## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), Juli 2020, 687-691 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)

## Analisis Efesiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi

## Fathiyah
Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari Jambi Correspondence email: fathiyah_zaky@yahoo.co.id
Abstract. The purpose of this study is to analyze the level of efficiency and effectiveness of regional financial management of the Provincial Government of Jambi. The analytical tool used in this study is the analysis of efficiency ratios and effectiveness ratios with research data in the form of secondary data  derived from the Jambi Provincial Government Budget Realization Report for 2015-2019.  Then  the  results  of  the  study  are  given  an  assessment  based  on  the  criteria  listed  in  the  Decree  of  the  Minister  of Home  Affairs  No.  690,900,327  of  1996.  The  conclusion  from  the  results  of  this  study  is  that  based  on  the  calculation  results obtained  that  during  the  last  5  years  the  level  of  efficiency  of  the  regional  financial  management  of  the  Jambi  Provincial Government fluctuated with an average level of efficiency of 96.90% and in the criteria of less efficient, whereas for the level of effectiveness it was an average of 98.45% in the effective criteria, but in the last 2 years the effectiveness continues to increase in the highly effective criteria.

## Keywords: Budget Realization Report; Efficiency; Effectiveness

## PENDAHULUAN
Terbitnya  undang-undang  nomor  23  tahun  2014 tentang Pemerintah Daerah    terkait dengan otonomi dan desentralisasi  adalah  pemberian  kewenangan  yang  luas kepada  setiap  pemerintah  Provinsi  dan  Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan semua urusan daerah. Pemberian  otonomi  dan  desentralisasi  ini  diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk terciptaanya good governance .
Untuk  mewujudkan good  governance tersebut salah  satu  unsur  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintah  dan  pembangunan  di  daerah  adalah dimanfaatkannya  sistem  pengelolaan  keuangan  daerah secara  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Hal  tersebut diharapkan  agar  sesuai  dengan  aspirasi  pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang saat ini.  Agar  tuntutan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan  dapat  dicapai  diperlukan  pengelolaan keuangan  daerah  yang  optimal.  (Moenek  dan  Suwanda, 2019)
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  program kerja  suatu  daerah  dalam  bentuk  angka-angka  dengan menyusun,  merencanakan,  melakasanakan,  melaporkan, mempertanggung  jawabkan  dan  pengawasan  terhadap keuangan  daerah  yang  berkaitan  dengan  Anggaran Pendapatan  dan  belanja  Daerah  (APBD).  Perencanaan dan  penyusunan  APBD  harus  sesuai  dengan  kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD harus berpedoman pada Rencana Kerja Tahunan Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat  yang lebih baik.
APBD yang disusun oleh pemerintah daerah terus mengalami perubahan dan pertumbuhan setiap tahunnya menyesuaikan  dengan  pembiayaan  untuk  mendanai Pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat  yang  di  wujudkan  dalam  program  dan kegiatan.  Untuk  mengetahui  perubahan  dan  tingkat pertumbuhan  APBD  Provinsi  Jambi  dalam  5  tahun terakhir seperti tertera pada tabel 1 dibawah ini :
Tabel 1. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019 Tahun Realisasi Penerimaan (Rp) r (%) Realisasi Pengeluaran (Rp) r (%) 2015 2016 2017 2018 2019 3.129.704.823.875,76 3.394.795.872.563,54 3.914.671.728.293,41 4.412.464.565.281,27 4.575.192.849.736,33 - 8,47 15,31 12,72 3,69 3.425.751.341.964,75 3.294.484.968.672,84 3.628.173.423.832,88 3.524.780.175.187,41 4.824.366.351.412,74 - (3,83) 10,13 (2,85) 36,87 Rata-rata 10,05 Rata-rata 10,08
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi, Tahun 2015 - 2019
Hasil perhitungan pertumbuhan pada tabel 1 diatas dapat  lihat  bahwa  pertumbuhan  realisasi  penerimaan Pemerintah  Provinsi  Jambi  selama  5  tahun  terkahir berfluktuasi  dan  cenderung  terjadi  penurunan  dengan
rata-rata  nilai  pertumbuhan  sebesar  10,05%,  begitu  juga dengan pertumbuhan realisasi pengeluaran juga mengalami  fluktuasi  dengan  rata-rata  pertumbuhan sebesar 10,08%.
Berdasarkan  dari  hasil  analisis  tabel  tersebut  juga dapat dijelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir pada sisi realisasi  penerimaan  terus  mengalami  penurunan pertumbuhan  dan  pada  pada  sisi  realiasasi  pengeluaran ada  kenaikan  pertumbuhan  yang  sangat  tajam  pada  satu tahun  terakhir,  artinya  ada  ketidakseimbangan  antara tingkat  pertumbuhan  penerimaan  dengan  pertumbuhan pengeluaran.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  ada potensi  ketidak  efisienan  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  pada  Pemerintah  Provinsi  Jambi,  namun walaupun  terjadi  penurunan  pertumbuhan  pada  sisi penerimaan  tetapi  secara  nominal  realisasi  penerimaan dalam  2  tahun  terakhir  mengalami  peningkatan  yang cukup  tajam  dan  ini  mengindikasikan  bahwa  efektivitas pengelolaan  keuangan    Pemerintah  Provinsi  Jambi berpotensi  efektif.  Tetapi  sebesar  apakah  efisiensi  dan efektivitasnya  maka  perlu  dilakukan  penelitian  terlebih dahulu.
Penelitian  tentang  efisiensi  dan  efektivitas pengelolaan  keuangan  daerah  ini  pernah  dilakukan  oleh Novlie  Manopo  dkk  dengan  judul  penelitian  Analisis efisiensi  dan  efektivitas  pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (20..) yang menghasilkan kesimpulan  bahwa  sistim  pengelolaan  keuangan  daerah di  Kabupaten  Minahasa  Utara  kurang  efisien  tetapi efektivitas pengelolaan keuangan daerahnya masuk pada kriteria  sangat  efektif.  Penelitian  yang  sama    dilakukan oleh Vera dkk dengan judul penelitian Analisis Efisiensi dan    efektivitas  Kemandirian  pengelolaan  keuangan daerah di Kabupaten Minahasa Utara (20..) menghasilkan  kesimpulan  bahwa  efisiensi  pengelolaan keuangan  di  Kabupaten  Minahasa  Utara  rata-rata  diatas 75 % (efisien)dan efektivitas kinerjanya mencapai angka rata-rata 90%.
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh Miguel  de  Araujo  dkk  dengan  judul  penelitian Efektivitas  dan  Efisiensi  Penerimaan  Daerah  Kabupaten (Distrik)  Dili  yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa tingkat  efektivitas  penerimaan  pendapatan  Kabupaten (Distrik) Dili tergolong sangat efektif dan efisien.  Maka berdasarkan  penjelasan  dan  penelitian  sebelumnya penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  yang  sama yaitu bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 -2019.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019.
Pengertian  dan  Azas  Umum  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Menurut  Halim  (2012)  keuangan  daerah  dapat diartikan  sebagai  semua  hak  dan  kewajiban  yang  dapat dinilai  dengan  uang,  demikian  pula  segala  sesuatu  baik yang  berupa  uang  maupun  barang  yang  dapat  dijadikan kekayaan  daerah  sepanjang  belum  dimiliki  oleh
Negara/daerah  yang  lebih  tinggi  serta  pihak-pihak  lain sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  menyebutkan bahwa  asas  umum  pengelolaan  keuangan  daerah  adalah sebagai berikut:
1. Keuangan  daerah  harus  dikelola  secara  tertib,  taat pada  peraturan  perundang-undangan,  secara  efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan 2. Pengelolaan  keuangan  daerah  dilaksanakan  dalam suatu sistim yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah.
Menurut Suparmoko (2002) Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah    (APBD)  adalah  suatu  alat perencanaan  mengenai  pengeluaran  dan  penerimaan dimasa yang akan datang  yang  umumnya disusun untuk satu  tahun.  Anggaran  merupakan  alat  kontrol  atau pengawasan  terhadap  penerimaan  dan  pengeluaran dimasa yang akan datang.

## Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut  Chabib  dan  Rohchamsyah  (2010) menyebutkan  bahwa  prinsip  pengelolaan  keuangan daerah diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang meliputi beberapa unsur sebagai berikut : 1. Akuntabilitas
2. Value for money Dengan prinsip setiap pengeluaran  harus berorientasi ekonomis, efesiensi dan Efektivitas
3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik
4. Potensi Kerugian daerah
5. Transparansi
6. Administrasi
7. Pengendalian

## Efisiensi dan Efektivitas
Mardiasmo  (2004)  mendefenisikan  efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output  tertentu.  Efisiensi  merupakan  perbandingan input/output  yang  dikaitkan  dengan  standar  kinerja  atau target  yang  telah  ditetapkan.  Sedangkan  Efektivitas adalah  tingkat  pencapaian    hasil  program  dengan  target yang  ditetapkan  atau  dengan  kata  lain  efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output.
Pengertian efektivitas menurut Hans Kartika  Hadi dalam Agoes Sukirno (2000) adalah produk akhir dalam suatu  kegiatan  operasi  telah  mencapai  tujuannya  baik ditinjau  dari  segi  kualitas  hasil  kerja,  kuantitas  hasil kerja  maupun  batas  waktu  yang  ditargetkan.  Sedangkan efisiensi  didefenisikan  sebagai  bertindak  dengan  cara yang  dapat  meminimalisir  kerugian  atau  pemborosan sumber  daya  dalam  melaksanakan  atau  menghasilkan sesuatu.

## Pengukuran Efisiensi
Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input,  semakin  besar  output  dibanding  input  semakin tinggi  tingkat  efisiensi  suatu  organisasi  Mardiasmo, 2004), Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :
Rasio Efisiensi = Biaya Yang dikeluarkan untuk Mendapat PAD
Realisasi Penerimaan PAD
x100%
Berdasarkan  rumusan  tersebut  penilaian  efisiensi dikategorikan  sangat  efisien  apabila  hasil  perhitungan dibawah 60%.

## Pengukuran Efektivitas
Efektivitas  adalah  ukuran  keberhasilan  sebuah organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Efektivitas  tidak menyatakan  tentang  berapa  besar  biaya  yang  telah dikeluarkan  dalam  mencapai  tujuan  tersebut  tetapi efektivitas  hanya  melihat  suatu  program  atau  kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Mardiasmo, 2004).
Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output dengan  tujuan,  maka  semakin  besar  kontribusi  output terhadap  pencapaian  tujuan  semakin  efektif  organisasi, program  atau  kegiatan.  Efektivitas  lebih  fokus  pada pencapaian  hasil  (outcome),  Efektivitas  dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007)
Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD yang ditetapkan x100%
Berdasarkan  rumusan  ini  penilaian  efektivitas dinyatakan  sangat  efektif  apabila  hasil  perhitungannya diatas 100%.

## METODE

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan Realisasi Anggaran  Pemerintah  Provinsi    Jambi  Tahun  2015  – 2019  yang  disusun  oleh  Badan  keuangan  Daerah provinsi Jambi.

## Defenisi dan Pengukuran Variabel
Defenisi  dan  pengukuran  variabal  penelitian  ini adalah:
1. Efisiensi, Pengukuran tingkat efisiensi dilihat dari sisi antara  penerimaan  dan  pengeluaran  dengan  formula perhitungannya  adalah  sebagai  berikut    (Mardiasmo, 2004)
Rasio Efisiensi = Realisasi Pengeluaran
Realisasi Penerimaan x100%
Semakin kecil Rasio nya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut 2. Efektivitas,  Pengukuran    tingkat  efektivitas  dilihat dari  sisi  antara  realisasi  penerimaan  dengan  target penerimaan  dengan  formula  perhitungannya    adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2004)
Rasio Efektivitas = Realisasi Penerimaan Target Penerimaan x100%
Semakin  besar  rasionya  maka  semakin  efektif pengelolaan keuangan daerah tersebut.

## Metode Analisis
Metode  yang  digunakan  dalam  menganalisis penelitian  ini  adalah  metode  analisis  tabel  dalam menghitung  tingkat  efisiensi  dan  tingkat  efektivitas dengan  menggunakan  kriteria  penilaian  berdasarkan Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  690.900.327 Tahun  1996  tentang  pedoman  penilaian  kinerja keuangan seperti pada table berikut ini ;
Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio
Efisiensi Persentase Kinerja Keuangan Kiteria  100% Tidak Efisien 90% - 100% Kurang Efisien 80% – 90% Cukup Efisien 60% - 80% Efisien < 60% Sangat Efisien
Dan  untuk  penilaian  kriteria  kinerja  keuangan berdasarkan tingkat  tingkat efektivitas dapat dilihat dari table 3 berikut ini
Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio
Efektivitas Persentase Kinerja Keuangan Kiteria 100% Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% – 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif < 60% Tidak Efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Efisiensi
Dari hasil perhitungan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun  2015  -2019  diperoleh  hasil  pada  tabel  4  berikut ini:
Tabel 4. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019 Tahun Realisasi Penerimaan (Rp) Realisasi Pengeluaran (Rp) Efisiensi (%) Kriteria 2015 2016 2017 2018 2019 3.129.704.823.875,76 3.394.795.872.563,54 3.914.671.728.293,41 4.412.464.565.281,27 4.575.192.849.736,33 3.425.751.341.964,75 3.294.484.968.672,84 3.628.173.423.832,88 3.524.780.175.187,41 4.824.366.351.412,74 109,46 97,05 92,68 79,88 105,45 Tidak Efisien Kurang Efisien Kurang Efisien Efisien Tidak Efisien Rata-rata 96,90 Kurang Efisien
Dari  tabel  diatas  diperoleh  kesimpulan  bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah  Provinsi  Jambi  selama  5  tahun  terakhir berfluktuasi  dimana  pada  tahun  2015  dan  2019  justru masuk pada kriteria tidak efisien dengan tingkat efisiensi diatas  100%,  dan  pada  tahun  2016  dan  2017  tingkat efisiensi  sebesar  97,05%  dan  92,68%  dengan  kriteria kurang efisien. namun pada tahun 2018 ada peningkatan efisiensi  sebesar  79,88%  dan  masuk  pada    kriteria efisien. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensinya adalah sebesar 96,90% dengan kriteria kurang efisien.
Berdasarkan perhitungan rata-rata tingkat efisiensi dalam  5  tahun  terakhir  tersebut  yang  menghasilkan
kriteria  kurang  efisien  menunjukkan  bahwa  kinerja pemerintah  Povinsi  Jambi  dalam  mengelola  keuangan daerah  masih  rendah  dan    belum  optimal  sehingga pencapaian output dari input yang sudah ditetapkan tidak maksimal.

## Analisis Efektivitas
Dari hasil perhitungan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun  2015  -2019  diperoleh  hasil  pada  tabel  5  berikut ini:
Tabel 5. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2015 – 2019
Tahun Realisasi Penerimaan (Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) Efisiensi (%) Kriteria 2015 2016 2017 2018 2019 3.259.508.050.000,00 3.433.921.466.750,82 4.233.797.487.302,00 4.213.996.839.621,44 4.566.472.026.795,00 3.129.704.823.875,76 3.394.795.872.563,54 3.914.671.728.293,41 4.412.464.565.281,27 4.575.192.849.736,33 96,02 98,86 92,46 104,71 100,19 Efektif Efektif Efektif Sangat Efektif Sangat Efektif Rata-rata 98,45 Efektif
Dari  tabel  diatas  diperoleh  kesimpulan  bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah  Provinsi  Jambi  selama  5  tahun  terakhir berfluktuasi  dan  cenderung  meningkat,  dimana  pada tahun 2015 – 2017 besaran efektivitasnya berkisar antara 92%  -  98%  dengan  kriteria  efektif  dan  pada  2  tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2019 meningkat diatas 100% dan  masuk  kriteria  sangat  efektif.  Secara  rata-rata keseluruhan  tingkat  efektivitasnya  adalah  sebesar 98,45% dan kategori kriterianya adalah efektif.
Berdasarkan  hasil  kriteria  tersebut  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  kinerja  Pemerintah  Provinsi  Jambi dalam  mengelola  keuangan  daerah  selama  5  tahun terakhir sudah baik dan cenderung terus meningkat, yang artinya  pencapaian  output  berdasarkan  input  yang ditetapkan sudah optimal dan semakin baik.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  maka  diperoleh kesimpulan sebagai berikut ;
1. Hasil  Analisis  Rasio  efesiensi  menunujukkan  bahwa tingkat  efisiensi  pengelolaan  keuangan  daerah Pemerintah provinsi Jambi dalam 5 tahun berfluktuasi  dengan  rata-rata  tingkat  efisiensinya adalah  sebesar  96,90%  dan  masuk  dalam  kriteria kurang efisien. Artinya Kinerja pengelolaan keuangan  daerah  Pemerintah  Provinsi  Jambi  masih
sangat  rendah  dan  belum  optimal  karena  pencapaian ouput berbanding inputnya  tidak maksimal.
2. Hasil  Analisis  Rasio  efektivitas  menunjukkan  bahwa tingkat  efektivitas    pengelolaan  keuangan  daerah Pemerintah  Provinsi  Jambi    dalam  5  tahun  terakhir berfluktuasi  cenderung  meningkat    dengan  rata-rata tingkat  efektivitasnya  sebesar  98,45%  dan  masuk dalam  kriteria  efektif.  Artinya  kinerja  pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi  sudah baik dan cenderung  terus  meningkat,  artinya  pencapaian output  berbanding  input  yang  ditetapkan  sudah optimal dan semakin baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, 2010, Pengelolaan  Keuangan  dan  Barang  Daerah, Penerbit Fokus Media, Bandung
Cecilia, Vera Sri Endah, Sri Murni dan Daisy M. Engka,
Analisis  Efisiensi  dan  Efektivitas  Kemandirian Pengelolaan  Keunagan  Daerah  di  Kabupaten Minahasa  Utara,  2015,  Jurnal  Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi
De  Araujo,  Miguel,  Ni  Luh  Putu  wiagustini  dan  IB Anom  Purbawangsa,  2018,  Efektivitas  Dan Efesiensi  Penerimaan  Daerah  distrik  Dili,  E- Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
Halim,  Abdul  dan  Muhammad  Syam  Kusufi,  2012, Akuntansi  Sektor  Publik  Akuntansi  Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta Mahmudi,  2007,  Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik,
Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta Mardiasmo,  2004,  Efisiensi  dan  efektivitas,  Penerbit
Andy, Jakarta
Moenek,  DR.  Drs.  Reydonnyzar  dan  DR.  Dadang Suwanda,  2019,  Good  Governance  Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit Rosda, Bandung. Manoppo,  Novlie,  Debby  Ch.  Rontisulu  dan  Sri  Murni, 2019, Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Fakultas
Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Sukirno,  Agoes,  2000,  Auditing,  Penerbit  Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
Suparmoko,  M.A.,  2002,  Ekonomi  Publik  untuk
Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah,  Penerbit Andi, Yoyakarta.
Pemerintah Provinsi Jambi, Laporan Realisasi Anggaran
Tahun 2015 – 2019.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah
Nomor  12  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Kepmendagri  Nomor 690.900.327  Tentang  Pedoman  Penilaian  Dan
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pemerintah  Republik  Indonesia,  Undang-undang  nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah