## KOMPARASI KONSTITUSI NEGARA MODERN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

## Andi Safriani
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar aydinriany13@gmail.com

## Abstrak
Perbandingan  konstitusi  merupakan  sebuah  upaya  untuk  membandingkan  konstitusi. Perbandingan konstitusi berisi satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara  untuk  kemudian  agar  lebih  memahami  apa  dan  bagaimana  konstitusi  pada  masing- masing  negara  itu  berlaku.  Perbandingan  Konstitusi  antara  Negara  Indonesia  dan  Negara Republik  Korea  Selatan,  ditinjau  dari  bentuk  negara,  struktur  ketatanegaraan,  pengaturan HAM  (jenis  HAM  yang  diatur)  dan  cara perubahan  konstitusinya.  Konstitusi  Indonesia  dan Korea  Selatan  tersebut memiliki  konstitusi  yang  rigid,  dikatakan  rigid  karena  perubahannya mensyaratkan  tata  cara  khusus  yang  berbeda  dengan  perubahan  undang-undang,  konstitusi kedua Negara tersebut pun tentu memiliki perbedaan-perbedaan tertentu.
Kata Kunci : Perbandingan; Konstitusi; Indonesia-Korea Selatan

## Abstract
Constitutional  Comparisonis  an  Attempt  to  compare  constitution.  So,  The  constitutional comparison  containsone  comparison  regarding  the  constitution,  especially  from  various countries  so  that  they  can  better  understand  what  and  how  the  constitutionin  each  country apply. Comparison of the constitution betweenthe Republic of Indonesia and The Republic of South Korea,in terms of the formof the state,the structure of the constitution, the regulation of Human Right and the way the constitutions the changes. The Constitution of Indonesian and South  Koreahave  a  rigid  constitution,said  rigid  because  the  changes  required  special procedures  that  are  different  from  changes  in  the  law,  The  constitutionof  the  two countries also certainly have certain difference.
Keywords : Comparative; Constitution; Indonesia-South Korea.

## I. Pendahuluan
Sejarah  ketatanegaraan  dalam  suatu  negara,  umumnya  konstitusi  digunakan  untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. C.F. Strong menegaskan bahwa tujuan suatu konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak  rakyat  yang  diperintah,  dan  menetapkan  pelaksanaan  kekuasaan  yang  berdaulat. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya dinamika ketatanegaraan suatu bangsa atau negara sangat ditentukan pula oleh dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan, karena  dalam  konstitusi  itulah  dapat  dilihat  sistem  pemerintahan,  bentuk  negara,  sistem kontrol  antara  kekuasaan  negara,  jaminan  hak-hak  warga  negara  dan  tidak  kalah  penting
mengenai  pembagian  kekuasaan  antar  unsur  pemegang  kekuasaan  negara  seperti  kekuasaan pemerintahan (eksekutif), kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. 1
Dengan  kerangka  demikian,  untuk  memahami  format  ketatanegaraan  suatu  negara yang  ditentukan  dalam  konstitusinya,  maka  metode  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan pendekatan  studi  analisis  konstitusi  dan  perbandingan.  Perbandingan  konstitusi  merupakan sebuah  upaya  untuk  membandingkankonstitusi.  Jadi,  perbandingan  konstitusi  berisi  satu perbandingan mengenai konstitusi terutama dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada masing-masing negara itu berlaku.
Menurut  Ellydar  Chaidir,  objek  utama  kajian  teori  konstitusi adalah  konstitusi  suatu negara.  Adapun  yang  akan  menjadi  penekanan  pembahasan  adalah  ruang  lingkup konstitusi dan  esensi  dari  konstitusi  tersebut  dalam  suatu  negara.  Lebih  jauh  dikemukakan  oleh Hendarmin  Ranadireksa  bahwa  ruang  lingkup  pengkajian  konstitusi  paling  tidak  adalah:  (i) prinsip-prinsip  dasar  HAM,  (ii)  lembaga-lembaga  negara,  dan  (iii)  kejelasan  batasan  fungsi dan kewenangan lembaga negara.
Hampir  tidak  ada  negara  yang  tidak  memiliki  konstitusi  saat  ini.  Artinya  konstitusi merupakan hal yang mutlak ada dalam sebuah negara, kendati bisa jadi tidak tertulis. Dengan fakta demikian, maka mengakaji perbandingan konstitusi antara satu negara dengan naegara lain  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ),  tentunya  akan  memberikan  banyak manfaat  bagi  pengembangan  teori  perandingan  konstitusi  dan  penerapannya  dalam  sistem ketatanegaraan dalam  suatu negara. 2
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  tulisan  ini  membahas  tentang Perbandingan  Konstitusi  antara  Negara  Indonesia  dan  Negara  Republik  Korea  Selatan, ditinjau  dari  bentuk  negara,  struktur  ketatanegaraan,  pengaturan  HAM  (jenis  HAM  yang diatur) dan cara perubahan konstitusinya.
1 K.C.Wheare.2005, Konstitusi-Konstitusi Modern , Pustaka Eureka. Surabaya. h.25
2 Jimly Asshiddiqie.2013.Pengantar Hukum Tata Negara.Raja Grafindo Persada.Jakarta.h.17

