## PERKEMBANGAN EKONOMI KOPERASI di INDONESIA
Camelia Fanny Sitepu 1)* , Hasyim 2)
1) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: cameliasitepu40@gmail.com
2) Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: mashasyim4@gmail.com

## Abstrak
Perkembangan  ekonomi  di  Indonesia  dimulai  dari  masa  penjajahan  Belanda  sampai  Jepang. Banyak sekali kesulitan dan penderitaan rakyat pada saat itu,belum lagi  mereka harus menuruti kemauan  para  penjajah.  Disini  perkembangan  ekonomi  sangat  sulit,karena  mereka  menguasai semua  yang  ada.  Sampai  akhirnya  masyarakat  mendirikan  koperasi  kredit  dengan  tujuan membantu  rakyatnya  yang  terjerat  hutang  dengan  rentenir.  Dengan  demikian,  masyarakat mengenal  koperasi  serta  fungsinya  dari  koperasi  tersebut.  Cita-cita  Koperasi  memang  sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap  berkembang.  Seiring  dengan  perkembangan  masyarakat,  berkembang  pula  perundang- undangan  yang  digunakan.  Perkembangan  dan  perubahan  perundang-undangan  tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti  perkembangan jaman.  Perkembangan koperasi  masih menghadapi masalah-masalah baik di bidang kelembagaan maupun di bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar. Masalah  kelembagaan  koperasi  juga  dapat  dikelompokkan  dalam  masalah  intern  maupun masalah  ekstern.  Masalah  intern  mencakup  masalah  keanggotaan,  kepengurusan,  pengawas, manajer,  dan  karyawan  koperasi.  Sedangkan  masalah  ekstern  mencakup  hubungan  koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.
Keywords: Perkembangan Ekonomi, Koperasi, Indonesia

## PENDAHULUAN
Koperasi  merupakan  bagian  dari  tata susunan  ekonomi,  hal  ini  berarti  bahwa  dalam kegiatannya  koperasi  turut  mengambil  bagian bagi  tercapainya  kehidupan  ekonomi  yang sejahtera,  baik  bagi  orang-orang  yang  menjadi anggota  perkumpulan  itu  sendiri  maupun  untuk masyarakat  di  sekitarnya.  Koperasi  sebagai perkumpulan  untuk  kesejahteraan  bersama, melakukan  usaha  dan  kegiatan  di  bidang pemenuhan  kebutuhan  bersama  dari  para anggotannya.
Koperasi  mempunyai  peranan  yang cukup  besar  dalam  menyusun  usaha  bersama dari  orang-orang  yang  mempunyai  kemampuan ekonomi  terbatas.  Dalam  rangka  usaha  untuk memajukan  kedudukan  rakyat  yang  memiliki kemampuan  ekonomi  terbatas  tersebut,  maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan  dan  perkembangan  perkumpulan- perkumpulan Koperasi. Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, karena Koperasi  di  dalam  sistem  perekonomian merupakan  soko  guru.  Koperasi  di  Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya  secara  efektif  dan  kuat.  Hal  ini disebabkan Koperasi masih menghadapai hambatan  struktural  dalam  penguasaan  faktor produksi khususnya permodalan. Dengan demikian  masih  perlu  perhatian  yang  lebih  luas lagi  oleh  pemerintah  agar  keberadaan  Koperasi yang  ada  di  Indonesia  bisa  benar-benar  sebagai soko  guru  perekonomian  Indonesia  yang merupakan  sistem  perekonomian  yang  yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Cita-cita  Koperasi memang sesuai dengan  susunan  kehidupan  rakyat  Indonesia. Meski  selalu  mendapat  rintangan,  namun Koperasi  tetap  berkembang.  Seiring  dengan perkembangan  masyarakat,  berkembang  pula perundang-undangan yang digunakan.
Perkembangan dan perubahan perundang- undangan  tersebut  dimaksudkan  agar  dapat selalu mengikuti perkembangan jaman..

## TINJAUAN PUSTAKA
Perkembangan  koperasi  di  Indonesia terus  berkembang.  Perkembangan  tersebut ditandai dengan banyaknya pertumbuhan koperasi  di  Indonesia.  Tetapi  di  dalam perkembangan tersebut banyak terjadi hambatan-hambatan.  Sebelum  mengetahuinya terlebih  dahulu  kita  perlu  mengetahui  sejarah
awal pembentukan koperasi. Selain itu, kita juga dapat  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang bisa  menghambat  pertumbuhan  koperasi  di Indonesia.  Hal    ini  melatarbelakangi  di  dalam pembahasan pembuatan makalah koperasi Indonesia.  Sampai  dengan  bulan  November 2001,  jumlah  koperasi  di  seluruh  Indonesia tercatat  sebanyak  103.000  unit  lebih,  dengan jumlah  keanggotaan  ada  sebanyak  26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan  sebanyak  dua  kali  lipat.  Jumlah koperasi  aktif,  juga  mengalami  perkembangan yang  cukup  menggembirakan.  Jumlah  koperasi aktif per-November  2001, sebanyak  96.180  unit (88,14 persen). Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil. Satu catatan yang  perlu  di  ingat  reformasi  yang  ditandai dengan  pencabutan  Inpres  4/1984  tentang  KUD telah  melahirkan  gairah  masyarakat  untuk mengorganisasi  kegiatan  ekonomi  yang  melalui koperasi.
