TANGGUNG JAWAB DOKTER DALAM TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI

## Diana Haiti
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat E-mail: Diana.haiti@gmail.com

## Abstract :
The  physician's  legal  responsibility  in  administrative  malpractice  is  in  violation  of  administrative provisions in the practice of medicine. Violation of administrative law in medical practice is basically a violation  of  the  administrative  legal  obligations  of  medical  practice.  Administration  obligations  in medical  practice  may  be  administrative  obligations  related  to  authority  before  the  doctor  performs medical  services  and  administrative  obligations  at  the  time  the  doctor  is  performing  medical  services. Based  on  the  two  forms  of  administrative  obligations  mentioned  above,  there  are  two  forms  of administrative violation, namely the violation of administrative law concerning the authority of medical practice  and  the  administrative  violation  of  medical  services.  With  respect  to  such  administrative offenses,  sanctions  may  be  granted  in  the  form  of  a  written  warning,  recommendation  of  revocation  of registration  certificate  or  license  of  practice;  and  /  or  obligations  to  attend  education  or  training  in medical education institutions.
Keywords: responsibilities, malprectects, doctors, patients

## Abstrak :
Tanggung  jawab  hukum  dokter  dalam  malpraktik  administrasi  berupa  pelanggaran  terhadap ketentuan administrasi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Pelanggaran hukum administrasi dalam  praktek  kedokteran  pada  dasarnya  adalah  pelanggaran  terhadap  kewajiban-kewajiban hukum  administrasi  praktek  kedokteran.  Kewajiban  administrasi  dalam  praktek  kedokteran dapat  berupa  kewajiban  administrasi  yang  berhubungan  dengan  kewenangan  sebelum  dokter melakukan  pelayanan  medis  dan  kewajiban  administrasi  pada  saat  dokter  sedang  melakukan pelayanan medis. Berdasarkan pada dua bentuk kewajiban administrasi di atas, maka terdapat dua  bentuk  juga  pelanggaran  administrasi,  yaitu  pelanggaran  hukum  administrasi  tentang kewenangan  praktek  kedokteran  dan  pelanggaran  administrasi  mengenai  pelayanan  medis. Terhadap  pelanggaran  administrasi  tersebut,  sanksi  yang  dapat  diberikan  adalah  pemberian peringatan  tertulis,  rekomendasi  pencabutan  surat  tanda  registrasi  atau  surat  izin  praktik; dan/atau  kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.
Kata kunci: tanggungjawab, malprektek, dokter, pasien

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kesehatan merupakan hak asasi manusia  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita- cita  bangsa  Indonesia.  Oleh  karena  itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif,
partisipatif,  perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia.
Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  (Lembaran  Negara  Tahun  2004 Nomor  116,  Tambahan  Lembaran  Negara Nomor  4431,  untuk  selanjutnya  disingkat UU  No.  29/2004)  menerangkan  bahwa dokter  dan  dokter  gigi  sebagai  salah  satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan  kepada  masyarakat  mempunyai peranan  yang  sangat  penting  karena  terkait langsung  dengan  pemberian  pelayanan kesehatan  dan  mutu  pelayanan yang diberikan.  Landasan  utama  bagi  dokter  dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis  terhadap  orang  lain  adalah  ilmu pengetahuan,  teknologi,  dan  kompetensi yang  dimiliki,  yang  diperoleh  melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya harus terus menerus dipertahankan  dan  ditingkatkan  sesuai
dengan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi itu sendiri.  Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya  mempunyai  karakteristik  yang khas. Kekhasannya ini terlihat dari pembenaran  yang  diberikan  oleh  hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis  terhadap  tubuh  manusia  dalam  upaya memelihara  dan meningkatkan  derajat kesehatan.
Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan  kesehatan  merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran  pelayanan  kesehatan  di Rumah  Sakit  mempunyai  karakteristik  dan organisasi  yang  sangat  kompleks.  Berbagai jenis  tenaga  kesehatan  dengan  perangkat keilmuannya  masing-masing  berinteraksi satu  sama  lain.  Ilmu  pengetahuan  dan teknologi  kedokteran  yang  berkembang sangat  pesat  yang  harus  diikuti  oleh  tenaga kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan  yang bermutu,  membuat  semakin kompleksnya  permasalahan  dalam  Rumah Sakit.
Dokter  dan  pasien  adalah  dua  subyek hukum yang terkait dalam Hukum Kedokteran.  Keduanya  membentuk  baik hubungan  medik  maupun  hubungan hukum. Hubungan  medik  dan  hubungan  hukum antara  dokter  dan  pasien  adalah  hubungan yang  obyeknya  pemeliharaan  kesehatan
pada  umumnya  dan  pelayanan  kesehatan pada khususnya.
Seorang  dokter  mungkin  saja  telah bersikap  dan  berkomunikasi  dengan  baik, membuat keputusan medik dengan cemerlang dan/atau telah melakukan tindakan  diagnostik  dan  terapi  yang  sesuai standar,  namun  kesemuanya  tidak  akan memiliki  arti  dalam  pembelaannya  apabila tidak  ada  rekam  medis  yang  baik.  Rekam medis  yang  baik  adalah  rekam  medis  yang memuat  semua  informasi  yang  dibutuhkan, baik  yang  diperoleh  dari  pasien,  pemikiran dokter,  pemeriksaan  dan  tindakan  dokter, komunikasi  antar  tenaga  medis  /  kesehatan, informed  consent ,  dan  lain-lain,  serta informasi  lain  yang  dapat  menjadi  bukti  di kemudian hari yang disusun secara berurutan  kronologis.  Rekam  medis  dapat digunakan  sebagai  alat  pembuktian  adanya kelalaian medis, namun juga dapat digunakan  untuk membuktikan  bahwa seluruh  proses  penanganan  dan  tindakan medis  yang  dilakukan  dokter  dan  tenaga kesehatan  lainnya  sesuai  dengan  standar profesi  dan  standar  prosedur  operasional atau  berarti  bahwa  kelalaian  medis  tersebut tidak terjadi.
Sekarang  ini  tuntutan  professional terhadap  profesi  ini  makin  tinggi.  Berita yang  menyudutkan  serta  tudingan  bahwa dokter telah melakukan kesalahan di bidang medis bermunculan. Di Negara-negara maju yang lebih dulu mengenal istilah makpraktik
medis  ini  ternyata  tuntutan  terhadap  dokter yang  melakukan  ketidaklayakan  dalam praktek  juga  tidak  surut.  Biasanya  yang menjadi  sasaran  terbesar  adalah  dokter spesialis  bedah  (ortopedi,  plastic  dan syaraf),  spesialis  anestesi  serta  spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.
Malpraktik  medik  terjadi  kalau  dokter atau  orang  yang  ada  di  bawah  perintahnya dengan  sengaja  atau  karena  kelalaian melakukan  perbuatan  (aktif  atau  pasif) dalam  praktik  medik  terhadap  pasiennya dalam  segala  tingkatan  yang  melanggar standar  profesi,  standar  prosedur,  atau prinsip-prinsip  kedokteran,  atau  dengan melanggar  hukum  tanpa  wewenang  dengan menimbulkan akibat ( causal verband) kerugian  bagi  tubuh,  kesehatan  fisik, maupun  mental  dan  atau  nyawa  pasien,  dan oleh  sebab  itu  membentuk  pertanggung- jawaban hukum bagi dokter.
Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan  terjadinya  malpraktik,  antara lain :
a. Malpraktik karena kesengajaan, misalnya  pada  kasus-kasus  melakukan aborsi tanpa indikasi medis, Euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan  pertolongan  pada  kasus gawat  padahal  diketahui  bahwa  tidak ada  orang  lain  yang  bisa  menolong, serta  memberikan  surat  keterangan dokter yang tidak benar.
b. Malpraktik karena kecerobohan ( racklessness ), misalnya melakukan tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan standart profesi serta melakukan tindakan  tanpa  disertai  persetujuan tindakan medis.
c. Malpraktik karena kealpaan
( negligence ),  misalnya  tejadi  cacat  atau kematian  pada  pasien  sebagai  akibat tindakan  dokter  yang  kurang  hati-  hati atau  alpa  dengan  tertinggalnya  alat operasi di dalam rongga tubuh pasien. Dokter  sebagai  tenaga  professional bertanggung  jawab  dalam  setiap  tindakan medis  yang  dilakukan  terhadap  pasaien. Dalam  menjalankan  tugas  profesionalnya didasarkan  pada  niat  baik  yaitu  berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya  yang  dilandasi  dengan sumpah  dokter,  kode  etik  kedokteran  dan standar  profesinya  untuk  menyembuhkan atau  menolong  pasien.  Bentuk  tanggung jawab  dokter  tersebut  antara  lain  adalah tanggung  jawab  etis,  tanggung  jawab profesi dan tanggung  jawab hukum.  Dalam konteks  tanggung  jawab  hukum,  ada  tiga bentuk, yaitu tanggung jawab hukum dalam bidang  hukum  perdata,  tanggung  jawab hukum  dalam  bidang  hukum  pidana  dan tanggung  jawab  hukum  dalam  bidang hukum administrasi.
Berdasarkan  pada  latar  belakang  di  atas, maka  yang  menjadi  pokok  permasalahan dalam  tanggung  jawab  hukum  dokter  yang
telah  meloakukan  malpraktikmedik  dalam ranah  hukum  admistrasi.  Oleh  karena  itu, maka  rumusan  masalah  dalam  tulisan  ini adalah  Bagaimana  tanggung  jawab  dokter dalam  terjadinya  malpraktik  medik  ditinjau dari hukum administrasi?

## B. PEMBAHASAN
Dokter  adalah  orang  yang  memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk  melakukan  pelayanan  kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit  dan  dilakukan  menurut  hukum dalam  pelayanan  kesehatan. 1 Menurut  Pasal 1  angka  2 UU  No.  29/2004,  Dokter  dan dokter  gigi  adalah  dokter,  dokter  spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan  kedokteran  atau  kedokteran  gigi baik  di  dalam  maupun  di  luar  negeri  yang diakui  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
Pasal  51  UU  No.  29/2004  menjelaskan bahwa  Dokter  atau  dokter  gigi  dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak:
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur operasional;
1 Endang  Kusuma  Astuti, Perjanjian terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah Sakit , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 17
b. memberikan  pelayanan  medis  menurut standar  profesi  dan  standar  prosedur operasional;
c. memperoleh  informasi  yang  lengkap dan  jujur  dari  pasien  atau  keluarganya; dan
d. menerima imbalan jasa.
Pasal  52  UU  No.  29/2004  menyatakan bahwa  Dokter  atau  dokter  gigi  dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :
a. memberikan  pelayanan  medis  sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur  operasional  serta  kebutuhan medis pasien;
b. merujuk  pasien  ke  dokter  atau  dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan  yang  lebih  baik,  apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
c. merahasiakan  segala  sesuatu  yang diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
d. melakukan  pertolongan  darurat  atas dasar  perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia yakin  ada orang  lain  yang  bertugas  dan mampu melakukannya; dan
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.
Black  ‘s  Law  Dictionary menyebutkan “Malpraktik adalah setiap sikap tindak yang salah,  kurang  keterampilan  dalam  ukuran yang  tidak  wajar”.  Istilah  ini  umumnya
digunakan  terhadap  sikap  tindak  dari  para dokter,  pengacara,  dan  akuntan.  Kegagalan untuk  memberikan  pelayanan  profesional dan  melakukannya  pada  ukuran  tingkat keterampilan  dan  kepandaian  yang  wajar oleh  teman  sejawat  rata-rata  dari  profesinya didalam  masyarakat,  sehingga  mengakibat- kan  luka,  kehilangan  atau  kerugian  pada penerima  pelayanan  yang  mempercayai mereka,  termasuk  didalamnya  adalah  sikap tindak profesi yang salah, kurang keterampilan  yang  tidak  wajar,menyalahi kewajiban profesi atau hukum , praktik yang sangat  buruk,  ilegal,  atau  sikap  tindak amoral.
Herkutanto    mengutip  dari  W ord Medical  Association  Statement  on  Medical Malpractice yang diadaptasi dari 44th World Medical Assembly Marbela Spain ,
September  1992  menyebutkan  bahwa:  “ Malpraktik  medis  adalah  kegagalan  dokter untuk  memenuhi  standar  prosedur  dalam penanganan  pasiennya,  adanya  ketidak mampuan atau kelalaian, sehingga menimbulkan  penyebab  langsung  adanya kerugian pada pasiennya. 2
Veronica  menyatakan  bahwa  istilah malpraktik  berasal  dari ”malpractice” yang pada  hakekatnya  adalah  kesalahan  dalam menjalankan  profesi  yang  timbul  sebagai akibat  adanya  kewajiban-kewajiban  yang
2 Herkutanto, Dimensi  Hukum  Dalam Pelayanan Kesehatan. Lokakarya Nasional Hukum Dan Etika Kedokteran . Makasar 26-27 Januari 2008. Proceeding. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makasar.
harus  dilakukan  dokter. 3 Menurut  Adami Chazawi,  Malpraktik  kedokteran  adalah dokter  atau  orang  yang  ada  di  bawah perintahnya  dengan  sengaja  atau  kelalaian melakukan  perbuatan  (aktif  atau  pasif) dalam  praktik  kedokteran  pada  pasiennya dalam  segala  tingkatan  yang  melanggar standar  profesi,  standar  prosedur    atau prinsip-prinsip  kedokteran,  atau  dengan melanggar  hukum  tanpa  wewenang;  dengan menimbulkan  akibat  (causaal  verband) kerugian  tubuh  ,  kesehatan  fisik  maupun mental  dan  atau  nyawa  pasien,  dan  oleh sebab  itu  membentuk  pertanggungjawaban hukum bagi dokter . 4
Menurut  Jusuf  Hanafiah,  malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan  tingkat  keterampilan  dan ilmu  pengetahuan  yang  lazim  dipergunakan dalam  mengobati  pasien  atau  orang  yang terluka  menurut  ukuran  dilingkungan  yang sama. 5 Sedangkan menurut Ninik Mariyanti, malpraktek sebenarnya mempunyai  penger- tian  yang  luas,  yang  dapat  dijabarkan sebagai berikut:
3 Veronica  Komalawati, Hukum  dan  Etika Dalam  Praktek  Dokter ,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta, 1989, h. v.
4 Adami  Chazawi, Malpraktik  Kedokteran Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum , Bayu Media Publising, Malang, 2007,  h. v.
5 M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, Etika
Kedokteran Dan Hukum Kesehatan , Kedokteran
EGC, Jakarta, 1999, h. 87
1) Dalam  arti  umum  :  suatu  praktek  yang buruk,  yang  tidak  memenuhi  standar yang telah ditentukan oleh profesi;
2) Dalam  arti  khusus  (dilihat  dari  sudut pasien)  malpraktek  dapat  terjadi  di dalam menentukan diagnosis, menjalankan operasi, selama menjalankan  perawatan,  dan  sesudah perawatan. 6
Berdasarkan beberapa pengertian tentang  malpraktek  medik  diatas  semua sarjana  sepakat  untuk  mengartikan  malpra- ktek  medik  sebagai  kesalahan  tenaga kesehatan   yang karena tidak memperguna- kan ilmu pengetahuan dan tingkat keterampilan sesuai dengan standar profesinya  yang  akhirnya  mengakibatkan pasien  terluka  atau  cacat  atau  bahkan meninggal dunia.
Malpraktek  itu  sendiri  menurut  Ngesti Lestari  dan  Soedjatmiko,  sebagaimana dikutip  dalam  Anny  Isfandyarie  dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu malpraktek  etik  dan  malpraktek  yuridis. Setiap  malpraktek  yuridis  sudah  pasti malpraktek  etik,  akan  tetapi  tidak  semua malpraktek  etik  merupakan  malpraktek yuridis.  Malpraktek  etik  terjadi  apabila dokter melakukan tindakan yang bertentangan  dengan  kode  etik  kedokteran yang  merupakan  seperangkat  standar  etis, prinsip,  aturan  dan  norma  yang  berlaku
6 Ninik  Maryati, Malpraktek  Kedokteran Dari  Segi  Hukum  Pidana  Dan  Perdata ,  PT  Bina Aksara, Jakarta, 1998, h.38
untuk dokter dalam menjalankan profesinya. 7
Soedjatmiko  membedakan  malpraktek yuridis dalam tiga kategori, yaitu: 8
1) Malpraktek perdata.
Malpraktek  perdata  akan  terjadi  jika  dokter atau  pihak  rumah  sakit  tidak  memenuhi kewajiban  atau  tidak  memberikan  hak-hak pasien  berdasarkan  perjanjian  pemberian pelayanan  kesehatan,  sehingga  dokter  dan atau  pihak  rumah  sakit  telah  melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut.
Malpraktek  perdata  juga  dapat  terjadi  jika dokter atau pasien melakukan tindakan yang menimbulkan  kerugian  terhadap  pasien sehingga  dapat  dikatakan  telah  melakukan perbuatan melawan hukum.
2) Malpraktek pidana
Malpraktek pidana terjadi jika ada kesalahan dokter  dalam  melakukan  tindakan  yang kurang  hati-hati  yang  menyebabkan  pasien meninggal  dunia  atau  cacat.  Malpraktek pidana dapat terjadi karena tiga hal yaitu: (i). karena  kesengajaan  misalnya  dalam  kasus membocorkan  rahasia  kedokteran,  aborsi tanpa  indikasi  medis  atau  melakukan pembiaran  terhadap  pasien  dengan  alasan apapun;  (ii).  karena  kecerobohan  yang terjadi  karena  dokter  atau  tenaga  kesehatan bertindak tidak sesuai dengan standar medis atau  tanpa  meminta  persetujuan  pasien;  dan
7 Anny Isfandyarie, Malpraktek Dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana , Prestasi Pustaka, Jakarta 2005, h. 31
8 Ibid , h. 31-35
(iii).  karena  kealpaan  yang  terjadi  karena kekurang hati-hatian dokter sehingga menimbulkan  kematian  ataupun  cacat  pada diri pasien. Malpraktek yang bersifat pidana juga  terjadi  jika  ada  peristiwa  yang  berupa pembiaran  dan/atau  penolakan  terhadap pasien yang datang, dengan alasan ketidakmampuan  pasien  tersebut  untuk membayar biaya jasa rumah sakit, pengobatan  dan/atau  perawatan,  baik  rawat inap  maupun  rawat  jalan.  Malpraktek  jenis ini  terjadi  karena  tidak  adanya  pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum oleh rumah sakit dalam bentuk  memberikan pertolongan terhadap pasien yang seharusnya ditolong, sehingga
mengakibatkan  kematian  atau  cacat  pada pasien  tersebut  sebagai  akibat  tidak  adanya pertolongan.
3) Malpraktek admnistrasi
Malpraktek  administrasi  terjadi  jika  dokter, tenaga kesehatan atau rumah sakit melakukan praktek dengan melanggar hukum administrasi negara seperti menjalankan  praktek  tanpa  ijin,  melakukan praktek  atau  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  ijin  yang dimilikinya,  atau ijin  yang dimilikinya  sudah  kadaluarsa  dan  ataupun menjalankan praktek tanpa membuat catatan medis yang jelas.
Ada  tiga  teori  yang  menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktek yaitu: 9
1) Teori Pelanggaran Kontrak
9 Ninik Maryati, Op. Cit , h. 44
Teori  pertama  yang  mengatakan  bahwa sumber perbuatan malpraktek adalah karena terjadinya pelanggaran kontrak. Ini berprinsip  bahwa  secara  hukum  seorang tenaga kesehatan tidak mempunyai kewajiban  merawat  seseorang  bilamana diantara  keduanya  tidak  terdapat  suatu hubungan  kontrak  antara  tenaga  kesehatan dengan  pasien.  Hubungan  antara  tenaga kesehatan  dengan  pasien  baru  terjadi apabila telah terjadi  kontrak diantara kedua belah pihak tersebut.
Sehubungan  dengan  adanya  hubungan kontrak pasien dengan tenaga kesehatan  ini, tidak  berarti  bahwa  hubungan  tenaga kesehatan  dengan  pasien  itu  selalu  terjadi dengan adanya kesepakatan bersama. Dalam keadaan  penderita  tidak  sadar  diri  ataupun keadaan  gawat  darurat  misalnya,  seorang penderita tidak mungkin memberikan persetujuannya.
Apabila  terjadi  situasi  yang  demikian  ini, maka  persetujuan  atau  kontrak  tenaga kesehatan  pasien  dapat  diminta  dari  pihak ketiga,  yaitu  keluarga  penderita  yang bertindak atas nama dan mewakili kepentingan  penderita.  Apabila  hal  ini  juga tidak mungkin, misalnya dikarenakan penderita  gawat  darurat  tersebut  datang tanpa keluarga dan hanya diantar oleh orang lain  yang  kebetulan  telah  menolongnya, maka  demi  kepentingan  penderita,  menurut perundang-undangan  yang  berlaku,  seorang tenaga  kesehatan  diwajibkan  memberikan
pertolongan dengan sebaik-baiknya. Tindakan  ini,  secara  hukum  telah  dianggap sebagai perwujudan kontrak tenaga kesehatan-pasien.
2) Teori Perbuatan Yang Disengaja
Teori  kedua  yang  dapat  digunakan  oleh pasien  sebagai  dasar  untuk  menggugat tenaga kesehatan karena perbuatan malpraktek  adalah  kesalahan  yang  dibuat dengan  sengaja  ( intentional  tort ),  yang mengakibatkan  seseorang  secara  fisik mengalami cedera ( asssult and battery )
3) Teori Kelalaian
Teori  ketiga  menyebutkan  bahwa  sumber perbuatan  malpraktek  adalah  kelalaian ( negligence) .  Kelalaian  yang  menyebabkan sumber  perbuatan  yang  dikategorikan dalam malpraktek ini harus dapat dibuktikan adanya, selain itu kelalaian yang dimaksud  harus  termasuk  dalam  kategori kelalaian  yang  berat  ( culpa  lata ).  Untuk membuktikan  hal  yang  demikian  ini  tentu saja  bukan  merupakan  tugas  yang  mudah bagi aparat penegak hukum.
Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia merupakan  pedoman  bagi  dokter  Indonesia anggota  IDI  dalam  melaksanakan  praktek kedokteran.  Tertuang  dalam SK  PB  IDI  no 221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang  penerapan  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia pertama  kali  disusun  pada  tahun  1969 dalam Musyawarah Kerja Susila
Kedokteran  Indonesia.  Dan  sebagai  bahan
rujukan  yang  dipergunakan  pada  saat  itu adalah  Kode  Etik  Kedokteran  Internasional yang telah disempurnakan pada tahun 1968 melalui  Muktamar  Ikatan  Dokter  Sedunia ke  22,  yang  kemudian  disempurnakan  lagi pada  MuKerNas  IDI  XIII,  tahun  1983. Selanjutnya  kode  etik  tersebut  dituangkan dalam  Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan RI  Nomor  434/Menkes/SK/X/1983  tenggal 28 Oktober 1983.
Kode Etik Kedokteran Indonesia terdiri atas 4 (empat) kewajiban, yaitu:
1. Kewajiban umum, berupa:
a. Setiap  dokter  harus  menjunjung  tinggi, menghayati  dan  mengamalkan  Sumpah Dokter.
b. Seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai  dengan  standard  profesi  yang tertinggi.
c. Dalam  melakukan  pekerjaan  kedok- terannya,  seorang  dokter  tidak  boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
d. Setiap  dokter  harus  menghindarkan  diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
e. Tiap  perbuatan  atau  nasehat  yang mungkin  melemahkan  daya  tahan  psikis maupun  fisik  hanya  diberikan  untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien. f. Setiap  dokter  harus  senantiasa  berhati hati dalam mengumumkan dan
menerapkan setiap penemuan tehnik atau pengobatan  baru  yang  belum  diuji kebenarannya  dan  hal  hal  yang  dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
g. Seorang  dokter  hanya  memberi  surat keterangan  dan  pendapat  yang  telah diperiksa sendiri kebenarannya..
h. Seorang dokter harus, dalam setiappraktek  medisnya,  memberikan pelayanan medis  yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang ( compassion ) dan penghormatan atas martabat manusia.
i. Seorang  dokter  harus  bersikap  jujur dalam  berhubungan  dengan  pasien  dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan  sejawatnya  yang  dia ketahui  memiliki  kekurangan  dalam karakter  atau  kompetensi,  atau  yang melakukan  penipuan  atau  penggelapan, dalam menangani pasien.
j. Seorang  dokter  harus  menghormati  hak hak pasien, hak hak sejawatnya, dan hak tenaga  kesehatan  lainnya,  dan  harus menjaga kepercayaan pasien.
k. Setiap dokter harus senantiasa mengingat  akan  kewajiban  melindungi hidup mahluk insani.
l. Dalam  melakukan  pekerjaannya seorang dokter  harus  memperhatikan  kepenting- an  masyarakat  dan  memperhatikan semua  aspek  pelayanan  kesehatan  yang menyeluruh  (promotif,  preventif,  kuratif
dan  rehabilitatif),  baik  fisik  maupun psiko-sosial,  serta  berusaha  menjadi pendidik  dan  pengabdi  masyarakat  yang sebenar benarnya.
m. setiap dokter dalam bekerja sama dengan para  pejabat  dibidang  kesehatan  dan bidang  lainnya  serta  masyarakat,  harus saling menghormati.
2. Kewajiban  dokter  terhadap  pasien, berupa:
a. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan  mempergunakan  segala  ilmu  dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien.  Dalam  hal  ini  ia  tidak  mampu melakukan  suatu  pemeriksaan  atau pengobatan,  maka  atas  persetujuan pasien,  ia  wajib  merujuk  pasien  kepada dokter  yang  mempunyai  keahlian  dalam penyakit tersebut.
b. Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa  dapat  berhubungan  dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat  dan  atau  dalam  masalah lainnya.
c. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang  pasien,  bahkan  juga  setelah pasien itu meninggal dunia.
d. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan  darurat  sebagai  suatu  tugas perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia  yakin ada  orang  lain  bersedia  dan  mampu memberikannya.
3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat, berupa:
a. Setiap  dokter  memperlakukan  teman sejawatnya  sebagaimana  ia  sendiri  ingin diperlakukan.
b. Setiap  dokter  tidak  boleh  mengambil alih  pasien  dari  teman  sejawat,  kecuali dengan  persetujuan  atau  berdasarkan prosedur yang etis.
4. Kewajiban  dokter  terhadap  diri  sendiri, berupa:
a. Setiap dokter harus memelihara kesehatannya,  supaya  dapat  bekerja dengan baik.
b. Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan tehnologi kedokteran/kesehatan.
Menurut  Kamus  Bahasa  Indonesia Kontemporer, Tanggung jawab adalah suatu yang mewajibkan seseorang harus menanggung  sesuatu  jika  terjadi  hal  yang tidak  dikehendaki,  orang  tersebut  boleh disalahkan, diperkarakan, dituntut dan sebagainya. 10
Secara  umum  prinsip-prinsip  tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan:
a. Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan kesalahan (liability based on fault), yaitu prinsip yang menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya  secara  hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya;
10 Peter  Salim  dan  Yenny  Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer , h. 1538
b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung  jawab (Presumption  of liability), yaitu prinsip yang menyatakan tergugat  selalu  dianggap  bertanggung jawab  sampai  ia  dapat  membuktikan, bahwa  ia  tidak  bersalah,  jadi  beban pembuktian ada pada tergugat;
c. Prinsip  praduga  untuk  tidak  selalu bertanggung  jawab (Presumption  of nonliability), yaitu prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip pradugauntuk selalu bertanggung jawab, dimana  tergugat  selalu  dianggap  tidak bertanggung  jawab  sampai  dibuktikan, bahwa ia bersalah;
d. Prinsip  tanggung  jawab  mutlak (Strict liability), dalam  prinsip  ini  menetapkan kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang menentukan,  namun  ada  pengecualian- pengecualian yang memungkinkan untuk  dibebaskan  dari  tanggung  jawab, misalnya keadaan force majeur;
e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation  of  liability),
dengan  adanya  prinsip  tanggung  jawab ini,  pelaku  usaha  tidak  boleh  secara sepihak  menentukan  klausula  yang merugikan  konsumen,  termasuk  mem- batasi  maksimal  tanggung  jawabnya. Jika  ada  pembatasan,  maka  harus berdasarkan  pada  perundang-undangan yang berlaku. 11
11 Shidarta, Hukum Perlindungan
Konsumen Indonesia. PT. Grasindo, Jakarta, 2000, h.
Tenaga  kesehatan  dalam  hal  ini  dokter telah  melakukan administrative  malpractice manakala  dokter  tersebut  telah  melanggar hukum  administrasi.  Perlu  diketahui  bahwa dalam  melakukan police  power pemerintah mempunyai  kewenangan,  misalnya  tentang persyaratan bagi tenaga kesehatan dalam hal ini  dokter  untuk  menjalankan  profesinya (surat  izin  praktik),  batas  kewenangan  serta kewajibannya.  Apabila  aturan  tersebut dilanggar,  maka  tenega  kesehatan  yang bersangkutan dapat dipersalahkan melanggar hukum administrasi.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas bahwa  malpraktik administrasi ( administra- tive malpractice ) adalah apabila dokter telah melanggar hukum administrasi. Pelanggaran tehadap hukum  administrasi tersebut antara lain  seperti  menjalankan  praktek  tanpa  ijin, melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan  ijin  yang  dimiliki,  melakukan praktek  dengan  menggunakan  ijin  yang sudah  daluwarsa  dan  tidak  membuat  rekam medis.
Aspek  Hukum  Administrasi  dalam Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran  Setiap dokter/dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan  dan  ingin  menjalankan  praktik kedokteran  dipersyaratkan  untuk  memiliki izin.  Izin  menjalankan praktik  memiliki  dua makna, yaitu: 12
12 Anonim  (a),  Malpraktek  Ditinjau  Dari
Hukum
Administrasi, http://diditgila.blogspot.com/2009/06/malpraktek- ditinjau-dari-hukum.html ,  diakses  pada  tanggal  7 Januari 2014
a. izin  dalam  arti  pemberian  kewenangan secara formil ( formeele bevoegdheid ) b. izin  dalam  arti  pemberian  kewenangan secara materiil ( materieele bevoegdheid ).
Seseorang yang telah lulus dan diwisuda  sebagai  dokter  tidak  secara otomatis boleh melakukan pekerjaan dokter. Ia  harus  lebih  dahulu  mengurus  lisensi  agar memperoleh  kewenangan,  dimana  tiap-tiap jenis  lisensi   memerlukan basic  science dan mempunyai  kewenangan  sendiri-sendiri. Tidak dibenarkan melakukan tindakan medis yang  melampaui  batas  kewenangan  yang telah  ditentukan.  Meskipun  seorang  dokter ahli  kandungan  mampu  melakukan  operasi amandel namun lisensinya tidak membenarkan  dilakukan  tindakan  medis tersebut.  Jika  ketentuan  tersebut  dilanggar maka dokter dapat dianggap telah melakukan administrative  malpractice dan dapat  dikenai  sanksi  administratif,  misalnya berupa  pembekuan  lisensi  untuk  sementara waktu.
Secara teoritis, izin merupakan pembolehan  (khusus)  untuk  melakukan sesuatu  yang  secara  umum  dilarang.  Bagir Manan,  menyebutkan  bahwa izin  dalam  arti luas  berarti  suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan  peraturan  perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau  perbuatan  tertentu  yang  secara  umum dilarang. 13 Atau  dengan  kata  lain,  izin
13 Ibid , h. 170
adalah  suatu  persetujuan  dari  penguasa berdasarkan  undang-undang  atau  peraturan pemerintah  untuk  dalam  keadaan  tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan, dengan memberi  izin,  penguasa  memperkenankan orang  yang  memohonnya  untuk  melakukan tindakan-tindakan  tertentu.  Sebagai  contoh: dokter boleh melakukan pemeriksaan (bagian  tubuh  yang  harus  dilihat),  serta melakukan  sesuatu  (terhadap  bagian  tubuh yang memerlukan tindakan dengan persetujuan)  yang  izin  semacam  itu  tidak diberikan kepada profesi lain.
Pada hakikatnya, perangkat izin dalam konteks praktek kedokteran menurut hukum administrasi adalah:
1. Mengarahkan aktivitas artinya, pemberian  izin  (formal  atau  material) dapat  memberi  kontribusi,  ditegakkan- nya  penerapan  standar  profesi  dan standar  pelayanan  yang  harus  dipenuhi oleh para dokter (dan dokter gigi) dalam pelaksanaan praktiknya.
2. Mencegah bahaya yang mungkin timbul dalam  rangka  penyelenggaraan  praktik kedokteran, dan mencegah penyelenggaraan  praktik  kedokteran oleh orang yang tidak berhak.
3. Mendistribusikan  kelangkaan  tenaga dokter/  dokter  gigi,  yang  dikaitkan dengan  kewenangan  pemerintah  daerah atas  pembatasan  tempat  praktik  dan penataan Surat Izin Praktik (SIP).
4. Melakukan proses seleksi, yakni penilaian administratif, serta kemampuan teknis  yang harus dipenuhi oleh setiap dokter dan dokter gigi.
5. Memberikan perlindungan terhadap warga  masyarakat  terhadap  praktik yang  tidak  dilakukan  oleh  orang  yang memiliki kompetensi tertentu.
Dari  sudut  bentuknya,  izin  diberikan dalam bentuk tertulis, berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan. Lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan izin juga didasarkan pada kemampuan untuk melakukan penilaian administratif dan teknis kedokteran.  Pengeluaran  izin  dilandaskan pada  asas.asas  keterbukaan,  ketertiban, ketelitian,  keputusan  yang  baik,  persamaan hak,  kepercayaan,  kepatutan  dan  keadilan. Selanjutnya  apabila  syarat-syarat  tersebut tidak terpenuhi (lagi) maka izin dapat ditarik kembali.  Telah  terjadi  beberapa  perubahan mendasar  yang  berkaitan  dengan  perizinan di dalam UU No. 29/2004, yaitu:
a. Digunakan  terminologi  Surat  Tanda Registrasi  (STR)  yang  diterbitkan  oleh
KK, sebagai pengganti terminologi Surat Penugasan (SP).
b. Untuk  mendapatkan  STR  pertama  kali dilakukan uji kompetensi oleh organisasi profesi (dengan sertifikat kompetensi).
c. Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan oleh KKI dan berlaku selama lima tahun serta  dapat  diperpanjang  melalui  uji
kompetensi lagi.
d. Masa  berlaku  SIP  sesuai  STR.  Dengan kata  lain,  bila  masa  berlaku  STR  sudah habis maka SIP juga habis.
Sebagai  implementasi  dari  UUPK, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan
Pelaksanaan
Praktik
Kedokteran.
Pelanggaran hukum administrasi dalam praktek  kedokteran  pada  dasarnya  adalah pelanggaran  terhadap  kewajiban-kewajiban hukum  administrasi  praktek  kedokteran. Kewajiban  administrasi  dalam  praktek kedokteran dapat berupa: 14
1. Kewajiban administrasi yang berhubungan dengan kewenangan sebelum  dokter  melakukan  pelayanan medis.
2. Kewajiban administrasi pada saat dokter sedang melakukan pelayanan medis.
Berdasarkan pada dua bentuk kewajiban  administrasi  di  atas,  maka terdapat  dua  bentuk  juga  pelanggaran administrasi, yaitu:
1. Pelanggaran hukum administrasi tentang kewenangan praktek kedokteran.
Dalam  UU  No.  29/2004  ditentukan beberapa syarat bagi dokter untuk mendapatkan  wewenangnya  menjalankan praktek kedokteran, antara lain:
a. Memiliki surat tanda registrasi (STR).
14 Adami Chazawi, Op. Cit , h. 132
Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  29  UU  No. 29/2004. Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan  praktik  kedokteran  di  Indonesia wajib memiliki STR dokter dan STR dokter gigi.  STR  tersebut  diterbitkan  oleh  Konsil Kedokteran  Indonesia.  Konsil  Kedokteran Indonesia  adalah  suatu  badan  otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen,  yang  terdiri  atas  Konsil Kedokteran  dan  Konsil  Kedokteran  Gigi. Untuk  memperoleh  STR  harus  memenuhi persyaratan:
1) memiliki  ijazah  dokter,  dokter  spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan  sumpah/janji  dokter  atau dokter gigi;
3) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
4) memiliki sertifikat kompetensi; dan
5) membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
b. Khusus  dokter  lulusan  luar  negeri  yang praktik di Indonesia harus lulus evaluasi.
Hal ini diatur dalam Pasal 30 UU  No. 29/2004. Evaluasi tersebut meliputi:
1) kemampuan  untuk  melakukan  praktik kedokteran  yang  dinyatakan  dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
2) mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan  sumpah/janji  dokter  atau dokter gigi;
3) memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
4) membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
c. Memiliki surat izin praktik (SIP)
Hal ini diatur dalam Pasal 36 dan 37 UU No. 29/2004.  SIP  dikeluarkan  oleh  pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota  tempat  praktik  kedokteran dilaksanakan.  Untuk  mendapatkan  SIP dokter harus:
1) memiliki STR;
2) mempunyai tempat praktik; dan
3) memiliki  rekomendasi  dari  organisasi profesi.
2. Pelanggaran administrasi mengenai pelayanan medis.
Dalam  Pasal  51  UU  No.  29/2004 menerangkan  bahwa  ada  5  kewajiban  yang harus dilakukan oleh Dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran, yaitu:
a. memberikan  pelayanan  medis  sesuai dengan  standar  profesi  dan  standar prosedur  operasional  serta  kebutuhan medis  pasien.  Bentuk  kewajiban  ini mengandung tiga unsur,  yaitu pelayanan medis  harus  sesuai  dengan  standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan  medis  pasien.  Ketiga  unsur tersebut  harus  dilakukan  oleh  seorang dokter  secara  kumulatif.  Penjelasan
Pasal  50  UU  No.  29/2004  menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan  “standar profesi”  adalah  batasan  kemampuan (knowledge, skill and professional attitude)  minimal  yang  harus  dikuasai oleh  seorang  individu  untuk  dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat  secara  mandiri  yang  dibuat oleh organisasi  profesi. Sedangkan  yang dimaksud  dengan  “standar  prosedur operasional”  adalah  suatu  perangkat instruksi/langkah-langkah yang dibakukan  untuk  menyelesaikan  suatu proses  kerja  rutin  tertentu.  Standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan  konsensus  bersama  untuk melaksanakan  berbagai  kegiatan  dan fungsi  pelayanan  yang  dibuat  oleh sarana  pelayanan  kesehatan  berdasarkan standar profesi. Mengenai unsur pelayanan  medis  yang  sesuai  dengan kebutuhan  medis  pasien,  dapat  diartikan sebagai berikut: 15
1) kepentingan  pasien  harus  menjadi tujuan utama dari pelayanan medis;
2) dokter  tidakdapat  dibenarkan,  bila dalam  pilihan  metode  pelayanan semata-mata
berdasakan pertimbangan pada pembayaran prestasi;
3) langkah  yang  diambil  dokter  harus pada  langkah  yang  mengandung
15 Ibid , h. 139
risiko  yang  paling  kecil  dari  sekian kemungkinan risiko;
4) langkah  yang  diambil  dokter  adalah langkah  yang  sudah  cukup  bagi kepentingan pasien dan tidak mengambil  langkah  yang  lebih berisiko  dengan  pertimbangan  yang tidak  sesuai  dengan  etika  dan moral,walaupun dengan harapan menguntungkan pasien.
b. merujuk  pasien  ke  dokter  lain  yang mempunyai  keahlian  atau  kemampuan yang  lebih  baik,  apabila  tidak  mampu melakukan  suatu  pemeriksaan  atau pengobatan.
Pelayanan  medis  tidak  dibenarkan  atas dasar  coba-coba  atau  dasar  menyepelekan penyakit.  Tidak  merujuk  pada  dokter  lain yang lebih ahli dan lebih memilih menangani  sendiri  merupakan  pelanggaran kode  etik  kedokteran.  Tidak  mungkin  ada dokter  yang  memiliki  semua  keahlian  di bidang  kedokteran.  Pelanggaran  kode  etik berpotensi menjadi malpraktik medik apabila pelayanan medis membawa kerugian.
c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya  tentang  pasien,  bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Berdasarkan  Pasal  52  jo.  Pasal  45  ayat (3) UU No.29/2004 tentang hak pasien dapat disimpulkan  bahwa  segala  sesuatu  yang harus  dirahasiakan  dokter  tentang  pasien setidak-tidaknya adalah:
1) diagnosis dan tata cara tindakan medis;
2) tujuan tindakan medis yang dilakukan;
3) alternatif tindakan lain dan risikonya;
4) risiko  dan  komplikasi  yang  mungkin terjadi; dan
5) prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
d. melakukan  pertolongan  darurat  atas dasar  perikemanusiaan,  kecuali  bila  ia yakin  ada  orang  lain  yang  bertugas  dan mampu melakukannya.
Ada  beberapa  alasan  mengapa  dokter dibebani kewajiban hukum ini,yaitu: 16
1) Dari sudut hukum pidana dapat merujuk Pasal  531  KUHP.  Pasal  ini  mewajibkan setiap orang untuk melakukan perbuatan menolong  orang  yang  dalam  keadaan bahay  maut,  apabila  orang  itu  mampu menolong tanpa membahayakan jiwanya sendiri. Dan jika karena tidak memberikan  pertolongan  menyebabkan orang  yang  membutuhkan  pertolongan itu  benar-benar  meninggal,  maka  orang yang melalaikan kewajiban hukumntelah bersalah dan dapat dipidana.
2) Dari  sudut  moral-etika.  Dokter  adalh orang  yang  diberi  anugerah  kelebihan olkeh  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berupa ilmu  yang  tinggi  (kedokteran)  serta kemampuan  melakukan  penyembuhan penyakit  atau  pengobatan  yang  tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Apabila
16 Ibid , h. 143-144
kelebihan  yang  dianugerahkan  Tuhan tersebut tidak digunakan untuk menyelematkan  nyawa  orang  lain  yang terancam,  akan  menjadi  celaan  yang besar.
e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
Hal ini sesuai dengan kewajiban dokter terhadap  diri  sendiri  yang  terdapat  dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kewajiban ini  secara  tidak  langsung  ada  kaitannya dengan  malpraktik  medik.  Dokter  dapat melakukan  kesalahan  praktik  karena  kurang pengetahuan disamping ceroboh atau kurang teliti maupun kurang hati-hati. 17
Pelanggaran terhadap kewajiban- kewajiban administrasi tersebut dapat menjadi  malprakteik  medik  apabila  setelah pelayanan  yang  diberikan  menimbulkan kerugian kesehatan atau jiwa pasien.
Dalam  Pasal  64  UU  No.  29/2004 menyebutkan  bahwa  Majelis  Kehormatan Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI  ) yang  menerima  pengaduan  dan  berwenang memeriksa  dan  memutuskan  ada  tidaknya kesalahan  yang  dilakukan  dokter  karena melanggar penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menerapkan sanksi. Apabila ternyata didapati pelanggaran disiplin kedokteran,  maka  MKDKI  meneruskan
17 Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan  Pertanggung  Jawaban  Dokter ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.40
pengaduan  pada  organisasi  profesi  (  IDI  ), maka  IDI  lah  yang  akan  melakukan penindakan terhadap dokter tersebut. Bentuk sanksi  disiplin  yang  dapat  dijatuhkan  oleh MKDKI  menurut  Pasal  69  ayat  (3)  UU  No. 29/2004 adalah:
1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi  pencabutan  surat  tanda registrasi  atau  surat  izin  praktik;
dan/atau
kewajiban  mengikuti  pendidikan  atau pelatihan  di  institusi  pendidikan  kedokteran atau kedokteran gigi.

## PENUTUP
Tanggung  jawab  hukum  dokter  dalam malpraktik  administrasi  berupa  pelanggaran terhadap  ketentuan  administrasi  dalam pelaksanaan  praktik  kedokteran.  Pelanggar- an  hukum  administrasi  dalam  praktek kedokteran pada dasarnya adalah pelanggar- an  terhadap  kewajiban-kewajiban  hukum administrasi  praktek  kedokteran.  Kewajiban administrasi dalam praktek kedokteran dapat berupa kewajiban administrasi yang berhubungan  dengan  kewenangan  sebelum dokter  melakukan  pelayanan  medis  dan kewajiban  administrasi  pada  saat  dokter sedang melakukan pelayanan medis. Berdasarkan pada dua bentuk kewajiban  administrasi  di  atas,  maka terdapat  dua  bentuk  juga  pelanggaran administrasi,  yaitu  pelanggaran  hukum administrasi  tentang  kewenangan  praktek
kedokteran  dan  pelanggaran  administrasi mengenai pelayanan medis. Terhadap pelanggaran  administrasi  tersebut,  sanksi yang  dapat  diberikan  adalah  pemberian peringatan  tertulis,  rekomendasi  pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau    kewajiban  mengikuti  pendidikan atau  pelatihan  di  institusi  pendidikan kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Endang Kusuma, Perjanjian terapeutik dalam upaya pelayanan  medis  di  Rumah  Sakit ,
Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,
2009
Chazawi,  Adami, Malpraktik  Kedokteran Tinjauan  Norma  dan  Doktrin Hukum ,  Bayu  Media  Publising, Malang, 2007
Hanafiah,  M.  Yusuf  dan  Amri  Amir, Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan , Kedokteran EGC, Jakarta, 1999 Herkutanto, Dimensi Hukum Dalam Pelayanan  Kesehatan.  Lokakarya Nasional Hukum Dan Etika Kedokteran . Makasar 26-27 Januari  2008.  Proceeding.  Ikatan Dokter Indonesia Cabang Makasar.
Isfandyarie,  Anny, Malpraktek  Dan  Resiko Medik  Dalam  Kajian  Hukum Pidana ,  Prestasi  Pustaka,  Jakarta 2005
Komalawati,  Veronica, Hukum  dan  Etika Dalam  Praktek  Dokter ,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989
Maryati,  Ninik, Malpraktek  Kedokteran Dari  Segi  Hukum  Pidana  Dan
Perdata , PT Bina Aksara, Jakarta, 1998
Nasution,  Bahder  Johan, Hukum  Kesehatan Pertanggung  Jawaban  Dokter , Rineka Cipta, Jakarta, 2005
Salim,  Peter  dan  Yenny  Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer
Shidarta, Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia.  PT.  Grasindo,  Jakarta, 2000
Anonim,  Malpraktek  Ditinjau  Dari  Hukum Administrasi, http://diditgila.blogspot.com/2009 /06/malpraktek-ditinjau-dari- hukum.html
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor 29  Tahun  2004  tentang  Praktik
Kedokteran  (Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431)
Surat  Keputusan  Menteri  Kesehatan  RI
Nomor 434/Menkes/SK/X/1983 tentang  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin  Praktik  Dan  Pelaksanaan
Praktik Kedokteran.
Surat  Keputusan  Pengurus  Besar  Ikatan
Doketr Indonesia Nomor 221/PB/A.4/04/2002 tentang penerapan  Kode  Etik  Kedokteran Indonesia