## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 2, (2024), Mei :247 - 254 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i2.4378

## PERLINDUNGAN HAK ASASI TENAGA KERJA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Engku Fiboda 1) , Eduardus E. S. Kusuma 2) , Firdi Hardana 3) , Asmak Ul Hosnah 4)
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia 1,2,3,4) Corresponding Author: daksagamapariwara@gmail.com 1) , eduardushk@gmail.com 2) , firdihardana4@gmail.com 3) , asmak.hosnah@unpak.ac.id 4)
History: Received : 25 Januari 2024
Revised  : 10 Maret 2024
Accepted : 14 Mei 2024 Published: 31 Mei 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Dalam artikel ini, penulis mengkaji hukum positif Indonesia yang melindungi hak  asasi  pekerja.  Hak  asasi  manusia  mencakup  hak  atas  upah  yang  layak, jam kerja  yang  wajar,  kondisi kerja yang aman, dan hak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan kolektif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  berperan  penting  dalam mengatur hak-hak pekerja yang  penting  untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil. Artikel ini juga membahas  definisi  hak-hak  pekerja,  seperti  hak  untuk  mendapatkan pekerjaan,  hak  istirahat  dan  cuti,  hak  perawatan  dan  pengobatan,  serta  hak atas keterangan upah. Perlindungan hak asasi tenaga kerja di Indonesia diatur oleh  sejumlah  undang-undang  yang  mencakup  masa  sebelum bekerja, masa kerja,  dan aspek kesehatan dan keselamatan kerja. Terdapat pula perubahan substansi dalam hukum ketenagakerjaan yang mencerminkan perkembangan sosial,  ekonomi,  dan  politik.  Hak  asasi  tenaga  kerja  juga  menjadi  faktor penting  dalam upaya  menarik  investasi ke Indonesia. Artikel ini memberikan kesimpulan tentang perlindungan hak asasi tenaga kerja dalam hukum positif Indonesia  dan  menawarkan  sejumlah  saran,  seperti  pemantauan  dan penegakan  hukum yang  ketat,  peningkatan  kesadaran pekerja, menciptakan lingkungan  kerja  yang  lebih  aman  dan  sehat,  serta  reformasi  hukum  yang responsif  terhadap  perubahan  dalam  dunia  kerja.  Perlindungan  hak  buruh migran  dan  penghapusan  diskriminasi  di  tempat  kerja  juga  menjadi  fokus penting.

## Kata Kunci: Tenaga Kerja; Hak Asasi Tenaga Kerja; Hukum Positif

## Abstract
The  protection  of  worker rights under Indonesia's positive law is covered in this article.  An  environment  that  is  reasonable  and  fair  for  workers  must  prioritize respect  for  labor  rights.  Law  Number  13  of  2003  which  regulates  employment
basically regulates workers' rights, including the right to fair wages, reasonable working hours, safe working conditions, and the ability to organize and carry out collective bargaining. This page also contains definitions of workers' rights,  such as  freedom  to  work,  rest  and  relax,  receive  health  and  medical  services,  and know  their  income.  Protection  of  workers'  rights  in  Indonesia  is  regulated by a number of laws that regulate pre-employment, working hours, and occupational health and safety.There have also been changes in the substance of labor law that  reflect social, economic, and political developments. Labor rights also pla y a crucial  role  in attracting investment to Indonesia. This article concludes with an overview of labor rights protection in Indonesia's positive law and offers several recommendations,  such  as  strict  law  enforcement  and  monitoring,  increased worker awareness, the creation of safer and healthier work environments, and legal reforms that are responsive to changes in the world of work. The protection of  migrant  workers'  rights  and  the  elimination  of workplace discrimination are also essential focal points.

## Keywords: Labor; Labor Rights; Positive Law

## PENDAHULUAN
Hak  asasi  tenaga  kerja  adalah  salah  satu  bagian  penting  dari  pada  upaya membentuk lingkungan kerja yang adil serta berkeadilan di Indonesia. Sebagai sebuah  negara  yang  menganut  paham  demokrasi  dan  supremasi  hukum, perlindungan  hak  asasi  tenaga  kerja  merupakan  suatu  aspek  penting  dalam sistem hukum positif Indonesia (Basuki 2020).
