Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm. 286–303 Terakreditasi SK. No. 64a/DIKTI/Kep/2010 http://jurkubank.wordpress.com
Korespondensi dengan Penulis: Ahmad Erani Yustika : Telp. +62 341 418 871 E-mail: erani@fe.unibraw.ac.id; erani73@yahoo.com

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN PROBLEM INTERMEDIASI

## Abdul Manap Pulungan
Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI)

## Ahmad Erani Yustika
Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Brawijaya Jl. MT.Haryono No.165 Malang, 65145.

## Abstract
After economy crisis in 1997/1998, gradually banking intermediation had held its function again although until now it was still far from what it was hoped. Some banks had already fulfilled the regulation of Indonesia Bank to give credit more than 78% (LDR), but there were still many banks that had not fulfilled the regulation. The factors of high interest rate, banking efficiency, and economy infrastructure availability were considered as the factors that impeded the banking intermediation function. Not all those problems belonged to Indonesia Bank. However, some of them were the homework for government (like economy infrastructure supplying). Thus, cooperation between Indonesia Bank and government was something that had to be done to finish the problem. Besides, there were other problems that needed to be paid attention in bank performance that was gradually better. They were: (1) banking credit which was farther from real sector (agriculture and industry); (2) credit which was not evenly distributed in all areas (3) savings dominated by short term fund; (4) banking structure which tended oligopoly; and (5) most savings or fixed deposits which were dominated by few account owners.
Key words: intermediation function, credit, interest rate, real sector, Indonesia Bank
Dalam beberapa tahun terakhir ini, khususnya pasca krisis 2008, sektor perbankan diterpa banyak be- rita tidak sedap. Kasus bailout Bank Century yang sampai sekarang belum tuntas masalahnya, me- rupakan salah satu puncak gurita masalah yang mengikat sektor perbankan. Di luar soal itu, sektor perbankan dituding sebagai penyebab tidak opti- malnya kinerja pembangunan ekonomi nasional, karena tingginya tingkat suku bunga (kredit), net interest margin (NIM) yang besar (paling tinggi di Asia Tenggara), tingkat penyaluran kredit yang relatif rendah ( loan to deposit ratio /LDR), dan efi-
siensi yang rendah. Ragam persoalan itu tentu ber- kebalikan dengan kinerja sektor perbankan sendiri, yang dari waktu ke waktu justru membukukan ke- untungan yang luar biasa. Salah satu yang menjadi sorotan tajam adalah soal peranan intermediasi per- bankan, khususnya terhadap sektor riil, yang ma- sih jauh dari titik optimal. Risalah ini ingin mendes- kripsikan perkembangan sektor perbankan terkini, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang terjadi, dan mencoba mencari alternatif jalan keluar sece- patnya agar peran intermediasi perbankan menjadi lebih baik.

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

## Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

## PERBANKAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Dalam berbagai teori pertumbuhan ekonomi telah diungkap bagaimana peranan sektor ke- uangan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Beberapa teori yang lazim menjadi rujukan di antaranya dikemukakan oleh Harrod- Domar maupun Solow. Teori pertumbuhan Solow menjelaskan terdapat tiga faktor utama yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu modal (K), tenaga kerja (L), dan teknologi (T). Peranan sektor keuangan penting guna peng- himpunan modal. Mekanismenya melalui beker- janya fungsi intermediasi keuangan, yaitu mem- pertemukan antara pihak defisit dana ( deficit spend- ing unit ) dan pihak suplus dana ( surplus spending unit ).
Kajian tentang peranan sektor keuangan ter- hadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilaku- kan oleh sejumlah kalangan. Levine & King (1993) melihat adanya hubungan sektor keuangan ter- hadap pertumbuhan ekonomi pada 80 negara selama 1960-1989. Mereka menjelaskan sektor ke- uangan dalam mengakumulasi tabungan dan ke- mudian mentransfernya dalam bentuk kredit ke sektor-sektor produktif. Implikasi lebih lanjut ter- gambar dari pergerakan output perekonomian. Studi lain dilakukan oleh Bonin & Wachtel (2003) dan Demirguc-Kun & Levine (2008) yang menyim- pulkan bahwa negara-negara yang memiliki sistem keuangan yang lebih baik ( better-developed ) cen- derung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rela- tif lebih cepat.
Peranan sektor keuangan terhadap pemben- tukan PDB dapat dilihat dari beberapa indikator berikut:

## Pangsa Sektor Keuangan terhadap PDB
Data Asian Development Bank /ADB (2011) merinci kontribusi sektor keuangan terhadap PDB beberapa negara selama 1990-2010. Dari rekam ter- sebut terlihat bagaimana pengaruh krisis 1997/98
terhadap pangsa sektor keuangan di Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, China, Filipina dan Thailand. Pada 1990, pangsa sektor keuangan di Indonesia baru 7,78 persen menjadi 7,31 persen pada 1998. Pada 2010, rasio tersebut hanya pada level 7,21 persen. Selama 1990-2010 terjadi penurunan pangsa sektor keuangan di Indonesia sekitar 0,57 persen.
Grafik Grafik 1. Perkembangan Rasio PDB Sektor Keuangan terhadap PDB Total
Sumber: Diolah dari Asian Development Bank , 2011
Pangsa PDB sektor keuangan di Malaysia mencapai 8,99 persen per 1990 menjadi 12,56 persen pada 1998, sedangkan pada 2010 rasio tersebut mencapai 12,92 persen. Selama periode 1990-2010 rasio sektor keuangan terhadap PDB Malaysia naik 3,92 persen. Rasio sektor keuangan di Korea Selatan dan China masing-masing 13,26 persen dan 9 persen, sedangkan pada 2010 naik 5,77 persen dan 0,9 persen. Dua negara dengan rasio sektor keuangan terhadap PDB yang lebih rendah dari Indonesia adalah Filipina dan Thailand sebesar 3,95 persen dan 5,52 persen pada 1990; Ssedangkan pada 2010 menjadi 6,91 persen dan 6,32 persen. Selama periode tersebut, rasio sektor keuangan pada dua negara tersebut masing-masing naik 2,96 persen dan 0,8 persen (Grafik 1).
Dalam kajian Agung, dkk. (2001) dijelaskan fenomena yang terjadi saat krisis moneter meng-

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 286–303
gambarkan adanya penurunan kinerja kredit perbankan sebagai sektor yang memiliki peranan yang paling dominan dalam perekonomian Indo- nesia. Setelah krisis, terjadi penurunan penyaluran kredit karena minimnya permintaan dan penawar- an kredit ( credit crunch ). Lebih lanjut kajian terse- but menggambarkan kecenderungan bank dalam menghindar risiko ( risk averse ) karena potensi kredit macet ( Non Performing Loans /NPL) masih tinggi. Sementara dari sisi dunia usaha digambarkan ada- nya proses penyesuaian kondisi internal untuk me- merbaiki kondisi keuangan setelah krisis.

## Rasio Jumlah Uang Beredar M2 terhadap PDB
Jumlah uang beredar M2 merupakan jumlah uang dalam arti luas, yaitu uang kartal dan sim- panan giro (M1) ditambah dengan uang kuasi dan surat berharga selain saham. Uang kuasi meru- pakan surat atau sertifikat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Artinya, lem- baga keuangan mempunyai peran penting dalam pembentukan M2 sebagai sumber dana  pem- bangunan. Dengan demikian semakin besar jumlah M2 akan mendorong meningkatnya financial deep- ening, yaitu penghimpunan dana pembangunan yang bersumber dari sektor keuangan.
Juoro (1993) menjelaskan financial deepening tergambar dari rasio antara M2 dengan PDB. Dalam cakupan lebih rinci, Beck et al. (1999) menje- laskan dua acuan tentang ukuran kedalaman sektor keuangan suatu negara, yaitu: (1) perbandingan antara penyaluran kredit pada sektor swasta me- lalui deposito bank terhadap PDB; dan (2) perban- dingan antara penyaluran kredit pada sektor swasta melalui deposito lembaga keuangan nonbank terhadap PDB.
Kajian Apergis, et al. (2007) menghasilkan ke- simpulan penting tentang peranan financial deepen- ing terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Studi dilakukan pada dua kategori negara, yaitu OECD ( Organization for Economic Co-op- eration and Development) dan Non-OECD. Variabel
liquid liabilities of the financial system (LL), bank credit (BC) dan kredit sektor swasta ( private sector credit / PC) sebagai indikator financial deepening menunjuk- kan hasil signifikan dengan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pening- katan peranan sektor keuangan secara nyata ber- dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam beberapa tahun terakhir, indikator pendalaman sektor keuangan di Indonesia relatif lamban. Pertumbuhan PDB tidak diikuti oleh de- ngan perkembangan ketersediaan dana dalam perekonomian. Sampai 2011 rasio M2 terhadap PDB Indonesia hanya 39,59 persen, sedikit naik dari 38,07 persen tahun sebelumnya. Level tersebut lebih rendah dari Kamboja dan Laos masing- masing 42,39 persen dan 38,90 persen per 2010. Sementara itu, indikator kedalaman sektor ke- uangan ini di China mencapai 182,38 persen; Korsel 141,59 persen; Vietnam 140,80 persen; Malaysia 138,41 persen; Thailand 116,56 persen; India 82,40 persen; dan 47,83 persen per 2010. Krisis 1997/1998 secara nyata memberikan tekanan besar terhadap ketersediaan dana pembangunan di Indonesia. Per 1997 rasio M2 terhadap PDB masih 56,66 persen dan masih meningkat pada kisaran 63 persen hingga 2000. Setelah 2000 rasio ini terus menurun (Grafik 2).
Grafik 2. Perkembangan Rasio M2 terhadap PDB
Sumber: Diolah dari ADB, 2011. India menggunakan data M3/PDB

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi
Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika

## Rasio Kredit terhadap PDB dan Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga
Dalam model pertumbuhan Solow yang dije- laskan sebelumnya, peranan sektor keuangan da- lam mengakumulasi modal tergambar dari peng- himpunan tabungan dan kemudian menyalurkan- nya dalam mekanisme kredit. Oleh sebab itulah kredit memiliki peran penting bagi suatu perekono- mian. Terdapat dua indikator yang dapat meng- gambarkan peranan kredit terhadap perekono- mian, yaitu (i) rasio kredit terhadap PDB; dan (ii) rasio kredit terhadap Dana Pihak Ketiga/DPK atau Loan to Deposit Ratio /LDR.
Di Indonesia, sebagian besar kredit masih bersumber dari sektor perbankan. Sampai 2011 rasio kredit terhadap PDB Indonesia hanya 29,62 persen, naik dari 28,04 persen tahun sebelumnya. Krisis 1997/1998 kembali menjadi penyebab penu- runan rasio kredit terhadap PDB nasional. Sejak 1999, indikator ini hanya 22,16 persen, bahkan men- capai level terendah 21,87 persen. Sejak 1999-2011, rasio kredit terhadap PDB belum pernah menyen- tuh level 30 persen.
Grafik 3. Perkembangan Rasio Kredit terhadap PDB Sumber: Diolah dari ADB, 2011
menurun menjadi 35,99 persen pada 1999. Sejak 2000-2010, LDR perbankan berkisar antara 37-75 persen. Beberapa data LDR negara lain per 2010 yang dapat ditampilkan adalah sebagai berikut: Thailand (95,26 persen); Filipina (112,61 persen); Malaysia (141,06 persen); dan Korea Selatan (87,67 persen) (Grafik 3].

## PARADOKS STRUKTUR EKONOMI, STRUKTUR KETENAGAKERJAAN, DAN KREDIT
Struktur ekonomi Indonesia dapat dikatakan rapuh karena peranan sektor tradeable terhadap PDB mulai berkurang. Pada 2011, peranan sektor tradeable (sektor padat karya) terhadap PDB adalah 50,94 persen. Sektor pertanian dan industri pe- ngolahan yang menjadi kontributor utama, masing- masing tinggal 14,72 persen dan 24,28 persen. Kon- tribusi sektor nontradeable adalah 49,06 persen. Penyumbang utama sektor nontradeable adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sekitar 13,76 persen. Padahal, sektor tradeable adalah sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu menyerap di atas 50 persen dari tenaga kerja di Indonesia, terutama pada sektor pertanian 35,86 persen dan industri pengolahan 13,26 persen. Pada sektor nontradeable , penyerap tenaga kerja terbesar adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 21,34 persen.
Lemahnya kinerja sektor tradeable tak terlepas dari adanya ketimpangan penyaluran kredit oleh sektor perbankan. Tabel 1 menunjukkan penyalur- an kredit justru terkonsentrasi pada sektor nontradeable, mencapai 75,13 persen. Sektor jasa-jasa dan sektor lain-lain memeroleh alokasi hingga 46,87 persen. Sektor lainnya yang memiliki penyerapan kredit tertinggi adalah perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 18,43 persen. Sektor nontradeable hanya memeroleh 24,87 persen dari total kredit perbankan. Rinciannya adalah sektor pertanian memeroleh kucuran kredit 5,21 persen, pertam- bangan dan penggalian 3,99 persen dan industri pengolahan 15,66 persen.
LDR perbankan di Indonesia hingga 2011 baru 78,77 persen, naik dari 75,92 persen. LDR per- bankan menurun signifikan sejak krisis 1997/98. Pada 1998, LDR masih pada kisaran 84,99 persen

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 286–303
Di sisi lain, struktur PDB dari sisi permintaan masih didominasi oleh sektor konsumsi, yaitu men- capai sekitar 63,56 persen pada 2011. Konsumsi rumah tangga menyumbang 54,58 persen, sedang- kan konsumsi pemerintah berkontribusi 8,99 per- sen. Sementara itu, investasi yang tercermin dari Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto/ PMTDB mengisi sekitar 32,02 persen dari PDB Nasional, sedangkan ekspor dan impor masing- masing 26,33 persen dan 24,92 persen. Selama 2011, masih terjadi selisih positif pada ekspor bersih.

## DEKSKRIPSI PERANAN PERBANKAN DI DAERAH
Studi Nasrudin dan Soesilo (2004) menganali- sis pengaruh sektor perbankan di Indonesia dengan data 26 provinsi selama 1983-1999. Peneli- tian tersebut mengombinasikan antara model per- tumbuhan regional dan model integrasi lembaga keuangan dengan memertimbangkan pengaruh komponen eksternal (dari kondisi daerah). Variabel perbankan digambarkan dari perbandingan antara indikator-indikator perbankan (aset, kredit, dan dana) terhadap PDRB harga konstan. Sedangkan untuk kondisi daerah tergambar dari beberapa tiga determinan, yaitu (1) kelompok sumber daya, baik alam, manusia, maupun keuangan; (2) kebijakan
daerah dan pusat; dan (3) keterbukaan daerah. Studi tersebut menyimpulkan adanya hubungan signifikan antara aset dan jumlah kantor bank de- ngan arah positif sedangkan variabel kredit dan DPK memiliki hubungan negatif.
Dalam cakupan regional, rasio kredit terha- dap PDRB dan LDR menjadi indikator yang dapat menggambarkan besar kecilnya peranan sektor ke- uangan dalam perekonomian daerah.

## Rasio Kredit terhadap PDRB dan LDR Perbankan Regional
Pada 2010 sebanyak 13 provinsi memiliki rasio kredit terhadap PDRB di atas level nasional, sedangkan 20 provinsi lainnya berada di bawah pencapaian nasional. Pada periode tersebut per- bandingan tersebut di Indonesia hanya 28,04 per- sen. Rasio penyediaan dana dari sektor perbankan terhadap perekonomian DKI mencapai 100,23 per- sen. Angka tersebut merupakan level tertinggi di- bandingkan provinsi lainnya. Hal tersebut cukup wajar karena sebagian besar aktivitas perekono- mian terpusat di Jakarta sehingga ketersediaan dana relatif lebih tinggi. Pada posisi kedua dan ketiga tertinggi adalah Gorontalo dan Maluku masing- masing 75,65 persen dan 49,34 persen.
Sektor PDB Kredit Tenaga Kerja Tradeable 50.94 24.87 49.12*** Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 14.72 5.21 35.86 Pertambangan dan penggalian 11.93 3.99 - Industri pengolahan 24.28 15.66 13.26 Nontradeable 49.06 75.13 50.88 Listrik, gas dan air bersih 0.75 2.08 1.55*** Konstruksi 10.19 3.43 5.78 Perdagangan, hotel & restoran 13.76 18.43 21.34 Pengangkutan dan komunikasi 6.61 4.33* 4.63 Keuangan, real estat & jasa perusahaan 7.20 46.87** 2.40 Jasa-jasa 10.55 15.18 Provinsi Kredit per PDB/LDR Provinsi Kredit per PDB/LDR DKI 100,23/72,15 Banten 24,32/73,35 Gorontalo 75,65/102,06 Sumbar 22,99/96,27 Maluku 49,34/69,86 Jateng 22,29/93,79 Malut 41,63/81,56 Jambi 21,63/87,83 Kepri 38,47/67,93 NAD 20,86/85,78 Bali 36,47/64,26 Kalteng 20,76/99,43 Sulut 35,39/112,84 Jatim 19,94/72,21 Sulsel 35,35/109,52 NTB 19,27/112,25 Sulbar 33,11/166,04 Jabar 18,06/74,70 Bengkulu 31,88/122,60 Lampung 17,73/113,55 Sumut 31,60/80,21 Babel 14,54/43,23 Kalsel 29,35/79,64 Papuabar 13,51/52,95 NTT 28,43/77,16 Kaltim 10,13/65,14 Indonesia 28,04/75,50 Papua 9,40/43,06 DIY 26,70/53,12 Sumsel 9,19/71,65 Kalbar 25,28/66,26 Riau 8,56/78,96 Sulteng 24,71/122,10 Sultenggara 6,53/133,85
Tabel 1. Struktur Kredit, Struktur PDB Sisi Penawaran, dan Struktur Ketenagakerjaan di Indonesia
Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik, 2012. *termasuk pergudangan; **jasa dunia usaha, sosial, dan lain-lain; *** termasuk pertambangan dan penggalian; **** angka berkisar di atas 50 persen jika memasukkan pertambangan dan penggalian.

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

## Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika
Beberapa provinsi yang memiliki rasio kredit terendah adalah Sulawesi Tenggara hanya 6,53 per- sen dari PDRB. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Riau dan Sumatera Selatan masing- masing 8,56 persen dan 9,19 persen. Papua menjadi provinsi lainnya yang memiliki rasio kredit terha- dap PDRB di bawah 10 persen. Selama 2010, rasio kredit terhadap PDRB Papua hanya 9,40 persen. Provinsi-provinsi yang memiliki rasio kredit terha- dap PDRB rendah menunjukkan bahwa dangkalnya peranan sektor keuangan. Aktivitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi di provinsi tersebut cende- rung didorong oleh ketersediaan dana dari peme- rintah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Beberapa provinsi menunjukkan fenomena unik, di mana rasio kredit terhadap PDRB yang rendah tetapi memiliki LDR tinggi. Kondisi yang demikian terjadi di Sulawesi Tenggara di mana rasio kredit terhadap PDRB hanya 6,53 persen, te-
tapi LDR mencapai 133,85 persen. Secara singkat dapat dikatakan peranan sektor keuangan di pro- vinsi tersebut perlu dioptimal untuk menangkap peluang-peluang usaha. Provinsi lain yang meng- alami kondisi serupa adalah Lampung dan NTB. Pada 2010, rasio kredit terhadap PDRB Lampung hanya 17,73 persen, sedangkan LDR mencapai 113,55 persen. Sementara itu, rasio kredit terhadap PDRB NTT pada tahun yang sama adalah 19,27 persen, sedangkan LDRnya mencapai 112,25 persen.
Secara nasional, porsi kredit modal kerja pada 2011 adalah 48,57 persen; kredit konsumsi mencapai 30,32 persen, sedangkan kredit investasi hanya mengambil porsi sekitar 21,01 persen. Sebanyak 26 provinsi memiliki porsi kredit modal kerja yang lebih rendah daripada porsi kredit modal kerja nasional. Artinya, hanya 7 provinsi yang memiliki pangsa kredit modal kerja lebih besar dari porsi nasional. Porsi kredit modal kerja tertinggi
Sektor PDB Kredit Tenaga Kerja Tradeable 50.94 24.87 49.12*** Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan 14.72 5.21 35.86 Pertambangan dan penggalian 11.93 3.99 - Industri pengolahan 24.28 15.66 13.26 Nontradeable 49.06 75.13 50.88 Listrik, gas dan air bersih 0.75 2.08 1.55*** Konstruksi 10.19 3.43 5.78 Perdagangan, hotel & restoran 13.76 18.43 21.34 Pengangkutan dan komunikasi 6.61 4.33* 4.63 Keuangan, real estat & jasa perusahaan 7.20 46.87** 2.40 Jasa-jasa 10.55 15.18 Provinsi Kredit per PDB/LDR Provinsi Kredit per PDB/LDR DKI 100,23/72,15 Banten 24,32/73,35 Gorontalo 75,65/102,06 Sumbar 22,99/96,27 Maluku 49,34/69,86 Jateng 22,29/93,79 Malut 41,63/81,56 Jambi 21,63/87,83 Kepri 38,47/67,93 NAD 20,86/85,78 Bali 36,47/64,26 Kalteng 20,76/99,43 Sulut 35,39/112,84 Jatim 19,94/72,21 Sulsel 35,35/109,52 NTB 19,27/112,25 Sulbar 33,11/166,04 Jabar 18,06/74,70 Bengkulu 31,88/122,60 Lampung 17,73/113,55 Sumut 31,60/80,21 Babel 14,54/43,23 Kalsel 29,35/79,64 Papuabar 13,51/52,95 NTT 28,43/77,16 Kaltim 10,13/65,14 Indonesia 28,04/75,50 Papua 9,40/43,06 DIY 26,70/53,12 Sumsel 9,19/71,65 Kalbar 25,28/66,26 Riau 8,56/78,96 Sulteng 24,71/122,10 Sultenggara 6,53/133,85
Tabel 2. Rasio Kredit terhadap PDRB dan LDR Perbankan Regional Tahun 2010
Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2011) dan Badan Pusat Statistik (2011)

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 286–303
berada di Jatim 59,35 persen sedangkan terendah adalah Kalteng, hanya 22,28 persen (Tabel 2).
Pangsa kredit investasi regional yang lebih rendah dari nasional mencapai 23 provinsi sedang- kan yang berada di atas nasional sebanyak 10 pro- vinsi. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan share kredit investasi tertinggi, sekitar 40,30 persen sedangkan yang terkecil adalah NAD, hanya 5,77 persen. Pola yang relatif berbeda terjadi pada kre- dit konsumsi. Merujuk pada data BI (2011) dapat disebutkan bahwa sebanyak 29 provinsi memiliki pangsa kredit konsumsi yang lebih tinggi dari na- sional. Hanya 4 provinsi yang memiliki pangsa kre- dit konsumsi di bawah nasional. Pangsa kredit kon- sumsi tertinggi berada di NTT, mencapai 67,59 per- sen dari penyaluran kredit. Sedangkan yang teren- dah adalah DKI, hanya 21,94 persen (Tabel 3).
Selama 2011, sebanyak 3 provinsi memiliki pangsa kredit modal kerja terhadap total kredit antara 21-30 persen; 17 provinsi memiliki pangsa
pada interval 31-40 persen, sedangkan yang memiliki interval 41-50 persen hanya 13 provinsi. Pada kredit investasi, 9 provinsi memiliki pangsa kredit investasi di bawah 10 persen; 14 provinsi memiliki share kredit investasi antara 10-20 persen dan hanya 1 provinsi yang memiliki pangsa 31-40 persen. Pada kredit konsumsi, tidak ditemukan provinsi yang memiliki share di bawah 20 persen terhadap total kredit. Sebanyak 4 provinsi memiliki pangsa 21-30 persen terhadap total kredit, 10 provinsi dengan 41-50 persen; 9 provinsi memiliki share 51-60 persen. Struktur yang begitu timpang tersebut terlihat pada 2 provinsi yang memiliki pangsa kredit konsumsi mencapai 60-70 persen terhadap total kredit.
Untuk menjelaskan fenomena tingginya LDR perbankan regional pada beberapa provinsi, maka perlu ditampilkan struktur penyaluran kredit me- nurut penggunaan. Data tersebut akan mengonfir- masi tentang struktur LDR yang tercipta saat ini.
Modal Kerja Investasi Konsumsi <10 0 9 0 10-20 0 14 0 21-30 3 9 4 31-40 17 1 8 41-50 13 0 10 51-60 0 0 9 61-70 0 0 2 71-80 0 0 0 81-90 0 0 0 91-100 0 0 0 33 33 33 Tertinggi Jatim 59,35% Kalteng 40,30% NTT 67,59% Terendah Kalteng 22,28% NAD 5,77% DKI 21,94% Indonesia 48,57% 21,10% 30,32% >daripada nasional 7 provinsi 10 provinsi 29 provinsi <daripada nasional 26 provinsi 23 provinsi 4 provinsi
Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, 2011
Tabel 3. Deskripsi Kredit Perbankan Menurut Penggunaan

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi
Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika
Modal Kerja Investasi Konsumsi LDR Sulbar 31,83 16,99 51,18 163,46 Sultenggara 39,86 9,45 50,68 143,85 Sulteng 44 7,99 48,01 125,49 Lampung 48,64 22,8 28,56 120,45 Bengkulu 38,13 11,46 50,41 119,53 Sulsel 38,02 18,22 43,76 114,71 Sulut 32,81 15,44 51,76 112,42 NTB 28,54 9,68 61,77 111,5 Sumbar 39,47 15,18 45,35 106,26 Jateng 55,02 10,73 34,24 96,96 Gorontalo 33,34 9,3 57,37 96,74 Kalteng 22,28 40,3 37,42 96,37 NAD 34,42 5,77 59,81 92,04 Jambi 42,72 16,55 40,73 92,01 Sumut 50,52 21,16 28,32 83,47 Riau 35,54 28,04 36,42 80,74 Malut 34,54 8,92 56,55 80,05 NTT 26,48 5,93 67,59 79,84 Indonesia 48,57 21,1 30,32 79 Jabar 44,05 11,91 44,04 78,64 DKI 51,55 26,51 21,94 76,23 Jatim 59,35 13,06 27,59 75,86 Sumsel 38,87 22,85 38,28 75,26 Banten 32,68 8,79 58,53 74,22 Kalsel 35,27 26,03 38,7 74,21 Maluku 31,63 11,71 56,66 70,48 Kalbar 34,43 24,69 40,88 69,76 Kepri 40,33 21,27 38,4 68,8 Bali 40,3 19,09 40,61 65,33 Kaltim 36,04 29,72 34,24 62,66 DIY 39,2 13,9 46,91 56,47 Papuabar 48,68 9,84 41,48 55,15 Babel 48,75 11,7 39,56 48,75 Papua 43,68 12,47 43,85 45,99
Sulawesi Barat mencatat LDR tertinggi selama 2011 tetapi struktur penyaluran kredit yang tercipta lebih didominasi oleh kredit konsumsi mencapai 51,18 persen, sedangkan kredit modal kerja dan investasi hanya 31,83 persen dan 16,99 persen. Kon- disi yang sama juga terjadi di Sultenggara. Provinsi
ini memiliki LDR hingga 143,85 persen. Kredit kon- sumsi menyumbang hingga 50,68 persen, se- dangkan kredit investasi dan modal kerja  berada pada kisaran 39,86 persen dan 9,45 persen. Dari beberapa provinsi yang memiliki LDR di atas 100 persen, hanya Lampung yang memiliki struktur
Tabel 4. Struktur Kredit Menurut Penggunaan Provinsi di Indonesia dan LDR 2011
Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, 2011 dan Badan Pusat Statistik, 2011 Keterangan: *Angka yang tebal menunjukkan porsi kredit lebih besar

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 286–303
kredit yang relatif ideal. Pada 2011, perbankan di Lampung mampu menyalurkan hingga 48,64 per- sen dalam bentuk kredit modal kerja, sebesar 22,8 persen pada kredit investasi, dan kredit konsumsi hanya 28,56 persen (Tabel 4).

## Paradoks Struktur Ekonomi dan Penyaluran Kredit di Daerah
Peranan sektor tradeable dalam perekonomian sangatlah krusial karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sebagian besar struktur
Tabel 5. Struktur PDRB, Struktur Ketenagakerjaan dan Struktur Kredit Regional (2011)
Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, BPS, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2012 Keterangan: *Data 2010 ; *Angka yang tebal menunjukkan peranan tradeable lebih besar daripada nontradeable
Provinsi PDRB Tenaga Kerja Kredit Tradeable Nontradeable Tradeable Nontradeable Tradeable Nontradeable NTT 38,68 61,32 71,97 28,03 1,88 98,12 Maluku 36,12 63,88 57,34 42,66 1,93 98,07 NTB 50,08 49,92 55,61 44,39 1,98 98,02 Sulbar 56,97 42,28 65,73 34,27 2,35 97,65 Malut 49,74 50,26 59,31 40,69 2,42 97,58 Sulsel 47,72 52,28 51,00 49,00 3,25 96,75 Gorontalo 38,14* 61,86* 49,00 51,00 3,92 96,08 Papua 66,03 33,96 73,81 26,19 5,21 94,79 Sulut 32,35 67,65 41,58 58,42 5,24 94,76 Sulteng 50,88 49,12 59,22 40,78 5,54 94,46 Sultenggara 44,79 55,21 54,27 45,73 5,64 94,36 Bali 27,02 72,98 38,98 61,02 6,07 93,93 NAD 45,23* 54,77* 53,04 46,96 6,86 93,14 DIY 29,25* 70,75* 39,49 60,51 7,80 92,20 Bengkulu 45,31 54,69 56,23 43,77 9,91 90,09 Banten 60,81 39,19 40,48 59,52 10,83 89,17 Kaltim 74,28 25,72 44,09 55,91 13,03 86,97 Sumbar 37,98 62,02 48,13 51,87 16,75 83,25 Jabar 56,31 43,69 42,28 57,72 17,75 82,25 Jambi 55,74 44,26 58,62 41,38 18,59 81,41 Kalbar 42,73 57,27 68,14 31,86 19,23 80,77 Babel 58,88* 41,12* 56,58 43,42 19,37 80,63 Sumsel 59,76 40,24 63,04 36,96 19,56 80,44 Kalsel 55,76 44,24 51,94 48,06 19,59 80,41 Jateng 50,90 49,10 53,42 46,58 21,33 78,67 Kepri 60,04 39,96 39,53 60,47 22,11 77,89 Riau 75,83 24,17 52,37 47,63 24,30 75,70 Lampung 52,85 47,15 60,34 39,66 25,88 74,12 DKI 16,20 83,80 16,05 83,95 29,60 70,40 Jatim 44,76 55,25 54,48 45,52 30,39 69,61 Sumut 45,45 54,55 52,60 47,40 35,27 64,73 Kalteng 47,95 52,05 63,05 36,95 39,56 60,44

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

## Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika
ekonomi regional masih ditopang oleh sektor trade- able (di atas 50 persen dari PDRB). Menurut data olahan dari BPS (2011) terdapat 15 provin si yang memiliki peranan sektor tradeable di atas 50 persen terhadap PDRBnya. Provinsi yang dimaksud tersebut adalah NTB (50,08 persen); Sulbar (56,97 persen); Papua (66,03 persen); Sulteng (50,88 persen); Banten (60,81 persen); Kaltim (74,28 persen); Jabar (56,31 persen); Jambi (55,74 persen); Babel (58,88 persen); Sumsel (59,76 persen); Kalsel (55,76 persen); Jateng (50,90 persen); Kepri (60,04 persen); Riau (75,83 persen); dan Lampung (52,85 persen).
Penyerapan tenaga kerja regional sampai 2011 masih ditopang oleh sektor tradeable . Hanya se- puluh provinsi yang peranan sektor nontradeable - nya lebih besar dalam menyerap tenaga kerja. Kesembilan provinsi tersebut adalah Gorontalo (51 persen); Sulut (54,42 persen); Bali (61,02 persen); DIY (60,51 persen); Banten (59,52 persen); Kaltim (55,91 persen); Sumbar (51,87 persen); Jabar (57,72 persen); Kepri (60,47 persen); dan DKI (83,95 persen). Dari sisi struktur kredit yang terbentuk justru lebih didominasi oleh sektor nontradeable .
NTT menjadi provinsi dengan kredit nontradeable tertinggi mencapai 98,12 persen dari total kredit padahal sebesar 71,97 persen tenaga kerja provinsi tersebut berada pada sektor tradeable . Sebanyak 15 provinsi memiliki dominasi struktur penyaluran kredit sektor nontradeable di atas 90 persen dari total penyaluran kredit.

## KENDALA INTERMEDIASI PERBANKAN
Terdapat beberapa kendala pemenuhan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Sisi inter- nal, misalnya, tergambar dari struktur pendanaan, struktur sumber dana hingga suku bunga. Semen- tara dari sisi eksternal tergambar dari risiko usaha yang bertalian dengan peluang-peluang pembiaya- an. Bagian berikut ini akan menampilkan kendala pembiayaan sektor perbankan dari sisi internal.
Struktur Dana Mahal. Struktur DPK belum banyak berevolusi di mana dominasi simpanan de- posito masih dominan mesti mulai menurun. Menurut data BI (2011) simpanan deposito pada Bank Persero per 1990 mencapai 66,20 persen dari
1990 1996 1997 1998 2008 2009 2010 2011 Bank Persero Giro 2347  20,32  18,50 12,24  15,38 17,40 20,27  21,24 Tabungan 10,33  27,57  22,23 12,63  39,93 38,80 37,61  40,17 Simpanan Berjangka 66,20  52,12  59,27 75,13  44,69 43,80 42,11  38,59 Bank Pemerintah Daerah Giro 67,76  51,36  45,71 44,90  48,79 41,53 33,54  36,93 Tabungan 11,92  26,79  27,63 18,10  26,91 29,44 29,91  29,28 Simpanan Berjangka 20,31  21,85  26,66 37,00  24,29 29,03 36,55  33,79 Bank Swasta Nasional Giro 0,00  16,50  20,88 15,53  18,68 18,66 19,13  18,23 Tabungan 100,00  20,76  19,79 13,61  28,23 31,36 31,15  31,68 Simpanan Berjangka 0,00  62,74  59,33 70,86  53,09 49,99 49,72  50,09 Bank Asing dan Bank Campuran Giro n.a  42,30  45,61 40,92  32,17 33,93 35,61  35,97 Tabungan n.a 0,61 2,39 1,74 8,09 11,36 15,24  14,87 Simpanan Berjangka n.a.  57,10  52,01 57,34  59,74 54,71 49,15  49,17
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Bulan 61,45 54,69 57,35 54,60 50,00 51,08 49,70 3 Bulan 10,97 13,17 11,34 12,03 16,91 30,49 30,51 6 Bulan 3,14 4,90 4,85 5,62 5,90 8,58 10,11 12 Bulan 4,65 8,41 6,90 6,73 7,99 8,80 7,68 24 Bulan 0,72 1,10 0,66 0,13 0,13 0,15 0,45 Lainnya 19,07 17,73 18,89 20,86 19,05 0,83 1,50 Deposito yang Jatuh Waktu 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,07 0,06 Pertumbuhan (yoy) 1 Bulan 41,86 -2,69 12,94 17,50 0,01 21,18 12,28 3 Bulan 28,80 31,30 -7,22 30,89 53,48 113,87 15,49 6 Bulan -36,84 70,26 6,75 42,97 14,61 72,64 35,87 12 Bulan 55,47 97,90 -11,72 20,46 29,70 30,61 0,73 24 Bulan -19,33 68,42 -35,51 -75,30 9,23 35,87 241,68 Lainnya 41,11 1,67 14,80 36,24 -0,23 -94,83 108,02 Deposito yang Jatuh Waktu -34,21 56,00 28,21 256,00 -37,08 526,77 -3,58
Tabel 6. Struktur Dana Pihak Ketiga Perbankan
Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia, 2012

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 286–303
total DPK, menurun menjadi 38,59 persen pada 2011. Kontras dengan itu, peranan simpanan de- posito pada Bank Pembagunan Daerah/BPD cen- derung meningkat, dari 20,31 persen pada 1990 menjadi 33,79 persen. Meski demikian, struktur DPK BPD masih ditopang oleh simpanan giro men- capai 36,93 persen pada 2011. Pada Bank Swasta Nasional/BSN, simpanan deposito menyumbang hingga 50,09 persen terhadap DPK sedangkan ta- bungan dan giro masing-masing 31,68 persen dan 18,32 persen. Struktur DPK pada Bank Asing dan Bank Campuran. Pada 2011, peranan simpanan de- posito sekitar 49,17 persen, sedangkan giro mengisi sekitar 35,97 persen dan porsi simpanan tabungan hanya pada kisaran 14,87 persen (Tabel 6).
Bagian penting lainnya adalah melihat bagai- mana struktur simpanan deposito yang terbentuk selama ini. Pada 2011, simpanan deposito 1 bulan mengisi 49,70 persen dari total simpanan deposito. Ada sedikit penurunan porsi tersebut dari tahun sebelumnya, yang mencapai 51,08 persen. Pada po- sisi kedua adalah simpanan 3 bulan dengan donasi sekitar 30,51 persen. Sementara pada simpanan 6 bulan; 12 bulan; dan 24 bulan masing-masing ber-
kontribusi sekitar 10,11 persen; 7,68 persen; dan 0,45 persen terhadap total simpanan deposito (Tabel 7). Gambaran yang demikian menunjukkan adanya faktor waktu yang menjadi pertimbangan bagi nasabah untuk menempatkan dananya.
Dari sisi pertumbuhan, selama 2011, pertum- buhan simpanan deposito tertinggi terjadi pada simpanan 24 bulan sebesar 241,68 persen (yoy), di- susul simpanan di atas 24 bulan mencapai 108,02 persen (yoy). Simpanan deposito 1 bulan tumbuh 12,28 persen (yoy) sedangkan simpanan deposito 3 bulan dan 6 bulan naik 15,49 persen (yoy) dan 35,87 persen (yoy). Simpanan deposito berdurasi 12 bulan tumbuh paling rendah, hanya 0,73 persen (yoy).
Struktur sumber dana. Data BI (2011) me- nampilkan beberapa sumber dana perbankan di Indonesia yang terdiri dari enam, yaitu BUMN dan BUMD, swasta, pemerintah daerah, badan usaha bukan keuangan milik negara, badan usaha bukan keuangan milik swasta, dan sektor swasta lainnya. Selama 2011, sumber dana utama perbankan di Indonesia berasal dari sektor swasta lainnya, men- capai 63,63 persen. Angka tersebut sebetulnya turun
1990 1996 1997 1998 2008 2009 2010 2011 Bank Persero Giro 2347  20,32  18,50 12,24  15,38 17,40 20,27  21,24 Tabungan 10,33  27,57  22,23 12,63  39,93 38,80 37,61  40,17 Simpanan Berjangka 66,20  52,12  59,27 75,13  44,69 43,80 42,11  38,59 Bank Pemerintah Daerah Giro 67,76  51,36  45,71 44,90  48,79 41,53 33,54  36,93 Tabungan 11,92  26,79  27,63 18,10  26,91 29,44 29,91  29,28 Simpanan Berjangka 20,31  21,85  26,66 37,00  24,29 29,03 36,55  33,79 Bank Swasta Nasional Giro 0,00  16,50  20,88 15,53  18,68 18,66 19,13  18,23 Tabungan 100,00  20,76  19,79 13,61  28,23 31,36 31,15  31,68 Simpanan Berjangka 0,00  62,74  59,33 70,86  53,09 49,99 49,72  50,09 Bank Asing dan Bank Campuran Giro n.a  42,30  45,61 40,92  32,17 33,93 35,61  35,97 Tabungan n.a 0,61 2,39 1,74 8,09 11,36 15,24  14,87 Simpanan Berjangka n.a.  57,10  52,01 57,34  59,74 54,71 49,15  49,17
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 Bulan 61,45 54,69 57,35 54,60 50,00 51,08 49,70 3 Bulan 10,97 13,17 11,34 12,03 16,91 30,49 30,51 6 Bulan 3,14 4,90 4,85 5,62 5,90 8,58 10,11 12 Bulan 4,65 8,41 6,90 6,73 7,99 8,80 7,68 24 Bulan 0,72 1,10 0,66 0,13 0,13 0,15 0,45 Lainnya 19,07 17,73 18,89 20,86 19,05 0,83 1,50 Deposito yang Jatuh Waktu 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,07 0,06 Pertumbuhan (yoy) 1 Bulan 41,86 -2,69 12,94 17,50 0,01 21,18 12,28 3 Bulan 28,80 31,30 -7,22 30,89 53,48 113,87 15,49 6 Bulan -36,84 70,26 6,75 42,97 14,61 72,64 35,87 12 Bulan 55,47 97,90 -11,72 20,46 29,70 30,61 0,73 24 Bulan -19,33 68,42 -35,51 -75,30 9,23 35,87 241,68 Lainnya 41,11 1,67 14,80 36,24 -0,23 -94,83 108,02 Deposito yang Jatuh Waktu -34,21 56,00 28,21 256,00 -37,08 526,77 -3,58
Tabel 7. Struktur Simpanan Deposito dan Pertumbuhannya
Sumber: Diolah Bank Indonesia, 2011 (selain 0, 1,3,6,12 dan 24 bulan).

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi
Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika
dari 2010 mencapai 64,82 persen pada 2010. Struk- tur yang demikian berpotensi mendongkrak suku bunga simpanan perbankan dan pada gilirannya meningkatkan suku bunga simpanan. Jika dirinci lebih lanjut, sumber dana perorangan mengambil porsi terbesar, mencapai 61,99 persen pada 2010 dan 60,32 persen pada 2011. Selama 2011, jumlah dana sektor lainnya di perbankan nasiona l tumbuh hingga 16,53 persen (yoy).
Setelah sumber dana swasta lainnya, Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Swasta menyumbang sekitar 23,22 persen pada 2011 dari total dana per- bankan. Pencapaian tersebut meningkat dari posisi
2010 mencapai 22,32 persen. Pada bagian lain Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Negara pada  2011 mendonasikan sekitar 3,25 persen terhadap dana per- bankan. Dana pemerintah daerah di perbankan na- sional pada 2011 sekitar 2,94 persen sedangkan dana swasta berkisar 4,41 persen. Sisanya disumbang oleh BUMN dan BUMD sebesar 2,55 persen (Tabel 8).
Struktur Kepemilikan Rekening Perbankan. Data Lembaga Penjamin Simpanan/LPS (2011) me- wartakan bahwa sebagian besar rekening nasabah berada pada simpanan s/d 100 juta. Jenis simpanan ini mengambil porsi hingga 97,39 persen dari total dana perbankan. Jumlah pemilik rekening ini tum-
Rp Miliar Share Pertumbuhan (yoy) 2010 2011 2010 2011 Rupiah dan Valas 2.304.875 2.736.415 - - 18,72 Lembaga Keuangan Lainnya: 146.818 190.480 6,37 6,96 29,74 BUMN dan BUMD 58.850 69.868 2,55 2,55 18,72 Perusahaan Asuransi 46.138 46.258 2,00 1,69 0,26 Lembaga Pembiayaan1) 3.302 1.759 0,14 0,06 (46,72) Perusahaan Sekuritas dan Reksadana 1.419 2.119 0,06 0,08 49,30 Lainnya 7.991 19.732 0,35 0,72 146,92 Swasta 87.968 120.611 3,82 4,41 37,11 Perusahaan Asuransi 25.198 34.514 1,09 1,26 36,97 Perusahaan Pembiayaan 5.803 9.687 0,25 0,35 66,95 Modal Ventura 203 341 0,01 0,01 68,45 Dana Pensiun 23.659 26.632 1,03 0,97 12,57 Perusahaan Sekuritas 7.290 8.009 0,32 0,29 9,86 Perusahaan Reksadana 10.577 15.926 0,46 0,58 50,57 Lainnya 15.239 25.501 0,66 0,93 67,35 Pemerintah Daerah 62.088 80.446 2,69 2,94 29,57 Provinsi 23.345 28.519 1,01 1,04 22,16 Kotamadya/kabupaten 38.743 51.927 1,68 1,90 34,03 Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Negara 87.342 89.002 3,79 3,25 1,90 BUMN 84.567 84.373 3,67 3,08 (0,23) BUMD 2.775 4.629 0,12 0,17 66,83 Badan Usaha Bukan Keuangan Milik Swasta 514.538 635.397 22,32 23,22 23,49 Sektor Swasta Lainnya 1.494.089 1.741.091 64,82 63,63 16,53 Yayasan, Badan Sosial, & Org. Kemasyarakatan 53.357 61.567 2,31 2,25 15,39 Koperasi 4.931 3.914 0,21 0,14 (20,61) Perseorangan 1.428.852 1.650.581 61,99 60,32 15,52 Lainnya 6.950 25.029 0,30 0,91 260,14
Tabel 8. Struktur Dana Perbankan Menurut Pemilik
Sumber: Diolah dari Bank Indonesia, 2012
buh 4,2 persen (yoy) selama periode 2010-2011. Pada rekening simpanan >100 juta s/d 200 juta me- ngambil porsi 1,17 persen dengan pertumbuhan 11,65 persen (yoy); rekening simpanan >200 juta s/d 500 juta menyumbang 0,80 persen dari total simpanan nasabah. Jumlah nilai nominal rekening tersebesar adalah di atas 500 juta hingga di atas 5 miliar. Jumlah rekening nilai hanya 0,64 persen. Jika diperhatikan, jumlah rekening di atas 500 juta cenderung meningkat. Pada 2008, jumlah rekening ini baru menyumbang 0,23 persen dari total rekening di perbankan, meningkat menjadi 0,42 persen dan 0,57 persen pada dua tahun berikutnya (Tabel 9).
Meski memiliki pangsa jumlah rekening hanya 0,05 persen dari seluruh rekening nasabah di Indonesia, namun pemilik rekening di atas 5 miliar menyumbang 40,96 persen dari total
simpanan perbankan di Indonesia pada 2011. Kon- tras dengan itu, dengan porsi hingga 97,39 persen terhadap total rekening nasabah, simpanan di bawah 100 juta hanya menyumbang sekitar 16,49 persen dari total dana perbankan. Jumlah dana untuk rekening di atas 2 miliar hingga 5 miliar dan di atas 1 miliar sampai 2 miliar masing-masing me- ngisi 9,79 persen dan 8,3 persen dari total simpanan perbankan. Sementara itu, simpanan di atas 500 juta hingga 1 miliar dan di atas 200 juta hingga 500 juta mengisi sekitar 8,99 persen dan 9,45 persen. Sisanya (6,02 persen) diisi oleh pemilik rekening di atas 100 juta hingga 200 juta.
Dalam periode 2010-2011 jumlah rekening nasabah meningkat sekitar 4,42 persen (yoy) turun dari pertumbuhan tahun sebelumnya mencapai 10,49 persen (yoy). Pertumbuhan jumlah rekening
2008 2009 2010 2011 s/d 100 Jt 80.766,25 85.983,77 94.861,16 98.849,58 > 100 Jt s/d 200 Jt 881,59 963,88 1.066,06 1.190,23 > 200 Jt s/d 500 Jt 845,78 657,15 725,27 814,02 > 500 Jt s/d 1 M 0,00 262,55 298,30 345,55 > 1 M s/d 2 M 108,36 12,33 141,57 167,30 > 2 M s/d 5 M 50,34 60,96 72,32 87,41 > 5 M 29,72 34,40 40,19 49,48 Jumlah 82.682,04 87.975,03 97.204,87 10.1503,57 s/d 100 Jt 97,68 97,74 97,59 97,39 > 100 Jt s/d 200 Jt 1,07 1,10 1,10 1,17 > 200 Jt s/d 500 Jt 1,02 0,75 0,75 0,80 > 500 Jt s/d 1 M 0,00 0,30 0,31 0,34 > 1 M s/d 2 M 0,13 0,01 0,15 0,16 > 2 M s/d 5 M 0,06 0,07 0,07 0,09 > 5 M 0,04 0,04 0,04 0,05 s/d 100 Jt - 6,46 10,32 4,20 > 100 Jt s/d 200 Jt - 9,33 10,60 11,65 > 200 Jt s/d 500 Jt - -22,30 10,37 12,24 > 500 Jt s/d 1 M - - 13,62 15,84 > 1 M s/d 2 M - -88,62 1047,99 18,17 > 2 M s/d 5 M - 21,08 18,64 20,87 > 5 M - 15,76 16,84 23,12 Jumlah 6,40 10,49 4,42 SBD 12 Bulan SBK 12 Bulan Inflasi Spread SB Rill Deposito SB Rill Kredit 2009  2010 2009 2010  2009  2010 2009  2010 2009 2010  2009 2010 China 2,25 2,33 5,31 5,81 0,7 3,3 3,06 3,48 1,55 -0,97 4,61 2,51 Korea Selatan 3,48 3,86 5,65 5,51 2,8 2,9 2,17 1,65 0,68 0,96 2,85 2,61 India 6,75 5,91  12,91 n,a 12,4 9 6,16 - -5,65 -3,09 0,51 - Indonesia 9,55 7,88 14,5  13,25 4,8 5,1 4,95 5,37 4,75 2,78 9,7 8,15 Malaysia 2,5 2,07 5,08 5,02 0,6 1,7 2,58 2,95 1,9 0,37 4,48 3,32 Filipina 2,5 2,07 8,57 7,67 3,2 3,8 6,07 5,6 -0,7 -1,73 5,37 3,87 Singapura 0,53 0,45 5,38 5,38 0,6 2,8 4,85 4,93 -0,07 -2,35 4,78 2,58 Thailand 0,83 1,55 5,96 5,94 -0,9 3,3 5,13 4,39 1,73 -1,75 6,86 2,64 Vietnam 10,37 11,5  10,07  13,14 5,9 0,9 -0,3 1,64 4,47 10,6 4,17  12,24
Tabel 9. Perkembangan Struktur dan Jumlah Rekening Perbankan (Ribu)
Sumber: Diolah dari Lembaga Penjamin Simpanan, 2012

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

## Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika
tertinggi berada pada jenis simpanan di atas 5 miliar mencapai 23,12 persen. Jumlah pemilik reke- ning ini pada 2008 baru 29 ribu naik menjadi 34 ribu pada 2009. Dua tahun berikutnya, jumlah reke- ning di atas 5 miliar masing-masing menjadi 40 ribu dan 49 ribu.
Pertumbuhan pemilik rekening tertinggi ke- dua adalah pada jenis simpanan di atas 2 miliar hingga 5 miliar. Selama 2011 pemilik rekening ini tumbuh hingga 20,87 persen (yoy). Sementara itu, jumlah rekening dengan nominal di atas 1 miliar hingga 2 miliar naik 18,17 persen (yoy). Pemilik rekening dengan nominal di atas 500 juta hingga 1 miliar naik 15,84 persen (yoy). Selama 2011, dua kategori rekening yang memiliki pertumbuhan terendah adalah rekening dengan nominal di atas 200 juta hingga 500 juta dan di bawah 100 juta dan 200 juta, masing-masing tumbuh 11,65 persen dan
4,2 persen dari tahun sebelumnya.
Tingginya Suku Bunga. Persoalan tingginya suku bunga perbankan di Indonesia bukan terjadi akhir-akhir ini. Fenomena ini telah berkembang sejak lama. Sayangnya belum terdapat upaya signi- fikan yang dilakukan oleh regulator. Dalam ke- rangka teori disebutkan bahwa tingginya suku bunga di Indonesia sejalan dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi. Lebih rumit lagi, pengelolaan inflasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. BI berargumen bahwa keberadaannya hanya me- ngurusi inflasi dari sisi permintaan ( pull demand inflation ), padahal argumen tersebut tidak dinyatakan di dalam undang-undang. Sementara itu, inflasi dari sisi penawaran ( cost push inflation ) sebagai sumber inflasi utama di Indonesia disan- darkan kepada pemerintah. Sampai saat ini peme- rintah masih kewalahan dalam mengendalikan inflasi ini terutama karena faktor ketersediaan bahan makanan, energi, dan kualitas infrastruktur.
Ketersediaan bahan makanan terutama ber- masalah pada beberapa pahan strategis seperti beras maupin cabai. Sementara itu, ketersediaan energi nasional sudah tidak mampu mencukupi ke-
butuhan yang terus meningkat. Program peng- gunaan energi alternatif hanya bergerak pada ker- tas kerja karena dinilai tidak memberikan rente besar layaknya pada pengelolaan minyak. Peme- rintah baru cemas ketika terjadi lonjakan harga emas hitam (minyak). Blanchard & Gali (2007) kenaikan harga minya bukan hanya mendorong kontraksi ekonomi, pengangguran tinggi, tetapi juga inflasi tinggi. Hamilton (1983) menekankan bahwa pengaruh fluktuasi harga minyak berdam- pak pada lonjakan biaya produksi, dorongan inflasi, maupun ketidakpastian investasi, dan ber- muara pada penurunan performa perekonomian.
Grafik 4 menunjukkan pergerakan suku bunga domestik pada berbagai kondisi, terutama pada saat krisis. Krisis 1997, 2005, dan 2008 menun- jukkan bagaimana lonjakan suku bunga karena ada- nya dorongan dari sisi eksternal. Suku bunga relatif bergerak ke atas saat krisis keuangan glo- bal dan krisis Eropa. Kondisi suku bunga perbank- an di Indonesia relatif sensitif terhadap peningkat- an suku bunga kebijakan tetapi rigit saat koreksi ke bawah suku bunga kebijakan. Pada 2009, misal- nya, sebagai dampak dari penurunan inflasi (dari 11,06 persen menjadi 2,78 persen), bank sentral
Grafik 4. Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Domestik
Sumber: Diolah dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 2011

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 286–303
mengoreksi suku bunga acuan (suku bunga SBI) menjadi 6,46 persen. Suku bunga simpanan de- posito 1 tahun turun) turun menjadi 9,55 persen dari 10,43 persen. Sayangnya, koreksi tersebut tidak signifikan bertransmisi ke suku bunga pin- jaman. Suku bunga kredit modal kerja turun dari 15,2 persen menjadi 13,7 persen sedangkan suku bunga investasi turun menjadi 13 persen dari 14,4 persen. Suku bunga kredit konsumsi bertahan pada level 16,4 persen.
Dalam perbandingan dengan negara lain, suku bunga Indonesia jauh lebih tinggi, baik untuk suku bunga nominal maupun suku bunga riil. Pada 2010, misalnya, suku bunga deposito 1 tahun di China hanya 2,33 persen, Korea Selatan 3,86 persen, Malaysia dan Filipina masing-masing 2,07 persen. Beberapa negara lain, seperti Singapura dan Thai- land, menetapkan suku bunga simpanan deposito 12 bulan di bawah 2 persen. Hanya Indonesia, In- dia, dan Vietnam yang suku bunga depositonya di atas 5 persen. Dengan biaya dana yang begitu tinggi, tidak heran jika suku bunga pinjaman di Indonesia berada di atas 13 persen. Level tersebut sedikit di atas Vietnam sebesar 13,14 persen. Per- bandingan dengan negara lain misalnya, China 5,81 persen; Korea Selatan 5,51 persen; Malaysia 5,02 persen; Singapura 7,67 persen; dan Thailan 5,94 persen.
Spread suku bunga di Indonesia per 2010 men- capai 5,37 persen, merupakan level tertinggi di antara negara yang diamati. Spread terendah ada- lah Vietnam 1,64 persen meski suku bunga sim- panan dan pinjaman relatif tinggi. Spread suku bunga Korea Selatan tidak jauh berbeda dengan Vietnam, pada level 1,65 persen. Spread suku bunga di China hanya 3,48 persen; Malaysia 2,95 persen; Singapura dan Thailand masing-masing 4,93 persen dan 4,39 persen (Tabel 10).
Lima negara memiliki suku bunga deposito riil negatif pada 2010. Suku bunga deposito riil di China adalah -0,97 persen; India -3,09 persen; Filipina -1,73 persen; Singapura dan Thailand masing-masing -2,35 persen dan -1,75 persen. Suku bunga deposito riil tertinggi berada di Vietnam dan Indonesia masing-masing 10,6 persen dan 2,78 persen. Suku bunga kredit rill di Indonesia per 2010 mencapai 8,15 persen, tertinggi setelah Vietnam yang mencapai 12,24 persen. China, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand memiliki suku bunga kredit riil di bawah 4 persen.
Tingkat Konsentrasi dan Potensi Pasar Oli- gopoli. Kondisi pasar yang terkosentrasi cende- rung menciptakan permasalahan terutama pada sisi tingkat persaingan antar pelaku. Dalam konsep ekonomi mikro, struktur pasar yang demikian juga menyebabkanh munculnya biaya sosial berupa dead
2008 2009 2010 2011 s/d 100 Jt 80.766,25 85.983,77 94.861,16 98.849,58 > 100 Jt s/d 200 Jt 881,59 963,88 1.066,06 1.190,23 > 200 Jt s/d 500 Jt 845,78 657,15 725,27 814,02 > 500 Jt s/d 1 M 0,00 262,55 298,30 345,55 > 1 M s/d 2 M 108,36 12,33 141,57 167,30 > 2 M s/d 5 M 50,34 60,96 72,32 87,41 > 5 M 29,72 34,40 40,19 49,48 Jumlah 82.682,04 87.975,03 97.204,87 10.1503,57 s/d 100 Jt 97,68 97,74 97,59 97,39 > 100 Jt s/d 200 Jt 1,07 1,10 1,10 1,17 > 200 Jt s/d 500 Jt 1,02 0,75 0,75 0,80 > 500 Jt s/d 1 M 0,00 0,30 0,31 0,34 > 1 M s/d 2 M 0,13 0,01 0,15 0,16 > 2 M s/d 5 M 0,06 0,07 0,07 0,09 > 5 M 0,04 0,04 0,04 0,05 s/d 100 Jt - 6,46 10,32 4,20 > 100 Jt s/d 200 Jt - 9,33 10,60 11,65 > 200 Jt s/d 500 Jt - -22,30 10,37 12,24 > 500 Jt s/d 1 M - - 13,62 15,84 > 1 M s/d 2 M - -88,62 1047,99 18,17 > 2 M s/d 5 M - 21,08 18,64 20,87 > 5 M - 15,76 16,84 23,12 Jumlah 6,40 10,49 4,42 SBD 12 Bulan SBK 12 Bulan Inflasi Spread SB Rill Deposito SB Rill Kredit 2009  2010 2009 2010  2009  2010 2009  2010 2009 2010  2009 2010 China 2,25 2,33 5,31 5,81 0,7 3,3 3,06 3,48 1,55 -0,97 4,61 2,51 Korea Selatan 3,48 3,86 5,65 5,51 2,8 2,9 2,17 1,65 0,68 0,96 2,85 2,61 India 6,75 5,91  12,91 n,a 12,4 9 6,16 - -5,65 -3,09 0,51 - Indonesia 9,55 7,88 14,5  13,25 4,8 5,1 4,95 5,37 4,75 2,78 9,7 8,15 Malaysia 2,5 2,07 5,08 5,02 0,6 1,7 2,58 2,95 1,9 0,37 4,48 3,32 Filipina 2,5 2,07 8,57 7,67 3,2 3,8 6,07 5,6 -0,7 -1,73 5,37 3,87 Singapura 0,53 0,45 5,38 5,38 0,6 2,8 4,85 4,93 -0,07 -2,35 4,78 2,58 Thailand 0,83 1,55 5,96 5,94 -0,9 3,3 5,13 4,39 1,73 -1,75 6,86 2,64 Vietnam 10,37 11,5  10,07  13,14 5,9 0,9 -0,3 1,64 4,47 10,6 4,17  12,24
Tabel 10. Perkembangan Suku Bunga Beberapa Negara
Sumber: Diolah dari Asian Development Bank , 2011

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi
Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika
weight loss (keuntungan yang hilang). Selain itu, tingkat konsentrasi pelaku pada gilirannya memengaruhi penentuan harga di pasar ( market power ).
Merujuk pada konsep konsentrasi industri dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi indeks kon- sentrasi, maka tingkat persaingannya semakin ren- dah. Tingkat konsentrasi pada industri sekaligus menggambarkan kekuatan suatu perusahaan/be- berapa perusahaan dalam memengaruhi harga pasar. Untuk melihat konsentrasi perbankan di Indonesia dapat merujuk pada tiga indikator yaitu Aset, Modal, DPK, dan Kredit.
Bain (dalam Naylah 2010) menjelaskan empat kategori suatu industri dikatakan oligopoli, yaitu (i) Tipe I (sangat tinggi) jika tiga perusahaan ter- besar menguasai sekitar 87 persen dari total pena- waran output ke suatu pasar atau delapan perusa- haan terbesar menguasai 99 persen total penawaran output; (ii) Tipe II (tinggi) empat perusahaan ter- besar menguasai 65 persen-75 persen penawaran output, delapan perusahaan terbesar menguasai 85 persen-90 persen penawaran output atau 20 per-
usahaan terbesar menguasai 95 persen penawaran output; (iii) Tipe III (moderat) empat perusahaan terbesar menguasai sekitar 50 persen-65 persen penawaran output atau 20 perusahaan terbesar menguasai 95 persen penawaran output; dan (iv) Tipe IV (rendah) empat perusahaan terbesar me- nguasai sekitar 38 persen-50 persen penawaran out- put, 8 perusahaan terbesar menguasai sekitar 65 persen atau 20 perusahaan terbesar menguasai se- kitar 70 persen penawaran output.
Pada 2011, empat bank yang menguasai DPK, kredit, dan aset perbankan terbesar adalah Bank Rakyat Indonesia/BRI, Bank Mandiri, Bank Cen- tral Asia/BCA, dan Bank Negara Indonesia/BNI. Pada pangsa kredit, keempat bank tersebut me- nguasai 42,15 persen sedangkan untuk 10 bank me- nyumbang hingga 64,04 persen dari total DPK. Pada penghimpunan DPK, keempat bank tersebut me- nguasai 48,26 persen. Aset keempat bank terbesar di Indonesia menguasai hingga 45,56 persen dari total aset perbankan (Tabel 11). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar perbankan di Indonesia termasuk dalam kategori oligopoli tipe IV.
Share Kredit (%) Share DPK
(%) Share Aset (%) BRI 12,9 Mandiri 13,65 Mandiri 13,5 Mandiri 12,37 BRI 13,36 BRI 12,49 BCA 9,07 BCA 11,61 BCA 10,43 BNI 7,15 BNI 8,08 BNI 7,92 Total 4 bank 41,49 Total 4 bank 46,7 Total 4 bank 44,34 CIMB Niaga 5,55 CIMB Niaga 4,73 CIMB Niaga 4,5 Danamon 3,96 Danamon 3,18 Danamon 3,48 Pan 3,12 Pan 3,07 Pan 3,26 Permata 3,05 Permata 2,98 Permata 2,78 BTN 2,89 BII 2,53 BII 2,5 BII 2,85 BTN 2,23 BTN 2,44 Total 10 bank 11,91 Total 10 bank 65,42 Total 10 bank 63,3
Tabel 11. Pangsa 10 Besar Bank di Indonesia pada Kredit, DPK, dan Aset Tahun 2011
Sumber: Diolah dari BI, 2012

## Jurnal Keuangan dan Perbankan | PERBANKAN
Vol. 16, No.2, Mei 2012: 286–303

## PENGUATAN PERAN PERBANKAN
Penguatan peran perbankan menjadi sangat penting untuk memastikan berjalannya fungsi intermediasi keuangan. Berikut ini adalah bebe- rapa langkah yang harus dilakukan:
Perbaikan iklim investasi dan memanfaat- kan momentum. Momentem perekonomian nasional saat ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Momentum tersebut misalnya tergambar dari aliran capital inflow ke Indonesia sejak memburuknya kinerja Amerika Serikat/AS dan Uni Eropa/EU. Indonesia pun sudah mencapai level investment grade yang telah lama diimpikan. Dalam catatan BI, capital inflow diproyeksi USD19 miliar pada 2012, naik dari USD18 miliar dari tahun sebelumnya. Untuk memanfaatkan momentum tersebut serta upaya menggerek dana portofolio ke sektor riil memerlukan usaha ekstra.
Dalam cakupan global, terdapat  beberapa masalah utama dalam pengembangan bisnis dan peluang investasi di Indonesia. Sebagian dari prob- lem tersebut bersumber dari sisi mikro. World Eco- nomic Forum /WEF (2011) merumuskan lima ma- salah utama di Indonesia, yaitu korupsi (15,4 persen); inefisiensi birokrasi pemerintah (14,3 persen); minimnya keberadaan infrastruktur (9,5 persen), instabilitas politik (7,4 persen), dan akses lembaga keuangan (7,2 persen). Pada indikator akses kembaga keuangan beberapa peringkat Indonesia adalah kemudahan akses pinjaman (16); keberadaan modal ventura (17); keberadaan jasa keuangan (57); kesehatan bank (112); kemampuan membayar jasa keuangan (54); pembiayaan melalui pasar saham lokal (25); peraturan perdagangan saham (56); dan indeks hak hukum (105).
World Bank (2011) juga merinci kondisi biaya memulai bisnis di Indonesia, yaitu (i) jumlah prosedur memulai bisnis mencapai 8 prosedur, rata-rata OECD dan rata-rata Asia Pasifik 5 prosedur dan 7 prosedur, (ii) jumlah hari memulai bisnis di Indonesia mencapai 45 hari. Rata-rata
OECD 12 hari dan rata-rata Asia Timur dan Pasifik 37 hari, dan (iii) biaya memulai bisnis di Indone- sia adalah 17,9 persen dari pendapatan per kapita; rata-rata OCED adalah 4,7 persen dan rata-rata Asia Pasifik adalah 22,7 persen.
Menekan Suku Bunga. Tingginya suku bunga di Indonesia berhubungan dengan tingkat inflasi yang tinggi ( fisher effect ). Sumber inflasi di Indonesia lebih didominasi oleh permasalahan dari sisi penawaran ( cost push inflation ) (Atmaja, 1999). Inflasi dari sisi penawaran bersumber dari masa- lah ketersediaan bahan makanan, masalah dis- tribusi (ketersediaan dan kualitas infrastrastruk- tur) dan masalah energi. Untuk itu perbaikan ki- nerja inflasi sisi penawaran menjadi sangat krusial. Terkait dengan penanganan masalah inflasi, memerlukan kolaborasi antara BI dan pemerintah. BI berupaya memakan inflasi dari sisi permintaan, sedangkan pemerintah dari sisi penawaran. BI juga secara harfiah telah membantu pemerintah dalam penanganan inflasi sisi penawaran di daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID.
Perbaikan Konsentrasi Struktur Perbankan . Meskipun level oligopoli dalam sektor perbankan relatif rendah, tetapi hal itu berperan menyulitkan upaya menurunkan tingkat suku bunga. Bank In- donesia perlu mendorong merger di antara bank- bank menengah dan kecil agar persaingan perbank- an menjadi lebih kompetitif. Di luar itu, efisiensi perbankan juga mesti ditingkatkan karena sampai saat ini jauh dari kondisi ideal. Rata-rata efisiensi perbankan di Indonesia masih rendah, berkisar pada angka 85% bila memakai indikator BOPO (biaya operasional dibandingkan pendapatan opera- sional). Bandingkan dengan perbankan di Asean yang rata-rata BOPO-nya pada kisaran 40-60% saja. Dengan situasi efisiensi yang rendah sulit mengha- rapkan perbankan menekan tingkat suku bunga.
Pemihakan terhadap sektor riil . Salah satu masalah serius bangsa ini adalah kesulitan me nu- runkan angka kemiskinan dan pengangguran se- cara meyakinkan. Hal ini sebagian bermuara dari

## Perkembangan Perbankan dan Problem Intermediasi

## Abdul Manap Pulungan & Ahmad Erani Yustika
rendahnya sokongan terhadap sektor pertanian dan industri yang selama ini menjadi penyerap terbesar tenaga kerja. Oleh karena itu, diharapkan fungsi intermediasi perbankan di masa depan diarahkan ke kedua sektor tersebut. Situasi seperti pada awal 2000-an harus diupayakan tercapai kembali, yakni ketika total kredit perbankan yang mengucur ke sektor pertanian dan industri hampir mencapai 50%. Sekurangnya, saat ini kedua sektor itu mem- butuhkan sokongan sekitar 35-40% dari total kre- dit untuk membantu mengurai persoalan kemis- kinan dan pengangguran.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmaja, A. 1999. Inflasi di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab dan Pengendaliannya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan , 1(1): 54–67.
Agung, J., Kusmiarso, B., Pramono, B., Hutapea, E.G., Prasmuko, A., & Prastowo, N.J. 2001. Credit Crunch di Indonesia Setelah Krisis: Fakta, Penyebab dan Implikasi Kebijakan . Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. Bank Indonesia.
Apergis, N. & Filippidis, I. & Economidou, C. 2007. Fi- nancial Deepening and Economic Growth Link- ages: A Panel Data Analysis. Review of World Eco- nomics (Weltwirtschaftliches Archiv), 143(1): 179-198.
Asian Development Bank. 2011. Key Indicator for Asia dan the Pasifik 2011 . http://www.adb.org/statistics. Diakses 04 Maret 2012.
Bank Indonesia. 2012. Kajian Stabilitas Keuangan.
Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan. Grup Stabilitas Sistem Keuangan. Bank Indonesia. No.18 (Maret).
Bank Indonesia. 2011. Statistik Perbankan Indonesia .
Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia. Jakarta.
Blanchard, O. J. & Gali, J. 2007. The Macroeconomic Effects of Oil Price Shocks: Why are the 2000s so Different from the 1970s? http://www.crei.cat/people/ gali/pdf_files/ bgoil07wp.pdf (Diakses tanggal 04 Maret 2012).
Bonin, J. & Wachtel, P. 2003. Financial Sector Develop- ment in Transition Economies: Lessons from the First Decade. Financial Markets, Institutions and In- struments , 12 (February): 1–66.
Demirgüç-Kunt, A. & Levine, R. 2008. Finance and Eco- nomic Opportunity. World Bank Policy Research Working Paper No. 4468 , January 1 st
Hamilton, J.D. 1983. Oil and the Macroeconomy since World War II. The Journal of Political Economy , 91(2):
228-248.
Juoro, U. 1993. Financial Liberalization in Indonesia; In- terest Rate, Money Market Instruments, and Bank Supervision. ASEAN Economic Bulletin , 9(3): 323- 337.
King, R.G. 2012. Monetary Policy Response to Oil Price Shocks. Journal of Money, Credit and Banking , 44(1): 53–101.
Lembaga Penjamin Simpanan. 2012. Pertumbuhan Simpanan: Bank Umum Posisi Desember 2011 . Lembaga Penjamin Simpanan. Jakarta.
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Levine, R. 1999. A New Database on Financial Development and Struc- ture. Financial Sector Discussion Paper No. 2 . The World Bank.
Levine, R. & King, R.G. 1993. Finance and Growth, Schumpeter Might be Right. The Quarterly Journal of Economics, 108(3/99): 717-737.
Nasrudin, R. & Soesilo, I.N. 2004. Perkembangan Perbankan Indonesia: Analisis Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia dan Penyebab-penyebabnya dengan Data Panel 1983- 1999. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia,
IV(01): 137-155.
World Bank. 2012. Cost of Doing Business . http:// www.doingbusiness.org/. ( Diakses 04 April 2012).
World Economic Forum. 2011. The Global Competitiveness Report 2011-2012 . Geneva, Swizerland. Dalam http://www.weforum.org/issues/global-com- petitiveness. (Diakses 18 April 2012).