## HUKUM KELUARGA PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM
Arisman
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau e-mail: arisman@uin-suska.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is to  describe  family law  from  the  point  of view  of  legal anthropology.  From  this  description,  a  complete  understanding  will  be  obtained regarding the purpose, function, and role of law in the life of a multicultural society. The  sociological  narrative  method  is  the  choice  in  presenting  this  paper.  The implication is that law from an anthropological perspective is studied as an integral part of the culture as a whole, and therefore the law is studied as a product of social interaction  that  is  influenced  by  other  cultural  aspects,  such  as  politics,  economics, ideology, religion, social structure, kinship. and others or law is studied as a social process  that  takes  place  in  people's  lives.  It  can  be  concluded,  the  law  from  an anthropological perspective is not merely in the form of statutory regulations created by the state (state law), but also the law in the form of local regulations originating from  a  custom  of  society  (customary  law/folk  law),  including  within  it  regulatory mechanisms  in  society  (self-regulation)  which  also  functions  as  a  means  of  social control.
Keywords : Law, Family, Anthropology

## Abstrak
Tujuan artikel ini menguraikan hukum keluarga dalam kacamata antropologi hukum. Dari  uraian tersebut  akan  diperoleh  pemahaman  yang  utuh  mengenai  tujuan,  fungsi, dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang bercorak  multicultural. Metode naratif sosiologis mejadi pilihan dalam penyajian tulisan ini. Implikasi yang diperoleh bahwa    hukum  perspektif  antropologi  dipelajari  sebagai  bagian  yang  integral  dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai produk dari interaksi  sosial  yang  dipengaruhi  oleh  aspek-aspek  kebudayaan  yang  lain,  seperti politik,  ekonomi,  ideologi,  religi,  struktur  sosial,  kekeluargaan  dan  lain-lain,  atau hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dapat dismpulkan, hukum dalam perspektif antropologi bukan semata-mata berwujud peraturan  perundang-undangan  yang  diciptakan  oleh  negara  (state  law),  tetapi  juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan lokal yang bersumber dari suatu kebiasaan  masyarakat  (customary  law/folk  law),  termasuk  pula  di  dalamnya mekanisme-mekanisme  pengaturan  dalam  masyarakat  (self  regulation)  yang  juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial.
Kata kunci : Hukum, Keluarga, Antropologi

## Pendahuluan
Antpologi  adalah  salah  satu  cabang  ilmu  sosial  yang  mempelajari  tentang budaya  masyarakat  suatu  etnis  tertentu.  Antropologi  lahir  atau  muncul  berawal  dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Antropologi mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, yang salah satunya seperti soiologi, dan ilmu sosial lainnya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora  karena  kajiannya  yang  terfokus  kepada  manusia  dan  kebudayaannya. Sebagaimana  sudah  dipahami  bahwa,  secara  umum  dapat  dikatakan  antropologi merupakan  ilmu  yang  mempelajari  manusia  dari  segi  keragaman  fisiknya, masyarakatnya, dan kebudayaannya.
Antropologi  hukum  pada  dasarnya  adalah  sub  disiplin  ilmu  hukum  empiris yang  memusatkan  perhatiannya  pada  studi-studi  hukum  dengan  menggunakan pendekatan  antropologis.  Kendati  demikian,  dari  sudut  pandang  antropologi,  sub disiplin  antropologi  budaya  yang  memfokuskan  kajiannya  pada  fenomena  empiris kehidupan hukum dalam masyarakat secara luas dikenal sebagai antropologi hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum dengan  fenomena-fenomena  sosial  secara  empiris  dalam  kehidupan  masyarakat; bagaimana  hukum  berfungsi  dalam  kehidupan  masyarakat,  atau  bagaimana  hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial ( social control ) atau sarana untuk menjaga keteraturan  sosial  ( social  order )  dalam  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  studi-studi antropologis mengenai hukum memberi perhatian pada segi-segi kebudayaan manusia yang  berkaitan  dengan  fenomena  hukum  dalam  fungsinya  sebagai  sarana  menjaga keteraturan sosial atau alat pengendalian social .
Dari  sini  lah  penulis  beranjak  mengangkat  tema  tulisan  ini  yaitu  Hukum Keluarga Perspektif Antropologi Hukum.

## Metode penelitian
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  kepustakaan  ( library research ),  yaitu  penelitian  dengan  serangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan metode  pengumpulan  data  pustaka,  membaca  dan  mencatat  serta  mengolah  bahan penelitian. Penelitian pustaka (library research) merupakan penelitian yang objeknya dicari dengan berbagai informasi pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan  dokumen.  Penelitian  ini  tentunya  berbeda  dengan  penelitian  lainnya  yang mengharuskan  melakukan  observasi  atau  wawancara  dalam  perolehan  data.  Metode naratif sosiologis mejadi pilihan dalam penyajian tulisan ini.

## Tinjauan Literatur

## Istilah dan Pengertian Hukum Keluarga
Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata familierecht (belanda) atau law of familie (inggris). 1 Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah,  anak  istri,  sedangkan  dalam  arti  luas  keluarga  berarti  sanak  saudara  atau anggota kerabat dekat. 2 Dengan demikian  Keluarga adalah salah satu kajian dari lembaga  sosial.  Keluarga  adalah  unit  terkecil  dari  masyarakat  yang  terdiri  atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan agen sosialisasi  yang  pertama  dilalui  oleh  seseorang  karena  keluarga  merupakan lingkungan yang pertama kali dirasakan dalam suatu keluarga.
Ali  Affandi  mengatakan  bahwa  hukum  keluarga  diartikan  sebagai “Keseluruhan  ketentuan  yang  mengatur  hubungan  hukum  yang  bersangkutan dengan  kekeluargaan  sedarah  dan  kekeluargaan  karena  perkawinan  (perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, keadaan tak hadir). Dari pandangan Ali Afandi ini, terdapat 2 (dua) konsepsi yaitu hukum keluarga mengatur hubungan yang berkaitan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena pernikahan.
1 Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 25
2 Hilman Hadi Kusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Cet. III, (PT Alumni, Bandung, 2005), hlm. 38
Kekeluargaan  sedarah  merupakan  pertalian  keluarga  yang  terdapat  di  antara beberapa  orang  yang  memiliki  keluhuran  yang  sama.  Sedangkan  kekeluargaan karena  pernikahan  ini  merupakan  pertalian  keluarga  akibat  pernikahan  antara seseorang dengan keluarga sedarah dari isteri (suaminya).
Adapun pendapat-pendapat lain mengenai hukum keluarga, yaitu:
1. Van  Apeldoorn  :  Hukum  keluarga  adalah  peraturan  hubungan  hukum  yang timbul dari hubungan keluarga
2. C.S.T Kansil : Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan
3. R. Subekti : Hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan- hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan
4. Rachmadi  Usman  :  Hukum  kekeluargaan  adalah  ketentuan-ketentuan  hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan
5. Djaja S. Meliala : Hukum keluarga adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur hubungan  hukum  antara  keluarga  sedarah  dan  keluarga  kerena  terjadinya perkawinan
6. Sudarsono  :  Hukum  kekeluargaan  adalah  keseluruhan  ketentuan  yang menyangkut hubungan hukum mengenai kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan . 3

## Keterkaitan Hukum dengan Antropologi
Dalam berbagai kajian studi banyak ahli mengherankan adanya keterkaitan antara  studi  satu  dan lainnya.  Hal  ini  berlaku  juga  dalam  studi  Antropologi  yang mengamati  tentang  sistem  pengendalian  sosial  di  berbagai  komunitas  di  Dunia. Selain memberikan kontribusi kepada bidang ilmunya yakni Antropologi , para ahli Antropologi tersebut juga berkontribusi dalam pengembangan konsep hukum yang secara nyata berlaku dan dioperasikan dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan ini terjadi disebabkan karena para ahli antropologi mempelajari hukum bukan semata-
3 Zulfa  Djoko  Basuki, Kompilasi  Bidang  Hukum  Kekeluargaan, (  Badan  Pembinaan  Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI,( Jakarta:2009), hlm. 20
semata  sebagai  produksi  dari  hasil  abstraksi  logika  sekelompok  orang  yang diformulasikan  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  lebih mempelajari hukum sebagai perilaku social.
Hukum dalam perspektif antropologi dipelajari sebagai bagian yang integral dari  kebudayaan  secara  keseluruhan,  dan  karena  itu  hukum  dipelajari  sebagai produk  dari  interaksi  sosial  yang  dipengaruhi  oleh aspek-aspek  kebudayaan  yang lain,  seperti  politk,  ekonomi,  ideologi,  religi,  struktur  sosial,  dan  lain-lain  atau hukum  dipelajari  sebagai  proses  sosial  yang  berlangsung  dalam  kehidupan masyarakat.  Oleh  karena  itu,  hukum  dalam  perspektif  antropologi  bukan  semata- mata berwujud peraturan perundang-undangan  yang diciptakan oleh negara ( state law ),  tetapi  juga  hukum  dalam  wujudnya  sebagai  peraturan-peraturan  lokal  yang bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat (customary law/folk law ), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat ( self regulation ) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial ( legal order ). 4
Menurut  pandangan  antropologi,  tempat  hukum  di  dalam  budaya masyarakat  adalah  sangat  luas.  Hukum  mencakupi  suatu  pandangan  masyarakat tentang kebutuhannya untuk survival, hukum juga merupakan aturan yang mengatur produksi  dan  distribusi  kekayaan  dan  metode  untuk  melindungi  masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.
Dewasa  ini  ada  kecendrungan  luas  untuk  membatasi  ruang  lingkup antropologi hukum pada masalah sengketa yang terjadi di dalam suatu masyarakat, baik itu mengenai pola-pola sengketa, bagaimana reaksinya dalam masyarakat dan bagaimana  cara  mengatasi  sengketa-sengketa  tersebut,  yang  pada  mulanya  hanya bersifat  menguraikan  laporan  tentang  norma-norma  hukum  dalam  masyarakat sederhana yang dikumpulkan dari para penulis pegawai pemerintahan kolonial dan para  misionaris.  Seperti  pernyataan  Laura  Nader  dalam  bukunya “The
4 I  Nyoman  Nurjaya, “Perkembangan  Pemikiran  Konsep  Pluralisme  Hukum” http://huma.or.id/  document/I.03. Analisa  Hukum/Perkembangan  Pemikiran  Konsep  Pluralisme Hukum_I Nyoman Nurjaya.pdf , diakses pada tanggal 18 November 2012
Anthropological  Study  of  Law” ,  antara  lain  dikemukakan  masalah  pokok  yang merupakan ruang lingkup antropologi hukum sebagai berikut :
1. Apakah dalam setiap masyarakat terdapat hukum, dan bagaimana karakteristik hukum yang universal.
2. Bagaimana  hubungan  antara  hukum  dengan  aspek  kebudayaan  dan  organisasi sosial.
3. Mungkinkah  mengadakan  tipologi  hukum  tertentu,  sedangkan  variasi karakteristik hukum terbatas.
4. Apakah tipologi hukum itu berguna untuk menelaah hubungan antara hukum dan aspek kebudayaan dan organisasi sosial. Mengapa pula hukum itu berubah.
5. Bagaimana  cara mendeskripsi  sistem-sistem  hukum,  apakah  akibat jika  sistem hukum  dan  sub  sistem  hukum  antara  masyarakat  dan  kebudayaan  yang  saling berhubungan,  dan  bagaimana  kemungkinan  untuk  membandingkan  sistem hukum yang satu dan yang lain. 5
Oleh  karena  itu  masalah-masalah  yang  menjadi  pusat  perhatian  erat hubungannya dengan lembaga pengendalian sosial di dalam masyarakat-masyarakat tertentu.    Pendapat  Leopold  Pospisil  mengenai  ciri-ciri  hukum  yang  diutarakan dalam  bukunya “Anthropology  of  Law:  A  Comparative  Theory” ,  dapat  dilihat bahwa  pada  saat  ini  ciri-ciri  yang  dikemukakan  olehnya  dianggap  sudah  cukup lengkap  untuk  dapat  menggambarkan  hukum  dan  membedakannya  dari  gejala- gejala sosial budaya lainnya di dalam masyarakat. 6

## Deskripsi Keluarga dalam Kajian Antropologi
1. Adat-Istiadat Dalam Perkawinan
a. Perkawinan.
Saat peralihan yang pada semua masyarakat dianggap penting adalah peralihan  dari  tingkat  hidup  remaja  ke  tingkat  hidup  berkeluarga,  yaitu perkawinan.  Dalam  kebudayaan  manusia,  perkawinan  merupakan  pengatur
5 Hilman Hadikusuma, 1986, Antropologi Hukum Indonesia ,  hlm. 7.
6 Soerjono Soekanto, 1984, Antropologi Hukum Materi Pengembangan Ilmu Hukum Adat , C.V. Rajawali, Jakarta, h 160.
tingkah  laku  manusia  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  kelaminnya. Perkawinan membatasi untuk bersetubuh dengan lawan jenis lain selain suami atau  isterinya.  selain  sebagai  pengatur  kehidupan  kelamin,  perkawinan mempunyai berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat manusia, yaitu memberi  perlindungan  kepada  anak-anak  perkawinan  itu,  memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta dan gengsi,  bahkan  juga  untuk  memelihara  hubungan  baik  dengan  kelompok- kelompok kerabat tenentu.
b. Pembatasan Jodoh Dalam Perkawinan.
Dalam semua masyarakat di dunia ada larangan-larangan yang harus dipatuhi  dalam  memilih  jodoh.  Dalam  masyarakat  orang  Jawa  perkotaan, pembatasan  seperti  itu  hampir  tidak  ada,  kecuali  larangan  untuk  menikah dengan  saudara  kandung,  walaupun  perkawinan  antara  anak-anak  dari  dua pria kakak beradik, antara anak-anak dua wanita kakak-beradik, atau dengan wanita yang umumya lebih tua, sebaiknya dihindari juga. Di beberapa tempat di Amerika perkawinan dengan saudara sepupu dari pihak ayah maupun pihak ibu  dilarang,  dan  beberapa  dasawarsa  yang  lalu  perkawinan  antara  seorang warga kulit putih dengan seorang warga  kulit hitam (Negro) tidak mungkin dilaksanakan  secara  hukum,  tetapi  juga  tidak  diizinkan  oleh  lingkungan sosialnya. Pada masyarakat Batak di Indonesia, seorang pria marga A hanya dapat  menikah  dengan  gadis  marga  B  saja,  tetapi  sebaliknya  pria  marga  B hanya boleh menikah dengan gadis marga C.
Adat eksogami menentukan bahwa seseorang hanya boleh menikah di luar batas lingkungannya  sendiri. Istilah  eksogami sebenamya memiliki arti yang  relatif,  sehingga  selalu  perlu  dijelaskan  apa  batas-batasnya.  Eksogami keluarga inti adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama keluarga inti; eksogami marga adalah larangan untuk menikah dengan anggota sesama marga; eksogami desa adalah larangan untuk menikah dengan sesama warga desa, dan sebagainya. Lawan dari eksogami adalah endogami, yang tentu juga merupakan  istilah  yang  sifamya  relatif.  Dalam  hal  ini  pun  endogami  desa
adalah larangan untuk menikah dengan warga dari desa lain; endogami kasta adalah larangan untuk menikah dengan warga dari kasta lain, dan seterusnya.
"Sumbang"  atau incest muncul  apabila  adat  eksogami  dalam  suatu masyarakat  dilanggar.  Dengan  demikian  sumbang  yang  terjadi  dalam  suatu masyarakat  yang  berdasarkan  adat  eksogami  keluarga  inti  adalah persetubuhan  antara  dua  orang  saudara  kandung,  atau  antara  ayah  atau  ibu dengan  anaknya.  Dalam  banyak  masyarakat  di  dunia,  sumbang  merupakan dosa  besar,  yang  bahkan  dapat  diancam dengan  hukuman  mati  atau  hukum buang.
c. Syarat-syarat Untuk Melangsungkan Pernikahan.
Di atas telah dilihat bagaimana hubungan pernikahan dalam sebagian besar masyarakat manusia tidak semata-mata menyangkut fungsi pokoknya, yaitu melestarikan jenisnya dengan melahirkan keturunan, tetapi di samping itu perkawinan juga membawa akibat-akibat lain yang sangat luas.
Dua  orang  yang  menikah,  mula-mula  adalah  warga  dari  kelompok kekerabatan  yang  berbeda  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu  ikatan perkawinan  tidak  hanya  berakibat  pada  kedua  individu  tersebut, tetapi  juga pada  keturunan  mereka.  Ada  masyarakat-masyarakat  yang  kewargaannya dalam  seksi  dan  subseksi  dalam  masyarakat  ditentukan  melalui  garis keturunan  ibu  ( matrilineal )  atau  melalui  garis  keturunan  ayah  ( patrilineal ).
Sistem  berdasarkan  kedua  prinsip  keturunan  sejajar  itu  dalam  antropologi disebut sistem double descent . 7
Dalam  hampir  semua  masyarakat  di  dunia  orang  yang  mengambil prakarsa  untuk  menikah  adalah  pria,  yang  dituntut  untuk memenuhi  syarat- syarat tenentu. Syarat-syarat untuk dapat menikah, seperti yang dilihat dalam adat-istiadat  dari  berbagai  suku  bangsa  di  dunia,  umumnya  terdiri  dari:  (l) maskawin, (2) pelaksanaan semacam kerja bakti bagi keluarga pihak wanita,
7 Lihat G.P. Murdock , "Double Descent" , dalam: American Anthropologist , XLII (1940: him. 555-561).
dan  (3)  pertukaran  gadis  antara  kelompok  pihak  pria  dan  kelompok  pihak wanita.
Maskawin  adalah  sejumlah  harta  yang  diberikan  oleh  pihak  pria kepada pihak gadis (baik kepada gadis itu sendiri maupun juga kerabat gadis itu).  Pada  awalnya  maskawin  mungkin  diberikan  sebagai  ganti  rugi.  Dalam suatu  kelompok  manusia  (terutama  apabila  kelompok  itu  kecil),  tiap  warga mempunyai  tugas  yang  dianggap  penting  bagi  kelangsungan  hidup kelompoknya.  Karena  itu  apabila  seorang  wanita  dibawa  keluar  dari kelompoknya (karena turut ke dalam kelompok suaminya), maka kelompok yang ditinggalkannya merasa dirugikan, dan dikompensasi dengan maskawin itu.  Maskawin  sebagai  harta  pengganti  potensi  tenaga  kerja  itu  mungkin seiring dengan korelasi yang tinggi dari gejala maskawin dengan adat menetap sesudah nikah virilokal (adat yang menentukan bahwa sepasang suami-isteri harus menetap sekitar pusat kediaman kerabat si suami). Dari sebanyak 121 masyarakat dengan adat virilokal yang ditelitinya. G.P. Murdock menemukan bahwa  maskawin  yang  tinggi  merupakan  syarat  untuk  menikah  dalam  102 masyarakat. 8
Besar-kecilnya  maskawin  tentu  berbeda-beda  pada  berbagai  suku bangsa  di  dunia,  yang  kadang-kadang  ditentukan  berdasarkan  kesepakatan antara  pihak  pria  dan  pihak  wanita,  sesuai  dengan  kedudukan,  kepandaian, kecantikan  dan  usia  si  gadis.  Pada  beberapa  suku  bangsa,  misalnya  pada penduduk daerah Nuba Hills di Sudan (Afrika Utara), maskawin berupa harta benda tidak wajib dibayar  seluruhnya pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi dapat diangsur selama bertahun-tahun.
Adat seputar maskawin pada berbagai suku bangsa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:
1) Diberikan kepada kaum kerabat gadis, dengan atau tanpa rincian siapa di antara anggota kerabat gadis yang berhak menerimanya;
8 Lihat karangannya, Social Structure (New York, 1949: hlm. 20).
2) Diberikan kepada gadis calon mempelai itu sendiri; dan
3) Sebagian diberikan kepada gadis calon mempelai, dan sebagian lagi kepada kaum kerabatnya.
d. Adat Menetap Sesudah Nikah.
Sewaktu menganalisa masyarakat lokal, suatu hal yang penting untuk diperhatikan seorang peneliti adalah adat menetap sesudah nikah. Di seluruh dunia dikenal sedikitnya 7 jenis adat menetap sesudah nikah, 9 yaitu:
1) Adat utrolokal , 10 yang memberi kebebasan kepada sepasang Suami isteri untuk  memilih  tinggal  di  sekitar  kediaman  kaum  kerabat  suami  atau  di sekitar kediaman kaum kerabat isteri;
2) Adat virilokal , 11 yang  menentukan  bahwa  sepasang  SUami-isteri diharuskan menetap sekitar pusat kediaman kerabat suami;
3) Adat uxorilokal , 12 yang  menentukan  bahwa  sepasang  suami-isteri  harus tinggal sekitar kediaman kaum kerabat isteri;
4) Adat bilokal , 13 yang menentukan bahwa sepasang suami-isteri diwajibkan tinggal di sekitar pusat kediaman kerabat suami pada masa tertentu, dan di sekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri pada masa lainnya;
9 Di sini digunakan istilah-istilah yang diusulkan J. A. Barnes dalam karangannya, “Marriage And  Residential  Continuity" ,  dalam  majalah  American  Anthropologist,  LXII  (1960:  850-866). Bandingkan  juga  dengan  istilah-istilah  yang  digunakan  E.  Schlesier, "Zur  Terminologie  Der Postnuptialen Residenz", yang dimuat dalam Zeitschrift Fuer Ethnographie, LXXXIII (1958: him. 224- 225).
10 G.P.  Murdock  juga  banyak  menggunakan  istilah  " ambilokal "  dalam  karangannya  yang berjudul "Cognatic Forms Of Social Organization" , yang dimuat dalam Social Structure In South Easl Asia (New York, 1960: hlm. 5). Istilah lain yang juga banyak digunakan adalah " bilokal ". Menurut ahli antropologi Australia, J.A. Barnes, kedua istilah itu kurang memuaskan, dan karena itu ia mengusulkan istilah  " utrolokal "  ini,  yang dilihat dari sudut  bahasa  memang  lebih  sesuai, karena " utro " berasal dari kata Latin Uter , yang berarti "salah satu dari dua".
11 Juga  disebut  " patrilokal ".  Lihat  karangan  L.  Adam, "Virilocal  And  Uxoritocal" ,  dalam majalah Man (1948: hlm. 12). 12 Juga disebut adat " matrilokal ".
13 Istilah yang banyak digunakan ini berasal dari tulisan H. I. Hogbin dan C.H. WedgeW00d, "Local Groupings In Melanesia" yang terbit dalam majalah Oceania, XXIII (1953: hlm. 242), Murdock memakai istilah "matri-patrilokal" .
5) Adat neolokal ; yang menentukan bahwa sepasang suami-isteri menempati tempatnya  sendiri  yang  baru,  dan  tidak  mengelompok  bersama  kerabat suami ataupun isteri;
6) Adat avunkulokal ,  yang  mengharuskan  sepasang  suami  isteri  menetap sekitar tempat kediaman saudara pria ibu (avunculus) dari suami; 14
7) Adat natolokal , 15 yang menentukan bahwa suami dan isteri masing- masing hidup terpisah, di antara kaum kerabatnya sendiri-sendiri.
Adat  menetap  sesudah  nikah  antara  lain  mempengaruhi  pergaulan kekerabatan  dalam  suatu  masyarakat.  Apabila  dalam  suatu  masyarakat berlaku adat virilokal ,  maka  desa-desa  atau  daerah-daerah  lokal  merupakan tempat berkumpulnya keluarga-keluarga yang terikat hubungan kekerabatan melalui  garis  pria.  Dalarn  setiap  keluarga  inti  dalam  masyarakat virilokal , anak-anak terutama bergaul dengan kaum kerabat dari pihak ayahnya, sedang kaum kerabat dari pihak ibu mereka yang tinggal di desa-desa atau daerah- daerah  lain,  kurang  mereka  kenal.  Dengan  demikian  adat  menetap  sesudah menikah  menentukan  dengan  kaum  kerabat  mana  warga  suatu  masyarakat lebih banyak bergaul.
Pergaulan tetap dengan orang-orang atau golongan kaum kerabat yang dilakukan secara intensif selama 3 sampai 4 angkatan, akan mengakibatkan berkembangnya kelompok kekerabatan yang konkret. 16
2. Rumah Tangga Dan Keluarga Inti
a. Rumah Tangga.
Dengan  menikah,  sepasang  suami-isteri  membentuk  suatu  kesatuan sosial  yang  disebut  rumah  tangga,  yaitu  kesatuan  yang  mengurus  ekonomi
14 Contoh dari adat semacam ini hanya ada pada beberapa suku bangsa di daerah aliran Sungai Kongo dan di Nigeria (Afrika Tengah dan Barat), serta beberapa suku bangsa Trobriand di Melanesia.
15 Dalarn  buku  G.P.  Murdock,  Social  Structure  (1949),  dipakai  istilah  " duolokal ".  Istilah " natolokal " yang diusulkan J.A. Barnes sebenarnya cocok, karena nalo berasal dari bahasa Latin natus , yang berarti ''lahir". Dengan demikian " natolokal " sebenamya berarti tempat lahir, yaitu tempat di mana suami dan isteri masing-masing dilahirkan.
16 Uraian  mengenai  paham  "kelompok",  dan  khususnya  "kelompok  kekerabatan"  ini  dimuat dalam buku  Kuntjaraningrat Pengantar Antropologi Jilid I (1996: hlm. 108).
rumah tangganya. Rumah tangga biasanya terdiri dari satu keluarga inti, tetapi mungkin  juga  terdiri  dari  2  sampai  3  keluarga  inti.  Di  kota  besar  seperti Jakarta,  misalnya,  masalah  perumahan  seringkali  menyebabkan  bahwa keluarga-keluarga  muda  terpaksa  menumpang  di  rumah  orang  tua  mereka. Selama  suatu  keluarga  muda  belum  mengurus  ekonomi  rumah  tangganya sendiri,  dan  masih  turut  makan  dari  dapur  orang  tua,  maka  keluarga  muda seperti itu belum dikatakan membentuk rumah tangga.
Sebaliknya, kalau mereka sudah mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri,  walaupun  mereka  masih  tinggal  di  rumah  orang  tua,  mereka  telah merupakan satu rumah tangga. Dapur memang merupakan lambang dari suatu rumah tangga. Pada banyak suku bangsa, istilah untuk rumah tangga memang "dapur".  Di  Bali, kuren berarti  rumah  tangga,  tetapi  juga  dapur.  Seorang peneliti yang bemnaksud menghitung jumlah rumah tangga dalam masyarakat yang  merupakan  obyek  penelitiannya  memang  seharusnya  menghitung jumlah dapur, dan bukan jumlah bangunan rumah atau keluarga inti yang ada. Di desa-desa orang Iban di Kalimantan Barat, misalnya, satu rumah panjang yang  dibangun  di  tepi  sungai,  dihuni  oleh  seluruh  anggota  keluarga  luas (kadang-kadang  bahkan  lebih  dari  satu  keluarga  luas).  Untuk  menghitung jumlah  keluarga  inti  dalam  rumah  panjang  seperti  itu  tinggal  menghitung jumlah  dapur  yang  ada,  yang  sesuai  dengan  rumah  tangga  yang  masing- masing menempati bilek-bilek di dalam rumah tersebut.
b. Keluarga Inti.
Terrnasuk  dalam  keluarga  inti  adalah  suami,  dan  anak-anak  mereka yang belum menikah. Anak tiri dan anak secara resmi diangkat sebagai anak memiliki hak yang kurang lebih sama dengan anak kandung, dan karena itu dapat dianggap pula sebagai anggota dari suatu keluarga inti. Bentuk keluarga seperti  ini  adalah  bentuk  yang  sederhana,  dan  berrdasarkan  monogami. Keluarga  inti  yang  lebih  kompleks  adalah  apabila  dalam  keluarga  terdapat lebih  dari  seorang  suami  atau  Keluarga  inti  seperti  ini  adalah  keluarga  inti yang  berdasarkan  Poligami.  Secara  khusus,  keluarga  inti  dengan  seorang
suami tetapi lebih dari isteri disebut keluarga inti yang berdasarkan poligini, sedang  keluarga  inti  dengan  seorang  isteri  tetapi  lebih  dari  seorang  suami, adalah keluarga berdasarkan poliandri.
Keluarga inti di seluruh dunia memiliki dua fungsi pokok, yaitu:
1) Dimana  warganya  dapat  memperoleh  dan  mengharapkan  bantuan  serta perlindungan dari sesama warga keluarga inti;
2) Dimana  warganya  diasuh  dan  memperoleh  pendidikan  awalnya  ketika mereka belum mandiri.
Kecuali  itu,  fungsi  tambahan  dari  suatu  keluarga  inti  dalam  banyak masyarakat  adalah  bahwa  keluarga  inti  juga  merupakan  kelompok  sosial dengan  ekonomi  rumah  tangga  yang  mandiri,  walaupun  dalam  hal  ini seringkali  banyak  terkecualinya.  Fungsi  tambahan  lain  yang  juga  sangat penting  adalah  melaksanakan  pekerjaan-pekerjaan  produktif  (misalnya berladang dan bertani di sawah), yang tentu juga banyak terkecualinya.
Pada banyak masyarakat di dunia, kedua fungsi tambahan tersebut di atas  memang  tidak  terdapat  dalam  keluarga  inti,  tetapi  dalam  masyarakat- masyarakat di mana keluarga inti memiliki salah satu atau kedua fungsi dasar, ada yang mulai beralih ke pranata-pranata kemasyarakatan lainnya.
Dengan demikian, walaupun dalam masyarakat serupa itu keluarga inti secara formal masih ada, dalam kenyataan kelompok itu telah hilang. 17
1) Kelompok-Kelompok Kekerabatan
Bentuk-bentuk  keluarga  inti  seperti  yang  terurai  di  atas  adalah kesatuan  yang  dalam  antropologi  dan  sosiologi  disebut kingroup ,  atau kelompok  kekerabatan.  Selain  keluarga  inti  masih  banyak  bentuk kelompok kekerabatan lain.
17 Di Israel dibangun masyarakat desa kolektif, di mana keluarga inti praktis sudah tidak ada lagi.  Fungsi-fungsi  pokoknya  telah  diambil  alih  oleh  lembaga-lembaga  kemasyarakatan  lain.  Sistem masyarakat yang disebut kibutz ini dilukiskan dalam karangan M. E. Spiro, "Is The Family Universal?" , yang dimuat dalam majalah American XVI (1954: him. 839-846).
G.P.  Murdock  membedakan  antara  3  kategori  kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi-fungsi sosialnya, 18 yaitu:
I. Kelompok kekerabatan berkorporasi (istilah yang digunakan Murdock adalah corporate  kingroups ),  yang  sifatnya  eksklusif  dan  biasanya memiliki  semua  ke-6  unsur  tersebut.  Istilah  "berkorporasi"  umumnya menyangkut unsur (6) di atas, yaitu adanya hak bersama atas sejumlah harta. Jumlah warga dalam kelompok seperti ini biasanya terbatas. II. Kelompok  kekerabatan  kadangkala  (istilah  Murdock  untuk  kelompok ini adalah occasional kingroups ), yang seringkali tidak memiliki unsur yang tersebut dalam (6). Kelompok jenis ini biasanya terdiri dari banyak anggota,  sehingga  interaksi  yang  terus-menerus  dan  intensif  tidak mungkin lagi, tetapi hanya berkumpul kadang-kadang saja;
III. Kelompok  kekerabatan  menurut  adat  (Murdock  menyebutnya circumscriptive  kingroup) ,  yang  biasanya  tidak memiliki  Unsur-unsur
(4), (5), dan (6), dan kadang-kadang bahkan juga unsur (3). Kelompok- kelompok ini  bentuknya  sudah  sedemikian  besar,  sehingga  Warganya seringkali  sudah  tidak  saling  mengenal.  Mereka  umumnya  hanya mengetahui  tentang  keberadaan  seseorang  (sebagai  warga  kelompok) berdasarkan  tanda-tanda  yang  ditentukan  adat.  Rasa  kepribadian kelompok seringkali juga ditentukan oleh tanda-tanda adat tersebut.
Selain  keluarga  inti  (yang  tentu  tergolong  kategori  kelompok kekerabatan  berkorporasi)  yang  ada  dalam  hampir  semua  masyarakat  di dunia,  ada  beberapa  bentuk  kelompok  kekerabatan  yang  tidak  universal sifatnya. Kelompok-kelompok kekerabatan yang tidak universal ini dapat dibagi  ke  dalam  2  golongan,  yaitu:  (  l)  kelompok  kekerabatan  dengan seorang tokoh  yang masih hidup sebagai pusat kelompok (sering disebut
18 Lihat  karangannya, "Cognatic  Forms  Of  Social  Organization" ,  dalam  buku  yang diredaksinya  berjudul Social  Structure  In  Southeast  Asia (New  York:  Wenner  Gren  Foundation  for Anthropological Research, 1960: hlm. 5).
ego - oriented  kingroups 19 dan  (2)  kelompok  kekerabatan  berdasarkan hubungan kekerabatan (sering disebut ancestor-oriented kingroups ).
Kelompok  kekerabatan  yang  termasuk  golongan  yang  pertama adalah kindred dan  keluarga  luas,  sedang  dalam  kelompok  kekerabatan golongan  kedua  termasuk deme ,  keluarga ambilineal kecil,  keluarga ambilineal besar,  klen  kecil,  klen  besar, fratri ,  dan paroh masyarakat.
Semua kelompok kekerabatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.
a. Kindred .
Kesatuan kekerabatan yang disebut kindred ini dimulai dari seorang warga  yang  memprakarsai  suatu  kegiatan,  mislanya  pertemuan,  upacara, atau  pesta  daur  hidup,  tetapi  juga  pada  saat  seseorang  tertimpa  suatu musibah (misalnya kematian).
b. Keluarga Luas.
Dilihat dari komposisinya, ada 3 macam keluarga luas, yang semua didasarkan pada suatu adat menetap sesudah nikah tenentu. Apabila adat itu berubah, maka keluarga luas dalam masyarakat tesebut pun akan retak dan akhimya hilang. Ketiga macam keluarga luas itu adalah:
1) Keluaga luas utrolokal (berdasarkan adat utrolokal ), 20 yang terdiri satu keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti anak-anak baik yang pria maupun yang wanita;
2) Keluarga luas virilokal yang berdasarkan adat virilokal dan terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga inti dari anak-anak laki-lakinya;
3) Keluarga luas uxorilokal (berdasarkan adat uxorilokal ), yang terdiri dari keluarga inti senior dengan keluarga-keluarga inti anak-anak wanita
c. Keluarga Ambilineal Kecil.
19 Ego sebagai Pusat kelompok kekerabatan.
20 Penelitian yang antara lain berhasil menghitung jumlah rata-rata dari warga kindred dalam kalangan 200 orang  mahasiswa Perguruan Tinggi  Vassar College di  Amerika Serikat, dilakukan oleh ahli  antropologi  Helen  Codere.  Lihat  laporannya, "A  Genealogical  Study  Of  Kinship  In  The  United States" , dalam: Psychiatry, XVIII, 1955: hlm65-79)
Kelompok  kekerabatan  ini  terjadi  apabila  suatu  keluarga  luas utrolokal membentuk suatu kepribadian yang khas, yang disadari oleh para warganya.  Kepribadian khas itu tidak hanya ada pada saat mereka hidup saja,  tetapi  sudah  ada  selama  beberapa  angkatan  sebelumnya.  Nenek- moyang  yang  menurunkan  kelompok  tersebut  ada  kalanya  masih  hidup, sebagai  warga  senior  dari  kelompok.  Karena  itu  kelompok  kekerabatan ambilineal kecil biasanya terdiri dari sekitar 25-30 jiwa, sehingga mereka masih  saling  mengenal  dan  mengetahui  hubungan  kekerabatan  masing- masing.  Kelompok  keluarga ambilineal kecil  juga  menumbuhkan  rasa kepribadian, karena adanya harta produktif milik bersama, berupa tanah, kolam  ikan,  atau  pohon-pohon  buah-buahan,  yang  dapat  dinikmati  oleh semua warga kelompok. Karena itu kelompok keluarga ambilineal adalah kelompok kekerabatan yang berkorporasi.
d. Keluarga Ambilineal Besar.
Apabila suatu keluarga ambilineal tidak hanya terbatas pada 3 - 4 generasi saja, tetapi juga mencakup lebih banyak generasi yang diturunkan seorang  nenek-moyang  tertentu  (yang  biasanya  sudah  tidak  saling mengenal bahkan mengetahui hubungan masing-masing), maka kelompok kekerabatan  seperti  itu  disebut  "keluarga ambilineal besar.  Jumlah warganya  bukan  hanya  25  -  30  orang  lain,  tetapi  telah  membengkak menjadi beberapa ratus orang.
e. Klen Kecil.
Klen kecil adalah kelompok kekerabatan yang terdiri dari keluarga luas keturunan dari satu leluhur. Ikatan kekerabatan berdasarkan hubungan melalui garis keturunan pria saja (yang disebut patrilineal ), atau melalui garis keturunan wanita (yang disebut matrilineal ), sehingga ada klen kecil patrilineal dan  klen  kecil matrilineal .  Warga-warga  dari  klen  kecil (jumlahnya  sekitar  50  -  70  orang)  biasanya  masih  mengetahui  hubungan kekerabatan  mereka  masing-masing,  dan  mereka  masih  saling  mengenal dan saling bergaul, karena mereka umumnya masih tinggal bersarma dalam
satu  desa.  Dalam  masyarakat  nagari  di  daerah  Minangkabau,  sampai sekarang  masih  ada  kelompok-kelompok  kekerabatan  paruik,  yaitu gabungan  dari  keluarga-keluarga  luas matrilineal (kaum),  yang  dalam antropologi disebut klen kecil matrilineal . Fungsi lengkap dari klen yang kecil adalah:
1) Memelihara  harta  pusaka,  atau  memegang  hak  ulayat  atau  hak  milik komunal  atas  harta  produktif  (biasanya  tanah  dengan  segala  hal  yang ada di atas dan di bawahnya);
2) Bergotong-royong dalam melakukan pelbagai kegiatan mata pencarian;
3) Bergotong-royong  dalam  melakukan  pelbagai  kegiatan  sosial maupun pribadi;
4) Mengatur perkawinan sesuai dengan adat eksogami,
Keempat  fungsi  tersebut  di  atas  tentu  tidak  semuanya  dimiliki setiap masyarakat suku bangsa; beberapa di antaranya ada yang mulai tidak berfungsi, atau bahkan tidak pernah ada.
f. Klen Besar.
Klen  besar  adalah  kelompok  kekerabatan  yang  terdiri  dari  semua keturunan  dari  seorang  leluhur,  yang  diperhitungkan  melalui  garis keturunan  pria  atau  wanita,  sehingga  ada  klen  besar patrilineal dan  klen besar matrilineal . Sosok leluhur yang menurunkan para warga klen besar berpuluh-puluh  generasi  yang  lampau  itu  sudah  tidak  jelas  lagi,  dan seringkali  sudah  menjadi  tokoh  yang  dianggap  keramat  yang  memiliki sejumlah  ciri  yang  luar  biasa.  Jumlah  warga  yang  sangat  besar, menyebabkan  bahwa  mereka  umumnya  sudah  tidak  mengenal  kerabat- kerabat  yang  hubungan  kekerabatannya  jauh.  Dalam  suatu  kelompok kekerabatan  seperti  itu  banyak  terdapat  kerabat-kerabat  fiktif,  karena pengangkatan  mereka  sebagai  warga  klen  besar,  atau  karena  mereka mempakan keturunan dari orang yang pernah diangkat menjadi warga klen besar,  tetapi  Inungkin  juga  karena  pemah  terjadi  suatu  proses penggabungan klen besar dengan klen besar lain yang mulai kandas.
Walaupun sudah tidak saling mengenal, warga klen besar merasa dirinya  terikat  pada  klen  besar  berkat  adanya  tanda-tanda  lahir  yang dilmiliki  klen  besar  yang  bersangkutan,  yaitu  nama,  nyanyian-nyanyian serta dongeng-dongeng suci tertentu, dan juga lambang-lambang.
Fungsi  dari  klen  besar  pada  umumnya  adalah:  (a)  mengatur perkawinan,  (b)  menyelenggarakan  kehidupan  keagamaan  kelompok,  (c) mengatur  hubungan  antarkelas  dalam  masyarakat,  dan  (d)  dasar  dari organisasi-organisasi politik. Walaupun demikian, tidak semua masyarakat klen  besar  memiliki  keempat  fungsi  tersebut.  Pada  marga  dalam masyarakat orang Batak, fungsinya tinggal sebagai pengatur perkawinan, yang dijalankan berdasarkan adat eksogami marga , yang sampai sekarang masih  dipegang  teguh.  Dengan  demikian  adat marga seakan-akan menentukan dari marga mana seseorang diperbolehkan mencari pasangan hidupnya.
Berbeda dengan klen kecil, karena besamya, maka suatu klen besar tidak  menguasai  sejumlah  harta.  Para  warganya  sudah  tidak  saling mengenal, dan dengan demikian klen besar tidak dapat disebut kelompok kekerabatan  berkorporasi.  Pada  orang  Batak,  orang  Baganda,  dan  orang Aztec, klen terfungsi hanya dalam hal adat (disebut cimumscriptive ). Pada suku  bangsa  klen  ada  kalanya  bergabung  pada  musim-musim  tertentu (misalnya sewaktu menyelenggarakan upacara-upacara totemisme ), Seperti halnya klen kecil, klen besar juga bersifat definitif dan eksklusif .
g. Fratri .
Kata ini merujuk pada kelompok-kelompok kekerabatan patrilineal maupun matrilineal yang  sifatnya  lokal,  dan  mempakan  gabungan  dari kelompok-kelompok klen setempat (bisa klen kecil, tetapi bisa juga bagian dari klen besar).
h. Paroh Masyarakat.
Istilah yang dalam bahasa Inggris adalah moiety , adalah kelompok kekerabatan  gabungan  klen  mirip fratri .  Namun  ciri  khas  dari  paroh
masyarakat ialah bahwa dalam suatu masyarakat kelompok kekerabatan ini merupakan setengah bagian dari seluruh masyarakat. Maka tergantung dari struktur  suatu  masyarakat, moiety dapat  merupakan  gabungan  klen-klen kecil, tetapi dapat pula mempakan gabungan dari bagian-bagian lokal dari suatu klen besar.
Fungsi dari paroh masyarakat secara garis besar sama dengan klen besar dan fratri . Sifatnya juga eksogam sebagai pengatur perkawinan para warganya.  Walaupun  demikian,  paroh  masyarakat  biasanya  masih mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi politik, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan serta kekuatan dalam masyarakat. Dalam suatu masyarakat  (termasuk  yang  kecil),  biasanya  ada  kelompok-kelompok kekerabatan yang berkuasa. Apabila kelompok-kelompok seperti itu tidak dikendalikan,  maka  kekuasaannya  dapat  tumbuh  menjadi  sangat  besar, sehingga  terjadi  penindasan  atas  kelompok-kelompok  yang  lain.  Maka adalah  tugas  kelompok-kelompok  lain  dalam  masyarakat  tersebut  untuk mencegah  terjadinya  hal  seperti  itu.  Dalam  suatu  masyarakat  kecil, pengendalian kekuasaan antara dua paroh masyarakat ini seringkali masih dapat  dilakukan  dengan  berbagai  upacara  keagamaan  atau  permainan- permainan  adat,  yang  dapat  mencairkan  ketegangan,  sehingga  dapat dihindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
Analisis  Akibat  Hukum  dalam  Sistem  Keluarga  Perspektif  Antropologi  di Indonesia
Dalam  perspektif  antropologi  Hukum,  hukum  itu  lahir  dari  sebuah kebudayaan masyarakat. Melihat dari hal tersebut, peran antropologi hukum sebagai sebuah  perspektif  untuk  melihat  berbagai  macam  corak  hukum  yang  lahir  dan berkembang dari berbagai kebudayaan, termasuk di dalamnya ada yang dinamakan hukum  adat  dan  hukum  Agama.  Dalam  kedua  corak  hukum  tersebut  yang berkembang  di  masyarakat  melalui  kebudayaan,  di  dalamnya  terkandung  pula
peraturan-peraturan  yang  memuat  mengenai  hukum  pribadi/personal,  maupaun hukum publik.
Mengenai hukum yang bersifat pribadi/personal atau dalam kajian hukum di Indonesia sekarang disebut dengan hukum perdata, yang di dalamnya mengatur tata cara  bagaimana  menerapkan  hukum  di  lingkungan  tersebut,  misalkan  pengaturan yang dilakukan dalam perkawinan disebut sebagai hukum perkawinan, pengaturan yang  mengatur  bagaimana  pengurusan  dari  harta  waris  diatur  dalam  hukum kewarisan,  dan  hokum-hukum  mengenai  hal-hal  yang  bersifat  pribadi  lainnya. Termasuk  dalam  kajian  hukum  Agama  pun  itu  menjadi  bagian  yang  mesti diterapkan  di  masyarakat.  Dalam  penerapannya  itu  sendiri  selain  hukum  tersebut dapat berlaku positif, pastinya ada saja bagian dimana hukum tersebut menimbulkan suatu  akibat  dalam  proses  penerapannya.  Hal  yang  menjadi  akibat  dari  hukum tersebut  akan  dianalisis  menurut  perspektif  antropologi  dalam  hal  ini  mencakup ruang lingkup sistem hukum keluarga.
Dalam  cakupan  sistem  hukum  keluarga  itu  sendiri,  tidak  lepas  dari  yang namanya  perkawinan  dan  kewarisan  serta  akibat-akibat  hukum  yang  ditimbulkan dari  kedua  hal  tersebut.  Hukum  perkawinan  di  Indonesia  itu  sendiri  telah  diatur dalam  suatu  undang-undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang  Perkawinan  dan  PP Nomor  9  tahun  1975  tentang  pelaksanaan  undang-undang  perkawinan  Nomor  1 tahun 1974 tersebut yang saat ini masih berlaku.
Perkawinan itu sendiri menurut Kompilasi Hukum Islam pada bab II pasal 2 menyebutkan bahwa “perkawinana menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizhon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya  merupakan  ibadah.”  Perkawinan  berkaitan  langsung    dengan keluarga.  Ketentuan-ketentuan  dalam  hukum  keluarga  diartikan  sebagai keseluruhan  ketentuan  mengenai  hukum yang  bersangkutan  dengan  kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan perkawinan. Perkawinan sebenarnya merupakan langkah awal  terhadap  terjadinya  sebuah  hukum,  karena  dengan  terjadinya  sebuah perkawinan  maka  hukum-hukum  dan  peraturan-peraturan  dapat  langsung diaplikasikan, dan nilai hukum yang positif  dan negative pun akan diketahui setelah
hukum itu berlaku. Dalam hukum perkawinan itu sendiri sebagai bagian dari sistem hukum keluarga, terdapat akibat-akibat hukum yang ditimbulkannya, di antaranya :
1. Hubungan kekerabatan/persaudaraan
2. Timbulnya  hak dan kewajiban serta kedudukan suami isteri
3. Timbulnya hak dan kewajiban  serta kedudukan anak
4. Adanya hak kekuasaan orang tua terhadap anak
5. Timbulnya hak dan perwalian bagi anak perempuan oleh bapaknya
6. Timbulnya hak harta bersama ( gono-gini)
7. Timbulnya hak waris mewarisi.
Jika semua itu dilihat dari perspektif antropologi, maka apa yang ada pada hukum perkawinan tersebut sebagai bagian dari sistem hukum keluarga, maka itu merupakan sebuah proses kehidupan manusia dalam mengembangkan tatanan hidup yang  harmonis  dan  teratur  atas  adanya  interaksi  kebudayaan  dengan  kebudayaan lainnya  hingga  terbentuklah  suatu  tatanan  peraturan  yang  tentunya  akan  sangat bermanfaat  apabila  dikaji,  karena  sesungguhnya  kehidupan  manusia  itu  terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  pola  pemikiran    dari  masing-masing manusia itu sendiri tanpa memandang itu semua dari segi syara’. Tentunya apabila kebudayaan manusia terus merangkak naik, maka untuk kesesuian zaman yang terus berkembang, hukum dan sistem hukum itu sendiri pun harus mengalami perubahan disesuaikan  dengan  perkembangan  objek  hukumnya  tersebut  yaitu  manusia. Manusia  membentuk  sistem  hukum  untuk  menerapkan  hukum,  sedangkan  yang disebut sistem hukum itu merupakan  susunan hokum yang teratur, sistem hukum terdiri atas keseluruhan kompleks yakni berupa putusan, peraturan/undang-undang, pengadilan, lembaga, dan nilai-nilai. Sistem hukum juga bersifat berkesinambungan dan otonom serta memiliki fungsi menjaga keseimbangan terhadap tatanan di dalam masyarakat.
Karena  antropologi  erat  kaitannya  dengan  kehidupan  kebudayaan masyarakat,  dan  karena  kebudayaan  merupakan  pedoman  menyeluruh  yang konprehensif  dan  mendasar  bagi  kehidupan  masyarakat  dalam  mempertahankan
kehidupannya, 21 maka  sudah  sewajarnya  jika  pembaharuan  hukum  atau  sistem hukum itu diperlukan kecuali untuk aturan yang langsung dari agama.  Yang jelas manusia tidak akan bisa  lepas dari yang namanya peraturan dimanapun manusia itu berada  pasti akan membentuk  suatu  kelompok  dan akan membentuk  pula  sebuah peraturan dikarenakan hakikat manusia itu sendiri selain sebagai makhluk individu juga merangkap sebagai makhluk social.
Sebenarnya sudah sangat jelas apabila berbicara mengenai tatanan hukum di masyarakat, masyarakat telah mempunyai tatanan hukum agamanya masing-masing karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  adalah  memeluk  agama,  terutama agama Islam yang di dalamnya telah memuat berbagai peraturan yang amat sangat komplit  termasuk  di  dalamnya  hukum  keluarga.  Masyarakat  hanya  perlu membentuk  dan  mengembangkan  sistem  hukumnya  saja  agar  hukum  yang  sudah ada tersebut dapat diterapkan.
Tujuan  dari  penulisan  ini  untuk  menguraikan  hukum  keluarga  dalam kacamata antropologi hukum. Dari urain tersebut diperoleh pemahaman yang utuh mengenai  tujuan,  fungsi,  dan  peran  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat  yang bercorak  multicultural.

## Simpulan
Kesimpulan yang bisa diambil dari uraian yang terdapat pada tulisan ini yaitu bahwa  Hukum  Keluarga  dalam  perspektif  antropologi  hukum  merupakan  aktifitas kebudayaan yang memiliki tujuan dan fungsi selain sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban  dan  keteraturan  sosial,  sebagai  sarana  pengendalian  sosial,  sebagai  alat untuk  melakukan  rekayasa  kehidupan  sosial,  maka  hukum  juga  dapat  difungsikan untuk  menjaga,  mengukuhkan    dan  mengokohkan  integrasi  bangsa  yang  memiliki kemajemukan budaya. Untuk memahami posisi dan kapasitas hukum dalam strukstur masyarakat, harus dipahami kehidupan sosial dan budaya masyarakat tersebut secara utuh dan komprehensif. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai
21 Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, Antropologi Hukum ( Bandung : Pustaka Setia, 2012), hlm. 16
tujuan, fungsi, dan peran hukum dalam kehidupan masyarakat yang bercorak    multikultural,  maka  persoalan  paradigma  pembangunan  hukum  nasional yang  dianut  pemerintah  juga  menjadi  bagian  yang  harus  dipelajari  keterkaitannya secara komprehensif. Setiap kelompok masyarakat mempunyai pegangan  yang mereka anggap  benar,  yang  harus  mereka  laksanakan  dalam  kehidupannya  bermasyarakat. Karena mereka menganggap sesuatunya itu adalah kebenaran, maka mereka berprilaku untuk  mewujudkan  kebenaran  itu.  Apabila  terdapat  anggota  masyarakat  yang berprilaku tidak sesuai dengan kebenaran yang telah biasa dilakukan, maka prilakunya dikatakan meyimpang, tidak mengikuti apa yang seharusnya berlaku. Pada beberapa masyarakat  tertentu  penyimpangan  itu,  jika  tidak  karena  sesuatu  alasan  yang  dapat diterima oleh masyarakatnya, maka ia dapat disisihkan dari pergaulan masyarakatnya.

## Daftar Pustaka
Beni  Ahmad  Saebani  &  Encup  Supriatna, Antropologi  Hukum, Bandung  :  Pustaka Setia, 2012.
G.P. Murdock , "Double Descent" , dalam: American Anthropologist , XLII
Hilman Hadi Kusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Cet. III, Bandung, PT Alumni, 2005.
Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia, 1986.
I  Nyoman  Nurjaya, “Perkembangan  Pemikiran  Konsep  Pluralisme  Hukum” http://huma.or.id/ document/I.03 . Analisa Hukum/Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum_I Nyoman Nurjaya.pdf , diakses pada Mei  2017
Kuntjaraningrat Pengantar Antropologi Jilid I , 1996.
L. Adam, "Virilocal And Uxoritocal" , dalam majalah Man, 1948.
Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) , Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Soerjono  Soekanto,  1984, Antropologi  Hukum  Materi  Pengembangan  Ilmu  Hukum Adat , C.V. Rajawali, Jakarta
Zulfa  Djoko  Basuki, Kompilasi  Bidang  Hukum  Kekeluargaan, Badan  Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2009.