## EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)
Doi: Lisensi: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Diterima: 0x November 202x ,   Diperbaiki: 0x November 202x, Diterbitkan: 0x Desember 202x

## RESTITUSI  TINDAK  PIDANA  PEMBUNUHAN  DI  WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI BUNGO

## Adhi Wibowo
Universitas Ekasakti Padang, Sumatera Barat, Wibowo.adhi@rocketmail.com

## Corresponding Author: Yuliani Fitri
Abstract: Victims, families or heirs can apply for compensation, which is called restitution. The  victim,  family  or  heirs  first  submit  a  request  for  restitution  to  the  Witness  and  Victim Protection Agency, then the Witness and Victim Protection Agency issues a decision letter for restitution to the Police, the Public Prosecutor and the Panel of Judges. The type of research used is the empirical method. Restitution in the Public Prosecutor's Charges Against Victims of  the  Crime  of  Murder  in  the  Legal  Area  of  the  Bungo  State  Prosecutor's  Office  in  Case Number 249/Pid. B/ PN Mrb, the Public Prosecutor received a decision letter for restitution from  the  Witness  and  Victim  Protection  Agency.  Then  the  Public  Prosecutor  combined  the decision  letter  for  restitution  into  the  lawsuit,  with  the  nominal  loss  suffered  by  the  victim, namely Rp. 145,000,000 (one hundred and forty-five million rupiah). The Public Prosecutor incorporates restitution into the demand letter by considering certainty, benefit and fairness.
Keywords: restitution, murder, witness. victim
Abstrak: Korban,  keluarga  atau  ahli  waris  dapat  mengajukan  ganti  kerugian  yang  disebut dengan restitusi. Korban, keluarga atau ahli waris terlebih dahulu mengajukan permohonan restitusi  ke  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  kemudian  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  memberikan  surat  keputusan  pengajuan  restitusi  ke  pihak  Kepolisian, Jaksa  Penuntut  Umum  dan  Majelis  Hakim.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode empiris.  Restitusi  dalam  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN  Mrb,  Jaksa  Penuntut  Umum  mendapatkan  surat  keputusan  pengajuan  restitusi  dari Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Kemudian  Jaksa  Penuntut  Umum menggabungkan surat keputusan pengajuan restitusi kedalam surat tuntutan, dengan nominal kerugian  yang  dialami  korban  yaitu  Rp  145.000.000,-  (seratus  empat  puluh  lima  juta rupiah).  Jaksa  Penuntut  Umum  menggabungkan  restitusi  ke  dalam  surat  tuntutan  dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
Kata Kunci: restitusi, pembunuhan, saksi. korban

## PENDAHULUAN
Proses  penegakan  hukum  menjadi  salah  satu  aspek  penting  dalam  kehidupan.  Hukum yang  berlaku  dalam  suatu  negara,  disebut  hukum  positif  atau  dengan  istilah  asing  ius
constitutum,  sebagai  lawan  dari  ius  constituendum  yaitu  hukum  yang  dicita-citakan.  Ius Constitum  merupakan  suatu  hukum  yang  berlaku  pada  saat  sekarang,  salah  satu  contohnya yaitu KUHP.  Adapun  ius  constituendum  merupakan hukum  yang dicita-citakan atau hukum dalam proses perancangan untuk masa yang akan datang. (Hartono Hadisoeprapto, 2001:3)
Hukum  yang  sedang  berlaku  di  Indonesia  dinamakan  hukum  positif  Indonesia. (Hartono  Hadisoeprapto,  2001:3)  Dalam  menyelesaikan  suatu  kasus  pidana  aparat  penegak hukum  berpedoman  dengan  menggunakan  hukum  positif.  Hukum  positif  yang  digunakan yaitu  merujuk  pada  KUHPidana  dan  Peraturan  perundang-undangan.  Apabila  terjadinya suatu tindak pidana maka Hakim tidak boleh menolak suatu perkara pidana apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya dengan kata lain Asas Legalitas dapat disimpangi maka Hakim memberikan putusan dengan berpedoman pada Yurisprudensi.
Pengertian  hukum  pidana  yang  lebih  luas,  dikemukakan  oleh  Moeljatno  yang menyatakan  bahwa  hukum  pidana  adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di suatu negara  yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan  yang tidak  boleh  dilakukan,  dilarang  yang  disertai  ancaman  pidana  bagi  barang  siapa  yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan  sanksi  pidana  dan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat dilaksanakan. (Eddy O.S. Hiariej, 2014:13)
Tindak  pidana  pembunuhan  merupakan  suatu  perbuatan  menghilangkan  nyawa  orang lain tanpa ada suatu alasan pembenar. Dalam agama manapun sangat mengencam perbuatan tindak  pidana  pembunuhan.  Ada  beberapa  alasan  seseorang  melakukan  tindak  pidana pembunuhan  yaitu  adanya  jiwa  yang  terancam,  rasa  amarah,  dan  sebagainya.  Di  Indonesia kasus pembunuhan sangat sering terjadi baik itu percobaan pembunuhan, pembunuhan biasa, dan pembunuhan berencana.
