## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  TENTANG STATUS ANAK DI LUAR PERKAWINAN DAN RELEVANSINYA PADA PEMBAHARUAN  HUKUM KELUARGA MILENIAL DI INDONESIA

## Jumni Nelli
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email:  jumni.nelli@uin-suska.ac.id

## ABSTRAK
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tentang  penetapan    status  anak  di  luar perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ayah  biologisnya, menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat.  Diduga  keputusan  ini  akan  sangat berpengaruh  pada  perkembangan  pertumbuhan  hukum  keluarga  milenial. Menarik  diteliti  dalam  rangga  melihat  pengaruhnya  pada  kehidupan  keluarga milenial di Indonesia. Dalam penelitian ini dibahas semua data terkait penelitian. Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa  putusan  MK  tentang    status  anak  di  luar perkawinan  merupakan  ijtihad  yang  sangat  spektakuler,  untuk  melindungi  nasib sang  anak  dan    memberi  efek  jera  pada  laki-laki  tak  bertanggung  jawab. Sehingga  dapat  meminimalisir  terjadi  perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan peraturan  agama  dan  undang-undang,  pada  gilirannya  membawa  pembaharuan dalam perkembangan  hukum  keluarga milenial di Indonesia.

## Keyworks : Putusan MK, nasab anak, dan hukum keluarga

## ABSTRACT
The decision of the Constitutional Court (MK) regarding the determination of the status of a child out of wedlock has a civil relationship with his biological father, causing  unrest  in  the  community.  It  is  suspected  that  this  decision  will  greatly affect the development of millennial family law growth. It is interesting to study in order  to  see  its  influence  on  the  life  of  millennial  families  in  Indonesia.  In  this study,  all  data  related  to  research  are  discussed.  The  results  of  the  study  stated that  the  Constitutional  Court's  decision  on  the  status  of  children  out  of  wedlock was  a  very  spectacular  ijtihad,  to  protect  the  fate  of  the  child  and  provide  a deterrent  effect  on  irresponsible  men.  So  that  it  can  minimize  the  occurrence  of marriages that are not in accordance with religious regulations and laws, in turn bringing renewal in the development of millennial family law in Indonesia.
Keyworks:  The  Constitutional  Court's  decision,  children's  lineage,  and  family law

## PENDAHULUAN
Pada hari Jum’at, tanggal 17 Februari 2012 yang lalu Mahkamah Konstitusi (MK)  menetapkan  keputusan  yang  penting  dan  revolusioner,  yaitu    mereview pasal 43 ayat (1) UU No 1 tentang Perkawinan dalam perkara  nasab anak di luar nikah.  Keputusan  ini  ditetapkan  berdasarkan  permohonan  uji  materi  yang diajukan  oleh  Machica  Mochtar,  istri  sirri  dari  mantan  Mensesneg  (alm) Moerdiono. 1 Hasil  perkawinan  mereka  menghasilkan  seorang  anak  laki-laki,  M Iqbal  Ramadhan.  Akibat  pernikahan  siri  tersebut,  Iqbal  tidak  mendapat  nafkah dari Moerdiono.
Berdasarkan  permohonan  tersebut  MK  yang  di  ketuai  oleh  Mahfud  MD dalam  sidang  putusan  di  gedung  MK  mengabulkan  permohonan  uji  materiil  atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan  yang menyatakan " anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya " bertentangan dengan UUD 1945.
Menurut  Mahkamah  Pasal  43  ayat  (1)  UU  Perkawinan  tidak  memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata anak dengan laki-laki  yang dapat  dibuktikan--berdasarkan ilmu  pengetahuan dan teknologi  atau  alat  bukti  lain  yang  sah  menurut  hukum--ternyata  mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. 2
Selanjutnya  Mahkamah  menetapkan  seharusnya  ayat  tersebut  berbunyi,
" Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. "
Ketua  MK  Mahfud  MD    menyatakan:  bahwa  “  putusan  ini  akan  berlaku sejak  MK  mengetok  palu”.  Artinya,  sejak  Jumat  pagi,  17  Februari  2012,  semua anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  resmi,  mempunyai  hubungan  darah  dan perdata  dengan  ayah  mereka.  Yang  dimaksud  "di  luar  pernikahan  resmi"  itu termasuk kawin siri, perselingkuhan, dan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan atau samen leven . 3
Pada  gilirannya  dipahami  dari  keputusan  tersebut  bahwa  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.  Alasan  yang  dikemukakan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  harus mendapatkan  perlindungan  hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang  dirugikan adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal  anak  tersebut  tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
1 Us. News.Detik com/read/2012/02/17/133258/putusan mk
2 Ibid.
3 http://www.dakwatuna.com/2012/02/18766/pakar-putusan-mk-terkait-anak-di-luar-nikah- dekati-aturan-kuh-perdata/#ixzz1o0tusN7w
Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  yang  mengakui  anak  di  luar  nikah menimbulkan  pro  kontra  dalam  masyarakat.  Menurut  ahli  pidana  Islam,  Nurul Irfan, 4 "Ini  bukan  legalisasi  zina.  Tetapi  membela  kepentingan  hak-hak  anak," lebih lanjut  disampaikan oleh doktor Syar’ah  Islam  ini, putusan MK merupakan hukum  negara.  Yaitu  bagaimana  caranya  negara  melindungi  hak-hak  anak  yang lahir tanpa tahu perbuatan orang tuanya.
Berbeda  dengan    NU,  bahwa  memutuskan  nasab  anak  luar  nikah  pada bapaknya  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  dan  akan  melegalkan  zina  dan samen leven. Yang pada akhirnya moral bangsa ini semakin bobrok. 5
Diketahui  dalam    fiqh  dan  Kompilasi  Hukum  Islam    di  Indonesia menyatakan  bahwa  Pasal  99  :  anak  yang  sah  adalah  (1)  anak  yang  dilahirkan dalam  atau  akibat  perkawinan  sah.  (2)  hasil  pembuahan  suami  isteri  yang  sah diluar rahim yang dilahirkan oleh isteri tersebut. 6
Menurut  fiqh,  nasab  adalah  legalitas  hubungan  kekeluargaan  yang berdasarkan  tali  darah,  sebagai  salah  satu  akibat  dari  pernikahan  yang  sah,  atau nikah fasid, atau senggama subhat. Selanjutnya Anak yang lahir diluar nikah yang sah hanya dinasabkan pada ibunya. Sebagaimana bunyi  pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974  tentang  Perkawinan  yang  berbunyi  "anak  yang  dilahirkan  di  luar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya".
Pertanyaan  yang  menggelitik  adalah  kenapa  anak  bisa  dinasabkan  pada ibunya?  Apa  yang  menghalangi  anak  tidak  bisa  dinasabkan  pada  ayahnya? Sementara  yang  berbuat  adalah  ayah  dan  ibunya.  Selanjutnya  anak-anak  yang dilahirkan juga merasa haknya sebagai manusia yang sempurna mempunyai ayah dan ibu tidak diakaui oleh hukum. Ini juga merupakan diskriminasi terhadap hak anak.
Pada  giliranya  keputusan  MK  tentang  nasab  anak  di  luar  perkawinan memang  merupakan  keputusan  yang  revolusioner  untuk  hukum  perkawinan  di Indonesia,  karena  keputusan  tersebut  berdampak  hukum  tidak  hanya  diakuinya anak  sebagai  anak  bapaknya  tetapi  juga  berdampak  pada  kewajiban  lain,  seperti nafkah, dan lainya.
Berdasarkan  fenomena  tersebut  perlu  dilakukan  penelitian  tentang  alasan putusan  MK  mereview    pasal  43  ayat  (1)  UU  No  1  tahun  1974  tentang Perkawinan      dan    akibat  hukum  putusan  tersebut  pada  hukum  perkawinan  di Indonesia  dan  relevansinya  dengan  pembaharuan  hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tentang  Status    Anak  di  Luar Perkawinan dan Relevansinya pada Pembaharuan Hukum Keluarga Mileneal  di Indonesia”
Berangkat  dari  paparan  dalam  latar  belakang  masalah  di  atas  peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana  status  nasab  anak  menurut  hukum  Islam  dan  hukum Perkawinan Nasional di Indonesia sebelum putusan MK ?
4 id.berita.yahoo.com/putusan-mk-bukan-legalkan-hubungan-luar-nikah-054026989.html
5 Ibid.
6 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995),hal.  60
2. Apa alasan  putusan MK mereview  pasal 43 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  ?
3. Apa akibat hukum putusan tersebut pada hukum perkawinan di Indonesia dan  relevansinya  dengan  pembaharuan  hukum  Keluarga  Islam  di Indonesia?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini    berjudul  “ “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Tentang  Status Anak di Luar Perkawinan dan Relevansinya pada Pembaharuan Hukum Keluarga Mileneal di Indonesia” Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative,  yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan-bahan yang  merupakan  data  primer  dan  sekunder  atau  yang  disebut  penelitian kepustakaan  (library  reaserch).Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini adalah  book  survey  yaitu  dengan  mengumpulkan  data  yang  bersifat  kualitatif dengan  jalan  mencari  dan  mengumpulkan  data  perimer  maupun  sekunder.  Data primer berupa dokumen putusan yudicial review MK  terhadap pasal 43 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, persoalan  nasab anak luar nikah. Data sekunder UU  No  1  tahun  1974  tentang  perkawinan,  KHI  dan  buku-buku  yang  terkait dengan pembahasan penelitian ini. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif  kualitatif  dengan  interpretasi,  metode  ini  di  gunakan  dalam  penelitian bertujuan  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang  terjadi.    Hal  ini  akan dilakukan dengan tiga tahapan analisis, yaitu: Tahap Reduksi Data, Tahap Display Data, dan Tahap Verifikasi/penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN
Nasab Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional Nasab Dalam Hukum Islam.
Nasab  merupakan  nikmat  yang  paling  besar  yang  diturunkan  oleh  Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:
“ Dan  dia  pula  yang  menciptakan  manusia  dari  air,  lalu  dia  jadikan manusia  itu  (punya)  keturunan  mushaharah  (hubungan  kekeluargaan  yang berasal dari perkawinan) dan adalah tuhanmu yang maha kuasa
Dalam  ayat  di  atas  dijelaskan  bahwa  nasab  merupakan  sesuatu  nikmat yang  berasal  dari  Allah.  Hal  ini  dipahami  dari  lafaz fa  ja’alahu  nasabaa. Dan nasab juga merupakan salah satu dari lima maqasid al-syariah. 7

## 1. Pengertian nasab
Istilah  nasab  secara  bahasa  diartikan  dengan  kerabat,  keturunan  atau menetapkan  keturanan.  Sedangkan  menurut  istilah  ada  beberpa  definisi  tentang nasab, diantaranya yaitu :
Nasab  adalah  keturunan  ahli  waris  atau  keluarga  yang  berhak  menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan 8 . Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan  suatu  hubungan  kekeluargaan  berdasarkan    kesatuan  darah  atau pertiMbangan  bahwa  yang  satu  adalah  bagian  dari  yang  lain.  Misalnya  seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan  demikian  orang-orang  yang  serumpun  nasab  adalah  orang-orang  yang satu  pertalian  darah. 9 Sedangkan  menurut  Ibn  Arabi  nasab  didefinisikan  sebagai ibarat  dari  hasil  percampuran  air  antara  seorang  laki-laki  dengan  seorang  wanita menurut keturunan-keturunan syar’i. 10
Dari  beberapa  definisi  tentang  nasab  di  atas  dapat  diambil  kesimpulan bahwa nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan tali darah, sebagai  salah  satu  akibat  dari  pernikahan  yang  sah,  atau  nikah  fasid,  atau senggama  subhat.  Nasab  merupakan  sebuah  pengakuan  syara’  bagi  hubungan seorang anak dengan garis  keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi  salah seorang  anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.
2. Dasar-dasar nasab menurut fiqh Islam
Para  ulama  sepakat  bahwa  nasab  seseorang  kepada  ibunya  terjadi disebabkan  karena  kehamilan  disebabkan  karena  adanya  hubungan  seksual  yang dilakukan  dengan  seorang  laki-laki,  baik  hubungan  itu  dilakukan  berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan. 11 Adapun dasar-dasar tetapnya nasab dari seorang anak kepada bapaknya, bisa terjadi dikarenakan oleh beberapa hal yaitu :
a. melalui pernikahan yang sah
Para  ulama  fiqh  sepakat  bahwa  para  wanita  yang  bersuami  dengan  akad yang sah apabila melahirkan maka anaknya itu dinasabkan kepada suaminya itu.
b. Nasab yang ditetapkan melalui pernikahan fasid
Pernikah  fasid  adalah  pernikahan  yang  dilangsungkan  dalam  keadaan cacat  syarat  sahnya.  Misalnya  menikahi  wanita  yang  masih  dalam  masa  iddah.
7 Al-Syathibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah ,  (Beirut:  Dar  al-Kutub  al-Islamiyah,  t.t), juz.II, hal.12-23
8 M.Abdul  Mujieb,  Mabruri,  Syafi’I  AM, Kamus  Istilah  Fiqh, (Jakarta  :  Pustaka Firdaus,1994), hal. 59
9 Wahbah al-Zuhaili, op.cit, hal. 7247
10 Ibid.
11 Ibnu Hajar al-Asqalany, op.cit, hal. 127
Menurut  kesepakatan  ulama  fiqh  penetapan  nasab  anak  yang  lahir  dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan nasab anak dalam pernikahan yang sah.
c. Nasab yang disebabkan karena senggama subhat
Senggama subhat maksudnya terjadinya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dalam keyakinannya adalah isterinya. 12

## 3. Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam
Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala  keperluannya,  baik  materil  maupun  spirituil  adalah  ibunya  dan  keluarga ibunya. Demikian pulanya dengan hak waris-mewaris. 13

## Nasab Dalam Hukum Perkawinan Indonesia
Hukum  perkawinan  di  Indonesia  adalah  segala  peraturan  perundang- undangan  yang mengatur tentang perkawinan  yang berlaku di Indonesia.  Hukum perkawinan di Indonesia ini meliputi :
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Sejak  berlakunya  UU  No.  1  1974,  maka  segala  peraturan  yang  mengatur tentang  perkawinan  menjadi  tidak  berlaku. 14 Hal  ini  dijelaskan  dalam  pasal  66 undang-undang  perkawinan  yang  menyatakan  :  untuk  perkawinan  dan  segala sesuatu  yang  berhubungan  dengan  perkawinan  berdasarkan  undang-undang  ini, maka  dengan  berlakunya  undang-undang  hukum  perdata  ( Burgerlijk  wetbook), ordonansi  perkawinan  Indonesia  Kristen  ( Huwerlijk  ordonantie  Christen indonesiers  S. 1933  No.  74),  peraturan  perkawinan  campuran  ( Regelling  op  de Gemengde  Huwelijken  S. 1898  No.  158)  dan  peraturan-praturan  lain  yang mengatur  tentang  perlawinan  sejauh  telah  diatur  dalam  undang-undang  ini, dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Untuk  meleksanakan  undang-undang  No.  I  tahun  1974  tentang perkawinan,  yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan  peraturan-peraturan  pelaksanaan  antara  lain  menyangkut  masalah pencatatan perkawinan, tata cara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang  waktu  bagi  wanita  yang  mengalami  putus  perkawinan,  pembatalan perkawinan  dan  ketentuan  dalam  hal  seorang  suami  beristeri  lebih  dari  seorang dan sebagainya.
Peraturan  pemerintah  ini  memuat  ketentuan-ketentuan  tersebut,  yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanan dari undang- undang tersebut. Dengan keluarnya peraturan pemerintah ini, maka telah pastilah
12 Ibid.
13 Ibn Ruyd, op.cit., hal. 357
14 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, (Yokyakarta, Liberty,  1986 ), hal. 2
saat  mulainya  pelaksanaan  secara  efektif  undang-undang  No.  1  tahunm  1974 tentang perkawinan tersebut, ialah pada tanggal 1 oktober 1975.
3. Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  sebagai  pegangan  bagi  para  hakim  bagi Pengadilan  Agama  memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara  yang  menjadikan kewenangannya.  KHI  juga  sebagai  pegangan  bagi  masyarakat  mengenai  hukum Islam  yang    berlaku    baginya    yang    sudah    merupakan  hasil  rumusan  yang diambil  dari  berbagai  kitab  fiqh  yang  semula  tidak  dapat  mereka  baca  secara langsung. 15
Berdasarkan  Inpres  No.  1  tahun  1991,  dan  Keputusan  Mentri  Agama Republik  Indonesia  No.  154  Tahun  1991,  dan  surat  edaran  pembinaan  badan peradilan  agam  islam  atas nama direktur jendral pembinaan kelembagaan agama islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 yang ditujukan kepada ketua pengadilan tinggi agama  dan  ketua  pengadilan  agama  diseluruh  indonesi,  kompilasi  hukum  islam berlaku sebagai hukum materiil di pengadilan agama yang merupakan pengadilan bagi yang beragama Islam. 16
Sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal  63  ayat  (1)  UU  No.  1 Tahun1974  menyatakan  :  (a).  pengadilan  agama  bagi  mereka  yang  beragama islam, (b). pengadilan umum bagi lainnya.
a. pengertian nasab
nasab  dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  dapat  didefinisikan  sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.
Hal ini dapat dipahami dari beberapa ketentuan, diantaranya pasal 42 dan 45  serta  47  undang-undang  perkawinan.  Pasal  42  dimyatakan  bahwa  anak  yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. 17
Pasal 99 : anak yang sah adalah (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan  sah.  (2)  hasil  pembuahan  suami  isteri  yang  sah  diluar  rahim  yang dilahirkan oleh isteri tersebut. 18
Dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  hubungan  ini  tidak  dititik  beratkan pada  salah  satu  garis  keturunan  ayah  atau  ibunya,  melainkan  kepada  keduanya secara  seimbang.  Namun  seorang  anak  menjadi  tanggungjawab  bersama  antara isteri dan suami.
b. Dasar-dasar nasab
Seorang anak, dilihat dalam Hukum Perkawinan Indonesia secara lansung memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini dapat dipahami dari pasal 43 ayat 1
15 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995),h.  60
16 Ibid., hal. 106-111
17 Ibid., hal. 23-24
18 Ibid., hal.137
UU  No.  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya.
Penentuan  nasab  anak  kepada  bapaknya  dalam  hukum  perkawinan Indonesia didasarkan pada:
1).  Perkawinan yang sah.
Perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  menurut  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaanya.  Setiap  perkainan  harus  dicatat menurut perturan perundang-ungan yang berlaku.

## 2).  Perkawinan yang dibatalkan
Kompilasi  Hukum  Islam pasal  76 menyatakan batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hukum antara anak dan orang tuanya. Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan hanya keputusan Pengadilan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan dengan  syarat-syarat  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang Perkawinan pasal 22-28.

## Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional.
Menurut  hukum  Perkawinan  Nasional  Indonesia,  status  anak  dibedakan menjadi  dua: pertama ,  anak  sah .  kedua ,  anak  luar  nikah.  Anak  sah  sebagaimana yang  dinyatakan  UU  No.1  Tahun  1974  pasal  42:  adalah  dalam  anak  yang dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan  yang  sah.  Dan    Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan : “ anak sah adalah : (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat  perkawinan yang sah.(b). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. 19
Yang  dimaksud  dengan  anak  luar  nikah  adalah  anak  yang  dibuahi  dan dilahirkan  di  luar  pernikahan  yang  sah,  sebagaimana  yang  dsebutkan  dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain:
1. UU  No.  1  Tahun  1974  Pasal  43  ayat  1,  menyatakan  anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga ibunya.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya
Pada  akhirnya  bila  dicermati  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia    tentang  Hukum  Perkawinan,  menyatakan  bahwa  status nasab anak di luar nikah mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan  keluarga  ibunya.  Hubungan  ini  biasa  disebut  dengan  kekuasaan  orang  tua,
19 Ibid.
yakni  timbulnya  hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.  Implementasinya adalah  bahwa  anak  di  luar  nikah  hanya  memiliki  hubungan  yang  menimbulkan adanya  hak  dan  kewajiban  dengan  ibu  dan  kelaurga  ibunya.  Agaknya  dapat dinyatakan  mafhum  mukhalafah  dari  pernyataan  tersebut  bahwa  anak  itu  tidak mempunyai  hubungan  keperdataan  dengan  bapak  biologisnya  dalam  bentuk; nasab; hak dan kewajiban secara timbal balik
Pertimbangan Hukum Putusan  MK dalam Uji Materil UU No. 1/1974
Pokok  permohonan  para  pemohon  adalah  Pengajuan  uji  materi  oleh  Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut bermula dari hubungan pernikahan siri Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993 dan dilahirkan  seorang  anak  laki-laki  bernama  Muhammad  Iqbal  Ramadhan.  Tujuan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim mengajukan hak uji materil  ke  Mahkamah  Konstitusi,  yakni  agar  Muhammad  Iqbal  Ramadhan mendapat  status  hukum  tetap  dan  diakui  oleh  keluarga  Moerdiono.  Hj.  Aisyah Mochtar  alias  Machica  binti  H.  Mochtar  Ibrahim  terpaksa  mencari  keadilan setelah  keberadaan   Muhammad  Iqbal  Ramadhan  tidak  diakui  Moerdiono,  juga mengabaikan hak-hak perdata Muhammad Iqbal Ramadhan, seperti uang bulanan sebagai biaya hidup dan biaya sekolah. 20
Pemohon mengajukan uji materiil terhadap :
UUD NRI Th. 1945 UU No 1 Th 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 B ayat 1 “ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah “
Pasal 2 ayat 2
“ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku “
Pasal 28 B ayat 2
“ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “
Pasal 43 ayat 1
“ Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya “
Pasal 28 D ayat 1
“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum “
20 Jawa Pos. Sabtu 18 Februari 2012. Hal.19
Maka  dengan  pembahasan    yang  panjang    MK  mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:
1. Menimbang  bahwa  pokok  permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  adalah  mengenai  makna  hukum  ( legal meaning ) frasa “ yang dilahirkan di luar perkawinan ”. Untuk memperoleh jawaban  dalam  perspektif  yang  lebih  luas  perlu  dijawab  pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.
2. Secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang  perempuan  hamil  tanpa terjadinya  pertemuan  antara  ovum  dan  spermatozoa  baik  melalui hubungan  seksual  ( coitus )  maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan  seksual  di  luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.  Adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika  hukum  membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai seorang  bapak  dan  bersamaan  dengan  itu  hukum  meniadakan  hak-hak anak  terhadap  lelaki  tersebut  sebagai  bapaknya.  Lebih-lebih  manakala berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  ada  memungkinkan  dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu.
3. Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena  kehamilan,  yang didahului  dengan  hubungan  seksual  antara  seorang  perempuan  dengan seorang laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan  kewajiban  secara  bertimbal  balik,  yang  subjek  hukumnya  meliputi anak, ibu, dan bapak.
4. Berdasarkan  uraian  di  atas,  hubungan  anak  dengan  seorang  laki-laki sebagai  bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya  ikatan  perkawinan,  akan tetapi  dapat  juga  didasarkan  pada  pembuktian  adanya  hubungan  darah antara  anak  dengan  laki-laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan  demikian, terlepas  dari  soal  prosedur/administrasi  perkawinannya,  anak  yang dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Jika  tidak  demikian, maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan, padahal  anak  tersebut  tidak  berdosa  karena  kelahirannya  di  luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali  mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan stigma di  tengah- tengah  masyarakat.  Hukum  harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang  anak  yang  dilahirkan  dan  hak- hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;
Maka  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  Makamah Konstitusi  memberikan  keputusan  mengabulkan  sebagian  permohonan  para pemohon.   Pasal  2  ayat  2  UU  Perkawinan  tidak  dikabulkan  sebab  perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi.
Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan,  sebagai  perbuatan  hukum  penting  dalam  kehidupan  yang  dilakukan oleh  yang  bersangkutan,  yang  berimplikasi  terjadinya  akibat  hukum  yang  sangat luas,  di  kemudian  hari  dapat  dibuktikan  dengan  bukti  yang  sempurna  dengan suatu  akta  otentik,  sehingga  perlindungan  dan  pelayanan  oleh  Negara  terkait dengan  hak-hak  yang  timbul  dari  suatu  perkawinan  dapat  terselenggara  secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak- hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik,  karena  tidak  diperlukan  proses  pembuktian  yang  memakan  waktu,  uang, tenaga,  dan  pikiran  yang  lebih  banyak,  seperti  pembuktian  mengenai  asal-usul anak  dalam  pasal  55  UU  perkawinan  yang  mengatur  bahwa  bila  asal-usul  anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan  putusan  pengadilan  yang  berwenang.  Pembuktian  yang  demikian  pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.
Pasal  43  ayat  1  UU  Perkawinan  dikabulkan,    Makamah  konstitusi berpendapat  bahwa  bunyi  pasal  43  ayat  (1)  UU  No  1  Tahun  !974  harus  dibaca: “anak  yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai  hubungan perdata  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat dibuktikan  berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

## Ijtihad MK dan Pembaharuan Hukum di Indonesia
Pengajuan uji materi oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tersebut  bermula  dari  hubungan  pernikahan  siri Hj.  Aisyah  Mochtar  alias  Machica  binti  H.  Mochtar  Ibrahim  dengan  Moerdiono pada  tanggal  20  Desember  1993  dan  dilahirkan  seorang  anak  laki-laki  bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Tujuan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim mengajukan hak uji materil ke Mahkamah Konstitusi, yakni agar Muhammad  Iqbal  Ramadhan  mendapat  status  hukum  tetap  dan  diakui  oleh keluarga Moerdiono. Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim terpaksa mencari keadilan setelah keberadaan  Muhammad Iqbal Ramadhan tidak diakui  Moerdiono,  juga  mengabaikan  hak-hak  perdata  Muhammad  Iqbal Ramadhan, seperti uang bulanan sebagai biaya hidup dan biaya sekolah. 21
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum  judicial  review  berbunyi “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Tidak adil ketika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan  seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan perempuan tersebut sebagai ibunya saja. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi si  anak.  Anak  yang  lahir  di  luar  nikah  itu  posisinya  rawan,  tidak  berdosa.  Tapi dalam Pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 anak
21 Jawa Pos. Sabtu 18 Februari 2012. Hal. 19
dan ibunya yang menanggung beban moral, yang seharusnya itu adalah tanggung jawab ayah biologisnya juga.
Selain itu, tidak adil pula ketika Pasal  43 ayat  (1) tersebut  membebaskan laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang  menyebabkan  terjadinya kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung  jawabnya  sebagai  seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut  sebagai  bapaknya.  Pokok  permasalahan  hukum  mengenai  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  adalah  mengenai  makna  hukum  ( legal  meaning ) frasa  “ yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan ”.  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974  sebelum  uji  materi,  memberikan  pembedaan hukum  bagi  anak  di  luar  nikah  dengan  anak  dari  hasil  pernikahan  yang  sah.  Hal tersebut  jelas  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2).
Undang-Undang  Nomor   4  Tahun  1979  pasal  2  ayat  (3)  dan  (4)  tentang Kesejahteraan  Anak  mendorong  perlu  adanya  perlindungan  anak  dalam  rangka mengusahakan  kesejahteraan  anak  dan  perlakuan  yang  adil  terhadap anak.Perlindungan  anak  merupakan  suatu  usaha  yang  mengadakan  kondisi dimana  setiap  anak  dapat  malaksanakan  hak  dan  kewajibannya.  Perlindungan anak  merupakan  perwujudan  adanya  keadilan  dalam  suatu  masyarakat.  Dengan demikian,  maka  perlindungan  anak  harus  diusahakan  dalam  berbagai  bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum uji  materi,  memberikan  pembedaan  hukum  bagi  anak  di  luar  nikah  dengan  anak dari  hasil  pernikahan  yang  sah.  Hal  tersebut  jelas  bertentangan  dengan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  28B  ayat  (2),  “ Setiap  anak  berhak  atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Perkawinan  mengindikasikan  adanya diskriminasi  antara  anak  yang  lahir  di  luar  nikah  hanya  mempunyai  hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan anak yang lahir atas ikatan pernikahan, mempunyai hubungan keperdataan dari ayah dan ibunya. Anak di  luar  nikah  mendapatkan  pembatasan  hukum,  khususnya  dalam  hal  hubungan keperdataan  dengan  ayah  biologisnya,  yang  seharusnya  setiap  anak  harus  di lindungi hak-haknya.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4  berbunyi,  “Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi”.  Namun  dalam  kondisi riil  kehidupan bermasyarakat, anak yang lahir di luar nikah lemah dimata hukum, dan tidak ada lembaga yang melindungi anak-anak diluar nikah tersebut.
Mengenai  permohonan  pemohon  mengenai  pengujian  Undang-Undang Nomor 1 tahun1974 tentang perkawinan pada Pasal 43 ayat (1) diterima dalam hal ini  Mahkamah  Konstitusi  dikabulkan  dengan  penasiran  pada  Pasal  tersebut  telah menimbulkan  diskriminasi  pada  perkembangan  psikologis  anak  diluar  nikah  dan kepastian  hukum  tentang  identitas  anak  diluar  nikah.  Keputusan  Mahkamah Konstitusi tersebut membuat terobosan baik dalam hal hukum positif dan hukum
yang  hidup  dalam  perkembangan  masyarakat  demi  terciptanya  keadilan  bagi perlakuan  anak  diluar  nikah.  Ini  sejalan  dengan  konsep  hukum  Islam  bahwa hukum ditetapkan untuk kemashlahatan umat. Menolak kemudharatan dan meraih manfaat.  Dan  hukum  harus  mampu  menciptakan  pertimbangan-pertimbangan hukum diluar konteks hukum positif atau terobosan-terobosan guna mewujudkan kemashlatan umat.
Secara teoritis, hukum Islam di rumuskan oleh perumusnya (Allah SWT). Bertujuan  untuk  meraih  kemashlahatan  dan  menghindarkan  kemudharatan  umat manusia.  Hasil  penelitian  para  pakar  telah  membuktikan  kebenaran  kesimpulan tersebut,  di  mana  setiap  rumusan  hukum  baik  yang  terdapat  dalam  ayat-ayat  al- Qur’an,  maupun  dalam  Sunnah  Rasulullah  SAW  dan  hasil  ijtihad  para  ulama menyiratkan  tujuan  tersebut.  Pentingnya  mengetahui  tujuan  penetapan  hukum oleh  perumusnya  dalam  kaitannya  dengan  tugas  hakim  sebagai  penegak  hukum adalah,  karena  setiap  penerapan  hukum  atau  keputusan  hukum  yang  hendak dicapai oleh syari’at.
Apabila  penerapan  suatu  rumusan  hukum  akan  bertentangan  hasilnya dengan  kemashlahatan  manusia,  maka  penerpan  hukum  ini  harus    ditangguhkan, dan  harus  dicarikan  rumusan  bentuk  lain  yang  dari  segi  mashlahatnya  lebih menguntungkan  bagi  subjeknya.  Dalam  hal-hal  seperti  inilah  muncul pengecualian, atau lebih spesifik lagi. Dalam istilah lain di kenal dengan metode istihsan.  Metode  istihsan  merupakan  metode  pengecualian  dalam  bentuk-bentuk hukum  yang  umumnya  diberlakukan  pada  kasus  yang  sama.  Metode  ini diberlakukan  ketika  penerapan  hukum  yang  berlaku    umum  terhadap  kasus tertentu  ternyata  berakibat  negative  bagi  pihak  yang  seharusnya  justru  akan meraih  kemashlahatan.  Demi  pencapaian    kamashlatan    yang  merupakan  tujuan utama dari penerapan hukum-hukum pengecualian secara sah perlu diberlakukan.
Demikian  pula  dengan  penerapan  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia disamping    merupakan  suatu  upaya  menyeragamkan  persepsi  tentang  hukum Islam,  juga  bertujuan  untuk  kemashlahatan  umat.  Baik  laki-laki  dan  perempuan, anak-anak maupun dewasa.
Perubahan pasal pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 17 Februari  2012,  terkait  anak  luar  nikah  yang  disebutkan  dalam  Pasal  43  ayat  (1) UU  No  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  harus  dipahami  secara  objektif  dan bijak  agar  membawa  maslahat  bagi  umat  dan  bukan  sebaliknya.  Perubahan  ini bukan  berarti  MK  melegalisasi  perzinaan  dan  prostitusi.  MK  hanya  berupaya untuk  menuangkan hasil ijtihadnya agar anak-anak  yang lahir di  luar nikah tetap memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama  dengan  anak-anak  lain  dan  agar  tidak terjadi  perlakuan  diskriminatif.  Sehingga,  sebagian  kaum  lelaki  yang  melakukan pernikahan  siri,  melakukan  perzinaan,  perselingkuhan,  maupun  semen  leven (kumpul  kebo)  hingga  wanita  partnernya  itu  hamil  dan  melahirkan  anak,  harus bertanggung  jawab  atas  kebutuhan  lahir  batin  anak  yang  lahir  akibat perbuatannya.
Jika  tambahan  rumusan  pasal  itu  dipahami  hanya  dari  sudut  pandang kalimat semata-mata, maka akan sangat wajar jika akhirnya menuai berbagai pro dan  kontra  di  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  pemahaman  secara  runtut  dan komprehensif  sangat  dibutuhkan  agar  tidak  salah  paham.  Dalam    istilah  ulumul qur'an  dan  ulumul  hadits,  rumusan  pasal  tambahan  ini  harus  dikaitkan  dengan asbabul wurud yang melatarbelakanginya.
Membaca  pendapat    Satria  Efenddi, 22 tentang  akibat  hukum  bagi  pelaku nikah  sirri  beliau  menyatakan  bahwa  dalam  konteks  agama  Islam    maka  sudah selayaknya  jika Pengadilan Agama tidak menganggap perkawinan mereka tidak mempunyai  akibat  hukum.Adanya    akibat  negatif  yang  harus  diderita  oleh  salah satu  pihak  yang  dalam  hal  ini  perempuan  beserta  anaknya  disebabkan  oleh penerapan  suatu  peraturan  hukum  yang  kosong  dari  tujuan  hukum  dalam rangka menciptakan  kemashlahatan  umat.  Setiap  bentuk  hukum  dirumuskan  dengan pertimbangan adanya manfaat yang diraih oleh pihak-pihak yang menerapkannya atau  adanya  mudharat  yang  dihilangkan.  Jika  dalam  penerapan  hukum  ternyata harus  ada  yang  akan  menderita  itu  hendaklah  pihak  yang  layak  untuk menanggung sebuah derita sebagai akibat dari perbuatannya sendiri, bukan harus menderita  disebabkan  oleh  perbuatan  pihak  lain.  Dan  sebagai  akibat  dari  suatu nikmat  yang  sempat  dinikmati  seseorang,  maka  seseorang  itu  harus  bertanggung jawab  atas  segala  konsekuensi  dari  kenikmatan  yang  dinikmatinya  itu.  Hal  ini sesuai  dengan  kaidah  ushul  fiqh  yang  artinya:  “  kenikmatan  seimbang  dengan beban  tanggung  jawab,  dan  sebaliknya  beban  tanggung  jawab  seimbang  dengan nikmat yang akan diraih.”
Maksud  dari  kaidah  tersebut  adalah,  bahwa  seseorang  tidak  dibenarkan jika  hanya  mau  menikmati  sesuatu,  tanpa    menanggung  resiko  yang  mungkin ditimbulkan  oleh  tindakan  menikmati  sesuatu  itu.  Pada  saat  istri  dan  anaknya harus  menanggung  derita  selama  hidupnya,  seorang  laki-laki  dengan  lega  bisa terlepas  dari  segala  tanggung  jawab,  hidup  bersenang-senang  dengan  istri  yang lain.  Segala  akibat  kelalaiannya  sehingga  pernikahan  itu  tidak  tercatat,  harus dipikul  oleh  seorang  perempuan  beserta  anak  yang  dilahirkannya,  sementara seorang  laki-laki  yang  melakukan  pernikahan  –sirri-  bisa    terbebas  dari  segala tanggung jawab dari perbuatan melawan hukum. Artinya, jika dipersoalkan adalah karena  pernikahan  itu  tidak  tercatat  sehingga  dianggap  melawan  hukum,  maka menurut  pertimbangan  fiqh,  pihak  yang  harus  bertanggung  jawab  untuk memenuhi  persyaratan  perkawinan  adalah  pihak  suami.  Pihak  suamilah  yang harus  menyiapkan  segala  perangkat  perkawinan,  dan  atas  dasar  itu,  segala kekurangan    yang  diakibatkan  oleh  kelalaian,  pihak  suamilah  yang  harus bertanggung jawab.
Pada  akhirnya  menurut  peneliti  putusan  MK  mengenai  anak  luar  kawin mungkin  akan  terus  menuai  polemik.  Apapun  perdebatannya,  namun  para  pihak sepakat  bahwa  anak  luar  nikah  pun  berhak  mendapatkan  perlindungan  hukum. Termasuk  mengetahui  siapa  kedua  orang  tuanya.  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No  23
22 Satria, op.cit. hal. 35
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara tegas: “ Setiap anak berhak  untuk  mengetahui  orang  tuanya,  dibesarkan,  dan  diasuh  oleh  orang tuanya sendiri” . Kata ‘orang tua’ tentu tidak hanya terbatas pada ibu saja. Selain itu dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap anak berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh,  dan  berkembang  serta  berhak  atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
Terlepas dari semua perdebatan yang ada, Machica bukanlah satu-satunya ibu  yang  memperjuangkan  anaknya  agar  mendapat  kedudukan  hukum (legal standing). Pasti  banyak  perempuan  di  luar  sana  yang  menginginkan  hal  yang terbaik untuk anaknya.
Sejatinya  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  memutuskan  terobosan  baru tentang  status  anak  di  luar  perkawinan  dan    merupakan  ijtihad  yang  sangat spektakuler. Keputusan dari MK ini, didasari oleh alasan kemaslahatan umum (al- mashlahah al-‘ammah) yaitu untuk melindungi nasib sang anak dan agar memberi efek  jera  pada  lelaki  hidung  belang,  serta  agar  perzinaan  tidak  menyebar  luas. Karena  sebelumnya,  anak  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya,  tidak  ada  hubungan  secara  perdata  dengan  ayah  biologisnya, sehingga  seringkali  sang  ayah  biologis  tidak  mengakui  anak  tersebut  dan menelantarkannya.  Dengan  keputusan  ini  sang  lelaki  tersebut  (ayah  biologis) harus bertanggung jawab terhadap nasib anak dan tidak boleh mengabaikannya.
Diperhatikan  pada  perkembangan  hukum  selanjutnya  bahwa    ini merupakan  perkembangan  baru  dalam  pemikiran  hukum  di  Indonesia  tentang anak.  Karena  secara  substansi    semua  sepakat  memberikan  perlindungan  hukum terhadap anak-anak,   baik anak nikah sirri  maupun anak luar perkawinan (zina) dan memberikan hukuman kepada  bapak biologisnya. Khusus Untuk anak  dalam perkawinan sirri mereka sepakat memberikan status nasab sama dengan anak sah, padahal selama ini status mereka diabaikan.

## KESIMPULAN
1. Sebelum  dikeluarkannya  putusan  MK  tentang  nasab  anak  luar  nikah, menurut  hokum  Islam,  nasab  anak  sah  yaitu  anak  yang  dilahirkan  dalam perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah dinasabkan pada ayah dan  ibunya.  Sementara  dalam  hukum  perkawinan  Nasional  anak  sah adalah  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah  secara  agama  dan dicatatkan sesuai ketentuan UU yang berlaku. Artinya anak sirri dan anak zina  dimasukkan  dalam  kategori  anak  diluar  perkawinan.  Maka  anak dilaur perkawinan hanya dinasabkan pada ibunya saja.
2. Penetapan  MK  adanya  hubungan  perdata  anak  laur  nikah  kepada  ayah biologisnya,  mempunyai  alasan,  bahwa  anak  yang  dilahirkan  harus mendapatkan  perlindungan  hukum.  Jika  tidak  demikian,  maka  yang
dirugikan  adalah  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal  anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.
3. Putusan  MK  tentang  status  anak  luar  nikah  merupakan  ijtihad  yang spektakuler  sejalan  dengan  tujuan  penetapan  hukum  dalam  Islam  yaitu untuk  meraih  kemashlahatan  dan  menghindarkan  kemudharatan  umat manusia.  Setidaknya  saat  ini  terlihat  perkembangan  hukum  di  Indonesia sudah  memperhatikan  masyarakat  lemah  khususnya  anak-anak.  Pro  dan kontra  pasti  ada  namun  dalam  hal  ini  dilihat  sisi  kesamaan  semua  pihak untuk  memberikan  perlindungan  hukum  untuk  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan dan memberikan sanksi pada ayah biologisnya.

## DAFTAR KEPAUSTAKAAN
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Akademika Presindo, 1995
Abdul  Kadir  Muhammad, Hukum  Perdata  Indonesia, Bandung  :  Citra  Aditya Bakti,1993
Abdul Aziz Dahlan ( ed), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta:  Ichtiar Van Hoeve,
1996,
Ahmad  Zaki  Yamani, Syari’at  Islam  yang  Kekal  Persoalan  Masa  Kini, Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan, 1977
Amir Syarifuddin, Meretas Kebekuan Ijtihad, Jakarta: Ciputat Press, 2002
As  Suyuti ,  al  Asybah  wa  An-Nadhair ,    Bierut,  Dar  al  Kutub  al  Ilmiyah,  1993  ,
Cet. Pertama
Atho  Mudzhar  (ed.), Wanita  Dalam  Masyarakat  Indonesia, Yokyakarta:  Sunan Kalijaga Press, 2001
http://www.dakwatuna.com/2012/02/18766/pakar-putusan-mk-terkait-anak-di- luar-nikah-dekati-aturan-kuh-perdata/#ixzz1o0tusN7w
Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Barry, juz XII, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,
Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz V,  Beirut : Dar al- Fikr, t.th id.berita.yahoo.com/putusan-mk-bukan-legalkan-hubungan-luar-nikah-
054026989.html
Imam Muslim, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
Jalaluddin al-Mahalli, al-Qulyuby wa ‘Umarah, , Juz III,  S emarang: Maktabah Putra Semarang, t.th.
Al-Kasany, Badai’u al-Sana’I fi al-Tartiby al-Syara’I, Beirut : al-Fikr, tt
KHO Sholeh, HAA. Dahlan, MD. Dahlan, Asbabun Nuzul, Bandung: Diponegoro, tt,
Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, 1973
Mardjono, Hukum Islam di Indonesia , Yokyakarta: Liberty,1995
Masjfuk Zuhdi, “ Nikah Sirri, Nikah di bawah tangan, dan status anaknya menurut hukum Islam dan Hukum Positif,” Mimbar Hukum No.28 Thn VII 1996
Muhammad Abu Zahrah, Tarikh Mazahib al-Islamiyah Beirut dan al-Fikr juz ke-2
M.Abdul  Mujieb,  Mabruri,  Syafi’I  AM, Kamus  Istilah  Fiqh, Jakarta  :  Pustaka Firdaus,1994
M. Ali Hasan, Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukun Islam di Indonesia, Jakarta: Raja wali Press, 1997
Manna’  al-Qattan, Tarikh  al  Tasyri’  al-Islami, Riyad:  Maktabah  al-Ma’rifah,
1999
Noeng  Muhajir, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Yokyakarta:  Rake  Sarasin, 1990. cet.II
Ratna Batara Munti, Posisi Perempuan dalam HukumIslam di Indonesia, Jakarta : LBH APIKJakarta:2005
R. Subekti, Kitab Undang Hukum Perdata, Jakatra: pradya Paramitha, 1996 Satria  Efendi, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004
Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut : Dar al-Fiqh 1983, Cet 4 Jilid 2
Al-Syathibi, al-Muwafaqat  fi  Ushul  al-Syari’ah ,  Beirut:  Dar  al-Kutub  al- Islamiyah, t.t. juz.II
Syam al-Din al-Sarakhsi,al-Mabsut, Beirut:Dar al-Ma’rufah, 1409,jilid V
Soemiyati, Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan, Yokyakarta, Liberty,  1986
Us. News.Detik com/read/2012/02/17/133258/putusan mk
Wahbah  al-  Zuhailiy, Al-Fiqh  al-  Islamiy  wa  Adillatuhu, Beirut:  Dar  al-Fikr, 1997, cet. Ke-2 .