HUKMY : Jurnal Hukum Volume 2, No. 2, Oktober 2022 ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508

## ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP TINGGINYA PERCERAIAN AKIBAT PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA SITUBONDO KELAS IA)
Fitrotun  Nisa’ 1 , Ainun Najib 2 , Moh. Ali Hofi 3
1, Mahasiswa Prodi Hukum, 2, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 3, Prodi Hukum Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur
Email: 1 nisafitroh29@gmail.com, 2 adjie245@gmail.com, 3 muhammadalihofi@gmail.com

## Abstraks
Banyak  sekali  faktor  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  sebelum  mengeluarkan penetapan  dispensasi  nikah.  Salah  satu  pertimbangan  hakim  adalah  MBA  (Married bya  Accident) yang mana calon wanita hamil diluar nikah. Penelitian ini menggunakan penelitian  yuridis  empiris  yang  mana  mengggabungkan  antara  Undang-undang dengan  realita  yang  ada  di  masyarakat.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara wawancara  dengan  salah satu hakim.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa prosedur pemberian  dispensasi  nikah  harus  melewati  beberapa  tahap  menyesuaikan  alasan- alasan  para  pemohon  untuk  diterima  atau  tidaknya  permohonan  dispensasi  nikah. faktor  yang  mendukung  pernikahan  dini  adalah  faktor  ekonomi,  kurangnya pendidikan,  dan  terjadinya  hamil  diluar  nikah.  Dampak  negatif  dari  pemberian dispensasi  nikah adalah terjadinya  kekerasan rumah tangga  dikarenakan  emosi  yang sangat labil yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Dampak positif dari pemberian dispensasi  nikah  yaitu  dapat  meringankan  beban  orang  tua,  terhindarnya  dari pergaulan  bebas dan hamil diluar nikah.
Kata kunci : Sosiologis,  Perceraian,  Dispensasi  Nikah.

## Abstract
There  are  many  factors  that  are  considered  by  judges  before  issuing  a  marriage dispensation stipulation. One of the judges' considerations is MBA (Married by Accident), which  is  a  prospective  woman  who  becomes  pregnant  out  of  wedlock.  This  study  uses empirical  juridical  research  which  combines  laws  with  the  reality  that  exists  in  society. Data collection was carried out by interviewing one of the judges. The results of the study show that the procedure for granting a marriage dispensation must go through several stages according to the applicant's reasons for whether or not the marriage dispensation application is accepted. Factors that support early marriage are economic factors, lack of education,  and  the  occurrence  of  pregnancy  out  of  wedlock.  The  negative  impact  of
granting  a  marriage  dispensation  is  the  occurrence  of  domestic  violence  due  to  very unstable  emotions  which  result  in  divorce.  The  positive  impact  of  giving  a  marriage dispensation is that it can ease the burden on parents, avoid promiscuity and get pregnant out of wedlock.
Keywords: Sociology, Divorce, Marriage Dispensation.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dibentuknya  sebuah  keluarga  pada  dasarnya  untuk  menciptakan  keluarga yang  harmonis  untuk  dapat  menampung  kasih  sayang,  rasa  cinta  kepada  satu  sama lain.  Karena  perkawinan  atau  pernikahan  merupakan  hal  yang  sakral  dan  dilakukan satu kali seumur hidup.Sebelum melangsungkan pernikahan maka sangat dibutuhkan nya  persiapan yang  matang  dari  segala  aspek, seperti halnya aspek mental,psikis dan tentunya ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan pasca pernikahan. Yang dimana persiapan  yang  harus  dipenuhi  sebelum  pernikahan  adalah  usia  itu  sendiri  yang mana  tercantum  didalam  UU  perkawinan  yang  mana  usia  ideal  21  bagi  laki-laki sedangkan  perempuan  19  tahun.  Dimana  Pada  usia  tersebut  seseorang  sudah memiliki  persiapan  yang  matang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  dapat  menanggung tanggung jawab yang ada pada dirinya.
“Didalam  UU  tahun  1974  tentang  perkawinan  yang  terdapat  di  dalam  pasal  1 bahwasanya” ikatan  lahir  batin  antara  suami  istri  yang  ada  dalam  perkawinan memiliki  tujuan  untuk  menciptakan  kebahagian  yang  ada  didalam  sebuah rumah tangga  (keluarga)  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”.
Didalam  perkawinan  ada  asas  sukarela,  sebuah  poligami  harus  dijaga  ketat, kematangan  fisik,mental  para  calon  itu  semua  adalah  prinsip  dalam  mencapai  cita- cita  sebuah  perkawinan.  Pernikahan  dini  menjadi  sangat  rumit  dengan  adanya tradisi  dan  budaya  sebagai  acuan  masyaratakt  karena  masalah  sosial  dan  ekonomi. Stigma  yang  ada  setelah  masa  pubertas  yang  dianggap  sebagai  aib,  dikarenan sebagaian  orang  tua akan  menikahkan anak  nya  karena  tergiur  dengan  keamanan dan  finansial  yang  menjajikan  pasca  pernikahan  dan  menjadikan  mereka  setuju dengan adanya perbikahan  dini.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
Pernikahan  dini  atau  usia  dini  memang  bisa  menjadi  alasan  untuk meminimalisir  pergaulan  bebas.  Hal  ini  juga  dianggap  menjadi  salah  satu  solusi pencegahan  terjadinya  hal-hal  yang  kerap  terjadi  sebelum  menikah,  perzinahan misalnya.  Namun  juga  tidak  menampik  bahwa  perkawinan  usia  muda  dapat menyebabkan  perceraian  dini  pula.  Akibatnya  karena  anak  tidak  siap  mental  dalam menghadapi  dunia perkawinan  yang tidak mudah.
Sesuai  kenyataan  tersebut,  mendorong  penulis  untuk  menganalisis  sosiologis terhadap tinggi nya perceraian akibat pemberian dispensasi nikah. Perlunya perhatian bagi  para  calon  mempelai yang  masih  di  bawah  umur  untuk tidak  melangsungkan perkawinan,  meskipun  di  satu  sisi  mereka  ingin  mengarungi  bahtera  rumah  tangga. Dan  agar  lebih  melihat  dampak  dari  pernikahan  dini  sebelum  melangsungkan perkawinan.

## PEMBAHASAN
Dispensasi  nikah  sangat  diperlukan  bagi  para  calon  yang  masih  di  bawah umur  atau  belum  cukup  umur  pernikahan,  sebagaimana  yang  dicantumkan  dalam UU  No  16  Tahun  2019  yang  menerangkan  Tentang  Perkawinan  yang  mana diizinkan untuk  melangsungkan pernikahan  apabila  mereka sudah  mencapai  umur 19  baik pihak laki-laki atau perempuan . Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) didalam  pasal  ini  dapat  meminta  dispensasi  nikah  kepada  pengadilan  atau  pejabat yang  di  tunjuk  oleh  orang  tua  kedua  belah  pihak  menurut UU  Nomor  1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).
Dalam  sidang  hakim  harus  memberikan  nasehat  kepada  orang  tua  dan  calon mempelai  terkait  resiko  perkawinan  terkait  dengan  kemungkinan  berhentinya pendidikan  anak,  belum  siapnya  organ  reproduksi  anak  yang  belum  cukup  umur khususnya  untuk  calon  perempuan,  dampak  ekonomi,  psikologis  dan  potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di karenakan labil nya salah satu pasangan. Hakim  dalam  penetapan  harus  memberikan  nasihat  dan  apabila  hakim  tidak memberikan  nasihat  kepara  para  orang  tua  calon  dan  para  calon  maka  penetapan ”batal  demi  hukum”.  Apabila  hakim  tidak  mendengarkan  atau  mempertimbangkan keterangan orang tua maka tentang kenapa mereka dimintakan dispensasi kawin, baik
suami  istri  atau  orang  tua  yang  memintakan  dispensasi  kawin  mengakibatkan batalnya  sebuah penetapan.
Didalam memberikan penetapan dispensasi nikah hakim harus melihat terlebih dahulu apa yang mendorong mereka untuk mengajukan dispensasi. Banyak  sekali kita jumpai bahwasanya  di situbondo  masih banyak  orang tua yang menikahkan anak nya yang masih dibawah umur dengan bermacam-macam alasan.  Dalam  dispensasi  nikah hakim  juga  berpegang  dalam  aturan  perundang-  undangan  dalam  memberikan penetapan  dispensasi  nikah.
Hakim  juga  menggunakan  asas  sebagai  pertimbangan  seperti  asas kemudhorotan  dan  kemaslahatan,  segala  pengambilan  keputusan  hukum  ditimbang demi  kemaslahatan  dan  kemanfaatan  tidak  nya  suatu  putusan.  Dan  asas  tersebut memebrikan keputusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan.

## A. Dispensasi  Nikah
Menurut  Estimologi  Dispensasi  Nikah  terdiri  dari  dua  suku  kata  yaitu, dispensasi  artinya  pengecualian  atau  pertimbangan  yang  didalamnya  ada  unsur pembebasan  dari  sebuah  kewajiban  dan  larangan. 1 Perkawinan  yang dilakukan oleh mereka yang belum mencapai umur perkawinan atau masih dibawah umur dan belum siapnya  dalam  menjalani  sebuah  hubungan  dan  para  calon  yang  masih  belum mencapai batas umur minimal perkawinan  dinamakan Dispensasi Nikah. 2
Dispensasi  nikah  diatur  didalam  UU  perkawinan  tahun  1974,  dimana dispensasi  yang  dimaksud  dalam  UU  tersebut  menerangkan  tentang  penyimpangan terhadap  batas  usia  perkawinan  yang  di  atur  dan  diperbaharui  di  UU  Tentang Perkawinan Nomor  16  Tahun  2019,  yang  mana  usia  tersebut harus mencapai umur 19  tahun  untuk  kedua  para  calon.  Dan  ketika  mereka  yang  hendak  melakukan pernikahan  belum  mencapai  umur  pernikahan  maka  mereka  meminta  dispensasi nikah di pengadilan terdekat untuk meminta penetapan dispensasi mereka para calon harus sudah memenuhi  syarat dan sudah melalui tahap pemeriksaan, apabila mereka
1 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 335.
2 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 26.
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
tidak  memenuhi  syarat-syarat  tersebut  maka  pihak  pengadilan  agama  tidak  dapat memberikan penetapan dispensasi kepada para calon. 3

## B. Dasar Hukum  Perkawinan
P e r k a w i n a n   di  atur  dalam  UU  No  1/1974  Tentang  Perkawinan  dan  di perbaharui  di  dalam  UU  No  16/2019.  Dan  dia  atur  dalam  KUH  Perdata  pasal  199 disebutkan  bahwa  perkawinan  pada  hakikatnya  menyebabkan  percampuran  harta pasangan menikah. Ditegaskan didalam Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974
Perkawinan,  lebih  s p e s i fi k   definisi  perjanjian  Perkawinan  disebutkan  pada pasal undang  –  undang  yang  sama.  Peraturan  Pemerintahan Nomor  10  Tahun  1983 Jo Peraturan  Pemerintah  No  45  Tahun  1990  Tentang  Izin  Perkawinan dan  Pegawai Negri Sipil.

## C. Perceraian
Perceraian  adalah  berakhirnya  sebuah  hubungan  pernikahan,  yang  mana  saat kedua  belah  pihak  sudah  tidak  ingin  melanjutkan  pernikahannya  maka  mereka  bisa meminta  bantuan  pemerintah  untu  dipisahkan.  Dan  selama  pasca  perceraian bagaimana mereka bisa membagi harta yang mereka dapat selama  mereka menjalani kehidupan  pernikahan  dan  bagaimana  mereka  akan  membagi  biaya  dan  kewajiban terhadap anak-anak  mereka.
Perceraian  menurut  agama  yang  selain  hukum  islam  yang  telah  dipositifkan dalam  UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam  PP No. 9 Tahun  1975,  yaitu perceraian yang gugatan  cerainya  diajukan  kepada  Pengadilan  Negeri  dan  diajukan  oleh  istri  atau suami  yang  dianggap  terjadi  beserta  segala  akibat  hukum  nya  terhitung sejak  saat pendaftaran dan saat masuk daftar percatatan oleh pegawai sipil. 4

## D. Alasan-alasan perceraian
Alasan  perceraian  tertera  di  dalam  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun  1975 ,  yang mana perceraian dapat  terjadi apabila mencakup beberapa alasan sebagai berikut : 5
3 Taufik  Hamami,  Peradilan  Agama  dalam  Reformasi  Hakim di  Indonesia,  (Jakarta: PT  Tata  Nusa, 2013), 31
4 Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, yang mana perbuatan tersebut  susah  untuk  disembuhkan.  UndangUndang  No  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  tanpa  ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
c. Salah  satu  pihak  mendapatkan  hukuman  penjara  selama  lima  tahun  atau hukuman  yang lebih berat setelah perkawinan  berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat atau  KDRT terhadap pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak  dapat  menjalankan  kewajiban sebagai  suami  atau istri.
f.   Antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
Agoes dariyo mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perceraian  adalah sebagai berikut: 6
1. Masalah keperawan (Virginity)
2. Ketidaksetiaan  salah satu pasangan
3. Tekanan kebutuhan  ekonomi
4. Tidak memiliki  keturunan
5. Perbedaan  prinsip, ideology
Perceraian  memang  bukan  jalan  terbaik  untuk  menyelesaikan  perselisihan dalam  sebuah  rumah  tangga,  akan  tetapi  didalam  Al-Quran  dan  As-sunnah  sudah diatur  bagaimana  tata  cara  perceraian.  Yang  artinya  perceraian  bukan  hal  yang terlarang  sepanjang  dilakukan  dengan  tujuan  yang  lebih  maslahat  bagi  kehidupan kedua belah pihak. 7

## E. Gambaran Pemberian  Dispensasi  Nikah Di Pengadilan  Agama Situbondo
Dispensasi  kawin  adalah  bentuk  wujud  permohonan  yang  mana  para  calon ingin  melangsungkan  pernikahan  namun  belum  mencukupi  umur  pernikahan  yang tercantum  di  dalam  UU  perkawinan  tahun  2019  tentang  perkawinan  yang  mana yang  diperbolehkan  hanya  meraka  yang  sudah  mencapai  umur  19  tahun.  Namun
6 Agoes Dariyo,”Psikologi Perkembangan Dewasa Muda”, Jakarta : Grasindo,2003 hal 166-167
7 Hasan, Pengantar Hukum Keluarga., 205
ISSN  : 2807-6656, E- ISSN : 2807-6508
fakta  yang  ada  di  Pengadilan  Situbondo  pada  tahun  2021  banyak  yang  melakukan dispensasi kawin dengan rincian sebagai berikut 8
No Jenis perkara Sisa tahun lalu Jumlah tahun 2021 Diterima tahun 2021 1 Dispensasi nikah 3 472 475 2 Perceraian 1694 1694 3 Perceraian  dibawah umur 21 17 17
Fenomena  yang  ada  di  Kabupaten  Situbondo  karena  adanya  kultur  yang  ada dan  masih  sangat  kental  dikalangan  masyarakat  Kabupaten  Situbondo  yang  mana pertunangan  dikala masih belia atau masih di bawah umur.

