P-ISSN:2723 – 6692
Pemberlakuan Arbitrase Secara Elektronik Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis  pada Masa Pandemi COVID-19
Wibisono Oedoyo 1 , Herangga 2 , Priscillia  Putri Hermin  Purnomo 3 , Muhammad Arvin Wicaksono 4*
Fakultas Hukum Universitas Pancasila,  Jakarta, Indonesia 1, 2, 3, 4 Email:  Wibisonooedoyo@univpancasila.ac.id 1 , 3020210040@univpancasila.ac.id 2 , 3020210042@univpancasila.ac.id 3 , 3020210011@univpancasila.ac.id 4*

## Artikel info

## Artikel history
Diterima : 02-07-2022 Direvisi : 18-07-2022 Disetujui : 25-07-2022
Kata Kunci: a rbitra se; pela ku usa ha ; sengketa  bisnis; penyelesa ia n sengketa a lterna tif; elektronik

## Abstrak
Penyesua ia n  hubunga n  a nta r  piha k  da n  tempa t  komunika si  tida k  ha nya terpa tok  pa da   rua ng  da n  wa ktu,  ha l  tersebut  terja di  ka rena   ca nggihnya teknologi  da n  muda hnya   komunika si  tela h berkemba ng pesa t a kiba t da ri peruba ha n  ya ng  besa r  pa da   Era   Revolusi  Industri  4.0.  Kegia ta n menyelesa ika n  ma sa la h  sengketa   bisnis  pa da   ma sa   pa ndemi  ini  sa nga t terba ntu denga n a da nya  Arbitra se elektronik ya ng proses pela ksa na a nnya da pa t  dila kuka n  mengguna ka n  berba ga i  Lemba ga   Arbitra se  ya ng  a da . Penulisa n  jurna l  ini  bertujua n  untuk  mema pa rka n  da n  menghimba u ma sya ra ka t  ba hwa   menyelesa ika n  sengketa   bisnis  da pa t  mengguna ka n lemba ga  a rbitra se da n diserta i kekua tan hukum pula . Denga n mengguna k a n metode penelitia n hukum norma tif da n empiris merupa ka n solusi ya ng tep a t da la m  menyusun  penelitia n  ini,  serta   mela kuka n  pendeka ta n  perunda ng- unda nga n  da n  perba ndinga n  hukum  diha ra p  da pa t  menyempurna ka n penelitia n  ini.  Sela ma   ketentua n  Unda ng-Unda ng  No.  30  Ta hun  1999 tenta ng Arbitra se da n Alterna tif Penyelesa ia n Sengketa  (UUAAPS) berja la n beriringa n, ma ka  penga turan da n prosedur a rbitra se elektronik teta p berla ku. Perlunya  UU Nomor 19 Ta hun 2016 tenta ng Peruba ha n a ta s UU Nomor 11 Ta hun  2008  tenta ng  Informa si  da n  Tra nsa ksi  Elektronik  seba ga i  da sa r hukum  pendukung  ketentua n  Pa sa l  4  a ya t  (3)  UU  AAPS  ia la h  demi mengua tka n  pera tura n  pa da   Pa sa l  4  a ya t  (3)  UU  AAPS.  Sehingga   da pa t disimpulka n  ba hwa   menja la nka n Arbitra se seca ra  Elektronik di Indonesia pa da   ma sa   pa ndemi  COVID-19  ini  sa nga t  memba ntu pa ra  pela ku usa ha untuk da pa t menyelesa ika n sengketa nya  dika rena ka n a da nya  kemuda ha n da ri  pera ngka t  elektronik tersebut membua t pela ku usa ha  sema kin efisien menja la nkan perusa haannya.

## Abstract
Adjustment of relations between parties and places of communication is n o t only  pegged  to  space and time, this happens because of the sophisticated technology  and  ease  of  communication  that  has  developed  rapidly  as  a result of the big changes in the Industrial Revolution Era 4.0. The activity o f resolving business dispute problems during this pandemic is greatly helped by the existence of electronic arbitration whose implementation process c a n be  carried  out using various existing arbitration institutions.  Writing this journal aims to explain and urge the public that resolving business disp u t e s can use arbitration institutions and be accompanied by legal force. Using normative  and  empirical  legal  research  methods  is  the  right  solution  in compiling  this  research,  and  taking  a  legislative  and  comparative  law approach is expected to complete this research. As long as the provision s o f Law  no.  30  of  1999  concerning  Arbitration  and  Alternative  Dispute Resolution  (UUAAPS)  goes  hand  in  hand,  so  the  electronic  arbitration arrangements and procedures remain in effect. The need for Law Number 19 of  2016  concerning  Amendments  to  Law  Number  11  of  2008  concerning Information and Electronic Transactions as the legal basis for supporting
Keywords: arbitration; business actors; business disputes; alternative dispute resolution; electronic
the provisions of Article 4 paragraph (3) of the AAPS Law is to strengthen the  regulations  in  Article  4  paragraph  (3) of the AAPS Law. So it can be concluded that carrying out Electronic Arbitration in Indonesia during the COVID-19  pandemic is very helpful for business actors to be able to resolv e their  disputes  because  the  convenience  of  these  electronic  devices makes business actors more efficient in running their companies.
Koresponden  author: Muhammad  Arvin Wicaksono
Ema il: 3020210011@univpancasila .a c.id a rtikel denga n a kses terbuka  diba wa h lisensi
CC BY SA 2022

## Pendahuluan
Dengan  Pesatnya  Kemajuan  dan  Perkembangan  IPTEK  dinilai  dapat  mempengaruhi segala  aspek  kehidupan  dan  kegiatan  pada  masyarakat  ( Camelia , 2020). Munculnya Internet mengakibatkan  hal  demikian  dapat  terjadi  karena  Internetlah  yang  dapat  dikatakan  sebagai penjelajahan  dunia  secara  digital  dan  masyarakat  pun  terhadap  perilaku-perilaku  baru  tentu akan  beradaptasi,  misalnya  seperti  berkaitan  dengan  informasi  yang  transparan  dan berbagai aspek  yang dipermudah akibat adanya internet. Bidang Perekonomian Dunia pun tidak luput dari  pengaruh  internet,  terdapat  istilah yang baru yang digunakan untuk menggambarkan hal tersebut yaitu ekonomi digital.
Dalam  dunia  Perbisnisan  tidak  hanya  memiliki  sudut  padat  yang  berkutat  seputar perdagangan  bisnis  konvensional  saja  melainkan  terdapat  sebuah  kemajuan  dalam perdagangan  modern  yang  tentunya  telah  berbasis  dengan  Internet  yang  dalam pelaksanaannya  terdapat  banyak  Bank  Digital  yang  mulai  beredar,  contohnya  seperti  Allo Bank  dan  Neo  Bank.  Kegiatan  Promosi  dalam  dunia  bisnis  pun  sudah  terkena dampak dari internet  yang  dimana  dulunya  perangkat  bisnis  sangat  minim  efek  dari  internet  seperti memanfaatkan  media  cetak  contohnya  yaitu  tabloid ,  majalah  dan  koran  namun  pada  era Revolusi  Industri  4.0  ini  lebih  cenderung  menggunakan  sosial  media  layaknya  seperti Instagram, Facebook, dan Youtube. Masyarakat Indonesia dewasa ini sudah semakin terdidik akan  hal  mengenai  adanya  E- Commerce yang  dapat  didefinisikan  sebagai  transaksi perdagangan  antara  2  (dua)  pihak  yaitu  pihak  pelaku  usaha  dan  konsumen  dengan menggunakan media Internet ( S. A. K. Dewi , 2015).
