## PELAKSANAAN PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAMUJU
Munawir Arifin 1
1 Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email: munawirarif86@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  To  obtain  a  description  of  the  Implementation  of National  Agrarian  Operations  Project  At  the  National  Land  Agency Office  of  Mamuju  Regency  Type  of  research  used  is  descriptive.  Data collection  was  done  using  field  research  (field  research),  library  research and  data  tracking  on  line.  The  data  obtained  are  then  analyzed qualitatively by explaining or describing the data being studied or obtained from the field, both primary data obtained from the interviews, as well as from  secondary data.  The  results  of  this  study indicate  that  the  National Agrarian Operations Project Implementation at the National Land Office of  Mamuju  Regency  has  not  run  optimally  due  to  the  lack  of  proactive community  to  come  directly to  the  land  office  to  ask  what matters  are  the requirements to take care of the land deed.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  tentang Pelaksanaan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  pada  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Mamuju.  Tipe  penelitian  yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknis field  research (penelitian  lapangan), library  research dan  penelusuran data on  line .  Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara kualitatif dengan menjelaskan atau menggambarkan data yang diteliti atau di dapatkan dari lapangan, baik data primer yang diperoleh dari hasilwawancara,  maupun  dari  data  sekunder.  Hasil  penelitian    ini menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria pada  Kantor  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Mamuju  belum berjalan  dengan  optimal  disebabkan  kurang  proaktifnya  masyarakat untuk dating langsung kekantor pertanahan menyakanhal-halapa saja yang menjadi persyaratan untuk mengurus aktatanah.
Kata Kunci: Proyek  Operasi  Nasional  Agraria,  Badan  Pertanahan Nasional

## PENDAHULUAN
Pendaftaran  tanah  salah  satu  kegiatan  dibidang  pertanahan  yang  perlu dilakukan  untuk  mendapatkan  surat  bukti  hak  atas  tanah  atau  yang  lebih dikenal  dengan  nama  sertifikat.  Proses  pendaftaran  tanah  dapat  ditempuh dengan dengan dua cara yaitu cara sporadik dan dengan diadakannya Proyek Operasi Nasional Agraria. Cara Sporadik dapat ditempuh dengan cara langsung mendatangi  kantor  pertanahan  stempat  dengan  persyaratan  serta  biaya  yang ditanggung sendiri.
Mahalnya  biaya pendaftaran  tanah  secara sporadik, membuat  kalangan masyarakat rendah/ekonomi lemah kurang memperhatikan pendaftaran tanah yang  ia  miliki.  Oleh  karena  itu  untuk  lebih  terlaksananya  upaya  pendaftaran tanah  tersebut  diatas  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  menteri  dalam  negeri mengeluarkan  keputusan  nomor  189  tahun  1981  Tentang  Proyek  Operasi Nasional Agraria, yang memberikan rangsangan kepada masyarakat khusunya masyarakat  ekonomi  lemah  untuk  mendapatkan  kepastian  hukum  dan kepastian hak-hak atas tanah yang dimilikinya.
Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  diselenggarakan  guna  memberi pelayanan  pendaftaran  tanah  pertama  kali  dengan  proses  yang  sederhana, mudah,  cepat  dan  murah.  Dalam  rangka  percepatan  pendaftaran  tanah  di Indonesia.
Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  adalah  proses  persertifikatan  tanah masyrakat  secara  massal  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional berdasarkan  pada  surat  keputusan  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Agraria.  Salah  satu  tujuan  dari  pelaksanaan  Proyek Operasi  Nasional  Agraria  yaitu  untuk  menumbuhkan  kesadaran  hukum masyarakat  dalam  bidang  pertanahan  sebagai  suatu  usaha  menciptakan kepastian  hukum  atas  bidang  tanah.  Selain  itu  tujuan  diadakannya  Proyek Operasi  Nasional  Agraria  yaitu  untuk  meningkatkan  catur  tertib  pertanahan, tertib  hukum  pertanahan,  tertib  administrasi  pertanahan,  dan  tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
Persertifikatan  tanah  massal  melalui  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria merupakan  salah  satu  kegiatan  pembangunan  pertanahan  yang  mendapat tanggapan  positif  dari  masyarakat.  Selama  ini  pelaksanaan  kegiatan pendaftaran  tanah  yang  dimulai  tahun  1961  baru  mampu  melakasanakan pendaftaran  tanah  sebanyak  +28  juta  bidang  tanah.  Untuk  mempercepat pendaftaran  tanah  maka  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan Pertanahan  Nasional,  ditugaskan  untuk  melaksanakan  tugas  pemerintah  di bidang  pertanahan,  antara  lain  melanjutkan  penyelenggaraan  percepatan pendaftaran  tanah  sesuai  pasal  19  UU  No.  5  Tahun  1960,  terutama  bagi
masyarakat  golongan  ekonomi  lemah  sampai  menengah  melalui  kegiatan proyek Operasi Nasional Agraria yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.
Percepatan pendaftaran tanah hendaknya memperhatikan prinsip bahwa tanah  secara  nyata  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  berperan secara  jelas  untuk  terciptanya  tatanan  kehidupan  bersama  yang  lebih berkeadilan,  menjamin  keberlanjutan  kehidupan  masyarakat  berbangsa  dan bernegara  untuk  meminimalkan  perkara,  masalah  sengketa  dan  konflik pertanahan.  Selain  itu  percepatan  pendaftaran  tanah  juga  merupakan pelaksanaan  dari  agenda  Badan  Pertanahan  Nasional  khususnya  untuk meningkatkan  pelayanan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  secara  menyeluruh, dan penguatan hak-hak atas tanah.
Pelaksanaan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  pada  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Mamuju  tentu  saja  tidak  semudah  dengan apa  yang  kita  bayangkan.  Setiap  tahun  mulai  dari  pertama  dari  pelaksanaan kegiatan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  yaitu  pada  tahun  1981,  Badan Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Mamuju  selalu  mandapat  jatah  untuk melaksanakan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria.  Dalam  pelaksanaan  Proyek Operasi  Nasional  Agraria  banyak  pertimbangan  dan  prosedur  pelaksanaan yang perlu diperhatikan agar mendapat hasil sesuai yang diinginkan. Selain itu banyak  tanggapan  yang  ditimbulkan  dari  pelaksanaan  Proyek  Operasi Nasional Agraria baik dari pegawai Badan Pertanahan Nasional maupun dari masyarakat.
Proses  pelaksanaan  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  seperti  daerah- daerah lain di Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari ketersediaan dana yang dialokasikan  oleh  pemerintah,  karena  sebagaimana  diketahui  bahwa  Proyek Operasi Nasional Agraria Nasional merupakan pendaftaran tanah secara gratis yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  menggunakan  dana  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara,  maupun  pinjaman  Bank  Dunia.  Selain  itu pendaftaran  tanah  secara  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  pada pelaksanaannya  tentu  tidak  terlepas  dari  masalah-masalah  yang  dapat menyebabkan  terhambatnya  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  tersebut.  Oleh karena  itu  dibutuhkan  panduan  khusus  guna  pelaksanaan  proyek  operasi nasional  agraria  yang  lebih  baik  dan  teratur  agar  terlaksana  dengan  sebaik mungkin dalam hal ini suatu mekanisme yang jelas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunkan  pendekatan  kualitatif,  berdasar  pada  teori yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti  untuk  menemukan  solusi dalam  permasalahan  tersebut.  Alasan  memilih  pendekatan  kualitatif  karena
hal  ini  berkaitan  dengan  konsep  judul  dan  rumusan  masalah  yang dikemukakan  pada pendahuluan  yang mengarah  pada studi kasus.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  jajaran  kerja  yang terdapat pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju. Sampel yang diambil dari seluruh populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor, para Kepala Seksi BPN Kabupaten Mamuju, Kepala TU BPN Kabupaten Mamuju, serta 15 dari Tim Pelaksana PRONA.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pelaksanaan Prona di Kabupaten Mamuju
Dengan  dikeluarkannya  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor.  189 Tahun  1981  tentang  PRONA,  maka  program  ini  mempunyai  sasaran  utama untuk  meningkatkan  pelayanan  di  bidang  pertanahan  bagi  kepentingan masyarakat  golongan  ekonomi  lemah  dengan  pemberian sertifikat  masal  serta memberdayakan  organisasi  dan  SDM.  Langkah  yang  diambil  masing-masing organisasi / instansi terkait dalam pelaksanaan PRONA sebagai berikut:
a. Di tingkat Desa
Setelah  menerima  surat  penunjukan  dari  Kecamatan  Simboro  dan Kepulauan  dan  Kecamatan  Tapalang,  maka  Kepala  Desa  Salletto  dan Kepala  Desa  Tampalang,  dibantu  aparat  desa  memberikan  sosialisasi kepada masyarakat akan dilaksanakannya Program Prona, di Desa Salletto sebanyak 300  bidang, dan Desa Tampalang sebanyak 200 bidang.
b. Di tingkat Kecamatan
Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan, setelah menerima instruksi dari Bupati  Mamuju  tentang  penunjukan  Kecamatan  Simboro  dan  Kepulauan serta  Kecamatan  Tapalang  sebagai  lokasi  Prona,  segera  mengadakan pemilihan  desa  yang  memenuhi  syarat  untuk  diusulkan  sebagai  lokasi Prona sesuai dengan  petunjuk pelaksanaan Prona.
c. Di tingkat Kantor Pertanahan
Kegiatan  yang  dilakukan  staf  Kantor  Pertanahan  dalam  pelaksanaan PRONA sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kerjanya.
Pelaksanaan  Program  Proyek  Operasi  Nasional  Agraria  (PRONA)  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju di bagi dalam beberapa tahap, yaitu:

## 1. Persiapan
Kegiatan  persiapan  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  bersama Koordinator dan Bendahara Kabupaten Mamuju yang meliputi kegiatan:
a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja.
b. Penyusunan Blanko / Brosur PRONA
c. Persiapan ATK
d. Penyusunan Peta Kerja
e. Penunjukan Petugas
f. Penentuan Lokasi Kegiatan.
Berdasarkan  Surat Kepala  BPN  Nomor.  600-1548  tanggal  17 Juni 2017 tentang Pembuatan Perjanjian Kerja Sama ( SPKS ) / Surat  Perjanjian Kerja (SPK),  berisi  hal-hal sebagai berikut:
a. Kejelasan mengenai pelayanan yang akan dilaksanakan.
b. Hak dan Kewajiban para pihak.
c. Persyaratan  teknis  yang  diperlukan  (lokasi/bidang  tanah  yang diusulkan  jelas  keberadaannya  dan  tidak  dalam  masalah,  serta  subyek yang  terkait  dalam  pelayanan  tersebut  tidak  mengalami  perubahan, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pelayanan pertanahan).
d. Spesifikasi teknis pelaksanaan kegiatan.
e. Target yang harus dicapai.
f. Jangka waktu pelaksanaan SPKS / SPK.
g. Sanksi, force majeur bila terjadi wanprestasi salah satu pihak.
h. Klausul perubahan atau penyempurnaan ( addendum ).
i. Mekanisme penyerahan hasil kerja.
j. Tatacara penutupan para pihak.
Nota  konsep  tersebut  di  atas  dikirimkan  kepada Bupati  Mamuju  untuk dikaji  dan  diberi  saran  pertimbangan  staf  teknis  yang  menangani.  Setelah mendapatkan balasan dari Bupati Mamuju, Konsep MoU yang telah dikaji dan disempurnakan  oleh  Bupati  Mamuju  disampaikan  kembali  kepada  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju untuk diperbaiki  dan ditandatangani bersama.
2. Kegiatan Koordinasi
Kegiatan  koordinasi  dilaksanakan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan dengan jajaran di bawahnya serta instansi terkait. Penyuluhan dan sosialisasi perihal  pelaksanaan  kegiatan  Prona  dilakukan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Mamuju  pada  waktu  dan  tempat  yang telah  ditetapkan  dengan materi teknis administrasi, prosedur pelayanan Prona. Selanjutnya atas materi yang telah diberikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju kepada para aparat  pemerintah  terkait,  diteruskan  dengan  mensosialisasikan  kepada masyarakat desa calon peserta program Prona  dengan penyebaran brosur yang berisi informasi mengenai Prona.
3. Pengumpulan Data Yuridis
Kegiatan  pengumpulan  data  yuridis  dalam  rangka  program  Prona dilaksanakan oleh petugas Pengumpul Data Yuridis (Puldadis). Puldadis untuk
kegiatan  Prona  tahun  2017/2018  di  Kabupaten  Mamuju  berjumlah  15  (lima belas) orang ditambah Kepala Desa dan Kepala Dusun letak tanah.
Tugas  utama  Puldadis  adalah  membantu  masyarakat  yang  menjadi peserta  Prona  untuk  mengumpulkan  syarat-syarat  yang  diperlukan  untuk mengikuti program Prona yang terdiri dari:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
b. Kutipan Letter C.
c. Bukti jual beli (bila tanah diperoleh dari jual beli).
d. Akta PPAT (bila tanah diperjual-belikan di hadapan PPAT).
Dalam  menjalankan  tugasnya,  Puldadis  dikelompokkan  berdasarkan desa di mana data yuridis akan dikumpulkan. Sehingga satu tim Puldadis tidak akan mendatangi seluruh desa peserta Prona namun dibagi dalam beberapa tim yang  masing-masing  tim  terdiri  dari  unsur  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Mamuju (2 orang), Pemda (1 orang) Kecamatan  (1 orang) dan Desa (1 orang).
Dalam  pelaksanaan  Prona  di  Desa  Salletto  Kecamatan  Simboro  dan Kepulauan  dan  Desa  Tampalang  Kecamatan  Tapalang  Kabupaten  Mamuju, data yuridis yang diminta adalah akta konversi yaitu letter C. Untuk itu setelah diadakan  pendaftaran  dan  membayar  biaya-biaya,  masyarakat  peserta  Prona datang  sendiri  menghadap  Camat  setempat  untuk  dibuatkan  akta  konversi. Adapun syarat-syarat pembuatan akta permohonan konversi adalah:
a. Membawa kutipan letter C.
b. Mengisi  blanko  konversi  yang  telah  tersedia  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mamuju.
c. Kwitansi pelunasan pembayaran PBB
d. Surat  pernyataaan  bahwa  tanah  yang  dimintakan  sertifikat  adalah benar-benar  milik  pemohon  sertifikat,  yang  telah  dibuat  oleh  Kepala Desa/Kelurahan yang dikuatkan oleh Camat.
e. Pernyataan dari Kepala Desa/Keluarahan bahwa tanah tersebut belum dipindah tangankan.
f. Pernyataan dari Kepala Desa/Kelurahan bahwa tanah tersebut belum disertifikatkan.
Setelah  persyaratan  tersebut  dipenuhi,  kemudian  akta  konversi  dibuat, selanjutnya  kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  memprosesnya  sampai diterbitkannya sertifikat untuk diserahkan kepada pemohon hak.
Pelaksanaan  program  Prona  diprioritaskan/ditujukan  bagi  masyarakat golongan  ekonomi  lemah,  sehingga  tidak  ada  biaya,  prosedur,  permohonan pensertifikatan.

## 4. Pengumpulan Data Fisik
Kegiatan  pengumpulan  data  fisik  terdiri  dari  kegiatan  Pengukuran  dan Penerbitan Surat Ukur.
5. Pemeriksaan Tanah
Penanggung  jawab  dalam  pemeriksaan  tanah  dalam  Prona  adalah Panitia  Pemeriksaan  Tanah  A  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju,  yang terdiri  dari  5  tim,  masing-masing  tim  terdiri  1  (satu)  orang  Ketua,  1  (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang anggota.
Tugas Utama panitia A adalah:
a. Memeriksa /mencocokkan data yuridis dan data fisik tanah.
b. Mencocokkan/menguji kebenaran formal surat-surat yang dilampirkan.
c. Memeriksa apakah ada sengketa atau tidak.
Bila  dalam  proses  pemeriksaan  tanah,  Panitia  A  menemukan  ada ketidakcocokkan antara data yuridis dan data fisik, terdapat ketidakcocokkan secara  formal  surat-surat  yang  dilampirkan  atau  terdapat  indikasi  sengketa maka  Panitia  A  akan  mengembalikan  berkas  bersangkutan  pada  pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
6. Pengumuman
Kepala Seksi Hak  Atas  Tanah  akan  mengumumkan  tanah-tanah yang berkasnya telah lengkap, meliputi:
a. Nama pemilik tanah.
b. Nomor Induk Bidang.
c. Luas tanah hasil pengukuran.
Pengumuman dilaksanakan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Mamuju, Kantor Kecamatan setempat, dan di Balai Desa setempat. Keberatan terhadap pengumuman data tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten  Mamuju  dapat  disampaikan  langsung  ke  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mamuju.
7. Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.
Dalam proses Keputusan  Pemberian  Hak  Atas  Tanah,  pihak  yang bertanggung  jawab  adalah  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah. Setelah Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A dikirim ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju dan setelah tidak ada  keberatan  yang  disampaikan  sehubungan  dengan  tanah-tanah  tersebut,
maka  Risalah  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Mamuju dan Kepala Seksi Hak Atas Tanah.

## 8. Proses Sertifikasi
Risalah  Panitia  A  yang  telah  ditanda  tangani  oleh  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  bersama-sama  dengan  berkas  data  fisik  dan data yuridis yang telah dilengkapi oleh pemohon, di daftarkan melalui Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak dan Informasi.
Proses  Sertifikasi  meliputi  kegiatan  Pendaftaran,  Pembukuan  Daftar Isian  Tata  Usaha  Pendaftaran  Tanah  dan  Pengetikan  Buku  Tanah  dan Sertifikat.  Dalam  jangka  waktu  maksimal  30  (tiga  puluh)  hari  setelah dilaksanakan  pendaftaran  oleh  Kepala  Sub  Seksi  Pendaftaran  Hak  dan Informasi, sertifikat melalui program Prona telah selesai diproses oleh Kantor Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  dan  siap  untuk  diserahkan  kepada  pemilik tanah peserta Prona di daerah masing-masing.
Setelah  sertifikat  selesai  diproses,  Kantor  Pertanahan  Mamuju memberitahukan  langsung  melalui  surat  pemberitahuan  yang  ditandatangani oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  kepada  masing-masing pemilik      tanah      agar      mengambil      sertifikat      langsung      ke      Kantor Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  dengan  membawa  bukti  identitas  diri  yang sesuai  dengan  nama  yang  tertera  dalam  Sertifikat  atau  Surat  Kuasa  bagi pemilik  yang  berhalangan  untuk  mengambil  sendiri  sertifikatnya  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju.
9. Penyerahan Sertifikat.
Sertifikat  dapat  diambil  oleh  pemilik  tanah  atau  kuasanya  di  Loket  5 Kantor Pertanahan Mamuju pada hari kerja (Hari Senin sampai dengan Hari Jumat  jam  07.00  sampai  14.00  WIB)  dengan  menunjukkan  bukti  asli  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  surat  kuasa  bagi  penerima  kuasa  dari  pemilik tanah.
Pemilik  tanah  yang  akan  mengambil  sertifikat  wajib  menandatangani buku  penerimaan  sertifikat  yang  disediakan  oleh  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mamuju memuat:
- Nama
- Nama pemberi kuasa (bagi penerima kuasa)
- Alamat
- Tanggal penerimaan sertifikat
- Tanda tangan penerima sertifikat
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tentang telah  selesainya  sertifikat  disampaikan  kepada  pemilik  tanah  oleh  Kantor
Pertanahan Kabupaten Mamuju pemilik tanah belum mengambil sertifikatnya, maka  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju  akan  mengirimkan pemberitahuan kembali kepada pemilik tanah.
Adapun  hasil  kegiatan  pelaksanaan  prona  di  pertanahan  kabupaten mamuju antara lain:
1. Desa Salletto Kecamatan Simboro dan Kepulauan
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan  Tata Pertanahan di Desa Salletto Realisasi fisik bidang tanah (pembuatan sertifikat)
Tabel 1 Data Realisasi Bidang Tanah di Desa Salletto No Kegiatan/sub kegiatan Target (bidang) Realisasi (bidang) % Ket. Pembuatan Sertifikat Tanah Prona 1  Pengumpulan  data yuridis 300 300 100 2 Pengukuran  dan pemetakan bidang tanah 300 300 100 3  Penerbitan SK Hak 300 300 100 4  Penerbitan sertifikat 300 300 100 Sumber : Kantor Pertanahan Kab. Mamuju
Data realisasi bidang tanah tersebut di atas, sesuai dari target pembuatan sertifikat  tanah  yang  telah  ditetapkan  dalam  Surat  Pengesahan  Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (SP–DIPA) tahun anggaran 2017.
Dana  anggaran  PRONA  yang  ditargetkan  sebesar  Rp.  69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah). Adapun realisasi keuangan dana anggaran sebesar  Rp.  62.350.000,00  (enam  puluh  dua  juta  tiga  ratus  lima  puluh  ribu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 6.650.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Desa Tampalang Kecamatan Tapalang
Berdasarkan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Tata Pertanahan di Desa Tampalang Kecamatan Tapalang dapat terealisasi sebagai berikut:

## Tabel 2

## Data Realisasi Bidang Tanah Desa Tampalang
No Kegiatan/sub kegiatan Target ( bidang ) Realisasi (bidang ) % Ket. Pembuatan Sertifikat Tanah Prona 1 Pengumpulan Data Yuridis 200 200 100 2 Pengukuran Dan Pmetakan Bidang Tanah 200 200 100 3 Penerbitan SK Hak 200 200 100 4 Penerbitan Sertifikat 200 200 100

## Sumber: Kantor Pertanahan Kab. Mamuju
Data realisasi bidang tanah tersebut di atas, sesuai dari target pembuatan sertifikat  tanah  yang  telah  ditetapkan  dalam  Surat  Pengesahan  Daftar  Isian Pelaksanaan Anggaran (SP–DIPA) tahun anggaran 2018.
Dana  anggaran  PRONA  yang  ditargetkan  sebesar  Rp.  53.000.000,00 (lima  puluh  tiga  juta  rupiah).  Adapun  realisasi  keuangan  dana  anggaran sebesar  Rp.  48.  575.000,00  (empat  puluh  delapan  juta  lima  ratus tujuh  puluh lima ribu rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 4.425.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Setiap  program  PRONA  dilaksanakan  untuk  jangka  waktu  12  (dua belas)  bulan  atau  1  (satu)  tahun  anggaran.  Kegiatan/pekerjaan  yang  telah dilaksanakan  diserah  terimakan  dari  Koordinator  Kegiatan  Pembinaan  Tata Pertanahan  (Eks.  PAP)  Kabupaten  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Mamuju,  yang  kemudian  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  dilanjutkan  kepada  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Propinsi Sulawesi  Barat,  dengan  tembusan  kepada  Koordinator  Kegiatan  Pembinaan Tata  Pertanahan    Propinsi  Sulawesi  Barat,  sebagaimana  dalam  Berita  Acara, yang meliputi pelaksanaan penyerahan sertifikat.

## Faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Prona
Agar  tanah  milik  masyarakat  mempunyai  kepastian  dan  perlindungan hukum  yang  berbentuk  sertifikat,  kepada  masyarakat  diminta  agar  tidak merasa  enggan  dalam  melaksanakan  pendaftaran  tanah,  mengingat  akan pentingnya  bukti  yang  dapat  memberikan  kekuatan  dan  kepastian  hukum terhadap bidang tanah yang dimilikinya. Dan kepada kantor pertanahan agar memberikan  sosialisasi  hukum  di  bidang  pertanahan  kepada  masyarakat, sehingga  diperoleh  pemahaman  mengenai  prosedur  dan  proses  pendaftaran tanah.
Volume 3, Nomor 1, Mei 2018 | 101
Adapun faktor pendukung antara lain:
1. Lokasi kantor yang strategis/mudah terjangkau. Lokasi  kantor  yang  strategis  merupakan  salah  satu  faktor  yang  sangat menunjang  dalam  pelaksanaan  proyek  operasi  nasional  agrarian  pada kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Kabupaten  Mamuju.  Letak  kantor berada  di  daerah  yang  mudah  di  jangkau  oleh  masyarakat  setempat  dan tidak jauh dari alun-alun kota.
2. Sarana dan prasarana yang memadai. Sarana  dan  sangat  memadai  dan  memudahkan  dalam  melaksanakan program  Prona  dan  tidak  memakan  waktu  yang  cukup  lama  seperti contohnya antara lain; komputer, printer, dan lain sebagainya.
3. Kesadaran masyarakat yang tinggi Kesadaran  masyarakat  yang  tinggi  merupakan  salah  satu  faktor  yang sangat  berpengaruh  terhadap  kelengkapan  berkas  dari  setiap  masyarakat yang mendaftarkan tanahnya ke  Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju sehingga dapat melancarkan proses pembuatan sertifikasi tanah.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian  dan  analisa  pada  bagian  terdahulu,  penulis bermaksud  menyimpulkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  dengan penjabaran sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Program  Prona  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju dilaksanakan melalui proses persiapan yang terdiri dari kegiatan koordinasi dan  penyuluhan,  proses  pelaksanaan  yang  terdiri  dari  kegiatan pengumpulan  data  yuridis,  pengumpulan  data  fisik,  pemeriksaan  tanah, keputusan  pemberian  hak  atas  tanah,  proses  sertifikat  dan  penyerahan sertifikat serta laporan.
2. Hambatan  yang  dihadapi  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Mamuju dalam  melaksanakan  program  Prona  antara  lain:  adanya  kesalahan imformasi  yang  diberikan  oleh  pemohon  disebabkan  kurang  proaktifnya masyarakat sebagai pemohon untuk datang langsung ke kantor pertanahan menanyakan  hal-hal  apa  saja  yang  menjadi  persyaratan  administrasi dalam  proses  awal  pendaftaran tanah.  Sehingga,  banyak  dari  masyarakat yang datang melakukan pendaftaran tanahnya, syarat-syarat administrasi yang  harus  di  penuhi  tidak  lengkap.  Akibatnya,  berkas  dikembalikan. Kesalahan  imformasi  awal  yang  di  berikan  juga  kadangkala  terjadi  dari pihak kantor pertanahan. Hal ini terjadi akibat kurangnnya sosialisasi ke masyarakat  melalui  penyuluhan-penyuluhan  sehingga  imformasi  yang didapat  oleh  pemohon  kurang.  Akibatnya,  pada  saat  pemohon mendaftarkan  tanahnya  berkas  administrasi  yang  di  serahkan  oleh pemohon tidak lengkap.

## SARAN DAN REKOMENDASI
Saran -saran  yang  dapat  penulis  sampaikan  berdasarkan  pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka  meningkatkan  efektifitas  pelaksanaan  program  Prona  oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Mamuju disarankan agar para Kepala  Seksi yang berhubungan dengan pelaksanaan program Prona lebih meningkatkan koordinasi  sehingga  mengurangi  lambannya  kinerja  Kantor  Pertanahan Kabupaten Mamuju.
2. Perlu  dilaksanakan  penyuluhan  yang  lebih  intensif  terhadap  warga masyarakat  calon  peserta  Prona  agar  mengurangi  perbedaan  persepsi mengenai  maksud  dan  tujuan  Prona,  manfaat  pemilikan  sertifikat  bagi masyarakat  serta  mengurangi  kesalahan-kesalahan  dalam  bidang  teknis yang  mengakibatkan  sertifikat  menjadi  terlambat  diproses  atau  tertinggal dari  proses  sertifikat yang sudah lengkap persyaratannya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Effendi,  Bachtiar.  1993. Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  dan  Peraturan Pelaksanaannya . Bandung: Alumni.
Badan  Pertanahan  Nasional.  1988. Laporan  10  Tahun  BPS–September  1988  - Maret  1988 . Jakarta : BPN.
Harsono,  Boedi,  2003. Hukum  Agraria  Indonesia-Sejarah  Pembentukan Undang-undang  Pokok  Agraria;  Isi  dan  Pelaksanaannya .  Jakarta:
Djambatan.
Saleh, K. Wantjik. 1984. Hak Anda atas Tanah , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Mudjiono.  1999. Politik  Agraria  Nasional;  Hubungan  Manusia  dengan  Tanah yang Berdasarkan Pancasila . Yogyakarta: GAMA University Press,
Soemitro,  Ronni  Hanitijo.  1990. Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Soekanto, Soeryono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press,
Hadi,  Soetrisno.  1993. Metodologi  Research .  Jilid  I,  Yogyakarta:  Psikologi UGM,
Sugiono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
Surahmad,  Winarno.  1985. Pengantar  Ilmiah  Dasar  Metode  dan  Tehnik , Bandung: Tarsito.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang  Nomor.  21  tahun  1997,  tentang  Bea  Perolehan  Hak  Atas Tanah dan Bangunan.
Undang-Undang  Nomor.  20  Tahun  2000,  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor. 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor.  3 Tahun  1997  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor.  24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor.  3  Tahun  1999,  tentang  Tatacara  Pemberian  Hak  Atas  Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Peraturan Pemerintah Nomor. 46 Tahun 2000, tentang Tarif Pelayanan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional.
Keputusan Kepala BPN Nomor. 12 Tahun 1992, tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah.
Keputusan  Presiden  Nomor.  34  Tahun  2003,  tentang  Kebijakan  Nasional  di Bidang Pertanahan.
Keputusan Kepala BPN Nomor. 22 Tahun 2003, tentang Norma dan Standar Mekanisrne  Ketatalaksanaan  Wewenang  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan
Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 17 Juni 2004 Nomor : 600- 1548  Tentang  Pembuatan  Surat  Perjanjian  Kerjasama  dan  Surat Perjanjian Kerja