https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT TERKAIT PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PEGAWAI NOTARIS/PPAT
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt)
Chrisya Nadine Immanuela*, Siti Hajati Hoesin**.
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia E-mail ; chrisya.nadine01@ui.ac.id, sitihajati@gmail.com Naskah diterima : 12/10/2021, revisi : 30/11/2021, disetujui 01/01/2022

## Abstrak
Salah  satu  kewajiban  seorang  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris adalah menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus menjaga  kepentingan  klien  dalam  melakukan  suatu  perbuatan  hukum  dengan bantuannya.  Notaris  sendiri  dapat  rangkap  jabatan  sebagai  seorang  Pejabat  Pembuat Akta Tanah atau PPAT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Sertifikat milik klien Notaris maupun PPAT merupakan salah satu yang harus dijaga dengan baik oleh Notaris dan PPAT. Namun, apabila seorang pegawai kantor Notaris atau PPAT memberikan sertifikat kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan mereka, maka perbuatan pegawai tersebut  mengakibatkan  Notaris  atau  PPAT  tidak  dapat  memenuhi  kewajiban profesinya. Perbuatan pegawai tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.  Oleh  karena  itu,  perlu  dianalisis  lebih  lanjut  mengenai  perlindungan  hukum bagi  seorang  Notaris  atau  PPAT  apabila  pegawai  kantornya  melakukan  pemberian sertifikat milik klien kepada orang lain tanpa sepengetahuan Notaris.
Kata kunci: Notaris, PPAT, Kewajiban, Sertifikat, Klien, Perbuatan Melawan Hukum, dan Pegawai.

## Abstract
One of the obligations of a Notary under Undang-Undang Jabatan Notaris is to protect the interests  of  the  parties  involved  in  legal  actions.  Notaries  must  protect  the  interests  of clients  in  carrying  out  legal  actions  with  their  assistance.  The  Notary  himself  can  hold concurrent positions as a Land Deed Official or PPAT as regulated in Article 7 paragraph (1)  Government  Regulation  Number  24  of  2016  concerning  Amendment  to  Government Regulation Number 37 of 1998 concerning Regulation of the Position of Land Deed Official. The certificate belonging to the Notary and PPAT clients is one that must be maintained properly by the Notary and PPAT. However, if an employee of the Notary's office or PPAT gives  a  certificate  to  someone  other  than  the  client  without  their  knowledge,  then  the employee's actions result in the Notary or PPAT being unable to fulfill their professional obligations.  The  employee's  actions  can  be  said  to  be  against  the  law.  Therefore,  it  is
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
necessary to further analyze the legal protection for a Notary or PPAT if his office employee gives the client's certificate to another person without the Notary's knowledge.
Keywords:  Notary,  Land  Deed  Official,  Obligations,  Certificates,  Clients,  Tort,  and Employees.

## A. PENDAHULUAN
Notaris  mempunyai  peranan  dalam  keberlakuan  hukum  terkhusus  dalam  bidang hukum perdata. Hal  ini  karena  Notaris sebagai    pejabat  publik memiliki  kewenangan untuk  kewenangan-kewenangan    terkait  keperdataan  terkhusus  mengenai  pembuatan akta autentik.1 Notaris  adalah  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik  dan  memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Jabatan Notaris    atau  UUJN.2  Notaris  merupakan  pejabat  umum  satu-satunya  yang  memiliki kewenangan untuk membuat suatu akta autentik mengenai suatu perbuatan hukum yang akan dinyatakan dalam suatu akta otentik. Notaris juga harus menjamin kepastian tanggal akta  autentik  yang  dibuatnya,  menyimpan  dan  memberikan  grosse  dari  akta  tersebut, begitu  juga  salinan  dan  kutipan  aktanya.  Notaris  harus  memastikan  bahwa  akta  yang dibuatnya itu memang sesuai dengan ketentuan yang mengikat seorang Notaris dan tidak ada suatu peraturan umum yang menugaskan pejabat atau orang lain untuk membuatnya.3 Seorang Notaris dapat merangkap jabatan profesi sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 atau selanjutnya disebut PP PPAT. Notaris dan PPAT dapat merangkap jabatan apabila memiliki satu  wilayah  jabatan  yang  sama  atau  berada  di  wilayah  kedudukan  yang  sama.  Hal  ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PP PPAT.
Notaris diberikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun pasal tersebut berbunyi demikian
1. “Notaris  berwenang  membuat  Akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang- undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, 2alinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 2alinan2 tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
a. mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. membukukan  surat  di  bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam  buku khusus;
1 Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.
2 Tri  Jata  Ayu  Pramesti,  “Lingkup  Kerja  Notaris” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/cl4598/lingkup-kerja-notaris/ diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.
3 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 13.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa 3alinan yang memuat uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat  yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.”
Berbeda dengan Notaris, kewenangan seorang PPAT diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP PPAT. Pasal 2 ayat (1) PP PPAT berbunyi bahwa kewenangan PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta. Akta tersebut sebagai suatu alat bukti bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau  Hak  Milik  Atas  Satuan  Rumah  Susun.  Perbuatan  hukum  tersebut  kemudian  akan dijadikan  dasar  bagi  pendaftaran  perubahan  data  pendaftaran  tanah.  Adapun  akta  yang dapat dibuat oleh seorang PPAT berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP PPAT antara lain adalah sebagai berikut:
“Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. jual beli;
b. tukar menukar;
c. hibah;
d. pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
e. pembagian hak bersama;
f. pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
g. pemberian Hak Tanggungan;
h. pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.” 4
Salah satu kewajiban seorang notaris adalah bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.5 Salah satu kewajiban tersebut menuntut  seorang  Notaris  untuk  menjaga  kepentingan  pihak  terkhusus  klien  Notaris dalam perbuatan hukum yang dilakukannya dengan bantuan Notaris. Sertifikat milik klien Notaris  merupakan  salah  satu  hal  yang  harus  dijaga  dengan  baik  oleh  seorang  Notaris. Penyerahan  sertifikat  milik  klien  notaris  seharusnya  diberikan  kepada  klien  dengan sepengetahuan  notaris  terkait.  Hal  ini  dilakukan  agar  dapat  menciptakan  perlindungan hukum  bagi  pemilik  sertifikat  dan  terlaksananya  kewenangan  dan  kewajiban  seorang Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN.
PPAT juga wajib bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 huruf f dalam Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini juga diatur dalam Kode Etik Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4), dimana seorang Notaris wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah,  seksama,  penuh  rasa  tanggung  jawab,  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan,  dan  isi  sumpah  jabatan  Notaris.  PPAT  juga  harus  memberikan  pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Hal ini sebagaimana sesuai dengan Pasla 3 huruf g Kode Etik PPAT. Dengan demikian, baik Notaris dan PPAT harus bertindak tidak berpihak dalam menjalankan profesinya.
Pada berkas-berkas kelengkapan dari pihak-pihak yang mengikatkan dirinya dalam
4 Indonesia, Peraturan Pemerintah Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP Nomor 24 Tahun 2016 jo. PP Nomor 37 Tahun 1998, LN. No. 129 Tahun 2016, TLN No. 5893, Pasal 2 ayat (2).
5 Indonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No. 2 Tahun 2014, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Pasal 16 ayat (1) huruf a.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
perbuatan  hukum  pembuatan  akta  yang  dibuat  di  hadapan  Notaris,  pemenuhan kelengkapan pembuatan akta disesuaikan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 38 ayat (3) UUJN. Standar kelengkapan pemenuhan sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) UUJN, seseorang klien paling tidak melengkapi beberapa dokumen, antara lain:6
1. “Asli kartu tanda penduduk (KTP) para pihak atau para penghadap;
2. Asli kartu keluarga (KK) para pihak atau para penghadap;
3. Asli pajak bumi dan bangunan (PBB) terbaru; dan
4. Asli sertifikat hak atas tanah.”.
Pemaparan diatas menunjukkan bahwa KTP, KK, PBB, dan sertifikat hak atas tanah merupakan dokumen-dokumen yang diharuskan dipenuhi oleh seorang klien.
Dalam hal sebagaimana pada kasus yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar  Nomor  10/Pdt.G/2020/PN  Blt  yang  akan  penulis  bahas,  terjadi  suatu  penitipan sertifikat  yang  dilakukan  oleh  klien  kepada  PPAT.  Pada  sebuah  perjanjian  penitipan berlaku suatu ketentuan mengenai penitipan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut KUHPerdata. Pasal 1706 KUHPerdata mengatur bahwa penerima titipan      wajib      memelihara      barang      titipan      itu      dengan      sebaik-baiknya  seperti memelihara  barang-barang  kepunyaan  sendiri.7
Pasal  1708  KUHPerdata  mengatur  bahwa  penerima  titipan  sekali-kali  tidak  harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau penerima titipan lalai mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan hal di atas, apabila terjadi kehilangan terhadap akta karena kesalahan Notaris atau PPAT, maka Notaris  atau  PPAT  harus  bertanggung  jawab  akan  kesalahannya  tersebut.8  Apabila dikaitkan  dengan  kasus  yang  terjadi  dalam  putusan  terkait,  Notaris  atau  PPAT  dapat digugat karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai penerima titipan yaitu menjaga barang  yang  dititipkan  berupa  sertifikat.  Penitipan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  suatu perjanjian,  oleh  karena  itu,  atas  tidak  dilaksanakannya  kewajiban  penerima  titipan menjaga  barang  yang  dititipkan,  pemberi  titipan  dapat  menggugat  atas  dasar wanprestasi.9
Notaris sebagai penerima penitipan wajib menjaga  barang  sebagaimana tercermin dalam Pasal 1706 KUHPerdata. Pasal 1694 KUHPerdata, “Penitipan barang terjadi, apabila orang  menerima  barang  orang  lain  dengan  janji  untuk  menyimpannya  dan  kemudian mengembalikannya  dalam  keadaan  yang  sama”.  Ketentuan  ini  mengatur  bahwa  Notaris atau  PPAT  sebagai  penerima  titipan  berupa  sertifikat  tersebut  untuk  mengembalikan sertifikat dalam keadaan yang sama dengan pertama kali diberikan oleh klien.
Dalam  hal  penitipan  sertifikat  pada  kasus  terkait,  Notaris  atau  PPAT  memang bertanggung jawab secara perdata terhadap perlindungan bagi sertifikat milik kliennya. Akan tetapi dalam kasus yang terjadi, penyerahan sertifikat milik klien tersebut dilakukan oleh pegawai kantor Notaris atau PPAT kepada orang lain selain klien. Penyerahan tersebut dilakukan juga tanpa diketahui oleh PPAT terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat yang diserahkan yang dalam hal ini kepada PPAT seakan-akan tidak dilindungi atau dijaga dengan baik.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Notaris  atau  PPAT  tersebut  dapat
6 Ibid. , Pasal 38 ayat (3) .
7 Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , Pasal 1706.
8 Letezia Tobing, “Notaris sebagai Penerima Titipan” https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51afbd8b62ae5/notaris-sebagai-penerima-titipan diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.
9 Ibid.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Hal  ini  karena  apabila  melihat  dari pengertian  perbuatan  melawan  hukum  berdasarkan  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian  tersebut.  Dalam  hal  ini,  perbuatan  pegawai  Notaris/PPAT  tersebut  melanggar ketentuan  yang  berlaku  dimana  memberikan  sertifikat  milik  klien  tanpa  diketahui  oleh Notaris/PPAT  sebagai  penerima  sertifikat.  Perbuatan  pegawai  tersebut  memberikan kerugian kepada Notaris/PPAT.
Pemaparan  di  atas  menunjukkan  bahwa  timbul  suatu  permasalahan  hukum  bagi seorang Notaris atau PPAT. Ketidakadaan hukum bagi perlindungan bagi seorang Notaris atau PPAT dimana tanggung jawabnya seakan-akan menjadi lalai atau cacat dikarenakan perbuatan  orang  lain  yang  dalam  kasus  ini  merupakan  pegawai  kantornya  sendiri. Tindakan yang tidak dilakukan oleh Notaris atau PPAT tersebut sangat berkaitan dengan nama  baik  profesinya  tersebut,  juga  nama  baik  rekan  sejawatnya.  Hal  ini  menunjukkan adanya  kekosongan  hukum  dalam  pemberian  perlindungan  bagi  seorang  Notaris  atau PPAT dalam menjalankan profesinya apabila terjadi suatu tindakan yang tidak dia lakukan namun merugikan nama baik profesinya. Oleh karena itu, perlu dikaji dan dianalisis lebih dalam terkait kekosongan hukum terhadap perlindungan bagi Notaris atau PPAT. Hal ini agar  tercipta  kepastian  hukum  dalam  masyarakat, terkhusus  dalam  hal  ini  Notaris  atau PPAT dalam menjalankan profesinya.

## B. Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  dalam  penulisan  karya  ilmiah  ini  adalah  penelitian  yuridis normatif,  yakni  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  hukum  positif dan  putusan  terkait Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian  ini  dan  mengkaji  serta  menguji  pertimbangan  hakim  dalam  Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt terhadap peraturan perundang- undangan di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan  hukum  primer,  sekunder,  tertier.  Adapun  pemaparan  dari  bahan  hukum  yang digunakan adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 10 Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan, yaitu putusan Pengadilan dan peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris;
b. Bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  adalah  buku,  jurnal,  artikel  ilmiah, penelusuran internet, dan makalah;
c. Bahan hukum tertier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini berupa studi dokumen. Studi dokumen tersebut didapatkan melalui buku-buku dan artikel-artikel  yang  terdapat  di  perpustakaan  maupun  melalui  penelusuran internet.
C. Pembahasan
1. Kasus Posisi
10 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  cet.  9  (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2016), hlm. 119.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Para  pihak  dalam  kasus  yang  terdapat  pada  Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor 10/Pdt.G/2020/PN  Blt.  adalah  Nyonya  YN  sebagai  Penggugat,  Nyonya  HB  sebagai Tergugat I, Tuan EP sebagai Tergugat II, dan Tuan AB sebagai Tergugat III. Pada Maret 2019,  Nyonya  YN  sebagai  PPAT  mendapatkan  pekerjaan  untuk  melakukan penghapusan  roya  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Blitar  atas  sebidang  tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2644 seluas 740 m2 yang terletak  di  Desa  Sumberasri  Kecamatan  Nglegok  Kabupaten  Blitar  atas  nama  EB. Penghapusan  roya  tersebut  rencananya  akan  ditindaklanjuti  pembuatan  Akta  Jual Beli  antara  Tuan  EB  selaku  Penjual  dan  Tuan  AB    (Tergugat  III)  sebagai  Pembeli. Sertifikat terkait diserahkan kepada Kantor Nyonya YN (Penggugat).
Pada 26 April 2019, Tuan EP dan Tuan AB datang ke Kantor Nyonya YN untuk mengambil  sertifikat  terkait.  Keduanya  menemui  Nyonya  HB  untuk  mengambil sertifikat. Mereka mengambil dengan alasan Tuan EB memiliki hutang kepada Tuan EP.  Tergugat  I  memberikan  sertifikat  tersebut  tanpa  seijin  Nyonya  YN.  Beberapa hari  setelahnya,  Nyonya  YN  baru  mengetahui  bahwa  sertifikat  tersebut  telah diberikan oleh Nyonya HB kepada Tuan EP dan Tuan AB. Nyonya YN meminta untuk Nyonya  HB  untuk  meminta  Tuan EP  dan  Tuan  AB mengembalikan  Sertifikat  Hak Milik Nomor 2644 tersebut. Namun, sertifikat tersebut tidak kunjung dikembalikan. Sehubungan  kewajiban  Penggugat  yang  dilanggar,  maka  Penggugat  memohon kepada Pengadilan Negeri Blitar agar memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan  Tergugat  I,  Tergugat  II,  dan  Tergugat  III  telah  melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 2644 atas nama EB kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat:
a. Materiil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
b. Immateriil sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta tupiah);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Apabila  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Blitar  berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

## 2. Pertimbangan dan Putusan Hakim
Pertimbangan  hakim  pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor 10/Pdt.G/2020/PN  Blt.  antara  lain  Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  tindakan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 2644 oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat  III  tanpa  seizin  Penggugat  selaku  Pemilik  Kantor  Notaris  dan  PPAT  dan tindakan  pengembalian  dan  penguasaan  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  2644  oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin Penggugat telah melanggar hak dan kepatutan Penguggat sebagai pemilik kantor Notaris/PPAT dan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang telat merugikan kepentingan Penggugat. Namun, Majelis Hakim menimbang  bahwa  Penggugat  tidak  menjelaskan  siapakah  yang  telah  memberikan pekerjaan untuk penghapusan roya kepada Penggugat, sedangkan hal tersebut sangat penting untuk mengetahui siapakah pihak-pihak yang dirugikan selain Penggugat.
Majelis  Hakim  juga  menimbang  bahwa  dalam  menjalankan  sistem administrasi perkantoran Notaris/PPAT tidak terlepas dari adanya pegawai kantor yang  membantunya  dalam  menjalankan  kantor  Notaris/PPAT.  Pegawai  kantor
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Notaris/PPAT  tidak  hanya  terlibat  dalam  administrasi  perkantoran  notaris,  yang dalam  hal ini  baik melakukan  pencatatan  daftar  akta,  pembuatan,  hingga  terlibat dalam  lalu  lintas  pengantaran  dokumen  seperti  sertifikat  maupun  berkas-berkas lain ke klien dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sekalipun. Pegawai juga pada umumnya  tidak  memiliki  hubungan  keluarga  baik  sedarah  maupun  semenda, memiliki  kriteria  jujur  dan  bertanggung  jawab  serta  mampu  menjaga  kerahasian atas akta maupun dokumen-dokumen yang dibuat, dilihat, maupun yang diketahui oleh pegawai tersebut. Pegawai Notaris/PPAT juga membantu dalam pengurusan akta otentik menjadi lebih efektif. Pegawai Notaris/PPAT juga biasanya  berperan menjadi  saksi  dalam  pengesahan  akta.  Pegawai  atau  staf  kantor  Notaris/PPAT membantu Notaris dalam melakukan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN, yaitu antara lain adalah sebagai berikut:
1. Membuat daftar akta (repertorium);
2. Membuat bundel minuta akta menjadi satu budel untuk satu bulan, apabila melebihi 50 akta dijilid menjadi lebih dari satu bundel;
3. Membuat buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan (waarmerking), daftar surat di bawah tangan yang dibukukan (legalisasi), dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
4. Membuat buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
5. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
6. Membuat buku daftar klaper untuk para penghadap;
7. Membuat buku daftar klaper untuk legalisasi;
8. Membuat buku daftar klaper untuk waarmerking.
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  kode  etik seorang  Notaris/PPAT  harus  dipatuhi  pula  oleh  para  pegawainya.  Pegawai  Notaris wajib  memiliki  pengetahuan  tentang  undang-undang  Kenotariatan,  kewenangan seorang  Notaris,  hingga  paham  tata  kearsipan  terkait  dokumen-dokumen  akta  yang telah dibuat dan harus dirahasiakan oleh para pegawai Kantor Notaris.
Majelis  Hakim  menimbang  bahwa  Notaris/PPAT  juga  bertanggung  jawab  atas kesalahan pegawai bawahannya. Hal ini dikarenakan adanya hubungan antara atasan dan bawahan sebagai berikut:
1. Adanya hubungan bawahan dan atasan;
2. Tanggung  jawab  tersebut  bergantung  pada  keadaan  bahwa  perbuatan melanggar hukum itu dilakukan dalam melaksanakan tugas oleh bawahan;
3. Adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan pihak bawahan;
4. Tanggung  jawab  tidak  bergantung  pada  suatu  pelanggaran  norma  atau kesalahan  oleh  atasan.  Pihak  yang  dirugikan  cukup  berpegang  pada  bukti perbuatan  melanggar  hukum  oleh  bawahan,  adanya  hubungan  atasan  dan bawahan  dan  fakta  bahwa  tugas  bawahan  menciptakan  kesempatan  untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.
Majelis Hakim juga menimbang bahwa Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Notaris/PPAT  adalah  sebagai  bentuk  tanggungjawabnya  selaku  Notaris/PPAT  yang berwenang  dan  demi  menjaga  profesionalitas  dari  kantornya  sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terutama klien kantor Notaris/PPAT untuk tetap menggunakan jasa dari kantor Notaris/PPATnya. Pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris/PPAT
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
adalah Notaris/PPAT wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan oleh Notaris/PPAT tersebut.
Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT, maka dalam hal ini Notaris/PPAT dituntut secara moral untuk melakukan ganti rugi kepada  kliennya  dengan  membayar  biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  klien dalam  kepengurusan  dokumennya.  Namun  sebelum  Notaris/PPAT  dijatuhi  sanksi perdata  maka  notaris/PPAT  terlebih  dahulu  harus  dapat  dibuktikan  bahwa  telah adanya kerugian yang ditimbulkan dan perbuatan melawan hukum dari Notaris/PPAT terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris/PPATyang bersangkutan. Selain tanggung jawab secara perdata Notaris juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi admnistrasi dibedakan menjadi 3 (tiga) macam  yaitu,  sanksi  reparatif,  sanksi  punitif,  dan  sanksi  regresif.  Sanksi-sanksi tersebut menjadi acuan bagi Notaris untuk mempertanggung jawabkan suatu kelalaian yang terjadi di kantornya yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sertipikat yang terkait belum tertulis adanya  catatan  penghapusan  roya  yang  menurut  Penggugat  merupakan  pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Penggugat selaku Notaris/PPAT, sehingga Majelis  Hakim tidak  mengetahui  apakah  penghapusan  roya  tersebut  sudah  diselesaikan  Penggugat atau belum. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi  yang  merupakan  pegawai  pada  Kantor  Notaris/PPAT  Penggugat  bahwa saksi-saksi  baru  mengetahui  dari  Penggugat  bahwa  Tergugat  I  tanpa  seizin  dari Penggugat telah menyerahkan sertifikat terkati kepada Tergugat II dan Tergugat III bukan kepada Tuan EB sebagai pemilik sertifikat. Namun menurut saksi, kebiasaan di kantor Penggugat sertifikat dapat diserahkan apabila sudah terdapat persetujuan dari pimpinan dan sudah melunasi pembayaran atau biaya proses sertipikat. Berdasarkan bukti-bukti  dan  keterangan  saksi-saksi,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  benang merah  dan  masih  menjadi  pertanyaan  mengapa  Penggugat  merasa  keberatan  dan dirugikan dalam hal diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2644 kepada Tergugat II dan  Tergugat  III,  padahal  yang  seharusnya  dirugikan  disini  adalah  Tuan EB  sebagai pemilik sertifikat. Hingga saat ini, tidak ada orang atau pihak manapun termasuk Tuan EB yang merasa keberatan dan meminta pertanggungjawaban kepada Penggugat atas berpindah tangannya sertipikat tersebut.
Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  atas kerugian yang dialami Penggugat, maka seharusnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut kepada pihak berwajib dan setelah adanya  pelaporan  dari  Penggugat  tersebut  selanjutnya  pihak  berwajib  akan melakukan penyidikan sehingga nantinya akan jelas dan terang peristiwa hukumnya apakah  perbuatan  Para  Tergugat  tersebut  masuk  dalam  ranah  tindak  pidana  atau bukan sehingga apabila telah terbukti melakukan kesalahan maka kepada Tergugat I, Tergugat  II  dan  Tergugat  III  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana, demikian pula terhadap SHM Nomor: 2644 atas nama pemegang hak ENDRO BUSONO tersebut  akan  dijadikan  sebagai  barang  bukti  dan  statusnya  akan  dipertimbangkan melalui putusan Pengadilan.
Notaris/PPAT harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa telah ada suatu kerugian yang ditimbulkan atau yang diderita akibat perbuatan melawan hukum dari pegawai  Notaris/PPAT.  Notaris/PPAT  juga  harus  membuktikan  terdapat  hubungan
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
kausal  apakah  perbuatan  melawan  hukum  atau  kelalaian  tersebut  disebabkan kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  Notaris/PPAT  yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan  hukum  adalah  tidak  beralasan  hukum  dan  harus  ditolak.  Begitu  juga terhadap Petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
Berdasarkan  fakta-fakta  hukum  yang  telah  terungkap  dalam  persidangan Pengadilan Negeri Blitar melalui Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt., tanggal 29 Mei 2020, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.011.000,00 (dua juta sebelas ribu rupiah). 11
3. Analisis Hukum
a)  Akibat  Hukum  terhadap  Notaris/PPAT  Apabila  Terdapat  Penyerahan Sertifikat  Klien  yang  Dilakukan  Oleh  Pegawai  Tanpa  Sepengetahuan Notaris/PPAT
Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya,  pegawai  kantor  Notaris/PPAT melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana memberikan sertifikat milik  klien  kepada  orang  lain  selain  klien  tanpa  sepengetahuan  Notaris/PPAT. Kewajiban yang dimiliki oleh seorang Notaris/PPAT seakan-akan tidak terlaksana akibat  perbuatan  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  tersebut. Menurut  Jazim  Hamidi, selaku  Dosen  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya, tanggung jawab dibagi menjadi tiga antara lain tanggung jawab personal, tanggung jawab  tanggung  renteng,  dan  tanggung  jawab  kelembagaan.  Tanggung  jawab personal  merupakan  tanggung  jawab  pribadi.  Tanggung  jawab  tanggung  renteng merupakan tanggung jawab bersama atau keseluruhan, sedangkan tanggung jawab kelembangaan merupakan tanggung jawab yang akan merupakan tanggung jawab pada suatu lembaga terkait.12
Perbuatan  yang  dilakukan  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  tidak  hanya menjadi  tanggung  jawab  yang  berlaku  pribadi  pegawai,  melainkan  juga merupakan  tanggung  jawab  seorang  Notaris/PPAT  terkait  yaitu  Penggugat. Notaris/PPAT bertanggung jawab karena pelanggaran tersebut dilakukan oleh bagian dari kantor Notaris/PPAT. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut menjadi tanggung jawab yang tanggung renteng karena merupakan tanggung jawab pegawai begitu juga Notaris/PPAT.
Tanggung  jawab  hukum  dibagi  menjadi  tiga  macam  yaitu  tanggung jawab hukum perdata, tanggung jawab hukum pidana, tanggung jawab hukum administrasi.13  Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  perbuatan  yang  dapat  dilakukan
11 Pengadilan Negeri Blitar, Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN Blt., hlm. 29.
12 La  Ode  Munawir,  “Peran  Staf  Administrasi  Kantor  Notaris  Dalam  Menjaga  Kerahasiaan  Akta  (Studi  Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)” https://media.neliti.com/media/publications/35491-ID-peran-staf-administrasi-kantor-notaris-dalam-menjaga- kerahasiaan-akta-studi-di-k.pdf diakses pada tanggal 25 Agustus 2021.
13 HS Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis , cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 208.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
pertanggung  jawaban  hukum  dengan  hukum  perdata.  Hal  ini  karena pertanggungjawaban  hukum  di  bidang  perdata  akan  bersumber  pada perbuatan  melawan  hukum  atau  wanprestasi.14  Apabila  dikaitkan  dengan kasus  yang  terjadi,  perbuatan  pegawai  Kantor  Notaris  dikategorikan  sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tanggung jawab yang dapat dimintakan adalah tanggung jawab hukum perdata.
Sanksi  keperdataan  adalah  sanksi  yang  diberikan  terhadap  suatu kesalahan  yang  terjadi  karena  wanprestasi  atau  perbuatan  melawan  hukum. Sanksi keperdataan antara lain dapat diajukan pengantian biaya, ganti rugi, dan juga  bunga.15  Seorang  Notaris  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (11)  UUJN,  dapat dikenakan  sanksi  administrasi  apabila  melanggar  ketentuan  mengenai kewajiban  yang  diatur  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  sampai  i  UUJN. Sebagaimana Pasal 16 ayat (11) UUJN berbunyi sebagai berikut “(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa:
1. peringatan tertulis;
2. pemberhentian sementara;
3. pemberhentian dengan hormat; atau
4. pemberhentian dengan tidak hormat.”. 16
Selain  Notaris,  PPAT  dalam  Kode  Etik  PPAT  mengatur  mengenai  sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Adapun Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:17
“Sanksi  yang  dikenakan  terhadap  anggota  perkumpulan  IPPAT  yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa:
a. teguran;
b. peringatan;
c. schorsing  (pemecatan  sementara)  dari  keanggotaan  perkumpulan IPPAT;
d. onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan IPPAT; dan
e. pemberhentian  dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan  perkumpulan IPPAT.”
Notaris maupun PPAT dapat dikenakan sanksi administrasi dari perbuatan melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Notaris/PPAT.  Dengan demikian,  Notaris/PPAT  dan  pegawai  kantornya  harus  melakukan  pertanggung jawaban secara tanggung renteng dengan mendapatkan sanksi keperdataan yaitu berupa pengantian biaya, ganti rugi, dan juga bunga. Selain itu, Notaris/PPAT juga mendapatkan  sanksi  administrasi  sebagaimana  sesuai  dengan  ketentuan  yang dipaparkan sebelumnya.
A. Pertimbangan  Hakim  Dikaitkan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia
14 Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, dan Andika Persada Putera, “Tanggung Jawab Pidana, Perdata dan Administrasi Asisten Perawat dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya,” Legality Vol.25, No.2 (September 2017- Februari 2018), hlm. 140
15 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta , (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 195 .
16 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.
17 Indonesia, Kode Etik PPAT , Pasal 6.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Berdasarkan penjabaran pertimbangan-pertimbangan dan putusan hakim di atas,  alasan  Majelis  Hakim  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima karena  melihat  bukti-bukti  dan  keterangan  saksi-saksi,  Majelis  Hakim  tidak menemukan  benang  merah  dan  masih  menjadi  pertanyaan  mengapa  Penggugat merasa keberatan dan dirugikan dalam hal diserahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2644 kepada Tergugat II dan Tergugat III. Menurut Majelis Hakim, seharusnya Tuan EB  sebagi  pemilik  sertifikat  yang  seharusnya  merasa  dirugikan.  Sampai  adanya putusan  yang  diputuskan  oleh  Hakim,  tidak  ada  orang  atau  pihak  manapun termasuk  Tuan  EB  yang  merasa  keberatan  dan  meminta  pertanggungjawaban kepada Penggugat atas berpindah tangannya sertifikat yang terkait tersebut.
Majelis  Hakim  juga  menolak  gugatan  Penggugat  karena  Majelis  Hakim berpendapat  bahwa  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  atas  kerugian  yang dialami Penggugat, maka seharusnya Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut kepada pihak berwajib untuk diperiksa lebih lanjut  karena  termasuk  dalam  ranah  tindak  pidana.  Apabila  telah  terbukti melakukan kesalahan dan termasuk dalam tindak pidana maka kepada Tergugat I, Tergugat  II  dan  Tergugat  III  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  secara  pidana. Adapun  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  2644  atas  nama  Tuan  EB  tersebut  akan dijadikan  sebagai  barang  bukti  dan  statusnya  akan  dipertimbangkan  melalui putusan Pengadilan.
Notaris/PPAT  harus  terlebih  dahulu  dapat  membuktikan  bahwa  telah  ada suatu  kerugian  yang  ditimbulkan  atau  yang  diderita  akibat  perbuatan  melawan hukum  dari  pegawai  Notaris/PPAT.  Notaris/PPAT  juga  harus  membuktikan terdapat  hubungan  kausal  apakah  perbuatan  melawan  hukum  atau  kelalaian tersebut  disebabkan  kesalahan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada Notaris/PPAT  yang  bersangkutan.  Dengan  demikian,  berdasarkan  pertimbangan- pertimbangan  tersebut  Majelis  Hakim  memutuskan  untuk  menolak  gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Berdasarkan  Pasal  16  UUJN,  Notaris  diatur  untuk  menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam menjalankan profesinya. Salah satu kewajiban seorang  Notaris  berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  berbunyi  sebagai berikut:18
“(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
a. bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”.
Hal  ini  juga  diatur  kembali  dalam  Pasal  3  ayat  (4)  Kode  Etik  Notaris, sebagaimana berbunyi sebagai berikut:19
“(4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;”.
Ketentuan-ketentuan  di  atas  menunjukkan  bahwa  seorang  Notaris  harus menjalankan profesinya dengan berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama,  penuh  rasa  tanggung  jawab.  Notaris  harus  menjaga  kepentingan  pihak yang terkait dengan perbuatan hukum.
18 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf a.
19 Indonesia, Kode Etik Notaris , Pasal 3 ayat (4).
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
PPAT juga dalam menjalankan profesinya harus berperilaku baik. Ketentuan mengenai kewajiban seorang PPAT diatur dalam Pasal 3 Kode Etik PPAT. Adapun pada pasal 3 huruf f Kode Etik PPAT berbunyi sebagai berikut:20
“f.  bekerja  dengan  penuh  rasa  tanggung  jawab,  mandiri,  jujur,  dan  tidak berpihak;”.
Ketentuan  di  atas  mengatur  PPAT  untuk  menjalankan  profesinya  dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Selain itu dalam pasal 3 huruf g Kode Etik PPAT, PPAT juga harus memberikan pelayanan dalam menunjang profesinya dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya. Dengan  demikian,  seorang  PPAT  harus  bekerja  dengan  tanggung  jawab,  mandiri, jujur, dan tidak berpihak. PPAT juga harus memberikan pelayanan yang baik dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa baik Notaris maupun PPAT harus menjalankan profesinya dengan berperilaku baik dengan menerapkan sikap mandiri, jujur, tidak berpihak, dan bertanggung jawab.
Berkaitan  dengan  kasus  dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Blitar  Nomor 10/Pdt.G/2020/PN  Blt.,  dalam  hal  ini  selaku  PPAT  dikarenakan  melakukan penghapusan  roya  kemudian  akan  melanjutkan  ke  dalam  Akta  Jual  Beli sebagaimana Akta Jual Beli dibuat oleh PPAT berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP PPAT, PPAT diberikan pekerjaan oleh Tuan EB sebagai pemilik sertifikat untuk melakukan penghapusan roya. Namun, Tergugat II dan Tergugat III pada 26 April 2019, datang ke  Kantor  Penggugat  untuk  mengambil  sertifikat  terkait.  Tergugat  I  memberikan sertifikat  tersebut  kepada  Tergugat  II  dan  Tergugat  III  tanpa  sepengetahuan Penggugat  sebagai  PPAT.  Dalam  hal  ini,  PPAT  dapat  dikatakan  menjalankan profesinya  seakan-akan  berpihak  kepada  Tergugat  II  dan  Tergugat  III  dan  tidak menjalankan  amanah  dari  Tuan  EB  dengan  baik.  Sertifikat  milik  Tuan  EB  bisa berpindah tangan kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa diketahui dan disetujui oleh  Tuan  EB.  Penggugat  sebagai  PPAT  menjalankan  profesinya  dengan  tidak bertanggung jawab untuk menyimpan sertifikat kliennya.
Walaupun tidak adanya keberatan yang diajukan oleh Tuan EB, namun dalam hal  PPAT  menjalankan  profesinya,  seharusnya  PPAT  tetap  menyimpan  sertifikat kliennya  sebagaimana  itu  merupakan  amanah  yang  diberikan  klien  kepadanya. PPAT harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang memerlukan jasanya yang dalam hal ini adalah kliennya yaitu Tuan EB membutuhkan jasa PPAT untuk melakukan penghapusan roya.
Pasal  1706  KUHPerdata  mengatur  bahwa  penerima  titipan      wajib memelihara   barang    titipan   itu    dengan     sebaik-baiknya  seperti memelihara barang-barang    kepunyaan    sendiri.21  Pasal  1708  KUHPerdata  mengatur  bahwa penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang  tidak  terelakkan  datangnya,  kecuali  kalau  penerima  titipan  lalai mengembalikan barang yang dititipkan kepadanya. Berdasarkan hal di atas, apabila terjadi kehilangan terhadap akta karena kesalahan Notaris atau PPAT, maka Notaris atau  PPAT  harus  bertanggung  jawab  akan  kesalahannya  tersebut.22  Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi dalam putusan terkait, Notaris atau PPAT dapat digugat  karena  tidak  menjalankan  kewajibannya  sebagai  penerima  titipan  yaitu
20 Kode Etik PPAT , Pasal 3 huruf f.
21 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , Pasal 1706.
22 Letezia Tobing, “Notaris sebagai Penerima Titipan” , diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
menjaga  barang  yang  dititipkan  berupa  sertifikat.  Berdasarkan  Pasal  1694 KUHPerdata, suatu penitipan barang terjadi apabila penerima barang dengan janji untuk  menyimpannya  dan  kemudian  mengembalikannya  dalam  keadaan  yang sama.  Dengan  demikian,  Notaris  atau  PPAT  sebagai  penerima  titipan  berupa sertifikat  tersebut  harus  mengembalikan  sertifikat  dalam  keadaan  yang  sama dengan pertama kali diberikan oleh klien, kecuali memang ada suatu penghapusan roya atau perbuatan hukum yang memang sudah disetujui oleh klien tersebut. Penitipan  sertifikat  ini  tidak  berlangsung  dengan  baik  karena  Penggugat selaku PPAT tidak dapat menjaga sertifikat tersebut dengan baik. Akan tetapi dalam kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt.,  penyerahan  sertifikat  milik  klien  tersebut  dilakukan  oleh  pegawai  kantor Notaris atau PPAT kepada orang lain selain klien tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikat yang diserahkan kepada PPAT seakan-akan tidak disimpan dengan baik oleh PPAT.
Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  Notaris/PPAT  tersebut  dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini karena apabila melihat pengertian dari perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan  melawan  hukum  merupakan  tiap  perbuatan  melanggar  hukum  yang membawa  kerugian  kepada  orang  lain  yang  mewajibkan  orang  yang  dirugikan tersebut  mengganti  kerugian.23  Apabila  dikaitkan  dengan  pengertian  mengenai perbuatan melawan hukum,  pegawai kantor Notaris/PPAT melakukan perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat yang dalam hal ini selaku PPAT.
Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya  Perbuatan Melawan Hukum, dalam menentukan  suatu  perbuatan  dapat  dikualifisir  sebagai  melawan  hukum, diperlukan 4 syarat yaitu:24
1.    Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2.    Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3.    Bertentangan dengan kesusilaan
4.    Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.
Berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim,  pegawai  kantor  Notaris/PPAT harus tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, memiliki kriteria jujur dan bertanggung jawab serta mampu menjaga kerahasian  atas akta maupun  dokumen-dokumen  yang  dibuat,  dilihat,  maupun  yang  diketahui  oleh pegawai  tersebut.  Apabila  dikaitkan  dengan  perbuatan  pegawai  Notaris/PPAT, seseorang pegawai harus memenuhi kewajiban sebagai pegawai yaitu bertanggung jawab  atas  dokumen-dokumen  yang  dibuat,  dilihat,  maupun  yang  diketahui  oleh pegawai tersebut.
Pegawai  kantor  Notaris/PPAT  atau  sering  disebut  staf  administrasi  kantor Notaris/PPAT  dalam  perekrutannya  harus  memenuhi  kriteria  agar  bisa  diterima untuk bekerja, kriteria yang harus dimiliki untuk menjadi staf administrasi kantor notaris antara lain adalah:25
a. Pendidikan
b. Keterampilan
23 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) , Pasal 1365.
24 Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum , cet. 1 (Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003), hlm. 117.
25 La  Ode  Munawir,  “Peran  Staf  Administrasi  Kantor  Notaris  Dalam  Menjaga  Kerahasiaan  Akta  (Studi  Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton Utara)” diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
c. Kejujuran
d. Ketekunan
e. Pengalaman
f. Berkelakuan baik.
Menurut  Darma  Sanjata  Sudagung,  kewenangan  seorang  staf  administrasi kantor notaris adalah instruksi sebagaimana merupakan aturan atau perintah yang didapatkan  dari  Notaris.26  Mandat  atau  instruksi  yang  diberikan  oleh  notaris kepada  staf  administrasi  kantror  notaris  memiliki  tujuan  untuk  melindungi kepentingan  para  pihak  sesuai  dengan  kewenangan  yang  diberikan  kepada Notaris/PPAT.
Pegawai  kantor  Notaris/PPAT  harusnya  menjaga  sertifikat  klien  dan  tidak memberikan  secara  cuma-cuma  kepada  pihak  yang  tidak  seharusnya  dapat mengambil sertifikat tersebut. Hal ini karena seorang pegawai kantor Notaris/PPAT harus melakukan pekerjaannya atas suatu instruksi dari Notaris/PPAT, sedangkan dalam  kasus  terkait,  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  memberikan  sertifikat  klien kepada  orang  lain  tanpa  sepengetahuan  atau  adanya  instruksi  dari  Penggugat. Dengan  demikian,  apabila  dikaitkan  dengan  kasus  terkait,  perbuatan  yang dilakukan  oleh  Tergugat  I  sebagai  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  dapat dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum  karena  melanggar  kewajiban yang seharusnya dia lakukan.
Sebagaimana  pertimbangan  hakim,  walaupun  tidak  ada  keberatan  yang diajukan  oleh  siapapun,  namun  seharusnya  Majelis  Hakim  mempertimbangkan mengenai  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pegawai  kantor Notaris/PPAT.  Majelis  Hakim  juga    seharusnya  mempertimbangkan  bahwa Notaris/PPAT sendiri memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan profesinya. Perbuatan yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT tersebut tentu  akan  melanggar  kewajiban  yang  seharusnya  dilakukan  Notaris/PPAT. Notaris/PPAT terkait tidak dapat menjalankan profesinya dengan baik dan akibat perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Notaris/PPAT,  nama  baik Notaris/PPAT tidak dapat berlangsung dengan baik.

