## ANALISIS YURIDIS DALAM PENETAPAN NOMOR: 0664/PDT.P/2017/PA.PMK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM ASET WAKAF TIDAK TERCATAT DI MADURA
Merinda Cahya Muria Putri, Muttaqin Choiri Universitas Trunojoyo madura,Madura, Indonesia e-mail: 180711100096@student.ac.id Universitas Trunojoyo madura,Madura, Indonesia e-mail: muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id Info Artikel Abstract Diajukan: 12-29-2021 Diterima: 2-11-2022 Diterbitkan: 3-9-2022
Keywords: Ithbat Waqf; Determination of the Religious Courts; Legal Protection.
Kata kunci:
Itsbat Wakaf; Penetapan
Pengadilan Agama;
Perlindungan Hukum.
The practice of waqf in Madura is still dominated by legal acts of waqf whose object of waqf is land, as contained in the Waqf Information System. However, in practice it is still found that waqf is carried out underground. The public's reluctance to do waqf officially causes waqf assets to not have authentic evidence in the form of waqf land certificates. The purpose of the study was to analyze the legal protection efforts for unregistered  waqf  assets  in  Madura  through  an  application  for  Itsbat  Waqf  at  the Religious  Courts,  as  in  the  copy  of  the  determination  of  the  Pamekasan  Religious Court  Number:  0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk  regarding  Itsbat  Waqf.  The  research method used is qualitative with a normative juridical approach and secondary data sources are primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study  indicate  that  before  the  enactment  of  Law  Number  41  of  2004  concerning Waqf,  legal  acts  of  waqf  in  Madura  which  are  known  to  have  not  fulfilled  the administrative requirements of waqf can cause conflicts or disputes and can disrupt the process of utilizing waqf assets.  The Religious Courts as the executor of judicial power  should  be  able  to  make  proactive  efforts  in  safeguarding  unrecorded  waqf assets through the application for the Itsbat Waqf case. So, it can be concluded that Itsbat Waqf can be used as a form of legal protection for unrecorded waqf assets, as contained  in  the  copy  of  the  determination  of  the  Pamekasan  Religious  Court Number:  0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk  regarding  Itsbat  Waqf  that  is  based  on  Law Number  41  of  2004  concerning  Waqf,  the  Panel  of  Judges  decided  to  grant  the Petitioner's request and declared the waqf valid for the late Wakif that occurred in 1987  to the  Persyarikatan  Muhammadiyah  Pamekasan  Women's  Orphanage  in  the form  of  2  (two)  parcels  of  land  on  which  a  house  was  built  with  a  Certificate  of Ownership (SHM) numbers 492 and 632.

## Abtrak
Praktik perwakafan di Madura masih didominasi oleh perbuatan hukum wakaf yang obyek wakafnya berupa tanah, sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Informasi Wakaf. Akan tetapi, dalam praktiknya masih dijumpai perwakafan yang dilakukan di bawah tanah. Keengganan masyarakat melakukan wakaf secara resmi menyebabkan aset  wakaf  tidak  memiliki  bukti  autentik  berupa  sertifikat  tanah  wakaf.  Tujuan penelitian untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang tidak tercatat di Madura melalui permohonan Itsbat Wakaf pada Pengadilan Agama, seperti  dalam  salinan  penetapan  Pengadilan  Agama  Pamekasan  Nomor:
0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk tentang Itsbat Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah  secara  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  normatif  dan  sumber  data sekunder  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  kajian  ini menunjukkan  bahwa  sebelum  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf, perbuatan hukum wakaf di Madura yang diketahui tidak terpenuhi syarat  administratif  wakaf  dapat  menimbulkan  konflik  atau  sengketa  dan  dapat mengganggu  proses  pemanfaatan  harta  benda  wakaf.  Pengadilan  Agama  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  seyogyanya  dapat  melakukan  upaya  proaktif dalam menjaga aset wakaf yang tidak tercatat melalui permohonan perkara Itsbat Wakaf.  Maka,  dapat  disimpulkan  bahwa  Itsbat  Wakaf  dapat  digunakan  sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap aset wakaf tidak tercatat, sebagaimana yang terdapat  dalam  salinan  penetapan  Pengadilan  Agama  Pamekasan  Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk  tentang  Itsbat  Wakaf  bahwa  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  Majelis  Hakim  menetapkan  untuk mengabulkan  permohonan  Pemohon  dan  menyatakan  sah  perwakafan  yang dilakukan Almarhum Wakif yang terjadi pada tahun 1987 kepada Panti Asuhan Putri Persyarikatan  Muhammadiyah  Pamekasan  berupa  2  (dua)  bidang  tanah  yang
diatasnya  berdiri  bangunan  rumah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  nomor  492 dan 632.

## Pendahuluan
Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagaian  harta  benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka waktu  tertentu  sesuai  dengan  kepentingannya  guna  keperluan  ibadah  dan/atau kesejahteraan  umum  menurut  Syariah.  Sebagaimana  tertuang  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  jo.  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
Praktik  perwakafan  tanah  milik  yang  sering  dilakukan  oleh  masyarakat  di Indonesia begitu pula di Madura mayoritas didasarkan pada asas saling percaya semata, sehingga  perwakafan  terjadi  tanpa  disertai  dengan  adanya  suatu  alat  bukti  autentik berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  di  Kecamatan.  Perbuatan  hukum  wakaf  yang terjadi  hanya  mengikrarkan  wakaf  secara  lisan  dan  tidak  melanjutkan  prosedur persertifikatan yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku (Jeihan Saphira, 2013).  Hal  ini  dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  perselisihan/konflik  perwakafan  di kemudian hari.
Di samping itu, asas perwakafan yang berlaku di Indonesia menganut asas tertulis. Sebagaimana  dalam  Pasal  5  ayat  (1),  Pasal  9  s/d  10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah  Milik.  Asas  tersebut  dipahami  bahwa  ikrar wakaf  wajib  dituangkan  dalam  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  yang  diterbitkan  oleh  Pejabat Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  yang  tercantum  dalam  Pasal  6,  Pasal  17  s/d  21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 28 s/d 34  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Suhairi, 2017).
Selain  itu,  ketentuan  perwakafan  di  Indonesia  juga  mengharuskan  mendaftarkan harta  benda  wakaf  pada  instansi  berwenang.Dalam  hal  wakaf  tanah,  instansi  yang berwenang  adalah  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  setempat.  Sebagaimana  dimuat dalam  Pasal  10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan Tanah  Milik,  demikian  pula  dalam  Pasal  32  s/d  39  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf dan dalam Pasal 38 s/d 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf (Dirjen  Bimas  Islam,  2012)  yang  bertujuan  agar  wakaf  tersebut  memperoleh  bukti autentik sebagai kelengkapan dokumen pendaftaran obyek wakaf di Kantor Pertanahan maupun sebagai bukti hukum apabila timbul sengketa di kemudian hari (Ridho, 2011).
