E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) SEBAGAI TRANSNATIONAL CRIME DI ERA GLOBALISASI DENGAN PERBANDINGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, SINGAPURA, DAN PHILIPINA
Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, Dararida Fandra Mahira Fakultas Hukum Universitas Brawijaya lsuci721@gmail.com

## ABSTRAK
Kemajuan  teknologi  yang  disebabkan  oleh  globalisasi  memberikan  banyak  kemudahan  pada masyarakat dalam beraktifitas. Globalisasi juga membuat batas dan jarak antara tidak terlihat, oleh karena  itu  negara-negara  di  dunia  dapat  saling  terhubung.  Disisi  lain  globalisasi  memberikan dampak negatif bagi dunia, yaitu munculnya kejahatan lintas negara ( transnational crime ). Salah satu  kejahatan  lintas  negara  ( transnational  crime )  yang  menganggu  di  berbagai  negara  adalah pencucian  uang  ( money  laundering ).  Pencucian  uang  ( money  laundering )  merupakan  tindakan memproses  hasil  tindak  kriminal  untuk  menyamarkan  asal  tindakan  ilegal,  dan  mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal dan korupsi menjadi aset yang seolah-olah legal. Diberbagai negara di dunia pencucian uang ( money laundering ) menjadi kejahatan lintas negara yang rumit dan sulit diselesaikan. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan perbandingan  hukum,  untuk  membandingkan  pengaturan  tentang  pencucian  uang  ( money laundering )  di  Indonesia,  Singapura,  dan  Filiphina.  Dari  hasil  penelitian  ini  akan  mengkaji perkembangan Money Laundering di era saat globalisasi dan pengaturan tentang Money Laundering di Indonesia, Singapura, dan Philipina.
Kata Kunci: Globalisasi, Money Laundering, Transnational Crime

## ABSTRACT
Technological  advances  caused  by  globalization  provide  many  conveniences  to  people inactivity.Globalization  also  makes  the  borders  and  distances  between  invisible,  therefore  the countries of the world can be interconnected. On the other hand, globalization harms the world, namely the emergence of transnational crime. One of the most disturbing transnational crimes in various countries is money laundering. Money laundering is an act of processing the proceeds of crime  to  disguise  the  origin  of  illegal  acts,  and  converting  profits  from  illegal  activities  and corruption into seemingly legal assets. In various countries in the world money laundering becomes a  complex  and  difficult  cross-border  crime  to  solve.  In  this  journal,  the  authors  used  statutory approach  methods  and  legal  comparisons,  to  compare  money  laundering  arrangements  in Indonesia, Singapore, and Filipina. The results of this study will examine the development of Money Laundering  in an  era  when globalization and  arrangements  on  Money  Laundering  in  Indonesia, Singapore, and the Philippines.
Keywords: Globalization, Money Laundering, Transnational Crime

## A. PENDAHULUAN
Globalisasi telah menggambarkan arus zaman baru dimana revolusi dalam  bidang  teknologi  komunikasi,  dan  informasi,  serta  teknologi transportasi,  telah  melipat  jarak  dan  membuat  berbagai  titik  di  dunia terhubung.  Kemajuan  teknologi  yang  sangat  pesat  itu  berkejaran  dengan kecepatan  perubahan  dalam  dunia  kejahatan,  utamanya  kejahatan  lintas negara  atau transnational  crime . 1 Kejahatan  lintas  negara  merupakan kecenderungan yang tidak terelakkan dalam era globalisasi. Sebab, batas- batas  antar  negara  menjadi  semakin  kabur.  Dimana  era  globalisasi  ini dilengkapi  dengan  kemajuan  teknologi  telematika,  yang  disamping mempermudah  manusia  untuk  berkomunikasi  lintas  negara,  juga mempermudah dilakukannya kejahatan lintas negara.
Salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat mengganggu berbagai  negara  adalah  pencucian  uang (money  laundering). Pencucian uang (money laundering) adalah tindakan memproses hasil tindak kriminal untuk  menyamarkan  asal  tindakan  ilegal,  dan  mengubah  keuntungan  dari kegiatan  ilegal  dan  korupsi  menjadi  aset  yang  seolah-olah  legal. 2 Money Laundering telah lama dikenal, dan sejak tahun 1930 an, istilah ini muncul, karena  berkaitan  erat  dengan  perusahaan Laundry ,  yakni  perusahaan pencucian  pakaian  yang  kemudian  perusahaan  perusahaan  itu  dibeli  oleh para mafia di Amerika Serikat, dengan perolehan dana dari berbagai usaha gelap  atau  illegal,  dan  selanjutnya  diputihkan,  dari  hasil  hasil  transaksi ilegal,  seperti  pelacuran,  minuman  keras  dan  perjudian.  Mengungkapkan kejahatan  itu,  teramat  sulit,  dan  terbantu  dengan  kecurigaan  terhadap perusahaan laundery tersebut.  Pada  akhirnya,  dapat  dibuktikan  kejahatan asalnya,  karena  itu  pencucian  uang  dapat  dikatagorikan  sebagai  tindak pidana. 3
1 Muhammad Naseh. “Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa.” Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 1, (2019), 48.
2 Shiqing Yu. “ Still Keeping Secrets?Bank Secrecy, Money Laundering, and Anti Money Laundering in Swizerland and Singapore. ” IALS Student Law Review, Vol. 6, Issue 1, (2019), 20.
