## STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUHAN PENTINGNYA SERTIFIKASI TANAH SEBAGAI PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH BAGI GURU DAN KARYAWAN MUHAMMADIYAH KEBAYORAN BARU
Mukhlish Muhammad Maududi 1)*, Said Romadlan 1)
1) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA *Corresponding author : maoedoedi@uhamka.ac.id

## Informasi Artikel
Terima : 21-12-2021 Revisi : 12-02-2022 Disetujui : 12-04-2022
Kata Kunci: Muhammadiyah, Pengabdian, Sertifikat,
Tanah

## ABSTRAK
Masih  minimnya  pengetahuan  warga  tentang  pengurusan pembuatan  sertifikat  tanah  menjadi  salah  satu  alasan mengapa  warga  tidak  mengurus  sertifikat  tanah,  padahal pemerintah  telah  melakukan  reformasi  di  bidang pertanahan,  sehingga  proses  pembuatan  sertifikat  menjadi sangat  mudah  dan  dengan  tanpa  biaya.  Sehingga  dalam kegiatan  PKM  ini  solusi  yang  ditawarkan  adalah meningkatkan  pengetahuan  Mitra  mengenai  prosedur pembuatan  sertifikat  tanah.  Kegiatan  ini  Penyuluhan Pengurusan  Sertifikasi  Tanah  dimulai  dengan  pertama- tama  melakukan  observasi  dan  wawancara,  pelaksanaan Penyuluhan  menggunakan  strategi  komunikasi  dengan melibatkan  Majelis  Hukum  dan  HAM  Pimpinan  Cabang Muhammadiyah  Kebayoran  Baru  sebagai Opinion  leader yang  dalam  teori  yang  dalam  komunikasi  dikenal  dengan model two  step  Communication dengan  menggunakan Opinion  Leader diharapkan  pesan  mengenai  Pengurusan Sertifikat  Tanah  ini  bisa  tersampaikan  dengan  efektif, tahap selanjutnya adalah Evaluasi dan Pembuatan Laporan dengan  Target  Luaran  yang  ingin  dicapai  dalam  kegiatan Program  Kemitraan  Masyarakat  adalah  1)  Guru  dan Karyawan  di  lingkungan  perguruan  Pimpinan  Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru bertambah pengetahuannya  tentang  prosedur  pengurusan  pendaftaran sertifikasi  tanah,  2)  Guru  dan  Karyawan  dapat  mengurus sendiri  pendaftaran  Sertifikat  tanah.  3)  meningkatnya kualitas  dan  Kemampuan  sumber  daya  manusia  dari  sisi pengetahuan  hukum  keperdataan.  Dari  hasil  pretest  dan posttest  tergambar  adanya  peningkatan  pengetahuan mengenai  pengetahuan  Guru  dan  Karyawan  tentang hukum  keperdataan  dan  prosedur  pendaftaran  pengurusan sertifikat  tanah,  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada Masyarakat  juga  melakukan  inventarisasi  kasus  yang dihadapi  dan  akan  difollowup  oleh  Majelis  Hukum  dan HAM Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru.

## PENDAHULUAN
Tanah  selain  menjadi  salah  satu bentuk  investasi,  namun  bisa  juga
benuansa politik hukum, banyak persoalan-persoalan tidak bisa diselesaikan  hanya  dengan  hukum
administrasi  (Anatami,  2017).  Namun sebagai  besar  kasus-kasus  pertanahan terkait  dengan  sengketa  kepemilikan dimana  masing-masing  pihak  berkeras mendaku tanah tersebut miliknya
(Bagali,  2015),  bahkan  dari  tahun-ke tahun  sengketa  kepemilikan  tanah dengan berbagai macam bentuk sengketanya  mengalami  peningkatan setiap tahunnya (Anatami, 2017).
