## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN E-COMMERS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

## Zainal Fanani, Lc, MH
Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib ca.fanani@gmail.com

## ABSTRAK
Teknologi  informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan  dan  peradaban manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan  hukum,  untuk  itu  focus penelitian  ini  menitik  beratkan  pada  perlindungan  hak  konsumen  dalam  transaksi  e- commers  serta  bagaimana  konsekwensi  logis  bagi  penjual  dan  pembeli  dalam  hukum Islam hingga diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen dalam e-  commerce, Hak  untuk  Mendapatkan  Kompensasi,  Ganti  Rugi,  dan/atau Penggantian,  Apabila  Barang  dan/atau  Jasa  yang  Diterima  Tidak  Sesuai  dengan Perjanjian  atau  Tidak  Sebagaimana  Mestinya,  Hak  untuk  Mendapatkan  Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut, Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau  Jasa,  Hak  untuk  Didengar  Pendapat  dan  Keluhan  atas  Barang  dan/atau  Jasa yang Digunakan,  Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa serta Mendapatkan Barang dan/atau  Jasa  Tersebut  Sesuai  dengan  Nilai  Tukar  dan  Kondisi  serta  Jaminan  yang Dijanjikan, Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengkonsumsi Barang  dan/atau  Jasa,  sedangkan  dalam  perspektif  Hukum  Islam,  lebih  menekankan pada  hukum  khiyar  dalam  transaksi  elektronik,  berbagai  hak  konsumen  dilindungi berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis.

## ABSTRACK
Technology information is currently a double-edged sword, because in addition to contributing to the improvement of welfare, progress and human civilization, as well as being an effective means of acts against the law, the focus of this research focuses on protecting  consumer  rights  in  e-commerce  transactions  and  how  the  logical consequences  are.  for  sellers  and  buyers  in  Islamic  law  to  conclude  that  the  legal protection of consumer rights in e-commerce, the right to get compensation, indemnity, and / or replacement, if the goods and / or services received are not in accordance with the agreement or not as it should be, Right to Get Advocacy, Protection and Efforts to Properly  Settle  Consumer  Protection  Disputes,  Right  to  Correct,  Clear,  and  Honest Information Regarding Conditions and Guarantee of Goods and/or Services, Right to Be Heard by Opinions and Complaints on Goods and/or Services Used, the right to choose goods and / or services as well as obtaining these goods and/or services in accordance with  the  exchange  rate  and  conditions  and  guarantees  promised,  the  right  to  comfort, security  and  safety  in  consuming  goods  and/or  services,  while  in  the  perspective  of Islamic  law,  emphasizes  more  on  khiyar  law  in  electronic  transactions,  various consumer rights are protected based on the Koran and al-Hadith Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Konsumen, E-Commers

## A. Pendahuluan
E-Comm erce merupakan salah satu hasil dari penerapan internet (dalam hal ini ekonomi  digital)  pada bidang ekonomi.  Istilah  ecommerce  diartikan  sebagai  suatu proses jual beli baik itu barang maupun jasa  yang dilakukan secara elektronik  dengan memanfaatkan penggunaan internet maupun jaringan atau teknologi digital yang ada 1 . Jual beli  menggunakan teknologi digital  pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara  faktual  pada  umumnya.  Hukum  perlindungan  konsumen  terkait  transaksi  jual beli online pun  tidak  berbeda  dengan  hukum  yang  berlaku  dalam  transaksi  jual  beli secara  nyata.  Pembedanya  hanya  pada  penggunaan  sarana  internet  atau  sarana telekomunikasi  lainnya.  Akibatnya  dalam  transaksi  jual  beli online sulit  dilakukan eksekusi  ataupun  tindakan  nyata  apabila  terjadi  sengketa  maupun  tindak  pidana penipuan.  Sifat  siber  dalam  transaksi  secara  elektronik  memungkinkan  setiap  orang baik  penjual  maupun  pembeli  menyamarkan  atau  memalsukan  identitas  dalam  setiap transaksi  maupun  perjanjian  jual  beli.  Dalam  prakteknya,  prinsip  utama  transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terhadap  penjual  maupun  pembeli 2 .  Prinsip  keamanan  infrastruktur  transaksi secara online seperti  jaminan  atas  kebenaran  identitas  penjual/pembeli,  jaminan keamanan  jalur  pembayaran  ( payment  gateway ),  jaminan  keamanan  dan keandalan website electronic commerce belum menjadi perhatian utama 3 , terlebih pada transaksi  berskala  kecil  sampai  medium  dengan  nilai  nominal  transaksi  yang  tidak terlalu  besar  (misalnya  transaksi  jual  beli  melalui  jejaring  sosial,  komunitas online, toko online, maupun blog).
Berdasarkan  survei  Badan  Statistik  Nasional,  selama  tahun  2018 transaksi  dari 13.485  usaha e-commerce sebanyak  24.821.916  transaksi  dengan  nilai  transaksi  yang mencapai 17,21 triliun rupiah. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa rata-rata setiap usaha e-commerce melakukan transaksi selama tahun 2018 sebanyak 1.841 kali dengan rata-rata  nilai  transaksinya  sebanyak  694  ribu  rupiah 4 .  Lima  besar  jumlah  transaksi e- commerce terbanyak  terdapat  pada  lapangan  usaha  berikut:  aktivitas  keuangan  dan
1 Norazlina  Zainul,  Fauziah  Osman,  Siti  Hartini  Mazlan, “E-Commerce  froman  Islamic Perspective,” Electronic Commerce Research and Applications, (2004), 280–293
2 Niniek  Suparni, Masalah  cyberspace:  problematika  hukum  dan  antisipasi  pengaturannya, Cet. 1 (Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001), h. 33.
3 Atip.  Latifulhayat,  “Perlindungan  Data  Pribadi  dalam  Perdagangan  Secara  Elektronik  (e- Commerce),” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18, no. Maret (2002).
4 Badan Pusat Statistik, Statistik E-Commerce 2019 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019).
asuransi  sebanyak  7,46  juta  transaksi;  perdagangan  besar  dan  eceran,  reparasi  dan perawatan mobil dan sepeda motor sebanyak 5,63 juta transaksi; penyediaan akomodasi dan  penyediaan  makan  minum  sebanyak  4,51  juta  transaksi;  pengangkutan  dan pergudangan sebanyak 2,53 juta transaksi dan jasa lainnya sebanyak 2,02 juta transaksi. Sementara  jumlah  transaksi e-commerce terendah  terdapat  pada  lapangan  usaha pertambangan dan penggalian dengan jumlah transaksi 415 transaksi 5 .
Narberth  Reich & Norberth  Reich, 6 pernah merumuskan bahwa masalah yang sering dihadapi konsumen adalah meliputi sikap  pelaku  usaha  yang  bertindak  curang pada  saat  kontrak  jual  beli  dilakukan, seperti ketidakjelasan isi dari kontrak standar, produk  cacat  ( defective  products )  dan  ketidakpuasan    atas    jasa    yang    ditawarkan ( unsatisfactory    services ),    iklan    yang  menyesatkan,    serta    permasalahan    layanan purna    jual.    Kasus-kasus    yang  berhubungan    dengan    transaksi e-commerce , khususnya    mengenai    cacat    produk,  informasi    dalam web-advertising yang    tidak jujur,  atau  keterlambatan  pengiriman barang, sering dialami konsumen dalam kasus. Teknologi  informasi  saat  ini  menjadi  pedang  bermata  dua,  karena  selain  memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 7 Untuk itu, penulis merasa penting untuk  mengkaji  lebih  detail  tentang  hukum  perlindungan  hak  konsumen  dalam transaksi e-commers serta bagaimana konsekwensi logis bagi penjual dan pembeli.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  Pustaka  ( Library  research ).  Suatu rangkaian  kegiatan  yang  berkenaan  dengan  metode  pengumpulan  data  pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dari buku. Dengan pendekatan teologi-filosofis 8 dipakai  untuk  mengukur  keabsahan  data  yang  diperoleh  dalam berbagai  kitab-kitab  klasik  dengan  analisis  isi  ( Conten  Analysis), 9 Secara  garis  besar,
5 Statistik, h. 21.
6 Norbert.  Reich,  “Protection  of  Consumers  Economic  Interests  by  the  EC,” Sydney  Law Review, no. March (1992). Hlm. 25-42.
7 Ahmad  M.  Ramli, Cyber  law  &  HAKI  dalam  sistem  hukum  Indonesia,  Cet.  1  (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 1.
8 Peter Connolly dan Imam Khoiri, Aneka pendekatan studi agama (Yogyakarta: LKiS, 2002),
h. 313, 321-324.
9 Conten Analysis merupakan teknik analisa data yang cara menganalisisnya adalah menurut isinya.  Lihat  Moh.  Kasiram, Metodologi  Penelitian  Kualitatif-Kuantitatif,(  Malang  :  UIN  Maliki Press,2010), h. 379
proses  analisis  data  meliputi  tiga  tahap,  yakni  (1)  deskripsi,  (2)  formulasi,  dan  (3) interpretasi.

