## Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara: Resensi Buku

## Hardi Alunaza Anggi Putri
Universitas Tanjungpura
Kesadaran Jepang akan latar belakang hubungannya dengan AS yang tidak akan bisa dijadikan tempat bergantung secara terus menerus dalam akseleri ekonominya membuat Jepang akhirnya membentuk hubungan baru dengan negara-negara lain. Di antaranya yaitu hubungan dengan negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara dan dipandang oleh Jepang memiliki potensi pasar ataupun faktor geografis yang cukup menjanjikan. ASEAN sebagai salah satu forum yang cukup mendapatkan perhatian besar oleh Jepang diyakini menjadi gerbang yang paling ideal terhadap politik internasional proaktif Jepang. Jepang yang awalnya lebih memilih untuk membangun hubungan bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara mengubah strateginya dengan berfokus untuk menjalin hubungan dengan ASEAN yang merupakan organisasi resmi di Kawasan tersebut. Hubungan ekonomi Jepang dan Asia Tenggara terlihat sangat dinamis dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam hubungan ini pada dasarnya Jepang memang menaruh kepentingannya dalam menjalin hubungan dengan ASEAN. Namun, di sisi lain ASEAN juga memperoleh keuntungan yang cukup signifikan dalam pembangunan ekonominya.
Judul : Ekonomi Politik Jepang di Asia Tenggara: Dominasi dan Kontestasi Aktor- Aktor Domestik Editor : Faris Al-Fadhat Penerbit : Pustaka Pelajar Tahun Terbit : 2019 Tebal : 218 halaman
Pijakan dasar dari hubungan Jepang dengan ASEAN selalu mengarah kepada perdagangan dan investasi sebagaimana yang dijelaskan Atarashi dalam (Akrasanee & Prasert, 2003) bahwa terdapat empat dimensi dalam hubungan Jepang dan ASEAN. Pertama, umumnya investasi atau perdagangan internasional Jepang bergantung kepada negara-negara berkembang di Kawasan yang dijadikan sumber bahan baku dan pasar produknya. Kedua, hal yang menjadi sangat penting bagi perekonomian Jepang adalah jalur pelayaran melalui Kawasan ASEAN tersebut. Ketiga, Jepang meyakini dan memandang ASEAN sebagai salah satu faktor penting dalam pemecahan masalah negara maju vs negara berkembang dan yang keempat, Jepang menyadari untuk keamanan komprehensif negaranya berhubungan cukup erat dengan keamanan dan stabilitas di Kawasan. Bantuan ekonomi Jepang adalah satu-satunya alat yang paling efektif dari kebijakan luar negeri Jepang untuk tujuan fundamentalnya dalam menjaga stabilitas pencarian dan pembangunan negara-negara berkembang di Kawasan  (Atarashi, 1985).
Pada abad 21, terutama setelah dimulainya integrasi kawasan, Asia Tenggara merupakan kawasan yang memiliki makna sangat strategis bagi Jepang dalam berbagai perspektif. Tidak hanya dari sisi politik dan keamanan,  namun  yang  sangat  memberikan  dampak  signifikan  adalah dalam bidang ekonomi terutama investasi dan perdagangan. Hal inilah yang menjadikan Jepang berkeinginan melihat integrasi ekonomi di Asia Tenggara terus dapat berlanjut yang berdampak terhadap kelangsungan dan kelancaran perdagangan dan investasi yang dapat dilakukan Jepang di Asia Tenggara terus meningkat. Tentu untuk menjamin kelangsungan tersebut, dibutuhkan kerja sama yang baik antara Jepang dan negara- negara di Asia Tenggara (Alunaza, 2019).
Bab pertama dalam buku ini merupakan paparan mengenai politik yang dilakukan Jepang di Kawasan Asia Tenggara. Pembahasan secara menyeluruh berfokus kepada hubungan yang dibangun Jepang dengan ASEAN. Di dalam buku ini terdapat pendapat yang dikemukakan oleh Sudo yang menyatakan bahwa adanya tiga alasan mengapa di dalam politik luar negeri Jepang terdapat perlakuan spesial atau perhatian khusus yang diberikan kepada ASEAN dalam membangun hubungan kerja sama yang lebih komprehensif. Pertama, keadaan krisis minyak yang dihadapi oleh Jepang pada tahun 1973 dan sangat berdampak terhadap produksi industri Jepang kala itu. Kedua, adanya keluhan dari beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara bahwa terjadi ketidakseimbangan perdagangan di antara negara-negara Kawasan dengan Jepang. Ketiga, Jepang yang berusaha mengambil langkah aman untuk menghindari perselisihan dengan Indonesia sebab Indonesia adalah negara pemasok minyak terbesar bagi Jepang di Kawasan Asia Tenggara. Salah satu strategi penting bagi Jepang dalam meningkatkan hubungannya dengan ASEAN adalah dengan melakukan suatu kesepakatan yang disebut dengan ASEAN-Japan Comprehensive Economic Patrnership (AJCEP). Strategi ini dimaksudkan oleh
Jepang untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan secara tidak langsung juga dimaksudkan oleh Jepang untuk mengamankan kepentingannya di Kawasan Asia Tenggara.
Bab kedua dalam buku ini membahas sejarah singkat atau awal mula dari hubungan Jepang dengan ASEAN, diikuti dengan bagaimana Jepang memandang ASEAN terhadap hubungan-hubungan yang dijalinnya dalam kerangka politik luar negeri Jepang itu sendiri. Sehingga setelah adanya pergantian pemimpin Jepang kembali memperkuat hubungan dengan mencetuskan Doktrin Takeshita sebagai gagasan baru untuk kembali memperkuat hubungannya dengan ASEAN. Doktrin ini disiasati oleh Jepang agar hubungan yang terjalin antara pihak-pihak tersebut dapat saling menguntungkan. Pasca berakhirnya Perang Dingin, Jepang berusaha untuk meningkatkan konsolidasi diplomatiknya dengan ASEAN. Salah satunya dengan menunjukkan komitmennya untuk dapat menjaga stabilitas perdamaian dan kemakmuran di Kawasan. Keseriusan Jepang akan hubungannya dengan ASEAN terlihat dari keadaan Jepang yang saat itu juga sedang menghadapi krisis ekonomi akan tetapi tetap berusaha mempertahankan hubungannya dengan ASEAN, yaitu dengan tetap melakukan kunjungan dan menggagas kebijakan baru yang dikenal dengan Doktrin Hashimoto tahun 1997. Dengan kebijakan ini Jepang lebih intensif lagi dalam melakukan hubungan dan memberikan perhatian terhadap ASEAN.
Jepang mengalami kerapuhan sistem perekonomian dan politik sebelum masa kepemimpinan Koizumi. Namun Koizumi dapat dengan sigap memberikan tawaran yang cukup progresif terhadap ASEAN melalui Doktrin Koizumi di samping rencananya untuk kembali membangun hubungan yang erat dengan AS. Dalam Doktrin Koizumi ini terdapat gagasan “ acting  together-advancing  together ” dimana dalam gagasan ini Jepang mengharapkan dalam hubungan yang dijalin tersebut mereka dapat bersama-sama melalui semua tantangan ataupun hambatan yang terjadi. Pembahasan pada bab ini diakhiri dengan paparan singkat dari forum-forum kerja sama Jepang dengan ASEAN sebagai bentuk dari proses institusionalisasi antara kedua pihak tersebut.
Bab selanjutnya dalam buku ini membahas mengenai perihal yang tertera pada judulnya yaitu tentang kontestasi ataupun persaingan aktor- aktor politik akan ekonomi-politik ataupun proses  pembuatan kebijakan luar negeri Jepang khususnya terhadap Kawasan Asia Tenggara. Peran ataupun aksi dari aktor-aktor politik dapat dianalisis untuk melihat sebanyak apa campur tangan aktor dalam memberikan pengaruh atau mendorong proses pembentukan kebijakan ekonomi-politik yang akan diambil oleh Jepang. Politisi, sentral birokrasi dan kelompok bisnis dianggap sebagai aktor dominan yang mempengaruhi kebijakan ekonomi- politik Jepang, namun hingga saat ini masih terdapat perdebatan terhadap aktor-aktor politik dominan tersebut sebab didapati anggapan-anggapan yang tidak sejalan ataupun perdebatan akan peran yang dilakukan aktor- aktor tersebut apakah sudah dapat atau belum untuk dikatakan sebagai aktor dominan. Keterbatasan, kekuatan dan persaingan kepentingan
adalah beberapa unsur yang dijadikan dipatokkan untuk mengidentifikasi seberapa besar aktor-aktor politik dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan yang dimiliki oleh Jepang.
Bab terakhir dari buku ini memberikan pembahasan berupa paparan terhadap pergeseran ataupun perubahan kebijakan politik internasional Jepang. Adanya anggapan bahwa Jepang pada dasarnya adalah politik yang reaktif karena anggapan ini tidak menghiraukan beberapa kebijakan proaktif yang telah pernah diambil Jepang. Hal ini berakhir dengan lahirnya doktrin-doktrin seperti yang telah dijelaskan di atas, dimana dari doktrin- doktrin tersebut terlihat bahwa kebijakan Jepang mulai memasuki tahapan yang baru dan mengalami peningkatan yang cukup progresif. Digagasnya ASEAN-Japan  Comprehensive  Economic  Patrnership (AJCEP) menjadi salah satu kebijakan yang cukup proaktif yang dilakukan oleh Jepang. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan adanya aksi atau keterlibatan yang lebih luas di Kawasan Asia Tenggara menunjukkan Jepang telah mengambil langkah besar dan memperluas cakupan politik luar negerinya dengan salah satunya melalui kesepakatan AJCEP tersebut. Transformasi atau perubahan kebijakan yang diambil oleh Jepang salah satunya terhadap ASEAN tentu tidak lepas dari alasan dimana kebutuhan Jepang yang mengharuskan peraturan ataupun kebijakannya berubah mengikuti kepentingan tersebut dan perubahan ini juga dapat terjadi sesuai dengan pembahasan bab sebelumnya yaitu polarisasi ataupun perubahan yang terjadi pada aktor- aktor politik yang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan Jepang. Kemajuan dalam kebijakan politik luar negeri yang dibuat oleh Jepang di Kawasan Asia Tenggara yang lebih berfokus kepada ASEAN terlihat mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan ini juga dapat dikatakan sebagai jawaban Jepang dalam menghadapi AS. Jepang yang semula hanya peduli terhadap pemenuhan kepentingan ekonominya mulai mengambil peran untuk terlibat aktif dalam politik di Kawasan Asia Tenggara. Keterlibatan Jepang yang mulai memasuki politik seperti dalam cakupan isu-isu lingkungan, terorisme, narkotika dan lain sebagainya juga dimaksudkan sebagai upaya yang diambil oleh Jepang untuk memainkan peran yang lebih luas dalam kancah politik global.
Terdapat tiga orientasi yang teridentifikasi dalam kebijakan Jepang terhadap negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Pertama, kebijakan awal Jepang yang pada awalnya menitik beratkan diplomasi ekonomi, dimana dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dimiliki oleh Jepang mengutamakan kepentingan ekonomi dengan mengorientasikan segala aspek politiknya untuk menyejahterakan ekonomi melalui berbagai hubungan kerja sama dengan  sebisa  mungkin  menghindari  konflik  ataupun  perang.  Orientasi keduanya yaitu beralih dari kebijakan diplomasi ekonomi dengan berfokus untuk lebih aktif terhadap pembangunan di Kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut dilakukan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara salah satunya dengan meningkatkan pembangunan di Kawasan tersebut. Lalu orientasi ketiga yaitu pasca terjadinya perang Vietnam, sebagaimana yang telah dikatakan di atas bahwa Jepang melakukan transformasi kebijakan. Semula lebih berfokus dengan
keterlibatan ataupun hubungan bilateral antar-negara di Kawasan Asia Tenggara. Kemudian beralih dengan memperkokoh hubungan terhadap organisasi ASEAN sehingga ASEAN dimasukkan ke dalam agenda politik luar negeri Jepang.
Namun, tidak dapat ditepis bahwa dominasi dan kontestasi politik dan ekonomi Jepang di Asia Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh aktor negara yang ada di dalam kawasan, tetapi juga dipengaruhi dengan adanya rivalitas Jepang terhadap China. Dalam konteks perubahan agenda, perspektif baru, dan perdebatan yang terjadi mengenai dominasi dan engagement di Asia Tenggara salah satunya adalah dengan hadirnya China di kawasan ini. Hubungan antara Jepang dan China yang berdampak terhadap negara-negara ASEAN (Tai-Ting Liu, 2019). Setidaknya ada dua hal penting yang menjadi sorotan hubungan luar negeri China dan Jepang yang berdampak terhadap negara di Asia Tenggara. Pertama, keseimbangan kekuasaan yang dimiliki oleh China dan Jepang serta dampak yang dimainkan oleh lingkungan eksternal. Adanya ketidakpercayaan antara kedua negara dalam masalah keamanan dan militer yang bersumber dari faktor sejarah di masa lalu. Di samping itu, terjadi peningkatan kerja sama dalam bidang sosial dan ekonomi yang disoroti sebagai upaya menuju hubungan yang lebih harmonis di masa depan. Kerja sama dianggap sebagai titik terang yang dapat menyebabkan hubungan China dan Jepang menjadi lebih baik. Tetapi, sengketa teritorial di kawasan Asia Tenggara, Taiwan, serta ketidakpastian yang melekat dalam politik luar negeri Amerika juga berpotensi menjadikan hubungan Jepang dan China menjadi renggang yang berimbas terhadap dinamika hubungan masing-masing negara dengan negara di Asia Tenggara.
Interaksi bilateral yang sedang terjadi antara China dan Jepang menunjukkan bukti bahwa dalam jangka pendek, China dan Jepang kemungkinan akan melanjutkan keterlibatan kerja sama ekonomi dan proses perimbangan kekuatan militer. Namun, dalam jangka panjang, China lebih siap untuk memiliki keunggulan kekuatan daripada Jepang. China dinilai tumbuh berkembang lebih cepat dalam bidang ekonomi, militer dan juga faktor demografis. Apalagi jika Amerika menarik keterlibatan aktif di Timur Asia, kemungkinan besar China akan menjadi pemain paling dominan terutama dalam bidang militer. Akan tetapi, ada dua permasalahan yang dapat mempengaruhi dan menghambat kerja sama bilateral dalam bidang ekonomi antar kedua negara. Pertama yakni defisit perdagangan dan kedua adalah dinamika politik yang berperan dalam proyek ekonomi multilateral. Meski perdagangan bilateral tetap kuat, dinamika politik yang kompleks dan kompetitif dapat menjadi penghambat utama keharmonisan kedua negara. China dan Jepang tentu memang menjadi bagian dari negara terkemuka yang berpartisipasi di sejumlah organisasi regional, seperti APEC, ASEAN+3, dan ASEAN Regional Forum. Namun, negara-negara yang menjadi bagian dari mitra kerja sama masing-masing negara patut mendapat perhatian lebih karena dapat menghambat hubungan antar kedua negara yang didasarkan pada proyeksi kepentingan politik.
Buku ini menyajikan bacaan yang terlihat masih minim dikaji oleh para peneliti di Indonesia, sehingga melalui buku ini pembaca akan mendapat cukup banyak pengetahuan baru dan bisa memahami dengan baik bagaimana dinamika ataupun sejarah awal dari hubungan-hubungan yang telah terjalin antara negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dengan Jepang. Buku ini memberikan pemaparan yang cukup rinci dalam setiap sub-babnya. Adanya analisa dalam peran aktor-aktor politik yang terlibat dalam politik luar negeri Jepang yang kemudian disajikan oleh penulis dan diulas satu persatu membuat buku ini terlihat lebih kredibel.
Daftar pustaka Akrasanee, N., & Prasert, A. (2003). The Evolution of ASEAN-Japan Economic Cooperation. East , pp. 63–74. Alamsyah, K. (2018). Kembalinya Doktrin Fukuda Pada Era Pemerintahan Yukio Hatoyama: Studi Peran Jepang di Asia Tenggara. In Global Insight Journal 3  (1).  http://oseafas.wordpress.com/2010/03/16/jepang-di-asia- tenggara/,
Alunaza, H. (2019). Indonesia di Tengah Rivalitas China, Jepang, dan India: Tinjauan Buku. Indonesian  Perspective , 4 (2),  pp.  191–196.  https://doi. org/10.14710/ip.v4i2.26702
Tai-Ting Liu, T. (2019). New Perspective on China’s Relations with the World. In New Perspectives on China’s Relations with the World: National, Transnational and International .