Karena  itulah  pengurusan  pendaftaran tanah  sangat  penting  untuk  melindungi dan menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah dalam bentuk sertifikat  tanah  (Mohammad  et  al., 2018).  Sengketa  timbul  karena  ada pihak  lain  yang  juga  mengakui  objek tanah yang sama padahal yang bersangkutan tidak menempatinya
(Bagali, 2015). Sertifikat ganda merupakan  bentuk  pemalsuan  sertifikat tanah  yang  merupakan  suatu  bentuk tindak pidana (Pelawi et al., 2015)rolas. Termasuk  juga  sengketa  waris  dimana tanah menjadi objek sengketa (Triana & Handana,  2021),  batas-batas  bidang tanah  yang  tidak  sesuai  (Anatami, 2017).  Badan  Pertanahan  Nasional sebagai Lembaga Negara yang mengurusi persoalan pertanahan termasuk  juga  sengketa  pertanahaan (Sahnan  et  al.,  2019;  Wowor,  2014). Untuk mengurangi timbulnya persengketaan tanah, Pemerintah mengeluarkan berbagaimacam kebijakan (Reformasi Agraria) (SARI & SUWANDA,  2019)  salah  satunya Proyek Operasi Nasional Agraria
(PRONA)  (Giovanni  Aristha  Siregar  & Harapan  Tua  R.F.S,  2017),  melalui Program  Pendaftaran  Tanah  sistematis Lengkap  (PTSL)  sesuai  “Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik
Indonesia  Nomor  35  Tahun  2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendafatarn  Tanah  Sistematis  Lengkap dan  diubah  menjadi  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan
Pertanahan  Nasional  Nomor  1  Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap”, dinyatakan bahwa
“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama  kali  yang  dilakukan  secara serentak bagi semua obyek pendafataran tanah  di  seluruh  wilayah  Republik
Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan  atau  nama  lainnya  yang setingkat  dengan  itu,  yang  meliputi pengumpulan  dan  penetapan  kebenaran data  fisik  dan  data  yuridis  mengenai satu  atau  beberapa  obyek  pendafatarn tanah untuk keperluan pendaftarannya.” Disamping melakukan penerbitan sertifikat Badan Pertanahan juga menangani penyelesaian sengketa pertanahan  dengan  membuka  kotak pengaduan (Orlando, 2017). Jadi  Pemerintah  mendorong  agar masyarakat mendaftarkan atau mensertifikasi  tanahnya  dalam  Program Pendaftaran  Tanah  sistematis  Lengkap (PTSL) dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa karena dilakukan tahap validasi sebelum sertifikat keluar (Mohammad  et  al.,  2018).  Meskipun persengketaan  tanah  bisa  saja  terjadi antara  Pemerintah  dengan  Masyarakat, Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) misalnya  dalam  kasus  ukuran  tanah tidak  sesuai,  sertifikat  yang  tidak kunjung terbit (Syafrizka, 2020).
Sedangkan untuk pembiayaan pengurusan pendaftaran melalui
program  PRONA  dikenakan  biaya administrasi  untuk  pendaftan  tanah dengan  program  PTSL  gratis,  meski dalam  keyataannya  tidak  benar-benar tanpa  biaya  (Sirait  et  al.,  2020; Suhediningsih, 2020).
Salah  satu  tujuan  atau  manfaat dari  pendaftaran  tanah  adalah  Ketika sudah mempunyai sertifikat tanah, maka pemilik tanah bisa mendapatkan fasilitas bantuan keuangan dari
Lembaga  Keuangan  dengan  jamian sertifikat  tanah,  serperti  Badan  Usaha
Milik  Negara  (BUMN)  PT  Pegadaian
(Persero) yang menggagas Gadai Sertifikat Tanah (Abubakar & Handayani,  2017;  GS  &  Putri,  2020) bagi  para  petani,  dan  juga  bantuan keuangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)  (Istikomah,  2013),  disamping pastinya  tanah  yang  telah  disertifikasi akan memberikan rasa aman (Rolaswati et al., 2014).
Menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan, memiliki dimensi pengetahuan  (Alfiani,
2018), pemahaman tentang isi
peraturan,  sikap  dan  Tindakan  hukum (Angraini  et  al.,  2018),  sehingga kesadaran hukum menjadi suatu budaya (Ahmad, 2018).  Kaidah  Agama sebagai salah  satu  norma  yang  mengatur perilaku  manusia  berperan  penting dalam mendorong masyarakat memberikan pemahaman akan pentingnya menjalankan hukum (Zainuddin & Nisah, 2021). Agar  pesan  mengenai  Prosedur Pendaftaran  Tanah  (Sertifikasi)  bisa diterima  dengan  efektif  maka  kegiatan ini menggunakan
Metode
atau pendekatan  dengan  model  komunikasi two step flow communication (Riofita & Harsono,  2019;  Tambunan,  2018). Model  komunikasi  ini  melibatkan Pengurus  Muhammadiyah  di  Majelis
Hukum dan HAM sebagai Narasumbernya    yang  juag  berprofesi sebagai Notaris.
