## PERSOALAN HUKUM NELAYAN DAN KELOMPOK NELAYAN DI KABUPATEN TAKALAR
1 Abd. Asis * , 2 Slamet Sampurno S, 3 Amir Ilyas, 4 Dara Indrawati, 5 Audyna Mayasari Muin, 6 Kadarudin
1,2,3,4,5 Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin 6 Mahasiswa Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin asisfhuh@yahoo.co.id 1 , slametsampurno@gmail.com 2 , amirilyas@gmail.com 3 , daraindrawati@yahoo.com 4 , audynamayasari@gmail.com 5 , kadarudin.fnu@gmail.com 6
Naskah diterima: 27 Agustus 2018; revisi: 19 September 2018; disetujui: 21 Oktober 2018

## Abstract
Geographically, Takalar Regency is mostly surrounded by the ocean and also borders the Makassar Strait, although geographically it is not the same as other regencies such as those in South Sulawesi (for example Selayar Islands Regency) but according to BPS Takalar Regency that sectors that have contributed Takalar's economy is very large, it is still in the agricultural sector, which is 49.94 percent, with the fisheries sub-sector contributing around 36.73 percent, thus the Regional Government of Takalar Regency should pay more attention to the lives of fishermen so that the fishermen do not change professions to jobs that on land.
Keywords:  fishermen; legal issues, Takalar Regency.
* Alamat korespondensi: Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10, Tamalanrea Indah, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245 Tlp +62411-586200 E-mail: asisfhuh@yahoo.co.id

## I.  LATAR BELAKANG
Pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai visi “Takalar Terdepan Dalam Pela- yanan  Menuju  Masyarakat  sejahtera,  Berkedilan,  Beriman  dan  Bertaqwa”  sehingga memiliki  kewajiban  untuk  mengambil  suatu  kebijakan  yang  lebih  konkrit  dengan memberikan  perhatian  ekstra  terhadap  pembangunan  (Buku  Putih  Kabupaten  Takalar Tahun  2013).  Secara  geografis  Kabupaten  Takalar  yang  beribukota  di  Pattalassang terletak antara 503’ sampai dengan 5038’ Lintang Selatan dan 119022’ sampai 119039’ Bujur Timur. Di Sebelah timur secara administrasi berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan  Kabupaten  Jeneponto,  sebelah  utara  berbatasan  dengan  Kabupaten  Gowa  dan  di sebela  barat  dan  selatan  dibatasi  oleh  selat  Makassar  dan  Laut  Flores.  Luas  wilayah Kabupaten  Takalar  tercatat  566,51  km  persegi  yang  terdiri  dari  9  kecamatan  dan  100 wilayah  desa/kelurahan.  Kecamatan  Polombangkeng  Utara  adalah  kecamatan  terluas dengan 212,25 km persegi atau luas kecamatan tersebut sebesar 37,47 persen dari total luas wilayah Kabupaten Takalar (BPS: Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2016). Dalam  visi  tersebut  terlihat  bahwa  Takalar  terdepan  dalam  pelayanan  menuju  masya- rakat sejahtera, berkedilan, beriman dan bertaqwa, oleh karena itu pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sehingga kesejahteraan dan keadilan  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  di  Kabupaten  Takalar  tidak  terkecuali  oleh para nelayan. Dalam posisi ini kita dapat mengartikan bahwa pelayanan maksimal kepa- da  masyarakat  sehingga  kesejahteraan  dapat  terwujud,  maksudnya  masyarakat  miskin dapat ditekan angkanya dan masyarakat tidak akan sulit dalam memperbaiki ekonomi- nya, utamanya bagi masyarakat pesisir yang notabene mata pencaharian utamanya ada- lah menagkap ikan (nelayan). Sedangkan upaya pemerintah untuk memberikan pelaya- nan maksimal kepada masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Takalar dapat diartikan bahwa pelayanan pemerintah terhadap masyarakat- nya (warga Kabupaten Takalar) dapat merata dari ujung barat ke ujung timur dan dari ujung utara hingga ujung selatan, sehingga tidak ada ketimpangan pelayanan dan mas- yarakat se-Kabupaten Takalar dapat merasakan keadilan tanpa dibeda-bedakan, utama- nya  bagi  masyarakat  pesisir  yang  notabene  mata  pencaharian  utamanya  adalah  me- nangkap ikan yang hingga saat ini jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah dae- rah.
Salah  satu  andalan  sektor  pertanian  di  daerah  ini  adalah  sub  sektor  perikanan karena tiap tahunnya nilai produksi dari sub sektor tersebut selalu mengalami peningka- tan  dari  tahun  ke  tahun.  Sektor  yang  mempunyai  kontribusi  sangat  besar  terhadap perekonomian Takalar adalah masih tetap sektor pertanian yaitu 49,94 persen. Besarnya kontribusi tersebut ditopang oleh sub sektor perikanan dengan kontribusi sekitar 36,73 persen  (BPS: Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2016). Sektor perikanan menjadi hal yang menjanjikan utamanya bagi masyarakat pesisir yang notabene mata pencaha- rian  utamanya  adalah  menangkap  ikan  (nelayan),  karena  tidak  lain  secara  geografis Kabupaten Takalar memang sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh lautan dan juga berbatasan  dengan  Selat  Makassar,  walaupun  dalam  hal  geografis  tidak  sama  dengan
wilayah kabupaten lainnya seperti yang ada di Sulawesi Selatan (sebagai contoh Kabu- paten Kepulauan Selayar) namun menurut BPS Kabupaten Takalar bahwa sektor yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perekonomian Takalar adalah masih tetap sektor  pertanian  yaitu  49,94  persen,  dengan  sub  sektor  perikanan  yang  berkontribusi sekitar 36,73 persen, dengan demikian maka seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar harus lebih memperhatikan kehidupan nelayannya sehingga para nelayan tidak beralih profesi ke pekerjaan yang ada di darat.
Salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang menjadikan sektor perikanan se- bagai sektor andalan bagi pertumbuhan ekonominya adalah Kabupaten Takalar khusus- nya  Desa  Tamasaju,  dimana  penduduknya  mempunyai  dua  pekerjaan  baik  sebagai nelayan yang sekaligus juga menjadi seorang petani yang dikerjakan baik secara paruh waktu maupun purnah waktu dari aktifitas utamanya sebagai nelayan. Mencermati feno- mena tersebut, maka salah satu masalah fungsional yang penting dan harus diatasi oleh masyarakat nelayan adalah masalah “adaptasi”. Masalah adaptasi ialah bagaimana seha- rusnya atau searifnya alam fisik dimanfaatkan oleh manusia dalam bentuk partisipasi di satu pihak sebagai aktivitas eksteren dan dilain pihak interaksi dinamika interen dika- langan  kelompok-kelompok  nelayan  itu  sendiri  dalam  melestarikan  aktifitas-aktifitas secara tradisional yang tetap dipertahan kan dan erat kaitannya dengan konteks budaya lokal  yang  mendukung  pemanfaatan  sumberdaya  hayati  perairan  secara  berkelanjutan (Andi Adrie Arief, Partisipasi Masyarakat Nelayan di Kabupaten Takalar, Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol. III No. 1 Edisi Mei 2008). Gambaran tersebut memberikan cerminan kepada kita bahwa masya- rakat  Kabupaten  Takalar  cukup  kreatif  dalam  mengelola  perekonomian  keluarganya, karena sejumlah potensi yang ada kemudian di maksimalkan dengan sebaik-baiknya, ini terlihat  dari  penduduknya  yang  mempunyai  dua  pekerjaan  baik  sebagai  nelayan  yang sekaligus juga menjadi seorang petani yang dikerjakan baik secara paruh waktu maupun purnah waktu dari aktifitas utamanya sebagai nelayan.
Zonasi Wilayah Perikanan Tangkap di Kabupaten Takalar terdiri dari dua wila- yah yakni wilayah Pantai Utara dimana terdapat satu kecamatan yakni Kecamatan Gale- song Utara dan terdiri dari tiga desa diantaranya Desa Aeng Batu-Batu, Desa Tamalate, dan Desa Tamasaju. Dan wilayah Pantai Selatan, dimana terdapat tiga kecamatan yakni Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, dan Kecamatan Mangarabombang dan terdiri dari enam desa, yakni Desa Boddia, Desa Bontomarannu, Desa Kaluku Bo- do, desa Mangindara, dan Desa Tope Jawa. Kabupaten Takalar memiliki potensi sum- berdaya  perairan  yang  cukup  besar  dan  dapat  dikelola  dengan  cara  pengembangan potensi sektor perikanan yakni potensi perikanan budidaya dan potensi perikanan tang- kap (St. Nurul Nahdyah, dkk, Keragaman Jenis Kapal Perikanan di Kabupaten Takalar, Jurnal IPTEKS PSP, Vol. 1 No. 1 Edisi April 2014). pengembangan potensi sektor peri- kanan yakni potensi perikanan budidaya dan potensi perikanan tangkap menjadi sektor yang  cukup  dominan  bagi  para  nelayan  di  Kabupaten  Takalar,  selain  didasarkan  pada angka-angka BPS, cerminan nelayan dan kelompok nelayan di Kabupaten Takalar juga menunjukkan hasil yang positif bagi ketersediaan ikan di kabupatennya.
Pemerintah  Kabupaten  Takalar  yang  mempunyai  visi  Takalar  terdepan  dalam pelayanan  menuju  masyarakat  sejahtera,  berkedilan,  beriman  dan  bertaqwa  tidaklah mudah untuk dicapai, ini perlu dukungan partisipasi masyarakat dan semua pihak ( sta- keholders ) untuk mewujudkan visi tersebut. Namun secara substansi visi tersebut men- cerminkan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar untuk berbenah demi Kabupa- ten Takalar yang lebih baik. Masyarakat di Kabupaten Takalar juga memiliki andil da- lam  mewujudkan  visi  tersebut  dengan  cara  ikut  berpartisipasi  mensukseskan  setiap program-program yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar utama- nya pada program-program pemberdayaan masyarakat sehingga program-program dapat tepat  sasaran  utamanya  bagi  para  nelayan  dan  kelompok  nelayan  (masyarakat  pesisir secara umum) karena sub sektor perikanan yang berkontribusi sekitar 36,73 persen bagi perekonomian Kabupaten Takalar.
Potensi-potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Takalar dapat saja terganggu akibat maraknya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan dan me- langgar  aturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Sebagai  contoh,  pada  akhir  Tahun 2015,  Polisi  Perairan  mengamankan  sebuah  kapal  KM  Sunggumanai yang  dinakhodai Ancu Dg Muntu Bin Kompa Dg Satti (45 Tahun) warga Desa Aeng Batu-Batu, Keca- matan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan barang bukti alat tangkap ikan jenis Cantrang dan ikan campuran seberat 20 kg (Republik Pos Online, Edisi 18 September 2015).  Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  permasalahan  yang  hendak  diuraikan  dalam tulisan  ini  yaitu  bagaimanakah  permasalahan  hukum  dan  sosial  nelayan  di  Kabupaten Takalar? dan Bagaimanakah kendala-kendala penangkapan ikan oleh nelayan di Kabu- paten Takalar?

