Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 3, No.2, 2022

## IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
Indah Mayang Sari 1 , Laylan Syafina 2
1 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
2 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
indahmayangs25@gmail.com 1 , laylansyafina@uinsu.ac.id 2

## ABSTRACT
Regional  Government  Information  System  is  an  information  system  used  in  the  Regional Revenue Management Agency for South Labuhanbatu Regency in managing regional finances. However,  the  implementation  of  Regional  Government  Information  System  at  BPPD  South Labuhanbatu  Regency has  not  been implemented properly because the quality of  the system is still lacking, in addition, the lack of training and technical guidance for  SKPD has resulted in many  SKPD  who  are  not  accustomed  to  using  the  local  government  information  system.The purpose  of  this  study  was  to  determine  how  the  implementation  of  Regional  Government Information  System  in  BPPD  South  Labuhanbatu  Regency.  The  theory  used  is  the  theory  of implementation  according  to  Van  Metter  and  Van  Horn.  Descriptive  research  method  using  a qualitative approach is the method used in this study.
Keywords : Implemented, Regional Government Information System

## ABSTRAK
Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  merupakan  sistem  informasi  yang  digunakan  oleh  Badan Pengelola  Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  untuk  mengelola  keuangan daerah.  Namun  implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  di  BPPD  Kabupaten Labuhanbatu  Selatan belum  terlaksana dengan baik  karena kualitas sistem  yang masih kurang, selain itu kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi SKPD, mengakibatkan banyak SKPD yang  belum  terbiasa  menggunakan  sistem  informasi  pemerintah  daerah.  Tujuan  dari  penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada BPPD  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  implementasi  dari Van  Metter  dan  Van  Horn.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Kata Kunci : Implementasi, Sistem Informasi Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Pergantian  zaman  mengakibatkan  kemajuan  teknologi  dan  informasi  mengalami peningkatan.  Memanfaatkan  teknologi  digital  dalam  meningkatkan  program  pembangunan untuk menyampaikan informasi secara sempurna dan meluas menjadi tujuan bagi pemerintahan daerah.  Dalam  sebuah  organisasi,  sangat  membutuhkan  suatu  sistem  informasi  yang  mana perkembangannya  sangat  pesat.  Peraturan  Presiden  Nomor  54  Tahun  2018  tentang  Strategi Nasional  Pencegahan  Korupsi  (Stranas  PK),  yang  mewajibkan  seluruh  pemerintah  daerah memadukan  sistem  perencanaan  dengan  sistem  anggaran  pemerintah  daerah,  yang  bertujuan untuk  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan  pemerintahan.  Kemudian  ada  beberapa peraturan pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu Peraturan Presiden Nomor  39  Tahun  2019  tentang  Satu  Data  Indonesia,  dan  aturan  kebijakan  yang  dikeluarkan Kementerian  Dalam  Negeri,  seperti  PP  No.  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memfasilitasi pembuatan data dan sistem informasi dalam  pemerintahan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan.  Sistem  ini  bertujuan  untuk mengoptimalkan  kinerja  pemerintah  daerah  berlandas  teknologi  dalam  menciptakan  data  yang terogranisir  dalam  suatu  daerah.  Sistem  Informasi  Kota  (SIPD)  juga  berfungsi  sebagai  sistem pendataan  yang  cepat  dan  akurat  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  yang  digunakan untuk perencanaan program dan evaluasi daerah secara wajar, efektif dan efisien.
Penerapan  aplikasi  web  ini  dimaksudkan  untuk  memudahkan  prediksi  dan  evaluasi pelayanan publik khususnya pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penggunaan aplikasi  ini tentunya tidak mudah karena membutuhkan kerjasama semua pihak  terkait.  Berdasarkan  pengamatan,  peneliti  mengidentifikasi  beberapa  permasalahan  yaitu sebelumnya  BPPD  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  menggunakan  SIMDA  dan  tidak  terdapat permasalahan  dalam  penggunaannya,  namun  karena  adanya  transisi  ke  sistem  baru  yang diperkenalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada awal tahun 2021, semua pemerintah daerah harus menerapkan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Aplikasi tersebut  sudah  digunakan  oleh  BPPD  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  namun  penerapannya masih  hanya  digunakan  di  beberapa  bagian  atau  dalam  artian  penggunaannya  belum  lengkap. Kendala  yang  dihadapi  beberapa  OPD  khusunya  BPPD  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  yaitu terhambatnya perputaran anggaran dan sistem penggajian, kemudian jaringan SIPD yang sering error mengakibatkan terjadinya penghambatan dalam penyusunan anggaran kas, pembuatan SPJ (Surat Pertanggung jawaban), serta pembuatan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).

## KAJIAN LITERATUR

## Pengertian Implementasi
Implementasi  merupakan  realisasi  dari  suatu  rancangan  yang  telah  ditata  secara  rinci. Implementasi  berasal  dari  bahasa  Inggris “implement” yang  berarti  melaksanakan. Implementasi  biasanya  dilaksanakan  jika  suatu  rencana  dianggap  selesai.  Implementasi  adalah perpanjangan  dari  kegiatan  yang  mengkoordinasikan  prosedur  hubungan  antara  sasaran  dan langkah-langkah  untuk  memperolehnya,  dan  membutuhkan  jaringan  praktisi  administrasi  yang efektif.  (Setiawan, 2004). Suatu aktivitas, operasi, atau mekanisme sistem dibuat sebagai  hasil dari implementasi. Implementasi bukan sekedar kegiatan; itu adalah kegiatan terstruktur dengan baik yang memungkinkan kegiatan ini direalisasikan (Prafitasari, 2016).
Dari  beberapa  pendapat  ahli  dapat  diartikan  bahwa  implementasi  merupakan  aktivitas yang direncanakan, yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan mengacu pada peraturan
khusus  dalam  rangka  memenuhi  maksud  dari  suatu  kegiatan. Model  Implementasi  Kebijakan dikembangkan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn  sebagai  model  implementasi  kebijakan.  Proses implementasi  ini  merupakan  kerangka  kerja  strategis  atau  kinerja  yang  terutama  dilakukan dengan kesadaran untuk mencapai implementasi kebijakan yang terjadi dalam konteks berbagai variabel.  Model  ini  berpendapat  bahwa  pelaksanaan  kebijakan  mengikuti  garis  lurus  dari perumusan  kebijakan  ke  implementasi  kebijakan  publik.  Model  ini  mengidentifikasi  kebijakan yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang saling berhubungan, antara lain:
1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

## Sistem Informasi
Suatu  sistem  secara  umum  terdiri  atas  input,  proses,  dan  output.  Masukan  (input)  yang termasuk  dalam  kategori  sistem  oleh  unit  input,  selanjutnya  diproses  oleh  unit  pemroses,  dan merupakan keluaran. Sistem informasi adalah sekumpulan informasi  yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang saling terikat dan terkait satu sama lain. Hubungan ini merupakan hubungan antara arus informasi yang mewakili tingkat sistem organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak.
Menurut  (Hutahean,  2018)  Sistem  informasi  adalah  sistem  dalam  organisasi  yang melengkapi  keperluan  manajemen  transaksi  secara  umum,  mendukung  aktivitas,  mewakili manajemen organisasi dan kegiatan strategis, dan menyajikan laporan  yang dibutuhkan kepada pihak  eksternal. Tujuan  dari  sistem  informasi  yaitu  untuk  mengubah  data  mentah  menjadi informasi  yang  berguna  bagi  suatu  instansi  atau  organisasi.  Menurut  (Nasution  &  Nurwani, 2021) Data yang hanya di olah saja tidak cukup untuk memenuhi syarat sebagai informasi. Agar bermanfaat,  informasi  perlu  didukung  oleh  tiga  pilar:  langsung  atau  relevan  dengan  seseorang (relevance) , tepat waktu, dan benar atau akurat (accurate).
Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA)  mengubah  data  keuangan  dan  lainnya  menjadi informasi  dengan  cara  mengumpulkan,  mengklasifikasikan,  memproses,  menganalisis,  dan mengkomunikasikan  informasi  keuangan  yang  relevan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan oleh pihak eksternal dan internal. Sistem informasi akuntansi yang tepat, akurat dan cepat dapat mengembangkan perusahaan dengan sehat dan cepat.
Sistem  Informasi  Pemerintah  merupakan  sumber  daya  yang  harus  ditata  dan  dikelola dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  cakupan  yang  sangat  kompleks.  Pemanfaatan teknologi tidak terbatas hanya untuk bidang industry saja tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintahan. Kegiatan di pemerintahan sangat erat kaitannya dengan administrative yang jelas berhubungan dengan data-data. Dengan memanfaatkan teknologi maka data informative tersebut dapat  lebih  terorganisir,  mudah  diakses  dan  digunakan  secara  maksimal  guna  menghasilkan kebijakan  yang  mendukung  masyarakat. Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  adalah sistem  untuk  mengelola  data  pembangunan  daerah,  data  keuangan  daerah,  dan  data  penting pemerintah  daerah  lainnya  untuk  pembangunan  daerah.  SIPD  juga  merupakan  jaringan  yang menghimpun  data  secara  terpadu  di  tingkat  daerah  dan  nasional,  dengan  memanfaatkan teknologi  informasi  sebagai  alat  perencanaan  dan  penilaian  pembangunan  daerah (Karundeng, Afrilia Bella, et, 2021).

## Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Ada  persyaratan  yang  harus  dipenuhi  oleh  sistem  informasi  pemerintah  daerah  yaitu penerapan  transparansi  informasi  publik  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Transparansi
Informasi Publik No. 14 yang menjamin bahwa warga negara memiliki akses terhadap informasi publik. Pemerintah daerah wajib menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (informasi  pembangunan  daerah  dan  informasi  keuangan  daerah)  dan  informasi  pemerintahan daerah  lainnya  yang  dikelola  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014,  yang mewajibkan  pengelolaan  informasi  daerah  secara  profesional  dalam  SIPD. Pemerintah  juga terdorong  untuk  melakukan  inovasi  rencana  pembangunan  dengan  membuka  informasi  kepada publik  yang  merupakan  isu  strategis  pembangunan,  serta  persyaratan  proses    perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional. Secara  bersamaan,  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia mengeluarkan  Peraturan  Nomor  70  Tahun  2019  tentang  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah, yang  merinci  teknis  pengelolaan  SIPD  sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintah,  industri,  dan masyarakat saat ini.
Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  digunakan  untuk  mengelola  informasi pembangunan  daerah,  informasi  keuangan  daerah,  dan  informasi  pemerintah  daerah  terkait lainnya  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  pembangunan  daerah. SIPD  adalah  sistem  yang menyimpan,  mengelola,  dan  mentransformasikan  data  pembangunan  daerah  menjadi  informasi yang tersedia untuk umum bagi pemerintah daerah untuk digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,  dan  evaluasi  kinerja.  Tujuannya  adalah  untuk  memanfaatkan  data  dan  informasi pembangunan  daerah  dengan  sebaik-baiknya. Tetapi,  penting  untuk  dicatat  bahwa  sistem informasi  pemerintah  daerah  harus  dapat  mendukung  arsitektur  SPBE  (Sistem  Pemerintah Elektronik)  yang  terintegrasi  secara  nasional  sesuai  Perpres  Nomor  95  Tahun  2018.  Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  memberikan  kemudahan  terdiri  atas  sistem  perencanaan hingga sistem penganggaran. SIPD Pemerintah daerah dapat dibagi atas beberapa bagian, yaitu:
1. Informasi Pembangunan Daerah
Melalui  kerjasama  pemangku  kepentingan  penting,  SIPD  dapat  mengelola  data  dan informasi  terkait  rencana  pembangunan  daerah.  Rencana  pembangunan  jangka  panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah  daerah  (RKPD),  rencana  strategis  daerah  (RENSTRA  PD),  rencana  kerja daerah  (RENJA  PD),  dan  pelaksanaan  pembangunan  daerah  semuanya  contoh  SIPD. Kemudahan  memperoleh  data  dan  informasi  tentang  rencana  pembangunan  daerah menjadi dasar pemutakhiran data dan informasi.

## 2. Informasi Keuangan Daerah.
SIPD  dapat  memperoleh  data  keuangan  daerah  secara  rinci  melalui  pemangku kepentingan  yang  terhubung  dengan  tetap  berpegang  pada  prinsip  keterbukaan.  Proses pengelolaan keuangan daerah yang relevan yaitu:
a) Perencanaan anggaran daerah;
b) Pelaksanaan dan pengelolaan dana daerah;
c) Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
d) Pertanggungjawaban keuangan daerah;
e) Tanggung jawab properti lokal; dan
f) Informasi keuangan daerah lainnya.

## 3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya
Informasi  tata  kelola  yang  luas  lainnya  tersedia  dari  SIPD.  Laporan  Pelaksanaan Pemerintah  Daerah  (LPPD)  satu  tahun,  PERDA,  dan  informasi  umum  lainnya  yang ditangani oleh pemangku kepentingan terkait adalah contoh dari informasi umum.

## METODE PENELITIAN
Jenis  pendekatan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif adalah Penelitian  dalam  memahami  fenomena  tentang  pengalaman  subjek  penelitian,  seperti perilaku, persepsi,  motif, tindakan, dan lain-lain, melalui deskripsi dalam bentuk  kata-kata dan bahasa  dalam  setting  alam  tertentu  secara  keseluruhan (Moleong,  2006).  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif atau deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian  ini  diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  BPPD Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari  tinjauan  pustaka, jurnal,  buku,  dll  sebagai  bahan  penunjang  untuk  hasil  penelitian  yang  lebih  baik.  Kegiatan penelitian  ini  dimulai  pada  tahap  pengumpulan  data  melalui  teknik  wawancara  dengan  kepala sub bagian program, dimana narasumber berperan langsung dalam menggunakan aplikasi SIPD dan  observasi  atau  observasi  langsung.  Setelah  data  diperoleh,  penulis  menganalisis  data  dan menafsirkannya dengan kalimat, kemudian dapat ditarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  sangat  cocok  diterapkan  karena  dapat mendorong terselenggaranya informasi yang efektif, inovatif dan berkualitas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah sangat berharap kepada SKPD untuk menerapkan sistem ini, namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  kendala  di  Badan  Pengelola  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Untuk  mengetahui  tingkat  implementasi  Sistem  Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada  Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten  Labuhanbatu Selatan, peneliti memakai teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu:
1. Standard dan sasaran kebijakan
Menurut  Van  Meter  dan  Van  Horn,  mengukur  kemampuan  implementasi  kebijakan memerlukan  kriteria  dan  tujuan  khusus  yang  harus  dipenuhi  oleh  pelaksana  kebijakan. Evaluasi  kebijakan  dan  tujuan  ini  dikenal  sebagai  kinerja  kebijakan.  Berdasarkan penelitian, Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menggunakan  aplikasi  berbasis  web  ini  untuk  menerapkan  kebijakan  yang  dibutuhkan dalam menjalankan program  Pemerintah Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Tetapi, karena Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  adalah  program  baru,  maka  menghadapi banyak  tantangan  selama  instalasi.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu  kekurangan  pada sistem ini akan diatasi, dan tujuan aplikasi akan terwujud.

## 2. Sumber daya
Penggunaan  sumber  daya  sangat  penting  dalam  pelaksanaan  SIPD.  Tercapai  atau tidaknya  sebuah  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  sumber  daya  yang  tersedia. Sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan waktu merupakan faktor  utama untuk menentukan  tercapainya  implementasi  kebijakan.  Keberhasilan  program  harus  didukung oleh  sumber  daya  yang  memadai.  Meski  mayoritas  operator  sistem  masih  berusia  muda, namun  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pendapatan  Daerah  (BPPD)  Kabupaten Labuhahanbatu  Selatan  menyimpulkan  bahwa  departemen  sumber  daya  manusia  telah memenuhi dan memenuhi komitmen dan tanggung jawabnya. Kemungkinan dan kapasitas untuk  mengoperasikan  sistem  informasi  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah.  Dalam hal sumber daya sarana dan prasarana, di sisi lain sistem informasi berbasis web memiliki akses  ke  jaringan  WiFi,  komputer,  dan  perangkat  pendukung  lainnya,  memungkinkan Sistem Manajemen Pendapatan Daerah beroperasi dengan baik.

## 3. Karakteristik organisasi pelaksana
Badan  pelaksana  memusatkan  upaya  mereka  pada  kelompok  formal  dan  informal yang  tergabung  dalam  implementasi  kebijakan.  Hal  ini  signifikan  sebab  lembaga  dan lembaga  penegak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kebijakan  penegakan.  Hal yang  diperlukan  untuk  menyusun  program  kegiatan  yaitu  keberhasilan  program  kegiatan juga  dibantu  oleh  koordinasi  yang  jelas  dan  konsisten.  Pemerintah  Kabupaten Labuhanbatu  Selatan  dalam  hal  ini  BPPD  bertugas  melaksanakan  sistem  informasi pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas  perencanaan  pembangunan  daerah  dan  sistem  keuangan  daerah.  Sistem pemerintahan  daerah,  tata  kelola,  dan  sistem  pengawasan,  misalnya,  semua  harus terkoneksi dengan baik.

## 4. Komunikasi antar organisasi
Komunikasi  digunakan  untuk  memastikan  bahwa  hubungan  antara  dua  atau  lebih lembaga  dipertahankan  dan  bahwa  tujuan  yang  disepakati  bersama  terpenuhi.  Realisasi implementasi  sistem  informasi  pemerintah  daerah  di  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan mengetahui berbagai komunikasi antara kelompok kebijakan dan kelompok sasaran dalam terwujudnya informasi berdasarkan tiga faktor yaitu hak masyarakat, ketepatan waktu, dan nilai  hak,  dan  untuk  mencapai  segala  sesuatu  yang  diperlukan  untuk  semua  perangkat daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  untuk  mewujudkannya.  Terlepas  dari  banyaknya hambatan  dalam  penerapan  sistem  ini  yang  menyebabkan  keterlambatan  dalam  proses perekrutan,  sistem  ini  mengharuskan  pemerintah  pusat  untuk  menyempurnakan  dan menghilangkan  hambatan  yang  dapat  menimbulkan  banyak  sanggahan.  Akibatnya, komunikasi merupakan hal utama agar sistem dapat diperbaiki dengan efektif.

## 5. Disposisi dan sikap para pelaksana
Karakter  pembuat  kebijakan  yang  baik  merupakan  salah  satu  keberhasilan  program. Seorang  praktisi  dengan  sikap  yang  tulus  dan  kemauan  untuk  melaksanakan  kewajiban tertentu  memiliki  banyak  potensi  untuk  membantu  meningkatkan  pembangunan  daerah. Tentu  saja,  ada  banyak  masalah  dan  hambatan  di  jalan  keberhasilan  perencanaan pembangunan  dan  penerapan  kebijakan  yang  disepakati  bersama,  tetapi  masih  ada penundaan  dalam  proses  penelitian  yang  menghasilkan  masalah  manajemen.  Karena sistem belum siap diterapkan segera, proses GU dan TU belum siap tahun ini, dan proses anggaran  ditunda.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  pusat  sebagai  pembangun  sistem  dan otoritas pengatur kebutuhan sistem ini harus melakukan pembenahan agar prosedur kinerja yang  diterapkan  di  masing-masing  pemerintah  daerah  tidak  dibatasi  oleh  banyak kekurangan sistem.

## 6. Lingkungan Sosial, Politik dan Ekonomi
Masalah  dan  kegagalan  dalam  implementasi  kebijakan  dapat  terjadi  dalam  konteks sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  tidak  menguntungkan.  Akibatnya,  upaya  untuk menerapkan  kebijakan  memerlukan  lingkungan  eksternal  yang  menguntungkan.  Situasi sosial, politik, dan ekonomi berfungsi dengan baik dan berkembang sebagaimana mestinya di  lingkungan  BPPD  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan.  Meski  telah  terjadi  pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam beberapa bulan terakhir, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tetap menjaga  keselarasan  dan  kesepadanan  kedudukan  sosial,  politik,  dan  ekonomi.  Ini  jelas sangat  bagus,  BPPD  sebagai  badan  yang  bertugas  mengelola  pendapatan  daerah  di Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan,  sangat  peka  terhadap  disharmonisasi  dalam keberlangsungan  kegiatan,  terutama  yang  dikuasai  oleh  rakyat.  Kedamaian  saat  ini,
bagaimanapun,  merupakan  cerminan  dari  masyarakat  di  mana  BPPD  secara  profesional menjalankan tanggung jawab pelayanan publiknya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
Adapun  solusi  peneliti  untuk  memecahkan  persoalan  yang  terjadi  dalam  implementasi SIPD pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah:
a. Perangkat  keras  yang  digunakan  oleh  pelanggan  harus  mengikuti  perkembangan teknologi sehingga kecepatan entri data dapat lebih ditingkatkan.
b. Memberikan  pelatihan  kepada  setiap  orang  yang  berpartisipasi  dalam  Sistem Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  guna  mengoptimalkan  kualitas  sumber  daya manusia yang digunakan dalam analisis data.
c. Berkenaan  dengan  keragaman  laporan,  sistem  harus  diperluas  secara  berkala  agar menghasilkan laporan yang lebih berdiferensiasi selaras dengan harapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna SIPD.
d. Dalam  hal  keragaman  laporan,  sistem  harus  diperbarui  secara  berkala  agar penyampaian  laporan  lebih  beragam  sesuai  dengan  keinginan  pengguna  SIPD  yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
e. Meningkatkan  perawatan  dan  pemeliharaan  fasilitas  Sistem  Informasi  Pemerintah Daerah (SIPD).

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  penulis  telah  menghasilkan  kesimpulan  yaitu, diketahui  bahwasanya implementasi  Sistem  Informasi  Pemerintahan  Daerah  (SIPD)  pada  Badan  Pengelolaan Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  belum  diterapkan  secara  optimal.  Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) ini tergolong aplikasi baru dan proses penerapannya tentu masih memiliki banyak kendala yang di dapatkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya yaitu pengadaan pelatihan dan BimbinganTeknologi (Bimtek) yang masih minim mengakibatkan kualitas sumber daya manusia kurang memahami dalam mengoperasikan sistem informasi  daerah,  hal  ini  tentu  menyebabkan  penginputan  dari  tiap  SKPD  mengalami keterlambatan.  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  ini  merupakan  aplikasi  berbasis  website yang  dapat  diakses  lewat  www.sipd.kemendagri.go.id  namun  kendalanya  harus  menunggu persetujuan  admin  untuk  dapat  masuk  melihat  informasi  pembangunan  daerah. Pentingnya pengelolaan  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah  (SIPD)  secara  cepat  mendukung  rencana pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya, seperti sistem  pembinaan  dan  pengawasan  pemerintah  daerah.  Berbagai  kekurangan  dalam  sistem  ini tentu  dapat  teratasi  dan  diperbaiki  seiring  berjalannya  waktu.  Tentu  saja,  banyak  pihak  harus terlibat untuk memenuhi berbagai harapan agar aplikasi ini bisa sukses.

## DAFTAR LITERATUR
Hutahean, J. (2018). Konsep Sistem Informasi . Deepublish.
Karundeng,  Afrilia  Bella,  et,    al.  (2021).  ImplementasiKebijakanSistemInformasiPemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah KabupatenKepulauanSiauTagulandangBiaro. Jurnal Governance .
Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosdakarya. Nasution,  M.  I.,  &  Nurwani.  (2021).  Analisis  Penerapan  Sistem  Informasi  Pemerintah  Daerah (SIPD)  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKD)  Kota  Medan. Jurnal Akutansi Dan Keuangan , 9 (2), 109–116.
Prafitasari,  A.  (2016).  Organisasi  Kepemudaan  yang  Efektif  dan  Efisien  dalam  Meningkatan Partisipasi Masyarakat Desa Darungan Kecamatan Wlingi. JURNAL TRANSLITERA .
Setiawan, G. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan . Remaja Rosdakarya Offset. Undang-undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daera  Permendagri  No.  70  Tahun 2019 Tentang Sistem Implementasi Pemerintahan Daerah