PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  KLIEN YANG PROTOKOLNYA DIALIHKAN KEPADA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH LAIN (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN BULELENG)
Oleh: Ni Luh Juni Wira Astuti Dewi 1 , I Gede Surata 2 , Ni Ny. Mariadi 3
(juni.wira@gmail.com) (gede.surata@unipas.ac.id) (nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
Abstraks: PPAT  yang  berhenti  menjabat    diwajibkan  menyerahkan  protokol PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya. Sehubungan dengan hal ini, penelitian ini meneliti  perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang  protokolnya  dialihkan  kepada PPAT  lain,  kendala-kendala  dalam    pemberian    perlindungan  hukum  terhadap klien  yang  protokolnya  dialihkan  kepada  PPAT  lain  di  Wilayah  Hukum  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,  dan  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk mengatasinya kendala-kendala dalam  pemberian  perlindungan hukum terhadap klien  yang  protokolnya  dialihkan  kepada  PPAT  lain  di  Wilayah  Hukum  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitiannya deskriptif. Menggunakan sumber data kepustakaan  dan  lapangan  dan  jenis  data  yang  digunakan  primer  dan  sekunder. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul  dianalisis  secara  kualitatif.  Perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang protokolnya  dialihkan  kepada  PPAT  lain  dilakukan  dengan  mewajibkan  PPAT yang  akan  mengalihkan  protokolnya  menyelesaikan  urusan  dengan  semua  klien, setelah  itu  baru  dilakukan  serah  terima  protokol.  Kendala  dalam    pemberian perlindungan hukum terhadap klien yang protokolnya dialihkan kepada PPAT lain di  Wilayah  Hukum  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  hanya  berkaitan dengan  kurangnya  informasi  mengenai  tata  cara  serah  terima  protokol.  Upaya- upaya  yang  dilakukan  untuk    mengatasinya  kendala-kendala  dengan  melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan  fungsi  PPAT,  sebagai  bagian  dari  bentuk  pembinaan  yang  dilakukan  oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Klien, Protokol Notaris, PPAT.

## PENDAHULUAN
Cita-cita mulia berdirinya suatu negara umumnya tercantum pada konstitusi negara tersebut.  Demikian juga dengan Negara Indonesia, Pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyatakan  bahwa
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
tujuan   bernegara   adalah:  “melindungi   segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan  sosial”.  Oleh  karena itu,  perlindungan  segenap  bangsa  dan  peningkatan  kesejahteraan  umum  adalah tanggung jawab penting bagi negara.
Tujuan  hukum  di  Indonesia  harus  sejalan  dengan  tujuan  bernegara  tersebut, menciptakan  kesejahteraan,  dan  keadilan.  Kesejahteraan  dan  keadilan  hanya dimungkinkan untuk diwujudkan jika ketertiban di masyarakat terjaga. Ketiga hal inilah yang umumnya dianggap sebagai tujuan hukum.  Profesi yang berhubungan langsung  dengan  tujuan  hukum  adalah  profesi  hukum,  profesi  yang  dianggap sebagai profesi mulia (officium nobile) .
Secara historis pada  zaman Romawi, ada para bangsawan yang tampil dengan orasi  dan  pledoinya  membela  orang-orang  miskin  dan  buta  hukum  yang menghadapi masalah hukum, yang disebut preator . Preator ini merupakan kaum bangsawan  yang  sebenarnya  punya  status  sosial  yang  tinggi  namun  menaruh perhatian    pada  rakyat  kecil. Preator membela  semata-mata  karena  panggilan nurani  dan  rasa  tanggung  jawab  terhadap  nasib  orang  yang  lemah  di  hadapan penguasa.    Profesi  hukum  yang  awalnya  bernama preator ini  amat  dihargai,  dan dimuliakan orang sehingga dinamakan officium nobilium atau profesi yang mulia (Boris  Tambupolon,  “Mengingat  Kembali  Tujuan  Dan  Perjuangan  Muliamu, Advokat”,  melalui https://www.hukumonline.com .,  diakses  tanggal  23  Desember 2021).
Notaris  merupakan  profesi  mulia  karena  tugas  dan  wewenangnya berhubungan  langsung  dengan  tujuan  hukum  untuk  menciptakan  ketertiban, kemanfaatan,  dan  juga  keadilan.  Penjelasan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disebut  UU  No.  30 Tahun 2004) menyatakan  bahwa kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut,  antara  lain,  bahwa  lalu  lintas  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat
memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang  sebagai  subjek  hukum  dalam  masyarakat.  Akta  otentik  sebagai  alat bukti  terkuat  dan  terpenuh  mempunyai  peranan  penting  dalam  setiap  hubungan hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  sejauh  pembuatan  akta  otentik  tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  rangka  menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.
Notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau  oleh  yang  berkepentingan,  dikehendaki  untuk  dinyatakan  dalam  suatu  akta autentik.  Sebagai  pejabat  umum  Notaris  dalam  melaksanakan  tugasnya  harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan  pekerjaannya  secara  professional,  bermoral  dengan  motivasi  dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis (Budi Untung, 2015: 39).
Profesi  Notaris  timbul  karena  adanya  kebutuhan  masyarakat  di  dalam mengatur  pergaulan  hidup  sesama  individu  yang  membutuhkan  suatu  alat  bukti mengenai  hubungan  keperdataannya.  Oleh  karenanya  kekuasaan  umum berdasarkan  perundang-undangan  memberikan  tugas  kepada  notaris  untuk membuat akta yang mempunyai kekuatan otentik (Wiratni Ahmadi, 2000: 1).
