## RESENSI BUKU

## Oleh: Dewa  Gede Sudika Mangku
Fakultas Hukum & Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha E-mail: dewamangku.undiksha@gmail.com
Migas Untuk Rakyat

## (Catatan Seorang Praktisi)
Judul : Migas Untuk Rakyat (Catatan Seorang Praktisi) Pengarang : Junaidi Albab Setiawan Penerbit : Pukapaku bekerjasama dengan Octopus Publishing House
Rakyat di dalam tatanan demokrasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, rakyat atau penduduk dalam hukum internasional pun merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara hal ini tertuang di dalam Konvensi Montevideo  1933  tentang  hak  dan  kewajiban.  Esensi  hadirnya  rakyat  atau penduduk  di  suatu  negara  mengharuskan  suatu  kewajiban  sebuah  negara  untuk memberikan pelayanan serta melayani mereka untuk membuka ruang yang sudah seharusnya diterima oleh rakyat tersebut, tanpa harus mengurangi hak-hak mereka sebab kewa-jiban itu mutlak milik negara. Para pendahulu kita memberikan warisan yang ter-dapat dan terkandung di negara ini bukan untuk kalangan atau golongan tertentu  akan  tetapi  untuk  seluruh  kesejahteraan  rakyat  Indonesia  sebab  itu merupakan  hak  setiap  rakyat  Indonesia,  sejak  Indonesia  merdeka  seluruh  yang terdapat wilayah In-donesia termasuk yang terkandung di dalamnya yaitu sumber daya  alamnya  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisah  dan  diperuntukkan  untuk kemakmuran  seluruh  rakyat  In-donesia.  Sumber  daya  alam  yang  terdapat  di Indonesia seperti batu bara serta minyak dan gas bumi (migas) sepenuhnya dimiliki dan  dikuasai  oleh  negara  yang  digunakan  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan rakyat Indonesia akan tetapi jika kita melihat situasi dan kondisi sekarang apakah bangsa ini telah melaksanakan amanat yang telah tertuang di dalam Undang-Undang
Dasar  1945?  buku  tentang  minyak  dan  gas  bumi  (migas)  untuk  rakyat  catatan seorang  praktisi  yang  ditulis  oleh  saudara  Junaidi  Albab  Setiawan  ingin mengembalikan dan mengingatkan pada pemegang kekuasaan untuk selalu tunduk pada  konstitusi  yang  bertujuan  untuk  memaksimalkan  sumber  daya  alam  yang dimiliki  oleh  bangsa  ini  hanya  untuk  kepentingan  rakyat  Indonesia  bukan  untuk segelintir orang atau penguasa saja.
Sejarah pencarian minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dilakukan sejak zatman  kolonial  Hindia  Belanda hingga sekarang. Hal  ini  dimulai  pada  abad  ke-19 dimana  kegiatan  eksplorasi  dan  eksploitasi  sudah  dimulai  dimana  Pemerintah Belan-da mengirimkan tim ekspedisinya yang dipimpin oleh Cornelis De Groot van Embden diberi misi untuk melakukan eksplorasi di wilayah jajahan untuk mencari potensi  tambang  khsusnya  batu  bara  dan  timah.  Eksplorasi  dilakukan  di  wilayah Pulau  Bawen  pada  tahun  1850,  Februari  1850  di  Pulau  Madura  serta  pada  tahun 1851 di Belitung dan hasilnya sangat menggembirakan. Dengan hasil yang baik ini membuat kalangan untuk melakukan hal yang sama sebut saja dari era Aeilko Jans Zijlkera  pada  tahun  1883,  tahun  1887  di  Jawa  Timur  oleh  Adriaan  Stoop,  di Kalimantan dimulai oleh Jaco-bus Hubertus pada tahun 1888, kemudian pada tahun 1890 gantian Jean Baptist Au-gust membangun kilang minyak, di Sumatera Selatan pencarian minyak bumi diawali oleh Dominicus Antonius Josephin Kessler dan Jan Willem  Ijzerman  pada  tahun  1895  melalui  perusahaannya  bernama NV Nederlandsche  Indische  Exploratie  Maatschappij (NIEM),  sebagian  dari  mereka membuahkan  hasil  yang  bagus  dan  banyak  diantara  mereka  bahkan  mendirikan perusahan-perusahan  yang  bergerak  dalam  bidang  mi-nyak  dan  gas  bumi. Sebenarnya  karena  banyak  muncul  perusahaan  tersebut  dibuat-kanlah  undang- undang  pertambangan  yang  disebut Indische  Mijnwet (IMW)  pada  masa  itu bertujuan  untuk  mengatur  usaha-usaha  pertambangan  termasuk  pertam-bangan minyak di Hindia Belanda.
Selama dijajah oleh bangsa lain, Bangsa Indonesia selalu dalam cengkraman bangsa  penjajah  sehingga  belum  dapat  menentukan  nasibnya  sendiri  termasuk  di da-lam  permasalahan  pertambangan  serta  migas,  tepat  pada  tanggal  17  Agustus 1945  Bangsa  Indonesia  memproklamirkan  kemerdekaannya  dimana  para  pejuang pada saat itu mengupayakan peralihan kepemilikan perusahan minyak peninggalan Hindia  Belanda  yang  bertujuan  untuk  kepentingan  bangsa  dan  rakyat  Indonesia. Untuk  me-wujudkan  hal  itu  Bangsa  Indonesia  membentuk  Perusahaan  Tambang Minyak  Nasio-nal  Rakyat  Indonesia  (PTMNRI)    kemudian  pada  tahun  1946 membentuk  Perusahaan  Minyak  Republik  Indonesia  (PERMIRI)  yang  bertujuan mengambil  alih  kilang-kilang  minyak  bekas Stanvac di  Talang  Akar.  Setelah kemerdekaan  Republik  Indonesia  pe-merintahan  pada  saat  itu  melakukan perubahan  besar  berkenaan  dengan  peraturan  undang-undang  tentang pertambangan dan migas dimana aturan yang ada pada saat itu adalah peninggalan penjanjahan yaitu Indische Minjwet, maka dari itu dibentuklah panitia negara untuk urusan  pertambangan  yang  diberinama  panitia  negara  dan  tek-nis  yang  bekerja
pada tahun 1952-1958 yang bertujuan untuk melahirkan rancangan undang-undang sebagai pengganti Indische Minjwet.
Berkat semangat dan konsistensi tinggi akan nasionalisme terhadap bangsa dan negara, apa yang dicita-citakan mulai membuahkan hasil untuk pertama kalinya Bangsa  Indonesia  mengeluarkan  dan  melahirkan  undang-undang  minyak  dan  gas bumi Nomor 44/Prp./1960 yang mengatur seluruh konsesi minyak di Indonesia ha- rus dikelola oleh negara. Pada saat itu Bangsa Indonesia telah memiliki PN Permina, PN Pertamin (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia) perkembangan dari  PT  Permindo  dan  PN  Permigan  (Perusahaaan  Negara  Pertambangan  Minyak dan  Gas  Bumi  Nasional)  akan  tetapi  pada  tanggal  4  Januari  1966  PN  Permigan dilikuidasi.  Di  tahun  1961  sistem  konsesi  perusahaan  asing  dihapuskan  dan berdasarkan  Undang  Undang  44/Prp./1960  diganti  dengan  sistem  kontrak  karya, dengan  adanya  Peratu-ran  Pemerintah  Nomor  198/1961  perusahaan  PN PERTAMINA  (Perusahaan  Tam-bang  Minyak  Negara)  resmi  menjadi  perusahaan negara  (BUMN).  Kemudian  pada  tahun  1971  mengeluarkan  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1971  tentang  Perusahaan  Pertambangan  Minyak  Negara  bernama PERTAMINA  yang  merupakan  gabungan  PN  Pertamina  dan  PN  Permina.  Melihat Undang-Undang  44/Prp./1960  sudah  tidak  lagi  dapat  mengakomodir  seluruh kegiatan  dalam  dunia  pertambangan  ini  maka  pemerin-tah  menerbitkan  Undang- Undang  Migas  Nomor  22  Tahun  2001  sebagai  pengganggi  undang-undang sebelumnya. Dimana di dalam Undang-Undang Migas Nomor 22 Ta-hun 2001 bisnis migas tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu bagaian hulu dan hilir dimana kuasa pertambangan  diberikan  kepada  pemerintah  dan  pemerintah  pada  saat  itu membentuk  dan  melahirkan  urusan  hulu  dipercayakan  kepada  BP Migas dan  BPH Migas  diberikan  urusan  hilir.  Berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 36/PUU/2012 BP Migas dibubarkan dan seterusnya dibentuklah satuan kerja di ba- wah  menteri  BUMN  yaitu  SKK  Migas  hal  ini  dilakukan  untuk  mengisi  kekosongan hu-kum  dan  mengambil  alih  tugas-tugas  BP  Migas  hingga  adanya  Undang  Undang Migas yang baru.
Dalam  buku  ini  yang  ditulis  oleh  Junaidi  Albab Setiawan memiliki  harapan dan cita-cita untuk mengembalikan pengelolaan yang berkenaan dengan Migas yang ter-kandung  di  dalam  Bangsa  Indonesia  dikelola  oleh  anak  bangsa  serta diperuntukkan  kepada  seluruh  rakyat  Indonesia  karena  itu  merupakan  hak  dan telah diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini sangat beralasan sebab apa yang dikutip oleh penulis dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan  bahwa  cabang-cabang  produksi  yang  penting  bagi  negara  dan  yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara, demikian pula bumi dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Tentu  ini  menjadi  senjata  yang  sangat  ampuh  untuk  selalu  mengingatkan para  pemimpin  serta  para  penguasa  untuk  selalu  menjalankan  amanat  konstitusi untuk  terselenggaranya  pemerintahan  yang  baik  serta  mampu  membawa perubahan  yang  lebih  baik.  Terselenggaranya  pemerintahan  yang  baik  akan
membawa dampat yang positif untuk keberlangsungan di dalam masyarakat hal ini berkaitan  dengan  hajat  hidup  orang  banyak  (masyarakat  Indonesia)  sebab  rakyat berhak  atas  apa  kehidupan  yang  layak  yang  di  jamin  oleh  undang-undang  serta pemerintah sebagai pelayan dari rakyat. Di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan yang  berkaitan  dengan  hajat  hi-dup  orang  banyak  seperti  Migas  dengan berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bangsa Indonesia memberikan  kekuasaan  kepada  Negara  Repub-lik  Indonesia  untuk  mengatur, mengurus,  memelihara,  dan  menggunakan  kekayaan  nasional  tersebut  sebaik- baiknya  agar  tercapai  masyarakat  Indonesia  yang  adil  dan  makmur.  Apapun wewenang  negara  untuk  menguasai  itu  meliputi  penguasa,  walau-pun  demikian tidak  melayani,  apabila  negara  memberi  wewenang  pelaksanaan  ke-kuasaan  itu kepada  yang  dapat  menjalankannya  asalkan  negara  dapat  menjamin  hu-bungan bangsa Indonesia dengan wilayah yang abadi itu serta kedudukan Negara Re-publik Indonesia yang diberikan hak menguasai kekayaan nasional tersebut.
Membaca penjelesan atas Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Migas diatas penulis mengingatkan bahwa negara harus berkuasa penuh atas sumber daya alam yang terkandung di wilayahnya dan pengelolaannya didasarkan atas konstitusi yang telah disepakati tanpa harus merugikan rakyat Indonesia. Kata dikuasi dalam Pasal  33  Undang  Undang  Dasar  1945  merupakan  petunjuk  dasar  kewenangan negara dimana negara menurut Abrar Saleng adalah teritori yang memiliki karakter sebagai  suatu  lembaga  masyarakat  hukum  sehingga  kepadanya  diberikan wewenang  atau  kekuasaan  untuk  mengatur,  mengurus,  dan  memelihara pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intern,  negara  mempunyai  peran  yang  penting  dalam  pengelolaan  Migas  sesuai dengan amanat konstitusi untuk menciptakan cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi  hal  ini  dikarenakan  Migas  semakin  lama  semakin  berkurang  dan  langka, maka  Migas  menjadi  komoditas  yang  bernilai  tinggi,  dan  penulis  menambahkan dimana  negara  menjadi  pengendali  utama  satu-satunya  atas  kekayaan  alam  yang terkandung di dalam Bumi Indonesia.
Penulis berpendapat bahwa terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sangat mempertimbangkan amanat yang menempatkan negara untuk  menguasai  dan  mempergunakan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam bumi Indonesia, akan tetapi amanat ini tentu sangat tidak sesederhana dan mudah untuk dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan akan kemampuan bangsa Indonesia  dalam  melakukan  eksplorasi  dan  eksploitasi.  Keterbatasan  juga  terjadi pada  sektor  pembiayaan  kegiatan  karena  pelaksanaan  eksplorasi  dan  eksploitasi Migas  merupakan  kegiatan  padat  modal,  padat  teknologi  dan  mengandung  resiko investasi yang besar. Menurut pendapat penulis melihat kondisi tersebut diperlukan kehadiran investor asing untuk membantu kondisi itu yang bertujuan untuk keper- luan  pemanfaatan  Migas  secara  optimal  namun  dengan  resiko  yang  terkecil  bagi negara.  Hal  yang  patut  diperhatikan  dalam  hal  ini  adalah  posisi  negara  sebagai “pemilik” sumber daya alam di wilayah tersebut harus menjadi prioritas utama dan pihak-pihak yang membantu (investor asing) dalam kegiatan tersebut hanya sebagai
pelaksana untuk membantu negara di dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan  Migas  dan  yang  paling  terpenting  ialah  dalam  hal  ini  tidak  sampai merugikan negara yang memiliki wilayah sumber daya alamnya.
Pendapat  penulis  berkenaan  kehadiran  para  pihak  dalam  kerjasama penambangan  harus  tidak  mempengaruhi  posisi  negara  sebagai  pemilik  dan penguasa tunggal yang sah atas sumber daya Migas. Negara sebagai pemilik adalah pihak yang memegang kendali utama atas Migas serta membuat Kontrak Kerja Sama dalam  bentuk  kontrak  bagi  hasil  atau Production  Sharing  Contract (PSC),  yang menjadi  perhatian  serius  oleh  penulis  dalam  buku  ini  ialah  bentuk  pendelegasian wewenang pelaksanaan hak negara selaku penguasa Migas dilakukan melalui sarana hukum yang disebut Kuasa Pertambangan dimana Pemberian Kuasa Pertambangan ini  dalam  perkembanganya  hingga  saat  ini  tampak  terus  bergeser,  pergeseran  ini menandakan  masih  terjadinya  pencari  format  hukum  Kuasa  Pertambangan  yang belum selesai  hingga  saat  ini.  Yang  penjadi  pertanyaan  penulis  ialah  kepada  siapa sebaginya  Kuasa  Pertambangan  itu  diberikan?  Apakah  tujuan  pemberian  Kuasa Pertambangan kepada  penerimaannya tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencari  laba  atau  bukan?  hal  ini  hadir  dipermukaan  dikarekan  bebarapa  kalinya perubahan  kebijakan  hukum  tentang  siapa  yang  diberikan  kuasa  untuk  mewakili negara  dalam  kegiatan  usaha  hulu  Migas  sehingga  menurut  penulis  perubahan tersebut akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda-beda dan hingga saat ini negara  belum  berhasil  merumuskan  suatu  aturan yang  baku  bagaimana  dan  siapa yang  pantas  diberi  wewenang  mewakili  negara  berkaitan  hak  menguasai  negara atas Migas.
Semenjak  Indonesia  merdeka  hingga  saat  ini  persoalan  pengelolaan  Migas masih  menyimpan  beberapa  catatan  penting  yang  harus  segera  diselesaikan  dan dicarikan  jalan  keluarnya  seperti  yang  diutarakan  oleh  penulis  yang Pertama , berkenaan dengan inkonsiten dan lemahnya regulasi, penulis mencermati Indonesia belum memiliki regulasi Migas yang permanen, sistematis, komprehensip dan stabil malah sebaliknya yang ada justru sebaliknya, lemah, labil dan tumbang tindih hal ini menurut penulis tidak sejalan dan seiiring dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam konstitusi. Kedua , tentang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  melalui  penelitian  LP3ES  bisnis  Migas  di Indonesia  rawan  akan  kebocoran,  korupsi  dan  intervensi  kekuasaan  hal  ini berkaitan  dengan  nilai  bisnis  hingga  ribuaan  triliun  rupiah,  fakta  yang  disajikan dalam  buku  ini  ialah  pada  masa  kepemimpinan  Presiden  Soeharto,  PT.  Pertamina dijadikan  ladang  praktik  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme,  kemudian  kasus  uang komisi H. Thahir yang populer di tahun1975-an, dimasa sekarang sejak kemunculan SKK  Migas  terdapat  catatan  KKN  yang  terjadi  kasus  suap  SKK  Migas  yang melibatkan  Waryono  Karyo,  Sutan  Bathugana  yang  masih  banyak  lainnya. Ketiga , lemahnya  goodwill  dan  mental  mandiri,  penulis  berpendapat  bahwa  Indonesia masih  lemah  di  dalam  modal  dan  keahlian  dalam  bidang  Migas,  kemudia  penulis menambahkan anggapan lemah modal dan keahlian ini bisa dilihat setelah habisnya masa  kontrak  antara  kontraktor  dengan  pemerintah  sebagai  pemilik  tambang
dimana  pemerintah  tidak  berusaha  keras  untuk  menguasai  sendiri  tambang- tambang  yang  potensial  di  saat  habisnya  masa  kontrak  justru  hal  itu  kembali diberikan  kepada  kontraktor  dengan  alasan  kemampuan  tek-nis.  Dengan  melihat kondisi  seperti  diatas  tentu  tidak  akan  menguntungan  bagi  pemerintah  Indonesia sendiri  sebab  masih  bergantungan  dengan  investor  asing  serta  kontraktor- kontraktor asing dengan begitu negara Indonesia dengan sangat mudah akan terus ditungganggi  oleh  kepentingan  pelaku  bisnis  yang  didominasi  oleh  perusahaan asing.  Maka  dari  itu  bangsa  ini  harus  keluar  dari  permasalahan-per-masalahan tersebut  untuk  dapat  mandiri  serta  berdiri  sendiri  di  dalam  pengelolaan  Migas  di negeri  sendiri  tujuannya  ialah  untuk  menciptakan  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia.