MODEL PENEMUAN HUKUM DENGAN METODE MAQASHID SYARIAH SEBAGAI JIWA FLEKSIBELITAS HUKUM ISLAM
Azmi Sirajuddin
STAIN Jurai Siwo Metro E-mail : a.sirajuddin@gmail.com

## Abstract
Finding the law in the Islamic law by Maqashid Syariah Method as a soul of Islamic law flexibility is very important and urgent in social life especially in a moslem society and it is one of way to be the best in stepping forward and progressing for a muslim country toward a moslem society and a moslem citizen in order to get a victory and a progress in facing many cases in this modern living and to get the best foundation in finding a new formula in an Islamic law and a new soul as the method in understanding and finding a new formula in solving many life problems especially in economic challengers for moslem society  where and whenever they are. This is a big problem for a moslem intellectual to sharing their knowledge  and  science  in  getting  new  formulas  in  Islamic  law for helping muslim’s problems and cases either social’s cases or nation’s cases to set up and build up something different with other cases of other religions. Islamic law is different from other laws as Josep Schract said: Islam is the religion of law and Christian is the religion of  theology. At the present to solve the economic problems belong to muslim’s problem either in their life inside social climate or in board religious affair that those problems in economy can be solved by maqashid syariah as the excellent method in finding a  new  formula  in  Islamic  law  as  Allah’s  gracious  toward  His Ummah. The conflict theory is a method which is always true and exist in social life and social climate as Allah’s grant toward His
Worshippers in this world. So this theory gives functions as the result of human’s life in facing many problems and cases. Human life must be exist and stand to continue their life in this world. In this case, the judges must be able to form a new law based on the maqashid syariah.
Key Word: Law finding, maqashid syariah and  Islamic law,

## Abstrak
Menemukan hukum dalam hukum Islam dengan metode Syariah Maqashid sebagai jiwa fleksibilitas hukum Islam sangat penting dan mendesak dalam kehidupan sosial terutama dalam masyarakat Muslim dan ini adalah salah satu cara untuk menjadi yang terbaik di  melangkah  maju  dan  maju  untuk  negara  muslim  terhadap masyarakat  Muslim  dan  warga  Muslim  untuk  mendapatkan kemenangan  dan  kemajuan  dalam  menghadapi  banyak  kasus dalam  hidup  modern  ini  dan  untuk  mendapatkan  foundation terbaik  dalam  menemukan  formula  baru  dalam  hukum  Islam dan jiwa baru sebagai metode dalam memahami dan menemukan formula  baru  dalam  memecahkan  masalah  kehidupan  banyak terutama  dalam  ekonomi  penantang  masyarakat  Muslim  yang mana  dan  setiap  kali  mereka  adalah.  Ini  adalah  masalah  besar bagi  intelektual  Muslim  untuk  berbagi  pengetahuan  dan  ilmu mendapatkan formula baru dalam hukum Islam untuk membantu muslim masalah dan kasus sosial baik kasus atau kasus bangsa untuk mendirikan dan membangun sesuatu yang berbeda dengan kasus  agama-agama  lain.  Hukum  Islam  berbeda  dari  undang- undang  lainnya  seperti  Josep  Schract  berkata:  Islam  adalah agama hukum dan Kristen adalah agama teologi. Sekarang untuk memecahkan  masalah-masalah  ekonomi  milik  muslim  masalah dalam  kehidupan  mereka  di  dalam  iklim  sosial  atau  dalam Dewan  urusan  agama  bahwa  masalah  tersebut  dalam  ekonomi dapat  diselesaikan  oleh  maqashid  syariah  sebagai  metode  yang sangat baik dalam menemukan formula baru dalam hukum Islam sebagai Allah anggun terhadap umat Nya. Teori konflik adalah metode  yang  selalu  benar  dan  ada  dalam  kehidupan  sosial  dan sosial iklim sebagai Allah grant menuju penyembah-penyembah nya di dunia ini. Jadi teori ini memberikan fungsi sebagai hasil dari kehidupan manusia dalam menghadapi banyak masalah dan kasus.  Kehidupan  manusia  harus  tetap  eksis  dan  berdiri  untuk
melanjutkan  kehidupan  mereka  di  dunia  ini.  Dalam  kasus  ini, para  hakim  harus  mampu  membentuk  undang-undang  baru berdasarkan maqashid syariah.
