## Dinamika Sistem Pers di Indonesia

## Inge Hutagalung
Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Email : inge_hutagalung@yahoo.com

## Abstract
After the government ratifies law number 40 year 1999 Indonesia has applied the social responsibility theory of press. In the theory, press freedom has responsibility to public. Different from law number 11 year 1966 juncto law number 21 year 1982 that gave the authority to the government to control the press system, law number 40 year 1999 gives the authority to public.
In facts in the context of freedom and commercialization,Indonesia’s press system has established media pluralism. It is the continuity of the New World Information and Communication Order. In the NWICO, it does not reflect media efforts to build public sphere since the last half of 1980 as the part of social responsibility in which ittrullyestablishes public freedom against the shackle of political and economic power.
However, the Indonesian press industry has been in the domination of media conglomeration. Whether conscious or not, globally it is the part of penetration and expansion of capitalism and political power.
Keywords: press system, social responsibility, media pluralism, media conglomeration, expansion of capitalism.

## Abstraksi :
Di Indonesia, sejak pemerintah mengundangkan UU no 40 tahun 1999, secara normatif, pers Indonesia telah menganut teori pers tanggungjawab sosial (kebebasan pers yang bertanggung jawab pada masyara- kat/kepentingan umum). Berbeda dengan UU no 11 tahun 1966 juncto UU no 21 tahun 1982 yang memberi kewenangan pada pemerintah untuk mengontrol  sistem pers,  UU no 40 tahun 1999 memberi  kewenangan kontrol kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, sistem pers Indonesia dewasa ini berada dalam kontek kebebasan dan komer- sialisasi yang telah menciptakan pluralisme media, yang pada hakekatnya merupakan kelanjutan Tata Komu- nikasi Dan Informasi Dunia Baru - dimana sejak paruh tahun 1980-an tidak lagi mencerminkan upaya media untuk membangun public sphere (sebagai bagian tanggung jawab sosial) yang benar-benar membebaskan masyarakat dari cengkraman kekuasaan: politik maupun ekonomi.
Sistem pers yang ada dalam ranah media di Indonesia telah didominasi segelintir pemilik modal dalam industri pers Indonesia yang disadari atau tidak --- juga merupakan bagian dari penetrasi dan ekspansi kapi- talisme dan kekuatan politik secara global.
Kata  kunci:  sistem  pers  tanggung  jawab  sosial,  pluralisme  media,  dominasi  pemilik  modal,  ekspansi kapitalisme.

## JURNAL INTERAKSI, Vol II No.2, Juli 2013 : 53-60

## Pendahuluan
Pers  adalah  institusi  sosial,  sebagai  lembaga kemasyarakatan  –  pers  merupakan  subsistem  kema- syarakatan  tempat  ia  berada  bersama  dengan  sub- sistem lainnya. Dengan demikian maka pers tidaklah hidup secara mandiri, tetapi dipengaruhi oleh lemba- ga kemasyarakatan lain (Gebner, 1969).
Pers  umumnya  tunduk  pada  sistem  pers  yang berlaku  dimana  sistem  itu  hidup,  sementara  sistem pers  itu  sendiri  tunduk  pada  sistem  politik  pemer- intahan  yang  ada.  Bersama  dengan  lembaga  kema- syarakatan  lainnya,  pers  berada  dalam  keterikatan organisasi  yang  bernama  negara,  oleh  karenanya pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara dimana pers itu berada. Singkat kata,  perkembangan  dan  pertumbuhan  pers  tidaklah dapat  dipisahkan  dari  perkembangan  dan  pertumbu- han sistem politik dimana pers itu berada, dan meru- pakan  subsistem  sistem  politik  yang  ada  (Suwardi, 1993:23).
Bagaimana  dengan  sistem  pers  di  Indonesia? Penulisan  berikut  akan  memberikan  gambaran  sing- kat  tentang  dinamika  sistem  pers  di  Indonesia  yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  juga  akan  turut memaparkan kilasan pergerakan politik nasional.

## 1. Sistem Pers Dunia
Menurut Siebert, Peterson dan Schramm (1986) terdapat empat sistem pers di dunia. Pertama, sistem otoriter.  Salah  satu  ciri  utama  dari  sistem  pers  oto- riter  adalah  fungsi  pers  sebagai  kepanjangan  tangan pemerintah yang sedang berkuasa dan melayani neg- ara.  Melalui  penerapan  hak  khusus,  lisensi,  sensor langsung  dan  peraturan  organisasi  media,  individu dijauhkan  dari  kemungkinan  mengkritik  pemerintah yang berkuasa. Dalam sistem otoriter, pers dapat di- miliki baik secara publik ataupun perorangan, namun tetap dianggap sebagai alat untuk menyebarkan kebi- jakan pemerintah (Siebert, 1986; Yin, 2008; Severin & Tankard, 2008:374).
Kedua, sistem pers liberal. Sistem ini merupak- an suatu bentuk perlawanan dari pandangan otoriter. Pers  berfungsi  membantu  menemukan  kebenaran dan mengawasi  pemerintah sekaligus  sebagai  media yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan Penguasa tidak punya hak untuk menga- tur isi berita media. Penguasa dalam  sistem ini juga tidak berhak menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menerbitkan media. Pada sistem ini, siapapun sebenarnya punya hak untuk menerbitkan media asal-
kan  mempunyai  kemampuan  ekonomis.  Tidak  ada ijin  atau  lisensi  khusus  untuk  menerbitkan  media.  Apa yang  baik  dan  tidak  baik  tidak  ditentukan  oleh  pen- guasa, tetapi ditentukan oleh khalayak. Dalam sistem ini,  penguasa  tidak  mempunyai  hak  untuk  menutup (breidel) media (Siebert, 1986; Yin, 2008; Severin & Tankard, 2008:374-377).
Ketiga,  sistem  tanggungjawab  sosial.  Pengem- bangan dari teori liberal menghasilkan teori tanggung jawab sosial, yang dikembangkan pada abad ke 20 di Amerika Serikat. Yaitu media selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari keuntun- gan, juga harus dapat memberikan individu hak untuk mengemukakan  masalahnya  di  dalam  forum  media, dan  jika  media  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban- nya,  maka  ada  pihak  yang  harus  memaksakannya. Dibawah teori ini, media dikontrol oleh pendapat ma- syarakat,  tindakan  konsumen,  kode  etik  profesional, dan  dalam  hal  penyiaran,  dikontrol  oleh  badan  pen- gatur penyiaran.
Pendorong utama dari teori ini adalah tumbuh- nya  kesadaran  bahwa  teori  liberal  telah  gagal  untuk memenuhi  janji  dalam  penggunaan  kebebasan  pers secara  bertanggung  jawab.  Secara  khusus,  perkem- bangan teknologi dan industri media telah menyebab- kan kurangnya kesempatan akses bagi individu mau- pun kelompok, serta rendahnya prestasi dalam upaya memenuhi  kebutuhan  informasi,  sosial  dan  moral pada  masyarakat.  Teori  liberal  dianggap  hanya  me- ningkatkan  kekuasaan  kelas  tertentu  (Siebert,  1986; Yin, 2008; Severin & Tankard, 2008:379).
Keempat,  sistem  totaliter-soviet.  Teori  ini  di- kembangkan  berdasarkan  ideologi  Marxis  dan  nilai kebersamaan antar kelas maupun antar partai/golong- an. Yaitu, selama kelas kapitalis mengawasi fasilitas fisik media, kelas buruh tidak akan mempunyai akses pada saluran komunikasi. Kebebasan pers yang sebe- narnya akan ada dalam  masyarakat  tanpa kelas.  Ke- bebasan  pada  sistem  ini  adalah  bebas  dari  kapitalis- me, individualisme, borjuasi, dan bukan bebas untuk menyatakan pendapat (Yin, 2008; Severin & Tankard, 2008:380).
Soviet  berpandangan  bahwa  tujuan  utama  me- dia adalah membantu keberhasilan dan kelangsungan sistem Soviet. Media dikontrol oleh tindakan ekono- mi dan politik dari pemerintah dan badan pengawas, dan hanya anggota partai yang loyal dan anggota par- tai ortodoks saja yang dapat menngunakan media se- cara reguler. Media dalam sistem Soviet dimiliki dan dikontrol oleh negara dan ada hanya sebagai kepan- jangan tangan negara.

## 2. Sistem Pers Di Indonesia
Sebagaimana telah dijelaskan pada awal, sistem pers  senantiasa  tunduk  dan  mengikuti  sistem  politik dimana ia berada, maka perkembangan sistem pers di Indonesia dapat dilihat dari masa perjuangan hingga era reformasi saat ini.

## 2. 1. Masa Perjuangan
Pers  di  Indonesia  mulai  berkembang  jauh  hari sebelum negara Indonesia diproklamasikan. Pers telah dipergunakan  oleh  para  pendiri  bangsa  sebagai  alat perjuangan  untuk  memperoleh  kemerdekaan.  Sejak pertengahan abad ke 18, orang-orang Belanda mulai memperkenalkan penerbitan surat kabar di Indonesia. Penguasa  kolonial  mengekang  pertumbuhan  pers (sistem  pers  otoriter), meskipun  penerbitnya  terdiri dari orang-orang Belanda sendiri. Tetapi surat kabar yang tumbuh pada akhir abad ke 19 hingga awal abad berikutnya,  juga  merupakan  sarana  pendidikan  dan latihan bagi orang-orang Indonesia yang memperoleh pekerjaan di dalamnya (Said, 1988).
Surat  kabar  pertama  di  Indonesia  adalah  Bata- viase  Nouvelles  (Agustus  1744-Juni  1746),  disusul kemudian  Bataviasche  Courant  (1817),  Bataviasche Advertentieblad  (1827).  Pada  tahun  1855  di  Sura- karta terbit surat  kabar pertama dalam bahasa Jawa, bernama Bromartani.  Surat  kabar berbahasa Melayu yang  pertama  adalah  Soerat  Kabar  Bahasa  Melajoe, terbit  di  Surabaya  pada  tahun  1956.  kemudian  lahir surat kabar Soerat Chabar Betawie (1958), Selompret Melajoe (Semarang, 1860), Bintang Timoer (Suraba- ya, 1862), Djoeroe Martani (Surakarta 1864), dan Bi- ang Lala (Jakarta, 1867). Perkembangan pers di masa penjajahan  sejak  pertengahan  abad  ke  19  ternyata telah dapat menggugah cendekiawan Indonesia untuk menyerap budaya pers dan memanfaatkan media ce- tak  sebagai  sarana  membangkitkan  dan  menggerak- kan kesadaran bangsa (Surjomihardjo, 2002:25-31).
Dalam proses selanjutnya, terjadilah pembauran antara pengasuh pers dan masyarakat yang mulai ter- organisasi  dalam  klub-klub  studi,  lembaga-lembaga sosial,  badan-badan  kebudayaan,  bahkan  gerakan- gerakan politik. Wartawan menjadi tokoh pergerakan, atau  sebaliknya  tokoh  pergerakan  menerbitkan  pers. Sejak  lahirnya  Budi  Utomo  pada  bulan  mei  1908, pers merupakan sarana komunikasi yang utama untuk menumbuhkan kesadaran nasional dan meluaskan ke- bangkitan bangsa Indonesia.
Pada  gilirannya  proses  tersebut  mengukuhkan gerakan  mencapai  kemerdekaan.  Lahirlah  surat-su-
rat  kabar  dan  majalah  seperti  Benih  Merdeka,  Sora Ra’jat Merdika, Fikiran Ra’jat, Daulat Ra’jat, Soeara Oemoem, dan sebagainya, serta organisasi Persatoean Djoernalis  Indonesia  (1933)  adalah  tanda-tanda  me- ningkatnya  perjuangan  kemerdekaan  di  lingkungan wartawan dan pers nasional sebagai bagian dari per- juangan nasional secara keseluruhan (Smith, 1983:74, Surjomihardjo, 2002: 76-102).

## 2.2. Masa Kemerdekaan
Antara awal kemerdekaan dan sepanjang masa Demokrasi Terpimpin, hingga menjelang Orde Baru tahun 1966, kehidupan politik, terutama dunia kepar- taian,  sangat  berpengaruh  terhadap  perkembangan pers  nasional.  Pola  pertentangan  antara  kelompok pemerintah dan kelompok oposisi dalam dunia kepar- taian  juga  ditumbuhkan  dalam  dunia  pers,  sehingga timbul di satu pihak pers pendukung pemerintah (te- patnya prokabinet) dan di lain pihak pers oposisi .
Konfigurasi sikap dan kedudukan pers berubah seiring dengan terjadinya perubahan konfigurasi poli- tik  kepartaian  dan  pemerintahan.  Bahkan  sebagian pers  memilih pola  pers  bebas seperti  di  negara  lib- eral, dengan kadar kebebasan dan persepsi tanggung jawab yang banyak ditentukan oleh wartawan secara individualis.  Muncul  nama  seperti  Rosihan  Anwar, Mochtar  Lubis,  B.M  Diah,  yang  ikut  berjuang  den- gan  pena  dan  tulisan  untuk  ’membakar’  semangat juang  bangsa  Indonesia  dalam  meraih  dan  mengisi kemerdekaan.  Buat  Mochtar  Lubis  dan  kawan2  saat itu, berjuang bukan hanya mengangkat  senjata atau- pun  aktif  dalam  kepartaian,  namun  memberikan wawasan,  pencerahan,  informasi  mengenai  Indone- sia Merdeka adalah juga bagian dari perjuangan  ke- merdekaan bangsa. Kondisi pers nasional ini berlaku dalam  masa  perjuangan  mempertahan  kemerdekaan antara  tahun  1945-1949,  dan  dalam  masa  pemerin- tahan parlementer antara tahun 1950-1959. Ekses dari kondisi ini adalah penodaan terhadap kebebasan pers (Hamad, 2004:62-63).
Meskipun  sistem  parlementer  telah  terkubur, sejak  keluarnya  Dekrit  Presiden  5  Juli  1959,  yang memberlakukan  kembali  UUD  1945,  pola  perten- tangan partai masih bertahan. Pada masa Demokrasi Terpimpin  tersebut,  wartawan  Indonesia  umumnya, dan  Persatuan  Wartawan  Indonesia  (didirikan  pada tanggal 9 Pebruari 1946) khususnya, tetap berpegang teguh  pada  dasar  negara  Pancasila  dan  UUD  1945 (Surjomihardjo, 2002:181-183).

## 2.3. Masa Orde Baru
Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atas rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikat- nya telah dimulai sejak tahun 1964 tatkala kekuatan Pancasila,  termasuk  pers,  mengadakan  perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI melalui jalur Manipolisasi  dan  Nasakomisasi.  Kehancuran  G30S/ PKI merupakan awal ’pembenahan’ kehidupan nasio- nal, pembinaan di bidang pers dilakukan secara siste- matis dan terarah.
Pada masa ini produk perundangan pertama ten- tang pers adalah UU no 11 tahun 1966. Pengembangan pers  nasional  lebih  lanjut  diwujudkan  dengan  men- gundangkan UU no 21 tahun 1982 sebagai penyem- purnaan  UU  no  11/1966.  Penciptaan  lembaga  Surat Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUPP)  mencerminkan usaha  nyata  ke  arah pelaksanaan  kebebasan  pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter (Ha- mad, 2004:63).
Pada era Soeharto, pers dinyatakan sebagai sa- lah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk  dan  isi  pers  Indonesia  perlu  mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Kepentingan pers nasio- nal  perlu  mencerminkan  kepentingan  pembangunan nasional. Hingga timbul istilah : pers pembangunan. Dari kenyataan ini terlihat bahwa pers Indonesia ti- dak mempunyai kebebasan karena pers harus men- dukung program pemerintah Orde Baru . Pers sang- at tidak diharapkan memuat pemberitaan yang dapat ditafsirkan bertentangan dengan program pemerintah Orde baru. Tanggung jawab pers bukan pada masy- arakat melainkan pada penguasa Orde Baru.
Lebih  lanjut,  pers  tidak  hanya  dijadikan  seba- gai  saluran  propaganda  untuk  mempertahankan  he- gemoni  kekuasaan  dan  kepentingan  status  quo.  Pers juga berfungsi sebagai alat represi. Salah satu contoh kasus adalah yang dialami oleh Partai Rakyat Demo- kratik, pada sekitar peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 1996, dimana pihak pemerintah/ militer menggunakan momentum tersebut untuk me- mukul gerakan pro-demokrasi.  Terkait peristiwa ini, hampir semua media massa harus memuat berita dan statemen  petinggi  militer  untuk  meneror  kesadaran para aktivis dan simpatisan PRD – melalui isu makar, isu komunis, dan lainnya. Pemberitaan tersebut mem- punyai efek yang bisa jadi lebih buruk dibandingkan pengejaran, penangkapan, dan pemenjaraan. Akibat- nya, sebagian anggota PRD menjadi patah semangat,
ketakutan, trauma, tertekan, dan lainnya – para kelu- arga  melarang  anak-anaknya  untuk  terus  aktif,  dan para kerabat menjadi takut berhubungan. Teror media mempunyai  akibat  lebih  luas  karena  penyebarannya yang  begitu  masif,  dan  bisa  berakibat  buruk  karena langsung  menghantam  kesadaran  (Budiman  Sudjat- miko dalam Pers Dalam Revolusi Mei, 2000:250).
Implikasi  intervensi  kepentingan  pemerintah juga berakibat buruk pada independensi media. Saat itu,  tidak  ada  satupun  pers  yang  mempunyai  sikap independen  dan  kritis  terhadap  pemerintah,  karena dengan  berbagai  cara  pemerintah  selalu  berupaya mengontrol  pers  secara  represif.  Pemerintah  tidak hanya mempraktekkan ’budaya telepon’ untuk men- teror  kebebasan,  tetapi  juga  melakukan  pembreide- lan  penerbitan,  pemberhentian  pasokan  kertas  koran hingga menghilangkan nyawa wartawan - merupakan konsekwensi  yang  harus  ditanggung  manakala  pers menulis  pemberitaan  yang  mengkritik  ataupun  ber- tentangan  dengan  kebijakan  pemerintahan.  Pembre- idelan  dianggap  sangat  riskan  dan  berbahaya  oleh pihak  pengelola  pers  mengingat  investasi  industri media memiliki tingkat kapitalisasi modal yang besar (Hamad, 2004:64).
Selama  Orde  Baru  disamping  media  pemerin- tah,  TVRI  dan  RRI,  semua  media  yang  ada  diupay- akan  agar  tidak  hanya  menjadi  ‘patner’  pemerintah dalam  pembangunan,  tetapi  juga  sebagai  instrumen hegemoni.  Pers  oleh  penguasa  diposisikan  sebagai apparatus  persuasif  atau  ideological  state  appara- tus untuk  kepentingan  pemeliharaan  dan  reproduksi struktur  politik  otoritarian  yang  telah  dibangun.  In- strumen ini diharapkan mampu membuat setiap war- ga negara menempatkan diri dalam horizon pemikiran rezim Orde Baru. (Hidayat, 2000:149).
Tidak  adanya  kebebasan  berpendapat  dan  ke- bebesan pers membuat media di Indonesia pada rezim Orde Baru tidak pernah berhasil mengangkat dirinya sebagai  pilar  keempat  demokrasi.  Satu  hal  lainnya adalah struktur organisasi media itu sendiri – sebagai corong  bagi  kepentingan  pemilik  modal  dan  kelom- pok usahanya – mau tidak mau membuat media harus tunduk kepada aturan main di dalam perusahaan yang kerap  mencerminkan  ketergantungan  antara  pemi- liknya dan pemerintah.
Pemerintah  Orde  Baru  menganggap  pers  yang bebas  akan  dapat  mengganggu  stabilitas  negara,  ke- amanan dan kepentingan umum, sehingga laju kebe- basannya harus dikontrol dengan ketat. Maka lahirlah perlakuan  represif  negara  terhadap  pers  sepanjang sejarah  Orde  Baru.  Media  tidak  mungkin  bisa  men-
gatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Media harus mengutip  keterangan resmi pemerintah dalam mengangkat suatu peliputan yang sangat poli- tis, atau sama sekali tidak mengangkatnya. Pencabu- tan SIUPP dan “budaya telepon” oleh pejabat mem- buat  media  ciut  nyali  dan  akhirnya  percaya  bahwa iklim  keterbukaan  seperti  yang  dijanjikan  Soeharto melalui pidato kenegaraan Agustus 1990 hanya seke- dar jargon pemerintah.
Sungguh ironis, ditengah cengkraman kuat rezim Soeharto  dalam  gerak  pers  di  Indonesia,  tanpa  dis- adari – Soeharto telah menanam benih yang dituainya bulan Mei 1998, dengan melakukan pencabutan izin terbit (SIUPP) tiga terbitan yaitu TEMPO, EDITOR dan  DETIK  pada  tahun  1994.  Tanpa  diprediksi  se- belumnya,  dengan  membungkamkan  tiga  terbitan legal tersebut, muncullah terbitan bawah tanah yang kapasitasnya untuk mengkritik pemerintah jauh lebih besar  daripada  terbitan  ‘jalur  tengah’  yang  dihilan- gkan.  Juga  dengan  membreidel  ketiga  terbitan  yang disegani  ini,  telah  menciptakan  solidaritas  kalangan menengah,  buruh,  intelektual,  serta  kaum  pemodal yang  kesemuanya  bersatu  padu,  dan  pada  akhirnya menolak kelangsungan pemerintahan Orde Baru.

## 2.4. Era Reformasi
Pada  tahun  1998,  lahir  gerakan  reformasi  ter- hadap  rezim  Orde  Baru.  Keberhasilan  gerakan  ini, melahirkan peraturan perundangan-perundangan sebagai  pengganti  peraturan  perundangan  yang  me- nyimpang dari nilai-nilai Pancasila, UU no 40 tahun 1999 merupakan salah satu contoh. Sejak sistem poli- tik Indonesia mengundangkan UU no 40 tahun 1999, secara normatif, pers Indonesia telah menganut teori pers  tanggungjawab  sosial (kebebasan  pers  yang bertanggung  jawab  pada  masyarakat/kepentingan umum). Berbeda dengan UU no 11 tahun 1966 jun- cto UU no 21 tahun 1982 yang memberi kewenangan pada  pemerintah  untuk  mengontrol  sistem  pers,  UU no 40 tahun 1999 memberi kewenangan kontrol  ke- pada  masyarakat.  Penanda  itu  terletak  antara  lain pada pasal 15 dan 17 UU no 40 tahun 1999 (Hamad, 2004:66).
UU  Pokok  Pers  no  40/1999  sebenarnya  telah memberi landasan yang kuat bagi perwujudan kemer- dekaan  pers  di  Indonesia.  Pembatasan  jumlah  Surat Izin  Usaha  Penerbitan  Pers  (SIUPP),  praktek  yang lazim  di  era  Soeharto,  praktis  sudah  tidak  ada  lagi.
Jika dihubungkan dengan teori media normatif maka keadaan pers Indonesia dimasa era reformasi saat ini adalah  gambaran  dari a  liberal-pluralis  or  marked model, dimana isu-isu yang diliput oleh pers semakin beragam. Banyak bermunculan penerbitan baru baik dalam bentuk tabloid, majalah, surat kabar. Dari po- litik, ekonomi sampai yang berbau pornografi. Kua- litas  penerbitannyapun  beragam,  dari  yang  bermutu lumayan hingga yang berkualitas ’sampah’.
Peningkatan  kuantitas  media  belum  disertai dengan  perbaikan  kualitas  jurnalismenya.  Banyak media  yang  hanya  menjual  gosip  alias  desas  desus dengan warna pemberitaan yang kental keberpihakan atau  penyudutan  kepada  suatu  golongan/partai  ter- tentu maupun individu. Pemberitaan sering dilakukan tanpa didukung fakta yang kuat, selain hanya potong- an-potongan komentar yang tidak seimbang dari hasil wawancara yang kurang mendalam.
Jika kenyataan ini dikaitkan dengan model teori normatif jelas bahwa rasa tanggung jawab sosial me- dia belumlah nampak. Karena disadari atau tidak, jur- nalisme  media  yang  buruk  kualitas  pemberitaannya dapat  menjadi  sumber  penyebab  dari  penyakit/ma- salah  sosial  yang  di  hadapi  oleh  masyarakat,  seperti peningkatan  masalah  kriminal,  kekerasaan,  penyim- pangan  sexual  (homoseksual,  paedophilia,  pelacu- ran),  tumbuhnya  sikap  individualistik,  terbentuknya virtual society , dan lainnya.
Tampaknya  media  di  Indonesia  masih  terbius dengan  eforia  kebebasannya,  dan  lebih  memilih  ke- pentingan  komersial  yang  cenderung  mengutama- kan  keuntungan,  dimana  aspek  kriminalitas,  gosip, dan seks lebih mengandung nilai pasar dibandingkan menjalankan  tanggung  jawab  sosial  dalam  penyam- paian informasi dan pencerahan publik sebagai kon- sekuensi hubungan media dengan masyarakat, walau- pun iklim regulasi sudah membaik dan kondusif.
Tak kurang Yin pun mengulas dalam artikelnya Beyond The Four Theories Of The Press: A New Mo- del For The Asian & The World Press (2008), bahwa sistem pers di Indonesia pada era reformasi termasuk sistem pers bebas dan tidak bertanggung jawab, yai- tu bahwa sistem pers di  Indonesia benar-benar telah begitu  bebas,  sehingga  gagal  untuk  mengedepankan prinsip-prinsip dasar jurnalistik, dan tidak punya pe- ran  positif  dalam  masyarakat.  Banyak  media  yang
melanggar prinsip dasar jurnalistik, yaitu dalam me- nyampaikan kebenaran. Sistem pers didikte oleh ke- kuatan  pasar,  isinya  cenderung  sensasional,  kurang penghargaan  pada  etika,  banyak  kekerasan  dan  por- nografi,  berita  bohong  dan  provokatif,  pembunuhan karakter, wartawan amplop, maupun iklan yang me- nyesatkan.  Pers  kerap  dipakai  sebagai  kepentingan politik  pribadi  ataupun  kelompok  tertentu.  Hal  ini sebagai dampak pemusatan kepemilikan media pada segelintir orang.

## Pembahasan
Saat  ini  hubungan  media,  masyarakat  dan  bu- daya di Indonesia mempunyai kecenderungan terpo- la  pada  hubungan  materialisme,  yaitu  pola  dimana struktur sosial mempengaruhi budaya (+), dan buda- ya tidak mempengaruhi struktur sosial (-). Akibatnya, media  massa  dilihat  sebagai  ketergantungan  budaya pada struktur kekuasaan/politik dan kekuatan ekono- mi (Rosengren dalam McQuail, 2005:79).
Dalam institusi media, informasi tiada lain ada- lah  komoditas  yang  sekedar  untuk  diperjualbelikan. Akibatnya,  segala  bentuk  produksi  pesan  tidak  ter- lepas  dari  kepentingan-kepentingan  pemilik  modal dan  kekuasaan  politik  di  sekitarnya.  Informasi  yang disampaikan  kepada  khalayak  adalah  realitas  yang sudah  diseleksi  dan  disusun  menurut  pertimbangan ideologi  institusi  media  melalui  keputusan  redaksi (second-hand reality) .
Kenyataan  ini  mengandung  tiga  makna,  yaitu: (1) ada faktor-faktor subjektivitas dalam proses infor- masi/produk  berita.  Karena  itu,  fakta  atau  peristiwa adalah hasil ’rekayasa’ konstruksi institusi media. (2) ’Hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan ni- lai demokrasi, HAM, supremasi hukum masyarakat’ dalam  arti  sejatinya,  menjadi  terabaikan.  (3)  Dalam industri media, belum tentu informasi/berita yang di- muat benar merupakan hal yang diperlukan masyara- kat,  sebaliknya  informasi/berita  itu  adalah  hal  yang ingin  ”dijual’  media,  baik  secara  komersial  maupun secara ideologi.
Dapatlah  dibayangkan,  apa  jadinya  jika  media penuh  dengan  berita  menyesatkan,  tidak  menyam- paikan  informasi  yang  sesungguhnya  kepada  mas- yarakat,  mengabaikan  hak  publik  mendapatkan  in-
formasi, dan menyajikan hiburan yang tak sehat bagi masyarakat ketimbang menyampaikan informasi yang mengandung pendidikan atau informasi berguna lain- nya. Apa jadinya jika media cenderung mengabaikan suara  kelompok  minoritas  (suku,  agama,  pengidap HIV, difability, dan lainnya)?
Di balik ketakutan atas dampak media, sebenar- nya  terselip  harapan  bahwa  industri  media  di  Indo- nesia,  sebagai  industri  besar  yang  menyerap  tenaga kerja yang cukup banyak - harus tetap punya prinsip menjalankan fungsi informasi dan edukasi (tanggung jawab sosial) kepada khalayak. Industri media massa bukanlah  sekadar  tempat  mencari  untung  sebab  ko- moditas yang dijual berbeda dengan sepatu, pakaian, tas, atau produk manufaktur lain. Isi media sebagian membentuk isi kepala konsumennya.
Singkat  kata,  media  harus  berperan  positif dan  memiliki  kewajiban  terhadap  masyarakat  untuk menyajikan  suatu  informasi  yang  berkualitas  dan sekaligus bertanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkan  oleh  informasi  yang  dipublikasikannya (McQuail, 2005:207). Dengan kata lain, media dapat digugat  dan  dituntut  jika  tidak  menyajikan  infomasi yang  benar  dan  akurat.  Akuntabilitas  adalah  bagian dari pertanggungjawaban media kepada masyarakat.
Apakah  media  Indonesia  saat  ini  sudah  mela- kukan  akuntabilitas  atas  liputannya?  Jawaban  yang dapat diberikan adalah ya dan tidak.
Jawaban  Ya:  komunikasi  menurut  Laswell mempunyai  fungsi  pengawasan,  yaitu  pengawasan peringatan (warning  or  beware  surveillance) dan pengawasan  instrumental (instrumental  surveillan- ce). Dalam hal ini media massa telah melakukannya dengan baik. Sebagai contoh : (1) pengawasan perin- gatan, yaitu adanya pemberitaan mengenai tanda-tan- da badai, gejala meletusnya gunung berapi, fluktuasi pasar modal, keadaan nilai tukar rupiah sebagai salah satu indikasi keadaan perekonomian negara, dan lain- nya,  (2)  pengawasan  instrumental,  yaitu  penyebaran informasi yang berguna bagi masyarakat, seperti harga kebutuhan sehari-hari, produk-produk baru (termasuk film,  produk  barang,  hiburan,  lokasi  rekreasi,  hotel, kuliner),  masalah  sosial  yang  ada  dimasyarakat.  Di- samping fungsi pengawasan, media massa juga telah menjalankan fungsi korelasi dalam perannya sebagai mediasi  sosial.  Yaitu,  antarunsur  dalam  masyarakat
dapat  saling  berkomunikasi  satu  sama  lain  melalui media massa, contoh program Debat dan Apa Kabar Indonesia dari TV One, dan lainnya.
Jawaban  Tidak:  Media  massa  di  Indonesia cenderung dikuasai  oleh kelas kapitalis  (teori media masyarakat:  aliran  Marxis)  sebagai  akibat  sistem  li- beralisme  pasar  yang  mengakibatkan  ketimpangan informasi  dalam  pemberitaan.  Jikapun  ada  peran mediasi  sosial  yang  dilakukan,  bentuknya  semu  dan tebang pilih pada penyampaian informasi yang tidak mendiskreditkan  kelas  elit  tertentu  yang  memegang kontrol policy maupun modal pada industri media ter- tentu.
Di sisi lain, saat ini banyak para kandidat calon pemimpin  skala  nasional  maupun  lokal  yang  meng- gunakan media massa, dalam hal ini televisi dan surat kabar  untuk  menjadi  ajang  propaganda  diri  maupun ideologi. Contoh: iklan pencitraan diri calon kandidat presiden untuk pemilu 2014 dari pasangan HT-Wiran- to  di  media  televisi  MNC  Group,  ARB  (Abu  Rizal Bakrie) di ANTV dan TV One, Surya Paloh di Met- ro TV. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa media massa telah digunakan sebagai alat untuk menyebar- kan ideologi pemikiran dari kandidat dan partai poli- tik tertentu, baik secara terbuka maupun terselubung. Apakah  ini  salah?  Jawabannya  dapat  beragam  (Mc- Quail, 2005:86-108) :
a. Ditinjau  dari  teori  masyarakat  informasi:  hal ini  adalah  wajar  sebagai  dampak  dari  kemajuan teknologi  masa  kini.  Bahwa  masyarakat  saat  ini memang ’dekat’ dan membutuhkan informasi.
b. Ditinjau  dari  teori  konstruksi  sosial:  tergantung bagaimana  pembaca  ataupun  pemirsa  menafsir- kan  iklan-iklan  tersebut.  Jika  komunikan  adalah anggota  partai/fans/simpatisan  dari  tokoh  atau parpol  yang  ’berkampanye’,  tentunya  jawaban- nya  adalah  bagus  dan  itu  bukan  kampanye  tapi suatu sarana memperkenalkan diri dan visi partai. Tetapi  jawaban  bernada  sinis  akan  didapat  dari komunikan di ’luar lingkaran’ tokoh ataupun par- pol, dalam menanggapi iklan-iklan dimaksud. c. Ditinjau  dari  teori  determinasi  teknologi:  iklan- iklan tokoh kandidat pemimpin bangsa dan parpol adalah  bentuk  cara  penyampaian  yang  memang harus  dibuat  sedemikian  rupa  sebagai  akibat perkembangan teknologi informasi.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akun- tabilitas adalah bagian dari pertanggung jawaban me- dia kepada masyarakat, dimana media dapat digugat dan  dituntut  jika  tidak  menyajikan  informasi  secara aktual  dan  akurat.  Terkait  hal  ini  dan  sesuai  dengan model  tanggung  jawab  sosial  (dalam  teori  mormatif media), pemerintah jika diperlukan dapat melakukan intervensi (asalkan demi kepentingan publik) dengan membuat  regulasi untuk  mengurangi  isi media yang berbau kekerasan, pornografi, ataupun untuk menjadi pedoman dan rambu media dalam melaksanakan pe- ran positifnya dalam masyarakat.
Walaupun tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas regulasi tentang pers, namun ada baiknya diulas  secara  singkat  mengenai  regulasi  dalam  per- kembangan  pers  di  Indonesia  sebagai  bahan  peren- ungan bersama.
Kata regulasi atau ’diatur’ cenderung memiliki konotasi  yang  buruk.  Seakan  regulasi  (pengaturan) selalu  identik  dengan  usaha-usaha  untuk  membatasi kemerdekaan  pers.  Regulasi  bisa  dilakukan.  Tetapi tentu  saja  regulasi  juga  ada  batasannya.  Yang  perlu dipahami  dan  diperhatikan  adalah  pengaturan  yang dibuat  dan  dilakukan  tidak  boleh  mengganggu  ke- merdekaan pers.
Ada  sejumlah  argumentasi  mengapa  regulasi kepada media tetap perlu dilakukan. Pertama, untuk melindungi  kepentingan  umum  (kepentingan  ma- syarakat).  Kedua,  untuk  melindungi  kemerdekaan pers.  Misalnya,  regulasi  mengenai  kepemilikan  me- dia  justru  menjamin  adanya  kebebasan  pers  dan  ke- merdekaan pers itu sendiri. Ketiga, untuk melindungi kepentingan  jurnalis.  Regulasi  tidak  selalu  berarti buruk.  Kadang  kala  regulasi  justru  bisa  melindungi kepentingan media dan jurnalis. Dengan aturan yang jelas, jurnalis lebih mendapat jaminan dan perlindun- gan hukum.
Perkembangan  regulasi  terkait  pers  di  Indone- sia  dimulai  dengan  dikeluarkannya  UU  Pokok  Pers no.11/1966 yang kemudian diubah menjadi UU Pokok Pers no. 21/1982. Perubahan ini menandai dimulainya kebebasan bisnis dalam pers Indonesia. Menyusul ke- berhasilan gerakan reformasi, pers telah menjadi in- dustri di tengah kebebasan politik yang baru dipero- leh. Kapitalisasi pers di tengah kemerdekaan pers ini tertuang dalam UU no 40/1999 (Surjomihardjo, 2002, 177-183, Hamad, 2004:62-69).
Selain  regulasi  terkait  pers,  pemerintah  juga menerbitkan  UUITE,  yang  mengatur  penggunaan media  terkini  (konvergensi)  sebagai  akibat  dari  per- kembangan  luar  biasa  dalam  bidang  informasi  dan
teknologi  media komunikasi  yang sedemikian cang- gih (lihat Neuman, 1991; Atre dan Katz, 2005; Stroud, 2008; Bennet and Iyengar, 2008). Secara umum, ma- teri Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektro- nik (UUITE) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan  mengenai  informasi  dan  transaksi  elek- tronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dila- rang. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodir ke- butuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan  transaksi  elektronik.  ( http://id.wikipedia.org/ wiki/Undang -undang_Informasi_dan_Transaksi_Elek- tronik).

## Penutup
Sistem pers Indonesia telah mengalami dinami- ka seiring dengan pergerakan kehidupan politik bang- sa. Pada masa pergerakan kebangsaan, media dilihat sebagai  alat  perjuangan.  Pada  masa  kemerdekaan, pers  sempat  menjadi  alat  perjuangan  partai  politik. Setelah stabilitas politik dan pembangunan berjalan, media menjalankan peran dalam kontek komunikasi pembangunan  dan  komoditas  (pers  kapitalis).  De- wasa ini, media berada dalam kontek kebebasan dan komersialisasi.
Satu  hal  yang  perlu  diingat  dan  diperhatikan bahwa sistem pers di Indonesia dewasa ini telah men- ciptakan  pluralisme  media,  yang  pada  hakekatnya merupakan  kelanjutan  Tata  Komunikasi  Dan  Infor- masi Dunia Baru - - dimana sejak paruh tahun 1980- an tidak lagi mencerminkan upaya media untuk mem- bangun public sphere (sebagai bagian tanggungjawab sosial)  yang  benar-benar  membebaskan  masyarakat dari  cengkraman  kekuasaan:  politik  maupun  ekono- mi.
Perlu  disimak  pula  bahwa  kondisi  sistem  pers yang terbentuk saat ini dalam ranah media di Indone- sia tidaklah terlepas dari pengaruh dan campur tangan pihak asing, langsung maupun tidak langsung, dima- na dominasi segelintir pemilik modal dalam industri pers Indonesia adalah juga bagian dari penetrasi dan ekspansi kapitalisme dan kekuatan politik secara glo- bal.

## Daftar Pustaka
Atre, J., & Katz, E. (2005). What’s Killing Television News? Experimentally Assessing The Effects of Multiple Channels on Media Choice. Paper pre- sented at the International Communication Asso- ciation Conference. New York.
Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A New Era of Minimal Effects? The Changing  Foundations  of Political  Communication. Journal  of  Communi- cation, 58(4), 707-731.
Hamad,  Ibnu.  (2004). Konstruksi  Realitas  Politik Dalam Media Massa . Jakarta: Granit. Hidayat, Dedy. N. (2000). Pers Dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
McQuail, Dennis. (2005). Mass Communication The- ory (fifth edition). London: Sage Publications Neuman, W. R. (1991). The Future of The Mass Audi- ence . New York: Cambridge University Press. Rauf,  Maswadi.  (1993) .  Indonesia  dan  Komunikasi Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Said,  Tribuana.  (1988). Sejarah  Pers  Nasional  Dan Pembangunan Pers Pancasila . Jakarta: CV Haji Masagung.
Severin,  Werner,  J  dan  Tankard,  James,  Jr.  (2008).
Teori Komunikasi . Jakarta: Kencana Prenada Me- dia Group.
Siebert, Fred S, et.al. (1986). Empat Teori Pers (terj.: Putu Laxman Senjaya Pendit). Jakarta: PT Inter- masa.
Smith, Edward. C. (1983). Sejarah Pembreidelan Pers Di Indonesia. Jakarta: Grafitipers.
Stroud,  Natalie  Jomini.  (2008).  Media  Use  and  Po- litical Predispositions: Revisiting the Concept of Selective Exposure. Political Behavior , Vol. 30, 341–366.
Surjomihardjo,  Abdurachman.  (2002). Beberapa Segi  Perkembangan  Sejarah  Pers  Di  Indonesia . Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Suwardi, Harsono (1993). Peranan Pers Dalam Poli- tik Di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu ’87. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Yin, Jiafei. (2008). Beyond The Four Theories Of The Press: A New Model For The Asian & The World Press. Journalism  Communication  Monographs , Vol. 10, No.1.