Model komunikasi dua tahap (two steps  flow)  mengalirkan  pesan  tertentu dari media massa hingga sampai kepada khalayak  membutuhkan  peran  dari pemuka pendapat karena khalayak tidak langsung  mengakses  informasi  dari media  massa  tapi  didapat  dari opinion leader (Candra  &  Oktavianti,  2019; Tambunan,  2018)  Model  ini  digagas oleh Katz dan Lazarsfeld. Dan Narasumber memiliki kredibilitas untuk menyampaikan isi pesan kepada khalayak (Syahputra, 2017). Bahwa opinion leader atau  tokoh masyarakat  yang diakui  pada umumnya
merupakan  orang-orang  yang  memiliki pengaruh dan dihormati serta senantiasa berada  di  tengah-tengah  masyarakat (Jaya  &  Silviani,  2020),  pada  Model komunikasi  ini  lebih  mengutamakan pada  komunikasi  yang  bersifat  tatap muka dan antar pribadi. (Bandjar, 2020) khalayak  lebih  mudah  dipengaruhi  jika yang  menjadi  narsumber  merupakan orang  yang  di  tinggikan  atau  dianggap tokoh  dalam  suatu  komunitas  (Sigit Surahman,  2018;  Syaipudin,  2020). Tokoh yang dapat mempengaruhi khalayak  hidup  dalam  komunitasnya yang dapat dilihat dari sikap pelayannya kepada  anggota  (Adiarsi  &  Wakas, 2018).
Dalam  model  komunikasi  ini, partisipan  atau  khalayah  dapat  saling meneruskan,  memberikan  pesan  baru untuk  mendapat  umpan  balik  dari pesan-pesan sebelumnya (Komala et al.,
2014) dimana khalayak dapat ditumbuhkan  keberdayaannya  agar  bisa berkembang dan bertambah
pengetahuannya  melalui  penyuluh  atau Narasumber (Sumardjo, 2019). Dengan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini diharapkan  tercipta  suatu  kesadaran baru  terhadap  sertifikasi  tanah  karena dari  hasil  observasi  melalui pretest diketahui  kehadiran  mereka  dalam kegiatan  PKM  66,7%  diantaranya karena memiliki permasalah pertanahan
Beberapa permasalah yang
diinventarisir dan dikelompokkan berupa: No Permasalahan 1 Belum Balik Nama
2 Ukuran Tanah Tidak Sesuai
3 Sertifikat belum Terbit
4 Sertifikat Ganda Selain memberikan informasi terkait prosedur pengurusan pendaftaran tanah (sertifikasi) agar muncul kesadaran  hukum  untuk  mendaftarkan tanahnya  Solusi  berupa  pendampingan (Rolaswati et al., 2014) dalam
memberikan bantuan upaya hukum juga akan  diberikan  melalui  Majelis  Hukum dan  HAM  PCM  Kebayoran  Baru kepada  Anggota  Persyarikatan  yang mengalami masalah pertanahan, sebagai upaya  pemerataan  penerima  bantuan hukum  yang  juga  menjadi  program pemerintah  (Aulawi,  A  &  Darniasih, 2020).
Tujuan dari diselenggarakan pengabdian masyarakat (abdimas) adalah untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai
bagaimana Sistem  Pendaftaran  tanah  dan  manfaat pendaftaran  tanah  bagi  masyarakat pemegang  hak  atas  tanah  kepada
Anggota  Persyarikatan  Muhammadiyah (Guru  dan  Karyawan  di  lingkungan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru) Jakarta Selatan dengan  materi  Pentingnya  sertifikasi Tanah  dalam  pembahasan  juga  dibahas mengenai Sistem dan tata cara pendaftaran  Tanah,  Fungsi  dan  peran Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), proses  Pendaftaran  Peralihan  Hak  atas tanah  dan  manfaat  pendaftaran  tanah bagi  pemegang  Hak  Atas  Tanah  serta upaya hukum yang harus dilakukan jika menghadapi sengketa pertanahan. D alam era revolusi industry 4.0 ini mengharuskan  adanya  perubahan  pada pola  pikir  (mindset)  dan  pola  tindak (actionset) (Kusmiarti et al., 2019).

## METODE KEGIATAN
Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan melalui Platform Zoom; https://zoom.us/j/95369178148?pwd=e ml5QTNiQU5rcnJnaEZsTDdqTUo3dz0 9 dengan  Meeting  ID:  953  6917  8148 dan  Passcode:  Tanah,  serta  Topic: Penting sertifikasi Tanah dengan Narasumber  Rendy  Oktayana  Malik, S.H., M.Kn. (Notaris) yang juga sebagai Pengurus Pimpinan Cabang
Muhammadiyah  Kebayoran  Baru  di Majelis  Hukum  dan  HAM,  Adapun waktu  pelaksanaan  pada  hari  Minggu tanggal  5  September  2021  dimulai Pukul 19:45 sampai dengan 21.00 WIB.
Adapun  Peserta  kegiatan  adalah anggota  Persyarikatan  Muhammadiyah yakni guru dan karyawan di lingkungan
Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Kebayoran  Baru,  dengan  Total  peserta yang  hadir  berjumlah  35  (tiga  Puluh lima)  Orang  anggota  Persyarikatan Muhammadiyah. Pelaksanaan Abdiman
menggunakan  metode  berupa  ceramah, penjelasan  hal-hal  yang  bersifat  teknis, lalu  menginventarisir  masalah  melalui googleform dan  juga  disampaikan secara langsung kepada Narasumber.
Metode  Ceramah  menggunakan Strategi  Komunikasi  yang  dikenal dengan model komunikasi two step flow communication (Tambunan, 2018) Dari permasalahan
yang disampaikan  Narasumber  memberikan solusi  jika  perlu  untuk  dilakukan pendampingan  upaya  hukum  baik  yang bersifat  litigasi  maupun  pendampingan diluar  proses  peradilan  (non-litigasi) akan di -followup melalui Majelis Hukum  dan  HAM  PCM  Kebayoran Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  observasi  awal  dari  diskusi dan  melalui pretest dengan  guru  dan karyawan  di  lingkungan  Pimpinan Cabang  Muhammadiyah  Kebayoran Baru  diketahui  66.7%  hadir  dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  memiliki  masalah  dibidang pertanahan,  sehingga  mereka  hadir untuk mendapatkan solusi dari permasalahan  hukum  yang  mereka hadapi.
Dalam  penjelasan  yang  diberikan narasumber dalam menjelaskan penyelesaian sengketa
pertanahan dilakukan  dengan  upaya  hukum  di dalam  Pengadilan  (NINGRUM,  2014) atau  diluar  Pengadilan  dengan  cara  sir (Arwana  &  Arifin,  2019;  Hajati  et  al., 2014).
Dan  sebanyak  33.3%  hadir  dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat meski tidak memiliki masalah  dibidang  pertanahan  seperti tergambar  dalam  Diagram  lingkaran dibawah. Apakah anda hadir dalam sesi ini
karena memiliki masalah pertanahan ?
Salah  satu  indikasi  keberhasilan penyuluhan  terlihat  dari  perbandingan pretest  dan  posttest  dengan  pertanyaan Apakah  anda  mengerti  tentang  manfaat sertifikat  ha  katas  tanah?  Dalam  pretest tergambar  hanya  60%  saja  yang memahami,  dan  yang  tidak  faham sebanyak  20%  dalam  posttest  terlihat ada  peningkatan  dalam  pemahaman sebesar  23.30%  atau  sebesar  83.30% yang  memahami  manfaat  dari  sertifikat tanah setelah dilakukan penyuluhan.
Kegiatan Penyuluhan dengan Narasumber adalah Pengurus Muhammadiyah  yang  sudah  dikenal sebagai figure yang menguasai permasalahan hukum keperdataan seperti hukum pertanahan dan mekanisme  pengurusan  sertifikat  tanah mendapat  tanggapan  yang  positif  dari peserta  dengan  tergambar  dari  hasil posttest  pada  point  pertanyaan  Apakah Narasumber  orang  yang  tetap  dalam memberikan  penjelasan  sebayak  100% menyatakan  bahwa  Narasumber  adalah figure yang layak memberikan penjelasan,  karena  Narasumber  adalah tokoh  yang  dikenal  sehingga  pola komunikasi yang dilakukan lebih bersifat komunikasi intrapersonal sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan  (Buamona  &  Murliasari,
2017),  yang  memahami  manfaat  dari sertifikat tanah setelah dilakukan penyuluhan. Dengan kondisi kegiatan dilakukan  secara daring tentu  berbeda dengan  Ketika  kegiatan  dilakukan secara luring ,  kesulitan  yang  dihadapi adalah persolan teknis komunikasi yang terkendala  oleh  jaringan.  Sedang  dari sisi  efektifitas  daring  dianggap  lebih efektif dan feleksibel dari sisi waktu.
Kegiatan dihadiri oleh sekirang 35
(tiga  puluh  lima)  orang  perserta, kegiatan  dapat  juga  diliat  secara realtime dengan youtube live Streaming , Pertanyaan Pre Post Memaha mi Kurang Memaha mi Tidak Memaha mi Memaha mi Kurang Memaha mi Tidak Memaha mi Apa anda mengerti tentang manfaat sertifikat Hak Atas Tanah? 60,00% 20,00% 20% 83,30% 11.1% 16,70%
Apakah anda merasa masalah anda terpecahkan oleh penjelasan
narasumber? 55,00% 17,50% 27,50% 83,30% 11.1% 16,70%
Apakah Narasumber orang yang tepat dalam memberikan penjelasan pertanahan ? 62,50% 15,00% 22,50% 100% 0% 0%
Apakah Narasumber memberikan penjelasan yang mudah dimengerti ? 50,00% 16,00% 34,00% 100% 0% 0% Ap ak ah  and a merasa ad a p en amb ah an  p eng etah u an  ten tan g  hu ku m p ertan ah an  ? 5 6 ,00 % 1 7 ,00 % 2 7 ,00 % 8 9 .9 % 5 .6 % 5 .6 %
sehingga  bisa  diliat  orang  peserta lainnya dengan cara streaming dan bisa dilihat ulang.

## PENUTUP
Pegabdian  Kepada  Massyarakat yang dilakukan di lingkungan Pimpinan Cabang  Muhammadiyah  Kebayoran Baru  dengan  tema  Sertifikasi  Tanah diikuti  oleh  35  (tiga  puluh  lima)  orang Guru  dan  Karyawaan  di  lingkungan
Muhammadiyah Kebayoran Baru, dengan  tinggat  penyerapan  materi 89.90% merasa ada peningkatan pengetahuan dalam pengurusan sertifikasi tanah, dengan tingkat kepercayaan terhadap narasumber menjadi  indikator  bisa  diterimanya informasi,  yang  dapat  mempengaruhi khalayak  (Jaya  &  Silviani,  2020). Sehingga  Khalayak  merasa  narasumber yang  dihadirkan  adalah  orang  yang tepat sebesar 100% dan merasa penjelasan  yang  diberikan  narasumber mudah diterima khalayak dengan prosentase  sebesar  100%  sehingga kegiatan dinilai relatif berhasil.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  L.,  &  Handayani,  T.  (2017).
Telaah Yuridis Perkembangan Regulasi  dan  Usaha  Pergadaian Sebagai Pranata Jaminan Kebendaan. Jurnal  Bina  Mulia Hukum , 2 (1), 80–92. https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n 1.7 Adiarsi,  G.  R.,  &  Wakas,  J.  E.  (2018). Komunikasi Vertikal dalam Servant Leadership Kadis Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Tomohon. Jurnal Komunikasi Global , 7 (1), 105–119.
https://doi.org/10.24815/jkg.v7i1.1 0871 Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan  Kesadaran  Hukum Masyarakat. Gorontalo Law Review , 1 (1), 15–24. https://doi.org/10.32662/golrev.v1i 1.94 Alfiani, U. (2018). Pengaruh Kesadaran, Sanksi, Pengetahuan Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak. Jurnal Ilmu  Dan  Riset  Akuntansi  (JIRA) , 7 (6), 1–18. http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id /index.php/jira/article/view/202 Anatami,  D.  (2017).  Tanggung  Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda  Atas  Sebidang  Tanah.
Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan ,
12 (1), 1–17.
