## Jurnal  Elementary

## ANALISIS PENCAPAIAN 8 KOMPONEN STANDAR AKREDITASI SD/MI DI KOTA MATARAM

## Haifaturrahmah
Dosen PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram haifaturrahmah@yahoo.com

## INFO ARTIKEL
ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 25 - 11 - 2017 Disetujui: 16 - 12  - 2017
Abstrak : Pada  konteks  pendidikan  nasional  diperlukan  standar  yang  harus  dicapai dalam  kurun  waktu  tertentu  dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  pendidikan. Pelaksanaan  akreditasi  sekolah/madrasah  merupakan  cara  untuk  mengawasi  upaya peningkatan  mutu  layanan  pendidikan  sesuai  dengan  standar  nasional  pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan akreditasi menggambarkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh  sekolah/madrasah.  Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder,  yaitu  data akreditasi  SD/MI  di  Kota  Mataram  tahun  2014,  2015  dan  2016.  Penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan,  dari  delapan  standar  pada  sekolah/madrasah  yang  terakreditasi  A maupun  B,  nilai  rata-rata  standar  kompetensi  lulusan  SD/MI  masih  rendah dibandingkan standar lainnya, sedangkan komponen standar tertinggi adalah standar pembiayaan.
Kata Kunci:
1. Akreditasi
2. standar  BAN-S/M, SD/MI

## ——————————  ——————————

## A. LATAR BELAKANG
Pendidikan merupakan dasar dari proses pembangunan sebuah bangsa, sehingga proses pendidikan dianggap sebagai investasi masa depan bagi seseorang atau suatu  bangsa  yang  akan  meraih  suatu  kehidupan  lebih sejahtera.  Oleh  karena  itu,  pendidikan  memiliki  peranan yang  sangat  tinggi  bagi  setiap  individu  sejak  usia  dini sampai  usia  lanjut.  Untuk  itulah  suatu  lembaga  yang menyelenggarakan  layanan  pendidikan  harus  dapat memenuhi  standar  layanan  yang  berkualitas,  memiliki infrastruktur  dan  berbagai  komponen  pendidikan  lainnya sebagai pendukung yang akan mendorong berlangsungnya pendidikan sebagai proses pembudayaan, mengembangkan model  proses  pembelajaran  dan  sekuensinya  (Soedijarto, 2000).
Pada konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang  harus  dicapai  dalam  kurun  waktu  tertentu  dalam rangka  mewujudkan  tujuan  pendidikan.  Kebijakan  yang dapat  digunakan  sebagai  acuan  dalam  mengelola pendidikan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor  32  Tahun  2013  tentang  Sandar Nasional  Pendidikan.  Pada  pasal  2  dalam  PP  tersebut menyatakan  bahwa  penjaminan  dan  pengendalian  mutu pendidikan  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Pendidikan dilakukan  dalam  tiga  program  yaitu  evaluasi,  akreditasi, dan sertifikasi. (BAN-S/M, 2016).
Memetakan  mutu  setiap  satuan  pendidikan  menjadi suatu  keharusan  dalam  pencapaian  standar  layanan
pendidikan  yang  diharapkan,  maka  untuk  menentukan kelayakan  sekolah/madrasah  memberikan  layanan pendidikan serta pengendalian mutu pendidikan, program akreditasi menjadi sangat penting bagi setiap lembaga dan program  pendidikan.  Mutu  pada  satuan  pendidikan mempunyai  makna  menghasilkan  dan  memberikan  yang terbaik,  dan  bertujuan  untuk  memenuhi  atau  jika  perlu melampaui  standar  nasional  pendidikan  yang  telah ditetapkan. Pencapaian standar nasional pendidikan dapat diukur  melalui  hasil  akreditasi  yang  dinilai  berdasarkan standar.
Didalam  menentukan  kualitas  suatu  lembaga pendidikan,  sistem  akreditasi  memainkan  peranan  yang tidak  hanya  penting,  tetapi  juga  strategis,  antara  lain: (Muhammad Irfan, 2001)
a. Pertama ,  memberikan  informasi  yang  komprehensif kepada masyarakat ( Stakeholders ) mengenai sekolah/madrasah  tertentu.  Dengan  informasi  hasil akreditasi tersebut masyarakat memperoleh gambaran  tentang  kekurangan,  kelebihan,  peluang, dan ancaman yang dihadapi sekolah/madrasah.
b. Kedua ,  sebagai  titik  tolak  para  ahli  pendidikan  dan para Pembina sekolah/madrasah dalam menganalisis dan  memberikan  solusi  terhadap  masalah-masalah yang  dihadapi  sekolah/madrasah.  Dengan  demikian, pembinaan yang dilakukan terhadap sekolah/madrasah akan selalu kontekstual dan tepat sasaran.
c. Ketiga ,  sebagai  alat  pengendalian  kualitas.  Dengan akreditasi  yang  komprehensif  akan  didapatkan  peta sekolah/madrasah  dari  segi  kualitasnya.  Informasi akurat yang didapat dari akreditasi akan menjadi titik tolak  bagi  sekolah/madrasah  bersangkutan  untuk melakukan review yang  dapat  dijadikan  patokan dalam peningkatan kualitas.
Proses  akreditasi  dilakukan  secara  berkala  dan  terbuka dengan  tujuan  untuk  membantu  dan  memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan  nasional.  Lebih  lanjut  dalam BAN-S/M  (2016) menjelaskan  bahwa  akreditasi  sekolah/madrasah  adalah suatu  proses  penilaian  secara  komprehensif  terhadap kelayakan  satuan  atau  program  pendidikan  melalui kegiatan  evaluasi  diri  dan  visitasi,  yang  hasilnya diwujudkan  dalam  bentuk  pengakuan  dan  peringkat kelayakan.  Dan  untuk  mendapatkan  nilai  akreditasi, sekolah/madrasah  harus  memenuhi  lingkup  Standar Nasional  Pendidikan  meliputi  (1)  Standar  Isi,  (2)  Standar Proses,  (3)  Standar  Kompetensi  Lulusan,  (4)  Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana,  (6)  Standar  Pengelolaan,  (7)  Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Penilaian.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  Pemerintah  telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan  kelayakan  program  dan/atau  satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. BAN-S/M  merumuskan  kriteria  dan  perangkat  akreditasi sekolah/madrasah  untuk  diusulkan  kepada  Mendikbud. Perangkat  akreditasi  digunakan  untuk  mengukur  sejauh mana sekolah/madrasah telah memenuhi standar nasional pendidikan.
Standar  nasional  pendidikan harus  dijadikan sebagai  acuan  dalam  pemetaan  profil  kualitas sekolah/madrasah.  Oleh  karena  itu,  perangkat  akreditasi yang  berisikan  komponen  instrumen  akreditasi  disusun berdasarkan  pada  delapan  komponen  standar  nasional pendidikan.  Dari  penilaian  kedelapan  standar  tersebut, suatu sekolah/madrasah memperoleh peringkat akreditasi A, B dan C. Pengakuan atas peringkat hasil akreditasi bagi setiap  satuan  pendidikan,  diwujudkan  dalam  bentuk sertifikat akreditasi sekolah/madrasah. Kelayakan dengan peringkat  akreditasi  A  akan  memiliki  reputasi  lebih  baik dibandingkan  yang  terakreditasi  B,  begitu  pula  yang terakreditasi  B  akan  merasa  lebih  unggul  dari  yang terakreditasi  C.  Akan  tetapi,  berdasarkan  data  hasil akreditasi  BAP-S/M  NTB  pada  tingkatan  Sekolah  Dasar tahun dari 2014 sampai dengan tahun 2016, dari delapan standar  pada  sekolah/madrasah  yang  terakreditasi  A maupun  B,  nilai  rata-rata  standar  kompetensi  lulusan SD/MI masih rendah dibandingkan standar lainnya.
Terkait  dengan  standar  kompetensi  lulusan,  dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20  Tahun  2016  mengemukakan  standar  kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan  utama  pengembangan  standar  isi,  standar  proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,  standar  sarana  dan  prasarana,  standar pengelolaan  dan  standar  pembiayaan.  Artinya,  dalam penilaian delapan komponen standar nasional pendidikan maka  standar  kompetensi  lulusan  merupakan  acuan tercapainya  mutu  pendidikan  sesuai  dengan  standar nasional pendidikan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui pencapaian delapan komponen standar akreditasi  SD/MI  di  Kota  Mataram  selama  tiga  tahun terakhir  dan  menghasilkan  rekomendasi  yang  dapat digunakan  untuk  pendidikan  sesuai  standar  kelayakan khususnya  standar  kompetensi  lulusan  SD/MI  di  Kota Mataram..

## B. METODE PENELITIAN
Sumber Data
Data nilai akreditasi SD/MI yang ada di Kota Mataram dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Data tersebut diperoleh dari  BAP-S/M  Nusa  Tenggara  Barat.  Data  lapangan diperoleh melalui wawancara dan observasi.
Metode Analisis
Penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan analisis  deskriptif.  Analisis  deskripsi  dilakukan  untuk melihat  gambaran  rata-rata  nilai  akreditasi  SD/MI  pada masing-masing komponen standar (delapan standar).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
SD/MI Kota Mataram yang terakreditasi pada tahun 2014 adalah  sebanyak  14  Sekolah,  peringkat  akreditasi  A sebanyak 5 sekolah dan 9 sekolah lainnya terakreditasi B. Pada  tahun  2015,  jumlah  SD/MI  Kota  Mataram  yang terakreditasi A adalah sebanyak 4 sekolah dan 14 sekolah terakreditasi  B.  Sedangkan  pada  tahun  2016,  hanya  satu sekolah  Kota  Mataram  yang  terakreditasi  C,  6  sekolah terakreditasi B dan 5 sekolah terakreditasi A.
Nilai  akreditasi  yang  dihitung  adalah  delapan  standar penilaian  terhadap  masing-masing  peringkat  akreditasi. Kedelapan  standar  akreditasi  nilainya  cenderung  lebih tinggi  untuk  sekolah  yang  berperingkat  akreditasi  A terhadap B. Akan tetapi, nilai rata-rata pada masing-masing standar  akreditasi  SD/MI  dari  tahun  2014  sampai  tahun 2016  menunjukkan  standar  kompetensi  lulusan  paling rendah  dibanding  standar  akreditasi  lainnya.  Dan komponen  standar  yang  paling  tinggi  adalah  standar pembiayaan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik 1.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 2014 2015 2016 Grafik 1

## Rata-rata nilai komponen standar akreditasi SD/MI
Kota Mataram (2014-2016)
Keterangan: S1 : Standar Isi S2 : Standar Proses S3 : Standar Kompetensi Lulusan S4 : Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan S5 : Standar Sarana dan Prasarana S6 : Standar Pengelolaan S7 : Standar Pembiayaan S8 : Standar Penilaian
Rata-rata nilai komponen akreditasi SD/MI Kota Mataram dari  tahun  2014  sampai  tahun  2016,  standar  kompetensi lulusan adalah 72,8., 73,9., dan 74,7. Nilai tersebut adalah nilai  terendah  untuk  masing-masing  komponen  standar lainnya  selama  tiga  tahun  terakhir  di  sekolah/madrasah, meskipun nilai dari sekolah/madrasah yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa komponen standar kompetensi lulusan perlu mendapatkan perhatian khusus.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Sandar Nasional Pendidikan pasal 25 menyatakan tentang  standar  kompetensi  lulusan  adalah  kualifikasi kemampuan  lulusan  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan dan keterampilan. Pada dimensi sikap standar kompetensi lulusan  SD/MI,  ruang  lingkup  interaksinya  dengan  alam dilingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Dimensi pengetahuan mencakup faktual dan konseptual, sedangkan dimensi  keterampilan  pada  produktif sesuai  dengan  yang ditugaskan kepada siswa SD/MI.
Instrumen  penilaian  standar  kompetensi  lulusan  terdiri dari  16  butir  pertanyaan  terkait  dengan  pengalaman belajar  (sikap,  pengetahuan  dan  keterampilan)  yang diperoleh  siswa  melalui  pemanfaatan  lingkungan  secara produktif selama proses pembelajaran. Komponen standar kompetensi lulusan lebih mengutamakan penilaian proses
yang dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam memungkinkan siswa memperoleh pengalaman- pengalaman  belajar  yang  mencakup  sikap,  pengetahuan dan  keterampilan  melalui  interaksi  dengan  lingkungan sekitarnya secara produktif. Peran aktif sekolah/madrasah sangat diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran siswa  dengan  menyediakan  fasilitasi  yang  memadai sehingga  apa  yang  diharapkan  oleh  satuan  nasional pendidikan dapat terwujud.
Pengalaman  belajar  yang  dimaksud  dalam  instrumen akreditasi  adalah  perilaku  aktif  siswa  pada  saat  belajar melalui  interaksi  dengan  lingkungan  sekitar,  dan  sekolah dalam  hal  ini  adalah  guru  memfasilitasi  kegiatan  siswa. Adanya  interaksi  siswa  dengan  lingkungan,  mampu mendorong  siswa  untuk  lebih  intensif  meningkatkan keaktifan  jasmani  maupun  mental  untik  mendalami  apa yang  menjadi  perhatiannya.  Pada  standar  kompetensi lulusan,  terlihat  dengan  jelas  bahwa  guru  masih  kurang mengarahkan  siswa  untuk  memperoleh  pengalaman belajar dan lebih mengutamakan mentransfer ilmu didalam kelas. Hal ini dibuktikan melalui rendahnya poin penilaian instrumen pada butir nomor 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 43, 44, dan 45.
Hasil  penilaian  butir  nomor  30  menunjukkan  masih kurangnya mata pelajaran yang memuat tugas terstruktur baik  secara  kelompok  maupun  individu  dalam  bentuk pemecahan masalah sehingga kurannya kesempatan siswa untuk dapat berpikir kritis, logis, kreatif dan inovatif dalam pengambilan keputusan. Keterkaitan antara penilaian butir nomor 30 dengan butir nomor 32, 35 dan 43, menunjukkan bahwa hanya mata pelajaran IPA dan IPS yang memberikan pengalaman  belajar  yang  menunjukkan  kemampuan mengenali gejala alam dan sosial, sedangkan di SD/MI tidak hanya  terdiri  kedua  mata  pelajaran  itu  saja.  Proses pembelajaran  di  SD/MI  adalah  tematik,  sehingga memungkinkan  semua  mata  pelajaran  dapat  ditematikan berdasarkan  isu  lingkungan  alam  dan  sosial.  Dengan demikian, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial  dan  fisik  melalui  berpikir  kritis,  logis,  kreatif  dan inovatif dalam pengambilan keputusan.
Hasil  penilaian  butir  nomor  31  menunjukkan  masih kurangnya  minat  siswa  untuk  memanfaatkan  sumber belajar  lainnya  seperti  perpustakaan  dan  laboratorium, dalam  hal  ini  siswa  melakukan  praktikum.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  sarana  dan  prasana  yang  dimiliki  oleh sekolah/madrasah,  sarana  dan  prasarana  di  SD/MI  tidak seperti  sarana  dan  prasana  di  SMP/MTs.  Di  SD/MI  Kota Mataram  tidak  memiliki  ruangan  khusus  sebagai labortaorium,  akan  tetapi  pelaksanaan  praktikum  tetap dapat  dilakukan  dikelas  maupun  diluar  kelas  dengan memanfaatkan  lingkungan  sekitar  sekolah/madrasah. Keterkaitan antara penilaian butir nomor 31 dengan butir nomor  33  dan  44, menunjukkan  bahwa  siswa  juga  jarang melakukan proses pembelajaran diluar sekolah/madrasah
seperti  mengunjungi  museum  ataupun  ke  tempat bersejarah  lainnya,  kunjunga  ke  industri  (tempe,  tahu, maupun  kerajinan  tangan)  dan  melakukan  kunjungan lapangan  untuk  lebih  mengenal  hewan  serta  tumbuhan disekitarnya.  Kunjungan  atau  studi  lapangan  juga  sangat diperlukan  agar  siswa  tidak  jenuh  dengan  proses pembelajaran  didalam  kelas  dan  mengenalkan  kepada siswa  mengenai  proses  pembuatan  suatu  alat  maupun bahan. Dengan demikian mampu memberikan pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan mengenai seperti membuat  buletin  siswa  atau  majalah  dinding,  portofolio, laporan  melalui  proses  diskusi  dan  presentasi.  Hal  ini terkait juga dengan kemampuan siswa bagaimana berpikir kritis,  logis,  kreatif  dan  inovatif  dalam  pengambilan keputusan.
Hasil  penilaian  butir  nomor  36  menunjukkan  masih kurangnya  peran  aktif  sekolah  dalam  mengikutsertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler  ini  bertujuan  untuk  mengembangkan kepribadian maupun bakat siswa diluar bidang akademik. Melalui  kegiatan  ekstrakurikuler,  siswa  memperoleh pengalaman belajar yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan pentas seni dan budaya lokal, selain itu melalui  kegiatan  siswa  lebih  mengenal  dan  mencintai budaya sendiri, dengan demikian budaya lokal tidak akan punah. Keterkaitan antara penilaian butir nomor 36 dengan butir  nomor  38  dan  41,  menunjukkan  bahwa sekolah/madrasah  masih  kurang  mengadakan  kegiatan untuk  menumbuhkan  rasa  nasionalisme  dalam  diri  siswa yang  menunjukkan  kecintaan  dan  kebanggaan  terhadap bangsa,  negara  dan  tanah  air.  Melalui  kegiatan  ini, memberikan  pengalaman  belajar  yang  menunjukkan kemampuan  siswa  dalam  menghormati  dan  menghargai keragaman atau perbedaan yang ada disekitarnya. Terlebih lagi  dengan  banyaknya  isu  terkait  kerusakan  lingkungan dan kepekaan sosial yang sensitif pada saat ini.
