Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS KESALAHAN DIAGNOSIS
Metha Dian Puspa Nasawida 1 , Siti Hatika Sari 2
1 Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H Bengkulu
2 Fakultas Hukum Unversitas Bengkulu Email: methamama064@gmail.com 1 , sitihatikasari@unib.ac.id 2

## ABSTRACT
Misdiagnosis or wrong diagnosis means that a person is given a diagnosis of a certain disease but does not  actually experience the  disorder.  Not  only  in  Indonesia,  this  also  often  happens abroad. Similar terms and conditions are termed pit fall diagnosis, overdiagnosis or misdiagnosis. Methods This research uses empirical normative legal research. MKEK only decides on the ethical issue of the medical profession, considering its capacity which is not a medical court institution that is legally authorized to decide whether a misdiagnosis is classified as medical malpractice or medical negligence. At best the MKEK can only provide a statement whether a doctor who made a misdiagnosis has taken medical action in accordance with the legislation, in this case the Health Law, KODEKI and existing Medical Professional Standards or not.
Keywords: Diagnosis, Error Diagnosis, Medical Negligence.

## ABSTRAK
Kesalahan  diagnosis  atau  wrong  diagnosis  artinya  seseorang  diberikan  diagnosis  penyakit tertentu  tetapi  sebenarnya  belum  tentu  mengalami  gangguan  tersebut.  Bukan  hanya  di Indonesia  hal  ini  juga  sering  terjadi  di  luar  negeri.  Istilah  dan  kondisi  yang  hampir  serupa diistilahkan  pit  fall  diagnosis,  overdiagnosis  atau  misdiagnosis.  Metode  Penelitian  ini menggunakan  penelitian  hukum  normatif  empiris.  MKEK  hanya  memutuskan  persoalan  etika profesi kedokteran, mengingat kapasitasnya yang bukan merupakan lembaga pengadilan medik yang berwenang secara hukum untuk memutuskan apakah suatu kesalahan diagnosis adalah tergolong malpraktek medik atau kelalaian medik. Paling banter MKEK hanya bisa memberikan pernyataan  apakah  seorang  dokter  yang  melakukan  kesalahan  diagnosis  telah  melakukan tindakan  medik  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal  ini  adalah  UU Kesehatan, KODEKI dan Standar Profesi Kedokteran yang ada atau tidak.
Kata Kunci : Diagnosis, Kesalahan Diagnosis, Kelalaian Medis.

## PENDAHULUAN
Perbuatan  Melawan  Hukum  adalah Akibat  dari  suatu  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum  diatur  juga  oleh  hukum,  walaupun  akibat  itu  memang tidak  dikehendaki  oleh  yang  melakukan  perbuatan  tersebut.  Siapa  yang  melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (verbintenisen) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada s eorang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
lain,  mewajibkan  orang  yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti kerugian tersebut.”
Utrecht  berpendapat  bahwa  Penafsiran  dalam  pasal  1365  KUHPerdata  dalam yurisprudensi Belanda  ada  sejarahnya.  Dalam  abad  ke-19  ketika  aliran  logisme  masih kuat,  yang  menjadi  perbuatan  melawan  hukum  hanyalah  suatu  perbuatan  yang bertentangan  dengan  undang-undang  saja.  Perbuatan  yang  bertentangan  dengan kebiasaan  bukanlah  perbuatan  melawan  hukum,  jadi  sesuai  aliran  logisme  yang berpendapat  diluar  undang-undang  tidak  ada  hukum.  Dalam  dunia  kesehatan,  untuk melakukan  suatu  pengobatan  haruslah  melalui  proses  pemeriksaan  pasien  yang dilakukan oleh dokter. Hal yang pertama kali dilakukan dalam pemeriksaan oeh dokter terhadap pasien yaitu melakukan diagnosa.
Diagnosa adalah identifikasi sifat-sifat penyakit atau kondisi atau membedakan satu  penyakit  atau  kondisi  dari  yang  lainnya.  Penilaian  dapat  dilakukan  melalui pemeriksaan fisik, tes laboratorium, atau sejenisnya, dan dapat dibantu oleh program komputer  yang  dirancang  untuk  memperbaiki  proses  pengambilan  keputusan.  Untuk mendiagnosis suatu penyakit atau masalah kesehatan memerlukan beberapa langkah- langkah tindakan atau usaha antara lain sebagai berikut :

## 1. Anamnesis
Pengertian anamnesis adalah suatu tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung antara tenaga kesehatan [dalam hal ini adalah yang akan mendiagnosis penyakit-misalnya  :  perawat,  dokter]  dengan  penderita  atau  individu  atau  keluarga penderita. Ada dua macam tipe anamnesis untuk mendiagnosis penyakit yaitu :
a. Auto anamnesis yaitu anamnesis atau Tanya jawab yang ditujukan langsung kepada  pasien  atau  penderita.  Syarat-syarat  dapat  terjadinya  auto anamnesis sehingga anamnesis dalam penentuan diagnosa penyakit dapat akurat, valid dan hasil diagnosis pasti adalah pasien dalam keadaan sadar, pasien  sudah  dewasa  dan  pasien  komunikatif  [mampu  berkomunikasi dengan baik.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b. Auto  anamnesis,  yaitu  anamnesis  tanya  jawab  yang  ditujukan  kepada keluarga  pasien  misalnya  orang  tua  penderita,  teman,  kerabat,  sahabat. Umumnya anamnesis tipe ini dilakukan ketika : pasien atau penderita masih anak-anak, pasien dalam keadaan tidak sadar, pasien tidak komunkatif, dan pasein yang mengalami gangguan ingatan. Yang menjadi catatan utama dan terpenting  ketika  melakukan  anamnesis  untuk  keberhasilan  diagnosis penyakit adalah usahakan untuk menanyakan tentang keluhan utama yang menjadi sebab atau penyebab si pasien berobat atau masuk ke rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan.

## 2. Pemeriksaan Fisik
Dalam  menentukan  diagnosis  penyakit,  langkah  kedua  adalah  dengan melakukan pemeriksaan fisik dengan sopan, berada dalam ruang tertutup [untuk menjaga kerahasiaan dari keadaan yang berkaitan dengan tubuh pasien-privasi], tidak  terburu-buru  dan  teliti.  Hal-hal  yang  dilakukan  dalam  pemeriksaan  fisik antara lain:
a. Inspeksi, yaitu melihat, mengamati keadaan penderita secara garis besar. Misalnya: cara pasien masuk ke rumah sakit dalam posisi jalan, tidur, dan lain sebagainya.
b. Palpasi atau perabaan, misalnya merasakan panas badan pasien, meraba adanya  massa  tumor,  meraba  adanya  rasa  nyeri  pada  bagian  tertentu dari tubuh pasein.
c. Perkusi  [ketukan],  adalah  dengan  cara  mengetuk  bagian  tubuh  yang sedang  diperiksa,  misalnya  mengetuk  peruk,  dada,  dan  lainnya  untuk menemukan adanya kelainan pada fisik pasien.
d. Auskultasi  [mendengarkan],  yaitu  dengan  menggunakan  alat  dengan seperti  stetoskop.  Misalnya  mendengarkan  adanya  bising  pada pernafasan, bunyi usus, arteri/nadi, denyut jantung, dan lain-lain.
3. Pemeriksaan Penunjang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Cara dan langkah ketiga untuk menentukan diagnosis penyakit penderita adalah dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini umumnya dilakukan apabila langkah-langkah pemeriksaan penentuan diagnosis di  atas  belum  dapat  dengan  pasti  mendiagnosis  suatu  penyakit  yang  diderita pasien  sehingga  diperlukan  pemeriksaan  penunjang  untuk  diagnosis  pasti penyakit.  Suatu  contoh  pemeriksaan  penunjang  yang  dilakukan  untuk menentukan diagnosis antara lain : pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan foto rontgen, pemeriksaan USG [ultra sonografi], pemeriksaan CT Scan, pemeriksaan MRI dan masih banyak lagi pemeriksaan penunjang lainnya yang dapat dilakukan untuk membantu dalam menentukan diagnosis penyakit.
Menegakkan  diagnosis  suatu  penyakit  oleh  seorang  dokter  seringkali tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Beberapa  kelainan  atau  penyakit  yang berbeda sering menampakkan tanda dan gejala klinis yang sama. Sehingga dalam beberapa  kasus  acapkali  terjadi  "Wrong  Diagnosis"  atau  kesalahan  diagnosis atau  overdiagnosis  suatu  penyakit  padahal  seseorang  tidak  menderitanya. Kesalahan diagnosis atau wrong diagnosis artinya seseorang diberikan diagnosis penyakit tertentu tetapi sebenarnya belum tentu mengalami gangguan tersebut. Bukan  hanya  di  Indonesia  hal  ini  juga  sering  terjadi  di  luar  negeri.  Istilah  dan kondisi  yang  hampir  serupa  diistilahkan  pit  fall  diagnosis,  overdiagnosis  atau misdiagnosis. Banyak faktor yang terjadi mengapa hal itu sering terjadi.
Faktor utama adalah dalam beberapa penyakit yang dalam menentukan gold standar atau untuk memastikan suatu penyakit dengan diagnosis klinis atau hanya dengan mengamati riwayat penyakit dan manifestasi penyakit. Sedangkan alat  bantu  diagnosis  seperti  pemeriksaan  laboratorium  atau  pemeriksaan penunjang  lainnya  tidak  banyak  diharapkan  karena  sering  spesifitas  dan sensitifitas tidak terlalu bagus sehingga sering mengakibatkan false positif atau false negatif. Artinya dalam pemeriksaan laboratorium terjadi kesealahan yang seharusnya  negatif  tetapi  saat diperiksa hasilnya  positif dan sebaliknya.  Selain
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
akurasi  alat  tidak  baik  sering  terjadi  kesalahan  interpretasi  penilaian  hasil laboratorium.

## Tinjauan Konseptual
Di  Indonesia  dalam  praktek  sehari-hari  banyak  kasus  bayi  dan  anak divonis  alergi  susu  sapi  ternyata  setelah  dilakukan  evaluasi  diagnosis  ternyata manifestasi alergi yang terjadi bukan karena alergi susu sapi. Sering terjadi juga overdiagnosis lainya seperti overdiagnosis alergi debu, ADHD, Tifus, Usus Buntu, Tuberkulosis, Infeksi Bakteri, Alergi Dingin, Pnemoni atau Hirschprung Disease.
Pada  umumnya  penyebab  utama  kesalahan  diagnosis  bukan  faktor kesengajaan, tetapi kesulitan dalam menginterprestasikan berbagai manifestasi klinis dan pemeriksaan laboratorium penunjang yang dilakukan. Kadang-kadang kesalahan  diagnosis  atau  wrong  diagnosis  itu  hal  yang  sulit  dihindari  oleh berbagai  kalangan  dokter.  Baik  dokter  umum,  dokter  ahli  atau  dokter  ahli subspesialis  juga  tidak  bisa  dihindarkan.  Bahkan  seorang  dokter  ahlipun subspesialispun  pernah  mengalami  penentuan  kesalahan  diagnosis.  Terdapat beberapa contoh kasus seorang anak yang sama oleh satu dokter ahli paru anak didiagnosis  tuberkulosis  (TB)  sedangkan  oleh  dokter  ahli  paru  anak  lain dinyatakan bukan penderita tuberkolosis. Di negata maju seperti Amerikapun hal ini  sering  terjadi.  "Wrong  diagnosis"  terbesar  yang  terjadi  di  Amerika  adalah ADHD. Dimana banyak anak tidak mengalami ADHD tetapi didiagnosis ADHD.
The  National  Patient  Safety  Foundation  (NPSF)  melakukan  penelitian bahwa kesalahan diagnosis terbesar dilakukan saat di ICU atau ruang perawatan emergency. Kesalahan diagnosis yang sering adalah acute myocardial infarction (serangan  jantung),  stroke,  pulmonary  embolism,  meningitis  dan  appendicitis (usus buntu).
Overdiagnosis  yang  sering  terjadi  menurut  The  National  Patient  Safety Foundation (NPSF) adalah sebagai berikut:
1) Alergi  Susu  Sapi.  Menentukan  vonis  anak  menderita  alergi  susu  sapi  tidaklah semudah  yang  dibayangkan.  Tidak  semua  manifestasi  alergi  haruslah  disebabkan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
karena alergi susu sapi. Penyebab alergi susu sapi hanya berkisar sekitar 2-3%, tetapi faktanya hampir semua anak yang mengalami gejala alergi, sering langsung diagnosis alergi susu sapi. Padahal untuk memvonis seorang alergi susu sapi tidak semudah itu. Untuk menentukan penderita yang sudah divonis alergi susu sapi pilihan utama adalah susu ektensif hidrolisat atau soya. Seringkali kesalahan terjadi bahwa setiap anak mengalami tanda dan gejala alergi divonis alergi susu sapi dan diadviskan susu hidrolisat  parsial  alergi  seperti  NAN  HA,  Nutrilon  HA  atau  EnfaHa.  Padahal  susu tersebut hanya untuk prevention atau pencegahan alergi atau untuk anak berseiko alergi  bukan  untuk  penderita  alergi  susu  sapi.  Memastikan  alergi  susu  sapi  tidak mudah karena dalam keadaan tertentu tes alergi seperti tes kulit atau tes darah tidak bisa memastikannya. Gold standar atau memastikan alergi susu sapi harus dengan Chalenge test atau eliminasi provokasi. Hal inilah yang membuat seringkali terjadi overdiagnosis atau perbedaan pendapat di antara para dokter dalam menentukan vonis alergi susu sapi pada anak atau bayi. Penyebab alergi bila dicermati juga sering dicetuskan  karena  infeksi  virus  dan  disebabkan  karena  alergi  debu  atau  alergi makanan lainnya.
2) Infeksi Bakteri. Kesalahan diagnosis sering lainnya adalah penyakit virus didiagnosis sebagai infeksi bakteri. Gangguan infeksi muntaber, muntah, diare, demam, batuk, pilek atau infeksi akut lainnya sebagian besar disebabkan karena infeksi virus yang tidak  memerlukan  antibiotika.  Tetapi  fakta  yang  ada  sebagian  besar  terjadi overdiagnosis  atau  overtreatment.  Banyak  kasus  demikian  diberi  antibiotika  yang seharusnya tidak perlu diberi antibiotika.
3) Alergi  Debu.  Setiap  Debu  yang  paling  sering  dianggap  sebagai  penyebab  keluhan batuk,  pilek,  sinusitis  berkepanjangan.  Sebenarnya  penyebab  utama  alergi  debu adalah debu rum ah atau ”house dust”. Debu di luar rumah jarang dianggap sebagai penyebab  alergi.  Bahkan  banyak  orangtua  menyangka  bahwa  batuk  dan  pilek berkepanjngan  karena  adanya  proyek  bangunan  di  sekitar  rumah.  Bila  dicermati debu yang selama ini dianggap sebagai biang keladi penyebab alergi mungkin harus dipertanyakan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa keluhan alergi seperti batuk dan pilek
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
seringkali timbul saat malam dan pagi hari. Padahal saat malam dan pagi hari debu lebih sedikit. Reaksi alergi karena debu adalah reaksi cepat yang seharusnya lebih banyak timbul saat siang hari saat aktifitas. Fakta lain juga terjadi banyak orangtua yang telah membersihkan semua debu, boneka, karpet dan dipasang air condition plasma  cluster  tetapi  ternyata  gejala  alergi  batuk  dan  pilek  tidak  kunjung  hilang. Bahkan penelitian di Swedia menunjukkan pemakaian karpet menurun, pemakaian lantaeas menaingkat tetapi justru penderita alergi meningkat pesat. Debu bisa dapat menimbulkan alergi bila dalam jumlah yang cukup besar seperti bila masuk gudang, rumah yang tidak ditinggali lebih dari seminggu, saat bongkar-bongkar kamar atau saat  menyapu  atau  saat  memakai  atau  mengambil  barang  yang  sudah  lama tersimpan lama di gudang atau lemari. Gangguan karena debu termasuk reaksi cepat biasanya tidak berlangsung lama, begitu paparan debu tersebut hilang maka dalam beberapa  saat  keluhan  tersebut  akan  menghilang.  Bila  gangguan  tersebut berlangsung  lama  bisa  dipastikan  adalah  reaksi  lambat,  keadaan  seperti  inilah tampaknya alergi makanan seringkali dapat dicurigai. Penyebab dan pemicu alergi yang sering adalah infeksi virus atau flu hal ini sering tidak disadari penderita alergi. 4) ADHD.  Banyak  kasus  anak  tidak  bisa  diam,  gangguan  konsentrasi  dan  gangguan emosi divonis sebagai ADHD padahal bukan. Banyak anak normal juga mempunyai menifestai tidak bisa diam, gangguan konsentrasi dan gangguan emosimeski dalam bentuk  yang  tidak  berat.  Kondisi  normal  ini  sering  terjadi  pada  penderita  alergi dengan gangguan salran cerna. ADHD adalah wrong diagnosis terbesar di Amerika Serikat.
5) Demam Tifus. Seringkali seseorang didiagnosis tifus sampai lebih dari 2-4 kali dalam setahun  padahal  tidak  menderita  penyakit  tersebut.  Kesalahan  diagnosis  tifus seringkali terjadi karena spesifitas hasil pemeriksaan laboratorium darah widal atau pemeriksaan IgG dan IgM tifus tidaklah baik. Sering terjadi false positf pada infeksi virus atau DBD. Makanya seringkali terjadi penderita DBD divonis juga sebagai tifus karena  hasil  laboratorium  tifus  positif  padahal  tidak  mengidap  tifus.  Reaksi  false positif  hasil  laboratorium  tifus  ini  seringkali  terjadi  pada  penderita  alergi  atau
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
hipersenitif  karena  reaksi  antibodinya  sangat  reaktif  sering  mengakibatkan kesalahan hasil laboratorium.
6) Tuberkulosis. Diagnosis pasti  TB  anak sulit  oleh  karena  penemuan  Micobacterium TBC (M.TBC) sebagai penyebab TB pada anak tidak mudah. Sehingga sering terjadi kesalahan diagnosis dalam penegakkan diagnosis TB pada anak. Konsekuensi yang harus dihadapi adalah pemberian multidrug (2 atau 3 jenis antibiotika) dalam jangka waktu 6 bulan. Pemberian obat anti TB pada anak yang tidak menderita TB selain mengakibatkan pengeluaran biaya yang tidak diperlukan, juga resiko efek samping pemberian obat tersebut seperti gangguan hati, persarafan telinga, gangguan darah dan  sebagainya.  Di  kalangan  masyarakat  bahkan  sebagian  klinisi  terdapat kecenderungan  tanda  dan  gejala  TB  yang  tidak  spesifik  pada  anak  sering  dipakai dasar  untuk  memberikan  pengobatan  TB  pada  anak.  Padahal  banyak  penyakit lainnya yang mempunyai gejala tersebut. Gagal tumbuh atau berat badan tidak naik, kesulitan  makan,  demam  berulang,  sering  batuk  atau  pembesaran  kelenjar  yang kecil di sekitar leher dan belakang kepala merupakan gejala yang tidak spesifik pada anak.  Tetapi  tampaknya  dalam  praktek  sehari-hari  gangguan  ini  sering  langsung dicurigai  sebagai  gejala  TB.  Seharusnya  gejala  tersebut  dapat  disebabkan  oleh beberapa penyakit  lainnya. Gangguan-gangguan  tersebut  juga sering  dialami  oleh penderita alergi, asma, gangguan saluran cerna dan gangguan lainnya pada anak. Tanda  dan  gejala  TB  yang  tidak  spesifik  sangat  mirip  dengan  penyakit  lainnya. Gangguan gagal tumbuh dan gangguan saluran napas non spesifik sering mengalami overdiagnosis tuberkulosis. Penyakit alergi atau asma dan penderita gagal tumbuh yang disertai kesulitan makan paling sering dianggap penyakit TB karena gejalanya sama.  Penelitian  yang  dilakukan  penulis  didapatkan  fakta  yang  patut  disimak. Sebanyak  34(12%)  anak  mengalami  overdiagnosis  di  anatara  226  anak  dengan gangguan  napas  nonspesifik  seperti  alergi  atau  asma  yang  berobat  jalan  di  Klinik Alergi  Anak  Rumah  Sakit  Bunda  Jakarta.    Penelitian  lain  didapatkan  hasil  yang mengejutkan,  overdiagnosis ditemukan lebih besar lagi, yaitu  42 (22%) anak pada 210  anak  dengan  gangguan  kesulitan  makan  disertai  gagal  tumbuh  yang  berobat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
jalan di Picky Eaters Clinic Jakarta. Overdiagnosis tersebut sering terjadi karena tidak sesuai  dengan  panduan  diagnosis  yang  ada  atau  kesalahan  dalam menginterpretasikan gejala klinis, kontak dan pemeriksaan penunjang khususnya tes mantoux  dan  foto  polos  paru  Alergi  Dingin.  Gejala  bersin,  batuk,  pilek berkepanjangan  sering  didiagnosis  sebagai  alergi  dingin.  Sebenarnya  dingin hanyalah  sekedar  pencetus  atau  memperberat  bukan  penyebab.  Artinya  bila penyebab  alergi  lainnya  tidak  ada  maka  meski  dingin  tidak  akan  menimbulkan keluhan.  Dingin  atau  AC  sering  juga  dianggap  biang  keladi  penyebabnya.  Tetapi pendapat  ini  tidak  sepenuhnya  benar  karena  banyak  penderita  alergi  batuk  saat tidur siang dengan AC yang sangat dingin tidak timbul gejala batuk tersebut. Hingga saat ini masih belum diketahui mengapa gejala alergi atau asma sering timbul saat malam  hari.  Diduga  peranan  hormonal  sirkadial  yang  mengakibatkan  fenomena gejala saat malam dan pagi hari lebih sering terjadi.
7) Pnemoni. Penderita asma atau hipersnsitif bronkus atau hipersensitif saluran napas sering  didiagnosis  sebagai  infeksi  parau-paru  atau  pnemoni  padahal  hanyalah sekedar infeksi saluran napas akut biasa. Hal ini terjadi karena kesalahan interpretasi dalam  pembacaan  foto  rontgen.  Pada  penderita  alergi  saluran  napas  dan  asma sering  menampkkan  bercak-bercak  mirip  infkesi  paru  pnemoni  padahal  bukan. Infiltrat  atau  bercak  pada  rontgen  infeksi  paru  biasa  halus  sedangakan  pada penderita  asma  lebih  kasar,  Meski  berbeda  kedua  hal  ini  sering  dikelirukan  oleh dokter radiologipun. Sehingga dokter yang merawat akan secara otomatis mengikuti hasil bacaan robtgen itu padahal manifestasi klinisnya tidak sesuai dengan pnemoni seperti  tidak  ada  tanda  ronki basah  halus  dan  tidak sesak.  Menegakkan  diagnosis suatu  penyakit  oleh  seorang  dokter  seringkali  tidak  semudah  yang  dibayangkan. Beberapa  kelainan  atau  penyakit  yang  berbeda  sering  menampakkan  tanda  dan gejala  klinis  yang  sama.  Sehingga  dalam  beberapa  kasus  acapkali  terjadi  "Wrong Diagnosis"  atau  kesalahan  diagnosis  atau  overdiagnosis  suatu  penyakit  padahal seseorang tidak menderitanya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Kesalahan  diagnosis  atau  wrong  diagnosis  artinya  seseorang  diberikan diagnosis  penyakit  tertentu  tetapi  sebenarnya  belum  tentu  mengalami  gangguan tersebut. Bukan hanya di Indonesia hal ini juga sering terjadi di luar negeri. Istilah dan  kondisi  yang  hampir  serupa  diistilahkan  pit  fall  diagnosis,  overdiagnosis  atau misdiagnosis.  Banyak  faktor  yang  terjadi  mengapa  hal  itu  sering  terjadi.  Faktor utama adalah dalam beberapa penyakit yang dalam menentukan gold standar atau untuk  memastikan  suatu  penyakit  dengan  diagnosis  klinis  atau  hanya  dengan mengamati  riwayat  penyakit  dan  manifestasi  penyakit.  Sedangkan  alat  bantu diagnosis  seperti  pemeriksaan  laboratorium  atau  pemeriksaan  penunjang  lainnya tidak banyak diharapkan karena sering spesifitas dan sensitifitas tidak terlalu bagus sehingga  sering  mengakibatkan  false  positif  atau  false  negatif.  Artinya  dalam pemeriksaan laboratorium  terjadi  kesealahan  yang  seharusnya  negatif  tetapi saat diperiksa hasilnya positif dan sebaliknya. Selain akurasi alat tidak baik sering terjadi kesalahan interpretasi penilaian hasil laboratorium.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif empiris,  Penelitian hukum normatif    adalah  penelitian  hukum  yang  menggunakan  data  sekunder  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  yang  menggunakan  konsepsi legal positivis. Penelitian  hukum  empiris  yaitu  Penelitian  yang  dilakukan  dengan  turun langsung  ke  lapangan  untuk  memperoleh  data  pimer  yang  didukung  dengan penelitian kepustakaan.

## PEMBAHASAN
Kesalahan  diagnosis  tidak  dapat  langsung  dikatakan  sebagai  perbuatan melawan hukum, hal ini dikarenakan tidak semua kesalahan diagnosis menimbulkan kerugian.  Sebagai  manusia,  semua  dokter  memiliki  itikad  baik  dalam  proses pendiagnosaan  terhadap  pasien.  Kesalahan  diagnosa  tidak  semata-mata  karena kesalahan pribadi dokter, banyak hal yang menajdi faktor dalam kesalahan diagnosa. Faktor-faktor  tersebut  dikarenakan  keterangan  pasien  yang  tidak  sebenarnya sehingga dokter salah mengumpulkan informasi untuk menentukan hasil diagnosa,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
selanjutnya  kesalahan  yang  di  akibatkan  karena  error  yang  terjadi  pada  alat pemeriksaan sehingga dokter dalam menegakkan diagnosa mengacu pada hasil yang salah dari alat yang error.
Seperti yang telah dijabarkan diatas mengenai diagnosis, kesalahan diagnosis menjadi  perbuatan  melawan  hukum  apabila  telah  dilakukan  tindakan  terhadap pasien atas dasar diagnosa tersebut tanpa pasien menggunakan haknya yaitu untuk mencari  second  opinion.  Dengan  telah  diberikannya  hak  untuk  pasien  dalam mencari  second  opinion  ini  sebenarnya  merupakan  upaya  untuk  menghindari terjadinya kesalahan diagnosa. Sebagai pasien, masyarakat dituntut untuk mengerti apa  yang  yang  harus  dilakukan  agar  menghindari  kesalahan-kesalahan  dalam diagnosa.
Tetapi  banyak  juga  faktor  yang  menyebabkan  pasien  tidak  menggunakan haknya untuk mencari second opinion, salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Biaya  pemeriksaan  yang  dapat  dikatakan  tinggi  karena  harus  melewati  beberapa tahap  pemeriksaan  membuat  pasien  memilih  untuk  tidak  menggunakan  haknya untuk mencari second opinion. Sehingga tidak dapat dihindari kesalahan diagnosa menimbulkan kerugian terhadap pasien karena dilakukan tindakan medis terhadap pasien sesuai dengan hasil diagnosa yang salah tersebut.
Para  ahli  psikologi  sudah  cukup  lama  mengetahui  bahwa  dalam  situasi tertentu,  manusia  seringkali  salah  mengambil  kesimpulan  karena  adanya  jebakan psikologis. Sebagai manusia biasa,  dokter juga dapat terperangkap dalam jebakan tersebut ketika mengambil kesimpulan diagnosis. Berikut adalah keempat jebakan psikologis yang dapat menyebabkan dokter salah mendiagnosis:
1) Confirming Evidence Trap
Ada  pepatah  Inggris  yang  mengatakan,  To  a  man  with  a  hammer, everything  looks  like  a  nail.  Bagi  orang  yang  memegang  palu,  segala  sesuatu mirip  paku.  Diakui  atau  tidak, para dokter seringkali  bertindak seperti  “orang yang memegang palu”.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Dokter yang baru saja mengikuti seminar atau sedang banyak mendengar informasi  mengenai  penyakit  tertentu  bisa  terjebak  melakukan  overdiagnosis (menyangka  penyakit  itu,  padahal  bukan),  terutama  bila  gejala-gejala  yang diderita pasien mirip dengan gejala penyakit tersebut.
Dalam  jebakan  psikologis  ini,  dokter  cenderung  sudah  mengambil kesimpulan  final  sebelum  memeriksa  semua  gejala.  Ketika  menanyakan  dan menerima informasi dari pasien, dia akan cenderung hanya mencari bukti-bukti yang  menguatkan  kesimpulannya  dan  mengabaikan  informasi  lainnya.  Bukan sebaliknya, mempelajari semua informasi sebelum mengambil kesimpulan.
2) Recallability Trap
Recallability  trap  terjadi  bila  peristiwa  atau  informasi  luar  biasa mengakibatkan penilaian kita tidak lagi proporsional. Seseorang yang rekannya baru saja meninggal karena kanker, misalnya, cenderung memerkirakan angka kematian akibat kanker lebih tinggi dari sebenarnya. Statistik mengatakan bahwa 1 dari 700 ribu penerbangan tidak mendarat dengan selamat. Itu adalah tingkat kecelakaan  yang  sangat  kecil.  Namun,  orang  bisa  takut  naik  pesawat  karena pernah berada dalam pesawat yang mendarat darurat.
Peristiwa  dramatis  atau  traumatis  yang  terjadi  di  masa  lalu  juga  bisa memengaruhi  penilaian  seorang  dokter.  Dokter  yang  di  masa  lalunya  pernah melakukan underdiagnosis (menyangka bukan penyakit itu, padahal ya) sehingga berakibat fatal pada pasiennya – misalnya, terlambat mengetahui infeksi spinal pirogenik  sehingga  pasien  menjadi  lumpuh – cenderung  untuk  kemudian melakukan overdiagnosis penyakit itu.
3) Anchoring Trap
Kesimpulan  atau  informasi  orang  lain  bisa  membatasi  penilaian  kita. Hampir  semua  orang  terpengaruh  oleh  pertanyaan  pertama  ketika  menjawab pertanyaan kedua. Seorang dokter dapat terpengaruh oleh pendapat dokter lain atau pasiennya, sehingga tidak mengeksplorasi kemungkinan diagnosis lain yang terlalu melenceng dari kesimpulan awal.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## 4) Status Quo Trap
Kita semua pada dasarnya malas. Bila tidak ada insentif yang cukup, kita lebih  suka  diam  daripada  melakukan  sesuatu.  Selain  membutuhkan  upaya, melakukan  sesuatu  menambah  risiko  terjadinya  kesalahan.  Dokter  juga seringkali  “malas”  untuk  menggali  informasi  lebih  detil  yang  membutuhkan upaya ekstra. Dokter, misalnya, mungkin enggan menyarankan tes lab tertentu untuk penyakit yang sangat jarang – karena kemungkinannya sangat kecil dan ada kerepotan tambahan baginya untuk mengecek hasil lab. Hal ini bukan masalah bagi sebagian besar kasus, namun bagi sebagian kecil lainnya bisa berakibat fatal ketika penyakit yang jarang itulah penyebabnya. Jebakan status quo juga terjadi ketika dokter “malas” untuk mencari tahu sub -tipe penyakit yang diderita. Bagi penyakit  tertentu  seperti  influenza,  sub-tipe  mungkin  tidak  terlalu  penting. Namun,  bagi  penyakit  diabetes,  sub-tipe  I  dan  sub-tipe  II  sangat  berbeda  dan membutuhkan penanganan yang juga berbeda.
Meskipun  tidak  dapat  dihilangkan  sama  sekali,  jebakan-jebakan psikologis  di  atas  perlu  disadari  oleh  dokter  maupun  pasien.  Dengan menyadarinya,  kita  dapat  mewaspadai  kehadirannya  sebelum  terlanjur mengakibatkan  kesalahan  diagnosis.  Setiap  kasus  kesalahan  diagnosis  dokter yang mencelakakan pasiennya yang selama ini terjadi di Indonesia selalu dibawa ke  Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  (MKEK)  di bawah  naungan  IDI,  baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Memang KODEKI hanya mencantumkan tindakan apa yang harus dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Namun penerapan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas KODEKI tidak diatur secara jelas. Hanya sanksi etika dan moral yang melekat dalam setiap pelanggaran KODEKI.
MKEK hanya memutuskan persoalan etika profesi kedokteran, mengingat kapasitasnya  yang  bukan  merupakan  lembaga  pengadilan  medik  yang berwenang secara hukum untuk memutuskan apakah suatu kesalahan diagnosis adalah  tergolong  malpraktek  medik  atau  kelalaian  medik.  Paling banter  MKEK
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
hanya  bisa  memberikan  pernyataan  apakah  seorang  dokter  yang  melakukan kesalahan diagnosis telah melakukan tindakan medik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah UU Kesehatan, KODEKI dan Standar Profesi Kedokteran yang ada atau tidak.
Mengenai  perumusan  Standar  Profesi  Kedokteran  ( medische profesionele standaard ) menurut Leenen (seperti yang telah diterjemahkan oleh Drs. Fred Ameln, S.H.), adalah berbuat secara teliti dan seksama menurut ukuran medik,  sebagai  seorang  dokter  yang  memiliki  kemampuan  rata-rata  ( average ) dibanding dengan dokter dari ketagori keahlian medik yang sama, dalam situasi kondisi yang sama dengan sarana upaya ( middelen ) yang sebanding/proporsional  dengan  tujuan  kongkrit  tindakan/perbuatan  medik tersebut).
Menurut Drs. Fred Ameln, S.H., perumusan standar di atas harus dipakai untuk  menguji  apakah  suatu  perbuatan  medik  merupakan  malpraktek  atau tidak. Ternyata, Drs. Fred Ameln, S.H. berpendapat, unsur perumusan Standar Profesi  Kedokteran  menurut  Leenen  adalah  yang  paling  lengkap  dan  memiliki banyak unsur yang sangat relevan.
Untuk menilai apakah kesalahan diagnosis yang dilakukan oleh seorang dokter termasuk kategori malpraktek medik atau kelalaian medik, dapat ditelaah melalui standar di atas sebagai berikut:
1) Dokter  harus  bekerja  secara  teliti  dan  seksama.  Apabila  memang kesalahan  diagnosis  yang  dilakukan  oleh  seorang  dokter  adalah akibat  ketidaktelitiannya,  misalnya  salah  dalam  membaca  hasil pemeriksaan laboratorium pasiennya, maka dokter yang bersangkutan telah memenuhi unsur kelalaian.
2) Dokter dalam mengambil tindakan harus sesuai dengan ukuran ilmu medik.  Apabila  dokter  tersebut  telah  melakukan  tindakan  medik sesuai  dengan  ukuran  ilmu  medik  dan  terjadi  kesalahan  diagnosis,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
maka  kesalahan  dokter  tersebut  tidak  dapat  dikategorikan  sebagai malpraktek medik atau kelalaian medik.
3) Kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama.
4) Dalam situasi kondisi yang sama.
5) Sarana upaya yang sebanding dengan tujuan kongkrit tindakan medik tersebut.
Tindakan medik tidak saja harus sesuai dengan standar medik saja, akan tetapi  harus  pula  ditujukan  pada  suatu  tujuan  medik.  Tindakan  diagnosis maupun tindakan terapeutik harus secara nyata ditujukan pada perbaikan situasi pasien.  Apabila  jelas  terlihat  bahwa  seorang  dokter  telah  melakukan  upaya medik yang sangat maksimal demi kesembuhan pasien, namun ternyata dokter tersebut melakukan kesalahan diagnosis, maka tindakan medik dokter tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa kondisi setiap pasien adalah berbeda-beda,  walaupun  penyakit  yang  dideritanya  sama.  Sekali  lagi  dokter bukanlah  Tuhan,  namun  hanyalah  manusia  biasa  yang  mencoba  untuk memberikan  pertolongan  berdasarkan  ilmu  yang  dikuasainya,  UU  Kesehatan, KODEKI serta Standar Profesi Kedokteran yang ada.
Selain  itu,  harus  disadari  bahwa  sulit  sekali  memberikan  kriteria  atau standar yang pasti untuk dipakai dalam setiap tindakan medik karena perbedaan situasi  kondisi  fisik  pasien.  Kondisi  fisik  para  pasien  yang  berbeda-beda  yang dapat  menghasilkan  reaksi,  terutama  terhadap  obat,  yang  berbeda  walaupun diberikan  terapi  yang  sama  sesuai  dengan  standar  umum  yang  berlaku.  Maka dari itu penulis tetap berpendapat bahwa sekalipun dokter tersebut melakukan kesalahan  diagnosis  namun  dia  sudah  memenuhi  UU  Kesehatan,  KODEKI  dan Standar Profesi Kedokteran yang ada dan berlaku, maka tindakan medik dokter tersebut bukanlah suatu tindakan malpraktek medik atau kelalaian medik.
Apabila  ternyata  kesalahan  diagnosis  dokter  tersebut  tergolong perbuatan  melawan  hukum  dan  tidak  terbukti  secara  jelas  dan  gamblang,
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
sementara pasien ternyata menuntut ganti rugi dengan menggugat sang dokter baik secara perdata maupun pidana, maka hal ini harus dibuktikan lebih lanjut melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia, dengan tetap menganut asas praduga tak bersalah ( presumption of innocent ).
Untuk  memenuhi  rasa  keadilan  dan  kepastian  hukum  baik  bagi masyarakat  dan  para  dokter,  seperti  yang  telah  dipaparkan  diatas,  penulis mengusulkan  perlunya  penyeragaman  dan  penegasan  mengenai  pengertian malpraktek  medik  ataukelalaian  medik,  yang  tertuang  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan.  Dan  juga  adanya  penyeragaman SOP  untuk  fasilitas kesehatan yang ada dan berlaku umum di seluruh Indonesia.
Selain itu, penerapan audit dokter atau medical audit sangatlah penting untuk  menjaga  kualitas  para  dokter,  terutama  bagi  para  dokter  spesialis. Misalnya  para  dokter  diwajibkan  untuk  mengikuti  pendidikan  dokter berkelanjutan  ( Continuing  Medical  Education/CME )  agar  ilmunya  tidak mengalami  stagnasi  dan  selalu  mengikuti  perkembangan  ilmu  kedokteran terbaru  ( medical  is  long  life  study ). Medical  audit akan  bagus  apabila  badan pengawas yang masih ada yaitu Dinas Kesehatan dan IDI dapat berjalan dengan lebih  efektif  dan  efisien.  Pengaturan  mengenai Medical  Audit memang sebaiknya dimasukkan dalam bagian RUU Praktek Kedokteran sebagai kewajiban dokter yang mempunyai akibat hukum.
Hal  ini  bertujuan  untuk  mencegah  atau  meminimalisasi  kesalahan diagnosis  dokter  yang  tergolong  malpraktek  medik  atau  kelalaian  medik. Sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan rasa aman, perlindungan hukum serta  pelayanan  kesehatan  yang  terbaik  dari  para  dokter  di Indonesia.  Bisa dibayangkan apabila  dokter  di Indonesia diwajibkan untuk  membayar  asuransi profesi  yang  preminya  sangat  tinggi  seperti  yang  terjadi  di  Amerika  Serikat karena  tingginya  gugatan  malpraktek  medik/kelalaian  medik.  Jangan-jangan masyarakat  lagi  yang  akan  menanggung  tingginya  biaya  jasa  dokter,  karena
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tingginya premi asuransi profesi dokter tentunya akan mengakibatkan tingginya biaya pengobatan.
Langkah terbaik yang bisa dilakukan dokter untuk menghindari kesalahan diagnosis  adalah  harus    lebih  cermat  memakai  prosedur  penegakan  diagnosis dengan mengamati secara cermat riwayat penyakit, tanda dan gejala penyakit dan interpretasi labatorium yang baik. Dokter harus cermat menginterpretasikan hasil  laboratorium.  Tidak  boleh  mengobati  pasien  hanya  sekedar  berdasarkan pemeriksaan  laboratorium  tanpa  mencermati  manifestasi  klinis  penderita. Beberapa pemeriksaan laboratorium sering terjadi false positif atau seharusnya hasil  negatif  tetapi  hasilnya  menunjukkan  positif.  Bila  diagnosis  meragukan sebaiknya dilakukan second opinion atau pendapat kedua ke dokter ahli lainnya. Bila  terjadi  kesalahan  diagnosis  seringkali  disertai  kesalahan  terapi  dan pengobatannya.

## KESIMPULAN
Kesalahan  diagnosis  dokter  tersebut  tergolong  perbuatan  melawan hukum dan  tidak terbukti secara jelas dan gamblang, sementara pasien ternyata menuntut ganti rugi dengan menggugat sang dokter baik secara perdata maupun pidana,  maka  hal  ini  harus  dibuktikan  lebih  lanjut  melalui  lembaga  peradilan yang  ada  di  Indonesia,  dengan  tetap  menganut  asas  praduga  tak  bersalah ( presumption of innocent ).

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder  Jihan  Nasution,  S,  2013, Hukum  Kesehatan  (Pertanggunggjawaban Dokter) , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Chazawi, Adami, 2016, Malapraktik Kedokteran, Sinar Grafika, Jakarta. Daldiyono,2007, Pasien  Pintar  dan  Dokter  Bijak ,  PT.  Bhuana  Ilmu  Populer, Jakarta.
Hatta, Moh, 2013, Hukum Kesehatan dan Sengketa Medik, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
Nata  Pratama  Hardjo  Lugita  &  Andree  Kurniawan,  2014,  Anamnesis  dengan Pendekatan Diagnosis, Penerbit Buku Kedokteran.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Siswati,  Sri,  2015, Etika  Dan  Hukum  Kesehatan, PT.  RajaGrafindo  Persada. Jakarta.
Sumardjono  Maria  SW,  2014, Metodologi  Penelitian  Ilmu  Hukum ,  Universitas Gadjah Mada.