## Peran Tenaga Pendamping Masyarakat Terhadap Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep
Oleh:
Ferawati, Moh. Said*, Alqaf Harto Maryono*. e-mail : rakafly@gmail.com

## ABSTRAKSI
Penelitian  ini  dilatar  belakangi  Peran  Tenaga  Pendamping  Masyarakat dalam  program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya    adalah  sebagai  bentuk salah  satu  mekanisme  dalam  program  tersebut  yang  mempunyai  tugas  untuk mendampingi  masyarakat  mendapatkan  bantuan  bantuan  stimulan  perumahan swadaya, yaitu melakukan pendampingan dengan membembuka rekening di Bank BRI Sumenep yang ditunjuk oleh pihak PU. Cipta karya dan tata usaha Sumenep, kemudian selain itu Tenaga Pendamping Masyarakat juga melakukan mencairkan dana kepada masyarakat yang mendaptkan bantuan tersebut. Tenaga Pendamping Masyarakat  melaksanakan  tugas  dan  perannya    dalam  Program  Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 memiliki kendala di masyarakat yakni masyarakat  masih  memiliki  paradigma  yang  masih  tradisional  dalam pembangunan tersebut sehingga peneliti ingin meneliti peran Tenaga Pendamping Masayarakat dalam  Program    Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  di Kabupaten Sumenep tahun 2014
Hasil  penelitian  ini,  dideskripsikan  melalui  berbagai  informasi  dan  data temuan  di  lapangan  selama  penelitian,  mengenai  Peran  Tenaga  Pendamping Masyarakat    dalam  program  bantuan  stimulan  perumahan  swadaya  yang dilihat dari  Permenpera Nomor  06  Pasal  15  ayat  (2)  Tahun  2013 sudah  baik. Memberikan  bimbingan  teknis  kepada KPB  dalam  melaksanakan  pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan sudah sesuai dengan prinsip prisnsip- prinsip peran pendamping yakni Tenaga Pendamping Masyarakat sudah bersikap sebagai  fasilitator,  pendidik,  perwakilan  masyarakat,  dan  mediator  dengan memberikan pengarahan serta motivasi, namun hal pelaporan Tenaga Pendamping Masyarakat  agak  sedikit  terlambat  dikarenakan  cara  pandang  masyarakat  yang masih  tradisional,  dalam  pembangunan  masih  menggunakan  hari  baik  tanpa memperhatikan deadline penyelesaian program pembangunan tersebut
Kata kunci :Prestasi Kerja, Kenaikan Pangkat dan Promosi Jabatan

## BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian
Pembangunan merupakan kegiatan  untuk  memperbaiki  sesuatu yang  kurang  untuk  lebih  sempurna atau lebih baik. Dalam melaksaakana pembangunan  tersebut  dibutuhkan sebuah  rencana  bertahap  dari  proses penyusunan  rencana  pembangunan jangka  panjang,  jangka  menengah, dan  tahunan  dimana  proses  tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sesuai dengan amanat Undang ‐ undang  No.  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU ‐ SPPN) Pada  penyusunan  dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah  dan  partisipasi  seluruh pelaku  pembangunan,  melalui  suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka  sinkronisasi  antar  rancangan Rencana  Kerja  Satuan  Perangkat daerah  (Renja  SKPD)  dan  Usulan Usulan  Pendanaan  Satuan  Kerja Perangkat Daerah dalam mengupayakan  pencapaian  sasaran prioritas  pembangunan  Kabupaten dalam  rangka  penyusunan  RKPD Tahun 2013.
Bantuan  stimulan  perumahan swadaya  (BSPS)  merupakan  salah satu program Kementerian Perumahan  Rakyat  (KEMENPERA) dalam  rangka  pelayanan  kepada masyarakat  berpenghasilan  rendah berupa bantuan stimulan pembangunan baru serta peningkatan kualitas  rumah  tidak  layak  huni  dan
prasarana  sarana  umum  (PSU). Besarnya  bantuan  stimulan  yang diberikan  adalah  50  %  dari  besar dana  untuk  meningkatkan  kualitas rumah  swadaya  yang  ditetapkan Menteri.(permenpera  No  14  Tahun 2011) Penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada  penerima  bantuan  akan dilakukan  melalui  bank  yang  telah ditunjuk  sebelumnya  sebagai  mitra kerja. Bank penyalur akan menerbitkan  buku  tabungan  atas nama penerima bantuan dan penerima  dana  Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya
dilarang memberi  kuasa  penarikan  tabungan kepada  pihak  lain.  Sementara  itu bank  penyalur  dilarang  melayani apabila  ada  penarikan  tabungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan surat kuasa. Hal ini Tahap  awal pengajuan bantuan stimulant perumahan swadaya dengan mengajukan proposal . Setelah  dilakukan  proses  verifikasi administrasi, kemudian direkomendasikan  untuk  dilakukan verifikasi lapangan. Verifikasi
lapangan  ini  dilakukan  oleh  tim verifikasi lapangan tingkat kabupaten yang  terdiri  dari  SKPD yang menangani bidang perumahan (Bappeda dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang), Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat dan Tenaga  Pendamping  Masyarakat. Hasilnya  pengajuan dinyatakan lolos verifikasi lapangan Masyarakat Berpeghasilan Rendah beserta segala kelengkapan pencairannya diserahkan kepada pihak Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) untuk dilakukan uji kelayakan dari kelengkapan proposal.
Saat ini pemerintah Kabupaten  Sumenep  melalui  Dinas Cipta  Karya  dan  Tata  Ruang  telah mengajukan  permohonan  pencairan dana atas nama penerima dana BSPS kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen dan proses penerbitan buku tabungan sedang dilakukan. Berbicara  terkait  dengan fungsi Tenaga Pendamping Masyarakat    dalam  program  bantuan stimulan perumahan swadaya  adalah sebagai bentuk salah satu mekanisme dalam program tersebut yang mempunyai tugas untuk mendampingi masyarakat mendapatkan bantuan bantuan stimulan  perumahan  swadaya,  yaitu melakukan  pendampingan  dengan membembuka rekening di Bank BRI
Sumenep  yang  ditunjuk  oleh  pihak
PU.  Cipta karya  dan  tata  usaha
Sumenep, kemudian selain itu Tenaga Pendamping Masyarakat juga  melakukan  mencairkan  dana kepada masyarakat yang mendaptkan bantuan tersebut. Tenaga Pendamping Masyarakat melaksanakan  tugas  dan  perannya dalam  Program  Perumahan  Stimulan Perumahan  Swadaya  Tahun  2014
memiliki  kendala  di  masyarakat yakni  masyarakat  masih  memiliki paradigma  yang  masih  tradisional dalam pembangunan tersebut sehingga  peneliti  ingin  meneliti peran Tenaga Pendamping Masayarakat terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya  di  Kabupaten  Sumenep tahun 2014 BAB II

## KERANGKA DASAR TEORI
Peran
Peran  merupakan  aspek  yang dinamis  dalam  kedudukan  (status) terhadap  sesuatu.  Apabila  seseorang melakukan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  kedudukannya,  maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto 2002).

## Implementasi
Implementasi  merupakan  suatu kegiatan  yang  begitu  kompleks: melibatkan  banyak  aktor  dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan bisa bertambah  ketika  kebijakan  yang diimplementasikan  tidak  dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi  politik  yang mewarnai proses
perumusan kebijakan tersebut.

## Implementasi Kebijakan
implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  merupakan  cara  agar sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya.  Lester  dan  Stewart  yang dikutip  oleh  Winarno,  menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dalam  pengertian  luas  merupakan alat  administrasi  hukum  dimana berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur dan  teknik  yang  bekerja  bersama- sama  untuk  menjalankan  kebijakan guna  meraih  dampak  atau  tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

## Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi  kebijakan  pada prinsipnya  merupakan  cara  agar sebuah  kebijakan  dapat  mencapai tujuannya, implementasi itu merupakan  tindakan-tindakan  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk mencapai  tujuan  yang  telah  di
tetapkan dalam  suatu  keputusan kebijakan.

## Model Implementasi Kebijakan
Menurut Grindle dalam Wibawa (1994,37) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah  bahwa  setelah  kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi  kebijakan  dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
c. Derajat perubahan yang
diinginkan d. Kedudukan pembuat kebijakan e. Pelaksana program
f. Sumber daya yang dikerahkan
Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan Menurut  Islamy  (1997,102- 106)  membagi  tahap  implementasi dalam 2 bentuk, yaitu: 1) Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya  dan  disahkannya suatu  kebijakan  maka  kebijakan tersebut  akan  terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan  suatu  negara  terhadap kedaulatan negara lain.
2) Bersifat non  self-executing yang berarti  bahwa  suatu  kebijakan publik  perlu  diwujudkan  dan dilaksanakan  oleh  berbagai  pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.
Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Menurut Soenarko (2005,187) untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Kebijaksanaan dan program ada 3 kegiatan pokok yang penting, yaitu : 1) Interpretation Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, interpretation adalah  berusaha  untuk  mengerti apa  yang  dimaksudkan  oleh pembentuk  kebijaksanaan  dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan. Program pelaksanaan  yaitu  rencana  yang didukung dengan pendanaan yang  siap  untuk  diterapkan, haruslah  sesuai  dengan  ide, keinginan  dan  motivasi  dari pembentuk kebijaksanaan. 2) Organization Organization  dalam  pelaksanaan kebijaksanaan dimaksudkan sebagai  pembentukan  badan- badan  atau  unit-unit  beserta metode – metode  yang  yang diperlukan menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaan itu.
3) Application
Application  adalah  penerapan segala  keputusan  dan  peraturan- peraturan  dengan  melakukan kegiatan-kegiatan untuk terrealisirnya tujuan kebijaksanaan  itu.  Bentuk  dari application ini yaitu Programmed implementation dan adapted implementation.

## Faktor  Pendukung  Implementasi Kebijakan
Adapun  syarat-syarat  untuk dapat mengimplementasikan kebijakan  negara  secara  sempurna menurut teori implementasi Hogwood  dan  Lewis  dalam  Wahab (1997,71-780 yaitu : 1) Kondisi  eksternal  yang  dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak  akan mengalami  gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. 2) Untuk pelaksanaan program
tersedia waktu dan sumber- sumber yang cukup memadai.
3) Perpaduan  sumber-sumber  yang diperlukan benar-benar tersedia.
4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh  suatu  hubungan  kausalitas yang handal. 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung  dan  hanya  sedikit  mata rantai penghubungnnya.
6) Hubungan  saling  ketergantungan
kecil. 7) Pemahaman  yang  mendalam  dan kesepakatan terhadap tujuan.
8) Tugas-tugas diperinci dan
ditempatkan  dalam  urutan  yang tepat. 9) Komunikasi  dan  koordinasi  yang sempurna.
10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan
kepatuhan yang sempurna. Faktor  Penghambat  Implementasi Kebijakan
Menurut  Sunggono  (1994,149-
153) implementasi kebijakan
mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu: 1) Isi kebijakan 2) Informasi Implementasi  kebijakan  publik mengasumsikan bahwa para
pemegang  peran  yang  terlibat langsung  mempunyai informasi yang  perlu  atau  sangat  berkaitan untuk  dapat  memainkan  perannya dengan  baik.Informasi  ini  justru tidak ada, misalnya  akibat adanya gangguan komunikasi. 3) Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik  akan  sangat  sulit  apabila pada pengimplementasiannya tidak  cukup  dukungan  untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
4) Pembagian potensi.
Sebab-musabab  yang  berkaitan dengan  gagalnya  implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi  diantara  para  pelaku  yang terlibat dalam implementasi.
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 2.13.1 Pengertian dan Tujuan BSPS Bantuan Stimulan adalah fasilitas  Pemerintah  berupa  sejumlah dana  yang  diberikan  kepada  MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)  penerima  manfaat  bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya (Permenpera No 14 Tahun 2011) Tujuan  dari  Bantuan  Stimulan Perumahan  Swadaya  adalah  untuk menberdayakan  MBR  (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) agar mampu membangun atau meningkatkan  kualitas  rumah  secara
swadaya  sehingga  dapat  menghuni rumah  yang  layak  dan  lingkungan yang  sehat  dan  aman.  (Permenpera No 06 Tahun 2013)
Konsep  Pengadaan  Perumahan Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan
Rendah Dalam Panudju (1999:32), Secara garis besar pengadaan perumahan bagi MBR sangat dipengaruhi oleh dua aspek. Pertama, aspek  kebijaksanaan,  menyangkut pembuatan kebijaksanaan pemerintah, undang-undang, peraturan, kelembagaan dan program pemerintah  di  bidang perumahan. Kedua,  aspek  pelaksanaan  atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro, menyangkut organisasi pelaksanaan,  dana,  pengadaan  lahan matang atau kapling siap bangun dan pelaksanaan pembangunan
perumahannya sendiri.

## BAB III

## METODE PENELITIAN

## Fokus Penelitian
Fokus  penelitian  merupakan masalah  atau  hal-hal  yang  menjadi pusat perhatian dan akan mengungkapkan  fakta  yang  ada melalui data yang akan dikumpulkan, diolah,  dianalisis  dalam  penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian  ini  adalah  Peran  Tenaga Pendamping  Masyarakat    terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  di  Kabupaten Sumenep, PermenperaNomor 06
Pasal  15  ayat  (2)  Tahun  2013,
Tenaga Pendamping Masyarakat atau yang disebut lain TPM

## Lokasi Penelitian
Dalam  penelitian  ini  yang menjadi lokasi penelitiannya yaitu di Dinas  PU.Cipta  Karya  dan  Tata Usaha Kabupaten Sumenep dan Desa
Ambunten  Tengah  Kec.Ambunten. Lokasi  ini  dipilih  dengan  alasan bahwa  kantor  di  Dinas  PU.  Cipta Karya  dan  Tata  Usaha  merupakan instansi yang menyelenggarakan program Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  di  Kabupaten
Sumenep.

## Sumber Data
Hasan (2002:82) menyatakan    berdasarkan  sumber pengambilannya,  Data  dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Data Primer
Merupakan  data  yang  diperoleh atau  dikumpulkan  langsung  di lapangan oleh orang yang melakukan  penelitian  atau  yang bersangkutan memerlukannya.Data  primer  ini, disebut  data  asli  dan  data  baru. Dalam hal ini data tersebut adalah
Kepala  Bidang  Perumahan,  staf Bidang  Perumahan  PU  Cipta Karya  ,tim  Tenaga  Pendamping Masyarakat  (TPM),  Kepala  Desa
Ambunten  Tengah  dan  beberapa masyarakat  yang  mendapatkan bantuan program BSPS di
Kabupaten Sumenep.
2. Data Sekunder Merupakan  data  yang  diperoleh atau  dikumpulkan  oleh  orang yang  melakukan  penelitian  dari sumber-sumber  yang  telah  ada. Data  ini  biasanya  diperoleh  dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti  terdahulu  .data  sekunder
disebut  data  tersedia  dilokasi penelitian.

## 3.1 Instrumen Penelitian
Dalam penelitian untuk mengukur  yang  akan  diteliti  maka diperlukan  instrumen  penelitian  agar nantinya  pekerjaan  lebih  mudah  dan hasilnya  lebih  baik,  dalam  arti  lebih cermat,  lengkap  sistematis  shingga leih  mudah  diolah  (Suharsini  1996 dalam Hasan (2002:76) dalam penelitian kualitatifinstrumen  utama adalah  peneliti  sendiri,  Sedangkan instrumen penunjangnya adalah :
1. Pedoman wawancara yang berisi poin-poinyang  menjadi  acuan dalam melakukan wawancara.
2. Alat-alat Bantu Lain Yaitu alat-alat bantu yang berupa  alat  tulis  menulis  yang peneliti  gunakan  terutama  untuk mencatat  hasil-hasil  observasi dan hasil-hasil wawancara.

## Subyek Penelitian
Satori  dan  Komariah  2011 : 48  mengemukakan  bahwa  subyek penelitian merupakan sebagai informan,    yang  artinya  orang  pada latar  penelitian  yang  dimanfaatkan untuk memberikan  informasi tentang situasi  dan kondisi  latar  penelitian dalam  hal  ini  yang  menjadi  subyek peneitian  adalah  pegawai  PU  Cipta Karya, Tenaga pendamping Masyarakat, serta Masyarakat Penerima Bantuan Metode Pengumpulan Data Tehnik  pengumpulan  data yang tepat, dengan mempertimbangkan  penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya.. Iqbal (2002:83) menyatakan  bahwa  pengumpulan data dilakukan sebagai berikut : 1. Wawancara Yaitu wawancara yang berisi pion-poin yang menjadi dasar acuan dalam melakukan wawancara 2. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan Pengamatan serangkaian  perilaku dan  suasana  yang  berkenaan dengan  organisme  itu,  sesuai dengan tujuan empiris.
3. Studi Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan  data  yang  tidak langsung  ditujukan  pada  subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen  atau  catatan penting.

## Tehnik Analisa Data
Miles  dan  Huberman  dalam Sugiyono (2004: 334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatis dilakukan secara interaktif dan berlangsung  secara  terus  menerus sampai tuntas.
1. Reduksi Data (Data Reduction ) Mereduksi data berarti
merangkum,  memilih  hal - hal  yang pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal yang  penting,  dicari  pola  dan temanya.  Dengan  demikian  data yang telah direduksi akan memberikan  gambaran  yang  lebih jelas,  dan  mempermudah  peneliti untuk  melakukan  pengumpulan  data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian Data ( Data Display ) Dalam penelitian kualitatif, langkah  kedua  setelah  mereduksi data  yaitu  penyajian  data.Dalam  hal ini  bisa  dilakukan  dalam  bentuk uraian  singkat,  bagan,  hubungan antar kategori, dan sejenisnya.dengan teks yang bersifat naratif.
3. Verification ( Kesimpulan )
Langkah  ketiga  dalam  analisis data  kualitatif  adalah  penarikan kesimpulan-kesimpulan  awal    yang ditemukan  bukti-bukti  yang  kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila  kesimpulan  dikemukakan pada  tahap  awal,  didukung  oleh, bukti-bukti  yang  valid  dan  konsisten saat  peneliti  kembali  kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang  kredibel. Kesimpulan  dalam  penelitian
kualitatif  adalah  merupakan  temuan baru  yang sebelumnya belum pernah ada.Temuan  dapat  berupa  deskripsi/
gambaran suatu objek yang sebelumnya  masih  remang-remang atau  gelap  sehingga  setelah  diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan  kausal  atau  interaktif, hipotesis atau teori.

## BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Keadaan Geografi Kabupaten

## Sumenep
Kabupaten Sumenep merupakan  salah  satu  bagian  dari Propinsi  Jawa  Timur,  terletak  pada posisi  113°32’54’’  Bujur  Timur  dan
4°55’  LS - 7°24’  Lintang  Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara : Laut Jawa
b. Sebelah Selatan : Selat Madura c. Sebelah  Timur  :  Laut  Jawa  dan
Laut Flores d. Sebelah Barat: Kabupaten Pamekasan. Geografis  wilayah  Kabupaten
Sumenep terbagi menjadi dua bagian yaitu wilayah daratan dan kepulauan.
Bagian  Dataran  luasnya  1.146,93
Km 2 atau sekitar 54,79 %. Sedangkan wilayah Kepulauan luasnya  946,53  Km 2 atau  sekitar 45,21 %. Wilayah  kepulauan  meliputi 126  pulau.  Sebagaimana  wilayah Pulau Madura pada umumnya, merupakan wilayah kering  dan pegunungan,  Kabupaten  Sumenep bagian utara mulai Kecamatan Pasongsongan,  Ambunten,  Dasuk dan  Batuputih  sebagian  besar  terdiri dari  lahan  kering.  Temperatur  di Kabupaten Sumenep rata-rata 24,7 o C – 32,9 o C. Topografi Daerah Kabupaten Sumenep Secara  topografis  Kabupaten Sumenep merupakan wilayah kepulauan,  yaitu  terdiri  dari  126 pulau, terdiri atas 48 pulau berpenghuni  dan  78  pulau  tidak berpenghuni, serta 104 pulau bernama  dan  22  pulau  belum  diberi nama. Kondisi tersebut, telah memperkaya sumber daya alam, baik yang  terdapat  di  darat,  laut  dan udara, dalam bentuk keanekaragaman flora, fauna, sumber daya  mineral,  dan  sumber  daya  air yang diharapkan dapat didayagunakan secara optimal,
bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Daftar Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kab. Sumenep Tahun 2014 Kemiskinan merupakan masalah bagi bangsa kita ini semakin tahun  tingkat  kemiskinan  di Negara kita  ini  semakin  meningkat,  banyak program-program Perintah yang dikucurkan  untuk  masyarakat,  baik Program  Nasional  Pemberantasan Kemiskinan Mandiri Pedesaan, Program  Nasional  Pemberantasan Kemiskinan Mandiri Perkotaan, Bantuan Raskin, serta Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya  bagi Masyarakat  yang  Berpenghasilan Rendah  yang  merupakan  Program dari Kementrian Perumahan Rakyat.
Kabupaten  Sumenep  sudah
melaksanakan kegiatan-kegiatan program  kemiskinan  salah  satunya yakni program pembangunan perumahan  rakyat  yang  sumber dayanya dari Kementrian Perumahan Rakyat.Yang  sudah  dilaksanakan mulai  dari  tahun  2012.Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disebut dengan Kelompok  Penerima  Bantuan  (KPB) merupakan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian melalui  wawancara  dan  observasi serta  dokumen  yang  ada,  tentang peran Tenaga Pendamping Masyarakat dalam Program Nasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014  yang dilakukan dengan  wawancara  ke  tiga  informan yakni  informan  kunci,  informan utama dan informan pendukung yang dilakukan  di  Dinas  Cipta  Karya  Kab Sumenep  serta  ke  Desa  Ambunten Tengah  Kecamatan  Ambunten  Kab
Sumenep sehingga data yang diperoleh  obyektif,  mengacu  pada tugas Tenaga Pendamping Masyarakat yang diatur dalam Permenpera Nomor 06 Pasal 15 ayat
(2) Tahun 2013, Tenaga Pendamping Masyarakat  atau  yang  disebut  lain TPM  wajib  melaksanakan  tugas, diantaranya :
1. Memberikan  bimbingan  teknis kepada KPB dalam melaksanakan  pembelian  bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan Tenaga Pendamping Masyarakat  Bantuan  Stimuan Perumahan  Swadaya  dengan tahapan awal yakni Memberikan bimbingan  teknis  kepada  KPB dalam  melaksanakan  pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan. Berikut  ini  wawancara  dengan salah  satu  Tenaga  Pendamping Masyarakat yang  menangani bantuan  stimulan  perumahan swadaya “ dalam pelaksanaan pembangunan  rumah  swadaya tersebut tenaga pendamping masyarakat memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan baik dalam melakukan pembelian bahan bangunan seperti  harga  bahan  bangunan dan  dimana  toko  yang  sudah ditunjuk  oleh  kemenpera  dalam melakukan  pemebelian  tersebut dan pelaksanaan bangunan yang baik  efektif  serta  efisien  namun demikian  masyarakat  langsung menyerahkan  langsung  proses pemeblian bahan-bahan bangunan tersebut kepada kami, kendala  yang kami  hadapi dlapangan tentang pembangunan  rumah  tesebut,  ( Amin Arif Santoso, 23 Juli 2014) 2. Membuat laporan progres pekerjaan  mulai  dari  0  %  (  nol persen  ),  30  %  (  tiga  puluh persen ), dan seratus persen. Tenaga pendamping masyarakat  selain  Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok  Penerima  Bantuan dalam  melaksanakan  pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan  bangunan  mereka juga  mempunyai  tugas  untuk membuat  pelaporan  pekerjaan pembangunan  rumah  swadaya tersebut  progres  tersebut  mulai dari rumah tersebut dalam kondsi awal 0 % , pembangunan tersebut  sudah  dilakukan  30  % serta sampai pembanguna rumah tersebut  sampai  selesai  progres 100 %
Berikut  ini  wawancara  dengan salah  satu  Tenaga  Pendamping Masyarakat yang  menangani bantuan  stimulan  perumahan swadaya “ kami selaku Tenaga Pendamping  dalam  program Bantuan  Stimulan  Perumahan Swdaya melaporkan kondisi rumah Kelompok Penerima Bantuan mulai dari kondisi awal yakni kondisi rumah yang masih belum direhap, pekerjaan rumah tersebut  yang  sudah  dilakukan 30%  sampai  selesai,  dalam kegiatan  tersebut  kami  selalu mendokumentasikan dengan kamera, penerima BSPS tersebut cenderung masih memiliki paradigma  dalam  pembuatan bangunan tesebut masih menunggu  hari  baik  sehingga progres  pembangunan  tersebut terkendala  ,  kurangnya  tukang yang  disebabkan  oleh  waktu pembangunan  yang  dilakukan secara  bersa  sama,  serta  bahan material  yang  sulit  masuk  ke lokasi dikarenakan
lokasi tersebut  jauh  dari  jalan  raya  (
Amin Arif Santoso, 23 Juli 2014)

## Analisa Hasil Penelitian
Berdasarkan  hasil  penelitian  di atas, peneliti ingin menganalisa hasil penelitian  tersebut  dengan  teori-teori yang  dirasa  berhubungan  penelitian di  atas.  Dalam  hal  ini  peneliti  ingin menganalisa peran Tenaga Pendamping  Masyarakat  terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  yang  dilahat dari  Peraturan  Mentri  Perumahan Rakyat Nomor  06  Pasal  15  ayat  (2)
Tahun  2013,  Tenaga  Pendamping Masyarakat  atau  yang  disebut  lain
Tenaga Pendamping Msayarakat wajib melaksanakan tugas, diantaranya  Memberikan  bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan,  Membuat  laporan  progres pekerjaan mulai dari 0 % ( nol persen ),  30  %    (  tiga  puluh  persen  ),  dan seratus persen.

## Pembahasan
Berdasarkan analisa hasil penelitian  di  atas,  peneliti  ingin menjelaskan  tentang    peran  Tenaga Pendamping  Masyarakat  terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  yang  dilahat dari  Peraturan  Mentri  Perumahan Rakyat Nomor  06  Pasal  15  ayat  (2)
Tahun  2013,  Tenaga  Pendamping Masyarakat  atau  yang  disebut  lain
Tenaga Pendamping Msayarakat wajib melaksanakan tugas, diantaranya  Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam
melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan

## BAB V

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  di atas, peneliti ingin menganalisa hasil penelitian  tersebut  dengan  teori-teori yang  dirasa  berhubungan  penelitian di  atas.  Dalam  hal  ini  peneliti  ingin menganalisa
peran Tenaga Pendamping  Masyarakat  terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  yang  dilihat dari  Peraturan  Mentri  Perumahan Rakyat Nomor  06  Pasal  15  ayat  (2)
Tahun  2013,  Tenaga  Pendamping
Masyarakat  atau  yang  disebut  lain Tenaga Pendamping Masyarakat wajib melaksanakan tugas, diantaranya  Memberikan  bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan Tenaga Pendamping Masyarakat sudah Memberikan bimbingan  teknis  kepada  Kelompok Penerima Bantuan dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan pendampingan  juga  sudah  baik, sudah  sesuai  dengan  prisnsip-prinsip peran  pendamping  yakni  Tenaga Pendamping Masyarakat sudah bersikap sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan mediator dengan memberikan pengarahan serta  motivasi  yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan bangunan dengan tanpa mempersulitnya. Membuat  laporan  progres  pekerjaan mulai dari 0 % ( nol persen ), 30 % ( tiga  puluh  persen  ),  dan  seratus persen. Tenaga Pendamping Masyarakat sudah melakukan laporan  tersebut dengan  baik  sesuai syarat-syarat  penyusunan  laporan yang  baik,  namun  ada  yang  perlu diperbaiki  dalam  ketepatan  waktu penyetoran laporan, artinya penyampaian dan penerimaan laporan  harus  tepat  pada  waktunya. Laporan  tersebut  dalam  ketepatan waktunya  agak  sedikit  terlambat dikarenakan  dalam  pembangunan rumah  swadaya  tersebut  kelompok Penerima Bantuan masih berpedoman  pada  paradigma  (cara pandang) tradisional/lama yakni
masih
menggunakan prembon (masih mencari hari baik ) pada awal pembangunan tersebut.
Dengan demikian Peran Pendamping Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan  Swadaya  di  Kabupaten Sumenep yang menyangkut pemberian  bimbingan  teknis  kepada dan pembuatan laporan sudah berjalan baik

## Saran
Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan  saran  dan  masukan kepada  Tenaga  Pendamping  dalam melaksanakan  tugas  perannya  sesuai dengan  Permenpera  Nomor  06  Pasal
15 ayat (2) Tahun 2013, yaitu: Hendaknya Tenaga Pendamping Bisa memberikan masukan terhadap perubahan paradigma  masyarakat  yang masih tradisional dengan pendekat persuatif tentang pembangunan rumah swadaya tersebut Meskipun paradigma  tradisional  itu  dilakukan juga  ,hendaknya  penentuan  awal pembangunan  perumahan  swadaya tersebut  sesuai  dengan  jadwal  dan ketentuan  pembangunan  dari  Tenaga Pendamping  Masyarakat.  Dengan menanyakan  kepada  orang  pintar agak lama sebelum dilakukan pembangunan tersebut. Sehingga pelaporan  dari  Tenaga  Pendamping Masyarakat  tidak  telat  atau  sesuai dengan  dealine  waktu  yang  telah ditentukan.

## DAFTAR  PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Arimbi,  Heriputri  dan  Santoso,  Mas  Achmad, 2003.Peran  Serta  Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan. WALHI, Jakarta
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,2005,Jakarta : Balai Pustaka,
Hakim,  EM  Lukman,  2009, Administrasi  Pembangunan, Penerbit ITS  Press,
Surabaya PMN dan Unija Press, Sumenep
Hasan, Ikbal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia Jakarta
Islamy,  M,  Irfan,  (1997), Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
Lemabaga  Administrasi  Negara,  2008, Pengelolaan  Informasi  dan  Teknik Pelaporan, Jakarta, LAN.
Moeheriono,2009,Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Ghalia Indonesia,Bogor.
Satori  Djam’an.,  Komariah  Aan.  2011. Metode  Penelitian  Kualitatif.  Alfabeta: bandung
Soeharto, I. 2002. Studi Kelayakan Proyek Industri. Jakarta : Erlangga
Sugiono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, Edisi11, CV. Alfabeta, Bandung.
Sunggono,  Bambang,  1994, Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik,  Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta
Toha, M. ,1997. Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Ghalian Indonesia
Nurhaida,  H.S.  2003.“ Studi Implementasi  Program  Penataan  Permukiman Kumuh di Kelurahan Mojosongo ”.Tesis Program Studi Ilmu
LingkunganProgram Pascasarjana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Nurdin dan Usman, 2004, Konteks Implementasi Berbaisis Kurikulkuam, Penerbit Bintang Pustaka, Yogyakarta Subarsono, AG. (2005), Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Soenarko, 2005, Public Policy, Penerbit Unair Press, Surabaya
Panudju, B. 1999.Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Bandung: PT. Alumni.

## Purwanto  dan  Sulistyastuti, Implementasi  Kebijakan  Publik,  Konsep  dan
Aplikasinya di Indonesia, Penerbit Gava Media, Yogyakarta
Wahab,  Solichin A,  2004, Analisis  Kebijakan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta
Wibawa, S, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta
Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik, teori dan proses. Edisi revisi.Yogyakarta
: Media Presindo

## Peraturan Perundang-undangan
Permenpera  (2013), Pedoman  Pelaksanaan  Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Mentri Negara Perumahan Rakyat (diakses WWW.djpp.depkumham.go.id tanggal 20 Pukul 21.00)
Ahmad  Rokhaul  Alamin, Jurnal Analitis  Peran  Pendamping  dalam  Program Keluarga  Harapan  (  PKH)  pada  Dinas  Sosial  Jakarta  Utara,  2010.
(diakses http Skripsi  Analitis  Peran  Pendamping  dalam  Program  Keluarga Harapan ( PKH) pada Dinas Sosial Jakarta Utara tanggal 04 Pukul 15.00)