## PELAKSANAAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI
Sarianti 1 , Fadli Andi Natsif 2 1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 10400116036@uin-alauddin.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar”. Adapun tujuan penelitian  ini  yaitu untuk mengetahui respon PT Angkasa Pura Logistik dalam menyelesaikan putusan KPPU dan untuk mengetahui tindakan yang dilakukan KPPU terhadap PT Angkasa Pura Logistik yang tidak kooperatif dalam melaksanakan Putusan Komisi.  Jenis penelitian  yang digunakan adalah  jenis penelitian kualitatif dari sisi penelitian  lapangan ( field research ). Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu  metode Interview (wawancara).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PT  Angkasa  Pura  Logistik keberatan    dengan  putusan  KPPU  sehingga  PT  Angkasa  Pura  Logistik  mengajukan  permohonan  keberatan  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  PT  Angkasa  Pura  Logistik meminta pemeriksaan tambahan kepada Majelis Hakim guna mendapat keterangan dan kejelasan tentang siapa sesungguhnya yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat dan guna  mendapat  kejelasan  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  kegiatan  operator  penanganan  kargo  dan  pos diterminal  Kargo  dan  “ Regulated  Agent ”.  Implikasi  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  1)  Dalam  rangka efektivitas pelaksanaan putusan KPPU, Pemerintah harus memberikan dukungan khusus kepada KPPU sehingga menjadi lembaga yang memiliki kekuatan hukum yang cukup kuat agar pelaku usaha bersikap kooperatif dalam melaksanakan putusan Komisi. 2) KPPU Kanwil VI Makassar harus mengusulkan untuk menambah beberapa staf ahli dibidang penegakan hukum. Hal ini bertujuan agar pengawasan terhadap pelaku usaha lebih efektif.

## Kata kunci : KPPU, Praktik Monopoli, PT Angkasa Pura Logistik

## Abstract
The  research  discusses  about  "Implementation  of  the  Decision  of  the  Business  Competition  Supervisory Commission  (KPPU)  Against  Monopolistic  Practices  of  PT  Angkasa  Pura  Logistik  Makassar  Branch".  The purpose of this study is to determine the response of PT Angkasa Pura Logistik in completing the KPPU's decision and to find out the actions taken by KPPU on PT Angkasa Pura Logistik that are not cooperative in implementing the Commission's Decision. This type of research is a type of qualitative research in terms of field research. This type  of  research  is  used  to  obtain  valid  data  regarding  the  implementation  of  the  KPPU's  decision  on  the Monopolistic Practices of PT Angkasa Pura Logistik. The data collection method used is the interview method.
The  results  of  this  study  indicate  that  PT  Angkasa  Pura  Logistik  objected  to  the  KPPU's  decision  so  that  PT Angkasa Pura Logistik filed an objection in the Central Jakarta District Court. In the decision of the Central Jakarta District Court, PT Angkasa Pura Logistik requested an additional examination from the Panel of Judges to obtain information and clarity about who exactly could be held accountable for the implementation of the agreement that was made and in order to get clarity related to the implementation of the activities of cargo handling operators and the post of Cargo terminal. and "Regulated Agent". The implications of the problem in this study are: 1) In the  context  of  effective  implementation  of  KPPU  decisions,  the  Government  must  provide  special  support  to KPPU so that it becomes an  institution that has sufficient legal force so that business actors are cooperative  in implementing the Commission's decision. 2) KPPU Kanwil VI Makassar must propose to add several expert staff in the field of law enforcement. It aims to make the supervision of business actors more effective.
