## ANALISIS PENERAPAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.11/33/PBI/2009
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION
OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE ON ISLAMIC BANKS BASED ON BANK OF INDONESIA REGULATION NO. 11/33/PBI/2009
Siti Wadiah 1a Rully Trihantana 2b
1a Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Perbankan Syariah Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1 Bogor Kode Pos 16720.
2b Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Bogor Kode Pos16720
Email : 1a wadhikudo@gmail.com, 2b hantana@yahoo.com (Diterima oleh Dewan Redaksi: Agustus) (Dipublikasikan oleh Dewan Redaksi: Desember)

## ABSTRACT
The  implementation  of  corporate  governance  practicesor  Good  Corporate  Governance (GCG)  for  Islamic banks  do  not  only comply  with  the legislation  in  force,  but  also  mean innovation  and  management  improvement  on an  continious  basis  in  order  to  improve the    GCG  principles application  quality.  Islamic banks  corporate  governance  based  on  the Bank  of  Indonesia  Regulation  No.11/33/PBI/2009  dated  December  7,  2009  and  Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbs dated April 30, 2010 about the implementation of GCG  for  Islamic  Banks  and  Syariah  Unit  is  the  application  of  the  five  basic  principles: Transparency,  Accountability,  Responsibility,  Professional,,  and  Fairness.  Data      collection methods   used   in   this   research   are   questionnaires, interview,     and     analysis     of company     documents     related     to     GCG. Results  from  this  research  showed  that  the implementation    of    the  Principles  of  GCG  have  been  implemented  at  all  levelsor  the organization  level and  are  in  accordance  with  the  foundation  of  GCG  implementation on  Islamic Banks whichis   Bank   of   Indonesia   Regulation   No.   11/33/PBI/2009.
Keywords   : Good Corporate Governance (GCG), Principles GCG .

## ABSTRAK
Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) bagi  Bank  Umum  Syariah  bukan  semata  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  namun  juga  berarti  upaya  inovasi  dan  penyempurnaan  pengelolaan  secara berkelanjutan  guna  meningkatkan  kualitas  penerapan  prinsip-prinsip  GCG.  Bank  Umum Syariah  melaksanakan  tata  kelola  perusahaan  dengan  berpedoman  pada  Peraturan  Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs    tanggal    30    April    2010    tentang   pelaksanaan    GCG    bagi    Bank Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  yaitu  penerapan  lima  prinsip  dasar  Keterbukaan ( Transparency ),    Akuntabilitas    ( accountability ),    Pertanggung  jawaban  ( Responsibility ), Profesional ( Professional ) dan Kewajaran ( Fairness).
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan  kuesioner,  wawancara,  dan  analisis  dokumen-dokumen  perusahaan  yang terkait  dengan GCG. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa implementasi  prinsip  –
prinsip GCG telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan  atau jenjang organisasi dan telah sesuai dengan landasan pelaksanaan GCG pada Bank Umum Syariah yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009.
Wadiah  Siti.  2015.    Analisis Good  Corporate  Governance pada  Bank  Umum  Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Jurnal Nisbah (2):  101 – 113.

## PENDAHULUAN
Perbankan  adalah  segala  sesuatu  yang mencakup  aktivitas  bank,  kelembagaan bank, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam  melakukan  usahanya.  Sedangkan perbankan  syariah  adalah  segala  sesuatu yang mencakup aktivitas bank, kelembagaan  bank,  kegiatan  usaha  serta cara  dan  proses  dalam  melakukan usahanya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.  Bank  merupakan  suatu  badan usaha  yang  mengimpun  dana  dari masyarakat  dan  menyalurkannya  kepada masyarakat dalam bentuk kredit (UU No.10 Tahun 1998).
Bank  merupakan  badan  usaha  yang bergerak  dalam  bidang  jasa,  kepercayaan dari  semua  pihak  yang  terkait  adalah  hal yang sangat penting, baik bagi pemilik dan pengelola  bank  maupun  masyarakat sebagai  pengguna  jasa  bank.  Mengkaji peranan bank yang memiliki fungsi sebagai penghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan kembali dana ke masyarakat, terdapat  hubungan  antara  bank  dan nasabah  yang  didasarkan  pada  unsur kepercayaan dan hukum. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat  percaya  untuk  memanfaatkan produk-produk perbankan yang ditawarkan.  Kepercayaan  dari  masyarakat tersebut  merupakan  modal  utama  bagi bank  untuk  dapat  memobilisasi  dana  dari masyarakat.
Krisis  perbankan  di  Indonesia  yang dimulai  akhir  tahun  1997  bukan  semata- mata  diakibatkan  oleh  krisis  ekonomi, tetapi  juga  diakibatkan  oleh  belum dilaksanakannya Good Corporate Governance dan  etika  yang  melandasinya. Oleh  karena  itu,  usaha  mengembalikan kepercayaan  kepada  dunia  perbankan
Indonesia  melalui  restrukturisasi  dan rekapitalisasi  hanya  dapat  berdampak jangka  panjang  dan  mendasar  apabila disertai  tiga  tindakan  penting  lain  yaitu (Isniarti,2010,263)
1. Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian. 2. Pelaksanaan Good Corporate Governance( GCG)
3 . Pengawasan yang efektif dari Otoritas Pengawas Bank.
Perbankan  Syariah  sebagai  lembaga dengan  aransemen profit dan loss  sharing di  mana  dalam  semua  aktivitasnya  harus mentaati  hukum  syariah.  Maka  penerapan GCG di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan.
Pelaksanaan GCG pada industri perbankan  syariah  harus  berlandaskan lima  prinsip  dasar, pertama transparansi ( Transparency ),  yaitu  keterbukaan  dalam mengemukakan  informasi  yang  material dan  relevan  serta  keterbukaan  dalam proses  pengambilan  keputusan .  Kedua akuntanbilitas ( Accountability) yaitu kejelasan  fungsi  dalam  pelaksanaan pertanggungjawaban  organ  bank  sehingga pengelolaannya  berjalan  secara  efektif. Ketiga
pertanggungjawaban ( Responsibility) yaitu
kesesuaian pengelolaan  bank  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan prinsip-prinsip  pengelolaan  bank  yang sehat. Keempat Independen (Independency) yaitu memiliki kompetensi, mampu bersifat objektif  dan  bebas  dari  pengaruh  dan tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan  bank  syariah. Kelima kewajaran  ( Fairness )  yaitu  keadilan  dan kesetaraan  dalam  memenuhi  hak-hak stakeholders berdasarkan  perjanjian  dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (PBI No.11/33/PBI/2009).
Penerapan    kelima  prinsip  dasar tersebut  maka  bank  syariah  wajib berpedoman  pada  berbagai  ketentuan  dan persyaratan yang terkait dengan pelaksanaan  GCG.  Selain  itu  dalam pelaksanakan  GCG,  industri  perbankan syariah  juga  harus  memenuhi  prinsip syariah .  Ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah akan menimbulkan berbagai  risiko  terutama  risiko  reputasi bagi industri perbankan syariah.
Pelaksanaan  GCG perbankan  syariah tidak hanya dimaksudkan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan  lima  prinsip  dasar  dan  sesuai dengan  prinsip  syariah,  akan  tetapi ditujukan  untuk  kepentingan  yang  lebih luas.  Kepentingan  ini  antara  lain  adalah untuk melindungi kepentingan stakeholders dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta  nilai-nilai  etika  yang  berlaku secara  umum  pada  industri  perbankan syariah.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini    menggunakan  metode kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai  metode  penelitian  berdasarkan pada filsafat positivisme.
Populasi  menunjukkan  semua  jenis kumpulan yang terdapat terdiri dari orang, kejadian  atau  benda  yang  diteliti,  sampel terdiri  dari  beberapa  anggota  yang  dipilih dari  populasi  (wibisono,2006).  Di  dalam penelitian yang menjadi populasi penelitian adalah  peraturan  Bank  Indonesia  No. 11/33/PBI/2009.  Dan  Sampel  pada penelitian ini adalah pasal 8, pasal 23, pasal 47,  pasal  52,  pasal  53,  pasal  54,  pasal  55, pasal 56, dan pasal 57.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa : Dalam penelitian ini peneliti
mengumpulkan  data  yang  dibutuhkan dengan  menggunakan  beberapa  teknik yaitu :
1. Tinjauan Kepustakaan ( Library Research) ,  yaitu  metode  pengu,pulan data  yang  dilakukan  dengan  cara
mengumpulkan  dan  menelaah  literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas  untuk  mendapatkan  kejelasan dalam upaya penyusunan landasan teori yang  digunakan  sebagai  pijakan  dalam pemecahan  masalah.  Literature  tesebut dapat  berupa  buku-buku,  Koran  atau majalah, internet serta sumber lain yang dapt  dijadikan  acuan  dalam  penelitian ini.
2. Penelitian Lapangan, yaitu pengumpulan data  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan pengamatan secara langsung  terhadap  objek  penelitian dengan teknik : a. Wawancara Esterberg (2002)
Wawancara merupakan  pertemuan  dua  orang untuk  bertukar  informasi  dan  ide melalui  tanya  jawab,  sehingga  dapat dikonstruksikan  makna  dalam  suatu topik  tertentu.  Dalam  penelitian  ini metode  wawancara  yang  digunakan adalah wawancara baku terbuka yaitu wawancara  terstruktur.  Wawancara terstruktur  pada  penelitian  ini diawali  dengan  peneliti  menetapkan sendiri  masalah  dan  pertanyaan  – pertanyaan  yang  akan  diajukan. Wawancara  dilakukan  dengan  unit kerja  perusahaan  yang  memang membawahi bidang kepatuhan terhadap prinsip-prisip
Good Corporate Governance . b. Kuesioner Kuesioner digunakan untuk mengetahui  apakah  Bank  Umum Syariah  telah  menerapkan Good Corporate Governance.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  atas  data  primer  dan data sekunder. Data-data tersebut diperoleh melalui :
1. Data primer
Data  primer  dalam  penelitian  ini adalah  Peraturan  Bank  Indonesia No 11/33/PBI/2009.
2. Data Sekunder Dalam  penelitian  ini  dilakukan pula  studi  kepustakaan  yaitu dengan mempelajari buku pustaka,  literatur,  materi  kuliah, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber lain  yang  berkaitan  erat  dengan penelitian ini.
Teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini adalah  Model  Miles  and  Huberman  yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung  terus  menerus  secara  tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model Miles and Huberman saat penelitian berlangsung dan  setelah  pengumpulan  data  periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis  ditunjukkan  pada  model  interaktif dalam analisis data berikut :
Gambar 1. Analisis Data kualitatif menurut Miles dan Huberman Sumber : Sugiyono, 2010:431
Perhitungan
atas kuesioner
dilaksanakan  dengan  menggunakan  rumus
Dean J, Champion , yaitu dengan menjumlahkan  jawaban  “YA”  kemudian dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut :
Keterangan : Jawaban “YA”  : Seluruh penjumlahan jawaban YA yang dijawab oleh reponden dalam kuesionner
Jml. Kuesioner  : Seluruh penjumlahan kuesioner yang beredar  yang wajib diisi oleh para responden.
Jumlah pertanyaan : Pertanyaan yang     ada
dalam kuesioner berdasarkan klasifikasinya masing masing. Hasil perhitungan kuesioner sehubungan dengan analisi, dapat diklasifikasikan secara umum yaitu :
1. Kriteria  penilaian  dari  hasil  kuesioner yang  berkaitan  dengan  penerapan Good Corporate Governanace .
Tabel 1. Kriteria Penilaian Penerapan Good Corporate Governance
Sumber : Dean J. Champion, 1990

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  melakukan  penelitian  atas penerapan Good  Corporate  Governance pada  Bank  Umum  Syariah  berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia No.11/PBI/33/2009,  peneliti  mencari  data tertulis dengan cara melakukan pengamatan  dari  laporan  tahunan  Bank Syariah  Mandiri  dan  Bank  BNI  Syariah mengenai  pelaksanaan    GCG,  wawancara dengan  staf  yang  membawahi  GCG  dan menyebarkan kuesioner kepada kepala dan staf di Bank Syariah Mandiri Cabang Bogor dan Bank BNI Syariah Cabang Bogor. Ketiga cara  tersebut  dianggap  cukup  praktis dalam melakukan penelitian. Dan berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan penelitian  tentang  “penerapan Good
Corporate  Governance pada  bank  Umum Syariah berdasarkan PBI Persentase = X 100%
Jawaban “YA”
Jml. kuesioner  X Jml Pertanyaan
No.11/PBI/33/2009” maka diperoleh Informasi sebagai berikut:
1. Analisis Data
a. Penilaian yang berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governanc e
(GCG) 1). Transparansi Transparansi adalah Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan
keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan  informasi  materiil  dan relevan mengenai perusahaan.
Tabel 2. Perhitungan persentase terhadap transparansi berdasarkan hasil jawaban kuesioner
Pertanyaan  Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 1 20 - 20 2 20 - 20 3 20 - 20 4 1 19 20 5 20 - 20 6 20 - 20 7 8 12 20 8 18 2 20 9 20 - 20 10 20 - 20 Jumlah 167 33 200 Sumber : Data diolah
Berdasarkan  perhitungan  di  atas diperoleh  persentase  secara  keseluruhan sama  dengan  83,5  %,  sehingga  dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip transparansi  pada  Bank  Umum  Syariah Sangat terwujud.
2) Akuntabilitas Akuntabilitas  adalah  Kejelasan  fungsi, struktur,  sistem,  dan  pertanggungjawaban organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Tabel 3. Perhitungan persentase terhadap Akuntabilitas berdasarkan hasil jawaban kuesioner Pertanyaan Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 1 20 - 20 2 20 - 20 3 20 - 20 4 20 - 20 5 20 - 20 6 20 - 20 7 20 - 20 8 20 - 20 9 20 - 20 10 20 - 20 Jumlah 200 - 200 Sumber : Data diolah
Berdasarkan  perhitungan  di  atas diperoleh  persentase  secara  keseluruhan sama dengan 100 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  prinsip  Akuntabilitas pada    Bank  Umum  Syariah  Sangat terwujud.
Prinsip  akuntabilitas  ini  memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimilki  oleh  dewan  komisaris  dan  direksi beserta  kewajiban-kewajibannya  kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan  direksi  bertanggungjawab  penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan  prinsip  kehati-hatian  dan prinsip syariah. Dewan komisaris bertanggungjawab atas keberhasilan pengawasan  dan  wajib  memberikan nasihat  dan  masukan  kepada  direksi  atas pengelolaan  perusahaan  sehingga  tujuan dapat tercapai.
3) Pertanggungjawaban (Responsibility) Kesesuaian  (kepatuhan)  di  dalam pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip korporasi  yang  sehat  serta  peraturan perundang- undangan  yang berlaku.
X  100 % = 83,5 % 167 200 % Transparansi = 200 % Akuntabilitas = 200 X  100 % = 100 %
Tabel  4.  Perhitungan  persentase  terhadap Pertanggungjawaban berdasarkan hasil jawaban kuesioner Pertanyaan Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 1 20 - 20 2 16 4 20 3 20 - 20 4 20 - 20 5 20 - 20 Jumlah 96 4 100 Sumber : Data diolah Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh  persentase  secara  keseluruhan sama dengan 96 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  prinsip Responsibility pada    Bank  Umum  Syariah  Sangat terwujud.
Prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) ini menuntut bank melakukan  kegatan  operasionalnya  secara bertanggungjawab.  Selain  itu  bentuk Responsibility  pada  Bank  Umum  Syariah juga  diwujudkan  dalam Corporate  Sosial Responsibilty (CSR).  CSR  adalah  praktik bisnis  yang  didasari  oleh  nilai-nilai  etika, memberikan  perhatian  kepada  seluruh stakeholder serta kepada masyarakat luas.
4) Independen ( Independency )
Suatu  keadaan  dimana  perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan  dan  pengaruh  atau  tekanan dari  pihak  manajemen  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  dan  perundangan- undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Tabel 5. Perhitungan persentase terhadap Independen berdasarkan hasil jawaban kuesioner
Pertanyaan Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 1 20 - 20 2 20 - 20 3 20 - 20 4 - 20 20 5 20 - 20 Jumlah 80 20 100 Sumber : Data diolah Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh  persentase  secara  keseluruhan sama dengan 80 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  prinsip  professional pada    Bank  Umum  Syariah  Sangat terwujud.
Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh  persentase  secara  keseluruhan sama dengan 80 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan  bahwa  prinsip  professional pada    Bank  Umum  Syariah  Sangat terwujud.
Prinsip  kemandirian  ini  menuntut  para pengelola  bank  agar  dapat  bertindak mandiri  sesuai  peran  dan  fungsi  yang dimilikinya  tanpa  ada  tekanan  dari  pihak manapun  yang  tidak  sesuai  dengan  sistem operasional  perusahaan yang berlaku.
5) Kewajaran ( Fairness)
Kewajaran  ( Fairness) adalah  Perlakuan yang  adil  dan  setara  di  dalam  memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan  perjanjian  serta  peraturan perundangan yang berlaku.
Tabel  6. Perhitungan  persentase  terhadap Kewajaran berdasarkan hasil jawaban kuesioner Pertanyaan Jawaban YA Jawaban TIDAK TOTAL 1 20 - 20 2 20 - 20 3 20 - 20 4 20 - 20 5 20 - 20 6 16 4 20 7 20 - 20 8 20 - 20 9 20 - 20 10 20 - 20 Jumlah 196 4 200 Sumber : Data diolah
Berdasarkan  perhitungan  di  atas diperoleh  persentase  secara  keseluruhan
96 100 X  100 % = 96 % % Responsibility = % Independen  = 80 100 X  100 % = 80 % 200 % Fairness = 196 X  100 % = 98 %
sama dengan 98 %, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kewajaran pada Bank Umum Syariah Sangat terwujud. Prinsip kewajaran ini menuntut seluruh pemangku  kepentingan  harus  memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan adil  dari  perusahaan.  Pemberlakuan prinsip  ini  mencegah  praktik-praktik tercela  yang  dilakukan  oleh  orang  dalam yang  merugikan  pihak  lain.  Setiap  anggota direksi  harus  melakukan  keterbukaan  jika menemukan transaksi-transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
b. Analisis  data   yang  berkaitan  dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. 1) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab  Dewan  Komisaris dan Direksi .
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan responden  A  selaku  salah  satu  karyawan pada  unit  kerja  yang  membawahi  bidang GCG    pada  tanggal  13  Mei  2015,  beliau mengatakan :
“  Pengawasan yang dilakukan Direksi pada Bank  Syariah  Cabang  Bogor  dilakukan  3 kali dalam setahun, pengawasan dilakukan pada  kegiatan  operasional  seperti  dalam hal  pendanaan,  pembiayaan  dan  layanan kepada nasabah. Pengawasan juga dilakukan  terhadap  kepatuhan  pegawai agar sesuai peraturan yang berlaku. “ Dalam  laporan  pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2014: Dewan komisaris senantiasa melaksanakan tugas  dan  tanggungjawabnya  secara professional  dan  independen.  Dewan komisaris  memberikan  pendapat,  saran, dan  nasihat  mengenai  laporan  kinerja  dan masalah yang terjadi, termasuk pelaksanaan rencana kerja berikutnya. Dari  perrnyataan  diatas,  jika  dikaitkan dengan PBI No.11/33/PBI/2009 pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab Dewan  komisaris    sejalan  dengan peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 pasal 8 mengenai pengawasan  dewan  komisaris  terhadap
direksi  dan  memberikan  nasihat  kepada direksi.
2) Kelengkapan  dan  Pelaksanaan  tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS Dalam  rangka  mendukung  efektivitas pelaksanaan  tugas  dan  tanggung  jawab Dewan  komisaris  serta  implementasi  tata kelola  perusahaan  yang  baik  ( Good Corporate Governance ) sebagaimana diatur dalam  peraturan  Bank  Indonesia  no 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah,  Dewan Komisaris  telah  membentuk  komite  audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.

## a) Komite Audit
Susunan  anggota  komite  audit  telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan  dalam  PBI  No  8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sebagaimana  telah  diubah  berdasarkan peraturan Bank Indonesia no 8/14/PBI/2006  tanggal  5  Oktober  2006 dan diubah terakhir berdasarkan peraturan Bank  Indonesia  No  11/33/PBI/2009 tanggal  7  Desember  2009  tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan  Unit  Usaha  Syariah.  Persyaratan tersebut  adalah  anggota  komite  audit paling  kurang  terdiri  dari  seorang komisaris  independen,  seorang  pihak independen  yang  memiliki  keahlian dibidang  keuangan  dan  akuntansi  dan seorang  dari  pihak  independen  yang memiliki  keahlian  dibidang  hukum  atau perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite  audit  selalu  berpedoman  pada rencana  kerja  yang  telah  disusun.  rencana kerja yang telah disusun antara lain 1. Independensi  anggota  komite  audit Seluruh  anggota  komite  audit  yang berasal  dari  pihak  independen  tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,  kepemilikan  saham, dan/pemegang saham pengendali  atau hubugan  dengan  Bank,  yang  dapat
mempengaruhi  kemampuan  bertindak independen:
Tugas dan tanggungjawab komite audit :  Sebagai  panduan  komite  audit  untuk melaksanakan  tugas  maka  Dewan Komisaris  telah  menetapkan  piagam komite audit (Audit Committee Charter) yang  disahkan  pada  tanggal  20  mei 2005  dan  direvisi  pada  tanggal  4
Desember 2014. Tugas dan tanggungjawab  komite  audit  yang tercantum  pada  piagam  komite  audit ( Audit Committee Charter) telah sesuai dengan keputusan ketua BAPEPAM No Kep-29/PM/2004.  Tugas  komite  audit adalah sebagai berikut :
a. Melakukan  penelaahan  atas  informasi keuangan  yang  akan  dikeluarkan perusahaan  seperti  laporan  keuangan proyeksi  dan  informasi  keuangan lainnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan pemenuhan pengungkapan yang sesuai peraturan yang berlaku;
b. Melakukan  penelaahan  atas  ketaatan perusahaan terhadap peraturan-
peraturan perundang-undangan lainnya  yang  berhubungan  dengan kegiatan perusahaan.
c. Melakukan penelaahan atas penerapan GCG.
d. Mengevaluasi  efektivitas  perusahaan audit  dari  auditor  ekstern  termasuk menelaah independensi
dan
objektivitas  auditor  ekstern  serta menelaah  kecukupan  pemeriksaan yang  dilakukannya  memonitor  kinerja auditor  ekstern  dan  memastikan kepatuhan terhadap standar
professional serta memonitor tindakan tindak lanjut hasil audit.
e. Melakukan  penelaahan  atas  tindak lanjut  atas  laporan  hasil  audit  yang dilakukan  oleh  otoritas  pengawas Bank, pasar modal dan instansi lainnya.

## b) Komite Remunerasi dan Nominasi
Komite Remunerasi dan nominasi pada bank  umum  syariah  telah  sesuai dengan  PBI No. 11/33/PBI/2009.

## c) Komite Pemantau Risiko
Komite  Pemantau  Risiko pada  bank umum  syariah  telah  sesuai  dengan PBI No. 11/33/PBI/2009.
3) Pelaksanaan tugas dan
tanggungjawab  Dewan  Pengawas Syariah (DPS)
Secara  garis  besar  Dewan  Pengawas Syariah  (DPS)  melaksanakan  tugas  dan tanggungjawab  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  GCG,  serta  memberikan  saran  dan nasihat  kepada  direksi  terkait  dengan pelaksanaan  kegiatan  bank  agar  sesuai dengan  prinsip  syariah.  Dewan  pengawas syariah  diangkat  dan  disahkan  melalui RUPS  sesuai  dengan  rekomendasi  dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
Menurut pemaparan salah satu karyawan  BNI  Syariah  Cabang  Bogor  yang membawahi bidang GCG “Dewan Pengawas Syariah  berperan  aktif  dalam    mengawasi kegiatan di BNI Syariah Cabang Bogor, DPS berkunjung  ke  kantor  Bank  BNI  Syariah Cabang Bogor satu tahun sekali, pengawasan  yang  dilakukan  dalam  hal pembiayaan  ,  menilai  dan  memastikan pemenuhan  prinsip  syariah  atas  produk yang dikeluarkan bank”
Peran  aktif  Dewan  Pengawas  syariah juga  dikemukakan  oleh  responden  A  di Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Bogor  pada wawancara tanggal 13 Mei 2015 :
“DPS  datang  ke  kantor  cabang  Bogor satu  tahun  sekali  untuk  melakukan pengawasan  mengenai  kesesuaian  produk dengan  prinsip  syariah  dan  pembiayaan yang  diberikan.  DPS  juga  mencoba meningkatkan pemahaman praktik perbankan  syariah  dengan  melakukan dialog  dengan  pimpinan  dan  pegawai cabang,  sehingga  kendala-kendala  bisnis dan  operasional  cabang  yang  berkaitan dengan aspek syariah dapat diselesaikan.” Pernyataan  yang  dikemukakan  di  atas sejalan  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia No.11/33/PBI/2009 mengenai pelaksanaan Good  Corporate  Governance bagi  Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha
Syariah  bagian  keempat  tentang  Dewan Pengawas Syariah
4).  Penerapan  Fungsi  Kepatuhan,  Audit Intern dan Audit Ekstern a.  Fungsi  kepatuhan  adalah  serangkain tindakan  atau  langkah-langkah  yang bersifat  pencegahan  (prefentif)  untuk memastikan  bahwa  kebijakan,  sistem  dan prosedur  serta  kegiatan  usaha  yang dilakukan  bank  telah  sesuai  dengan ketentuan  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK), Bank  Indonesia  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  termasuk  prinsip syariah  bagi  bank  umum  syariah,  serta memastikan  kepatuhan  bank  terhadap komitmen  yang  dibuat  bank  kepada  Bank Indonesia  atau  otoritas  pengawas  lain  ang berwenang.
Berdasarkan  PBI  No.11/33/PBI/2009 Bagian Kelima mengenai fungsi kepatuhan, audit intern dan  audit  ekstern  pasal  52 yang  berbunyi  :  “  BUS  wajib  memiliki  1 (satu) orang  direktur  yang  bertugas  untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan  Bank  Indonesia  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Bank  Indonesia mengenai direktur kepatuhan.”
Laporan tahunan
BNI
Syariah tahun2014  menjelaskan    bahwa  “Satuan kerja  kepatuhan  merupakan  unit  kerja independen  yang  membantu  pelaksanaan tugas  dari  direktur  kepatuhan  dalam menjalankan  fungsi  kepatuhan  di  BNI Syariah. Satuan kerja kepatuhan ( compliance  desk) saat  ini  menjadi  bagian dari legal,  compliance dan corporate secretary division.”
Laporan  pelaksanaan  GCG  Bank  Syariah Mandiri  dijelaskan  bahwa  :  “Satuan  kerja kepatuhan  dalam  bank  merupakan  satuan kerja yang berfungsi melakukan pengawasan  dan  pengujian,  kepatuhan, mengembangkan  sistem  kepatuhan,  serta memonitoring penerapan prinsip mengenal nasabah serta pelaksanaan GCG.”
Dalam  membangun  budaya  kepatuhan bank  telah  melakukan  langkah-langkah
untuk  mendukung  terciptanya  budaya kepatuhan diantaranya :
1. Penerbitan  piagam  kepatuhan,  yakni dokumen  kepatuhan  yang  bersifat strategi dan berisi panduan, peraturan, kaidah  dan  kebijakan  bank  yang  wajib dipatuhi oleh jajaran bank.
2. Penerbitan kebijakan kepatuhan, yakni rangkaian  asas  yang  menjadi  garis besar  dan  rencana  pelaksanaan  fungsi kepatuhan bank.
3. Sistem kepatuhan bank, yakni perangkat  pendukung  yang  telah ditetapkan  oleh  bank  dalam  bentuk standar  atau  manual  kerja  maupun yang berbasis teknologi untuk mendukung  pelaksanaan  kepatuhan bank.
b. Audit Intern
Fungsi  audit  internal  dijalankan  oleh Internal  Audit  Division (IAD)  sebuah  unit setingkat  divisi  yang  bertanggungjawab langsung  kepada  direktur  utama.    Melalui IAD,  Direksi  dapat  memperoleh  data /informasi yang independen untuk menilai dan  mengevaluasi  berbagai  kegiatan operasional  serta  mengambil  langkah- langkah yang diperlukan.
Persiapan audit dilaksanakan berbasis  pada  hasil  analisis  risiko  ( risk based ) terhadap proses bisnis dan audit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang  signifiakan  dalam  pencapaian tujuan  perusahaan.  Data  –  data  audit dari sejumlah system informasi perusahaan  diolah  sedemikian  rupa sehingga mengarah pada sejumlah risiko utama (key  risk) yang  selanjutnya digunakan  dalam  menentukan  jumlah sampel  audit  yang  dapat  mewakili ( refresentatif )  terhadap  keseluruhan ativitas  atau  transaksi  yang  diperiksa (objek  audit).  Penentuan  objek  dan ruang  lingkup  audit  dicantumkan  pada surat  tugas  tim  audit  dan  laporan  atas aktivitas audit.
Aktivitas  audit  dilakukan  dengan menerapkan  beragam  teknik  pengujian audit serta penggunaan analisa pembanding.  Selain  itu  juga  dilakukan
metode surprise dimana  metode  audit dilakukan  tanpa  adanya  pemberitahuan terlebih  dahulu  kepada  cabang/unit yang akan diaudit. Sedangkan metodologi  audit  teknologi  informasi mengacu  pada  COBIT  ( Control  Objective for  Information  and  Related  Technologi ) yang  dikembangkan  oleh  ITGI  (IT Governance  Institute )  yang  merupakan bagian  dari  ISACA  ( Information  System Audit and Control Association.
c. Audit Eksternal
Auditor  eksternal  ditunjuk  untuk melakukan  audit  finansial  serta  untuk memberikan    pendapat  yang  independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan  dan  kesesuaian  laporan keuangan  perusahaan  dengan  Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  rangka  keperluan  audit  tahun buku 2014, pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2013 menyetujui untuk menunjuk Kantor  Akuntan  Publik  yang  sama  dengan yang  digunakan  oleh  PT  Bank  Negara Indonesia (Persro) Tbk, selaku perusahaan Induk,  yaitu  Kantor  Akuntan  Publik Tanudiredja,  Wibisana  &  Rekan  (afiliasi PwC)  untuk  menjadi  auditor  eksternal terhadap  pelaporan  kinerja  keuangan untuk tahun buku 2014.
Kantor  Akuntan  Publik  yang  ditunjuk oleh PT. Bank Syariah  Mandiri adalah KAP Ernst  dan  young  afiliasi  Purwantono, Sarwoko,  dan  Surja  yang  telah  melalui proses  seleksi  antara Accounting  Division, Komite  Audit,  Direksi  dan  Komisaris sebelum diajukan dalam RUPS.

## 6) Batas Maksimum Penyaluran Dana
Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 7/3/PBI/2005  tentang  Batas  Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Bank diwajibkan  untuk  menyampaikan  laopran atas  Batas  Maksimum  Penyaluran  Dana (BMPD)  kepada  Bank  Indonesia  secara teratur dan tepat waktu.
Tabel  7.  Batas  Maksimum  Penyaluran  Dana  PT. BNI Syariah
Adapun  Batas  Maksimum  Penyaluran Dana  yang  dilakukan  di  PT.  Bank  Syariah Mandiri    dikemukakan  oleh  responden  A selaku  karyawan  pada  Bank  Syariah Cabang  Bogor  “  Batas  maksimum penyaluran  dana  di  Bank  Syariah  mandiri dilakukan di KCP sebesar 500 Juta Rupiah, kemudian  Kepala  Cabang  2  Milyar  Rupiah, Kepala  Kanwil,  Kepala  Divisi  dan  Direksi. Untuk  pembiayaan  dengan  jumlah  dana besar  biasanya  dilakukan  rapat  untuk menganalisis  kelayakan  pemberian  kredit. Dana  Tujuan  adanya  Batas  Maksimum Penyaluran  Dana  adalah  agar  dana  yang ada  pada  bank  tidak  terserap  pada pembiayaan semua. Dan untuk mengurangi risiko gagal kredit. “

## 7) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS
Demi  memenuhi  transparansi  kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan  Bank  Indonesia,  Bank  Umum Syariah  menyediakan  informasi  kuantitatif dan  kualitatif  secara  tepat  waktu,  akurat, relevan  dan  memadai  yang  diungkapkan kepada  publik  dalam  rangka.  Laporan keuangan  dan  non  keuangan  Bank  Umum Syariah telah disusun dan disajikan dengan tata  cara,  jenis  dan  cakupan  yang  sesuai dan telah disampaikan kepada pihak- pihak lainnya  sebagaimana  ketentuan  Bank Indonesia.  Transparansi  kondisi  keuangan dalam bentuk kegiatan yang terdiri dari :
a. Transparansi kondisi keuangan diwujudkan  dalam  laporan  pulikasi triwulan kepada bank Indonesia, dalam laporan tahunan secara tepat waktu.
b. Mengumumkan  laporan  keuangan publikasi  triwulan  disurat  kabar nasional.
c. Mengirimkan  laporan Consolidated Financial Statement (CFS) kepada Bank Indonesia  untuk  kemudian  dimuat dalam homepage Bank Indonesia. Sedangkan  transparansi  kondisi  non keuangan yang telah diwujudkan oleh Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut :
a. Pelaksanaan  transparansi  informasi produk  dilakukan  melalui  media cetak  seperti lefleat ,  brosur,  spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan distasiun, TV, radio dan internet, serta  didukung  dengan  kemudahan akses website.
b. Pengaduan  nasabah  dapat  dilakukan dengan menghubungi call center , atau melalui kantor cabang/ kantor pusat. Selain  itu  pengaduan  juga  bisa dilakukan  melalui whistle  blowing system (WBS).  Aplikasi  WBS  dapat digunakan  sebagai  media  untuk mengidentifikasi situasi yang mengarah  pada  pelanggaran  yang terjadi  dilingkungan  Bank  Umum Syariah,  baikyang  dilakukan  pihak internal maupun eksternal perusahaan.  Dengan  adanya  aplikasi WBS  tersebut,  pegawai  maupun masyarakat yang menemukan adanya indikasi  benturan  kepentingan  dapat melaporkannya melalui WBS.
c. Pengaduan yang dilakukan melalui call center atau kantor cabang dikelola oleh divisi operasional.
d. Tabel 8. Kesimpulan Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Umum Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/2009 No  Faktor Landasan Ketera ngan 1 Pelaksanaa n tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 8 mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Sesuai
Komisaris 2 Pelaksanaa n tugas dan tanggung jawab Direksi PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 21, 22 dan 23 mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi Sesuai 3 Kelengkapa n dan pelaksanaa n tugas komite- komite dan fungsi yang menjalanka n pengendalia n intern BUS. PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 39 mengenai tugas dan tanggung jawab komite- komite Sesuai 4 Pelaksanaa n tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah. PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 47 mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Sesuai 5 Penerapan fungsi kepatuhan PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 52 mengenai fungsi kepatuhan Sesuai 6 Penerapan Fungsi Audit Intern PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 53 mengenai fungsi audit intern Sesuai 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 54 mengenai fungsi audit ekstern Sesuai 8 Batas maksimum penyaluran dana PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 55 mengenai batas Sesuai
maksimum penyaluran dana 9 Transparan si kondisi keuangan dan non keuangan BUS. PBI No 11/33/PBI/2 009 Pasal 56 dan 57mengenai aspek transparansi kondisi BUS Sesuai
Sumber : Diolah dari hasil penelitian
e. Adapun  pengaduan  melalui whistle blowing system (WBS) akan dikelola oleh divisi Enterprise Risk Management untuk kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan tata  cara  dan  prosedur  mengenai pengaduan nasabah.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
Hasil  dari  perhitungan  kuesioner mengenai  prinsip transparency sebesar 83,5%, accountability sebesar  100% , responsibility dengan nilai 96% , professional sebesar 80%  dan fairness sebesar 96 %.
Berdasarkan  perhitungan  ini    secara keseluruhan  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa  prinsip  –  prinsip  GCG  pada    Bank Umum  Syariah  Sangat  terwujud  dan  dapat dikatakan  GCG pada  Bank  Umum  Syariah telah diterapkan.
Rumusan  masalah  kedua  mengenai kesesuaian  penerapan Good  Corporate Governance dengan  Peraturan  Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009. Berdasarkan PBI No.11/33/PBI/2009
pelaksanaan  GCG  paling  kurang  harus diwujudkan dalam :
1. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  Dewan  Komisaris  dan Direksi telah sesuai dengan pasal 8, 21,22 dan 23.
2. Kelengkapan  dan  pelaksanaan tugas  komite-komite  dan  fungsi yang  menjalankan  pengendalian intern  BUS  telah  sesuai  dengan pasal 39.
3. Pelaksanaan  tugas  dan  tanggung jawab  Dewan  Pengawas  Syariah telah sesuai dengan pasal 47.
4. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern  dan  audit  ekstern  telah sesuai dengan pasal 52, 53, dan 54.
5. Batas  maksimum  penyaluran  dana telah sesuai dengan pasal 55.
6. Transparansi  kondisi  keuangan dan non keuangan BUS telah sesuai dengan pasal 56 dan 57.
Penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Good  Corporate  Governance pada  Bank  Umum  Syariah  telah  sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Qur’an  dan  terjemahan.  1992  ,  PT. Tanjung Mas Inti, Semarang Arbaina,  Endang  Siti.  2012,  Penerapan Good  Corporate  Governance Pada Perbankan  Di  Indonesia,  Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
Chinn,Richard.2000. Corporate  Governance Handbook. Gee Publishing. London Febriyanti,  Diah.  2010, Good  Corporate Governance Sebagai Pilar
Implementasi Corporate  Sosial Responsibilit. (Studi  kasus  pada PT.  Bank  X  Tbk) Skripsi  Sarjana,
Fakultas  Ekonomi  Universitas Dipenogoro. Fuady, Munir. 2005. Perlindungan pemegang  saham  minorotas.  CV.
Utomo Bandung. Ghozali,  Imam.2001,  Aplikasi Multivariate dengan program SPSS, Universitas Diponegoro, Semarang
Idroes,  Ferry  N.  2008.  Manajemen  Risiko Perbankan. PT Raja Agrafindo Persada Isniarti,  2010.  Penerapan  Prinsip-Prinsip Good  Corporate  Governance Pada Dunia Perbankan” Majalah Ilmiah Unikom, Hal 263-269
Jingga,  Violetta.  2011,  Penerapan Good Corporate Governance Pada PT.Bank X TBK Kanwil X Karimah, Aminatul. 2012. Analisis Perbandingan  Kinerja  Keuangan Perbankan Sebelum Dan Sesudah penerapan  GCG,  Skripsi  Sarjana
Universitas Muhammadiyah
Monks,  Robert  A.G  dan  Minow  N.2003.
Corporate  Governance 3 rd edition. Blackwell Pubilishing.
Organization for Economic Corporation and
Development (OECD). 1999.Prinsip- prinsip Good Corporate Governance. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan  GCG  Bagi  Bank Umum Syariah Putra,  Syopiansyah.  2009.  Etika  Bisnis  dan Hak Kekayaan Intelektual, Lembaga Penelitian UIN, Jakarta Ristifani.  2009,  Analisis  Implementasi Prinsip-Prinsip GCG dan
Hubungannya  Terhadap  Kinerja
PT.  Bank  Rakyat  Indonesia.  Tbk,
Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Shaw,Jhon  C.  2003.  Corporate  Governance and  Risk  :  a  System  approach, Jhon  wiley  &  sons.  Inc.  New Jersey Sedarmayanti,2012. Good  Governance  & Good  Corporate  Governance ,  CV. Mandar Maju, Bandung Sugiyono,2012. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D, Alfabeta, Bandung Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs  tanggal  30  April 2010  tentang  pelaksanaan  GCG bagi  Bank  Umum  Syariah  dan Unit Usaha Syariah. Tunggal, Imam Sjahputra. 2002. Membangun Good Corporate Governance. Harvarindo. Jakarta. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.10 Tahun 1998 mengenai Perbankan.
Usman,  Rahmadi.  2001.  Aspek-aspek hukum  perbankan  di  Indonesia. PT.Gramedia  Pustaka  Utama. Jakarta Wibisono, Darmawan. 2000. Riset Bisnis, BPFE. Yogyakarta