## INTERNAL CONTROL SYSTEM ON FRAUD PREVENTION MODERATE BY BUGIS CULTURAL VALUES
Rahayu Wiliana  , Febby Rachmadhani, Nadhirah Nagu, Syamsuddin, Achmad Fadel Farid
Universitas Hasanuddin, Makasar, Indonesia  rahayuwiliana6@gmail.com
https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1549
Received: Oct 27, 2023 Revised: Nov 24, 2023 Accepted: Dec 01, 2023 Published: Dec 18, 2023

## ABSTRACT
This research aims to analyze the influence of the internal control system on fraud prevention with Bugis cultural values as a moderator in the Sidenreng Rappang district government. The research population  is  the  total  number  of  ASNs  in  the  Sidenreng  Rappang  district  who  manage  special allocation  funds  for  13  agencies.  Sampling  was  carried  out  through  a  non-probability  sampling design  by  applying  purposive  sampling  techniques;  the  sample  obtained  was  172  respondents. This  research  uses  primary  data,  and  data  collection  techniques  are  carried  out  by  distributing questionnaires.  Structural  equation  modeling  (SEM),  with  Smart-PLS  3.0  software,  is  the statistical  analysis  used  to  test  this  research  hypothesis.  The  research  results  show  that implementing  the  internal  control  system  positively  and  significantly  affects  the  prevention  of fraud,  and  Bugis'  cultural  values  can  strengthen  the  influence  of  the  internal  control  system  on fraud  prevention  efforts.  The  findings  from  this  research  can  play  a  role  in  developing  existing theories and provide references for institutions to reduce the risk of fraud.
Keyword: internal control system, buginese cultural values, fraud detection.

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA PENCEGAHAN FRAUD DIMODERASI NILAI BUDAYA BUGIS

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  menganalisis  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan fraud dengan  nilai  budaya  Bugis  sebagai  pemoderasi  di  pemerintahan  kabupaten Sidenreng  Rappang.  Populasi  penelitian  adalah  jumlah  keseluruhan  ASN  kabupaten  Sidenreng Rappang yang mengelolah dana alokasi khusus sebanyak 13 instansi. Penarikan sampel dilakukan melalui  desain nonprobability  sampling dengan  menerapkan  teknik purposive  sampling ,  sampel yang  diperoleh  sebanyak  172  responden.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer,  teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  penyebaran  kuesioner.  Analisis  statistik  yang  digunakan untuk  menguji  hipotesis  penelitian  ini  adalah  model  persamaan  struktural (SEM) ,  dengan perangkat  linak  Smart-PLS  3.0.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  implementasi  sistem pengendalian internal memberikan kontribusi positif dalam mencegah fraud , kemudian nilai-nilai budaya  Bugis  mampu  memperkuat  pengaruh  sistem  pengendalian  internal  terhadap  upaya pencegahan fraud . Temuan dari penelitian ini dapat berperan dalam pengembangan teori yang ada dan memberikan referensi bagi lembaga-lembaga untuk mengurangi risiko terjadinya fraud .
Kata kunci: sistem pengendalian internal, nilai budaya Bugis, dan pencegahan fraud.

## PENDAHULUAN
Seiring  dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  semakin  kompleks,  tindakan kejahatan ekonomi dalam berbagai bentuk juga berkembang.  Tindakan semacam ini sering disebut sebagai fraud atau tindakan curang. Tindakan kecurangan sering
melibatkan  penyalahgunaan  kepentingan,  konflik  kepentingan,  korupsi, penyuapan,  gratifikasi,  dan  tindakan  serupa  lainnya  (Pamungkas,  Ghozali,  and Achmad 2017). Oleh karena itu, kesadaran dan kepedulian perlu ditanamkan pada setiap  individu  baik  kalangan  atas  maupun  bawah  untuk  menghindari kemungkinan terjadinya tindakan fraud (Dwiyanti, Wicaksono, and Ulum 2022). Fraud menjadi  topik  menarik  untuk  dibahas,  terutama  mengingat  munculnya sejumlah  kasus  di  tengah  publik.  Association  of  Certified  Fraud  Examiners (ACFE)  mengkategorikan  penipuan  menjadi  beberapa  bagian,  yakni  manipulasi laporan  keuangan,  penggunaan  aset  yang  tidak  sah,  dan  perilaku  korupsi (Surjandari  and  Martaningtyas  2015).  Di  sektor  pemerintahan,  bentuk  penipuan paling umum terjadi adalah korupsi. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) ada  lima  ratus  tiga  puluh  tiga  insiden  korupsi  yang  ditindaklanjuti  oleh  penegak hukum selama tahun 2021. Dari semua kejadian tersebut, potensi kerugian negara mencapai total dua puluh sembilan triliun.
Tindakan fraud di  Indonesia  masih  menempati  posisi  yang  sangat  tinggi, dapat dilihat pada hasil survei Corupption Perception Index ( CPI ) yang berkaitan dengan barometer indeks persepsi korupsi dan korupsi global pada periode tahun 2018  sd  2022  terhadap  180  negara  di  dunia  internasional,  termasuk  Indonesia. Terlihat  pada  fenomena  tingkat  korupsi  di  Indonesia  berbasis  Survei  TII  periode 2018 sampai dengan 2022, pada tahun 2018 Indonesia menempati peringkat ke 89 dengan skor 38, tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke 85 dengan skor 40, tahun  2020  Indonesia  menempati  peringkat  ke  102  dengan  skor  37,  tahun  2021 Indonesia menempati peringkat ke 96 dengan skor 38, dan tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ke 110 dengan skor 34 (Madrim 2023).
Melihat  tingginya  tindakan  kecurangan  dan  besarnya  dampak  yang ditimbulkan  terhadap  seluruh  lapisan  masyarakat,  maka  tindakan  kecurangan harus  dicegah  (Taufik  2019).  Pencegahan fraud menjadi variabel penting  demi terwujudnya  pemerintahan  bersih  yang  bebas  dari  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme (Biduri,  Ferisanti,  and  Hermawan  2023).  Hal  tersebut  dapat  dicegah  dengan menerapkan  kebijakan  anti fraud di  setiap  organisasi,  termasuk  pada  organisasi pemerintahan  (Fitriani,  Dewata,  and  Indriasari  2022).  Kebijakan  anti fraud diterapkan  bertujuan  agar  pemerintahan  memiliki  sistem  pencegahan  seperti sistem  deteksi,  pemantauan,  dan  evaluasi  kebijakan  serta  aktivitas  operasional (Fasa  and  Sani  2020).  Adapun  strategi  dan  metode  untuk  meminimalisir  tindak pidana  kecurangan  atau  korupsi  dapat  dilakukan  melalui  penerapan  sistem pengendalian  internal  (Vanasco  1998).  Strategi  dan  metode  tersebut  ketika diterapkan  secara  efektif  dapat  mencegah  terjadinya  tindakan  kecurangan fraud, mewujudkan Good  Corporate  Governance  (GCG) dalam  upaya  untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Wonar, Falah, and Pangayow
(2018);  Adiko,  Astuty,  and  Hafsah  (2019)  mengindikasikan  penerapan  sistem pengendalian  internal  tidak  berpengaruh  pada  usaha  pencegahan fraud .  Hal  ini konsisten  dengan  temuan  penelitian  Akhyaar  et  al.  (2022)  menegaskan  sistem pengendalian  internal  tidak  berdampak  untuk  mencegah fraud .  Oleh  karena  itu, tingkat keefektifan sistem pengendalian internal, baik tinggi maupun rendah, tidak berdampak  pada  pencegahan fraud .  Pandangan  ini  berbeda  dengan  studi Romadaniati,  Taufik,  and  Nasir  (2020)  yang  mengungkapkan  bahwa implementasi  sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh  dalam  mencegah
fraud .  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  sistem  pengendalian  internal memiliki potensi untuk mengurangi risiko tindak kecurangan.
Penelitian  mengenai  sistem  pengendalian  internal  dalam  mencegah fraud dengan memasukkan moralitas individu sebagai pemoderasi sudah dilakukan oleh oleh Romadaniati, Taufik, and Nasir (2020), namun tidak membahas nilai budaya Bugis.  Selanjutnya  penelitian  mengenai  nilai  budaya  Bugis  sebagai  variabel moderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud sudah dilakukan  oleh  Harun,  Tenriwaru,  and  Tjan  (2021),  namun  yang  membedakan dengan  penelitian  ini  adalah  objek,  fenomena,  metode  analisis,  lokasi  dan  teori yang  digunakan,  sehingga  menghasilkan  perspektif  yang  berbeda  terhadap  topik ini.  Dengan  mempertimbangkan  inkonsistensi  hasil  penelitian  terdahulu  dan perbedaan-perbedaan  yang  ada,  maka  diperlukan  penelitian  lanjutan.  Karena alasan  tersebut,  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  evaluasi  dan penilaian  terhadap  dampak  pelaksanaan  sistem  pengendalian  internal  sebagai tindakan  pencegahan  terhadap fraud ,  serta  bagaimana  nilai-nilai  budaya  Bugis memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal dan pencegahan fraud .

## TELAAH LITERATUR

## Teori Agensi
Teori  agensi  yang  diperkenalkan  oleh  Jensen  and  Meckling  (1976) menguraikan  ikatan  atau  perjanjian  antara  satu  pihak  atau  lebih  (prinsipal)  dan melibatkan pihak lainnya (agen). Konsep agensi ini bisa diterapkan dalam konteks organisasi sektor publik (Lane 2000). Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diberikan  wewenang  untuk  mengelolah  dana-dana  dari  pusat  seperti  contohnya Dana Alokasi  Khusus.  Pemerintah daerah berperan sebagai agen dan masyarakat sebagai  pihak  prinsipal  yang  diproyeksi  oleh  dewan  perwakilan  rakyat  daerah (Moe  1984;  Fozzard  2001;  Halim  and  Abdullah  2006).  Selain  itu,  teori  ini memandang  pemerintah  daerah  sebagai  pihak  yang  memiliki  akses  langsung  ke informasi,  sedangkan  masyarakat  dilihat sebagai  principal  yang  hanya  menerima informasi.  Kondisi  ini  menciptakan  ketidakseimbangan  informasi,  dimana  salah satu  pihak  memiliki  keistimewaan  akses  yang  lebih  besar  terhadap  informasi, sementara  yang  lain  dianggap  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  tersebut. Ketidakseimbangan  informasi  ini,  pada  gilirannya  dapat  mendorong  agen  untuk memanfaatkan  peluang  untuk  melakukan  tindakan  kecurangan  atau  penipuan. Untuk mengurangi potensi ini, diperlukan peningkatan dalam sistem pengendalian internal,  yang  melibatkan  pengawasan  fisik  terhadap  aset,  penetapan  otorisasi yang  sesuai,  pemisahan  tugas,  evaluasi  independen  terhadap  kinerja,  dan penyelenggaraan  dokumen  yang  akurat  (Albrecht  and  Albrecht  2002;  YR  and Ariandi 2017).

## Teori Norma-Norma Sosial
Teori norma sosial yang diperkenalkan oleh Bicchieri  (1990) dan dikenal sebagai  model  aktivasi  norma-norma  sosial  diuraikan  dengan  mengemukakan bahwa  norma-norma  terkait  dengan  harapan  dan  preferensi  individu  yang mengikuti  norma  tersebut.  Eksistensi  norma-norma  ini  bergantung  pada  individu yang  meyakini  bahwa  norma-norma  tersebut  berlaku  dan  relevan  dalam  situasi tertentu.  Model  Bicchieri  menjelaskan  bagaimana  seseorang  mengaitkan  konteks
dengan interpretasi khusus, membangun keyakinan dan ekspektasi mereka terkait motif dan perilaku orang, terutama ketika norma-norma sosial terlibat (Davidson and  Stevens  2013).  Hal  ini  membangun  aspirasi  dan  kepercayaan  yang mempengaruhi cara bertindak.

## Fraud
Kecurangan  merupakan  tindakan  yang  dijalankan  dengan  sengaja  untuk mengecoh  atau  memanipulasi  individu  lain  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan,  entah  itu  untuk  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  (Arens,  Elder, and  Beasley  2014).  Tindakan  tersebut  bisa  mencakup  berbagai  jenis  kejahatan atau  tindakan  hukum  putih (white  collar  crime) seperti  mencuri,  menggelapkan aset,  menggelapkan  informasi,  menggelapkan  kewajiban,  menyembunyikan  atau memanipulasi fakta, dan juga termasuk dalam kategori korupsi. Adapun indikator pencegahan fraud :  memahami  kode  etik,  rekrutmen  karyawan  yang  jujur, menyediakan  program  pelatihan  bagi  pegawai,  lingkungan  kerja  yang  positif (Suradi 2006; Taufik 2019).

## Sistem Pengendalian Internal
Sistem  pengendalian  internal  diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  tidak dapat  dipisahkan  dari  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara berkelanjutan  oleh  pimpinan  dan  seluruh  anggota  pegawai  (Presiden  RI  2008). Proses  ini  bertujuan  memberikan  keyakinan  yang  memadai  terhadap  pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam  pelaporan  keuangan,  perlindungan  terhadap  aset  negara,  dan  kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut juga menetapkan lima indikator pengukuran yang digunakan untuk mencapai tujuan pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, evaluasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan penyediaan informasi, serta tindakan pemantauan (Taufik 2019).

## Nilai Budaya Bugis
Nilai-nilai  budaya  Bugis  merupakan  prinsip,  filosofi,  atau  panduan  yang mendasari  perilaku  dan  perkataan  manusia.  Biasanya,  nilai-nilai  ini  diarahkan untuk  membentuk  sikap  moralitas  yang  diharapkan  dapat  menciptakan  individu yang memberikan dampak positif pada lingkungan kerja (Rahim 2019). Pengaruh budaya  lokal  yang  signifikan  ini  pada  kehidupan  manusia  menyebabkan  banyak organisasi  mengadopsinya  kedalam  budaya  organisasi  mereka,  seperti  yang dilakukan  oleh  instansi  pemerintahan  Kabupaten  Sidenreng  Rappang.  Adapun indikator  yang  digunakan  dalam  pengukuran  nilai  budaya  Bugis  yakni    nilai sipakatau, nilai sipakainge, dan nilai sipakalebbi (Razak 2015; Harun, Tenriwaru, and Tjan 2021).

## Pengembangan Hipotesis
Sistem  pengendalian  internal  sebagai  suatu  proses  yang  tidak  terpisahkan dari  tindakan  dan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  berkelanjutan  oleh  pimpinan dan  seluruh  anggota  pegawai  (Presiden  RI  2008).  Tujuan  utama  dari  proses  ini adalah  memberikan  keyakinan  yang  memadai  terkait  dengan  pencapaian  tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan dalam pelaporan  keuangan,  perlindungan  terhadap  aset  negara,  dan  kepatuhan  terhadap
peraturan perundang-undangan. Kecurangan dapat terjadi jika sistem pengendalian  internal  dalam  sebuah  organisasi  tidak  memadai  (Baldock  2016). Hal  ini  menciptakan  kesempatan  bagi  pegawai  untuk  melakukan  tindakan fraud dan  memungkinkan  kejadian fraud ketika  karyawan  memiliki  akses  ke  aset  dan informasi  keuangan  terkait.  Terlebih  lagi,  dalam  konteks  teori  agensi  yang mengasumsikan  bahwa  individu  cenderung  lebih  memprioritaskan  kepentingan pribadi  mereka,  terdapat  potensi  konflik  kepentingan  antara  pihak  yang memberikan  otoritas  (prinsipal)  dan  pihak  yang  menerima  otoritas  (agen).  Teori ini  juga  menggambarkan  pemerintah  daerah  sebagai  agen  yang  memiliki  akses langsung ke informasi, sementara masyarakat berperan sebagai pihak yang hanya menerima informasi.
Hal  diatas  mengakibatkan  ketidaksetaraan  informasi,  karena  salah  satu pihak  memiliki  akses  yang  lebih  mendalam  ke  informasi  dibandingkan  dengan pihak  lainnya.  Ketidaksetaraan  informasi,  hal  ini  memberikan  peluang  bagi  agen untuk  terlibat  dalam  tindakan  kecurangan  atau fraud .  Upaya  untuk  mengurangi hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian internal melalui langkah-langkah seperti pengawasan fisik terhadap harta, pengesahan yang sesuai, pembagian tugas, evaluasi independen terhadap kinerja, dan pencatatan yang tepat (Albrecht and Albrecht 2002; YR and Ariandi 2017). Penelitian sebelumnya telah menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  sistem  pengendalian  internal  dan  usaha pencegahan fraud adalah  positif.  Islamiyah,  Made,  and  Sari  (2020)  mencatat dalam penelitian mereka bahwa terdapat efek positif sistem pengendalian internal terhadap  upaya  pencegahan fraud .  Temuan  yang  sama  juga  diungkapkan  dalam studi  oleh  Romadaniati,  Taufik,  and  Nasir  (2020),  yang  menyiratkan  bahwa sistem  pengendalian  internal  memiliki  dampak  positif  pada  pencegahan fraud . Taufik  (2019) juga  telah  menyuarakan  bahwa  sistem  pengendalian  internal memiliki dampak yang signifikan pada usaha pencegahan fraud . Oleh karena itu, berdasarkan  hubungan  teori  dan  temuan-temuan  ini,  hipotesis  dapat  dirumuskan H 1 : sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.
Penerapan  sistem  pengendalian  internal  yang  efektif  memiliki  potensi untuk  mencegah fraud .  Kesuksesan  sistem  pengendalian  internal  seringkali bergantung pada dukungan dari sikap dan budaya organisasi, yang dalam konteks penelitian ini disebut sebagai nilai budaya Bugis (Romadaniati, Taufik, and Nasir 2020).  Pencegahan fraud dapat  dicapai  melalui  upaya  memupuk,  menjaga  dan memperkuat  integritas,  disiplin,  kesetiaan,  etika,  dan  dedikasi  pegawai.  Hal  ini bertujuan  untuk  menciptakan  sebuah  mekanisme  sistem  pengendalian  internal yang  beroperasi  secara  efisien  dan  efektif  adalah  sesuai  dengan  gagasan  yang diungkapkan  oleh  (Taufik  2019).  Prinsip  ini  juga  sejalan  dengan teori  norma- norma  sosial,  yang  menjelaskan  bahwa  norma-norma  mencakup  harapan  dan keinginan  individu  yang  mematuhi  norma-norma  tersebut.  Kehadiran  norma sosial  bergantung  pada  sejumlah  individu  yang  percaya  bahwa  norma  tersebut berlaku,  terutama  dalam  konteks  situasi  tertentu  (Bicchieri  1990).  Model Bicchieri,  menjelaskan  bagaimana  seseorang  menghubungkan  situasi  dengan penafsiran  khusus  yang  membentuk  perspektif  dan  ekspektasi  mereka  terhadap motif,  serta  tindakan individu,  terutama dalam menggerakkan  norma  sosial  yang membentuk ekspektasi dan pandangan yang memengaruhi perilaku (Davidson and Stevens 2013).
Nilai budaya pada umumnya berfungsi sebagai  nilai yang diyakini mampu berperan dalam pengendalian diri seseorang sehingga mampu melakukan kontrol atas tindakan yang dilakukan termasuk pada pengelolaan dana (Harun, Tenriwaru, and  Tjan  2021).  Nilai  budaya  pada  penelitian  ini  mengkaji  tentang  nilai  budaya Bugis,  dimana  nilai  tersebut  telah  diterapkan  atau  telah  nampak  dalam  rutinitas sehari-hari  diantaranya  seperti  nilai  budaya sipakatau mewakili  prinsip-prinsip dasar  yang  mencakup  dimensi  sosial  horizontal  dan  vertikal,  yang mengekspresikan  pentingnya  saling  menghormati,  menghargai,  dan  melayani sesama  manusia.  Kemudian, sipakainge adalah  nilai  yang  menegaskan bahwa manusia  entitas  yang  memiliki  ketidaksempurnaan  inherent  dan  rentan  terhadap kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Nilai sipakainge juga menekankan pentingnya  saling  mengingatkan  dan  mendukung  satu  sama  lain.  Terakhir,  nilai sipakalebbi menggambarkan  pentingnya  memberikan  penghargaan  dan  apresiasi kepada  individu,  karena  dianggap  bahwa  manusia  senang  mendapat  pujian  dan perlakuan istimewa (Rahim 2019). Penelitian sebelumnya oleh Akbar, Rosidi, and Andayani  (2019)  menekankan  bahwa  pengaruh  budaya  etis  organisasi memengaruhi  keterkaitan  antara  sistem  pengendalian  internal  dan  pencegahan fraud .  Penelitian  Djatmiko,  Asnawi,  and  Larasati  (2020)  menyajikan  temuan bahwa  budaya  etis  organisasi  dapat  mengurangi  hubungan  antara  sistem pengendalian internal dan upaya pencegahan fraud . Sebaliknya, studi oleh Harun,
Tenriwaru,  and  Tjan  (2021)  menonjolkan  peran  moderasi  nilai  budaya  Bugis dalam  mempengaruhi  efek  sistem  pengendalian  internal  terhadap  mitigasi fraud . Dengan  dasar  penjelasan  ini,  hipotesis  dapat  dirumuskan H 2: nilai  nudaya  Bugis mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menerapkan  pendekatan  kuantitatif  dan  menggunakan  data primer  yang  dikumpulkan  melalui  penyebaran  kuesioner.  Populasi  penelitian mencakup  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  menangani  Dana  Alokasi Khusus di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sementara sampel terdiri dari pegawai yang terlibat dalam administrasi Dana Alokasi Khusus di 13 instansi pemerintah daerah.  Dalam  penelitian  ini,  pemilihan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan pendekatan nonprobability  sampling ,  yang  melibatkan  penerapan  teknik purposive  sampling ,  yaitu  pemilihan  sampel  berdasarkan  kriteria  tertentu (Abdillah, Hartono, and Prabantini 2015).
Kriteria  pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  mencakup  ASN  yang berhubungan  dengan  unit-unit  dalam  perencanaan,  unit  keuangan,  serta  unit-unit lain  yang  terkait  dengan  pengelolaan  Dana  Alokasi  Khusus  di  pemerintahan kabupaten  Sidenreng  Rappang,  sehingga  diperoleh  sampel  sebanyak  172 responden.  Kuesioner  diukur  menggunakan  skala Likert ,  skor  alternatif  dalam kuesioner  yang  diberikan  ada  5  yaitu:  sangat  setuju  (SS)  =  Skor  5;  setuju  (S)  = skor  4;  netral  (N)  =  Skor  3;  tidak  setuju (TS)  =  Skor  2;  dan    sangat  tidak  setuju (STS) = Skor 1.
Terdapat    tiga  variabel  utama  dalam  penelitian  ini  yaitu  variabel independen  berupa  sistem  pengendalian  internal,  variabel  dependen  berupa pencegahan fraud ,  dan  variabel  moderasi  berupa  nilai  budaya  Bugis.  Teknik
analisis  data  menggunakan  pengujian  statistik  yang  dilakukan  melalui  model persamaan  struktural (SEM) melibatkan penggunaan  perangkat  lunak  Smart-PLS 3.0 sebagai alat analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Karakteristik Responden
Karakteristik  responden  dapat  menggambarkan  sebaran  responden berdasarkan  jenis  kelamin,  tingkat  pendidikan  dan  usia.  Tabel  1  menunjukkan bahwa  responden  perempuan  lebih  banyak  dari  pada  laki-laki  yaitu  54,1%  dari total responden. Responden dengan tingkat pendidikan S1 lebih mendominasi dari tingkat  pendidikan  lainnya  yaitu  61%.  Sedangkan  responden  rentang  usia  41 sampai 60 tahun lebih mendominasi yaitu 65,7% dari total responden.
Tabel 1 Karakteristik Responden Karakteristik Jumlah Presentase Jenis Kelamin Laki-Laki 79 45,9% Perempuan 93 54,1% Tingkat Pendidikan D3 8 4,7% D4 1 0,6% S1 105 61,0% S2 58 33,7% Usia 21 – 40 Tahun 59 34,3% 41 – 60 Tahun 113 65,7% Sumber: data primer (diolah, 2023)

## Statistik Deskriptif
Berdasarkan  Tabel  2,  sistem  pengendalian  internal  (X)  memiliki  nilai minimum  2,33,  nilai  maksimum  5,00,  dan  rata-rata  ( mean )  4,2330.  Ini menggambarkan  bahwa  sebagian  besar  responden  sangat  mendukung  pernyataan terkait  variabel  ini.  Standar  deviasi  sebesar  0,46102  menunjukkan  bahwa  variasi atau  perbedaan  dari  rata-rata  respons  responden  terhadap  variabel  sistem pengendalian internal adalah rendah. Kemudian, variabel nilai budaya Bugis (M) memiliki nilai minimum 1,67, nilai maksimum 5,00, dan rata-rata ( mean ) 4,3224. Data  ini  juga  mencerminkan  tingkat  persetujuan  yang  tinggi  dari  mayoritas responden terhadap pernyataan yang berkaitan dengan nilai budaya Bugis. Standar deviasi  sebesar  0,46594  menunjukkan  bahwa  variasi  respons  responden  terkait variabel ini relatif rendah.
Tabel 2 Statistik Deskriptif Variabel Minimum  Maximum Mean Std. Deviation Sistem Pengendalian Internal 2,33 5,00 4,2330 0,46102 Nilai Budaya Bugis 1,67 5,00 4,3224 0,46594 Pencegahan Fraud 2,17 5,00 4,3113 0,50363 Valid N (listwise) 172 Sumber: data primer (diolah, 2023)
Selanjutnya, variabel pencegahan fraud (Y) memiliki nilai minimum 2,17, nilai  maksimum  5,00,  dan  rata-rata  ( mean )  4,3113.  Hasil  survei  menunjukkan
bahwa  sebagian  besar  peserta  mengekspresikan  tingkat  persetujuan  yang  tinggi terhadap  pernyataan  yang  terkait  dengan  pencegahan fraud .  Standar  deviasi sebesar 0,50363 menandakan variasi yang rendah dari rata-rata respons responden terhadap variabel pencegahan fraud .

## Convergent Validity
Tabel 3 Convergent Validity Indikator Outer Loading Indikator Outer Loading Indikator Outer Loading X1 0,745 Y1 0,775 M1 0,787 X2 0,721 Y2 0,807 M2 0,750 X3 0,726 Y3 0,747 M3 0,753 X4 0,726 Y4 0,771 M4 0,791 X5 0,727 Y5 0,771 M5 0,734 X6 0,735 Y6 0,759 M6 0,819 X7 0,735 Y7 0,740 M7 0,766 X8 0,761 Y8 0,769 M8 0,752 X9 0,737 Y9 0,785 M9 0,754 X10 0,764 Y10 0,800 X11 0,800 Y11 0,789 X12 0,740 Y12 0,757 X13 0,752 X14 0,762 X15 0,762 Sumber: data primer (diolah, 2023)
Tabel  3  menampilkan  hasil  estimasi  dari  perhitungan  uji outer  loading menggunakan  metode PLS (partial  least  squares) untuk  indikator-indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 3 menunjukkan bahwa semua outer loading memiliki  nilai  >  0,7  yang  mengindikasikan  bahwa  konstruk  untuk semua  variabel  dianggap  valid.  Selanjutnya,  hasil  perhitungan  menggunakan algoritma PLS untuk  indikator-indikator  yang  valid  menghasilkan  nilai average variance  extracted  (AVE) .  Berdasarkan  Tabel  4,  dapat  dilihat  bahwa  nilai AVE untuk  semua  variabel  melebihi  ambang  batas  0,5,  sehingga  dapat  dinyatakan bahwa  semua  variabel  menunjukkan  validitas  konvergen  yang  kuat,  karena memiliki loading faktor di atas 0,7 dan AVE melebihi 0,5.
Tabel 4 Average Variance Extracted Variabel AVE Sistem Pengendalian Internal (X) 0,557 Pencegahan Fraud (Y) 0,597 Nilai Budaya Bugis (M) 0,589 Sumber: data primer (diolah, 2023)

## Discriminant Validity
Diskriminan validity fokus pada prinsip bahwa konstruk pengukuran harus diuji  untuk  memastikan  bahwa  tidak  ada  hubungan  korelasi  yang  tinggi  antara
mereka.  Pengujian discriminant  validity menggunakan  indikator  refleksi  bisa dilakukan dengan memperbandingkan nilai akar kuadrat AVE dari masing-masing konstruk dengan nilai korelasi antara konstruk tersebut. Apabila nilai akar kuadrat AVE lebih  tinggi  daripada  korelasi  antara  konstruk  tersebut,  maka  dapat dinyatakan  bahwa discriminant  validity telah  terpenuhi.  Untuk  menjaga discriminant  validity dalam  sebuah  model,  nilai  akar  kuadrat AVE dari  masing- masing konstruk seharusnya lebih besar daripada korelasi antara konstruk tersebut dengan  variabel  laten  lain  dalam  model  tersebut.  Tabel  5  menunjukkan  bahwa semua nilai akar kuadrat AVE dari konstruk konsep melebihi nilai korelasi antara konstruk tersebut dan variabel laten lain dalam model. Oleh karena itu, baik cross loading maupun  kriteria Fornell-Larcker memverifikasi  bahwa  konstruk  dalam model ini telah memenuhi persyaratan discriminant validity.
Tabel 5 Fornell-Larcker Criterion Variabel Sistem Pengendalian Internal (X) Pencegahan Fraud (Y) Nilai Budaya Bugis (M) Sistem Pengendalian Internal (X) 0,746 Pencegahan Fraud (Y) 0,736 0,773 Nilai Budaya Bugis (M) 0,742 0,737 0,768
Sumber: data primer (diolah, 2023)

## Reliabilitas
Reliabilitas  dilaksanakan  untuk  menilai  sejauh  mana  tingkat  konsistensi internal  dari  instrumen  pengukuran  yang  digunakan.  Reliabilitas  mencerminkan sejauh  mana  alat  pengukuran  dapat  menghasilkan  data  pengukuran  yang  tepat, konsisten,  dan  dapat  diandalkan.  Terdapat  dua  metode  yang  digunakan  untuk menguji reliabilitas. Pertama, composite reliability digunakan untuk mengevaluasi sejauh  mana  suatu  konstruk  dalam  pengukuran  memiliki  tingkat  keandalan. Composite reliability dianggap lebih baik dalam menilai konsistensi internal suatu konstruk,  dan  aturan  praktisnya  adalah  nilai  harus  melebihi  0,7.  Selanjutnya, cronbach's  alpha digunakan  untuk  menentukan  nilai  reliabilitas  minimal  suatu konstruk dan memastikan bahwa nilai tersebut setidaknya mencapai tingkat yang sesuai dengan composite reliability . Aturan praktis untuk cronbach's alpha adalah sebaiknya nilainya lebih besar dari 0,6 (Abdillah, Hartono, and Prabantini 2015).
Tabel 6 Cronbach’s Alpha Dan Composite Reliability Variabel Cronbach's Alpha rho_A Composite Reliability Sistem Pengendalian Internal (X) 0,943 0,944 0,950 Pencegahan Fraud (Y) 0,939 0,939 0,947 Nilai Budaya Bugis (M) 0,913 0,915 0,928 Sumber: data primer (diolah, 2023)
Tabel  6  menunjukkan  hasil  pengujian cronbach's  alpha dan composite reliability untuk seluruh variabel menunjukkan tingkat reliabilitas yang memenuhi panduan (Hinton, McMurray, and Brownlow 2004). Dalam panduan tersebut, ada empat  tingkat  reliabilitas  yang  dapat  diamati.  Tingkat  reliabilitas  sangat  baik
(excellent)  ditemukan  dengan  nilai  di  atas  0,90,  tingkat  reliabilitas  tinggi  (high) terletak  dalam  kisaran  0,70-0,90,  tingkat  reliabilitas  moderat  ( moderate )  berada dalam  kisaran  0,50-0,70,  dan  tingkat  reliabilitas  rendah  ( low  reliability )  terjadi jika  nilai  kurang  dari  0,50.  Dalam  konteks  ini,  hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  reliabilitas  variabel-variabel  tersebut  melebihi  ambang  minimal  yang diharapkan,  sesuai  dengan  panduan  (Hinton,  McMurray,  and  Brownlow  2004). Dalam  konteks  penelitian  ini,  reliabilitas  variabel  dapat  diklasifikasikan  sebagai sangat baik karena nilai-nilai melebihi 0,90.

## Inner Model
Model  internal  ( inner  model )  juga  dikenal  sebagai  model  struktural,  dan teori  substansial  digambarkan  sebagai  relasi  antara  variabel  laten  berdasarkan dasar  teori.  Penilaian  model  struktural  ini  melibatkan  penggunaan R-Square (koefisien  determinasi)  untuk  variabel  laten  yang  bertindak  sebagai  variabel dependen.  Saat  mengevaluasi  model  menggunakan  metode  PLS,  langkah  awal adalah  mengevaluasi  nilai R-square untuk  setiap  variabel  laten  yang  menjadi variabel  dependen.  Pendekatan  interpretasi R-square dalam  konteks  ini  mirip dengan  cara  kita  menafsirkan  hasil  dalam  analisis  regresi.  Pertambahan  atau perubahan  dalam  nilai R-Square digunakan  untuk  menilai  apakah  dampak variabel  laten  independen  tertentu  terhadap  variabel  laten  dependen  memiliki dampak yang signifikan dan substansial (Ghozali 2014).
Tabel 7 R-Square R Square R Square Adjusted Pencegahan Fraud 0,656 0,645 Sumber: data primer (diolah, 2023)
Tabel  7  mengungkapkan  bahwa R-Square untuk  variabel  pencegahan fraud adalah  sekitar  0,656.  Ini  menunjukkan  bahwa  sekitar  65,6%  dari  variasi dalam  variabel  pencegahan fraud yang  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  sistem pengendalian  internal  dan  nilai  budaya  Bugis.  Sisanya,  yakni  sekitar  34,4%, adalah variasi yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

## Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam PLS digunakan  untuk  mengevaluasi  sejauh mana  data  dapat  mendukung  hubungan  antara  variabel-variabel  dengan menggunakan  koefisien  jalur.  Pedoman  praktis  untuk  mendukung  hipotesis penelitian  adalah  jika  koefisien  atau  arah  dampak  variabel  sejalan  dengan  apa yang  diajukan  dalam  hipotesis,  dan  jika  nilai  t-statistik  melebihi  ambang  batas 1,64 ( two-tailed ) atau 1,96 ( one-tailed ), maka dapat dianggap sebagai hasil  yang signifikan.  Selain  itu,  nilai  probabilitas  ( p-value )  yang  kurang  dari  0,05 menunjukkan  tingkat  signifikansi  yang  berbeda.  Apabila  nilai p-value melebihi 0,05, maka dapat dianggap sebagai hasil yang tidak signifikan (Abdillah, Hartono, and Prabantini 2015).
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan fraud memiliki  nilai  t-statistik  yang  melebihi  nilai  t-tabel  (3,147  > 1,974),  dengan  tingkat  signifikansi  yang  lebih  rendah  dari  0,05  (0,002  <  0,05).
Koefisien  parameter  memiliki  nilai  0,327,  dan  menunjukkan  arah  positif.  Arah positif  ini  menggambarkan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  berpengaruh positif  terhadap  pencegahan  fraud  (H 1 diterima).  Kemudian  sistem  pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dimoderasi oleh nilai budaya Bugis memiliki nilai  t-statistik  yang  melebihi  nilai  t-tabel  (2,026  >  1,974),  dengan  tingkat signifikansi  yang  lebih  rendah  dari  0,05  (0,043  <  0,05).  Koefisien  parameter memiliki  nilai  0,172,  dan  menunjukkan  arah  positif.  Arah  positif  ini mengindikasikan bahwa nilai nudaya Bugis mampu memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud (H 2 diterima).
Tabel 8 Hasil Hipotesis Berdasarkan Path Coefficient Hipotesis Origanl Sampel Sample Mean Standard Deviation T- Statistic P- Values H 1 : X  Y 0,327 0,322 0,104 3,147 0,002 H 2 : X*M  Y 0,172 0,180 0,085 2,026 0,043 Sumber: data primer (diolah, 2023)
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Hasil  hipotesis  pertama  menunjukkan  bahwa  implementasi  sistem pengendalian  internal  memberikan  kontribusi  positif  dan  signifikan  terhadap usaha  pencegahan fraud .  Dengan  kata  lain,  semakin  baik  implementasi  sistem pengendalian  internal  di  pemerintahan  kabupaten  Sidenreng  Rappang,  semakin kecil kemungkinan adanya fraud . Sebaliknya, jika penerapan sistem pengendalian internal  kurang  efektif,  maka  kemungkinan  terjadinya fraud akan  lebih  tinggi  di pemerintahan  kabupaten  Sidenreng  Rappang.  Tujuan  dari  sistem  pengendalian internal  adalah  agar  mendukung  manajemen  dalam  mencegah  tindakan fraud dengan  menjaga  aset,  mencapai  target  anggaran,  mencegah  dan  mendeteksi penipuan,  serta  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  aturan  dan  peraturan  (Allen, Hemming, and Potter 2013; Zakaria, Nawawi, and Salin 2016).
Temuan  dalam  penelitian  ini  sesuai  dengan  konsep  teori  agensi  yang menjelaskan  hubungan  antara  prinsipal  dan  agen.  Prinsipal,  yang  umumnya bertugas  memberikan  perintah,  melakukan  pengawasan,  memberikan  penilaian, dan  sebagainya,  berinteraksi  dengan  agen,  yang  tugasnya  biasanya  adalah menjalankan  dan  menerima  tugas  sesuai  perintah  prinsipal.  Teori  ini  juga menggambarkan pemerintah daerah sebagai agen dengan akses langsung terhadap informasi,  sementara  masyarakat  dianggap  sebagai  prinsipal  yang  hanya menerima  informasi  (Lestari  and  Supadmi  2017).  Keadaan  ini  menyebabkan asimetri  informasi,  di  mana  salah  satu  pihak  memiliki  lebih  banyak  informasi daripada  yang  lain  (Brigham  and  Houston  2006).  Asimetri  informasi  ini  dapat memicu agen untuk melakukan tindakan kecurangan atau fraud . Oleh karena itu, pentingnya  pengawasan  pada  setiap  keputusan  dianggap  sebagai  langkah  yang tepat,  dan  hal  ini  menciptakan  biaya  keagenan  ( agency  cost )  untuk  mengurangi dampak  buruk  dari  asimetri  informasi.  Biaya  keagenan  ini  terdiri  dari  tiga komponen,  yaitu  biaya  pemantauan  ( monitoring  cost ),  biaya  ikatan  ( bonding cost ), dan kerugian residu ( residual loss ). Di antara ketiganya, biaya pemantauan diidentifikasi  sebagai  kegiatan  yang  efektif  untuk  meminimalkan  asimetri informasi  dengan  mengontrol  dan  mengawasi  pelaksanaan  rencana  pendanaan (Prajayanti and Moeljadi 2015).
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  temuan  dari  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Taufik  (2019)  yang  juga  mengidentifikasi  efek  positif  penerapan sistem  pengendalian  internal  pada  upaya  pencegahan fraud dalam  konteks lingkungan  pemerintahan.  Hasil  penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa penerapan  sistem  pengendalian  internal  di  lembaga  pemerintah  dapat memengaruhi  efektivitas  upaya  pencegahan fraud .  Kesimpulan  serupa  juga terdapat  dalam  penelitian  Romadaniati,  Taufik,  and  Nasir  (2020)  yang mendukung  pandangan  bahwa  sistem  pengendalian  internal  memiliki  dampak positif    dalam  upaya  pencegahan fraud .  Hasil  tersebut  menunjukkan  misi pemerintah  desa  di  Kabupaten  Bengkalis    dapat  tercapai  dengan  baik  sesuai dengan rencana, berkat implementasi pengendalian dan pengawasan  yang efektif yang juga membantu mencegah terjadinya fraud .
Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan Fraud Dimoderasi Nilai Budaya Bugis
Hasil hipotesis kedua mengindikasikan ketika nilai budaya Bugis berperan sebagai  moderasi,  sistem  pengendalian  internal  memberikan  kontribusi  positif yang  signifikan  terhadap  upaya  pencegahan fraud ,  menguatkan  hubungan  positif antara keduanya. Hal ini menegaskan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dan efektif di suatu instansi, serta penerapan nilai budaya Bugis sebagai  budaya  organisasi,  peluang  terjadinya fraud dapat  diminimalisir.  Nilai budaya  Bugis  memberikan  pengaruh  yang  baik  terhadap  tindakan  pencegahan fraud ,  jika  nilai  ini  bisa  diaplikasikan  dalam  lingkungan  kerja,  maka  akan mendorong  seseorang  untuk  merasa  takut  dan  malu  jika  melakukan  kesalahan, apalagi melakukan. tindakan kecurangan atau fraud (Harun, Tenriwaru, and Tjan 2021) .
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  norma-norma  sosial,  yang menjelaskan  bahwa  norma-norma  melibatkan  harapan  dan  preferensi  individu yang  mematuhi  norma-norma  tersebut.  Keberadaan  norma  bergantung  pada jumlah  individu  yang  mempercayai  keberadaan  norma  tersebut,  terutama  dalam konteks situasi tertentu (Bicchieri 1990). Hal tersebut menggambarkan bagaimana individu  menghubungkan  konteks  dengan  interpretasi  khusus  yang  membentuk keyakinan  dan  harapan  mereka  terkait  motif  dan  perilaku  orang,  terutama  saat mengaktifkan  norma-norma  sosial  yang  menciptakan  ekspektasi  dan  keyakinan yang  mempengaruhi  perilaku  (Davidson  and  Stevens  2013).  Hasil  penelitian  ini konsisten  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Harun,  Tenriwaru,  and  Tjan (2021)  yang  menyatakan  bahwa  integrasi  nilai-nilai  budaya  Bugis  dalam  sistem pengendalian  manajemen  adalah  efektif  dalam  menanggulangi fraud .  Dimana hasil penelitian tersebut  menunjukkan bahwa variabel moderasi berperan sebagai penguat  keterkaitan  hubungan  antara  variabel  yang  memiliki  pengaruh  dengan variabel yang terpengaruh.

## KESIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  sistem  pengendalian  internal memberikan  kontribusi  positif  terhadap  upaya  pencegahan  kecurangan.  Semakin optimal  implementasi  sistem  pengendalian  internal  di  pemerintahan  kabupaten Sidenreng  Rappang,  semakin  berkurang  peluang  terjadinya  tindakan fraud .  Nilai
budaya  Bugis  memperkuat  pengaruh  dari  implementasi  sistem  pengendalian internal  dalam  konteks  pencegahan fraud dapat  ditingkatkan  dengan  lebih  baik melalui implementasi nilai-nilai budaya Bugis, seperti sipakatau , sipakainge , dan sipakalebbi .
Penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  masukan  bagi  instansi  untuk memastikan  bahwa  kemungkinan  terjadinya  tindakan fraud supaya  semakin berkurang, serta dengan mengoptimalkan penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dan pengimplementasian nilai budaya Bugis secara baik, merupakan langkah  pertama  dalam  mengurangi  pemicu  tindakan fraud .  Penelitian  ini memiliki  keterbatasan  seperti  saat  pengumpulan  data,  peneliti  menggunakan kuesioner yang tidak mencerminkan pandangan sebenarnya dari responden karena model pengisian kusioner yang mandiri terdapat kemungkinan adanya bias dalam pengisian  kuesioner  tersebut,  sehingga  tidak  mencerminkan  pemahaman  yang sesungguhnya dari  responden terhadap item-item peryataan.
Penelitian lanjutan  perlu  dilakukan  guna memungkinkan  pengamatan  dan evaluasi  terhadap  perkembangan  perilaku  responden  seiring  berjalannya  waktu secara lebih komprehensif. Kemudian penelitian lanjutan dapat menginkorporasikan  variabel  tambahan  yang  terkait  dengan  usaha  pencegahan fraud ,  sehingga  dapat  memperluas  cakupan  analisis  dan  pemahaman  terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam mencegah tindakan fraud .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Willy,  Jogiyanto  Hartono,  and  Dwi  Prabantini.  2015. Partial  Least Square  (PLS),  Alternatif  Structural  Equation  Modeling  (SEM)  Dalam Penelitian Bisnis . Yogyakarta: Andi Offset.
Adiko,  Ridho  Gilang,  Widia  Astuty,  and  Hafsah  Hafsah.  2019.  “Pengaruh Pengendalian  Intern,  Etika  Auditor,  Dan  Good  Corporate  Governance Terhadap  Pencegahan  Fraud  PT.  Inalum.” Jurnal  Akuntansi  Dan Keuangan Kontemporer (JAKK) 2 (1): 52–68.
https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/4436.
Akbar, Arasy Ghazali, Rosidi Rosidi, and Wuryan Andayani. 2019. “The Impact of  a  Procurement  Implementation  and  Government  Internal  Control System  on  Goods/Services  Procurement  Fraud  Prevention  by  Using Organization Ethical Culture as a Moderating Variable.” Jurnal Economia 15 (1): 69–81. https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23618.
Akhyaar, Kivaayatul, Anissa Hakim Purwantini, Naufal Afif, and Wahyu Anggit Prasetya.  2022.  “Pengaruh  Kepatuhan  Pelaporan  Keuangan,  Sistem Pengendalian  Internal  Dan  Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan Fraud  Pengelolaan  Dana  Desa.” KRISNA:  Kumpulan  Riset  Akuntansi 13 (2): 202–17. https://doi.org/10.22225/kr.13.2.2022.202-217.
Albrecht,  W.  Steve,  and  Chad  O.  Albrecht.  2002. Fraud  Examination .  Mason, United States: Thomson-South Western.
Allen, Richard, Richard Hemming, and Barry H. Potter. 2013. “Introduction: The Meaning,  Content  and  Objectives  of  Public  Financial  Management.”  In The  International  Handbook  of  Public  Financial  Management ,  1–12. London: Palgrave Macmillan UK.
https://doi.org/10.1057/9781137315304_1. Arens,  Alvin  A.,  Randal  J.  Elder,  and  Mark  S.  Beasley.  2014. Auditing  and Assurance Services: An Integrated Approach . New Jersey: Pearson. Baldock,  Graham.  2016.  “The  Perception  of  Corruption  across  Europe,  Middle East  and  Africa.” Journal  of  Financial  Crime 23  (1):  119–31. https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0004.
Bicchieri,  Cristina.  1990.  “Norms  of  Cooperation.” Ethics 100  (4):  838–61. https://doi.org/10.1086/293237.
Biduri, Sarwenda, Rizka Aulia Ferisanti, and Sigit Hermawan. 2023. “Pencegahan Kecurangan  Di  Pemerintah  Desa  Melalui  Moralitas  Individual.” Jurnal Riset  Dan  Aplikasi:  Akuntansi  Dan  Manajemen 6  (2):  185–96. https://doi.org/10.33795/jraam.v6i2.005.
Brigham,  Eugene  F.,  and  Joel  F.  Houston.  2006. Dasar-Dasar  Manajemen Keuangan (Terjemahan) . 10th ed. Jakarta: Salemba Empat.
Davidson,  Bruce  I.,  and  Douglas  E.  Stevens.  2013.  “Can  a  Code  of  Ethics Improve  Manager  Behavior  and  Investor  Confidence?  An  Experimental Study.” The Accounting Review 88 (1): 51–74. https://doi.org/10.2308/accr-50272.
Djatmiko,  Muhammad  Rafli,  Meinarni  Asnawi,  and  Rudiawie  Larasati.  2020.
“Pengaruh  Kesesuaian  Kompensasi,  Sistem  Pengendalian  Internal,
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Dan  Kompetensi  Dengan  Budaya  Etis Organisasi  Sebagai  Variabel  Moderating  Terhadap  Fraud  (Studi  Empiris
Pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  Pemerintah  Kota  Jayapura).” Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah 15 (2): 98–110. https://doi.org/10.52062/jakd.v15i2.1628. Dwiyanti,  Dinda,  Agung  Prasetyo  Nugroho  Wicaksono,  and  Ihyaul  Ulum.  2022.
“Internal  Control  System,  Whistleblowing  System,  Organizational Commitment and Fraud Prevention:  Individual Morality as A Moderating Variable.” JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi 9 (2): 172–88. https://doi.org/10.30656/jak.v9i2.4577.
Fasa,  Angga  Wijaya  Holman,  and  Sofia Yuniar  Sani.  2020. “Sistem  Manajemen Anti-Penyuapan  ISO  37001:2016  Dan  Pencegahan  Praktik  Korupsi  Di Sektor  Pelayanan  Publik.” INTEGRITAS:  Jurnal  Antikorupsi 6  (2):  187– 208. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/684.
Fitriani,  Siti  Destiah,  Evada  Dewata,  and  Desi  Indriasari.  2022.  “Pencegahan Fraud  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Melalui  Whistleblowing  System  Dan Kesadaran  Anti-Fraud.” JAS  (Jurnal  Akuntansi  Syariah) 6  (2):  140–51. https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738.
