KOMUNIKASI DAKWAH PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN DESA RELIGIUS DI JEPARA
Miftahul Huda
Universitas Selamat Sri Kendal Email : miftahulhudadt91@gmail.com

## Abstract
The village of Margomulyo Jepara has wide and varied da'wah challenges in line with the dynamics of globalization and the development of information technology whose negative effects cause various konds of  socio religiuos problems. Under  these conditions, the village government carried out da'wah communication in order to overcome these problems and build a religious village.
This  research  is  a  qualitative  research  methods  as  well  as  policy  research.  Data collection techniques in this study were through interviews, observation, and documentation. The data analysis techniques used inductive and descriptive narrative forms.
The result of this research is that the da'wah communication carry out the Margoyoso village government is carried out through several stages such as problem formulation, policy formulation,  legitimacy,  communication  and  socialization.  The  background  for  the  birth  of this  policy  was  due  to  the  socio-religious  problems  and  poltical  agenda  of  the  village government. The da'wah messages in this study consist of morning prayers in congregation, turning  off  the  television  after  maghrib,  let's  recite  the  recitation  and  compulsory  Early Madrasah  which  is  formulated  based  on  the  results  of  deliberations  with  the  village government,  religious  leader,  community  leaders,  and  religious  social  organizations.  The communication  process  is  carried  out  with  two  approaches,  namely  cultural  and  structural approaches.
Key words :  communication, da'wah, village government, religious village.

## Abstrak
Desa  Margoyoso  Jepara  memiliki  tantangan  dakwah  yang  luas  dan  beragam seiring  dengan  dinamika  globalisasi  dan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  efek negatifnya  menyebabkan  terjadinya  berbagai  macam  problematika  sosial  keagamaan. Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Desa melakukan komunikasi dakwah dalam rangka mengatasi problematika tersebut dan membangun desa yang religius.
Penelitian ini merupakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode penelitian  lapangan  sekaligus  penelitian  kebijakan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  adalah  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi.  Adapun  teknik analisis datanya menggunakan bentuk induktif dan deskriptif naratif.
Hasil  penelitian  ini  adalah  bahwa  komunikasi  dakwah  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Margoyoso  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan  seperti  formulasi masalah,  perumusan  kebijakan,  legitimasi,  komunikasi  dan  sosialisasi.  Latar  belakang lahirnya  kebijakan  tersebut  dikarenakan  adanya  problematika  sosial  keagamaan  dan agenda politik Pemerintah Desa.
Pesan dakwah dalam penelitian ini terdiri dari shalat subuh berjamaah, mematikan televisi  setelah  maghrib,  ayo  mengaji,  dan  wajib  madrasah  diniyah  yang  dirumuskan berdasarkan  hasil  musyawarah  bersama  Pemerintah  Desa,  tokoh  agama,  tokoh masyarakat, dan organisasi sosial keagaman. Proses Komunikasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kultural dan structural.
Kata Kunci : Komunikasi, Dakwah, Pemerintah Desa, Desa Religius.

## A. Pendahuluan
Berdakwah  merupakan  tugas  mulia  sebagaimana  yang  telah  diteladankan  oleh Rasulullah.  Dalam  sejarahnya,  Rasulullah  melaksanakan  dakwah  pertama  kali  dengan pendekatan individu atau personal aproach sebagaimana ketika beliau mengajak keluarga dan  saudara  terdekatnya  untuk  berislam.  Kemudian  dakwah  diimplementasikan  oleh rasulullah  dengan  pendekatan  secara  terbuka  atau  terang-terangan  kepada  masyarakat (Khatib, 2007).
Dakwah  di  Indonesia  pada  umumnya  dilaksanakan  menggunakan  pendekatan kultural.  Hal  tersebut  tentunya  tidak  dapat  terlepas  dari  sejarah  masuk  dan  menyebarnya ajaran  agama  Islam  yang  dapat  diterima  dengan  baik  melalui  berbagai  macam  konsep seperti majlis ta’lim, akulturasi kesenian, kebudayaan, dan lain sebagainya. Namun seiring perkembangan  zaman,  kegiatan  dakwah memiliki  tantangan  yang  luas  dan  beragam.  Hal tersebut  disebabkan  dari  adanya    perubahan  sosial  yang  terjadi  seperti  globalisasi  dan perkembangan  teknologi  informasi  yang  efek  negatifnya  menyebabkan  terjadinya peningkatan  kemaksiatan  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas,  degradasi  moral, kenakalan remaja, kriminalitas, pornografi dan pornoaksi,  serta berbagai macam tindakan negatif lainnya
Dengan  tantangan  tersebut,  dakwah  kultural  melalui  metode  ceramah  dan  tulisan dipandang  belum  mampu  sepenuhnya  menyelesaikan  berbagai  macam  dinamika permasalahan  umat,  sehingga  di  beberapa  daerah  kegiatan  dakwah  melalui  pendekatan kultural diperkuat dengan pendekatan struktural. Dakwah struktural merupakan pendekatan dakwah  yang  dilakukan  secara  legal  formal  melalui  struktur  atau  kelembagaan.  Adanya dakwah  struktural  tidak  terlepas  juga  dari  penafsiran  legitimasi  undang-undang  otonomi daerah yang menerangkan bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban dalam mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  dalam  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat.
Dakwah struktural bertujuan menjadikan birokrasi, kekuasaan, dan kekuatan politik sebagai  media  dakwah  (Muhammad  Noer,  2007).  Dakwah  struktural  merupakan pendekatan  dakwah  yang  memandang  upaya  islamisasi  dilaksanakan  secara  legal  formal melalui  struktur  atau  kelembagaan.  Dakwah  struktural  juga  dapat  dimaknai  dengan berdasar  pada  gagasan  bahwa  negara  ikut  serta  mengatur  kehidupan  masyarakat  Islam berdasarkan  hukum  Islam  dengan  memasukkan  nilai-nilai  Islam  pada  produk  kebijakan pemerintah.
Menurut  teori  dakwah  struktural,  negara  dianggap  sebagai  media  yang  cukup strategis  dalam  kegiatan  dakwah.  Dakwah  struktural  merupakan  kegiatan  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  berbagai  perangkatnya  untuk  membangun  tatanan masyarakat sesuai dengan ajaran agama (Tata Sukayat, 2015).  Strategi dakwah struktural mengambil  bentuk  dan  masuk  dalam  kekuasaan  dengan  terlibat  dalam  proses  eksekutif, yudikatif,  dan  legislatif  serta  bentuk-bentuk  struktur  sosial  kenegaraan  lainnya,  sehingga negara dijadikan sebagai media untuk mencapai tujuan dakwah (Abdul Basith, 2013)
Beberapa contoh daerah yang melaksanakan dakwah struktural adalah misalnya di Bulukumba  yang  menjadi  daerah  pertama  di  Sulawesi  Selatan  dengan  menerapkan program  larangan  menjual  minuman  keras,  pengelolaan  zakat,  pakaian  muslim  dan muslimah,  serta  regulasi  tentang  kemampuan  untuk  membaca  dan  menulis  al  quran  bagi siswa  dan  calon  pengantin  (Amril  Maryolo,  2017),  serta  di  Kabupaten  Bandung  yang memilki  program  dakwah  struktual  dengan  konsep  Bandung  Agamis.  Program  tersebut digagas oleh Ridwan Kamil dalam upaya untuk meningkatkan kualitas spiritual masyarakat Bandung.  Program  Bandung  agamis  menelurkan  beberapa  program  kebijakan  seperti Gerakan  Magrib  Mengaji,  Gerakan  Ayo  Bayar  Zakat,  dan  Gerakan  Salat  Subuh Berjamaah.
Selain itu, Dakwah struktural juga dilaksanakan di Jepara. Jepara merupakan salah satu  kota  yang  memiliki  nuansa  keagamaan  kuat.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dengan kuantitas lembaga pendidikan yang sangat banyak, seperti pondok pesantren, dan sekolah agama, baik formal maupun non formal. Bahkan, Pada tahun 2014, Jepara menjadi daerah dengan  jumlah  pondok  pesantren  terbanyak  se Jawa  Tengah.   Religiusitas  di Jepara  juga didukung  dengan  adanya  penghargaan  dari  pemerintah  pusat  sebagai  daerah  yang  sangat peduli dengan pendidikan Islam.
Meskipun  terdapat  banyak  lembaga  pendidikan,  namun  di  Jepara    juga  terdapat berbagai  macam  problematika  masyarakat  sebagai  bagian  dari  dampak  perubahan  sosial, globalisasi,  dan  perkembangan  teknologi  informasi  yang  berkaitan  dengan  degradasi
moral,  kriminalitas,  dan  kenakalan  remaja.  Sebagai  bukti  misalnya  dibuktikan  dengan angka kenakalan remaja yang tergolong tinggi yaitu 190.194 kasus.
Dakwah  struktural  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagaimana  yang dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  Margoyoso  Kecamatan  Kalinyamatan  Kabupaten Jepara.  Desa  Margoyoso  merupakan  salah  satu  desa  yang  berada  di  Kabupaten  Jepara. Berdasarkan  letak  geografis  wilayah,  Desa  Margoyoso  terletak  di  wilayah  Kabupaten Jepara bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Kalinyamatan. Desa Margoyoso mempunyai luas  keseluruhan  wilayah  126.622  Ha.  Luas  wilayah  tersebut  terbagi  ke  dalam  beberapa bentuk  seperti  pemukiman,  pertanian,  fasilitas  umum,  kegitan  ekonomi,  dan  lain sebagainya.  Berdasarkan  data  administrasi  pemerintahan,  Desa  margoyoso  memiliki jumlah penduduk 7.032 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki 3.567 dan perempuan 3.465.
Untuk  menunjang  keberhasilan  dakwah,  diperlukan  adanya  proses  komunikasi dakwah.  Komunikasi  dakwah  adalah  kegiatan  yang  berfokus  pada  penyampaian  dakwah. Keberhasilan  dakwah  tergantung  dari  bentuk  penyampaian  materi  atau  pesan  yang dilakukan.  Dalam  proses  komunikasi  dakwah,  diperlukan  adanya  strategi  yang  baik  dan efektif  agar  pesan  dakwah  dapat  diterima  oleh  komunikan.  Dalam  penelitian  ini,  fokus kajiannya  adalah  berkaitan  dengan  komunikasi  dakwah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Desa  Margoyoso  Kalinyamatan  Jepara  dalam  membangun  desa  yang  religius.  Keunikan dalam penelitian ini adalah bagaimana  komunikasi dakwah dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan lembaga pemerintah di tingkat paling bawah dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat grass root yang identik dengan dakwah kultural.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  kualitatif,  dengan  menggunakan  metode penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Kabupaten  Jepara  dengan membatasi  lingkup  kajiaanya  di  desa  Margoyoso  Kecamatan  Kalinyamatan  Kabupaten Jepara. Alasan pemilihan desa Margoyoso sebagai objek penelitian adalah karena termasuk desa di kabupaten Jepara yang membuat kebijakan dakwah melalui kebijakan publik.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dari sumber data primer dan sekunder. Sumber  data  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  dari mana  data  yang  diperlukan oleh peneliti dapat diperoleh. Menurut Lofland sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, yang lainnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain sebagainya.  Data primer merupakan data yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  diamati,  dan  dicatat  untuk  pertama  kalinya.
Sedang`kan  data  sekunder  merupakan  data  yang  pengumpulannya  bukan  disuahakan sendiri  oleh  peneliti.  Sumber  data  primer  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara  dan observasi. Sedangkan sumber data sekundernya adalah dokumentasi.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  wawancara  semi  standar.  Maksudnya  peneliti menggunakan  wawancara  dengan  cara  membuat  garis-garis  besar  pokok  pembicaraan, namun dalam pelaksanannya mengajukan pertanyaan secara bebas. Selain itu, peneliti juga menggunakan  konsep  wawancara  tidak  standar  dimana  peneliti  tidak  menggunakan pedoman  wawancara  yang  telah  tersusun  secara  sistematis  sehingga  dapat  lebih  luas  dan terbuka  dalam  pelaksanannya.  Peneliti  melakukan  wawancara  kepada  Kepala  Desa, Sekretaris  Desa,  Badan  Perwakilan  Desa,  tokoh  agama  dan  masyarakat,  para  pengajar  di lembaga  formal  dan  non  formal  serta  stakeholder  lainnya  yang  memiliki  keterkaitan dengan  data  penelitian  ini.  Dalam  penelitian  ini,  observasi  yang  digunakan  adalah observasi partisipatif, artinya peneliti mengamati secara langsung dengan tujuan agar dapat merasakan dan memaknai peristiwa dan gejala sosial yang terjadi, serta bagaimana proses komunikasi  dakwah  pemerintah  desa  Margoyoso  dalam  membangun  desa  yang  religius. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab dan melengkapi data terkait lingkungan desa yang meliputi kondisi demografis dan geografis, kondisi sosial kegamaan, kondisi  masyarakat,  visi  misi  pemerintah  desa,  dan  bukti  tertulis  tentang  mekanisme kebijakan desa serta kebijakan dakwah.
Dalam penelitian ini, teknik analisis datanya menggunakan bentuk induktif, artinya peneliti tidak hanya mencari data atau fakta untuk kepentingan pembuktian atau penolakan terhadap teori  dan  konsep  dari  komunikasi  dakwah,  tetapi  peneliti  berupaya  menemukan fakta-fakta  yang  banyak  dan  beragam  yang  kemudian  ditelaah  sehingga  menjadi kesimpulan  yang  lebih  berarti.  Penelitian  ini  juga  menggunakan  teknik  deskriptif  naratif yang  menurut  Miles  dan  Hubermen  dilaksanakan  melalui  tahap  reduksi  data,  penyajian data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Peneliti  merangkum  dan  memfokuskan  pada  hal  pokok yang  berkaitan  dengan  komunikasi  dakwah  Pemerintah  Desa  Margoyoso  yang  kemudian disajikan  dalam  bentuk  uraian  dan  narasi  yang  berisi  tentang  jawaban  atas  rumusan masalah yang telah peneliti tentukan
C. Hasil dan Pembahasan
1. Latar Belakang Munculnya Dakwah
Adanya  dakwah  struktural  melalui  kebijakan  publik  di  Margoyoso  tidak  dapat terlepas dari adanya pergeseran tata nilai dalam masyarakat. Tata nilai merupakan aturan pandangan dan anggapan masyarakat  yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam
menilai  sesuatu  dan  dalam  mengendalikan  serta  memilih  tingkah  laku  dalam  kehidupan sehari-hari.  Tata  nilai  juga  dapat  diartikan  sebagai  kumpulan  norma  yang  diakui  oleh masyarakat  dan  digunakan  sebagai  pedoman  dalam  menentukan  realitas  yang  ada  di sekelilingnya, dan dalam menentukan sikap selanjutnya.
Menurut  Tholhah  Hasan,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya pergeseran tata nilai dalam masyarakat seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan  dan  pertumbuhan  ekonomi,  perubahan  politik  dan  peranan  kekuasaan pemerintahan,  perubahan  lingkungan  biofisik,  dan  pengaruh  kebudayaan  luar  (Amrullah, 1985). Faktor-faktor tersebut dapat juga saling berkaitan satu sama lain sehingga memberi kadar  pengaruh  yang  lebih  besar,  baik  pergeseran  tata  nilai  yang  bersifat  konstruktif maupun yang bersifat destruktif (Muhammad Tholhah Hasan, 2003).
Sebenarnya  adanya  perubahan  tata  nilai  dalam  masyarakat  tersebut  dapat memberikan  dampak  positif  apabila  disertai  dengan  kearifan  diri,  mampu  membedakan antara  yang  bermanfaat  dan  tidak,  antara  yang  mengandung maslahah dan mafsadah.
Perubahan  tata  nilai  tersebut  juga  dapat  memberikan  dampak  negatif  jika  masyarakat mengalami  erosi  nilai  sehingga  hal  yang  tertanam  didalamnya  menjadi  runtuh  dan  nilai- nilai  baru  yang  menjadi  penggantinya  belum  siap  atau  belum  jelas  peranannya.  Kondisi tersebut umumnya dialami oleh masyarakat yang sedang mengalami masa transisi seperti halnya  masyarakat  desa  Margoyoso.  Pergeseran  tata  nilai  masyarakat  disebabkan  oleh berbagai problematika  yang timbul menyebabkan pengaruh dalam pola pikir masyarakat. Cara pandang masyarakat terhadap suatu masalah juga dipengaruhi oleh perubahan situasi dan kondisi pada masyarakat serta perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Permasalahan  sosial  seperti  adanya  degradasi  moral,  kenakalan  remaja, kriminalitas,  dan  gejolak  politik  yang  ada  suatu  wilayah  akan  mempengaruhi  atau memaksa  aktor  kebijakan  untuk  meresponnya  dengan  memasukannya  ke  dalam  agenda pemerintah  yang  selanjutnya  melahirkan  kebijakan  publik  untuk  memecahkan  masalah- masalah  yang  bersangkutan.  Menurut  teori  sistem,  pembuatan  atau  lahirnya  kebijakan publik  tidak  dapat  terlepas  dari  pengaruh  lingkungan.  Tuntutan  adanya  kebijakan  publik biasanya  lahir  karena  adanya  pengaruh  lingkungan,  dan  kemudian  ditransformasikan  ke dalam suatu sistem politik.
a. Formulasi Masalah
Formulasi  masalah  merupakan  upaya  untuk  mengidentifikasi    permasalahan yang  terjadi  serta  bagaimana  masalah  tersebut  perlu  menjadi  masalah  kebijakan  dan masuk  dalam  agenda  pemerintah.  Sebuah  permasalahan  dikategorikan  menjadi  dua
macam, yaitu masalah privat dan masalah publik. Permasalahan dapat dikatakan sebagai masalah privat apabila masalah tersebut dapat diselesaikan tanpa mempengaruhi orang lain. Begitupun sebaliknya, jika permasalahan tersebut solusinya harus dengan campur tangan    atau  pengaruh  dari  orang  lain  berarti  dinamakan masalah  publik.  Oleh  karena itu,  permasalahan  publik  dapat  dipahami  sebagai  akibat  belum  terpenuhinya  nilai, kebutuhan,  atau  kesempatan  yang  diinginkan  oleh  publik  serta  cara  pemenuhannya membutuhkan kebijakan dari pemerintah.
Dalam  penyusunan  agenda  kebijakan,  setidaknya  ada  tiga  hal  yang  perlu dilakukan  oleh  pemerintah,  yang  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Desa  Margoyoso. Pertama, membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar- benar  dianggap  sebagai  masalah  yang  serius,  sebab  boleh  jadi  suatu  gejala  atau fenomena di kelompok masyarakat dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang  lain  atau  elit  politik  bukan  dianggap  sebagai  masalah.  Kedua,  membuat  batasan dari permasalahan agar dapat terarah secara jelas. Ketiga, menggerakkan dukungan agar permasalahan  tersebut  dapat  masuk  dalam  agenda  pemerintah.  Mobilisasi  dukungan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengorganisir kelompok-kelompok yang ada  dalam  masyarakat,  melalui  kekuatan  politik,  publikasi  melalui  media,  dan  lain sebagainya.
Permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai masalah publik biasanya identik dengan  berbagai  macam  karakteristik  seperti  saling  ketergantungan  antara  berbagai macam  masalah,  subyektifitas  dari  masalah  kebijakan, artificiality masalah,  dan dinamika  masalah  kebijakan.  Suatu  masalah  publik  bukanlah  masalah  yang  berdiri sendiri,  akan  tetapi  ada  saling  keterkaitan  antara  satu  masalah  dengan  masalah  lain. Pada  aspek  saling  ketergantungan,  permasalahan  yang  terjadi  diklasifikasikan  sesuai dengan  empat  kebijakan  yang  dicetuskan  oleh  pemerintah  desa.  Lahirnya  kebijakan dakwah struktural mematikan televisi setelah magrib yang disertai dengan gerakan ayo mengaji  dilatarbelakangi  karena  adanya  degradasi  moral,  dan  kenakalan  remaja  yang terjadi.
Pada aspek subyektifitas dari masalah kebijakan, masalah kebijakan merupakan hasil pemikiran dalam konteks lingkungan tertentu, sehingga fenomena yang dianggap sebagai  masalah  dalam  lingkungan  tertentu  boleh  jadi  bukan  menjadi  masalah  di lingkungan  lain.  Permasalahan  yang  terjadi  di  Margoyoso  boleh  jadi  hanya  memiliki ketidaksamaan  dengan  permasalahan  yang  dihadapi  lingkungan  lain.  Pada  aspek artificiality masalah,  suatu  fenomena  dianggap  sebagai  sebuah  permasalahan  karena
adanya keinginan dari manusia untuk mengubah situasi dan kondisi. Adanya degradasi moral,  kenakalan  remaja,  minimnya  anak-anak  dalam  pendidikan  agama,  dampak negatif  globalisasi  dan  perkembangan  tekonologi  infromasi  menjadi  keprihatinan  dari Pemerintah  Desa,  tokoh  agama  dan  tokoh  masyarakat  sehingga  mereka  memiliki inisiatif  untuk  mengatasi  problematika  tersebut  dan  mengubah  situasi  menjadi  lebih baik.
