## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP TENAGA KERJA  DI LUAR NEGERI

## Iqbal
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, e-mail: iqbalznl@student.uns.ac.id
Fatma Ulfatun Najicha
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, e-mail: fatmanajicha_law@staff.uns.ac.id

## ABSTRAK
Virus  Covid-19  ini  telah  menyebar  di  awal  tahun  2020  ke  seluruh  dunia.  Dengan  percepatan penyebaran yang sangat tinggi dan mudahnya virus corona tertular antara satu dengan yang lainya, maka dunia mengurangi mobilitas agar tidak terjadi interaksi social sebagai pintu masuk penyebaran virus  Covid-19.  Hal  ini  juga  berdampak  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri. Perlindungan  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  di  Luar  Negeri  merupakan  salah  satu  prioritas pemerintah.  Dengan  demikian  pemerintah  harus  bersungguh-sungguh  dalam  menanganin permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis menggunakan analisis yuridis yaitu upaya negara yang merupakan pemerintah Indonesia dalam melindungi hukum bagi Tenaga Kerja di Indonesia  di  Era  Pandemi  Covid-19. Metode  penulisan  yang  digunakan  dalam  tulisan  adalah penulisan  hukum  yang  bersifat  normative  (normative  legal  research).  Menurut  Undang-Undang tersebut  secara  normatif  tenaga  kerja  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri  berhak  hak-haknya dilindungi baik atas pendidikan, pelatiha, upah, jaminan sosial, kondisi kerja yang kondusif.
Kata Kunci: Covid 19, Tenaga Kerja Indonesia, Yuridis, Perlindungan Hukum.

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG
Covid-19  merupakan  virus  yang  dapat  menyebabkan  penyakit  pada  hewan  atau manusia.  Kasus  ini  diawali  pemberitahuan  oleh  Badan  Kesehatan  Dunia  atau  yang  dikenal dengan World  Health  Organization  (WHO) pada  tanggal  31  Desember  2019  yang menyampaikan bahwa terdapat  cluster pneumonia dengan etiologic  yang tidak jelas di Kota Wuhan,  China.  Virus  ini  telah  menyebar  di  awal  tahun  2020  ke  seluruh  dunia.  Dengan percepatan  penyebaran  yang  sangat  tinggi  dan  mudahnya  virus  corona  tertular  antara  satu dengan  yang  lainya,  maka  dunia  mengurangi  mobilitas  agar  tidak  terjadi  interaksi  social sebagai pintu masuk penyebaran virus Covid-19.
Pemerintah Indonesia melakukan langkah untuk memutuskan rantai penyebaran covid- 19,  berbagai  kebijakan  di  berbagai  sektor  dilakukan  agar  permasalahan  dapat  diseleseikan secara fokus dan konsukuen. Salah satunya adalah  menerapkan kebijakan PSBB. Kebijakan tersebut  melakukan  beberapa  pembatasan  kegiatan  yang  ada  di  masyarakat.  Hal  ini menyebabkan berbagai dampak yang ditimbulkan, salah satunya pada aspek ketenagakerjaan. Banyak  sekali  tenaga  kerja  di  Indonesia  yang  terdampak,  mulai  dari  semua  perkerjaan dilakukan di rumah ( Work From Home ), adanya pengurangan jumlah pekerja atau karyawan sehingga mengakibatkan PHK, hal ini sebagai langkah untuk memutuskan rantai virus Covid- 19, adapula yang disebabkan tidak ingin mengalami kerugian.
Di  tengah  pandemi  hal  ini  berdampak  juga  terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri. Perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri merupakan salah satu
prioritas  pemerintah.  Banyak  permasalahan  yang  terjadi  oleh  tenaga  kerja  di  Indonesia. Dengan  demikian  pemerintah  harus  bersungguh-sungguh  dalam  menanganin  permasalahan tersebut.  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2014  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pasal 7 angka 4 yaitu 1 :
“Pemerintah  melakukan  upaya  diplomatic  untuk  menjamin  pemenuhan  hak  dan perlindungan TKI secara optimal di Negara tujuan”
Kasus-kasus  yang  terjadi  selama  pandemic  harus  menjadi  catatan  penting  untuk pemerintah  dalam  meningkatkan  perlindungan  hukum  yang  lebih  tegas.  Kasus  tersebut diantara  lain  di  Malaysia  menerapkan  kebijakan  lockdown.  Hal  ini  membuat  pekerja Indonesia  semakin  terisolasi,  sehingga  sulit  mendapatkan  bantuan  ketika  mengalami kekerasan  di  tempat  kerja  maupun  dalam  memenuhi  kebutuhan  pokok.  Tidak  hanya  itu, banyak  pekerja  Indonesia  yang  diberhentikan  tetapi  tidak  memiliki  akses  untuk  pulang  ke Indonesia,  dan  akibat  dari  deportasi  membuat  tenaga  kerja  di  Indonesia  semakin  rentan terinfeksi Covid-19, kelaparan, serta mengalami kekerasan dan pelanggaran hak lainya.
