## PERAHU ISSN 2338 – 333X
Volume 7 Nomor 2, September 2019 , Halaman 1 - 89

## DAFTAR ISI

## PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP SYARAT KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019 Robert Hoffman ...........................................................................................................................  1-18

## PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP Redin ..........................................................................................................................................  19-42

## PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI DESA BENGKUANG
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG
Antonius Erwandi .......................................................................................................................  43-52

## ANAK  PEDULI LINGKUNGAN MASA KINI BERDASARKAN
UU NO.32 TAHUN 2009 Genopepa Sedia .........................................................................................................................  53-64

## KEWJIBAN PENGUSAHA BUS UNTUK MEMBERIKAN TIKET KEPADA PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK – SAMBAS
Stepanus Ngebi ...........................................................................................................................  65-80
LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN Tri Minarti ..................................................................................................................................  81-89

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal PERAHU, Volume 7 Nomor 2, September 2019 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Anak Peduli Lingkungan Masa Kini Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009, Kewajiban Pengusaha Bus Untuk Memberikan Tiket Kepada Penumpang Angkutan Umum Trayek Pontianak – Sambas, Larangan Penyediaan Tempat Bagi Penjual Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta Guna Mewujudkan Nilai Keadilan.
Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Selamat Membaca.
Redaksi

## PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP SYARAT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

## Robert Hoffman
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : tobingunka@gmail.com dan tobing_unka@yahoo.com

## Abstract
Although  the  verification  of  the 2019 election contestants has been carried out  throughout  Indonesia,  the  verification process, especially in terms of the membership requirements of the electoral political parties, leaves  a  number  of  records  indicating  that the  KPU  as  the  organizing  body  for  the general election has not yet optimally verified the  membership  requirements  of  the  2019 election participants. Therefore, the author is interested in conducting this research, which is  entitled:  “Implementation  of  Verification of  Membership  Requirements  for  Political Parties Participating in the 2019 Elections.
The  method  of  approach  used  in this research is normative juridical with sociological (empirical) approach.
The results of this study indicate that verification  of  the  membership  requirements of  political  parties  participating  in  the 2019 elections in Sintang District has been carried out by the Sintang District Election Commission (KPU) with 2 (two) stages, namely the administrative research stage and
the  factual  verification  stage.  Administrative research was carried out by examining the completeness,  correctness  and  validity  of the  documents  required  for  political  party membership  and  factual  verification  was carried out by proving the validity and correctness  of  the  requirements  of  political parties for potential candidates and conducting verification  of  the  terms  of  membership  of political parties participating in the 2019 elections in Sintang District experienced both obstacles from legal substance, legal structure

## and legal culture
The  conclusion  from  the  results  of this  study  is  that  the  verification  carried  out by  the  Sintang  Regency  KPU  regarding  the requirements for the membership of political parties participating in the 2019 election in Sintang was carried out in 2 (two) stages, namely the administrative research stage and  the  factual  verification  stage  and  the implementation was in accordance with the Election  Commission  Regulations  General Number 6 Year 2018 Concerning Registration, Verification  and  Determination  of  Political

## 2 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 1-18
Parties  Participating  in  General  Elections  of Members  of  the  House  of  Representatives and  Regional  House  of  Representatives (State  Gazette  of  the  Republic  of  Indonesia Number  138  of  2018)  and  inhibiting  factors in  the  verification  of  the  requirements  for membership  of  political  parties  participating in the 2019 elections in Sintang Regency there are legal substance, legal structure and legal culture factors, so the implementation has not been effective.
From the conclusions the authors suggest that the verification carried out by the Sintang  Regency  KPU  on  the  2019  election participants’ political party membership requirements  in  Sintang  Regency  should always be carried out according to the laws and  regulations  and  inhibiting  factors  in  the verification  of  the  membership  requirements of  the  2019  election  participants.  Sintang District  in  terms  of  legal  substance,  legal structure and legal culture must be improved so that its implementation can be effective.
Keywords  :  Implementation,  Verification, Political Parties.

## Abstrak
Kendati pelaksanaan verifikasi terhadap parpol peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia,
namun  pelaksanaan  verifikasi  khususnya pada syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu meninggalkan sejumlah catatan yang mengindikasikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum belum  optimal  melaksanakan  verifikasi syarat keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini, yang diberi judul :  “Pelaksanaan  Verifikasi  Terhadap  Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian  administrasi  dan  tahap  verifikasi faktual.  Penelitian  administrasi  dilakukan dengan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan  partai  politik  dan  verifikasi faktual  dilakukan  dengan  membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu dan pelaksanaan verifikasi  terhadap  syarat  keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di
Kabupaten Sintang mengalami hambatan baik dari subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum
Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian  administrasi  dan  tahap  verifikasi faktual dan pelaksanaan tersebut telah sesuai

## dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran, Verifikasi  dan  Penetapan  Partai  Politik

## Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018) dan faktor penghambat  dalam  pelaksanaan  verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang terdapat pada faktor subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaannya belum efektif.
Dari hasil kesimpulan penulis sarankan bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang agar selalu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan  faktor  penghambat
dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang pada faktor subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum agar diperbaiki sehingga pelaksanaannya dapat efektif .
Kata Kunci :  Pelaksanaan, Verifikasi, Partai Politik.

## Pendahuluan
Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota  DPR,  DPRD  Provinsi,  dan  DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah Partai Politik  yang  mendaftar  dengan  memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan telah dinyatakan  lulus  verifikasi.  Hal  tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 hingga Pasal 179 Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182 dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia, Nomor 6109), selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Pemilu.
Pihak yang melaksanakan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yaitu :
1.  PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

## 4 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 1-18
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum  Tahun  2019  (Berita  Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018);

## 2.  PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

## Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan
Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 138 Tahun 2018).
Keberadaan 2 (dua) PKPU tersebut menjadi dasar KPU untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 hingga Pasal 179 UU Pemilu, khususnya berkenaan dengan verifikasi  partai  politik  peserta  pemilu  tahun 2019.  Pelaksanaan  verifikasi  terhadap  partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia dari tanggal 15 Desember 2017 hingga 20 Februari 2018. 1 Pelaksanaan  verifikasi  oleh KPU tersebut dilakukan terhadap pengurus parpol, kantor parpol, keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan parpol dan keanggotaan partai politik.
1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal
Kendati pelaksanaan verifikasi terhadap parpol peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun  pelaksanaan  verifikasi  khususnya pada syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu ternyata meninggalkan sejumlah catatan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, diantaranya sebagai berikut : 2
1.  Penggunaan sampel anggota yang 5% dan sampel ditarik oleh parpol bukan oleh KPU, dinilai tak memenuhi metodelogi dan syarat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
2. KPU tidak secara spesifik menjelaskan dokumen  dan  data  yang  diverifikasi apakah yang ada dalam bentuk dokumen otentik sebagaimana yang dicatat dalam dokumen Kemenkumham, atau dokumen yang diunggah di Sipol KPU sebagai dokumen yang diverifikasi.
3. Pelaksanaan  verifikasi  dan  hasil verifikasi  tidak  secara  terbuka  dapat diakses oleh publik melalui saluran informasi KPU yang tersedia, sehingga masyarakat tak bisa memberi masukan atau  menerima  informasi  yang  utuh tentang hal tersebut.
4. KPU  tidak  secara  aktif  mengundang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2 Rakhmatulloh. 2018. Penetapan Parpol Pemilu 2019 Tinggalkan Sejumlah Catatan . Rabu, 21 Februari 2018 - 10:11 WIB. https://nasional.sindonews.com.
keterlibatan publik dan masyarakat sipil  dalam  melaksanakan  verifikasi parpol,  sehingga  terkesan  verifikasi
Parpol hanya merupakan proses antara penyelenggara pemilu dan parpol calon peserta pemilu.
Catatan-catatan dari KIPP tersebut diatas dapat dikatakan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum belum optimal melaksanakan verifikasi syarat keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2019.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan studi di KPU Kabupaten Sintang, yang diberi judul penelitian  yaitu  :  “Pelaksanaan  Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang).”
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian  ini  adalah  :  1).  Bagaimanakah pelaksanaan  verifikasi  terhadap  syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang? 2). Apakah faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan verifikasi  terhadap  syarat  keanggotaan
partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang?

## Pembahasan
A. Pelaksanaan  Verifikasi  Terhadap
Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Di

## Kabupaten Sintang
Pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia, termasuk didalamnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang yang dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2017 hingga 20 Februari 2018.

## Menurut  Ketua  KPU  Kabupaten
Sintang, Hazizah dari hasil wawancara dengan penulis mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 10 daerah kabupaten/kota dari keseluruhan yang berjumlah 14 daerah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran,  Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018), yang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c-nya menyatakan bahwa : “Partai Politik dapat
menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.” Selain itu, kepengurusan partai politik tersebut harus juga memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. Pengurus partai politik tersebut wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik tersebut kepada KPU Kabupaten Sintang.
Setelah hal tersebut dilakukan maka selanjutnya KPU Kabupaten Sintang melakukan verifikasi yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu : tahap penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Pada tahap penelitian administrasi, KPU Kabupaten Sintang melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik meliputi :
a. Daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten Sintang;
b.  Salinan bukti kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk
elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di Kabupaten Sintang.
Penelitian administrasi terhadap daftar  nama  dan  alamat  anggota  partai politik serta salinan bukti anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dilakukan dengan cara  mencocokkan  daftar  nama  anggota partai politik dengan salinan bukti kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. Apabila terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten Sintang melakukan Verifikasi Faktual. Apabila pada saat ditemui anggota partai politik tersebut menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tersebut, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat  dan  dicoret  dari  daftar  anggota  partai politik dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir yang disediakan oleh KPU. Namun apabila anggota partai politik tersebut menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tersebut, namun anggota yang bersangkutan tidak  bersedia  mengisi  formulir  yang disediakan oleh KPU, maka keanggotannya tetap dinyatakan sah untuk partai politik
tersebut. Penelitian administrasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu pendaftaran.
Selanjutnya KPU Kabupaten Sintang menuangkan hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik ke dalam berita acara hasil penelitian administrasi. Salinan berita acara hasil penelitian administrasi tersebut disampaikan kepada :
a. Pengurus Partai Politik di Kabupaten
Sintang melalui Petugas Penghubung;
b. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
c. Bawaslu Kabupaten Sintang; dan
d. KPU Kabupaten Sintang sebagai arsip.
Penyampaian salinan dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir. Apabila dari hasil penelitian administrasi, dokumen persyaratan partai politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi. Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU Kabupaten Sintang. Perbaikan syarat jumlah keanggotaan partai politik tersebut dilakukan dengan : a. Perbaikan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah
Kabupaten Sintang paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan; b. Perbaikan daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten Sintang paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan; c. Jumlah salinan kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi. Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah KPU dan KPU Kabupaten Sintang menyampaikan hasil penelitian adminsitrasi.
Perbaikan dokumen persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi. Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan, KPU Kabupaten Sintang menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan. KPU Kabupaten Sintang melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik dengan menempuh prosedur yang sama dengan penelitian administrasi sebelumnya dan penelitian administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan
partai politik tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan administrasi.
KPU Kabupaten Sintang selanjutnya menuangkan hasil penelitian administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik dalam berita acara dan salinan berita acara tersebut disampaikan kepada : a. Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui

## KPU Provinsi Kalimantan Barat; c. Bawaslu
Kabupaten Sintang; dan d. KPU Kabupaten Sintang sebagai arsip. Penyampaian salinan berita acara tersebut dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi perbaikan berakhir.
Setelah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik selanjutnya KPU

## Kabupaten  Sintang  melakukan  Verifikasi
Faktual yaitu untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik yang meliputi : jumlah dan susunan kepengurusan Partai politik di Kabupaten Sintang; pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di Kabupaten Sintang; domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik di Kabupaten Sintang sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau
1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di Kabupaten Sintang.

## KPU Kabupaten Sintang melakukan
Verifikasi  Faktual  dengan  cara  mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang untuk mencocokkan kebenaran daftar nama pengurus; mencocokkan domisili Kantor Tetap; memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik di Kabupaten Sintang mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; menemui anggota partai politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.
Dalam melaksanakan Verifikasi
Faktual, KPU Kabupaten Sintang membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan  Verifikasi  Faktual,  KPU Kabupaten  Sintang  atau  verifikator  lapangan dapat didampingi Bawaslu. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari KPU Kabupaten Sintang. Metode sensus yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang digunakan dalam hal jumlah anggota partai
politik pada kepengurusan di Kabupaten Sintang sampai dengan 100 (seratus) orang.
Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Sintang.
Metode  sampel  acak  sederhana  yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang digunakan dalam hal jumlah anggota partai politik lebih dari 100 (seratus) orang.
Mekanisme  metode  sampel  acak  sederhana adalah untuk menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh partai politik. Dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah; selanjutnya menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah daerah Kabupaten Sintang sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota  yang  akan  dilakukan  Verifikasi Faktual; menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai
dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah Kabupaten Sintang.
Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa syarat untuk menjadi verifikator lapangan adalah :
a. Warga negara Republik Indonesia;
b. Berusia  paling  rendah  21  (dua  puluh satu) tahun;
c. Mempunyai  integritas,  pribadi  yang kuat, jujur dan adil;
d.  Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
e. Berdomisili  di  wilayah  kerja  KPU Kabupaten Sintang;
f.  Mampu  secara  jasmani  dan  rohani; dan
g. Berpendidikan paling rendah Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
Kelengkapan persyaratan tersebut dibuktikan  dengan  fotokopi  kartu  tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, surat pernyataan, surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan  fotokopi  ijazah  yang  dilegalisir. Verifikator  lapangan  yang  memenuhi  syarat ditetapkan dengan Keputusan KPU.
KPU Kabupaten Sintang atau verifikator lapangan menemui anggota partai
politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan  Verifikasi  Faktual  keanggotaan partai politik. Dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tersebut, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari  daftar  anggota  partai  politik  tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi  formulir  yang  disediakan  oleh  KPU
Kabupaten Sintang. Namun demikian, dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tersebut, dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi  formulir,  keanggotannya  tetap dinyatakan sah.
Dalam hal anggota partai politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai  politik  pada  masa  verifikasi  faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah. Dalam hal terdapat anggota partai politik tidak dapat ditemui, KPU Kabupaten  Sintang  atau  petugas  verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam  formulir  dan  anggota  keluarga  atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal
anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. KPU Kabupaten Sintang meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Sintang atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi  faktual.  Dalam  hal  anggota  partai politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik, keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Ketua KPU Kabupaten Sintang,
Hazizah mengatakan bahwa verifikasi faktual melalui metode sampel acak sederhana diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota partai politik di wilayah daerah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, KPU Kabupaten Sintang menuangkan hasil verifikasi faktual dalam berita acara dan salinan berita acara tersebut disampaikan kepada Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah verifikasi faktual berakhir.
Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual persyaratan
Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, partai politik dapat memperbaiki persyaratan. Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Sintang.
Perbaikan persyaratan Kantor Tetap dilakukan dengan menunjukkan dokumen yang  diperlukan  untuk  dilakukan  verifikasi faktual  oleh  KPU  Kabupaten  Sintang. Perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan ketentuan : dalam hal verifikasi  faktual  keanggotaan  partai  politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan : menyerahkan salinan kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sintang kepada KPU Kabupaten Sintang.  Dalam  hal  verifikasi  faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memenuhi syarat keanggotaan.
Partai Politik di Kabupaten Sintang melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. Partai Politik di Kabupaten Sintang melakukan perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian hasil verifikasi faktual. Perbaikan persyaratan keanggotaan meliputi rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah Kabupaten Sintang dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah Kabupaten Sintang.
KPU Kabupaten Sintang melakukan verifikasi  faktual  terhadap  hasil  perbaikan dengan menempuh prosedur yang sama dengan  verifikasi  faktual  sebelumnya. Verifikasi  Faktual  terhadap  hasil  perbaikan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah batas akhir masa perbaikan. KPU Kabupaten Sintang menyusun berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh partai politik  calon  peserta  pemilu  dan  Bawaslu Kabupaten Sintang. KPU Kabupaten Sintang menyampaikan salinan berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan kepada : a. Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung; b. KPU; c. KPU Provinsi

## 12 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 1-18

## Kalimantan Barat; dan d. Bawaslu Kabupaten
Sintang. KPU Kabupaten Sintang melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan disampaikan kepada pihak-pihak.
Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara  verifikasi  faktual  hasil  perbaikan  dan rekapitulasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah verifikasi faktual perbaikan.
Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa setelah dilakukan penelitian  administrasi  dan  verifikasi  faktual persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu selanjutnya dilakukan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam berita acara.  Berdasarkan  berita  acara  penetapan, KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU. Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU dilakukan dalam rapat pleno terbuka. KPU menyampaikan salinan Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu kepada : a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat  pusat;  dan  b.  Bawaslu.  Selanjutnya KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu di kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik, media
cetak, papan pengumuman dan laman KPU dan KPU juga menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Anggota  DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.
Setelah itu, KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka. KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut dituangkan ke dalam berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu. Rapat pleno dihadiri oleh : a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan b. Bawaslu. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut. KPU menetapkan hasil pengundian nomor urut dengan Keputusan KPU. KPU menyampaikan salinan berita acara dan Keputusan KPU kepada : a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu  tingkat  pusat;  dan  b.  Bawaslu.  KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai  Politik  Peserta  Pemilu  Anggota  DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.
Menurut  Ketua  KPU  Kabupaten
Sintang, Hazizah bahwa apabila dalam penetapan partai politik peserta pemilu terjadi sengketa maka sengketa tersebut diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu.  Sengketa  tersebut  meliputi  proses pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual  dan  penetapan  Partai  Politik  Peserta Pemilu. Dalam hal masih terdapat keberatan atas  putusan  Bawaslu,  maka  dapat  diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara berpedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa dari pelaksanaan verifikasi  yang  dilakukan  oleh  KPU Kabupaten Sintang terhadap partai politik yang  mendaftar  diketahui  terdapat  anggota partai politik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga KPU Kabupaten Sintang harus mengeluarkannya, sebab ASN tidak boleh menjadi anggota partai politik. Hal itu diketahui dari Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan oleh partai politik pada saat pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2019.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang, Hermanus mengatakan bahwa jumlah partai politik di Indonesia pada tahun 2018 terdapat
34 partai, yang terdiri dari 24 partai di tingkat nasional dan 7 partai di tingkat lokal Propinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebagai berikut :
Tabel 4.4. Jumlah partai politik di Indonesia pada tahun 2018.
No Nama Partai Politik
1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)
4 Partai Golongan Karya (Golkar)
5 Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7 Partai Berkarya (Berkarya)
8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12 Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14 Partai Demokrat (Demokrat)
15 Partai Bulan Bintang (PBB)
16 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(PKPI)
17 Partai Aceh (PA)
18 Partai SIRA
19 Partai Daerah Aceh (PD Aceh)
20 Partai Nanggroe Aceh (PNA)
21 Partai Republik (Republik)
22 Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
23 Partai Rakyat (Rakyat)
24 Partai Islam Damai Aman (Idaman)
25 Partai Indonesia Kerja (PIKA)
26 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
27 Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
28 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
(PNI Marhaenisme)
29 Partai Pemersatu Bangsa (PPB)
30 Partai Reformasi (PR)
31 Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
32 Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (Partai GRAM)
33 Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at Dan Taqwa (Gabthat)