Adapun  pada  aspek  dinamika  masalah  kebijakan,  solusi  pada  sebuah  masalah sering  berubah.  Permasalahan  yang  sama  belum  tentu  dapat  dipecahkan  dengan kebijakan  yang  sama  jika  konteks  lingkungannya  berbeda.  Demikian  juga,  masalah yang  sama  belum  tentu  dapat  dipecahkan  dengan  kebijakan  yang  sama  jika  waktunya berbeda.  Dalam  tahap  formulasi  masalah  diperlukan  adanya  informasi  dan  data  yang valid  agar  arah  kebijakan  yang  dirumuskan  dapat  terarah  dan  tepat  sasaran.  Apabila perumusan  masalah  tidak  didukung  dengan  informasi  dan  data  yang  valid,  dan  hanya sekedar  berdasarkan  asumsi  saja,  dikhawatirkan  akan  berpengaruh  terhadap  ketepatan hasil kebijakan. Selama ini Pemerintah Desa menggunakan informasi dan data dari data statistik desa, keluhan dan laporan dari para orang tua serta tokoh masyarakat.
1. Degradasi Moral Remaja Sebagai Masalah Publik
Dalam  kehidupan  sosial  masyarakat,  Desa  Margoyoso  dikenal  dengan berbagai karakteristik seperti memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal antara warga  masyarakatnya,  memiliki  ikatan  emosional  yang  kuat,  dan  memiliki  tingkat religiusitas  tinggi.  Namun  seiring  perkembangan  zaman,  karakteristik  sebagaimana tersebut mulai luntur sehingga terdapat berbagai macam permasalahan sosial.
Degradasi  moral  remaja  merupakan  salah  satu  permasalahan  sosial  yang sering  terjadi  di  Margoyoso.  Secara  umum,  degradasi  moral  remaja  di  Margoyoso terjadi  karena  faktor  penyimpangan  sosial,  perkembangan  globalisasi  yang  tidak seimbang, pengaruh budaya asing, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, dan  rendahnya  tingkat  pendidikan.  Moral  remaja  dari  tahun  ketahun  mengalami penurunan kualitas atau degradasi dalam berbagai aspek moral seperti tutur kata, cara berpakaian, gaya hidup, dan lain sebagainya.
Faktor  ketahanan  keluarga  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya degradasi  moral  remaja  di  Margoyoso.  Sebagai  pondasi  pertama  untuk  anak,  orang tua sebenarnya memegang peranan penting untuk membentengi anak dari pengaruh negatif  yang  dapat  mengikis  moral.  Beberapa  hal  yang  dikhawatirkan  oleh Pemerintah  Desa  Margoyoso  adalah  semakin  meluasnya  penyimpangan-
penyimpangan  moral  seperti  minum-minuman  keras,  narkoba,  pornografi,  dan  lain sebagainya.
Menurut  Pemerintah  Desa  Margoyoso,  permasalahan  publik  di  lingkungan Margoyoso  sangat  komplek  sehingga  membutuhkan  penanganan  dari  Pemerintah Desa.  Berangkat  dari  permasalahan  tersebut,  Pemerintah  Desa  menganggap  perlu adanya  kebijakan  dakwah  sebagai  salah  satu  solusi  untuk  mengatasi  probem degradasi moral remaja..
2. Kebijakan Dakwah Sebuah Agenda Pemerintah
Agenda  setting  merupakan  proses  mengagendakan  isu  atau  permasalahan publik  ke  dalam  proses  kebijakan.  Hal  ini  bertujuan  agar  isu  publik  dapat terselesaikan  melalui  instrumen  kebijakan.  Isu  publik  yang  telah  masuk  ke  dalam agenda setting akan dipilah melalui skala prioritas dengan berbagai macam isu publik lainnya.  Ketika  isu  publik  dianggap  penting  dengan  cakupan  dampak  yang  cukup luas maka isu publik tersebut akan diprioritaskan menjadi sebuah kebijakan (Erwan Agus, 2015).
Pada dasarnya analisis agenda setting dilakukan untuk menetapkan apa yang harus  dikerjakan  oleh  Pemerintah  Desa  sebagai  pembuat  kebijakan.  Hogwood  dan Gunn membagi dua tahapan proses agenda setting, yaitu issue search terkait dengan proses dan upaya mencari isu untuk ditetapkan ke dalam agenda. Adapun isu  yang lain adalah issue filtration yang terkait dengan proses memilah isu (Brian W, 1984) Apabila  dalam  masyarakat  terdapat  perdebatan  dan  perbedaan  pandangan dalam  melihat  hakikat  dari  suatu  permasalahan,  maka  masalah  tersebut  dipandang sebagai sebuah isu. Oleh karena itu, posisi masing-masing stakeholder yang terlibat dalam  isu  perlu  diperhitungkan  kepentingan,  kekuatan,  dan  kecenderungannya. Masing-masing  pihak  mempunyai  pengaruh  terhadap  kemampuannya  dalam mendukung atau menolak sebuah kebijakan.
Proses  masuknya  isu  dalam  tahap  agenda  setting  sampai  diformulasikan menjadi  kebijakan  publik  merupakan  tahap  yang  cukup  kritis.  Pada  tahapan menganalisis  isu  publik  untuk  dimasukkan  dalam  agenda  setting  biasanya  terjadi persaingan  yang  ketat  antar  kepentingan  dan  kekuatan  dalam  masyarakat  (Said Zainal, 2015).
Jika kebijakan dakwah Pemerintah Desa Margoyoso pada mulanya suatu isu, maka  ditetapkan  sebagai  suatu  agenda  kebijakan.  Agenda  kebijakan  dapat disebutkan  sebagai  daftar  permasalahan  yang  harus  ditindak  lanjut  (Charles  O,
1977).  Edward  menjelaskan  bahwa  sebagai  pertarungan  antar  kepentingan,  hanya beberapa  isu  saja  yang  ditindak  lanjuti.  Isu-isu  tersebut  masuk  dalam  agenda kebijakan biasanya dengan cara inisiatif oleh pengambil kebijakan, adanya desakan dari pihak di luar pemerintah, lembaga peneliti milik pemerintah, perorangan di luar organisasi pemerintah, ataupun dari media masa (George C, 1978).
Jika  melihat  cara  isu  menjadi  sebuah  agenda  kebijakan  dakwah  Pemerintah Desa  Margoyoso  karena  ada  inisiatif  dari  pihak  pemerintah,  yaitu  Sudi  Hariyanto selaku  Kaur.  Perencanaan  yang  kemudian  didukung  oleh  kepala  desa,  perangkat desa,  dan  pihak  luar  pemerintah,  baik  dari  perorangan  maupun  kelompok keagamaan seperti Nahdlatul Ulama Ranting Margoyoso.
Penerapan  kebijakan  dakwah  tersebut  sarat  dengan  kepentingan  politik Pemerintah  Desa.  Margoyoso  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  dan berafiliasi  pada  kelompok  keagamaan  Nahdlatul  Ulama  menjadikan  Kepala  Desa mengkampanyekan  penegakan  dakwah  melalui  kebijakan  publik.  Hal  tersebut membuka  peluang  untuk  saling  mempengaruhi  antara  politisi  yang  ingin mendapatkan dukungan masyarakat dalam pemilihan kepala desa berikutnya.
Meskipun  demikian,  menurut  Miftakhul  Huda,  Kepala  Desa  Margoyoso, kebijakan  dakwah  tersebut  merupakan  kebutuhan  masyarakat  yang  mayoritas beragama  Islam.  Proses  pembuatan  kebijakan  dakwah  telah  dirumuskan  oleh pemerintah  desa  bersama  dengan  Badan  Perwakilan  Desa,  tokoh  masyarakat,  dan tokoh agama setempat.
b. Formulasi Kebijakan Dakwah
Formulasi kebijakan adalah bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan untuk memecahkan  permasalahan  tersebut  dan  siapa  saja  yang  ikut  serta  dalam  formulasi kebijakan.  Tahapan  formulasi  ini  membahas  permasalahan  publik  yang  akan diselesaikan menggunakan beragam alternatif kebijakan. Dalam pengambilan keputusan terdapat beragam model perumusan kebijakan yang dilakukan aktor untuk menentukan desain kebijakan yang sesuai permasalahan yang dihadapi.
Pembuat kebijakan (policy  making) dalam pengambilan keputusan setidaknya memilih pilihan yang terbaik di antara sekian model dan teknik pengambilan keputusan tersebut  serta  mengetahui  pilihan  model yang  terbaik.  Model  dan  teknik  pengambilan keputusan  tersebut  digunakan  untuk  menganalisa,  mencari  informasi,  terkait  berbagai alternatif  yang  ada  untuk  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan  (Purwo Santoso, 2010).
Proses perumusan kebijakan tidak selalu menghasilkan tujuan kebijakan yang sesuai  tujuan  yang  semestinya.  Pembuat  kebijakan  atau policy  making biasanya memiliki  tujuan  politik  serta  tujuan  pribadi  yang  mempengaruhi  pilihan  dalam menentukan  model  desain  kebijakan  mereka.  Perumusan  kebijakan  sering  disamakan dengan  kebijakan  yang  ada  di  tempat  lain,  sehingga  terdapat  difusi  kebijakan  dalam mengadopsi  kebijakan  yang  serupa  dari  daerah  yang  dianggap  paling  inovatif  dalam merumuskan kebijakan (Anne Schneider, 2017).
Pemerintah  Desa  Margoyoso  menggunakan  strategi  audiensi  sebagai  langkah awal  perumusan  kebijakan  keagamaan.  Pemerintah  Desa  mengundang  para  tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, nadhir, pimpinan lembaga pendidikan dan keagamaan, serta  stake  holder  terkait  untuk  ikut  serta  dalam  diskusi  tentang  rencana  strategis kebijakan  keagamaan  yang  dikonsep  oleh  Pemerintah  Desa.  Model  audiensi  yang digunakan  oleh  Pemerintah  Desa  cukup  efektif  menjadi  strategi  komunikasi  dalam perumusan kebijakan. Pemerintah Desa hanya memerlukan sekali audiensi agar rencana kebijakan strategis tersebut dapat diterima oleh warga dan pihak terkait. Tidak adanya penolakan  atau  pertentangan  dalam  proses  audiensi  juga  dilatarbelakangi  oleh  faktor kekuatan  pemerintah  yang  didominasi  oleh  mayoritas  tokoh  strategis  dan  menjadi panutan di masingmasing dukuh.
c. Penentuan Kebijakan
Penentuan  kebijakan  merupakan  upaya  untuk  mengetahui  bagaimana  alternatif kebijakan keagamaan tersebut ditetapkan, kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan dan apa isi dari kebijakan yang ditetapkan.
Kebijakan  dakwah  di  desa  Margoyoso  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa mengandung  nilai-nilai  ajaran  Islam  yang  bersifat  mendorong,  mengajak  dan memotivasi  masyarakat  Islam  untuk  melaksanakan  ajaran  agamanya  dengan  baik. Menurut  Kepala  Desa,  lahirnya  kebijakan  tersebut  tidak  bertujuan  untuk  menjadikan Desa  Margoyoso  menjadi  desa  syariah  atau  tidak  ada  maksud  yang  mengarah  pada pendirian  Desa    atau  negara  Islam  dan  menciptakan  konstitusi  yang  berbasis  syariah murni.
Pengaruh  dibentuknya  kebijakan  dakwah  di  Desa  Margoyoso  dipengaruhi  oleh berbagai  aspek  seperti  aspek  sejarah,  aspek  politik  lokal,  dan  aspek  gerakan  sosial keagamaan. Aspek sejarah berkaitan dengan bagaimana karakter desa Margoyoso yang sejah dahulu terkenal dengan tingkat religiusitasnya.  Desa Margoyoso dikenal sebagai
Desa  yang  memiliki  nuansa  keagamaan  kuat,  selain  itu,  di  Margoyoso  juga  terdapat banyak tokoh agama yang memiliki pengaruh kuat.
Aspek  politik  berkaitan  dengan  perebutan  kekuasaan  di  tingkat  desa.  Bagi seorang  politisi  atau incumbent yang  ingin  mencalonkan  diri  menjadi  kepala  desa, adanya kebijakan keagamaan sebagai bagian dari visi misi  dapat dijadikan sebagai alat untuk  meraih  simpati  publik.  Sebagaimana  yang  dilakukan  oleh  Kepala  Desa  saat  ini yang berjanji akan menjadikan Margoyoso sebagai desa yang agamis dalam kampanye pemilihan  petinggi  dahulu.  Adapun  aspek  sosial  keagamaan  berkaitan  dengan  adanya kelompok  keagamaan  yang  memiliki  pengaruh  kuat  di  Margoyoso,  yaitu  Nahdlatul Ulama.
2. Pesan Komunikasi Dakwah
Seiring dengan perkembangan zaman, dimana masyarakat berupaya menyesuaikan diri dengan  perkembangan  tersebut  dan  pemerintah  berupaya  untuk  merumuskan  berbagai macam agenda pemerintahan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, dakwah banyak  digunakan  sebagai  opsi  solusi  dari  problematika  masyarakat.  Terlebih  saat  ini setiap  daerah  dan  desa  memiliki  wewenang  tersendiri  untuk  mengatur  dan  mengelola daerahnya masing-masing.
Desa  Margoyoso  dalam  dinamika  perjalanannya  memiliki  problematika kemasyarakatan, terutama yang berkaitan dengan degradasi moral, kenakalan remaja, dan berbagai  macam  bentuk  lainnya  sebagai  akibat  dari  dampak  negatif  globalisasi  dan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Hal tersebut yang menjadikan salah satu  motif  dari  Pemerintah  Desa  Margoyoso  dalam  membuat  beberapa  kebijakan keagamaan.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Jepara, 190.149 remaja yang berusia antara 10- 19 tahun di Kabupaten Jepara rentan terhadap berbagai macam problematika sosial seperti degradasi  moral,  kenakalan  remaja,  dan  lain  sebagainya  yang  salah  satu  penyebabnya adalah dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi. Problematika sosial tersebut juga dominan terjadi di wilayah lingkungan Desa Margoyoso.
Di  Margoyoso,  cerminan  dari  problematika  tersebut  misalnya  bagaimana  anak-anak usia  sekolah  yang  dahulu  rutin  mengaji  al  quran  setelah  maghrib  mulai  berkurang kuantitasnya,  seiring  dengan  kehadiran  televisi,  gadget,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu, pada  waktu  sore  hari  yang  dahulu  digunakan  oleh  anak-anak  untuk  belajar  di  lembaga keagamaan  seperti  pondok  pesantren,  Taman  Pendidikan  Al  Quran,  dan  Madrasah Diniyyah  mulai  berkurang  dikarenakan  berbagai  macam  faktor  seperti  tidak  ada
pengawasan dan dorongan dari lingkungan keluarga, pengaruh negatif lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum menyebabkan lahirnya perubahan-perubahan  dalam  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat  Margoyoso,  baik  dari segi  sosial,  agama,  politik,  tradisi  masyarakat,  dan  lain  sebagainya.  Globalisasi  dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai segi tatanan kehidupan warga Margoyoso, seperti cara berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Meskipun  kemajuan  tersebut  mampu  membawa  perubahan  yang  besar  dan  luar  biasa, namun  kemajuan  tersebut  dipandang  oleh  Pemerintah  Desa  Margoyoso  belum  mampu menjawab  berbagai  macam  permasalahan  kehidupan  manusia.  Secara  umum,  masalah sosial yang muncul sebagai akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.
Kondisi  sosial  di  lingkungan  keluarga  desa  Margoyoso  sedikit  banyak  berubah semenjak banyaknya pabrik industri yang mulai bermunculan di wilayah Kabupaten Jepara bagian selatan yang mempekerjakan mayoritas kaum perempuan. Dengan kondisi tersebut, kaum perempuan banyak yang bekerja karena faktor tumpuan kepala keluarga, membantu perekonomian keluarga dan berbagai macam faktor lainnya yang dampaknya meyebabkan pengawasan  terhadap  anak  menjadi  berkurang  karena  mayoritas  kaum  laki-laki juga  ikut bekerja.
Permasalahan  sosial  seperti  adanya  degradasi  moral,  kenakalan  remaja,  kriminalitas, dan gejolak politik yang ada suatu wilayah mempengaruhi atau memaksa aktor kebijakan untuk meresponnya dengan memasukannya ke dalam agenda pemerintah yang selanjutnya melahirkan  kebijakan  publik  untuk  memecahkan  masalah-masalah  yang  bersangkutan. Menurut teori sistem, pembuatan atau lahirnya kebijakan publik tidak dapat terlepas dari pengaruh  lingkungan.  Tuntutan  adanya  kebijakan  publik  biasanya  lahir  karena  adanya pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik.
Isi  kebijakan  dakwah  Pemerintah  Desa  Margoyoso  mengandung  materi  atau  pesan dakwah.  Materi  dakwah  merupakan  pesan-pesan  yang  berupa  ajaran  Islam  atau  segala sesuatu  yang  bersumber  dari  al  Quran  dan  Hadits  yang  harus  disampaikan  oleh  pelaku dakwah  kepada  objek  dakwah. Secara  umum,  materi  dakwah  diklasifikasikan  menjadi empat  masalah  pokok,  yaitu  masalah  akidah,  masalah  syariat,  masalah  muamalah, dan masalah akhlak.
Pemerintah  Desa  Margoyoso  bersama  Badan  Perwakilan  Desa  (BPD),  dan berdasarkan    saran  dam  masukan    dari    berbagai  tokoh  agama  dan  masyarakat  setempat
menetapkan  beberapa  kebijakan  dakwah  yang  meliputi  gerakan  shalat  subuh  berjamaah, gerakan mematikan televisi setelah maghrib, gerakan ayo mengaji, dan gerakan wajib madrasah  diniyah.  Kebijakan  tersebut  sampai  saat  ini  belum  memiliki  kekuatan  hukum tetap  dan  mengikat,  artinya  produk  kebijakan  tersebut  selama  ini  berjalan  dengan  model dakwah  atau  anjuran  dalam  rangka  menngkatkan  keimanan  dan  religiusitas  masyarakat desa  yang  disertai  dengan  kontrol  dan  keteladanan  dari  pemerintah  desa.  Kebijakan dakwah  di  desa  Margoyoso  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Desa  hanya  bersifat  mengajak dan  memotivasi  masyarakat  Islam  untuk  melaksanakan  ajaran  agamanya  dengan  baik. lahirnya  kebijakan  tersebut  tidak  bertujuan  untuk  menjadikan  Desa  Margoyoso  menjadi desa  syariah  atau  tidak  ada  maksud  yang  mengarah  pada  pendirian  negara  Islam  dan menciptakan konstitusi berbasis syariah
Kebijakan shalat subuh berjamaah dilakukan pemerintah desa Margoyoso pada setiap hari  sabtu  dengan  teknis  idaroh  atau  bergantian  di  setiap  masjid  atau  mushola.  Di Margoyoso terdapat 20 masjid atau mushola yang tersebar secara merata. Kebijakan shalat subuh  berjamaah  dikoordinir  oleh  perangkat  desa  bagian  pelayanan  atau  moden,  yaitu Maftukhin  Lutfi  dan  Samsudin.  Sebelum  pelaksanaan  kebijakan,  tepatnya  pada  tahap perumusan  kebijakan,  Pemerintah  Desa  mengumpulkan  para  takmir  masjid  dan  mushola untuk  berdiskusi  dan  merespon  beberapa  wacana  kebijakan  dakwah  yang  akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Teknis  pelaksanaannya  adalah  dengan  melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu  kepada para  takmir  masjid  dan  mushola  di  Balai  Desa.  Upaya  sosialisasi  juga  dilakukan  dengan membuat pamflet dan brosur yang dipasang di tempat-tempat strategis seperti perempatan jalan, pos ronda, tempat keramaian, dan masjid atau mushola.  Mayoritas perangkat desa yang  sekaligus  menjadi  tokoh  organisasi  sosial  keagamaan  juga  menjadi  kelebihan tersendiri  dalam  proses  sosialisasi  kebijakan  ini.  Kegiatan  safari  subuh  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  Margoyoso  di  21  tempat  ibadah  yang  terdiri  dari  masjid  dan  mushola yang  ada  di  lingkungan  masyarakat  Margoyoso  secara  rutin  pada  sabtu  subuh.  Kegiatan tersebut menarik, karena kepala desa mengintruksikan kepada seluruh perangkat desa agar memberikan keteladanan dengan wajib hadir di acara tersebut.
Sebelum  kegiatan  dilaksanakan,  koordinator  atau  penanggung  jawab  memberikan surat  pemberitahuan  kepada  nadhir  atau  takmir  yang  mendapatkan  giliran  tempat  setiap hari senin dengan disertai pemberian uang sumbangan lima ratus ribu rupiah untuk biaya konsumsi. Uang tersebut diambilkan dari anggaran dana desa (ADD) dan CSR dari Bank BRI  dan  BNI.  Untuk  semakin  menguatkan  sosialisasi  pelaksanaan  program,  setiap  hari
jumat  juga  digunakan  untuk  sosialisasi  kepada  warga  masyarakat  tentang  tempat pelaksanaan  safari  subuh  saat  itu.  Koordinator  memanfaatkan  momentum  salat  jumat sebagai  media  untuk  sosalisasi  dengan  memberikan  pengumuman  sebelum  pelaksanaan khutbah dimulai
Kebijakan  mematikan  televisi  setelah  maghrib  merupakan  salah  satu  kebijakan dakwah  Pemerintah  Desa  Margoyoso  yang  bertujuan  untuk  membentuk  karakter, kepribadian, dan membentengi remaja dari pengaruh televisi yang menyebabkan terjadinya degradasi  moral.  Implementasi  kebijakan  mematikan televisi  setelah  maghrib  dikoordinir oleh  Kasi  Pelayanan  atau  moden  desa,  yaitu  Maftukhin  Lutfi  dan  Samsudin.  Kordinator tersebut menjalin kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, RT, dan koordinator wilayah  untuk  ikut  serta  dalam  suksesi  pelaksanaan  melalui  pemberian  pengertian  dan pengarahan,  serta  pengawsasan.  Sejauh  ini,  belum  ada  sanksi  yang  jelas  yang  diberikan kepada  warga  masyarakat  Margoyoso  yang  tidak  menjalankan  intruksi  tersebut.  Pihak Pemerintah  Desa  hanya  bersifat  mengajak,  mendorong  dan  memberikan  sanksi  sosial berupa teguran melalui koordinator wilayah.
Kebijakan  mengaji  al  quran  setelah  maghrib  merupakan  kebijakan  dakwah  yang sepaket  dengan  kebijakan  mematikan  televisi  setelah  maghrib.  Setelah  masyarakat mematikan  televisi  setelah  maghrib,  Pihak  Pemerintah  Desa  berharap  agar  masyarakat menjalankan aktifitas keagamaan berupa mengaji alquran.   Koordinator dari pelaksanaan kebijakan  ini  adalah  Maftukhin  Lutfi  dan  Samsudin  selaku  Kasi  Pelayanan  dan  moden Margoyoso.  Koordinator  kebijakan  selanjutnya  berkoordinasi  dengan  para  tokoh  agama, guru, ustaz, lingkungan keluarga, dan koordinator wilayah untuk mendorong para remaja agar ikut serta menjalankan kegiatan ini.
Menurut  Maftukhin,  Sasaran  kebijakan  ini  sebenarnya  ditujukan  tidak  hanya  kepada para  remaja  saja,  tetapi  juga  kepada  lingkungan  keluarga,  karena  lingkungan  tersebut sangat  berpengaruh  terhadap  kesediaan  anaknya  dalam  mengaji.  Jika  orang  tua  atau lingkungan  keluarga  ikut  mengajak  dan  mendorong  dengan  memberikan  keteladanan, maka  anaknya  juga  akan  lebih  mudah  untuk  ikut  serta  dalam  mengaji  tersebut.  Untuk memberikan  apresiasi  kepada  ustaz  dan  tokoh  agama  yang  berkenan  mengajar  anak mengaji,  Pemerintah  Desa  Margoyoso  selama  ini  memberikan  bantuan  insentif  yang dicairkan setahun sekali ketika bulan ramadhan.
Di Margoyoso, pendirian madrasah diniyah memiliki latar belakang yang unik dimana kebanyakan  didirikan  oleh  perorangan  yang  semata-mata  bertujuan  untuk  ibadah. Sistem yang  diguanakan  adalah  tergantung  kepada  latar  belakang  pendiri  dan  pengasuhnya
sehinga pertumbuhan madrasah diniyah memiliki banyak ragam dan coraknya. Pendidikan madrasah  diniyah  memiliki  dua  sistem  pembelajaran,  yaitu  sistem  sekolah  dan  non sekolah.  Pada  sistem  sekolah,  madrasah  diniyah  menggunakan  konsep  kelas  dalam pelaksanannya, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas VI disebut diniyah ula, kelas VII sampai IX  disebut  diniyah  wustho,  dan  kelas  X  sampai  XII  disebut  diniyah  ulya.  Pendidikan diniyah secara khusus hanya mempelajari ilmu agama dan bahasa Arab. Potensi yang ada di madrasah diniyah tidak jauh berbeda dengan potensi pondok pesantren, karena keduanya terbentuk, lahir, tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat.
Kekuatan  utama  madrasah  diniyah  adalah  kemampuannya  menghadapi  berbagai masalah  yang  muncul.  Meskipun  dengan  kondisi  yang  serba  kekurangan,  Madrasah diniyah  justru  semakin  berkembang.  Pola,  pendekatan,  dan  sistem  pembelajarannya  juga tidak terikat dengan modelmodel tertentu. Kebijakan yang diterapkan di Margoyoso adalah minimal sampai batas diniyah ula atau kelas I sampai VI, sehingga yang menjadi sasaran program kebijakan dakwah Pemerintah Desa pada umumnya adalah anak-anak dan remaja. Menurut Maftuhin, kegiatan madrasah diniyah di Margoyoso selama ini diikuti oleh anak- anak  yang  tidak  hanya  dari  latar  belakang  Nahdlatul  Ulama,  tetapi  juga  dari Muhammadiyah. Namun, mengacu pada data desa, dimana anak-anak usia 5-14 tahun yang menjadi sasaran kebijakan wajib madrasah diniyah jumlahnya mencapai 1310 anak. Angka tersebut  tentu  sangat  besar  sehingga  memerlukan  perhatian,  penanganan,  dan  pembinaan yang serius. Melihat data madrasah diniyah  yang  saat ini ada di Margoyoso berjumlah 3 lembaga  perlu  menjadi  pertimbangan  Pemerintah  dalam  proses  implementasi  kebijakan tersebut.  Jangan  sampai  adanya  kebijakan  wajib  madrasah  diniyah  justru  menjadi permasalahan  baru  jika  tidak  mendapatkan  pembinaan  dan  perhatian  yang  serius  dari Pemerintah Desa.
3. Proses Komunikasi dan Sosialisasi
Proses komunikasi artinya bagaimana Pemerintah Desa mengkomunikasikan kebijakan keagamaan  kepada  warga  masyarakat  Margoyoso.  Proses  komunikasi  dari  program kebijakan dakwah tentu penting untuk diperhatikan agar warga masyarakat sebagai sasaran dakwah dapat menerima, memahami, dan ikut serta dalam program kebijakan yang telah ditetapkan  (Sumadi  Dilla,  2007).  Keberhasilan  dari  proses  komunikasi  tersebut dipengaruhi  oleh  beberapa  hal  seperti  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  komunikasi  atau komunikator,  cara  yang  ditempuh,  kepentingan  atau  tujuan  komunikasi,  ruang  lingkup,
saluran  atau  media  yang  digunakan,  dan  isi  pesan  yang  disampaikan  (Burhan  Bungin, 2006).
Komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  dakwah  di  pemerintahan  desa  Margoyoso selama ini dilakukan dengan berbagai macam pendekatan seperti struktural, kultural, majlis taklim,  media  sosial,  dan  lain  sebagainya.  Pendekatan  struktural  merupakan  proses komunikasi  program  keagamaan  dilaksanakan  oleh  pemerintah  desa  secara  legal  formal dengan  mengundang  para  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  nadhir  masjid  dan  mushola, serta stake  holder terkait  di  Balai  Desa  Margoyoso.  Pendekatan  ini  juga  sebagai  tindak lanjut  dari  kegiatan  audiensi  perumusan  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan.  Melalui pendekatan struktural, Pemerintah Desa memiliki harapan agar para tokoh dan stake holder terkait  tersebut  mampu  mengkomunikasikan  dan  menginformasikan  program  kebijakan desa kepada warga sehingga dapat diterima dengan baik.

## Sosialisasi Dakwah Pemerintah Desa
Pendekatan  kultural  selama  ini  dilakukan  oleh  para  stakeholder  terkait melalui informasi secara langsung kepada sasaran program seperti melalui forum pengajian  umum,  pengajian  ibu-ibu,  majlis  ta’lim,  kegiatan  diniyah,  dan  lain sebagainya. Pendekatan kultural yang dilakukan oleh Pemerintah Desa memiliki sasaran utama golongan ibu ibu atau perempuan. Hal tersebut dimaksudkan agar program tersebut mampu diinformasikan kembali di lingkup lingkungankeluarga. Sosialisasi juga dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui sosial media, Facebook.
Pemerintah  Desa  juga  membuat  berbagai  macam  pamflet  yang  ditempel  di berbagai masjid, mushola, dan jalan raya.

## D. Kesimpulan
Komunikasi  dakwah  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Margoyoso  dalam membangun  desa  yang  religius  tidak  dapat  terlepas  dari  adanya  kebijakan  otonomi  desa, dimana  Pemerintah  Desa  dapat  mengatur  dan  mengelola  wilayah  pemerintahannya  sendiri sesuai  dengan  corak  dan  khasnya  masing-masing.  Lahirnya  kebijakan  dakwah  di Pemerintahan  Desa  Margoyoso  dilatarbelakangi  oleh  dua  hal,  yaitu  permasalahan  sosial berupa degradasi moral remaja dan politik keagamaan dari Pemerintah Desa.
Penerapan  kebijakan  dakwah  tersebut  sarat  dengan  kepentingan  politik  dari Pemerintah  Desa  yang  mayoritas  penduduknya  adalah  beragama  Islam.  Selain  itu,  Faktor terpilihnya kepala desa saat ini disebabkan adanya dukungan dari mayoritas pengusaha, tokoh agama  dan  masyarakat  yang  memiliki  kekuatan  finansial  dan  pengaruh  masa  serta  adanya konsep kampanye yang ingin menjadikan Margoyoso sebagai Desa yang religius.
Dibentuknya  kebijakan  dakwah  di  Desa  Margoyoso  juga  dipengaruhi  oleh  berbagai aspek seperti aspek politik lokal dan aspek gerakan sosial keagamaan. Aspek politik berkaitan dengan perebutan kekuasaan di tingkat desa sebagai bagian dari visi misi yang dapat dijadikan sebagai alat untuk meraih simpati publik. Adapun aspek sosial keagamaan berkaitan dengan adanya  kelompok  keagamaan  yang  memiliki  pengaruh  kuat  di  Margoyoso,  yaitu  Nahdlatul Ulama.
Komunikasi  dakwah  melalui  kebijakan  publik  dilakukan  melalui  beberapa  tahap seperti  formulasi  masalah,  perumusan  kebijakan,  perencanaan  program  pelaksanaan  dan proses  legitimasi  dan  komunikasi.  Pemerintah  Desa  Margoyoso  bersama  Badan  Perwakilan Desa,  dan  berdasarkan  masukan  dari  berbagai  tokoh  agama  dan  masyarakat  setempat menetapkan  beberapa  kebijakan  dakwah  yang  meliputi  gerakan  shalat  subuh  berjamaah, gerakan  mematikan  televisi  setelah  maghrib,  gerakan  ayo  mengaji,  dan  gerakan  wajib madrasah diniyah.
Komunikasi  dalam  sosialisasi  kebijakan  dakwah  di  pemerintahan  desa  Margoyoso selama ini  dilakukan  dengan  berbagai  macam  pendekatan  seperti  struktural,  kultural,  majlis taklim, media sosial, dan lain sebagainya. Pendekatan struktural dilaksanakan oleh pemerintah desa  secara  legal  formal  dengan  mengundang  para  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat,  nadhir masjid dan mushola, serta stake holder terkait di Balai Desa Margoyoso. Pendekatan kultural selama ini dilakukan oleh para stakeholder terkait melalui informasi secara langsung kepada
sasaran  program  seperti  melalui  forum  pengajian  umum,  pengajian  ibu-ibu,  majlis  ta’lim, kegiatan  diniyah,  dan  lain  sebagainya.  Sosialisasi  juga  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa melalui  sosial  media,  Facebook.  Pemerintah  Desa  juga  membuat  berbagai  macam  pamflet yang ditempel di berbagai masjid, mushola, dan jalan raya.

## REFERENSI
Abidin, Said. (2012).  Zainal Kebijakan Publik, Jakarta: Salemba Humanika.
Al Faruqi, Ismail R. (2000). Menjelajah Atlas Dunia Islam. Bandung: Mizan.
Amin, Samsul Munir. (2009). Ilmu Dakwah. Jakarta: Amzah.
Anderson, James. (1969). Public Policy Making, Newyork: Holt.
Anshari, Hafi. (1993). Pemahaman dan Pengalaman Dakwah, Surabaya: Al Ikhlas.
Basit, Abdul. (2013). Filsafat Dakwah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Dahlan, Abdul  Aziz. (2002). Ensiklopedia Tematis Dunia Islam I, Jakarta:  PT.  Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2002.
Dye, Thomas. R. (2013). Understanding Public Policy, America: Pearson.
Edwards,  George  C.  dan  Sharkansky.  (1978). The  Policy  Predicament:  Making  and Implementing Public Policy, San Fransisco: WH Freeman and Company.
Hogwood, Brian W. dan Lewis E. Gunn. (1984). Policy Analysis For The Real World, USA: Oxford University Press.
Jones,  Charles  O.  (1977). An  Introduction  To  The  Study  of  Public  Policy, North  Scituate,
Duxbury Press.
Kayo. (2007). Khatib Pahlawan Manajemen Dakwah, Jakarta: Amzah.
Maryolo,  Amril.  (2018).  “Formalisasi  Syariat  Islam  di  Bulukumba”, Tesis  Program  Studi Islamic Interdisciplinary Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Muqsi. 2007. Hubungan Dakwah dan Komunikasi, Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam, Vol. 1 No. 1. 27-36.
Noer, Muhammad. (2007). Dakwah untuk Umat : Makalah dalam Workshop Program Studi Sejenis Ditjen Pendidikan Islam Depag R., ttp: tp. Nugroho, Riant. (2017). Public Policy, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Purwanto,  Erwan  Agus  dkk.  (2015). Mengembangkan  Profesi  Analisis  Kebijakan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ratih,  Devi  Nur,  Oktavianti  Meria.  (2019). Komunikasi  Dakwah  Pemuda  Hijrah,  Jurnal Manajemen Komunikasi, Volume  3(2), 56-70.
Santoso,  Purwo.  (2010). Modul  Pembelajaran  Analisis  Kebijakan  Publik, Yogyakarta: PolGov.
Schneider,  Anne.  (2013). Policy  Design and  Transfer, Eduardo  Araral,  dkk  (ed), Routledge Handbook of Public Policy, Newyork: Routledge.
Subarsono. (2008). Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sukayat, Tata. (2015). Ilmu Dakwah. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Suriani, Julis. (2017). Komunikasi Dakwah di Era Cyber, Jurnal An Nida’: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 41(2). 56-72.
Winarno, Budi. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Yogyakarta: Medpress,