PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 127
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)

## EVALUASI KEBIJAKAN TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS)
Ridwan 1 , Lailul Mursyidah 2

## Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Ridwan.masyur7@gmail.com 1 , lailulmursyidah@umsida.ac.id 2

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  seberapa  baik  kebijakan  pengelolaan  migas sesuai  dengan  regulasi  yang  berlaku.Lokasi  penelitian  di  teluk  Jambe  Desa  Kedungbanteng Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo.  Wawancara,  observasi,  dan  catatan  tertulis digunakan  sebagai  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  ini.  Serta  data  primer dan  sekunder  digunakan  sebagai  sumber  data.  Temuan  penelitian  menunjukkan  PT.  Minarak Brantas  Gas  dalam  melakukan  pengelolaan  tambang  Gas  di  teluk  jambe  desa  kedungbanteng cenderung mengabaikan aturan yang berlaku sepertidiatur dalam UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  sertaPerda  No  6  Tahun  2009  tentang  rencana  tata  ruang  wilayah Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2009-2029.  Dapat  dilihat  sebagai  berikut:  (1)  Pada  efektivitas kebijakan,pelaku  usaha  tambang  belum  efektif  menyediakan  lapangan  pekerjaaan  untuk masyarakat  setempat  dan  belum  efektif  mengembangkan  kewilayahan  desa  (2)  Pada responsivitas  kebijakan,dapat  dilihat  dari  penolakan  masyarakat  yang  berdampak  atas  kegiatan tambang gas (3) Pada perataan kebijakan,dengan adanya kebijakan perijinan tambang pengelola tambang  lebih  diuntungkan  dibandingkan  masyarakat  yang  berdampak.  (4)  Pada  ketepatan kebijakan,pengelolaan  tambang  gas  di  desa  kedungbanteng  didominasi  oleh  dampak  negatif seperti jalan rusak dan penuruanan tanah yang menyebabkan banjir pada pemukiman dan sawah milik masyarakat desa kedungbanteng Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan,Tambang

## ABSTRACT
The  purpose  of this  research  is to  find  out  how  well  oil  and  gas  management  policies  comply with  applicable  regulations.  The  research  location  is  in  Jambe  Bay,  Kedungbanteng  Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency. Interviews, observations, and written notes were used as data collection methods in this qualitative research. As well as primary and secondary data are  used  as  data  sources.  The  research  findings  show  that  PT.  MinarakBrantas  Gas  in managing the  gas  mine  in  TelukJambe,  Kedungbanteng  village, tends to ignore  the  applicable regulations  as  stipulated  in  Law  No.  22  of  2001  concerning  Oil  and  Gas  and  Regional Regulation  No.  6  of  2009  concerning  spatial  planning  for  the  Sidoarjo  Regency  area in  2009-
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 128
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
2029. It can be seen as follows: (1) In terms of policy effectiveness, mining business actors have not  been  effective  in  providing  employment  opportunities  for  local  communities  and  have  not been  effective  in  developing  village  territories  (2)  In  terms  of  policy  responsiveness,  it  can  be seen  from  the  rejection  of  the  community  which  has  an  impact  on  gas  mining  activities  (3)  In terms of policy smoothing, with the existence of a mining licensing policy, mine managers will benefit  more  than  the  affected  communities.  (4)  Regarding  the  accuracy  of  the  policy,  the management of the gas mine in the village of Kedungbanteng is dominated by negative impacts such  as  damaged  roads  and  land  subsidence  which  causes  flooding  in  settlements  and  rice fields belonging to the people of Kedungbanteng village Keywords: Mine, Policy, Evaluation

## PENDAHULUAN
Sumber  daya  alam  memberi  peranpadapembangunan  nasional  maupun  daerah karena  berbagai  aspek  kehidupan  sangat  dipengaruhi  oleh  peran  sumber  daya  alam. Undang-Undang  Dasar  1945  pasal  33  ayat  3  berbunyi  :  Bumi  air  dan  kekayaan  alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk  kemakmuran  rakyat.  Pemerintah  sebagai leading  actor memiliki  peran mengontrol  dan  membatasi  penggunaan  sumber  daya  alam  (Mursalim,  2021).  Agar pemanfaatan  sumber  daya  alam  dapat  terkendali  tanpa  merusak  ekosistem  yang  ada. Sumber  daya  migas  adalah  salah  satu  yang  memiliki  peran  vital  bagi  pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Sektor pertambangan dalam negeri merupakan sektor yang menempati posisi dominan bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Selain memberikan dampak  positif  bagi  pertumbuhan  ekonomi,  sektor  pertambangan  juga  dapat memberikan  dampak  negatif  terhadap  kehidupan  sosial,  lingkungan,  politik  serta budaya (I. Hakim, 2009)
Tabel 1. Nilai Ekspor Migas dalam dolar AS (Juta US$) Januari Februari Maret April Bulan 901,2 994,8
Mei
Juni 1496,1 1549,3 1405,1 1433,3
Juli
Agustus 1367,9 1686,5
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 129
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Sumber : BPS 2022
Pada  tabel  1.  Catatan  nilai  ekspor  migas  nasional  tahun  2022  setiap  bulannya mengalami peningkatan (Nn, 2022). Nilai ekspor tertinggi ada pada bulan Agustus 2022 senilai 1686,5 Juta U$ Dolar.  Sementara itu  menurut  catatatn  SKK Migas. Penerimaan negara  dari  industri  migas  pada  tahun  2022  berada  pada  nominal  US$  4,4  miliar  atau Rp.61,6  Trilyun  (Aud,  2022).  Besarnya  pendapatan  negara  dari  sektor  migas mengindikasikan  bahwa  produksi  migas  nasional  merupakan  sektor  industri  berskala besar.  Maka  pengambilan  bahan  tambang  secara  berlebihan  adalah  kegagalan  untuk mematuhi  aturan  perundang-undangan  lingkungan  yang  merupakan  beban  berat  bagi generasi mendatang (Rokhim, 2012)
Pengambilan  bahan  tambang  secara  berlebihan  sering  dilakukan  oleh  para pelaku  usaha  tambang  dalam  hal  ini  perusahaan  atau  badan  usaha  tetap  yang mendapatkan  ijin  melakukan  kegiatan  pertambangan  di  wilayah  tertentu.  Oleh  karena itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan bagi perusahaan atau operator tetap untuk mengelola  sumber  daya  alam  agar  tidak  berdampak  pada  kerusakan  ekosistem. Sebabpelaku  usaha  tambang  cenderung  tidak  akan  mempertimbangkan  apakah  lahan yang  dipakai  untuk  kegiatan  tambang  apakah  berakibat  pada  ekosistem  sekitar  atau tidak (O. M. L. Hakim, 2009).
Menurut  Thomas  R.  Dye,  Kebijakan  publik  adalah  apapun  yang  dipilih  oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (Riant, 2017). Dalam hal ini kebijakan publik  dipandang  sebagai  tindakan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah. Pemerintah  harus  memilih  untuk  bertindak,  apakah  melakukan  sesuatu  atau  tidak melakukan  sesuatu.  Pemerintah  sebagai  pembuat kebijakan  harus  pula  mengawasi  dan mengevaluasi  jalannya  kebijakan  sebab  pemerintah  harus  melaporkan  jalannya kebijakan  kepada  masyarakat  secara  periodik  serta  kebijakan  yang  sudah  dibuat  harus sesuai dan dilaksanakan seperti yang dikehendaki (Samodra Wibawa, 1994)
Kebijakan  migas sendiri di Indonesia sudah ada dari  jaman pemerintahan  Hindia Belanda  yang  dimulai  dengan Indische  Mijnwet  1899 ,  Pada  era  orde  lama  tertuang dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1960  tentang  Eksploitasi  Minyak  dan  Gas Bumi.  Era  orde  baru  tertuang  pada  undang-undang  mengenai  perusahaan  tambang Migas No 8 Tahun 1971 (Pertamina).  Disusul pada era reformasi kebijakan  migas ada pada  peraturan  perundangan  No  22  tahun  2001  mengenai  Minyak  dan  Gas  Bumi (Ariyon,  2012).  PT  Minarak  Brantas  Gas  yang  dahulu  bernama  PT.  Lapindo  Brantas salah satu perusahaan tambang  yang diberi  ijin  mengelola tambang  migas  Berdasarkan pada pasal 9 undang-undang  No 22 Tahun 2001 yang berbunyi: Segala  kegiatan usaha
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 130
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
hulu dan kegiatan usaha hilir pertambangan migas dapat dilaksangan oleh badan usaha swasta.
Sejak  tahun  2016  PT.  Minarak  Brantas  Gas  telah  memulai  aktifitas  pengeboran Gas  di  Desa  Kedungbanteng  Kecamatan  Tanggulangin  Kabupaten  Sidoarjo  dengan menggunakan  lahan  seluas  4000  M2  (Auliyak,  2022).  Penggalian  sumur  Gas  di  Desa Kedungbanteng dikuatkan dengan surat keputusan Bupati Sidoarjo No. 188/985/404/.1.3.2/2015 mengenai  izin lingkungan atas kegiatan pengembangan sumur migas.  Daerah  Tanggulangin  kaya  akan  migas  terdapat  delapan  triliun  standar  kaki kubik  cadangan  migas  yang  hingga  kini  belum  semua  dieksplorasi.  Kisaran  migas  di Desa  Kedungbanteng  diperkirakan  mencapai  5  hingga  10  juta  kaki  kubik  per  hari (Auliyak,  2022).  Alasan  inilah  yang  melatarbelakangi  PT.  Minarak  Brantas  Gas melakukan penggalian sumur gas di Desa Kedungbanteng.
Kabupaten Sidoarjo sendiri secara keseluruhan memiliki 21 sumur galian migas di lapangan  blok  Wunut  dan  sekitarnya  serta  5  sumur  di  lapangan  blok  tanggulangin (Hendra, 2019). Kesemua sumur tersebut dikelola oleh PT. Minarak Brantas Gas, sesuai dengan  Perda  No.6  Tahun  2009  mengenai  rencana  tata  ruang  wilayah  Kabupaten Sidoarjo  Tahun  2009-2029  yang  menempatkan  zonasi  wilayah  pertambangan  terletak pada Kecamatan Porong dan Kecamatan Tanggulangin.
Pada  UU  No  22  Tahun  2001  maupun  Perda  Kabupaten  Sidoarjo  No.  6  Tahun 2009  aktivitas  tambang  harus  memperhatikan  pada  aspek  lingkungan.  Namun  dalam praktiknya  aktivitas  tambang  yang  dilakukan  oleh  Minarak  Brantas  Gas  mendapatkan keluhan  dari  masyarakat  sekitar  karena  dampak  yang  dihasilkan.  Masyarakat beranggapan  bahwa  pengelolaan  tambang  gas  di  teluk  Jambe  Desa  Kedungbanteng berdampak pada rumah dan sawah mereka terendam banjir.
Penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  sebagai  acuan  berbagai  pihak  dalam membuat  kebijakan  menyoal  tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam  migas  dan  untuk memberikan  masukan  kepada  pemerintah  dan  masyarakat  luas  tentang  evaluasi kebijakan bila tidak berjalan akan menimbulkan dampak negatif  dalam  berbagai aspek. Maka permasalahan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan galian sumur gas di teluk Jambe Desa Kedungbanteng berdasarkan UUNo 22 Tahun 2001 tentang Migas dan  menurut  Perda  Kabupaten  Sidoarjo  No  6 Tahun  2009  menyoal  rencana  tata  ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 -2029 pada zonasi pertambangan.
Penulis  juga  paparkan  penelitian  terdahulu  sebagai  perbandingan  untuk menunjukkan orisinalitas dari peneltian. Seperti skripsi yang dibuat oleh Fajri Mursalim dengan  judul  “Evaluasi  kebijakan  pengelolaan  tambang  galian  C  di  Kecamatan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 131
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Mangkutana  Kabupaten  Luwu  Timur”  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui seberapa  efektif  kebijakan  manajemen  pertambangan  galian  C  berdasarkan  regulasi yang  berlaku.  Maka  dapat  disimpulkan  kebijakan  Pemerintah  daerah  Sulawesi  Selatan No  4  Tahun  2018  sejauh  ini  telah  berhasil  melakukan  pengendalian  pertambangan minreal dan batubara, walaupun tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi dan  menjamin  pemanfaatan  mineral  dan  batubara  secara  berkelanjutan  dan  ekologis, kemanfaatan  sampai  saat  ini  belum  terasa.  Namun  sebagian  masyarakat  Desa Kasintuwu  merasakan  manfaat  dari  aspek  lain,  seperti  manfaat  ketenagakerjaan  yang menjadi  standar  memulai  perusahaan  tambang  yang  mengutamakan  lingkungan  dan masyarakat sebagai pekerja. Antara Penelitian ini dengan penelitian sekarang dibedakan dengan  objek  penelitian  mineral  batu  bara  dan  migas.  Persamaannya  adalah  penelitian ini dan sekarang sama-sama meneliti pada sektor pertambangan
Skripsi  yang  dibuat  Muhammad  Fakrul  Auliyak  tentang  “Penggalian  Minyak Bumi  Menurut  Fiqh  Lingkungan  dan  Perlindungan  Lingkungan  Hidup  No.  32  Tahun 2009  (Studi  Kasus  di  Desa  Kedungbanteng,  Kecamatan  Tanggulangin,  Wilayah Administratif  Sidoarjo)”  Penelitian  ini  memiliki  tujuan  menganalisis  mekanisme pengambilan  minyak  bumi  di  Desa  Kedungbanteng  menurut  UU  No.  32  Tahun  2009 tentang  Peraturan  Perundang-undangan  Lingkungan  Hidup.  Berdasarkan  hasil penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pengambilan  barang  tambang  berdasarkan  UU Lingkungan  Hidup  No.  32  Tahun  2009  telah  mempertimbangkan  aspek  izin pertambangan  sejak  tahun  2011  sampai  dengan  tahun  2015.  PT  Minarak  Lapindo Brantas  telah  sah  secara  hukum  dengan  Surat  Keputusan  Bupati  No.  188  tanggal  23 Oktober  2015  yang  ditandatangani  oleh  SaifulIllah  selaku  Bupati.  Namun  jika  dilihat dari  hukum  fiqih  dan  hukum  syariah  maka  aktifitas  pertambangan  berdampak  pada kerusakan  lingkungan.  Perbedaan  penelitin  ini  dengan  penelitian  sekarang  adalah peneltian  ini  membahas  pada  kegiatan  pertambangan  migas  berdasarkan  UU  tentang hukum  lingkungan  hidup  dan  Fiqh  Lingkungan.  Sedangkan  penelitian  saat  ini membahas  tentang  evaluasi  kebijakan  tambang  migas  berdasarkan  UU  No  22  Tahun 2001 tentang  Migas  dan  Perda  No  6  Tahun  2009 tentang  RTRW  Kabupaten  Sidoarjo. Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang tambangmigas.
Jurnal yang berjudul “Dampak dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Batubara di Kabupaten Mereubo” Ditulis oleh Teuku ade Fahlevi, Eka Intan Kumalasari Putri, dan Sahat  MH  Simanjuntak.  ”Penelitian  dampak  ekonomi  dan  lingkungan  dari pertambangan  batubara  di  lima  desa  di  Kecamatan  Mereubo  menjadi  pokok  bahasan. Pertambangan  dapat  meningkatkan  kemungkinan  terjadinya  konflik  antar  masyarakat
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 132
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
mengenai  hak  pengusahaan  serta  kesempatan  pekerjaan  tetapi  juga  dapat  berdampak pada  ekonomi  lokal.  Menurut  temuan  penelitian  fakta  bahwa  penelitian  ini  mengkaji dampak  positif  dan  negatif  pertambangan  terhadap  masyarakat,  lingkungan,  dan ekonomi  adalah  yang  membedakannya  dari  penelitian  lain.  Serta  membahas  evaluasi kebijakan  pertambangan  mineral  dan  batubara  sedangkan  peneltian  saat  ini  membahas tentang  evaluasi  kebijakan  pertambangan  Migas.  Fakta  bahwa  keduanya  membahas evaluasi  kebijakan  pertambangan  adalah  salah  satu  kesamaan  antara  penelitian  ini  dan saat ini.
Jurnal  yang  dibuat  oleh  Zam-zam  Zulkifli  dan  I  Made  Putrawan  dengan  judul “Evaluasi  Kebijakan  Pengelolaan  Lingkungan  Pertambangan  di  Pulau  OBI  Provinsi Maluku  Utara”  Tujuan  peneliti  adalah  mengkaji  keadaan  lingkungan  industri pertambangan  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam  menerapkan  perangkat pengelolaan  lingkungan  sesuai  undang-undang  yang  berlaku.  Berdasarkan  temuan penelitian, pertambangan di Pulau Obi berdampak  negatif terhadap kualitas lingkungan sebagai  dampak  dari  pendekatan  birokrat  yang  tidak  konsisten  terhadap  perlindungan kualitas lingkungan hidup.
Fakta  bahwa  penelitian  ini  mengkaji  evaluasi  kebijakan  pengelolaan  lingkungan dalam  hal  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  (AMDAL)  dan  bahwa  pertambangan mineral adalah subjek dari penelitian membedakannya dari penelitian lain yang sedang dilakukan.  Sedangakan  penelitian  saat  ini  membahas  mengenai  evaluasi  kebijakan pertambangan  migas  berdasarkan  UU  Migas  dan  Perda  RTRW  Kabupaten  Sidoarjo. Fakta  bahwa  keduanya  meneliti  evaluasi  kebijakan  pertambangan  adalah  salah  satu kesamaan antara penelitian ini dan penelitian saat ini.
Skripsi  yang  dibuat  oleh  Rana  Alvionita  denagn  judul  “Dampak  Pengelolaan Tambang Pada  Desa  Wonocolo Kecamatan  Kedewan  Kabupaten Bojonegoro”.  Tujuan dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  pengelolaan  pertambangan minyak  bumi  di  sumur  tua  mempengaruhi  perekonomian  masyarakat  sekitar. Berdasarkan  hasil  penelitian  maka  dapat  disimpulkan  pengelolaan  pertambangan minyak  bumi pada sumur tua sudah  berdasarkan  Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya  Mineral  No  1  tahun  2008  tentang  pedoman  pengusahaan  pertambangan minyakbumi yang ada di Desa Wonocolo.
Hampir  seluruh  masyarakat  berkerja  sebagai  penambang  sumur  tua  demi perbaikan  kondisi  ekonomi.  Dampak  positif  dan  negatif  berimbas  pada  ekonomi, kesehatan dan lingkungan. Studi ini, berbeda dengan badan penelitian saat ini, berfokus pada dampak. Pengelolaan pertambangan sumur tua bagi masyarakat sekitar sedangkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 133
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
pada  penelitin  saat  ini  peneliti  membahas  evaluasi  kebijakan  pertambangan  Migas. Subyek yang sama, pertambangan migas, menjadi fokus kajian kualitatif ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti  mendapatkan data primer  dengan berbicara langsung dengan pihak-pihak  yang terlibat.  Data  sekunder  berasal  dari  buku  dan  jurnal,  serta  undang-undang  migas  dan peraturan daerah tentang rencana tata ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo.
Analisis  Reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  merupakan bagian  dari  penelitian  ini.  Serta  membuat  kesimpulan  dari  data  yang  diproses menggunakan teori Wiliam Dunn dimana menurut Dunn kriteria evaluasi kebijakan ada pada efektivitas kebijakan, Efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, Kecukupan terhadap kebutuhan,  Perataan  dalam  pelaksanaan  kebijakan,  Responsivitas  kebijakan  dan Ketepatan kebijakan.