## 34 Partai Islam Aceh (PIA)
Sumber Data : KPU Kabupaten Sintang,

## Tahun 2019.
Dari 34 partai politik tersebut terdapat 27  partai  yang  mendaftar  ke  KPU  sebagai calon peserta pemilu 2019, yaitu :
Tabel 4.5.  Jumlah partai politik di Indonesia yang mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu tahun 2019.
No Nama Partai Politik
1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP)
4 Partai Golongan Karya (Golkar)
5 Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7 Partai Berkarya (Berkarya)
8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12 Partai Amanat Nasional (PAN)
13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14 Partai Demokrat (Demokrat)
15 Partai Bulan Bintang (PBB)
16 Partai Keadilan dan PersatuaIndonesia (PKPI)
17 Partai Aceh (PA)
18 Partai SIRA
19 Partai Daerah Aceh (PD Aceh)
20 Partai Nanggroe Aceh (PNA)
21 Partai Republik (Republik)
22 Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
23 Partai Rakyat (Rakyat)
24 Partai Islam Damai Aman (Idaman)
25 Partai Indonesia Kerja (PIKA)
26 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
27 Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
Sumber Data : KPU Kabupaten Sintang, Tahun 2019
Selanjutnya dari 27 partai tersebut terdapat 20 partai politik yang dinyatakan lulus  verifikasi  oleh  KPU  sebagai  peserta pemilu tahun 2019, yang terdiri dari 16 partai di tingkat nasional dan 4 partai di tingkat lokasi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan nomor urut sebagai berikut :
Tabel 4.6. Jumlah partai politik yang lulus verifikasi sebagai peserta pemilu tahun  2019.
No Nama Partai Politik Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 1 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 2 3 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 4 Partai Golongan Karya (Golkar) 4 5 Partai Nasional Demokrat (NasDem) 5 6 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 6 7 Partai Berkarya (Berkarya) 7 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 8 9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 9 10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 10 11 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 11 12 Partai Amanat Nasional (PAN) 12
13 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 13 14 Partai Demokrat (Demokrat) 14 15 Partai Bulan Bintang (PBB) 19 16 Partai Keadilan dan Persatuan ndonesia (PKPI) 20 17 Partai Aceh (PA) 15 18 Partai SIRA 16 19 Partai Daerah Aceh (PD Aceh) 17 20 Partai Nanggroe Aceh (PNA) 18
Sumber Data : KPU Kabupaten Sintang,

## Tahun 2019.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut di atas menunjukan bahwa verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan  tahap  verifikasi  faktual.  Penelitian administrasi dilakukan dengan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dan verifikasi faktual dilakukan dengan membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan  verifikasi  yang  dilakukan  oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah sesuai
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  6  Tahun  2018  Tentang  Pendaftaran,

## Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 138 Tahun 2018).

## B.  Faktor Penghambat Dalam

## Pelaksanaan  Verifikasi  Terhadap
Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Sintang
Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang menemui sejumlah hambatan baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaan tersebut belum efektif.  Secara  substansi  hukum,  hambatan itu terdapat pada aturan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018  Tentang  Pendaftaran,  Verifikasi  dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah, terutama yang berkaitan dengan Sistem Informasi  Partai  Politik  (Sipol).  Ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut
mengharuskan partai politik mendaftar
sebagai peserta pemilu melalui Sipol yang merupakan sebuah aplikasi dengan jaringan internet. Namun ketentuan tersebut tidak  efektif,  sebab  terkadang  jaringan internet belum mampu menampung data, seringnya gangguan jaringan internet dan susahnya mengunggah data ke sipol. Kendala ini  mempengaruhi  pelaksanaan  verifikasi baik dalam penelitian administrasi maupun verifikasi  faktual.  Secara  struktural  hukum, hambatan ini terdapat pada kekurangan pegawai  atau  staf  di  KPU  Kabupaten Sintang yang memahami aplikasi jaringan internet sehingga terkadang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi. Secara budaya hukum, hambatan ini terdapat pada pengurus partai politik yang terkadang tidak mau memahami aturan yang ada sehingga sering terjadi perbaikan-perbaikan dokumen persyaratan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tersebut di atas menunjukan bahwa pelaksanaan verifikasi  terhadap  syarat  keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang mengalami hambatan baik dari subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tersebut belum efektif.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan
pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1.  Pelaksanaan verifikasi  yang  dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual  dan  pelaksanaan  tersebut  telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran,  Verifikasi  dan  Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara  Republik  Indonesia  Nomor  138 Tahun 2018).
2.  Faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi  terhadap  syarat  keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang terdapat pada faktor subtansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaannya belum efektif .

## DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku
Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi  Kedua.  Jakarta  :  Bumi
Penelitian Hukum dan Jurimetri.
Jakarta : Ghalia Indonesia.
The Liang Gie, dan Sutarto. 1997. Pengertian,
Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi.  Yogyakarta : Karya Kencana.
Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama.
Westa. 1985. Psikologi Pengajaran. Jakarta :
Media Abadi.
Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah. Malang : Bayumedia Publishing.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik

## Indonesia, Nomor 6109).

## Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara

## Aksara.
Ali,  Achmad.  2008.  Menguak  Realitas Hukum.  Jakarta  :  Prenada  Media Group.
Ali,  Zainuddin.  2009.  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Anwar, Dessy. 2003. Kamus Lengkap Bahasa
Indonesia. Surabaya : Amelia.
Ashshofa,  Burhan.  2010.  Metode  Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
Fajri, EM Zul dan Senja, Ratu Aprillia. 2008.
Kamus  Lengkap  Besar  Bahasa Indonesia,  Edisi  Revisi.,  Cetakan Ketiga. Semarang : Difa Publisher.
Nurdin Usman. 2002. Konteks implementasi
berbasis  Kurikulum.  Bandung  : Sinar Baru.
Poerwadarminta., W.J.S., 2003. Kamus
Umum  Bahasa  Indonesia.  Jakarta : Balai Pustaka.
Rahardjo,  Satjipto.  2000.  Ilmu  Hukum.
Bandung : Citra Aditya Bakti.
Santoso Satroepoetro. 1982. Pelaksanaan
Latihan. Jakarta : Gramedia.
Siagian,  P.  Sondang.  1985.  Filsafat Administrasi.  Jakarta  :  Gunung
Agung.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. Studi Hukum dan Kemiskinan. Semarang : Tugu Muda.
..........................................  1990.  Metodologi

## 18 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 1-18
Republik  Indonesia  Nomor  137
Tahun 2018).

## Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang  Pendaftaran,  Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2018).

## Sumber Internet :
Rakhmatulloh.  2018.  Penetapan  Parpol
Pemilu 2019 Tinggalkan Sejumlah
Catatan.  Rabu,  21  Februari  2018 -  10:11  WIB.  https://nasional.
sindonews.com.
Sri Ayu Hartina. http://mybestblogsaddress.
b l o g s p o t . c o m / 2 0 1 6 / 1 0 / p t k - penelitian-tindakan-kelas.html.
Wahidin. 2018. Pilkada Serentak.
Mengejutkan!  KPU  Temukan
Anggota  Parpol  Bersatus  ASN di  Sintang.,  Minggu,  14  Januari 2018 19:37. http://pontianak. tribunnews.com.http://www. kpu.go.id/dmdocuments/juknis_
vertual_2.pdf.

## PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## Redin
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email: redinunka@gmail.com
legal  certainty  for  the  Sintang  District government in environmental management good, very determined and influenced by good governance in the field of environment (good environmental governance); 2) Participation and  Representation  in  the  Protection  and management  of  the  environment  carried  out properly based on community interests; 3) Access  to  information  through  the  principle of  providing  information  to  the  public  that is  transparent  and  complete  and  notified before  EIA  activities  are  carried  out;  4) Transparency and accountability by making it easy for the private sector and the community to  access  various  information  regarding development planning and implementation; 5)  Decentralization  of  government  affairs  in the  environmental  field;  6)  Institutions  and institutions implementing regional autonomy in  the  environmental  field  are  the  Sintang District Environmental Agency; and 7) Access to justice, that is, all people of Sintang Regency without exception can feel the same justice in the use of the environment. It can be

## Abstrac
The  purpose  of  this  study  was  to determine  the  application  of  the  principle of  good  environmental  governance  by  the Sintang district government in environmental protection and management. This research is a normative research. Data collection tools in  the  form  of  document  studies  (document study) and literature studies. The document study was carried out by examining the Sintang  District  Regulations  concerning protection and the environment. The focus of this research was the application of the seven principles of good environmental governance according  to  Belbase,  namely:  Legal  rules; Participation  and  Representation;  Access  to information; Transparency and accountability;
Decentralization; Institutions and institutions; and Access to justice. Data analysis is carried out with qualitative analysis and described in a  descriptive  analytical  form.  The  results  of the study show that: 1) The legal regulations in the form of two Regional Regulations and one Sintang Regent Regulation have provided
concluded that basically the seven principles have been applied by the Sintang District Government  in  accordance  with  what  is mandated in Law Number 32 2009 concerning Environmental  Protection  and  Management. But at the level of implementation there are still many obstacles that must be faced so that the principles of good environmental governance have not been able to run optimally even though it has been regulated in regional and regent regulations.
Keywords:  Good  environmental  governance principles, environmental protection and management.

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian normatif.  Alat  pengumpul  data  berupa  studi dokumen (document study) dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan daerah Kabupaten Sintang mengenai perlindungan dan lingkungan hidup.Fokus penelitian ini ialah penerapantujuh prinsipgood environmental  governancemenurut  Belbase, yakni: Aturan hukum; Partisipasi dan Representasi;  Akses  terhadap  informasi;
Transparansi dan akuntabilitas; Desentralisasi; Lembaga dan institusi; dan Akses untuk memperoleh keadilan.Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan diuraikan dalam bentuk  deskriptif  analitis.Hasil  penelitian menunjukan bahwa: 1) Aturan hukum berupa dua Peraturan Daerah dan satu Peraturan Bupati  Sintang  telah  memberikan  kepastian hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (good environmental governance);  2)  Partisipasi  dan  Representasi dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat; 3) Akses terhadap informasi melalui prinsip pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan dan lengkap serta diberitahukansebelum kegiatan amdal dilakukan; 4) Transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan kemudahan bagi swasta danmasyarakat untuk mengakses  berbagai  informasi  mengenai perencanaan danpelaksanaan pembangunan; 5) Desentralisasi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; 6) Lembaga dan institusiunsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang; dan 7) Akses untuk memperoleh keadilan
yakni semua masyarakat Kabupaten Sintang tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan  yang  sama  dalam  pemanfaatan lingkungan hidup.Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketujuh prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup. Namun pada tataran implmentasi masih banyak terdapat kendala yang harus dihadapi sehingga prinsipgood environmental governance tersebut belum dapat berjalan optimal sekalipun sudah di atur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.
Kata Kunci: Prinsip good environmental governance,  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan.

## Pendahuluan
Prasyarat minimal untuk mencapai good governance adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum,  efektif  dan  efisien,  serta  mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Semua prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini dikarenakan ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (good environmental governance). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. 3
Good Environmental Governance sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan  keseimbangan  yang  efektif antara lingkungan dan pembangunan. Pada hakikatnya ada tiga domain dalam pembangunan yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu (1) pembangunan sosial (sosial development); (2) pembangunan berwawasan lingkungan (environmental development); dan pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (people centered development). Integrasi ketiganya disebut dengan Pembangunan berkelanjutan (sustainable development). 4
Pembangunan  Berkelanjutan  sangat diperlukan, agar konsep good environmental 3 Sonny Keraf, 2006, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas, hal. 228-229.
4 Harry Hikmat, “Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat
governance dapat terwujud di Indonesia yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pembangunan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. 5 Namun dikaitkan dengan lingkungan hidup, pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan. 6 Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi tersebut. Untuk itu pembangunan mesti memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, terutama hutan dan lahan serta
( People Centered Development )”, Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta, (2014).
5 Emil Salim,1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta, hal. 3
6 Niniek Suparni, 1994, Pelestarian, Pengelolaan dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan,  Sinar  Grafika,Jakarta, hal. 36
kondisi lingkungan yang terdampak. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah upaya mampu menyeimbangkan antara kelestarian lingkungan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Pertambangan juga tidak menjamin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal  dan pekerja justru lebih banyak yang berasal dari luar daerah. Apalagi mengharapkan kontribusi yang diterima pemerintah daerah untuk digunakan pembiayaan pembangunan di daerah. Dampak yang paling parah tentu terhadap lingkungan dan  kehidupan  sosial.  Banyak  daerah  aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri (air raksa) sebagai media penyatu emas atau pemisahan emas dari material lain yang digunakan oleh penambang emas tanpa izin.
Permasalahan yang muncul kemudian adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan  sebagai  akibat  dari  pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan  hidup.  Berbagai  kebijakan  di bidang lingkungan hidup yang diambil baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Kabupaten dan Kota banyak pula yang tidak sesuai dengan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pembangunan yang  mengandalkan  pemanfaatan  sumber daya alam terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi. 7
Bagi  Pemerintah  Kabupaten  Sintang, good governance merupakan visidalam menyelenggarakan tata pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Tahun 2021. Dengan salah satu misinya adalah menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Dengan demikian, secara umum dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai visi misi untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Meskipun demikian, apakah prinsip good governance tersebut juga diterapkan pada bidang lingkungan hidup dimana pemerintah Kabupaten Sintang mengupayakan tata pemerintahan yang baik
7 Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, “Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat”, pengantardalam Harijadi Kartodiharjo, dkk, Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, SuaraBebas, Jakarta, hal.. xv
yang memperhatikan lingkungan hidup (good environmental governance)?
Hasil penelitian Peramesti 8 menemukan bahwa  penerapan prinsip good environmental governance telah dapat mendorong pencapaian luas  Ruang  Terbuka  Hijau  yang  diharapkan walaupun terdapat kendala-kendala yang menyebabkan prinsip tersebut tidak dapat berjalan optimal. Nopyandri 9 dalam artikelnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan mesti diselenggaraan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  untuk  mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya penelitian Nopyandri 10 terhadap kebijakan Kabupaten Sleman tentang sumber daya alam dan lingkungan mencakup tata kelola lingkungan yang baik, ditemukan bahwa bahwa peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang sumber daya alam dan lingkungan belum memenuhi atau mengakomodasi
8 Ni Putu Depi Yulia Peramesti , “Penerapan Prinsip- Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan”, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) : Vol.4, No.1, Juni 2017 9 Nopyandri, “Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hal. 80-94
10 Nopyandri, Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2011, hal. 31-48
Menurut
Siahaan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (sustainability) disebut  dengan  prinsip  Good  Environmental Governance  (GEG). 12 Sedangkan menurut World Bank dalam Belbase menyatakan:
“...it necessary to achieve the sustainable use  of  resources  and  the  protection  of environmental quality. This objective requires  a  transparent  system  of  well- functioning  environmental  institutions, policies, and programs that actively involve  the  public  in  their  formulation and implementation.” 13
“… diperlukan untuk mencapai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Tujuan ini membutuhkan sistem yang transparan dari lembaga, kebijakan, dan program lingkungan yang berfungsi dengan baik yang secara aktif  melibatkan  masyarakat  dalam perumusan dan implementasinya”.
Definisi  yang  dinyatakan  oleh  Bank Dunia  tersebut  menjelaskan  bahwa  Good Environmental Governance merupakan
sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan 12 Siahaan, N.H.T. 2004. Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga. Hal. 32 13 Belbase, Narayan. 2010. Good Environmental  Governance  In  The  Future  Constitution . Nepal: IUCN. Hal. 4
prinsip tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance).
Pada penelitian ini mengisi perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan  scope  studi  yang  menjadi  fokus pengamatan. Fokus penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut untuk menjawab persoalan apakah penerapan prinsip good environmental governance pada scope pemerintahan kabupaten untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah di lakukan.
Santosa berpendapat bahwa pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan Good  Governance  belum  tentu  memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Seperti yang diusung oleh environmetalism. Oleh sebab itu, pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip  Good  Governance  masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (ecological sustainability) 11 agar dapat dikatakan sebagai good environmental governance.
Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance ,Bandung: PT.Refrika Adifama, hlm.131
tercapainya penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan terutama pihak pemerintahan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan.
Selain  itu,  Budiati  berpendapat  bahwa GoodEnvironmental  Governance  sebagai framework  pengelolaan  negara  melalui interaksinya dengan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. 14
Sonny Kerap 15 menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula.
Untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang baik tersebut pemerintah
14 Budiati, Lilin. 2012. Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 65
15 A. Sonny Keraf, 2006, Etika Lingkungan, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 190
daerah melahirkan sepuluh prinsip menuju pemerintahan yang baik. Sepuluh prinsip tersebut berdasarkan kesepakatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD  Kota  Seluruh  Indonesia  (ADEKSI) yaitu:Partisipasi; Penegakan Hukum; Transparansi;Kesetaraan; Daya Tangkap; Wawasan ke depan; Akuntabilitas; Pengawasan;  Efisiensi  dan  efektivitas;  dan Profesionalitas.
Pendapat lain dikemukakan oleh Hyronimus  Rhiti 16 bahwa good governance yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup terdapat 6 (enam) asas, antara lain: asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.
Selanjunya Narayan Belbase
menegaskan bahwa prinsip-prinsip dalam
16 Purniawati, et. al. “Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management)”, The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2 (1), March 2020, hal. 43-56
Good Environmental Governance, yaitu: 17
1. Aturan hukum (the rule of law);
2. Partisipasi dan Representasi
(participation and representation);
3. Akses terhadap informasi (access to information);
4.  Transparansi dan akuntabilitas (transparency and accountability);
5.  Desentralisasi (decentralitation);
6.  Lembaga dan institusi (institutions and agencies);
7.  Akses untuk memperoleh keadilan (access to justice).
Program
Lingkungan Bangsa-
Bangsa  (UNEP),  Bank  Dunia,  dan  World Resources  Institute  yang  disebutkan  dalam publikasi berjudul “Panduan untuk Sumber Daya Dunia”, ada tujuh elemen tata kelola lingkungan. Ketujuh elemen tersebut adalah sebagai berikut: 18
1.  Lembaga dan hukum. Siapa yang membuat dan menegakkan peraturan untuk menggunakan sumber daya alam? Apa aturan dan hukum saat aturan dilanggar? Siapa yang akan memutuskan jika ada perselisihan?
2.  Hak partisipasi dan perwakilan.
17 Belbase, Narayan. Op.Cit . hal. 8
18 Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, 2018,
“ Good  Environmental  Governance  throughthe  Inovation  of Solid Waste Management inthe Community of Gili Ketapang IslandKabupaten Probolinggo ”, in International Conference on Economics, Business and EconomicEducation 2018, KnE Social Sciences, pages 1141–1159. DOI 10.18502/kss. v3i10.3199
Bagaimana publik dapat mempengaruhi atau mengadvokasi peraturan tentang sumber daya alam? Siapa yang akan mewakili mereka yang menggunakan atau bergantung pada sumber daya alam ketika kebijakan tentang sumber daya alam dibuat?
3.  Tingkat otoritas. Pada tingkat atau skala apa: otoritas lokal, regional, nasional, internasional, atas sumber daya alam berada?
4.  Akuntabilitas dan transparansi.
Bagaimana mereka yang mengawasi dan mengelola sumber daya alam dapat menjawab kebijakan yang mereka buat dan kepada siapa? Bagaimana proses pembuatan kebijakan terbuka untuk ditinjau?
5.  Hak dan posisi properti. Siapa yang memiliki sumber daya alam atau memiliki hak legal untuk mengawasi?
6.  Aliran pasar dan keuangan. Bagaimana praktik keuangan, kebijakan ekonomi, dan perilaku pasar memengaruhi wewenang atas sumber daya alam?
7. Ilmu dan risiko. Bagaimana ekologi dan ilmu sosial dimasukkan ke dalam kebijakan sumber daya alam digunakan untuk mengurangi risiko
Indonesia dan mulai berkembang saat ini. Good environmental governance dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai. 19
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjunjung prinsip-prinsip good governance akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (bad governance) pada akhirnya akan membawa pengaruh bagi pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (good environmental governance).
Menurut  UU  Pemda 20 , Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19
A.Sonny Keraf, 2006 , Etika Lingkungan , Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 191 20
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
bagi masyarakat dan ekosistem dan untuk  mengidentifikasi  peluang baru?
Selain tujuh elemen yang disebutkan dalam “Panduan untuk Sumber Daya Dunia”, terkait dengan upaya tata kelola lingkungan yang baik, Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) juga menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diintegrasikan dalam kebijakan apa pun yang memiliki urgensi mewujudkan kebijakan pembangunan yang berorientasi lingkungan terkait dengan berbagai hal, yaitu:
1.  Pemberdayaan, keterlibatan masyarakat dan akses publik ke
informasi
2.  Transparansi
3.  Desentralisasi yang demokratis
4.  Pengakuan ekosistem dan daya dukung berkelanjutan
5.  Pengakuan masyarakat adat dan komunitas lokal
6.  Konsistensi dan harmonisasi
7.  Kejelasan, dan
8.  Penegakan kekuasaan.
Berdasarkan pada amanat Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, konsep pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pada prinsip
Good Environmental Governance agar diterapkan di seluruh daerah di

## 28 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 19-42

## Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh
Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis.
Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing- masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada  DPRD,  serta  menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (UU Pemda).
Menurut Ndraha 21 , fungsi pemerintahan terdapat 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah  mempunyai  fungsi  primer  atau fungsi  pelayanan  (service),  sebagai  provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua,  pemerintah  mempunyai  fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.
21 Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1.Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 85
Berdasarkan  fungsi  tersebut  dapat dijelaskan bahwa fungsi pertama pemerintah daerah diartikan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yaitu berdasarkan pada asas tata kelola pemerintahan yang baik (good government) yang berimplikasi pada terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula (good environmental governance).
Konsep yuridis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan
keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar,  partisipatif,  kearipan  lokal,  tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Dari beberapa asas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut terdapat asas tata kelola pemerintahan yang baikyang mensyaratkan agar penyelenggaraanpemerintahan berperan aktif  dalam  membuat  keputusan  dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip good environmental governanceoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak melihat bagaimana pelaksanaan prinsip good environmental governance. Oleh karena penelitian ini adalah mengenai prinsip atau asas hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian  hukum  yang  bersifat  normatif.
Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2019 dengan locus penelitian Sekretariat Daerah dipilih sebagai obyek penelitian untuk mengumpulkan dokumen penelitian.
Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, 22 yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder. 23 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data bersumber dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.Teknik Pengumpulan DataPenelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen (document study). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 24
Semua  data  dan  informasi  yang  telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan  metode  analisis  kualitatif, dimana data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan disistematisasi berdasar
22 Sukismo B, tanpa tahun, Karakter  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Sosiologis , PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, hlm, 8. 23 Roni Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10 24 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68
kualitas kebenaran sesuai dengan matode penelitian untuk kemudian dikaji secara logis, baik secara deduktif maupun induktif sehingga akan  menghasilkan  uraian  yang  bersifat deskriftif  kualitatif.  Dengan  demikian  hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## Pembahasan
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari peran pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan terciptanya lingkungan yang baik dan sehat.Pada era saat ini, permasalahan kerusakan lingkungan tengah menjadi perhatian banyak pihak. Karena potensi kerusakan lingkungan terus muncul seiring dengan majunya pembangunan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi saat ini banyak sekali aspek pembangunan  yang  tidak  preventif  terhadap lingkungan atau dengan kata lain tidak memperdulikan aspek kelestarian lingkungan sekitar.  Maka  untuk  mereduksi  potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar tersebut, dan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip good governance terkait komitmen pada perlindungan lingkungan hidup tersebut, maka lahirlah sebuah konsep baru dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni good enviromental governance.
Environmental governance merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian good governance. Selain itu konsep good enviromental governance diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.
Good Evironmental governance menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku publik dan swasta diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekologis, membentuk hubungan timbal balik antara masyarakat (global, regional, nasional dan lokal). Dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antara manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup tempat dimana ia tinggali. Mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali. Tidak terbatas dimanapun domisilinya.
Demikian juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola dan melindungi lingkungan.Oleh karena itu, Penerapan  prinsip  Good  Environmental

## Governance  (GEG)  oleh  Pemerintah  Daerah
Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peneliti analisis menggunakan teori Belbase. Terdapat tujuh prinsip tata kelola lingkungan yang menjadi  fokus  penelitian  ini,  yaitu  sebagai berikut:
1.  Aturan hukum (The Rule of Law)
Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi  lingkungan  hidup  dalam  mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik oleh pemerintah daerah mesti dilaksanakan berdasarkanasas yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni: tanggung jawab negara;kelestarian dan keberlanjutan;keserasian dan keseimbangan; keterpaduan;manfaat;kehati-hatian;keadilan; ekoregion;keanekaragaman hayati;pencemar membayar;partisipatif;kearifan lokal;tata kelola pemerintahan yang baik; danotonomi daerah.
Asas hukum yang termuat dalam UUPPLH ini menjadi pedoman perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang, sehingga terdapat kesamaan asas di dalamnya kecuali asas “tanggung jawab daerah” yang dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sintang memiliki tanggungjawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam batas administrasi daerahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Pemerintah daerah sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupharus berdasarkan pada asas legalitas;asas pelindungan terhadap hak asasi manusia; dan Asas Umum Pemerintahan yang  Baik  (AUPB),  yaitu:  kepastian hukum;kemanfaatan;ketidakberpihakan;
kecermatan ;tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.
Adapun penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung dengan konsep penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH terdiri dari penegakan hukum administrasi, pidana,perdata  danalternatif  penyelesaian sengketa. Yang perinciannya adalah sebagai

## sempurna, apabila empat faktor ini dipenuhi.
Artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berasaskan pada good environmental governancedapat tercapai jika ada penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atau perusakan lingkungan, baik dengan penegakan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare  state),  negara  dituntut  untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat di daerah.
Pasal 90 Ayat 1 UUPPLH menyatakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 90 Ayat 1 bahwa, yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan
berikut: 25

## 1.  Konsep penegakan hukum administrasi
a.  Pelaksanaan pemerintahan yang
diberikan oleh Gubernur/Bupati/
Walikota
b.  Penerapan pengenaan uang paksa
c.  Pencabutan izin usaha (penutupan
perusahaan) oleh pejabat pemberi izin
d.  Penerapan audit lingkunganwajib oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup
2.  Konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa
a.  Penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui gugatan perdata
b. Alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara negoisasi,mediasi, fasilitasi, musyawarah dan abitrase
3.  Konsep penegakan hukum pidana yang berupa
a.  Tindak pidana materil
b. Tindak pidana formil
c.  Tindak pidana korporasi
d.  Tindakan tata tertib
e.  Tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan.
Menurut Soerjono Soekanto agar konsep penegakan hukum dalam good environmental governance akan berjalan dengan baik dan
25 Machmud Syahrul, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm.105
Lestasi Tahun 2019-2021
Ketiga peraturan tersebut mendukung penerapan prinsip good environmental governance dalam penyelenggaran pemerintahan terkait kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Sintang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa good environmental governance dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bisa tercapai untuk melakukan pelestarian lingkungan di daerahnya.
2. Partisipasi dan Representasi (Participation and Representation);
Pasal 1 angka 2 UUPPLH menyatakanbahwa,“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upayasistematis dan terpadu yang dilakukan untuk  melestarikan  fungsi  lingkunganhidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup yang meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan,pengawasan, dan penegakan hukum”.
Pasal 65 ayat (1) UUPPLHmenyatakan: “Setiap orang memiliki hak atas lingkungan
hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau  kerusakan  serta  pemulihan  fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi  atau  terulangnya  dampak  negatif terhadap lingkungan hidup.
Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya untuk mendukung penerapan prinsip good environmental governance ke dalam kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan perda tersebut berpedoman pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundangan nasional  dan  perda  provinsi.  Berikut  Perda Kabupaten Sintang yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

## 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Recana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Sintang Tahun 2016-2036
2.  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang
3. Peraruran Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2019 tentangRencana Aksi Daerah Sintang
yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Selain itu Pasal 67 juga menyatakan: “Setiap orang memilikikewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan dan untuk mengendalikan polusi dan/atau kerusakan lingkungan”. Ini berarti bahwa antara masyarakat dan pemerintah perlu membangun hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan.
Dengan dijaminnya partisipasi atauperan serta masyarakat ini, maka kesempatan mewujudkan GoodEnvironmental Governancedapat tercapai.Adanya partisipasi langsung dari masyarakat akan memiliki efek yang signifikan terhadap kondisi sosial politik yang ada, yaitu :
1. Mengembangkan kesadaran
masyarakat mengenai sosial, politik, dan lingkungan.
2. Meningkatkan rasa toleransi, empati dan pluralisme.
3. Meningkatkan  kesadaran  implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan dan konteks lingkungan.
4. Membangkitkan pemberdayaan komunitas sebagai individu maupun kelompok-kelompok mengenai kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan merubah sekitarnya.
Partisipasi masyarakat sebagai salah
satu prinsip Good Environmental Governance dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidupmeliputi:
a.  Turut serta dalam peningkatan kualitas lingkungan di perumahaan atau tempat tinggal, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
b.  Turut serta melakukan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan;
c. Turut  serta  secara  aktif  dalam komunitas masyarakat pecinta lingkungan.
Selain itu UUPPLH juga mengatur mengenai peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH mengaturadanya hak setiap orang untuk berperan dalam rangka perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat berkaitan dengan penyusunananalisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal 26 mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa denganmelibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkanprinsip  pemberian  informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukansebelum kegiatan dilakukan.
3. Akses  terhadap  informasi  (Access  to Information);
Merupakan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sintang. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui informasi  terkini  terkait  sumberdaya  alam daerah  dan  informasi  terkait  lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan informasi  tersebut  sebagi  pemenuhan  hak akan  informasi  pada  masyarakat.  Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sintang, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta.
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan amdal oleh pemrakarsa harus dilakukan berdasarkanprinsip pemberian informasi  yang  transparan  dan  lengkap  serta diberitahukansebelum kegiatan dilakukan.
Adapun pokok fikiran yang melandasiperlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah:1) memberi informasi kepada Pemerintah; 2) meningkatkan kesediaanmasyarakat untuk menerima keputusan; 3) membantu perlindungan hukum;dan 4) mendemokratisasikan
pengambilan keputusan. 26
4.  Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability);
Transparansi merupakan sebuah kejelasan  informasi  yang  mencakup  laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Para pengambil keputusan dipemerintahan, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakatbertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembagayang berkepentingan.
Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbedasatu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG) 27 dalam Peramesti memberikan definisi  bahwa,  asas  transparansi  diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara  dapat  dilakukan  secara  objektif. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi adalah sebuah prinsip yang
26
Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakt DalamPengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,Hlm. 4
27
Ni Putu Depi Yulia Peramesti , “Penerapan
Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan”, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) : Vol.4, No.1, Juni 2017
menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang  untuk  mendapatkan  informasi  terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi.
Transparansi dibangun atas dasar arusinformasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga daninformasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak  yang  berkepentingan,  daninformasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.Penerapan prinsip keterbukaan (transparency) merupakan suatu keharusansebagai bentuk open governance yang memudahkan bagi swasta danmasyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan danpelaksanaan pembangunan. Kemudahan dalammelakukan akses informasimemungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal dalammenggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaanpembangunan.
5.  Desentralisasi (Decentralitation);
Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal
penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawarahan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul  dalam  daerah-daerah  yang  bersifat istimewa”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah “penyerahan Urusan Pemerintahanoleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkanAsas Otonomi”.
Desentralisasi
dalam Good Environmental  Governance  ditekankan  pada permasalahan sejauh mana hak pengelolaan sumberdaya  alam  ditempatkan.Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 2 disebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Serta Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.” Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada merupakan kewenangan negara dan tidak semerta-merta dimiliki oleh rakyat, sehingga jika suatu sumberdaya alam berada disekitar pemukiman rakyat, tidak berarti menjadi hak rakyat sekitar dan tetap harus dikelola oleh negara. Terkecuali kekayaan sumber daya alam tersebut dalam penguasaan atau hak milik individu ataupun pihak swasta.
6.  Lembaga dan Institusi (Institutions and
Agencies);
Keberadaaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada  norma-norma  informal,  peraturan  dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.
Pemerintahan yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan tersendiri lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi sumber daya alam.
Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasimerupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pelaksanaan pemerintahan yang peduli lingkungan dapat berjalan dengan baik dan good environmental governance pun akan tercipta.
Berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, institusi yang bertugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup. 28 Dinas Lingkungan Hidup(DLH)  memiliki  Visi  dan  Misi yang  mendukung  setiap  tugas,  fungsi  dan tanggung jawab yang berkaitan dengan semua kegiatan-kegiatan  yang  ada.  Adapun  Visi: “Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup KabupatenSintang Yang Hijau, Bersih, Indah dan  Lestari.”Visi  DLH  KabupatenSintang ditetapkan dengan mempertimbangkan danmemperhatikan faktor sebagai berikut:
28 Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
a. RPJMD  Bupati  2017-2021  yang  memuat
Visi Terwujudnya SintangMaju;
b.  Potensi dan masalah lingkungan hidup kabupaten sintang saat ini;
c.  Etika dan kejujuran;
d.  Keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
e.  Kebersamaan dan rasa persaudaraan;
f. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi;
g.  Prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan  dalam  bekerja(performance oriented);
h.  Pelayanan publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes sertapercaya diri;
i. Realita sebagai evaluasi kerja;
j.  Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas;dan
k.  Keselarasan, keserasian dan keseimbangan.
Guna  mewujudkan  visi  tersebut, ditetapkanlah misi DLH KabupatenSintang, dan pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkanpandangan organisasi tentang kemampuan  dirinya.  Berkaitan  dengan  hal tersebut, maka DLHKabupaten Sintang menetapkan misi sebagai berikut :
a.  Kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitasSumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan danmetodologi);
b. Koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumberdaya
alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
c.  Penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuanperundang-undangan yang berlaku dan penaatan hukum lingkungan;
d.  Kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup.
DLH Kabupaten Sintang, berdasarkan Pasal 3 Perda No. 7 tahun2016 mempunyai kewenangan terhadap perumusan kebijakan teknis di bidanglingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan, termasuk pengendalian pencemaran sungai. DLH jugamemiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan,penyelenggaraan koordinasi perizinan bidang lingkungan hidup,penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan. Selain itu, DLH memiliki kewenangan pembinaan dan pengembangan laboratoriumlingkungan hidup,  pemberian  fasilitasi  penyelenggaraan pengendalianlingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota, pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup sertapenyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, pelaksanaan tugas lain yangdiberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
dan  bersifat  tangible)  yaitu  membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk),  sedangkan  manfaat  tidak  langsung (berjangka  panjang  dan  bersifat  intangible) yaitu  udara  yang  bersih,  pelestarian  fungsi lingkungan beserta perlindungan segala flora dan  fauna  yang  ada  (konservasi  hayati  atau keanekaragaman hayati).

## Simpulan
Penerapan prinsip Good Environmental Governance(GEG)  oleh  Pemerintah  Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup dianalisis menggunakan Teori Belbase, yang meliputi : (1) Aturan hukum; (2) Partisipasi danRepresentasi; (3) Akses terhadap informasi; (4) Transparansi dan akuntabilitas; (5) Desentralisasi; (6) Lembaga dan institusi; dan (7) Akses untuk memperoleh keadilan. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketujuh prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
UUPPLH menekankan bahwa perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas, yang salahsatunya adalah asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam
7.  Akses untuk memperoleh keadilan (Access to Justice).
Akses hukum tidak hanya berarti terkait ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan, yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas penggunaan layanan peradilan ini dapat memberikan konstribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan menjamin hak-hak masyarakat. Sehingga akses terhadap  keadilan  adalah  akses  ke  informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi, proses pengambilan keputusan dan akses terhadap prosedurhukum,dan akses terhadap instansi yang telah ditetapkan untuk memenuhi hak- hak lingkungan masyarakat. Akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.
Penerapan prinsip ini berkaitan dengan  manfaat  baik  langsung  maupun tidak langsung, yang menunjukkan dampak positif  yang  dihasilkan  dari  penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Kabupaten Sintang tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang  sama  dalam  pemanfaatan  lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat  langsung  (dalam  pengertian  cepat

## 40 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 19-42
kontekspenyelenggaraan pemerintahan yang baik  yang  memperhatikan  kelestarianfungsi lingkungan hidup, maka pemerintah daerah harus menerapkan tujuh asas goodenvironmental governancetersebut.
Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan denganurusan lingkungan hidup seyogyanya dilakukan dengan memperhatikanprinsip good environmental governance. Pengabaikan atas prinsip ini dapatberakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan hidup.Apalagi jika dihubungkan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, takjarang lingkungan “terkorbankan” oleh berbagai kebijakan dengan dalih demi pembangunan.
Dengan diundangkannyadua Peraturan Daerah  dan  satu  Peraturan  Bupati  Sintang sebagai upaya pemerintah daerah menerapkan tata kelola lingkungan yang baik melalui kebijakan. Hal tersebut tujuan untuk melidungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi memang tidak serta merta dapat langsung meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang sesuai yang diharapkan, karena di lapangan tentunya masih banyak terdapat kendala yang harus dihadapi sehingga prinsipgood environmental governancetersebut belum dapat berjalan optimal sekalipun sudah di atur
dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin dan Asikin,Zainal, 2006,
Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum, Jakarta:Rajawali Pers.
Ayu,Resha Dwi dan Mulyono,Pangesti, 2018, “Good  Environmental  Governance through  the  Inovation  of  Solid  Waste Management  in  the  Community  of Gili  Ketapang  Island  Kabupaten Probolinggo”, in International Conference  on  Economics,  Business and Economic Education 2018, KnE Social Sciences, pages 1141-1159. DOI 10.18502/kss.v3i10.3199
Belbase, Narayan, 2010,Good Environmental Governance In The Future Constitution,

## Nepal: IUCN.
Budiati, Lilin, 2012,Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bogor:

## Ghalia Indonesia.

## Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993,Aspek
Hukum Peran Serta Masyarakt

## DalamPengelolaan Lingkungan Hidup,
Cetakan  Ketiga,  Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

## , 2005, “Pentingnya Payung Hukum dan
Pelibatan Masyarakat”, Pengantar dalam Harijadi Kartodiharjo, et. al, di Bawah

## Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya
Alam, Jakarta: Suara Bebas.

## Hikmat,Harry, 2014, “Analisis Dampak
Lingkungan  Sosial:  Strategi  Menuju Pembangunan  Berpusat  Pada  Rakyat (People Centered Development)”,
Andalsos:  Pascasarjana  Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta.
Keraf,Sonny,  2006,  Etika  Lingkungan,
Jakarta: Kompas.

## Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu
Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT
Rineka Cipta.
Nopyandri,  2011,  “Penerapan  Prinsip  Good Environmental  Governance  dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hal.

## 31-48
Nopyandri,  2014,“Penerapan  Prinsip  Good Enviromental Governance dalam
Rangka  Perlindungan  dan  Pengelolaan
Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmu
Hukum,.
Peramesti, Ni Putu Depi Yulia, 2017,
“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental  Governance  Dalam Pengelolaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di
Kota Administrasi Jakarta Selatan”,
Jurnal  MP  (Manajemen  Pemerintahan) : Vol. 4, No. 1, Juni.
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
Purniawati, et. al., 2020,“Good Environmental Governance  in  Indonesia  (Perspective Of  Environmental  Protection  And Management)”, The Indonesian Journal  of  International  Clinical  Legal Education,  2  (1),  March,  pages  43-
56DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37328
Salim,Emil,1993, Pembangunan Berwawasan
Lingkungan, Jakarta: LP3ES.
Santosa,Pandji, 2008, Administrasi Publik:
Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance, Bandung: PT. Refrika Adifama.
Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta:
Erlangga.
Soemitro,Roni  Hanitijo,  1988,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sukismo B, tanpa tahun, Karakter Penelitian
Hukum  Normatif  dan  Sosiologis, Y o g y a k a r t a : P U S K U M B A N G S I LEPPA UGM.
Suparni,Niniek, 1994, Pelestarian,

## Pengelolaan dan Penegakan Hukum
Lingkungan,Jakarta: Sinar Grafika.
Syahrul,Machmud, 2012, Penegakan Hukum
Lingkungan Indonesia, Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) DI DESA BENGKUANG KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

## Antonius Erwandi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : erwandi.unka@gmail.com
potential  of  the  area  that  can  be  developed into  a  superior  product  of  the  community. development and empowerment assistance is carried out at the reporting stage and the continuation stage of the program.
The conclusion of this study is the work planning  system  in  the  Village  Community Development and Empowerment Program (P3MD),  namely  by  planning  a  work  visit to  each  village  during  the  process  of  using village  funds.  Coordination  is  carried  out namely with the village government, district government and with community groups on an ongoing basis. Supervision of local facilitators is tiered, that is, from village facilitators at the sub-district level and experts at the district level through recapitulation of reporting.
Research Suggestions that are Expected to  be  able  to  improve  various  forms  of assistance  programs,  especially  in  the  field of agricultural and plantation development in the village government and community. It is expected to improve the coordination system for the private sector so that they can provide

## Abstract
The problem in this research is that the  development  and  empowerment  of  rural communities has not been maximized due to the lack of assistance provided to the village government in utilizing the allocation of village funds  for  development  and  empowerment programs in village communities. Therefore, the writer is interested in researching the  Implementation  of  Development  and Community Empowerment Program (P3MD) in Bengkuang Village, Kelam Permai District.
The development program and empowerment  of  village  communities  are directed  at  a  system  of  assistance  to  the village  government  in  the  utilization  of budget allocations intended for development, in development carried out by planning, implementation to supervision by involving elements  of  the  community.  Whereas  in  the empowerment pattern that is by providing input to the village government to be able to help  the  community  through  financing  the
development facilities and funding assistance to add activities to be developed into the community’s main potential. It is expected to increase and improve the supervision system in the assistance system so that it is more effective in overseeing the development process by the village government.
Keywords: Implementation, Development,
Empowerment, Village Communities.

## Abstrak
Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disebabkan kurangnya pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa dalam memanfaatkan  alokasi  dana  desa  untuk program pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Oleh karenaya penulis tertarik meneliti tentang Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD)  di  Desa  Bengkuang  Kecamatan Kelam Permai. .
Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada sistem pendampingan kepada pemerintah desa  dalam  pemanfaatan  alokasi  anggaran yang diperuntukan pada pembangunan, dalam pembangunan dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dengan
melibatkan unsur masyarakat. Sedangkan dalam pola pemberdayaan yaitu dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat membantu masyarakat melalui pembiayaan terhadap potensi daerah yang dapat di kembangkan menjadi produk unggulan masyarakat. pendampingan pembangunan dan pemberdayaan dilakukan sampai pada tahap pelaporan dan tahap kelanjutan program tersebut.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sistem perencanaan kerja dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  (P3MD)  yaitu  dengan  merencanakan kunjungan kerja pada setiap desa selama proses penggunaan dana desa. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan pemerintah Desa, Pemerintah kecamatan dan dengan kelompok masyarakat secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap  tenaga  Pendamping  lokal  bersifat berjenjang yaitu dari pendamping desa tingkat kecamatan dan tenaga ahli pada tingkat Kabupaten melalui rekapitulasi pelaporan.
Saran - Saran Penelitian yaitu Diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk program pendampingan khususnya pada bidang pembangunan pertanian dan perkebunan pada pemerintah desa dan masyarakat. Diharapkan dapat Meningkatkan sistem koordinasi kepada pihak swasta agar dapat memberikan fasilitas dan bantuan pendanaan pembangunan
untuk menambah kegiatan yang hendak di kembangkan menjadi potensi utama masyarakat. Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan sistem pengawasan pada sistem  pendampingan  agar  lebih  efektif dalam mengawasi proses pembangunan oleh pemerintah desa.
Kata Kunci      : Pelaksanaan, Pembangunan,
Pemberdayaan, Masyarakat Desa.

## Pendahuluan
Sasaran utama pembangunan adalah masyarakat, sedangkan pemerintah berkewajiban dalam mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif, saling mengisi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional. Upaya pemberdayaan masyarakat melawan kemiskinana serta kesenjangan ekonomi antara kota dan desa menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Pemberdayaan haruslah melibatkan peran masyarakat yang lebih besar. Keterlibatan (partisipasi) masyarakat yang dimaksud disini  mencakup keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.  Hal ini dapat dimulai dari merencanakan, melaksanakan, menerima hasilnya,  merasakan  manfaatnya,  sehingga pada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan
tersebut.
Sejak tahun 2015 pemerintah

## Indonesia mencanangkan Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). P3MD merupakan kelanjutan dari Program PNPM Mandiri perdesaan yang pernah dilakukan dalam rangka membantu masyarakat untuk dapat mandiri di berbagai bidang. Hal ini terlihat dari adanya penyediaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan kelompok  rakyat  miskin,  efisiensi  dan efektifitas  kegiatan,  dan  keberhasilan  dalam menumbuhkan  kolektifitas  serta  partisipasi masyarakat.   Desa  Bengkuang  merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan kelam Permai yang selama ini belum sepenuhnya dapat merasakan pembangunan di berbagai bidang karena infrastruktur belum dapat dilalui dengan baik oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Selain itu dampak dari kurangnya pembangunan khususnya infrastruktur sangat mempengaruhi pola aktivitas ekonomi masyarakat Desa Bengkuang dimana aktivitas sosial ekonomi masyarakat  lebih banyak untuk kepentingan sendiri atau konsumsi rumah tangga pada aras lokal. Dampak aktivitas ekonomi yang demikian secara tidak langsung akan berpengaruh pada seluruh motivasi dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi menjadi lebih
produktif.
Persoalan-persoalan pembangunan yang sudah diarahkan kearah perdesaan selama  ini  umunya  juga  belum  efektif  yang disebabkan terlalu banyaknya kepentingan yang memanfaatkan program-program tersebut pada tataran kebijakan sehingga anggran-anggaran pembangunan kurang maksimal, padahal daerah perdesaan menjadi penopang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik dan berhasil sehingga perhatian terhadap kehidupan masyarakat desa sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam konteks  P3MD  diarahkan  pada  sistem pendampingan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sistem pemanfaatan dana - dana pembangunan pada pemerintah desa sehingga tujuannya agar lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## Metode Penelitian
Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data  yang  bersifat  menyeluruh  menyangkut
realisasi dari Program Pembangunan dan
Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Desa Bengkuang  Kecamatan  Kelam  Permai
Kabupaten Sintang, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian- bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif.
Prinsip pokok dalam teknis analisis kualitatif  adalah  mengolah  dan  menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur dan memiliki makna. Disamping itu dalam teknis analisis data  kulaitatif,  dalam  penulisan  laporan hasil penelitian harus mampu menuliskan kata,  frase  dan  kalimat  serta  pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya sehingga menggambarkan proses penelitian dalam pemecahan masalah.
Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data dan informasi mengenai realisasi dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  di  Desa Bengkuang  Kecamatan  Kelam  Permai
Kabupaten Sintang tersebut dan kemudian menganalisisnya serta selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

## Pembahasan
Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping  Desa  tingkat  kecamatan
di peroleh  informasi  bahwa  program pembangunan  melalui  P3MD  umumnya diarahkan di desa-desa yang wilayahnya dianggap sangat tertinggal dan terisolasi sehingga tujuan dari program tersebut yaitu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan ditingkat perdesaan tentunya harus melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan dibentuk struktur yang ada di kecamatan. Peran struktur tersebut sangat penting yakni sebagai bentuk pengelollaan yang lebih mengarah pada tepatnya sasaran pembangunan dari pola tersebut maka akan diperoleh gambaran masyarakat desa-desa yang akan memperoleh bantuan pembangunan serta bentuk dari pembangunan tersebut.
Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara  dengan  pendamping  desa  P3MD umumnya proses perancanagan suatu gambar atau bestek yang menjadi ketetapan dalam proses pembangunan akan di berikan kepada pelaksana dan harus diikuti sesuai dengan dokumen kontraknya. Untuk itu selain mempelajari rancangannnya pendamping desa juga turut mengawasi secara langsung pelaksanaan di tingkat lapangan dan memberikan penilaian atas pengerjaan proyek tersebut.  Untuk  desa  Bengkuang    program yang direncakan yaitu program pembuatan jalan rambat beton. dalam proses tersebut
sudah terdapat hitungan-hitungan bahan dan biaya yang ditentukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok kerja di peroleh informasi  yaitu  dalam  proses  perencanaan mengedepankan prioritas yang diusulkan dan diperlukan oleh masyarakat karena sistem program pembangunannya berbasis pemberdayaan, Pemberdayaan yang menjadi sasaran yaitu berbagai aspek pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat. Lebih lanjut dipaparkan oleh ketua pelaksana selama ini dalam perencanaan masih sangat terhambat pada persepsi masyarakat yang belum memahami sepenuhnya  cara  kerja  P3MD.  Pemahaman masyarakat tentang suatu proyek masih beranggapan bahwa proyek seperti hal proyek yang dikerjakan pemerintah dimana kontraktor dapat saja mengerjakan tidak sesuai dengan bestek sehingga berdampak pada hasilnya yang kurang maksimal.
Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bengkuang diperoleh  informasi  yaitu  dalam  sistem perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa bekerBengkuang ma dengan pengurus P3MD dilakukan di desa dan selanjutnya ditinjau lagi kelapangan untuk memastikan program tersebut benar-benar urgen bagi masyarakat setempat. Selain itu dalam perencanaannya
juga sudah dapat di ketahui sistem-sistem kerja sehingga masyarakat juga lebih mudah mengawasi proses-proses pelaksanaannya. Sehubungan dengan dinamika perencanaan tersebut masyarakat juga terlibat dan bagi anggota masyarakat diberi kesempatan untuk secara langsung ikut dalam pengerjaan yang sudah menjadi keputusan final.
Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja dalam melaksanakan kerja yang sudah disetujui selain ada dokumen perencanaan dan juga bestek dari pihak konsultan sebagai pegangan bagi pelaksanaaannya diperlukan juga koordinasi kepada konsultasn tersebut dan juga koordinasi kepada pemerintah desa sehubungan dengan dinamika dalam pelaksanaan tersebut. perlunya koordinasi karena dalam tahap pekerjaan lapangan belum sepenuhn ya dapat diatasi oleh pelaskana karena dapat terjadi berbagai hal seperti kondisi alam dan cuaca yang akan memperlambat waktu kerja.
Berikutnya  hasil  wawaancara  dengan ketua kelompok kerja dipaparkan berbagai hambatan dilapangan yang harus diketahui oleh seluruh pengurus P3MD yang berwenang, salah satu contoh dalam hal pembuatan rambat beton jalan desa kesulitan yang dialami yaitu material yang diperlukan sulit untuk di peroleh sedangkan jenis material dan jumlahnya juga sudah di tentukan dalam bestek kerja.
Mengacu  pada  permasalahan  tersebut  ketua kelompok kerja bertanggunngjawab dalam memperhitungkan waktu kerja yang juga sudah ditetapkan. Analisis terhadap berbagai kendala juga perlu disampaikan kepada pihak P3MD  agar  dapat  dipahami  dan  diberikan solusi untuk hal tersebut. peran pendampingan juga harus membantu agar setiap pelaksanaan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan.
Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala  Desa  Bengkuang    diperoleh  iformasi bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh elemen pelaksana dan juga Fasilitator serta konsultan kepada kepala desa dalam bentuk koordinasi langsung dan tidak langsung. Dalam bentuk langsung yaitu dengan langsung menginformasikan dan meyampaikan berbagai perihal yang akan dilakukan dan dikerjakan. Sedangkan koordinasi tidak langsung dalam bentuk tertulis yang diperlukan oleh kepala desa untuk dijadikan arsip serta pegangan agar kepala desa juga dapat mengikuti proses- proses pelaksanaan dengan baik.
Dengan keterlibatan pendampingan dalam pengerjaan dan dalam administrasi sesungguhnya memudahkan pelaksaaan kerja dimana arahan dan petunjuk pengawas dari pemerintah dapat di ikuti dan di implementasikan oleh pemerintah desa dalam sistem pelaksanaan kerja dan sistem
pelaporan kerja. Harapan tentunya tidak akan menimbulkan kejanggalan, walaupun dalam sistem pengawasan masih belum optimal namun dengan adanya kebijakan tersebut dapat  mengurangi  dampak-dampak  negatif dalam penggunaan dana pembangunan di perdesaan.
Berikutnya  hasil  wawancara  dengan pendamping  lokal  desa  di  peroleh  informasi bahwa sistem pendampingan oleh pendamping lokal dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis kerja dalam rencana kerja anggran desa dan biaya yang digunakan. Hal-hal yang menjadi kriteria didampingi yaitu dalam sistem administrasinya dan dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu sistem kerjanya. Dalam proses administrasi dengan melihat seluruh administrasi sampai pada tahap pelaporan kerja oleh pelaksana kerja lapangan. Sedangkan pada pendampingan lapangan dilakukan dengan langsung melihat pekerjaan serta menghitung setiap langkah- langkah atau tahap-tahap sesuai rencana atau tidak. Jika dalam proses tersebut belum sesuai dengan perencanaan maka akan di buat rekomendasi kepada pendamping desa di tingkat kecamatan dan kepada tenaga ahli di tingkat kabupaten.
Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua kelompok kerja sistem pendampingan kerja yang dilakukan oleh pelaksana
pendamping  lokal  pada  program  P3MD cukup tersistematis dimana pendampingan bermanfaat  untuk  menjadi  indikator  dalam sistem kerja lapangan sehingga dapat memperhatikan tahapan-tahapan kerja sesuai persentase yang sudah di lakukan. Dan alam hal pembayaran kerja juga dilakukan sesuai dengan tahapan tersebut. Pola pendampingan lapangan dilakukan dalam bentuk memperhatikan volume dan kualitas kerja dan sebagai panduannya yaitu dokumen perencanaan dan bestek yang pada dasarnya di desain oleh pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah di koordinasikan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.
Berikutnya  menurut  penuturan  ketua kelompok kerja bahwa selain pendampingan oleh  pendamping  lokal  yaitu  P3MD  dalam setiap pekerjaan yang dialokasikan dari dana desa mendapat pengawasan dari pemerintah Kabupaten yaitu inspektorat yang datang kelapangan dan memperhatikan berbagai hasil serta menjelaskan kepada seluruh unsur baik pelaksana maupun pemerintah desa jika ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditemukan sebagai kelemahan sebelum di buat laporan akhir kerja.
Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat  di  Desa  Bengkuang    diperoleh informasi bahwa pendampingan dan
pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan terus memperhatikan setiap kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pelaksana kerja. Selain itu masyarakat juga dapat  memberikan  informasi-informasi  jika dalam perjalanan kerja ditemukan adanya ketidak sesuaian dengan perencanaan karena sifat  dari  perencanaan  yaitu  transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengetahui secara keseluruhan mulai dari anggaran sampai pada pelaporannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang sudah terhimpun dapat di jelaskan bahwa sistem pendampingan menjadi salah satu aspek yang selama ini dianggap paling efektif, sehingga dalam pola program P3MD pendampingan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terhadap pemanfaatan
dana-dana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan juga memberikan pemahaman terhadap pentingnya sistem pelaporan penggunaan dana pembangunan yang selama ini belum diarahkan secara maksimal berdasarkan keperluan masyarakat setempat dalam rangka menunjang kesejahteraan bersama.
Berdasarkan hasil observasi lapangan terungkap bahwa sudah ada peran-peran P3MD  dalam  aspek  pembangunan  fisik di  desa  Bengkuang    yang  dalam  bentuk implementasinya di lakukan sistem
pendokumentasian kerja pada setiap aspek penggunaan dana desa baik dari pemerintah kabupaten maupun dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dari hasil-hasil kerja P3MD  hingga  saat  ini  belum  ada  kelanjutan sehinnga tidak jarang menimbulkan persepsi yang kurang baik di dalam masyarakat  hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebijakan internal P3MD yang keseluruhan proses administrasi di lakukan di tingkat Kabupaten dan peran di  kecamatan  maupun  desa  hanya  bersifat teknis  pelaksanaan.  Keberadaan  P3MD  juga tentunya menyiratkan bahwa keterlibatan pemerintah sangat kurang mendukung karena program kerja bersifat dibatasi dan melibatkan pengurus di internal pemerintah desa dan kecamatan di berbagai tingkatan.

## Simpulan
Sistem  perencanaan  kerja dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat  Desa  (P3MD)  yaitu  dengan merencanakan kunjungan kerja pada setiap desa selama proses penggunaan dana desa sesuai dengan waktu dan perencaaan dari pemerintah desa.Koordinasi yang dilakukan dalam proses pendampingan program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu dengan pemerintah Desa, Pemerintah kecamatan dan dengan kelompok masyarakat secara berkelanjutan. Pengawasan
terhadap  tenaga  Pendamping  lokal  bersifat berjenjang yaitu dari pendamping desa tingkat kecamatan dan tenaga ahli pada tingkat Kabupaten melalui rekapitulasi pelaporan paa setiap kecamatan kemudian disampaikan kepada instansi pemerintah kabupaten yang berwenang.

## Daftar Pustaka
Arikunto,S.1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta:
Rineka Cipta.
Faisal,  1990.  Penelitian  Kualitatif.  Malang  :

## Yayasan Asih Asah Asuh.
BPKP Pusdiklat. 2000. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jakarta : BPKP
Bratakusuma, Dedi Supriadi. 2001. Otonomi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta Pustaka Pelajar.
Nugroho,  D.  Riant.  2008.  Kebijakan  Publik
Formulasi, Implementasi, dan
Evaluasi.  Jakarta:  PT.  Elex  Media
Komputindo Kelompok Gramedia.
Keputusan  Menteri  Koordinator  Bidang
Kesejahteraan  Rakyat  Nomor  25/
KEP/MENKO/KESRA/VII/2007
TANGGAL  30  Juli  2007  Tentang
Pedoman Umum Program Nasional
Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri (PNPM Mandiri).
Siagian, Sondang P. 2003. Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya). Jakarta : Bumi Aksara.
Tarigan,  Robinson.  2010.  Perencanaan Pembangunan  Wilayah.  Edisi  Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
Widodo, Joko. 2007. Analisi Kebijakan publik “konsep Dan Aplikasi Analisis Proses  Kebijakan  Publik.  Malang. Bayumedia Publising.
Keputusan  Menteri  Koordinator  Bidang Kesejahteraan  Rakyat  Nomor  25/ KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 TANGGAL  30  Juli  2007  Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri (PNPM Mandiri).

## Abstrac
To care means to heed; caring and caring is very caring; heed (alarming) attitude; heed (concern) something that happens in the community. Whereas Environment is a combination of physical conditions that cover the  state  of  natural  resources  such  as  land, water,  solar  energy,  minerals,  and  flora  and fauna  that  grow  on  land  and  in  the  ocean,
with institutions that include human creation such as decisions on how to use the physical environment. . The environment can also be interpreted into everything that exists around humans and affect the development of human life. Environment consists of biotic and abiotic

## components.
Caring  for  the  environment  is  an  attitude  of heed to pay attention to everything in the environment both with biotic and abiotic components by always maintaining the sustainability of its balance and also not doing damage to the environment. We can see that illegal logging in the country has occurred everywhere even though there has been
handling  from  the  government.  In  fact,  the only  people  who  reap  the  benefits  while  the consequences that are so fatal to the public are many who do not interfere and have no idea at all.
Keywords: Children, Environment, Law Number 32 of 2009.

## Abstrak
Peduli berarti mengindahkan; memperhatikan dan kepedulian adalah perihal sangat peduli; sikap mengindahkan (memprihatinkan); sikap mengindahkan (memprihatinkan) sesuatu yg terjadi dl masyarakat. Sedangkan Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya,  mineral ,  serta  flora  dan  fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan  lingkungan  fisik  tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi

## ANAK  PEDULI LINGKUNGAN MASA KINI BERDASARKAN
UU NO.32 TAHUN 2009

## Genopepa Sedia

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang. Email : Geno.vis99@gmail.com
segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik.
Peduli lingkungan merupakan suatu sikap mengindahkan memperhatikan segala sesuatu yang ada di lingkungan baik itu dengan komponen biotik maupun abiotik dengan selalu menjaga kelestariannya keseimbangannya Dan juga tidak berbuat kerusakan pada lingkungan tersebut. Dapat kita lihat penebangan hutan secara liar di tanah air sudah terjadi di mana-mana kendati pun sudah ada penanganan dari pemerintah. Padahal, yang meraup keuntungan hanya sekelompok orang saja sedangkan akibat yang  dimunculkannya  begitu  fatal  kepada masyarakat banyak yang tidak ikut campur dan tidak tahu sama sekali.
Kata Kunci : Anak, Lingkungan, UU Nomor 32 tahun 2009.

## Pendahuluan
Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang
terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup dan Hukum Lingkungan atau “Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan hukum yang terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Konstitusi mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Selaras dengan itu pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk melindungi lingkungan hidup seperti UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Walhi mencatat penegakan hukum pidana lingkungan yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada sekitar 127 kasus siap dilimpahkan ke pengadilan. Dari 127 kasus itu, 79 kasus pembalakan liar, 20 kasus perambahan hutan 26 kasus peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, 2 kasus pencemaran dan 1 kasus kebakaran hutan/lahan. Hanya saja mayoritas perkara itu, menyasar pertanggungjawaban pidana subyek hukum perorangan. Sementara proses hukum untuk korporasi yang diduga
melakukan kejahatan lingkungan tergolong lamban.  Misalnya  Walhi  telah  melakukan laporan terhadap kasus pencemaran akibat tumpahan minyak di teluk Balikpapan sekitar Maret-April 2018. Laporan yang dilayangkan Walhi kepada Polri dan KLHK terkait kasus pencemaran itu sampai sekarang belum mendapat respon.Tapi penegakan hukum lingkungan hidup cukup berhasil melalui mekanisme perdata.
Walhi juga mencatat periode 2015-2018, KLHK mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi sebesar Rp16,94  triliun  akibat  kerugian  pencemaran lingkungan  hidup  dan  Rp1,37  triliun  untuk biaya pemulihan. Sekalipun menang tapi belum ada satu pun putusan yang dieksekusi.
Regulasi  ini  bisa  menjerat  pelaku  perusak lingkungan hidup baik secara individu maupun korporasi. Sayangnya proses penegakan hukum lingkungan hidup selama ini  belum  berjalan  sesuai  harapan.  Manajer Kajian  dan  Kebijakan  Eksekutif  Nasional Walhi..Ada juga yang diproses secara hukum seperti dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, pencemaran dan penebangan liar. Seperti dalam kasus pembalakan liar yang diproses hanya supir truk pengangkut kayu. Lalu bagaimana dengan mengajarkan anak semejak dini yang peduli terhadap lingkungan maka  Banya  hal  baik  yang  bisa  ditanamkan
pada anak sejak dini agar menjadi kebiasaan hingga dewasaalah satunya adalah kepedulian terhadap lingkungan. Sebab sekecil apapun perilaku tidak menjaga lingkungan bisa berdampak buruk bagi kondisi Bumi maupun kelangsungan hidup semua makhluk di dalamnya.
Peduli berarti mengindahkan; memperhatikan dan kepedulian adalah perihal sangat peduli; sikap mengindahkan (memprihatinkan); sikap mengindahkan (memprihatinkan) sesuatu yg terjadi dl masyarakat. Sedangkan Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya,  mineral ,  serta  flora  dan  fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.
Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen  abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri). Jadi
peduli lingkungan merupakan suatu sikap mengindahkan memperhatikan segala sesuatu yang ada di lingkungan baik itu dengan komponen biotik maupun abiotik dengan selalu menjaga kelestariannya keseimbangannya Dan juga tidak berbuat kerusakan pada lingkungan tersebut. Dapat kita lihat penebangan hutan secara liar di tanah air sudah terjadi di mana-mana kendati pun sudah ada penanganan dari pemerintah. Padahal, yang meraup keuntungan hanya sekelompok orang saja sedangkan akibat yang  dimunculkannya  begitu  fatal  kepada masyarakat banyak yang tidak ikut campur dan tidak tahu sama sekali.

## Pembahasan

## Istilah Hukum Lingkungn dalam
Bahasa  Inggris  dikenal  dengan  istilah “environmental law”, “ milieeurecht” dalam Bahasa  Belanda, “I,environnement” dalam Bahasa  Tagalog, “sin-ved-lom  kwahm” dalam  Bahasa  Thailand,  “qomum  al-biah” dalam  Bahasa  Arab.  Menurut  Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan moderen yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi  Stockholm)  segala  ketentuan
yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan moderen  (setelah  konferesnsi  Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Dengan demikian, sifat dari hukum moderen ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru pada ekologi yakni bersifat utuh menyeluruh.
Menurut  Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan
hukum. Alwan Farisy, menyatakan : “Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikn fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemnfaatan,  pengembangan,  pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup”.
Alam lingkungan yang didalamnya termasuk manisia merupakan jaringan kehidupan yang menunjukkan adanya saling ketergantungan antara mahluk yang satu dengan mahluk yang lainnya. Contohnya adalah tanaman memerlukan air dan tanah untuk hidup sedangkan tanah memerlukan tanaman untuk resapan air dan menjaga kesuburan tanah dan menghindari erosi .dengan demikian maka alam lingkungan memerlukan keseimbangan untuk tetap lestari ,jika salah satu bagian terganggu maka akan mempengaruhi bagian yang lain oleh karena hendaknya kita harus mengelola lingkungan agar kelestariannya tetap terjaga dan seimbang.  Jika didalam suatu pekrangan rumah tangga masih terdapat lahan yang kosong dan tidak untuk keperluan yang sudah direncanakan, maka sebaiknya pekarangan tersebut ditanami dengan pohon penyejuk atau pohon pelindung atau pohon- pohon yang dapat memberikan penghasilan bagi rumah  tangga  atau  pohon  produktif.    Lahan yang  dipersiapkan  untuk  tanaman  produktif
baik berupa daratan maupun sawah harus dapat dimamfaakan dengan menanam pohon- pohon dan harus direncaaanakan secara intensif    dengan  menana  tanaman  yang produktif yang dapat menghasilkan produksi yang sebesar- besarnya sehingga bisa membantu penghasialan rumah tangga. Lahan intensifikasi  baik  berupa  daratan  maupun sawah sebaiknya diteliti terlebih dahulu agar kita  mengaetahui  tanaman  produktif  apa saja yang cocok ditanam di atas lahan itu karena dengan adanya penelitian maka hasil dari tanaman tersebut akan lebih bagus dan berkulitas  dan  di  harapkan  bermanfaat  bagi semua umat manusia dan juga tumbuhan bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita.
Menurut  pendapat  salah  satu  Orang  tua  ( Bunga,35 tahun) mengatakan bahwa”
“Orang tua  perlu mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya adalah Cara ini adalah hal dasar guna menanamkan kepedulian anak terhadap lingkungan. kita mesti harus mencontohkan dan membiasakan anak untuk membuang sampah  pada  tempatnya.  Maka  kita sebagai orang tua sangat diperlukan untuk menjelaskan kepada anak bahwa membuang sampah di sembarang tempat bisa berakibat buruk bagi
lingkungan, seperti banjir yang bisa merusak rumah dan menyebarkan penyakit kulit. Jadi kalau belum menemukan tempat sampah sebaiknya anak menyimpan atau membawa dahulu sampahnya baru dibuang di tempat sampah setelah menemukannya bukan langsung membuangnya di jalan raya atau sungai atau di mana anak tersebut suka membuangnya”.
Selain itu, membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya juga bisa membuat mereka berlatih membedakan jenis- jenis sampah, dimulai dari sampah organik dan nonorganik. Nah, ketika anak sudah terbiasa dengan perilaku ini, akan timbul kesadaran dan kebiasaan menjaga lingkungan hingga mereka dewasa.
Lebih lanjut salah satu orang tua (Bunga, 35 tahun) mengatakan bahwa:
“Anak perlu paham untuk mematikan listrik dan air ketika sedang tidak digunakan.  Tagihan listrik dan air yang mahal kerap menjadi keluhan utama dalam rumah tangga. Memang kehidupan modern saat ini membuat manusia sulit hidup nyaman tanpa listrik  apalagi  air.  Menghemat  listrik dan air pun harus dilakukan untuk
mencegah pembengkakan tagihan. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan. Sedikit-sedikit nyalain ini itu  yang  bertenaga  listrik.  Bahkan rasanya mati gaya sekali kalau tidak bisa menyalakan internet yang terhubung dengan listrik dan sama halnya dengan air”.
Peduli terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan penghematan energi, seperti listrik dan air. Smart Parents bisa mengajarkan anak untuk mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan keran air setelah selesai mandi, membuka jendela di siang hari sehingga tidak menggunakan AC, dan tidak menyalakan lampu saat hari masih terang. Jangan lupa mengajak anak berpartisipasi dalam Earth Hour kita bisa menjelaskan apa  manfaat  mematikan  listrik  selama  satu jam  dan  bagaimana  dampaknya  bagi  Bumi. Anak pasti tertarik untuk ikut serta dengan kebiasaan orang tuanya di rumah. Keadaan alam yang sekarang ini sejatinya tidak hanya terjadi secara alamiah saja melainkan ada campur tangan manusia selaku makhluk yang berakal dalam perubahan lingkungan tersebut. Alam secara tidak langsung akan memberikan respon bagi setiap perlakuan padanya. Jika manusia berbuat kebaikan  maka alam pun akan merespon dengan hal yang baik pula. sebaliknya  jika manusia memperlakukan
alam ini dengan semena-mena maka tentu hal buruk akan terjadi pada manusia itu sendiri entah itu berupa bencana kerusakan alam ataupun yang lainnya. Hukum kausalitas akan selalu ada bagi setiap perlakuan manusia terhadap alam ini. Dinegara kita yang subur ini allah telah menganugrahkan berbagai jenis tumbuh- tumbuhan yang dapat kita mamfaatkan  ,  baik  secara  langsung  maupun tidak langsung . dari tumbuh- tumbuhan dapat kita  manfaatkan  untuk  makanan  sehari-  hari untuk obat- obatan untuk membuat rumah peralatan rumah tangga dan sebgainya. Oleh karena itu maka selayaknya kita menjaga dan memelihara tumbuh- tumbuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Masa Esa yang  Maha  Pengasih  lagi  maha  penyayang dan  agar  manfaatnya  bisa  kita  rasakan  dan mencegah kerusakannya supaya kita terhindar dari mudarat akibat kerusakannya.
Selanjutnya dari lingkungan hidup bagian umum (S,R, 45 tahun) mengatakan bahwa:
“ Dengan membawa botol minum ketika bepergian, anak tidak lagi menghasilkan sampah berupa botol air  kemasan  Berkaitan  dengan cara sebelumnya, Smart Parents harus membiasakan anak untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi, tidak hanya
mengurangi sampah, tetapi anak pun melanjutkan sikap baiknya dengan tidak menghasilkan sampah. Misalnya, mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan, menggunakan sedotan stainless, dan membawa tas saat bepergian bukan kantung plastik”.
Maka  di  lanjutkan  lagi  dari  BKSDA  (  S,44 tahun) mengatakan bahwa:
“Membiasakan  anak  menggunakan transportasi umum akan membuat mereka lebih sehat dan mengurangi polusi udara  Walaupun masyarakat masih sering menggunakan kendaraan pribadi, Smart Parents bisa lho membiasakan anak untuk menggunakan transportasi umum. Kebiasaan ini bisa mengurangi polusi udara dan kemacetan. Selain itu, anak pun bisa belajar banyak hal dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya, anak akan lebih sehat karena lebih banyak berjalan kaki, ketimbang sekadar duduk di mobil”.
Selanjutnya menurut ketua RT  (M,39 tahun) mengatakan bahwa:
“Anak belajar peduli pada lingkungan dengan merawat tumbuhan yang ditanamnya sendiri di akhir pekan
orang tua bisa mengajak anak menanam pohon atau berkebun di halaman rumah sendiri. Dengan memiliki tanaman anak akan belajar mencintai dan merawat tanaman itu hingga tumbuh besar. Contohnya menyiram, memberi pupuk sampai menaruhnya di tempat yang terkena matahari. Hal kecil ini bisa menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan dan menerapkannya pada lingkungan sekitar yang jangkauannya lebih luas”.
Menurut  pendapat  Guru  dari  bupena  (E,34 Tahun) mengatakan bahwa:
“Mengajak  anak  melihat  alam  bebas akan menumbuhkan kesadarannya untuk menjaga lingkungan  dan sesekali bertamanya dan menjelajah alam bebas seperti daerah gunung atau pantai. Hindari seringnya membawa anak pergi ke tempat hiburan yang sifat  modern  Dengan  melihat  alam secara langsung anak akan mengetahui keindahan alam yang sesungguhnya dan memahami apa yang harus mereka jaga atau pedulikan, degan demikian maka kita sebagai orang tua bisa dan dituntut mampu menjelaskan ke anak tidak peduli pada lingkungan atau membuang sampah sembarangan
maka alam yang indah itu bisa rusak dan berdampak buruk bagi manusia.  Menumbuhkan  kebiasaan memang tidak bisa dilakukan secara instan jadi harus sabar dan terus menerapkannya pada kehidupan anak sehari-hari. Harapannya di waktu nanti mereka dewasa anak pasti akan mengingat kebiasaan baik ini dan menjaga lingkungannya. Selain bisa mengajarkan anak untuk peduli lingkungan melalui materi pelajaran yang bisa diakses di ruang belajar. Materi  pelajaran  itu  diberikan  dalam bentuk video animasi, latihan soal dan  rangkuman  infografis  sehingga anak tidak bosan dan tertarik mempelajarinya”.
Dalam sistem pendidikan Nasional (UU  RI  No.2  Tahun  1989)  dikemukakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Depdikbud, 1989). Tujuan
pendidikan tersebut tidaklah selalu tercapai, dan pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru tetapi tanggung jawab bersama baik pemerintah, guru dan masyarakat. Seperti halnya tujuan pendidikan nasional tersebut tujuan pembentukan karakter peduli juga tidak 100% berhasil dan tidak mendapat kendala. Kendala yang dalam pembudayaan karakter peduli lingkungan acap kali terjadi dikarenakan  oleh  beberapa  faktor.    Adapun faktor-faktor  yang  menjadi  kendala  dalam penenman karakter jujur pada anak sekolah dasar meliputi:

## Simpulan
Lingkungan yang perlu dilestarikan supaya diperoleh keadaan yang seimbang antara manusia. begitu banyak dampak yang ditimbulkan jika kita tidak memperhatikan keseimbangan alam yang digunakan sebagai tempat  kehidupan.  dampak  negatif  yang muncul berupa penyakit yang merugikan pada  manusia  seperti  penyakit  pernafasan, diare, kholera, thyphus, dysentri, polio, ascariasis  dan  lain-lain.  Dampak  positif lingkungan terhadap kesehatan memperoleh sumber energi untuk kebutuhan hidup. untuk pencegahan penyakit perlu dilakukan sanitasi terhadap lingkungan air, udara dan tanah, khususnya pengelolaan air minum dan air buangan secara terpadu. Demikian yang dapat
kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya  rujukan  atau  referensi  yang  ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dalam memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. Demikianlah ulasan kali ini, semoga bermanfaat untuk anda dan juga menginspirasi.

## Daftar Pustaka
Agoes Soegianto. “Ilmu Lingkungan,
Sarana  Menuju  Masyarakat Berkelanjutan”, Airlangga University Press, Surabaya, 2012.
Djatmiko,Margono,Wahyono,Pendayaan
Waste Management “ K a j i a n L i n g k u n g a n Indonesia” PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2000. Effendi  .  H,  “Telaah  Kualitas  Air  Bagi Pengolahan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan”, Kanisius, Yogjakarta. 2003

## 62 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 53-64
Eddy, Karden. 2009. Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Jakarta : Djambatan Herlambag, Susatyo. 2014 Perilaku Organisasi. Yogyakarta : Pustaka Baru Jimly  Asshiddiqie,  “Green  Constitution:
Nuansa Hijau UUD NKRI Tahun
1945”,
Rajawali Pers, Jakarta, 2009

## Jur Andi Hamzah, “Penegakan Hukum
Lingkungan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Juajir Sumardi, ‘’Hukum Pencemaran Laut Transnasional”,
Citra Aditya
Bakti,
Bandung 1996
M.Daud  Silalahi,  “Pengaturan  Hukum
Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia”, Alumni,
Bandung, 2003.
M.Daud Silalahi, “Hukum Lingkuingan dalam system Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”,
Alumni, Bandung, 2003.
M.  Rasyid  Ariman,  “Fungsi  Hukum
Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran
Lingkungan  Hidup”,  Ghalia
Indonesia, Jakarta, 1998. Mochtar Kusumaatmadja, “Bunga Rampai Hukum Laut”, Bina Cipta, Bandung,
1978. Melda Kamil Ariadno,”Hukum Internasional Hukum yang Hidup”, Diadit Media,

## Jakarta 2007.
Rony  Hanityo  Soemitro,  “  Metodologi
Penelitian Hukum dan Jurumetri” Galia Indonesia, Jakarta, 1990 St.Munadjat Danusaputra, “Hukum Lingkungan” Nasional Binacit,
Bandung
1985
Suparto Wijoyo, “Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya”, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
Salim, Emil. 1986. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta : LP3ES
Saputra, Karsono. 2002. Indonesia Heritage :
Manusia dan Lingkungan Vol :2. Jakarta : Jayakarta Agung offset Sastrosupeno,  Suprihadi.1984.  Manusia,
Alam dan Lingkungan. Proyek penulisan dan penerbitan buku/ majalah pengetahuan umum dan profesi  Departamen  Pendidikan dan Kebudayaan
Soegianto,Agus. 2005. Ilmu Lingkungan
Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan. Surabaya :
Airlangga University
Soemarwoto, Otto. 2001. Atur Diri Sendiri
Paradigma  Baru  Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Yogyakarta :
Gadjah Mada University Press
Pamungkas,Gilang.  2013.  Ekowisata  Belum
Milik Bersama : Kapasitas Jejaring
Peraturan Perundang – undangan
Undang-  undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia 1945
Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan- Ketentuan Pokok
Pertambangan
Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan  Mineral  dan  Batu

## Bara
Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014
Tentang  Pengolahan  Limbah  B3
Peraturan Perintah No. 27 Tahun
2012 Tentang Izin Lingkungan

## Abstract
In  the  transportation  of  people  using bublic transportation, such as bus has regular route. Public transportation entrepreneurs have to do some rules such as give good services  to  the  passengers,  provide  comfort fasilities, give a sense of secure for passengers and insure the passengers to PT. Asuransi Jasa Raharja.
Within the transportation also make transport agreement. It will appear incumbency between passengers and carriers. Based on the agreement, the incumbency make the carriers have the duty of carry away commodity to the right destination and the passengers have the duty to pay carfare. Moreover, the carriers is public transportation entrepreneurs must carry the passengers to the right destination and give the ticket to the passengers as evidence. The passengers must pay the ticket has already decided by public transportation entrepreneur.
Considering the problem was complete,
especially  traffic  and  transport  on  highway.
The government has issued act number 14 year 2019 about traffic and road transport. People
have to execute the government regulation. The government regulation number 41 year 1993 and in transportation minister decree number  KM  35  year  2003  regulate  about implementation the transport use public transport.
In connection with the organization, that is transportation of people on the road by using bus on route Pontianak-Sambas. Evidently, the transport entrepreneurs disobeying the provisions  of  the  obligation  to  give  tickets to the passengers as regulated in the law. On  the  other  hand,  there  is  no  support  from government agencies to provide facilities  and infrastructure for exmple ticket sales at Batu layang and lack of supervision and guidance to public transpotation entrepreneurs, so they do deviations  from the rules that already exist.
Key words : act against the law, incumbency public road transport route.

## Abstrak
Dalam pengangkutan orang dengan mengunakan bus angkutan umum dalam

## KEWJIBAN PENGUSAHA BUS UNTUK MEMBERIKAN TIKET KEPADA PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK – SAMBAS

## Stefanus Ngebi
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Yc. Oevang Oeray 92 Sintang Email : stefanus_ngebi007@yahoo.co.id
bentuk trayek tetap dan teratur, tentu ada aturan main yang harus dilakukan oleh pengusaha angkutan umum tersebut seperti setiap pengusaha angkutan umum harus melayani penumpang dan menyediakan fasilitas untuk kenyamanan dan memberikan rasa aman penumpang serta mengasuransikan penumpang kepada PT. Asuransi Jasa Raharja.
Dalam pengangkutan juga timbul yang namanya perjanjian pengangkutan dan perjanjian pengangkutan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara penumpang dan pengangkut. Oleh karena ada hak dan kewajiban tersebut maka pengangkut berkewajiban mengangkut atau mengantar barang ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian dan penguna Jasa Angkutan berkewajiban membayar uang jasa angkut atau ongkos angkut. Selain dari pada itu pengangkut dalam hal ini adalah Pengusaha Bus  angkutan  Umum  harus  mengantar penumpang atau orang (pengangkutan orang) sesuai dengan tempat tujuannya dan wjib memberikan tiket kepada penumpang sebagai bukti telah terjadinya perjanjian sementara penumpang (orang) wajib membayar tiket atau jasa angkutan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pengusaha angkutan umum tersebut.
Mengigat semakin kompleksnya permasalahan, khususnya lalu lintas dan
angkutan jalan raya dimasa sekarang, maka dalam pembinaan oleh pemerintah dikeluarkan Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat tersebut, maka perlu dibuat lagi peraturan pelaksana yang disebut dengan peraturan pemerintah.  Untuk pengaturan yang bersifat teknis dan operasional, khususnya untuk penyelenggarraan Angkutan Orang Di Jalan dengan kendaraan Umum adalah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 Tentang Pelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum.
Sehubungan dengan penyelenggaraan tersebut yakni pengangkutan orang dijalan dengan mengunakan mobil bus pada trayek angkutan umum trayek pontianak-sambas, ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan para pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas, masih belum mentaati ketentuan kewajiban untuk memberikan tiket kepada penumpang sebagaimana yang diperintahkan oleh undang undang. Selain dari pada itu juga dukungan dari instansi pemerintah terkait, misalnya dinas perhubuangn kota pontianak dan propinsi yang belum maksimal untuk menyediakan
sarana dan prasaran misalnya menyediakan loket penjualan tiket di terminal batu layang, kurangnya responsifnya pemrintah atau dinas terkait terhadap pengawasan dan pembinaan kepada para pengusaha angkutan umum sehingga situasi dan kondisi dilapangan ada beberapa kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pengusha angkutan umum trayek pontianak-sambas yang menyimpang dari aturran yang sudah semestinyan ditentukan dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu dalam hal ini pengusha angkutan umum trayek pontianak-sambas ternyata melakukan perbuatan melawan hukum.
Kata kunci: perbuatan melawan hukum,
Hak dan Kewajiban Trayek Angkutan Umum Jalan Darat dan Penumpang

## Pendahuluan
Kondisi sosial masyarakat indonesia sekarang ini khususnya di daerah kalimantan barat semakin hari semakin meningkat, terlebih lagi dengan kemajuan jaman yang harus menuntut masyarakat untuk terus bergiat dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan berbagai keperluan atau kebutuhan kehidupan tentu perlu sarana dan prasarana yang bisa mendukung untuk menunjang akan tercapainya kebutuhan yang diperlukan.
Persoalan-persoalan tersebut ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang begitu padat, tentu berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan, terkhusus transportasi darat dalam hal ini adalah Trayek Angkutan Umum di jalan.
Banyak masyarakat yang telah memiliki kendaraan pribadi tetapi banyak pula yang belum memiliki kendaraan pribadi, meskipun banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi, ternyata untuk urusan berpergian keluar kota contohnya pergi ke pontianak atau ke sambas banyak masyarakat lebih memilih angkutan kendaraan umum atau trayek ketimbang mengunakan kendaraan pribadi.  Berbagai  alasan  kenapa  banyak masayarakat lebih memilih mengunakan jasa angkutan umum ketimbang membawa kendaraan pribadi, salah satu alasan adalah efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu, tidak capek dari segi fisik jika dibandingkan kita membawa atau menyetir mobil sendiri tentu juga ringan, belum lagi diliat dari segi resiko dapat diminimalisir.
Dalam pengangkutan orang melalui angkutan jalan pangkalan atau terminal wajib ada, pengusaha angkutan umum wajib memberikan tiket kepada setiap penumpang yang akan mengunakan bus angkutan umum, lain dari pada itu loket penjualan tiket serta petugas yang akan menjual atau memberikan
tiket kepada calon penumpang yang akan mengunakan bus angkutan umum juga harus ada. Dalam konteks ini peneliti mengadakan penelitian terhadap trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas dimana pangkalan atau terminal induknya ada di terminal batu layang. Setiap penumpang yang naik diterminal batu layang harus membeli dan mempunyai tiket sesuai dengan kendaraan dan nomor kursi pada bus tersebut. Kenapa harus mempunyai tiket? Tiket merupakan suatu bukti perjanjian pengangkutan dan sebagai tanda lunas pembayaran angkutan, sehingga tiket itu wajib diberikan oleh pengusaha angkutan umum khusus trayek angkutan umum pontianak-sambas sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 84 Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor:  KM  35  Tahun  2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan kendaraan Umum.
Oleh sebab itu sebelum Bus itu berangkat,
Sopir Bus atau Kernet harus memeriksa terlebih dahulu para penumpangnya apakah semua penumpang yang naik itu sudah ada tiketnya. Penumpang yang sah adalah penumpang yang dapat menunjukan tiketnya ketika diminta oleh sopir atau kernet, sedangkan penumpang yang tidak sah adalah penumpang yang tidak bisa menunjukan bukti tiket ketika sopir atau kernet meminta tiket yang bersangkutan.
Akibat dari penumpang yang tidak
mempunyai tiket oleh sopir atau kernet angkutan umum, penumpang yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari bus atau disuruh terlebih dahulu membeli tiket ketempat pembelian tiket yang telah disediakan sesuai dengan jurusan trayek angkutan umum itu. Selain dari itu akibat yang fatal bagi penumpang yang tidak mempunyai tiket adalah jika terjadi sesuatu dan lain hal, misalnya terjadi kecelakaan  dijalan raya oleh kendaraan umum yang dinaiknya itu, maka bagi penumpang yang tidak mempunyai tiket oleh pengusaha angkutan umum tidak dapat dipertanggungjawabkan pada PT. Asuransi  JASA  RAHARJA  sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Junto PP 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
Oleh karena Karcis atau Tiket itu sangat  penting  fungsinya,  maka  pengusaha angkutan umum itu harus memberikan atau mempersiapkan karcis atau tiket kepada seluruh penumpang disertai dengan “Kupon Pertanggungan”. Setiap bulan perusahaan angkutan umum atau pemilik angkutan umum wajib membayar iuran paling lambat tanggal 27, perusahaan angkutan umum atau pemilik bus angkutan umum tersebut menyetor iuran
tersebut kepada perusahaan asuransi kerugian
“  Jasa  Raharja”.  Kewajiban  tersebut  wajib dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atau pemilik jasa angkutan umum atau trayek dan tidak bisa ditawar tawar, jika itu tidak diindahkan oleh trayek angkutan umum maka akan dikenakan denda  sesuai dengan pasal 21 PP/65, atau dicabut ijin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan sesuai dengan pasal 22 PP 17/65. Itulah alasan mendasar kenapa tiket itu wajib diberikan oleh pihak pengusaha angkutan umum atau trayek angkutan umum dan bagi penumpang wajib membeli tiket bus angkutan umum jika ingin bepergian mengunakan jasa angkutan umum terkhusus jurusan pontianak-sambas atau sebaliknya.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini mengunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Selain dari pada itu juga penelitian ini mengunakan bentuk penelitian  Kepustakaan  (Library  Research) dimana dengan mempelajari dan menghimpun data-data dari berbagai literatur, buku-buku, tulisan serta pendapat para ahli-ali, Undang- Undang Terkait, Peratura-Peraturan seta
bahan bahan yang ada hubunganya dengan masalah yang diteliti.
Subjek penelitian ini adalah pemilik trayek angkutan umum atau pengusaha trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas, dinas perhubungan provinsi, sopir bus serta petugas penjual tiket di terminal batu layanng pontianak  dan    penumpang  Bus  Trayek angkutan Umum Pontianak-sambas.
Pembahasan
Dalam penelitian ini peneliti menentukan daerah penelitian di Kotamadya Tingkat II pontianak tentang kewajiban Pengusaha  Bus  untuk  memberikan  tiket kepada penumpang Angkutan Umum Trayek Pontianak-Sambas, dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha/sopir Angkutan umum jurusan trayek pontianak-sambas. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat,  Pengusaha  Bus  Trayek  Pontianak- Sambas, Sopir bus Trayek Pontianak-Sambas dan beberapa penumpang Angkutan Umum jurusan Trayek Pontianak-sambas. Dalam populasi itu peneliti akan mengambil sampel dari Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Kalimantan  Barat  sebanyak  1  (satu)  orng, Pengusaha  Bus  Trayek  Pontianak-Sambas sebanyak  5  (lima)  orang,  sopir  Bus  Trayek Jurusan Pontianak-Sambas sebanyak 7

## (Tujuh)  orang  serta  penumpang  Bus  Trayek
Jurusan Pontianak-Sambas 10   (sepuluh) orang.
Menurut  M.A.  Moegni  Djojodirdjo bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan perbuatan, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang telah melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” 29 selanjutnya menurut
Rachmat  Setiawan  “suatu  perbuatan  yang tidak hanya bertentangan dengan undang- undang pidana, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang lain dan bahkan bertentangan dengan hukum yang tidak berlaku” 30 . Dalam pasal 1365 KUHPerdata juga menjelaskan perbuatan melawan hukum adalah “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, menganti kerugian tersebut”. 31
Sebagai langkah awal dari analisa data dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai
29 M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hal 25 30 Rachmat Setiawan, Tinjauan Elemen Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 1982, Hal 5 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
penumpang  yang  pernah  mengunakan  Bus Angkutan Umum Tryaek Pontianak-Sambas dalam tabel dibawah ini.
TABEL I

## PENUMPANG YANG PERNAH MENGUNAKAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM PONTIANAK-SAMBAS
NO ALTERNATIF FREKUENSI % 1 PERNAH 50 100 2 TIDAK PERNAH 0 100 N=50 50 100
Sumber data lapangan yang diolah
Dari tabel I tersebut diatas dapat dijelaskan dan diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang penumpang responden (100%) menyatakan pernah mengunakan trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas hal tersebut terlihat jelas dalam tabel diatas. Salah satu penyebab banyaknya peminat atau penumpang yang lebih memilih mengunakan bus trayek jurusan pontianak-sambas karena penumpang langsung dijemput oleh sopir bus trayek pontianak-sambas, dalam hal ini penumpang tidak perlu pergi ke terminal batu layang, terlebih lagi tidak harus repot- repot membeli tiket dulu baru bisa naik mengunakan bus trayek pontianak-sambas sebagaimana yang diperintahkan oleh PP (peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan dimana dalam pasal 51
menyatakan bahwa : 32
1.  Awak kendaraan umum angkutan penumpang harus mematuhi ketentuan mengenai :
a.  Tata cara menaikan dan menurunkan penumpang b.  Tata cara berhenti c.  Pengguna karcis atau pengguna biaya angkutan d.  Kelengkapan teknis kendaraan umum angkutan penumpang
2.  Keputusan lebih lanjut sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan keputusan

## menteri (KepMen)
Selanjutnya untuk mengetahui apakah penumpang trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas sebelum mengunakan bus atau naik bus angkutan umum trayek jurusan pontianak-sambas tersebut membeli tiket, dapat diliat dalam tabel dibawah ini
TABEL II

## PENUMPANG YANG MEMBEI TIKET SEBELUM MENGGUNAKAN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM JURUSSAN

## PONTIANAK-SAMBAS
NO ALTERNATIF FREKUENSI % 1 MEMBELI 3 6 2 TIDAK MEMBELI 44 88 32 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan
3 KADANG- KADANG 3 6 N=50 50 100
Sumber Data Lapangan Yang Diolah
Dari tabel II tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang responden diatas sebanyak 3 (tiga) orang penumpang responden (6%) menyatakan membeli tiket, 44 orang penumpang reponden (88 %) yang menyatakan tidak membeli tiket sedangkan yang kadang-kadang beli tiket atau tidak sebanyak 3 orang penumpang responden (6%) yang menyatakan demikian. Gambaran  dari  tabel  II  diatas  dapat  diambil kesimpulan bahwa banyak penumpang yang tidak memegang/memiliki tiket ketika mereka menggunakan atau menaiki bus trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas tersebut.
Selanjutnya untuk mengetauhi apakah pihak penumpang pernah diberikan tiket atau tidak oleh pengusahan trayek angkutan umum pontianak-sambas dapat dilihat dalam tabel berikut.

## TABEL III

## PENUMPANG YANG PERNAH MINTA TIKET KEPADA PENGUSAHA TRAYEK ANGKUTAN UMUM PONTIANAK-
SAMBAS SEBELUM BERANGKAT
NO ALTERNATIF FREKUENSI %
1 PERNAH MEMINTA 4 8 2 TIDAK PERNAH MEMINTA 46 92 N=50 50 100
Sumber Data Lapangan Yang Diolah Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang responden diatas, sebanyak 4 (empat) orang penumpang responden (8%) menyatakan pernah meminta tiket, 46 0rang penumpang responden (92%) yang menyatakan tidak pernah meminta tiket, artinya dari gambaran tabel III diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penumpang yang tidak diberikan tiket oleh pengusaha/sopir trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas tidak  ada  inisiatif  untuk  meminta  tiket kepada pengusaha dalam hal ini dengan sopir  angkutan  umum  terebut.  Begitu  juga sebaliknya, dengan melihat tabel III tersebut diatas mengambarkan juga bahwa inisiatif dari sopir angkutan umum terkait tiket penumpang wajib memiliki tiket belum maksimal.
Selanjutnya untuk mengetahui apaah pihak penumpang tahu bahwa penumpang yang bersangkutan wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum trayek pontinak- sambas dapat dilihat dalam tabel berikut.

## TABEL IV

## PENUMPANG YANG MENGETAHUI

## BAHWA PIHAK PENGUSAHA
ANGKUTAN UMUM TRAYEK

## PONTIANAK-SAMBAS WAJIB MENGASURANSIKAN PENUMPANG
NO ALTERNATIF FREKUENSI % 1 MENGETAHUI 34 68 2 TIDAK MENGETAHUI 16 32 N=50 50 100
Sumber Data Lapangan Yng Diolah
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang responden diatas, sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang penumpang responden (68%) menyatakan mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas, sedangkan 16 (enam belas) orang penumpang responden (32%) menyatakan tidak mengetahuinya.
Dari  uraian  data  di  tabel  IV  tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada penumpang yang tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum. Selain dari pada data data diatas peneliti juga melengkapi dengan data-data wawancara terhadap responden-responden yang sudah peneliti tentukan seperti: Dinas Perhubungan daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) orng,  Pengusaha  Bus  Trayek  Pontianak-
Sambas  sebanyak  5  (lima)  orang,  sopir  Bus Trayek Jurusan Pontianak-Sambas sebanyak

## 7 (Tujuh) orang serta penumpang Bus Trayek
Jurusan Pontianak-Sambas 10   (sepuluh) orang.
Dapun hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:
A.  Hasil wawancara dengan dinas perhubungan Provinsi Kalimantan

## Barat
1. Bahwa  ada  peraturan  yang
mewajibkan perusahaan angkutan orang di jalan dalam bentuk trayek untuk memberikan tiket kepada penumpang sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahwa  pihak  yang  menyediakan
prasarana pendukung dalam melaksanakan pengangkutan orang di jalan seperti loket pembelian tiket bagi penumpang adalah pihak pemerintah yaitu dinas Perhubungan Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
3. Bahwa  faktor  yang  menyebabkan loket pembelian tiket  di batu layang tidak tersedia, salah satu penyebabnya adalah dinas perhubungan kota pontianak tidak
optimal memperhatikan dalam hal anggaran untuk menyediakan loket pembelian tiket.
4. Bahwa  kegunaan  tiket  bagi penumpang adalah sebagai bukti penumpang sudah melakukan kewajiban membayar tiket dan dijamin asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja.
5. Bahwa  jika  terjadi  kecelakaan dijalan raya dengan mengunakan angkutan umum pihak asuransi dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja  memberikan  santunan dengan melakukan program “Jemput  Bola”  dimana  terjadi kecelakaan dengan dasar laporan kepolisian dan rumah sakit/ puskemas yang menangani korban dan setiap penumpang yang mengunakan kendaran tersebut akan dimintai tiket sebagai penumpang yang sah.
6. Bahwa  setiap  penumpang  wajib diberikan tiket oleh pengusahasopir angkutan umum trayek pontianak- sambas
7. Bahwa  bagi  pengusaha  trayek angkutan umum dalam bentuk trayek yang tidak memberikan tiket kepada penumpang dikenakan

## 74 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 65-80
sanksipencabutan izin operasi
B. Hasil wawancara dengan pimpinan pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas
1. Perusahaan KOMAPON angkutan
umum trayek pontianak-sambas berdiri tahun 1981.
1) Bahwa  perusahaan  tersebut
mempunyai 29 unit kendaraan angkutan umum
2) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang
3) Bahwa  perusahaan  tersebut
tidak menyediakan loket penjualan tiket.
4) Bahwa  faktor  penyebab  pihak
perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket disebabkan yang menyediakannya adalah pihak pemerintah kota pontianak dalah hal ini dinas perhubunagn
kota pontianak.
5) Bahwa faktor penyeban perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal ini
adalah dinas perhubungan kota ataupun provinsi.
6) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak mengetahui sanksi yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum dalam bentuk trayek jika tidak memberikan tiket kepada penumpang yang disebabkan oleh kesimpangsiuran karena kurangnya pembianaan dari didinas terkait terhadap lalu lintas angkutan jalan orang khususnya di batu layang.
7) Bahwa  tanggapan  pemerintah dalam hal ini pemerintah kota dinas perhubungan pontianak yang kurang maksimal dan bersifat  acuh  tak  acuh  dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, seperti banyak bus angkutan umum tidak melaksanakan antrian diterminal batu layang, banyaknya calok liar penjual tiket kepada penumpang sehingga sering terjadei keributan di dalam terminal batu layang, bus angkutan umum parkir tidak pada tempatnya.
2. Perusahaan  CV.  Lintas  Kapuas
Angkutan Umum Trayek Pontianak-Sambas
1) Bahwa  perusahan  tersebut
berdiri tahun 1980
2) Bahwa  perusahaan  tersebut mempunyai 36 unit kendaraan angkutan umum
3) Bahwa  perusahan  tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang
4) Bahwa faktor utama perusahaan
tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan pihak perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket, sementara yang menyediakan loket penjualan tiket di  terminal batu layang adalah pihak dinas perhubungan kota pontianak.
5) Selain dari point nomor 4 faktor
utama perusahaan angkutan umum tidak memberikan tiket kepada penumpang adalah karena penumpang lebih memilih di jemput dari pada harus pergi keterminal batu layang yang letaknya jauh sehingga penumpang merasa malas untuk membeli tiket.
6) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak mengetahui sanksi yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum dalam bentuk trayek jika tidak memberikan tiket kepada penumpang yang disebabkan oleh kesimpangsiuran karena kurangnya pembianaan dari didinas terkait terhadap lalu lintas angkutan jalan orang khususnya di batu layang.
7)  Tanggapan pemerintah dalam hal ini  belum optimal terhadap situasi dan kondisi yang ada dilapangan.
3. Perusahaan CV. Herlang angkutan umum trayek pontianak-sambas
1) Bahwa  perusahaan  tersebut berdiri pada tahun 1980
2) Bahwa perusahaan itu mempunyai 3 (tiga) unit kendaraan umum
3) Bahwa  perusahaan  tersebut hanya sebagian atau belum optimal memberikan tiket kepada penumpang
4) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket
5) Bahwa  perusahaan  tersebut

## 76 Perahu, Volume 7 Nomor 2, September 2019, Hlm 65-80
tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika tidak memberikan tiket kepada penumpang 4.  Perusahaan PT. Sinar Abadi angkutan umum trayek pontianak- sambas
1) Bahwa  perusahaan  tersebut
berdiri pada tahun 1980
2) Bahwa  perusahaan  tersebut mempunyai 3 ( tiga ) unit kendaraan.
3) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang
4) Bahwa  perusahaan  tersebut
tidak menyediakan loket penjualan tiket
5) Bahwa  perusahaan  tersebut
tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika tidak memberikan tiket kepada
penumpang 6) Bahwa tanggapan pihak
pemerintah terkait belum optimal dengan kondisi yang ada.
5.  Perusahaan PT. Yuda Pratama
Angkutan umum trayek pontianak- sambas
1) Bahwa  perusahaan  tersebut
berdiri pada tahun 1980
2) Bahwa  perusahaan  tersebut mempunyai 6 (enam) unit kendaraan angkutan umum
3) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang
4) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket
5) Bahwa  perusahaan  tersebut tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika tidak memberikan tiket kepada penumpang
6) Bahwa tanggapan pihak pemerintah terkait belum optimal dengan kondisi yang ada.
C.  Hasil wawancara dengan sopir angkutan umum  trayek pontianak- sambas
1) Bahwa  dari  7  (tujuh)  orang responden sopir bus trayek pontianak-sambas yaitu 2 (dua) responden sopir bus trayek pontianak-sambas (28,6%)menyatakan tidak mengatahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket, sementara 5 (lima) responden
sopir bus trayek pontianak- sambas (71,4%) menyatakan mengetahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket.
2) Bahwa dari 7 (tujuh)
responden  sopir bus trayek pontianak-sambas yaitu 5 (lima) orang responden  sopir bus trayek pontianak-sambas (71,4%) menyatakan tidak pernah memberikan tiket kepada penumpang dan 2 (dua) orang responden sopir bus trayek pontianak-sambas (28,6%) menyatakan kadang- kadang bahkan jarang sekali memberikan tiket kepada penumpang.
3) Bahwa  daei  hasil  wawancara
diatas dengan para sopir angkutan umum trayek pontianak-sambas rata- rata hampir tidak pernah memberikan tiket kepada penumpang.
D.  Hasil wawancara dengan penumpang angkutan umum  trayek pontianak- sambas
1) Bahwa  dari  10  (sepuluh)
orang responden penumpang bus trayek pontianak-
sambas menyatakan pernah menggunakan jasa angkutan umum trayek pontianak- sambas
2) Bahwa dari 10 (sepuluh) orang responden penumpang bus trayek pontianak-sambas yaitu 2 (dua) responden penumpang bus trayek pontianak-sambas (20%) menyatakan tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket, sementara 8 (delapan) responden sopir bus trayek pontianak-sambas (80%) menyatakan mengetahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket.
3) Bahwa  dari  10  (sepuluh) penumpang hanya 1 (satu)
orang penumpang (10%) responden yang mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan, sementara 9 orang (90%) responden penumpang menyatakan tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan.
4) Bahwa  dari  hasil  wawancara diatas dengan penumpang angkutan umum trayek pontianak-sambas rata-rata
hampir tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan oleh perusahaan trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas.

## Simpulan
1. Bahwa  pengusaha/Sopir  angkutan umum trayek pontianak-sambas belum maksimal memberikan tiket kepada penumpang
2. Bahwa  penumpang  banyak  yang tidak mengetahui jika penumpang wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum trayek pontianak- sambas kepada PT. Asuransi Jasa raharja.
3. Adapun  faktor  yang  menyebabkan pengusaha/sopir angkutan umum trayek pontianak-sambas tidak memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan salah satunya kurangnta pembinaan dan pengawasan dari dinas perhubunga kota dan propinsi kalimantan barat.
4.  Adapun akibat hukum bagi pengusaha angkutan umum  trayek pontianak- sambas yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan tiket kepada penumpang dapat dicabut ijin operasi trayek angkutan umum tersebut.
5.  Adapun upaya yang dilakukan oleh penumpang yang tidak mendapatkan tiket pada saat naik jasa angkutan umum tersebut dapat minta tiket kepada sopir/kernet angkutan umum tersebut atau bisa melaporkan kepada dinas perhubungan terkait.
Melihat  kesimpulan  diatas  peneliti meyarankan beberapa hal antara lain :
1.  Untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang, pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas wajib memberikan atau menyediakan pelayanan dan fasilitas demi kelancaran dalam melakukan pengangkutan orang dijalan.
2.  Untuk keamanan dan ketertiban lalu lintas dijalan raya pengusaha bus angkutan umum trayek pontianak- sambas wajib melakukan antrian diterminal batu layang sebgaimana yang telah ditentukan oleh pihak yang berwewenang dan tidak ada bus angkutan umum trayek pontianak-sambas yang menaikan dan menurunkan penumpang diluar terminal batu layang.
3.  Pemerintah baik pemerintah kota pontianak maupun pemerintah propinsi dalam hal ini adalah dinas perhubungan harus tanggap serta
peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi di terminal batu layangdemi kelancaran dan ketertiban serta keamanan dalam melakukan pengangkutan orang dijalan.

## Daftar Pustaka
Muhammad,  Abdulkadir,  Hukum  Perikatan,
PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
-------------------------------, Hukum
Pengangkutan  Niaga,  PT.  Aditya  Bakti,
Bandung, 1998
-------------------------------,Hukum Perdata Indonesia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1990
-------------------------------, hukum pengangkutan darat, laut, udara, PT. Aditya
Bakti, Bandung, 1994
Djojodirjo,  Moegnio,  Perbuatan  Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
Harahap,  M.Yahya,  Segi-Segi  Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

## J. Sastrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada
Umumnya), PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992

## Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan 2, Djambatan, Jakarta
-----------------, Pengertian pokok hukum dagang indonesia, 3 hukum pengangkutan,
Djambatan, Jakarta, 2003
-----------------, Pokok-Pokok Hukum
Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan),

## Djambatan Jakarta
R.  Subekti,  Aneka  Perjanjian,  Alumni, Bandung. 1985
-------------- Tjitrodudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,
---------------, Hukum Perjanjian Cetakan XV, PT. Intermasa, Jakarta, 1994
UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No. 33 junco PP. 17 Tahun 1965 Tentang

## Santunan Jasa Raharja
PP No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan

## Jalan
Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomo  KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum
Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat  Nomor:  SK.1186/HK.402/DRJD/2002 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur

## Abstract
One of the functions of the law is to bring about justice, the creators and holders of  copyrights  have  always  demanded  justice for  their  economic  rights  which  have  been violated  by  sellers  or  multipliers  of  goods resulting from copyright infringement. UUHC No. 28 of 2014 contains new provisions that have never been regulated, namely related to  the  prohibition  of  providing  a  place  for the  seller  of  goods  resulting  from  copyright infringement,  precisely  in  Article  10  of UUHC No. 28 of 2014. Therefore the author is interested in examining the true provisions of UUHC No. 28 of 2014 was made to realize justice for the creators / holders of copyright related.
This research method is included in the normative juridical research domain. The research data is obtained by studying library materials, which are then systematized and then analyzed, until conclusions are generated.
The  results  showed  that  the  provisions  of Article 10 of UUHC No. 28 of 2014 concerning the  prohibition  of  managers  of  trade  places from allowing the sale / duplication of goods
resulting from copyright infringement and / or related rights in the place of trade they manage. The  law  has  indeed  provided  justice  for  the creator or owner of the copyright one of which is  a  form  of  protection  of  the  copyrighted work and especially in terms of obtaining the economic rights of the creator and the holder of the copyright. Bearing in mind that many trading place managers do not yet know the provisions of Article 10 of UUHC No. 28 of 2014, these provisions must be socialized by the  Minister  of  Law  and  Human  Rights,  the Department of Industry and Trade as well as the POLDA of Special Criminal Investigators and can be through the installation of banners and pamphlets and broadcast in newspapers and social media.
Keywords: prohibition, Copyright Infringement, Fair Value
Abstrak
Salah  satu  fungsi  hukum  adalah untuk mewujudkan keadilan, para pencipta dan pemegang hak cipta selama ini selalu menuntut keadilan atas hak ekonomi mereka yang banyak dilanggar oleh para penjual atau

## LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

## Tri Minarti
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Yc. Oevang Oeray 92 Sintang Email : triminartianwar@gmail.com
UUHC No. 28 Tahun 2014 maka,ketentuan tersebut haruslah disosialisasikan oleh
Menteri Hukum dan Ham,Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta POLDA Penyidik Reserse Kriminal Khusus dan  dapat melalui pemasangan  spanduk  dan  pamflet  serta menyiarkan dikoran maupun media sosial.
Kata Kunci : larangan , Pelanggaran Hak Cipta, Nilai Keadilan
Pendahuluan
Di pusat-pusat perbelanjaan mudah ditemukan barang– barang hasil pelanggaran hak  cipta  seperti  film,lagu,  dan  lain  –lain yang disimpan dalam Compact Disk (CD) baik yang dijualdengan cara sembunyi- sembunyi maupun secara terang-terangan. Perbedaanharga yang cukup mencolok antara barang hasil pelanggaran hak cipta yangdijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang asliyang dijual dengan harga yang lebih mahal telah menarik minat konsumenuntuk membeli barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut.
Menurut ketentuan hukum yang berlaku, hak  cipta  merupakan  hak  ekslusif  yaang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dengan demikian, setiap perbanyakan atau penggandaan suatu karya cipta termasuk juga peredaran dan penjualannya harus seizin dari
pengganda barang hasil pelanggaran hak cipta. UUHC No. 28 Tahun 2014 telah memuat ketentuan baruyang tidak pernah diatur yaitu terkait dengan larangan penyediaan tempat bagipenjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 10 Di dalamUUHC No. 28 Tahun 2014 .
Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menguji benarkah ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014 dibuat untuk mewujudkan keadilan bagi para pencipta/pemegang hak cipta terkait.
Metode penelitian ini masuk dalam ranah penelitian yuridis  normatif . Datapenelitian diperoleh dengan cara mempelajari bahan pustaka, yang kemudiandisistematisasi dan selanjutnya dianalisis, hingga dihasilkan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun2014 tentang larangan para pengelola tempat perdagangan membiarkanpenjualan/ penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Hukum memang telah memberikankeadilan bagi pencipta atau pemilik hak cipta salah satunya bentuk perlindungandari karya cipta dan terutama dalam hal diperolehnya hak ekonomi pencipta danpemegang hak cipta. Mengingat banyak pengelola tempat perdagangan yangbelum mengetahui ketentuan Pasal 10
pemegang  hak  ekslusif.  Hak  ekslusif  juga dimiliki olehpemegang hak cipta yang bukan pencipta namun terbatas pada hak ekonomi suatu karya cipta saja Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta biasa disebut dengan istilah lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perbanyakan atau penggandaan, peredaran serta penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak ekslusif dari pemegang hak cipta. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena ia tidak dapat memperoleh manfaat dari hak ekonomi tersebut.
Hukum telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Undangundang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) bahkan melibatkan pengelola tempat perdagangan untuk turut melindungi pemegang hak cipta. Pasal 10 UUHC No. 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, apabila di tempat perdagangan yang dikelolanya terdapat penjualan dan/atau pelanggaran hak
cipta atau hak terkait pedagang kaki lima, maka pengelola tempat perdagangan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas para penjual.
Ketentuan pasal 10 UUHC No. 28 tahun 2014 telah lebih memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dibandingkan dengan UU sebelumnya, Ketentuan pasal ini dapat dikatakan lebih memberikan rasa keadilan kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas berbagai tindakan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar para pengelola tempat perdagangan lebih menghargai hasil karya para
pencipta. Dengan demikian pertanggungjawaban atas peredaran karya cipta illegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja.
Subekti 33 mengatakan bahwa hukum antara lain bertujuan untuk, melayani tujuan negara itu dengan mengadakan keadilan dan ketertiban, Ditegaskan selanjutnya bahwa keadilan biasa digambarkan sebagai sebuah keadaan keseimbangan yang dapat membawa ketentraman dalam hati setiap orang, dan kalau terusik atau dilanggar maka akan dapat memunculkan kegoncangan dan kegelisahan. Demikian juga dengan para pencipta atau
33  Lihat Subekti dalam Esmi Warasih, 2014, Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, h. 21.
keadilan bagipencipta tidak akan pernah tercapai Sebuah teori yang sering dipakai dalam kaitan dengan hak cipta yaitu teori hukum alam dimana suatu tindakan dapat diukur dengan moral, dengan demikian apabila melakukan pelanggaran sudah pasti tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Dalam ajaran moral dikenal doktrin jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Dikarenakan pengambilan seperti itu dianggap cara yang tidak bermoral dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya. Para Pembajak/ pengada telah menjual hasil pelanggaran hak cipta tanpa memberikan kompensasi kerpada pencipta. Namun para pembajak/pengadaan tersebut membayar uang sewa tempat kepada pengelola tempat perdagangan, dengan demikian pengelola tempat perdagangan telah  menfasilitas  dan  bahkan  mendukung adanya pelanggarn hak bagi pencipta. Adanya pelanggaran hak bagi pencipta membuat pencipta tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya Jadi disini tidak terdapat keadilan bagi pencipta. Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Benarkahlarangan  penyediaan  tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Ciptadibuat untuk mewujudkan nilai keadilan?
Agar tidak terjadi kerancuan tentang
pemegang hak cipta yang juga akan terusik apabila hak-haknya dilanggar.
Keadilan akan selalu memiliki kandungan berupa unsur “penghargaan,penilaian, pertimbangan dan karena ini ia lazim disimbolkan dengan neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan tersebut menuntut bahwa dalam keadaan yang sama maka tiap orang mesti menerima bagian yang sama juga”.  Bahwa  konteks  keadilan  dikaitkan dengan hak cipta adalah perolehan hak ekonomi pencipta. Keadilan tercapai apabila sama-sama menguntungkan semua yang terlibat dalam proses mendapatkan hak ekonomi suatu ciptaan.
Pengelolatempat perdagangan adalah salah satu pihak yang terlibat di dalamnya. Pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya sama seperti para pembajak / penggada adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dengan teori filsafat  sebagai  teori  hukum  alam.  Dalam ajaran moral dikenal doktrin ‘‘jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hak mu’’. Jadi apabila pengelola tempat perdagangan membiarkan para pembajak/ pengada menjual hasil pelangaran hak cipta berarti pengelola tempat  tersebut telah mendukung hal ini terjadi, dengan demikian
konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu penulis kemukakan bahwa yang penulis maksud dengan yaitu: Pertama Hak cipta, untuk konsep hak cipta penulis mengacu pada
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Mengenai Hak Cipta, menyebutkan Hak Cipta adalah  hak  eksklusif  pencipta  yang  timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Konsep UUHC inilah yang dipenulis gunakan dalam penelitian ini.
Kedua pengelola tempat perdangangan, menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,
“Pengelola yaitu orang yang mengelola”. Sedangan “tempat yaitu sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakan dan sebagainya); wadah. Perdagangan yaitu dagang; urusan dagang; perniagaan”. Serta “Penjual yaitu orang yang menjual”. Dengan demikiankonsep yangpenulis maksudkan dengan pengelola tempat perdagangan dalam penelitian ini adalah orang yang menyediakan tempat untuk urusan dagang.
Perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan hak cipta yang telah di buat. Ketiga, pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya
berhak  cipta  yang  melanggar  hak  ekslusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusi, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanyapenerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut. 34
Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. 35 Umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta  yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya. 36
Keempat  keadilan  Menurut  Kahar Masyhur 37 mengatakan bahwa,terdapat tigal hal tentang pengertian adil, yaitu:
1.  “Adil” ialah : meletakan sesuatu pada tempatnya.
2.  “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3.  “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama
34 Id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran-hakcipta, diakses pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, Pukul 18.40 WIB. 35  Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, h. 120.
36  Asian Law Group Pty. Ltd, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, h. 122. 37  Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta,h. 71.
kearah yang lebih baik. 39
Hukum dianggap berhasil apa bila telah  memenuhi  nilai  keadilan,kemanfaatan dan  kepastian.  Maka  terkait  dengan  hak cipta hukum memberikanperlindungan untuk membatasi perilaku-perilaku setiap individu agar tidakmelakukan sikap yang sewenang-wenang terhadap karya cipta dan hanya memberikan haknya kepada pencipta/ pemegang hak cipta saja serta hak ciptatersebut dapat dialihkan sesuai dengan kententuan yang diberlakukan yang agarnilai keadilan tersebut tercapai. Karya cipta merupakan kekayaan intelektual  darikreatifitas  yang  dihasilkan dari olah pikir manusia, curahan tenaga karsa, dansegala jerih payah itu menjadi ktribusi yang memililk nilai ekonomi, oleh karenaitu setiap karya cipta diakui dan dilindungi baik secara moral maupun secarahukum atas sikap pengakuan dan penghormatan.Karya cipta sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan
sehari-hari. Hasil ciptaan dapat berbentuk seperti  software,  buku,  potret,  kaset/CD/ DVD  yang  memberikan  berbagai  manfaat bagi kehidupan yaknimempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan seseorang baik dalam bidangpendidikan maupun yang lain serta dapat digunakan untuk mengakses informasidari segala penjuru dunia, 39  Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. Raja GrafindoPersada, h. 126.
yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.
Dengan mengacu pada pendapat Kahar Masyhur  tersebut,  maka  konsep  adil  dalam tulisan ini adalah memberikan hak setiap yang berhak secara    lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan  pelanggaran.

## Metode Penelitian
Adapun metode yang digunakan  yaitu pendekatan  normatif  adalah  suatu  penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, 38 Jenis data di dalam  penelitian  yaitu  Bahan  hukum  primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Pembahasan
Hukum dapat berperan sebagai alat pengatur atau pengontrol dan dapat pulaberperan sebagai alat rekayasa/perubahan social, bahkan ahli sociologicaljurisprudence, Rosce Pound sangat yakin bahwa hukum dapat menjadi alat untukmengubah masyaarkat
38  Ronny Hanintijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta h. 40.
memberikan hiburan bahkan masih banyak ciptaanlainnya  yang  memberikan  manfaat. Sehingga  hukum  memberikan  Hak  ekslusif terdiri dari hak ekonomi dan hakmoral. Dalam hak ini yang menjadi sering menjadi sorotan yaitu Hak ekonomi,hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untukmendapatkan  manfaat  ekonomi  atas ciptaannya berupa royalt.
Nilai ekonomi dari karya cipta membuat orang yang bukan pemilik karyacipta tersebut menjadi tergiur untuk melakukan memperbanyak, menjiplakan danmembajakan. Padahal dalam ketentuan sebelumnya sudah cetuskan. Selainpencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin  pencipta.Memperbanyak,  menjiplak dan membajak tanpa adanya izin sama halnya denganpelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut dilakukan semata- mata untukmemperoleh keuntungan ekonomi. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta bertujuaningin mencari  keuntungan  financial  secara  cepat dengan mengabaikankepentingan pencipta. Jadi dengan adanya pelanggaran hak keadilan bagi pencipta/pemegang hak tidak terpenuhi, sehingga undang-undang sebelumnya dianggap belum berlakuoptimal dan  kurang  efektif  di  dalam  masyarakat dengan melihat pendapat Paul dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi
untuk mengefektifitkan sistemhukum yaitu; 40
1. Mudah  tidaknya  makna  aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dandipahami;
2.  Luas tidaknya kalangan di dalam masyarkat yang mengetahui isi aturanaturanhukum yang bersangkutan;
3. Efesian  dan  efektif  tidaknya  mobilitas aturan-aturan hukum;
4.  Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudahdijangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan  jugaharus  cukup  efektif  dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, dan;
5.  Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan wargamasyarakat bahwa aturan dan pranata-pranata hukum itu memangsesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.
Ketentuan di dalam pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyipengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/penggandaanbarang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdaganganyang dikelolanya. Dengan melibatkan pengelola tempat agar para pencipta ataupemegang hak cipta merasa karya ciptanya dilindungi sudah memberikankontribusi yang baik. Perlindungan tersebut merupakan bentuk dari nilai keadilanyang merupakan tujuan dari sebuah hukum, dengan demikian 40 Esmi Warassih, op.cit , h. 80.
agar sesuatu yangmenjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta dapat diperoleh.
Ketentuan di dalam undang-undang memang telah mengandung nilaikeadilan terutama bagi pencipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi bagaimanadi dalam masyarakat, mengingat harga vcd asli cukup tinggi membuat parakalangan masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Dengan ini, adanyapenjualan bajakan memberikan kemudahan kepada masyarakat serta merasakebutuhan akan hiburan terpenuhi. Tidak hanya itu adanya pelanggaran hak ciptatelah menjadi budaya masyarakat setempat, sehingga tidak mudah untukmenghilangkan budaya tersebut  di  dalam  masyarakat.  Bagi  pencipta danpemegang hak cipta keadilan berwujud sebuah perlindungan atas karya yangmereka hasilkan. Karya cipta yang memilki nilai ekonomi yang dinilai tinggiseperti compact disc membuat masyarakat tidak mampu membelinya  dalambentuk  asli.  Masyarakat berpendapat dengan adanya vcd bajakan mereka merasaterbantu dapat menikmati karya-karya  ciptaan  seperti  film,  music  dan lain-lain,
akan tetapi hal tersebut tetaplah bertentangan dengan undang-undang.

## Simpulan
Tidak membiarkan para penjual/ atau
pengganda yang menjual vcd bajakan di sepanjang tempat perdagangan, para pengelola tempat telah memberikan perlindungan bagi karya cipta si pencipta dan pemegang hak cipta hal tersebut dilakukan agar hak ekonomi mereka terpenuhi. agar saling menguntungkan sebaik para penjual/ atau pengganda meminta izin kepada pencipta dan pemegang hak cipta sesuai dengan prosedur yang ada. Izin tersebut dilakukan agar tidak adanya pelanggaran hak bagi pihak pencipta dan pemegang hak cipta dan mereka tidak dirugikan.

## Daftar Pustaka

## Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan
Intelektual,  Jakarta : Sinar Grafika.
Asian  Law  Group  Pty.  Ltd,  2011,  Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung : PT. Alumni.
Esmi Warasih, 2014, Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis,  Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
Kahar  Masyhur,  1985,  Membina  Moral  dan
Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta. Ronny Hanintijo Soemitro, 1988,  Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
Soerjono Soekanto, 2012,  Pokok-pokok
Sosiologi  Hukum,  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.