## STUDI KASUS TENTANG PENANGGUHAN PERJANJIAN EKSTRADISI OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP HONGKONG DITINJAU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
Dewa Gede Sudika Mangku 1 , Charel Benindra Manurung 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : sudika.mangku@undiksha.ac.id ; charelbenindra@gmail.com

## ABSTRAK
Pada 19 Agustus, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa Washington mengakhiri perjanjian  ekstradisi  dengan  Hong  Kong,  Ini  adalah  langkah  terbaru  dalam  mewujudkan deklarasi 27 Mei Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa Hong Kong tidak lagi dianggap otonom,  menyusul  pengesahan  undang-undang  keamanan  yang  baru.  Sebelumnya,  Inggris, Kanada, dan Australia menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah China menerapkan undang-undang yang menjadikannya kejahatan untuk melemahkan otoritas Beijing di wilayah tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengatakan undang-undang keamanan telah "menghancurkan kebebasan rakyat Hong Kong" Beijing menyebut langkah oleh negara-negara ini sebagai "intervensi asing di Hong Kong". Hong Kong telah menjadi bagian dari China sejak 1997, ketika Inggris menyerahkan bekas jajahan itu ke Beijing.
Kata Kunci : Perjanjian ekstradisi, Penangguhan perjanjian ekstradisi, Hukum keamanan.

## ABSTRACT
On August 19, the U.S. State Department announced that Washington was ending it’s extradition agreement with Hong Kong, It was the latest step in making goozqd on U.S. Secretary of State Mike Pompeo’s  May  27  declaration  that  Hong  Kong  should  no  longer  be  considered  autonomous, following the passage of the new security law. Earlier, the UK, Canada, and Australia suspended extradition agreements with Hong Kong after China implemented the law that makes it a crime to undermine Beijing’s authority in the teritory. The US State Department said the security law had “crushed the freedoms of the people of Hong Kong” Beijing termed the move by these states as “foreign intervention in Hong Kong”. Hong Kong has been part of China since 1997, when the UK handed over the former colony to Beijing.
Keywords : Extradition agreement, Suspended extradition agreements,Security law

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

## PENDAHULUAN
Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi  yang  sudah  ada  sebelumnya,  ataupun  berdasarkan  atas  hubungan  baik  secara  timbal balik  atas  seseorang  yang  diduga  telah  melakukan  kejahatan  atau  tindak  pidana  (tersangka, tertuduh atau terdakwa), atau atas seorang yang telah dijatuhi hukuman yang telah mempunyai kekuatan  mengikat  yang  pasti  atas  kejahatan  yang  dilakukannya  (terhukum,  terpidana)  Oleh negara  tempatnya  berada  kepada  negara  yang  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  atau menghukumnya. atas permintaan dari yang memiliki yurisdiksi kepada negara tempat orang yang bersangkutan  berada,  dengan  maksud  dan  tujuan  untuk  mengadilinya  ataupun  melaksanakan hukuman atau sisa hukumannya. Jadi, bisa dikatakan bahwa Perjanjian Ekstradisi dapat membuat sebuah negara bisa mengadili seorang kriminal yang kabur dan bersembunyi ke negara tetangga. Tentunya  dengan  adanya  perjanjian  ini,  ruang  gerak  seorang  kriminal  menjadi  sangat  terbatas karena tempatnya untuk kabur dan bersembunyi menjadi semakin sempit. Perjanjian Ekstradisi merupakan sebuah proses formal dimana seorang tersangka kriminal ditahan oleh pemerintahan sebuah  negara  dan  diserahkan  kepada  negara  lainnya  untuk  disidangkan  atau  diproses  sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut.
Perjanjian  Ekstradisi  merupakan  perjanjian  antar  negara  yang  berbeda  dalam  hal penyerahan  tersangka  kasus  kriminal.  Para  ahli  sejarah  hukum  internasional  mengemukakan bahwa ekstradisi pertama sekali dikenal yakni dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis pada tahun 1279 sebelum Masehi antara Ramses II dari Mesir dengan Hattusili dari Kheta. Kedua belah pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau diketemukan di dalam wilayah pihak lain, dengan dibuatnya perjanjian antara kedua negara tersebut  menandakan  adanya  tahap-tahap  permulaan  dari  lahirnya  perjanjian  ekstradisi.  Akan tetapi  suatu  hal  yang  merupakan  ciri  istimewa  dalam  perjanjian  yang  dibuat  pada  tahun  1279 sebelum Masehi ini adalah adanya ketentuan bahwa orang yang akan diserahkan tidak dijatuhi hukuman. Akan tetapi perjanjian ekstradisi dalam pengertian modern seperti dikenal sekarang ini barulah muncul pada abad ke-17, yang dipengaruhi oleh Revolusi Perancis dan penghormatan atas hak-hak asasi manusia.
Kemudian terdapat Perjanjian Westphalia 1648 yang telah melahirkan ekstradisi yang tidak dilandasi oleh asas-asas apapun hanya sekedar penyerahan pelaku kejahatan dari negara diminta kepada negara peminta. Pada abad ke 19 dan awal abad 20 hingga Perang Dunia II, ekstradisi sudah diakui sebagai hukum kebiasaan internasional dan pasca Perang Dunia II ekstradisi semakin dipengaruhi oleh asas-asas hak-hak asasi manusia terlihat dalam Pembukaan Piagam PBB. Kata ekstradisi sendiri berasal dari kata latin“extradere”(kata kerja) yang terdiri dari kata “ex” artinya keluar  dan  “trade”  artinya  memberikan  (menyerahkan,  kata  bendanya  “extradio”  yang  artinya penyerahan).
United  Nations dalam  “convention  against  corruption”  pada  9-11  Desember  2003  in Merida,  Mexico  and  New  york,  memberi  pengertian  tentang  ekstradisi  sebagai “extradition  is present in the territory of the requested state party, provided that the offence for which extradition
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
is  saught  is  punishable  under  the  domestic  law  of  both  the  requesting  state  party  and  the requestedstate party.”
Istilah ekstradisi menunjukkan kepada proses di mana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas  suatu  negara  menyerahkan  secara  formal  kepada  negara  lain  atas  permintaannya seorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumannya.  Negara  yang  meminta  ekstradisi  memiliki  kompetensi  untuk  mengadili  tertuduh pelaku tindak pidana tersebut
Secara akumulatif, terdapat 6 (enam) Asas-asas ekstradisi, disamping ketentuan-ketentuan tentang ekstradisi lainnya, harus dipenuhi, jika kedua negara atau lebih menghadapi kasus tentang ekstradisi, asas-asas tersebut antara lain :
1) Asas Kejahatan Ganda ; Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan baik menurut hukum negara-peminta maupun hukum negara-diminta.
2) Asas Kekhususan ; Negara-peminta hanya boleh mengadili dan/atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya.
3) Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik ; Negara-negara baik dalam perjanjian ataupun  dalam  perundang-undangan  ekstradisinya  menggunakan  sistem  negatif,  yaitu dengan  menyatakan  secara  tegas  bahwa  kejahatan-kejahatan  tertentu  secara  tegas dinyatakan sebagai bukan kejahatan politik atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan untuk meminta ataupun mengekstradisikan orang yang diminta.
4) Asas Tidak Menyerahkan Warga Negara ( Non-extradition of Nationals ) Jika orang yang diminta  ternyata  adalah  warga  negara  dari  negara-diminta,  maka  negara-diminta  dapat menolak permintaan dari negara-peminta.
5) Asas Non Bis In Idem ata Ne Bis In Idem ; Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan/atau dijatuhi  hukuman  yang  telah  memiliki  kekuatan  mengikat  yang  pasti,  maka  permintaan negara-peminta harus ditolak oleh negara-diminta.
6) Asas  Daluwarsa  ;  Permintaan  negara-peminta  harus  ditolak  apabila  penuntutan  atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua pihak
Hong Kong diatur sebagai Daerah Administratif Khusus (HKSAR) dengan `tingkat tinggi otonomi'' kecuali dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Di antara insiden untuk otonomi, ini adalah kemampuan HKSAR untuk mempertahankan eksekutifnya ; legislatif, dan sistem peradilan independen untuk setidaknya 50 tahun di bawah kebijakan `satu negara, dua sistem''. Padahal RRC mengambil  alih  kekuasaan  tertinggi  atas  urusan  luar  negeri  Hong  Kong. “Joint  Declaration ” melihat HKSAR dapat mempertahankan hubungan eksternal di berbagai bidang melalui jaringan internasional perjanjian. Namun, jangkauan yang diizinkan dari jaringan ini dan perannya RRC
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tidak  selalu  jelas.  Karena  Perjanjian  AS-Hong  Kong  adalah  perjanjian  AS  yang  belum  pernah terjadi sebelumnya. hubungan perjanjian, penting untuk dicatat negosiasi sejarah yang mengarah pada kesepakatan antara AS dan Hong Kong. Di bawah proses JLG, masing-masing empat anggota dari  Inggris.  dan  RRC  (dengan  staf  pendukung  dan  ahli  jika  diperlukan)  meninjau  perjanjian internasional  sehubungan  dengan  kewajiban  yang  berkelanjutan  di  bawah  mereka.  Dalam  hal perjanjian baru, termasuk perjanjian ekstradisi ini, mitra negosiasi memainkan peran berikut: JLG menyetujui model kesepakatan; Pemerintah Inggris, atas nama Pemerintah Hong Kong, meminta RRT untuk menyetujui daftar mitra negosiasi (termasuk AS); setelah persetujuan negosiasi mitra, Menteri  Luar  Negeri  Inggris  mengeksekusi  formal  kepercayaan  untuk  memberdayakan Pemerintah  Hong  Kong  untuk  melakukan  negosiasi  atas  namanya  dengan  mitra  yang  disetujui (dalam hal ini AS) berdasarkan model perjanjian; setelah Pemerintah Hong Kong dan mitra yang disetujui menandatangani teks perjanjian, teks tersebut diteruskan oleh Pemerintah Inggris kepada Pemerintah RRT melalui JLG untuk persetujuannya (Pemerintah RRC diizinkan untuk mencari klarifikasi jika teks berparaf menyimpang secara signifikan dari perjanjian model dan negosiasi lebih  lanjut  akan  menjadi  yg  dibutuhkan);  dan  RRC  menyetujui  teks  perjanjian,  mengizinkan penandatanganannya oleh Pemerintah Hong Kong dan mitra negosiasi (dalam hal ini AS).
Tidak  seperti  di  Amerika  Serikat,  Hong  Kong  membutuhkan  tambahan  pelaksanaan undang-undang,  ekstradisi  yang  sebelumnya  telah  dilakukan  di  bawah  otoritas  Inggris. Departemen Luar Negeri memiliki memberi tahu Komite bahwa Ordonansi Penyerahan Pelaku Buronan mulai berlaku pada tanggal 25 April 1997. Undang-undang bawahan di bawah Ordonansi, Perintah Pelanggar Buronan (Amerika Serikat), yang secara khusus mengizinkan Perjanjian untuk diterapkan, juga telah disetujui. Ini akan menjadi efektif pada hari yang sama ketika Perjanjian mulai berlaku. Karena hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan RRC ini, negara di  mana  Amerika  Serikat  tidak  memiliki  hubungan  perjanjian  ekstradisi,  ada  beberapa  kunci ketentuan  dalam  perjanjian  yang  mengizinkan  Amerika  Serikat  untuk  menolak  permintaan ekstradisi.  Berdasarkan  Perjanjian  Hong  Kong  yang  diusulkan,  Sekretaris  memiliki  otoritas independen untuk menentukan apakah permintaan dapat ditolak karena bermotif politik. Secara khusus,  perjanjian  tersebut  memberikan  Sekretaris  Negara  2  kemampuan  untuk  menolak permintaan  ekstradisi  (bahkan  setelah  pengadilan  AS  merekomendasikan  ekstradisi)  jika  dia menentukan bahwa pihak yang meminta mencoba untuk mengadili individu yang dicari karena ras, agama, kebangsaan, atau pendapat politiknya, atau bahwa individu tersebut akan diprasangkai dalam persidangan atau hukumannya atas dasar-dasar ini. Di bawah praktik ekstradisi tradisional AS, Menteri Luar Negeri telah menjalankan wewenang yang sama (bahkan tidak ada ketentuan perjanjian tegas).
Perjanjian Hong Kong memberikan wewenang ini kepada ``kewenangan eksekutif'' untuk Amerika  Serikat.  Statuta  A.S  menyebut  Sekretaris  Negara  sebagai  ``  otoritas  eksekutif.''  (18 U.S.C.Detik. 3184). Perjanjian tidak menunjuk otoritas eksekutif Hong Kong. Departemen Luar Negeri telah memberi tahu Komite bahwa mereka memahami bahwa `` otoritas yang berwenang'' di Hong Kong berdasarkan pasal ini kemungkinan besar adalah pengadilan. Selain itu, Perjanjian Hong Kong berisi ketentuan kemanusiaan (Pasal 7) serupa dengan yang ditemukan di sejumlah perjanjian  ekstradisi  AS.  Ketentuan  ini  mengizinkan  Menteri  Luar  Negeri  untuk  menolak
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
penyerahan jika mungkin memerlukan konsekuensi yang sangat serius terkait dengan usia atau kesehatan.''
Akhirnya,  perjanjian  itu  membatasi  penyerahan  warga  negara  (Pasal  3).  Secara  khusus, perjanjian  itu  memberi  Amerika  Serikat    hak  untuk  menolak  menyerahkan  warga  negara  AS. ketika itu berimplikasi pada ``pertahanan, urusan luar negeri atau publik esensial' kepentingan atau kebijakan'' Amerika Serikat. Hong Kong memiliki hak penolakan yang sama ketika penyerahan berimplikasi  pada  ``pertahanan,  urusan  luar  negeri  atau  kepentingan  umum  yang  esensial  atau kebijakan RRC.

## PEMBAHASAN
Perjanjian ekstradisi lahir dengan tujuan untuk mengantisipasi, menangkap dan mengadili para pelaku tindak kejahatan yang berusaha untuk melarikan diri ke negara lain guna menghindari jeratan hukum negara dimana ia (pelaku) melakukan tindak kejahatan kenegara yang menurutnya adalah tempat yang aman untuk bersembunyi. Berkenan dengan itu, maka dalam era modernisasi sekarang ini pranata hukum yang disebut ekstradisi ini menjadi sangat penting. Berkaitan dengan persoalan ekstradisi, maka praktek-praktek tentang pengambilan dan membawa kembali seorang pelaku kejahatan dari satu negara yang melarikan diri ke negara lain sudah berulang dilakukan dengan cara dan prosedur yang sama di seluruh atau sebagian besar kawasan di dunia ini. Proses atau  perilaku  yang  sama  dan  berulang  secara  berkesinambungan  inilah  yang  kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dibentuk aturan hukum yang dibuat  melalui  perjanjian-perjanjian  internasional  baik  secara  bilateral,  multilateral  maupun regional  yang  diimplementasikan  ke  dalam  bentuk  perundang-undangan  oleh  masing-masing negara.
Ekstradisi dibuat dengan tujuan agar pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena adalah suatu hal yang bertentangan dengan keadilan jika seorang penjahat tidak dihukum atas perbuatannya. Jika tidak ada ekstradisi, maka pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri tidak akan mendapatkan hukuman karena negara tempatnya tersebut tidak memiliki yurisdiksi untuk itu. Selain itu ekstradisi dibuat agar pelaku kejahatan tidak lagi mempunyai niat untuk melarikan diri jika mengetahui bahwa Negara yang akan didatangi telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara tempat dia melakukan kejahatan.
Pada  20  Desember  1996,  Amerika  Serikat  dan  Hong  Kong  menandatangani  Perjanjian untuk penyerahan pelaku buronan. Perjanjian itu akan menggantikan ekstradisi yang ada hubungan dengan  Hong  Kong,  yang  diperintahkan  oleh  Amerika  Serikat.  Perjanjian  ekstradisi  Inggris- Amerika Serikat, karena status unik Hong Kong. Perjanjian itu ditandatangani oleh Hong Kong dengan  ``otorisasi''  dari  kedaulatannya  bangsa  (Republik  Rakyat  Tiongkok  (RRT)  mengikuti negosiasi    yang  dilakukan  di  bawah  naungan  ``Joint  Liaison  Grup''  (JLG)  yang  didirikan  oleh Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris. Pada Pernyataan Hong Kong, rakyat Republik Tiongkok menyetujui  teks  Perjanjian  pada  September,  mengizinkan  AS  dan  Hong  Kong  untuk  masuk Desember. Selanjutnya Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengirimkan nota diplomatik ke Amerika  Serikat  pada  tanggal  31  Maret  1997,  dan  menegaskan  bahwa  Perjanjian  akan  terus

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
berlaku untuk Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR). Setelah 1 Juli, 1997, ketika Hong Kong secara resmi dikembalikan ke RRC. Di bawah Deklarasi Bersama, kedaulatan atas Hong Kong dipindahkan ke RRC pada 1 Juli 1997.
Ketegangan dan retorika meningkat saat pandemi gloal memburuk di AS. Presiden Trump telah terlibat dalam bentrokan yang meluas dengan Beijing atas segala hal dari berbagai macam sektor.  Mulai  dari  aplilasi  seperti  TikTok  dan  teknologi  nirkabel  5G  hingga  permainan  saling menyalahkan atas Covid-19 serta penjualan senjata ke Taiwan.
Pada Tanggal 19 Agustus 2020, Pemerintah Amerika Serikat secara resmi menangguhkan perjanjian  ekstradisi  dengan  Hong  Kong  atas  kekhawatiran  bahwa  undang-undang  keamanan nasional  baru  pemerintah  China  mengikis  otonomi  kota.  Dalam  sebuah  pernyataan  Rabu, Departemen  Luar  Negeri  AS  mengumumkan  Washington  akan  menangguhkan  atau menghilangkan  tiga  perjanjian  dengan  bekas  jajahan  Inggris  itu,  termasuk  "penyerahan  pelaku buronan, pemindahan orang yang dihukum, dan pembebasan pajak timbal balik atas penghasilan." Pemerintah AS menuduh Beijing merusak "otonomi tingkat tinggi yang dijanjikan (pemerintah China) kepada Inggris dan rakyat Hong Kong selama 50 tahun di bawah Deklarasi Bersama Sino- Inggris yang terdaftar di PBB."
Di  lain  sisi  Hong  Kong-  China  juga  tengah  bergejolak  dalam  protes  unjuk  rasa  yang dilakukan oleh masyarakat Hong-Kong atas pengadaan perubahan UU ekstradisi dengan China. Pemerintah berargumen bahwa amandemen yang diusulkan akan "menutup celah" sehingga kota itu tidak akan menjadi surga bagi para penjahat. Tetapi para kritikus mengatakan mereka yang berada di bekas jajahan Inggris akan dihadapkan pada sistem peradilan China yang sangat cacat, dan itu akan menyebabkan erosi lebih lanjut dari independensi peradilan kota itu.
Setelah berbulan-bulan protes yang sering berkembang menjadi kekerasan, RUU yang di canangkan secara resmi ditarik, tetapi hal itu tidak semata-mata berhasil menghentikan kerusuhan di Hong-Kong. Undang-undang ekstradisi yang ada secara khusus menyatakan bahwa itu tidak berlaku untuk "Pemerintah Rakyat Pusat atau pemerintah bagian lain dari Republik Rakyat Cina" yang dimana hal ini membuat masyarakat Hong-Kong merasa bahwa hal itu tidak lah benar karena China  telah  secara  kontroversi  memungkinkan  ekstradisi  ke  Cina  daratan.  hal  ini  begitu kontroverisal karena banyak opini-opini yang berdatangan dari para kritikus. Kritikus mengatakan orang-orang  akan  dikenakan  penahanan  sewenang-wenang,  pengadilan  yang  tidak  adil,  dan penyiksaan  di  bawah  sistem  peradilan  China.  "Perubahan  yang  diusulkan  pada  undang-undang ekstradisi akan menempatkan siapa pun di Hong Kong yang melakukan pekerjaan terkait dengan daratan dalam risiko," kata Sophie Richardson dari Human Rights Watch dalam sebuah pernyataan awal  tahun  ini."Tidak  ada  yang  akan  aman,  termasuk  aktivis,  pengacara  hak  asasi  manusia, jurnalis, dan pekerja sosial."Lam Wing Kee, seorang penjual buku Hong Kong, mengatakan dia diculik,  ditahan,  dan  didakwa  "mengoperasikan  toko  buku  secara  ilegal"  di  China  pada  2015 karena  menjual  buku-buku  yang  kritis  terhadap  para  pemimpin  China.Pada  akhir  April,  Lam melarikan diri dari Hong Kong dan pindah ke Taiwan di mana dia diberikan visa tinggal sementara. "Jika saya tidak pergi, saya akan diekstradisi," kata Lam dalam protes baru-baru ini terhadap RUU
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
tersebut.  "Saya  tidak  mempercayai  pemerintah  untuk  menjamin  keselamatan  saya,  atau keselamatan penduduk Hong Kong mana pun."
Tetapi tetap saja perubahan yang diusulkan akan memungkinkan pemerintah Hong Kong untuk mempertimbangkan permintaan dari negara mana pun untuk ekstradisi tersangka kriminal, bahkan  negara-negara  yang  tidak  memiliki  perjanjian  ekstradisi  dan  termasuk  China  daratan, Taiwan, dan Makau. Jadi orang yang dicari karena kejahatan di wilayah itu berpotensi dikirim ke sana untuk diadili.
Permintaan akan diputuskan berdasarkan kasus per kasus oleh kepala eksekutif. Beberapa pelanggaran  komersial,  seperti  penghindaran  pajak,  telah  dihapus  dari  daftar  pelanggaran  yang dapat  diekstradisi  di  tengah  kekhawatiran  dari  komunitas  bisnis.  Pejabat  Hong  Kong  selalu mengatakan  pengadilan  Hong  Kong  akan  memiliki  keputusan  akhir  apakah  akan  mengabulkan permintaan ekstradisi tersebut, dan tersangka yang dituduh melakukan kejahatan politik dan agama tidak akan diekstradisi. Pemerintah berusaha meyakinkan masyarakat dengan beberapa konsesi, termasuk berjanji untuk hanya menyerahkan buronan untuk pelanggaran yang membawa hukuman maksimal setidaknya tujuh tahun.
Bahwa  diketahui,  Partai  Komunis  Tiongkok  telah  mengambil  langkah  drastis  untuk mengikis otonomi tingkat tinggi yang dijanjijikan Beijing kepada Inggris dan rakyat Hong-Kong di bawah Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris yang terdaftar di PBB. Presiden Trump pada saat itu menjelaskan bahwa Amerika Serikat akan memperlakukan Hong Kong sebagai “satu negara, satu sistem” serta menangguhkan dan menghilangkan hak istimewa terhadap Hong Kong. Dikutip dari pernyataan Departemen Luar Negeri AS mencatat secara khusus bahwa keputusan itu dibuat karena  keprihatinan  mendalam  mengenai  keputusan  Beijing  yang  memberlakukan  Undang- Undang  Keamanan  Nasional,  yang  telah  menghancurkan  kebebasan  rakyat  Hong  Kong.  Meski demikian,  Pemimpin  Hong  Kong,  Carrie  Lam,  meminta  semua  pihak  menghormati  keputusan China, terutama negara-negara yang menentang UU ini seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Ia  menjamin  UU  tidak  akan  merusak  kebebasan  ataupun  pengadilan  independen  Hong  Kong. Seperti  yang  telah  disampaikan  oleh Reuters “Masyarakat  internasional  agar  menghormati  hak negara  kami  untuk  menjaga  keamanan  nasional,"  katanya  dalam  sebuah  pesan  video  kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa”. AS menyayangkan langkah China. Melalui Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, AS berujar ini adalah hari menyedihkan bagi Hong  Kong.  China  telah  resmi  memberlakukan  undang-undang  keamanan  nasional  baru  untuk Hong-Kong pada Juni 2020. UU yang telah banyak ditentang tersebut akan memungkinkan China untuk menjatuhkan hukuman bagi warga Hong Kong yang melakukan “kejahatan” seperti upaya pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing. Tidak tanggung-tanggung, salah satu hukumannya bisa berupa dipenjara hingga seumur hidup. UU Keamanan Nasional Hong Kong  itu  sendiri  ditentang  sebagian  masyarakat  di  bekas  otonomi  Inggris  itu,  karena  akan memungkinkan China untuk memperkuat pengaruhnya atas wilayah yang otonom tersebut.
Penangguhan  perjanjian  ekstradisi  ini  juga  beriringan  dengan  AS  yang  mengakhiri perlakuan  pajak  timbal  balik  atas  pengiriman  dengan  Hong  Kong,  salvo  terbaru  yaitu  dengan meningkatnya ketegangan antara Washington dan Beijing. Langkah tersebut merupakan bagian
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
dari upaya pemerintahan Trump untuk menekan China atas pengenaan undang-undang keamanan nasional yang telah menyebabkan tuntutan terhadap lebih dari 20 aktivis pro-demokrasi. Mereka menindaklanjuti perintah eksekutif untuk mengakhiri perlakuan perdagangan preferensial untuk kota tersebut, yang menurut Presiden Donald Trump dan timnya sekarang pada dasarnya hanyalah kota  China  lainnya.  China  mendesak  AS  pada  hari  Kamis  untuk  menghentikan  "langkah  yang salah" terhadap Hong Kong, dengan Juru bicara kementerian Zhao Lijian menegaskan kembali posisi  Beijing  yang  merupakan  urusan  kota  adalah  masalah  domestik.  Pemerintah  Hong  Kong mengatakan "sangat menolak" dan "menyesalkan" keputusan pemerintahan Trump, mengulangi sumpahnya untuk menerima keluhan di Organisasi Perdagangan Dunia.
Hal itu berdampak pada Ekuitas Hong Kong yang  ditutup turun 1,5%, kerugian terbesar dalam hampir dua minggu. Patokan saham kota memangkas kerugian sebelumnya sebanyak 2,2% setelah China mengatakan pihaknya berencana untuk mengadakan panggilan dengan AS tentang perdagangan. Berakhirnya perlakuan pajak timbal balik pada pengiriman kemungkinan besar akan mempengaruhi  perusahaan  seperti  Orient  Overseas  (International)  Ltd.,  yang  dapat  dikenakan pajak  atas  pendapatan  pengangkutan  kargo  ke  AS.  Saham  perusahaan  tidak  berubah  di perdagangan Hong Kong setelah jatuh sebanyak 0,9%.
“ Dampak finansial dari hal ini terhadap perusahaan pelayaran mungkin tidak besar, tetapi lebih merupakan dampak simbolis ”, (Jason Chiang) direktur Ocean Shipping Consultants yang berbasis di Singapura. “Ini pada akhirnya menargetkan China.”

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pada agustus 2020, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara resmi menarik diri dari kesepakatan bilateral yang mencakup penyerahan buronan, pemindahan tahanan, dan pembebasan pajak atas penghasilan dan pengiriman. Langkah ini merupakan akar akibat dari memburuknya hubungan  AS-China  dalam  beberapa  pekan  terakhir  pada  tahun  2020  terhitung  Sejak  Beijing memberlakukan  undang-undang  keamanan  nasional  di  Hong  Kong.  Pengumuman  Departemen Luar  Negeri  AS  tersebut  ditempuh  kurang  dari  dua  pekan  setelah  pemerintahan  Trump mengeluarkan sanksi ekonomi terhadap kepala eksekutif Hong Kong, Carrie Lam bersama dengan 10 pejabat saat ini dan mantan pejabat China. Seperti yang diketahui, undang-undang keamanan nasional mengizinkan orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan tertentu untuk dituntut di China daratan, di mana pengadilan dikendalikan oleh Partai Komunis yang berkuasa. Kejahatan yang  tidak  didefinisikan  secara  jelas  dalam  undang-undang  tersebut  digambarkan  sebagai “pemisahan  diri”,  “subversi”,  “kegiatan  teroris”  dan  “kolusi  dengan  negara  asing  atau  dengan elemen  eksternal  yang  membahayakan  keamanan  nasional”.  Hong  Kong  sendiri  memberi tanggapan  keras  atas  keputusan  AS  tersebut.  Keputusan  tersebut  dinilai  dapat  menciptakan “masalah lebih lanjut dalam hubungan China-AS.
Keputusan  AS  dinilai  mencerminkan  “tidak  menghormati  bilateralisme  dan multilateralisme”  dibawah  pemerintahan  Presiden  AS  Donald  Trump.  Beijing  juga  mengkritik "tindakan  salah  AS"  tersebut,  dengan  mengatakan  China  telah  memutuskan  Hong  Kong  akan
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
menangguhkan  perjanjiannya  dengan  AS  tentang  bantuan  hukum  timbal  balik  dalam  masalah pidana. Akibatnya terjadi kerusuhan di pusat Hong-Kong selama berhari-hari dimana masyarakat Hong-Kong juga merasa kecewa serta dirugikan dengan adanya perubahan UU ekstradisi yang dilayangakan  Cina  terhadap  Hong-Kong.  Keputusan  AS  terhadap  penangguhan  perjanjian ekstradisi ini juga sebelumnya telah dilakukan beberapa negara lain termasuk Australia, Jerman, dan Inggris yang telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong setelah pengenaan undang-undang  China  pada  akhir  Juni.  Pemerintahan  Trump  dalam  hal  ini  telah  memberikan sanksi kepada 11 pejabat senior yang mengawasi Hong Kong termasuk pemimpin kota terkait. Selanjutnya,  China  telah  menanggapi  dengan  tindakan  pembalasan  terhadap  senator  AS  dan aktivis, meskipun sejauh ini Beijing menghindari pejabat senior Gedung Putih.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Parthiana, I Wayan, Ekstradisi dalam Hukum Internasional Modern, Yrama
Widya, Bandung, 2009
Parthiana, I Wayan, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi, Yrama Widya
Bandung, 2004

## Journal
Chen, Yu-Han , 2019. The Controversy of the Amendement of Anti-Extradition in
Hong Kong- Threat to the people of Hong Kong. Asociatia Holistic Research
Academic, Vol 10, issue 3, 2019, pp. 133-142

## Internet
Senate Executive Report 105-2. 1997. U.S.- Hong Kong Extradition Treaty
Bbc News, 2020. Amerika Serikat hentikan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong
Akibat UU Keamanan Nasional. h ttps://www.bbc.com/indonesia/dunia-5 3775406
Apriyanto Cahyo Nugroho. 2020. AS Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi dengan
Hongkong. h ttps://kabar24.bisnis.com/read/20200820/19/1281252/as-t angguhkan- perjanjian-ekstradisi-dengan-hong-kong
Kompas. 2020. Pemerintah AS Menangguhkan Perjanjian Ekstradisi dengan Hong
Kong. https://www.kompas.com/global/read/2020/08/20/180713670/pemerintah-as- menangguhkan-perjanjian-ekstradisi-dengan-hong-kong-karena?page=all
U.S. Preparing to Suspend Extradition Treaty With Hong Kong, diakses dari
h ttps://foreignpolicy.com/2020/07/13/china-hong-kong-escalationt rump-national- security-law-extradition-treaty/
China suspends Hong Kong treaties with 3 countries, diakes dari
https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/china-suspends-hong-kong-treaties-with-3- countries/1925129
US suspends extradition treaty with Hong Kong due to concerns over city’s eroding
Autonomy, diakses dari https://edition.cnn.com/2020/08/19/asia/us-hong-kong- extradition-treaty-intl-hnk/index.html
Hong Kong: US suspends extradition treaty over national security law, diakses dari
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-53844263
US Becomes Latest Country to Suspend Extradition Treaty With Hong Kong,
Diakses  dari. https://thediplomat.com/2020/08/us-becomes-latest-country-to-suspend- extradition-treaty-with-hong-kong/
Hong Kong-China extradition plans explained.
Diakses dari https://www.bbc.com/news/world-asia-china-47810723 .