Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 5 No. 2 Desember 2019 E-ISSN: 2580-5134, P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## GADAI DALAM PERSEPEKTIF  HUKUM EKONOMI ISLAM
Adanan Murroh Nasution IAIN Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Email: adananmurroh@gmail.com

## Abstract
Pawn  is  to  make  economic  assets  as  collateral  for  loans.  Jumhur scholars have a pillar of pawn. There are four parties, namely those who are committed  (rahin  and  murtahin),  mortgaged  goods  (marhun),  debt (marhunbih) and sighat. However according to hanafiyah rukun pawn only one is  sighat,  apart  from  sighat  according  to  hanafiyah,  it  is  not  included  as  a pawn  requirement.  Because  the  essence  of  a  transaction  according  to hanafiyah is on the consent and qabul. While the conditions for pawning are, those  involved  in  pawning  transactions  must  be  legal  persons.  in  the  form  of valuable assets and can be handed over to the pawned party at the time of the contract.  Debt  in  this  transaction  remains  a  debt  that  does  not  add  up. Highlights used in the pawn contract may be in oral or written form.
The scholars differed in regard to the law on the use of collateral. The majority  of  scholars  do  not  allow  them  to  make  use  of  guaranteed  goods because the goods and benefits are the property of their owners. According to some other ulama, anmarhun can use collateral if he has obtained permission from  the  owner.  Meanwhile,  according  to  Imam  Ahmad  and  Ishaq,  if  the collateral is in the form of a vehicle that can be used or livestock that can be ridden  and  milked,  the  recipient  of  the  pawn  may  use  the  collateral  as  a substitute  for  the  cost  of  maintaining  the  collateral.  Sharia  pawnshop  is  the right solution to obtain funds easily and quickly Sharia pawnshop is free from usury whose operation is in accordance with the fatwa of the National Sharia Council (DSN).
Kata Kunci : Gadai, Ekonomi, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Rezi  manusia  diciptakan  Allah  SWT berbeda,  antara  manusia  yang  satu  dengan manusia  yang  lain,  sehingga  dengan  adanya perbedaan  rezki  tersebut  membuat  manusia saling  membutuhkan.  Dalam menjalani kehidupan  ini  adakalanya  seorang  manusia
membutuhkan dana untuk menutupi keperluan  hidupnya,  sementara  pada  saat  itu dia  tidak  memiliki  tabungan  dan  tidak seorangpun  yang  mau  meminjamkan  uang kepadanya  tanpa  agunan.  Maka  solusinya adalah  menggunakan  akad rahn .orang  yang membutuhkan dana  datang kepada seseorang
atau kepada lembaga pegadaian syariah untuk meminjam  uang  dan  menjadikan  harta miliknya  sebagai  jaminan  utang.  Fungsi  dari sebuah barang jaminan tersebut apabila kelak ia  tidak  sanggup  lagi  melunasi  utangnya, barang  jamian  itu  bisa  dijadikan  sebagai pembayar utangnya.
Maka salah satu solusi bagi masyarakat  yang  membutukan  dana  secara cepat  untuk  menutupi  kebutuhan  hidupnya adalah  pegadaian  syariah,  karena  proses pencairan  danadipegadaian  syariah  tentu lebih  mudah  jika  dibandingkan  dengan lembaga  perbankan  syariah  yang  memiliki persyataran  administrasi  yang  lebih  rumit. Sehingga  dengan  alasan  ini  masyarakat muslim  banyak  yang  terjebak  meminjam uang  kepada  rentenir  meskipun  bunganya sangat  tinggi  tapi  mudah  pencairan  dananya. Padahal  meminjam  uang  kepada  seorang rentenir  merupakan  perbuatan  dosa  termasuk dalam kategori riba.