Kata kunci : Hukum, maqashid syariah dan hukum Islam

## Pendahuluan
Bagaimana  memahami  maqashid  syariah?  Secara  bahasa, maqashid syariah terdiri dari dua kata yakni, maqashid dan syariah 1 . Maqashid  adalah  bentuk  jamak  dari  maqshid  yang  berarti kesengajaan atau tujuan dan  syariah berarti jalan menuju sumber air.  Jalan  menuju  sumber  air  ini  dapat  pula  dikatakan  sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan, tentu dalam hal ini adalah kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Hukum  diciptakan  oleh  Allah hanya  untuk  manusia  di  muka  bumi  ini,  walaupun  hukum  itu sendiri  sudah  Allah  ciptakan  di  surga  ketika  Adam  dan  Hawa dilarang untuk mendekati buah quldi. “wa laa taqrabaa hadhihi assyajarota fatukana minadhzzolimin. Di dalam isitilah sosiologi hukum  disebut  kata  “disiplin”.  Disiplin  adalah  sebuah  ajaran kenyataan. Jadi Adam dan Hawa sudah diberikan tindakan disiplin untuk tidak mendekati buah quldi. Menurut asy-Syatibi, maqashid syariah  merupakan  tujuan  syariah  yang  lebih  memperhatikan kepentingan umum. 2
Sebagaimana yang ada di dalam kamus dan penjelasannya bahwa  syariat  adalah  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  bagi hamba-Nya tentang urusan agama, atau, hukum yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah baik berupa ibadah (shaum, shalat, haji,  zakat,  dan  seluruh  amal  kebaikan)  atau  muamalah  yang menggerakkan  kehidupan  manusia  (jual,  beli,  nikah,  dan  lain- lain). Allah SWT berfirman :

## مث انلعج لىع شر هعى نم رملاا
“kemudian kami jadikan kamu berada di atas sebuah syariat, peraturan dari urusan agama itu” (QS. al- Jatsiyah :18) 3
1 Totok, Kamus Ushul Fiqih (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), h.97.
2 Sahal Mahfudh, Nuansa Fikih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 1994), h.22.
3 Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Maqashid Syariah (Jakarta: Pustaka Al- Kausar,
Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Sebagai sumber utama, Al-Quran  berisi  tiga  ajaran  pokok,  yaitu  aqidah,  khuluqiyyah, dan  amaliyah.  Aqidah  berkaitan  dengan  dasar-dasar  keimanan. Khuluqiyyah  berkaitan  dengan  etika  dan  akhlak.  Amaliyah berkaitan  dengan  aspek-aspek  hukum  yang  keluar  dari  Aqwal (ungkapan-ungkapan), dan af’al (perbuatan-perbuatan manusia).
Sebelum penulis
membahas pengertian Maqashid
Syariah, terlebih  dahulu  penulis  menjelaskan  pengertian  syariah secara terpisah. Di dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat-pendapat ulama tentang syariah.
Di  dalam  periode-periode  awal,  syariah  merupakan  an- nusus al-Muqaddas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mutawatir yang  sama  sekali  belum  dicampuri  oleh  pemikiran  manusia.  Di dalam  wujud  seperti  syariah  disebut  at-tariqah  al-mustaqimah. Muatan syariah di dalam arti ini meliputi: aqidah, amaliyah, dan khuluqiyyah 4 . Menurut  istilah, Maqashid  Syariah adalah  kandungan nilai  yang  menjadi  tujuan  persyariatan  hukum.  Jadi, Maqashid Syariah adalah  tujuan-tujuan  yang  hendak  dicapai  dari  suatu penetapan hukum.
Permasalahan  pokok  yang  ingin  dibicarakan  di  dalam pembahasan  ini  adalah  bagaimana  hakim  menemukan  hukum melalui  nalar  maqasyid  syariah  di  dalam  permasalahan- permasalahan  sengketa  ekonomi  syariah  relevansinya  dengan pengembangan hukum Islam Indonesia.

## Pembahasan

## Hasil Kajian
Maqasyid  Syariah  adalah  sebagai  sebuah  metodologi  di dalam  memecahkan  persoalan-persoalan  hukum  Islam  sudah dilakukan sejak dahulu kala. Menurut Jasser Auda 8 Ijtihad Umar merupakan pembuktian bahwa sahabat nabi di dalam memecahkan persoalan-persoalan  hukum  tidak  selalu  menerapkan  apa  yang
2007), h. 12.
4 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 ), h. 60.
Jurnal Hukum, Vol. 13  Nomor 1
disebut  dengan dilalah  al-lafhz (implikasi  istilah),  melainkan juga  mereka  terus-menerus  melakukan  apa  yang  diistilahkan dengan dilalah  al-maqashid (implikasi  tujuan).  Meskipun  ide tentang maqashid tidaklah muncul begitu saja tanpa adanya suatu pergolakan pemikiran. tetapi ide tersebut baru mendapat perhatian khusus  pada  akhir  abad  ketiga  Hijriah,  ketika  istilah  maqashid digunakan sebagai judul buku tentang shalat yang ditulis oleh Al -Tirmidzi  al-Hakim  edisi  pertama.  Adapun  buku  pertama  yang membahas tentang maqashid di dalam bidang muamalah adalah “al-ibanah  an  al-dinayah (tujuan-tujuan  pewahyuan  terhadap praktik-praktik  agama)  yang  ditulis  oleh  Abu  Laid  Al-Baikhi. Sedangkan  manuskrip  paling  kuno  yang  ditemukan  di Dar  Al- Kutub Mesir yang membahas tentang maqashid adalah Mahasin al- Syara’i (keindahan-keindahan hukum) yang ditulis oleh Al-Qaftal. Buku ini banyak mendapat perhatian karena adanya kontradiktif bahwa ada penelitian yang mengatakan bahwa maqashid syariah hanya digunakan oleh pemikiran hukum Sunni hingga abad ke- 20.  Padahal  Ibn  Babaweah  Al-Sadouk  menulis  tentang “Ilal  al- Syara’i” (alasan  dibalik  sebuah  aturan)  adalah  buku  kuno  Syiah tentang maqashid .  Menurut  Yudian  Wahyudi 5 ,  Teori maqashid syariah yang  sering  diatribusikan  kepada  Umar  bin  Khattab adalah  dikembangkan oleh AI  bi-Manaqib al-Islam” (Kesadaran tentang  ide-ide  Islam),  kemudian  Al- Juwaini  memperkenalkan teori  Hajiyyah  (kebutuhan-kebutuhan)  yang  digunakan  hingga sekarang.  Di  dalam  kitabnya “Ghiath  al-Umam” (penyelamatan Negara),  Al-Juwaini  memberikan  kontribusi  penting  lain  di dalam teori maqashid dan menjadikan projek awal merekonstruksi hukum  Islam  berdasarkan maqashid .  Abu  Hamid  X11-Ghazali adalah    seorang  murid  Al-Juwaini  memberikan    kontribusi penting dengan menjadikan maqashid sebagai alasan utama (illah), meskipun hal tersebut masuk ke dalam kategori ketidakpastian. Akhirnya,  perkembangan  paling  signifikan  di  dalam  teori maqashid adalah kitab Al-Syatibi yang berjudul Al-Muwafaqat fii ushul as-syariah (Perpaduan pada dasar-dasar syariah). Ada tiga cara yang digunakan As-Syatibi di dalam mengembangkan teori
Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi ( 5 . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996 ), h.60
maqashid yang diberi nama: dari kepentingan yang takterbatas ke dasar hukum, dari kebijaksanaan dibalik aturan pada dasar -dasar aturan,  dan  akhirnya  dari  ketidakpastian  ( dzanniyah )  menuju kepastian ( qatiyah ). Bahwa    konsepsi  dan  teori maqashid terus  berevolusi. Konsepsi mutakhir dipandang lebih dekat di dalam memandang isu-isu kontemporer daripada konsepsi klasik. Hal ini ditunjukkan bagaimana  pemeliharaan  keturunan  berkembang  dan  lebih diarahkan pada penguatan keluarga dan kebutuhan masyarakat di  dalam  sistem  sosial  Islam.  Pemeliharaan  akal  berkembang dan  lebih  diarahkan  pada  pencarian  dan  pengembangan  ilmu pengetahuan.  Pemeliharaan  kehormatan  berevolusi  pada pemeliharaan kehormatan manusia dan penjagaan pada hak-hak asasi manusia. Di dalam arti pendekatan maqashid lebih diarahkan pada isu-isu hak asasi manusia yang dapat mendukung deklarasi universal Islam terhadap hak-hak asasi manusia dan pandangan bahwa Islam dapat memberikan dimensi positif yang baru pada hak  asasi  manusia.  Pemeliharaan  agama  ditunjukkan  dengan mengedepankan  kebebasan  berkeyakinan,  dan  pemeliharaan kekayaan  ditunjukkan  dengan  pengembangan  ekonomi  dan pemangkasan terhadap kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, maqashid menghadirkan maslahah di  dalam  arti  pengembangan manusia sebagai sasaran utamanya.
Bagaimana  hubungan maqashid  syariah dengan  maslahah, berkaitan dengan hal tersebut,
Moh.  Mukri, 6 di  dalam disertasinya “Paradigma  Maslahah  di  dalam  Pemikiran  Al-Ghazali sebuah  studi  implikas-implikasi  terhadap  hukum  Islam  Kontemporer mengemukakan  bahwa  arti  makna maslahah yang  menurut  al- Gazali  adalah  menarik  manfaat  dan  menghindarkan  bahaya. Pandangan ini sejalan dengan pengertian maslahah menurut bahasa dan adat. Akan tetapi bukan ini yang dikehendaki oleh al-Gazali dengan maslahah , sebab ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh manusia. Al-Gazali menta’rifkan maslahah tidak sebatas hanya dipahami secara urf dan bahasa saja. Menurut al-Gazali, maslahah
6 Moh. Mukri, Paradigma Maslahah dalam Pemikiran Al-Gazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap Hukum Islam Kontemporer , (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 88.
adalah  memelihara  tujuan  syara/hukum  Islam  (maqashid syari’ah).  Menurutnya,  tujuan  hukum  Islam  adalah  terjaganya usul  al-khamsah ,  yaitu  memelihara  agama,  jiwa,  akal,  keturunan, dan harta manusia. Oleh karena itu, setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut adalah maslahah. Demikian juga, setiap hal yang dimaksudkan untuk menghindarkan kelima hal  tersebut  dari  hal-hal  yang  merusak  dan  membahayakannya dinamakan maslahah.
Al-Gazali secara tegas membedakan antara maslahah menurut pandangan  manusia  dan  maslahah  menurut  pandangan  syara atau hukum Islam. Manusia hendak mewujudkan kemaslahatan dan hukum Islam juga ingin mewujudknn kemaslahatan. Namun demikian., kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan yang dikehendaki oleh hukum Islam. Demikian juga sebaliknya, kemaslahatan yang dikehendaki oleh  hukum  Islam  belum  tentu  sejalan  dengan  kemaslahatan yang dikehendaki oleh manusia. Oleh karena itu, apa yang dinilai maslahah oleh manusia belum tentu bernilai maslahah menurut kacamata  hukum  Islam. Maslahah menurut  al-Gazali  sinonim dengan  al-ma’na  al-munasib;  sehingga  pada  suatu  saat  bisa dikategorikan di dalam giyas .