## C. KAJIAN TEORI

## 1. Hak-hak Konsumen dalam Hukum Islam
Dalam  hukum  Islam,  upaya  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap konsumen, pembeli mempunyai hak istimewa berupa khiyar , yaitu hak yang diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkannya. 10 Diantaranya, yaitu:
a. Khiyar  Majelis Yaitu  antara  penjual  dan  pembeli  boleh  memilih  akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam  satu  tempat  (majelis), khiyar  majelis boleh  dilakukan  dalam  berbagai jual beli. Rasulullah saw. bersabda:
ُهْ نَع َُّللَّا َيِضَر َرَمُع ِنْب َِّللَّا ِدْبَع ْنَع ٍعِفَنَ ْنَع ٌكِلاَم َنََرَ بْخَأ  َفُسوُي ُنْب َِّللَّا ُدْبَع اَنَ ثَّدَح
َم
َّنَأ ا
ِهِب ِحاَص ىَلَع ِراَيِْلِْبِ اَمُهْ نِم ٍدِحاَو ُّلُك ِناَعِياَبَ تُمْلا َلاَق َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا َلوُسَر
اَقَّرَََ تَ ي ََْ اَم
ِراَيِْلْا َعْيَ ب  َّلَِّإ
Telah  menceritakan  kepada  kami  'Abdullah  bin  Yusuf  telah mengabarkan  kepada  kami  Malik  dari  Nafi'  dari  'Abdullah  bin  'Umar radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Dua orang  yang melakukan jual beli, masing-masing punya hak pilihan atas teman jual  belinya  selama  keduanya  belum  berpisah,  kecuali  jual  beli  yang  tidak membutuhkan berpisah . 11
b. Khiyar  ‘Aib Yaitu  hak  pilih  dari  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad, apabila  terdapat  suatu  cacat  pada  benda  yang  diperjual  belikan  dan  cacat  itu tidak  diketahui  pemiliknya  pada  saat  akad  berlangsung.  Dalam  jual  beli  ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; saya beli mobil itu dengan harga sekian, bila mobil itu ada cacatnya akan saya kembalikan,  seperti  yang  diriwayatkan  oleh  Ahmad  dan  Abu  Dawud  dari Aisyah r.a. bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh
10 Hendi  H  Suhendi, Fiqh  Muamalah:  Membahas  Ekonomi  Islam  Kedudukan  Harta,  Hak Milik,  Jual  Beli,  Bunga  Bank  Dan  Riba,  Musyarakah,  Ijarah,  Mudayanah,  Koperasi,  Asuransi,  Etika Bisnis Dan Lain- Lain (Jakarta: PT RajaGranfindo Persada, 2002), h. 83.
11 Imam Bukhari, Shahih Bukhari (Cet. I; t.t: Darut Tauqin Najat, 1422 H), h. 64. Lihat juga Hendra  S  dan  Tim  Redaksi  Jabal,  ed.,  Sahih  Bukhari  Muslim:  Hadits  yang  Diriwayatkan  oleh  Imam Bukhari dan Imam Muslim, h. 279.
berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual 12 .
Hal ini juga sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Uqabah bin Amir bahwa seorang muslim adalah saudara muslim lainnya.
َّنَأ َِّبَّنلا ىَّلَص الله ِهْيَلَع َمَّلَسَو : َلاَق ُمِلْسُمْلا وُخَأ ِمِلْسُمْلا َلََّو ُّلَِيَ ٍمِلْسُمِل َعَبِ ْنِم ِهي ِخَأ اًعْ يَ ب ِهيِف ٌبْيَع َّلَِّإ ُهَنَّ يَ ب ُهَل هاور( دحمأ نباو ةجام )هيرغو
“Bahwasanya  Nabi  saw  bersabda:  Muslim  yang  satu  dengan  Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia  harus  menjelaskannya”.  (HR.  Ahmad,  Ibnu  Majah,  Ad-Daraquthni,  Al- Hakim dan Ath-Thabrani).
c. Khiyar  Syarat Yaitu  ditetapkan  bagi  salah  satu  pihak  yang  berakad  atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad selama dalam tanggung waktu  yang  disepakati  bersama.  Seperti  seseorang  berkata:  Saya  beli  barang ini  dari  engkau  dengan  syarat  saya  berhak  memilih  meneruskan  atau membatalkan akad selama tiga hari 13 .
َتْنَا ِفرِاَيِلِْبِ ِ لُك ٍثَلاَثاَهَ تْعَ تْ بِاٍةَعْلَس ٍلاَيَل هاور( يراخبلا و )ملسم
“Kamu  boleh  khiyar  pada  setiap  benda  yang  telah  dibeli  selama  tiga hari tiga malam” (HR. Bukhari Muslim)
Selama  waktu  tersebut,  jika  pembeli  menginginkan,  ia  bisa melaksanakan  jual  beli  tersebut  atau  membatalkannya.  Syarat  ini  juga  boleh bagi kedua pihak yang berakad secara bersama-sama dan juga boleh bagi salah satu pihak saja jika ia mempersyaratkannya.
d. Khiyar al-Ta’yin Yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda  kualitas  dalam  jual  beli 14 .  Mislanya,  dalam  pembelian  keramik  ada yang  berkualitas  super  dan  sedang.  Akan  tetapi,  pembeli  tidak  mengetahui secara  pasti  mana  keramik  yang  berkualitas  A  dan  mana  keramik  yang berkualitas B. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan ahli keramik atau arsitek. Misalnya juga, seseorang membeli empat ekor kambing
12 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, Edisi pertama (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), h. 11.
13 Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 85.
14 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, h. 62.
dari sekumpulan binatang, maka pembeli diberi hak khiyar ta’yin sehingga ia dapat menentukan empat ekor kambing yang ia inginkan diantara sekumpulan kambing itu.
e. Khiyar  al-Ru’yah Yaitu  hak  pilih  bagi  pembeli  untuk  menyatakan  berlaku atau  batalnya  jual  beli  yang  dilakukannya  terhadap  suatu  objek  yang  belum dilihatnya  saat  berlangsungnya  akad.  Jika  pembeli  kemudian  melihat  barang tersebut dan tidak berhasrat terhadapnya, atau pembeli melihat barang tersebut tidak  sesuai  dengan  keinginannya,  maka  pembeli  berhak  menarik membatalkan diri dari akad jual beli tersebut.

## 2. Hak-hak Konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen
Hak-hak  yang  merupakan  hak  dasar  konsumen,  untuk  pertama  kali dikemukakan  oleh  Presiden  Amerika  Serikat,  J.F.  Kennedy  didepan  kongres  pada  15 Maret 1962, 15 yaitu:
a. Hak memperoleh keamanan;
b. Hak memilih;
c. Hak mendapat informasi;
d. Hak untuk didengar.
Keempat  hak  tersebut  diatas  merupakan  bagian  dari  Deklarasi  Hak-hak  Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing pada pasal 3, 8, 19, 21, 26,  yang oleh Organisasi  Konsumen Sedunia ( International Organization of Consumers Union - IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu 16 :
a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Disamping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa (EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen 17 , yaitu:
a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
c. Hak mendapat ganti rugi;
d. Hak atas penerangan;
e. Hak untuk didengar.
15 Ahmadi  Miru, Prinsip-prinsip  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  di  Indonesia,  Cet.  1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 102.
16 Miru, h. 103.
17 Miru, h. 103.
Sedangkan  hak-hak  konsumen  diatur  dalam  pasal  4  Undang-undang  No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 18 , yaitu:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi barang atau jasa;
b. Hak  untuk  memilih  barang  atau  jasa  serta  mendapatkan  barang  atau  jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  atau  jasa  yang digunakan;
e. Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani  secara  benar  dan  jujur  serta tidakdiskriminatif;
h. Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  atau  penggantian,  apabila barang  atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## D. HASIL PENELITIAN
1. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap E-Commers
Untuk  mengetahui  apakah E-Commers bertentangan  atau  tidak  ditinjau  dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:
a. Orang yang Berakad
Secara umum al-‘aqid (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia  menjadi  wakil 19 .  Pihak-pihak  yang  berakad  harus  sudah  mencapai  tingkatan mumayyiz dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan mumayyiz mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang  dilakukan  oleh  anak  kecil  yang  belum mumayyiz ,  orang  gila,  dan  lain-lain. Sedangkan  menurut  ulama  Syafiiyah  dan  Hanabilah  mensyaratkan aqid harus baligh ,  berakal,  mampu  memelihara  agama  dan  hartanya.  Untuk  yang  mencakup mengenai  harta  kekayaan,  diperlukan  usia  yang  lebih  besar,  yaitu  usia  12  tahun hingga  18  tahun.  Hal  ini  berdasarkan  pada  pendapat  Ibnu  Qudama  bahwa  anak
18 “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA.pdf,” Pasal 4, diakses 27 November 2020, https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/a00e12ad8e030e9722422f1ebdb4cb0d.pdf.
19 H . Suhartono , Transaksi E-Commerce Syariah (Suatu Kajian terhadap Perniagaan Online dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam), Mimbar Hukum dan Peradilan, no . 72 (2010): h. 143 .
dapat  melakukan  tindakan  yang  murni  menguntungkan  pada  usia  12  tahun, sedangkan anak yang berusia kurang dari 12 tahun dipandang masih anak-anak 20 .
Dalam  transaksi  jual  beli  online,  masing-masing  pihak  yang  terlibat transaksi  telah  memenuhi  kriteria  tamyiz,  dan  telah  mampu  mengoperasikan komputer  dan  tentunya  telah  memenuhi  ketentuan  memiliki  kecakapan  yang sempurna  dan  mempunyai  wewenang  untuk  melakukan  transaksi  dan  hal  ini  tidak mungkin  dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  memiliki  kecakapan  yang  sempurna, seperti  dilakukan  oleh  anak  kecil  yang  belum  berakal  atau  orang  gila.  Adapun keberadaan  penjual  dan  pembeli,  meskipun  dalam  transaksi  E-Commerstidak bertemu  langsung,  akan  tetapi  melalui  internet  telah  terjadi  saling  tawarmenawar atau interaksi  jual  beli  antara  penjual  dan  pembeli.  Dengan  demikian  syarat  orang yang berakad dalam jual beli telah terpenuhi.