Pengembangan  koperasi  di  Indonesia yang  telah  digerakan  melalui  dukungan  kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu  lama,  dan  tidak  mudah  ke  luar  dari kungkungan  pengalaman  tersebut.  Jika  semula ketergantungan terhadap captive market program menjadi  sumber  pertumbuhan,  maka  pergeseran ke  arah  peran  swasta  menjadi  tantangan  baru bagi  lahirnya  pesaing-pesaing  usaha  terutama KUD.  Meskipun  KUD  harus  berjuang  untuk menyesuaikan  dengan  perubahan  yang  terjadi, namun  sumbangan  terbesar  KUD  adalah keberhasilan  peningkatan  produksi  pertanian terutama  pangan,  disamping  sumbangan  dalam melahirkan  kader  wirausaha  karena  telah menikmati  latihan  dengan  mengurus  dan mengelola KUD.
Posisi koperasi Indonesia pada dasarnya justru  didominasi  oleh  koperasi  kredit  yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah  hanya  sekitar  25%  dari  populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Pada akhir-akhir ini posisi koperasi dalam pasar  perkreditan  mikro  menempati  tempat kedua  setelah  BRI-unit  desa  sebesar  46%  dari KSP/USP  dengan  pangsa  sekitar  31%.  Dengan demikian  walaupun  program  pemerintah  cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang
ada.  Sehingga  pada  dasarnya  masih  besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi. 1. Memasuki  tahun  2000  posisi  koperasi Indonesia  pada  dasarnya  justru  didominasi oleh  koperasi  kredit  yang  menguasai  antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi.
Sementara  itu  dilihat  dari  populasi  koperasi yang  terkait  dengan  program  pemerintah hanya  sekitar  25%  dari  populasi  koperasi atau  sekitar  35%  dari  populasi  koperasi aktif.  Pada  akhir-akhir  ini  posisi  koperasi dalam  pasar  perkreditan  mikro  menempati tempat  kedua  setelah  BRI-unit  desa  sebesar 46%  dari  KSP/USP  dengan  pangsa  sekitar 31%.  Dengan  demikian  walaupun  program pemerintah  cukup  gencar  dan  menimbulkan distorsi  pada  pertumbuhan  kemandirian koperasi,  tetapi  hanya  menyentuh  sebagian dari  populasi  koperasi  yang  ada.  Sehingga pada  dasarnya  masih  besar  elemen  untuk tumbuhnya kemandirian koperasi.
2. Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk  memulai  gerakan  koperasi  yang otonom,  namun  fokus  bisnis  koperasi  harus diarahkan  pada  ciri  universalitas  kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur  serta  pembelian  bersama. Dengan  otonomi  selain  peluang  untuk memanfaatkan potensi setempat juga terdapat  potensi  benturan  yang  harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini konsolidasi
potensi keuangan, pengembangan  jaringan  informasi  serta pengembangan  pusat  inovasi  dan  teknologi merupakan  kebutuhan  pendukung  untuk kuatnya  kehadiran  koperasi.  Pemerintah  di daerah  dapat  mendorong  pengembangan lembaga penjamin kredit di daerah..

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  adalah  cara  ilmiah untuk  mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga dapat diartikan  sebagai  cara-cara  yang  digunakan untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan  dengan  menggunakan  prosedur yang  reliabel  dan  terpercaya.  Dalam  penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan.
Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun  informasi  yang  relevan  dengan topik  atau  masalah  yang  menjadi  obyek penelitian.  Informmasi  tersebut  dapat  diperoleh dari  buku-buku,  karya  ilmiah,  tesis,  disertasi,
ensiklopedia,  internet,  dan  sumber-sumber  lain. Dengan  melakukan  studi  kepustakaan,  peneliti dapat  memanfaatkan  semua  informasi  dan pemikiran-pemikiran  yang  relevan  dengan penelitinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Koperasi di Indonesia
Koperasi  merupakan  lembaga  ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia. Karena sifat masyarakatnya yang kekeluargaan dan kegotongroyongan,  sifat  inilah  yang  sesuai dengan azas koperasi saat ini. Sejak lama bangsa Indonesia  telah  mengenal  kekeluargaan  dan kegotongroyongan  yang  dipraktekkan  oleh nenek  moyang  bangsa  Indonesia.  Kebiasaan yang  bersifat  nonprofit  ini,  merupakan  input untuk Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang dijadikan dasar/pedoman pelaksanaan Koperasi.
Kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang turun- temurun itu dapat dijumpai di berbagai daerah di Indonesia  di  antaranya  adalah  Arisan  untuk daerah  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur,  paketan, mitra  cai  dan  ruing  mungpulung  daerah  Jawa Barat,  Mapalus  di  daerah  Sulawesi  Utara,  kerja sama  pengairan  yang  terkenal  dengan  Subak untuk  daerah  Bali,  dan  Julo-julo  untuk  daerah Sumatra  Barat  merupakan  sifat-sifat  hubungan sosial,  nonprofit  dan  menunjukkan  usaha  atau kegiatan  atas  dasar  kadar  kesadaran  berpribadi dan kekeluargaan. Bentuk-bentuk ini yang lebih bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan, hubungan  social,  nonprofit  dan  kerjasama disebut Pra Koperasi. Pelaksanaan yang bersifat pra-koperasi  terutama  di  pedesaan  masih dijumpai,  meskipun  arus  globlisasi  terus merambat kepedesaan.
