ANALISIS TAX PLANNING MELALUI DEDUCTIBLE EXPENSES DAN PERBANDINGAN METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERDASARKAN KOMERSIAL DAN FISKAL ATAS PAJAK PENGHASILAN (Studi Kasus pada PT.Wahana Semesta Banten)
Bella Cucu Putri Andani Universitas Serag Raya bella_andani@ymail.com

## Burhanudin
Universitas Serag Raya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  terhadap    pajak penghasilan  antara  sebelum  dan  setelah  dilakukan  perbandingan  melalui  tax  planning  dengan menggunakan deductible expenses dan perbandingan metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal pada PT. Wahana Semesta Banten.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  komparatif  kuantitatif.  Populasi pada penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Wahana Semesta Banten, adapun yang digunakan sebagai  sampel  yaitu laporan keuangan periode 2010-2014. Penelitian dilakukan di  PT Wahana Semesta Banten pada bulan April 2015. Data dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 20.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa:  1)  terdapat  perbedaan  terhadap pajak  penghasilan  antara  sebelum  dan  setelah  dilakukan tax  planning melalui deductible expenses, 2)  terdapat  perbedaan  terhadap    pajak  penghasilan  antara  sebelum  dan  setelah dilakukan perbandingan melalui metode penyusutan aktiva tetap,.
Kata Kunci: tax planning , penyusutan aktiva tetap, deductible expenses , pajak penghasilan

## PENDAHULUAN
Tax Planning atau perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan  yang terkait dengan konsekuensi  potensi  pajaknya,  yang  tekanannya  kepada  pengendalian  setiap  transaksi  yang  ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan  jumlah  pajak  yang  akan  ditransfer  ke  pemerintah,  melalui    apa  yang  disebut sebagai  penghindaran  pajak.  ( Tax  Avoidance )  yang  merupakan  perbuatan  legal  yang  masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak ( Tax Evasion )
Efisiensi  dari  berbagai  bidang  merupakan  hal  penting  yang  harus  dilakukan  perusahaan, salah  satunya  yaitu  di  bidang  perpajakan.  Sebagai  perusahaan  yang  berorientasi  laba  maka manajemen  akan  berusaha  untuk  mendapatkan  laba  yang  optimal  dengan  cara  meminimalkan
biaya-biaya  yang  ada. Di  lain pihak sebagai  subjek pajak perusahaan harus memenuhi  berbagai kewajiban,  salah  satunya  adalah  membayar  beban  pajak,  sedangkan  bebaan  pajak  merupakan salah satu aspek yang dapat mengurangi laba.
Oleh  karena  itu  sangat  krusial  bagi  perusahaan  untuk  melakukan  manajemen  pajak sebagai  upaya  efisiensi  pembayaran pajak melalui  tax planning. Dan pelaksanaan tax   planning yang baik adalah dengan memanfaatkan loopholes (celah-celah) dari peraturan perpajakan. Masalah  yang  terjadi  yaitu  masih  banyaknya  perusahaan  yang    kurang  memperhatihan penerapkan tax  planning terhadap  PPh  sebagai  upaya  efisiensi  pembayaran  pajak  karena kurangnya  pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan.  Padahal  pemerintah  telah  memberikan celah-celah  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak,  salah  satunya  yaitu  dalam  penerapan metode  penyusutan    aktiva  tetap  dan  metode-metode  penyusutan  lain  yang  akan  memberikan selisih  pembayaran  pajak  terhutang  wajib  pajak  menjadi  lebih  kecil.  Selain  itu  juga  masih  ada celah-celah  yang  mungkin  bisa  dimanfaatkan  perusahaan  berkenaan  dengan tax  planning ,  yaitu melalui pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan ( deductible expenses ) seperti biaya pendidikan karyawan dan pemberian tunjangan  natura dalam bentuk uang dan lain sebagainya.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  terdapat perbedaan pada  pajak penghasilan sebelum  dan  setelah  dilakukan tax  planning melalui  Deductible  Expenses,  apakah terdapat perbedaan pada pajak penghasilan sebelum dan setelah dilakukan perbandingan melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap berdasarkan komersial dan fiscal, dan seberapa besar efisiensi yang diperoleh perusahaan tersebut. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Ha1    :Terdapat    perbedaan    atas    pajak      penghasilan    sebelum    dan    setelah  dilakukan tax planning melaui  deductible expenses.
Ha2  : Terdapat   perbedaan   atas   pajak   penghasilan    perbedaan   antara metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial   dan  fiskal.
Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
Menurut Zain (2008: 67) “Tax Planning atau perencanaan pajak adalah:
“Tindakan  penstrukturan  yang  terkait  dengan  konsekuensi  potensi  pajaknya,  yang  tekanannya kepada  pengendalian  setiap  transaksi  yang  ada  konsekuensi  pajaknya”.  Tujuannya  adalah bagaimana  pengendalian  tersebut  dapat  mengefisiensikan  jumlah  pajak  yang  akan  ditransfer  ke pemerintah,  melalui    apa  yang  disebut  sebagai  penghindaran  pajak.  ( Tax  Avoidance )  yang merupakan  perbuatan  legal  yang  masih  dalam  ruang  lingkup  peraturan  perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak ( Tax Evasion )”.
Menurut Suandy (2008:6) Perencanaan pajak adalah:
“Tahap  awal  dalam  penghematan  pajak.  Strategi  penghematan  pajak  disusun  pada  saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal  yang  bisa dilakukan oleh wajib pajak”. Tindakan  tersebut  legal   karena  penghematan   pajak  hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur ( loopholes ).
Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri Tax Planning adalah:
a. Tax  Planning adalah  bagian  dari  tindakan  membantu  manajemen  dalam  mengambil keputusan.
b. Digunakan untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang.
c. Tax Planning dilakukan berdasarkan peruturan perpajakan yang berlaku.
d. Pelaksanaannya secara bisnis masuk akal.
Manfaat Perencanaan Pajak ( Tax Planning )
Tax  Planning sebagai  bagian  dari  kegiatan  manajemen  memiliki  beberapa  manfaat  yang berguna  bagi  perusahaan  yang  melaksanakankegiatan  usaha  dalam  pencapaian  laba  maksimum. Menurut  Suandy (2008:8) ada 4 (empat) hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan Tax Planning, yaitu :
1. Penghematan kas keluar, pajak sianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisiensikan. Penghematan  kas  untuk  pembiayaan  biaya-biaya  yang  ada  di  perusahaan  termasuk  biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai factor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak se-efisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu cash flow dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas,  karena dengan Tax Planning yang dikelola secara cermat,  perusahaan dapat  menyusun  anggaran  kas  secara  lebih  akurat,  mengestimasi  kebutuhan  kas  terhadap pajak. Hal  ini akan menolong perusahaan dalam anggaran  yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan  waktu  pembayaran,  sehingga  tidak  terlalu  awal  atau  terlambat  yang mengakibatkan denda atau sanki. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan on time , artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau dengan terjadi bila terjadi keterlambatan dan kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat  data-data  terbaru  untuk mengupdate peraturan  perpajakan.  Tindakan  ini  berguna untuk  menyikapi  peraturan  perpajakan  yang  berubah  setiap  waktu,  sehingga  perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

## Pajak Penghasilan
Definisi  Penghasilan  menurut  Undang-undang  PPh  Pasal  4  ayat  (1)  UU  Nomor  7  tahun 1983  sebagaimana  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  36  tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan,  yang  dimaksud  dengan  penghasilan  adalah  setiap  tambahan  kemampuan ekonomis  yang  diterima  atau  diperolah  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Imdonesia  maupun dari  luar  Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.
Pajak  penghasilan  adalah  pajak  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Erly Suandy, 2006:81)
Menurut Rimsky J. Judisseno (2005: 82) pengertian pajak penghasilan adalah:
“Suatu  pengutan  resmi  yang  ditujukan  kepada  masyarakat  yang  berpenghasilan  atau  atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak  untuk  kepentigan  negra  dan masyarakat dalam hidup berbangsa sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya”.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri-ciri pajak penghasilan, yaitu:
1) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang  diterima  atau  diperoleh  karena  suatu  hal  dimana  tambahan  kemampuan  ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.
2) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah waktu takwim atau satu tahun buku.
3) Penghasilan  yang  kena  pajak  adalah  penghasilan  yang  diperoleh  seseorang  baik  dari  dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh oleh luar negeri.

## Subjek Pajak Penghasilan
Menurut Waluyo, (2009:89) subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang- undang  untuk  dikenakan  pajak.  Pajak  penghasilan  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  berkenaan dengan penhasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi :
1. Subjek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapat penhasilan dari Indonesia.
2. Subjek  pajak  harta  warisan  belum  dibagi  sebagai  yaitu  warisan  dari  seseorang  yang  sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek  pajak  badan  yaitu  merupakan  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan kesatuan  baik  yang  melakukan  usaha  maupun  yang  tidak  melakukan  usaha  yang  meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun,firma, kongsi,  koperasi,  dana  pensiun, persekutuan,  perkumpulan,  yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau organisasi  lainnya,  lembaga,  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk  kontrak  investasi  kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk  usaha  tetap  (BUT)  yaitu  bentuk  usaha  yang  dipergunakan  oleh  orang  pribadi  yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183  (seratus  delapan  puluh  tiga)  hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas)  bulan,  dan  badan yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia  untuk  menjalankan  usaha atau  melakukan  kegiatan  di  Indonesia,  yang  dapat  berupa:  tempat  manajemen  perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dan lain-lain.

## Objek Pajak Penghasilan
Berdasarkan  Undang-undang  Perpajakan  No.  36  tahun  2008  pasal  4  yang  menjadi  objek pajak adalah :
a. Penggantian atau imbalan berkenaan denganpekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk  gaji,  upah,  tunjangan,  honorarium,  komisi,  bonus,  gratifikasi,  uang  pensiun,  atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,dan penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan  karena  pengalihan  harta  kepada  perseroan,  persekutuan,  dan  badan  lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan  karena  likuidasi,  penggabungan,  peleburan,  pemekaran,  pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan  kepada  keluarga  sedarah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu  derajat  dan  badan keagamaan,  badan  pendidikan,  badan  social  termasuk  yayasan,  koperasi,  atau  orang pribadi  yang  menjalankan  usaha  mikro  dan  kecil,  yang  ketentuannya  diatur  lebih  lanjut dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan,  sepanjang  tidak  ada  hubungan  dengan  usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihakpihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan  karena  penjualan  atau  pengalihan  sebagian  atau  seluruh  hak  penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk  apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan  karena  pembebasan  utang,  kecuali  sampai  dengan  jumlah  tertentu  yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
o. iuran  yang  diterima  atau  diperoleh  perkumpulan  dari  anggotanya  yang  terdiri  dari  Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan  bunga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur  mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. surplus Bank Indonesia.
Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan ( deductible expenses )
Pasal 6 Undang-Undang pajak Penghasilan menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
1. biaya pembelian bahan;
2. biaya  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasatermasuk  upah,  gaji,  honorarium,  bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;
7. biaya  promosi  dan  penjualan  yang  diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
b. penyusutan  atas  pengeluaran  untuk  memperoleh  harta  berwujud  dan  amortisasi  atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
d. kerugian  karena  penjualan  atau  pengalihan  harta  yang  dimiliki  dan  digunakan  dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang  menangani  piutang  negara;  atau  adanya  perjanjian  tertulis  mengenai  penghapusan piutang/pembebasan  utang  antara  kreditur  dan  debitur  yang  bersangkutan;  atau  telah dipublikasikan  dalam  penerbitan  umum  atau  khusus;  atau  adanya  pengakuan  dari  debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  3  tidak  berlaku  untuk  penghapusan  piutang  ta tertagih  debitur  kecil  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  k;  yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
i. sumbangan  dalam  rangka  penanggulangan  bencana  nasional  yang  ketentuannya  diatur dengan Peraturan Pemerintah;
j. sumbangan  dalam  rangka  penelitian  dan  pengembangan  yang  dilakukan  di  Indonesia  yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
k. biaya  pembangunan  infrastruktur  sosial  yang  ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah;
l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
m. sumbangan  dalam  rangka  pembinaan  olahraga  yang  ketentuannya  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya ( non-deductible expenses ) Untuk  menetukan  besarnya  penghasilan  kena  pajak  bagi  wajib  Pajak  Dalam  Negeri  dan bentuk usah tetap tidak boleh dikurangkan.
1. Pembagian  laba  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apa  pun  seperti  dividen,  termasuk  dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi  kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.
3. Pembentukan  atau  penumpukan  dana  cadangan  kecuali  cadangan  piutang  tak  tertagih  untuk usaha  bank  dan  secara  guna  usaha  dengan  hak  opsi,  cadangan  untuk  usaha  asuransi,  dan cadangan  biaya  reklamasi  untuk  usaha  pertambangan,  yang  ketentuan  dan  syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian  atau  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diberikan  dalam bentuk  natura  dan  kenikmatan,  kecuali  penyediaan  makanan  dan  minuman  bagi  seluruh
pegawai  serta  penggantian  atau  imbalan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di  daerah tertentu  dan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pekerjaan,  yang  ditetapkan  dengan Keputusan Meteri Keuangan.
6. Jumlah  yang  melebihi  kewajaran  yang  dibayarkan  kepada  pemegang  saham  atau  kepada pihak  yang  mempunyai  hubungan  istimewa  sebagai  imbalan  sehubungan  dengan  pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta  yang  dihabiskan  kepada  keluarga  se-daerah  dalam  garis  keturunan  lurus  satu  deerajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk  koperasi  yang  diterapkan  oleh  Menteri  Keuangan,  dan  bantuan  atau  sumbangan termasuk  zakat  yang  diterima  oleh  badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil  Zakat  yang dibentuk  atau  disahkan  oleh  pemerintah  dan  para  penerima  zakat  yang  berhak,  sepanjang tidak  ada  hubungannya  dengan  usaha,  pekerjaan,  kepemilikan  atau  pengusaha  antara  pihak- pihak  yang  bersangkutan,  kecuali  zakat  atas  penghasilan  yang  nyata-nyata  dibayarkan  oleh Wajib  Pajak  orang  pribadi  pemeluk  agama  Islam  dan  atau  Wajib  Pajak  badan  dalam  negeri yang  dimiliki  oleh  pemeluk  agama  Islam  kepada  Badan  Amil  Zakat  atau  Lembaga  Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan warisan.
8. Pajak  Penghasilan,  yang  dimaksud  dengan  pajak  penghasilan  dalam  ketentuan  ini  adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
9. Biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  untuk  kepentingan  pribadi  Wajib  Pajak  yang bersangkutan.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Pengertian Penghematan Pajak
Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti mengingatkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat shemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak. Penghematan Pajak menurut  Zain  (2008:50) adalah suatu cara  yang dilakukan oleh wajib pajak dalam  mengelakkan  utang  pajaknya  dengan  jalan  menahan  diri  untuk  tidak  membeli  produk- produk  yang  ada  pajak  pertambahan  nilainya,  pajak  penjualan  atau  dengan  sengaja  mengurangi jam  kerja  atau  pekerjaan  yang  dapat  dilakukannya  sehingga  penghasilannya  menjadi  kecil  dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan pajak penghasilan yang besar.
Dari    pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Penghematan  Pajak  adalah  usaha  legal yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  untuk  mengupayakan  agar  beban  pajak  yang  dibayar  dapat ditekan serendah mungkin.

## Metode penyusutan asset tetap dan Amortisasi asset tidak berwujud
Terdapat  beberapa  metode  penyusutan  aktiva  tetap  yang  dapat  digunakan  untuk menentukan besarnya penyusutan yang menjadi beban tiap periode akuntansi. Metode mana yang diterapkan,  ditetapkan  dengan  memperhatikan  karakteristik  aktiva  tetap  yang  bersangkutan  dan ketentuan-ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Berikut  ini  dibahas  mengenai  beberapa  metode penyusutan.

## Metode Penyusutan Asset Tetap Komersial
Berikut ini dalah metode garis lurus secara komersial:
1. Metode Garis Lurus
Menurut metode garis lurus (Straight Line Method), beban penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva  tetap  jumlahnya  sama,  sehingga  jumpah  penyusutan  tiap  tahun  dihitung  sebagai berikut:
Penyusutan = Jumlah yang harus disusutkan      atau    Penyusutan = HP – NR
Usia Ekonomis N Keterangan: HP = Harga Perolehan Aktiva Tetap NR = Nilai Residu
n    = Usia Ekonomis Aktiva Tetap

