## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN E-COMMERCE DALAM HAL KETIDAKSESUAIAN PRODUK PADA WEBSITE
BISMA PUTRA PRATAMA, SUSANTI SEMBIRING Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti bismaputrapratama92@gmail.com, susantimuham@gmail.com
Abstract: Today's  technology  and  information  makes  it  easier  for  consumers  to  make transactions  and  buy  the  desired  goods  just  by  looking  at  e-commerce  websites.  The  use  of information  systems  and  transactions  today  is  also  accompanied  by  a  negative  impact  on consumers  where  the  goods  received  do  not  match  the  reality  that  is  on  the  catalog  on  the internet,  this  is  not  in  accordance  with  Law  Number  8  of  1999  concerning  Consumer Protection,  this  raises  many  questions  related  to  responsibility  business  actors  and  legal protection  for  consumers  regarding  losses  in  purchasing  goods  in  e-commerce  transactions that  are  not  in  accordance  with  the  provider's  website,  there  is  a  gap  in  the  position  of consumers and business actors which results in harm to consumers. Based on the background of  the  problems  above,  the  formulation  of  the  problem  in  this  study  includes,  How  is  legal protection  for  consumers  in  online  buying  and  selling  agreements  via  the  internet  (E- Commerce)  in  Indonesia  and  Legal  remedies  taken  by  consumers  if  they  experience  losses. This type of research is library  research, meaning a study by reviewing books related to  this research  that  come  from  libraries  or  the  Internet.  The  research  method  used  in  writing  this research is library research which is normative juridical. Normative juridical means statutory regulations  and  norms  that  apply  in  society  or  also  those  concerning  customs  that  apply  in society.  In  legal  research,  there  is  an  approach,  namely  the  approach,  namely  the  statutory approach and the conceptual approach. With this approach, researchers  will get information from various aspects regarding the issue being tried to find an answer. it's a loss. The results of this discussion found that legal protection for consumers who use e-commerce transactions in the event of a loss is regulated in the provisions of the Civil Code, Law Number 8 of 1999, and  Law  Number  11  of  2008.  However,  the  regulations  in  Indonesia  has  not  been  able  to specifically accommodate legal protection for consumers who use e-commerce transactions, so it is hoped that the Law on Consumer Protection and the Electronic Transaction Information Law  will  accommodate  more  legal  protection  for  consumers  who  use  e-commerce transactions. In Indonesia, there are two legal remedies that consumers can take if they suffer losses  in  online  trading  transactions,  namely  by  court  or  out  of  court  (consultation, negotiation, mediation, or expert judgment) according to the agreement of each party.
Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Product.
Abstrak: Teknologi dan Informasi saat sekarang ini memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi  dan  membeli  barang  yang  diinginkan  hanya  dengan  melihat  website  e-commerce. Penggunaan sistem informasi dan transaksi dewasa ini juga dibarengai dengan dampak negatif untuk  konsumen  dimana  barang  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada  pada katalog  di  internet  ini  tidak  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  hal  ini  menimbulkan  banyaknya  pertanyaan  terkait  tanggung  jawab pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengenai kerugian pembelian barang  dalam  transaksi  e-commerce  yang  tidak  sesuai  dengan  website  penyedia,  adanya kesenjangan  kedudukan  konsumen  dengan  pelaku  usaha  yang  mengakibatkan  merugikan konsumen.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  antara  lain,  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  perjanjian jual beli online melalui internet (E-Commerce) di Indonesia dan Upaya hukum yang ditempuh oleh  konsumen  jika  mengalami  kerugian.  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  perpustakaan, artinya  sebuah  studi  dengan  mengkaji  buku-buku  terkait  dengan  penelitian  ini  yang  berasal dari  perpustakaan  maupun  Web  internet.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan penelitian  ini  adalah  penelitian  kepustakaan  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif artinya peraturan perundang – undangan dan norma – norma yang berlaku di masyarakat atau
juga yang menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Penelitian  hukum didalam  nya terdapat perdekatan yaitu pendekatan yaitu pendekatan Undang –Undang atau statue approach dan  Pendekatan  konseptual  atau  conceptual  approach.  Dengan  pendekatan  tersebut,  peneliti akan  mendapatkan  informasi  dari  berbagai  aspek  mengenai  isu  yang  sedang  di  coba  untuk dicari  jawabannya.  jadinya  kerugian.  Hasil  dari  pada  pembahasan  ini  menemukan  bahwa perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pengguna  transaksi  e-commerce  dalam  hal  terjadinya kerugian  diatur  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1999,  dan  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008.  Namun  peraturan  di Indonesia belum dapat secara khusus mengakomodir perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna  transaksi  e-commerce,  sehingga  diharapkan  Undang-Undang  tentang  Perlindungan Konsumen  dan  Undang-Undang  Informasi  Transaksi  Elektronik  lebih  mengakomodir perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  pengguna  transaksi  e-commerce.  Di  Indonesia terdapat  dua  upaya  hukum  yang  konsumen  dapat  tempuh  jika  mendapat  kerugian  dalam transaksi  perdagangan  online  yaitu  dengan  jalur  pengadilan  atau  luar  pengadilan  (konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli) sesuai kesepakatan masing-masing pihak.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen , E-Commerce, Produk.

## A.Pendahuluan
E-commerce  merupakan  bentuk  perdagangan  yang  mempunyai  karakteristik  tersendiri yaitu perdagangan yang melintasi batas negara, tidak bertemunya penjual dan pembeli, media yang  dipergunakan  internet.  Pengertian  perlindungan  konsumen  yang  terdapat  dalam  Pasal  1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindingan Konsumen (selanjutnya disebut  Undang-Undang  Perlindungan  Konsmen/  UUPK)  tersebut  cukup  memadai.  Kalimat yang menyatakan ”segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng  untuk  menyadakan  tindakan  sewenang  wenangnya  yang  merugikan  pelaku  usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK)  namun  bukan  berarti  kepentingn pelaku  usaha  tidak  ikut  menjadi  perhatian,  teristimewa  karna  keberadaan  perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.
Kegiatan  jual  beli  secara  online  merupakan  salah  satu  kegiatan  yang  sering  dilakukan oleh  masyarakat  sebagai  dampak  dari  perkembangan  arus  globalisasi.  Penggunaan  media elektronik  melalui  internet  sebagai  jalur  dari  transaksi  baru  adalah  jawaban  atas  majunya perdagangan  baik  nasional  maupun  internasional.  Internet  sangat  berperan  sebagai  pelopor tumbuhnya  transaksi  perdagangan  menggunakan  sarana  elektronik  atau  yang  disebut  dengan electronic commerce (e-commerce). Electronic commerce transaction adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli dalam rangka penyediaan barang atau jasa termasuk melelangkan barang atau jasa, dan atau mengalihkan hak dengan menggunakan media elektronik computer maupun  internet.  Dalam  dunia  perdagangan,  internet  banyak  dimanfatkan  sebagai  media komunikasi dalam kegiatan bisnis karena berkontribusi terhadap efisensi. E-commerce terbagi atas dua segmen yaitu business to business e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha) dan business to consumer e-commerce (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).
Para produsen atau pelaku usaha akan mencari keuntungan yang setinggitingginya sesuai dengan  prinsip  ekonomi.  Prasasto  mengemukakan  empat  contoh  elemen  yang  mempengaruhi perilaku  bisnis  menjadi  tidak  sehat,  yaitu  konglomerasi,  kartel/trust,  insider  trading,  dan persaingan  tidak  sehat/curang.  Sekurang-kurangnya  ada  empat  bentuk  perbuatan  yang  lahir sebagai  akibat  dari  tidak  sehatnya  praktik  bisnis  seperti  diatas,  yaitu  menaikkan  harga, menurunkan mutu, dumping dan memalsukan produk. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena praktik bisnis curang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peraturan, misalnya, mengenai cara membuat makanan yang baik dan sehat, dan aturan yang melindungi konsumen dari kerugian yang  timbul  karena  memakai  atau  mengonsumsi  makanan,  serta  pengawasan  yang  ketat  agar peraturan-peraturan  itu  dipatuhi  dan  dilaksanakan.  Dengan  pemahaman  bahwa  semua masyarakat  adalah  konsumen,  maka  melindungi  konsumen  berarti  juga  melindungi  seluruh
masyarakat.  Karena  itu,  sesuai  dengan  amanat  Alinea  IV  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlindungan konsumen menjadi penting.