Para  pelaku  usaha  dan  juga  konsumen  telah  mengalami  pergeseran  perilaku  dalam menjalankan  perekonomian  yang  diakibatkan  dari  perubahan  lingkungan  bisnis,  dimana sebelumnya  yang  konvensional  perlahan-lahan berubah menjadi digital. Tentu saja perubahan yang signifikan ini sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Indonesia yang dimana semuanya  dapat  dilakukan  secara  instan  misalnya  seperti  belanja  di  E- Commerce layaknya Tokopedia maupun Shopee. Disinilah peran penting dari media sosial itu sendiri karena dalam media  sosial  para  pelaku  usaha  dapat  mengenalkan  atau  mempromosikan  produk-produk terbaru  yang  telah  mereka  buat  serta semuanya berjalan instan artinya tidak memerlukan lagi adanya dokumen-dokumen yang berbentuk fisik ( Hidayah , 2018).
Perkembangan Internet yang berkembang dengan signifikan dapat memunculkan suatu masalah  yaitu  keterlambatan  beradaptasi  dalam  bidang  lain  untuk  mengikutinya,  seperti permasalahan  lamanya  hukum  di  Indonesia  dalam  beradaptasi.  Tentu  saja  berkembangnya
Internet  tidak  dapat  dibendung  lagi  membuat  perkembangan  hukum  menjadi  lamban ( Maringka ,  2022).  Hal  ini  dibuktikan  dengan  belum  adanya  proses  pengadilan  secara elektronik  yang  kegiatannya  dilakukan  oleh  pemerintah  sehingga  banyak  pelaku  usaha  yang lebih cenderung melihat untuk menyelesaikan  sengketanya dengan melalui  Arbitrase.
Sejak  lahirnya  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999  tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  sengketa  (UU  AAPS),  para  pelaku  usaha  di  Indonesia  berminat  dalam menyelesaikan  sengketa  bisnisnya  dengan  Arbitrase  mulai  menunjukkan  progres  yang cukup signifikan.  Dalam  contoh  kasus  secara  nyata  adalah  penyelesaian  kasus  arbitrase  antara  PT. AMCO  dan  Indonesia  pada  tahun  1983  yang  dimana  pada  pokok  permasalahanya  adalah bahwa  PT.  AMCO  ini telah mengadakan kontrak sewa Bersama dengan PT. Wisma Kartika, seperti yang diketahui bahwa PT. Wisma Kartika ini adalah dimiliki oleh Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD). Inti dari permasalahanya adalah PT. AMCO telah mengadakan perjanjian kontrak selama 30 tahun atas gedung Kartika Plaza, namun pada tahun ke-9 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mencabut izin Investasi PT. AMCO. Oleh sebab itu,  PT.  AMCO  merasa  adanya  kejanggalan  karena  menganggap  militer  Indonesia  berperan dalam  pencabutan  izin  Investasi  tersebut  sehingga  PT.  AMCO  berupaya  untuk  membawa sengketa ini ke Arbitrase International Center for Settlement of International Dispute (ICSID) dengan gugatan bahwa pencabutan izin investasi secara sepihak serta pengambilalihan gedung Hotel  Kartika  oleh  Militer  Indonesia  merupakan  pelanggaran  terhadap  komitmen perlindungan  investasi.  Pada  akhirnya  ICSID  telah  memenangkan  PT.  AMCO  dan mengharuskan  Indonesia  membayar  kompensasi  sebesar  USD  2,7  juta.  Dari  sini  dapat dikatakan  bahwa  penyelesaian  masalah  secara  alternatif  itu  cukup  efektif  karena  walaupun sebuah  PT  yang  berhadapan  dengan  negara  khususnya  para  militer  Indonesia,  masih  dapat memenangkan  sengketa,  jadi  kasus  sengketa  tersebut  tidak  harus  dibawa  ke  Pengadilan Negeri di Indonesia maupun Pengadilan Internasional.
Para  pelaku  usaha  juga  melakukan  penyelesaian  sengketa  yang  berkaitan  dengan bisnisnya  secara  elektronik  dikarenakan  perkembangan  perdagangan  juga  telah  banyak dilakukan  secara  elektronik.  Oleh  sebab  itu,  lahirlah  sebuah cara penyelesaian sengketa yang baru  yaitu  Arbitrase  secara  elektronik,  walaupun  tidak  ada  kebaruan  yang  signifikan  namun terdapat  penambahan-penambahan  peraturan  yang  disesuaikan  dengan  kemajuan  teknologi, tentunya  hal  ini  memiliki  dampak  positif  seperti  mempermudah  pihak-pihak  yang  terkait dalam  menyelesaikan  masalah.  Masyarakat  dapat  menyelesaikan  sengketa  bisnis  elektronik melalui  Lembaga  arbitrase dikarenakan memiliki sifat yang efisien, cepat, dan tegas sehingga kerahasiaan  dalam  proses  persidangan  dan  yang  paling  penting  adalah  tidak  dipublikasikan putusan  arbitrase  tersebut,  yang  paling  penting  Arbitrase  ini  menganut  prinsip  win-win solution ( Tarantang et al ., 2022).
Pada Era Pandemi COVID-19 ini banyak peraturan yang mengatur tentang pelarangan berkerumun,  tentu  saja  hal  ini  sangat  menyulitkan  pelaku  usaha dalam menyelesaikan proses sengketa  bisnis,  baik  dalam  pengadilan  maupun  luar  pengadilan  secara  tatap  muka.  Antara adanya  perasaan  hati-hati  akan  virus  tersebut  dan  adanya  sengketa  yang  harus  diselesaikan membuat  para  pihak  menjadi  dilema.  Banyaknya  pelaku  usaha  yang mengalami gulung tikar akibat diterjang badai selama 2 tahun akibat adanya COVID-19 ini. Namun, bagi para pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan teknologi khususnya internet dapat menjaga bisnisnya terus  bertahan  dan  berkembang,  bahkan  dapat  dikatakan  lebih  menguntungkan  dikarenakan
pendapatan  omset  yang  diperoleh  tidak  perlu  dikurangi  dengan  biaya  sewa  toko  dan  lain- lainya. Para pelaku usaha tentu dimudahkan olehnya terkhusus dalam sisi ekonominya. Di sisi hukum, penyesuaian hubungan antar pihak dan tempat komunikasi tidak hanya terpatok pada ruang dan waktu, hal tersebut terjadi karena canggihnya teknologi dan mudahnya komunikasi telah  berkembang  pesat  akibat  dari  perubahan  yang  besar  pada  Era  Revolusi  Industri  4.0. Kegiatan  menyelesaikan  masalah  sengketa  bisnis  pada  masa  pandemi  ini  sangat  terbantu dengan  adanya  Arbitrase  elektronik  yang  proses  pelaksanaannya  dapat  dilakukan menggunakan berbagai Lembaga Arbitrase yang ada ( Aziz & Hidayah , 2020).
Penelitian  ini  mempunyai  pembahasan  yang  ada  kemiripan  dengan jurnal sebelumnya misalnya  pada  penelitian  ( Terwarat  &  Mochtar ,  2021)  dan  ( A.  A.  Dewi ,  2021).  Pada penulisan  dalam  penelitian  sebelumnya  telah  membahas  mengenai  pandemi  dan  e- court , namun dijelaskan secara terpisah dan belum ada analisa keterkaitannya dan dampaknya secara mendalam.  Dengan  adanya  penulisan  jurnal  ini  membawa  tema  yang  sama  dari  jurnal  dan penelitian  sebelumnya,  namun  terdapat  pembaruan  dalam  pembahasan  materi  karena  dibuat dalam situasi dan lini masa yang sudah berbeda.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  meneliti  dan  mengetahui  bagaimana  proses penyelesaian sengketa secara elektronik melalui lembaga arbitrase di waktu pandemi COVID- 19  dan  memahami  bagaimana  kekuatan  hukum  putusan  arbitrase  secara  elektronik  di Indonesia  pada  saat  pandemi  COVID-19.  Penelitian  ini  ditujukan kepada para pelaku bisnis untuk  dapat  menyelesaikan  sengketanya  secara  arbitrase  elektronik  namun  pada  penelitian- penelitian  sebelumnya  tidak  ada  yang  spesifik  terkait  arbitrase  secara  elektronik  di  masa pandemi  ini,  padahal  arbitrase  secara  elektronik  ini  sangat  berpengaruh  besar  terhadap  para pelaku usaha seperti mengurangi adanya kontak secara langsung dengan banyak orang seperti apa  yang  biasa  dilakukan  secara  konvensional  dan  menjelaskan  bahwa  para  pelaku  bisnis dapat  menyelesaikan  sengketanya  dengan  mudah  dengan  adanya  arbitrase  elektronik ini,misalnya  terdapat  sengketa  dengan  tergugat  atau  penggugat  di  luar  negeri  yang  dimana pula  perjalanan  antar  negara  sangat  sulit  karena  adanya  COVID-19  ini,  tentunya  peran daripada  arbitrase  elektronik  ini  sangat  berguna  sekali  bagi  pelaku  usaha,  oleh  karena  itulah penelitian ini dibuat untuk melengkapi  kekurangan jurnal yang sudah ada sebelumnya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  mengumpulkan  data  kualitatif  dengan  teknik pendekatan  baik  secara  yuridis  dan  normatif.  Metode  tersebut  yang  digunakan  adalah penelitian  yang  menggunakan  pendekatan  melalui  pembahasan  konsep-konsep,  asas-asas, serta  teori-teori  hukum  dan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.  Melalui  studi  kepustakaan  dapat  diperoleh  pengumpulan  data,  yaitu  dengan  mengkaji salah  satu  organ  dalam  hukum  seperti  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Serta organ sekunder  hukum  seperti  karya  ilmiah,  buku,  jurnal,  artikel  serta  hasil  survei  yang  terkait dengan  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  data kualitatif,  yaitu  merupakan  analisis  yang  bertumpu  kepada  peraturan  perundang-undangan maupun  pendapat  para  sarjana  lalu  dihubungkan  dengan  informasi  faktual  yang  didapatkan dari hasil penelitian dan website internet.

## Hasil  dan Pembahasan

## 1. Penyelesaian  sengketa  secara  elektronik  melalui  lembaga  Arbitrase  di  Indonesia beserta prosesnya
Arbitrase dalam bahasa latin dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kekuatan yang  dapat  menyelesaikan suatu hal secara bijaksana. Perjanjian arbitrase, proses arbitrase, dan  penghargaan  arbital  secara  bertahap  diserap  dan  diubah dengan aplikasi terbaru pada komunikasi,  keamanan,  kerahasiaan,  keaslian,  sengketa,  manajemen,  proses  administrasi, dan pengambilan  keputusan ( Piers & Aschauer , 2018).
Pengertian  Arbitrase  itu  sendiri  pernah  dikemukakan  oleh  Bapak  Hukum  Perdata Indonesia  yaitu  R.  Arbitrase  adalah  penyelesaian  atau  pemutusan  sengketa  oleh  seorang hakim  atau  para hakim berdasarkan persetujuan bahwa pada pihak akan tunduk pada atau menaati  keputusan  yang  diberikan  oleh  hakim  atau  para  hakim  yang  mereka  pilih  atau tunjuk  ( Entriani ,  2017).  Adapun  definisi  dari  Arbitrase  itu  sendiri  menurut  Undang- Undang  No.  30  tahun  1999  pasal  1  ayat  1  yaitu  Arbitrase  adalah  salah  satu  cara penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan  umum  yang  didasarkan  pada Perjanjian  Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
Pengertian  dari  arbitrase  itu  sendiri  dapat  disimpulkan  bahwa arbitrase merupakan alternatif  penyelesaian  atas  sengketa  yang  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  bersengketa dengan  cara  mengangkat  satu  hakim  dan  kedua  pihak  yang  bersengketa  tersebut  harus tunduk  terhadap  keputusannya  tersebut  serta  dilakukan  di  luar dari pengadilan. Arbitrase memiliki  suatu  visi  yaitu  dapat  menyelesaikan  suatu  sengketa  terhadap pihak ketiga yang tidak  berkepentingan  namun  memiliki  kepentingan.  Mendengar  tentang  bukti-bukti  yang telah  dihadapkan  oleh  dua  belah  pihak  sehingga  terbitlah  keputusan  yaitu  pihak  ketiga yaitu  seorang  arbiter  Tidak  hanya  demikian  peranan  sebagai  saksi,  penonton  maupun pendengar dapat dilakukan oleh Arbiter. Dalam penyelesaian sengketa Alternatif , Arbitrase dikategorikan  masuk ke dalam bagian tersebut yang dapat dipergunakan sebagai alternatif lain  dari  penyelesaian  secara  litigasi  dengan  harapan  dapat  menyelesaikan  sengketanya tanpa biaya serta tidak membuang-buang waktu untuk bersengketa di pengadilan.
Litigasi  secara  singkat  adalah  proses  penyelesaian  sengketa  melalui  pengadilan dimana dalam proses tersebut membutuhkan keputusan mengikat antara kedua belah pihak. Hal  tersebut  berbeda  dengan  proses  penyelesaian  sengketa  secara  konvensional  yang dimana  dapat  dilakukan  dengan  melalui  Litigasi  atau  melalui  pengadilan,  berbanding terbalik  dengan  Arbitrase,  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  litigasi  cenderung membuat  suatu  keadaan  dimana para pihak hanya dapat dikatakan menang dan kalah, hal tersebut tentu akan menjadi beban bagi pihak yang kalah karena hak-hak yang dituntut atau yang  dipertahankan  tidak  dapat  dipertahankan  lagi,  selain  itu  proses  litigasi  juga  banyak membuang  waktu  dan  biaya  serta  sifatnya  yang  tidak  rahasia.  Oleh  sebab  itu,  banyak pelaku usaha yang lebih memilih  arbitrase.
Penyelesaian  secara  arbitrase  memiliki  beberapa  kelebihan  dari penyelesaian secara litigasi,  yaitu diantaranya  ( A. A. Dewi , 2021):
a. Menjamin  kerahasiaan sengketa para pihak yang bersengketa.
b. Dalam  hal  prosedural  dan  administratif  untuk  hal-hal  yang  tidak  diinginkan  dapat dikurangi dalam penyelesaian  Arbitrase.
c. Pihak-pihak  yang  bersengketa  yang  bersengketa  bisa  memilih  seorang  arbiter,  namun harus memenuhi kualifikasi seperti pengetahuan yang dimiliki dan berbagai pengalaman serta  latar  belakang  yang  cukup  tentang  masalah  yang  disengketakan,  serta  seorang arbiter harus jujur  dan adil.
d. Pihak-pihak  yang  bersengketa  mempunyai  hak  untuk  dapat  memilih  proses  hukum untuk menyelesaikannya.