3 N.H.T Siahaan. Money Laundering dan Kejahatan Perbakan. (Jakarta: Jala Permata, 2008), 5.
Kriminalisasi  kejahatan  pencucian  uang,  yang  semula  tidak  diatur dalam  KUHP,  kini  telah  diperluas  maknanya  dalam  perundang-undangan tindak  pidana  kejahatan  pencucian  uang,  yang  berasal  dari  berbagai kejahatan,  terutama  yang  menggunakan  jasa  perbankan.  Kejahatan pencucian uang (money laundering), dapat didefinisikan sebagai kegiatan- kegiatan  yang  merupakan  proses  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan,  dengan  maksud  menyembunyikan  asal-usul  uang  tersebut  dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindakan  kejahatan  dengan  cara  terutama  memasukan  uang  tersebut  ke dalam sistem keuangan (financial system) sehingga apabila akhirnya uang tersebut kemudian dikeluarkan dari sistem keuangan itu, maka uang tersebut berubah  menjadi  uang  yang  sah.  Kegiatan money  laundering hanya diperlukan  dalam  hal  uang  yang  tersangkut  jumlahnya  besar,  oleh  karena bila jumlahnya kecil, uang itu dapat diserap ke dalam peredaran secara tidak kentara. Uang kotor itu harus dikonversikan menjadi uang sah sebelum uang tersebut  dapat  diinvestasikan  atau  dibelanjakan,  yaitu  dengan  cara  yang disebut  “pencucian” (laundering). Kejahatan  pencucian  uang  merupakan kejahatan  transnasional,  tanpa  mengenal  batas  negara,  maka  cara penanggulangannya  disamping  dengan  penegakan  hukum  ditingkat nasional,  maka  diperlukan  juga  kerjasama  internasional,  ini  dapat  dilihat bahwa  mencegah  kegiatan  pencucian  dana  hasil  kegiatan  melalui  sistem keuangan,  telah  mendapat  perhatian  yang  makin  besar  dari  badan-badan pembentuk perundang-undangan, lembaga penegak hukum dan bank-bank sentral disejumlah negara. Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi yang melampaui batas-batas konvensional, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut, dunia telah dimanfaatkan (Compressed)
serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai suatu ketentuan utuh. 4
Dalam  konteks  penegakan  hukum,  istilah money  laundering bukanlah  suatu  konsep  yang  sederhana,  melainkan  sangat  rumit  karena masalahnya  begitu  kompleks  sehingga  cukup  sulit  untuk  merumuskan delik-delik  hukumnya  (kriminalisasi)  secara  objektif  dan  efektif.  Hal  ini tercermin  dari  batasan  pengertiannya  yang  cukup  banyak  dan  bervariasi. Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negaranegara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang- Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi  internasional  yang  kompeten  di  bidang  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Adapun  tujuan  utama  dari  pencucian  uang  adalah  untuk menghasilkan  keuntungan,  baik  bagi  individu  maupun  kelompok  yang melakukan kejahatan tersebut. Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan money laundering di seluruh dunia, dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu  triliun  dolar setiap tahun. Dana-dana gelap tersebut akan  digunakan  oleh  pelaku  untuk  membiayai  kegiatan  kejahatan selanjutnya.  Selain  itu,  Dana  Moneter  Internasional  (IMF)  menyatakan bahwa jumlah keseluruhan money laundering di dunia diperkirakan antara dua  sampai  dengan  lima  persen  produk  domestik  bruto  dunia.  Apabila menggunakan statistik tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan bahwa money laundering berkisar antara 590 milyar US Dolar sampai dengan 1,5 triliun US dolar. Angka terendah, kirakira setara dengan nilai keseluruhan produk  ekonomi  Spanyol.  Selain  itu,  berdasarkan  perkiraan Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), 5 bahwa setiap tahun di
4 Roland Robertson, Globalization, Social Theory and Global Culture dalam Problema Globalisasi Perspektif  Sosiologi  Hukum,  ekonomi  dan  Agama, (Surakarta:  Muhammadiyah  University  Press, 2001), 3.
5 The Financial Action Task Force (FATF) is an independent inter-governmental body that develops and  promotes  policies  to  protect  the  global  financial  system  against  money  laundering,  terrorist financing  and  the  financing  of  proliferation  of  weapons  of  mass  destruction.  The  FATF
Eropa  dan  Amerika  Utara  berkisar  antara  60  hingga  80  milyar  dollar  AS telah terjadi pencucian dalam sistem keuangan.
Ada tiga tahap dalam menghasilkan pencucian uang. Tahap pertama dikenal  sebagai  "tahap  penempatan".  Tahap  penempatan  bisa  dibilang mengandung  risiko  terbesar  karena  sering  membutuhkan  setoran  dalam jumlah  besar  keuntungan  terlarang  di  bank  dan  FI  lainnya.  Tahap  kedua dikenal  sebagai  " layering atau  tahap  agitasi”.  Pada  tahap  ini,  keuntungan haram  yang  disetor  terfragmentasi  menggunakan  varietas  transaksi  yang bertindak  sebagai  "tabir  asap"  untuk  menyamarkan  asal-usul  sebenarnya dari  keuntungan  yang  ilegal.  Seringkali,  pencucian  uang  memanfaatkan emas  untuk  menyamarkan  asal  muasal  uang  kotor  karena  nilainya  tetap konstan. Tahap terakhir dikenal sebagai "Tahap integrasi atau re -integrasi". Pada  tahap  ini,  keuntungan  ilegal  telah  aman  ditempatkan  dan  berlapis sejauh  keuntungan  tersebut  telah  "dibersihkan",  dan  itu  aman mengembalikan  "uang  yang  sudah  dibersihkan"  ke  pencuci  uang  melalui sistem keuangan yang sah. Meskipun pencucian uang sering digambarkan sebagai proses tiga tahap, prosesnya-prosesnya sangat rumit karena banyak pencuci uang telah menerapkan cara baru menyembunyikan asal-usul uang "dibersihkan".  Mengingat  sifat  canggih  pencucian  uang,  tidak  dapat dihindari  bahwa  bahkan  sistem  keuangan  Singapura  (yang  sering digambarkan sebagai bebas korupsi) dapat dimangsa. 6
Di  samping  itu,  sebagaimana  yang  ditulis  oleh  Hans  G.  Nilsson, Money  laundering telah  menjadi  permasalahan  yang  menarik  bagi masyarakat  dunia  pada  hampir  dua  dekade  dan  khususnya  Dewan  Eropa (Council  of  Europe) yang  merupakan  organisasi  internasional  pertama,
Dalam  Rekomendasi  Komite  para  menteri  dari  tahun  1980  telah mengingatkan  masyarakat  internasional  akan  bahaya-bahayanya  terhadap demokrasi dan Rule of Law . Dalam rekomendasi tersebut juga dinyatakan,
Recommendations are recognised as the global anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) standard.
6 Veltrice  Tan, “The art of deterrence: Singapore’s anti-money laundering regimes.” Journal of Financial Crime , 25 (2).pp. 467-498. ISSN 1359-0790, 2018.
bahwa transfer dana hasil kejahatan dari negara satu ke negara lainnya dan proses  pencucian  uang  kotor  melalui  penempatan  dalam  sistem  ekonomi telah meningkatkan permasalahan serius, baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun demikian, hampir satu dekade rekomendasi tersebut tidak berhasil menarik perhatian masyarakat internasional terhadap masalah tersebut. Baru kemudian setelah meledaknya perdagangan gelap narkotika pada  tahun  1980-an,  telah  menyadarkan  masyarakat  internasional  bahwa money laundering telah menjadi sebuah ancaman terhadap seluruh keutuhan sistem  keuangan  dan  pada  akhirnya  dapat  menimbulkan  permasalahan serius terhadap stabilitas demokrasi.
Problematika terkait money laundering tak hanya menjadi ancaman dunia  internasional  saja  melainkan  juga  menjadi  masalah  nasional. 7
Indonesia sendiri tak luput dari permasalahan tersebut dan masih menjadi permasahan bangsa yang belum terselesaikan. Langkah demi langkah terus dilakukan pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun  2002  yang  di  sempurnakan  menjadi  Undang-Undang  Nomor  25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010  tentan  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.  Dibentuknya  Undang-undang  Pencucian  Uang,  merupakan  sebuah bentuk  komitmen  dan political  will negara  Indonesia  untuk  memerangi permasalahan pencucian uang. 8 Dari permasalahan diatas hal-hal yang perlu dikaji  dan  diteliti  yaitu  mengenai  bagaimana  perkembangan Money Laundering di  era  saat  globalisasi  serta  bagaimana  perbandingan pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) di Indonesia, Singapura, dan Philipina.
Rumusan  masalah  yang  ditarik  dari  latar  belakang  diatas  yakni meliputi:  bagaimana  perkembangan Money  Laundering di  era  saat globalisasi  ?  dan  bagaimana  perbandingan  pengaturan  tentang  Tindak
7 Iwan  Kurniawan,  “Perkembangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ( Money  Laundering )  Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, (2019), 78.
8 Beni  Kurnia  Illahi,  “Pengaturan  Perampasan  Harta  Kekayaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencucian Uang di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, (2018), 186.
Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia, Singapura, dan Philipina ?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif, yang  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), pendekatan perbandingan hukum yang didukung dengan bahan hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam jurnal ini.

## C. PEMBAHASAN
1. Perkembangan Money Laundering di era globalisasi
Istilah  pencucian  uang  atau money  laundering telah  dikenal  sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika  masa  lalu,  mencuci  uang  hitam  dari  usaha  kejahatannya  dengan memakai Meyer  Lansky ,  orang  Polansia,  yaitu  seorang  akuntan,  mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu ( laundry ). 9
Tindak pidana pencucian uang ( money laundering) secara populer dapat  dijelaskan  sebagai  aktivitas  memindahkan,  menggunakan  atau melakukan  perbuatan  lainnya  atas  hasil  dari  tindak  pidana  yang  kerap dilakukan  oleh  kejahatan  terorganisir  ( organized  crime )  maupun  individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotika dan tindak pidana lainnya. 10 Secara  etimologis,  pencucian  uang  berasal  dari  bahasa  Inggris yaitu money “uang” dan laundering “pencucian”, jadi, secara harfiah money laundering merupakan  pencucian  uang  atau  pemutihan  uang  hasil
9 Adrian  Sutedi, Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,  Likuidasi,  Dan Kepailitan , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 17.
10 Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucuian Uang.” Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3, (2019), 26
kejahatan,  yang  sebenarnya  tidak  adadefinisi  yang  universal  dan komprehensif mengenai money Laundering . 11
Money  laundering dikategorikan  sebagai  suatu  kejahatan  yang berdimensi  internasional.  Sebab,  jenis  kejahatan  ini  biasanya  juga melibatkan  sistem  keuangan  internasional  sehingga  disebut  sebagai kejahatan lintas batas antarnegara (transnational crime). 12 Akibat besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh TOC terhadap perekonomian suatu  negara  telah  mendorong  negara-negara  di  dunia  dan  organisasi internasional  untuk  melakukan  pencegahan  serta  pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Sebab,  sistem  manajemen  pengawasan  wilayah perbatasan  juga  turut  berperan  dalam  keberhasilan  menanggulangi persoalan  kejahatan  lintas  batas  melalui  pendekatan  secara  komprehensif dan integratif (comprehensive and integrative approach).
Kegiatan  TOC  berkembang  meluas  di  seluruh  dunia  termasuk  di Indonesia  akibat  kemajuan  era  globalisasi  di  bidang  teknologi,  semakin meningkatnya  perdagangan  internasional,  serta  situasi  geopolitik  yang sangat  terbuka  pasca  Perang  Dingin. 13 Guna  memperluas  jaringannya, organisasi bisnis ilegal ini memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi yang berkembang pesat.
Dalam  hal  ini,  Shelley  berpendapat  bahwa  aktivitas  organisasi kejahatan transnasional meningkat karena dipicu oleh meluasnya jangkauan bisnis legal yang didorong oleh berbagai kemudahan sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan semakin terkaitnya ekonomi dunia satu sama lain. 14
a. Pertumbuhan  sistem  komunikasi  dan  informasi  global  serta pembangunan  sistem  keuangan  global  yang  secara  singkat  dan
11 Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 153
12 Rahmi  Fitriyanti,  “Dampak  Globalisasi  Terhadap  Perluasan Money  Laundering dan Drugs Trafficking di Indonesia.” Jurnal Hukum , Vol. 4 No. 2, (2018), 59.
13 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme , (Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity, 2007), 2
14 Louise  Shelley,  “ Transnational  Organized  Crime:  An  Imminent  Threat  to  the  Nation-State?.” Journal of International Affairs, Vol. 48 No.2, Winter (2016), 465
mudah memberikan kesempatan pada perluasan jaringan organisasi criminal
b. Ketegangan akibat globalisasi, krisis ekonomi global, serta transisi politik terutama di negara-negara berkembang telah memarginalisasi  populasi  masyarakat  sehingga  meningkatkan keinginan untuk bergabung dalam bisnis kejahatan karena dianggap dapat membantu membebaskan mereka dari kemiskinan
c. Meningkatnya  mobilitas  antarnegara  akibat  kemajuan  transportasi dan komunikasi. Hal ini sangat penting bagi perkembangan sindikat internasional  dalam  membentuk  dan  memperluas  jangkauan  serta jaringan organisasi mereka secara efektif. 15
2. Perbandingan Pengaturan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money   Laundering) Di Indonesia, Singapura, dan Philipina
a. Pengaturan di Indonesia
Di  Indonesia  Pengaturan  terkait Money  Laundary diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Berbagai kejahatan,  baik  yang  dilakukan  oleh  orang  persorangan  maupun oleh  korporasi  dalam  batas  wilayah  suatu  negara  maupun  yang dilakukan  melintasi  batas  wilayah  negara  lain  makin  meningkat. Kejahatan  tersebut  antara  lain  berupa  tindak  pidana  korupsi, penyuapan  ( bribery ),  narkotika,  psikotropika,  penyelundupan tenaga  kerja,  penyelundupan  migran,  perdagangan  orang, perdagangan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan,  pencurian, penggelapan,  penipuan,  pemalsuan  uang,  dan  perjudian,  serta berbagai  kejahatan  kerah  putih  ( white  collar  crime ).  Kejahatan- kejahatan  tersebut  telah  melibatkan  atau  menghasilkan  harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.
15 Peter Chalk, “ Cross-border Crime and Grey Area Phenomena in Southeast Asia.” Boundary and Security Bulletin , Vol. 6 No.3, Autumn (2017), 67-68.
Harta  kekayaan  yang  berasal  dari  berbagai  kejahatan  atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan  akan  mudah  dilacak  oleh  penegak  hukum  mengenai sumber  diperolehnya  harta  kekayaan  tersebut,  sehingga  biasanya para  pelaku  kejahatan  terlebih  dahulu  mengupayakan  agar  harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan ( financial system ). 16 Dengan cara demikian, asal- usul  harta  kekayaan  tersebut  diharapkan  tidak  dapat  dilacak  oleh para  penegak  hukum.  Upaya  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  ini  dikenal sebagai pencucian uang ( money laundering ). 17
Dalam  Undang-Undang  TPPU,  hasil  tindak  pidana  adalah harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari  tindak  pidana:  korupsi, penyuapan,  narkotika,  psikotropika,  penyelundupan  tenagakerja, penyelundupan  migran,  di  bidang  perbankan,  di  bidang  pasar modal,  di  bidang  perasuransian,  kepabeanan,  cukai,  perdagangan orang,  perdagangan  senjata  gelap,  terorisme,  penculikan, pencurian,  penggelapan,  penipuan,  pemalsuan  uang,  perjudian, prostitusi,  bidang  perpajakan,  di  bidang  kehutanan,  di  bidang lingkungan  hidup,  di  bidang  kelautan  dan  perikanan,  atau  tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak Pidana tersebut juga merupakan Tindak Pidana menurut hukum  Indonesia. 18 Pencucian  uang  dibedakan  dalam  tiga  tindak
16 Adrian Sutedi, Op . Cit . 54.
17 Lihat  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).
18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1)
pidana:
1) Tindak  pidana  pencucian  uang  aktif,  yaitu  setiap  orang  yang menempatkan,  mentransfer,  mengalihkan,  membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat  berharga  atau  perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta kekayaan  dipidana  karena  tindak  pidana  pencucian  uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar rupiah). 19
2) Tindak  pidana  pencucian  uang  dikenakan  pula  bagi  mereka yang  menikmati  hasil  tindak  pidana  pencucian  uang  yang dikenakan  kepada  setiap  orang  yang  menyembunyikan  atau menyamarkan  asal  usul,  sumber  lokasi,  peruntukan, pengalihan  hak-hak,  atau  kepemilikan  yang  sebenarnya  atas harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda  paling  banyak  Rp.  5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah). 20
3) Tindak  pidana  pencucian  uang  pasif  yang  dikenakan  kepada setiap  orang  yang  menerima  atau  menguasai  penempatan, pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan, penukaran,  atau  menggunakan  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak
19 Ibid , Pasal 3
20 Ibid , Pasal 4
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut  dianggap  juga  sama  dengan  melakukan  pencucian uang.  Namun,  dikecualikan  bagi  Pihak  Pelapor  yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 21 Dalam Undang-Undang TPPU,
dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan  percobaan,  pembantuan,  atau  permufakatan  jahat untuk  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang  dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
Ketentuan  di  Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  TPPU dikecualikan  bagi  pihak  pelapor  yang  melaksanakan  kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi,  maka  pidana  dijatuhkan  terhadap  korporasi  dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal  4,  dan  Pasal  5  terdapat  pasal-pasal  lain  yang  mengatur mengenai  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana  pencucian  uang  diatur  pada  Pasal  11,  Pasal  12,  Pasal  14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.
Lembaga  keuangan  bank  dan  non  bank  diterminologikan dalam  pengaturan  undang-undang  ini  dengan  penyedia  jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam  bidang  keuangan  atau  jasa  lainnya  yang  terkait  dengan keuangan  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  bank,  lembaga
21 Ibid , Pasal 5
pembiayaan,  perusahaan  efek,  pengelola  reksa  dana,  kustodian, wali  amanat,  lembaga  penyimpanan  dan  penyelesaian,  pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.
Dalam  Undang-Undang  TPPU,  penyedia  jasa  keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan  pialang  asuransi,  dana  pensiun  lembaga  keuangan, perusahaan  efek,  manajer  investasi,  kustodian,  wali  amanat, perposan  sebagai  penyedia  jasa  giro,  pedagang  valuta  asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara e-money dan/atau e-wallet ,  koperasi  yang melakukan  kegiatan  simpan  pinjam,  pegadaian,  perusahaan  yang bergerak  di  bidang  perdagangan  berjangka  komoditas;  atau penyelenggara  kegiatan  usaha  pengiriman  uang.  Sedangkan penyedia  barang  dan/atau  jasa  lain:  perusahaan  properti/agen properti,  pedagang  kendaraan  bermotor,  pedagang  permata  dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang. 22
Menurut  Undang-Undang  TPPU,  transaksi  keuangan mencurigakan adalah. 23
1) Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2) Transaksi  keuangan  oleh  pengguna  jasa  yang  patut  diduga dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menghindari  pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3) Transaksi  keuangan  yang  dilakukan  atau  batal  dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
22 Ibid , Pasal 17 ayat (1).
23 Ibid
1. Transaksi  keuangan yang diminta oleh PPATK  untuk  dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi  Keuangan/PPATK ( Indonesian  Financial  Transaction  Reports  and  Analysis Center/INTRAC )  seperti  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (2) Undang-Undang  TPPU  adalah  lembaga  independen  dibawah Presiden  Republik  Indonesia  yang  dibentuk  dalam  rangka mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana  Pencucian  Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah  satu  dari The  Forty  Recommendations  yang  diusulkan  oleh Financial  Action  Task  Force  On  Money  Laundering (FATF), dalam  usaha  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  di Indonesia.
b. Pengaturan di Singapura
Pengaturan Money Laundering di Singapura diatur dalam The Corruption  Drugs  Trafficking  And  Other  Serious  Crime  Act (CDSA).  Terdapat  pertanggungjawaban  pidana  perusahaan  dan pertanggungjawaban secara alami (orang) di dalam CDSA. 24 Jaksa Agung  dalam  perannya  sebagai  Jaksa  Penuntut  Umum  (“PP”) menuntut  kejahatan  pencucian  uang  di  Singapura.  Di  dalam menangani  suatu  perkara Money  Laundering terdapat  Lembaga investigasi  utama  untuk  pelanggaran  pencucian  uang  yakni Departemen  Urusan  Komersial  ("CAD"),  sebuah  departemen Angkatan  Kepolisian  Singapura  (“SPF”).  Petugas  Central  Biro Narkotika  dan  Biro  Investigasi  Praktik  Korup  juga  terlibat  dalam penyelidikan  jenis  pencucian  uang  tertentu.  CDSA  secara  tegas
24 Tan Sin Liang, ” Singapore: New Money‐Laundering Law under the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act.”, Journal of Money Laundering Control ISSN: 1368-5201, (2017), 50.
menganugerahkan  petugas  dari  lembaga-lembaga  ini  dengan berbagai  kekuasaan  dan  hak  untuk  membantu  penyelidikan  terkait pencucian  uang.  Di  dalam  CDSA  disebutkan  bahwa  tidak  ada batasan  waktu  untuk  kejahatan  pencucian  uang  atau  untuk penuntutan pelanggaran pidana secara umum. Namun, di mana ada penundaan yang tidak wajar dalam penuntutan, ini mungkin sebuah faktor  yang  dipertimbangkan  Pengadilan  dalam  menjatuhkan hukuman.
Pelanggaran Pencucian Uang di dalam CDSA
• Section 47  (1)  -  Pelanggaran  Pencucian  Uang  yang  berkaitan dengan penjahat
• Section 47 (1) (a) - menyembunyikan dan menyamarkan properti yang mewakili pengadaan penjahat
• Section 47 (1) (b) - mengonversi atau memindahkan properti atau menghapusnya yurisdiksi
• Section 47  (1)  (c)  -  memperoleh,  memiliki,  atau  menggunakan properti yang mewakili tindakan kriminal
• Section 47 (2) &  (3)  -  Setiap individu  atau orang yang memiliki alasan  yang  masuk  akal  untuk  percaya  semua  properti  secara keseluruhan  atau  sebagian,  secara  langsung  atau  tidak  langsung mewakili yang lain memperoleh manfaat dari orang yang melakukan bagian 47 (1) (a), 47 (1) (b) atau 47 (1) (c)
• Section 44 - Setiap orang yang masuk ke dalam "pengaturan" untuk membantu dalam pencucian uang
• Section 47A  -  Tidak  perlu  menghubungkan  uang  kotor  dengan predikat tertentu Pelanggaran. 25
Hukuman  maksimum  untuk  pelanggaran  berdasarkan  pasal 43, 44, 46, dan 47 dari CDSA adalah:
25 Lihat pada The Corruption Drugs Trafficking And Other Serious Crime Act (CDSA)
(a) jika orang tersebut adalah seorang individu, denda tidak melebihi S  $  500.000  atau  penjara  dengan  jangka  waktu  tidak  melebihi  10 tahun atau keduanya, per charge ; dan
(b) jika orang tersebut bukan seorang individu, denda tidak melebihi S $ 1.000.000, per biaya. 26
Tindakan kriminal  di  bawah CDSA umumnya diselesaikan melalui  proses  peradilan.  Namun,  setelah  disahkannya  RUU Reformasi Peradilan Pidana pada tanggal 19 Maret 2018, tindakan kriminal  tertentu  tertentu  (termasuk  yang  berkaitan  dengan pelanggaran  berdasarkan  bagian  43,  44,  46,  dan  47  dari  CDSA) sekarang  dapat  diselesaikan  melalui  perjanjian  penuntutan  yang ditangguhkan  (  "DPA").  DPA  mulai  berlaku  hanya  ketika Pengadilan  Tinggi  menyetujuinya  dengan  membuat  pernyataan bahwa  DPA  adalah  untuk  kepentingan  keadilan,  dan  bahwa persyaratannya  adil,  masuk  akal,  dan  proporsional.  Setelah persetujuan tersebut, DPA secara umum harus dipublikasikan.

## c. Pengaturan di Philipina
Pengaturan Money  Laundering di  Philipina  diatur  dalam Republik  Of  The  Philippines  Code  No.9160  On  Anti  Money Laundering  Act  Of  2001 .  Di  dalam  peraturan  tersebut  di  sebutkan bahwa  subjek  hukum  dari Money  Laundering yakni  orang  dan korporasi. Yang disebutkan dalam “ Aturan  3.e. "Orang"  mengacu pada orang alami atau yuridis.” 27
Hasil Tindak Pidana yang diperoleh dari kejahatan :
Aturan  3.f. "Hasil"  mengacu  pada  jumlah  yang  diperoleh  atau direalisasi dari aktivitas yang melanggar hukum. Itu termasuk 28 :
1) Semua  hasil,  keuntungan,  efek,  dan  jumlah  material  apa  pun
26 Ibid
27 Lihat pada republik of the philippines code no.9160 on anti money laundering act of 2001
28 Ibid
yang direalisasikan dari aktivitas yang melanggar hukum;
2) Semua  sarana  moneter,  finansial  atau  ekonomi,  perangkat, dokumen,  makalah  atau  hal-hal  yang  digunakan  dalam  atau memiliki  hubungan  apa  pun  dengan  aktivitas  yang  melanggar hukum; dan
3) Semua  uang,  pengeluaran,  pembayaran,  pencairan,  biaya, pengeluaran,  biaya,  akun,  pengembalian  uang,  dan  barang- barang  serupa  lainnya  untuk  pembiayaan,  operasi,  dan pemeliharaan aktivitas yang melanggar hukum.
Pihak  yang  berwenang  dalam  melakukan  pencegahan  dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di dalam Republik Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001 menyatakan  bahwa  “ Aturan  3.g. "Otoritas  Pengawas" mengacu pada BSP, SEC dan IC. Jika BSP, SEC atau pengawasan IC  hanya  berlaku  untuk  pendaftaran  lembaga  yang  dicakup,  BSP, SEC atau IC, dalam batas-batas AMLA, harus memiliki wewenang untuk meminta dan meminta bantuan dari lembaga pemerintah yang memiliki kekuatan pengaturan dan/atau otoritas lisensi atas lembaga yang  dicakup  tersebut  untuk  implementasi  dan  penegakan  AMLA dan Peraturan ini.”
Di  dalam Republik  Of  The  Philippines  Code  No.9160  On Anti  Money  Laundering  Act  Of  2001 juga  menjelaskan  terkait transaksi  yakni  “ Aturan  3.h. "Transaksi"  mengacu  pada  tindakan apa  pun  yang  menetapkan  hak  atau  kewajiban  apa  pun  atau menimbulkan hubungan kontraktual atau hukum antara pihak-pihak di dalamnya. Ini juga termasuk setiap pergerakan dana dengan cara apa pun dengan lembaga tertutup.”
Aturan  4.1.  Pelanggaran  Pencucian  Uang  “ Pencucian uang  adalah  kejahatan  dimana  hasil  dari  kegiatan  yang  melanggar hukum  ditransaksikan,  sehingga  membuatnya  tampak  berasal  dari sumber yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
(a)  Setiap  orang  yang  mengetahui  bahwa  instrumen  moneter  atau properti  mewakili,  melibatkan,  atau  berkaitan  dengan,  hasil  dari setiap  kegiatan  yang  melanggar  hukum,  bertransaksi  atau  upaya untuk melakukan transaksi instrumen atau properti moneter tersebut. (b)  Siapa  pun  yang  mengetahui  bahwa  instrumen  moneter  atau properti  apa  pun  melibatkan  hasil  dari  setiap  kegiatan  yang melanggar hukum,  melakukan atau  gagal  melakukan tindakan apa pun sebagai akibatnya ia memfasilitasi pelanggaran pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (a) di atas.
(c)  Siapa  pun  yang  mengetahui  bahwa  instrumen  moneter  atau properti apa pun diperlukan berdasarkan Undang-Undang ini untuk diungkapkan  dan  diajukan  kepada  Dewan  Anti  Pencucian  Uang (AMLC), gagal melakukannya.”
Aturan  14.4.  Di  mana  Pelanggar  adalah  Orang  Yuridis “ Jika  pelakunya  adalah  korporasi,  asosiasi,  kemitraan,  atau  orang yuridis mana pun, hukumannya akan dijatuhkan pada petugas yang bertanggung  jawab,  sesuai  kasusnya,  yang  berpartisipasi  dalam komisi  kejahatan  atau  yang  dengan  sengaja  diizinkan  atau  gagal mencegahnya. Komisi. Jika pelaku adalah orang yuridis, pengadilan dapat  menangguhkan  atau  mencabut  lisensi.  Jika  pelaku  adalah orang asing, ia harus, di samping hukuman yang ditentukan di sini, dideportasi tanpa proses lebih lanjut setelah menjalani hukuman di sini  yang  ditentukan.  Jika  pelanggar  adalah  pejabat  publik  atau karyawan,  ia  harus,  di  samping  hukuman  yang  ditentukan  di  sini, menderita  diskualifikasi  absolut  abadi  atau  sementara  dari  kantor, sesuai dengan masalahnya.”
Aturan 5.3. Transaksi Mencurigakan “Sebagaimana dapat diarahkan oleh AMLC dan/atau dalam pelaksanaan pengawasannya dan/atau  kewenangan  pengaturan  atas  lembaga-lembaga  yang dilindungi  di  bawah  yurisdiksi  masing-masing,  otoritas  pengawas dapat  mewajibkan  semua  transaksi  yang  mencurigakan  dengan
lembaga-lembaga tertutup, terlepas dari jumlah yang terlibat, harus dilaporkan  kepada  AMLC  ketika  ada  keyakinan  yang  masuk  akal bahwa  kegiatan  pencucian  uang  atau  pelanggaran  pencucian  uang atau  pelanggaran  apa  pun  dari  Undang-undang  ini  berdasarkan Bagian 4 dan Bagian 7 (5) akan, sedang atau sedang dilakukan.
Sanksi  administratif  untuk  ketidakpatuhan  terhadap persyaratan  pelaporan  transaksi  mencurigakan  tersebut  dapat dikenakan  oleh  otoritas  pengawas  yang  diberi  wewenang berdasarkan piagam masing-masing.”
Aturan  6.4. “Persidangan  untuk  tindak  pidana  pencucian uang akan diproses sesuai dengan Kode  Acara Pidana atau Aturan Prosedur dari Sandiganbayan, tergantung kasusnya.”
Aturan  18.1.a. Dalam  waktu  tiga  puluh  (30)  hari  sejak berlakunya  Peraturan  ini,  BSP,  IC  dan  SEC  akan  mengumumkan Peraturan  Pelaksana  dan  Regulasi  AMLA,  yang  harus  diserahkan kepada Komite Pengawasan Kongres untuk persetujuan.
Aturan 18.1.b. Otoritas Pengawas, BSP, SEC dan IC akan, di  bawah  piagam  masing-masing  dan  otoritas  pengaturan, mengeluarkan  Pedoman  dan  Surat  Edaran  mereka  tentang  anti pencucian  uang  untuk  secara  efektif  mengimplementasikan ketentuan-ketentuan AMLA.
Terdapat  ketentuan  mengenai  pencegahan  tindak  pidana pencucian uang di dalam Republik Of The Philippines Code No.9160 On Anti Money Laundering Act Of 2001 yang tertera dalam : Aturan 18.2. Program Pencegahan Pencucian Uang.
Aturan  18.2.a. Lembaga-lembaga  yang  dicakup  akan merumuskan  masing-masing  program  pencegahan  pencucian  uang sesuai  dengan  Bagian  9  dan  ketentuan  terkait  lainnya  dari  AMLA dan Peraturan ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, penyebaran informasi tentang kegiatan pencucian uang dan pencegahan, deteksi dan  pelaporan  mereka,  dan  pelatihan  petugas  yang  bertanggung
jawab  dan  personel  dari  lembaga  tertutup,  tunduk  pada  pedoman seperti  yang  ditentukan  oleh  otoritas  pengawas  masing-masing. Setiap  lembaga  tertutup  wajib  menyerahkan  program  pencucian uangnya sendiri kepada otoritas pengawas yang bersangkutan dalam periode yang tidak dapat diperpanjang yang telah diberlakukan oleh otoritas pengawas dalam melaksanakan kewenangan pengaturannya di bawah piagamnya sendiri.
Aturan  18.2.b. Setiap  program  pencucian  uang  harus menetapkan prosedur terperinci yang menerapkan kebijakan "kenal- klien-Anda"  yang  komprehensif  di  seluruh  institusi,  mengatur penyebarluasan informasi yang efektif mengenai kegiatan pencucian uang  dan  pencegahan,  deteksi  dan  pelaporannya,  mengadopsi kebijakan internal, prosedur dan mengendalikan, menunjuk pejabat kepatuhan  di  tingkat  manajemen,  melembagakan  prosedur penyaringan  dan  rekrutmen  yang  memadai,  dan  mengatur  fungsi audit untuk menguji sistem.
Aturan  18.2.c. Lembaga-lembaga  yang  dicakup  akan mengadopsi, sebagai bagian dari program pencucian uang mereka, suatu sistem penandaan dan pemantauan transaksi yang memenuhi syarat  sebagai  transaksi  yang  mencurigakan,  terlepas  dari  jumlah atau  transaksi  tertutup  yang  melibatkan  jumlah  di  bawah  ambang batas untuk memfasilitasi proses pengumpulannya untuk keperluan pelaporan di  masa mendatang. transaksi  tersebut  ke AMLC ketika jumlah agregatnya melanggar ambang batas. Semua lembaga yang tercakup,  termasuk  bank  sejauh  yang  berkaitan  dengan  transaksi investasi  obligasi  tanpa  deposito  dan  non-pemerintah,  harus memasukkan  dalam  program  pencucian  uang  mereka  ketentuan- ketentuan  Peraturan  ini  dan  pedoman  lainnya  untuk  melaporkan kepada AMLC semua transaksi yang menimbulkan keyakinan yang masuk akal bahwa pelanggaran pencucian uang akan segera terjadi, sedang, atau telah dilakukan.

## D. PENUTUP
Kejahatan  lintas  negara  merupakan  kecenderungan  yang  tidak terelakkan dalam era globalisasi.  Sebab,  batas-batas antar negara menjadi semakin  kabur.  Dimana  era  globalisasi  ini  dilengkapi  dengan  kemajuan teknologi  telematika,  yang  disamping  mempermudah  manusia  untuk berkomunikasi  lintas  negara,  juga  mempermudah  dilakukannya  kejahatan lintas  negara.  Salah  satu  bentuk  kejahatan  lintas  negara  yang  sangat mengganggu berbagai negara adalah pencucian uang ( money laundering ). Pencucian  uang  ( money  laundering )  adalah  tindakan  memproses  hasil tindak  kriminal  untuk  menyamarkan  asal  tindakan  ilegal,  dan  mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal dan korupsi menjadi aset yang seolah-olah legal. Dalam konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu  kompleks  sehingga  cukup  sulit  untuk  merumuskan  delik-delik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Hal ini tercermin dari batasan  pengertiannya  yang  cukup  banyak  dan  bervariasi.  Batasan pengertian (definisi) yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki ketentuan (Undang-Undang) anti pencucian uang. Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi internasional  yang  kompeten  di  bidang  pencegahan  dan  pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Robertson,  Roland. Globalization,  Social  Theory  and  Global  Culture  dalam Problema  Globalisasi Perspektif  Sosiologi  Hukum,  ekonomi  dan  Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001
Setiadi  dan  Rena  Yulia. Hukum  Pidana  Ekonomi .  Yogyakarta:  Graha  Ilmu, 2010
Siahaan,  N.H.T. Money  Laundering  dan  Kejahatan  Perbakan. Jakarta:  Jala Permata, 2008
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Seluk  Beluk  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Dan Pembiayaan Terorisme. Jakarta: PT Pustaka Utama Gravity, 2007 Sutedi,  Adrian. Hukum  Perbankan  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,
Likuidasi, Dan Kepailitan . Jakarta: Sinar Grafika, 2010

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  Tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2010  Nomor  122,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5164
The Corruption Drugs Trafficking And Other Serious Crime Act (CDSA) Republik of the philippines code no.9160 on anti money laundering act of 2001

## JURNAL
Chalk, Peter. “ Cross-border Crime and Grey Area Phenomena in Southeast Asia”, Boundary and Security Bulletin , Vol. 6 No.3, Autumn 2017, 67-68. Illahi,  Beni  Kurnia.  “Pengaturan  Perampasan  Harta  Kekayaan  Pelaku  Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2, 2018, 186.
Fitriyanti,  Rahmi.  “Dampak  Globalisasi  Terhadap  Perluasan Money  Laundering dan Drugs  Trafficking di  Indonesia.” Jurnal  Hukum ,  Vol.  4  No.  2,  2018, 59.
Husein.  Yunus.  “PPATK:  Tugas,  Wewenang,  dan  Peranannya  Dalam Memberantas  Tindak  Pidana  Pencucuian  Uang.” Jurnal  Hukum  Bisnis , Vol. 22 No. 3, 2019, 26
Kurniawan,  Iwan.  “Perkembangan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  ( Money Laundering )  Dan  Dampaknya  Terhadap  Sektor  Ekonomi  Dan  Bisnis.” Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 3 No. 1, 2019, 78.
Liang, Tan Sin. “ Singapore: New Money ‐ Laundering Law under the Corruption,
Drug  Trafficking  and  Other  Serious  Crimes  (Confiscation  of  Benefits) Act.”  Journal  of  Money  Laundering  Control ISSN:  1368-5201,  2017, 50.
Naseh, Muhammad. “Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa.” Jurnal Hukum Internasional, Vol. 8 No. 1, 2019, 48.
Shelley,  Louise.  “ Transnational  Organized  Crime:  An  Imminent  Threat  to  the Nation-State?.”  Journal  of  International  Affairs, Vol.  48  No.2, Winter 2016, 465
Tan,  Veltrice. “The  art  of  deterrence:  Singapore’s  anti-money  laundering regimes.”  Journal  of  Financial  Crime ,  25  (2).pp.  467-498.  ISSN  1359 0790, 2018.
Yu,  Shiqing.  “ Still  Keeping  Secrets?Bank  Secrecy,  Money  Laundering,  and  Anti Money  Laundering  in  Swizerland  and  Singapore. ” IALS  Student  Law Review, Vol. 6, Issue 1, 2019, 20.