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi pada  pertengahan  abad  ke-18  telah  mengubah wajah  dunia.  Berbagai  penemuan  di  bidang teknologi  (  revolusi  industri  )  melahirkan  tata dunia  ekonomi  baru.  Tatanan  dunia  ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal ( kapitalisme ). Kaum kapitalis  atau  pemilik  modal  memanfaatkan penemuan  baru  tersebutdengan  sebaik-baiknya untuk  memperkaya  dirinya  dan  memperkuat kedudukan  ekonominya.  Hasrat  serakah  ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem  ekonomi  kapitalis  /  liberal  memberikan keuntungan  yang  sebesar-besarnya  kepada pemilik  modal  dan  melahirkan  kemelaratan  dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomilemah.
Dalam  kemiskinan  dan  kemelaratan  ini,
muncul kesadaran
masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan  koperasi.  Pada  tahun  1844  lahirlah koperasi  pertama  di  Inggris  yang  terkenal dengan  nama  Koperasi  Rochdale  di  bawah pimpinan Charles Howart. Di Jerman, Frederich Willhelm  Raiffeisen  dan  Hermann  Schulze memelopori  Koperasi  Simpan  Pinjam.  Di Perancis,  muncul  tokoh-tokoh  kperasi  seperti Charles  Fourier,  Louis  Blance,  dan  Ferdinand Lassalle.  Demikian  pula  di  Denmark.  Denmark menjadi  Negara  yang  paling  berhasil  di  dunia dalam  mengembangkan  ekonominya  melalui koperasi.
Kemajuan  industri  di  Eropa  akhirnya meluas  ke  Negara-negara  lain,  termasuk Indonesia. Bangsa Eropa mulai mengembangkan sayap untuk memasarkan hasil industri sekaligus mencari  bahan  mentah  untuk  industri  mereka. Pada  permulaannya  kedatangan  mereka  murni untuk  berdagang.  Nafsu  serakah  kaum  kapitalis ini akhirnya berubah menjadi bentuk penjajahan yang memelaratkan masyarakat. Bangsa Indonesia, misalnya dijajah oleh Belanda selama 3,5  abad  dan  setelah  itu  dijajah  Jepang  selama 3,5  tahun.  Selama  penjajahan,  bangsa  Indonesia berada  dalam  kemelaratan  dan  kesengsaraan. Penjajah  melakukan  penindsan  terhadap  rakyat dan  mengeruk  hasil  yang  sebanyak-banyaknya dari  kekayaan  alam  Indonesia.  Penjajahan menjadikan perekonomian Indonesia terbelakang.  Masyarakat  diperbodoh  sehingga dengan  mudah  menjadi  mangsa  penipuan  dan pemerasan  kaum  lintah  darat,  tengkulak,  dan tukang  ijon.  Koperasi  memang  lahir  dari penderitaan  sebagai  mana  terjadi  di  Eropa pertengahan  abad  ke-18.  Di  Indonesia  pun koperasi  ini  lahir  sebagai  usaha  memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu.
Untuk mengetahui perkembangan koperasi  di  Indonesia,  sejarah  perkembangan koperasi  Indonesia  secara  garis  besar  dapat dibagi  dalam  “  dua  masa  ”,  yaitu  masa penjajahan dan masa kemerdekaan.

## Koperasi di Indonesia sebelum merdeka
Pada  zaman  penjajahan  banyak  rakyat Indonesia  yang  hidup  menderita,  tertindas,  dan terlilit  hutang  dengan  para  rentenir.  Beberapa tahap penting mengenai perkembangan koperasi di Indonesia :
Karena hal tersebut pada tahun 1896, patih purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaatmadja mendirikan  koperasi  kredit  untuk  membantu para rakyat yang terlilit hutang.
Lalu  pada  tahun  1908,  perkumpulan  Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui  koperasi  dan  pendidikan  dengan mendirikan  koperasi  rumah  tangga,  yang dipelopori  oleh  Dr.Sutomo  dan  Gunawan Mangunkusumo.
Setelah  Budi  Utomo  sekitar  tahun  1911, Serikat  Dagang  Islam  (SDI)  dipimpin  oleh H.Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto mempropagandakan  cita-cita  toko  koperasi (sejenis  waserda  KUD),  hal  tersebut  bertujuan untuk  mengimbangi  dan  menentang  politik pemerintah  kolonial  belanda  yang  banyak memberikan  fasilitas  dan  menguntungkan  para pedagang  asing.  namun  pelaksanaan  baik koperasi  yang  dibentuk  oleh  Budi  Utomo maupun  SDI  tidak  dapat  berkembang  dan mengalami  kegagalan,  hal  ini  karena  lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalaman berusaha,  kejujuran  dan  kurangnya  penelitian tentang  bentuk  koperasi  yang  cocok  diterapkan di Indonesia.
Upaya  pemerintah  kolonial  belanda  untuk memecah  belah  persatuan  dan  kesatuan  rakyat Indonesia  ternyata  tidak  sebatas  pada  bidang politik  saja,  tapi  kesemua  bidang  termasuk perkoperasian.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya undang-undang  koperasi  pada  tahun  1915,  yang disebut  “Verordening  op  de  Cooperative Vereenigingen”  yakni  undang-undang  tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus untuk Indonesia saja. Undang-undang  koperasi  tersebut  sama  dengan undang-undang  koperasi  di  Nederland  pada tahun 1876 (kemudian diubah pada tahun 1925), dengan  perubahan  ini  maka  peraturan  koperasi di  indonesia  juga  diubah  menjadi  peraturan koperasi tahun 1933 LN no.108. Di samping itu pada tahun 1927 di Indonesia juga mengeluarkan undang-undang no.23 tentang peraturan- peraturan  koperasi,  namun  pemerintah  belanda tidak mencabut undang-undang tersebut, sehingga terjadi dualisme dalam bidang pembinaan perkoperasian di Indonesia.
Meskipun kondisi undang-undang di indonesia  demikian,  pergerakan  dan  upaya bangsa  indonesia  untuk  melepaskan  diri  dari kesulitan  ekonomi  tidak  pernah  berhenti,  pada tahun 1929, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah  pimpinan  Ir.Soekarno  mengobarkan
semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda. Pada  periode  ini  sudah  terdaftar  43  koperasi  di Indonesia.
Pada  tahun  1930,  dibentuk  bagian  urusan koperasi pada kementrian Dalam Negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M.Margono  Djojohadikusumo.  Lalu  pada tahun  1939,  dibentuk  Jawatan  Koperasi  dan Perdagangan dalam negeri oleh pemerintah. Dan pada tahun 1940, di Indonesia sudah ada sekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi merupakan koperasi  kredit  yang  bergerak  di  pedesaan maupun di perkotaan.
Setelah  itu  pada  tahun  1942,  pada  masa kedudukan  jepang  keadaan  perkoperasian  di Indonesia  mengalami  kerugian  yang  besar  bagi pertumbuhan  koperasi  di  Indonesia,  hal  ini disebabkan pemerintah jepang mencabut undang-undang  no.23  dan  menggantikannya dengan  kumini  (koperasi  model  jepang)  yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan  hasil  bumi  dan  barang-barang kebutuhan jepang.

## Koperasi di Indonesia setelah merdeka
Keinginan dan semangat untuk berkoperasi  yang  hancur  akibat  politik  pada masa  kolonial  belanda  dan  dilanjutkan  oleh sistem  kumini  pada  zaman  penjajahan  jepang, lambat  laun  setelah  Indonesia  merdeka  kembali menghangat.  Apalagi  dengan  adanya  Undang- Undang  Dasar  Republik  Indonesia  tahun  1945, pada pasal 33 yang menetapkan koperasi sebagai soko  guru  perekonomian  Indonesia,  maka kedudukan  hukum  koperasi  di  Indonesia  benar- benar  menjadi  lebih  mantap.  Dan  sejak  saat  itu Moh.Hatta  sebagai  wakil  presiden  Republik Indonesia  lebih  intensif  mempertebal  kesadaran untuk  berkoperasi  bagi  bangsa  Indonesia,  serta memberikan  banyak  bimbingan  dan  motivasi kepada  gerakan  koperasi  agar  meningkatkan cara  usaha  dan  cara  kerja,  atas  jasa-jasa  beliau lah  maka  Moh.Hatta  diangkat  sebagai  Bapak Koperasi Indonesia.
Beberapa  kejadian  penting  yang  mempengaruhi perkembangan koperasi di Indonesia : 1. Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI (Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia) dalam Kongres Koperasi Indonesia  I  di  Tasikmalaya,  sekaligus ditetapkannya sebagai Hari Koperasi Indonesia.
2. Pada  tahun  1960  dengan  Inpres  no.2, koperasi ditugaskan sebagai badan
penggerak  yang  menyalurkan  bahan  pokok bagi rakyat. Dengan inpres no.3, pendidikan koperasi  di  Indonesia  ditingkatkan  baik secara  resmi  di  sekolah-sekolah,  maupun dengan  cara  informal  melalui  siaran  media masa,dll  yang  dapat  memberikan  informasi serta  menumbuhkan  semangat  berkoperasi bagi rakyat.
3. Lalu  pada  tahun  1961,  dibentuk  Kesatuan Organisasi  Koperasi  Seluruh  Indonesia (KOKSI).
4. Pada  tanggal  2-10  Agustus  1965,  diadakan
(Musyawarah Nasional Koperasi) MUNASKOP II yang mengesahkan Undang-Undang  koperasi  no.14  tahun  1965 di Jakarta.
Koperasi  di  Indonesia  pada  zaman  orde baru hingga sekarang. Tampilan orde baru dalam memimpin  negeri  ini  membuka  peluang  dan cakrawala baru bagi pertumbuhan dan perkembangan  perkoperasian  di  Indonesia, dibawah  kepemimpinan  Jenderal  Soeharto. Ketetapan MPRS no.XXIII membebaskan gerakan koperasi dalam berkiprah.
Berikut beberapa kejadian perkembangan koperasi  di  Indonesia  pada  zaman  orde  baru hingga sekarang :
a. Pada  tanggal  18  Desember  1967,  Presiden
Soeharto mensahkan Undang-Undang koperasi no.12 tahun 1967 sebagai pengganti  Undang-Undang  no.14  tahun 1965.
b. Pada  tahun  1969,  disahkan  Badan  Hukum terhadap  badan  kesatuan  Gerakan  Koperasi Indonesia (GERKOPIN).
c. Lalu  pada  tanggal  9  Februari  1970, dibubarkannya  GERKOPIN  dan  sebagai penggantinya  dibentuk  Dewan  Koperasi Indonesia (DEKOPIN).
d. Pada  tanggal  21  Oktober  1992,  disahkan Undang-Undang  no.25  tahun  1992  tentang perkoperasian, undang-undang ini merupakan  landasan  yang  kokoh  bagi koperasi  Indonesia  di  masa  yang  akan datang.
e. Masuk  tahun  2000an  hingga  sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat.
