JURNAL AKUNTANSI VOL. 7 NO. 2 DESEMBER 2019
PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  STRUKTUR DESENTRALISASI, AKUNTABILITAS PUBLIK DAN PENGAWASAN FUNGSIONAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Dinas Se-Kabupaten Wonogiri)
Anim Rahmayati 1*
Nur Asiyah Jamil 2
Institut Agama Islam Negeri Surakarta *Email : anim.uci@gmail.com
ABSTRACT

## INFO ARTIKEL
This  study  aims  to  analyze  the  effect  of  budgeting  participation, clarity  of  budget  targets,  decentralization  structure,  public accountability and functional supervision of managerial performance in Dinas Dinas in Wonogiri District. The  research  method  used  in  this  study  is  quantitative  research using  primary  data.  Primary  data  was  obtained  by  distributing questionnaires to respondents, namely head of department, head of finance,  and  head  of  field  at  the  agencies  in  Wonogiri  Regency, amounting  to  87  respondents.  The  data  analysis  technique  uses multiple linear regression analysis.
The  results  showed  that  budgetary  participation,  clarity  of  budget targets,  decentralized  structure  and  public  accountability  had  an effect  on  managerial  performance  in  Dinas-Dinas  in  Wonogiri district.  While  functional  supervision  has  no  effect  on  managerial performance in Dinas-Dinas in Wonogiri District.
Diterima: 28 Desember 2018 Direview: 14 Maret 2019 Disetujui: 26 Juni 2019
Terbit: 27 Desember 2019 Keywords: managerial performance, budgeting participation, clarity of  budget  goals, decentralized structure, public accountability, functional supervision.

## PENDAHULUAN
Pandangan  masyarakat  umumnya  membentuk  suatu  pengertian  tertentu  dalam  dinamika perkembangan  kehidupan  masyarakat,  bahkan  dapat  mengembangkan  prinsip  atau  pengertian tertentu  menjadi  lebih  luas  atau  lebih  rinci.  Terjadinya  tuntutan  masyarakat  terhadap  kualitas pemerintahan  yang  lebih  baik,  mendorong  pemerintah  pusat  dan  daerah  untuk  menerapkan akuntabilitas  publik.  Berhasil  atau  tidaknya  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  menjalankan fungsinya  dapat  dilihat  dari  laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  pemerintah  daerah  yang  juga dapat  dijadikan  sebagai  dasar  pertanggungjawabannya  terhadap  publik  (Laksana  dan  Handayani, 2014).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  kinerja  manajerial  adalah  suatu  kinerja  individu  yang berhubungan  dengan  kegiatan-kegiatan  manajerial  seperti  proses  perencanaan,  pengawasan, koordinasi,  evaluasi,  perwakilan  dan  sebagainya  Mahoney et.al (1963)  dalam    Nugraha  (2015). Efisiensi  dan  efektifitas  merupakan  tolok  ukur  yang  digunakan  untuk  mengukur  prestasi  kerja manajemen  (Handoko, 2002).
Proses  penyusunan  anggaran  perlu  diperhatikan  agar  dapat  mencapai  keberhasilan  dalam organisasi. Agar alokasi  anggaran dapat sesuai dengan sasaran maka diperlukan adanya kerjasama yang  baik  antara  pegawai  dan  aparatur  organisasi    (Ernawilis,  2015).  Faktor  yang  mampu meningkatkan kinerja manajerial, salah satunya adalah partisipasi penyusunan anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dalam meningkatkan kinerja pemerintah memberi kesempatan kepada bawahan  untuk  ikut  berpartisipasi    mempengaruhi  proses  penyusunan  anggaran.  Dalam  hal  ini untuk mendapatkan target yang sudah ditentukan bersama, pelaksanaannya harus sungguh-sungguh dan transparan (Anwar dan Sumiati, 2014).
Proses  penganggaran  daerah  diatur  dalam  Kepmendagri  Nomor  13  tahun  2006.  Regulasi tersebut  menjelaskan  tentang  pedoman  dalam  rancangan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah (APBD)  yang  dilaksanakan  oleh  tim  anggaran  eksekutif  bersama-sama  unit  organisasi  perangkat daerah (Anwar dan Sumiati, 2014).
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nurhalimah  (2013)  bahwa  penyusunan  anggaran  sangat berpengaruh  terhadap  kinerja  pemerintah  daerah.  Hasil  tersebut  tidak  konsisten  dengan  hasil penelitian  Sumarno  (2005)  menyebutkan  bahwa  terdapat  pengaruh  negatif  antara  penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.
Kinerja  manajerial  pemerintah  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  kejelasan  sasaran  anggaran. Menurut  Kenis  (1979)  kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  seberapa  jauh  tujuan  dari  anggaran tersebut ditetapkan secara jelas sehingga dapat dimengerti oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan anggaran tersebut.
Kenis  (1979)  menyatakan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  salah  satu  dari karakteristik  penganggaran.  Sasaran  anggaran  pada  pemerintah  daerah  terdapat  dalam  Rencana Strategik  Daerah  dan  Program  Pembangunan  Daerah.  Adanya  kejelasan  sasaran  anggaran  akan memudahkan  penyusunan  target-target  anggaran  (Suhartono  dan  Solichin,  2006).  Sistem penganggaran akan bermanfaat untuk standar evaluasi kinerja jika sasaran anggaran disusun dengan jelas.
Struktur  desentralisasi  juga  merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  manajerial. Menurut  Hill  (1998)  dalam  Tarjono  dan  Nugraha  (2015)  desentralisasi  merupakan  pelimpahan wewenang yang meluas dalam bentuk pengambilan keputusan pada manajer dibawahnya.
Siegel  dan  Marconi  (1989)  dalam  Tarjono  dan  Nugraha  (2015)  menyatakan  bahwa  adanya sistem  desentralisasi  memberikan  beberapa  manfaat  diantaranya  yaitu  waktu  pertimbangan  dalam pengambilan keputusan stratejik akan lebih banyak, respon organisasi terhadap suatu masalah akan lebih cepat dan efektif, secara tidak langsung akan memotivasi organisasi.
Penelitian  Asrini  (2017)  menyatakan  bahwa  akuntabilitas  publik  mampu  memengaruhi kinerja manajerial. Mahsun (2006) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu kewajiban pemegang amanah  untuk  mempertanggungjawabkan  aktivitas  yang  dilakukan,  dengan  menyajikan, melaporkan  dan  mengungkapkan  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dan  berhak  meminta pertanggungjawaban.
Selanjutnya  pengawasan  fungsional  juga  mempengaruhi  kinerja  manajerial.  Dimana pengawasan  ini  dilakukan  oleh  internal  pemerintah  daerah  maupun  eksternal  pemerintah  daerah (Baswir,  2000).  Pengawasan  fungsional  sangat  penting  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  agar meminimalkan  penyimpangan  dari  tujuan  yang  sudah  direncanakan  dan  telah  digariskan  pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (Dewi dkk, 2015).
Dewi  dkk, (2015)  menyatakan  bahwa  pengawasan  fungsional  berpengaruh  positif  terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan menurut Laksana dan Handayani (2014) berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas publik di Kabupaten Batang.