Keywords: KPPU, Monopolistic Practices, PT Angkasa Pura Logistik

## PENDAHULUAN
Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha yang terstruktur yang dilakukan oleh seseorang atau  sekelompok  orang  tertentu.  Dimana  kegiatan  usaha  tersebut  dilakukan  dengan  tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Akan tetapi di dalam menjalankan suatu kegiatan usaha tidak  dapat  dipungkiri  terjadi  persaingan  antar  sesama  pelaku  usaha.  Persaingan  tersebut adakalanya menjadi persaingan yang sehat maupun tidak sehat. Dalam kegiatan bisnis, pelaku usaha  merupakan  faktor  utama  yang  sangat  mempengaruhi  kondisi  perekenomian  suatu Negara. 1
Sehingga kebutuhan akan suatu perangkat hukum nasional yang mengatur persaingan usaha  antar  pelaku  usaha  tidak  dapat  ditawar-tawar  lagi. 2 Karena  untuk  menciptakan persaingan usaha yang sehat diantara sesama pelaku usaha maka pelaku usaha membutuhkan payung hukum yang dapat menjadi patrol dalam menjalankan suatu kegiatan usahanya. Payung hukum  tersebut  adalah  berupa  peraturan  yang  mempunyai  tujuan  untuk  menciptakan kepentingan  dan  kepastian  hukum  sehingga  terwujud  keadilan  yang  proporsional. 3 Adapun peraturan yang dapat dijadikan acuan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menjamin terciptanya persaingan usaha yang sehat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999 tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
Untuk mengawasi pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut dibentuk suatu lembaga independen yang bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan pihak manapun. Lembaga independen yang dimaksud berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU  RI No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat  adalah  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  (KPPU).  Adapun  tugas  KPPU  berdasarkan  Pasal  1 ayat  (18)  menyatakan bahwa  KPPU  merupakan  Komisi  yang  dibentuk  untuk  mengawasi  pelaku  usaha  dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Lembaga ini khusus dibentuk untuk mencegah dan/atau menekan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 4
1 Muhammad Sadi Is, Hukum Perusahaan  di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 10.
2 Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan-Teori dan Contoh Kasus (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 211-212
3 Asmah, “Optimalisasi Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan E-Commerce Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada Revolusi 4.0”, Jurisprudentie, Vol. 6, No. 1 (2019): h. 27.
4 Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 15.
Namun  demikian,  dalam  praktiknya  masih  banyak  pelaku  usaha  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  melakukan  persaingan  usaha  yang  tidak  sehat  dengan  mengabaikan ketentuan dari UU RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha  Tidak  Sehat.    Salah  satunya  terkait  larangan  praktik  monopoli.  Larangan  praktik monopoli  dijelaskan  dalam  pasal  17  Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun  1999  yang menyatakan bahwa :
(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan  atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
a. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
b. Mengakibatkan  pelaku  usaha  lain  tidak  dapat  masuk  ke  dalam  persaingan  usaha barang dan/atau jasa yang sama;atau
c. Satu  pelaku  usaha  atau  satu  kelompok  pelaku  usaha  menguasai  lebih  50%  (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
Praktik  monopoli  ini  biasa  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha  ketika  memiliki  posisi yang menguntungkan. Praktik monopoli ini merupakan suatu pemusatan kekuatan pasar disatu tangan. Artinya hanya terdapat seorang atau sekelompok pelaku usaha yang memiliki kekuatan untuk  menguasai  pangsa  pasar.  Pelaku  usaha  yang  melakukan  praktik  monopoli  akan menibulkan  dampak  negatif.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  tidak  hanya  mempengaruhi iklim  bisnis  dan  pelaku  usaha  tetapi  dapat  meluas  hingga  merugikan  masyarakat  maupun negara.
Praktik monopoli ini biasa dilakukan oleh badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus yang telah ditangani oleh KPPU dimana dalam perkara tersebut banyak melibatkan suatu perusahaan  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  (PT).    Badan  usaha  tersebut  seringkali memanfaatkan suatu keadaan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan merugikan kepentingan umum.
Adapun  dari  sekian  kasus  yang  telah  ditangani  oleh  KPPU  terdapat  beberapa diantaranya yang tidak melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan oleh majelis komisi. Pada hal terkait pelaksanaan sanksi diatur secara jelas dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI
Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa dalam jangka waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan komisi maka pelaku usaha yang terkait wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
Pelaku usaha seringkali bersikap tidak kooperatif dalam melaksanakan putusan Majelis Komisi. Hal tersebut tentu akan memberikan pengaruh yang sangat buruk bagi pelaku usaha lainnya  untuk  bersikap  tidak  kooperatif.  Jika  hal  demikian  terjadi  maka  akan  menimbulkan masalah yang cukup serius.
Kenyataannya, ada putusan yang telah in kracht tidak membayar denda dalam jangka waktu  30  hari  setelah  menerima  pemberitahuan  putusan  komisi.  Salah  satu  perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang melakukan praktik monopoli yang belum membayar denda adalah PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar.
PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengurusan Transportasi yang beroperasi di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. PT Angkasa Pura Logistik merupakan salah satu anak perusahaan PT Angkasa  Pura  I  (Persero).  PT  Angkasa  Pura  I  (persero)  telah  membuat  PT  Angkasa  Pura logistik  memiliki  posisi  monopolis  di  Terminal  Kargo  Bandar  Udara  Internasional  Sultan Hasanuddin Makassar.
Kegiatan  usaha  yang  dijalankan  oleh  PT  Angkasa  Pura  Logistik  Cabang  Makassar itulah yang memberikan posisi dominan untuk melakukan praktik monopoli. Sehingga sebagai akibat  dari  kedudukan    tersebut  PT  Angkasa  Pura  Logistik  Cabang  Makassar  menetapkan pengenaan tarif ganda ( double charge )  kepada pengguna jasa karena tidak memiliki  pilihan lain  selain  menggunakan  jasa  yang  disediakan  oleh  PT  Angkasa  Pura  Logistik  Cabang Makassar.  Hal  tersebut  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  tindakan  yang  menghambat persaingan  usaha  dan  merugikan  kepentingan  umum.  Sehingga  Majelis  Komisi  Pengawas Persaingan Usaha menjatuhkan denda sebesar 6,5 M kepada PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar atas tindakan yang dilakukan yang melanggar  ketentuan pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  kualitatif  dari  sisi  penelitian lapangan ( field research ). Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang  valid mengenai pelaksanaan putusan KPPU terhadap Praktik Monopoli PT Angkasa Pura Logistik. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode Interview (wawancara).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Respon PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar dalam Menyelesaikan Putusan KPPU
Salah satu kasus Praktik Monopoli yang telah diputus oleh KPPU dan telah dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, 14 Juni 2017 adalah Perkara Nomor : 08/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI  Nomor  5  Tahun  1999  berkaitan  dengan  Praktik  Monopoli  yang  telah  dilakukan  oleh  PT Angkasa Pura Logistik di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.
Majelis Komisi memutuskan bahwa PT Angkasa Pura  Logistik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktik Monopoli yang dilakukan di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Sehingga  Majelis  Komisi  menghukum  PT  Angkasa  Pura  Logistik  membayar  denda  sebesar Rp. 6.551.558.600,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan  Ribu  Enam  Ratus  Rupiah)  yang  harus  disetor  ke  Kas  Negara  sebagai  setoran pendapatan  denda  pelanggaran  di  bidang  persaingan  usaha  satuan  Kerja  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  melalui  Bank  Pemerintah  dengan  Kode  penerimaan  423755  (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
Setelah putusan di atas dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. KPPU menyampaikan salinan putusan tersebut kepada PT Angkasa Pura Logistik pada tanggal 20 Juni 2017 dan memberikan kesempatan kepada pihak PT Angkasa Pura  Logistik untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan tersebut.
Dalam tenggang waktu tersebut, PT Angkasa Pura Logistik mengajukan keberatan di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  pada  tanggal  13  Juni  2017.  Adapun  alasan  keberatan  PT
Angkasa Pura Logistik berkaitan dengan pertimbangan Majelis KPPU, sehingga PT Angkasa Pura Logistik memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan keberatan dalam Putusan Sela sebagai berikut :
a. Memerintahkan  termohon  dalam  hal  ini  KPPU  untuk  melakukan  pemeriksaan tambahan terhadap Ahli Hukum Perseroan dan Ahli Hukum Perjanjian guna mendapat keterangan  dan  kejelasan  tentang  siapa  yang  sesungguhnya  yang  dapat  dimintakan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh pemohon selaku anak  perusahaan  dari  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  selaku  induk  perusahaan  dan meminta kejelasan tentang sah tidaknya perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dalam hal  PT  Angkasa  Pura  Logistik  dengan  PT  Angkasa  Pura  I  (Persero)  dan  siapa  yang bertanggung jawab berkaitan dengan pelimpahan hak dan kewenangan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemohon dalam hal ini PT Angkasa Pura Logistik dengan PT Angkasa Pura I (Persero), yaitu Penyewa atau tetap melekat pada Pemberi Sewa  Serta  sebagaimana  akibat  hukum  dari  pelaksanaan  perjanjian  tersebut  apabila batal demi hukum dan dianggap tidak sah.
b. Memerintahkan  Termohon  dalam  hal  ini  KPPU  untuk  melakukan  pemeriksaan Tambahan  guna  mendapatkan  kejelasan  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  kegiatan operator  penanganan  kargo  dan  pos  di  terminal  kargo  dan “Regulated  Agent” khususnya  mengenai  pengenaan  tarif  atas  kedua  kegiatan  tersebut  di  Bandar  Udara Juanda Surabaya dan Bandar Udara Ngurah Rai Bali.
Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibacakan dimuka persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Selasa  tanggal  5  September  2017  Majelis Hakim mengadili :
a. Mengabulkan permohonan keberatan untuk seluruhnya;
b. Membatalkan  Putusan  komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  08/KPPU-L/2016 Tanggal 14 Juni 2017;
c. Menyatakan Pemohon keberatan tidak terbukti melanggar pasal 17 ayat (1) dan (2) UU RI  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat;
d. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).
Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diatas, putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU terhadap praktik monopoli PT Angkasa Pura Logistik telah dibatalkan. Sehingga KPPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Dalam  Putusan  Mahkamah  Agung,  Majelis  Komisi  menimbang  bahwa  alasan  yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini KPPU dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi dan  kontra  memori  kasasi  dihubungkan  dengan  pertimbangan Judex  Facti dalam  hal  ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum.
Berdasarkan  pertimbangan  Mahkamah  Agung  diatas,  dalam  putusan  Majelis  Hakim yang  dibacakan  dimuka  persidangan  yang  terbuka  untuk  umum  pada  hari  Rabu  tanggal  28 Maret 2018 Majelis Hakim mengadili :
a. Mengabulkan  Permohonan  kasasi  dari  pemohon  kasasi:  KOMISI  PENGAWAS PERSAINGAN USAHA tersebut;
b. Membatalkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  Nomor  358/Pdt.Sus- KPPU/2017 /PN.Jkt.Pst tanggal 5 September 2017
MENGADILI SENDIRI :
- Menguatkan  Putusan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (KPPU)  Nomor 08/KPPU-L/2016 tanggal 14 Juni 2017;
c. Menghukum  Termohon  Kasasi  dalam  hal  ini  PT  Angkasa  Pura  Logistik  untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus rubu rupiah);
Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Agung  diatas,  maka  putusan  yang  telah  dijatuhkan oleh  KPPU  kepada  PT  Angkasa  Pura  Logistik  telah  berkekuatan  hukum tetap,  sehingga  PT Angkasa Pura Logistik berkewajiban melaksanakan putusan tersebut.

## B. Tindakan KPPU Terhadap PT Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar Yang Tidak Kooperatif Dalam Melaksanakan Putusan Komisi
PT  Angkasa  Pura  Logistik  termasuk  salah  satu  pelaku  usaha  yang  masuk  kedaftar pelaku  usaha  yang  tidak  kooperatif  dalam  melaksanakan  putusan  KPPU.  Pelaku  usaha seringkali  tidak  kooperatif  dalam  melaksanakan  putusan  Komisi  pada  hal  dapat  diketahui bahwa pelaksanakan putusan tersebut diatur secara jelas dalam pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dimana
dalam pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa dalam jangka waktu 30 hari sejak pelaku usaha menerima  pemberitahuan  putusan  komisi  maka  pelaku  usaha  tersebut  wajib  melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi.
Menurut Bapak Hardianto selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar mengatakan bahwa :
“kami dari biro hukum dapat melakukan langkah-langkah hukum dalam rangka untuk menindak  lanjuti  beberapa  pelaku  usaha  yang  tidak  kooperatif.  Adapun  mengenai langkah-langkah  hukum  yang  dimaksud  yaitu  penyerahan  putusan  ke  penyidik  dan penetapan  eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri.  Apabila  pelaku  usaha  tersebut  masih bersikap tidak kooperatif, maka KPPU dapat melakukan upaya lain seperti sita perdata, ,  upaya  persuasif,  teguran  tertulis.  Mengenai  ketentuan  terkait  eksekusi  telah  diatur lebih lengkap dalam PERKOM Nomor 1 Tahun 2019.” 5
Adapun Ketentuan terkait eksekusi dalam PERKOM No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu :
a. Pasal  66  menyatakan  bahwa  dalam  hal  Komisi  menilai  bahwa  terlapor  tidak melaksanakan  putusan  Komisi  maka  Komisi  dapat  menyerahkan  perkara  Kepada Penyidik untuk diproses secara pidana.