Keberhasilan  koperasi  di  dalam  melaksanakan peranannya  perlu  diperhatikan  faktor-faktor sebagai berikut :
1. Kemampuan  menciptakan  posisi  pasar  dan pengawasan harga yang layak dengan cara:
a. Bertindak  bersama  dalam  menghadapi pasar  melalui  pemusatan  kekuatan bersaing dari anggota
b. Memperpendek jaringan pemasaran
c. Memiliki  manajer  yang  cukup  terampil berpengetahuan  luas  dan  memiliki idealisme
d. Mempunyai dan meningkatkan kemampuan  koperasi  sebagai  satu  unit usaha  dalam  mengatur  jumlah  dan kualitas  barang-barang  yang  dipasarkan melalui
kegiatan pergudangan, penelitian  kualitas  yang  cermat  dan sebagainya.
2. Kemampuan  koperasi  untuk  menghimpun dan  menanamkan  kembali  modal,  dengan cara  pemupukan  pelbagai  sumber  keuangan dari sejumlah besar anggota.
3. Penggunaan  faktor-faktor  produksi  yang lebih  ekonomis  melalui  pembebanan  biaya overhead  yang  lebih,  dan  mengusahakan peningkatan  kapasitas  yang  pada  akhirnya dapat  menghasilkan  biaya  per  unit  yang relatif kecil.
4. Terciptanya  keterampilan  teknis  di  bidang produksi,  pengolahan  dan  pemasaran  yang tidak  mungkin  dapat  dicapai  oleh  para anggota secara sendiri-sendiri.
5. Pembebasan  resiko  dari  anggota-anggota kepada  koperasi  sebagai  satu  unit  usaha, yang  selanjutnya  hal  tersebut  kembali ditanggung  secara  bersama  di  antara anggota-anggotanya.
6. Pengaruh  dari  koperasi  terhadap  anggota- anggotanya yang berkaitan dengan perubahan sikap dan tingkah laku yang lebih sesuai dengan perubahan tuntutan lingkungan di antaranya perubahan teknologi,  perubahan  pasar  dan  dinamika masyarakat.
Dalam  rangka  pengembangan  KUD  mandiri telah diterbitkan INSTRUKSI MENTERI KOPERASI  No.  04/Ins/M/VI/1988  tentang Pedoman  Pembinaan  dan  Pengembangan  KUD mandiri.  Pembinaan  dan  Pengembangan  KUD mandiri diarahkan:
1. Menumbuhkan  kemampuan  perekonomian masyarakat khususnya di pedesaan.
2. Meningkatkan  peranannya  yang  lebih  besar dalam perekonomian nasional.
3. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam  peningkatan  kegiatan  ekonomi  dan pendapatan yang adil kepada anggotanya.
Ukuran-ukuran  yang  digunakan  untuk  menilai apakah  suatu  KUD  sudah  mandiri  atau  belum adalah sebagai berikut :
1. Mempunyai  anggota  penuh  minimal  25  % dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan KUD di daerah kerjanya.
2. Dalam  rangka  meningkatkan  produktifitas usaha  anggotanya  maka  pelayanan  kepada anggota  minimal  60  %  dari  volume  usaha KUD secara keseluruhan.
3. Minimal tiga tahun buku berturut-turut RAT dilaksanakan  tepat  pada  waktunya  sesuai petunjuk dinas.
4. Anggota  Pengurus  dan  Badan  Pemeriksa semua  berasal  dari  anggota  KUD  dengan jumlah  maksimal  untuk  pengurus  5  orang dan Badan Pemeriksa 3 orang.
5. Modal sendiri KUD minimal Rp. 25,- juta.
6. Hasil  audit  laporan  keuangan  layak  tapa catatan (unqualified opinion).
7. Batas  toleransi  devisa  usaha  terhadap rencana  usaha  KUD  (Program  dan  Non Program) sebesar 20 %.
8. Total  volume  usaha  harus  proporsional dengan  jumlah  anggota,  dengan  minimal rata-rata  Rp.  250.000,-  per  anggota  per tahun.
9. Pendapatan  kotor  minimal  dapat  menutup biaya berdasarkan prinsip efisiensi.
10. Sarana usaha layak dan dikelola sendiri
11. Tidak  ada  penyelewengan  dan  manipulasi yang merugikan KUD oleh Pengelola KUD
12. Tidak mempunyai tunggakan
Keberhasilan  atau  kegagalan  koperasi ditentukan oleh keunggulan komparatif koperasi. Hal ini dapat dilihat dalam kemampuan koperasi berkompetisi  memberikan  pelayanan  kepada anggota  dan  dalam  usahanya  tetap  hidup (survive)  dan  berkembang  dalam  melaksanakan usaha.  Pengalaman  empiris  di  mancanegara  dan di  negeri  kita  sendiri  menunjukkan  bahwa struktur pasar dari usaha koperasi mempengaruhi performance dan success koperasi (Ismangil, 1989).

## Faktor Penghambat Koperasi di Indonesia
Perkembangan koperasi masih menghadapi  masalah-masalah  baik  di  bidang kelembagaan  maupun  di  bidang  usaha  koperasi itu  sendiri.  Masalah-masalah  tersebut  dapat bersumber  dari  dalam  koperasi  sendiri  maupun dari  luar.  Masalah  kelembagaan  koperasi  juga dapat  dikelompokkan  dalam  masalah  intern
maupun  masalah  ekstern.  Masalah  intern mencakup  masalah  keanggotaan,  kepengurusan, pengawas,  manajer,  dan  karyawan  koperasi. Sedangkan masalah ekstern mencakup hubungan koperasi dengan bank, dengan usaha-usaha lain, dan juga dengan instansi pemerintah.

## Dari  Sisi Kelembagaan Koperasi
Masalah Internal : 1. Keanggotaan dalam Koperasi Keadaan keanggotaan ditinjau dari segi kuantitas tercermin  dari  jumlah  anggota  yang  semakin lama semakin berkurang. Masalahnya kenggotaan  koperasi  yang  ada  sekarang  belum menjangkau  bagian  terbesar  dari  masyarakat. Ditinjau  dari  segi  kualitas  masalah  keaggotaan koperasi tercermin dalam :
a. Tingkat  pendidikan  mereka  yang  pada umumnya masih rendah
b. Ketrampilan  dan  keahlian  yang  dimiliki oleh para anggota terbatas
c. Sebagian dari anggota belum menyadari hak  dan  kewajiban  mereka  sebagai anggota.  Kebanyakan  anggota  koperasi belum menyadari bahwa koperasi merupakan  suatu  wadah  usaha  yang dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan  ekonomi  dan  kesejahteraan mereka.  Sebaiknya  dalam  kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai  sebagai  penggerak  organisatoris untuk  menggerakkan  koperasi  kearah sasaran yang benar.
d. Partisipasi mereka dalam kegiatan
organisasi juga masih harus
ditingkatkan.  Apabila  suatu  koperasi mengadakan  Rapat  Anggota  Tahunan (RAT)  banyak  anggotanya  yang  tidak hadir.  Akibatnya  keputusan-keputusan yang  dihasilkan  tidak  mereka  rasakan sebagai keputusan yang mengikat.
e. Banyaknya  anggota  yang  tidak  mau bekerjasama  dan  mereka  juga  memiliki banyak  utang  kepada  koperasi,  hal  ini menyebabkan modal yang ada
dikoperasi semakin berkurang. 2. Pengurus Koperasi
Dalam hal kepengurusan juga dihadapi kelemahan-kelemahan yang sama. masalah yang menjadi  penghambat  berkembangnya  koperasi dari sisi pengurus adalah:
a. Pengetahuan , ketrampilan, dan kemampuan anggota pengurusnya masih belum memadai
b. Pengurus  belum  mampu  melaksanakan tugas mereka dengan semestinya.
c. Pengurus  kurang  berdedikasi  terhadap kelangsungan hidup koperasi. Ini berarti bahwa kepribadian dan mental pengurus,  pengawas,  manajer  belum berjiwa koperasi sehingga harus diperbaiki lagi.
d. Pengurus kadang-kadang tidak jujur
e. Masih  ada  koperasi  yang  anggota pengurusnya  kurang  berusaha  untuk menigkatkan pengetahuan dan ketrampilannya.  Kursus-kursus  yang diselenggarakan untuk pengurus koperasi sering tidak mereka hadiri.
f. Dalam  kepengurusan  koperasi  sampai saat  ini  masih  belum  ada  pembagian tugas yang jelas.
g. Pengurus  koperasi  kebanyakan  yang sudah  lanjut  usia  dan  para  tokoh masyarakat yang sudah memiliki jabatan ditempat  lain,  sehingga  perhatiannya terhadap koperasi berkurang.
h. Pegurus masih belum mampu berkoordinasi  dengan  anggota,  manajer, pengawas,  dan  instansi  pemerintah dengan baik
3. Pengawas Koperasi
Anggota  dari  badan  pengawas  koperasi  banyak yang  belum  berfungsi.  Hal  ini  di  disebabkan oleh:
a. Kemampuan  anggoota  pengawas  yang belum memadai, terlebih jika dibandingkan dengan semakin
meningkatnya usaha koperasi
b. Di  pihak  lain,  pembukuan  koperasi biasanya  belum  lengkap  dan  tidak  siap untuk diperiksa.
c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas  koperasi  sekunder  dan  kantor koperasi  juga  belum  banyak  membantu perkembangan kemampuan anggota pengawas ataupun peningkatan pembukuan  koperasi.  Pemeriksaan  yang mereka  lakukan  terutama  mengarah pada kepentingan permohonan kredit. Masalah Eksternal :
1. Iklim  yang  mendukung  pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota  koperasi,  seperti  kebijakan pemerintah yang belem jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan.
2. Banyaknya  badan  usaha  lain  yang bergerak  pada  bidang  usaha  yang  sama dengan koperasi.
3. Kurangnya  fasilitas-fasilitas  yang  dapat menarik perhatian masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak
mempercayai koperasi.
Dari Sisi Bidang Usaha Koperasi
Masalah usaha koperasi dapat digambarkan sebagai berikut. Ada koperasi yang manajer  dan  karyawannya  belum  memenuhi harapan. Di antara mereka ada yang belum dapat bekerja  secara  profesional,  sesuai  dengan peranan dan tugas operasi yang telah ditetapkan. Masih  ada  administrasi  koperasi  yang  belum menggunakan prinsip-prinsip pembukuan dengan  baik.  Sistem  informasi  majemen koperasi  mesih  belum  berkembang  sehingga pengambilan keputusan belum didukung dengan informasi  yang  cukup  lengkap  dan  dapat diandalkan.
Di samping itu masih ada manajer yang kurang mempunyai kemampuan sebagai wirausaha.  Di  antara  mereka  bahkan  masih  ada yang  kurang  mampu  untuk  menyusun  rencana, program,  dan  kegiatan  usaha.  Padahal  mereka harus  memimpin  dan  menggerakkan  karyawan untuk  melaksanakan  rencana,  program,  dan kegiatan  usaha  yang  ditentukan.  Penilaian terhadap keadaan serta mengadakan penyesuaian rencana, program, dan kegiatan usaha setiap kali ada perkembangan dalam keadaan yang dihadapainya.
Dari  sisi  produksi,  koperasi  sering mengalami  kesulitan  untuk  memperoleh  bahan baku.  Salah  satu  bahan  baku  pokok  yang  sulit diperoleh  adalah  modal.  Dalam  hal  kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga  secara  relatif  kalah  dengan  output industri  besar.  dalam  banyak  kasus,  output koperasi (dan UKM) tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk dipasarkan. Secara  umum  koperasi  harus  menghadapi kelemahannya sebagai berikut :
 Pembinaan hubungan antara alat
perlengkapan koperasi, khususnya antara  pengurus  dan  manajer,  yang masih  perlu  ditingkatkan.  Hal  ini  antara lain mengingat perlunya koordinasi yang mantab  dan  pembagian  tugas  serta tanggung  jawab  yang  jelas.  Harus dihindarkan  apabila  ada  pengurus  yang mengambil wewenang
manajer melaksanakan tugas operasional.
 Kebijaksanaan dan program kerja koperasi masih cenderung timbul sebagai  prakarsa  pemerintah.  Program- program yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan anggota masih ada yang  belum  sepenuhnya  dipadukan dengan  program-program  yang  timbul dari  prakarsa  pemerintah.  Keputusan koperasi  yang  mandiri  masih  belum dapat berkembang.
 Organisasi  tingkat  sekunder,  seperti Pusat  Koperasi  dan  Induk  koperasi, tampak belum sepenuhnya dapat memberikan  pelayanan  kepada  koperasi primer, khususnya meningkatkan kemampuan  dalam  bidang  organisasi, administrasi, dan manjemen.
 Kerja  sama  koperasi  dan  lembaga  non- koperasi telah ada yang berlangsung atas landasan  saling  menguntungkan  antara kedua  belah  pihak.  Tetapi,  apabila kurang  hati-hati  dalam  membinannya ada kerjasama yang cenderung mengarah  pada  hilangnya  kemandirian koperasi.
 Kemampuan  pemupukan  modal  usaha yang  bersumber  dari  anggota  dan  hasil usaha koperasi, walaupun cukup memadai perkembangannya namun ternyata masih sangat terbatas.
 Dalam  usaha  memperoleh  kredit  dari bank, koperasi masih menghadapi kesulitan untuk memenuhi persyaratanyang ditentukan. Demikianlah,  maka  pemupukan  modal koperasi walaupun cepat perkembangannya hasilnya masih terbatas juga.
 Keterpaduan gerak, pengertian, pembinaan,  dan  pengawasan  terhadap gerakan  koperasi  dari  berbagai  instansi masih perlu ditingkatkan.
 Masalah  lain  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  pembinaan  koperasi  pada tingkat  perkembangan  seperti  sekarang ini  adalah  masih  kurangnya  petugas pembina  koperasi,  baik  dalam  jumlah maupun mutunya.
 Masalah permodalan, penguasaan teknologi, akses informasi, permasalahan pemasaran, dan perlindungan hukum.
 Kurangnya  dana  sehingga  fasilitas- fasilitas  yang  sudah  ada  tidak  dirawat,
hal ini menyebabkan koperasi tertinggal karena  kemajan  teknologi  yang  sangat cepat.
Masalah  yang  dihadapi  koperasi  akan  semakin meluas  jika  tidak  ditangani  sesegera  mungkin. Sebelum melakukan tindakan pemecahan masalah  langkah  awal  yang  harus  kita  lakukan adalah menganalisa penyebab terjadinya masalah. Setelah kita mengetahui akar permasalahannya  dimana  barulah  kita  dapat melakukan  langkah  konkrit  yang  diharapkan dapat  memecahkan  masalah  yang  sedang dihadapi.  Dalam  penyelesaian  masalah  ini dibutuhkan keterlibatan semua elemen masyarakat baik pemerintah dan masayarakat itu sendiri.
Berikut  ini  masalah  yang  dihadapi koperasi  secara  umum  dan  cara  mengatasi permasalahan tersebut, yaitu :
1. Koperasi jarang peminatnya
Koperasi  jarang  peminatnya  dikarenakan  ada pandangan  yang  berkembang  dalam  masyarakat bahwa  koperasi  adalah  usaha  bersama  yang diidentikkan dengan masyarakat golongan menengah  ke  bawah.  Dari  sinilah  perlu  adanya sosialisasi  kepada  masyarakat  tentang  koperasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan pengetahuan  masyarakat  tentang  koperasi  akan bertambah. Masyarakat dapat mengetahui bahwa sebenarnya koperasi merupakan ekonomi rakyat yang dapat menyejahterakan anggotanya.
Sehingga mereka berminat untuk bergabung. 2. Kualitas Sumber Daya yang terbatas Koperasi  sulit  berkembang  disebabkan  oleh banyak  faktor,  yaitu  bisa  disebabkan  Sumber Daya  Manusia  yang  kurang.  Sumber  daya manusia  yang  dimaksud  adalah  pengurus koperasi. Seperti yang sering dijumpai, pengurus koperasi  biasanya  merupakan  tokoh  masyarakat sehingga  dapat  dikatakan  rangkap  jabatan, kondisi  seperti  inilah  yang  menyebabkan ketidakfokusan  terhadap  pengelolaan  koperasi itu  sendiri.  Selain  rangkap  jabatan  biasanya pengurus  koperasi  sudah  lanjut  usia  sehingga kapasitasnya terbatas. Perlu dilakukan pengarahan  tentang  koperasi  kepada  generasi muda  melalui  pendidikan  agar  mereka  dadat berpartisipasi dalam koperasi.Partisipasi merupakan faktor yang penting dalam mendukung  perkembangan  koperasi.  Partisipasi akan  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab sehingga dapat bekerja secara efisien dan efektif.
3. Banyaknya  pesaing  dengan  usaha  yang sejenis
Pesaing  merupakan  hal  yang  tidak  dapat dielakkan  lagi,  tetapi  kita  harus  mengetahui bagaimana  menyikapinya.  Bila  kita  tidak  peka terhadap  lingkungan  (pesaing)  maka  mau  tidak mau  kita  akan  tersingkir.  Bila  kita  tahu bagaimana  menyikapinya  maka  koperasi  akan survive dan dapat berkembang. Dalam menanggapi  pesaing  kita  harus  mempunyai  trik – trik khusus, trik – trik/ langkah khusus tersebut dapat  kita  lakukan  dengan  cara  melalui  harga barang/jasa,  sistem  kredit  dan  pelayanan  yang maksimum.  Mungkin  koperasi  sulit  untuk bermain  dalam  harga,  tapi  hal  ini  dapat dilakukan  dengan  cara  sistem  kredit,  yang pembayarannya  dapat  dilakukan  dalam  waktu mingguan ataupun bulanan tergantung perjanjian.  Dengan  adanya  hal  seperti  ini diharapkan  dapat  menarik  perhatian  masyarakat untuk menjadi anggota.
4. Keterbatasan Modal
Pemerintah  perlu  memberikan  perhatian  kepada koperasi yang memang kesulitan dalam masalah permodalan.  Dengan  pemberian  modal  koperasi dapat  memperluas  usahanya  sehingga  dapat bertahan dan bisa berkembang. Selain pemerintah,  masyarakat  merupakan  pihak  yang tak  kalah  pentingnya,  dimana  mereka  yang memiliki  dana  lebih  dapat  menyimpan  uang mereka dikoperasi yang nantinya dapat digunakan untuk modal koperasi.
5. Partisipasi anggota
Sebagai  anggota  dari  koperasi  seharusnya mereka  mendukung  program-program  yang  ada di  koperasi  dan  setiap  kegiatan  yang  akan dilakukan  harus  melalui  keputusan  bersama  dan setiap anggota harus mengambil bagian di dalam kegiatan tersebut.
6. Perhatian pemerintah
Pemerintah  harus  bisa  mengawasi  jalannya kegiatan  koperasi  sehingga  bila  koperasi mengalami  kesulitan,  koperasi  bisa  mendapat bantuan dari pemerintah, misalnya saja membantu penyaluran dana untuk koperasi.Akan tetapi pemerintah juga jangan terlalu mencampuri  kehidupan  koperasi  terutama  hal- hal  yang  bersifat  menghambat  pertumbuhan koperasi.  Pemerintah  hendaknya  membuat kenijakan-kebijakan  yang  dapat  membantu perkembangan koperasi.
7. Manajemen koperasi Dalam pelaksanaan koperasi tentunya
memerlukan  manajemen,  baik  dari  bentuk
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.  Karena  hal  ini  sangat  berfungsi dalam  pengambilan  keputusan  tetapi  tidak melupakan partisipasi dari anggota.
Apabila  semua  kegiatan  koperasi  bisa dijalankan  dengan  baik  dan  setiap  anggota  mau mengambil  bagian  di  dalam  kegiatan  koperasi serta  perhatian  pemerintah  dapat  memberikan motifasi yang baik, koperasi pasti dapat berjalan dengan lancar.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Koperasi  di  Indonesia  tentulah  terjadi yang  namanya  pasang  surut  di  dalam  dunia koperasi  ,  oleh  karena  itu  marilah  kita meningkatkan  kesadaran  dari  diri  kita  masing  - masing  dalam  usaha  untuk  meningkatkan koperasi di Indonesia dengan cara meningkatkan  kinerja  anggota  koperasi  dengan cara  memberikan  training  atau  pelatihan  kepada anggota koperasi terus kita juga bisa memodifikasi  produk  yang  ada  ,  dengan memodifikasi produk-produk yang ada dikoperasi  ,  kiranya  akan  meningkatkan  selera masyarakat sehingga tertarik untuk mengkonsumsi  produk  dari  koperasi  tersebut dengan  menyesuaikan  dengan  perkembangan zaman dari  tahun ke tahun dan  juga memperbaiki  koperasi  secara  menyeluruh  ,  kita harus  menjadikan  koperasi  yang  ada  Indonesia ini  sebagai  koperasi  yang  baik  dan  mari  kita memberi  perubahan  yang  ada  untuk  lebih mensejahterkan koperasi Indonesia agar menjadi lebih baik lagi.

## REFERENSI
Anhari.  Ally  Sultan  Al.  2010.
“ analisis  laporan  keuangan  pada  koprasi”.
Skripsi . Surakarta
Arifin,  Johar.  2002. Manajemen  koprasi .
Jakarta: Gramedia
Endang.  2014. Masalah  dan  solusi  dalam memajukan koprasi. Artiel.
Chianiago,  Arifinal.  1987. Perkoprasian
Indonesia . Bandung: Angkasa
Sujadi. 2003. Manajeman Koprasi .

## Surakarta: fakultas ekonomi UMS
Virgina,  Tirsa.  2011. Koprasi  Indonesia:
Potret dan tantangan. Jurnal.
Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkoprasian