## DAMPAK PENGANCAMAN TINDAK PIDANA DESK-COLLECTOR TERHADAP DEBITUR PINJAMAN ONLINE MENURUT LIFESTYLE ROUTINE ACTIVITY THEORY
Allysa Farisa Yasmine a , Alvina Faradila b , Ayudhianti Pranchastika c , Farah Almi d , Muhammad Rafli e , Mudita Ayunda 6 , Irsya Apryan 7 , Daffa Rizky 8 .
a Universitas Budi Luhur, Email: 2043500830@student.budiluhur.ac.id b Universitas Budi Luhur, Email: 2043500855@student.budiluhur.ac.id c Universitas Budi Luhur, Email: 2043500921@student.budiluhur.ac.id d Universitas Budi Luhur, Email: 2043500665@student.budiluhur.ac.id e Universitas Budi Luhur, Email: 2043500863@student.budiluhur.ac.id f Universitas Budi Luhur, Email: 2043500939@student.budiluhur.ac.id g Universitas Budi Luhur, Email: 2043500780@student.budiluhur.ac.id h Universitas Budi Luhur, Email: 2043500806@student.budiluhur.ac.id
Naskah diterima: 19 November 2023; revisi: 24 November 2023; disetujui: 7 Desember 2023 DOI: 10.55551/jip.v4i2.77

## Abstrak:
Kejahatan  semakin  bervariasi,  banyak  kejahatan  yang  berkembang  dalam  layanan pinjaman online. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam industri ini adalah praktik pengancaman desk collection yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ketika konsumen  mengalami  kredit  macet  atau  gagal  membayar  pinjaman  sesuai  dengan ketentuan yang telah disepakati. Permasalahan yang diangkat dalam studi kasus ini mencerminkan  bahwa  pengaruh  gaya  hidup  rutinitas  seseorang  dalam  menjalani hidupnya mampu memotivasi seseorang melakukan pinjaman online, dimana banyak diantaranya  yang  masih  sering  terjebak  dengan  perusahaan  yang  menawarkan layanan pinjaman online secara mudah dan cepat tanpa memperhatikan resiko-resiko yang  mungkin  saja  dapat  terjadi.  Tujuan  utama  dari  penulisan  ini  adalah  untuk menganalisis  seberapa  jauh  dampak  perlakuan  buruk  yang  dilakukan  oleh  oknum desk  collector  terhadap  debitur.  Juga  untuk  melindungi  dan  mencegah  masyarakat lain  kemudian  menjadi  korban  dari  praktik  pengancaman  dalam  industri  pinjaman online.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif teks analitik dengan jenis penelitian kualitatif dengan mencari dan mengkaji berbagai bacaan dan tulisan ilmiah sebelumnya dan penyebaran kuesioner yang bersifat open question, dengan ruang lingkup penelitian dibatasi pada kasus tindak kejahatan desk collector dalam upaya penagihan utang kepada debitur pinjaman online.
Kata  Kunci: Desk  Collector;  Kekerasan;  Kredit  Macet;  Pengancaman;  Pinjaman Online.

## LATAR BELAKANG
Di  tengah  era  digital  dan  perkembangan  industri  pinjaman online yang  pesat, segala  sesuatu  menjadi  sangat  mudah  seperti  adanya  kemudahan  akses  pinjaman online . Semakin banyak individu yang mengandalkan layanan pinjaman online untuk memenuhi  kebutuhan  finansial  mereka.  Banyaknya  perusahaan  pinjaman online membuat masyarakat menjadi tergiur dengan program yang ditawarkan, karena lebih cepat dan mudah. Berdasarkan data perusahaan pinjaman ilegal oleh Satuan Tugas Pemberantasan  Aktivitas  Keuangan  Ilegal  (Satgas  PAKI)  per-Agustus  2023  lalu, terdapat sebanyak 243 entitas dan 45 konten pinjaman online atau pinjol yang berasal dari website ,  aplikasi,  serta  media  sosial.  Dari  hasil  temuan  itu,  sepanjang  2017 hingga 4 September 2023 lalu, Satgas PAKI menyatakan telah menghentikan 7.200 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 5.753 entitas pinjol, 1.196 entitas investasi ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal. Berdasarkan Statistik Fintech Lending Indonesia yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, nilai penyaluran pinjaman online pada  Januari  2023  mencapai  Rp18,73  triliun.  Industri  pinjaman online telah memfasilitasi akses ke sumber dana yang cepat dan tanpa agunan bagi individu yang membutuhkan pembiayaan mendesak.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  berkembangnya  teknologi  membuat  semua menjadi  lebih  mudah.  Perkembangan  yang  pesat  menciptakan  kemudahan  akses terhadap  layanan  pinjaman online atau Peer  to  Peer  Lending (P2PL)  yang  mampu membuat  masyarakat  tergoda.  Meskipun  memberikan  kenyamanan  dalam  hal pengajuan  dan  persetujuan  pinjaman,  namun  industri  ini  diketahui  seringkali menerapkan tingkat suku bunga yang tinggi dan ketentuan pembayaran yang ketat. Banyak perusahaan yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan pelanggaran hukum  seperti  melakukan  pengancaman  tidak  bermoral  melalui desk  collector terhadap konsumen yang telat membayar utang, tidak sedikit juga yang melakukan upaya teror.
Salah  satu  aspek  yang  kemudian  menjadi  perhatian  dalam  industri  ini  adalah praktik pengancaman desk collection yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu ketika konsumen  mengalami  keterlambatan  pembayaran  atau  gagal  membayar  pinjaman sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Perusahaan layanan pinjaman online ini akan meminta staff desk collection untuk menagih utang kepada konsumen dengan
cara  meneror  dengan  kata-kata  melalui  pesan  di  telepon  seluler. Desk  Collection merupakan  istilah  yang  merujuk  pada  proses  penagihan  utang  di  mana  upaya penagihan  ini  dilakukan  oleh  pihak  penagih  utang  ( collector )  melalui  komunikasi langsung  dengan  konsumen  yang  memiliki  kewajiban  dalam  kegiatan  pembayaran utang.  Namun  dalam  praktiknya,  banyak  layanan  pinjaman online yang  melibatkan taktik agresif, tidak etis, atau bahkan melanggar hukum seperti melakukan ancaman fisik dan kekerasan, intimidasi, pelanggaran privasi, dan gangguan berlebihan seperti melakukan pemesanan makanan bodong melalui aplikasi online . Taktik ini ditujukan untuk mendorong dan menekan debitur untuk segera melakukan pembayaran utang. Fenomena  ini  menimbulkan  pertanyaan  etis  dan  legal  mengenai  tindak  kejahatan pelanggaran, sementara timbul dampak fisik, emosional, dan sosial pada konsumen yang menjadi sasaran pengancaman belum sepenuhnya dipahami.
Melihat fenomena yang terjadi, kemudian menjadi sebuah pertanyaan bagaimana hukum berperan dalam merespon, mengatasi, dan menangani tindak kejahatan yang mungkin saja dilakukan oleh desk collector . Dasar hukum terkait dalam industri pinjam meminjam  sejumlah  dana  atau  uang  berbasis  teknologi  di  Indonesia  sebenarnya diatur  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi,  Peraturan  Bank Indonesia  No.  19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial,  dan terdapat dalam Pasal 45 Ayat (3) dan (4) UU No. 19 Tahun 2016 dan Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, masih belum adanya payung hukum resmi bagi  para  pelaku desk  collector yang  melakukan  taktik  agresif  berupa  ancaman kekerasan,  penghinaan,  dan  tindakan  buruk  lainnya  dalam  melakukan  penagihan kredit  macet.  Pelaku  kemudian  hanya  dapat  dijerat  apabila  terbukti  termuat  unsur- unsur pelanggaran hukum dalam perlakuannya.
Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak pengancaman desk  collector terhadap  konsumen  pinjaman online dan  keterlibatan hukum dalam penanganannya? Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari  tahu  apa  alasan  utama  masyarakat  kemudian  menggunakan  layanan pinjaman online berdasarkan  segi  gaya  hidup  rutinitas  seseorang,  menganalisis seberapa  jauh  dampak  yang  diakibatkan  dari  pengancaman  yang  dialami  oleh
konsumen,  serta  bagaimana  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  mengalami pengancaman tidak bermoral dan taktik agresif lainnya.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pinjaman Online ( Fintech Peer to Peer Lending )
Peer  to  peer  lending (P2PL)  merupakan  salah  satu  bentuk  teknologi  finansial, dimana  di  Indonesia  lebih  sering  dikenal  dengan  sebutan  pinjaman online . Peer  to peer adalah  sebuah  layanan  atau  metode  pinjaman  berbasis  teknologi  informasi dalam bentuk mata uang rupiah yang menghubungkan langsung individu kreditur atau lender (pemberi  pinjaman)  dan  debitur  atau borrower (penerima  pinjaman).  Pada prinsipnya,  P2PL  memfasilitasi  setiap  nasabah/debitur  dalam  bertransaksi  pinjam meminjam dana berupa uang dengan sistem digital 1 .
Pinjaman online juga dikenal sebagai pinjaman digital atau berbasis online , yaitu layanan  keuangan  yang  memungkinkan  bagi  individu  atau  bisnis  untuk  melakukan peminjaman uang melalui platform digital atau sebuah aplikasi yang tersedia. Hal ini kemudian  menjadi  alternatif  bagi  pinjaman  tradisional  yang  biasanya  melibatkan proses yang lebih panjang, persyaratan yang lebih ketat, dan seringkali memerlukan kunjungan  ke  kantor  fisik  lembaga  keuangan.  Dalam  hal  ini,  terdapat  beberapa komponen kunci dalam menafsirkan pinjaman online , yaitu:
a) Platform digital atau aplikasi, dimana kegiatan pinjam meminjam ini dapat diakses melalui  perangkat  komputer  atau  seluler.  Calon  peminjam  atau  debitur  dapat mengajukan  pinjaman,  mengunggah  dokumen,  dan  mengelola  pinjaman  secara online .
b) Prosesnya  yang  cepat  dan  sederhana  jika  dibandingkan  dengan  pinjaman tradisional,  dimana  calon  debitur  hanya  perlu  mengisi  formulir  aplikasi, menyiapkan,  dan  mengunggah  dokumen-dokumen  secara online sebagai  syarat pengajuan peminjaman.
c) Kemudahan akses, dimana peminjam dapat mengajukan pinjaman kapan saja dan dimana  saja,  bahkan  diluar  jam  kerja  layaknya  lembaga  keuangan  tradisional
1 Meisya A. Lubis, 2022, Peer to Peer Lending Hubungan Hukum Peer to Peer (P2P) Lending: Legal Relationship  of  Parties,  Risk  of  Default,  and  Legality  Banyaknya  Masyarakat  Indonesia  yang Menggunakan Jasa P2P Lending Menyebabkan Berkembang Pesatnya Industri Ini, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1, hal. 189.
lainnya serta mendapatkan keputusan atau persetujuan pinjam dengan lebih cepat sebab pengajuan dilakukan secara online .
d) Bunga dan biaya. Pinjaman online sama juga halnya dengan pinjaman tradisional lainnya, dimana terdapat bunga dan biaya lain yang harus dibayar oleh peminjam. Tingkat  bunga  ini  dapat  bervariasi,  bergantung  kepada  perusahaan  mana peminjam  mengajukan  pinjamannya.  Namun  terkadang,  terdapat  beberapa perusahaan yang menjanjikan pinjaman dengan bunga yang kecil, sehingga hal ini menjadi  titik  yang  memungkinkan  menarik  perhatian  calon  debitur  untuk menentukan  pengajuan  pinjaman  pada  perusahaan  tersebut.  Perlu  diperhatikan dan  diwaspadai  kelegalisasiannya  bahwa  perusahaan  yang  menawarkan  bunga pinjaman yang kecil belum tentu aman, serta perlu diamati dengan cermat biaya biaya lain yang wajib dibayarkan oleh peminjam.

## Desk Collection
Desk collection merujuk pada praktik penagihan atau pengumpulan pembayaran dari  debitur  oleh  perusahaan  pinjaman online dengan  metode  komunikasi  yang dilakukan  secara  elektronik  atau  komunikasi  jarak  jauh,  tanpa  harus  melakukan kunjungan  fisik  ke  rumah  atau  tempat  kerja  debitur.  Setiap  perusahaan  pinjaman online memiliki  tim  atau  unit desk  collection sebagai  strategi  bagi  mereka  untuk mendapatkan  kembali  dana  yang  telah  dipinjamkan  kepada  konsumen  serta  untuk memastikan  bahwa  debitur  memenuhi  kewajiban  mereka  dalam  pembayaran pinjaman. Terdapat beberapa karakteristik desk collection , diantaranya:
a) Menggunakan  komunikasi  elektronik  mencakup  panggilan  telepon,  pesan  teks, surel, atau pesan melalui aplikasi.
b) Penagihan  tertulis,  dimana  perusahaan  pinjaman online akan  mengirimkan pemberitahuan  tertulis  kepada  debitur  yang  berisi  informasi  tentang  tenggat pembayaran yang belum terbayar, tingkat bunga, dan biaya terkait lainnya.
c) Penanganan  kasus  tunggakan,  dimana desk  collection akan  digunakan  ketika debitur mengalami keterlambatan pembayaran, kredit macet, atau gagal membayar pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, juga mencari solusi agar  debitur  dapat  dengan  segera  melunasi  pembayaran.  Dalam  hal  ini  juga memungkinkan terjadi tahap negosiasi antara perusahaan pinjaman online dengan debitur untuk penawaran solusi yang lebih mudah, seperti membuat ulang rencana
pembayaran,  pengurangan  biaya-biaya  tertentu  yang  dibebankan  kepada konsumen, hingga kemunduran tanggal jatuh tempo pembayaran.
d) Adanya kepatuhan hukum terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku, dimana desk collector harus tetap melindungi hak-hak konsumen dan menghindari praktik penagihan yang tidak etis, melanggar hukum, atau ilegal.
e) Perlindungan  privasi.  Saat  proses desk  collection dilakukan,  perusahaan  harus tetap  menjaga  privasi  debitur  dengan  tidak  mengungkapkan  informasi  pribadi mereka kepada pihak ketiga atau pihak luar manapun tanpa izin.
Istilah debt collector bukanlah sesuatu yang baru. Menurut Sitinjak, Debt collector adalah  pihak  yang  diberikan  kuasa  oleh  perusahaan  pinjaman online untuk menyelesaikan  masalah  kredit  macet  yang  tidak  bisa  diselesaikan  oleh  kolektor regular 2 .  Wisnu  Wibisono  mengklasifikasikan  beberapa  jenis debt  collector dengan fungsi  yang  berbeda,  yaitu debt  collector internal  (pegawai  yang  direkrut, dipekerjakan,  atau  ditunjuk  secara  langsung  oleh  perusahaan)  dan debt  collector eksternal  (pegawai  pihak  ketiga).  Tingkat debt  collector pun  dibagi  secara  umum menjadi desk collector dan field collector 3 .

## Desk Collector
Desk  collector serupa  dengan debt  collector ,  akan  tetapi  sistem  kerja  yang dilakukan  oleh desk  collector hanya  mengingatkan  tanggal  jatuh  tempo  dari  cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon, komputer, catatan, dan alat tulis lainnya. Biasanya pada level ini, desk collector hanya berfungsi sebagai pengingat ( reminder ) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan yang sudah jatuh tempo. Bahasa yang digunakannya  pun  sopan  dan  halus,  mengingat  orientasinya  yang  serupa  dengan pelayan nasabah atau customer service perbankan.

## Field Collector
Field  collector menggunakan  cara  atau  sistem  kerja  penagihan  pembayaran pinjaman  debitur  dengan  melakukan  kunjungan  fisik  ke  rumah  atau  tempat  kerja debitur, dengan maksud untuk menagih secara langsung pembayaran kredit kepada debitur.  Dalam  hal ini  sebenarnya,  baik debt  collector,  desk  collector ,  maupun field collector berdasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tahun
2 Wening  Novridasati,  Ridwan,  Allyth  Prakarsa,  2020,  Pertanggungjawaban  Pidana Desk  Collector Fintech Ilegal Serta Perlindungan Terhadap Korban, Jurnal Litigasi, Vol. 21, No. 2, hal 241.
3 Ibid.
2019  tentang  Penyelenggaraan  Kegiatan  Alat  Pembayaran  dengan  Menggunakan Kartu, bahwa penagihan melalui pihak lain atau jasa kolektor harus dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum.  Namun pada praktiknya, kolektor justru seringkali melakukan  hal-hal  diluar  kesepakatan  perusahaan  yang  mengarah  pada  perbuatan melanggar hukum dan tindak pidana.

## Debitur Pinjaman Online
Debitur  adalah  seseorang  atau  badan  usaha  yang  berkewajiban  untuk mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjamkan pihak lain kepadanya, dengan atau tanpa bunga, dikarenakan adanya suatu perjanjian dalam undang-undang yang dijanjikan  oleh  peminjam  untuk  dibayar  kembali  pelunasannya  di  masa  yang  akan datang. Dalam hal ini, debitur pinjaman online adalah mereka yang menerima dana pinjaman dari suatu perusahaan peminjaman online , dimana dana tersebut nantinya wajib  dikembalikan  kepada  kreditur  sesuai  dengan  tempo  dan  tenggat  waktu  yang telah  ditentukan.  Debitur  pinjaman online juga  biasa  disebut  sebagai  konsumen maupun nasabah.

## Gagal Bayar dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Gagal bayar merupakan suatu keadaan dimana seorang debitur atau konsumen pinjaman  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  perjanjian  utang piutang  yang  dibuatnya  berdasarkan  sebuah  kontrak  atau  kesepakatan.  Secara keseluruhan, gagal bayar atau yang dikenal dengan sebutan “galbay” adalah konsep dimana debitur tidak bisa melakukan pelunasan pembayaran pinjaman sesuai tanggal jatuh  tempo  yang  telah  ditentukan  yang  kemudian  pada  akhirnya  tidak  melakukan pembayaran sama sekali.
Istilah  gagal  bayar  berbeda  dengan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang (PKPU) ataupun pailit, dimana dalam hal ini PKPU merujuk kepada adanya kejadian dimana debitur melakukan keterlambatan pembayaran atau penundaan pembayaran karena suatu keadaan tertentu, dan dalam hal ini telah terjadi kesepakatan penundaan tanggal pembayaran diantara kedua belah pihak ( lender and borrower ). Namun dalam beberapa  kasus,  kejadian  gagal  bayar  dalam  industri  pinjaman online kemudian memicu  timbulnya  praktik  pengancaman  tidak  bermoral  dengan  taktik  agresif,  tidak etis, atau bahkan melanggar hukum dengan melakukan ancaman fisik dan kekerasan, intimidasi,  pelanggaran  privasi,  dan  gangguan  berlebihan  oleh  kolektor  kepada debitur/konsumen.
Lifestyle  routine  activity  theory atau  teori  rutin  aktivitas  gaya  hidup  merupakan sebuah  teori integrasi  dari routine  activity  theory .  Teori  aktivitas  rutin  dalam  Cohen dan Felson 1979, hal 589 4 menjelaskan bahwa tingkat kejahatan berfokus pada ketiga elemen  utama,  yaitu  pelaku  yang  termotivasi  dengan  keadaan  atau  suatu  situasi, adanya  target  yang  sesuai  atau  memenuhi  kualifikasi  pelaku,  dan  ketiadaan penjagaan atau pengawasan yang cakap. Teori ini menekankan pada adanya situasi dan kesempatan yang menciptakan peluang kejahatan dapat terjadi, dengan adanya pengaruh  pelaku  yang  juga  termotivasi.  Cohen  dan  Felson  berpendapat  bahwa elemen-elemen tersebut harus menyatu dalam ruang dan waktu agar kejahatan dapat terjadi.
Teori rutin aktivitas  gaya  hidup  menjelaskan mengenai  tingkat  kejahatan  dalam masyarakat  dengan  menghubungkan  dua  faktor  utama  yang  berkaitan  yaitu  gaya hidup  seorang  individu  dan  aktivitas  rutin  seseorang.  Teori  ini  berpendapat  bahwa orang  yang  terlibat  dalam  kegiatan  kriminal  biasanya  memiliki  gaya  hidup  yang mengarah pada peluang untuk turut melakukan kriminal, dimana mereka juga memiliki aktivitas  rutin  yang  memberikan  peluang  bagi  mereka  untuk  melakukan  kejahatan tersebut.
Gaya hidup individu dalam hal ini mencakup nilai-nilai, preferensi, dan kebiasaan yang  mungkin  mengarahkan  mereka  pada  aktivitas  kriminal  tertentu.  Aktivitas  rutin tersebut kemudian merujuk pada kegiatan sehari-hari yang melibatkan interaksi sosial yang  dapat  menciptakan  peluang  atau  keadaan  dimana  tindakan  kriminal  dapat terjadi.  Adanya  asumsi  bahwa  perilaku  gaya  hidup  sehari-hari  seseorang  secara berbeda  mempengaruhi  kemungkinan  seseorang  tersebut  berada  dalam  situasi dimana kejahatan dapat terjadi.
Dalam  hal  ini,  perbedaan  utama  keduanya  yaitu  bahwa lifestyle  routine  activity theory berfokus  dengan  lebih  mempertimbangkan  adanya  aspek  gaya  hidup seseorang  dalam  hubungannya  dengan  aktivitas  rutin  yang  seseorang  tersebut jalankan  sehari-hari.  Sedangkan  teori  aktivitas  rutin  lebih  menekankan  pada terciptanya situasi dan kesempatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan, tanpa melihat pola gaya hidup seseorang.
4 Susan  McNeeley,  2015,  Lifestyle-Routine  Activities  and  Crime  Events,  Journal  of  Contemporary Criminal Justice, Vol. 3, No. 1, hal. 31.
Secara khusus, teori paparan gaya hidup yang dikemukakan oleh Hindelang dkk pada  tahun  1978 5 menekankan  bahwa  terdapat  perbedaan  tingkat  viktimisasi diseluruh kelompok demografis karena adanya perbedaan gaya hidup yang dijalani oleh masing-masing individu. Gaya hidup didefinisikan sebagai kegiatan rutin sehari- hari,  yakni  kegiatan  vokasional  seperti  bekerja,  sekolah,  mengurus  rumah,  dan kegiatan rekreasi.  Hal-hal seperti usia, jenis kelamin, ras, status sosial, pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan dapat diyakini mempengaruhi gaya hidup seseorang. Gaya hidup  individu  mempengaruhi  viktimisasi  karena  peran  viktimisasi  terpapar  pada elemen waktu, tempat, dan orang yang berisiko tinggi. Dalam konsep ini, risiko dan viktimisasi dipandang secara probabilistik (segala kemungkinan dapat terjadi), dimana ini menjadi variabel yang ada di sepanjang kontinum. Teori ini kemudian digabungkan dengan  teori  kegiatan  rutin  sehingga  menciptakan lifestyle routine  activity  theory , dimana Menurut Cohen, Kluegel, dan Land, terdapat beberapa faktor yang menjadi penghubung antara karakter demografis dan viktimisasi, yaitu eksposur, kedekatan, daya tarik, perwalian, dan sifat-sifat definisi dari kejahatan itu sendiri 6 .
a) Eksposur, bahwa seseorang atau objek yang lebih mudah terlihat dan diakses oleh pelaku lebih mungkin menjadi korban dan bahwa mereka dengan karakteristik yang memiliki  kemiripan  dengan  calon  pelaku  cenderung  memiliki  risiko  lebih  besar untuk menjadi korban. Dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan korban debitur, dimana tugas dari para desk collector adalah melakukan penagihan kredit macet kepada  debitur,  sehingga  objek  atau  target  yang lebih  mudah  dan  sering  terlihat oleh  seorang desk  collector adalah  debitur  itu  sendiri,  sehingga  meningkatkan peluang debitur menjadi korban ancaman kekerasan dan teror yang dilakukan oleh desk collector .
b) Kedekatan dengan pelaku yang termotivasi mengacu pada lokasi fisik dari target potensial. Mereka yang lebih dekat jaraknya dengan populasi kejahatan bermotif lebih mungkin menjadi korban. Bahwa  mereka yang tinggal di daerah yang tidak teratur  dan  memiliki  tingkat  kriminalitas  yang  tinggi  mungkin  menjadi  target sasaran.  Jika  dikaitkan  dengan  topik  permasalahan  yang  dibahas,  maka  dapat diamati bahwa debitur memiliki peluang yang lebih besar menjadi korban ancaman
5 Ibid, hal. 32.
6 Ibid.
kekerasan desk  collector sebab  adanya  hubungan  keduanya  dalam  kontrak pinjaman online .
c) Daya tarik, dimana bahwa korban atau sasaran dibandingkan dengan individu lain menciptakan  daya  tarik  yang  lebih  besar  mengacu  pada  keinginan  orang  atau sasaran  berdasarkan  keuntungan  finansial,  kemudahan  untuk  diserang,  atau kemampuan pelaku dalam melawan serangan. Kaitannya dengan objek penelitian ini yaitu dalam pandangan desk collector , debitur memiliki daya tarik khusus yang menciptakan peluang lebih tinggi terjadinya viktimisasi yang dikarenakan adanya urgensi  penagihan  utang  oleh desk  collector .  Jika  terdapat  debitur  yang  tidak melakukan pembayaran pelunasan dengan segera setelah penagihan, hal tersebut menjadi daya tarik yang dikonsepsikan sebagai alasan khusus bagi desk collector dalam melakukan ancaman kekerasan terhadap debitur.
d) Ketiadaan  pihak  pengawasan  yang  meningkatkan  risiko  viktimisasi.  Hal  ini mengacu  pada  tahap  dan  langkah  keamanan  yang  dijalankan  untuk  mencegah kejahatan,  baik  dengan  kehadiran  pihak  pengawasan  maupun  melalui  tindakan tertentu.  Adanya  kehadiran  dan  tindakan  individu  dalam  situasi  tertentu  mampu memberikan perlindungan bagi korban. Jika dikaitkan dengan pembahasan jurnal ini,  terjadinya  ancaman  kekerasan,  teror,  dan  tindak  kejahatan  lainnya  yang dilakukan  oleh desk  collector terhadap  debitur  dapat  disebabkan  karena  tidak hadirnya atau lemahnya peranan hukum dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana desk collector yang melakukan tindak kejahatan, dimana adanya kesulitan dalam memproses laporan sebab adanya hambatan-hambatan, hukum yang tidak tegas, dan pembiaran aparat penegak hukum terhadap ancaman kekerasan yang dilakukan  oleh desk  collector ,  dimana  unsur-unsur  tersebut  termuat  dalam  Pasal 30 Ayat (1) huruf b PJOK Layanan P2P Lending .
Dalam konteks dengan penggunaan teori rutin aktivitas gaya hidup dimana desk collector yang tinggal dan hidup di lingkungan dengan kualifikasi pekerjaan yang keras sebab tujuannya untuk melakukan penagihan kredit macet terhadap berbagai debitur pinjaman online perusahaan  yang  mempekerjakannya  tersebut  dan  sudah  menjadi rutinitas  dan  bagian  dari  profesi,  sehingga  kemudian  dapat  mendorong  pelaku melakukan ancaman kekerasan terhadap debitur untuk segera melakukan pelunasan utang demi memenuhi tuntutan pekerjaan yang diberikan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  pandangan Denzin  &  Lincoln, 7 metode  kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  menggunakan latar  alamiah  dengan  maksud  menafsirkan  fenomena  yang  terjadi  dan  dilakukan dengan  jalan  melibatkan  berbagai  metode  yang  ada.  Menurut  Erickson  dalam pernyataannya 8 , penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan  secara  naratif  kegiatan  yang  dilakukan  dan  dampak  dari  tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.
Penelitian  kualitatif  ini  menggunakan  metode  penelitian  eksplorasi,  eksplorasi merupakan  jenis  penelitian  awal  dari  suatu  penelitian  yang  sifatnya  sangat  luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Penelitian eksploratif juga diperlukan untuk  mendapatkan  ide-ide  mengenai  permasalahan  pokok  secara  lebih  terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada. Adapun untuk memperoleh data yang  nyata  dalam  lapangan,  maka  peneliti  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk melakukan  wawancara  terhadap  salah  satu  aparat  kepolisian  sebagai  salah  satu pihak  yang  terkait  dalam  penanganan  kasus  praktik  pengancaman  tidak  bermoral yang dilakukan oleh Desk Collector .
Selanjutnya  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  teks analitik.  Tujuan  penelitian  deskriptif  adalah  mengumpulkan  data  penelitian  dari sumber- sumber terkait seperti jurnal, penelitian terdahulu, berita, media massa, dan lainnya  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  fenomena,  aktivitas  sosial,  sikap manusia,  peristiwa,  perbedaan  pemikiran  dan  persepsi  orang  atau  kelompok. Penelitian kualitatif ini sering disebut penelitian naturalistik karena penelitian tersebut dilakukan dalam kondisi ilmiah (lingkungan alam). Menurut Nazir 9 , penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi secara  nyata,  realistik,  terkini  dan  kekinian,  karena  dalam  penelitian  ini  tujuannya adalah untuk menghasilkan uraian, gambaran atau gambar, gambaran peristiwa, ciri- ciri  yang  sistematis,  realistis  dan  akurat.  dan  hubungan  antara  fenomena  yang
7 Muhammad Rijal Fadli, 2021, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal Humanika, Vol. 21, No. 1, hal. 36.
8 Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka), hlm. 9.
9 Pengertian  dan  Jenis  Metode  Deskriptif, https://idtesis.com/metode-deskriptif/ ,  diakses  9  Oktober 2023.
dipelajari.  Peneliti  juga  melakukan  penyebaran  kuesioner  dengan  sifat  pertanyaan open  question ,  sehingga  peneliti  dapat  menganalisis  secara  keseluruhan  dan memperoleh  data  yang  jelas  serta  akurat  berdasarkan  jawaban  yang  diberikan responden.  Jenis  penelitian  deskriptif  yang  digunakan  pada  penelitian  ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai “Dampak Pengancaman Tindak Pidana Desk Collector Terhadap Debitur Pinjaman Online Menurut Lifestyle Routine Activity Theory ”.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Peer  to  Peer  Lending (pinjaman online )  merupakan  wujud  nyata  pembaharuan inovasi dalam melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara elektronik, dimana hal  ini  menjadi  sebuah  alternatif  bagi  masyarakat  yang  membutuhkan  pinjaman. Namun melalui pinjaman online tidak akan membuat konsumen kemudian luput dari resiko  gagal  bayar  yang  kemudian  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  kreditur maupun  debitur  itu  sendiri,  dimana  hal  ini  seringkali  dijumpai  dengan  banyaknya konsumen yang mengalami resiko keterlambatan pembayaran atau kredit macet.
Dalam  menangani  kasus  kredit  macet,  pihak  perusahaan  kreditur  kemudian menggunakan  jasa desk  collector hingga debt  collector yang  bertugas  untuk mengirimkan  pesan  tanggal  jatuh  tempo  dan  melakukan  penagihan  atau  surat peringatan pembayaran kepada nasabah/debitur. Seringkali dalam praktik penagihan ini  kemudian  terjadi  bentuk-bentuk  kekerasan  atau  pelanggaran  hukum  yang dilakukan kepada konsumen.
Dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77  Tahun  2016  Tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  dijelaskan  adanya ketentuan mengenai isi perjanjian antara penyelenggara P2PL dengan kreditur dan debitur  dalam  suatu  dokumen,  yang  pada  Pasal  19  Ayat  (1)  dan  (2)  dinyatakan bahwa 10 :
1. Perjanjian  penyelenggaraan  layanan  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi informasi  antara  penyelenggara  dengan  pemberi  pinjaman  dituangkan  dalam dokumen elektronik.
10 Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Dokumen  elektronik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  paling  sedikit memuat:  a)  nomor  perjanjian,  b)  tanggal  perjanjian,  c)  identitas  para  pihak,  d) ketentuan  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  e)  jumlah  pinjaman,  f)  suku bunga,  g)  besarnya  komisi,  h)  jangka  waktu,  i)  rincian  biaya  terkait,  j)  ketentuan mengenai denda jika ada, k) mekanisme penyelesaian sengketa, dan l) mekanisme penyelesaian  dalam  hal  penyelenggara  tidak  dapat  melanjutkan  kegiatan operasionalnya.
Dalam hal ini, terdapat ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa apabila  terjadi  kredit  macet  oleh  debitur,  dimana  pihak  penyelenggara  P2PL  yang telah terdaftar serta diawasi oleh OJK harus menetapkan tata cara penagihan yang telah  diatur  dan  dianjurkan  oleh  OJK,  dengan  kewajiban  melaksanakan  penagihan dengan itikad baik.
Kegiatan  P2PL  dalam  pengawasan  OJK  juga  bekerja  sama  dengan  Asosiasi Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia  (AFPI)  untuk  membuat  dan  mengeluarkan pedoman  perilaku  dalam  industri  pinjaman online yang  belum  diatur  didalam Peraturan OJK. Dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia huruf C Ayat (5)  juga  mengatur  mengenai  penerapan  prinsip  itikad  baik  tentang  larangan penggunaan  fisik  dan  mental,  yaitu  bahwa  setiap  penyelenggara  selaku  kreditur dilarang  melakukan  penagihan  dengan  intimidasi,  kekerasan  fisik  dan  mental,  atau cara-cara lain  yang  menyinggung  SARA  atau  merendahkan  harkat,  martabat,  serta harga diri debitur, baik di dunia fisik maupun di dunia maya, baik terhadap debitur itu sendiri, harta bendanya, ataupun kerabat, rekan, dan keluarganya 11 .
Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu pihak penegak hukum kepolisian  Mabes  Polri  Bareskrim, desk  collector memiliki  hak  dan  kewajibannya dalam melakukan penagihan kepada debitur sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati, dimana hal tersebut merupakan bagian dari pekerjaan di belakang meja dengan  cukup  melakukan  pengiriman  pesan  tanggal  jatuh  tempo  atau  penagihan secara  elektronik.  Dalam  hal ini,  seharusnya  pelaksanaan  kewajiban desk  collector bergantung  pada  etika  yang  telah  ditentukan  sebagai  sebuah  SOP  (standar operasional  prosedur)  pekerjaan.  Namun  dengan  adanya  penekanan  untuk ‘bagaimana  cara  nasabah  kemudian  melakukan  pembayaran  kredit  macet  dengan
11 Wahyuddin  dkk,  2022,  Tanggung  Jawab  Perusahaan  Terhadap  Jasa  Desk  Collection  Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Fintech Peer to Peer Lending, Lex Jurnalica, Vol. 19, No. 3, hal. 418.
segara’ pada akhirnya membuat pihak kolektor tidak lagi mementingkan etika dalam melakukan pekerjaannya, sehingga terjadi aksi teror seperti spam telepon dan pesan, layangan  ancaman,  penyebaran  informasi  maupun  identitas  pribadi  debitur,  yang tidak jarang perlakuan tersebut tidak hanya diterima oleh debitur itu sendiri melainkan juga kerabat, rekan, dan keluarga debitur.
Pertanggungjawaban  pidana desk  collector yang  tidak  bermoral  dan  melawan hukum dalam melakukan penagihan kredit macet merupakan tanggung jawab hukum yang ditanggung oleh individu atau perusahaan pinjaman ( lender ). Perusahaan atau korporasi  dalam  hal  ini  juga  dapat  diminta  pertanggungjawabannya  secara  pidana atas  perbuatan  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  bertindak  dalam lingkungan korporasi miliknya.
Pihak  kepolisian  kemudian  memberikan  suatu  arahan  untuk  mencegah masyarakat  terlibat  dalam  praktik  pinjam  meminjam  dengan  lebih  bijak  lagi  dalam menanggapi  perekonomian  masing-masing  dan  tidak  terpancing  untuk  terus memenuhi rutinitas gaya hidup yang tinggi secara instan. Apabila sudah terjadi kasus serupa terkait terjerat utang piutang dengan pinjaman online dengan terjadi berbagai tindak  pidana  seperti  pengancaman,  penyebaran  informasi  pribadi  dan  lainnya, diharapkan  untuk  segera  melaporkan  kepada  pengadilan. Desk  collector kemudian dalam  hal  ini  dapat  dijerat  dengan  berbagai  pasal  dalam  undang-undang  yang berlaku, sebagai berikut:
1. Pasal  45  Ayat  (3)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  yang  berbunyi 12 : “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
2. Pasal  45  Ayat  (4)  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik,  yang  berbunyi 13 :  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan
12 Pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
13 Pasal 45 Ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
3. Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi 14 :  “Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal  29  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  4  (empat)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.
Perlindungan hukum bagi debitur juga tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi,  yang  mencakup  regulasi,  tindakan  regulasi  yang  tidak kontroversial dan kontroversial, serta perlindungan data konsumen 15 .
1. Regulasi  dalam  Pasal  39  No.  77/POJK.01/2016  yang  berbunyi  “Penyelenggara dilarang  dengan  cara  apapun  memberikan  data  dan/atau  informasi  mengenai pengguna  kepada  pihak  ketiga”,  dan  dalam  Pasal  43  yang  berbunyi:  Dalam menjalankan  kegiatan  usaha,  penyelenggara  dilarang:  a)  Melakukan  kegiatan usaha selain kegiatan usaha penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK, b) Bertindak  sebagai  pemberi  pinjaman  atau  penerima  pinjaman,  c)  Memberikan jaminan  dalam  segala  bentuknya  atas  pemenuhan  kewajiban  pihak  lainnya,  d) Menerbitkan  surat  utang,  e)  Memberikan  rekomendasi  kepada  pengguna,  f) Mempublikasikan  informasi  yang  fiktif  dan/atau  menyesatkan,  g)  Melakukan penawaran  layanan  kepada  pengguna  dan/atau  masyarakat  melalui  sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna, dan h) Mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pengajuan pengaduan.
2. Tindakan regulasi yang tidak abu-abu sehingga kemudian dapat digunakan untuk melindungi  hak-hak  nasabah  secara  pasti,  seperti  dengan  adanya  layanan pengaduan.
3. Upaya  hukum  yang  kontroversial  melalui  litigasi  seperti  dengan  mengajukan tuntutan hukum bagi penyedia jasa pinjaman online ilegal.
14 Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
4. Perlindungan  data  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (ITE), dimana debitur atau konsumen dapat  mengajukan gugatan baik terhadap pihak lender maupun kepada pihak ketiga atau pihak lainnya yang telah menyalahgunakan data atau informasi pribadi miliknya.

## 1.  Karakteristik Responden
Penulis menggunakan data hasil kuesioner yang bersifat open questions dengan tujuan  untuk  menggambarkan  fenomena-fenomena  yang terjadi  secara  nyata, realistik, terkini, dan akurat sesuai dengan apa yang masyarakat alami dan rasakan. Karakteristik  responden  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  tentang  profil  responden dari  37  data  sampel  yang  telah  didapatkan,  yang  terdiri  dari  usia  dan  berdasarkan pengalaman pinjaman online.
Tabel 4. 1 Usia Responden
Sumber: Data Kuesioner 2023.
Berdasarkan  tabel  4.1  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh, terdiri dari kelompok umur yang beragam. Dalam kelompok usia 20-25 tahun terdapat 25  responden  (67%),  kelompok  usia  26-30  tahun  terdapat  1  responden  (3%), kelompok usia 31-35 tahun terdapat 2 responden (6%), kelompok usia lebih dari 35 tahun terdapat 4 responden (11%), dan 5 lainnya (13%) yang tidak diketahui secara pasti.
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Pengalaman Pinjaman Online (Pinjol)
Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan  tabel  4.2  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh, diketahui terdapat 24 responden (64.9%) pernah memiliki pengalaman atau pernah
melakukan  kegiatan  pinjaman online ,  sedangkan  13  responden  lainnya  (35.1%) belum pernah melakukan kegiatan pinjaman online .

## 2.  Analisis Kuesioner
Dalam  menunjang  pengolahan  data  agar  data  dapat  lebih  menggambarkan fenomena-fenomena  yang terjadi,  maka  dilakukan  proses  pengumpulan  data menggunakan kuesioner.
Tabel 4. 3 Alasan Utama Responden Melakukan Pengajuan Pinjaman Online
Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan  tabel  4.3,  menunjukkan  bahwa  dari  37 responden  yang  diperoleh, terdapat berbagai macam alasan utama dalam pengajuan pinjaman online , yaitu 13 responden  (35%)  memilih  karena  proses  pengajuan  pinjaman  yang  cepat,  9 responden  (24%)  memilih  karena  kemudahan  akses  secara online ,  6  responden (16%) memilih dikarenakan kemudahan aksesnya yang secara online , 6 responden lainnya (16%) dikarenakan mudahnya pemenuhan kualifikasi pengajuan persyaratan pinjaman online , 2 responden (6%) disebabkan karena fleksibilitas dalam pembayaran pinjaman yang dapat dilakukan secara online , dan 1 responden (3%) memilih karena bunga dan biaya pinjaman yang lebih kecil.
Faktor-faktor  keterlibatan  dalam  aktivitas  harian  atau  kegiatan  sosial  kemudian mempengaruhi masyarakat dalam memotivasi untuk menggunakan layanan pinjaman online . Beberapa responden diantaranya mengakui bahwa adanya proses pengajuan yang instan, penggunaan yang mudah dengan biaya bunga rendah, mendukung atau memotivasi masyarakat menggunakan layanan pinjaman online . Hal ini ditujukan atau digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari  serta  untuk  kebutuhan pemenuhan  gaya  hidup  dimasa  kini.  Seperti  pada  contoh  dengan  maraknya perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang  diikuti  dengan
perkembangan gawai yang terus menerus melakukan pembaharuan dan masyarakat terpancing  untuk  terus  mengikuti  pembaharuan  yang  ada,  namun  secara perekonomian tidak mencukupi. Akan ada peluang bagi penyedia layanan pinjaman online  masuk  melalui  celah  kesenjangan  tersebut,  kemudian  mempengaruhi  atau memotivasi  masyarakat  menggunakan  layanan  pinjaman  online  dalam  memenuhi kebutuhan gaya hidup dan pemenuhan sehari-hari. Hal ini dapat dijelaskan maupun tergambarkan  secara  eksplisit  dan  mendasar  bagaimana  teori  aktivitas  rutin  gaya hidup kemudian dapat berlaku.

## Tabel 4. 4 Responden Secara Sadar dan Mengetahui Adanya Kewajiban
Mengembalikan Sejumlah Dana yang Dipinjam Sesuai Tenggat Waktu

## Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan  tabel  4.4  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh, sebanyak 36 responden (97,3%) memilih Ya menunjukkan secara sadar, mengetahui bahwa responden berkewajiban mengembalikan sejumlah dana yang telah dipinjam dalam tenggat waktu tertentu. Sedangkan, 1 reponden (2,7%) memilih Tidak secara sadar,  mengetahui  bahwa  responden  berkewajiban  mengembalikan  sejumlah  dana yang telah dipinjam dalam tenggat waktu tertentu.
Tabel 4. 5 Responden Secara Sadar Mengetahui Bahwa Jika Tidak Dapat Memenuhi Kewajiban Pembayaran Kredit, Hal-Hal Buruk Dapat Diterima Olehnya Dari Pihak Kolektor atau Perusahaan Pemberi Pinjaman ( Lender )

## Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan  tabel  4.5,  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh, sebanyak 35 responden (94,6%) memilih Ya menunjukkan secara sadar mengetahui bahwa  jika  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya,  hal-hal  buruk  kemungkinan  terjadi yang  dapat  konsumen  terima  dari  perusahaan  pinjaman online .  Lalu,  2  reponden (5,4%)  memilih  secara  tidak  sadar  mengetahui  bahwa  jika  tidak  dapat  memenuhi
kewajibannya,  hal-hal  buruk  mungkin  saja  terjadi.  Bahwa  mungkin  saja  terdapat berbagai  macam  resiko  yang  akan  terjadi  kepada  konsumen  apabila  dirinya  tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pinjaman kredit.
Hal  ini  selaras  dengan  salah  satu  elemen  faktor  penghubung  antara  karakter demografis dan viktimisasi yang dikemukakan oleh Cohen, Kluegel, dan Land, yaitu daya tarik, dimana korban yang dalam hal ini merupakan seorang konsumen layanan pinjaman online secara  tidak  langsung  menciptakan  daya  tarik  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  individu  lainnya,  sebab  adanya  permasalahan  kredit  macet yang  dialami  oleh  debitur  memicu desk  collector kemudian  melakukan  penagihan secara  paksa  dengan  perbuatan  ancaman,  teror,  maupun  kekerasan  lainnya  yang melawan SOP yang telah dianjurkan oleh OJK, maupun perbuatan hukum lainnya.

## Tabel 4. 6 Pengalaman Merasa Terancam, Diteror, atau Tertekan oleh Praktik
Desk Collector dalam Pengalaman Pinjaman Online
Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan  tabel  4.6,  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh, sebanyak 20  responden  (54,1%)  memilih  Ya  yang  menunjukkan  responden  pernah merasa  terancam,  diteror,  atau  tertekan  oleh  praktik  pengancaman Desk  Collection dalam pengalaman pinjaman online . Lalu, 17 reponden (45,9%) memilih Tidak pernah merasa  terancam,  diteror,  atau  tertekan  oleh  praktik  pengancaman Desk  Collection dalam pengalaman pinjaman online . Dari (54,1%) diantaranya yang pernah merasa terancam,  menerima  teror,  maupun  penekanan  yang  berasal  dari desk  collector , responden mengalami berbagai hal seperti:
a. Kekerasan verbal melalui kata-kata kasar;
b. Ancaman  penyebaran  identitas  pribadi  responden  selaku  konsumen  pinjaman online ;
c.  Teror spam telepon dan pesan Whatsapp berkali-kali dengan nomor yang berbeda- beda yang dinilai tidak kenal waktu dan membuat risih responden;
d. Kunjungan  oleh field  collector (yang  dikenal  oleh  masyarakat  sebagai debt collector ) ke tempat tinggal atau tempat responden bekerja, dimana hal ini terjadi
disaat  konsumen  masih  tak  acuh  terhadap  peringatan  yang  diberikan  oleh desk collector ,  sehingga  perusahaan  mengirimkan  pihak  ketiga  untuk  langsung mendatangi alamat konsumen dan melakukan penagihan secara paksa;
e. Kekerasan fisik dimana terdapat salah satu responden yang mengalami luka akibat ditabrak oleh pihak penagih saat melakukan penagihan;
f.  Dampak emosional seperti merasa tidak tenang, selalu merasa terancam dan tidak aman  karena  ancaman  ancaman  buruk  yang  dilayangkan  oleh desk  collector itu sendiri, dan merasa tertekan; dan
g. Dampak  sosial  sebab  merasa  malu  dengan  lingkungan  sekitar  karena  diketahui melakukan  pinjaman  namun  tidak  bisa  membayar  atau  melunasi  sejumlah pinjaman tersebut.
Tabel 4. 7 Metode Penagihan Desk Collector Kepada Debitur
Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan  tabel  4.7,  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh sebanyak 29 responden (79%) diantaranya menerima penagihan melalui komunikasi elektronik, 2 responden (7%) menerima penagihan dengan cara komunikasi secara langsung, dan 5 responden lainnya (14%) menerima penagihan dengan kedua cara, yaitu melalui komunikasi elektronik dan komunikasi secara langsung.
Tabel 4. 8 Jumlah Desk Collector Melakukan Penagihan Kredit Macet Kepada Debitur
Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan  tabel  4.8,  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh dengan  hasil  tertinggi  sebanyak  kurang  dari  3  kali  dalam  seminggu  pihak desk collector melakukan  penagihan  kepada  debitur.  Diketahui  dengan  rincian sebagaimana 17 responden diantaranya (46%) menerima penagihan yang dilakukan oleh desk collector sebanyak kurang dari 3 kali dalam seminggu, 3 responden (8%) menerima  penagihan  sebanyak  3-5  kali  dalam  seminggu,  4  responden  (11%) menerima penagihan sebanyak 5-7 kali dalam seminggu, dan 13 responden lainnya (35%) menerima pesan penagihan sebanyak lebih dari 7 kali dalam seminggu.
Melalui hasil pada tabel 4.7 dan 4.8, diketahui bahwa hal tersebut dapat dikaitkan dengan  salah  satu  elemen  faktor  dalam  teori  aktivitas  rutin  gaya  hidup  yang dikemukakan  oleh  Cohen,  Kluegel,  dan  Land,  yaitu  kedekatan  dengan  pelaku. Intensitas komunikasi yang tinggi dan rutin antara kolektor dengan debitur, baik secara komunikasi  elektronik  melalui  telepon,  pesan,  teks,  surel,  pesan  melalui  aplikasi, maupun  komunikasi  secara  langsung  kemudian  dapat  meningkatkan  intensitas hubungan  atau  kedekatan  antara  kedua  belah  pihak  dengan  tujuan  penagihan  dan pembayaran  utang.  Debitur  kemudian  memiliki  peluang  yang  lebih  besar  menjadi korban sebab adanya hubungan keduanya dalam kontrakan perjanjian pinjaman.
Tabel 4. 9 Pengalaman Responden Selaku Konsumen Atas Informasi atau Data Pribadi Disebar oleh Oknum Desk Collector
Berdasarkan  tabel  4.9,  menunjukkan  bahwa  dari  37  responden  yang  diperoleh, sebanyak  9  responden  (24,3%)  memilih  Ya  menunjukkan  responden  pernah mengalami informasi atau data pribadi yang tersebar oleh oknum Desk Collector dan 28  responden  (75,7%)  memilih  responden  tidak  pernah  mengalami  informasi  atau data pribadi yang tersebar oleh oknum Desk Collector .
Elemen  atau  faktor  eksposur  dalam  penjelasan  teori  aktivitas  rutin  gaya  hidup kemudian  dapat  dijelaskan  melalui  hasil  yang  diperoleh  berdasarkan  pertanyaan berikut, dimana desk collector yang menyimpan data atau informasi pribadi konsumen pinjaman online dapat  sewaktu-waktu  menyebarkan  identitas  tersebut  atau melakukan ancaman terhadap konsumen atas penyebaran informasi pribadi, sebab adanya tekanan pekerjaan yang juga dirasakan oleh pihak kolektor itu sendiri dalam memenuhi target, dimana target tersebut akan terpenuhi jika debitur yang dianggap mengalami kredit macet telah berhasil melakukan pembayaran.

## Tabel 4. 10 Responden Selaku Konsumen Secara Sadar Mengetahui Adanya
Keterkaitan Sosial dengan Desk Collector Secara Tidak Langsung Meningkatkan Peluang Menjadi Korban Ancaman Kekerasan
Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa dari 37 responden yang diperoleh, sebanyak 31 responden (83,8%) memilih Ya, menunjukkan responden secara sadar adanya  keterkaitan  sosial  dengan Desk  Collector dalam  upaya  penagihan  hutang memungkinkan konsumen  menjadi korban. Sedangkan 6 reponden (16.2%) lainnya memilih secara tidak sadar adanya keterkaitan sosial dengan Desk Collector dalam upaya  penagihan  hutang.  Hal  ini  selaras  dengan  pernyataan  Cohen,  Kluegel,  dan Land dalam teori aktivitas rutin gaya hidupnya dimana terpenuhi salah satu elemen didalamnya, yaitu daya tarik.

## Tabel 4. 11 Responden Selaku Konsumen Pernah Diberikan Alternatif atau
Kemunduran Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Utang

## Sumber: Data Kuesioner 2023
Berdasarkan tabel 4.11, menunjukkan bahwa dari 37 responden yang diperoleh, sebanyak  14  responden  (31,8%)  memilih  Ya,  menunjukkan  responden  pernah diberikan  alternatif  atau  kompensasi  atas  keringanan  kemunduran  tanggal  jatuh tempo pembayaran hutang sebab adanya kondisi tertentu tidak bisa melunasi hutang sesuai tenggat yang ditentukan dan sebanyak 23 responden (62,2%) tidak diberikan alternatif.  Bentuk  alternatif  yang  pernah  diterima  berdasarkan  persetujuan  kedua belah pihak berupa:
a. Pembayaran  hutang  dengan  sistem  potongan  yang  dapat  dicicil  beberapa  kali dengan minimal awal cicilan 50% dari total biaya keseluruhan
b. Pembebasan  biaya  bunga  yang  dibebankan  kepada  konsumen  dengan  syarat adanya pelunasan hutang pokok sesuai dengan nominal yang dipinjam
c.  Pemberian  waktu  tambahan  atau  kompensasi  tanggal  jatuh  tempo  pembayaran,
dimana kompensasi waktu tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang juga dipengaruhi oleh kemampuan responden sebagai konsumen pinjaman dalam melakukan pembayaran hutang
Dalam  menjelaskan  salah  satu  elemen  faktor  penghubung  antara  karakter demografis dan viktimisasi yang dikemukakan oleh Cohen, Kluegel, dan Land, yaitu ketiadaan  pihak  pengawasan,  dalam  hal  ini  perlu  adanya  restorasi  hukum  sebab perlindungan  hukum  di  Indonesia  terhadap  konsumen  pinjaman online yang disebabkan oleh desk collector dinilai belum cukup memadai, sebab:
a. Masih banyak tersedianya layanan pinjaman online ilegal yang tidak aman sebab tidak  diawasi  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dalam  sistematis  pemberian layanannya,  sehingga  masih  sering  terjadi  praktik  pengancaman,  teror,  dan kekerasan fisik maupun emosional didalamnya. Dalam hal ini, dampak yang terjadi tidak hanya  dirasakan  oleh  konsumen  itu  sendiri,  melainkan  juga  dirasakan  oleh
anggota keluarga maupun kerabat atau teman terdekat konsumen yang seringkali nomor atau identitas pribadinya dijadikan sebagai jaminan oleh debitur.
b. Masih banyak terjadinya penyebaran data pribadi konsumen pinjaman online yang dilakukan  oleh  pihak desk  collector .  Perlindungan  terhadap  konsumen,  termasuk mengenai data atau informasi pribadi serta regulasi hukumnya yang masih lemah. c.  Masih  banyaknya  masyarakat  sebagai  korban  terjerat  pinjaman online ilegal sehingga  upaya  untuk  meminimalisir  atau  memberikan  keamanan  dan perlindungan kepada masyarakat itu sendiri sangatlah sulit dan belum terlaksana dengan maksimal.
Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dalam merespon maraknya pinjaman online ilegal  dengan  dampaknya  yang  begitu  besar  bagi  masyarakat  terkhususnya bagi debitur itu sendiri, seharusnya Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan OJK,  Bank  Indonesia,  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) bekerja sama dalam  melakukan pemberantasan pinjaman online ilegal. Kerja sama ini dapat diwujudkan berupa:
1. Pencegahan dengan meningkatkan literasi keuangan dan melaksanakan program komunikasi  yang  proaktif  dan  komprehensif  untuk  meningkatkan  kesadaran masyarakat terhadap aktivitas Fintech Peer To Peer Illegal Lending , meningkatkan program pendidikan masyarakat untuk mendorong kewaspadaan saat melakukan transaksi  pinjam  meminjam  serta  edukasi  mengenai  perlindungan  data  pribadi, memperkuat kerjasama antara otoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran  pinjaman online ilegal,  dan  melarang  bank,  penyelenggara pembayaran  non-bank  (PJP), aggregator ,  ataupun  koperasi  untuk  melakukan kerjasama  dalam  memfasilitasi  pinjaman online ilegal  dan  wajib  mematuhi pedoman  pengguna  layanan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
2. Melakukan  sidak  dadakan  terhadap  pemantauan  kinerja  perusahaan  layanan pinjaman online, pelatihan kedisiplinan bagi pekerja perusahaan layanan pinjaman online,  dan  pembuatan  rancangan  peraturan  atau  SOP  yang  baru  agar  relevan dengan keadaan kini, seperti penetapan ketentuan tambahan pinjaman bagi calon yang telah memiliki pekerjaan dan penetapan minimal gaji yang harus dimiliki oleh
calon  nasabah,  sehingga  proses  pengajuan  pinjaman  tidak  semudah  dengan mendaftarkan identitas diri saja.
3. Membuat  rancangan  peraturan  perundang-undangan  yang  resmi,  termasuk kebijakan  mengenai  penetapan  bunga  pinjaman,  agar  biaya  bunga  pinjaman nantinya tidak menjerat konsumen pinjaman online .
4. Berani mengambil langkah untuk mencabut izin perusahaan pinjaman online yang masih  melakukan  praktik  pengancaman  atau  kekerasan,  menjatuhkan  hukuman bagi desk collector atau pihak penagih lainnya yang telah melanggar aturan SOP ataupun  UU perlindungan  debitur,  atau  bahkan  menghapus  perusahaan layanan pinjaman online ilegal, sebab adanya kemudahan dalam persyaratan peminjaman menjadi  salah  satu  alasan  terbesar  masyarakat  akhirnya  termotivasi  untuk mengajukan pinjaman online .
5. Penyelesaian  pengaduan  masyarakat  dengan  terbuka  dan  tersedianya  akses layanan aduan masyarakat korban pinjaman online maupun korban desk collector , dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing- masing kementerian maupun lembaga terkait.
6. Mengedukasi masyarakat untuk melakukan laporan kejadian melalui https://patrolisiber.id  atau  mengirimkan  pengaduan  melalui  alamat  surel info@cyber.polri.go.id.  Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam  hal ini  juga  memiliki satuan tugas khusus pinjaman online ilegal dengan penyediaan bantuan Whatsapp pada  081210019202  atau  akun  media  sosial  Instagram  @satgas_pinjol_ilegal. Selain  itu,  masyarakat  juga  bisa  memberikan  laporan  terkait  pemblokiran  akun pinjaman online ilegal  kepada  OJK  melalui  alamat  surel  jasainvestasi@ojk.go.id, maupun  kepada  Kominfo  melalui  alamat  surel  aduankonten@kominfo.go.id  atau melalui nomor 08119224545 dan halaman aduankonten.id.

## KESIMPULAN
Layanan pinjaman online memang menguntungkan dan menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat  yang  sedang  membutuhkan  pinjaman  dengan  proses  yang  cepat  dan  mudah. Namun  segala  hal  pasti  memiliki  resiko,  termasuk  penggunaan  layanan  pinjaman online tersebut,  dimana  tetap  adanya  resiko  gagal  bayar  yang  memungkinkan  untuk  terjadi  pada konsumen/debitur  itu  sendiri.  Dalam  menangani  permasalahan  kredit  macet,  perusahaan layanan pemberi pinjaman ( lender ) juga menyediakan cara yang strategis dengan tujuan untuk menerima kembali dana yang telah dipinjamkan, dengan kehadiran kolektor yang dapat berupa
desk  collector,  field  collector ,  maupun debt  collector dengan  tugas  utamanya  melakukan penagihan kepada debitur.
Adanya urgensi pemenuhan kewajiban dalam pekerjaan tersebut, kemudian menyebabkan beberapa  kolektor  atau  oknum  melakukan  cara  atau  metode  yang  melanggar  standar operasional prosedur (SOP) maupun hukum serta anjuran ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK  Nomor  77/POJK.01/2016  dan  AFPI.  Peraturan  peraturan  tersebut  tertuang  juga  dalam Pasal 45 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 45B UU ITE No 19 Tahun 2016, dimana pihak kolektor yang  melakukan  unsur  perbuatan  melawan  hukum  dapat  dijatuhkan  pertanggungjawaban hukum secara individu.
Perbuatan  perlawanan  hukum  yang  dilayangkan  oleh  oknum desk  collector kepada konsumen kemudian menimbulkan dampak yang cukup signifikan, tidak hanya dirasakan oleh konsumen, melainkan  juga oleh kerabat, teman, atau keluarga konsumen  itu sendiri, dengan berbagai dampaknya berupa kekerasan verbal, penyebaran informasi pribadi, teror, kekerasan fisik, dampak emosional dan sosial.
Dalam hal ini, perlunya peran pemerintah bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan UMKM,  serta  AFPI  (Asosiasi  Fintech  Pendanaan  Bersama  Indonesia)  dalam  bekerja  sama untuk  meminimalisir  dampak-dampak  buruk  yang  dialami  oleh  konsumen.  Sebab  sejatinya, konsumen tidak berhak menerima perlakuan buruk ataupun dihukum atas ketidakmampuannya dalam  melunasi  hutang  pinjaman.  Kerja  sama  tersebut  diyakini  dapat  diwujudkan  dalam berbagai  hal  yang  terdiri  dari  tahap  pencegahan,  sosialisasi  edukasi  bagi  masyarakat, pelaksanaan  sidak  dan  pengawasan,  penetapan  biaya  bunga  pinjaman  dalam  skala  nasional, pencabutan izin beroperasi bagi perusahaan pinjaman online ilegal atau perusahaan yang masih menggunakan cara-cara di luar etika dan anjuran OJK yang seharusnya, serta penyediaan dan penyelesaian  pengaduan  layanan  masyarakat  terhadap  korban-korban  kolektor  pinjaman online .

## DAFTAR PUSTAKA
AFPI.  (2020).  "Pedoman  Perilaku  Pemberian  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab”.
Azis, M. R. (2021). “Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi “Kredit Pintar”. Fortiori Law Journal , 111-148.
Bestari,  Novina  Putri.  “Nama  288  Pinjol  Ilegal,  Cek  Daftar  Terbaru  OJK  Sebelum  Utang” https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230913101516-37-472027/nama-288-pinjol- ilegal-cek-daftar-terbaru-ojk-sebelum-utang. [accessed 30 October 2023]
Fauzia.  “Peer  to  Peer  Lending:  Pengertian,  Cara  Kerja,  Untung  dan  Ruginya” https://money.kompas.com/read/2021/11/01/150135826/peer-to-peer-lending- pengertian-cara-kerja-dan-untung-ruginya?page=all [accessed 30 October 2023]
Guntara, Deny, Muhamad Abas, dan Farhan Asyahadi. (2023). "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." Binamulia Hukum , 12.1: 109-119.
Gustiar, Muhammad Andi dan Dian Alan Setiawan. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku  Pengancaman  Kekerasan  oleh  Desk  Collection  Pinjaman  Online  Ditinjau  dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." Bandung Conference Series: Law Studies . Vol. 2. No. 2
Hendy  Widoyanto,  D.  R.  (2023).  “Tindak  Pidana  Pengancaman  Dalam  Penanganan  Kasus Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Utara Nomor 43/PID.SUS/2020/PN Jkt. Utr)”. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana , Vol. 5, No. 1, 926-946.
Lubis, Meisya Andriani, & M. F. M. P. (2022). "Peer to Peer (P2P) Lending Hubungan Hukum Peer to Peer (P2P) Lending: Legal Relationship of Parties, Risk of Default, and Legality Banyaknya Masyarakat Indonesia yang Menggunakan Jasa P2P Lending Menyebabkan Berkembang Pesatnya Industri Ini". USM Law , 5(1), 188–204.
Mcneeley,  Susan.  (2015).  "Lifestyle-Routine  Activities  and  Crime  Events." Journal  of Contemporary Criminal Justice , Vol. 31, No. 1, 30-52.
Novianna, V. (2020). "Perlindungan Konsumen Dari Penyebarluasan Data Pribadi Oleh Pihak Ketiga (Studi Kasus Fintech Peer to Peer Lending)." Magister Hukum Udayana, Vol. 9, No. 1, 92-110.
Novridasati,  Ridwan,  dan  Allyth  Prakarsa.  (2020).  "Pertanggungjawaban  Pidana  Desk Collector Fintech Illegal Serta Perlindungan Terhadap Korban". Jurnal Litigasi , Vol. 21 (2). http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v21i2.3103.
Novridasati, Wening. (2022). "Aspek Hukum Pidana Penagihan Utang Pinjaman Online Ilegal Oleh  Desk  Collector  Yang  Menyebarkan  Konten  Pornografi  Berdasarkan  Undang- Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal  Hukum Dan Bisnis (Selisik) 8.2: 62-73.
Nursobah, Asep. (2021). “Vicarious Liability”
https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability. [accessed 30 October 2023]
Nurwahridya,  Meingga  Mahening.  (2020).  “Peranan  Polri  Dalam  Penanggulangan  Tindak
Pidana Siber oleh Desk Collector Pinjaman Online”. Journal Recidive , Vol 9: 43-49.
Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Pasal 45 Ayat (3) dan (4) dan Pasal 45B Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/POJK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
Pratt,  Travis  C.,  &  Jillian  J  Turanovic.  (2015).  "Lifestyle  and  Routine  Activity  Theories Revisited: The Importance Of “Risk” To the Study of Victimization." Journal Victims & Offenders , Page 1-20. Doi: 10.1080/15564886.2015.105735.
Rafael,  Alfin,  dan  Sugandi  Ishak.  (2021).  "Analisis  Tentang  Tindakan  Penagihan  Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online Dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid. Sus/2020/Pn. Jkt. Utr)." Jurnal Hukum Adigama 4.2: 939-963.
Rosando.  (2022).  “Urgensi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi  Peminjam  Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online”. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol. 5.
Santosa,  Prayitno  I.  (2021).  “Pertanggungjawaban  Pidana  Menurut  Ajaran  Dualistis”. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/347-pertanggungjawaban- pidana-menurut-ajaran-dualistis-penulis-prayitno-iman-santosa.  [accessed  30  October 2023]
Triasih,  Dewi,  dan  Heru  (2021).  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Perjanjian Pinjaman Online”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2.
Utami, Fidyah Faramita, dan Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad. "Penegakan Hukum Bagi Desk  Collection  Fintech  Lending  Ilegal  Yang  Berimplikasi  Tindak  Pidana." Wajah Hukum 7.1 (2023): 99-108.
Wahyuddin,  Nurhayani,  Wasis  S,  dan  Rizka  A.  (2022).  “Tanggung  Jawab  Perusahaan Terhadap Jasa Desk Collection Dalam Penagihan Kredit Macet Pada Fintech Peer to Peer Lending”. Lex Journalica , Vol. 19, No. 3. Hal. 410-426.
Widotanto, Hendy. (2023). "Tindak Pidana Pengancaman Dalam Penanganan Kasus Pinjaman Online." Jurnal Hukum , Vol. 5, No. 1: Hal. 153.
Fadli, M Rijal. (2021). “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. Jurnal Humanika , Vol. 21, No. 1: Hal. 33-54.
Pahleviannur,  M.  R.  (2022). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Sukoharjo:  Penerbit  Pradina Pustaka.