Pajak merupakan sumber penerimaan utama  negara  yang  digunakan  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah  dan pembangunan.  Soemitro  dalam  Mardiasmo (2013) mengatakan bahwa pajak merupakan  iuran  rakyat  kepada  negara yang  pemungutannya  berdasarkan  undang- undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan tidak  mendapatkan  jasa  timbal  balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarkan penjelasan  ini  dapat  kita  simpulkan  bahwa pajak memiliki fungsi budgetair yaitu pajak tidak  hanya  membiayai  tugas-tugas  dan aktivitas  kenegaraan  pemerintah  melainkan juga digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang mempunyai kaitan langsung dengan masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum.
Pemerintah  sudah  beberapa  tahun belakangan  ini  sangat  gencar-gencarnya meningkatkan  pendapatan  negara  dari pajak.  Banyak  usaha  yang  telah  dilakukan
pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan pendapatan dari negara seperti adanya tax amnesti, modernisasi dalam hal pembayaran  dan  pelaporan  pajak  dan  lain sebagainya.  Hal  ini  dilakukan  pemerintah karena  pemerintah  melihat  bahwa  masih banyak  potensi  pendapatan  negara  yang bisa  dihasilkan  dari  pajak  karena  seperti yang  kita  ketahui  berdasarkan  data  dari APBN  tahun  2020,  realisasi  penerimaan pajak  tercatat  sebesar  Rp  1.072,1  T  atau terjadi  peningkatan  19,6%  dibandingkan realisasi tahun 2019.
Penerimaan  pajak  di  Indonesia masih dikatakan rendah jika kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia dimana jumlah  penduduk  Indonesia  sebesar  68 juta  rumah  tangga  (berdasarkan  sensus penduduk 2021), sedangkan yang memiliki  NPWP  tercatat  19,9  juta.  Hal yang  sama  terjadi  pada  NPWP  badan, tercatat  hanya  872.995  perusahaan  atau 54%  badan  yang  memiliki  NPWP.  Angka ini  masih  tergolong  rendah.  Melihat  data

## Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Suatu Studi di KPP Pratama Tampan Pekanbaru
LIVIAWATI 1 , AZHARI SYOFYAN 2*
Universitas Lancang Kuning Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581 E-mail : azharisy@yahoo.com (korespondensi)
Submit : 2023-01-9 Review : 2023-01-15 Publish :  2023-01-26
Abstract :  Taxes  are  the  main  source  of  state revenue  used  to  finance  government  spending and  development,  which  will  increase  every  year.  Therefore,  the  government  is  trying  to increase  state  revenue  from  the  tax  sector.  Based  on  the  2021  population  census,  the  total population of Indonesia reaches 68 million households, but only 19.9 million have an NPWP. Likewise with corporate taxpayers, the number of entities that have an NPWP is only 54% of the number that should be (the number of business entities in Indonesia is 1.6 million, which has  an  NPWP  of  872,995  companies).  Looking  at the  data  above,  we  can  say  that  taxpayer compliance in Indonesia is still low, and this requires hard work and smart steps so that this potential tax revenue can be increased by the government. Therefore, this study analyzes what factors affect taxpayer compliance. The  factors studied  in this study are taxpayer awareness, tax penalties, transparency and meodernization. As a result of the analysis of factors affecting taxpayer  compliance  partially,  taxpayer  awareness,  tax  penalties,  transparency  and modernization have a significant effect on taxpayer compliance. . This needs to be known by the government so that the government can design the right strategy to increase revenue from taxes. This study was conducted at the Tampan Primary Tax Service Office in Pekanbaru city.
Keywords: Taxpayer Awareness, Modernization, Tax Transparency
30
ini  diperlukan  kerja  keras  dan  cerdas  serta langkag-langkah strategis untuk mendorong wajib  pajak  pribadi  maupun  badan  untuk mendaftarkan  dirinya  sebagai  wajib  pajak sehingga  peningkatan  penerimaan  negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah.
Wajib  pajak  dibedakan  menjadi  dua yaitu  wajib  pajak  orang  pribadi  dan  wajib pajak badan. Penerimaan pajak penghasilan di  Indonesia  masih  dinominasi  oleh  pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya  sehingga  pemungutan  pajak  atas badan  lebih  optimal  dari  pada  wajib  pajak orang  pribadi.  Pemungutan  pajak  orang pribadi  terjadi  kesulitan  pemantauan  dan pendeteksian penghasilan kena pajak orang pribadi,  terutama  karena  tidak  adanya informasi  transaksi  finansial  dari  tiap orang.
Salah satu upaya dalam meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak, sangsi    merupakan  hal  yang  harus diterapkan  karena  dengan  adanya  sangsi maka  wajib  pajak  dipaksa  untuk  patuh. Menurut teori perilaku orang akan termotivasi  melakukan  sesuatu  jika  ada sangsi,  sangsi  ini  ada  yang  bersifat  positif dan  ada  yang  bersifat  negatif.  Sangsi  yang bersifat  positif  adalah  dengan  pemberian penghargaan  sedangkan  sangsi  negatif adalah pemberian hukuman. Dalam penerapan  sangsi  hendaknya  jangan  main tebang  pilih,  harus  konsisten  penerapannya agar menimbulkan efek yang nantinya akan berakibat kepada peningkatan kepatuhan.
Penelitiang mengenai pengaruh kesadaran  wajib  pajak,  sangsi  pajak, transparansi  pajak  sudah  banyak  dilakukan diantaranya adalah penelitian yang dilakukan  oleh  kadek  wulandari laksmi,  Ni wayan  lasmi  yang  berjudul  pengaruh kesadaran, sangsi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  di  kantor  pelayanan  pajak  denpasar
timur  yang  mana  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  kesadaran,  sangsi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  di kantor pelayanan pajak denpasar timur.Shinta.D.Pawama dkk juga melakukan  penelitian  yang  berkaitan dengan    pengaruh  kesadaran  wajib  pajak, transparansi pajak dan penggunaan aplikasi  E-filling  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di kota  manado,  dimana  hasilnya  kesadaran wajib  pajak  dan  penggunaan  aplikasi  E- filling  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  sedangkan  transparansi  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak orang pribadi di kota manado.
Berdasarkan  latarbelakang  diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian  tentang  Faktor-Faktor  yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak suatu  studi  pada  Kantor  Pelayanan  pajak Pratama Tampan Pekanbaru.
Adapun  yang  menjadi  rumusan masalah  pada  penelitian  ini  adalah  : Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  badan  di  KPP  pratama  Tampan Pekanbaru;  Apakah  sangsi  perpajakam berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  badan  di  KPP  pratama  Tampan Pekanbaru; Apakah transparansi berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  badan  di  KPP  pratama  Tampan Pekanbaru;  Apakah  modernisasi  sistem berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  badan  di  KPP  pratama  Tampan pekanbaru.

## METODE
Yang dijadikan Objek dalam penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  badan yang  telah  terdaftar  dan  melaporkan  SPT pada  KPP  Pratama  Tampan  pekanbaru. Populasinya adalah wajib pajak badan yang terdaftar  di  KPP  pratama  tampan  yang berjumlah  29.878  wajib  pajak  badan.  Yang menjadi  sampel  penelitian  berjumlah  100 wajib pajak badan.
Tehnik pengambilan sampelnya menggunakan metode simple random sampling.  Sumber  data  yang  digunakan adalah  data  primer  yang  dikumpulkan  oleh penulis  dari  wajib  pajak  badan  di  KPP tampan Pekanbaru.
Analisa  data  yang  digunakan  adalah analisa  regresi  berganda.  Dan  persamaan regresi yang digunakan adalah :
Y  =  a  +  b 1 x 1 +  b 2 X 2 +  b 3 X 3 +  b 4 X 4 +  b 5 X 5 +..... + e

## HASIL
Penelitian  ini  mengambil  sampel  100 wajib  pajak  badan  dari  29.878  wajib  pajak. Peneliti  melakukan  analisis  tentang  faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak badan  selama  5  tahun  yang  dimulai  dari tahun  2017  sampai  dengan  tahun  2021. Adapun hasil pengujian peneliti sbb :
Y = 1,942 + 0,374X 1 + 0, 188X 2 + 0, 268X 3 + 0,344X 4
Berdasarkan  hasil  uji  regresi  diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan, sangsi  perpajakan,  transparansi  perpajakan dan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.

## PEMBAHASAN
Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru Ho : Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan di KPP pratama Tampan Pekanbaru H1  :  Kesadaran  wajib  pajak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di KPP pratama Tampan Pekanbaru
Berdasarkan  uji  t  diperoleh  hasil tingkat sig 0.001<0,05 berarti Ho ditolak dan H1  diterima  berarti  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.
Kesadaran  (menurut Hasibuan; 2012) adalah  sikap  seseorang  yang  secara  sukarela
mentaati  semua  peraturan  dan  sadar  akan tugas  dan  tanggung  jawabnya.  Kesadaran ini  merupakan  faktor  yang  ada  dalam  diri seseorang  yang  pada  akhirnya  mendorong seseorang  untuk  mematuhi  aturan-aturan yang  berlaku  karena  dengan  adanya kesadaran  dalam  diri  seseorang  maka seeorang merasa bertanggung jawab terhadap  sesuatu  tersebut.  Kesadaran  wajib pajak  merupakan  hal  yang  pokok  yang harus  dimiliki  oleh  wajib  pajak  agar  wajib pajak  itu  sendiri    dengan  sukarela  dan bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
Seperti  kita  ketahui  bahwa  sistem perpajakan  kita  menganut  sistem  self assesment  sistem  dimana  pada  sistem  ini seorang  wajib  pajak  dengan  kesadarannya menghitung pajak,membayar dan melaporkan  pajaknya  sendiri.  Dengan adanya  kesadaran  wajib  pajak  maka  wajib pajak  dengan  sukarela  tanpa  paksaan melakukan  perhitungan,  menyetorkan  dan melaporkan pajaknya sendiri. Tanpa adanya kesadaran  yang  kuat  maka  kewajiban perpajakan ini tidak akan terlaksana dengan baik.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lestari (2017)  dimana  kesadaran  wajib  pajak berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  sanksi  perpajakan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  KPP pratama Tampan Pekanbaru
Ho  :  Sanksi    perpajakan  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Badan  di KPP pratama Tampan Pekanbaru H2  :  Sanksi  Perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di KPP pratama Tampan Pekanbaru
Berdasarkan  hasil  uji  t    terdapat nilai  signifikansi  0,049  <  0,05  yang  berarti bahwa Ho ditolak dan H2 diterima. Artinya sanksi  perpajakan  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  KPP pratama  Tampan  Pekan  baru.  Pengaruh sanksi  perpajakan  ini  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  adalah  pengaruh  positif
32
maksudnya  semakin  sanksi  ini  diterapkan secara konsisten maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
Sanksi  perpajakan  adalah  jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati  dan  dipatuhi.  Atau  dengan  kata  lain sanksi  perpajakan  merupakan  alat  pencegah agar  wajib  pajak  tidak  melanggar  norma perpajakan ( Mardiasmo 2016 :62 ).
Jika  kita  kaitkan  hal  ini  dengan perilaku  manusia,  kepatuhan  seseorang terhadap  suatu  peraturan  atau  perundang- undangan harus dipaksa dengan cara menjalankan sanksi jika ada yang melanggar. Jika tidak ada sanksi maka tingkat kepatuhan seseorang terhadap aturan yang sudah dibuat akan  rendah.  Kalau  kita  kaitkan  dengan tingkat  kepatuhan  wajib  pajak,  dimana tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dipaksa dengan  cara  menerapkan  sanksi  jika  wajib pajak  melanggar  aturan  perpajakan  yang berlaku.  Akan  tetapi  sanksi  ini  harus  bisa dilaksanakan  secara  konsisten  dan  tidak tebang  pilih  agar  semua  wajib  pajak mematuhi  aturan-aturan  yang  berkaitan dengan  penunaian  kewajiban  perpajakan  ini agar  pendapatan  negara  dapat  ditingkatkan melalui  penerimaan  pajak.  Apalagi  pajak merupakan  iuran  yang  tidak  bisa  dirasakan langsung  manfaatnya  oleh  masyarakat,  hal ini akan berakibat kepada pelalaian kewajiban  jika  penerapannya  tidak  diikuti oleh  penerapan  sanksi  bagi  siapa  yang melanggarnya.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho et all ( 2016 ) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh  transparansi  pajak  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  KPP Pratama Tampan Pekanbaru
Ho  :  tranparansi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di KPP pratama Tampan pekan baru H3 : tranparansi pajak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP pratama Tampan pekan baru
Berdasarkan  hasil  uji  t  terbukti terlihat  nilai  signifikansinya  berada  pada posisi  0,025  <  0,05,  hal  ini  berarti  bahwa Ho ditolak dan H3 diterima. Kesimpulannya  adalah  transparansi  pajak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  badan  di  KPP  pratama  Tampan pekanbaru.
Menurut Benno
Toggler dan Cristoph  at  al,  keinginan  wajib  pajak  juga dipengaruhi oleh perlakuan ataupun pelayanan diberikan otoritas pajak, semakin baik  negara  atau  dalam  hal  ini  diwakilkan otoritas pajak memperlakukan wajib pajaknya  maka  semakin  tinggi  pula dorongan wajib pajak untuk patuh. Sehingga  perlakuan  yang  baik  bagi  wajib pajak  berdasarkan  analisis  empiris  Brono terdiri dari dua aspek yaitu transparansi dan kesetaraan  derajat.Jika  prosedur  dalam administrasi  perpajakan  dikomunikasikan dengan  baik  kepada  wajib  pajak,  motivasi untuk  mematuhi  pajak  akan  lebih  tinggi. Berbagai  pandangan  wajib  pajak  yang terjadi di Indonesia adalah karena kepercayaan  publik  terhadap  otoritas  pajak cendrung melemah terutama dengan adanya pemberitaan dugaan korupsi yang dilakukan  oleh  pegawai  DIRJEN  Pajak, pemberitaan  tersebut  menciptakan  persepsi bahwa  uang  pajak  rawan  diselewengkan, kali  ini  jelas  mencederai  perasaan  wajib pajak  karena  terusiknya  kontrak  sosial moral  antara  negara  dan  wajib  pajak terutama  persoalan  korupsi  dan  juga persoalan  manfaat  timbal  balik  yang diterima dari pembayaran pajak.
Orasi ilmiah Prof.Dr.Hj.Wiratni Ahmadi  SH  guru  besar  Ilmu  Hukum  Pajak Unpad,  mengatakan  bahwa  salah  satu penyebab dari rendahnya penerimaan negara  ialah  terjadinya  penurunan  tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.Selain itu demokrasi dan keterwakilan terlihat dari partisispasi publik dalam merumuskan dan mengontrol pengelolaan  pajak  di  Indonesia.  Demokrasi merupakan  sistem  yang  lebih  compatible dengan  keterwakilan  publik,  partisispasi wajib  pajak  dalam  pengambilan  keputusan
Vol. 6, No. 1, Januari 2023
membuat keputusan yang diambil akan lebih diterima  wajib  pajak  sehingga  wajib  pajak memiliki  kecendrungan  untuk  kontribusi dengan  sukarela  lewat  pajak  yang  dipungut oleh negara (Danny Darussalam ; 2013).
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil penelitian yang  dilakukan oleh Eriyanti (2015)  yang  menyatakan  bahwa    variabel transparansi dalam pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## Pengaruh  Modernisasi  sistem  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru
H0  :  Modernisasi  sistem  perpajakan  tidak berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru H4 : Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak badan di KPP Pratama Tampan Pekanbaru Berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan  0,018  <  0,05  berarti  H0  ditolak dan  H4  diterima  dan    kesimpulannya modernisasi  sistem  perpajakan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di KPP Pratama Tampan Pekanbaru.
Berdasarkan hasil uji regresi diperoleh  hasil  bahwa  pengaruh  modernisasi sistem  perpajakan  berpengaruh  posistif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di KPP  pratama  Tampan  Pekanbaru.  Pengaruh posistif artinya semakin meningkat kemampuan  pemerintah  untuk  melakukan inovasi  sistem  pelayanan  pajak  maka  akan semakin  meningkat  kepatuhan  wajib  pajak. Modernisasi  pelayanan  baik  itu  pelayanan dalam  hal  pembayaran,  pelaporan  maupun pendaftaran  maka  akan  dapat  meningkat kepatuhan  wajib  pajak  dalam  menunaikan kewajiban perpajakannya.
Modernisasi  sistem  perpajakan  yang telah  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal ini DIRJEN pajak dengan berbasis tehnologi diantaranya  adalah  penerapan  e-registration, e-filling,  dan  e-billing,  adanya  reformasi tersebut  diyakini  bahwa  akan  menjadikan sistem  perpajakan  di  Indonesia  lebih  efisien. Hal  ini  akan  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak.
Menurut  sarunan  (2015),  tujuan  dari
pelaksanaan  modernisasi  sistem  perpajakan adalah: Mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, meminimalisasi Tax group  dan  stimulus  fiskal;  Meningkatkan kesadaran  dan  kepatuhan  wajib  pajak; Efisiensi  administrasi  yaitu  handal  dan pemanfaatan  tehnologi;  Membentuk  citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk  mencapai  masyarakat  yang  memiliki sumberdaya  manusia  profesional,  budaya organisasi  yang  kondusif  dan  pelaksanaan good governance.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Andry  dan Sandra  (2017)  yang  menyatakan  bahwa modernisasi  sistem  administrasi  perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib badan di  KPP  Pratama  Tampan  Pekanbaru: Kesadaran  wajib  pajak;  Sanksi  perpajakan; Transparansi perpajakan; Modesnisasi sistem perpajakan.
Jika  pemerinta  ingin  meningkatkan penerimaan  negara  dari  pajak  terutama pajak  badan  maka  pemerintah  harus  bisa menggugah  kesadaran  masyarakat  dengan lebih memperhatikan transparansi penggunaan  dana  dari  sumber  pajak, penerapan sanksi dan penggunaan tehnologi dalam  pemberian  pelayanan  sehingga pelayanan  perpajakan  dapat  lebih  efisien dan cepat.

## DAFTAR RUJUKAN
Adriani  2014,  Teori  Perpajakan,  Jakarta  ,

## Salem Empat
Afuan  Fajrian Putra, 2017, Pengaruh Etika, Sanksi  pajak,  Modernisasi  sistem, dan  Transparansi  Pajak  terhadap Kepatuhan Pajak, jurnal Akuntansi Indonesia,Vol.6 No.1
34
Dian  Lestari  Siregar,  2017,  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak  dan  Sanksi
Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  Pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Batam, journal Of Accounting & management Innovation, Vol.1 No.2
Ghozali, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS, Semarang, Badan Penerbit universitas diponegoro
Indri  Nur  Alfi  Qadariah,  Dedi  Suryadi,
Yuniati, Pengaruh Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan Dan Penyuluhan  Perpajakan  Terhadap
Kepatuhan wajib pajak Badan (Studi kasus  di  KPP  Pratama  X  Jawa Barat),  jurnal  ilmiah  MEA,  STIE Muhammadiyah Bandung
Madjidainun Rahma, 2015, Transparansi dan Kepercayaan  Wajib  pajak  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak,  jurnal buana akuntansi, vol.4 No.1
Mardiasmo,  2016,  Perpajakan,  Yogyakarta, andi offset
Meiranto,W, 2017, Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan,  Kesadaran  Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak, Diponegoro  journal  of  Accounting, Vol.6 N0.3 Nov.
Sarunan.W.K,  2016,  Pengaruh  Modernisasi
Sistem Administrasi Perpajakan
Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak
Badan  pada  KPP  Manado.  Jurnal Riset  Ekonomi,  Manajemen,  bisnis dan Akuntansi.