Praktek Transaksi Pada Koperasi Karyawan Daerah Kota Surakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Tingkat Pemahaman Anggotanya Dalam Hal Riba
Oleh : Muhamad
Hukum Ekonomi Syari’ah Pasca Sarjana UIN Raden Mas Said Surakarta
pakmuhsolo@gmail.com
dan
Rochmat Budi Santoso UIN Raden Mas Said Surakarta santosabudi21@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  praktek  transaksi  apa  saja  yang dilakukan  oleh  Koperasi  Karyawan  Daerah  (Kokarda)  Kota  Surakarta  dan  bagaimana praktek  tersebut  dalam  pendangan  hukum  Islam.  Selain  itu,  penelitian  ini  ingin mengungkap seberapa jauh pemahaman para anggota koperasi tersebut yang mayoritas adalah muslim tentang riba.
Teknik  pengumpulan  data  dari  literatur  buku  atau  data-data  yang  diterbitkan oleh  Koperasi  Karyawan  Daerah  (Kokarda)  Kota  Surakarta  ditempuh  untuk mendapatkan  data  secara  literatur.  Untuk  mendukung  penelitian,  pegumpulan  data dengan  kuesioner,  selanjutnya  dilakukan  analisa  secara  kuantitatif  dan  deskriptif. Kuesioner  terdiri  dari  pertanyaan  tentang  pengetahuan  responden  tentang  penerapan sistem  bunga,  tujuan  menabung  atau  menyimpan  uang  dan  minat  meminjam  para responden  di  koperasi  tersebut.  Peneliti  juga  melakukan  pengembangan  dalam  bentuk wawancara secara acak kepada sebagian responden.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Koperasi  Karyawan  Daerah  (Kokarda) Kota Surakarta menerapkan transaksi simpan dan pinjam. Menyimpan uang di koperasi tersebut mendapat bunga simpanan. Peminjam uang diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman.  Para  anggota  yang  sebagian  besar  muslim  ternyata  mempunyai  mempunyai minat cukup tinggi menyimpan dan meminjam uang di koperasi tersebut.
Kata kunci : Koperasi, Simpanan dan Pinjaman, Syari’ah

## ABSTRACT
This  study aims to  determine what  transaction practices are carried out  by the Surakarta  City  Employee  Cooperative  (Kokarda)  and  how  these  practices  are  in  the view of  Islamic law. In addition,  this study aims to  reveal  how far the members  of  the cooperative, who are mostly Muslims, understand about usury.
The technique of collecting data from literature books or data published by the Regional  Employee  Cooperative  (Kokarda)  in  Surakarta  is  used  to  obtain  data  in literature. To support the research, data collection using a questionnaire, then analyzed quantitatively  and  descriptively.  The  questionnaire  consists  of  questions  about  the respondent's knowledge of the application of the interest system, the purpose of saving
or  saving  money  and  the  respondents'  interest  in  borrowing  in  the  cooperative. Researchers also developed in the form of random interviews with some respondents.
The  results  showed  that  the  Surakarta  Regional  Employee  Cooperative (Kokarda) implemented savings and loan transactions. Saving money in the cooperative earns interest on deposits. Borrowers of money are required to pay interest on the loan. The  members,  who  are  mostly  Muslims,  have  a  high  enough  interest  in  saving  and borrowing money from the cooperative.
Keywords: Cooperative, Stash and Loan, Syari’ah

## PENDAHULUAN
Muamalah adalah keniscayaan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak bisa  memenuhi  kebutuhannya  sendiri.  Ia  tergantung  kepada  orang  lain.  Dalam kehidupannya,  manusia  saling  memerlukan  satu  dengan  yang  lain  untuk  memenuhi kebutuhan  masing-masing.  Dalam  lalu  lintas  saling  berkepentingan  itulah  Allah mengatur agar manusia tidak merampas atau menabrak hak orang lain.
Dalam  muamalah,  Islam  mengajarkan  untuk  bersikap  jujur,  adil,  peduli,  saling tolong.  Termasuk  menolong  orang  lain  yang  sedang  kesusahan  dengan  meminjamkan barang atau uang.
Meminjamkan sesuatu untuk orang yang sedang membutuhkan adalah perbuatan mulia. Allah memberikan pahala berlipat  bagi  pelakunya. Memberi  pertolongan dalam bentuk  meminjamkan,  selain  dijanjikan  dengan  pahala  yang  berlipat,  juga  dalam kehidupan  sosial  akan  terjalin  kerukunan  dan  kedamaian.  Memberi  pinjaman  adalah wujud  peduli  terhadap  orang  yang  membutuhkan.  Dari  sikap  baik  itulah  akan  dapat terwujud kehidupan yang harmonis karena yang lemah merasa terlindungi.
Namun  dalam  prakteknya,  peminjam  terkadang  tidak  bisa  menepati  janji  yang telah  disepakati.  Diberi  pinjaman  untuk  waktu  yang  sudah  ditentukan  namun pengembaliannya  tidak  jarang  melewati  batas  waktu.  Hal  demikian  tentu  menjadi keengganan bagi yang  meminjamkan. Maka muncullah  bentuk  mendisiplinkan dengan memberi  denda  jika  terlambat  mengembalikan  sesuai  waktu  yang  telah  dijanjikan. Tidak  hanya  itu,  saat  ini  meminjamkan  dilengkapi  dengan  bunga.  Meminjamkan  10, nanti kembalinya 11.
Koperasi simpan pinjam adalah fenomena sosial yang ada di mana-mana. Mulai dari  perkumpulan  tingkat  RT,  perkumpulan  guru  di  tingkat  kecamatan  maupun  kota, perkumpulan  ASN  maupun  TNI  dan  Polri.  Masing-masing  memiliki  koperasi  simpan pinjam. Dalam praktek koperasi tersebut terdapat bermacam transaksi. Simpan pinjam, salah  satunya.  Para  anggota  koperasi  menabung  kemudian  uang  yang  terkumpul dipinjamkan  kepada  anggota.  Sistem  lain  yang  terjadi  dalam  koperasi  simpan  pinjam selain seperti tersebut di atas, juga menerapkan kerjasama (musyarakah) untuk menjual barang  baik  kepada  anggota  maupun  bukan  anggota.  Keuntungan  dari  perdagangan tersebut kemudian akan dibagi sesuai dengan besaran uang yang ditabung oleh masing- masing anggota.
Tujuan  mendapat  laba  atau  keuntungan  sebuah  koperasi  mendorong  koperasi tersebut  untuk  terus  mengumpulkan  uang  dari  para  anggotanya  dan  kemudian meminjamkannya  kepada  mereka  yang  membutuhkan  pinjaman/permodalan.Laba tersebut akan dipakai untuk menambahkan jenis layanan baru, menyediakan pendidikan bagi  anggota,  menggaji  karyawan,  membeli  peralatan  atau  fasilitas  yang  dibutuhkan
ataupun  meraih  tujuan  lain  termasuk  mendapatkan  keuntungan  SHU  yang  akan  dibagi kepada para anggota koperasi secara periodik. 1
Koperasi  Karyawan  Daerah  (Kokarda)  Surakarta  adalah  salah  satu  koperasi simpan pinjam  yang anggotanya khusus  ASN di lingkungan kota Surakarta. Tabungan sebagai  simpanan didapat  dari potongan gaji tiap awal  bulan.  Demikian juga angsuran yang haru sdibayarkan oleh meraka yang punya pinjaman.
Anggota Kokarda Surakarta mayoritas adalah muslim. Jumlah anggota  tersebut saat  tulisan  ini  dibuat  mencapai  2.279  orang.  Menarik  untuk  penulis  lakukan penelitian,karena  mayoritas  koperasi  simpan  pinjam  menerapkan  sistem  bunga. Sementara  seorang  muslim  harus  taat  kepada  aturan  Allah  dan  Rasul  Nya  untuk  tidak memakan  bunga  pinjaman  yang  merupakan  riba.  Namun  sudah  menjadi  fenomena dalam  kehidupan  para  anggota  koperasi  untuk  menjadikan  koperasi  tempat  meminjam uang  di  saat  membutuhkan.  Baik  untuk  kebutuhan  yang  mendesak  maupun  kebutuhan sekunder.
Penelitian  tentang  praktek  manfaat  pada  pinjaman  uang  pernah  juga  dilakukan oleh  Oxsha  Julian  dalam  skripsinya  yang  berjudul  Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan  Pinjam  Sejahtera).  Penelitian  tersebut  memang  berfokus  pada  meminjamkan uang  kepada  bukan  anggota  koperasi.  Selain  itu,  koperasi  tersebut  memang  tidak menerapkan  bunga.  Namun  mewajibkan  biaya  administrasi  bagi  para  peminjam  yang harus dibayarkan setiap bulan. Di luar itu, praktek para peminjam yang bukan anggota koperasi  meminjam  uang  lewat  atau  atas  nama  anggota  koperasi  terdapat  satu  point syarat dalam mekanisme peminjaman, yaitu menetapkan bunga yang harus dibayarkan. 2 Penelitian  di  atas  yang  tidak  terfokus  pada  hukum  manfaat  yang  timbul  dari sebuah pinjaman, mestinya membutuhkan penelitian lanjutan. Sebab fokus utama dalam sebuah pinjaman bukan anggota atau di luar anggota. Ada yang lebih penting di atas itu, yaitu urusan riba.
Syifaushudur  dalam  skripsinya  berjudul  Implementasi  Sistem  Bagi  Hasil  Di Koperasi Syirkah Mua’wanah  Bondho Tumoto Semarang. Penelitian ini hampir mirip dengan  kasus  yang  terjadi  pada  Koperasi  Karyawan  Daerah  (Kokarda)  Surakarta. Koperasi Syirkah Mua’wanah  Bondho Tumoto Semarang selain memiliki fungsi utama sebagai  koperasi  simpan  pinjam,  juga  mempunyai  produk  lain  yaitu  jual  beli  dengan adanya warung serba ada (Waserda). 3 Walaupun dalam perkembangannya para nasabah tidak  tertarik  untuk  membeli  barang-barang  kebutuhan  mereka  di  warung  tersebut. Berbeda  dengan  Koperasi  Karyawan  Daerah  (Kokarda)  Surakarta,  Koperasi  Syirkah Mua’wanah    Bondho  Tumoto  Semarang  menerapkan  sistem  anti  riba,  dengan mengutamakan  bagi  hasil  sesuai  kesepakatan  antara  koperasi  dengan  nasabah  baik. Besarnya  bagi  hasil  berdasarkan  keuntungan  yang  akan  didapat,  bukan  berdasarkan jumlah pinjaman. 4
1 Agn. Supriyanto, Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam : Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan ,(Yogyakarta, Penerbit Andi, 2015), h. 83-84
2 Oxsha Julian, Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota Koperasi(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera), (Lampung, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 79
3 Syifaushudur, Skripsi: “ Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua’wanah  Bondho Tumoto Semarang ” , (Semarang,Jurusan Pendidikan Konomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, 2011), h. 76
4 Ibid, h. 84
Jika  terjadi  kerugian,  kerugian  akan  ditanggung  bersama,  melakukan pembiayaan awal untuk melanjutkan usaha baru atau melanjutkan usaha yang telah ada dengan  tetep  didampingi  oleh  koperasi  agar  tidak  terjadi  kerugian  lagi  di  masa mendatang.
Asih  Fitriyani  dalam  skripsinya  Analisis  Prosedur  Simpanan  Dirham  Barokah Kspps  (Koperasi  Simpan  Pinjam  Dan  Pembiayaan  Syariah)  Anda  Kantor  Cabang Karanggede.  Dalam  penelitian  tersebut  tidak  dijelaskan  bentuk  usaha  koperasi  dalam hal  apa.  Satu  hal  yang  menggelitik  untuk  ditindaklanjuti  dalam  penelitian  berikutnya adalah  tentang  denda  bagi  peserta  atau  nasabah  yang  terlambat  menyetor  atau  peserta yang  mengundurkan  diri. 5 Memang  dalam  koperasi  tersebut  semua  nasabah  akan mendapatkan hadiah semuanya dengan jumlah  dan bentuk  yang berbeda-beda. Namun adanya denda, menarik untuk diteliti tentang keabsahannya dalam transaksi syari’ah.

## Teori Tentang Pemahaman
Pemahaman  berasal  dari  kata  paham  yang  mempunyai  arti  mengerti  benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami. 6
Pemahaman  berasal  dari  kata  paham  yang  artinya  (1)  pengertian;  pengetahuan yang  banyak,  (2)  pendapat,  pikiran,  (3)  aliran;  pandangan,  (4)  mengerti  benar  (akan); tahu  benar  (akan);  (5)  pandai  dan  mengerti  benar,  apabila  mendapat  imbuhan  me-i menjadi memahami, berarti; (1) mengetahui benar, (2) pembuatan, (3) cara memehami atau memahamkan (mempalajari baik-baik supaya paham). 7
Menurut  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  Pemahaman  berasal dari kata dasar paham yang mendapat awalan pe dan akhiran an, artinya  proses, perbuatan memahami atau memahamkan. 8
Lebih  jauh  Poesprodjo,  menjelaskan  bahwa  pemahaman      adalah  transfer  apa yang  dialami  oleh  seseorang  kepada  orang  lain,  bukan      kegiatan  berpikir semata.Dengan  kalimat  lain,  pemahaman  adalah  mengalami  kembali  situasi  yang dijumpai  orang  lain  baik  bersumber    pada  pengetahuan    tentang    hidup  atau  kegiatan melakukan    pengalaman  pikiran.    Pemahaman    merupakan    suatu    kegiatan  berpikir secara diam-diam, menemukan dirinya dalam orang lain. 9
Terdapat 3 tingkatan dalam pemahaman (1) tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan,  mulai  dari  menerjemahkan  dalam  arti  yang  sebenarnya,  mengartikan prinsip-prinsip, (2) tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yaitu menghubungkan bagian-bagian terendah dengan yang diketahui berikutnya, atau menghubungkan dengan kejadian,  membedakan  yang  pokok  dengan  yang  bukan  pokok,  dan  (3)  tingkat  ketiga merupakan tingkat tertinggi yaitu pemahaman ektrapolasi. 10
Dalam  hal  pemahaman  riba,sikap  seseorang  terhadap  riba  sangat  bergantung kapada tingkat pemahamannya tentang riba tersebut.
5 Asih Fitriyani, Skripsi: “ Analisis Prosedur Simpanan Dirham Barokah Kspps (Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah) Anda Kantor Cabang Karanggede ” , (Salatiga, Jurusan Perbankan Syariahfakultas Ekonomi Dan Bisnis Islaminstitut Agama Islam Negeri, 2016), h. 59
6 Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia   Senja, Kamus   Lengkap   Bahasa Indonesia , (Semarang, Difa Publisher, 2008), h. 607-608
7 Depdikbud, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Dasar-Sekolah Dasar ,(Jakarta, BP Dharma Bakti, 1994), h. 74
8 KBBI Daring, diakses dari: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman , pada: 6 Mei 2021
9 Poesprodjo, Pengertian Pengetahuan Memahami , (Jakarta, Balai Pustaka, 1987), h. 52-53
10 NanaSudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ,(Bandung, PTRemaja Rosdakarya, 1992), h. 24

## Teori Tentang Koperasi
Koperasi  secara  bahasa  berasal  dari  kata  cooperative,  bersumber  dari  kata  co- operation yang berarti kerjasama. 11
Secara  istilah,  pengertian  koperasi  dapat  dilihat  dari  pendapat  Baswirbahwa sebagai  salah satu  perwujudan pembangunan perekonomian Indonesia, koperasi  secara umum  merupakan  perkumpulan  orang  dengancara  sukarela  mempersatukan  diri  untuk memperjuangkan  peningkatan  kesejahteraan  ekonomi  mereka  pada  suatuperusahaan yang demokratis. 12
Menurut  ILO  (International  Labour  Organization)  koperasi  mempunyai  enam elemen sebagai berikut : perkumpulan orang-orang, pengabungan orang-orang tersebut berdasarkan  kesukarelaan,  terdapat  tujuan  ekonomi  yang  ingin  dicapai,  diawasi  dan dikendalikan secara demokratis, kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan, anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang. 13 Dari pengertian dan elemen yang ada pada koperasi  dapat  ditarik pengertian bahwa koperasi  adalah wadah sekumpulan  orang  yang  dengan  sukarela  punya  tujuan  bersama  untuk  meraih keuntungan  dan  menaggung  resiko  bersama.  Sebagai  wadah  usaha  bersama,  koperasi mempunyai  beragam  usaha seperti jual beli, sewa menyewa, produksi  barang jasa dan masih  banyak  lagi.  Dalam  hal  jasa,  salah  satu  produk  koperasi  adalah  memberikan bantuan jasa keuangan berupa simpan pinjam.
Dalam  pemberian  jasa  simpan  pinjam  koperasi  menetapkan  adanya  imbalan keuntungan  materi  berupa  bunga  pinjaman  dengan  prosentase  sekian  persen  dari pinjaman.  Ada  juga  yang  menerapkan  denda  jika  peminjam  terlambat  mengembalikan pinjaman tersebut.  Koperasi dengan sumber dana dari para anggotanya yang terkumpul diputar  untuk  mendapatkan  keuntungan  dalam  wujud  bunga  pinjaman,  merupakan model koperasi yang banyak ditemui.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1995  Tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam  Oleh  Koperasi  pasal  1  angka  7 menyebutkan
“Pinjaman  Pinjaman  adalah  penyediaan    uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara Koperasi  dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  disertai  dengan  pembayaran  sejumlah imbalan.” 14
Sementara  penjelasan  pasal  23  PP  tersebut  dengan  jelas  menyebutkan  : Pemberian  imbalan  dapat  berupa  bunga  atau  dalam  bentuk  lainnya  antara  lain  berupa prinsip bagi hasil. 15
11 Arifin Sitio, Koperasi : Teori dan Praktek , (Jakarta, Erlangga, 2001), h. 13
12 Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia , (Yogyakarta, BPFE,  2000), h. 2
13 Sattar, Buku Ajar Ekonomi Koperasi , (Yogyakarta, Deepublish, 2017), h. 29
14 PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi , h. 2
15 Ibid, h. 27
Teori Tentang Riba
1. Pengertian
Riba  secara  bahasa  berarti  tambah,  dengan  tulisan  menggunakan  alif maqshurah. 16
Menurut  istilah  syara’,  ialah  :  akad  atau  transaksi  yang  serah  terima  barang dengan  barang  lain  bersifat  gelap,  tidak  nyata  dan  tidak  ada  kesesuaian  tidak    ada ukuran    menurut  syara’saat  akad  tersebut  terjadi.  Demikina  juga  dengan,    cara penerimaannya  yang  ditunda  baik  salah  satu  maupun  kedua  barang  tersebut.  Setiap penambahan  yang  di  ambil  tanpa  adanya  satu  transaksi  pengganti  atau    penyeimbang yang    dibenarkan    oleh    syara’  maka  disebut  riba. 17 Transaksi    pengganti        atau penyeimbang  adalah  transaksi    bisnis  atau    komersial    yang    melegitimasi    adanya penambahan    secara    adil,  seperti  melalui  trnsaksi  jual  beli,sewa  menyewa,  atau  bagi hasil.
Istilah  lain  untuk  menyebut  riba  adalah  Usury  dan  interest.  Dalam  hal  ini pemberi  pinjaman mengharapkan keuntungan dari uang atau barang yang dipinjamkan tanpa ada unsur tenaga kerja dan hal itu diperoleh tanpa risiko ataupun biaya. Usury dan interest termasuk dalam kategori riba.
2. Macam-Macam Riba
a.  Riba  Qardh.  Mensyaratkan  manfaat  atau  tingkat  kelebihan  tertentu  kepada yang  berhutang.  Misalnya  dalam  transaksi  dipersyaratkan  dalam  suatuhal  yang mengandung manfaat.
b.  Riba  Fadhal.  Terjadi  karena  pertukaran  antara  barang  sejenis  dengan  kadar atau  takaran  yangberbeda,  sedangkan  barang  yang  di  pertukarkan  itu  adalah  barang ribawi misalnya salahsatudari dua barang sejenis yangsaling dipertukarkan lebih banyak daripada yang lainnya.
c.Riba Nasi’ah. Terjadi  riba jenis ini disebabkan  penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Misalnyadipersyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.
d. Riba Yad. Riba ini terjadi jika salah satu pihak meninggalkan majlis transaksi sebelum adanya saling serah terima di antara keduanya. 18
3. Dasar Hukum Pelarangan Riba
a. Al Qur’an
Surah Al-Baqarah ayat 275-280 :
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti  berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan) penyakit  gila.  keadaan  mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan mereka  Berkata  (berpendapat),  Sesungguhnya  jual  beliitu  sama  dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang  yang  Telah  sampai  kepadanya  larangan  dari  Tuhannya,  lalu terus  berhenti  (dari  mengambil  riba),  Maka  baginya  apa  yang  Telah diambilnya  dahulu  (sebelum  datang  larangan);  dan  urusannya  (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah
16 Syekh  Samsuddin  Abu  Abdillah, Terjemah  Fathul  Qarib , (Surabaya, Tim Cm Grafika,2010), h. 167
17 Abdul Ghofur Ansori, Perbankan  Syari’ah  Indonesia , (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009), h. 12
18 Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Terjemah Fathul Mu’ in Jilid 1 , (Bandung, Sinarbaru Algensindo Offset, 2016), h. 784
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba  dan  menyuburkan  sedekah.  Dan  Allah  tidak  menyukai  setiap  orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang- orang  yang  beriman,  mengerjakan  amal  saleh,  mendirikan  shalat  dan menunaikan  zakat,  mereka  mendapat  pahala  di  sisi  Tuhannya.  tidak  ada kekhawatiran  terhadap  mereka  dan  tidak  (pula)  mereka  bersedih  hati.  Hai orang-orang  yang  beriman,  bertakwalah  kepada  Allah  dan  tinggalkan  sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah  dan  rasul-Nya  akanmemerangimu.  dan  jika  kamu  bertaubat  (dari pengambilan  riba),  Maka  bagimu  pokok  hartamu;  kamu  tidak  menganiaya dan  tidak  (pula)  dianiaya.  Dan  jika  (orang  yang  berhutang  itu)  dalam kesukaran,  Maka  berilah  tangguh  sampai  dia  berkelapangan.  dan menyedekahkan(sebagian  atau  semua  utang)  itu,  lebih  baik  bagimu,  jika kamu Mengetahui.” 19

## Surah Al-Imran ayat 130 :
Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  memakan  riba  dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

## Surah An-Nisa ayat 161 :
Dan  disebabkan  mereka  memakan  riba,  padahal  Sesungguhnya  mereka Telah  dilarang  daripadanya,  dan  Karena  mereka  memakan  harta  benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa, memakan harta sesama dengan cara yang  bathil  atau  salah  adalah  dilarang  termasuk  di  dalamnya  dalah  dengan cara riba. Sebagai jalan keluar agar manusia dapat mendapatkan yang halal, Allah memberi solusi melalui jual beli.
b. Al Hadits
Sebagai  sumber  hukum  kedua  dalam  Islam  setelah  Al  Qur’an,  pesan Rasulullah  Muhammad  SAW  tentang  aturan  praktek  ekonomi  atau bermuamalah dalam jual beli dapat dilihat dalam hadits-hadits berikut :
“Diriwayatkan  oleh  Abdurrahman  bin  Abu  bakar  bahwa  ayahnya  berkata Rasulullah SAW melarang penjualanemas dengan emas perak dengan perak kecuali sama beratnya,  dan membolehkan kita  menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan keinginan kita.” (HR. Bukhari)
Jabir berkata bahwa rasulullah SAW. Mengutukorang yang menerima riba, orang  yang  membayarnya.  Dan  orang-orang  yang  mencatatnya,  dan  dua
19 Depertemen Agama RI, Alqur’ an Dan Terjemah, (Jakarta, Sygma Examedia Arekanleena, 2009), h. 99
orang  saksinya,  kemudian  beliau  bersabda.  “Mereka  semua  itu sama.”(HR.Muslim)
Hadits yang merupakan amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijah 10 H. Berupa  penekanan  Rasulullah  SAW  terhadap  riba,  yang  artinya  “Ingatlah bahwa  kamu  akan  menghadap  Tuhanmu  dan  Dia  pasti  akan  menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu utang yang  akibat  riba  harus  dihapuskan.  Kamu  tidak  akan  menderita  atau  pun mengalami ketidakadilan”. 20
Melihat  hadits-hadits  di  atas,  jelas  bahwa  riba  diharamkan  dan  riba membawa  akibat  hukum  yang  harus  dipertanggungjawabkan  nanti  di kehidupan berikutnya, akhirat.
c. Ijma’ Ijma’  atau  kesepakatan  para  ulama  tentang  riba  adalah  sebuah  kepastian.
Mereka  menghukumi  riba  sebagai  suatu  yang  haram.  Hal  tersebut disampaikan  oleh  Imam  Nawawi.  Lebih  lanjut  Qurtubi  dan  Mawardi menambahkan  bahwa  keharaman  riba  yang  disepakati  adalah  semua  jenis traksaksi atau akad yang disetujui oleh para ahli fiqih sebagai riba. 21
Sementara  di  Indonesia,  Majelis    Ulama    Indonesia    sejak    tahun    1992 melalui  penyelenggaraan  Lokakarya Nasional  Ulama  dan  Tokoh  Umat Islam    se-Indonesia    di    kawasan    Cisarua    Bogor  telah  merekomendasikan pembangunan   ekonomi   berdasarkan   syariah   yang terbebas   dari   riba (bunga),   di   antaranya   melalui   pendirian   bank   syariah. Rekomendasi tersebut diperkuat dengan Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI dan Ormas Islam se-Indonesia, tahun 2003 tentang Bunga (Fa’idah/Interest) yang menyatakan bahwa status bunga sama dengan riba. 22

## METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  dari  literatur  buku  atau data-data  yang  diterbitkan  oleh  Koperasi  Karyawan  Daerah.  Untuk  mendukung penelitian,  peneliti  juga  melakukan  pegumpulan  data  dengan  kuesioner,  selanjutnya dilakukan  analisa  secara  kuantitatif  dan  deskriptif.  Kuesioner  terdiri  dari  pertanyaan tentang pengetahuan responden tentang penerapan sistem bunga, tujuan menabung atau menyimpan uang dan minat meminjam para responden di koperasi tersebut.
Guna  memperkuat  hasil  kuesioner,  peneliti  melakukan  pengembangan  dalam bentuk wawancara secara acak kepada sebagian  responden. Responden pada penelitian ini adalah pengelola dan anggota Koperasi Karyawan Daerah aktif di tahun 2021.
20 Abdul Ghofur Ansori, P erbankan Syari’ ah Indonesia , (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2018), h.15
21 Abdul  Azhim  Jalal  Abu  Zaiz, Fiqih  riba ,  (Jakarta, Senayan  Publishing, 2011), h. 50
22 Drs . HM.Ichwan Sam & Asrorun Ni’am Sholeh , Ijma’ Ulama Indonesia 2012 -Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Se Indonesia IV Tahun 2012 , h. 52

## PEMBAHASAN
Berangkat  dari  data-data  yang  telah  terkumpul,  baik  kuesioner  maupun wawancara,  peneliti  menganalisa  data  dengan  tetap  berfokus  pada  dua  hal,  yaitu pengelolaan  koperasi  dan  pemahaman  anggota  terhadap  praktek  riba  yang  merupakan larangan dalam agama Islam.
1. Pengelolaan simpan pinjam pada Kokarda Kota Surakarta
Dari aspek pengelolaan, Kokarda Kota Surakarta hanya mempunyai dua produk (dua akad) yaitu  simpanan atau menabung dan pinjaman.  Sebelumnya ada dua produk yang di tahun 2020 tidak ada lagi. Kredit barang dan sewa kantin. Uang yang tersimpan dari  simpanan  pokok  25.000  satu  kali  simpanan  bagi  anggota  baru  di  awal keanggotaannya  dan  simpanan  wajib  100.000  setiap  bulan  serta  simpanan  suka  rela dengan jumlah tidak terbatas, selain ditabung pada bank konvensional juga dipersiapkan untuk anggota yang membutuhkan pinjaman. Hingga akhir 2020 koperasi ini memiliki jumlah anggota sebanyak 2.279 orang.
Menurut  data  yang  terkumpul,  pengelolaan  simpanan  pada  Kokarda  Kota Surakarta menerapkan adanya keuntungan. Keuntungan di sini berupa bunga. Anggota yang  telah  menyimpan  uangnya  minimal  3  bulan  mendapat  bunga  0,5%  perbulan, dengan syarat  minimal  simpanan 1.000.000.  Semakin  besar simpanan semakin banyak bunga simpanan yang diperoleh. Ini artinya ada praktek riba dalam simpanan tersebut.
Simpanan  pada  Kokarda  Kota  Surakarta  juga  memberikan  hadiah  yang disebutkan di awal. Yaitu adanya THR berdasarkan lama menjadi anggota dan tali asih bagi  yang  pensiun  atau  meninggal  dunia  berdasarkan  berapa  banyak  uang  yang disimpan di koperasi tersebut. Ini jelas praktek riba. Sebab segala pinjaman, dalam hal ini uang simpanan itu akan dipinjamkan, dan menimbulkan manfaat pada pemilik uang, maka di situlah ada riba.
Hal di atas dari sisi simpanan yang menimbulkan tambahan. Sedangkan dari sisi pinjaman,  koperasi  tersebut  menerapkan  sistem  bunga.  Peminjam  dalam  hal  ini  para anggota  yaitu  ASN  Kota  Surakarta  maupun  non  ASN  (TKPK)  diharuskan mengembalikan  pinjamannya  berlebih  tergantung  pada  jenis  pinjaman.  Apakah  itu pinjaman  umum,  pinjaman  dalam  rangka  berobat  atau  pinjaman  untuk  pendidikan. Masing-masing ada hitungan bunganya. Bunga dalam pinjaman jelas merupakan riba.
Bunga  pinjaman  adalah  manfaat  yang  diperoleh  dari  pemilik  uang.  Setiap pinjaman yang menimbulkan manfaat bagi orang yang meminjamkan adalah riba. Si A memberi  pinjaman  kepada  Si  B  Rp  1.000.000.  Si  B  diberi  kewajiban  mengembalikan sebanyak Rp 1.200.000. Kelebihan Rp 200.000 adalah manfaat yang diperoleh oleh Si A. kelebihan itu hukumnya haram.
2. Pemahaman anggota Kokarda Kota Surakarta tentang riba
Pada  aspek  pemahaman  anggota  Kokarda  Kota  Surakarta  tentang  riba,  peneliti membatasi  responden  hanya  pada  responden  muslim  saja.  Karena  definisi  riba  yang sedang peneliti angkat adalah definisi riba dalam konteks hukum Islam (syariah), maka peneliti  tidak  membahas  riba  yang  dianut  oleh  agama  lain.Dari  2.279  orang  anggota Kokarda  Kota  Surakarta  mayoritas  adalah  muslim  dengan  jumlah  1.525  orang  atau 66,9%.  Dari  jumlah  tersebut  peneliti  mendapat  data  kuesioner  sebanyak  72  responden pada  pekan  ke  3.  Meningkat  22  responden  yang  sebelumnya  di  pekan  kedua  sejumlah 50 orang.
Data  kuesioner  pada  indikator  pengetahuan,  81,9%  anggota  koperasi  tersebut berada  pada  wilayah  mengetahui  bahwa  koperasi  menerapkan  bunga,  yang  tersebar pada cukup tahu 20%, tahu 27% dan sangat tahu 12%. Sisanya, 18% dari responden ada pada wilayah tidak mengetahui bahwa koperasi tersebut memberikan sistem bunga dan reward.  Secara  detil,  tidak  tahu  8%  dan  sangat  tidak  tahu  5%.  Angka  tersebut menunjukkan  dari  sisi  pengetahuan  bahwa  koperasi  menerapkan  bunga  dan  reward mayoritas  para  anggota  sudah  mengetahui  hal  tersebut.  Ditambah  hasil  wawancara kepeda  beberapa  anggota  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah  lebih  khusus  lagi  pada Bagian Kesra dan Bagian Hukum, keseluruhan dari mereka mengetahui dan memaklumi bahwa  lembaga  simpan  pinjam  umumnya  memang  menerapkan  bunga  pinjaman  yang nantinya  bunga  tersebut  akan  dibagi  kepada  seluruh  anggota  koperasi  sesuai  dengan besar simpanan mereka.
Sebuah  fenomena  yang  perlu  mendapat  perhatian  serius.  Di  mana  mayoritas anggota  koperasi  tersebut  adalah  muslim  sementara  meraka  berada  dalam  kubangan sesuatu  yang  haram,  dalam  hal  ini  riba,  dan  mendapat  legalitas  badan  hukum  dalam bentuk koperasi karyawan pemerintah kota Surakarta. Bagi yang non muslim mungkin tidak  menjadi  perhatian  serius  dan  masalah  dunia  akhirat.  Tapi  bagi  yang  muslim,  hal ini perlu segera mendapat jalan keluar agar mereka tetap bisa berkoperasi namun tidak melanggar larangan berupa riba.
0 5 10 15 20 25 30 Sangat tidak tahu Tidak tahu Cukup tahu Tahu
Sangat tahu

## Penerapan Bunga Dan Reward
Selain  menggali  pengetahuan  anggota  akan  penerapan  bunga  pinjaman  pada koperasi,  indikator  penting  lain  pada  aspek  pemahaman,  penulis  memilih  sejauh  mana pengetahuan  anggota  bahwa  bunga  pinjaman  itu  adalah  riba.  Data  kuesioner menunjukkan  62,5%  responden  mengetahui  bahwa  bunga  pinjaman  adalah  riba. Sedangkan 27,5% tidak mengetahui.
Dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  anggota  koperasi  yang  dekat,  secara pertemanan,  dengan  penulis  mereka  mengetahui  bahwa  bunga  pinjaman  di  koperasi adalah  riba,  pengetahuan  mereka  beragam.  Ada  yang  mengetahui  dari  membaca  buku atau  website,  ada  juga  yang  mengetahuinya  dari  nonton  video  youtube.  Dan menariknya,  mayoritas  mereka  mengetahui  hal  tersebut  baru  saja.  Artinya  riba  pada pinjaman koperasi adalah haram hukumnya bukan menjadi pengetahuan mereka secara mendasar  sejak  lama.  Bisa  disimpulkan  juga  bahwa  urusan  riba  ini  bukan  materi pelajaran di sekolah yang didapat sejak awal. Tapi menjadi pengetahuan baru-baru saja.
Tidak  hanya  menjadi  perkara  yang  ironis  karena  mayoritas  anggota  koperasi adalah  muslim  sementara  mareka  masih  berkubang  dalam  hal  haram,  yaitu  riba,  tapi juga  persoalan  riba  ini  bukan  menjadi  pengetahuan  dasar.  Dapat  disimpulkan  juga bahwa  saat  seseorang  sudah  terlanjur  masuk  dalam  lingkungan  haramnya  riba,  baru kemudian tahu bahwa hal tersebut dilarang.
Indikator  lain  untuk  mengukur  pemahaman  anggota  terhadap  riba,  penulis sengaja menarget tentang tujuan anggota. Dengan pemahaman mereka yang mayoritas tahu bahwa koperasi menerapkan bunga pinjaman dan reward serta pengetahuan mereka bahwa  bunga  pinjaman  adalah  haram,  apa  tujuan  mereka    menyimpan  atau  menabung uang di koperasi tersebut. Berikut data yang diperoleh :
0 5 10 15 20 25 Sangat tidak tahu Tidak tahu Cukup tahu Tahu
Sangat tahu

## Bunga Pinjaman Riba
Cukup  signifikan.  Dari  kuesioner  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  62,5% responden  mengharap  keuntungan.  Keuntungan  apa?  Lebih  jauh  setelah  diadakan wawancara  dengan  mereka  yang  mengharap  keuntungan,  terdapat  beberapa  alasan antara  lain  mayoritas  dari  mereka  ingin  mendapat  THR  (Tunjangan  Hari  Raya),  dan reward masa pensiun, sedangkan sedikit dari mereka yang mengharap SHU (Sisa Hasil Usaha).
Sampai  di  sini  penulis  menganalisa  bahwa  pengetahuan  mereka  tentang  riba tidak  berbanding  lurus  dengan  sikap  mereka  untuk  menjauhinya.  Justru  dari  kuesioner ataupun  wawancara  menunjukkan  masih  begitu  besar  yang  mengharap  keuntungan ribawi tersebut. Bahkan pada pilihan ketiga 16,6% punya tujuan agar dapat meminjam. Meminjam yang pengembaliannya harus lebih, alias ada bunganya. Hanya 20,8% yang benar-benar murni manabung.

## SIMPULAN
Pengelolaan  simpanan  pada  Kokarda  Kota  Surakarta  yang  memberikan keuntungan  dan  reward  jelas  mengandung  unsur  riba.  Sementara  dalam  hal  pinjaman, terdapat  beberapa  tingkatan  bunga  sesuai  dengan  tujuan  peminjaman  uang  di  koperasi tersebut. Bunga pada pinjaman atau meminjam dan harus mengembalikan berlebih, jelas riba.
Pemahaman  anggota  Kokarda  Kota  Surakarta  dari  sisi  pengetahuan  mereka banyak  yang  tahu  bahwa  koperasi  menerapkan  riba,  tahu  bahwa  riba  adalah  haram, namun  dari  sisi  tujuan  menyimpan  uang  di  koperasi  dan  tingginya  minat  meminjam, menunjukkan  bahwa  pemahaman  mereka  masih  sebatas  pengetahuan  saja.  Belum meresap menjadi kesadaran yang benar-benar meninggalkan yang dilarang.
Dari  aspek  anggota,  sebenarnya  Kokarda  adalah  koperasi  yang  unik.  Berbeda dengan koperasi yang lain. Kalau boleh menyebutnya, saya mengatakan Kokarda secara aspek  anggotanya  adalah minal  mukhashshishot .  Koperasi  yang  aman.  Anggota koperasi tersebut adalah ASN yang secara simpanan perbulannya sebagai tabungan dan pinjaman angsurannya perbulan pasti tidak pernah terlambat. Sebab langsung dipotong dari gaji. Dalam kondisi seperti itu, koperasi ini punya nilai lebih. Misal, jika seseorang meminjam  uang  di  koperasi,  koperasi  tidak  punya  rasa  kuatir  orang  tersebut  tidak membayar. Sekali lagi, pembayaran angsuran peminjam sudah dipotong dari gaji.
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Murni menabung Mengharap keuntungan Agar boleh meminjam

## Tujuan Menyimpan Uang di Koperasi
Agar  koperasi  terbebas  dari  riba,  sebaiknya  koperasi  menerapkan  murni pinjaman  (qardh),  pinjaman  tanpa  bunga.  Selanjutnya  koperasi  bisa  membuka  usaha dalam  bentuk  sewa  kantin  yang  pernah  ada  sebelumnya.  Atau  koperasi  menyediakan barang-barang  kebutuhan  para  anggotanya  dengan  cara  jual  beli.  Keuntungan  jual  beli itulah  yang  nantinya  dibagi  kepada  para  anggota  dalam  bentuk  SHU.  Tentu  saja  SHU yang halal karena berangkat dari jual beli. Bukan riba.  Sebab Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. []

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Azhim  Jalal  Abu  Zaiz, Fiqih  riba ,  Jakarta: Senayan  Publishing, 2011
Abdul Ghofur Ansori, Perbankan  Syari’ah  Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009
Agn. Supriyanto, Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam : Implementasi kebijakan koperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan ,Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015
Arifin Sitio, Koperasi : Teori dan Praktek , Jakarta: Erlangga, 2001
Asih Fitriyani, Skripsi: “ Analisis Prosedur Simpanan Dirham Barokah Kspps Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Anda Kantor Cabang Karanggede” , Salatiga: Jurusan Perbankan Syariahfakultas Ekonomi Dan Bisnis Islaminstitut Agama Islam Negeri, 2016
Depdikbud, Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Dasar-Sekolah Dasar ,Jakarta: BP Dharma Bakti, 1994
Depertemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemah, Jakarta: Sygma Examedia Arekanleena, 2009, h. 99
Drs. HM.Ichwan Sam & Asrorun Ni’am Sholeh, Ijma’ Ulama Indonesia 2012- Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Se Indonesia IV Tahun 2012
Em Zul, Fajri & Ratu Aprilia   Senja, Kamus   Lengkap   Bahasa Indonesia , Semarang: Difa Publisher, 2008
KBBI Daring, diakses dari: https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemahaman , pada: 6 Mei 2021
NanaSudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar ,Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 1992
Oxsha Julian, Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Peminjaman Uang Bagi Yang Bukan Anggota KoperasiStudi Pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera,

## Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018
Poesprodjo, Pengertian Pengetahuan Memahami , Jakarta: Balai Pustaka, 1987
PP Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia , Yogyakarta: BPFE,  2000
Sattar, Buku Ajar Ekonomi Koperasi , Yogyakarta: Deepublish, 2017
Syekh  Samsuddin  Abu  Abdillah, Terjemah  Fathul  Qarib , Surabaya: Tim Cm Grafika,2010
Syifaushudur, Skripsi: “ Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi Syirkah Mua’wanah  Bondho Tumoto Semarang” , Semarang:Jurusan Pendidikan Konomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri, 2011
Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, Terjemah Fathul Mu’in Jilid 1 , Bandung: Sinarbaru Algensindo Offset, 2016