## II. Pembahasan

## A. Arti Penting Konstitusi
Secara  etimologi  konstitusi  dalam  bahasa  Indonesia  adalah  segala  ketentuan  dan aturan  tentang  ketatanegaraan  (Undang-Undang  Dasar  dsb).  Hal  ini  adalah  definisi  secara modern, jauh sebelumnya konstitusi punya sejarah yang panjang hingga sekarang ditafsirkan sebagai Undang-Undang dasar suatu negara.
Perjalanan  konstitusi  yang  kita  kenal  itu  pada  awal  mulanyamerupakan  suatu  aturan yang  dikeluarkan  oleh  suatu emperor (kaisar/raja)  yang  dianggap  sebagai the  virtue  of  a  lex pada  kerjaan  yunani  kuno.    konstitusi  pada  masa  itu  disebut politeia atau nomoi yang dikembangkan oleh filsuf terkemuka Socrates, Plato dan aristoteles. Politeia diartikan sebagai Lex  superior sedangkan nomoi adalah  bentuk  peraturan  dibawah politeia. Dalam  bukunya “the laws” (nomoi) ,  Plato menyebutkan  bahwa “our whole statet is in imitation of the best and  nobles  live. Adapun  Socrates  dalam  bukunya panathenaicus menyebutkan  bahwa “the politeia is the soul of the polis with power it like that of the mind over the body” . Keduanya sama-sama menunjuk pada pengertian konstitusi. Artinya, konstitusi pada zaman yunani kuno hanya  ditafsirkan  secara  materil  sebagai  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  raja  yang mencerminkan  jiwa  dan  karakter  suatu polis tentang  keluhuran  nilai-nilai  kehidupan bermasyarakat (social life) .
Karena  berbicara  tentang nobleslive maka  Aristoteles  punya  pandangan  bahwa konstitusi itu tergantung pada tujuan negara secara substantif dan kualitas pemerintahan yang dibangun oleh penguasa.  Olehnya itu dibedakan mana  yang termasuk right constitution dan wrong  constitution. Yang  pada  akhirnya  akan  mengarah  kepada a  god  life tentang kepentingan  bersama  seluruh  warga  masyarakat.  Olehnya  itu  haruslah  ada  tolak  ukur  yang dinamakan right  constitution untuk  mengetahui  secara  kualitas  pengimplementasian  suatu konstitusi. Untuk ukuran baik dari konstitusi haruslah punya prinsip bahwa “political rule by virtue  of  its  specific  nature,  is  essentially  for  the  benefit  of  the  ruled. Artinya  konstitusi
haruslah  punya  maksud  dan  tujuan  yang  baik,  dan  hendak  memberikan  manfaat  kepada masyarakat. 3
Sejarah tak stagnan begitu saja, buktinya konstitusi berkembang secara perenialistik. Fase  ke-2  perkembangan  konstitusi  mencapai  titik  barunya  pada  zaman  Romawi,  pelopor utamanya  adalah  Cicero,  salah  seorang  pemikir  tulen  dari  peradaban  Romawi.  Dengan pengaruh  pemikiran stoic  universal  law  of  nature yang  menganggap  bahwa  ada  suatu  hal besar  yang  mendasar,  ia  adalah  pengatur  manusia-manusia,  pengarang  dan  penafsir  yang disebut Tuhan. Artinya adalah raja yang dikatakan dalam Yunani kuno itu bukanlah penentu dasar pembuatan suatu aturan melainkan ia adalah Tuhan. Olehnya itu makna konstitusi yang dulunya  hanya  dibuat  berdasarkan  khendak  raja  telah  berubah  menjadi  khendak  bersama seluruh masyarakat. Pada zaman ini pulalah sudah dikenal jus privatum (Hukum Privat) dan jus publicum (Hukum Publik).
Pada  masa,  selanjutnya  saat  bangsa  eropa  mengalami  masa  kegelapan  di  abad pertengahan. Telah tumbuh di timur tengah sebuah peradaban baru yang berafiliasi pada Nilai Teologis yang disebut Islam. Disinilah lahir “Piagam Madina. Sebagaimana yang dikatakan Montogmery Watt yang menyebutnya constitution of medina . Boleh dikatakan bahwa piagam madina  adalah  adalah  piagam  tertulis  pertama  dalam  sejarah  umat  manusia  yang  dapat dibandingkan dengan pengertian konstitusi di zaman modern. Piagam ini dibuat atas mufakat antara  Nabi  Muhammad  saw.  dengan  wakil-wakil  penduduk  kota  Madinah  tak lama  setelah beliau hijarah dari Mekkah ke Yatsrib (Nama Kota Madina sebelumnya) pada tahun 622 M. banyak  ahli  yang  berpandanga  bahwa  Piagam  madina  adalah  bentuk  dari  konstitusi.  Yang mana  Piagam  itu  telah  mengandung  prinsip  Kemerdekaan,  Kesetaraan  dan  persaudaraan. Efeknya adalah kehidupan di kota madina pada saat itu telah mencapai puncak peradabannya menjadi  wilayah  yang  sejahterah,  aman, dan  damai.  Namun  piagam  madina  saat  itu  kurang mendapat  ruang  dalamkeberlakuannya  di  masyarakat  diakibaatkkan  oleh  imperialism  barat yang sudah mulai muncul pada masa kebangkitan abad ke 16. Seiring dengan hal itu berbeda
3 Ni’matul Huda. 2015.Hukum Tata Negara Indonesia. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.h.47-48
dengan  piagam  madina,  menurut  Dr.  Subhini  R.  Mahmassani,  konstitusi  pertama  dalam bentuk  Undang-Undag  Dasar  ialah  di  Turki  Usmani  pada  tahun  1839  yang  diberi  nama goulkhanah syarif.
Di  negara  modern  dewasa  ini,  konstitusi  terbagi  atas  dua  bagian  yakni written constitution dan unwritten  constitution. Tak  bisa  dipungkiri  bahwa  setiap  negara  yang berdaulat  punya  konstitusi  dalam  bentuk  dan  sifatnya  masing-masing,  entahkah  dalam bentuk tidak tertulis seperti di Negara Inggris ataupun tertulis seperti di Indonesia, Amerika, India,  dsb.  Ditinjau  dari  pengalaman  historis,  sebenarnya  pembentukan  suatu  konstitusi adalah hal yang sangat urgen bagi Negara dengan alasan agar terciptanya suatu sistem hukum yang  kuat  dan  berkesinambungan.  Dalam  teori  hukum  murni,  Hans  kelsen  berpandangan bahwa dalam Suatu negara hendaknya harus memiliki peraturan yang tersistematis yang tidak saling bertentangan satu sama lain dan memiliki peraturan dasar yang menjadi patokan bagi peraturan  selanjutnya  itulah  yang  disebut  sebagai grondnorm (Norma  dasar)  yang  identik dengan Undang-Undang Dasar (grondwet), grondnorm itu kemudian membawahi individual norm/common lex yang sifatnya mengatur hal-hal yang khusus. 4
Karena  konstitusi  itu  sendiri  merupakan  hukum  yang  dianggap  paling  tinggi tingkatannya,  tujuan  konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  itu  juga mencapai  dan  mewujudkan tujuan  yang  tertinggi.  Tujuan  yang  dianggap  tertinggi  itu  ialah  keadilan,  ketertiban, perwujudan  kemerdekaan,  kebebasan  dan  kesetaraan.  Misalnya  dalam  empat  tujuan bernegara Indonesia seperti termaktub dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945. Keempat tujuan  itu  adalah  (i)  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia;  (ii)  memajukan  kesejahteraan  umum;  (iii)  mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  (iv) ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan keadilan  sosial.Sementara  itu  Maurice  Hauriou  menyatakan  bahwa  tujuan  konstitusi  adalah untuk  menjaga  keseimbangan  antara  ketertiban,  kekuasaan  dan  kebebasan.Kebebasan
4 Jimly Asshiddiqie. 2005. Pengantar Hukum Tata Negara. Raja Grafindo Persada.Jakarta.h.26
individu  warga  negara  harus  dijamin,  tetapi  kekuasaan  negara  juga  harus  berdiri  tegak.
Sehingga tercipta tertib bernegara dan bermasyarakat. 5