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 7 NO. 2 DESEMBER 2019
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  kinerja  manajerial  antara  lain penelitian  Darman  dan  Baharuddin  (2015)  dan  Ernawilis  (2015)  menyatakan  bahwa  partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi, dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap  kinerja  manajerial.  Penelitian  Kewo  (2014)  menunjukkan  bahwa  partisipasi  penyusunan anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.
Penelitian  Hidayat  (2015)  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  dan  struktur desentralisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial.  Penelitian  Sari,  Sinarwati,  dan  Sujana (2014)  menyatakan  bahwa  kinerja  manajerial  secara  signifikan  dipengaruhi  oleh  akuntabilitas, kejelasan  sasaran  anggaran  dan  partisipasi  anggaran.  Selanjutnya,  penelitian  Amanta,  Putra,  dan Werastuti (2015) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, partisipasi penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Penelitian  ini  dilakukan  karena  adanya riset  gap pada  penelitian  penelitian  terdahulu. Penelitian  Ernis,  Sulasrso  dan  Wardayati  (2017);  Asrini  (2017);  Tarjono  dan  Nugraha  (2015); Darman dan Baharuddin (2015); Kewo (2014) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sementara hasil penelitian Apriansyah, Zirman, dan Rusli (2014); Nengsy, Sari, dan Agusti (2013) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Penelitian  Darman  dan  Baharuddin  (2015);  Ernawilis  (2015);  Kewo  (2014)  menyatakan bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial.  Ketiga  penelitian  ini tidak  konsisten  dengan  penelitian  Wahyuni,  Rasuli,  dan  Diyanto  (2014)  yang  menyatakan  bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Penelitian  Darmawan  (2016);  Amanta, Putra,  dan  Werastuti  (2015);  Hazmi,  Imran,  Zuarni, Irawan, dan Safrizal,  (2012) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.  Ketiga  penelitian  berlawanan  dengan  penelitian  Wahyuni,  Rasuli,  dan  Diyanto  (2014) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  Darman  dan  Baharuddin  (2015). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel pengawasan  fungsional.  Penelitian  ini  dilakukan  karena  adanya  fenomena  yang  terjadi  di Pemerintahan  Daerah  Kabupaten  Wonogiri.  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKjIP) Kabupaten  Wonogiri  menyatakan  bahwa  pencapaian  kinerja  Pemerintah  Kabupaten  Wonogiri diukur  dengan  pencapaian  tujuan  strategis  dan  sasaran  strategis,  yang  mengacu  pada  indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Terjadi penurunan peringkat kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri secara nasional. Pada tahun  2010  Pemkab  Wonogiri  menduduki  peringkat  22  se-Indonesia.  Namun  kinerja  Pemkab Wonogiri  menurun  ke  peringkat  56  pada  tahun  2011.    Peringkat  ini  menurun  drastis  menjadi  146 pada tahun 2012. Pada tahun 2014 Pemkab Wonogiri menduduki peringkat 132. Sampai tahun 2016 Pemkab Wonogiri belum bisa melakukan pencapaian seperti pada tahun 2010. Hal ini diungkapkan oleh Sekda Wonogiri Suharno (www.iklansuaramerdeka.com).
Tidak  hanya  penurunan  peringkat  kerja  secara  nasional,  pencapaian  kinerja  Pemkab Wonogiri rata-rata juga mengalami penurunan dari tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 yaitu 2,7132 atau  271,32%  (KEPMENDAGRI  No.120-4761  Tahun  2014).  Sedangkan  pada  tahun  2014  adalah 2,6426  atau  264,26  %  (KEPMENDAGRI  No.800-35  Tahun  2016).  Pada  tahun  2015  hasil pencapaian rata-rata kinerja adalah 245,74%, sedangkan pada tahun 2016 hasil pencapaian 225,68% (LKjP 2015-2016).
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi,
Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Fungsional terhadap  Kinerja Manajerial (Studi pada Kantor Dinas Se-Kabupaten Wonogiri)”.
Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri?
3. Apakah  struktur  desentralisasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah  daerah Kabupaten Wonogiri?
4. Apakah  akuntabilitas  publik  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah  daerah Kabupaten Wonogiri?
5. Apakah  pengawasan  fungsional  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah  daerah Kabupaten Wonogiri?

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Kinerja Pemerintah
Menurut  Hidayat  (2015)  kinerja  manajerial  merupakan  seberapa  besar  kemampuan  dan prestasi  manajer  dalam  menjalankan  organisasi,  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  organisasi  yang mengarah  kepada  pelayanan  publik.  Kemampuan  yang  dimaksud  adalah  kemampuan  dalam kegiatan  manajerial  seperti  perencanaan,  investigasi  atau  pemeriksaan,  koordinasi,  evaluasi, pengawasan,  pemilihan  staf,  negosiasi,  perwakilan,  tingkat  kinerja  secara  keseluruhan  (Mahoney 1963 dalam Wahyuni dan Rosmida, 2017).
Mahoney  dkk  (1963)  dalam  Arum  (2016)  menyatakan  bahwa  kinerja  manajerial  dapat diukur dengan sembilan indikator yaitu
a. Perencanaan merupakan proses penentuan kebijakan serta kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa  depan  dengan  mempertimbangkan  situasi  kondisi  saat  ini  dan  masa  yang  akan datang. Proses perencanaan bertujuan untuk menetukan pedoman dan prosedur pelaksanaan tujuan, kebijakan, penganggaran, serta kegiatan,  sehingga mampu terlaksana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.
b. Pemeriksaaan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  pengumpulan  dan  penyampaian informasi untuk melakukan pencatatan serta pelaporan sehingga mempermudah pengukuran serta analisis kegiatan yang telah dilakukan.
c. Koordinasi  merupakan  penyelarasan  tindakan  yang  melibatkan  kegiatan  pertukaran informasi  sehingga  mampu  berhubungan  serta  menyesuaikan  program  yang  akan dilaksanakan.
d. Evaluasi  merupakan  penilaian  terhadap  rencana  yang  telah  dibuat  atas  kegiatan  yang  telah dilaksanakan sehingga dapat diambil keputusan yang diperluakan untuk organisasi.
e. Pengawasan  merupakan  penilaian,  pengamatan  terhadap  kinerja  yang  dilakukan  atau kemampuan  untuk  mengarahkan,  memimpin,  membimbing  bawahan  dalam  melaksanakan tugasnya.
f. Pemilihan  staff  merupakan  semua  proses  yang  berkaitan  dengan  penempatan  serta penentuan bawahan dalam pekerjaannya di suatu unit kerja.
g. Negoisasi  merupakan  usaha  untuk  memperoleh  kesepakatan  dalam  transaksi  dan  kontrak dengan organisasi atau perusahaan lain.
h. Perwakilan  yaitu  penyampaian  visi  misi,  tujuan,  kegiatan  organisasi  melalui  pertemuan- pertemuan dengan organisasi dan perusahaan lain.
i. Penilaian terhadap tingkat kinerja secara keseluruhan.

## Partisipasi Penyusunan Anggaran
Partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran  memberi  kesempatan  kepada  bawahan  untuk  ikut partisipasi    mempengaruhi  proses  penyusunan  anggaran.  Dalam  hal  ini  untuk  mendapatkan  target yang  sudah  ditentukan  bersama,  pelaksana  harus  sungguh-sungguh  dan  jeli  dalam  meningkatkan komitmennya.  Anggaran  pada  sektor  pemerintah  setelah  disusun  harus  dipublikasikan  kepada rakyat  agar  lebih  transparan,  dimana  anggaran  dari  sektor  publik  didapatkan  dari  pajak,  retribusi, laba  pemerintah  milik  daerah  maupun  negara,  pinjaman  utang  luar  negri  dan  obligasi  (Anwar  dan Sumiati, 2014).
Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai akan meningkat. hal ini  di  sebabkan  ada  tiga  hal  yaitu pertama ,  partisipasi  penyusunan  anggaran  akan  menyebabkan atasan  dan  bawahan  akan  berkomitmen  dalam  organisasi  karena  adanya  tanggung  jawab  yang timbul dimana anggaran merupakan hasil diskusi kedua belah pihak. kedua , partisipasi penyusunan anggaran terjadi persamaan karena atasan melibatkan bawahan sebagai penyusun anggaran. ketiga , partisipasi penyusunan anggaran membuat atasan akan mengetahui informasi dari bawahan terkait pada pekerjaan (Wicaksono, 2016).
Brownell (1982) mendefinisikan partisipasi anggaran sebagai proses dalam dimana individu, yang  kinerjanya  akan  dievaluasi,  dan  dinilai,  berdasarkan  pencapaian  target  anggaran  mereka, keterlibatan,  dan  pengaruh  pada  penentuan  target  tersebut.  Hal  ini  didukung  oleh  Milani  (1975) yang  menyatakan  bahwa  partisipasi  anggaran  adalah  sejauh  mana  pengaruh,  keterlibatan,  dan kontribusi individu (bawahan manajer) dalam proses penganggaran.
Schiff dan Lewin (1970) dalam  Darman dan Baharuddin (2015) menerangkan terdapat tiga aspek  fungsional  sistem  partisipasi  dalam  anggaran  yaitu  (1)  meningkatkan  moral  pelaksana, semangat,  motivasi,  dan  inisiatif;  (2)  merangsang  kerja  sama  dalam  semua  divisi  organisasi;  (3) mendorong bawahan untuk memahami tujuan yang ingin dicapai organisasi dan agar lebih responsif terhadap masalah yang mungkin timbul selama pelaksanaan anggaran.

## Kejelasan Sasaran Anggaran
Anggaran  merupakan  suatu  rencana  perusahaan  yang  disusun  sistematis  serta menggambarkan  kegiatan  perusahaan  dalam  jangka  waktu  tertentu  yang  dinyatakan  dalam  bentuk satuan  moneter    (Lubis,  2010).  Anggaran  harus  disusun  dengan  jelas  sehingga  pihak-pihak  yang berkepentingan  mampu  memahami  anggaran  tersebut  untuk  mencapai  sasaran  atau  target  dari perusahaan.
Kejelasan  sasaran  anggaran  menjelaskan  seberapa  tinggi  tingkat  kejelasan  sasaran  atau tujuan anggaran serta tingkat pemahaman pihak-pihak yang berkepentingan dalam menerjemahkan maksud  dari  anggaran  tersebut    (Kenis,  1979).    Kejelasan  sasaran  anggaran  merupakan  hal  yang sangat  penting.  Sasaran  anggaran  yang  jelas  akan  memudahkan  organisasi  dalam  mengukur keberhasilan setiap program untuk pencapaian visi dan misi organisasi. Pengukuran yang tepat baik itu  dalam  bentuk  evaluasi  ataupun  yang  lainnya,  akan  membuat  organisasi  mengetahui  seberapa baik kinerja yang telah dilakukan  (Herawaty, 2011).
Kenis  (1979)  menyatakan  bahwa  kejelasan  tujuan  anggaran  mengacu  pada  tingkat  yang tujuan anggarannya dinyatakan spesifik, jelas, dan dipahami oleh mereka yang bertanggung jawab. Sasaran  yang  disusun  secara  spesifik  dan  jelas  akan  mencegah  munculnya  berbagai  macam interpretasi  pelaksana  anggaran.  Anggaran  yang  jelas  dan  spesifik  akan  memudahkan  pelaksana anggaran dalam memahami maksud dan tujuan dari anggaran tersebut.
Anthony  dan  Govindarajan  (2005)  menyatakan  bahwa  adanya  kejelasan  sasaran  anggaran mampu  mengatur  tindakan  karyawan.  Hal  ini  disebabkan  karena  anggaran  merupakan  alat  yang penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif.

## Struktur Desentralisasi
Desentralisasi  merupakan  penyerahan  urusan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada daerah  otonom  berdasarkan  asas  otonomi.  Asas  otonomi  merupakan  prinsip  penyelenggaraan pemerintah  daerah  berdasarkan  hak,  wewenang,  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai sistem di Indonesia (Undang-Undang No.23 Tahun 2014)
Koswara  (1996)  dalam    Hidayat  (2015)  menyebutkan  bahwa  makna  dari  adanya desentralisasi  adalah  adanya  melalui  proses  pelimpahan  urusan-urusan  pemerintahan  yang  pada awalnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat sebagian diserahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.
Nugroho  (2000)  dalam  Darman  dan  Baharrudin  (2015)  menyebutkan  bahwa  terdapat  dua manfaat  desentralisasi.  Yaitu  mendorong  partisipasi  masyarakat,  inisiatif,  dan  kreativitas,  seperti sekaligus  mendorong  pemerataan  pembangunan  di  segala  bidang;  serta  memperbaiki  alokasi sumber daya produktif.
Struktur  desentralisasi  dalam  organisasi  umumnya  ditujukan  dalam  hal-hal  yang  berkaitan dengan  pengambilan  keputusan  dalam  organisasi. Struktur  organisasi  yang  terdesentralisasi  terjadi apabila  sebagian  otorisasi  didelegasikan  ke  level  atau  tingkat  hirarki  yang  lebih  rendah  dalam organisasi (Hidayat, 2014).
Desentralisasi  dalam  konteks  organisasi  memiliki  perbedaan  dengan  desentralisasi  dalam pemerintahan secara luas. Supriyatno (2010) dalam Darman dan Baharrudin (2015) mendefinisikan desentralisasi  sebagai  administratif  organisasi  organisasi  dimana  manajemen  yang  lebih  tinggi mendelegasikan  penentuan  pengambilan  keputusan  ke  manajemen  di  bawahnya.  Riyadi  (1998) dalam  Darman  dan  Baharrudin  (2015)  lebih  lanjut  menjelaskan  bahwa  pendelegasian  ini  juga disertai dengan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab.

## Akuntabilitas Publik
Mardiasmo  (2009)  mendefinisikan  bahwa  akuntabilitas  merupakan  sebuah  prinsip pertanggungjawaban  mulai  dari  proses  penganggaran  sampai  realisasi  kegiatan  yang  harus dilaporkan  kepada  publik  atau  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Akuntabilitas  publik  merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka korupsi terutama pada organisasi pemerintahan.
Ellwood (1993) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi yang harus dipenuhi organisasi sektor  publik  dalam  hal  pertanggungjawaban    yaitu    akuntabilitas  untuk  kejujuran  dan  legalitas, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.
a. Akuntabilitas kejujuran dan legalitas berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan jabatan serta  jaminan  bahwa  telah  ada  kepatuhan  pada  hukum  dan  kewajiban  lainnya  persyaratan dalam penggunaan sumber daya organisasi.
b. Akuntabilitas  proses  berkaitan  dengan  apakah  prosedur  yang  digunakan  dalam melaksanakan  pekerjaan  sudah  memadai  atau  belum.  Seperti  kecukupan  sistem  informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
c. Akuntabilitas  program  berkaitan  dengan  pertimbangan  apakah  program  yang  disusun organisasi  telah  memenuhi  tujuan  yang  telah  ditetapkan  atau  tidak,  dengan  sudah mempertimbangkan program alternatif yang mungkin lebih efektif dan efisien.
d. Akuntabilitas  kebijakan  berkaitan  dengan  apa  kebijakan  pemerintah  dan  standar  aturan dalam organisasi yang disusun sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat.

## Pengawasan Fungsional
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan  UU  Nomor  32  Tahun  2004,  daerah  diberi  kewenangan  yang  luas  untuk  mengurus  rumah tangganya  sendiri  dengan  sesedikit  mungkin  campur  tangan  pemerintah  pusat.  UU  tersebut
memberikan  penegasan  bahwa  daerah  memiliki  kewenangan  untuk  menentukan  alokasi  sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah (Laksana dan Handayani: 2014).
Pengawasan  terhadap  pengelolaan  keuangan  daerah  oleh  sangat  pentingdilakukan,  karena pengawasan  merupakan  suatu  usaha  untuk  menjamin  adanya  keserasian  antara  penyelenggaraan tugas  pemerintah  di  daerah  (pusat)  dan  menjamin  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah  secara berdaya guna (Halim dalam Wiguna dkk: 2015).
Menurut  Silalai,  dkk  (2014)  kegiatan  pengawasan  mutlak  dilakukan  agar  dapat  terlaksana kegiatan  instansidalam  mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Pengawasan  yang  efektif  akan memberikan  suatujaminan  yang  mengikat  seluruh  pegawai  untuk  melaksanakan  tugas  dengan sebaik-baiknyadan  penuh  tanggung  jawab.  Aris  (2001)  dalam  Silalai,  dkk  (2014)  mengatakan pengawasan/supervisi merupakantindakan mengawasi atau mengarahkan penyelesaian pekerjaan.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Metode  kuantitatif  adalah  objek penelitian  yang  menekankan  pada  pengujian  teori-teori  melalui  pengukuran  variabel-variabel penelitian  dengan  angkadan  melalui  analisis  data  dengan  menggunakan  prosedur  statistik (Indriantoro and Supomo, 2011).

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  dinas,  kepala  bagian  keuangan,  dan  kepala bidang pada dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri yang berjumlah 87 orang. Seluruh populasi dalam penelitian ini dijadikan sebagai sampel.

## Data dan Sumber Data
Data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini  berupa  data  dari  kuesioner  yang  disebarkan  kepada  responden  yang  dijadikan  sebagai  sampel penelitian ini.

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  Analisis  Regresi  Linier  Berganda.  Adapun  urutan  pengujian dimulai  dari  Uji  instrumen  penelitian  dengan  menggunakan  uji  validitas  dan  uji  reliabilitas. Kemudian dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Setelah itu dilakukan pengujian ketepatan model  dan uji hipotesis. Adapun persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = a + b1.X1 + b2. X2 + b3.X3 + b4.X4 + b5.X5+e
Keterangan : Y = Variabel Kinerja manajerial X1 = Variabel Partisipasi penyusunan anggaran X2 = Variabel Kejelasan Sasaran anggaran X3 = Variabel Struktur Desentralisasi X4 = Variabel Akuntabilitas Publik X5 = Variabel Pengawasan fungsional a = Nilai konstanta b1 s/d b5 = Nilai koefisien regresi e = standar error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden berjumlah 87. Akan tetapi, kuesioner yang kembali  dan  dapat  diolah    adalah  sejumlah  75  kuesioner.  Berdasarkan  hasil  pengujian  instrumen penelitian  diperoleh  hasil  bahwa  seluruh  instrumen  pernyataan  dalam  penelitian  ini  valid  dan reliabel. Begitu juga dengan hasil uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa residual data terdistribusi normal serta tidak terjadi multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Ketepatan Model

## 1. Hasil Uji F
Uji  F  merupakan  uji  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  bagaimana  variabel  independen secara  bersama-sama  dapat  mempengaruhi  variabel  independen.  Uji  ini  dilakukan  dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan tingkat signifikansi α yaitu 5% (Ghazali, 2016). Berikut ini merupakan hasil uji F dengan SPSS :
Tabel 1
Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 1859,263 5 371,853 24,392 ,000 b Residual 1051,883 69 15,245 Total 2911,147 74 a. Dependent Variable: km b. Predictors: (Constant), pf, ap, sd, ppa, ksa
Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  di  atas  yang  diperoleh  F hitung sebesar  24,392  dan sig.  0,000. p-value < α (0,000  <  0,05),  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  yang digunakan dalam penelitian ini sudah layak atau fit.

## 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  koefisien  determinasi  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar  variabel  dependen yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabilitas  variabel  independen  (Ghazali,  2016).  Berikut  ini  adalah hasil uji koefisien determinasi :
Tabel 2 Ringkasan Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate 1 0,799 a 0,639 0,612 3,90444 Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai  adjusted R 2 = 0,612. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel  independen  dalam  menjelaskan  variabel  dependen  sebesar  61,2%,  sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  tingkat  signifikansi  hubungan  dua  variabel melalui  koefisien  regresinya  (Misbahuddin,  2014).  Berikut  ini  merupakan  ringkasan  hasil  analisis regresi berganda:

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 7 NO. 2 DESEMBER 2019
Tabel 3
Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -8,508 6,174 -1,378  ,173 x1 ,659 ,114 ,497 5,779  ,000 x2 ,477 ,225 ,190 2,125  ,037 x3 ,301 ,124 ,194 2,427  ,018 x4 ,183 ,091 ,183 2,009  ,048 x5 ,064 ,262 ,018 ,244  ,808 a. Dependent Variable: y
Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, maka didapatkkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :
Y = -8,508 + 0,659X 1 + 0,477X 2 + 0,301X 3 + 0,183X 4 + 0,064X 5
Interpretasinya :
1. Nilai  konstanta  bernilai  -8,508.  Nilai  tersebut  menyatakan  bahwa  apabila  variabel  independen (partisipasi  penyusunan  anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran  struktur  desentralisasi, akuntabilitas  publik  dan  pengawasan  fungsional)  dianggap  konstan,  maka  rata-rata  pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri menurun sebesar 8,508. Nilai konstansta yang negatif tidak menjadi persoalan selama nilai slope tidak nol.
2. Koefisien  regresi  variabel  partisipasi  penyusunan  anggaran  bernilai  positif  sebesar  0,659.  Hal ini  menyatakan  bahwa  apabila  partisipasi  penyusunan  anggaran  dinaikkan  satu  satuan  dengan catatan variabel independen yang lain dianggap  konstan, maka  akan meningkatkan pencapaian kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,659.
3. Koefisien  regresi  variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  bernilai  positif  sebesar  0,477.  Hal  ini menyatakan  bahwa  apabila  kejelasan  sasaran  anggaran  dinaikkan  satu  satuan  dengan  catatan variabel independen  yang  lain  dianggap  konstan,  maka  akan meningkatkan  pencapaian  kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,477.
4. Koefisien  regresi  variabel  struktur  desentralisasi  bernilai  positif  sebesar  0,301.  Hal  ini menyatakan bahwa apabila struktur desentralisasi dinaikkan satu satuan dengan catatan variabel independen  yang  lain  dianggap  konstan,  maka  akan  meningkatkan  pencapaian  kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,301.
5. Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik bernilai positif sebesar 0,183. Hal ini menyatakan bahwa  apabila  akuntabilitas  publik  dinaikkan  satu  satuan  dengan  catatan  variabel  independen yang  lain  dianggap  konstan,  maka  akan  meingkatkan  pencapaian  kinerja  manajerial  dinas  se- Kabupaten Wonogiri sebesar 0,183.
6. Koefisien  regresi  variabel  pengawasan  fungsional  bernilai  positif  sebesar  0,064.  Hal  ini menyatakan  bahwa  apabila  pengawasan  fungsional  dinaikkan  satu  satuan  dengan  catatan variabel  independen  yang  lain  dianggap  konstan,  maka  akan  meingkatkan  pencapaian  kinerja manajerial dinas se-Kabupaten Wonogiri sebesar 0,064.

## Hasil Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  digunakan  untuk  pengambilan  keputusan  atau  menguji  hipotesis  yang  telah disusun  dengan  cara  melihat  nilai  T hitung dan  tingkat  signifikansinya  (Ghazali,  2016).  Berikut  ini merupakan hasil uji hipotesis :
Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis Variabel Independen T hitung Sig Kesimpulan Partisipasi Penyusunan Anggaran 5,779 0,000 X1 berpengaruh terhadap Y Kejelasan Sasaran Anggaran 2,125 0,037 X2 berpengaruh terhadap Y Struktur Desentralisasi 2,427 0,018  X3 berpengaruh terhadap Y Akuntabilitas Publik 2,009 0,048  X4 berpengaruh terhadap Y Pengawasan Fungsional 0,224 0,808  X5 tidak berpengaruh terhadap Y
Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa :
1. Variabel  partisipasi  penyusunan  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  manajerial  di Dinas  se-Kabupaten  Wonogiri.  Artinya  bahwa  apabila  terdapat  partisipasi  penyusunan anggaran yang baik maka kinerja manajerial juga baik.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asrini (2017); Sari (2016); Arum  (2016);  Amanta,  Putra,  dan  Werastuti,    (2015);  Darman  dan  Baharuddin  (2015); Ernawilis  (2015);  Tarjono  dan  Nugraha  (2015);  Kewo  (2014);  Primadana,  Yuniarta,  dan Adiputra  (2014) ; Sari,  Sinarwati,  dan  Sujana  (2014) ; Amertadewi  dan  Dwirandra  (2013) ; Mah’d,  Al-Khadash,  Idris,  dan  Ramadan  (2013)  menunjukkan  bahwa  partisipasi  penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Mekanisme  penyusunan  anggaran  partisipatif  pada  dinas-dinas  di  Kabupaten  Wonogiri baik  itu  manajer  atas,  menengah  maupun  bawah  sudah  dilakukan  dengan  baik.  Adanya kerjasama semua pihak dalam proses penyusunan anggaran maka akan mencapai keberhasilan proses  penganggaran.  Keberhasilan  dalam  proses  penganggaran  akan  berdampak  pada  usaha untuk  melaksanakan  anggaran  yang  telah  disusun  dan  mendorong  pada  penigkatan  kinerja manajerial.
2. Variabel  kejelasan  sasaran  anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  manajerial  di  Dinas se-Kabupaten  Wonogiri.  Hal  ini  berarti  bahwa  apabila  terdapat  kejelasan  sasaran  anggaran yang baik maka kinerja manajerial juga baik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Asrini  (2017);  Efrizar (2017); Arum (2016); Darmawan (2016); Darman dan Baharuddin (2015); Amanta, Putra, dan Werastuti  (2015);  Ernawilis  (2015);  Hidayat  (2015);  Nugraha  (2015);  Kewo  (2014); Primadana, Yuniarta, dan Adiputra (2014); Sari, Sinarwati, dan Sujana (2014); Hazmi, Imran, Zuarni,  Irawan,  dan  Safrizal  (2012)  yang  menunjukkan  bahwa  kejelasan  sasaran  anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri sudah menyusun anggaran secara spesifik dan jelas, sehingga  memudahkan  para  pelaksana  anggaran  dalam  menerjemahkan  anggaran  dan pengukuran  pencapaian  tujuan  organisasi  sehingga  pelaksanaan  anggaran  akan  sesuai  dengan tujuan  disusunnya  anggaran  tersebut.  Hal  ini  bisa  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  organisasi sehingga akan berimplikasi mendorong perbaikan kinerja yang semakin baik.
JURNAL AKUNTANSI VOL. 7 NO. 2 DESEMBER 2019
3. variabel struktur desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri. Apabila terdapat struktur desentralisasi yang baik maka kinerja manajerial juga baik.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Darmawan  (2016);  Sari  (2016) ; Arum (2016) ; Darman  dan  Baharuddin  (2015);  Ernawilis  (2015);  Hidayat  (2015);  Tarjono  dan Nugraha (2015); Primadana, Yuniarta, dan Adiputra (2014) ; Sari, Sinarwati, dan Sujana (2014); Wahyuni,  Rasuli,  dan  Diyanto  (2014)  menunjukkan  adanya  pengaruh  antara  struktur desentralisasi terhadap kinerja manajerial.
Dinas-dinas  di  Kabupaten  Wonogiri  sudah  melakukan  pelimpahan  wewenang  serta tanggung  jawab  yang  lebih  luas  kepada  manajer  bawah  dari  manajer  atas.  Pelimpahan wewenang ini akan memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada manajer bawah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kinerjanya.
4. Variabel  akuntabilitas  publik  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  manajerial  di  Dinas  se- Kabupaten Wonogiri. Apabila terdapat akuntabilitas publik yang baik maka kinerja manajerial juga baik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  D  Efrizar  (2017);  Asrini (2017);  Darmawan  (2016);  Sari  (2016);  Darman  dan  Baharuddin  (2015);  Ernawilis  (2015); Amanta, Putra, dan Werastuti, (2015); Hazmi, Imran, Zuarni, Irawan, dan Safrizal, (2012) yang menunjukkan adanya pengaruh antara akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial.
Dinas-dinas  di  Wonogiri  sudah  menyusun  laporan  pertanggungjawaban.  Masyarakat  di Wonogiri  dapat  mengetahui  dan  melakukan  penilaian  terhadap  kinerja  organisasi  pemerintah daerah  tersebut,  sehingga  organisasi  akan  temotivasi  dan  terdorong  untuk  meningkatkan kinerjanya.
5. Variabel  pengawasan  fungsional  tidak  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  di  Dinas  se- Kabupaten  Wonogiri.  Hal  ini  berarti  baik  ada  pengawasan  maupun  tidak  ada  pengawasan, pegawai pada dinas-dinas di Kabupaten Wonogiri tetap menjalankan tugasnya dengan baik.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wiguna,  dkk (2015)  dan  Dewi  dkk,  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  fungsional  berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  partisipasi  penyusunan  anggaran,  Kejelasan  sasaran anggaran,  Struktur  desentralisasi,  Akuntabilitas  publik  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial  di Dinas  se-Kabupaten  Wonogiri.  Sedangkan  Pengawasan  fungsioonal  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja manajerial di Dinas se-Kabupaten Wonogiri.