## B. Pembahasan
1. Pengertian gadai
Dalam  bahasa  Arab,  istilah  gadai disebut  dengan rahn yang  berarti  tetap,
kekal dan jaminan. 1 Menurut ulama syafiiyah rahn adalah  menjadikan  suatu
1 Abu  Zakariya  Yahya  Ibnu  Syarif  An- Nawawi, Mughni  al-Muhtaz, (Mesir  :  Musthafa  al- Babi al-Halabi, 1957), juz II, hal.121
yang  bisa  dijual  sebagai  jaminan  atas utang  dipenuhi  dari  harganya,  jika  orang yang berutang tidak sanggup melunasinya.Menurut  ulama  hanabilah yang  dimaksud  dengan rahn adalah  suatu benda  yang  dijadikan  kepercayaan  utang untuk  dipenuhi  dari  harganya,  bila  yang berutang tidak sanggup membayarnya. 2 Sedangkan  menurut  ulama malikiyah rahn adalah  sesuatu  yang bernilai  yang  diambil  dari  pemiliknya untuk  dijadikan  pengikat  utang  yang tetap. 3 Menurut  Wahbah  az-Zuhaily  yang dimaksud dengan gadai itu adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam  sebagai  jaminan  atas  yang diterimanya,dan  barang  yang  dijadikan sebagai  jaminan  tersebut  haruslah  benilai ekonomis. 4 Menurut  Sayyid  Syabiq  gadai adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. 5 Menurut al- Qurtubhi  gadai  adalah  barang  yang ditahan oleh pemberi utang sebagai bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai
2 Nasrun  Harun, fiqh  muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), cet. II hal.252 3 Zainuddin  Ali, Hukum  Gadai  Syariah , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), cet.I, hal.2-3
4 Wahbah  az-Zuhaily, Fiqh  Islam  Wa Adillatuhu, (Damskus : Dar Al-Fikr, 1989), cet. III. hal 180
5 Sayyid  syabiq.  Fiqh  Sunnah,  (Beirut:  Kitab al-Arabi, 1971), Jilid III, hal.153
pihak  yang  berutang  melunasi  utangnya tersebut. 6
Ibnu  Qudamah  juga  berkomentar, bahwa  gadai  adalah  harta  yang  dijadikan jaminan  dalam  utang,  agar  pemberi  utang dapat menjual barang tersebut ketika pihak yang  berutang  tidak  mampu  melinasi utangnya. 7 Menurut  Muhammad  Syafi’i Antonio  gadai  adalah  menahan  salah  satu harta  milik  nasabah  sebagai  barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang  jaminan  itu  harus benilai  ekonomis.Sehingga  pihak  yang menerima  gadai  memperoleh  jaminan untuk dapat kembaki seluruh atau sebahagian piutangnya. 8
Begitu  juga,  dalam  pasal  20  ayat 14  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah (KHES)  juga  disebutkan  yang  dimaksud dengan  gadai  adalah  penguasaan  barang milik  peminjam  oleh  pemberi  pinjaman sebagai    jaminan. 9 Sedangkan  menurut pasal 1150 KUH Perdata gadai ialah suatu hak yang diperoleh seorang yang
6 Abu  amr  yusuf  al-qurtubhi, al  kafi  fi  fiqh ahlul  madinahal-maliki, (Saudi  Arabia  :maktabah  al- riyad al-hadisah, 1980), juz II, hal 812
7 Abu Muhammad Abdullah Ibnu Qudhamah, Al-Mughni Wayalihi al-Syarh Al-Kabir, (Kairo : Darul Hadist, 2004), juz VI, hal.23 8 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank  Sariah dari  Teori  &  Prakteknya, (Jakarta  :  Gema  Insani, 2001), cet.I, hal.128
9 Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Islam  (KHES) yang  disusun  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Tim Penyusun
berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan oleh orang yang berutang kepada siberpiutang untuk pelunasan utang. 10
Dari beberapa uraian pendapat para ulama  dan  regulasi  yang  dipaparkan sebelumnya,  dapat  dipahami  bahwa  yang dimaksud dengan gadai adalah menjadikan barang  yang  bernilai  sebagai  jaminan  atas utang,  apabila  pihak  peminjam  tidak sanggup  melunasi  utangnya  maka  barang jaminan  itu  bisa  dijadikan  sebagai  ganti pelunasan utangnya.
2. Dasar Hukum Gadai
Islam membolehkan transaksi gadai  berdasarkan  surah  al-Baqarah  ayat 283  yang  artinya  ; jika  kamu  dalam perjlanan (dan bermuamalah secara tidak tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh yang  berpiutang),  akan  tetapi jika sebahagian  kamu  mempercayai  yang sebahagian  yang  lain,  maka  hendakla yang dipercaya itu menunaikan amanahnya  (utangnya)  dan  hendaklah  ia bertaqwa  kepada  allah  tuhannya.  Dan janganlah kamu (para saksi) 10 Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan  Syariah, (Jakarta  :  Kencana,  2009),  cet.  I hal. 383
menyembunyikan  persaksian,  dan  barang siapa  yang  menyembunyikannya,  maka sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa  hatinya.  Dan  allah  amaha mengetahuia apa yang kamu kerjakan.
Sekalipun  dalam  ayat  di  atas, disebutkan  hanya  orang  yang  musafir tetapi  ayat  ini  berlaku  juga  secara  umum bagi  orang  yang  mukim.Ayat  ini  hanya mengambarkan  kondisi  yang  mungkin dialami oleh seorang yang sedang musafir.Karena  biasanya  orang  musafir tidak  membawa  uang  yang  banyak sehingga  memungkinkan  mereka  untuk melakukan akad gadai.Rasulullah SAWsendiri  pernah  juga  mempraktekkan prinsip  gadai  ini  semasa  hidupnya  ketika berada  di  madinah,beliau  pada  saat  itu bukan dalam kedaan musafir.
Sebagaimana  hadis  yang  diriwayatkan oleh Bukhoriyang artinya ; Dari aisyah r.a ia  berkata  sesungguhnya  rasulullah  SAW pernah  membeli  makanan  dari  seorang yahudi  dengan  cara  tidak  tunai,  lalu  nabi menggadaikan  baju  besi  miliknya  kepada orang yahudi tersebut. 11
Selain  itu,  hadis  ini  juga  menjadi dasar  bagi  seorang  Muslim  bahwa  dalam
urusan bermuamalah
(bisnis)
11 Al-Bukhori, Shahih  Bukhori, (Beirut  :  al- Maktabah al-Asriyah, 1997), Jilid II, hal756
diperbolehkan  dengan  orang  non  muslim tidak  meski  harus  sesama  muslim. Sebagaimana  yang  diceritakan  dalam hadis  di  atas,  Nabi  SAW  menggadaikan baju  besinya  kepada  seorang  yahudi madinah  pada  saat  itu.Terkait  dengan hukum  gadai  ini  Jumhur  ulamafiqh membolehkan akad gadai berdasarkan ayat dan hadis yang disebutkan sebelumnya.
Terakhir, dasar hukum gadai terdapat  juga  pada  Fatwa  Dewan  Syariah
Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-
MUI/III/2002  disebutkanbahwa  pinjaman dengan  menggadaikan  barang  sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional (DSN) inilahyang menjadi rujukan  berlaku  secara  umum  serta mengikat  bagi  lembaga  keuangan  syariah yang  ada  di Indonesia.Begitu juga mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi  dengan  lembaga  pegadaian syariah.Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai memilik  dasar  hukum  yang  kuat  karena didukung  dengan  dalil  dari  al-Qur’an, Sunnah dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Rukun dan syarat gadai
Jumhur (kebanayakan) ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat macam  yaitu  pemberi  gadai  ( rahin )  dan penerima gadai ( murtahin ), barang jaminan ( marhun ), utang ( marhunbih ) dan sighat  (ijab  dan  qabul).Namun  menurut hanafiyah  yang  menjadi  rukun  gadai hanya  satu  yaitu  ijab  dan  qabul  antara rahin dan murtahin . 12 Karena  sighat menurut  hanafiyah    merupakan  hakikat dari sebuah transaksi, selain sighatbukanlah termasuk  rukun melainkan syarat dalam transaksi.
Salah  satunya,  dalam  kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Sabiq menyebutkan  akad  gadai  baru  dianggap sah  ketika  sudah  memenuhi  syarat  gadai sebagai berikut, para pihak yang melangsungkan  akad  haruslah  orang  yang sudah  baligh,  berakal  sehat,  barang  yang dijadikan  jaminan  harus  ada  pada  saat akad  berlangsung  dan  dapat  diserahkan seorang rahin kepada murhain .  Dalam pasal  330  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Islam  (KHES)  juga  disebutkan  bahwa pihak  yang  melakukan  akad  gadai  harus orang  yang  cakap  hukum.Maksud  cakap hukum  disini  berarti  berakal,  baligh  atau
12 Wahbah az-Zuhaily, Op.Cit hal.64
sudah  dewasa  dan  tidak  dalam  paksaan. Adapun  syarat  gadai  itu  sendiri  melekat pada rukunnya.
a. Rahin (orang  yang  menggadaikan) disyaratkan  harus  orang  yang  berakal, sudah  dewasa,  bisa  dipercaya  dan memiliki barang yang digadaikan.
b. Murtahin (orang/lembaga yang menerima  gadai)  disyaratkan  harus orang/lembaga  yang  cakap  bertindak menurut  hukum  syara’.  Seperti  syarat yang terdapat pada rahin .
c. Marhun (barang yang dijadikan jaminan)  disyaratkan  harus  berupa barang  yang  bisadiperjual  belikan, bernilai,  bisa  dimanfaatkan  menurut syara’,  dapat  diketahui  fisiknya  dan benda  itu  sepenuhnya  milik rahin (orang yang menggadaiakan).
d. Marhun  bih (utang)  disyaratkan  hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya  dan  utang  tersebut  harus bisa diketahui jumlahnya.
e. Sighat (ijab dan qabul) disyaratkantidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan sesuatu masa depan,
Para ulama Hanafiyah, juga memberikan  persyaratan  terkait  dengan syarat gadai sebagai berikut ;

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 5 No. 2 Desember 2019
1. Sighat  dapat  dilakukan  dalam  bentuk tulisan maupun lisan asalkan
didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian  gadai  diantra  kedua  belah pihak.
2. Pihak-pihak  yang  berakad  harus  orang yang cakap hukum menurut syara’.
3. Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah  milik  pemberi  gadai  dan barang  itu  harus  ada  pada  akad perjanjian gadai.
4. Dalam  perjanjian  gadai  ini  haruslah berupa  utang  yang  tetap  bukan  utang bertambah-tambah. Utang tersebut
merupakan hak yang wajib
dikembalikan  kepada rahin kepada murtahin serta  utang  tersebut  bisa dilunasi dengan barang jaminan apabila pemberi  gadai  tidak  bisa  lagi  melunasi utangnya. 13 Dari penjelasan tentang persyaratan  gadai  yang  telah  jelaskan  di atas, dapat dipahami anak kecil, orang gila dan  orang  yang  berada  dalam  kondisi dipaksa  untuk  melakukan  transaksi  gadai, transaksi  yang  seperti  ini  dianggap  tidak sah  atau  batal.Begitu  juga  dengan  bentuk utang  dalam  transaksi  gadai  tidak  boleh dalam  bentuk  utang  yang  bertambah-
13 Chairuman  Pasaribu,  Sukrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam, (Jakarta  :  PT  Sinar Grafika, 1994), hal. 141
tambah.Contoh  si  peminjam  berjanji kepada si pemberi pinjaman bahwa ia akan melunasi  hutangnya  pada  tanggal  yang telah disepakati diantara keduanya. Ternyata pada tanggal yang telah ditentukan pihak peminjam belum mampu melunasi utangnya dengan alasan tertentu.Lalu  muncul  kesepakatan  baru diantara  keduanya,  sipeminjam  boleh membayar  utang  melebihi  tanggal  yang telah disepakati dengan syarat sipeminjam harus membayar sekian porsen dari jumlah pinjaman  atas  keterlambatan  membayar utangnya.Makapraktek yang seperti termasuk riba hukumnya haram.
Harta  yang  dijadikan  sebagai barang  jaminan  pada  akad  gadai  haruslah milkun tam (kepemilikan sempurna) pemberi  gadai  bukan milku  naqis (milik perkongsian).  Karena  ketika  barang  itu berupa  milik  perkongsian  sipemberi  gadai tidak  bebas  bertindak  dengan  harta tersebut,  karena  didalam  harta  itu  masih terdapat  hak  orang  lain.  Kemudian  benda yang dijadikan sebagai jaminan harus bisa diserahkan rahin kepada murtahin pada saat akad berlangsung.Jika barang jaminan tidak  bisa  diserah  terimakan  pada  saat akad  berlangsung,  maka  akad  gadai  tidak sah.Karena  kondisi  barang  jaminan  bukan dalam  penguasaan  penerima  gadai.Terkait
dengan sighat yang  digunakan  dalam transaksi  gadai  ini  menurut  penulis haruslah  berupa sighat yang  berbentuk lisan  dan  tulisan.Ketika  muncul  sengketa dikemudian  hari  salah  satu  pihak  tidak mengakui  transaksi  gadai  yang  terjadi diantara  mereka.Maka sighat tulisan  bisa dijadikan  salah  satu  bukti  yang  akurat dipengadialan agama. Dalam fatwa Dewan Syariah  Nasional  (DSN)  Nomor  52/DSN- MUI/III/2002  ada  beberapa  ketentuan yang  harus  dipenuhi  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  transaksigadai  ini  sebagai berikut;
1. Penerima  gadai  mempunyai  hak menahan  barang  jaminan  sampai utang pemberi gadai dilunasi.
2. Barang jaminan dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai
3. Pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan pada dasarnya menjadi  kewajiban  pemberi  gadai, namun  dapat  juga  dilakukan  oleh pemberi gadai sedangkan biaya pemeliharaan  dan  penyimpanan  tetap menjadi kewajiban pemberi gadai.
4. Besarnya  jumlah  biaya  pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh
didasarkan  pada  besarnya  jumlah pinjaman
5. Penjualan barang gadai ; apabila jatuh tempo  pihak  penerima  gadai  harus mengingatkan  pemberi  gadai  untuk melunasi  utangnya.  Apabila  pemberi gadai  tidak  bisa  melunasi  utangnya, maka  barang  jaminan  dijual  paksa melalui  lelang  yang  sesuai  dengan prinsip  syariah.  Hasil  dari  penjualan barang  jaminan  digunakan  untuk melunasi  utang  pemberi  gadai,  yakni melunasi  biaya  pemeliharaan  dan penyimpanan yang belum dibayar dan biaya  penjualan.  Kelebihan  penjualan barang jaminan tersebut menjadi milik pemberi  gadai  dan  kekurangannya menjadi kewajiaban pemberi gadai.
4. Pemanfaatan barang gadai Mayoritas ulama sepakat mengatakan,  bahwa  barang  yang dijadikan  sebagai  barang  jaminan tidak  boleh  ditelantarkan  dibiarkan begitu  saja  tanpa  menghasilkan, karena  tindakan  tersebut  merupakan perbuatan yang menyianyiakan harta.Namun  para  ulama  berbeda pendapat  terkait  dengan  boleh  atau tidaknya seorang rahin memanfaatkan barang  jaminan.Menurut  hanafiyah, dan  malikiyah  seorang rahin tidak boleh  menggunakan  barang  jaminan
tanpa seizin dari pemegang gadai dan begitu  juga  sebaliknya.Adapun  yang menjadi  alasan  hanafiyah  melarang rahin menggunakan  barang  jaminan, karena murtahin memilki hak menahan  barang  atas marhun yang diterimanya.Sehingga  seorang rahin pun ketika ingin menggunakan barang jaminan harus terlebih dahulu mendapat  izin  dari murtahin .Apabila terjadi kerusakan akibat dari penggunaan rahin terhadap  barang jaminan  maka  yang  bertanggung jawab adalah rahin bukan murtahin .Berbeda  dengan  pendapat ulama  syafiiyah  seorang rahin boleh memanfaatkan barang jaminan selama penggunaan  barang  jaminan  tersebut tidak  mengurangi  nilai  ekonomis barang  jaminan  tersebut.Namun  jika pemanfaatan  barang  jaminan  dapat mengurangi  nilai  ekonomis marhun , maka hal itu dilarang.
Lalu  terkait  dengan  hukum boleh atau tidaknya, murtahin
(pemegang gadai) memanfaatkan barang  jaminan  sebagai  berikut, Jumhur  ulama  berpendapat  bahwa pemegang  barang  gadai  tidak  boleh mengambil  manfaat dari  barang
jaminan  sekalipun  pemilik  barang gadai membolehkan hal tersebut.Karena perbuatan yang
seperti  itu  termasuk  dalam  kategori utang yang mengambil manfaat.Sesuai  dengan  hadis  Nabi SAW  yang  artinya“setiap  utang  yang diambil  manfaat  darinya  termasuk riba” akad gadaiadalah akad tabarru’ hanyalah  sebagai  jaminan atas  utang  bukan  akad tijarah yang memperbolehkan mengambil keuntungan. 14
Kemudian Imam Ahmad,
Ishaq, al-Laist dan al-Hasan menyebutkan apabila barang jaminannya  berupa  kenderaan  yang dapat  dipergunakan  atau  binatang ternak  yang  dapat  diambil  susunya, maka penerima gadai dapat
mengambil manfaat darinya disesuaikan dengan biaya pemeliharaan  barang  jaminan  yang dikeluarkan  selama  benda  tersebut ada  padanya.  Sedangkan  menurut sebahagian  fuqha  yang  lain  seorang penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan  barang  gadai  selama mendapat izin dari pemiliknya.Karena
14 M.Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi dalam  Islam, ;  fiqh  muamalah,  (Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2003), Cet, I hal. 256
pemilik barang gadai berhak memberikan  izin  kepada  siapa  saja yang dikehendakinya.Pemanfaatan barang gadai yang seperti ini berdasarkan  izin  bukan  berdasarkan pinjaman. 15
Menyikapi perbedaan
pendapat  para  ulama  seperti  yang telah  dijelaskan  sebelumnya  terkait dengan pemanfaatan barang jaminan.Menurut penulis adanya berbagai  perbedaan  pendapat  ulama itu  memudahkan  kita  untuk  memilih salah  satu  dari  pendapat  ulama
tersebut yang lebih
bisa
mendatangkan maslahat kepada kedua
belah pihak.Menurut pengamatan penulis  praktek  yang  terjadi  di masyarakat  tapanulibagian  selatan terkait  dengan  praktek  gadai    yaitu gadai sawah atau tanah. Pada umumnya yang memanfaatkan barang
jaminan  (sawah)  adalah  orang  yang memegang barang jaminan ( murtahin ), bahkan hasil dari pemanfaatan  barang  jaminan  (sawa) tersebutmenjadi milik pemegang gadai.Menurut  penulis  praktek  yang seperti  ini  merupakan  eksplotasi
15 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hal..
ekonomi  pemegang  gadai  terhadap pemberi  gadai.  Justru  orang  yang menggadaikan akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman karena sumber pendapatannya dikuasai oleh
pemegang  gadai.  Maka  solusi  yang tepat menurut penulis adalah memberikan  barang  jaminan  (sawah) tetap digarap oleh penggadai ( rahin ).Sehingga rahin lebih  mudah mengembalikan pinjamannya.
5. Perbedaan pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional
Untuk lebih meyakinkan menggunakan pegadaian syariah berikut ini merupakan ketentuan yang membedakan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Ketentuan tersebut sebagai berikut;
a. Sistem gadai syariah
1) Dalam  sistem  gadai  syariah tidak  memberlakukan  sistem bunga. Pihak pegadaian syariah tidak  mengambil  keuntungan dari  sistem  bunga  pinjaman. Pegadaian syariah hanya mengambil  keuntungan  dari
upah biaya pemeliharaan barang jaminan.
2) Pegadaian  syariah  menentukan besarnya  pinjaman  dan  biaya pemeliharaan  barang  jaminan berdasarkan  taksiran  barang yang  digadaikan.  Sedangkan pada  pegadaian  konvensional menentukan bunga berdasarkan jumlah pinjaman.
3) Biaya  yang  dibebankan  kepada nasabah  adalah  biaya  penitipan barang  jaminan  bukan  biaya atas  pinjaman.  Biaya  penitipan barang  jaminan  meliputi  biaya penjagaan,  biaya  pengantian kehilangan, biaya asuransi,
gudang penyimpanan dan pengelolaan.
4) Dalam  pegadaian  syariah  akad yang  digunakan  adalah  akad pinjam-meminjam dengan
menyerahkan barang jaminan.
b. Sistem gadai konvensional Adapun  sistem  yang  berlaku  pada
pegadaian konvensional sebagai berikut ;
1) Bunga  pinjaman  ditentukan berdasarkan  jumlah  pinjaman, semakin  besar  pinjaman  maka
semakin  besar  pula  bunga yang dibebankan
2) Perhitungan  bunga  pinjaman dihitung  setiap 15 (lima belas) hari,  kemudian  akan  naik  di hari  ke  16  (enam  belas)  dan seterusnya.
3) Masa penitipan gadai selama 4
(empat) bulan, bisa diperpanjang dengan membayar  biaya  sewa  modal. Selanjutnya pinjaman diberlakukan tanggal jatuh tempo  saat  pinjaman  tersebut harus dilunasi
4) Selain itu diberikan persyaratan bila tidak melunasi pinjaman  beserta  bunganya barang  jamian  akan  dilelang kepada siapapun sampai tanggal tertentu. 16
Berdasarkan  uraian  di  atas yang  membedakan  pegadaian  syariah dengan pegadaian konvensional dapat dipahami  bahwa  pegadaian  syariah mengambil keuntungan bukan
berdasarkan jumlah pinjaman melainkan  dari  biaya  penyimpanan dan pemeliharaan barang
jaminan.Sedangkan sistem yang
berlaku  di  pegadaian  konvensional menganut  sistem  bunga  ( riba ),  bunga pinjaman ditentukan berdasarkan jumlah  pinjaman.  Padahal  sistem ribawi  sudah  jelas-jelas  dilarang dalam  al-Qur’an  maupun  hadis  nabi SAW.Orang  yang  berdosa  dalam  hal ini  tidak  hanya  pihak  lembaga pegadaian  konvensional  melainkan nasabah  pun  juga  ikut  berdosa  dari praktek ribawi.Oleh karena itu, marilah  beralih  menggunakan  jasa lembaga  keuangan  syariah  yang terbebas dari riba.
c. Aplikasi rahn pada pegadaian syariah
Kehadiran lembaga-lembaga pegadaian syariah di Indonesia,
dilandasi  dengan  tiga  prinsip  yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong menolong  dan  prinsip  bisnis  (ijarah). Makna yang terkandung dalam prinsip tauhid meyakini dan menyadari  sepenuh  hati  bahwa  Allah sebagai sang pencipta pemilik hakikat dari  segala  alam  dan  isinya  termasuk harta  yang  dimiliki  oleh  seorang manusia,  manusia  hanya  sebagai pemilik  sementara.  Prinsip  kedua yaitu prinsip tolong-menolong
( ta’awun ),  makna  yang  terkandung dalam  prinsip  ini  mengajarkan  agar sesama  muslim  saling  agar  saling membantu  dalam  meningkatkan  tarap hidup  yang  lebih  layak  melalui mekanisme kerjasama bidang ekonomi.  Transaksi  gadai  merupakan prinsip  yang  berorentasi  pada  bidang sosial membantu orang yang membutuhkan  dana.  Prinsip  ketiga adalah prinsip bisnis (ijarah) berbisnis sangat dianjurkan dalam Islam, karena dengan  berbisnis  bisa  memperoleh keuntungan  dan  sekaligus  dapat membantu yang membutuhkan.Namun dalam
berbisnis  ini  tidak  boleh  memperoleh keuntungan  tidak  sesuai  dengan  yang digariskan oleh syariat.
Mekanisme  operasional  yang berlaku  pada  pegadaian  syariah  akan penulis  gambarkan  sebagai  berikut, masyarakat  yang  ingin menggadaikan hartanya  datang  kepada  pegadaian syariah  setempat,  kemudian  pihak pegadaian  akan  menaksir  jumlah harga  dari  barang  jaminan  untuk mengetahui  jumlah  pinjaman  yang bisa diberikan kepada nasabah. Setelah  terjadi  kesepakatan  antara nasabah  dengan  pihak  pegadaian
barang  jaminan  diserahkan  kepada lembaga pegadaian syariah dan nasabah  mendapatkan  dana  yang butuhkan.  Benda  yang  dijadikan sebagai  jaminan  disimpan  pihak pegadaian syariah ditempat yang telah disediakan agar barang jaminan terjaga  dari  pencurian  dan  selamat dari  kebakaran.Akibat  adanya  sistem penyimpanan dan pemeliharaan barang  jaminan  ini  muncullah  biaya, biaya  penyimpanan  dan  pemeliharaan barang  jaminan.Atas  dasar  itulah pihak pegadaian dilegalkan mengambil  keuntungan  dari  jasanya menyimpan  barang  jaminan  tersebut bukan  berdasarkan  jumlah  pinjaman yang disalurkan kepada nasabah.
Akad yang digunakan dipegadaian  syariah  terkait  dengan menggunakan  akad  gadai,ada  dua yaitu akad rahn dan akad ijarah .Akad rahn berlaku  pada  sistem  pinjam- meminjamnya  sedangkan  akad ijarah beraku  pada  sistem  penyimpanan  dan pemeliharaan barang jaminannya.
Dalam  hal  ini  kewajiban  nasabah tetap  mengembalikan  pinjamannya sejumlah  yang  ia  pinjam  tidak bertambah. Bertambahnya jumlah yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak
nasabah  kepada  pegadaian  syariah pertambahan  itu  adalah  biaya  jasa penyimpanan,  pemeliharaan  barang jaminan  dan  biaya  yang  timbul  dari akad gadai ini, bukan pertambahan itu berdasarkan  jumlah  pinjaman  seperti yang  terjadi  pada  lembaga  pegadaian konvensional.
Adapun jenis-jenis barang yang  bisa  digadaikan  dipegadaian syariah  antara  lain,  berupa  perhiasan yang terbuat dari emas, perak, berlian, intan  dan  mutiara.  Berupa  barang elektronik  seperti  laptop,  tv,  kulkas, handphone, camera. Berupa kenderaan  seperti  mobil,  motor, sepeda  dan  lain-lain.Berupa  mesin seperti  mesin  jahit  dan  mesin  motor kapal.Berupa surat-surat berharga seperti sertfikat tanah, sertifikat  tanah dan  bangunan,  sertipikat  deposito, saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya.
Manfaat  yang  bisa  diperoleh dari  transaksi  gadai  antara  lain,  yaitu dengan melalui akad gadai membantu orang  yang  membutuhkan  dana. adanya  barang  jaminan  yang  berada dalam  penguasaan murtahin menjaga kemungkinan  orang  yang  berhutang melalaikan kewajibannya sebagai
orang yang berhutang. Melalui transaksi  pegadaian  syariah  dapat menambah  pendapatan  perusahaan dari biaya sewa marhun yang
dibebankan kepada
nasabah.Sedangkan resiko yang terkandung  dalam  akad  gadai  ini, sepertinasabah  tidak  bisa  melunasi utangnya  karena  wanprestasi  dan terjadinya  penurunan  nilai  asset  yang dipegang oleh murtahin.
Sistem  gadai  yang  berlaku dipegadaian syariah mengalami perkembangan dari masa kemasa.Saat ini  ada  dua  jenis rahn yang  dikenal dipegadaian syariah yaitu gadai ( rahn al-hiyazy )  dan  fidusia  ( rahn  al- tasjily ).Yang  dimaksud  dengan rahn al-tasjily ini yaitu jaminan atas barang dalam bentuk hutang.dengan kesepakatan  bahwa  yang  diserahkan kepada  penerima  jaminan  hanyalah bukti  sah  kepemilikannya,  sedangkan fisik  dari  barang  jaminan  tersebut masih tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi gadai.Praktek  ini  didasarkan  pada fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang
rahn tasjily .
Rahn  tasjily ini  hampir  mirif dengan istilah fidusia menurut Undang-Undang  Nomor  42  Tahun 1999  tentang  jaminan  fidusia.Fidusia diartikan pengalihan kepemilikan suatu  benda  atas  dasar  kepercayaan dengan  ketentuan  bahwa  benda  yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut  tetap  dalam  penguasaan pemilik  benda.  Bentuk  fidusia  yang diserahkan  kepada  penerima  gadai bukan barangnya melainkan surat atau akta  yang  dipercaya  menunjukkan sebagai  bukti  kepemilikan  harta tersebut.  Seperti  akta      tanah,  BPKB kenderaan  bermotor  dan  bukti-bukti lainnya.
Praktek  fidusia  ini  belum dikenal  pada  zaman  ulama  klasik karena  administrasi  masyarakat  pada saat  itu  belum  semaju  dizaman sekarang.Boleh  dikatakan  pada  saat itu  belum  dikenal  dengan  istilah sertifikat atau akta yang menunjukkan kepemilikan  terhadap  suatu  benda yang berharga.Saat ini,sudah berbagai macam produk yang
ditawarkanpegadaian  syariah  kepada kemasyarakat, tentu hal ini disesuaikan  dengan  kebutuhan  umat saat ini.Produk-produk pegadaian
syariah  tersebut  antara  lain  gadai syariah, ar-rum haji, multi
pembayaran  online,  konsinyasi  emas, tabungan  emas  mulia,  ar-rum  BPKB, amanah dan rahn hasan. 17 Dari berbagai macam produk yang ditawarkan pegadaian syariah masyarakat  memilih  produk  sesuai dengan kebutuhannya
Pegadaian  syariah  merupakan salah  satu  jenis  lembaga  keuangan yang ada di Indonesia memiliki peran penting  dalam  menyediakan  jasa-jasa dibidang  keuangan.Dengan  adanya berbagai macam produk yang ditawarkan  oleh  pegadaian  syariah kepada masyarakat diharapakan mampu  meningkat  usaha  kecil  dan menengah  untuk  lebih  tumbuh  dan berkembang.Sehingga  sektor  riil  pun tumbuh lebih cepat  dengan baik  yang
berdampak positif
terhadap
pengurangan jumlah
pengannguran.Yang  dapat  meningkan pertumbuhan  ekonomi  secara  mikro maupun makro.
17 http//sharianews.com

## C. Kesimpulan
Dari uraian yang dijelaskan sebelumnya  dapat  disimpulkan  yang dimaksud dengan gadai  ialah menjadikan barang  yang  bernilai  sebagai  jaminan utang. Apabila orang yang berutang tidak mampu  melunasi  kewajibannya  barang jaminan  tersebut  bisa  dijadikan  sebagai pelunasan  utangnya.  Transaksi  gadai diperbolehkan  secara  Islam  berdasarkan al-qur’an,  sunnah  dan  fatwa  dewan syariah nasional.Pegadaian syariah memperoleh  keuntungan  dari  nasabah melalui jasa penyimpanan dan pemeliharaan  barang  jaminan  bukan berdarkan pinjaman.

## REFERENCE
Abu Zakariya Yahya Ibnu Syarif An-Nawawi, Mughni al-Muhtaz, Mesir : Musthafa al-Babi al- Halabi, 1957
Abu Amr Yusuf al-Qurtubhi, al Kafi fi Fiqh ahzlul Madinahal-Maliki, Saudi Arabia :Maktabah al-Riyad al-Hadisah, 1980
Abu  Muhammad  Abdullah  Ibnu  Qudhamah, Al-Mughni  Wayalihi  al-Syarh  Al-Kabir, Kairo  : Darul Hadist, 2004
Andri Sumitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kencana, 2009
Al-Bukhori, Shahih Bukhori, Beirut : al-Maktabah al-Asriyah, 1997
Chairuman  Pasaribu,  Sukrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  dalam  Islam, Jakarta  :  PT  Sinar Grafika, 1994
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007
Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Islam  (KHES)  yang  disusun  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Tim Penyusun
Muhammad Syafii Antonio, Bank Sariah dari Teori & Prakteknya, Jakarta : Gema Insani, 2001
M.Ali  Hasan, Berbagai  Macam  Transaksi  dalam  Islam, ;  fiqh  muamalah,  Jakarta  :  PT  Raja Grafindo Persada, 2003
Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
Sayyid syabiq. Fiqh Sunnah, Beirut: Kitab al-Arabi, 1971
Wahbah az-Zuhaily, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Damskus : Dar Al-Fikr, 1989
Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah , Jakarta :Sinar Grafika, 2008