## PENGANGKATAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA OLEH PRESIDEN DITINJAU DARI KONSEP KEDAULATAN RAKYAT

## APPOINTMENT OF THE HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL AUTHORITY BY THE PRESIDENT IN TERMS OF THE CONCEPT OF PEOPLE’S SOVEREIGNTY
Aris Rinaldi 1 Mukhlis 2 Muhammad Nasir 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh 2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengatur tentang pengangkatan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  oleh  Presiden.  Berdasarkan Pasal  5  ayat  (4)  UU  IKN  menjelaskan  bahwa  Kepala  Otorita  IKN  merupakan kepala  daerah  khusus  yang  ditunjuk,  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  presiden. Hal  ini  berbeda  dengan  mekanisme  pengangkatan  Kepala  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Jakarta  yang  juga  berstatus  ibu  kota,  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  mekanisme  pengangkatan  Kepala  Otorita  IKN  oleh  Presiden berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  dan  bagaimana  konsekuensi pengangkatan  Kepala  Otorita  IKN  berdasarkan  kedaulatan  rakyat.  Penelitian  ini menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  penelitian  yuridis- normatif,  yaitu  prosedur  penelitian  yang  mengkaji  permasalahan-permasalahan yang  muncul  dari  segi  hukum.  Hasil  penelitiannya  menjelaskan  mekanisme pengangkatan  Kepala  Otorita  IKN  tidak  diatur  secara  spesifik  dan  jelas  dalam Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022. Konsekuensinya, pelaksanaan kedaulatan rakyat yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Serta berdampak pada partisipasi politik lokal  menjadi  lemah,  yang  dapat  melanggar  hak  politik  warga  sesuai  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Kata Kunci : Pengangkatan, Otorita IKN, Presiden

## Abstract
Law  Number  3  of  2022  concerning  the  State  Capital  City  regulates  the appointment  of  the  Head  of  the  Nusantara  Capital  Authority  by  the  President. According  to  Article  5,  paragraph  4  of  the  IKN  Law,  the  Head  of  the  IKN Authority  is  designated,  appointed,  and  dismissed  by  the  President.  This mechanism differs from the process of appointing the Head of the Special Capital City of Jakarta, despite both being capital cities. The objective of this study is to examine  the  appointment  mechanism  of  the  Head  of  the  IKN  Authority  by  the President  based  on  Law  Number  3  of  2022,  as  well  as  to  analyze  the consequences of this appointment in terms of the principle of popular sovereignty. The  research  employs  a  qualitative  methodology  with  a  juridical-normative
approach, which examines legal issues arising from the study. The findings reveal that the specific and clear regulation of the appointment mechanism for the Head of  the  IKN  Authority  is  lacking  in  Law  Number  3  of  2022  and  Presidential Regulation  Number  62  of  2022.  As  a  result,  the  implementation  of  popular sovereignty, as stipulated in Article 1, paragraph 2 in conjunction with Article 18, paragraph  4  of  the  1945  Constitution,  is  compromised.  Furthermore,  this situation undermines local political participation and potentially violates citizens' political  rights,  as  prescribed  in  Law  Number  39  of  1999  concerning  Human Rights.
Key Word : Appointment, IKN Authority, President

## A. PENDAHULUAN
Sejak  awal  berdirinya  Negara  Indonesia,  pemilihan  negara  kesatuan  sebagai bentuk  negara  sudah  terdapat  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945.  Khususnya termuat  pada  Pasal  1  ayat  (1)  UUD  1945  yang  menyebutkan  secara  jelas  bahwa Indonesia  merupakan  negara  kesatuan.  Menurut  Daud  Busroh,  negara  kesatuan merupakan  negara  yang  tidak  terdiri  dari  negara-negara  bagian,  sehingga  negara memiliki sifat satu-satunya yang berarti tidak ada negara dalam negara. 1
Negara kesatuan yang bersistem desentralisasi mempunyai arti bahwa daerah- daerah dalam negara kesatuan mendapatkan kesempatan dan kekuasaan dalam hal mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dan  disebut  sebagai  daerah otonom. 2 Pengaturan mengenai pemerintahan daerah dimuat dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa:
“Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi, kabupaten, dan kota itu  mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”
1 Daud  Busroh  dalam  Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Daerah ,  Bandung,  Nusamedia, 2009., hlm. 28.
2 Sri  Kusriyah, Politik  Hukum  Desentralisasi  &  Otonom  Daerah  dalam  Perspektid  Negara Kesatuan Republik Indonesia , Semarang, Unissula Press, 2019., hlm. 10.
Di  Indonesia  terdapat  daerah  yang  bersifat  istimewa  atau  khusus.  Pengaturan mengenai daerah istemewa dan khusus tersebut termuat dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan- satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus  dan  bersifat  istimewa  yang diatur dengan undang-undang”. Saat ini ada sebagian daerah yang bersifat khusus dan istimewa termasuk yang terbaru adalah Nusantara.
Pasal 1 Angka 2 UU IKN menjelaskan bahwa:
“Ibu  Kota  Negara  bernama  Nusantara  dan  selanjutnya  disebut  sebagai  Ibu Kota  Nusantara  adalah  satuan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  khusus setingkat  provinsi  yang  wilayahnya  menjadi  tempat  kedudukan  Ibu  Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.” 3
Kepala  pemerintahan  daerah  pada  Ibu  Kota  Nusantara  (IKN)  yaitu  Kepala Otorita  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  Angka  10  UU  IKN.  Bentuk  lembaga otorita IKN tersebut merupakan hal yang baru dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia.  Pada  pemerintahan  daerah  bersifat  khusus  dan  istimewa  selain  IKN yaitu  DKI  Jakarta,  Papua,  DI  Yogyakarta,  dan  DI  Aceh  tetap  dipimpin  oleh Gubernur  untuk  tingkat  Provinsi,  Bupati/Walikota  untuk  tingkat  daerah kabupaten/kota.
Ketentuan mengenai penunjukan dan pengangkatan Otorita IKN oleh Presiden seharusnya perlu dipertimbangkan. Karena ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dalam UUD 1945 dilakukan secara demokratis. Konsep kedaulatan rakyat juga  tercermin  dalam  proses  terciptanya  hukum  yang  disepakati  harus dilaksanakan  melalui  jalan  permusyawaratan  yang  berlandaskan  prinsip demokrasi. Selain itu, kedaulatan rakyat juga dimanifestasikan dalam mekanisme
3 Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
dan  struktur  kelembagaan  pemerintahan  dan  organisasi  negara.  Hal  tersebut memiliki  tujuan  agar  adanya  jaminan  dan  terlaksananya  sistem  hukum  dan berfungsinya sistem demokrasi. Dengan demikian, konsep kedaulatan rakyat dari segi  kelembagaan  diorganisasikan  melalui  sistem  pemisahan  kekuasaan  atau pembagian kekusaan. 4
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan  judul  “Pengangkatan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  Oleh  Presiden Ditinjau dari Konsep Kedaulatan Rakyat”.
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  untuk  menguji  dan  mengadakan  analisis  terkait pengangkatan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  oleh  Presiden  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara  serta konsekuensinya  berdasarkan  konsep  kedaulatan  rakyat  dalam  Undang-Undang Dasar 1945.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  merupakan  jalan  untuk  melaksanakan  sesuatu  dengan menggunakan  pikiran  yang  teliti  untuk  menggapai  tujuan.  Tujuan  dapat  dicapai dengan  cara  mencari,  mencatat  dan  merumuskan  serta  menganalisis  hingga menyusun laporan. 5 Guna mendapatkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dibutuhkan  dalam  kerangka  penyusunan  penulisan  ini,  maka  penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

## 1. Jenis, Pendekatan dan Bentuk Penelitian
Jenis  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  kualitatif  merupakan  suatu
4 Jimly  Asshiddiqie  dalam  Arifin  dkk, Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan Antarlembaga Negara , Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, KRHN, 2005.
5 Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2.
penelitian  yang  ditujukan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisa  fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang baik individual  maupun  kelompok. 6 Penelitian  kualitatif  juga  merupakan  penelitian yang analisis datanya tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. 7
Pendekatan  penelitian  ini  adalah  yuridis-normatif  ( Normative  Legal Research ), yaitu dengan  mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi  hukum  dan  sebenarnya  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, teori-teori hukum serta prinsip hukum sebagai dasar acuan. 8
Bentuk  penelitian  menggunakan  metode  preskriptif.  Penelitian  hukum preskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan mendeskripsikan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 9

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme  Pengangkatan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara

## Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Prinsip  pada  otonomi  daerah  dilaksanakan  dengan  cara  mendesentralisasikan kekuasaan  yang  pada  awalnya  tersentralisasi  pada  pemerintah  pusat.  Melalui proses  desentralisasi,  terjadi  peralihan  kekuasaan  dari  pemerintah  pusat  ke pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota.
6 Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  PT  Remaja  Rosdakarya, Bandung, 2012., hlm. 53.
7 Suteki  dan  Galang  Taufani, Metode  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan  Praktik) ,  PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2020., hlm. 139.
8 Ammiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Raja  Grafindo  Persada  2003, hlm. 118.
9 Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Panduan  Penulisan  Tugas  Akhir  Skripsi ,  2016, hlm. 15.
Hal ini menciptakan pergeseran kekuasaan yang signifikan antara kedua tingkatan pemerintahan tersebut. 10
Sistem  desentralisasi  pada  otonomi  daerah  terbagi  menjadi  dua  sifat  yaitu desentralisasi  asimetris  dan  desentralisasi  simetris.  Definisi  desentralisasi asimetris  adalah  peralihan/pemberlakukan  kekuasaan  khusus  yang  diberikan kepada  daerah  tertentu  di  dalam  suatu  negara.  Sedangkan  desentralisasi  simetris adalah  peralihan/pemberlakuan  kekuasaan  secara  seragam  yang  oleh  pemerintah pusat kepada daerah-daerah dalam suatu negara. 11
Indonesia  pada  saat  ini  menerapkan  sistem  desentalisasi  simetris  maupun asimetris. Daerah-daerah yang bersifat asimetris diantaranya adalah Jakarta, Aceh, Jogja,  Papua  dan  yang  terbaru  adalah  Ibu  Kota  Nusantara.  Sedangkan  sistem desentralisasi simetris dilaksanakan pada daerah selain kelima daerah tersebut. 12
Pemberian disentralisasi asimetris karena suatu daerah menyandang status ibu kota  negara  dapat  dilihat  pada  Jakarta.  Konsekuensi  Jakarta  mendapatkan perlakukan khusus sebagai ibu kota negara adalah tidak adanya pemilihan kepala daerah (bupati/walikota) dan tidak ada DPRD pada tingkat kabupaten/kota. Selain itu,  pemilihan  Gubernur  sebagai  kepala  pemerintahan  Daerah  Khusus  Ibu  Kota Jakarta  menggunakan  mekanisme  mayoritas  bersyarat. 13 Kesamaan  terjadi  pada Kepala Otorita IKN yang mendapatkan perlakukan yang khusus melalui UU IKN.
10 Kiki Endah, Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia , Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2. Mei 2016., hlm. 797.
11 Gunawan  A.  Tauda, Desain  Desentralisasi  Asimetris  Dalam  Ketatanegaraan  Republik Indonesia, Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 1, Edisi 4, November 2018., hlm. 415.
12 Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana, Relokasi Ibu Kota Negara (Studi Alternatif) , Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2022., hlm. 3.
13 Ibid .
Kekhususan  dari  pemerintahan  daerah  khusus  IKN  adalah  mekanisme pengisisan jabatan Kepala Otorita. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) yang  menjelaskan  bahwa  Kepala  Otorita  dan  Wakil  Kepala  Otorita  ditunjuk, diangkat  dan  diberhentikan  langsung  oleh  Presiden  setelah  berkonsultasi  dengan DPR.  Saat  ini  Presiden  Indonesia  telah  menunjuk,  mengangkat  dan  melantik Bambang  Susantono  sebagai  Kepala  Otorita  dan  Dhony  Raharjoe  sebagai  Wakil Kepala  Otorita.  Penunjukan  dan  pengangkatan  Kepala  Otorita  dan  Wakilnya untuk pertama kali tidak melalui mekanisme berkonsultasi dengan DPR. 14
Mekanisme  pengisian  jabatan  Kepala  Otorita  IKN  berdasarkan  UU  IKN adalah sebagai berikut:
a. Presiden  menunjuk,  mengangkat  dan  melantik  Kepala  Otorita  dan  Wakil Kepala Otorita IKN;
b. Presiden  melaksanakan  pelantikan  Kepala  Otorita  dan  Wakil  Kepala Otorita IKN;
c. Presiden dapat memberhentikan sewaktu-waktu Kepala Otorita dan Wakil Kepala  Otorita  IKN  sebelum  masa  jabatan  Kepala  dan  Wakil  Kepala Otorita IKN berakhir;
d. Pengisian jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita untuk pertama kalinya  ditunjuk  dan  diangkat  oleh  Presiden  paling  lambat  dua  bulan setelah UU IKN diundangkan.
Pengaturan  mengenai  mekanisme  penunjukan,  pengangkatan  dan  pelantikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN tidak diatur secara rinci dalam UU
14 Ketentuan  mengenai  penunjukan,  pengangkatan  Kepala  Otorita  IKN  untuk  pertama  kali diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
IKN.  Selain  itu,  pada  Pasal  11  UU  IKN  menjelaskan  bahwa  pengaturan  lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas, wewenang dan tata kerja Otorita IKN diatur dengan Peraturan Presiden.
Mekanisme  pengisian  jabatan  Kepala  Otorita  dan  Wakil  Kepala  Otorita  IKN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, yaitu sebagai berikut:
a. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita  IKN ditunjuk, diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR;
b. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan masa jabatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN selama  lima tahun yang dihitung sejak tanggal pelantikan. Sesudah masa jabatan itu, dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.
c. Ketentuan  Pasal  9  ayat  (3)  menyebutkan  mengenai  kewenangan  Presiden untuk memberhentian Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Perpres  No.  62  Tahun  2022  tidak  mengatur secara rinci mengenai mekanisme penunjukan dan pelantikan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita IKN. Artinya penunjukan dan pengangkatan Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita disesuaikan dengan kebutuhan persiapan, pembangunan Ibu  Kota  Negara.  Namun,  mekanisme  ini  memiliki  kekurangan  dalam  hak partisipasi dan jembatan aspirasi masyarakat.
Mekanisme  penunjukan  dan  pengangkatan  sebagai  cara  pengisian  jabatan kepala  daerah  memiliki  catatan  sejarah  dalam  ketatanegaraan  Indonesia.  Secara
historis,  pengisian  jabatan  kepala  daerah  dengan  cara  ini  terjadi  pada  masa  awal kemeredekaan.  Misalnya  melalui  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1945  tentang Kedudukan  Komite  Nasional  Daerah  secara  implisit  mengatur  pengisian  jabatan kepala  daerah.  Berdasarkan  UU  ini,  kepala  daerah  diangkat  dari  keanggotaan Komite Nasional Daerah yang menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. 15
Kenyataannya  pengisian  kepala  daerah  melalui  mekanisme  pengangkatan telah  berlangsung  sampai  saat  ini.  Milsanya  pada  saat  pemilihan  kepala  daerah pada  masa  transisi  menuju  penyelenggaran  pemilu  dan  pilkada  serentak. Penyelenggaraan  pemilu  dan  pilkada  secara  serentak  menyebabkan  munculnya mekanisme  pengangkatan  pada  pengisian  jabatan  kepala  daerah.  Hal  ini dikarenakan  adanya  kekosongan  jabatan  kepala  daerah  dalam  kurun  waktu  2024 hingga  tahun  2024.  Dasar  hukum  mekanisme  pengangkatan  PJ  kepala  daerah dapat  dilihat  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 16 Selain itu mekanisme ini juga diperkuat melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021.
Kekhusuan  DKI Jakarta  dan  Ibu Kota  Nusantara  dalam hal pemilihan kepala daerah  merupakan  cerminan  dari  desentralisasi  asimetris  secara  politik.  Artinya pemilihan  kepala  daerah  (pengisian  jabatan  kepala  daerah)  dilakukan  dengan makanisme  yang  berbeda-beda. 17 Misalnya  pengisian  jabatan  kepala  daerah  di IKN  dengan  cara  penunjukan  dan  pengangkatan  oleh  presiden.  Berbeda  dengan
15 Lita  Wardhani  dkk, Koherensi  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia  Terhadap Nilai-Nilai  Demokrasi  Pancasila ,  Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Vol.  2,  No.  3,  2020., hlm. 309.
16 Ketentuan ini dapat dilihat lebih rinci dalam Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada.
17 Ali  Muhammad  Johan, Sistem  Pemilihan  Daerah  Pada  Daerah  Yang  Memberlakukan Desentralisasi Asimetris , Jurnal Al-qisth Law Review, Vl. 5, No. 1, 2021., hlm. 77.
DKI Jakarta yang hanya melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara  langsung.  Namun  pengisian  jabatan  untuk  kepala  daerah  di  tingkat  kota administrasi dilaksanakan dengan cara penunjukan oleh gubernur. 18
Kedudukan  kepala  otorita  IKN  yang  setingkat  menteri,  sehingga  mekanisme pengisian  jabatannya  juga  mirip  dengan  mekanisme  pengisian  jabatan  menteri. Secara  konsep  pengisian  jabatan  menteri  menggunakan  sistem  merti  atau  merit system.
Sistem merti ini didefinisikan oleh Mc Court sebagai berikut “ the appointment of  best  person  forany  given  job ”. 19 Pengisian  jabatan  dalam  hal  ini  dilakukan dengan menunjuk dan mengangkat orang-orang yang terbaik karena kualitas dan kemampuannya. 20 Selain  itu  sistem  merit  ini  tidak  berpedoman  pada  beberapa faktor  misalnya  latar  belakang  politik,  jenis  kelamin,  ras,  agama,  asal-usul,  jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisis kecacatan. 21 Namun sistem merti harus  dilakukan  dengan  mekanisme  yang  tepat  agar  mendapatkan  “orang  yang berkualitas”.\
Mekanisme yang tepat ini melalui beberapa langkah, yaitu: 22
a. Job  at  every  level artinya  prinsip  ini  berlaku  juga  pada  promosi  jabatan dan rekrutmen awal pegawai;
18 Ketentuan pengisian jabatan walikota/bupati berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19 Ardilafiza,  dkk, Kedudukan  dan  Karakteristik  Peraturan  Menteri  dalam  Melaksanakan Urusan  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 19, No. 3, September 2022., hlm. 372.
20 Riyan  Afrianto  dan  Eko  Prasojo, Analisis  Proses  Pengisian  Jabtan  Administrasi  Berbasis Merit  System  di  Kementerian  Energi  dan Sumber  Daya  Mineral ,  Jurnal  Reformasi  Administrasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020., hlm. 19.
21 Desy  Mutia  Ali, Implementasi  Sistem  Merti  pada  Seleksi  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  (JPT) Dalam Kepegawaian di Indonesia , Badan Kepegawaian Negara, Oktober 2019., hlm. 3.
22 Riyan Afrianto dan Eko Prasojo, Op. cit ., hlm. 21.
b. The  best  candidate artinya  adanya  bukti  bahwa  calon  terbaik  paling cakap/mampu untuk menyelesaikan tugas jabatannya secara tepat di antara kandidat lainnya. Calon terbaik adalah mereka yang m berkompetensi dan berrestasi dalam bidangnya;
c. Open  to  all artinya  semua  calon  kandidat  mendapatkan  kesempatan  yang sama (adanya prinsip equity and fairness );
d. Systematic,  transparent,  and  challengeable artinya  semua  keputusan pengangkatan dalam jabatan tersebut bisa dipertanyakan atau dipertanggungjawabkan.
Hubungan  sistem  merti  pada  pengangkatan  kepala  otorita  IKN  dpat  dilihat secara eksplisit. Misalnya dilihat dari tujuan penunjukan dan pengangkatan kepala otorita IKN oleh presiden adalah agar proses persiapan dan perpindahan ibu kota negara  dikerjakan  oleh  seseorang  yang  profesional  dan  berkompetensi  di bidangnya.  Sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  4  ayat  (3)  yang  menyebutkan bahwa  Otorita  IKN  bertanggung  jawab  terkait  kegiatan  persiapan,  pembangunan dan  pemindahan  IKN.  Selanjutnya  berdasarkan  Pasal  4  ayat  (2)  Perpres  62/2022 menjelaskan  bahwa  status  kepala  otorita  IKN  juga  sebagai  pejabat  pembina kepegawaian.
Status  kepala  otorita  IKN  sebagai  pejabat  pembina  kepegawaian  berkaitan dengan  sistem  merit.  Keterkaitan  ini  karena  pada  umumnya  sistem  merit digunakan  oleh  pemerintah  agar  jabatan-jabatan  pegawai  ASN  diisi  oleh  orang- orang yang professional dan berkinerja tinggi.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 14 UU Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa:
Pejabat  Pembina  Kepegawaian  adalah  pejabat  yang  mempunyai  kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan  Manajemen  ASN  di  instansi  pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hubungan  sistem  merit dengan  mekanisme  pengangkatan  kepala  ororita  juga dapat dilihat dari karakteristik kepala otorita IKN yang ditunjuk dan diangkat oleh Presiden berasal dari non partai. 23 Selain itu kepala dan wakil kepala otorita IKN yang  menjabat  saat  ini 24 memiliki  pengalaman  dan  kompetensi  di  bidang infrastruktur dan manajemen dan lembaga internasional. 25 Hal ini berbeda dengan kedudukan  gubernur  pada  DKI  Jakarta  sebagai  perwakilan  pemerintah  pusat  di daerah.
Pengisian  jabatan  kepala  daerah  di  IKN  dan  di  DKI  Jakarta  memiliki perbedaan.  Berikut  tabel  perbandingan  pengisian  jabatan  kepala  daerah  antara IKN dengan DKI Jakarta.