Fozzard,  Adrian. 2001. “The Basic Budgeting Problem:  Approaches to Resource Allocation  in  the  Public  Sector  and  Their  Implications  for  Pro-Poor Budgeting.”  147.  SE1  7JD.  London:  Overseas  Development  Institute. https://www.files.ethz.ch/isn/100340/wp147.pdf.
Ghozali,  Imam.  2014. Struktural  Equation  Modeling  Metode  Alternatif  Dengan Partial Least Square (PLS) . Semarang: Badan Penerbit UNDIP. Halim, Abdul, and Syukriy  Abdullah. 2006. “Hubungan Dan Masalah Keagenan Di  Pemerintah  Daerah.” Jurnal  Akuntansi  Pemerintahan 2  (1):  53–64. https://www.researchgate.net/publication/273257684.
Harun,  Hernianti,  Tenriwaru  Tenriwaru,  and  Julianty  Sidik  Tjan.  2021.  “Nilai
Budaya  Memoderasi  Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern  Terhadap Penanggulangan Fraud Dalam Pengelolaan Pajak Hotel Di Kota Parepare.”
Akuisisi: Jurnal Akuntansi 17 (2): 131–40. https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/642. Hinton,  Perry,  Isabella  McMurray,  and  Charlotte  Brownlow.  2004. SPSS Explained . 1st ed. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203642597.
Islamiyah,  Faridatul,  Anwar  Made,  and  Ati  Retna  Sari.  2020.  “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa  Di  Kecamatan  Wajak.” Jurnal  Riset  Mahasiswa  Akuntansi 8  (1). https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452.
Jensen,  Michael  C.,  and  William  H.  Meckling.  1976.  “Theory  of  the  Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” Journal of Financial  Economics 3  (4):  305–60.  https://doi.org/10.1016/0304- 405X(76)90026-X.
Lane,  Jan-Erik.  2000. The  Public  Sector:  Concepts,  Models  and  Approaches . London: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781446220085. Lestari, Ni Komang Linda, and Ni Luh Supadmi. 2017. “Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas Dan Asimetri Informasi Pada Kecurangan Akuntansi.” E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 21 (1): 389–417. https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/33166. Madrim,  Sasmito.  2023.  “Indeks  Persepsi  Korupsi  Indonesia  2022  Menurun, Terburuk Sejak Reformasi.” Voaindonesia.Com. 2023. https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022- menurun-terburuk-sejak-reformasi/6942025.html.
Moe, Terry M. 1984. “The New Economics of Organization.” American Journal of Political Science 28 (4): 739–77. https://doi.org/10.2307/2110997. Pamungkas,  Imang  Dapit,  Imam  Ghozali,  and  Tarmizi  Achmad.  2017.  “The Effects  of  the  Whistleblowing  System  on  Financial  Statements  Fraud: Ethical  Behavior  as  the  Mediators.” International  Journal  of  Civil Engineering and Technology 8 (10): 1592–98. https://iaeme.com/Home/article_id/IJCIET_08_10_159. Prajayanti,  Indri  Kismei,  and  Moeljadi  Moeljadi.  2015.  “Pengaruh  Monitoring Cost  Terhadap  Kecenderungan  Perilaku  Perataan  Laba.” Jurnal  Ilmiah Mahasiswa FEB 3 (2): 1–18. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1634.
Presiden  RI.  2008.  “Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Tentang  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah.”  Jakarta:  Presiden  Republik  Indonesia. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876.
Rahim,  Arhjayati.  2019.  “Internalisasi  Nilai  Sipakatau,  Sipakalebbi,  Sipakainge’ Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Al-Himayah 3 (1):
29–52. https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/881. Razak,  Fitriani  Sari  Handayani.  2015.  “Kuasa  Wacana  Kebudayaan  Bugis Makassar  Dalam  Pilkada  Di  Kabupaten  Pinrang  (Studi  Kasus : Implementasi  Nilai-Nilai  Sipakatau,  Sipakainge  Dan  Sipakalebbi  Dalam Memobilisasi  Massa  Pada  Pilkada  Pinrang  Tahun  2013).” Jurnal  Politik
Profetik . Vol. 5. https://journal3.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/821. Romadaniati,  Romadaniati,  Taufeni  Taufik,  and  Azwir  Nasir.  2020.  “Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem  Pengendalian  Internal  Dan Whistleblowing  System  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Pada  Pemerintahan Desa  Dengan  Moralitas  Individu  Sebagai  Variabel  Moderasi.  (Studi  Pada Desa-Desa  Di  Kabupaten  Bengkalis).” BILANCIA:  Jurnal  Ilmiah Akuntansi 4 (3): 227–37. https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/art icle/view/734.
Suradi,  Suradi.  2006. Korupsi  Dalam  Sektor  Pemerintahan  Dan  Swasta: Mengurai  Pengertian  Korupsi,  Pendeteksian,  Pencegahannya,  Dan  Etika Bisnis . Yogyakarta: Gava Media.
Surjandari, Dwi Asih, and Irma Martaningtyas. 2015. “An Empirical Study: The Effect of Performance Incentives, Internal Control System, Organizational Culture,  on  Fraud  of  Indonesia  Government  Officer.” Mediterranean Journal of Social Sciences 6 (5): 71–76. https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n5s5p71.
Taufik, Taufeni. 2019. “The Effect of Internal Control System Implementation in Realizing  Good  Governance  and  Its  Impact  on  Fraud  Prevention.” International Journal of Scientific and Technology Research 8 (9): 2159– 65. https://www.researchgate.net/publication/336030462.
Vanasco, Rocco R. 1998. “Fraud Auditing.” Managerial Auditing Journal 13 (1): 4–71. https://doi.org/10.1108/02686909810198724.
Wonar,  Klara,  Syaikhul  Falah,  and  Bill  J.C.  Pangayow.  2018.  “Pengaruh Kompetensi  Aparatur  Desa,  Ketaatan  Pelaporan  Keuangan  Dan  Sistem
Pengendalian  Intern  Terhadap  Pencegahan  Fraud  Dengan  Moral Sensitivity  Sebagai  Variabel  Moderasi.” Jurnal  Akuntansi,  Audit  &  Aset (AAA) 1 (2): 60–84. https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/AAA/issue/view/255. YR, Rozmita Dewi, and Irfan Ariandi. 2017. “The Effect of Internal Control and
Anti-Fraud  Awareness  on  Fraud  Prevention  (A  Survey  on  Inter- Governmental  Organizations).” Journal  of  Economics,  Business  & Accountancy Ventura 20 (1): 113. https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.751. Zakaria,  Khairul  Mizan,  Anuar  Nawawi,  and  Ahmad  Saiful  Azlin  Puteh  Salin.
2016.  “Internal  Controls  and  Fraud  –  Empirical  Evidence  from  Oil  and Gas  Company.” Journal  of  Financial  Crime 23  (4):  1154–68. https://doi.org/10.1108/JFC-04-2016-0021.