Satria Efendi M. Zen 7 membagi ijtihad kepada dua bentuk, yakni  ijtihad istimbati dan  ijtihad tatbiqi .  Ijtihad  istimbati  adalah upaya  menyimpulkan  hukum  Islam  dari  sumber-sumbernya (upaya penggalian hukum Islam dari teks-teks suci). Sedangkan ijtihad tatbiqi adalah upaya menerapkan hukum Islam itu secara tepat  terhadap  suatu  kasus  (upaya  menerapkan  hukum  Islam yang digali dari teks-teks suci tersebut ke obyek hukum). Di dalam ijtihad istimbati yang menjadi pusat perhatian adalah pemahaman terhadap  sumber-sumber  hukum  Islam  yang  dilakukan  baik dengan  pendekatan  kebahasaan  maupun  pendekatan  maqashid syariah.  Di  dalam  ijtihad  tatbiqi  yang  menjadi  perhatian  utama adalah  untuk  mengantarkan  seorang  penerap  hukum  kepada penerapan hukum secara tepat di dalam suatu kasus yang menjadi obyek kajiannya adalah hal-hal yang meliputi perbuatan manusia
7 Satria Effendi, M. Zein, Ushul fiqh (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 237.
dengan  segala  bentuk  obyek  perbuatannya  itu,  juga  manusia itu  sendiri  sebagai  pelaku  hukum  dengan  segala  kondisi  dan perbuatannya.
Berkenaan  dengan  penerapan  hukum  Duski  Ibrahim, 8 menyatakan  bahwa  iitihad  yang  berupaya  menerapkan  suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang mengitari obyek hukum. Situasi dan kondisi ini perlu diperhatikan, karena ketika menerapkan suatu hukum yang digali dari nash(Al- Quran dan As-sunnah), ada kemungkinan hukum itu cocok untuk diterapkan  ke  obyeknya  atau  sebaliknya  membawa  dampak yang negatif terhadap obyek hukum secara keseluruhan. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang mengitari obyek hukum seorang mujtahid dengan tepat dapat menentukan hukum mana yang akan diterapkan kepada obyek hukum tersebut.
Selanjutnya    Duski  Ibrahim  mengatakan  bahwa  seorang mujtahid tidak boleh menerapkan hukum yang telah digalinya dari Al-Quran  atau  As-Sunnah  dengan  apa  adanya.  Ia  berkewajiban memberikan  pertimbangan-pertimbangan  berdasarkan  situasi dan  kondisi  yang  mengitari  obyek  hukum.  Apabila  hukum yang  dihasilkan  dari  ijtihadnya  itu  tidak  cocok  diterapkan  pada obyek  hukum  karena  penerapan  hukum  itu  membawa  pada kemudaratan,  maka  mujtahid  itu  harus  mencarikan  hukum  lain yang lebih sesuai, sehingga kemudaratan dapat dihilangkan dan kemaslahatan dapat dicapai.
Menurut  penulis,  seorang  mujtahid  harus  benar-benar menggali  dan  memahami  sumber-sumber  hukum  yang  ada  di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan ia berkewajiban memberikan solusi yang terbaik di dalam menemukan suatu hokum baru yang dapat  memberikan  kepastian  hokum  dan  keobjektiban  hukum terhadap  masalah-masalah  yang  ada  di  masyarakat  muslim baik  mengenai  masalah-masalah  hukum  keluarga,  ekonomi  dan sebagainya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  mengenai pentingnya penemukan hukum melalui metode maqashid syariah di  dalam  menangani  sengketa  ekonomi  syariah  baik  sengketa
8 Duski Ibrahim, Metode Penetapan Hukum Islam Membongkar Konsep Al- Istigra Al-Ma>nawi Asy-Syatib i, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 239.
di  dalam  badan  peradilan  (pengadilan  agama)  maupun  di  luar badan  peradilan  agama,  maka  baik  para  hakim  maupun  para praktisi ekonomi syariah harus selalu berusaha mencari jalan yang terbaik  di  dalam  melakukan  terobosan-terobosan  baru  di  dalam masalah-masalah  ekonomi  yang  merupakan  faktor  penting  bagi roda perekonomian umat khususnya umat Islam dengan harapan hukum  Islam  melalui  metode maqashid  syariah nya  merupakan solusi  cerdas  sesuai  dengan fleksibilitas hukum  Islam  itu  sendiri adalah rahmatan lilalamin. Di dalam hal ini, agama Islam adalah agama  hukum  yang  dapat  memberikan  jembatan  dengan  jiwa fleksibilitasnya  di  dalam  memecahkan  masalah-masalah  umat khususnya  di  bidang  ekonomi.  Mencari  karunia  Allah  adalah wajib  bagi  umat  Islam  dan  khususnya  bagi  seorang    muslim demi  berjalannya  roda  perekonomian  yang  selaras  dan  sejiwa dengan jiwa ajaran Islam itu sendiri di dalam memberikan solusi permasalahan umat Islam khususnya jika terjadi sengketa ekonomi baik di dalam badan peradilan maupun di luar badan peradilan.
