## IMPLEMENTASI ANGSURAN PPH PASAL 25 CV RM SEBAGAI WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19
Atin Hafidiah 1 , Dusa Sumartaya 2
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis FISIP Universitas Pasundan, Program Diploma Politeknik Praktisi Bandung
Email: atin.hafidiah@unpas.ac.id, dusasumartaya@praktisi.ac.id

## Artikel info
Artikel history: Diterima    :  20-12-2020 Direvisi     :  12-01-2021 Disetujui   :  16-01-2021

## Keywords:
PMK Number 44 / PMK.03 / 2020, PPh Article 25, Classification of   Business Fields.
Kata Kunci: PMK Nomor 44/PMK.03/2020, PPh Pasal 25, Klasifikasi Lapangan Usaha.
Abstract:  This  research  discusses  the  implementation  of  the incentives  provided  by  the  government  to  taxpayers  who  are included  in  the  Business  Field  Classification,  which  are  given relief  to  pay  installments  of  Income  Tax  Article  25  during  the COVID-19 pandemic.The purpose of this research is to find out whether CV RM is included in the Business Field Classification which  is  given  incentives  by  the  government  and  how  the  PPh Article 25 tax installments are calculated during the pandemic period.  From  the  results  of  the  study  it  can  be  concluded  that CV RM is one of the companies included in the Business Field Classification  that  is  entitled  to  the  PPh  article  25  installment tax  incentive,  besides  that  it  can  also  be  concluded  that  the company  has  calculated  the  amount  of  the  PPh  article  25  tax installments  during  the  COVID-19  pandemic  period.  19  in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 44 of 2020.
Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai implementasi atas insentif  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  wajib  pajak yang  masuk  kedalam  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  yang diberikan  keringanan  membayar  angsuran  pajak  PPh  pasal  25 selama masa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui  apakah  CV  RM  termasuk  kedalam Klasifikasi  Lapangan  Usaha  yang  diberikan  insentif  oleh pemerintah  serta  bagaimana  penghitungan  angsuran  pajak  PPh pasal  25  selama  masa  pandemic.  Dari  hasil  penelitian    dapat disimpulkan bahwa CV RM adalah salah satu perusahaan yang masuk  kedalam  Klasifikasi  Lapangan  Usaha  yang  berhak mendapatkan  insentif  pajak  angsuran  PPh  pasal  25  tersebut, selain  itu  dapat  disimpulkan  pula  bahwa  perusahaan  telah melakukan penghitungan besaran angsuran pajak  PPh pasal  25 selama  masa  pandemic  COVID-19  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2020.

## Jurnal Indonesia Sosial Sains
http://jiss.publikasiindonesia.id/
Vol 2, No, 1, Januari 2021, P-ISSN: 2723 - 6692 dan E-ISSN: 2723 - 6595
Coresponden author: Atin Hafidiah Email: atin.hafidiah@unpas.ac.id artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY SA 2021

## Pendahuluan
Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (covid-19)  merupakan  bencana  nasional  yang mempengaruhi  stabilitas  ekonomi  dan  produktivitas  masyarakat  sebagai  pekerja  maupun pelaku  usaha  sehingga  pemerintah  merasa  perlu  untuk  melakukan  upaya  pengaturan  dalam rangka mendukung penanggulangan dampak yang lebih parah.
Dampak covid-19 dari segi ekonomi dapat mengancam adanya krisis ekonomi secara besar.  Hal  ini  diindikasikan  dari  aktivitas  produksi  berhenti,  daya  beli  masyarakat  menurun, jatuhnya bursa saham yang mengarah kepada ketidakpastian (Pakpahan, 2020).
UMKM  merupakan  kelompok  usaha  yang  berjumlah  paling  besar  di  Indonesia  dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. Berkembangnya UMKM di  Indonesia selama ini  didorong oleh beberapa  faktor.  Faktor pendorong tersebut  antaranya adalah  pemanfaatan  sarana  teknologi,  informasi  dan  komunikasi,  kemudahan  peminjaman modal usaha dan menurunnya tarif PPh final atas pajak UMKM (Soetjipto, 2020).
Dampak  pandemic  pada  UMKM  yaitu  turunnya  kinerja  dari  sisi  konsumsi  dan  daya beli masyarakat (Agustina Prativi Nugrahen, 2020). Tetapi dilain sisi ada bidang usaha yang berpotensi  mendapat  keuntungan.    Bidang  yang  dapat  berpotensi  untuk  mendapatkan keuntungan dari adanya pembatasan social antara lain bidang kesehatan, operator seluler dan internet provider, asuransi kesehatan dan layanan pengiriman barang (Hadiwardoyo, 2020
Pemerintah  mengeluarkan  peraturan  terkait  dampak  COVID-19  khususnya  dalam perpajakan  untuk  mengantisipasi  dampak  ekonomi  pandemi  melalui  Peraturan  Pemerintah Nomor  44/PMK.03/2020.  Bentuk  insentif  pajak  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  Wajib  Pajak diantaranya  Pengurangan  Angsuran  PPh  Pasal  25  sebesar  30%.  Pemerintah  memberikan kebijakan  pengurangan  PPh  selama  6  bulan  bagi  perusahaan  yang  kriteria  telah  ditentukan berdasarkan  Kelompok  Lapangan  Usaha  (KLU)  ),      sebanyak  846.  Dengan  dikeluarkannya aturan  ini  seyogyanya  perlu  dilakukan  penyuluhan  yang  intensif  terhadap  wajib  pajak. Penyuluhan pajak adalah cara penyebarluasan peraturan perpajakan agar dapat dipahami dan dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Andyastuti, 2013).
Dasar  Perhitungan  Angsuran  PPh  Pasal  25  adalah  Laporan  Keuangan  Perusahaan. Penyajian    Laporan    Keuangan  harus  mengacu  kepada  PSAK  no1,    dimana  pernyataan    ini mengatur    persyaratan  penyajian  laporan  keuangan,    struktur    laporan    keuangan,    dan persyaratan    minimal    isi  laporan  keuangan.  Entitas  menerapkan  Pernyataan  ini  dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum (Juwita, 2013)
Laporan Keuangan perusahaan sebagaimana diketahui diantaranya menyajikan Neraca dan  Laporan  Laba  Rugi.  Laporan    Laba  Rugi  merupakan  laporan  yang  berisikan  informasi mengenai besarnya jumlah laba atau rugi  yang  dihasilkan  dari  pendapatan  dan  besarnya
pengeluaran  yang  terjadi pada periode  tertentu (Pratiwi, 2016). Dalam Laporan Laba Rugi akan tersaji Laba Komersial dan Laba Fiskal yang selanjutnya Laba Fiskal ini akan dijadikan dasar  menghitung  Pajak  terutang.  Kepentingan  pemegang  saham  sebagai  otoritas  tertinggi dalam kepemilikan perusahaan sebenarnya adalah perhitungan laba bersih. Laba bersih adalah selisih  positif  dari  seluruh  pendapatan  dikurangi  seluruh  biaya  dan  pajak.  Laba  bersih merupakan  laba  operasi  dikurangi  pajak,  biaya  bunga,  biaya  riset,  dan  pengembangan  (Sri Purwanti, 2015).
Akhir dari pekerjaan akuntansi ini merupakan awal dari pekerjaan perhitungan pajak, dimana  selanjutnya    Laporan    Laba    Rugi    ini    menjadi    dasar    dalam    penyusunan    Surat Pemberitahuan   (SPT)   Tahunan (Maulana, 2019).
Alur  pekerjaan  yang  sederhana  ini  pada  kenyataannya  dilapangan  sering  terjadi kendala.    Kendala      yang      terjadi      adalah  ketidakakuratan    pengenaan    pajak    atas penghasilan    atau    pengeluaran    yang    menjadi  obyek    pajak.  Ketidak    akuratan    ini dikarenakan  tidak    maksimalnya    pendataan    yang  dilakukan  (Prathiwi,    Herawati,    AK,    & Sulindawati,  2015)
Perlakuan  pemberian  insentif  dari  jenis  pajak  di  atas  memang    memiliki aturan  yang berbeda,  karena  disesuaikan  dengan  kebutuhan  yang  seharusnya  diterima  oleh  wajib  pajak yang  selama  ini  patuh  melaksanakan  jenis  pajak  tersebut,  namun  walaupun  berbeda  tetap tujuannya satu yaitu memberikan keringanan kepada wajib pajak yang terkena dampak covid- 19.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan  kasus.  Metode  ini  bertujuan  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau  lukisan secara  sistematis.  Data  yang  sudah  diperoleh  akan  diolah,  dianalisis  kemudian  diproses berdasarkan pada teori yang dipelajari untuk menghasilkan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Kelompok Lapangan Usaha
Kelompok  Lapangan  Usaha  (KLU)  merupakan  kunci  utama  dalam  pemberian  insentif perpajakan ini. CV RM mempunyai kode KLU yang   mendapatkan fasilitas,  demikian pula telah  mendapat    persetujuan    pengurangan  angsuran  PPh  Pasal  25  sebagaimana  tercantum pada Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dibawah ini.
Tabel 1
Surat Keterangan Terdaftar

