## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 10, No. 1 Juni 2024 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 35-44 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn

## PENERAPAN E-VOTING DI PEMILIHAN KEPALA DESA BAROMBONG KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN
Andi Rezky Silvana Amir 1 *, Armin Arsyad 2 , Sukri Tamma 3 1,2,3 Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, ndonesia
*Korespondensi: arezky.silvana@gmail.com
***

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menyelidiki  kepercayaan  masyarakat  terhadap  mekanisme e-voting yang digunakan  dalam  proses  pilkades  di  Desa  Barombong,  Kecamatan  Gantarang,  Kabupaten Bulukumba.  Meskipun  metode e-voting memiliki  dasar  hukum,  metode  ini  tidak  diterima secara luas dalam praktiknya. Akibatnya, penerapan teknologi tidak selalu diterima dengan baik  oleh  masyarakat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk menggambarkan fenomena dan keadaan yang ada dalam penerapan dan proses berjalannya E-voting di  Pemilihan  Kepala  Desa  Barombong,  Kabupaten  Bulukumba,  serta  memberikan interpretasi  mendalam  terhadap  data  yang  diperoleh.  Dengan  teknik  wawancara  sebagai proses pengambilan data. Hasil penelitian ini menjelaskan e-voting di Desa Barombong telah meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  dengan  peningkatan  partisipasi  mencapai 67,98%.  Masyarakat  Bulukumba  antusias  menggunakan e-voting karena  dianggap  dapat meminimalkan kecurangan dan lebih praktis dibanding sistem manual. Secara umum, konsep pemilihan  kepala  desa  melalui e-voting dapat  diterima  oleh  masyarakat  Desa  Barombong setelah  dilakukan  sosialisasi  dan  mereka  terlibat  langsung  dalam  proses  pemilihan menggunakan sistem tersebut.
Kata kunci: E-voting; Pemelihan Kepala Desa; Kepercayaan; Bulukumba

## ABSTRACT
This  research  focuses  on  the  level  of  public  trust  in  the  e-voting  system  in  the  pilkades process  conducted  in  Barombong  Village,  Gantarang  Sub-district,  Bulukumba  Regency. Although,  juridically,  the  e-voting  system  has  a  legal  basis,  in  practice  not  all  people  are willing to accept the e-voting system. Thus, it can be said that technological advances are not always accepted by the community. This  research uses a descriptive qualitative method to describe the phenomena and circumstances that exist in the application and running process of  E-voting  in  the  Barombong Village Head  Election,  Bulukumba  Regency,  and provide  in- depth  interpretation  of  the  data  obtained.  With  interview  technique  as  the  data  collection process. The results of this study explain that e-voting in Barombong Village has increased community  political  participation  with  an  increase  in  participation  reaching  67.98%.  The people  of  Bulukumba  are  enthusiastic  about  using  e-voting  because  it  is  considered  to minimize  fraud  and  is  more  practical  than  the  manual  system.  In  general,  the  concept  of village head election through e-voting can be accepted by the people of Barombong Village after socialization and they are directly involved in the election process using the system..
Keywords: E-voting; Village Head Election; Trust; Bulukumba

## PENDAHULUAN
P emilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  adalah  proses di  mana penduduk  setempat  secara  langsung memilih  pemimpin  desa. Kepala  Desa  dapat  berasal  dari  berbagai  lapisan  masyarakat,  berbeda  dengan Lurah atau Camat yang biasanya berasal dari kalangan pegawai negeri sipil. Pilkades adalah bagian dari agenda politik di tingkat desa yang menunjukkan partisipasi politik masyarakat desa sejak zaman dahulu. Desa  sebagai  entitas  masyarakat  yang  sah  memiliki  tradisi  memilih  pemimpinnya  sendiri,  dan  tradisi  ini terus  berkembang  seiring  dengan  perubahan  dan  perkembangan  desa  itu  sendiri  (Maschab,  2013).
Citation (APA): Rezky Silvana Amir, A., Arsyad, A., & Tamma,  S.  Penerapan  E-Voting  di Pemilihan  Kepala  Desa  Barombong Kabupaten Bulukumba, Sulawesi
Selatan. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu
Sosial , 10 (1),
35 –44. https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3339 Email Autors: Arezky.silvana@gmail.com
Armin09111965@gmail.com sukripolitik@gmail.com
Submitted: 25 April, 2023
Accepted: 30 April, 2024
Published: 10 Mei, 2024
Copyright  (c)  2024 Andi  Rezky Silvana  Amir,  Armin  Arsyad,  Sukri Tamma
This work is licensed under a Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.
Andi Rezky Silvana Amir, Armin Arsyad, Sukri Tamma
Meskipun  sistemnya  sederhana,  Pilkades  digunakan  untuk  menentukan  pemimpin  desa  dan merupakan bagian dari sistem politik yang lebih besar dan kompleks. (Yuningsih & Subekti, 2016).
Setiap  desa  memiliki  sistem  yang  unik  dalam  pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Desa.  Meskipun demikian, secara umum pemilihan Kepala Desa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Periode Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  Setelah  sekitar  16  tahun  masa  Reformasi,  peraturan  terkait  desa  kembali  diatur  dalam  undang- undang  tersendiri.  Dengan  diberlakukannya  UU  No.  6/2014  tentang  Desa,  di  dalamnya  juga  dijelaskan prosedur  pemilihan  kepala  desa.  Undang-undang  tersebut,  memberikan  kewenangan  kepada  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  untuk  membentuk  panitia  pemilihan  kepala  desa  dan  menyelengarakan pemilihan  kepala  desa.  Aspek  teknis  penyelenggaraan  biasanya  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Sesuai dengan Pasal 31 UU  No.  6/2014,  “pemilihan  kepala  desa  harus  dilakukan  serentak  di  seluruh  kabupaten/kota”  (Undang- undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).
Meskipun sederhana, pemilihan kepala desa merupakan bagian dari struktur politik yang lebih luas dan  canggih  (Widjaja.,  2008).  Dari  perspektif  demokrasi,  Pemilihan  Kepala  Desa  (Pilkades)  merupakan bentuk  partisipasi  politik  terkecil  dan  paling  mudah  diakses  oleh  masyarakat  desa.  Masyarakat  memiliki kesempatan  untuk  memilih  pemimpin  mereka  secara  langsung.  Seperti  yang  dijelaskan  oleh  Joseph Schumpeter,  demokrasi  pada  intinya  adalah  sebuah  proses  politik,  sebuah  alat  untuk  memilih  pemimpin politik  (Sorensen,  2014). Selama  ini,  proses  pemilihan  kepala  desa  telah  dilaksanakan  dengan  metode konvensional  atau  manual.  Namun,  seiring  dengan  kemajuan  teknologi,  telah  muncul e-voting sebagai alternatif  lain. E-voting adalah  sebuah  sistem  di  mana  pemilih  memilih  calon  pemimpinnya  melalui perantara  teknologi,  tidak  lagi  melalui  penggunaan  kertas  suara  atau  mesin  pemungutan  suara konvensional.  Setelah  suara  elektronik  direkam,  data  tersebut  disimpan  dalam  format  digital  kemudian dipindahkan dari mesin pemungutan suara ke dalam aplikasi penghitungan. E-voting merujuk p enggunaan komputer atau peralatan pemungutan suara yang terkomputerisasi digunakan untuk memungkinkan pemilih memberikan  suaranya  dalam  pemilu.  Dalam  konteks  ini, e-voting dapat  dijelaskan  sebagai  perangkat elektronik  sederhana  yang  mencatat  suara  pemilih  sebagai  pengganti  mekanisme  konvensional (Darmawan, 2014).
Sejak  tahun  2009  penggunaan e-voting telah  di  lakukan  di  beberapa  kabupaten  di  Indonesia. Kabupaten  pertama  yang  menerapkannya  adalah  Kabupaten  Jembrana,  Bali,  dalam  konteks  Pemilihan Kepala  Dusun  (Pilkadus) (Burhani,  2010).  Kemudian,  sistem e-voting juga  diterapkan  dalam  Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Juni 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali (Zamani, 2019). Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng menerapkan E-voting dalam Pilkades berdasarkan Peraturan Bupati pada Oktober 2017 (Abdurrahman, 2017). Pengenalan E-voting di Indonesia berasal  dari  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  147/PUU-VII/2009  yang  terkait  dengan  kasus  Bupati Jembrana.  Putusan  tersebut  meminta  agar  penggunaan E-voting diperbolehkan  dalam  pemilihan  kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan  bahwa istilah 'mencoblos' dalam UU No. 32/2004 juga dapat diinterpretasikan sebagai penggunaan metode E-voting .
Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2020, dengan  total  22  desa  di  wilayah  kabupaten  tersebut  menyelenggarakan  Pilkades  (Bahri,  2022).  Dari  31 desa  tersebut,  ada  1  desa  yang  menerapkan  sistem e-voting ,  yaitu  Desa  Barombong,  Kecamatan Gantarang. Ini merupakan penerapan e-voting untuk Pilkades pertama kali di Kabupaten Bulukumba dan kabupaten/kota  kedua  di  Sulawesi  Selatan  setelah  sebelumnya  diterapkan  di  Kabupaten  Bantaeng. Tercatat  1412  daftar  pemilih  tetap  (DPT)  yang  terdaftar  untuk  mengikuti  Pilkades  Barombong  dengan  3 calon  kepala  desa,  yaitu  Mahfud,  Muhammad  Akmal,  dan  Asdar.  M.  Hasil  Pilkades  dimenangkan  oleh Mahfud dengan 747 suara, diikuti Asdar. M dengan 164 suara, dan Muhammad Akmal dengan 70 suara. Dari 1412 DPT, sebanyak 966 orang menggunakan hak pilihnya ditambah 15 pemilih tambahan, sehingga total surat suara yang tercoblos adalah 981. Yang menarik, dari hasil Pilkades Barombong tidak ada surat suara yang tidak sah atau batal. Ini menjadi catatan penting bahwa penerapan e-voting dalam pemilihan umum dapat meminimalisir terjadinya surat suara tidak sah atau batal akibat human error.
Selain  meminimalisir  human  error  dalam  proses  pemilihan  umum,  penerapan e-voting juga diharapkan  dapat  mengatasi  lambannya  proses  penghitungan  suara  dan  besarnya  anggaran  akibat pelaksanaan pemilihan umum yang tidak efektif. Segala permasalahan tersebut dapat memicu konflik dan merusak  proses  demokrasi,  sehingga  menghambat  terwujudnya  pesta  demokrasi  secara  efektif. Ketidaksempurnaan  dalam  pelaksanaan  pemilihan  umum  berpotensi  menurunkan  tingkat  kepuasan  dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan  umum.  Hadirnya  konsep e-voting yang  mengubah  tata  cara  penyelenggaraan  pemilu konvensional  menjadi  modern,  diharapkan  dapat  meminimalisir  permasalahan  yang  ditimbulkan  dari pemungutan  suara  secara  konvensional  (Juaningsih  et  al.,  2020).  Beberapa  penelitian  terdahulu  telah mengkaji proses dan pelaksanaan penerapan e-voting , seperti penelitian oleh Kusumawardhani dan Aprilia (2019)  berjudul  "Implementasi e-voting pada  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa  Tanjung  Kecamatan Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara".  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  penerapan e-voting dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalisir potensi kecurangan dalam proses pemilihan (Kusumawardhani & Aprilia, 2019).
Hal serupa juga dijelaskan oleh Supriyanto dan Mustofa (2016) dalam jurnal berjudul "Penerapan e- voting untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat". Mereka menganalisis efektivitas penerapan e-voting dalam Pilkades di Desa Branjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e- voting dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pemilihan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkades (Supriyanto & Mustofa, 2016). Namun, berbeda dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan Hapsari (2021) dalam jurnal "Persepsi Kerentanan dan Kepercayaan Terhadap e- voting di Indonesia" menjelaskan bahwa sebagian besar responden merasa ragu dan tidak percaya pada keamanan  dan  integritas  sistem e-voting .  Faktor-faktor  seperti  minimnya  sosialisasi,  kurangnya  literasi digital,  dan  kekhawatiran  akan  kecurangan  dianggap  sebagai  penyebab  utama  ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting .
Beberapa  penelitian  yang  disebutkan  di  atas  menunjukkan  bagaimana  hasil  implementasi e-voting dapat  mempengaruhi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  hasil  pemilu.  Penelitian  ini  meneliti  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  mekanisme e-voting yang  digunakan  dalam  proses  Pilkades  di  Desa
Andi Rezky Silvana Amir, Armin Arsyad, Sukri Tamma
Barombong,  Kecamatan  Gantarang,  Kabupaten  Bulukumba.  Meskipun  metode e-voting memiliki  dasar hukum,  namun  dalam  praktiknya  tidak  diterima  secara  luas.  Dengan  demikian,  kemajuan  teknologi  tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem e-voting pada tahap proses, pelaksanaan, dan hasil.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  metode  kualitatif  untuk  menguraikan  dan  menganalisis  pelaksanaan e- voting dalam Pemilihan Kepala Desa Barombong, Kabupaten Bulukumba. Berbagai sumber data, termasuk calon kepala desa, tokoh masyarakat, panitia pemilihan kepala desa, dan peserta Pemilihan Kepala Desa Barombong, digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi  dokumentasi.  Wawancara  mendalam  bertujuan  untuk  mendapatkan  perspektif  dan  pengalaman responden terkait penggunaan e-voting . Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis tematik,  yang  mengorganisir  data  ke  dalam  tema-tema  yang  muncul  dari  hasil  penelitian  (Ahyar  et  al., 2020). Setelah tema-tema tersebut teridentifikasi, data diinterpretasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan  yang  berkaitan  dengan  tujuan  penelitian.  Keabsahan  data  diperoleh  dengan  menggunakan triangulasi data, yang menggabungkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data (Sugiyono, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan E-voting di Pemilihan Kepala Desa Barombong Sistem e-voting dalam  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  (pilkades)  di  Kabupaten  Bulukumba diterapkan  untuk  pertama  kalinya  pada  tahun  2022.  Hal  ini  menjadikan  Kabupaten  Bulukumba  sebagai kabupaten  kedua  di  Sulawesi  Selatan  setelah  Kabupaten  Bantaeng  pada  tahun  2017  yang  menerapkan sistem e-voting dalam proses pilkades. Dasar hukum untuk sistem e-voting tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE).  Undang-Undang  ini  menegaskan validitas dokumen elektronik dan hasil cetaknya.
Di  samping  landasan  hukum  yang  terdapat  dalam  UU  ITE,  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  telah menegaskan dalam Putusan No. 147/PUU-VII/2009 bahwa penggunaan e-voting sesuai dengan konstitusi, asalkan  tidak  melanggar  prinsip-prinsip  pemilu  yang  adil  dan  bebas,  serta  didukung  oleh  kesiapan penyelenggara  di  daerah  dan  infrastruktur  dasar  seperti  listrik  dan  jaringan  internet  yang  handal.  Lebih lanjut, peraturan mengenai e-voting telah dimasukkan dalam UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang telah direvisi dengan UU No. 6/2020. Menurut Pasal 85 ayat (1) UU Pilkada, pemilih  dapat  memberikan  suara  dengan  cara  mencoblos  surat  suara  atau  menggunakan  peralatan pemungutan suara elektronik.
Meskipun metode e-voting telah digunakan untuk pemilihan kepala daerah, UU Desa dan peraturan turunannya  tidak  mengatur  penggunaan e-voting dalam  pemilihan  kepala  desa  (pilkades).  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No.  72  Tahun  2020  tentang  Pemilihan  Kepala  Desa,  proses  pemungutan  suara  dalam  pilkades dilakukan dengan cara memberikan suara pada salah satu calon yang tercantum dalam surat suara. Hal ini menghasilkan ketidaksesuaian dalam penataan metode pemungutan suara. Meskipun peraturan-peraturan
Andi Rezky Silvana Amir, Armin Arsyad, Sukri Tamma
tersebut tidak secara spesifik membahas e-voting untuk pilkades, namun  banyak  peraturan daerah yang mencantumkan e-voting sebagai salah satu modalitas pelaksanaan pilkades di daerahnya. Sebagai contoh, Kabupaten  Bulukumba  melalui  Perda  No.  4/2015  menegaskan  bahwa  pemungutan  suara  pilkades  dapat dilakukan dengan pemungutan suara melalui surat suara atau secara elektronik.
Penerbitan  Peraturan  Bupati  No.  118  Tahun  2017  mengenai  Panduan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  No.  4  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Pemilihan,  Pelantikan,  Pemberhentian,  dan  Pengakhiran Masa Jabatan Kepala Desa semakin memperkuat ketentuan penggunaan e-voting dalam pemilihan kepala desa  di  Kabupaten  Bulukumba.  Di  dalam  Peraturan  Bupati  tersebut  dijelaskan  bahwa e-voting dilakukan dengan  cara  memilih  salah  satu  calon  melalui  layar  monitor  perangkat e-voting yang  disediakan  oleh Panitia Pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa mekanisme sistem e-voting yang dimaksud dalam  pelaksanaan  pilkades  adalah  pendekatan  berbasis  elektronik  yang  digunakan  pada  tahap pemungutan  dan  penghitungan  suara.  Proses  penetapan  pemilih,  pencalonan,  dan  kampanye  tetap berjalan  seperti  biasa.  Untuk  memfasilitasi  penerapan e-voting dalam  pilkades,  Bupati  membentuk  Tim Teknis yang terdiri dari para profesional di bidang teknologi informasi. Tanggung jawab tim ini antara lain menyiapkan perangkat e-voting , mengelola proses e-voting , menyelesaikan permasalahan teknis e-voting , dan  melaporkan  proses e-voting kepada  Bupati.  Meningkatnya  jumlah  desa  yang  telah  menerapkan mekanisme pilkades e-voting menunjukkan manfaat dari sistem ini (Hardjaloka & Simarmata, 2016).
Meskipun  sistem e-voting memiliki  kelemahan,  namun  alasan-alasan  yang  telah  disebutkan sebelumnya  membuat  sistem  ini  layak  untuk  terus  dikembangkan  dan  disempurnakan.  Bahkan  selain alasan-alasan  tersebut,  dalam  praktiknya  sistem e-voting terbukti  dapat  mendorong  peningkatan  tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pemilihan kepala desa di Desa Barombong, di mana keterlibatan  masyarakat  melonjak  menjadi  67,98%  setelah  mengadopsi  teknologi e-voting ,  dibandingkan dengan  pendekatan  tradisional  yang  partisipasinya  tidak  lebih  dari  60%.  Peningkatan  keterlibatan masyarakat ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi e-voting , yang dapat membantu melegitimasi proses demokrasi di desa.

## Kepercayaan Masyarakat dalam Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Barombong
Prinsip  partisipasi  menekankan  bahwa  dalam  masyarakat  demokratis,  setiap  orang  harus  memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini diperkuat melalui sistem hak suara yang setara. Dengan demikian,  definisi  partisipasi  adalah  setiap  individu  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  memberikan  suara sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem politik yang demokratis, semua individu harus memiliki hak. (Pamungkas et al., 2022). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang boleh  dimiliki,  namun  tidak  ada  keharusan  untuk  dilaksanakan.  Artinya,  partisipasi  mencerminkan kesadaran individu warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban atas hak yang dimilikinya.
Kesetaraan politik ini diwujudkan dalam aturan bahwa setiap individu memiliki satu hak suara, tanpa memandang  latar  belakangnya.  Selama  seseorang  merupakan  warga  masyarakat  yang  telah  dinyatakan dewasa  secara  hukum  yang  berlaku,  maka  ia  memiliki  hak  untuk  memberikan  suara  (Zamroni,  2011). Sebagaimana  telah  disampaikan  sebelumnya  tentang  demokrasi,  partisipasi  politik  dari  warga  negara dianggap sangat penting. Partisipasi politik warga  negara adalah elemen kunci dalam demokrasi, karena mereka yang terlibat dalam seluruh proses demokrasi ikut memperkuat legitimasi hasilnya. Berbagai prinsip
demokrasi  meliputi  kebebasan,  partisipasi,  kesetaraan,  keadilan,  toleransi,  keberagaman,  kerelaan, penolakan kekerasan, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, mekanisme pengawasan, dan sebagainya (Rauf, 2015). Dengan demikian, partisipasi merupakan salah satu nilai dasar demokrasi. Partisipasi warga negara menunjukkan penerapan demokrasi dalam sistem dan praktik politik (Hastira, 2020).
Almond juga menyatakan bahwa pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang  paling  umum  dilakukan  (Efriza,  2012).  Lebih  jauh  lagi,  pertimbangkan  bagaimana  mekanisme  atau metode keterlibatan politik dilakukan dan dalam bentuk apa. Menurut Verba dkk., ukuran partisipasi politik dibagi menjadi tiga kategori: pemungutan suara, kampanye, dan kegiatan komunitas (Hidayat, 2015). Verba kemudian membahas tingkat minimum partisipasi politik. Pertama, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pengukuran yang paling dasar adalah keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum atau pemungutan suara. Ini adalah jenis partisipasi politik yang paling efektif: membuat pilihan politik dalam pemilihan umum. Kedua,  berpartisipasi  dalam  kampanye.  Kampanye  merupakan  salah  satu  ajang  yang  dapat  digunakan untuk  mengukur  tingkat  partisipasi  politik  warga  negara.  Kesediaan  masyarakat  untuk  menghadiri  acara kampanye dan memberikan dukungan terhadap pilihannya memiliki nilai partisipatif tersendiri dalam realitas politik (Marijan, 2012).
Partisipasi  politik  masyarakat  memiliki  dua  dimensi.  Dimensi  pertama  ialah  partisipasi  langsung, masyarakat menyalurkan hak pilihnya saat pemilihan umum. Dimensi kedua ialah partisipasi dalam bentuk pengawasan. Partisipasi pengawasan yang dimaksud yakni ikut serta dalam pengawasan dan pengawalan pemilihan, meskipun tidak memberikan suara karena tidak menemukan calon yang dianggap layak (Efendi, 2023). Menurut  penelitian  dalam  buku Word  Value  Survey ,  yang  dikutip  oleh  Kacung  Marijan,  Charles Andrain,  dan  James  Smmith,  terdapat  tiga  jenis  partisipasi  yang  dikategorikan.  Pertama,  terdapat partisipasi  yang  lebih  pasif,  yang  mengacu  pada  keterlibatan  seseorang  dalam  hal  politik  sejauh  ia menganggapnya  penting,  peduli,  dan  sering  kali  membahasnya  dengan  kelompoknya.  Kedua,  terdapat partisipasi aktif yang lebih besar, yang merujuk pada tingkat keterlibatan orang dalam kelompok, asosiasi, atau tim untuk membantu memenangkan pemilu. Ketiga, terdapat partisipasi dalam bentuk protes, seperti menandatangani  petisi,  melakukan  boikot,  termasuk  golput  yang  didasarkan  pada  pertimbangan  politik yang rasional (Nas & Zulfikar, 2018) .
Partisipasi  politik  masyarakat  Bulukumba  yang  dievaluasi  melalui  tingkat  literasi  politik  (political literacy) digambarkan dalam laporan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mengenai Tingkat Literasi Politik Warga dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat  literasi  politik  warga  di  Kabupaten  Bulukumba  termasuk  dalam  kategori  sedang.  Literasi  politik  di Bulukumba  terbentuk  seiring  dengan  momentum  penyelenggaraan  pemilu.  Faktor-faktor  yang memengaruhi terbentuknya literasi politik warga antara lain pendidikan formal, budaya, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan politik, media informasi, kesadaran warga, dan faktor lainnya. Penting untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat untuk konteks persoalan yang ada (Hastira et al., 2022). Kebijakan yang perlu dirumuskan  adalah  kebijakan  yang  berfokus  pada  agenda  sosialisasi  pemilu  dan  pendidikan  politik,  baik yang terkait dengan regulasi maupun berupa pengembangan dan inisiatif baru. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat literasi politik masyarakat Bulukumba yang membentuk partisipasi politik berada
pada  kategori  sedang  yang  dipengaruhi  oleh  pendidikan  formal,  budaya,  ekonomi,  sosialisasi  dan pendidikan politik, media informasi, kesadaran warga, dan faktor lainnya.
Jika gambaran tingkat literasi politik di Kabupaten Bulukumba dibawa ke tingkatan masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat desa juga berada pada kategori yang hampir sama, yaitu sedang (Gultom, 2020). Namun, hal yang membuat partisipasi politik masyarakat desa berbeda adalah  penerapan  sistem e-voting dalam  pemilihan  kepala  desa  serentak,  bukan  sistem  konvensional dengan  kertas  suara.  Sistem e-voting diharapkan  dapat  mengatasi  permasalahan  dalam  pemilihan konvensional  seperti  kurangnya  transparansi  dan  potensi  kecurangan  terhadap  surat  suara.  Penerapan sistem e-voting bagi  Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  merupakan  solusi  untuk  menurunkan  potensi kecurangan  dalam  pemilihan,  yang  dimulai  dengan  penerapannya  pada  pemilihan  kepala  desa. Penggunaan  teknologi e-voting dalam  pemilihan  kepala  desa  di  Kabupaten  Bulukumba  didasarkan  pada keyakinan bahwa desa dapat dianggap sebagai masyarakat demokratis yang dibangun di atas kedaulatan rakyat.
Demokrasi di tingkat desa dianggap sebagai bentuk demokrasi yang murni, yang mungkin menjadi contoh untuk pengembangan sistem demokrasi yang lebih modern di tingkat nasional. Ciri-cirinya meliputi musyawarah, musyawarah desa, dan pemilihan kepala desa oleh penduduk desa dari calon yang mereka usulkan  sendiri (Yuningsih  &  Subekti,  2016).  Hal  ini  juga  tercermin  dari  penerapan  demokrasi  pada kehidupan masyarakat yang masih berbentuk negara-kota pada era Yunani kuno. Lebih lanjut, Desa secara resmi  telah  diakui  sebagai  lembaga  demokratis  dengan  otonomi  untuk  mengatur  diri  mereka  sendiri berdasarkan  kehendak  dan  kebutuhan  masyarakatnya  sendiri.  Para  ahli  memiliki  pandangan  yang berlawanan  mengenai  hal  ini. Ada  yang  beranggapan  bahwa  tata  kelola  pemerintahan  desa,  termasuk pemilihan  kepala  desa,  cenderung  tidak  demokratis.  Namun ,  di  sisi lain,  ada  yang  menganggap  bahwa pemerintahan  desa,  dengan  proses  pemilihan  kepemimpinannya,  sebenarnya  mencerminkan  demokrasi langsung, yang sering disebut sebagai demokrasi murni.
Pelaksanaan otonomi pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa, dianggap sebagai salah satu  wujud  demokrasi.  Hal  ini  juga  merupakan  pandangan  yang umum  di  kalangan filsuf  Indonesia. Bahkan, demokrasi desa terkadang disebut-sebut sebagai pengaruh bagi demokrasi Indonesia. Partisipasi politik  aktif  masyarakat  diperoleh  dari  kepercayaan  terhadap  transparansi  sistem e-voting yang  menjadi modal awal dalam pelaksanaan pilkades. Sistem ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan data tidak bisa diubah setelah  pemilih memilih  pasangan calon karena akan tersimpan secara otomatis dalam sistem e- voting (Darmawan, 2021). E-voting dapat diterima oleh calon kepala desa yang memperoleh kepastian hasil perhitungan  suara  secara  cepat  dan  akurat.  Penerimaan  calon  kepala  desa  terhadap  sistem e-voting secara tidak langsung juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pemilih terhadap sistem ini, karena pada  dasarnya  perangkat  yang  digunakan  dalam  pemilihan  merupakan  sarana  untuk  melegitimasi  calon yang  terpilih  dari  sistem  yang  dijalankan.  Jika  dilihat  dari  sistem  ketata  pemiluan,  pilkades  merupakan pemilihan dengan intensitas paling banyak di negara ini, selain itu tingkat antusias dari masyarakat juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan suksesi pemilihan lainnya.
Pemilihan kepala desa memiliki arti khusus bagi masyarakat di pedesaan, di mana kesadaran politik masyarakat sangat dominan pada pemilihan ini karena masyarakat memiliki rasa emosional terhadapnya.
Andi Rezky Silvana Amir, Armin Arsyad, Sukri Tamma
Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganggap e-voting sebagai salah satu instrumen dalam memberikan pendidikan  politik  yang  transparan  kepada  masyarakat.  Masyarakat  dapat  belajar  mengambil  keputusan sendiri  tanpa  intervensi  dari  pihak  manapun  dan  dapat  mempelajari  proses  transparansi  pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan masyarakat pedesaan. Masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat dari sistem e-voting ini, dimana kebanyakan masyarakat menganggap sistem ini lebih ringkas penggunaannya dibandingkan dengan sistem manual. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Bulukumba memiliki kekhasan tersendiri, di mana masyarakat sangat antusias, serta bersifat demokratis karena tidak terdapat intervensi dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan di kemudian hari.
Masyarakat  sepenuhnya  memilih  kepala  desa  dengan  memperhatikan  visi  dan  misi  dalam membangun desa ke depan. Dalam pemilihan kepala desa, masyarakat nampak sangat antusias dengan penggunaan sistem e-voting . Hal ini tergambarkan dari berbagai argumen masyarakat, di antaranya salah satu tokoh masyarakat di Desa Barombong memaparkan bahwa masyarakat Barombong sangat antusias dengan pemilihan kepala desa menggunakan sistem e-voting karena sejalan dengan pemikiran masyarakat bahwa  alat  ini  mungkin  dapat  mengurangi  tingkat  kecurangan  dalam  proses  pemilihan  karena  dianggap sebagai  alat  yang  transparan  dalam  pengelolaan  data  hasil  pemilihan  dan  tidak  dapat  dimanipulasi  oleh oknum  manapun  selama  proses  pemilihan  berlangsung.  Secara  umum,  konsep  pemilihan  kepala  desa melalui  mekanisme e-voting dapat  diterima  oleh  seluruh  kalangan  masyarakat  di  Kabupaten  Bulukumba, meskipun  pada  awal  penerapan  beberapa  masyarakat  memang  meragukan  sistem e-voting .  Namun, setelah  Pemerintah  Kabupaten  Bulukumba  gencar  melakukan  sosialisasi  di  setiap  desa  yang  akan menyelenggarakan  pemilihan  kepala  desa  dengan  sistem e-voting serta  masyarakat  terlibat  langsung dalam  pemilihan  menggunakan  sistem e-voting ,  lambat  laun  masyarakat  mengerti  sendiri  bagaimana sistem  kerja e-voting sehingga  dapat  menghasilkan  pemilihan  yang  jauh  dari  kecurangan  dan  bersifat transparan.

## SIMPULAN
Desa Barombong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba menjadi pelopor dalam menerapkan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa (pilkades). Meskipun belum diatur dalam peraturan perundang- undangan nasional, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengakomodir penggunaan e-voting melalui peraturan daerah dan peraturan bupati. E-voting di Bulukumba dianggap dapat mengatasi masalah dalam pemilihan  konvensional  seperti  kurangnya  transparansi  dan  potensi  kecurangan,  dengan  tingkat  akurasi yang tinggi dan proses yang transparan. Penerapan e-voting di Bulukumba telah meningkatkan partisipasi politik  masyarakat,  seperti  yang  terjadi  di  Desa  Barombong  dengan  peningkatan  partisipasi  mencapai 67,98%.  Masyarakat  Bulukumba  antusias  menggunakan e-voting karena  dianggap  dapat  meminimalkan kecurangan dan lebih praktis dibanding sistem manual. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melihat e-voting sebagai  alat  untuk  memberikan  pendidikan  politik  yang  transparan  kepada  masyarakat,  memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi pihak lain. Secara umum, konsep pemilihan kepala desa melalui e-voting dapat diterima oleh masyarakat Bulukumba setelah dilakukan sosialisasi dan mereka terlibat langsung dalam proses pemilihan menggunakan sistem tersebut.
DAFTAR PUSTAKA Abdurrahman,  M.  N.  (2017). Meriahnya  Pilkades  Serentak  dengan  Sistem  E-voting  di  Bantaeng . news.detik.com. https://news.detik.com/berita/d-3679301/meriahnya-pilkades-serentak-dengan-
sistem- e-voting -di-bantaeng
Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Nomor March).
Bahri,  S.  (2022). Besok  31  Desa  di  Bulukumba  Gelar  Pilkades,  1  Desa  Gunakan  Sistem  e-voting. makassar.tribunnews.com. https://makassar.tribunnews.com/2022/11/08/besok-31-desa-di- bulukumba-gelar-pilkades-1-desa-gunakan-sistem- e-voting .
Burhani,  R.  (2010). Jembrana  Sukses  E-voting  54  Kepala  Dusun .  www.antaranews.com. https://www.antaranews.com/berita/175479/jembrana-sukses- e-voting -54-kepala-dusun
Darmawan, I. (2014). Memahami E-voting. Buku Obor.
Darmawan,  I.  (2021). E-voting adoption  in  many  countries:  A  literature  review. Asian  Journal  of Comparative Politics , 6 (4), 482–504. https://doi.org/10.1177/20578911211040584
Efendi,  H.  K.  (2023).  Penerapan  Aplikasi E-voting Pada  Pemilihan  Kepala  Kampung  Di  Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung. Disertasi IPDN , 2–3.