Menurut  Bassiouni  sebagaimana  yang  dikutip  dalam  buku  Maya  Indah,  bahwa  tujuan yang  ingin  dicapai  oleh  pidana  pada  umumnya  terwujud  dalam  kepentingan  sosial  yang mengandung  nilai-nilai  tertentu  yang  perlu  dilindungi.  Kepentingan  sosial  itu  menurut Bassiouni yaitu:
1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan  warga  masyarakat  dari  kejahatan,  kerugian  atau  bahaya  yang  tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara  atau  mempertahankan  integritas  pandangan  dasar  tertentu  mengenai keadilan  sosial,  martabat  kemanusiaan,  dan  keadilan  individu.  (Maya  Indah, 2016:53)
Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam  sistem  hukum  nasional  berfungsi  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  dan kepentingan  individu,  masyarakat,  bangsa  dan  negara  -  yang  diwakili  oleh  pemerintah, termasuk  hak  dan  kepentingan  pelaku  tindak  pidana  dan  korban  tindak  pidana. Terabaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif perundang – undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terabaikannya hak dan kepentingan korban dalam  proses  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  mekanisme  sistem  peradilan  pidana. Kedudukan  korban  tindak  pidana  yang  terbatas  hanya  sebagai  saksi,  jelas  tidak memungkinkannya  untuk  menyuarakan  aspirasi  mengenai  hak  dan  kepentingannya  sebagai korban  yang  telah  menderita  kerugian  akibat  perbuatan  pelaku  tindak  pidana.  (Maya  Indah, 2016:206)  Maka  dari  itu  perlindungan  hukum  terhadap  korban  menjadi  penting  untuk dikemukakan.
Perlindungan  hukum  korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari  perlindungan  kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi.  (Dikdik  M.  Arief  Mansur  dan  Elisatris  Gultom,  2017:31)  Pada  hakikatnya
Negara  harus  memberikan  perlindungan  kepada  saksi,  korban  dan  pelaku  tindak  pidana. Pemberian perlindungan dan kepentingan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana agar hak-hak mereka terpenuhi dan menghindari kesewenangan yang terjadi diantara pihak-pihak tersebut.  Ketidakadilan  dapat  terjadi  karena  adanya  suatu  ketidakseimbangan  hak  dan kewajiban  para  pihak.  Sehingga  negara  memberikan  pengaturan  yang  jelas  terkait ketidakseimbangan antara kepentingan korban dan aparat penegak hukum.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memiliki  peranan  penting  dalam  pengajuan restitusi  yang  dilakukan  oleh  korban  tindak  pidana.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  atas  perubahan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 1 point 11 berbunyi yaitu Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan  kepada  Korban  atau  Keluarganya  oleh  pelaku  atau  pihak  ketiga.  Pemenuhan  hak restitusi korban sangat bergantung pada sikap proaktif Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam  memberikan  informasi  hak  restitusi.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  juga diharapkan  menjadi  garda  terdepan  dalam  mengawal  dan  mendampingi  saksi  atau  korban, namun  mungkin  karena  keterbatasan  sumber  daya  atau  hal  lainnya  menjadikan  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih jarang dapat terjun langsung mendampingi korban.
Jaksa  penuntut  umum Kejaksaan  Negeri  Bungo,  Nofry  Hardi  menyampaikan permohonan  restitusi  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  (LPSK)  dalam  sidang perkara  tindak  pidana pembunuhan atas  terdakwa  Wardi.  Permohonan  restitusi  tersebut diajukan  oleh  Robi  Suwandi  berdasarkan  Nomor:  R-1108/5.1.HSHP/LPSK/12/2019  yang menjadi  korban  Wardi.  Jadi  Korban  Pelaku  Pembunuhan  di  Bungo,  Robi  ajukan  Restitusi Rp145 Juta Akibat Kritis, "Permohonan ini kami terima tanggal 19 Desember 2019 lalu, dan disampaikan  di  persidangan  tadi,"  kata  Nofry,  saat  dikonfirmasi  usai  persidangan.  Dia menjelaskan,  permohonan  restitusi  yang  diajukan  pihak  korban  adalah  penggantian  biaya pengobatan  medis  senilai  Rp  145.017.182.  Korban  mengaku  kehilangan  kekayaan  atau penghasilan sejumlah tersebut dan menuntut pengembalian kepada terdakwa.
Penuntut  Umum  seringkali  mengajukan  restitusi  terhadap  korban  tindak  pidana  akan tetapi Hakim jarang mengabulkan restitusi tersebut. Jika restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku  pada  tindak  pidana  terorisme  maka  negara  wajib  membayarkan  kepada  korban, ketentuan ini berbeda pada tindak pidana lainnya. Pada studi kasus nomor 249/ Pid. B/ 2019/ PN  Mrb  korban  yang  bernama  robi  mengajukan  restitusi  sebesar  Rp  145.000.000.  Robi mengajukan restitusi karena mengalami kerugian secara materiil. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada robi menyebabkan robi kritis selama beberapa hari. Robi mempunyai bapak yang  bernama  Zulkifli  merupakan  korban  tindak  pidana  pembunuhan.  Bapaknya  robi meninggal dunia karena tindak pidana pembunuhan ini. Kejadian yang dialami robi membuat Lembaga Perlindungan  Saksi  dan Korban memberikan keputusan untuk  pengajuan restitusi. Surat keputusan pengajuan restitusi ini digabungkan kedalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
Restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana pembunuhan di Wilayah Kejaksaan Negeri  Bungo  merupakan  restitusi  tindak  pidana  pembunuhan  pertama  di  Indonesia  yang dikabulkan  oleh  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Bungo,  mengenai  restitusi  mengalami perkembangan  dalam  hukum  di  Indonesia.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta Jaksa  Penuntut  Umum memiliki  kredibilitas  dalam  penafsiran  restitusi  tersebut.  Pengabulan Restitusi  oleh  Hakim  yang  diajukan  oleh  korban  tindak  pidana  pembunuhan  pada  perkara nomor  249/  Pid.B/  2019/  PN  Mrb  merupakan  bentuk  putusan  baru  yang  diterapkan  di Indonesia.  Putusan  baru  ini  diharapkan  sebagai  referensi  bagi  Hakim  lainnya  sebagai pertimbangan  untuk  mengabulkan  restitusi  yang  diajukan  oleh  korban  pada  tindak  pidana lainnya.

## METODE
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika  dan  pemikiran  tertentu,  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  satu  atau  beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Restitusi  Dalam  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Pembunuhan  Di  Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Negeri  Bungo  Pada  Perkara  Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Nofry  Hardi,  S.H.,  M.H  selaku  Jaksa Penuntut  Umum  pada  studi  kasus  nomor:  249/  Pid.  B/  2019/  PN.  Mrb  mengatakan  bahwa terdakwa  Wardi  melakukan  tindak  pidana  pembunuhan  di  wilayah  Muaro  Bungo  Jambi. Terdakwa Wardi ini melarikan diri ke daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan merupakan kampung  halaman  terdakwa  Wardi.  Setelah  dilakukan  proses  hukum  oleh  pihak  kepolisian Muaro  Bungo  terdakwa  Wardi  tertangkap  di  wilayah  Sumatera  Selatan.  Pihak  kepolisian Muaro  Bungo  berkoordinasi  dengan  Polres  Lubuk  Linggau  dalam  upaya  penangkapan terdakwa  Wardi.  Terdakwa  Wardi  dibawa  oleh  pihak  kepolisian  kembali  ke  Muaro  Bungo untuk melanjutkan proses hukum yang dilimpahkan ke Kejaksaan  Negeri Bungo.
Terdakwa  Wardi  menjalani  persidangan  sebanyak  11  kali.  Proses  persidangan terdakwa  Wardi  membutuhkan  waktu  3  bulan  yang  dimulai  dari  tanggal  4  Desember  2019 sampai  dengan  di  putus  pada  tanggal  18  Februari  2020.  Nofry  Hardi,  S.H.,  M.H.,  membuat dakwaan berbentuk kumulatif. Berdasarkan fakta-fakta  yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa  Wardi  terbukti  melakukan  tindak  pembunuhan  berencana.  Jaksa  Penuntut  Umum yakin  dengan  dakwaannya  karena  melihat  berdasarkan  BAP  dan  fakta-fakta  dipersidangan, bahwa terdakwa ini dengan sengaja dan berencana terlebih dahulu  melakukan tindak pidana pembunuhan  dengan  korban  Zulkifli  (ayah)  dan  Robi  (anak).  Korban  menanyakan  kepada terdakwa  mengenai  hutangnya  kemudian  terdakwa  langsung  mengambil  parang  yang mengenai  korban  Zulkifli  meninggal  ditempat,  kemudian  terdakwa  juga  menyerang  korban Robi.  Korban  Robi  berhasil  melarikan  diri  dengan  luka  berat  dibagian  kepala.  Korban  Robi menjalani  pengobatan  pertama  di  RSUD  H.  Hanafie  kemudian  dirujuk  ke  M.Djamil  Padang karena korban Robi mengalami koma. Korban Robi sampai saat ini masih belum pulih karena luka berat di kepala yang hingga saat ini menganggu daya pikir dan kesulitan berbicara.
Jaksa  Penuntut  Umum  berpendapat  selayaknya  korban  ini  mendapatkan  restitusi tindak  pidana  pembunuhan  yang  dialaminya  karena  korban  Robi  kehilangan  seorang  ayah bernama  Zulkifli.  Dilihat  dari  kwitansi  dari  keluarga  korban  besarnya  biaya  pengobatan korban Robi  sekitar Rp  145.000.000,00  (seratus  empat puluh  lima juta rupiah). Berdasarkan hal itu Jaksa Penuntut Umum bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berinisiatif mengajukan restitusi tindak pidana yang dialami oleh korban. Kemudian Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mengabulkan  pengajuan  restitusi  korban  dengan  surat keputusan pengajuan restitusi.
Dalam  pengajuan  restitusi  tindak  pidana  pembunuhan  memang  belum  ada pengaturan  lebih  lanjut  dalam  peraturan  perundang-undangan,  terkait  hal  ini  selaku  Jaksa Penuntut  Umum  menegaskan  semua  korban  mempunyai  hak  untuk  menuntut  ganti  kerugian atau  restitusi  kemudian  hal  ini  disetujui  oleh  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Bungo.  Restitusi  ini digabungkan  dalam  surat  tuntutan.  Surat  tuntutan  dibacakan  pada  tanggal  30  Januari  2020 oleh Jaksa Penuntut Umum. Didalam surat tuntutan dibacakan jumlah nominal restitusi yang harus  dibayarkan  oleh  terdakwa  sebesar  Rp  145.000.000,00  (seratus  empat  puluh  lima  juta rupiah).
Pada  18  Februari  2020  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Bungo  mengabulkan restitusi  yang  digabungakan  ke  dalam  surat  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Pada  saat  itu amar putusan berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan: 249/ Pid. B/ 2019/ PN. Mrb. Semua  tuntutan  Jaksa  Penunutut  Umum  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri Bungo. Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap hukum dimana belum ada restitusi tindak pidana  pembunuhan  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Bungo.
Aparat  Penegak  Hukum  merupakan  penyelenggaraan  hukum  oleh  petugas  penegak hukum  dan  oleh  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  sesuai  dengan  kewenangannya masing-masing  menurut  aturan  hukum  yang  berlaku.  Penegakan  hukum  pidana  merupakan satu  kesatuan  proses  diawali  dengan  penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.
Jaksa  Penuntut  Umum  sebagai  Aparat  Penegakan  Hukum  mempunyai  keberanian memasukkan restitusi tindak pidana pembunuhan ke dalam surat tuntutan. Hukum mengalami perkembangan  seiring  dengan  berjalannya  waktu.  Dalam  hal  ini  Jaksa  Penuntut  Umum mempertimbangkan  dengan  melihat  kepastian,  kemanfaatan  dan  keadilan  hukum.  Keadilan harus  didapatkan  oleh  korban  dan  terdakwa.  Setiap  pihak  yang  berperkara  terjamin  hak- haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengenai  pengaturan  pembayaran  restitusi  tindak  pidana  pembunuhan  tidak dijelaskan  didalam  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  berbeda  dengan    pengajuan restitusi dalam perkara anak yang dijelaskan secara detail. Jaksa Penuntut Umum mengalami kesulitan  dalam  pelaksanaan  pembayaran    restitusi  tindak  pidana  pembunuhan  yang  tidak dibayarkan oleh terdakwa Wardi. Hal ini menyebabkan polemik bagi Jaksa Penuntut Umum dengan melihat kerugian yang dialami  korban. Jaksa Penuntut Umum mencoba berkoordinasi dengan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  terkait  pembayaran  restitusi  tetapi  tidak menemukan  solusi.  Walaupun  restitusi  tidak  dibayarkan  oleh  terdakwa,  Jaksa  Penuntut Umum  berharap  pengajuan  restitusi  terhadap  tindak  pidana  pembunuhan  menjadi rechtvinding atau menjadi  yurisprudensi.  Jaksa Penuntut Umum  berharap Pemerintah segera mengatur tata cara pembayaran restitusi terhadap tindak pidana lainnya secara jelas dan detail.

## Dasar  Pertimbangan  Jaksa  Penuntut  Umum  Mengajukan  Restitusi  Terhadap  Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Robi  Suandi  merupakan  korban  tindak pidana  pembunuhan  mengatakan  sampai  saat  ini  belum  pulih  akibat  tindak  pidana pembunuhan  yang  dilakukan  oleh  pelaku  dari  2019  yang  lalu.  Robi  Suandi  melakukan pengobatan  pertama  di  RSUD  H.Hanafie  setelah  itu  dirujuk  ke  rumah  sakit  M.  Djamil Padang.  Pada  awal  melakukan  pengobatan  korban  menggunakan  biaya  sendiri  kemudian dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Menurut  Setiono,  perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk melindungi  masyarakat  dari  perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai dengan  aturan  hukum,  untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah  segala  upaya  pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman kepada  saksi  dan/atau  korban,  perlindungan  hukum  korban  kejahatan  sebagai  bagian  dari perlindungan  masyarakat,  dapat  diwujudkan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti  melalui pemberian  restitusi,  kompensasi,  pelayanan  medis,  dan  bantuan  hukum.  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memberikan  perlindungan  kepada  korban  dengan memberikan biaya pengobatan dan memberikan keputusan pengajuan restitusi kepada korban. Pada  saat  persidangan  Jaksa  Penuntut  Umum  berusaha  untuk  menyakinkan  Majelis  Hakim agar  restitusi  dikabulkan.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  serta  Jaksa  Penuntut
Umum melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam perjalanan pengobatan korban sampai saat ini menggunakan BPJS Mandiri, dimana  iuran  perbulan  dibayarkan  oleh  korban  secara  mandiri.  BPJS  korban  saat  ini mengalami penunggakan pembayaran karena tidak adanya biaya. Korban dan ibu nya sehari- hari bekerja di perkebunan karet. Badriah selaku ibu korban mengatakan tidak ada biaya lagi untuk  melakukan  pengobatan  Robi  ke  rumah  sakit  M.Djamil  Padang,  padahal  kepala  Robi sampai saat ini masih bernanah akibat cedera berat yang dialaminya pada taun 2019 yang lalu. Kepala Robi sudah dioperasi sebanyak 3 kali.
Dilihat  dari  keadaan  korban  Robi  harus  mendapatkan  pengobatan  medis  secara maksimal  dirumah  sakit  jika  dilihat  dari  cedera  kepala  yang  dialaminya.  Akibat  cedera dikepala  korban  dalam  jangka  waktu  panjang  yaitu  korban  mengalami  susah  berbicara. Kepala  korban  masih  sakit  dan  mengeluarkan  nanah  tetapi  hanya  mampu  melakukan pengobatan  di  puskesmas  untuk  membersihkan  nanah  dikepalanya.    Keluarga  korban  Robi mengatakan  sampai  saat  ini  keluarga  pelaku  atau  pelaku  belum  membayarakan  restitusi tersebut. Keluarga pelaku dan pelaku tidak pernah mendatangi keluarga Robi untuk meminta maaf atau menjenguk Robi.
Bapak  Robi  bernama  Zulkifli  meninggal  dunia  akibat  tindak  pidana  pembunuhan yang  diakukan  oleh  pelaku.  Ibu  Badriah  mempunyai  tiga  orang  anak,  Robi  merupakan  anak pertama.  Setelah  suaminya  meninggal  dunia  ibu  Badriah  sebagai  tulang  punggung  keluarga untuk  menghidupi  anak-anaknya.  Pada  tahun  2019  ada  beberapa  orang  yang  memberikan santunan kepada Robi sekitar Rp 5 Juta, santunan tersebut digunakan untuk pengobatan Robi. Keluarga  robi  berharap  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah  karena  tidak  sanggup membayarkan iuran BPJS untuk pengobatan Robi lebih lanjut.
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Nofry  Hardi,  S.H.,  M.H  selaku  Jaksa Penuntut Umum, dasar pertimbangan untuk mengajukan restitusi tindak pidana pembunuhan yaitu  adanya  surat  keputusan  pengajuan  restitusi  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban.  Awalnya  keluarga  korban  mengajukan  permohonan  restitusi  terlebih  dahulu  ke Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Kemudian  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  melakukan  peninjauan  terkait  tindak  pidana  pembunuhan  yang  dialami  korban. Sehingga  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  memberikan  surat  keputusan  pengajuan restitusi  kepada    Jaksa  Penuntut  Umum.  Surat  keputusan  pengajuan  restitusi  ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum.
Permohonan  restitusi  yang  diajukan  oleh  korban  kepada  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  atas  musyawarah  dari  keluarga  korban  yang  bernama  Johan.  Setelah mendapatkan hasil musyawarah dari keluarga korban terkait pengajuan restitusi yang diajukan oleh korban yang diwakili oleh Johan maka pada saat penyerah berkas pra penuntutan, Jaksa Penuntut  Umum  melakukan  peninjauan  terhadap  korban  dengan  melihat  luka  berat  dikepala yang  dialami  oleh  korban.  Kemudian  keluarga  berdiskusi  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum terkait ganti kerugian yang mereka ajukan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  memiiki  kewenangan  terkait  pengajuan  restitusi  ke Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Dalam  pengajuan  restitusi  merupakan  hak  dari korban.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mempunyai  kewenangan  penuh  terkait pengajuan  restitusi  diterima  atau  tidak  dilanjuti  ke  proses  hukum.  Apabila  surat  keputusan restitusi  diterima  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  kemudian  Jaksa  Penuntut Umum memasukkan kedalam surat tuntutan, akan tetapi apabila Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  tidak  memberikan  surat  keputusan  pengajuan  restitusi  maka  Jaksa  Penuntut Umum tidak bisa memasukkan restitusi kedalam surat tuntutan.
Hukum  sangat  erat  hubungannya  dengan  keadilan,  bahkan  hukum  harus digabungkan  dengan  keadilan,  supaya  benar-benar  berarti  sebagai  hukum,  karena  memang tujuan  hukum  itu  adalah  tercapainya  rasa  keadilan  pada  masyarakat.  setiap  hukum  yang
dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum  tidak  lagi  berharga  di  hadapan  masyarakat,  hukum  bersifat  objektif  berlaku  bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.
Demi  tercapainya  suatu  keadilan  Jaksa  Penuntut  Umum  melihat  restitusi  untuk tindak  pidana  pembunuhan  mengacu  pada  ketentuan  restitusi  pada  peraturan  perundang- undangan perlindungan anak. Pada saat ini Peraturan perundang-undangan mengenai restitusi tindak  pidana  pembunuhan  belum  ada.  Jaksa  Penuntut  Umum  mempelajari  peraturan perundang-undangan  mengenai  perlindungan  anak  agar  restitusi  terhadap  tindak  pidana pembunuhan bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim.
Jaksa Penuntut Umum membuat analisa yuridis secara lengkap agar Majelis Hakim dapat mengabulkan restitusi yang digabungkan kedalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Analisa  yuridis  dari  Jaksa  Penuntut  Umum  sangat  penting,  apabila  analisa  yuridis  ini  tidak lengkap  akan  sangat  berisiko  terhadap  restitusi  yang  digabungkan  kedalam  surat  tuntutan untuk  tidak  dikabulkan  oleh  Majelis  Hakim.  Jaksa  Penuntut  Umum  harus  berusaha  untuk menyakinkan Majelis Hakim agar restitusi dapat dikabulkan.

## Peran  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Dalam  Pengajuan  Restitusi  Pada Korban  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Di  Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Negeri  Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb
Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan  Rianto  Wicaksono,  S.H.  selaku  Tenaga Ahli  Biro  Pemenuhan  Hak  Saksi  dan  Korban  mengatakan  awalnya  menerima  permohonan dari  korban  yang  bernama  Robi  Suandi  terkait  bantuan  medis.  Robi  Suandi  melakukan pengobatan  di  rumah  sakit  M.Djamil  Padang,  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban menjalin kerja sama dengan rumah sakit M.Djamil Padang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendapatkan informasi  dari pihak rumah sakit M.Djamil Padang  bahwa  ada korban tindak  pidana  pembunuhan.  Pihak  keluarga  Robi  Suandi  mengajukan  permohonan  kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kemudian surat permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  mengabulkan  permohonan  Robi  Suandi  dengan  memberikan  bantuan    medis  dan pemenuhan hak prosedural. Dalam proses hukum berlangsung pihak korban Robi Suandi juga mengajukan  restitusi  ke  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Restitusi  yang  diajukan oleh  korban  dikabulkan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dengan  adanya  surat keputusan pengajuan restitusi.
Tindak  pembunuhan  tersebut  dapat  diberikan  surat  keputusan  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dengan  prinsip  semua  korban  tindak  pidana  berhak mendapatkan  ganti  kerugian.  Berdasarkan  keputusan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  menyampaikan  kepada  penyidik,  penuntut  umum,  dan    majelis  Hakim.  Kemudian majelis Hakim dapat  mempertimbangkan surat  keputusan pengajuan restitusi  yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Semua korban tindak pidana dapat mengajukan restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi  dan  Korban  tetapi  terdapat  tindak  pidana  prioritas  yang  dapat  mengajukan  restitusi. Tindak  pidana  prioritas  tersebut  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban    pada  Pasal  5.  Semua  korban    tindak  pidana  itu berhak mengajukan restitusi tetapi yang akan memutuskan mengenai diterima atau ditolaknya permohonan  restitusi  berdasarkan  pertimbangan  dari  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban.
Dalam  pengajuan  permohonan  restitusi  terlebih  dahulu  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  melihat  permohonan  dari  korban,  keluarga  ataupun  kuasanya  yang mengajukan  restitusi  ke  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Lalu  melihat  identitas korban yang mengajukan restitusi. Kemudian melihat kronologis tindak pidana yang dialami
oleh  korban,  terdapat  berkas-berkas  perkara  tindak  pidana.  Apabila  korban  meninggal  dunia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melihat surat keterangan kematian. Apabila syarat- syarat  sudah  tersebut  sudah  terpenuhi  maka  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban melakukan penghitungan besaran restitusi pada surat keputusan pengajuan restitusi.
Permohonan  restitusi  korban  dikabulkan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  dengan  mengeluarkan  surat  keputusan  kemudian  dimasukkan  jaksa  kedalam  surat tututan  dan  dikabulkan  oleh  Hakim  dalam  amar  putusan.  Dalam  hal  ini  restitusi  bukan merupakan  peringanan  hukuman  kepada  pelaku  tindak  pidana.  Restitusi  berbeda  konsep dengan  restoratif  justice,  karena  restitusi  merupakan  hak  korban,  sehingga  tidak  ada  alasan keringan pidana apabila pelaku dapat membayarkan restitusi kepada korban.
Peran menjadi salah satu aspek yang dinamis yang berada dalam suatu kedudukan. Di  dalam  teori  ini  terdapat  beberapa  perpaduan  dengan  beberapa  hal  seperti  psiokologi, antropologi,  sosiologi,  ataupun  ilmu  lainnya.  Pengertian  dari  peran  di  dalam  ilmu  sosial memiliki kaitan dengan status, kedudukan, dan jabatan seorang individu di dalam masyarakat. Kedua  hal  tersebut  memiliki  keterkaitan  satu  sama  lain  dan  tidak  dapat  dipisahkan,  hal  ini terjadi  karena  tidak  ada  suatu  peran  tanpa  adanya  kedudukan  dan  tidak  adanya  kedudukan tanpa  peran.  Secara  terminologi,  peran  adalah  bagian  terpenting  di  dalam  tugas  utama  yang harus dilaksanakan. Sebelum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan nominal kerugian  yang  diderita  oleh  korban,  Lembaga  Saksi  dan  Korban  memiliki  peran  untuk menghitung  kerugian  diderita  kemudian  kerugian  tersebut  dimasukkan  kedalam  surat keputusan pengajuan restitusi.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  melakukan  penghitungan  kerugian  yang dialami  oleh  korban  kemudian  hasil  penghitungan  itu  di  serahkan  kepada  Jaksa  Penuntut Umum untuk dimasukkan kedalam surat tuntutan. Selain surat keputusan pengajuan restitusi yang  dikabulkan,  permohonan  korban  terkait  bantuan  medis  juga  dikabulkan  oleh  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mempunyai beberapa program perlindungan salah satunya bantuan medis dengan cara pihak rumah sakit memberikan  tagihan  kepada  pihak  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  kemudian pengobatan korban dibayarkan oleh  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Pada saat pengajuan restitusi untuk studi kasus nomor 249/ Pid. B/ 2019/ PN. Mrb sebelum berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2022, maka dasar pengajuan  restitusi pada  studi kasus  nomor:  249/  Pid.  B/  2019/  PN.  Mrb  yaitu  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pada  Pasal  7  menjelaskan  bahwa  korban  berhak mendapatkan  ganti  kerugian,  kemudian  pada  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Pasal 7A lebih dijelaskan lagi bahwa ada beberapa unsur dalam pengajuan restitusi, pada Pasal 7A ayat 2 selain tindak pidana yang telah diatur secara jelas mengenai pengajuan restitusi seperti tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, pelanggaran HAM, tindak pidana kekerasan pada anak, terdapat  tindak pidana lainnya dapat  mengajukan restitusi berdasarkan surat keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
Penghitungan  ganti  kerugian  merupakan  kewenangan  dari  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban  yang  terdapat  pada  Pasal  12  A  Ayat  1  huruf    c  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketika penghitungan ganti kerugian selesai dilakukan maka diputuskan  oleh  pimpinan  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mengenai  besaran restitusi  nya,  kemudian  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban    menyampaikan  hasil putusan penghitungan restitusi ke kepolisian, kejaksaan dan Majelis Hakim.
Dalam  penghitungan  restitusi  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan Korban dengan prinsip nilai wajar dalam artian penghitungan ganti kerugian atau restitusi bisa lebih besar dari yang diajukan oleh korban tetapi bisa juga lebih kecil. Unsur-unsur ganti kerugian  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Pasal  7A  ayat  1,  unsur- unsur  inilah  yang  menjadi  dasar  penghitungan  kerugian  yang  dilakukan  oleh  Lembaga
Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Pada  tindak  pidana  perdagangan  orang  terdapat  perbedaan unsur-unsur  penghitungan  ganti  kerugian  yaitu  dengan  menambahkan  biaya  transportasi, biaya penasehat hukum, dan biaya lainnya  yang berkaitan dengan proses perkara. Salah satu bentuk  ganti  kerugian  lainnya  seperti  handphone  korban  hilang  dan  lain-lain.  Kemudian Lembaga Perlindungan  Saksi  dan Korban menjumlahkan semua kerugian  yang diderita  oleh korban.
Terkait besaran restitusi yang dikabulkan merupakan kewenangan Hakim. Lembaga perlidungan saksi dan korban hanya mengajukan  kepada jaksa dan Hakim. Besaran restitusi yang  dikabulkan  bisa  lebih  besar  atau  lebih  kecil  dari  penghitungan  yang  dilakukan  oleh Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Apabila  pengajuan  restitusi  setelah  amar  putusan atau putusan telah berkekuatan hukum tetap maka pengajuan restitusi dengan cara penetapan restitusi yang  dilakukan oleh pengadilan dengan Hakim tunggal.
Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  dapat  memberikan  surat  keputusan pengajuan  restitusi,  terlebih  dahulu  korban  membuat  permohonan  pengajuan  retsitusi  ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tanpa adanya permohonan dari korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak dapat memberikan surat keputusan pengajuan restitusi.
Ada  beberapa  Mekanisme  pemberian  surat  putusan  restitusi,  pertama  ke  pihak kepolisian  agar  polisi  memasukkan  surat  putusan  restitusi  kedaam  berkas  perkara.  Kedua diberikan  kepada  kejaksaan  agar  dimasukkan  kedalam  surat  tuntutan  oleh  Jaksa  Penuntut Umum, karena surat tuntutan merupakan dasar bagi Hakim dalam memberikan amar putusan. Apabila tidak ada surat  keputusan pengajuan restitusi dari  Lembaga Perlindungan Saksi  dan Korban  maka  pihak  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Majelis  Hakim    tidak  bisa  memasukkan restitusi.

## KESIMPULAN
1. Penerapan  Restitusi  dalam  Tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  Terhadap  Korban  Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid.  B/  PN  Mrb,  Jaksa  Penuntut  Umum  mendapatkan  surat  keputusan  pengajuan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menggabungkan  surat  keputusan  pengajuan  restitusi  kedalam  surat  tuntutan,  dengan nominal kerugian yang dialami korban yaitu Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta  rupiah).  Jaksa  Penuntut  Umum  menggabungkan  restitusi  ke  dalam  surat  tuntutan dengan mempertimbangkan kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
2. Dasar  Pertimbangan  Jaksa  Penuntut  Umum  Mengajukan  Restitusi  Terhadap  Korban Dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Di  Wilayah  Hukum  Kejaksaan  Negeri  Bungo  Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb, penggabungan restitusi tindak pidana pembunuhan kedalam  surat  tuntutan  yaitu  dengan  adanya  surat  keputusan  pengajuan  restitusi  dari Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.  Awalnya  keluarga  korban  mengajukan permohonan  restitusi  terlebih  dahulu  ke  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban. Kemudian  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  melakukan  peninjauan  terkait tindak pidana pembunuhan yang dialami korban. Sehingga Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  memberikan  surat  keputusan  pengajuan  restitusi  kepada    Jaksa  Penuntut Umum. Surat keputusan pengajuan restitusi ditindaklanjuti oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor  249/Pid.  B/  PN  Mrb,  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  menerima permohonan  pengajuan  restitusi  korban,  memberikan  bantuan  pengobatan  atau  biaya medis,  dan  melakukan  penghitungan  kerugian  yang  dialami  oleh  korban.  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  mengabulkan  pengajuan  restitusi  korban  dengan
memberikan  surat  keputusan  pengajuan  restitusi.  Kemudian  Lembaga  Perlindungan Saksi dan Korban melakukan penghitungan terhadap kerugian yang dialami oleh korban kemudian  nominal  kerugian  tersebut  dimasukkan  kedalam  surat  keputusan  pengajuan restitusi.  Permohonan  korban  terkait  bantuan  medis  juga  dikabulkan  oleh  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

## REFERENSI
Bambang  Marhijanto.  1990. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Populer ,  Bintang  Timur, Surabaya
Bambang Waluyo. 2012. Perlindungan Korban Saksi, Sinar Grafika, Jakarta
Didik M Arief Mansur. 2008. Urgensi Sinar Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Eddy  O.S  Hiariej.  2014. Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana, Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta
Hartono Hadisoeprapto. 2001. Pengantar Tata Hukum, Liberty, Yogyakarta
Maya  Indah.  2016. Perlindungan  Korban:  Suatu  Perspektif  Viktimologi  Dan  Kriminologi , Prenadamedia Group, Jakarta
Soerjono Soekanto. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan  Hukum ,  PT  Raja Grafindo Persada, Jakarta
Soejono  dan  H.  Abdurahman.  1999. Metode  Penelitian  Hukum;  Cetakan  Kedua, Rineka Cipta, Jakarta