Di dalam pembahasan tulisan ini, penulis akan menguraikan bagaimana urgensinya penemuan hukum di dalam hukum Islam sendiri yang merupakan agama hokum seperti disampaikan oleh Josep  Schacrt 9 bahwa  Islam  adalah  agama  hukum  yang  tidak dimiliki oleh agama lain. Oleh karena itu, penulis ingin menggali pentingnya maqashid syariah sebagai sebuah teori dan sekaligus sebagai sebuah cara (metode) dan sebagai sebuah pisau analisis di dalam menemukan hokum di dalam konteks pemecahan masalah- masalah ekonomi yang di dalamnya ada konflik dan sengketa  dan masalah tersebut harus dipecahkan secara hukum dan akal sehat berdasarkan  teori-teori  universal  yang  diakui  keunggulannya  di dalam memberikan solusi terbaik baik bagi umat  Islam maupun bagi suatu bangsa atau negara republik Indonesia.

## Mempertimbangkan antara Maqashid Syariah dan Nash
Yang
menjadikan keharusan di sini adalah mempertimbangkan antara dua hal yang sama-sama pentingnya,
9 Josep Schact, The Law and Justice, Cambridge Press, 1989, h. 45.
yaitu  memelihara maqashid “tujuan”  syariah  yang  menyeluruh ( kulli ) dan memelihara nushush yang parsial ( juz’i ). 10
Kesimpulannya  adalah  bahwa  tujuan  syariat  itu  untuk mencapai kebaikan, kemaslahatan bagi manusia, dan menghindari bahaya  dan  kerusakan  manusia  itu  sendiri.  Inilah  yang  menjadi pusat  kajian  Imam  asy-Syatibi  di  dalam  kitab muwafaqat yang menjadikan ilmu dan pemahaman merupakan sebab ijtihat bukan hanya sekadar syarat. Ini pula yang dilakukan oleh para sahabat terutama Khulafaur-Rasyidin, Ibnu  Mas’ud,  Ibnu  Abbas,  Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan lainnya. Mereka yang tidak mengesampingkan tujuan di dalam fikih dan fatwa mereka 11 . Kategori Hukum ( A. Maqashid  Syariah)
Imam  asy-Syathibi  berpandangan  bahwa  tujuan  utama dari maqashid  syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, antara lain :
Daruriyyat
1.
Daruriyat  secara  bahasa  berarti  kebutuhan  yang mendesak atau darurat. Di dalam kategori ini ada lima hal yang perlu  diperhatikan,  yaitu memelihara  agama,  memelihara jiwa,  memelihara  akal  pikiran,  memelihara  kehormatan  dan keturunanan, serta memelihara harta benda . Di dalam kebutuhan daruriyyat ,  apabila  tingkat  kebutuhan  ini  tidak  terpenuhi,  maka akan  mengancam  keselamatan  umat  manusia  baik  di  dunia maupun di akhirat 12 .
Hajiyyat 2.
Hajiyat  secara  bahasa  berarti  kebutuhan-kebutuhan sekunder.  Apabila  kebutuhan  ini  tidak  terwujud tidak sampai mengancam  keselamatan,  namun  akan  mengalami  kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, di dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk
10 Ibid ., h. 80. 11 A. Djazuli, Fiqh Siyasah (Bandung: Prenada Media, 2003), h.397.
12 Yusuf al-Qardhawi, h.79.
meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang 13 .

## Tahsiniyyat 3.
Tahsiniyyat  secara  bahasa  berarti  hal-hal  penyempurna. Tingkat  kebutuhan  ini  berupa  kebutuhan  pelengkap.  Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan 14 .
Unsur-Unsur yang Membentuk Maqashid Syariah B.
Secara umum, tujuan-tujuan hukum dapat dikelompokkan menjadi  dua  kategori  yang  luas 15 .  Di  dalam  sub  kategori  yang pertama, Syatibi membahas kehendak Allah yang sebenarnya di dalam  menetapkan  hukum,  di  dalam  hal  ini,  untuk  melindungi kemaslahatan  manusia  (baik  yang  berkenaan  dengan  duniawi maupun  agama).  Sepanjang  yang  diakui  oleh  prinsip-prinsip daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat . Di dalam sub kategori yang kedua, Syatibi  membicarakan  tentang  maksud  Allah  membuat  syariat. Dengan  demikian,  syariat  mestilah  dapat  dipahami  oleh  orang awam  dan  tidak  boleh  dimengerti  oleh  kalangan  tertentu.  Jadi, tujuannya adalah agar orang-orang yang beriman dapat mengenali hukum  Allah,  karena  jika  mereka  tidak  mengerti  bahasa  yang digunakan  oleh  hukum  itu,  maka  berarti  mengabaikan  hukum itu sendiri. Sub kategori yang ketiga cenderung mudah dipahami, dan pada sebagian besar dari tulisan bagian ini mengatakan bahwa dalam  menurunkan  hukumnya  menghendaki  agar  umat  Islam mematuhi peraturannya secara menyeluruh.
Begitulah semestinya
pelanggaran atas hukum secara  sengaja  dapat  dijatuhi  hukuman  sesuai  dengan  jenis pelanggarannya  tersebut.  Dapat  pula  dinyatakan  bahwa  ada perbuatan  yang  praktiknya  melanggar  hukum  padahal  niatnya tidak demikian. Tampak bahwa kehendak manusia dalam wacana Syatibi  sejauh  ini  dijelaskan  dengan  menjadikan  sufi  sebagai
13 Ibid.,h.80. 14 Wael  b  Hallaq, Sejarah  Teori  Hukum  Islam (Jakarta:  Grafindo,  2000), h.267. 15 Ibid .,h.268.
contoh.  Namun  di  sini  dia  melanjutkan  diskusi  tentang siasat hukum ( biyal ) di dalam hubungan yang erat, ataupun tidak, antara kehendak Allah  dan  keinginan  manusia.  Dijelaskan  pula  bahwa sasarannya  kali  ini  berpindah  dari  kaum  sufi  kepada  kelompok ahli  fikih  yang  dianggapnya  telah  bertindak  berlebih-lebihan  di dalam menyepelekan hukum, barangkali di dalam menyampaikan kritikannya kepada para ahli fikih tersebut. Ia berpendapat bahwa tujuan  utama biyal adalah  untuk  mencegah  berlakunya  suatu hukum atau menggantinya dengan ketentuan yang lain agar tidak terjadi akibat yang tidak diinginkan oleh hukum 16 .
Norma-Norma Hukum
C. Maqashid  Syariah Pembahasannya pada
perbuatan-perbuatan
yang
berkategori mubah yang baik dilakukan ataupun tidak sama-sama diperbolehkan, dan tidak mengakibatkan pahala atau dosa. Syatibi mengembangkan sebuah penjelasan dan taksonomi baru mengenai mubah .  Menurutnya  perbuatan-perbuatan  yang  termasuk mubah dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  bagian  yang  masing-masing terbagi lagi menjadi dua sub kategori.
Pertama  adalah  perbuatan  yang  di  dalam  skala  sempit berstatus  mubah,  namun  ketika  perbuatan  itu  menjadi  sesuatu yang dibutuhkan dalam skala yang lebih luas, maka akan mejadi mandub atau wajib. Kedua adalah perbuatan yang di dalam skala sempit berstatus mubah, namun ketika perbuatan itu merugikan di dalam skala yang lebih luas, maka perbuatan tersebut menjadi makruh  atau  haram.  Berdasarkan  dua  pembagian  ini  kemudian memunculkan empat sub kategori, yaitu :
Perbuatan  yang  pada  dasarnya 1. mubah namun  secara keseluruhan bisa menjadi mandub . Perbuatan yang pada dasarnya 2. mubah namun di dalam skala luas dapat menjadi wajib.
Perbuatan  yang  pada  dasarnya 3. mubah tetapi  di  dalam skala besar dapat menjadi makruh.
Perbuatan yang pada dasarnya 4. mubah namun di dalam kerangka yang lebih luas dapat menjadi haram.
16 Ibid .,h.260.
Di dalam hal ini, garis yang membedakan antara perbuatan mubah yang diperbolehkan atau tidak adalah karena kadar dan frekuensi perbuatan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang mandub dan  makruh  dapat  dianalisis  dengan  pembagian  yang  serupa. Sebuah  perbuatan  yang  berstatus  mandub,  tetapi  di  dalam kerangka  yang  luas,  yaitu  universal  dan  dilakukan  secara  rutin akan  menjadi  wajib.  Demikian  pula  halnya  dengan  perbuatan yang dipandang makruh apabila dilakukan sekadarnya saja akan menjadi haram ketika terlalu sering dilakukannya.
Syatibi  kemudian  menambahkan  norma  yang  kemudian dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari hukum. Norma ini juga memperkuat dua norma lain, yaitu mandub dan makruh dan memperkenankan penyimpangan dan toleransi di dalam hukum. Syatibi kemudian menyebut norma ini sebagai ‘afw, sebuah konsep yang  mewakili  sesuatu  yang  belum  atau  tidak  memiliki  status hukum atau yang telah memiliki status hukum, tetapi di dalam hal telah memiliki status hukum, orang yang mengerjakannya tidak tahu  atau  lupa  akan  status  hukum  perbuatan  tersebut.  Sebuah sejarah yang bermula dari hadis nabi ‘afw : “orang yang paling bersalah  adalah  orang  yang  menanyakan  tentang  sesuatu  yang sebelumnya  tidak  dilarang,  kemudian  menjadi  dilarang  setelah dinyatakan  status  hukumnya” 17 . Maksud    hadis  tersebut  adalah bahwa selama sebuah perbuatan tidak memiliki status hukum yang jelas, maka perbuatan itu termasuk yang tidak berstatus hukum. Jika suatu masalah belum memiliki status hukum, maka seorang muslim selama ia tidak meminta pandangan seorang ahli hukum, boleh melakukannya tanpa memperoleh pahala atau dosa.
Di  dalam  masalah-masalah  di  mana  norma  hukum  telah ditetapkan,  ‘afw  berarti  menjadikan  dosa,  apapun  masalahnya selama  ada  alasan  yang  kuat  untuk  itu.  Melakukan  sebuah perbuatan yang dilarang karena lupa tidak mengakibatkan dosa. Termasuk  juga  di  dalam  kategori  ini  adalah  masalah-masalah yang  berhubungan  dengan  ketidakmampuan  seseorang  untuk melaksanakannya.  Di  dalam  hal  ini,  ketentuan  yang  berlaku yang  dikenal  dengan  ‘ azima  dan  rukhsa’ .  Diperbolehkannya
17 Abdul  Wahhab  Khallaf, Ilmu  Ushul  Fiqh (Semarang:  Dina  Utama Semarang, 1994), h.110.
menggunakan rukhsa karena adanya kebutuhan yang mendesak, namun dalam menghilangkan kesulitan bukan hanya berdasarkan kebutuhan  yang  mendesak  tetapi  juga  karena  ketidakmampuan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan.
Peranan Maqashid Syariah di dalam mengembangan hukum D.
Pengetahuan  tentang Maqashid  Syariah, seperti  ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf adalah hal sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Quran dan As- Sunnah  menyelesaikan  dalil-dalil  yang  bertentangan  dan  yang sangat  penting  lagi  adalah  untuk  menetapkan  hukum  terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Quran dan As-Sunnah secara kajian kebahasaan 18 . Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah adalah  metode-metode  pengembangan  hukum  Islam yang  didasarkan  atas Maqashid  Syari’ah.  Qiyas, misalnya,  baru bisa  dilaksanakan  bilamana  dapat  ditemukan Maqashid  Syariah- nya  yang  merupakan  alasan  logis  ( ‘illat )  dari  suatu  hukum. Sebagai contoh, tentang kasus diharamkannya minuman khamar (QS.  al-Maidah:  90).  Menurut  hasil  penelitian  ulama  ditemukan bahwa Maqashid  Syariah dari  diharamkannya  minuman  khamar ialah sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan demikian yang menjadi alasan logis ( ‘iilat ) dari keharaman khamar adalah  sifat  memabukkannya,  sedangkan  khamar  itu  sendiri hanyalah sebagai salah satu contoh dari yang memabukkan.
Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  dikembangkan  dengan metode analogi ( qiyas ) bahwa setiap yang sifatnya memabukkan adalah  juga  haram.  Dengan  demikian, ‘illat hukum  di  dalam suatu  ayat  atau  hadis  bila  diketahui,  maka  terhadapnya  dapat dilakukan qiyas (analogi).  Artinya, qiyas hanya  bisa  dilakukan bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat  mengqiyaskannya  yang  dikenal  dengan al  mawis ‘alaih (tempat  meng- qiyas- kan).Jika  tidak  ada  ayat  atau  hadis secara khusus yang akan dijadikan al-maqis ‘alaih , tetapi termasuk dalam  tujuan  syariat  secara  umum  seperti  untuk  memelihara sekurangnya  salah  satu  dari  kebutuhan-kebutuhan  tersebut  di
18 Ibid .
atas tadi, di dalam hal ini, dilakukan metode maslahah mursalah . Di dalam kajian Ushul Fikih, apa yang dianggap maslahat bila sejalan atau tidak dengan petunjuk-petunjuk umum syariat, dapat diakui sebagai landasan hukum yang dikenal maslahat mursalah . Jika  yang  akan  diketahui  hukumnya  itu  telah  ditetapkan hukumnya  dalam nash atau  melalui qiyas ,  kemudian  karena  di dalam satu kondisi bila ketentuan itu diterapkan akan berbenturan dengan  ketentuan  atau  kepentingan  lain  yang  lebih  umum  dan lebih layak menurut syara untuk dipertahankan, maka ketentuan itu dapat ditinggalkan, khusus di dalam kondisi tersebut. Ijtihad seperti  ini  dikenal  dengan istihsan. Metode  penetapan  hukum melalui maqashid syariah di dalam praktik-praktik istinbat tersebut, yaitu praktik qiyas, istihsan, dan istislah (malsahah mursalah), dan lainnya  seperti istishab,  sad  al-zariah. dan urf (adat  kebiasaan), di  samping  disebut  sebagai  sebuah  metode  penetapan  hukum melalui maqashid syariah, juga oleh sebagian besar ulama ushul fikih disebut  sebagai  dalil  –  dalil  pendukung,  seperti  telah  diuraikan secara  singkat  pada  pembahasan  dalil-dalil  hukum  tersebut  di atas. Di bawah ini akan dijelaskan tentang metode-metode yang berdasarkan atas maqasyid syariah.

## Istihsan
1.
Secara  harfiyah, istihsan diartikan  meminta  berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan.  Menurut  al-Ghazali  di  dalam  kitabnya  al-Mustashfa juz  I  :  137,  “ istihsan adalah  semua  hal  yang  dianggap  baik oleh mujtahid menurut akalnya” 19 . Fuqaha Hanafiyah membagi istihsan menjadi dua macam yaitu :
Pentarjihan
qiyas a. khafi (yang tersembunyi) atas
qiyas jali (nyata).
Seorang  pewakaf  apabila  mewakafkan  sebidang tanah  pertanian,  maka  masuk  pula  secara  otomatis  hak perairan (irigasi), hak air minum, hak lewat ke dalam wakaf tanpa harus menyebutkannya berdasarkan istihsan.
Pengecualian
b.
kasuistis ( juziyyah ) dari suatu
19 Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.111.

## hukum kulli (umum) dengan adanya suatu dalil.
Apabila  seorang  penjual  dan  seorang  pembeli bersengketa mengenai jumlah harga sebelum serah terima yang dijual, kemudian penjual mengaku bahwa harganya adalah  seratus juneh ,  dan  pembeli  mengaku  harganya sembilan  puluh juneh ,  maka  mereka  berdua  bersumpah berdasarkan istihsan 20 .
Maslahah Mursalah 2.
Maslahah  Mursalah adalah  suatu  kemaslahatan  yang tidak  mempunyai  dalil,  tetapi  tidak  ada  juga  pembatalnya.  Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’t dan tidak ada illat yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian  tersebut,  kemudian  ditemukan  sesuatu  yang  sesuai dengan  hukum  syara,  yakni  suatu  ketentuan  yang  berdasarkan pemeliharaan  kemadharatan  atau  untuk  menyatakan  suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahah mursalah. Tujuan  utama maslahah  mursalah adalah  kemaslahatan,  yakni memelihara dari kemadharatan dan menjaga kemanfaatannya.

## Simpulan
Seorang  hakim  wajib  mampu  menemukan  sebuah  solusi dalam  memecahkan  masalah-masalah  hukum  yang  terjadi  di Pengadilan  Agama  terutama  masalah  sengketa  ekonomi  yang terjadi  di  kalangan  masyarakat  muslim  baik  yang  menyangkut sengketa  hutang  piutang,  perdagangan,  maupun  harta  warisan. Karena Islam dengan metode/teori maqashid syariah yang dijabarkan secara  mendetail  oleh  Syatibi  adalah  sebuah  keniscayaan  bagi para  hakim  untuk  menyelesaikan  sengketa  ekonomi,  apalagi dengan  lahirnya  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang sengketa ekonomi yang ditangani oleh para hakim di Pengadilan Agama. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama di Indonesia hendaknya  selalu  berusaha  untuk  menemukan  suatu  terobosan baru  dalam  memecahkan  masalah-masalah  sengketa  ekonomi di dalam menemukan produk-produk hukum baru berdasarkan
20 Ibid ., h.112.
teori maqashid  syariah .  Tidak  ada  yang  tidak  dapat  dipecahkan oleh hukum Allah yang bersumberkan kepada al-Qur`an dan as- Sunnah. Hakim harus mampu secara kolektif untuk menggali dan menemukan  hukum-hukum  baru  dalam  bidang  hukum  Islam terutama di bidang hukum ekonomi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Karim Zaidan, 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan sehari-hari, terjemahan  Muhyidin  Mas  Rida, (Jakarta:  Pustaka  al- kautsar, 2008.
Abdul  Manan, Aspek-Aspek  Pengubah  Hukum, Jakarta:  Penerbit Kencana Persada Media, 2005.
Abdullah, Saeed. Islamic Banking and Interest, a Study of Prohibitionb of Riba and its Contemporary, Leiden : E.J Brill, 1996.
Ash  Shadr,  Muhammad  Bagir. Buku  Induk  Ekonomi,  Islam
;  Iqtishaduna, Penerjemah  Yudi,  Cet.  L  Jakarta: Zahra,  2008.
Bagir  Manan, Penelitian  di  Bidang  Hukum, Jurnal  Hukum Puslitbangkum,  Edisi  Perdana,    Pusat  Penelitian  dan Perkembangan I-Iukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandang, 1999. Darji Darmodiharjo dan Sidharta, Pokok pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam, “Perkembangan  Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama  Di Indonesia” dalam “Kenang-kenangan  Satu  Ahad  Peradilan Agama  Di  Indonesia”, Jakarta:  DIrektorat  Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 1985.

## Dewan Syariah Nasional MUI. Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional MUI. Jakarta: DSN MUI - Bank Indonesia, Edisi Ketiga.
Satria Effendi, M. Zein. Ushul fiqh, Jakarta : Gramedia, 2004.
Hamka  Haq.  :Syatibi  Aspek  Teologis  Konsep  Maslahah  dalam Kitab Al  Muwaladat. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
Hasbi  Ash  Shiddiqy, Sejarah  Peradilan  Islam, .Jakarta:  Bulan Bintang, 1970. Imam A1-Syatibi. A1-Gazali, Najannuddin al-Tuff, Ibnu Taimiyah, Al   Thabathaba’I.  Mustafa  Zaid,  dan  Abdul  Wahab Khallaf.  Lihat  Djazimah  Mugaddas. Kontroversi  Hakim Perempuan Pada Peradilan Islam di Negara-negara Muslim. Yogyakarta: LKIS, 2011 Juhaya S. Praja, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: Pustaka Setia, 2007. Karim,  A.  Adiwarman ,  Analisa  Fiqh  dan  Keuangan,  Jakarta:  HIT Indonesia.
Karim, A. Adiwarman, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Karim,  A.  Adiwarman,  “Problematika  Pengelolaan  Bank Syari’ah”, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Yogyakarta. 13 Mei 2001.
Lili Rasjidi, Dasur-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Schact, Josep, The Law and Justice, Cambridge Press , 1989.