b. Pasal 67 menyatakan bahwa :
1) Dalam hal terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka  Komisi  menyerahkan  Putusan  Tersebut  kepada  pengadilan  negeri  untuk dimintakan penetapan Eksekusi;
2) Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah  hukum  atau  tindakan  lainnya  diluar  upaya  sebagaimana  yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3) Langkah-langkah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a) sita perdata; dan/atau
b) penagihan melalui pihak ketiga.
c) Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
5 Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto  selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar (Pada Tanggal 17 Januari 2020).
a) Upaya persuasif;
b) Teguran tertulis;
c) Pengumuman dimedia cetak maupun elektronik; dan/atau
d) Dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi.
Selain ketentuan terkait ekseskusi diatas, terdapat beberapa hambatan dalam eksekusi Putusan KPPU, yaitu : 6
1) Terlapor berpindah alamat dan sampai saat ini belum diketahui keberadaannya (jangka waktu  putusan  KPPU  dan  Putusan  MA  memiliki  rentang  waktu  yang  cukup  lama, sehingga  saat  putusan  Inkracht  terlapor  sudah  tidak  berada  pada  alamat  perusahaan dalam putusan KPPU);
2) Susunan kepengurusan Terlapor berubah sehingga mengakibakan adanya saling lempar tanggungjawab antara pengurus lama dengan pengurus baru;
3) Terlapor  tidak  kooperatif  dalam  melaksanakan  putusan  KPPU,  menolak  untuk melaksanakan  putusan  komisi  karena  perusahaannya  hanya  dipinjam  saat  tender. Telapor meminta agar KPPU meminta kepada Terlapor yang meminjam perusahaannya untuk membayar dendanya atau melaksanakan putusan Komisi;
4) Terlapor tidak melaksanakan putusan Komisi dengan alasan tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar denda.
5) Tidak tertagih karena ada pengurus yang dianggap paling bertanggungjawab saat tender telah meninggal dunia.
6) Permohonan  eksekusi  ke  Pengadilan  Negeri  (PN)  tidak  efektif  karena  KPPU  tidak melampirkan  data  barang  bergerak  tidak  bergerak  milik  dari  terlapor.  KPPU  harus terlebih  dahulu  melakukan  penelusuran  aset  milik  Terlapor  sebelum  mengajukan permohonan eksekusi ke PN sehingga permohonan eksekusi yang disampaikan dapat berjalan efektif.
Kemudian mengenai ketentuan terkait Efektivitas pelaksanaan Putusan Komisi, yaitu : 7
6 Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto  selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar (Pada Tanggal 17 Januari 2020).
7 Hasil Wawancara dengan Bapak Hardianto  selaku Kepala Bidang Penegakan Hukum di KPPU Kanwil VI Makassar (Pada Tanggal 17 Januari 2020).
a. KPPU akan berkoordinasi atau menyampaikan daftar pelaku usaha/ Terlapor yang telah terbukti bersekongkol ke Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (kPA) namun  Pelaku  usaha/  Terlapor  tersebut  tidak  melaksanakan  Putusan  Komisi  agar diberikan  sanksi  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki  PA/KPA  berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
b. Meminta  kepada  pengguna  barang  dan  jasa  pemerintah  untuk  memperhatikan keikutsertaan  pelaku  usaha/  Terlapor  tersebut  dalam  setiap  proses  pengadaan  barang dan jasa pemerintah dan mengevaluasi apakah pelaku usaha/ Terlapor tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai penyedia barang dan jasa
c. Meminta  kepada  pelaku  usaha/Terlapor  yang  belum  melaksanakan  putusan  Komisi untuk melaksanakan Putusan Komisi sehinga KPPU tidak melakukan langkah-langkah hukum dan upaya lainnya  yang dinilai akan lebih merugikan pelaku usaha/ Terlapor dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Dapat  diketahui  dalam  dunia  persaingan  usaha  ada  2  jenis  monopoli  salah  satunya adalah karena Undang-Undang. PT Angkasa Pura Logistik memiliki posisi fmonopoli karena Undang-Undang,  dimana  posisi  tersebut  diperoleh  karena  ditunjuk  langsung  oleh  Menteri Perhubungan  dan  ditambah  dengan  perjanjian  yang  dilakukan  dengan  PT  Angkasa  Pura  I (Persero).  Hal  ini  tidak  salah  jika  suatu  pelaku  usaha  memiliki  posisi  dominan  dalam  pasar selama  pelaku  usaha  tersebut  tidak  menyalahgunakan  posisi  yang  dimilikinya.  Namun  jika dilakukan  dan  dibiarkan  maka  akan  menyebabkan  praktik  monopoli  yang  tidak  hanya merugikan namun juga mematikan persaingan. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam dunia persaingan usaha karena menyangkut kerugian konsumen atau masyarakat luas.
Sehingga  saya  juga  setuju  dengan  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  208K/Pdt.Sus- KPPU/2018  karena  dalam  putusannya  Majelis  Hakim  menguatkan  putusan  KPPU  dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tersebut majelis hakim berpendapat  bahwa  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  telah  salah  dalam  menerapkan  hukum karena PT Angkasa Pura Logistik telah terbukti melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Kegiatan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik di Bandar  Udara  Intenasional  Sultan  Hasanuddin  sebagai  pengelola  terminal  kargo,  sebagai regulated agent dan sebagai EMPU termasuk sebagai bentuk praktik monopoli. Berdasarkan putusan tersebut, PT Angkasa Pura Logistik berkewajiban untuk melaksanakan Putusan KPPU.
Adapun mengenai tindakan yang dilakukan KPPU terhadap PT Angkasa Pura Logistik yang  tidak  Kooperatif  melaksanakan  putusan  KPPU,  menurut  penulis  tindakan-tindakan tersebut  belum  membuahkan  hasil  karena  sampai  saat ini  PT  Angkasa  Pura  Logistik  belum juga  membayar  denda  yang  harus  distor  ke  Kas  Negara.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan melihat  sejumlah  berita  yang  dapat  diunggah  dari  internet.  Bukan  hanya  PT  Angkasa  Pura Logistik yang belum membayar denda, hasil data yang diperoleh dari hasil penelitian penulis terdapat  beberapa  pelaku  usaha  yang  juga  belum  membayar  denda  sampai  hari  ini.  Ini membuktikan  bahwa  tindakan-tindakan  tersebut  tidak  membuat  pelaku  usaha  merasa  takut akan tindakan yang dilakukan oleh KPPU. Sehingga penulis beranggapan bahwa dalam rangka efektivitas  pelaksanaan  putusan  KPPU,  pemerintah  harus  turun  tangan  langsung  untuk memberikan  dukungan  khusus  kepada  KPPU  agar  pelaku  usaha  dapat  bersikap  kooperatif dalam melaksanakan putusan KPPU. Dukungan khusus ini perlu karena denda yang dijatuhkan kepada  pelaku  usaha  tersebut  disetor  ke  Kas  Negara  dimana  akan  menambah  pendapatan negara.

## KESIMPULAN
PT Angkasa Pura Logistik keberatan  dengan putusan KPPU sehingga PT Angkasa Pura Logistik  mengajukan  permohonan  keberatan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Dalam putusan Pengadilan Negeri, majelis hakim mengabulkan permohonan keberatan PT Angkasa Pura  Logistik  dan  membatalkan  putusan  KPPU.  Kemudian  KPPU  mengajukan  Kasasi  ke Mahkamah Agung.  Dalam putusan Mahkamah Agung, mejelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap telah salah dalam menerapkan hukum dan menguatkan putusan KPPU. Sehingga berdasarkan putusan tersebut PT Angkasa Pura Logistik berkewajiban untuk melaksanakan putusan KPPU karena telah berkekuatan hukum tetap.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  R.  Saliman, Hukum  Bisnis  Untuk  Perusahaan-Teori  dan  Contoh  Kasus (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h. 211-212
Asmah, “Optimalisasi Ekonomi Kreatif Melalui Penerapan E-Commerce Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Pada Revolusi 4.0”, Jurisprudentie, Vol. 6, No. 1 (2019): h. 27.
Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), h. 15.
Fuady, M.  I.  N. Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Aksi Kriminal Geng Motor . Diss. Master Thesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2016.
Muhammad Sadi Is, Hukum Perusahaan  di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016),
h. 10.
Peraturan  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Tata  Cara penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Syamsuddin,  Rahman,  et  al.  "The  Effect  of  the  Covid-19  Pandemic  on  the  Crime  of Theft." International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 305-312.
Undang-Undang    Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat