http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index

## Implementation Of The Policy On The Implementation Of The Information System For The Development Of The Auditor's Functional Position in The Kotamobagu Regional Inspectorate
Siska Nellia Siwu 1 , Evi E Masengi 2 , Abdul Rahman Dilapanga 3
(Program Pascasarjana Administrasi Negara,Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado )

## Abstract
This  research  aims  to  describe  and  analyze  the  implementation  of  the  Functional  Auditor  Position  Development Information System at the Kotamobagu Regional Inspectorate. This research used a descriptive qualitative approach with a predetermined number of 4 (four) people consisting of Regional Inspectors and several existing SIBIJAK auditor and admin functional positions. The data collection techniques used are interviews and observation as well as documentation with  data  analysis  techniques  through  data  reduction,  data  presentation  and  drawing  conclusions. The  results  of  this research were obtained in the research focus on the implementation of the Information System for the Development of Functional  Auditor Positions in the Kotamobagu Regional Inspectorate through 3 (three) research sub-focuses which include,  (1)  Implementation  of  the  Information  System  for  Functional  Auditor  Positions  in  the  Kotamobagu  Regional Inspectorate, (2) Readiness of  facilities and infrastructure and resources at  the Kotamobagu Regional  Inspectorate in adapting to system demands, (3) Availability of communication media for complaints about SIBIJAK. Most of the human resources at the Kotamobagu Regional Inspectorate have been able to adapt to the demands of technological progress as promoted by SIBIJAK. In the sub-focus, the complaint media provided in SIBIJAK has not been able to accommodate incoming complaints quickly and accurately. Where there is a complaint submitted in SIBIJAK but after 10 (ten) days there has been no follow-up on the complaint.

## Keywords:, Auditor Functional Position, , Development System, Policy Implementation,Public Policy

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  penerapan  Sistem  Informasi  Pembinaan  Jabatan Fungsional  Auditor  di  Inspektorat  Daerah  Kotamobagu.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif dengan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya  sebanyak  4 (empat)  orang  yang terdiri  dari Inspektur  Daerah  dan  beberapa jabatan fungsional auditor dan admin SIBIJAK yang ada. Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan  observasi  serta  dokumentasi  dengan  teknik  analisis  data  melalui  reduksi  data,  penyajian  data  dan  penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini didapatkan dalam fokus penelitian implementasi kebijakan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu melalui 3 (tiga) sub fokus penelitian yang meliputi, (1) Penerapan Sistem Informasi  Jabatan Fungsional Auditor di  Inspektorat  Daerah Kotamobagu, (2) Kesiapan sarana dan prasarana  serta  Sumberdaya  di  Inspektorat  Daerah  Kotamobagu  dalam  menyesuaikan  dengan  tuntutan  sistem,  (3) Tersedianya media komunikasi untuk pengaduan tentang SIBIJAK. Sumberdaya manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kotamobagu sebagian besar sudah bisa menyesuaikan dengan tuntutan kemajuan teknologi sebagaimana yang diusung oleh SIBIJAK. Pada Sub fokus media pengaduan yang disediakan dalam SIBIJAK belum mampu mengakomodir dengan cepat dan tepat terkait pengaduan yang masuk. Dimana terdapat pengaduan yang dimasukan dalam SIBIJAK akan tetapi berselang 10 (sepuluh) hari belum ada tindaklanjut atas pengaduan tersebut.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Jabatan Fungsional Auditor, Kebijakan Publik, Sistem Pembinaan.

## PENDAHULUAN
Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan  tugas  melaksanakan  pengawasan  intern di  lingkungan  pemerintah  pusat  dan/atau pemerintah  daerah,  yang  terdiri  dari  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan, Inspektorat
Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara/Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural, Pemerintah Daerah, dan Badan hukum
pemerintah  lainnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.
Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah  (PP)  No  60  Tahun  2008  tentang Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP) dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  18  Tahun 2016  tentang  Perangkat  Daerah.  Berdasarkan rekomendasi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK),  Kementerian  Dalam  Negeri,  dan Kementerian  Pemberdayaan  Aparatur  Negara, PP  Nomor  18  Tahun  2016  direvisi  menjadi  PP
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
No  72  Tahun  2019  untuk  memperkuat  fungsi pengawasan APIP.
Adapun perkembangan Teknologi Informasi  (TI)  yang  sangat  pesat  dewasa  ini memberikan  banyak  kemudahan  pada  berbagai aspekkegiatan(Cushing,1993;Murdick.et.al,199 7;Mc.Leod.R.J,1997;
Grace,2000; Nur Indriantoro,2000; Baridwan, 2000 dalam Halim, 2000;  Hall,2001).  Peranan  TI  dalam  berbagai aspek  kegiatan  bisnis  dapat  dipahami  karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada  pengaturan  sistem  informasi  dengan penggunaan  komputer,  teknologi  Informasi dapat  memenuhi  kebutuhan  informasi  dengan sangat  cepat,  tepat  waktu,  relevan,  dan  akurat (Wilkinson  dan  Cerullo,1997).  McKeen  at  al. (1994)  berargumentasi  bahwa  bila  pengaruh pemakai  diabaikan,  maka  hubungan  antara partisipasi  pemakai  dan  kepuasan  pemakai sistem  informasi  diperkirakan  akan  menjadi lemah  dan  sebaliknya.  predictor  independen terhadap  kepuasan  pemakai. Seiring  dengan manfaat  kegunaan  Teknologi  Informasi  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  Sistem  Informasi SIBIJAK  dinilai  terdapat  beberapa  indikasi kelemahan berupa: (1).Lambatnya proses penilaian dokumen angka kredit auditor, hal ini dipandang  karena  pada  saat  penginputan user/pengguna  harus  melengkapi  dokumen sesuai  permintaan  sistem  dan  akan  terjadi penolakan sistem apabila ada dokumen atau hal yang  tidak  sesuai  sehingga  dipandang  bahwa hasil  inputan  dokumen  untuk  penilaian  angka kredit telah sesuai dengan persyaratan oleh sebab itu  seharusnya  waktu  yang  dibutuhkan  untuk menilai angka kredit oleh tim Penilai seharusnya tidak  memakan  waktu  yang  lama  seperti  pada saat  pengajuann  penilaian  secara  manual; (2).Terkait dengan penerapan teknologi informasi  yang  harus  didukung  dengan  sarana dan  prasarana  yang  memadai  seperti  jaringan internet,  penggunaan  komputer  atau  personal komputer  serta  mesin  pemindai/Scanner  atau telepon  seluler  yang  canggih  menjadi  polemik tersendiri  ketika  terdapat  sumber  daya  manusia yang  belum  bisa  menyesuaikan  penggunaan teknologi  informasi  tersebut.  Apalagi  ketika jaringan internet yang dibutuhkan tidak tersedia dengan  baik  sehingga  proses  penginputan dokumen  kedalam  sistem  jadi  terkendala;
(3)Tidak  terdapat  media  pengkomunikasian berbagai hal terkait dengan penerapan SIBIJAK; (4).Proses  penetapan  peserta  diklat  yang  dinilai tidak mempertimbangkan atau menetapkan skala prioritas  misalnya  dari  segi  umur  sehingga menjadi permasalahan tersendiri.
Berdasarkan data yang telah diungkapkan di atas, maka perlu dipandang perlu diadakan penelitian terkait  implementasi  Sistem  Informasi  Jabatan Fungsional  Auditor  di  Inspektorat  Daerah Kotamobagu. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional  Auditor  di  Inspektorat  Daerah Kotamobagu?

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Penelitian  Kualitatif  dapat  dipahami sebagai  metode  penelitian  yang  menggunakan data  deskriptif  berupa  bahasa  tertulis  atau  lisan dari  orang  dan  pelaku  yang  dapat  diamati. Pendekatan  kualitatif  ini  dilakukan  untuk menjelaskan dan menganalisis, fenomena individu  atau  kelompok,  peristiwa,  dinamika sosial, sikap, keyakinan dan persepsi.
Dengan  pendekatan  kualitatif  terhadap fokus masalah implementasi kebijakan penerapan  sistem  informasi  pembinaan  jabatan fungsional  auditor  di  Inspektorat  Daerah Kotamobagu, peneliti akan menganalisis fenomena dan persepsi serta sikap dari responden terhadap  implementasi  kebijakan  Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Inspektorat Daerah  Kotamobagu  yang  beralamat  di  Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kota dengan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan yakni terhitung mulai bulan Agustus  2023  sampai  dengan  bulan  September 2023.  Adapun  tempat  penelitian  yang  dipilih yaitu  di  Inspektorat  Daerah  Kota  Kotamobagu karena  merupakan  salah  satu  entitas  yang  telah menerapkan Sistem informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor serta tempat bekerja Peneliti  sehingga  lebih  memudahkan  dalam melakukan  pengamatan  terhadap  hal-hal  yang terjadi selama penelitian berlangsung. Sedangkan  menurut  Lofland  sebagaimana  yang dikutip  Moleong,  sumber  data  utama  dalam
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.
Berdasarkan  pandangan  para  ahli  diatas maka  sumber  data  yang  dipilih  oleh  peneliti dalam penelitian ini adalah:
a.  Key  Informan,  informan  kunci  ditentukan secara  purposif  (Purposive  sampling)  yaitu orang  atau  informan  yang  benar-benar memahami permasalahan uang sedang diteliti. Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  informan kunci adalah Inspektur Daerah Kota Kotamobagu. Informan selanjutnya
ditentukan  dengan  menggunakan  teknik Snowball sampling.
b.  Situasi  sosial,  yaitu  setiap  peristiwa  yang teramati  terkait  dengan  permasalahan  yang sedang diteliti.
c.  Dokumen,  yaitu  dokumen-dokumen  yang relevan  dengan  peristiwa  atau  masalah  yang sedang  diteliti.  Teknik  Pengumpulan  Data. Data atas Penelitian ini dikumpulkan melalui teknik, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2017:132)  dengan  tahapan  pengumpulan sebagai berikut:
a) Data  Collecting (pengumpulan  data) Pengumpulan  data  yang  akan  dilakukan terhadap apa yang terjadi pada penerapan Sistem  Informasi  Jabatan  Fungsional
Auditor di Inspektorat Daerah Kotamobagu  sepanjang  rentang  waktu penelitian.  Peneliti  akan  melakukan observasi  terhadap  lokasi  penelitian,
wawancara terhadap Informan yang telah ditetapkan serta mengumpulkan
dokumen-dokumen  yang  di  hasilkan dalam Sistem Informasi dimaksud.
b) Data  reduction (reduksi  data),  yaitu memilah  dan  memfokuskan  pada  hal-hal yang  penting  serta  merangkum  data pokok,  Dalam  hal  ini,  Peneliti  akan memilah  data-data  dan  informasi  hal wawancara  terhadap  informan  tentang bagaimana  Sistem  Informasi  Jabatan Fungsional  Auditor  di  terapkan  di  lokasi penelitian serta membuat pengelompokan atas  informasi  terhadap  fokus  masalah
yaitu registrasi dan sertifikasi auditor serta hasil penelitian tentang dokumen penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor.
c) Data Display (Penyajian data), data yang disajikan diharapkan dapat menggambarkan  bagaimana  pengelolaan sistem  informasi  pembinaan  jabatan fungsional  auditor  dan  penerapannya  di Inspektorat Daerah Kotamobagu.
d) (d) Klasifikasi  data (Kesimpulan  dan verifikasi),  Data  yang  sudah  diatur sedemikian  rupa  (dipolakan,  difokuskan, disusun  secara    sistematis)    kemudian disimpulkan  sehingga  makna  data dapat ditemukan.
Uji  Keabsahan  Data  dilakukan  dengan Kredibilitas  (credibility);  Memperpanjang  masa observasi,  Ketekunan  Pengamatan  yang  terus menerus, Triangulasi (metode, sumber data, dan alat  pengumpul  data),  Pemeriksaan  sejawat melalui diskusi, Analisis kasus negatif,
Kecukupanreferensi Keteralihan
(transferability),Kebergantungan(dependability) ,Kepastian  (confirmability)  Dengan  teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian didiskusikan  dengan  rekan-  rekan  sejawat selanjutnya dianalisis dengan membanding teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara teknik diatas diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan,  kebergantungan  dan  kepastian  data dapat  disajikan  secara  objektif  dan  dapat dipertanggung jawabkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Inspektorat Daerah Kotamobagu di bentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kotamobagu  Nomor  32  Tahun  2016  yang kemudian  di  rubah  dengan  Peraturan  Walikota Kotamobagu  Nomor  59  Tahun  2020  Tentang Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Tipe B Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah yang  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban di  pimpin  oleh  seorang  Inspektur  yang  dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
a. Merumuskan  kebijakan  teknis  di bidang pengawasa;
b. Menyelenggarakan
kegiatan pemeriksaan terhadap tugas pemerintah daerah kota yang meliputi pemerintahan,  organisasi,  keuangan, perlengkapan  dan  peralatan  badan usaha daerah, pembangunan, kesatuan  bangsa  dan  politik  serta perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
c. Pengujian  dan  penilaian  kebenaran laporan  berkala  atau  sewaktu-waktu dari setiap perangkat daerah;
d. Pengusutan  dan  penilaian  kebenaran laporan berkala dan setiap perangkat daerah;
e. Pengusutan mengenai kebenaran atau pengaduan  tentang  penyimpangan atau penyalahgunaan tugas perangkat daerah;
f. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan di lingkungan
Inspektorat;
g. Evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan tugas;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu didukung oleh Pegawai dengan jumlah 63 (enam puluh  tiga)  orang  dengan  komposisi  sebagai berikut;  PNS  Pejabat  Struktural:7  Orang;  PNS Fungsional  Umum/Staf:  35  Orang;  PNS Fungsional Tertentu/Auditor: 21 Orang; Tenaga Kontrak: 2 Orang Sistem  Informasi  Pembinaan  Jabatan Fungsional  Auditor  yang  selanjutnya  disebut SIBIJAK  adalah  aplikasi  sistem  informasi  yang dibangun  oleh  Pusat  Pembinaan  Jabatan Fungsional  Auditor  dalam  rangka  pembinaan JFA.  SIBIJAK  digunakan  sebagai  prasarana pembinaan  JFA  berbasis  teknologi  informasi untuk  mendukung  penciptaan  auditor  yang profesional. SIBIJAK bertujuan untuk meningkatkan  kualitas  pembinaan  JFA  dan mengoptimalkan  peran  BPKP  selaku  instansi pembina JFA.
Ruang  lingkup  SIBIJAK  meliputi  pengelolaan atas:
a. Aplikasi  Data  Auditor  yang  meliputi  data kepegawaian auditor, data riwayat pendidikan  auditor,  data  riwayat  pangkat auditor,  data  riwayat  jabatan  auditor,  data riwayat  pendidikan  dan  pelatihan  auditor, dan data riwayat angka kreditauditor;
b. Aplikasi Sertifikasi yang meliputi registrasi dan  pelaksanaan  ujian  sertifikasi  auditor, penyusunan  dan  pengolahan  soal  ujian sertifikasi  auditor,  proses  penilaian  hasil ujian sertifikasi auditor, penerbitan sertifikat auditor, dan fasilitasi pengangkatan auditor;
c. Aplikasi  Penilaian  dan  Penetapan  Angka Kredit  JFA  meliputi  proses  penyusunan, penilaian,  dan  penerbitan  dokumen  angka kredit  serta  mengintegrasikannya  dengan aplikasi lainnya; dan
d. Aplikasi  lain  sesuai  dengan  kebutuhan. Dalam Pengelolaan SIBIJAK dilakukan oleh Admin  dan  Pengguna.  Admin  yang dimaksud  sebagaimana  meliputi  Admin Nasional berkedudukan di Pusat Pembinaan Jabatan  Fungsional  Auditor  dan  Admin Provinsi berkedudukan di Perwakilan BPKP dan Admin Unit Kerja berkedudukan di unit APIP.
Gambar 1.  Kerangka Pengelolaan SIBIJAK
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
Berikut ini adalah gambar tampilan awal aplikasi  SIBIJAK  yang  memuat  8  (delapan) Fitur/menu yang telah dijelaskan di atas:
Dalam  penggunaan  SIBIJAK  pengguna memerlukan  perangkat  pendukung  seperti perangkat  komputer  atau  laptop,  alat  pemindai atau  scanner,  serta  dukungan  jaringan  internet yang memadai.
Pengusulan  dokumen  penilaian  angka kredit yang sebelumnya dilakukan secara manual berupa  memasukan  semua  dokumen  penugasan berupa Surat Penugasan, Laporan hasil penugasan,  Surat keterangan Lembur (jika ada), Kartu  Penugasan,  Anggaran  Waktu  Penugasan, Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pengawasan,  Laporan  Rekapitulasi  Penggunaan jam pengawasan, Laporan Angka Kredit (LAK), Lembar Penilaian Angka Kredit (LPAK), Daftar Usulan  Penilaian  Angka  Kredit  (DUPAK), Daftar Kegiatan Harian dan Ceklist kelengkapan pada setiap pengajuan dokumen penilaian angka kredit  yang  dilaporkan  setiap  akhir  semester tahun berjalan.
Ketika  penilaian  angka  kredit  dialihkan menggunakan  SIBIJAK  maka  dokumen  yang diperlukan untuk di input dalam sistem di mana dokumen  yang  akan  di  input  ini  merupakan dokumen  yang  sudah  ada  pengesahan  berupa tanda  tangan  pimpinan  unit  kerja  dan  sudah  di pindai (hasil scan) berupa Surat Perintah Tugas, Kartu  Penugasan,  Dokumen  anggaran  waktu, laporan  hasil  penugasan,  dan  surat  keterangan lembur disertai dengan laporan (jika ada).
Sedangkan  untuk  Pendaftaran  peserta diklat  yang  sebelumnya  dilakukan  dengan  cara mengirimkan  surat  resmi  kepada  Kepala Perwakilan  BPKP  Provinsi  dan  Kepada  Kepala
Pusdiklatwas BPKP diganti dengan mendaftarkan  calon  peserta  diklat  melalui aplikasi  SIBIJAK  yang  disertai  dengan  surat usulan  diklat  dari  Inspektur  Daerah.  Kemudian calon  peserta  diklat  di  verifikasi  persyaratan untuk  mengikuti  diklat  melalui  aplikasi  dan mendapat  pemberitahuan  apakah  data  telah diverifikasi  dalam  sistem.  Calon  peserta  diklat yang  terpilih  untuk  mengikuti  diklat  kemudian dikirimkan pemberitahuan peserta diklat melalui Whatsapp  dan  ditindaklanjuti  oleh  Inspektur dengan  Surat  Tugas  mengikuti  diklat  apabila sudah ditetapkan jadwal pelaksanaan diklat oleh Pusdiklatwas BPKP.
Adapun dalam hal pengoperasian SIBIJAK  yang  dilakukan  dengan  komputerisasi menimbulkan tantangan yang baru bagi sebagian pengguna  yang  ada  di  Inspektorat  Daerah  Kota Kotamobagu karena terdapat beberapa pengguna yang  kurang  paham  dalam  pengoperasian komputer  disebabkan  oleh  ketidaksiapan  dalam menyesuaikan  perkembangan  teknologi  yang ada. Secara  keseluruhan  dari  penelitian  yang  di dapat bahwa penerapan SIBIJAK ini sudah bisa menghemat waktu dan biaya terlebih khusus buat para  auditor  dalam  hal  pengusulan  penilaian angka  kredit.  Akan  tetapi  terdapat  beberapa kelemahan  dalam  Sistem  yang  seperti  untuk penilaian  angka  kredit  dibandingkan  secara manual,  Auditor  lebih  dirugikan  dalam  hal penghitungan angka kredit.
Apabila  disandingkan  dengan  teori tersebut,  ketepatan  kebijakan  sejauh  mana kebijakan  tersebut  bisa  memecahkan  masalah yang  ada,  sebagaimana  tujuan  awal  SIBIJAK sebagai  pembinaan  jabatan  fungsional  auditor yang  berbasis  teknologi  informasi  untuk mendukung terciptanya auditor yang professional  dan  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  pembinaan  JFA  akan  tetapi  didapati  di tempat  penelitian  bahwa  SIBIJAK  terindikasi bisa  merugikan  auditor  itu  sendiri  karena  ada beberapa  layanan  SIBIJAK  yang  tidak  mampu mengakomodir  kebutuhan  pengguna  misalnya dalam  penilaian  angka  kredit  maupun  dalam pendaftaran dan penetapan calon peserta diklat.
Seperti yang telah didapati sebelumnya di tempat  penelitian  untuk  penilaian  angka  kredit melalui  SIBIJAK  tumpang  tindih  penugasan tidak  akan  dinilai  walaupun  penugasan  tersebut
Gambar 2. Tampilan SIBIJAK
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
menghasilkan  output  yang  sama  yaitu  adanya kertas kerja, adanya kartu penugasan dan adanya laporan  hasil  penugasan.  Juga  dalam  hal penilaian  angka  kredit  melalui  SIBIJAK  untuk hari  penugasan  yang  bertepatan  dengan  tanggal merah  tidak  akan  dinilai  oleh  sistem  walaupun sudah  ada  surat  keterangan  lembur,  sudah  ada laporan dan kartu penugasan lembur. Begitu pula ketika  ada  penugasan  yang  memiliki  surat keterangan  lembur  maka  harus  dibuatkan  lagi laporan  lembur  tersendiri  apabila  tidak  ada dokumen  itu  maka  penugasan  tersebut  akan langsung ditolak oleh Sistem
Juga  terdapat  kasus  dimana  dokumen penilaian  angka  kredit  semester  II  Tahun  2022 sampai  dengan  bulan  November  2023  belum mendapat  hasil  penilaian  dalam  sistem,  hal tersebut  dipandang  tidak  sesuai  dengan  tujuan awal  diciptakannya  SIBIJAK  yang  mengusung penggunaan teknologi informasi untuk kecepatan dan  ketepatan  data.  Hal  tersebut  juga  tergolong bisa  merugikan  seorang  auditor  karena  sejak mengingat  waktu  yang  sudah  menjelang  akhir tahun  auditor  sudah  harus  menyusun  dokumen penilaian  angka  kredit  tahun  2023  sementara belum  ada  dasar  penilaian  untuk  tahun  2022. Demikian halnya dengan prasarana yang tersedia berupa  jaringan  internet  yang  tersedia  untuk mengakses SIBIJAK belum mampu mengakomodir  kebutuhan  para  pegawai  yang ada karena dengan jumlah pegawai di Inspektorat yang  mencapai  60  (enam  puluh)  orang  dengan akses internet terbatas sehingga untuk kecepatan akses tersebut mau tidak mau harus menggunakan  jaringan  internet  pribadi  masing- masing pegawai.
Di lain pihak Sumber daya manusia yang berkaitan  dengan  orang-orang  dalam  proses implementasi  kebijakan,  di  Inspektorat  Daerah kota  Kotambagu  sebagian  besar  pegawai  sudah mampu menyesuaikan dengan penerapan SIBIJAK yang menggunakan teknologi informasi akan tetapi terdapat beberapa pegawai senior  karena  keterbatasan  umur  belum mampu menyesuaikan  dengan  kemajuan  teknologi tersebut  sehingga  didapati  sering  terjadi keterlambatan  dalam  penyampaian  dokumen penilaian angka kredit melalui sistem.
Menurut  George  Edward  III  untuk mewujudkan  implementasi  kebijakan  yang
efektif,  maka  ada  empat  aspek  yang  perlu diperhatikan  yaitu  komunikasi,  Sumberdaya, Disposisi  serta  struktur  birokrasi.  Sumber  daya meliputi  (1)  sumber  daya  manusia  berkaitan dengan orang-orang dalam proses implementasi karena  merekalah  yang  menentukan  apakah kebijakan itu efektif atau tidak, (2) sumber daya anggaran,  terbatasnya  sumber  daya  anggaran akan  mempengaruhi  keberhasilan  pelaksanaan kebijakan  karena  program  tidak  bisa  terlaksana secara  optimal  dan  disposisi  para  pelaku kebijakan  rendah.  (3)  sumber  daya  peralatan merupakan  sarana  yang  digunakan  untuk operasionalitas atas implementasi suatu kebijakan,  (4)  sumber  daya  kewenangan, kewenangan  yang  cukup  untuk  membuat keputusan  sendiri  yang  dimiliki  oleh  suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.
Berdasarkan  teori  menurut  Edward  III tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  untuk penerapan SIBIJAK memang haruslah didukung oleh  sumberdaya  yang memadai  karena  sumber daya  berupa  sarana  dan  prasarana  tersebut merupakan  salah  satu  faktor  penentu  efektif tidaknya  suatu  kebijakan  di  terapkan.  Sebagai contoh  SIBIJAK  yang  mengusung  teknologi informasi  diperlukan  peralatan  berupa  laptop, scanner,  maupun  jaringan  internet  yang  baik untuk  efektifannya.  Apabila  tidak  ada  peralatan tersebut  maka  akan  terjadi  kendala  dalam penerapan  SIBIJAK  sedangkan  di  Inspektorat Daerah Kota Kotambagu dengan jumlah pegawai mencapai 60 orang dan tersedianya laptop hanya 17  unit  serta  Scanner  2  unit  bisa  ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasaran yang ada belum  bisa  menunjang  penerapan  SIBIJAK. Sedangkan  dari  ketersediaan  anggaran  untuk pengadaan Laptop dan perangkat lainnya belum ada  atau  dengan  kata  lain  belum  terakomodir dalam  perencanaan  penganggaran  Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu.
Terkait  dengan  sumber  daya  manusia dalam  implementasi  kebijakan  demi  suksesnya penerapan  kebijakan  yang  ada  harus  didukung dengan  SDM  yang  mampu  menyesuaikan  dan memiliki  kesadaran  untuk  maju  demi  mencapai suatu  keberhasilan  implementasi  SIBIJAK  ini. Karena tanpa adanya kesadaran untuk menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  yang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
ada  akan  menghambat  penerapan  kebijakan dalam  hal  ini  penerapan  SIBIJAK. Media komunikasi  adalah  suatu  alat  atau  sarana  uang digunakan  untuk  menyampaikan  pesan  dari komunikator kepada khalayak. Menurut
Schramm  (1977)  media  komunikasi  adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian yang didapti oleh  peneliti  dilapangan  dapat  disimpulkan bahwa  layanan  SIBIJAK  telah  terdapat  media komunikasi  untuk  pengaduan  akan  tetapi pengaduan  yang  disampaikan  melalui  media yang  telah  disiapkan  tersebut  proses  tindak lanjutnya  sangat  lama  bisa  sampai  berminggu- minggu.  Hal  ini  berbanding  terbalik  dengan tujuan  penggunaan  media  teknologi  informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan cepat dan tepat.
Menurut George Edward III menyatakan bahwa  implementasi  kebijakan  bisa  jadi  masih belum  efektif  karena  ketidakefesienan  struktur birokrasi.  Struktur  birokrasi  yang  dimaksud mencakup aspek-aspek seperti struktur, pembagian  kewenangan,  hubungan  antar  unit organisasi  dan  lain  sebagainya.  Ada  dua karakteristik  utama  dari  birokrasi  yaitu  standar operasional  prosedur  (SOP)  dan  Fragmentasi. SOP  ini  merupakan  kepastian  waktu,  sumber daya  serta  kebutuhan  penyeragaman  dalam organisasi  kerja  yang  kompleks  dan  luas. Sedangkan  fragmentasi  adalah  penyebaran tanggungjawab suatu kebijakan kepada beberapa badan  yang  berbeda  sehingga  memerlukan koordinasi.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dikaitkan dengan  hasil  penelitian  bahwa  untuk  penerapan SIBIJAK  perlu  adanya  pembagian  wewenang dan  penyebaran  tanggung  jawab  sebagaiman yang  dijelaskan  oleh  Edward  III  karena berdasarkan  data  yang  didapatkan  Peneliti menarik  kesimpulan  bahwa  untuk  setiap pengaduan  yang  masuk  baik  terkait  penilaian angka  kredit  ataupun  layanan  lainnya  dalam SIBIJAK prosesnya akan ke admin pusat BPKP kemudian ditindak lanjut ke pihak-pihak terkait. Hal  ini  dipandang  perlu  adanya  perampingan birokrasi sehingga kedepannya pengaduan yang masuk bisa langsung ke admin BPKP perwakilan masing-masing  provinsi  yang  bersangkutan
sehingga  pengaduan  yang  masuk  tidak  akan menumpuk  ke  admin  pusat.  Apalagi  ketika terjadinya  penggantian  pegawai  sebagai  admin akan  terjadi  hambatan  dalam  tindak  lanjut pengaduan yang masuk.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang didapati  melalui  proses  wawancara  langsung dengan  para  informan  sebagai  Pengguna SIBIJAK  yang  ada  di  Inspektorat  Daerah  Kota Kotamobagu, maka Peneliti menarik kesimpulan untuk  penerapan  SIBIJAK,  Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan  Provinsi  Sulawesi  Utara  selaku lembaga  Pembina  JFA  dan  pendiri  SIBIJAK sudah    pernah  melakukan  Sosialisasi  untuk penggunaan  SIBIJAK  di  Inspektorat  Daerah Kota Kotamobagu.
Penerapan SIBIJAK di Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu  bisa  menghemat  waktu  dan  biaya untuk  pengurusan  dokumen  yang  diperlukan sehingga  pegawai  yang  ada  bisa  lebih  fokus kepada  pekerjaan.  Penerapan  SIBIJAK  tetapi pada kenyataannya dinilai belum optimal karena belum    mampu    mengakomodir  kebutuhan pengguna secara menyeluruh.
Terdapat  beberapa  kelemahan  dalam sistem  terutama  terkait  dengan  penilaian  angka kredit  untuk  jabatan  fungsional  auditor  dimana kelemahan  tersebut  terindikasi  merugikan Auditor  yang  ada  di  Inspektorat  Daerah  Kota Kotamobagu  dalam  hal  kenaikan  pangkat maupun untuk penghitungan angka kredit tahun berjalan. Penilaian angka kredit dalam SIBIJAK untuk  Auditor  dengan  pangkat  dan  golongan IV/c  (Empat  C)  penilaian  dilakukan  oleh    Tim Penilaia  dari  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  Pusat.  Sedangkan  untuk pangkat  dan  golongan  dibawah  itu  penilaian dilakukan  oleh  BPKP  Perwakilan  di  Provinsi masing-masing.
Terkait dengan sarana dan prasarana yang menunjang  penggunaan  SIBIJAK,  Inspektorat Daerah  Kota  Kotamobagu  belum  mampu menyediakan sarana dan prasaran yang menunjang penerapan SIBIJAK  terutama dalam hal  ketersediaan  perangkat komputer atau laptop untuk  digunakan    masing-masing  Auditor  juga untuk penugasan dimana dengan jumlah pegawai
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
yang  ada  yaitu  berjumlah  62  (enam  puluh  dua) orang sementara perangkat komputer atau laptop yang ada hanya berjumlah 17 (tujuh belas) unit. Demikian  halnya  untuk  perangkat  pemindai (Scanner)  yang    juga  merupakan    hal  yang penting  dalam    mendukung    penggunaan SIBIJAK  tetapi  di  Inspektorat  Daerah    Kota Kotamobagu    hanya    terdapat  1  (satu)  Scanner yang aktif untuk digunakan.
Sumber  daya manusia  (SDM)  yang  ada di  Inspektorat  Daerah  Kota  Kotamobagu kebanyakan sudah mampu menyesuaikan dengan kemajuan  teknologi  terutama  Sistem  Informasi yang  diusung  oleh  SIBIJAK.  Hanya  terdapat beberapa  orang  pegawai  senior  yang  dalam penggunaan  teknologi  berupa  laptop  dan  alat pemindai  yang  belum  mampu  menyesuaikan sehingga  hal  ini  menghambat  kinerja  pegawai lainnya karena harus membantu pegawai lainnya dalam hal penggunaan SIBIJAK.
Dalam  hal  media  komunikasi  sebagai  sarana pengaduan  SIBIJAK,  dalam  Sistem  sudah mengakomodir atau  sudah  terdapat menu  untuk pengaduan  akan  tetapi  tindak  lanjut  dari pengaduan  yang  disampaikan  dinilai  sangat lambat,  dimana  terdapat  Auditor  yang  telah menyampaikan  pengaduan  melalui  menu  yang telah  disediakan  terkait  Dokumen  usulan  angka kredit  Semester  2  Tahun  2022  yang  belum  ada hasil penilaian akan tetapi berselang 10 (sepuluh) hari  pengaduan  tersebut  belum  ada  tindak lanjutnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kepada  Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado Program Studi Administrasi Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Indiahono,  Dwiyanto.  2009.  Kebijakan  Publik Berbasis  Dynamic  Policy  Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Islami,  Siti  Sophiatul,  Purnamasari,  Irma  dan
Seran,  Goris.  2020.  Implementasi Kebijakan  Walikota  Bogor  Nomor  61 Tahun 2018 tentang Penggunaan Kantong Plastik. Bogor. Jurnal Governansi, 6 (1): 1-8. Karundeng, Hajan. 2022. Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi  Di  Kabupaten  Pohuwato. Program  Pascasarjana  Administrasi Negara Universitas Negeri Manado. Keban, Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Lumingkewas, L.A. (2006). Reformasi Birokrasi dalam  Perpektif  Otonomi  Daerah, Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.
Moleong,  Lexy  J.  2011.  Metodologi  Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi.  Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, H. Ismail. 2009. Public Policy: Analisis
Strategi  Advokasi  Teori  dan  Praktek. Putra Media Nusantara. Surabaya.
Nugroho,  Riant  Dwijodijoto.  2003.  Kebijakan
Publik: Formasi, Implementasi,
Evaluasi.  Elex  Media  Komputindo. Jakarta. Pamela. 2021. Pengertian Kebijakan Publik dan Cara Penyusunannya dalam ajaib.co.id/PengertiaRn-kebijakan- publik-dan-cara-penyusunannya. Panigora, Nurhayati. 2017. Implementasi
Kebijakan  Tunjangan  Kinerja  Pada
Kantor  Wilayah  Kementerian  Agama Provinsi  Sulawesi  Utara.  Program Pascasarjana Administrasi Negara Universitas Negeri Manado. Pasolong,  Harbani.  2012.  Metode  Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta. Bandung Peraturan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  64
Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  18  Tahun  2016 tentang Perangkat Daerah.
Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  60  Tahun  2008
tentang  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah (SPIP)
Peraturan  Walikota  Kotamobagu  Nomor  59
Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kotamobagu
Nomor  32  Tahun  2016  tentang
http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JJUPE/index
Vol. 8. No. 4 Desember 2023 p-ISSN: 2548-5555, e-ISSN: 2656-6745
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kera Inspektorat
Daerah Tipe B. Satrioadi,  Dwi.  Kelebihan  dan  Kekurangan Sistem Informasi. Dwisatioadi.blogspot.com.
Diakses
pada 16 Juni 2023.
Subarsono,  AG.  2009.  Analisis  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono.  2010.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,, dan R&D. Alfabeta.
Bandung. Wahab,  Abdul  Solichim.  2002.  Analisis Kebijakan “Dari Formulasi
ke
Implementasi  Kebijjakan  Negara  Edisi
Pertama. Bumi Aksara. Jakarta.
Winarno,  Budi.  2002.  Teori  dan  Proses Kebijakan  Publk.  Media  Pressindo.
Yogyakarta.
Wuysang,  Nancy  M.  A.  2022.  Pengelolaan
Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Di Desa Talikuran Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa. Program  Pascasarjana  Administrasi
Negara Universitas Negeri Manado.