Pada  grafik  1  diatas,  menggambarkan  nilai  komponen akreditasi  tertinggi  adalah  standar  pembiayaan  dengan nilai rata-rata 91,8., 90,3., dan 92,7 dari tahun 2014 sampai tahun  2016.  Sumber  dana  pembiayaan  di  SD/MI  berasal dari  bantuan  operasional  sekolah  (BOS).  BOS  merupakan program  dari  pemerintah,  sehingga  SD/MI  wajib memberikan laporan ke dinas setempat terkait penggunaan dana tersebut. Dalam laporan berisikan penggunaan dana sesuai  Juknis dengan melampirkan bukti penggunan dana BOS.  Hal  ini  lah  yang  memungkinkan  tingginya  nilai komponen standar pembiayaan karena pihak SD/MI tidak dapat  memanipulasi  data  laporan  yang  akan  berdampak pada dana BOS periode berikutnya.
Penilaian  delapan  komponen  standar  akreditasi  tidak saja  melalui  pengecekan  kelengkapan  administrasi,  akan tetapi  juga  melalui  proses  yang  dilakukan  oleh  pihak sekolah/madrasah  yang  tergambarkan  dalam  bentuk
dokumentasi  (foto).  Berdasarkan  uraian  data  diatas, penilaian delapan komponen standar akreditasi selama tiga tahun terakhir bersifat fluktuatif, artinya tidak mengalami perubahan yang signifikan pada masing-masing komponen standar.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kurangnya  kesiapan sekolah/madrasah  untuk  diakreditasi,  bahkan  beberapa sekolah/madrasah  mengundurkan  diri  untuk  tidak diakreditasi.  Penilaian  akreditasi  sekolah/madrasah dilakukan per lima tahun sekali, sehingga sekolah/madrasah  memiliki  waktu  yang  cukup  untuk memenuhi  standar  nasional  pendidikan  (SNP).  Sehingga hasil akreditasi digunakan sebagai acuan dalam memetakan mutu dan kelayakan sekolah/madrasah untuk mempermudah usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan  serta  sumber  informasi  yang  dapat digunakan  sebagai  dasar  dalam  menentukan  kebijakan pembangunan  pendidikan  di  setiap  daerah.  Oleh  karena, dibutuhkan  peran  aktif  sekolah  dengan  pihak  terkait seperti  dinas  pendidikan  kabupaten/kota,  kantor kementerian  agama  termasuk  lembaga  penjaminan  mutu pendidikan  dalam  memberikan  asistensi  kepada sekolah/madrasah  untuk  secara  bertahap,  sistematis  dan terencana dalam mempersiapkan diri untuk diakreditasi.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Ketercapaian  standar  nasional  pendidikan  menunjukkan bahwa dari delapan standar komponen akreditasi yang ada, standar  yang  masih  rendah  yaitu  standar  kompetensi lulusan  terkait  dengan  pengalaman  belajar  yang diharapkan  terbentuk  dalam  diri  siswa.  Hasil  akreditasi menjadi  salah  satu  penjaminan  mutu  sekolah/madrasah dapat dimanfaatkan dengan baik termasuk bagian apa saja yang  perlu  diperbaiki  melalui  koordinasi  dengan pemerintah  daerah.  Perangkat  akreditasi  berisikan komponen  instrumen  berdasarkan  pada  delapan komponen  standar  nasional  pendidikan.  Dari  penilaian kedelapan  standar  tersebut,  suatu  sekolah/madrasah memperoleh peringkat akreditasi A, B dan C. Peringkat dan status akreditasi sudah menjadi acuan bagi orang tua siswa dalam memilih sekolah/madrasah sehingga hasil akreditasi sekolah/madrasah  diharapkan  mampu  memotivasi sekolah/madrasah  untuk  terus  meningkatkan  mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di  tingkat  kabupaten/kota,  provinsi,  nasional  bahkan regional dan internasional.

## DAFTAR RUJUKAN
[1]  BAN-S/M . 2016. Pedoman akreditasi sekolah/madrasah. Jakarta: BAN-S/M.
[2]         .                 2014. Perangkat  akreditasi  SD/MI. Jakarta: BAN-S/M.
[3]  Muhammad.  Irfan.  2001. Menyoal  sistem  akreditasi madrasah ,  dalam  jurnal  madrasah.  Jakarta  :
Departemen Agama Pusat, Vol. 5, No. 1, 2001.) Hal. 19.
[4]    Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  32 tahun  2013  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  tahun  2005  Tentang  Standar Nasional Pendidikan
[5]  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  RI Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Standar  Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
[6]  Soedijarto. 2000. Pendidikan nasional sebagai wahana mencerdaskan  bangsa  dan  membangun  peradaban negara-bangsa. Jakarta: Cinaps.