## METODOLOGI STUDI ISLAM:

## Ijtihad Sebagai Pintu Wacana Baru Dalam Studi Islam
Mustafidz Azmi 1 , Musayyidi 2
1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2 Institut Kariman Sumenep azmitheblues88@gmail.com

## Abstract
Islamic  law  was  revealed  by  Allah  SWT  to  regulate  all  human movements,  both  vertical  or  related  to  God,  and  horizontal  with fellow humans. One of the features of Islamic law is that it can face the times. Departing from this thought, Islamic law must always be able  to  answer  the  problems  faced  by  its  adherents.  Due  to  the different  interpretive  abilities  of  the  community,  the  scholars, guided by the prophet's hadith, established a new law called Ijtihad. Talking  about  ijtihad,  it  is  the  same  as  discussing  the  law  whose source is from the womb of Islam itself. Because mujtahids (Ijtihad activists)  must  be  armed  with  sufficient  Islamic  knowledge  to determine a context. The knowledge in question is the science of the Qur'an  and  its  interpretation,  hadith  science,  historical  science, linguistics and so on.
Keywords : ijtihad, new, Islamic studies

## Abstrak
Hukum  Islam  diturunkan  Allah SWT  guna mengatur  seluruh  gerak gerik  manusia,  baik  yang  bersifat  vertikal  atau  berhubungan tuhannya,  maupun  horizontal  dengan  sesama  manusia.  Salah  satu keistimewaan  hukum  Islam  adalah  mampu  menghadapi perkembangan  zaman.  Berangkat  dari  pemikiran  inilah  maka hukum  Islam  harus  senantiasa  mampu  menjawab  persoalan  yang dihadapi  oleh  pemeluknya.  Dikarenakan  kemampuan  interpretasi masyarakat  yang  berbeda,  maka  para  ulama  dengan  berpedoman pada hadis nabi 1 , menetapkan hukum baru yang dinamakan Ijtihad.
1 Hadis  yang  dimaksud  adalah  hadis  nabi  riwyat  ahmad  ibnu  hambal  dan  juga  diriwayatkan  abu dawud, turmudi dan al-Baihaqi. Tentang perbincangan nabi dengan sahabat Mu’adz bin jabal ketika

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
Membincang ijtihad, sama saja kita membahas tentang hukum yang sumbernya  dari  Rahim  Islam  sendiri.  Karena  mujtahid  (pegiat Ijtihad)  harus  berbekal  ilmu  keIslaman  yang  cukup  untuk menetapkan suatu konteks. Ilmu yang dimaksud adalah, Ilmu Qur’an dan Tafsirnya, ilmu hadis, ilmu sejarah, ilmu bahasa dan sebagainya.
Kata kunci : ijtihad, baru, studi Islam

## Pendahuluan
Hukum  Islam  merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  Islam. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, perwujudan nyata yang paling khas dari pandangan hidup Islam dan merupakan intisari dari Islam itu  sendiri 2 .  Hukum  Islam  juga  merupakan  identitas  yang  membedakan Islam  dengan  agama  lainnya,  dimana  semua  aspek  kehidupan  diatur  di dalamnya.  Sebagai  pembenteng,  hukum  Islam  juga  dibekali  dengan kemampuannya  beradaptasi  dengan  kemajuan  zaman.  Hal  ini  sangatlah penting  dalam  suatu  agama,  karena  jikalau  agama  mengalami  stagnasi, maka pastilah agama tersebut ditinggalkan oleh pengikutnya.
Ijtihad hadir sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hukum  Islam yang  senantiasa  berdinamika  menjawab  tuntutan  zaman.  Ijtihad mempunyai  peranan  penting  bagi  pembaharuan  dan  gagasan  keilmuan Islam.  Dalam  berijtihad  seorang  akan  menggunakan  semua  kemampuan dan  keilmuannya  guna  memecahkan  suatu  problematika  yang  dihadapi pada  masa  atau  tempat  tertentu.  Dalam  ilmu  fikih  sangat  banyak dicontohkan  bagaimana  hukum  Islam  mengalami  perubahan  dikarenakan beberapa  faktor,  faktor  tempat  atau  lingkungan  (geografis),  faktor  masa, dan faktor kebutuhan (darurat).
diutus  ke  Yaman.  Beliau  ditanya  oleh  Rasulullah  SAW  tentang  cara  menetapkan  hukum.  Sahabat mu’adz  menjawab,  maka  akan  diputuskan  berdasarkan  ketentuan  dalam  alqur’an.  Jika  tidak ditemukan maka dengan sunnah( hadis) nabi, dan jika masih tidak ditemukan, maka sahabat mu’adz akan berijtihad menggunakan pikirannya.
2 Joseph Schact, An Introduction to Islamic law, terj. Joko supomo, Islamika, Yogyakarta, 2003, hal 1.
Seseorang  pada  masa  normal  menurut  hukum  Islam  dilarang  untuk memakan  sesuatu  yang  menjijikkan,  namun  hal  itu  bisa  menjadi  boleh bahkan  menjadi  keharusan  karena  menjaga  badan  atau  nyawa  adalah sesuatu yang wajib kepada diri setiap insan. Pada contoh kasus ini terlihat jelas bahwa hukum Islam selalu memikirkan kebaikan pemeluknya, bukan paten tanpa ada toleransi. Disini peranan ijtihad sangatlah penting, karena seorang  tidak  bisa  berijtihad  menggunakan  akalnya  semata,  namun  hasil ijtihad  haruslah  berdasarkan  sumber  terpercaya  (al-Quran  dan  Hadis) yang  menguatkan  atau  berkaitan  dengan  suatu  masalah  dalam  padanan hukumnya.

## Definisi Ijtihad
Dalam  pengertian  etimologis,  ijtihad  mengandung  pengertian bekerja-keras,  bersungguh-sungguh,  atau  memusatkan  segala  daya  dan upaya  hingga  batasannya.  Menurut  bahasa,  ijtihad  meliputi  tiga  cakupan pengertian.  Pemaknaan  awal,  menurut  kata  kerja,  kedua,  menurut  kata benda,  dan  ketiga,  menurut  kata  sifat.  Pertama,  pengertian  menurut  kata kerja,  ijtihad  adalah  pengerahan  kemampuan  maksimal  oleh  seorang  ahli hukum  ( Faqih )  untuk  meng- istinbath -kan  ketetapan  hukum  syara  secara detail  beserta  menyebutkan  dalil-dalilnya,  yaitu  meliputi  perbuatan manusia  dengan  manusia  lain  dan  alam (muamalat) .  Kedua,  pengertian menurut  kata  benda,  ijtihad  merupakan  hasil  pemikiran  intelektual seorang  ahli  hokum,  dalam  menyimpulkan  ketetapan  hukum.  Sedangkan pengertian menurut kata sifat, ijtihad adalah kata yang menunjukkan sifat seorang mujtahid, dimana seorang mujtahid harus memiliki keahlian untuk menyimpulkan suatu ketetapan hukum syara’ dari dalil-dalilnya.
Term ijtihad dalam bahasa Arab mengambil bentuk masdar Tsulatsi Mazid . Bila dirujuk ke dalam bentuk aslinya hanya memiliki tiga huruf, ia menjadi  jahada  dan  bentuk  masdarnya  ada  dua; jahdun dan juhdun .  Para ahli  bahasa  berbeda  dalam  mengartikan  dua  kata  ini.  Ada  Ulama  yang beranggapan  keduanya  memiliki  satu  arti,  sedangkan  Ulama  lainya meyakini  masing-masing  memiliki  arti  masing-masing.  Imam  Jauhari

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
274 | Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember 2022
menuliskan:  “ Al-Jahdu  dan  al-Juhdu kedua-duanya  memiliki  arti kemampuan,  oleh  karenanya  pada  surat  Taubah    dapat  dibaca  kedua- duanya,
ََهْيِذَّلَا َ ََن ْو ُزِمْلَي َ ََهْيِعِّىَّطُمْلا َ ََهِم َ ََهْيِن ِم ْؤُمْلا َ ىِف َ َ قَذَّصلا َِت َ ََهْيِذَّلا َو َ ََل َ ََن ْوُذ ِجَي َ ََّلِا َ َْمُهَذْهُج َ ََن ْو ُرَخْسَيَف َ َْمُهْنِم َ َ ۗ ََر ِخَس َ َُٰاللّ َ َْمُهْنِم َ َ ۗ َ َْمُهَل َو َ َ باَذَع َََا َ مْيِل
Artinya: (Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang  memberikan  sedekah  dengan  sukarela  dan  yang  (mencela) orang-orang  yang  hanya  memperoleh  (untuk  disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka.  Allah  akan  membalas  penghinaan  mereka,  dan  mereka akan mendapat azab yang pedih . 3
Ahmad  Fayyumi  dalam  kamusnya  membedakan  antara  kalimat al- Jahdu dan al-Juhdu . Ia menuliskan: “Al-Juhd adalah kata yang dipakai oleh orang-orang  Hijaz  sementara  kata  al-Jahd  dipakai  oleh  selain  Arab  Hijaz. Al-Jahd memiliki  arti  mengerahkan  segenap  kemampuan.  Sementara  kata al-Juhd mengandung makna kesulitan”. 4
Dari kedua arti yang disampaikan para ahli bahasa terkait akar kata Ijtihad terlihat ada perbedaan yang begitu nyata. Namun bila diteliti lebih dalam  lagi,  sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  di  sana.  Kata al-Jahdu yang memiliki  arti  mengerahkan  segenap  kemampuan  tidak  akan  pernah dilakukan  oleh  seseorang  bila  tidak  menemui  sebuah  kesulitan  atau al  - Juhdu .  Artinya  kedua  kata  ini  saling  melengkapi.  Setiap  kesulitan  akan dihadapi  dengan  segenap  kekuatan  yang  dimiliki,  sebagaimana  segenap kekuatan hanya akan dikeluarkan bila menghadapi kesulitan.
Raghib  Al-Isfahani  mengartikan  kata  ijtihad  dengan  menggabungkan  dua unsur tersebut. Beliau menuliskan
داهتجلإاو َ سفنلاذخأ َ لذبب َ ةقاطلا َ و َ لمحت َ ةقشملا 3 Attaubah ayat 79
4 Kamus al-Misbah al-Munir, ahmad bin Muhammad bin Ali al-Fayyumi
Artinya: Ijtihad adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan segala  kemampuan  yang  dimiliki  dan  menanggung  semua  kesulitan yang ada 5
Menurut  Ulama  Ushul,  yang  dimaksud  dengan  Ijtihad,  sebagaimana dikemukakan  oleh  Abdullah  bin  Abdu  al-Muhsin  at-Turki  ialah : "Mencurahkan  semua  daya  dan  upaya  untuk  mencari  hukum  syara'  yang bersifat  dzanni,  sampai  merasa  dirinya  tidak  mampu  untuk  mencari tambahan dari yang ditemukannya". 6
Adapun mujtahid adalah bentuk kata fa'il (pelaku) yang berarti orang yang  bersunguh-sungguh  dengan  mengerahkan  segala  kapsitasnya  yang rasional,  menggali  (mempelajari)  ajaran  Islam  yang  tertuang  dalam  al- Qur'an  dan  Hadits,  dengan  analisa  yang  tepat,  serta  memberikan pertimbangan tentang hukum-hukum Islam. 7
Ruang  lingkup  atau  objek  kajian  ijtihad  itu  adalah  masalah-masalah yang tidak pernah  disinggung di dalam teks-teks syari’ah, baik berupa al- Qur’an maupun Hadis, atau ada di dalam teks, tetapi tidak secara eksplisit. Bahkan,  teks-teks  tersebut  juga  menjadi  objek  ijtihad  apabila  hal  itu
5 Husein  bin  Muhammad  bin  al-Mufaddil  al-Asfahani, Mufradat  ar-Raghib  Aal-Asfahani  ma’a Mulahadhatul ‘Amali. Hal 202, t,t Dar al-Ma’ruf 6 Abdullah  bin  Abd  al-Muhsin  at-Turki, Ushul  Madzhab  al-Imam  Ahmad·  Dirasat  Ushuliyyat Muqaranat, (Bairut: Muassasat ar-Risalah, 1416 H/1996 M, h. 693. 7 Beberapa  istilah  yang  seakar  dengan  ijtihad  adalah  jihad  dan  mujahadah.  Ijtihad  biasa diaplikasikan pada wacana Ushul Fikih dan juga bisa digunakan pada wacana pemikiran keagamaan lainnya, yang maknanya mengarah pada pengerahan kemampuan intelektual secara maksimal guna mencari penyelesaian hukum , atau untuk memperoleh suatu pengetahuan. Pengertian yang seperti ini tergambar dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal dengan ditandai oleh adanya kata Ajtahidu bi ra’yi (aku akan berijtihad dengan nalarku). Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa ijtihad menyandarkan pada pengerahan aktivitas intelektual. Adapun jihad berlaku pada term Fikih yang sasarannya pada pengerahan kemampuan fisik secara maksimal untuk menegakkan agama Allah, sedangkan kata mujahadah biasa berlaku pada term Tasawuf yang menyandarkan  pada  pengerahan  kemampuan  jiwa  (nafs)  guna  menaklukkan  hawa  nafsu  dari syetan.  Walaupun  ketiga  istilah  tersebut  memiliki  ciri  yang  berbeda,  namun  tetap  mengandung makna  yang  sama  karena  bermuara  pada  pengertian  pokoknya  yaitu;  "mencurahkan  daya kemampuan,  kesanggupan  dalam  mengatasi  problem  yang  sulit"  Bersandar  dari  sisi  kebahasaan, tampaknya terdapat benang merah yang menghubungkan ketiga istilah tadi, karena satu aktivitas memiliki kaitan dengan aktivitas lain. Lihat lbn Qayyim al-Jauziyyat i'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabal alamin (Bairut:  Dar-al  Fikr,1397/1977),  cet  3,  h.88.9;  al-Qusyairi, Ar-Risalat  al-Qusyairi (Cairo:
Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1379H/1959M), h.52-3.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
berupa  Hadis,  yaitu  mengenai  apakah  ia  otentik  berasal  dari  Nabi  atau tidak.  Adapun  masalah-masalah  yang  sudah  secara  eksplisit  ditentukan dalam teks-teks syari’ah menurut para ulama tidak dapat diijtihadkan lagi.
Di  kalangan  ulama  terjadi  perbedaan  pendapat  dalam  menentukan bilangan  tepat  ayat-ayat  hokum (ayat  Muhakkamat) .  Perbedaan  ini bermuara  pada  cara  pandang  mereka  terhadap  sesuatu  yang  disebut dengan  terminology  hukum.  Dari    keseluruhan  ayat  al-Qur'an,  hanya sekitar  tiga  koma  lima  persen  hingga  delapan  belas  persen  yang menjelaskan  aturan-aturan  hukum  yang  di  dalamnya  hanya  termasuk hukum-hukum  ibadah ('ubudiyyah) ,  hukum  keluarga (ahwal asy- syakhshiyah) . Di  antara  para  ulama  adalah  Abd  al-Wahhab  Khallaf 8 yang mengatakan  ayat  hukum  hanya  228  ayat,  al-Ghozali  menyebutkan  hanya 500  ayat.  Al-Razi,  Ibn  Qudamah    dan  orang  yang  sependapat  dengannya, menyebut 900 ayat. Abu Yusuf 9 menyebut 1.100 ayat,  ada pula ulama yang berpendapat lebih dari bilangan yang disebut di atas.
Dari  angka-angka  diatas  mengenai  jumlah  ayat  hukum  yang dikemukakan para ulama, bisa diambil kesimpulan bahwa jumlah ayat al- Qur'an  yang  berkaitan  dengan  muamalah,  khususnya  masalah kemasyarakatan,  sangat  sedikit  jumlahnya  dibandingkan  dengan ayat  al- Ahkam.
Muhammad  Rasyid  Ridla,  dengan  mengutip  pendapat  kebanyakan ulama ahli Ushul Fiqh ( jumhur al-Ushuliyyin), menegaskan bahwa ayat-ayat hukum  yang  bersifat  amaliah dan  berhubungan  dengan  keagamaan, peradilan  dan  politik  jumlahnya tidak  sampai  10  ayat  (0,66%). 10
Sedangkan, menurut Wahhab Khallaf, ayat yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan hanya mencapai angka 228 ayat (3,5%). 11
8 Abd al-Wahhab Khallaf, 'I/mu Ushul al-Fiqh, Qakarta: Maktabat ad-D'awat al-Islamiyyat Syabab al- Azhar, 1968), h. 32-33.
9 Sayyid Muhammad Musa, Al-ljtihad wa Madza Hqjatina fl Hadza al-'Ashr, (Mesir: Dar al-Kutub, tth.), h. 180.
10 Muhammad  Rasyid  Ridla, Al-Wahyu  al-Muhammadi, (Cairo:  al-Zahra  Ii  i'lam  al-'Arabi,  1988),  h. 187.
11 'Abd al-Wahhab Khallaf, 'lbnu Ushul al-Fiqh, h.32-33.
Bilangan  ayat  al-Ahkam  yang  tidak  begitu  banyak  dijumpai  pula dalam hadis-hadis hukum (ahadits al-Ahkam). Menurut Ibnu Qayyim, dari jumlah  Hadis  yang  mencapai  ribuan,  hanya  sekitar  500  hadis  saja  yang merupakan dasar-dasar hukum ( Ushul al-Ahkam ). 12
Ijtihad juga merupakan satu kata kunci guna dapat memahami Islam. Mengingat  proses  ijtihad  membutuhkan  kemampuan  yang  menyeluruh dari  seorang  cendikiawan    atas  ilmu-ilmu  Islam  dan  tentunya  ilmu-ilmu lain serta metodologi yang memiliki kaitan erat dalam proses penyimpulan sebuah hukum syariat.
Para  ahli  usul  fiqih  mengklasifikasikan  tingkatan–tingkatan  kualitas mujtahid kepada empat tingkatan, yaitu :
a. Ijtihad  mutlak,  yaitu  suatu  tingkatan  ijtihad  tertinggi  dengan  otoritas penuh  dalam  penentuan  ushul  (prinsip–  prinsip  dan  metode  ijtihad) dan  furu’  (detail-detail  ketentuan  hukum).  Biasanya  tingkat  ini dinyatakan hanya dimiliki oleh pendiri–pendiri mazhab dan beberapa murid langsung mereka.
b. Ijtihad nisbi, yaitu suatu tingkatan ijtihad dengan otoritas terbatas, di mana mujtahid mengikuti guru (imam)-nya dalam prinsip-prinsip dan metode  ijtihadnya,  tetapi  tidak  terikat  kepadanya  dalam menyimpulkan detail hukum.
c. Ijtihad  dalam  mazhab,  yaitu  tingkat  ijtihad  dengan  otoritas  yang khusus  terkait  masalah-masalah  yang  belum  dilakukan  oleh  imam, tetapi  ia  terikat  kepada  prinsip  dan  hasil  ijtihad  imam  dalam  detail hukum.  Jadi,  ijtihad  ini  terbatas  hanya  pada  penerapan  kaidah  imam (guru)  terhadap  kasus–kasus  yang  belum  diselesaikan  oleh  imam tersebut;
d. Tarjih, yaitu suatu tingkatan ijtihad yang berupa aktivitas menimbang di antara pendapat-pendapat yang sudah ada untuk mencari yang lebih kuat  dan  sesuai  untuk  keadaan  tertentu.  Inilah  tingkat  ijtihad  paling rendah, lebih di bawah tarjih tidak ada lagi ijtihad, melainkan yang ada
12 Sayyid Muhammad Musa, Al-Ijtihad, h. 185

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
hanya  ittiba’,  yaitu  mengikuti  ijtihad  orang  lain  dengan  memahami argumentasinya,  dan  taqlid,  yaitu  mengikuti  ijtihad  orang  lain  secara patuh dengan tanpa memahami argumentasi dan dasar-dasarnya. 13

## Persyaratan Mujtahid
Seorang  yang  dikatagorikan  sebagai  Ulama  Mujtahid  (yang  mampu berijtihad)  dalam  Islam,  tidak  dapat  dicapai  dengan  mudah  oleh  setiap ulama,  karena  tidak  semua  ulama  memiliki  kemampuan  yang  mumpuni sebagai  seorang  mujtahid.  Praktek  ijtihad  tidak  dapat  dilaksanakan  oleh sembarang orang. Syarat ijtihad menurut Mohammad Iqbal hampir-hampir tidak  bisa  terpenuhi,  terutama  untuk  ijtihad  mutlak.  Klasifikasi  yang dimaksud meliputi:
a. Pengetahuan  bahasa  Arab  sampai  pada  tingkat  ahli.  Sejalan  dengan kredibilitas  mujtahid  sebagai  orang  yang  dianggap  mampu  menggali hukum  syara',  sudah  selayaknya  ia  mengetahui  (menguasai)  bahasa Arab.  Di  kalangan  ulama  telah  sepakat  perlunya  seorang  mujtahid menguasai bahasa arab dari berbagai aspeknya; baik aspek gramatikal bahasa  (Nahwu-Saraf),  umum  dan  khusus  ( mutlak-muqqyyad), lafazh 'am  dan khash, kalimat haqiqi atau majazi, maksud  sebuah  lafadz ( dalalat  lafazh), hal  yang  sudah  paten  ataukah  masih  diperselisihkan ( muhkam dan mutasyabihat), nash  dan fahm-nya (arti  atau maksudnya).  Akan  tetapi,  mereka  tidak  mensyaratkan  mujtahid menguasai  bahasa  arab  dengan  mahir  setingkat  dengan  pakar  bahasa arab  seperti  Ashmu'i  dan  Sibaweh. 14 Dari  aspek  penguasaan  bahasa, mujtahid  dipandang  cukup  dengan  kemampuannya  mengemukakan beberapa aspek bahasa arab dari kitab pengarang terkenal seperti kitab Mufradat al-Qur'an yang ditulis oleh ar-raghib al-Asfihani dan kitab an- Nihayat  fl Gharib  al-Hadlts  wa  al-Atsar  yang ditulis  oleh Ibn  al-Atsir. Alasan perlunya mujtahid menguasa bahasa arab, menurut para ulama,
13 Dr.  H.  Abd.  Rozak.  M.A.  &  Drs.  H.  Ja’far  M.A. Studi  Islam  Dit  Islam  Rahmatan  engah  Masyarakat Majemuk Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Yasmi Hal 48.
14 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1406 H/1986.M), h.1047.
karena  al-Qur'an  dan  Hadits  merupakan  kitab  syari'ah  yang disampaikan dengan bahasa Arab. Bahkan, menurut mereka, beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits sendiri yang menunjukkan bahwa al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab.
b. Penguasaan  al-Qur’an  dengan  berbagai  aspeknya  seperti  masalah sebab-sebab  ayat  diturunkan  ( asbabun  nuzul), penetapan  atau penghapusan ayat ( nasikh-mansukh), qiraat- nya, dan lain-lain. Ibnu al- Humam,  salah  seorang  ulama  Ushul  Fiqh  Hanafiyah , menjelaskan bahwa  mengetahui  al-Qur'an  dan  Sunnah  merupakan  syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. 15 Di kalangan ulama Ushul terdapat perbedaan pendapat tentang keharusan mujtahid mengetahui al-Qur'an.  Imam  as-Syafi'i,  pendiri  madzhab  as-Syafi'i  mensyaratkan seorang mujtahid harus mampu menghafal seluruh al-Qur'an. Sebagian ulama lain tidak mensyaratkan seluruh al-Qur'an dihafal, tetapi cukup dengan mengetahui ayat-ayat hukum, sehingga seorang mujtahid tahu kapan  saatnya merujuk  pada  ayat-ayat  tersebut  jika  dibutuhkan. Sedangkan  al-Ghazali, salah  seorang  ulama  penganut  mazhab  Syafi'i, tidak  mensyaratkan seluruh  al-Qur'an  dihafal,  ia  mencukupkan  untuk menghafal lima ratus ayat dan itu pun tidak harus dihafal di luar kepala, tetapi cukup dengan mengetahui tempat-tempat (surat-surat) di mana posisi ayat-ayat itu berada. 16
c. Penguasaan  Hadis  dengan  berbagai  aspeknya  yang  jauh  lebih  rumit dari  al-Qur’an.  Adapun  berkenaan  dengan  pengetahuan  tentang sunnah.  Menurut  Wahbah  Zuhaili 17 sebagaimana  halnya  dengan  al- Qur'an,  mujtahid  harus  mengetahui  sunnah  baik  bahasa  maupun kandungan  hukumnya,  tetapi  tidak  harus  menghafal  seluruh  hadits. Hanya  saja  ia  harus  berkemampuan  merujuk  kepada  hadits  yang dijadikan  acuannya  ketika  melakukan  penetapan  ( istinbath) hukum,
15 Ibnu Amir al-Hajj, At-Taqrir wa at-Tadbir fi 'ilm al-Ushul (Beirut: Dar al-Fikr, 1417 H/1996 M), h. 389. 16 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh, h. 1044. 17 Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh, h. 1045.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
yaitu  dengan  mengetahui  letak  hadits  melalui  kamus  hadits,  atau disebut juga dengan proses Takhrij.
As-Syaukani  berpendapat,  seorang  mujtahid  harus  mengetahui Sunnah  sebanyak-banyaknya.  Beliau  mengemukakan  beberapa pendapat  ulama  tentang  jumlah  hadits  yang  harus  diketahui  oleh seorang  mujtahid.  Sebuah  pendapat  menyatakan  bahwa  seorang mujtahid  harus  mengetahui  lima  ratus  hadits.  Pendapat  lain,  yang sampai  pada  Ibnu  al-Dharir  dan  Ahmad  Ibnu  Hanbal,  menjelaskan bahwa seorang mujtahid harus mengetahui lima ratus ribu hadits. Akan tetapi, menurut al-Ghazali dan beberapa ulama ushul yang sependapat dengannya  mengatakan,  seorang  mujtahid  cukup  dengan  mengetahui hadits-hadits  hukum  yang  terdapat,  misalnya,  dalam  kitab  Sunan  Abi Daud  dan  Sunan  al-Baihaqi . Akan  tetapi  pendapat  tersebut (sebagaimana  dikutip  oleh  asy-Syaukani)  dibantah  oleh  Nawawi  (w. 676 H), salah seorang ulama Fiqh Syafi'i. Menurut Nawawi, Sunan Abi Daud tidak dapat dijadikan tolak ukur sebagai kitab standar berijtihad, karena di dalamnya terdapat hadits-hadits hukum yang tidak falid dan hadits-hadits  Bukhari  dan  Muslim  yang  selama  ini  dipandang  falid (sahih.) banyak yang tidak terdapat dalam Sunan Abi Daud. 18
Dalam hal pengetahuan, mujtahid kepada sunnah ada hal-hal yang penting  dikaji  berkenaan  dengan  sunnah  sebagai  persyaratan  mutlak yang  diperlukan  seorang  mujtahid  yaitu  penguasaan  beberapa  aspek dari sunnah itu sendiri.
Menurut  Muhammad  Rasyid  Ridla,  Sunnah  sebagai  penjelas  al- Qur'an wajib ditaati dan tidak boleh menyimpang dari padanya. Sebagai sumber hukum, hadits harus diposisikan sebagai dasar hukum setelah al-Qur'an  dan  tidak  dibenarkan  menempatkan  fiqh  mendahului kedudukan  hadits.  Dalam  pesan-pesannya  yang  disampaikan  kepada kelompok pembaharu ( mujaddid ), beliau menekankan kepada pemikir
18 Muhammad Ibn 'Ali as-Syaukani, Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi al-Haq min 'Ilmi al-Ushul, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.), h. 250.
Islam  (mujtahid,  penggali  hukum)  agar  dapat  menguasai  Hadits  baik dari sisi kualitas sanad, dilalat, ta'arudl maupun tarjih. Dalam hal Hadits yang  berkualitas  Ahad,  Rasyid  Ridla  tidak  membolehkan  mujtahid untuk menjadikannya sebagai sumber hukum. 19
d. Mengetahui  segi-segi ijma’ dan  perbedaan  pendapat.  Mengetahui seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjuk oleh ijma' bagi seorang mujtahid merupakan syarat mutlak yang telah disepakati. Menurut Abu Zahrah,  letak  ijma'  yang  keberadaanya  tidak  diragukan  ialah  seperti kesepakatan  yang  berkaitan  dengan  hukum-hukum  waris  dan persoalan  wanita  yang  dilarang  oleh  al-Qur'an  maupun  hadits  yang telah disepakati oleh ijma'. Demikian pula ketetapan-ketetapan agama sejak  masa  sahabat  hingga  para  Imam  Mujtahid  dan  generasi penerusnya yang telah menjadi ijma' para ulama. 20
Di samping perlunya mujtahid mengetahui letak ijma' yang telah disepakati  para  ulama  salaf,  seorang  mujtahid  diharuskan  juga mengetahui ikhtilaf (perbedaan  pendapat)  yang  terjadi  di  antara  para ahli  fikih  ( fuqaha’) .  Misalnya  mengetahu  perbedadaan  pendapat  dan metode  antara  ulama  fiqh  di  Madinah  dan  ulama  fiqh  di  Irak.  Dengan demikian mujtahid secara rasional akan mampu memilah dan memilih pendapat  mana  yang  dianggap  falid  dan  yang  tidak,  kaitan  dekat  atau jauhya dengan sumber al-Qur'an dan hadits. Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip  Abu  Zahrah,  mewajibkan  seorang  mujtahid  agar  memiliki kemampuan  dimaksud  seperti  tergambar  dalam  kitab Fisafat-nya sebagai  berikut;  " Mendengarkan  suatu  pendapat  yang  bertentangan (khilafiyah)  tidak  dilarang  karena  dengan  mendengarkan  itu,  bisa
19 Muhammad  Rasyid  Ridla, Yusr  al-Islam  wa  Ushul  at-Tasyri'  al-'Am, (Mesir:  Mathba'ah  Nahdlat,
1375 H-1956 M), h. 11.
20 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Dar al-Fikr al-Arabi: tt), h. 383. Mengenai Konsesus ini di antara para kelompok Muslim telah terjadi perbedaan pendapat; ada yang menolak dan ada yang menerimanya sebagai  hujjah.  Menurut  Baidhawi  orang-orang  yang  mengandalkan  nafsu  tidak  bisa  dijadikan Konsesus sebagai hujjah yang kuat. Sedangkan menurut al-Amidi sebagian besar umat Islam telah sepakat bahwa Konsesus merupakan dasar hukum kuat yang wajib diamalkan oleh setiap  Muslim. Hal ini berbeda dengan pandangan golongan Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah. Lihat Ali Abd Razaq, a!-Ijma'ji as-Syariat al-Islamiyyah (Mesir: Dar- al-Fikr al-'Arabi, t.th.), h. 25.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
mengingatkan seorang mujtahid untuk tidak meninggalkan hal-hal yang terlupakan  dan  dapat  memperkokoh  keyakinan  terhadap  ketetapan suatu  perkara  yang  dianggapnya  benar.  Dengan  cara  begitu  ia  bisa sampai  pada  puncak  ijtihadnya  dengan  mengetahui  dirinya  dan mengetahui  dari  mana  ia  berpendapat  demikian  serta  mengetahui  dari sudut manakah ia meninggalkan pendapat orang lain. Dengan cara itu, seorang  juga  dapat  mengetahui  kelebihan  dari  pendapat  yang  diambil dibanding dengan pendapat yang ditinggalkan" . 21
e. Penguasaan  terhadap qiyas .  Mujtahid  yang  ingin  melahirkan  qiyas menurut Abu Zahrah, 22 diperlukan mengetahui tiga hal pokok, yaitu :
1. Mengetahui  seluruh  Nash  yang  menjadi  dasar  hukum  asal  beserta 'illat nya  untuk  dapat  menghubungkan  dengan  hukum furu’ (cabang).
2. Mengetahui  aturan-aturan  qiyas  dan  batas-batasnya  (seperti  tidak boleh  membandingkan  dengan  sesuatu  yang  tidak  bisa  meluas hukumnya) serta sifat-sifat 'illat sebagai dasar qiyas dan faktor yang menghubungkan dengan furu’.
3. Mengetahui  metode  yang  dipakai  oleh  ulama  terdahulu  ( Salaf Saleh ) dalam mengetahui 'illat-'illat-nya hukum dan sifat-sifat yang dipandang sebagai prinsip penetapan dan penggalian hukum fiqh.
f. Penguasaan  tentang  tujuan  hukum.  Hukum  atau  syari'ah  Islam diciptakan  tidak  lain  bertujuan  untuk  mensejahterakan  seluruh  umat manusia. Dalam bahasa Ushul tujuan hukum itu disebut dengan istilah maqashid  asy-syari'at .  Asy-Syathibi  dalam  kitabnya al-Muwafaqat
21 Imam Syafi'i dalam kitab risalah memaparkan penjelasan tentang ikhtilaf dengan panjang  lebar dalam bab khusus berjudul bab al-Ikhtilaf. Menurutnya ikhtilaf tentang berbagai hal merupakan hal yang  biasa  terjadi  baik  di  kalangan  ulama  klasik  maupun  ulama  modern.  Ia  kemudian mempertanyakan apakah hal yang demikian perlu dilakukan. Syafi'i menambahkan bahwa terdapat dua  bentuk  ikhtilaf;  untuk  salah  satunya  ia  haramkan  sehingga  ia  menghindarinya.  Ikhtilaf  yang diharamkan  itu,  menurutnya,  ikhtilaf  yang  mempertentangkan  apa  yang  sudah  menjadi  hujjah  al- Qur'an  dan  Hadits  atau  yang  sudah  menjadi mansus .  Tetapi  jika  ikhtilaf  itu  merupakan  salah  satu bentuk  upaya  ijtihad  dalam  mengejawantahkan  kandungan  al-Qur'an  hal  tersebut  merupakan perbuatan yang dapat ditolerir. Lihat Muhammad bin Idris as-Syafi'i, ar-Risalat (Maktabat Dar ats- Tsaqafat: t.p., t.th), h.244-245.
22 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh h. 385.
mempergunakan  kata-kata  yang  berbeda  dalam  kaitannya  dengan maqashid  asy-syari'at.  Kata-kata  itu  ialah maqashid  asy-syari'at, almaqashid  asy-syar'iyyat  fi  asy-syari'at dan maqashid  min  syar'i  al- hukm . 23 Semua  kata  yang  ditulis  berbeda  itu,  menurut  penulis,  intinya mengandung  pengertian  yang  sama  yakni  tujuan  hukum  yang diturunkan oleh Allah swt.
g. Memiliki pertimbangan baik dan ketajaman pemahaman.
h. I’tikad baik.
Di  luar  syarat-syarat  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  terdapat  pula syarat  lain  bagi  seorang  mujtahid  baik  yang  disepakati  oleh  ulama  ushul maupun yang diperselisihkan. Sayyid Muhammad Musa dengan sistematik telah  mengelompokkan  syarat-syarat  ijtihad  ke  dalam  beberapa  poin berikut di bawah ini:
Pertama ,  persyaratan  umum (asy-syuruth  al-'ammat) , yang mensyaratkan seorang mujtahid baligh, berakal sehat, kuat daya nalarnya, dan beriman atau mukmin.
Kedua ,  persyaratan  pokok (asy-syuruth  al-asasiyat) , yang mensyaratkan  mujtahid  agar  mempunyai  kemampuan  cakap  di  bidang mengetahui  al-Qur'an,  memahami  sunnah,  memahami  maksud-maksud hukum  syari'ah  dan  mengetahui  kaidah-kaidah  umum (al-qawa'id  al- kulliyat) hukum Islam.
Ketiga ,  persyaratan  penting (asy-syuruth  al-hammat) , merupakan syarat  penting  yang  harus  dimiliki  mujtahid.  Syarat-syarat  dimaksud adalah  menguasai  bahasa  Arab,  mengetahui  ilmu  ushul  Fiqh  mengetahui ilmu  mantik  atau  logika,  dan  mengetahui  hukum  asal (al-bara'at  al- ashliyat) .
Keempat , persyaratan pelengkap (asy-Syuruth at-takmiliyyat) . Syarat ini mengharuskan agar seorang mujtahid tidak berijtihad tentang masalah
23 Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat Ji Ushul as-Syari'at, (Cairo: Mushthafa Muhammad, t.t.), 1, h. 21

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
284 | Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember 2022
yang  sudah  ada  dalilnya  secara  pasti  ( qath'i) , mengetahui  letak perbedaannya ( khilafiyyat) , dan menjaga ketakwaan dan keshalehan. 24

## Kedudukan, Fungsi dan Hukum Ijtihad
Ketika  Nabi  SAW  akan  mengutus  Mu’adz  bin  Jabal  ke  Yaman  untuk bertindak sebagai  hakim,  beliau  bertanya  kepada  Mu’adz  “Apa  yang  akan kau  lakukan  jika  kepadamu  diajukan  suatu  perkara  yang  harus diputuskan?”  Mu’adz  menjawab  “Aku  akan  menetapkannya  berdasakan ketentuan  yang  termaktub  di  dalam  Kitab  Allah  (Al-Qur‟an)!”  Nabi bertanya  lagi    “Bagaimana  jika  di  dalam  Kitab  Allah  tidak  terdapat ketentuan  tersebut?”  Mu’adz  menjawab  “Dengan  berdasarkan  Sunnah Rasulullah  SAW”  Nabi  bertanya  lagi  “Bagaimana  jika  ketentuan  tersebut tidak  terdapat  juga  dalam  Sunnah  Rasulullah?”  Mu’adz  menjawab  “Aku akan berijtihad dengan Ra’yu ( pikiranku), aku tidak akan melepaskan satu perkarapun tanpa putusan. Lalu Rasulullah menepuk dada Mu’adz seraya berkata  “Segala  puji  bagi  Allah  yang  telah  memberikan  taufik  kepada utusanku  untuk  hal  yang  melegakanku‟.  Dalam  hadis  riwayat  Mu’adz didapatkan kesimpulan bahwa muara Hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah,  jika  di  dalam  Al-Qur’an  atau  Sunnah  tidak  terdapat  ketetapan hukumnya, maka, cara mendapatkan hukum tersebut adalah menggunakan ijtihad.

## Kedudukan Ijtihad dalam Ajaran Islam
Urgensitas  ijtihad  dalam  islam  menduduki  posisi  khusus,  ijtihad merupakan pusat dinamika hukum Islam, dengan kata lain, ijtihad adalah modal  utama  agar  hukum  Islam  senantiasa  dapat  menghadapi permasalahan kemanusiaan sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan dilatar belakangi  penghayatan  ayat  Al  Quran  pada  QS  33:36  maka  tingkah  laku manusia dalam menjalani hidupnya itu ada yang sudah ditetapkan, dan ada
24 Sayyid Muhammad Musa, Al-Ijtihdd, h. 160-202.
pula yang belum ditetapkan oleh Allah [Quran] dan Rasulullah Muhammad SAW [Al-hadits].
Untuk  itu  masalah-masalah  yang  sudah  ada  dan  jelas  ketentuannya dalam  Al-Quran  dan  Al-Hadits  oleh  ulama  dikenal  sebagai Asas  Syara' (Pokok Ajaran Islam). Sedangkan  permasalahan-permasalahan yang tidak jelas  atau  belum  terdapat  ketetapannya  dalam  Al-Quran  dan  Al-Hadits, disebut sebagai Furu' Syara' (Cabang Ajaran Islam). Ijtihad inilah yang oleh ulama  dikategorikan  sebagai  Cabang  Ajaran  Islam  itu.  Sedangkan  hal-hal yang  bersifat ijtihadi ini,  oleh  Allah  apapun  keputusannya  sudah ditoleransi.
Sifat  ketentuan  yang  tergolong  dalam Asas  Syara' pada  hakikatnya mengintruksikan  seluruh  umat  Islam,  kecuali  dalam  keadaan  darurat. Sedangkan  untuk  perkara  yang  bersifat  Ijtihadi,  pada  hakikatnya  tidak mencakup  seluruh  umat  Islam  (karena  pada  dasarnya  sudah  dimaafkan Allah),  kecuali  beberapa  masalah  yang  telah  ditentukan  oleh penguasa/pemimpin (ulil amri) untuk diterapkan di dalam kepemerintahannya.  Itulah  yang  menjadi  alasan  ketetapan  ijtihad  bisa berbeda  disebabkan  perbedaan  ruang  maupun  waktu.  Permasalahan  ini merupakan ketatapan atau argumentasi pemimpin masing-masing.
Disinilah  letak  dinamika  Ajaran  agama  Islam  untuk  senantiasa menjawab  tuntutan  masa.  Hanya  saja  dalam  pengaplikasiannya,  untuk mencari apakah suatu permasalahan yang tengah dihadapi sudah ada, atau sudah  jelas  ketentuannya  dalam  al-Quran  atau  al-Hadist  hanya  bisa dilakukan  oleh  orang-orang  tertentu.  Tentunya  yang  mengetahuinya adalah  orang  yang  ahli  dalam  ilmu  al-Quran  dan  al-Hadits  dari  segala aspeknya,  serta  orang  tersebut  tunduk  dan  patuh  mengikutinya.  Orang dengan  kriteria  inilah  dalam  Al-Quran  diperkenalkan  sebagai  Ulama  (QS. 35:28). 25
Maka, Ijtihad menurut pelakunya dapat dilakukan secara perorangan, juga dapat dilakukan secara kolektif. Ijtihad secara kolektif dikenal sebagai

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
Ijma'  atau  konsesus.  Adapun  tujuan  ijtihad  adalah  untuk  menciptakan kemashlahatan  umat  (selanjutnya  dikenal  sebagai mashlahatul  mursalah ) dan  selain  itu,  ijtihad  juga  bertujuan  mencegah  atau  menolak  kerusakan (selanjutnya  dikenal  sebagai saddudz-dzaari'ah ).  Sedangkan  Qiyas  adalah sebuah  metode  yang  dilakukan  secara  perorangan  dalam  menetapkan permasalahan  ijtihadi. “Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu menanyakan (kepada  Nabimu)  hal-hal  yang  jika  diterangkan  kepadamu akan menyusahkan kam, dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu.  Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. 26

## Fungsi Ijtihad
Fungsi  ijtihad  adalah untuk  memutuskan  suatu perkara  yang  belum didapatkan  dalil  hukumnya  dengan  pasti  di  dalam  al-Qur’an  atau  Hadits. Pada  masa  sekarang,  kehidupan  diawali  dari  realita.  Kita  tidak  memulai perubahan dari teks, tidak dari agama, akidah begitupula dari syari`at. Ini adalah  metode  Islam  ketika  kita  memperhatikan  metode Asbab  al-Nuzul (konteks sosial atau sebab-sebab diturunkannya wahyu), dan Nasikh wa al- Mansukh (ayat  yang  menghapus  dan  ayat  yang  menggantikannya). Asbab al-Nuzul berarti  mencermati  dan  mementingkan  keadaan  pada  teks, mencermati  permasalahan  dari  sebuah  jawaban.  Seperti  ayat wa yas’alunaka  `ani-l  khamr (mereka  bertanya  kepadamu  tentang  minuman yang  memabukkan), wa  yas`alûnaka  `an  al-mahîdl (menstruasi), wa yas`alûnaka `ani-l anfâl .. dll.
Saat  ini  yang  harus  kita  perhatikan  adalah  permasalahan- permasalahan yang sedang berada dalam kaum muslimin? wa yas`alunaka `an  awlamah (globalisasi), wa  yas`alûnaka  `an  nihâyah  at-târîkh (akhir sejarah), wa  yas`alûnaka  `an  ihtilal (penjajahan), wa  yas`alûnaka  `an    al- faqr (kemiskinan), wa yas`alûnaka `an bathâlah fi indunisia (pengangguran di Indonesia), wa yas`alunaka `an al-fasad (kerusakan)...dst. Permasalahan-
permasalahan  ini  adalah  permulaan,  dari  pertanyaan  dan  musibah  yang menggejala yang sedang dihadapi di seluruh masyarakat Muslim. Jadi kita memulai  dari  realita  yang  menyeluruh,  maka  dari  penjabaran  tersebut, dapat dikonklusikan bahwasannya fungsi ijtihad pada era sekarang adalah sebagai salah satu metode untuk menetapkan ketentuan hukum Islam yang tidak  termaktub  secara  gamblang  dalam  Quran  dan  Hadist  guna menghadapi tuntutan zaman.
Walaupun Quran sejatinya sudah disampaikan secara sempurna, hal ini  tidak  bermakna  semua  aspek  dalam  kehidupan  manusia  sudah  ditata secara  terperinci  oleh  Quran  maupun  Hadist.  Selain  itu,  terdapat  situasi yang berbeda pada saat diturunkan al-Quran dengan apa yang kita hadapi pada era sekarang. Selanjutnya, setiap saat problematika baru akan terus muncul  dan  berkembang.  Maka  dibutuhkan  aturan  yang  dinamis  dalam menjalankan  ajaran  Islam  pada  kehidupan  beragama  setiap  hari.  Apabila terdapat  permasalahan  baru  di  kalangan  umat  Islam  pada  suatu  tempat atau  pada  suatu  masa,  maka  permasalahan  tersebut  penyelesaiannya adalah  dengan  melihat  terlebih  dahulu  apakah  telah  terdapat  dan  jelas ketetapnya  dalam  al-Quran  atau  al-Hadist.  Jika  sudah  ada,  maka penyelesaian  permasalahan  tersebut  harus  mengikuti  aturan  yang  telah dijelaskan  dalam  Quran  atau  Hadits.  Selanjutnya,    jika  permasalahan tersebut  merupakan  hal  baru,  belum  jelas  atau  belum  ada  ketentuan sebelumnya di dalam Quran dan Hadist, maka pada masa inilah umat Islam membutuhkan  ketentuan  seorang    Mujtahid.  Tentunya  dengan  berbekal keilmuan yang mumpuni.
Ijtihad  sudah  dilakukan  sejak  era  Rasul  SAW.  Nabi  akan  selalu memberikan  solusi  kepada  setiap  permasalahan  yang  terdapat  dalam lingkungan Islam berdasarkan Wahyu. Akan tetapi, tidak setiap persoalan mendapat  penjabaran  secara  detail.  Menurut  argumen  konseus  ulama, Nabi  SAW.  sering  melakukan  ijtihad,  dan  suatu  ketika  melakukannya dengan tidak sesuai. Selanjutnya Nabi segera dapat teguran berupa wahyu ketika terjadi ketidak tepatan dalam berijtihad. Salah satu aplikasi ijtihad Nabi  adalah  kasus  penukaran  tawanan  perang  dengan  cara  ditebus.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
Teguran Allah dalam Qur’an mengenai hasil IjtihadNya adalah; “ Tidak patut bagi  seorang  Nabi  mempunyai  tawanan  perang  sebelum  ia  dapat melumpuhkan  musuhnya  di  muka  bumi.  Kamu  menghendaki  harta  benda dunia sedang Allah menghendaki pahala akhirat.” 27
Begitu  juga,  sahabat  Nabi  sering  berijtihad  pada  masa  Rasulullah SAW  dalam  keadaan  masih  hidup.  Nabi  sendiri  pernah  memerintahkan sahabat Amr Ibn al-Ash untuk menetapkan suatu perkara. kemudian, Amr bin Ash merasa sungkan dan bertanya terhadap Nabi, “ Apakah saya pantas berijtihad padahal Engkau ada? ” kemudian Nabi menjawab “ Ya, jika kamu benar dapat dua pahala dan jika salah dapat satu pahala ”. Pada Hadis yang lain,  yang  menjelaskan  tentang  kebiasaan  sahabat  berijtihad  adalah, dipaparkan  bahwa  terdapat  dua  orang  pada  suatu  perjalanan,  kemudian mereka  kehabisan  air,  akan  tetapi  mereka  harus  shalat.  Mereka bertayamum  dan  shalat.  Tak  lama  setelah  itu,  mereka  mendapatkan  air, sementara  waktu  shalat  masih  ada.  Masing-masing  di  antara  mereka berijtihad.  Ijtihad  salah  satu  dari  mereka  berdua  memilih  mengulangi shalat sedangkan sahabat lainnya tidak. Kejadian ini kemudian dicium oleh Rasulullah  SAW,  dan  beliau  melegalkan  (kebenaran)  hasil  ijtihad  dua shabat tersebut.
Pada  zaman  Nabi,  tidak  ada  persoalan  metodologis  pemaknaan Qur’an  dikarenakan  para  sahabat  ada  langsung  di  bawah  tuntunan pembawa  wahyu.  Jika  terdapat  permasalahan,  mereka  bisa  menanyakan langsung tentang hal yang tidak jelas tersebut. Waktu itu tidak ada kaidah- kaidah yang pada masa sekarang dikenal dengan teori yurisprudensi. Salah satu  yang  menjadi  acuan  utama  bagi  mereka  adalah  tindak  tanduk  Nabi. Para  sahabat  mengetahui  Wudlu,  Shalat  dan  Haji  dengan  cara memperhatikan langsung apa yang dipraktekkan oleh beliau.
Hal ini berbeda setelah Nabi wafat, wahyu sudah tidak ada lagi, Rasul SAW tujuan  bertanya  telah  wafat,  akan  tetapi  permasalahan-permasalahan manusia dan agama semakin berkembang searah dengan semakin luasnya
area  Islam.  Terdapat  permasalahan  baru  yang  muncul  dan  tidak  pernah ada  tuntunan  pemecahannya  baik  di  dalam  Qur’an  ataupun  Hadis  Nabi. Dengan demikian, para sahabat  perlu berijtihad dengan menginterpretasi ulang dan memperluas pemahaman hukum yang telah terdapat dalam al- Qur’an  dan  Hadis  Nabi  SAW.  Pada  periode  awal, ra’yu (pertimbangan pemikiran  yang  sehat)  telah  dipakai  dan  menjadi  perangkat  ijtihad  yang utama. Terma ini merupakan istilah yang mengawali pertumbuhan hukum serta kaidah-kaidah Qiyas dan Istihsan yang lebih terstruktur.
Para  sahabat  tidak  mengartikan  Qur’an  dan  Hadis  Rasul  secara harfiah  saja.  Mereka  mencari  prinsip  yang  terdapat  di  dalamnya  guna kemudian  diaplikasikan  pada  semua  keadaan  yang  tengah  masyarakat temui. Salah satu contoh, Umar ibn Khattab tidak membagikan tanah-tanah di  Irak  (dikenal  sebagai  tanah  Sawad)  kepada  setiap  prajurit  yang menaklukkannya  seperti  yang  berlangsung  pada  era  Rasulullah  dan  Abu Bakar.  Argumentasi    Umar  tidak  menyebarkan  harta  tersebut  ditemukan dalam  al-Qur’an 28 yang  pada  intinya  melarang  pengumpulan  harta  pada orang  yang  telah  mapan.  Dari  sejarah  kita  dapat  pemahaman  bahwa tentara  pada  zaman  Rasulullah  dan  Abu  Bakar  tidak  digaji  karena  itu mereka mendapat bagian dari hasil jarahan perang. Tetapi, pada era Umar diadakan tentara reguler dan diberikan gaji tetap. Karena itu, Umar tidak membagikan  hasil  jarahan  perang  kepada  mereka.  Perolehan  dari  tanah Sawad  kemudian  dialih  fungsikan  untuk  kemaslahatan  umum  seperti jaminan  bagi  sahabat  yang  berkekurangan,  ongkos  pemeliharaan perbatasan, dan lain-lain.
Pada  era  tabi’in  dan  setelahnya,  pengaplikasian  ijtihad  semakin berkembang  berikut  dengan  corak  kecenderungan  masing-masing. Perbedaan(kearah  positif)  semakin  bermetamorfosa  dan  warna  ijtihad dilatar belakangi oleh sifat kedaerahan. Orang–orang Irak, dipandang lebih menggunakan  porsi  Ra’yu  lebih  banyak,  namun  muslim  Madinah,  lebih memberikan porsi lebih banyak untuk tradisi atau Hadis dalam ijtihadnya.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
Namun,  kecenderungan  berikut  tidak  berarti  merupakan  pertentangan satu  sama  lain.  Kecenderungan  tersebut  hanya  sebatas  merupakan perbedaan  porsi  dalam  penggunaan  Ra’yu  atau  Wahyu.  Pada  hakikatnya semuanya sama-sama menggunakan Ra’yu (pemikiran) dan Wahyu, namun Intelektual  Madinah  lebih  banyak  porsinya  dalam  penggunaan  rujukan Wahyu,  sedangkan  Intelektual  Irak  harus  berhati-hati  menerima  Sunnah karena mereka berada jauh dari sumber tradisi Rasulullah di Madinah.
Pada  era  imam-imam  Mujtahid  yang  berlangsung  pada  abad  II  H hingga pertengahan abad IV H, terjadi kemajuan ijtihad yang sangat pesat, madzhab–madzhab  hukum  mengalami  kristalisasi,  dan  metode-metode pemahaman  Qur’an  dan  Sunnah  diatur.  Peranan  yang  sangat  mencolok dalam bidang ini adalah imam Syafi’i (W. 204 H.) yang mengarang kitab al- Risalah dan menjadi buku panduan dalam metodologi pemahaman hukum dan  metodologi  Sunah.  Bahkan,  di  dalam  berbagai  ilmu-ilmu  syari’ah, metodologi yang diangkat, masih tetap sesuai dan dijaga hingga era ini.

## Hukum Melaksanakan Ijtihad
Ijtihad  pada  kalangan  ulama  Islam  menjadi  salah  satu  metode penggalian  sumber  hukum  Syara,  melalui  pencurahan  semua  daya  dan kemampuan  berfikir  untuk  menelaah  Nash-nash  syar’i  pada  setiap kejadian  yang  ditemui  dan  belum  disebutkan  atau  belum  ditetapkan hukumnya.
Ulama berpendapat, bahwa terdapat bermacam konsekuensi hukum bagi  seseorang  dalam  melakukan  ijtihad  menurut  kemampuan  dan kapabilitasnya.  Adapun  konsekuensi  hukum  melaksanakan  ijtihad  antara lain :
1. Apabila  ada  permasalahan  yang  menimpa  dirinya.  Orang  tersebut dihukumi fardlu ‘ain untuk berijtihad.
2. Jika  ditanyakan  tentang  suatu  permasalahan  yang  belum  ada hukumnya maka dihukumi fardlu ‘ain untuk berijtihad.
3. Jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya, maka dihukumi fardlu kifayah untuk berijtihad.
4. Apabila  ber-Ijtihd  terhadap  permasalahan  yang  baru,  baik  ditanya maupun tidak, maka dihukumi Sunnah untuk berijtihad.
5. Apabila  ber-Ijtihad  terhadap  permasalahan  yang  sudah  ditetapkan secara pasti (Qat’i) , sehingga hasil ijtihad itu bertentangan dengan dalil Syara,  maka dihukumi haram, untuk berijtihad.
Ijtihad bisa dianggap sebagai salah satu cara untuk menggali sumber hukum  Islam.  Landasan  dibolehkannya  ijtihad  terdapat  beragam,  baik menggunakan pernyataan yang jelas atau berdasarkan isyarat, diantaranya adalah  Firman  Allah  SWT  yang  berbunyi: “Sesungguhnya  Kami  telah menurunkan  kitab  kepadamu  dengan  membawa  kebenaran,  supaya  kamu mengadili  antara  manusia  dengan  apa  yang  telah  Allah  wahyukan kepadamu,  dan  janganlah  kamu  menjadi  penantang  (orang  yang  tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat” 29
Ayat  Qur’an  tersebut  dan  ayat  berikutnya  diwahyukan  berkaitan dengan pencurian yang dilakukan oleh Thu’mah dan dia menyimpan hasil curiannya  di  dalam  tempat  tinggal  seorang  Yahudi.  Thu’mah  berkilah terhadap  perbuatannya  dan  sebaliknya,  menuduh  bahwa  yang  mencuri barang  tersebut  adalah  orang  Yahudi.  Hal  ini  diajukan  oleh  saudara Thu’mah  kepada  Rasul  SAW.  mereka  memohon  agar  Nabi  membebaskan Thu’mah  dan  menghukum  orang  Yahudi,  walaupun  mereka  tahu,  bahwa yang  mencuri  barang  tersebut  adalah  Thu’mah,  Nabi  sendiri  Hampir  saja membenarkan  tuduhan  Thu’mah  dan  kerabatnya  terhadap  orang  Yahudi. Namun  beruntung  Nabi  tidak  melakukannya,  berkat  petunjuk  dari  Allah SWT.
Praktek  ijtihad  telah  diikuti  oleh  para  sahabat  setelah  Nabi  tiada. Mereka senantiasa berijtihad jika berhadapan dengan suatu masalah yang belum  terdapat  dalam  Qur’an  dan  Hadis  Rasul.  Corak  sikap  para  sahabat yang bersifat terbuka dan egaliter dalam melakukan ijtihad, menunjukkan

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
292 | Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember 2022
bahwa  pada  hati  mereka  yang  terdalam,  telah  mengamini  perbedaan pendapat (khilfiyyat) 30 dalam persoalan Fiqh Islam.
Adanya  perbedaan  hasil  ijtihad  di  kalangan  para  sahabat,  tidak  lain karena  disebabkan  oleh  perbedaan  cara  berijtihad,  spesifikasi  ilmu,  dan pola pemikiran yang berbeda diantara para sahabat kala itu. Umar ibn al- Khattab,  contohnya,  lebih  memilih mashlahat dalam  corak  ijtihadnya, selain hal tersebut, beliau juga banyak menggunakan Qiyas. Adapun 'Ali ibn Abi Thalib dan Abdullah ibn Mas'ud, keduanya lebih banyak menggunakan Qiyas walaupun terkadang  juga menggunakan mashlahat 'ammah. 31
Perbedaan argumen di kalangan para sahabat dalam terminologi fikih disebut  dengan khilafiyyat, ternyata  telah  memberikan  sumbangsih intelektual  yang  sangat  berharga  bagi  kemajuan  generasi  umat  Islam mendatang. sumbangsih itu bukan saja berlaku dari segi banyaknya raihan materi  keilmuan  di  bidang  hukum  Islam,  akan  tetapi  juga  dari  segi mendapat  wawasan  dalam  bidang  pemikiran  maupun  sistematika, terutama, yang bisa diperoleh dari perbedaan metode ijtihad para sahabat.
Berkaitan dengan peran khilafiyat sebagai pelecut wawasan, khalifah Umar  ibnu  Abd  al-'Aziz  yang  berjuluk Khalifat  ar-rasyid kelima,  pernah mengatakan; " Aku tidak merasa bergembira seandainya para sahabat Rasul Allah  SAW  tidak  berselisih  pendapat,  karena  apabila  pendapat  mereka sangat  monoton  dan  tidak  bervariasi,  maka  umat  manusia  berada  dalam kesempitan, padahal mereka adalah para pemimpin yang menjadi tauladan
30 Telah  terjadi  pertentangan  paham (khilafiyyat) diantara  para  sahabat  terkait  pembagian  waris jika  bersatu  antara  kakek  dengan  kerabat  laki-laki  atau  kerabat  perempuan  si  mayit.  Abu  Bakar berargumen  kakek  bisa  menutup  perolehan  waris  saudara  tersebut  karena  posisi  kakek  dalam kewarisan  setara  dengan  bapak.  Konsekuensinya,  saudara-saudara  mayit  tidak  berhak  dapat warisan apa-apa bila dalam struktur pewarisan tersebut ada kakek si mayit. Berbeda dengan Abu Bakar,  pendapat  Zaid  ibn  Tsabit  yang  diamini  oleh  Umar  ibn  al-Khaththab  r.a.,  kakek  tidak  bisa menutupi  saudara-saudara  si  mayit.  Oleh  sebab  itu,  kakek  berkewajiban  membagi-bagikan  porsi kepada  saudara  laki-laki  yang  sekandung  dan  yang  sebapak  dengan  catatan  minimal  sepertiga. Sedangkan  Ali  ibn  Abi  Thalib  berargumen  bahwa  kakek  berhak  mendapatkan  bagian  yang  sama dengan saudara laki-laki, dengan catatan tidak kurang dari seperenam bagian.
umat.  Oleh karena  itu, bila  terdapat  seseorang  yang mengambil  salah  satu dari beberapa pendapat sahabat, maka hal itu hukumnya adalah sunnah. " 32
Budaya  perbedaan  argumentasi  yang  telah  dipraktekan  oleh  para sahabat  melalui  kebiasaan  berijtihad  yang  dikembangkan,  diikuti  oleh ulama era berikutnya yang tersebar di pelbagai wilayah kekuasaan Islam. Di Madinah lahir 'Aisyah as-Shiddiqat (w. 57 H),  Abdullah ibnu Umar (w. 73 H), Sa'id ibnu al-Musayyab (w. 94 H.) dan 'Urwah ibnu az-Zubair (w. 94 H). Di Mekah muncul ulama terkemuka, antara lain, Abdullah ibnu  Abbas (w. 68 H.), Mujahid ibnu Jabr (w. 103 H), 'Ikrimah budak ibnu 'Abbas (w. 107 H) dan 'Atha' ibnu Abi Rabat (w. 114 H). 33
Kemajuan  ijtihad  dan  Fikih  Islam  terdiri  dari  beberapa  fase,  Pada zaman  Nabi  Saw  dan  era  sahabat  dapat  disebut  fase  pertama  (fase  awal dan  persiapan  Fikih Islam),  sedangkan  pada  era tabi'in dan  dua  atau  tiga era berikutnya, adalah fase kedua (fase pengayoman dan pembukuan Fikih Islam)  yang  berkisar  230  tahun  lamanya,  yakni  sejak  era  akhir  abad pertama hijriah, hingga paruh pertama abad keempat hijriah.
Pada  fase  pengayoman  dan  pembukuan  Fikih,  Islam  berkembang pesat  meraih  kejayaan  yang  tak  terbayangkan  seiring  dengan berkembangnya  kemajuan  dunia  Islam  pada  hampir  setiap  bidang.  Pada periode  puncak  kejayaaan  yang  sering  disebut  dengan  Era  kedigdayaan ijtihad  dan  keemasan  Fikih  Islam  itu  muncul  empat  Mujtahid  termashur yang  dikenal  dengan al-A'immat  al-Arba'at. Mereka  adalah  Imam  Asy- Syafi’i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah.
Selain  mujtahid  yang  empat,  dikenal  pula  mujtahid-mujtahid  lain seperti Imam Zaid ibnu ‘Ali al-Husain (80-122 H), Imam Ja'far as-Sadiq (80- 148 H), Imam ‘Abd ar-Rahman bin Muhammad al-Auzai (88-157 H), Imam Daud  bin  'Ali  ibn  Khalaf  ad-Dzahiri  (224-330  H.)  dan  masih  banyak  lagi. Dua yang pertama adalah imam mujtahid yang bermazhab Syi'ah, Adapun
32 Muhammad Abu Zahrah, Ushul, h. 29
33 Muhammad al-Khudlari Bik, Tarikh at-Tasyri' al-Islami, (Mesir, al-Maktabat at-Tijariyat, 1967), h. 134-138.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
294 | Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember 2022
tiga  yang  terakhir,  adalah  para  imam  dari Madzahib  al-ba'idat. (madzhab yang telah lenyap).
Secara  umum  para  mujtahid  yang  hidup  pada  masa  kejayaan  fikih Islam,  punya  kejujuran  ilmiah  yang  besar.  Kebanyakan  pengikut  dari masing-masing  madzhab  menonjolkan  sikap  objektif.  Mereka(para mujtahid)  satu  dengan  yang  lainnya  bersedia  mengakui  kelebihan  dan sadar akan kekurangan masing-masing. Namun, masa keterbukaan berfikir yang sangat dibanggakan umat ini, sayangnya hanya berlangsung sebentar saja  yaitu  berlangsung  selama  kurang  lebih  dua  setengah  abad.  Karena ditengarai konflik politik yang tak berkesudahan.
Masa    kemajuan  fikih  Islam  yang  sangat  dibanggakan,  terutama dengan  lahirnya  ulama-ulama  mujtahid  yang  sangat  diandalkan  (karena dilatarbelakangi  oleh  perpecahan  intern)  dinamika  ijtihad  mengalami kemerosotan  yang  menyebabkan  fikih  Islam  pun  menjadi  tak  bertaring lagi,  lesu  dan  mengalami  stagnasi.  Keadaan  yang  demikian  pelan-pelan memberi dampak pada semangat dan intensitas mujtahid dalam menjalani kajian keagamaan, dan menghasilkan karya.
Konsekuensi dari itu semua, membuat suasana hampa dari mujtahid yang  biasnya  bisa  secara  mandiri  memutuskan  hukum  dengan  langsung berefrensikan  kepada  Qur'an  dan  Hadits.  Akan  tetapi,  ditemui  pendapat ulama  yang  lebih  terikat  kepada  karya-karya  ijtihad  pendahulunya. Padahal  dengan  memakai  metode  pemikiran  para  pendahulunya,  tidak mustahil produk  yang  dihasilkanpun sudah tidak sejalan dengan keadaan yang dihadapi saat ini.
Suasana  kemunduran  ini,  semakin  diperparah  dengan  semakin sedikitnya  sikap  toleransi  antar  sesama  penganut  madzhab  fikih.  Para pengikut  madzhab  saling  menampakkan  sikap  intoleran  dengan  saling mengandalkan  sikap  fanatisme  madzhab  yang  membabi  buta.  Sikap  yang seperti  ini  tergambar, dalam pernyataan  salah satu  ahli  fikih Hanafi  yang tertuang  dalam  ungkapan  berikut  “ Setiap  ayat  Qur'an  atau  matan  hadits
yang  bertentangan  dengan  pendapat  mazhab  kami  (hanafi),  harus ditakwilkan atau dihapuskan ”. 34
Era  gelap  pemikiran  Fikih  Islam  berlangsung  pada  waktu  sekitar kurang  lebih  sembilan  abad,  berawal  sejak  pertengahan  abad  keempat hingga akhir abad  ketiga belas, merupakan fase kemerosotan yang dalam titik klimaksnya dijuluki sebagai 'periode taqlid' dan 'penutupan ijtihad'. Masa  kelam  ini  telah  melepaskan  realitas  mengikuti  produk  ijtihad dan  pendapat-pendapat  para  ulama  (mujtahid)  masa  lalu,  dengan  tanpa pemakaian  nalarnya.  Lebih  celakanya  sebagian  fuqaha  menyambut  era kemunduran  dengan  membiarkan  jendela  ijtihad  ditutup  rapat-rapat. Ijtihad mutlak yang selama ini menjadi primadona tidak lagi diakui karena telah terhalang oleh berbagai regulasi dan peraturan ijtihad yang kaku dan ketat. Menurut sebagian pemikir Islam kontemporer, di masa ini mujtahid hanya dibolehkan melakukan kajian campuran dan perbandingan tentang hukum Islam dari madzhab-madzhab fikih yang berbeda.
Mengenai  tertutupnya  pintu  ijtihad,  kalangan  para  ulama  masih terdapat  perbedaan  pandangan.  Ulama  Syi'ah  lebih  mengijinkan  praktek ijtihad terbuka, demikian juga di kalangan ulama  Sunni dan bahkan antar intern  sesama  kaum  ahli  sunnah  sekalipun,  tengah  terjadi  perbedaan argumentasi mengenai soal tertutup atau tidaknya pintu ijtihad ini.

## Ijtihad yang dibutuhkan pada masa sekarang.
Ijtihad  adalah  upaya  seseorang  untuk  mendapatkan  hukum  suatu persoalan  menggunakan  metode  tertentu.  Pada  hakikatnya,  dalam mengnelorkan  hukum  untuk  mewujudkan maqasid  al-syari’ah (tujuan syariat  Islam) 35 yaitu    mendatangkan  kemaslahatan  dan  menghindari kemudharatan.  Inilah  tujuan  inti  syariat  Islam. 36 Ibnu  Qoyyim  al-Jauzi 37
34 Muhammad al-Khudlari Bik , Tarikh at-Tasyri' al-Islami, H. 279.
35 Izzuddin Abdul Aziz, Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah,tt),
11.
36 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Usul Al-Fiqh , (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 160-164.
37 Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in, (Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005). Dalam teks arabnya:

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
mengatakan bahwa syariat itu berasaskan pada hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini berupa nilai-nilai universal syariat  seperti  kasih  sayang,  keadilan,  persatuan,  toleransi,  perdamaian dan  lain  sebagainya.  Tujuan  inti  dihadirkannya  syariat  Islam  yaitu  untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia. 38
Maslahah adalah term yang  mashur  dalam  pembahasan  hokum Islam. 39 Maslahah menurut  pengertian  istilah  Ushul  fikih  berarti jalbul manfa’ah  wa daf’ul  mafsadah (mencari  kemanfaatan  dan  menolak kemudaratan) 40 .  Istilah  yang  disampaikan  Komarudin  Hidayat  lebih populer  dengan  “ ajaran  universal  dalam  bingkai  lokal ”.  Istilah  singkat  ini mengejawantahkan  bahwasannya  ketika  Islam  datang  membawa  ajaran universal  seperti  disinggung  dalam  Qur’an  bahwa  Rasulullah  SAW diperintahkan untuk mengajarkan ajaran rahmatan lil ‘alamin , akan tetapi ajaran Islam turun dan tumbuh di wilayah lokal yaitu jazirah Arab. Padahal orang  senantiasa  tumbuh  pada  kebiasaan,  adat  dan  lingkungan  yang bersifat lokal. 41 Maka, maqasid al-syari’ah sangat berhubungan erat dengan kemaslahatan  yang  dipertimbangkan  pada  keadaan  lingkungan  dan  adat dimana seseorang akan tinggal. Namun perlu dicermati agar kemaslahatan itu tidak berseberangan dengan syariat Islam.
Selain  istilah maqasid  al-syari’ah ,  ada  juga  istilah  yang  populer dikenal maslahah mursalah. Semuanya bertujuan pada kebaikan manusia. Salah satu contoh pengaplikasian maslahah mursalah di Indonesia adalah digunakannya  konsep  Pancasila  oleh  para  ulama  yang  ikut  serta merumuskan  step-step  kemerdekaan  Indonesia.  Pancasila  dinilai  tidak bersimpangan  dengan  nilai-nilai  Qur’an  ataupun  Hadis  dan  bisa
نإ ةعيرشلا اهانبم اهساسأو مكحلا حلاصمو ابعلا د يف شاعملا ،داعملاو يهو لدع ،اهلك حلاصمو ،اهلك ةمحرو ،اهلك ةمكحو اهلك
38 Abu  Ishaq  Al-Syatibi, al-Muwafaqat  Fi  Usul  Al-Syariat, (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-‘Ilmiyah,  2003), 106. 39 31Ramadan al-Buti , Dawabit al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986),  23.  Lihat  pula  Izzuddin  Abdul  Aziz, Qowaid  al-Ahkam  fi Mashalih  al-Anam, (Beirut:  Dar  al- Kutub al-’Ilmiyah, tt), 7-8.
40 Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 171-182
41 Komarudin Hidayat, Agama Punya Seribu Nyawa , (Jakarta: Noura Books ; 2012), 150.
Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember  2022 | 297
mempertahankan  kesatuan  dan  keutuhan  masyarakat  Indonesia  yang Bhineka Tunggal Ika. 42
Dalam  pengaplikasian  konsep istihsan ,  Muqsith  Ghozali  memberi contoh  penggunaan  pakaian  Muslimah  Indonesia,  muslimah  nusantara menggunakan kain sampir 43 dan kerudung dengan kain bawah yang tidak sampai menutup betis seutuhnya. Hal ini dipandang boleh dengan metode istihsan  bil-‘urf atau  menggunakan  hal  baik  dari  sebuah  tradisi masyarakat. 44 Hal  Ini  sejalan  dengan  pemahaman  bahwa maqasid  al- syari’ah sangat  berhubungan  dengan  kebiasaan  dan  lingkungan  tempat tinggal.
Tanggapan  umat  Islam  Indonesia  dalam  merespon  setiap permasalahan kontemporer termasuk permasalahan hukum Islam semakin intens.  Sebagai  buktinya  adanya  diskusi-diskusi  keagamaan  yang menelorkankan fatwa-fatwa dan pemikiran hukum Islam, baik itu bersifat personal ( al-fard ) maupun kolektif ( jama’i ). Dinamika ini menggambarkan pintu ijtihad pada kalangan umat muslim senantiasa terbuka dan tidak ada yang berhak menutupnya. 45
M.  Amin  Abdullah  berkata  bahwa  keilmuan  agama  ( usul  al-din ) kontemporer  adalah  keilmuan  yang  berintegrasi-terinterkoneksi.  Artinya, keilmuan  agama  akan  senantiasa  berdampingan  dengan  ilmu-ilmu  sains, keilmuan  sosial  dan  humaniora.  Apabila  keilmuan  agama  merasa  puas dengan  sendirinya( al-Muhafazah  ‘ala  al-Qadim  al-Shalih ),  dan  tidak  mau bersinggungan  dengan  keilmuan  lainnya  ( wa  al-akhdzu  bi  al-jadid  al- ashlah ), maka Agama dipastikan tidak akan memiliki masa depan yang bisa
42 Abd. Muqsith Ghozali, Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan , (Jakarta: Mizan, 2015), 107
43 Kain yang dibalut pada bagian bawah perempuan. Berguna sebagai penutup aurat.
44 Moh. Masduki, Ahmad Syafi’i.SJ, “Islam And Cultural Plurality Of Indonesia”. dalam Proceedings: International Conference on Islam Nusantara, National Integrity, and World Peace , (2018)
45 Fazlur Rahman, Membuka Pintu Ijtihad ,  Terj., Ana Mahyuddin, (1983), 21-26. Lihat pula Ahmad Hasan, Pintu Ijtihâd Sebelum Tertutup , Terj., Agus Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), 103

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
298 | Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember 2022
diharapkan. 46 Pentingnya  mengawinkan  kajian  keagamaan  dengan  ilmu yang  lainnya  harus  disinergikan,  diintegrasikan,  dan  diinterkoneksikan agar  umat  muslim  sendiri  yang  masih  menggunakan  ciri  ajaran  klasik budaya 47 Islam lebih bisa mengembangkan diri dalam menentukan hukum Islam. 48 Sehingga Islam bisa menjadi ajaran yang selalu shalih likulli makan wa zaman (senantiasa cocok pada setiap tempat dan waktu).
Dari  itu,  penting  diingat  bahwasanya  agama  tidak  hanya  terpusat pada  keyakinan  (akidah)  dan  ritual  (ibadah)  saja.  Islam  juga  senantiasa berdampingan  dengan  permasalahan  dan  problematika  lain  seperti kepemimpinan ( leadership ) yang bersinergi dengan sistem kenegaraan dan kepemerintahan, sistem moral ( morality ) didalamnya termasuk pergaulan antara  sesama  manusia  di  luar  kelompok  agamanya,  kelembagaan ( institution )  sosial,  pendidikan,  ekonomi,  begitu  juga  yang  terkait  dengan alat-alat, simbol-simbol yang dipakai dalam seni ( art dan tools ). Pada area kelompok yang terakhir ini ( leadership, morality, institution dan art ) sangat sulit jika semuanya harus berpedoman pada nash atau teks yang dipahami hanya  secara  tekstual. 49 Permasalahan  ini  hanya  bisa  dikompromikan dengan  adanya  penafsiran  ulang  terhadap  teks  atau  nash  guna  mencari pemecahan solutif kepada semua masalah yang dihadapi.
Menurut  kaca  mata  Saeed,  terdapat  enam  kelompok  intelektual Muslim pada era sekarang dengan corak intelektual yang berbeda-beda;
(l) The  legalist-traditionalist (hukum  fikih  tradisional).  Adalah  mereka yang  terfokus  pada  hukum  fikih  yang  dikembangkan  oleh  para intelektual pada masa pra-modern.
(2 )  The  theological  puritans (teologi  Islam  puritan).  Adalah  mereka  yang objek pemikirannya pada dimensi etika dan doktrin Islam.
46 M. Amin Abdullah, ‘ Fikih dan  Kalam Sosial Era Kontemporer; Perjumpaan Ulūm al-Dīn  dan  Sains Modern  Menuju  Fresh  Ijtihad’ ,  dalam  Akhmad  Sahal  dan  Munawir  Aziz, Ed., Islam  Nusantara;  Dari Ushūl Fikih Hingga Paham Kebebasan (Bandung: Mizan, 2015), 69.
47 Dalam bahasa M. Amin Abdullah kebudayaan teks [ hadarat al-nash ])
48 M.  Amin  Abdullah, Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi;  Pendekatan  Integratif-  Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 57.
49 Ahmad Muhtarom, Pergeseran Pemikiran Kalam Tradisional Ke Kontemporer (Kajian Metodologi Kalam Klasik dan Kalam Sosial), jurnal Analisis, Vol. 17, No. 1, (2017), 17
(3) The political Islamist (politik Islam). Yaitu kecondongan pada sisi politik
Islam dengan tujuan puncaknya adalah  terciptanya negara Islam.
(4) The Islamist  extremists (Islam  garis  keras).  Memiliki  kecondongan menggunakan  kekerasan  untuk  menghadapi  setiap  individu  dan kelompok yang dianggapnya sebagai musuh.
(5 )  The  secular  muslims (muslim  sekuler).  Mereka  yang  menganggap bahwasanya agama merupakan urusan setiap individu ( private matter ). (6 )  The  progressive ijtihadists (Muslim  Progressif-ijtihadis).  Kelompok terakhir  ini  adalah  para  pemikir  muslim  modern  yang  memiliki kelapangan khazanah Islam klasik ( classical metodologhy ) dan berupaya mereinterpretasikan  (kontekstual)  pengertian  agama  (melalui  ijtihad) dengan menggunakan metodologi ilmu-ilmu kontemporer (sains, social sciences dan humanities )  dengan  harapan  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  muslim  pada  era  sekarang.  Inilah  letak  Muslim  progressif berada. 50
Menyandingkan keilmuan agama dengan berbagai disiplin ilmu yang lain,  khususnya  sains  modern 51 ,  ilmu  sosial  dan  humaniora  kontemporer dalam pola pikir Teologhy, Fillsafat Islam, 52 Fikih dan Dakwah, merupakan kebutuhan  yang  penting  untuk  melakukan  apa  yang  diperkenalkan Abdullah Seed sebagai fresh ijtihad dalam setiap sisi kehidupan.
Abdullah  Saeed 53 menyebutkan  beberapa  karakteristik  pemikir  Muslim progressif 54 -ijtihadis sebagai berikut:
50 Abdullah Saeed , Islamic Thought : An Introduction , (London and New York, Routledge, 2006), 142- 150. Untuk lebih detil, dapat juga dibaca Omit Safi (Ed.), Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism ,  Oxford,  Oneworld  Publications,  2003.  Tariq  Ramadan  juga  menambahkan,  ada  6 kecenderungan  pemikiran  Islam  abad  akhir  abad  ke  20  dan  abad  ke  21,  yaitu Scholastic Traditionalism, Salafi Literalism, Salafi Reformism, Political Literalist Salafism, Liberal or Rational Reformism, dan Sufism. Lebih lanjut Tariq Ramadan , Western Muslims and the Future of Islam, (New York : Oxford University Press, 2004), 24-28 51 Nidhal Guessoum , Islam dan Sains Modern , Terj., Maufur, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014).
52 Nidhal  Guessoum, Islam’s  Quantum  Question,  Reconciling  Muslim  Tradition  and  Modern  Science, (London: I.B. Tauris, 2011), xxiii 53 M.  Amin  Abdullah, Reaktualisasi  Islam  yang  Berkemajuan,  Agenda  Strategi  Muhammadiyah ditengah  Gerakan  Keagamaan  Kontemporer, Makalah  disajikan  dalam Pengajian  Ramadlan  PP Muhammadiyah 1432H di UM Yogyakarta, 5 Agustus 2011., 11.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
(1) Mereka berpandangan bahwa terdapat bidang hukum Islam klasik yang mebutuhkan pembaharuan dan  reformasi subtansial agar  senantiasa bisa menjawab kebutuhan pengikutnya.
(2)  Mereka  lebih  condong  mendukung  pentingnya fresh  ijtihad 55 dan metodologi  modern  dalam ijtihad untuk  menghadapi  persoalan- persoalan kontemporer ditengah-tengah masyarakat.
(3) Sebagian di antara mereka juga mengawinkan kesarjanaan Islam klasik dengan pemikiran dan pendidikan barat kontemporer.
(4) Mereka secara kuat beranggapan bahwa dinamika sosial, baik pada sisi intelektual, moral, hukum, ekonomi atau teknologi, harus digandengkan dalam hukum Islam.
(5)  Mereka  tidak  menyerahkan  intelektualitasnya  pada  dogma  atau pendapat  hukum  dan  teologi  tertentu  dalam  pendekatan  kajiannya, karena hal ini akan melenyapkan kreativitasnya.
(6)  Mereka  menggunakan  titik  tekan  pendapatnya  pada  keadilan  sosial, HAM  dan  harmonisasi  hubungan  antar  Muslim  dan  penganut  agama yang lain. 56

## Kesimpulan
Tujuan pokok ditetapkannya syariat Islam adalah untuk menciptakan kebaikan  bagi  umat  manusia.  Hal  ini  sejalan  dengan  hadis  nabi  yang mengandung  pengertian  bahwasa  Nabi  Muhammad  SAW  diutus  untuk mengajarkan  misi  rahmatan  lil  ‘alamin,  maka  perlu  dipertimbangkan bagaimana menserasikan anatara dua budaya yang berbeda, sehingga bisa sejalan dengan kebudayaan lokal. Sedangkan kita tahu Islam sendiri lahir dan besar di arab.
54 Maizul  Imran ,  “ Redefenisi  Konsep  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia  (Kompromi  Pemikiran  Islam Progresif dengan Ijtihad Ibn Hazm)”, jurnal Alhurriyah , Vol. 01 , No. 02., (2016), 144
55 M.  Nur  Fauzi,  “Islam  Nusantara:  Telaah  Metodologis  Dan  Respons  Terhadap  Khilafatisme  Di
Indonesia”, Vol. 03, No. 01, (2019), 74-122.
56 Abdullah Saeed, Islamic ... , 150-151.
Ijtihad  merupakan  salah  satu  kunci  penyelarasan  tersebut,  karena tidak  dapat  dipungkiri  perbedaan  tata  letak  geografis,  budaya  dan  faktor bahasa akan menimbulkan laku dan kebiasaan yang berbeda juga. Dari itu, penting  diingat  bahwasanya  agama  tidak  hanya  terpusat  pada  keyakinan (akidah)  dan  ritual  (ibadah)  saja.  Islam  juga  senantiasa  berdampingan dengan  permasalahan  dan  problematika  lain  seperti  kepemimpinan ( leadership )  yang  bersinergi  dengan  sistem  kenegaraan  dan kepemerintahan, sistem moral ( morality ) didalamnya termasuk pergaulan antara  sesama  manusia  di  luar  kelompok  agamanya,  kelembagaan ( institution )  sosial,  pendidikan,  ekonomi,  begitu  juga  yang  terkait  dengan alat-alat, simbol-simbol yang dipakai dalam seni ( art dan tools ). Pada area kelompok yang terakhir ini ( leadership, morality, institution dan art ) sangat sulit jika semuanya harus berpedoman pada nash atau teks yang dipahami hanya secara tekstual, dibutuhkan
peran ijtihad dalam mereinterpretasikan teks atau nash.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, Izzudin Azis. Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam. (Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyah,tt).
Abdul,  Wahhab  Khallaf.  2007. Ilmu  Usul  Al-Fiqh .  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Ilmiyah)
Abdullah, M. Amin. 2006. Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif- Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
Abdullah,  M.  Amin.  2011. Reaktualisasi  Islam  yang  Berkemajuan,  Agenda Strategi  Muhammadiyah  ditengah  Gerakan  Keagamaan  Kontemporer, Makalah  disampaikan  dalam Pengajian  Ramadlan  PP  Muhammadiyah 1432H di UM Yogyakarta, 5 Agustus)

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
302 | Kariman , Volume 10, Nomor 02, Desember 2022
Abdullah,  M.  Amin.  2015.  ‘ Fikih  dan  Kalam  Sosial  Era  Kontemporer; Perjumpaan  Ulūm  al-Dīn  dan  Sains  Modern  Menuju  Fresh  Ijtihad’ ,  dalam Akhmad  Sahal  dan  Munawir  Aziz, Ed., Islam  Nusantara;  Dari  Ushūl  Fikih Hingga Paham Kebebasan (Bandung: Mizan)
Ahmad,  Hasan Pintu  Ijtihâd  Sebelum  Tertutup ,  Terj.,  Agus  Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984),
Al – Qur’an dan Terjemahannya
Al-Asfahani,  Husein  bin  Muhammad  bin  al-Mufaddil. Mufradat  ar-Raghib Aal-Asfahani ma’a Mulahadhatul ‘Amali. Hal 202, t,t Dar al-Ma’ruf
al-Buti , Ramadan.  1986. Dawabit  al-Maslahah  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyah,
(Beirut: Muassasah al-Risalah)
Al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. Kamus al-Misbah al-Munir
Al-Jauziyah,  Ibnul  Qoyyim.  2005. I’lam  al-Muwaqqi’in. (Digital  Library:  al- Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani)
Al-Khudlari  Bik,  Muhammad.  1967. Tarikh  at-Tasyri'  al-Islam. (Mesir:  al- Maktabat at-Tijariyat)
Al-Syatibi,  Abu  Ishaq.  2003. al-Muwafaqat  Fi  Usul  Al-Syariat. (Beirut:  Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah)
Al-Wahhab,  Abd  Khallaf.  1968. 'Ilmu  Ushul  al-Fiqh, Qakarta: Maktabat  ad- D'awat al-Islamiyyat Syabab. al-Azhar
Amir, Ibnu al-Hajj. 1417 H/1996 M. At-Taqrir wa at-Tadbir fi 'ilm al-Ushul. Beirut: Dar al-Fikr.
Ash-Shiddiqy,  Hasbi.  2001. Falsafah  Hukum  Islam ,  (Semarang:  Pustaka Rizki Putra)
Asy-Syathibi, Al-Muwafaqat  Ji  Ushul  a[J-Syari'at. (Cairo:  Mushthafa Muhammad, t.t.).
At-Turki, Abdullah bin Abd al-Muhsin. 1416 H/1996 M. Ushul Madzhab al- Imam  Ahmad·  Dirasat  Ushuliyyat  Muqaranat, (Bairut:  Muassasat  ar- Risalah)
Fauzi,  M.  Nur.  2019.  “Islam  Nusantara:  Telaah  Metodologis  Dan  Respons Terhadap Khilafatisme Di Indonesia”, dalam Islam Nusantara , Vol. 03, No. 01.
Ghozali, Abd. Moqsith. 2015. Buku Islam Nusantara; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan , (Jakarta: Mizan,)
Guessoum,  Nidhal.  2011. Islam’s  Quantum  Question,  Reconciling  Muslim Tradition and Modern Science, (London: I.B. Tauris)
Guessoum, Nidhal. 2014. Islam dan Sains Modern , Terj., Maufur, (Bandung: PT. Mizan Pustaka)
Hidayat,  Komarudin.  2012. Agama  Punya  Seribu  Nyawa ,  (Jakarta:  Noura Books)
Ibn,  Muhammad  'Ali  as-Syaukani .  Irsyad  al-Fuhul  ila  Tahqiqi  al-Haq  min 'Ilmi al-Ushul. (Beirut: Dar al-Fikr, tth.).
Imran,  Maizul . 2016, “ Redefenisi  Konsep  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia (Kompromi  Pemikiran  Islam  Progresif  dengan  Ijtihad  Ibn  Hazm)”,  dalam Alhurriyah , Vol. 01 , No. 02.
Khallaf, 'Abd al-Wahhab. 'llmu Ushul al-Fiqh
Masduki,  Moh.  Ahmad  Syafi’i  SJ.  2018.  “Islam  And  Cultural  Plurality  Of Indonesia”.  dalam Proceedings:  International  Conference  on  Islam Nusantara, National Integrity, and World Peace
Muhammad,  Sayyid  Musa. Al-ljtihad  wa  Madza  Hqjatina fl Hadza  al-'Ashr,
(Mesir: Dar al-Kutub, tth.)
Muhammad, Sayyid  Rasyid Ridla. 1375 H-1956 M. Yusr al-Islam wa Ushul at-Tasyri' al-'Am. Mesir: Mathba'at Nahdlat.

## Mustafidz Azmi, Musayyidi
Muhtarom,  Ahmad.  2017.  Pergeseran  Pemikiran  Kalam  Tradisional  Ke Kontemporer  (Kajian  Metodologi  Kalam  Klasik  dan  Kalam  Sosial),  dalam Analisis, Vol. 17, No. 1
Musa, Sayyid Muhammad. Al-Ijtihad
Rahman, Fazlur. 1983 Membuka Pintu Ijtihad , Terj., Ana Mahyuddin, .
Rasyid, Muhammad Ridla. 1988. Al-Wahyu al-Muhammadi. (Cairo: al-Zahra Ii i'lam al-'Arabi
Rozak,  Abd  &  Ja’far. Studi  Islam    Islam  Rahmatan  Ditengah  Masyarakat Majemuk Islam Rahmatan Lil ‘Alamin. Yasmi.
Saeed , Abdullah. 2006. Islamic Thought : An Introduction , (London and New York, Routledge)
Schact,  Joseph.  2003. An  Introduction  to  Islamic  law. (Terjemahan  Joko Supomo, Islamika). Yogyakarta.
Zahrah, Abu. Ushul al-Fiqh. (Dar al-Fikr al-Arabi: tt).
Zuhaili,  Wahbah.  1406  H/1986  M. Ushul  al-Fiqh  al-Islami, Beirut:  Dar  al- Fikr.