SENGKETA KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PERKARA WARIS AKIBAT ADANYA PILIHAN HUKUM

## Eka Susylawati
(Jurusan Syari`ah STAIN Pamekasan dan Alumni S2 Universitas Narotama Surabaya)
Abstrak
Hukum  waris  sebagai    bagian  dari  hukum  perdata, memberikan  kebebasan    kepada  pihak-pihak  yang bersengketa untuk memilih hukum waris apakah yang dirasa cocok  dan  adil.  Salah  satu  aturan  yang  mengatur  perihal pilihan hukum dalam bidang hukum waris adalah  Penjelasan Umum  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  yang menyatakan  bahwa  pihak-pihak  sebelum  berperkara  dapat mempertimbangkan  untuk  memilih  hukum  apa  yang  akan dipergunakan,  apakah  hukum  waris  Islam,  adat  atau  Barat. Persoalannya,  hukum  waris  Islam  menurut  Undang-Undang tersebut menjadi kewenangan pengadilan agama, dan hukum waris  adat/Barat  menjadi  kewenangan  pengadilan  negeri. Sengketa kewenangan dapat terjadi jika dalam suatu sengketa waris  terdapat  pihak  yang  memilih  hukum  waris  Islam  dan sebagian yang lain memilih hukum waris adat/ Barat.

## Kata Kunci:
waris, pengadilan, dan pilihan hukum

## Pendahuluan
Di  Indonesia  bidang  hukum  waris  merupakan  salah  satu bidang  yang  cukup  menarik  untuk  dibicarakan,  baik  dari  golongan masyarakat awam ataupun golongan intelektual. Hal ini wajar karena didalam  masyarakat  masih  berlaku pluralisme 1 hukum,  di  mana  tiga
1 Pluralisme  hukum sering  disebut  juga  dengan  keanekaragaman  hukum. Keanekaragaman  hukum  perdata  tersebut  merupakan  realita  bahwa  negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan adat istiadat. Perbedaan itu tercermin  dalam  tata  hukum  Indonesia  yang  keberadaannya  masih  disokong  oleh

## Eka Susylawati
sistem  hukum  berlaku  secara  berdampingan  yakni  hukum  waris Barat (BW), hukum waris adat dan hukum waris Islam.
Hukum  waris    Barat  (BW)  dianut  oleh  sebagian  kecil masyarakat  Indonesia,  khususnya  diterapkan  oleh  warga    negara keturunan Eropa dan Timur Asing Thionghoa. Di lain pihak hukum waris  adat  dianut  oleh  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah. Sedangkan hukum waris Islam dianut  dan diterapkan oleh masyarakat yang beragama Islam.
Pewarisan adalah masalah perpindahan harta, bahwa dengan meninggalnya  seseorang  maka  hartanya  terlepas  dari  dirinya  dan berpindah  menjadi hak milik  ahli warisnya. 2 Perpindahan harta  itu sendiri  pada  umumnya  dilakukan  dengan  cara  pembagian.  Hal  ini biasanya terjadi karena ahli waris pada umumnya  lebih dari seorang. Akibat yang mungkin timbul akibat pembagian waris tersebut adalah adanya sengketa sebagai ungkapan rasa tidak puas atas bagian yang harus  diterimanya.  Keadaan  tersebut  harus  segera  diatasi  karena dapat  menimbulkan  perpecahan  di  antara  ahli  waris,  padahal  di antara  ahli  waris  masih  dalam  ikatan  hubungan  darah  atau  masih dalam kerabat dekat.
Sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  khususnya  di  Jawa  dan  Madura,  hanya pengadilan  negeri  yang  mempunyai  kewenangan  menerima  dan memutus  sengketa  waris.  Dan  pengadilan  negeri  dalam  memeriksa dan    memutus  perkara  waris  tersebut  mendasarkan  kepada  hukum adat  atau  hukum  Barat.  Sedangkan  pengadilan agama  pada  saat  itu hanya  berwenang  memberikan  fatwa  waris  yang  diajukan  pihak-
hukum  adat,  hukum  Islam  dan  hukum  Barat.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  norma dasar dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan kelanjutan  dari  politik  hukum  Pemerintah  Hindia  Belanda.  Lihat  Afdol  dan  Lilik Kamilah,    “Pola  Pembagian  Waris  Berdasarkan Permohona n di  Pengadilan  Agama Surabaya dan Malang ”, Yuridika, Volume 14, (Januari - Pebruari 1999), hlm. 45.
2 Bandingkan  dengan  pengertian  pewarisan  menurut  hukum  adat.  Dalam  hukum adat proses pewarisan dapat dilakukan semasa pewaris masih hidup, yakni dengan jalan  hibah  dari  orang  tua  kepada  anaknya.  Harta  yang  diperoleh  melalui  hibah tersebut  nantinya  ketika  pewaris  meninggal  dunia  akan  diperhitungkan  sebagai warisan.  Lihat  Hilman  Hadikusuma, Hukum  Waris  Adat  ( Bandung:  Alumni,  1980), hlm. 105.
pihak. Fatwa waris dari pengadilan agama tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3
Pada  umunya  jarang  dapat  diketemukan  bukti-bukti  yang dapat  menunjukan  bahwa  hukum  waris  Islam  benar-benar  diikuti oleh  seorang  yang  beragama  Islam  ataupun  orang  non  Islam  yang menggunakan hukum  waris  adat  atau  Barat  dengan  seutuhnya.  Hal ini  disebabkan  demikian  beragamnya  sistem  hukum  waris  yang berlaku  di  masyarakat.  Akibat  dari  keadaan  di  atas  terdapat kemungkinan  dalam  satu  sengketa  waris  ada  pihak    yang menundukan  diri  pada  suatu  hukum  waris  Islam,  yang  menjadi kewenangan  dari  pengadilan  agama.  Sedangkan  pihak  yang  lain menyatakan tunduk pada hukum waris  adat atau barat yang menjadi kewenangan dari pengadilan negeri.