Angraini,  R.,  Ersya,  M.  P.,  Irwan,  I., Waldi,  A.,  Luthfi,  Z.  F.,  &  Tiara,
M. (2018). Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran  Ilmu  Hukum  di Perguruan Tinggi. Journal of Civic Education , 1 (3), 297–308. https://doi.org/10.24036/jce.v1i3.2 49 Arwana,  Y.  C.,  &  Arifin,  R.  (2019). Jalur  Mediasi  dalam  Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sebagai Dorongan  Pemenuhan  Hak  Asasi
Manusia. Jambura  Law  Review , 1 (2), 212–236. https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i 2.2399 Aulawi,  A  &  Darniasih,  R.  M.  (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat  Tidak  Mampu. PRO PATRIA:Jurnal Pendidikan Pancasila  Dan  Kewarganegaraan- Universitas  Banten  Jaya , 3 (1),  1–
15. Bagali,  D.  P.  (2015).  Kajian  Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah
Bersertifikat Ganda. Lex Privatum ,
3 (4), 13–24.
Bandjar, A. (2020). Sistem  Komunikasi
dan  Model  Penyebaran  Informasi Masyarakat Negeri Hitu, Kecamatan  Leihitu,  Kabupaten Maluku  Tengah. Jurnal  Syntax
Transformation , 1 (7), 304–311.
Buamona,  I.,  &  Murliasari,  R.  (2017).
Pengaruh efektivitas komunikator/narasumber  terhadap pengetahuan aparatur desa/kelurahan  di  kota  Ambon. Jurnal Politik Pemerintahan , 10 (1), 15–36. Candra,  J.  E.,  &  Oktavianti,  R.  (2019). Pengaruh  Terpaan  Pesan  Digital Opinion Leader Terhadap Peningkatan  Brand  Image  Produk (Survey Penonoton Beauty Vlogger Titan Tyra Yang Mengulas  Produk  Kosmetik  Make Over). Prologia , 2 (2), 371. https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.37 14 Giovanni  Aristha  Siregar,  &  Harapan Tua  R.F.S.  (2017).  Kebijakan Proyek  Operasi  Nasional  Agraria (Prona) Dalam Rangka Mewujudkan  Tertib  Administrasi Pertanahan  Di  kota  Pekanbaru. JOM FISIP , 4 (2), 1–14.
GS,  A.  D.,  &  Putri,  D.  A.  (2020).
Strategi  Pegadaian  Syariah  Untuk
Mempertahankan Eksistensi Dalam Persaingan  Usaha  Simpan  Pinjam Pada PT. Pegadaian Syariah Surabaya  (Kegiatan  Pengabdian
Masyarakat). Jurnal  Pengabdian LPPM  Untag  Surabaya , 05 (02), 117–136. http://jurnal.untag- sby.ac.id/index.php/jpm17 Hajati,  S.,  Sekarmadji,  A.,  &  Winarsi, S.  (2014).  Model  Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berkepastian Hukum.
Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (1),
36–48. http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac .id/index.php/JDH/article/downloa d/275/267
Istikomah.  (2013).  Pengaruh  Program
Sertifikasi  Tanah  Terhadap  Akses Permodalan  Bagi  Usaha  Mikro
Dan  Kecil  Studi  Kasus  Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten  Kulon  Progo. Jurnal Kawistara , 3 (1), 1–40. https://doi.org/10.22146/kawistara. 3959 Jaya,  A.,  &  Silviani,  I.  (2020).  Peran
Komunikasi Opinion Leader dalam Meningkatkan  Elektabilitas  Calon Kepala  Daerah  di  Sumatera  Utara.
Jurnal  Massage  Komunikasi , 9 (1),
6–16. Komala,  L.,  Hafiar,  H.,  Damayanti,  T., & Puspitasari, L. (2014). Implementasi  Model  Komunikasi Kesehatan Two Step Flow Communication Dalam Menyebarkan  Informasi  Kesehatan Ibu  Dan  Janin  Melalui  Para
Dukum  Beranak  di  Jawa  Barat. Jurnal Komunikasi KAREBA , 3 (1),
38–50. Kusmiarti,  R.,  Mila,  H.,  &  Qurniati,  A. (2019). PENDAMPINGAN PROSES PEMBELAJARAN GURU SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH  DI  KOTA BENGKULU. Jurnal  Pengabdian Masyarakat  Bumi  Raflesia , 2 (3),
201–210.
Mohammad,  A.  N.,  Nayoan,  H.,  & Kaawoan,  J.  (2018).  Kebijakan Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap Di kota Manado. EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu
Pemerintahan , 1 (1). NINGRUM,  H.  R.  S.  (2014).  Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa  Atas  Tanah  Berbasis Keadilan. Jurnal  Pembaharuan Hukum , 1 (2), 219. https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1 481 Orlando, G. (2017). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menangani  Sengketa  Pertanahan.
