## TINJAUAN PENGGUNAAN REKENING BERSAMA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE MELALUI TOKOPEDIA

## Irsyad Afif E-mail: irsyad.afif4@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Yudho Taruno Maryanto

## E-mail: yudho_fhuns@yahoo.com

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Article Information

## Abstract
Keywords: Joint  Account;
Dispute  resolution;  Deal;  Final and Binding
Kata  Kunci: Rekening Bersama;  Penyelesaian
Sengketa;  Kesepakatan;  Final dan Mengikat This  article  aims  to  examine  the  legal  issues  to  examine implementation of the sale and purchase agreement and the sale and purchase dispute settlement in the escrow account trading system, which has recently become a necessity for the wider community in e- commerce agreements, especially through Tokopedia whether it is in accordance with Indonesian laws or even violates the rules. The research method used is normative legal research and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal  materials  by  means  of  literature  study  through  books  and laws or from the results of previous scientific papers both thesis and journal. The results of this study uncover that the settlement of the sale and purchase dispute can violate the applicable law in Indonesia because it enforces that the decision made by Tokopedia as mediator is a final decision that cannot be contested where it is not in accordance with article 38 paragraph 1 of the ITE Law which contains “Every people can file a lawsuit against the organizes that organize Electronic Systems and uses Information Technology that causes harm “.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian jual beli dan penyelesaian sengketa jual beli dalam sistem jual beli rekening bersama yang akhir- akhir ini menjadi kebutuhan masyarakat luas dalam perjanjian jual beli online khususnya melalui Tokopedia apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia ataukah malah menyalahi aturan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka melalui buku-buku dan undang- undang atau dari hasil karya tulis ilmiah terdahulu baik skripsi maupun jurnal. Hasil penelitian  ini diketahui bahwa  penyelesaian  sengketa jual  beli yang  dilakukan  bisa menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia karena memaksakan bahwa putusan yang dilakukan oleh Tokopedia selaku mediatoradalah putusan  final  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat dimana
tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 1 UU ITE yang berisi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian”.

## A.   Pendahuluan
Praktik jual beli selalu mengalami perubahan dari zaman ke zaman untuk mempermudah terjadinya transaksi jual beli bagi pihak Penjual maupun pihak Pembeli. Pada zaman yang serba digital ini, baik Penjual maupun Penjual tidaklah harus bertemu secara langsung dengan penjual untuk mencari objek yang ingin dibeli olehnya. Dengan internet sebagai perantara, saat ini dalam melakukan kegiatan jual beli bisa dilakukan di dalamnya.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tersirat mengakui transaksi jual beli barang elektronik melalui media online dengan syarat-syarat sahnya perjanjian. Namun di sisi lain diperlukan landasan hukum yang lebih kuat yang melandasi transaksi melalui dunia maya. Peter Knight dan James Fitzsimons menuliskan bahwa tidak ada yang disebut dengan hukum komputer (Assafa Endeshaw, 2007: 15). Perdebatan mengenai hukum komputer terus berjalan, karena transaksi tersebut dilakukan pada dunia maya. Hukum pada akhirnya dituntut untuk memberikan jawaban atas segala perdebatan mengenai berbagai permasalahan yang timbul dalam transaksi elektronik. Di Indonesia, landasan hukum kemajuan teknologi informasi dituangkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi  Elektronik.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjadi ujung tombak untuk dapat menyelesaikan permasalahan di bidang teknologi informasi, termasuk yang timbul pada transaksi jual beli barang elektronik secara online. Adapun menurut Pasal 1 Ayat 2  Undang-undang  ITE  Transaksi Elektronik  adalah  perbuatan  hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
Selain meningkatkan keamanan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli rekening bersama juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan baik pembeli maupun penjual untuk melakukan transaksi di suatu marketplace, karena di dalam pelaksanaannya dapat dijelaskan bahwa Layanan escrow adalah salah satu sistem penghindaran sengketa, yang mencegah penjual untuk  mendapatkan  uang  sebelum  pembeli  mengkonfirmasi  penerimaan barang dan mencegah pembeli tidak membayar ketika penjual mengirim barang
karena penjual hanya mengirim barang setelah dia mendapat pemberitahuan dari penyedia layanan rekening bersama (atau escrow) bahwa pembeli sudah menyetor uang ke rekening escrow (Wanda Wandoko, 2017:4) .
Adapun sejarah Rekening Bersama (escrow account) di Indonesia pertama kali berdiri di Jakarta pada awal 2006, ketika jual beli online di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Oleh karena banyaknya penipuan  dampaknya  sangat    signifikan,  reputasi  penjual  di  Kaskus  menjadi hancur. Pembeli takut dan enggan mencari barang di Kaskus. Akhirnya, para penjual di Forum Jual Beli Kaskus (FJB) mencari solusi untuk menarik kembali kepercayaan pembeli. Dimulai dengan diskusi-diskusi intensif melalu sms, telepon dan konferensi di Yahoo! Messenger,  para  penjual dibantu  dengan masukan dari pembeli-pembeli reguler di Kaskus akhirnya sepakat mengadakan Rekening Bersama dalam FJB. Pemegang Rekening Bersama direkomendasikan oleh teman-teman penjual dan pembeli, administrasi identitas para pemegang Rekening Bersama dikumpulkan dengan rapi.
Hasilnya sangat efektif, pembeli mulai berdatangan dan jual beli di Kaskus pun marak kembali. Risiko penipuan juga dapat diturunkan, karena pembeli kerap menginginkan penggunaan Rekening Bersama pada transaksinya dengan penjual. Rekening Bersama pun mempermudah penjual untuk membangun reputasinya,karena penjual baru di dunia online kerap mendapatkan kesulitan untuk menjualbarangnya karena tidak ada yang percaya padanya (Angga Wira Pradana, 2013: 5).
Meskipun mengelola sendiri sistem rekening bersamanya tidak seperti Kaskus, Tokopedia ternyata tidak benar-benar terbebas dari permasalahan. Dalam kaitannya dengan rekening Bersama, banyak sengketa jual beli dikarenakan berbagai hal mulai dari ketidakseuaian pesanan, cacat produk dan lain  sebagainya  yang  dimana  terjadi perbedaan  dengan  detail  produk  yang dilampirkan oleh penjual. Disini Tokopedia dituntut untuk menjadi pihak ketika selaku penengah dalam  menentukan  hasil dari  sengketa antara penjual dan pembeli  serta  mengambil  keputusan  apakah  uang  akan  diteruskan  kepada penjual atau dikembalikan kepada pihak pembeli tersebut sebagai fungsi lain dari penanggung jawab pelaksanaan rekening Bersama.
Akan tetapi penyelesaian sengketa tersebut  menjadi permasalahan  baru dimana timbul bebeerapa permasalahan penyelesaian sengketa yang lain dimana ketidak puasan akan penyelesaian sengketa seringkali menjadi topik pembahasan bagi para pihak yang menjadi pelaku perjanjian jual beli online melalui rekening bersama ini.
Berdasarkan permasalahan di atas maka akan dinahas bagaimana kesesuaian penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli melalui rekening bersama yang dijalankan oleh Tokopedia dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## B.   Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal yang disebut juga penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan 4cara studi pustaka/ dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Jual beli melalui rekening bersama  merupakan suatu jenis perdagangan elektronik  atau  yang  disebut  juga  e-commerce,  adalah penggunaan  jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk. (McLeod Pearson 2008 : 59).
Adapun istilah rekening bersama berawal dari istilah escrow account yang secara    etimologis,    istilah    escrow    berasal    dari    kata    dalam    bahasa Perancis escroue yang  mengambil  istilah  latin escroda yang  artinya  dalam bahasa inggirs strip of parchment. Kemudian istilah tersebut diadopsi ke dalam bahasa inggris menjadi escrow, yang semula hanya berarti gulungan kertas kulit untuk penulisan dokumen kemudian berkembang penggunaannya untuk merujuk pada sebuah akta yang disimpan dalam sebuah escrow. (Pandika, Rusli:2002).
Kesesuaian perjanjian jual beli melalui rekening  bersama di Tokopedia dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat ditinjau melalui beberapa perundang-undangan, diantaranya adalah melalui Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Peraturan Bank Indonesia terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait.
Dalam KUH Perdata diatur beberapa aturan yang mendukung pelaksanaan Rekening bersama dalam perjanjian jual beli diantaranya adalah pasal 1320 yang mengatur tentang syarat sah nya perjanjian yaitu:
1.   Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2.   Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3.   Suatu hal tertentu
4.   Suatu sebab yang halal
Selanjutnya, diatur juga melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (ITE) seperti penyelenggaraan sistem rekening bersama dalam perjanjian jual beli online dikategorikan sebagai penyelenggaraan sistem elektronik dimana hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 6 UU ITE yang berbunyi “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.”.
Rekening bersama juga merupakan bentuk penjabaran dari makna Pasal 3 UU ITE yang berbunyi “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati- hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” yakni dengan adanya Jasa Rekening Bersama mewujudkan asas kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual beli secara online.
Dalam penyelenggaraan sistem eletktronik ada semacam pengaturan yang berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban para penyelenggara di marketplace Tokopedia. Sehingga, apabila diperhatikan isi dari UU ITE dapat dikemukakan bahwa hal tersebut telah diatur secara jelas di dalam pasal 15, yang mana ditentukan:
1.  Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