Transaksi  electronic  yang  dipraktekan  dalam  tansaksi  online  melahirkan  kekuatan  daya tawar yang tidak sejajar antara pelaku usaha dan konsumen dapat dilihat dari kenyataan bahwa pelaku  usaha  yang  mejual  barang  dan/jasa  secara  online  kerap  memunculkan  kontrak  baku sehingga memunculkan daya tawar. Lemahnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan  transaksi  online  tentu  sangat  merugikan  konsumen  dan  melanggar  hak  konsumen yang  diatur  dalam  Pasal  4  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen.  Upaya  hukum  yang  digunakan  dalam  transaksi  elektronik  dapat  dilkakukan instrument  UU  ITE  dan/atau  PP  PSTE  sebagai  dasar  hukum  dalam  penyelesaian  dan permasalahan  yang  ada,  guna  untuk  melindungi  konsumen  dalam  jual  beli  online  agar menghindari  kerugian  dalam  bertransaksi.  Terkait  dengan  perlindungan  konsumen,  Pasal  49 Ayat  (1)  PSTE  menegaskan  bahwa  pelaku  usaha  yang  menawarkan  produk  melalui  system elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar yang berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang  diperjanjikan  maka  pelaku  usaha  wajib  memberikan  batas  waktu  pada  konsumen  untuk mengembalikan  sesuai dengan perjanjian atau terdapat  cacat tersembunyi, dan apabila barang tidak sesuai foto pada iklan online. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha (penjual online) secara  perdata  dengan  dalih  wanprestasi  atas  tansaksi  jual  beli  yang  anda  lakukan  dengan penjual. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini  antara  lain,  Bagaimana  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  perjanjian  jual  beli online  melalui  internet  (E-Commerce)  di  Indonesia  dan  Upaya  hukum  yang  ditempuh  oleh konsumen jika mengalami kerugian.

## B.Metodologi Penelitian
Jenis  penelitian  adalah  penelitian  perpustakaan,  artinya  sebuah  studi  dengan  mengkaji buku-buku terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan maupun Web internet. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  penelitian kepustakaan  yang  bersifat  yuridis  normatif.  Yuridis  normatif  artinya  peraturan  perundang  – undangan  dan  norma  –  norma  yang  berlaku  di  masyarakat  atau  juga  yang  menyangkut kebiasaan  yang  berlaku  di  masyarakat.  Penelitian  hukum  didalam  nya  terdapat  perdekatan yaitu  pendekatan  yaitu  pendekatan  Undang  –Undang  atau  statue  approach  dan  Pendekatan konseptual atau conceptual approach. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya.

## C.Hasil dan Pembahasan

## 1.Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Online  Melalui Internet (E-Commerce) Di Indonesia
Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  untuk  kepentingan  manusia  yang dilindungi oleh hukum atau perlindungan hak pengguna transaksi e-commerce. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap konsumen bisa diartikan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen  pengguna  transaksi  ecommerce.Timbulnya  kerugian  dari  pihak  konsumen  dalam transaksi  e-commerce  tidak  terlepas  dari  produsen  yaitu  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  dalam melakukan  transaksi  e-commerce  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  diatur  UUPK  dalam ketentuan  yaitu  Pasal  6  dan  Pasal  7.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  pelaku  usaha  tidak  saja mempunyai  hak  dalam  bertransaksi  jual  beli  melalui  internet  atau  transaksi  e-commerce, namun  pelaku  usaha  juga  mempunyai  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  apabila  sewaktu- waktu  terjadi  wanprestasi  dengan  konsumen,  sehingga  berkewajiban  memberikan  ganti  rugi terhadap  konsumen.  Perubahan  informasi  yang  diberikan  untuk  konsumen  telah  mengubah prilaku  konsumen  menjadi  lebih  kritis  dan  selektif  dalam  menentukan  produk  yang  akan dipilih.Pada  dasarnya  e-commerce  merupakan  model  bisnis  modern  di  dunia  maya  secara "non-face" yang berarti bahwa transaksi e-commercetersebut tidak dihadiri oleh pelaku bisnis secara  fisik  atau  tanpa  tatap  muka  langsung,  sehinga  rentan  terjadinya  kecurangan  dan kekeliruan yang tidak dapat dihindari dari konsumen.
Pedoman yang perlu diperhatiakan dalam penerapan perlindungan konsumen transaksi e- comerce yaitu : a. dari sisi produk (barang dan jasa) b. dari sisi transaksi c. dari sisi kerugian Adapun Perlindungan  hukum terhadap..konsumen pengguna transaksi..e-commerce dalam  hal terjadinya.kerugian  yang  diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia  yakni  Hukum.  Perdata Indonesia, UUPK, dan UU ITE. Jual beli melalui internet e-commerce pada dasarnya memiliki kesamaan.dengan  jual  beli  pada  umumnya.  Dengan.demikian  berlaku  ketentuan  pasal  1457 KUHPer,  bahwa  yang  dimaksud  jual  beli  “suatu  perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk membayar  harga  yang  telah  dijanjikan.”5Menurut  Pasal  1458  KUHPer  yaitu  “jual  beli  itu dianggap telah terjadi antara  kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan  tentang  kebendaan  tersebut  dan  harganya,  meskipun  kebendaan  itu  belum diserahkan,  maupun  harganya  belum  dibayar.”  Dimana  hal  ini  sesuai  dengan  asas konsensualisme  dalam  perjanjian.  Pelaku  usaha  dapat  digugat  dengan  dasar  melanggar  hak konsumen  yang  didasari  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  wanprestasi  dengan  dasar hukum  Pasal  1243  KUHPer  dimana  timbul  wanprestasi  dari  persetujuan  (agreement)dan dengan diperkuat penjelasan oleh Pasal 1320, 1338, 1457, dan Pasal 1458 KUHPer yang telah dijelaskan diatas. Gugatan juga dapat disertai dengan dokumen elektronik yang sudah di print out  sebagai  barang  bukti  mengingat  Pasal  1866  KUHPer  yang  menentukan  bahwa  alayt pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Hukum Perdata  Indonesia  tidak  mengatur  tentang  ketentuan.perjanjian  dengan  metode  transaksi..e- commerce secara khusus, sehingga segala.ketentuan yang ada.masih mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum. yaitu berasal dari KUHPerdata.
Secara umum dikenal 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu: 1) Hak untuk mendapatkan keamanan  (The  Right  to  Safety)  Konsumen  berhak  mendapatkan  keamanan  dan  barang  dan jasa yang ditawarkan  kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan  jika dikonsumsi  sehingga  konsumen  tidak  dirugikan  baik  secara  jasmani  atau  rohani  terlebih terhadap  10  barang  dan/  atau  jasa  yang  dihasilkan  dan  dipasarkan  oleh  pelaku  usaha  yang berisiko sangat tinggi; 2) Hak untuk mendapatkan informasi (The Right to be Informed) Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan,  melalui  iklan  di  berbagai  media,  atau  mencantumkan  dalam  kemasan  produk  (barang). Hal  ini  bertujuan  agar  konsumen  tidak  mendapat  pandangan  dan  gambaran  yang  keliru  atas produk barang dan jasa; 3) Hak untuk memilih (The Right to Choose) Konsumen berhak untuk menentukan  pilihannya  dalam  mengkonsumsi  suatu  produk.  Ia  juga  tidak  boleh  mendapat tekanan  dan  paksaan  dari  pihak  luar  sehingga  ia  tidak  mempunyai  kebebasan  untuk  membeli atau tidak membeli; dan 4) Hak untuk didengar (The Right to be Heard) Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.
Apabila  pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  pelaku  usaha  dapat  dipidana berdasarkan  Pasal  62  UUPK,  yang  menentukan  :“pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat  (1)  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c,  huruf  e,  ayat  (2)  dan  Pasal  18  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar  rupiah).”  Pasal  3  UU  ITE  mengatur  bahwa  setiap  pemanfaatan  teknologi.informasi harus didasarkan pada asas “kepastian hukum., manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan netral teknologi.” Lebih lanjut, mengenai pentingnya kepastian hukum ini tertuang dalam Pasal 4 UU ITE  yang  mengatur  bahwa  “transaksi  elektronik  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk memberikan  rasa  aman,  keadilan  dan  kepastian  hukum”  Hal  ini  menandakan  bahwa.pelaku usaha jual beli. dalam e-commerce wajib patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. UU ITE tidak  mengatur  mengenai  kriteria  barang  yang  boleh  diperdagangkan  dalam  transaksi  e- commerce,  namun  UU  ITE  mewajibkan  pelaku  usaha  untuk  menyediakan  informasi  yang lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  produk  yang  ditawarkan.  Hal  ini  diatur  dalam  ketentuan Pasal  9  yang  menyebutkan  bahwa  :”pelaku  usaha  menawarkan  produk  melalui  Sistem Elektronik  harus  menyediakan  informasi  yang  lengkap  dan  benar  berkaitan  dengan  syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

## 2.Upaya Hukum Yang Ditempuh Oleh Konsumen Jika Mengalami Kerugian
Upaya  hukum  juga  dapat  dilakukan  dalam  transaksi  E-commerce  untuk  dapat  memberi perlindungan  bagi  pembeli  atau  konsumen.  Apabila  suatu  ketika  terjadi  sengketa  antara penjual dan kosumen maka para pihak dapat menggunakan upaya hukum. Dalam UUPK Pasal 45  ayat  (2)  menyatakan  “bahwa  penyelesaian  sengketa  konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Dalam  UUPK  pasal  4  salah  satu  hak  dari  konsumen  ialah  “mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian  sengketa  secara  patut.  Selain  itu,  salah  satu  kewajiban pelaku  usaha  adalah  memberikan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/ataupenggantian  atas  kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. UUPK  menyebutkan  dalam  Pasal  23  “bahwa  apabila  pelaku  usaha  pabrikan  dan/atau  pelaku usaha  distributor  menolak  dan/atau  tidak  memberi  tanggapan  dan/atau  tidak  memenuhi  ganti rugi  atas  tuntutan  konsumen,  maka  konsumen  diberikan  hak  untuk  menggugat  pelaku  usaha dan menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)  atau  dengancara  mengajukan  gugatan  kepada  peradilan  di  tempat  kedudukan konsumen tersebut”.
Para  pihak  dalam  menyelesaikan  sengketa  gugatan  perdata  dalam  transaksi  elektronik bisa  menggunakan  jalur  arbitrase,  atau  lembaga  lainnya  seperti  mediasi,  konsiliasi,  dan negosiasi. Keamanan merupakan sebuah kepentingan didalam melaksanakan transaksi berbasis elektronik.  Ada  3  pendekatan  dalam  menjaga  keamanan  cyberspace,  yang  pertama  yaitu pendekatan  teknologi,  pendekatan  sosial  budaya-etika,  serta  yang  ketiga  pendekatan  hukum. Pendekatan teknologi memang mutlak dilakukan untuk mengatasi gangguan keamanan, sebab jaringan akan lebih mudah diakses dengan cara ilegal. Agar pelaku usaha memiliki kesadaran untuk  tidak  melakukan  penipuan  terhadap  konsumen,  maka  kepastian  hukum  memang  perlu adanya  bagi  para  konsumen  yang  akan  melakukan  transaksi  online  tersebut.  14  Pendekatan hukum  serta  sosial  budaya-etika  menjadi  sangat  penting  sebagai  pendekatan  selanjutnya, karena  hak-hak  konsumen  yang  sangat  penting.15  Jika  terjadinya  pelanggaran  maka pendekatan hukum sebagai bentuk tersedianya hukum positif yang dapat memberikan jaminan serta menjadi landasan dalam penegakan hukum (law enforcement).
Penyelesaian  sengketa  ada  dua  yaitu  jalur  litigasi  (pengadilan)  dan  jalur  nonlitigasi (tidak  melalui  pengadilan)  penyelesaian  sengketa  melalui  non  litigasi  dapat  dilaksanakan dengan cara mediasi, konsolidasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa secara non litigasi yang lebih  menguntungkan  adalah  dengan  cara  mediasi,  dimana  mediator  membantu  para  pihak untuk  berkompromi  untuk  mencari  jalan  keluar  dari  sengketa  sesuai  kesepakatan  para  pihak sehingga para pihak bisa menerima dengan baik. Namun,  cara ini memiliki  kekurangan  yaitu hasil  kesepakatan  tidak  mengikat  dan  bersifat  final  karena  hanya  berbentuk  kesepakatan  para pihak,  lewat  dua  jalur  tersebut,  konsumen  dan  juga  pelaku  usaha  bisa  menyelesaikan sengketanya.  Pasal  45  A  ayat  (1)  UU  Nomor  19  Tahun  2016  menyebutkam  dimana  para pelaku  bisnis  yang  melanggar  peraturan  perundangundangan  dalam  bisnis  E-commerce  akan dikenakan  sanksi  pidana,  administrasi,  dan  ganti  rugi  sehingga  diharapkan  akan  mengurangi dan mencegah kasus penipuan seperti ini terjadi lagi.