Berikut  pula beberapa kekurangan dari  penyelesaian secara Arbitrase, yaitu sebagai berikut ( A. A. Dewi , 2021):
a. Masyarakat luas belum mengenal  arbitrase.
b. Ketika  ada  masyarakat  yang  bersengketa  terkadang  mereka  masih  ragu  memilih Lembaga arbitrase sebagai salah satu penyelesaiannya.
c. Dalam  melakukan  eksekusi  putusannya,  Lembaga  dari  arbitrase  itu  sendiri  tidak mempunyai  daya paksa artinya tidak memiliki  akan kehendak upaya paksa tersebut.
d. Saat  telah  diputuskan  hasil  arbitrase,  para  pihak  kurang  patuh  akan  putusan  itu. Sehingga  dengan  cara  apapun  mereka  mencoba  untuk  mengingkarinya  karena  putusan arbitrase tidak memiliki  upaya paksa.
e. Etika  bisnis  kurang  dijunjung  tinggi  oleh  pihak-pihak  tersebut.  Arbitrase  hanya  bisa berdasarkan  etika  bisnis,  seperti  kejujuran  serta  kewajaran  jika  dilihat  sebagai  suatu mekanisme extra judicial.
Kemajuan  Teknologi  dan  Komunikasi  merupakan  faktor  utama  dari  Arbitrase Elektronik  agar  dapat  terlaksana  dengan  baik  ( Adzany  et  al .,  2022).  Ditambah  lagi bilamana nanti ada hal yang terjadi  di luar kuasa manusia, seperti saat ini adanya pandemi COVID-19.  Sehingga  penggunaan  sidang  arbitrase  dalam  mekanisme  elektronik  dapat menjadi  kebutuhan  penting  yang  utama.  Dikarenakan  pandemi  COVID-19  menyebabkan manusia menjalankan kegiatannya menjadi terhalang dan terbatas juga lebih mengandalkan teknologi informasi  (seperti gadget) dan alat komunikasi.
Saat ini kita hidup di masa pandemi mengingat pada masa awal kasus  COVID-19 di Indonesia, yang pada saat itu terdapat seorang ibu dan putrinya pada tanggal 2 Maret 2020 , dua  orang  tersebut  merupakan  patient  zero  yang  terpapar  COVID-19.  Kasus  tersebut merupakan awalan merebaknya kasus  COVID-19 dan terus bertambah setiap hari. Pada 30 Januari 2020 kasus harian tertinggi COVID-19 adalah sebanyak 14.528.
Pada  tahun  2021  hingga  2022,  COVID-19  masih  memperkeruh  keberlangsungan hidup dalam bermasyarakat di Indonesia. Tercatat bahwa di Indonesia pada bulan Juni-Juli 2021  telah  munculnya  varian  baru  COVID-19  sehingga  menyebabkan  gelombang  kedua dengan  kasus  terbanyak  pada  15  Juli  2021.  Tercatat  terdapat  varian  COVID-19  terbaru yaitu  Omicron  yang  menyebabkan  penambahan  kasus  pasien  terinfeksi  virus  tersebut setidaknya 50.000 lebih, sehingga menyebabkan gelombang ketiga pada 17 Februari 2022.
Menurut hasil survei yang termuat dari Kata data  Insight Center (KIC) pada tahun 2020  yang  telah  melakukan  survei  setidaknya  dari  206  pelaku  UMKM  di  Jabodetabek, survei menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM yaitu sebanyak 82, 9% terkena dampak negatif  dari  adanya  COVID-19  dan  hanya  5,  9%  yang  mengatakan  berkembang  ke  arah positif  (Kata  data  Insight  Center,  2020).  Dengan  adanya  COVID-19  telah menyebabkan
setidaknya 63, 9% dari UMKM terkena imbas penurunan omzet lebih dari 30%. Sekiranya hanya  3,  8%  UMKM  yang dapat meningkatkan omzetnya. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha  yang  terjerat  masalah  utang-piutang  serta  berbagai  tindakan  seperti bila pihak yang lawan  atau  bertentangan  tidak  setuju  dengan  hasil  perundingannya  dinamakan  tindakan cidera  janji (wanprestasi). yang disebabkan oleh pandemi  COVID-19 karena yang tadinya kondisi  dunia  normal  tiba-tiba  menjadi sebuah tragedi yang membuat tatanan dunia rusak tentunya  segala  jenis  perjanjian  yang  dibuat  oleh  beberapa  pihak  tidaklah  semulus  ketika dunia  dalam  kondisi  normal  oleh  sebab  itu  lahirlah  banyak sengketa bisnis. Berbagai cara telah diupayakan oleh pemerintah dan para pihak berwajib yang ikut turut serta membantu menangani  kasus  COVID-19.  Seperti  vaksin  dan  WFH  ( work  from  home ).  Menurut imbauan  Presiden  Joko  Widodo  mengenai  aturan  work  from  home  disampaikan  pada sebuah  konferensi  pers  yang  diadakan  di  Istana  Bogor  Jawa  Barat  pada  15  Maret  2020. Karena  hal  tersebut  pelaku  usaha  yang  bersengketa  sangat kesulitan untuk menyelesaikan arbitrase secara konvensional, maka Arbitrase secara Elektronik ini sangat diperlukan pada masa kini.
Saat  ini  dimana  kondisi  pandemi  COVID-19 sudah mewabah di Indonesia, dalam upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase elektronik dan memanfaatkan lembaga yang ada  dapat  dijadikan  pilihan  utama.  Pemerintah  mempunyai  upaya  masyarakat  dapat beraktivitas  namun  tetap  aman  maka  upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada kala itu adalah membuat kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga  pemerintah  dapat  memantau  lajunya  penyebaran  COVID-19  dan  di  sisi  lain masyarakat  juga  dapat  beraktifitas  dalam  jangkauan  tertentu.  Dalam  kebijakan  PSBB tersebut  dijelaskan  bahwa  masyarakat  wajib  untuk  membatasi  kegiatannya  di  luar rumah. Dikarenakan  dibatasinya  pertemuan  secara  fisik  atau face  to  face oleh  masyarakat,  maka pemberlakuan  sistem  teknologi  informasi  dan  komunikasi  secara daring sangat diperlukan dalam situasi ini.
Dengan  terjaminnya  payung  hukum  yang  berisi  ketentuan  penyelenggaraan arbitrase  elektronik  dapat  melindungi  dan  mendukung  masyarakat  dalam  melakukan arbitrase  secara  elektronik karena sudah memiliki dasar hukum dan kepastian hukum pada ketentuannya.  Mengingat  bahwa  kita  hidup  di  zaman  Industri  era  4.0  dan  beriringan dengan  barang  digital  memudahkan  kita  dalam  memilih  penyelesaian  sengketa  arbitrase secara  elektronik.  Kedua  hal  tersebut  menjadi  solusi  jalan  keluar  bagi  masyarakat  yang sedang  hidup  di  tengah  era  pandemi.  Maraknya  kasus  kematian  dan  berbagai  macam penyakit  menular  dibawa  oleh  pandemi  ini  membuat  masyarakat  risau.  Berikut  akan dijabarkan  data  mengenai  maraknya  kasus  COVID-19  yang  berkecamuk,  sehingga meresahkan masyarakat.
Melihat  faktor-faktor  diatas  nyatanya  sekarang  situasi  pandemi  COVID-19  masih melanda,  aturan  WFH  maupun  bisnis  yang  bersengketa  dapat  tersolusikan  dengan keberadaan  arbitrase  elektronik.  Penyelesaian  arbitrase  juga  lebih memudahkan dibanding jalur  hukum  di  pengadilan  seperti  e- court ,  dengan  kemajuan  teknologi  pun  semakin memaksa  masyarakat  untuk  beradaptasi  serta  menggunakan  teknologi  tersebut  kedalam penyelesaian  sengketa.  Terlebih  lagi  tersedianya  arbitrase  elektronik  lebih  membuat masyarakat  merasa  aman  dalam menyelesaikan bisnisnya yang sedang bersengketa. Proses penyelesaian  sengketa  bisa  diambil  misalnya  seperti  penggunaan Online Dispute
Resolution  terhadap  sengketa  perdagangan  Internasional,  Penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan  dengan  menggunakan  jaringan  internet  tersebut  dikenal  dengan  istilah Online Dispute Resolution (ODR). Metode ODR ini hampir sama dengan metode APS, hanya saja ODR  dilakukan  dengan cara online sedangkan metode APS masih dilakukan dengan cara konvensional.  Melalui  metode  ODR  ini,  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketanya kapanpun  dan  dimanapun  sesuai  dengan  kesepakatan  dari  para  pihak.  Dengan  begitu, metode  ODR  ini  sangat  sesuai  untuk  penyelesaian  sengketa  dalam  e-commerce  apabila para  pihaknya  berada  di  wilayah  lintas  negara.  Dengan  adanya  kemudahan  arbitrase elektronik tersebut maka penyelesaian sengketa perdagangan Internasional dapat dilakukan mudah  karena  dapat  melalui  metode  ODR  tersebut  sehingga  para  pelaku  usaha  dapat mengurangi  pula  adanya  kegiatan  bepergian  mancanegara  pada  masa pandemic  ini,karena mengurangi  berpergian  artinya  mengurangi  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  test  PCR  dan SWAB  serta  tidak  harus  membeli  tiket  Transportasi,  baik  udara,  laut,  maupun  darat. Undang-Undang  Republik  Indonesia  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  direvisi  dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE. Temuan  menunjukkan  bahwa  undang-undang  tersebut  secara  efektif  menetapkan penyelesaian  sengketa online sebagai  "lex  generale"  dan  dapat  berguna  dalam menyelesaikan  ODR  di  Indonesia.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  30  Tahun  1999, sidang online dan  proses  arbitrase  diperbolehkan  jika  mereka  mematuhi  norma-norma perlakuan  yang  sama,  transparansi,  dan  proses  yang  adil  yang  digariskan  dalam pasal ini. Selain  itu,  majelis  arbitrase  di  Indonesia,  melalui  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI),  memiliki  keputusan  terakhir  apakah  akan  menggunakan  prosedur  Arbitrase Online atau tidak,

## 2. Pemberlakuan Arbitrase Secara Elektronik
Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  (UUAAPS)  menjelaskan  aturan  dasar  dalam menjalankan  Arbitrase  secara  elektronik,  yang  intinya  telah  dimaknai bahwa penyelesaian sengketa  tersebut  bisa  dalam  bentuk  penyepakatan  melalui  telegram,  e-mail,  pengiriman teleks,  dan  faksimile  serta  beberapa  sarana  komunikasi  lainya.  Artinya  UU  AAPS  telah memberikan  penegasan  bahwasanya  penyelenggaraan  arbitrase  secara  elektronik dimungkinkan, jika terdapat kesepakatan sebelumnya dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara elektronik melalui  lembaga arbitrase.
Dalam  perjanjian  para  pihak  dapat  diberikan  penjelasan  secara  eksplisit  dalam aturan  tersebut  untuk  penyelesaian  sengketa  secara  elektronik.  Mengenai  berlakunya persyaratan  arbitrase,  telah  diatur  pada  pasal  8  UU  AAPS  yang  intinya  jika  terdapat sengketa  maka  pemohon  dapat  memberitahukan  dengan  sarana  komunikasi  elektronik terhadap  pemohon  agar  syarat  arbitrase  untuk  menjalankan  arbitrase  berlaku  bagi  kedua pihak  tersebut.  Artinya,  hal  itu  berarti  sangatlah  berpeluang  pada  penyampaian  secara elektronik dalam mekanisme  pemberitahuan.
Demi  mewujudkan Pasal 4 ayat (3) UU AAPS serta peraturan lainnya tentang tata cara  penyelesaian  sengketa  secara  elektronik  maka  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia (BANI)  menyatakan  dikeluarkanya  Surat  Keputusan  Nomor:  20.015/V/SK -BANI/HU tentang  Peraturan  dan  Prosedur  penyelenggaraan  Arbitrase  secara  Elektronik.  Surat Keputusan  tersebut  diedarkan karena suatu kondisi darurat yang saat ini sedang terjadi di
Indonesia  yaitu  bencana  COVID-19.  Berikut  alat  dari  bentuk Arbitrase Elektronik sesuai dengan pasal 4 ayat (3), yaitu:
a. Teleks
b. Telegram
c. Email
d. Sarana Komunikasi Lainya
Dalam  poin  4  tersebut,  membuktikan  bahwa  Arbitrase  elektronik  ini  mengikuti perkembangan  zaman,  dikala  dunia  yang  masih  diselimuti  wabah  Covi-19  yang  masih tinggi  saat  ini  sangat  di  mungkinkan  untuk  menggunakan  sarana  komunikasi  lain  yang lebih  cepat  dan  tepat.  Misalnya  aplikasi  yang  sering  digunakan  dalam  mengadakan berbagai  macam  meeting  seperti  Zoom  Meeting,  Google  Meet  dan  Skype.  Dari  sarana komunikasi  tersebut  dapat  dijelaskan  cara  kerjanya  yaitu  merupakan  aplikasi  komunikasi dengan  menggunakan  video  yang  berjalan  secara  real-time,  Artinya  para  pemohon termohon  dapat  melakukan  interaksi  secara  mudah  sehingga  pelaksanaan  arbitrase  dapat dilakukan  secara  mudah  dan  mengurangi  adanya  berkerumun.  Aplikasi  tersebut  dapat berbentuk perangkat seluler seperti pada Handphone, Laptop, ataupun Komputer. Pada SK BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dapat digunakan ketika terjadi suatu keadaan darurat  bencana  khususnya  bencana  wabah  COVID-19.  Di  Jakarta  lokasi  BANI  berada atau  di  kediaman  perwakilan  dari  BANI  telah  dilaksanakannya  persidangan  dengan menggunakan sebuah peraturan tata cara arbitrase  secara elektronik.
3. Proses  Jalannya  Pemeriksaan  Sengketa  Secara  Elektronik  Melalui  Lembaga Arbitrase
Dasar  penerapan  dari  Arbitrase  elektronik  telah  diatur  dalam  pasal 36 UU AAPS.