## REFERENSI
Almasia,  H.,  Palizdarb,  M.  R.,  and  Parsianc,  H.  2015.  Budgetary  participation  and  managerial performance:  The  impact  of  information  and  environmental  volatility. Management Science Letters 5 , 843–854.
Amertadewi, Tjokorda I.M dan Dwirandra, A.A.N.B. 2013. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja  manajerial  dengan  gaya  kepemimpinan  dan locus  of  control sebagai  variabel moderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.4.3. 550-566, ISSN: 2302-8556.
Amanta,  K.  B.,  Putra,  M.  P.,  dan  Werastuti,  D.  N.  2015.  Pengaruh  komitmen  organisasi,  gaya kepemimpinan,  ketepatan  skedul  penyusunan,  kejelasan  sasaran  anggaran,  partisipasi
penyusunan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha .
Anthony,  R.  N.,  dan  Vijay  G.  2005. Sistem  pengendalian  manajemen  buku  2 (Kurniawan Tjakrawala, Penerjemah). Jakarta: Salemba Empat.
Apriansyah,  G.,  Zirman,  dan  Rusli.  (2014).  Pengaruh  partisipasi  anggaran,  komitmen  organisasi, kepuasan  kerja, job  relevant  information dan  budaya  organisasi  terhadap  kinerja manajerial pada perhotelan di Provinsi Riau. Jom Fekon Vol. 1 No.2 , 1-22.
Arum,  N.  S.  2016.  Pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran,  dan akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja  manajerial  SKPD  (studi  pada  SKPD  pemerintah daerah kabupaten lima puluh kota). Jom Fekon Vol.3 No.1 , 249-263.
Asrini. 2017. Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja SKPD di Pemerintah Daerah Kota Palu . e Jurnal Katalogis, Vol 5 , 52-58, ISSN: 2302-2019.
Astuti, S. Puji. 2015. Modul praktikum statistika. Sukoharjo: FEBI IAIN Surakarta.
Bastian, I. 2006. Akuntansi sektor publik : suatu pengantar. Jakarta: Erlangga.
Brownell, P. 1982. A field study examination of  budgetary participation and locus of control. The Accounting Review, Vol. 57,  No. 4 , 766-777.
Brownell, P. and McInnes. 1986. Budgetary participation, motivation, and managerial performance . The Accounting Review, Vol. 61, No. 4 , 511-526.
Bungin,  B.  2011. Metode  penelitian  kuantitatif:  komunikasi,  ekonomi,  dan  kebijakan  publik  serta ilmu-ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.
Darman,  and  Baharuddin,  A.  2015.  The  effect  of  budgetary  participation,  budgetary  goal  clarity, decentralized  structure, and public accountability on the performance of regional work units (SKPD), at Gowa District, Sulawesi Selatan. Scientific Reseach Journal (SCIJR), Vol III, Issue X, October, 22-28, ISSN 2201-2796.
Darmawan, R. 2016. Pengaruh akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan sistem pengendalian intern terhadap kinerja manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis. JOM Fekon Vol. 3, 792-806.
Dwirandra,  T.  I.  2013.  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran  terhadap  Kinerja  Manajerial  dengan  Gaya Kepemimpinan  dan Locus  of  Control sebagai  Variabel  Moderasi. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana 4.3 , 550-566.
Efrizar,  R.  2017.  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  akuntabilitas  publik,  dan  sistem  pelaporan terhadap  kinerja  manajerial  (studi  empiris  pada  SKPD  Kabupaten  Rokan  Hulu). Jom Fekon, Vol. 4, 1726-1740.
Ellwood,  S.  1993.  Parish  and  town  councils:  financial  accountability  and  management. Local Government Studies, Vol.19 . pp 368-386.
Ernawilis. 2015. Pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran  dan  struktur  desentralisasi  terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah  SKPD dengan pengawasan internal sebagai variabel pemoderasi Kabupaten Kuantan Singingi . Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober , hlm.1-14.
Ernis, F., R. A. Sularso dan S. A. Wardayati. 2017. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap kinerja manajerial  melalui  komitmen  organisasi  dan  motivasi.  Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen Bisma Volume 11 Nomor 2.

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 7 NO. 2 DESEMBER 2019
Ghazali,  I.  2016. Analisis  multivariat:  dengan  progran  IBM  SPSS  21. Semarang:  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro .
Hansen,  D.  R.,  dan  Mowen,  M.  M.  2007. Akuntansi  manajerial  edisi  8. Jakarta  Selatan:  Salemba Empat.
Halim, A., dan Kusufi, S. 2012. Akuntansi sektor publik. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
Handoko, T. H. 2002. Manajemen edisi kedua. Yogyakarta: BPFE.
Hasibuan, M. 2006. Manajemen sumber daya manusia edisi revisi . Jakarta: Bumi Aksara
Hazmi,  Y.,  Imran,  A.,  Zuarni,  Irawan,  Y.,  dan  Safrizal,  S.  H.  2012.  Pengaruh  kejelasan  sasaran anggaran  dan  akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja  manajerial  aparatur  pemerintahan kota  Lhokseumawe,  studi  empiris  pada  satuan  kerja  perangkat  kota  Lhokseumawe. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.13 , 31-37, ISSN 1693-8852.
Herawaty,  N.  2011.  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  pengendalian  akuntansi,  dan  sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora,Vol.13, No.2, 31-36, ISSN 0852-8349.
Hidayat, T. 2015. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran,struktur desentralisasi dan locus of control terhadap kinerja manajerial. Akuntabilitas, 148 -161, P-ISSN: 1979-858X.
Http://www.iklansuaramerdeka.com/kinerja-pemkab-kian-menurun/. Diakses tanggal 9 April 2018. Pukul 16.31.
Http://www.wonogirikab.go.id/web/detail/7106/lagi,_pemkab_wonogiri_raih_predikat_wtp.
Diakses pada tanggal 5 November 2017. Pukul 10.23.
Kadir.  2015. Statistik  terapan:  konsep,  contoh  dan  analisis  data  dengan  program  SPSS/  lisrel dalam penelitian. Jakarta: Rajawali Press.
Kenis,  I.  1979.  Effects  of  budgetary  goal  characteristics  on  managerial  attitudes  and  performance. The Accounting Review, Vol. 54, No. 4 , 707-721.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-4761 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peringkat Dan Status  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Secara  Nasional  Tahun  2013.
Diakses di http://otda.kemendagri.go.id/
CMS/Images/DaftarSPM/KEPMENDAGRI%20EKPPD%20TERHADAP%20LPPD% 20TAHUN%202013.pdf. Diakses pada 9 April 2018. Pukul 16.31.
Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  800-35  Tahun  2016  Tentang  Penetapan  Peringkat  Dan Status  Kinerja  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Secara  Nasional  Tahun  2014.
Diakses di http://otda.kemendagri.go.id/CMS/Images
/DaftarSPM/Pemeringkatan%20Daerah.pdf. Diakses 9 April 2018. Pukul 16.35.
Kewo,  C.  L.  2014.  The  effect  of  participative  budgeting,  budget  goal  clarity  and  internal  control implementation  on  managerial  performance. Research  Journal  of  Finance  and Accounting , 2222-2847.
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemenerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2015. Diakses di http://www.wonogirikab.go.id/upload/download/800 b23953f98076e1455690f919bd18f_14-ppid-2016-LKjIP%20Kab.%20Wono giri%202015.pdf. Diakses pada tanggal 5 November 2017. Pukul 11.00.
Laporan  Pertanggungjawaban  Kinerja  Instansi  Pemenerintah  Kabupaten  Wonogiri  Tahun  2016.
Diakses di http://www.wonogirikab.go.id/upload/download/LKj
IP_Kabupaten_Wonogiri_2016.pdf.Diakses 5 November 2017. Pukul 10.30.
Latan, H., dan Temalagi, S. 2012. Analisis multivariate teknik dan aplikasi menggunakan program IBM SPSS 20.0. Bandung : Alfabeta.
Lina,  D.  2014.  Analisis  pengaruh  kepemimpinan  dan  budaya  organisasi  terhadap  kinerja  pegawai dengan  sistem  reward  sebagai  variabel  moderating. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis Vol 14 No . 1 / Maret , 77-97.
Lubis, A. I. 2010. Akuntansi keperilakuan edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Mah'd, O., Al-Khadash, H., Idris, M., and Ramadan, A. 2013. The impact of budgetary participation on managerial performance: evidence from jordanian university executives. Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 3, No. 3, 133-156, ISSN: 1792-6599 .
Mahsun, M. 2006. Pengukuran kinerja sektor publik edisi pertama. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. 2009. Akuntansi sektor publik . Yogyakarta: Andi Offset.
Miah, N. Z. and Mia, L. 1996 . Desentralisation and acounting control of government organization: a New Zealand empirical study. Financial Acountabilty and Management. Vol. 12, No.
3 , 173-189.
Milani,  K.  1975.  The  relationship  of  participation  in  budget-setting  to  industrial  supervisor performance  and  attitudes:  a  field  study. The  Accounting  Review,  Vol.  50,  No.2,274- 284.
Misbahuddin, I.H. 2014. Analisis data penelitian dengan statistik . Jakarta: Bumi Aksara.
Mustika,  A.,  &  Utomo,  H.  2013.  Pengaruh  budaya  organisasi,  terhadap  kinerja  karyawan  dengan variabel kepuasan kerja sebagai variabel intervening (studi kasus pada koperasi simpan pinjam  gradiska  Kecamatan  Tuntang  Kabupaten  Semarang  tahun  2013)  . Among Makarti Vol.6 No.12, 87-111.
Nengsy, H., Sari, R. N.,  dan Agusti, R. 2013. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja  manajerial  dengan  job  relevant  information,  kepuasan  kerja  dan  motivasi sebagai variabel intervening. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 1, 1-17.
Nugraha,  V.  D.  2015.  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran,  desentralisasi  akuntabilitas  publik terhadap  kinerja  manajerial  satuan  kerja  perangkat  daerah  (studi  empiris  pada  satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu). Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober , 1-15.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Peraturan Presiden No. 29 Tahun. 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Diakses di http://peraturan.go.id/perpres/nomor-29-tahun-2014- 11e44c4eebdbc340ae5e313231373337-11e44c4eebdbc340ae5e 313231373337.html.
Diakses pada tanggal 15 Januari 2018. Pukul 20.32.
Primadana,  G.  H.,  Yuniarta,  G.  A.,  dan  Adiputra,  M.  P.  2014.  Pengaruh  partisipasi  dalam penyusunan  anggaran,  kejelasan  sasaran  anggaran  dan  struktur  desentralisasi  terhadap kinerja  manajerial  SKPD  dengan  pengawasan  internal  sebagai  variabel  pemoderasi (studi  empiris  pada  Pemerintah  Kabupaten  Badung). e-Journal  S1  Ak  Universitas Pendidikan Ganesha Volume 2, No.1 .
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri, 2017.
Sari,  D.  P.,  Sinarwati,  N.  K.,  dan  Sujana,  E.  2014.  Pengaruh  akuntabilitas,  kejelasan  sasaran anggaran  dan  partisipasi  anggaran  terhadap  kinerja  manajerialsatuan  kerja  perangkat daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No.1.

## JURNAL AKUNTANSI VOL. 7 NO. 2 DESEMBER 2019
Sari, E. J. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, akuntabilitas publik, desentralisasi, dan sistem  pengendalian  intern  terhadap  kinerja  manajerial  pemerintah  daerah  (studi  pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). Jom Fekon Vol. 3 No. 1 ( Februari ) , 380-393.
Sarjono,  dan  Julianita.  2013. SPSS  vs  LISREL  :  Sebuah  pengantar,  aplikasi  untuk  riset .  Jakarta: Salemba Empat.
Suartana, I. W. 2010. Akuntansi keperilakuan teori dan implementasi. Yogyakarta: ANDI.
Sugiyono.  2015. Metode  penelitian  pendidikan  pendekatan  kuantitatif,  kualitatif,  dan  R&  D.
Bandung: Alfabeta.
Suhartono,  E.  dan  Solichin,  M.  2006.  Pengaruh  kejelasan  sasaran  anggaran  terhadap  senjangan anggaran instansi  pemerintah  daerah  dengan  komitmen  organisasi  sebagai  pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 1-20.
Sumarno,  J.  2005.  Pengaruh  komitmen  organisasi  dan  gaya  kepemimpinan  terhadap  hubungan antara  partisipasi  anggaran  dan  kinerja  manajerial  (  studi  empiris  pada  kantor  cabang perbankan Indonesia di Jakarta). Jurnal Bisnis Strategi Vol. 14 No. 2 , 197-210.
Sumodiningrat, G. 2010. Ekonometrika Pengantar. Yogyakarta: BPFE.
Supriyono, R. 2001. Akuntansi manajemen 3 proses pengendalian manajemen. Yogyakarta: BPFE.
Tarjono,  dan  Nugraha,  A.  2015.  Pengaruh  partisipasi  anggaran  dan  desentralisasi  organisasi terhadap  kinerja  manajerial  dengan  pengawasan  internal  sebagai  variabel  pemoderasi (studi  analisis  pada  Pemerintah  Kabupaten  Pemalang). Media  Ekonomi  Dan Manajemen, Vol. 30 No. 1 Januari , 85-100, ISSN : 0854-1442.
Wahyuni, R., Rasuli, M., dan Diyanto, V. 2014. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, desentralisasi dan  akuntabilitas  publik  terhadap  kinerja  manajerial  satuan  kerja  perangkat  daerah (studi empiris pada SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru). JOM FEKON Vol 1 No. 2.
Wulandari,  N.  K.,  dan  Sujana,  I.  K.  2013.  Pengaruh  Partisipasi  Anggaran,  Kepuasan  Kerja  dan Kinerja  Manajerial  Di  Pt.  (Persero)  Angkasa  Pura  I  Ngurah  Rai  Bali. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 4.1 , 54-73.
Wicaksono,  Galih.  2016.    Pengaruh  partisipasi  penyusunan  anggaran  terhadap  k  inerja  manajerial pada  sekolah  menengah  negeri  di  tegal. Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen .Volume  6  (2). Halaman 199 – 212.