Rahmi, M. and Sari, L.P. (2021) “Analisis Implementasi Penerapan SOP Funding dan Financing dalam Menciptakan Akuntabilitas pada BMT Natijatul Umat”, Sebatik, 25(1).
Submitted:  2021/04/01 Accepted:  2021/05/16 Published:  2021/06/01
DOI:10.46984/sebatik.v25i1.1274

## ANALISIS IMPLEMENTASI PENERAPAN SOP FUNDING DAN FINANCING DALAM MENCIPTAKAN AKUNTABILITAS PADA BMT NATIJATUL UMAT
Mira Rahmi 1) dan Lili Puspita Sari 2)
1,2 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
1,2 Jalan RS Fatmawati No.1, Jakarta Selatan, 12450 E-mail: mirarahmi@upnvj.ac.id 1) , lilipuspitasari@upnvj.ac.id 2)

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  sistem  informasi  akuntansi  (SIA)  melalui  implementasi  prosedur funding (penghimpunan dana) dan implementasi prosedur financing (pembiayaan) pada BMT Natijatul Umat (BMT NJU), dan  apakah  penerapan  SIA  tersebut  dapat  menciptakan  akuntabilitas.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Akuntabilitas dinilai melalui akuntabilitas proses dan akuntabilitas koperasi yaitu  aspek  keuangan  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah  (Permen  KUKM). Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  apakah  prosedur  yang  telah  digunakan  dalam  melaksanakan  tugas  sudah  cukup  baik dalam  hal  kecukupan  sistem  informasi  akuntansi,  sistem  informasi  manajemen  dan  prosedur  administrasi.  Hasilnya menunjukkan  bahwa  akuntabilitas  BMT  NJU  dapat  tercipta  melalui  akuntabilitas  proses,  yaitu  penerapan  SIA  berupa implementasi prosedur funding dan financing yang memadai. Melalui akuntabilitas koperasi yaitu aspek keuangan berupa ketersediaan sistem informasi dan transparansi pengelolaan sistem akuntansi oleh BMT NJU. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai  informasi  dalam  meningkatkan  kinerja  BMT  NJU.  Keterbatasan  dalam  penelitian  ini  yaitu  penerapan  SIA  dalam menciptakan  akuntabilitas,  baru  diukur  melalui  implementasi  penerapan  prosedur funding dan financing yaitu  aspek akuntabilitas  proses  serta  aspek  keuangan  yaitu  ketersediaan  sistem  informasi  dan  transparansi.  Akuntabilitas  itu  sendiri dapat  tercipta  dari  berbagai  aspek  akuntabilitas  lain,  yaitu  akuntabilitas  kejujuran  dan  akuntabilitas  hukum,  akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.
Kata kunci: Akuntabilitas, BMT, Funding, Financing, SIA

## 1.  PENDAHULUAN
Peranan  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah (LKMS)  bagi  perkembangan  perekonomian,  terutama bagi pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat  penting.  Keberlangsungan  pertumbuhan  usaha kecil  dan  menegah  dapat  terbantu  dengan  adanya LKMS,  yaitu  dari  sisi  permodalan.  Selain  mempunyai peran  sebagai  solusi  permodalan  bagi  UKM,  LKMS juga  memiliki  fungsi  lain  yaitu  menangani  kegiatan sosial.  BMT  Natijatul  Umat  (BMT  NJU)  yang berlokasi di Kecamatan Babadan Ponorogo, merupakan salah  satu  bentuk  LKMS.  Peran  Baitul  Maal  wat Tamwil (BMT) di masa pandemi virus Corona (Covid- 19) menjadi penting terutama dalam meningkatkan dan menguatkan  fungsi  pengelolaan  ZISWaf-nya  kepada anggota atau  nasabah  yang  terdampak pandemi Covid- 19  oleh  karena  itu  diperlukan  kinerja  yang  baik  agar BMT NJU dapat melaksanakan fungsi tersebut.
Kinerja  BMT  NJU,  Menurut  (Khoiriyah,  2017) menunjukkan tingkat Risk Profile (Profil Risiko) BMT NJU  pada  tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2014 masuk  kedalam  kategori  tidak  memadai.  Baru kemudian  di  tahun  2015  meningkat  menjadi  kategori memadai. Risk  profile dalam  aktivitas  operasional perbankan menunjukkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terdiri atas 7 (tujuh) jenis risiko
antara  lain  yaitu  risiko  operasional  dan  risiko kepatuhan.  Oleh  karena  itu  diperlukan  upaya  untuk mempertahankan  citra  positif  tersebut,  agar  kinerja BMT  NJU  dapat  terjaga.  Implementasi  Sistem Informasi  Akuntansi  (SIA)  dapat  menciptakan  kinerja suatu  lembaga  secara  maksimal,  karena  adanya  proses kerja  yang  lebih  efektif  dan  efisien.  Proses  kerja  ini dapat  tercermin  dari  implementasi  penerapan  prosedur funding dan  prosedur financing, dan  bagi  suatu lembaga  itu  akan  memberikan  dampak  jangka  panjang yang dapat meningkatkan akuntabilitas nya.
Pondok  Pesantren  Sabilurrosyad  mengindikasikan perlunya perancangan SIA dalam menciptakan administrasi  keuangan  yang  tertib  sehingga  dapat  di pertanggung  jawabkan,  serta  adanya  pemisahan  tugas sesuai  fungsinya  pada  struktur  organisasi  (Sulistiani, 2019).  Pada  Bank  Islam  di  Yordania,  umumnya menunjukkan  bahwa  Sistem  Informasi  Akuntansi  atau Accounting Information System ( AIS ) membantu dalam memberikan  informasi  yang  tepat  mengenai  substansi yang tersedia secara efektif (Alrabei, 2017).
Sebaliknya  pelaksanaan  SIA  yang  buruk  akan memberikan  dampak  negatif,  menurut  (Wijayanti, 2010) pembiayaan bermasalah muncul di BMT Bondho Tumoto  Gunungpati  Semarang  karena  fungsi  yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
digunakan,  bagan  alir  sistem  akuntansi  pembiayaan, laporan yang dihasilkan, serta unsur-unsur pengendalian  intern  tidak  diimplementasikan  dengan baik.  (Mubarok  and  Utami,  2016)  menyatakan  bahwa lembaga  keuangan  mikro syariah Baitul  Maal  Wa Tamwiil  (BMT)  di  Tegal,  secara  umum  menerapkan sistem  informasi  akuntansi  yang  dinilai  dari  16  unsur, dengan  unsur  tertinggi  adalah  unsur  pencatatan  modal. Namun  unsur  penyusunan  analisis  laporan  keuangan masih  jarang  dilaksanakan,  padahal  hal  tersebut  erat kaitannya  sebagai  bentuk  transparansi  untuk  menilai kinerja BMT.
Selain  pentingnya  ketersediaan  unsur  SIA  yang memadai, diperlukan juga adanya pengawasan terhadap pelaksanaannya.  Seperti  yang  terjadi  pada  pelaksanaan pembiayaan mudharabah tanpa  agunan  di  KSPPS Amanah  Usaha  Mulia  (AULIA)  Magelang,  karena kurangnya  pengawasan  terhadap  prosedur  pembiayaan yang  dilakukan  oleh account  officer ,  sehingga mengakibatkan  kesalahan  dalam  proses  analisis pembiayaan  (Nuraeni,  2019).  Hasil  penelitian  (Noor, 2018)  pada  Koperasi  Jasa  Keuangan Syariah Baitul Maal  Wattamwil  Binaan  Dinas  Koperasi  (KJKS BMT/KSPPS)  dan  UKM  Kota  Padang  menunjukkan bahwa  penerapan  akuntabilitas  berdasarkan  Permen KUKM  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  penerapan pelaksanaan  akuntabilitas.  Ditemukan  kendala  yang menjadi  penghambat  adalah  kurangnya  pemahaman oleh  pengawas,  pendamping,  pengelola,  pengurus,  dan anggota  koperasi  itu  sendiri  terhadap  kinerja  dan program  yang  dijalankan,  serta  kepatuhan  terhadap pelaksanaan tugas dengan maksimal terutama mengenai syariah Islam.
Penerapan  SIA  pembiayaan  murabahah  dalam menunjang  efektivitas  pengendalian  internal  pada  PT Bank  BNI  Syariah  kantor  cabang  Cirebon  diukur melalui  penilaian Non  Performing  Financing (NPF) (Wartoyo  and  Meutia,  2016).  BMT  Al-Madinah  yang berlokasi  di  Surakarta  menerapkan  sistem  informasi pelaksanaan  fungsi  keuangan  atau  akuntansi  dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui kepatuhan  terhadap  aspek  akuntabilitas  proses  melalui job  description serta reward  and  punishment (Usnan, 2019).  Dapat  dilihat  bahwa  implementasi  SIA  pada perbankan  adalah  sebagai  sistem  pengawasan,  kontrol serta  evaluasi  terhadap  pembiayaan  yang  disalurkan agar  lebih  efektif  dan  terkendali.  Sedangkan  pada Organisasi  Pengelola  Zakat  (OPZ)  menurut  (Rahman, 2015) penerapan SIA serta sumber daya  manusia  yang baik  akan  dapat  menciptakan  transparansi  dan akuntabilitas,  yang  ditunjukkan  dengan  laporan keuangan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) yang dibuat oleh OPZ  setiap  periode  serta  dipublikasikan  kepada masyarakat.
Fungsi  utama  SIA  yaitu  mengubah  sekelompok data  menjadi  informasi  keuangan  untuk  perusahaan, sehingga  prosedur  transaksi  merupakan  syarat  penting agar  SIA  dapat  berjalan  dengan  baik.  Terdapat  tiga
tahap prosedur pembiayaan murabahah di BMT UMY, yaitu:  (1)  pemohon  memenuhi  persyaratan,  (2)  bagian pembiayaan mengumpulkan berkas permohonan
pengajuan pembiayaan, dan (3) tim surveyor melakukan  analis  (Hanjani  and  Ari  Haryati,  2018). Sedangkan  pada  BMT  Batik  Mataram  prosedur pembiayaan musyarakah dimulai  dari  permohonan, pemenuhan  persyaratan,  pemeriksaan  kelengkapan, analisis, penginputan data, pembuatan akad, pemeriksaan akad, penyerahan jaminan, baru kemudian pencairan pembiayaan ( Vitasari, 2018).
Dapat dilihat bahwa implementasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang baik dan benar dapat menunjang efektivitas  pengendalian  internal  dan  mewujudkan terciptanya akuntabilitas. Kepercayaan ( trust ) masyarakat  dapat  tercipta  melalui  akuntabilitas,  yang akan  berdampak  terhadap  legitimasi  suatu  lembaga, baik  terhadap  lembaga  profit  maupun  lembaga nonprofit,  tidak  terkecuali  bagi  BMT  NJU.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  penerapan  Sistem Informasi  Akuntansi  (SIA)  melalui  implementasi prosedur funding (penghimpunan dana) dan implementasi  prosedur financing (pembiayaan)  pada BMT  Natijatul  Umat  (BMT  NJU)  dalam  menciptakan akuntabilitas.

## 2.  RUANG LINGKUP
Pengukuran  akuntabilitas  atas  implementasi  SIA dapat  dilihat  dari Non  Performing  Financing (NPF) (Wartoyo and Meutia, 2016), kepatuhan terhadap aspek akuntabilitas  proses  (Usnan,  2019),  transparansi melalui  publikasi  laporan  keuangan  Zakat,  Infak, Sedekah  (ZIS)  (Rahman,  2015),  pelaksanaan  prosedur pembiayaan  (Hanjani  and  Ari  Haryati,  2018)  dan  ( Vitasari,  2018),  serta  berdasarkan  Permen  KUKM Nomor 20 Tahun 2015 (Noor, 2018).
Batasan  pada  penelitian  ini  adalah  analisis penerapan SIA yang dilakukan yaitu melalui implementasi penerapan prosedur funding dan prosedur financing pada BMT Natijatul Umat. Tujuannya adalah untuk  mengetahui  apakah  penerapan  tersebut  dapat menciptakan akuntabilitas bagi BMT NJU. Akuntabilitas tersebut diukur berdasarkan akuntabilitas proses  terkait  prosedur yang  digunakan yaitu kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi  manajemen  dan  prosedur  administrasi.  Dan berdasarkan  Permen  KUKM  Nomor  20  Tahun  2015 yaitu  ketersediaan  sistem  informasi,  dan  transparansi pengelolaan sistem akuntansi.

## 3.  BAHAN DAN METODE
Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah lembaga  berbadan  hukum  yang  kegiatan  operasional usahanya  menggunakan  asas  simpan  pinjam  dan  bagi hasil  yang  berlandaskan  prinsip-prinsip  syariah. Lembaga  yang  termasuk  kedalam  LKMS  adalah Koperasi  Jasa  Keuangan  Syariah  (KJKS)  dan  Baitul Mal  wa  Tamwil  (BMT).  Definisi  BMT  menurut
operasional  PINBUK  (Pusat  Inkubasi  Bisnis  Usaha Kecil)  adalah  balai  usaha  mandiri  terpadu  yang  isinya berdasarkan bayt al-mal wa al-tamwil dalam mengembangkan  usaha  produktif  serta  investasi  untuk meningkatkan  kualitas  ekonomi  pengusaha  kecil. Selain  itu  BMT  dalam  kegiatan  usahanya  juga  dapat menerima  titipan  Zakat,  Infak,  Sedekah  (ZIS)  serta menyalurkan  sesuai  dengan  peraturan  dan  amanatnya. (Andri Soemitra, 2017)
Sistem  informasi  akuntansi  (SIA)  merupakan jaringan  dari  seluruh  prosedur,  formulir-formulir, catatan-catatan,  dan  alat-alat  yang  digunakan  untuk mengolah  data  keuangan  menjadi  suatu  laporan  yang dapat  digunakan  oleh  pihak  manajemen  dalam mengendalikan  kegiatan  usahanya.  Prosedur  adalah serangkai  kegiatan  atau  urutan  tindakan  yang diperlukan  untuk  menjalankan  suatu  transaksi  dengan baik dan benar secara tertib. Di dalam prosedur terdapat pembagian  tugas  yaitu  yang  mengerjakan,  memeriksa, dan  menyetujui.  Penetapan  prosedur  diperlukan  untuk melancarkan  operasional  dan  mencegah  kemungkinan penyalahgunaan  wewenang  (Marina  et  al.,  2019). Prosedur  transaksi  menjadi  syarat  penting  agar  SIA dapat  berjalan  dengan  baik,  yaitu  dengan  mengubah sekelompok  data  menjadi  informasi  keuangan  yang dibutuhkan  bagi  perusahaan.  Karakteristik  kualitatif laporan  keuangan  yang  meliputi  relevan  ( relevance ), andal ( reliability ),
dapat
diperbandingkan ( comparability ), dan dapat di pahami ( understandability )  merupakan  hasil  dari  implementasi SIA  yang  berkualitas,  oleh  karena  itu  erat  kaitannya antara kualitas SIA dengan kinerja suatu perusahaan. Salah  satu  yang  dapat  menciptakan  daya  saing adalah akuntabilitas, yang ditunjukkan melalui professionalism sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Bentuk akuntabilitas  lembaga  adalah  adanya  koordinasi  yang jelas  antara  pengelola  lembaga,  secara  operasional akuntabilitas  diwujudkan  dalam  bentuk:  (1)  pelaporan ( reporting ),  (2)  pelibatan  ( involving ),  dan  (3)  cepat tanggap ( responding ). Terdapat empat dimensi akuntabilitas, yaitu:
1. Akuntabilitas Kejujuran
2. Akuntabilitas Hukum
3. Akuntabilitas Proses
4. Akuntabilitas Program
5. Akuntabilitas Kebijakan Dalam  Permen  KUKM  Nomor  20  Tahun  2015 tentang penerapan pelaksanaan akuntabilitas, salah satu ruang  lingkup  penerapan  akuntabilitas  koperasi  yaitu aspek  akuntabilitas  keuangan.  Indikator  penerapan akuntabilitas  aspek  keuangan  antara  lain  yaitu ketersediaan  sistem  informasi,  dan  transparansi pengelolaan  sistem  akuntansi  (Menteri  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah, 2015).
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan  dan  menginterpretasikan  objek  apa
adanya.  Metode  pengumpulan  data  melalui  studi kepustakaan atau review dokumen , yaitu  menggunakan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  website  resmi institusi  terkait,  buku-buku,  hasil  penelitian  terdahulu, serta  bahan  bacaan  lain  yang  masih  ada  relevansi terhadap  topik  penelitian.  Menurut  Milles  dan Huberman  yang dikutip oleh  Sugiyono dalam bukunya Memahami Penelitian Kualitatif, bahwa aktivitas dalam analisis  data  deskriptif  melalui  tiga  cara  reduksi  data ( data  reduction ),  penyajian  data  ( data  display ),  dan penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  ( conclusion drawing /verification ) (Sugiyono, 2019).
Analisis  penelitian  dilakukan  berdasarkan  model penelitian pada gambar 1.

## Gambar 1. Model Penelitian

## 4. PEMBAHASAN
Pada  umumnya  bentuk  badan  hukum  BMT  adalah koperasi  di  mana  AD/ART  disahkan  oleh  menteri koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah,  kemudian untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan  kepada  kantor  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK)  sesuai  dengan  ketentuan  POJK  Nomor 12/POJK.05/2014  tentang  Pendirian  Usaha  dan Kelembagaan  Lembaga  Keuangan  Mikro  (Andri Soemitra,  2017).  Struktur  organisasi  BMT  terdiri  dari badan  pendiri,  anggota  BMT,  badan  pengawas,  dan badan  pengelola.  Struktur  Organisasi  BMT  dapat dilihat pada gambar 2.

## Sistem Informasi Akuntansi (SIA)
Implementasi SOP Pembiayaan: 1. Syarat Administrasi 2. Proses Pengajuan Pembiayaan 3. Analisa Pembiayaan

## AKUNTABILITAS
1. Akuntabulitas Berdasarkan Permen KUKM Nomor 20 Tahun 2015 a. Ketersediaan Sistem Informasi
b. Transparansi Sistem Informasi Akuntansi
2. Akuntanbilitas Berdasarkan Proses
a. Kecukupan Sistem Informasi
b. Prosedur Administrasi
Implementasi SOP
Penghimpunan Dana:
1. Syarat Administrasi 2. Proses Pembukaan Tabungan 3. Prinsip Akad Produk Tabungan
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma

## Gambar 2. Struktur Organisasi BMT
(Andri Soemitra, 2017)
Badan  pengelola  memiliki  struktur  organisasi tersendiri,  badan  pengelola  merupakan  sebuah  badan yang mengelola BMT yang dipilih dari dan oleh badan pengawas.  Badan  pengelola  terdiri  dari  Direktur  atau ketua,  kasir,  pembukuan,  dan  pembiayaan.  Struktur Badan  Pengelola  BMT  Secara  Sederhana  dapat  dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3. Struktur Badan Pengelola BMT Secara Sederhana
(Andri Soemitra, 2017)
Dalam  operasionalnya  BMT  menjalankan  kegiatan keuangan  dan  non  keuangan.  Mekanisme  operasional dimulai  dari  penggalangan  dana  ( funding ),  kegiatan operasional,  kemudian  penyaluran  dana  ( financing ). Mekanisme  operasional funding dan financing inilah yang di atur oleh SOP yang diterapkan. Tujuannya agar selain  untuk  efektifitas  dan  efisiensi  kerja  BMT,  tetapi juga  sebagai  sistem  pengawasan  dalam  mengontrol kinerja  badan  pengelola.  Implementasi  penerapan  SOP funding dan financing adalah  bentuk  tanggungjawab BMT  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan terhadap  BMT.  Mekanisme  Operasional  BMT  dapat dilihat pada gambar 4.

## Gambar 4. Mekanisme Operasional BMT
(Amalia, 2016)
Berikut adalah jenis usaha BMT yang berkaitan dengan keuangan:
1. Funding
Terdiri  dari  modal  awal  berupa  simpanan  pokok khusus,  simpanan  pokok,  dan  simpanan  wajib sebagai  modal  dasar  BMT,  lalu  modal  tersebut dikembangkan  dalam  bentuk  simpanan  sukarela berdasarkan akad wadiah dan mudharabah.
2. Financing
1) Pembiayaan Mudharabah dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. 2) Pembiayaan Musyarakah dengan menggunakan mekanisme bagi hasil. 3) Piutang Murabahah merupakan  kepemilikan suatu  barang  tertentu  yang  dibayar  pada  saat jatuh tempo, atau mekanisme jual beli.
4) Piutang Ba’i bi tsaman’ajil (BBA) merupakan kepemilikan  suatu  barang  tertentu  dengan mekanisme pembayaran cicilan atau mekanisme jual beli. 5) Piutang Qard  al-hasan merupakan  pinjaman tanpa  ada  tambahan  pengembalian  kecuali biaya administrasi. (Amalia, 2016)

## 4.1 Deskripsi BMT Natijatul Umat
BMT  NJU  adalah  lembaga  keuangan  yang berlandaskan  hukum  koperasi  serba  usaha  dengan menggunakan  asas syari’ah dan  telah  beroperasi  sejak 6  April  2007.  Dengan  memiliki  izin  badan  hukum
resmi  dari  Pemerintah  Kabupaten  Ponorogo  (Dinas INDAKOP)  No.  170/BH/XVI/121/2007,  BMT  NJU bertujuan untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat khususnya ekonomi kecil dan menengah.  Struktur  organisasi  pada  BMT  NJU memiliki  dua  pengawasan  yaitu  pengawas  manajemen dan  pengawas syariah ,  yang  harus  dipatuhi  oleh pengurus.  Pengurus  dipilih  melalui  Rapat  Anggota Tahunan  (RAT)  dan  dalam  menjalankan  operasional BMT dibantu oleh manager, accounting , personalia dan umum,  serta  bagian marketing.  Masing-masing memiliki  tugas  dan  fungsi  tersendiri,  terlihat  dari standar  operasional  prosedur  yang  di  miliki  oleh  BMT NJU. Struktur Organisasi BMT NJU dapat dilihat pada gambar 5.
Gambar 5. Struktur Organisasi BMT NJU (Website Resmi BMT NJU)
Kegiatan operasional BMT NJU meliputi: pemberdayaan  ekonomi,  permodalan,  pemberdayaan manajemen,  dan  pemberdayaan  sumber  daya  manusia (BMT  Natijatul  Umat,  nd).  Mekanisme  operasional terbagi dua kegiatan seperti pada umumnya mekanisme operasional  bank  syariah  yaitu funding dan financing. Funding terdiri  dari  skema  titipan  ( wadiah )  dan investasi ( mudhrabah ), sedangkan financing terdiri dari skema  jual  beli  ( murabahah ),  investasi  ( mudharabah dan musyarakah ),  sewa  ( ijarah ),  dan  gadai  ( rahn ).
Selain itu juga  terdapat kegiatan  sosial dari BMT NJU yaitu skema qordul hasan . Pengelola BMT NJU sendiri terdiri manager , accounting ,  personalia  dan  umum, serta marketing . Marketing mempunyai  peranan  yang sangat  penting  dalam  mengevaluasi  penyaluran financing .  Mekanisme  Operasional  BMT  NJU  dapat dilihat pada gambar 6.

## Gambar 6. Mekanisme Operasional BMT NJU
(Website Resmi BMT NJU)

## 4.2   Produk BMT Natijatul Umat
Funding adalah  kegiatan  menghimpun  dana  dari anggota  atau  calon  anggota  yang  berbentuk  simpanan atau  penyertaan  modal  guna  penguatan  modal.  Berikut adalah produk funding dari BMT Natijatul Umat:
1. Simpanan Wadi’ah
2. Simpanan Pendidikan
3. Simpanan Walimah
4. Simpanan Wisata
5. Simpanan Qurban
6. Simpanan Mudharabah
7. Simpanan Masa Depan (Simapan) Financing merupakan  pembiayaan  yang  diberikan untuk  keperluan  produktif  maupun  konsumtif,  dengan sistem  bagi  hasil, margin penjualan,  atau fee .  Berikut adalah produk financing dari BMT Natijatul Umat:
1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Mudharabah
3. Pembiayaan Musyarakah ( syirkah atau syarikah atau serikat atau kongsi)
4. Pembiayaan Ijarah
5. Pembiayaan Rahn
6. Pembiayaan Qardhul Hasan
4.3 Implementasi SOP Funding Dan Financing
BMT Natijatul Umat Implementasi  SOP  penghimpunan  dana  BMT  NJU atas tabungan wadiah , tabungan mudharabah , tabungan berjangka mudharabah ,  serta  tabungan Qurban dan Aqiqah adalah sebagai berikut:
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
1. Prosedur Persyaratan,
2. Proses Pembukaan Tabungan, dan
3. Prinsip Akad Produk Tabungan Implementasi  Standar  operasional  prosedur  (SOP) penerapan  pembiayaan  pada  BMT  Natijatul  Umat terbagi tiga, yaitu:
1.  Persyaratan Administrasi,
2.  Proses Pengajuan Pembiayaan, dan
3.  Analis Pembiayaan

## 4.4  Akuntabilitas Berdasarkan Permen KUKM Nomor 20 Tahun 2015
Berdasarkan  Permen  KUKM  Nomor  20  Tahun 2015  tentang  penerapan  pelaksanaan  akuntabilitas, salah satu aspek ruang lingkup penerapan akuntabilitas koperasi  yaitu  aspek  keuangan.  Indikator  penerapan akuntabilitas  aspek  keuangan  antara  lain  yaitu ketersediaan sistem informasi dan transparansi pengelolaan  sistem  akuntansi.  BMT  NJU  di  katakan sudah  memberikan  ketersediaan  sistem  informasi akuntansi yaitu SOP funding (penghimpunan dana) dan SOP financing (pembiayaan).  Sedangkan  ketersediaan sistem  informasi  BMT  NJU  lainnya  yang  dapat mendukung akuntabilitas, yaitu:
1. Legalitas BMT NJU BMT  NJU  merupakan  lembaga  keuangan  yang sudah  memiliki  legalitas,  yaitu  merupakan  koperasi serba  usaha  yang  menggunakan  pola  syari’ah  dan telah  mendapat  izin  resmi  dari  Pemerintah Kabupaten  Ponorogo  (Dinas  INDAKOP)  dengan dikeluarkannya izin Badan Hukum No. 170/BH/XVI/121/2007.
2. Struktur organisasi Struktur  organisasi  BMT  NJU  sudah  memenuhi kriteria  (gambar  5)  jika  dibandingkan  dengan standar  struktur  organisasi  untuk  BMT  pada umumnya  yaitu  pada  gambar  2.  Sudah  terdapat pemisahan  fungsi  dan  wewenang  antara  anggota BMT  (Rapat  Anggota  Tahunan)  dan  pengurus (pendiri),  pengawas  (pengawas  manajemen  dan pengawas  syariah),  dan  pengelola  ( manager , accounting , marketing , dll).
3. Kesesuaian produk yang dikeluarkan Produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan  pada  BMT  NJU  sudah  memenuhi kriteria,  yaitu  memenuhi  akad  transaksi syariah seperti wadiah, mudhrabah, musyarah, ijarah, rahn, dan Qardhul  Hasan. Sedangkan  untuk  mekanisme operasional BMT NJU (gambar 6) jika dibandingkan  dengan  mekanisme  operasional  BMT pada  umumnya  seperti  pada  gambar  4  juga  telah memenuhi  kriteria,  yaitu  terdiri  dari funding , pengelola  (operasional),  dan financing.  Funding terdiri  dari  modal  dasar  (simpanan  pokok)  yaitu setoran  minimal  yang  telah  di  tetapkan,  simpanan sukarela berdasarkan bagi hasil dan sewa, kemudian simpanan  sukarela  titipan  yaitu  tabungan wadiah . Sedangkan financing yaitu  pembiayaan  dengan
perolehan  bagi  hasil, margin ,  sewa,  dan  digunakan sebagai infak.
Bentuk  transparansi  pengelolaan  yang  dilakukan oleh  BMT  NJU,  yaitu  dengan  cara  mempublikasikan nya  memalui  website  resmi  BMT  NJU.  Ketersediaan sistem informasi dan transparansi pengelolaan SIA agar dapat  menciptakan  akuntabilitas  yang  dilakukan  oleh BMT  NJU,  sesuai  dengan  bentuk  transparansi  dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat  (OPZ)  (Rahman,  2015).  Berbeda  dengan (Wartoyo  and  Meutia,  2016)  yang  menggunakan penerapan  SIA  pada  Bank  BNI syariah kantor  cabang Cirebon  untuk  mengukur  efektivitas  pengendalian internal  pembiayaan murabahah dengan  menggunakan indikator Non  Performing  Financing (NPF).  Hasilnya menunjukkan tingkat NPF masih dibawah standar Bank Indonesia  (BI)  yaitu  5%,  yang  artinya  penerapan  SIA telah memadai dalam menunjang efektivitas pengendalian internal pembiayaan murabahah .

## 4.5  Akuntabilitas Berdasarkan Proses
Akuntabilitas  proses  terkait  dengan  pelaksanaan prosedur  yang  digunakan  yaitu  kecukupan  sistem informasi dan prosedur administrasi. Kecukupan sistem informasi  dalam  menciptakan  akuntabilitas  sama dengan  indikator  berdasarkan  Permen  KUKM  Nomor 20  Tahun  2015.  Sedangkan  prosedur  akuntansi  yaitu implementasi  atas  SOP funding (penghimpunan  dana) dan  SOP financing (pembiayaan)  pada  BMT  Natijatul
Umat. Pada proses administrasi SOP funding (penghimpunan  dana)  di  BMT  NJU,  terdapat  tiga tahapan,  yaitu  pertama  syarat  administrasi,  kedua proses  pembukaan  tabungan,  dan  ketiga  prinsip  akad produk  tabungan.  Pada  tahap  ketiga  marketing menjelaskan  mengenai  saldo  minimum  dan  setoran minimum,  mekanisme  akad  transaksi  ( wadiah dan mudharabah )  beserta nisbah bagi  hasil  sesuai  dengan bentuk  produk  simpanan.  Untuk  produk  tabungan berjangka mudhrabah , dapat di jadikan sebagai jaminan pembiayaan. Hasil investasi dapat di ambil secara tunai maupun  di  kredit  kedalam  tabungan  nasabah.  Dapat dilihat  bahwa  BMT  NJU  telah  memberikan  informasi yang  memadai  kepada  nasabah  terkait  proses penghimpunan  dana,  dan  juga  dari  segi  proses administrasi  tidak  rumit  jika  di  bandingkan  dengan proses  pada  perbankan.  Jadi  dapat  dikatakan  bahwa penerapan  SIA  berupa  SOP funding (penghimpunan dana) pada BMT NJU dapat menciptakan akuntabilitas.
Untuk proses administrasi SOP financing (pembiayaan)  pada  BMT  NJU  berbeda  sesuai  dengan jenis  pembiayaan  nya.  Terdapat  tiga  tahapan  prosedur untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah , yaitu pertama  persyaratan  administrasi,  kedua  proses pengajuan  pembiayaan,  dan  ketiga  analis  pembiayaan. Hal  ini  sama  dengan  tahapan  prosedur  pembiayaan murabahah di  BMT  UMY,  yaitu  pertama  pemohon telah  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  pemohon,  kedua
bagian  pembiayaan  mengumpulkan  beberapa  berkas yang  telah  diajukan  si  pemohon  guna  dilakukan penanganan oleh tim surveyor, dan ketiga tim surveyor melakukan analis kelapangan (Hanjani and Ari Haryati, 2018).  Di  BMT  NJU  sendiri  untuk  tahapan  prosedur pembiayaan murabahah, hanya melalui dua tahap yaitu persyaratan administrasi dan proses pengajuan pembiayaan.  Prosedur  pembiayaan musyarakah pada BMT  Batik  Mataram  juga  sesuai  dengan  yang  di lakukan  oleh  BMT  NJU,  yaitu  terdapat  syarat administrasi,  proses  pengajuan  pembiayaan,  dan  analis pembiayaan (Vitasari, 2018) .
Proses  analis  pembiayaan  terhadap  nasabah  di BMT NJU, dilakukan tidak  hanya oleh account officer atau marketing manager (analis pembiayaan). Melainkan melalui beberapa fungsi lain, yaitu manager, surveyor, dan juga hasil rapat dari pengelola BMT yang memutuskan disetujui atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan. Sehingga timbulnya penilaian yang terlalu subjektif  terhadap  nasabah  dapat  dihindari,  karena terdapat tahapan proses analisis yang saling melengkapi.  Berbeda  dengan  yang  terjadi  pada penerapan SOP pembiayaan mudharabah tanpa agunan di  KSPPS  Amanah  Usaha  Mulia  (AULIA)  Magelang yang dinilai kurang, sehingga mengakibatkan terjadinya  penilaian  yang  terlalu  subjektif  dan over estimate atas  kelayakan  usaha  yang  dilakukan  oleh account officer (Nuraeni, 2019).

## 5.  KESIMPULAN
Peran  BMT  Natijatul  Umat  (BMT  NJU)  yang berlokasi di Kecamatan Babadan Ponorogo, terutama di masa pandemi Covid-19 ini sangat penting.
Kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  BMT berkaitan  erat  dengan  fungsinya,  terutama  dalam meningkatkan  dan  menguatkan  pengelolaan  ZISWaf- nya  kepada  anggota  atau  nasabah  yang  terdampak pandemi  Covid-19.  Kinerja  BMT  NJU  dilihat  melalui penerapan  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  melalui implementasi  prosedur funding (penghimpunan  dana) dan implementasi prosedur financing (pembiayaan).
Berdasarkan Permen KUKM Nomor 20 Tahun 2015 dan  akuntabilitas  proses,  hasilnya  bahwa  BMT  NJU memenuhi kriteria dalam menciptakan akuntabilitas. Ini terlihat  dari  adanya  ketersediaan,  transparansi,  dan pelaksanaan  sistem  informasi  akuntansi  yaitu  SOP funding (penghimpunan  dana)  dan  SOP financing (pembiayaan) yang telah dilaksanakan dengan baik dan memadai. BMT NJU telah memberikan informasi yang lengkap  kepada  nasabah,  dan  juga  efisien  dan  efektif dari segi administrasi jika di bandingkan dengan proses perbankan  pada  umumnya.  Serta  telah  menerapkan prosedur  yang  sesuai  bagi  BMT  pada  umumnya, bahkan  lebih  baik  karena  prosedur  BMT  NJU  dapat mengantisipasi terjadinya proses analisis penilaian yang terlalu subjektif.

## 6.  SARAN
Penerapan  SIA  dalam  menciptakan  akuntabilitas pada  penelitian  ini  baru  diukur  melalui  implementasi prosedur funding dan financing yaitu aspek akuntabilitas  proses,  dan  aspek  keuangan  yaitu ketersediaan  sistem  informasi  dan  transparansi. Akuntabilitas  sendiri  dapat  tercipta  dari  aspek akuntabilitas  lain,  yaitu  akuntabilitas  kejujuran  dan akuntabilitas  hukum,  akuntabilitas  program,  dan akuntabilitas  kebijakan.  Aspek  akuntabilitas  lain tersebut dapat dijadikan sebagai penelitian selanjutnya, dalam  mewujudkan  lembaga  yang  akun  tabel  yang beroperasi secara efisien dan efektif.

## 7.  DAFTAR PUSTAKA
Alrabei,  D.A.M.A.,  2017.  The  Impact  of  Accounting Information  Systems  on  Turkish  Banks :  An Empirical Study. Eur. Sci. J. 10, 184–198.
Amalia,  E.,  2016.  Lembaga  Keuangan  Mikro  Syariah. Gramata Publishing.
Andri  Soemitra,  2017.  Bank  &  Lembaga  Keuangan Syariah,  Kedua.  ed.  Kencana  Prenada  Media Group.
BMT  Natijatul  Umat,  2020.  BMT  Natijatul  Umat [WWW  Document].  Website  BMT  Natijatul Umat. URL https://bmtnatijatulumat.wordpress.com/d- struktur-organisasi/ (accessed 9.20.20).
Hanjani,  A.,  Ari  Haryati,  D.,  2018.  Mekanisme Pembiayaan  Murabahah  Pada  Nasabah  di  Baitul Maal  Wa  Tamwil  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta. Jati J. Akunt. Terap. Indones. 1, 46– 51. https://doi.org/10.18196/jati.010105
Khoiriyah,  N.,  2017.  Analisis  Tingkat  Kesehatan  Pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2012-2015  Dengan  Metode  RGEC.  Skripsi  Stain Ponorogo.
Marina,  A.,  Wahjono,  S.I.,  Sya’ban,  M.,  Suarni,  A., 2019.  Sistem  Informasi  Akuntansi,  1st  ed.  Raja Grafindo Persada.
Mubarok,  A.,  Utami,  Y.,  2016.  Penerapan  Sistem
Informasi  Akuntansi  Pada  Lembaga  Keuangan Mikro Syariah “BMT” Di Tegal. J.
Kewirausahaan  dan  Usaha  Kecil  Menengah  1, 91–98.
Noor,  R.R.  Al,  2018.  Analisis  Penerapan  Prinsip Akuntabilitas,  Partisipasi,  dan  Transparansi dalam  Implementasi  Tata  Kelola  Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  Baitul  Maal  Wattamwil Binaan  Dinas  Koperasi  dan  UKM  Kota  Padang. E-Journal UNP.
Nuraeni,  A.F.,  2019.  Standar  Operasional  Prosedur (SOP)  Pembiayaan  Mudharabah  Tanpa  Agunan Di  KSPPS  Amanah  Usaha  Mulia  (Aulia) Magelang. Skripsi.
Rahman, T., 2015. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK  109):  Upaya  Peningkatan  Transparansi
© 2021, The Author(s). This is an open access article, free of all copyright, that anyone can freely read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts  or  use  them  for  any  other  lawful  purpose.  This  article  is  made  available  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly  cited.  SEBATIK  is  a  journal  of  the  STMIK  Widya  Cipta Dharma
dan  Akuntabilitas  Organisasi  Pengelola  Zakat
(OPZ).  Muqtasid  J.  Ekon.  dan  Perbank.  Syariah 6, 141.
https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164 Sugiyono,  2019.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2nd ed. Alfabeta.
Sulistiani,  D.,  2019.  Peningkatan  Akuntabilitas  Publik Melalui  Sistem  Informasi  Akuntansi  pada Pondok  Pesantren  Salafiyah.  Akuntabilitas  12, 237–248. https://doi.org/10.15408/akt.v12i2.9662
Usnan,  2019.  Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Dan
Transparansi  Pada  Pengelolaan  Bmt  Di  Kota Surakarta (Studi pada BMT Al-Madinah). Jrka 5, 83–95.
Wartoyo,  Meutia,  N.G.,  2016.  Analisis  Penerapan Sistem  Informasi  Akuntansi  Dalam  Menunjang
Efektivitas  Pengendalian  Internal  Pembiayaan Murabahah  Di  Bank  Syariah.  J.  Ekon.  Islam  4,
345–376.
Wijayanti,  V.,  2010.  Sistem  Akuntansi  Pembiayaan
Pada BMT Bondho Tumoto Gunungpati Semarang. Skripsi.
Vitasari,  D.,  2018.  Prosedur  Pembiayaan  Musyarakah Pada Bmt Batik Mataram (Laporan Magang).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu penelitian ini yaitu Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.