## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAUM DIFABEL KORBAN PEMERKOSAAN
Legal Protection to the Disabled Rape Victims

## Alfan Alfian
Rejowinangun, RT/RW: 03/05, Kemiri, Purworejo, Jawa Tengah email: alfianalfan.aa@gmail.com

## abstract
In  Indonesia  arrangement  on  Human  Rights  has  been  included  in  the constitution, starting from Article 28A to 28J, even re-clarified in Article 29 of  the  Constitution  of  1945.  Viewing  of  the  formulation  of  articles  in  the 1945  Constitution,  suggests  that  there  is  injury  history  so  deep  against human  rights  enforcement  in  Indonesia  before  the  reform,  thus  setting Human Rights was included as detailed in the constitution that should only set the rules subject. Associated with the handling of victims with disabilities before  the  law,  into  a  constitutional  basis  that  disabled  people  should  be applied  equally  before  the  law,  even  if  not  physically  perfect  and  different from normal people as usual. Protection against disabilities, actually are not discussed  explicitly  in  the  constitution,  but  the  Legal  Power  is  in  our constitution has leads to there, so some  sectorial laws need to be explain to specifically.
Keywords: Legal Protection , Disability , Rape

## abstrak
Di Indonesia pengaturan tentang Hak Asasi Manusia sudah sedemikian rupa dicantumkan  dalam  konstitusi,  yaitu  mulai  dari  Pasal  28A  hingga  28J, bahkan diperjelas ulang pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Melihat dari  rumusan  pasal  di  dalam  UUD  1945  tersebut,  memberikan  gambaran bahwa  ada  luka  sejarah  yang  begitu  mendalam  terhadap  penegakkan  HAM di  Indonesia  sebelum  reformasi,  sehingga  pengaturan  Hak  Asasi  Manusia pun  dicantumkan  begitu  detail  di  dalam  konstitusi  yang  seharusnya  hanya mengatur  aturan  pokok  saja.  Terkait  dengan  perlakuan  korban  difabel  di muka  hukum,  menjadi  dasar  konstitusional  bahwa  kaum  difabel  harus diberlakukan  sama  dimuka  hukum,  walaupun  secara  fisik  tidak  sempurna dan berbeda dengan masyarakat normal seperti biasa. Perlindungan terhadap difabel  sebenarnya  memang  tidak  dibicarakan  secara  eksplisit  di  dalam undang-undang dasar, namun Legal Power yang ada di dalam konstitusi kita sudah  mengarah  kesana,  sehingga  beberapa  undang-undang  sektoral  perlu menjelaskan secara spesifik.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Difabel, Pemerkosaan

## A. Pendahuluan
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  modern  di  dunia  yang menempatkan  hukum  sebagai  panglima.  Artinya  bahwa  hukum  harus dilaksanakan  untuk  menegakkan  keadilan,  kepastian  dan  kemanfaatan. 1
Seperti  yang  diutarakan  oleh  Gustav  Radbruch  bahwa  ketika  tiga  tipologi tujuan  hukum  tersebut  tercapai,  maka  hukum  akan  menemukan  rohnya. Hukum  sudah  tidak  lagi  hanya  menjadi  deretan  tulisan  naratif  yang  tak ternilai apa-apa. Ukuran atau barometer efektifitas terjalinnya tujuan hukum Friedman juga mengutarakan sebuah Legal System Theory yang menekankan pada  tiga  aspek  yaitu  yang  pertama, Legal  Subtantive yaitu  terkait  pada substanti  pengaturan  hukum  seperti  pada  peraturan  perundang-undangan, kedua Legal  Structure yang  mana  dalam  penegakkan  hukum  perlu  adanya instrumen-instrumen  yang  dibutuhkan  seperti  kepolisian  yang  melakukan penyidikan,  kejaksaan  bagian  penuntutan,  advokat  pembelaan,  atau  hakim sebagai  pemutus  perkara,  dan  yang  terakhir  terkait Legal  Culture atau budaya  hukum. 2 Pada term kedua  yang  kemudian  perlu  menjadi  perhatian serius akhir-akhir ini.
Tentang Law Enforcement di Indonesia masih banyak perlu perbaikan baik  dari  keorganisasian  maupun Attitude para  artor-aktor  perorangan  di masing-masing institusi. Sebagai konsekuensi negara hukum, pemberlakuan asas equality before the law harus menjadi garda paling depan. persamaan di muka  hukum,  anti  diskriminasi  artinya  tidak  ada  perbedaan  atas  siapa  pun yang  mendapat  perkara,  mulai  dari  perlakuan  penyidikan  hingga  sidang  di pengadilan.  Menurut  hemat  penyusun  ada  beberapa  hal  yang  dapat memengaruhi terjadi perlakuan diskriminasi dalam dalam proses penanganan hukum,  namun  ada  satu  yang  yang  sering  terjadi  karena  dari  tersangka, terdakwa  atau  pun  terpidana,  bahkan  seorang  korban  yang  merupakan kalangan  orang  yang  lemah,  rentan,  dan  atau  kurangnya  pengetahuan. Korban-korban ini sering ditemui pada kalangan difabel yang  mendapatkan perlakuan  diskriminasi  dan  kekurangan  hak-haknya  karena  memang aksesnya terhambat.
Persoalan  menjadi  serius  jika  hal  ini  hanya  dibiarkan  tanpa  adanya tindakan  tegas  dari  pemerintah  untuk  menempatkan  kaum  difabel mendapatkan  akses  publik  sebanyak-banyaknya,  khususnya  pada  dalam menegakkan  hukum,  karena  mereka  juga  bagian  dari  para justiciable yang dilindungi  oleh  konstitusi.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
1 Martitah, Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature , (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2013), hlm. 63.
2 Ibid ., hlm 89.
Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memang  sudah  disahkan.  Undang-undang tersebut  untuk  melindungi  setiap  orang  yang  menjadi  korban  dari  ancaram untuk  menjadi  korban  kembali,  dengan  hak-hak  yang  diberikan  seperti mendapatkan  penerjemah,  cuplikan  putusan,  rehabilitasi  hingga  restitusi. Ratifikasi  perjanjian  internasional  juga  telah  dilakukan  pemerintah  yaitu Convention  on  The  Rights  of  Person  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas).  Walaupun  berbagai  upaya  pemerintah dalam  melindungi  kaum  difabel  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  sudah demikian  dilakukan  namun  masih  saja  peraturan  yang  dibuat  dalam praktiknya  selalu  mendapat  kendala.  Oleh  karena  itu  penyusun  akan membidik  lebih  jauh  terkait  perlindungan  hukum  terhadap  kaum  difabel korban  pemerkosaan,  baik  dalam  peraturan  maupun  langsung  pada praktiknya.  Penyusun  juga  akan  sedikit  memberikan  komparasi  dengan beberapa negara lain terkait perlindungan hukum kaum difabel. Berdasarkan pemaparan  latar  belakang  di  atas  maka  sangat  menarik  untuk  dikaji  lebih mendalam  tentang  bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  kaum difabel korban pemerkosaan.

## B. Pembahasan
1. Bentuk  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Difabel  Korban  Tindak

## Pidana Kesusilaan
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  Indonesia  sudah memproklamirkan  sendiri  sebagai  negara  hukum.  Hal  tersebut  membawa konsekuensi  logis  terhadap  segala  aktifitas  kegiatan  pemerintahan  harus berdasarkan  dengan  hukum  itu  sendiri.  Menurut  Franz  Magnis  Suseno, bahwa  ada  empat  syarat  dalam  gagasan  negara  hukum  yang  saling berhubungan  satu  sama  lain,  yaitu pertama, adanya  Asas  Legalitas  yang berarti  pemerintah  bertindak  semata-mata  atas  dasar  hukum  yang  berlaku; kedua, adanya  kebebasan  dan  kemandirian  kekuasaan  kehakiman  terutama dalam  fungsinya  untuk  menegakkan  hukum  dan  keadilan; ketiga ,  adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; dan keempat , adanya pemerintahan  berdasarkan  sistem  konstitusi  atau  hukum  dasar. 3 Ada persamaan  yang  mencolok  antara  konsepsi  Negara  Hukum  Suseno  dengan konsep yang sudah diutarakan oleh Julius Stahl, ataupun A.V. Decey tentang Negara  Hukum.  Mereka  sama-sama  menempatkan  Hak  Asasi  Manusia sebagai term yang  perlu  diperjuangkan  dalam  memberlakukan  negara hukum.  Intinya  bahwa  penegakkan  hak  asasi  manusia  sudah  tidak  bisa ditawar-tawar lagi.
3 Franz  Magnis-  Suseno, Etika  Politik:  Prinsip  Moral  Dasar  Kenegaraan  Modern ,  (Jakarta:
Gramedia, 1993), hlm. 298-301
Untuk  mencapai To  Keep  Goverment  In  Order, di  Indonesia pengaturan tentang Hak Asasi Manusia sudah sedemikian rupa dicantumkan dalam  konstitusi  kita,  yaitu  mulai  dari  Pasal  28A  hingga  28J,  bahkan diperjelas  ulang  pada  Pasal  29  Undang-Undang  Dasar  1945.  Melihat  dari rumusan pasal di dalam UUD 1945 tersebut, memberikan gambaran bahwa ada  luka  sejarah  yang  begitu  mendalam  terhadap  penegakkan  HAM  di Indonesia  sebelum  reformasi,  sehingga  pengaturan  Hak  Asasi  Manusia  pun dicantumkan  begitu  detail  di  dalam  konstitusi  yang  seharusnya  hanya mengatur  aturan  pokok  saja.  Kita  masih  ingat  bahwa  sebelum  reformasi khususnya  pada  Orde  Baru,  bagaimana  pengaturan  HAM  diberlakukan, bahwa  tidak  adanya  transparansi  pemerintah,  bahkan  hak  individu dibungkam rapat-rapat. Hingga tidak ada persamaan di depan hukum, hanya kalangan  elit  saja  yang  diperlakukan  istimewa  karena  punya  uang  dan mampu  mengurus  perkara  hingga  ke  jenjang  kasasi.  Namun,  Pasca reformasi,  para  perancang  naskah  konstitusi  menentukan  skenario  terbaik dalam  menjamin  orisinalitas  kemauan  rakyat.  Setiap  individu  memiliki  hak yang  sama  di  hadapan  hukum  tanpa  melihat  status  sosial  (Jabatan),  RAS, Agama,  dan  atau  golongan  tertentu.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pasal  28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum”,
“Setiap  orang  berhak  bebas  dari  perlakuan  yang  bersifat diskriminatif  atas  dasar  apapun  dan  berhak  mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”
Pasal  di  atas  kemudian  terkait  dengan  perlakuan  korban  difabel  di muka  hukum,  menjadi  dasar  konstitusional  bahwa  kaum  difabel  harus diberlakukan  sama  di  muka  hukum,  walaupun  secara  fisik  tidak  sempurna dan berbeda dengan masyarakat normal seperti biasa. Perlindungan terhadap difabel  sebenarnya  memang  tidak  dibicarakan  secara  eksplisit  di  dalam undang-undang dasar, namun Legal Power yang ada di dalam konstitusi kita sudah  mengarah  ke  sana,  sehingga  beberapa  undang-undang  sektoral  perlu menjelaskan secara spesifik. Seperti pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  khususnya  pada  Pasal  5  ayat  (3) mengatakan “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak  memperoleh  perlakuan  dan  perlindungan  lebih  berkenaan  dengan kekhususannya.”  Pada  penjelasan  pasal  tersebut  semakin  mempertegas bahwa  penyandang  cacat  adalah  salah  satu  kelompok  masyarakat  rentan yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang lebih dan khusus.
Pada  salah  satu  asas  hukum  pidana,  yang  juga  merupakan  asas legalitas, Nullum  delictum,  noela  poena  sine  lege  praevia, bahwa  tidak  ada suatu  pidana  kecuali  sudah  ada  undang-undang  yang  mengaturnya.  Dasar
tersebut  kemudian  menjadi  penting  bahwa  suatu  perbuatan  pidana  harus dirumuskan  dalam  satu  uraian  pasal  pada  peraturan  perundang-undangan. Terkait  dengan  Pengaturan  mengenai  difabel  yang  berhadapan  dengan hukum  diatur  pula  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1997 tentang Penyandang Cacat dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  yang  mengatur  bahwa  setiap penyandang  cacat  memunyai  hak  dan  kesempatan  yang  sama  dalam  segala aspek  kehidupan  dan  penghidupan  yang  meliputi  aspek  agama,  kesehatan, pendidikan,  sosial,  ketenagakerjaan,  ekonomi,  pelayanan  umum,  hukum, budaya,  politik,  pertahanan  keamanan,  olah  raga,  rekreasi,  dan  informasi. Peraturan  yang  mengatur  difabel  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  4 Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  dan  penjelasan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1997  tentang  Penyandang  Cacat  hanya menitikberatkan  pada  kesejahteraan  sosial  kaum  difabel  sedangkan  untuk difabel yang berhadapan dengan hukum belum diatur secara khusus.
Oleh  karena  wujud  kepedulian  negara  terhadap  kaum  minoritas tersebut,  maka  pemerintah  meratifikasi  perjanjian  internasional  yang diturunkan  pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada pasal 5 konvensi tersebut pada  intinya  mengatakan  negara-negara  pihak  mengakui  bahwa  semua manusia  adalah  sama.  Selain  itu,  negara-negara  pihak  wajib  mencegah semua  diskriminasi  yang  fundamental  terhadap  kaum  disbilitas  serta menjamin  perlindungan  hukum  yang  sama  dan  efektif  bagi  penyandang disabilitas.  Menurut  penyusun,  pengaturan  tersebut  memang  memberikan legitimasi  terhadap  kaum  disabilitas  untuk  tidak  diberlakukan  berbeda sebagaimana  masyarakat  normal  seperti  biasanya,  namun  penyusun  belum menemukan  adanya  pengaturan  mengenai  penerapan  saksi  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  kaum  difabel  sehingga  mengakibatkan  terhambatnya kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam melakukan perlindungan terhadap kaum difabel.
Apabila  saksi  dan  korban  dijelaskan  pada  undang-undang  hasil ratifikasi tersebut, maka tentu akan mempermudah kepolisian kejaksaan atau institusi  penegak  hukum  yang  lain  untuk  melengkapi  properti-properti  dan prosedur  khusus  yang  diperlukan  dalam  menangani  kaum  difabel  yag tersangkut  perkara  tertentu.  Dalam  hal  ini  dapat  pula  dibuat  kamar  khusus untuk  menangani  kasus  tersebut,  karena  sumberdaya  manusia  yang  dipakai harus khusus pula seperti kepiawaian bahasa isyarat dan ahli psikologi yang tahu  keadaan  jiwa  difabel  tertentu  yang  terkadang  tidak  sesuai  dengan  usia yang sedang disandangnya sekarang.
Sejauh  ini  undang-undang  yang  paling  banyak  digunakan  dalam melakukan  perlindungan  saksi  dan  korban  adalah  Undang-Undang  Nomor
13  Tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Adapun perlindungan  terhadap  korban  dan  saksi  tertera  pada  Pasal  5  ayat  (1) mengatakan bahwa Seorang Saksi dan Korban berhak:
a. memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b. ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan dan dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
i. mendapat identitas baru;
j. mendapatkan tempat kediaman baru;
k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
m. memperoleh  bantuan  biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu perlindungan berakhir.
Pada  ayat  (2)  mengatakan  bahwa  Hak  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus- kasus  tertentu  sesuai  dengan  keputusan  LPSK  (lembaga  perlindungan  saksi dan korban). Perlindungan lain dapat ditemukan pada Pasal 6 ayat (1) bahwa Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan: bantuan  medis;  dan  bantuan  rehabilitasi  psiko-sosial. Perlindungan  dan  hak saksi  dan  korban  diberikan  sejak  tahap  penyelidikan  dimulai  dan  berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Pada  undang-undang  ini,  yang  dimaksud  saksi  dan  korban  hanya ditujukan  pada  seseorang,  sehingga  menurut  penyusun  walaupun  secara bunyi  pasal  tidak  tercantum  orang  cacat  atau  difabel,  maka  pasal  tersebut bersifat  universal  mengikat  bagi  semua  pihak  yang  diposisikan  sebagai korban  yang  mengalami  penderitaan  fisik  atau  psikis  atas  tindak  pidana tertentu.  Hal  ini  juga  sering  kali  digunakan  oleh  jaksa  untuk  merumuskan pasal  tuntutan  sebagai  delik  biasa  walaupun  terjadi  pada  tindak  pidana terhadap  difabel.  Peranan  korban  pada  undang-undang  tersebut  dituntut untuk  bersifat  kooperatif.  Artinya  bahwa  harus  ada  tindakan  sendiri  oleh korban  di  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  dimaksud.  Dalam  arena  ini pengajuan  rehabilitasi  akan  ditindaklanjuti  jika  korban  mengajukan  sendiri melalui  LPSK  menuju  ke  pengadilan.  Model  perlindungan  ini  sangat menitikberatkan pada partisipasi korban itu sendiri
Di  Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  yang  sudah  ada  ternyata ditemukan  masih  ada  banyak  kelemahan  dalam  perlindungan  hukum terhadap  korban  difabel  itu  sendiri.  Kasus  pemerkosaan  atau  kasus  lain mengenai tindakan pidana kesusilaan yang didalamnya difabel pun sama saja jenis  perlindungannya,  yaitu  tetap  menggunakan  dasar  aturan  yang  sudah ada.  Delik  yang  digunakan jaksa  penuntut  umum  juga  masih  menggunakan KUHP  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana)  sebagaimana  tertera  pada Pasal  yang  dimaksud.  Hal  ini  tentu  tidak  sesuai  dengan  tujuan  dari  Sistem Peradilan  Pidana  itu  sendiri.  Menurut  Marcus  tujuan  dari  sistem  peradilan pidana adalah sebagai berkut: 4
a. melindungi  masyarakat  melalui  penanganan  dan  pencegahan  kejahatan, merehabilitasi  pelaku  kejahatan,  dan  melakukan  upaya  inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat;
b. menegakkan  dan  memajukan the  rule  of  law dan  penghormatan  pada hukum, dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi  tersangka,  terdakwa  dan  terpidana,  melakukan  penuntutan  dan membebaskan  orang  yang  tidak  bersalah  yang  dituduh  melakukan kejahatan;
c. menjaga hukum dan ketertiban;
d. menghukum  pelaku  kejahatan  sesuai  dengan  falsafah  pemidanaan  yang dianut; dan
e. membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.
Dari  pemaparan  tujuan  sistem  peradilan  pidana  ternyata  korban  juga merupakan  bidikan  utama  yang  harus  dibantu  dan  diberi  nasihat.  Artinya bahwa sebenarnya melalui sistem peradilan pidana posisi korban dapat lebih diuntungkan  dan  mencegah  terjadinya  korban  berikutnya.  Selain  itu  harus ada penanganan tertentu terhadap difabel yang tersangkut kasus pidana. Para penegak  hukum  juga  harus Balance dalam  menangani  kasus  pidana  antara pelaku  ( offender )  dan  Korban  ( victim ),  apalagi  jika  posisi  korban  adalah pihak yang rentan seperti kaum difabel.
Perlindungan di Negara Indonesia terhadap kaum difabel sampai hari ini  masih  dirasa  kurang.  Hal  ini  begitu  jelas  ketika  dibandingkan  dengan negara  lain  seperti  di  di  Amerika  Serikat  (AS),  misalnya,  ada  UU  khusus untuk  melindungi  kaum  difabel  yang  bernama The  American  with Disabilities  Act .  UU  ini  berisi  kewajiban  negara  untuk  memberikan perlindungan  bagi  kaum  difabel  di  bidang  pendidikan.  AS  bahkan melengkapi  perlindungan  untuk  mahasiswa/mahasiswi  difabel  dengan yayasan  yang  bernama The  Learning  Disabilities  Association  of  American . Dengan adanya perlindungan itu, di beberapa kampus AS, seperti St Francis
4 Disampaikan oleh Prof Marcus, Pada Kuliah  Sekolah Pasca Sarjana/Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu, 3 Desember 2014, Pukul 11.00 WIB.
Xavier University dan University of Washington, melindungi dan membantu mahasiswa difabel untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Di University of Washington,  sejak  1978  sudah  memodifikasi  sedemikian  rupa  lingkungan kampusnya agar ramah difabel. Hal itu, misalnya, kondisi jalanan yang rata dan tidak berbukit-bukit, serta fasilitas mobil jemputan khusus. Fasilitas ini untuk  memudahkan  kaum  difabel  yang  memiliki  kesulitan  mobilitas, kemudahan  dalam  mengakses  teknologi,  baik  di  laboratorium,  maupun perpustakaan  khusus  yang  membantu  penyandang tunanetra  dan  tunarungu, parkir  khusus,  dan  konseling  akademis.  Akses-akses  yang  diberikan  ini membantu  pula  para  kaum  difabel  terpelajar  di  Amerika  untuk  dapat  ikut serta  dalam  mengawal  jalannya  sistem  peradilan  yang  ada  di  sana  seperti terkait  register  perkara  dan  berkas  penuntukan  yang  begitu  mudah didapatkan. 5
Di  Neitherland  untuk  korban  kejahatan  kekerasan  khusus  yang dilakukan dengan sengaja disediakan dana oleh departemen kehakiman pada UU “ wet  voorlopige  regeling  schadefonds  geweld  misdrijven ” (wet 26 juni 1975.  Stb  382).  Kejahatan  khusus  tersebut  dapat  dianalogikan  sebagai kejahatan  yang  korbannya  adalah  orang  tidak  normal,  orang  cacat,  dan sebagainya. 6 Peranan  Negara  Belanda  terhadap  korban  cukup  besar,  karena bersentuhan  langsung  kepada  korban,  memberi  santunan  agar  nilai keseimbangan antara korban dan pelaku lebih terjamin. Selain pelaku sudah diproses secara hukum melalui pengadilan, korban pun mendapat mendapat santunan  bahkan  hingga  rehabilitasi  yang  dapat  mengembalikan  korban  ke posisi normal seperti semua baik jasmani maupun rohani. Model seperti ini sering  disebut  dengan  model  perlindungan Services  Model. Adapun  bentuk perlindungan  yang  nyata  pada  model  ini  berupa  ganti  rugi  yang  diberikan oleh  negara  dan  bantuan  hukum  seperti  yang  tercantum  dalam  undang- undang  perlindungan  saksi  dan  korban.  Orientasi Sevices  Model ini  untuk memberikan  pelayanan  publik  yang  baik  dan  untuk  dapat  membantu terwujudnya integrity of the system of institutionalized trust. 7
Berbeda  di  Indonesia  yang  lebih  condong  menggunakan Prosedural Right  Model yang  mana  korban  memiliki  hak  hukum  dalam  setiap  tahapan proses  peradilan  (hak  bantuan  hukum  dan  sebagainya).  Kemudian  dalam model  ini  korban  dapat  terlibat  langsung  dalam  proses  peradilan.  Dengan demikian polisi dan jaksa diwajibkan untuk memperhatikan hak-hak korban, serta  diwajibkan  untuk  pemenuhan.  Polisi  dan  jaksa  menjadi  garda  yang
5 Diakses pada situs www.SinarHarapan.com, oleh Agus Wibowo, dengan tema Diskriminasi Pendidikan Bagi Kaum Difabel, Kamis, 4 Desember 2014.
6 Arif  gosita, Masalah  Korban  Kejahatan  Edisi  Pertama ,  (Jakarta:  Akademika  Pressindo, 1983), hlm. 87.
7 Muladi,  Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  (Bandung:  Alumni,  2010), hlm. 83-87.
paling  depan  dalam  menyukseskan  model  perlindungan  ini.  Namun, seringkali jauh panggang dari api, polisi maupun korban sering mengabaikan partisipasi  korban  karena  dengan  alasan  mengganggu  pelayanan  publik. Begitulah  barang  barang  kali  yang  sering  terjadi  di  dalam  praktik,  oleh karena  itu  terkait  dengan  praktik  perlindungan  hukum  terhadap  koban difabel akan dikupas di dalam sub-bab selanjutnya dengan pegangan putusan pengadilan.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Difabel Perkosaan di dalam
Praktik Berdasarkan Putusan Putusan Nomor 244/Pid2013/P.T.Smg.
Jauh setelah melihat dan mengaji peraturan perundang-undangan yang ada  mengenai  perlindungan  hukum  terhadap  korban  difabel  pemerkosaan, penyusun  mengatakan  peraturannya  sudah  sedemikian  rupa  akomodatif. Khususnya upaya pemerintah dalam  meratifikasi Convention on The Rights of  Person  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak  Penyandang Disabilitas).  Hal  tersebut  menjadi  jawaban  bahwa  tugas  negara  dalam memberlakukan  sebagai  Indonesia  sebagai  negara  hukum,  menempatkan kaum  difabel  sebagai  aset  negara,  dan  bukan  sebagai  beban  negara.  Selain itu  secara  demografis,  seperti  yang  sudah  direalisasi  oleh  Metrotv  News bahwa laporan Bank Dunia dan PBB, khususnya WHO pada 2011 mengenali jumlah  difabel  di  dunia  adalah  15  persen  dari  total  populasi  dunia. Sedangkan total populasi Indonesia yang saat sensus tahun 2010 lalu berada di  angka  237,6  juta,  jika  diambil  15  persennya,  artinya  jumlah  difabel  di Indonesia berada di kisaran 35,7 juta orang. 8
Intinya  bahwa,  jika  pengaturan  tentang  perlindungan  difabel  sudah sedemikian  rupa  dituliskan  apabila  dalam  tataran  implementasi  tidak dilakukan sama saja, aturan tersebut tak lain hanyalah sebuah coretan diatas kertas  putih  yang  tak  ternilai  apa-apa.  Di  sini  penyusun  menggunakan Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, sebagai bahan analisis praksis untuk menilai  sejauh  mana  perlindungan,  dan  perolehan  hak  difabel  selama berhadapan  dengan  hukum  mulai  dari  pendampingan  hingga  hak-hak  yang harus  didapatkan  oleh  korban  atau  saksi  termasuk Restitusi (ganti  rugi). Ganti  rugi  menjadi  penting  karena  hal  tersebut  menjadi  salah  satu point convensi  internasional  PBB  yaitu The  Declaration  of  Basic  Principles  of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power . yang harus diperjuangkan untuk  diberikan  kepada  korban  kejahatan,  apa  lagi  korban  di  sini  kaum rentan  yang  pada  dasarnya  sebelum  menjadi  korban  kejahatan  pun  harus mendapatkan perlindungan.
Secara  umum  hal  yang  biasanya  terjadi  terhadap  difabel  bahwa terkadang hukum menganggap kalangan difabel adalah cacat hukum karena
8 Metrotv News, Kamis, 4 Desember 2014. Pukul 19.00 WIB.
difabel berada dalam pengampuan dan kesaksiannya diragukan. Mekanisme dan  prosedur  hukum  yang  tidak  mengakomodir  kebutuhan  khusus  difabel, termasuk  aksesibilitas,  penerjemah  bahasa  isyarat,  sebagai  kendala  serius dalam upaya penegakan hukum. Standarisasi keabsahan saksi dan bukti juga menjadi salah satu faktor. Selain itu metode introgasi dan investigasi aparat penegak  hukum  yang  saklek  dapat  pula  berpengaruh  pada  kelengkapan informasi yang berhasil diperoleh dari difabel korban kekerasan atau sebagai saksi. 9
Setelah mengaji Putusan Nomor 244/Pid 2013/P.T.Smg, ternyata tidak jauh  berbeda.  Baik  kepolisian  dan  kejaksaan  masih  tertatih  dan  kurang memperhatikan  hak-hak  korban.  Menurut  Purwanti, 10 mengatakan  bahwa pada  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  The  Rights  of  Person  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas)  pada  kenyataan  telah  dirasakan  di lapangan belum mengatur secara detail, hanya secara garis besar saja, semua hak-hak  disabilitas  memang  sudah  tertuang  di  Konvensi  tersebut,  namun ironisnya  belum  ada  implementasi  yang  nyata.  Di  dalam  kasus  ini  korban adalah  difabel,  dan  seharusnya  korban  mendapatkan  seorang  ahli  baik psikologi  maupun  dokter.  Namun,  pada  kenyataannya,  yang  mendorong untuk  dihadirkannya  para  ahli  supaya  dapat  diperiksa  secara  psikologi maupun  medis,  justru  inisiatifnya  dari  pendamping  bahkan  biaya  pun ditanggung  oleh  pendamping  sendiri,  sedangkan  kepolisian  hanya menanggung biasa visum saja. 11
Dengan  adanya  keterangan  tersebut  gambaran  bahwa  kurangnya perhatian  khusus  terhadap  difabel,  dan  tidak  dipersamakan  dengan masyarakat seperti biasa di hadapan hukum. Bahkan dari institusi kejaksaan pun enggan untuk mengungkapkan identitas korban, yang senyatanya dapat diketahui jika secara tlaten dan sabar menggunakan penerjemah tuna rungu. Kondisi  psikologi  seperti  trauma  korban  sering  kali  dinegasikan  karena hakim kurang cakap dalam menangani kasus difabel ini. Di Australia itu ada praktik  yang  sangat  bagus  sekali,  misalnya  difabel  mental  intelektual  yang sangat sensitif dengan trauma di persidangan itu mereka tidak dipertemukan dengan tersangka dan kesaksian itu cukup direkam satu kali kemudian ketika
9 Makalah  disampaikan  oleh  Purwanti,  Sasana  Integrasi  Dan  Advokasi  Difabel  pada WORKSHOP  PENULISAN  BUKU  “Pemenuhan  Hak  Atas  Peradilan  yang  Fair  Bagi Penyandang Disabilitas” di Hotel Grand Quality Yogyakarta, 12 - 13 Desember 2013.
10 Purwanti  adalah  seorang program  officer ,  atau    para  legal  sekaligus  sebagai  koordinator aliansi  dari  lembaga  Sasana  Integrasi  dan  Advokasi  Difabel  (SIGAB)  Yogyakarta,  dan sebagai pendamping utama korban.
11 Wawancara dilakukan di kantor SIGAB Yogyakarta, Senin, 1 September 2014 pukul 10.30 WIB.
diperlukan  hanya  diulang  saja. 12 Hal  ini  cukup  efektif  dan  memberikan ketenangan  korban  dalam  memberikan  keterangan  yang  sebenarnya  tanpa ada tekanan psikis dari sudut pandang korban.
Setelah  menelusuri  dan  menelaah  Putusan  Nomor  244/Pid 2013/P.T.Smg  dengan  detail  dan  cermat  ternyata  masih  banyak  ditemukan kurangnya  poin-poin  perlindungan  yang  diakomodir  dan  dilaksanakan sebagaimana  amanat  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Adapun  rincian  pemenuhan  hak  dan perlindungan korban difabel sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor  13  tahun  2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  tersebut adalah sebagai berikut;
No. Jenis Perlindungan Keterangan 1. memperoleh  perlindungan  atas keamanan  pribadi,  keluarga, dan  harta  bendanya,  serta bebas  dari  ancaman  yang berkenaan  dengan  kesaksian yang  akan,  sedang,  atau  telah diberikannya; sudah terpenuhi 2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; tidak terpenuhi, karena dari pihak korban sendiri mengalami kesulitan,  dan  hanya  pendamping saja  yang  dapat  menentukan bentuk perlindungan, namun masih saja kurang maksimal. 3. memberikan  keterangan  tanpa tekanan; korban  merasa  tertekan  karena pertanyaan yang diberikan melulu menyebut nama pelaku dan menurut pendamping, korban sentak akan menangis 4. mendapat penerjemah; sudah  terpenuhi,  namun  kurang maksimal,
5. bebas  dari  pertanyaan  yang menjerat; belum terpenuhi; 6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; sudah terpenuhi
12 Jurnal ditulis  oleh  Ari  Wijayanto,  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kaum  Difabel Sebagai Korban Tindak Pidana, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013).
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; Sudah terpenuhi 8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; sudah terpenuhi 9. mendapat identitas baru; belum terpenuhi, untuk mengungkap identitas korban saja dari  pihak  kejaksaan  merasa kesulitan karena kurang pendampingan dari pihak penerjemah; 10. mendapatkan tempat kediaman baru; belum terpenuhi 11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; belum  terpenuhi,  karena  untuk melakukan  visum  saja,  masih terkendala  biaya,  dan  dengan biaya sendiri 12. mendapat nasihat hukum; dan/atau memperoleh  bantuan  biaya hidup  sementara  sampai  batas waktu perlindungan berakhir.
belum  terpenuhi,  nasehat  hukum memang  sudah  terpenuhi,  namun dalam  hal  biaya  hidup  sementara memenuhi.
Dari jenis perlindungan yang sudah dipaparkan di atas masih banyak ditemukan  poin  perlindungan  yang  belum  terpenuhi,  dan  ternyata  tidak semua term perlindungan  yang  tertera  dalam  undang-undang  dapat dikontekstualisasikan pada kasus yang korbannya seorang difabel. Selain itu, landasan hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku adalah dengan Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  artinya original  intent dari rumusan  pasal-pasal  yang  ada  di  dalam  KUHP  tersebut  sebenarnya mempengaruhi  putusan  Hakim.  Jadi  merupakan  pilihan  hakim  apakah  akan memutus  sesuai  dengan  bunyi  pasal  atau  menelaah  lebih  dalam  nilai-nilai Hukum  pidana  positif  yang  terkandung  dalam  butuh  KUHP  itu  sendiri. Sesungguhnya  sejalan  dengan  Barda  Nawawi  bahwa  dalam  hukum  pidana positif  perlindungan  korban  lebih  banyak  merupakan  perlindungan  abstrak atau  perlindungan  tidak  langsung,  artinya  dengan  adanya  berbagai  banyak perumusan  tindak  pidana  dalam  peraturan  perundang-undangan  selama  ini, berarti  pada  hakikatnya  telah  ada  perlindungan  hukum  dan  hak  asasi korban. 13
13 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan Dan Pengembangan Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55.
Rumusan  pasal  yang  digunakan  dalam  kasus  tersebut  menunjukkan bahwa  tidak  adanya  berbedaan  delik  yang  dilakukan  antara  pelaku  biasa dengan  penyandang  cacat.  Putusan  hakim  pun  lebih  condong  pada  corak putusan yang berupa Ia bouche des lois atau sering kita dengar bahwa hakim sebagai  corong  undang-undang.  Untuk  menciptakan  rasa  keadilan  bagi kaum-kaum  difabel  perlu  adanya  sebuah  trobosan  hukum  baru  bagi  para catur  wangsa penegak  hukum,  khususnya  hakim  untuk  berani  memberikan putusan  yang  lebih  humanis,  dan  bahkan  dapat  memberikan  beban  restitusi tersendiri kepada terpidana yang dicantumkan pada amar putusannya.

## C. Penutup

## 1. Simpulan
Setelah  melakukan  menelusuran  dan  kajian  Putusan  Nomor  244/Pid 2013/P.T.Smg,  bahwa  kepolisian  dan  kejaksaan  masih  tertatih  dan  kurang memperhatikan hak-hak korban. Perlindungan terhadap korban sebagaimana yang  tertera  pada  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2006  tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih banyak yang belum terpenuhi, selain karena  keterbatan  ahli,  dan  juga  tidak  semua  jenis  perlindungan  dapat  di kontekstualisasikan  pada  kasus  yang  korbannya  seorang  difabel.  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2011  tentang  Pengesahan Convention  on  The Rights  of  Person  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-Hak Penyandang  Disabilitas)  pada  kenyataan  telah  dirasakan  di  lapangan  belum mengatur  secara  detail,  hanya  secara  garis  besar  saja,  semua  hak-hak disabilitas  memang  sudah  tertuang  di  Convensi  tersebut,  namun  ironisnya belum  ada  implementasi  yang  nyata.  Di  dalam  kasus  ini  korban  adalah difabel,  dan  seharusnya  korban  mendapatkan  seorang  ahli  baik  psikologi maupun  dokter.  Namun,  pada  kenyataannya,  yang  mendorong  untuk dihadirkannya  para  ahli  supaya  dapat  diperiksa  secara  psikologi  maupun medis,  justru  inisiatifnya  dari  pendamping  bahkan  biaya  pun  ditanggung oleh  pendamping  sendiri,  sedangkan  kepolisian  hanya  menanggung  biasa visum saja.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Arief,  Barda  Nawawi,  1998, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakkan  Dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung: Citra Aditya Bakti. Gosita,  Arif,  1983, Masalah  Korban  Kejahatan  Edisi  Pertama ,  Jakarta: Akademika Pressindo. Magnis,  Franz;  Suseno,  1993, Etika  Politik:  Prinsip  Moral  Dasar Kenegaraan Modern , Jakarta: Gramedia.
Martitah, 2013, Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature , Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, hlm. 63. Muladi;  Arief,  Barda  Nawawi,  2010, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana , Bandung: Alumni.

## B. Lain-lain
Jurnal ditulis  oleh  Ari  Wijayanto,  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap Kaum  Difabel  Sebagai  Korban  Tindak  Pidana,  Universitas  Atmajaya Yogyakarta, 2013
Metrotv News, Kamis, 4 Desember 2014. Pukul 19.00 WIB Makalah  disapaikan  oleh  Purwanti,  Sasana  Integrasi Dan  Advokasi  Difabel pada  WORKSHOP  PENULISAN  BUKU  “Pemenuhan  Hak  Atas Peradilan  yang  Fair  Bagi  Penyandang  Disabilitas”  di  Hotel  Grand Quality Yogyakarta, 12 - 13 Desember 2013.
Diakses  pada  situs  www.SinarHarapan.com,  oleh  Agus  Wibowo,  dengan tema  Diskriminasi  Pendidikan  Bagi  Kaum  Difabel,  Kamis,  4 Desember 2014.