## B. Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Korea
1. Berdasarkan Bentuk Negaranya
Menurut C.F Strong terdapat lima kriteria  untuk melihat bentuk Negara yaitu: 6
a. Melihatbangunannegaraituapakahianegarakesatuanataunegaraserikat.
b. Melihatbagaimanakonstitusinya.
c. Mengenaibadaneksekutifapakahiabertanggungjawabkepadaparlemenatautidakataudisebut kanbadaneksekutif yang sudahtentujangkawaktunya.
d. Mengenaisusunandankedudukanbadanperwakilannya.
Hukum yang berlaku, iusconstitutumatauhukumnasionalnya
Berikut  perbandingan  konstitusi  antara  Negara  Indonesia  dan  Negara  Republik  Korea Selatan berdasarkan bentuk negaranya:

## 1) Konstitusi Indonesia
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1)  UUD  1945  yang  berbunyi:  “negara  Indonesia  ialah  Negara  Kesatuan  yang  berbentuk republik.”  penyelenggaraan  pemerintahan  dilaksanakan  berdasar  pasal  18  UUD  1945  yang menghendaki  dilaksanakannya  asas  desentralisasi,  asas  dekonsentrasi,  dan  juga  asas pembantuan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

## 2) Konstitusi Korea Selatan
Berdasarkankonstitusi Republic  of  Korea atau  Korea  Selatan  pada Chapter  I:  General Provisions  Article 1 number (1) The  Republic  of  Korea  shall  be  a  democratic  republic . Negara Korea selatan adalah kesatuan yang berbentuk republik demokratis.
Bentuk negara yang dimiliki oleh Indonesia dan Korea Selatan adalah Kesatuan, yang membedakan adalah Korea selatan menganut system  republic demokratis, Menekankan pada
5 Machfud MD. 2001. Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia .Rieneka Cipta. Jakarta.h.34
6 K.C.Wheare.2005. Konstitusi-Konstitusi Modern .Pustaka Eureka.Surabaya.h.42
kebebasan individu dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh  undang-undang.  Kepala  pemerintahan  dipimpin  oleh  seorang  Perdana  Menteri  dan Presiden menjabat sebagai kepala negara.
Menurut  Duguit,  jika  seorang  kepala  negara  diangkat  berdasarkan  hak  waris  atau keturunan maka bentuk negaranya adalah monarchie dan kepala negaranya disebut raja atau ratu,  apabila  kepala  negara  dipilih melalui  suatu  pemilihan  umum  untuk  masa jabatan  yang ditentukan  maka  bentuk  negaranya  adalah  republik  dan  kepala  negaranya  adalah  seorang Presiden. SedangkanAristoteles menjelaskan bahwa bentuk Negara republic dapat dilihat dari criteria  sifat  pemerintahan  negara,  dimana  repubik  senantiasa  memperhatikan  kepentingan umum atau rakyat dan tidak hanyak ditunjuk kepntingan pemegang kekuasaan saja.Sehingga dapat  disimpulkan  bahwa  Negara  republic  adalah  suatu  bentuk  Negara  atau  pemerintahan yang  dikepala  oleh  seorang  presiden  dimana  pemerintah  senantiasa  mendahulukan kepentingan rakyat dari pada kepentingan sang penguasa itu sendiri.

## 2. Berdasarkan Struktur Ketatanegaraan
Mengenai  muatan  atau  isi  dari  suatu  konstitusi  menurut  Mr.  J.G  Steenbeek, sebagaiman dikutip sri soemantri  dalam desertasinya menggambarkan secara lebih jelas  apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pada umumnya suatau konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:
Pertama :  adanya  jamiminan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  dan  warga  negaranya, Kedua :  ditetapkan  susunan  ketatanegaraan  suatu  negara  yang  bersifat  fundamental, Ketiga: adanya  pembagian  dan  pembatasan  kekusaan  tugas  dan  ketatanegaran  yang  juga  bersiafat fundamental
Adapun  perbandingan  konstitusi  antara  Negara  Indonesia  dengan  Korea  Selatan, sebagai berikut:
1) Struktur  Kenegaraan  Indonesia  dalam  Konstitusi  Negara  Indonesia  (Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945)