Melestarikan  hak-hak  pekerja  adalah  tujuan  utama  undang-undang ketenagakerjaan.  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003 memuat banyak ketentuan yang mengatur hal tersebut. Dengan memberikan perlindungan  sesuai  dengan  Pasal  5  undang-undang  tersebut,  yang menetapkan  bahwa  setiap pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang baik, bebas dari diskriminasi berdasarkan  gender,  ras,  etnis,  agama,  atau  aliran  politik,  bergantung  pada minat  dan  keterampilan  tenaga  kerja.  Hal  ini  juga  mengandung  gagasan bahwa penyandang disabilitas harus diperlakukan sama.
Artikel ini memiliki substansi terkait dengan perlindungan hak asasi tenaga kerja  dalam  konteks  hukum  positif  Indonesia,  menyoroti  peran  pentingnya dalam  mewujudkan  hubungan  kerja  yang  seimbang  antara  pekerja  dan pengusaha.  Selain  itu,  artikel  ini  juga  akan  mengeksplorasi  perkembangan terkini dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia, serta tantangan yang masih dihadapi  dalam menerapkan dan memastikan perlindungan hak asasi tenaga kerja yang efektif.
Perlindungan  hak  asasi  tenaga  kerja  adalah  landasan  utama  untuk memastikan  bahwa  setiap  pekerja  memiliki  hak  yang  dihormati  dan terlindungi  saat  menjalani  aktivitas  pekerjaan  mereka.  Artikel  ini  akan menguraikan  peraturan  dan  mekanisme  hukum  yang  telah  diterapkan  di Indonesia  untuk  melindungi hak asasi tenaga kerja, termasuk hak atas upah yang  layak,  jam kerja  yang  wajar,  kondisi  kerja  yang  aman,  serta hak untuk
berorganisasi  dan  melakukan  negosiasi  kolektif.  Di  samping  itu,  artikel  ini juga  akan  mencermati  isu-isu  krusial  seperti  penghapusan  diskriminasi  di tempat  kerja,  perlindungan  hak  buruh  migran,  dan  pemenuhan  hak-hak perempuan dalam dunia kerja.
Selain  itu,  kita  juga  akan  menjelajahi  perkembangan  hukum ketenagakerjaan di Indonesia seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik  yang  terjadi  dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Bagaimana  undang- undang  ketenagakerjaan  diperbarui  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan masyarakat  dan  perekonomian  yang  berubah?  Apakah  perubahan  ini  telah membantu  meningkatkan  perlindungan  hak  asasi  tenaga  kerja  atau  malah sebaliknya?  Dalam  menghadapi  era  globalisasi  dan  tantangan  baru  yang muncul  seiring  perkembangan  teknologi  artikel  ini  juga  akan  membahas bagaimana  hukum  ketenagakerjaan  Indonesia  beradaptasi  untuk  menjawab perubahan  dalam dunia  kerja,  seperti  fenomena  pekerja  platform digital dan perubahan pola kerja yang semakin beragam.
Dengan pemahaman yang mendalam tentang kerangka hukum positif yang mengatur  hak  asasi  tenaga  kerja  di  Indonesia,  serta  kesadaran  akan tantangan  yang  perlu  diatasi,  kita  dapat bersama-sama mencari solusi untuk memastikan  bahwa  setiap  tenaga  kerja  di  Indonesia  memiliki  perlindungan yang  memadai  dan  dapat  menjalani  pekerjaan  mereka  dengan  martabat  dan kesejahteraan yang layak. Artikel ini bertujuan untuk menjadi panduan yang informatif  dan  mendalam,  yang  mendorong  pembaca  untuk  berpikir  kritis tentang masalah perlindungan hak asasi tenaga kerja di Indonesia dan peran kita dalam menjaga keadilan di tempat kerja.

## M ETODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  pada  penelitian  ini  ialah  mencakup  analisis hukum  normatif  dan  penelitian  kepustakaan.  Pengumpulan,  penilaian,  dan analisis  dokumen  hukum  terkait  seperti  undang-undang,  peraturan pemerintah,  keputusan  pengadilan,  dan  literatur  hukum  terkait—adalah tujuan utama penelitian ini (Muhammad Syahrum 2022).
Analisis  hukum  normatif  digunakan  untuk  mengidentifikasi  kerangka hukum  yang  mengatur  hak  asasi  tenaga  kerja  di  Indonesia  dan  untuk memahami perkembangan hukum terkini dalam hal ini. Disamping dari pada itu,  dilakukan  juga  penelitian  berbasis  kepustakaan  dengan  maksud  untuk mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  sumber-sumber  literatur  penelitian terkait dengan topik ini.
Data  yang  diperoleh  dari  sumber-sumber  ini  kemudian  dianalisis  dan disusun  sedemikian  rupa  untuk  mendukung  pembahasan  dalam artikel  ini. Pendekatan  ini  memungkinkan  penulis  untuk  memahami  kerangka  hukum yang  mengatur  hak  asasi  tenaga  kerja  di  Indonesia  dan  memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang terkait dengan perlindungan hak asasi tenaga kerja dalam konteks hukum positif Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## a. Pengertian Tenaga Kerja
Adapun yang dimaksud dengan “tenaga kerja” dalam Bab I Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  14  Tahun  1969  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Ketenagakerjaan  adalah  setiap  orang  yang  mempunyai  potensi  untuk melakukan  pekerjaan,  baik  di  dalam maupun  di  luar suatu  hubungan  kerja formal, untuk menghasilkan barang-dagangan atau layanan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam  konteks  ini,  "tenaga  kerja"  merujuk  pada  individu  yang  memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam proses produksi barang atau layanan yang  memenuhi  kebutuhan  masyarakat,  tanpa  memandang  apakah  mereka terlibat  dalam  pekerjaan  formal  atau  informal.  Penjelasan  ini  memberikan gambaran lebih luas tentang siapa yang termasuk dalam definisi "tenaga kerja" menurut  peraturan  tersebut  dan  memberikan pandangan yang lebih inklusif tentang peran mereka dalam menghasilkan nilai ekonomi.

## b. Hak Asasi Tenaga Kerja
Dalam Konteks Undang-Undang KUHPerdata, hak-hak pekerja diatur dalam beberapa  pasal,  yaitu  pasal  1603,  1603a,  1603b,  dan  1603c,  yang  memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak dasar para pekerja.
1) Hak  untuk  menerima  upah  adalah  aspek  fundamental  dalam  hak-hak pekerja.  Setiap  individu  memiliki  kebutuhan  hidup  yang  memerlukan biaya, yang dapat dipenuhi melalui bekerja sendiri atau untuk orang lain. Bekerja untuk pihak ketiga, baik itu bekerja sebagai pegawai atau buruh di sektor swasta, memungkinkan individu untuk memperoleh upah yang mendukung  kehidupan  mereka. Upah, dengan cara apapun, merupakan sarana  untuk  meningkatkan kesejahteraan pekerja atau  pegawai. Dalam konteks  ini,  gaji  juga  merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dalam menetapkan  upah minimum bagi perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan  Pemerintah  No.  8  Tahun  1981.  Tujuannya  adalah  untuk menjamin bahwa setiap pekerja menerima cukup uang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ini adalah salah satu cara pemerintah memberikan perlindungan kepada pekerja.
2) Hak  istirahat  dan  cuti  merupakan  hak  penting  lainnya.  Hak  ini memberikan  pekerja  peluang  untuk  mengatasi  kejenuhan  dalam menjalankan  pekerjaan  mereka.  Dengan  adanya  istirahat  dan  cuti  yang diatur, diharapkan semangat kerja pekerja tetap stabil. Ini termasuk hak cuti  tahunan  selama  dua  belas  hari  kerja  dan  cuti  panjang  selama  dua bulan setelah bekerja untuk perusahaan selama enam tahun.Hak pekerj a untuk  mendapatkan  perawatan  dan  pengobatan  adalah  hal  yang sangat penting  dalam  memastikan  kesejahteraan  pekerja.  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial mengatur tentang program perlindungan Jamsostek yang memberikan perlindungan bagi pekerja jika terjadi sakit, cedera, atau bahkan kematian.
3) Hak  karyawan  untuk  mendapatkan  sertifikat  merupakan  faktor tambahan  yang  penting.  Informasi  tentang  jenis  pekerjaan  yang diselesaikan  dan  lamanya  masa  kerja  disertakan  dalam  sertifikat  ini. Sertifikat  ini  sangat  penting  karena  merupakan  persyaratan  bagi
karyawan  saat  mencari pekerjaan baru dan harus sesuai dengan riwayat pekerjaannya.
Hak-hak  dasar dan perlindungan pekerja dalam kerangka ketenagakerjaan berkelanjutan  merupakan  salah  satu  subyek  penting  yang  diatur  dalam undang-undang  ketenagakerjaan Indonesia. Namun dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi, terjadi perubahan dan tindakan terkait perlindungan pekerja.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  melindungi  lapangan  kerja  harus  menjadi perhatian  utama  dalam  menarik  investasi  ke  Indonesia.  Suhrawardi menekankan  hak-hak  esensial  yang harus dijamin oleh pengusaha bagi para pekerja  mereka,  dengan  menekankan  pentingnya  menciptakan  lingkungan kerja yang adil dan setara.
a) Hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan  berarti  bahwa  setiap  individu memiliki  hak  dasar  untuk  mengakses  peluang  pekerjaan,  bebas  dari segala  bentuk  diskriminasi  atau  praktik  perekrutan  yang  tidak  adil.  Ini menekankan  prinsip  kesempatan  yang  setara  dan  akses  ke  pasar kerja, tanpa  memandang  jenis  kelamin,  etnisitas,  ras,  agama,  atau  afiliasi politik seseorang. Hak ini bertujuan untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif  di  mana  talenta  dan  kualifikasi  menjadi  satu-satunya  kriteria dalam seleksi.
b) Hak untuk menerima upah sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak kerja sangat penting untuk menjamin keadilan ekonomi. Karena hak ini, pekerja  harus  dibayar  sesuai  dengan  syarat  dan  ketentuan  yang tercantum  dalam  perjanjian  kerja  mereka.  Ketentuan  ini  melindungi pekerja dari pemotongan upah yang tidak adil, pembayaran yang kurang, atau  perubahan  yang  tidak  adil  terhadap  gaji  yang  telah  disepakati.  Ini berkontribusi pada stabilitas keuangan dan kesejahteraan tenaga kerja.
c) Hak  untuk  diperlakukan  dengan  layak  dalam  lingkungan  kerja menekankan  pentingnya  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  penuh hormat,  aman,  dan  bermartabat.  Ini  mengimplikasikan  bahwa  semua pekerja  harus  diperlakukan  dengan  hormat,  tanpa  memandang  posisi atau latar belakang mereka. Hak ini mencakup pencegahan segala bentuk pelecehan,  intimidasi,  atau  perlakuan  tidak  adil  di  tempat  kerja. Lingkungan  kerja  yang  layak  dan  penuh  hormat  tidak  hanya meningkatkan  semangat  kerja  karyawan  tetapi  juga  meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.
Dengan  mengakui  dan  melindungi  hak-hak  ini,  pengusaha  turut  serta dalam  membantu  menciptakan  pasar  kerja  yang  adil  dan  setara,  yang menghasilkan  suasana  hormat,  keadilan,  dan  martabat  bagi  semua  pekerja. Menegakkan prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja di mana individu dapat berkembang dan berkontribusi secara efektif bagi organisasi  dan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Hak  atas  jaminan  sosial, terutama  dalam  hal  risiko  yang  mungkin  dihadapi  oleh  pekerja  saat menjalankan tugas mereka.

## c. Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja
Secara  hukum,  menurut  Abdul  Hakim,  konsep  perlindungan  tenaga  kerja yang  terdapat  dalam Pasal  5  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  menekankan  perlunya  memberikan  perlindungan  kepada setiap  pekerja.  Pasal  ini  menjamin  bahwa  setiap  pekerja,  tanpa  memandang gender, ras, kebangsaan, agama, atau afiliasi politik, mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Perlindungan  ini  juga  mencakup  prinsip  pemberian  perlakuan  yang  sama terhadap  individu  yang mungkin memiliki disabilitas. Di samping itu, Pasal 6 mewajibkan  pengusaha  untuk  memastikan  hak  dan  kewajiban  pekerja  atau buruh  dipenuhi  tanpa  diskriminasi  berdasarkan  jenis  kelamin,  suku,  ras, agama, warna kulit, atau aliran politik.
Dengan  demikian,  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  menetapkan dasar hukum yang  kuat  untuk melindungi hak asasi tenaga kerja dan memastikan kesetaraan  dalam  kesempatan  kerja,  serta  menekankan  pentingnya pengusaha mematuhi prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam hubungan kerja. Dalam konteks ini, perundang-undangan tersebut memberikan dasar hukum yang  kuat  untuk  melindungi  hak  asasi  pekerja  dan  mempromosikan kesetaraan dalam dunia kerja.
d. Perlindungan Hak Asasi Tenaga Kerja M enurut Hukum Positif Indonesia Menurut  Abdul.  Khakim  (2003),  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja di Indonesia antara lain Undang- undang  Nomor  14  Tahun  1969  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok Ketenagakerjaan,  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  1997  tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1997  tentang  Ketenagakerjaan.  Terakhir, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  mengatur hak asasi tenaga kerja dengan lebih detail.
Modifikasi  besar-besaran  juga  telah  dilakukan  terhadap  undang-undang ketenagakerjaan.  Hal  ini  pertama  berkaitan  dengan  waktu  sebelum bekerja, atau  pra-kerja.  Hal  ini  mencakup  penempatan  tenaga  kerja  lokal  dan  luar negeri  serta  pembukaan  lapangan  kerja  dan  perolehan  tenaga  kerja.  Ke dua, peraturan yang berkaitan dengan masa kerja, seperti peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja, sangatlah penting karena peraturan tersebut menjadi landasan undang-undang ketenagakerjaan.
Dalam  hal  ini,  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  mendefinisikan sejumlah  istilah  penting  dengan  jelas.  Misalnya,  upah  diartikan  sebagai  hak pekerja  atau  buruh  untuk  menerima  imbalan  berupa  uang  sesuai  dengan perjanjian,  perjanjian  kerja,  atau  peraturan  perundang-undangan,  termasuk tunjangan  bagi  pekerja  atau  buruh  dan  keluarganya.  Selain  itu,  orang  yang bekerja  atau bekerja dan memperoleh upah dengan cara lain disebut pekerja atau  buruh.  Seseorang,  bisnis,  atau  organisasi  lain  yang  mempekerjakan individu dengan imbalan gaji atau tunjangan lainnya dikenal sebagai pe mberi kerja.  Pengusaha  juga  dapat  berupa  perorangan,  badan  hukum,  atau organisasi yang mengelola usahanya sendiri, usaha yang bukan miliknya, atau organisasi yang diwakilinya dan beroperasi secara internasional.  Selanjutnya,
“perusahaan”  digambarkan  sebagai  segala  jenis  usaha  yang  dapat  dimiliki atau  dikendalikan  oleh  pemerintah,  seperti  korporasi  sosial  dan  perusahaan lain  yang  manajemennya  membayar  gaji  karyawan  atau  tunjangan  lainnya. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Pasal  86  memberikan  peraturan perundang-undangan  yang  komprehensif  mengenai hak dan tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja.
Konvensi ini menyoroti hak setiap pekerja atas perlindungan yang berkaitan dengan  keselamatan  dan kesehatan kerja, termasuk perlindungan moral dan kesusilaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan nilai-nilai agama. Pasal  86  juga  menunjukkan  perlindungan  pekerjaan  sebagai  upaya  untuk mencapai produktivitas kerja yang optimal melalui keselamatan dan kesehatan kerja  yang  terjaga.  Selanjutnya  sebagaimana  diamanatkan  Pasal  87,  setiap usaha harus mempunyai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemennya.
Peraturan  pemerintah  menentukan  ketentuan  tambahan  yang  berkaitan dengan pelaksanaan sistem ini. Kebebasan buruh dan pekerja untuk melihat gajinya  melalui  buku  penggajian perusahaan diberikan oleh Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003,  khususnya  Pasal  40,  yang  juga  memberikan pembatasan ketat terhadap keistimewaan tersebut. Jika permintaan informasi tidak dapat dipenuhi, pekerja/buruh atau kuasa yang ditunjuk dapat meminta bantuan  dari  pengawas  ketenagakerjaan.  Seluruh  informasi  tersebut  wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh  karena  itu,  kerangka  legislatif  yang  kuat  untuk  membela  hak  asasi pekerja  dan  menjamin  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  telah  ditetapkan melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya undang-undang dalam membela hak-hak pekerja dan menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat.

## SIM PULAN DAN SARAN A. Simpulan
Artikel  ini  membahas  perlindungan  hak  asasi  tenaga  kerja  dalam konteks hukum  positif  Indonesia.  Hak  asasi  manusia  bagi  pekerja  sangat  penting untuk  mewujudkan  tempat  kerja  yang  adil  dan  adil  di  Indonesia.  Landasan hukum yang kuat diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur ketenagakerjaan untuk melindungi hak asasi pekerja, termasuk hak atas  kompensasi  yang  adil,  jam kerja  yang  dapat  diterima,  lingkungan  kerja yang  aman,  dan  kemampuan  untuk  berorganisasi  dan  terlibat  dalam perundingan bersama.
Artikel  ini  juga  menguraikan  berbagai  hak  pekerja  yang  dijamin  dalam undang-undang,  termasuk  hak  mendapatkan  pekerjaan, hak atas upah yang sesuai,  hak  istirahat  dan  cuti,  hak  perawatan  dan  pengobatan,  serta  hak mendapatkan  surat  keterangan.  Perlindungan  hak  asasi  tenaga  kerja  di Indonesia  diatur  oleh  serangkaian  undang-undang,  dan  hukum positif  telah berkembang  seiring  dengan  perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  politik. Pentingnya  perlindungan  tenaga  kerja  dalam  upaya  menarik  investasi  ke
Indonesia  juga  ditekankan,  menunjukkan  bahwa  hak  asasi  tenaga  kerja memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi negara.

## B. Saran
1) Perlu  terus  mendorong  pemantauan  dan  penegakan  hukum yang  ketat terhadap  pelanggaran  hak  asasi  tenaga  kerja  untuk  memastikan  bahwa hak-hak mereka dihormati.
2) Perlu  ada  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  pekerja  akan  hak-hak mereka  dan  cara  untuk  melindungi  hak-hak  tersebut.  Pendidikan  dan pelatihan yang relevan bisa menjadi langkah awal.
3) Pemerintah  dan  pengusaha  harus  bekerja  sama  untuk  menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan aman, yang mencakup mematuhi peraturan dan pedoman yang berlaku.
4) Diperlukan  reformasi  hukum  yang  terus-menerus  untuk  menjawab perubahan  dalam  dunia  kerja,  termasuk  fenomena  pekerja  platform digital dan perubahan pola kerja yang semakin beragam.
5) Pemerintah  dan  pengusaha  juga  harus  berfokus  pada  penghapusan diskriminasi di tempat kerja dan perlindungan hak buruh migran.
6) Perlu  pengawasan  yang  ketat  terhadap  pelaksanaan  peraturan ketenagakerjaan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi tenaga kerja.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki,  Udiyo.  2020.  “Merunut  Konstitusionalisme  Hak  Atas  Pelayanan Kesehatan  Sebagai  Hak  Asasi  Manusia.”  Jurnal  Hukum  Caraka  Justitia 1(1): 21–41.
Khakim,  Abdul.  2003.  Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia. Bandung.
Lubis, Suhrawardi K. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta. Mahmud, Muhammad, dan Rahmad. "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja." Tahqiqa,  Vol 15, No. 1 (2021): 77-88.
Muhammad  Syahrum,  S  T.  2022.  Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum: Kajian  Penelitian  Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporan  Skripsi Dan Tesis. CV. Dotplus Publisher.
Supomo, Imam. 2001. Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturanperaturan. Jakarta.