## ANALISIS KINERJA PEGAWAI SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DI SEKRETARIAT DPRD KOTA TANGERANG SELATAN
Aurora Lazuardini 1 , Khaerul Umam Noer 2 , Mawar 3 , Dini Gandini Purbaningrum 4 1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Jakarta Email: umam.noer@umj.ac.id

## ABSTRACT
The performance of a government agency can be seen from the performance of its government employees  or  apparatus,  the  author  will  focus  this  research  on  the  South  Tangerang  City  DPRD secretariat, where the South Tangerang City DPRD secretariat employees have the main task and that is  to  facilitate  members  of  the  South  Tangerang  City  DPRD.  In  assessing  employee  performance, performance appraisal is very important for every employee to measure how employee performance is. This and measure the extent to which the main tasks and functions of the DPRD secretariat can be carried out. The purpose of this study was to find out how the performance of employees at the South Tangerang City DPRD secretariat. The research method used in this study uses a qualitative description approach.  Data  collection  techniques  are  carried  out  by  means  of  interviews,  observation,  and documentation. Using theoretical indicators from Hasibuan which states that employee performance indicators consist of work quality, work quantity, discipline, and responsibility. Based on the results of the  study,  it  can  be  stated  that  the  work  quality  of  the  sub-division  for  the  implementation  of supervision is good. Then the quantity of  work of employees is good. Furthermore, the discipline of employees  of  the  sub-section  of  management  and  supervision  is  said  to  be  not  good.  Then  the indicators of cooperation carried out by the sub-section of the supervision administration are good. In connection with the last indicator regarding  responsibility, the  employee of  the sub-division for  the implementation of supervision is already responsible.
Keywords : Employee Performance, Supervision, Secretariat

## ABSTRAK
Kinerja  suatu  instansi  pemerintah  dapat  dilihat  dari  kinerja  pegawai  atau  aparatur pemerintahnya,  penulis  akan  memfokuskan  penelitian  ini  pada  sekretariat  DPRD  Kota  Tangerang Selatan,  dimana  pegawai  sekretariat  DPRD  Kota  Tangerang  Selatan  memiliki  tugas  pokok  yaitu memfasilitasi  anggota  DPRD  Kota  Tangerang  Selatan.  Dalam  menilai  kinerja  karyawan,  penilaian kinerja sangat penting bagi setiap karyawan untuk mengukur bagaimana kinerja karyawan. Hal ini dan mengukur  sejauh  mana  tugas  pokok  dan  fungsi  sekretariat  DPRD  dapat  dilaksanakan.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  kinerja  pegawai  di  sekretariat  DPRD  Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi.  Menggunakan  indikator  teoritis  dari  Hasibuan  yang  menyatakan  bahwa  indikator kinerja karyawan terdiri dari kualitas kerja, kuantitas kerja, disiplin, dan tanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian  dapat dinyatakan  bahwa  kualitas  kerja  sub  bagian  untuk  pelaksanaan  pengawasan baik.  Maka  kuantitas  pekerjaan  karyawan  bagus.  Selanjutnya,  kedisiplinan  pegawai  sub  bagian manajemen dan pengawasan dikatakan kurang baik. Kemudian indikator kerja sama yang dilakukan oleh  sub  bagian  administrasi  pengawasan  baik.  Sehubungan  dengan  indikator  terakhir  mengenai tanggung jawab, karyawan sub-divisi untuk pelaksanaan pengawasan sudah bertanggung jawab. Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Pengawasan, Sekretariat

## PENDAHULUAN
Keberhasilan sebuah organisasi atau instansi pemerintah ditentukan oleh sejauhmana tujuan  yang  telah  direncanakan  dapat  dicapai.  Tujuan  instansi  pemerintah  dapat  dicapai apabila  mampu  mengolah,  mengontrol,  menggerakan  dan  menggunakan  sumber  daya manusia yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam suatu Lembaga, organisasi bahkan di struktur birokrasi, karena sumber daya manusia  merupakan  sumber  yang  mengarah  serta  memperhatikan  dan  mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan masyarakat dan zaman, tanpa ada sumber daya manusia tidak mungkin suatu lembaga atau organisasi berjalan sendiri, oleh karena itu sumber daya manusia  harus  selalu  diperhatikan,  dijaga  dan  dikembangkan  secara  terus  menerus  agar diperoleh  sumber  daya  manusia  yang  bermutu  dan  dapat  melaksanakan  pekerjaan  serta menghasilkan  sesuatu  yang  dikehendaki  sesuai  dengan  tujuan  organisasi.  Sumber  daya manusia yang dijadikan sebagai penggerak di dalam instansi pemerintah adalah pegawai.
Pegawai  merupakan  faktor  penentu  dalam  pencapaian  tujuan  instansi  pemerintah dan sebagai penggerak penentu jalannya organisasi. Pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur  aparatur  negara  yang  bertugas  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat secara  profesional,  jujur,  adil,  dan  merata  dalam  penyelenggaraan  tugas  negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efesien tidak  mudah,  dan  untuk  itu  dalam  organisasi,  baik  organisasi  pemerintahan  maupun organisasi swasta diperlukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,  salah  satu  faktor  yang  dapat  meningkatkan  hal  tersebut  diantaranya  adalah pegawai dan kinerjanya. Ketika hal itu tidak akan terjadi maka yakin dan percaya istansi atau organisasi  tidak  akan  sukses  dalam  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  karena  faktor penentu jalannya kinerja organisasi dan instansi itu ada pada tangan pegawai.
Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pegawai dalam mewujudkan tujuan suatu organisasi. Seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya agar mempunyai kinerja yang baik. Kinerja dikatakan tinggi apabila suatu  target  dapat  diselesaikan  pada  waktu  yang  tepat  atau  tidak  melampaui  batas  waktu yang disediakan. Kinerja menjadi rendah apabila diselesaikan melampaui batas waktu yang disediakan atau sama sekali tidak terselesaikan. Kinerja merupakan hasil kerja dari seorang
pegawai  sesuai  tanggung  jawabnya  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  waktu  yang telah ditentukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri  Sipil tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  30  Tahun  2019  tentang Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  menyatakan  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  yang selanjutnya  disingkat  PNS  adalah  warga negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Kewajiban  pegawai  untuk  menjalankan  tugasnya  harus  mendalami  pemahamannya terkait  kepegawaian  sehingga  pada  saat  menjalankan  tugas  dan  tanggung  jawab  tidak sewenang-wenang  ketika  bertugas,  oleh  sebab  itu  pegawai  adalah  bagian  terdepan  di lingkungan  instansi  karena  memang  yang  mengurus  seluruh  administrasi  yaitu  pegawai. Penjelasan undang-undang di atas bahwasanya kepegawaian itu sudah diatur dalam undang- undang ketika ada persoalan dan permasalahan bisa kembali ke undang-undang, pegawai di gaji  oleh  negara  minimal  kinerja pegawai harus  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi tanggung jawab,  dan  membuka  pola  pikir  baru  untuk  mengembangkan  sumber  daya  manusia  yaitu kepegawain  untuk  merumuskan  hal-hal  yang  baru  dan  gaya  baru  di  instansinya  (Azhar  & Alfihamsyah,  2021;  Herdiyanti  Fajrin  et  al.,  2021;  Yulianti,  2020).  Perlu  disadari  untuk mewujudkan prestasi atau mewujudkan pegawai yang berwibawa dengan cara pembinaan yang  sebaik-baiknya  dengan  suatu  sistem  pembinaan  yangdapat  mendorong  peningkatan kinerja. Dalam melakukan kegiatan, pegawai memerlukan petunjuk kerja dari instansi agar pelaksanaannya  sesuai  dengan  peraturan  kerja  yang  ada  di  instansi  pemerintah  sehingga kinerja  pegawai  yang  ada  sesuai  dengan  harapan  instansi.  Semua  aktivitas  kepegawaian terdapat dalam kesekretariat. Salah satunya sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan.
Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana diatur UU  23/2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  Pasal  1  ayat  4,  menyatakan  bahwa,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  DPRD  adalah  lembaga  perwakilan rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagai  unsur  penyelenggara  Pemerintahan  Daerah. Sementara  fungsi  DPRD  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  149  ayat  (1)  bahwa  DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
DPRD  Kota  Tangerang  Selatan  memiliki  divisi  sub  bagian  penyelenggaraan pengawasan dan berikut beberapa tugasnya menurut Peraturan Walikota Tangerang Selatan 47  Tahun  2016  Paragraf  16  Pasal  13  yaitu  mempersiapkan  dokumen  pendukung  fasilitas perjalanan  dinas  kunjungan  rapat  /rapat  kerja/  koordinasi  konsultasi  pelaksanaan  fungsi pengawasan  untuk  DPRD  dan  pendamping,  menyiapkan  bahan  dan  dokumen  pendukung fasilitasi kegiatan, dan menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada subbagian penyelenggaraan pengawasan.
Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  kepala  sub  bagian  penyelenggaraan pengawasan    tidak  bisa  bekerja  sendiri,  oleh  karena  itu  dibantu  oleh  staff  admnistrasi penyelenggaraan pengawasan yang dalam hal ini bertanggungjawab kepada  Kepala Bagian. Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  pedoman  atau  acuan  untuk  melaksanakan tupoksi  dan  sebagai  alat  penilaian  Kinerja  instansi  Pemerintah  berdasarkan  indikator- indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit yang bersangkutan. Di sisi lain, Masalah  kedisiplinan pegawai dalam menjalankan  tugasnya  berkaitan  dengan  waktu  kerja.  Pelaksanaan  tugas  di  sub  bagian penyelenggaraan dan pengawasan belum berjalan efektif, terutama dalam implementasi IT dalam dokumen. Jika menyiapkan bahan dokumen masih harus mencari secara manual satu per satu ditempat tumpukan kertas tidak tersusun. Hal ini menyebabkan pekerjaan menjadi lebih lama. Berbagai persoalan terkait kinerja pegawai di Sekretariat DPRD berkaitan dengan pelayanan  publik,  dan  karenanya  mempengaruhi  efisiensi  dan  efektivitas  kerja  DPRD Tangerang Selatan.
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  kinerja  pegawai  sub  bagian penyelenggaraan  pengawasan  di  DPRD  Kota  Tangerang  Selatan,  dan  bagaimana  kinerja pegawai tersebut berpengaruh pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Tangerang Selatan.  Hal  ini  penting  untuk  dikaji,  sebab  kinerja  pegawai  di  Sekretariat  DPRD  adalah persoalan yang kompleks, yang melibatkan banyak variabel (Noor & Mulyono, 2020; Sutoro et  al.,  2020;  Syukur  et  al.,  2019),  sehingga  kajian  terkait  kinerja  pegawai  dan  bagaimaan kinerja tersebut berpengaruh pada organisasi menjadi sangat penting.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  menggunakan  metode  kualitatif,  dengan melakukan wawancara kepada Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan dan enam orang staff penyelenggaraan pengawasan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Tugas dan Fungsi Bagian Penyelenggaraan Pengawasan
Wali Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Wali Kota 47/2016, bahwa  tugas dan  fungsi  Subbagian  Penyelenggaraan  Pengawasan  Sekretariat  DPRD  Kota  Tangerang Selatan  pada  Paragraf  14  Kepala  Bagian  Penganggaran  dan  Pengawasan  Pasal  28  Kepala bagian  Penganggaran  dan  Pengawasan  memiliki  tugas  membantu  Sekretaris  DPRD  dalam memberikan  pelayanan  administratif  dan  teknis  yang  meliputi  urusan  Penganggaran, Penyelenggaraan Pengawasan serta Risalah Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.
Pada Pasal 29 Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 menyelenggarakan fungsi:
1. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Menyiapkan  bahan  perencanaan  program  dan  anggaran  pada  Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Menyiapkan  dokumen  pendukung  pelaksanaan  program  dan  anggaran  pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
4. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
6. Menyusun  rencana  kerja,  kinerja  dan  anggaran  tahunan  Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
7. Menyiapkan  bahan  dan  dokumen  pendukung  fasilitasi  pembentukan  alat kelengkapan  DPRD  lainnya  atas  laporan  dugaan  pelanggaran  atas  pelaksanaan produk hukum daerah apabila diperlukan;
8. Menyiapkan  bahan  dan  dokumen  pendukung  penyelenggaraan  sidang/rapat evaluasi pelaksanaan anggaran Daerah;
9. Menyiapkan  bahan  dan  dokumen  pendukung  fasilitasi  perjalanan  dinas kunjungan kerja/rapat kerja/koordinasi/konsultasi pelaksanaan fungsi pengawasan untuk DPRD dan pendamping;
10. Menyiapkan  bahan  dan  dokumen  pendukung  fasilitasi  pembentukan  alat kelengkapan  DPRD  lainnya  atas  opini  laporan  keuangan  daerah  dan  aspek pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD lainnya apabila diperlukan;
11. Menyiapkan bahan dan dokumen pendukung fasilitasi kegiatan reses DPRD dan pendampingan;
12. Menyiapkan  bahan  dan  dokumen  pendukung  fasilitasi  pengawasan  DPRD terhadap  pelaksanaan  Undang-undang,  Peraturan  Daerah,  Keputusan  Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Menyelenggarakan  pengelolaan  naskah  dinas  dan  arsip  di  lingkup  Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
14. Menyusun  laporan  dan  melakukan  evaluasi  pelaksanaan  tugas  pegawai  pada Subbagian Penyelenggaraan Pengawasan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.
2. Hasil Penelitian
2.1. Kualitas Kerja
Pengertian kinerja karyawan menurut  Hasibuan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang  dalam  melaksanakan  tugas-tugas  yang  dibebankan  kepadanya  didasarkan  atas kecakapan,  pengalaman,  dan  kesungguhan  serta  waktu.  Karyawan  yang  mempunyai  sifat- sifat dorongan yang melatar belakangi dan melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Tentu hal ini  bertitik  tolak  pada  pemenuhan  kebutuhan  yang  dilakukan  karyawan.  Selain  itu  kualitas pekerjaan  juga  bisa  melihat sejauh  mana  hasil dari pekerjaan  yang dilakukan,  usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, dan apakah usaha tersebut membutuhkan  hasil  dalam  peningkatan  kualitas  kerja  pegawai.  Berikut  ini  adalah  hasil wawancara dengan narasumber mengenai kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh Pegawai Sub bagian Penyelenggaraan Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan :
Untuk  mengukur  kualitas  pekerjaan,  tentunya  perlu  meningkatkan  banyak  faktor, seperti melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang berlaku dan dalam pekerjaan sudah sesuai  dengan  SOP  (Standar  Operating  Procedure)  dan  Peraturan  Walikota.  Berdasarkan wawancara  denga  semua informan  mengungkapkan  bahwa  pekerjaan  yang dilakukan oleh pegawai sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Pada sub bagian penyelenggaraan dan pengawasan  pekerjan  yang  dilakukan  terkadang  harus  menunggu  perintah  dari  pimpinan terlebih dahulu dan setelah itu jika memang ada perubahan dalam pekerjaan pegawai inisiatif dalam bekerja. Dalam melihat kualitas kerja yang baik dapat dilihat melalui tingkat inisiatif pegawai.
Dapat dilihat hampir semua pegawai dapat memberikan ide/gagasan mereka  masing- masing.  Dari  penjelasan  diatas  kualitas  pekerjaan  sudah  sangat  baik.  Berkaitan  dengan standar    yang  berlaku  semua  informan  menyatakan  pekerjaan  sudah  dilakukan  dengan standar yang berlaku. Selanjutnya berkaitan dengan insiatif, para pegawai memiliki inisiatif, namun tetap harus kominikasi dengan pimpinan dikarenakan membutuhkan pekerjaan yang sesuai  dengan  tupoksi.  Dalam  melaksanakan  pekerjaan  pegawai  sering  memberikan  ide, gagasan, dan inovasi-inovasi baru.

## 2.2. Kuantitas Kerja
Kuantitas  yaitu  ukuran  jumlah  hasil  kerja  unit  maupun  jumlah  siklus  aktivitas  yang diselesaikan  oleh  karyawan  sehingga  kinerja  karyawan  dapat  diukur  melalui  jumlah (unit/siklus) tersebut. misalnya karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dari batas waktu yang ditentukan perusahaan. Ketepatan waktu merupakan tingkat aktivitas diselesaikan  pada  awal  waktu  yang  dinyatakan,  dilihat  dari  sudut  koordinasi  dengan  hasil output  serta  memaksimalkan  waktu  yang  tersedia  untuk  aktivitas  lain.  Kemampuan mengevaluasi  jumlah  kerja  yang  dilaksankan  adalah  sebuah  acuan  tercapai  atau  tidaknya target  yang  ditentukan  oleh  pimpinan  kepada  pegawainya,  juga  penggunaan  waktu  yang efektif  dalam  sebuah  pekerjaan,  serta  pembagian  bebas  kerja  yang  seimbang  dan  merata kepada pegawai.
Keefektifaan  kuantitas  kerja  salah  satunya  dapat  dilihat  dari  apakah  dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan target yang
ditentukan.  Penggunaan  waktu  yang  efektif  dalam  sebuah  pekerjaan  termasuk  dalam kuantitas  kerja.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  informan  dalam  mengerjakan pekerjaan tidak dapat ditentukan lamanya waktu yang diperlukan.
2.3. Kedisiplinan
Kedisiplinan  merupakan  salah  satu  sikap  yang  dibutuhkan  kantor  pada  setiap pegawainya. Di mana kedisiplinan adalah suatu kesadaran yang perlu dimiliki setiap karyawan dalam mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan. Peraturan ini dibuat tidak lain agar setiap kegiatan yang dilakukan di instansi dapat memberikan hasil yang produktif.
Kedisiplinan  dalam  melaksanakan  tugas,  mengerjakan  dan  menyelesaikan  pekerjaan tepat  waktu,  tidak  menunda-nunda  pekerjaan,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  ketaatan  pegawai dalam  menaati  peraturan  yang  berlaku.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan  dengan beberapa pegawai sudah mengikuti peraturan dengan baik.
Pegawai  subbagian  penyelenggaraan  pengawasan  termasuk  sudah  tertib  ketepatan waktu untuk datang ke kantor. Namun ada beberapa pegawai yang kurang tertib dalam jam waktu masuk ke kantor. Pada peraturan jam masuk kantor 07.30 dan jam keluar kantor jam 16.00. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 2 dan informan 4. Ada pegawai yang datang lewat  pukul 07.30 dikarenakan macet di jalan dan keperluan yang mendesak sehingga harus  izin  ketika  sudah  waktunya  masuk  kantor.  Disiplin  juga  dapat  dilihat  dari  seberapa mampu  pegawai  menunjukan  tanggung  jawab  saat  bekerja,  seperti  tidak  meninggalkan kantor pada waktu jam kerja.
Kedisiplinan dapat  dinilai juga dari mengerjakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu, Tidak menunda pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan 1, informan 2 dan informan 4 mengatakan dapat mengerjakan tugas sebelum batas akhir yang diberikan,  namun  berdasarkan  informan  3  terkadang  tidak  bisa  mengerjakan  tepat  waktu dikarenakan terggantung jenis pekerjaannya.
Dari  penjelasan  diatas,  kedisiplinan  pegawai  subbagian  penyelenggaraan  dan pengawasan sudah cukup baik walaupun ada sedikit kekurangan. Seperti pegawai masih ada yang tidak taat pada ketetapan waktu yang sudah ditentukan. Dalam penyelesaian tugas juga sudah  baik  hanya  saja  tergantung  bobot  pekerjaan  saja  yang  menjadi  penentu  ketepatan waktu pekerjaan. Dimensi kedisiplinan pegawai juga telah menjadi fokus Badan Kepegawaian
dan  Pengembangan  SDM  Kota  Tangerang  Selatan  dengan  meluncurkan  Aplikasi  LASIK (Layanan Administrasi & Informasi Kepegawaian) yaitu aplikasi absensi pegawai PNS.

## Gambar 1. Tampilan Aplikasi LASIK

## 2.4. Kerjasama
Secara umum, pengertian kerjasama adalah sebuah usaha yang oleh beberapa orang lakukan  atau  kelompok  secara  bersama-sama  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan. Menurut Pamudji, pengertian kerjasama adalah pekerjaan yang  dua  orang  lakukan  atau  lebih  dengan  melibatkan  interaksi  antar  individu  bekerja bersama-sama  sampai  terwujud  tujuan  yang  dinamis.  Lebih  lanjut  ia  berpendapat  bahwa unsur utama kerjasama ada tiga yakni adanya individu-individu, adanya interaksi, dan adanya tujuan yang sama.
Kerjasama  di  kantor  pemerintahan  tentunya  tidak  lepas  dari  adanya  kerjasama. Kerjasama dalam pekerjaan dalam waktu tertentu dapat dikatakan sebagai suatu tuntutan. Kerjasama dapat dilakukan antara pegawai yang berada satu divisi, bisa juga berbeda divisi atau  bahkan  di  luar  lingkup  kantor  itu  sendiri.  Dalam  melaksanakan  kerjasama  sendiri tentunya  tidak  lepas  dari  berbagi  masalah  atau  kendala.    Berdasarkan  wawancara  yang
dilakukan dengan informan 1, informan 2, infroman 3, informan 3, infroman 4, informan 5, dan informan 6 mengatakan tidak ada kendala atau masalah dalam melakukan pekerjaan.
Dalam menjalankan pekerjaan, setiap pegawai memiliki kecendurangan masing-masing dalam  bekerja.  Berkaitan  dengan  kerjasama,  tentunya  ada  pegawai  yang  lebih  nyaman bekerja  sendiri  dan  ada  pula  yang  nyaman  jika  bekerja  bersama-sama.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan 2, informan 3, informan 4 , informan 5, informan 6,  dan  informan  7  menyatakan  bahwa  dalam  melaksanakan  pekerjaan  lebih  efisien bekerjasama. Kebiasaan kerjasama dalam melaksanakan tugas dapat menunjukkan apakah pegawai sudah melakukan kerjasama dengan baik atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara dengan  informan  2  dan  informan  3  menyatakan  bahwa  tugas  yang  dilakukan  tim  yaitu berbarengan dilakukan denga sistem paralel dengan tujuan yang sama hasil akhirnya.
Kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan tidak hanya dilakukan antara sesama rekan kerja  tetapi  juga  akan  terjadi  dengan  pimpinan.  Terdapat  berbagai  sistem  kerjasama  yang dapat dilakukan antara pimpinan dan pegawai. Pekerjaan yang dilakukan dapat menunjukkan apakah  pegawai  sudah  melakukan  kerjasama  yang  baik  atau  belum.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  informan  1,  informan  2,  informan  4,  informan  6,  dan  informan  7 menyatakan kerjasama yang dilakukan antara pimpinan dan pegawai dengan menggunakan komunikasi dua arah.
2.5. Tanggungjawab
Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya. Bertanggung jawab atas apa yang dilimpahkan pimpinan akan  menjamin  kepercayaan  pimpinan  dan  menjaga  kenyamanan  kerja  serta  produktifitas kerja. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktifitasnya.
Dalam  melaksanakan  pekerjaan,  setiap  pegawai  tentu  harus  melaksanakan  tugas dengan  penuh  tanggungjawab  agar  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal.  Menurut pernyataan  pegawai  subbagian  penganggaran  dan  pengawasan,  dilakukan  wawancara dengan informan 1, informan 2, informan 3, informan 4, informan 5, informan 6 dan informan 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan selalu dengan penuh tanggung jawab sesuai denga peraturan kantor yang berlaku. Rasa tanggungjawab pegawai dapat dilihat dari kesediaan pegawai dalam melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Umtuk  mengetahui  bagaimana  respon  pegawai  kantor  subbagian  penyelenggaraan pengawasan apabila pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Analisis
3.1. Kualitas Kerja
Kualitas  kerja  adalah  wujud  perilaku  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan yang dicapai secara efektif dan efisien. Dapat dilihat dari apakah  pegawai  bisa  mengerjakan  pekerjaan  sesuai  denga  standar  yang  berlaku.  Kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Yang dimaksud ketepatan adalah  ketepatan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan,  artinya  terdapat  kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sesaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Yang dimaksud dengan  kelengkapan  adalah  kelengkapan  ketelitian  dalam  melaksanakan  tugasnya.  Yang dimaksud kerapian adalah kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.
Kualitas kerja dapat dilihat berdasarkan berbagai faktor. Faktor yang dijadikan batasan untuk  melihat  kualitas  kerja  dalam  penelitian  ini  adalah  kesesuaian  dengan  standar  yang berlaku, tingkat inisiatif pegawai, inovasi dari pegawai, serta pelayanan yang diberikan. Dalam melaksanakan  pekerjaan,  pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  sudah sesuai  dengan  standar  yang  berlaku.  Standar  yang  diberlakukan  di  sub  bagian penyelenggaraan dan pengawasan untuk suatu pekerjaan adalah SOP, peraturan-peratutan dan  Peraturan  Walikota.  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  adalah  sistem  yang  disusun untuk  memudahkan,  merapikan,  dan  menertibkan  pekerjaan  tersebut.  SOP  hadir  dalam bentuk dokumen  yang berkaitan  dengan  prosedur  yang  dilakukan  secara  kronologis  untuk membantu  menyelesaikan  pekerjaan  untuk  memperoleh  hasil  kerja  efektif  dari  pekerja dengan  biaya  serendah-rendahnya.  Peraturan  Walikota  adalah jenis  peraturan  perundang- undangan  yang  ditetapkan  oleh  Walikota.  Rancangan Peraturan Daerah  dapat  berasal  dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.
Berdasarkan  wawancara  para  pegawai  sudah  melakukan  pekerjaan  sesuai  standar. Tinggat  inisatif  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  dalam  melaksanakan  tugas sudah  baik,  dalam  melakukan  pekerjaan  pegawai  terkadang  langsung  inisiatif  sendiri terkadang memang harus menuggu perintah dari pimpinan terlebih dahulu, tergantung dari jenis tugas yang diberikan.
Pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  dalam  menjalankan  tugasnya memberikan  ide  dan  inovasi-inovasi  baru.  Inovasi  yang  dilakukan  pegawai  pun  bervariasi, seperti berkaitan dengan perencanaan kerja dan pelaksanaan kerja. Dalam perencanaan di antaranya adalah inovasi terkait penyimpanan berkas, penyimpanan berkas yang sebelumnya hanya menggunakan hardisk dan flashdisk dapat saja mudah hilang dan rusak selain itu dalam pencarian berkas lama juga sulit untuk dicari jika diperlukan lagi di kemudian hari. Kemudian salah  satu  pegawai  memberikan  inovasi Google  Drive sebagai  penyimpanan  berkas  yang mudah untuk digunakan. Dalam pelaksanaan kerja pegawai dapat mengerjakan tugas sesuai dengan target yang ditentukan.
3.2. Kuantitas Kerja
Kuantitas kerja adalah seberapa lama seseorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas  kerja  ini  dapat  dilihat  dari  kecepatan  kerja  setiap  pegawai  itu  masing-masing. Kuantitas  merupakan  jumlah  yang dihasilkan, dinyatakan dalam  istilah  seperti  jumlah  unit, jumlah  siklus  aktivitas  yang  diselesaikan  pegawai,  dan  jumlah  aktivitas  yang  dihasilkan, ketepatan waktu diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output.
Penilaian  kinerja  karyawan  dilakukan  berdasarkan  kuantitasnya,  maka  perhatikan jumlah yang mampu dihasilkan pegawai tersebut. Jumlah yang dimaksud di sini bisa berupa jumlah  unit  atau  jumlah  siklus  aktivitas  yang  dihasilkan.  Sebagai  contoh,  kuantitas  kerja seorang  pekerja  bisa  dibilang  bagus  apabila  ia  mampu  menyelesaikan  lebih  banyak  tugas dalam jangka waktu yang telah ditentukan perusahaan.
Pegawai  kantor  sub  bagian  penyelenggaraan  pengawasan  telah  mengupayakan menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditentukan. Dalam target waktu yang dibutuhkan pegawai  dalam  menyelesaikan  pekerjaan  tergantung  jenis  pekerjaannya.  Di  sub  bagian penyelenggaraan  dan  pengawasan  tugas  pekerjaan  fleksibel,  tugas  pengawasan  lebih  ke fasilitasi kegiatan rapat dewan per triwulan yaitu rapat yang dilaksanakan rutin setiap 3 bulan sekali, Tujuan dari rapat evaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah dalam rangka untuk memantau sejauhmana realisasi anggaran triwulan  dan mengevaluasi permasalahan yang  dihadapi  dalam  pelaksanaan  target  kinerja.  Pada  saat  kegiatan  rapat  pegawai
memfasilitasi,  kemudian  saat  rapat  selesai  pegawai  mengerjakan  berkas-berkas  kegiatan rapat.
3.3. Kedisiplinan
Kedisiplinan  mencerminkan  kepatuhan  karyawan  dalam  memenuhi  peraturan- peraturan  yang  ada  dan  melakukan  pekerjaannya  sesuai  dengan  instruksi  yang  diberikan kepadanya.  Kedisiplinan  adalah  kesadaran  dan  kesediaan  seseorang  menaati  semua peraturan  dan  norma-norma  sosial  yang  berlaku.  Kesadaran  disini  merupakan  sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas  paksaan.  Sedangkan  kesediaan  adalah  suatu  sikap,  tingkah  laku,  dan  perbuatan seseorang  yang  sesuai  dengan  peraturan    perusahaan,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak tertulis.
Disiplin  merupakan  sikap,  tingkah  laku dan  perbuatan  yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Peraturan yang dimaksud termasuk absensi,  lambat  masuk,  serta  cepat  pulang  karyawan.  Jadi  hal  ini  merupakan  suatu  sikap indisipliner karyawan yang perlu disikapi dengan baik.
Kedisiplinan merupakan keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturan organisasi dan norma sosial. Oleh karena itu disiplin merupakan sarana penting untuk mencapai tujuan, maka  pembinaan  disiplin  merupakan  bagian  dari  manajemen  yang  sangat  penting. Manajemen apa saja dalam pelaksanaannya memerlukan disiplin segenap anggota organisasi. Disiplin  dikatakan  juga  sebagai  sarana  untuk  melatih  dan  mendidik  orang-orang  terhadap peraturan-peraturan  agar  ada  kepatuhan  dan  supaya  dapat  berjalan  dengan  tertip  dan teratur  dalam  organisasi.  Disiplin  juga  dikatakan  sebagai  alat  berkomunikasi  dengan  para karyawan  agar  karyawan  mau berbuat  seperti  apa  yang  dianjurkan oleh atasan dan  sesuai dengan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan.
Tujuan utama  disiplin  adalah untuk  meningkatkan  hasil  semaksimal  mungkin  dengan cara mencegah pemborosan waktu dan energi. Selain itu, disiplin mencoba untuk mencegah kerusakan  atau  kehilangan  harta  benda,  mesin,  peralatan,  dan  perlengkapan  kerja  yang disebabkan  oleh  ketidak  hati-hatian,  senda  gurau  atau  pencurian.  Disiplin  mencoba mengatasi  kesalahan  dan  keteledoran  yang  disebabkan  karena  kurang  perhatian,  ketidak
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023
mampuan dan keterlambatan. Disiplin berusaha mencoba permulaan kerja yang lambat atau terlalu  awal  mengakhiri  kerja  yang  disebabkan  karena  keterlambatan  atau  kemaslahatan. Pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  sudah  menaati  peraturan  yang berlaku.  Pekerjaan  yang dilakukan selalu  berdasarkan  landasan hukum  dan prosedur serta tupoksi yang berbeda.
Ketepatan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kedisiplinan. Pegawai sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan    sudah  mengikuti  aturan  terkait  waktu. Pencatatan  kehadiran  DPRD  Kota  Tangerang  Selatan  menggunakan  aplikasi  dari  BKPSDM (Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia)  yaitu  LASIK  (Layanan Administrasi & Informasi Kepegawaian).
LASIK  (Layanan  Administrasi  &  Infromasi  Kepegawaian)    hanya  untuk  pegawai  PNS sedangkan pegawai NON-PNS menggunakan absensi fingerprint yang ada di kantor. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis online yang dapat diakses android yaitu playstore dan iphone yaitu applestore serta dapat juga diakses melalui website . Aplikasi ini meminimalisir pegawai yang memanipulasi absen. Mekanisnme absen yaitu pegawai log in ke aplikasi LASIK setelah itu klik kamera hingga terdeteksi. Jika pegawai terlambat, tidak masuk tanpa keterangan maka TTP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) di potong mulai dari 2%-10% tergantung apa yang di langgar.
Berdasarkan wawancara bahwa masih ada pegawai yang tidak tepat waktu. Masih ada yang datang terlambat tidak sesuai dengan peraturan jam kerja. Pegawai kantor sub bagian penyelenggaraan  dan  pengawasan  mengupayakan  agar  dapat  menyelesaikan  pekerjaan sebelum batas akhir yang diberikan. Dari hasil penelitian, tingkat kesadaran pegawai sudah baik walaupun mungkin terkadang ada pegawai yang datang tidak tepat waktu. Hal tersebut juga diperkuat dari hasil wawancara. Hal ini sangat penting untuk dibenahi. Kedisiplinan akan menghasilkan etos kerja yang baik sehingga tentunya akan berdampak pada produktivitas.

## 3.4. Kerjasama
Kerjasama yaitu Kesediaan karyawan berprestasi dan bekerja sama dengan karyawan lainnya secara vertikal dan horizontal di dalam maupun di luar pekerjaannya. Kerjasama antar karyawan merupakan kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan  suatu  tugas  yang  ditentukan  sehingga  mencapai  daya  guna  dan  hasil  guna
yang  sebesar-besarnya.  Kerjasama  adalah  sebuah  sikap  mau  melakukan  suatu  pekerjaan secara  bersama-sama  tanpa  melihat  latar  belakang  orang  yang  diajak  bekerja  sama  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Kerjasama  merupakan  suatu  proses  sosial  yang  memiliki  aktivitas tertentu  yang  ditunjukkan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dengan  saling  membantu  dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing.
Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang  yang  sempit.  Jadi akan  lebih  mungkin  menemukan  kekuatan dan  kelemahan diri,  belajar  untuk  menghargai  orang  lain,  mendengarkan  dengan  pikiran  terbuka,  dan membangun  persetujuan  kerjasama.  Dengan  bekerjasama  kelompok  kecil  akan  mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggunng jawab,  mengandalkan bakat  atau pemikiran  setiap  anggota  kelompok,  mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.
Kerjasama  dapat  dilihat  berdasarkan  berbagai  faktor.  Faktor  yang  dijadikan  batasan untuk  melihat  kerjasama  dalam  penelitian  ini  adalah  kendala  dalam  bekerjasama, kecenderungan dalam bekerja, kebiasaan bekerjasama, serta kerjasama dengan pimpinan.
Pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  cenderung  lebih  menyukai bekerja bersama. Pegawai mengatakan tugas pekerjaan memang harus dikerjakan bersama dikarenakan  tugas pegawai  berhubungan,  satu  tugas  dengan  tugas pekerjaan  lainnya  yang sama  hasil  akhirnya.  Selain  itu  apabila  terdapat  kesalahan  dapat  saling  koreksi.  Kebiasaan kerja  yang  dilakukan  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  dikerjakan  secara  tim yang  sudah  diberikan  tugas  masing-masing.  Tugas  yang  diberikan  sudah  diberikan  sesuai dengan porsinya disesuaikan dengan tupoksi.
Dalam bekerjasama dengan pimpinan,  pegawai tidak hanya mengikuti instruksi yang diberikan. Namun dalam bekerjsama dengan pimpinan selalu berkomunikasi secara dua arah. Dimana  kabag  dan  kasubbag  saling  koordinasi  mengenai  laporan  kegiatan  yang  bersifat krusial  kemudian  baru  koordinasi  ke  staff  yang  di  tugaskan.  Dalam  mengerjakan  tugas pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  harus  mengikuti  saran  pimpinan terlebih  dahulu  baru  bisa  berinisiatif  dengan  wawasan  mereka  dikarenakan  tugas  yang diberikan bersifat krusial.
Pegawai sub bagian penyelenggaraan dan pengawasan sudah baik bekerjasama antar pegawai dan dengan atasan. Kerjasama atau teamwork merupakan modal yang terpenting dalam menyelesaikan pekerjaan. Didalam sebuah organisasi pemerintah hal ini tidak terlepas dari kebutuhan kerjasama tim atau teamwork karena setiap program kerja pasti dilaksanakan secara  tim  dan  bukan  secara  individu,  walaupun  dalam  pembagian  tugas  sudah  memiliki tupoksinya  dan  berttanggungjawab  masih-masing  tugas  pekerjaan.  Kemampuan  setiap individu  bekerja  dalam teamwork ,  dapat  bekerjasama  dengan  baik  dengan  rekan  kerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien.
3.5. Tanggungg Jawab
Tanggung  Jawab  adalah  Kesediaan  karyawan  dalam  mempertanggung  jawabkan kebijaksanaannya, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Tanggungjawab dalam bekerja adalah bagian dari kinerja institusi. Tanggung jawab merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seorang pegawai terhadap apa yang telah ditugaskan kepadanya.  Bertanggung  jawab  atas  apa  yang  dilimpahkan  pimpinan  akan  menjamin kepercayaan pimpinan  dan  menjaga  kenyamanan  kerja serta produktifitas  kerja. Tanggung jawab adalah bentuk komitmen individu dalam setiap aktifitasnya.
Tanggung  jawab  dapat  dilihat  berdasarkan  berbagai  faktor.  Faktor  yang  dijadikan batasan untuk melihat tanggung jawab dalam penelitian ini adalah tanggung jawab terhadap tugas, kesediaan mengerjakan tugas di luar bidang keahlian, serta tanggung jawab terhadap sarana prasarana.
Pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan  sudah  melakukan  dengan tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku. Apabila diberikan tugas tidak sesuai dengan bidang  keahliannya  pegawai  akan  berusahan  terlebih  dahulu,  jika  tidak  bisa  berkoordinasi dengan  rekan  kerja  yang  lain  atau  laporan  kepada  pimpinan  agar  diberikan  arahan  yang benar.
Pegawai sub bagian penyelenggaraan dan pengawasan juga sudah memelihara sarana dan  prasarana  dengan  baik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diatas  menunjukkan  bahwa tanggung jawab pegawai sub bagian penyelenggaraan dan pengawasan bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  Analisis  Kinerja  Pegawai  Sub Bagian  Penyelenggaraan  Pengawasan  di  Sekretariat  DPRD  Kota  Tangerang  Selatan  adalah sebagai berikut:
1. Kualitas  kerja (Quality) .  Kualitas  kerja  pegawai  dalam  mengerjakan  tugas  dapat dikatakan sudah baik.
2. Kuantitas  Kerja (Quantity). Pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan sudah  menyelesaikan  tugas  dan  pekerjaan  dalam  jabatannya  sesuai  dengan  target yang telah ditetapkan, pegawai sudah mengupayakan tugas pekerjaan sesuai dengan target tugas.
3. Kedisiplinan (Discipline) .  Kedisiplinan  pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan pengawasan dapat dikatakan belum baik beberapa pegawai yang tidak datang tepat waktu saat masuk kerja.
4. Kerjasama (Teamwork). Pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan  dan  pengawasan melakukaan tugas pekerjaan dengan kerjasama, apabila terdapat kendala diselesaikan secara bersama dan apabila terdapat kesalahan kerja pegawai saling koreksi pekerjaan satu sama lain. Kebiasaan kerja pegawai memang dilakukan dengan tim karena tugas pekerjaan yang saling berhubungan yang membutuhkan kerjasama.
5. Tanggungjawab (Responsibility). Tanggung jawab pegawai sub bagian penyelenggaraan  dan  pengawasan  sudah  baik  terhadap  tugas  pokok  dan  fungsinya serta terhadap sarana dan prasarana yang ada.
Berdasarkan  hasil  penelitian  masih  kurangnya  kegiatan  pengembangan  diri  terhadap para pegawai sub bagian penyelenggaraan dan pengawasan, maka perlunya meningkatkan pengembangan diri  melalui  keikut  sertaan  para  pegawai  terhadap  kegiatan-kegiata  seperti pelatihan,  seminar  dan  sebagainya.  Kedisiplinan  pegawai  sub  bagian  penyelenggaraan pengawasan  dapat  dikatakan  belum  baik,  para  pegawai  harus  diberikan  sanksi  yang  tegas seperti  pemotongan  gaji,  membayar  denda  atau  penambahan  waktu  kerja  hal  ini  untuk mencegah  pegawai  tidak  datang  terlambat  lagi.  Selain  itu  kinerja  pegawai  masih  kurang efektif dan efisien, perlunya dilakukan evaluasi secara berkala sehingga bisa terjadi perbaikan. Perlunya  evaluasi terhadap implementasi Standar Operational Prosedur.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhar, E., & Alfihamsyah, M. A. (2021). Peranan Kinerja Pegawai: Kepemimpinan dan Motivasi Kerja. Manajemen, Program Studi Muhammadiyah, Universitas Sumatera Utara Kerja,
Motivasi Pegawai, Kinerja , 246 – 259.
Herdiyanti Fajrin,  I.,  Hakim,  L.,  &  Febriantin,  K.  (2021).  Analisis  kinerja pegawai  sekretariat dprd. Jurnal Manajemen , 13 (2), 332 – 337.
Noor,  J.,  &  Mulyono.  (2020).  Pengaruh  Motivasi,  Dan  Kepuasan  Kerja  Terhadap  Kinerja Pegawai Sekretariat  DPRD Di  Kabupaten Lebak. Journal  of  Management  Studies , 7 (1),
23 – 34.
Sutoro, M., Mawardi, S., & Sugiarti, E. (2020). Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi, Budaya Organisasi,  Dan  Kepuasan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil. SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business , 3 (4), 411 – 420. https://doi.org/10.37481/sjr.v3i4.267
Syukur,  A.,  Supriyono,  E.,  &  Suparwati,  Y.  K.  (2019).  Pengaruh  kepemimpinan,  komunikasi organisasi dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal. Jurnal Magisma , 7 (2), 90 – 99.
Yulianti,  L.  (2020).  Analisis  Kinerja  Pegawai  Pada  Sekretariat  Dprd  Kabupaten  Ciamis. JAK
PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik) , 1 (3), 137 – 143. http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/36