## Kewenangan Pengadilan dalam Bidang Waris
Sebelum  membahas  tentang  kewenangan  pengadilan  agama dalam menyelesaikan perkara waris, terlebih dahulu akan diuraikan tentang  kewenangan  dari  pengadilan  negeri.  Pengadilan  negeri adalah lembaga perdilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus  perkara  rakyat  pada  umumnya.  Dikatakan umum karena kewenangan  pengadilan  negeri  meliputi  perkara  perdata  maupun pidana dari masyarakat secara umum.
Karena  sifat  umum  itulah  maka  pengadilan  negeri  juga berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara  waris  yang  diajukan oleh  masyarakat.  Namun  yang  membedakannya  dengan  pengadilan agama,  pengadilan  negeri  dalam  menyelesaikan  perkara  waris mendasarkan pada hukum adat dan Barat.
Dibandingkan dengan pengadilan negeri,  sejarah atau proses pembentukan pengadilan agama teramat rumit dan panjang. Dan jika kita  membicarakan  kewenangan  pengadilan  agama  dalam  bidang waris  di  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dengan  keadaan  politik dan sejarah yang melatarbelakanginya.
Semula  kedatangan  bangsa  Belanda  yang  bertujuan  berdagang ke  Indonesia,  tidak  mempengaruhi  keberadaan  hukum  Islam  yang
3 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 325.

## Eka Susylawati
telah ada. Malahan pada tahun 1855 dibentuk pengadilan agama yang berwenang  menangani  masalah  perkawinan,  waris  dan  wakaf. Namun  setelah  VOC    digantikan  dengan  pemerintah  penjajah  yang sebenarnya,  pemerintah  belanda  menganggap  ajaran  agama  Islam sebagai  penghalang  dalam  menjalankan  politik  hukumnya.  Pada tahun  1937  dikeluarkanlah  Staatsblad  1937-116  yang  mengubah beberapa ketentuan yang ada di dalam Staatblad 1882-152. 4
Setelah  Indonesia  merdeka  tanggal  17  Agustus  1945,  hal  yang berkenaan  dengan  kewenangan  pengadilan  agama  tidak  banyak mengalami  perubahan.  Bila  dibandingkan  dengan  kewenangan Mahkamah  Syariah  di  luar  Jawa  dan  Madura  adalah  lebih  luas dibandingkan  dengan  kewenangan  pengadilan  agama  di  Jawa  dan Madura. Hal tersebut dapat kita lihat dari isi pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1957,  yang  mengatur  tentang pembentukan Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.
Mahkamah  Syariah  memeriksa  dan  memutus  perselisihan antara  suami  isteri  yang  beragama  Islam  dan  segala  perkara  yang menurut  hukum  yang  hidup  diputus  menurut  hukum  Islam,  yang berkenaan  dengan  nikah,  talaq,  ruju’,  fasach,  nafakah,  mas  kawin (mahar),  mut’ah,  hibah,  sadaqah,  baitul  mal  dan  lain-lain  yang berhubungan  dengan  itu,  demikian  juga  memutuskan  perkara perceraian dan mengesahkan bahwa syarat ta’lik sudah berlaku. 5 Walaupun pengadilan agama khususnya di Jawa dan Madura sejak tahun 1937 secara formal sudah tidak berwenang lagi menerima perkara  waris  yang  diajukan  oleh  pihak-pihak,  tetapi  pengadilan agama diperkenankan memberikan fatwa waris. Secara hukum, fatwa waris  dari  pengadilan  agama  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum yang  mengikat,  artinya  meskipun  dalam  suatu  perkara  waris  sudah dimintakan  fatwa  kepada  pengadilan  agama,  namun  pihak-pihak dapat memperkarakan kembali ke pengadilan negeri.
Kewenangan  pengadilan  agama  mulai  berubah  sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yaitu Undang-Undang  Peradilan  Agama,  yang  salah  satu  tujuannya  agar terdapat kesatuan hukum dalam rangka hukum nasional, baik dalam
4 Ibid. hlm. 324.
5 Abdul Mutholib, Hand Out Hukum Waris Islam Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (Surabaya: tp, 1991), hlm. 2.
85
peraturan  hukum  yang  mendasarinya  maupun  dalam  hal kewenangan.  Dalam  pasal  49  undang-undang  tersebut  secara  tegas diatur  mengenai  kewenangan  pengadilan  agama  yaitu  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang: 6
a. Perkawinan
b. Kewarisan,  wasiat  dan  hibah  yang  dilakukan  berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan sadaqah.
Dengan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  khusus masalah  waris,  pengadilan    agama    berwenang  memeriksa  dan memutus perkara waris  yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti  halnya  putusan  pengadilan  negeri,  dan  tidak  lagi  hanya sebatas fatwa waris. 7

## Sengketa Kewenangan Sebagai Akibat Adanya Pilihan Hukum
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa di Indonesia dalam  hukum  perdata  saat  ini  masih  terdapat  keanekaragaman,  di mana  secara  garis  besar  adat  3  (tiga)  sistem  hukum  perdata  yang berlaku  yaitu  hukum  Islam,  hukum  adat  dan  hukum  perdata  barat. Ketiga  hukum  perdata  di  atas  berlaku  secara  berdampingan  dalam masyarakat.
Mengingat  sedemikian  beragamnya,  maka  terkadang  sulit melihat  seseorang  untuk  dikatakan  tunduk  pada  hukum  perdata tertentu.  Misalnya  saja  seorang  yang  beragama  Islam  mungkin tunduk  pada  hukum  adat  atau  seorang  Indonesia  asli  (adat) menundukan  diri  pada  hukum  perdata  barat  (BW).  Hal  ini  wajar
6 Abdul Manan dan M Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Perdata , Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 219.
7 Dengan adanya Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan untuk memutus perkara waris maka hukum waris Islam merupakan hukum positif di  Indonesia,  khususnya  bagi  umat  Islam.  Sedangkan  yang  disebut  dengan  hukum positif  adalah  hukum  yang  berlaku  dan  dilaksanakan  oleh  negara  melalui  lembaga peradilan  yang  dibentuk  oleh  negara.  Kedudukan  Undang-Undang  tersebut diperkuat  posisinya  dengan  diberlakukannya  Kompilasi  Hukum  Islam,  yang disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

## Eka Susylawati
karena dalam hukum perdata 8 terdapat asas yang menyatakan bahwa pihak-pihak  bebas  menentukan  untuk  tunduk  pada  hukum  perdata tertentu sesuai dengan keyakinannya akan hukum yang paling cocok dengan dirinya.
Sebenarnya dalam pasal 49 ayat 1 b Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  telah  dinyatakan  secara  tegas  bahwa  masalah  waris antara  orang  yang  beragama  Islam  merupakan  wewenang  dari pengadilan  agama.  Namun  isi  pasal  tersebut  sepintas  lalu  bertolak belakang  dengan  Penjelasan  Umumnya  yang  menyatakan  bahwa pihak-pihak sebelum  berperkara dapat mempertimbangkan  untuk memilih  hukum  apa  yang  akan  dipergunakan  dalam  pembagian warisan. 9 Dari  pemakaian  istilah dapat ,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  para  pihak  boleh  melakukan  pilihan  hukum,  yakni  hukum waris Islam, adat dan hukum waris barat.  Dengan demikian pilihan hukum dapat diartikan sebagai kehendak para pihak untuk memilih hukum apa yang akan dijadikan hukum pemutus bagi perkara yang akan  mereka  ajukan.  Dari  isi  Penjelasan  Umum  tersebut  nampak sekali  bahwa  pilihan  hukum  harus  terjadi  di  luar  badan  peradilan sehingga  apabila  tidak  tercapai  suatu  kesepakatan,  selama  pihak- pihak  beragama  Islam,  maka  seyogyanya  perkara  tersebut  diperiksa dan diputus oleh pengadilan agama.
Dalam pasal 62 ayat 1  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa segala penetapan dan keputusan pengadilan selain harus  memuat  pasal-pasal  tertentu  dari  peraturan-peraturan  yang bersangkutan  atau  sumber  hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar untuk mengadili. Yang dimaksud dengan hukum yang tidak tertulis yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam  pengambilan  putusan,    meliputi semua hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, misalnya hukum  adat.  Namun  tidak  semua  hukum  waris  yang  hidup  dalam masyarakat bisa diterapkan di pengadilan agama karena hal tersebut akan bertentangan dengan pasal 49 ayat 3 di mana pengadilan agama dalam  setiap  pengambilan  putusan  dalam  perkara  waris  senantiasa menerapkan hukum waris Islam.
8 Menurut  Van  Apeldoorn,  yang  dikutip  Wirjono  Projodikuro  dalam  bukunya  yang berjudul Asas-asas Hukum Perdata (Bandung: Sumur Bandung, 1983), hukum perdata diartikan  sebagai    peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  kepentingan    orang seorang dan pelaksanaanya terserah kepada yang berkepentingan
9 Manan dan Fauzan , Pokok-Pokok Hukum Perdata , hlm. 237.
87
Karenanya pengadilan agama dalam memberikan pertimbangan  tidak  menjadikan  pasal  pasal  62  ayat  1  sebagai  satu- satunya  landasan  yuridis,  melainkan  harus  pula  memperhatikan faktor-faktor  non  yuridis,  misalnya  faktor  sosiologis,  sehingga pengadilan  agama  tidak  dapat  menerima  begitu  saja  perkara  yang diajukan  oleh  para  pihak  apabila  hukum  yang dipilih  selain hukum waris Islam,  melainkan memilih hukum waris adat. Bila hal tersebut terjadi  maka  pengadilan  agama  dapat  memberikan  nasehat  kepada para  pihak  bahwa  apabila  mereka  menginginkan  masalah  warisnya diselesaikan  menurut  hukum  adat  maka  sebaiknya  perkara  tersebut diajukan ke  pengadilan negeri. Namun pengadilan agama dapat pula menyarankan  bahwa  apabila  pihak-pihak  sepakat  membagi  harta waris  tersebut  berdasarkan  hukum  adat,  maka  pengadilan  agama dapat menyelesaikan perkara tersebut (misalnya ahli waris anak laki- laki  dan  anak  perempuan  mendapat  bagian  yang  sama  atas  harta waris  yakni  1  :  1)  sesuai  dengan  hukum  adat,  hanya  saja  dalam putusan pengadilan agama nantinya tetap mendasarkan pada hukum waris Islam (merupakan hasil kesepakatan atau musyawarah).
Para  pihak  bebas  menentukan  bentuk  dan  macam penyelesaian  terhadap  perkara  waris  mereka.  Dan  hakim  di pengadilan  agama  haruslah  menghormati  penyelesaian  yang  dipilih oleh  para  pihak.  Misalnya  seorang  suami  meninggal  dunia  dengan meninggalkan  seorang  anak  laki-laki,  seorang  anak  angkat  dan seorang  isteri.  Menurut  hukum  Islam,  anak  angkat  tidak  berhak mewaris  atas  harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya.  Tetapi  isteri pewaris  dapat  memohon  majelis  hakim  agar  anak  angkat  tersebut juga diberi bagian dari harta peninggalan itu. Pengadilan agama akan mengabulkan  permohonan  penetapan  tersbut  dengan  syarat permohonan  itu  disetujui  oleh  ahli  waris  yang  lain  (ahli  waris  anak laki-laki).  Sehingga  kesepakatan  (musyawarah)  itulah  yang  dapat didasarkan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
Untuk mengatur lebih lanjut, Mahkamah Agung mengeluarkan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  2 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7
Tahun  1989,  yang    dalam  point  5  menyatakan  bahwa  perkara  waris yang  terjadi  antara  pihak-pihak  yang  beragama  Islam,  akan  tetapi diajukan  ke  pengadilan  negeri  sebelum  tanggal  1  Juli  1990  tetap diperiksa  dan  diputus  oleh  pengadilan  dalam  lingkungan  peradilan

## Eka Susylawati
umum. 10 Dari  isi  SEMA  di  atas  dapat  ditafsirkan  bahwa  setelah tanggal 1 Juli 1990, pengadilan negeri tidak lagi berwenang menerima dan  memeriksa  perkara  waris  yang  diajukan,  kecuali  pihak-pihak sepakat memilih hukum waris adat atau barat (BW). Bila dalam suatu masalah  waris  diajukan  ke  pengadilan  negeri  dan  tidak  ada  pihak yang menolak maka para pihak dianggap tunduk pada hukum waris adat atau waris adat (BW).
Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah sudah effektifkah isi dari  SEMA  Nomor  2  Tahun  1990  itu  dilaksanakan,  khususnya  oleh pengadilan negeri. Selama masih ada kesepakatan di antara ahli waris maka  SEMA  tersebut  di  atas  berlaku  secara  effektif.  Sebaliknya apabila  pengadilan  negeri  masih  menerima  dan  memeriksa  perkara waris  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  (bila  tidak  ada kesepakatan dalam memilih hukum waris apa yang akan diterapkan) maka  dapat  dikatakan  SEMA  tersebut  belum  effektif  dilaksanakan. Sebab  dapat  saja  terjadi,  pengadilan  negeri  masih  menerima  dan memeriksa  perkara  waris  itu  karena  adanya  asas  umum  yang  ada dalam  pasal  16  Undang-Undang    Kekuasaan  Kehakiman,  yang menyatakan  bahwa  pengadilan  tidak  boleh    menolak  suatu  perkara dengan  dalih  tidak  ada  hukum  yang  mengatur  atau  dengan  dalih hukumnya kurang jelas. 11
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengadilan negeri  baru  berwenang  memeriksa  dan  memutus  perkara  waris antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  sepanjang  telah  terjadi kesepakatan  antara  pihak-pihak  untuk  menyelesaikan  sengketa warisnya  di  pengadilan  negeri.  Sebagai  ilustrasi  adalah  sebagai berikut:  Pewaris  (Islam)  meninggalkan  seorang  anak  laki-laki  dan seorang  anak  perempuan  (keduanya  juga  beragama  Islam).  Apabila tidak ada kesepakatan karena ahli waris laki-laki memilih pengadilan agama sedangkan ahli waris perempuan memilih pengadilan negeri, maka gugatan ahli waris akan diajukan ke pengadilan yang berbeda.
10 Ibid., hlm. 264.
11 Hakim adalah pejabat negara yang selalu dianggap tahu hukum (ius curia novit ).
Apabila  hakim  tidak  menemukan  hukum  yang  tertulis,  maka  ia  wajib  menggali, mngukuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Dan yang termasuk dalam nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat termasuk agama, budaya dan sebagainya. Lihat M. Nasir, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 12.
89
Apabila pengadilan negeri benar-benar melaksanakan isi dari SEMA di atas, maka gugatan ahli waris anak perempuan akan diperiksa di pengadilan  negeri  dan  ahli  waris  anak  laki-laki  mengajukan  eksepsi bahwa  pengadilan  negeri  tidak  berwenang,  maka  pengadilan  negeri dalam  putusan  selanya,  harus  menyatakan  bahwa  perkara  waris  itu bukanlah  kewenangannya  melainkan  merupakan  kewenangan pengadilan agama.
Eksepsi 12 tentang kewenangan absolut yang diajukan oleh ahli waris  anak  laki-laki  itu  merupakan  salah  satu  ukuran  bahwa  tidak ada kesepakatan dalam pemilihan hukum sebelum perkara diajukan. Karena  tidak  ada  kesepakatan  maka  perkara  waris  itu  seharusnya menjadi  kewenangan  absolut  dari  pengadilan  agama  dengan mendasrkan pada pasal 49 ayat 1 b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.  Sebenarnya  tanpa  eksepsi  absolutpun,  hakim  di  pengadilan negeri harus menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili  sebab  hakim  wajib  menyatakan  hal  tersebut  apabila perkara  itu  bukan  merupakan  kewenangan  absolut  pengadilan negeri.

## Analisis dan  Penyelesaian Masalah Pilihan Hukum
Kenyataan  dalam  masyarakat  bahwa  pilihan  hukum  dapat menimbulkan  benturan  kewenangan  antara  pengadilan  agama  dan pengadilan negeri. Benturan kewenangan tersebut perlulah diberikan solusinya sebab bila hal tersebut dibiarkan maka akan menimbulkan kebingungan  para  pencari  keadilan,  yang  pada  akhirnya  akan mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat akan lembaga-lembaga peradilan  negara  sehingga  masyarakat  akan  mencari  penyelesaian masalah  warisnya  dengan  cara-caranya  sendiri  (di  luar  badan peradilan negara).
Sepintas  lalu  keadaan  di  atas  terkesan  menguntungkan  pada para  pihak  sebab  akan  mempermudah  penyelesaian  sengketa. Penyelesaian di luar lembaga peradilan itu tidak akan menimbulkan masalah,  apabila  para  pihak  dengan  itikat  baik  melaksanakan  apa
12 Eksepsi disebut juga tangkisan perihal tidak berkuasanya hakim dan di dalam HIR hanya  mengenal  2  macam  yakni  eksepsi  yang  menyangkut  kekuasaan  absolut  dan eksepsi  yang  menyangkut  kewenangan  relatif.  Kedua  eksepsi  tersebut  menyangkut acara,  yang  dalam  hukum  acara  perdata  disebut  eksepsi  prosesual.  Lihat  Subekti, Hukum Acara Perdata (Jakarta: Binacipta,  1980), hlm.59.

## Eka Susylawati
yang  telah  disepakatinya.  Sebaliknya,  akan  menimbulkan  persoalan baru  apabila  pihak-pihak  memperkarakan  kembali  masalah  waris tersebut  ke  lembaga  peradilan.  Padahal  mungkin  harta  warisnya sudah tidak dalam porsi sedia kala atau malahan sudah habis.
Salah  satu  cara  menyelesaikan  masalah  yang  timbul  akibat pilihan hukum ini adalah dengan cara mengembalikan pada aturan- aturan  yang  mengaturnya.  Metode  yang  digunakan  dengan melakukan  interpretasi/penafsiran  terhadap  ketentuan-ketentuan yang  terkait,  khususnya  yang  ada  hubungannya  dengan  pilihan hukum.
Ketentuan  pertama  yang  harus  dikaji  adalah  Penjelasan Umum  angka  2  alinea  ke-6  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989 yakni  ketentuan  yang  mengisyaratkan  diperkenankannya  pilihan hukum,  di  mana  pihak-pihak  dapat  mempertimbangkan  untuk memilih  hukum  apa  yang  akan  dipergunakan  di  dalam  pembagian warisan.  Dari  kata sebelum tersebut    dapat  disimpulkan  bahwa kesepakatan  itu  di  luar  badan  peradilan.  Dengan  demikian  apabila perkara  waris  sudah  masuk  dalam  pengadilan  maka  hak  pilihan hukum  sudah  tidak  berarti  lagi.  Jadi  apabila  pihak-pihak  yang beragama  Islam  (yang  sebenarnya  masuk  dalam  kewenangan pengadilan agama) sebelum perkara diajukan ke pengadilan sepakat untuk  memilih  hukum  waris  adat  atau  barat  yang  menjadi kewenangan  pengadilan  negeri,  maka  kesepakatan  pilihan  hukum tersebut  dituangkan  dalam  suatu  pernyataan  bersama  dan  ditanda- tangani  oleh  pihak-pihak  serta  dilampirkan  bersama  gugatannya  ke pengadilan negeri. Sebenarnya pernyataan tertulis tersebut bukanlah suatu  yang  mutlak  harus  ada  apabila  perkara  waris  itu  jatuh  dalam lingkungan pengadilan negeri dan tidak ada pihak yang menolaknya, maka  dapat  dikatakan  bahwa  semua  pihak  menerima  untuk menyelesaikan  sengketa  waris  itu  ke  pengadilan  negeri.  Sebaliknya jika  tidak  tercapai  kesepakatan,  maka  pengadilan  negeri  tidak berwewenang memeriksa da memutus perkara waris tersebut. Di  dalam  praktik  peradilan  seringkali  agama  si  pewarislah (orang  yang  meninggal  dunia)  yang  dijadikan  dasar  untuk menentukan  dengan  cara  bagaimanakah  suatu  harta  peninggalan dibagi.  Hal  ini  sudah  menjadi  prinsip  hukum  yang  bersifat  umum dan  bahkan  hal  tersebut  sudah  menjadi  yurisprudensi  Mahkamah Agung.  Dasar  pemikirannya  adalah  bahwa  pewarisan  merupakan
91
fakta  hukum,  yang  menimbulkan  akibat  hukum,  artinya  bahwa pewarisan  adalah  suatu  yang  mutlak  berlaku  sesuai  dengan  hukum yang  dianut  sehingga  para  pihak  tidak  dapat  melakukan  pilihan hukum. 13
Pilihan  hukum  ada  di  luar  peradilan  mempunyai  sisi  positif bagi  perkembangan  hukum  nasional,  karena  diharapkan  nantinya pertentangan  antara  hukum  waris  adat  dan  hukum  waris  Islam seperti  pada  jaman  Hindia  Belanda  berangsur-angsur  dapat dihilangkan.  Selain  itu,  hakim  di  pengadilan  tidak  akan  terlibat  di dalam perkara yang diajukan oleh pihak-pihak sebab bisa saja terjadi pihak-pihak  yang  berperkara  tidak  sepakat  dalam  memilih  hukum dan  hakim  memutus  hukum  yang  akan  diterapkan  pada  putusan berlandaskan pada rasa subyektifitas dirinya sendiri.
Masalah  benturan  kewenangan  itu  akan  lebih  nampak  lagi apabila ada pihak yang mengajukan  perkara warisnya ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri beranggapan berwenang mengadilinya. Hal  ini  dapat  menimbulkan  masalah  sebab  penentuan  ahli  waris menurut  hukum  Islam  berbeda  dengan  hukum  adat  dan  hukum Barat,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  menggugat  ke pengadilan  negeri.  Misalnya  terdapat  anak  pewaris  yang  berbeda agama  dengan  orang  tuanya  sehingga  menurut  hukum  Islam terhalang  baginya  untuk  memperoleh  warisan,  padahal  menurut hukum  waris  adat  walaupun  ada  perbedaan  agama  seorang  anak tetap  mewaris  dari  orang  tuanya. 14 Anak  yang  berbeda  agama tersebut  ada  masih  dapat  menggugat  ahli  waris  yang  lain  ke pengadilan negeri.
Penafsiran  lain  yang  dapat  digunakan  dalam  menyelesaikan masalah  pilihan  hukum  adalah  bahwa  ketentuan  kewenangan pengadilan  agama  dalam  bidang  waris  sebagaimana  diatur  dalam pasal 49 ayat 1 b merupakan aturan yang bersifat khusus, sedangkan Penjelasan Umum yang memungkinkannya dilakukan pilihan hukum adalah ketentuanyang bersifat umum. Dengan demikian jika terdapat pertentangan antara keduanya, maka ketentuan khususlah  yang akan diberlakukan  berdasarkan  asas lex  specialis derogat  lex generalis.
13 Putusan Mahkamah Agung  Nomor  172K/Sip./1974 tanggal 6 Maret 1975. 14 R. Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat (Jakarta: Pradnya Paramita, 2000), hlm.
85.

## Eka Susylawati
Akibatnya  berdasarkan  asas  tersebut  maka  apabila  dalam  suatu sengketa waris tidak terdapat kesepakatan dalam menentukan pilihan hukum  maka  berdasarkan  pasal  2  jo  49  ayat  1  b,  perkara  waris  itu tetap merupakan kewenangan pengadilan agama.
Asas hukum lex specialis derogat lex generalis di atas, diperkuat lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1990  yang  menyatakan  bahwa  perkara  waris  yang  terjadi  antara pihak-pihak yang beragama Islam akan tetapi diajukan ke pengadilan negeri  sebelum  tanggal  1  Juli  1990  tetap  diperiksa,  diputus  dan diselesaikan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  umum. Ketentuan  ini  dapat  ditafsirkan  secara a  contrario 15 bahwa  sesudah tanggal  1  Juli  1990  perkara-perkara  waris  di  mana  pihak-pihaknya beragama  Islam  akan  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama. Sehingga  apabila  tidak  ada  kesepakatan  dalam  memilih  hukum karena  sebagian  ahli  waris  berkeinginan  mengajukan  ke  pengadilan negeri,  maka sebenarnya pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.
Penyelesaian  masalah  sengketa  kewenangan  mengadili,  yang diselesaikan  dengan  melakukan  penafsiran  terhadap  peraturan perundang-undangan yang terkait, adalah bersifat teoritis. Sedangkan dalam  praktiknya  di  dalam  masyarakat  bisa  saja  menggunakan penafsiran  lain,  yang  akan  menghasilkan  pemikiran  yang  berbeda, yang  pada  intinya  mempertahankan  pendapat  bahwa  pengadilan negeri tetap berwenang mengadili perkara waris walaupun tidak ada kesepakatan dalam pemilihan hukum.

## Peranan  Mahkamah  Agung  dalam  Menyelesaikan  Sengketa Kewenangan
Mahkamah  Agung  adalah  lembaga  pengadilan  negara  yang tertinggi  dari  semua  lingkungan  peradilan  yang  di  dalam melaksanakan  tugasnya  terlepas  dari  pengaruh  pemerintah.  Dari  isi pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  di semua  lingkungan  peradilan  baik  di  lingkungan  peradilan  umum,
15 A  contrario mempunyai  makna  kebalikannya,  lawan  dari  suatu  kata.  Sehingga penafsiran a  contrario adalah  salah  satu  penafsiran  di  dalam  hukum  dengan  jalan mencari kebalikan makna dari suatu pernyataan.
93
agama,  militer  dan  peradilan  tata  usaha  negara  berpuncak  pada Mahkamah Agung.
Peranan  Mahkamah  Agung  dalam  menyelesaikan  sengketa yang  timbul  akibat  adanya  pilihan  hukum  sangat  besar.  Peranan Mahkamah  Agung  dalam  hal  ini  terutama  apabila  baik  pengadilan agama  dan  pengadilan  negeri  menyatakan  bahwa  keduanya berwenang.
Berdasarkan pasal  11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah  Agung  mempunyai    kewenangan  untuk  memutus  pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili antara  dua  pengadilan  di  lingkungan  peradilan  yang  berbeda. Dengan demikian maka sengketa kewenangan mengadili itu haruslah diajukan  ke  Mahkamah  Agung.  Hal  ini  sangat  penting  untuk menghindari  adanya  dua  putusan  oleh  dua  lingkungan  peradilan dalam  satu  perkara  waris,  dan  tentu  saja  hal  tersebut  akan membingungkan para pencari keadilan.
Untuk  melihat  peranan  Mahkamah  Agung  di  dalam  proses penyelesaian  sengketa  kewenangan,  akan  digambarkan  dengan melalui kasus hipotesis, sebagai berikut :
Pewaris  meninggal  dunia  dengan  meninggalkan  sorang  anak laki-laki (A) dan seorang anak perempuan (B). Pewaris dan ahli waris  kesemuanya  beragama  Islam.  Kemudian  A  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  agama.  Tetapi  B  tidak  sependapat dengan A, sehingga B mengajukan gugatan atas A di pengadilan negeri  dengan  harapan  misalnya  pembagian  harta  waris tersebut  didasarkan pada hukum waris adat.
Dari kasus hipotesis di atas terlihat bahwa pihak-pihak memilih hukum waris yang berbeda dan berakibat pada kewenangan lembaga peradilan yang berbeda pula.
Adapun akibat yuridisnya adalah: -Pada  awal  persidangan,  hakim  menawarkan  perdamaian  dan jika  tidak  tercapai,  sedangkan  tergugat  (B)  tidak  hadir  pada persidangan  maka  pengadilan  agama  akan  memutus  verstek. 16
16 Putusan verstek adalah putusan hakim dengan mengabulkan gugatan penggugat di luar  hadir  tergugat  atau  kuasanya  setelah  dipanggil  secara  patut.  Dengan ketidakhadiran  tersebut  tergugat  dianggap  setuju  terhadap  apa  yang  akan diputuskan oleh hakim. Lihat Nasir, Hukum Acara, hlm. 111.

## Eka Susylawati
Terhadap  putusan  vertek  ini,  B  dapat  melakukan  perlawanan dengan mengajukan verzet (pasal 129 HIR).
-Demikian juga pengadilan negeri akan mengabulkan gugatan B dengan  putusan  verstek  terhadap  A  yang  tidak  hadir  di persidangan. Sama halnya dengan proses di pengadilan agama, maka A dapat mengajukan perlawanan.
Penyelesaian  kasus  hipotesis  di  atas  terjadi  apabila  pihak tergugat  (A  di  pengadilan  negeri  dan  B  di  pengadilan  agama)  tidak hadir  dalam  persidangan.  Sedangkan  apabila  masing-masing  pihak hadir, maka akibat yuridisnya adalah:
-A  dapat  mengajukan  eksepsi  dalam  persidangan  di  pengadilan negeri  bahwa  pengadilan  negeri  tidak  berwenang  untuk mengadili  perkara  waris  tersebut.  Demikian  juga  B,  dapat mengajukan  eksepsi  tentang  hal  yang  sama  di  persidangan pengadilan  agama.  Eksepsi  tentang  kewenangan  absolut  ini dapat diajukan setiap waktu selama persidangan berlangsung.
-Terhadap eksepsi tentang kewenangan absolut, baik pengadilan agama dan pengadilan negeri akan memeriksanya. Bila eksepsi itu  diterima,  maka  pengadilan  akan  menyatakan  dirinya  tidak berwenang  mengadilinya.  Sebaliknya,  apabila  eksepsi  tersebut ditolak  maka  dijatuhkan  putusan  sela    pengadilan  negeri  dan pengadilan  agama  kemungkinan  besar  akan  cenderung memenangkan  penggugat.  Hal  ini  wajar  sebab  sistem  hukum yang  djadikan  pertimbangan  putusan  berbeda,  penggugat  di pengadilan  negeri  berdasrkan  pada  hukum  adat/Barat  dan penggugat di pengadilan agama berdasarkan hukum Islam.
-Pihak  yang  kalah  akan  mengajukan  banding,  A  mengajukan banding  ke  Pengadilan  Tinggi  dan  B  mengajukan  bandingnya ke  Pengadilan  Tinggi  Agama.  Akhirnya  seperti  penyelesaian kasus  hipotesis  yang  pertama,  perkara  tersebut  akan  diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung.
Bila kita cermati dari dua kasus hipotesis di atas, nampak sekali bahwa  masalah  pilihan  hukum  tidak  akan  pernah  selesai  di pengadilan  tingkat  pertama  atau  tingkat  banding,  melainkan  pada kasasi.  Dalam  hal  tersebut  tentunya  Mahkamah  Agung  diharapkan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Cara  penyelesaian  masalah  pilihan  hukum  melalui  proses pada  tingkat  pertama  dan  tingkat  banding  sebagaimana  di  atas,
95
mengandung  sisi  positif.  Kelebihannya  adalah  Mahkamah  Agung akan  secara  kasuistis  di  dalam  memutuskannya,  sehingga  putusan akan  relatif  lebih  adil.  Hal  ini  disebabkan  Mahkamah  Agung  akan mempertimbangkan  semua  aspek,  tidak  hanya  aspek  yuridis  tetapi juga  aspek  yang  lain,  misalnya  aspek  sosiologis.  Sebagai  contoh misalnya dalam suatu sengketa waris terdapat anak angkat (adoptie) 17 . Menurut hukum waris Islam, anak angkat tidak berhak mewaris atas harta  peninggalan  orang  tua  angkatnya.  Namun  Mahkamah  Agung dapat memutuskan bahwa  anak angkat tersebut juga akan mewaris. Bila  itu  terjadi  maka  Mahkamah  Agung  berarti  memasukan  unsur hukum waris adat di dalam putusan yang mendasarkan pada hukum waris Islam.
Apabila  dibandingkan  dari  sisi  positifnya,  maka  sisi  negatifnya lebih  besar.  Sisi  negatif  apabila  semua  masalah  pilihan  hukum diajukan ke Mahkamah Agung untuk dimintakan kasasi, maka akan menambah  beban  perkara  yang  harus  diselesaikan  Mahkamah Agung, padahal setiap tahunnya perkara kasasi semakin menumpuk. Sedangkan  jika  ditinjau  dari  kepentingan  pihak-pihak,  maka  proses penyelesaian  melalui  proses  tingkat  pertama  dan  banding, memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang besar. Selain hal tersebut  kita  ketahui  bahwa  masalah  waris  adalah  masalah  yang harus  dapat  diselesaikan  dalam waktu  yang  secepat  mungkin  sebab dikuatirkan  harta  peninggalan  sudah  tidak  dalam  porsi  yang sesungguhnya karena disalahgunakan oleh pihak yang tidak beritikat baik.
17 Seringkali  di  masyarakat  menyamakan  istilah  anak  angkat  dan adoptie ,  karena memang  sepintas  lalu  memang  sama  yakni,  mengangkat  anak  orang  lain  sebagai anak sendiri. Namun dari sisi hukum kedua istilah tersebut berbeda. Perbedaannya, jika anak angkat merupakan terminologi dari hukum adat, sedangkan adoptie berasal dari  hukum  barat  (BW).  Perbedaan  lainnya,  jika  pada adoptie ,  seorang  anak  akan terputus  hubungan  perdata  dengan  orang  tua  kandungnya  sehingga  hanya  akan mewaris dari orang tua yang mengadoptienya, sedangkan “anak angkat”, khususnya pada  masyarakat  parental  seperti  yang  berlaku  di  Jawa  dan  Madura,  seorang  anak angkat  tidak  terputus  secara  perdata  dengan  orang  tua  kandungnya  sehingga seorang anak angkat dari mewaris dari 2 (dua) sumber yakni dari orang kandungnya dan  orang  tua  angkatnya.  Bandingkan  pendapat  Soeroyo  Wigyodipoero  dalam Pengantar Hukum Adat (Jakarta :Gunung Agung, 1982), hlm 54, dengan  pendapat JCT Simongkir dalam Kamus Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 4

## Eka Susylawati
Berdasarkan  fakta  di  atas,  maka  diperlukan  adanya kesepakatan  dalam  pemilihan  hukum,  yang  sebaiknya  diselesaikan pada  tingkat  pertama. Apabila  ada  sengketa  kewenangan  mengadili baik  di  pengadilan  negeri  mapun  di  pengadilan  agama  sebagai pengadilan tingkat pertama mendeponir 18 proses perkara tersebut dan mengajukannya  ke  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung  nantinya akan  memutuskan  pengadilan  manakah  yang  berwenang  mengadili perkara  waris  tersebut,  tentu  saja  dengan  mendasarkan  pada perundang-udangan  yang  berlaku  dan  rasa  keadilan  yang  hidup dalam masyarakat.
18 Istilah deponir, yang  dapat  diartikan  menahan,    dalam  praktik  lebih  dikenal dalam  hukum  acara  pidana  yakni  tidak  dilanjutkannya  (baca:  sementara)  suatu perkara  ke  pengadilan  karena  tidak  cukup  bukti.  Misalnya  penuntutan  seorang terdakwa  ke  pengadilan  oleh jaksa  penuntut  umum  tidak  dapat  dilanjutkan  karena alasan  tidak  cukup  bukti.  Sedangkan  dalam  hukum  acara  perdata deponir diartikan sebagai  proses  penghentian  untuk  sementara  proses  suatu  perkara,  karena  suatu sebab  yang  dapat  dibenarkan  oleh  Undang-Undang,  misalnya  karena  adanya sengketa  tentang  kewenangan  absolut.  Setelah ada  putusan  dari  Mahkamah  Agung tentang  pengadilan  manakah  yang  berwenang,  maka  perkara  tersebut  dilanjutkan proses pemeriksaannya sampai pada putusan.