Tabel 2.1 Perbandingan Pengisian Jabatan Kepala Daerah Antara IKN

## dengan DKI Jakarta
No Perbandingan Ibu Kota Nusantara DKI Jakarta 1. Mekanisme Pengisian Jabatan Kepala Daerah Tingkat Provinsi Penunjukan dan Pengangkatan Pemilihan Langsung 2. Kewenangan Menentukan Kepala Presiden berkonsultasi dengan DPR Rakyat
23 Matius  Alfons, KSP  Ungkap  Alasan  Jokoqi  Pilih  Kepala  Otorita  IKN  dari  Non  Partai , berita  dari  detikNews,  terbit  pada  Rabu  23  Februari  2022,  diakses  melalui  link https://news.detik.com/berita/d-5954572/ksp-ungkap-alasan-jokowi-pilih-kepala-otorita-ikn-dari- non-partai pada 12 April 2023, pukul 21:31 WITA.
24 Kepala  Otorita  IKN  adalah  Bambang  Susantono  dan  Wakil  Kepala  Otorita  IKN  adalah Dhony Rahajoe.
25 Kanavino  Ahmad  Rizqo, KSP:  Bambang  Susanto  Ahli  Infrastruktur,  Dhony  Rahajoe Pengalaman  Kelola  BSD ,  berita  dari  detikNews,  terbit  pada    Kamis  10  Maret  2022,  diakses melalui  link  https://news.detik.com/berita/d-5976698/ksp-bambang-susantono-ahli-infrastruktur- dhony-rahajoe-pengalaman-kelola-bsd pada 12 April 2023, pukul 21:38 WITA.
Daerah 3. Persyaratan Calon Kepala Daerah Tidak ditentukan dalam UU IKN maupun Perpres tentang Otorita IKN 1. Gubernur dan wakil gubernur adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh  suara lebih dari 50%. 2. Diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putara kedua apabila  tidak  ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang  memperoleh suara  lebih  dari 50%. 3. Peserta pada pemilihan  putaran kedua adalah calon gubernur dan wakil gubernur yang  memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pemilihan pertama. 4. Jabatan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tidak ada Walikota 5. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Tidak ada Diangkat oleh gubernur dengan pertimbangan DPRD DKI Jakarta
Sumber: data dikelola oleh peneliti.
Berdasarkan tabel di atas terdapat kesamaan dan perbedaan yang menjelaskan bahwa  pengisian  jabatan  kepala  daerah  tingkat  provinsi  di  IKN  melalui penunjukan  dan  pengangkatan.  Hal  ini  sama  seperti  mekanisme  yang  digunakan pada pengisian jabatan kepala daerah di tingkat kapubaten/kota (walikota) di DKI
Jakarta.  Keduanya  memiliki  kesamaan  yaitu  menggunaan  mekanisme pengangkatan.  Hal  ini  dikarenakan  mekanisme  penunjukan  dan  pengangkatan dilaksanakan pada daerah yang bersifat administrasi.
Berdasarkan  perspektif  pemerintahan,  daerah  dapat  terbagi  menjadi  dua  sifat yaitu  otonom  dan  administrasi.  Misalnya  Jakarta  yang  pada  level  provinsi  sifat daerahnya  adalah  otonom.  Namun  pada  sub  wilayah  di  bawahnya  bersifat administratif yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta  Pusat  dan  Kepulauan  Seribu.  Sehingga  proses  penentuan  jabatan  kepala daerah  administratif  ini  diangkat  sesuai  standar  gubernur. 26 Mekanisme pengangkatan  kepala  orotita  IKN  oleh  presiden  secara  tidak  langsung menunjukkan sifat daerahnya merupakan administrative dalam asas desentralisasi.
Mekanisme penunjukan dan pengangkatan langsung Kepala Otorita dan Wakil Kepala  Otorita  menjadikan  IKN  sebagai  daerah  khusus  yang  tidak  memiliki politik lokal. Politik lokal maksudnya bahwa daerah dalam negara kesatuan dapat dilihat  dari  berbagai  aspek,  salah  satunya  aspek  politik.  Daerah  secara  politik adalah  subsistem  kekuasaan.  Terjalinnya  hubungan  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  yang  disebut  dengan  hubungan  kekuasaan.  Daerah  sebagai lembaga  politik  mempunyai  daya  tawar  dalam  merepresentasikan  kepentingan pada  pemerintah  pusat  melalui poltics  local . 27 Hal  ini  dikarenakan  Pemerintahan Daerah  Khusus  IKN  (Otorita  IKN)  tidak  memiliki  kelembagaan  politik  lokal sebagai jembatan aspirasi masyarakat daerah.
Perpolitikan  lokal  daerah  di  ibu  kota  nusantara  sangatlah  minim.  Selain
26 Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana, Op. cit . hlm. 3.
27 Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana, Op. cit .
mekanisme  pengisan  jabatan  kepala  pemerintah  daerah  yang  ditunjuk  dan diangkat  oleh  Presiden.  Untuk  pelaksanaan  pesta  demokrasi  hanya  melalui pemilihan umum tingkat nasional. Pasal 5 ayat (3) UU IKN menyebutkan bahwa dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di ibu kota nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.
2. Konsekuensi  Pengangkatan  Kepala  Otorita  Ibu  Kota  Nusantara  Oleh Presiden  Berdasarkan  Konsep  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Undang-

## Undang Dasar 1945
Struktur kelembagaan Otorita menjadi lembaga khusus dalam penyelenggaraan ibu kota negara di Nusantara. Hal ini tentunya berdampak pada politik  dan  dinamika  ketatangeraan  di  Indonesia.  Pemilihan  lembaga  otorita didasarkan  pada  asas  kelembagaan  IKN  yang  terdiri  dari  berbagai  aspek.  Asas kelembagaan IKN dimuat dalam naskah akademik UU IKN. Aspek kelembagaan IKN diantaranya: 28
a. Aspek  pendekatan  pembangunan;  artinya  tidak  dapat  secara  efektif pembangunan ibu kota dilaksanakan dengan pendekatan sektor dan dengan cara sektoral (misalnya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum atau kementerian  lainnya)  karena  dapat  memberikan  beban  koordinasi  yang besar.
b. Aspek cross  cutting dan  kapabilitas;  artinya  ibu  kota  adalah  wilayah kebijakan  yang  mempunyai  masalah-masalah  lintas  sektoral  (hukum,
tugas, fungsi kementerian, lembaga dan daerah)
28 Kementerian  PPN/Bappenas, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Ibu Kota Negara , Jakarta, PPN/Bappenas, 2020., hlm. 24-26.
c. Aspek complex  public  financing ;  artinya  Pengelolaan  ibu  kota  baru  yang modern  dan  efektif  membutuhkan  tata  kelola  pembiayaan  yang memberikan  kepastian,  fleksibilitas,  dan  menjamin  tata  kelola  keuangan yang baik.
d. Aspek pengelolaan aset dan resiko; artinya pengelolaan ibu kota baru yang modern melibatkan pengelolaan aset jangka panjang sesuai dengan siklus organisasi dan kebijakan.
e. Aspek complex  organization ;  artinya  pengelolaan  ibu  kota  baru membutuhkan  organisasi  publik  yang  berotoritas  khusus  yang  memiliki mandat dan kewenangan tertentu.
f. Aspek multiwindow policy ; artinya pengelolaan ibukota akan memproduksi kebijakan yang melibatkan banyak pintu, banyak organisasi.
Kelembagaan pembangunan IKN memiliki prinsip sebagai berikut: 29
a. Satu grand  design; prinsip  ini  digunakan  untuk  memastikan  adanya hubungan  satu  sama  lain  dari  seluruh  sistem  pembangunan  dan pengelolaan ibu kota baru.
b. Satu  organisasi ; prinsip  ini  digunakan  untuk  mempersiapkan  dan melaksanakan komponen proyek dan pengelolaan ibu kota.
c. Satu  jadwal  perencanaan  dan  pelaksanaan;  prinsip  ini  digunakan  untuk mengindari  ketidaksesuaian  dan  ketidaksingkronan  antar  kegiatan  dan antara perencanaan dan pelaksanaan.
29 Ibid ., hlm. 26-27.
d. Transaksi  fleksibilitas;  prinsip  ini  bertujuan  untuk  memungkinkan pelayanan publik yang  fleksibel, mudah terjangkau, dan aliran dana antar proyek  dan  menggabungkan  skema  pelibatan  pemerintah  pusat,  daerah, BUMN dan sektor swasta di bawah satu payung.
Berdasarkan  aspek  politik,  IKN  hanya  menyelenggarakan  pemilihan  umum (Presiden  dan  Wakil  Presiden,  anggota  DPR  dan  anggota  DPD).  IKN  tidak melaksanakan pemilihan lembaga legislatif daerah (DPRD) dan pemilihan kepala daerah  secara  langsung  oleh  rakyat.  Sehingga  politik  lokal  di  IKN  tidak terakomodir  dan  sehingga  pelaksanaan  demokrasi  sebagai  landasan  kedaulatan rakyat tidak berjalan secara maksimal. 30
Berdasarkan  rumusan  kelembagaan  IKN  yang  tercantum  dalam  naskah akademik  rancangan  UU  IKN  dan  substansi  UU  IKN,  maka  jelas  terlihat  tidak adanya  campur  tangan  politik  praktis  di  level  daerah.  Dalam  naskah  akademik rancangan UU IKN menjelaskan bahwa rumusan sifat kelembagaan pembangunan dan pengelolaan IKN yang ideal sebagai berikut: 31
a. Lembaga  otorita  sebagai  bagian  dari  pemerintah  pusat  yang  menjalankan persiapan  dan  eksekusi  pembangunan  IKN.  Selain  itu,  lembaga  otorita juga berlanjut sebagai pengelola IKN yang disebut sebagai city manager ;
b. Karakteristik  otorita  sebagai city  manager ,  konsekuensinya  adalah  di dalam  IKN  tidak  perlu  ada  prolitik  praktis  karena  aspek  politik  sudah dilakukan di level pusat (persetujuan bersama Presiden dan DPR).
30 Muhadam Labolo dan Ahmad Averus Toana, Op.cit ., hlm. 4.
31 Kementerian PPN/Bappenas, Op.cit ., hlm. 28.
c. Kelembagaan  otorita  memiliki  tugas  unik,  khusus/diskresi  dan  bersifat multisektoral yang berbentuk kolaboratif.
Berdasarkan  asas,  aspek  dan  sifat  kelembagaan  IKN  di  atas  secara  eksplisit menjelaskan  bahwa  pemilihan  kelembagaan  otorita  untuk  melancarkan  proses pemindahan  ibu  kota  negara.  Karakteristik  kelembagaan  ini  juga  diharapkan mampu  fleksibel  dalam  pembangunan  dan  pengelolaan  IKN.  Dengan  demikian, kelembagaan  IKN  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  daerah  khusus  sebagai bagian  dari  pemerintah  pusat.  Untuk  itu,  pengisian  jabatan  kepala  otorita dilaksanakan  dengan  cara  penunjukan  dan  pengangkatan  oleh  Presiden  dengan berkonsultasi dengan DPR RI. 32
Istilah  kedaulatan  secara  sederhana  diartikan  sebagai  konsep  tentang kekuasaan  tertinggi  di  suatu  negara. 33 Dalam  kekuasaan  tersebut  terdapat  dua bagian  yang  penting  yaitu  jangkauan  kekuasaan/ domain  of  power dan  lingkup kekuasaan/ scope  of  power .  Jangkauan  kekuasaan  merupakan  siapa  yang memegang kedaulatan atau yang menjadi subyek kedaulatan. Sedangkan lingkup kekuasaan merupakan hal-hal yang menyangkut mengenai tindakan atau aktivitas yang tercakup dalam fungsi kedaulatan. 34
Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita  IKN dengan konsep kedaulatan rakyat  memiliki  keterkaitan.  Hal  ini  dikarenakan  bentuk  nyata  dari  kedaulatan rakyat  pada  umumnya  adalah  pemilihan  umum.  Dalam  pemilihan  umum  di
32 Ketentuan  dalam  Pasal  5 Jo Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu Kota Negara.
33 Mexsasai  Indra, Konsepsi  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Cita Hukum  Pancasila ,  Jurnal  Selat, Vol. 1, No. 2, Mei 2014., hlm. 120.
34 Jimly Asshiddiqie , Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1994., hlm. 9.
Indonesia,  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  dapat  memilih  secara  langsung presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD  dan DPRD serta kepala daerah (gubernur, bupati atau walikota). 35
Pada  umumnya  pengisian  jabatan  kepala  pemerintah  dilakukan  dengan  dua cara yaitu: 36
a. Diangkat  dengan  cara  pemilihan  disebut  juga  dengan elected  public officials .
b. Diangkat  dengan  cara  tanpa  pemilihan  atau  disebut non  elected  public officials .
Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  bahwa  pengisian  jabatan  melalui  pemilihan biasanya merupakan jabatan yang digolongkan sebagai jabatan politik. Sedangkan pengisian  jabatan  tanpa  pemilihan  (diangkat)  biasanya  merupakan  jabatan adimistratif. Selain itu, jabatan diisi melalui mekanisme pemilihan dibagi menjadi dua  yaitu  dipilih  langsung  oleh  rakyat  dan  dipilih  secara  tidak  langsung  oleh rakyat. 37
Penunjukan  dan  pengangkatan  Kepala  Otorita  IKN  oleh  Presiden  memiliki berbagai konsekuensi, diantaranya:
a. Sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat.
b. Berkurangnya partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah yang menyebabkan hilangnya hak politik warga negara.
c. Mundurnya esensi kedaulatan rakyat dalam konteks demokrasi.
35 Mahkamah  Konstitusi,  Salinan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU-XI/2013., hlm. 42.
36 Budiyono, Op. cit. hlm. 136.
37 Jimly Asshiddiqie , Op. cit. hlm. 745.
Konsekuensi  sentralisasi  kekuasaan  di  tangan  pemerintah  pusat  maksudnya adalah  sentralisasi  kekuasaan  di  bidang  politik.  Keberadaan  badan  otorita  yang menggunakan  mekanisme  penunjukan  dan  pengangkatan  mengakibatkan hilangnya  politik  lokal.  Hal  ini  mengakibatkan  minimnya  penyerapan  partisipasi politik rakyat dan pemenuhan hak politik warga di tingkat lokal.
Pelaksanaan  demokrasi  dewasa  ini  merupakan  demokrasi  yang  mampu memaksimalkan  partisipasi  politik  masyarakat.  Misalnya  pada  pemilihan  umum dan  pemilihan  kepala  daerah  yang  bertujuan  sebagai  perayaan  penting  dalam menjalankan  setiap  sisi  demokrasi.  Hal  ini  dikarenakan  demokrasi  bangsa Indonesia  merupakan  tatanan  kenagaraan  yang  paling  sesuai  dengan  martabat manusia yang menghormati dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia. 38
Prinsip  kedaulatan  rakyat  menjelaskan  bahwa  wewenang  untuk  memerintah masyarakat  dilakukan  melalui  persetujuan  masyarakat  itu  sendiri.  Artinya pemerintah yang sah dan memiliki legitimasi adalah pemerintah yang memperoleh persetujuan  dari  pihak  yang  diperintah.  Konsekuensinya  adalah  kewajiban  untuk patuh ( obey ). Dengan demikian, kedaulatan rakyat sangat penting bagi pemerintah dalam lingkup demokrasi, diantaranya karena: 39
a. Prinsip  kedaulatan  rakyat  menjadi  dasar  bagi  rakyat  untuk  patuh  kepada pemerintah sebagai konsekuensi dari persetujuan yang diberikan. Sehingga pemerintah  yang  tidak  melalui  mekanisme  persetujuan  rakyat  tidak
38 Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, Hak  Politik  Warga  Negara  (Sebuah Perbandingan) ,  Artikel  Hukum  Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang-Undangan  pada  link https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2941:hak- politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en  diakses pada 19 April 2023, Pukul 21.23 WITA.
39 Laode Harjudin dkk, Op. cit. 1364.
memiliki  hak  moral  untuk  memerintah.  Untuk  itu  rakyat  tidak  memiliki hak moral untuk patuh.
b. Prinsip  kedaulatan  rakyat  memberikan  legitimasi  politik  yang  menjadi dasar moral bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijkan yang mengikat secara hukum.
Konsekuensi  pengangkatan  kepala  otorita  tersebut  di  atas  merupakan  bentuk kelemahan  dipilihnya  lembaga  otorita  sebagai  lembaga  pemerintahan  daerah khusus  IKN.  Namun  selain  konsekuensi  tersebut  di  atas,  pemilihan  otorita  dan mekanisme pengisian jabatannya bertujuan agar proses persiapan dan pemindahan ibu  kota  negara  dapat  berjalan  dengan  lancar.  Sejalan  dengan  tanggung  jawab otorita  IKN  pada  kegiatan  persiapan,  pembangunan  dan  pemindahan  ibu  kota negara. 40

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Mekanisme pengisian jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara diatur oleh Undang-Undang  nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Ibu  Kota  Negara  dan Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2022  Tentang  Otorita  Ibu  Kota Nusantara,  yang  melibatkan  penunjukan  dan  pengangkatan  oleh  Presiden dengan konsultasi DPR RI, sementara mekanisme pengangkatan Gubernur DKI  Jakarta  dilakukan  melalui  pemilihan  langsung  sesuai  dengan  UU Pemerintahan DKI Jakarta.
40 Ketentuan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Presiden  Nomor  62  Tahun  2022  Tentang  Otorita  Ibu Kota Nusantara.
2. Pengangkatan  kepala  Otorita  Ibu  Kota  Negara  yang  tidak  melalui pemilihan  langsung  dapat  melanggar  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945  tentang kedaulatan rakyat, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tentang pemilihan kepala daerah,  serta  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  mengakibatkan  lemahnya  pelaksanaan  kedaulatan rakyat  dalam  prinsip  demokrasi  konstitusional  dan  berdampak  pada minimnya politik lokal serta pengurangan hak politik warga dalam hal hak memilih dan dipilih dalam pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku-Buku
Ammiruddin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Jakarta,  Raja  Grafindo Persada 2003.
Arifin  dkk, Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan  Antarlembaga  Negara , Ed. 1, Cet. 1, Jakarta, KRHN, 2005.
Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, Metode Penelitian, Bumi Aksara, 2007.
Daud  Busroh  dalam  Ni’matul  Huda, Hukum  Pemerintahan  Daerah ,  Bandung, Nusamedia, 2009.
Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Panduan  Penulisan  Tugas  Akhir Skripsi , 2016.
Jimly  Asshiddiqie ,  Gagasan  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Konstitusi  dan Pelaksanaannya di Indonesia , Jakarta, Ichtiar Van Hoeve, 1994.
Muhadam  Labolo  dan  Ahmad  Averus  Toana, Relokasi  Ibu  Kota  Negara  (Studi Alternatif) , Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2022.
Nana  Syaodih  Sukmadinata, Metode  Penelitian  Pendidikan ,  PT  Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
Sri Kusriyah, Politik Hukum Desentralisasi & Otonom Daerah dalam Perspektid Negara Kesatuan Republik Indonesia , Semarang, Unissula Press, 2019.
Suteki  dan  Galang  Taufani, Metodelogi  Penelitian  Hukum  (Filsafat,  Teori  dan Praktik) , Depok, Rajawali Pers, 2020.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 . Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 .
Indonesia, Undang-Undang Pemerintah Daerah , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.
Indonesia, Undang-Undang Ibu Kota Negara , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, LN No. 41 Tahun 2022, TLN No. 6766.
Indonesia, Perpres Otorita Ibu Kota Nusantara , Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, LN. No. 102.
Indonesia, Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.

## C. Jurnal/Artikel Ilmiah
Ali  Muhammad  Johan, Sistem  Pemilihan  Daerah  Pada  Daerah  Yang Memberlakukan  Desentralisasi  Asimetris ,  Jurnal  Al-qisth  Law  Review, Vl. 5, No. 1, 2021.
Ardilafiza,  dkk, Kedudukan  dan  Karakteristik  Peraturan  Menteri  dalam Melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  Menurut  Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945 ,  Jurnal  Legislasi  Indonesia,  Vol.  19,  No. 3,  September  2022.Gunawan  A.  Tauda, Desain  Desentralisasi  Asimetris Dalam  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia, Jurnal  Hukum  Administrasi dan Pemerintahan, Vol. 1, Edisi 4, November 2018.
Desy  Mutia  Ali, Implementasi  Sistem  Merti  pada  Seleksi  Jabatan  Pimpinan Tinggi  (JPT)  Dalam  Kepegawaian  di  Indonesia ,  Badan  Kepegawaian Negara, Oktober 2019.
Kementerian  PPN/Bappenas, Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara , Jakarta, PPN/Bappenas, 2020.
Kiki  Endah, Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  di  Indonesia ,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2. Mei 2016.
Lita  Wardhani  dkk, Koherensi  Sistem  Pemilihan  Kepala  Daerah  Di  Indonesia Terhadap  Nilai-Nilai  Demokrasi  Pancasila ,  Jurnal  Pembangunan  Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2020.
Mexsasai  Indra, Konsepsi  Kedaulatan  Rakyat  Dalam  Cita  Hukum  Pancasila , Jurnal Selat, Vol. 1, No. 2, Mei 2014.
Riyan  Afrianto  dan  Eko  Prasojo, Analisis  Proses  Pengisian  Jabtan  Administrasi Berbasis Merit System di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral , Jurnal Reformasi Administrasi, Vol. 7, No. 1, Maret 2020.
D. Sumber Lain
Matius  Alfons, KSP  Ungkap  Alasan  Jokoqi  Pilih  Kepala  Otorita  IKN  dari  Non Partai , berita dari detikNews, terbit pada Rabu 23 Februari 2022, diakses melalui  link  https://news.detik.com/berita/d-5954572/ksp-ungkap-alasan- jokowi-pilih-kepala-otorita-ikn-dari-non-partai  pada  12  April  2023,  pukul 21:31 WITA.
Kanavino  Ahmad  Rizqo, KSP:  Bambang  Susanto  Ahli  Infrastruktur,  Dhony Rahajoe  Pengalaman  Kelola  BSD ,  berita  dari  detikNews,  terbit  pada Kamis 10 Maret 2022, diakses melalui link
https://news.detik.com/berita/d-5976698/ksp-bambang-susantono-ahli- infrastruktur-dhony-rahajoe-pengalaman-kelola-bsd  pada  12  April  2023,
pukul 21:38 WITA.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan) ,  Artikel  Hukum  Tata  Negara  dan  Peraturan  Perundang- Undangan pada link https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&vie w=article&id=2941:hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-
konstitusi&catid=100&Itemid=180&lang=en  diakses  pada  19  April  2023, Pukul 21.23 WITA.