## REVIEW BUKU YUDI LATIF “YANG LAYU DAN YANG LAJU” (MEMBUMIKAN AGAMA
DALAM KRISIS RUANG PUBLIK)
Prisca Kiki Wulandari Pusat MPK Universitas Brawijaya Surel: priscakiki@ub.ac.id
Buku terbaru yang ditulis oleh Yudi Latif dengan judul “ Yang Laju dan Yang Layu (Membumikan Agama dalam Krisis Ruang Publik)”, ditujukan bagi pembaca di seluruh tanah air yang saat ini sedang mengalami krisis dalam me- maknai agama ketika ditampilkan dalam kehidupan bernegara. Pemandangan yang sangat tidak indah dan etis ketika negeri ini dilanda masalah dan belum se- lesai mengatasinya kemudian sudah dilanda masalah baru. Di sisi lain, pada level pemerintahan yang terjadi adalah pergulatan antara pemerintah dan parlemen yang bekerja sama mengkhianati rakyatnya dengan mengatasnamakan kepentin- gan rakyat. Buku ini merupakan kumpulan tulisan ( esai dan makalah) dari Yudi Latif yang kemudian dibukukan. Buku ini terdiri dari tiga bagian dimana setiap bagian terdiri dari lima bab, yakni bagian pertama membahas tentang “Islam dan Demokrasi: Tegangan antara Masyarakat Politik dan Masyarakat Sipil. Bagian II membahas tentang “Krisis Ruang Publik dan Kebebasan: Tegangan antara Tole- ransi dan Fanatisme. Bagian ketiga membahas tentang: Reformasi Kepemimpi- nan dan Kapital Moral: Tegangan antara Politik Elite dan Etika Politik”.
Bagian pertama dalam buku ini membahas lebih dalam mengenai peran politik umat Islam dalam proses demokratisasi di Indonesia. Transisi demokra-
Review Buku Yudi Latif “yang Layu Dan Yang Laju” (membumikan Agama Dalam Krisis Ruang Publik)
si dan reformasi adalah kesempatan untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pub- lik. Proses demokrasi dapat berjalan dengan baik jika disokong oleh civil society yang kuat. Demokrasi dan civil society bagaikan dua sisi mata uang yang saling mendukung. Nilai-nilai Islam merupakan inspirasi untuk menciptakan keada- ban politik sehingga dapat digunakan sebagai penyokong tumbuhnya masyarakat politik dan masyarakat sipil. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Islam kepada umatnya untuk mengembangkan diri sebagai masyarakat yang demo- kratis, antara lain; pertama , sebagai agama transendentalis yang sangat berpe- gang teguh pada keimanan “tauhid” (keesaan dan kemahakuasaan Tuhan), Islam memberikan kepada manusia otoritas yang lebih tinggi dan suatu tempat un- tuk mengadu yang lebih canggih di atas lembaga masyarakat yang telah mapan. Kedua , Islam memosisikan manusia sebagai khalifatullah, Islam menghubungkan manusia dengan Allah sehingga meningkatkan otonomi dan martabat individu, dengan membuat individu tersebut lebih dari sekedar anggota masyarakat. Keti- ga, penekanan Islam terhadap pertanggung jawaban pribadi atau sering disebut etika peng endalian diri mengembangkan menjadi warga negara yang bertang- gung jawab. Keempat , doktrin rahmatan lil ’alamin yang mendukung semangat universalisme dan persaudaraan insani. Kelima , prinsip syura (musyawarah) yang dianjurkan Islam dalam mekanisme pengambilan keputusan, memberi manusia semangat saling mengoreksi, saling memberi, dan saling menghargai. Keenam , se- bagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Islam sangat mengutuk konsentrasi barang dan nilai-nilai langka pada sekelompok masyarakat kecil yang bisa memicu merajalelanya tirani minoritas. Ketujuh , dalam konteks Indonesia, peran kesejahteraan dan mayoritas Islam merupakan yang menentukan tercapai- nya cita-cita demokrasi. Sangat disayangkan kapasitas-kapasitas demokrasi dalam Islam masih sebatas tekstual. Terlalu kuatnya masyarakat politik dalam menjang- kau dan mengendalikan masyarakat sipil yang tidak ditopang oleh semangat de- mokrasi Islam.
Pada level pragmatis demokrasi dipandang sebagai tujuan yang harus di- capai dan bukan sarana untuk mencapai tujuan. Para pemimpin elite negeri ini sudah merumuskan tujuan mulai jangka panjang dengan demokrasi sebagai sa- rananya, tetapi lupa untuk merumuskan tujuan-tujuan jangka menengah yang harus dilalui terlebih dahulu. Permasalahan yang selalu muncul dalam sejarah hingga sekarang belum bisa diselesaikan yakni pluralitas masyarakat Indonesia. J.S. Furnivall mencirikan masyarakat plural sebagai mayarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, tanpa me- lebur dalam satu unit politik, sehingga tidak ada kehendak bersama kecuali jika ada perkara mendesak seperti melawan agresi dari luar.
Bagian kedua, atau bab enam hingga sembilan membahas lebih dalam ten- tang isu-isu yang berkaitan tentang kebebasan ruang publik ke-Indonesiaan. Ba- gaimana budaya kekerasan dan fanatisme telah menghalangi tumbuhnya ruang publik yang demokratis dan berkeadaban. Sehingga perlu peneguhan sikap par- tisipasi dan toleransi. Demokrasi harus dimaknai sebagai kesetaraan. Kesetaraan pada hakikatnya mengandaikan terciptanya kebebasan. Berdasarkan pengala-
man, setiap konflik terjadi karena adanya ketidaksetaraan. Faktor kebebasan dan persamaan merupakan faktor hakiki dalam demokrasi, tetapi tentunya kebebasan yang bertanggung jawab dan bukan kebebasan yang sesuka hati yang tidak tahu aturan. Ironisnya, yang terjadi di negeri ini kebebasan yang sesuka hati atau yang sering disebut fanatisme. Kebebasan yang mengingkari bahwa Indonesia adalah plural sehingga harus bertoleransi. Serangkaian kekerasan yang terjadi beberapa tahun terakhir merupakan efek dari fanatisme dan miskinnya budaya toleransi. Ketika fanatisme menolak perbedaan pandangan, memusuhi keberagaman dalam keagamaan sikap toleransilah yang harus disemai dan diteguhkan karena solusi dari semua permasaahan.
Bagian ketiga atau bab sepuluh hingga lima belas membahas perso- alan-persoalan riil yang dihadapi Indonesia pascakolonial, seperti kemerdekaan tanpa terciptanya rasa keadilan dan kesejahteraan, pembaruan politik yang sea- kan menemui jalan buntu, dan kepemimpinan politik yang tanpa ditopang kapi- tal moral. Kapital moral merupakan kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rak yat. Kapital moral yang dibutuhkan sebagai pemimpin bukan hanya pretensi kebaikan dari kehidupan politik Indonesia sedang mengalami miskin keteladanan dan kepemimpinan. Kehidupan publik politik menuntut calon-calon pemimpin melakukan revolusi mental, baik di level personal elite politik (khususnya bagi calon-calon pemimpin politik di tingkat lokal dan nasional), serta revolusi di tingkat struktural karena budaya feodalisme dalam perilaku birokrasi dan praktik administrasi negara yang sangat tidak efisien. Misalnya saja para pejabat publik yang seharusnya menjadi pelayan publik, tetapi mereka ingin dilayani oleh pub- lik. Untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut maka diperlu- kan kepemimpinan dengan kapital moral.
Terdapat dua hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara yang adil dan sejahtera, yang pertama: nation building dan state building. Nam- paknya hingga saat ini Indonesia masih sibuk dengan nation building, sehingga melupakan tugas keduanya. Ketika usaha untuk melawan penjajah dimotori oleh semangat nation building, kita seakan melupakan bahwa setelah merdeka warisan penjajah lewat tata kelola kenegaraan menyusup lewat pintu belakang republik, melanggengkan struktur-struktur ketidak adilan yang menyulitkan perwujudan sosionasionalisme dan sosiodemokrasi. Hal ini menjadi catatan bahwa setelah 72 Indonesia merdeka, masih saja sebagai proyek yang belum tuntas. Semangat proklamasi merebut kemerdekaan di tahun 1945 telah berhasil mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kehendak bersama yakni kemerdekaan. Tiap-tiap orang dan organisasi mengesampingkankepentingan pri- badinya atau kepentingan partai atau organisasinya. Semangat idealisme tersebut secara perlahan dimatikan oleh rezim orde baru yang semakin hari mengajar- kan untuk bersikap pragmatis. H.G. Wells mengatakan bahwa anasir terpenting yang menentukan nasib suatu bangsa adalah kualitas dan kuantitas tekad yang dimilikinya. Semangat idealisme Indonesia yang sudah terbangun sejak awal proklamasi, semakin surut dengan kepentingan-kepentingan sempit yang parti- kular. Dibentuknya partai politik dengan tujuan mengakomodir aspirasi, tetapi
Review Buku Yudi Latif “yang Layu Dan Yang Laju” (membumikan Agama Dalam Krisis Ruang Publik)
ternyata terpasung oleh ambisi-ambisi elitis. Hal ini tentu saja mengakibatkan terselenggaranya demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi yang memicu api dalam sekam, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membakar ikatan-ika- tan persatua. Di samping itu, perilaku para elite yang tidak bisa bertindak seba- gai negarawan dan memberi ketedelanan. Menjadi seorang elite atau pemimpin seharusnya mempunyai idealisme dan mental baja. Seperti yang dikemukakan oleh Soekarno bahwa :“Pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama.”
Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Hatta, bahwa pe- mimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan, terutama godaan duniawi. Ketetapan hati dan keteguhan iman merupakan syarat utama untuk menjadi pemimpin. Kalau ia tidak mempunyai moral yang kuat maka tidak akan dapat memenuhi kewajiban dan menghindari pergerakan. Komitmen moral yang di- pegang tersebut mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat. Ia mampu menduga perasaan rakyat dan memberikan jalan keluar. Kehendak berempati dari para pemimpin Indonesia tercermin dalam konsensus pembentukan negara Indonesia, yakni ketika para pendiri bangsa kita bersepakat membentuk negara kekeluargaan yang tercermin dalam konstitusi Indonesia. Soepomo juga mengi- ngatkan bahwa yang terpenting dari sebuah konstitusi adalah semangat pemim- pinnya. Meskipun konstitusi tersebut tidak sempurna tetapi apabila semangat pe- nyelenggara negara dan pemimpinnya baik maka tidak akan menghalangi untuk menyelenggarakan negara yang adil dan makmur sesuai visi negara kekeluargaan. Terdapat empat sumber utama bagaimana menjadi seorang penyelenggara negara atau pemimpin yang mampu mengembangkan, menjaga, dan memobili- sasi moral kapital yakni: (1) basis moralitas, menyangkut nilai-nilai, tujuan, serta orientasi politik yang menjadi komitmen dan dijanjikan pemimpin politik ke- pada konstituennya; (2) tindakan politik, menyangkut kinerja pemimpin dalam menerjemahkan nilai-nilai moralitasnya kedalam ukuran-ukuran perilaku, kebi- jakan, dan keputusan politiknya; (3) keteladanan, menyangkut contoh perilaku moral yang konkrit dan efektif yang menularkan kesan otentik serta kepercayaan kepada komunitas politik; (4) komunikasi politik, kemampuan seorang pemim- pin untuk mengkomunikasikan gagasan serta nilai-nilai moralitas dalam bentuk bahasa politik yang efektif, yang mampu memperkuat solidaritas dan moralitas masyarakat. Dari keempat hal tersebut kita dapat menakar kualitas moral capital dari para politisi dan aparatur negara.
Kepemimpinan dengan kapital moral belum menjadi budaya bagi bangsa Indonesia. Dapat kita cermati opini publik diarahkan oleh pers. Siapa yang akan diusung menjadi pemimpin maka pers melakukan pencitraan yang baik-baik ter- hadap calon tersebut. Munculnya ia sebagai calon juga karena adanya invisible hand yang entah darimana asalnya serta kriteria apa yang dipunyai oleh si calon tersebut, tiba-tiba pers selalu meliput si calon mendekati pesta demokrasi. Dan seakan-akan rakyat tidak mau tahu dan tidak mempertanyakan hal tersebut. Me- reka seperti mengikuti opini yang dicitrakan oleh media-media. Jika orang terse- but baik, maka harus dipilih, bukan menyelidiki dari mana asalnya, bagaimana

## Prisca Kiki Wulandari
track recordnya di pemerintahan, bagaimana pengetahuannya tentang pemerin- tahan, dan sebagainya. Ujung-ujungnya ketika si calon telah terpilih, kemudian tersangkut kasus korupsi, rakyat mulai menyesal telah memilihnya. Misi besar reformasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, be- bas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme masih jauh dari harapan. Proses konso- lidasi demokrasi terhambat oleh proses demokratisasi korupsi. Praktik korupsi melanda seluruh lembaga dan instansi kenegaraan, serta merembes dari pusat hingga daerah. Cerminan-cerminan tersebut semakin menunjukkan kepada ge- nerasi muda citra pemerintahan yang buruk (pemerintah gagal membangun citra positif di mata rakyat). Kegagalan ini juga bukan malah menjadi pembelajaran para penyelenggara negara untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, tetapi mereka tidak mempedulikan hal tersebut dan tetap mencari keuntungan pribadi “mumpung” masih punya kesempatan sebagai penguasa. Demokrasi pada masa reformasi telah mendatangkan surplus kebebasan tetapi belum kunjung menda- tangkan surplus kebahagiaan dan keadilan. Padahal kriteria suatu negara disebut sebagai negara ideal, jika mampu memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya. Survei yang dilakukan di 50 negara, ukuran kebahagiaan tersebut bukan berasal dari persoalan alam dan kualitas perseorang, tetapi lebih kepada kualitas peme- rintahan. Pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kebahagiaan hidup warga negaranya jauh melampaui efek yang ditimbulkan dari pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, yang kesemuanya tergantung pada kualitas pemerintahan.
Usaha demokrasi yang mampu membawa kebahagiaan menuntuk pen- jelmaan “negara-pelayan”. Basis legitmasi negara pelayan bersumber pada empat jenis responsibilitas, yaitu perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, dan keadi- lan. Sebenarnya para founding fathers Indonesia telah merumuskan tujuan negara, sebagai negara pelayan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah In- donesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Sangat disayangkan tujuan yang cemer- lang sebagai negara pelayan tersebut terganjal para pemimpin dengan defisit ka- pital moral yang saat ini membanjiri negeri ini.
154 ■ Waskita , Vol. 1, No. 1, 2017