Namun  pada  penelitian  ini  analisis  teori  penulis  batasi  hanya  pada  Efektivitas kebijakan, Responsivitas kebijakan, Perataan kebijakan dan Ketepatan kebijakan sesuai dengan  data  yang  penulis  peroleh  dilapangan.Lokasi  penelitian  ini  di  Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Efektivitas Kebijakan
William  N.  Dunn  dalam  bukunya  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  edisi kedua  menyatakan.  Efektivitas  menurut  apakah  alternatif  mencapai  hasil  yang diharapkan  (dampak)  atau  apakah  tujuan  kegiatan  tercapai.  Efektivitas  terkait  erat dengan  rasionalitas,  teknis  itu  yang  selalu  diukur  dalam  unit  produk  atau  layanan  atau nilai  moneternya.  (Lejiu  et  al.,  2014).  Sedangkan  Efektivitas  menurut  Dunn  dalam praramadan  (2019)  adalah  suatu  cara  untuk  mencapai  hasil  yang  diharapkan  atau pencapaian  tujuan  dengan  tindakan.  Ketika  kebijakan  publik  telah  diimplementasikan dan  tidak  mampu  mempengaruhi  penyelesaian  persoalan  pada  masyarakat  dapat dikatakan  kebijakan  publik  telah  gagal.  Penulis  studi  ini  mengukur  keberhasilan kebijakan dengan menggunakan dua indikator kebijakan yaitu :
a. Efektif dalam menyediakan lapangan pekerjaan
UU  No  22  Tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas  bumi  Pasal  3  huruf  (f  )  menyoal penyelenggaraan  usaha  pertambangan  migas  yaitu  dapat  membuat  lapangan pekerjaan,  meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  yang  adil  dan merata serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup .
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 134
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Berdasarakan  data  yang  penulis  peroleh  aktivitas tambang  gas  yang  dilakukan  oleh PT.  Minarak  Brantas  Gas  di  teluk  Jambe  Desa  Kedungbanteng  yang  di  mulai  pada tahun 2019 – 2021 belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar secara signifikan.
Ainun  selaku  perangkat  desa  sekaligus  warga  desa  Kedungbanteng  mengatakan bahwa  “Semenjak  adanya  penggalian  sumur  Gas  di  teluk  Jambe  Desa Kedungbanteng  hanya  sepuluh  orang  yang  di  pekerjakan  oleh  minarak  brantas  gas. Sepuluh  orang  tersebut  dipekerjakan  sebagai  buruh  kasar  pengangkut  material tambang  dan  sebagai tenaga  keamanan”  (Wawancara  04  November  2022).  Dengan demikian  badan  usaha  tetap  sebagai  pengelola  tambang  dalam  hal  ini  PT.  Minarak Brantas  Gas  belum  menjalankan  kebijakan  seperti  pada  pasal  3  UU  No  22  tahun 2001

## b. Efektif dalam pengembangan kewilayahan
Pengembangan kewilayahan diharapkan  dapat meningkatkan  aktifitas pembangunan desa seperti sarana dan prasarana umum. Hal ini sejalan dengan pasal 40  Ayat  5  UU  No  22  Tahun  2001  tentang  migas  yang  berbunyi:  Badan  usaha  atau bentuk  usaha  tetap  yang  melaksanakan  kegiatan  usaha  minyak  dan  gas  bumi sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ikut  bertanggung  jawab  dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  peroleh  aktivitas  tambang  gas  di  teluk Jambe  merusak  sarana  jalan  desa  karena  sering  dilalui  oleh  kendaraan  berat  untuk mengangkut  material  tambang.  Salah  seorang  warga  Desa  Kedungbanteng mengatakan  bahwa  “Waktu  awal  pandemi  kendaraanproyek  hilir  mudik  di  depan rumah  menuju  lokasi  tambang  teluk  Jambe.  Bahkan  pernah  terob  hajatan  keluarga kami  harus  di  copot  terlebih  dahulu  untuk  jalannya  kendaraan  proyek.  Aktifitas seperti itu cukup sering diawal-awal pandemi akibatnya jalanan di depan rumah kami rusak  karena  sering  di  lewati  kendaraan  proyek  (wawancara  08  Juni  2022).  Atas keterangan  tersebut  maka  aktivitas  tambang  gas  di  Desa  Kedungbanteng  belum mampu  mengembangkan  kewilayahan  desa  malah  sebaliknya  aktivitas  tambang cenderung merusak sarana dan prasarana jalan.

## Responsivitas Kebijakan
Respons tujuan kebijakan publik terhadap implementasi kebijakan disebut sebagai daya tanggap dalam kebijakan publik. Dunn menyatakan daya tanggap adalah seberapa baik  suatu  kebijakan  dapat  memenuhi  kebutuhan,  preferensi,  atau  nilai-nilai  kelompok orang  tertentu  (Lejiu  et  al.,  2014).  Keberhasilan  kebijakan  tercermin  dalam  tanggapan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 135
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
masyarakat suatu kebijakan dapat memprediksi dampak yang akan terjadi bila kebijakan di implementasikan.
Kebijakan dapat dilihat dari reaksi masyarakat apakah mendapatkan respon positif atau negatif berupa penolakan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh galian sumur  gas  di  teluk  Jambe  Desa  Kedungbanteng  mendapatkan  penolakan  dari masyarakat  sekitar.  Alasan  penolakan  tersebut  bukan  tanpa  alasan,  masyarakat  sekitar bercermin  pada  kasus  Semburan  lumpur  Lapindo  yang  merendam  beberapa  desa  di wilayah Porong. Selain itu kegiatan tambang yang dilakukan oleh PT. Minarak Brantas Gas di Kecamatan Tanggulangin bukan untuk pertama kalinya, sebelumya PT. Minarak Brantas  Gas  telah  melakukan  galian  sumur  gas  pada  tiga  blok  di  Kecamatan Tanggulangin. Alasan dari penolakan tesebut juga berdasarkan lokasi pengeboran sumur gas  di  Teluk  Jambe  berada  dekat  dengan  area  pemukiman  warga,  hal  ini  menjadi kekhawatiran masyarakat sekitar akan dampak yang dihadapi dari kegiatan tambang.
Perda  No  6 Tahun  2009  tentang  rencana  tata ruang  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo Tahun 2009-2029 Pasal 8  huruf (c)  menyebutkan tujuan penataan ruang:  Mewujudkan pelindungan  fungsi  ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  akibat pemanfaatan  ruang.  Sementara  itu  Pasal  59  berbunyi:  Kawasan  peruntukkan pertambangan  dijauhkan  di  daerah  yang  mempunyai  kepadatan  bangunan  tinggi terutama  daerah  permukiman  padat  huni  guna  mendukung  pembangunan  yang berkelanjutan dan mencegah konflik pemanfaatan ruang.

## Perataan Kebijakan
Dapat dikatakan bahwa kesetaraan dalam kebijakan publik sama dengan keadilan bagi  yang  menerimanya.  William  N.  Dunn  mengatakan  bahwa  standar  kesetaraan (keadilan) terkait erat secara legal dan rasional secara sosial dan distribusi manfaat dan biaya  di  antara  berbagai  kelompok  dalam  masyarakat.  Berdasarkan  data  yang  peneliti peroleh bahwa perataan dalam kebijakan tambang menjadi adil untuk kelompok tertentu saja, dalam hal ini kelompok pelaku usaha tambang. Pelaku usaha tambang diuntungkan dengan kebijakan yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah.
Melalui  UU  NO  22  Tahun  2001  Pasal14  ayat  (1)  mengatakan:  Durasi  kontrak kerja sama antara pemerintah dan badan usaha tetap dilaksanakan paling lama 30 tahun dan ayat (2) berbunyi: Badan usaha tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu kontrak  kerjasama  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun. Eksploitasi wilayah tambang dalam  jangka waktu panjang  memberi kesempatan pada  korporasi  untuk  mengeruk  barang  tambang  sebanyak-banyakya.  Tentu  ini  akan berdampak pada lingkungan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 136
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Sementara itu kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat dengan adanya Pasal 14  Ayat  (1)  dan  (2)  cenderung  tidak  dapat  berbuat  apa-apa  atas  eksploitasi  wilayah tambang.  Selama  berlangsungnya  aktivitas  tambang  di  Teluk  Jambe  ketidakmerataan keadilan  dengan  tidak  adanya  perlindungan  kesejahteraan  bagi  masyarakat  yang berdampak kerap kali dikeluhkan oleh warga yang berdampak.

## Ketepatan Kebijakan
Ketepatan/akurasi mengacu nilai atau biaya tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuannya. Dunn menyatakan bahwa kelayakan merupakan kriteria dan digunakan  dalam  memilih  beberapa  alternatif  untuk  mendukung  dan  menilai  apakah hasil  dari  alternatif  yang  direkomendasikan  adalah  tujuan  yang  dapat  dicapai.  Kriteria seleksi mengacu pada alasan-alasan esensial karena menyangkuti tujuan, bukan metode atau cara untuk mencapainya.
Dalam  konteks  ini,  ketepatan  kebijakan  ekstraksi  gas  memiliki  implikasi  positif dan  negatif  secara  keseluruhan.  Beberapa  kelompok  mungkin  merasakan  efek  positif. Seperti  penerimaan  pajak  dan  dana  bagi  hasil  (DBH)  yang  diterima  pemerintah. Begitupun bagi badan usaha tetap pelaku usaha tambang yaitu PT. Minarak Brantas Gas keuntungan  dari  kebijakan  perijinan  tambang  migas  yang  diberikan  digunakan  oleh pihak  Minarak  Brantas  untuk  membayar  utang  773,38  miliar  kepada  negara  (Auliyak, 2022)
Dampak  negatif  mendominasi  dari  aktivitas  tambang  gas  di  Teluk  Jambe  akibat masifnya pembangunan tambang di  kecamatan tersebut. Pembangunan yang cepat juga dapat  menimbulkan  bahaya  banjir  (Zamzani  et  al.,  2022).  karena  pembangunan bukanlah  aturan  birokrasi  atau  kelompok  tertentu  tetapi  harus  dilaksanakan  bersama (Dan  &  Universitas,  2015).  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  penulis  peroleh  galian sumur  gas  di  Teluk  Jambe  mengakibatkan  area  pemukiman  serta  sawah  milik masyarakat  sekitar  dilanda  banjir.  Masyarakat  menduga  banjir  diakibatkan  karena aktivitas  galian  migas  dan  menyebabkan  penurunan  tanah  semakin  dalam.Perihal dampak  banjir  yang  diduga disebabkan oleh penurunan tanah karena  galian  sumur gas oleh PT. Minarak Brantas Gas. Yasin selaku kepala Desa Kedungbanteng ikut memberi komentar tentang hal ini.
Pada  01  Maret  2019  Perangkat  desa  kedungbanteng,  Ketua  BPD,  Tokoh masyarakat, Perwakilan masyarakat serta pihak Minarak Brantas  membuat kesepakatan bersama yang dituangkan di atas kertas dan ditandatangi bersama di atas materai dimana salah  satu  isi  kesepakatannya  adalah  bila  dikemudian  hari  aktivitas  tambang  gas  yang dilakukan  oleh  PT.  Minarak  Brantas  Gas  berdampak  negatif  yang  menyebabkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 137
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
kerugian  materil  maupun  imateril  pihak  pertama  yaitu  PT  Minarak  BRANTAs    Gas berkewajiban memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang berdampak.
Walaupun sudah ada kesepakatan perihal ganti rugi yang dibuat sebelum aktivitas tambang  di  Teluk  Jambe  dilakukan.  Pada  kenyataannya  banjir  yang  merendam  area sawah  milik  warga  kedungbanteng  belum  mendapatkan  ganti  rugi  apapun,  pihak Minarak  berdalih  penurunan  tanah  akibat  galian  sumur  gas tidak  dapat  ditudingkan  ke pihak  Minarak Brantas  karena belum ada kajian  khusus  menyoal  masalah tersebut, hal ini senada dengan keterangan warga bahwa pihak minarak menolak untuk disalahkan
“Bentuk  protes  akan  permasalahan  banjir  yang  tak  kunjung  surut  pernah dilayangkan  warga kepada pemerintah desa dan kepada pihak Minarak  Brantas namun belum  ada  hasil  sampai  dengan  saat  ini.  Pihak  Minarak  Brantas  sering  tidak  mau disalahkan  untuk  permasalahan  banjir  karena  katanya  belum  ada  penelitian  yang  jelas. Bahkan  sepengetahuan  kami  sekarang  ini  pihak  Minarak  Brantas  akan  melakukan penggalian sumur gas baru di desa dekat sini namun warga menolaknya”
Embung memiliki fungsi sebagai tangki tempat menyimpan air untuk digunakan saat  musim  hujan  dan  kemarau.  Saat  musim  hujan,  dapat  menampung  air  sehingga mengurangi  kemungkinan  terjadinya  banjir.  Pada  musim  kemarau  dapat  menjadi sumber utama air  minum dan  sumber air untuk kegiatan apapun.  (Uriasi  & Gorontalo, 2022). Pada kesempatan  yang sama ketua BPBD juga berdalih bahwa banjir pada area sawah  milik  warga  kedungbanteng  sudah  surut,  padahal  berdasarkan  penelusuran peneliti banjir masih tetap merendam area persawahan sampai dengan saat ini .
Penggunaan  lahan  tambang  tanpa  memperdulikan  kondisi  lingkungan bertentangan dengan Perda No 6 Tahun 2009 tentang RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029  pasal 59 “Pengelolaan  alam  secara  optimal  datetap  memperhatikan kondisi lingkungan”  Sementara  pada  UU  No  22  Tahun  2001  tentang  minyak  dan  gas bumi  banyak  pasal  yang  menyatakan  bahwa  pengelolaan  tambang  migas  harus memperhatikan kondisi lingkungan sepertipadaPasal 11, Pasal 39, Pasal 40 ayat (2) dan (3)

## SIMPULAN
Dari  evaluasi  kebijakan  tambang  gas  di  Teluk  Jambe  Desa  Kedungbanteng Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi serta  Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, dapat dikatakan efektifitas kebijakan pelaku  industri  pertambangan  dalam  hal  ini  kasus  PT.  Minarak  Brantas  Gas  tidak melaksanakan  regulasi  politik  yang  diatur  dalam  UU  Migas  dan  Perda  Kabupaten
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 138
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Sidoarjo.
Pada  responsivitas  kebijakan,  adanya  respon  penolakan  dari  masyarakat  sekitar akan  kegiatan  tambang  yang  dilakukan  oleh  PT.  Minarak  Brantas  Gas  karena  lokasi tambang dekat dengan pemukiman warga tidak sesuai dengan Peraturan daerah rencana tata  ruang  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo  tahun  2009-2029  serta  kekhawatiran warga akan dampak tambang seperti semburan lumpur lapindo. Pada perataan kebijakan masyarakat  berdampak  tambang  gas  di  Desa  Kedungbanteng  menuntut  keadilan  dari dampak  banjir  yang  merendam  area  persawahan.  Pada  ketepatan  kebijakan,  kebijakan perijianan  tambang  gas  di  Teluk  Jambe  Desa  Kedungbanteng  berdampak  negatif  yaitu terjadinya penurunan tanah yang diduga menyebabkan banjir pada area pemukiman dan sawah warga sekitar serta rusaknya jalan.
Selanjutnya  peneliti  menyarankan  kepada  pemerintah  untuk  meninjau  ulang kebijakan pemberian ijin usaha tambang selama 30 tahun pada badan usaha tetap karena tanpa adanya pengawasan dan pembinaan kebijakan  yang konsisten pemakaian sumber daya alam tambang sebanyak-banyaknya akan berdampak pada kerusakan lingkungan Untuk disarankan agar Pemerintah Pusat dan DPR selaku pembuat kebijakan agar memberikan  sanksi  pidana  yang  tertuang  dalam  UU  migas  bagi  badan  usaha  tetap sebagai  pelaku  tambang  yang  mengabaikan  kelestarian  lingkungan  dan  mengabaikan kesejahteran  masyarakat  yang  berdampak.  Karena  pada  undang-undang    No  22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi tidak terdapat pasal akan sanksi pidana bagi pelaku usaha  tambang  yang  dengan  kegiatan  tambangnya  dapat  memberikan  dampak  negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Selain  itu  disarankan  agar  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  agar pengawasan  kebijakan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  perlu  dimaksimalkan kembali.  Karena  implementasi  Perda  tersebut  tidak  berjalan  khusunya  pada  zonasi pertambangan.  Pelaku  usaha  tambang  yang  melakukan  kegiatan  tambangnya  di  Desa Kedungbanteng tidak menjalankan regulasi seperti pada perda No 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009 – 2029.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyon, M. (2012). Studi Kebijakan Migas di Indonesia. Journal of Earth Energy Engineering , 1 (1), 37–51. https://doi.org/10.22549/jeee.v1i1.927
Aud. (2022). Realisasi Penerimaan Negara Dari Sektor Migas Rp.616 T Kuartal I 2022 . CNN Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220422145219-85-788425/realisasi- penerimaan-negara-dari-sektor-migas-rp616-t-kuartal-i-2022#:~:text=Satuan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi danPelayananPublik Universitas  Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 1, 2023
Ridwan, Cs: Evaluasi Kebijakan Tambang Minyak dan Gas Bumi ….
Page 139
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat        ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                       ISSN: 2715-9671 (Online)
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan,AS) pada kuartal I 2022.
Auliyak, M. F. (2022). Pertambangan Minyak Bumi Menurut UU No 32 Tahun 2009 Tentang Hukum Lingkungan Hidup (Studi di Desa Kedungbanteng,Kec
Tanggulangin,Kab Sidoarjo) . Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim. Dan, K., & Universitas, K. (2015). Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume II Nomor 1 Juni 2015 . II , 43–49. Hakim, I. (2009). Dampak Kebijakan Pertambangan Batubara Bagi Masyarakat . 4 . Hakim, O. M. L. (2009). Menghitung Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Jurnal Legislasi Indonesia , 6 (2), 107–170.
Hendra, S. (2019). Menakar Potensi Migas Kabupaten Sidoarjo . Bhirawa Online. https://www.harianbhirawa.co.id/menakar-potensi-migas-kabupaten-sidoarjo/
Lejiu, A., Masjaya, & Irawan, B. (2014). Evaluasi Kebijakan Pembangunan
Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu) Agustinus Lejiu 1 , Masjaya 2 , Bambang Irawan 3.
Jurnal Administrative Reform , 2 (4), 515–526.
Mursalim, F. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Tambang Galian C di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Tmur . Universitas Hasanuddin. Nn. (2022). Nilai Ekspor Migas . Badan Pusat Statistik.
https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/1/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html
Riant, N. (2017). Public Policy (6th ed.). Kompas Gramedia.
Rokhim, A. (2012). Kegiatan Usaha Pertambangan Vs Kerusakan Lingkungan Hidup.
Jurnal Ilmiah “Dinamika Hukum” Unisma Malang , XVII No 35 , 75–81.
Samodra Wibawa. (1994). Kebijakan Publik. Kebijakan Publik , 1–3.
Uriasi, I. T., & Gorontalo, U. N. (2022). 397-Article Text-1984-1-10-20221104 . IX , 627–638.
Zamzani, R., Mujiburohman, D. A., Salim, M. N., & Dewi, A. R. (2022). Kebijakan Penataan Ruang Dan Pemanfaatan Danau Tempe. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9 (2), 178–191. https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.294