ISSN : 2746-7155 (Online), ISSN : 1978-4996 (Print) MAKILA:Jurnal Penelitian Kehutanan  Volume 15, Nomor 2 (141-150) DOI : http://doi.org/ 10.30598/makila.v15i2.4842
®2021 Mailissa, Silaya, Marasabessy & Sahureka.

## Kajian Hak Tenurial Masyarakaat Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah
( Study of Tenure Rights of Indigenous People in Communuty Forest Management in Melinani Hamlet, North Seram District, Centra Maluku Regency )
Ani Mailissa 1 , Thomas M. Silaya 1 , H.Marasabessy 2 , Mersiana Sahureka 2 .
1. Program Studi Kehutanan Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
2 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon, 97233
* Email : mersisahu@gmail.com

## ABSTRACT
The tenure rights of indigenous peoples over the management of natural resources is an exciting topic because the existence of indigenous law communities depends on forest natural resources. This study aims to find out the types of rights of indigenous peoples in forest  management  in  Melinani Hamlet. The  method  used  in  this  study is  a  qualitative descriptive method. The data collection techniques used are interviews and observation techniques. The results of the survey showed the tenure rights of the people of Melinani Hamlet, North  Seram  District  of  Central  Maluku  Regency,  included  six  types  of  rights, namely  extraction  rights,  management  rights,  renting  rights,  guaranteed  rights,  selling rights, and inheritance rights to access and manage forests in Hkm. The land tenure system is based on petuanan, clan, and individuals with diverse utilization patterns. According to soa  Mailissa's  predominantly  land  tenure,  the  land  tenure  system  includes  extraction rights, management rights, and inheritance rights. The marga system by the Mailissa Clan and individually carried out by the head of the family.
KEYWORDS: Tenure Rights, Indigenous Peoples, Community Forests

## INTISARI
Hak tenurial masyarakat adat atas pengelolaan sumber daya alam merupakan topik yang menarik karena eksistensi masyarakat hukum adat menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jenis hak masyarakat adat  dalam  pengelolaan  hutan  di  Dusun  Melinani.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  yaitu  wawancara,  dan  teknik  observasi.  Hasil  penelitian  menunjukan  hak tenurial masyarakat Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah meliputi 6 jenis hak yaitu hak ekstrasi, hak pengelolaan, hak menyewakan, hak menjamin, hak menjual dan hak warisan untuk mengakses dan mengelola hutan pada Hkm. Sistem tenurial  lahan  didasarkan  atas  sistem  petuanan,  marga  dan  individu  dengan  pola pemanfaatan  yang  beragam.  Sistem  tenurial  lahan  menurut  petuanan  didominasi  Soa Mailissa meliputi hak ekstrasi, hak pengelolaan, dan hak warisan, kemudian sistem marga oleh Marga Mailissa dan secara individu dilakukan oleh kepala keluarga.
KATA KUNCI : Hak Tenurial, Masyarakat adat
(Ani Mailissa, Thomas M. Silaya, H. Marasabessy, Mersiana Sahureka)

## PENDAHULUAN
Masyarakat  hukum  adat  dan  eksistensinya  merupakan  topik  yang  menarik  dan  sering menimbulkan  permasalahan  dalam  kehidupan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-haknya dihadapkan dengan kepentingan negara atau pemerintah. Hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan sumber daya alam menjadi menarik karena sumber daya alam memiliki peran yang besar dalam mempertahankan masyarakat adat mengingat mereka menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam dimana tempat mereka tinggal.
Hak tenurial masyarakat lokal atau masyarakat adat yang berada dalam kawasan hutan, secara  otomatis  merujuk  pada  aturan  yang  tertuang  dalam  UU  No.41  Tahun  1999  tentang Kehutanan.  Pengaturan  mengenai  aspek  tenurial  atas  lahan  hutan  di  dalam  UU  No.41/1999 dijumpai dalam Bab II Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu juga mengenai hak masyarakat adat dapat dijumpai pada BAB IX Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa “Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak”: Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan, melakukan  kegiatan  pengelolaan  hutan  berdasarkan  hukum  adat  yang  berlaku  dan  tidak bertentangan  dengan  undang-undang,  dan  mendapatkan  pemberdayaan  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraannya
Hutan dan hak atas tanah masih didominasi oleh kepentingan politik dan elit ekonomi sehingga mengabaikan masyarakat sekitar hutan, namun pengakuan hukum pada hak wilayah masyarakat  adat  telah  meningkat. Ketidakpastian  dalam  penguasaan  kawasan  hutan  dapat menghambat efektivitas pengelolaan hutan. Permasalahan ini dapat menimpa masyarakat lokal yang bermukim dan memanfaatkan lahan di dalam kawasan hutan, termasuk pihak swasta dan pemerintah. Tumpang-tindih hak atas kawasan hutan terjadi akibat sistem perijinan yang kurang terpadu dan penguraian persoalan atas klaim lahan yang kurang memadai.
Masyarakat  di  Dusun  Melinani  Desa  Manusela  Kecamatan  Seram  Utara  Kabupaten Maluku Tengah merupakan salah satu masyarakat adat yang berada disekitar kawasan Hutan Kemasyarakatan yang memiliki hak tenurial dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No 134 dan 135 Tahun 2015 tanggal 10 Juni 2015 telah diberikan izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  kepada  kelompok  Tani  Homa  Ita  Pano  dan Kelompok Tani Latu Dusun Melinani Desa Manusela. Kebijakan HKm mengizinkan masyarakat di Dusun  Melinani  untuk dapat  mengelolah  sebagain dari  sumber daya  hutan  sesuai dengan rambu-rambu yang ditentukan. Pemanfaatan Hkm yang diberikan seluas 1.200 ha dan
masyarakat  diberi  kesempatan  untuk  membangun  hutan  secara  berkelompok  dengan dibentuknya kelompok tani hutan. Batas-batas kawasan hutan yang belum disepakati bersama oleh  masyarakat  dan  pemerintah  juga  memicu  terjadinya  konflik.  Kenyataan  di  lapangan menunjukkan  bahwa  lahan  di  kawasan  hutan  sudah  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  atau penduduk  sekitar  baik  pendatang  maupun  penduduk  lokal  namun  keberadaan  masyarakat tersebut belum diakomodir terutama dalam perencanaan pembangunan kehutanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis hak masyarakat adat di Dusun Melinani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Dusun  Melinani  Kecamatan  Seram  Utara  Kabupaten Maluku  Tengah.  Waktu  penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan  Juni  sampai  Juli  2018.  Objek penelitian  adalah  masyarakat  adat  Dusun  Melinani  Desa  Manusela. Metode  penelitian  pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dimana  cara ilmiah  tersebut  mengandung  arti  bahwa kegiatan  penelitian  tersebut  didasarkan pada  ciri-ciri  keilmuan  yaitu  rasional,  empiris  dan  sistematis  (Sugiyono  2010).    Penelitian menggunakan metode survei dan pengamatan langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dengan  wawancara  petani (responden)  melalui  kuisioner  (daftar  pertanyaan).  Data  sekunder  diperoleh  dari  lembaga terkait/  instansi,  laporan-laporan,  publikasi  dan  pustaka  lainnya  yang  berhubungan  dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dan informasi  dilakukan melalui  wawancara dengan menggunakan  kuisioner.  Sedangkan teknik  pengambilan  sampel  pada  penelitian  ini  yaitu purposive sampling . Penggunaan metode ini di maksudkan untuk memilih beberapa sampel yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Teknik purposive  sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti dengan jumlah responden 36 orang yang terdiri dari petani 20 orang, saniri/pemerintah dusun 2 orang, tokoh agama 2 orang, dan tokoh pemuda 2 orang. Data-data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai tujuan penelitian. Data-data yang diperoleh secara observasi, wawancara, ataupun data-data pelengkap dikumpulkan  dan  diklasifikasikan  sesuai  dengan  tema  kajian  permasalahan  kemudian dilakukanan analisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.
(Ani Mailissa, Thomas M. Silaya, H. Marasabessy, Mersiana. Sahureka)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hutan  merupakan  salah  satu  sumber  kekayaan  alam  yang  mempunyai  makna  dan kepentingan yang tinggi bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia. Pengusahaan hutan di Indonesia awalnya dikuasai  oleh  swasta. Hal ini  menimbulkan  adanya  konflik  antara  pengusaha  hutan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan karena tidak merasakan manfaat langsung dari pengusahaan hutan. Pemerintah merubah paradigma pembangunan kehutanan dari  sebelumnya forest  to  state menjadi forest  to  people ,  salah  satunya  melalui  skema  hutan kemasyaarakatan  yang  bertujuan  untuk  meningkatan  kesejahteraan  masyarakat  setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga  kelestarian  fungsi  hutan  dan  lingkungan  hidup.  Sasaran  penting  dari  skema  Hutan kemasyarakatan (HKm) yaitu mensejahterahkan masyarakat dengan tetap menjaga pelestarian hutan dan masyarakat sejahtera. Hutan Kemasyarakatan merupakan suatu sistem pengelolaan hutan  yang  ditunjukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  didalam  dan  disekitar kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi hutan.
Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  merupakan  salah  satu  dari  skema  Perhutanan  Sosial yang  dikembangkan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  bersama  dengan masyarakat dimana pemanfaatan utamanya ditujukan untuk dapat memberdayakan masyarakat setempat.  Salah  satu  daerah  yang  telah  mendapatkan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan Kemasyarakatan  (IUPHKm)  selama  35  tahun  adalah  Dusun  Melinani  kecamatan  Seram  Utara kabupaten  Maluku  Tengah  melalui  Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  kehutanan Nomor  SK.  94/Menlhk-II/2015  tanggal  20  Maret  2015,  telah  ditetapkan  areal  kerja  Hutan Kemasyarakatan  seluas  ±  1.200  Ha.  Dalam  kawasan  hutan  produksi  terbatas  di  Kabupaten Maluku  Tengah,  Provinsi  Maluku dan  juga melalui  Surat  Direktur Jenderal Bina  Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor SK. 145/BPS-2/2015 tanggal 30 maret 2015 telah menegaskan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang diterbitkan oleh Gubernur.
Melalui izin tersebut, pemerintah berupaya untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai  mitra  dalam  melakukan  pengelolaan  hutan.  Masyarakat  yang  mengelola  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  di  Dusun  Melinani  termasuk  kedalam  gabungan  dua  kelompok  tani yaitu  kelompok  Latu  dan  kelomopok  Homa  Ita  Pano.  Lahan  yang  diperuntukkan  untuk  Izin Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  oleh  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan seluas ± 1.200 ha, sementara dikelolah oleh kelompok tani seluas 3 (Tiga) ha, meliputi 2 (dua) ha diperuntukkan untuk penanaman cengkih, dan pala dan 1 (satu) ha untuk penanaman jagung. Selain itu, pemanfaatan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) seperti budidaya lebah madu
oleh  kelompok  tani  pada Hkm  dan  juga  kemitraan  oleh  CV.  Valentino  untuk  budidaya  kayu sengon yang direncanakan pada area hutan kemasyarakatan di Dusun Melinani.
Hak pengelolaan kawasan hutan dalam hutan kemasyarakatan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai suatu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat setempat untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan melihat pada aspek ekonomi, ekologi, dan sosial masyarakat.  Sebagian  masyarakat  yang  berada  di  sekitar  hutan  dan  skema  izin  HKm memandang bahwa skema ini ditetapkan oleh pemerintah sebagian masuk dalam klaim wilayah adat, sehingga masyarakat mengharapkan adanya kepemilikan penuh atas lahan atau kawasan hutan  yang  menjadi  klaim  hak  ulayat  terkait  dengan  tata  kelola  yang  menjadi  bagian  dari implementasi hak ulayat.  Hal ini menjadi sebuah polemik ketidakpastian mengenai hak tenurial masyarakat  adat dalam  pengelolaan  hutan  yakni  hutan  kemasyarakatan  yang  membatasi  hak akses masyarakat terhadap hasil hutan di Dusun Melinani Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

## Jenis Hak Masyarakat Adat Dusun Melinani Dalam Pengelolaan Hutan
Masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang  teratur,  menetap  di  suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat (Haar dalam Mebri 2017).  Masyarakat adat Dusun Melinani merupakan  kelompok  masyarakat  adat  yang  menetap  dan  tinggal  pada  suatu  daerah  dengan teratur  serta  memiliki  aturan-aturan,  norma,  etika  dan  hukum  adat  yang  berlaku  dalam masyarakat  adat  Dusun  Melinani  untuk  mengatur  dan  mengelolah  sumberdaya  hutan berdasarkan hak ulayat mereka.
Jenis  hak  masyarakat  adat  (Aminuddin,  2007 dalam Rosalina  2010)  mengatakan  bahwa pada  masyarakat  hukum  adat  terdapat  2  (dua)  jenis  hak  atas  tanah  yaitu Hak  Perseorangan (individu) dan Hak Persekutuan Hukum Atas Tanah (Komunal). Berdasaran hasil penelitian yang dilakukan oleh CIFOR dijelaskan bahwa di Maluku terdapat 3 (tiga) jenis hak diantaranya yaitu Hak  Perseorangan (Individu), Hak  Kelompok  Marga (SOA)  dan Hak  Masyarakat  Hukum  Adat (Komunal/Petuanan).
Bruce (1989) mengemukakan bahwa tenure didefenisikan sebagai sekumpulan hak/bundle of rights dimana  orang  atau  masyarakat  memegang  hak  atas  lahan,  pohon,  atau  sumberdaya lainnya.  Mengacu  pada  defenisi  tersebut,  maka sekumpulan  hak/bundle  of  rights dibagi  sebagai berikut:  hak  akses,  hak  memanen,  hak  mengelola,  hak  membatasi,  dan  hak  untuk mengalihkan/transfer.  Masyarakat  adat  Dusun  Melinani  memiliki  beberapa  jenis  hak  dalam sistem tenurial lahan untuk pengelolaan sumberdaya hutan sebagaimana disajikan pada Tabel 1 .
(Ani Mailissa, Thomas M. Silaya, H. Marasabessy, Mersiana. Sahureka)
Tabel 1 . Jenis Hak Masyarakat Adat Dusun Melinani No Jenis Hak Sistem Tenurial Lahan Pengguna Petuanan Marga Individu 1 Hak ekstrasi Soa Mailissa Mailissa Kepala Keluarga Warga dusun, maupun warga pendatang dengan ijin pemilik lahan 2 Hak pengelolaan Soa Mailissa Mailissa Kepala Keluarga Warga  dusun,  pendatang (lahan  dapat  dibeli  atau diberi karena adanya perkawinan 3 Hak menyewakan - Mailissa Kepala Keluarga Warga  Dusun  (misalnya sewa dusung) 4 Hak menjaminkan - Mailissa Kepala Keluarga Warga  Dusun  yang  telah memiliki sertifikat 5 Hak menjual - Mailissa Kepala Keluarga Warga Dusun dengan sepengetahuan  dari  Soa Mailissa 6 Hak warisan Soa Mailissa Mailissa - Warisan laki-laki dan perempuan  sama  khusus untuk Soa Mailissa
Pada Tabel  1, Jenis  hak  masyarakat  adat  Dusun  Melinani  terdiri  dari hak  Ekstrasi merupakan lahan milik marga yang di kelola oleh masyarakat asli maupun pendatang di bawah ijin pemilik atau petuanan Mailissa.) Penerapan hak ekstrasi dilakukan pada lahan milik atau hutan adat. Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh masyarakat Dusun Melinani asli, pendatang atau lahan dapat dibeli atau diberikan karna adanya perkawinan. Hak menyewakan terjadi pada setiap warga  di  Dusun  Melinani  karena  adanya  keperluan  yang  mendesak  dan  biasanya  disewa berdasarkan lahan kebun milik pribadi (kepala keluarga) tetapi tidak berlaku untuk penjualan hasil hutan, sehingga dapat dikatakan hak menyewakan diberlakukan pada hutan milik maupun hutan adat dan tidak diterapkan di HKm. Hak Menjaminkan biasanya terjadi pada warga Dusun Melinani apabila hutang tidak terlunasi. yang bisa jadi jaminan bila memiliki setifikat tanah tetapi bagi yang tidak mempunyai sertifikat biasanya yang menjadi jaminan adalah dusung mereka).
Hak  menjual dilakukan  oleh  masyarakat  Dusun  Melinani  dengan  sepengetahuan  dari  Soa Mailissa. Hak  Warisan khususnya  untuk  Soa  Mailissa  biasanya  laki-laki  dan  perempuan mempunyai hak yang sama ,sedangkan untuk masyarakat Dusun yang lain biasanya hak warisan bagi laki-laki mendapat warisan lebih besar dari perempuan. Sehingga dapat dikatakan dari 6 jenis hak masyaarakat adat dalam pengelolaan hutan hak menyewakan diberlakukan pada hutan milik maupun hutan adat hak pengelolaan diberlakukan pada hutan adat, hutan milik maupun HKm maupun hutan rakyat. Sedangkan untuk hutan milik dan hutan adat masyarakat memiliki hak ekstraksi, hak menyewakan, hak menjaminkan, hak menjual, dan hak warisan.
Jenis  hak  masyarakat  adat  Dusun  Melinani  dalam  pengelolaan  kawasan  hutan  dapat dikatakan sebagai satu kesatuan baik masyarakat yang asli maupun pendatang mempunyai atau memiliki  hak  untuk  memanfaatkan,  mengelola  serta  memutuskan  sumberdaya  hutan  sesuai dengan  jenis  hak  yang  mereka  miliki  serta  cara  pengelolaan  hutan. Hal  tersebut  seperti yang dikatakan oleh Beckman et al (2006) dalam Larson (2013) bahwa hak tenurial terhadap sumber daya alam merujuk pada hubungan sosial dan lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan dan sumber daya sehingga tenurial lahan hutan berkenaan dengan siapa yang memiliki lahan hutan, dan siapa yang memanfaatkan, mengelola, dan memutuskan perihal sumber daya hutan. Hal  terpenting dalam  pengelolaan  hutan  terkait  dengan  hak  akses  untuk  mengatur  tata  guna lahan  serta  sumberdaya  alam  oleh  masyarakat  adat  Dusun  Melinani  harus  berpatokan  pada aturan  yang  berlaku  serta  harus  diketahui  oleh  pemilik  petuanan  yakni  Soa  Mailissa  untuk pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukan oleh Larson  (2013)  bahwa  tenurial  lahan  hutan  menentukan  siapa  yang  diizinkan  untuk menggunakan sumber daya apa, dengan cara bagaimana, selama berapa lama, dan dengan syarat apa, serta siapa yang berhak mengalihkan hak kepada pihak lain dan bagaimana caranya.

## Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Adat Dusun Melinani
Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, memberikan penja baran yang dituangkan dalam pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 menyatakan bahwa, ayat (1) “Semua hutan  di  dalam  wilayah  Republik  Indonesia  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasasi oleh negara untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Ayat (2) menyatakan bahwa penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; ayat (3) penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang keyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh  masyarakat adat Dusun Melinani yang tinggal di sekitar kawasan hutan masih sesuai dengan sistem tenurial lahan yang  dimiliki.  Pengelolaan  sumberdaya  hutan  yang  dilakukan  memiliki  hubungan  yang  erat dengan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Pengelolaan  dan  pemanfaatan  oleh masyarakat  adat  Dusun  Melinani  yaitu  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu,  non  kayu  serta pemanfaatan  tanaman  obat.  Umumnya  Masyarakat  Adat  di  Dusun  Melinani  sebagian  besar bermata  pencaharian  sebagai  petani  yang  sangat  tergantung  dari  hasil  pertanian,  perkebunan maupun hasil hutan kayu dan bukan kayu.  Salah satu bentuk pengelolaan yang dilakukan dalam upaya  untuk  pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat  yakni  dengan  sistem  dusung.    Hasil hutan maupun hasil dusung yang diambil atau dimanfaatkan oleh masyarakat adat Dusun
(Ani Mailissa, Thomas M. Silaya, H. Marasabessy, Mersiana. Sahureka)
Melinani dengan tujuan untuk dijual ke pasar misalnya hasil hutan bukan kayu. Adapun jenis tanaman yang dominan ditanam oleh masyarakat di Dusun Melinani yakni pala (Miristica fragfarans), cengkeh (Eugenia aromatic), pisang (Musa paradisiaca), papaya ( Carica papaya), jagung (Zea  mays), singkong (Manihot  utilissima), ubi  jalar  ( Ipomoea  batatas  L), samama ( Antrhocephalus macrophyllus, salawaku  ( Albizia  falcataria), kenari  ( Canarium  indicum), dan  durian  ( Durian zibethinus ) . Kombinasi jenis  yang  ditanam dilakukan  pada  HKm  maupun lahan  milik  pribadi sehingga dirasakan sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Program HKm yang dilakukan masyarakat telah memahami tentang pola dan kombinasi jenis tanaman suatu lahan.  Kegiatan  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  untuk  kegiatan  ekonomi  di Dusun  Melinani  yakni  kegiatan  pertanian  dan  kehutanan,  yakni  masyarakat  Dusun  Melinani menggunakan kawasan hutan yang sama untuk pengambilan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada lahan milik dan juga menanam tanaman pertanian atau tanaman umur pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup

## Hak Pengelolaan Hutan Berdasarkan Apa Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Dusun Melinani
Hak  pengelolaan  hutan  oleh  Masyarkat  Adat  Dusun  Melinani  yakni  keadilan  dan kesetaraan dalam cara pengelolaan hutan yang diperkenalkan apakah adil atau tidak adil untuk masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  adanya  aspek  secara  adil  karena  masyarakat mengelola kayu sendiri sedangkan untuk aspek tidak adil yaitu karena apabilah buruh/operator karyawan  yang  bekerja  tidak  melaporkan  hasil  yang  baik.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dikemukan oleh Ridell (1987) dalam Sylviani (2014): dalam hal pemanfaatan lahan terkait dengan sistem tenurial merupakan sekumpulan atau serangkaian hak-hak untuk memanfaatkan sumber- sumber yang terdapat pada suatu masyarakat yang secara bersama juga memunculkan sejumlah batasan-batasan  tertentu  dalam  proses  pemanfaatan  itu.  Pada  kenyataannya  batasan-batasan tertentu yang dikemukakan diatas merujuk pada aspek adil dan tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat adat Dusun Melinani .

## KESIMPULAN
Hak  tenurial  masyarakat  Dusun  Melinani  Kecamatan  Seram  Utara  Kabupaten  Maluku Tengah meliputi  6  jenis  hak  yaitu  hak  ekstrasi,  hak  pengelolaan,  hak  menyewakan,  hak menjamin, hak menjual dan hak warisan untuk mengakses dan mengelolah hutan pada Hkm. Sistem  tenurial  lahan  didasarkan  atas  sistem  petuanan,  marga  dan  individu  dengan  pola pemanfaatan yang beragam. Sistem tenurial lahan menurut petuanan didominasi Soa Mailissa dan Marga Mailissa meliputi hak ekstrasi, hak pengelolaan, dan hak warisan, dan  Marga
Mailissa  dan  secara  individu  dikepalai  oleh  kepala  keluarga,  serta  pola  pemanfaatan  oleh masyarakat berdasarkan pada masing-masing jenis hak dan sistem tenurial lahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2015 Kepastian Hak Tenurial Masyarakat Sekitar Hutan Studi Komparatif Global-Desain Dan Implementasi Reformasi Tenurial (Gcs-Tenure). CIFOR
Anonim.  2015.  Surat  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hutan  Kemasyarakatan  (IUPHKM).  Kelompok Tani Latu
Arifandy  I.  M,  &  Sihaloho,  M. 2015  Efektivitas  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  Sebagai Resolusi  Konflik  Sumber  Daya  Hutan. Sodality  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan. Depertemen  Sains Komunikasi  dan  Pengembangan  Masyarakat, Fakultas   Ekologi  Manusia Institut  Pertanian Bogor
http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213
https://www.onesearch.id/Record/IOS881.article-2223?widget=1&repository_id=6883
Larson A, 2013. Hak Tenurial Dan Akses Ke Hutan. Manual Pelatihan Untuk Penelitian. CIFOR
Lastuti A, 2013. Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia Dinamika Hukum. Jurnal Dinamika Vol 12 No 2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Soedirman.
Mebri. A. J. 2017 Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan  Umum . Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 25. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Muazzin. 2014. Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas sumberdaya alam : perspektif Hukum Internasional. PJIH Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7072
Nandini , R. 2013 Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Di Pulau Lombok. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol 10 No 1. Badan Penelitian, Pengembangan dan Invosi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(BLIKLHK).http://ejournal.forda-mof.org/ejournal- litbang/index.php/JPHT/article/view/100
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan Rosalina 2010 Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia Jurnal Sasi
Rosyana.  A,  Warassih.  E,  &  Herawati,  R.  2018 Perlindungan  Konstitusional  Terhadap  Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial . KANUN. Jurnal Ilmu Hukum Vol 20 No 1. Fakultas Hukum Universitas Syariah Kuala
Safiuddin.  S,  2018. Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  Dan  Hak  Menguasai  Negera  Di  Taman Nasional  Rawa  Aopa  Watumohai. Jurnal  Mimbar  Hukum Vol  30  N0  1.  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada.
Sainudin.,  Awang  San,  A.,  Sadono  R.,  &  Purwanto  Ris  H.  2016. Perkembangan  Hutan Kemasyarakatan Di Provinsi Lampung Jurnal Manusia dan Lingkungan Vol 23 No 2. Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada
Salam,  S.  2016. Perlindungan  Hukum  Masyarakat  Hukum  Adat  Atas  Hutan  Adat. Jurnal  Hukum Novelty Vol 7 No 2. Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan
Sanjaya, R, Wulandari, C, & Herwanti, S. 2017 Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan
Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat . Jurnal Sylva Lestari Vol 5 No 2 Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
(Ani Mailissa, Thomas M. Silaya, H. Marasabessy, Mersiana. Sahureka)
Susilowati, 2015. Konflik Tenurial Dan Sengeta Tanah Kawasan Hutan Yang Di Kelolah Oleh Perum Perhutani Jurnal Repertorium Edisi 3 Januari-Juni. Prodi S2 Magister  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Undang-Undang Republik Indonesia No 41  Tahun 1999 Tentang Kehutanan.