## D.Penutup
Perlindungan.hukum.terhadap  konsumen  pengguna  transaksi  e-commerce  dalam.hal terjadinya  kerugian  mutlak  diperlukan.  Perlindungan  tersebut  telah  diatur  dalam.ketentuan KUHPer,  dimana  pelaku  usaha  dapat  digugat  dengan  dasar  melanggar  hak  konsumen  yang didasari  bahwa  pelaku  usaha  telah  melakukan  wanprestasi  dengan  dasar  hukum  Pasal  1243 KUHPer  dimana  timbul  wanprestasi  dari  persetujuan  (agreement)dan  dengan  diperkuat penjelasan  oleh  Pasal  1320,  1338,  1457,  dan  Pasal  1458  KUHPer.  Perlindungan  terhadap konsumen  dalam  hal  ini  didasari  pada  apabila  pelaku  usaha  dalam  hal  ini  menimbulkan kerugian  terhadap  konsumen  pengguna  transaksi..e-commerce,  maka  pelaku  usaha bertanggung  jawab.atas  kerugian  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  pasal  19  UUPK.  UU  ITE juga  menjadi.landasan  perdagangan  elektronik..di  Indonesia  selain  KUHPer  dan  UUPK.  UU ITE mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan
dengan  produk  yang  ditawarkan,dalam  hal  ini  telah  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  9.  Pelaku usaha  sebaiknya  memenuhi  tanggung  jawabnya  untuk  memberikan  informasi  secara  jelas terhadap  konsumen  bagaimana  transaksi  tersebut  diselesaikan  dan  pelaku  usaha  seharusnya tidak  lari  dari  tanggung  jawab  mengenai  transaksi  konsumen  yang  telah  dibayarkan  50%. Dengan  adanya  pendaftaran  atas  usaha-usaha  elektronik,  pemerintah  dapat  mengawasi  lebih ketat pihak yang ingin terlibat dan melakukan kegiatan menyangkut kepentingan bersama pada saat transaksi perdagangan elektronik tersebut

## Daftar Pustaka
Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta Didik  M.  Arif  Mansyur  dan  Elisatris  Gultom,  2005,  Cyber  Law  (Aspek  Hukum  Teknologi Informasi), Rafika Aditama, Bandung.
Firman  Tumantara,  2016,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  (Filofofi  perlindungan  Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan), Setara Press, Malang
Janus Sidabalok, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Alumni, Bandung. Kansil  C.S.T,  2013,  Pokok-Pokok  Pengetahuan  Hukum  Dagang  Indonesia,  Sinar  Grafika,

## Jakarta
Nelfira,  Nelfira,  Hariyadi  Hariyadi,  and  Muhammad  Ridho.  "Aplikasi  Pemasaran  dan Penjualan  Karangan  Bunga  Berbasis  Website  Menggunakan  Metode  Fifo  pada  CV. Dikrez Florist." Rang Teknik Journal 4.1 (2021): 109-116.
Rudyanti  Dorotea  Tobing,  2014,  Hukum,  Konsumen  dan  Masyarakat,  LaksBang  Mediatama, Yogyakarta.
Sidabalok,  Janus,  2014,  Hukum  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia,  PT  Citra  Aditya,
Bandung
Sidharta, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta. Sri  Redjeki  Hartono,  2000,  makalah  “Aspek-aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen”  dalam buku hukum perlindungan konsumen, Mandar Maju, Bandung.
Mahardika,  Putu  Surya,  “Tanggung  Jawab  Pemilik  Toko  Online  Dalam  Jual-Beli  Online  (E- Commerce)  Ditinjau  Berdasarkan  Hukum  Perlindungan  Konsumen”,  Kertha  Semaya  : Jurnal. Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 5 (2015).
Yahya  Ahmad  Zein,  2009,  Kontrak  Elektronik  &  Penyelesaian  Sengketa  Bisni  e-commerce, Mandar Maju, Bandung