## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul

## Giyan Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati
Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan Jl. Pramuka No.2 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta e-mail: giyan.apandi@yahoo.co.id dan anom_jatiasmoro@yahoo.com

## ABSTRAK
Kondisi  lalu  lintas  di  Kabupaten  Bantul  belum  menunjukkan  ke  arah  yang  lebih baik.  Adanya  pelanggaran  lalu  lintas  kendaraan  bermotor  merupakan  fenomena nyata  yang  masih  terjadi.  Masih  banyak  masyarakat  yang  tidak  mentaati  peraturan lalu lintas ketika mengendarai sepeda motor. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas.  Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  peranan polisi  lalu  lintas  dalam  meningkatkan  kedisiplinan  berlalu  lintas  bagi  pengguna kendaraan  bermotor  di  wilayah  Kepolisian  Resort  Bantul.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas  bagi  pengguna  kendaraan  bermotor  di  wilayah  Kepolisian  Resort  Bantul. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Subyek  penelitian  adalah Polisi lalu lintas polres Bantul. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas  dalam  meningkatkan  kedisiplinan  berlalu  lintas.  Metode  Pengumpulan  data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan reduksi  data,  klasifikasi  data,  penyajian  data,  penarikan  data.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  sebagai  pelindung,  pengayom,  dan  pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka polres Bantul sangat berperan penting dalam mewujudkan  warga  negara  yang  baik  yang  bisa  terwujud  melalui  memelihara ketertiban  lalu  lintas  dengan  3  cara  yakni pre-emtif (penangkalan), preventif (pencegahan)  dan  represif  (penindakan),  membina  dan  menyelenggarakan  fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas, pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan  bermotor,  pelaksanaan  patroli  jalan  raya  dan  penindakan  pelanggaran serta  penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan kamseltibcarlantas  di  jalan  raya,  pengamanan  dan  penyelamatan  masyarakat pengguna jalan.
Kata kunci : Polisi Lalu Lintas, Kedisiplinan Berlalu Lintas, pengguna kendaraan bermotor.

## PENDAHULUAN
Dewasa ini banyak terjadi kesemrawutan lalu lintas di berbagai kota besar di  Indonesia,  seperti  yang  terjadi  di  Ibu  kota  Jakarta.  Ketika  zaman  menuntut semua harus bergerak cepat,  yang terjadi  di  jalan-jalan Jakarta justru sebaliknya, yaitu perlambatan dan kesemrawutan. Gerakan arus lalu lintas di Jakarta semakin hari  semakin  melambat  saja,  ini  terjadi  akibat  satu  persoalan  serius,  yaitu
kemacetan lalu lintas. kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas  di  Jakarta  sepertinya  sudah  menjadi  rahasia  umum.  Hampir  setiap  hari media  massa  tak  bosan  meliput  kemacetan  Jakarta  dengan  persoalan-persoalan yang sangat beragam. Kekacauan lalu lintas sering terjadi di daerah pinggiran kota Jakarta  terutama  pada  jam-jam  berangkat  dan  pulang  kantor  (pagi  dan  sore), sering  terjadi  di  persimpangan  jalan-jalan  yang  tidak  dilengkapi  lampu  pengatur lalu  lintas  dan  petugas  pengatur  lalu  lintas.  Penyebab  kekacauan  lalu  lintas biasanya  karena  pengguna  jalan  tidak  disiplin,  saling  serobot,  melewati  jalur busway , arogan, melanggar peraturan lalu lintas, bersikap tidak peduli, jalan raya difungsikan untuk  tujuan lain seperti area parkir,  dagang, pasar, tempat  mangkal angkutan  umum  dan  ojek.  Penyebab  yang  paling  utama  atas  kekacauan  dan kesemrawutan tersebut adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas.
Kecelakaan  lalu  lintas  di  Kabupaten  Bantul  sepanjang  tahun  2013,  masih tergolong  tinggi.  Dalam  rilis  yang  dikeluarkan  pihak  Kepolisian  Resort  (Polres) Bantul,  kecelakaan  lalu  lintas  (laka  lantas)  mencapai  1.126  kasus.  Angka  ini tergolong  menurun,  jika  dibanding  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2012, kecelakaan  lalu  lintas  sebesar  1.378  kasus.  Kepala  Satuan  Lalu  Lintas (Kasatlantas)  Polres  Bantul  Ajun  Komisaris  Polisi  (AKP)  Setyo  Hery  P  dalam catatan  akhir  tahun  mengatakan,  dalam  kasus  lalu  lintas,  128  orang  korban meninggal dunia, 17 orang luka berat, sementara luka ringan sebanyak 981 orang. "Kecelakaan  paling  parah,  justru  dialami  pengendara  yang  tidak  memiliki  SIM sekitar  60  persen,"  ujarnya.  Heri  mengakui,  meski  ada  peningkatan  kuantitas, namun  secara  kualitas  kecelakaan  lalu  lintas  pada  2013  mengalami  penurunan. Dibandingkan  tahun  2012  lalu,  korban  kecelakaan  lalu  lintas  yang  meninggal dunia  sebanyak  136  korban,  luka  berat  sebanyak  17  orang,  dan  luka  ringan sebanyak 1.912 orang. Jogja.tribunnews.com.
Peraturan  atau  hukum  itu  sendiri  memerlukan  adanya  suatu  kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto (1982:152), kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang  terdapat  dalam  diri  masyarakat  tentang  hukum  yang  ada,  disini  yang ditetapkan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi  hukum  bukan  penilaian  hukum

## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas
terhadap kejadian kongkret dalam masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak  terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan  hukum  yang  ditetapkan  salah satunya  melanggar  tata  tertib  peraturan  lalu  lintas.  Faktor  utama  yang menyebabkan terjadinya  pelanggaran lalu lintas antara lain kepedulian/kesadaran masyarakat  untuk  tertib  berlalu  lintas  kurang,  adanya  sikap  masyarakat  yang sering  mengabaikan  peraturan  yang  ada,  mengabaikan  kelengkapan  pengemudi dan  kelengkapan  kendaraan  bermotor  itu  sendiri,  dan  kurangnya  pengetahuan terhadap  peraturan  lalu  lintas.  Dengan  demikian  tingkat  kesadaran  hukum  warga masyarakat  masih  rendah  sehingga  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum.
Penegak hukum khusus di dalam hukum pidana merupakan proses hukum tentang  perbuatan-perbuatan  yang  menuntut  hukum  bertentangan  dan  dapat dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu diatur pula petunjuk- petunjuk  tindakan  yang  harus  diupayakan  untuk  kelancaran  berlakunya  hukum. Peradilan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lima lembaga yaitu polisi, jaksa,  hakim,  lembaga  pemasyarakatan,  dan  advokasi.  Polisi  sendiri  merupakan salah  satu  penegak  hukum  yang  mengungkap  kasus  sebagai  modal  dasar  proses hukum yang selanjutnya di proses oleh jaksa dan hakim di pengadilan. Peraturan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada kesadaran warga masyarakat untuk  mematuhi  hukum  dan  penegakan  hukum  oleh  aparat  yang  berwenang. Mengenai hal tersebut Chaerudin Ismail (1998:55), menyatakan:
Harapan-harapan  mana  menuntut  peranan  warga  masyarakat  di  dalam mendukung  tugas-tugas  kepolisian.  Pada  dasarnya,  polisi  mengharapkan ketaatan itu, maka pekerjaan polisi akan menjadi mudah dan efektif. Polisi juga  mengharapkan  keikutsertaan  warga  masyarakat  dalam  usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban umum.
Dengan  demikian  antara  penegak  hukum  dan  masyarakat  diharapkan  ada kerjasama  yang baik  sehingga hukum  atau peraturan dapat  berjalan sebagaimana mestinya.  Sehingga  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat  dapat  dilaksanakan berdasarkan  hukum  atau  peraturan  yang  berlaku  agar  ketertiban  dan  keamanan terwujud  di  negara  Indonesia.  Dengan  adanya  penegak  hukum  diharapkan  dapat mewujudkan  ketertiban  hukum  dalam  masyarakat  dan  sekaligus  memberikan
tindakan tegas bagi pelanggar hukum atau peraturan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut menurut Topo Santoso (2010:15), menyatakan:
Secara  sosiologis  kejahatan  merupakan  suatu  perilaku  manusia  yang diciptakan  oleh  masyarakat.  Walaupun  masyarakat  memiliki  berbagai macam  perilaku  yang  berbeda-beda,  akan  tetapi  ada  di  dalamnya  bagian- bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh kerena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.
Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi  pelanggaran  terhadap  peraturan  lalu  lintas  yang  telah  ditetapkan.  Dengan demikian  tingkat  kepatuhan  dan  kesadaran  masyarakat  terhadap  peraturan  lalu lintas  masih  rendah.  Mengenai  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang (UU)  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan.  Tujuan undang-undang  tersebut  berdasarkan  Bab  II  Pasal  3  UU  No.  22  Tahun  2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib,  lancar,  dan  terpadu  dengan  moda  angkutan  lain  untuk  mendorong perekonomian  nasional,  memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya  etika  berlalu  lintas  dan  budaya  bangsa  serta  terwujudnya  penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  kondisi  lalu  lintas  kita sepertinya belum berubah ke arah  yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap  peraturan  lalu  lintas  tersebut.  Disiplin  pengemudi  yang  rendah  seperti pengemudi  angkutan  umum  yakni  mobil  pribadi,  bus,  serta  mobil  angkutan  dan kendaraan sepeda motor.
Tidak hanya pengemudi kendaraan  yang kebanyakan putus sekolah tetapi juga  pengemudi  kendaraan  pribadi  yang  berpendidikan  turut  ikut  melanggar peraturan lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009, seharusnya dapat memberantas atau setidaknya  meminimalisir  kesemrawutan  lalu  lintas  dengan  diberikan  sanksi pidana  bagi  pelanggarnya.  Disamping  disiplin  pengemudi,  jumlah  pelanggaran lalu  lintas  yang  terjadi  sebenarnya  sangat  tergantung  pada  peran  dan  keaktifan Polisi  Lalu  Lintas  (Polantas)  yang  ada  di  garda  depan  penegak  hukum  di  jalan. Apabila  Polantas  gencar  melakukan  sosialisasi  tentang  tata  aturan  dalam  berlalu

## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas
lintas  dan  melancarkan  operasi,  maka  jumlah  yang  terjaring  diharapkan  dapat berkurang.
Disamping itu jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di DIY, penegak hukum  yang  dilakukan  oleh  Polantas  di  wilayah  Bantul  terhadap  kendaraan bermotor  lebih  ketat.  Terlihat  dengan  adanya  penertiban  kelengkapan  sepeda motor  dan  dilaksanakannya  operasi  rutin  terhadap  pengemudi  kendaraan bermotor,  masih  banyak  pengemudi  kendaraan  bermotor  yang  terkena  razia karena  tidak  mempunyai  kelengkapan  mengemudi  dan  kelengkapan  kendaraan. Seperti  melanggar  marka  jalan,  tidak  memakai  sabuk  pengaman,  melepas  kaca spion, tidak memasang plat motor, menerobos lampu merah, ugal-ugalan di jalan, tidak  memakai  helm,  tidak  membawa  SIM  terutama  anak-anak  dan  sebagainya. Disamping itu jumlah pelanggaran  yang terjadi di setiap tahunnya tentu berbeda, sehingga  membutuhkan  penanganan  yang  serius  oleh  Polantas  dalam  menangani pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan bermotor. Dari realita tersebut, maka peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Peranan  Polisi  Lalu  Lintas dalam  Meningkatkan  Kedisiplinan  Berlalu  Lintas  bagi  Pengguna  Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul”.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1.  Negara Hukum
Menurut  C.S.T.  Kansil  dan  S.T.  Kansil  (2000:87-89),  belum  terdapat persamaan  pendapat  antara  para  sarjana  mengenai  pengertian  negara  hukum. Akibatnya, di Eropa dikenal dua tipe pokok negara hukum, yaitu:
a. Type Anglo Saxon (Rule of Law) Negara  hukum  yang  berintikan Rule  of  Law harus  memenuhi  dua  syarat yaitu:
1) Supremacy  before  of  law ,  artinya  hukum  diberi  kedudukan  yang tertinggi, hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila bersalah. “ the state can  do  no  wrong” .  Yang  dapat  dituntut  hanyalah  manusianya.  Dalam hal  ini  negara  tidak  diidentikkan  dengan  pejabat  negara,  negara  tidak dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat negara, dan dialah yang dihukum.
2) Equality before of the law, artinya semua orang baik pejabat pemerintah maupun  masyarakat  biasa  adalah  sama  statusnya  menurut  pandangan hukum.  Unsur  ini  merupakan  hal  yang  baik  sebab  tidak  ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum.
b. Type Eropa Kontinental (Kedaulatan Hukum)
Dalam tipe negara hukum ini, hukumlah yang berdulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain.
Sedangkan  menurut  Wirjono  Prodjodikoro  (Ni’matul  Huda,  2010:75), negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:
a. Semua  alat-alat  perlengkapan  dari  negara,  khususnya  alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara  maupun  dalam  saling  berhubungan  masing-masing,  tidak  boleh sewenang-wenang,  melainkan  harus  memperhatikan  peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
b. Semua  orang  (penduduk)  dalam  hubungan  kemasyarakatan  harus  tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
Jadi  pengertian  negara  hukum  secara  sederhana  adalah  negara  yang penyelenggaraan  kekuasaan  pemerintahannya  didasarkan  atas  hukum.  Dalam negara  hukum,  kekuasaan  menjalankan  pemerintahan  harus  berdasarkan kedaulatan  hukum  (supremasi  hukum)  dan  bertujuan  untuk  menjalankan ketertiban hukum.”
R.  Djokosutono  (C.S.T.  Kansil  dan  S.T.  Kansil,  2000:90),  mengatakan, bahwa “Negara Hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan  hukum.  Hukumlah  yang  berdaulat.  Negara  adalah  merupakan  subjek hukum, dalam arti rechstaat (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai  subjek  hukum,  maka  jika  ia  bersalah  dapat  dituntut  di  depan  pengadilan karena  perbuatan  melanggar  hukum.”  Dalam  penjelasan  UUD  NRI  Tahun  1945 dikatakan  bahwa  “Negara  Indonesia  berdasar  atas  hukum  ( rechstaat )  tidak berdasarkan  atas  kekuasaan  belaka  ( machstaat ).  Oleh  karena  itu  negara  tidak boleh  melaksanakan  aktifitasnya  atas  dasar  kekuasaan  belaka,  tetapi  harus berdasarkan pada hukum.”
Kesadaran  merupakan  sikap  atau  perilaku  mengetahui  atau  mengerti  dan taat  pada  aturan  serta  ketentuan  perundang-undangan  yang  ada  serta  merupakan sikap  atau  perilaku  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Maka  sadar  dan  kesadaran

## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas
artinya  mengerti  dan  mengetahui  sesuatu  tidak  hanya  sekedar  berdasarkan peraturan  dan  ketentuan,  tetapi  juga  mengerti  dan  mengetahui  atas  dasar  adat, kebiasaan  dan  norma  dalam  masyarakat.  Hal  yang  berkaitan  dengan  kesadaran nilai ini diungkapkan oleh Flyn (Aria Miswati, 2013:26):
Sadar akan nilai atau value meliputi lima hal ialah kesadaran akan adanya sistem nilai, keinginan untuk memiliki atau mengakui sistem nilai tersebut, keharusan  membina  dan  meningkatkan  dan  terakhir  sadar  untuk mencobanya dan membakukannya, sebagai sistem nilai baru yang baku.
Sedangkan  menurut  Soerjono  Soekanto  (Aria  Miswati,  2013:28),  bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai  yang terdapat di  dalam  diri  manusia  tentang  hukum  yang  ada  atau  tentang  hukum  yang diharapkan  ada.  Sebenarnya  yang  ditekankan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian tingkat  kesadaran  hukum  warga  masyarakat  masih  rendah  sehingga  berpengaruh terhadap  kepatuhan  hukum.  Untuk  itu  diperlukan  adanya  suatu  pembelajaran hukum tersebut.

## 2.  Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin yaitu “ politica ”, yang artinya tata negara, kehidupan politik. Polisi sebagai penegak hukum merupakan suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.  Menurut  Charles  Reith  (Djoko  Prakoso,  1987:165),  polisi  merupakan suatu  kekuatan  untuk  mengawasi  masyarakat  agar  tidak  melakukan  pelanggaran terhadap  peraturan-peraturan  yang  telah  disepakati  guna  tercapainya  keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pada  Tingkat  Kepolisian  Resort  dan  Kepolisian  Sektor,  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  selanjutnya  disingkat  Polri  adalah  alat  negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan
hukum,  serta  memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  30  ayat  (4)  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga  keamanan  dan ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani  masyarakat, serta menegakkan hukum. Sesuai dengan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian  Negara  Indonesia  disebutkan  bahwa  tugas  pokok  Kepolisian  Negara Republik Indonesia adalah:
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberi perlindungan,  pengayoman,   dan pelayanan kepada masyarakat.
Di  dalam  Pasal  59  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  2010  Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, disebutkan bahwa Satuan Lalu  Lintas  (Satlantas)  merupakan  unsur  pelaksana  tugas  pokok  yang  berada  di bawah  Kepala  Kepolisian  Resort  (Kapolres) . Satlantas  dipimpin  oleh  Kepala Satuan  Lalu  Lintas  (Kasatlantas)  yang  bertanggung  jawab  kepada  Kapolres  dan dalam  pelaksanaan  tugas  seharihari  dibawah  kendali  Wakil  Kepala  Kepolisian Resort (Wakapolres) .
Satlantas  bertugas  melaksanakan  Turjawali  lalu  lintas,  pendidikan masyarakat  lalu  lintas  (Dikmaslantas),  pelayanan  registrasi  dan  identifikasi kendaraan  bermotor  dan  pengemudi,  penyidikan  kecelakaan  lalu  lintas  dan penegakan  hukum  di  bidang  lalu  lintas.  Dalam  melaksanakan  tugas  Satlantas menyelenggarakan fungsi:
a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
b. Pembinaan  partisipasi  masyarakat  melalui  kerja  sama  lintas  sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum  dan  keamanan,  keselamatan,  ketertiban,  kelancaran  lalu  lintas (Kamseltibcarlantas);

## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas
d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
e. Pelaksanaan  patroli  jalan  raya  dan  penindakan  pelanggaran  serta penanganan  kecelakaan  lalu  lintas  dalam  rangka  penegakan  hukum,  serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

## 3.  Kendaraan Bermotor
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (1993:419),  kendaraan  adalah sesuatu  yang  digunakan  untuk  dikendara  atau  dinaiki  (seperti;  kuda,  kereta, kendaraan  bermotor).  Sedangkan  bermotor  (1993:593),  adalah  mengendarai sepeda motor. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  kendaraan  adalah  suatu  sarana  angkut  di  jalan  yang terdiri  atas  kendaraan  bermotor  dan  kendaraan  tidak  bermotor.  sedangkan kendaraan  bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang  digerakkan  oleh  peralatan mekanik  berupa  mesin  selain  kendaraan  yang  berjalan  di  atas  rel.  Selanjutnya Pasal  47  huruf  (b)  menyebutkan  bahwa  kendaraan  bermotor  dikelompokkan dalam  beberapa  jenis,  yaitu:  sepeda  motor,  mobil  penumpang,  mobil  bus,  mobil barang, dan kendaraan khusus.

## 4.  Kedisiplinan
Kedisiplinan  adalah  suatu  kondisi  yang  tercipta  dan  terbentuk  melalui proses  dari  serangkaian  perilaku  yang  menunjukkan  nilai-nilai  ketaatan, kepatuhan,  kesetiaan,  keteraturan  dan  atau  perbuatan  yang  dilakukan  bukan  lagi atau  sama  sekali  tidak  dirasakan  sebagai  beban,  bahkan  sebaliknya  akan membebani  dirinya  bilamana  ia  tidak  berbuat  sebagaimana  lazimnya (Prijodarminto,  1994:31).  Sedangkan  menurut  Imam  Ahmad  (2009:22),  disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan sehingga ia pun mengerti  kapan  saat  yang  tepat  untuk  melaksanakan  peraturan  dan  kapan  pula
harus mengesampingkan. Disiplin sebagai kesadaran untuk mentaati nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat.
Tujuan  pemberian  disiplin  agar  anak  bisa  bertingkah  laku  sesuai  dengan yang  diharapkan  oleh  lingkungannya.  Tujuan  disiplin  diri  adalah  mengupayakan pengembangan  minat  anak  dan  mengembangkan  anak  menjadi  manusia  yang lebih  baik,  yang  akan  menjadi  sahabat,  tetangga,  dan  warga  negara  yang  baik. Dari  kedua  batasan  tentang  tujuan  disiplin  ini  adalah  mengajarkan  kepada individu  (anak)  untuk  dapat  berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh lingkungannya (keluarga) sehingga menjadi manusia dan warga negara yang baik. Gunarso  (1995:137),  menjelaskan  bahwa  disiplin  diperlukan  dalam  mendidik anak supaya dengan mudah dapat:
a. Meresapkan pengetahuan dan sosial antara lain mengenai hak milik orang lain.
b. Mengerti  dan  segera  menurut  untuk  menjalankan  kewajiban  serta  secara langsung mengerti larangan-larangan.
c. Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk.
d. Belajar  mengendalikan  keinginan  dan  berbuat  sesuatu  tanpa  merasa terancam oleh hukuman.
e. Mengorbankan diri sendiri tanpa peringatan dari orang lain.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  studi  deskriptif  kualitatif  dengan  subyek penelitian ini adalah Polisi Lalu Lintas Polres Bantul. Sedangkan objek penelitian ini  adalah  peranan  Polisi  lalu  lintas  dalam  meningkatkan  kedisiplinan  berlalu lintas.
Instrumen  penelitian  ini  menggunakan  pedoman  wawancara  yang  berisi pertanyaan-pertanyaan  yang  berasal  dari  variabel  dan  indikator.  Responden menjawab  apa  yang  ditanyakan  oleh  peneliti.  Pertanyaan  ditujukan  kepada anggota Satlantas yaitu Setyo Hery P, SH; IPTU Anang SH; IPTU Amir M; dan IPTU  Hasan  R,  untuk  mengungkap  informasi  tentang  peranan  polisi  lalu  lintas dalam  meningkatkan  kedisiplinan  berlalu  lintas  bagi  pengguna  kendaraan bermotor. Instrumen tersusun atas 2 variabel, 4 indikator dan 17 item soal. Teknik

## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas
analisis  data  menggunakan  reduksi  data,  klasifikasi  data,  penyajian  data  dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

## 1.  Peranan Polres Bantul
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  menunjukan  bahwa  peranan  polisi lalu  lintas  dalam  meningkatkan  kedisiplinan  khususnya  di  wilayah  Bantul Satlantas Polres Bantul melakukan dengan 3 cara yakni pre-emtif (penangkalan), preventif  (pencegahan)  dan  represif  (penindakan).  Dan  progam-progam  yang pernah dilaksanakan yaitu penyuluhan tentang polisi sahabat anak, pengaturan pos pagi,  penjagaan  pos  polisi  di  jalan,  operasi  atau  razia  rutin  bagi  kendaraan bermotor.  Sebagai  contoh  hasil  wawancara  dengan  Iptu  Hasan  R  pada  tanggal  1 April 2014, beliau menjawab:
Pada  dasarnya  kegiatan  untuk  mewujudkan  kamseltibcar  lalu  lintas  ada  3 yaitu  pare-emtif  (penangkalan),  preventif  (pencegahan),  represif (penindakan).  meliputi  pendidikan  masyarakat  lalu  lintas  (Dikmalantas), Patroli  Keamanan  Sekolah  (PKS),  Penyuluhan  di  pabrik  atau  di perusahaan,  Polisi  Sahabat  Anak  (PSA),  pemasangan  spanduk  himbauan, penjagaan pos lalu lintas, pengaturan pos pagi, razia rutin dan sebagainya.
Dalam  melakukan  upaya  preventif  Satlantas  Polres  Bantul  melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan operasi simpatik, upaya preventif atau  pencegahan  itu  sangat  berpengaruh  terhadap  jumlah  pelanggaran  lalu  lintas kendaraan bermotor di wilayah Bantul, dalam melakukan upaya represif Satlantas Polres  Bantul  melakukan  penindakan  berupa  teguran  lisan  maupun  tertulis  serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya represif atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat  membuat  pelanggarnya  jera.  Seperti  diungkap  oleh  Iptu  Anang,  SH  pada tanggal 1 April 2014:
“Melalui  penyuluhan,  penerangan,  himbauan,  dan  operasi  simpatik”. Diperkuat dengan petikan wawancara dengan bapak Hasan R pada tanggal 1 April 2014, yang dengan mudahnya menjawab beberapa upaya preventif yang dilaksanakan yaitu:
“patroli di lokasi rawan pelanggaran dan laka lantas, pengaturan pos pagi di  lokasi  rawan  pelanggaran  dan  rawan  laka  lantas,  penjagaan  di simpang/simpul jalan, dan pengawalan giat masyarakat yang memerlukan”.
2.  Karakteristik Good Citizen (Warga Negara yang baik)
Untuk  mengetahui  seseorang  sudah  dapat  dikategorikan  sebagai  warga negara yang baik atau bukan, sangatlah sulit karena karakteristik seseorang warga negara  yang  baik  tidak  mampu  ditembus  oleh  mata.  Seseorang  dapat  dikatakan sebagai  seorang  warga  negara  yang  baik,  jika  seseorang  tersebut  memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sadar akan hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai  warga  negara  dan  mampu  mengaplikasikan hak  dan  kewajibannya  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Satu-satunya  cara  adalah melihat skill- nya  atau  keterampilan  warga  masyarakat  tersebut  dalam  kehidupan sehari-hari.
a. Civic Knowledge (Pengetahuan Kewarganegaraan)
Yaitu  kemampuan  dan  kecakapan  yang  terkait  dengan  demokrasi,  HAM, dan  masyarakat  madani.  Berdasarkan  pengertian  tersebut,  masyarakat  Bantul terutama  aparat  penegak  hukum  yaitu  polisi  lalu  lintas  polres  Bantul  sudah mempunyai  pengetahuan  kewarganegaraan  ( civic  knowladge )  berdasarkan wawancara  dengan  anggota  satlantas  (Iptu  Hasan  R)  di  atas  karena  sebagian masyarakat  sering  mengikuti  penyuluhan-penyuluhan  yang  diadakan  polres Bantul seperti pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmalantas) dan Polisi Sahabat Anak (PSA).
Dengan  mengikuti  kegiatan  penyuluhan-penyuluhan  tersebut,  maka membuat masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini  berarti  dengan  dilaksanakannya  progam  Dikmalantas  dan  PSA  Polisi  lalu lintas  polres  Bantul  telah  memberikan  pendidikan  hukum  kepada  masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
b. Civic Dispotition (Sikap Kewarganegaraan)
Yaitu  kemampuan  dan  kecakapan  yang  terkait  dengan  kesadaran  dan komitmen  warga  negara  antara  lain  komitmen  akan  kesetaraan  gender,  toleransi,

## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas
kemajemukan,  dan  komitmen  untuk  peduli  serta  terlibat  dalam  penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.
Dengan  datang  untuk  mengikuti  progam  Dikmalantas  dan  PSA,  maka masyarakat  Bantul  sudah  memiliki  kesadaran  sikap  kewarganegaraan  ( civic dispotition). Dengan  diadakannya  program  ini,  Polisi  lalu  lintas  Polres  Bantul mampu  memicu  kesadaran  masyarakat  untuk  turut  berpartisipasi  dan  peduli terhadap  pemecahan  masalah-masalah  sosial  khususnya  dalam  berlalu  lintas.  Ini berarti  Polres  Bantul  telah  berperan  dalam  menumbuhkan  kesadaran  sikap kewarganegaraan  ( civic  dispotition )  untuk  menuju  seorang  warga  negara  yang baik.
Selain  daripada  itu,  karena  masyarakat  Bantul  terdiri  dari  berbagai  suku, ras,  budaya  yang  beragam  sehingga  tingkat  kedisiplinan  dalam  berlalu  lintas khususnya  bagi  pengguna  sepeda  motor  beragam  pula.  Oleh  karena  itu  dengan adanya  progam  Dikmalantas  dan  PSA,  maka  dapat  dijadikan  sarana  untuk memberikan  penyuluhan  tentang  pendidikan  lalu  lintas  kepada  masyarakat  agar masyarakat  nantinya  mempunyai  pemahaman  dan  kesadaran  terhadap  peraturan lalu lintas.
c. Civic Skill (Keterampilan Kewarganegaraan)
Keterampilan  kewarganegaraan  adalah  kemampuan  mengartikulasikan keterampilan  kewarganegaraan  seperti  kemampuan  berpartisipasi  dalam  proses pembuatan kebijakan public, kemampuan melakukan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan  negara  dan  pemerintah.  Dengan  datang  untuk  menghadiri progam Dikmalantas dan PSA serta bersedia memberikan pendapat atau masukan- masukan  yang  ada  di  sekitar  lingkungan,  maka  dengan  demikian  masyarakat sudah  memiliki  keterampilan  kewarganegaraan.  Dengan  banyaknya  masukan, pendapat, keluhan dari masyarakat di sinilah mulai tampak peranan Polres Bantul dalam  menumbuhkan  keterampilan  kewarganegaraan  masyarakat.  Dengan demikian,  Polres  Bantul  memiliki  peranan  menyediakan  tempat  untuk mengaktualisasikan keterampilan kewarganegaraan masyarakat.

## KESIMPULAN
Sebagai  pelindung,  pengayom,  dan  pemberi  pelayanan  terhadap masyarakat,  maka  polres  Bantul  sangat  berperan  penting  dalam  meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam berlalu lintas yang bisa terwujud melalui:
1. Membina  dan  menyelenggarakan  fungsi  lalu  lintas  yang  meliputi  pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
2. Memelihara  ketertiban  lalu  lintas  dengan  3  cara  yakni  pre-emtif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan).
3. Pelayanan  administrasi  registrasi  dan  identifikasi  pengemudi  dan  kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan patroli  jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantas di jalan raya.
5. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Imam.  (2009). Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini . Yogyakarta: DIVA Press.
Aria  Miswati.  (2013).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Ketaatan  Mahasiswa Terhadap  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Peraturan  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan). Skripsi. Yogyakarta: FKIP UAD.
Gunarso, Singgih D. (1995). Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang . Jakarta: BKP Gunung Mulia.
Tribun  News.  (2014).  Sepanjang  Tahun  2013  ada  1126  Kasus  Laka  Lantas  di Bantul.  Tersedia:  http://jogja.tribunnews.com.sepanjang-tahun-2013-ada- 1126-kasus-lakalantas-dibantul/. Tanggal 1 april 2014.
Huda,  Ni’matul.  (2010). Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Ismail, Chaerudin. (1998). Polisi, Kredibilitas, dan Reputasi Polisi Pengayom vs Penindas . Jakarta: Citra Indonesia.
Kansil,  C.S.T.  Christine  dan  S.T.  Kansil.  (2000). Hukum  Tata  Negara  Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

## Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  No.  23  Tahun  2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Kepolisian Sektor.
Prakoso, D. (1987). Polri Sebagai Penyidik dalam Penegak Hukum . Jakarta: Bina Aksara.
Santoso, T. (2010). Kriminologi . Jakarta: Grafindo Persada.
Soekanto,  Soerjono.  (1982). Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum .  Jakarta: Rajawali.
UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UUD 1945