perempuan malah lebih banyak dari pada anak laki-laki. karena alasan anak laki-laki sebelumnya telah melangsungkan pendidikan sementara anak perempuan tidak, di mana sebelumnya telah dikemukakan bahwa pendidikan ini dianggap cukup menghabiskan dana bersar dan hal tersebut sudah dikategorikan sebagai bagian akan warisan yang akan dia dapatkan sianak laki-laki.

## Penutup

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  dari  pokok  membahasan  tentang keadilan  pada  hibah  keluarga masyarakat adat ditinjau dari hak dan kewajiban seorang ahli waris , maka dapatlah ditarik kesimpulan  bahwa  Berdasarkan  kondisi-kondisi  situasi  tertentu,  di  mana  seorang  anak perempuan yang terkadang mengalami situasi di  mana tidak memiliki suami (menikah) dan tidak  pula  menempuh  pendidikan  yang  lebih  tinggi  ketimbang  sorang  anak  laki-laki  dalam keluarga,  maka  wajar  lah  ketika  dalam  situasi  pembagian  harta  keluarga,  terkadang  merasa kurang adil apabila ahli waris dari anak perempuan mendapat bagian warisan yang jauh lebih sedikit ketimbang ahli waris dari anak laki-laki. Sementara situasi anak laki-laki sebagai ahli waris dalam hal ini yang akan mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu dua bagian dari anak perempuan  sekaligus  telah  menempuh  pendidikan  yang  lebih  tinggi  ketimbang  ahli  waris seorang  anak  perempuan.  Maka  tentulah  masyarakat  adat,  lebih  memilih  melakukan penyemarataan bagian antara laki-laki dengan perempuan dengan melalui jalur penghibahan orang tua dengan mengedepankan hasil musyawarah antara mereka agar tidak menimbulkan konfilik  dan  masalah  baru.  atau  bahkan  dengan  kondisi  tertentu  bagian  seorang  anak perempuan malah lebih banyak dari anak laki-laki tetapi itu juga atas dasar persetujuan anak laki-laki yang ada atau ahli waris yang ada.

## 2. Implikasi
Berangkat  dari  banyaknya  persoalan  kewarisan  di  tengah-tengah  masyarakat  pada masa  sekarang  ini,  maka  para  cendekiawan-cendekiawan  anak  bangsa  dituntun  untuk senantiasa  bemberikan  sumbangsi  pemikirannya  untuk  mengembangkan  dan  memberikan pandangan solusi alternatif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada. Yang tentunya pula, bagaimana para cendekiawan ini sebagai anak bangsa tidak juga menjadi bersifat liberal dengan  tanpa  dibatasi  oleh  nilai-nilai  agama.  Karena  sesungguhnya  kita  sebagai  bangasa Indonesia bukanlah bangsa yang penganut paham liberal dan bukan bula negara ateis tetapi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia yang tentunya berketuhanan Yang Mahasa Esa dengan senantiasa berasaskan nilai-nilai agama dan panca sila.

## DAFTAR PUSTAKA
Hasbiyallah. Belajar Mudah Ilmu Waris, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
Ibin, Dede. Hibah: Fungsi dan Kolerasinya dengan Kewarisan , t.d.
Jahar, Asep Saepudin,  dkk. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian PerundangUndangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional , Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
Kartasapoetra, G. Kartasapoetra R. G.. Pembahasna Hukum Benda Hipotek Hukum Waris , Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
Kementerian Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (t.d).
Pusat Statistik Kec. Binuang Kab. Polewali Mandar, Statistik Kependudukan, (18 Januari 2018).
Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Idonesia , Cet. II; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010.
Supardin. Fikih  Peradilan  Agama  di  Indonesia:  Rekonstruksi  Materi  Perkara  Tertentu, Cet.  I; Makassar, Alauddin University Press, 2014.
Tim Penyusun. Ensiklopedi Hukum Islam , Cet. V; Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1997.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Bahasa Indonesia, Edisi III. t.d.
Wahid, Abdul dan Muhibbin. Hukum Kewarisan Islam , Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Yafie, Ali. Menggagas Fiqih Sosial: Dari Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah , Cet. III; Bandung: Mizan, 1994.