Dalam  Pasal  36  UU  AAPS  telah  menegaskan,  bahwa tata cara Arbitrase Elektronik yang Pertama  yaitu  Pemeriksaan  sengketa  dalam  Arbitrase  wajib  dilakukan  secara  tertulis,  lalu yang  kedua  yaitu  Kedua  yaitu  pemeriksaan  secara  lisan  dapat  dibilang mampu dilakukan jika  telah  mendapat  persetujuan  dari para pihak pasal tersebut menegaskan bahwa dengan hanya  dokumen  saja  pemeriksaan  arbitrase  dapat  dilakukan  artinya  secara  elektronik  pun dapat juga diperbolehkan yang dimana terdapat pada Pasal 4 ayat (3) UU PSP. Para pihak dapat  pula  menentukan  dimana  arbitrase  akan  dilakukan,  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan pasal 31 ayat (3) UU AAPS, namun jika tempat belum juga ditentukan oleh para pihak  maka  arbiter atau majelis arbiter dapat memilih dan menetapkan waktu serta tempat persidangannya, tidak hanya itu jaringan internet juga dapat digunakan asal dengan adanya persetujuan dari para pihak. Dalam menyelenggarakan Arbitrase secara Elektronik terdapat beberapa tahapan, yakni ( Terwarat & Mochtar , 2021):
a. Tahap  Pendaftaran,  Pemohon  untuk  mengajukan  gugatanya  bisa  melakukanya  ke Lembaga  arbitrase  secara online /elektronik,  pemohon  dapat  mengirim  kan  gugatanya melalui  E-mail  atau  dapat  juga  mengisi  sebuah  form  isian  pada  situs  arbitrase  yang sudah disiapkan sebelumnya, ketentuan tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (3) UU AAPS.  Tidak  hanya  melalui  E-mail  atau  form  isian,  penyampaian  gugatan  oleh pemohon  dalam  Arbitrase  Elektronik  dapat  menggunakan  pengiriman  telek,  telegram, facsimile,  dan  pertukaran  surat  maupun  panggilan  video  seperti Get, Skype dan Zoom serta  disertai  dengan  sebuah  note  penerimaan  dari  para  pihak.  Keabsahan  dokumen elektronik tersebut juga diperkuat dengan adanya Pasal 1 No. 4 UU ITE.
b. Tahap  Permusyawaratan,  proses  arbitrase  wajib  dengan  secara  tertulis  yang  dimana terkandung  dalam  Pasal  36  UU  AAPS.  Namun,  dalam  hal  teknis,  pemeriksaan  dapat dilakukan  secara  lisan  dan  elektronik.  Para  arbiter  dapat  melakukan  permusyawaratan jika  arbitrase  dilaksanakan  lebih  dari  satu  majelis.  Dikarenakan  kondisi  COVID-19 yang  ada  di  Indonesia,  maka  permusyawaratan  akan  dilakukan  dengan  menggunakan fasilitas  e-mail  maupun  tele  video conference ,  sehingga  memerlukan  waktu  tertentu untuk dapat dilaksanakannya arbitrase secara elektronik.
c. Tahap  Pengiriman  Putusan,  jika  termohon  sudah  menjawab  surat  permohonan tersebut maka  penyerahan  salinan  jawaban  dari  termohon  tersebut  dapat  dilakukan  oleh  baik arbiter  maupun  ketua  dari  majelis  arbitrase.  Arbiter  dapat  memberi  kewajiban  kepada para  pihak  untuk  dapat  bermuka  di  persidangan  dan  diberi  waktu  14  hari  untuk menghadirinya.  Apabila  sengketa  sudah  selesai,  maka  menurut  pasal  55  UU  AAPS harus  ditutupnya  sebuah  pemeriksaan  tersebut  dan  di  hari  sidang  tersebutlah ditetapkanya  pula  serta  untuk  hal  pemberitahuan  tentang  putusan  arbitrase  dapat diberitahukan  kepada  para  pihak  dengan melalui media elektronik yang dilakukan oleh arbiter.
Pada dasarnya proses arbitrase secara elektronik telah diakomodir dalam UU AAPS ( Muhammad  Anas  Thurmudzi ,  2022).  Namun,  terkait  hal  tentang  menjalankan  prinsip formil  yang  terdapat  dalam  penyelesaian  sengketa  secara  elektronik,  tidak  hanya  melalui kepercayaan  antara  para  pihak  saja  melainkan,  juga  diperlukan  suatu  instrumen  atau  alat untuk mendukung ketiga prinsip tersebut, yaitu suatu fasilitas daring yang memadai seperti Zoom Meeting ,  Google Meet dan  Skype.  Sengketa  Arbitrase  dapat  diselesaikan  secara elektronik  juga  harus  dipikirkan  oleh para pelaku usaha maupun masyarakat umum karena adanya  kelebihan  dan  kekurangan  akibat  teknologi  informasi  dan  komunikasi  di  era Pandemi COVID-19 seperti ini.
Arbitrase  secara  Elektronik  memiliki  berbagai  macam  kelebihan  salah  satunya adalah  para  pihak  terutama  para  pelaku  usaha  yang  bersengketa  tidak  lagi  perlu mengeluarkan  biaya  untuk  menghadiri  atau  beracara  di  persidangan  maupun  biaya  lain yang  berkaitan,  tentu  saja  hal  ini  bagi  pelaku  usaha  sangat  menguntungkan  karena  pada dasarnya  pengurangan  biaya  untuk  menyelesaikan masalah dapat mengurangi pengeluaran perusahaan artinya keuntungan berbisnis yang didapat akan tetap stabil atau tidak termakan untuk  biaya  perkara.  Tidak  hanya  itu,  kecepatan  penyelesaian  masalah  dalam  Arbitrase juga  menjadi  salah  satu  keuntungan  utama  Arbitrase  Elektronik  karena  tidak  perlu  lagi melakukan  pertemuan  secara  tatap  muka  melainkan  bisa  dijalankan  melalui  perangkat elektronik.  Serta  penyelesaian  bisa  hanya  dengan  menggunakan  dokumen  semata.  Tidak hanya  itu,  terdapat  kemudahan  lainnya  seperti  proses  dilaksanakannya  arbitrase  menjadi lebih mudah. Hal tersebut juga dapat mengurangi adanya tatap muka antara para pihak jadi dapat dipastikan para pihak yang bersengketa dapat mengurangi penyebaran virus COVID- 19.
Kelebihan  Arbitrase  Elektronik  lainnya  adalah  para  pihak  dipastikan  terjamin kerahasiaan  sengketanya  sehingga  publik  tidak  mengetahui  sebab  putusan  arbitrase  tidak dipublikasikan.  Arbitrase  Elektronik  bagi  dunia  bisnis  tentu  dapat  meningkatkan  terkait etika  bisnis  ke  dalam  perilaku  kalangan  para  pelaku  usaha serta adanya itikad baik dalam
menyelesaikan  sengketa-sengketa  bisnis  sehingga  menumbuhkan  suatu  pemahaman mendalam terkait hukum di sisi  para pelaku usaha.
Keuntungan  Arbitrase  Elektronik  dapat  dikatakan  penyelesaianya  cepat,  sebab waktu  yang  dipergunakan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  lebih  singkat  daripada arbitrase  konvensional,  seperti  hanya  berinteraksi  melalui  media  elektronik  khususnya internet,  lalu  tidak  diperlukan  untuk  bertatap  muka  secara  langsung  antara  para  pihak, sehingga bagi pebisnis yang sibuk tidak terganggu dan tetap bisa menjalankan aktivitasnya. Keuntungan  lainnya  adalah  tidak  berpihak,  untuk  memperoleh  suatu  proses  penyelesaian sengketa  yang  menjunjung  prinsip  keadilan. Hal terpenting adalah Arbitrase Elektronik di Indonesia  telah  menyesuaikan  serta  tidak bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan dan Undang-Undang,  khususnya  Undang  -  Undang  Nomor  30  Tahun  1999.  Meskipun,  telah adanya  dasar  hukum  pelaksanaan  arbitrase  secara  elektronik  ternyata  terdapat permasalahan  juga  yaitu  belum  ada  sebuah  aturan  tentang  pelaksanaan  yang  mengatur bagaimana arbitrase elektronik itu dapat terjadi.
Sedangkan  kekurangan  dari  penyelenggaraan  arbitrase  elektronik  yaitu  dalam melakukan  arbitrase  mempunyai  ketergantungan  terhadap  akses  internet  yang  dimana  di Indonesia  dalam  hal  keamanan  untuk  berselancar  di internet masih dapat mudah disusupi (Enkripsi),  belum  lagi  adanya  masyarakat  yang  tinggal  jauh  dari  jangkauan  internet menjadi suatu hambatan tersendiri. Tidak hanya hal tersebut, melainkan belum terjaminnya ketentuan  hukum  secara  jelas  dan  kuat  yang mengatur secara detail prosedur pelaksanaan Arbitrase  elektronik,  sehingga  apabila  pengaturan  pelaksanaan  arbitrase  elektronik diserahkan  kepada  para  pihak  untuk  menjalankannya  sendiri,  dikhawatirkan  tidak  ada standar yang baku tentang pelaksanaan arbitrase elektronik yang efektif dan efisien.
Menurut  dalam  penelitian  yang dilakukan oleh ( Indrani & Hadi , 2017), kelemahan arbitrase  elektronik  terutama  ada  pada  sarana  dan  prasarana.  Di  Indonesia,  untuk menerapkan  arbitrase  elektronik terdapat hambatan dikarenakan belum siapnya sarana dan prasarana  yang  mendukung.  Seperti  halnya  internet  yang  belum  merata  di seluruh daerah Indonesia. Berdasarkan laporan kecepatan internet di Asia Tenggara oleh Speedtest Global Index  Desember  2021,  telah  menunjukkan  bahwa  Indonesia  hanya  memiliki  kecepatan Internet  yaitu  sebesar  22,  41 Mbps yang tentu saja kecepatan tersebut tertinggal jauh dari negara  Asia  Tenggara  lainya  bahkan  tertinggal  dengan  negara-negara  kecil  seperti  Laos yang memiliki  kecepatan Internet sebesar 26, 85 Mbps.
Hambatan  lain  dari  Arbitrase  elektronik  yaitu  untuk  memverifikasi  tanda  tangan elektronik  sebagai  syarat  sah  perjanjian  arbitrase.  Kemudian,  kerugian  lainnya  yaitu banyak  kendala  dari  putusan  Arbitrase online terutama  dalam  hal  eksekusi  di  lapangan seperti  halnya  juga  dikatakan  oleh  ( Saraswati ,  2010).  Hal  lain  yang  dapat  dikhawatirkan adalah mengenai soal legalitas dari hasil putusan tersebut.
Syarat formil dalam pasal 54 ayat 2 UU AAPS harus dipenuhi dalam penyelesaian arbitrase  elektronik  sehingga  jika  hal  dari  syarat  formil  tersebut  belum  dipenuhi  maka putusan  arbitrase  tersebut  tidak  dapat  dilaksanakan.  Hal  menjadi  dasar  bahwa keabsahan putusan  arbitrase  elektronik  sangat  tergantung  pada  syarat  formalitas  yang  terdapat  pada Undang-Undang tersebut.
Jadi,  Putusan  arbitrase  elektronik  dapat  dikatakan  sah  dan  memiliki  legalitas  jika sudah memenuhi syarat formil yang ada pada pasal 54 UU AAPS sehingga telah mendapat kekuatan hukum yang tetap dan berlaku bagi seluruh pihak yang bersengketa.
Setelah  melihat  kekurangan  maupun  kelebihan  dari  adanya  arbitrase  elektronik telah  dapat  disimpulkan  bahwa  dari  penjelasan  diatas  dapat  dikatakan  bahwa  Arbitrase secara  Elektronik  ini  sangat  membantu  para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan problematika  yang  ada.  Selain  itu  biaya  yang  murah,  waktu  juga  menjadi  pertimbangan untuk  dilakukan  arbitrase  elektronik.  Walaupun  memang  terdapat  beberapa  kekurangan yang  ada  seperti  jaringan Internet Indonesia yang belum merata, Kecepatan Internet yang lambat  dan  kurang  amannya  transaksi  data  secara  digital.  Namun,  untuk  jangka  kedepan dapat  diatasi  oleh  lembaga  yang  memberikan  layanan  tersebut  apalagi  di  masa  pandemi COVID-19  seperti  ini  tentu  saja  penyelenggaraan  Arbitrase  Elektronik  sangat memudahkan  pihak-pihak  yang  bersengketa  agar  terhindar  dari  penularan  virus  serta kecepatan  dan  ke  efektivitasnya  terjamin.  Maka  Oleh  sebab  itu  Arbitrase  Elektronik  ini harus  dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan  zaman  dan  Pemerintah  khususnya KEMENKOMINFO  dapat  memfasilitasi  kecepatan  Internet  di  Indonesia yang cepat dan merata.
4. Kekuatan hukum putusan arbitrase secara elektronik di Indonesia
Pembacaan putusan sengketa merupakan tahapan terakhir dari proses arbitrase, baik itu  secara  elektronik  maupun  konvensional  serta  pembacaan  putusan  tersebut  harus dibacakan  oleh  arbiter  atau  majelis  arbitrase  dihadapan  para  pihak  yang  bersengketa. Namun, Terdapat sedikit perbedaan antara pembacaan secara elektronik dan konvensional. Bagi  arbitrase  yang  dilakukan  secara  elektronik  maka  menggunakan  media  elektronik. Menurut  Paustinus  Siburian,  mengatakan  bahwa  Majelis  arbitrase  dapat  mengirimkan putusan melalui E-mail atau menempatkannya pada situs web yang digunakan untuk kasus yang bersangkutan ( Setyawan & Wijaya ,  2018).
Pasal  60  UU  AAPS  secara  tegas  menyatakan  bahwa  “ Putusan  arbitrase  bersifat final  dan  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  dan  mengikat  para  pihak ”.  Dapat  diartikan bahwa,  ketentuan  ini  telah  mempertegas  pengertian  dari  “alternatif”  situ  sendiri  sebagai langkah  upaya  bersama  dari  para  pihak  yang  bersengketa  untuk  dapat  menyelesaikan sengketanya  di  luar  ketentuan  peradilan  (Non-Litigasi).  Ketentuan  Pasal  60  UU  AAPS menegaskan  pula  bahwa  pengadilan  tidak  lagi  mempunyai  wewenang  untuk mempersoalkan isi dari putusannya sehingga dalam sebuah putusan arbitrase tidak ada lagi upaya hukum seperti banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
Hukum  negara  telah  memberikan  kewenangan  serta  kesempatan  bagi  para  pihak yang  bersengketa  untuk  dapat  bebas  menentukan  acara  arbitrase  baik  itu  konvensional maupun  elektronik  untuk  digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  asal  tidak  melanggar kesusilaan,  kesopanan  dan  undang-undang  yang  berlaku.  Dapat  dikatakan bahwa dengan adanya  kesepakatan  para  pihak  saja  dapat  memungkinkan  untuk  dilaksanakan  arbitrase secara  elektronik  dan  hal itu memperkuat bahwa putusan arbitrase dapat dibacakan secara elektronik pula dan tetap menjadi sah dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa asal tidak  melanggar  peraturan  perundang-undangan,  tapi  tetap  tidak  memiliki  upaya  paksa seperti pada cara penyelesaian melalui  litigasi  pada umumnya.
Pengucapan putusan arbitrase yang diselenggarakan secara elektronik dapat dengan menggunakan  sarana  telekomunikasi  berbasis  internet  melalui teleconference video conference atau virtual  conference ,  dapat  dianggap  sama  sebagai  putusan  arbitrase  yang diucapkan  secara  konvensional.  Hal  tersebut  sependapat  dengan  Paustinus  Siburian  yang berpendapat  bahwa  pada  arbitrase  elektronik,  pengucapan  dapat  dilaksanakan  melalui media  elektronik  baik  putusan  yang  ditampilkan  dalam  situs  web  maupun  pada  email, maka  pengucapan  putusan  tersebut  dapat  dianggap  sama  atau  dianalogikan  sebagai pengucapan putusan secara riil  dan dihadapan para pihak yang bersengketa.
Jika  dikaitkan  dengan  asas  kebebasan  berkontrak  yang  terdapat  pada  pasal ayat 1 pasal  1338  KUHPer  dapat  dikatakan bahwa para pihak dengan itikad baik dapat  memilih dan  menentukan  prosedur  dan  ketentuan  beracara  secara  elektronik  melalui  lembaga arbitrase dan atas dasar kesepakatan mereka. Sehingga berdasarkan pada pendapat dan asas kebebasan  berkontrak  tersebut,  maka  dapat  dianggap  bahwa  prosedur  dan  ketentuan beracara  arbitrase  elektronik  melalui  Lembaga  arbitrase  terkait  pembacaan  putusan  secara elektronik adalah sah menurut hukum Indonesia sehingga tidak adanya kendala bagi proses pembacaan putusan secara elektronik tersebut.
Putusan  arbitrase elektronik harus mencantumkan syarat-syarat formil dari pasal 54 UU  AAPS  jika  terdapat  satu  ketentuan  yang  tidak  dilakukan  maka  akibat  hukum  atas perbuatan  tersebut  adalah  putusan  arbitrase  elektroniknya  menjadi  tidak  sah  serta  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  yang  mengikat,  berkekuatan  hukum  serta  finalnya  telah dianggap  sama  seperti  putusan  arbitrase  konvensional.  Putusan  arbitrase  elektronik  yang telah berkekuatan hukum tetap atau sudah memenuhi syarat formil dari pasal 54 UU AAPS dapat  dikirimkan  melalui  media  elektronik  kepada  para pihak dapat dikirimkan melalui e- mail kepada para pihak yang bersengketa.

## Kesimpulan
Kesimpulan  dari  penjelasan  diatas  menunjukkan  bahwa  menjalankan  Arbitrase secara Elektronik  di  Indonesia  pada  masa  pandemi  COVID-19  ini  sangat  membantu  para  pelaku usaha untuk dapat menyelesaikan sengketanya dikarenakan adanya kemudahan dari perangkat elektronik tersebut membuat pelaku usaha semakin efisien menjalankan  perusahaannya. Tidak hanya  itu,  pelaku  usaha  juga  diuntungkan  karena  tidak  perlu  mendatangi  Arbitrase  secara tatap  muka  tentu  hal  ini  menjadi  poin  penting  bagi  para  pelaku  usaha  agar  bisnisnya  tidak terganggu  terkendala  oleh  adanya  sengketa.  Walaupun  masih  banyak  kendala  dalam  sistem keamanan  elektroniknya,  namun  hal  tersebut  dapat  diatasi  dengan  adanya  perbaikan  secara berkala  yang  mengikuti  perkembangan  dari  teknologi, dengan demikian Arbitrase Elektronik sangat disarankan untuk menyelesaikan  perkara pada masa Pandemi COVID-19.

## Bibliografi
Adzany, R., Imaniyati, N. S., & Zakiran, A. H. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Karya Potret  Tanpa  Izin  sebagai  Iklan  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014 tentang Hak Cipta. Bandung Conference Series: Law Studies, 2 (1). https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.843
Aziz,  M.  F.,  &  Hidayah,  M.  A.  (2020). Perlunya  Pengaturan  Khusus  Online  Dispute Resolution  (Odr)  Di  Indonesia  Untuk  Fasilitasi  Penyelesaian  Sengketa  E-Commerce. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 (2), 275. https://doi.org/10m.33331/rechtsvinding.v9i2.449
Camelia,  F.  (2020).  Analisis  Landasan  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Teknologi  Dalam Pengembangan Kurikulum.
SAP (Susunan Artikel Pendidikan), 5 (1). https://doi.org/10.30998/sap.v5i1.6474
Dewi,  A.  A.  (2021).  Arbitrase  Online  di  Era  Revolusi  Industri  4.0  dan Pandemi Covid -19.
JLR-Jurnal Legal Reasoning, 3(2) , 100–115. https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2409
Dewi,  S.  A.  K.  (2015). Perjanjian  jual  beli  barang  melalui  elektronik  commerce  (e-com) . Jurnal Ilmiah Teknologi  Informasi Asia, 9(2), 1–5.
Entriani,  A.  (2017).  Arbitrase  Dalam  Sistem  Hukum  Di  Indonesia. IAIN  Tulungagung Research Collections, 3 (2), 277–293. https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293
Hidayah,  N.  (2018). Analisis  Strategi  Digital  Marketing Dalam Membantu Penjualan Living Space Dan Efo Store .
Indrani,  S.  M.,  &  Hadi,  H. (2017).  Keberadaan Arbitrase Online Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa  Bisnis  Di  Indonesia  (Studi  Di  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  Jakarta). Jurnal Privat Law, 5 (2), 34–42. https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19386
Maringka, J. S. (2022). Ekstradisi  Dalam Sistem Peradilan Pidana . Sinar Grafika.
Muhammad  Anas  Thurmudzi,  A.  (2022). Penggunaan  Online  Dispute  Resolution  Ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa . Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
Piers,  M.,  &  Aschauer,  C.  (2018). Arbitration  in  the  digital  age:  the  brave  new  world  of arbitration .  Cambridge University Press.
Saraswati,  A.  J.  (2010). Aspek  hukum  putusan  arbitrase  asing  di  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia .
Setyawan,  A., & Wijaya, B. (2018). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau  dari  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen .  Journal  of  Judicial  Review, 19(2), 46–70.
Tarantang,  J.,  Kurniawan,  R.,  &  Nariyah,  Y.  (2022). Arbitrase  syariah:  Regulasi  dan Implementasi Penyelesaian  Sengketa Bisnis  di Indonesia . K-Media.
Terwarat,  B.  A.,  &  Mochtar,  D.  A.  (2021).  Penyelesaian  Sengketa Bisnis Secara Elektronik Melalui  Lembaga  Arbitrase  Di  Indonesia. MLJ  Merdeka  Law  Journal , 2 (1),  42–57. https://doi.org/10.26905/mlj.v2i1.6253