Sejatinya  fungsi  wakaf  adalah  mengekalkan  manfaat  aset  wakaf  yang  telah diwakafkan.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  1977  tentang  Perwakafan  Tanah Milik menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria (UUPA)  tersebut  dipandang  perlu  untuk  mengatur  tata  cara  dan  pendaftaran  wakaf tanah  milik  (Atok  Naimulloh,  2016).  Hingga  akhirnya  terbitlah  Peraturan  Menteri Agama  dan  Tata  Ruang  (ATR)/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Pendaftaran  Tanah  Wakaf  Di  Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional.
Secara  yuridis,  perwakafan  tanah  milik  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Pokok  Agraria  adalah  wujud  realisasi  dari  pengakuan  terhadap  unsur-unsur  yang bersandar  pada  hukum  agama.Meskipun  apabila  kita  lihat  bahwa  hukum  asal  wakaf adalah  termasuk  dalam  perbuatan tabarru’ (suatu  perbuatan  kebaikan)  untuk mendekatkan  diri  pada  Allah  swt.tanpa  diperlukan  saksi  ataupun  pencatatan.  Namun, dikarenakan  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  hukum  seyogyanya administrasi  perwakafan  dilakukan  dengan  aturan  yang  berlaku  guna  memelihara keberadaan harta benda wakaf, serta  menimalisir terjadinya sengketa  wakaf (Bariyah, 2007).
Dengan  lahirnya  Undang-Undang  Wakaf  menjadi  suatu  langkah  untuk memperkuat status tanah wakaf dengan memberi kepastian dan perlindungan hukum, sehingga dapat tercipta tertib hukum dalam administrasi perwakafan guna melindungi dan  mengamankan  aset  wakaf  dari  campur  tangan  pihak  ketiga.Selain  diatur  dalam hukum positif, perwakafan terlebih dahulu diatur dalam ketentuan Fiqh. Imam Madzhab sepakat bahwa keabsahan perbuatan hukum wakaf apabila terpenuhi rukun dan syarat wakaf,  diantaranya  adalah  teradpat  Wakif/orang  yang  berwakaf, mauquf  bih/ harta benda  yang  diwakafkan, mauquf  alaih /tujuan  peruntukan  yang  hendak  menerima manfaat  wakaf  dan sighat/ pernyataan  kehendak  Wakif  berupa ijab dan qabul (Dirjen Bimas  Islam,  2006) . Meskipun  dalam  Fiqh  tidak  terdapat  perintah  maupun  larangan mengenai  pencatatan  dan  pendaftaran  wakaf,  namun  demi  kemaslahatan  Umat  hal tersebut harus dilakukan.Berdasarkan Firman Allah swt.dalam Qs. Al-Baqarah (2): 282 yang  mengatur  anjuran  melakukan  pencatatan  dan  menghadirkan  Saksi  dalam bermuamalah.
Regulasi wakaf di Indonesia dengan jelas telah mengatur prosedur atau tata cara perwakafan  hingga  proses  pendaftaran  tanah  wakaf  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota.  Namun  realita  dalam  masyarakat,  peraturan  tersebut  belum dilaksanakan dengan benar yang menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum atas  perbuatan  hukum  Wakif  yang  telah  mengikrarkan  wakaf  tanah  hak  miliknya (Supraptiningsih, 2012). Pelaksanaan  wakaf di Madura masih dilakukan tanpa disertai administrasi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  sehingga  marak dijumpai  aset  wakaf  belum  bersertifikat  tanah  wakaf  karena  perbuatan  hukum  wakaf terhenti  setelah  terbit  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  dari  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) setempat.
Dengan  demikian,  dikhawatirkan  akanmenimbulkan  konflik  atau  sengketa perwakafan, seperti timbulnya rasa ingin memiliki sehingga mengambil alih aset wakaf yang  telah  diwakafkan  atau  anggapan  ahli  waris  bahwa  tanah  wakaf  tersebut  masih tergolong  harta  warisan  sehingga  dibagi  dengan  ahli  waris  Wakif  itu  sendiri.  Hal-hal seperti  itu  bisa  saja  terjadi  karena  tanah  wakaf  yang  keberadaannya  tidak  didukung bukti  autentik  yang  jelas,  maka  aset  wakaf  tersebut  kedudukannya  lemah  di  hadapan hukum  dan  tidak  mendapat  perlindungan  hukum  dari  negara  apabila  nantinya  terjadi sengketa.Oleh  karenanya,  harus  ada  bukti  tertulis  berupa  sertifikat  tanah  wakaf sehingga dapat diakui keberadaannya dan dipandang sah secara hukum.
Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  mengajukan  permohonan perkara Itsbat Wakaf  ke Pengadilan  Agama setempat.Itsbat  Wakaf adalah menetapkan dan menguatkan identitas benda yang diwakafkan oleh Wakif karena sebelumnya tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf. Sementara perkara Itsbat Wakaf  adalah  penetapan  yang  dilakukan  Hakim  terhadap  benda  wakaf  yang  belum
memiliki bukti tertulis sebagaimana yang diharuskan peraturan perundang-undangan di Indonesia  (Siraji,  2017).  Tujuan  dilakukannya  Istbat  Wakaf  adalah  untuk  memberi perlindungan  hukum  atas  tanah  yang  telah  diwakafkan,  membenarkan  perbuatan hukum  wakaf  yang  telah  terjadi  di  masa  lampau  dan  dapat  digunakan  sebagai pembuktian dalam sertifikasi benda wakaf atau bermasalah secara hukum.
Itsbat  Wakaf  dapat  dijadikan  solusi  untuk  mengatasi  permasalahan  wakaf  tanah yang  belum  bersertifikat  (Qudsiyah,  2010),  serta  memberikan  manfaat  dan kemaslahatan  bagi  Umat  Islam  untuk  mengurangi  jumlah  tanah  wakaf  yang  belum bersertifikat (Susanto, 2017). Pembahasan mengenai Itsbat Wakaf ini berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi di Kota Pamekasan. Diketahui bahwa perbuatan hukum wakaf telah  terjadi sejak  tahun 1987 terhadap aset  wakaf berupa 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang diserahkan kepada Panti Asuhan Putri Persyarikatan Muhammadiyah  Pamekasan,  kemudian  pada  tahun  1998  Wakif  meningggal  dunia. Perbuatan hukum wakaf ini belum dituangkan dalam bentuk AIW dan belum memiliki sertifikat  tanah  wakaf,  sehingga  AIW  tidak  mungkin  dilakukan  karena  Wakif  telah meninggal dunia.Jika dilihat dari sudut pandang Fiqh, perbuatan hukum wakaf tersebut sah. Namun, keabsahan tersebut belum lengkap jika dilihat dari sudut pandang hukum positif  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  permohonan  Itsbat  Wakaf  yang  diajukan  ke Pengadilan Agama bertujuan agar mendapat kepastian hukum dalam rangka penertiban administrasi, serta mengurus balik nama sertifikat tanah wakaf.
Zainal  Ridho  mengatakan  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menangani perkara  Itsbat  Wakaf  berkaitan  dengan  asas ius  curia  novit ,  yaitu  Hakim  dianggap mengetahui  hukum  dan  asas  kebebasan  Hakim  untuk  menemukan  hukum ( rechtsvacum )  demi  kemaslahatan  para  pihak.  Menurutnya,  aspek  maslahat  dalam perkara  ini  adalah  sebagai  upaya  menjaga  harta  ( hifzul  maal) yang  sudah diwakafkan.Penetapan dari Pengadilan Agama ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum  terhadap  status  tanah  wakaf  dan  meminimalisir  upaya  dari  pihak-pihak  yang tidak  bertanggung  jawab.  Sebagaimana  yang  telah  diuaraikan  diatas  bahwa  salah  satu kepentingan  hukum  mengajukan  Itsbat  Wakaf  adalah  untuk  mengurus  pendaftaran tanah  wakaf  (Ridho,  2011),  sehingga  Penetapan  Hakim  Pengadilan  Agama  Pamekasan yang  menerima  dan  menetapkan  perkara  Permohonan  Itsbat  Wakaf  pada  register nomor:  0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk  dengan  mempertimbangan  dan  merujuk  pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Permohonan  perkara Itsbat Wakaf ini  sangat menarik untuk dikaji dan dijadikan penelitian  ilmiah  karena  perkara  tersebut  masih  jarang  terjadi.  Hal  ini  tentunya  akan menimbulkan  interpretasi  hukum  yang  berbeda  mengenai  ketentuan  Itsbat  Wakaf dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Hafizd As Siraji bahwa perkara Itsbat Wakaf ini belum memiliki dasar yuridis yang jelas dan pasti, kecuali  berbentuk  penafsiran  hukum  (Siraji,  2017).  Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik untuk  mengetahuinya  lebih  lanjut  dalam  penelitian  yang  berjudul  “ Analisis  Yuridis Dalam  Penetapan  Nomor:  0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk  Sebagai  Perlindungan  Hukum  Aset Wakaf Tidak Tercatat Di Madura”. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan  melalui  kajian  pustaka  semata,  sehingga  kedepannya  diperlukan  penelitian yang mengkaji melalui kajian lapangan.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana praktik perwakafan tanah di Madura?
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
2. Bagaimana  upaya perlindungan hukum terhadap aset wakaf yang tidak tercatat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk mengenai Itsbat Wakaf?

## Metode
Soerjono  Soekanto  menjelaskan  bahwa  penelitian  hukum  adalah  suatu  kegiatan ilmiah  didasarkan  pada  metode  dan  sistematika  tertentu  yang  bertujuan  mempelajari satu  atau  beberapa  gejala  hukum  dengan  cara  menganalisisnya  (Soekanto,  1984). Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  secara  kualitatif,  yaitu  studi  pustaka ( library  research )  terhadap  salinan  penetapan  Pengadilan  Agama  Pamekasan  Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk  mengenai  Itsbat  Wakaf  dengan  menggunakan  pendekatan yuridis normatif ( legal research ) yang mengkaji asas dan kaidah dalam ilmu hukum yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku  hukum,  diantaranya  yaitu  masalah  perundang-undangan  ( statute  approach ), konseptual ( conceptual approach ) dan kasus ( case approach ).
Guna  mendapatkan  data  yang  bersifat  deskriptif  analitis  berdasarkan  fakta  atau peristiwa  hukum  yang  ditemukan  kemudian  dikonstruksikan  menjadi  hipotesis  atau teori.Maka,  peneliti  menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  meliputi  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  melalui situs  pencarian  online  dari  Direktori  Putusan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia ( https://putusan3.mahkamahagung.go.id )yang  dijadikan  sebagai  bahan  hukum  primer, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf.Sementara bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari hasil pemikiran para ahli dan hasil penelitian akademisi yang relevan dengan topik penelitian. Sejalan dengan hal tersebut, maka teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini dengan melihat dan menelaah tinjauan hukum wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Praktik Perwakafan Tanah di Madura
Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur. Secara geografis terletak di  sebelah  timur  Pulau  Jawa  dan  memiliki  empat  Kabupaten  diantaranya  adalah Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Sebagaimana yang diperoleh dari data  sistem  informasi  wakaf  kemenag  (SIWAK)  bahwa  di  Kabupaten  Bangkalan terdapat 268 tanah wakaf belum bersertfikat dari jumlah 1.011 tanah wakaf seluas 93,08 (Ha), di Kabupaten Sampang terdapat 266 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah 340 tanah wakaf seluas 55,06 (Ha), di Kabupaten Pamekasan terdapat 695 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah 1.091 tanah wakaf seluas 123,70 (Ha)dan di Kabupaten Sumenep terdapat 701 tanah wakaf belum bersertifikat dari jumlah 1.033 tanah wakaf seluas 106,77 (Ha). Adapun jumlah aset wakaf berupa tanah  yang  terdapat  di  4  (empat)  Kabupaten  Madura  jika  dipaparkan  dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Jumlah Tanah Wakaf Belum Bersertifikat di Kabupaten Bangkalan
No Kecamatan Jumlah Luas (Ha) Belum Bersertifikat Sudah Bersertifikat
1 Bangkalan 55 3.51 10 45 2 Socah 42 1.56 5 37 3 Kamal 29 1.12 3 26 4 Burneh 82 5.45 30 52 5 Arosbaya 33 3.77 11 22 6 Geger 77 5.99 19 58 7 Klampis 41 4.66 8 33 8 Sepulu 56 2.50 9 47 9 Tanjung Bumi 96 9.52 37 59 10  Kokop 73 7.09 16 57 11  Kwanyar 37 2.15 6 31 12  Tragah 31 1.71 0 31 13  Labang 22 1.08 0 22 14  Tanah Merah 38 3.04 9 29 15  Blega 46 6.02 14 32 16  Modung 95 11.51 23 72 17  Galis 104 17.22 51 53 18  Konang 54 5.18 17 37 Total 1.011 93.08 268 743 Sumber: http://siwak.kemenag.go.id Tabel 2. Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kabupaten Sampang No Kecamatan Jumlah Luas (Ha) Belum Bersertifikat Sudah Bersertifikat 1 Sampang 9 0.35 5 4 2 Camplong 43 1.82 40 3 3 Omben 43 15.12 38 5 4 Torjun 38 3.59 19 19 5 Jrengik 42 1.74 2 40 6 Sreseh 19 17.58 19 0 7 Kedungdung 5 0.01 4 1 8 Tambelangan 10 1.63 10 0 9 Robatal 32 1.74 30 2
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
10  Ketapang 27 6.02 27 0 11  Banyuates 56 4.04 56 0 12  Sokobanah 16 1.41 16 0 13  Pangarengan 0 0 0 0 14  Karang Penang 0 0 0 0 Total 340 55.06 266 74 Sumber: http://siwak.kemenag.go.id
Tabel 3. Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kabupaten Pamekasan
No Kecamatan Jumlah Luas (Ha) Belum Bersertifikat Sudah Bersertifikat 1 Pamekasan 53 2.92 51 2 2 Proppo 3 0.18 3 0 3 Tlanakan 116 7.20 13 103 4 Galis 41 4.22 10 31 5 Larangan 40 2.60 1 39 6 Padamawu 189 8.44 189 0 7 Pengantenan 136 20.40 30 106 8 Palengan 177 36.81 162 15 9 Pakong 42 2.28 27 15 10  Waru 12 0.31 11 1 11  Batu Marmar 106 15.61 106 0 12  Kadur 132 19.06 48 84 13  Pasean 44 3.67 44 0 Total 1.091 123.70 695 396 Sumber: http://siwak.kemenag.go.id Tabel 4. Jumlah Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat di Kabupaten Sumenep No Kecamatan Jumlah Luas (Ha) Belum Bersertifikat Sudah Bersertifikat 1 Sumenep 133 21.33 68 65 2 Kalianget 30 0.95 24 6 3 Manding 8 0.52 8 0 4 Bluto 45 4.44 41 4
5 Saronggi 4 0.19 2 2 6 Lenteng 158 10.24 46 112 7 Guluk-Guluk 68 13.03 63 5 8 Ganding 8 0.99 5 3 9 Pragaan 107 9.38 72 35 10  Ambunten 35 2.43 5 30 11  Rubaru 166 13.47 165 1 12  Pasongsongan 14 1.78 13 1 13  Dasuk 7 0.70 7 0 14  Batang-Batang 11 1.32 11 0 15  Dungkek 25 2.52 5 20 16  Gapura 67 11.07 38 29 17  Batu Putih 2 0.10 0 2 18  Arjasa 5 2.20 4 1 19  Sapeken 25 3.47 25 0 20  Gayam 71 4.06 69 2 21  Raas 16 1.51 3 13 22  Masalembu 2 00.00 2 0 23  Nonggunung 2 0.14 2 0 24  Talango 8 0.33 7 1 25  Gili Genting 13 0.46 13 0 26  Batuan 3 0.15 3 0 27  Kangayan 0 0 0 0 Total 1.033 106.77 701 332
Sumber: http://siwak.kemenag.go.id
Dari keempat Kabupaten tersebut dapat diketahui bahwa 1.930 tanah wakaf belum  bersertifikat  dari  jumlah  keseluruhan  sebanyak  3.475  tanah  wakaf  seluas 378.61 (Ha). Sebagian besar aset wakaf berupa tanah tersebut tidak berkekuatan hukum  yang  jelas,  sehingga  dikhawatirkan  akan  memunculkan  perselisihan mengenai perwakafan di kemudian hari. Misalnya, pengambil alihan tanah wakaf karena rasa ingin memiliki atau ahli waris yang beranggapan bahwa tanah wakaf masih tergolong dalam harta warisan sehingga dibagi dengan ahli waris Wakif itu sendiri.  Hal-hal  seperti  itu  bisa  saja  terjadi  karena  tanah  wakaf  yang keberadaannya  tidak  didukung  bukti  autentik  yang  jelas,  maka  kedudukannya lemah  di  hadapan  hukum.  Oleh  karena  itu,  harus  ada  bukti  tertulis  berupa
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
sertifikat  tanah  wakaf  agar  diakui  keberadaannya  dan  dipandang  sah  secara hukum.
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  praktik  perwakafan  di Madura masih  didominasi oleh  perbuatan  hukum wakaf yang berasal dari obyek wakaf berupa tanah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan  ayat  (2)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  jo. Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  jo. Pasal 2 huruf a, Pasal 3 s/d 6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Perwakafan  Benda  Tidak  Bergerak  dan  Benda Bergerak  Selain  Uang.  Wakaf  tanah  diperuntukan  sebagai  sarana  peribadatan, seperti  musholla  atau  masjid;  sarana  pendidikan,  seperti  lembaga  pendidikan formal  maupun  non  formal;  serta  penggunaan  sosial  lainnya.  Pengelolaan  aset wakaf tanah ini masih menggunakan pola manajemen tradisional  terbatas  dalam mengelola sesuai dengan peruntukan wakaf saja.
Nazhir  adalah  seseorang  atau  pihak  yang  berhak  menerima  manfaat  harta benda wakaf sekaligus bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya. Hal ini sedemikian rinci telah diatur dalam Pasal 9 s/d 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  jo.  Pasal  2  s/d  14  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf.  Eksistensi dan  pemberdayaan  wakaf  di  Madura  belum  cukup  inovatif  dalam  mengelola  dan mengembangkan  aset  wakaf,  padahal  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf telah menerangkan bahwa Nazhir harus profesional (Zaenurrosyid, 2018, h. 60).
Beberapa  kebiasaan  Nazhirdalam  mengelola  wakaf  adalah  bersikap menyepelekan  dalam  mengelola  aset  wakaf  dan  berkesan  menjadikan Nazhir sebagai  pekerjaan  sampingan  (Zaenurrosyid,  2017).  Penentuan  pemilihan Nazhiradalah hak mutlak Wakif kepada siapa penerima dan pengelola obyek wakaf yang  dipercayakan  (Supraptiningsih,  2012,  h.  94).  Nazhirselain  berkewajiban untuk  mengembangkan  dan  mengelola  harta  benda  wakaf,  Nazhir  wajib mengamankan seluruh aset wakaf agar tidak diganggu bahkan digugat oleh pihak- pihak  tidak  bertanggung  jawab  dengan  melakukan  pengadministrasian  tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. Selain itu,  Nazhir dapat melakukan  advokasi  terhadap  aset  wakaf  yang  masih  bersengketa  sebagaimana yang ketahui bahwa masyarakat banyak yang tidak memiliki bukti tertulis wakaf (Kasdi, 2014, h. 221-222).
Umi  Supraptiningsih  menerangkan  perwakafan  tanah  di  Kabupaten/Kota Pamekasan  masih  banyak  ditemukan  aset  wakaf  yang  tidak  memiliki  kepastian hukum, baik kepastian data fisik maupun kepastian data secara yuridis. Menurut Mohammad  Sandia,  data  fisik  adalah  keterangan  atas  letak,  batas,  luas  dan keterangan atas bangunan. Sedangkan data yuridis adalah keterangan atas status hukum  bidang  tanah  atau  satuan  rumah  susun  yang  telah  didaftarkan  hak kepemilikannya (Sandia, 2004, h. 222). Kepastian data fisik dan yuridis baru bisa didapatkan  apabila  tanah  tersebut  didaftarkan  hak  atas  tanah  ke  Kantor Pertanahan  (Supraptiningsih,  2012,  h.  77).  Namun  realita  dalam  masyarakat, peraturan tersebut belum dilaksanakan dengan benar seperti di Kabupaten/Kota Bangkalan.
Dari hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan  Geger,  beliau  menuturkan  bahwa  praktik  perwakafan  yang  terjadi  di Madura  rata-rata  prosesnya  terhenti  setelah  diterbitkannya  Akta  Ikrar  Wakaf (AIW) oleh Kantor Urusan Agama (KUA), serta anggapan yang masih berkembang di masyarakat bahwa suatu perbuatan hukum wakaf akan terjamin perlindungan hukumnya  ketika  harta  benda  wakaf  dipergunakan  untuk  sarana  ibadah  atau sarana  umum  lainnya  (Munandar  &  Arwana,  2021).  Padahal  untuk  memperoleh jaminan  kepastian  hukum  aset  wakaf  harus  dilakukan  pendaftaran  tanah  wakaf (Anshori, 2005).
Dari  tujuh  Kecamatan  yang  peneliti  datangi  didapatkan  informasi  bahwa perwakafan  yang  terjadi  di  Madura  terutama  di  Kabupaten  Bangkalan  adalah wakaf  yang  diperuntukan  bagi  diri  sendiri  atau  pada  orang-orang  tertentu  yang masih  memiliki  hubungan  darah  atau  kekerabatan.  Perbuatan  hukum  wakaf  ini dikenal  dengan  istilah  wakaf  ahli/wakaf dzurri /wakaf ‘alal  aulad seperti  yang dipaparkan  Muttaqin  Choiri  dan  Ahmad  Machtum  dalam  penelitian  berjudul Traditionalism  Nazhir  Kyai  on  Waqf  Asset  Development  in  Bangkalan  Madura (Choiri  &  Makhtum,  2021).  Istilah  wakaf  ahli  tidak  ditemukan  dalam  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  berbeda  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan istilah wakaf ahli dalam Pasal 30 ayat (4 s/d 6).
Wakaf  ahli  dibenarkan  dalam  ajaran  Islam  berdasarkan  Hadits  Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik  tentang  adanya  wakaf  keluarga  Abu  Thalhah  kepada  kaum  kerabatnya (Nissa,  2017,  h.  216).  Berbeda  dengan  beberapa  negara  Islam  yang  telah menghilangkan  jenis  wakaf  ahli  dalam  Undang-Undang  perwakafannya, diantaranya  adalah  Turki  yang  menghapus  istilah  wakaf  ahli  dalam  Undang- Undang  Tahun  1925,  Suriah  yang  juga  menghapus  istilah  wakaf musytarak dan wakaf  ahli  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  76  Tahun  1940,  Mesir  yang menghapus  semua  bentuk  wakaf  kecuali  wakaf  khairi  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 180 Tahun 1952, Tunisia yang menghapus wakaf ahli berdasarkan Instruksi Kerajaan tahun 1956 dan Libya yang menghapus keberadaan wakaf ahli berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1973 (Furqon, 2015, h. 1-2). Hasil  wawancara  dengan  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  di Kecamatan  Arosbaya  menjelaskan  bahwa  terdapat  beberapa  kendala  dalam praktik perwakafan di Madura, salah satunya karena masyarakat sulit memberikan bukti  kepemilikan  tanah.Mereka  beranggapan  bahwa  Surat  Pemberitahuan  Pajak Terhutang (SPPT) adalah bukti kepemilikan tanah. Padahal bukti dari kepemilikan atas tanah yang benar adalah berupa  sertifikat hak  atas  tanah, seperti hak  milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau bukti kepemilikan tanah yang lain, contohnya letter C, petok D atau kohir. Indri Hadisiswati menjelaskan bahwa sertifikat  hak  atas  tanah  adalah  bukti  hak  yang  dapat  memberikan  perlindungan dan  kepastian  hukum  bagi  pemegangnya.  Dengan  dilakukan  pendaftaran  tanah, maka  tercipta  kepastian  hukum,  kepastian  hak,  dan  tertib  administrasi pertanahan, sehingga semua pihak terlindungi dengan baik  (Hadisiswati, 2014, h. 120).
Kendala lain disampaikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan Galis, beliau mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat yang minim menyebabkan  rendahnya  kesadaran  administratif  dalam  menjaga  status  dan
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
mengamankan aset wakaf. Hal ini seperti yang diutarakan oleh salah satu Nazhir di Kecamatan  Geger  beliau  mengaku  tidak  mengetahui  tahapan  atau  proses  setelah mendapat  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW).  Seharusnya  yang  dilakukan  adalah melanjutkan  proses  pendaftaran  sertifikat  tanah  wakaf  pada  Badan  Pertanahan Nasional  (BPN)  setempat.  Sebagaimana  yang  dipaparkan  Suhari  bahwa  praktik perwakafan  belum  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku,  hal  ini menunjukan  minimnya  kesadaran  hukum  masyarakat  dalam  menjalankan perbuatan  hukum  wakaf  (Suhairi,  2017)  kondisi  demikian  sangat  rentan  terjadi konflik.
Di  samping  itu,  juga  dikarenakan  masih  terpengaruh  doktrin  lama  yang berkembang  di  sebagian  masyarakat  Bangkalan,  seperti  yang  disampaikan  oleh Penyuluh Agama Islam Kecamatan Burneh bahwa masyarakat masih beranggapan apabila  tanah  miliknya  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan  setempat,  maka kepemilikan  tanah  tersebut  akan  berganti  menjadi  milik  Pemerintah.  Hal  seperti ini juga dipaparkan oleh  Ahmad Syafiq bahwa  aset  wakaf yang belum  dicatatkan karena pengaruh paradigma lama di masyarakat (Syafiq, 2015).
Selain  terkendala  dalam  praktik  perwakafan,  peneliti  menemukan  alasan terbesar  masyarakat  Bangkalan  belum  mendaftarkan  tanah  wakafnya  ke  Badan Pertanahan  Nasional  (BPN)  setempat  karena  masyarakat  sudah  merasa  cukup dengan  adanya  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  saja.  Sebagaimana  yang  dituturkan  oleh Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  di  Kecamatan  Bangkalan,  yang memaparkan  bahwa  kebanyakan  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  ini  dijadikan  syarat administrasi  untuk  mengurus  bantuan  sosial,  sehingga  masyarakat  enggan mendaftarkan sertifikat tanah yang semula adalah hak miliknya kemudian beralih menjadi sertifikat tanah wakaf.
Menurut  Ahmad  Azhar Basyir, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Umar ra. tentang wakaf bahwa sebenarnya harta wakaf terlepas dari kepemilikan orang yang  mewakafkannya  (Rosadi,  2019,  h.  127).  Tanah  yang  diwakafkan  status tanahnya telah berubah menjadi harta benda wakaf yang terhitung sejak tanggal ikrar wakaf (Rohman et al., 2020, h. 30). Jumhur ulama berpendapat bahwa harta benda  yang  telah  diwakafkan  statusnya  tidak  lagi  menjadi  hak  milik  Wakif  dan akadnya bersifat mengikat, status harta tersebut telah berganti menjadi milik Allah swt. yang kemudian dipergunakan untuk kebajikan bersama sehingga Wakif tidak boleh bertindak hukum terhadap harta tersebut (Nasution, 2015, h. 43).
Bantuan  yang  mensyaratkan  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  ini  terkonfirmasi merupakan  bantuan  sosial  yang  berasal  dari  hibah  Pemerintah  Provinsi  Jawa Timur, sebagaimana yang diutarakan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di  Kecamatan  Modung.  Informasi  dari  Kepala  Sekolah  yang  menurut  data  sistem informasi  wakaf  kemenag  (SIWAK)  bahwa  sekolah  tersebut  termasuk  dalam bagian aset wakaf di Kecamatan Tanjung Bumi, beliau menuturkan bahwa bantuan tersebut  diberikan  kepada  yayasan  atau  lembaga  pendidikan  yang  tanahnya berstatus wakaf dengan dibuktikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang diterbitkan oleh Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  di  Kecamatan  masing-masing. Sehingga dapat diketahui motivasi masyarakat dalam mewakafkan tanah miliknya belum dilakukan dengan kerelaan sepenuh hati karena masih terdapat motif lain, yaitu  untuk  mendapatkan  bantuan.  Oleh  karena  itu,  di  Madura  masih  banyak ditemui aset wakaf yang belum bersertifikat tanah wakaf.
Alasan lain juga disampaikan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan  Tanjung  Bumi  adalah  dikarenakan  terhalang  biaya  dalam  proses
perubahan tanah wakaf yang belum ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) dan prosesnya membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Selain  itu,  kurangnya profesionalisme Nazhir  di  Madura  cukup urgent karena  Nazhir  sebagai  figur  penting  dalam eksistensi wakaf. Namun, yang dipahami kebanyakan Nazhir saat menerima benda wakaf  hanya  mengelola  tanpa  ada  inisiatif  untuk  mengembangkan  dan memanfaatkan  agar  mendapat  nilai  guna  dari  pengelolaan  aset  wakaf  tersebut. Umi  Supraptiningsih  memaparkan  bahwa  Nazhir  yang  melakukan  perwakafan sebatas  hanya  untuk  kepentingan  sesaat,  yaitu  untuk  memenuhi  persyaratan mendapatkan bantuan dana. Hal ini disebabkan tidak semua  Nazhir adalah orang yang  paham  mengenai  ketentuan  atau  prosedur  perwakafan  (Supraptiningsih, 2012, h. 92).
Pengesahan  wakaf  melalui  pengajuan  Itsbat  Wakaf  melalui  jalur  litigasi  ke Pengadilan Agama belum begitu dikenal di Madura karena masih jarang dijumpai, kecuali  yang  pernah  terjadi  di  Pamekasan  pada  2017  yang  lalu.  Pengesahan tersebut dilakukan untuk mengesahkan perbuatan hukum wakaf yang telah terjadi pada masa lampau dan aset wakafnya belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) juga karena keberadaan Wakif yang tidak diketahui atau bahkan telah meninggal dunia. Maka, diterbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Pejabat Pembuat Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW)  di  Kecamatan  masing-masing  sebagaimana  yang tertuang  dalam  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Itsbat  Wakaf  Dalam  Salinan  Penetapan  Pengadilan  Agama  Pamekasan  Nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk Sebagai Alternatif Perlindungan Hukum Aset Wakaf Tidak Tercatat Di  samping  itu,  hasil  penelitian  yang  peneliti  peroleh  dari  studi  pustaka
( library  research )  terhadap  salinan  penetapan  Pengadilan  Agama  Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk mengenai Itsbat Wakaf adalah sebagai berikut: Perkara  Itsbat  Wakaf  ini  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Pamekasan dengan register perkara nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk tertanggal 13 November 2017. Duduk perkara ini berawal dari keinginan  Wakif pada tahun 1987  untuk  mewakafkan  2  (dua)  bidang  tanah  yang  diatasnya  telah  berdiri bangunan  rumah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  (SHM)  nomor  492  dan  632  yang terletak  di  Kelurahan  X,  Kabupaten  Pamekasan.  Untuk  diserahkan  kepada  Panti Asuhan  Putri  Persyarikatan  Muhammadiyah  Pamekasan  secara  lisan,  kemudian Pada 22 Mei 1998 Wakif meninggal dunia.
Beliau tidak mempunyai keturunan/ahli waris maupun waris pengganti yang dapat  menguasai  harta  peninggalan  Almarhum.  Maka,  Pemohon  mengajukan permohonan  Itsbat  Wakaf  ini  ke  Pengadilan  Agama  agar  Panti  Asuhan  Putri Persyarikatan  Muhammadiyah  Pamekasan  agar  mendapatkan  kepastian  dan jaminan  perlindungan  hukum,  serta  dalam  rangka  penertiban  administrasi Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Pamekasan untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik (SHM) dari Almarhum Wakif pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan.
Berdasarkan  dalil-dalil  diatas,  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa perbuatan hukum wakaf tersebut dapat di Itsbatkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf,  Majelis  Hakim  menetapkan  untuk mengabulkan  permohonan  Pemohon  dan  menyatakan  sah  perwakafan  yang dilakukan  Almarhum  Wakif  yang  terjadi  pada  tahun  1987  kepada  Panti  Asuhan Putri Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan berupa 2 (dua) bidang tanah yang
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
diatasnya berdiri bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 492 dan 632.
Penetapan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan  pada  Selasa,  5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh Drs. Taufiq, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA, M. Syafi’i, S.Ag. masing- masing sebagai Hakim Anggota dan Zainal Arifin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.
Perbuatan  hukum  wakaf  yang  terjadi  sekarang  atau  di  masa  lampau  dan sebatas hanya mengikrarkan secara lisan hukumnya tetap sah, keabsahan tersebut terletak pada pernyataan kehendak Wakif. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  jo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mengharuskan  perbuatan  hukum  wakaf  mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan tersebut.
Sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Prof.  Dr.  Faisol  Haq  dalam keterangannya  sebagai  saksi  yang  memberikan  keterangan  ahli  dalam  putusan Pengadilan  Agama  Lamongan  nomor:  0534/Pdt.G/2018/PA.Lmg  mengenai Sengketa  Wakaf  yang  terjadi  di  Desa  Banyubang,  Lamongan.  Keabsahan  hukum wakaf terjadi apabila dilaksanakan menurut Syariah dengan memenuhi rukun dan syarat  wakaf.  Namun,  menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  memandang  bahwa  perbuatan  hukum  wakaf  yang  seperti  itu  belum dikatakan  sah.  Beliau  memperbolehkan  dilakukan  Itsbat  Wakaf  terhadap  aset wakaf yang belum diikrarkan secara tertulis (Salinan Putusan PA Lamongan, 2018, h. 81-82).
Nurul  Hak,  Desi  Isnaini  dan  Miti  Yarmunida  menyebutkan  masih  banyak ditemukan  tanah  wakaf  belum  bersertifikat  akibat  lemahnya  data  pendukung kepemilikan  Wakif.  Di  samping  itu,  Nazhir  dinilai  kurang  cakap  dalam  mengurus sertifikasi tanah wakaf  (Hak et al., 2019). Begitu pula yang terjadi dalam praktik perwakafan di Madura, sehingga yang dijadikan alas hukum wakaf hanya sebatas Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  yang  dikhawatirkan  dapat  memunculkan  kekaburan status hukum aset wakaf dan memungkinkan berubahnya peruntukan wakaf. Aset  wakaf  berupa  tanah  yang  belum  diselenggarakan  pendaftaran  tanah wakafnya,  selain  tidak  memperoleh  jaminan  kepastian  hukum  juga  tidak memperoleh sistem publikasi dan tetap dikenakan pajak  (Laksono, 2012). Zahrul Fatahillah  menambahkan  bahwa  status  tanah  belum  bersertifikat  tanah  wakaf dalam perundang-undangan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga  dapat menimbulkan  persoalan  hukum  diantara  pihak-pihak  yang  merasa  memiliki  hak terhadap aset wakaf tersebut (Fatahillah, 2019). Apabila perbuatan hukum wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) bahkan sertifikat tanah wakaf, maka dapat  mengajukan  permohonan  Itsbat  Wakaf  melalui  jalur  litigasi  ke  Pengadilan Agama  setempat  untuk  mendapatkan  pengesahan  terhadap  perbuatan  hukum wakaf tersebut (Susanto, 2017, h. 69).
Itsbat Wakaf bertujuan sebagai upaya menjustifikasi perbuatan hukum wakaf di  masa  lalu.Ketika  status  tanah  wakaf  belum  jelas  dan  ternyata  Wakif  diketahui telah  meninggal  dunia,  maka  Itsbat  Wakaf  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  untuk memberikan  penetapan  terhadap  status  tanah  wakaf  tersebut.  Secara  umum, pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  mematuhi  ketentuan  hukum  acara  yang berlaku  melalui  empat  tahapan,  diantaranya  adalah  pengajuan  permohonan, pemeriksaan, pembuktian dan penetapan Itsbat Wakaf  (Qudsiyah, 2010). Namun,
dalam  pertimbangan  hukum  masih  belum  lengkap  karena  tidak  menyebutkan secara  jelas  pasal-pasal  yang  dijadikan  dasar  dalam  memutus  perkara  Itsbat Wakaf.
Sebagaimana  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama Pamekasan  nomor:  0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk  yang  mengabulkan  permohonan Itsbat  Wakaf  berdasarkan  pada  peraturan  perundang-undangan  tentang  Wakaf, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tepatnya dalam Pasal  3,  Pasal  11  huruf  a,  Pasal  15,  Pasal  22  huruf  c  dan  Pasal  42.  Sementara Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama  Cilegon  yang  mengabulkan  permohonan  Itsbat Wakaf nomor: 0281/Pdt.P/2011/PA.Clg berdasarkan pada beberapa pertimbangan  hukum,  yaitu  merujuk  pada  Pasal  49  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun  2009  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan  Agama  dan  dalam  Pasal  58  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Kedua  pasal  tersebut  kemudian  dihubungkan  dengan  menggunakan penafsiran  hukum  dengan  metode  interpretasi  sistematis  dan  pembuktian  yang dilakukan dengan kesaksian para Saksi yang dinamakan dengan istilah Istifadhoh . Hasil  analisis  menyebutkan  bahwa  perspektif  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 2004 tentang Wakaf termasuk dalam  kewenangan Pengadilan Agama yang dapat menangani  masalah  tanah  wakaf  yang  belum  bersertifikat,  yaitu  wajib mendaftarkan dan harta benda wakaf (Siraji, 2017).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terpenuhinya  syarat-syarat administratif wakaf yang terjadi sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan tentang  wakaf  di  Madura,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004  tentang Wakaf  dapat  menimbulkan  konflik  atau  perselisihan  mengenai  perwakafan  yang dapat  mengganggu  proses  pemanfaatan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan peruntukannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya proaktif dari Pengadilan Agama dalam upaya menjaga aset wakaf yang tidak tercatat melalui permohonan Itsbat  Wakaf  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  salinan  penetapan  Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk mengenai Itsbat Wakaf.

## Simpulan
Perwakafan  yang  terjadi  di  Madura  masih  didominasi  oleh  obyek  wakaf  tidak bergerak berupa tanah yang peruntukannya sebagai sarana ibadah berupa masjid atau mushollah dan sarana pendidikan berupa lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.  Pengelolaan  wakaf  di  Madura  masih  dikelola  secara  tradisional  karena  Nazhir kurang  profesional  dalam  mengelola  aset  wakaf.  Praktik  perwakafan  yang  terjadi  di Madura mayoritas tidak dilakukan secara resmi, sehingga masih ditemukan aset wakaf yang  belum  bersertifikat  tanah  wakaf.  Alasan  tidak  dilakukan  pendaftaran  aset  wakaf pada  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  setempat  karena  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW) dijadikan  sebagai  syarat  administrasi  untuk  mencari  bantuan.  Hal  ini  disebabkan minimnya  pengetahuan,  sehingga  kesadaran  administratif  dan  kesadaran  hukumnya rendah.Itsbat  Wakaf  dapat  dijadikan  alternatif  dalam  perlindungan  hukum  aset  wakaf yang tidak tercatat, sebagaimana terdapat dalam salinan penetapan Pengadilan Agama Pamekasan nomor: 0664/Pdt.P/2017/PA.Pmk yang memandang bahwa perkara Itsbat Wakaf  dapat  dijadikan  sebagai  solusi  bagi  aset  wakaf  berupa  tanah  yang  belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, sehingga belum memiliki sertifikat tanah wakaf. Perkara Itsbat Wakaf ini telah menjadi kewenangan Pengadilan
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
Agama  semenjak  diputuskannya  hasil  dari  Rapat  Kerja  Nasional  Mahkamah  Agung Republik Indonesia di Makassar pada tahun 2007 yang lalu.
Akhir kata, kami selaku penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat banyak kekuarangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan pada:
Para  ahli  dan  akademisi  agar  dapat  melakukan  penelitian  lanjutan  yang relevan dan  sejenis  untuk  memberikan  solusi  memecahkan  problematika  perwakafan  seperti yang  terdapat  dalam  penelitian  ini,  yang  mana  praktik  perwakafan  tanah  belum bersertifikat wakaf tersebut masih sering dijumpai di Indonesia.
Pihak  berwenang  di  bidang  Perwakafan  agar  lebih  peduli  dan  meningkatkan sosialisasi  pada  masyarakat  agar  dapat  menumbuhkan  kesadaran  administratif masyarakat  Madura  mengenai  prosedur  atau  tata  cara  perwakafan  tanah,  serta  dapat merubah  pola  pikir  dan  menggugurkan  doktrin  lama  yang  berkembang  di  masyarakat bahwa apabila melakukan pendaftaran sertifikat tanah bukan bermaksud untuk diambil alih/dihaki Pemerintah. Namun, aset berupa tanah tersebut akan memperoleh jaminan kepastian  hukum  berupa  sertifikat  tanah  yang  dapat  dijadikan  sebagai  bukti  autentik yang  akan  diakui  keberadaannya  dan  dipandang  sah  menurut  hukum  yang  berlaku  di Indonesia  dan  penerbitan  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW)  bukan  hanya  digunakan  sebagai formalitas  persyaratan  mendapat  bantuan  sosial  saja,  melainkan  sebagai  kewajiban yang harus dilakukan sebagai warga negara yang taat akan hukum.
Masyarakat khususnya pelaku perbuatan hukum wakaf, baik Wakif maupun Nazhir agar  kedepannya  memiliki  pemahaman  yang  benar  mengenai  prosedur  atau  tata  cara perwakafan  tanah,  sehingga  praktik  perwakafan  tanah  di  Madura  dijalankan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di  Indonesia  bahwa perbuatan  hukum  wakaf  tidak  hanya  sampai  diterbitkannya  Akta  Ikrar  Wakaf  (AIW) saja,  tetapi  aset  wakaf  berupa  tanah  tersebut  harus  dicatatkan  dan  didaftarkan  ke Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  agar  memperoleh  perlindungan  dan  kepastian hukum, sehingga meminimalisir dan terhindar dari konflik atau sengketa perwakafan di kemudian hari.

## Daftar Rujukan
Abdurrahman. (2010). Kompilasi Hukum Islam , cet. ke-4, Jakarta: Akademika Pessindo. Al-’Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. (2008). Panduan Wakaf, Hibah Dan Wasiat Menurut Al-Qur’an Dan As-Sunnah . Terj. Abu Hudzaifah, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.
Alay,  Muammar.  (2017).  Keabsahan,  Kepastian  Hukum  Dan  Perlindungan  Hukum  Atas Perwakafan  Yang  Tidak  Tercatat  (Studi  Kasus  Praktek  Perwakafan  Tanah  Di Kecamatan Sukamulia). IUS: Jurnal Hukum dan Keadilan , 5 (1). Bariyah,  N.  Oneng  Nurul.  (2016).  Dinamika  Aspek  Hukum  Zakat  Dan  Wakaf. Jurnal Ahkam, 16 (2).
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. (2006). Fiqih Wakaf . Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia. Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam,  Direktorat  Pemberdayaan  Wakaf. (2012). Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Tentang  Wakaf .  Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
Edi  Riadi,  Pudjoharsoyo.  (2017). Majalah  Peradilan  Agama ,  cet.  ke-11,  Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Fahrurroji. (2019). Wakaf Kontemporer, cet. ke-1, Jakarta: Badan Wakaf Indonesia. Hadisiswati, Indri. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah.
Jurnal Ahkam , 2 (1). Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu.
Hak, Nurul, Desi Isnaini,. & Yarmunida, Miti. (2019). Revitalisasi Teori Maslahah Melalui Isbat  Wakaf  dalam  Mengatasi  Problem  Sertifikasi  Tanah  Wakaf  Pasca  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  2004. International  Seminar  on  Islamic  Studies,  IAIN Bengkulu . Hermawan,  Wawan.  (2014).  Politik  Hukum  Wakaf  di  Indonesia. Jurnal  Pendidikan Agama Islam-Ta’lim , 12 (2). Indonesia,  Bank.  (2016). Seri  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah,  Wakaf:  Pengaturan  dan Tata  Kelola  yang  Efektif  Seri  Ekonomi  dan  Keuangan  Syariah, cet.  ke-1,  Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
Jabar,  Abdul.  (n.d.).  Pendaftaran  Sebagai  Kepastian  Hukum  dalam  Pengelolaan  Tanah Wakaf. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Dan Kajian Keislaman . Komariah,  Upi.  (2014).  Penyelesaian  Sengketa  Wakaf  di  Pengadilan  Agama. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 3 (2).
Mahrus,  Moh.  (2017). Resolusi  Sengketa  Wakaf  dan  Perlindungan  Aset  (Studi  Kasus  di Jawa Timur Tahun 1986-2010) . Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Maskur, & Gunawan, Soleh. (2018). Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian  Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan , 12 (2).
Munandar,  Mutiara  Hamdalah.,  &  Arwana,  Yudha  Chandra.  (2021). Legal  Protection  of Uncertified Waqf Land in Indonesia . Nurani Hukum Jurnal Ilmu Hukum , 4 (1). Musthofa. (2005). Kepaniteraan Peradilan Agama , cet. ke-1, Jakarta: Kencana.
Naimulloh, Atok. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Wakaf Oleh Penerima Wakaf (Nazhir) . Universitas Jember. Nasution, Yenni, Samri Juliati. (2015). Kontrak Sosial: Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah. Studia Economica , 1 (1).
Noor,  Afif.  (2011).  Perwakafan  Tanah  dan  Pendaftarannya  Pasca  Berlakunya  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang. MMH, 40 (3). Nurhidayani,  Yasin,  Muaidy.,  &  Busaini.  (2017).  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Wakaf Tanah dan Bangunan. Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam , 2 (2).
Oktaviana,  Yeni,  Indrayani.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Pemegang  Hak  Milik  Atas Tanah Wakaf. Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum , 32 (2).
Qudsiyah, Lailatul. (2010). Studi Analisis Isbat Wakaf terhadap Tanah Wakaf yang Belum Bersertifikat  Menurut  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 .  Universitas  Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Ridho,  Zainal.  (2011).  Penetapan  Wakaf  (Itsbat  Wakaf)  di  Pengadilan  Agama  Cilegon (Studi Perkara Nomor: 0281/Pdt.P/2011/PA.Clg). Jurnal Tamwil , 3 (1). Rohman,  Adi  Nur,  Sugeng.,  Rahayu,  Panti.,  &  Saifulloh,  Putra  Perdana,  Ahmad.  (2020). Seri Buku Saku Hukum Wakaf Indonesia, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Saphira,  Jeihan.  (2013). Tanggung  Jawab  Pejabat  Pembuat  Akta  Ikrar  Wakaf  (PPAIW) Terhadap  Pendaftaran  Tanah  Wakaf  dihubungkan  dengan  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 . Satori,  Djam'an.,  &  Komariah,  Aan.  (2011). Metodelogi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung: Alfabeta.
Siraji,  Muhammad  Hafidz,  A.  (2017). Penetapan  Pengadilan  Agama  Cilegon  Nomor: 0281/Pdt.P/2011/PA.Clg Tentang Penetapan Isbat Wakaf Tinjauan Undang-Undang
Analisa yuridis dalam Penetapan nomor: 0664/PDT.P/2017/ PA.PMK ………….
Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Soekanto, Soerjono. (1984). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Stainback, S., & Stainback, W. (1998). Understanding and Conducting Qualititive Research . Kendall/Hunt Publishing Company: Dubuque, Lowa. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: Alfabeta. Suhairi.  (2017).  Implementasi  Hukum  Perwakafan  dalam  Rangka  Membangun Kesadaran Hukum dan Kepastian Hukum (Studi Pelaksanaan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran  Tanah  Wakaf  di  Wilayah  Kantor  Urusan  Agama  Gunung  Sugih Kabupaten Lampung Tengah). TAPIS , 1 (1). Supraptiningsih, Umi. (2012). Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat. Nuansa , 9 (1).
Susanto,  Heru.  (2017).  Isbat  Wakaf  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Hukum  Tanah  Wakaf Yang Belum Bersertifikat. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 11 (1). Sutarno. (2013). Kebijakan Perlindungan Hukum Atas Resiko Kerja Satuan Polisi Pamong Praja  dalam  Pelaksanaan  Tugas  Penegakan  PERDA  DKI  Jakarta  (Studi  Kasus  di Walikota Jakarta Selatan) . Universitas Pamulang. Syarief,  H.  M.  Yusuf,  Was.  (2011). Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  Penyelesaian Wakaf Tanah yang Belum di Daftar . IAIN Antasari Banjarmasin. Zaenurrosyid.  (2018). Nazhir  Profesional  Dan  Pengembangan  Kapital  Aset  Wakaf . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
Zaenurrosyid. (2017, June 17). Suara Merdeka . Retrieved October 19, 2021, from Nadhir Wakaf Profesional: https://www.ipmafa.ac.id