## MODEL  PEMBERDAYAAN  USAHA  MIKRO  DAN PENGARUHNYA  TERHADAP  KEMANDIRIAN  USAHA (Survey  pada  Usaha  Jajanan  di  Kota  Yogyakarta)

## Muda Setia Hamid
Prodi  Akuntansi  STIE  Widya  Wiwaha  Yogyakarta Email: mudasetia@stieww.ac.id

## Evy Rosalina Widyayanti
Prodi  Manajemen  STIE  Widya  Wiwaha  Yogyakarta Email: evi@stieww.ac.id

## Abstract
Yogyakarta is a city and the capital of Yogyakarta Special Region in Java, Indonesia. It is renowned as a center of tourism, education  and culture. Yogyakarta is one of the foremost cultural centers of Java. This region is located at the foot of the active merapi vulcano. Yogyakarta is often called the main gateway to the Central Java as where it is geographically located. It stretches from Mount Merapi to the Indian Ocean. This province is one of the most densely populated areas of Indonesia. Yogyakarta is  popular tourist destination in indonesia after Bali. These have attracted large number of visitors from across Indonesia and abroad to the city. This status makes Yogyakarta is one of the most heterogeneus cities in Indonesia. In edition, Yogyakarta has attracted large number of people to reside in this city for business. One of these comers is small entrepreneurs with their market munchies enterprise (specially a traditional snack trader). This business is one of famous business in Yogyakarta, we will find rows of pavement vendors selling market munchies. The students and tourists are their main target customers. Market munchies enterprise is part of  small and medium enterprises SMEs as livelihood activities. SMEs has an important role in economic growth of Indonesia. Therefore, it is very important to  develop  and  strengthen  the  micro  enterprise  empowerment.  Micro  enterprise empowerment is one of strategy to reduce the poverty rate in Indonesia. Major challenger in implement this program are that micro entrepreneurs are conventional and have satisfied with their revenue. It is very important to develop a comprehensive and sustainable micro enterprise empowerment which consist of strengthen the quality of human resources, maximize the government’s roles, empower the enterprise capital and strengthen the partnership and autonomous. Micro enterprise autonomy will contribute to the economic and investment climate. This will lead to establish an accountable enterprise both for the micro enterprise and customers which at the end will strengthen the development of the micro enterprise in Yogyakarta.
Keyword: micro entreprise, human resources, government roles, capital, partnership and autonomous.

## PENDAHULUAN
Kota  Yogyakarta  memiliki  luas  wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 km 2 yang berarti 1,025% dari luas wilayah propinsi DIY, Dengan Luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW dan 2.531 RT, serta dihuni

## JURNAL RISET MANAJEMEN
Vol. 2, No. 1, Januari 2015, 75 - 93
oleh 428.282 jiwa dengan kepadatan rata-rata 13, 177 jiwa/km 2 . Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)
tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km². (Sumber data dari SIAK per tanggal 28 Feb 2013)
Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata dipenuhi oleh banyak pendatang  dimana  kota  ini  menjadi  tujuan masyarakat dari berbagai daerah baik Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri maupun daerah lain di  Indonesia.  Homogenitas  masyarakat  yang datang ke Yogyakarta dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda.Ada yang memiliki tujuan untuk pendidikan, wisata, berdagang mulai dari pedagang  kecil  hingga  besar,  investasi  dll. Kedatangan  mereka  ke  kota  Yogyakarta  ada yang  sekedar  berkunjung  namun  ada  yang menetap hingga akhirnya menjadi penduduk kota Yogyakarta,  sehingga  mampu  menambah kepadatan penduduk kota Yogyakarta. Sebagai tujuan  perdagangan  kota  Yogyakarta  sangat menjanjikan keuntungan bagi siapa saja yang berbisnis di kota ini. Tidak terlepas mereka para pelaku usaha mikro yang datang dari berbagai daerah  asal.  Untuk  para  pelaku  usaha  kecil memiliki target market yang cukup besar yaitu kepada mereka para wisatawan dan para pelajar dari tingkat dasar hingga menengah atas bahkan para mahasiswa di Yogyakarta.
Data dari  penelitian LIPI memberikan hasil yang  sangat  mengejutkan  ketika  ternyata diperoleh kesimpulan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi se-Jawa. Meski rasanya tidak mungkin, faktanya meski  menyandang  status  Daerah  Istimewa angka  kemiskinan  DIY  ternyata  tak  kalah “istimewa”. Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) terkini  pada  September  2013  menunjukkan persentase penduduk miskin kota dan desa di DIY sebesar 15,03% . Angka tersebut memang turun dari periode yang sama tahun 2012. Namun tingkat  kemiskinan  di  DIY  tetap  menjadi yang terbesar di antara seluruh Provinsi di Jawa.
Sebagai  gambaran  DKI Jakarta  yang  dikenal m em iliki  banyak  penduduk  m iskin  kota persentase  kemiskinannya  sebesar  3,72%. Sementara Banten yang dikenal sebagai salah satu  prov insi  tertinggal  m em iliki  angka kemiskinan 5,89%. DIY pun masuk ke dalam 10
besar provinsi termiskin di Indonesia. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), menurut Provinsi, September 2013 dapat dilihat pada tabel 1.
Data  BPS  terbaru  pada  September  2013 tentang jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia  menurut  Prov insi.  DIY  dengan persentase  kemiskinan  15,03%  m enjadi yang tertinggi se-Jawa (www.bps.go.id)
Ada sekitar 535 ribu penduduk miskin di DIY yang sebagian besar di antaranya justru berada di kota yakni 325 ribu sementara 209 ribu adalah penduduk miskin desa. Data ini seakan tegas berbicara di balik megahnya pesona Yogyakarta tersimpan derita penduduknya yang diam-diam sangat mengkhawatirkan, dan kemana penduduk miskin kota ini mencari nafkah? Apa saja profesi yang mereka geluti dalam bertarung melawan kerasnya kehidupan kota (cari internet profesi penduduk miskin kota). Agar usaha mereka dapat menjadi  tumpuhan  ekonomi  yang  mampu memenuhi  kebutuhan  mereka  maka  usaha mereka perlu diberdayakan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2012),  jumlah  usaha  kecil  dan  menengah termasuk usaha mikro - selanjutnya baca UKM — mencapai angka 56,5 juta unit atau 99,99% dari total usaha yang ada dan mampu menyerap lebih dari 107,6 juta tenaga kerja atau 97,2% dari total angkatan kerja yang ada. Disamping itu, UKM  juga  telah  memberikan  kontribusi  yang cukup besar, yaitu sekitar 57,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) diluar minyak dan gas. Namun demikian, peranan UKM dalam ekspor masih relatif rendah, yaitu dibawah 20%.
Selanjutnya, kalau data UKM tersebut dipilah lebih rinci lagi, bahwa dari 56,5 juta unit tersebut, 55,8  juta  atau  98,79%  adalah  usaha  mikro, 629.418 unit atau 1,11% usaha kecil dan 48.997 unit atau 0,09% usaha menengah. Usaha besar sebanyak 4.968 unit atau 0,01% saja dari total usaha nasional. Bahkan, jika ditinjau dari tingkat pendidikannya, bahwa sebagian terbesar (lebih dari  97%)  pengelola  usaha  mikro  dan  kecil
berpendidikan SLP ke bawah.Hal ini menunjuk- kan bahwa tingkat pendidikan para pengusaha mikro dan kecil sangat rendah sekali.
Karya tulis ini akan mengangkat mengenai bagaimana pelaku usaha mikro dapat menjadi pelaku  usaha  yang  m andiri,  m elalui pem berdayaan  f aktor  apa  sajakah  yang mempengaruhi?  Diharapkan  faktor-faktor pengaruh  tersebut  akan  dapat  memberikan dampak  positif  terhadap  upaya  kemandirian usaha  melalui  pemberdayaan.  Namun  upaya membangun  usaha    bukan  pekerjaan  yang mudah. Strategi pemberdayaan yang kompre- hensif dengan cara menumbuhkan iklim usaha yang  kondusif,  pembinaan,  pengembangan, pembiayaan  dan  penjaminan  perlu  dilakukan secara  simultan  dalam  upaya  memperkuat lingkungan internal dan membentuk keunggulan bersaing. Banyak teori yang menekankan betapa
pentingnya kualitas lingkungan internal dalam mengatasi persaingan dan menjamin kemandirian usaha mikro.
Pijakan utama adalah pemberdayaan seperti juga diatur dalam UU no 20 tahun 2008 tentang UMKM  dalam   Asas,  Tujuan  dan  Prinsip Pemberdayaan UMKM yang memuat banyak hal dan diantaranya adalah Faktor Sumber Daya Manusia, Faktor Peran Pemerintah, Faktor Modal Usaha dan Faktor Kemitraan. Sehingga dapat mengurai beberapa pertanyaan tentang apakah masing-masing  faktor  tersebut  akan  mem- pengaruhi kemandirian usaha bagi pelaku usaha mikro di kota Yogyakarta?.
Jawaban dari pertanyaan  tersebut di atas menjadi Tujuan dan Manfaat bagi karya tulis ini. Tujuannya adalah sebagai alat menguji variabel- variabel pemberdayaan yang diduga menjadi pengaruh terhadap Kemandirian Usaha Mikro di

## Tabel 1
Kota Yogyakarta dan yang tidak kalah pentingnya adalah Membangun model Pemberdayaan usaha mikro yang lebih tepat dan baik  pada penjual jajanan  di  Kota  Yogyakarta.  Model  yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi acuan dalam  pemberdayaan bagi kemandirian usaha kecil  sebagai  salah  satu  upaya  pengentasan kemiskinan,  khususnya  di  Kota  Yogyakarta. Sedangkan  manfaat  yang  diharapkan  secara teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah memperluas literature tentang variabel- variabel pengaruh terhadap kemandirian usaha kecil, dan peningkatan kualitas bagi pelaku usaha mikro di Kota Yogyakarta. Manfaat kedua adalah secara aplikatif dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, pemilik modal, dan penulis dalam rangka membantu pemerintah Kota Yogyakarta dalam  rangka  Peningkatan  Daya  Saing  dan Ketahanan  Ekonomi  Wlayah  dalam  rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah  telah  banyak  dilakukan  dengan tinjauan melalui berbagai sisi keterkaitan dengan berbagai  unsur  usaha  m aupun  lembaga pendanaan. Sepertihasil survey yang dilakukan oleh Edi Suandi Hamid dan Y. Sri Susilo (2011) diperoleh beberapa masalahyang dihadapi oleh UMKM  di  Prov insi  DIY,antara  lain:  (1) Pemasaran; (2) Modal dan pendanaan;(3) Inovasi dan  pem anfaatan  teknologiinformasi;  (4) Pemakaian bahan baku; (5) Peralatan produksi; (6) Penyerapan dan pemberdayaantenaga kerja; (7)  Rencana  pengembanganusaha;  dan  (8) Kesiapan  menghadapitantangan  lingkungan eksternal. Berkaitan denganberbagai masalah yang dihadapai UMKM,maka diperlukan strategi untuk mengatasinya.
Sedangkan berdasarkan Undang-undang RI no 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah  (UMKM)    dinyatakan  dalam  latar belakang bahwa pertama,  Masyarakat adil dan makmur  berdasarkan  pancasila  dan  undang- undang  dasar  negara  RI  Tahun  1945  harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian
nasional  berdasarkan  demokrasi  ekonomi. Kedua, Amanat ketetapan MPR RI No. XVI Tahun 1998  tentang  politik  ekonomi  dalam  rangka demokrasi  ekonomi,  usaha  mikro,  kecil  dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral  dari  sistem  ekonomi  kerakyatan  dan ketiga, Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinam- bungan  melalui  pengembangan  iklim  yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan dan perlindungan serta pengembangan usaha seluas- luasnya.
Sedangkan  pengertian  usaha  Mikro berdasarkan UU RI no 20 tahun 2008 tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  sebagai berikut:
1). Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan  danataubadan  usaha perorangan yang  memenuhi kriteria sbb :
- memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,-  tidak  termasuk  tanah dan bangunan.
- memiliki  hasil  penjual  tahunan  paling banyak Rp300.000.000,-
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorang  atau  badan usaha  yang bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau bukan cabang perusahaan, yang memenuhi kriteria sbb :
- memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari Rp50.000.000,-  tidak  termasuk  tanah dan bangunan
- memiliki omzet tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,-  s/d paling  banyak Rp2.500.000.000,-
Jadi jelaslah bahwa usaha dengan kriteria tersebut diatas secara financial dikategorikan sebagai  usaha  mikro  berdasarkan  undang- undang no 20 tahun 2008. Usaha mikro ini akan dapat lebih mampu untuk berdaya jika ada upaya pemberdayaan seperti juga diatur dalam UU no 8 tahun 2008 tentang UMKM dalam Asas, Tujuan dan  Prinsip  Pemberdayaan  UMKM  sebagai berikut:

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)

## 1. Asas pemberdayaan UMKM
2. Tujuan Pemberdayaan UMKM
3. Prinsip Pemberdayaan UMKM
Jelaslah di sini  bahwa pemerintah sangat memperhatikan  usaha  mikro  dalam  pem- berdayaan mereka yang diduga akan memberikan pengaruh terhadap kemandirian usaha itu sendiri. Oleh  karena  itu  pemerintah  dan  pemerintah daerah  juga mengatur bagaimana menumbuh- kan  iklim usaha dengan menetapkan kebijakan m elalui    aspek  pendanaan,  Sarana  dan Prasarana,  Inform asi  Usaha,  Kemitraan, Perizinan  Usaha,  Kesempatan  Berusaha, Promosi Dagang danDukungan kelembagaan.
Bahkan pemerintah dan pemerintah daerah mamfasilitasi  pengembangan  usaha  dalam bidang  Produksi  Pengolahan,  Pemasaran, Sumber  Daya  Manusia  dan  Desain  dan Teknologi.Usaha  Mikro  sekalipun  tidak  akan pernah  terlepas  dari  dana/pendanaan,  oleh karena  itu  peran  pemerintah  dan  pemerintah daerah sangat besar dalam upaya mempermudah masyarakat menikmati fasilitas dari pemerintah berupa modal usaha melalui Pembiayaan dan Penjaminan  UMKM  yaitu  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil melalui  BUMN dan BUMS  dalam  bentuk  Pemberian  pinjaman, penjaminan, hibah  dan  pembiayaan  lainnya, usaha besar Naasional dan Asing, Bantuan luar negeri dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah serta, tidak mengikat, Memberikan insentif dalam   bentuk  persyaratan  perizinan, keringanan, tarif dll.Semua upaya positif ini harus benar-benar diberdayakan sehingga manfaatnya dapat  dirasakan  oleh  m asyarakat  yang membutuhkan.
Masing-masing  faktor  pengaruh  dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Sumber Daya Manusia
Sum ber  Day a  M anusia  atau Hum an R es ou r c e s mengandung  dua  pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain
SDM  mencerminkan  kualitas  usaha  yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut.Mam pu  bekerja  berarti  m am pu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis  yaitu  bahwa  kegiatan  tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat.  (Sumarsono,  2003). Dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  nasional seperti saat ini, teori yang berbasis sumber daya yang  menekankan  pada  penguatan  internal sangat  relev an  bila  diterapkan  dalam pemberdayaan  usaha.Perhatian  utama  harus ditekankan pada penciptaan nilai tambah untuk m eraih  keunggulan  kom petitif   m elalui pengembangan  kapabilitas  khusus  (kewira- usahaan),  sehinggan  usaha  mikro  tidak  lagi mengandalkan strategi kekuatan pasar melalui monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini,  usaha  mikro  harus  mengarahkan  pada keahlian  khusus  secara  internal  yang  bisa menciptakan  produk  inti  yang  unggul  untuk memperbesar pangsa produksi. Strategi tersebut lebih murah dan ampuh dalam mengembangkan usaha,  karena pengusaha mikro dapat meman- faatkan sumber daya lokalnya.

## 2. Peran  Pemerintah
Peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas  sarana  produksi  sangat  diperlukan terutama  untuk menciptkan  iklim usaha  yang kompetitif. Hill (1995) menyatakan bahwa kunci untuk membuat usaha kecil menjadi efisien dan dinamik adalah menciptkan iklim usaha yang kondusif  tanpa  membuat  pelaku  usaha  terus bergantung  pada  bantuan-  bantuan    khusus pemerintah. Iklim usaha yang kondusif meliputi tersedianya saran transportasi dan komunikasi, fasilitas usaha yang menunjang, persaingan yang jujur,    peraturan  persaingan  yang  fair  dan peraturan-peraturan yang adil merupakan faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha kecil (Chew, 1996).
Mengenai pola pikir dan pandangan hidup atau paradigma,  pada  umumnya  pelaku  usaha memiliki paradigma tradisional dan cenderung menutup diri terhadap perubahan dan inovasi. Mereka  sangat  fanatik  dengan  produk  yang dihasilkan  sehingga  merasa  cepat  puas  diri dengan hasil yang dicapai, yang berakibat “lupa” mengantisipasi  perubahan  di  sekitarnya. Keinginan pasar yang terus berkembang tidak merangsang  pengusaha  untuk  memodifikasi produk yang mereka hasilkan, sebab menurut mereka belum tentu membawa keuntungan pada barang yang dihasilkan tersebut.Dengan adanya pola pikir seperti ini barang yang mereka produksi cenderung  bersifat  statis  baik  bentuk,  rupa maupun manfaat yang dapat diperoleh.Selain itu, pada umumnya keterbatasan jiwa kewirausahaan pengusaha,  seperti  melihat  peluang  pasar, keberanian  menaggung  resiko,  kurangnya motivasi  dan  etos  kerja  yang  rendah  tetap merupakan dilema.
Karena  itu  perlu  adanya  campur  tangan pemerintah dalam membangkitkan semangat wirausaha melalui banyaknya kemudahan dari berbagai peraturan ataupun birokrasi yang ada serta kemudahan pelaku usaha mikro menikmati fasilitas  um um  yang  mem pu  menunjang berlangsungnya  usaha.  Besar  harapan  dari pelaku usaha untuk dapat menambah banyak pengetahuan  tentang  lingkungan  eksternal seperti  lingkungan  ekonomi,  politik,  sosial budaya, hukum dan perlindungan keamanan dari pemerintah.
Satu  hal  penting  berkaitan  dengan  peran pemerintah  adalah  terbukanya  akses  yang mudah  bagi  pelaku  usaha  untuk  belajar  dari pelaku usaha lain yang memiliki usaha setara atau lebih besar namun lebih baik dan sudah lebih sukses. Hal ini akan membuka luas cakrawala berfikir  pelaku  usaha  dan  akan  memberikan semangat yang lebih besar lagi dalam berusaha yang pada akhirnya  akan menularkan semua yang  diperoleh  pada  lingkungan  sekitarnya sehingga  benar-benar  dapat  m em bantu pemerintah mengatasi pengangguran.
Di samping itu, sebagian besar pelaku usaha mikro  masih  rendah  tingkat  pendidikan  dan keahlian yang dimiliki.Kondisi ini menyebabkan rendahnya  kemampuan  dan  kualitas  sumber daya  manusianya.  Akibatnya  pelaku  usaha kurang mampu mengelola keuangannya dengan baik, mereka pada umumnya tidak memisahkan antara  dana  untuk  usaha  dan  dana  untuk keperluan pribadi, sehingga usahanya tidak dapat berjalan lancar. Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan keahlian masyarakat yang masih rendah.
Dengan demikian, untuk dapat berkembang maju tanpa perbaikan kualitas faktor sumberdaya manusia adalah hal yang mustahil dapat tercapai, sehubungan  dengan  itu  pendidikan  dan ketrampilan menjadi sesuatu yang perlu (Jhingan, 2004).  Pendidikan  merupakan  faktor  penting untuk mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan serta motivasi untuk maju, maka merupakan hal yang penting untuk meningkatkan  pengetahuan  dan  ketrampilan pengushaa kecil ini melalui pembinaan, pelatihan dan pendampingan.

## 3. Modal Usaha
Masalah  keterbatasan  modal,  baik  modal kerja maupun untuk investasi bagi pengembangan usaha  mikro  tetap  merupakan  hambatan. Keterbatasan modal, terutama disebabkan oleh tidak adanya akses langsung para pelaku usaha mikro  terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) mapun non bank. Hal ini berarti bahwa sebagian  besar  atau  seluruh  dana  yang diperlukan untuk investasi perluasan usaha atau peningkatan volume produksi dan investasi untuk penambahan modal kerja berasal dari sumber pendanaan informal (Yusi dan Zakaria, 2005).
Dengan keterbatasan modal yang dimiliki, upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam  rangka meningkatkan mutu dan produktivitas menjadi terhambat.Mutu produk yang kadang seadanya dengan  jum lah  yang  dihasilkan  tebatas mengakibatkan  peluang  pasar  yang  tadinya dapat  mereka  raih  m enjadi  terlewatkan.

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)
Dukungan  modal  berupa  pembiayaan  dan penjaminan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha untuk mengembang- kan usahanya.Modal memainkan peranan yang sangat dominan dalam pengembangan usaha (Longenecker, 1998).

## 4. Kemitraan
Pengertian  kemitraan  secara  konseptual adalah  adanya  kerjasama  antara  usaha  kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar  disertai  oleh  pembinaan  dan  pengem- bangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar  dengan  usaha  besar  dengan  memper- hatikan  prinsip  saling  m em erlukan, memperkuat,dan menguntungkan (Soemardjo, 2004).  Saling  memerlukan  berarti  bahwa pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran  sarana  produksi  dan  bimbingan. Saling  memperkuat  berarti  pelaku  usaha bersama-sama melaksanakan etika bisnis sama- sama mempunyai hak dan kewajiban masing- masing  dan  saling  membutuhkan  sehingga memperkuat  kesinambungan  dalam  bermitra (Martodireso  dan  W idada,  2002).  Saling memerlukan  berarti  bahwa  pelaku  usaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi. Saling menguntungkan berarti pelaku  usaha  m em peroleh  peningkatan pendapatan disamping adanya kesinambungan dalam usaha.Sedangkan maksud dan tujuan pola kemitraan  (Kusnaedi,  1984)  adalah  sebagai berikut:
1. Mengatur kerjasama yang seimbang dan saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
2. Memberikan iklim usaha yang lebih baik pada pelaku usaha mikro
3. Mendorong  terciptanya  pemerataan besudaha dan peningkatan pendapatan semua pihak.
Dengan semakin besarnya kesadaran dari beberapa negara bahwa kenyataan menunjukkan adanya  kontribusi  besar  yang  dapat disumbangkan oleh industri kecil dan mikro pada
lapangan kerja dan penghasilan (Chapra, 2000). Bahkan dari negara-negara maju seperti italia, Jerman dan Jepang malah lebih dulu menyadari potensi usaha mikro dan kecil dalam mening- katkan lapangan kerja serta memperkenalkan tindakan-tindakan untuk menggalakkan industri mikro  dan  kecil  dengan  konsep  kemitraan dengan  industri  menengah  dan  besar  (Perry, 1999). Oleh karena itu dibutuhkan suatu bentuk kemitraan yang bertujuan agar para pelaku usaha mikro  tidak  terpinggirkan,  tetapi  dapat  diber- dayakan sebagai salah satu pilar pembangunan diberbagai daerah. Kemitraan tersebut dibangun dalam   satu  kondisi  pasar  yang  sehat. Sebenarnya, pada masa lalu, telah banyak dibuat berbagai  macam  program  kemitraan  untuk mengembangkan usaha mikro guna mengen- taskan kemiskinan.Namun sebagian besar program kemitraan itu tidak berumur panjang, yang bergema hanya pada saat pencanangan program dan kemudian menghilang begitu saja seiring berjalannya waktu.Walaupun demikian, ada beberapa program kemitraan yang berumur cukup  panjang  dan  dapat  menjadi  pelajaran dalam  membuat  program-program  kemitraan sebagai  upaya  memberdayakan  dan  mem- perkuat usaha mikro dalam pembangunan sosial ekonomi di berbagai daerah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa banyak  perm asalahan  m endasar  yang mempengaruhi  pengembangan  dan  pem- bangunan usaha mikro. Faktor ini kadangakala menjadi penghambat kemandirian usaha mikro yang bersangkutan dalam  peningkatan omset penjualan,  peningkatan  asset  usaha  serta kepastian  pasar  yang  berkesinambungan (Depperindag), 2004). Dari permasalahan yang ada dan pentingnya keberadaan usaha mikro dalam peta perekonomian daerah, maka sudah seharusnya  perhatian  diarahkan  pada  upaya pemberdayaan usaha dalam rangka memperkuat lingkungan  internal  usaha  mikro  ini.  D’Aveni (1998) dan Hamel (1998) berpendapat bahwa perusahaan  harus menekankan  strategi  yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi inti,  pengetahuan  dan  keunikan  inovasi  yang

## MUDA SETIA HAMID & EVY ROSALINA WIDYAYANTI
berbasis  pada  sumber  daya  internal  untuk menciptakan keunggulan bersaing. Lebih lanjut, pandangan Porter (1997) tentang teori strategi bersaing, dirancang untuk menghadapi tantangan eksternal,  khususnya  persaingan.Dalam  teori persaingan Porter, dikemukanan bahwa untuk menciptakan  daya  saing,  perusahaan  harus menciptakan  keunggulan  m elalui  strategi gener ic ,  yaitu  strategi  menekankan  pada keunggulan biaya rendah, diferensiasi dan fokus. Dengan strategi ini, perusahaan akan memiliki daya tahan hidup secara berkesinambungan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.

## 5. Pemberdayaan Usaha Mikro
Pelaku usaha mikro sudah saatnya dijadikan subyek  dalam  pembanguan  sosial  ekonomi bukan  sekedar  obyek.  Selama  ini  peran pengusaha kecil dalam sistem ekonomi nasional belum  begitu  kelihatan.  Perlu  upaya  yang berkesinambungan untuk mengefektifkan serta mempercepat peningkatan kualitas hidup para pelaku  usaha  mikro  dalam  kerangka  restruk- turisasi dan revitalisasi ekonomi nasional dengan melakukan serangkaian perubahan yang bersifat struktural.  Perubahan  struktural  ini  meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi  modern,  dari  ekonomi  lemah  ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke  ekonomi  pasar  dari  ketergantungan  ke kemandirian.  Perubahan  struktural  ini  men- syaratkan langkah-langkah dasar yang meliputi pengalokasikan  sumber  daya,  penguatan kelembagaan,  penguasaan  teknologi  serta pemberdayaan (Sumodiningrat, 1999).
Setidaknya  terdapat  tiga  alasan  yang mendasari  Negara  berkembang  memandang penting pemberdayaan usah kecil dan menengah (Berry,  2001). Pertama , karena kinerja usaha kecil dan menengah cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja produktif. Kedua , sebagai bagian dari dinamika, usaha kecil dan menengah  sering  mencapai  peningkatan produktiv itasnya  m elalui  inv estasi  dan teknologi. Ketiga , karena sering diyakini bahwa usaha kecil dan menengah memiliki keunggulan
dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar.Tentu saja usaha mikro tidaklah jauh dari itu juga.
Perlunya  pemberdayaan  usaha  mikro tersebut dikarenakan usaha mikro di Indonesia sangat berbeda dengan ushaa mikro di negara maju.Usaha kecil di Indonesia umumnya masih sangat  terbatas  dalam  banyak  segi  misalnya sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan informasi, menggunakan teknologi tradisonal yang umumnya direkayasa sendiri dan akses ke informasi mengenai pasar dan teknologi sangat minim.  Sedangkan  di  negara-mengara  maju menunjukkan bahwa usaha mikro adalah sumber dari inovasi produksi dan teknologi, pertumbuhan wirausaha yang kreatif dan inovatif, penciptaan tenaga  kerja  trampil  dan  fleksibilitas  proses produksi  untuk  m enghadapi  perubahan permintaan pasar yang  cepat (Sengenberger, 1995; Schmitz, 1995).
Pemberdayaan usaha kecil sebagai ekonomi rakyat  tidak  dapat  dicapai  hanya  dengan mengandalkan strategi pertumbuhan. Kebijak- sanaan yang hanya  mengandalkan pertumbuhan terbukti justru memperlebar jurang kesenjangan. Upaya  pemberdayaan  ekonomi  rakyat  perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural ( structural adjustment atau structural transfor- mation), dengan cara memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam menciptakan pemerataan ekonomi.
Di negara maju seperti Amerika dukungan terhadap  pembangunan  usaha  kecil  pun dilakukan.Komitmen  pemerintah  AS  dalam mengembangkan  sektor  ushaa  kecil  terlihat dalam pemberitahuan Small Business Adminis- tration (SBA) oleh pemerintah federal pada tahun 1953.Hasil penelitian dari Hu dan Schive (1996) di Taiwan telah menunjang kenyataan di atas. Peranan pemerintah yang sangat pro aktif dengan kebijakan-kebijakan  industrinya  yang  sangat berorientasi  global  dan  konsisten,  yang menciptakan baik kerja sama bisnis yang erat maupun kompetisi yang jujur antara usaha kecil dan  menengah  dengan  usaha  besar  serta penyediaan berbagai fasilitas untuk menunjang perkembangan  sektor  usaha  kecil  telah

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)
menyebabkan  usaha  kecil  dan  menengah berkembang maju.
India  dapat  dikatakan  sebagai  negara pertama  di  Asia  yang  memberikan  perhatian besar  terhadap  pembangunan  usaha  mikro, khususnya di pedesaan yang disebut Khadi & Village Industries. Setelah merdeka pada tahun 1948,  pemerintah  India  mengeluarkan the indystrial  policy  resolution sebagai  dasar kebijakan  pembangunan  dan  pertumbuhan industri  nasionalnya,  termasuk  skala  kecil (Bhargava, 1996).
Dalam menghadapi era perdagangan bebas, diperlukan  suatu  strategi  baru  dalam  pem- bangunan industri kecil yang lebih efektif dan berorientasi pasar global ( global market oriented) , bukan lagi orientasi politis dan sosial ( social and political oriented ) dengan tujuan semata-mata untuk mengurangi kesenjangan. Strategi baru ini harus  m engandung  kebijakan-kebijakan pengem bangan  usaha  kecil  yang  bisa menempatkan  posisi  kelompok  usaha.Hal  ini sebagai salah satu tulang punggung dunia usaha nasional pada umumnya.Strategi ini dimulai dari upaya penguatan lingkungan internal usaha kecil yang bersangkutan.

## 6. Kemandirian Usaha
Rendahnya  tingkat  pendidikan  para pengusaha  kita,  khususnya  UKM  membawa dampak pada berbagai masalah yang dihadapi oleh UKM. Masalah-masalah tersebut adalah: (a) kekurangmampuan akses dan perluasan pangsa pasar;  (b)  kekurangmampuan  akses  pada sumber-sumber pendanaan, khususnya bank; (c) keterbatasan akses pada informasi; (d) kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan alih  teknologi;  dan  (e)  kelemahan  dalam pengelolaan organisasi dan manajemen.
Secara  umum,  jika  dicermati,  UKM  itu cenderung mengembangkan bisnisnya “ one man show ”. Karena pengelolaan bisnisnya dilakukan sendiri, sehingga tingkat produktivitas usahanya sangat rendah.Bahkan tidak jarang UKM kurang memperhatikan kualitas dan disain produknya.
Permasalahan  tersebut  diatas,  tentunya akan mempengaruhi daya saing UKM di masa depan. Terlebih lagi dalam era globalisasi yang kita hadapi ke depan, yang tidak mengenal lagi batas-batas antar negara dan dengan didukung oleh  perkembangan  teknologi,  informasi  dan komunikasi yang pesat akan menyebabkan aliran barang ibarat air mengalir dari hulu ke lembah, begitulah akan terjadi aliran barang dan jasa dari negara lain ke negara kita. Oleh karena itulah, Koperasi dan UKM (KUKM) harus ditingkatkan kemampuannya  agar  mampu  menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi.
Demikian juga dalam era otonomisasi.Dalam era otonomisasi ini peran pemerintah pusat tidak seperti pada era sebelumnya yang sentralistis. Masing-masing daerah bebas mengembangkan kreasi  sesuai  dengan  kebutuhan  dan kemampuannya. Pada era otonomisasi ini pula masing-masing  KUKM  akan  memperoleh perlakuan  yang  berbeda  sesuai  dengan kapasitas daerah dimana KUKM itu berada.
Pada  daerah  yang  m am pu  dari  segi pendanaan kalau ditunjang oleh konsep yang jelas dalam pemberdayaan KUKM akan mampu menghasilkan  KUKM  yang  tangguh  sesuai dengan  potensi  daerah  bersangkutan. Sebaliknya, pada daerah yang miskin akan terjadi keterbatasan  dalam  upaya  pemberdayaan KUKM di daerah bersangkutan. Kalau hal ini terus kita biarkan, tanpa adanya motivasi yang tinggi dari masing-masing pelaku usaha untuk maju, maka mereka akan selalu kalah bersaing dengan pelaku usaha yang lain, di dalam dan luar negeri.
Disamping menghadapi tantangan tersebut, daya  saing  Indonesia  sendiri  juga  masih ketinggalan dari Negara lain, termasuk di ASEAN. Pada tahun 2013 posisi daya saing Indonesia sudah semakin baik, yakni menduduki urutan ke 38 dari 149 negara yang disurvei. Posisi Indone- sia masih berada pada urutan ke-5 di ASEAN, setelah  Singapura  (ke-2),  Malaysia  (ke-24), Brunei Darussalam (ke-26), dan Thailand (ke-37).
Dibalik tantangan tersebut sebenarnya ada potensi  peluang  yang  sangat  besar.  Namun