## 2. Penyajian Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Penyajian    Laporan    Posisi  Keuangan  CV  RM  mengacu  kepada  PSAK  no1,    dimana disajikan  persyaratan  minimal  isi laporan keuangan sebagaimana tersaji berikut :

## Tabel 2
Laporan Posisi Keuangan CV RM Tahun 2019
Pada  tabel    di  atas  terlihat    laporan  posisi  keuangan  (neraca)  CV  RM    tahun  2019,  neraca tersebut  terdiri dari akun Aset serta akun Liabilitas dan Ekuitas, akun Aset terdiri dari akun Aset  Lancar  dan  Aset  Tidak  Lancar,  dimana  jumlah  Aset  Lancar  tersebut  adalah  Rp 3.419.791.560,- yang terdiri dari Kas dan Setara Kas serta Piutang, adapun Aset Tidak Lancar yang berjumlah Rp 2.743.000.000,- yang hanya terdapat Aset Tetap  yang telah dikurangkan dengan  akumulasi  penyusutan  (Rp  889.000.000,-)  yang  menyebabkan  total  aset  CV  RM sebesar  Rp6.162.791.560,-.  Akun  Liabilitas  dan  Ekuitas  terdiri  dari  akun  Liabilitas,  akun
ASET 2019 Aset Lancar Kas dan Setara Kas 52.612.650 Piutang 3.367.178.910 Jumlah Aset Lancar 3.419.791.560 Aset Tidak Lancar Aset tetap 2.743.000.000 Jumlah Aset Tidak Lancar 2.743.000.000 Total Aset 6.162.791.560 LIABILITAS Dan EKUITAS 2019 Liabilitas Jangka Pendek Utang Usaha 2.900.825.491 Utang Pajak PPh 29 206.004.928 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 3.106.830.419 Ekuitas Modal Disetor 400.000.000 Laba Tahun Berjalan 2.655.961.141 Jumlah Ekuitas 3.055.961.141 Total Liabilitas dan Ekuitas 6.162.791.560 CV RM LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2019 (Dinyatakan Dalam Rupiah)
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.889.000.000 pada tahun 2019
Modal, dan akun Laba Tahun Berjalan dimana CV RM ini hanya memiliki Liabilitas jangka pendek  yang  berjumlah  Rp3.106.830.419,-  yang  terdiri  dari  Utang  Usaha  serta  Utang  Pajak PPh  pasal  29  (kurang  bayar).  Akun  Ekuitas  CV  RM  berjumlah  Rp3.055.961.141,-  yang terdiri  dari  Modal  Disetor  sebesar  Rp400.000.000,-  serta  Laba  Tahun  Berjalan  sebesar  Rp 2.655.961.141,-.

## 3. Penyajian Laporan Laba Rugi
Laporan  laba  rugi  merupakan  salah  satu  dari  laporan  keuangan  yang  berfungsi  untuk menilai kinerja manajemen. Laporan laba rugi dibuat untuk memberikan informasi mengenai pajak  penghasilan  yang  harus  dibayar  oleh  perusahaan.  CV  RM  memiliki  pendapatan operasional  sebesar  Rp  112.190.909.787,-  yang  diterima  dari  hasil  penjualan,  untuk menerima pendapatan perusahaan harus membeli bahan-bahan sebesar Rp 111.080.108.700,- sehingga  laba  kotor  sebesar  Rp  1.110.801.087,-.  CV  RM  juga  harus  mengeluarkan  beban- beban  operasional  sebesar  Rp  2.256.805.046,-  sehingga    mengalami  kerugian  operasional sebesar  (Rp1.146.003.959,-),  walaupun  perusahaan  mengalami  kerugian  operasional  tetapi masih  memiliki  pendapatan  non  operasional  sebesar  Rp4.716.876.100,-  dan  tidak  memiliki beban non operasional, sehingga Laba bersih sebelum pajak sebesar Rp 3.570.872.141,-. Dari laba bersih tersebut maka dapat dihitung berapa besaran pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan    sebesar  Rp  914.911.000,-  sehingga  laba  bersih  setelah  pajak    sebesar  Rp 2.655.961.141,-
Tabel 3
Laporan Laba Rugi CV RM pada tahun buku 2019
Untuk    menghitung  pajak  penghasilan  harus  dilakukan  penyesuaian  dengan  laba  rugi fiskal,  maka  laporan  keuangan  harus  terlebih  dahulu  dilakukan  rekonsiliasi  fiskal.  Setelah dilakukan  rekonsiliasi  fiscal,  pendapatan  operasional  sebesar  Rp  112.190.909.787,-  yang diterima  dari  hasil  penjualan,  untuk  menerima  pendapatan    harus  membeli  bahan-bahan sebesar Rp 111.080.108.700,- sehingga laba kotor dari sebesar Rp 1.110.801.087,-.
Pada laporan komersial diatas dikeluarkan beban-beban operasional sebesar           Rp 2.256.805.046,-,  tetapi  setelah  dilakukan  rekonsiliasi  fiskal  terdapat  beban  penyusutan kendaraan  yang  dikoreksi  sebesar  (Rp  87.812.500,-),  beban  penyusutan  kendaraan  ini  di koreksi  karena  ada  beberapa  kendaraan  yang  tidak  hanya  digunakan  sebagai  kendaraan
2019 Pendapatan Operasional Pendapatan Usaha 112.190.909.787 Jumlah Pendapatan 112.190.909.787 Pembelian Pembelian Pakan 111.080.108.700 Jumlah Pembelian 111.080.108.700 Laba Kotor 1.110.801.087 Beban Operasional Beban ATK 4.061.946 Beban BPJS 1.800.000 Beban Bongkar Muat 655.822.200 Beban Listrik 32.526.000 Beban Pemeliharaan Kendaran 17.091.200 Beban Penyusutan Bangunan 15.000.000 Beban Penyusutan Kendaraan 266.000.000 Beban Penyusutan Inventaris Kantor 3.000.000 Beban Piutang Tak Tertagih UMKM 235.998.200 Beban Sumbangan 960.000 Beban Telepon 12.616.000 Beban Transportasi 648.186.000 Biaya Gaji Karyawan 239.450.000 Beban Lain-lain 124.293.500 Total Beban Operasional 2.256.805.046 Laba/(Rugi) Operasional 1.146.003.959 - Pendapatan/(Beban) Non Operasional Pendapatan Non Operasional 4.716.876.100 Beban Non Operasional - Jumlah Pendapatan/(Beban) Non Operasional 4.716.876.100 Laba/(Rugi) Bersih Sebelum Pajak 3.570.872.141 PPh Terutang 914.911.000 Laba/(Rugi) Bersih Setelah Pajak 2.655.961.141 CV RM Laporan Laba Rugi
Per 31 Desember 2019 (Dinyatakan Dalam Rupiah)
operasional,  tetapi  juga  digunakan  sebagai  kendaraan  pribadi  yang  menyebabkan  beban penyusutan  kendaraan  di  koreksi,  dan  ada  beban  sumbangan  yang  dikoreksi  sebesar  (Rp 960.000,-), karena sumbangan yang diberikan oleh CV RM tidak termasuk sumbangan yang boleh  dijadikan  beban,  maka  beban  sumbangan  tersebut  dikoreksi.  Setelah  ada  beban penyusutan  kendaraan  dan  beban  sumbangan  yang  dikoreksi  menyebabkan  kerugian operasional  mengalami  penurunan  menjadi  (Rp1.057.231.459,-),  walaupun  mengalami kerugian  operasional  tetapi  CV  RM  memiliki  pendapatan  non  operasional  sebesar Rp4.716.876.100,- dan tidak memiliki beban non operasional, sehingga Laba bersih sebelum pajak mengalami kenaikan menjadi Rp3.659.644.000,-.
Dari laba bersih tersebut maka dapat dihitung berapa besaran pajak penghasilan badan yang  harus  dibayarkan,  karena  omzet  diatas  Rp  50.000.000.000,-    CV  RM    tidak mendapatkan  fasilitas  dari  pemerintah,  sehingga  laba  bersih  sebelum  pajak  yang  dihasilkan oleh CV RM  langsung dikalikan dengan tarif tunggal  sebesar 25%. Sehingga besaran pajak yang  terutang  sebesar  Rp  914.911.000,-.  CV  RM  tidak  perlu  membayar  pajak  penghasilan badan secara penuh, karena CV RM telah memiliki kredit pajak yaitu pajak penghasilan pasal 23 sebesar (Rp 504.906.072,-) yang telah dipotong oleh lawan transaksi sehubungan dengan jasa  dan  pajak  penghasilan  yang  telah  diangsur  tiap  bulan  selama  satu  tahun  pajak  sebesar (Rp 204.000.000,-), maka pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp 206.004.928,-

## 4. Penerapan Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Berdasarkan Tahun Sebelumnya
Angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  dihitung  dari  Penghasilan  Kena  Pajak  tahun pajak  sebelumnya  yang  dijadikan  dasar  perhitungan  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  tahun berikutnya.

## Tabel 4

## Perhitungan PPh Pasal 25 Tidak Mendapat Fasilitas
Perhitungan yang menjadi dasar perhitungan angsuran diambil dari Penghasilan Kena Pajak  tahun  sebelumnya  yang  berjumlah  Rp  3.657.724.000,-,  karena  omzet  di  atas  Rp 50.000.000.000,- maka dikalikan dengan tarif tunggal pajak penghasilan badan sebesar 25% maka  Pajak  Penghasilan  yang  terutang  sebesar  Rp  914.431.000,-.  CV  RM  telah  memiliki Kredit  Pajak  yang  ditelah  dibayar  sebesar  (Rp  504.906.072,-),  sehingga  Pajak  Penghasilan yang  harus  dibayar  sendiri  sebesar  Rp  409.524.928,-.  Pajak  Penghasilan  tersebut  yang dijadikan  acuan  untuk  membayar  angsuran  Pajak  Penghasilan  Badan  ditahun  selanjutnya dengan dibagi dengan 12 bulan, maka Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar setiap bulan sebesar Rp 34.127.077,-.
: 3.657.724.000 Rp Penghasilan Kena Pajak : 3.657.724.000 Rp PPh Terutang : 3.657.724.000 Rp x 25% = 914.431.000 Rp Kredit Pajak = 504.906.072 Rp PPh Yang Harus Dibayar Sendiri 409.524.928 Rp PPh Pasal 25 12 bulan = 34.127.077 Rp Perhitungan Yang Menajadi Dasar Perhitungan Angsuran
Perhitungan PPh 25/Angsuran 2020
CV RM

## 5. Perhitungan PPh pasal 25 Setelah Mendapat Fasilitas
Perusahaan  diberikan  pengurangan  besarnya  angsuran  Pajak  Penghasilan  Pasal  25 sebesar 30% dari angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang seharusnya terutang.

## Tabel 5

## Perhitungan PPh Pasal 25 Setelah Mendapatkan Fasilitas
Perhitungan  yang  menjadi  dasar  perhitungan  angsuran  diambil  dari  Penghasilan  Kena Pajak tahun sebelumnya  yang berjumlah Rp 3.657.724.000,-, karena CV RM menjadi  salah satu  perusahaan  yang  mendapatkan  insentif  dari  pemerintah,  maka  Penghasilan  Kena  Pajak CV  RM  dikalikan  dengan  tarif  badan  setelah  mendapatkan  keringanan  menjadi  22%, sehingga Pajak Penghasilan yang terutang sebesar Rp 804.699.280,-. CV RM telah memiliki Kredit  Pajak  yang  ditelah  dibayar  sebesar  (Rp  504.906.072,-),  sehingga  Pajak  Penghasilan yang  harus  dibayar  sendiri  sebesar  Rp  299.793.208,-.  Pajak  Penghasilan  tersebut  yang dijadikan  acuan  untuk  membayar  angsuran  Pajak  Penghasilan  Badan  ditahun  selanjutnya dengan dibagi dengan 12 bulan, maka Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dibayar setiap bulan sebesar  Rp  24.982.767,-,  karena  CV  RM  mendapatkan  insentif  Pajak  Penghasilan  Pasal  25 dikurangi  30%  sebesar  (Rp  7.494.830,-),  maka  Pajak  Penghasilan  Pasal  25  setelah mendapatkan insentif menjadi Rp 17.487.937,-
CV  RM  kode  Klasifikasi  Lapangan  Usahanya  masuk  ke  dalam  kode  Klasifikasi Lapangan Usaha yang mendapatkan fasilitas dan CV RM juga telah mengajukan permohonon pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 dan telah disetujui, maka angsuran menjadi Rp 17.487.937,- dari yang seharusnya membayar    Rp 24.982.767,-.  Jadi CV RM membayar angsuran  tiap  bulan  pada  tahun  berikutnya  sebesar  Rp  17.487.937,-  dengan  mendapatkan pengurangan sebesar Rp 7.494.830,-

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa   CV RM dalam melakukan  penyajian  laporan  keuangan  tahun  buku  2019  telah  sesuai  dengan  Peraturan Standar  Akuntansi  Keuangan  01  dimana  di  dalam  laporan  keuangannya    telah  disajikan laporan neraca dan laporan laba rugi. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal telah sesuai dengan Peraturan Pajak,  sedangkan dalam memanfaatkan insentif pajak angsuran PPh pasal 25 telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020.
: 3.657.724.000 Rp Penghasilan Kena Pajak : 3.657.724.000 Rp PPh Terutang : 3.657.724.000 Rp x 22% = 804.699.280 Rp Kredit Pajak = 504.906.072 Rp PPh Yang Harus Dibayar Sendiri 299.793.208 Rp PPh Pasal 25 12 bulan = 24.982.767 Rp Insentif Pengurangan 30% = 7.494.830 Rp PPh Pasal 25 Setelah Mendapatkan Insentif 17.487.937 Rp
Perhitungan Yang Menajadi Dasar Perhitungan Angsuran Perhitungan PPh 25/Angsuran 2020

## CV RM

## Bibliografi
Agustina Prativi Nugraheni 1, Octavia Lhaksmi Pramudyastuti 2, Suci Nasehati Sunaningsih 3  Strategy  of    SMEs  In  The  Covid-19  Pandemic  Period.  Jurnal  Akuntansi  & Perpajakan,Universitas Tidar,  Volume 2, No. 1, Juli 2020
Andyastuti, Listiana., Topowijono, Achmad Husaini. 2013. Pengaruh Penyuluhan, Pelayanan, Pemeriksaan,  dan  Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Penyampaian  Surat  Pemberitahuan Tahunan  Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang Utara  ISSN:  2303-1018  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  Vol.  14.1  Januari 2016: 79-90
Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Journal of Business and Entrepreneurship, 2(2), 83–92.
Ikatan Akuntansi  Indonesia. (IAI). 2009. Pernyataan Standar Akuntansi  Keuangan  (PSAK) . Jakarta, Salemba
Juwita,    Rukmi.    (2013).    Pengaruh    implementasi    standar    akuntansi    pemerintahan    dan Sistem  Informasi  Akuntansi  terhadap  kualitas  laporan  keuangan. Trikonomika, 12 (2) 201-214.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi Maulana,  Yana.  (2019).  Ekualisasi  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Badan  Atas  Jasa Konstruksi  Dengan  Buku  Besar  Biaya  Pada  PT  GI  Tahun  2017.
Jebsis-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1(1), 8–18
Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
JIHI: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 20(April), 2–6
Pratiwi,   Ika   Ari,   Yuliandari,   Willy   Sri,   &   Muslih,   Muhamad.   (2016).   Analisis Pengakuan    Pendapatan    Dan    Beban    Kontrak    Jangka    Panjang    Terhadap    Laporan Laba  Rugi    Perusahaan    Jasa    Konstruksi    (studi    Kasus    Pada    Pt    Langgeng    Prima Trireka). EProceedings of Management.
Prathiwi,  Ida  Ayu  Metha  Apsari,  Herawati,  Nyoman  Trisna,  AK,  S.  E.,  &  Sulindawati,  Ni Luh  Gede  Erni.  (2015).  Analisis  Strategi  Penerimaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kota Denpasar    Tahun    2013-2014.  JIMAT    (Jurnal    Ilmiah  Mahasiswa    Akuntansi) Undiksha,3
Soetjipto, N. (2020). Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19. Kmedia Sri Purwanti, Endang Masitoh W., dan Yuli Chomsatu. Pengaruh Laba Akuntansi dan Arus Kas  Terhadap  return  Saham  Perusahaan  yang  Listing  di  BEI,  Jurnal  Akuntansi  dan Pajak Vol 16 No. 01, Juli 2015

## Perundang-Undangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
Undang-undang No 36 Tahun 2008 perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan.