## Perlindungan Hukum Terhadap
Perdagangan Satwa Liar Jenis Ikan Hiu Di Indonesia
Lisa Regina Syahfriliani, SH
Dr. Dessy Sunarsi, S.H, M.M
Fakultas Hukum  Universitas  Sahid Jakarta dessynew@ymail.com

## ABSTRAK
Perdagangan  ikan  hiu  terjadi  karena  bernilai  ekonomis  serta  memiliki banyak  kegunaan  dari  seluruh  tubuhnya  dapat  dimanfaatkan.  Oleh  karena  itu, banyak  perdagangan  ikan  hiu  martil  dari  Indonesia  keluar  negeri.  hiu  martil  yang merupakan  salah  satu  satwa  liar  yang  masuk  dalam  daftar  IUCN  terancam  punah (Endangered)  dan  Appendiks  II  CITES,  dalam  praktik  tidak  ada  larangan  untuk diperdagangkan  jenis  ikan  hiu  martil  baik  secara  utuh  maupun  bagian-bagiannya. Masalah Penelitian : 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perdagangan ikan hiu martil di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya?  2.  Bagaimana pengawasan  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  terhadap  perdagangan  ikan  hiu martil di Indonesia? Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perdagangan, Satwa Liar, Ikan Hiu Martil

## ABSTRACT
The  shark  trade  occurs  because  it  has  economic  value  and  has  many  uses for which its entire body can be utilized. Therefore, a lot of the hammerhead shark trade from Indonesia goes abroad. The hammerhead shark, which is one of the wild animals  listed  in  the  IUCN  Endangered  and  Appendix  II  CITES  list,  in  practice there  is  no  prohibition  to  trade  hammerhead  sharks  either  in  whole  or  in  parts. Research Problems: 1. How is legal protection against the hammerhead shark trade in  Indonesia  viewed  from  Law  Number  5  of  1990  concerning  Conservation  of Living  Natural  Resources  and  their  Ecosystems?  2.  How  is  the  supervision  of  the Ministry  of  Marine  Affairs  and  Fisheries  on  the  hammerhead  shark  trade  in Indonesia?  This  research  method  uses  normative  research  methods,  namely  legal
research which is carried out by examining library materials or secondary data as the  basic  material  to  be  studied  by  conducting  a  search  of  the  regulations  and literature related to the problem under study.
Keywords: Legal Protection, Trade, Wildlife, Hammerhead Shark

## A. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  memiliki  berbagai  macam  satwa.  Satwa-satwa  tersebut tersebar  keseluruh  pulau-pulau  yang  ada  di  Indonesia.  Satwa  yang  ada  di  habitat wilayah  Indonesia  adalah  ciri  suatu  pulau  yang  didiami  satwa  tersebut,  karena ekosistem  didalamnya  mendukung  akan  perkembangbiakan  satwa  tersebut.  3 Berdasarkan  Pasal  1  angka  5  UndangUndang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya ditulis UU No.5  Tahun  1990),  Satwa  adalah  semua  jenis  sumber  daya  alam  hewani  yang hidup di darat, dan atau di air, dan/atau di udara. Diantara berbagai satwa tersebut dikelompokkan  menjadi  2  yaitu  satwa  peliharaan  dan  satwa  liar  menurut  Pasal  1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, satwa liar adalah
“Semua  binatang  yang  hidup  di  darat,  dan  atau  di  air,  dan  atau  di  udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.”
Menurut  Pasal  18  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (selanjutnya ditulis PP No.8 Tahun  1999),  Tumbuhan  dan  satwa  liar  yang  dapat  diperdagangkan  adalah  jenis satwa  liar  yang  tidak  dilindungi.  Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  yang terbesar  di  dunia  dengan  jumlah  pulau  lebih  dari  13.700  pulau  dan memiliki  luas 1.919.443 km2 memanjang sepanjang 5.000 km dari Barat ke Timur dan 1.700 km dari Utara ke Selatan. Letak geografis Indonesia antara 95º BT sampai dengan 141º BT dan antara 6º LU sampai dengan 11º LS.4
Pemanfaatan  jenis  ikan  yang  dilakukan  melalui  kegiatan  perdagangan terdapat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2007  tentang  Konservasi Sumber Daya Ikan (selanjutnya ditulis PP No. 60 Tahun 2007) dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan c, yaitu : Pemanfaatan jenis ikan untuk perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b dan c meliputi: b. Jenis ikan yang tidak dilindungi; c. Jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan hukum internasional.
Perdagangan  hiu  di  Indonesia  masih  dalam  skala  besar.  Pada  September  2017, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut  Indonesia  masih  mengekspor  3.800  ton  daging  hiu  dan  1.350  ton  sirip
hiu per tahun. Tujuan ekspornya antara lain ke Hong Kong, Cina, Malaysia, hingga Rusia. 1
Perdagangan  satwa  liar  jenis  ikan  hiu  dijual  dengan  cara  terbuka.  Salah satunya perdagangan secara terbuka terjadi di tempat pelelangan ikan Jakarta, yaitu pasar  Muara  Angke  Jakarta  Utara.  Di  pasar  tersebut  memperdagangkan  ikan  hiu dan  setiap  orang  yang  datang  bebas  memilih  ikan  yang  diinginkan.  Semua  ikan tersedia kecuali terhadap perdagangan ikan hiu salah satunya ikan hiu martil yang masuk  kedalam  Appendiks  II  CITES  dijual  secara  tertutup  atau  dengan  sistem pemesanan  terlebih  dahulu  kepada  para  pedagang.  Namun  dalam  praktik perdagangan tersebut terjadi juga di beberapa daerah di  Indonesia seperti di  Loka PSPL Sorong, TPI Tanjung Luar Lombok, PPI Manggar dan TPI Kampung Baru Perairan  Selat  Makasar,  PPI  Sungai  Kakap  Kalimantan  Barat,  dan  Pelabuhan Benoa Bali.
Ikan hiu martil yang merupakan salah satu satwa liar yang masuk kedalam daftar  IUCN  sebagai  hewan  yang  Genting  akan  kepunahan  (Endangered)  dan Appendix  II  CITES.  Dalam  regulasi  yang  diatur hanya  spesies  ikan  paus  yang  di lindungi  penuh  dalam  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  18  Tahun 2013  tentang  Penetapan  Status  Perlindungan  Penuh  Ikan  Hiu  Paus  (Rhincodon typus),  serta  ikan  hiu  martil  (Sphyrna  lewini),  (Sphyrna  makarran),  (Sphyrna zygaena)  dan  ikan  hiu  koboi  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor  5/PERMEN-KP/2018  tentang  Larangan Pengeluaran  Ikan  Hiu  Koboi  (Carcharinus  longimanus)  Dan  Hiu  Martil  (Sphyrna spp)  Dari  Wilayah  Republik  Indonesia  Ke  Luar  Wilayah  Negara  Republik Indonesia,  namun  Peraturan  Menteri  tersebut  hanya  berlaku  sampai  tanggal  31 Desember 2018.
Alasan  lain  mengapa  menjadi  begitu  penting  untuk  dilindungi  adalah kegiatan  konservasi  hiu  tidak  hanya  terkait  dengan  upaya  penyelamatan  spesies hewan  laut  yang  hampir  punah,  namun  juga  terkait  dengan  masalah  lingkungan secara  global.  Hewan  ini  sangat  rentan  dan  populasinya  mengalami  penurunan secara  signifikan,  bahkan  beberapa  spesies  terancam  punah.  Populasi  hiu  yang sehat  menjadi  jaminan  terjaganya  kelimpahan  ikan-ikan  konsumsi  manusia. Penangkapan besarbesaran terhadap hiu menyebabkan terganggunya keseimbangan  rantai  makanan  dalam  ekosistem  laut.  Ikan-ikan  karnivora  yang biasanya dimangsa oleh hiu akan bertambah banyak sehingga ikan-ikan kecil akan menurun  jumlahnya  secara  drastis.  Akibatnya,  alga  yang  biasa  dimakan  oleh ikanikan kecil akan bertambah banyak dan mengganggu kesehatan karang. Ketika
1 Nuran Wibisono, Beramai-ramai Berhenti Menyantap Hiu, https://tirto.id/beramairamai-berhenti-menyantaphiu- cB86., diakses 20 April 2019
terumbu  karang  rusak,  ikan-ikan  kecil  terancam  punah,  demikian  pun  ikan-ikan besar. Dengan kata lain, berkurangnya populasi hiu dalam jumlah banyak akan
berdampak negatif bagi ketahanan pangan.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang  dengan  cara  penelitian  hukum kepustakaan. 2 Penelitian  ilmu  hukum  normatif  sejak  lama  telah  digunakan  oleh ilmuwan  untuk  mengkaji  masalah-  masalah  hukum.  Penelitian  ilmu  hukum normatif  meliputi  pengkajian:  asas-asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. 3
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Ikan Hiu Martil di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Perlindungan  hukum  terhadap  satwa  liar,  di  Indonesia  diatur  dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 terdapat dalam Pasal 20 ayat (1), pengawetan jenis  tumbuhan dan satwa liar digolongkan menjadi 2 jenis yaitu :  (a)  Tumbuhan dan satwa yang dilindungi, (b) Tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Lebih lanjut  lagi dijelaskan dalam  Pasal  20  ayat  (2) terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang  dilindungi,  yaitu  :  (a)  Tumbuhan  dan  satwa  dalam  bahaya  kepunahan,  (b) Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
PERMEN  No.  5/PERMEN-KP/2018  tentang  Larangan  Pengeluaran  Hiu Koboi dan Hiu Martil dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara  Republik  Indonesia  hanya  mengatur  bahwa  setiap  Orang  dilarang mengeluarkan (ekspor) ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna  spp.)  serta  Produk  Pengolahannya  dari  wilayah  Negara  Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, berdasarkan penelitian yang dilakukan di tempat pelelangan ikan di Muara Angke, Jakarta Utara. Perdagangan sirip  ikan  hiu  atau  hasil  olahan  ikan  sekelompok  orang  dan  merupakan  jaringan atau  sindikat  perdagangan  hiu.  Hal  tersebut  dapat  disimpulkan  karena  dalam perdagangan ikan hiu, pembeli diharuskan melakukan pemesanan terlebih dahulu, sehingga  dapat  dikatakan  proses  perdagangan  ikan  hiu  tidak  dilakukan  secara langsung,  tetapi  ada  proses  perencanaan  terlebih  dahulu.  PERMEN  No. 5/PERMEN-KP/2018  juga  tidak  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  hiu
2 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 23.
3 Sri Wijayanti, Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum , Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 10.
yang terancam punah. Hal tersebut dapat terlihat dalam aturan yang tidak mengatur tentang larangan perdagangan ikan hiu martil dalam negeri.
PERMEN  tersebut  hanya  secara  tegas  menyatakan  hanya  membatasi pelarangan  perdangan  hiu  keluar  negeri  atau  wilayah  Indonesia  hanya  sampai  31 Desember 2018, sehingga perdagangan hiu masih terjadi di dalam negeri. Regulasi ini  terkesan  “setengah  hati”  dalam  memberikan  perlindungan  dan  perhatian  pada populasi hiu di perairan Indonesia.
Regulasi  tersebut  telah  berakhir  jadi  setiap  perdagangan  hiu  martil  yang merupakan  satwa  jenis  ikan  yang  masuk  ke  dalam  Appendiks  II  CITES diberlakukan  PERMEN  No.61/PERMEN-KP/2018Tentang  Pemanfaatan  Jenis Ikan  Yang  Dilindungi  dan/atau  Jenis  Ikan  Yang  Tercantum  Dalam  APPENDIKS CONVENTION  ON  INTERNATIONAL  TRADE  IN  ENDANGERED  SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.
Berdasarkan  hal  tersebut  nyatalah  bahwa  PERMEN  ini  sangat  lemah karena tidak menjelaskan atau tidak ada lampiran terhadap nama-nama satwa apa saja  yang  termasuk  di  dalam  regulasi  ini.  Regulasi  ini  hanya  mengatur perdagangan  tentang  satwa  yang  masuk  dalam  Appendiks  CITES,  dimana  salah satunya adalah Hiu Martil yang sudah mendapat status konservasi terancam punah. Serta  terhadap  regulasi  perdagangannya  hanya  dilakukan  pembatasan  terhadap kuota  ekspor.  Ini  berarti  bahwa  perdagangan  hiu  martil  diperbolehkan  dengan pembatasan berupa kuota ekspor,
Regulasi  nasional  yang  mengatur  ketentuan  pidana  berupa  sanksi  pidana dan  denda  juga  terdapat  undang-undang  yang  di  dalamnya  memasukan  ikan  hiu dan  pari  sebagai  salah  satu  satwa  yang  dilindungi,  yaitu  ketentuan  pidana  dalam Pasal  40  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya.  Namun  sanksi  pidana  dan  denda yang  diberikan  terhadap  orang  yang  melakukan  perdagangan  terhadap  ikan  hiu gergaji  yang  dilindungi  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan Republik  Indonesia  Nomor  P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018  Tentang Jenis  Tumbuhan  Dan  Satwa  yang  Dilindungi.  Sayangnya  ikan  hiu  martil  tidak masuk dalam satwa liar yang dilindungi Indonesia sehingga tidak dapat dikenakan hukuman tersebut kepada pelaku usaha yang memperdagangkan ikan hiu martil di Indonesia.
Perlindungan  hukum  terhadap  pedagangan  hiu  martil  di  Indonesia  masih sangat  lemah  dikarenakan  belum  adanya  regulasi  yang  mengatur  secara  tegas tentang  larangan  perdagangan  ikan  hiu  yang  terancam  punah  khususnya  ikan  hiu martil  serta  lemahnya  sistem  perlindungan  hukum  yang  di  bangun  oleh
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan,  sehingga  aktivitas  perdagangan  ikan  hiu martil masih bebas dilakukan.

## Pengawasan Kementerian Kelautan dan Perikanan Terhadap Perdagangan Ikan Hiu Martil Di Indonesia
Regulasi  tentang  pengawasan  dalam  rangka  konservasi  sumber  daya  ikan berdasarkan  PP  60  Tahun  2007  Pasal  47  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan dilakukan  melalui  penjagaan  dan  patroli  kawasan  konservasi  perairan  dan pengawasan  pemanfaatan  jenis  ikan  dan  genetik  ikan  yang  dilindungi.  Lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan menurut PP No. 60 Tahun 2007 Pasal 53 yaitu :
a. Departemen/Kementerian  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  perikanan ditetapkan  sebagai  Otoritas  Pengelola  (Management  Authority)  konservasi sumber daya ikan.
b. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).”
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  melakukan  pengendalian  dan pengawasan dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku  usaha.  Menurut  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  Susi  Pudjiastuti  kepada seluruh  stakeholder  terjun  ke  lapangan,  untuk  mendatangi  restoran-restoran seafood  untuk  mengkampanyekan  jangan  lagi  menjual  menu  dengan  bahan  sirip hiu.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap narasumber. Dalam  hal  pengawasan  kendala  yang  di  hadapi,  pemerintah  masih  memiliki keterbatasan yaitu:
1. Menurut Dr. Widodo, SE, Msc, yaitu :
a. Kendala  utama,  tidak  semua  pantai  dan  tempat  pelelangan  ikan  dapat diawasi sehingga masih banyak terjadi penangkapan dan perdagangan ikan hiu  di  tempat-tempat  yang  terjadi  diluar  pengawasan  dan  pengamatan aparat  dari  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  karena  begitu  luasnya perairan  Indonesia.  Pemerintah  belum  mampu  melakukan  pengawasan secara merata karena terbatasnya dana dan Sumber Daya Manusia (SDM).
b. Masih  banyaknya pengepul  atau tengkulak atau investor yang masih ingin memperdagangkan dan membeli ikan hiu tersebut.
c. Sulitnya  untuk  menerbitkan  suatu  aturan  karena  banyak  intervensi  dan kepentingan dari pihak-pihak dalam hal ini pengusahapengusaha yang ikut menjadi bagian dari perdagangan tersebut. 101
2. Menurut  Hari  Kurniawan,  SH,  MH  kendala  yang  dihadapi  oleh  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  yaitu  faktor  ekonomi  yang  menyebabkan  terus
dilakukannya eksploitasi terhadap ikan hiu, para nelayan yang memiliki strata perekonomian yang rendah sehingga
Sistem  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan belum optimal karena wilayah perairan Indonesia sangat luas selain itu juga belum adanya  regulasi  yang  jelas  mengenai  perlindungan  hukum  terkait  perdagangan jenis  hiu  yang  terancam  punah  khususnnya  ikan  hiu  martil  sehingga  timbul kendala  dalam  pengawasan  kegiatan  perdagangan  ikan  hiu.  Oleh  karena  itu aktivitas perdagangan sumber daya laut seperti ikan hiu khususnya ikan hiu martil hingga  detik  ini  memang  sulit  untuk  di  hentikan.  Selain  faktor  keuntungan  atau ekonomi  praktik  penangkapan  dan  perdagangan  ini  masih  terus  terjadi  karena berkaitan dengan budaya turun menurun yang sudah ada.

## D. PENUTUP
a. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  diatas,  maka  penulis berkesimpulan bahwa:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  perdagangan  ikan  hiu  martil  di  Indonesia ditinjau  dari  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan  Ekosistemnya  berdasarkan  Pasal  20  ayat (2)  terhadap  jenis  tumbuhan  dan  satwa  yang  dilindungi,  yaitu  (a) Tumbuhan  dan  satwa  dalam  bahaya  kepunahan,  (b)  Tumbuhan  dan  satwa yang populasinya jarang. Namun dalam pelaksanaannya perdagangan ikan khususnya  ikan  hiu  martil  mengacu  pada  Peraturan  Menteri  No. 61/PERMEN-KP/2018 dilakukan dengan kuota ekspor sedangkan di dalam negeri tidak ada regulasi yang mengatur perdagangan ikan hiu martil yang terancam punah. Akibatnya tidak ada larangan dalam praktik perdagangan jenis ikan hiu martil baik secara utuh maupun bagian-bagiannya.
2. Pengawasan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  dilakukan  melalui penjagaan  dan  patroli  kawasan  konservasi  perairan  dan  pengawasan pemanfaatan  jenis  ikan  dan  genetik  ikan  yang  dilindungi  serta  dengan melakukan sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha. Pengawasan belum  optimal  dilakukan  karena  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan mengahadapi kendala dan keterbatasan dalam pelaksanaannya, yaitu antara lain  :  begitu  luasnya  perairan  Indonesia  pemerintah  belum  mampu melalukan pengawasan secara merata karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia, masih banyak pengepul yang masih ingin memperdagangankan  ikan  hiu,  sulitnya  menerbitkan  peraturan  karena banyak  intervensi,  dan  faktor  ekonomi  nelayan  yang  rendah  sehingga masih terus melakukan penangkapan ikan hiu untuk di jual.
b. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan ini adalah :
1. Pemerintah  harus  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  hukum terhadap  jenis  ikan  hiu  yang  terancam  punah  khususnya  ikan  hiu  martil dalam  bentuk  PERMEN  KKP  tentang  pelarangan  perdagangan  terhadap jenis  ikan  hiu  yang  tercancam  punah  dan  membuat  daftar  (list)  berbagai jenis ikan hiu yang tercancam punah di Indonesia.
2. Perlu peran pengawas oleh pemerintah daerah melalui dinas perikanan dan kelautan  yang  ada  di  daerah  agar  ditingkatkan  untuk  melakukan  fungsi sosialisasi intensif dan pengawasan yang efektif

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti, 2000
Abdullah  Marlang  dan  Rina  Maryana, Hukum  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya ,  Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Pokok-Pokok Hukum Bisnis , Jakarta : Salemba Empat, 2011
Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis , Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012
H. Zainudin, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Cet.I, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
Johan Iskandar, Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan , Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjajaran, Bandung, 2009.
Rahayu Hartini, Hukum Komersial , Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara Cet.9, Jakarta : Rajawali Pers , 2013.
Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP ,  Cet.I, Jakarta : Kencana, 2016.
Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

## Jurnal
Agus Arifin Sentosa, Dharmadi, dan DidikWahju Hendro Tjahjo, Parameter Populasi Hiu Martil (Sphyrna Lewini Griffith & Smith, 1834) Di Perairan Selatan Nusa Tenggara , Jurnal penelitian perikanan indonesia Volume 22, 4 Desember 2016.
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi , “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, Pandecta, Volume 13. Number 1. June 2018.
Andri Gunawan Wibisana, “ Laporan Akhir Tim Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem ” Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI (Jakarta,2015).
AWARE Shark Conservation Kursus Distinctive Specialty , Panduan Studi Kursus Distinctive Specialty No. Produk 72002 (Rev.09/12) Versi 1.02ID.
Ayu Adhita Damayanti, Sadikin Amir, Bagus Dwi Hari Setyono dan Saptono Waspodo,
Distribusi Ukuran Tangkap Hiu Tikus (Alopias Pelagicus ) Yang Didaratkan Di Ppi Tanjung Luar-Nusa Tenggara Barat , ProgramStudi Budidaya Perairan, Universitas Mataram.
Bangun Muljo Sukojo, “ Penggunaan Metode Analisa Ekologi Dan Penginderaan Jauh Untuk Pembangunan Sistem Informasi Geografis Ekosistem Pantai ”, MAKARA, SAINS,
VOL. 7, NO. 1, APRIL 2003.
Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi dan Pengelolaan Hiu dan Pari , Jakarta : Direktoran Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015.
Endang Retnowati, “Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial,  Ekonomi  Dan  Hukum)”,  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijaya  Kusuma Surabaya, Volume XVI No. 3 Tahun 2011 Edisi Mei.
Enjang Hernandi Hidayat, Sy. Iwan T. Alkadrie, Getreda M.H dan M. Sabri, Keragaman Jenis Ikan Hiu Dan Pari Di Perairan Kalimantan Barat ,
Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak, Ditjen PRL, KKP.
Fahrudi Ahwan Ikhsan, “ Wawasan Letak Geografi Indonesia Dalam Perpektif Kebijakan Pendidikan Kemaritiman Dan Kurikulum Nasional ”,  Pendidikan Geografi, FISH
UNESA, Surabaya,  23 Mei 2017.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990  tentang  Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1999  Tentang  Pengawetan  Jenis Tumbuhan dan Satwa.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
Peraturan Menteri Nomor 35/PERMEN-KP/ 2013 Tentang Tata cara  Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2018 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi ( Carcharhinus longimanus ) Dan Hiu Martil ( Sphyrna spp. ) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Peraturan
Menteri Nomor 6/PERMEN-KP/2018 jo. Peraturan Menteri Nomor 7/PERMENKP/  2018  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor
61/PERMENKP/2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang
Dilindungi dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERD SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA .
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/KEPMENKP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus
( Rhincodon Typus ).