## II. PEMBAHASAN
A.  Permasalahan Hukum dan Sosial Nelayan di Kabupaten Takalar Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  yang  memiliki  daerah  pesisir  sangat  luas dan diperkirakan 240 juta jiwa (60% jumlah penduduk) hidup di wilayah pesisir (sam- pai dengan 50 km dari pantai), dengan 22% penduduknya hidup dan tinggal di daerah pesisir  sebagaimasyarakat  desa  pesisir.  Ada  sekitar  4.735  desa  dari  64.439  desa  yang ada di berbagai propinsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa pesisir.Dengan sumberdaya alamnya yang melimpah, ikan, terumbu karang dan lain sebagainya, belum dieksplorasi  secara  optimal.  Salah  satu  propinsi  yang  memilki  banyak  wilayah  laut adalah propinsi Sulawesi Selatan yang memang dari dulu terkenal masyarakatnya seba gai pelaut ulung. Di antara daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki potensi laut adalah Kabupaten Takalar yang terletak di arah selatan ibukota propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar, tepatnya berada sekitar 45 km dari kota Makassar.Selain itu  Kabupaten  Takalar  juga  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  secara  geografis dikenal sebagai daerah kawasan pantai. Hal itu tercermin di dalamnya terdapat sejumlah penduduk berprofesi sebagai nelayan dan bermatapencaharian utama sebagai penangkap ikan  dan  biota  laut  yaitu  tepatnya  di  wilayah  pesisir  Galesong.  Mayoritas  penduduk yang bermukim di wilayah pesisir Galesong bermata pencaharian nelayan. Pada umum-
nya jenis-jenis usaha tersebut dilakukan secara tradisional menurut sitem pengetahuan dan peralatan yang cukup sederhana. Pengetahuan dan teknologi tersebut diwarisi dari generasi terdahulu, yang kemudian ditransformasikan kepada generasi yang lebih muda melalaui proses sosisalisasi. Sistem pengetahuan dan teknologi tradisional dalam bidang penangkapan itu masih banyak sampai sekarang (Muhammad Irfan, 2018:1). Kabupaten Takalar  selain  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  secara  geografis  dikenal  sebagai daerah  kawasan  pantai,  juga  memang  karena  sub  sektor  perikanan  yang  berkontribusi sekitar 36,73 persen bagi perekonomian Kabupaten Takalar menjadi indicator mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar harus lebih memperhatikan para nelayan dan ke- lompok  nelayan  (masyarakat  pesisir  secara  umum),  hal  tersebut  agar  dapat  mencegah peralihan  profesi  nelayan  di  Kabupaten  Takalar  untuk  mencari  pekerjaan  di  darat, sehingga  sub-sektor  yang  menjadi  andalan   Kabupaten  Takalar  (sub-sektor  perikanan) masih terus dapat dipertahankan.
Berada dalam kawasan segitiga terumbu karang dunia, menjadikan laut Indone- sia kaya akan ragam biota laut seperti ikan dan terumbu karang. Tak heran, Indonesia adalah  salah  satu  produsen  ikan  terbesar  di  dunia,  termasuk  untuk  jenis  ikan  karang. Sebagai komoditas strategis, aktivitas penangkapan ikan karang menjadi salah satu yang paling  banyak  digeluti  oleh  nelayan  kita.  Termasuk  oleh  Kelompok  Nelayan  Lanna Perdana di Dusun Lanna, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi  Selatan. Ada yang unik dari kelompok beranggotakan 31 nelayan Suku Makassar ini. Tidak se- perti  nelayan  Takalar  lainnya  yang  menggunakan  berbagai  alat  tangkap,  Kelompok Nelayan Lanna Perdana fokus menggunakan rawai dasar untuk menangkap ikan karang dari ikan sunu hingga kerapu. Selama tiga tahun terakhir, didampingi WWF-Indonesia dan Yayasan Mattirosi, lembaga percepatan pembangunan perikanan, Kelompok Lanna Perdana mulai melakukan perbaikan praktik penangkapan ikan karang. Tujuannya, agar sumber daya ikan karang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan nelayan. Melalui skema JARNUS (Jaringan Kerja Perikanan Bertanggung Jawab Nusantara) program perbaikan perikanan di Dusun Lanna meliputi penilaian awal praktik  penangkapan  ikan,  dilanjutkan  dengan  penyusunan  rencana  aksi  perbaikan praktik  penangkapan  ikan  melalui  skema  FIP  ( Fisheries  Improvement  Program )  yang mengacu pada standar MSC ( Marine Stewardship Council ). Berpedoman pada rencana aksi yang telah disusun, Kelompok Nelayan Lanna Perdana dilatih cara menangkap dan menangani  ikan  karang  yang  ramah  lingkungan,  sesuai  dengan  panduan  BMP  ( Better Management  Practices )  yang  telah  disusun  oleh  WWF-Indonesia  (Munawir,  2017). Program-program  ini  perlu  mendapat  apresiasi  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Takalar,  karena  dengan  demikian  program  tersebut  dapat  maksimal  sehingga  dampak yang ditimbulkan juga cukup signifikan dalam perbaikan perekonomian masyarakat di Kabupaten  Takalar.  Skema  JARNUS  (Jaringan  Kerja  Perikanan  Bertanggung  Jawab Nusantara) ini menjadi titik balik bagi nelayan dan kelompok nelayan yang tinggal di wilayah-wilayah  pesisir  Kabupaten  Takalar  untuk  mendapatkan  pengetahuan  lebih sehingga  dapat  menopang  pekerjaannya  agar  lebih  maksimal  tanpa  mengabaikan prinsip-prinsip  perbaikan  berkelanjutan  bagi  lingkungan  hidup  khususnya  lingkungan
laut yang selama ini tidak menjadi pertimbangan bagi para nelayan dalam menangkap ikan.  Dengan  demikian  apa  yang  telah  dilakukan  oleh  WWF-Indonesia  dan  Yayasan Mattirosi,  lembaga  percepatan  pembangunan  perikanan  harus  mendapat  dukungan penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
Salah  satu  kegiatan  masyarakat  nelayan  dalam  melakukan  aktivitasnya  dalam mencari  hasil  kekayaan  laut  adalah  sebagai  “Patorani”  asal  kata  dari  “torani”,  yaitu kegiatan nelayan untuk mencari telur ikan terbang. Nelayan Dalam proses pencarian ha- sil laut tersebut diperlukan waktu yang hingga berbulan sampai tiga bulanan dan dila- kukan  dan  melibatkan  banyak  orang.  Nelayan  patorani  menempati  dua  wilayah  Gale- song yaitu Galesong Selatan dan Galesong Utara. Jumlah desa di dua kecamatan terse- but  sebanyak  12  buah  desa.  Namun  diantara  desa-desa  tersebut,  terdapat  lokasi  yang dijadikan sebagai basis terbanyak ditempati oleh nelayan patorani yakni desa Galesong baru,  Paklaklakkang  dan  Bontosunggu.  Tempat  ini,  sejak  dari  dulu  hingga  sekarang menjadi tempat menyimpan (parkir) perahu komunitas nelayan patorani ketika kembali melakukan penangkapan. Dalam kegiatan nelayan patorani melibatkan banyak banyak orang yang dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu, papalele, pinggawa, dan sawi. Pa- palele adalah pemilik perahu dan sekaligus pemilik modal, pinggawa adalah pemimpin awak perahu, sementara sawi adalah buruh. Tiga kategori nelayan ini memainkan peran utama  dalam  terlaksananya  kegiatan  patorani.  Papalele  tidak  pernah  melaut  dan  ikut melakukan  penangkapan,  sedangkan  pinggawa  dan  sawi  adalah  kelompok  yang  mela- kukan penangkapan. Ketiga unsur nelayan tersebut antara papalele , punggawa dan sawi terjalin  ikatan  kontrak  kerjasama,  baik  sebelum  pemberangkatan,  sedang  dan  setelah pulang  dari  pengkapan.  Terjadinya  jalinan  ikatan  pada papalele,  pinggawa dan sawi sangat terkait dengan pembagian hasil tangkapan. Pembagian hasil tersebutantara papa- lele pinggawa dan sawi dilakukan setelah mengelurkan seluruh biaya operasional yang telah  dikeluarkan  selama  kegiatan  torani.  Adapun  sistem  bagi  hasil  yang  diterapkan nelayan patorani adalah sistem bagi hasil tiga bagian setelah dipotong biaya operasinal oleh pemilik modal. Ketentuan bagi hasil atau pendapatan ini merupakan kesepakatan secara tidak tertulis yang secara umum telah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyang  hingga  sekarang.  Walaupun  tidak  tertutup  kemungkinan  adanya  kesepakatan lain yang dilakukan secara ke dalam yang sifatnya personal oleh masing-masing pihak. Pembagian hasil tangkapan patorani, apabila hasil yang diperoleh nelayan banyak, maka tentu tidak akan menjadi masalah karena mudah dalam membagi hasil usaha artinya ada barang  atau  hasil  usaha  yang  akan  dibagi  kepada  pemilik  modal (papalele)  pemimpin perahu  (pinggawa)  serta  buruh  perahu  (Muhammad  Irfan,  2018:1-3).  Desa  Galesong baru,  Paklaklakkang  dan  Bontosunggu  yang  selama  ini  dijadikan  basis  nelayan  harus mendapatkan  program-program  pemberdayaan  dan  pendampingan  sehingga  program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dapat tepat sasaran dan tidak menjadi program penghabisan anggaran belaka tanpa mendapatkan hasil yang memuaskan.
Masyarakat  pesisir,  nelayan  dan  kelompok  nelayan  memiliki  masalah  hukum dan sosial di masyarakat. Masalah hukum meliputi jenis alat tangkap sehingga merusak lingkungan  hidup  utamanya  lingkungan  laut.  Sedangkan  permasalahan  sosial  adalah
mengenai kehidupan nelayan yang tidak mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten  Takalar  seperti  akses  terhadap  Pendidikan  bagi  anak-anak  nelayan,  akses terhadap fasilitas kesehatan yang layak bagi ibu hamil, menyusui dan masyarakat pesisir yang  rentan  sehingga  tidak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang  maksimal,  belum lagi masalah cemoohan masyarakat dan anak-anak nelayan menjadi bahan olok-olokan bagi teman sebayanya yang mungkin saja secara ekonomi dan penghasilan orang tuanya lebih  baik,  ditambah  lagi  harga  ikan  yang  tidak  sesuai  harapan  nelayan  padahal  jika dipertimbangkan resikonya untuk menangkap ikan sangatlah besar, sehingga memung- kinkan  nelayan  untuk  tidak  melaut  lagi,  belum  adanya  asuransi  nelayan  sebagaimana diamanatkan  oleh  undang-undang  juga  menjadi  permasalahan  tersendiri  bagi  nelayan untuk  mempertimbangkan  kelanjutan  pekerjaannya  sebagai  penangkap  ikan.  Hal-hal tersebut perlu segera dipikirkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar, sehingga visi  Takalar  terdepan  dalam  pelayanan  menuju  masyarakat  sejahtera,  berkedilan,  beri- man  dan  bertaqwa  dapat  terwujud,  termasuk  juga  dapat  dirasakan  oleh  para  nelayan, kelompok nelayan, dan masyarakat pesisir secara umum.
B.  Kendala Penangkapan Ikan Oleh Nelayan di Kabupaten Takalar
Kota  Makassar  dan  Kabupaten  Takalar  berada  pada  wilayah  pengelolaan  peri- kanan  Republik  Indonesia  (WPPRI)  713  dengan  kondisi  ekosistem  terumbu  karang yang rentan akan penangkapan yang merusak dan diperparah oleh gejala penangkapan secara berlebih ( overfishing ). sehingga menjadi hambatan dalam kebijakan pengelolaan perikanan pada aktivitas konservasi sumberdaya ikan. Menurut informasi terbaru kepu- tusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia No.47/KEPMEN-KP/2016 un- tuk tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan diwilayah WPP RI 713 telah berstatus Over-exploited sebanyak  83.2  persen  yaitu  ikan  demersal,  udang,  lobster,  kepiting, rajungan,  dan  cumi-cumi  dan  13.  7  persen Fully-exploited ikan  pelagis  kecil  dan ikan pelagi  besar  (non-tuna  dan  cakalang)  hanya  ikan  karang  yang  berstatus  moderate  3.2 persen.  Informasi  ini  merupakan  landasan  rezim  pengelolaan  perlu  diterapkan  secara tepat  dan  adil  sehingga  menjadikan  dasar  Yayasan  Mattirotasi,  Jaring  Nusantara  dan WWF Indonesia melakukan kajian IUU Fishing di Kota Makassar dan Kabupaten Ta- kalar dimulai mengumpulkan data awal sehingga kendala perbaikan perikanan tangkap dari  parameter  IUU Fishing dapat  dimaksimalkan.  Kajian  ini  bertujuan  untuk  meng- identifikasi mengenai kepatuhan dan aktifitas pelanggaran serta hambatan dalam pene- gakan aturan yang berlangsung dilapangan. kajian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2017  sampai  14  September  2017  dengan  tahapan  melakukan  pengumpulan  data  lapa- ngan di nelayan, unit pengawasan suberdaya kelautan dan perikanan, instansi pemerin- tah daerah kota/kabupaten serta Provinsi Sulawesi Selatan. Penilaian IUU Fishing pada indeks illegal  fishing (penangkapan  melanggar  hukum),  unreported  fishing  (penang- kapan tidak diatur) dan unregulated fishing (penangkapan tidak dilaporkan) dengan 29 parameter strategis menggunakan analisis logaritma dengan hasil penilaian 1 – 3 dengan kategori tindakan pemberantasan IUU Fishing Buruk bernilai 1 Sedang bernilai 2 dan baik  bernilai  3  (Sudarman,  2017).  Parameter  strategis  dengan  menggunakan  analisis logaritma  ini  menjadi  cerminan  bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Takalar  untuk
mengevaluasi  sejumlah  program-program  strategis  yang  selama  ini  dilaksanakan  uta- manya  bagi  program-program  yang  objeknya  adalah  para  nelayan,  kelompok  nelayan, dan masyarakat pesisir secara umum.
Perubahan musim di Perairan Selat Makassar yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir pantai Barat Kabupaten Takalar mengakibatkan perubahan jumlah tang- kapan sehingga berdampak pada pendapatan usaha tangkapnya (A. Rahim, dkk, 2018: 50). Perubahan musim ini juga sebenarnya sudah diketahui oleh para nelayan dan ke- lompok  nelayan,  sehingga  untuk  mengatasi  hal  tersebut  para  nelayan  dan  kelompok nelayan  mempunyai  dua  pekerjaan  baik  sebagai  nelayan  yang  sekaligus  juga  menjadi seorang  petani  yang  dikerjakan  baik  secara  paruh  waktu  maupun  purnah  waktu  dari aktifitas  utamanya  sebagai  nelayan.  Jadi  sebenarnya  walaupun  perubahan  musim  me- ngakibatkan perubahan jumlah tangkapan sehingga berdampak pada pendapatan usaha tangkapnya namun hal tersebut sudah dapat di taktisi oleh para nelayan dan kelompok nelayan.
Pengelolaan perikanan tangkap memiliki potensi konflik sosial, baik konflik ho- rizontal maupun konflik vertikal di kalangan masyarakat nelayan. Salah satu penyebab konflik nelayan adalah pelanggaran batas wilayah penangkapan, sebagaimana yang ter- jadi  pada  masyarakat  nelayan  di  Sulawesi  Selatan  yang tidak  mengenal  batas  wilayah kewenangan pemerintahan kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan, nelayan Sulawesi Sela- tan tetapi lebih cenderung mengikuti pergerakan potensi sumberdaya ikan. Kebi- asaan mengejar  pergerakan  ikan  hingga  daerah  lain  tersebut  dikenal  dengan  istilah  nelayan andon.  Nelayan  andon  terjadi  karena  dua  hal  diantaranya  musim  penangkapan  yang tidak  mendukung  dan  ketersedian  stok  ikan.  Kegiatan  andon  sudah  berlangsung  sejak lama, khususnya nelayan Bugis dan Makassar. Beberapa nelayan Bugis-Makassar yang melakukan andon hidup menetap di beberapa wilayah pesisir Jawa, Kalimantan, Sula- wesi, Nusa Tenggara dan Sumatera. Menurut Wiyono (2013), kegiatan andon dilakukan sebagai bentuk staregi adaptasi terhadap kendala-kendalan yang dihadaipi di daerahnya. Penetapan Undang-Undang Pemerintahan Daetah (UU Pemda) menyebabkan sebagian daerah  menafsirkan  secara  sempit  otonomi  daerah  (OTDA),  sehingga  menimbulkan konflik  sosial  di  wilayah  pesisir  dan  laut.  Persoalan  yang  muncul  harus  diatur  untuk menghindari konflik lebih besar seperti pembakaran kapal, alat tangkap ikan dan pengu- siran  nelayan  andon  oleh  nelayan  lokal.  Diperlukan  adanya  suatu  konsep  kebijakan pengelolaan yang didalamnya ada instrumen yang mengatur keberadaan nelayan andon pada suatu daerah yang saling menguntungkan. Keberadaan nelayan andon memberikan kontribusi yang cukup besar, baik nelayan lokal maupun untuk pembangunan di kabu- paten/kota  yang  menjadi  tujuan  nelayan  andon.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menge- tahui  distribusi  dan  karakteristik  nelayan  andon  asal  kabupaten/kota  di  Sulawesi  Sela- tan.  Karakteristik  dan  distribusi  keberadaan  nelayan  andon  pada  suatu  kabupaten/kota yang  menjadi  tujuan  antara  lain bahwa  nelayan  andon  di  Sulawesi Selatan  terdiri  dari dua  jenis  yakni  nelayan  andon  tidak  menetap  dan  nelayan  andon  tidak  tetap.  Pertim- bangan  nelayan  melakukan  andon  karena  ketersediaan  ikan  di  daerah  asalnya  stoknya berkurang  dan  faktor  musim  penangkapan  ikan.  Nelayan  andon  memberikan  peluang
untuk  terbukanya  lapangan  kerja  bagi  nelayan  lokal,  meningkatkan  retribusi  daerah, meningkatkan  produksi  perikanan  daerah  tersebut.  Nelayan  andon  membelanjakan uangnya  lebih  besar  sehingga  menggairahkan  ekonomi  masyarakat  lokal  (Ihsan  dan Muhammad Sulaiman, 2012:46, 52-53). Hal ini telah sejalan dengan rencana aksi yang telah  disusun,  para  nelayan  dan  kelompok  nelayan  di  Kabupaten  Takalar  dilatih  cara menangkap dan menangani ikan karang yang ramah lingkungan, sesuai dengan panduan BMP ( Better Management Practices ) yang telah disusun oleh WWF-Indonesia, sehing- ga dengan demikian, pertimbangan nelayan melakukan andon karena ketersediaan ikan di perairan Kabupaten Takalar stoknya berkurang dan faktor musim penangkapan ikan. Nelayan  andon  memberikan  peluang  untuk  terbukanya  lapangan  kerja  bagi  nelayan lokal, meningkatkan retribusi daerah, dan juga meningkatkan produksi perikanan daerah yang menyumbang cukup tinggi bagi perekonomian di Kabupaten Takalar.
Kegiatan pertambangan pasir laut mengancam ekosistem pesisir, laut, dan pulau- pulau  kecil  di  sekitarnya,  selnjutnya  hal  tersebut  akan  berdampak  pada  produktivitas perikanan serta pendapatan nelayan. Setidaknya pada lokasi tersebut terdapat pemijahan ikan milik masyarakat, habitat kepiting, cumi, ikan. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan  sendiri  memiliki  aset  pada  wilayah  tersebut  berupa  Balai  Benih  Air  payau Takalar  yang  memproduksi  benih  udang  unggulan.  Penurunan  ekosistem  lingkungan juga bisa dilihat dari pendapatan nelayan saat melaut, sebelum tambang pasir laut ber- operasi umumnya dalam dua hari melaut nelayan mendapatkan ikan dua basket, saat ini bisa seminggu bahkan lebih hanya mendapatkan dua basket , sebagai perbandingan eko- nomi harga ikan katombo per- basket mencapai 250-300 ribu rupiah. Sedangkan bensin dibutuhkan  minimal  sampai  20  liter  (200  ribu  rupiah).  Penurunan  produktivitas  peri- kanan laut tersebut diakibatkan diantaranya karena naiknya kekeruhan air pada air laut, maupun karena ada perubahan aliran air laut. Dari sisi keanekaragaman hayati,  bahkan perairan  Galesong,  khususnya  sekitar  pulau  Sanrobengi  masih  memiliki  keanekara- gaman hayati yang sangat bagus. Bahkan masuk sebaagai kawasan konservasi perairan dalam  pola  ruang  KSN  mamminasata.  Berdasar  Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penge- lolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 17 Ayat 1 sebelum diterbitkannya Rencana  Zonasi  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  kecil  (RZWP3K)  maka  izin  lokasi untuk  pertambangan  pasir  laut  belum  dapat  diproses.  Namun  pada  faktanya  4  perusa- haan sudah memiliki izin dan beroperasi pada kawasan tersebut (Walhi, 2017). Hal ini yang menjadi kendala tersendiri terkait penangkapan ikan oleh nelayan dan kelompok nelayan  di  Kabupaten  Takalar.  Penurunan  produktivitas  perikanan  laut  tersebut  diaki- batkan  diantaranya  karena  naiknya  kekeruhan  air  pada  air  laut,  maupun  karena  ada perubahan aliran air laut yang disumbang oleh penambangan pasir di wilayah tersebut. Hal  ini  harus  menjadi  perhatian  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Takalar  demi  keber- lanjutan dan ketersediaan ikan di wilayah perairannya.
Saat ini Ranperda RZWP3K sedang dalam proses penyusunan sayangnya Ran- perda yang sedang disusun ini memiliki beberapa permasalahan pokok (Walhi, 2017):
1. Ranperda  RZWP3K  Sulawesi  Selatan  memberikan  ruang  yang  luas  untuk eksploitsi, dari luas wilayah lautan ± 94.399,85 Km 2 , seluas 47.959,32 perun- tukannya ditetapkan sebagai pertambangan pasir laut.
2. Penyusunan  Ranperda  RZWP3K  tidak  dilakukan  secara  partisipatif,  dalam penyusunannya tidak benar-benar melibatkan masyarakat ataupun unsur orga- nisasi masyarakat lainnya, khususnya kelompok terdampak dan yang memi- liki concern pada lingkungan hidup.
3. Tidak  ada  kajian  lingkungan  hidup,  ekonomi,  sosial  budaya  secara  menye- luruh.  Berdasar  PP  46  Tahun  2016  pasal  3,  Kajian  Lingkungan  Hidup Stra- tegis  (KLHS)  wajib  dilaksanakan  dalam  penyusunan  zonasi  wilayah  pesisir dan pulau-pulau kecil.
Sebanyak 953 buah bantuan mesin perahu merek honda dengan kapasitas 7, 9, dan  12  PK,  segera  didistribusikan  untuk  nelayan  kecil  yang  ada  di  Kab.Takalar  oleh Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) yang bersumber dari bantuan kementerian ESDM RI.  Hal  tersebut  terungkap  saat  dilaksanakan  kegiatan  Sosialisasi  tekhnis  pendistribu- sian dan pemasangan paket konversi paket BBM ke BBG untuk paket kapal perikanan dan  nelayan  kecil  tahun  2018,  yang  berlangsung  hari  ini  di  ruang  pola  kantor  Bupati Takalar  Sabtu,  15  September  2018.  Kadis  Perikanan  dan  Kelautan  Kab.  Takalar Sirajuddin Saraba, menjelaskan terkait pendistribusian bantuan tersebut “Ada 953 buah bantuan  mesin  dari  Kementerian  ESDM  RI,  yang  dalam  waktu  dekat  ini  akan  kami diatribusikan  kepada  masyarakat  nelayan  yang  memenuhi  syarat,  seperti  harus  punya perahu, harus memiliki kartu nelayan, dan berprofesi sebagai nelayan. Pemberian bantu- an ini sangat bersinergi dengan program P22 Bupati Takalar, yakni program yang ke 4, berkaitan  dengan  bantuan  sarana  dan  prasarana  nelayan.  Rencana  penyerahan  secara simbolis pada tanggal 21 september yang akan diserahkan oleh Bupati Takalar, Dirjen Migas, Kementrian ESDM dan anggota komisi 7 DPR RI”. Dilain pihak, seorang calon penerima  bantuan,  Dg  Nai  yang  merupakan  nelayan  dari  Dusun  Labbo  tallua,  Desa Mattirobaji  Kepulauan  Tanakeke,  mengatakan,  “Saya  sangat  senang  dapat  bantuan mesin dari pemerintah, karena kami mau beli, cuma kami tak punya uang, jadi bantuan ini  sangat  kami  syukuri”.  Hal  senada  juga  di  sampaikan  Alwi,  seorang  nelayan  dari Desa Bontokanang Kec. Galesong Selatan mengatakan “Bagus karena selama ini saya pakai mesin kecil, saya berharap bisa dapat mesin yang lebih besar seperti yang 12 PK, saya sangat berterimakasih pada pemerintah Takalar, karena memperhatikan nelayan”. Bantuan  mesin  perahu  nelayan  khusus  untuk  nelayan  kecil  ini,  sudah  termodifikasi, karena tidak menggunakan bahan bakar premium lagi, tapi menggunakan bahan bakar gas, jadi setiap nelayan penerima bantuan, selain menerima mesin perahu, juga menda- pat  bantuan  dua  buah  tabung  gas  3  kilogram  (Ihwan,  2018).  Bantuan  ini  merupakan salah  satu breakdown dari  visi  Takalar  terdepan  dalam  pelayanan  menuju  masyarakat sejahtera, berkedilan, beriman dan bertaqwa dapat terwujud khususnya pada nilai kea- dilan bagi masyarakat pesisir, nelayan dan kelompok nelayan. Dengan demikian, ban- tuan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para nela- yan  yang  selama  ini  berkontribusi  baik  bagi  perekonomian  daerah  maupun  pereko-
nomian  nasional,  apalagi  negara  Indonesia  yang  dikenal  sebagai  negara  kepulauan terbesar  di  dunia,  negara  maritime  dan  bahkan tagline Pemerintahan  Joko  Widodo adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritime dunia, oleh karena itu para nela- yan harus mendapatkan perhatian lebih sehingga keberlanjutan baik ikan, penangkapan ikan, dan kelestarian lingkungan hidup khususnya lingkuangan laut dapat terus terjaga dari berbagai macam potensi kerusakan dan pengrusakan.

## III. PENUTUP
Sektor  perikanan  menjadi  hal  yang  menjanjikan  utamanya  bagi  masyarakat pesisir  yang  notabene  mata  pencaharian  utamanya  adalah  menangkap  ikan  (nelayan), karena tidak lain secara geografis Kabupaten Takalar memang sebagian besar wilayah- nya dikelilingi oleh lautan dan juga berbatasan dengan Selat Makassar, walaupun dalam hal  geografis  tidak  sama  dengan  wilayah  kabupaten  lainnya  seperti  yang  ada  di  Sula- wesi  Selatan  (sebagai  contoh  Kabupaten  Kepulauan  Selayar)  namun  menurut  BPS Kabupaten Takalar bahwa sektor yang mempunyai kontribusi sangat besar terhadap per- ekonomian Takalar adalah masih tetap sektor pertanian yaitu 49,94 persen, dengan sub sektor perikanan yang berkontribusi sekitar 36,73 persen, dengan demikian maka seha- rusnya  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Takalar  harus  lebih  memperhatikan  kehidupan nelayannya sehingga para nelayan tidak beralih profesi ke pekerjaan yang ada di darat. Kegiatan pertambangan pasir laut mengancam ekosistem pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, selnjutnya hal tersebut akan berdampak pada produktivitas perika- nan serta pendapatan nelayan. Oleh karena itu, permaslahan ini harus segera diselesai- kan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dengan cara bukan saja hanya membe- rikan bantuan alat tangkap ikan bagi para nelayan, namun juga menutup akses penam- bangan pasir di wilayah perairan Kabupaten Takalar sehingga keberlanjutan baik ikan, penangkapan ikan, dan kelestarian lingkungan hidup khususnya lingkuangan laut dapat terus terjaga dari berbagai macam potensi kerusakan dan pengrusakan yang disebabkan baik oleh kelalaian maupun kesengajaan hanya karena keuntungan semata tanpa mem- perhatikan faktor lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Rahim, dkk, Pengarih Lama Melaut, Kekuatan Mesin Tempel, dan Karakteris- tik  Responden  Terhadap  Pendapatan  Nelayan  Tangkap  Tradisional  di Kabupaten  Takalar , Jurnal  Sosial  Ekonomi  Pertanian  “Agrisocionomics”
Volume 2 Nomor 1, Mei 2018.
Andi  Adrie  Arief, Partisipasi  Masyarakat  Nelayan  di  Kabupaten  Takalar,  Studi Kasus  Desa  Tamasaju,  Kecamatan  Galesong  Utara ,  Jurnal  Hutan  dan Masyarakat Vol. III No. 1 Edisi Mei 2008.
Badan Pusat Statistik, Kabupaten Takalar dalam Angka Tahun 2016 . Buku Putih Kabupaten Takalar Tahun 2013.
Ihsan dan Muhammad Sulaiman, Distribusi dan Karakteristik Nelayan Andon Asal Kabupaten/Kota  di  Sulawesi  Selatan ,  Marine  Fisheries  Volume  3  Nomor  1,
Mei 2012.
Ihwan, Dinas Perikanan Takalar Segera Distribusikan Bantuan 953 Mesin Perahu Untuk  Nelayan  Kecil  Takalar ,  Sulsel  Berita  2018,  lihat https://sulselberita. com/2018/09/15/dinas-perikanan-takalar-segera-distribusikan-bantuan-953- mesin-perahu-untuk-nelayan-kecil-takalar/
Muhammad Irfan, Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara  Kabupaten  Takalar ,  Jurnal  Al-Qadau,  Peradilan  dan  Keluarga  Islam, Volume 5 Nomor 1 Juni 2018.
Munawir, Menilai Kepatuhan Nelayan Kabupaten Takalar dalam Perbaikan Peri- kanan  Karang ,  WWF  Indonesia,  2017,  lihat https://www.wwf.or.id/?54362/ Evaluating-the-Fishermens-Level-of-Compliance-in-Takalar-Regency-in-Coral- Fishery-Improvement
Republik Pos Online, Edisi 18 September 2015. Sudarman, Diseminasi  IUU  Fishing  Membuka Permasalahan  Pengelolaan  Perika- nan Makassar dan Takalar, Kumparan 2017, lihat https://kumparan.com/sudar man-fishery/diseminasi-iuu-fishing-membuka-permasalahan-pengelolaan- perikanan-makassar-dan-takalar-1506083878460
St. Nurul Nahdyah, dkk, Keragaman Jenis Kapal Perikanan di Kabupaten Takalar ,
Jurnal IPTEKS PSP, Vol. 1 No. 1 Edisi April 2014.
Walhi, Ancaman Kerusakan Lingkungan Hidup Tambang Pasir Laut; Kasus Kab. Taka- lar,  Sulawesi  Selatan,  2017,  lihat https://walhi.or.id/ancaman-kerusakan-lingku ngan-hidup-tambang-pasir-laut-kasus-kab-takalar-sulawesi-selatan/
Wiyono ES., Kendala dan Strategi Operasi Penangkapan Ikan Alat Tangkap Bubu Di Muara Angke , Jakarta. Jurnal Ilmu Perikanan Tropis. Vol. 18 No. 2, Tahun 2013.