Yandra
JURNAL PENJAMINAN MUTU Volume 6 Nomor 1 (2020) LEMBAGA PENJAMINAN MUTU ISSN : 2407-912X (Cetak) INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI ISSN : 2548-3110 (Online) DENPASAR http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM

## DILEMA EX-OFFICIO TERKAIT PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENJAMINAN MUTU DI PERGURUAN TINGGI SWASTA
Oleh
Afred Suci 1 , Sri Maryanti 2 , Lucky Lhaura Van FC 3 , Alexsander Yandra 4 1234 Universitas Lancang Kuning
1 afredsuci@unilak.ac.id , 2 sri_maryanti@unilak.ac.id , 3 lucky@unilak.ac.id ,
4 alexsy@unilak.ac.id
diterima 04 Desember 2019, direvisi 13 Pebruari 2020, diterbitkan 29 Pebruari 2020

## Abstract
Conflicts of interest are the entry point for the abuse of power and corruption. The implementation of a manipulative ex-officio system that tends to perpetuate the oligarchy will cause a corrupt behavior in the governance of private higher education institutions. To date, studies on ex-officio related to higher education governance have never been discussed academically. The purpose of this study, thus,  aims  to  criticize  the  application  of  ex-officio  and  its  potential consequences in the supervision system at private higher education institutions. The study used a qualitative exploratory and the literature study was employed. The  result  reveals  that  the  ex-officio  is  a  legal  model  used  in  many  higher education  institutions.  However,  in  its  application  it  can  lead  to  conflicts  of interest and abuse of power which in turn has the potential of corrupt behavior university governance.
Keywords: Ex-officio, higher education, corruption

## Abstrak
Konflik  kepentingan  merupakan  pintu  masuk  bagi  terjadinya  penyalahgunaan kekuasaan  dan  korupsi.  Penerapan  system  ex-officio  yang  manipulative cenderung  mempertahankan  oligarki  yang  menyebabkan  munculnya  perilaku koruptif  dalam  tata  kelola  perguruan  tinggi.  Hingga  saat  ini,  studi  terkait  ex- officio  dalam  tata  kelola  perguruan  tinggi  belum  pernah  didiskusikan  secara akademis.  Maka  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkritisi  penerapan  ex- officio  dan  potensi  risiko  yang  terjadi  pada  sistem  pengawasan  di  institusi perguruan  tinggi.  Studi  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  eksploratif dengan  melakukan  kajian  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ex- officio  merupakan  model  tata  kelola  yang  legal  digunakan  di  banyak  institusi perguruan  tinggi.  Namun  dalam  penerapannya  dapat  mengakibatkan  konflik kepentingan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  yang  pada  akhirnya  berpotensi menimbulkan perilaku koruptif dalam tata kelola perguruan tinggi.
Kata Kunci: Ex-officio, perguruan tinggi, korupsi, penjaminan mutu

## I. PENDAHULUAN
“ Mereka yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi, bahkan sekaligus yang  menghakimi .”  Sarkastisme  ini  kerap muncul di benak banyak pendidik dan tenaga kependidikan  di  Indonesia  dalam  menyikapi sistem  tata  kelola  perguruan  tinggi  swasta (PTS).  Lembaga  perguruan  tinggi  memang diakui  memiliki  karakteristik  yang  spesial, unik  dan  cenderung  eksklusif  dalam  sistem tata  kelolanya  (Donina  et  al.,  2015).  Unik dikarenakan orientasi ganda yang disandangnya  sebagai  lembaga  non-profit namun  sekaligus  juga  merupakan  institusi bisnis  pada  saat  yang  sama  (Kuslina  & Widjaja, 2018). Sejak memasuki abad ke-20, proses tata kelola perguruan tinggi, khususnya  swasta,  sudah  dikaji  sebagai sektor  yang  terpisah  dari  intervensi  negara (Kickert, 1995; Magalhaes & Amaral, 2009), sehingga  tidak  dapat  secara  langsung  dan sulit  untuk  dikomparasikan  dengan  sistem tata  kelola  organisasi  lain,  baik  privat maupun  publik  (Ferlie  et  al.,  2008;  Maassen &  Olsen,  2007).  Praktik  yang  umum ditemukan  di  perguruan  tinggi  adalah pengelolaan  mandiri  dengan  sistem  kolegial (Donina et al., 2015; Kwiek, 2015). Artinya, sistem kolegial memiliki karakteristik adanya konsensus  dalam  pengambilan  keputusan, pembagian  kekuasaan,  komitmen  bersama dan aspirasi, kepemimpinan yang menekankan kepada konsultasi dan tanggung jawab  bersama,  kesetaraan  interaksi  antar kolega, pemimpin dipilih dan bukan ditunjuk, pimpinan  tidak  dilihat  sebagai  bos  tetapi ‘ first  among  equal’ karena  dipilih  oleh koleganya (Birnbaum, 1988).
Namun  apakah  dengan  ciri  eksklusif seperti  ini  lantas  mengecualikan  perguruan tinggi  swasta  dari  idealisme  penerapan trias politica dalam tata kelola organisasi? Konsep ini  jelas  dimaksudkan  untuk  menjauhkan organisasi  –  apapun  bentuknya  –  dari kecenderungan  otoriter,  tirani,  absolutisme yang  kesemuanya  itu  sangat  dikhawatirkan bermuara  kepada  terjadinya  korupsi,  kolusi
dan nepotisme (KKN). Mahzab trias politica – sesuai dengan semangat para pencetusnya, John  Locke  (1632-1704)  dan  Montesquieu (1689-1755)  (Donina  et  al.,  2015)  -  secara tegas memisahkan antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Konsep ini berkembang  tidak  hanya  pada  organisasi negara,  namun  juga  diaplikasikan  pada organisasi  lainnya,  baik  yang  berorientasi profit  maupun  non-profit.  Tujuannya  jelas agar  terjadi  independensi  dalam  proses organisasi.  Namun  dalam  praktik  tata  kelola di PTS, pemisahan kekuasaan ini tampaknya menjadi  kabur  dengan  adanya  sistem ex- officio .  Meskipun  pada  prinsipnya,  praktik - ex-officio bukan  merupakan  barang  haram, namun  implementasinya  didalam  tata  kelola PTS menimbulkan pertanyaan besar mengenai  kemampuannya  dalam  mencegah perilaku koruptif para pejabatnya. Prinsip ex- officio dalam  tata  kelola  PTS  menempatkan pejabat-pejabat  struktural  sebagai  pelaksana kegiatan akademik dan non-akademik sekaligus  menjadi  pengawas  pelaksanaan kegiatan-kegiatan  tersebut.  Bahkan  jika ditemukan adanya penyelewengan, tak jarang para ex-officio tersebut juga bertindak sebagai  hakim  yang  bisa  menjatuhkan  atau tidak menjatuhkan sanksi.
Dari  gambaran  tersebut,  tampak  ada kecenderungan penumpukan kekuasaan yang terlalu besar kepada para pejabat struktural di PTS.  Padahal  para  pegiat  anti-korupsi, termasuk  para  cendekiawan  di  kampus- kampus,  memahami  benar  makna  kutipan mahsyur dari John Emerich Edward Dalberg- Acton (1834-1902) yang menyatakan: “Powers  tends  to  corrupt,  and  absolute power  corrupts  absolutely ”  (Des  Autels, 2016;  Lewis,  2017).  Tanpa  bermaksud mencurigai,  namun  sebagai  perbandingan adalah  apa  yang  terjadi  pada  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  dimana lembaga  yang  disimbolisasikan  sebagai ‘wakil  Tuhan’  dan  bertahun-tahun  merajai lembaga  negara  yang  paling  berintegritas, bahkan  harus  ‘kehilangan previledge nya’
dengan merelakan munculnya dewan pengawas. Meskipun polemik dalam permasalahan ini sangat kuat aroma politisnya, namun setidaknya ini memberikan  satu  pelajaran  penting,  bahwa lembaga  yang  dipersepsikan  dikelola  oleh orang-orang  ‘sangat  bersih’  pun  tidak  bisa dieksklusifkan sistem pengawasannya. Pertanyaannya, apakah para pejabat pengelola  PTS  sudah  sedemikian  bersihnya sehingga  pengawasannya  bisa  di- ex-officio- kan oleh para pelaksananya?
Mengapa  upaya  pencegahan  perilaku korupsi  perlu  diberikan  kepada  perguruan tinggi?  Pertama,  korupsi  di  perguruan  tinggi bahkan  tidak  lagi  dilakukan  oknum,  namun yang  terjadi,  praktik  koruptif  ini  sudah bersifat  sistemik  dan  institusional  (Fursova &  Simons,  2014).  Argumen  pentingnya mengkaji  perguruan  tinggi  sebagai  objek pencegahan  korupsi  di  masyarakat  sangat krusial karena dampak positif perkembangan pendidikan  tinggi  di  seluruh  dunia  terhadap perkembangan  pengetahuan,  ekonomi  dan pembangunan bangsa, baru dapat berkelanjutan  apabila  ada  standar  tindakan pelaku  akademik  yang  baik  (Macfarlane  et al., 2012). Pada saat yang sama stakeholders semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas  pengelolaan  perguruan  tinggi yang lebih besar sebagai dampak dari adanya otonomi  pendidikan  tinggi  dan  fakta  bahwa institusi pendidikan tinggi merupakan bagian dari  kepentingan  publik  (Torres  &  Melgoza, 2010).  Bagaimana  perguruan  tinggi  bisa menghasilkan  lulusan  yang  berintegritas apabila dirinya sendiri  dikelola dengan cara- cara  yang  jauh  dari  konsep  anti-korupsi: integritas,  indenpendensi  dan  transparansi. Idiomnya,  apakah  bisa  berharap  bersih  jika sapunya sendiri kotor?
Lalu  mengapa  PTS?  Bukankah  mereka adalah swasta yang tidak bisa dijangkau oleh perundang-undangan  korupsi  dan  pelayanan publik  sebagaimana  PTN?  Pertanyaan- pertanyaan  ini  cukup  menjadi  perdebatan, dan  bahkan  dijadikan  justifikasi  bagi sebagian  oknum  pengelola  PTS  untuk  tidak menerapkan  azas-azas good  governance dalam  mengelola  institusinya.  Label  swasta
sejauh ini belum dikategorikan sebagai ranah korupsi  karena  masih  dikaitkan  dengan adanya  syarat  kerugian  negara  (Marbun, 2017). Sementara korupsi bisa dijumpai tidak saja di perguruan tinggi negeri namun juga di swasta  (Osipian,  2012).  Seharusnya  tata kelola perguruan tinggi swasta lebih baik dan tertib  dibandingkan  dengan  tata  kelola  di perguruan tinggi negeri (Garwe & Tirivanhu- Gwatidzo, 2016), namun kenyataannya justru sebaliknya.  Apalagi  jumlah  total  PTS  di tahun  2018  mencapai  4.186  dibandingkan 400  yang  merupakan  PTN.  Artinya,  beban fungsi  negara  di  bidang  pendidikan  tinggi, sebagian besarnya ada di pundak PTS.
Didalam  UU  No.  14  Tahun  2008 Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik disebutkan  bahwa  badan  publik  ada  yang pemerintah dan non-pemerintah. Intisari dari regulasi tersebut dijelaskan bahwa salah satu ciri badan publik melakukan tugas penyelenggaraan negara dengan memanfaatkan sebagian atau seluruh APBN/APBD  dan  sumbangan  masyarakat. Fakta  pertama,  PTS  merupakan  lembaga non-pemerintah  yang  melaksanakan  salah satu  fungsi  penyelenggaraan  negara  yaitu bidang pendidikan. Dalam proses penyelenggaraannya, baik PTS maupun PTN, sama-sama mengacu kepada peraturan perundang-undangan  yang berlaku di  bidang pendidikan. Kedua, pendanaan PTS mayoritasnya  adalah  dari  dana  masyarakat berupa  uang  SPP  dan  pemerintah  (Abidin, 2017)  yang  dianggarkan  dalam  APBN maupun  APBD  yang  bentuknya  bisa  berupa hibah,  anggaran  sertifikasi  dosen,  bantuan penelitian  dan  pengabdian  masyarakat, beasiswa,  bantuan  pengembangan  dan  lain sebagainya.  Berdasarkan  kedua  argumentasi tersebut jelas bahwa perguruan tinggi adalah badan  publik  (Milad  et  al.,  2019)  yang memiliki legal  standing yang  kuat  untuk direlevansikan  dengan  diskusi  tata  kelola perguruan  tinggi  anti-korupsi,  khususnya mengenai  efektivitas  model ex-officio dalam mencegah  perilaku  koruptif  pengelola  PTS. Topik  ini  perlu  diangkat  mengingat  bahwa hasil  kajian  Korupsi  Pemberantasan  Korupsi (KPK,  2017)  menunjukkan  bahwa  masih
banyak  masalah  terindikasi  korupsi  dalam sistem tata kelola dan kelembagaan perguruan tinggi. Selain itu, ex-officio hanya akan melahirkan konflik kepentingan dimana hal  ini  menjadi  salah  satu  sumber  terjadinya korupsi di institusi perguruan tinggi (Transparansi International Indonesia, 2017). Sejauh  ini  kajian-kajian  mengenai korupsi  di  lingkup  perguruan  tinggi  cukup banyak didiskusikan terkait fraud, whistleblowing  dan  university  governance (misalnya: Dorasamy, 2013; Hapsari & Seta, 2019; Mohamedbhai, 2016; Nurunnabi, 2016; Schmidt,  2015;  Thomas,  2014).  Namun belum  ada  literatur  yang  mendiskusikan permasalahan ex-officio dalam  tata  kelola PTS,  khususnya  dalam  konteks  pencegahan perilaku  korupsi.  Apakah  memang  karena tidak ada masalah? Atau mungkin masih tabu untuk  didiskusikan,  mengingat  kuatnya oligarki  di  PTS  yang  membuat  banyak akademisi ragu mengangkatnya ke permukaan?  Padahal  faktanya,  bisik-bisik  di kalangan  dosen  dan  pegawai  di  PTS  cukup jelas  terdengar  –  meskipun  tidak  frontal  – mempertanyakan tendensi oligarki kekuasaan akibat model ex-officio dalam tata kelola PTS. Sebagian dosen bahkan memberikan  label  ‘siklus  darah  biru’  untuk menganalogikan kondisi berputarnya kekuasaan  pada  sekelompok  elit  yang transaksional  dan  saling  memegang  kartu truf diantara mereka. Untuk mengisi kekosongan literatur tersebut,  maka studi ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan tujuan untuk mengkaji penerapan ex- officio dalam  sistem  tata  kelola  dan mengeksplorasi  dampaknya  pada  upaya pencegahan perilaku korupsi di lingkup PTS.

## II. METODE
Studi  ini  menggunakan  paradigma kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan.  Menurut  Sugiyono  (2012), studi  kepustakaan  ( library  research )  adalah kajian teoritis, referensi  serta literatur ilmiah lainnya  yang  berkaitan  dengan  budaya,  nilai dan  norma  yang  berkembang  pada  situasi sosial  yang  diteliti. Metode  ini  dilakukan dalam  hal  pengumpulan  data-data  yang
bersumber  dari  berbagai  referensi  seperti buku, jurnal, laporan dan dokumen-dokumen peraturan  di  lingkup  tata  kelola  perguruan tinggi. Seluruh dokumen dibaca, dikelompokkan,  dan  dianalisis  sehingga menghasilkan  gambaran  dan  kesimpulan sebagaimana tujuan penelitian. Teknik analisis  yang  digunakan  adalah  analisis  isi ( content analysis ) untuk mendapatkan inferensi  yang  valid  dan  dapat  diteliti  ulang berdasarkan konteksnya (Krippendoff, 1993).

## III. PEMBAHASAN
Ex-Officio  Dalam  Konstelasi  Mahzab Trias  Politica di  Organisasi  Perguruan
Tinggi
Kekuasaan adalah kemampuan menjalankan  wewenang  dan  bagaimana  hal tersebut  dijalankan  (Gerber  et  al.,  1998). Dalam konteks kekuasaan, terdapat pembagian  kekuasaan  yang  dibagi  menjadi tiga  cabang  atau  dikenal  dengan  istilah trias politica . Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh John Locke dan Montesquieu.  Teori  ini  muncul  sebagai respon atas tirani kerajaan Inggris pada masa itu  yang  menjadikan  raja  sebagai  pusat segala-galanya  (Muttaqin,  2015).  Secara umum,  doktrin trias  politica menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam tata kelola organisasi untuk mencegah kekuasaan absolut  yang  lahir  dari  menumpuknya kekuasaan  di  tangan  satu  orang  atau kelompok  (Donina  et  al.,  2015).  Pembagian kekuasaan  menurut  Montesquieu  dalam bukunya ‘L’Esprit des lois’ ( the spirit of law ) terbagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif  dan  yudikatif.  Wewenang  legislatif mencakup kepada fungsi pembuatan kebijakan dan peraturan perundang- undangan; lingkup eksekutif adalah menjalankan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dan; wewenang yudikatif  adalah  fungsi  ajudikasi  yang menilai  benar  tidaknya  kebijakan  dan peraturan perundang-undangan yang dijalankan (Jamaluddin, 2017). Dalam praktiknya,  ketiga  divisi  ini  berbeda  dan tidak  saling  mencampuri  namun  tetap
terdapat  fungsi  kontrol  diantara  ketiganya (Muttaqin, 2015).
Madison dalam konteks ini menyatakan bahwa akumulasi kekuasaan legislatif, eksekutif  dan  yudikatif  dalam  tangan  yang sama, baik tunggal, sedikit atau banyak, atau diwariskan,  ditunjuk  maupun  dipilih,  dapat didefinisikan  sebagai  tirani  (Hamilton  et  al., 1987). Kekuasaan absolut berpotensi menimbulkan  penyalahgunaan  kekuasaan ( abuse  of  power )  sehingga  relasi  antar kekuasaan  tersebut  harus  seimbang  dan setara untuk menghindari terbentuknya tirani (Jamaluddin,  2017;  Kohn,  2013;  O’Regan, 2005). Dengan adanya pemisahan kekuasaan maka akan terjadi check and balances untuk menjamin  akuntabilitas,  daya  tanggap  dan keterbukaan  organisasi  (Munzhedzi,  2017). Mangu (1998) menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan adalah elemen inti dari demokrasi di seluruh dunia.
Meskipun  pembagian  kekuasaan  lebih banyak digunakan dalam konteks negara dan pemerintahan,  namun  gagasannya  sangat aplikatif  untuk  diterapkan  di  organisasi- organisasi  privat  (Donina  et  al.,  2015). Konsep  ini  telah  menjadi  paradigma  yang umum  di  negara-negara  modern,  termasuk Indonesia.  Salah  satunya  adalah  di  institusi perguruan  tinggi  yang  terdiri  dari  berbagai fungsi yang masing-masing memiliki kewenangan (Salahudin et al., 2019).
Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan  Tinggi  pada  pasal  26  dijelaskan bahwa  kepada  PTS  diberikan  otonomi pengelolaan lembaga kepada Badan Penyelenggara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan  tata  kelola  tersebut  maka  pada pasal  28  diatur  bahwa  organ  PTS  minimal terdiri  dari  penyusun  kebijakan,  pelaksana akademik,  pengawas  dan  penjaminan  mutu, penunjang  akademik  atau  sumber  belajar, dan  pelaksana  administrasi  atau  tata  usaha. Badan  penyelenggara  yang  dimaksud  adalah yayasan,  perkumpulan,  atau  badan  hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan  (pasal  1).
Meskipun  diberikan  otonomi  kepada  Badan Penyelenggara,  namun  oleh  karena  dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan  perundang-undangan,  maka  salah satu  sistem  pembagian  kekuasaan  di  PTS juga  sebagian  mengadopsi  aturan  yang berlaku  di  lingkup  PTN  yang  diatur  oleh negara.  Diantaranya  adalah  aturan  mengenai keberadaan ex-officio dalam  struktur  senat (pasal 29).
Dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  4
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan  Tinggi,  di  lingkup  PTN,  senat menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.  Jika  dikaitkan  dengan  sistem pengawasan, maka senat memainkan peranan sebagai pengawas khusus di bidang akademik. Sedangkan pengawasan di bidang non-akademik  diberikan  kepada  Satuan Pengawas  Internal  (SPI)  yang  dibentuk  oleh pimpinan  perguruan  tinggi.    Studi  ini  tidak membahas  lebih  jauh  tentang  SPI  karena  di lingkup  PTS,  organ  ini  masih  sangat  jarang ditemukan, meskipun oleh pemerintah sudah disosialisasikan mengenai urjensi keberadaannya dalam struktur PTS. Sebaliknya,  sistem  senat  sebagai  organ pengawas di PTN diadopsi oleh PTS dengan berbagai  modifikasi  fungsi,  syarat  dan jumlah keanggotaan maupun tata pemilihannya. Praktik ex-officio dalam  struktur  senat di PTN sudah cukup lama diimplementasikan.  Regulasi  terbaru  dapat dibaca  pada  Peraturan  Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 139 Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Statuta  dan Organisasi Perguruan Tinggi. Didalam bagian  Lampiran  pada  Bab  II  dituliskan bahwa  anggota  senat  dapat  terdiri  dari: pemimpinan perguruan tinggi, wakil pemimpin  perguruan  tinggi,  pemimpin  unit pelaksana pendidikan (fakultas atau jurusan), pemimpin  unit  pelaksana  penelitian  dan pengabdian kepada masyarakat, dan pemimpin  unit  penunjang  dan/atau  unit pelaksana  teknis  bidang  akademik.  Oleh karena ada frasa ‘dapat’ pada aturan tersebut,
maka  penetapan  keanggotaan  senat,  fungsi dan  persyaratannya  juga  bisa  berbeda-beda di  setiap  perguruan  tinggi.  Tetapi  secara umum,  mayoritas  menggunakan  sistem ex- officio dengan menjadikan rektor, para wakil rektor,  dekan,  para  wakil  dekan,  para  ketua jurusan,  para  ketua  program  studi,  oleh karena  jabatannya  maka  secara  otomatis menjadi senat. Konsep ini diadopsi oleh PTS.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ex-officio memiliki  arti  karena  jabatan.  Asal katanya  berasal  dari  Bahasa  Belanda  yaitu ambtshalve yang  artinya  karena  jabatan, tidak  berdasarkan  surat  penetapan  atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan permohonan  (Subekti  &  Tjitrosoedibio, 1982).  Secara  spesifik  didalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  21  Tahun 2011  juga  diberikan  definisi ex-officio sebagai  jabatan  seseorang  pada  lembaga tertentu  karena  tugas  dan  kewenangannya pada lembaga lain. Dalam konteks pendidikan,  Erdianti  (2014)  mengartikan ex- officio sebagai  jabatan  lain  yang  melekat dalam  diri  seseorang  karena  adanya  jabatan inti/pokok.
Keberadaan ex-officio itu sendiri dimaksudkan  dalam  rangka  kemudahan koordinasi,  kerjasama,  dan  harmonisasi kebijakan  dikarenakan  adanya  keterkaitan kuat  dengan  fungsi-fungsi  lain  sehingga dibutuhkan adanya unsur keterwakilan (Maulidiana,  2014).    Tugas  senat  akademik sesuai dengan peraturan perundang- undangan adalah untuk menetapkan kebijakan,  memberikan  pertimbangan  dan pengawasan  di  bidang  akademik.  Adapun fungsi  pelaksana  (eksekutif)  kebijakan  dan kegiatan akademik itu sendiri dijalankan oleh unsur-unsur pemimpin perguruan tinggi baik ditingkat  universitas  maupun  fakultas.  Atas dasar  pertimbangan  relevansi  fungsi-fungsi tersebut,  maka  dibenarkan  bagi  unsur-unsur pimpinan  struktural  perguruan  tinggi  untuk merangkap  sebagai  eksekutif  sekaligus fungsi  legislatif.  Keistimewaan  prinsip  tata kelola  institusi  perguruan  tinggi,  sebagai badan publik, sejatinya harus mengikuti pola lembaga-lembaga  negara  dan  pelayanan
publik  yang  sudah  memisahkan  konsep pembagian kekuasan dalam organisasinya.
Praktik Sistem Ex-Officio di PTS
Dalam  tata  kelola  organisasi  modern, demarkasi  antara  sektor  publik  dan  swasta sudah  semakin  kabur  (Chou  et  al.,  2017). Demikian  pula  antara  PTN  dengan  PTS. Terlebih lagi dengan adanya sumber rujukan peraturan  perundang-undangan  yang  sama, maka  sistem  tata  kelola  PTN  dengan  PTS pun  memiliki  banyak  kesamaan.  Salah satunya  adalah  sistem  pengawasan  melalui organ  senat  yang  dijabat  secara ex-officio oleh unsur pimpinan struktural.
Fungsi  pengawasan  yang  melekat  pada senat  (dan  SPI  pada  PTN)  dimaksudkan untuk  menegakkan  integritas  tata  kelola organisasi.  Sebagaimana  yang  dinyatakan oleh  Salahudin et  al. (2019)  bahwa perguruan  tinggi  yang  yang  dikelola  tidak dengan integritas berdampak pada meluasnya praktik-praktik  korupsi  didalamnya,  dimana salah  satu  alasannya  karena  kepemimpinan tidak  dibangun  secara  fair  dan  demokratis. Bentuknya  bisa  berupa  manipulasi  laporan dan  penggunaan  anggaran  oleh  pimpinan untuk keperluan pribadi maupun kelompoknya  (Hallak  &  Poisson,  2007). Hasil penelitian KPK (2017) juga membuktikan  adanya  salah  urus  dalam  tata kelola  dan  kelembagaan  perguruan  tinggi. Konflik kepentingan dari para unsur pimpinan,  sebagaimana  yang  disimpulkan Hallak  dan  Poisson  (2007),  juga  ditemukan oleh  Transparansi  Internasional  Indonesia (2017)  sebagai  sumber  korupsi  di  kampus. Dalam  kajiannya,  TII  menuliskan  bahwa proses pengawasan terdistorsi dengan adanya pengaruh  dari  pihak  yang  diawasi  –  dalam konteks ini adalah para unsur pimpinan yang menjadi  pelaksana  kebijakan  dan  kegiatan akademik  maupun  non-akademik.  Pengaruh ini sangat mungkin terjadi karena orang yang menjadi  pengawas  adalah  orang  yang  sama dengan  yang  menjadi  pelaksana  akibat adanya  sistem ex-officio dalam  struktur organisasi kampus.
Karena dijustifikasi secara legal formal dalam  peraturan  perundang-undangan,  maka
tentu  saja ex-officio bukan  merupakan praktik ilegal. Meskipun syarat keanggotaannya tidak diwajibkan oleh perangkat hukum tersebut, aplikasinya diperbolehkan  dengan  berbagai  modifikasi yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebijakan  kampus  masing-masing.  Jika  pada PTN,  unsur  pengawas  bisa  terdiri  dari banyak  elemen,  seperti  senat  untuk  bidang akademik,  SPI  untuk  bidang  non-akademik serta  Majelis  Wali  Amanat  (MWA)  untuk bidang  akademik  dan  non-akademik,  maka yang  berlaku  di  banyak  PTS  adalah penyederhanaan  struktur,  dimana  sebagian besar  PTS  menjadikan  organ  senat  sebagai pengawas  akademik  maupun  non-akademik, selain  fungsi  utamanya  sebagai  organ  yang memilih pejabat struktural (mulai dari rektor, wakil-wakil  rektor,  dekan  dan  para  wakil dekan).  Disinilah  kemudian  terjadi  masalah berupa  konflik  kepentingan  diantara  para pimpinan yang memiliki peran ganda sebagai pejabat struktural sekaligus menjadi pengawas.
Konflik  kepentingan,  menurut  pasal  1 ayat  14  UU  No.  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan,  merujuk  kepada kondisi  pejabat  pemerintahan  yang  memiliki
kepentingan  pribadi  untuk  menguntungkan diri  sendiri  dan/atau  orang  lain  dalam penggunaan  wewenang  sehingga  dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan  dan/atau  tindakan  yang  dibuat dan/atau  dilakukannya.  Dari  definisi  ini maka dapat disimpulkan bahwa jika kekuasaan  eksekutif  para  pimpinan  PTS disatukan  dengan  kekuasaan  pengawasan dalam  fungsi  senat,  jelas  akan  berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Belum  lagi  jika  menilik  struktur keanggotaan  senat  di  banyak  universitas swasta  saat  ini  yang  sulit  menghindar  dari kecurigaan  adanya  semangat  oligarki  para incumbent. Contohnya, meskipun sudah jelas dilarang dalam Lampiran Permendikbud No. 139  Tahun  2014  Tentang  Pedoman  Statuta dan  Organisasi  Perguruan  Tinggi,  bab  II mengenai  statuta,  namun  banyak  PTS  yang masih  menjadikan  para  rektor,  dekan  dan wakil-wakilnya  sebagai  ketua  dan  sekretaris senat.  Gambar  1  menunjukkan  ilustrasi bagaimana  hubungan  antar  fungsi  dalam konteks kekuasaan eksekutif dan pengawasan  yang  merupakan  sintesis  dari dokumen organisasi dan observasi di 10 PTS di Indonesia.
Gambar 1.  Ilustrasi hubungan antar fungsi dalam wewenang pengelola dengan pengawas (sintesis dari dokumen keorganisasian 10 PTS)
Senat Penjaminan Mutu SPI (jika ada) Ex-officio dari unsur pejabat struktural Rektor/Dekan Wakil Rektor 1/Wakil Dekan 1 Wakil Rektor 2/Wakil Dekan 2 Wakil Rektor 3/Wakil Dekan 3 Ketua Jurusan dan/atau Ketua Program Studi Utusan dosen dari kelompok ilmu Utusan Guru Besar/Lektor Kepala Unsur Pengawas PTS
Gambar  1  memperlihatkan  adanya kecenderungan penumpukan kekuasaan pada unsur  pimpinan  di  tingkat  universitas maupun  fakultas.  Senat  berasal  dari  unsur pimpinan struktural secara berjenjang ditambah  dengan  utusan  dosen  dan  dosen senior  (guru  besar  atau  lektor  kepala).  Rata- rata  jumlah  unsur ex-officio lebih  besar dibandingkan  unsur  dosen  dan  dosen  senior, sehingga dominasi suara senat tetap dikuasai oleh  unsur  pimpinan  struktural.  Dalam konteks  ini  maka  bisa  disimpulkan  bahwa para  pelaksana  akademik  dan  non-akademik notabene  juga  menjadi  pengawas  atas pekerjaannya sendiri. Selain fungsi penetapan  kebijakan  dan  pengawasan,  senat di  mayoritas  PTS  juga  memiliki  peran sebagai  lembaga  yang  memilih  unsur pimpinan di  tingkat  universitas dan fakultas, mulai dari rektor dan wakil-wakilnya hingga dekan dan wakil-wakilnya. Namun demikian, cukup  banyak  PTS  yang  memberikan otoritas  memilih  wakil-wakilnya  kepada rektor  maupun  dekan.  Di  beberapa  PTS, utusan  dosen  bahkan  dipilih  oleh  senat  atau pimpinan,  dan  bukan  berasal  dari  pilihan dosen  program  studi.  Sementara  organ pengawasan  lainnya  seperti  Penjaminan Mutu  memang  ditunjuk  oleh  Rektor/Dekan, dan  biasanya  diberdayakan  dari  para  dosen yang  notabene  juga  merupakan  ‘bawahan’ rektor/dekan  (Suci,  2017).  Adapun  SPI karena  sifatnya  yang  menginduk  pada  level universitas, maka penunjukkannya merupakan wewenang rektor.
Dari  Gambar  1  diatas  maka  jelas terlihat  bahwa  meskipun  secara de  jure dituliskan  ada  pembagian  kekuasaan,  namun oleh  karena  adanya  praktik ex-officio maka secara de  facto lingkaran  kekuasaan  hanya terkonsentrasi pada unsur pimpinan. Disinilah kemudian potensi konflik kepentingan, abuse  of  power dan  model suksesi transaksional bisa terjadi. Rektor/dekan  dipilih  oleh  senat,  dimana mayoritas  anggota  senat  adalah  unsur pimpinan struktural yang notabene merupakan  ‘bawahan’  rektor/dekan.  Ada
potensi  untuk  mempertahankan  posisinya, sehingga  para  wakil  tersebut  bersedia memberikan  suaranya  untuk  rektor/dekan. Sebaliknya, demi mendapatkan suara mayoritas  senat,  calon  rektor/dekan  bersedia menjanjikan keamanan jabatan atau dipertukarkan dengan posisi lain namun tetap menjadi bagian dari unsur pimpinan struktural,  serta  ada  pula  yang  menjanjikan manfaat  finansial  maupun  non-finansial seperti keringanan, kemudahan, atau penghapusan  kasus-kasus  dari  anggota  senat untuk ditukar dengan suara. Tak jarang, pola bergantian  menjadi  unsur  pimpinan  menjadi bagian  dari  negosiasi  para incumbent. Pola- pola  transaksional  ini  sangat  memungkinkan untuk terjadinya pola saling sandera, dimana masing-masing  pihak  memegang  kartu  truf sebagai posisi tawar. Sangat sulit mengharapkan  adanya  proses check  and balances yang  ideal.  Meskipun  tidak  serta merta dapat disimpulkan akan terjadi korupsi, namun setidaknya pola sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 tersebut sangat jauh dari prinsip pembagian kekuasaan, serta bertentangan  dengan  semangat  independensi dan  akuntabilitas  yang  menjadi  bagian  dari konsep good university governance.
Sejumlah perguruan tinggi pada dasarnya  menyadari  adanya  potensi  konflik kepentingan  dan abuse  of  power yang  bisa membuka ruang dan melanggengkan perilaku korupsi apabila implementasi model ex-officio tidak  diterapkan  secara  bijaksana. Perguruan-perguruan tinggi tersebut kemudian  mencoba  melakukan  sejumlah modifikasi  pada  model  senatnya  agar  tidak terjadi penumpukan kekuasaan yang terkonsentrasi  ke  para  pimpinan  struktural (Tabel  1).  Artinya,  mereka  mengharapkan tetap  terjadi check  and  balances yang  baik didalam  tata kelola dengan mendistribusikan wewenang secara seimbang untuk mencegah konsentrasi  kekuasaan  ke  para  pimpinan struktural .
Tabel 1. Best Practice Penerapan Model Ex-Officio Di Sejumlah Perguruan Tinggi Universitas Indonesia  Unsur senat dari ex-officio tidak diperbolehkan menjadi ketua senat
 Unsur senat dari ex-officio tidak memiliki hak suara dalam hal terjadi voting
 Ketua senat merangkap jabatan sebagai ketua unit kerja atau organ UI lainnya Universitas Padjajaran  Anggota senat dari utusan dosen, dipilih secara demokratis oleh para dosen  Unsur senat dari ex-officio tidak diperbolehkan menjadi ketua senat Universitas Negeri
Yogyakarta
 Pimpinan  senat  tidak  otomatis  dijabat  oleh  unsur  pimpinan  struktural,  namun  harus melalui sistem pemilihan oleh seluruh anggota senat secara demokratis. Universitas Atmajaya  Unsur ex-officio tidak dapat menjadi ketua senat
 Masa  keanggotaan  senat  dari  utusan  dosen  hanya  2  tahun  dan  bisa  dipilih  maksimal sebanyak 2 periode Universitas Telkom  Ada anggota senat kehormatan yang berasal dari pihak eksternal yang memiliki perhatian dan keperdulian terhadap institusi
 Dekan dan wakil dekan dipilih oleh rektor, bukan oleh senat
 Jumlah  anggota  senat  dari  utusan  dosen  minimal  berjumlah  sama  dengan  anggota  senat dari unsur ex-officio
Sumber: dirangkum dari dokumen keorganisasian institusi yang bersangkutan
Urjensi  Keseimbangan  Penerapan Ex- Officio Dalam Tata Kelola PTS
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  ada kesadaran  pada  sejumlah  perguruan  tinggi untuk  tidak  secara  absolut  meletakkan kekuasaan  yang  terkonsentrasi  pada  satu individu  atau  kelompok  elit  di  jenjang struktural organisasi. Secara aturan perundang-undangan  jelas  bahwa  pimpinan struktural  yang  menjadi ex-officio di  organ senat tidak dapat menjabat sebagai ketua dan sekretaris.  Bahkan  ada  yang  menegasikan hak  suara ex-officio dalam  keadaan  voting. Dengan  begitu  maka  konflik  kepentingan antara  pengawas  dengan  pihak  yang  diawasi bisa  diminimalisir. Best  practice lain  adalah dengan menyeimbangkan suara utusan dosen dengan ex-officio sehingga  kontrol  dari bawah  dalam  mengawasi  kinerja  eksekutif kampus  bisa  berjalan  secara fair .  Cara  lain adalah  dengan  memasukkan  unsur  eksternal –  nonstruktural  –  yang  memiliki  perhatian dan keperdulian pada kampus. Unsur ini bisa terdiri  dari  donatur,  masyarakat,  alumni  dan elemen  lainnya  yang  bukan  menjadi  organ kampus.
Sistem check  and  balances dalam  tata kelola  PTS  adalah  sebuah  keniscayaan  di tengah transformasi organisasi modern dewasa  ini  (Hitimana  et  al.,  2017).  Praktik tirani,  feodalisme  dan  oligarki  sebagaimana yang  berlaku  di  masa  lalu,  dirasakan  sudah tidak sejalan dengan semangat good governance yang  mengedepankan  prinsip
transparansi,  integritas,  independensi  dan akuntabilitas.  Untuk  mencapai  itu,  menurut Salahudin  et  al . (2019)  tidak  semata-mata diserahkan kepada individu pimpinan, namun  juga  harus  melibatkan  kelembagaan perguruan  tinggi  dalam  bentuk  tata  kelola yang  memenuhi  persyaratan university  good governance .  Keniscayaan  ini  tidak  hanya berlaku di lingkup PTN, namun juga di PTS yang merupakan badan publik dan mengelola dana  masyarakat  dan  pemerintah  dalam operasionalnya.  Meskipun  dilabel  swasta, namun  PTS  juga  wajib  mengikuti  peraturan perundang-undangan oleh karena menjalankan  fungsi  penyelenggaraan  negara di  bidang  pendidikan.  Artinya,  pengelolaan PTS, terutama anggaran, sesuai dengan pasal 48  ayat  (1)  UU  No  20  Tahun  2003  Tentang Sistem Pendidikan Nasional, harus didasarkan  pada  prinsip  keadilan,  efisiensi, transparansi  dan  akuntabilitas  publik.  Jelas tidak  ada  alasan  status  sebagai  lembaga swasta  untuk  tidak  menatakelola  kampus secara adil, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam  hal  ini, ex-officio akan  sangat menentukan kualitas pelaksanaan dan pengawasan anggaran pendidikan itu dikelola oleh PTS.
Peran  ganda,  seperti  yang  dimainkan didalam model ex-officio , berpotensi menimbulkan  dampak  yang  merugikan  bagi organisasi (Abernethy & Stoelwinder, 1995). Pertama, di sektor pengawasan internal  yang lemah sehingga sangat mungkin
menimbulkan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan dan asset di perguruan tinggi  (Wiwoho,  2017).  Semestinya  peran pengawas  harus  independen  dan  bebas konflik kepentingan serta tidak terkontaminasi  dengan  praktik  perkubuan politik  organisasi  kampus  (Suci,  2017). Kedua,  adalah  rendahnya  transparansi  yang bisa menyebabkan penurunan moral organisasi,  serta  membuka  kesempatan  bagi sumberdaya-sumberdaya  yang  berkualifikasi rendah  untuk  menjadi  pejabat  di  organisasi (Hitimana  et  al.,  2017).  Ketiga,  korupsi terjadi  ketika  ada  fungsi  ganda  yang kontradiktif  (Alatas,  1987)  akibat  kekuasaan yang  besar  tanpa  disertai  pengawasan  yang ideal  (Rozuli  et  al.,  2016).  Penyalahgunaan kekuasaan  merupakan  pintu  masuk  perilaku koruptif di institusi perguruan tinggi (Ludigdo,  2018).  Organisasi  jelas  akan berada dalam posisi sulit akibat dominasi ex- officio karena adanya perbedaan kepentingan dan  tujuan  diantara  masing-masing  jabatan (Prinsloo,  2016).  Barangkali  dilemma  ini juga  perlu  mendapat  perhatian  pemerintah dalam rangka menerapkan program ‘Kampus Merdeka’  yang  berkualitas,  transparan, berintegritas  dan  bersih  dari  korupsi,  kolusi dan  nepotisme,  serta  tentu  saja  untuk percepatan  mutu  perguruan  tinggi  swasta  di Indonesia.

## IV. SIMPULAN
Mengelola  sekumpulan  individu  ahli dan professional seperti di lingkup perguruan tinggi,  seorang  pimpinan  diharapkan  bisa menjalankan budaya politis dan kolegial dan pada  saat  yang  sama  mampu  menjalankan birokrasi  tanpa  harus  menjadi  sentralistik (Mintzberg  et  al.,  2003).  Perguruan  tinggi memiliki  kebebasan  dalam  menentukan  pola birokrasi  namun  tetap  harus  menjaga  sisi akuntabilitas  publiknya  (Bridgman,  2007). Keunikan sistem kolegialisme dengan bentuk manajerial  yang  berbeda  dengan  institusi- institusi  lainnya,  memang  memberikan otonomi  yang  unik  pada  tata  kelolanya, namun tentu saja tetap harus mempertimbangkan  sisi  kompetisi  pasar (Blaschke  et  al.,  2014)  karena  sektor
pendidikan telah menjadi bagian dari industri (Widayat,  2018).  Pada  konteks  ini  maka keunikan  sistem ex-officio yang  melekat pada  fungsi  eksekutif  dalam  konstelasi sistem  pengawasan  di  PTS,  tetap  harus dikelola secara ideal dengan sangat mempertimbangkan prinsip check and balances dalam  pelaksanaannya.    Apalagi institusi  perguruan  tinggi  merupakan  pusat peradaban  masyarakat  modern  yang  diisi oleh banyak cendekiawan sehingga semestinya  menjadi  teladan  bagi  masyarakat (Chou et al., 2017; Putra, 2017). Semestinya
ex-officio tidak menegasikan  fungsi  pembagian  kekuasaan didalam  struktur  organisasi.  Masing-masing kekuasaan  harus  bebas  kepentingan  dan pengaruh  antar  fungsi  kekuasaan  tersebut. Jika  sistem ex-officio tidak  dapat  dihindari, maka  akan  sangat  ideal  apabila  unsur-unsur pengawasan lebih banyak melibatkan nonstruktural.  Para  pengguna,  seperti  dosen dan mahasiswa adalah unsur-unsur pengawasan yang seharusnya memiliki suara lebih besar dalam organ senat. Dosen adalah pihak  yang  secara  langsung  mengalami  dan merasakan efek dari kebijakan akademik dan nonakademik  yang  dilakukan  oleh  para pimpinan struktural, sehingga sangat objektif apabila  kelompok  ini  menjadi  bagian dominan  dari  struktur  pengawas.  Sedangkan mahasiswa, yang merupakan sumber pendanaan utama dari PTS, sudah seharusnya  diberikan  suara  didalam  struktur pengawasan.
Opsi
pemanfaatan whistleblowing yang  melibatkan  seluruh stakeholder juga  bisa  digunakan  sebagai safety  net bagi  lubang-lubang  pengawasan akibat  praktik ex-officio yang  manipulatif dan condong pada keinginan melanggengkan oligarki.  Maka  upaya  pencegahan  dan pengawasan perilaku koruptif harus dilakukan  secara  komprehensif  dan  objektif, agar  kekuasaan  terbagi  secara fair dan berimbang.
Studi ini merupakan kajian pendahuluan  di  tengah  kelangkaan  literatur mengenai  implikasi ex-officio dalam  tata kelola perguruan tinggi. Sebagai kajian awal, hasil studi ini memberikan landasan berpikir
bagi  studi-studi  lanjutan  untuk  mengkaji secara empiris pada fenomena ini. Disarankan  untuk  memetakan  model-model ex-officio secara  lebih  komprehensif  pada tata  kelola  dan  mengukur  dampaknya  pada persepsi korupsi yang terjadi di lingkup PTS.

## DAFTAR PUSTAKA
Abernethy,  M.  A.,  &  Stoelwinder,  J.  U. (1995).  The  role  of  professional control  in  the  management  of complex  organizations. Accounting,
Organizations and Society , 20 (1), 1– 17. https://doi.org/10.1016/0361-
3682(94)E0017-O
Abidin, A. A. (2017). Manajemen
Pembiayaan Pendidikan Tinggi dalam  Upaya  Peningkatan  Mutu (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta  Menengah  di  Surabaya). Jurnal  Penjaminan  Mutu , 3 (1),  87–
99.
Alatas, S. H. (1987). Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi . LP3ES.
Birnbaum,  R.  (1988). How  Colleges  Work:
The Cybernetics of Academic Organization and Leadership . Jossey-Bass.
Blaschke,  S.,  Frost,  J.,  &  Hattke,  F.  (2014). Towards  a  micro  foundation  of leadership, governance, and management  in  universities. Higher
Education , 68 , 711–732. https://doi.org/10.1007/s10734-014-
9740-2
Bridgman, T. (2007). Freedom and autonomy in the university enterprise. Journal of Organizational Change Management , 20 (4), 478–490. https://doi.org/10.1108/0953481071
0760036
Chou,  M.  H.,  Jungblut,  J.,  Ravinet,  P.,  &
Vukasovic, M. (2017). Higher education  governance  and  policy: An  introduction  to  multi-issue, multi-level and multi-actor dynamics. Policy  and  Society , 36 (1),  1–15. https://doi.org/10.1080/14494035.20
17.1287999
Des  Autels,  P.  (2016).  Power,  virtue,  and vice. Monist , 99 , 128–143. https://doi.org/10.1093/monist/onv0 33
Donina, D., Meoli, M., & Paleari, S. (2015).
Higher  education  reform  in  Italy: Tightening  regulation  instead  of steering  at  a  distance. Higher Education  Policy , 28 ,  215–234. https://doi.org/10.1057/hep.2014.6
Dorasamy, N. (2013). Good Governance and Whistleblowing: A Case of a Higher Education Institution (HEI) in South Africa. Journal  of  Social  Sciences ,
34 (2),
105–114. https://doi.org/10.1080/09718923.20 13.11893122 Erdianti.  (2014).  Strategi  Kepala  Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional  Guru. Al-Ta’dib , 7 (1), 37–53.
Ferlie,  E.,  Musselin,  C.,  &  Andresani,  G.
(2008).  The  steering  of  higher education systems: A public management  perspective. Higher Education , 56 (3), 325–348. https://doi.org/10.1007/s10734-008- 9125-5 Fursova,  V.,  &  Simons,  G.  (2014).  Social Problems of Modern Russian Higher Education: The
Example of
Corruption. International  Education Studies , 7 (10), 25–31. https://doi.org/10.5539/ies.v7n10p25
Garwe,  E.  C.,  &  Tirivanhu-Gwatidzo,  S. (2016). A Comparison of in University  Governing  Boards  in Private  and  Public  Universities. International  Research  in  Higher Education , 1 (1), 145–152. https://doi.org/10.5430/irhe.v1n1p14 5 Gerber, P. D., Nel,  P. S., & Dyk, P. S. Van. (1998). Human Resource
Management (4th ed.). Thompson. Hallak,  J.,  &  Poisson,  M.  (2007). Corrupt schools,  corrupt  universities:  what can  be  done?  Ethics  and  corruption in education (Issue January).
International Institute for Educational Planning. http://unesdoc.unesco.org/images/00 15/001502/150259e.pdf
Hamilton,  A.,  Madison, J.,  & Jay,  J.  (1987).
The  Federalist  Papers .  Penguin Books.
Hapsari,  A.  N.  S.,  &  Seta,  D.  W.  (2019).
Identifikasi Kecurangan Dan Whistleblowing  Universitas. Jurnal
Riset Akuntansi Dan Keuangan , 7 (1), 131–144. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15 424
Hitimana, S., Tuyisenge, J., & Munyengabe, S.  (2017).  Higher  Education  for
Development : An Exploration of the Necessities , Barriers of Management  ,  Governance  and Regulation  of  Higher  Learning
Institutions in Developing Countries. Journal  of  Education  and  Practice ,
8 (32), 81–87.
Jamaluddin,  A.  (2017).  The  conflicting behavior of the government institutions  in  the  arrangement  of local income and budget expenditures. Quest  Journals , 5 (2),
70–77.
Kickert, W. (1995). Steering at a Distance: A
New Paradigm of Public Governance in Dutch Higher Education. Governance: An International  Journal  of  Policy  and Administration , 8 (1), 135–157. https://doi.org/10.1111/j.1468- 0491.1995.tb00202.x
Kohn, L. (2013). The Burgeoning Constitutional Requirement of Rationality  and  the  Separation  of
Powers :  Has  Rationality  Review gone  too  far? South  African  Law Journal , 130 ,  810–836.  http://0- reference.sabinet.co.za.oasis.unisa.a c.za/webx/access/electronic_journals /ju_salj/ju_salj_v130_n4_a9.pdf
KPK.  (2017). Menguatkan  Tata  Kelola Transparansi  Informasi  Publik  di
Perguruan Tinggi . Komisi Pemberantasan Korupsi.
https://acch.kpk.go.id/id/ragam/riset- publik
Kuslina,  B.  H.,  &  Widjaja,  J.  H.  (2018).
Leadership  Change  and  Cultural Planning : A Private University Case Study  in  Indonesia. Review  of Integrative  Business  and  Economic Research , 7 (2), 62–74.
Kwiek,  M.  (2015).  The  unfading  power  of collegiality?  University  governance in Poland in a European comparative and quantitative perspective. International Journal of Educational Development , 43 , 77–89. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.20 15.05.002
Lewis,  L.  S.  (2017). When  Power  Corrupts .
Routledge.
Ludigdo,  U.  (2018).  Korupsi  Di  Perguruan Tinggi. Jurnal Transformative , 4 (1), 1–12.
Maassen,  P.,  &  Olsen,  J.  P.  (2007). University  Dynamics  and  European Integration . Springer.
Macfarlane, B., Zhang, J., & Pun, A. (2012).
Academic  integrity:  a  review  of  the literature. Studies in Higher Education , 1–20. https://doi.org/10.1080/03075079.20 12.709495 Magalhaes,  A.,  &  Amaral,  A.  (2009). Mapping  Out  Discourses  on  Higher Education Governance. In
International  Perspectives  on  the Governance  of  Higher  Education: Alternative Frameworks for Coordination (pp. 182–197). Routledge.
Mangu,  A.  M.  B.  (1998). Separation  of Powers  and  Federalism  in  African Constitutionalism: The South African Case . http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handl e/10500/18185/dissertation_mangu_
amb.pdf?sequence=1
Marbun, A. N. (2017). Suap di Sektor Privat:
Dapatkah Dijerat? Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS , 3 (1), 53–85. Maulidiana,  L.  (2014).  Fungsi  Otoritas  Jasa
Keuangan Sebagai Lembaga
Pengawas  Perbankan  Nasional  di Indonesia. Keadilan  Progresif , 5 (1),
1–19.
Milad,  M.  K.,  Wibowo,  A.  T.,  &  Athoillah, Y.  (2019).  Penguatan  Tata  Kelola Transparansi  Informasi  Publik  ,
Akuntabilitas , dan Efisiensi Keuangan  di  Universitas  Demi Mewujudukan Good University
Government. OECONOMICUS , 3 (2), 91–104.
Mintzberg, H., J, L., Quinn, J. B., & Goshal, S.  (2003). The  Strategy  Process: Concepts,  Contexts,  Cases (4th ed.). Pearson Education.
Mohamedbhai,  G.  (2016).  The  Scourge  of Fraud  and  Corruption  in  Higher
Education. International Higher Education , 84 , 12–14. https://doi.org/10.6017/ihe.2016.84.
9111 Munzhedzi,  P.  (2017). The  Role  of
Separation  of  Powers  in  Ensuring Public  Accountability  in  South Africa : Policy Versus  Practice .  80– 86.
Muttaqin,  E.  Z.  (2015).  Konsep  Pemisahan Kekuasaan  (Separation  of  Power) Pasca  Amandemen  UUD  1945 Antara  Lembaga  Eksekutif  dan Legislatif. Al  Qisthas  Jurnal Hukum Dan Politik , 6 (1), 14–31.
Nurunnabi,  M.  (2016).  Political  governance and (account)ability of private
universities  in  developing  countries. International  Journal  of  Public Sector Management , 29 (6), 522–544. https://doi.org/10.1108/IJPSM-09- 2014-0112
O’Regan,  K.  (2005).  “Checks  and  Balances
Reflections  on  the  Development  of the Doctrine of Separation of Powers Under the South African Constitution.” Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad , 1–30. https://doi.org/10.17159/1727- 3781/2005/v8i1a2835
Osipian,  A.  L.  (2012).  Loyalty  as  rent:
Corruption  and  politicization  of Russian  universities. International
Journal  of  Sociology  and  Social
Policy , 32 (3/4), 153–167. https://doi.org/10.1108/0144333121
1214730
Prinsloo,  S.  (2016).  The  dual  role  of  the principal  as  employee  of  the Department  of  Education  and  ex officio  member  of  the  governing body. South  African  Journal  of
Education , 36 (2), 1–9. https://doi.org/10.15700/saje.v36n2a 498
Putra,  A.  (2017).  Menguatkan  Tata  Kelola Transparansi  Informasi  Publik  di Perguruan  Tinggi. Integritas , 3 (1), 173–189. https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset- publik/menguatkan-tata-kelola- transparansi-informasi-publik-di- perguruan-tinggi
Rozuli,  I.  .,  Haboddin,  M.,  &  Purnomo,  J.
(2016). Memahami  Kompleksitas Korupsi . FISIP Press.
Salahudin, Nurmandi, A., Fajar, M., Mutiarin, D.,  Siregar,  B.,  Sulistyaningsih,  T., Jainuri,  Agusta,  R.,  &  Karinda,  K. (2019). Developing integrity university  governance  model  in Indonesia. International  Journal  of Higher  Education , 8 (5),  185–199. https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5p18
5
Schmidt, C. R. (2015). Learning Points From
Whistleblower Claims Against Institutions  of  Higher  Education. Problems of Management in the 21st Century , 10 (2), 110–120. http://search.ebscohost.com/login.as px?direct=true&db=bah&AN=1121 74078&site=ehost-live
Subekti, R., & Tjitrosoedibio. (1982). Kamus Hukum . Pradnya Paramita.
Suci, A. (2017). Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi:  Dilema  Politik  Organisasi Dan Urgensi Penggunaan Profesional Eksternal. Jurnal
Penjaminan  Mutu , 3 (2),  215–222. https://doi.org/10.25078/jpm.v3i2.20
2
Thomas,  A.  (2014).  Internal  governance imperatives  for  universities. African Journal of Business Ethics , 4 (1), 25– 36. https://doi.org/10.15249/4-1-62 Torres, R. M.  D. la T.,  & Melgoza, E. E. T.
(2010).  1.1.  Ideas  preliminares. Derecom , 4 (1), 1–13.
Transparansi International Indonesia. (2017).
Buku  Panduan  Pencegahan  dan Pengendalian  Konflik  Kepentingan di Perguruan Tinggi . https://doi.org/10.1017/CBO978110 7415324.004
Widayat,  P.  (2018).  Peran  Akreditasi  Dalam Menarik  Minat  Mahasiswa. Jurnal Penjaminan Mutu , 4 (2), 199–207. Wiwoho,  J.  (2017). Peran  SPI  dalam Meningkatkan Tata Kelola Perguruan Tinggi .