2.  Penyelenggara   Sistem   Elektronik   bertanggung   jawab   terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3.  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.
Dalam pasal 15  disebutkan penyelenggara harus andal dan aman serta bertanggung jawab dimana kata andal dimaksudkan bahwa sebagai penyelenggara, Tokopedia harus memiliki sistem yang sesuai dan dapat menjamin setiap hak para pihak, lalu aman yang dimaksud yaitu Tokopedia selaku penyelenggara harus membuat sistem yang aman dari cacat fisik dalam sistem guna menghindari adanya wanprestasi dalam suatu perjanjian jual beli, dan yang terakhir bertanggung jawab yaitu Tokopedia haruslah bertanggung jawab secara hukum sebagai pihak yang menyelenggarakan suatu sistem perjanjian jual beli yang mereka selenggarakan.
Selanjutnya dalam Pasal 16, ditentukan bahwa “Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang  tersendiri,  setiap  Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
1.  Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2.  Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3.  Dapat  beroperasi  sesuai  dengan  prosedur  atau  petunjuk  dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4.  Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
5.  Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.
Dalam ketentuan yang dijabarkan di atas, dikemukakan bahwa dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang konsisten dan menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum bagi semua pihak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, maka dalam penyelenggaraan informasi para penyelenggara harus melaksanakan setiap unsur yang disyaratkan dan diembankan dalam undang-undang ini. Selain itu, tentunya berpulang kembali pada sistem penegakkan hukumnya dan kesadaran, kepatuhan serta budaya hukum masyarakat atau pengguna dan penyelenggara itu sendiri dalam penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. (Abdul Halim Barkatullah, 2017:68).
Pada pasal 20 UU ITE disebutkan bahwa:
1.  Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
2.  Persetujuan   atas   penawaran   Transaksi   Elektronik   sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik
Secara tersurat aturan ini sejalan dengan konsep rekening bersama dimana transaksi dinyatakan selesai apabila ada konfirmasi penerimaan dan kesesuaian barang dengan apa yang terdapat di perjanjian jual beli.
Dalam menjalankan proses perjanjian jual belinya, Tokopedia menjabarkan dalam  suatu  perjanjian  elektronik  yang  terdapat  pada  huruf  C  (Transaksi Pembelian) dan D (Transaksi Penjualan) yang menjabarkan bagaimana sistem perjanjian jual beli dilaksanakan oleh sistem elektronik di Tokopedia yang dapat diakses di tokopedia.com/terms
Dalam suatu transaksi bahkan yang sudah sangat terstruktur tidak selalu terjadi dengan keadaan seperti yang diinginkan oleh para pihak yang terlibat, ada kalanya terjadi sengketa yang diakibatkan oleh kesalahan baik yang disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh para pihak sehingga terjadinya wanprestasi di dalam suatu perjanjian jual beli.
Adapun menurut Subekti, wanprestasi berarti kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu (Subekti, 2008: 59):
1.    Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan
2.  Melakukan  apa  yang  diperjanjikan  tapi  tidak  sebagaimana  yang diperjanjikan
3.    Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat
4.    Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan Dalam memahami wanprestasi yang terjadi di perjanjian jual beli melalui Tokopedia, pada latar belakan karya tulis ini penulis sudah menyebutkan 2(dua)  masalah  utama  dalam  transaksi  jual  beli  online  yaitu  cacat  fisik  dan ketidaksesuaian objek jual beli.
Dalam menyikapi permasalahan diatas kita dapat melihat aturan dalam pasal 47 PP PSTE (Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik) yang dalam ayat  1  disebutkan bahwa Transaksi Elektronik  dapat  dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang  dilakukan  oleh  para  pihak.  Transaksi  jual  beli  meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persetujuan untuk membeli barang  secara online dengan  cara  menyetujui  transaksi  merupakan bentuk tindakan penerimaan yang  menyatakan persetujuan dalam kesepakatan pada transaksi elektronik. Tindakan penerimaan tersebut biasanya didahului pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang dapat katakan juga sebagai salah satu bentuk Kontrak Elektronik. Selanjutnya dianggap sah Kontrak Elektronik menurut Pasal 47 ayat (2) PP PSTE apabila:
1.   terdapat kesepakatan para pihak;
2.  dilakukan  oleh  subjek  hukum  yang  cakap  atau  yang  berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.   terdapat hal tertentu; dan
4.  objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Dalam menjalankan sistemmya, Tokopedia membuat suatu langkah preventif dalam sistem mereka yang dapat menjaga para pihak dalam suatu perjanjian jual beli tetap mendapat  hak dan kewajiban yang  seimbang, dan apabila terjadi ketidakpuasan yang menimbulkan wanprestasi dalam perjanjian jual beli telah diatur dalam syarat dan ketentuan tokopedia di dalam huruf P (Pusat Resolusi) yang terdiri dari 17 poin. Akan tetapi yang jadi permaslahan serius disini adalah pada poin 10 disebutkan “Pembeli dan Penjual dengan ini menyetujui bahwa Keputusan Tokopedia atas upaya banding adalah keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak Penjual dan Pembeli untuk mema tuhinya.”.(Tokopedia,https://www.tokopedia.com/terms# resolution diakses pada 14 Oktober 2019)
Aturan tersebut diatas menimbulkan multitafsir bahwa putusan sengketa antara penjual dan pembeli yang telah diputus oleh Tokopedia tidak bisa dibawa ke proses peradilan meskipun ada pihak yang dirugikan.
Padahal Dalam setiap perjanjian, ada sejumlah janji (terms of conditions) yang harus dipenuhi oleh para pihak. Janji adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berjanji dan sekaligus merupakan hak bagi pihak lawan untuk menuntut pemenuhannya. Karena janji-janji itu timbullah keterikatan secara hukum. Apabila janji tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian di pihak lawan, keadaan tidak dipenuhinya perjanjian (wanprestasi, breach of contract) itu menimbulkan hak bagi pihak  lawan untuk menuntut penggantian kerugian. (Janus Sidabalok,2014:91-92).
Apabila kita melihat pasal 38 dan 39 UU ITE disana dijelaskan tentang cara litigasi dan non-litigasi tentang penyelesaian sengketa transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
1.  Setiap   orang   dapat   mengajukan   gugatan   terhadap   pihak   yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
2.  Masyarakat dapat mengajukan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat  merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 39
1.  Gugatan   perdata   dilakukan   sesuai   dengan   ketentuan   Peraturan Perundang-undangan.
Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## D.   Simpulan
Tokopedia dalam hal penyelesaian sengketa antara para pihak belum memenuhi seluruh aspek hukum guna membuat penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak, hal ini disebabkan poin 10 pusat resolusi tokopedia yang berisi “Pembeli dan Penjual dengan ini menyetujui bahwa Keputusan Tokopedia atas upaya banding adalah keputusan akhir  yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak Penjual dan Pembeli untuk mematuhinya.”. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 1 UU ITE yang berisi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan menggunakan Teknologi Informasi yang  menimbulkan kerugian.” Yang bisa membuat kerugian bagi salah satu pihak khususnya bagi pihak pembeli.

