## URGENSI KEBIJAKAN PENDANAAN JAMINAN KESEHATAN MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL
NASIONAL (SJSN)
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri 1
Mahasiswa Magister Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia
1 kusumaputrinovieka@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  urgensi  kebijakan  pendanaan  jaminan kesehatan masa pandemi Covid-19 di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  dan penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di  Indonesia  ditinjau  dari  aspek pendanaan di masa pandemi Covid-19 pasca terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64  Tahun  2020.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa  :  1)  Urgensi  kebijakan pendanaan  jaminan  kesehatan  masa  pandemi  Covid-19  di  Indonesia  menurut Undang  –  Undang  Nomor  40  Tahun  2004  adalah  pemenuhan  penyelenggaraan jaminan  kesehatan  yang  terjangkau  oleh  seluruh  penduduk  Indonesia  secara  adil dan  merata  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  sesuai  dengan  Undang-Undang. Untuk  mengurangi  beban  dan  dampak  pandemi  Covid-19,  Pemerintah  dan masyarakat  harus  bersinergi  dalam  membangun  sistem  kesehatan  nasional  yang kuat melalui dukungan dana berupa iuran sebagaimana yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. 2) Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dilakukan pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mewabah, pemerintah hadir lebih banyak di peraturan  tersebut.  Hampir  sebagian  besar  sekitar  80%  dari  peserta  dijamin  oleh pemerintah.
Kata Kunci : jaminan kesehatan; covid-19; pendanaan

## Abstract
The purpose of this study is to determine the urgency of the health insurance funding policy during the Covid-19 pandemic in Indonesia according to Law Number 40 of 2004  concerning  the  National  Social  Security  System  (SJSN)  and  the implementation of the National Health Insurance in Indonesia in terms of funding aspects  during  the  Covid-19  pandemic.  after  the  issuance  of  Presidential Regulation Number 64 of 2020. The results of the study show that: 1) The urgency of the health insurance funding policy during the Covid-19 pandemic in Indonesia according  to  Law  Number  40  of  2004  is  the  fulfillment  of  the  implementation  of health insurance that is affordable by all Indonesians fairly and evenly to realize
prosperity  in  accordance  with  the  Act.  To  reduce  the  burden  and  impact  of  the Covid-19  pandemic,  the  Government  and  the  community  must  work  together  in building a strong national health system through financial support in the form of contributions  as  has  been  formulated  and  determined.  2)  The  issuance  of Presidential Regulation Number 64 of 2020 was carried out during the Covid-19 pandemic which was endemic, the government was more present in the regulation. Most of the around 80% of the participants are guaranteed by the government.
Keywords : health assurance ; covid-19; funding

## PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan hak asasi manusia  dan  salah  satu  unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 28 H Ayat (1) dan  Pasal  34  Ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) yaitu  memberikan  jaminan  sosial secara menyeluruh. Negara
merupakan  harapan  bagi  masyarakat pada  saat  terjadi  wabah  pandemi seperti  Covid-19,  dimana  wabah tersebut  telah  memakan  banyak korban  jiwa.  Tujuan  dibentuknya suatu negara, masyarakat mempunyai hak  untuk  memperoleh  jaminan keamanan,  keselamatan  jiwa  dari ancaman  alam  maupun  yang  berasal dari  masyarakatnya  sendiri.  Negara mengembangkan jaminan nasional
bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membentuk  Undang-Undang  (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Sarana pelayanan dan dukungan finansial bagi terpenuhinya jaminan  penyelenggaraan  kesehatan meruakan salah satu tanggung jawab negara dalam merealisasikan kesejahteraan umum. Sarana pendukung jaminan kesehatan,
Pemerintah  telah  membentuk  Sistem Jaminan Sosial Nasional-Kartu Indonesia  Sehat  (SJSN-KIS)  dengan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) sebagai lembaga yang mengurus  penyelenggaraan  jaminan dan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) merupakan transformasi dari PT Akses (Persero). Berawal  dari  tahun  2004,  dimana Pemerintah mengeluarkan UU
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN). Selanjutnya pada tahun 2011, Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  dan  PT  Akses  (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan  sosial  di  bidang  kesehatan, kemudian  berubah  menjadi  BPJS
Kesehatan. Adanya program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu
Indonesia Sehat (JKN – KIS), seluruh penduduk  di  Indonesia  terlindungi oleh jaminan kesehatan yang merata.
Berdasarkan  sistem  Jaminan Kesehatan  Semesta  atau Universal Health Coverage (UHC) , keberadaan
BPJS  mempunyai  posisi  sangat strategis dan penting bagi penyelenggara  pelayanan  dan  sarana yang memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh akses dan layanan kesehatan.  Kegiatan  penyelenggara kesehatan melalui BPJS ini didukung oleh  dana  yang  dialokasikan  dari APBN  (Anggaran  Pendapatan  dan
1 Susila Adiyanta, Urgensi Kebijakan Jaminan  Kesehatan  Semesta  (Universal Health  Coverage)  bagi  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan  Masyarakat  di  Masa
Belanja  Negara  Indonesia)  oleh Pemerintah dalam bentuk subsidi bagi masyarakat  yang  tidak  mampu  dan sumber  dana  lainnya  diperoleh  dari iuran  yang  dibayarkan  oleh  peserta BPJS  yang  jumlahnya  ditentukan menurut  golongan  dan  layanan  yang diberikan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. 1
Pada  tahun  2019  Pemerintah mengeluarkan  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  75  Tahun  2019 sebagai  perubahan  dari  Perpres
Nomor 82 Tahun 2018. Diterbitkannya Perpres tersebut adalah  untuk  melakukan  perbaikan missmatch  antara  penerimaan  dan pengeluaran  Dana  Jaminan  Sosial (DJS)  Kesehatan  melalui  perbaikan premi  iuran  dengan  kenaikan  iuran. Namun  belum  satu  tahun  berjalan, Perpres  tersebut  digugat.  Pada  bulan Maret 2020, Mahkamah Agung (MA) telah  membatalakan  kenaikan  akan tarif  membayar  iuran  BPJS  melalui Putusan  No.7  P/HUM/2020  setelah mengabulkan  adanya  gugatan  uji
Pandemi  Covid-19,  Administrative  Law  & Governance Journal, Volume 3 Issue 2, 2020, h. 275.
materi  ( judical  review )  atas  Perpres Nomor  75  Tahun  2019  tentang Perubahan  Atas  Perpres  Nomor  82
Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.  Adanya  Putusan  MA
tersebut, bertentangan dengan sejumlah  ketentuan  diatasnya,  antara lain UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Nasional  dan  UU  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  dinyatakan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum dan tidak berlaku lagi.
Putusan  MA  telah  memberi banyak  pertimbangan  dengan  tujuan untuk memperbaiki
kinerja, manajemen dan sistem sistem pelayanan  Jaminan  Kesehatan  Sosial BPJS Kesehatan, perlu adanya keseimbangan  dan  keadilan  besaran iuran  antar  peserta,  pertimbangan adanya defisit anggaran BPJS
Kesehatan, konstruksi jaminan kesehatan  yang  sehat  serta  termasuk
peran Pemerintah  (pusat dan daerah)
dalam hal tersebut, sehingga
Pemerintah menerbitkan Perpres
Nomor  25  Tahun  2019  tentang
Perubahan  atas  Perpres  Nomor  82
Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan  yang  didalamnya  juga
mengatur  iuran  peserta  Jaminan Kesehatan  Nasional-Kartu  Indonesia Sehat  (JKN-KIS).  Melalui  Perpres Nomor  25  Tahun  2019,  Pemerintah banyak melakukan perbaikan diantaranya, pengelompokkan peserta,  .  integritas  penduduk  yang didaftarkan  oleh  pemerintah  Daerah setempat, penyesuaian iuran, memperbaiki  tata  kelola  sistem layanan Jaminan Kesehatan Nasional.
Pada  1  Juli  2020,  Pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan  kenaikan  tarif  iuran  BPJS Kesehatan yang berdasar pada Perpres  Nomor  64  Tahun  2020 dimana  merupakan  perubhan  kedua atas  Perpres  Nomor  82  Tahun  2018 tentang  Jaminan  Kesehatan.  Perpres ini lebih spesifik mengatur mengenai kenaikan  tarif  iuran  untuk  para peserta program JKN BPJS Kesehatan. Peraturan tersebut tentang kenaikan tarif iuran dipandang perlu, demi memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan bagi rakyat secara keseluruhan.
Kebijakan  Pemerintah  dalam penerbitan Perpres tersebut dilakukan pada  wabah pandemi Covid-19  yang sedang  mewabah  di  dunia  yang
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
tentunya  menimbulkan  banyak  kritik dari  berbagai  kalangan  masyarakat dan  juga  berpengaruh  terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan pembayaran iuran. Namun demikian dengan diterbitkannya Perpres tersebut, diharapkan tetap dapat
menyelesaikan  permasalahan  defisit pembiayaan  program  tersebut  agar tidak  semakin  membengkak.  Dasar pertimbangan pemerintah melakukan hal  tersebut  untuk  memperbaiki penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan Nasional  (JKN)  dimana  asuransi kesehatan  sosial  tersebut  bersifat wajib.  Adanya  wabah  pandemi Covid-19  yang  mendunia,  maka penduduk  Indonesia  diajak  untuk membangun  kerjasama,  solidaritas dan  empati  terhadap  semua  warga khususnya  di  bidang  kesehatan  dan kesejahteraan  bersama  sebagaimana sistem  Jaminan  Kesehatan  Semesta/
Universal Health Coverage.
Dari uraian yang
dikemukakan di atas, timbulah keinginan  penulis  untuk  mengetahui lebih  jauh  tentang  hal-hal  tersebut dalam  sebuah  karya  ilmiah  dengan
judul “Urgensi Kebijakan
Pendanaan  Jaminan  Kesehatan
Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia  Menurut  Undang  - Undang  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN)”

## RUMUSAN MASALAH
1. Apa urgensi kebijakan pendanaan  jaminan  kesehatan masa  pandemi  Covid-19  di Indonesia  menurut  Undang  – Undang  Nomor  40  Tahun  2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional (SJSN)?
2. Bagaimanakah  penyelenggaraan Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Indonesia  ditinjau  dari  aspek pendanaan  di  masa  pandemi Covid-19 pasca terbitnya Peraturan  Presiden  Nomor  64
Tahun 2020?

## PEMBAHASAN
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia Program JKN merupakan bagian  dari  SJSN  sebagai  jaminan kesehatan sosial.  Program JKN  yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak, aman, bermutu dan terjangkau sebagaimana yang  tertuang  dalam  Pasal  28  H  dan Pasal  34  perubahan  keempat  UUD 1945.  Dalam  kedua  Pasal  tersebut menyebutkan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  pelayanan  kesehatan,
jaminan sosial dan Negara
mengembangkan sistem jaminan
sosial  serta  bertanggung  jawab  atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Dalam Pasal 5 Ayat  (1)  dan  Ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009 tentang  Kesehatan  (UU  Kesehatan) pun menegaskan bahwa  setiap orang mempunyai  hak  yang  sama  dalam memperoleh  akses  atas  sumber  daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  aman, bermutu dan terjangkau. 2
Dalam  SJSN terdapat  tiga azas yaitu azas kemanusiaan, azas manfaat dan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Dalam  SJSN  juga
2 Eka  Afrina  Djamhari et. al. , Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Mengapa  dan  Bagaimana  Mengatasinya? , Perkumpulan Prakarsa, Jakarta, 2020, h.2.
3 Deysi  Liem  Fat  Salim,  Nontje Rimbing,  Theodorus  H.  W.  Lumunon.
terkandung  lima  program  antara  lain jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua, jaminan pension dan jaminan kematian. Dalam penerapan program JKN oleh BPJS Kesehatan diselenggarakan  beberapa  prinsip antara lain prinsip kegotongroyongan, nirlaba,  keterbukaan,  kehati  -  hatian, akuntabilitas,  efisiensi,  efektivitas, portabilitas,  kepesertaan  wajib,  dana amanat dan prinsip hasil pengelolaan dana  digunakan  seluruhnya  untuk pengembangan program dan sebesar- besarnya untuk kepentingan peserta. 3
Melalui  program  JKN  ini diharapkan  tercapainya Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk  Indonesia  sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 sebagai  bukti  yang kuat  bahwa pemerintah  dan  pihak-pihak  terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan  kesejahteraan  sosial bagi masyarakat dan merupakan salah satu  bentuk  perlindungan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia. 4 UHC
Aksesibilitas  Pembiayaan  Kesehatan  Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. Lex Et Societatis , Volume 8 No. 4, 2020, h. 104-105.
4 Zahry  Vandawati  Chumaida, et.al ., Kepesertaan  Pogram  BPJS  Kesehatan  Di Tengah  Wabah  Pandemic  Covid-19. Lex
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
merupakan  sistem  kesehatan  yang memastikan  setiap  warga  dalam memiliki  akses  yang  adil  terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif,  kuratif  dan  rehabilitatif serta bermutu dengan biaya terjangkau.  Menurut World  Health Organization (WHO),  capaian  UHC diukur melalui tiga dimensi. Pertama,
memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan  kesehatan  esensial  yang bermutu sesuai dengan
kebutuhannya.  Kedua,  masyarakat terhindar  dari  pengeluaran  kesehatan katastropik  yaitu  pengeluaran  untuk kesehatan rumah tangga  melebihi 40 persen  dari  pendapatan  yang  tersisa setelah  memenuhi  kebutuhan  hidup. Ketiga, seluruh masyarakat
mendapatkan  perlindungan  layanan kesehatan.  Jika  dimensi  tersebut terpenuhi,  maka  dapat  dinyatakan suatu negara mencapai UHC. 5
Guna  memberikan  kepastian
hukum bagi BPJS dalam
melaksanakan program jaminan Journal:Kajian Hukum & Keadilan , Volume 4 No. 2, 2021, h. 135-137.
5 Tatik Sri Hartati, Pencegahan
Kecurangan  (Fraud)  Dalam  Pelaksanaan
sosial di Indonesia dalam mewujudkan  UHC  tersebut,  maka diterbitkanlah  UU  Nomor  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam
merealisasikan  pemenuhan  hak  atas kesehatan  melalui  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  oleh  pemerintah, selain  mengeluarkan  UU  Nomor  40 Tahun  2004,  UU  Nomor  36  Tahun 2009 dan UU Nomor 24 Tahun 2011, yaitu  dengan  mengeluarkan  Perpres Nomor  64  Tahun  2020  perubahan dari  Perpres  Nomor  82  Tahun  2018 dan  Perpres  Nomor  75  Tahun  2019. Saat  ini,  penerapan  UHC melalui Sistem  JKN  diuji  dengan  adanya musibah global yaitu pandemi Covid- 19.

## Regulasi Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Pada  Januari  2014  menjadi awal  baru  bagi  sistem  pembiayaan kesehatan  di  Indonesia.  Masuknya sistem JKN diharapkan dapat menjadi solusi terbaik bagi terciptanya
Program  Jaminan  Kesehatan  Pada  Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) Di Rumah Sakit  Umum  Daerah  Menggala  Tulang Bawang. Fiat  Justisia  Journal  of  Law , Volume 10 No.4, 2016, h. 698-699.
keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia untuk mengakses pelayanan kesehatan dimanapun tanpa perlu khawatir dengan masalah biaya. 6 Namun,  sebagai  sistem  yang baru, ternyata masih banyak sekali hal yang  perlu  untuk  dibenahi  sebelum akhirnya  dikatakan  bahwa  sistem JKN  siap  untuk  menjadi  sistem pembiayaan kesehatan yang melindungi dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat tanpa terkecuali. Memfasilitasi hal tersebut, Pemerintah  dan  BPJS  Kesehatan mulai  banyak  menyusun  regulasi serta  pedoman  pelaksanaan  untuk dapat memastikan bahwa sistem JKN dapat  tersusun  dan  berjalan  sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Secara Das  Sollen ,  pengaturan mengenai  kepesertaan  dan  iuran sangat jelas diatur dalam UU Nomor 40  Tahun  2004  lengkap  dengan pengaturan pelaksanaannya.
Pengaturan  dalam  kebijakan  tentang
6 Cut  Nurul  Aidha  dan  Adrian Chrisnahutama,  Defisit  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) Usulan Alternatif Pendanaan yang  Berkelanjutan. Prakarsa  Policy  Brief , Volume 22, 2020, h. 10.
7 Info post meta, “Dinamika Kebijakan  Dan  Regulasi  Penyelenggaraan Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional”,
kepesertaan  masyarakat  miskin  atau tidak  mampu  atau  yang  disebut dengan  PBI  (Penerima  Bantuan Iuran). 7 Selain undang-undang di atas, aturan  atau  regulasi  juga  tertuang  di beberapa hal di antaranya adalah:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456). 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256). 3. Peraturan Presiden Nomor  82  Tahun  2018  tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
Kanal  Pengetahuan  Fakultas  Kedokteran Kesehatan  Masyarakat  dan  Keperawatan Universitas
Gadjah Mada , 2016, https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id/dina mika-kebijakan-dan-regulasi- penyelenggaraan-program-jaminan- kesehatan-nasional/,  Diakses  pada  11  April 2021, Jam 08.00 WIB.
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun
2018  tentang  Jaminan  Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130). 4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Nomor  5  Tahun  2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran  dan  Pencatatan  Iuran Jaminan  Kesehatan  dan  Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1665). 5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  Nomor  3  tahun  2020 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan  Nomor  5  tahun  2018 tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran  dan  Pencatatan  Iuran Jaminan Kesehatan, dan Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan
8 Tri  Aktariyani,  Elva  Noor  Endah,
Rimawati  &  Gunawan  Aineka, Laporan Reviu Kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , Pusat Kebijakan
Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan.
UU  Nomor  40  Tahun  2004 mengatur  sistem  jaminan  sosial secara  nasional  dan  sistem  ini menganut  dua  prinsip  yang  sangat reformis  bagi  sistem  jaminan  dan pelayanan  sosial  yang  pernah  ada  di Indonesia.  Prinsip  tersebut  yakni prinsip kepesertaan bersifat wajib dan asuransi  sosial. 8 Kepesertaan  wajib
merupakan solusi dari ketidakmampuan  penduduk  melihat resiko masa depan dan
ketidakdisiplinan penduduk menabung  untuk  masa  depan.  Pola asuransi  sosial  ini  merupakan  tulang punggung  sistem  jaminan  sosial. Pendekatan  ini  merupakan  upaya negara  untuk  memenuhi  kebutuhan dasar  minimal  penduduk  dengan mengikutsertakannya  secara  aktif dengan membayar iuran. Pada prinsipnya  setiap  penduduk  wajib menjadi  peserta,  akan  tetapi  upaya penegakan hukum dan kebijakan atas kepesertaan tersebut belum
Dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran  Kesehatan  Masyarakat  Dan Keperawatan  Universitas  Gadjah  Mada,
2020, h. 3-4.
diselenggarakan  secara  optimal  atau cenderung setengah hati.
Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan,  Ali  Ghufron  Mukti menerangkan bahwa 9
Jumlah  peserta  Jaminan  Kesehatan Nasional  Kartu  Indonesia  Sehat (JKN-KIS)  per  akhir  Maret  2021 mencapai  82,3  persen  dari  total penduduk Indonesia. Jumlah
kepesertaan  terus  dikejar  hingga  ini mencapai  target Universal  Health
Coverage (UHC)  sebesar  98  persen pada 2024.
Pada  tahun  2015, Dewan
Jaminan  Sosial  Nasional ( DJSN)
telah  melakukan  kajian  penetapan iuran persegmen peserta BPJS Kesehatan.  Namun,  enam  peraturan presiden yang dibentuk untuk penetapan  iuran  memuat  besaran iuran  yang  masih  dibawah  hitungan Persatuan  Aktuaris  Indonesia  (PAI).
Menariknya Perpres Nomor 75 Tahun 2019  dibatalkan  oleh  Putusan  MA No.7P/HUM/2020 dengan pertimbangan hakim bahwa kenaikan besaran  iuran  BPJS  terjadi  dalam
9 Febry Endra Budi Setyawan,  Sistem Pembiayaan Kesehatan, Jurnal Sistem Pembiayaan  Kesehatan ,  Volume  11  No.  2, 2015, h. 119-120.
kondisi  ekonomi  global  yang  tidak menentu serta aturan yang tidak tepat, sehingga tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat
Sedangkan  Perpres  Nomor  64 Tahun 2020, Pemerintah memberikan subsidi  kepada  segmen  Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelas III dan BP (Bukan Pekerja) Kelas III. Perpres Nomor 64 Tahun 2020 adalah diskresi pemerintah untuk membantu keaktifan segmen peserta informal di program  JKN  dalam  masa  pandemi Covid  19.  Sebab  UU  Nomor  40 Tahun 2004 menegaskan dalam Pasal 17  dan  Pasal  21  bahwa  Pemerintah wajib memberi bantuan iuran pada; 1) Fakir  miskin  dan/atau  orang  tidak mampu,  2)  Peserta  program  JKN yang  di  PHK  (Pemutusan  Hubungan Kerja) dan sampai enam bulan belum mendapat  pekerjaan  dan  3)  Orang cacat tetap atau total.
Defisit
Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Berdasarkan hasil temuan lapangan,  beberapa  indikasi  akar penyebab  defisit  jaminan  kesehatan
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
nasional,  baik  yang  berasal  dari internal  maupun  eksternal  yaitu sebagai berikut :
1. Pendapatan  dan  Beban  yang Tidak Seimbang Posisi keuangan sebagaimana  ditampilkan  pada Tabel 1 menunjukkan penyebab utama defisit adalah pengeluaran  yang  lebih  besar daripada pemasukan. Pemasukan utama BPJS Kesehatan  adalah iuran  peserta yang  mencakup  99  persen  dari total pemasukan. Beban
jaminan kesehatan dan operasional  pelaksanaan  BPJS kesehatan  yang  berkisar  105  – 120  persen  dari  pendapatan iuran  sehingga  defisit  tak terhindarkan.
Tabel  1.  Rasio  Klaim  antara  Pendapatan  Iuran  dan  Biaya  Kesehatan  (dalam juta rupiah). Sumber: diolah dari laporan BPJS Kesehatan 10
10 Francisca  Christy  Rosana,  Total Peserta  BPJS  Kesehatan  per  Akhir  Maret 82,3 Persen dari Total Penduduk,
tempo.co , 22 April 2021, https://bisnis.tempo.co/read/1455083/total -peserta-bpjs-kesehatan-per-akhir-maret- 823-persen-dari-total- penduduk/full&view=ok,  diakses  pada  08 Mei 2021 Jam 07.00 WIB. 2014 2015 2016 2017 2018

## Pendapatan
Pendapatan Iuran   40.719.862  52.778.121  67.404.011  74.246.641  81.975.180 Beban Jaminan Kesehatan 42.658.701  57.083.273  67.247.884  84.444.864  94.296.845 Rasio Klaim (Beban/ Iuran) 105% 108% 100% 114% 115% Beban Operasional  2.476.992   2.554 3.625.662   3.809.233   3.768.829 % (operasional / iuran) 6% 0% 5% 5% 5% Rasio Iuran / (Beban Jaminan dan operasional) 111% 108% 105% 119% 120%
Berdasarkan  analisa  DJSN, BPJS  Kesehatan  akan  mengalami defisit berkepanjangan karena
kontribusi  peserta  tidak  mencukupi biaya  yang  dikeluarkan.  Kenaikan pengeluaran disebabkan oleh beberapa  faktor  yaitu:  1)  Tren  biaya naik  karena tingkat  penggunaan  atau pemanfaatan semakin baik, 2) Akses masyarakat terhadap faskes dan nakes semakin baik karena faskes dan nakes mitra BPJS bertambah banyak, dan 3) Profil epidemiologi masyarakat. 11 2. Kontribusi  Iuran  yang  Masih
Rendah
Defisit BPJS Kesehatan saat ini hanya  dilihat  dari  sisi  pengeluaran yang terlalu tinggi dan bukan dari sisi penerimaan  yang  rendah.  Salah  satu masalah  utama  yang  dihadapi  BPJS Kesehatan  adalah  pendapatan  yang masuk  dari  iuran  peserta  tidak sebanding  dengan  besarnya  dana yang  dikeluarkan  atau  terjadinya ketidaksesuaian (mismatch) untuk membayar  biaya  kesehatan.  Harus diakui mismatch sulit  dihindari
11 Muhammad Hendartyo, Defisit BPJS  Kesehatan  Rp7,95  Triliun  hingga
September, Defisit BPJS Kesehatan Rp 7,95 Triliun  hingga  September  2018, Tempo.co, 30 Oktober 2018,
https://bisnis.tempo.co/read/1141304/defisit-
lantaran struktur iuran yang ditetapkan pemerintah berada dibawah hitungan aktuaria. Hitungan aktuaria sebenarnya telah menetapkan  batas  bawah  iuran  atau iuran ideal.  Namun  dengan beberapa pertimbangan  politis  dan  ekonomis, pemerintah menetapkan besaran iuran di  bawah  hitungan  ideal  aktuaria sehingga pendanaan JKN mengalami defisit.
Pada akhir tahun 2019, Pemerintah  melalui  Perpres  Nomor
75 Tahun 2019 menetapkan kenaikan  iuran  BPJS  Kesehatan hingga  100  persen  untuk  peserta PBPU dan PBI yang ditandatangani pada  tanggal  20  Oktober  2019. Namun pada bulan Maret 2019 MA membatalkan  Perpres  Nomor  75 Tahun 2019 sehingga membatalkan kenaikan  iuran  BPJS  Kesehatan yang  kenaikannya  berlaku  mulai  1 Januari 2020.
Dalam  Perpres  Nomor  75 Tahun  2019  juga  menaikkan  batas atas  gaji  atau  upah  per  bulan  yang
bpjs-kesehatan-rp-795-triliun-hingga- september-2018,  diakses  pada  08  Mei  2021 Jam 07.50 WIB.
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
digunakan sebagai dasar perhitungan besaran persentase iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)
sebesar  Rp12.000.000,00.  Berikut
adalah rincian kenaikan iuran berdasar  Perpres  Nomor  75  Tahun 2019 yang telah dibatalkan oleh MA seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kenaikan Iuran Peserta JKN Tahun 2019
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden
Nomor 75 Tahun 2019 3. Belum Maksimalnya Kepesertaan dan Masih Rendahnya Kedisiplinan Peserta Cakupan kepersertaan JKN per
September  tahun  2019  sebesar  82 persen  dari  total  jumlah  penduduk Indonesia  dan  kepesertaan  paling banyak didominasi oleh PBI yaitu 59 persen  (131.330.361  jiwa),  PPU sebanyak  24  persen  (52.260.389 jiwa),  PBPU  15  sebanyak  persen (32.606.544  jiwa),  dan  BP  sebesar dua persen (5.006.321 jiwa). Cakupan kepesertaan  belum  maksimal  karena data  kepesertaan  PBI  yang  masih bermasalah,  rendahnya  kepesertaan
PBPU  dan  perluasan  kepesertaan PPU belum maksimal.
