## TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRI DI KABUPATEN BULUKUMBA
Nining Safirasari 1 , M. Thahir Maloko 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
niningsafira17@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  kedudukan  anak  dari  perkawinan  siri  di Kabupaten  Bulukumba.  dan  untuk  mengetahui  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari perkawinan siri. Penelitian ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normative  dan  yuridis  empiris.  Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan penelitian menggunakan kepustaakaan (library research) yang memperoleh data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku  literature,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  resmi dan  lain-lain.  Sedangkan  pendekatan  yuridis  empiris  adalah  pendekatan  yang  digunakan  untuk  memperoleh data    primer  yang  meliputi  data  langsung    dari    lapangan  dengan    melihat    fakta-fakta  dan  asas-    asas  yang berlaku  di  masyarakat  dengan  cara  melakukan  wawancara    kepada    para  narasumber  yang  bersangkutan dengan  materi  penelitian.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  bagamaina  kedudukan  hukum  terhadap anak  dari  perkawinan  siri  di  kabupaten  bulukumba  yaitu  jika  anak  lahir  dari  perkawinan  sah  maka  anak tersebut juga sah namun dikatakan sah secara hukum apabila telah ada putusan atau ketetapan dari pengadilan sehingga  itulah  yang  disebut  sah  secara  hukum  sedangkan  Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap anak  dari  perkawinan  siri.  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  telah  mengatur  Undang-undang  tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), dilengkapi dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  perkawinan  (PP  No.  9  Tahun  1975),  dan  intruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  peraturan-peraturan  lainnya  mengenai  perkawinan.  Dalam  pasal  1  Undang-Undang No  1  Tahun  1974,  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  suatu  keluarga  (  Rumah  Tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kata Kunci: Yuridis, Kedudukan Anak Dari Perkawinan Sirih

## Abstract
This  study  aims  to  determine  how  the  position  of  children  from  unregistered  marriages  in  Bulukumba Regency.  and  to  find  out  what  forms  of  legal  protection  are  for  children  from  unregistered  marriages.  This research uses normative juridical and empirical juridical research. The normative juridical approach is a research approach  using  library  research  which  obtains  secondary  data  which  includes  literature  books,  laws  and regulations, official documents and others. While the empirical juridical approach is the approach used to obtain primary data which includes direct data from the field by looking at the facts and principles that apply in society by  conducting  interviews  with  the  sources  concerned  with  the  research  material.  The  results  of  this  study indicate  that the legal  position  of children from  unregistered marriages in  Bulukumba district is if the child is born from a legal marriage then the child is also legal but is said to be legally valid if there has been a decision or  stipulation  from  the  court  so  that  it  is  called  legally  valid.  a  form  of  legal  protection  for  children  from unregistered marriages. Indonesia as a state of law has regulated a law concerning marriage as contained in Law No.  1/1974  (Marriage  Law),  supplemented  by  a  government  regulation  No.  9/1974,  namely  regarding  the implementation  of Law No. 1/1974 concerning  marriage (PP. 9/1975), and Presidential Instruction No. 1/1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI) and other regulations regarding marriage. In Article 1 of Law No. 1 of 1974, marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead.
Keywords: Juridical, Position of Children from Betel Marriage.

## PENDAHULUAN
Negara  membutuhkan  tata  tertib  dan  aturan  untuk  mengatur  hidup  ini  bersama.  Dan peraturan- peraturan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Pada kenyataannya terkadang kebahagian tidak selamanya berpihak pada semua  perkawinan,  ada  diantaranya  macam-macam  perkawinan  yang  akhirnya  tidak mencapai  tujuan  utama  yang  mendasari  terjadinya  perkawinan  tersebut  salah  satunya perkawinan  siri.  Perkawinan  siri  merupakan  perkawinan  yang  memenuhi  rukun  dan  syarat perkawinan  tapi  belum  atau  tidak  dicatatkan  di  instansi  yang  berwenang  dan  sah  menurut Hukum  Islam.  Kata  sah  berarti  menurut  hukum  yang  berlaku,  kalau  perkawinan  itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum, tata tertib hukum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya  di  singkat  UU  Perkawinan)  tentang  perkawinan  pada  pasal  2  ayat  (2) menyatakan  “tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan  Perundang-Undangan  yang berlaku”,  dengan  begitu  perkawinan  siri menurut  hukum adalah  tidak  sah  setiap  peristiwa yang akan terjadi penting  mengacau pada peraturan yang berlaku atau tata tertib yang ada, termasuk pada peristiwa perkawinan.
Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat.  Hal  ini  merupakan  upaya  yang  dilakukan  melalui  Perundang-Undangan  untuk melindungi  hak-hak  perempuan  dalam  kehidupan  berumah  tangga.  Dengan  pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang, hak anak yang dilahirkan juga akan menjadi jelas, karena dapat diketahui siapa orang tuanya.
Para  pakar  hukum  dari  kalangan  teoritis  dan  praktisi  hukum  juga  masih  bersilang pendapat  tentang  penngertian  yuridis  sahnya  suatu  perkawinan.  Ada  dua  pendapat  para pakar  hukum  mengenai  malasah  ini.  Pertama,  Ahli  hukum  yang  berpegang  pada  cara penafsiran  legisme  (kebahasaan).  Mereka  berpendapat  bahwa  perkawinan  yang  dilakukan menurut  cara  berdasarkan  aturan  agama  dan  keyakinan  dua  belah  pihak  yang  melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan.
Kedua,  Ahli  hukum  yang  berpegang  pada  cara  penafsiran  sistematis,  penafsiran Undang-Undang  dengan  asumsi  bahwa  antara  pasal  yang  satu  dengan  yang  lainnya  saling menjelaskan  dan  merupakan  satu-kesatuan.  Ahli  hukum  berpendapat  bahwa  pencatatan perkawinan  adalah  syarat  sahnya  sebuah  perkawinan.  Oleh  karena  itu,  perkawinan  yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatn hukum.
Meski sudah ada peraturan yang jelas, pada kenyataannya dalam masyarakat tersebut pernah  terjadi  perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  di  tetapkan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan.  Masyarakat  tersebut beranggapan  bahwa  cukup  melakukan  pernikahan  sesuai  dengan  hukum  agama  saja, perkawinan  tersebut  sudah  dianggap  sah.  Perkawinan  semacam  ini  biasa  dikenal  dengan nikah  siri  atau  perkawinan  di  bawah  tangan.  Dasar  terbentuknya  sebuah  keluarga  adalah perkawinan.  Dari  pengertian  perkawinan  tersebut  diatas,  jelaslah  bahwa  perkawinan merupakan  lembaga  suci  dan  berkekuatan  hukum.  Dengan  adanya  perkawinan  akan memberi  kejelasan  status  dan  kedudukan  anak  yang  dilahirkan.  Anak  yang  dilahirkan  dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya.  Hak  anak  merupakan  Hak  Asasi  Manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi  dan dipenuhi orang tua, keluarga dan masyarakat. Pemerinta dan Negara diatur dalam Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014,  hak-hak  anak  yang  meliputi:  dapat hidup,  tumbuh,  berkembang  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  hakrat  dan  martabat kemanusian  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan. 1 Berkaitan  dengan  perkawinan siri,  masih  belum  jelas  mengenai  kedudukan  anak  perkawinan  tersebut.  Hal  ini  tentunya akan  menimbulkan  suatu  permasalahan-permasalahan  mengenai  kedudukan  dan  bentuk perlindungan anak dari perkawinan siri tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah    penelitian    yuridis  normative  dan yuridis    empiris.  Pendekatan  yuridis  normative  adalah  pendekatan  penelitian  menggunakan kepustaakaan  (Library  Research)  yang  memperoleh  data  sekunder  yang  meliputi  buku-buku literature,  peraturan  perundang-undangan,  dokumen-  dokumen  resmi  dan  lain-lain.  Sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang meliputi  data  langsung  dari  lapangan  dengan  melihat  fakta-fakta  dan  asas-asas    yang    berlaku    di masyarakat    dengan    cara  melakukan  wawancara  kepada  para  narasumber  yang  bersangkutan dengan materi penelitian.
Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang  diperoleh  dari data hukum primer dan sekunder.    Adapun  metode  pengumpulan  data  yaitu  wawancara  yaitu  Teknik  ini  digunakan  untuk memperoleh informasi secara rinci dan detail terhadap objek yang diteliti, dimana proses wawancara ini  dilakukan  dilapangan  dan  observasi  yaitu  Teknik  pengumpulan  ini  merupakan  teknik  yang digunakan dengan melakukan pengamatan pengamatan secara langsung di lapangan untuk  melihat fakta- fakta  yang  terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan hukum terhadap Anak dari Perkawinan siri di kabupaten bulukumba
Anak  sebagai  hasil  dari  suatu  perkawinan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. “Didalam Al-Qur’an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar  atau  kecil,  tunggal  maupun  banyak.”  Karena  jika  anak  belum  lahir  belum  dapat disebut  al-walad  atau  al-mawlud,  tetapi  di  sebut  al-janin  yang  berarti  al-mastur  (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu .
Seorang  anak  yang  sah  ialah  anak  yang  dianggap  lahir  dari  perkawinan  yang  sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada  atau  tidak  hubungan  kebapakan (nasab)  dengan  seorang  lakilaki.  Dalam  hal  hubungan nasab  dengan  bapaknya  tidak  ditentukan  oleh  kehendak  atau  kerelaan  manusia,  namun ditentukan  oleh  perkawinan  yang  dengan  nama  Allah  disucikan.  Dalam  hukum  Islam  ada kettentuann  batasan  kelahirannya,  yaitu  batas  minimal  kelahiran  anak  dari  perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan. Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya bertanggung jawab  untuk  mengasuh,  mendidik  dan  memenuhi  keperluanya  sampai  dewasa.  Sedangkan menurut  hukum  perkawinan  Islam  anak  baru  dianggap  sah  mempunyai  hubungan  nasab dengan  bapaknya  bila  perkawinan  wanita  hamil  yang  usia  kandungannya  minimal  enam bulan  dari  perkawinan  resminya.  Diluar  ketentuan  itu  adalah  anak  dianggap  sebagai  anak tidak sah atau zina.
Hukum  positif  di  Indonesia  membedakan  antara  keturunan  yang  sah  dan  keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya pekawinan perkawinan yang sah, dalam  arti  bahwa  yang  satu  adalah  keturunan  yang  lain  berdasarkan  kelahiran  dalam  atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anaka yang demikian ini adalah anak luar kawin. Pembahasan mengenai anak, hak dan kewajibannya serta hubungannya dengan orang tuanya menurut hukum Islam, UUP dan KHI telah dijelaskan pada Bab II sebelumnya. Dalam paparan berikut akan dikupas mengenai  kedudukan  anak  dari  hasil  perkawinan  siri  dalam  hubungannya  dengan  hukum Negara (UUP dan KHI).
Kedudukan  anak  dari  perkawinan  siri  secara  hukum  islam  kedudukannya  tetap  anak sah,  ketika  kita  melihat  dari  bukti-bukti  yang  di  ajukan  didalam  persidangan  apakah memang  benar  perkawinan  dari  kedua  orang  tuanya  adalah  sah  menurut  agama  islam, karena perkawinan yang sah menurut agama islam itu terpenuhinya beberapa syarat hukum dan perkawinan ada calon mempelai kemudian ada wali, saksi, mahar, jika semuanya sudah terpenuhi  sesuai  dengan  hukum  islam.  Kedudukan  anak  dalam  hal  apakah  ini  sah  atau bagaimana  apakah  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah  secara  agama  berarti  dia  sah.  Namun sahnya  dia  secara  hukum  akan  mendapatakan  putusan  atau  penetapan  dari  pengadilan karena itulah yang membuat dia legal hukumnya ada. 1
Anak  sebagai  hasil  dari  suatu  perkawinan  merupakan  bagian  yang  sangat  penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum perkawinan islam. Dalam islam anak yaitu  anak  yang  dilahirkan  yang  tercipta  melalui  ciptaan  Allah  dengan  perkawinan seseorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan.  Seorang  anak  yang  sah  ialah  anak  yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah  antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorag anak dalam islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapakan(nasab) dengan seorang laki-laki.
Anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawinan  siri  atau  perkawinan  di  bawah  tanga dianggap  sebagai  anak  luar  kawin  (dianggap  tidak  sah)  oleh  Negara  sehingga  akibat hukumnya  anak  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibu  dan  keluarganya  sedang hubungan  perdata  dengan  ayahnya  tidak  ada  (pasal  42  dan  43  UUP  dan  pasal  100  KHI), Bunyi  dalam  Undang-  Undang  No  1  Tahun  1974  mengatur  kedudukan  anak  luar  kawin dalam pasal 43, yaitu :
1. Anak  yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
2. Kedudukan  anak  tersebut  ayat  (1)  diatas  selanjutnya  akan  diatur  dalam  peraturan Peraturan Pemerintah.
Akibat  hukum  yang  lain  dari  nikah  siri  terhadap  anak  adalah  anak  tidak  dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada  kantor  catatan  sipil.  Bila  tidak  dapat  menunjukan  akta  nikah  orangtua  si  anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah,
2 Wawancara  dengan  Ibu  Wakil  ketua  Dr.  Wildana  Arsyad,  S.HI,  M.HI  di  Pengadilan  Agama Bulukumba tanggal 9 Agustus 2021.
tidak  tertulis  nama  ayah  kandungnya  dan  hanya  tertulis  ibu  kandungnya  saja.  Keterangan berupa  status  sebagai  anak luar  nikah  dan  tidak  tercatatnya  nama  si ayah  akan  berdampak sangat  mendalam  secara  sosial  dan  psikologis  bagi  si  anak  dan  ibunya.  Ketidak  jelasan status  si  anak  di  muka  hukum,  mengakibatkan  hubungan antara  ayah  dan anak  tidak  kuat, sehingga  bisa  saja  suatu  waktu  ayahnya  menyangkal  bahwa  anak  tersebut  adalah  anak kandungnya.  Akibat lebih  jauh  dari  perkawinan  yang  tidak tercatat adalah  anak-anak  yang dilahirkan  dari  perkawinan  tersebut  tidak  berhak  menuntut  nafkah,  biaya  pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.
Anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  atau  sebagai  akibat  hubungan  suami  istri  yang tidak  sah,  hanya  mempunyai  hubungan  nasab,  hak  dan  kewajiban  nafkah  serta  hak  dan hubungan  kewarisan  dengan  ibunya  serta  keluarga  ibunya  saja,  tidak  dengan  ayah/bapak alami  (genetiknya),  kecuali  ayahnya  tetap  mau  bertanggung  jawab  dan  tetap  mendasarkan hak  dan  kewajibannya  menurut  hukum  Islam.  Perkawinan  siri  tidak  dapat  mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga  ayah/bapak  alami  (genetik)  tidak  sah  menjadi  wali  untuk  menikahkan  anak  alami (genetiknya),  jika  anak  tersebut  kebetulan  anak  perempuan.  Jika  anak  yang  lahir  di  luar pernikahan  tersebut  berjenis  kelamin  perempuan  dan  hendak  melangsungkan  pernikahan maka  wali  nikah  yang  bersangkutan  adalah  wali  hakim,  karena  termasuk  kelompok  yang tidak mempunyai wali.
Dampak  hukum  yang  timbul  dari  sebuah  pernikahan  siri  akan  terjadi  kalau  ada perceraian,  sering  dijumpai  hak-hak  anak-anak  dikeluarga  yang  melakukan  nikah  siri terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah siri tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan sianak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah.
Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak  yang  lahir  sebagai  akibat  dari  perbuatan  zina.  Anak-anak  yang  tidak  beruntung  ini kedudukan  hukunya  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  keperdataan  mereka  tentu  saja  amat tidak  menguntungkan,  padahal  kehadiran  mereka  didunia  ini  atas  kesalahan  dan  doda-dosa orang  yang  membangkitkan  mereka.  Anak-anak  yang  disebut  anak  luar  nikah  ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang  yang  beragama  Islam  termasuk  anak-anak  yang  dilahirkan  dari  perkawian  siri atau  di  bawah  tangan.  Salah  satu  masalah  yang  paling  krusial  dalam  perkawinan  siri  atau perkawinan  di  bawah  tangan  adalah  bilamana  rumah  tangga  yang  dilakoni  suami  isteri  itu
telah melahirkan keturunan (anak).
Dampak  negatifnya  berujung  pada  si  anak.  Paling  tidak  anak-anak  kurang  mendapat perlakuan  yang  semestinya  dibanding  dengan  anak-anak  dari  keluarga  yang  resmi.  Secara syariat Islam, hubungan anak  dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan  hukum  Negara  hubungan  keperdataan  dengan  ayah  biologisnya  tidak  diakui.  Derita sianak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh  ibu  dan  keluarga  ibunya  sehingga  fasilitas  pendukung  hidupnya  terputus.  Apalagi  bila ibunya  telah  ditinggalkan  atau  dicerai  ayahnya,  semua  hak  ibu  dan  anaknya  tidak  didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.
Sebagaimana  pada  penjelasan  sebelumnya,  bahwa  anak  yang  dilahirkan  diluar perkawinan  yang  sah  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”,  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  sepanjang  dimaknai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya
2. Pasal  43  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya”,  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat  sepanjang  dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan lakilaki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum  ternyata mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya,  sehingga  ayat  tersebut  “Anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi  dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.
”Sedangkan  kedudukan  anak  menurut  pandangan  hukum  Islam,  seorang  anak  yang sah ialah, anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya  seorang  anak  didalam  Islam  adalah  menentukan  apakah  ada  atau  tidak  hubungan kebapakan (nasab) dengan seorang laki-laki.” Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang  syarat  dan  rukunya  terpenuhi.  Sama  halnya  dengan  perkawinan  siri,  perkawinan  ini dikatakan  sah  karena  syarat  dan  rukunnya  terpenuhi.  Sehingga  anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  ini  juga  dianggap  sah  dan  berhak  mendapatkan  pengakuan  dari  ayah  dan keluarga  ayahnya  serta  mendapatkan  hak  waris  dari  orang  tuanya.  Anak  sebagai  amanah Allah,  maka  orang  tuanya  mempunyai  tanggung  jawab  untuk  mengasuh,  mendidik  dan memenuhi keperluannya sampai dewasa.

## B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Siri
Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan  Petugas  Pencatat  Nikah  sebagai  aparat  resmi  pemerintah  atau  perkawinan  yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil  bagi  yang  tidak  beragama  Islam,  sehingga  dengan  sendirinya  tidak  mempunyai  Akta Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah.  Perkawinan  yang  demikian  di  kalangan masyarakat selain dikenal
dengan  istilah  nikah  sirri,  dikenal  juga  dengan  sebutan  perkawinan  di  bawah tangan. Nikah  siri  atau  perkawinan  dibawah  tangan  menurut  hukum  Islam  adalah  sah  apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Karena syariat Islam  dalam  al-Quran  maupun  sunnah  tidak  mengatur  secara  konkrit  tentang  adanya pencatatan perkawinan.
Dengan demikian mencatatkan perkawianan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan  yang  besar  dalam  kehidupan  masyarakat.  Sebaliknya  apabila  perkawinan  tidak diatur  secara  jelas  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  tidak  dicatatakan  akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan  merugikan  pihak  lain terutama  isteri dan  anak-anak.  Sedangkan  dasar  hukum menurut hukum positif adalah pasal 2 ayat 2 Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 7 KHI.
“Sedangkan  menurut  hukum  positif,  nikah  siri  ini  tidak  sah  karena  tidak  memenuhi salah  satu  syarat  sah  perkawinan  yaitu  pencatatan  perkawinan  kepada  Pejabat  Pencatat Nikah.  Tanpa  adanya  pencatatan,  maka  pernikahan  itu tidak  mempunyai  akta  otentik  yang berupa buku nikah. Sedangkan dasar hukum menurut hukum positif adalah Pasal 2 ayat (2) Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 KHI.”
Masalah  pencatatan  nikah  ini  menempati  terdepan  dalam  pemikiran  fiqh  modern, mengingat  banyaknya  masalah  praktis  yang  timbul  dari  tidak  dicatatnya  perkawinan  yang berhubungan  dengan  soal-soal  penting  seperti  asal-usul  anak,  kewarisan  dan  nafkah. Timbulnya  penertiban  administrasi  modern  dalam  kaitan  ini  telah  membawa  kemudahan pencatatan akad dan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan barang-barang tak bergerak dan  perusahaan. Tidak  ada  kemuskilan  bagi  seseorang  untuk  memahami  sisi  kemaslahatan dalam pencatatan nikah, akad dan transaksi-transaksi ini. 2 Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan No.1  tahun  1974    menyatakan  bahwa  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Meskipun  Ulama  Indonesia  umumnya  setuju  atas  ayat tersebut  dan  tidak  ada  reaksi  terbuka  atasnya,  tetapi  karena  persyaratan  pencatatan  di  atas tidak  disebut  dalam  kitab-kitab  fiqh,  dalam  pelaksanaannya  masyarakat  muslim  Indonesia masih mendua.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, apabila dalam perkawinan telah lahir anak-anak, maka  dapat  diikuti  dengan  pengakuan  anak,  yakni  pengakuan  yang  dilakukan  oleh  bapak atas  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah  menurut  hukum.  Pada  dasarnya, pengakuan  anak  dapat  dilakukan  baik  oleh  ibu  maupun  bapak.  Berdasarkan  Pasal  43 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  100  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang pada  intinya  menyatakan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  tidak  mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang  ayah  dapat  melakukan  Pengakuan  Anak.  Namun  bagaimanapun,  pengakuan  anak hanya  dapat  dilakukan  dengan  persetujuan  ibu,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  284  KUH Perdata.  Akan  tetapi,  pelaksanaan  ketentuan  Pasal  284  KUH  Perdata  tergantung  apakah ayah kandung anak tersebut tunduk pada ketentuan Hukum Perdata.
2 Muhammad Siraj, Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam islam, Negara dan Hukum. Seri INIS XVI Kumpulan karangan di Bawah Redaksi Johannes den Heijer, Syamsul Anwar (Jakarta: INIS. 1993), h. 105.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  27  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2006  tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa:
a. Setiap  kelahiran  wajib  dilaporkan  oleh  Penduduk  kepada  Instansi  Pelaksana  di tempat  terjadinya  peristiwa  kelahiran  paling  lambat  60  (enampuluh)  hari  sejak kelahiran
b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Apabila  telah  memiliki  Akta  Nikah,  harus  segera  mengurus  Akta  Kelahiran  anak  ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak pun sah dimata hukum. “Selanjutnya apabila pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu  60  (enam  puluh)  hari  sampai  dengan  1  (satu)  tahun  sejak  tanggal  kelahiran, pencatatan  dilaksanakan  setelah  mendapatkan  persetujuan  Kepala  Instansi  Pelaksana setempat.”  Pencatatan  kelahiran  yang  melampaui  batas  waktu  1  (satu)  tahun  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  dilaksanakan  berdasarkan  penetapan  pengadilan  negeri sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  32  ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2006  tentang  Administrasi  Kependudukan.  “Status  anak-anak  dalam  akta  kelahirannya bukan  lagi  anak  luar  kawin,  tetapi  perkawinan  yang  dilakukan  dibawah  tangan  tidak  akan bisa membuat akta kelahiran karena syarat pembuatan akta kelahiran yang sah adalah akta nikah.”  Sedangkan  untuk  anak  luar  kawin  atau  yang  dilahirkan  tidak  dalam  suatu perkawinan yang sah secara hukum (orang tuanya hidup bersama dan bukan nikah dibawah tangan), maka tetap bisa mendapat akta kelahiran dengan ketentuan hanya tercantum nama ibu kandungnya saja.

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagamaina kedudukan hukum terhadap anak dari perkawinan siri di kabupaten bulukumba yaitu jika anak lahir dari perkawinan sah maka anak  tersebut  juga  sah  namun  dikatakan  sah  secara  hukum  apabila  telah  ada  putusan  atau ketetapan  dari  pengadilan  sehingga  itulah  yang  disebut  sah  secara  hukum  sedangkan Bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  anak  dari  perkawinan  siri.  Indonesia sebagai  Negara  hukum  telah  mengatur  Undang-undang  tentang  perkawinan  yang  tertuang dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  (UU  Perkawinan),  dilengkapi  dengan peraturan  pemerintah  Nomor  9  Tahun  1974  yaitu  tentang  pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  (PP  No.  9  Tahun  1975),  dan  intruksi  Presiden
Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  dan  peraturan-peraturan lainnya  mengenai  perkawinan.  Dalam  pasal  1  Undang-Undang  No  1  Tahun  1974, perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  suatu  keluarga  (  Rumah  Tangga)  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
Burhanuddin,  S. Nikah  siri:  menjawab  semua  pertanyaan  tentang  nikah  siri .  Pustaka Yustisia, 2010.
Den Heijer, Johannes, and Syamsul Anwar. Islam, Negara dan Hukum . 1993.
Fuady,  M.  I.  N.  (2019).  Siri'Na  Pacce  Culture  in  Judge's  Decision  (Study  in  Gowa,  South Sulawesi Province). FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum , 13 (3), 241-254.
Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement.
Gunawan, E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah , 2013.
Iismiaty, A., Maloko, M. T., & Sanusi, N. T. Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam. Alauddin Law Development Journal , 2 (2), 2020.
Istiqamah,  I.Tinjauan  Yuridis  Pembagian  Harta  Warisan  Pasangan  Suami  Istri  Yang  Beda Agama  (Perspektif  Hukum  Islam  DAN  KUHPerdata). Jurisprudentie:  Jurusan  Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum , 4 (1), 2017
Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues  on  the  Prank  Video  on  the  Youtube.  In International  Conference  on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97).
Syamsuddin,  R.,  Fuady,  M.  I.  N.,  Prasetya,  M.,  &  Umar,  K.  (2021).  The  effect  of  the COVID-19  pandemic  on the  crime  of  theft. International  Journal  of  Criminology and Sociology , 10 , 305-312.