## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA

## Antonius Steven Un
Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional, Jakarta
A BSTRAK : Calvinism, as initiated by John Calvin, developed by subsequent theologians and expressed in many Confessions and Catechisms, turns out to  contain  a  notion  which correlates  with  the  conception  of human  rights. The intended human rights is the notion that is written in some legal-juridist documents  including  the Universal  Declaration  of Human  Rights. Viewed historically,  though  the  Bible  does  not  discuss the human  rights  explicitly and positively, however since the Reformation period to the declaration of the US Independent with its Calvinistic nuance, there has been a growth in human  rights  articulation  becoming  more  explicit  and  positive.  Viewed theologically, Calvinist doctrines such as the sovereignty of God, the image of  God  and  Common  Grace,  turn  out  to  have  logical  implications  to  the notion of human rights.
K ATA K UNCI: Calvinism,  human  rights, sovereignty  of  God,  image  of  God common grace.

## Pendahuluan
Selain  supremasi  hukum,  salah  satu  pilar  paling  penting  dari demokrasi  konstitusional  adalah  penghargaan  dan  perlindungan  terhadap hak  asasi  manusia  (HAM).  Pengakuan  filsuf  Jean  Jacques  Rousseau terhadap  John  Calvin  (1509-1564) 1 dan  kekaguman  sejarawan  Amerika Serikat George Bancroft 2 terhadap Calvinisme merupakan sebagian contoh di  antara  banyak  pengakuan  lain  akan  sumbangan  signifikan  Calvinisme terhadap  demokrasi  konstitusional.  Konsekuensinya,  pengakuan  akan sumbangsih  teologi  politik  Calvinisme  terhadap  demokrasi  konstitusional dapat  dibaca  dalam  bingkai  apresiasi  HAM.  Namun  demikian,  gagasan HAM  dianggap  bukan  berasal  dari  tulisan  hurufiah  Alkitab 3 .  Apalagi Calvinisme  dianggap  kurang  bersahabat  dengan  gagasan  HAM,  terutama soal  kebebasan  beragama 4 .  Dalam  situasi  ini,  penulis  mencoba mengartikulasikan  gagasan  HAM  dalam  pandangan  Calvinisme,  terutama sebagai  implikasi  dari  teologi  sistematikanya  secara  umum  dan  teologi politiknya secara khusus.
Dalam  ceramahnya, Lectures  on  Calvinism, Kuyper  menggunakan nama ―Calvinisme‖  dalam  pengertian  ― scientific ‖  yang  memiliki  dimensi historis,  filosofis  dan  politis 5 .  Secara  historis,  nama  ―Calvinisme‖ membedakan  dirinya  dari  arus  Reformasi  lain  seperti  Lutheran.  Secara filosofis,  Calvinisme  dipahami  sebagai  sistem  teologi  yang  dimulai  dari pikiran  Calvin  dan  kemudian  mempengaruhi  berbagai  aspek  kehidupan. Secara politis, Calvinisme berkaitan dengan gerakan politik yang menjamin kebebasan  dan  kenegarawanan  konstitusional  di  berbagai  negara.  Penulis
1 Rousseau berkata: ― Those who consider Calvin only as theologian, have poor knowledge of the scope of his genius. The drafting of our wise edicts, in which he played a large part, does him as much honor as do his Institutes . Whatever revolution times may bring to our faith, the memory of that great man,  will never  cease to  blessed  in  it, for as long as love  of the fatherland  and liberty  have not  been extinguished  among  us ‖.  Lihat Jean-Jacques  Rousseau, Of  The  Social  Contract  and  Other  Political Writings (London: Penguin Classics, 2012), p. 43.
2 George  Bancroft  (1800-1891)  diakui  oleh Encyclopaedia  Britannica sebagai ― the  father  of American  history ‖ (lihat  www.britannica.com/EBchecked/topic/51366/George-Bancroft).  Bancroft berkata:  ― The  fanatic  for  Calvinism  was  a  fanatic  for  liberty”. Lihat  Abraham  Kuyper, Lectures  on Calvinism (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1931), p. 78.
3 David W. Hall, Calvin in the Public Square (Phillipsburg: Presbyterian and Reformed, 2009), p.
233.
4 Lihat  Aad  van  Egmond, ― Calvinist  Thought  and  Human  Rights ‖ dalam  Abdullahi  An-Na'Im, Jerald  D.  Gort,  Henry  Jansen  &  Hendrik M. Vroom, Human  Rights  and  Religious Values:  an  Uneasy Relationship? (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1995), p. 192. John Witte, Jr menulis kesimpulan terakhir dari artikelnya ― John Calvin was certainly not the father of modern religious liberty, as some of his more exuberant champions have claimed. Yet through his writings and example, Calvin provided and indispensable impetus to the realization and integration of individual and corporate religious liberty. No honor roll of religious liberty in the West can properly omit him ‖ . Lihat Witte, Jr, ― Moderate Religious Liberty  in  the  Theology  of  John  Calvin ‖ dalam  Noel  B.  Reynolds  &  W.  Cole  Durham,  Jr, Religious Liberty in Western Thought (Atlanta: Scholars Press, 1996), p. 122.
5 Kuyper, Lectures on Calvinism , pp. 12-14.
meneropong dimensi historis-filosofis Calvinisme dan mendekatinya secara epistemologis.  Dari  sudut  pandang  ini,  Calvinisme  dibagi  dalam  lima sumber. Pertama, dari Calvin sendiri. Kedua, dari pemikiran teolog-teolog Calvinis  selanjutnya.  Ketiga,  dari  dokumen-dokumen  Calvinisme  seperti pengakuan iman dan katekismus. Keempat, dari praktek historis baik gereja maupun individu teolog-teolog Calvinis. Poin ini penting berkaitan dengan artikulasi  teologi  politik  yang  tidak  bisa  tidak,  harus  bersentuhan  dengan konteks  politik  pada  masanya.  Kelima,  penelitian  dan  komentar  dari  ahli- ahli sejarah baik teologi maupun filsafat politik tentang Calvinisme.
Pemahaman  dasar  hak  dimulai  dari  suatu  konsepsi  dasar  perbedaan antara  eksistensi  hak  pada  seseorang.  Eksistensi  hak  pada  manusia berdampak  pada  eksistensi  kewajiban  pada  manusia  lain.  Pada  gilirannya, akan muncul dua sisi dari hak dan kewajiban yakni sisi positif dan negatif. Hak  negatif  adalah  hak  untuk  tidak  diperlakukan  negatif  dan  dengan demikian  memunculkan  kewajiban  negatif  pada  pihak  lain.  Hak  positif adalah  hak  untuk  diperlakukan  secara  positif  dan  dengan  demikian memunculkan  kewajiban  positif  pada  pihak  lain.  Untuk  hak-hak  yang bersifat esensial dan universal, teori politik dan sejarah yuridis menamainya ―hak asasi‖.
Dokumen-dokumen  HAM  dalam  sejarah  termasuk  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  mengindikasikan  dan mengimplikasikan  bahwa  HAM  adalah  sesuatu  yang  inheren  dalam  diri manusia  sebagai  manusia 6 .  Wolfang  Huber  mengatakan  bahwa  setiap formulasi  HAM  mempresaposisikan  posisi  legal  manusia  yang  bukan didasarkan  pada  jaminan  masyarakat  dan  negara  tetapi  yang  diakuinya secara  sederhana  sebagai  ― given ‖ dan  dihargai  sebagai ― inalienable ‖ 7 . Huber  kemudian  mengutip  3  dokumen  yakni The  Virginia  Bill  of  Rights (1776),  ― All  men  are  by  nature  free  and  independent  and  possess  certain native  rights ‖.  Kemudian  DUHAM  (1948)  yang  mendeklarasikan,
― Recognition of the dignity within all members of the human family and of their equal and inalienable rights [forms] the foundation of freedom, justice and  peace  in  the  world ‖.  Lalu  juga The  Basic  Law  of  Bonn yang mendeskripsikan  hal  ini  sebagai  ― the  untouchable  dignity  of  human person ‖.
6 Bandingkan Miriam Budiardjo, ― Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap manusia,  yang  melekat  atau  inheren  padanya  karena dia adalah  manusia ‖ .  Budiardjo  kemudian mengutip  Kovenan  Internasional  Hak  Sipil dan  Politik  (1966)  yang  menegaskan  bahwa ― These  rights derive  from  the  inherent  dignity  of  the  human  person ‖ (Miriam  Budiardjo, Dasar-Dasar  Ilmu  Politik [Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008] hlm. 211-212).
7 Wolfang Huber, ― Human Rights and Biblical Legal Thought ‖ dalam John Witte, Jr & Johan D. Van  der Vyver,  eds. Religious  Human  Rights  in  Global  Perspective:  Religious  Perspective (Boston  & London: Martinus Nijhoff, 1996) pp. 56-57.

## 144 CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
Apa yang dikatakan Huber sebagai ― given ‖ mengacu kepada konsep penciptaan  yakni  manusia  dicipta  sebagai  gambar  dan  rupa Allah.  Hal  ini ditegaskan  sendiri  oleh  Huber  bahwa  usaha  filsuf  Immanuel  Kant  untuk mendasarkan  konsep  dignitas  manusia  pada  ― self-purpose  of  man  as  a rational  being ‖  tidak  lantas  melunturkan  konsep  yang  berakar  dalam Alkitab  bahwa  manusia  dicipta  sebagai  gambar  Allah 8 .  Huber  sedang mencoba  menemukan  presaposisi-presaposisi  di  balik  dokumen-dokumen HAM. Hal ini tidak bisa dihindari karena tidak mungkin ada konsepsi tanpa praanggapan.  Tidak  mungkin  ada  produk  hukum  tanpa  presaposisi.  Pada tataran presaposisi-lah peran teologi menjadi sangat penting. Dalam bingkai ini, penulis mencoba memaparkan sumbangsih signifikan dari Calvinisme.
Artikel  ini  disusun  berdasarkan  pendekatan  sistematis,  dimulai  dari Kedaulatan  Allah;  Manusia  sebagai  Gambar  Allah;  Anugerah  Umum; Kewajiban  dan  Tanggung  Jawab  Pemerintah;  dan  Keadilan  Allah. Pembahasan  teologis  ini  dimulai  dengan  sebuah  ringkasan  sejarah perjalanan artikulasi HAM dalam teologi politik Calvinisme.

## Artikulasi HAM
Bagian ini merupakan sebuah tinjauan historis yang bersifat ringkas dalam  sejarah  teologi  politik  Calvinisme 9 .  Pada  tahun  1564,  seorang Calvinis, John Knox  menulis sebuah  buku  yang  dalamnya  mencerca  Ratu Mary  sebagai  budaknya  setan.  Dalam  buku  tersebut,  Knox  menganggap bahwa warga dapat tidak mentaati pangeran-pangeran yang tidak benar dan hal  tersebut  tidaklah  melawan  penetapan  Allah.  Pada  tataran  ini,  Knox sudah  lebih  maju  dari  apa  yang  pernah  dicapai  oleh  Calvin.  Bila  Calvin sama  sekali  menutup  ruang  bagi  warga  untuk  melawan,  Knox  justru membukanya. Jika Calvin mengatakan bahwa yang legitim untuk melawan para  tiran  adalah  pejabat  yang  lebih  rendah,  Knox  berpandangan  bahwa Allah  juga  mempersenjatai  warga  alamiah  dan  memerintahkan  mereka untuk melawan dan membalas raja-raja sesuai dengan hukum Allah 10 . Kelly mengatakan bahwa terdapat tiga ide penting teologi politik yang terealisasi di Skotlandia pasca reformasi 11 . Pertama, gereja adalah badan yang sejajar dengan  pemerintah  dalam  hak  dan  posisi  yuridis.  Kedua,  ide  kovenantal tentang  hak-hak  langsung  rakyat  untuk  meminta  pertanggungjawaban pemerintah  yang  menjalankan  fungsi  sesuai  dengan  hukum  transenden.
8 Huber, ― Human Rights and Biblical Legal Thought ‖ , p. 57.
9 Penjelasan  lengkap  mengenai  sejarah  teologi  politik  dan  pergulatan  historisnya  dapat  dibaca dalam banyak buku, diantaranya buku Douglas F. Kelly, The Emergence of Liberty in the Modern World
(Phillipsburg: Presbyterian and Reformed, 1992) dan buku Hall, Calvin in the Public Square . 10 Dalam A  Defense  of  the  Biblical  Doctrine  of  Resistance  of  Wicked  and  TyrannicalCivil Magistrates, tahun 1564, dikutip oleh Hall, Calvin in the Public Square , pp. 153-154.
11 Kelly, The Emergence of Liberty, p. 52.
Kovenan adalah ide Knox yang diambil dari Perjanjian Lama yakni sebuah perjanjian  yang  mengikat  pemerintah  dan rakyat  di bawah  kendali  hukum Allah.  Ketiga,  pengangkatan  secara  umum,  rakyat  biasa  melalui pendemokrasian  struktur-struktur  yang  menyerupai  sistem  politik Presbiterian.  Berkaitan  dengan  poin  kedua,  Richard  Greaves  mengatakan bahwa  adalah  jasa  Knox,  dan  bukan  Calvin,  yang  mempertahankan  hak rakyat  melawan  pemerintah  tiran 12 .    Kelly  menganggap  bahwa  Knox-lah yang mempersiapkan jalan menuju kepada artikulasi hak-hak positif, secara khusus dalam politik 13 .
Selain Knox,  pengaruh  kaum  Huguenot  dalam  artikulasi  hak  positif tidak  bisa  dipandang  sebelah  mata.  Kelly  menganggap  bahwa  ide  tentang hak inheren rakyat untuk melawan dan juga hak untuk memilih pemimpin berasal dari Huguenot dan bahkan berpengaruh hingga ke Inggris pada abad 17 14 . Pada tahun 1572, lebih enam puluh ribu orang kaum Huguenot Prancis yang  Calvinis  oleh  Raja  Charles  IX  memaksa  teolog-teolog  Calvinis memperluas  jalan  pemikiran  yang  dibangun  Calvin  mengenai  teori perlawanan.  Peristiwa  tersebut  seolah  melegitimasi  teori  perlawanan  yang dibangun  berdasarkan  perlawanan  Daniel  kepada  tiran-tiran  keji.  Traktat politik Vindiciae  Contra  Tyrannos tahun  1579  menyatakan  bahwa  pejabat pemerintah  akan  sangat  berdosa  terhadap  kovenan  dengan  Allah  jika mereka tidak menggunakan kuasanya untuk melawan raja yang tiran. Tugas mereka  adalah  melindungi  hak-hak  rakyat 15 .  Raja  dan  rakyat,  menurut traktat  ini  adalah  kontraktor  yang  setara  di  hadapan  Allah.  Karena  itu, masing-masing  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kewajibannya  di antaranya  saling  mengontrol 16 .  Sampai  di  sini,  kemajuan  sudah  sangat signifikan dalam teori politik tentang hak positif.
Pada tahun 1603, seorang teolog politik Calvinis yang amat handal, Johannes  Althusius  menempatkan  rakyat  setara  dengan  magistrat 17 . Baginya,  rakyat  dapat  eksis  tanpa  seorang  magistrat  tetapi  magistrat tidak dapat  eksis  tanpa  rakyat.  Dengan  demikian,  bukan  magistrat  yang menciptakan rakyat tetapi rakyat-lah yang menjadikan magistrat ada. Secara logis-analitis,  gagasan  rakyat  melekat  dalam  konsep  'magistrat'. Althusius berpandangan bahwa kekuasaan menyeluruh terdapat pada rakyat dan tidak dapat  dialihkan.  Sebab,  keadilan  bisa  dihancurkan  bila  diserahkan  kepada kepemimpinan tunggal.
Pembelaan  kepada  manusia  secara  progres  telah  bertumbuh  dalam dialog  dengan  konteks  politik  zaman  yang  berbeda-beda.  Pada
12 Kelly, The Emergence of Liberty, p. 56.
13 Kelly, The Emergence of Liberty , p. 62.
14 Kelly, The Emergence of Liberty , p. 37.
15 Kelly, The Emergence of Liberty , p. 45.
16 Hall, Calvin in the Public Square , p. 165.
17 Dikutip oleh Hall, Calvin in the Public Square , pp. 173-181.
146

## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
perkembangan ratusan tahun setelah Calvin maka ide HAM menjadi lebih positif.  Meskipun  demikian,  gagasan  ini  tidak  dilepaskan  dari  doktrin kedaulatan  Allah.  Allah-lah  dan  bukan  manusia,  atau  institusi  manapun yang  menjadi  pencipta  dan  penjamin  HAM.  HAM  dalam  konsepsi Calvinisme,  bukanlah  hasil  artikulasi  manusia  dari  konflik  kemanusiaan melainkan berasal dari Allah sendiri. Dengan kata lain, HAM bukan bersifat bottom  up melainkan top  down. Dalam  deklarasi  kemerdekaan  Amerika Serikat,  salah  satu  kandungan  teologi  Calvinistik  adalah  ternyata  dalam paragraf  kedua.  Paragraf  ini  berbunyi  ― We  hold  these  truths  to  be  self- evident,  tahat  all  men  are  created  equal,  that  they  are  endowed  by  their Creator, with certain unalienable rights, that among these are Life,Liberty and the purs uit of Happiness” 18 .
Pada  tahun  1898,  Calvinis  Belanda,  Kuyper  menyampaikan ceramahnya yang sangat terkenal di Universitas Princeton. Dalam ceramah ini, Kuyper telah mencapai artikulasi hak positif yang positif. Pada tataran ini,  Kuyper  tidak  membuang  kedaulatan  Allah.  Ia  bahkan  mengecam revolusi  Prancis  sebagai  revolusi  yang  menurunkan  kedaulatan Allah  dari tahta dan meninggikan manusia dengan kehendak bebasnya 19 . Bagi Kuyper, dalam beberapa segi, manusia berdaulat atas dirinya sendiri, dalam wilayah kehidupannya sendiri dalam kebebasan hati nurani dan tidak ada manusia di atasnya kecuali Allah sendiri 20 . Di sini, sekali lagi Calvinisme menegaskan kedaulatan  Allah  atas  setiap  wilayah  termasuk  manusia.  Kuyper menandaskan  artikulasi  mengenai  hak  positif  dalam  kerangka  kebebasa dengan kalimat yang terasa kurang enak terdengar di kuping: ― And even if I am  forced to  admit  that  our  fathers,  in  theory,  had  not the  courage  of  the conclusions  which  follow  from  this  liberty  of  conscience  for  the  liberty  of speech, and the liberty of worship... ‖ 21 .
Pada tahun 1939, teolog dari Calvin Theological Seminary, H. Henry Meeter  menulis  bagaimana  Calvinisme  berdialog  dengan  teori  hak-hak alamiah dari era Pencerahan 22 . Pertama, Calvinisme menghubungkan teori hak  alami  dengan  doktrin-doktrin  fundamental  dari  kedaulatan  Allah  dan otoritas Kitab Suci. Kedua, Calvinisme menerjemahkan gagasan hak alami yang  dianggap  tidak  cukup  kuat  untuk  melahirkan  reformasi,  menjadi prinsip-prinsip  yang  bisa  diterapkan  untuk  menegaskan  hak  warga  dan memperjuangkan kemerdekaan melawan penindasan pemerintah.
18 Dikutip  dari  www.founding.com/the_declaration_of_i/id.2483/default.asp,  diakses  pada  6
Agustus 2013.
19 Kuyper, Lectures on Calvinism , p. 87.
20 Kuyper, Lectures on Calvinism , p. 107.
21 Kuyper, Lectures on Calvinism, p. 108.
22 H. Henry Meeter, Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme (Surabaya: Momentum, 2008), hlm.
158.

## Kedaulatan Allah
Kedaulatan Allah  diidentifikasikan  oleh  teologi  Calvinisme  melalui pemahaman  bahwa  Allah  secara  berdaulat  menetapkan  segala  sesuatu 23 . Ketetapan  ini  dibedakan  dari  tindakan  tetapi  tidak  bisa  dipisahkan  karena relasi  kausalitas  logis.  Tindakan  merupakan  aplikasi  logis  dari  ketetapan. Katekismus  Besar  Westminster  (1647)  memberikan  definisi  komprehensif dalam jawaban pertanyaan nomor 12 berbunyi
God's decrees are the wise, free and holy acts of the counsel of  his will,  whereby,  from  all  eternity,  he  has  from  his  own  glory, unchaneably  foreordained:  whatsoever  comes  to  pass  in  time, specially concerning angels and men 24 .
Secara  logis,  ketetapan-ketetapan  tersebut  dibatasi  kepada opera  ad  extra atau tindakan-tindakan transitif dan bukan berkaitan dengan opera ad intra atau integritas dari diri Tritunggal dan atribut-atribut-Nya 25 . Allah berada di dalam kekekalan sehingga ketetapan tersebut bersifat tunggal dan simultan. Apalagi Alkitab sering menggambarkannya sebagai prothesis (suatu tujuan) yang simultan 26 . Kekekalan Allah menyebabkan sangat mungkin ada relasi logis dalam ketetapan tersebut, tetapi tidak mungkin ada relasi kronologis 27 . Terdapat  dua  konsekuensi  logis  dari  pemahaman  ini.  Pertama,  tindakan Allah  dalam  sejarah  umat  manusia,  baik  yang  dinyatakan  oleh  Alkitab maupun  yang  disaksikan  oleh  sejarah,  merupakan  ekspresi  kedaulatan Allah.  Penciptaan,  pemeliharaan,  penebusan,  pewahyuan,  pengilhaman, pencerahan,  pengudusan,  dan  seterusnya,  seluruhnya  merupakan  wujud Allah  berdaulat.  Konsekuensi  kedua  adalah  Alkitab  sangat  menekankan kedaulatan Allah. Hal ini terlihat dalam ragam ekspresi baik dari kitab-kitab narasi, puisi, proposisi maupun apokalipsi.
Melihat  penekanan  Alkitab  tentang  kedaulatan  Allah  maka  secara logis  dan  skriptural  dapat  dikatakan  bahwa  sangat  sedikit  bahkan sebenarnya tidak ada gagasan mengenai hak positif dalam Alkitab. William Willimon  beranggapan  bahwa  gagasan  hak  positif  bukanlah  gagasan Alkitabiah,  melainkan  warisan  pencerahan  Eropa  khususnya  sejak  teori politik  liberalisme  yang  menekankan  hak-hak  alamiah 28 .  Konteks  historis liberalisme  adalah  perlawanan  kepada  penguasa  tirani  baik  secara  politik maupun  religius.  Di  sini,  para  filsuf  liberal  seperti  Hobbes,  Locke  dan
23 Bandingkan Louis Berkhof, Systematic Theology (Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1996), p.
100.
24 Teks dari www.reformed.org/documents/larger1.html, diakses pada 13 Agustus 2013.
25 William  G.  T  Shedd, Dogmatic  Theology , Alan  W.  Gomes,  ed.  (Phillipsburg:  Presbyterian  and Reformed, 2006), p. 311.
26 Berkhof, Systematic Theology , p. 102.
27 Augustus H. Strong, Systematic Theology (Valley Forge: Judson Press, 1907), p. 353.
28 Dikutip oleh Hall, Calvin in the Public Square , p. 233.

## 148 CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
Rousseau  menekankan  bahwa  manusia  dicipta  dalam  kesetaraan  dengan hak-hak  alamiah  yang  pra-politis  atau pre-nation  state .  Berdasarkan gagasan ini, manusia dapat menuntut hak-hak individualnya, misalnya hak sipil  dan  politik  dari  dominasi  penguasa  tiran.  Di  bawah  pengaruh Pencerahan,  dengan  kedewasaan  rasionalitasnya,  manusia  merasa  berhak melokalisasi Allah pada wilayah noumena – suatu model lain dari Deisme. Di  sinilah,  konsep  hak-hak  alamiah  menjadi  liar  sebab  Allah  tidak mempunyai  urusan  dengan  manusia.    Tidak  heran,  Aad  van  Egmond mengingatkan  bahwa  klaim  hak  positif  bagi  diri  manusia  sendiri  terasa asing bagi Calvinisme. Ia juga  menegaskan bahwa di hadapan Allah yang berdaulat  secara  kekal,  adalah  tidak  mungkin  bagi  manusia  untuk mengartikulasikan HAM yang dibangun di atas dasar manusia itu sendiri 29 . Meskipun  demikian,  gagasan  tentang  pembelaan  terhadap  manusia bukan  tidak  ada  dalam    Alkitab.  Beberapa  gagasan  yang  akan  diuraikan dalam  artikel  ini  menunjukkan  bahwa  Allah  yang  berdaulat  menetapkan suatu providential model kepada manusia yang Ia cipta dengan tangan-Nya sendiri.  Penciptaan  manusia  dengan  posisi  tunggal  sebagai  gambar  Allah berarti  Allah  tidak  ingin  manusia  didefamasi.  Manusia  tidak  boleh direndahkan  atau  merendahkan  diri  seperti  binatang  sebab  manusia mempunyai  supremasi  kualitatif  terhadap  ciptaan  lain.  Posisi  yang  unik sebagai imago Dei juga menyatakan bahwa manusia mempunyai suatu nilai intrinsik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  Allah,  yang  tidak  dapat  direduksi oleh  manusia  sendiri.  Meski  manusia  bersifat  relatif  namun  nilai  manusia tersebut  bersifat  mutlak.  Pereduksian  nilai  manusia ditentang  oleh Alkitab karena  mempresaposisikan  pereduksi  berperan  sebagai  Allah  dan  hal  ini bertentangan dengan perintah Tuhan dalam 10 Hukum Allah yakni ― jangan ada padamu allah lain di hadapanKu ‖ (Kel. 20:3).
Pembelaan  kepada  manusia  juga  terlihat  dari  pembatasan  terhadap kekuasaan  pemerintah.  Bagi  Calvin,  penguasa  despotik  yang  menindas rakyat  dan  merampas  hak-hak  dasar  rakyat  akan  ditumpas  oleh  Tuhan semesta  alam. Allah  mempunyai  dua  jalan  untuk  hal  ini 30 .  Jalan  pertama dengan  sengaja  membangkitkan  pahlawan  pembebas  yang  memang ditujukan untuk penggulingan tiran. Jalan kedua adalah dengan mengijinkan para penguasa lain, dengan agendanya sendiri – seperti balas dendam atau perebutan  teritori – untuk  menggulingkan  penguasa  yang  merampas  hak rakyat. Contoh-contoh untuk dua jalan ini sangat banyak di dalam Alkitab.
Kawan-kawan  Calvin,  Martin  Bucer  dan  Heinrich  Bullinger  sejalan
29 Bandingkan  van  Egmond,  yang  menegaskan, ― If  human  beings  have  rights,  these  can  only  be granted  to  him  by  God:  the  very  thought  of  humans  claiming  those  rights  is  absolutely  alien  to Calvinism ‖  (van Egmond, ‖Calvinist Thought and Human Rights, pp. 193 -194).
30 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, Tr. Ford L. Battles, John T. McNeill, ed. 2 Vols (Philadelphia:  Westminster,  1960),  IV.20.30.  Penulisan  halaman  buku  ini  menggunakan  standar  yang biasa yakni urutan buku (Romawi), pasal, ayat.
dengan  Calvin  dalam  mengecam  pemerintahan  tiranis.  Bagi  Bucer, kekuasaan  mutlak  hanya  milik  Allah.  Begitu  manusia  berdosa  ingin mencapai  kekuasaan  absolut  tersebut  maka  kemuliaan  Allah  menjadi terdistorsi  dan  kemahakuasaan  Allah  terlukai 31 .  Bullinger  dengan  keras mengatakan pemerintahan tirani bukan dari Allah melainkan dari setan dan karena  itu,  para  tiran  adalah  hamba  iblis 32 .  Pemerintah  ditetapkan  oleh Allah, sesuai dengan inisiatif Allah dan dikendalikan (dibatasi) oleh Allah. Pemerintah  bukan  hanya  dibatasi  untuk  tidak  menindas  rakyat  tetapi  juga diarahkan  oleh  Allah  untuk  melaksanakan  tujuan  yang  mulia.  Salah  satu tujuan yang penting, sebagaimana ditegaskan oleh John Ponet adalah ― the maintenance  of  justice,  to  defend  the  innocent  and  to  punish  evil ‖ 33 . Pemerintah  seharusnya  hadir  bukan  untuk  menindas  rakyat  tetapi  justru untuk membela dan menyejahterakan rakyat.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  gagasan HAM  dalam  pandangan  Calvinisme  bukanlah  artikulasi bottom  up , berdasarkan  konflik  kemanusiaan  dalam  sejarah  melainkan  gagasan top down .  Dalam  klasifikasi  Huber,  gagasan  HAM  oleh  Calvinisme  bukanlah “ethic  of  interest ‖,  melainkan “ethic  of  dignity ‖ 34 .  Bila  yang  pertama bergantung pada partisipasi dan preferensi manusia, yang kedua merupakan gagasan  Reformasi  Protestan  yang  berfokus  pada  kedaulatan  dan anugerahNya.

## Manusia Sebagai Gambar Allah
Kejadian  1:26-27  menyatakan  dengan  jelas  bahwa  manusia  dicipta sebagai  gambar  Allah  ( imago  Dei ).  Herman  Bavinck  mengatakan  bahwa manusia  bukan  sekedar  menyandang  atau  mempunyai  gambar  Allah, melainkan  adalah  gambar  Allah  itu  sendiri 35 .  Dengan  demikian  gambar Allah  bisa  diakui  sebagai  esensi  manusia  dan  bukan  elemen  aksidental dalam  diri  manusia 36 .  Kenyataan  ini  memimpin  kepada  suatu  konsekuensi logis bahwa nilai manusia bukan nilai yang timbul dengan sendirinya dari dalam  diri  manusia  melainkan  pemberian  Allah.  Max  Stackhouse  dan Stephen  Healey  menyebut  realitas  gambar  Allah  pada  manusia  sebagai
31 Dalam Commentary on the Book of Judges, tahun 1554, dikutip oleh Hall, Calvin in the Public Square , p. 133.
32 Dalam An  Answer  Given  to  a  Certain  Scotsman, tahun  1554,  dikutip  oleh  Hall, Calvin  in  the
Public Square , p. 134.
33 Dalam A Short Treatise on Political Power , tahun 1556, dikutip oleh Hall, Calvin in the Public
Square , p. 136. 34 Huber, ― Human Rights and Biblical Legal Thought ‖ , pp. 55-56.
35 Dikutip oleh Anthony Hoekema, Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah, Terj. Irwan Tjulianto (Surabaya: Momentum, 2003), hlm. 84.
36 Berkhof  dan  Hoekema  mengakui  demikian.  Lihat  Berkhof, Systematic  Theology, p.  205  dan
Hoekema, Manusia , p. 86.
150

## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
”conferred  dignity ‖  dan  bukannya ”automatic  dignity ‖  seperti  yang ditawarkan oleh Modernisme dan Pencerahan 37 .
Gambar  Allah  berada  dalam  struktur  hierarkis  Kejadian  1  yakni manusia  lebih rendah  dari Allah tetapi  lebih tinggi  dari  binatang.  Struktur ini memberikan batasan dua sisi. Pada satu sisi, gagasan gambar Allah tidak mengijinkan  manusia  untuk  disembah,  sebab  manusia  bukan  Allah.  Pada sisi  lain,  manusia  tidak  boleh  dihina  dan  direndahkan.  Kejadian  9:6 menyatakan  bahwa  manusia  tidak  boleh  dibunuh  karena  manusia  dicipta sebagai  gambar Allah.  Calvin  menafsirkan  ayat  ini  secara  multiaplikasi 38 . Bukan  hanya  pemerintah  yang  dibebankan  untuk  menjatuhkan  hukuman atas pembunuh tetapi Allah  juga membangkitkan agen lain seperti bencana alam,  penyakit  dan  sebagainya  untuk  memberantas  para  pembunuh  dan kriminal.
Di dalam menjelaskan mengenai gambar Allah, Calvin pertama-tama membicarakan  dialektika  antara  aspek  rohani/intelektual  dan  aspek-aspek lain dalam gambar Allah. Pada satu sisi ia berpendapat bahwa tempat yang utama bagi gambar Allah pada aspek rohani/intelektual sementara di pihak lain ia menerima bahwa kemuliaan Allah juga terpancar melalui aspek lain termasuk tubuh itu sendiri. Calvin menjelaskan bahwa meskipun kemuliaan Allah  terpancar  melalui  aspek  jasmaniah  manusia,  namun  dapat dikonfirmasi bahwa bahwa tempat yang tepat bagi imago Dei adalah dalam jiwa ( soul ). Pada sisi lain, meskipun tempat yang utama bagi gambar Allah adalah  pada rational  soul, namun  tidak  ada  satu  bagianpun  dalam  diri manusia  yang  tidak  memancarkan  kemuliaan  Allah,  termasuk  tubuhnya sendiri 39 .    Calvin  menganggap  bahwa  tubuh  manusia  didesain  oleh Tuhan untuk  membawa  manusia  lebih  dekat  kepada  pencipta-Nya.  Ia  mengutip sebuah penjelasan bahwa bila semua binatang terus memandang ke bawah ( earthly things) maka manusia diberi wajah yang bisa memandang ke atas, yang diarahkan untuk bisa memandang ke surga.
Gagasan  ini  membawa  kepada  suatu  konsekuensi  logis  bahwa manusia  harus  diperlakukan  secara  utuh  bukan  hanya  soal-soal  jiwa  saja seperti filsafat Yunani atau soal-soal tubuh saja seperti filsafat materialisme. Penekanan pada satu sisi menyebabkan pengabaian pada sisi lain dan setiap ignorance merupakan  sebuah violence tersendiri.  Aplikasi  dari  kesatuan tubuh-jiwa ini adalah bahwa Calvinisme tidak menekankan hanya pada satu sisi dari HAM saja. Demokrasi liberal barat menekankan hak-hak sipil dan politik  seperti  kebebasan  pers,  keyakinan  dan  lainnya,  sedangkan
37 Max Stackhouse & Stephen E. Healey, ― Religion and Human Rights: a Theological Apologetic ‖ dalam John Witte, Jr & Johan D. Van der Vyver, eds. Religious  Human Rights in  Global  Perspective: Religious Perspective (Boston & London: Martinus Nijhoff, 1996), p. 499.
38 Calvin, Calvin's Commetaries: Genesis , Vol. I (Grand Rapids: Baker, 2009), p. 295.
39 Institutes, I.15.3.
masyarakat  Marxis  menekankan  hak-hak  sosial-ekonomi  seperti ketercukupan  sandang,  pangan  dan  papan.  Ronald  J.  Sider  menyatakan bahwa  yang  pertama  tadi  menekankan  sisi  jiwa  sedangkan  yang  kedua mengutamakan sisi tubuh/ materi 40 . Calvinisme menekankan keseimbangan Alkitabiah yakni tubuh-jiwa.
Para Calvinis yang lebih kemudian, merumuskan aspek struktural dan aspek fungsional dari manusia 41 . Aspek struktural terdiri dari berbagai sense yang  ditetapkan  oleh  Tuhan  mulai  dari sensus  divinitatis (kesadaran  akan keilahian), sense  of  reasoning,  sense  of  art,  social  sense dan  seterusnya. Sedangkan aspek fungsional hanya terdiri dari 3 hal yang telah dijelaskan di atas yakni true knowledge, true holiness dan true righteousness (Kol 3:10; Ef.  4:24).  Aspek  fungsional  manusia  menurut  Hoekema  adalah berfungsinya  manusia  secara  benar  dalam  sinkronisasi  dengan  kehendak Allah 42 .
Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tetap adalah gambar Allah meskipun  yang  tinggal  sudah  sebegitu  rusaknya.  Calvin  berkata  bahwa meskipun  gambar  Allah  tidak  sepenuhnya  hilang  namun  kerusakannya begitu  luar  biasa  sehingga  apa  yang  tinggal  ia  sebuut  sebagai  ‖ frightful deformity ‖ (perusakan yang sebegitu ekstrim) 43 . Yang hilang adalah kualitas spiritual  yaitu true  knowledge,  true  holiness dan true  righteousness 44 . Sedangkan  bagian  lain  yaitu  beberapa ‖ traces ” 45 dari imago  Dei tetap tinggal  untuk  membedakan  manusia  dari  ciptaan  lain 46 .  Misalnya,  Calvin mengatakan bahwa pikiran dan kehendak tetap ada meskipun sudah berada dalam kondisi rusak berat 47 . Jadi, meskipun aspek fungsional sudah hilang namun aspek struktural masih ada.
Aspek-aspek  struktural  yang  tidak  hilang  tersebut  merupakan landasan  apresiasi  dan  artikulasi  HAM.  Manusia  diberi  hak  beragama karena  manusia  dicipta  dengan sensus  divinitatis ( sense  of  divine )  dan semen  religiones ( seed  of  religion ).    Manusia  diberi  kebebasan  untuk berserikat,  berkumpul  dan  mendirikan  organisasi  karena  manusia  dicipta dengan social  sense .  Manusia  diberi  kebebasan  untuk  memperoleh informasi dan pengetahuan dan mengembangkannya karena manusia dicipta dengan sense  of  reasoning .  Manusia  harus  dihargai  secara  utuh  dari
40 Ronald  J.  Sider, ― Justice,  Human  Rights  and  Government ‖ dalam  Ronald  J.  Sider  &  Diane Knippers,  eds. Toward  an  Evangelical  Public  Policy:  Political  Strategy  for  the  Health  of  the  Nation (Grand Rapids: Baker, 2005), p. 167.
41 Bandingkan Hoekema, Manusia, hlm. 90-93.
42 Hoekema, Manusia, hlm. 92.
43 Institutes, I.15.4.
44 Institutes, I.15.4.
45 Traces ( notas ) ini disebut oleh Calvin sebagai lineaments (keistimewaan yang khas) atau remnant (bagian yang tertinggal). Lihat Hoekema, Manusia, hlm. 56.
46 Institutes, II.2.17.
47 Institutes , II.2.12.

## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
berbagai  dimensi  karena  sebagai  gambar  Allah  manusia  bersifat komprehensif.  Bukan  hanya  aspek  kognitif,  tetapi  juga  ada  aspek  afektif, direktif, dan seterusnya.
Allah  yang  menciptakan  manusia  sebagai imago  Dei adalah  Allah Tritunggal. Karena itu, tidak bisa tidak, citra singularitas-komunalitas pasti ada dalam diri manusia. Sebagai individu, manusia dicipta dengan kualitas- kualitas  seperti  yang  telah  disinggung  di  atas.  Dalam  sejarah,  Karl  Barth merupakan  salah  satu  teolog  yang  menekankan  dimensi  interkomunal dalam  pemahamannya  akan  gambar  Allah.  Sayangnya,  Barth mendasarkannya pada  Kejadian  1:27,  ‖ So  God  created  man  in  his  own image,  in  the  image  of  God  he  created  him;  male  and  female  he  created them ‖ 48 .  J.  Richard  Middleton  mengkritisi  hermeneutika  Barth  ini  dalam dua  jalan  yakni literary  structure dan  semantik 49 .  Dalam  kritikan  yang pertama,  Middleton  melihat  bahwa  asumsi  yang  dibangun  Barth  adalah kalimat  ketiga  merupakan  paralelisme  sinonim  dalam  puisi  Yahudi. Padahal, kalimat ketiga sebenarnya bukan berfungsi sinonim tetapi bersifat progresif dengan memunculkan ide baru. Penelitian induktif kepada puisi- puisi Alkitab akan membuktikan hal ini. Kritik kedua, istilah yang dipakai untuk  pria  dan  wanita  bukanlah  istilah  sosial is dan issa tetapi  istilah biologis zakar dan neqeba . Pendasaran yang logis bagi citra komunitarian gambar  Allah  berasal  dari  Kejadian  2:18.  Dalam  ayat  tersebut,  Tuhan sendiri menyatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Di sini, kreasi  Allah  bukan  sekedar  soal  pernikahan  tetapi  juga  dalam  pengertian yang  luas  adalah  hadirnya  komunitas.  Dampak  dari  kesatuan  singularitas- pluralitas  adalah  penekanan  yang  seimbang  antara  hak-hak  individual  dan komunitarian.
Kelompok  liberalisme  seperti  Locke,  Rousseau  dan  masa  sekarang seperti  Rawls,  menekankan  hak-hak  individual.  Tetapi  Michael  Sandel, Alsdair McIntyre dan Charles Taylor pada masa postmodern, menekankan hak-hak  komunitarian 50 .  Taylor,  misalnya,  berpandangan  bahwa  terdapat dua model politik ( modes of politics ) 51 . Model pertama adalah ‖ a politics of universalism” yang  menekankan  kesamaan  martabat  ( equal  dignity )  dan kesamaan  hak  ( equalization  of  rights  and  entitlements )  dari  semua  warga negara.  Model  kedua  adalah  ‖ a  politics  of  difference” .  Taylor mendefinisikannya,  ― everyone  should  be  recognized  for  his  or  her  unique identity ‖.  Taylor  membedakan  keduanya di  mana  dalam  politik
48 English Standard Version .
49 J. Richard Middleton, The Liberating Image: the Imago Dei in Genesis 1 (Grand Rapids: Brazos Press, 2005), pp. 49-50.
50 Bandingkan  analisis  perbandingan  kedua  mazhab  ini  oleh  F.  Budi  Hardiman, Hak-Hak  Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 25-39.
51 Charles Taylor, ― The Politics of Recognition ‖ in Multiculturalism: a Critical Reader (David Theo Goldberg, ed.; Cambridge: Blackwell, 1994), p.82.
universalisme,  tujuan  proyeknya  adalah  kesamaan  dari  semua  sedangkan dalam  politik  pembedaan,  programnya  adalah  untuk  mengartikulasikan keunikan pribadi atau kelompok. Keunikan yang selama ini telah diabaikan, bahkan  yang  telah  diasimilasikan  dengan  identitas  mayoritas,  sekarang justru harus diakui. Asmilisasi dengan identitas mayoritas, menurut Taylor, merupakan  dosa  paling  utama  melawan  ideal  otentisitas.  Terlepas  dari argumentasi  masing-masing  mazhab,  tetapi  Calvinisme,  berbasiskan antropologi Alkitabiah, menekankan keseimbangan individu-komunitas.
Fakta dosa menyebabkan manusia yang sudah tercebur ini tidak layak menuntut  haknya  apalagi  di  hadapan  Allah  yang  suci  dan  berdaulat. Manusia harus memandang segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan. Selain itu,  HAM  juga  harus  dibingkai  oleh  hukum  yang  adil  dalam  kendali pemerintahan  yang  adil  pula.  Jikalau  tidak  maka  yang  terjadi  adalah anarkisme, di mana setiap orang melakukan apa yang ia anggap benar. Pada waktu manusisa jatuh dalam dosa maka kebebasan manusia sudah tercemar sehingga inklinasinya adalah kejahatan. Manusia berdosa, jika diberi ruang untuk mengklaim hak positifnya maka kebebasannya akan menjadi liar. Hal inilah  yang  menyebabkan  mengapa  Calvin  tidak  mengijinkan pemberontakan rakyat atau revolusi sekalipun. Pemerintahan tiranis bukan dilawan oleh rakyat banyak tetapi oleh pejabat yang lebih rendah 52 . Charles Partee menegaskan bahwa tidak ada ― popular rights ‖ dalam teologi politik Calvin 53 .

## Anugerah Umum
Pengakuan  Iman  Westminster  dalam  Bab  X.4  menyebut  adanya ”common  operations  of  the  Spirit” yang  dilakukan  kepada  orang-orang yang  tidak  terpilih.  Mereka  datang  oleh  pelayanan  firman  tetapi sesungguhnya  mereka  bukan  orang  percaya  sejati  dan  dengan  demikian, mereka  belum  diselamatkan 54 . Anugerah  umum  jenis  ini  adalah  anugerah yang  tidak  umum  yakni  anugerah  yang  diberikan  kepada  manusia  yang tidak  diselamatkan  tetapi  berkaitan  dengan  Injil  keselamatan,  firman  dan karya  Roh  Kudus  secara  umum.  Anugerah  umum  jenis  lain  yang diklasifikasikan  oleh  H.  Kuiper  adalah  anugerah  umum  untuk  seluruh ciptaan dan  untuk  seluruh umat  manusia 55 . Yang  pertama  ia  sebut  sebagai Covenant  Common  Grace, lalu  yang  kedua  disebut  sebagai Universal Common Grace dan yang terakhir disebut sebagai General Common Grace .
52 Calvin, Institutes , IV.20.31.
53 Charles Partee, The Theology of John Calvin (Louisville: Westminster John Knox, 2008), p. 293.
54 Teks dari www.reformed.org/documents/wcf_with_proofs/ diakses 13 Agustus 2013.
55 Dikutip oleh Berkhof, Systematic Theology , pp. 434-435.

## 154 CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
Melalui  perbandingan  kritis  antara  anugerah  umum-khusus  dan wahyu umum-khusus, penulis ingin memaparkan hakekat anugerah umum. Hakekat yang terakhir ini adalah terutama pada modus operandinya. Wahyu umum  diterima  melalui  akal  yang  ada  pada  semua  manusia  sedangkan wahyu  khusus  diterima  melalui  pekerjaan  Roh  Kudus.  Hakekat  yang membedakan dua macam wahyu bukanlah pada obyek penerima melainkan pada  metode  kerja.  Demikian  pula,  hakekat  yang  membedakan  dua manifestasi  anugerah  bukanlah  pada  obyek  penerima  melainkan  pada dampak yang dihasilkan. Bila dalam anugerah khusus, Roh Kudus bekerja memperbarui  hati  manusia  dan  membawanya  kepada Allah  sejati  melalui Kristus,  maka  dalam  anugerah  umum,  meminjam  ungkapan  W.  L Alexander, hasilnya biasa-biasa saja ( ordinary ) 56 . Dampak anugerah umum bukanlah  keselamatan  sebagaimana  yang  dihasilkan  oleh saving  grace melainkan hal-hal yang bersifat umum seperti providensia Allah atas umat manusia.  Anugerah  umum  harus  dilihat  sebagai  salah  satu  bentuk providensia Allah.
Sarana-sarana tertentu digunakan oleh anugerah umum untuk tujuan- tujuan  tertentu  seperti  menghambat  lajunya  dosa  dan  menghasilkan kebenaran  sipil.  Sarana-sarana  dimaksud  antara  lain  hati  nurani,  opini publik,  penghukuman  Allah  terhadap  pemerintah  lalim,  kegagalan  dan penyesalan  manusia,  bencana  alam  dan  sebagainya.  Dalam  kaitan  dengan diskusi  HAM,  pemerintah  adalah  salah  satu  sarana  anugerah  umum. Pengakuan-pengakuan iman dalam tradisi Calvinis mengkonfirmasi hal ini. Dalam  pasal  36,  Pengakuan  Iman  Gereja  Belanda/  Belgia  menyatakan empat  hal  berkaitan  eksistensi  pemerintahan 57 .  Pendiri  pemerintah  adalah Allah; latar belakangnya adalah dosa manusia; sarana pemerintahan adalah hukum dan undang- undang serta tujuannya adalah agar ‖sifat tak terkendali manusia ditekan d an dalam masyarakat segala hal berjalan dengan teratur‖. Pengakuan  Iman  Westminster  menambahkan  elemen  lain  dalam  tujuan pemerintah,  yakni  bukan  hanya  untuk  kebaikan  masyarakat  tetapi  juga melalui  tindakan  pengaturan  itu Allah  dipermuliakan 58 .  Kuyper  menyebut pemerintah  sebagai  ‖ common  grace” 59 .  Calvin  mengakuinya  sebagai  ‖ a singular benefit of God ‖ 60 . I. John Hesselink mengatakan ― civil government is  a  gift  of  God ‖ 61 . William  Stevenson  mengatakan  ― the  gift  of  civil
56 Dikutip oleh Berkhof, Systematic Theology , p. 435.
57 Teks dalam www.reformed.org/documents/belgicconfession.html diakses pada 13 Agustus 2013.
58 Bab XXIII.1, teks dari www.reformed.org/documents/wcf_with_proofs/ diakses pada 13 Agustus
2013.
59 Kuyper, Lectures on Calvinism, p. 82.
60 Dari Sermon XXIX pada teks 1 Samuel 8:11-22, dikutip oleh Kelly, The Emergence of Liberty, p.
17.
61 I. John Hesselink, Calvin's First Catechism: A Commentary (Louisville: Westminster John Knox,
1997), p. 168.
government  thus  demonstrates  clearly  the  reality  of  God's  providential care...  God  through  his  'common  grace'  (generalis  gratia)  continues  to shower  his  world  with  small  sources  of  comfort,  pleasure  and enlightenment” 62 . Konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah kehadiran pemerintahan yang adil merupakan anugerah umum untuk melindungi dan mengapresiasi  HAM.  Tanpa  kehadiran  pemerintahan  yang  adil  maka penindasan  tiranis  atau  kekacauan  anarkis  akan  menimbulkan  siksaan, hilangnya  kebebasan  berkeyakinan,  berpikir  dan  berpendapat  serta kebebasan  berkumpul.  Dalam  keadaan  demikian,  jangankan  manusia mempunyai hak politik, keberadaan hak hidup saja masih diragukan.
Salah  satu  dampak  yang  penting  dari  hadirnya  anugerah  umum adalah  belum  hilangnya  kebenaran-keadilan  sipil  ( justitia  civilis ).  Artikel XIV  dari  Pengakuan  Iman  Gereja  Belanda/Belgia  menyatakan  bahwa manusia  kehilangan  semua  ‖ his  excellent  gifts ‖  yang  diterima  dari  Allah kecuali  sedikit  sekali  ‖ traces ‖  tetapi  hal  ini  tidak  cukup  untuk  membuat manusia dapat otomatis diselamatkan 63 . Bagi penulis, sisa traces ini bukan untuk  membuat  manusia  diselamatkan  tetapi  untuk  membedakan  manusia dari  binatang,  sebagaimana  yang  ditegaskan  Calvin  dalam  penjelasan mengenai gambar Allah di atas. Ajaran Sinode Dordt (Pasal III-IV nomor 4) menyatakan bahwa manusia masih memiliki terang kodrati yang menolong manusia  membedakan  apa  yang  susila  dan  apa  yang  aib.  Meskipun  tidak menyelamatkan  namun  terang  kodrati  ini  menolong  manusia  untuk mengejar  ketertiban  dan  kebajikan  lahiriah 64 .  Pada  tataran  ini,  anugerah umum bukan hanya hadir melalui eksistensi pemerintah tetapi juga melalui perlindungan  kemanusiaan  yang  dilakukan  oleh  manusia  sendiri.  Palang Merah  Internasional  yang  didirikan  atas  inspirasi  salah  seorang  Calvinis, Henry Dunant, yang begitu  membela membela kemanusiaan,  merupakan bukti nyata pencurahan anugerah umum oleh Allah 65 .
Berdasarkan  pemahaman  ini,  anugerah  umum  Allah  dicurahkan untuk  melindungi  manusia  dari  kehancuran.  Meskipun  aspek-aspek struktural  dan  atribut-atribut  manusia  yang  dikomunikasikan  oleh  Allah sudah  rusak  dalam  dosa  sehingga  tidak  dapat  menjalankan  fungsi  yang memuliakan  Allah,  namun  anugerah  umum  Allah  hadir  untuk  mencegah hal-hal tersebut menjadi serusak-rusaknya. Dengan begini, apa yang dalam pemahaman modern disebut sebagai HAM masih terpelihara oleh anugerah umum  Allah.  Tanpanya,  entah  penindasan  tiranis  yang  kejam  atau kekacauan anarkis yang menakutkan akan menjadikan manusia kehilangan
62 William  Stevenson, ― Calvin  and  Political  Issues ‖  dalam  Don ald  McKim,  ed. The  Cambridge Companion to John Calvin (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 174.
63 Teks dalam www.reformed.org/documents/belgicconfession.html diakses pada 13 Agustus 2013.
64 Teks dari www.reformed.org/documents/canons_of_dordt.html diakses pada 13 Agustus 2013.
65 Bandingkan refleksi Antonius Steven Un, Roh Henry Dunant , Kompas Jawa Timur, 8 Mei 2007,
teks dalam www.reformed-crs.org/ind/articles/roh_henry_dunant.html.
156

## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
kesempatan untuk mengekspresikan fitur-fitur gambar Allah secara positif. Contoh sederhana, dalam pemerintahan tiranis, tidak mungkin bagi manusia untuk menjalankan kebebasan berkeyakinan dan berserikat padahal hal-hal tersebut  tidak  bisa  dilepaskan  dari  diri  manusia  sebagai  gambar  Allah. Dengan  hadirnya  pemerintah  yang  terkonstitusi  dengan  baik  di  bawah kendali  hukum  yang  adil, kebebasan  beragama  sekalipun  dapat  disalurkan dengan baik.

## Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah
Dalam  Roma  13,  Paulus  menyatakan  bahwa  pemerintah  menerima otoritas  dari  Allah.  Calvinisme  jelas  memahami  ekspresi  Paulus  dengan menegaskan bahwa pemerintah didirikan oleh Allah. Meski Allah menaruh social  sense dalam  diri  manusia  sebagai imago  Dei, namun  pemerintah bukan  didirikan  karena  dorongan  naluri  sosial  yang  kohesif  itu 66 . Pemerintah ditetapkan oleh Allah dengan maksud, tujuan dan batasan yang berada  di  bawah  kendali  Allah.  Calvin  berbeda  dengan  Luther  di  dalam melihat  kehadiran  pemerintah.  Jika  Luther  memandang  eksistensi pemerintah  semata-mata  reaktif-negatif  terhadap  fakta  kejatuhan  dalam dosa,  Calvin  melihat  bahwa  ada  dimensi  positifnya.  Bila  Luther  melihat pemerintah  hanya  merupakan  pekerjaan  tangan  kiri  Allah,  untuk menghadang  anarkisme  sebagai  dampak  dosa 67 ,  maka  Calvin  melihat pemerintah  sebagai  desain  positif  Allah  dengan  maksud  dan  tujuan  yang positif.  Tujuan  itulah  yang  dipahami  sebagai  kewajiban  yang  diletakkan Allah  bagi  pemerintah.  Dalam  kewajiban  bagi  pemerintah,  terdapat perlindungan bagi kemanusiaan.
Calvin  memahami  pemerintah  mempunyai  tugas  perlindungan.  Hal ini berbeda dengan Luther. Bila Luther memahami pemerintah dalam order of  emergency maka  Calvin  memikirkannya  dalam order  of  preservation . Bagi  Calvin,  pemerintah  hadir  untuk  merepresentasikan  kepada  manusia “some  image  of  divine  providence ‖ 68 .  Kewajiban  yang  dibebankan  Allah bagi pemerintah, dalam pandangan Calvin, dapat dibagi menjadi beberapa jenis 69 .  Pertama,  kewajiban  religius,  yakni  melindungi  sehingga  ekspresi publik dari agama dapat termanifestasikan dengan baik. Kedua, kewajiban sosial,  berkaitan  dengan  penggunaan  hukum  yang  adil  untuk  mengatur relasi antar manusia dapat berlangsung dalam damai, sehingga setiap orang dapat  bernafas,  makan,  minum  dan  merasakan  kehangatan.  Ketiga, kewajiban  berkenaan  dengan  jaminan  keamanan.  Calvin  mendorong  agar
66 Meeter, Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme , hlm. 98-99.
67 Hesselink, Calvins's First Cathechism , p.168.
68 Calvin, Institutes , IV.20.6.
69 Calvin, Institutes , IV.20.2-3.
pemerintah  memprevensi  perdamaian  publik  dari  kemungkinan  gangguan dan  pemerintah  menjamin  sehingga  harta  benda  setiap  orang  tetap  dalam keadaan  yang  aman.  Keempat,  kewajiban  yuridis  dan  keadilan.  Dalam tafsiran atas Yeremia 7:5-7, Calvin menegaskan  keadilan bagi orang asing, yatim  piatu  dan  janda 70 .  Ketika  kelompok  marjinal  ini  mendapatkan  hak mereka  maka  berarti  pemerintah  tersebut  menjalankan  keadilan.  Dengan kata lain, tiga kelompok tadi adalah batu ujian apakah suatu pemerintah adil atau  tidak.  Kelompok  yang  kuat  dan  mayoritas  tidak  perlu  dikuatirkan karena  pemerintah  tidak  mungkin  menindas  hak  mereka.  Calvin menegaskan  bahwa  keadilan  harus  diberikan  dalam  bentuk  perlindungan kepada  kaum  yang  tidak  bersalah  sedangkan  penghukuman  harus dijatuhkan kepada orang jahat untuk menekan kejahatan mereka 71 .
Pengakuan Iman Gereja Prancis menegaskan bahwa Allah membuat pemerintah  menyandang  pedang  untuk  memberantas  dosa-dosa  yang dilakukan  melawan  Loh  kedua  hukum-hukum  Allah,  bahkan  juga  Loh pertama 72 . Loh pertama yang berhakekatkan kasih kepada Allah, dipahami oleh  Johannes  Althusius,  menghendaki  adanya  kesalehan.  Sedangkan  loh kedua  yang  berfokus  pada  kasih  akan  sesama,  dianggap  oleh  Althusius bersifat  menginginkan  keadilan 73 .  Terlepas  dari  diskusi  soal  loh  pertama yang  memerlukan  penjelasan  yang  rumit  mengenai  hubungan  gereja  dan negara,  fokus  pada  loh  kedua  menyatakan  bahwa  pemerintah  menjamin agar  rakyat  tidak  mengalami  kekerasan  dan  kejahatan  yang  dilarang  oleh loh kedua.
Meeter  mengartikulasikan  implikasi  dari  kewajiban-kewajiban pemerintah tersebut  sebagai kebebasan yang menjadi hak warga 74 . Terdapat empat  hal  yang  wajib  dijamin  oleh  pemerintah.  Pertama,  kelompok- kelompok  warga  dalam  negara  berhak  menuntut  perlindungan  dari pemerintah  terhadap  setiap  orang  berusaha  melanggar  hak  konstitusional mereka.  Kedua,  negara  bukan  saja  tidak  boleh  mengintervensi  tetapi seharusnya melindungi dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi warga untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka yang lain. Warga negara mempunyai  kewajiban  yang  lain  selain  kepada  pemerintah  seperti  pada pekerjaan,  keluarga,  sekolah  dan  sebagainya.  Negara  wajib  menunjang warga untuk menjalankan kewajiban mereka.
Ketiga,  kewajiban  negara  berkaitan  dengan  kesejahteraan  rakyat secara  fisik.  Negara  tidak  wajib  menyediakan  makanan  kecuali  dalam keadaan darurat. Tetapi negara wajib mengupayakan keadaan yang kondusif
70 Calvin, Calvin's Commentaries: Jeremiah 1-19, Vol. IX (Grand Rapids: Baker, 2009), p. 367.
71 Calvin, Institutes , IV.20.9.
72 Artikel  nomor  39,  teks  dalam  www.creeds.net/reformed/frconf.htm  diakses  pada  14  Agustus
2013.
73 Hall, Calvin in the Public Square , p. 176.
74 Meeter, Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme , hlm. 153-154.
158

## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
bagi  rakyat  untuk  bekerja  dan  memperoleh  kehidupan  yang  layak  sesuai dengan  martabat  manusia.  Keempat,  sebagaimana  negara  wajib  menjamin rakyat dalam hal fisik, maka negara juga wajib menjamin warga dalam hal spiritual. Yang dimaksud dengan kebebasan spiritual adalah kebebasan bagi jiwa  manusia  seperti  kebebasan  pers,  kebebasan  beragama  dan  kebebasan hati nurani.

## Keadilan Allah
Terdapat  suatu  relasi  logis  sebagai  integritas  dalam  atribut-atribut Allah.  Kebenaran-keadilan  ( righteousness )  adalah  konsekuensi  logis  dari kesucian ( holiness ) Allah. Sedangkan keadilan ( justice ) adalah konsekuensi logis dari kebenaran-keadilan Allah. Keadilan berarti Allah memperlakukan dengan  adil  setiap  orang  sesuai  dengan  kebenaran-keadilan-Nya.  Dalam konsepsi Alkitab,  hak  tidak  pernah  dilepaskan  dari  keadilan.  Tidak  heran istilah  bahasa  Inggris  untuk  hak  adalah right yang  sama  dengan  bahasa Latin ius.
Di  dalam  Perjanjian  Lama,  terdapat  sebuah  topik  keadilan  kerap disinggung yakni penindasan kaum lemah yang benar oleh kaum kuat yang tidak  benar.  Allah  menyatakan  keadilannya  ketika  membela  kaum  benar tetapi  lemah  dan  menghukum  kaum  yang  kuat  tetapi  jahat.    Pada  waktu Habel dibunuh oleh Kain, Allah berkata, Firman-Nya: "Apakah yang telah kauperbuat  ini?  Darah  adikmu  itu  berteriak  kepada-Ku  dari  tanah ‖ (Kej. 4:10). Istilah ― berteriak ‖ ( crying out ) yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah ze'aqah. Istilah  ini,  menurut  seorang  Calvinis  masa  kini,  Paul Marshall,  sering  digunakan  dalam  Perjanjian  Lama  untuk  menyatakan tangisan,  komplain  atau  gugatan  atau  naik  banding  ( appeal )  dari  seorang yang mengalami ketidakadilan 75 . G. Von Rad menulis
― the  word  outcry  ( ze'aqah )...  is  technical  legal  term  and  designates the  cry  for  help  which  one  who  suffers  a  great  injustice  screams... With  this  cry  for  help...  he  appeals  for  the  protection  of  the  legal community. What it does not hear or grant, however, comes directly before Yahweh as the guardian of all right ‖ 76 .
Beberapa  jenis  keadilan  yang Allah  nyatakan  pada  saat  melindungi kaum  lemah  yang  tidak  bersalah  dan  menghukum  kaum  kuat  tetapi  jahat. Pertama,  keadilan  retributif,  yakni  menjatuhkan  hukuman  kepada  yang bersalah 77 .  Raja  Yoyakim  yang  begitu  jahat,  dihukum  oleh  Tuhan.  Ia
75 Paul  Marshall, ― Human  Rights ‖ dalam    Ronald  J.  Sider  &  Diane  Knippers,  eds. Toward  an Evangelical Public Policy: Political Strategy for the Health of the Nation (Grand Rapids: Baker, 2005) 312. Marshall juga memberikan contoh teriakan orang Israel dalam perbudakan Mesir (Kel. 2:23-24).
76 Dikutip oleh Marshall, ― Human Rights ‖ , p. 312.
77 Jenis keadilan ini diambil dari klasifikasi Berkhof, Systematic Theology , p. 75.
membuang  jenazah  nabi  Uria  ke  kuburan  rakyat  jelata  (Yer.  26:23)  tetapi Tuhan  mengijinkan  Nebukadnezar  membuang  jenazahnya  seperti memperlakukan  keledai  (2  Taw.  36:5-6;  Yer.  22:19).  Allah  tidak menghendaki manusia diperlakukan secara kejam oleh rezim tiran sehingga Ia menjatuhkan murka-Nya atas penguasa-penguasa lalim.
Kedua,  keadilan  distributif-ekonomis.  Sider  memahami  keadilan distributif  sebagai  berurusan  dengan  pembagian  materi 78 .  Karena  itu, penulis  menyebutnya  sebagai  keadilan  distributif-ekonomis.  Ketidakadilan distributif-ekonomis  berarti  terjadi  pelanggaran  terhadap  hal-hal  yang menjadi  properti  ekonomi.  Biasanya  hal  ini  dilakukan  oleh  penguasa kepada  rakyat.  Sebagai  contoh,  pemerasan  pajak  (Am.  5:11);  tidak membayar  upah  pekerja  (Yer.  22:13);  pengejaran  untung  (Yer.  22:17); penyerobotan  rumah/  ladang  (Yes.  5:8)  dan  sebagainya.  Raja-raja  atau bangsa-bangsa  yang  melakukan  ini,  sebagaimana  jelas  dinyatakan  oleh Alkitab,  kemudian  dijatuhkan  hukuman  oleh  Tuhan.  Sider  menyatakan bahwa  nabi-nabi  tidak  mengakhiri  kutukan  profetisnya  dengan  pesimis tetapi  mengumumkan  restorasi “ mishpat ‖ (kata  Ibrani  untuk  keadilan) 79 . Kitab  Hakim-Hakim  memberi  banyak  contoh  bahwa  setelah  orang  Israel bertobat, Allah memulihkan properti teritori mereka.
Ketiga, keadilan restoratif. Di dalam Alkitab, keadilan tidak sekedar ditunjukkan  oleh Allah  melalui  mitigasi  penderitaan dalam  tekanan,  tetapi juga pembebasan dari penindasan. Di sini, terlihat bahwa cinta kasih bukan saja tidak bisa dipisahkan tetapi sangat terkait erat dengan keadilan Allah. Allah menjatuhkan 10 tulah sebagai hukuman kepada orang Mesir beserta dewa-dewanya  sebagai  ekspresi  keadilan  retributif-Nya  tetapi  juga  pada saat yang sama Ia membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir.
Keempat,  keadilan  remuneratif 80 .    Allah  dengan  adil  dan  setia memberikan reward kepada  mereka  yang  setia  dan  bertobat.  Tuhan bukanlah  Tuhan  yang  kejam.  Ketika  manusia  jatuh  dalam  dosa,  lalu  ia dengan  tiga  sikap:  menyesal  dan  bertobat  dari  dosa;  merendahkan  diri  di hadapan  Allah  dan  mencari  belas  kasihan  Tuhan,  maka  data  Alkitab menyatakan bahwa kerap Tuhan beranugerah dan mengampuni-Nya. Dalam 1 Korintus 15:58, Tuhan bukan hanya berjanji tetapi juga menjamin bahwa orang-orang  yang  melayani  Tuhan  dengan  sungguh-sungguh,  jerih  payah mereka tidak akan sia-sia.
Gagasan  keadilan  yang  dipaparkan  oleh  Alkitab  berimplikasi  pada kewajiban moral manusia terhadap manusia lain. Allah tidak menghendaki manusia menindas sesama gambar Allah atas dasar alasan-alasan egoisme. Manusia bukan saja tidak boleh mengorbankan orang lain demi kepentingan
78 Sider, ― Justice, Human Rights and Government ‖ , p. 165.
79 Sider, ― Justice, Human Rights and Government ‖ , p. 170.
80 Berkhof, Systematic Theology , p. 75.
160

## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
sendiri,  malah  sebaliknya  harus  mengorbankan  diri  bagi  orang  lain. Kewajiban  moral  manusia  adalah  bentuk  perlindungan  terhadap  HAM manusia lain. Selain hukum pemerintahan yang eksplisit, kewajiban moral manusia ini didasarkan pada tiga sumber yang penting. Pertama, kewajiban moral  manusia  sebagai  gambar  Allah  yang  bercitra  komunitarian,  untuk saling menolong sesuai Kejadian 2:18.
Kedua, kewajiban moral manusia yang didasarkan atas hukum Taurat yang tertulis dalam hati nuraninya (Rm. 2:15). Secara implisit, Loh Kedua hukum  Taurat  yang  berbicara  tentang  kasih  kepada  sesama  tertulis  dalam hati  manusia.  Namun  demikian,  hukum  Taurat  yang  berbentuk  negatif, seperti  jangan  mencuri,  jangan  berzinah  dan  sebagainya,  harus  mencapai puncak  penggenapannya  dalam  bentuk  positifnya 81 .  Dengan  demikian, perintah Taurat, bukan hanya berhenti pada jangan berzinah tetapi juga pada kesetiaan yang dalam pernikahan yang didasarkan oleh hukum kasih kepada sesama.
Ketiga,  kewajiban  moral  manusia  berdasarkan golden  rule dalam Lukas  6:31: ― Dan  sebagaimana  kamu  kehendaki  supaya  orang  perbuat kepadamu,  perbuatlah  juga  demikian  kepada  mereka ‖ .  Hukum  emas  ini adalah fakta supremasi kualitatif etika Kristus. Bila teologi Yahudi, filsafat Yunani dan filsafat Tiongkok hanya mencapai bentuk negatif, justru Kristus melampauinya dalam pengungkapan bentuk positifnya. I. Howard Marshall menegaskan  bahwa  bentuk  negatif  hanyalah ― a  rule  of  prudence ‖ yakni jangan melukai supaya tidak ada pembalasan. Tetapi, bentuk positif bukan ― prudential but absolute ‖ yakni merupakan perintah yang harus dijalankan, tidak perduli apapun respon orang lain 82 .

## Kesimpulan
Gagasan  hak  positif  memang  tidak  muncul  di Alkitab  dan  Calvin sendiri  belum  mengartikulasikannya.  Namun  demikian,  Calvinisme  dalam sejarah  teologi  politiknya,  bertumbuh  hingga  mencapai  artikulasi  hak positif.  Kekuatan  serta  kepentingan  Calvinisme  bukanlah  di  dalam artikulasi  politis  dan  yuridis  terhadap  hak  politis  namun  dalam pelegitimasian HAM dengan presaposisi dan gagasan teologinya.
Doktrin kedaulatan Allah membingkai HAM dalam kerangka tidak mengklaim hak positif tetapi juga tidak merendahkan manusia lain. Doktrin manusia  sebagai  gambar  Allah  mengajarkan  nilai  intrinsik  manusia  yang mutlak  namun  sekaligus  memberikan  input-input  dalam  artikulasi  HAM.
81 William Hendriksen, New Testament Commentary: Luke (Grand Rapids: Baker Academic, 1978),
p. 351-352.
82 I.  Howard  Marshall, The  Gospel  of  Luke ,  NIGTC  (Grand  Rapids:  William  B.  Eerdmans  & Paternoster, 1978), p. 262.
Aspek-aspek imago  Dei melandasi  artikulasi  hak  positif  namun total depravity menjadikan HAM harus dibingkai oleh hukum yang adil. Doktrin anugerah umum  merupakan energi yang terus menerus mensuplai amunisi HAM.
Perlindungan  Allah  kepada  HAM  dalam  Calvinisme  ditempatkan dalam dua sisi. Pada satu sisi, Allah menghendaki pemerintah menjalankan kewajibannya  terhadap  warga.  Pada  sisi  lain,  Allah  yang  adil,  tidak menghendaki  manusia  menindas  manusia  lain.  Hal  ini  berimplikasi  pada timbulnya kewajiban yang dibebankan Allah pada manusia untuk mengasihi sesamanya.  Apalagi,  Alkitab  menyatakan  hal  tersebut  secara  eksplisit. Dalam kerangka inilah, Calvinisme mendukung gagasan HAM.

## BIBLIOGRAFI
― Belgic Confession ‖. www.reformed.org/documents/belgicconfession.html.  13  Agustus
2013.
Berkhof, Louis. Systematic Theology . Grand Rapids: William B. Eerdmans,
1996.
Budiardjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu  Politik .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, 2008.
Calvin, John. Institutes of the Christian Religion, Tr. Ford L. Battles, John T. McNeill, 2 Vols, eds. Philadelphia: Westminster, 1960.
Calvin. Calvin's  Commentaries:  Jeremiah  1-19  Vol.  IX .  Grand  Rapids: Baker, 2009.
Calvin. Calvin's Commetaries: Genesis, Vol. I . Grand Rapids: Baker, 2009. Creeds. 14 Agustus 2013. www.creeds.net/reformed/frconf.htm Egmond, Aad van. ― Calvinist Thought and Human Rights ‖ dalam Abdullahi An-Na'Im,  Jerald  D.  Gort,  Henry  Jansen  &  Hendrik  M.  Vroom, Human  Rights  and  Religious  Values:  an  Uneasy  Relationship . Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1995. Hall, David W. Calvin in the Public Square . Phillipsburg: Presbyterian and Reformed, 2009. Hardiman, F. Budi. Hak-Hak Asasi Manusia:  Polemik  dengan Agama  dan Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius, 2011.
Hendriksen,  William. New  Testament  Commentary:  Luke .  Grand  Rapids: Baker Academic, 1978.
Hesselink,  John. Calvin's  First  Catechism:  A  Commentary .  Louisville: Westminster John Knox, 1997.
Hoekema, Anthony. Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah, Terj. Irwan Tjulianto. Surabaya: Momentum, 2003.
162

## CALVINISME DAN HAK ASASI MANUSIA
Huber, Wolfang. ― Human Rights and Biblical Legal Thought ‖ dalam John Witte, Jr & Johan D. Van der Vyver, eds. Religious Human Rights in Global  Perspective:  Religious  Perspective .  Boston  &  London: Martinus Nijhoff, 1996. Jr,  Witte. ― Moderate  Religious  Liberty  in  the  Theology  of  John  Calvin ‖ dalam Noel B. Reynolds & W. Cole Durham, Jr, Religious Liberty in Western Thought . Atlanta: Scholars Press, 1996.
Kelly,  Douglas  F. The  Emergence  of  Liberty  in  the  Modern  World . Phillipsburg: Presbyterian and Reformed, 1992 Kuyper,  Abraham. Lectures  on  Calvinism .  Grand  Rapids:  William  B.
Eerdmans, 1931.
Marshall, Howard. The Gospel of Luke , NIGTC. Grand Rapids: William B. Eerdmans & Paternoster, 1978. Marshall, Paul. ― Human Rights ‖ dalam Ronald J. Sider & Diane Knippers eds. Toward an Evangelical Public Policy: Political Strategy for the Health of the Nation . Grand Rapids: Baker, 2005.
Meeter,  H.  Henry. Pandangan-Pandangan  Dasar  Calvinisme .  Surabaya: Momentum, 2008. Middleton, J. Richard. The Liberating Image: the Imago Dei in Genesis 1 . Grand Rapids: Brazos Press, 2005. Partee, Charles. The Theology of John Calvin . Louisville: Westminster John
Knox, 2008.
Rousseau,  Jean-Jacques. Of  The  Social  Contract  and  Other  Political Writings . London: Penguin Classics, 2012.
Shedd, William G. T. Dogmatic Theology . Alan W. Gomes, ed. Phillipsburg: Presbyterian and Reformed, 2006. Sider, Ronald J. ― Justice, Human Rights and Government ‖ dalam Ronald J. Sider & Diane Knippers, eds. Toward an Evangelical Public Policy: Political  Strategy  for  the  Health  of  the  Nation .  Grand  Rapids: Baker, 2005. Stackhouse,  Max  &  Stephen  E.  Healey .  ― Religion  and  Human  Rights:  a Theological Apologetic ‖ dalam John Witte, Jr & Johan D. Van der Vyver,  ed, Religious  Human  Rights  in  Global  Perspective: Religious Perspective (Boston & London: Martinus Nijhoff, 1996. Stevenson, William. ― Calvin and Political Issues ‖ dalam Donald McKim ed, the Cambridge Companion to John Calvin . Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
Strong,  Augustus  H. Systematic  Theology .  Valley  Forge:  Judson  Press,
1907.
Taylor,  Charles. ― The  Politics  of  Recognition ‖, in  Multiculturalism:  a Critical Reader. David Theo Goldberg, ed. Cambridge: Blackwell, 1994.
― The Canons of Dordt ‖ . www.reformed.org/documents/canons_of_dordt.html.  13  Agustus
2013.
― The Westminster Confession of Faith― . www.reformed.org/documents/wcf_with_proofs/. 13 Agustus 2013. ―Westminster Larger Cathechism‖ .
www.reformed.org/documents/larger1.html. 13 Agustus 2013.