## JUAN |  JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA
P-ISSN: 2354-5798, E-ISSN: 2654-5020 DOI : https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.5035
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN Q-RIS

## DALAM
PENINGKATAN

## PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PASCA COVID-19 DI KOTA TANJUNGPINANG
Umi Raudah 1 , Lili Pranola 2
Universitas Maritim Raja Ali Haji 1,2

## Penulis Korespondensi: 190563201032@student.umrah.ac.id
Informasi Artikel Abstrak Article History; Submited: 14-10-2022 Accepted: 30-12-2022 Published: 30-12-2022 Pelayanan  Perpajakan  di  Kota  Tanjungpinang  diselenggarakan  oleh Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Tanjungpinang. Pelayanan  perpajakan  selama  ini  terkendala  oleh  tingginya  angka mobilitas  masyarakat  sehingga  membuat  masyarakat  kesulitan  untuk menjangkaunya,  ditambah  lagi  dengan  adanya  pandemi Covid-19 yang melanda  Indonesia  selama  dua  tahun  terakhir  mengakibatkan penerimaan pajak khususnya jenis pajak bumi dan bangunan mengalami penurunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Pusat bersama  BP2RD  Kota  Tanjungpinang  menciptakan  sebuah  alat pembayaran  dalam  rangka  mendekatkan  pelayanan  perpajakan khususnya  pajak  Bumi  dan  Bangunan  kepada  masyarakat  dengan pelayanan  pajak  yang  memanfaatkan  penggunaan  teknologi  informasi berbasis online salah  satunya  adalah Q-ris  (Quick  Response  Code Indonesian Standard) . Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian  kualitatif.    Efektivitas  Penggunaan  Q-ris  pada  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang melalui Q- ris memiliki empat dimensi teori menurut Budiani Ni Wayan tahun 2017 yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program. Kata Kunci; Efektivitas; Q-ris (Quick Response Code Indonesian Standard); Pajak Bumi dan Bangunan. Abstract Keyword; Effectiveness; Q-ris (Quick
Response Code Indonesian Standard); Land and Building Taxes. Taxation  services  in  the  city  of  Tanjungpinang  are  organized  by  the Regional Tax and Levy Management Agency of Tanjungpinang City. So far, tax services have been constrained by the high number of people’s mobility making it difficult for people to reach them, add with the Covid-19 pandemic that has hit Indonesian over the last two years, tax revenues especially the type of Land and Building Tax have decreased. To overcome this problem, the Central Government together with Regional Tax and Levy Management Agency of Tanjungpinang City created a means of payment in order to bring tax services closer especially Land and Building taxes to the community with tax services that utilize the use of online based information technology one of which is Q-ris. The research method used is a qualitative research method. The effectiveness of using Q-ris has four theorytical dimensions according to  Budiani  Ni  Wayan  in  2017,  namely  the  accuracy  of  program  targets, program  socialization,  achievement  of  program  goals  and  program monitoring.

## PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi telah berjalan sangat pesat dan memiliki tujuan untuk menjawab segala tantangan revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung saat ini. Perkembangan teknologi yang ada merupakan sebuah komoditas primer masyarakat secara luas akibatnya situasi dan kondisi semacam  ini  menjadikan  sebuah  tantangan  bagi  pemerintah  dalam  menyediakan  sarana prasarana yang memadai serta dapat menyediakan sumber daya aparatur yang kompeten dan berkualitas dalam meningkatkan sistem pelayanan publik.
Pemerintah  pusat  maupun  daerah  dituntut  untuk  segera  melakukan  berbagai  macam  jenis inovasi  di  pelayanan  publik.  Inovasi  pelayanan  terhadap  masyarakat  diharapkan  akan  dapat mempermudah,  lebih  transparan,  dan  cepat  sesuai  dengan  standar  pelayanan  yang  telah ditetapkan.  Standar  pelayanan  publik  di  Indonesia  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 7.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan publik terbaik khususnya di bidang perpajakan. Pelayanan Perpajakan untuk Pajak Daerah  di  Kota  Tanjungpinang  diselenggarakan  oleh  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (BP2RD). Namun pelayanan perpajakan selama ini terkendala oleh tingginya  angka  mobilitas  dan  aktivitas  masyarakat  sehingga  membuat  masyarakat  kesulitan untuk menjangkaunya, ditambah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama  dua  tahun  terakhir  sehingga  mengakibatkan  penerimaan  pajak  khususnya  jenis  pajak bumi  dan  bangunan  mengalami  sedikit  penurunan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  gambar  grafik berikut:

## Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Tanjungpinang

## Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (2022)
Grafik  diatas  merupakan  realisasi  penerimaan  pendapatan  pajak  bumi  dan  bangunan  kota Tanjungpinang selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2019, realisasi PBB berjumlah Rp. 10.601.541.485,00  dengan  persentase  96,62%.  Sedangkan  pada  tahun  2020  mulai  terjadi penurunan  dengan  total  realisasi  PBB  berjumlah  Rp.  11.715.821.883,00  dengan  persentase sebanyak  75,37%.  Pada  tahun  2021  penurunan  terjadi  kembali  dengan  jumlah  realisasi  Rp. 11.292.357.541,00  dengan  persentase  71,17%.  Pada  Agustus  2022,  realisasi  pajak  bumi  dan bangunan di Kota Tanjungpinang terkumpul sebesar Rp. 8.956.376.645,00 dengan persentase berjumlah 54,00%.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Pusat melalui BP2RD Kota Tanjungpinang menciptakan  sebuah  alat  pembayaran  dalam  rangka  mendekatkan  pelayanan  perpajakan khususnya  pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  kepada  masyarakat  Kota  Tanjungpinang  dengan pelayanan  pajak  yang  memanfaatkan  penggunaan  teknologi  informasi  berbasis  online  salah satunya adalah Q-ris (Quick Response Code Indonesian Standard).
Namun di dalam perjalanannya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) juga mengalami beberapa kendala dalam mengimplementasikan Q-ris sebagai alat pembayaran dalam peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil wawancara  yang  dilakukan  pada  hari  kamis  tanggal  22  September  2022  dengan  salah  satu informan  yaitu  Kepala  Sub  Bidang  Penagihan,  Pembukuan  dan  Pemeriksaan  di  Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (BP2RD) ditemukan bahwasanya terdapat beberapa masalah di dalam alat pembayaran tersebut.
Pertama, limit transaksi Q-ris yang terbatas. Q-ris memiliki batas limit transaksi yaitu sebesar Rp.  10.000.000  (Sepuluh  Juta  Rupiah)  per  hari.  Hal  ini  membuat  masyarakat  yang  memiliki tagihan pajak bumi dan bangunan lebih dari sepuluh juta tidak bisa membayar langsung pada hari tersebut. Kedua, proses transaksi yang tidak bisa real time melainkan dapat memakan waktu dalam satu hari kerja, hal ini dikarenakan instansi terkait membutuhkan waktu untuk melakukan validasi data terlebih dahulu. Ketiga, sinyal daerah yang masih belum memadai. Kepulauan Riau dikenal dengan kondisi geografi wilayah kepulauan sehingga permasalahan jaringan masih sulit untuk diselesaikan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalisis  bagaimana  efektivitas  penggunaan  Q-ris  (Quick  Response  Code  Indonesian Standard) dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pasca pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  rumusan  masalah  deskriptif.  Untuk memperoleh  data,  penelitian  ini  menggunakan  teknik  purposive  sampling  yaitu  dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui permasalahan Q-ris. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  melakukan  observasi  secara  langsung  dan melakukan wawancara.  Dalam hal keabsahan data, penelitian ini dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus mulai dari mengumpulkan data hingga tuntas dan data yang dicari  sudah  sampai  di  titik  jenuh,  kemudian  data  tersebut  ditampilkan  dan  dianalisis  hingga menghasilkan kesimpulan akhir

## HASIL DAN PEMBAHASAN
QR Code adalah kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yaitu merupakan sebuah barcode dua dimensi yang pertama kali diperkenalkan oleh Denso Wave. Denso Wave adalah  perusahaan  yang  berasal  dari  Jepang  di  tahun  1994.  Pada  awalnya,  jenis    barcode  ini digunakan untuk pendataan inventarisasi produksi suku cadang kendaraan dan saat ini barcode telah  dapat  digunakan  dalam  berbagai  bidang  layanan  bisnis  maupun  jasa  dalam  rangka terselenggaranya  aktivitas  bisnis  seperti  promosi  atau  marketing.  Pada  awalnya  QR  Code dikembangkan  untuk  menjadi  sebuah  kode  yang  memungkinkan  isinya  dapat  diterjemahkan dengan kecepatan yang tinggi (Rouillard, 2008).
QR Code memiliki keunggulan yaitu bisa menyimpan informasi secara vertikal dan horizontal. Akibatnya, QR Code mampu untuk menampung informasi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan  barcode  satu  dimensi  saja.  Saat  ini,  QR  Code  sudah  sering  digunakan  dalam  bentuk aplikasi QR Code Generator dan QR Code Reader, yang mana hal ini akan memudahkan dalam pembuatan informasi hanya dengan melakukan proses scanning dan pemindahan data melalui media berupa kamera handphone saja (Anastasia, 2020). Adapun beberapa manfaat dari QR Code menurut Denso, 2022 antara lain:
1. Memiliki kapasitas yang tinggi dalam menyimpan data sampai dengan 7.089 angka.
2. QR Code mampu menyimpan jumlah data yang sama dengan barcode satu dimensi dan tidak perlu ruang yang lebih besar.
3. QR Code dapat mendeteksi banyak jenis data seperti huruf, angka, simbol, karakter bahasa Jepang, Korea, maupun China.
4. QR Code tetap dapat terbaca oleh sistem walaupun permukaan QR Code itu sendiri melengkung atau terdistorsi.
5. Data  pada  QR  Code  dapat  mengoreksi    kesalahan  yang  dipilih  dengan  sangat  baik seperti QR Code yang kotor  ataupun rusak 30% nya.
6. QR Code bisa dibagi menjadi enam belas simbol yang lebih kecil agar dapat sesuai dengan  ruang.  Simbol-simbol  yang  akan  dibaca  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai kode tunggal jika di scanning sesuai urutan.
Menurut  Bank  Indonesia,  Q-ris  adalah  kepanjangan  dari  Quick  Response  Code  Indonesian Standard. Dalam artinya, Q-ris dapat menstandardkan pembayaran dengan mengggunakan QR Code serta bertujuan untuk memudahkan siapapun untuk melakukan transaksi. Bank Indonesia memiliki harapan bahwa Q-ris dapat mempermudah dan mempercepat proses transaksi dengan hanya menggunakan QR Code.
Dalam  Peraturan  Dewan  Gubernur  No.  21/18/PADG/2019  tentang  Implementasi  Standar Nasional  Quick  Response  Code  untuk  Pembayaran,  Bank  Indonesia  mengeluarkan  standar  QR Code. QR Code adalah sebuah alat pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, mobile  banking,  e-money  atau  bisa  juga  disebut  dengan  sebutan  Q-ris.  Q-ris  diluncurkan  oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dengan menggunakan standar Internasional EMV Co yaitu lembaga yang dapat menyusun standar internasional QR Code untuk sistem pembayaran. QR Code dapat digunakan dengan cara konsumen melakukan Scanning QR Code (Q-ris) pada merchant dan memasukkan nominal transaksinya. Setelah itu akan dilakukan otorisasi transaksi dan kemudian dapat dikonfirmasi pembayaran kepada penyedia barang atau jasa terkait.
Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  di  seluruh  wilayah  Indonesia  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah dalam  upaya  meningkatkan  dan  mengintensifkan  penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut juga memberikan kejelasan dan kepastian serta menutup bagi daerah-daerah untuk menambah atau memperluas jenis pungutan diluar aturan yang telah ditetapkan. Menghadapi dampak akibat pandemi Covid-19 yang telah dirasakan  seluruh  lapisan  masyarakat,  mengakibatkan  pelemahan  hampir  semua  sektor perekonomian  yang  secara  tidak  langsung  berdampak  pada  kemampuan  masyarakat  dalam membayar pajak sehingga mengakibatkan penerimaan pajak daerah menjadi tidak optimal.
Untuk  meminimalisir  penurunan  pendapatan  di  tengah  pandemi Covid-19 ,  Pemerintah  Kota Tanjungpinang  melakukan  beberapa  inovasi  atau  strategi  untuk  mendorong  masyarakat  agar tetap  dapat  melaksanakan  kewajibannya  membayar  pajak  daerah.  Tidak  hanya  dari  sisi penerimaan  pajak  daerah  yang  sama  pentingnya  adalah  bagaimana  upaya  BP2RD  Kota Tanjungpinang  dalam  mengembangkan  aplikasi  yang  ada  guna  membantu  pelaksaaan penataausahaan Pajak Daerah salah satunya adalah Q-ris . Q -ris (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar pembayaran berbasis kode QR yang dijadikan sebagai alat pembayaran oleh  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  melalui  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah Kota Tanjungpinang (BP2RD) untuk memberikan pelayanan prima dengan berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui smartphone . Pembayaran dapat  dilakukan  di  semua m-banking dan  dompet  digital  seperti  OVO, gopay ,  Dana, Link Aja, BebasBayar,  BCA Mobile , SpeedCash ,  Bank  BRI,  Bank  Riau  Kepri,  mandiri,  BNI  serta FastPay . Dengan Q-ris , masyarakat dapat menghemat waktu dan mendapatkan pelayanan dengan lebih baik.
Pada faktanya, penerapan fitur scanning QR Code yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan masyarakat-masyarakat yang
enggan untuk menggunakan fitur Q-ris tersebut. Alasan yang paling sering ditemui adalah karena ketidakterbiasaan  masyarakat  menggunakan Q-ris pada  saat  membayar  pajak  terutama  pada jenis Pajak Bumi dan Bangunan. Masyarakat mengungkapkan bahwa menggunakan Scanning QR Code atau Q-ris dianggap  masih  menjadi  hal  yang  baru  dan  terkesan  sulit  untuk  dioperasikan karena  keterbatasan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Masyarakat  lebih  memilih  untuk membayar secara langsung kepada bidang pelayanan atau face to face dan mendapatkan bukti transaksi berupa kwitansi atau kertas.
Melalui teori efektivitas program menurut Budiani Ni Wayan (Dalam Buku Efektivitas Program Penanggulangan  Pengangguran  2007)  dapat  dianalisis  mengenai  efektivitas  penggunaan Q-ris dalam  peningkatan  penerimaan  pajak    bumi  dan  bangunan  pasca  pandemi Covid-19 di  Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

## 1. Ketepatan Sasaran Program
Efektivitas  penggunaan Q-ris berdasarkan  ketepatan  sasaran  program  bisa  dibilang belum terimplementasikan secara efektif. Hal ini dikarenakan dari total jumlah populasi masyarakat  Kota  Tanjungpinang  sebesar  227.663  (Dua  Ratus  Dua  Puluh  Tujuh  Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) hanya 0,37% atau sekitar 143 orang yang telah menggunakan Q-ris .  Dari  penggunaannya,  masih  belum  dimengerti  bagi  beberapa kalangan yang belum faham dengan pembayaran digital. Namun bagi masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan pembayaran digital, maka akan dengan mudah beradaptasi dalam penggunaan Q-ris .

## 2. Sosialisasi Program
BP2RD Kota Tanjungpinang melakukan sebuah strategi agar wajib pajak tertarik untuk menggunakan Q-ris sebagai  media  pembayaran.  Strategi  tersebut  antara  lain  dengan memperkenalkan Q-ris di media cetak dan media sosial seperti koran, radio, instagram, youtube,  dan  facebook.  BP2RD  juga  melakukan  sosialisasi  bersama  Bank  Riau  melalui sarana prasarana berupa mobil keliling untuk memperkenalkan Q-ris kepada masyarakat. Bukan hanya itu saja, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) melakukan sosialisasi penyampaian  Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk  tahun  2022  kepada  ketua  RT  dan  RW  di  empat  kecamatan  secara  serentak  di wilayah Kota Tanjungpinang. Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah dalam rangka memberikan pemahaman kepada perangkat RT dan RW guna mengoptimalkan pajak daerah terutama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sosialisasi ini sekaligus memperkenalkan bahwasanya pembayaran PBB dapat dilakukan secara elektronik yaitu melalui mobile banking ataupun dengan Q-ris Bank Riau Kepri.

## 3. Pencapaian Tujuan Program
Efektivitas  penggunaan Q-ris berdasarkan  tujuan  program  dapat  dikatakan  belum terimplementasikan  secara  efektif.  Hal  ini  dapat  dilihat  melalui  Tabel  Rekapan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kota Tanjungpinang Tahun 2021.
Tabel 1. Rekapan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Kota Tanjungpinang Tahun 2021 No Jenis Kanal Pokok Denda Jumlah 1. BRK Rp. 250.595.209 Rp. 847.364 Rp. 251.442.573 2. E Commerce Rp. 33.445.950 Rp. 823.817 Rp. 34.269.767 3. E Channel Rp. 14.768.614 Rp. 525.766 Rp. 15.294.380
4. Q-ris Rp. 6.004.567 Rp. - Rp. 6.004.567 Jumlah Rp. 304.814.340 Rp. 2.196.947  Rp. 307.011.287

## Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang (2022)
Data diatas merupakan rekapan penerimaan pajak bumi dan bangunan berdasarkan jenis kanal pembayaran di Kota Tanjungpinang. Q-ris berada di posisi paling akhir yaitu dengan jumlah  pokok  hanya  sebesar  Rp.  6.004.567  (Enam  Juta  Empat  Ribu  Lima  Ratus  Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan denda Rp. 0 rupiah. Sedangkan posisi pertama dipegang oleh Bank Riau Kepri dengan jumlah pokok sebesar Rp. 250.592.209 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) lalu disusul oleh kanal E Commerce dan E Channel .

## 4. Pemantauan Program
Dalam hal pemantauan program, pihak BP2RD tidak memiliki wewenang secara penuh dikarenakan Q-ris merupakan produk dari Pemerintah Pusat yaitu Bank Indonesia. Pihak BP2RD  hanya  menyediakan  database  pembayaran  pajak  daerah  lalu  akan meneruskannya secara langsung kepada pihak Bank terkait. Hal-hal yang terkait dengan maintenance ,  pemeliharaan  sistem  dan  lain-lain  akan  ditangani  oleh  pihak  yang bersangkutan. Para pihak dalam pemrosesan transaksi Q-ris terdiri atas Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), Lembaga Switching , Merchant Aggregator , dan Pengelola National Merchant Repository . Sedangkan yang dapat melakukan pemrosesan transaksi Q-ris adalah Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang termasuk ke dalam kelompok Penyelenggara  Jasa  Sistem  Pembayaran front  end seperti  Penerbit  dan/atau Acquirer . PJSP dan Lembaga Switching yang melaksanakan kegiatan pemrosesan Transaksi Q-ris wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  diuraikan  diatas,  dapat  disimpulkan  bahwasanya Efektivitas  Penggunaan  Q-ris  dalam  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Daerah  Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Tanjungpinang dapat dibilang belum terlaksana secara efektif.  Hal ini dapat dilihat dari indikator teori yang digunakan menurut Budiani Ni Wayan tahun 2017. Dalam dimensi  ketepatan  sasaran  program,  Q-ris  dapat  dikatakan  belum  efektif.  Sedangkan  pada dimensi sosialisasi program, dapat dikatakan Q-ris telah cukup baik disosialisasikan oleh BP2RD. Pencapaian tujuan program juga dapat dikatakan belum efektif, hal ini dapat dilihat dari tabel rekapan  penerimaan  PBB  menurut  jenis  kanal  di  Kota  Tanjungpinang.  Terakhir  mengenai pemantauan program dapat dikatakan sudah cukup baik dilakukan oleh pihak Pemerintah Pusat.
Adapun  saran  yang  dapat  ditempuh  di  dalam  penelitian  ini  yaitu  sebagai  berikut:  1)  Alat pembayaran  Q-ris  perlu  untuk  dilakukan  pengembangan  lebih  dalam  dan  spesifik  lagi. Pengembangan  aplikasi  dan  teknologi  lanjutan  hendaknya  diperbaharui  agar  Q-ris  dapat dimengerti oleh seluruh kalangan masyarakat. Q-ris di Tanjungpinang juga hendaknya memiliki sebuah  aplikasi  yang  dapat  di  unduh  masyarakat  melalui  play  store  sehingga  link  akses  yang terkadang masih sering error bisa teratasi dengan lebih baik, 2) Perlu adanya sosialisasi atau pemasaran lebih lanjut mengenai produk Q-ris kepada masyarakat luas (Wajib Pajak) agar pola pikir dapat berubah dari datang langsung ke loket pelayanan menjadi pelayanan pajak secara online.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima    kasih  kepada    seluruh    jajaran  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota Tanjungpinang  yang telah  menyediakan  data Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota  Tanjungpinang  dan  data  Rekapan  Penerimaan  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan  (PBB)  Kota
Tanjungpinang  Tahun  2021  Melalui  Jenis  Kanal  serta    bersedia    menjadi    informan    sehingga mendukung kelancaran penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
A.,  Anastasia,  et.  al.  (2010). QR  Code  Sebagai  Inovasi  Identifikasi  Tanaman  Bagi  Pengunjung  di Kebun Raya Bogor . Bogor: Institut Pertanian Bogor.
J.,  Rouillard.  (2008).  C ontextual  QR  Codes:  In  Computing  in  the  Global  Information  Technology . ICCGI: The Third International Multi Conference.
Laporan  Rencana  Inovasi  Peningkatan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Tanjungpinang (Triwulan 1 Tahun 2022).
Larasati, D. C. (2020). Inovasi Sistem Informasi Aplikasi Mobile Pajak Daerah (SAMPADE) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Jurnal Imu Sosial Dan Ilmu Politik, 9.
Lestari, Puji Sitopu, Edison, dkk. (2021). Analisis Penerapan Sistem E-Government Pada Realisasi Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Tanjungpinang. Student Online Journal, 2.
Liswatin.  (2022).  Inovasi  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kabupaten  Konawe. Jurnal  Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1.
Mulyadi, Deddy, dkk. (2018). Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik . Bandung: Alfabeta.
Rencana  Strategis  Badan  Pengelolaan  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Tahun 2018-2023.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sururi, A. (2019). Inovasi Kebijakan Organisasi Sektor Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Jurnal Good Governance, 15.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.