Efriza. (2012). Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik. Penerbit Alfabeta.
Gultom,  M.  K.  H.  (2020). Perbandingan  Pemilihan  Kepala  Desa  Melalui  Sistem  Evoting  Dengan Konvensional Di Indonesia . 75.
Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). E-voting : Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi. Jurnal Konstitusi , 8 (4), 579. https://doi.org/10.31078/jk847
Hastira, M. F. (2020). PERUBAHAN POLITIK ELEKTORAL DAN STRATEGI MENGHADAPINYA (STUDI KASUS  PARTAI  NASIONAL  DEMOKRAT  (NASDEM)  DALAM  MENGHADAPI  PEMILIHAN LEGISLATIF 2019) [Universitas Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1911/.
Hastira, M. F., Muhammad Alhamin, & Ariana Yunus. (2022). Pendekatan Sosio-Spasial  Lefebvre dalam Kebijakan  Pemanfaatan  Ruang  (Perda  RTRW  Kota  Parepare). NeoRespublica:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 4 (1), 45–57. https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.18
Hidayat,  N.  S.  (2015). Penyelenggara  Pemilu  di  Dunia:  Sejarah,  Kelembagaan  dan  Praktik  Pemilu  di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial dan Parlementer .
Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
Juaningsih, I. N., El-Islam, M. S., & Nurrafi, A. (2020). Penerapan E-voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai  Optimalisasi  Pelayanan  Publik  Di  Era  Revolusi  Industri  4.0. SALAM:  Jurnal  Sosial  dan Budaya Syar-i , 7 (2). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14720
Kusumawardhani,  A.,  &  Aprilia,  D.  (2019).  Implementasi E-voting pada  Pemilihan  Kepala  Desa  di  Desa Tanjung  Kecamatan  Sukadana  Kabupaten  Kayong  Utara. Jurnal  Sistem  Informasi  dan  Teknologi , 1 (2).
Marijan, K. (2012). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru . Kencana Prenada Media Group.
Maschab, M. (2013). Politik Pemerintahan Desa di Indonesia . PolGov.
Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). E-voting di Bantaeng : Mengubah Mindset Masyarakat .
Pamungkas,  F.  A.,  Sukimin,  S.,  &  Nuswanto,  A.  H.  (2022).  Penerapan  Electronic  Voting  Sebagai Perwujudan  Asas  Luber  Dan  Jurdil  Dalam  Pemilihan  Kepala  Desa  Di  Desa  Bendosari  Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. Semarang Law Review (SLR) , 3 (2), 78. https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5552
Rauf, M. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoretis untuk Indonesia .
Sorensen,  G.  (2014). Demokrasi  dan  Demokratisasi  (Proses  dan  Prospek  dalam  Sebuah  Dunia  yang sedang Berubah) . Pustaka Pelajar.
Sugiyono, P. D. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D .
Supriyanto, A., & Mustofa, K. (2016). Penerapan E-voting untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat. Jurnal Teknologi Informasi , 12 (1).
Widjaja.,  H.  (2008). Otonomi  Desa  Merupakan  Otonomi  yang  Asli,  Bulat  dan  Utuh .  PT  RajaGrafindo Persada.
Yuningsih,  N.  Y.,  &  Subekti,  V.  S.  (2016).  Demokrasi  dalam  Pemilihan  Kepala  Desa?  Studi  Kasus  Desa Dengan  Tipologi  Tradisional,  Transisional,  dan  Modern  di  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun  2008-2013. Jurnal Politik , 1 (2). https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21
Zamani,  L.  (2019). Boyolali  Gelar  Pilkades  Serentak,  69  Desa  Gunakan  E-voting. kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2019/06/30/09282641/boyolali-gelar-pilkades-serentak-69-desa- gunakan- e-voting
Zamroni. (2011). Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural . Gavin Kalam Utama.
PROFIL SINGKAT Andi  Rezky  Silvana  Amir, lahir  di  Kolaka,  Sulawesi  Tenggara  pada  tanggal  17  mei  1993.  Saat  ini menempuh  pendidikan  Magister  Ilmu  Politik  di  Universitas  Hasanuddin,  Makassar.  Penulis  aktif  dalam beberapa  organisasi  yakni,  Ikatan  Pelajar  Muhammadiyah,  Himpunan  Mahasiswa  Islam,  Nasyiahtul Aisyiyah,  dan  Ketua  Asosiasi  Mahasiswi  Ilmu  Politik  UIN  Alauddin  Makassar.  Penulis  ikut  andil  dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) kecamatan Gantarang kabupaten  Bulukumba  Sulawesi  Selatan.  Dan  Saat  ini  bekerja  sebagai  Administrasi  di  Klinik  Swasta  di kabupaten Bulukumba.