## a) Kekuasaan Eksekutif
Dalam konstitusi Indonesia cabang Kekuasaan pemerintahan  dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Presiden  mempunyai  kedudukan  sebagai  kepala  pemerintahan  dan  sekaligus  sebagai  kepala negara.  Presiden  dan  wakil  presiden  memegang  jabatan  selama  lima  tahun  dan  sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. 7
Presiden  dan  wakil  presiden  sebelum  menjalankan  tugasnya  bersumpah  atau mengucapkan  janji  dan  dilantik  oleh  ketua  MPR  dalam  sidang  MPR.  Setelah  dilantik, presiden  dan  wakil  presiden  menjalankan  pemerintahan  sesuai  dengan  program  yang  telah ditetapkan sendiri.
Dalam  menjalankan  pemerintahan,  presiden  dan  wakil  presiden  tidak  boleh bertentangan  denganUndang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  Tahun 1945  selanjutnya  disingkat  dengan  UUD  NKRI  1945.  Presiden  dan  wakil  presiden menjalankan  pemerintahan  sesuai  dengan  tujuan  negara  yang  tercantum  dalam  Pembukaan UUD NKRI 1945.

## b) Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan  legeslatif  dalam  konsitusi  negara  Indonesia  dipegang  oleh  tiga  lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Pewakilana  Daerah  (DPD),  dan    yang  kesemuanya  memiliki  kewenangan  berbeda  dalam menjalankan kekeuasaan legeslatif serta Badan Pengawas Keuangan (BPK)

## c) Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan  yudikatif  dalam  UUD  NKRI  1945  dijalankan  oleh  lembaga  Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Kostitusi (MK) serta Komisi Yudisial (KY).
7 Ni’matul Huda. 2015. HUkum Tata Negara Indonesia. PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.h.55
2) Struktur kenegaraan Korea Selatan dalam Korea (Republic of)'s Constitution of 1948 with Amendments through 1987

## a) Kekuasaan Eksekutif
Lembaga  Eksekutif  di  Korea  Selatan  dijalankan  oleh  seorang  Presiden  yang  dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun dengan sekali masajabatan dan  setelahnya  tidak  dapat  dipilih  kembali  dan  dibantu  oleh  Perdana  Menteri  (PM)  yang ditunjuk oleh presiden dengan peretujuan The National Assembly Majelis Nasioanal (MN).
Dalam menjalankan kekuasaan eksekutif tersebut Presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh State Council Dewan Negara (DN). 8

## b) Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan  Legeslatif  di  korea  selatan  dipegang  dan  dijalankan  oleh The  National Assembly Majelis  Nasional,  lembaga  legeslatif  di  korea  selatan  ini  menganut  sistem  satu kamar  hal ini  dikaranakan  hanya  satu  lembaga  negara  yang  mempunyai  kewenanang  dalam bidang legeslatif yaitu Majelis Nasional dengan masa jabatan empat tahun. Majelis Nasional dipimpin  oleh  salah  satu  orang  ketua  dan  dua  orang  wakil  ketua  yang  dipilih  para  anggota MN, anggota MN tidak boleh kurang dari 200 orang.

## c) Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan yudikatif di korea selatan hampir sama dengan di Negara Indonesia, yakni dipegang  oleh  dua  lembaga  the  Supreme  Court  Mahkamah  Agung  (MA),  dan  The Constitution  Court  Mahkamah  Konstitusi  (MK),  yang  keduanya  memiliki  kewenangan berbeda dalam menjalankan fungsi yudikatif.

## 3. Berdasarkan Hak Asasi Manusia
Perbandingan  Hak  Asasi  Manusia  antara  Indonesia  dengan  Korea  selatan  dapat dijabarkan  bahwa  Indonesia  sebagai  negara  demokratis  melihat  HAM  tidak  semata-mata bersifat individual melainkan terkait dengan kewajiban sosial warga negara sehingga menurut
8 Peter De Cruz. 2010. Perbandingan Sistem Hukum. Nusa Media.Bandung. h.48
tafsiran hukum Indonesia, HAM tidak akan dapat dilaksanakan jika tidak disertai kewajiban asasi.  Penggunaan  istilah  HAM  juga  tidak  ditemukan  secara  eksplisit  dalam  pembukaan, batang  tubuh  maupun  penjelasannya.  Pada  UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 hanya  dicantumkan  hak  dan  kewajiban  warga  negara.  Pendapat  itu  didukung  oleh  Mahfud MD, yaitu: 9
“UUD NRI Tahun 1945 tidak berbicara apapun tentang  HAM universal kecuali dua hal  yaitu  sila  keempat  Pancasila  yang  meletakkan  asas  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab dan  Pasal  29  yang  menderivasikan  jaminan  kemerdekaan  tiap  penduduk  untuk  memeluk agama dan beribadah. Selebihnya UUD NRI Tahun 1945 hanya berbicara tentang hak warga negara atau HAM partikularistik. Antara HAM dan Hak Warga Negara adalah suatu hal yang berbeda,  HAM  mendasarkan  diri  pada  paham  secara  kodrati  manusia  yang  tidak  bisa dipindah  sedangkan  hak  warga  negara  hanya  diperoleh  ketika  seseorang  memiliki  status sebagai warga negara. Hal ini memberi kesan bahwa Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun  1945  tidak  memberikan  perlindungan  HAM  tetapi  lebih  memiliki  keinginan  untuk membatasi HAM, hanya mengenai sekadar hak warga negara yang itupun ditentukan dalam UU yang dibuat oleh Lembaga legislatif”.
Dimasukannya  ketentuan  tentang  HAM  kedalam  beberapa  pasal  UUD  NRI  Tahun 1945 setelah perubahan meskipun tidak terdapat istilah HAM pada bab-bab konstitusi apabila dicermati  rumusan  HAM  itu  sebagai  contoh  terdapat  dalam  Pasal  28  UUD  1945  setelah perubahan  yang  berbunyi  “kemerdekaan  berserikat  dan  berkumpul  mengeluarkan  pikiran dengan  lisan  dan  tulisan  ditetapkan  dengan  undang-undang”  dari  rumusan  tersebut  dapat ditafsirkansecara tekstual bahwa HAM adalah suatu hak yang ditetapkan oleh undang-undang dan  tanpa  hukum  positif  tidak  ada  HAM  apabila  penafsiran  tekstual  itu  dianut  maka  HAM dapat direduksi menjadi hak yang ditetapkan oleh UU.
Dimuatnya  ketentuan  tentang  HAM  secara  terbatas  dan  dibatasi  dengan  UU mengakibatkan  terjadinya  reduksi  oleh  pembuat  UU  sehingga  warga  negara  seolah-olah
9 Machfud MD. 2001 .Dasar dan Struktur KetatanegaraanIndonesia .Rieneka Cipta. Jakarta.h 47
mendapat  sisa  hak  yang  diambil  oleh  pemerintah,  bukan  sebaliknya  dan  itu  cenderung bersifat ambigu, maka dari itu perlindungan terhadap HAM sering terjadi persoalan, dimana HAM  secara  pribadi  dilanggar  dengan  alasan  yang  paling  dipentingkan  terlebih  dahulu adalah  hak  masyarakat  sebagai  satu  keesatuan  yang  berlindung  dalam  kata  “kepentingan umum” sementara ukuran kepentingan umum tidak pernah jelas seperti apa sehingga identik dengan kepentingan pemerintah.
Korea Selatan juga merupakan suatu negara kesatuan dimana hak asasi manusia juga diakui  dan  di  lindungi  oleh  negara  yang  dalam  penulisan  ini  akan  dibagi  menjadi  hak  sipil dan  hak  politik  serta  hak  ekonomi,  hak  sosial  dan  hak  budaya  yang  telah  dijamin  pada konstitusi Korea Selatan Tahun 1987, yaitu:
1) Hak sipil
a) Hak asasi
b) Hak privasi
2) Hak Politik
a) Hak untuk berunding
b) Hak kebebasan berpendapat
c) Hak pilih
3) Hak Ekonomi
a) Hak untuk memilih pekerjaan
b) Hak untuk bekerja
4) Hak Sosial
Hak untuk memiliki properti, hak Pendidikan, hak untuk hidup yang layak dan hak atas kesehatan
5) Hak Budaya

## 4. Berdasarkan Proses Perubahan Konstitusi
Prosedur  Perubahan  Konstitusi  sebagian  besar  negara  konstitusi  mencantumkan prosedur  perubahan  konstitusi  dan  hanya  sebagian  kecil  negara  yang  tidak  mencantumkan
prosedur  perubahan  tersebut  dalam  konstitusinya.  Obyek  utama  dari  sebuah  proses perubahan  konstitusi  adalah  konstitusi  itu  sendiri.  Sehingga  ketika  berbicara  terkait perubahan konstitusi, perlu dipahami terlebih dahulu bentuk daripada konstitusi yang akan dirubah.  Hal  ini  bermaksud  untuk  mengetahui  proses  perubahan  yang  akan  dilakukan terhadap konstitusi itu sendiri. 10
Bentuk  konstitusi  yang  pada  umumnya  dipahami  ialah  konstitusi  tertulis  atau konstitusi tidak tertulis. Namun menurut C.F. Strong, pembedaan konstitusi yang demikian merupakan  pembedaan  yang  keliru.  Dasar  pembagian  yangsebenarnya  dilihat  dari  bentuk konstitusi  itu  sendiri  adalah  apakah  konstitusi  itufleksibel  ataukah  kaku.  Seluruh  dasar pembedaan ini terletak pada apakah prosespembuatan-hukum konstitusional sama atau tidak dengan proses pembuatan hukum biasa.
Konstitusi  fleksibel  merupakan  sebuah  konstitusi  yang  dapat  diubah  tanpamelalui prosedur  khusus.  Pengujian  konstitusi  fleksibel  berkisar  pada  persoalancara  amandemen. Jika  cara  pengesahan  hukum  konstitusional  sama  dengan  carapengesahan  undang-undang biasa  yang  bukan  termasuk  karakter  konstitusional,maka  konstitusi  tersebut  fleksibel.  Hal ini sama saja dengan adanya kekuasaanyang tidak terbatas dari parlemen selaku pelaksana kekuasaan legislatif.
Konstitusi  kaku  memerlukan  prosedur  khusus  untuk  melakukan  perubahanatau amandemen.  Ciri  utama  konstitusi  kaku  justru  karena  adanya  pembatasanterhadap kekuasaan  lembaga  legislatif  oleh  sesuatu  hal  di  luar  kekuasaanlembaga  itu.  Dalam  hal perubahan  konstitusi,  metode  utama  untuk  melakukanamandemen  konstitusional  terhadap konstitusi  kaku  ada  empat  cara: pertama ,  amandemen  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga legislatif  menurut  batasan-batasanistimewa; kedua ,  amandemen  yang  dilaksanakan  oleh rakyat  melalui  referendum; ketiga ,  amandemen  konstitusional  khusus  negara  federal  yang
10 Nita  Aryani.2017.Perbandingan  Konstitusi  Negara  Indonesia  dengan  Negara  Swiss  Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi. Jurnal Kosmik Hukum Vol.17 No.2
perubahannyawajib disetujui oleh sebagian atau seluruh unit federasi; dan keempat ,amandemen yang dilakukan dengan konvensi-konvensi istimewa untuk tujuanitu.
Melakukan suatu peubahan konstitusi, pada dasarnya tidak hanya dilakukan  melalui  suatu  proses  amandemen.  K.C.Wheare  mengatakan  bahwaperubahan konstitusi  sulit  untuk  digambarkan  atau  dinilai,  terutamakarenaiatidakstatis.  Cara-cara perubahan  konstitusi  dapat  dilakukan  melalui  mekanismeproses  amandemen  formal, mekanisme proses keputusan yudisial, dan melaluiterbentuknya adat dan kebiasaan.
Secara umum, proses amandemen dalam sebagian besar konstitusi moderndimaksudkan  untuk  melindungi  satu  atau  lebih  dari  empat  tujuan  berikut: pertama , konstitusi hanya boleh diubah dengan pertimbangan yang matang, danbukan karena alasan sederhana atau secara serampangan; kedua , rakyat mestidiberi kesempatan mengemukakan pendapat  mereka  sebelum  dilakukanperubahan; ketiga ,  dalam  sistem  federal,  kekuasaan unit-unit dan pemerintahpusat tidak bisa diubah oleh satu pihak; keempat , hak individu atau masyarakat  misalnya,  hak  minoritas  bahasa,  agama,  atau  kebudayaan  –  mesti  dilindungi. Dalam  sebagian  konstitusi,  hanya  satu  dari  pertimbangan  diatas  yangdiperhatikan;  dalam konstitusi lain dua atau tiga bahkan keempatnya diperhatikan.  Bisa  jadi  ada  beberapa  konstitusi  yang  “kaku”  yang  proses amandemennya  tidak  bisa  dijelaskan  secara  substansial  oleh  satu  atau  lebih  darikeempat pertimbangan diatas.

## 1) Prosedur Perubahan Konstitusi Negara Indonesia
Perubahan  konstitusi  di  Indonesia  diatur  dalam  Pasal  37  UUD  NKRI  Tahun  1945. Dalam  pasal  tersebut  dijelaskan  terkait  pihak  yang  diberi  kewenangan,  aturan  dalam melakukan  perubahan,  serta  larangan  dalam  proses  perubahan.  Jika  dikaitkan  dengan  cara perubahannya  maka  UUD  NKRI  Tahun1945  dapat  dimasukan  sebagai  undang-undang dasar yang kaku, sebab untuk  mengubahnya tidak dapat dilakukan dengan cara perubahan undang-undang biasa.
Hal ini di karenakan bahwa usulan perubahan Undang-Undang Dasar dalam proses sidang  yang  diajukan  oleh  sekurang-kurangnya  1/3  dari  anggota  Majelis  Permusyawaran Rakyat.  Selain  perubahan  untuk  mengubah  Undang-Undang  Dasar,  harus  dihadiri  oleh sekurang-kurangnya  2/3  dari  anggota  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Sedangkan  untuk mengubah  Undang-Undang  Dasar  dilakukan  dengan  persetujuan  dari  sekurang-kurangnya lima  puluh  persen  ditambah  satu  anggota  dari  seluruh  anggota  Majelis  Permusyawatan Rakyat.

## 2) Prosedur Perubahan Konstitusi Negara Republik Korea Selatan
Perubahan atas konstitusi Korea Selatan yang terdapat dalam Pasal 128, Pasal 129, dan  Pasal  130,  berbunyi  bahwa  perubahan  konstitusi,  dalam  proses  mengamendemenkan konstitusi  mayoritas  dari  anggota  Majelis  Nasional  atau  Presiden  mengajukan    usulan amandemen  terhadap  konstitusi  sebelum  dihadapkan  ke  publik  oleh  Presiden  selama  dua puluh  hari  atau  lebih.  Majelis  Nasional  dalam  memutuskan  amandemen  yang  sudah diajukan dalam waktu enam puluh hari setelah pengumuman publik, dan Majelis Nasional membutuhkan  waktu  untuk  mendapatkan  suara  serentak  dari  dua  pertiga  atau  lebih  dari anggota Majelis Nasional.
Setelah  amandemen  diusulkan  untuk  konstitusi  harus  menyerahkan  kepada refendum  nasional  selambat-lambatnya  tiga  puluh  hari  setelahnya  akan  ditentukan  oleh lebih  dari  setengah  semua  suara  yang  diberikan  oleh  lebih  dari  setengah  pemilih  berhak untuk  memilih  dalam  pemilihan  anggota  Majelis  Nasional.  Ketika  amandemen  yang  di udsulkan  ke  konstitusi  menerima  persetujuan  yang  ditentukan  dalam  ayat  (2),  amandemen konstitusi harus meneyelesaikan, dan Presiden harus mengumumkan tanpa penundaan.

## III. Penutup

## Kesimpulan
Perbandingan konstitusi merupakan sebuah upaya untuk membandingkan konstitusi. Jadi,  perbandingan  konstitusi  berisi  satu  perbandingan  mengenai  konstitusi  terutama  dari berbagai negara untuk kemudian agar lebih memahami apa dan bagaimana konstitusi pada
masing-masing  negara  itu  berlaku.  Mengkaji  perbandingan  konstitusi  antara  satu  negara dengan  negara  lain  melaluipendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ),  tentunya akan  memberikan  banyak  manfaat  bagi  pengembangan  teori  perandingan  konstitusi  dan penerapannya  dalam  sistem  ketatanegaraan  dalam    suatu  negara.  Konstitusi  Indonesia  dan Korea Selatan tersebut memiliki konstitusi yang rigid, dikatakan rigid karena perubahannya mensyaratkan  tata  cara  khusus  yang  berbeda  dengan  perubahan  undang-undang, konstitusikedua Negara tersebut pun tentunyamemilikiperbedaan-perbedaan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddqie, Jimly Pengantar Hukum Tata Neagara ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013).
_______. Pengantar  Ilmu  Hukum  Jilid  II. Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
Kansil,  C.S.T  dan  Christine  S.T.  Kansil. Pengantar  Ilmu  Hukum  Indonesia 2014.  Jakarta: Rineka Cipta.
K.C. Wheare, Konstitusi-Konstitusi Modern , Pustaka Eureka, Surabaya, 2005.
Nita Ariyani. Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur  Perubahan  Konstitusi ,  Bentuk.Jurnal  Kosmik  Hukum  Vol.  17  No.2  Juni 2017.
Ni’matul Huda Hukum Tata Negara Indonesia . 2015. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
Moh.  Kusnardi  dan  Hermaily  Ibrahim. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara.1983.
Peter de Cruz. Perbandingan Sistem Hukum . 2010. Bandung: NusaMedia.
Soehino, Ilmu Negara . Yogyakarta: Liberty. 1996.
Sumber: www.academiaedu.com diakses tanggal 6 Oktober 2019.