## Metode Penyusutan Asset Tetap Fiskal
Menurut  IAI  (2007)  dalam  PSAK  16,  penyusutan  adalah  alokasi  sistematis  jumlah  yang dapat disusutkan dari suatu asset selama masa manfaatnya.
Metode  penyusutan  dan  amortisasi  yang  diakui  oleh  fiskus  adalah  metode  garis  lurus  dan saldo menurun. Pemilihan metode penyusutan untuk melakukan perencanaan pajak perencanaan pajak  dapat  dilakukan  perusahaan  dengan  melihat  kondisi  dari  perusahaan.  Jika  kondisi perusahaan  adalah  laba,  maka  metode  saldo  menurun  akan  lebih  menguntungan.  Sedangkan, apabila  kondisi  perusahaan  adalah  rugi  maka  metode  garis  lurus  lebih  menguntungkan. Penyusutan dan amortisasi dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan akan menurunkan pada periode berikutnya
Dalam UU  No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6), semua aktiva berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiscal harus dikelompokan terlebih dahulu menjadi 2 golongan:
Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat Tarif Depresiasi Garis Lurus Saldo Menurun I. Bukan Bangunan Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% Kelompok 2 8 Tahun 12, 5% 25% Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5% Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% II. Bangunan Permanen 20 Tahun 5% - Tidak Permanen 10 Tahun 10% - ( Sumber : UU No.36 Tahun 2008 )

## Tabel 2.1 Penyusutan Harta Berwujud

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini  adalah  metode  penelitian komparatif  kuantitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dimana  metode  penelitian  ini menggambarkan  suatu  fenomena  atau  keadaan  tertentu  dengan  jalan  membandingkan  sejumlah variable  yang  berkenaan  dengan  masalah  yang  diteliti.  Dengan  begitu  penulis  akan  menyajikan data-data  yang  diperlukan  dan  perhitungannya  secara  benar  dan  akurat,  untuk  kemudian
dianalisis  untuk  kemudian  dicari  apakah  terdapat  perbedaan  antara  hasil  satu  dengan  hasil  lain dan diambil kesimpulan. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan  menginterpretasikan  data  yang  berwujud  angka-angka.  Pendekatan  studi  kasus  digunakan untuk  memberikan  gambaran  secara  mendetail  tentang  latar  belakang,  sifat  dan  karakter  yang khas dari suatu lembaga atau organisasi.
Desain  penelitian  mengambarkan  kepada  peneliti  mengenai  langkah-langkah  yang  harus dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga dengan desain penelitian ini akan dapat membantu bagi penulis untuk dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.

## Objek Penelitian
Untuk  memperoleh  data  dan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  laporan penelitian  ini,  penulis  melakukan  observasi  pada  PT.Wahana  Semesta  Banten  yang  bergerak  di media cetak dan jasa iklan atau publikasi lebih khususnya dalam bidang pemberitaan. Perusahaan ini berlokasi di Graha Pena Radar Banten Jl.Kolonel Tb.Suwandi  Lingkar Selatan Kota Serang. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan  April 2015.

## Subjek Penelitian (Populasi dan Sampel Penelitian)
Menurut Sugiyono (2010: 61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan  subjek  yang  mempunyai  kualitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh  peneliti untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya,  adapun  populasi  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan daftar aktiva tetap pada PT.Wahana Semesta Banten.
Sampel merupakan beberapa bagian kecil yang ditarik dari populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian berdasarkan populasi tersebut  maka  sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  laporan  keuangan  dan  daftar aktiva  tetap  tahun  2010-2014  pada  PT  Wahana  Semesta  Banten.  Adapun  dalam  menentukan sampel,  peneliti  menggunakan  teknik purposive  sampling atau judgmental  sampling yaitu penarikan  sampel  yang  dilakukan  dengan  memilih  subjek  berdasarkan  kriteria  spesifik  yang ditetapkan  peneliti.  Penelitin  ini  mengambil  sampel  dengan  kriteria  Laporan  Keuangan PT.Wahana  Semesta  Banten  selama  lima  tahun  berturut-turut  periode  2010-2014.  Dengan demikian, pertimbangan atau kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini, yaitu:
1. Laporan  keuangan  setelah  diberlakukannya  UU  No.  36  tahun  2008  tentang  pajak penghasilan.
2. Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan yang telah memiliki NPWP dan memiliki data lengkap sesuai informasi yang diperlukan yaitu meliputi daftar aktiva tetap, dan laporan laba rugi tahun 2010-2014.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  yang  penulis  gunakan  adalah  dengan  menggunakan  dua  pendekatan yaitu:
a. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  sekunder.  Data  sekunder  merupakan  sember  data  yang diperoleh  secara  tidak  langsung  melalui  media  perantara  (diperoleh  dan  dicatat  atau  diolah oleh pihak lain).  Adapun dalam hal  ini data  yang digunakan  yaitu berupa laporan keuangan dan daftar aktiva tetap pada PT.Wahana Semesta Banten.
b. Pengumpulan Data
1. Penelitian Kepustakaan
Studi pustaka adalah teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku,  dan  segala  sesuatu  yang  bermanfaat  sebagai  referensi  dan literature yang memiliki kaitan dengan penelitian.
2. Studi Lapangan
Teknik  ini  untuk  mendapatkan  data-data  dengan  cara  melakukan  peninjauan  secara langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian dimana data-data diperoleh denan cara:
a) Observasi  (  Pengamatan  )  yaitu  dengan  mengamati  secara  langsung  aktifitas perusahaan dan mengamati.
b) Interview (  Wawancara  )  yaitu  dengan  cara  mengadakan  wawancara  langsung dengan pihak perusahaan.
3. Studi  dokumentasi  adalah  mendokumentasikan  hal-hal  yang  berhubungan  dengan penelitian  guna  mendukung  pembahasan  terhadap  masalah  penelitian  atau  pengamatan agar lebih konkrit.

## Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Metode  Komparatif  Deskriptif, yaitu  dengan  mendeskripsikan  (manjabarkan)  dan  mentransformasikan  data  yang  telah terkumpul  kedalam  bentuk  yang  mudah  dipahami  dan  diinterpretasikan  untuk  selanjutnya dianalisis dan digunakan sebagai acuan dalam melihat apakah terdapat perbedaan metode yang digunakan pada penerapan tax planning dalam upaya pengematan beban PPh Badan.
Dalam  upaya  mengolah  data  serta  menarik  kesimpulan  maka  peneliti  menggunakan program SPSS version 20  for windows . Analisa ini digunakan untuk mengetahui Analisis Tax Plamming melalui Deductible  Expenses (X2)  dan  Perbandingan  Metode  Penyusutan  Aktiva Tetap  bedasarkan  komersial  dan  fiskal (X2),  terhadap Penghematan  Pajak  Penghasilan (Y) PT.Wahana  Semesta  Banten  tahun  2010-2014.  Berdasarkan  permasalahan  yang  telah dirumuskan,  tujuan  penelitian  serta  memperhatikan  sifat-sifat  data  yang  dikumpulkan,  maka analisis data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

## Uji Asumsi Klasik

## 1  Uji Normalitas Data
Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual  mengikuti  distribusi  normal.  Jika  asumsi  ini  dilanggar  maka  uji  statistik  menjadi tidak  valid.  Ada  dua  cara  untuk  mendeteksi  apakah  residual  berdistribusi  normal  atau  tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik, yaitu:
1) Analisis Statistik
Uji normalitas dengan grafik akan menyesatkan apabila tidak berhati-hati secara visual  terlihat  normal,  namun  secara  statistik  bisa  sebaliknya.  Uji  statistik  lain  yang dapat digunakan untuk   menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov  (K-S).  Uji  K-S  dilakukan  dengan  membuat  hipotesis  (Ghozali, 2012:164), yaitu:
H0: Data residual berdistribusi normal Ha: Data residual tidak berdistribusi normal
Dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuaan, probabilitas < 0,05 maka Ha  diterima  dan  H0  ditolak,  sedangkan  probabilitas  >  0,05  maka  Ha  ditolak  dan  H0 diterima.

## 2. Uji  Hipotesis
Langkah  selanjutnya  adalah  teknik  pengujian  hipotesis  yang  digunakan  untuk mengetahui  apakah  terdapat  perbedaan  yang  signifikan  dari  variabel  bebas  terhadap  pajak penghasilan dengan Uji Paired Sample T test.
Dengan melihat niali sig(2-tailed) dengan ketentuaan, jika nilai sig(2-tailed) lebih kecil dari nilai alpa (a=0,05) maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan PPh antara sebelum dan setelah penerapan tax planning .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  peraturan  perpajakan  Indonesia  senantiasa  dinamis  dan  cepat  mengalami perubahan-perubahan  yang  disesuaikan  dengan  iklim  usaha  dan  kondisi  perekonomian. Pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan  yang  merupakan  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1983. Perubahan ini dilaksanakan dalam upaya mengamankan penerimaan negara  yang semakin meningkat,  mewujudkan  sistem  perpajakan  yang  netral,  sederhana,  stabil,  lebih  memberikan keadilaan,  dan  lebih  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  serta  transparansi.  Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 tersebut menerapakan sistem self assessment sebagai sistem pemungutan pajak  dimana  setiap  wajib  pajak  diwajibkan  mendaftar,  membayar,dan  melaporkan  sendiri jumlah  pajak  yang  terhutang.  Dengan self  assessment wajib  pajak  dituntut  untuk  memiliki pengetahuan  tentang  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Pengetahuan  tersebut dapat menjadi peluang baik bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehemat mungkin.
Penerapan tax planning dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghematan pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara  melakukan  perhitungan  kembali  biaya  penyusutan  aktiva  tetap  melalui  rekonsiliasi  fiskal dan  memaksimalkan  penghasilan  yang    merupakan deductible  expenses ,  serta  pemberian tunjangan dalam bentuk uang yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

## Tax Planning Melalui Deductible Expenses

## 1. Tunjangan Dalam Bentuk Uang
Pemberian  dalam  bentuk  natura/  kenikmatan  tidak  dapat  dibebankan  sebagai  biaya pemberian  kerja  dan  bagi  penerima  penghasilan  bukan  merupakan  obyek  PPh,  tetapi  ada natura / kenikmatan tertentu yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bagi penerima penghasilan tetapi bukan merupakan obyek pajak. Misalnya: Penyedian makan dan minum bagi karyawan di tempat kerja, dan penyediaan antar jemput karyawan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  pribadi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  kepada  Direktur Keuangan PT.Wahana Semesta Banten diketahui bahwa “ada penyediaan makan dan minum bagi karyawan ditempat kerja, dan penyediaan antar jemput karyawan”
Dalam  pasal  9  ayat  1  huruf  e  menyatakan  : “penggantian  atau  imbalan  sehubungan dengan  pekerjaan  atau  jasa  yang  diberikan  dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan,  kecuali penyediaan  makanan  dan  minuman  bagi  seluruh  pegawai  serta  penggantian  atau  imblan
dalam  bentuk  natura  dan  kenikmatan  di  daerah  dan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan” .
Menurut  penulis  meskipun  PT.Wahana  Semesta  Banten  ada  penyediaan  makan  dan minum bagi karyawan ditempat kerja dapat dibebankan sebagai biaya fiscal atau biaya operasi akan  lebih  baik  tunjangan  tersebut  dalam  bentuk  uang,  hal  tersebut  menjadi  pertimbangan adalah:
1. Kemungkinan  timbulnya  gejolak  dikalangan  pegawai,  karena  tidak  mendapatkan  uang makan,
2. Jika  makan  dan  minum  disediakan  perusahaan  catering,  perlu  dipertimbangkan  aspek PPh pasal 23 nya, apakah pengusaha cateringnya bersedia dipotong atau tidak.
Dengan  demikian  penghasilan  kena  pajak  akan  menjadi  lebih  besar,  jika  tunjangan tersebut  diberikan  dalam  bentuk  natura/kenikmatan,  maka  perusahaan  tidak  bisa memasukkannya  sebagai  unsur  biaya  operasi.  Namun  saat  tunjangan  tersebut  dimasukkan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya operasi. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, yaitu :
“ Biaya  untuk  mendapatkan,  menagih,  dan  memelihara  pengasilan,  termasuk  biaya pembelian  bahan,  biaya  berkenaan  dengan  pekerjaan  atau  jasa  termasuk  upah,  gaji, honorartium,  bonus,  gratifikasi,  dan  tunjangan  yang  diberikan  dalam  bentuk  uang,  bunga, sewa,  royalty,  biaya  perjalanan,  biaya  pengolahan  limbah,  premi  asuransi,  biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan ”.
Selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :
Tahun  Karyawan Tetap Keryawan Tidak Tetap Free Lance  Jumlah 2010 45 35 20 100 2011 50 30 20 100 2012 50 30 30 110 2013 50 30 30 110 2014 50 40 35 125 Tabel 4.1 Jumlah Karyawan Tahun Perhitungan Biaya Tunjangan Bentuk Uang 2010 Rp10.000 x 100 x 22hari x 12bln Rp   264,000,000 2011 Rp10.000 x 100 x 22hari x 12bln Rp   264,000,000 2012 Rp10.000 x 110 x 22hari x 12bln Rp   290,400,000 2013 Rp10.000 x 110 x 22hari x 12bln Rp   290,400,000 2014 Rp10.000 x 125 x 22hari x 12bln Rp   330,000,000 Tabel 4.2 Perhitungan Tunjangan Bentuk Uang
Biaya Pelatihan Karyawan
Pemberian  pengembangan  SDM  bagi  karyawan  bagian  Jurnlis,  wajar  dengan  kebutuhan perusahaan dalam meningkata kualitas muatan beita untuk para pembaca. Oleh karena itu seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Diana Yuliantini bahwa perusahaan telah melakukan tax planning melalui  pengembangan  SDM  yaitu  yang  dilakkan  sebanyak  1  kali  dalam  satu  tahun.  Hal  ini bertujuan  yaitu  meskipun  akan  mengurangi  kas  namun  pelatihan  karyawan  dapat  bermanfaat pada peningkatan kualitas  SDM Jurnalis dalam  menyajikan pemberitaannya. Adapun dalam  hal perpajakan  biaya  pelatihan  karyawan  juga  dapat  menambah  biaya  komersil  pada  perusahaan sehingga menjadi pengurang pada laba komersil yang tentunya akan berdampak pada efisiesi laba perusahaan.
Berikut ini adalah uraian biaya pelatihan yang di berikan kepada karyawan junior di PT. Wahana Semesta Banten:
Tahun Karyawan Jurnalis Junior Biaya Pelatihan Jumlah 2010 10 1,000,000 10,000,000 2011 15 1,000,000 15,000,000 2012 15 1,000,000 15,000,000 2013 15 1,000,000 15,000,000 2014 15 1,000,000 15,000,000 Tabel 4.3 Biaya Pelatian Karyawan

## Biaya Pembelian Pulsa
Biaya  pengisian  pulsa  terkait  dengan  jabatan  pekerjaan  pada  PT.  Wahana  Semesta Banten,  yaitu  yang  diberikan  kepada  seluruh  karyawan  tetap.  Hal  ini  dimaksudkan  dengan harapan  akan  memacu  kinerja  pekerja  untuk  menjadi  lebih  baik  selain  itu  diharapkan  dapat memperlancar proses komunikasi dan peliputan berita setiap karyawan. Dengan demikian pekerja dapat mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan dengan baik melalui komunikasi yang baik.  Berdasarkan  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-220/PJ./2002    tentang  perlakuan  pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
1. Atas  biaya  perolehan  atau  pembelian  telepon  seluler  yang  dimiliki  dan  dipergunakan perusahaan  untuk  pegawai  tertentu  karena  jabatan  atau  pekerjaannya,  dapat  dibebankan sebagai  biaya  perusahaan  sebesar  50%  (lima  puluh  persen)  dari  jumlah  biaya  perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  520/KMK.04/2000  Lampiran  I  butir  1  huruf  c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
2. Atas  biaya  berlangganan  atau  pengisian  ulang  pulsa  dan  perbaikan  telepon  seluler  yang dimiliki  dan  dipergunakan  perusahaan  untuk  pegawai  tertentu  karena  jabatan  atau pekerjaannya,  dapat  dibebankan  sebagai  biaya  perusahaan  sebesar  50%  (lima  puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Adapun  Berikut  ini  adalah  uraian  Biaya  Pegisian  Pulsa  yang  dberikan  kepada  seluruh karyawan tetap di PT. Wahana Semesta Banten:
Tahun Jumlah Karyawan Biaya Pengisian % Biaya yg diperkenankan
Tetap Pulsa 2010 45 10,000,000 50% 5,000,000 2011 50 11,000,000 50% 5,500,000 2012 50 11,000,000 50% 5,500,000 2013 50 11,000,000 50% 5,500,000 2014 50 11,000,000 50% 5,500,000

## Tabel 4.4 Biaya Pengisian Pulsa

## Total Deducible Expenses
Berikut ini adalah penghematan pajak yang dapat diperoleh apabila dilakukan deductible expenses yaitu seperti penjelasan sebagai berikut :
Tahun Sebelum Deductible Expenses Setelah Seductible Expenses Efisiensi 2010 470,824,236 414,674,492 11.93% 2011 344,023,278 286,626,555 16.68% 2012 347,228,323 284,355,485 18.11% 2013 297,802,740 234,290,335 21.33% 2014 485,683,487 413,854,632 14.79%
Tabel 4.5 PPh Badan Sebelum dan Setelah Penerapan Deductible Expenses

## Uji Asumsi Klasik

## Uji Normalitas Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test untuk  menguji  apakah  data  yang  akan  diuji  telah  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Adapun pada  tabel  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  nilai  Asymp.  Sig.  (2-tailed)  yaitu  menunjukan  nilai 0,790 untuk Sebelum Deductible Expenses dan 0,806 untuk Setelah Deductible Expenses atau Nilai Asymp. Sig. >0,05 sehingga  data yang akan diuji dinyatakan telah berdistribusi secara normal dan layak untuk diuji.

## Uji Hipotesis
Uji Paired Sample T Test
Selanjutnya  peneliti  melakukan  uji  Paired  Sample  T-Test  yaitu  untuk  menguji hipotesis dari data yang ditelii yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut ini:
Paired Samples Test Paired Differences
t df Sig. (2-
Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference tailed) Lower Upper Pai r 1
Sebelum Deductible Expenses -
Setelah Deductible Expenses 62352113.000 6213922.719 2778950.721 54636508.872 70067717.128  22.437 4 .000

## Tabel 4.7 Uji Hipotesis (Deductible Expenses)
Dari  tabel  datas  maka  dapat  diketahui  bahwa  nilai  Sig.  (2-talled)  0,000  yaitu  <0,05  dengan nilai  t hitung diketahui  22,437  sedangkan  nilai  t tabel 3,182  atau  t hitung >  t tabel, maka  hipotesis diterima  yaitu  terdapat  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya tax  planning melalui deductible expenses .

## Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap
Pada PT Wahana Semesta Banten metode penyusutan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap adalah metode Garis Lurus adapun berikut ini data variable Penyusutan Aktiva Tetap berdasarkan perhitungan komersial dan fiskal (data Perusahaan): Tahun Garis Lurus Komersial Garis Lurus Fiskal Selisih 2010 122,440,870 153,051,090 30,610,218 2011 787,136,969 983,921,212  196,784,242 2012 800,325,569 1,000,406,962  200,081,392 2013 800,325,569 1,000,406,962  200,081,392 2014 800,325,569 1,000,406,962  200,081,392 ∑ 3,310,554,546 4,138.193,188 25,00% Tabel 4.8 Biaya Penyusutan
Dilihat  dari  table  4.1  bahwa  biaya    penyusutan  aktiva  tetap  setelah  dilakukan perhitungan  fiskal  menjadi  lebih  besar  dibandingkan  sebelum  dilakukannya perhitungan   secara  fiskal,   yaitu   menjadi   lebih   besar Rp  872,638,637  atau  senilai    25,00%  lebih  besar  dari  biaya  penyusutan  aktiva  tetap berdasarkan perhitungan komersial.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  semakin  besar  biaya  maka  laba  yang  diperoleh akan  semakin  kecil  sehingga  berdampak  pada  penghematan  pembayaran  pajak  PPh Badan, yaitu seperti yang tertera berikut ini:
Tahun Fiskal Komersial Efisiensi 2010 461,645,017 467,805,432 1.32% 2011 300,187,062 339,887,486 11.68% 2012 302,620,481 343,082,639 11.79% 2013 252,741,130 293,614,885 13.92% 2014 440,479,182 481,282,370 8.52%
Tabel 4.9 PPh Badan Berdasarkan Garis Lurus Komersial & Fiskal
Berikut  ini  adalah  tabel  yang  menyatakan  perbandingan  besarnya  pajak  baik berdasarkan perhitungan komersial dan berdasarkan perhitungan fiskal beserta efisiensi atas penghematan pajak setiap tahunnya.

## Uji Normalitas Data
Adapun berdasarkan analisis data  yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi  SPSS yaitu sebagai berikut:
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  uji  One  Sample  Kolmogorov  Smirnov  Test untuk  menguji  apakah  data  yang  akan  diuji  telah  berdistribusi  normal  atau  tidak.  Adapun  pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu menunjukan nilai 0.789 untuk Garis  Lurus  Komersial  dan    0,759  untuk  Garis  Lurus  Fiskal  atau  Nilai  Asymp.  Sig.  >0,05 sehingga  data yang akan diuji dinyatakan telah berdistribusi secara normal dan layak untuk diuji.

## Uji Hipotesis

## Uji Paired Sample T Test
Selanjutnya peneliti melakukan uji Paired Sample T-Test yaitu untuk menguji hipotesis dari data yang ditelii yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut ini:
Paired Samples Test Paired Differences t df Sig. (2- tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Pair 1 Garis Lurus Komersial - Garis Lurus Fiskal 33639988.000 15369953.802 6873652.303 14555669.710 52724306.290 4.89 4 4 .008

## Tabel 4.11 Uji Hipotesis (Penyusutan Aktiva Tetap)
Dari  tabel  datas  maka  dapat  diketahui  bahwa  nilai  Sig.  (2-talled)  0,008  yaitu  <0,05 dengan  nilai t hitung diketahui 4,894 sedangkan nilai t tabel 3,182 atau t hitung > t tabel, maka hipotesis diterima  yaitu  terdapat  perbedaan  sebelum  dan  sesudah  dilakukannya  perbandingan  melalui metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Jika  tunjangan  diberikan  dalam  bentuk  natura/kenikmatan,  maka  PT.Wahana  Semesta Banten  tidak  bisa  memasukkannya  sebagai  unsur  biaya  operasi.  Namun  saat  tunjangan tersebut dimasukkan dalam bentuk uang,  maka  biaya tersebut dapat dimasukkan  kedalam biaya    operasi.  Peluang  ini  tercantum  dalam  pasal  6  ayat  1  huruf  a.  Kemudian  juga  dapat dilakukan  juga  melalui  biaya  pelatihan  karyawan  dengan  pemberian  pengembangan  SDM bagi kaaryawan Jurnalis Junior. Dan peluang selanjutnya seperti yang telah dilakukan oleh
PT.Wahana Semesta Banten yaitu dengan melakukan pembiayaan pengisian pulsa, adapun peluang  ini  tertuang  dalam  Keputusan  Dirjen  Pajak  Nomor  KEP-220/PJ./2002    tentang perlakuan  pajak  penghasilan  atas  biaya  pemakaian  telepon  seluler  dan  kendaraan perusahaan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen)  dari  jumlah  biaya  berlangganan  atau  pengisian  ulang  pulsa.  Sedangkan  untuk efisiensi  pajak  sendiri  setelah  dilakukan  penerapan tax  planning melalui deductible expenses yaitu diperoleh efisiensi pajak 11,93% pada tahun 2010, 16,68% pada tahun 2011, 18,11% pada tahun 2012, 21,33% pada tahun 2013, dan 14,79% pada tahun 2014. Adapun setelah  dilakukan  uji  hipotesis  melalui  uji  Paired  Sample  Test,  nilai.  Sig.  (2-tailed)  yaitu menunjukan  nilai  0,000  yaitu  Nilai.  Sig.  <0,05  dengan    nilai  t hitung diketahui  22,437 sedangkan  nilai  t tabel 3,182  atau  t hitung >  t tabel sehingga  hipotesis  diterima  yaitu  terdapat perbedaan atas pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukannya tax planning melalui deductible expenses .
2. Biaya    penyusutan  aktiva  tetap  pada  PT.  Wahana  Semesta  Banten  setelah  dilakukan perhitungan  fiskal  menjadi  lebih  besar  dibandingkan  sebelum  dilakukannya  perhitungan fiskal, yaitu  menjadi  lebih  besar Rp 872,638,637 atau senilai  25% lebih besar dari biaya penyusutan  aktiva  tetap  berdasarkan  perhitungan  komersial.  Sedangkan  untuk  efisiensi pajak  sendiri  setelah  dilakukan  perhitungan  secara  fiskal  maka  diperoleh  efisiensi  1,32% pada tahun 20010, 11.68% pada tahun 2011, 11,79% tahun 2012, 13,92% pada tahun 2013, dan  8,52%  pada  tahun  2014.  Adapun  setelah  dilakukan  uji  hipotesis  melalui  uji  Paired Sample  Test,  nilai.  Sig.  (2-tailed)  yaitu  menunjukan  nilai  0,008  yaitu  Nilai.  Sig.  <0,05 dengan    nilai  t hitung diketahui  4,894  sedangkan  nilai  t tabel 3,182  atau  t hitung >  t tabel sehingga hipotesis  diterima  yaitu  terdapat  perbedaan  atas  pajak  penghasilan  sebelum  dan  sesudah dilakukannya perbandingan melalui metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal.

## Rekomendasi
Beberapa  saran  yang  dapat  dijalankan  perusahaan  dalam  perencanaan  pajaknya  yaitu sebaiknya  tunjangan  diberikan  dalam  bentuk  uang  dan  bukan  dalam  bentuk  natura,  sebab  jika tunjangan  diberikan  dalam  bentuk  natura/kenikmatan,  maka  PT.Wahana  Semesta  Banten  tidak bisa  memasukkannya  sebagai  unsur  biaya  operasi.  Namun  saat  tunjangan  tersebut  dimasukkan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya operasi sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf a.
Dengan  membebankannya  sebagai  biaya,  maka  laba  usaha  akan  menurun  yang mengakibatkan menurunnya beban pajak. Jika tujuannya adalah untuk  pengematan pajak, maka perusahaan  lebih  baik  memilih  dibiayakan  karena  akan  mengurangi  laba  yang  akhirnya  akan memperkecil pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus,  Sukrisno  dan  Estralita  Trisunawati.  2012. Akuntansi  Perpajakan .  Jakarta,  Penerbit Salemba Empat.
Eva Indira Pratiwi, Desak. 2012. Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Studi Kasus KSU Griya Anyar Sari Bogor.
Judisseno,  Rimsky  K.  2005. Pajak  dan  Strategi  Bisnis .  Jakarta,  Penerbit  Gramedia  Pusaka Utama.
Natakharisma, Vykana dan Sumadi, I Kadek. 2014. Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi  Pembayaran  Pajak  Penghasilan  Pada  PT.Chidehafu. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. Vol 8; (324-339)
Ratag,  Giantino  A.  2013.  Perencanaan  Pajak  Melalui  Metode  Penyusutan  Aktiva  Tetap  Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT.Bank Sulut. Jurnal EMBA. Vol.1; (950-958)
Rori,  Handri.  2013.  Analisis  Penerapan  Tax  Planning  Atas  Pajak  Penghasilan  Badan. Jurnal EMBA. Vol1; (410-418)
Rumuy,Renita  dan  Effendi  Rizal.  2012.  Penerapan  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko. Jurnal STIE MDP
Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV.Andi Offset Cabang Menado. Jurnal EMBA. Vol.1; (829-839)
Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak . Edisi 4. Jakarta, Penerbit Salemba Empat Waluyo. 2008. Perpajakan Indonesia . Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat Zain, Mohammad. 2008. Manajemen Perpajakan . Edisi 3. Jakarta, Penerbit Salemba Empat _________. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  96  /PMK.03  /2009  tentang  Jenis-Jenis  Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan. 2009
_________. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  tentang  Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan . 2008