Berdasarkan beberapa contoh kasus  yang disebutkan pemerintah harus lebih tegas dan siap  tanggap  dalam  menanganin  permasalahan  yang  terjadi.  Pemerintah  harus  dapat memenuhi  hak-hak  pekerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  yang  sudah  menjadi  tanggung  jawab pemerintah  Indonesia  dalam  melindungi.  Diperlukan  adanya  koordinasi  antar  instansi  baik dari  Pemerintah  Daerah,  Departemen  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Badan  Nasional Penempatan  dan  Perlindungaan  Tenaga  Kerja  di  Indonesia  (BNP2TKI),  serta  Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih  dalam hal  wewenang. Dengan ini pemerintah dapat  mengkoordinir  setiap  aktivitas  Pekerja  Migran  di  Indonesia  (Tenaga  Kerja  di Indonesia), sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan.
Perlindungan  terhadap  pekerja  dimaksudkan  untuk  menjamin  hak-hak  dasar  pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Berdasarkan pemaparan diatas, dengan ini  pemerintah  Indonesia  perlu  lebih  gambling  dalam  melindungi  pekerja  Indonesia  karena masih  banyak  yang  harus  diperbaiki  dalam  penanganan  masalah  TKI  secara  maksimal. Banyak  sekali  permasalahan  yang  terjadi  baik  penganiayaan,  pembunuhan,  mengalami pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  bunuh  diri,  pekerja  tidak  mendapatkan  jaminan penghidupan yang layak seperti perjajian kerja, pembayaran upah, pemenuhan kebutuhan dan masih banyak lagi kasus yang terjadi.

## B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang dapat dikemukakan :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja Indonesia di luar negeri ?
2. Bagaimana implementasi analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak pekerja Indonesia di luar negeri akibat dampak dari pandemi Covid-19?
3. Bagaimana  peran  negara  dalam  menjalankan  kewajiban  untuk  melindungi  hak pekerja Indonesia?
1 Dilihat  pada  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2014  tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesi  di  Luar Negeri Pasal 7 angka 4

## C. TUJUAN
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis menggunakan analisis yuridis  yaitu upaya negara  yang  merupakan  pemerintah  Indonesia  dalam  melindungi  hukum  bagi  Tenaga Kerja  di  Indonesia  di  Era  Pandemi  Covid-19  serta  mengkaji  pemenuhan  hak  pekerja Indonesia  di  Luar  Negeri  apakah  sudah  terpenuhi  sesuai  Undang-Undang  No.  39  Tahun 2014 tentan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesi di Luar Negeri.

## PEMBAHASAN
A. ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SECARA YURIDIS
1. Sinkronisasi Vertikal
Sinkroniasi  adalah  keselarasan,  kecocokan,  dan  keserasian 2 .  Dalam  kajian sinkroniasi  merupakan  bagian  dari  harmonisasi,  namun  tidak  dapat  diaplikasikan  dalam kajian  norma  dan  sistem  hukum  global.  Kajian  vertical  yang  dimaksud  ialah  peraturan perundang-undangan  dibidang  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  luar  negeri  sesuai dengan  hierarki  sebuah  norma  hukum  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menetapkan segala Badan Negara dan  peraturan  yang  berkaitan  dengan  pengorganisasian  orang  Indonesia  yang  bekerja  di luar  negeri  yakni  ordonasi  tentang  Pengerahan  Orang  Indonesia  untuk  melakukan pekerjaan di Luar Negeri (staatsblad Tahun 1887 Nomor 8) masih berlaku.
