## KONSEP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM MENGEMBANGKAN PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## H. Andi Marjuni

## UIN Alauddin Makassar
ABSTRACT : Leadership is the process of inspiring others to work hard to achieve important  work.  Leadership  builds  commitment  and  enthusiasm  for  people  to implement  their  talents  to  help  achieve  plans,  oversight  so  as  to  make  sure everything  goes  well.  In  its  activities,  the  leader  has  the  power  to  mobilize  and influence his subordinates with respect to the tasks that must be carried out. At the stage of assigning tasks, the leader must provide clear direction and guidance, so that subordinates can carry out their duties easily and the results achieved are in accordance with the goals that have been set. Conceptually, the term empowerment has  the  basic  word  "daya"  which  means  ability,  strength,  effort,  ability  to  do business.  Empowerment  in  education  can  be  interpreted  as  a  process  of  making human resources capable or strong in carrying out a business in a particular field in  the  field  of  education.  ,  including  reducing  the  effects  of  personal  and  social barriers to action
Keywords : Leadership, Education, Empowerment, Community and Users

## I. PENDAHULUAN
Pemimpin  dalam  Pendidikan  merupakan    roda  penggerak  sebuah  lembaga  atau organisasi.  Kualitas  kepemimpinan  menentukan  arah  keberhasilan  lembaga  atau organisasinya. Sehingga seorang pemimpin harus mampu mengantisipasi, mengelola dan menggerakkan roda organisasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika seorang pemimpin ( leader ) bukan sekedar pengambil keputusan ( decision making ) tapi sebagai kunci keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi. 1
Pemimpin  Pendidikan  merupakan  keterampilan  seseorang  dalam  memanfaatkan kekuasaannya untuk memengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan  tertentu,  tetapi  yang  dilaksanakan  oleh  orang  lain.  Orang  yang  dipimpin  adalah orang yang diperintah, dipengaruhi dan diatur oleh ketentuan yang berlaku secara formal ataupun nonformal. 2
Kepemimpinan  yang  memberdayakan  mengimplikasikan  suatu  keinginan  untuk melimpahkan  tanggung  jawab  dan  berusaha  membantu  dalam  menentukan  kondisi dimana orang lain dapat berhasil.  Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjelaskan
1 Imam  Machali, Kepemimpinan  Pendidikan  dan  Pembangunan  Karakter ,  (Yogyakarta: Pedagogia, 2015), h. 4.
2 Sermal, “Kepemimpinan Pendidikan untuk Mengembangkan Sekolah Bermutu” , Jurnal Tarbiyah, Vol. 22 No. 2, 2015, h. 245.
apa yang diharapkannya, harus menghargai kontribusi setiap orang, harus membawa lebih banyak orang keluar “kotak organisasi” dan harus mendorong setiap orang untuk berani mengemukakan pendapat. 3
Kepemimpinan  dalam Pendidikan mempunyai peranan yang menentukan sebagai satu  kekuatan  dalam  menggerakkan  sumber  daya  sekolah  untuk  bekerjasama  dengan masyarakat,  serta  untuk  memperoleh  berbagai  dukungan  sumber  daya  manusia,  dana, serta  dukungan  informasi  berbagai  lembaga  dan  dukungan  politis  dari  segenap  jajaran aparat pendidikan.

## II.PEMBAHASAN

## A. Hakikat Kepemimpinan Pendidikan  dan Pemberdayaan Masyarakat
Istilah  kepemimpinan  mencakup  distribusi  kekuasaan  yang  tidak  sama  diantara pemimpin  dan  anggotanya.  Pemimpin  mempunyai  wewenang  untuk  mengarahkan anggota  dan  juga  dapat  memberikan  pengaruh,  dengan  kata  lain  para  pemimpin  tidak hanya  dapat  memerintah  bawahan  apa  yang  harus  dilakukan,  tetapi  juga  dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sehingga terjalin suatu hubungan  sosial  yang  saling  berinteraksi  antara  pemimpin  dengan  bawahan,  yang akhirnya  tejadi  suatu  hubungan  timbal  balik.  Oleh  sebab  itu  bahwa  pemimpin diharapakan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal.
Seorang  pemimpin  pendidsikan,  di  dalam  Islam  disebut  Khalifah,  dan  khalifah adalah orang yang diserahi amanat dan tanggung jawab sebagai pemimpin oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya:
اَهيِف ُدِسْفُي  ْنَم اَهيِف ُلَعْجَتَأ اوُلاَق ۖ ًةَفيِلَخ  ِض ْرَ ْلْا يِف ٌلِعاَج يِ نِإ ِةَكِئ َلََمْلِل  َكُّب َر َلاَق ْذِإ َو َءاَمِ دلا ُكِفْسَي َو
نوُمَلْعَت  َلَ اَم ُمَلْعَأ يِ نِإ َلاَق ۖ  َكَل  ُسِ دَقُن َو  َكِدْمَحِب ُحِ بَسُن ُنْحَن َو

## ََ ََ
Terjemahnnya:
Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat:  "Sesungguhnya  Aku hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  muka  bumi."  mereka  berkata:  "Mengapa Engkau  hendak  menjadikan  (khalifah)  di  bumi  itu  orang  yang  akan  membuat kerusakan  padanya  dan  menumpahkan  darah,  padahal  kami  senantiasa  bertasbih dengan  memuji  Engkau  dan  mensucikan  Engkau?"  Tuhan  berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui  apa  yang tidak kamu  ketahui." (QS Al-Baqarah (2) : 30).
Dalam  ayat  itu  difirmankan  oleh  Allah  swt.  Ingatlah  ketika  Tuhanmu  berfirman kepada  Malaikat:  “Sesungguhnya  aku  hendak  menjadikan  seorang  khalifah  di  muka
3 Hasan Basri, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), h. 132.
bumi.”  Kalimat  tersebut  mengisyaratkan  bahwa  Allah  akan  menjadikan  Khlaifah (pemimpin)  diantara  ummat  manusia.  Allah  akan  memilih  ummatnya  yang  akan diberikan  amanat  untuk  menjadi  pemimpin  dalam  berbagai  hal,  atau  berbagai lingkungan. 4
Kepala  sekolah  adalah  bagian  dari  contoh  kepemimpinan  itu,  berarti  ia  adalah seorang  khalifah  yang  telah  diberikan  amanat  oleh  Allah  untuk  menjadi  pemimpin  di lembaga pendidikan. Kepemimpinan tersebut harus dijaga dan dipertanggung jawabkan oleh seseorang yang telah diberikan amanat sebagai kepala sekolah tersebut.
Kepemimpinan  pendidikan  yang  diperlukan  saat  ini  adalah  kepemimpinan  yang didasarkan pada jati diri bangsa yang hakiki yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama, serta mampu  mengantisipasi  perubahan-perubahan  yang terjadi di dalam dunia pendidikan kususnya dan umumnya atas kemajuan-kemajuan  yang diraih diluar sistem sekolah. 5
Secara  konseptual,  istilah  pemberdayaan  memilki  kata  dasar  “daya”  yang  berarti kemampuan, kekuatan, upaya kemampuan untuk melakukan usaha. Pemberdayaan dalam pendidikan  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  proses  menjadikan  sumber  daya  manusia mampu atau kuat dalam melakukan suatu usaha pada suatu bidang tertentu dalam bidang pendidikan  atau  dapat  juga  diartikan  sebagai      pengguna  kemampuan  dan  kekuatan masyarakat  dalam  melangsungkan  eksistensi  satuan  pendidikan  agar  dapat  mencapai tujuan yang diinginkan. 6
Islam  memandang  masyarakat  sebagai  sebuah  sistem  yang  individunya  saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang  idealnya  saling  menguntungkan.  Kesenjangan  dalam  hal  pendapatan  ekonomi merupakan  sebuah  potensi  yang  dapat  dimanfaatkan  guna  memupuk  kerukunan  dan silaturahim  antar  sesama.  Islam  mendorong  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat dengan  berpegang  pada  3  prinsip  utama;  ketiga  prinsip  itu  adalah  prinsip ukhuwwah , prinsip ta’awun dan prinsip persamaan derajat. 7
Pertama, prinsip ukhuwwah . Ukhuwwah dalam bahasa  arab  berarti persaudaraan. Prinsip  ini menegaskan  bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara,  walaupun tidak ada pertalian  darah  antara  mereka.  Rasa  persaudaraan  menjamin  adanya  rasa  empati  dan merekatkan silaturahim dalam masyarakat.
4 Ali Muhammad Taufiq, Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an , terj. Abdul Hayyieal-Kattani & Sabaruddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 65.
5 Aan Komariah, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepela Sekolah, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 80.
6 Sondang  P.  Siagian, Administrasi  Pembangunan:  Konsep,  Dimensi  dan  Strateginya ,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 49.
7 Ulfi  Putra  Sany, “Prinsip-Prinsip  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Al-Qur’an” , Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39 No. 1, 2019, h. 35.
Dalam  konteks  pemberdayaan, ukhuwwah merupakan  motif  yang  mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang  saling  menolong  dan  saling  menanggung  kesulitan  secara  bersama.  Islam mendorong  pemeluknya  untuk  meringankan  beban  saudaranya  yang  dilanda  kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang  mukmin,  maka  Allah  melapangkan  darinya  satu  kesusahan  di  hari  kiamat.” Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya. 8
Kedua,  prinsip  ta’awun.  Allah  SWT  mendorong  manusia  untuk  saling tolongmenolong  sesamanya.  Prinsip ta’awun atau  tolong-menolong  ini  merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan  bantuan  dan  bimbingan.  Upaya  pemberdayaan  harus  dimulai  dari  rasa kepedulian  dan  niat  menolong  individu  dan  masyarakat  yang  membutuhkan.  Hal  ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini juga dapat  diartikan sebagai sebuah sinergi  antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal. 9
Pemberdayaan  masyarakat  adalah  proses  kolaboratif,  maka  hendaknya  seluruh pihak  saling  membantu  demi  terwujudnya  tujuan  bersama.  Pemberdayaan  bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait.
Ketiga,  prinsip  persamaan  derajat  antar  umat  manusia.  Islam  telah memproklamirkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan  pemberdayaan  masyarakat  adalah  untuk  membantu  masyarakat memperoleh  daya  untuk  mengambil  keputusan  dan  menentukan  tindakan  yang  akan mereka  lakukan  yang  terkait  dengan  diri  mereka  sendiri,  termasuk  mengurangi  efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. 10
Pemberdayaan  dan  pelibatan  masyarakat  mencakup  keterlibatan  mental  dan emosional yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan program pendidikan  di  sekolah  dan  bertanggung  jawab  untuk  mencapainya.  Ciri  keterlibatan seseorang  atau  kelompok  dalam  mengikuti  suatu  kegiatan  adalah    kemampuan  untuk mengikuti suatu kegiatan dan dapat menikmati hasilnya. 11
8 Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an” , h. 35.
9 Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an” , h. 35.
10 Sugeng Suryanto, “Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah (Studi Evaluasi Kebijakan pada Program Bos) di Kabupaten Pacitan” , Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2013, h. 268.
11 Siti  Fatimah  Kadir, “Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Melalui  Pemberdayaan  Masyarakat” , Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 6 No. 1, 2013, h. 172.
Etika  dari  pemimpin  yang  memberdayakan  adalah  menghormati  orang  dan menghargai kekuatan dan kontribusi mereka yang berbeda-beda, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, jujur, bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan yang lain, mengakui  nilai  pertumbuhan  dan  perkembangan  pribadi,  mementingkan  kepuasaan pelanggan, berusaha memenuhi kebutuhan akan adanya perbaikan sebagai suatu proses yang tetap dimana setiap orang harus ikut ambil bagian secara aktif.
Hubungan  sekolah  dengan  masyarakat  pada  hakikatnya  merupakan  sarana  yang sangat penting dan berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangaat erat dalam mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah juga harus menunjang pencapaian  tujuan  atau  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat,  khususnya  kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu sekolah berkewajiban untuk  memberi pemahaman tentang tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Selain itu, sekolah juga harus  mengetahui  dengan  jelas  apa  kebutuhan,  harapan  dan  keinginan  serta  tuntutan masyarakat terhadap sekolah. 12
Menurut  Sutisna  ada  beberapa  maksud  hubungan  antara  kepala  sekolah  dengan masyarakat yang diantaranya adalah:
1. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah.
2. Untuk menilai program sekolah.
3. Untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan- kebutuhan anak didik.
4. Untuk  mengembangkan  kesadaran  tentang  pentingnya  pendidikan  sekolah dalam era pembangunan.
5. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
6. Untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah.
7. Untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah. 13
Hubungan  sekolah  dengan  masyarakat  sangat  besar  manfaat  dan  artinya  bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber  belajar.  Selanjutnya  bagi  masyarakat  dapat  mengetahui  berbagai  hal  mengenai sekolah  dan  inovasi-inovasi  yang  dihasilkan,  menyalurkan  kebutuhan  berpartisipasi dalam  pendidikan,  melakukan  tekanan  dan  tuntutan  terhadap  sekolah.  Berbagai  teknik dan media dapat dilakukan dalam kontek ini seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat  menyurat,  buku  penghubung,  buletin  sekolah  dan  kegiatan  ektra  kurikuler  yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua.
12 Mulyasa , Menjadi Kepala Sekolah Profesional , h. 164.
13 Mulyasa , Menjadi Kepala Sekolah Profesional , h. 166.
Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang harus menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk berusaha membina dan mengembangkan kerja  sama  yang  baik  antara  sekolah  dan  masyarakat  guna  mewujudkan  sekolah  yang efektif dan efesien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk: 14
1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk di dunia kerja.
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan peranan masing-masing.
3. Kerjasana  yang  erat  antara  sekolah  dengan  berbagai  pihak  yang  ada  di masyarakat  dan  mereka  merasa  bangga  dan  ikut  bertanggung  jawab  atas suksesnya pendidikan di sekolah.
Dengan  adanya  pemberdayaan  masyarakat  dan  lingkungan  sekolah  diharapkan tercapainya  hubungan  antara  sekolah  dengan  masyarakat  yang  baik  dan  harmonis, meningkatnya  kinerja  sekolah  dan  terlaksananya  proses  pendidikan  di  sekolah  secara produktif,  efektif  dan  efisien  sehingga  dapat  menghasilkan  lulusan  yang  produktif  dan berkualitas.

## B. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Jika ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk:
1. Memelihara kelangsungan hidup sekolah.
2. Meningatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
3. Memperlancar proses belajar mengajar.
4. Memperoleh  dukungan  dan  bantuan  dari  masyarakat  yang  diperlukan  dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.
Sedangkan  jika  ditinjau  dari  kebutuhan  masyarakat  itu  sendiri,  maka  tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu: 15
1. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual.
2. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yangdihadapi oleh masyarakat.
14 Mulyasa , Menjadi Kepala Sekolah Profesional , h. 166.
15 Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah , (Jakarta: Rinekacipta, 2013), h. 189.
3. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
4. Memperoleh  kembali  anggota-anggota  masyarakat  yang  makin  meningkat kemampuannya.
Secara  lebih  kongkrit  lagi  tujuan  diselenggarakannya  hubungan  sekolah  dan masyarakat adalah: 16
1. Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat.
2. Mendapatkan  dukungan  dan  bantuan  moril  atau  pun  materil  yang  diperlukan bagi pengembangan sekolah.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah.
4. Memperkaya atau memperluas program  sekolah  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Mengembangakan kerja sama ynag lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak.
Adapun bentuk partisipasi masyarakat, meliputi: 17

## 1. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Dana
Pengelola  program  pendidikan  disekolah-sekolah  membutuhkan  topangan  dana yang tidak sedikit dan hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi mutu program dan hasil pendidikan”.  Masyarakat  menyumbangkan  dana  dalam  rangka  pembangunan  sebuah lembaga pendidikan sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk  dana ini  membuat  para pemimpin cenderung mengambil  kebijakan untuk  tidak membatasi,  agar  penduduk  yang  ekonomisnya  pas-pasan  tidak  merasa  keberatan  jika dimintai sumbangan. Partisipasi masyarakat dalam pengadaan dana sangat penting demi kelangsungan pendidikan.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Tenaga Disamping menyumbangkan dana, masyarakat juga menyumbangkan tenaganya.Biasanya masyarakat  yang menyumbangkan tenaga  adalah para warga  yang minim  ekonominya,  maka  alternatif  lain  yang  dapat  diberikan  adalah  tenaga  yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong.
16 Daryanto, Administrasi dan Manajemen Sekolah , h. 190.
17 Bambang Prasetyo, dkk, Sosiologi Pendidikan , (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h. 45.

## 3. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Barang atau Sarana Prasarana
Disamping  menyumbangkan  dana  dan  tenaga,  masyarakat  juga  dapat menyumbangkan  dalam  bentuk  barang.  Dalam  hal  ini  masyarakat  dapat  menyediakan perlengkapan  belajar  yang  dibutuhkan  untuk  belajar  dilembaga  pendidikan  dan membantu fasilitas-fasilaitas belajar yang dibutuhkan lembaga dalam memajukan proses belajar mengajar. Adapun sumbangan yang diberikan data berupa bahan bangunan, alat bangunan, dan sarana prasarana pendidikan.

## 4. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Pikiran
Usaha  masyarakat  dalam  upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan  tidak  berarti bahwa rakyat memiliki beban dan tanggung jawab pelaksanaan saja, tetapi juga menerima kembali dan memanfaatkan hasil-hasil pelaksanaan tersebut. Hal ini disebutkan karena usaha  masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas  pendidikan  itu  menyangkut  dua  aspek yaitu  aspek  hak  dan  aspek  kewajiban.  Sebagai  hak,  karena  pada  dasarnya  setiap masyarakat mempunyai peluang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut yang timbul pada  proses  pendidikan.  Di  samping  untuk  menikmati  hasil  pendidikan  juga  sebagai kewajiban,  karena  pada  dasarnya  semua  warga  masyarakat  wajib  ikut  serta  memikul beban  pendidikan  dan  mensukseskan  jalannya  pendidikan  yang  dalam  hal  ini  berapa tanggung  jawab  bersama  terhadap  lembaga  pendidikan  yang  perlu  dipelihara, dipertahankan dan dimajukan.
5. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Guru
Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan guru yang dianggap mampu mendidik  anak-anak  mereka  menjadi  generasi  muslim  yang  berkualitas  yang  sesuai dengan tuntutan zaman.

## III. SIMPULAN
Kepemimpinan  adalah  proses  memberikan  inspirasi  kepada  orang  lain  untuk bekerja keras mencapai pekerjaan yang penting, sedangkan istilah   pemberdayaan   secara konseptual  memilki      kata      dasar  “daya”  yang  berarti  kemampuan,  kekuatan,  upaya kemampuan untuk melakukan usaha.
Tujuan  hubungan  sekolah  dan  masyarakat:  1)  Mengenalkan  pentingnya  sekolah bagi masyarakat, 2) Mendapatkan dukungan dan bantuan bagi pengembangan sekolah, 3) Memberikan  informasi  kepada  masyarakat  program  sekolah,  4)  Memperkaya  atau memperluas program sekolah, dan 5) Mengembangakan kerja sama yang lebih erat dalam mendidik  anak.  Partisipasi  masyarakat  sangat  diperluakan  dalam  pencapaian  tujuan sekolah,  diaman  masyarakat  menjadi  partner  sekolah  dalam  melaksanakan  pendidikan dan pembelajaran, khusunya dalam membentuk pribadi peserta didik.

## IV. DAFTAR PUSTAKA
Basri, Hasan. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Pustaka Setia. 2014.
Daryanto. Administrasi dan Manajemen Sekolah. Jakarta: Rinekacipta. 2013.
Kadir,  Siti  Fatimah.  “Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Melalui  Pemberdayaan Masyarakat”. Jurnal Al-Ta’dib. Vol. 6 No. 1. 2013.
Komariah,  Aan.  Manajemen  Supervisi  dan  Kepemimpinan  Kepela  Sekolah.  Bandung: Alfabeta. 2016.
Machali,  Imam.  Kepemimpinan  Pendidikan  dan  Pembangunan  Karakter.  Yogyakarta:
Pedagogia. 2015.
Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2013.
Nata, Abuddin. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bandung: Raja Grafindo Persada. 2012. Pidarta, Made. Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
Prasetyo, Bambang, dkk. Sosiologi Pendidikan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2017.
Sany,  Ulfi  Putra.  “Prinsip-Prinsip  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Perspektif  Al- Qur’an”. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 39 No. 1. 2019.
Sermal, “Kepemimpinan Pendidikan untuk Mengembangkan Sekolah Bermutu”. Jurnal Tarbiyah. Vol. 22 No. 2. 2015.
Sondang  P.  Siagian,  Administrasi  Pembangunan:  Konsep,  Dimensi  dan  Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
Suryanto,  Sugeng.  “Pemberdayaan  Sekolah  dan  Komite  Sekolah  (Studi  Evaluasi Kebijakan pada Program Bos) di Kabupaten Pacitan”. Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. 2013.
Taufiq, Ali Muhammad. Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an. terj. Abdul Hayyieal- Kattani & Sabaruddin. Jakarta: Gema Insani Press. 2014.