## MUDA SETIA HAMID & EVY ROSALINA WIDYAYANTI
demikian,  hal  ini  sangat  tergantung  pada bagaimana kita mampu menggali dari potensi yang ada tersebut.
Beberapa  peluang  yang  ada  diantara tantangan  tersebut  adalah  adanya  blok  atau kawasan/wilayah  perdagangan  dan  investasi yang  bebas.  Di  kawasan  ASEAN  kita  akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 nanti. Di kawasan Asia dan Pasifik ada APEC, yang bagi anggota ekonomi sedang berkembang seperti Indonesia akan kita masuki pada tahun 2020. Kawasan perdagangan dan investasi regional ini dapat kita manfaatkan untuk mengembangkan potensi bisnis.
Kemandirian usaha, termasuk para pelaku UKM, sudah merupakan suatu keharusan terlebih menghadapi tantangan global saat ini dan nanti. Menghadapi persaingan yang ketat, pelaku usaha harus  mampu  menentukan  strategi  yang  jitu dalam memenangkan persaingan. Para pelaku usaha  harus  bisa  berhadaptasi  dengan kecenderungan yang terjadi, yakni:
1. karakteristik pasar yang dinamis, kompetisi global, dan bentuk organisasi yang cenderung membentuk jejaring (network);
2. tingkat  industri  yang  pengorganisasian produksinya fleksibel dengan pertumbuhan yang  didorong  oleh  inovasi/pengetahuan; didukung teknologi digital; sumber kompetisi pada  inovasi,  kualitas,  waktu,  dan  biaya; mengutamakan research and development; serta mengembangkan aliansi dan kolaborasi dengan bisnis lainnya.
Sasaran  ini  menjadi penting  karena  pada masa ini dan khususnya memasuki MEA 2015 dan  APEC  maka  orientasi  keterbukaan  dan m ekanism e  pasar  bersam a-sam a  akan menempatkan  kemampuan  menghasilkan unggulan —menjadi kompetitif, menjadi dasar keberhasilan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka  semua  upaya  pengembangan  perlu difokuskan kepada kompetensi— bagaimana kita menumbuhkan kemampuan dan sikap yang perlu ditumbuhkan untuk keberhasilan. Mengingat data statistik di atas, maka perlu untuk memfokuskan
upaya kepada kelompok kecil/menengah yang sudah  dalam   lingkungan  ini  agar  dapat memperkuat kemampuan mereka.Mengeluarkan kelompok usaha rakyat dilingkungan pertanian dan mengkhususkan dalam usaha non-pertanian sebagai sasaran pembinaan yang dengan sadar dipilih.Tidak berarti usaha kecil kebawah tidak penting-usaha kecil dan mikro seperti juga usaha pertanian perlu ditangani secara khusus.Dalam pemberdayaan  mereka  memerlukan  mesin pengembangan  yang  harus  ada  dalam  dunia usaha itu sendiri. Kita memerlukan suatu fokus- yang  kemudian  dapat  menjadi  penghela  dari sektor yang lain- yang sebagian besar masuk lingkungan  mikro  yang  usahanya  seringkali seadanya  -tidak  dapat  berinisiatif  untuk m enetapkan  strategi  apa  yang  hendak dikembangkan  untuk  mencapai  hasil  yang dicitakan.
Pendekatan  pengembangan  yang  perlu diambil tentu lebih bersifat komprehensif dimana berbagai  pengembangan  melalui  pelatihan dipadukan dengan pengembangan yang bersifat pengalaman  ( experiential  approach )  dan lingkungan serta infra struktur yang mendukung.
Bagian  yang  penting  dari  Kompetensi Perdagangan Luar Negeri ini adalah kemampuan pengusaha  untuk  mengembangkan  jaringan usaha ( networking ) baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## METODE  PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha  mikro  di  beberapa  lokasi  yang  ada  di wilayah kota Yogyakarta yang menjual produk jajanan, khususnya wilayah  Wirobrajan, Kauman dan Pakuncen. Para penjual ada yang mangkal dilokasi tertentu ada yang berkeliling menetap. Dari populasi yang ada  tersebut maka dalam penelitian  ini  akan  diambil  sampel  dengan didasarkan cluster  sampling yaitu  teknik pengambilan  sampel  yang  didasarkan  pada kelompok. Yaitu kelompok pelaku usaha mikro yang menjual jajanan pada beberapa lokasi yang ada di kota Yogyakarta, Sampel dalam penelitian ini berjumlah  10 kelompok pelaku  usaha dan

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)
masing-masing kelompok terdiri dari 20 penjual jajanan,  jadi jumlah sampel yang diambil adalah 200 responden pengujian keseluruhan hipotesis. Kelompok  tersebut adalah:
1. Bakso dan Mie Ayam 20 penjual
2. Batagor, Cilok dan Cireng 20 penjual
3. Tempura, 20 penjual
4. Angkrigan, 20 penjual
5. Jajan Pasar, 20 penjual
6. Pecel Lele dan Ayam bakar, 20 penjual
7. Es Kelapa Muda, es campur dan Jus, 20 penjual
8. Siomay, 20 penjual
9. Warung makan/ lesehan, 20 penjual
10. Sate dan tongseng 20 penjual
Hipotesis  yang  diajukan  adalah  sebagai berikut:
Hipotesis 1 : Variabel Sumber Daya Manusia mempengaruhi  Kem andirian Usaha Mikro
Sumber  Daya  Manusia  menjadi  variable penting karena usaha Mikro sangat tergantung kepada faktor manusia yang menjalankan dan sangat  belum   bergantung  kepada  mesin sehingga  kualitas  Sumber  Daya  Manusia menjadi  penentu  bagi  berdayannya  sebuah usaha  mikro  baik  itu  pemilik  usaha  maupun karyawan usaha yang ikut ambil bagian dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Variabel Sumber Daya Manusia diduga akan memberikan pengaruh terhadap kemandirian melalui upaya- upaya pemberdayaan yang dilakukan misalnya dengan melakukan training manajemen, training akuntansi, training motivasi, dan training-training yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan
Hipotesis 2 : Variabel  Peran  Pem erintah mempengaruhi  Kem andirian usaha Mikro
Pemerintah pusat dan daerah memberikan peran yang sangat kuat terhadap kemampuan usaha  mikro  untuk  terus  berdaya  karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
dan  pemerintah  daerah  melalui  peraturan- peraturan yang berkaitan dengan usaha mikro akan  berdampak  langsungkepada  upaya pemberdayaan misalnya dengan mengeluarkan undang-undang yang memberikan perlindungan bagi  usaha  mikro,  memberikan  sarana  dan prasarana  seperti  tempat  usaha,  peralatan, mesin yang mudah didapat, membantu meng- hubungkan dengan pihak-pihak yang concern terhadap  pelaku  usaha  mikro,  membuka kesempatan yang luas bagi peningkatan SDM seperti memberikan pelatihan gratis bagi pelaku usaha mikro.
Hipotesis 3 : Variabel  Modal  Usaha  mem- pengaruhi  Kemandirian  Usaha Mikro
Selama  ini  modal  usaha  menjadi  momok bagi usaha mikro karena mereka merasa sulit mendapatkan  pinjaman  modal  kalaupun  ada bunganya sangat tinggi sehingga pelaku usaha tidak  mampu  melakukan  pembayaran  atau cicilannya, bahkan seringkali diminta berbagai persyaratan seperti agunan yang memberatkan. Modal  Usaha  yang  lebih  mudah  didapatkan karena syarat pencairannya yang mudah dan bunga yang ringan menjadi dambaan para pelaku usaha.  Dengan  demikian  mereka  akan  lebih mudah dalam menjalankan usahanya hal ini akan mampu memberdayakan usaha mikro misalnya dengan cara meningkatkan peran perbankan baik bank  nasional  maupun  daerah  untuk  lebih memperhatikan  usaha  mikro,  meningkatkan peran  koperasi  sebagai  soko  guru  bagi berkembangnya usaha mikro yang pada akhirnya modal usaha ini mampu memandirikan usaha mikro.
Hipotesis 4 : Variabel Kemitraan mempengaruhi Kemandirian Usaha Mikro
Di  Indonesia  tidaklah  sedikit  para  pelaku usaha dengan skala diatas usaha mikro dimana mereka  memiliki  pengalaman  dan  kekuatan dalam   banyak  f aktor  dapat  m em bantu mengentaskan  usaha  mikro  menjadi  lebih berdaya  dan  akhirnya  m am pu  m andiri.
Keterlibatan peran para mita selevel atau yang lebih  diatasnya  akan  sangat  menggairahkan potensi  keberdayaan  usaha mikro  dan  sudah barang tentu pengaruhnya bias sampai kepada geliat  ekonom i  nasional  yang  m am pu memperkuat kemakmuran Negara.
Hipotesis 5 : Variabel Sumber Daya Manusia,
Peran  Pemerintah, Modal Usaha dan  Kem itraan  saling  mem- pengaruhi dan secara bersama- sama  memberikan  pengaruh kepada Kemandirian Usaha Mikro
Antar variabel memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi hal ini tentu saja akan berdampak pada Kemandirian Usaha. Pemberdayaan melalui peningkatan  SDM  m isalnya  juga  harus mendapatkan dukungan dari peran Pemerintah, membutuhkan modal usaha dan  terkait dengan kemitraan pastinya. Pemerintah Kota Yogyakarta akan  memberikan  banyak  peran  jika  pelaku usaha itu sendiri bersifat aktif dalam variabel- variabel terkait.

## 1. Analisis Regresi Berganda
Untuk  menganalisis  hipotesis  pengaruh masing-masing faktor Sumber Daya Manusia, Peran  Pemerintah, Modal  Usaha,  Kemitraan, karena  adanya  Pemberdayaan  yang  pada akhirnya  akan  mempengaruhi  Kemandirian Usaha  bagi pelaku usaha mikro jajanan baik secara  serentak  maupun  parsial  digunakan analisis Model regresi Linier Berganda.  Menurut Gujarati  (1997  :  28)  model  regresi  untuk menganalisis  data  memakai  rumus  sebagai berikut :
Y i = β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4
Dalam penelitian ini variabel bebas (X) dana variabel terikat (Y) ditentukan sebagai berikut :
Yi = Kemandirian Usaha X 1 = Sumber Daya Manusia X 2 = Peran Pemerintah
X 3 = Modal Usaha
X 4 = Kemitraan
β 0 = Intersep. Konstanta yang merupakan rata-rata nilai Yi pada saat X 1 , X 2 , X 3 dan X 4 sama dengan nol
β 1 = Koefisien  regresi  parsial,  mengukur nilai  rata-rata  Yi  untuk  tiap  unit perubahan  dalam   X 1 dengan menganggap X 2 , X 3 dan X 4 konstan
β 2 = Koefisien  regresi  parsial,  mengukur nilai  rata-rata  Yi  untuk  tiap  unit perubahan  dalam   X 2 dengan menganggap X 1 , X 3 dan X 4 konstan
β 3 = Koefisien  regresi  parsial,  mengukur nilai  rata-rata  Yi  untuk  tiap  unit perubahan  dalam   X 3 dengan menganggap X 1 , X 2 dan X 4 konstan
β 4 = Koefisien  regresi  parsial,  mengukur nilai  rata-rata  Yi  untuk  tiap  unit perubahan  dalam   X 4 dengan menganggap X 1 , X 2 dan X 3 konstan
Berikut gambar model penelitian yang akan menjadi acuan kerangka pikir bagi peneliti:
Gambar 1 Model Penelitian
X1: SDM X2:Peran Pemerintah X4: Kemitraan X3: Modal Usaha Kemandirian Usaha (Y) Variabel-variabel yang akan terkait dalam model penelitian ini adalah sebagai berikut:
Y : Kemandirian Usaha
X1 : Sumber Daya Manusia
X2 : Peran Pemerintah
X3 : Modal Usaha
X4 : Kemitraan

## HASIL  PENELITIAN
Hasil survey terhadap sampel penelitian yaitu 200  pelaku  usaha  jajanan  di  wilayah  kota Yogyakarta khususnya di wilayah Wirobrajan, Pakuncen dan Kauman dan memperoleh data sebagai berikut:

## Tabel 2:Data Berdasarkan Kependudukan
No KTP Domisili Jumlah  Persentase 1 Kota Yogyakarta  Kota Yogyakarta 20 10% 2 DIY Kota Yogyakarta 120 60% 3 Luar DIY Kota Yogyakarta 60 30% TOTAL 200 100% Tabel 3:Data Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan No Pendidikan Jumlah Prosentase 1  SD 70 35% 2  SMP 80 40% 3  SMA 40 20% 4  D3 8 4% 5  S1 2 1% Total 200 100% Tabel 4 :Data Berdasarkan Lokasi Jualan No Lokasi Jumlah Prosentase 1 Sekolah 85 42,5% 2 Tempat Wisata 79 39,5% 3 Umum 22 11% 4 Rumah sendiri 14 7% TOTAL 200 100%
Melihat  kenyataan  tersebut  sangat  perlu upaya pemberdayaan dari berbagai faktor yang penting  yaitu  Sumber  Daya  Manusia,  Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan agar tercipta Kemandirian Usaha bagi para pelaku usaha jajanan tersebut.

## A. Analisis Regresi Berganda
Hasil Analisa Regresi yang dilakukan dengan menggunakan SPSS ditunjukkan pada tabel 5.
Y = α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4
Diketahui: α = 1,483 β 1 = 0,129 β 2 = 0,331 β 3 = 0,160
β 4 = 0,165
Maka Persamaan Regresi Berganda yang dihasilkan dari analisis ini adalah:
Y = 1,483 + 0,129X 1 + 0,331X 2 + 0,160X 3 + 0,165X 4
Hipotesis  yang dihasilkan  adalah  sebagai berikut:
1. B 0 = Constant yang merupakan rata-rata nilai
Y  pada  saat  X 1, X 2, X 3,  , dan  X 4 =  0  artinya Meskipun tanpa adanya  variable-variabel Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal  Usaha,  dan  Kemitraan,  variabel Kemandirian  Usaha  para  pelaku  Usaha Mikro sudah ada dan terbukti positif sebesar
1,483
2. B 1 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X 1 (Sum ber  Daya  M anusia)  dengan
Tabel 5:Cooefficient Re gresi
Coefficients a 1.483 1.729 .858 .392 .129 .034 .187 3.761 .000 .331 .035 .492 9.565 .000 .160 .030 .267 5.320 .000 .165 .031 .267 5.289 .000 (Constant)
Sumber Daya Manusia
Peran Pemerintah Modal Usaha
Kemitraan
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients t Sig.
Dependent Variable: Kemandirian Usaha a.
menganggap X 2 , X 3 , dan X 4 , konstan artinya jika variabel Sumber Daya Manusia positif (0,129)  maka  akan  berpengaruh  positif terhadap Kemandirian Usaha.
3. B 2 =  koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X 2 (Peran Pemerintah ) dengan menganggap X 2 , X 3 , dan  X 4 konstan  artinya  jika  Peran Pemerintah  positif  (0,331)  maka  akan berpengaruh positif terhadap Kemandirian Usaha
4. B 3 = koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam
X 3 (Modal Usaha) dengan menganggap X 1 , X 2 , dan  X 4 , konstan  artinya  jika  Modal  Usaha positif  (0,160)    maka  akan  berpengaruh terhadap positif terhadap Kemandirian Usaha
5. B 4 =  koefisien Regresi Parsial mengukur nilai rata-rata Y untuk tiap unit perubahan dalam X 4 (Kemitraan) dengan menganggap X 1 , X 2 , dan X 3 , konstan  artinya  jika  Kemitraan  positif
(0,165) maka akan berpengaruh terhadap positif terhadap Kemandirian Usaha

## 1. Analisis  Uji Hipotesis

## a). Uji Validitas
Setelah instrumen selesai disusun, selanjut- nya harus diyakinkan bahwa instrument tersebut m em ang  benar-benar  dapat  m engukur senyatanya ( actually ) dan seakuratnya ( accu- rately ) terhadap konsep yang diukur.Pengukuran konsep  senyatanya  berhubungan  dengan v aliditas  dan  pengukuran  seakuratnya berhubungan  dengan  reliabilitas.  (Gendro Wiyono, 2011).  Melalui analisa yang dilakukan menggunakan olah data SPSS dihasilkan Nilai Output  r  hitung  (tabel correlation )  yang  jika dibandingkan dengan r tabel pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data n = 30 maka diperoleh r tabel adalah sebesar 0,361.
Kesimpulannya  data korelasi yang dihasilkan valid jika berada diatas r tabel (semua variabel yang ada menghasilkan corrected item-total correlation > dari 0,361) dan data korelasi tidak valid jika dibawah dari r tabel ( tidak di temukan).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam analisa adalah data yang valid.
Untuk melakukan Uji Reliabilitas Instrumen menggunakan output yang telah diuji validitasnya dan  diambil  30  sampel  kuisioner  sehingga menghasilkan nilai alpha pada masing-masing item yaitu pada kolom Cronbach’s if item delete. Sedangkan untuk koefisien Cronbach’s Alpha secara simultan atas 4 item ditunjukkan pada tabel  reliability  coefficients  yang  berada dibawahnya (Gendro Wiyono, 2011)

## Tabel 6 :Output Cronbach’s  Alpha semua Variabel
No Variabel Cronbach’s Alpha N of Item 1 Sumber Daya Manusia .840 6 2 Peran Pemerintah .820 6 3 Modal Usaha .794 6 4 Kemitraan .876 6 5 Kemandirian Usaha .859 6
Output  dari Reliability  Analysis tidak  lain adalah Item-Total Statistics, yang menghasilkan nilai- nilai Alpha pada kolom Cronbach/s Alpha If Item deleted , untuk masing-masing Item dan menghasilkan  nilai Alpha  Simultan/  komposit pada  tabel Reliability  Statistik yang  berada dibawahnya. Nilai Alpha ini dibandingkan dengan r  tabel  yang  dicari  dengan  signifikansi  0,05 dengan  uji  2  sisi  dan  jumlah  data  (n)  =  30 diperoleh nilai r tabel 0,361.Tampak bahwa Al- pha yang dihasilkan lebih besar dari pada r tabel, sehingga  dapat disimpulkan  bahwa nilai  item secara  parsial  maupun  secara  komposit dinyatakan reliabel.

## b). Uji F
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah varian populasi sama atau tidak. Hasil Keluaran untuk  Uji  F  m enggunakan  Alat  Analisis Independen ANOVA a

## Hasil keluaran ANOVA menunjukkan bahwa
Degree of Freedom yang digunakan adalah 4 dengan  Probabilitas  0,05  dan  n  =  200  maka dalam  F  tabel  diperoleh  nilai  sebesar  2,26

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)
sedangkan  F  hitung  yang  dihasilkan  sebesar 55,058 sehingga F Hitung lebih besar dari pada F tabel (F hitung > F tabel)

## c). Uji T
Uji  T  dapat  juga  dikatakan  sebagai  Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada  atau  tidaknya  penyimpangan.  Hasil  uji  T disajikan pada tabel 8.
Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut:
Ha = B 1 , B 2 , B 3 , B 4, B 5 ≠ 0 artinya  ada  pengaruh bermakna  antara  X  dengan  Y  dengan  meng- gunakan tingkat keyakinan 172,9% (lebih dari 100%) kemudian dibandingkan t hitung dengan t tabel.  Besarnya  tingkat  keyakinan  akan berpengaruh terhadap nilai Z (nilai t). Semakin besar  tingkat  keyakinan  maka  akan  semakin besar pula nilai t (Gendro Wiyono, 2011). Karena t tabel yang dihasilkan pada probabilitas 0,05 uji 2 sisi dan N 200 adalah 1,6525 sedangkan pada
probabilitas 0,025 uji  satu sisi adalah 1,9719, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa: T hitung > t tabel.
Sehingga  hipotesis  yang  m enjadi kesimpulannya  adalah:  H a diterima  bahwa keem pat  v ariable  independent  (bebas) memberikan pengaruh terhadap variable depen- dent (terikat).
Hasil  analisis diperoleh  simpulan  sebagai berikut:
1. Variabel Sumber Daya Manusia memberikan pengaruh  positif   terhadap  Variabel Kemandirian Usaha, B 1 positif dan t serta F hitung  > t dan F tabel.
2. Variabel  Peran  Pemerintah    memberikan pengaruh  positif   terhadap  Variabel Kemandirian Usaha, B 2 positif   dan t serta F hitung > t dan F tabel.
Tabel 7 ANOVA b
630.097 4 157.524 55.058 .000 a 557.903 195 2.861 1188.000 199 Regression Residual Total Model
1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. Predictors: (Constant), Kemitraan, Sumber Daya Manusia, Modal Usaha, Peran Pemerintah a. Dependent Variable: Kemandirian Usaha b. Tabel 8 Coefficients a 1.483
1.729 .858 .392 .129 .034 .187 3.761 .000 .331 .035 .492 9.565 .000 .160 .030 .267 5.320 .000 .165 .031 .267 5.289 .000 (Constant) Sumber Daya Manusia Peran Pemerintah Modal Usaha Kemitraan
Model 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Kemandirian Usaha
a.

## MUDA SETIA HAMID & EVY ROSALINA WIDYAYANTI
3. Variabel Modal Usaha memberikan pengaruh positif  terhadap Variabel Kemandirian Usaha, B 3 positif  dan  t  serta  F  hitung    >  t  dan  F tabel.
4. Variabel Kemitraan memberikan pengaruh positif  terhadap Variabel Kemandirian Usaha B 4 positif dan t serta F hitung >  t dan F tabel Keempat Variabel Independen (Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha dan Kemitraan) secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Kemandirian Usaha terbukti bahwa correlasi yang dihasilkan adalah 1 dengan kata  lain  hubungannya  sangat  kuat.  Dengan demikian dihasilkan Model yang dapat diterapkan sebagai berikut:
Gambar 2: Model Pemberdayaan Usaha Mikro
X 1 Sumber Daya Manusia X 2 Peran Pemerinta h X 3 Modal Usaha β 1 = 0,129 β 2 = 0,331 β 3 = 0,160 β 4 = 0,165 PEMBERDAYAAN Y Kemandirian Usaha X 4 Kemitraan
Pemberdayaan  usaha  mikro  yang  dapat diterapkan melalui keempat variabel (Sumber Daya Manusia, Peran Pemerintah, Modal Usaha, dan  Kemitraan)  harus  benar-benar  dimak- simalkan terbukti bahwa β yang dihasilkan positif artinya  v ariabel-v ariabel  pengaruh  kuat mempengaruhi variabel independen (Kemandirian Usaha).  Pertama,  Variabel  Sumber  Daya Manusia dengan β 1 = 0,129  jika pemberdayaan yang  dilakukan  semakin  baik  dan  tepat  pada sasaran maka Kemandirian Usaha bagi pelaku usaha mikro akan semakin baik. Kedua, Variabel Peran pemerintah menunjukkan pengaruh yang positif kuat dengan β 2 = 0,331 mempengaruhi Kemandirian Usaha, jika upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah tepat guna dan tepat
sasaran  pada  pelaku  usaha  mikro  terutama pelaku  usaha  jajanan  maka  akan  sangat berperan  dalam  mempengaruhi  Kemandirian usaha. Ketiga, Variabel Modal Usaha dengan β 3 = 0,160  memberikan  pengaruh  positif  terhadap Kemandirian  Usaha  dengan  demikian  peran pemberdayaan melalui Variabel ini harus benar- benar di maksimalkan fungsinya sehingga benar- benar  berpengaruh  langsung  terhadap  para pelaku usaha mikro jajanan sehingga mereka akan  mampu  memiliki  Kemandirian  Usaha secara  finansial.  Variabel  keempat,  adalah Variabel  Kem itraan  dim ana β 4 =  0, 165 m em berikan  pengaruh  positif   terhadap Kemandirian Usaha maka jika peran kemitraan ini  dimaksimalkan  akan  banyak  memberikan sumbangan terhadap Kemandirian Usaha bagi para pelaku usaha mikro khususnya kemitraan yang dibangun para pelaku usaha jajanan.

## SIMPULAN  DAN  REKOMENDASI

## Simpulan
Dengan  melihat  hasil  penelitian  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pemberdayaan  dari  sisi    Sumber  Daya Manusia masih  harus ditingkatkan karena SDM yang dimiliki para pelaku usaha mikro (penjual jajanan) memang relative rendah, data dari hasil kuisioner berdasarkan tingkat pendidikanm enunjukkan  hasil  tingkat pendidikan  SD  sebesar  35%,  SMP  40%, SMA 20% dan D3 4%, dan S1 1% kondisi ini  berpengaruh terhadap Kemandirian Usaha dalam artian  latar belakang pendidikan yang rendah mengakibatkan berbagai persoalan seperti:
(a) Kekurangmampuan akses dan perluasan pangsa pasar;
(b) Kekurangmampuan akses pada sumber- sumber pendanaan, khususnya bank;
(c) Keterbatasan akses pada informasi;
(d) Kurang mampu memanfaatkan teknologi dan melakukan alih teknologi; dan
(e) Kelemahan dalam pengelolaan organisasi dan manajemen, dan

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)
(f) Kurang  peduli  terhadap  lingkungan termasuk  masalah  kesehatan  yang ditimbulkan dari praktek penjualan yang salah.
2. Pemberdayaan melalui Peran Pemerintah sangat berpengaruh terhadap Kemandirian Usaha Karena itu Peran Pemerintah itu perlu dimaksimalkan seperti melalui :
(a) Campur  tangan  pemerintah  dalam membangkitkan  semangat  wirausaha yang benar;
(b) Peran Pemerintah dalam memberikan banyak  kemudahan  dari  berbagai peraturan ataupun birokrasi yang ada;
(c) Peran  Pem erintah  m em berikan kem udahan  pelaku  usaha  m ikro menikmati fasilitas umum yang mempu menunjang berlangsungnya usaha
(d) Peran  Pemerintah  dalam  pendidikan yang  dapat  m enam bah  banyak pengetahuan  tentang  lingkungan eksternal seperti lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya, hukum dan perlin- dungan keamanan dari pemerintah. (e) Peran  pem erintah  m elalui  dinas kesehatan  sem akin  m em antau kesehatan  dan  kondisi  barang  jualan apakah layak jual atau tidak termasuk bagaimana mereka mengelola dagangan kadaluarsa.
3. Pelaku Usaha Mikro (penjual jajanan) kurang memiliki  Modal  Usaha  yang  cukup  untuk mengembangkan  usahanya  karena  itu
Pemberdayaan melalui Modal Usaha akan mempengaruhi Kemandirian usaha, kondisi ini bisa terjadi karena:
(a). Tidak  adanya  akses  langsung  para pelaku usaha mikro  terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) mapun non bank;
(b) Kurangnya  dukungan  modal  berupa pembiayaan dan penjaminan pinjaman modal usaha terkadang mengakibatkan kurangnya kepedulian terhadap mutu dan
produktivitas usaha sehingga menjadi terhambat, mutu produk  yang kadang seadanya karena konsep berpikir asal mendapat untung saja.
4. Pemberdayaan  melalui  Kemitraan  yang dilakukan para pelaku usaha mikro (penjual jajanan)  memberikan  pengaruh  positif terhadap Kemandirian Usaha, namun hal ini masih banyak hambatan karena:
(a). Keinginan yang rendah dari pelaku usaha m ikro  untuk  m enjalin  hubungan kerjasama dengan pelaku usaha lain baik sef orm at  m aupun  dengan  form at diatasnya;
(b) Memiliki  pola  pikir  bahwa  dengan berorganisasi mereka beranggapan akan membuang-buang waktu saja
(c) Sudah merasa cukup dengan apa yang dijalaninya selama ini.

## Rekomendasi
Dengan  melihat  hasil  kesimpulan  yang diperoleh  dari  penelitian  ini  maka  penulis memberikan  saran  kepada  Pemerintah  Kota Yogyakarta khususnya bagi Dinas yang terkait untuk :
1. Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta  harus melakukan pengecekan langsung dan rutin ke penjaja jajanan berkitan dengan masalah kesehatan  makanan  yang  dijual  belikan, termasuk makanan kadaluarsa  dan lokasi tempat  jualan  yang  tidak  mengganggu kepentingan umum.
2. Dinas  Perindagkoptan  Kota  Yogyakarta harus  meningkatkan  pelatihan  tentang berbagai hal yang mereka perlukan untuk semakin  m eningkatkan  kualitas  SDM dengan sedikit paksaan agar mereka mau hadir.
3. Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta  harus melarang dengan tegas penjualan makanan jika terbukti tidak sehat
4. Dinas  Perindagkoptan  Kota  Yogyakarta harus  semakin  memberikan  banyak  jalur
kemudahan dalam pemberian pinjaman dana dengan  jaminan  dari  pemerintah  kota Yogyakarta
5. Dinas  Perindagkoptan  Kota  Yogyakarta harus membantu memberikan  wadah jika memungkinkan  membentik  Asosiasi  bagi kelompok usaha jajanan agar semua saran diatas  dapat  tersampaikan  dengan  lebih mudah  sehingga  Kem andirian  Usaha semakin dapat dirasakan.
6. Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta  harus mengeluarkan Sertifikasi Layak atau mini- mal terdaftar dan diberikan bukti kelayakan jual  dari  dinas  kesehatan  terhadap  para Penjaja Jajanan yang beroperasi di wilayah Kota Yogyakarta, salah satu contoh secara teknis  dengan  penampilan  gerobak  yang bersih dan menarik, penampilan penjual yang bersih dengan menggunakan celemek dan sarung tangan
7. Dinas  Pendidikan  Kota  Yogyakarta  harus menghimbau kepada pihak-pihak sekolah secara lebih luas agar lebih memprioritaskan adanya kantin sehat
8. Dinas  Pendidikan  dan    Kesehatan    Kota Yogyakarta  secara  bersama-sama    harus
dapat menghimbau kepada pihak sekolah untuk  benar-benar  m em antau  dan mentertibkan para penjaja jajanan di depan sekolah dan akan lebih baik lagi jika hanya kepada  para  penjual  jajanan    yang memperoleh  surat  ijin  resmi  dari  sekolah yang bisa berjualan di depan sekolah yang bersangkutan, karena berdasarkan survey sebanyak 42,5% penjual berada dilingkungan sekolah.
9. Pihak Sekolah  baik tingkat  SD, SMP  dan SMU harus berani mengikuti jejak sekolah- sekolah  sebelumnya  dalam  upaya  tegas membuat  kantin  sehat  dengan  mengajak partisipasi orang tua mengisi kantin dengan buatan  mereka  dengan  tanggung  jawab penuh  bahwa  makanan  yg  dibuat  adalah makanan sehat.
10. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bersama BPOM  secara  simultan  melakukan  tes kesehatan makanan terhadap makanan yg dijual  oleh  usaha  jajanan  sehingga  akan tercipta rasa   takut jika menjual makanan tidak  sehat/  berbahaya,  karena  accaman sangsi akan diberikan jika pelanggaran ini dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Berry, A.E. Rodriquez and H. Sandeem (2001), “Small and Medium Enterprises Dynamic in Indonesia”, Bulletin of Indonesian Eco- nomic Studies 37 (3) : 363-384
BPS (2013), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta
Bhargava,  Ravi  K.  (1996),  “Status  of  Rural Industrialisation and The Role of The Khadi and Village Industries Commission, India ” , Makalah disampaikan  dalam the  Asia Pasifik Syomposium on Rural Industrializa- tion , Juli 16-18, Colombo, Sri Lanka.
Chew,  Rosalind  (1996),  Saf ety  nets  f or Entrepreneuship in Singapore, dalam Low Aik Meng dan Tan Wee Liang (ed) Entre- preneurs, Entrepreneurship and Enterpris-
ing Culture , Singapore: Addison-Wesley Publishing Co .,
D’Aveni, A. Rivhard (1998), Hypercompetition : Managing  The  Dynamics  of  Strategic Maneuvering , New York: The Pree Press
Gujarati, Damodar (1995), Basic econometrics ,
Mc Graw-Hill
Hafsah,  M.  Jafar  (2000), Kemitraan  Usaha  : Konsepsi dan Strategi , Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan.
Hamid  Edi  Suandi  dan  Y.Sri  Susilo  (2011), “Strategi  Pengembangan  Usaha  Mikro, Kecil  dan  Menengah di  Provinsi  Daerah Istimewa  Yogyakarta”, Jurnal  Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta

## MODEL PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMANDIRIAN USAHA (SURVEY PADA USAHA JAJANAN DI KOTA YOGYAKARTA)
Hammel,  Garry  and  C.K.  Prahalad  (1998),
Competing for The Future : Breakthrough Strategies for Seizing Control Your Industry and  Creating The  markets of  Tomorrow , New York : Harvard Business school Press.
Harr, J. (1995 ), “The Internationalization Process and Marketing Activities : The Case of Bra- zilian Exports Firms”, Journal of Business
research , 32 (2)
Hill, Hal (2000), Unity and Diversity: Regional Economic Development in Indonesiasine
1970 , Singapore: Oxford University Press.
Hu, Ming W en and Chi Schive (1996), “ The Market Shares of Small and Medium Scale Enterprises in Taiwan manufacturing”, Asian Economic Journal , 10 (2)
Jellinek,  Lea  dan  Bambang  Rustanto  (1999), “Survival Strategies of The Javanese during The Economic Crisis”, Laporan penelitian untuk bank dunia, tidak dipublikasikan .
Jhingan, M.I. (2004), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan ,  terjemahan  D.  Guritno, Jakarta: CV Rajawali.
Kompasiana    (2013),  Tingkat  kemiskinan penduduk DIY tertinggi se-Jawa
Kusnadi (2000), Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan  Sosial ,  Bandung:  Humaniora Utama Press.
Longenecker, Justin G., Carlos W. Moore and J. William Petty (1998), Small Business Man- agement : An  Enterpreneural Emphasis ,
Cincinati Ohio: International Thomson Pub- lishing.
Martodireso  Sudadi  dan  W idada  (2002),
Agribisnis  Kemitraan  Usaha  Bersama: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani , Yogyakarta: Kanisius.
Moini, A.H. (1995 ), “An Inquiry into Successful Exporting : An Emphirical Investigation us- ing a Three Stage model”, Journal of Small Business Management , July, pp 9-25.
Nasir,  M.  (1999), Metode  Penelitian ,  Jakarta: Ghalia Indonesia,
Porter, Michael E. (1997), Competitive Strategy,
New York: The Pree Press.
Satrio, Awal Nugroho  (2006), Kewirausahaan Berbasis  Spiritual ,  Yogyakarta:  Penerbit Kayon.
Sengenberger, W., G.W. Lovemen and Piore M.J.
(2000), The Reemergence of Small Enter- prises  :  Industrial  Restructuring  in Industrialises Countries , Geneva : Interna- tional Institute for Labor Studies.
Simamora Henry (1987), Manajemen Sumber Daya Manusia ,  edisi kedua, Yogyakarta: Penerbit STIE YKPN.
Sugiyono  (2001), Metode  Penelitian  Bisnis , Bandung: Alfabeta.
Sumardjo et  al .  (2004), Teori  dan  Praktek Kemitraan  Agribisnis ,  Jakata:  Penebar
Swadaya.
Sumodiningrat, Gunawan (1999), Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring pengaman social , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Undang-undang no 20 th 2008, tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Wiyono, Gendro (2011), Merancang Penelitian dengan  Alat  Analisis  SPSS  17.0  dan SmartPLS  2.0 , Yogyakarta,  UPP  STIM YKPN.
Yusi,  Syahirman  M.  dan  Rini  Zakaria  (2005), “Faktor-Faktor  yang  Mem pengaruhi UpayaPem berdayaan  Industri  kecil Perkotaan  di  Kotamadia  Palembang”, Laporan  Penelitian atas  biaya  P5D Depdiknas, Politeknik Negeri Sriwijay
_____________, http//www.jogjakota.go.id