Setelah kemerdekaan pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri diatur tahun 1970 dengan keluar Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1970. Beberapa kali telah  terjadi  perubahan  dan  disempurnakan  oleh  Menteri  Tenaga  Kerja  terakhir  dengan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor  104  Tahun  2000  jo.  No.  104  A  Tahun  200 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Setelah  era  orde  baru  munculah  semangat  untuk  melakukan  pergerakan  terhadap pemerintah  Indonesia  dimasa  lalu  termasuk  produk  hukum  yang  masih  menggunakan hukum  colonial  terdahulu.  Oleh  karena  itu  pemerintah  menetapkan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Undang-Undang ini salah satunya berisi peraturan mengenai penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang diatur dalam Pasal  34.  Untuk  melaksanakan  aturan  yang  terkandung  dalam  Pasal  34  pemerintah Indonesia  menetapak  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Bahwasanya  didalam  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  bahwa  bekerja merupakan  Hak  Asasi  Manusia  yang  harus  dihormati,  dijamin,  dan  dijunjung  tinggi penegakanya,  negara  wajib  dalam  melindungi  Hak  Asasi  Warga  Negara  Indonesia  baik dalam  maupun  luar  negeri  dengan  prinsip  persamaan  hak,  demokrasi,  keadilan  sosial, kesetaraan dan keadilan gender, tidak ada diskriminasi. 3
Dalam  mengkaji  sinkroniasi    Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  diluar  negeri  dengan  UUD  Negara  Indonesia  Tahun 1945.  Salah  satu  peraturan  pelaksanaanya  yaitu  Peraturan  Presiden  RI  Nomor  81  Tahun 2006  tentang  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia (BNP2TKI).  Peraturan  ini  menyatakan  bahwa  pembentukan,  fungsi,  tugas,  struktur
2 M. Dahlan Al Barry. Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan (Surabaya, JP Books, 2018), 23.
3 Dilihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
organisasi  dan  tenaga  kerja  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan  TKI  diatur dengan Peraturan Presiden.
Tugas yang diemban oleh BNP2TKI selain memberi pelayanan, mengkoordinir serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, juga melakukan pengawasan sebeleum, selama dan sesudah TKI. Hal ini tidak sinkron  dengan  ketentuan  Pasal  92  Undang-Undang  Nomor  81  Tahun  2004  yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI  di  luar  negeri  dilaksanakan  oleh  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang ketenagakerjaan di pemerintah baik provinsi maupun kota/kabupaten. Selain itu BNP2TKI juga melaksanakan kebijakan (policy implementation) penempatan dan perlindungan TKI, sehingga kurang tepat badan pelaksanaan mengawasi pelaksanaanya tugasnya senidiri.
Berdasarkan  Perppres  Nomor  81  Tahun  2006  Pasal  6  BNP2TKI  terdiri  dari  wakil- wakil instansi pemerintah terkait fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan dan Perlindungan  TKI  di  Luar  Negeri  secara  terkoordinir  dan  terintegrasi.  Namun  BNP2TKI mengalami perubahan nama yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17  tentan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan Perppres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur mengenai aturan pengoptimalan  pelaksanaan  kebijakan  pelayanan  dalam  rangka  penempatan  dan perlindungan  tenaga  kerja  migran  Indonesia  dari  ketentuan  Pasal  48  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran  di  Indonesia.  Alasan  di bentuk BP2MI ialah ada hal baru yang diatur seperti area Pekerja Migran Indonesia tidak hanya  yang  bekerja  didarat  melainkan  laut.  Dalam  mengemban  tugas  BP2MI  telah mengalami  banyak  intropeksi  dari  yang  terdahulu  sehingga  akan  lebih  terampil  dan professional. B2PMI juga akan menekan jumlah PMI non procedural semaksimal mungkin agar terwujud tata kelola organisasi yang efisien, efektif dan akuntabel.
Badan  Perlindungan  Pekerja  Migran  di  Indonesia  (BP2MI)  bertugas  melaksanakan kebijakan  dalam  pelayanan  dan  perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Perlindungan tersebut  upaya  untuk  melindungi  kepentingan  calon  Pekerja  Migran  Indonesia/Pekerja Migran Indonesia agar hidupnya tetap terja,in dalam pemenuhan hak baik sebelum, selama dan sesudah bekerja dalam berbagai bidang hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Sinkronisasi Horizontal (Harmoniasasi)
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Dalam berkekhidupan manusia diberikan akal budi dan hati nurani oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemampuan manusia memiliki keistimewaan tersebut membuat manusia memiliki  kebebasan  dalam  tindakanya.  Kebebasan  dasar  dan  hak-hak  dasar  itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Dalam  melindungi  Hak  Asasi  Manusia  perlu  adanya perlindungan  Hak  Asasi  Manusia,  karena  tanpa  hal  tersebut  manusia  dapat kehilangan martabat manusia.
Dasar  pembentukan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  HAM  sejalan dengan pandangan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu “ Universal Declaration of  Human  Rights ”  hal  ini  diyakini  sebagai  “ Constitutes  an  obligation  for  the members  of  the  international  community ”  yang  harus  diakui,  dijamin,  dan ditegakkan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tentang  Penempatan  dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menyebutkan bahwa:
Angka 1 “Bekerja  merupakan  HAM  yang  wajib  dijunjung  tinggi,  dihormati,  dan  dijamin penegakanya.”
Angka 2
“Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri  sering  dijadikan  obyek  perdagangan manusia,  termasuk  perbudakan  dan  kerja  paksa,  korban  kekerasan,  kesewenang- wenangan,  kejahatab  atas  hartat  dan  martabat  manusia  serta  pelanggaran  HAM lainya.”
Landasan Filsafati dibentuk Undang-Undang ini merupakan konsep berkerja sebagai HAM  yang  wajib  dihormati  dan  dijamin  penegakanya,  sedangkan  kondisi  empiris menyatakan keprihatinan bahwa tenaga kerja  Indonesia  yang berkerja diluar negeri korban  adanya  perdagangan  manusia,  perbudakan,  kerja  paksa,  kesewenang- wenangan oleh penguasa/majikan, kejahatan ataupun pelanggaran HAM.
Dengan  demikian  Undang-Undang  HAM  menetapkan  Kovensi  International mengenai  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial,  Budaya  berdasarkan  Undang-Undang  RI Nomor  11  Tahun  2005.  Konvensi  ini  menunjukan  pokok-pokok  HAM  di  bidang ekonomi,  sosial,  budaya  yang  mengikat  secara  hukum,  meliputi:  (i)  Hak  atas pekerjaan (ii) Hak untuk menikmati kondisi  yang adil dan menyenangkan (iii) Hak untuk  membentuk  dan  ikut  serikat  buruh  (iv)  Hak  atas  jaminan  sosial  (v)  Hak  atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin  bagi keluarga, ibu, anak dan orang muda  (vi)  Hak  atas  standard  kehidupan  yang  memadai  (vii)  Hak  untuk  menikmati standard  keseahatan  fisik  dan  mental  yang  tertinggi  yang  dicapai,  (8)  Hak  atas pendidikan (ix) Hak ikut serta dalam kehidupan budaya.
Menurut  Undang-Undang  tersebut  secara  normatif  tenaga  kerja  baik  dari  dalam maupun  luar  negeri  hak-haknya  dilindungi  baik  atas  pendidikan,  pelatiha,  upah, jaminan  sosial,  kondisi  kerja  yang  kondusif.  Namun  sangat  disayangkan  Undang- Undang  Nomor  39  Tahun  2004  tidak  dijadikan  landasan  sehingga  tidak mencerminkan  prinsip  perlindungan  HAM  tersebut.  Prinsip  yang  terkandung tersebut adalah melindungi, memenuhi serta menegakkan HAM. Hal ini guna untuk menuntut  adanya  persamaan  sosial,  sehingga  hak-hak  positif  sebuah  Negara  dalam berjalan secara aktif.
Secara  filsofis  keberadaan  Undang-Undang  tersebut  sebagai  kaidah  hukum  yang mencerminkan  cita  hukum  ( Rechtidee )  bangsa  Indonesia  sebagai  nilai  positif  yang tertinggi  yakni  pancasila.  Cita  hukum  ini  berfungsi  sebagai  prinsip  yang  berlaku sebagai aturan atau norma guna mewujudkan keadilan yang dapat memberi manfaat ganda yaitu menjadikan hukum menuju arah yang positif. Secara yuridis cita hukum
ini  mendorong  kemauan  setiap  orang  membentuk  peraturan-peraturan.  Kemauan yuridis ini bersifat transcendental yaitu sebagai prinsip terakhir hukum 4 .
Berpedoman pada pancasila, berdasarkan sila pertama memiliki makna yakni sebuah produk perundang-undangan tentang penempatan TKI harus menerapkan  nilai-nilai moral  yang  luhur.  Sila  kedua,  yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab menempatkan  manusia  sesuai  dengan  harkat  martabatnya  sebagai  makhluk  Tuhan Yang  Maha  Esa.  Hal  ini  menentukan  ke  arah  kehidupan  yang  setinggi-tingginya yang  dapat  dicapai  manusia,  mengkehendaki  kebahagiaan  baik  lahir  maupun  batin. Sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia memiliki arti nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat persatuan. Mengacu pada sila ketiga ini  proses penempatan TKI melalui peraturan  perundang-undang  menumbuhkan  semangat  nasionalisme  tanpa merendahkan  Negara  lain.  Sila  keempat,  yaitu  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmah  kebijaksaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan.  Sila  ini  mengandung peraturan  yang  mengantur  penempatan  TKI  ke  luar  negeri  tidak  boleh  mengurangi bahkan  mematikan  hak-hak  politik  TKI  sebagai  warga  Negara  Indonesia.  Si,a terakhir  yaitu  sila  kelima,  keadilan  sosial  bagi  rakyat  Indonesia  memberikan perlindungan  untuk  mencegah  kesewenang-wenangan  dari  yang  kuat  untuk menjamin dan kesemarataan.