Notaris  dan  produk  aktanya  dapat  dimaknai  sebagai  upaya  Negara  untuk menciptakan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  anggota  masyarakat. Mengingat  dalam  wilayah  hukum  privat/perdata,  Negara  menempatkan  notaris sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  pembuatan  akta  otentik,  untuk kepentingan pembuktian alat/bukti (Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, 2013: 2).
Sebagai  pejabat  umum  notaris  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  pemerintah. Notaris  bekerja  untuk  kepentingan  negara,  namun  notaris  bukanlah  pegawai,  sebab notaris  tidak  menerima  gaji  dari  pemerintah,  tetapi  berupa  honorarium  dari  klien ( Habib  Adjie,  2014:  108) . Notaris  berperan  memberi  pelayanan  kepada
masyarakat,  peranan  notaris  demikian  penting,  karena  berdasarkan  kewenangan yang  dimiliki,  notaris  merupakan  pejabat  umum  satu-satunya  yang  berwenang untuk  membuat  akta  autentik.  Pasal  15  ayat  (1)  UU  No.  2  Tahun  2014 menyatakan:
Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
Sebagai  Pejabat  umum  ( openbaar  ambtenaar )  notaris  berwenang  membuat akta  otentik.  Sehubungan  dengan  kewenangannya  tersebut  notaris  dibebani tanggung  jawab  atas  kewenangannya  dalam  membuat  akta  oetentik.  Tanggung jawab  notaris  sebagai  pejabat  umum  meliputi  tanggung  jawab  profesi  notaris berhubungan dengan akta, antara lain (Kunni Afifah, 2017: 51):
1. Tanggung  jawab  notaris  secara  perdata  atas  akta  yang  dibuatnya.Tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam  konstruksi  perbuatan  melawan  hukum.  Perbuatan  melawan  hukum disini  dalam  sifat  aktif  maupun  pasif.  Aktif,  dalam  artian  melakukan perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  pada  pihak  lain.  Pasif,  dalam  artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya  kesalahan  dan  adanya  kerugian yang ditimbulkan.
2. Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  atas  akta  yang  dibuatnya.  Pidana dalam  hal  ini  adalah  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  notaris dalam  kapasitasnya  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta, bukan dalam konteks individu sebagai warga negara pada umumnya.
3. Tanggung jawab notaris secara administrasi atas akta yang dibuatnya. Sanksi administrasi  bedasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  ada  5  (lima)  jenis sanksi  administrasi  yang  diberikan  apabila  seorang  notaris  melanggar ketentuan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  yaitu:  a.  Peringatan  lisan;  b.
Peringatan  tertulis;  c.  Pemberhentian  sementara;  d.  Pemberhentian  dengan hormat; dan e. Pemberhentian dengan tidak hormat.
Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Liliana Tedjosaputro, 1995: 86):
a. Memiliki integeritas moral yang mantap;
b. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
c. Sadar akan batas-batas kewenangannya;
d. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.
Setelah  memenuhi  persyaratan,  seorang  notaris  umumnya  mengikuti  ujian menjadi  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (selanjutnya  dalam  penelitian  ini  disebut PPAT).  Pasal  1  angka  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (selanjutnya  dalam penelitian ini disebut PP No. 37 Tahun 1998) menyatakan: “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk  membuat  akta-akta  otentik  mengenai  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun”.
Konsideran  PP  No.  37  Tahun  1998  menyatakan  bahwa  keberadaan  PPAT diperlukan  dalam  rangka  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sebagaimana  diatur  di dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah. Jabatan pejabat pembuat akta tanah diberi kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar pendaftaran.
Mengacu pada  ketentuan Pasal 1 PP No.  37 Tahun 1998, ada 3 macam PPAT yaitu (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2020: 5):
1. PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuat  akta- akta  otentik  mengenai  perbuatan    hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT yang dimaksud dalam ayat ini
adalah lulusan program spesialis notaris, dan lulusan preodiksus PPAT yang diselenggarakan oleh STPN Yogyakarta.
2. PPAT  Sementara,  adalah  pejabat  pemerintah  yang  ditunjuk  karena jabatannya  untuk  malaksanakan  tugas  sebagai  PPAT  yang  belum  cukup terdapat PPAT (misalnya Camat).
3. PPAT  Khusus,  adalah  pejabat  BPN  yang  ditunjuk  karena  jabatannya  untuk melaksanakan  tugas  sebagai  PPAT  dengan  membuat  akta  tertentu  khusus dalam  rangka  melaksanakan  program  pemerintah  misalnya  Kepala  Kantor Pertanahan.
Pasal  26  PP  No.  37  Tahun  1998  menyatakan  bahwa  dalam  pelaksanaan tugasnya,  PPAT  harus  membuat  satu  buku  daftar  untuk  semua  akta  yang dibuatnya. Buku daftar akta PPAT diisi setiap hari kerja PPAT dan ditutup setiap akhir  hari  kerja  dengan  garis  tinta  yang  diparaf  oleh  PPAT  yang  bersangkutan. Selain itu, PPAT wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan dan kantor-kantor  lain  sesuai  ketentuan  Undang-undang  dan  Peraturan  Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Buku daftar akta dan arsip laporan merupakan bagian dari protokol PPAT.  Pasal 1 angka 5 PP No. 37  Tahun  1998  menyatakan:  “Protokol  PPAT  adalah  kumpulan  dokumen  yang harus disimpan dan dipelihara oleh PPAT yang terdiri dari daftar akta, akta asli, warkah pendukung akta, arsip laporan, agenda dan surat-surat lainnya”.
Jika  PPAT  berhenti  menjabat    diwajibkan  menyerahkan  protokol  PPAT kepada PPAT di daerah kerjanya. Demikian juga halnya dengan  PPAT Sementara yang  berhenti  sebagai  PPAT  Sementara  menyerahkan  protokol  PPAT  kepada PPAT Sementara yang menggantinya. PPAT Khusus yang berhenti sebagai PPAT Khusus  menyerahkan  protokol  PPAT  kepada  PPAT  Khusus  yang menggantikannya.  Apabila  tidak  ada  PPAT  PPAT  Sementara    dan  tidak  ada PPAT  Khusus  penerima  protokol,    protokol  PPAT  diserahkan  kepada  Kepala Kantor Pertanahan setempat.
Kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa/klien PPAT dalam hal terjadi pelaksanaan  serah  terima  protokol  PPAT  tentu  harus  memperoleh  perlindungan
hukum. Oleh sebab itu, jika ada PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT, misalnya karena  meninggal,  timbul  kewajiban  bagi  keluarganya,  kemudian  timbul  pula kewajiban  bagi  PPAT  penerima  protokol,  bahkan  timbul  kewajiban  bagi  kepala kantor pertanahan.
Hal  demikianlah  yang  mendorong  peneliti  tertarik  meneliti  perihal perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang  protokolnya  dialihkan  kepada  PPAT lain.  Studi  sehubungan  dengan  penelitian  ini  dilakukan  Di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap klien yang protokolnya dialihkan kepada PPAT lain?
2. Apa kendala-kendala dalam  pemberian  perlindungan hukum terhadap klien yang  protokolnya  dialihkan  kepada  PPAT  lain  di  Wilayah  Hukum  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
3. Apa  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk    mengatasinya  kendala-kendala dalam    pemberian    perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang  protokolnya dialihkan  kepada  PPAT  lain  di  Wilayah  Hukum  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  empiris.  Sebagai  penelitian hukum empiris, penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal  ini  norma  hukum  mengenai  PPAT,  khususnya  mengenai  perlindungan kepentingan  klien    pengguna  jasa  PPAT  dalam  hal  terjadinya  serah  terima protokol PPAT.
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  karena diarahkan  untuk  menghasilkan  deskripsi  yang  menggambarkan  pelaksanaan norma  hukum  mengenai  hukum  pertanahan,  secara  lebih  khusus  mengenai perlindungan  kepentingan  masyarakat  umum  pengguna  jasa  PPAT  dalam  hal terjadinya serah terima protokol PPAT.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.  Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kesesuaiannya dengan permasalahan yang diteliti.  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng    merupakan  lembaga  yang berperan  dalam  hal  terjadinya  penyerahan  protokol  PPAT  sebagai  tindak  lanjut dari  berakhirnya  jabatan  seorang  PPAT.  Penelitian  ini  meneliti  tentang perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang  protokolnya  dialihkan  kepada  pejabat pembuat akta tanah lain, sehingga dengan demikian secara institusi lembaga yang memiliki bidang tugas dan fungsi yang berhubungan dengan PPAT di Kabupaten Buleleng adalah  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Alasan  pemilihan  lokasi  yang  lain  adalah  untuk  memudahkan  pengumpulan data. Selama penelitian ini dilakukan peneliti berdomisili di Kabupaten Buleleng, sehingga  dengan  demikian,  lokasi  yang  paling  mudah  dijangkau  adalah  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Alasan  obyektif  lainnya,  selain  kesesuain  dengan  permasalahan,  adalah adanya  fakta  bahwa  di  Kabupaten  Buleleng  telah  pernah    terjadi  peralihan protokol PPAT, baik karena telah memasuki masa pensiun atau disebabkan karena PPAT yang bersangkutan meninggal dunia. Berkaitan dengan peralihan ini, agar kepentingan masayarakat tetap terlindungi, peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sangat penting, sehingga dengan demikian secara obyektif penelitian ini sesuai jika dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
Sumber data merupakan sumber di mana peneliti memperoleh data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan, dari  sumber data kepustakaan diperoleh data sekunder dan dari sumber data lapangan diperoleh data primer.
Data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  bahan-bahan  hukum  yang  yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan.  Bahan hukum  primer  yang  terutama  menjadi  acuan  adalah  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016  tentang  Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini yang digunakan adalah pendapat ahli  hukum  yang  tertuang  dalam  karangan  ilmiah    terutama  dalam  bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus dan Kamus Hukum.
Dari  sumber  data  lapangan  diperoleh  data  primer,  yaitu  data  mengenai  apa yang secara nyata ada dan terjadi di lapangan. Data primer dikumpulkan dengan melakukan  wawancara  dengan  informan  yang  memiliki  pengetahuan, pengalaman, atau informasi berdasarkan jabatan atau pendidikan yang dimiliki.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, bahan pustaka  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
b. Teknik wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah  wawancara  bebas  terpimpin  Wawancara  direncanakan  dilakukan dengan informan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng  dan Pengurus Daerah  Ikatan  Pembuat  Akta  Tanah  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan informan  didasarkan  pada  alasan  bahwa  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng    dan  Pengurus  Daerah  Ikatan  Pembuat  Akta  Tanah  Kabupaten Buleleng  merupakan  dua  lembaga  yang  memiliki  tugas  dan  fungsi  yang berhubungan langsung dengan penyerahan protokol PPAT.
Analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  data  kualitatif.  Analisis  data kualitatif  diterapkan  dalam  suatu  penelitian  yang  sifatnya  eksploratif  dan deskriptif. Alur penelitian termasuk pengumpulan dan pengolahan data penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Setelah dilakukan penjajagan awal, disusun proposal penelitian yang sudah menggambarkan data yang diperlukan lebih lanjut.
b. Dilakukan  pengumpulan  data,  baik  dari  sumber  kepustakaan  maupun sumber lapangan.
c. Data  yang  terkumpul,  dipilih  yang  ada  hubungannya  dengan  materi penelitian. Data yang kurang berhubungan dibuang.
d. Berdasarkan data yang diperoleh disusun uraian.
e. Dari uraian/penggambaran ini ditarik simpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Hukum  terhadap  Klien  yang  Protokolnya  Dialihkan kepada PPAT Lain
Acuan  perundang-undangan  yang  terutama  menjadi  dasar  dilakukannya peralihan  protokol  PPAT  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2016. Dijelaskan  bahwa  tata  cara  penyerahan  protokol  PPAT  kepada  PPAT  lain  di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:
1. Penyerahan  Protokol  dilakukan  jika  ada  PPAT  berhenti  menjabat  sebagai PPAT. PPAT berhenti menjabat karena:
a. Meninggal dunia.
Meninggalnya  PPAT  dibuktikan  dengan  akta  kematian  dari  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan Sipil  akan  mengeluarkan  akta  kematian  apabila,  syarat-syarat administratif dipenuhi, yaitu:
1) Surat  keterangan  kematian  (visum)  dari  dokter/paramedis  apabila meninggal di rumah sakit/puskesmas/poliklinik
2) Surat Pernyataan meninggal di rumah oleh pemohon diketahui dua orang saksi dan Perbekel.
3) Surat nikah/akte perkawinan yang bersangkutan.
4) Kartu  tanda  penduduk  (KTP)  dan  kartu  keluarga  (KK)  yang meninggal.
5) Fotokopi  KTP  pelapor  (pelapor  adalah  suami/istri/anak  kandung) dan Fotokopi KTP dua orang saksi.
6) Surat  kuasa  dari  suami/istri/anak  kandung  apabila  pelapor dikuasakan.
Bagi pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama/lebih dari 10 tahun dan  tidak  dapat  menunjukkan  bukti  keterangan  kematian  dari  instansi yang  berwenang,  serta  tidak  dapat  menunjukkan  bukti  kependudukan dari  desa/kelurahan,  maka  pencatatannya  dilaksankaan  berdasarkan penetapan pengadilan.
b. Telah  mencapai  usia  65  (enam  puluh  lima)  tahun,  dapat  diperpanjang paling  lama  2  (dua)  tahun  sampai  dengan  usia  67  (enam  puluh  tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.
c. Diberhentikan  oleh  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan:
1) Diberhentikan dengan hormat, karena:
a) permintaan sendiri;
b) tidak  lagi  mampu  menjalankan  tugasnya  karena  keadaan kesehatan  badan  atau  kesehatan  jiwanya,  setelah  dinyatakan oleh tim pemeriksa kesehatan yang berwenang; c) merangkap jabatan sebagai advokat, konsultan atau penasehat hukum;  pegawai  negeri,  pegawai  badan  usaha  miliknegara, pegawai badan usaha daerah, pegawai swasta; pejabat negara atau  Pegawai  Pemerintah  dengan  Perjanjian  Kerja  (PPPK); pimpinan  pada  sekolah,  perguruan  tinggi  negeri  atau perguruan  tinggi  swasta;  surveyor  berlisensi;  penilai  tanah; mediator;  dan/atau    jabatan  lainnya  yang  dilarang  oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
e) berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
2) Diberhentikan dengan tidak hormat.
PPAT  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  karena:  melakukan pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT; dan/atau  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 3) Diberhentikan sementara. a) sedang  dalam  pemeriksaan  pengadilan  sebagai  terdakwa suatu  perbuatan  pidana  yang  diancam  dengan  hukuman kurungan atau penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih berat; b) tidak melaksanakan jabatan PPAT secara nyata untuk jangka waktu  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal pengambilan sumpah;
c) melakukan  pelanggaran  ringan  terhadap  larangan  atau kewajiban sebagai PPAT;
d) diangkat dan mengangkat sumpah jabatan atau melaksanakan tugas  sebagai  notaris  dengan  tempat  kedudukan  di  luar Kabupaten Buleleng; e) dalam  proses  pailit  atau  penundaan  kewajiban  pembayaran utang; f) berada di bawah pengampuan; dan/atau
g) melakukan perbuatan tercela.
2. PPAT  yang  berhenti  menjabat  wajib  menyerahkan  protokol  PPAT  kepada PPAT di Kabupaten Buleleng. PPAT Sementara yang berhenti sebagai PPAT Sementara  menyerahkan  protokol  PPAT  kepada  PPAT  Sementara  yang menggantinya.  PPAT  Khusus  yang  berhenti  sebagai  PPAT  Khusus menyerahkan  protokol  PPAT  kepada  PPAT  Khusus  yang  menggantinya.
Apabila  tidak  ada  PPAT  penerima  protokol  protokol  PPAT  diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
3. Apabila  PPAT  meninggal  dunia,  salah  seorang  ahli  waris/keluarganya  atau pegawainya  wajib  melaporkannya  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Buleleng  dalam    jangka  waktu  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  PPAT meninggal dunia.
4. Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  melaporkan  meninggalnya PPAT  berdasarkan  laporan  atau  karena  pengetahuan  yang  diperoleh  dari sumber  lain  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi  Bali  disertai  usul  penunjukan  PPAT  yang  akan  diserahi  protokol PPAT yang meninggal dunia.
5. Ahli  waris,  keluarga  terdekat  atau  pihak  yang  menguasai  protokol  PPAT yang  meninggal  dunia  wajib  menyerahterimakan  protokol  PPAT  yang bersangkutan  kepada  PPAT  yang  ditunjuk  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali.
6. PPAT  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Nasional  Provinsi  Bali  untuk  menerima  protokol  yang  berhenti  menjabat sebagai  PPAT  wajib  menerima  protokol  PPAT  tersebut.  Serah  terima protokol  PPAT  dituangkan  dalam  berita  acara  serah  terima  protokol  PPAT yang  diketahui/disaksikan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng.
Untuk  memberi  perlindungan  kepada  masyarakat  yang  menjadi  klien  PPAT yang  protokolnya  diserahkan  kepada  PPAT  lain,  maka  PPAT  yang  akan menyerahkan protokolnya wajib menyelesaikan segala macam urusannya dengan semua  klien,  setelah  selesai  urusan  dengan  semua  klien  baru  dapat  dilakukan serah terima protokol. Jika PPAT yang protokolnya diserahkan berhenti menjabat karena  meninggal  dunia,  PPAT  yang  ditunjuk  sebagai  penerima  protokol membantu  menyelesaikan  urusan-urusan  dengan  klien  yang  belum  selesai  atas beban ahli waris dari PPAT yang meninggal tersebut.
Pada  dasarnya  tanggung  jawab  PPAT  yang  meninggal  menjadi  beban  ahli warisnya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi
perbuatan  seseorang  berkaitan  dengan  etika  atau  moral  dalam  melakukan  suatu perbuatan.  Tanggung  jawab  hukum  itu  terjadi  karena  adanya  kewajiban  yang tidak  dipenuhi  oleh  salah  satu  pihak  yang  membuat  pihak  lain  mengalami kerugian  (Soekidjo  Notoatmodjo,  201:  11).  Tanggung  jawab  atau pertanggungjawaban  harus  mempunyai  dasar,  yaitu  dasar  atas  hal  yang menyebabkan  timbulnya  hak  hukum  bagi  seorang  untuk  menuntut  orang  lain sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum  bagi  orang  lain  untuk memberi pertanggungjawabannya (Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010: 48).
Sehubungan  dengan  pemberian  jasa  kepada  klien  yang  belum  selesai dilakukan  pada  saat  dilakukan  serah  terima  protokol  PPAT,  menurut  Dewi Rembulan, klien memiliki kebebasan untuk memilih akan menggunkan jasa PPAT penerima protokol, atau menggunakan jasa PPAT lain. Termasuk pemberian jasa pengurusan yang dilakukan oleh PPAT yang menyerahkan protokolnya, misalnya perpanjangan hak guna bangunan, pemecahan atau kegiatan lain yang tidak terkait dengan penerbitan salinan akta-akta yang pernah dibuatnya. oleh karena sifatnya pengurusan, maka PPAT lain dapat melanjutkannya, tidak harus PPAT pengganti tersebut.  Berbeda  dengan  sifat  pengurusan,  jika  Dalam  hal  PPAT  sedang melakukan pengalihan hak/kepemilikan atas suatu berkas, misalnya akta jual beli, maka  untuk  melanjutkan  tidak  boleh  diserahkan  kepada  sembarang  pihak, melainkan  kepada  PPAT  yang  ditunjuk  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng.
2. Kendala-Kendala  dalam    Pemberian    Perlindungan  Hukum  Terhadap Klien  yang  Protokolnya  Dialihkan  Kepada  PPAT  lain  di  Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Pada  dasarnya  masyakat  menggunakan  jasa  PPAT  dalam  rangka  melakukan pendaftaran hak atas tanah yang telah dimiliki atau yang akan dimiliki. Hak  atas tanah  yang  dikuasai  penting  untuk  didaftarkan   agar   memperoleh   jaminan kepastian hukum,   baik   pendaftaran   secara fiscal   Kadaster maupun    secara rechts        kadaster (I  Gede  Surata  dan    I  Gede  Arya  Wira  Sena,  2021:  386).
Penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  dilakukan  oleh  Pemerintah.  Dalam  hal  ini,
instansi  penyelenggaranya  ialah  Kantor  Badan  Pertanahan  Nasional  Seksi Pendaftaran  Tanah,  yang  terdapat  pada  setiap  Daerah  Kabupaten  atau  Kota (Aartje Tehupeiory, 201: 14).
Pentingnya  tanah  bagi  masyarakat  dan  kurangnya  lahan  bagi  masyarakat sehingga banyak terjadi perselisihan di tengah masyarakat, baik antar masyarakat, masyarakat  dengan  badan  hukum,  maupun  masyarakat  dengan  pemerintah  yang dilatarbelakangi  persoalan  pertanahan  khususnya  di  bidang  kepemilikan  atas tanah.  Oleh  karena  itu  diperlukannya  pendaftaran  tanah  bagi  masyarakat  agar tidak  terjadi  perselisihan  di  dalam  masyarakat  mengenai  kepemilikan  atas  tanah (Suparjo, dkk., 2015: 34).
Dalam  pemberian    perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang  protokolnya dialihkan  kepada  PPAT  lain  di  wilayah  hukum  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng  tidak  ada  kendala  khusus.  Kendala  secara  umum  yang  ditemui  dalam penyerahan protokol PPAT dari PPAT yang berhenti menjabat kepada PPAT lain, hanya  berkaitan  dengan  kurangnya  informasi  mengenai  tata  cara  serah  terima protokol membuat proses serah terima protokol tidak berjalan lancar.
Ada  kecenderungan  PPAT  beranggapan  belum  memiliki  kepentingan  untuk mengetahui  tatacara  serah  terima  protokol  PPAT,  nanti  setelah  mendekati  masa pensiun baru ada kepentingan. Anggapan ini tentu kurang tepat, karena berhenti menjabat  PPAT  karena  pensiun  merupakan  satu  penyebab  dilakukannya  serah terima  jabatan,  ada  alasan-alasan  lain  yang  menyebabkan  PPAT  berhenti menjabat, dan kemudian diikuti serah terima protokol PPAT.
Sebagai pejabat, PPAT memiliki  tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kegiatan  pendaftaran  tanah  dengan  membuat  akta  sebagai  bukti  telah dilakukannya  perbuatan  hukum  tertentu  mengenai  hak  atas  tanah  atau  hak  milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Hal demikian dinyatakan  Pasal  2  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998.  Perbuatan hukum  yang  dimasud  dinyatakan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagai berikut:
(2)  Perbuatan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah  sebagai berikut:
a. jual beli;
b. tukar menukar;
c. hibah;
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian hak bersama;
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.
PPAT  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya  diberi  wewenang.  Wewenang yang  dimiliki  PPAT  dinyatakan  dalam  Pasal  3  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998 sebegai berikut:
(1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.
(2) PPAT  khusus  hanya  berwenang  membuat  akta  mengenai  perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.
(3)
Tugas  PPAT  berkaitan  dengan  kegiatan  pemeliharaan  data  pendaftaran  tanah, adalah (Urip Santoso, 2010: 345):
1. Sebelum  melaksanakan  pembuatan  akta  mengenai  pemindahan  atau pembebanan  hak  atas  tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun,  PPAT wajib  terlebih  dahulu  melakukan  pemeriksaan  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota setempat mengenai kesesuaian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan Rumah Susun dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dengan memperlihatkan sertifikat asli.
2. PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah atau hak milik  atas  satuan  rumah  susun  pada  saat  wajib  pajak  menyerahkan  bukti pembayaran  pajak  berupa  Surat  Setor  Bea  Perolehan  Hak  Atas  Tanah  dan Bangunan.
3. PPAT wajib menjelaskan kepada penerima hak dalam pemindahan hak atas tanah  atau  hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  mengenai  surat  pernyataan bahwa:
a. Penerima hak yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  yang  melebihi  ketentuan  maksimum penguasaan  tanah  menurut  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku.
b. Penerima hak yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi  pemegang  hak  atas  tanah  absentee  (guntai)  menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Penerima  hak  yang  bersangkutan  menyadari  bahwa  apabila  pernyataan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a  dan  b  tersebut  tidak  benar,  maka tanah kelebihan atau tanah absentee tersebut menjadi objek landreform.
d. Penerima  hak  yang  bersangkutan  bersedia  menanggung  semua  akibat hukumnya apabila pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak benar.
4. PPAT  wajib  membacakan  akta  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan  dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran  yang  harus  dilaksanakan  selanjutnya  sesuai  ketentuan  yang berlaku.
5. PPAT  wajib  menyampaikan  akta  PPAT  dan  dokumen-dokumen  lain  yang diperlukan  untuk  keperluan  pendaftaran  pemindahan  dan  pembebanan  hak tanggungan atas hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat selambat- lambat nya tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta yang bersangkutan.
Tugas dan jabatan PPAT diamanatkan peraturan perundang-undangan, apabila PPAT  dalam  menjalankan  tugasnya  melakukan  penyelewengan  dan  atau pelanggaran  dapat  dikenai  atau  dikenakan  sanksi  di  antaranya  berupa  sanksi administratif.  Sanksi  perdata  dan  sangsi  pidana  terhadap  PPAT  belum  secara spesifik diatur, penjatuhan sangsi berupa sanksi perdata dan sanksi pidana dapat terjadi  jika  ada  pelanggaran  PPAT  yang  memenuhi  delik  atau  perbuatan  yang
melanggar  undang-undang  baik  pedata  maupun  pidana,  sebagaimana  termuat  di dalam  KUHPerdata  dan  KUHP  (Ahmad  Arizal  Mukti  dan    Oci  Senjaya,  2020: 70).
PPPAT  dalam  menjalankan  tugasnya  berupa  pembuatan  akta  otentik  harus dilakukan  secara  cermat  dan  teliti.  Adapun  Tanggung  jawab  PPAT  dapat digolongkan menjadi dua (Ahmad Arizal Mukti dan  Oci Senjaya, 2020: 72):
1. Tanggung  jawab  etik,  merupakan  tanggung  jawab  yang  berkaitan  dengan etika profesi PPAT.
2. Tanggung jawab hukum, dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, dan atau pidana. dapat di uraikan sebagai berikut:
a. Tanggung jawab secara administratif.
b. Tanggung  jawab  secara  perdata  Tanggung  jawab  ini  berkaitan  dengan ditemukannya  penyimpangan  yang  berkaitan  dengan  akta  otentik  yakni berupa cacat yuridis yang menyangkut syarat materil (berkaitan dengan subjek dan objeknya) dan syarat formil (berkaitan dengan prosedur dan persyaratan). Penyimpangan tersebut dapat berkaitan dengan kesalahan, kelalaian,  atau  bahkan  kesengajaan  yang  merugikan  salah  satu  pihak. Tidak  hanya  dimintai  pertanggung  jawaban  secara  administrtif  saja, penyimpangan  tersebut  dapat  pula  dimintai  ganti  rudi  oleh  pihak-pihak yang dirugikan.
c. Tanggung jawab secara pidana.
Adapun  perkara  pidana  yang  berkaitan  dengan  aspek  formal  akta Notaris/PPAT  dalam  pembuatan  akta  otentik  adalah  sebagai  berikut (Habib Adjie, 2009: 127):
1) Membuat  surat  palsu/yang  dipalsukan  dan  menggunakan  surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 263 ayat(1) dan (2) KUHP);
2) Melakukan pemalsuan terhadap akta otentik (Pasal 264 KUHP);
3) Menyuruh  mencantumkan  keterangan  palsu  dalam  akta  otentik (Pasal 266 KUHP);
4) Melakukan  menyuruh  melakukan  turut  serta  melakukan  (Pasal  55
Jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 KUHP).
5) Membantu  membuat  surat  palsu/atau  yang  dipalsukan  dan menggunakan surat palsu/yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2)
Jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 266 KUHP).
3.      Upaya-Upaya  yang  Dilakukan  untuk    Mengatasinya  Kendala-Kendala dalam    Pemberian    Perlindungan  Hukum  Terhadap  Klien  yang Protokolnya Dialihkan Kepada PPAT Lain Di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Sehubungan  dengan  adanya  kendala  umum  yang  ditemui  dalam  penyerahan protokol  PPAT  dari  PPAT  yang  berhenti  menjabat  kepada  PPAT  lain  berkaitan dengan  kurangnya  informasi  mengenai  tatacara  serah  terima  protokol,  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah berusaha mengatasinya dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fugsi PPAT.
Pada dasarnya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan merupakan  bentuk  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan. Pasal  5  ayat  (2)    Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  menyatakan  bahwa pembinaan oleh Kepala Kantor Pertanahan dapat berupa:
1. Penyampaian  dan  penjelasan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  terkait pelaksanaan  tugas  PPAT  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
2. Sosialisasi,  diseminasi  kebijakan  dan  peraturan  perundang-undangan pertanahan.
3. Pemeriksaan ke kantor PPAT dalam rangka pengawasan secara periodik.
4. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPAT sesuai Kode Etik. Pasal  4  Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang Pembinaan  dan  Pengawasan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  menyatakan  bahwa
pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  PPAT  dilakukan  oleh  Menteri  dan  di dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan. Dalam  melakukan  pengawasan  tersebut  dapat  dibentuk  Majelis  Pembina  dan Pengawas  PPAT,  yang  diberi  kewenangan  oleh  Menteri  untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT, terdiri dari:
1. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Pusat (MPPP) adalah Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kementerian.
2. Majelis  Pembina  dan  Pengawas  PPAT  Wilayah  (MPPW)  adalah  Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kantor Wilayah BPN.
3. Majelis  Pembina  dan  Pengawas  PPAT  Daerah  (MPPD)  adalah  Majelis Pembina dan Pengawas PPAT yang berkedudukan di Kantor Pertanahan. Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  dalam  beberapa  Pasal menyatakan keberadaan  MPPD sebagai berikut:
1. MPPD dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atas nama Menteri dan berkedudukan di Kantor Pertanahan.
2. Susunan keanggotaan MPPD, terdiri atas:
a. 1  (satu)  orang  ketua,  dari  unsur  Kementerian  yang  dijabat  oleh  Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk;
b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang dijabat oleh unsur IPPAT;
c. 5  (lima)  orang  anggota,  dengan  komposisi  3  (tiga)  orang  dari  unsur Kementerian dan 2 (dua) orang dari unsur IPPAT.
3. MPPD hanya dapat dibentuk di daerah yang jumlah PPATnya paling sedikit 10  (sepuluh)  orang  PPAT.  Dalam  hal  di  Kantor  Pertanahan  tidak  dibentuk MPPD  karena  tidak  memenuhi  ketentuan  untuk  melaksanakan  tugas pembinaan dan pengawasan dibantu oleh MPPW atau dibentuk tim gabungan MPPD dari daerah lain. Dalam hal di daerah kabupaten/kota terdapat jumlah PPAT  lebih  dari  100  (seratus)  orang  PPAT,  Kepala  Kantor  Wilayah  BPN dapat  menambah  jumlah  anggota  MPPD  sesuai  dengan  kebutuhan,  dengan ketentuan:
a. setiap  kelipatan  100  (seratus)  PPAT  dalam  daerah  kabupaten/kota
ditambahkan 2 (dua) anggota MPPD; dan
b. penambahan  jumlah  anggota  MPPD  tidak  boleh  melebihi  jumlah anggota MPPP.
Penambahan  jumlah  anggota  MPPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6) dengan perhitungan komposisi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari Kementerian dan 40% (empat puluh persen) dari IPPAT.
4. Pemeriksaan  atas  dugaan  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  PPAT dilaksanakan mulai dari tingkat MPPD. Dalam hal dugaan pelanggaran yang dilakukan  oleh  PPAT  secara  jelas  telah  terbukti  dan  nyata,  Kepala  Kantor Pertanahan  dapat  langsung  memberikan  sanksi  berupa  surat  teguran  tertulis kepada PPAT tanpa melalui pemeriksaan oleh MPPD.
5. MPPD menindaklanjuti temuan Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan terhadap  pelanggaran  pelaksanaan  jabatan  PPAT  dengan  membentuk  dan menugaskan  Tim  Pemeriksa  MPPD  untuk  melakukan  pemeriksaan. Penugasan dibuat dalam bentuk Surat Tugas. Ketua, wakil ketua dan anggota MPPD  dapat  menjadi  tim  pemeriksa  dengan  syarat  tidak  mempunyai hubungan  perkawinan  atau  hubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke bawah  dan/atau  ke  atas  tanpa  pembatasan  derajat,  serta  dalam  garis  ke samping  sampai  dengan  derajat  ketiga  atau  orang  lain  yang  dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan.
6. Tim  Pemeriksa  MPPD  melaksanakan  pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud melakukan pemanggilan terhadap PPAT terlapor untuk diminta keterangan.
Adanya  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap  PPAT  yang  dilakukan  secara berkala  dan  secara  insidentil  berpengaruh  secara  langsung  terhadap  pelayanan yang  diberikan  PPAT  kepada  masyarakat.  Pengawasan  dan  pembinaan  ini mengurangi pelaksanaan tugas PPAT yang merugikan masayarakat, termasuk jika PPAT  yang  bersangkutan  berhenti  menjabat,  dan  diikuti  dengan  adanya penyerahan protokol PPAT.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pada  Bab-bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  hal-hal berikut:
1. Perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang  protokolnya  dialihkan  kepada PPAT lain mengacu pada Pasal 27  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk    sebelum  melaksanakan  serah  terima,  PPAT  pemberi  protokol  harus menyelesaikan segala macam urusannya dengan semua klien, setelah selesai urusan  dengan  semua  klien  baru  kemudian  dapat  dilakukan  serah  terima protokol.
2. Kendala  dalam    pemberian    perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang protokolnya  dialihkan  kepada  PPAT  lain  di  Wilayah  Hukum  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  hanya  berkaitan  dengan  kurangnya informasi mengenai tata cara serah terima protokol sehingga membuat proses serah terima protokol tidak berjalan lancar.
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk    mengatasinya  kendala-kendala  dalam pemberian    perlindungan  hukum  terhadap  klien  yang  protokolnya  dialihkan kepada  PPAT  lain  di  Wilayah  Hukum  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Buleleng  dengan  melakukan  sosialisasi  peraturan  perundang-undangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fugsi PPAT, sebagai bagian dari bentuk  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Kantor  Pertanahan  sesuai dengan apa yang dinyatakan  Pasal 5 ayat (2)  Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Aartje  Tehupeiory.  2012. Pentingnya  Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia .  Jakarta:
Raih Asa Sukses.
Ahmad  Arizal  Mukti  dan    Oci  Senjaya.  2020.  “Tanggung  Jawab  PPAT  Secara Pribadi Terhadap Batalnya Akta Jual Beli Akibat Adanya Perbuatan Melawan Hukum”. Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020.
Budi  Untung.  2015. Karakter  Pejabat  Umum  (Notaris  Dan  Ppat)  Kunci  Sukses Melayani , Yogyakarta : Cv. Andi Offset.
Habib  Adjie.  2009.  Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejbat Publik. Bandung: Refika Aditama.
Hartanti  Sulihandari  dan  Nisya  Rifiani,.  2013. Prinsip-Prinsip  Dasar  Profesi Notaris . Jakarta:  Dunia Cerdas.
I  Gede  Surata  dan    I  Gede  Arya  Wira  Sena.  2021.  “Respon  Krama  Desa  Yang Menguasai/Menggarap Tanah Druwen Desa Pakraman Terhadap Pendaftaran Tanah Milik Desa Pakraman Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl)  Di  Kecamatan  Buleleng,  Kabupaten  Buleleng”. Jurnal  Education  and development . Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021.
Kunni  Afifah.  “Tanggung  Jawab  dan  Perlindungan  Hukum  bagi  Notaris  secara Perdata  Terhadap  Akta  yang  Dibuatnya”. Lex  Renaissance. No.  1  Vol.  2 Januari 2017.
Liliana  Tedjosaputro.  1995. Etika  Profesi  Notaris  (dalam  Penegakan  Hukum Pidana) . Yogyakarta: Bigraf. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. 2020. Modul I dan II Pejabat pembuat Akta Tanah . Yogyakarta: STPN Yogyakarta. Soekidjo  Notoatmodjo.  2010. Etika  dan  Hukum  Kesehatan .  Jakarta:    Rineka Cipta.
Suparjo,  dkk.  2015. Analisa  dan  Evaluasi  Hukum  Bidang.Pertanahan .  Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian.  2010. Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien . Jakarta: Prestasi Pustaka.
Urip  Santoso.  2010. Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah .  Jakarta  : Kencana.
Wiratni  Ahmadi.  2000. Pendidikan  Magister  Kenotariatan, Jurnal  Pendidikan Magister Kenotarian Universitas Padjajaran.
Boris  Tambupolon,  “Mengingat  Kembali  Tujuan  Dan  Perjuangan  Muliamu, Advokat”,  melalui https://www.hukumonline.com .,  diakses  tanggal  23 Desember  2021.