Email: swarajustisia@unespadang.ac.id Online: http://www.swarajustisia.unespadang.ac.id E-ISSN :  2579-4914 P-ISSN :  2579-4701
Volume, 1, Issue 1, Maret 2019

## PERAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

## Devi Rianti Effendi
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti
Email: deviriantieffendi69@gmail.com

## ABSTRACT
The  court  without  trying  to  resolve  it  first  at  the  nagari  level  through  the  Adat NagariKerapatan Institute (KAN). In addition to the problem of lack of trust in customary institutions, filing a case directly with the Court is considered to have  a value of prestige and self-esteem in this case which makes it difficult for the Judge to attempt to reconcile parties who litigate in addition to the absence of strict regulations regarding peace efforts in  the  Court.  Based  on  the  description  of  the  background  above,  the  writer  wants  to conduct research and realize in a scientific work in the form of a thesis entitled "Mediator Role  in  Settling  Civil  Cases  in  the  District  Court".  Regarding  the  background  of  the problem the authors mentioned above, the problems to be addressed are as follows,  First, How  is  the  Role  of  the  Mediator  in  Settling  Civil  Cases  in  the  District  Court,  Secondly, What are the factors that influence the Mediator's Role in resolving the Civil Code Case, Third, how is the power of law against the decision of peace in civil cases in the District Court. The mediator in resolving disputes in the court should prioritize the principles of an independent mediator, even though later the mediator is chosen by the parties as mediators from the judge, but also prioritized to provide opportunities for professional mediators not judges. The important role of a mediator in resolving disputes is very important and must be  active  in  encouraging  the  parties  to  reconcile  in  resolving  the  dispute.  The  mediator should  not  get  caught  up  in  things  that  will  cancel  the  peace,  for  example  pressing  one party to accept an offer from the other party.  Because the results implemented do not get the  meaning  of  the  peace,  and  may  even  get  new  problems  later.  And  this  is  where  the important  role  of  a  mediator  is  to  carry  out  its  function  to  reconcile  the  parties.  And  if necessary to approach persuasively to each party separately to find a midpoint in the peace of the parties. The legal strength of the peaceful determination issued by the mediator is a decision  that  has  binding  and  final legal force,  and  /  or  in  other  words  has  been  inclined and  there  is  no  more  legal  effort  taken  from  each  party.  And  if  there  should  be  a  new dispute related to the same object, then the Court must institutionally reject the dispute.
Kata Kunci : Peran Mediator, Perkara Perdata, dan Pengadilan Negeri

## PENDAHULUAN
Subjek  hukum  dalam  makna  orang  yang  bersengketa  mempunyai  hak-hak  serta kepentingan-kepentigan  yang  demikian  banyak  corak  dan  ragamnya.  Sehingga  untuk memenuhi  kepentingan-kepentingan  itu  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertikaian  yang sangat  sulit  diselesaikan  oleh  para  pihak  maka  mau  tak  mau  dibutuhkan  suatu  pihak  lain yang  dirasa  dapat  memberikan  keadilan  bagi  para  pihak  yaitu  pengadilan.  Dalam kehidupan  bermasyarakat,  tiap-tiap  individu  atau  orang  mempunyai  kepentingan  yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, adakalanya antara kepentingan individu yang satu dengan  yang  lainnya  saling  bertentangan  dan  akibatnya  timbulah  perselisihan  atau pertentangan  antara  dua  individu  atau  lebih.  Perselisihan  atau  pertentangan  antara  dua individu  atau  lebih.  Perselisihan  atau  pertentangan  yang  timbul  dalam  masyarakat  lazim disebut  sebagai  konflik.  Konflik  mencakup:  “perselisihan-perselisihan  yang  bersifat  laten ( latent ) dan perselisihan-perselisihan yang telah mengemuka ( manifest ). Perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa. 1
Sengketa  adalah  “pertentangan  atau  konflik  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  (populasi  sosial)  yang  membentuk  oposisi  atau  pertentangan  antara  orang- orang,  kelompok-kelompok  atau  antar  organisasi-organisasi  terhadap  satu  objek permasalahan.” 2 Timbulnya  sengketa  sulit  untuk  dihindari  karena  takdir  manusia  sebagai makhluk  sosial  yang  harus  selalu  berinteraksi  dengan  lingkungannya.  Benturan kepentingan  dalam  proses  interaksi  social  merupakan  cikal  bakal  dari  persengketaan sebagai  akibat  dari  tanggungnya  keseimbangan  sosial  dan  hilangnya  nilai-nilai  kearifan dalam lingkup interaksi antar individu. Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah  peradaban  menyebabkan  semakin  tingginya  potensi  sengketa  yang  terjadi  antar individu maupun antar kelompok dalam populasi social tertentu.
Untuk  mengatasi  dan  menyelesaikan  sengketa  yang  timbul,  manusia  telah mengusahakan  berbagai  cara  dan  metode  agar  sengketa  tersebut  bisa  mendapat penyelesaian yang tepat. Salah satu metode penyelesaian sengketa tertua adalah : “melalui
1 Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2
2 D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi , Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.2
proses  litigasi  di d alam  Pengadilan”. 3 Pendapat  yang  menganggap  putusan  Pengadilan diibaratkan sebagai “ the judgement was that of God ” atau “ Putusan Tuhan” adalah lama berakar dalam kehidupan manusia. 4
Sampai  sekarang,  umat  manusia  masih  memandang  kehadiran  dan  keberadaan lembaga    peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  kehakiman  tetap  perlu  dan  dibutuhkan. Keberadaan  lembaga  peradilan  sebagai  pelaksana  kekuasaan  di  bidang  kehakiman  sudah menjadi  syarat  mutlak  dalam  kehidupan  bernegara  yang  menjunjung  tinggi  hukum  dan demokrasi.
Di  Indonesia  sendiri,  lembaga  peradilan  umum  dalam  hal  ini  adalah  Pengadilan Negeri masih dipandang sebagai tempat utama pencari keadilan bagi masyarakat, terutama dalam  penyelesaian  sengketa  keperdataan.  Pengadilan  Negeri  sebagai  lembaga  peradilan umum  berwenang  memeriksa, mengadili dan  memutus  perkara  pidana  dan  perdata  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Sesuai  dengan kewenangan  absoltnya  yaitu  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara  pidana  dan perdata, Pengadilan Negeri memegang peranan penting dalam penegakan hukum ditengah masyarakat terutama dalam menyelesaikan sengketa keperdataan.
Sengketa  keperdataan  dikenal  sebagai  sengketa  yang  sulit  dicari  penyelesaiannya. Untuk  menyelesaikan  satu  perkara  perdata  terutama  menyangkut  masalah  kepemilikan tanah  dibutuhkan  waktu  yang  sangat  lama  dalam  hitungan  tahun  hingga  putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara  perdata  disebabkan  oleh  kecenderungan  para  pihak  untuk  memakai  semua  upaya hukum  yang  tersedia,  baik  itu  upaya  hukum  biasa  melalui  melaui  banding  dan  kasasi maupun upaya hukum luar biasa melalui permohonan peninjauan kembali.
Perkara  perdata  yang  dimohonkan  kasasi  dan  peninjauan  kembali  ke  Mahkamah Agung  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  untuk  mendapatkan  putusan.  Hal  ini disebabkan oleh banyaknya perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali dari seluruh wilayah Indonesia tidak berimbang dengan minimnya jumlah Hakim Agung yang
3 http://amandaastari.blogspot.com/2013/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html ( 25/10/2014)
4 M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian  Sengketa ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.239
akan memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ketidakseimbangan antara jumlah perkara yang  masuk  dengan  jumlah  Hakim  Agung  yang  tersedia  menyebabkan  terjadinya penumpukan  Perkara  di  Mahkamah  Agung.  Penumpukan  perkara  yang  makin  meningkat dari  tahun  ke  tahun  mengakibatkan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan sebagaimana yang diamantkan dalam Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak dapat terwujudkan.
Menyikapi masalah penumpukan perkara yang sudah semakin memprihatinkan dan mendapat sorotan publik, Mahkamah Agung  sebagai penyelenggara peradilan tertinggi di Indonesia menggagas beberapa metode untuk mempersingkat proses penyelesaian sengketa di  pengadilan  serta  dapat  memberikan  hasil  yang  lebih  optimal  agar  penumpukan  erkara bisa diatasi. Salah satu gagasan yang cukup progresif antara lain dengan mengoptimalkan upaya  perdamaian  melalui  mediasi  bagi  kedua  belah  pihak  sebelum  hakim  memeriksa pokok perkara.
Upaya  perdamaian  di  pengadilan  oleh  hakim  bukanlah  sesuatu  yang  baru  dalam ranah hukum Indonesia. Hal ini telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg yang berbunyi: “Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak menghadap, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketuanya akan mencoba memperdamaikan mereka”. Dari uraian pasal tersebut  sangat  jelas  jika  pada  hari  yang  ditentukan,  kedua  belah  pihak  datang  ke pengadilan,  baik  mereka  sendiri  ataupun  kuasa  mereka,  maka  hakim  berusaha  untuk mendamaikan  kedua  belah  pihak  itu  terlebih  dahulu.  Hakim  harus  dapat  memberikan pengertian,  menanamkan  kesadaran  dan  keyakinan  kepada  pihak-pihak  yang  berperkara bahwa  penyelesaian  perkara  dengan  pedamaian  merupakan  suatu  cara  penyelesaian  yang lebih  baik  dan  bijaksana  dari  pada  diselesaiakan  melalui  proses  pengadilan  yang  akan menyita banyak waktu, tenaga dan biaya.
Peranan  Hakim  dalam  usaha  menyelesaikan  perkara  tersebut  secara  damai  adalah sangat  penting.  Putusan  perdamaian  mempunyai  arti  yang  sangat  baik  bagi  masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan ( justitiabelen ). Sengketa selesai  sama  sekali,  penyelesaiannya  cepat  dan  ongkosnya  ringan,  selain  itu  permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. 5
5 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oerip  Kartawinata, Hukum  Acara  Perdata  dalamTeori  dan  Praktek , Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 36.
Untuk lebih memaksimalkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di  Pengadilan,  Mahkamah  Agung  berdasarkan  fungsinya  sebagai  lembaga  yang  memiliki kekuasaan  dan  kewenangan  dalam  membuat  peraturan  telah  menerbitkan  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai standar  umum  bagi  pedoman  pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan.  Pengintegrasian  proses mediasi  ke  dalam  prosedur  berperkara  dharapkan  dapat  mengintensifkan  proses perdamaian yang ditempuh oleh para pihak sebagaimana yang tertuang dalam konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tersebut di atas. Konsep mediasi yang diintegrasikan  kedalam  proses  berperkara  juga  banyak  digunakan  dinegara-negara  maju seperti  Jepang  dan  Australia.  Keberhasilan  mediasi  di  negara-negara  maju  tersebut setidaknya tidak menjadi inspirasi bagi Mahkamah Agung untuk menerapkan juga konsep pelembagaan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. 6
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  Tahun  2016  ditetapkan  dan diberlakukan mulai tanggal 04 Februari 2016 di seluruh Pengadilan di Indonesia termasuk di Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Agam. Perakara  Perdata  yang  masuk  ke  Pengadilan  Negeri  Lubuk  Basung  sebagian  besar menyangkut  masalah  kepemilikan  tanah  seperti  gadai  dan  pusako  tinggi.  Seperti  daerah lainnya di Sumatera Barat, tanah merupakan lambang kesejahteraan dan kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Agam. Tanah di Kabupaten Agam pada umumnya dimiki bersama oleh suatu kaum atau keluarga besar yang disebut pusako tinggi.
Kepemilikan bersama atas tanah dalam suatu kaum bertujuan untuk memupuk rasa kebersamaan dan saling membantu antar anggota kaum, tetapi  kenyataannya kepemilikan bersama  itu  sangat  rentan  menimbulkan  perselisihan  yang  berujung  pada  persengketaan. Sengketa  bisa  timbul  karena  ada  sebagian  anggota  kaum  yang  merasa  lebih  tinggi kedudukannya  dan  merasa  lebih  berhak  atas  tanah  tersebut  sehingga  memunculkan  rasa tidak senang dari anggota kaum yang lain.
Lembaga  adat  seperti  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN)  sebagai  Badan  yang berwenang  menyelesaikan  sengketa  tanah  adat  tidak  cukup  efektif  untuk  menyelesaikan sengketa yang timbul dan terkesan kurang dipercayai untuk menyelesaikan sengketa yang ada.  Hal  ini  terbukti  dengan  banyaknya  perkara  perdata  mengenai  tanah  yang  langsung
6 D.Y Witanto, Op.Cit , hlm.71
diajukan  ke  Pengadilan  tanpa  berusaha  diselesaikan  terlebih  dahulu  ditingkat  nagari melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Selain masalah kekurang percayaan pada lembaga  adat,  pengajuan  perkara  langsung  ke  Pengadilan  dianggap  mempunyai  nilai gengsi dan harga diri dalam berperkara inilah yang sulit menyulitkan Hakim dalam upaya mendamaikan  para  pihak  yang  berperkara  selain  belum  adanya  peraturan  yang  ketat mengenai upaya perdamaian di Pengadilan.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dan mewujudkan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata”.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  skripsi  ini  adalah  Penelitian  bersifat  deskriptif  yang  berupa penggambaran  hal-hal  tertentu  yng  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  yaitu  tentang peran  mediator  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  serta  kendala-kendala  yang  ditemui oleh  Mediator  dalam  penyelesaian  perselisihan  perkara  tersebut  dan  upaya penyelesaiannya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  Yuridis  Normatif  sebagai  pendekatan  utama  yang  didukung  oleh pendekatanYuridis Empiris.
Data  yang  telah  berhasil  dikumpulkan  dari  penelitian  maka  di  analisis  secara kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tidak berbentuk  angka-angka,  kemudian  data  yang  sudah  dianalisis  disajikan  dalam  bentuk deskriptif.

## PEMBAHASAH
A. Peran  Mediator  dalam  Penyelesaian  Perselisihan  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan Negeri
Mediasi merupakan bagian dari proses penyelesaian Perkara Perdata yang saling berkaitan  dengan  proses  lainnya  dalam  hukum  acara  yang  berlaku.  Dalam  proses penyelesaian  Perkara  Perdata,  tahap  awal  yang  ditempuh  adalah;  ”Proses  Pendaftaran Permohonan  Gugatan.  Pemohon  mendaftarkan  Permohonan  melalui  Meja  Pelayanan
Terpadu  Satu  Pintu  Bagian  Perdata  pada  Kepaniteraan  Perdata  Pengadilan  Negeri Lubuk  Basung,  Petugas  Pelayanan  meneliti  persyaratan  Pemohon,  Petugas  Pelayanan memerintahkan  Pemohon  untuk  menghitung  sendiri  Panjar  Biaya  Perkara  dengan aplikasi e-skum dan Pemohon stor Panjar Biaya Perkara ke Bank sesuai taksiran. Panjar Biaya  Perkara ini dimaksudkan untuk membiayai Jurusita dalam melakukan panggilan dan  pemberitahuan  hari  sidang  kepada  Para  Pihak”.  Setelah  didaftarkan,  kemudian Permohonan  Gugatan  tersebut  diberi  nomor  Perkara  dan  dicatat  pada  buku  Register Induk  Gugatan  Berkas  Perkara  dilengkapi  dengan  sampul  berkas  dan  formulir Penetapan  dan  Data  Permohonan  Gugatan  di  Input  dalam  Aplikasi  SIPP  oleh  staf Kepaniteraan Perdata.
Berkas Perkara Perdata Gugatan yang telah di register dan diberi nomor Perkara kemudian:  ”Diserahkan  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  untuk  diperiksa.  Setelah Berkas  Perkara  Gugatan  dibaca:  Ketua  Pengadilan  Negeri  kemudian  menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan menginput dalam Aplikasi SIPP  untuk  kemudian  dikeluarkan  Penetapan  Majelis  Hakim”.  Berkas  Perkara  Perdata Gugatan  yang telah dilengkapi penetapan majelis hakim tersebut kemudian diserahkan kepada  Panitera  untuk  menunjuk  Panitera  Pengganti  yang  bertugas  mencatat  jalannya persidangan  dan  Jurusita  yang  bertugas  memberitahukan  hari  sidang  serta  melakukan panggilan terhadap para pihak dengan menginput dalam aplikasi SIPP dan dikeluarkan Penetapan. Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri menerima Berkas  dari  Kepaniteraaan  Perdata  dan  mencatat  dalam  agenda  persidangan  dan bermusyawarah  dengan  Hakim  Anggota  kemudian  menetapkan  hari  sidang  dengan menginput  dalam  aplikasi  SIPP  dan  dikeluarkan  penetapan  hari  sidang  dan memerintahkan Jurusita agar memberikan sekaligus memanggil Para Pihak agar hadir di hari  yang  telah  ditentukan.  Pada  sidang  pertama  ini  Majelis  Hakim  menyampaikan bahwa para pihak wajib menempuh mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara.
Menurut  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  ditempuh  oleh  para  pihak dalam pelaksanaan mediasi, yaitu:
1. Tahap Pra Mediasi
Pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pihak yang telah hadir kemudian dihadapkan  oleh  jurusita  kepada  panitera  pengganti  (PP).  Para  pihak  yang  hadir kemudian  dipersilahkan  masuk  keruangan  persidangan  dan  Panitera  Pengganti melapor kepada Majelis Hakim bahwa para pihak telah lengkap dan persidangan siap dimulai.  Setelah  persidangan  dibuka,  Ketua  Majelis  Hakim  mengupayakan perdamaian antara para pihak. Apabila tidak berhasil, Majelis Hakim memerintahkan kepada  para  pihak  untuk  mengikuti  proses  mediasi.  Majelis  hakim  menjelaskan tentang  prosedur  mediasi  kepada  para  pihak.  Para  Pihak  lalu  menandatangani formulir  penjelasan  mediasi  yang  diberikan  oleh  majelis  hakim  yang  memuat pertanyaan bahwa Para Pihak telah memeperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap  dari  Hakim  Pemeriksa  Perkara,  memahami  dengan  baik  prosedur  mediasi dan  bersedia  menempuh  mediasi  dengan  iktikad  baik.  dalam  Pasal  4  ayat  (1) Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan  ditegaskan,  yaitu  Semua  sengketa  perdata  yang  diajukan  ke  Pengadilan termasuk  perkara  perlawanan  (verzet)  atas  putusan  verstek  dan  perlawanan  pihak berperkara  (partij  verzet)  maupun  pihak  ketiga  (derden  verzet)  terhadap  pelaksnaan putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  wajib  terlebih  dahulu  diupayakan penyelesaian  melalui  Mediasi,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan  Peraturan Mahakamah Agung ini. Ketua Majelis Hakim menyarankan kepada para pihak untuk berunding  memilih  mediator  dan  segera  melaporkan  hasil  pilihan  tersebut  kepada majelis hakim.
Dalam  menentukan  mediator,  para  pihak  dibebaskan  memilih  diantara beberapa  pilihan  sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  pasal  19  ayat  (1)  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan, yaitu  Para  Pihak  berhak  memilih  seorang  atau  lebih  Mediator  yang  tercatat  dalam Daftar  Mediator  di  Pengadilan.  Dengan  diberikannya  kebebasan  kepada  para  pihak untuk  memilih  mediator  diharapkan  para  pihak  merasa  bebas  dan  tidak  ragu-ragu menyampaikan permasalahan, kepentingan dan keinginan mereka. Hakim Pemeriksa Perkara  wajib  menjelaskan  Prosedur  Mediasi  kepada  Para  Pihak  sebagimana  diatur dalam  Pasal  17  ayat  (6)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  dan dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (7).
Di  Pengadilan  Negeri,  terdapat  4  (empat)  dalam  daftar  mediator  yang dikeluarkan  oleh  Ketua  Pengadilan  dan  semuanya  adalah  hakim  pengadilan  yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan karena keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikat. Para pihak telah sepakat memilih salah seorang Mediator  Hakim Pengadilan Negeri.
Setelah  Para  Pihak  memilih  mediator  hakim  tersebut  dan  kemudian  Majelis Hakim  dalam  Perkara  Perdata  membuat  Penetapan  supaya  Mediator  yang  telah disepakati oleh para pihak tersebut melakukan proses mediasi.
Setelah  mediator  ditunjuk  dan  ditetapkan,  Para  Pihak  kemudian  menemui mediator  tersebut  untuk  mngatur  jadwal  pertemuan  yang  dilakukan  dalam  rangka melaksanakan  proses  mediasi.  Mediator  di  Pengadilan  Negeri  yang  merupakan hakim  menjadi  keuntungan  tersendiri  bagi  pihak  karena  mereka  tidak  perlu  repot menyediakan tempat serta biaya untuk honor mediator. Dalam Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  01  Tahun  2016  dijelaskan  bahwa  penggunaan  jasa  mediator  hakim tidak dipungut biaya dan pelaksanaan mediasi dilakukan diruang mediasi yang telah disediakan di Pengadilan Negeri sehingga pengeluaran biaya para pihak bisa ditekan.
2. Tahap Mediasi
Pada  hari  yang  ditentukan  untuk  melaksanakan  mediasi,  para  pihak  bertemu dalam  ruangan  khusus  mediasi  bersama  mediator  yang  telah  ditunjuk.  Para  Pihak semuanya  diberi  hak  untuk  berbicara  dan  juga  kewajiban  medengarkan  baik  dalam hal menguatkan haknya maupun menyangkal pernyataan pihak lainnya. Dimulai para pihak  menyerahkan  resume  perkara  kepada  satu  sama  lain  dan  kepada  mediator. proses Resume perkara yang berisikan dimaksud disini adalah dokumen yang isinya mengenai penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi diantara para pihak hingga sangketa  ini  dibawa  kemuka  pengadilan  dan  juga  mengenai  usulan  dari  masing- masing  pihak  mengenai  penyelesaian  permasalahan.  Dengan  demikian,  selain  para pihak  memberi  gambaran  mengenai  permasalahan  yang  terjadi  sehingga menimbulkan  sengketa,  mereka  juga  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan usulan  baik  berupa  hal-hal  yang  mereka  inginkan  maupun  yang  dapat  dijadikan kepentingan bersama semua pihak demi tercapainya kesepakatan diantara mereka.
Dalam  hal  terjadi  ketidaksepahaman,  maka  dijadikan  perumusan  masalah yang harus dirundingkan penyelesaiannya. Perumusan masalah tersebut dirundingkan dengan saling dikuatkan oleh adanya bukti-bukti yang sah dari masing- masing  Para  Pihak.  Pada  saat  adanya  perundingan  yang  disertai  bukti-buktinya, materi  perundingan  dalam  mediasi  tidak  terbatas  pada  posita  dan  petitum  gugatan. Kemudian  perundingan  tersebut  dinegosiasikan  bagaimana  seharusnya,  bagaimana baiknya,  dan  juga  keuntungan  maupun  kerugiannya.  Mediator  mencarikan kepentingan para pihak, mengidentifikasikan kepentingan bersama, dan memformulasikan kepentingan tersebut sebagai pokok persoalan atau permasalahan. Pokok  permasalahan  merupakan  dasar  dari  perundingan,  dan  harus  disiapkan  oleh mediator  secara  spesifik,  sehingga  setiap  pihak  dapat  mengetahui  secara  jelas  yang diinginkan  pihak  lainnya  dan  netral  tidak  berpihak  dan  dapt  diterima  oleh  kedua belah pihak. Mediator mendefinisikan permasalahn ulang pandangan masing-masing dan menggabungkan menjadi suatu definisi permasalahan yang dapat diterima semua pihak. Hasil perdamaian dalam proses mediasi buakanlah ditentukan oleh mediator, melainkan  atas  kesepakatan  Para  Pihak,  Mediator  hanya  menjadi  jembatan  agar proses  mediasi  berjalan  sesuai  sebagaimana  mestinya.  Dengan  kata  lain  mediator menentukan tahapan langkah-langkah para pihak sampai mencapai kesepakatan.
Berbagai Fungsi mediator dan peran mediator menurut DR. Ismail Rumadan, SH, yaitu: mediator mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar dalam mediasi, mediator  mempertahankan  struktur  dan  momentum  dalam  negosiasi,  mediator menumbuhkan  dan  mempertahankan  kepercayaan  diantara  para  pihak,  mediator menerangkan  proses  dan  mendidik  para  pihak  dalam  hal  komunikasi  yang  baik, mediator  menguatkan  suasana  komunikasi,  mediator  membantu  para  pihak  untuk menghadap  situasi  dan  kenyataan,  mediator  memfasilitas creative  problem-solving diantara  para  pihak,  mediator  mengakhiri  bila  sudah  tidak  lagi  produktif.  Dalam perkara perdata Pihak Kesatu di wakili kuasanya menyerahkan salinan gugatan untuk dipelajari  oleh  mediator  tanpa  dilengkapi  dengan  usulan  mengenai  penyelesaian permasalahan.
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri
Walaupun  mediator  sebagai  pihak  ketiga  yang  netral  terlibat  langsung  dalam penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak melalui proses mediasi, dan dengan kualifikasi yang baik yang dimiliki oleh mediator dalam menawarkan berbagai macam solusi  dan  merumuskan  kesepakatan,  bukan  berarti  mediator  yang  akan  menentukan hasil kesepakatan.
Keputusan  akhir  tetap  berada  ditangan  para  pihak  yang  berselisih.    Mediator hanyamembantu mencari jalan keluar, menjadi jembatan agar para pihak bersedia duduk bersama menyelesaikan perselisihan yang sedang dialami. Hakim memegang kekuasaan tertinggi dalam persidangan. Sedangkan dalam proses mediasi, kekuasaan tertinggi ada pada para pihak masing-masing  yang sedang berselisih. Mediator sebagai pihak ketiga yang  dianggap  bersifat  netral  hanya  bertugas  untuk  membantu  atau  memfasilitasi jalannya  proses  mediasi  saja.  Hasil  dari  proses  persidangan  adalah  keputusan  hakim. Sedangkan  dalam  proses  mediasi menghasilkan  suatu  kesepakatan  yang  diperoleh dari masing-masing  pihak.  Kesepakatan  para  pihak  ini  memiliki  sifat  yang  kuat dibandingkan dengan keputusan pengadilan.
Hal ini dikarenakan kesepakatan tersebut merupakan persetujuan bersama yang diperoleh  dari  musyawarah  untuk  mufakat  oleh  para  pihak.  Artinya  kesepakatan tersebut  adalah  hasil  kompromi  atau  jalan  yang  telah  mereka  pilih  untuk  disepakati demi    kepentingan-kepentingan  mereka.  Sedangkan  jika  dalam  keputusan  pengadilan, terdapat  pihak  lain  yang  ikut  memutuskan,  yaitu  hakim.  Dengan  kata  lain  putusan pengadilan  itu  bukan  hasil  dari  kesepakatan  para  pihak,  sehingga  ada  pihak  yang menang  ada  yang  kalah.  Di  dalam  proses  mediasi  juga  akan  ditemuai  berbagai  dilema ataupun kendala dalam pelaksanaannya.
Dalam  menyelesaikan  kendala-kendala  yang  dialami  mediator  dalam penyelesaian  perkara  perdata  Nomor  di  Pengadilan  Negeri,  mediator  telah mengupayakan beberapa bentuk cara penyelesaian, diantaranya, mediator menanamkan kepada  para  pihak  yang  berpekara  dan  mediator  telah  menunjukan  sikap  kepada  para pihak  bahwa  mediator  tidak  memiliki  kepentingan  apapun  terhadap  penyalesaian perselisihan  tersebut.  Mediator  hanya  membantu  para  pihak  untuk  mengakhiri perselisihan.  Mediator  dalam  memfasilitasi  dan  melakukan  negosiasi  antar  para  pihak yang berselisih harus bersifat: “netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam
menjalankan  proses  mediasi  tersebut.  Seorang  mediator  harus  mampu  mendengarkan permasalahan dari setiap para pihak.”
Bahwa untuk menyelesaikan kasus ini, Penggugat melalui Dinas/Instansi Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  telah  berulang-kali  menghubungi  Tergugat  guna  penyelesaian secara  musyawarah,  namun  tidak  ada  hasilnya,  sehingga  terpaksa  Penggugat menyampaikan gugatan ini.
Bahwa Penggugat merasa khawatir akan sikap Tergugat yang akan mengalihkan memindahtangankan barang-barang sengketa ataupun menyembunyikannya baik barang bergerak  maupun  tidak  bergerak,  sehingga  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  pada Penggugat,  mohon  kiranya  Pengadilan  Negeri  meletakkan  sita  jaminan  terhadap barangbarang milik Penggugat berupa :
Sehubungan  dengan  konsep  perdamaian  yang  diajukan  oleh  para  penggugat tersebut kehadapan mediator hakim dan mediator hakim meminta tanggapan dari pihak Tergugat  sehubungan  dengan  hal  tersebut  dan  pada  saat  itu  pihak  tergugat membenarkan tentang dalil-dalil yang diajukan oleh para penggugat tersebut.
C. Kekuatan Hukum terhadap Putusan Perdamaian dalam Perkara Perdata.
Setelah tercapainya kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara yaitu pada  tanggal  15  Maret  2017,  mediator  melaporkan  kepada  majelis  hakim  yang memeriksa  perkara  tersebut  tentang  hasil  mediasi  dan  mengembalikan  penanganan perkara  selanjutnya  kepada  majelis  hakim,  kemudian  majelis  hakim  membuka persidangan  yaitu pada tanggal 12  April 2017 dan membuat putusan yaitu berupa akta perdamaian  yang  memuat  tentang  kesepakatan  damai  antara  kedua  belah  pihak  yang berperkara,  selanjutnya  majelis  hakim  memutus  perkara  tersebut  dengan  putusan sebagai berikut:
1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi Akta Perdamaian yang telah disepakti tersebut;
2. Menghukum  Penggugat  dan  Tergugat  secara  tanggung  renteng  masing-masing setengah  bagian  membayar  biaya  perkara  yang  hingga  kini  ditaksir  sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah.
Seluruh  acara  persidangan  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Negeri  khususnya dalam  perkara  perdata  dibuat  berita  acaranya  oleh  Panitera  Pengganti  dan ditandatangani  oleh  Hakim  Ketua  Majelis  dan  Panitera  Pengganti  dan  kesepakatan damai  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  tersebut  putusannya  ditandatangani  oleh Mejelis  Hakim  dan  Panitera  Pengganti,  seluruh  berkas-berkas  tersebut  disusun  dan dijahit serta dilak yang kemudian diarsipkan.
Berdasarkan  pasal  1  ayat  (10)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2016  menyebutkan  bahwa  “akta  perdamaian  adalah  akta  yang  memuat  isi  naskah perdamaian dan putusan Hakim yang menguatkan Kesepakatan.
Dari  penjelasan  pasal  tersebut  diatas  dapat  dipahami  bahwa  putusan perdamaian  memuat  unsur  kesepakatan  damai,  putusan  hakim  dan  tidak  ada  upaya hukum,  dengan  demikian  putusan  perdamaian  adalah  putusan  hakim  yang  tertinggi tanpa ada upaya hukum lagi.
Beberapa alasan yang mendasari bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap antara lain:
1. Akta perdamaian memiliki irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
2. Akta perdamaian diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
3. Akta perdamaian mengandung perintah (amarnya bersifat condemnatoir )
4. Akta  perdamaian  merupakan  bentuk  penyelesaian  perkara  perdata  dalam  ruang lingkup sengketa (contentiosa)
5. Akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum
Dari  alasan  tersebut  diatas  akta  perdamaian  yang  juga  merupakan  putusan perdamaian  merupakan  dokumen  hukum  yang  kedudukannya  sejajar  dengan keputusan  hakim  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dan  apabila  pihak  yang  harus memenuhi  kewajibannya  tidak  mau  melaksanakan  kewajibannya  maka  juga  dapat dilakukan  eksekusi  karena  amar  dari  putusan  tersebut  mengandung  diktum condemnatoir yang berbentuk perintah atau penghukuman.

## KESIMPULAN
Mediator  mencarikan  kepentingan  para  pihak,  mengidentifikasikan  kepentingan bersama,  dan  memformulasikan  kepentingan  tersebut  sebagai  pokok  persoalan  atau permasalahan.  Pokok  permasalahan  merupakan  dasar  dari  perundingan,  dan  harus
disiapkan  oleh  mediator  secara  spesifik,  sehingga  setiap  pihak  dapat  mengetahui  secara jelas yang diinginkan pihak lainnya dan netral tidak berpihak dan dapt diterima oleh kedua belah  pihak.  Mediator  mendefinisikan  permasalahn  ulang  pandangan  masing-masing  dan menggabungkan  menjadi  suatu  definisi  permasalahan  yang  dapat  diterima  semua  pihak. Hasil  perdamaian  dalam  proses  mediasi  buakanlah  ditentukan  oleh  mediator,  melainkan atas  kesepakatan  Para  Pihak,  Mediator  hanya  menjadi  jembatan  agar  proses  mediasi berjalan  sesuai  sebagaimana  mestinya.  Dengan  kata  lain  mediator  menentukan  tahapan langkah-langkah para pihak sampai mencapai kesepakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi , Alfabeta, Bandung, 2011.
Takdir  Rahmadi, Mediasi  Penyelesaian  Sengketa  melalui  Pendekatan  Mufakat ,  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
M.  Yahya  Harahap, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata dalamTeori dan Praktek , Mandar Maju, Bandung, 1997.
http://amandaastari.blogspot.com/2013/penyelesaian-sengketa-ekonomi.html (25/10/2014)