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan Pemerintahan Daerah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah  menganut prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  arti  memberikan  kewenangan  untuk  daerah dalam  mengatur  dan  mengurus  semua  urusan  pemerintahan  di  luar  negeri  seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustitusi dan agama.
Dalam urusan pemerintahan dibagi menjadi kewenangan antara pemerintah provinsi maupun  kabupaten/kota.  Hal  ini  disebut  dengan  pemerintahan  yang  bersifat concurrent .  Dalam  urusan  pemerintah  daerah  dibagi  menjadi  urusan  wajib  dan pilihan.  Urusan  wajib  ialah  urusan  pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh pemerintahan  daerah  yang  terkait  dengan  pelayanan  dasar  bagi  masyarakat. Sedangkan urusan pemerintah pilihan adalah urusan pemerintah yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan potensi unggulan.
Dalam  ketenagakerjaan  urusan  pemerintah  terdapat  di  Pasal  13  huruf  F.  Selain  itu terdapat  pada  Pasal  14  huruf  H  yaitu  pelayanan  bidang  ketenagakerjaan.  Maka dalam  peraturan  pemerintah  daerah,  pemerintah  berhak  untuk  melakukan pembinaan,  pengawasan,  penempatan  dan  perlindungan  TKI  di  dalam  negeri maupun luar negeri.
Penjelasan  mengenai  pembagian  urusan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintah  antara  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi  maupun  Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Pemerintah beranggapan  bahwa  perlindungan  TKI  merupakan  pada  saat  penempatan  saja, padahal  perlindungan  bagi  TKI  mulai  dari  daerah  asal  mereka  berangkat  yang
4 Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I –IV), (Jakarta, Universitas Indonesia) hlm. 309.
meliputi pemberian informasi pasar kerja luar negeri serta pelayanan dan perlakuan penempatam  di  luar  negeri.  Namun  pada  kenyataanya  pemerintah  melimpah kewenanganya kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS).

## B. IMPLEMENTASI  ANALISIS  YURIDIS  PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP HAK  PEKERJA  INDONESIA  DI  LUAR  NEGERI  AKIBAT  DAMPAK  DARI PANDEMI COVID-19
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI peran pemerintah  daerah    menjadi  sangat  penting  dalam  pencegahan  dan  penanganan  PMIN (Pekerja Migran Indonesia) . Peran tersebut terbentuk dengan meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi untuk mencegah  adanya pelanggaran HAM terhadap hak pekerja.
Sejumlah  pekerja  migran  (TKI)  mengaku  mengalami  pelanggaran  hak  kerja  selama pandemic Covid-19.  Berdasarkan survey dampak Covid-19 terhadap PMI yang dilaksanakan oleh  Human  Rights  Working  Group  (HRWG)  bersama  Serikat  Buruh  Migran  Indonesia (SBMI)  dan  Jaringan  Buruh  Migran  (JBM)  menyebutkan  bahwa  pekerja  terkena  dampak, diantara  lain  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK),  gaji  tidak  dibayar,  ketakutan  melaporkan kesehatan karena khawatir akan ditangkap oleh aparat keamanan akibat bekerja secara illegal, eksploitasi  pekerjaan,  hingga  kelaparan. 5 Hasil  survei  menunjukan  95%  PMI  di  Singapura dan  Hongkong  masih  berkerja  dan  mendapatkan  gaji,  namun  mereka  mendapatkan  beban kerja  berganda,  pembatasan  mobilasi,  perampasan  hak  libur  bahkan  sering  kali  terjadi depresi. Di samping itu, 54% pekerja buruh berkerja sebagai buruh pabrik dan konstruksi di Malaysia dan Arab Saudi.
Tidak  hanya  itu  dalam  kesehatan  Menteri  Ketenagakerjaan  menyebutkan  bahwa sebanyak 587 PMI terpapar virus corona dan 11  diantaranya meninggal  dunia.Upaya dalam pemenuhan  kesehatan  juga  masih  buruk,  para  pekerja  seringkali  tidak  berani  untuk mengatakan bahwa mereka sakit karena takut adanya pengucilan ataupun penganiayaan.
Kasus-kasus terhadap PMI telah terjadi dibeberapa negara selama Covid-19. Sebagian besar PMI di Hongkong, Singapura, dan Taiwan yang mendapatkan gaji bulanan dan berkerja ekstra  tanpa  intensif.  Pekerja  merasakan  bahwa  mereka  dieksploitasi  yaitu  jam  kerja bertambah,  hari  libur  hilang,  dilarang  keluar  rumah,  bahkan  untuk  salat  dan  istirahat  saja sulit.
Dengan  demikian  pemerintah  belum  mengupayakan  secara  maksimal  terhadap perlindungan  untuk  pekerja  migran  Indonesia  (PMI).  Padahal  dalam  aturanya  sudah  diatur melalui  Undang-Undang  baik  secara  filosofis,  empiris  maupun  yuridis,  dimana  pemerintah berkewajiban  dalam  melindungi  Warga  Negara  Indonesia.  Pemerintah  bertanggung  jawab atas pemenuhan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.
Berdasarkan  ketentuan  yuridis  baik  horizontal  maupun  vertical,  pemerintah  sudah seharunya berkewajiban melindungi PMI. Menurut Undang-Undang tersebut secara normatif tenaga  kerja  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri  berhak  hak-haknya  dilindungi  baik  atas pendidikan, pelatihan, upah, jaminan sosial, kondisi kerja yang kondusif.
5 HRWG. 2020. Siaran Pers Dampak COVID-19 terhadap PMI: Dari PHK, Gaji  Tidak Dibayar,  Takut Ditangkap, Sampai Kerja Ekstra Tanpa Tambahan Insentif. https://hrwg.org/2020/05/10/siaran-pers-dampak-covid-19-terhadap-pmi-dari-phk- gaji-tidak-dibayar-takut-ditangkap-sampai-kerja-ekstra-tanpa-tambahan-insentif/

## C. PERAN  NEGARA  INDONESIA  DALAM  MELINDUNGI  TENAGA  KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Perwakilan  pemerintah  luar  negeri  selalu  berkoordinasi  baik  Kementerian Ketenagakerjaan  maupun  pihak  yang  terlibat.  Pemerintah  telah  melakukan  mediasi  dan meminta agar PMI tidak mengalami PHK dan pemenuhan hak lainya.
Pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap  suatu  kebijakan  yang  dibuat  terkait perlindungan terhadap TKI adapun perlindungan terhadap TKI di bagi kepada tiga masa yaitu masa pra penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan dengan rincian 6 :
1. Perlindungan  pra  penempatan,  bentuk  perlindungan  yang  dilakukan  terhadap  calon TKI/TKI pada masa pra penempatan adalah sebagai berikut:
a. Memberikan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  mengenai  keabsahan  PPTKIS yang  akan  ditempatkan  berdasarkan  persyaratan  calon  TKI,  jenis  peluang  kerja yang  tersedia,  kondisi  kerja,  perjanjian  kerja,  biaya  penmpatan,  dan  prosedur penempatan;
b. Membuat perjanjian kerja sama penempatan antara PPTKIS dan mitra usaha atau pengguna,  yang  mencakup  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  serta perlindungan terhadap TKI yang disahkan perwakilan RI;
c. Mengesahkan  permintaan  nyata  yang  terdiri  job  order,  demand  letter,  visa wakalah;
d. Membuat  perjanjian  penempatan  anatara  calon  TKI  dan  PPTIS  yang sekurangkurangnya  memuat;  jenis  dan  uraian  pekerjaan,  batas  waktu pemberangkatan  calon  TKI,  komponen  dan  besarnya  biaya  penempatan, pembayaran  ganti  kerugian  akibat  adanya  pembatalan  pemberangkatan,  hak  dan kewajiban PPTKIS dan calon TKI, persyaratan kerja;
e. Membuat  perjanjian  kerja  antara  TKI  dengan  pengguna,  yang  sekurang- kurangnya memuat nama dan alamat pengguna, nama dan alamat TKI, jenis dan uraian  pekerjaan,  syarat  kerja  meliputi  waktu  kerja,  cuti,  jaminan  sosial,  jangka waktu  perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis  dalam  dua  bahasa  yaitu  bahasa Indonesia dan bahasa inggris/bahasa Negara tujuan semuanya rangkap tiga untuk TKI, pengguna, dan PPTKI serta difoto copy yang disampaikan kepada BP2TKI dan perwakilan RI di Negara tujuan;
f. Melakukan  pemeriksaan  kesehatan  dan  psikologi  guna  memastikan  kondisi kesehatan  dan  psikologi  calon  TKI  benar-benar  sehat;  Pelatihan  keterampilan kerja dan kemampuan bahasa sesuai negar tujuan;
g. Mengurus  dokumen  yang  lengkap  dan  sah,  seperti  paspor,  visa  kerja,  tiket perjalanan, rekening tabungan TKI;
h. Mengasuransikan TKI dalam program asuransi perlindungan TKI, mengikutsertakan TKI dalam pembekalan akhir pemberangkatan;
i. Memberikan kartu tenaga kerja luar negeri kepada calon TKI;
j. Melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPTKIS  dan  calon  TKI  agar proses  penempatan  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  berlaku  serta  menindak terhadap oknum yang melakukan proses penempatan TKI non prosedural.
6 Andyanto, Hidayat. “Peran Pemerintah Daerah dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.” Jurnal Jendela Hukum 1, No.1 (2014).
2. Perlindungan  masa  penempatan,  perlindungan  terhadap  TKI  selama  masa penmpatan yang dilakukan adalah 7 :
a. PPTKIS, mitra usaha atau pengguna melaporkan kedatangan dan keberadaan TKI kepada perwakilan RI;
b. Mengadakan welcoming program dan exit program;
c. Memberikan  kesempatan  kepada  TKI  untuk  melakukan  komunikasi  dengan keluarga, PPTKIS dan perwakilan RI;
d. Memberikan pendampingan, bantuan hokum dan perlindungan kepada TKI yang mengalami masalah dengan majikan/pengguna;
e. Pemenuhan hak-hak TKI sesuai perjanjian kerja;
f. Pembinaan  terhadap  TKI  agar  tidak  melakukan  tindakan  atau  hal-hal  yang bertentangan dengan peraturan dan adat istiadat Negara tujuan;
g. TKI memahami cara penyelesaian permasalahan yang dihadapinya;
h. Mitra  usaha  atau  pengguna  melaporkan  untuk  pengesahan  perpanjangan perjanjian  kerja  perwakilan  RI,  jika  TKI  bersedia  memperpanjang  perjanjian kerja; i. Remitasi (pengiriman uang ke Negara asal);
i. PPTKIS  bersama  agency  wajib  melakukan  pemantauan  perkembangan keberadaan TKI yang ditempatkannya.
3. Perlindungan  purna  penempatan,  perlindungan  yang  dilakukan  terhadap  TKI  yang mengakhiri purna kerjanya atau dikenal TKI purna 8 :
a. TKI sendiri  atau dengan bantuan pengguna/mitra usaha melaporkan berakhirnya perjanjian kerja dan kepulangan TKI ke perwakilan RI;
b. Pengguna/mitra  usaha  mengantar  TKI  ke  bandara  setempat  dan  membiayai kepulangan TKI ke Indonesia;
c. PPTKIS  melaporkan  kepulangan  TKI  kepada  BNP2TKI,  karena  perjanjian berakhir, mengalami kecelakaan/sakit/meninggal dunia, dan bermasalah;
d. PPTKIS  bertanggung  jawab  atas  kepulangan  TKI  sampai  ke  daerah  asal,  akan tetapi  pemerintah  berhak  mengatur  kepulangannya  dan  membuat  pos-pos pelayanan kepulangan di nsetiap debarkasi;
e. PPTKIS  bertanggung  jawab  atas  hak-hak  TKI  yang  belum  dipenuhi  oleh pengguna selama dalam masa perjanjian;
f. Pemulangan  TKI  dari  terminal/bandara/pelabuhan  debarkasi  dilaksanakan  oleh pos  pelayanan  pemulangan  TKIkhusus  untuk  tingkat  pusat  oleh  BPK  TKI selapajang-  melalui  pemnduan,  pendataan  penanganan  yang  bermasalah,  sakit, cuti, meninggal dunia, dan pengantaran ke daerah asal;
g. Pengamanan  kepulangan  TKI  dilakukan  sejak  TKI  didebarkasi  sampai  daerah asal  dengan  memberikan  informasi  tentang  tata  cara  kepulangan  TKI  dan prosedur pengaduan, menerima pengaduan apabila TKI mengalami permasalahan selama  kepulangannya  atau  selama  berada  di  debarkasi  serta  melakukan penindakan terhadap oknum yang merugikan TKI;
h. Pemberdayaan TKI purna  yang perlu dilakukan adalah mendata dan memetakan TKI  purna  ,  memberikan  bimbingan  dalam  rangka  rehabilitasi  TKI  purna bermasalah,  pembinaan  dalam  rangka  penguatan  asosiasi  TKI  purna,  serta  temu
7 Ibid.
8 Ibid.
wicara dan ekspo TKI purna. Kegiatan dilakukan di daerah asal TKI dan terdapat TKI  purna.  Untuk  pelaksanaannya  dikoordinasikan  dengan  instansi/lembaga terkait yang ada di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

## PENUTUP

## A. KESIMPULAN
Virus  Covid-19  ini  telah  menyebar  di  awal  tahun  2020  ke  seluruh  dunia.  Dengan percepatan  penyebaran  yang  sangat  tinggi  dan  mudahnya  virus  corona  tertular  antara  satu dengan  yang  lainya,  maka  dunia  mengurangi  mobilitas  agar  tidak  terjadi  interaksi  social sebagai  pintu  masuk  penyebaran  virus  Covid-19.  Hal  ini  juga  berdampak  terhadap  Tenaga Kerja  Indonesia  di  Luar  Negeri.  Perlindungan  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  di  Luar Negeri  merupakan  salah  satu  prioritas  pemerintah.  Banyak  permasalahan  yang  terjadi  oleh tenaga  kerja  di  Indonesia.  Pemenuhan  jaminan  akan  perlindungan  dan  penempatan  Tenaga Kerja  Indonesia  (TKI)  sudah  seharusnya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah.  Pemerintah harus dapat melakukan pemenuhan akan hak-hak Tenaga Kerja Indonesia baik sebelum kerja, selama kerja maupun sesudah kerja.
Berdasarkan kasus-kasus yang terjadi seperti , Banyak sekali permasalahan yang terjadi baik  penganiayaan,  pembunuhan,  mengalami  pelecehan  seksual,  pemerkosaan,  bunuh  diri, pekerja  tidak  mendapatkan  jaminan  penghidupan  yang  layak  seperti  perjajian  kerja, pembayaran  upah,  pemenuhan  kebutuhan  dan  masih  banyak  lagi  kasus  yang  terjadi,  hal  ini menunjukan  bahwa  pemerintah  belum  mengupayakan  secara  maksimal  terhadap perlindungan  untuk  pekerja  migran  (PMI).  Padahal  dalam  aturanya  sudah  diatur  melalui Undang-Undang  baik  secara  filosofis,  empiris  maupun  yuridis,  dimana  pemerintah berkewajiban  dalam  melindungi  Warga  Negara  Indonesia.  Pemerintah  bertanggung  jawab atas pemenuhan perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Abdurrahman,  Muslan.  2002. Ketidakpastian  TKI  Sebuah  Efek  Diskriminasi  Hukum . Universitas Muhammadiyah Malang Press . Malang. Aswanto. 1999. Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP Dan Peranan Bantuan Hukum Dalam Penegakan HAM Di Indonesia . A.Hadyana Pudjoatmaka. 1994. Hak Asasi Manusia . Edited by PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Asri Wijayanti. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi. Jakarta:  Sinar Grafika. Goesniadhie,  Kusnu  S.  2006. Harmonisasi  Hukum  Dalam  Perspektif  Perundang-Undangan . Surabaya: JP Books.
Hadjon P.M. 1987. Perlindungan HAM Bagi Rakyat Indonesia . Surabaya: Bina Ilmu Surabaya. Lalu  Husni.  2003. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  edisi  revisi.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada .
Whimbo Pitoyo. 2010. Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta: Visi Media. Peter Mahmud Marzuki. 2008 . Penulisan Hukum-Hukum . Jakarta: Kencana.

## SUMBER LAIN:
Amalia,  Riska.  2019.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Outsourcing  Mengenai Pembayaran THR Dalam Pengalihan Kerja.” Jurist Diction 2 (1): 293–309.
Andyanto,  Hidayat.  2014.  “Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Melindungi  Tenaga  Kerja  Indonesia Diluar Negeri.” Jurnal Hukum 1 (1): 1–10.
Barzah  Latupan.  2011.  “Perlindungan  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Pekerja  Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon.” Jurnal Sasi 17 (59–69).
Lulu  Husni.  2011a.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia  Di  Luar  Negeri.”
Mimbar Hukum 23 (1): 150–66.
———. 2011b. “Perlindungan Hukum Terhadap TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri (Kajian Yuridis Terhadap Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Penempatan Dan Perlindungan TKI).” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 40 (2): 271–89.
Middia,  Florentz,  Natalia,  Nia,  Waydewin.  2020.  “Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap  Tenaga Kerja Formal Di Indonesia.” Populasi 28 (2): 23–53.
Prilly  Priscillia,  Fajar  Sugianto,  Tomy  Michael.  2020.  “Melindungi  Hak  Pekerja  Di  Era  Normal Baru.” Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan 4 (1): 270–84.
Purgito.  2018.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Telaah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan.” Jurnal Surya Kencana Satu 9 (1): 37–54.
Ramlan.  2020.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Dari  Tindakan  PHK  Perusahaan  Dimasa Covid-19.” Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum Edisi Khus: 58–73.

## SUMBER PERUNDANGAN-UNDANGAN:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Unddang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Perlindungan  Pekerja  Migran
Indonesia
Peraturan  Presiden  Nomor  81  Tahun  2006  tentang  Badan  Nasional  Penempatan  dan  Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia