## Oleh: Jamhir
Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Email: jamhir78@yahoo.co.id

## Abstrak
Kajian ini membahas mengenai revitalisasi hukum adat di Aceh. Ketika berbicara adat, secara sendirinya telah berbicara dan melibatkan hukum syari’at. Hukum Islam yang telah mengkristal  dan  menjiwai  masyarakat  adat  Aceh  tidak  hanya  dalam  wacana,  tetapi  juga menjadi  kesadaran  dan  aplikasi  moral  seluruh  masyarakatnya.  Hal  inilah  yang  kemudian terekam  dalam  ungkapan “hadih Madja” , Adat ngon syari’at lagee dzat ngon sifeut. Adat dan  adat  istiadat  di  Provinsi  Aceh  memiliki  keberagaman  sesuai  dengan  sub-sub etnis masing-masing.  Keberagaman  tersebut  menunjukkan  kekayaan  dan  khazanah  dari  sub-sub etnis-etnis  tersebut. Hukum  adat di  Aceh telah  menjadi  perekat  dan  pemersatu  di  dalam kehidupan  bermasyarakat,  sehingga  menjadi  modal  dalam  pembangunan.  Oleh  karena itu nilai-nilai  adat  dan  adat  istiadat  tersebut  perlu  dilestarikan,  direvitalisasikan  dan dikembangkan  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat. Dalam  pembahasan  tentang revitalisasi hukum adat di Aceh ini akan dijelaskan tentang; Pengertian adat dan hukum adat dalam  beberapa  terminologi,  sejarah  penerapan  adat  dan  hukum  adat  di  Aceh,  Payung hukum  penerapan  hukum  adat  di  Aceh, legalitas  lembaga-lembaga  adat  Aceh,  lembaga- lembaga  adat  pasca  penandatanganan  MOU  Helsinki,  peranan  lembaga  adat  dalam penegakan syar i’at.
Kata Kunci: Revitalisasi, Hukum Adat, Aceh

## A. PENDAHULUAN
Adat bersendikan syari’at merupakan dua unsur penting dalam masyarakat Aceh yang tidak  dapat  dipisahkan.  Berbicara  adat,  secara  sendirinya  telah  berbicara  dan  melibatkan hukum  syari’at. Hukum  Islam  yang  telah  mengkristal  dan  menjiwai  masyarakat  adat  Aceh tidak  hanya  dalam  wacana,  tetapi  juga  menjadi  kesadaran  dan  aplikasi  moral  seluruh masyarakatnya.  Hal  inilah  yang  kemudian  terekam  dalam  ungkapan “hadih  Madja” , Adat ngon syari’at lagee d zat ngon sifeut.
Disyahkannya  UU  No  44  Tahun  1999,  UU  RI  Nomor  18  Tahun  2001  dan  UU  RI Nomor  11  Tahun  2006.  Merupakan  payung  hukum  pelaksanaan  syari’at  Islam  di  Aceh. Apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah memberikan landasan yang lebih kuat dalam pembinaan kehidupan adat dan adat istiadatdi  Provinsi  Nangroe  Aceh  Darussalam.  Pasal  99  Undang-Undang  tersebut memerintahkan  untuk  melaksanakan  pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  dengan membentuk suatu Qanun Aceh. Bahwa Adat dan Adat Istiadat yang bersumber pada Syariat Islam merupakan kekayaan nasional menunjukkan identitas bangsa  yang perlu dilestarikan, dikembangkan dan dilindungi keberadaaannya.
Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam  memiliki keberagaman sesuai dengan sub-sub  etnis masing-masing. Keberagaman tersebut menunjukkan kekayaan dan  khazanah  dari  sub-sub  etnis-etnis  tersebut.  Oleh  karena  itu  pembinaan  kehidupan  adat dan  adat  istiadat  harus  dapat  mewujudkan  kepada  pelestarian  dan  pengembangan  dari  adat dan  adat  istiadat  setempat.    Pembinaan  kehidupan  adat  dan  adat  istiadat  tidak  dimaksudkan untuk menghalangi perkembangan adat dan adat istiadat setempat, justeru mendorong untuk tetap  terlestarikan  adat  dan  adat  istiadat  sub-sub  etnis,  di  samping  upaya  untuk mengembangkan  serta  melindunginya  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Adat  dan  adat  istiadat  telah  menjadi  perekat  dan  pemersatu  di  dalam  kehidupan bermasyarakat, sehingga menjadi modal dalam pembangunan. Oleh karena itu nilai-nilai adat dan  adat  istiadat  tersebut  perlu  dilestarikan,  direvitalisasikan  dan  dikembangkan  di  tengah- tengah kehidupan masyarakat.
Berlatar  belakan  dari  masalah  di  atas  satu  hal  yang  cukup  sepesifik  dan  menjadi steressing point dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana revitalisasi hukum adat di Aceh? Dalam  pemabahasan  tentang  revitalisasi  hukum  adat  di  Aceh  ini  akan  dijelaskan  tentang; Pengertian  adat  dan  hukum  adat  dalam  beberapa  terminologi,  sejarah  penerapan  adat  dan hukum  adat  di  Aceh,  Payung  hukum  penerapan  hukum  adat  di  Aceh, legalitas  lembaga- lembaga  adat  Aceh,  lembaga-lembaga  adat  pasca  penandatanganan  MOU  Helsinki,  peranan lembaga adat dalam penegakan syari’at .

## B. REVITALISASI HUKUM ADAT DI ACEH

## 1. Pengertian Adat dan Hukum Adat Dalam Beberapa Terminologi
Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial manusia itu tidak dapat hidup seorang diri dan karna itu harus hidup bersama mengadakan pertalian. Dari hubungan timbal
balik  diantara  sesama  manusia  itu kemudian  terbentuklah  suatu  masyarakat.  Agar  terbina ketertiban  dan  kedamaian  suatu  masyarakat,  diperlukan  bermacam-macam  norma,  berupa peraturan-peraturan  kesusilaan,  kesopanan  dan  juga  peraturan  hukum.  Tujuannya  adalah sebagai social  control dalam  masyarakat  itu,  sehingga  akan  mengarahkan  perilaku masyarakat dalam kehidupannya.
Salah  satu  dari  pengaturan  masyarakat  itu  adalah  apa  yang  disebut  dengan  “adat”. Istilah  kata  adat  secara  etimologi,  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti “kebiasaan”  pendapat  lain  mengatakan  kata  “adat”  berasal  dari  bahasa  Sangsengkerta  yang terdiri  dari  kata “a” berarti  “bukan”  dan “dato” yang  artinya  “sifat  kebendaan”  dengan demikian  adat  sebenarnya  bersifat inmaterial yang  menyangkut  hal-hal  yang  berkaitan dengan sistim kepercayaan
1 Selain itu adat juga dilihat dari bahasa Inggris disebut dengan “habit, wont, custom, practice” 2 dalam  bahasa  Jawa  kata  adat  lebih  disebut  dengan  istilah “ngadat”, begitu  pula  dengan  orang Gayo lebih menyebut adat dengan kata “edet” berarti adat. 3
Selain  etimologi  di  atas,  Ratno  Lukito  mengatakan  kata  adat  lebih  populer  diidentikkan dengan “adah” jamaknya  “adat”  yang  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti  “kebiasaa n  atau praktek”. Kata adat juga diidentikkan dengan kata “urf” yang lebih dimaksudkan kepada sesuatu yang  telah  diketahui. 4 Menurut  R.  Van  Dijk,  istilah  ini  dapat  diterima  dalam  semua  bahasa Indonesia.  Mulanya  istilah  itu  berupa  kebiasaan,  dengan  nama  adat,  namun  tetap  memberikan pengertian  semua  kesusilaan  dan  kebiasaan  Indonesia  disemua  lapangan  hidup  juga  semua peraturan tentang tingkah laku macam apapun. Jadi di dalamnya termuat pula peraturan hukum yang melingkupi bersama dari orang Indonesia. 5
Sedangkan  dilihat  dari  makna  terminologi,  para  ahli  sosiologi  mendifinisikan  adat sebagai  “sesuatu  perbuatan  bila  terjadinya  berulang  kali  hingga  menjadi  biasa  dan  gampang mengadakannya,  itulah  yang  disebut  dengan  adat” 6 definisi  ini  menekankan  bahwa  sesuatu  itu tidak  dikatakan  adat  kalau  terjadi  sesuatu  itu  tidak  dilakukan  berulang  kali,  karena  dari pelaksanaan berulang tersebut akan menjadikan kebiasaan, inilah yang disebut dengan adat.
Kemudian  dalam  pandangan  ahli  hukum  adat,  adat  itu  didefinisikan  sebagai  “ aturan- aturan yang sudah ada ditinggalkan oleh nenek moyang yang dipelihara terus dari masa kemasa, dan  kepala-kepala  adat  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk  mengubahnya    menurut  pendapat mereka sendiri”. 7 Definisi ini menunjukkan bahwa adat itu adalah sebagai aturan yang sudah ada yang  menjadi  kebiasaan  turun  temurun  dan  tidak  ada  kewenangan  bagi  siapapun  untuk mengubahnya.
Lebih  lanjut  Hazairin  dalam  pidato  pengukuhan  Guru  besarnya  mengatakan  “adat  itu kesusilaan  dalam  masyarakat,  yaitu  bahwa  kaidah-kaidah kesusilaan  yang  kebenarannya  telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat”. 8 Definisi ini lebih menunjukan bahwa adat itu
1 Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1981) hal 83
2 Longman  Group  Limited, Longman  Active  Study  Dictionary (England:  Longman  House  Burnt  Mill, Harlow, t.th) hal. 274
3 M. Ali Muhammad, Adat dan Agama di Aceh (Aceh: Puslit Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, t.th) hal. 9 4 RatnoLukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia (Jakarta: INIS, 1998) hal. 5 5 R. Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj MR. A Suhardi (Bandung, Sumur, 1982) hal. 9
6 Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia (Jakarta: KANIA ESA, 1981) hal. 11
7 M. Ali Muhammad, Adat dan Agama… hal. 1 8 Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan… hal. 30
berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang timbul dalam masyarakat dan mendapat pengakuan sendiri dari  masyarakat.  Oleh  karena  itu  pada  k esempatan  lain  Hazairin  kembali  mengatakan  “adat” yang  kemudian  disebutnya  dengan  “adat  sejati”  berupa  warisan  adat  dari  nenek  moyang  yang harus di hormati dan ada “adat yang diadatkan” berupa adat yang baru sebagai diciptakan untuk merubah adat lama. 9 Di sini Hazairin membedakan adat itu kepada adat yang berasal dari nenek moyang dan ada adat yang diciptakan sebagai penambahan adat yang lama.
Pada  perkembangannya  setelah  adat  itu  menjadi  tradisi  masyarakat,  maka  adat  itu menimbulkan pengaruh untuk ditaati dan mempunyai sanksi. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh Hazairin di atas apa yang disebutnya dengan “adat di -adat- kan”. Dengan pemikiran seperti ini  adat  sudah  menjadi  suatu  peraturan  yang  disebut  dengan  hukum  adat,  yang  bermaterikan suatu  perintah  supaya  norma  itu  dikerjakan  oleh  anggota  masyarakat,  dan  setiap  orang  yang bekerja  menurut  perintah  tersebut  terlihat  baik  dan  sopan.  Atau  tidak  tertutup  kemungkinan bermaterikan larangan-larangan untuk tidak dilaksanakan dan bagi yang melaksanakan dikatakan “jahat atau tidak sopan” dan untuk melengkapinya harus diberikan sanksi.
Untuk lebih jelasnya kata hukum adat itu adalah dua rangkaian kata, yaitu kata “hukum” dan “adat”. Seperti kita ketahui dalam teori hukum untuk mendudukkan rumusan definisi hukum yang  baku  bukanlah  merupakan  hal  yang  mudah.  Kesulitan  ini  seperti  yang  diungkapkan  oleh L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa:
“Jika ada orang bertanya kepadanya apakah sebenarnya hukum, maka ia akan menjawab: tidaklah  dapat  saya  katakan  begitu  saja  karena  banyak  termasuk  padanya  satu  yang  satu  sama lain  sangat  berlainan,  sehingga  tidak  dapat  saya  mengatakan  dalam  sebuah  kalimat.  Dengan memperhatikan  undang-undang  sajapun,  kita  sudah  dapat  mengingat  pelajaran  bahwa  tidaklah mungkin memberikan definisi tentang hukum  yang dapat menyatakan isinya. Dengan demikian pelajaran  undang-undang  memberi  kita  hasil  negatif,  jika  kita  ingin  mengetahui  apakah  yang disebut dengan hukum, apakah ia tidak memberikan sesuatu yang positif? Tidak adakah sesuatu yang  sama  dengan  undang-undang  itu?  Ya,  sama  ialah,  ia  memuat  peraturan  tingkah  laku,  ini adalah sesuatu  yang barangkali dapat diterima sebagai hukum sesuatu ciri, tetapi tidak lebih dari pada ciri belaka, ia tidak menyatakan tentang isi hukum”. 10
9 M. Ali Muhammad, Adat dan Agama… hal. 3
10 L.J. Van Aveldoorn, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981) hal. 13
Menarik  dari  ungkapan  Van  Aveldoorn  di  atas,  adalah  sulitnya  untuk  memberikan pengertian hukum  yang  benar-benar baku.  Betapa banyaknya sarjana hukum  yang memberikan definisi hukum, tetapi belum memberikan rumusan memuaskan bagi semua orang. Kesulitan ini disebabkan  oleh  faktor  karena hukum  itu  mempunyai  segi  dan  bentuk  yang  begitu  banyak, sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan dan bentuk hukum itu. 11 Terlihat begitu sulit untuk mendudukan hukum secara baku yang menjadi standar untuk sebuah definisi hukum. Akan tetapi definisi  hukum yang  telah  ditawarkan  kalangan  sarjana  hukum  hari  ini,  tidak  lebih  dari memberikan  batasan-batasan  hukum  dari  kerangka  hukum  itu  sebenarnya,  meskipun  dari berbagai definisi itu berbeda satu sama lain.
Dari  berbagai  literatur  yang  ada,  hukum  dalam  bahasa Inggris  disebut “law” dalam bahasa  Perancis  disebut “droit” dalam  bahasa  Jerman  disebut “rech” dan  dalam  bahasa  Arab hukum disebut “hukm” 12 secara terminologi para ahli hukum memberikan definisi yang berbeda- beda menurut sudut pandang dan bahasa masing-masing. 13
Utrecht  misalnya  dalam  bukunya “Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia” memberikan pengertian  hukum  itu  adalah,  “himpunan  petunjuk  hidup  (perintah -perintah  dan  larangan- larangan)  yang mengatur tata tertib dalam suatu  masyarakat dan oleh karena seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”. 14
Selanjutnya  Soerojo  Wignjodipoero  dalam  bukunya  “Pengantar  Ilmu  Hukum” menjelaskan hukum adalah “himpunan peraturan  hidup  yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan  masyarakat”. 15 Begitu  pula  CST.  Kansil  mengatakan  bahwa  “himpunan  peraturan perintah dan larangan yang mengatur tata cara tertib masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. 16
Barangkali  dapat  disimpulkan  dari  beberapa  difinisi  di  atas,  hukum  itu  adalah  segala himpunan  peraturan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis  harus  ditaati  oleh  masyarakat yang mempunyai daya mengikat dan mempunyai sanksi. Sedangkan adat seperti yang telah dijelaskan
11 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) hal. 32
12 Riduan Syahrani, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum (Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 1999) hal. 32
13 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan… hal. 36
14 Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ihktiar, 1957) hal. 9
15 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum (Bandung: Alumni, 1974) hal. 13
16 CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan… hal. 36
pada  definisi  terdahulu  adalah  suatu  perbuatan  dan  menjadi  kebiasaan  yang  dilakukan  dalam masyarakat,  kemudian  terlembaga  menjadi  peraturan  yang  tidak  tertulis dalam  masyarakat. Perkembangannya  kemudian  peraturan  tersebut  menjadi  hukum  adat  yang  harus  ditaati  oleh masyarakat dan diberikan sanksi.
Bila  ditelusuri  kembali  sejarahnya  seperti  yang  dikatakan  C.  Snouck  Hurgronje,  istilah hukum  adat  yang  mengandung  arti  aturan  kebiasaan,  adalah  sudah  lama  dikenal  di  Indonesia. Pada  masa  penjajahan  Belanda  hukum  ini  lebih  dikenal  dengan “adat  recht”. C.  Snouck Hurgronje sendiri dalam penelitiannya di Aceh (1891-1892) mengartikan hukum adat itu sebagai “die rechtsgevolgen hebben” (adat yang mempunyai akibat-akibat hukum). 17 Hasil penelitian C. Snouck Hurgronje tersebut membuktikan bahwa hukum adat Indonesia terutama di Aceh begitu dikenal dan menjadi peraturan lalu lintas kehidupan masyarakat tertentu.
Van  Vollen  Hoven  salah  seorang  sarjana  Barat  yang  pertama  menjadikan  hukum  adat menjadi  disiplin  ilmu,  mengatakan  bahwa  hukum  adat  adalah  “aturan -aturan  perilaku  yang berlaku bagi orang pribumi dan orang Timur Asing mempunyai sanksi, maka dikatakan hukum dan  di  lain  pihak  tidak  dikatakan  adat. 18 Lebih  lanjut  Ter  Haar  yang  menjadi  guru  besar  pada sekolah  tinggi  ilmu  hukum  (RHS-Rechts  Hoge  School)  mengatakan  hukum  adat  itu  adalah “keseluruhan  aturan  yang  menjelma  dari  keputusan  para  fungsionaris  hukum  (dalam  arti  yang luas)  yang mempunyai  kewibawaan  serta  mempunyai  pengaruh  dan  yang  dalam  pelaksanaan berlakunya ditaati sepenuh hati. 19 Kedua difinisi ini tetap menunjukan bahwa hukum adat sudah menjadi pertalian yang sifatnya mengikat dan mempunyai sanksi hukum yang harus ditaati.
Selain dari definisi hukum adat di atas, ahli hukum adat Indonesia turut serta memberikan dari  definisi  hukum  adat  yang  berbeda-beda.  Ini  terlihat  definisi  yang  dikemukakan  Soepomo, guru besar ilmu hukum adat ini membagi definisi hukum adat kepada dua bagian. Pertama, apa yang disebutnya dengan hukum nonstatotair. Yaitu, hukum yang sebahagian besar adalah hukum kebiasaan  dan  sebahagian  kecil  hukum  Islam.  Hukum  adat  itupun  meliputi  hukum  yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan di mana ia  menentukan  perkara.  Hukum  adat  berurat  dan  berakar  pada  kebudayaan  tradisional  hukum yang  hidup,  karena  ia  menjelmakan  perasaan  hukum  yang  nyata  dari  rakyat  sesuai  dengan
17 Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan… hal. 28. Lihat juga, Hilman Hadikusumo, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1992) hal. 9.
18 Ibid. hal. 12
19 Ibid. hal. 14
fitrahnya sendiri. Kedua, apa yang disebutnya dengan hukum tidak tertulis yang sinonim dengan hukum  adat,  hukum  yang  hidup  sebagai  konvensi  di  badan  hukum  negara  (parlemen)  hukum yang  timbul  karena  putusan  hakim “judge - made  law”, hukum  yang  hidup  sebagai  peraturan kebiasaan  dipertahankan  dalam  pergaulan  hidup  kota  dan  desa  (customary  law)  semua  inilah yang disebut dengan hukum adat. 20
Berbeda dengan pendapat Soepomo di atas, Mahadi berpendapat istilah hukum adat dapat menunjukkan  pada  seluruh  atau  sebahagian  hukum  yang  tidak  tertulis,  akan  tetapi  menurutnya tetap ada alasan lain untuk membedakan hukum kebiasaan dengan hukum adat. 21 Di sini Mahadi melihat bahwa tidak selamanya hukum adat disamakan menjadi hukum kebiasaan, di pihak lain tidak ada keberatan untuk mempergunakan hukum adat untuk semua golongan tertentu.
Lebih lanjut Soediman Kartodiharjo, mengatakan bahwa hukum adat itu berbentuk tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan yang menjadi dasar hukum adat itu adalah jauh berlainan dari hukum  tidak  tertulis  atau  hukum  kebiasaan.  Menurutnya  istilah  hukum  adat  tidak  tertulis  lebih luas dari hukum adat. 22 Oleh karena itu Soediman Kartodiharjo ingin mengatakan bahwa hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis tertentu yang mempunyai dasar pemikiran yang khas, prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya.
Sedangkan  Hazairin  lebih  mendifinisikan  hukum  adat  itu  mengkaitkan  dengan  kaidah- kaidah kesusilaan  yang kebenarannya mendapat pengakuan dari masyarakat. 23 Menurut Hazirin kesusilaan  adalah  hukum  dari  hukum  adat,  kemudian  menjadi  pandangan  etis  dari  suatu masyarakat hukum adat. Maka untuk memahami hukum adat itu menurut beliau cukup memakai istilah adat, karena disitu telah bermakna sopan santun maupun dalam arti hukum, maka rakyat tidak  perlu  memakai  istilah  hukum  adat. 24 Definisi  yang  dikemukan  Hazairin  ini  nampaknya menempatkan  pendekatan  hukum  adat  dengan  hukum  Islam,  sehingga  menjadi  ukuran  adat  itu adalah etika ataupun kesusilaan.
Beberapa  definisi  yang  dikemukakan  di  atas,  semuanya  mengandung  substansi  yang sama,  bahwa  adat  akhirnya  merupakan  norma  yang  mengandung  perintah  dan  larangan  yang harus  dijunjung  tinggi  kemudian  terlembaga  menjadi  hukum  yang  tidak  tertulis  yang  harus ditaati oleh semua masyarakat adat.
20 Ibid. hal. 18
21 Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Peranan… hal. 33
22 Hilman Hadikusumo, Pengantar Ilmu Hukum Adat… hal. 22 23 Ibid, hal. 19. lihat juga, Soerjono Soekanto, Kedudukan dan Pera nan… hal. 31 24 Ibid, hal. 22

## 2. Sejarah Penerapan Adat dan Hukum Adat di Aceh
Penerapan hukum di Aceh di awali dengan berdirinya Islam dan lahirnya ulama-ulama di ranah  Pasai.  Kerajaan  Islam  Aceh  yang  bermuara  di  Samudera  Pasai  itu,  telah  banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka di nusantara. Dalam hikayat Raja Pasai dan sejarah Melayu menyebutkan nama beberapa ulama antara lain Nur al-Haq al-Masriqi dan Abu Ishaq al-Maqrani yang di duga mereka datang dari kerajaan  Perlak. 25
Pada periode awal, banyak orang datang dan belajar di Pasai dari berbagai belahan dunia, antara  lain  dari  Timur  Tengah  Persia  dan  India.  Setelah  beberapa  lama  menimba  pengetahuan agama  disana  mereka  menjadi  alim,  dan  kemudian  dijuluki  ulama.  Dari  ciri  khas  nama-nama mereka yang datang dan belajar di Pasai, mereka bukan penduduk asli pribumi. Hal ini dipelajari dari  pengunaan  nama  mereka  masing-masing  seperti  Makhdum  Sadar  Jahan,  Tun  Makhdum Mu’a, Tun Hasan, atau di tilik dari asal usul mereka, seperti Syah Ismail dari Makkah, Fakir dari Ma’abri,  Amir  Daulasah  dari  Delhi,  Qadhi  Amir  Sayyid  dari  Sirad  dan  Fakih  Tajjuddin  dari Isfahan. 26
Umumnya  mereka  memperoleh  ilmu  agama  dari  pusat-pusat  studi  Islam  di  sana, khususnya dari tempat munculnya Islam Makkah dan Madinah. Mereka menguasai bahasa Arab, dan memiliki kharisma yang tingi, baik di tempat asalnya atau di tempat lain. Meskipun mereka datang  dari  berbagai  pusat  pendidikan  mereka  mempunyai  kesamaan  visi  dalam  bermazhab, yaitu  mengikuti  mazhab  syafi’i.  inilah  yang  menjadi  salah  satu  faktor,  raja -raja  Pasai  terkenal sebagai penganut kuat mazhab Syafi’i. 27
Dalam hikayat raja Pasai dan sejarah melayu, Syeh Ismail sebagai orang pertama sekali mengislamkan Merah Silu raja Pasai. Syeh ini selanjutnya menganti nama raja tersebut dengan gelar Malik al-Shaleh, atas nama penguasa Makkah. Syeh  Ismail dalam perjalanannya ke Pasai di  teman i  oleh  seorang  “Fakir”  dari  Ma’abri  (Mengeri),  selatan  India,  yang  juga  membantu
25 Marco Polo, Description the world, Vol. I, (terj), A.C. Moule & Paul Pelliot (London: George Routledge &  Sons,  1939)  hal.  371.  Lihat  juga,  Hikayat  Raja-Raja  Pasai,  Romanisasi  dan  terjemahan  kedalam  bahasa  Inggris oleh  A.H.  Hill,  Journal  of  Malayan  Branch  of  the  Royal  Asiatic  Society  vol.  33,  2,  1961  dan  bandingkan  juga dengan,  R.O.  Winstedt,  “The  Malay  Annal  or  Sejarah  Melayu”.  JMBRAS  vol.  16,  3,  1938.,  35.  Ibrahim  Alfian, (ed.), Kronika  Pasai, (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University  Press,  1973),  hal.  10,  dan  C.C.  Brown,  (terj), Sejarah Melayu, JMBRAS vol. 25, 2-3, (1952). Dan lihat juga, Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad (Medan: Waspada, tt), hal. 66-67
26 C.C. Brown, Sejarah Melayu…, hal. 154-155 27 Ahmad Daudy, Allah dan Manusia dalam Konsepsi Syekh Nuruddin ar-Raniry (Jakarta: Rajawali, 1983), hal. 1-12.
menyebarkan ajaran agama Islam. mulai saat itu, Pasai di bangun menjadi sebuah kerajaan Islam sampai Islam berkembang keseluruh bagian nusantara. 28
Seorang “ alim ” bernama Syeh Maulana Abubakar, datang ke Malaka dengan membawa kitab  berjudul Durr  al-Manzum.  Sultan  Malaka,  Mansur  Syah  (1459-1477  M),  sangat  tertarik pada  kitab  tersebut,  dan  sangat  tekun  mendalami  kitab  yang  diajarkan  oleh  Syeh.  Karena  kitab tersebut  di  tulis  dalam bahasa  Arab,  Sultan  menghendaki  agar  penjelasan  di  pahami  langsung sebagai yang terkandung dalam kitab tersebut. Dia memerintahkan agar kitab tersebut dibawa ke Pasai  untuk  dijelaskan  kembali  Makhdum  pematakan  seorang  ulama  Pasai  dipercayakan  untuk melakukan  tugas  menjelaskan  hasil  yang  diperoleh  dari  penjelasan  yang  dilakukan,  makhdum mendapat pujian dari Maulana dan dapat memuaskan Sultan Malaka. 29
Dilaporkan  juga  bahwa  raja  Malaka  mengirim  utusan  kepada  ulama  Pasai  untuk menjawab  persoalan,  “apakah  bera da  kekal  di  surga  selamanya?  Begitu  juga  apakah  berada  di neraka  juga  kekal  selamanya?”.  Permasalahan  tersebut  di  jawab  oleh  Makhdum  dan  muridnya Tun  Hassan  dalam  suatu  acara  debat  ilmiah  yang  dihadiri  oleh  Sultan  Pasai  dan  para  pejabat istana.  Kendati  tidak  disebutkan  jawaban  dari  kedua  orang  tersebut  sangat  memuaskan  Sultan Malaka  dan  ulama  di  sana.  Indikator  ini  terlihat  Sultan  Malaka  kemudian  memberi  balasan dengan mengganugrahkan sejumlah hadiah yang cukup tinggi kepada ulama Pasai. 30
Pada  waktu  yang lain  datang  berita  kepada  Sultan  Malaka  tentang  perbedaan  pendapat antara ulama dari Bukhara dan Samarkand. Ulama dari Khurassan dan Irak. Persoalannya adalah dua pendapat yang berkenaan dengan aspek teologi. Pertama, man qala Allah ta alla qalikun wa rajikun fi al-azali paqat kafara artinya “barang siapa mengatakan Allah ta’ala sebagai pencipta dan pemberi rizki sejak masa azali, maka ia dianggap telah menjadi kafir”, Kedua, man qala inna Allaha  ta’ala  lam  yakun  khalikan  wa  razikan  fi  al -azali  faqat  qafara. Artinya  “barang  siapa mengatakan  Allah  bukan  pencipta  dan  pemberi  rizki  sejak zaman  azali,  maka  ia  juga  dianggap telah menjadi kafir”. 31
Untuk  menyelesaikan  persoalan  tersebut  sultan  mengirim  utusan  agar  mendapat jawabanya dari ulama Pasai. Sayang, pada awalnya tidak satupun ulama yang mampu menjawab permasalahan  tersebut  akhirnya,  Sultan  Pasai  sendiri,  tentu  dengan  nasehat  para  ulama  yang
28 Hikayat Raja-Raja Pasai, hal. 40; dan Sejarah Melayu, hal. 42-43.
29 Ibid, hal. 100
30 Ibid, hal. 100-101
31 Ibid, hal.155 dan 249
merespon  persoalan  tersebut.  Sejarah  mengatakan  bahwa  jawaban  yang  diberikan  dapat memuaskan utusan dari Malaka.
Dengan  demikian  ulama  nampak  telah  berhasil  dalam  misi  mereka  mengangkat  nama Sultan dalam lingkungan para ulama, sebab ada Sultan Malaka  yang belajar pada Maulana dan juga  Sultan  Malaka  yang  mengajukan  berbagai  persoalan  yang  disampaikan  ke  Pasai.  Kecuali itu, Sultan Pasai juga menjadi tuan rumah sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan  agama.  Ulamalah  yang  mampu  menjalin  hubungan  antara  Sultan  Pasai  dan  Malaka dalam urusan dunia dan agama. Keharmonisan antara ulama dan Sultan mengakibatkan kerajaan Islam Pasai menjadi pusat pertama kajian Islam di nusantara.
Ulama  telah  mendapat  posisi  yang  mengembirakan  dalam  kerajaan  Islam  Pasai.  Ulama telah  di  ikut  sertakan  dalam  memecahkan  persoalan  yang  dihadapi  umat.  Ketika  terjadi perdebatan masalah agama, ulama di undang duduk di samping Sultan. 32
Kemampuan ulama dalam menghadirkan ajaran Islam pada Sultan dan lingkungan istana terkesan  telah  menambah  kemuliaan  kerajaan.  Bahkan,  mata  uang  emas  pertama  di  Asia Tenggara  bergambar  simbul  Qurani  al-Malik  al-Adil  (raja  yang  adil).  Gejala  itu  memberi implikasi bahwa sudah ada Malik al-Shaleh (raja yang shaleh) sejak itu. Gelar yang baru tersebut menyiratkan adanya wibawa kometmen aksi dan juga kesalehan dari pihak ulama dan penguasa. Ajaran  al-Quran  tentang  keadilan  telah  dijadikan  sebagai  sistim  kerajaan  yang  pada  gilirannya menjadi simbol kerajaan Islam di nusantara.
Selanjutnya,  pada  masa  kerajaan  Aceh  Darussalam  ulama  juga  telah  berperan  aktif sebagai penasehat hukum istana, disamping menjadi penyuluh agam bagi masyarakat luas. Pada akhir  abad  16-19  M.  Kerajaan  aceh  Darussalam  mampu  mengalang  kekuatan  ulama  sehinga mampu  menyebarkan  agama  ke  seluruh  nusantara.  Terdapat  beberapa  ulama  yang  sangat terkenal di nusantara seperti Hamzah Fansuri, Samsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniry, dan Abd Rauf as-Singkili. Mncuatnya beberapa nama ulama ke permukaan di kerajaan Aceh tersebut diperkirakan akhir abad ke-16 dan 17 M. 33
Pada  fase  awal,  para  ulama  di  kerajaan  Islam  Samudera  Pasai  lebih  mencurahkan perhatian pada ilmu kalam, ushuluddin atau tauhid, yang beraliran asy’ariyyah. Sedangkan dalam fiqih  menganut  mazhab  Syafi’i.  Indikator  ini  dapat  dilihat  dari  tulisan  C.  Snouck  Hurgronje.
32 Ibid, hal. 101
33 Lihat, Takeshi Ito, “Why did Nuruddin Ar - Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?” BKI 134 (1978), hal. 91 - 489
Snouck  memberi  penjelasan  10  Muharram  disebut  pula  dengan  Buluwen  Hasan  Husein, diperingati dengan kenduri “apam” di masjid -masjid atau di meunasah-meunasah di Aceh. Ritual ini  terkait  erat  dengan  gugurnya  Husain  di  padang  Karbala.  Snouck  menyebutkan  ritual  ini adalah pengaruh dari paham mazhab syi’ah, walaupun mereka sebe narnya kental berpegang pada mazhab Syafi’i.
Pada pase berikutnya terlihat penerapan hukum syari’ah di Aceh, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sultan pernah menghukum rajam putra satu-satunya Meurah Popok karena  melanggar  hukum  dan urf Aceh  yaitu  melakukan  zina  dengan  salah  seorang  istri pengawal  istana  Sultan.  Quo  vadis  pelaksanaan  hukum  rajam  dikalangan  ulama  pada  saat  itu. Ada  yang mengajukan banding, dan  ada  yang setuju terhadap hukum rajam. Yang mengajukan banding mengigat yang melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran “urf” sehinga akhirnya memutuskan untuk melaksanakan sendiri hukuman rajam sendiri. 34
Peristiwa  sejarah  di  atas  mengindikasikan  awal  dari  penerapan  hukum  syari’at  di  Aceh, tidak  hanya  masalah  jinayah  saja  bahkan  banyak masalah-masalah  lain  yang  belum  sempat  di bahas.  Dalam  tulisan  singkat  ini,  namun  yang  terpenting  dari  tulisan  ini  sedikit  memberi pencerahan  dalam  rangka  menggali  kembali  kekhazanahan  ke-Acehan  lokal  wisdom.  Dalam penerapan nilai- nilai syari’at Islam di tengah-tengah kehidupan global.

## 3. Payung Hukum Penerapan Hukum Adat di Aceh
1. Undang-undang  Nomor  24  Tahun  1956,  tentang  Pembentukan  Daerah  Otonom  Propinsi Atjeh  dan  Perubahan  Peraturan  Pembentukan  Propinsi  Sumatera  Utara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang  Nomor  44  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Aceh (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  172  Tambahan  Lembaran Negara Nomor 3893);
34 Muliadi Kurdi, “Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh”, Artikel Ilmiah Populer, cet. 1, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005) hal. 49. dan lihat juga, Syahrizal Abbas, “Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari’at” dalam, Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari’at Islam di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007) hal. 14 -33
3. Undang-undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan  Aceh  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2006  Nomor  62,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4633).
4. Peraturan  Daerah  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  Nomor  2  Tahun1990  tentang Pembinaan dan  Pengembangan  Adat  Istiadat.  Kebiasaan-kebiasaan  Masyarakat  Beserta Lembaga  Adat  di  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  (Lembaran  Daerah    Tahun  1990 Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai  Kesatuan  Masyarakat  Adat  dalam  Propinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 195 Seri D Nomor 194);
6. Qanun  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim  Dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Lembaran  Daerah    Tahun  2003 Nomor 17 Seri D Nomor 7)
7. Qanun  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong  Dalam  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam  (Lembaran  Daerah  Tahun  2003 Noor 18 Seri D Nomor 8);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan  Organisasi  dan  Tatakerja  Majelis  Adat  Aceh  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Tahun  2004 Nomor 8 Seri D Nomor 5).
9. Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03); 35

## 4. Legalitas Lembaga-Lembaga Adat  Aceh
Masyarakat  Aceh  di  kenal  dengan  masyarakat  yang  memiliki  budaya  yang  khas  dan mengakar  sejak  masa  pemerintahan  kerajaan,  masa  penjajahan  sampai  masa  sekarang.  Dalam Perda  No.  7  /  2000  tentang  penyelenggaraan  kehidupan  Adat,  di  jelaskan  antara  lain  perannan dan  kewenangan  lembaga-lembaga  adat  yang  ada  di  Aceh.  Peraturan  Daerah  (Perda)  ini merupakan  penjabaran  salah  satu  ciri  keistimewaan  dan  otonomi  khusus  Aceh,  seperti  terlihat
35 Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syari’at  Islam (Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at  Islam  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam, 2008) hal. ii
dalam UU No. 4 / 1999, Perda tentang penyelenggaraan kehidupan adat juga di rumuskan selaras dengan  semangat  pemberlakuan  Syari’at  Islam  (pasal  2).  Dengan  demikian  adat  yang  di maksudkan  dalam  oleh  Perda ini  adalah  adat  yang  selaras  dengan  Islam:  Adat  hanya  di berlakukan apabila tidak bertentangan dengan syari’at.
Ketentuan-ketentuan  Perda  ini  tentang  kewenangan  sejumlah  lembaga  adat  untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat. Perda menetapkan bahwa putusan  adat bisa menjadi pertimbangan  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara,  yang  memungkinkan  orang  yang terlibat  perkara  adat  itu  mengajukan  kasusnya  kepengadilan,  jika  dia  tidak  dapat  menerima keputusan adat. 36
Lembaga-lembaga  adat  secara  historis  tidak  dapat  di  pisahkan  dengan  perundang- undangan yang berlaku, karena lembaga-lembaga tersebut telah memegang peranan penting bagi masyarakat  Aceh  dalam  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  di  hadapi.  Karena  itu,  sebagai upaya melestariakan lembaga-lembaga adat tersebut, dalam Undang-undang pemerintahan Aceh di atur kembali sehingga lembaga-lembaga adat Aceh menjadi legal dan syah mengambil peran aktif  menjalankan  berbagai  urusan  yang  di  butuhkan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  mengenai peraturan desa (ReusamGampung) di masukkan kedalam tata urutan ini karena keberadaannya di akui  dalam  UU  No.  10/04  dan  juga  dalam  UU  No.  32/04,  walaupun  dalam  UU  No.  11/06  hal tersebut  tidak  tersinggung  lagi.  Dalam  kaitan  ini,  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor. 5  Tahun  2003  tentang  pemerintahan  gampong  dalam  provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam telah mengatur tentang peraturan desa ini (Pasal 1 angka 8 dan bab VII Pasal 53-56) yang diberi nama reusam gampong 37
Dalam  Undang-undang  pemerintaha  Aceh  (bab  XIII  Pasal 98  ayat  1  dan  2)  dijelaskan bahwa  lembaga  adat  berfungsi  dan  berperan  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat  dalam penyelengaraan  pemerintahan  Aceh  dan  pemerintahan  Kabupaten  Kota  di  bidang  keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Secara lebih khusus penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat di tempuh melalui lembaga adat.
36 Taufik  Adnan  Amal  dan  Samsu  Rizal  Panggabean, Politik  Syari’at  Islam  dari  Indonesia  hingga  ke Nigeria (Jakarta: Alvabet, 2004) hal. 34
37 Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang Hukum, (Makalah  diperesentasikan  dalam  Komprensi  Internasional  Pelaksanaan  Syariat  Islam  di  Aceh),  (Banda Aceh 19 s/d 21 Juli 2007)
Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 meliputi:
1. Majelis Adat Aceh
2. Imuem Mukim
3. Imuem Chik
4. Geuchik
5. Tuha Peut
6. Tuha Lapan
7. Imuem Menasah
8. Keujreun Blang
9. Panglima Laot
10. Pawang Glee
11. Peutua Seuneubok
12. Haria Peukan 13. Syahbandar
Sedangkan  ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tugas,  wewenang,  hak  dan  kewajiban lembaga  adat,  pemberdayaan  adat,  dan  adat  istiadat  diatur dengan  Qanun  Aceh.  Dengan ketentuan  yang  telah  ditetapkan  secara  resmi  melalui  Undang-undang  pemerintahan  Aceh tersebut, maka seyogyanya menjadi sumbangan yang cukup memadai bagi pelaksanaan Syari’at Islam karena penetapan tersebut memberikan makna bahwa lembaga-lembaga adat tersebut telah menjadi  lembaga  yang  legal  yang  dapat  dipergunakan  sebagai  pendukung  atau  penguat  serta pelengkap bagi syari’at Islam.
Dalam  hubungan  dengan  pelaksanaan  berbagai  kebijakan  dalam  Syari’at  Islam,  Perda No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat telah memberi wewenang kepada lembaga adat, khususnya Imuem Mukim, Geuchik, Teungku Imuem, Tuha Peut dan Tuha Lapan untuk membuat kebijakan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  Syari’at  Islam,  baik  yang  merupakan  syari’at Islam murn i, atau syari’at Islam yang sudah menjadi adat yaitu yang berkaitan dengan ketertiban dalam gampong. Lebih dari itu lembaga adat ini diberi kewenagan menjatuhkan sanksi terhadap sengketa atau pelanggaran yang terjadi di gampong mereka masing-masing. 38
38 Alyasa’ Abubakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syari’at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari’at Islam), (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2005), hal. 102
Dalam Perda ini ditetapkan bahwa penegakan hukum perlu memberi kesempatan kepada lembaga  adat  yaitu  geuchik  dan  imuem  mukim  untuk  menyelesaikan  sengketa/perselisihan  di gampong/mukim  masing-masing  sebelum  ditangani  oleh  aparat  penegak  hukum  (pasal  10), untuk ini geuchik diberi kesempatan menyelesaikan sengketa/ perselisihan tersebut melalui rapat adat dalam waktu dua bulan (pasal 1), setelah itu, kalau tidak selesai pada tingkat geuchik, maka kesempatan  yang  sama  diberikan  kepada  Imuem  mukim  dengan  tenggang  waktu  yang  lebih pendek, hanya satu bulan (pasal 15). Kalau pada tingkat ini pun sengketa tersebut tidak selesai, atau  para  pihak  tidak  puas,  barulah  sengketa  itu  ditangani  oleh  para  penegak  hukum.  Putusan yang  dibuat  lembaga  adat  tadi  akan  menjadi  salah  satu pertimbangan  aparat  penegak  hukum (hakim), begitu juga geuchik dan imuem mukim dapat dijadikan sanksi ahli dalam sengketa itu setelah diputuskan oleh rapat adat yang bersangkutan (Pasal 15 dan 17).
Lembaga  adat  lainnya  juga  dapat  membuat  kebijakan  yang  berhubungan  dengan  adat, yang  seperti  kita  ketahui  intinya  tentu  akan  merupakan  pelaksanaan  syari’at  Islam  dan  sampai batas  tertentu  juga  berwenang  menyelesaikan  sengketa  di  antara  para  pihak,  seperti  pembagian air  di  sawah,  serta  biaya  dan  tanggung  jawab  pemeliharaan  tali  air keujruen  blang,  tertib menangkap  ikan,  pembagian  kerja    antar  nelayan  satu  kapal  /  perahu,  pembagian  wilayah tangkapan, aturan di pelabuhan dan penjualan ikan oleh panglima laot dan seterusnya.
Secara  lebih  detil,  mengenai  peranan  dan wewenang  lembaga-lembaga  dapat  dirujuk kepada  Qanun  No.  7  Tahun  2000  tentang  penyelenggaraan  kehidupan  adat.  Pada  pasal  6 disebutkan  bahwa  lembaga-lembaga  adat  sebagaimana  disebutkan  di  atas  mempunyai  fungsi sebagai  sarana  kontrol  baik  bersifat  preventif maupun  represif,  yang  meliputi  bidang-bidang berikut:
1. Keamanan
2. Ketentraman
3. Kerukunan
4. Ketertiban masyarakat.
Dalam menjalankan fungsi tersebut lembaga adat berwenang antara lain untuk:
1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
2. Menyelesaikan sengketa dan atau mendamaikan para pihak yang bersengketa di wilayahnya (sebagai hakim perdamaian
Dalam  peraturan  daerah  yang  terdiri  atas  10  bab  dan  29  pasal  ini  terdapat  pengakuan tentang eksistensi dan fungsi berikut ini:
1.  Lembaga-lembaga  adat  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  di  daerah  tetap dipertahankan, dimanfaatkan dipelihara, diberdayakan dan dibakukan.
2. Lembaga-lembaga adat sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 13 lembaga.
3. Termasuk juga lembaga adat sebagaimana disebut dalam ayat (1) adalah lembaga-lembaga adat yang disebut dengan nama lain di daerah kabupaten/kota yang mempunyai fungsi dan tujuan yang sama dengan lembaga-lembaga adat sebagaimana tersebut di atas.
4.  lembaga-lembaga  adat  yang  masih  hidup  dan  belum  cukup  berperan,  seperti  panglima Uteun,  Pawang  Glee  dan  nama-nama  lain  yang  sejenis  diinventarisir  untuk  diberdayakan kembali sesuai dengan fungsi dan tujuannya.
5.  Lembaga  adat  sebagaimana  tersebut  dalam  ayat  1,  2,  3,  dan  4  merupakan  alat  penggerak partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  termasuk  lembaga  adat  dan  kebudayaan  Aceh (LAKA). 39
Dengan demikian, legalitas bagi lembaga-lembaga adat Aceh sudah cukup jelas sehingga pelaksanaan syari’at Islam pun akan lebih memudahkan bagi masyarakat. Bahka n dalam Qanun tersebut  sudah  dijelaskan  secara  rinci  bentuk-bentuk  tugas  dan  fungsi  serta  wewenang  yang dimiliki  oleh  lembaga-lembaga  adat.  Hal  ini  tentu  merupakan  suatu  kemudahan  yang  dimiliki oleh  masyarakat  dan  pemerintah  Aceh.  Dalam  sebagian  masyarakat pun  memang  lembaga- lembaga ini telah berperan sebelum adanya ketetapan melalui Qanun Aceh tersebut.

## 5. Lembaga-Lembaga Adat Pasca Penandatanganan MOU Helsinki
Dalam  perkembangan  selanjutnya,  berdasarkan  butir-butir  UUPA  yang  merupakan implementasi dari MOU perdamaian RI dan GAM, dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) berbicara tentang Wali Nanggroe  dan Tuha Nanggroe sebagai penyelengara adat,  budaya, dan pemersatu masyarakat.
1.  Wali  Nanggroe  dan  Tuha  Nanggroe  adalah  lembaga  yang  merupakan  simbol  bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu masyarakat di Provinsi NAD.
39 Himpunan  Undang-Undang,  Keputusan  Presiden,  Peraturan  Daerah/Qanun,  Instruksi  Gubernur,  Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2004) hal. 77 -78
2.  Wali  Nanggroe  dan  Tuha  Nanggroe  bukan  merupakan  lembaga  politik  dan  pemerintahan dalam Provinsi NAD
3. Hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD.
Sejauh  makalah  ini  dibuat  ,  lembaga  Wali  Nanggroe  dan  Tuha  Nanggroe  yang merupakan lembaga yang lahir setelah terjalinnya kesepakatan damai antara RI dan GAM, belum dapat  difungsikan  sebagaimana  yang  dimaksudkan  dalam  butir-butir  Undang-undang Pemerintahan Aceh, karena belum adanya Qanun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 di atas.
Sebelum  lahirnya  UU  NAD,  telah  diterbitkan  dua  buah  Peraturan  Daerah  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  otonomi  khusus  pada  tanggal  26  Juli  2000.  pertama  adalah Perda No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari’at Islam dan Perda No. 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan  Kehidupan  Adat.  Dalam  Perda  No.  5  tersebut  dalam  ayat  3  dijelaskan  bahwa “selain sanksi pidana umum sebagaimana dimaksud dalam ay at 1, kepada pelanggar dapat juga dikenakan  sanksi  adat  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  tentang  Penyelenggaraan kehidupan Adat”.
Sementara  itu,  penyelenggaraan  kehidupan  Adat  yang  dimaksud  oleh  Perda  No.  7 dijelaskan  dalam  pasal  2:  “Hukum  adat, adat  istiadat  dan  kebiasaan-kebiasaan  yang  masih berlaku,  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat  Aceh,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan syari’at Islam, harus dipertahankan”.
Menurut  Rifyal  Ka’bah,  adat  yang  dimaksud  oleh  Perda  ini  adalah  adat  Islami  atau berdasarkan teori receptio a contrario bahwa “hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan  hukum  Islam”,  dan  bukan  berdasarkan    teori  receptie  seperti  yang  diperkenalkan  oleh Snouck  Hurgronje  dan  Van  Vallenhoven  bahwa  hukum  Islam  baru  berlaku  bila  telah  diterima hukum  adat.  Dengan  demikia,  maka  kedua  Perda  ini  sebenarnya  mendukumg  pelaksanaan syari’at  Islam di Aceh. 40
Berdasarkan  ketetapan  dan  batasan  berlakunya  hukum  adat  tersebut,  dapat  dikatakan bahwa  pada  dasarnya  lembaga-lembaga  adat  mempunyai  peranan  yang  cukup  signifikan  bagi penegakan  syari’at.  Artinya  lembaga -lembaga  adat  yang  ada  di  NAD  memiliki  pengaruh  bagi tegaknya syari’at Islam, dengan ketentuan tidak bertolak belakang dengan prinsip -prinsip hukum Islam  itu  sendiri.  Hal  ini  tentu dapat  dimaklumi,  mengingat  hukum  syari’at  merupakan  produk
40 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia (Jakarta: Khairul Bayan, 2004) hal. 22
Tuhan  yang  Maha  Sempurna,    sedangkan  hukum  adat  merupakan  produk  Tuhan  yang  Maha Sempurna,  sedangkan  hukum  adat  merupakan  produk  manusia  yang  mempunyai  keterbatasan. Pengaturan tentang hukum Islam dan hukum adat ini juga menjadi ciri NAD seperti terlihat pada pasal- pasal mengenai Mahkamah Syari’ah, Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe.

## 6. Peranan Lembaga Adat dalam Penegakan Syari’at
Sehubungan  dengan  pelaksanaan  Syari’at  Islam,  secara  lebih  detil  peran lembaga- lembaga adat Aceh dapat di rincikan sebagai berikut:

## a. Sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa dan perkara
Lembaga  adat  sangat  berperan  dalam  menyelesaikan  sengketa  dan  perkara  yang  terjadi dalam masyarakat. Secara sosio historis. Proses tersebut telah berlangsung sejak masa lalu juga diperkuat  dengan  Qanun  No.  4    2003  tentang  pemerintahan  mukim  dan  Qanun  Nomor  2003 tentang pemerintahan gampong. Mukim dan gampong berfungsi membina masyarakat di bidang pelaksanaan  syari’at  Islam,  pendidikan, peradatan,  sosial  budaya,  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat. Menyelesaikan dalam rangka memutuska atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara hukum adat. 41
Sejalan  dengan  itu,  setelah  ditanda  tangani  MOU  Helsinki  pada  15  agustus  2005  yang mengamanatkan  dibuatnya  Undang-undang  Pemerintahan  Aceh  yang  baru  maka  setelah  itu dibuatlah UU yang kemudian disyahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.  Di dalam  UU tersebut diatur tentang lembaga  adat pada bab XIII  pasal 98  yaitu sebagai berikut:  ayat  1  lembaga  adat  berfungsi  dan  berperan  sebagai  wahana  partisipasi  masyarakat dalam  penyelengaraan  pemerintahan  Aceh  dan  Pemerintahan  Kabupaten  Kota  di  bidang keamanan,  ketentraman  kerukunan  dan  ketertiban  masyarakat.  Ayat  2  penyelesaian  masalah kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.
Penyelesaian  setiap  sengketa  atau  perkara  yang  terjadi  dapat  dilakukan  secara  bertahap, terlebih  dahulu  dengan  cara  damai  melalui  musyawarah  adat  baik  pada  tingkat  gampong  yang melibatkan  geuchik  yang  berkerjasama  dengan/Tuha  Peut  dan  Tuha  Lapan.  Jika  pada  tingkat
41 Qanun  Nomor.  4  Tahun  2003  tentang  pemerintaha  mukim  bab  II  Pasal  4  bagian  (c)  dan  (e)  dan  Qanun Nomor 5 tentang Pemerintahan Gampong bab II Pasal 4 bagian  (d) dan (f).
gampong  tidak  dapat  diselesaikan  maka  persoalan  tersebut  dilimpahkan  ke  kemukiman.  Pada tingkat  pemukiman  proses  penyelesaian  perkara  dipimpin  oleh  /  imuem  mukim  yang juga melibatkan  tokoh  adat  pada  tingkat  mukim.  Perkara  yang  diselesaikan  dapat  berupa  masalah yang timbul di bidang persawahan di mediasi oleh keujruen blang, masalah laut oleh panglima Laot,  masalah  hutang  oleh  Pawang  Uteun,  masalah  pasar  oleh  haria  Peukan.  Semuanya dikoordinasikan kepada geuchik sebagai kepala gampong. 42
Penyelesaian sebagai sengketa maupun perselisihan yang terjadi dalam masyarakat Aceh, sebagiannya  masih  berlangsung  hingga  sekarang.  Namun  dengan  adanya  perubahan  Undang- undang  tentang  pe merintahan  dan  pelaksanan  syari’at  Islam  maka  lembaga -lembaga  tersebut semakin ditingkatkan status dan perannya. Dengan berfungsi dan aktifnya lembaga-lembaga ini maka  sangat  memudahkan  bagi  masyarakat  untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  dihadapi  , karena  penyelesaian  persoalan-persoalan  tersebut  cenderung  mengunakan  pendekatan perdamaian.  Dengan  demikian,  tidak  memerlukan  penyelesaian  pengadilan  yang  dapat menimbujlkan sikap permusuhan dan dendam yang dapat timbul suatu waktu. Sedangkan dengan pendekatan  perdamaian  yan  diprakarsai  oleh  lembaga-lembaga  adat,  akan  lebih  terjamin terjalinnya  hubungan  baik  antar  pihak-pihak  yang  bertikai.  Bahkan  dalam  kasus-kasus  tertentu, sering terjalinnya hubungan yang lebih baik di bandingkan sebelumnya terjadinya persoalan.

## b. Sebagai Media Sosialisasi Syari’at
Penerapan  syari’at  Islam  di  Aceh  oleh  sebagian  orang  di  anggap  sebagai  sesuatu  yang menganggu atau menciptakan ketidak nyamanan. Hal ini bisa saja di alami oleh sebagian orang non  muslim  yang  ada  di  Aceh  bahkan  dap[at  juga  di  alami  oleh  sebagian  orang  muslim  itu sendiri  yang  mungkin  selama  ini  sangat  leluasa  melakukan  berbagai  kemaksiatan  tanpa  ada hambatan karena tidak ada ketetapan untuk melakukan pencegahan secara resmi. Kondisi seperti itu, bukan semata disebabkan karena mereka merasa akan terganggu hak-hak yang mereka miliki sebagai  warga  Aceh  yang  sah,  namun  bisa  juga  terjadi  karena  pelaksanaan  syari’at  Islam  itu sendiri  kurang  di  barengi  dengan  upaya  sosialisasi  kepada  mereka  secara  jelas    apa  dan bagaimana yang sebenarnya.
42 T.  Juneid, Perspektif  Nilai-Nilai  Budaya  Tentang  Eksistensi  dan  Peranan  Keujrun  Blang  dalam Pemberdayaan  Petani ,  makalah  di  sampaikan  dalam  “Duek  Pakat  Keujruen  Blang  se  Provinsi  Nangroe  Aceh Darussalam”, Band a Aceh 27-28 Juni 2006, hal. 6-7
Lembaga adat sebagai salah satu bentuk dari pranata sosial dapat menjadi ujung tombak yang berada di garda depan mensosialisasikan hal- hal yang berkaitan dengan syari’at Islam. hal ini dapat dimulai dari lembaga adat pada tingkat gampong dan seluruh perangkatnya misalnya: imuem  gam[pong,  keujruen  blang,  Panglima  Laot,  Pawang  Uteun dan  sebagainya.  Khusus mengenai  meunasah  dan  masjid  sebenarnya  kedua  merupakan  sumber  energi  budaya  Aceh, karena  fungsinya  bukan  hanya  sebagai  tempat  ibadah,  tetapi  juga  digunakan  sebagai  tempat pelaksanaan berbagai kegiatan sosia, pendidikan, budaya dan bahkan politik. 43

## c. Sebagai Lembaga Pengontrol Sosial (Social Control)
Perubahan  sosial  yang  terjadi  dalam  masyarakat  begitu  cepat,  penetrasi  budaya  asing terus menhegemoni nilai-nilai lokal, akibatnya tatanan budaya akan hilang. Padahal di samping agama budaya merupakan benteng  yang cukup kuat dalam menangkal hegemoni budaya  asing. Disamping  itu  juga  dapat  menjadi  kontrol  sosial  dalam  masyarakat.  Lembaga  adat  jelas  dapat menjadi  kontrol  sosial  dalam  masyarakat,  sebab  ia  mempunyai  sistim  fungsi  masing-masing. Lembaga  sosial  memberikan  pedoman  kepada  masyarakat  untuk  bersikap  dan  bertindak  dalam memenuhi  kepentingan  dalam  kehidupan;  sekaligus  menjaga  keutuhan  dan  sebagai  pengendali sosial (social control), bahkan pengelolaan sosial (social engnering). 44
Dalam  kontek  ini,  lembaga  adat  tentunya  menjadi  penguat  bagi  masyarakat  untuk melestarikan  nilai-nilai  budaya  yang  asli  bersifat  agamis,  jika  masyarakat  mempunyai  sistim sosial  yang  kuat,  maka  secara  otomatis  kontrol  sosial  akan  berjalan  dengan  baik.  Masyarakat akan  mematuhi  norma-norma  sosial  sebagaimana  mereka  mematuhi  norma  hukum.  Sebaliknya jika  lembaga  adat  tidak  terjaga  eksistensinya  maka  kontrol  sosial  juga  mengalami  persoalan, akibatnya  masyarakat  tidak  mematuhi  norma-norma  sosial  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat. Akibatnya akhirnya bisa saja berimbas kepada stagnasi sosial atau bencana sosial.

## d. Sebagai Institusi membudayakan Hukum
Hukum  adat  adalah  sebuah lembaga  sosial  harus  terus  di  dukung  penerapannya  dalam masyarakat.  Ketika  hukum  tersebut  telah  teraplikasi  secara  baik  maka  proses  pelembagaan  dan
43 Bazru  Zaman  Ismail, Masjid  dan  Meunasah  sebagai  Sumber  Energi  Budaya  Aceh (Banda  Aceh:  Gua Hira, 2002) hal. 48
44 Syahrizal, Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Refleksi  Terhadap  beberapa  Bentuk  Integrasi Hukum dalam Bidang Kewarisan di Aceh (Lhouksemawe: Nadia Fondantion, 2004) hal 302.
pembudayaan hukum akan terwujud. Pembudayaan hukum adalah suatu kaidah atau seperangkat kaidah  yang  sudah  melembaga,  selanjutnya  mendarah  daging  dalam  jiwa  masyarakat. Pembudayaan hukum dapat dikatakan bahwa hampir di setiap kegiatan dalam masyarakat Aceh terdapat  lembaga  adat  yang  mengatur  berbagai  aktivitas  tersebut,  sehingga  hubungan  antara masyarakat  dalam  setiap  intraksinya  dapat  berlangsung  secara  harmonis.  Tetapi  sekarang mayoritas  lembaga  adat  tersebut  telah  mengalami  “degradasi”  peran  yang  sebenarnya.  Kondisi ini  menyebabkan  berbagai  lembaga  adat  tersebut  telah  kehilangan elan  vital-nya  dalam masyarakat Aceh.  Padahal  sebenarnya  melalui  lembaga  adat  masyarakat  melahirkan  nilai-nilai kearifan lokal seperti sayam, suloh dan peusijuek, yang merupakan warisan budaya yang begitu tinggi.  Warisan  budaya  tersebut  dipakai  ketika  terjadi  sengketa  dan perselisihan  dalam masyarakat.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  lembaga-lembaga  adat  Aceh mempunyai  peran  dan  wewenang  yang  jelas  dalam  melakukan  penyelesaian  yang  terjadi  di dalam  wilayah  (gampong/mukim)  di  Aceh.  Untuk  itu,  lembaga-lembaga adat  dimaksud  perlu diberdayakan  secara  lebih  serius  lagi,  agar  tetap  eksis  dalam  masyarakat  Aceh.  Hal  ini dikarenakan  oleh  perkembangan  sistem  pemerintahan  yang  selama  ini  bersifat  sentralistik, sehingga dapat mengancam lembaga-lembaga adat dimaksud. Lembaga-lembaga ini, pada masa pemerintahan  Orde  Baru  sempat  ditiadakan,  khususnya  di  perkotaan.  Kebanyakan  lembaga- lembaga  adat  Aceh  pernah  diganti  dengan  nama  lain  seperti  geuchik  diganti  dengan  istilah kepala  desa  atau  lurah.  Sedangkan  lembaga  mukim  yang  selama  ini  khusus  berlaku  di  Aceh, ternyata  tidak  diakui  oleh  pemerintah  ketika  itu,  sehingga  lembaga  ini  hanya  sebatas  lembaga nama  sedangkan  perannya  semakin  tidak  terlihat.  Bahkan  di  wilayah  perkotaan,  istilah  mukim sudah tidak dipergunakan lagi.
Dalam  h ubungannya  dengan  pelaksanaan  syari’at  Islam,  lembaga -lembaga  adat  dapat terus dipertahankan karena selain selama ini telah mengambil  peran penting dalam masyarakat Aceh,  juga  ternyata  sebagian  besar  sejalan  dengan  apa  yang  ditetapkan  dalam  hukum  Islam. dengan  kata  lain,  lembaga-lembaga  adat  Aceh  mempunyai  peran  penting  untuk  menyukseskan pelaksanaan  syari’at  Islam  secara  kaffah  di  Aceh.  Pemerintah  telah  melakukan  legalisasi lembaga-lembaga  tersebut,  sehingga  tidak  ada  hambatan  bagi  masyarakat  Aceh  untuk mempungsikan lembaga-lembaga adat tersebut secara lebih sempurna dan lebih luas lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
A.H. Hill, Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society vol. 33, 2, 1961
Ahmad  Daudy, Allah  dan  Manusia  dalam  Konsepsi  Syekh  Nuruddin  ar-Raniry, Jakarta:
Rajawali, 1983
Al Yasa’ Abubakar, Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Otonomi Khusus di Bidang  Hukum, Makalah  diperesentasikan  dalam  Komprensi  Internasional  Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Banda Aceh 19 s/d 21 Juli 2007
--------. Bunga  Rampai  Pelaksanaan  Syari’at  Islam  (Pendukung  Qanun  Pelaksanaan  Syari’at Islam), Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2005
Bazru Zaman Ismail, Masjid dan Meunasah sebagai Sumber Energi Budaya Aceh, Banda Aceh:
Gua Hira, 2002
C.C. Brown, (terj), Sejarah Melayu, JMBRAS vol. 25, 2-3, (1952).
CST. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986 Hilman Hadikusumo, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1992 Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah / Qanun Instruksi Gubernur
Edaran  Gubernur  Berkaitan  Pelaksanaan  Syari’at  Islam, Banda  Aceh:  Dinas  Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
Ibrahim Alfian, (ed.), Kronika Pasai, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1973 L.J. Van Aveldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
Longman  Group  Limited, Longman  Active  Study  Dictionary, England:  Longman  House  Burnt Mill, Harlow, t.th
M. Ali Muhammad, Adat dan Agama di Aceh (Aceh: Puslit Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, t.th Marco  Polo, Description  the  world,  Vol.  I,  (terj),  A.C.  Moule  &  Paul  Pelliot,  London:  George Routledge & Sons, 1939

## Muhammad Said, Aceh Sepanjang Abad, Medan: Waspada, tt
Muliadi  Kurdi,  “Pelestarian  Nilai  Adat  Budaya  sebagai  Kearifan  Lokal  yang  terganjal;
Rekonstruksi  dan  Peran  Adat  Budaya  dalam  Masyarakat  Aceh”, Artikel  Ilmiah  Populer, cet. 1, Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005 R. van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj MR. A Suhardi, Bandung, Sumur, 1982 R.O. Winstedt, “The Malay Annal or Sejarah Melayu”. JMBRAS vol. 16, 3, 1938
RatnoLukito, Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia, Jakarta: INIS, 1998 Riduan Syahrani, Ringkasan Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti, 1999 Rifyal Ka’bah, Penegakan Syari’at Islam di Indonesia, Jakarta: Khairul Bayan, 2004
Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1981 --------.Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia, Jakarta: KANIA ESA, 1981 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1974
Syahrizal  Abbas,  “Revitalisasi  Nilai  Adat  dan  Hukum  di  Wilayah  Syari’at”  dalam, Dimensi Pemikiran  Hukum  dalam  Imp lementasi  Syari’at  Islam  di  Aceh, Banda  Aceh:  Dinas Syari’at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007
--------.Hukum  Adat  dan  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Refleksi  Terhadap  beberapa  Bentuk Integrasi  Hukum  dalam  Bidang  Kewarisan  di  Aceh, Lhouksemawe:  Nadia  Fondantion, 2004
T. Juneid, Perspektif Nilai-Nilai Budaya Tentang Eksistensi dan Peranan Keujrun Blang dalam Pemberdayaan  Petani ,  makalah  di  sampaikan  dalam  “Duek  Pakat  Keujruen  Blang  se Provinsi Nangroe Aceh Darussalam”, Banda Aceh 27 -28 Juni 2006
Takeshi Ito, “Why did Nuruddin Ar - Raniry Leave Aceh in 1054 A.H.?” BKI 134 (1978)
Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syari’at Islam dari Indonesia hingga ke Nigeria, Jakarta: Alvabet, 2004
Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ihktiar, 1957