Rendahnya  kepesertaan  PBPU disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi kesehatan dan pemahaman yang salah tentang prinsip asuransi sosial. Keengganan  masyarakat  mengikuti program dikarenakan rendahnya pengetahuan mengenai program, kurangnya  sosialisasi  dan  kurangnya media promosi kesehatan. Umumnya peserta  mandiri  mendaftarkan  diri menjadi peserta JKN jika sudah sakit berat  dan  butuh  biaya  banyak. Kecenderungan yang terjadi di masyarakat, peserta PBPU yang telah
Kategori Iuran Lama Iuran Baru Kenaikan Kelas 1 80.000 160.000 100% Kelas 2 51.000 110.000 100% Kelas 3 25.500 42.000 65% PBI 23.000 42.000
menerima pelayanan tidak membayar lagi iurannya. Banyaknya masyarakat yang  mendaftarkan  diri  menjadi PBPU setelah didiagnosa sakit membuktikan strategi sosialisasi yang telah dilaksanakan belum maksimal. 4. Beban Pembiayaan Kesehatan untuk  Penyakit  Katastropik  Terus
Meningkat
Biaya program JKN yang tinggi menjadi konsekuensi  yang tidak bisa
terhindarkan,  mengingat  program  ini menanggung  kurang  lebih  200  juta penduduk Indonesia. Beban
kesehatan  bisa  dilihat  dari  tingginya biaya yang dikeluarkan untuk penyakit katastropik. Pada September 2018  mencapai  22  persen  dari  total biaya  kesehatan  atau  14,5  triliun rupiah.  Penyakit  katastropik  yang paling banyak menghabiskan biaya
dapat dilihat pada Tabel 3.
Katastropik 2017 s/d September 2018 Biaya % Biaya % Jantung 9.429.312.017.554   51,13%  7.555.220.507.318   51,82% Kanker 3.105.254.965.529   16,84%  2.399.218.009.100   16,45% Stroke 2.251.576.960.777   12,21%  1.845.731.471.928   12,66% Gagal Ginjal 2.257.575.312.695   12,24%  1.713.010.724.120   11,75% Thalassaemia 496.105.702.115   2,69%   347.301.278.254   2,38% Haemophilia 268.550.357.515   1,46%   249.577.592.615   1,71% Cirrhosis Hepatitis 316.313.860.364   1,72%   239.826.214.670   1,64% Leukaemia 317.670.775.200   1,72%   231.133.547.780   1,59% Total Katastropik 18.442.359.951.749 14.581.019.345.785 Total Biaya Pelayanan kesehatan 84.444.863.518.206 68.856.349.156.001 % Katastropik terhadap  total  biaya pelayanan kesehatan 21,84% 21,18%
Tabel 3. Pengeluaran untuk Penyakit Katastropik
Sumber: diolah dari laporan BPJS Kesehatan
5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Tidak Berfungsi Optimal Berdasarkan Peraturan  Menteri Kesehatan  Nomor  5  Tahun  2014
tentang  Panduan  Praktik  Klinis  bagi
Dokter di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Primer sebanyak 144 jenis penyakit  dapat  ditangani  di  tingkat FKTP. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara,  puskesmas  masih  belum mampu menangani 144 jenis penyakit tersebut. Pelayanan puskesmas masih lebih  fokus  melakukan  tindakan kuratif.  Minimnya  ketersediaan  alat kesehatan  dan  tenaga  medis  menjadi kelemahan pelayanan FKTP.
Kurangnya  dokter  yang  ditempatkan di puskesmas terpencil menyebabkan akses  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan  menjadi  terbatas  sehingga harus  dirujuk  ke  rumah  sakit. Penilaian kinerja fasilitas primer yang disebut  dengan  Kapitasi  Berbasis Komitmen (KBK) juga belum berjalan  dengan  maksimal  karena masih  dianggap  sebagai  pekerjaan tambahan oleh FKTP.
Di sisi lain, dana yang dikelola oleh Puskesmas tidak hanya bersumber dari dana kapitasi, namun juga  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah (APBD) sehingga menambah bebas administrasi. Mekanisme kapitasi  telah  membuat  dana  yang masuk ke sebagian FKTP meningkat drastis  dan  melebihi  kebutuhan puskesmas setiap tahunnya. Berdasarkan temuan lapangan, diketahui  bahwa  FKTP  terutama puskesmas kerap memiliki Sisa Lebih Perhitungan  Anggaran  (SiLPA)  dari dana  kapitasi  yang  dikelola.  Hasil audit  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan  (BPKP)  terhadap fasilitas  kesehatan  di  34  provinsi menemukan indikasi SiLPA di Puskesmas  tahun  2018  sebesar  2,5 triliun rupiah. Sisa dana kapitasi yang tidak terpakai mengendap di rekening Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan). Namun Peraturan
Presiden  Nomor  32  Tahun  2014  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 19  Tahun  2014  belum  mengatur
mekanisme  pengelolaan  sisa  lebih dana kapitasi. Kelebihan dana SiLPA
ini seharusnya dapat digunakan untuk perbaikan kualitas pelayanan kesehatan di FKTP sehingga Puskesmas  dapat  memaksimalkan peranannya  dalam  menangani  144 jenis  penyakit  yang  telah  ditetapkan dalam  peraturan  Menteri  Kesehatan tersebut. 12
6. Inefisiensi  Rujukan  Berjenjang di  Fasilitas  Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Rujukan berjenjang antar FKRTL  yang  menyebabkan  klaim yang  dibayarkan  ke  rumah  sakit semakin  banyak  juga  merupakan sumber  defisit  JKN.  Berdasarkan temuan  lapangan,  umumnya  rumah sakit  tipe  B  akan  menerima  pasien yang  tidak  bisa  ditangani  oleh  tipe rumah  sakit  di  bawahnya  dengan kondisi  yang  sudah  cukup  serius, artinya beban biaya yang dikeluarkan oleh  rumah  sakit  menjadi  tidak efisien.
12 Safrezi  Fitra,  Biang  Defisit  yang Membuat  Iuran  BPJS  Kesehatan  Naik , katadata.co.id , 12 September 2019,
7. Pengelolaan  Keuangan  BPJS
Kesehatan  Kurang  Transparan dan Kurang Akuntabel Biaya  operasional  BPJS  telah diatur  dalam  UU  Nomor  24  Tahun 2011  diambil  dari  Dana  Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan setiap bulan. Pada  Pasal  45  disebutkan  biaya operasional  ditentukan  berdasarkan persentase  dari  iuran  dan  atau  hasil pengembangan dan besarannya diatur dalam  Peraturan  Pemerintah.  Biaya operasional  terdiri  dari  biaya  non- personel dan personel termasuk untuk pembayaran  gaji  dewan  pengawas, direksi dan karyawan BPJS Kesehatan.  Namun,  dalam  laporan kinerja  dan  laporan  keuangan  tidak dicantumkan  secara  detail  mengenai pengeluaran tersebut. Hal ini merupakan salah satu hal yang sering ditanyakan oleh masyarakat.
Kurangnya transparansi dan
akuntabilitas dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan
kesalahan manajemen keuangan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga,  BPJS  Kesehatan  sebagai
https://katadata.co.id/telaah/2019/09/12/bian g-defisit-yang-membuat-iuran-bpjs- kesehatan-naik,  diakses  pada  30  April  2021 Jam 16.00 WIB.
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
pengelola JKN harus lebih transparan dan  lebih  akuntabel.  Selain  itu, kontrol  masyarakat  atas  pengelolaan JKN  oleh  BPJS  Kesehatan  juga sangat  diperlukan  untuk  menjamin akuntabilitas dan transparansi.
Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pasca Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 disusun untuk menindaklanjuti rekomendasi  putusan  MA  dalam Putusan  Nomor  7  P/HUM/2020 tanggal  27  Februari  2020.  Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim saat itu  menekankan  perlunya  perbaikan holistik  dari  hulu  ke  hilir  yang mencakup  sistem,  manajemen  dan pelayanan. 13 Agar program JKN tetap
berkesinambungan, sekaligus menjamin  layanan  kesehatan  bagi peserta, maka Pemerintah menerbitkan kembali Peraturan
Presiden  Nomor  64  Tahun  2020.
13 Diana Manefe, Temukan SiLPA Rp
2,5  Triliun,  BPKP  Minta  Dana  Kapitasi Dievaluasi, beritasatu, 27 Mei 2019, https:// www.beritasatu.com/kesehatan/556662/tem ukan-silpa-rp-25-triliun-bpkp-minta-dana- kapitasi-dievaluasi,  diakses  pada  25  April 2021 Jam 18.30 WIB.
Penerbitan  Perpres  Nomor 64  Tahun 2020  dilakukan pada masa pandemi Covid-19  yang  sedang  mewabah  di dunia yang tentunya sangat berpengaruh  terhadap  kemampuan seseorang dalam melakukan pembayaran  iuran.  Kebijakan  ini ditempuh  dalam  rangka  menjaga kualitas dan kesinambungan Program JKN.  Selain  itu,  kondisi  defisit  DJS Kesehatan dapat menimbulkan berbagai  macam  persoalan  yang diantaranya  terganggunya  likuiditas rumah sakit yang menjadi mitra BPJS Kesehatan  karena  klaim  belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. 14
Penyesuaian iuran JKN mulai 1 Juli  2020,  didasarkan  semangat gotong  royong  dimana  peserta  yang mampu  membantu  yang  kurang mampu  dan  peserta  yang  sehat membantu  yang  sakit  atau  beresiko tinggi. Melalui prinsip gotong royong,  jaminan  kesehatan  nasional dapat  menumbuhkan  keadilan  sosial dan keberlanjutan bagi seluruh rakyat
14 Eko  Budi  P, Kebijakan  Jaminan Sosial  di  Masa  Pandemi ,  Pustaka  Amma Alami, Bogor,  2021, h. 19.
Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang
diambil oleh Pemerintah yang tertuang  dalam  Perpres  Nomor  64 Tahun 2020  yaitu : 1. Penyesuaian Iuran
2. Denda Layanan
3. Relaksasi  iuran  pada  masa pandemi Covid-19
4. Waktu  Peninjauan  Iuran  dan
Standar yang Digunakan
5. Perbaikan Tata Kelola.
Kebijakan tentang penyesuaian iuran dilakukan dengan mempertimbangkan  3  (tiga)  hal antara lain : 1. Perhitungan teknis
aktuaria.  Berdasarkan  perhitungan aktuaria,  nilai  nominal  iuran  yang seharusnya adalah besaran iuran yang sesuai  dengan  perhitungan  aktuaria dan  kemampuan  membayar  iuran PBPU Kelas 1 (K1) = Rp286.085,00 , K2  =  Rp184.617,00  ,  K3  = Rp137.221,00.
2. Kemampuan  membayar  dari peserta.
3. Keadilan sosial.
Pada  Perpres  Nomor 64 Tahun
2020 mulai dikenalkan kontribusi dari
Pemerintah  Daerah  untuk  Penerima Bantuan Iuran  (PBI)  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN).  Sementara  itu  pada  Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)  dan  Bukan  Pekerja  (BP), berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, mulai 1 Juli 2020 iuran peserta PBPU  dan  BP  Kelas  1  disesuaikan menjadi  Rp150.000,00  per  orang perbulan.  Kemudian  untuk  iuran peserta PBPU dan BP Kelas 2 adalah Rp100.000,00  perorang  perbulan. Iuran  tersebut  masih  relatif  jauh  di bawah  perhitungan  aktuaria,  artinya bahwa peserta Kelas 1 maupun Kelas 2  masih  dibantu  oleh  segmen kepesertaan  yang  lain.  Peserta  yang tidak  mampu  membayar  layanan kesehatan Kelas 1 dan Kelas 2 dapat berpindah  ke  Kelas  3  yang  hanya membayar  Rp25.500,00  per  orang perbulan,  yaitu  tarif  yang  jauh  lebih murah  dari  tarif  untuk  orang  miskin sebesar  Rp42.000,00  yang  dibayar oleh  negara.  Adapun  sisanya  yaitu sebesar Rp16.500,00 perorang perbulan akan dibantu oleh Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah melalui skema bantuan iuran peserta PBPU dan BP kelas III.
Selanjutnya  kebijakan  yang kedua  yaitu  denda  layanan.  Pada
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
Perpres  64/2020  terjadi  kenaikan denda layanan  bagi  penunggak iuran menjadi  lima  persen  yang  akan dikenakan  mulai  tahun  2021.  Pada pengaturan  sebelumnya,  yaitu  di Perpres  82/2018,  denda  layanan adalah  sebesar  2,5  persen  denda (untuk tahun 2021) yaitu sebesar lima persen  dari  perkiraan  biaya  paket Indonesian  Case  Based  Groups berdasarkan  diagnosa  dan  prosedur awal untuk setiap bulan.
Kebijakan  yang  ketiga  yaitu tentang  relaksasi  iuran  pada  masa pandemi Covid-19, yang awal sebelum pandemi peserta JKN banyak  yang  menunggak  dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan hanya melunasi tunggakan iurannya selama 6  bulan.  Hal  ini  memberikan kelonggaran dari
keharusan pelunasan  selama  24  bulan.  Sisa tunggakan yang belum terbayar akan diberikan kelonggaran sampai dengan tahun 2021. Demikian juga
perlakukan untuk permasalahan denda  pada  masa  pandemi  Covid-19 pada  tahun  2020  ini  pemberian dukungannya adalah pengenaan denda  yang  masih  menggunakan  %
(persentase)  awal  yaitu  2,5%  belum dikenakan denda sebesar 5%.
Kebijakan  ke  empat  yaitu tentang  waktu  peninjauan  iuran  dan standar  yang  digunakan.  Di  mana Perpres  64/2020  ini  juga  mengatur bahwa  besaran  iuran  untuk  setiap segmen  kepesertaan  akan  ditinjau paling  lama  dua tahun  sekali menggunakan standar praktik aktuaria  jaminan  sosial  yang  lazim dan berlaku umum.
Kebijakan terakhir yaitu perbaikan tata kelola dengan melalui Perpres 64/2020 ini, Pemerintah juga terus  mengupayakan  perbaikan  tata kelola  sistem  layanan  kesehatan. Menteri
Kesehatan
bersama Kementerian/
Lembaga terkait, organisasi  profesi,  dan  asosiasi fasilitas kesehatan
(faskes) melakukan peninjauan manfaat sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap  kelas  standar  paling  lambat Desember 2020.
Menurut  Staf  Ahli  Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Kunta  Wibawa  Dasa  menanggapi pertanyaan tentang “Bagaimana
dengan penduduk yang tidak mampu
membayar sesuai besaran iuran yang baru.  Mengingat  pandemi  Covid-19 diketahui telah berimbas pada menurunnya  daya  beli  masyarakat?” dan beliau menjawab kalau kita lihat substansi  Perpres  64/2020  justru pemerintah hadir lebih banyak di sini, Hampir  sebagian  besar  Sekitar  80% dari peserta dijamin oleh pemerintah. Kalau kita lihat peserta PBI (penduduk  miskin  yang  iurannya dijamin pemerintah) jumlahnya sudah 133,5 juta jiwa atau hampir 60% dari total peserta. PBI dari pusat 96,5 juta dan  PBI  Pemda  lebih  dari  37  juta jiwa. Besaran iuran untuk PBI adalah Rp42.000,00 perorang perbulan.
Dengan  besaran  iuran  itu,  maka khusus untuk PBI pusat saja pemerintah tiap tahun akan
mengalokasikan  anggaran  sebesar Rp48,7 triliun untuk 96,8 juta jiwa.
Pemerintah kembali hadir dengan  membayarkan  iuran  segmen PBPU  dan  BP  atau  peserta  mandiri khusus  kelas  3.  Sampai  dengan bulan/tahun,  jumlah  peserta  kelas  3 ini  sekitar  21,8  juta  jiwa.  Besaran iurannya sama dengan PBI Rp42.000,00. Menurut Peraturan
Presiden  Nomor  64  Tahun  2020,
mulai  1  Juli  2020  peserta  mandiri kelas 3 hanya membayar
Rp25.500,00 sedangkan sisanya Rp16.500,00 dibayarkan pemerintah. Pada  tahun  2021  dan  tahun-tahun seterusnya,  peserta  mandiri  hanya membayar  iuran  Rp35.000,00  dan sisanya Rp7.000,00 dibayarkan pemerintah.  Bantuan  ini  diberikan untuk peserta yang berstatus aktif.
Pemerintah  juga  membayarkan PPU  pemerintah  yang  jumlahnya sekitar  17,7  juta.  Dari  komposisi  ini kelihatan bahwa sebenarnya sebagian besar  atau  lebih  dari  80%  peserta dibiayai pemerintah. Kalau pun tetap tidak ada yang tidak mampu membayar  sesuai  dengan  menurut substansi Perpres 64/2020, maka bagi masyarakat  yang  memenuhi  kriteria fakir miskin atau orang tidak mampu akan ditambahkan sebagai bagian dari peserta PBI, di mana iurannya sebesar Rp42.000,00 dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Sedangkan bagi yang tidak memenuhi kriteria fakir miskin atau orang tidak
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
mampu menjadi peserta mandiri kelas 3. 15 Dalam Perpres 64/2020, pemerintah memberikan subsidi kepada segmen PBPU Kelas III & BP Kelas  III.  Perpres  64/2020  adalah diskresi pemerintah untuk membantu keaktifan segmen peserta informal di program  JKN,  dalam  masa  pandemi Covid-19. Sebab, UU SJSN
menegaskan dalam Pasal 17 dan Pasal 21 bahwa pemerintah wajib memberi bantuan  iuran  pada  fakir  miskin dan/atau orang tidak mampu, peserta program  JKN  yang  di  PHK  dan sampai  enam  bulan  belum  mendapat pekerjaan, dan orang cacat tetap atau total. 16
Hal ini berarti Perpres 64/2020 belum  tentu  dapat  mengatasi  defisit. Proses pelayanan kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan kesehatan.  Biaya  kesehatan  ialah besarnya dana yang harus disediakan untuk  menyelenggarakan  dan  atau memanfaatkan berbagai upaya
15 Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Pendapat BPK Pengelolaan Atas Penyelenggaraan
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional ,
Jakarta Pusat, 2021, h. 10.
kesehatan  yang  diperlukan  oleh perorangan,  keluarga,  kelompok  dan masyarakat.  Pemberian  subsidi  pada peserta  non  PBI  (PBPU  dan  BP) menyalahi UU SJSN. Tetapi menelaah  isi  Pasal  48  UU  SJSN memuat  bahwa  “Pemerintah  dapat melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya tingkat kesehatan keuangan BPJS”. Diskresi pemerintah ini tentunya masih menggambarkan  bahwa  keuangan BPJS Kesehatan masih akan mengalami persoalan di masa mendatang.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Urgensi  kebijakan  pendanaan jaminan kesehatan masa pandemi Covid-19  di  Indonesia  menurut Undang  –  Undang  Nomor  40 Tahun  2004  adalah  pemenuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan  yang  terjangkau  oleh seluruh penduduk Indonesia secara  adil  dan  merata  untuk
16 Kunta  Wibawa  D,  Penyesuaian Iuran  JKN-KIS  Pertimbangkan  Kondisi Pandemi  COVID-19. Info  BPJS  Kesehatan Edisi 84 , Jakarta Pusat, h. 11.
mewujudkan kesejahteraan sesuai  dengan  Undang-Undang. Untuk  mengurangi  beban  dan dampak pandemi Covid-19, Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi dalam membangun  sistem  kesehatan nasional  yang  kuat  melalui dukungan  dana  berupa  iuran sebagaimana yang sudah
dirumuskan dan ditetapkan.
2. Penerbitan  Perpres  Nomor  64
Tahun 2020 dilakukan pada masa pandemi  Covid-19  yang  sedang mewabah, pemerintah hadir lebih banyak  di  peraturan  tersebut. Hampir  sebagian  besar  sekitar 80%  dari  peserta  dijamin  oleh pemerintah.  Kalau  pun  tetap tidak  ada  yang  tidak  mampu membayar sesuai dengan menurut substansi Perpres
Nomor  64  Tahun  2020,  maka bagi masyarakat yang memenuhi kriteria  fakir  miskin  atau  orang tidak  mampu  akan  ditambahkan sebagai  bagian  dari  peserta  PBI,
dimana iurannya sebesar Rp42.000,00 dibayar oleh pemerintah pusat atau
pemerintah  daerah.  Sedangkan
bagi  yang  tidak  memenuhi kriteria  fakir  miskin  atau  orang tidak  mampu  menjadi  peserta mandiri kelas 3. Diskresi pemerintah  ini  tentunya  masih menggambarkan bahwa keuangan BPJS Kesehatan masih akan  mengalami  persoalan  di masa mendatang.

## Saran
1. Pemerintah juga perlu meningkatkan  kontribusi  sektor swasta, dalam hal ini perusahaan asuransi komersial, dalam pembiayaan JKN. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perbaikan mekanisme koordinasi penyelenggara untuk
menyelaraskan  antara  konsep ganti  rugi  ( indemnity )  dalam program  asuransi  komersial  dan layanan  kesehatan  terkendali ( managed care ) dalam JKN.
2. Peningkatan  efisiensi  layanan perlu dilakukan untuk
memastikan  pembiayaan  JKN yang berkelanjutan. Peningkatan efisiensi layanan dapat
dilakukan  melalui  pengendalian mutu  dan  biaya  layanan  dalam
Monica Vita Agustin, Muhammad Kuswanto, Ni Wayan Wiwin Oktori, Novi Eka Kusuma Putri, Urgensi Kebijakan Pendanaan Jaminan Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menurut Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
bentuk pemantauan antipenipuan, penerapan asesmen  teknologi  kesehatan ( Health Technology Assessment /HTA), dan peninjauan  ulang  pemanfaatan
JKN, serta pelaksanaan pembelanjaan strategis. DAFTAR BACAAN Badan Pemeriksaan Keuangan Republik  Indonesia, Pendapat BPK Pengelolaan Atas Penyelenggaraan Program Jaminan  Kesehatan  Nasional , Jakarta Pusat, 2021. Cut Nurul Aidha  dan  Adrian Chrisnahutama, Defisit Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN) Usulan Alternatif Pendanaan yang Berkelanjutan, Prakarsa Policy Brief , Volume
22 No.10, 2020. Deysi  Liem  Fat  Salim,  Nontje Rimbing,  Theodorus  H.  W. Lumunon. Aksesibilitas Pembiayaan  Kesehatan  Dalam Program  Jaminan  Kesehatan
Nasional. Lex  Et  Societatis , Volume 8 No.4, 2020.
Diana  Manefe,  Temukan  SiLPA  Rp 2,5  Triliun,  BPKP  Minta  Dana Kapitasi Dievaluasi, beritasatu, 27 Mei 2019, https:// www.beritasatu.com/kesehatan /556662/temukan-silpa-rp-25- triliun-bpkp-minta-dana- kapitasi-dievaluasi, diakses pada  25  April  2021  Jam  18.30 WIB.
Eka  Afrina  Djamhari et.  al. , Defisit Jaminan  Kesehatan  Nasional
(JKN): Mengapa dan Bagaimana Mengatasinya? , Perkumpulan Prakarsa, Jakarta,
2020.
Eko  Budi  P, Kebijakan  Jaminan Sosial  di  Masa  Pandemi ,
Pustaka  Amma  Alami,  Bogor,
2021.
Febry  Endra  Budi  Setyawan,  Sistem Pembiayaan  Kesehatan. Jurnal Sistem Pembiayaan Kesehatan , Volume 11 No.2,  2015. Francisca  Christy  Rosana,  Total Peserta  BPJS  Kesehatan  per Akhir  Maret  82,3  Persen  dari
Total Penduduk, tempo.co , 22 April 2021, https://bisnis.tempo.co/read/1 455083/total-peserta-bpjs- kesehatan-per-akhir-maret-
823-persen-dari-total- penduduk/full&view=ok, diakses pada 08 Mei 2021 Jam 07.00 WIB.
Info post meta, “Dinamika Kebijakan Dan Regulasi  Penyelenggaraan
Program  Jaminan  Kesehatan Nasional”, Kanal  Pengetahuan Fakultas Kedokteran Kesehatan  Masyarakat  dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada , 2016, https://kanalpengetahuan.fk.ug
m.ac.id/dinamika-kebijakan- dan-regulasi-penyelenggaraan- program-jaminan-kesehatan- nasional/,  Diakses  pada  11 April 2021, Jam 08.00 WIB. Kunta Wibawa D, Penyesuaian Iuran
JKN-KIS Pertimbangkan Kondisi  Pandemi  COVID-19.
Info BPJS Kesehatan Edisi 84 ,
Jakarta Pusat.
Muhammad Hendartyo, Defisit BPJS Kesehatan Rp7,95 Triliun hingga September, Defisit
BPJS  Kesehatan  Rp  7,95
Triliun hingga September 2018,
Tempo.co, 30  Oktober  2018, https://bisnis.tempo.co/read/11 41304/defisit-bpjs-kesehatan- rp-795-triliun-hingga- september-2018,  diakses  pada 08 Mei 2021 Jam 07.50 WIB.
Safrezi  Fitra,  Biang  Defisit  yang Membuat Iuran BPJS Kesehatan Naik , katadata.co.id ,  12  September
2019, https://katadata.co.id/telaah/20 19/09/12/biang-defisit-yang- membuat-iuran-bpjs- kesehatan-naik, diakses pada 30 April 2021 Jam 16.00 WIB.
Tatik Sri Hartati, Pencegahan Kecurangan  (Fraud)  Dalam Pelaksanaan  Program  Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Kesehatan (SJSN) Di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Tulang
Bawang. Fiat  Justisia  Journal of Law , Volume 10 No.4, 2016. Tri  Aktariyani,  Elva  Noor  Endah, Rimawati  &  Gunawan  Aineka,
Laporan Reviu Kebijakan Program  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) , Pusat Kebijakan  Dan  Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan  Masyarakat  Dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, 2020. Zahry  Vandawati  Chumaida, et.al .,
Kepesertaan Pogram BPJS Kesehatan  Di  Tengah  Wabah Pandemic Covid-19. Lex Journal:Kajian Hukum &
Keadilan ,  Volume  4  No.  2,
2021.