WANPRESTASI DALAM ARISAN ONLINE YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP PESERTA ARISAN DI KABUPATEN JEMBRANA
Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia
e-mail: { niputunitasutrisnad@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id , jodi.setianto@undiksha.ac.id }

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana upaya hukum dalam perjanjian lisan  arisan online (2)  mengetahui  akibat  dari  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  admin  arisan online dikabupaten Jembrana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang  bersifat  deskriptif.  Penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah non  probability  sampling dengan  bentuk purposive  sampling yakni  penentuan  subjek  penelitian  sesuai  dengan  tujuan penelitian  dan  dipilih  berdasarkan  pertimbangan/penelitian  subjektif  dari  peneliti.  Pengolahan data  dan  analisa  data  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan  penelitian  ini  dapat diketahui bahwa kerugian dari para peserta arisan harus dipertanggung jawab oleh admin arisan yang berupa ganti rugi dengan penyelesaikan secara litigasi atau nonlitigasi.
Kata kunci :  Arisan Online , Perjanjian Lisan, Wanprestasi.

## Abstract
This  study  aims  to  (1)  find  out  how  the  legal  remedies  in  the  online  social  gathering  verbal agreement  (2)  find  out  the  consequences  of  wanprestatie  carried  out  by  the  online  social gathering admin in Jembrana Regency. The type of research used is descriptive empirical legal research. Determination of the sample used is non-probability sampling in the form of purposive sampling,  namely  the  determination  of  research  subjects  in  accordance  with  the  research objectives and selected based on subjective considerations/research from the researcher. Data processing and data analysis were carried out in a qualitative descriptive manner. Based on this research, it can be seen that the losses of the social gathering participants must be accounted for by  the  social  gathering  admin  in  the  form  of  compensation  with  litigation  or  non-litigation settlement.
Keywords: Online social gathering, Verbal agreement, Wanprestatie.

## PENDAHULUAN
Seiring  berjalannya  waktu  kemajuan tentang teknologi semakin berkembang dari masa  ke  masa  hal  tersebut  dikarenakan adanya  keinginan  yang  didorong  karena rasa keingintahuan manusia. Internet
memiliki  peranan  yang  besar  di  dalam kehidupan  saat  ini.  Orang-orang  setiap harinya  selalu  berkaitan  dengan  internet, terutama  sosial  media  yang  seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Kecanggihan  teknologi  internet  semakin meluas dan fungsinya juga sangat
membantu  komunikasi  antar  jarak  jauh, dengan adanya internet, smartphone, komputer/ laptop tidak hanya mempermudah komunikasi  namun  juga  mempermudah dalam  hal  transaksi.  Hal  tersebut  memicu adanya  gaya  hidup  seseorang  yang  ikut berkembang  dari  masa  ke  masa.  Untuk memenuhi  gaya  hidup  tersebut  tidaklah gratis, maka dari itu seorang akan berusaha semaksimal  mungkin  untuk  mendapatkan uang  diantaranya  dengan  mengikuti  undian arisan yang dimana undian arisan merupakan suatu jalan pintas untuk mendapat uang cepat.
Kegiatan  arisan  sangatlah  umum terutama di kalangan kaum wanita, kegiatan arisan merupakan suatu aktivitas dimana kita saling  berkumpul  kemudian  mengumpulkan uang dengan nominal yang sudah disepakati secara  teratur  pada  waktu  yang  telah ditentukan,  setelah  uang  atau  barang  telah terkumpul kemudian akan ada undian nama yang  akan  dinyatakan  sebagai    pemenang dalam undian tersebut.
Namun dengan adanya perkembangan zaman, arisan yang dulunya dilaksanakan dengan cara bertemu langsung secara tatap muka beralih menggunakan sistem online , kegiatan arisan yang  dilakukan online memang  sedang marak  dikalangan  masyarakat  Indonesia, Arisan online merupakan  suatu  perjanjian yang  dilakukan  dengan  media  elektronik, sehingga  dalam  kegiatannya  dapat  juga disebut sebagai transaksi elektronik. Transaksi  elektronik  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  19  Tahun  2016.  Arisan online tidaklah  berbeda  jauh  dengan  arisan pada umumnya, seperti yang kita lihat pada umumnya suatu arisan harus berkumpul dan bertatap  muka  kemudian  diundi,  namun sistemnya  berbeda  dengan  jenis  arisan  ini, karena  kegiatannya  dapat  melalui  media atau  dengan  kata  lain  ada  perantara  untuk menghubungkan  para peserta  arisan online dan  seluruh  transaksi  ataupun  interaksi dalam
Dengan  adanya  pelaksanaan  arisan online ini  tentu  akan sangat mempermudah kegiatan  lainnya,  arisan online ini  sangat banyak  diminati  dikalangan  usia  karena
arisan online bersifat  sangat  fleksibel. Namun,  meskipun  sistem  arisan online sangat  mudah  dalam  kata  lain  tidak  perlu bertemu  langsung,  dengan  adanya  sistem online pasti ada kelebihan dan kekurangannya,  dengan  adanya  arisan online menyebabkan  permasalahan  yang timbul  semakin  banyak  dan  beresiko, resikonya  pun  semakin  berat  seperti  ada banyak sekali kesempatan untuk pihak yang kurang  bertanggung  jawab  memanfaatkan keadaan  tersebut.  Seperti  salah  satunya dengan tidak dipenuhinya pembayaran iuran dalam arisan online , admin/ bandar menyetor  uang  kepada  yang  memperoleh undian arisan tidak tepat waktu hingga pada akhirnya  akan  menimbulkan  kerugian  bagi banyak pihak.
Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata  tidak  mensyaratkan  jika suatu  perjanjian  untuk  diharuskan  dalam bentuk tertulis atau memiliki surat perjanjian. Perjanjan dalam arisan tetap melahirkan hak dan  kewajiban  yang  harus  ditepati  antara tiap  anggotanya,  untuk  pihak-pihak  yang tidak melakukan kewajibannya dapat digugat secara  perdata  atas  dasar  wanprestasi sesuai  Pasal  1238  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata.
Suatu  aturan  yang  telah  disepakati bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban,  dan  suatu  hak  dan  kewajiban harus  ditepati  mengingat  seluruh  peserta arisan telah mengikatkan diri satu sama lain. Hubungan  antara  satu  pihak  dengan  pihak lain  yang  artinya  telah  terjadi  suatu hubungan hukum ( rectsbetrekkngen ), hubungan  hukum  antara  keduanya  yang disepakati  bersama  dalam  arisan  dikatakan sebagai hubungan hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  atau  bisa  disebut  riset merupakan  suatu  proses  investigasi  yang dilakukan  secara  aktif  dan  jenis  penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian empiris, Penelitian empiris merupakan  dengan  mengacu  pada  suatu kenyataan  hukum,  yang  dapat  diamati  di
dalam kehidupan nyata dengan meneliti dan tahapan  pertama  yang  dilakukan  dengan cara melaksanakan pengamatan dan wawancara  yang menjadikan  norma  hukum sebagai acuan.
a.  Sifat  penelitian  yang  digunakan  dalam melakukan  penelitian  adalah  Deskriptif, dimana  menggambarkan  secara  nyata mengenai  fenomena,  keadaan,  dan gejala  yang  terjadi  dilingkungan  sekitar masyakarat  terhadap kasus  yang  diteliti bagaimana  Wanprestasi  dalam  Arisan Online yang  Mengakibatkan  Kerugian Terhadap  Peserta  Arisan  Di  Kabupaten Jembrana.  dalam  melakukan  penelitian Empiris,  sumber  data  yang  didapat dibedakan  menjadi  2  yaitu  data  primer merupakan data yang didapatkan dengan  cara  langsung  dari  sumber tertentu  melalui  wawancara  dengan informan dan data sekunder berupa data bukti, catatan atau laporan yang tersusun  dalam  arsip  yang  didapatkan atau  dikumpulkan  oleh  orang  yang melakukan  penelitian  dari  sumber- sumber  yang  telah  ada  melalui  bahan pustaka,  d a n   literature. Menggunakan Teknik Pengumpulan Data dengan cara observasi,  wawancara  hingga  Teknik Studi Dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kegiatan Transaksi Arisan Online di Kabupaten Jembrana.
Arisan online merupakan suatu kegiatan  antara  2  pihak  yang  melahirkan sebuah  kelompok  yang  saling  mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melaksanaan  pengumpulan  uang  dalam satu kelompok dengan nilai yang disepakati bersama pada tiap waktu tertentu, jenis-jenis arisan online dapat  berupa  arisan  uang, arisan barang hingga arisan emas. Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Pasal  1313  KUH  Perdata  yang  merupakan suatu  perbuatan  hukum  antara  dua  orang atau  lebih  yang  saling  mengikatkan  diri dalam kesepakatan tertentu. Perjanjian juga merupakan  suatu recht  handeling yang
artinya  suatu  tindakan  yang  menciptakan hak dan kewajiban, yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perjanjian juga dapat  diartikan  sebagai  hubungan  timbal balik  atau  birateral  antar  para  pihak  yang mengikatkan  diri  didalamnya,  disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai  bentuk  konsekuensi  atas  hak-hak yang diperolehnya (Windari, 2014 : 2).
Perjanjian  dalam  arisan online di Kabupaten  Jembrana  sudah  memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, berdasarkan pada  Pasal  1320  KUHPerdata  berikut merupakat syarat sahnya suatu perjanjian. 1.  Adanya suatu Kesepakatan
Adanya  suatu  kata  sepakat  atau persetujuan  merupakan  hasil  dari mereka  yang  mengikatkan  diri  dengan pihak-pihak  yang  membuat  perjanjian. Dalam  kegiatan  arisan online tidak diharuskan  sebuah  formalitas  berupa perjanjian  tertulis  namun  sebuah  kata kesepakatan (secara lisan) yang dibuat secara  sadar  oleh  tiap  anggota  telah melahirkan  sebuah  perjanjian.  Jadi, kata  sepakat  tidak  didasari  dengan kekhilafan  atau  paksaan,  yang  artinya semua  pihak  telah  menyetujui  setiap prosedur  selama  berjalannya  kegiatan arisan online tanpa  adanya  suatu paksaan.
2.  Kecakapan  untuk  mengadakan  suatu Perjanjian
Dalam  Pasal  1330  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata,  cakap  dalam hukum  diartikan  sebagai  hak  untuk subyek  hukum  yang  telah  berusia  21 tahun atau 21 tahun tetapi pernah kawin untuk  dipandang  sah  secara  hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, orang yang  dikatakan  belum  cakap  hukum diantaranya  orang  yang  belum  dewasa, orang  yang  ada  dibawah  pengampuan, dan  terhalang  melakukan  perbuatan hukum.
Syarat kecakapan untuk mengadakan  suatu  perjanjian  dalam penelitian  ini  sudah  terpenuhi,  dalam pelaksanaan arisan online , para anggota
rata-rata  berusia  21  tahun  sampai  25 tahun sehingga dapat dikatakan dewasa, tidak sedang dibawah pengampuan, dan tidak  terhalang  melakukan  perbuatan hukum.
3.  Objek  Perjanjian/Adanya  suatu  hal tertentu Yang  dimaksud  dengan  objek  atau hal  tertentu  adalah  objek  perjanjian berupa barang/tidak yang dapat disepakati  dalam  perjanjian,  setidaknya dapat  ditentukan.  Khususnya  dalam pelaksanaan  arisan online yang  berupa uang, barang, emas dan lain-lain.
4.  Sebab yang Halal Perjanjian  yang  dibuat  berdasarkan dengan  tujuan  yang  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melawan  hukum,  dan  menyesuaikan terhadap dengan norma kesusilaan.
Dalam  suatu  perjanjian  dikenal dengan istilah asas, salah satunya asas kebebasan  berkontrak  dapat  dilihat dalam  ketentuan  pasal  1338  ayat  (1) KUHPerdata  yang  berbunyi  “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku  sebagai  undang-undang  bagi mereka  yang  membuatnya”.  Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang memberikan pihak dalam kebebasan untuk :
1.  Membuat atau tidak sebuah perjanjian;
2.  Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3.  Menentukan isi perjanjian,
pelaksanaan, dan persyaratan;
4.  Menentukan  bentuk  perjanjian  yang dapat berupa tulis atau lisan.
Selain itu, juga terdapat asas konsensualisme  yaitu  suatu  perjanjian sudah sah dan mengikat apabila sudah ada sebuah kata sepakat. Dengan adanya kata sepakat,  maka  perjanjian  tersebut  secara prinsip sudah mengikat dan memiliki akibat hukum,  sehingga  pada  itu  juga  sudah timbul  suatu  hak  dan  kewajiban  (Windari, 2014:9).
Dalam  pelaksanaan  arisan online , juga  dapat  dikatakan  hubungan  antara pelaku usaha dan konsumen, yang dimana pengelola  arisan  dapat  dikatakan  sebagai pelaku  usaha  karena  menawarkan  jasa berupa  kegiatan  usaha  arisan online dan anggota arisan selaku konsumen dikarenakan pengelola arisan memberikan objek  berupa  barang  kepada  konsumen, seperti pengertian konsumen yang dijelaskan pada UUPK konsumen merupakan  setiap  orang  pemakai  barang dan/atau jasa yang tersedia bagi masyarakat  untuk  kepentingan  sendiri, keluarga  atau  orang  lain,  seperti  halnya dalam  arisan online yang  dimana  anggota arisan menerima barang berupa uang.
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan kaidah-kaidah dan aturan berupa Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  yang diharapkan  dapat  melindungi  konsumen dari  kerugian,  adanya  upaya  perlindungan terhadap  konsumen  yang  selaku  pihak yang  menggunakan  barang/  jasa  yang ditawarkan  agar  pelaku  usaha  dapat mengikuti aturan. Selain konsumen, dalam hal  transaksi  secara online (E-commerce) pelaku  usaha  juga  kerap  kali  mengalami kerugian,  dalam  arisan online kerugian yang  sering  dialami  pengelola  selaku pelaku  usaha  adalah  sistem  talang  yang dimaksud  dari  sistem  talang  ini  apabila dalam  jatuh tempo  waktu  arisan  tapi  uang yang  akan  diberikan  pada  yang  akan menarik  belum  genap,  maka  pengelola arisan  berkewajiban  untuk  menggunakan uang  pribadi  untuk  menutupi  kekurangan uang tersebut, mengingat pada UUPK telah terdapat  kepastian  mengenai  hak  dan kewajiban  konsumen.  Dapat  dilihat  dari Pasal  19  ayat  (1)  UUPK  yang  berbunyi  : “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan”. Yang berarti setiap kegiatan usaha barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dipidanakan.
Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota arisan selaku konsumen, adapun kewajiban yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha :
1.  Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
2.  Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  dan/  atau  jasa  serta  memberi penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
3.  Memperlakukan atau melayani
konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta tidak diskriminatif; 4.  Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan  berdasarkan  ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5.  Memberikan kesempatan kepada konsumen  untuk  menguji  dan/atau mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang  yang  dibuat  dan/atau  yang diperdagangkan;
6.  Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7.  Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian  apabila  barang  dan/atau jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
8.  Menerima pembayaran sesuai kesepakatan;
9.  Mendapatkan  perlindungan  hukum  dari perlakuan atau tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;
10. Melakukan pembelaan.
Selain  itu,  mengingat  kini  segala transaksi  elektronik  telah  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang dimana  setiap  kegiatan  transaksi  elektronik diatur  dalam  UU  ITE,  termasuk  setiap perbuatan kejahatan elektronik ( cybercrime ) pengelola  arisan  yang  melakukan  tindak
pidana seperti membawa kabur uang arisan anggota, selalu meminta tempo namun tidak kunjung menjalankan kewajibannya tersebut,  dan  akan  dimintai  pertanggung jawaban  pidana,  pertanggung  jawaban pidana  merupakan  suatu  perbjuatan  yang tercela  oleh  individu  atau  kelompok  yang wajib dipertanggungjawabkan oleh pembuat atas perbuatan yang dilakukan..
Penipuan  arisan online juga termasuk dalam cybercrime berdasarkan  aktivitasnya yaitu Ilegal Contens, illegal contens merupakan
jenis kejahatan yang memasukan  data  atau  informasi  keinternet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis dan  dapat  dianggap  melawan  hukum. Tindak pidana penipuan dalam media social termasuk  penipuan  dalam  arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar  berita  bohong  dan  menyesatkan yang mengakibatkan kerugian.

## Dampak Hukum Yang Dapat Dilakukan Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi
Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah ada  sepakat  dari  kedua  belah  pihak,  dan akan mengikat sebagai undang-undang bagi yang  telah  membuat  perjanjian  tersebut. Jadi,  bagi  para  pihak  yang  mengadakan perjanjian  baik  lisan  atau  tertulis  otomatis akan  terikat  dengan  janji  yang  mereka sepakati. Perjanjian yang dibuat secara lisan atau dibuat oleh para pihak tertentu, dengan perjanjian  yang  dibuat  secara  tertulis menurut undang-undang terlihat jelas bedanya. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat oleh beberapa pihak telah disepakati secara bersama, beda halnya dengan akibat hukum  dari  perjanjian  yang  dibuat  dalam undang-undang  atau  tidak  dihendaki  oleh para  pihak  yang  dimana  akibat  hukumnya juga berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.  Jadi,  apabila  terjadi  pelanggaran dalam  perjanjian  tersebut,  maka  dapat dikatakan wanprestasi.
Dalam  suatu  perjanjian,  termasuk perjanjian  arisan online terdapat  hak  dan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  bagi  setiap
yang ikut serta. Dalam upaya memenuhi hak dan  kewajiban,  tidak  selalu  lancer  sesuai harapan,  ada  yang  memenuhi  janji  sesuai prestasi,  namun  terkadang  masih  ada  saja yang  tidak  memiliki  etikad  baik  dalam memenuhi prestasi tersebut, seperti melakukan  cacat  janji  dalam  pelaksanaan arisan online di  Kabupaten  Jembrana,  juga terdapat tindakan wanprestasi, dapat dikatakan sebagai wanprestasi apabila : 1.  Tidak memenuhi prestasi; 2.  Terlambat memenuhi prestasi;
3.  Memenuhi prestasi secara tidak baik;
4.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Meliala, 2012)
Dengan  kasus  yang  demikian,  maka terdapat  akibat  hukum  yang  wajib  diterima pengelola arisan online yang tidak melakukan  itikad  baik  dalam  pelaksanaan arisan online , seperti : 1.  Tanggung jawab ( strict liability )
Strict liability atau tanggung jawab mutlak 2.  Menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pengelola arisan online .
Penyelesaian
sengketa dalam
wanprestasi dapat dilakukan melalui: a.  Litigasi
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan melalui  jalur  pengadilan,  yang  merupakan jalan  terakhir  yang  dapat  ditempuh  untuk menunutut kerugian yang telah dialami. b.  Nonlitigasi
Penyelesaian  sengketa  yang  dilakukan diluar  pengadilan  atau  yaitu  dengan  cara musyawarah  dalam  mengambil  keputusan. Dalam  kasus  ini,  alternatif  nonlitigasi  sering ditempuh  karena  sulitnya  menyelesaikan penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi karena  diingat  perjanjian  yang  digunakan secara  lisan  selain  itu  para  anggota  juga tidak ingin berbelit-belit.

## SIMPULAN
1.  Perjanjian dalam arisan online di Kabupaten Jembrana jika dilihat dari Pasal 1320 KUHPerdata, telah memenuhi syarat sahnya  suatu  perjanjian.  Suatu  perjanjian mengakibatkan  kedua  belah  pihak  untuk saling mengikat diri dalam ketentuan pada
perjanjian  tersebut.  Jika  pelaksanaan arisan online tidak dapat terpenuhi karena adanya  kelalaian  dari  salah  satu  pihak maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, dilihat dari UUPK  apabila  konsumen  mengalami kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pelaku usaha,  maka  pelaku  usaha  berkewajiban mengganti  kerugian  tersebut. Sanski pidana  dapat  diberlakukan  untuk  pelaku usaha  apabila  tindakan  pelaku  usaha memenuhi  unsur  pidana.  Apabila  terjadi sengketa dalam wanprestasi, maka pelaku wajib  mengganti  kerugian  berdasarkan pada UUPK dan UU ITE Pasal 28 Ayat (1) disebutkan  “setiap  orang  dengan  sengaja menyebar berita bohong dan menyesatkan yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen dalam Transaksi Elektronik”.
Dalam pelaksanaan Arisan online beberapa anggota mengaku sengaja dalam hal  meminta  tempo  dalam  membayar arisan  karena  hanya  ingin  mendapat uangnya  saja,  jadi  sama  halnya  dengan pelaksanaan  Arisan Online, yang  dimana merupakan  setiap  kegiatan  dilakukan dengan  perantara  media  elektronik,  oleh sebab  itu  Pasal  28  Ayat  (1)  merupakan tameng  untuk  kesejahteraan  pelaksanaan arisan tersebut.

## SARAN
1.  Bagi Pemerintah, harus lebih memerhatikan kepastian hukum mengenai  perlindungan  hukum  bagi para pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi online . 2.  Bagi pelaku usaha, selaku pengelola arisan online diharapkan  dapat memahami  bagaimana  kewajiban perseorangan  dalam  hal  transaksi arisan online , untuk tetap mengutamakan  itikad  baik  dalam prestasi  untuk  mengelola  arisan online , dan diupayakan tidak mengakibatkan  kerugian  terhadap anggota arisan.
3.  Bagi  konsumen,  selaku  masyarakat diharapkan  lebih  berhati-hati  dalam
bertransaksi  terutama  dalam  hal memilih pengelola arisan, diutamakan memilih pengelola arisan yang  sudah  dikenal  dan    amanah sehingga dapat meminimalisir resiko kerugian,  dan  demi  menghindari resiko  kerugian  yang  dapat  terjadi dari  mana  saja,  maka  diharapkan untuk  membuat  alat  bukti  yang  sah sebelum bertransaksi.

## DAFTAR RUJUKAN
Atmadjaja,  D.  I.  (2016). Hukum  Perdata .
Malang: Setara Press J.Satrio, (2014). Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin  dan  Yurisprudensial . Bandung:  PT  Citra  Aditya
Bakti.
Buku  III  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata, Burgerlijk  Wetboek voor  Indonesie,  Staatsblad Tahun 1847 Windari,  R.A  (2014) Hukum  Perjanjian . Yogyakarta: Graha Ilmu. Yahman,  (2009). Karakterstik  Wanprestas i dan Tindak Pidana Penipuan . Jakarta : Prenamedia. Yahman,  (2014). Karakterstik  Wanprestas i dan Tindak Pidana Penipuan . Jakarta : KENCANA.
Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak  dalam  Fenomena  Balapan Liar  di  Wilayah  Hukum  Polres Buleleng. Jurnal  Magister  Hukum Udayana  (Udayana  Master  Law Journal) , 3 (3).