Interelasi Pengeluaran Pemerintah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Jurnal EcceS
Andi Lopa Ginting 1 Sondang Nauly Hasibuan 2
1 Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Pd. Cabe Udik, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15418 Andi.lopaginting@ecampus.ut.ac.id
2 Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya Jl. Yos Sudarso, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874 Uly22hsb@gmail.com

## Abstrak: Interelasi Pengeluaran Pemerintah Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah
Permasalahan  mendasar  tenaga  kerja  Kalimantan  Tengah  dirumuskan  sebagai  penduduk usia  kerja  yang  didominasi  oleh  tenaga  kerja  dengan  kompetensi  dan  etos  kerja  rendah, produktivitas  rendah  sehingga  menerima  upah  rendah,  perlakuan  tidak  sejajar  dalam hubungan  industrial  yang  pada  akhirnya  menyebabkan  kesejahteraan  dan  pekerja  rendah maka dari Penelitian ini bertujuan untuk interelasi pengeluaran pemerintah dan kesempatan kerja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder time series tahun 2010-2016.  Data  dianalisis  menggunakan  path  analisis.  Hasil  penelitian  menemukan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi  di Provinsi Kalimantan  Tengah,  sehingga  Prob  (  0,001  ).  Pengeluaran  pemerintah  tidal  berpengaruh signifikan  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  sehingga  Prob  (0,008). Kesempatan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Kalimantan  Tengah,  sehingga  Prob  (0,002).  Kesempatan  kerja  berpengaruh  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  sehingga  Prob  (0,004).    Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga  Prob  (0,001).  Pengeluaran  pemerintah  tidal  berpengaruh  signifikan  terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga Prob  (-0.724).  Kesempatan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan melalui  mediasi  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  sehingga  Prob (1.198).  Pemerintah  diharapkan  lebih  banyak  melakukan  investasi  yang  memberikan
manfaat  pada  perekonomian  masyarakat  secara  umum  seperti  pembangunan  infrastruktur perekonomian.  Kesempatan  kerja  yang  semakin  baik  berakibat  pada  semakin  rendahnya angka kemiskinan pada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga perlu adanya peningkatan  investasi  baik  dari  pemerintah  maupun  swasta  untuk  membuka  lapangan pekerjaan  yang  dapat  meningkatkan  penyerapan  tenga  kerja  masyarakat  di  Provinsi Kalimantan Tengah.
Kata  kunci: Pengeluaran  Pemerintah,  Kesempatan  Kerja,  Pertumbuhan  Ekonomi  dan Kemiskinan.

## Abstract: Interrelation of Government Expenditures and Job Opportunities  on  Economic  Growth  and  Poverty  in Central Kalimantan Province.
The basic problems of the workforce of  Central Kalimantan are formulated as working age population  which  is  dominated  by  workers  with  low  competence  and  work  ethic,  low productivity  so  that  they  receive  low  wages,  misaligned  treatment  in  industrial  relations which in turn causes low welfare and workers hence fromThis study aims to interrelation of government  spending  and  employment  opportunities  on  economic  growth  and  poverty  in Central Kalimantan Province. The research method is quantitative by using secondary time series  data  from  2010-2016.  Data  is  analyzed  using  path  analysis.  The  results  found  that government expenditure had a significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province,  so  Prob  (0.001).  Government  expenditure  does  not  have  a  significant  effect  on poverty  in  Central  Kalimantan  Province,  so  the  Prob  (0.008).  Job  opportunities  have  a significant effect on economic growth in Central Kalimantan Province, so the Prob (0.002). Job opportunities have a significant effect on poverty in Central Kalimantan Province, so the Prob  (0.004).  Economic  growth  has  a  significant  effect  on  the  level  of  poverty  in  Central Kalimantan  Province,  so  the  Prob  (0.001).  Government  expenditure  does  not  have  a significant effect on poverty levels through economic growth in Central Kalimantan Province, so  Prob  (-0.724).  Job  opportunities  have  a  significant  effect  on  poverty  levels  through mediating  economic  growth  in  Central  Kalimantan  Province,  so  Prob  (1,198).  The government  is  expected  to  make  more  investments  that  benefit  the  economy  of  the community in general such as economic infrastructure development. Improved employment opportunities result in lower poverty rates in the community in Central Kalimantan Province, so there is a need for increased investment from both the government and private sector to open  up  employment  opportunities  that  can  increase  the  absorption  of  community employment in Central Kalimantan Province.
Keywords: Government Expenditures, Job Opportunities, Economic Growth and Poverty.

## PENDAHULUAN / INTRODUCTION
Pembangunan  daerah  merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  yang dilaksanakan  berdasarkan  prinsip  otonomi  daerah  dan  pengaturan  sumberdaya  nasional, yang  memberikan  kesempatan  bagi  peningkatan  demokrasi  dan  kinerja  daerah,  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  menuju  masyarakat  madani  yang  bebas  kolusi,
korupsi  dan  nepotisme.  Penyelenggaraan  pemerintah  daerah  sebagai  sub  sistem  negara dimaksudkan  untuk  meningkatkan  daya  guna  dan  hasil  guna  peneyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  masyarakat.  Sebagai  daerah  otonom,  Kabupaten/Kota  untuk bertindak  sebagai  “motor”  sedangkan  pemerintah  provinsi  sebagai  koordinator  mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip  keterbukaan,  partisipasi  masyarakat  dan  pertanggungjawaban  kepada masyarakat.
Secara  umum  perencanaan  pembangunan  adalah  Cara  atau  teknik  untuk  mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif dapat diterapkan (Sjafrizal, 2009).
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset atau penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat, baik yang dilakukan secara konseptual maupun dokumentasi maupun eksperimental.
Mangkoesoebroto  (1998),  pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  kebijakan pemerintah.  Apabila  pemerintah  telah  menetapkan  suatu  kebijakan  untuk  membeli  barang dan  jasa,  pengeluaran  pemerintah  mencerminkan  biaya  yang  harus  dikeluarkan  oleh pemerintah  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut.  Teori  mengenai  pengeluaran pemerintah  dapat  digolongkan  menjadi  dua  bagian,  yaitu  teori  makro  dan  teori  mikro. Dalam  penelitian  ini  mengedepankan  teori  dari  sisi  makro.  Teori  makro  mengenai perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dikemukakan  oleh  para  ahli  ekonomi  dan  dapat digolongkan  ke  dalam  tiga  golongan,  yaitu  model  pembangunan  tentang  perkembangan pengeluaran  pemerintah,  hukum  Wagner  mengenai  perkembangan  aktivitas  pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.
Sejak  tahun  2007,  struktur  belanja  pemerintah  daerah  mengalami  perubahan  dari belanja publik dan aparatur menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan antara belanja  langsung  dan  tidak  langsung,  terletak  pada  kaitan  anggaran  belanja  dengan pelaksanaan  program.  Selama  tahun  2011-2015  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kalimantan Tengah  telah  meningkatkan  belanja  daerahnya  tiap  tahunnya.  Belanja  Daerah  tersebut terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung terlihat pada tabel diatas.
Suatu  daerah  sebagai  area  (wilayah)  pembangunan  dimana  terbentuk  konsep perencanaan  pembagunan  daerah  dapat  dinyatakan  bahwa  perencanaan  pembangunan daerah  adalah  suatu  proses  perencanaan  yang  dimaksudkan  untuk  melakukan  perubahan menuju  arah  yang  lebih  baik  bagi  suatu  komunitas  masyarakat,  pemerintah  dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memilki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.
Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (PPD)  akan  membentuk  tiga  hal  pokok  yang meliputi: perencanaan komunitas, menyangkut suatu area (daerah), dan sumber daya yang ada  di  dalamya.  Pentingnya  orientasi  holistik  dalam  perencanaan  pembangunan  daerah, karena dengan tingkat kompleksitas yang besar tidak mungkin kita mengabaikan masalah- masalah yang muncul sebagai tuntutan kebutuhan sosial yang tak terelakkan. Tetapi dipihak lain  adanya  keterbatasan  sumberdaya  yang  dimiliki  tidak  memungkinkan  pula  untuk melakukan  proses  pembangunan  yang  langsung  menyentuh  atau  mengatasi  seluruh permasalahan  dan  tuntutan  secara  sekaligus.  Dalam  hal  inilah  penentuan  prioritas  perlu dilakukan, yang dalam prakteknya dilakukan melalui proses perencanaan.
Pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  sebagai  salah  satu  indikator keberhasilan  pembangunan  yang  diukur  dengan  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) selama lima tahun (2011-2015) mengalami fluktuasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 7,38 persen dan terendah pada tahun 2014 sebesar 6,21 persen. Proses  pembangunan  ekonomi  daerah  telah  berhasil  menciptakan  laju  pertumbuhan  rata- rata sebesar 6,89 persen per tahun di provinsi kalimantan tengah.

## TINJAUAN TEORITIK / LITERATURE REVIEW

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari modal atau tenaga kerja dan teknologi. Penyediaan  sumber  daya  modal  sangat  diperlukan  dalam  pelaksanaan  pembangunan. Sumber  dana  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  penanaman  modal  (Investasi).  Hal  ini  sangat diperlukan  untuk  menunjang  pertumbuhan  ekonomi,  maupun  kesempatan  kerja.  Dana investasi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat (swasta), pinjaman luar negeri serta investasi swasta asing (Sukirno, 2002).
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  dari  kemajuan  ekonomi  suatu
negara.  Menurut  Kuznets  dalam  Sukirno  (2004),  Boediono (1999)  dan  Todaro  (2003) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan,  untuk  menyediakan  berbagai  barang  ekonomi  kepada  penduduknya. Menurut  ahli  -  ahli  ekonomi  klasik  ada  empat  faktor  yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam  serta  tingkat  teknologi  yang  digunakan.  Pertumbuhan  penduduk  terkait  dengan pertumbuhan  ekonomi  yang  memandang  sebagai  faktor  produksi,  peningkatan  jumlah penduduk  akan  meningkatkan  jumlah  angkatan  kerja  ( labour  force).  Semakin  banyak angkatan  kerja  (tenaga  kerja)  semakin  meningkat  tenaga  produktif,  sehingga  akan meningkatkan produksi.
Namun hal itu berbeda dengan pandangan Solow dalam Suparmoko (2004), Nopirin (1999), Suryahadi (2006) dan Sumodiningrat (1996) bahwa model pertumbuhan ekonomi neo klasik, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercapai jika ada pertumbuhan output.  Pertumbuhan  output  terjadi  jika  dua  faktor  input,  yakni  modal  dan  tenaga  kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan (tidak berubah).
Pengertian  Pengeluaran  pemerintah,  yaitu  merupakan  alokasi  anggaran  yang disusun  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dimana Setiap tahunnya ke berbagai sektor atau bidang  dengan  tujuan  untuk  mensejahtrakan  rakyat/masyarakat  melalui  bermacam- macam  program  yang  telah  dibuat.  Pengeluaran  pemerintah  berperan  untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta.
Hal itu sejalan dengan gagasan Keynes dalam Suparmoko (2004), Kim (1997) dan Miller  (1997) bahwa  pengeluaran  pemerintah  dapat  meningkatkan  kesempatan  kerja, dimana  dapat  dijelaskan  dari  sudut  pandang,  yaitu  teori  Keynes  menyanggah  teori  klasik. Teori  klasik  mengemukakan  pandangan  mereka  mengenai  kesempatan  kerja,  yaitu  bahwa tingkat  output  dan  harga  keseimbangan  hanya  bisa  dicapai  kalau  perekonomian  berada pada  tingkat  kesempatan  kerja  penuh  ( full  employment).  Sementara,  bagi  Keynesian keseimbangan  dengan  tingkat  kesempatan  kerja  penuh (equilibrium with full employment) tidak  akan  bisa  dicapai  melalui  mekanisme  pasar  bebas  semata,  mesti  didorong  dengan pengeluaran pemerintah . Jadi, adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas dengan campur  tangan  pemerintah  melalui  pengeluaran  pemerintah,  misalnya  dengan
Andi, Sondang . Interelasi Pengeluaran Pemerintah …
pembangunan  infrastruktur,  dapat  menstimulan  masuknya  investasi  dan  meningkatkan kesempatan kerja.

## Kesempatan Kerja
Menurut Keynes dalam Todaro (2006), bahwa dalam jangka pendek output nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa  kebijakan  moneter  maupun  kebijakan  fiskal  harus  digunakan  untuk  mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi. Konsep-konsep Keynesian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian pasar  sepertinya  sulit  untuk  menjamin  ketersediaan  barang  yang  dibutuhkan  masyarakat dan  bahkan  sering  menimbulkan  instability,  inequity,  dan  inefisiensi . Pengeluaran pemerintah  daerah  dalam  hal  ini  dinyatakan  dalam  pengeluaran  pembangunan  dan pengeluaran  rutin  yang  dapat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pengeluaran pembangunan tersebut digunakan untuk memberdayakan berbagai sumber ekonomi untuk mendorong pemerataan dan peningkatan pendapatan perkapita. Pengeluaran pembangunan juga merupakan salah satu input produksi yang dapat menghasilkan output.
Sedangkan  menurut  Todaro  (2003),  Kifli  (2007)  dan  Jamco  (2008)  pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu  faktor  positif  yang  memacu  pertumbuhan    ekonomi.    Jumlah  tenaga  kerja    yang lebih  besar  berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan  penduduk yang  lebih  besar  berarti  ukuran  pasar  domestiknya  lebih  besar.  Meski  demikian  hal tersebut  masih  dipertanyakan  apakah  benar  laju  pertumbuhan  penduduk  yang  cepat benar-  benar  akan  memberikan  dampak  positif      atau      negatif      dari      pembangunan ekonominya.
Jongwanich  (2007),  Iradian  (2005),  Syaifuddin  (2007)  dan  Sukirno  (2002)  dengan adanya  pertumbuhan  ekonomi  berarti  terdapat  peningkatan  produksi  sehingga  menambah lapangan  pekerjaan  yang  pada  akhirnya  akan  mengurangi  kemiskinan.  Dengan  demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan ( necessary condition) bagi penciptaan kesempagtan  kerja  dan  pengurangan  kemiskinan.  Adapun  syarat  kecukupannya  ( sufficient condition) ialah  bahwa  pertumbuhan  tersebut  efektif  dalam  mengurangi  jumlah pengangguran.  Artinya,  pertumbuhan  tersebut  hendaknya  menyebar  disetiap  golongan pendapatan,  termasuk  golongan  penduduk  miskin  ( growth  with  equity).  Selain  itu, pertumbuhan  pada  sektor  jasa  di  pedesaan  menurunkan  kemiskinan  disemua  sektor  dan lokasi. Namun, pertumbuhan jasa di perkotaan memberikan nilai elastisitas kemiskinan yang
tinggi  dari  semua  sektor,  kecuali  pertanian  perkotaan.  Selain  itu  pertumbuhan  pertanian dipedesaan,  memberikan  dampak  yang  besar  terhadap  penurunan  kemiskinan  disektor pertanian pedesaan, yang merupakan kontributor terbesar kemiskinan.
Hal  itu  juga  cukup  berbeda  dengan  gagasan  Romer  (1993)  yang  berhaluan neo- keynesian bahwa pemikiran dalam kelompok Keynesian baru sangat beragam termasuk di dalamnya  Mankiw,  Summers,  Stanley  Fisher,  Phelps,  Akerlof,  Yellen  dan  tiga  nama  yang telah  disebutkan  dalam  Pendahuluan.  Mankiw  merupakan  salah  satu  tokok  yang  paling banyak  kontribusinya  dalam  pengembangan  teori  maupun  dalam  mengumpulkan  artikel yang berhubungan dengan Keynesian Baru. Perhatian utama dalam Keynesian Baru adalah mencari model yang kuat dan meyakinkan untuk menjelaskan adanya kekakuan upah dan harga  dengan  berlandaskan  pada  memaksimalkan  perilaku  dan  ekspektasi  rasional. Disamping  itu,  Keynesian  Baru  juga  menaruh  perhatian  pada  penelitan  tentang  proses penyesuaian  harga  yang  terjadi  di  perusahaan.  Sampai  saat  ini  para  ekonom  belum mempunyai  kesatuan  pendapat  tentang  kebijakan  perusahaan  dalam  hal  penyesuaian harga.  Kelompok  ini  juga  tidak  sepenuhnya  menolak  pandangan  Klasik  Baru.  Walaupun demikian  Keynesian  Baru  tetap  memberikan  sokongan  kepada  pandangan  Keynes  antara lain,  1). Dalam perekonomian, adanya pengangguran yang tidak suka rela selalu berlaku, 2).  Pemerintah  perlu  secara  aktif  menjalankan  kebijakan  untuk  mengatasi  masalah pengangguran dan atau inflasi dan mewujudkan kegiatan pada kesempatan kerja penuh. Dalam hal ini  Keynesian  Baru  berkeyakinan  bahwa  dalam  jangka  panjang  ekonomi  pasar masih  tidak  akan  mampu  dengan  sendirinya  menciptakan  kesempatan  kerja  penuh, sehingga  tetap  dibutuhkan  adanya  kebijakan  pemerintah.  Kebijakan  pemerintah  yang dimaksudkan di sini adalah yang bersifat untuk mengurangi terjadinya ketidaksempurnaan pasar.

## METODE PENELITIAN / METHODS
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  pengeluaran  pemerintah  dan  angkatan  kerja pada  13  kabupaten  dan  1  Kota  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  tahun  2010-2016, Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan dan Kemiskinan pada 13 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010-2016.

## Variabel Penelitian
Kuncoro  (2003),  Widarjono  (2007),  Arsyad    (2008),  Gujarati  (1999)  definisi operasional  variabel  adalah  pengertian  variabel  (yang  diungkap  dalam  definisi  konsep) tersebut  ,  secara  operasional,  secara  praktik,  secara  nyata  dalam  lingkup  obyek penelitian/obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

## a. Variabel Bebas ( Independent Variable)
Variabel  bebas  adalah  variabel  yang  mempengaruhi,  yang  menyebabkan  timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah locus of control dan kepribadian.

## b. Variabel Terikat (Dependent Variable)
Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  karena  adanya  variabel bebas.Variabel  terikat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kinerja.  Definisi operasional  variable  penelitian  merupakan  penjelasan  dari  masing-masing  variabel  yang digunakan  dalam  penelitian  terhadap  indikator-indikator  yang  membentuknya.  Definisi operasional  variabel  dalam  penelitian  ini  memiliki batasan  sebagai berikut :
1)  Pertumbuhan  Ekonomi  (Y 2 )  adalah  pertambahan  laju  pertumbuhan  Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB)  di Provinsi  Kalimantan  Tengah dinyatakan dalam persen.
2)  Pengeluaran  Pemerintah  (X 1 )  adalah    Pengeluaran  Pemerintah  di  Provinsi    Kalimantan Tengah dinyatakan dalam Persen.
3)  kesempatan  Kerja  (X 2 )  adalah  orang  yang  bekerja  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah dinyatakan dalam Persen.
4) Kemiskinan (Y 1 ) adalah Jumlah orang yang tidak mampu memenuhi  kebutuhannya yang dinyatakan dalam persen.
Penelitian ini terbatas pada kegiatan menganalisis interelasi Pengeluaran Pemerintah dan  Kesempatan  Kerja  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  serta  Kemiskinan  di  Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2010 sampai dengan 2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN / DISCUSSION
Berdasarkan  perhitungan  secara  keseluruhan  interelasi  pengeluaran  pemerintah, kesempatan  kerja  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan Tengah. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis jalur ( path analysis). Sementara perhitungan secara statistik pada penelitian ini menggunakan program SPSS 22.0 for windows. Pengujian hipotesi diuji melalui tiga tahapan,  yaitu :
1). Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Uji  R 2 dilakukan  untuk  menguji  kemampuan  variabel  eksogen  mempengaruhi  dan menjelaskan variabel endogen. Nilai R 2 yaitu 0 < R 2 < 1 (Sandjojo, 2011).

## 2).  Uji t
Uji t digunakan untuk menguji apakah pertanyaan hipotesis benar. Uji statistik t pada dasarnya  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  suatu  variabel  penjelas  secara  individual dalam menerangkan variabel terikat. Untuk pengujian uji t, dalam penelitian ini dilihat dari probalitas/signifikasi = ά 0,05.
Ho : ditolak, jika probabilitas  t < ά 0,05 ;
Ho : diterima, jika probabilitas t > ά 0,05

## 3). Uji F
Uji  F-statistik  ini  adalah  pengujian  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh antara  seluruh  variabel  independen  secara  bersama-sama  terhadap  variabel  dependen.
Untuk pengujian dilihat melalui probalitas sebagai berikut:
a. Ho : ditolak, jika probabilitas  F < ά 0,05
b. Ho : diterima, jika probabilitas F > ά 0,05
Interelasi Pengeluaran pemerintah, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.
Andi, Sondang . Interelasi Pengeluaran Pemerintah …
Tabel 1 Koefisien Analisis Jalur Hubungan Variabel Koefisien  t hitung P Ket Pengeluaran Pemerintah  Pertumbuhan Ekonomi 0,301 1,039 0,001   Sig Kesempatan Kerja  Pertumbuhan Ekonomi 0,002 3,202 0,002  Sig Pengeluaran Pemerintah  Kemiskinan 0,025 0,696 0,008  Sig Kesempatan Kerja  Kemiskinan 0,072 -2,043 0,004  Sig Pertumbuhan Ekonomi  Kemiskinan
Pengeluaran  Pemerintah  >Pertumbuhan Ekonomi  Kemiskinan
Kesempatan Kerja  Pertumbuhan Ekonomi  Kemiskinan -0,631 -0.013 -0,038 -3,578 -0.724 1.918 0,001 0.018 0.020 Sig Sig Sig

## Gambar 1
Interelasi Pengeluaran Pemerintah Dan Kesempatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah
Persamaan dalam penelitian ini, mengestimasi pengaruh pengeluaran pemerintah dan kesempatan  kerja  terhadap  tingkat  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil analisis jalur untuk interelasi pengeluaran pemerintah dan  kesempatan  kerja  terhadap  tingkat  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi  Kalimantan  Tengah  dengan  gambar  dan  diuji  dengan  menggunakan Sobel  Test dengan rumus sebagai berikut:

## Pengeluaran

## Pemerintah
(X 1 )
Kesempatan
Kerja (X 2 ) Kemiskinan (Y 2 ) Pertumbuhan Ekonomi (Y 1 ) 0,008 0,001 0,004 0,002 0,001
S ab = b 2 Sa 2 + a 2 Sb 2 +Sa 2 b 2
Keterangan:
a
: Koefisien direct effect X terhadap Y
b : Koefisien direct effect Y terhadap Z Sa : Standar error dari koefisien a Sb
: Standar error dari koefisien b
Berdasarkan  hasil  analisis  jalur  ( path  analysis)  untuk  pengaruh  pengeluaran pemerintah  dan  kesempatan  kerja  terhadap  kemiskinan  melalui  pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Kalimantan Tengah diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:
1. Interelasi Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi
Perhitungan Sobel  Test  untuk  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
S ab = b 2 Sa 2 + a 2 Sb 2 +Sa 2 b 2
= -0.631 2 x 0.020 + 0.021 2 x 0.176 2 + 0.020 2 X – 0.631 2
= 0.002 + 0.00001 – 0.0002 = 0.0003 = 0.018
Z  = ab/Sab = -0.013/0.018 = -0.724
Berdasarkan  hasil Sobel  Test  untuk  interelasi  pengeluaran  pemerintah  terhadap kemiskinan  melalui  mediasi  pertumbuhan  ekonomi  diperoleh  nilai  Z=  -0.724  <  1.96, sehingga H 0 diterima, artinya pengeluaran  pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi, sehingga ada kecenderungan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan.
2. Interelasi Kesempatan Kerja terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi Perhitungan Sobel  Test  untuk  interelasi  kesempatan  kerja  terhadap  kemiskinan melalui mediasi pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:
S ab = b 2 Sa 2 + a 2 Sb 2 + Sa 2 b 2
= -0.631 2 x 0.020 2 + 0.021 2 x 0.176 2 + 0.020 2 x – 0.631 2
= 0.0001 + 0.00012- 0.0001 = 0.0004
= 0.020
Z  = ab/Sab = -0.038/0.020 = 1.918
Berdasarkan  hasil Sobel  Test  untuk  interelasi  pengeluaran  perkapita  terhadap kesejahteraan  masyarakat  melalui  pertumbuhan  ekonomi  diperoleh  nilai  Z=  1.918  >  1.66, sehingga H 0 ditolak, artinya kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui  mediasi  pertumbuhan  ekonomi  pada  taraf  signifikan  10%.  Hasil  penelitian  ini memberikan  gambaran  tentang  hubungan  antara  pengeluaran  pemerintah,  kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, adapun implikasi hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

## KESIMPULAN / CONCLUSION
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa pengeluaran  pemerintah  tidak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dan  kemiskinan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah.  Namun,  kesempatan  kerja  dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dan di Provinsi Kalimantan  Tengah.  Kesempatan  kerja  dan  pertumbuhan  ekonomi  meningkat,  maka  akan menurunkan  angka  kemiskinan  dan  meningkatkan  angka  angkatan  kerja  pada  Provinsi Kalimantan Tengah demikian sebaliknya.
Jika  melihat  hasil  penelitian  dari  pengeluaran  pemerintah,  dimana  hasil  yang ditunjukan  signifikan  dalam  mengurangi  kemiskinan.  Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari proses  investasi  pemerintah  dalam  membangun  perekonomian  masyarakat,  sehingga pemerintah  diharapkan  lebih  banyak  melakukan  investasi  yang  memberikan  manfaat  pada perekonomian masyarakat secara umum seperti pembangunan infrastruktur perekonomian. Kesempatan kerja yang semakin baik berakibat pada semakin rendahnya angka kemiskinan pada  masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah,  sehingga  perlu  adanya  peningkatan investasi  baik  dari  pemerintah  maupun  swasta  untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  yang dapat  meningkatkan  penyerapan  tenga  kerja  masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah berhasil diturunkan dari tahun ke tahun, sehingga perlu  upaya  pemerintah  untuk  melakukan  kinerjanya  secara  lebih  optimal  dalam  rangka
menciptakan  lapangan  kerja  serta  meningkatan  perekonomian  sehingga  kemiskinan  dapat semakin ditekan.

## DAFTAR PUSTAKA / REFERENCES
Arsyad, Lincolin dan Soeratno. 2008. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
Boediono.  1999.  Teori  Pertumbuhan  Ekonomi,  Seri  Sinopsis,  Edisi  Pertama,  Cetakan Keenam, BPFE, Yogyakarta.
Gujarati,D. 1999. Essential of Econometrics., McGraw-Hill.Inc. Second Edition, London.
Iradian,  Garbis.  2005.  Inequality,  Poverty  and  Growth  :  Cross-Country  Evidence.  IMF Working Paper.
Jamco,  Muhammad  Taher.  2008.  Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  2002-2006.  Tesis  S2,  Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
Jongwanich,  Juthathip.  2007.  Worker’s  Remittances,  Economic  Growth  and  Poverty  in Developing  Asia  and  Pacific  Countries,  United  Nation  Economic  and  Social Commission for the Asia and Pacifics Countries (UNESCAP) Working Paper.
Kifli, Sofia. 2007.Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Propinsi Lampung,
Tahun 2000–2005. Tesis S2, Sekolah Pasca Sarjana UGM.
Kuncoro,Mudrajad.  2003.  Metode  Riset  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi,  Penerbit  Erlangga, Jakarta.
Kim,  Sung  Tai.  1997.  The  Role  of  Local Public  Sectors in  Regional  Growth  in  Korea.  Asian Economic Journal, Vol.11 No.21, 155-168.
Mangkoesoebroto, Guritno. 1998. Ekonomi Publik, BPFE, Edisi 3, Yogyakarta.
Andi, Sondang . Interelasi Pengeluaran Pemerintah …
Miller, Stephen. M and Frank,Russek S. 1997. Fiscal Structure and Economic Growth at The State and Local Level. Public Finance Rivew, Vol.25 No.3, 213-237.
Nopirin. 1999. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro & Mikro, BPFE. Yogyakarta.
Raminta.  2003.  Dampak  Proyek  Penanggulangan  Kemiskinan  Perkotaan  (P2KP)  Dalam Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat,  1999-2000,  Studi  Kasus  di  Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Slema. Tesis S2, Program MEP UGM.
Republik Indonesia. 1999.  Undang-undang Otonomi Daerah, Kuraiko Pratama, Bandung.
Romer, D. 1993. The New Keynesian Synthesis, Journal of Economic Perspectives, Vol. 7,
No. 1, Winter.
Sumodiningrat,Gunawan.  1996.  Pemberdayaan  Masyarakat,  Pena  Kencana  Nusadwipa. Jakarta.
Suryahadi,  Asep,  Daniel  Suryadarma  dan  Sudarno  Sumarto.  2006.  Economic  Growth  and Poverty  Reduction  :  The  Effect  Of  Location  and  Sectoral  Components  Of Growth”, Working Paper, SMERU Research Institute. Jakarta.
Sukirno,S. 2004. Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Jakarta Press.
Sukirno,S. 2002. Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Kedua. Jakarta: Jakarta Press.
Suparmoko.  2004.  Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktek,  Edisi  ketujuh.  Yogya-karta:
BPFE.
Sjafrizal and ML Jhingan. 2009. Perencanaan Pembangunan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Todaro,  Michael  P.  and  Smith,  Stephen  C.  2003.  Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga,
Edisi Ke-8, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Todaro, M.P. 1997. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Cetakan Keempat, Jakarta.
Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi, Edisi Terjemahan, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Penerbit Erlangga, Jakarta.
Widarjono,  Agus.  2007.  Ekonometri  dan  Aplikasi  untuk  Ekonomi  dan  Bisnis,  Penerbit Ekonisia FE-UII, Yogyakarta.