## E.   Saran
Tokopedia dalam bagian syarat dan ketentuan khususnya pada angka 10 pusat resolusi harusnya menghilangkan atau mengganti kalimat “bahwa
Keputusan Tokopedia atas upaya banding adalah keputusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat dan mengikat pihak Penjual dan Pembeli untuk mematuhinya.” Dengan hal yang tidak multitafsir dan memaksakan kehendak bahwa Tokopedia dan/ salah satu pihak tidak dapat digugat atas putusannya dalam pusat resolusi, karena apabila kalimat tersebut masih berisi sama seperti tersebut secara langsung Tokopedia telah melanggar ketentuan pasal 38 ayat 1 UU ITE yang berisi “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.” Yang pada dasarnya menyebabkan tiap putusan pusat resolusi Tokopedia batal demi hukum.

## F.   Daftar Pustaka

## Buku
Abdul Halim Barkatullah.2017. Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia. Bandung: Nusa Media
Endeshaw, A. Purwandari, S., Hananto, M. W., Waluyati, & Barkatullah, A. H.2007. Hukum  e-commerce  dan  internet:  dengan  fokus  di  Asia  Pasifik. Surabaya: Bina Ilmu.
McLeod Pearson. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba. Subekti. 2008. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT.Intermassa.

## Jurnal dan Artikel Ilmiah
Experian, IDC. 2017. “Quantifying Trust : The Experian-IDC Digital Trust Index”.
Fraud Management Insights 2017. Singapura: Experian.
Wandoko, W., Abbas, B. S., Budiastuti, D., & Kosala, R. 2017. “Online trust building  through third  party trust transfer  and  third  party protection”. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 801, No. 1, p. 012060). Britania Raya: IOP Publishing.
Pradana, A. W. 2013. Tinjauan yuridis perjanjian antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang elektronik secara online menggunakan jasa rekening bersama. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Mariah, M., & Kurniady, R. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jaminan Keamanan Dalam Transaksi Dengan Menggunakan Sistem E- Commerce Pada Bajiki Store”.  AKMEN Jurnal Ilmiah, 14(4). Makassar: STIE Nobel.
Rusli Pandika. 2002. “Escrow Suatu Perjanjian Pengantaran”. Law Review Vol 1, No 3. Jakarta: Pelita Harapan University.
Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari. 2017. Perlindungan hukum bagi pembeli dalam sengketa jual beli online. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

## Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  11 tahun  2008  jo  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

## Situs web
Tokopedia, tokopedia.com/terms