## PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Wilza Utami 1) ,  H. Afrizal, Asep Machpudin 2)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2016
2) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This  study  aims  to  examine  empirically  the  effect  of  budget  planning,  budget  implementation,  reporting/budget accountability  and  performance  evaluation  of  the  performance  accountability  of  government  agencies  Tanjung Jabung Timur and Muaro Jambi. This study is a survey research using questionnaire instrument. Population and samples  taken  in  this  study  is  the  relevant  parties  in  the  implementation  of  performance-based  budgeting,  ie  the Head of Department, Secretary and Head of Finance and Planning at SKPD category of service in Tanjung Jabung Timur and Muaro Jambi. The sampling technique using census techniques. Data analysis technique used is by using multiple regression.
Keywords:   Budget planning, budget implementation, reporting / budget accountability, performance evaluation, and performance accountability of government agencies.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  perencanaan  anggaran,  implementasi  anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban  anggaran  dan  evaluasi  kinerja  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini merupakan survey research dengan menggunakan  instrumen  kuesioner.  Populasi  dan  sampel  yang  diambil  dalam  penelitian  ini  adalah pihak  yang terkait pada penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan  pada  SKPD  kategori  dinas  di  lingkungan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten  Muaro Jambi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sensus. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan regresi berganda.
Kata Kunci :  Perencanaan  anggaran,  implementasi  anggaran,  pelaporan/  pertanggungjawaban  anggaran,  evaluasi kinerja, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## I.   PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Akuntabilitas dan transparansi anggaran merupakan  suatu  dorongan  terhadap  kebutuhan  akan pengukuran  kinerja  pemerintah  yang  terjadi  pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengukuran  kinerja  dibutuhkan  karena  memiliki informasi mengenai pelayanan publik. Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  (UU  No.23/2014)  tentang Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  (UU  No.33/2004)  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah menegaskan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki kewenangan  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan  pemerintahan  berdasarkan  asas  otonomi. Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan pemerintahan  oleh  Pemerintah  Daerah  dan  DPRD menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam  sistem  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Reformasi  birokrasi  otonomi  daerah  telah membawa perubahan bagi sistem administrasi keuangan  negara.  Perubahan  administrasi  keuangan negara  dimulai  dengan  ditetapkannya  paket  Undang- Undang  Keuangan  Negara,  yaitu  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2003  (UU  No.17/2003)  tentang Keuangan  Negara,  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 (UU No.1/2004)  tentang Perbendaharaan Negara dan  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  (UU No.15/2004)  tentang  Pemeriksaan  Keuangan  Negara. Paket  undang-undang  tersebut  menginginkan  adanya transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan keuangan  daerah  dalam  rangka  mewujudkan good governance .  Paket  undang-undang  keuangan  negara salah  satunya  menyatakan  bahwa  kepala  daerah menyampaikan  rancangan  peraturan  daerah  tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dan  laporan keuangan  yang  telah  diperiksa  oleh  Badan  Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Berlakunya undang-undang UU No.23/2014 dan UU  No.33/2004  akan  membawa  konsekuensi  bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian  dana  yang  dimilki  dengan  cara  yang efisien dan efektif, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan menyusun rencana kerja  dan  anggaran  satuan  kerja  perangkat  daerah (RKA-SKPD)  seperti  yang  tersebut  dalam  UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 (1) dan (2)  yaitu,  pendekatan  berdasarkan  prestasi  kerja  yang akan dicapai. Dengan membangun sistem penganggaran  yang  dapat  memadukan  perencanaan kinerja  dengan  anggaran  tahunan  akan  terlihat  adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang
diharapkan.  Sistem  penganggaran  seperti  ini  disebut juga dengan anggaran berbasis kinerja (ABK).
Anggaran  Berbasis  Kinerja  (ABK)  merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan  setiap  biaya  yang  dituangkan  dalam kegiatan-kegiatan  dengan  manfaat  yang  dihasilkan. Manfaat  tersebut  didiskripsikan  pada  seperangkat tujuan yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.  Pengelolaan keuangan daerah, dalam aspek operasionalnya tetap mengacu kebijakan yang dikeluarkan  oleh  Departemen  Dalam  Negeri.  Hal tersebut  memang  telah  diamanatkan  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  Pasal  129  dan  130 yang  menyatakan  bahwa  pembinaan  dan  pengawasan pengelola  keuangan  daerah  kepada  pemerintah  daerah dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan  tersebut  meliputi  pemberian  pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
Kegiatan  perencanaan  dan  penganggaran  yang melibatkan seluruh unsur pelaksana yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penentuan program  dan  kegiatan,  klasifikasi  belanja,  penentuan standar  biaya,  penentuan  indikator  kinerja  dan  target kinerja,  sampai  dengan  jumlah  anggaran  yang  harus disediakan,  memerlukan  perhatian  yang  serius  bagi pimpinan  satuan  kerja  perangkat  daerah  beserta pelaksana  program  kegiatan.  Dokumen  anggaran  harus dapat  menyajikan  informasi  yang  jelas  tentang  tujuan, sasaran  serta  korelasi  antara  besaran  anggaran  dengan manfaat  dan  hasil  yang  ingin  dicapai  dari  suatu kegiatan  yang  dianggarkan.  Dalam  buku  Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang diterbitkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  tahun  2005 dinyatakan  tuntutan pentingnya  pelaksanaan  penyusunan  anggaran  berbasis kinerja,  ternyata  membawa  konsekuensi  yang  harus disiapkan  beberapa  faktor  keberhasilan  implementasi penggunaan anggaran berbasis kinerja, yaitu:
1. Kepemimpinan dan komitmen dari seluruh komponen organisasi.
2. Fokus  penyempurnaan  administrasi  secara  terus menerus.
3. Sumber daya yang cukup untuk usaha penyempurnaan tersebut (uang, waktu dan orang).
4. Penghargaan  ( reward )  dan  sanksi  ( punishment ) yang jelas.
5. Keinginan yang kuat untuk berhasil.
Penerapan  penganggaran  berbasis  kinerja  yang terukur  melalui  tahapan  siklus  anggaran  sesuai  dengan prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  keuangan daerah. Agar terciptanya akuntabilitas dalam penerapan anggaran tersebut maka diperlukan penerapan anggaran berbasis kinerja yang baik melalui empat tahapan yaitu, dimulai  dari  perencanaan  anggaran,  implementasi (pelaksanaan)  anggaran,  pelaporan/  pertanggung- jawaban, dan evaluasinya kinerja.
Perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan  tertulis  yang  memberikan  gambaran  yang
lebih  nyata/jelas  dalam  unit  dan  satuan  uang (Mardiasmo,  2006).  Pada  tahap  perencanaan  anggaran dilakukan  taksiran  pengeluaran  atas  dasar  taksiran pendapatan  yang  tersedia.  Terkait  dengan  masalah tersebut,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  sebelum menyetujui  taksiran  pengeluaran,  hendaknya  terlebih dahulu  dilakukan  penaksiran  pendapatan  secara  lebih akurat  untuk  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Dari kutipan  di  atas  disimpulkan  bahwa  sebelum  instansi melakukan operasinya, setiap kepala bagian harus lebih dahulu  merumuskan  kegiatan-kegiatan  apa  yang  akan dilaksanakan  di  masa  datang  dan  hasil  yang  akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, serta bagaimana melaksanakannya.  Dengan  adanya  rencana  tersebut, maka  aktivitas  akan  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan akuntabilitas kinerja dapat terlaksana dengan baik pula.
Implementasi  (pelaksanaan)  anggaran  adalah dokumen  yang  membuat  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran  oleh  pengguna  anggaran  (Mardiasmo,  2006). Implementasi  (pelaksanaan)  anggaran  yaitu  tahapan dilaksanakannya  anggaran  oleh  semua  unit  kerja  yang ada  di  dalam  instansi.  Untuk  kepentingan  pengawasan setiap  atasan  membuat  laporan  realisasi  anggaran. Setelah dianalisis anggaran disampaikan pada atasan.
Pelaporan  dalam  hal  ini  mencakup  besarnya alokasi  anggaran  unit  kerja,  besarnya  anggaran  yang telah  dikeluarkan  serta  pencapaian  hasil  kerja  atau kegiatan  atau  program  yang  telah  dilaksanakan (Mardiasmo, 2006). Tujuan pelaporan realisasi anggaran  adalah  memberikan  informasi  tentang realisasi  dan  anggaran  entitas  pelaporan  secara tersanding. Laporan kinerja yang  harus dibuat  meliputi laporan  kinerja  keuangan  berupa  laporan  realisasi anggaran,  neraca,  laporan  arus  kas,  dan  catatan  atas laporan  keuangan  dan  laporan  kinerja  non  keuangan untuk  dapat  digunakan  sebagai  masukan  untuk melakukan  perbaikan  ditahun  berikutnya  dan  sebagai bentuk  pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  dana yang digunakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Evaluasi  kinerja  anggaran  dapat  dikatakan sebagai  suatu  sistem  dan  cara  penilaian  pencapaian hasil  kerja  individu  pegawai,  unit  kerja  maupun organisasi  secara  keseluruhan  (Mardiasmo,  2006). Tujuan  dari  evaluasi  kinerja  menurut  Mangkunegara (2005)  meningkatkan  pengertian  antara  pegawai tentang  persyaratan  kinerja,  mengakui  hasil  kerja seorang pegawai, memberikan peluang kepada pegawai untuk peningkatan karirnya, merumuskan sasaran masa depan  sehingga  pegawai  termotivasi  untuk  berprestasi sesuai  potensinya,  serta  melakukan  pengembangan potensi pegawai.
Akuntabilitas  kinerja  pemerintah  merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan/  kegagalan pencapaian  visi  dan  misi  pemerintah  yang  diwujudkan melalui  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan.  Akuntabilitas  kinerja  dilaksanakan  melalui
pengukuran  kinerja  yang  dapat  digunakan  untuk melakukan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  mewujudkan  visi dan  misi.  Pengukuran  kinerja  tersebut  di  samping sebagai  upaya  pengembangan  strategi  organisasi  ke depan,  secara  teknis  dapat  dilihat  sebagai  suatu  sistem lacak  performansi  masing-masing  unit  organisasi  di pemerintah  yang  merupakan  langkah  awal  untuk pengendalian fungsi-fungsi manejerial secara menyeluruh.
Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah,  dikeluarkan  regulasi  yang mengatur  mengenai  perubahan  pengelolaan  keuangan daerah untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan  yang  lebih  berdaya  guna,  berhasil  guna, bersih dan bertanggung jawab. Sebagaimana diarahkan dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  29  Tahun  2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  dan  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  53 Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian Kinerja,  Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah,  dimana  setiap penyelenggara  pemerintahan  wajib  melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LAKIP) atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah  media  akuntabilitas  yang  dapat  dipakai  oleh instansi  pemerintah  untuk  memberikan  keterangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan ( stakeholder ). Media  akuntabilitas  yang  dibuat  secara  periodik memuat  informasi  yang  dibutuhkan  oleh  pihak  yang memberi  amanah  atau  pihak  yang  memberikan wewenang  baik  secara  atribusi,  delegasi  maupun mandat.  Melalui  media  inilah  secara  formal  dapat dilakukan pertanggungjawaban dan memberikan keterangan  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan dalam  menentukan  fokus  perbaikan  kinerja  masa  yang akan datang.
LAKIP  merupakan  wujud  akuntabilitas  instansi pemerintah  yang  pedoman  penyusunannya  ditetapkan melalui  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang  Pedoman  Penyusunan  Penetapan  Kinerja  dan Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  atas pelaksanaan  mandat,  visi  dan  misi,  tujuan  dan  sasaran yang  telah  ditetapkan  di  dalam  Rencana  Kinerja Pemerintah  setiap  tahun  secara  periodik.  Pelaporan kinerja  juga  dimaksudkan  sebagai  media  untuk mengkomunikasikan  pencapaian  kinerja  Pemerintah
Daerah  dalam  satu  tahun  anggaran  kepada  masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
Penelitian  ini  adalah  mempunyai  tujuan  untuk mengetahui pengaruh perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran  dan  evaluasi  kinerja  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas  kinerja  pemerintah  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  dan  Kabupaten  Muaro  Jambi,  serta diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  pemerintah  pada kedua kabupaten tersebut.

## 1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di  atas,  maka  rumusan  masalah  pada  penelitian  ini adalah:
1. Apakah perencanaan anggaran, implementasi anggaran,  pelaporan  pertanggungjawaban  anggaran dan  evaluasi  kinerja  berpengaruh  secara  simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten Muaro Jambi?
3. Apakah implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten Muaro Jambi?
4. Apakah  pelaporan  pertanggungjawaban  anggaran berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur dan Kabupaten Muaro Jambi?
5. Apakah  evaluasi  kinerja  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten Muaro Jambi?

## 1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas  maka, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
1. Untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan  anggaran,  implementasi  anggaran, pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten  Muaro
Jambi. 2. Untuk menguji secara empiris pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi .
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh implementasi  anggaran  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.
4. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  pelaporan pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten  Muaro Jambi.
5. Untuk  menguji  secara  empiris  pengaruh  evaluasi kinerja  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan Kabupaten Muaro Jambi.
2.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1.   Kajian Pustaka

## 2.1.1.  Anggaran Sektor Publik
Anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai estimasi  kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode tertentu  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  finansial, sedang penganggaran adalah  proses atau  metode untuk mempersiapkan anggaran (Mardiasmo, 2006). Anggaran  sektor  publik  menyajikan  suatu  bagian  yang penting dari sistem motivasi organisasi yang dirancang untuk  memperbaiki  perilaku  dan  kinerja  aparat pemerintah.
Menurut Bastian (2006), anggaran sektor publik mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. Anggaran  dinyatakan  dalam  satuan  keuangan  dan satuan non keuangan.
2. Anggaran  umumnya  mencakup  jangka  waktu tertentu.
3. Anggaran  berisi  komitmen  atau  kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
4. Usulan  anggaran  ditelaah  dan  disetujui  oleh  pihak yang  berwenang  lebih  tinggi  dari  penyusun anggaran, dan
5. Anggaran hanya dapat diubah pada kondisi  tertentu setelah disusun.
Menurut  Argyris  (1964)  dalam  Nor  (2007) menyatakan  bahwa  partisipasi  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan,  partisipasi  juga  sebagai  alat  untuk mengintegrasikan  kebutuhan  individu  dan  organisasi. Sehingga  partisipasi  dapat  diartikan  sebagai  berbagi pengaruh, pendelegasian prosedur-prosedur, keterlibatan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  suatu pemberdayaan.

## 2.1.2.  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)
APBD  adalah  rencana  anggaran  tahunan  daerah dalam  bentuk  peraturan  daerah.  APBD  merupakan instrumen  utama  untuk  melaksanakan  kebijakan  dalam satu tahun anggaran. Dalam penyusunannya, melibatkan berbagai pihak yang berkompeten. Perbedaan  substansial  antara  era  sebelum  otonomi
dengan  era  otonomi  daerah  dalam  hal  penyusunan APBD  adalah  bahwa  pada  era  sebelumnya  dominasi eksekutif  sangat  besar  dan  hampir-hampir  menafikan peran  DPRD  dan  masyarakat.  Sedangkan  pada  era otonomi daerah penyusunan APBD harus mengedepankan partisipasi dan akuntabilitas publik.
Dalam    UU  No.  17  tahun  2003,  fungsi  APBD dirumuskan sebagai berikut:
1. Fungsi otorisasi Bahwa  APBD  menjadi  dasar  untuk  melaksanakan pendapatan  dan  belanja  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan APBD  sebagai  pedoman  bagi  manajemen  dalam merencanakan  kegiatan  pada  tahun  anggaran  yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan APBD  sebagai  pedoman  untuk  menilai  apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi APBD harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran  dan  pemborosan  sumber  daya,  serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas
perekonomian.
5. Fungsi distribusi APBD  merupakan  gambaran  bahwa  kebijakan daerah  harus  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kemerataan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  30  Tahun 2007,  dalam  penyusunan    APBD  ditekankan  pada penyusunan  anggaran  yang  terpadu (unifilied  budget) . Dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintah yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi. Penyusunan  APBD  secara  terpadu,  harus  tetap  sejalan dengan  penyusunan  anggaran  berbasis  kinerja.  Dalam siklus  penganggaran  ditetapkan  prinsip-prinsip  pokok yakni;  1)  tahap  persiapan  anggaran,  2)  tahap  ratifikasi, 3)  tahap  implementasi  pelaksanaan  anggaran,  4)  tahap pelaporan dan evaluasi.
Prinsip  APBD  harus  diikat  oleh  prinsip-prinsip pokok sebagai pendorong bagi setiap pelakunya. World Bank  (1998)  mengemukakan  prinsip-prinsip  APBD, yaitu:  1) komprehensip dan disiplin, 2) fleksibilitas, 3) terprediksi,  4)  dapat  diperbandingkan,  5)  kejujuran,  6) informasi, 7) transparan dan akuntabel.

## 2.1.3.  Anggaran Berbasis Kinerja
Menurut  Bastian  (2006)  anggaran  berbasis kinerja  adalah  sebuah  sistem  penganggaran  yang berorientasi  pada  output  organisasi  dan  berkaitan  erat dengan  visi,  misi,  dan  rencana  strategis  organisasi. Penganggaran  berbasis  kinerja  merupakan  metode penganggaran  bagi  manajemen  untuk  mengaitkan setiap  pendanaan  yang  dituangkan  dalam  kegiatan dengan  keluaran  dan  hasil  yang  diharapkan  termasuk
efisiensi  dalam  pencapaian  hasil  dari  keluaran  tersebut (Kurniawan, 2009).
Prinsip ‐ prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja meliputi:
1. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja ( output and  outcome  oriented ). Alokasi  anggaran  yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan  untuk  memperoleh  manfaat  yang sebesar ‐ besarnya  dengan  menggunakan  sumber daya  yang efisien. Dalam hal ini, program  kegiatan harus  diarahkan  untuk  mencapai  hasil  dan  keluran yang telah ditetapkan dalam rencana.
2. Fleksibilitas  pengelolaan  anggaran  untuk  mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas ( let the manager manages ). Prinsip tersebut menggambarkan  keleluasaan  manager  unit  kerja dalam  melaksanakan  kegiatan  untuk  mencapai keluaran  sesuai  rencana.  Keleluasaan  tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk  mencapai  keluaran  dan  hasilnya  pada  saat pelaksanaan kegiatan, yang memungkinkan berbeda dengan rencana kegiatan. Cara dan tahapan kegiatan beserta  alokasi  anggaran  pada  saat  perencanaan merupakan  dasar  dalam  pelaksanaan  kegiatan. Dalam  rangka  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan negara  seorang  manager  unit  kerja  bertanggung jawab atas penggunaan dana dan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan ( outcome).
3. Money  Follow  Function,  Function  Followed  by Structure
Money  follow  function merupakan  prinsip  yang menggambarkan  bahwa  pengalokasian  anggaran untuk  mendanai  suatu  kegiatan  didasarkan  pada tugas  dan  fungsi  unit  kerja  sesuai  maksud pendiriannya  (biasanya  dinyatakan  dalam  peraturan perundangan  yang  berlaku).  Selanjutnya  prinsip tersebut dikaitkan dengan prinsip Function Followed  by  Structure ,  yaitu  suatu  prinsip  yang menggambarkan bahwa  struktur  organisasi  yang dibentuk sesuai dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatu organisasi dibagi habis dalam unit ‐ unit  kerja  yang  ada  dalam  struktur  organisasi dimaksud,  sehingga  dapat  dipastikan  tidak  terjadi duplikasi tugas ‐ fungsi.
Berdasarkan  prinsip ‐ prinsip  tersebut  di  atas maka tujuan penerapan PBK diharapkan:
1. Menunjukkan  keterkaitan  antara  pendanaan  dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget).
2. Meningkatkan  efisiensi  dan  transparansi  dalam pelaksanaan (operational efficiency).
3. Meningkatkan  fleksibilitas  dan  akuntabilitas  unit dalam melaksanakan  tugas  dan  pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability) .
Suatu rencana kinerja memuat berbagai komponen berikut :
1. Tujuan  dan  sasaran,  sebagaimana  termuat  dalam dokumen  rencana  strategis  (renstra)  SKPD  dan
Perencanaan Stategik
Perencanaan Jangka Panjang Perencanaan Kinerja Tahunan Target Kinerja Capaian Kinerja Laporan Kinerja (LAKIP) Kelayakan Anggaran Tahunan Permintaan Anggaran Tahunan Kelayakan Anggaran Tahunan Rincian Tahunan Perencanaan
dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
2. Program,  sebagaimana  termuat  dalam  dokumen renstra SKPD dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
3. Kegiatan,  yaitu tindakan  nyata dalam jangka  waktu tertentu  yang  dilakukan  oleh  SKPD  sesuai  dengan kebijakan dan program  yang telah ditetapkan  untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.
4. Indikator  kinerja  kegiatan,  yaitu  ukuran  kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

## Gambar 1. Kerangka Kerja Sistem Anggaran Berbasis Kinerja
Sumber :  Pedoman Penyusunan APBD Berbasis Kinerja Deputi IV BPKP, 2005

## 2.1.4.  Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan  anggaran  merupakan  alat perencanaan  tertulis  yang memberikan  gambaran yang lebih nyata/jelas dalam unit dan satuan uang (Mardiasmo,  2006).  Pada tahap  perencanaan anggaran  dilakukan  taksiran  pengeluaran  atas dasar  taksiran pendapatan  yang  tersedia.  Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah  sebelum  menyetujui  taksiran  pengeluaran, hendaknya  terlebih dahulu  dilakukan  penaksiran pendapatan  secara  lebih  akurat  untuk  mencapai hasil yang diinginkan.
Pelaksanaan anggaran harus:
a) menjamin  bahwa  anggaran  akan  dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan.
b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro.
c) memutuskan  adanya  masalah  yang  muncul  dalam pelaksanaannya.
d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif
Sistem  pelaksanaan  anggaran  harus  menjamin adanya  ketaatan  terhadap  wewenang  anggaran  dan memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah  pelaksanaan  anggaran  serta  memberikan fleksibilitas bagi para manajer.
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran  SKPD  dilaksanakan  secara  periodik  yang mencakup;
(a)  Laporan realisasi anggaran SKPD
(b) Neraca SKPD
(c)  Catatan atas laporan keuangan SKPD
Kepala  SKPD  menyusun  dan  melaporkan  arus kas  secara  periodik  kepada  kepala  daerah,  laporan tersebut  disusun  dan  disajikan  sesuai  dengan  peraturan pemerintah  yang  mengatur  tentang  standar  akuntansi pemerintahan.
Evaluasi  kinerja  merupakan  kegiatan  untuk menilai  atau  melihat  keberhasilan  dan  kegagalan  suatu organisasi  atau  unit  kerja  dalam  melaksanakan  tugas dan  fungsi  yang  dibebankan  kepadanya  (Mardiasmo, 2006).  Tujuan  dilakukannya  evaluasi  kinerja  adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian  realisasi,  kemajuan  dan  kendala  yang dijumpai  atau  sebab-sebab  tidak  tercapainya  kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan  sehingga  diharapkan  instansi  tersebut dapat  meningkatkan  kinerjanya  di  masa  yang  akan datang.

## 2.1.5.  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah (AKIP)
Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan  LAN  Tahun  2008  adalah  perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  sasaran dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  sistem pertanggungjawaban  secara  periodik.  Akuntabilitas juga dapat berarti sebagai perwujudan pertanggungjawaban  seseorang  atau  unit  organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai,  dalam  rangka  pencapaian  tujuan,  melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
Perencanaan Strategis
Pengukuran Kinerja Pemanfaatan Informasi Kinerja
Pelaporan Kinerja

## Berdasarkan  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan
Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  yang ditetapkan  oleh  Kepala  Lembaga  Administrasi  Negara, pelaksanaan  AKIP  harus  berdasarkan  antara  lain  pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. Adanya  komitmen  dari  pimpinan  dan  seluruh  staf instansi yangbersangkutan
2. Berdasarkan  suatu  sistem  yang  dapat  menjamin penggunaan  sumber-sumber  daya  secara  konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
4. Berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi,  serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat
6. Menyajikan
keberhasilan/kegagalan
dalam
pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Selain  prinsip-prinsip  tersebut  di  atas,  agar pelaksanaan  sistem  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  lebih  efektif,  sangat  diperlukan  komitmen yang  kuat  dari  organisasi  yang  mempunyai  wewenang dan  bertanggung  jawab  di  bidang  pengawasan  dan penilaian  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Siklus  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 2. Siklus Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

## Sumber : Pusdiklatwas BPKP, 2007

## 2.2.   Kerangka Pemikiran
Dalam  rangka  penerapan  otonomi  daerah  dan desentralisasi, penganggaran berbasis kinerja diterapakan untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  daerah.  Keterkaitan  antara penganggaran  berbasis  kinerja  dengan  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  daerah  dapat  dilihat  dalam pernyataan bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu  memenuhi  berbagai  tuntutan  dan  kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses  pengelolaan  keuangan  daerah  pada  khususnya (Bastian, 2006).

## Gambar 3. Model Penelitian
Ket.
:  Pengaruh variabel independen secara parsial.
:  Pengaruh variabel independen secara simultan.

## 2.3.   Hipotesis Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2012),  hipotesis  merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.  Dikatakan  sementara,  karena  jawaban  yang diberikan  baru  didasarkan  pada  teori  yang  relevan, belum  didasarkan  pada  fakta-fakta  empiris  yang diperoleh  melalui  pengumpulan  data.  Berdasarkan model  penelitian  di  atas  maka  hipotesis  yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H 1 :   Perencanaan  anggaran,  implementasi  anggaran, pelaporan/  pertanggungjawaban  anggaran  dan evaluasi  kinerja  berpengaruh  secara  simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
H 2 :   Perencanaan  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
H 3 :   Implementasi  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
H 4 :  Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
H 5 :  Evaluasi
kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## 3.   METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1.   Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  subyek  dan  sumber  data  yang  digunakan adalah data primer. data primer merupakan sumber data penelitian  yang  diperoleh  secara  langsung  dari  sumber asli.  Data  primer  yang  digunakan  untuk  menganalisis penelitian  ini  diperoleh  dengan  melakukan  metode survei  berupa  kuesioner  yang  berisi  kumpulan
Perencanaan Anggaran (X1)
Implementasi Anggaran (X2)
Pelaporan/Pertanggu
ngjawaban Anggaran (X3) Evaluasi Kinerja (X4)
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
pertanyaan  dan  diberikan  langsung  kepada  responden (Sugiyono, 2011).

## 3.2.   Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah  mengumpulkan  data  primer  dari  responden dengan cara metode survey.

## 3.3.   Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah pihak yang terkait pada penerapan anggaran berbasis kinerja, yaitu Kepala Dinas,  Sekretaris  dan  Kepala  Bagian  Keuangan  dan Perencanaan  pada  SKPD  kategori  dinas  di  lingkungan Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah 90 orang.

## 3.4.   Teknik Pengambilan Sampel
Teknik yang digunakan untuk penentuan sampel adalah  sampel  sensus.  Sensus  adalah  teknik  penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012).

## 3.5.   Operasional Variabel
Berikut  ini  akan  diuraikan  definisi  dan pengukuran  variabel  yang  digunakan  dalam  penelitian ini:
3.5.1.  Variabel Independen
a.   Perencanaan Anggaran (X 1 )
Perencanaan  anggaran  (Mardiasmo,  2006)  adalah taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang  tersedia  dengan  memperhatikan uncertainty (tingkat ketidakpastian). Dalam perencanaan APBD menggunakan  pendekatan bottom  up ,  pemerintah daerah  perlu  membuat  dokumen  perencanaan daerah.  Pemerintah  daerah  bersama  dengan  DPRD menetapkan arah dan kebijakan umum APBD. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan  merupakan  sesuatu  yang  menjadi keperluan  dalam  sebuah  sistem  untuk  mendukung tercapainya  tujuan.  Variabel  ini  diukur  dengan instrumen  yang  telah  digunakan  oleh  Haspiarti (2012). Daftar pernyataan terdiri dari 10 pernyataan.
b.   Implementasi Anggaran (X 2 )
Implementasi  (pelaksanaan)  anggaran  (Mardiasmo, 2006) yaitu tahapan dilaksanakannya anggaran oleh semua  unit  kerja  yang  ada  di  dalam  instansi. Variabel  ini  diukur  dengan  instrumen  yang  telah digunakan oleh Haspiarti (2012). Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan.
c.   Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran (X 3 )
Pelaporan  anggaran  (Mardiasmo,  2006)  adalah penyandingan  antara  anggaran  dan  realisasinya yang  mencakup  besarnya  alokasi  anggaran  unit kerja,  besarnya  anggaran  yang  telah  dikeluarkan serta  pencapaian  hasil  kerja  atau  kegiatan  atau program  yang  telah  dilaksanakan.  Variabel  ini diukur  dengan  instrumen  yang  telah  digunakan Haspiarti (2012) yang terdiri dari 3 pernyataan.
d.   Evaluasi Kinerja (X 4 )
Evaluasi  kinerja  (Mardiasmo,  2006)  diartikan sebagai  suatu  sistem  dan  cara  penilaian  pencapaian hasil  kerja  individu  pegawai,  unit  kerja  maupun organisasi  secara  keseluruhan.  Evaluasi  kinerja anggaran  dilakukan  atas  laporan  kinerja,  pimpinan bisa  melakukan  evalusi  sehingga  bisa  mengetahui dan  menganalisis  upaya  pencapaian  tujuan  yang telah  ditetapkan,  manakala  terjadi  penyimpangan atau hambatan dalam implementasi anggaran, maka pimpinan  bisa  mengambil  langkah  atau  kebijakan untuk  mengatasi  penyimpangan  atau  hambatan tersebut. Variabel ini diukur dengan instrumen yang telah digunakan Haspiarti (2012). Daftar pernyataan terdiri dari 3 pernyataan.

## 3.5.2.  Variabel Dependen
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
berdasarkan  LAN  Tahun  2008  adalah  perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan  keberhasilan  dan  kegagalan pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai  sasaran dan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  melalui  sistem pertanggungjawaban  secara  periodik.  Variabel  ini diukur  dengan  instrument  yang  telah  digunakan  oleh Haspiarti  (2012).  Daftar  pernyataan  terdiri  dari  10 pernyataan.

## 3.5.3.  Metode Analisis Data
Analisis  data  yang  digunakan  adalam  penelitian adalah  analisis  regresi  berganda  dengan  bantuan komputer  melalui  program SPSS  19.0  for  Windows . Regresi berganda didasarkan pada hubungan fungsional ataupun  kausal  dua  atau  lebih  variabel  independen dengan  satu  variabel  dependen  (Sugiyono,  2011). Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:
Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 + b 4 X 4 + e
Keterangan:
Y :  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah;  a: Konstanta;
X 1 :  Perencanaan Anggaran ; X 2 :  Implementasi Anggaran;
X 3 :  Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran; X 4 :  Evaluasi  Kinerja;  b 1 ,  b 2 ,  b 3, b 4 :  Koefisien Regresi; e : Error

## 3.5.4.  Uji Asumsi Klasik
Model  regresi  yang  baik  harus  memenuhi  uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

## 1.   Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  bertujuan  untuk  menguji apakah  model  regresi  antara  variabel  dependen dengan  variabel  independen  keduanya  mempunyai distribusi  normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang baik  adalah  yang  memiliki  distribusi  normal  atau mendekati  normal,  yang  dapat  dilihat  dengan menggunakan nilai signifikansi dari uji Kolmogorov Smirnov. Normal  bila  signifikansinya  lebih  besar dari α = 5%.
2.   Uji Multikoliniearitas
Pengujian mutikoliniearitas bertujuan untuk mengetahui  apakah  dalam  model  regresi  terdapat korelasi  antar  variabel  independen.  Model  regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen  yang  dapat  dilihat  dari  nilai tolerance dan variance  inflation  factor  (VIF). Apabila  nilai VIF  lebih  kecil  dari  10  maka  dapat  disimpulkan tidak  terjadi  multikoliniearitas  antar  variabel independen.
3.   Uji Heteroskedastisitas
Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan  dengan  melihat  grafik scatterplot antara nilai  prediksi  variabel  terikat    dengan  residualnya. Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 3.5.5.  Pengujian Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji f (uji simultan) dan uji t (uji parsial).

## 4.   HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  pengujian  regresi  berganda  dengan menggunakan  SPSS 19.0  for  Windows didapat persamaan  regresi  untuk  responden  di  Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut:
Y  =    13,783  +  0,767X 1 –  0,876X 2 +  0,640X 3 – 0,219X 4
Persamaan regresi untuk responden di Kabupaten Muaro Jambi yaitu:
Y  =    2,321  +  0,735X 1 +  0,469X 2 –  0,457X 3 + 0,783X 4
Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 19.0 for Windows didapatkan nilai F hitung (21,406)  responden  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  lebih  besar  dari  nilai  F tabel (2,59).  Dari  hasil tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  secara  simultan perencanaan anggaran , implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran, dan evaluasi kinerja berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur.  Dan  nilai  F hitung (12,357) responden  Kabupaten  Muaro  Jambi  lebih  besar  dari nilai  F tabel (2,63).  Dari  hasil  tersebut  dapat  dinyatakan bahwa secara simultan perencanaan anggaran , implementasi anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban  anggaran,  dan  evaluasi  kinerja berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Nilai  t hitung variabel  perencanaan  anggaran responden  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  lebih
besar  dari  2,0166  (t tabel )  yaitu  sebesar  8,830.  Hal tersebut berarti bahwa perencanaan anggaran berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur . Dan nilai  t hitung variabel  perencanaan  anggaran  responden Kabupaten  Muaro  Jambi  lebih  besar  dari  2,0261 (t tabel ) yaitu  sebesar  4,463.  Hal  tersebut  berarti  bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kabupaten Muaro  Jambi.  Hasil  penelitian  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  dan  Kabupaten  Muaro  Jambi  memiliki  hasil penelitian  yang  sama.  Hasil  penelitian  di  Kabupaten Tanjung Jabung dan Kabupaten Muaro Jambi memiliki hasil  penelitian  yang  sama.  Hal  ini  diperkuat  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haspiarti  (2012)  yang dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  perencanaan anggaran  berpengaruh  positif  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.  Namun hasil penelitian ini bertentangan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Friska  (2015)  yang  menyatakan  bahwa  perencanaan anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Nilai  -t hitung variabel  perencanaan  anggaran responden  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  lebih kecil  dari  -2,0166  (-t tabel )  yaitu  sebesar  -2,285.  Hal tersebut berarti bahwa implementasi anggaran berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Sedangkan  nilai  t hitung variabel  implementasi  anggaran responden  Kabupaten  Muaro  Jambi  lebih  kecil  dari 2,0261  (t tabel )  yaitu  sebesar  1,351.  Hal  tersebut  berarti bahwa  implementasi  anggaran  tidak  berpengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah Kabupaten  Muaro  Jambi.  Hasil  penelitian  yang dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan  Nina (2009), Avionita  (2010)  dan  Friska  (2015)  yang  menunjukkan bahwa  implementasi  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Namun  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang menunjukkan  bahwa  implementasi  anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.  Hal  ini  disebabkan  pencapaian  indikator penyediaan dana yang menggunakan dokumen anggaran kas dan DPA untuk tiap SKPD di Kabupaten Muaro Jambi belum tercapai.
Nilai  t hitung variabel  perencanaan  anggaran responden  Kabupaten  Tnajung  Jabung  Timur  lebih besar  dari  2,0166  (t tabel )  yaitu  sebesar  2,264.  Hal tersebut  berarti  bahwa  pelaporan/  pertanggungjawaban anggaran  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Sedangkan nilai -t hitung variabel pelaporan/ pertanggungjawaban  anggaran  responden  Kabupaten Muaro  Jambi  lebih  kecil  dari  -2,0261  (-t tabel )  yaitu sebesar -1,546. Hal tersebut berarti bahwa pelaporan/pertanggungjawaban anggaran tidak berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  Kabupaten  Muaro  Jambi.  Hasil
penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Tanjung Jabung Timur sejalan dengan penelitian yang dilakukan Haspiarti (2012),  Saputra  (2013)  dan  Friska  (2015)
yang
menunjukkan bahwa pelaporan/ pertanggungjawaban  anggaran  berpengaruh  terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Namun  hasil penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  tidak  sejalan  dengan  hasil  penelitian yang  dilakukan  di  Kabupaten  Muaro  Jambi  yang menunjukkan  bahwa  pelaporan/  pertanggungjawaban anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah.  Hal  ini  disebabkan indikator laporan penerimaan dan pengeluaran kas pada tiap SKPD di Kabupaten Muaro Jambi belum tercapai.
Nilai  -t hitung variabel  perencanaan  anggaran responden  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  lebih besar  dari  -2,0166  (-t tabel )  yaitu  sebesar  -1,460.  Hal tersebut berarti bahwa evaluasi kinerja tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . Sedangkan  nilai  t hitung variabel  evaluasi  kinerja responden  Kabupaten  Muaro  Jambi  lebih  besar  dari 2,0261  (t tabel )  yaitu  sebesar  3,112.  Hal  tersebut  berarti bahwa evaluasi kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah  Kabupaten Muaro  Jambi.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  Friska  (2015)  yang menunjukkan bahwa evaluasi kinerja tidak berpengaruh terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah.  Hal ini  disebabkan  indikator  evaluasi  atas  pelaksanaan
program  dan  kegiatan  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung Timur  belum  tercapai.  Namun  hasil  penelitian  yang dilakukan  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  tidak sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di Kabupaten  Muaro  Jambi  yang  hasilnya  diperkuat  oleh penelitian  yang  dilakukan  oleh  Haspiarti  (2012)  yang menyatakan  bahwa  evaluasi  kinerja  berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan pengujian statistik dengan menggunakan SPSS 19.0 for Windows diperoleh angka Adjusted  R  Square responden  Kabupaten  Tanjung Jabung  Timur  sebesar  0,635  atau  63,5%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  perencanaan  anggaran , implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban,  dan  evaluasi  kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah dipengaruhi  sebesar  63,5%  sedangkan  sisanya  sebesar 36,5%  dipengaruhi  atau  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang  tidak  dimasukkan  dalam  model  penelitian  ini. Sehingga dapat dinyatakan memiliki koefisien determinasi  yang  kuat.  Dan  angka Adjusted  R  Square responden  Kabupaten  Muaro  Jambi  sebesar  0,526  atau 52,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan anggaran , implementasi anggaran, pelaporan/  pertanggungjawaban,  dan  evaluasi  kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi daerah dipengaruhi  sebesar  52,6%  sedangkan  sisanya  sebesar 47,4%  dipengaruhi  atau  dijelaskan  oleh  variabel  lain yang  tidak  dimasukkan  dalam  model  penelitian  ini. Sehingga dapat dinyatakan memiliki koefisien determinasi yang kuat.
Tabel 1. Kesimpulan Uji Hipotesis No Hipotesis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Muaro Jambi Ket. t tabel t hitung F tabel F hitung Hasil t tabel t hitung F tabel F hitung Hasil 1. H1 : Perencanaan anggaran , implementasi anggaran,  pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran  dan  evaluasi kinerja berpengaruh
secara simultan terhadap  akuntabilitas kinerja pemerintah. 2,59 21,406 H1 diterima 2,63 12,357 H1 diterima Sama 2. H2 : Perencanaan  anggaran berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. 2,0166 8,830 H2 diterima 2,0261 4,463 H2 diterima Sama 3. H3 : Implementasi anggaran  berpengaruh terhadap  akuntabilitas kinerja pemerintah. - 2,0166 -2,855 H3 diterima 2,0261 1,351 H3 ditolak Berbeda 4. H4 : Pelaporan/pertanggung jawaban anggaran berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah 2,0166 2,264 H4 diterima - 2,0261 -1,546 H4 ditolak Berbeda 5. H5 : Evaluasi kinerja berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja - 2,0166 -1,460 H5 ditolak 2,0261 3,112 H5 diterima Berbeda
pemerintah.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  pengujian  hipotesis  dapat disimpulkan bahwa:
a. Perencanaan
anggaran , implementasi anggaran,pelaporan/pertanggungjawaban  anggaran, dan  evaluasi  kinerja  berpengaruh  secara  simultan terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  dan  Kabupaten Muaro Jambi.
b. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur  dan  juga  perencanaan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
c. Implementasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur,  namun  implementasi anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  Kabupaten  Muaro Jambi.
d. Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur, namun  pelaporan/  pertanggungjawaban  anggaran tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
e. Evaluasi  kinerja  tidak  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Tanjung  Jabung  Timur,  namun  evaluasi  kinerja berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

## 5.2.  Saran
Bertolak  dari  kesimpulan  penelitian  maka penulis mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran-saran sebagai berikut :
1. Bagi pemerintah Kabupaten  Tanjung Jabung Timur agar  meningkatkan  penerapan  anggaran  berbasis kinerja  terutama  pada  tahap  evaluasi  kinerja  agar akuntabilitas kinerja pemerintah semakin baik.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Muaro Jambi agar lebih meningkatkan  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja terutama  pada  tahap  implementasi  anggaran  dan pelaporan/pertanggungjawan anggaran agar akuntabilitas kinerja pemerintah semakin membaik.
3. Penelitian-penelitian  berikutnya  masih  dibutuhkan pada bidang yang sama tentang pengaruh penerapan anggaran  berbasis  kinerja  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  karena  hasil-hasil penelitian  yang  telah  dilakukan  masih  mengandung ketidakkonsistenan, mengembangkan variabel- variabel penelitiannya, memperluas subyek penelitian  yang  digunakan  dan  diharapkan  agar dapat  mengumpulkan  data  primer  tidak  hanya  dari
penyebaran  kuesioner  namun  harus  ditunjang dengan wawancara maupun observasi langsung.

## DAFTAR REFERENSI
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik . Salemba Empat. Jakarta .
Deputi  IV,  BPKP.  2005. Pedoman  Penyusunan Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Revisi) .  BPKP.
Jakarta.
Endrayani, Komang Sri, I Made Pradana Adi Putra dan Nyoman  Ari Surya Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Kehutanan  UPT  KBH  Bali  Tengah  Kota Singaraja) .  E  Journal  Akuntansi  Universitas Ganesha. Singaraja
Friska,  Indriani  Yulia.  2015. Pengaruh  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Provinsi Jambi). Tesis.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program SPSS . Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
Gunawan,    R  Sudarmanto.  2005. Analisis  Regresi Linier  Ganda  dengan  SPSS .  Graha  Ilmu,
Yogyakarta.
Harjanti,  Heti  Purwita.  2009. Pengaruh  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah Daerah Kota Depok . Tesis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
Haspiarti.  2012. Pengaruh  Penerapan  Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah . Jurnal.
Herawati,  Netty.  2011. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Pengendalian  Akuntansi,  dan  Sistem Pelaporan  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jamb i. Jurnal Penelitian  Universitas  Jambi,  Vol.13  No.  2. Jambi.
Indriantoro,  Nur  dan  Bambang  Supomo.  2002. Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi dan Manajemen. BPFE. Yogyakarta
Julianto.  2009. Pengaruh  Penganggaran  Berbasis Kinerja  terhadap  Kinerja  SKPD  di  Pemkab Tebing Tinggi. Tesis. Universitas Sumatra Utara. Medan.
Kurniawan.  2009. Pengaruh  Penganggaran  Berbasis Kinerja  terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  Daerah  di  Wilayah  IV  Priangan .
Jurnal UPI. Jakarta.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja. Bandung : Refika Aditama
Mardiasmo,  2006. Transparansi  dan  Akuntabilitas Publik  melalui  Akuntansi  Sektor  Publik:  Suatu Sarana  Good  Governance .  Jurnal  Akuntansi Pemerintah. Vol.2 No.1 Mei 2006.
Muda, Taufik Djundjung. 2005. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi  Pemerintah  pada  Sekretariat  Kota Kotamadya Jakarta Selatan . Disertasi.
Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
Nina,  Widiawati  Heti.  2009. Pengaruh  Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sukabumi .
Tesis. Universitas Padjajaran. Jawa Barat.
Nor,  Wahyudin.  2007. Desentralisasi  dan  Gaya
Kepemimpina  Sebagai  Variabel  Moderating dalam Hubungan antara Partisipasi
Penyusunan  Anggaran  dan  Kinerja Manajerial. Simposium Nasional Akuntansi X . Makassar.
Putra.  2010.  Pengaruh Penerapan  Anggaran  Berbasis Kinerja  dan  Sistem  Informasi  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Terhadap  Kinerja  SKPD  di Pemerintah  Kabupaten  Simalungun .  Tesis. Progran Pascasarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Sumatera Utara . Medan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
……………………, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
……………………, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.
……………………., Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
……………………., Undang-Undang  Nomor  23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
……………………., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
……………………., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.  30  Tahun  2007  tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
……………………., Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
……………………., Peraturan Menteri Negara Pendayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Nomor  53  Tahun  2014  tentang Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja,  Pelaporan Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  Atas  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
……………………., Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Nomor  29  Tahun  2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja  dan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah.
……………………., Peraturan  Pemerintah  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.
……………………., Peraturan  Presiden  Nomor  29 Tahun  2014  tentang  Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Saputra,  Jhony.  2013. Pengaruh  Kejelasan  Sasaran Anggaran,  Kinerja  Manajerial,  dan  Pelaporan Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (Studi  Kasus  Pada  Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal.
Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi .  Cetakan Pertama. Penerbit Ghalia Indonesia: Jakarta.
Sugih  Arti,  Agung.  2010. Pengaruh  Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap
Akuntabilitas  Dinas  Pendidikan  Kota  Depok . Tesis.  Program  Pasca  Sarjana  Universitas Gunadarma. Jakarta.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D) .  Alfa  Beta: Bandung.
Umar, Husein. 2003. Metode Riset Akuntansi Terapan . Ghalia Indonesia. Jakarta