Jurnal Notarius , 3 (2), 47–60.
Pelawi, J. T., Kallo, S., Hamdan, M., &
Suhaidi.  (2015).  Tindakan  pidana Pendaftaran  Sertifikat  Hak  Milik
No.70/Sidomulyo Menggunakan
Alas Ahak/Dasar PAlsi No.168/3/MT/1979  oleh  Badan Pertanahan Nasional (Studi Putusan Nomor : 646/PID/2013/PT.Mdn). USU Lawa Journal , 3 (3), 40–50. Riofita,  H.,  &  Harsono,  M.  (2019). KOMUNIKASI WORDS OF MOUTH DALAM BIDANG PEMASARAN :  Sebuah  Kilas Balik  Teori. Eklektik :  Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan , 2 (2), 273. https://doi.org/10.24014/ekl.v2i2.8 451 Rolaswati, D. K., Wahyuningsih, Y. Y., &  Risdianti,  T.  (2014).  Sosialisasi di Kelurahan Pesanggrahan Mengenai  Manfaat  Pendaftaran bagi  Pemegang  Hak  atas  Tanah. Bina Widya , 25 (3), 143–147. Sahnan,  S.,  Arba,  M.,  &  Suhartana,  L.
W.  P.  (2019).  Kewenangan  Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  Dan Keadilan , 7 (3), 436. https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.7 14 SARI,  N.  L.  A.,  &  SUWANDA,  I.  W. (2019). Kebijakan Di Era Pemerintahan  Joko  Widodo  Dan Jusuf  Kalla  (Perspektif  Politik Hukum  Dan  Agraria). Journal Unmasmastaram , 13 (2), 237.
https://doi.org/10.35327/gara.v13i2 .87 Sigit  Surahman.  (2018).  Public  Figure Sebagai  Virtual  Opinion  Leader dan Kepercayaan Informasi Masyarakat. WACANA , 17 (1),  53– 63.
Sirait,  S.  Y.,  Nazer,  M.,  &  Azheri,  B. (2020).  Sertifikasi  Tanah  Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Deskripsi Dan Manfaatnya. BHUMI: Jurnal Agraria  Dan  Pertanahan , 6 (2),
236–248. Suhediningsih,  S.  (2020).  Pembiayaan Jasa Sertifikasi Tanah yang
Berorientasi Keadilan Sosial. Kanun  Jurnal  Ilmu  Hukum , 22 (3), 437–456.
https://doi.org/10.24815/kanun.v22 i3.18635 Sumardjo.  (2019).  Sinergi  Penyuluhan Dan  Komunikasi Pembangunan Di Era  Komunikasi  Digital  Dalam Mewujudkan Kesejahteraan. Semnas  Padang  -  2  Mei  2019 ,  1–
21.
Syafrizka,  M.  F.  (2020).  Penyelesaian
Sengketa  Pertanahan  Oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Kota  Padang. SOUMATERA LAW REVIEW ,
3 (2), 234–246.
Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. Jurnal  ASPIKOM , 3 (3),  457. https://doi.org/10.24329/aspikom.v 3i3.141 Syaipudin, L. (2020). Peran Komunikasi  Massa  Di  Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan penanganan  Covid-19  Kabupaten Tulungagung). Kalijaga  Jurnal  of Communication , 2 (1), 14–34. https://doi.org/10.31219/osf.io/c7r bw Tambunan, N. (2018). Pengaruh Komunikasi Massa Terhadap Khalayak. JURNAL  SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication  Study , 4 (1),  24– 31. https://doi.org/10.31289/simbollika .v4i1.1475
Triana,  Y.,  &  Handana,  H.  (2021). Peningkatan  Pemahaman  Tentang Peralihan  Hak  Waris  Tanah  Di Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru. COMSEP: Jurnal Pengabdian
Kepada  Masyarakat , 2 (2),  206–
212.
Wowor,  F.  A.  (2014).  Fungsi  Badan
Pertanahan Nasional Terhadap
Penyelesaian  Sengketa  Tanah. Lex Privatum , 2 (2), 95–104.
Zainuddin,  M.,  &  Nisah,  N.  (2021). Peningkatan Sadar Hukum Berbangsa  dan  Bernegara  ditinjau dari  Ajaran Ahlusunnah  Wal Jama’ah. Jurnal Ius Constituendum , 6 (April), 55–72.