## F. Tinjauan  Sosiologi  Terhadap  Tingginya  Perceraian  Akibat  Pemberian Dispensasi  Nikah
Tinjauan  sosiologis  terhadap  pelaksanaan  dispensasi  nikah  adalah  bahwa menikah itu  adalah hak  asasi manusia demikian pula  terhadap anak-anak yang masih remaja,  namun  semua  itu  kembali  kepada  diri  sendiri  apakah  si  anak  mau  menikah atau  karena paksaan orang  tua  yang  menuntut mereka menikah muda. Namun, dari aspek kesehatan, sosial dan mental mereka yang menikah muda masih belum  memiliki kesiapan.  Namun  ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  terjadinya  permohonan dispensasi  nikah yaitu sebagai berikut :
1. Faktor pendidikan
2. Faktor ekonomi
3. Faktor lingkungan  atau kultur
4. Faktor pergaulan  bebas.

## G. Dampak Perceraian
Dimana  pasca  perceraian  pasti  akan  ada  dampak  bagi  sang  suami  atuapun bagi  sang  istri,  dimana  dampak  yang  ditimbulkan  sangat  beragam  salah  satunya dampak  psikologis  bagi  seorang  wanita  yang  mana  dapat  menimbulkan  trauma  juga menimbulkan  ketidak  stabilan  dalam  bekerja.  Namun  trauma  itu  bukan  hanya
8 Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Di Pengadilan Agama Situbondo Kelas
dirasakan  oleh  orang  tuanya  juga  dapat  berdampak  pada  psikis  anak,  yang  mana anak  memiliki  trauma  yang  dimana  dia  tidak  percaya  dengan  adanya  komitmen dimasa depan.
Perceraian  juga  dapat  memberikan  dampak  pada  perkembangan  anak,  yang mana  anak  akan  kehilangan  kasih  sayang  dan  cinta  kedua  orang  tuannya.  Yang mana membuat sang anak mengalami hambatan dalam perkembangan nya. Walaupun perkembangan emosional dan  sosial  nya  baik  namun  akan  lebih  baik apabila orang tua  mereka masih  utuh.  Dikarenakan mereka mendapat perhatian, perlindungan  dan cinta kasih yang dibutuhkan  dari orang tuanya.

## KESIMPULAN
Prosedur  pemberian  dispensasi  nikah  yang  ada  di  pengadilan  Agama Situbondo  melalui  beberapa  tahapan,  yang  dalam  prosedur  tersebut  hakim  harus mempertimbangkan  beberapa  aspek  sebelum  mengeluarkan  surat  penetapan permohonan  dispensasi  nikah.  Sebelum  hakim  memutuskan  hakim  harus  memeriksa alasan-alasan  yang  pemohon  ajukan  untuk  menjadi  perbandingan  hakim  dalam memutuskan permohonan. Alasan yang bisa  diterima oleh hakim sosiologi,  psikologis, filosofis dan aspek yuridisnya
Ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  terjadinya  permohonan  dispensasi  Nikah ialah faktor ekonomi, lingkungan dan pendidikan. Dampak dari pemberian Dispensasi Nikah  ada  dua  yaitu dampak negatif  dan  Dampak posistif.  Dampak Positif  mungkin dapat  meringankan beban  ekonomi  keluarga  sedangkan  dampak negatifnya  adalah terjadinya  perceraian  yang  mana  perceraian  itu  diakibatkan  labil  nya  salah  satu pasangan  akibat  belum  siapnya  mental  secara  psikologis.  Dan  juga  belum  siapnya calon ibu untuk melahirkan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa (Jakarta:PT  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008), 335.
K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 26.
Taufik  Hamami,  Peradilan  Agama  dalam  Reformasi  Hakim  di  Indonesia,  (Jakarta:  PT Tata Nusa, 2013), 31
Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  No 9 Tahun 1975 Tentang  Pelaksanaan
UndangUndang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Hasan,  Pengantar  Hukum Keluarga.,  205

## Laporan  Perkara  Tingkat  Pertama  Yang  Diputus  Di  Pengadilan  Agama  Situbondo Kelas IA
Mardani,  Hukum  Islam:  Kumpulan Peraturan  Tentang  Hukum  Islam  di  Indonesia. Edisi Kedua (Jakarta:  Kencana, 2013)