## Politik Kooptasi Karaeng Terhadap Hak Pilih Buruh Tani Pada Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Bulukumba
Yuliana,  Syarifuddin Jurdi, Fajar Program Studi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar

## Abstrak
Studi ini membahas tentang politik kooptasi Karaeng terhadap hak pilih Buruh Tani pada Pilkada  Serentak  tahun  2015  di  Desa  Bontomacinna  Kec.  Gantarang  Kab.  Bulukumba. Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  yang berusaha  menggambarkan,  memahami,  dan  menafsirkan  makna  suatu  peristiwa  tingkah laku  manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  teori  Patron-Klien  untuk  memahami  Politik Kooptasi  yang  sedang  berlangsung  di  Bulukumba.  Karaeng  yang  berkuasa  dalam kepemilikan  lahan  pertanian  membutuhkan  Buruh  Tani  untuk  menggarap  sawahnya  dan sebaliknya  Buruh  Tani  membutuhkan  pekerjaan  sebagai  mata  pencahariannya.    Relasi yang  terbangun  diantara  dua  aktor  tersebut  melahirkan  pengooptasian  hak  pilih  para Buruh Tani.
Kata Kunci : Politik Kooptasi, Karaeng, Buruh Tani, Potron-Klien, Pilkada Serentak 2015.

## PENDAHULUAN
Studi  ini  membahas  tentang  politik  kooptasi Karaeng  terhadap  hak  pilih  Buruh  Tani  pada Pilkada Serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna  Kecamatan  Gantarang  Kabupaten Bulukumba.  Penelitian  ini  mengkaji  tentang keberadaan  Karaeng  sebagai  pemilik  lahan pertanian dan  menggunakan lahannya sebagai  alat kerjasama  dan  pengooptasian  (perampasan)  hak pilih  Buruh  Tani  selama  proses  Pilkada  Serentak tahun 2015 berlangsung di Bulukumba.
Kebanyakan  Karaeng di Sulawesi Selatan  merupa- kan  pemilik  lahan  pertaniaan  yang  luas.  Dengan kepemilikan ini, menyebabkan keberadaan Karaeng  sangat  berpengaruh  bagi  masyarakat karena  adanya  ketergantungan  atas  akses  lahan. Sebagaimana  yang  terjadi  di  Kec.  Gantarang,  para Buruh  Tani  sangat  bergantung  pada  kesempatan- kesempatan yang disediakan oleh Karaeng.
Pasca  Orde  Baru,  ketika  proses  demokratisasi sedang  berlangsung  di  ranah  lokal,  terdapat perubahan-perubahan  yang  memungkinkan  para Karaeng  kembali  tampil  dalam  panggung  politik lokal. 1 Adanya  kesempatan  politik  yang  terbuka
1 Juanda  Nawawi,  “Strategi  Kelompok  Bangsawan  Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Oleh Rakyat Di Eks
menyebabkan  mereka  mencoba  mendefinisikan ulang  posisi  mereka  dalam  struktur  sosial masyarakat  yang  ada.  Sehingga  instrumen  demo- krasi  di  tingkat  lokal  seperti  Pilkada  dimanfaatkan oleh  Karaeng  untuk  mendapatkan  kekuasaan  agar tetap survive. Hal  ini  dapat  dilihat  dengan banyaknya  Karaeng  yang  mendapatkan  posisi strategis baik dalam struktur pemerintahan maupun kepengurusan partai politik. 2
Di  Bulukumba,  untuk  memaksakan  kehendak  para Karaeng,  mereka  mengkooptasi  hak  pilih  Buruh Tani  yang  memiliki  ketergantungan  kepada Karaeng.  Ketergantungan  Buruh  Tani  dikonversi menjadi  keuntungan  politik  secara  elektoral  yang sejalan dengan pilihan politik Karaeng.
Pilkada  Serentak  tahun  2015  menandakan  bagai- mana  politik  kooptasi  itu  bekerja  di  Desa Bontomacinna  Kec.Gantarang  Kab.Bulukumba.  Di mana  para  Buruh  Tani  tidak  menggunakan  hak pilihnya  secara  bebas  karena  mengikuti  pilihan politik Karaeng. Ini disebabkan karena Buruh Tani memiliki ketergantungan pekerjaan yang selama ini
Kesultanan  Buton  2014”, Jurnal  Analisis, Vol  3  No  3 (Desember 2014), h. 176.
2 HaboddinMuhtar,  “Karaeng  Dalam  Pusaran  Politik  Studi Kasus  Di  KabupatenJeneponto”, Skripsi (Yogyakarta:  Fakultas Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Gajah  Mada,  2009), h.2.
Politik Kooptasi Karaeng... | 2
disediakan  oleh  Karaeng.  Sebagaimana  kita ketahui,  Karaeng  di  Bulukumba  memiliki  lahan persawahan  yang  luas  sekaligus  dijadikan  alat barter  untuk  mendapatkan  suara  dalam  pemilihan bupati.
Kemenangan  A.  Sukri  Sappewali  yang  berpasang- an  dengan  Tommi  Satria  pada  Pilkada  Serentak tahun  2015  dapat  dipahami  sebagai  kemenangan Karaeng  di  Bulukumba.  Keberadaan    Karaeng  di Bulukumba  berawal  dari  keturunan  dari  Puang Mappamadeng,  bapak  dari  Andi  Sultan  Dg.  Raja, salah  seorang  cendekia  atau  tokoh  penggerak  dan pejuang  kemerdekaan  di  Kec.  Gantarang  Kab. Bulukumba. Sementara itu A. Sukri Sappewali jika dilacak  garis  darahnya  merupakan  keturunan  dari A.Sultan Dg.Raja.
Berdasarkan uraian di atas,  maka  studi ini bertuju- an  untuk  menjawab  pertanyaan  umum  bagaimana politik  kooptasi  Karaeng  terhadap  hak  pilih  Buruh Tani  pada  Pilkada  Serentak  tahun  2015  di  Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba?

## KAJIAN PUSTAKA
Sebelum menjelaskan lebih jauh bagaimana politik kooptasi  berlangsung  di  Bulukumba,  berikut  ini dipaparkan  studi-studi  terdahulu  yang  dapat membantu  dalam  memetakan  hal-hal  apa  yang sudah dan belum dibidik oleh peneliti sebelumnya.
Ade  Setiawan  menulis  tentang “Gerakan  Serikat Buruh Dengan Penolakan Batasan Hak Pilih (Studi Serikat Buruh Di Kabupaten Gresik Tahun 2011)”. Ade Setiawan  menjelaskan bahwa  buruh pada saat ini di anggap oleh kebanyakan orang sama dengan pekerja,  padahal  dari  dasar  pengertiannya  buruh berbeda dengan pekerja. Buruh sendiri memberikan pengaruh  yang  besar  dan  baik  dalam  hal  ekonomi maupun  politik.  Di  bidang  ekonomi  buruh  adalah unsur  penggerak  langsung  perekonomian,  karena tanpa  adanya  buruh  maka  pekerjaan  seperti  di pabrik  dan  perkebunan  tidak  akan  berjalan  dengan baik.  Kontribusi  mereka  dibidang  ekonomi terkadang tidak selaras dengan akses dan  kebebas- an  yang  diperoleh  dibidang  politik.  Keterbatasan akses  dan  kebebasan  Buruh  menyebabkan  hak pilihnya dibatasi. 3
3 Ade  Setiawan,  “  Gerakan  Serikat  Buruh  Dengan Penolakan  Batasan  Hak  Pilih  (Studi  Serikat  Buruh  Di Kabupaten Gresik Tahun 2011)”, Skripsi (Gresik: fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Gresik, 2014), h. 3.
Sementara  itu,  Taufik  Ahmad  menulis  tentang “Genealogi  Konflik  Agraria  Di  Polongbangkeng Takalar Tahun 2014”. Taufik Ahmad menjelaskan tentang keterlibatan Karaeng dalam konflik agraria yang berlangsung di Takalar. Keterlibatan Karaeng dalam  proses  akuisisi  lahan  pertanian  menjadi penyebab  merenggangnya  ikatan  patron-klien. Lebih  jauh  dijelaskan  bahwa  “melonggarnya hubungan  antara  petani  dan  Karaeng  dipertajam oleh  aliansi  baru  Karaeng  dengan  militer  dan korporasi selama Orde Baru di satu sisi. Di sisi lain petani  di  terpinggirkan  oleh  peran  Karaeng  dalam mendapatkan  akses  ekonomi,  seperti  pembatasan penggunan lahan kesempatan kerja di perusahaan.” 4 Berbeda  dengan  Rustinsyah  dalam  tulisannya tentang “Hubungan  Patron-Klien  Di  Kalangan Petani  Desa  Kebonrejo  Tahun  2011” .  Rustinsyah justru  memperlihatkan  hubungan  yang  sifatnya tidak  konfliktual    antara  Patron  dan  Klien.  Namun demikian,    komersialisasi  pertanian  di  sisi  lain menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial antara patron dan klien. 5
Pembatasan  akses  secara  politik  para  Buruh  di Gresik dan hubungan Karaeng dengan Petani yang konfliktual  di  Takalar  serta  relasi  yang  timpang antara patron dan klien di Kebonrejo telah memberi kan gambaran bagaimana patronase bekerja.Namun hal yang membedakan antara penelitian ini dengan hasil  tiga  penelitian  sebelumnya  adalah  absennya penjelasan  tentang  pola  patronase  yang  dikonversi ke  dalam  keuntungan-keuntungan  secara  elektoral. Olehnya  itu,  untuk  mengisi  kekosongan  yang  ada maka penulis membidik bagaimana politik kooptasi bekerja  di  dalam  ikatan  patron-klien  yang dikonversi ke dalam keuntungan secara elektoral.

## MEMBINCANG KONSEP PATRON-KLIEN
Untuk  memahami  apa  yang  dimaksud  dengan patron-klien,  studi  ini  menggunakan  istilah  patron yang  secara  etimologi  dapat  diartikan  sebagai seseorang  yang  memiliki  kekuasaan  ( power ), status,  wewenang  dan  pengaruh.  Sementara  klien diartikan  sebagai  orang  yang  diperintah  dan  yang disuruh. 6 Relasi  keduanya  merupakan  aliansi  yang
4 Taufik  Ahmad,“Genealogi  Konflik  Agraria  Di Polongbangkeng Takalar”, Jurnal Masyarakat Indonesia , Vol 4 No 2 (Desember 2014), h. 145.
5 Rustinsyah, “Hubungan Patron-Klien Di Kalangan Petani Desa Kebonrejo Tahun 2011”, Jurnal Patron-Klien , Vol 2 No 1 (April 2014).
6 Sunyoto Usman, Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi ,  (Yogyakarta:  Center  for  Indonesian  Research  and Development [CIReD], 2004), h. 132.
tidak  sederajat,  di  mana  kedudukan  klien  lebih rendah dan patron lebih tinggi.
Hubungan  patron-klien  pada  masyarakat  banyak ditemukan  dengan  istilah  ajoareng  dengan  joa. Ajoareng  adalah  seseorang  yang  menjadi  ikatan atau  panutan.  Dia  ini  bisa  disebut  seorang Punggawa, Aru, Karaeng ataupun pemuka masyarakat  lainnya.  Dia  seorang  pemimpin  yang menjadi  pusat  atau  poros  kegiatan  orang-orang  di sekitarnya,  yang  kemauan  serta  kehendaknya diikuti  dengan  patuh  oleh  mereka  yang  menjadi pengikut  setianya.  Dalam  masyarakat  makassar ajoarangengatau  patron  tersebut  adalah  para Karaeng  atau  anakaraeng,  danjoa-joanya  disebut ana’-ana’  atau  tau-taunna  (klien),  yang  dengan sukarela  menjadi  pengikut  mereka  merupakan keturunan  dari  pengikut-pengikut  sebelumnya. Orang Sulawesi-Selatan sendiri menyebut hubungan  antara  Karaeng  dengan  Taunna  sebagai pengikut.  Relasi  patron  klien  ini  mampu  bertahan di  Sulawesi-Selatan  dalam  kurung  waktu  yang begitu  lama,  dimana  berbagai  perubahan  sosial maupun politik telah banyak terjadi. 7
Seorang  Karaeng  memang  mempunyai  kewajiban untuk  memenuhi  kebutuhan ana’-ana’nyaatau para pengikutnya.  Dia  memberi  bantuan  dengan menyediakan sawah atau tanah untuk digarap, bibit padi,  kerbau  untuk  membajak.  Seorang  pengikut seringkali  juga  terlibat  dalam  perselisihan,  karena telah  melakukan  pelanggaran  atau  karena  dia merasa  dirugikan  oleh  seseorang,  maka  dia  akan melaporkan masalhnya tersebut kepada Karaeng. 8
Persoalan perbedaan kedudukan antara Bangsawan dan orang biasa, atau pelapisan sosial yang berlaku dalam  masyarakat  Sulawesi-Selatan,  perhatian perlu kita arahkan pada soal wujud sistem tersebut serta  bagaimana  orang  menciptakannya.  Artinya, kriteria  apa  yang  dipakai  oleh  masyarakat Sulawesi-Selatan,  terutama  dalam  masyarakat Makassar  dan  Bugis,  kaum  Bangsawan  dikenal dengan  gelar  Karaeng  atau  aru’yang  diartikan sebagai  ‘Raja’  sedangkan  kerabat-kerabatnya  atau keturunannya desebut anakaraeng atau anakarung. 9
Mengingat  pembicaraan  menyangkut  masyarakat yang  hidup  dari  bertani,  maka  perbedaan  yang dicari  tentunya  yang  berhubungan  dengan  soal
7 Heddy Shri Ahimsa Putra, Patron Dan Klien Di Selawesi Selatan  Sebuah  Kajian  Fungsional  Struktural ,  (Yogyakarta: KEPEL PRESS, 2007), h. 12
8 Heddy, h. 22.
9 Heddy, h. 84.
kepemilikan tanah. Penentuan tanah sebagai ukuran ternyata  sesuai  dengan  pandangan  masyarakat  di sana  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  kaya, seperti  tampak  dikalangan  Karaeng.  Dalam pemilikan  tanah  masyarakat  Sulawesi-Selatan mengenal  adanya  tanah  milik  pribadi  dan  tanah komunal.  Tanah  yang  tergolong  milik  pribadi misalnya  sawah,  kebun,  ladang,  dan  kolam  ikan, sedang tanah komunal yaitu hutan-hutan. 10
Teori  Patron-klien  berkaitan  dengan  masalah  yang diteliti  oleh  penulis  yaitu  politik  kooptasi  Karaeng terhadap hak pilih buruh tani pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab.  Bulukumba.  Dimana  hubungan  patron-klien sangat  erat  kaitannya  dengan  pengooptasian Karaeng  terhadap  hak  pilih  buruh  tani  yang dibatasi  karena  alasan  kerjasama  antara  patron- klien antara Karaeng dan buruh tani. Kerjasamanya yaitu  hubungan  timbal  balik  antara  Karaeng  dan buruh. Karaeng sebagai pemilik lahan pertanianmembutuhkan buruh tani untuk menggarap  lahan  pertaniannya,  sedangkan  buruh membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kehidupannya.  Sehingga  hubungan  timbal  balik inilah yang menjadi alasan Karaeng membatasi hak pilih para buruh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Bontomacinna Kec.  Gantarang,  Kab.  Bulukumba.  Adapun  jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian kualiatif  yang  mendeskripsikan  peristiwa  atau kejadian,  perilaku  atau  orang  atau  suatu  keadaan pada  tempat  tertentu  secara  rinci  dan  mendalam dalam  bentuk  narasi.  Sementara  itu  pendekatan yang digunakan adalah  pendekatan deskriptif  yang berusaha menggambarkan, memahami, dan menafsirkan  bagaimana  politik  kooptasi  Karaeng terhadap  hak  pilih  Buruh  Tani  pada  Pilkada Serentak  tahun  2015  di  Desa  Bontomacinna  Kec. Gantarang Kab. Bulukumba.
Adapun  sumber  data  dalam  penelitian  ini  yakni data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  peneliti  di  lapangan,  melalui  observasi dan  wawancara  dengan  informan-  informan  kunci seperti  Mulhaeriddin  Djabbar  (Kepala  Desa), Najamuddin,  A.  Ratna,  A.  Nimrah,  Abd.  Hakim, Sahering,  Uding,  Abunawas,  Hj.Bukke,  dan  H.A. Haerudding, yang  dapat  membantu  memberikan informasi  mengenai  masalah  yang  sedang  diteliti.
10 Heddy, h.144.
Politik Kooptasi Karaeng... | 4
Sementara  data  sekunder  dikumpulkan  melalui telaah  pustaka  baik  buku,  jurnal,  koran  maupun sumber  informasi  lainnya  yang  erat  kaitannya dengan masalah yang diteliti.
Setelah  data-data  diperoleh,  kemudian  diproses dengan  cara  mendeskripsikan  fakta-fakta  yang ditemukan  lalu    kemudian  disusul  dengan  analisis, tidak  semata-mata  menguraikan,  melainkan  juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. 11 Selama  penelitian  berlangsung, peneliti  telah  melakukan  proses  pengabstraksian data  karena  lebih  mudah  dilakukan.  Pada  tahapan ini, singkatan, kategorisasi, memusatkan tema serta menentukan batas-batas permasalahan yang diajukan  kepada  para  informan  cukup  membantu peneliti.  Tahap  selanjutnya  penulis  melakukan sajian  data  yakni  suatu  susunan  informasi  yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

## PEMBAHASAN

## Konteks Politik Kooptasi Karaeng
Menurut  Charles  Horton  Cooley,  kooptasi  berasal dari  bahasa  Inggris  ( Co-optation )  yaitu  suatu proses  penerimaan  unsur-unsur  baru  dalam kepemimpinan  atau  pelaksanaan  politik  dalam suatu organisasi. 12
Kooptasi  adalah  pemilihan  anggota  baru  dalam suatu  organisasi.  Mengooptasi  adalah  melakukan kooptasi. Terkooptasi adalah dapat dipilih. Pengooptasian adalah proses, cara, pembuatan, dan perampasan. 13
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis  terkait  tentang  konteks  kooptasi  politik Karaeng dengan informan bapak H. A. Haerudding selaku  tokoh  masyarakat  di  Desa  Bontomacinna mengatakan bahwa:
“Kurangnya  pendidikan  politik  pada  buruh  pun memicu  terjadinya  masalah  politik  di  Desa Bontomacinna  karena  mereka  hanya  berfikir bagaimana  mereka  memiliki  pekerjaan,  mata pencaharian  dan  pendapatan.  Sedangkan  tentang politik  mereka  menganggap  bahwa  ketika  sudah berpartisipasi  pada  pemilihan  umum  itu  sudah bagus  sehingga  mereka  mengorbankan  hak
11 Lisa  Harrison, Metodologi  Penelitian  Politik ,  (Jakarta: Kencana, 2009), h. 105. 12 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Rajawali,1982), h. 5 13 http://kbbi.web.id/kooptasi.html,  diakses  pada  tanggal 11/07/2017 Pukul 09.30 Wita.
pilihnya  di  batasi  oleh  Karaeng  tempat  mereka bekerja.  Tetapi  ada  juga  yang  sadar  bahwa  hak pilihnya  dibatasi  tapi  mereka  tetap  mengikut karena  tidak  bisa  melakukan  perlawanan  dan mereka terlibat hubungan kerjasama yang mengharuskan  adanya  imbalan  kepada  Karaeng karena  sudah  diberi  pekerjaan.  Tapi  imbalannya pembatasan  atau  perampasan  hak  pilih  dalam pemilihan Bupati 2015.” 14
Dari  hasil  wawancara  penulis  dapat  dikatakan bahwa  saat  ini  pendidikan  berpengaruh  penting untuk  masyarakat  khusunya  pendidikan  mengenai politik  untuk  Buruh  Tani.  Karena  ketertarikan masyarakat  dalam  memilih  pemimpin  hanya sebatas memilih saja dan imbalannya mereka tetap memiliki  pekerjaan.  Tidak  memikirkan  dampak yang  diperoleh  beberapa  tahun  yang  akan  datang. Kooptasi  yang  terjadi  antara  Karaeng  dan  Buruh Tani  di  Desa  Bontomacinna  merupakan  praktik politik  dengan  usaha  ke  arah  kerjasama  yang dilakukan  dengan  menyepakati  pemimpin  yang akan  ditunjuk  untuk  mengendalikan  jalannya organisasi  atau  kelompok.  Sebagaimana  yang terjadi dengan hubungan kerjasama antara Karaeng sebagai  pemilik  lahan  pertanian  dan  buruh  tani, mereka  tetap  bekerjasama  atau  mempekerjakan buruh  tani  dilahannya  dengan  persyaratan  ikut memilih calon Bupati yang didukung oleh Karaeng pada  pemilihan  Bupati  Bulukumba  tahun  2015. Dimana  hak  pilih  buruh  dibatasi  oleh  keberadaan Karaeng sebagai pemilik lahan pertanian (sawah).
Kaitanya yaitu hubungan kerjasama antara Karaeng dan  buruh  tani  bukan  hanya  sebatas  hubungan pemilik  dan  penggarap  melainkan  petani  di  tuntut mengerjakan  apa  yang  diperintahkan  oleh  karang sebagai pemilik lahan, seperti pembatasan (kooptasi)  hak  pilih  dalam  pilkada  serentak  tahun 2015  di  Desa  Bontomacinna  Kec.  Gantarang  Kab. Bulukumba.  Bahkan  buruh  juga  biasanya  di perintah oleh Karaeng untuk mengerjakan pekerjaan  yang  tidak  ada  sangkut-pautnya  dengan buruh  tani  seperti  memperbaiki  atap  rumah  yang Bocor,  mengecat  pagar,  membersihkan  halaman rumah,  dan  lain-lain.  Intinya  pekerjaan  buruh  tani tidak  hanya  sebagai  buruh  saja  tetapi  hubungan sosial.  Buruh  tidak  melakukan  penolakan  karena mereka  menganggap  hal  ini  adalah  hubungan timbal balik antara patro-klien.
14 H.  A.  Haerudding,  (52  Tahun,  Tokoh  Masyarakat  ), wawancara yang berlangsung pada hari Kamis, 30 Maret 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 15.00 Wita.
Karaeng  menggunakan  kekuasaannya  sebagai pemilik  lahan  pertanian  merupakan  alat  untuk mengkooptasi  (membatasi)  hak  pilih  para  buruh tani di Desa Bontomacinna dalam pilkada serentak tahun  2015.  Karena  Karaeng  menganggap  bahwa yang  memiliki  lahan  pertanian  itu  adalah  mereka dan  buruh  tani  membutuhkan  pekerjaan  sebagai penggarap di lahan pertanian Karaeng tersebut.

## Karaeng,  Buruh  Tani  Dan  Hubungan  Patron- Klien
Hubungan yang terjadi anatara Karaeng dan Buruh Tani  dapat  dikatakan  hubungan  patron  klien meliputi hubungan timbal balik saling memberi dan menerima.  Pemilik  lahan  dianggap  lebih  tinggi kedudukannya  dari  pada  penyewah  tanah  dan penyewah  tanah  dianggap  lebih  tinggi  dari  pada buruh  lepas,  meskipun  dari  segi  penghasilan mungkin  tidak,  masing-masing  mewakili  satu loncatan  kuantum  dalam  kepercayaan  terhadap subsistensi. 15 Hal  ini  digambarkan  oleh  Scott sebagai  moral  ekonomi.    Moral  ekonomi  petani didasarkan  atas  norma  subsistensi  dan  norma. Dimana  ketika  seorang  petani  mengalami  suatu keadaan  yang  menurut  mereka  dapat  merugikan kelangsungan  hidupnya,  maka  mereka  akan menjual  dan  menggadai  harta  benda  mereka.  Hal ini disebabkan oleh moral subsistensi. 16
Keberadaan  Karaeng  dan  buruh  tani  berhubungan dengan  Patron-klien  karena  dengan  adanya hubungan  kerjasama  antara  Karaeng  sebagai pemilik  lahan  pertanian  membutuhkan  buruh  tani untuk  menggarap  sawahnya  dan  sebaliknya  buruh membutuhkan  pekerjaan  atau  mata  pencaharian untuk  melanjutkan  hidup.  Hal  ini  tergambarkan dari  keterangan  salah  satu  informan  kunci  yang menjelaskan  bagaimana  pola  patronase  tersebut bekerja.
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis terkait tentang Karaeng dan buruh tani dan hubungannya  dengan  patron-klien  mengenaiperan pemerintah melihat fenomena hubungan kerjasama buruh  tani  dan  Karaeng  dengan  informan  H.  A. Mulhaeriddin  Djabbar,  S.Ag  (  H.A.  Iccu’)  Kepala Desa Bontomacinna mengatakan bahwa:
“Saya  sebagai  kepala  Desa  melihat  kerjasama  antara keberadaan  Karaeng  sebagai  pemilik  lahan  pertanian dan buruh tani yang yang terjalin di Desa Bontomacinna sekarang ini cukup baik karena masyarakat tidak penah
15 James  C.Scott, Moral  Ekonomi  Petani  Pergolakan  Dan Subsistensi Di Asia Tenggara ,(Jakarta:LP3ES, 1983), h. 69
16 James, h. 57.
protes  ke  aparat  Desa  tentang  hubungan  kerjasama, dimana  Karaeng  sebagai  pemilik  lahan  pertanian membutuhkan  buruh  yang  bisa  menggarap  sawahnya dengan  baik,  agar  hasil  yang  diperoleh  sesuai  dengan luasnya  lahan  yang  dikerja  buruh.  Dan  dalam  memilih atau  merekrut  buruh  tani  di  Desa  Bontomacinna berbeda-beda,  ada  yang  melihat  dari  kekeluargaan, mata pencaharian,  dan keahlian. Aturan yang dikeluarkan  pemilik  lahan  dalam  menjalin  kerjasama dengan buruh yaitu sistem bagi hasil dimana hasil panen dibagi  dua.  Dan  mengenai  proses  penggarapan (passisi/pattaneng),  pengadaan  pupuk,  bibit  padi,  dan pestisida  di  tanggung  oleh  para  buruh  tani,  dan mengenai  cara  penggarapan  sawah  di  desa  ini  bekerja sama  dengan  pertania  (kelompok  tani),  karena  untuk penanggulangan  hama  di  persawahan  pertanian menyediakan  racun  (pestisida)  yang  lebih  murah,  jadi para  buruh  tidak  mengalami  kendala  besar  dalam penggarpan  sawah.  Dan  Alhamdullillah,  tidak  pernah terjadi gagal panen karena kesalahan dalam penggarapan,  tetapi  biasanya  hanya  karena  bencana alam.  sedangkan  melihat  fenomena  pemilihan  umum  di Desa  Bontomacinna  antara  batasan  hak  pilih  kurang transparan  karena  yang  saya  lihat  selama  ini  tidak  ada protes dari para buruh sehingga kami aparat pemerintah menganggap  bukan  masalah  yang  cukup  besar  dan mengenai pemilihan kita sebagai aparat pemerintahanhanya menghimbau atau mengajak warga/masyarakat  memilih  yang  terbaik  sesuai  hati nurani.  Dan  mengenai  partisipasi  buruh  tani  dalam pemilihan  ada  yang  jadi  pemilih  biasa  sampai  tim sukses,  tetapi  kalau  jadi  tim  sukses  mereka  rata-rata pendidikan  mulai  dari  SMP-  S1,  yang  jelaspaham mengenai aturan pemilihan umum.” 17
Dari  hasil  wawancara  penulis  dapat  dikatakan bahwa pada umumnya  masyarakat desa  memenuhi kebutuhan  hidupnya  dengan  cara  bertani,  baik bertani  dengan  lahan  sendiri  maupun  menggarap tanah  orang  lain.  Namun  demikian,  penulis menemukan di lokasi penelitian bahwa kebanyakan petani  tak  bertanah  karena  itu  menggantungkan hidupnya  pada  hasil  garapan  lahan  yang  dimiliki para pemilik tanah, dalam hal ini para Karaeng.
Ketiadaan lahan itulah membentuk relasi kerjasama antara  Karaeng  dan  Buruh  Tani.  Bagi  Karaeng, kerjasama demikian menguntungkan dan memudah kan  dalam  proses  produksi.  Ini  disebabkan  karena tenaga  kerja  merupakan  satu-satunya  faktor produksi  yang  relatif  melimpah  bagi  kaum  petani atau  buruh  tani.  Oleh  karena  itu,  Buruh  Tani terpaksa  melakukan  kegiatan-kegiatan  yang  berat yaitu  menjadi  buruh  demi  memenuhi  kebutuhan
17 H.  A.  Mulhaeriddin  Djabbar,  S.Ag,  (37  Tahun,  Kepala Desa  Bontomacinna),  wawancara  yang  berlangsung  pada  hari Sabtu,  01  April  2017,  di  kediaman  Beliau  di  Desa Bontomacinna, Pukul 16.30 Wita.
Politik Kooptasi Karaeng... | 6
mereka.  Seperti  keadaan  petani  pada  masa  sulit (paceklik),  maka  dalam  hal  ini  Karaeng  mem- berikan  pertolongan  terhadap  petani  dengan  mem- beri  pinjaman  dan  dapat  dibayar  ketika  selesai panen.
Hubungan  antara  Karaeng  dan  buruh  tani  terdapat ketidak  samaan  pertukaran  atau  hubungan  timbal balik  yang  menggambarkan  perbedaan  dalam kekuasaan,  kekayaan,  dan  kedudukan.  Dan  ikatan antara  patron  klien  tidak  jauh  beda  dengan hubungan kerjasama  Karaeng dan buruh tani untuk memperluas hubungan.
Adapun  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis terkait tentang Karaeng dan patron-klien mengenai kerjasama  buruh  tani  dan  Karaeng  pemilik  lahan pertanian  dengan  informan  yakni  bapak  H.  A. Najamuddin. MBA mengatakan bahwa:
“  Kalau  melihat  keberadaan  pemilik  lahan  di  Desa Bontomacinna rata-rata memang dari kalangan Karaeng, Dan mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggarap  sawah,  maka  dari  itu  mereka  bekerjasama dengan  buruh  tani  yang  ada  di  Desa  ini.  Dimana sebagaian  besar  mata  pencahariannya  mereka  betul- betul  petani  penggarap.  Dan  mereka  memiliki  keahlian yang profesional dalam menggarap sawah. Kalau sistem bagi hasil yang digunakan para pemilik lahan yaitu hasil panen  di  bagi  2  maka  sama-sama  menguntungkan antara buruh tani dan Karaeng”. Saya merupakan salah satu Karaeng pemilik lahan yang mempekerjakan buruh tani  di  sawah  karena  saya  tidak  tahu  bagaimana menggarap  sawah  jadi  lebih  baik  bekerjasama  dengan buruh tani, dan itu membantu perekonomian para buruh tani yang ada di Desa Bontomacinna.” 18
Pemilik tanah dianggap lebih tinggi kedudukannya dari    pada  Buruh  tani  sehingga  Karaeng  atau pemilik  lahan    pertanian    lebih  memilih  hubungan kerjasama  anatara  Karaeng  dan  buruh  tani  yang sama-sama  ada  hubungan  timbal  baliknya  dimana Karaeng  membutuhkan  buruh  uutnuk  menggarap sawahnya  dan  buruh  membutuhkan  pekerjaan sehingga terjadi hubungan kerjasama.
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  mengenai  kerjasama  Karaeng  pemilik lahan  pertanian  dan  buruh  tani,  dengan  informan yakni  Dra.  Hj.  A.  Ratna  selaku  Karaeng  pemilik lahan pertanian di Desa Bontomacinna Mengatakan bahwa:
18 H.  A.  Najamuddin.  MBA,  (51  Tahun,  Karaeng), wawancara yang berlangsung pada hari Minggu, 02 April 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 15.00 Wita.
“  Sebagai  pemilik  lahan  saya  mempekerjakan  3  orang buruh  tani  sebagai  penggarap  sawah  saya  karena suamiku  meninggalmi  dan  selama  hidupnya  juga  tidak pernah  kerja  sawah  tetap  ji  mempekerjakan  buruh,  jadi saya  hanya  meneruskan  saja.  Kalau  bicara  tentang bagaimana  saya  merekrut  para  buruh.  Saya  hanya memakai sistem kekeluargaan, kalau ada keluarga yang tidak  mempunyai  pekerjaan  tetapi  mampu  menggarap sawah maka saya memberinya sawah untuk di garap dan hasilnya  dibagi  dua.  Karena  rata-rata  yang  bekerja sebagai  buruh  tani  di  lahan  persawahan  saya  adalah keluarga  biasannya  saya  memberi  tunjangan  hari  raya berupa  sembako.  Supaya  hubungan  kerjasama  tetap berjalan  dengan  baik.  Tapi  yang  kurang  sekarang  itu pendistribusian hasil panen yang terbatas karena hanya di  ambil  atau  dibeli  oleh  pedagang  yang  ada  di  Desa Bontomacinna  itu  pun  pembayarannya  tidak  sekaligus tapi dicicil jadi biar pun buruh tani sudah panen mereka tetap  kekurangan,  mencukupi  kebutuhannya.  Jadi  kita sebagai  pemilik  lahan  biasa  memberinya  keringanan dengan  memberikan  pinjaman  atau  modal  untuk menggarap sawah dan dibayar setelah uang panen dari pedagang diterima ”. 19
Pada  masa  orde  baru  hubungan  patron  klien  juga mengalami  manifestasi  yang  berbeda.  Terjadinya perubahan  komposisi  elite  mengakibatkan  sistem patronase  tidak  lagi  berdasarkan  faktor  darah  biru. Komposisi elit baru terdiri atas Bangsawan. Hal ini kemudian berdampak dalam sistem patron  klien di masyarakat  Sulawesi  Selatan.  wibawa  Bangsawan yang memiliki latar belakang militer akan terangkat dimata  masyarakat.  Model  patron  klien  kembali menjadi  dasar  dalam  membangun  kekuatan  politik lokal.  Pada  pemilu  1999  partai  politik  bermuncul- an.  Maraknya  partai  politik  pada  masa  reformasi menjadi  wadah  bagi  para  patron  untuk  kembali membangun  jaringan  kliennya.  Para  bangsawan menjadi  “politisi”  dadakan  dengan  mengandalkan status sosial dan jaringan kliennya dibasis Daerah- Daerah mereka. 20
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh peneliti  terkait  tentang  Karaeng  dan  buruh  tani relasi  fungsional  mengenai  kerjasama  Karaeng pemilik  lahan  pertanian  dan  buruh  tani  dangan informan  yakni  ibu  Hj.  A.  Nimrah,  S.Pd  Karaeng pemilik lahan pertanian mengatakan bahwa :
“Cara merekrut buruh tani yang bekerja di lahan sawah saya  dilihat  dari  mata  pencahariannya  dan  caranya selama  ini  menggarap  sawah,  kalau  sudah  sesuai
19 H.  A.  Ratna,  (  56  Tahun,  Karaeng),  wawancara  yang berlangsung  pada  hari  Minggu,  02  April  2017,  di  kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 16.00 Wita.
20 Sitti  Zuhro, Demokrasi  Lokal  Perubahan  Dan Kesinambungan  Nilai-Nilai  Budaya  Politik  Loka  Di  Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan ,  (Yogyakarta: Ombak 2009). h 187.
dengan  program  pertanian  justru  lebih  bagus  lagi, karena bisa dijamin juga hasil panennya pasti bagus. Di Desa Bontomacinna memang sistem bagi hasil panennya di bagi dua tapi pengadaan pupuk dan bibit ditanggung buruh  tani  sendiri.  Dan  melihat  kerjasama  antara Karaeng dan buruh tani itu sama-sama menguntungkan, sehingga  sampai  sekarang  masing-masing  terjalin hubungan kerjasama tersebut” . 21

## Hubungan Patron-Klien ke Kooptasi Politik
Hubungan patronase antara Karaeng dengan Buruh Tani  yang  meluas,  bukan  hanya  kerjasama  dalam aspek  tenaga  kerja  tetapi  lebih  jauh  menyentuh pada  aspek  elektoral.  Hal  ini  tergambarkan  dari hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satsu infoman kunci.
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis  terkait  tentang  relasi  patron  klien  ke kooptasi  politik  dengan  informan  Bapak  Abd. Hakim, Buruh tani mengatakan bahwa:
“  Mata  pencaharian  saya  dari  dulu  memang  petani karena tidak sempatki sekolah tinggi, jadi buruh tani itu pekerjaan  yang  cocok  karena  tidak  memerlukan  ijazah. Jadi  buruh  tani  yang  dilihat  carata  menggarap  sawah. kalau  sudah  sesuai  dengan  program  pertanian  Desa, sehingga  Karaeng  memberikan  kesempatan  atau pekerjaan  untuk  menggarap  sawahnya  dengan  harapan hasil  panennya  sesuai  dengan  luas  lahan  yang  dikerja. Dan  kalau  tentang  hak  pilih  ta  sebagai  buruh  tani selama  ini  memang  sudah  dibatasi,  karena  mau  tidak mau ikut ki sama yang ditempati kerja sawah, karena itu adalah  imbalan  kepada  Karaeng  karena  memberi  kita pekerjaan, dan kalau memilih ki dan bukan yang mereka dukung,  tidak  langsung  jaki  na  berhentikan  bekerja  di sawahnya  tapi  jangan  sampai  beberapa  bulan  ke  depan na  gantikan  ki  dengan  orang  lain  untuk  menggarap sawahnya,  Karena  memang  pada  umumnya  begitu hubungan  kerjasama  di  Desa  ini  di  sangkut  pautkan sama  politik  (pemilihan  umum).  Dan  Masalahnya  juga mengenai  sistem  bagi  hasil  yang  ada  di  Desa Bontomacinna hasil panen di bagi dua, tetapi pengadaan bibit,  pupuk,  dan  pestisida  di  tanggung  para  buruh sendiri  andaikan  ditanggung  buruh  tapi  kalau  sudah panen  dihitung  bagi  dua  juga  tidak  apa-  apa.  Tetapi yang  pemilik  lahan  tau  itu  berapa  hasi  panen  itu  yang dibagi dua contoh 50 karung masing-masing 25 karung, tapi  belum  terhitung  pembelian  bibit,pupuk,  dan pestisida,  itu  yang  selama  ini  yang  di  permasalahkan para  buruh  karena  biaya  penggarapan  saat  ini  sudah mahal  seperti  bibit,  pupuk,  pestisida,  dan  lain-lain  tapi biaya penggarapannya tidak dibagi dua dengan Karaeng
21 Hj.  A.  Nimrah  S.  Pd,  (44  Tahun,Karaeng),  wawancara yang  berlangsung  pada  hari  Rabu,  05  April  2017,  di  kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 15.00 Wita.
tetapi di tanggung oleh buruh tani, karena yang di tahu Karaeng itu hasil panen di bagi 2 (dua)”. 22
Sementara itu, Abu Nawas memberikan penjelasan yang tidak jauh beda dengan Abd. Hakim.  Adapun hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis dengan  informan  Abu  Nawas,  Buruh  Tani mengatakan bahwa:
“ Kalau Karaeng memilih Buruh Tani untuk menggarap sawahnya  karena  melihat  dari  ketelitian  dari  caranya buruh  bekerja  atau  menggarap  sawah.  Semakin  bagus carata  bekerja  dan  hasil  panennya  juga  bagus  semakin lama juga bertahan bekerja. Tapi yang menjadi kendala biasana sistem bagi hasilny disaat gagal panen. Karena namanya  juga  kita  bekerja  dilahan  orang  jadi  apabila terjadi kendala gagal panen kita tetap mebagi dua hasil panen. Tapi kalau batasan dalam pemilihan para petani pasti biasa  bilang iga  na  pilih  Bos  e  iyya  tona  ro  idi  di pilih.Mau  tidak  mau  ikutki  karena  lahan  sawahnya dikerja  jangan  sampai  na  tarik  kembali,  tidak  adami mata pencaharianta na petani saja pekerjaan ta”. 23

## Karaeng dan Buruh Tani dalam Pilkada 2015
Pada  Pilkada  yang  dilakukan  serentak  pada  tahun 2015  Sulawesi  Selatan  menunjukkan  praktik perilaku politik patron klien. Ini terlihat khususnya, yang  berlangsung  di  Kabupaten  Bulukumba dimenangkan  oleh  pasangan  A.Sukri  Sappewali dan  Tommy  Satria  yang  merupakan  Bupati keturunan Karaeng dari A. Sultan Dg. Raja dan A. Sappewali  yang  merupakan  kakek  dan  bapak  dari A.  Syukri  Sappewali.  Dan  hal  ini  menunjukkan masih kuatnya pengaruh kaum Bangsawan (Karaeng)  di  wilayah  tersebut.  Jumlah  pendukung (klien)  yang  banyak  menjadi  faktor  penentu kemenangan  mereka  dalam  pemilihan  kepala Daerah yang dilakukan secara langsung tersebut.
Karaeng membangun kroninya dengan mengangkat kaum  kerabat  untuk  menduduki  jabatan  birokrasi yang  strategis  dan  menguntungkan.  Otonomi daerah  juga  dimanfaatkan,  disisi  lain  kekuasaan kaum  Karaeng  tersebut  diperkuat  melalui  anggota kerabat dan kroni dalam pemerintahan, dari tingkat Desa, Kabupaten, hingga Parlemen. 24
22 Abd.  Hakim  (45  Tahun,  Buruh  Tani),  wawancara  yang berlangsung pada hari Sabtu, 15 April 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 16.00 Wita.
23 Abu  Nawas  (47  Tahun,  Buruh  Tani),  wawancara  yang berlangsung  pada  hari  Senin,  17  April  2017,  di  Pabrik  Padi  di Desa Bontomacinna, Pukul 15.30 Wita.
24 Andriani  Saputri,  “Patron  Klien  Antara  Pemilik  Lahan Dan Buruh Tani Studi Pada Desa Sipangan Bolon Kec. Girsang Bolon  Kab.  Simalungun”, Skripsi ,  (  Medan:  Jurusan  Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, 2015), hal. 112.
Politik Kooptasi Karaeng... | 8
Partisipasi  masyarakat  (buruh  tani)  dalam  Pilkada Serentak 2015 tidak terlepas dari perilaku memilih masyarakat itu sendiri,  namun ada beberapa faktor yang  menyebabkan  hak  pilih  para  buruh  dapat dibatasi  oleh  keberadaan  Karaeng  sebagai  pemilik lahan  yaitu berhubungan dengan  mata pencaharian dan hubungan kerja sama (ptron-klien).
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh penulis  terkait  tentang  Karaeng  dan  buruh  dalam pilkada  2015  mengenai  asal-  usul  Karaeng  dengan informan  nenek  Hj.  Bukke  masyarakat  biasa  di Desa Bontomacinna mengatakan bahwa:
“  Narekko  Karaeng  di  carita  pole  dega  assalenna  di Desa  Bontomacinna  iya  ro  kuissengge  Karaeng  pole arajangeng  Bone  diaseng  Petta  Riu  Karaeng  loppo nomoro  seddi’  di  kecamatan  Gantarang.  Narrekko masalah  galung,  paling  loang  galungna  petta  Riu  di Gantarang.  Mingka  Na  arengi’  anaknna  diaseng  petta lulu.  Petta  lulu  bapakna  puang  Budding.  Penerusna petta Riu na Petta Lulu. iyaro Petta Tancca’nenek pole puang  Jabbar  Kepala  Desa  pa’mula  di  Desa Bontomacinna,  maka  seddi,  Karaeng  Pancce’  bapak pole  Karaeng  Jabbar  alena  punna  galung  maloang nasaba  pabbere  pole  tama  toang  na’.  Karaeng  Jabbar iya  ro  pammarenta  di  Desa  Bontomacinna.  Nasaba maega tau matau’ dialena ka anggotana mewai penjajah tempona  zaman  penjajahang.  Modele  pamarentahanna Bontomacinna iya ro’ pole ambenna no’ di ana’ na lettu cucunna.  Maka  dua  Puang  H.  Ape’  anak  pole  Puang Jabbar, bapak pole puang H. Iccu’ (H. A. Mulhaeriddin Djabbar,  S.Ag).  alena  kepala  Desa  Bontomacinna makkokoe’  .  jari  Karaeng  punna  galung  maega  carana naulle  maduntu  suara  (menang),  tambah  narekko keturunan  Karaeng  to  na  manccaji  colon,  ka  iya  ro Karaeng’e  nafikkiri  maega  mo  paggalung  na  nasuro mappile’ calon Bupati na dukunge.”
[Keturunan  Karaeng  yang  dimaksud  disini  keturunan dari  Petta  Riu  yang  merupakan  Karaeng  dari  kerajaan Bone  dan  salah  satu  keturunan  Karaeng  yang  begitu besar  yang  ada  di  Bulukumba,  beliau  juga  merupakan seseorang  yang  memiliki  lahan  pertanian  terluas  di Bulukumba  yang  diwariskan  kepada  anaknya  bernama Petta  Lulu,  bapak  dari  puang  Budding.  Pertama keturunan  dari  penerus  petta  Riu  dan  Petta  Lulu  yaitu Petta  Tancca’nenek  dari  Puang  Jabbar  yang  merupakan kepala  Desa  pertama  di  Desa  Bontomacinna,  dan Karaeng  Pancce’  adalah  bapak  dari  Karaeng  Jabbar beliau  juga  merupakan  pemilik  lahan  pertanian  yang terluas karena warisan dari orang tuanya. Karaeng Jabbar adalah  sosok  pemimpin  yang  disegani  oleh  masyarakat karena keberaniannya melawan penjajah sehingga model kepemimpinan  yang  ada  di  Desa  Bontomacinna  bisa dikatakan Dinasti (turun temurun). Kedua Puang H. Ape’ anak  dari  Puang  Jabbar  dan  bapak  dari  Puang  H.  Iccu’ (H.  A.  Mulhaeriddin  Djabbar,  S.Ag).  Beliau  adalah kepala  Desa  Bontomacinna  yang  sekarang.  Sehingga
Karaeng  sebagai  pemilik  lahan  pertanian  memilih pasangan  tersebut  dan  berpotensi  mendapatkan  suara terbanyak  karena  selain  sama-sama  keturunan  Karaeng para  pemilik  lahan  pertanian  tersebut  memiliki  banyak buruh  tani  yang  bisa  ikut  memilih  calon  Bupati yangmereka dukung.] 25
Dari hasil wawancara penulis dapat dikatan bahwa keberadaan  Karaeng  sebagai  pemilik  lahan pertanian  berawal  dari  asal-usul  mereka  yang awanya  mereka  benar-benar  dari  keturunan Karaeng yang diwariskan lahan pertanian yang luas oleh nenek dan ayahnya sehingga para buruh tidak bisa  berbuat  apa-apa  dan  mereka  lebih  memilih untuk  ikut  dengan  apa  yang  diinginkan  atau  yang dianjurkan  oleh  Karaeng  tersebut  karena  hanya dengan  cara  kerjasama  seperti  inilah  yang  bisa membuat  mereka tetap bekerja dan berpenghasilan untuk  memenuhi  kebutuhanya  meskipun  haknya sebagai pemilih  yang bebas  mennetukan pilihan di batasi.
Adapun  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti terkait  dengan  Karaeng  dan  Buruh  Tani  dalam Pilkada  2015  dengan  informan  yakni  Bapak Sahering  kerjasama  buruh  tani  dan  hak  pilih  yang dibatasi oleh para Karaeng pemilik lahan pertanian.
“  Maega  tau  tea  diisseng  kedda’  dibatasi  hak  pilihna, aro petani e maccoe mi bawang mi pilihanna Karaeng e iyya najamae’ galungna ka matauki di alaiyyang galung na jamae’, narekko kerjasama di pertanian antara buruh tani na Karaeng macole mo ka sistem na pake bagi hasi iya ro bage dua”
[Banyak  orang  tidak  ingin  diketahui bahwa  dibatasi  hak pilihnya, para buruh mengikut saja pada pilihan Karaeng tempat  mereka  bekerja  sawahnya.  Karena  mereka  takut apabila  lahan  tempat  mereka  bekerja  akan  diambil  oleh Karaeng  sebagai  pemilik  lahan,  tetapi  mengenai hubungan  kerjasama  antara  buruh  dan  Karaeng  terjalin dengan  baik  kerena  sistem  bagi  hasil  yang  ditetapkan para Karaeng adalah hasil panen di bagi dua.] 26
Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa benar  adanya  apabila  saat  ini  hak  pilih  para  buruh dibatasi  oleh  keberadaan  Karaeng  sebagai  pemilik lahan  pertanian  karena  adanya  ketakutan  para petani  untuk  protes  secara  langsung  untuk  tetap mempertahankan  hak  pilihnya  sehingga  meraka
25 Hj.Bukke  (106  Tahun,  Tokoh  Masyarakat  Sekaligus Veteran  Desa  Bontomacinna),  wawancara  yang  berlangsung pada  hari  Kamis,  30  Maret  2017,  di  kediaman  Beliau  di  Desa Bontomacinna, Pukul 20.00 Wita.
26 Sahering (57 Tahun, Buruh Tani ), wawancara yang pada hari  Senin  17  April  2017,  di  kediaman  Beliau  di  Desa Bontomacinna, Pukul 16.00 Wita.
terpaksa  harus  mengikuti  pilihan  para  Karaeng karena  dengan  harapan  tetap  memiliki  mata pencaharian  atau  tetap  bekerja  dilahan  tempat mereka bekerja.
Penjelasan yang sama diberikan oleh Udin. Adapun hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  terkait dengan Karaeng dan buruh tani dalam pilkada 2015 dengan  informan  yakni  bapak  Udin  yang mengatakan bahwa:
“Hubungan  tolong  menolong  anatara  Karaeng  dan buruh  tani  adalah  alasan  kenapa  Karaeng  memerlukan buruh dalam menggarap sawahnya sehingga buruh juga tertarik  dan  bersemangat  ketika  mereka  diberikan pekerjaan  menjadi  buruh  di  lahan  milik  Karaeng  itu, supaya  bisa  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Tetapi hubungan  tolong  menolong  yang  terjadi  di  Desa  ini sudah  berubah  tidak  sebatas  buruh  saja,  tapi  biasanya juga  pekerjaan  seperti  mengecat  rumah,  membersihkan halaman,  dan  lain-lain.Karaeng  meminta  buruh  untuk melakukannya,  Sama  juga  ketika  ada  pemilihan  para buruh  tani  di  sini  di  himbau  agar memilih  calon  yang didukung oleh Karaeng tempat ta bekerja”. 27
Dari  hasil  wawancara  penulis  dapat  mengatakan bahwa  dalam  hubungan  kerjasama  antara  Karaeng dan  petani  yang  ada  di  Desa  Bontomacinna  bukan sekedar hubungan kerjasama seperti jadi buruh tani yang harus bekerja di sawah  saja untuk  memenuhi kehidupan  melainkan  adanya  hubungan  tolong menolong  antar  keduanya  para  buruh  pun  mau tidak  mau  akan  memeberikan  jasanya  untuk Karaeng. Ini terjadi karena tidak adanya perjanjian sebelum  melakukan  hubungan  kerjasama  sehingga terjalin hubungan kerjasama tersebut.

## Hubungan  Karaeng  dan  Buruh  Tani  Pasca Pilkada
Pola  relasi  rakyat  dengan  pemimpin  di  Sulawesi Selatan banyak digambarkan sebagai pola hubungan  patron  klien  dalam  bahasa  Bugis  biasa disebut ponggawa . Hubungan patron klien tersebut terjalin  secara  sukarela  dan  hanya  berdasarkan kontrak  tertulis.  Hubungan  ini  bisa  berakhir  kapan saja sepanjang klien tidak  memiliki  hutang kepada patronnya.  Ia  setiap  saat  bisa  berpindah  ke  patron lain.  Pemimpin  juga  dapat  memberhentikan pengikutnya  ketika  ia  tidak  memenuhi  kewajiban- nya. 28
27 Udin,  (55  Tahun,  Buruh  Tani  ),  wawancara  yang berlangsung  pada  Senin,  17April  2017,  di  kediaman  Beliau, Pukul 16.00 Wita.
28 Sitti, h 185.
Hubungan  yang terjalin antara Karaeng dan  Buruh Tani  pasca  Pilkada  masih  tetap  hubungan kerjasama  antara  keduanya  yang  saling  mem- butuhkan satu sama lain. Tetapi hubungan ini tidak terjadi  kepada  semua  para  buruh  dan  Karaeng, hanya  sebahagian  saja  yakni  yang  ikut  memilih calon yang didukung oleh Karaeng.

## Memperbarui  Hubungan  Karaeng  dan  Buruh Tani
Hubungan  kerja  sama  yang  berlaku  di  Desa Bontomacinna  antara  Karaeng  pemilik  lahan pertanian dan buruh tani, dimana buruh  tani selalu mengikuti  yang  diperintahkan  oleh  Karaeng, khususnya  hak  pilih  para  buruh  yang  dibatasi karena  mereka  harus  memilih  calon  Bupati  yang didukung oleh Karaeng sebagaipemilik lahan.
Hubungan kerjasama antar Karaeng dan buruh tani yaitu  hubungan  timbal  balik  dimana  Karaeng sebagai  pemilik  lahan  pertanian  membutuhkan buruh  tani  untuk  menggarap  sawahnya  dan sebaliknya  buruh  tani  membutuhkan  pekerjaan. Namun ketika salah satu buruh tidak ingin dibatasi hak  pilinya  mereka  nekat  untuk  tidak  mengikuti himbauan  Karaeng  tempat  mereka  bekerja  tetapi dengan resiko mereka harus kehilangan pekerjaannyaa  sebagai  buruh  tani  di  tempat tersebut.  Dan  untuk  memperbaiki  hubungan  yang pernah  rusak  karena  pemilihan  ketika  beberapa tahun  berlalu  maka  hubungan  itu  akan  kembali baik  dengan  memberikan  pekerjaan  kembali kepada  keluarga  buruh  atau  anaknya.  Sehingga begitulah yang terjadi terus-menerus.

## PENUTUP
Mekanisme  kehidupan  politik  dan  sosial-  budaya saling  terkait  di  Desa  Bontomacinna.  Dimana hubungan kerjasama dengan mata pencaharian dan politik  (pemilihan  umum)  selalu  disangkut- pautkan.  Kandidat  yang  dipilih  Karaeng  sebagai pemilik  lahan  pertanian  berpotensi  mendapatkan suara terbanyak karena selain sama-sama keturunan  Karaeng  para  pemilik  lahan  pertanian tersebut memiliki banyak buruh tani yang bisa ikut memilih calon Bupati yang mereka dukung.
Para  buruh  tidak  memiliki  pilihan  lain  kecuali mengikuti  himbauan  tersebut  meskipun  mereka sadar  bahwa  hak  pilih  mereka  sudah  dibatasi  oleh keberadaan  Karaeng,  mereka  tidak  bisa  berbuat apa-apa karena terikat dengan hubungan kerjasama. Menurut  peneliti,  hal  ini  dapat  dikaitkan  dengan hubungan  patron  klien  yang  terjadi  di  Indonesia
Politik Kooptasi Karaeng... | 10
dimana  ada  perbedaan  antara  patron  dan  klien karena  sebagaimana  yang  di  ketahui  bahwa  patron memiliki  hak  penuh  atas  apa  yang  mereka  miliki namun klien harus mengikuti keputusan patron.
Masalah  bagi  para  buruh  tani  ialah  sistem  bagi hasil.  Meskipun  sistem  bagi  hasil  yang  berlaku  di Desa  Bontomacinna  itu  bagi  dua  hasil  panen. Tetapi mengenai pengadaan bibit, pupuk, pestisida di  tanggung  oleh  buruh  Tani  sendiri.  Karena  hasil bagi  dua  diluar  biaya  penggarapan.  Dan  mengenai tunjangan  yang  dimaksud  Karaeng  yaitu  mereka memberikan  pinjaman  berupa  uang  kepada buruhnya  untuk  biaya  penggarapan  dan  di  bayar saat selesai panen. Hal itu memberatkan para buruh dan  menginginkan  agar  biaya  penggarapan  sawah ditanggung  bersama  agar  sistem  bagi  hasil  benar- benar bagi dua antara Karaeng dan buruh tani agar terjalin  hubungan  kerjasama  yang  menguntungkan kedua belah pihak.
Maka  dari  itu  pula  peneliti  dapat  memberikan  dua kesimpulan  yang  pertama,bahwa  para  buruh  tani tidak dapat melakukan perlawanan dengan membicarakan  masalah  dan  solusi  tentang  hak pilihnya  yang  dibatasi  oleh  Karaeng  sebagai pemilik lahan kepada pemerintah setempat (Kepala Desa).  Kedua  bahwa  para  buruh  tani  tidak mempunyai  kekuatan  atau  keberanian  untuk melakukan perlawanan karena masalah ini menyangkut pekerjaan dan mata pencaharian.
***

## DAFTAR PUSTAKA
Ade  Setiawan,  “  Gerakan  Serikat  Buruh  Dengan Penolakan  Batasan  Hak  Pilih  (Studi  Serikat Buruh  Di  Kabupaten  Gresik  Tahun  2011)”, Skripsi (Gresik:  fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Ilmu Politik, Universitas Gresik, 2014).
Andriani  Saputri,  “Patron  Klien  Antara  Pemilik Lahan  Dan  Buruh  Tani  Studi  Pada  Desa Sipangan  Bolon  Kec.  Girsang  Bolon  Kab. Simalungun”, Skripsi , ( Medan: Jurusan Ilmu Sosial  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan Politik, 2015).
Haboddin Muhtar, “Karaeng Dalam Pusaran Politik Studi Kasus Di KabupatenJeneponto”, Skripsi (Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu  Sosial  Dan  Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, 2009).
Heddy  Shri  Ahimsa  Putra, Patron  Dan  Klien  Di Selawesi  Selatan  Sebuah  Kajian  Fungsional Struktural ,  (Yogyakarta:  KEPEL  PRESS, 2007).
James  C.Scott, Moral  Ekonomi  Petani  Pergolakan Dan  Subsistensi  Di  Asia  Tenggara ,  (Jakarta: LP3ES, 1983).
Juanda  Nawawi,  “Strategi  Kelompok  Bangsawan Era Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung  Oleh  Rakyat  Di  Eks  Kesultanan Buton  2014”, Jurnal  Analisis, Vol  3  No  3 (Desember 2014).
Lisa  Harrison, Metodologi  Penelitian  Politik , (Jakarta: Kencana, 2009).
Rustinsyah,  “Hubungan Patron-Klien Di Kalangan Petani Desa Kebonrejo Tahun 2011”, Jurnal Patron-Klien , Vol 2 No 1 (April 2014).
Sitti  Zuhro, Demokrasi  Lokal  Perubahan  Dan Kesinambungan  Nilai-Nilai  Budaya  Politik Loka  Di  Jawa  Timur,  Sumatera  Barat, Sulawesi  Selatan ,    (Yogyakarta:  Ombak 2009).
Sunyoto  Usman, Sosiologi;  Sejarah,  Teori  dan Metodologi , (Yogyakarta: Center for
Indonesian Research and Development [CIReD], 2004).
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar , (Jakarta: Rajawali,1982).
Taufik  Ahmad,“Genealogi  Konflik  Agraria  Di
Polongbangkeng
Takalar”,
Jurnal
Masyarakat Indonesia , Vol 4 No 2 (Desember 2014).

## Wawancara
Abd.  Hakim  (45  Tahun,  Buruh  Tani),  wawancara yang  berlangsung  pada  hari  Sabtu,  15  April 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 16.00 Wita.
Abu  Nawas  (47  Tahun,  Buruh  Tani),  wawancara yang  berlangsung  pada  hari  Senin,  17  April 2017,  di  Pabrik  Padi  di  Desa  Bontomacinna, Pukul 15.30 Wita.
H. A. Haerudding, (52 Tahun, Tokoh Masyarakat ), wawancara  yang  berlangsung  pada  hari
Kamis, 30 Maret 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 15.00 Wita.
H.  A.  Najamuddin.  MBA,  (51  Tahun,  Karaeng), wawancara  yang  berlangsung  pada  hari Minggu, 02 April 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 15.00 Wita.
Hj.  A.  Nimrah  S.  Pd,  (44  Tahun,Karaeng), wawancara yang berlangsung pada hari Rabu, 05  April  2017,  di  kediaman  Beliau  di  Desa
Bontomacinna, Pukul 15.00 Wita.
H.  A.  Mulhaeriddin  Djabbar,  S.Ag,  (37  Tahun, Kepala  Desa  Bontomacinna),  wawancara yang  berlangsung  pada  hari  Sabtu,  01  April 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 16.30 Wita.
H.  A.  Ratna,  (  56  Tahun,  Karaeng),  wawancara yang berlangsung pada hari Minggu, 02 April 2017, di kediaman Beliau di Desa Bontomacinna, Pukul 16.00 Wita. Hj.  Bukke  (106  Tahun,  Tokoh  Masyarakat Sekaligus  Veteran  Desa  Bontomacinna), wawancara  yang  berlangsung  pada  hari Kamis, 30 Maret 2017, di kediaman Beliau di
Desa Bontomacinna, Pukul 20.00 Wita.
Sahering  (57  Tahun,  Buruh  Tani  ),  wawancara yang  pada  hari  Senin  17  April  2017,  di kediaman  Beliau  di  Desa  Bontomacinna, Pukul 16.00 Wita.
Udin,  (55  Tahun,  Buruh  Tani  ),  wawancara  yang berlangsung  pada  Senin,  17April  2017,  di kediaman Beliau, Pukul 16.00 Wita.

## Website
http://kbbi.web.id/kooptasi.html, diakses pada tanggal 11/07/2017 Pukul 09.30 Wita.