## b. Sighat (Lafal Ijab dan Kabul)
Sighat akad (ijab dan kabul) adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang  berakad  yang  menunjukkan  atas  apa  yang  ada  dihati  keduanya  tentang terjadinya  suatu  akad.  Wahbah  al-Zuhaili  memberi  definisi  akad  dengan  makna pertemuan  ijab  dan  kabul  yang  dibenarkan  oleh  syara  yang  menimbulkan  akibat hukum terhadap objeknya. 21 Ijab dan kabul merupakan unsur terpenting dari suatu akad  karena  dengan  adanya  ijab  dan  kabul,  maka  terbentuklah  suatu  akad (contract) 22 .
Dalam  hukum  Islam,  pernyataan  ijab  dan  kabul  dapat  dilakukan  dengan lisan,  tulisan  atau  surat-menyurat,  atau  isyarat  yang  memberi  pengertian  dengan jelas  tentang  adanya  ijab  dan  kabul  dan  dapat  juga  berupa  perbuatan  yang  telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan kabul 23 . Ijab dan kabul dalam jual beli perantara, baik  melalui  orang  yang  diutus,  maupun  melalui  media  tertentu,  seperti  surat- menyurat,  telepon.  Ulama  fikih  telah  sepakat  menyatakan  bahwa  jual  beli  melalui perantara, baik dengan utusan atau melalui media tertentu adalah sah, apabila antara ijab dan kabul sejalan.
20 Misbahuddin, E-commerce  dan  hukum  Islam,  Cetakan  I  (Makassar:  Alauddin  University Press, 2012), h. 260.
21 Wahbah  al-Zuhayli  dan  Abdul  Hayyie  Al-Kattani, Fiqih  Islam  wa  adillatuhu  (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), h. 21.
22 “Ala” al-Din Kharufah, Transactions in Islamic Law (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2004),
h. 22.
23 Ensiklopedi Hukum Islam. 3: IMS - MAJ (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), h. 830.
Demikian pula pernyataan Sayyid Sabiq 24 , yaitu:
Sebagaimana transaksi jual beli biasanya dinyatakan sah dengan ijab kabul,  maka  demikian  pula  sah  dengan  tulisan  apabila  kedua  orang  yang akadnya itu berjauhan tempatnya atau orang yang akadnya itu bisu.
Tujuan  yang  terkandung  dalam  pernyataan  ijab  dan  kabul  harus  jelas  dan dapat  dipahami  oleh  masing-masing  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  transaksi jual  beli.  Selain  itu,  pelaksanaan  ijab  dan  kabul  juga  harus  berhubungan  langsung dalam  suatu  majelis.  Adapun  ijab  dan  kabul  dibolehkan  ditempat  yang  berbeda selama antara penjual dan pembeli sudah memahami satu sama lain. Pengertian satu majelis tidak sekedar pertemuan dalam satu ruangan secara fisik antara penjual dan pembeli,  karena  itu  transaksi  jual  beli  lewat  sarana  jarak  jauh  apa  saja  dapat dikategorikan sebagai satu majelis. Termasuk juga via telepon, internet, atau media cetak  dan elektronik  lainnya,  asalkan  masih  dalam  konteks  yang  sama,  yaitu  akad jual beli. Mengenai satu majelis ini, Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa maksud satu majelis bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada ditempat yang  sama. Sebab boleh jadi seseorang duduk ditempat yang lain dan  seorang  lagi  berada  ditempat  lain.  Tetapi  keduanya  dapat  melakukan  kontak hubungan  bisnis  dengan  misalnya  via  telepon  atau  surat.  Dengan  demikian,  yang dimaksud  dengan  satu  majelis  adalah  ketika  terjadi  transaksi,  kedua  belah  pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu 25 .
Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini dibolehkan apabila hal tersebut  sudah  merupakan  kebiasaan  suatu  masyarakat,  asalkan  telah  terpenuhi unsur  kerelaan  antara  kedua  belah  pihak.  Mengenai  hal  ini,  Imam  al-Syaukani  ini menegaskan bahwa prinsip yang paling mendasar dalam jual beli adalah suka sama suka  antara  penjual  dan  pembeli.  Seseorang  dapat  mengungkapkan  perasaannya dengan  berbagai  cara,  seperti  dengan  isyarat,  tulisan,  perantara,  berita  dan sebagainya,  yang  terpenting  maksudnya  tersampaikan.  Jadi,  bukan  hanya  terikat dengan  ungkapan  lisan  saja 26 .  Karena  itu,  Imam  al-Syaukani  menolak  pendapat jumhur ulama yang memandang sah jual beli hanya dengan ijab kabul secara lisan dan  dengan  ungkapan  tertentu.  Penolakannya  didasarkan  pada  lafal amm (umum)
24 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 148.
25 al-Zuhayli dan Al-Kattani, Fiqih Islam wa adillatuhu, h. 108-109.
26 Muhammad  bin  Ali  al-Syaukani, Al-Darari  al-Mudhi’ah  Syarah  al-Durar  al-Bahiyyah (Beirut: Dar al-Kutub al-I l mi ya h, 1 3 0 7 H / 1 9 87 M ), h. 250
dan tijarah (perniagaan)  yang  mengandung  makna  segala  bentuk  jual  beli  ,  yang wajib di lakukan atas dasar suka sama suka. Perasaan suka sama suka tidak mutlak hanya  terucap  dengan  ucapan  lisan,  tetapi  dapat  juga  dilakukan  dengan  cara-cara lain,  asal  dapat  dimengerti  oleh  kedua  belah  pihak.  Menurut  Imam  Malik  dan Ahmad  Ibnu  Hanbal, jika seorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan suatu ucapan atau tanpa isyarat kepada penjual,  jual  belinya  sah,  karena  perbuatan  tukar-menukar  demikian  sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain 27 .
Dalam  transaksi  jual  beli online ,  penjual  dan  pembeli  bertemu  dalam  satu majelis,  yaitu  yang  dinamakan  majelis  maya.  Penjual  dan  pembeli  tidak  berada dalam satu tempat tertentu dalam arti secara fisik dan bisa saja transaksi dilakukan dari  berbagai  negara  yang  berbeda 28 .  Pada dasarnya,  pernyataan  kesepakatan  pada transaksi E-Commers sama dengan pernyataan kesepakatan sebagaimana transaksi dalam  hukum  Islam.  Pernyataan  itu  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara  dan melalui  berbagai  media,  selama  dapat  dipahami  maksudnya  oleh  penjual  dan pembeli  dan  tentunya  atas  dasar  kerelaan  antara  kedua  pihak  yang  melakukan transaksi.

## c. Objek Transaksi Jual Beli
Objek  transaksi  jual  beli  harus  ada  atau  tampak  pada  saat  akad  terjadi. Terhadap  objek  yang  tidak  tampak,  ulama  Syafiiyah  dan  Hanafiyah  melarang secara  mutlak,  kecuali  dalam  beberapa  hal  seperti  jasa.  Namun  demikian,  ulama fikih  sepakat  bahwa  barang  yang  dijadikan  akad  harus  sesuai  dengan  ketentuan syara  ,  seperti  objek  yang  halal,  dapat  diberikan  pada  waktu  akad,  diketahui  oleh kedua belah pihak, dan harus suci. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud dan  benda  yang  tidak  berwujud.  Mengenai  komoditi  atau  barang  yang  dijadikan objek  transaksi  E-Commers  tergantung  pada  penawaran  pihak  penjual  dan pemesanan  dari  pembeli  mengenai  jenis  barang  apa  dan  bagaimana  yang  akan
27 Imam al-Syaukani, Al-Darari al-Mudhi’ah Syarah al-Durar al-Bahiyyah, h. 250
28 al-Zuhayli dan Al-Kattani, Fiqih Islam wa adillatuhu, h. 99.
dibeli 29 .
Dalam transaksi jual beli online , komoditi yang diperdagangkan dapat berupa komoditi digital dan non  digital .  Komoditi digital seperti  surat  kabar  elektronik, majalah online , digital  library , ebook , domain ,  dan  lain-lain,  dapat  langsung diserahkan  kepada  pembeli  melalui  media  internet.  Sedangkan  komoditi non digital ,  tidak  dapat  diserahkan  langsung  melalui  media  internet,  namun  dikirim melalui jasa kurir sesuai dengan kesepakatan spesifikasi komoditi atau barang dan tempat  penyerahan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  belum  adanya  komoditi  pada  saat akad,  bukan  berarti  akadnya  tidak  sah  ataupun  dikategorikan garar ,  karena  objek dalam transaksi jual beli online , meski belum ada pada saat akad, tetap dipastikan ada kemudian hari. Pembeli tidak dapat melihat langsung objek dalam transaksi jual beli online , karena yang ditampilkan di internet adalah berupa foto benda tersebut, sehingga pembeli sulit memastikan apakah barang itu ada atau tidak. Tetapi, barang yang  ditransaksikan  dalam  E-Commers  ini  sebenarnya  telah  ada  dan  siap  dikirim atau  bersifat  pemesanan.  Mengenai  jual  beli  barang  yang  tidak  ada  ditempat  akad jual beli, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah.

## d. Ada Nilai Tukar Pengganti Barang
Para ulama telah sepakat bahwa nilai tukar pengganti barang dalam transaksi harus  dapat  ditentukan  dan  diketahui  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam transaksi.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  menghilangkan  ketidakjelasan  yang  dapat menimbulkan  perselisihan  dikemudian  hari,  misalnya  pembayaran  dilakukan dengan uang, harus dijelaskan jumlah dan mata uang yang digunakan atau apabila dengan barang, maka harus dijelaskan jenis, kualitas, sifat barang tersebut 30 .
Dalam  transaksi  jual  beli online ,  sebelum  proses  pembayaran  dilakukan, masing-masing  pihak  penjual  dan  pembeli  telah  menyepakati  mengenai  jumlah danjenis mata uang yang digunakan sebagai pembayaran serta metode pembayaran yang digunakan, misalnya dengan kartu kredit. Pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, dan setelah
29 Suhartono- Suhartono, “Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam,” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 1, no. 2 (1 Desember 2010): h. 260, https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.259-277.
30 Misbahuddin, E-commerce dan hukum Islam, h. 264.
pembayaran  telah  diterima  oleh  penjual  dan  pembeli  telah  mengirimkan  bukti pembayaran atau kuitansi pembelian, maka penjual mengirim barang sesuai dengan kesepakatan  mengenai  saat  penyerahan  dan  spesifikasi  barang  kepada  pembeli 31 . Pembayaran  harga  dalam  transaksi  E-Commers  pada  prinsipnya  telah  memenuhi ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  sistem  perikatan  Islam.  Pembayaran  atau harga  dalam  transaksi  E-Commers  merupakan  sesuatu  yang  bernilai  dan bermanfaat. Uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pengganti barang dapat ditentukan  dan  diketahui  oleh  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  dan dibayarkan sesuai kesepakatan penjual dan pembeli.
Pada  dasarnya,  jual  beli  termasuk  muamalah  yang  hukumnya  dibolehkan, kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya.  Setelah mengkaji  rukun  dan  syarat  jual beli  dalam  hukum  Islam,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  transaksi  E- Commers  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam,  baik  dari  segi  orang  yang berakad, sighat (lafal  ijab  dan  kabul),  objek  transaksi,  dan  nilai  tukar  barang, selama dalam transaksi itu tidak ada unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya,  ketidakjelasan,  dan  merugikan  hak  orang  lain,  pemaksaan,  dan  tentunya barang  atau  jasa  yang  jadi  objek  transaksi  adalah  halal,  bukan  yang  bertentangan dengan  al-Qu’ran  dan  Hadits,  seperti  narkoba,  bangkai,  babi,  dan  lain-lain sebagainya.
Jual  beli online ,  jika  dilihat  dari  aspek maqashid  syariah ,  terdapat kemaslahatan,  berupa  kemudahan  transaksi,  dan  efisiensi  waktu.  Karena  memang syariat  Islam  itu  ditetapkan  untuk  kemaslahatan  manusia  baik  di  dunia  maupun diakhirat. Jual beli dalam hukum Islam juga tidak melihat dari segi jenis atau model sarana yang digunakan, tetapi lebih ditekankan pada prinsip moral seperti kejujuran dan  prinsip  kerelaan antara  kedua  belah pihak.  Karena  menjual  barang  yang  cacat tanpa memberitahukan kepada pembeli tentu dicela oleh Islam.
2. Analisis  Hak-Hak  Konsumen  dalam  Hukum  Islam  dan  Undang-undang Perlindungan Konsumen
a. Analisis Hak-hak Konsumen Dalam Hukum Islam
1) Khiyar Majlis
31 Suhartono, “Perniagaan Online Syariah,” h. 265.
Terdapat  perbedaan  pendapat  ulama  mengenai khiyar  majelis ini. Menurut  ulama  mazhab  Syafii  dan  Hanbali  ,  masing  -masing  pihak  yang melakukan  akad  berhak  mempunyai khiyar  majelis ,  selama  mereka  masih dalam  majelis  akad. 32 Sekalipun  akad  telah  sah  dengan  adanya  ijab (ungkapan  dari  penjual)  dan  kabul  (ungkapan  beli  dari  pembeli),  selama keduanya  masih  dalam  majelis  akad,  maka  masing-masing  pihak  berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut karena akad jual beli saat  itu  dianggap  masih  belum  mengikat.  Akan  tetapi,  apabila  setelah  ijab dan  kabul  masing-masing  pihak  tidak  menggunakan  hak khiyar nya  dan mereka  berpisah  tempat,  maka  jual  beli  itu  dengan  sendirinya  menjadi mengikat, kecuali apabila masing-masing pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya  masih  berhak  dalam  jangka  waktu  tiga  hari  untuk  membatalkan jual beli tersebut.
Menurut  ulama  mazhab  Hanafi  dan  Malik,  suatu  akad  sudah sempurna  dengan  ada  ijab  dan  kabul.  Alasan  mereka  bahwa  suatu  akad sudah  dianggap  sah,  apabila  masing-masing  pihak  telah  menunjukkan kerelaannya  dan  kerelaan  tersebut  diungkapkan  melalui  ijab  dan  kabul. Artinya, apabila suatu akad telah dipenuhi, kedua belah pihak sudah saling rela, maka akad telah sah dan tidak ada lagi peluang ditempat tersebut untuk membatalkan  akad.  Sebelum  selesainya  akad,  masing-masing  pihak memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli 33 .
2) Khiyar ‘Aib
Menurut  kesepakatan  ulama  fikih, khiyar  ‘aib ini  berlaku  sejak diketahuinya  cacat  pada  barang  yang  diperjualbelikan  dan  dapat  diwarisi oleh  ahli  waris  pemilik  hak khiyar .  Cacat  yang  menyebabkan  hak khiyar , menurut  ulama  mazhab  Hanafi  dan  Hanbali,  yaitu  seluruh  unsur  yang merusak  objek  jual  beli  tersebut  dan  mengurangi  nilainya  menurut  tradisi para  pedagang.  Sedangkan,  menurut  mazhab  Syafii  dan  Maliki,  cacat  itu adalah cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang  diinginkan  daripadanya.  Menurut  para  ahli  fikih,  syarat-syarat berlakunya khiyar  ‘aib setelah  diketahui  ada  cacat  pada  barang  itu,  antara
32 Ensiklopedi Hukum Islam. 3, h. 918.
33 Ensiklopedi Hukum Islam. 3, h. 918.
lain:
a) Cacat  itu  diketahui  sebelum  atau  setelah  akad  tetapi  balum  serah terima barang dan harga, atau cacat itu merupakan cacat lama;
b) Pembeli  tidak  mengetahui  bahwa  pada  barang  itu ada cacat  ketika akad berlangsung;
c) Ketika  akad  berlangsung,  penjual  tidak  mensyaratkan  bahwa apabila ada cacat tidak bisa dikembalikan;
d) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.
Pengembalian  barang  yang  ada  cacatnya  berdasarkan khiyar  ‘aib dapat terhalang karena hal-hal berikut 34 , antara lain:
a) Pemilik  hak khiyar rela  dengan  cacat  yang  ada  pada  barang,  baik kerelaan  itu  ditunjukkan  secara  jelas  melalui  ungkapan  maupun melalui tindakan;
b) Hak khiyar itu digugurkan oleh yang memilikinya, baik melakukan ungkapan yang jelas maupun melalui tindakan;
c) Benda  yang  menjadi  objek  transaksi  itu  hilang  atau  muncul  cacat baru disebabkan perbuatan pemilik hak khiyar atau barang itu telah berubah total ditangannya;
d) Terjadi penambahan materi barang itu ditangan pemilik hak khiyar ,
seperti apabila  objek jual  belinya  berupa  tanah  dan  tanah itu  telah dibangun  atau  telah  ditanami  berbagai  jenis  pohon  atau  apabila objek  jual  beli  itu  adalah  hewan,  maka  anak  hewan  itu  telah  lahir ditangan  pemilik khiyar .  Akan  tetapi,  apabila  penambahan  itu bersifat  alami,  seperti  susu  kambing  yang  menjadi  objek  jual  beli atau  buah-buahan  dari  pohon  yang  diperjualbelikan,  maka  tidak menghalangi hak khiyar .

## 3) Khiyar Syarat
Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa khiyar syarat ini dibolehkan demi  memelihara  hak-hak  perempuan  dari  unsur  penipuan  yang  mungkin terjadi  dari  pihak  penjual.  Menurut  mereka, khiyar  syarat hanya  berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa.  Untuk  transaksi  yang  sifatnya  tidak  mengikat  kedua  belah pihak  seperti  hibah,  pinjam-meminjam,  wasiat,  maka  tidak  berlaku khiyar seperti  ini.  Adapun  jual  beli salam dan  jual  beli  valuta  asing  juga  tidak berlaku,  sekalipun  akad  tersebut  bersifat  mengikat  kedua  belah  pihak  yang berakad.  Karena  dalam  jual  beli salam disyaratkan  pihak  pembeli menyerahkan seluruh harga barang ketika akad telah disepakati, dan dalam akad  jual  beli  valuta  asing  disyaratkan  nilai  tukar  uang  yang
34 Ensiklopedi Hukum Islam. 3, h. 917.
diperjualbelikan  harus  diserahkan  dan  dapat  diterima  oleh  masing-masing pihak  setelah  dalam  akad  telah  dicapai  kesepakatan.  Adapun khiyar  syarat menentukan bahwa baik barang maupun nilai atau harga barang baru dapat dikuasai secara hukum setelah tenggang waktu khiyar itu selesai.
Tenggang  waktu  dalam khiyar syarat  harus  jelas.  Apabila  tenggang waktu khiyar tidak  jelas  atau  bersifat  selamanya,  maka khiyar tidak  sah.
Terdapat  perbedaan  pendapat  antara  ulama  fikih  dalam  menentukan  tenggang waktu khiyar  syarat .  Menurut  ulama  mazhab  Maliki,  tenggang  waktu  dalam khiyar  syarat bisa  bersifat  mutlak  tanpa  ditentukan  waktunya  tergantung kebiasaan  masyarakat  setempat.  Tenggang  waktu  itu  ditentukan  sesuai  dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, masa tenggang hak khiyar dapat berbeda untuk setiap objek akad, misalnya buahbuahan, khiyar tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian  dan  hewan,  cukup  sekitar  tiga  hari.  Sementara  untuk  objek  lainnya, seperti  tanah,  dan  rumah  diperlukan  waktu  lebih  lama.  Dengan  demikian, tenggang waktu tergantung pada objek yang diperjualbelikan 35 .
Menurut ulama mazhab Hanafi dan Imam Syafii, tenggang waktu dalam khiyar  syarat tidak  lebih  dari  tiga  hari.  Menurut  mereka,  ketentuan  tenggang waktu  tiga  hari  ini  ditentukan  oleh  syara’  untuk  kemaslahatan  pembeli.  Oleh karena  itu,  tenggang  waktu  tiga  hari  tersebut  harus  dipertahankan  dan  tidak boleh  dilebihkan.  Apabila  tenggang  waktu  yang  ditentukan  itu  melebihi  dari waktu  yang  telah  ditentukan,  maka  akad  jual  beli  dianggap  batal. 36 Menurut ulama  mazhab  Hanbali,  tenggang  waktu khiyar  syarat diserahkan  kepada kesepakatan  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  jual  beli.  Karena, khiyar itu disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan. Boleh jadi untuk orang lain khiyar syarat belum tentu cukup tiga hari.
Tenggang  waktu  yang  disepakati  oleh  ulama  fikih  adalah  bahwa  akad yang dilakukan bersifat tidak mengikat bagi pihak yang mempunyai khiyar . Jual beli itu boleh ia batalkan dan boleh juga ditegaskan menjadi akad yang mengikat selama tenggang  waktu khiyar itu. Apabila tenggang waktu khiyar habis, tanpa ada  pernyataan  membeli  atau  membatalkan  jual  beli  dari  pihak  yang  memiliki hak pilih tersebut, maka akad dianggap mengikat bagi keduanya dan jual beli itu
35 Ensiklopedi Hukum Islam. 3, h. 915.
36 Ensiklopedi Hukum Islam. 3, h. 915.
dipandang sah.
Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu khiyar syarat , ulama fikih telah mengemukakan dua syarat, yaitu:
a) Dilakukan dalam tenggang waktu khiyar ;
b) Pembatalan itu diketahui pihak lain. Menurut  para  ahli  fikih, khiyar  syarat akan  berakhir  dalam  keadaan sebagai berikut:
a) Akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak khiyar , baik melalui pernyataan maupun tindakan;
b) Jual beli menjadi sempurna dan sah, apabila tenggang waktu khiyar jatuh tempo  tanpa  pernyataan  batal  atau  diteruskan  jual  beli  itu  dari  pemilik khiyar ;
c) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang mempunyai khiyar . Apabila khiyar itu milik penjual, maka jual beli itu menjadi batal dan apabila khiyar itu menjadi hak pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli;
d) Terdapat penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pembeli dan  hak khiyar ada  dipihaknya.  Apabila  penambahan  itu  terkait  erat dengan  objek  jual  beli  dan  tanpa  campur  tangan  pembeli,  seperti  susu kambing  atau  penambahan  itu  akibat  dari  perbuatan  pembeli,  seperti rumah  diatas  tanah  yang  menjadi  objek  jual  beli,  maka  hak khiyar menjadi  batal.  Akan  tetapi,  apabila  tambahan  itu  bersifat  terpisah  dari objek  yang  diperjualbelikan,  seperti  anak  kambing  yang  baru  lahir  dan buah-buahan dikebun, maka hak khiyar tidak batal, karena yang menjadi objek jual beli adalah kambing, tanah atau pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon tersebut;
e) Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hanbali, khiyar juga berakhir dengan wafatnya  pemilik  hak khiyar karena  hak khiyar bukanlah  hak  yang  bisa di wariskan. Menurut ulama mazhab Maliki dan Syafi i , hak khiyar tidak batal karena hak khiyar bisa diwariskan ahli waris.
4) Khiyar Ta’yin
Khiyar ta’yin menurut ulama mazhab Hanafi adalah dibolehkan, karena produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti  oleh  pembeli,  sehingga  ia  memerlukan  bantuan  seorang  ahli. Khiyar ini ditujukan  agar  pembeli  tidak  tertipu  dan  sesuai  dengan  kebutuhannya.  Akan tetapi, jumhur ulama fikih tidak membolehkan khiyar ta’yin yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi, karena dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang  diperdagangkan  harus  jelas  baik  kualitas  maupun  kuantitasnya.  Menurut mereka,  persoalan khiyar  ta’yin terlihat  bahwa  identitas  barang  yang  akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, ia termasuk jual beli al - ma’dum (tidak jelas
identitasnya) yang di larang oleh syara 37 .
Ulama mazhab Hanafi yang membolehkan khiyar  ta’yin mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ta’yin , yaitu:
a) Pilihan  dilakukan  terhadap  barang  sejenis  yang  berbeda  kualitas  dan sifatnya;
b) Barang itu berbeda sifat dan nilainya;
c) Tenggang  waktu  untuk khiyar  ta’yin harus  ditentukan,  yaitu  menurut Imam
Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. Menurut ulama mazhab Hanafi,
khiyar  ta’yin hanya  berlaku  dalam  transaksi  yang  bersifat  pemindahan  hak milik  yang  berupa  materi  dan  mengikat  bagi  kedua  belah  pihak,  seperti  jual beli.
5) Khiyar ru’yah
Ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan bahwa khiyar ru’yah di  syariatkan  dalam  Islam  berdasarkan  sabda  Rasulullah  saw:  Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat baran gitu. (HR. Daruqutni dari Abu Hurairah).
Menurut  mereka,  akad  seperti  ini  bisa  terjadi  disebabkan  objek  yang akan  dibeli  itu  tidak  ada  ditempat  berlangsungnya  akad  atau  karena  sulit dilihat, seperti ikan kaleng. Khiyar ru’yah , menurut mereka mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dia beli. Akan tetapi, ulama mazhab Syafii mengatakan  bahwa  jual  beli  barang  yang  gaib  tidak  sah,  baik  barang  itu disebutkan sifatnya saat akad maupun tidak. Olehnya itu, khiyar tidak berlaku, karena  akad  itu  mengandung  unsur  penipuan  yang  bisa  membawa  kepada perselisihan 38 .
Jumhur ulama fikih mengemukakan beberapa syarat berlakunya khiyar ru’yah , yaitu:
a) Objek yang dibeli tidak dilihat oleh pembeli saat akad berlangsung;
b) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan;
c) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka khiyar ru’yah tidak berlaku.
37 Ensiklopedi Hukum Islam. 3, h. 916.
38 Ensiklopedi Hukum Islam. 3, h. 917.
Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan khiyar ru’yah , maka pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
a) Hak khiyar masih berlaku bagi pembeli;
b) Pembatalan  itu  tidak  berakibat  merugikan  penjual,  seperti  pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjualbelikan;
c) Pembatalan itu diketahui pihak penjual.
Menurut ulama fikih, khiyar ru’yah akan berakhir, yaitu:
a) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan;
b) Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami;
c) Terjadinya  penambahan  materi  objek  setelah  dikuasai  pembeli,  seperti ditanah yang dibeli itu telah dibangun rumah atau sapi yang dibeli telah beranak. Tetapi, apabila penambahan itu menyatu dengan objek jual beli, seperti  susu  sapi  yang  dibeli  atau  pepohonan  yang  dibeli  itu  berbuah, maka khiyar ru’yah bagi pembeli tidak gugur;
d) Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum melihat objek  yang  dibeli  maupun  sesudah  dilihat,  tetapi  belum  ada  pernyataan kepastian membeli daripadanya.
b. Analisis  Hak-hak  Konsumen  Dalam  Undang-undang  Perlindungan Konsumen
1) Hak  atas  Kenyamanan,  Keamanan,  dan  Keselamatan  dalam Mengkonsumsi Barang dan/atau Jasa
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini, dimaksudkan untuk  menjamin  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  konsumen dalam penggunaan barang atau jasa  yang diperolehnya dari pelaku usaha, sehingga  konsumen  dapat  terhindar  dari  kerugian  fisik  maupun  psikis apabila mengkonsumsi suatu produk.
Hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  swt.  dalam  QS.  Al-Baqarah/2: 168 :
اَهُّ يَا ُساَّنلا اۡوُلُك اَِّمِ ِف ِضۡرَ ۡلَّا ًلاٰلَح اًبِ يَط َلََّّو اۡوُعِبَّتَ ت ِتٰوُطُخ ِنٰطۡيَّشلا هَّنِا ۡمُك َل وُدَع ٌ ۡيِبُّم Wahai manusia!  Makanlah  dari  (makanan)  yang  halal  dan  baik yang  terdapat  di  bumi,  dan  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.
E-Commers  dengan  sangat  memberikan  kemudahan  transaksi,  dan efisiensi  waktu.  Hal  ini  sejalan  dengan  Islam  yang  menghendaki kemaslahatan  dan  juga  bersifat  dinamis  terhadap  kemajuan  pengetahuan dan  teknologi  dan  yang  terpenting  dalam  jual  beli  juga  adalah  etika  jual beli  itu  sendiri,  yaitu  itikad  baik  pelaku  usaha  dan  konsumen  dalam bertransaksi.
2) Hak  untuk  Memilih  Barang  dan/atau  Jasa  serta  Mendapatkan Barang  dan/atau  Jasa  Tersebut  Sesuai  dengan  Nilai  Tukar  dan Kondisi serta Jaminan yang Dijanjikan
Hak  untuk  memilih  barang,  dimaksudkan  untuk  memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan  kebutuhannya,  tanpa  ada  intervensi  dari  pihak  luar.  Berdasarkan hak  ini,  konsumen  berhak  memutuskan  untuk  membeli,  memilih  baik kualitas  maupun  kuantitas  jenis  produk  yang  ingin  dibeli  oleh  konsumen. Konsumen  juga  berhak  untuk  mendapatkan  barang  sesuai  dengan  nilai tukar  dan  kondisi  serta  jaminan  yang  dijanjikan.  Hal  ini  dimaksudkan untuk  melindungi  konsumen  dari  kerugian  akibat  permainan  harga  secara tidak  wajar  oleh  pelaku  usaha.  Karena,  mungkin  saja  dalam  keadaan tertentu konsumen membayar harga suatu barang yang harganya jauh lebih tinggi  daripada  kegunaan,  kualitas,  maupun  kuantitas  barang  atau  jasa yang  diperolehnya  dari  pelaku  usaha,  sehingga  konsumen  merasa dirugikan.  Dalam  hal  ini,  konsumen  tentu  berhak  meminta  jaminan  yang telah dijanjikan oleh pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw. dari  Amr  bin  Syuaib,  dari  ayahnya,  dari  kakeknya  Radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:
ْنَع وُرْمَع ُنْبا ٍبْيَعُش ْنَع ِهْيِبَأ ْنَع ِهِ دَج : َلاَق َّنَأ َلْوُسَر ِالله ىَّلَص الله ِهْيَلَع َمَّلَسَو : َلاَق ِناَعِ يَ بْلا َيِْلِْبِ ِرا اَم ََْ اَقَّرَََ تَ ي َّلَِّإ ْنَأ َنوُكَت َةَقََْص ٍراَيِخ َلََّو ُّلَِيَ ُهَل ْنَأ َقِراََُ ي ُهَبِحاَص َةَيْشَخ ْنَأ ُهَليِقَتْسَي – هاور ىذيمترلا يئاسنلاو
“Dari  Amr  bin  Syu’aib  dari  bapaknya  dari  kakeknya,  bahwasanya Rasulullah  saw  bersabda:  “Pembeli  dan  penjual  (mempunyai)  hak  khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang  di  antara  mereka  tidak  boleh  meninggalkan  rekannya  karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).
3) Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa
Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi barang ini, dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh informasi atau gambaran yang benar tentang suatu produk atau barang. Karena seringkali terjadi  tidak  memadainya  informasi  yang  disampaikan  oleh  pelaku  usaha kepada konsumen mengenai suatu produk atau barang. Hal ini merupakan salah  satu  bentuk  cacat  produk  atau  cacat  karena  informasi  yang  tidak memadai.
Konsumen  berhak  mengetahui  manfaat  kegunaan  produk,  efek samping  atas  penggunaan  produk,  tanggal  kadaluwarsa  produk  tersebut, serta  identitas  produsen  dari  produk  tersebut  dan  memperoleh  jaminan produk atau barang apabila tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Informasi  ini  dapat  disampaikan  baik  secara  lisan  maupun  tulisan,  baik yang  dilakukan  dengan  mencantumkan  pada  label  kemasan  produk, maupun melalui iklan-iklan melalui media cetak maupun media elektronik.

## 4) Hak untuk Didengar Pendapat dan Keluhan atas Barang dan/atau Jasa yang Digunakan
Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  atau  jasa yang  digunakan  ini  merupakan  hak  dari  konsumen  agar  tidak  dirugikan lebih  lanjut,  atau  hak  untuk  menghindarkan  diri  dari  kerugian.  Hal  ini dapat  berupa  pertanyaan  tentang  berbagai  hal  yang  berkaitan  dengan produk  atau  barang  tertentu  apabila  informasi  yang  diperoleh  kurang
memadai atau berupa pengaduan atas adanya kerugian  yang telah dialami akibat  penggunaan  suatu  produk  atau  berupa  pernyataan  atau  pendapat pemerintah  tentang  suatu  kebajikan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan kepentingan  konsumen.  Hak  ini  dapat  disampaikan  baik  secara perorangan,  maupun  secara  kolektif,  baik  disampaikan  secara  langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu.

## 5) Hak  untuk  Mendapatkan  Advokasi,  Perlindungan,  dan  Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut
Hak  untuk  mendapatkan  advokasi,  perlindungan,  dan  upaya pernyelesaian  sengketa  perlindungan  konsumen  secara  patut  merupakan hak  untuk  memulihkan  keadaan  konsumen  yang  telah  dirugikan  akibat penggunaan suatu produk. Konsumen dapat menempuh jalur hukum untuk penyelesaian sengketa akibat kerugian tersebut. Penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan secara damai (diluar pengadilan) atau yang diselesaikan melalui pengadilan.
Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam QS. al-Hujurat/49: 10:
اََّنَِّإ َنوُنِمْؤُمْلٱ ٌةَوْخِإ اوُحِلْصَأَف َْيَ ب ْمُكْيَوَخَأ ۚ اوُقَّ تٱَو ََّللَّٱ ْمُكَّلَعَل َنوَُحمْرُ ت
Orang-orang  beriman  itu  sesungguhnya  bersaudara.  Sebab  itu damaikanlah  (perbaikilah  hubungan)  antara  kedua  saudaramu  itu  dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
6) Hak  untuk  Mendapatkan  Kompensasi,  Ganti  Rugi,  dan/atau Penggantian,  Apabila  Barang  dan/atau  Jasa  yang  Diterima  Tidak Sesuai dengan Perjanjian atau Tidak Sebagaimana Mestinya
Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi  dan  ganti  rugi  ini  merupakan hak untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah menjadi rusak (tidak seimbang)  akibat  adanya  penggunaan  barang  atau  jasa  yang  tidak memenuhi  harapan  konsumen.  Hak  ini  sangat  terkait  dengan  penggunaan produk  yang  telah  merugikan  konsumen,  baik  yang  berupa  kerugian materi,  maupun  kerugian  yang  menyangkut  diri,  seperti  sakit,  cacat, bahkan kematian konsumen.
Hal  ini  sesuai  dengan  Sabda  Nabi  saw  dalam  hadits  dari  Abu
Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda:
َهِتَبْلَح يََِف اَهَطِخَس ْنِإَو اَهَكَسْمَأ اَهَ يِضَر ْنِإَف اَهَ بَلَ تْحاَف ًةاَّرَصُم اًمَنَغ ىَرَ تْشا ِنَم

## ا
ٍرَْتَ ْنِم ٌعاَص
. “Barangsiapa  yang  membeli  kambing  musharrah,  kemudian  ia memerahnya,  maka  jika  ridha  ia  menahannya  (tidak  mengembalikannya), namun  jika  ia  membencinya  maka  pada  susu  yang  sudah  diperah  ia  ganti dengan satu sha’ kurma.
Untuk  mengetahui  relevansi  antara  E-Commersmenurut  hukum Islam terhadap UUPK, terdapat dua unsur yang mesti dikaji, yaitu perilaku pelaku usaha dalam transaksi jual beli online , dimana pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait barang dan/atau jasa  yang  dijualnya  sesuai  dengan  iklan  yang  dipaparkan  melalui  media internet.  Yang  kedua  adalah  terkait  dengan  hakhak  konsumen,  yaitu dimana  konsumen  berhak  memperoleh  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur mengenai barang dan/atau jasa yang dijual oleh pelaku usaha.
Dalam  transaksi  jual  beli online ,  yang  menjadi  perhatian  juga  tidak lepas daripada objek yang ditransaksikan. Dalam hal objek jual beli, Islam telah  melarang  penjual  atau  pelaku  usaha  menjual  barang  atau  jasa  yang bertentangan  dengan  syariah,  seperti  jual  beli  khamar,  babi,  bangkai,  dan sebagainya.  Islam  sangat  menekankan  agar  berbi  snis  dengan  itikad  yang baik seperti yang telah di contohkan oleh Rasulullah saw.
UUPK  telah  menekankan  asas  keseimbangan  antara  pelaku  usaha dengan konsumen.  Begitu pula dengan hukum Islam.  Asas keseimbangan ini  dimaksudkan  untuk  memberikan  keseimbangan  antara  pelaku  usaha dan konsumen. Namun, dalam transaksi jual beli online , seringkali terjadi pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha,  seperti  adanya  informasi yang  tidak  jelas  mengenai  produk  atau  barang  yang  dijual  oleh  pelaku usaha,  baik  jual  beli  secara  langsung  maupun  melalui online .  Sehingga konsumen merasa dirugikan karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diiklankan melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini tentunya melanggar  asas  keseimbangan  yang  tercantum  dalam  UUPK  terlebih  lagi oleh hukum Islam.

## E. KESIMPULAN
Secara  komplek  perlindungan  hukum  terdahap  hak  konsumen  dalam  Undang- undang  perlindungan  konsumen  menitik  beratkan  pada  beberapa  aspek  penting sebagaimana  dibawah  Hak  untuk  Mendapatkan  Kompensasi,  Ganti  Rugi,  dan/atau Penggantian,  Apabila  Barang  dan/atau  Jasa  yang  Diterima  Tidak  Sesuai  dengan Perjanjian  atau  Tidak  Sebagaimana  Mestinya,  Hak  untuk  Mendapatkan  Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Secara Patut, Hak atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau  Jasa,  Hak  untuk  Didengar  Pendapat  dan  Keluhan  atas  Barang  dan/atau  Jasa yang Digunakan,  Hak untuk Memilih Barang dan/atau Jasa serta Mendapatkan Barang dan/atau  Jasa  Tersebut  Sesuai  dengan  Nilai  Tukar  dan  Kondisi  serta  Jaminan  yang Dijanjikan, Hak atas Kenyamanan, Keamanan, dan Keselamatan dalam Mengkonsumsi Barang  dan/atau  Jasa,  sedangkan  dalam  perspektif  Hukum  Islam,  lebih  menekankan pada  hukum  khiyar  dalam  transaksi  elektronik,  berbagai  hak  konsumen  dilindungi berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis.

## DAFTAR PUSTAKA
Connolly, Peter, dan Imam Khoiri. Aneka pendekatan studi agama . Yogyakarta: LKiS, 2002.
Ensiklopedi Hukum Islam. 3: IMS - MAJ . Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
Kharufah, “Ala” al-Din. Transactions in Islamic Law . Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 2004.
Latifulhayat, Atip. “Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce).” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18, no. Maret (2002). Miru, Ahmadi. Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia . Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Misbahuddin. E-commerce dan hukum Islam . Cetakan I. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
Ramli, Ahmad M. Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia . Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2004.
Reich, Norbert. “Protection of Consumers Economic Interests by the EC.” Sydney Law Review , no. March (1992).
Sayyid Sabiq. Fiqih Sunnah . Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Statistik, Badan Pusat. Statistik E-Commerce 2019 . Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.
Suhartono, Suhartono-. “Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perikatan Islam.” Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 1, no. 2 (1 Desember 2010): 259–77. https://doi.org/10.18326/muqtasid.v1i2.259- 277.
Suhendi, Hendi H. Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah,
Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain- Lain . Jakarta: PT RajaGranfindo Persada, 2002.
Suparni, Niniek. Masalah cyberspace: problematika hukum dan antisipasi pengaturannya . Cet. 1. Jakarta: Fortun Mandiri Karya, 2001. “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA.pdf.” Diakses 27 November 2020. https://jdih.bsn.go.id/public_assets/file/a00e12ad8e030e9722422f1ebdb4cb0d.p df.
Zuhayli, Wahbah al-, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. Fiqih Islam wa adillatuhu . Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.
Zulham. Hukum perlindungan konsumen . Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta:
Kencana, 2013.