## D. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan  pemaparan  penjelasan  dan  analisis  di  atas,  kesimpulan  yang  dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:
1. Notaris/PPAT dan pegawai kantornya harus melakukan pertanggung jawaban secara tanggung renteng. Pertanggung jawaban yang harus dilakukan oleh Notaris/PPAT dan juga  pegawainya  sebagaiman  harus  tanggung  renteng  adalah  berupa  sanksi keperdataan yang dapat dilakukan dengan melakukan pengantian biaya, ganti rugi, dan  juga  bunga.  Selain  itu,  Notaris/PPAT  juga  mendapatkan  sanksi  administrasi  se bagaimana  sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (11) UUJN  bagi seorang Notaris. Sanksi  administrasi  bagi  Notaris  yang  melanggar  kewajibannya  yang  diatur  dalam Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan  i  adalah  berupa  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian dengan tidak hormat. PPAT yang melanggar Kode Etik berdasarkan Pasal 6 Kode Etik PPAT juga mendapatkan sanksi  administrasi berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan  sementara)  dari  keanggotaan  perkumpulan  IPPAT,  onzetting
26 Ibid.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
(pemecatan)  dari  keanggotaan  perkumpulan  IPPAT,  atau  pemberhentian  dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan IPPAT;
2. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt. yang memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kurang tepat. Walaupun tidak ada keberatan yang diajukan oleh siapapun terkhusus oleh Tuan EB sebagai pemilik sertifikat,  namun  seharusnya  Majelis  Hakim  juga  mempertimbangkan  mengenai perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  pegawai  kantor  Notaris/PPAT.  Hal  ini karena perbuatan melawan hukum pegawai kantor Notaris/PPAT tentu menimbulkan akibat  hukum  bagi  Notaris/PPAT  yang  tidak  mengetahui  mengenai  penyerahan sertifikat  terkait.  Majelis  Hakim  juga    seharusnya  mempertimbangkan  bahwa Notaris/PPAT sendiri memiliki kewajiban yang harus dilakukan dalam menjalankan profesinya.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  kantor  Notaris/PPAT  tersebut akan melanggar kewajiban yang seharusnya dilakukan profesi Notaris/PPAT. Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT dalam memutuskan dalam putusan terkait.
Berdasarkan pemaparan penjelasan dan analisis di atas, saran yang dapat diberikan antara lain sebagai berikut:
1. Pemerintah  seharusnya  dapat  membuat  suatu  peraturan  perundang-undangan yang  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  Notaris/PPAT  apabila  terjadi  suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai kantor Notaris/PPAT;
2. Para  penegak  hukum  dalam  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  hukum sebaiknya  lebih  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  mengenai suatu profesi agar tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.

## E. Biodata Singkat Penulis
Chrisya  Nadine  Immanuela,  S.H .  lulus  dari  FH  UI  pada  tahun  2020  dengan  peminatan Hukum Perdata. Sekarang Ia sedang melanjutkan studi di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia sejak 2020.
Dr.  H.  Siti  Hajati  Hoesin,  S.H.,  M.H., C.N. merupakan  staf pengajar  Bidang  Studi  Hukum Administrasi  Negara  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia  sejak  tahun  1988.  Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 1986, Magister Hukum pada tahun 1996, dan Doktor  Ilmu  Hukum  pada  tahun  2006  dari  Universitas  Indonesia.  Beliau  juga  aktif dalam mengikuti  pelatihan  baik  Nasional  maupun  Internasional.  Saat  ini  Beliau  masih  menjadi anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta (2019-2022), dan anggota Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Depok sejak 2018.

## F. Ucapan Terimakasih.
Terima  kasih  kepada  Ibu  Dr.  H.  Siti  Hajati  Hoesin,  S.H.,  M.H.,  C.N.  atas  bantuannya  untuk membimbing  penulis  dalam  menuliskan  hingga  menyelesaikan  pembuatan  jurnal  ini. Terima  kasih  juga  kepada  orang  tua,  kakak,  adik,  dan  sahabat-sahabat  penulis  yang  setia mendukung penulis sepanjang pembuatan jurnal ini.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.

## DAFTAR PUSTAKA

## I. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Peraturan  Jabatan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah , PP Nomor 37 Tahun 1998, LN. No. 52 Tahun 1998, TLN No. 3746.
________.  Peraturan  Pemerintah  Perubahan  atas , PP  Nomor  37  Tahun  1998  tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, LN. No. 129 Tahun 2016, TLN No. 5893.
________. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004, LN. No. 117 Tahun 2004, TLN 4432.
________. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 2 Tahun 2014, LN. No.3 Tahun 2014, TLN No. 5491. ________. Kode Etik PPAT .
________. Kode Etik Notaris .
________. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Indonesia, LN. No 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (Burgerlijk  Wetboek). Diterjemahkan  R.  Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2017.

## II. Buku
Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika Aditama, 2008.
Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum . Cet. 1. Jakarta: Pasca Sarjana FH UI, 2003. Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum . Cet. 9. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis . Cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014. HS, Salim. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta) . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015. Sjaifurrachman dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju, 2011.

## III. Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Blitar. Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN Blt.

## IV. Jurnal
Hoesin,  Siti  Hajati.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Sebagai  Pemberi  Kerja  Dalam  Hal  Terjadi Perbuatan Melawan Hukum.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 49 Nomor 3 (2019). Maria,  Juli. “Hubungan  Hukum  Antara  Notaris  Dengan  Karyawan  Notaris.” MODELING: Jurnal Program Studi PGMI . Volume 4 Nomor 1 Maret 2017. Munawir, La Ode. “Peran Staf Administrasi Kantor Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi Di Kantor Notaris Dengan Wilayah Hukum Kota Kendari Dan Kabupaten Buton  Utara).”  Jurnal  Hukum  Universitas  Brawijaya,  Magister  Ilmu  Hukum  dan Kenotariatan, 2015.
Ola, Clara Yunita Ina, Khoirul Huda, dan Andika Persada Putera. “Tanggung Jawab Pidana, Perdata  dan  Administrasi  Asisten  Perawat  dalam  Pelayanan  Kesehatan  Desa Swadaya”. Legality Vol.25, No.2 (September 2017- Februari 2018). Hlm. 134-146.
https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : 10.33751/palar.v7i2.
Putra,  Pramadita  Anggara.  “Efektivitas  Perjanjian  Kerja  Antara  Karyawan  dengan Notaris.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 3 Nomor 1 Februari 2019. Hlm. 126-142.
Putri,  Asrilia  Bayi  Saka  dan  Gunarto.  “Perlindungan  Hukum  Karyawan  Notaris  Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).” Jurnal Akta Volume 4 No. 4 Desember 2017. Hlm. 535-544.
Sari,  Indah.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH)  dalam  Hukum  Pidana  dan  Hukum Perdata.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma. Volume 11 No. 1, September 2020. Hlm. 53-70.

## V. Tesis
Prawira, Sadong. “ Perlindungan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Perundang-
Undangan Ketenagakerjaan .” Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Jambi. Jambi, 2021.

## VI. Internet
Aries,  Albert. “Perbuatan  Melawan  Hukum  dalam  Hukum  Perdata  dan  Hukum  Pidana” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuata n-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/.  Diakses  pada tanggal 26 Agustus 2021.
Pramesti, Tri Jata Ayu. “Lingkup Kerja Notaris ” https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ ulasan/cl4598/lingkup-kerja- notaris/. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.
Sugali. “Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum” https://sugalilawyer.com/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum/.  Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021.
Tamin, Boy Yendra. “Tanggungjawab Antara Atasan dan Bawahan Atas Kesalahan Kerja Dalam
Melaksanakan Pekerjaan” https://www.boyyendratamin.com/2013/03/tanggungjawab-antara-atasan-dan- bawahan.html. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2021. Tobing, Letezia. “Notaris sebagai Penerima Titipan” https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51afbd8b62ae5/notaris- sebagai-penerima-titipan. Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021.