## EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI KONTRAK SOSIAL UMAT BERAGAMA
Ellya Rosana*
Abstrak
Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  harus  selalu  dijadikan landasan  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia.  Pancasila  sebagai pandangan  hidup  bersama  lebih  disebabkan  adanya kompromi politik  sehingga  menempatkan  Pancasila  sebagai  kontrak  sosial yang  harus  dipatuhi  secara  bersama-sama  pula. Pancasila merupakan kontrak sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang nota bene adalah  umat  yang  beragama  yang  harus  dijalankan  secara konsisten  dan  bertanggung  jawab. Teori  kontrak  sosial mengisyaratkan  bahwa  negara  merupakan  produk  perjanjian sosial.    Individu-individu  dalam  masyarakat  sepakat  untuk menyerahkan  sebagian  hak-hak,  kebebasan,  dan  kekuasaan  yang dimilikinya  kepada  sebuah  kekuasaan  bersama.    Kekuasaan bersama  ini  dinamakan  negara. Negara  bertugas  mengayomi rakyatnya  tanpa  melihat  latar  belakang  suku,  budaya  dan  agama karena negara merupakan milik komunitas umat beragama.  Pada masyarakat yang telah menegakkan kontrak sosial akan terbangun rasa saling menghargai, menghormati, dan menyayangi walaupun berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan.

## Kata Kunci : Pancasila, Kontrak Sosial, Umat Beragama

## Pendahuluan
Indonesia  yang  saat  ini  sedang  membangun,  tidak  hanya membutuhkan  para designer atau  orang  yang  ahli  dalam  bidang pembangunan gedung bertingkat pencakar langit, jalan tol atau jembatan layang,  bendungan  kokoh,  ahli  pertambangan  dan  sumber  daya  alam lainnya,  tetapi  juga  membutuhkan  faktor  non-struktural  yaitu  agama
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dalam  berbagai  derivasinya,  berupa  motivasi  dan  dorongan  dari masyarakat  agama  untuk  mensukseskan  pembangunan  itu  sendiri. Sehingga segala macam  bentuk hasil pembangunan dapat dinikmati dan tidak  dirusak  oleh  berbagai  kerusuhan  antar  umat  beragama.    Hal  ini mengingat  sering  terjadi  di  Indonesia,  bahwa  ketika  terjadi  kerusuhan yang bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) – terlebih lagi  kerusuhan  atas  nama  agama – maka  segala  macam  fasilitas  umum yang  dibangun  untuk  kepentingan  masyarakat  turut  pula  menjadi “korban”.
Oleh  karena  itu  cukup  beralasan  ketika  Marshall  yang  dikutip oleh  Syamsul  Arifin,  memperluas  cakupan  penggunaan  konsep  modal yang  melampaui  batas-batas  ekonomi.    Sebab  selain  modal  dalam pengertian  material,  manusia  juga  membutuhkan  modal  lainnya  yaitu modal  sosial  dan  modal  spiritual.    Modal  sosial  adalah  kekayaan  yang membuat  komunitas  dan  organisasi  berfungsi  secara  efektif  demi kepentingan bersama.  Adapun modal spiritual merupakan dimensi hakiki yang  memberikan  sentuhan  maknawi  dalam  kehidupan  manusia  agar lebih bermakna secara substansial. 1
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  dalam  pembangunan suatu  bangsa  yang  dibutuhkan  bukan  hanya  modal  ekonomi,  tetapi  juga modal  modal  sosial  dan  spiritual  yaitu support atau  dukungan  secara moral dari masyarakat yang notabene adalah masyarakat yang beragama. Dukungan  ini  hanya  mungkin  diperoleh  jika  masyarakat  itu  sendiri merasa aman, tentram, damai  dan hidup dalam suasana rukun.
Pada  konteks  ke-Indonesia-an  pluralitas  menyiratkan  sebagai keberhasilan  yang  tertopang  oleh  landasan  Idiil  yaitu  Pancasila  dengan mottonya  “Bhinneka  Tunggal  Ika”,  serta  landasan  konstitusionil  yaitu Undang-Undang  Dasar  1945  khususnya  pasal  29.    Indonesia – dalam bahasa sederhana – bukanlah negara yang berdasarkan agama (teokrasi), juga bukan negara  yang sekular, tetapi Indonesia tepat berada di tengah- tengah  yaitu  negara    Pancasila  dengan  segenap  nilai-nilainya.    Hal  ini
1 Syamsul  Arifin, Studi  Agama;  Perspektif Sosiologi  dan  Isu-isu  Kontemporer (Malang: UMM Press. 2009),h. 77.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
karena  Pancasila  mengandung  nilai-nilai  berbagai  agama  di  Indonesia, begitu juga demokrasi dan kemanusiaan.
Akan  tetapi  nilai-nilai  etis-universal  yang  terdapat  dalam Pancasila  tidak  sepenuhnya  dijalankan  oleh  rakyat  terutama  pemerintah yang  telah  ada  baik  di  zaman  Orde  Lama  maupun  Orde  Baru,  sehingga itu berimbas terhadap eksisten Pancasila di zaman reformasi, yaitu ketika Orde  sebelumnya  runtuh,  maka  Pancasila pun  ditinggalkan  karena dianggap  sebagai  produk  Orde  sebelumnya. Hal  ini  tentu  tidak  bisa dibiarkan, oleh karena itu diperlukan restorasi terhadap Pancasila dengan cara  memahami  esensinya  lalu  diimplementasikan  secara  konkrit  dalam kehidupan  empirik. Karena  nilai  dan  semangat  Pancasila  sejatinya adalah  luhur  dan  universal;  menekankan  semangat  kemanusiaan, kebersamaan dan persatuan, gotong royong, toleransi dan keadilan. Akan tetapi  yang  menjadikannya  tidak  bermakna  karena  nilai  dan  semangat tersebut te lah “dikangkangi” oleh manusia -manusia Indonesia sendiri.

## Kontrak Sosial
Dalam  catatan  Munawir  Sjadzali,  setidaknya  ada  empat  pemikir politik  Barat  yang  mengemukakan  teori  kontrak  sosial. Pertama,  oleh Hubert  Languet  seorang  ilmuwan  Perancis. Kedua,  Thomas  Hobbes, ilmuwan  Inggris. Ketiga,  John  Locke  juga  ilmuwan  Inggris. Keempat, Jean  Jacques  Rousseau,  ilmuwan  Perancis. 2
Languet  dengan  nama samara  Stephen  Junius  Brutus,  dalam  bukunya Vindiciae  Contra Tyrannos (suatu  pembelaan  kebebasan  terhadap  tiran-tiran)  mengajukan teori  kontraknya  dengan  mengatakan,  bahwa  pembentukan  negara  itu didasarkan  atas  dua  kontrak; pertama,  dibuat  antara  Tuhan  disatu  pihak dan  raja  serta  rakyat  di  lain  pihak,  yang  berisikan  janji  bahwa  raja  dan rakyat akan tetap patuh kepada perintah-perintah agama sebagai hamba- hamba Tuhan; kedua, dibuat antara raja dan rakyat, yang berisikan bahwa rakyat berjanji untuk taat dan patuh kepada raja asalkan raja memerintah dengan adil.
2 Lihat  Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran (Jakarta: UI Press. 1993), edisi v, h. 67.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Sementara  Hobbes  dalam  bukunya Leviathan mengemukakan bahwa kontrak sosial terjalin antara sesama rakyat sendiri, dan raja tidak merupakan  pihak  dari  kontrak  tersebut,  tetapi  produk  darinya.    Sebagai peserta  kontrak  yang  melahirkan  raja,  rakyatlah  pada  hakikatnya  yang harus  bertanggung  jawab  atas  apa  yang  dilakukan  oleh  raja,  karenanya rakyat  tidak  dapat  mengeluh  (memprotes)  kebijaksanaan  dan  tindakan raja  walaupun  tidak  berpihak  kepada  rakyat.    Hal  ini  menurut  Sjadzali, suatu gagasan yang kedengarannya aneh. 3
Sedangkan  pemikiran  Locke  dapat  disimpulkan  kontrak dilakukan  antara  raja    untuk  memegang  pemerintahan  yang  merupakan suatu trust (amanah)  dengan  rakyat  sebagai trustor dan  sekaligus beneficiary (pemberi  amanah).    Amanah  itu  dapat  dicabut  oleh trustor jika  ternyata trustee mengabaikan  kewajiban-kewajibannya.  Hal  ini dikemukakan oleh Locke dalam karangannya yang berjudul Two Treaties of  Government.    Adapun  Rousseau  mengemukakan  teori  kontrak  sosial dilakukan dengan; pertama,  kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, kedua, melalui kontrak sosial itu masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai suatu keutuhan. 4
Meskipun  teori-teori  kontrak  sosial  yang  dikemukakan  oleh  para pemikir  Barat  tersebut sangat  berkaitan  dengan  antara  pemerintah (negara)  dengan  rakyat  tetapi  yang  menarik,  bahwa  dalam  pandangan Rousseau  mengemukakan  juga  kewajiban  sesama  rakyat.    Menurut Suseno,  Rousseau  bertolak  dari  kehendak-kehendak  indivual  masing- masing  (volonte  particuliere).    Nampaknya  individu  hanya  mengejar kepentingan  sendiri  masing-masing  tanpa  perhatian  kepada  kepentingan umum.    Akan  tetapi  menurutnya,  kesan  itu  tidak  sepenuhnya  benar, karena  dalam  kehendak  individu  sebenarnya  ada  dua  komponen; pertama,  suatu  kepentingan  yang  semata-mata  memang  individual, kedua, sebagian dari kepentingan umum.  Jadi pada umumnya tidak ada orang  yang  hanya  bersikap  egoisme  murni.    Setiap  orang  juga
3 Ibid., h. 68.
4 Ibid., h. 69.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
menghendaki  hal-hal  yang  merupakan  kepentingan  bersama  (misalnya perdamaian,  keadilan,  dan  keamanan).    Dengan  demikian  dalam kehendak-kehendak  individual  seseorang  terdapat  juga  unsur-unsur umum yang perlu diperhatikan. 5
Kontrak sosial dalam pemikiran Jean Jacques Rousseau bahwa ia mengekplorasi tentang kontrak sosial bermula dari keprihatinan terhadap suasana  sosial  politik  absolutismme  Perancis,  dimana  pada  akhirnya melahirkan  konflik  dan  pertentangan  yang  cukup  tajam  dalam  struktur sosial  masyarakat  Perancis  ketika  itu.    Salah  satu  gagasan  terkenal Rousseau  adalah  diktum  “Manusia  lahi r  bebas,  tetapi  terbelenggu dimana- mana”.  Dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di Perancis saat itu, tatanan masyarakat ditentukan oleh status dan kekuasaan.  Untuk kembali kepada kondisi alamiah manusia yang bebas, maka penting bagi orang-orang  untuk  bebas  dan  berkedudukan  sejajar  untuk  bersatu  dan bersepakat  menciptakan  diri  mereka  sebagai  satu  kesatuan,  untuk pencapaian tujuan kebaikan bersama. 6
Penjelasan  tentang  pengalaman  masing-masing  negara  (Inggris dan  perancis)  sebagaimana  diatas  dalam  membangun  negara  baru  dan mencapai  kesepakatan  umum,  memberikan  wawasan  kepada  kita  akan pentingnya  keberadaan  kontrak  sosial  sebagai  sebuah  prinsip  yang disepakati  yang  mewakili  sebuah general  will yang  menyertai  proses pembentukan  sebuah  negara  baru.    Penekanan  terhadap  term  kontrak sosial pada sebuah negara ini dianggap penting, karena merupakan salah satu  ciri  dari  kehidupan  politik  masyarakat  modern,  sekaligus membedakan  dengan  kehidupan  masyarakat  tradisional  atau  pun  feodal yang  mendasarkan  kekuasaan  atas  klaim  wahyu  dan  pembenaran – jika bukannya malah menyalahkan – agama .
Dalam  kaitan  ini,  sangat  menarik  apa  yang  dikemukakan  oleh Rousseau bahwa masalah mendasar yang dapat diselesaikan oleh kontrak
5 Frans Magnis Suseno, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 240.
6 J.J.  Rousseau, The  Basic  Political  Writings, trans.  Donald  A.  Cress  (Market Publish. Co. 1987), h. 44-49.  Lihat juga Rousseau, Kontrak Sosial, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 101.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
sosial  adalah  “mencari  suatu  bentuk  asosiasi  yang  mem pertahankan  dan melindungi  pribadi  dan  milik  setiap  anggota  asosiasi  dengan  segala kekuatan  bersama,  dan  di  dalam  asosiasi  itu  masing-masing  yang menyatu  dalam  kelompok  hanya  patuh  pada  dirinya  sendiri  dan  tetap bebas  seperti  sediakala”.    Sedangkan’pasal -p asal’  dalam  kontrak  dapat disingkat  menjadi  satu  yaitu  alienasi  total  dari  setiap  anggota  asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat. 7
Inti  dari  teori  Kontrak  Sosial  Rousseau  adalah  bahwa  masing- masing  individu  melimpahkan  segala  hak  perorangannya  kepada komunitas  sebagai  satu  keutuhan.    Dengan  demikian  maka  segala  hak alamiah, termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki  oleh  orang-orang  dalam  kehidupan  alamiah  itu  pindah  ke komunitas,  atau  dalam  bahasa  politik,  pada  komunitas  sebagai  satu keutuhanlah  terletak  kedaulatan  rakyat,  dan  kedaulatan  ini  tidak  tidak dapat  pula  dibagi-bagi. 8 Atau  dengan  kata  lain,  mengutip  Suseno; kehidupan  bersama  dengan  sendirinya  menuntut  bahwa  kebebasan masing-masing orang dibatasi demi hak dan kebebasan setiap orang lain yang sama besarnya,  dan juga oleh tuntutan kehidupan bersama. 9
Dari  uraian  tersebut  dipahami  bahwa  memang  dalam  setiap  diri seseorang  yang nota  bene-nya  adalah  umat  yang  beragama,  terdapat kepentingan  individual  dimana  seseorang  sangat  berhak  untuk  dan dengan  cara  apapun  mengekspresikannya.    Akan  tetapi  sesungguhnya juga  dalam  diri  setiap  orang  tersebut  terdapat  nurani  untuk  menghargai orang lain sehingga ia tidak akan bertindak semau dan sesuka hatinya.
Kedudukan Pancasila Sebagai Kontrak Sosial bagi Umat Beragama
7 Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, terj. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ida Sundari Husen (Jakarta: Dian Rakyat. 2010), cet. II, h. 17-18.
8 Lihat Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, alih bahasa Sumardjo (Jakarta: Erlangga. 1986), h. 14.   Lihat juga Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, edisi V (Jakarta: UI Press. 1993), h. 69.
9 Suseno, Etika  Politik ….. h.  258.    Lihat  juga  Suhelmi, Pemikiran  Politik Barat ….. ,  h.  251.  Serta  Firdaus  Syam, Pemikiran  Politik  Barat;  Sejarah,  Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), cet. II, h. 154.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Sejarah  awal  lahirnya  Pancasila  terjadi  silang  pendapat  antar sesama  “pendiri  bangsa”,  akan  tetapi  karena  rumusan -rumusan  yang terdapat dalam Pancasila dilahirkan dari ide-ide brilian mereka, sehingga dapat  diterima  oleh  semua  pihak  yang  secara  bersama-sama  sedang memikirkan untuk mendirikan sebuah negara  yang merdeka.  Selain itu, diterimanya  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bersama  lebih disebabkan adanya “kompromi politik” sehingga menempatkan Pancasila sebagai “kontrak sosial”  yang harus dipatuhi secara bersama -sama pula. Indonesia  yang  dari  semula  hingga  kini  mengakui  berbagai macam  eksistensi  agama,  dimana  umat  beragama  tersebut  dapat menerima Pancasila, maka setidaknya praktek tersebut – meminjam teori oleh  C.A.O.  Van  Nieuwenhuijze – mengindikasikan  para  anggota  dari berbagai  kelompok  sosial-keagamaan  yang  berbeda,  merelakan  diri mereka untuk berinteraksi, akan tetapi mereka tetap loyal terhadap agama mereka.    Itulah  yang  disebut  oleh  Nieuwenhuijze  sebagai  teori Dekonfessionalisasi. 10
Alasan  yang  cukup  kuat  untuk  menunjang  keterkaitan  teori dekonfessionalisasi  dengan  kondisi  Indonesia  menurut  peneliti  adalah kompleksitas masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang yang  berbeda,  telah  bersepakat  untuk  berinteraksi  atas  dasar  kerangka bersama – yakni  dengan  menggunakan  istilah-istilah  dan  kosakata- kosakata yang dapat dipahami dan diterima semua kelompok.  Selain itu, teori tersebut dikategorikan semacam mewakili sebuah himbauan  untuk memperlunak  jurang-jurang  tajam  eksklusivitas  sosial-keagamaan. Dalam  rangka  mencapai  tujuan  ini,  berbagai  komponen  yang  berbeda tersebut  harus  membangun  kerangka  bersama  yang  dipahami  dan diterima secara bersama-sama pula.  Kerangka bersama tersebut menurut peneliti tidak lain adalah dasar negara Indonesia yakni Pancasila.  Akan tetapi,  lahirnya  kerangka  bersama  yang  disepekati  secara  bersama-sama pula  tidak  lantas  menjadikan  seseorang  warga  tidak  setia  atau  loyal terhadap doktrin ajaran agama masing-masing.  Justru sebaliknya mereka
10 Lihat  C.A.O.  Van  Nieuwenhuijze,  “Islam  and  National  Self -Realization  in Indonesia”,  N ieuwenhuijze  , Cross  Cultural  Studies (The  Hageu:  Monton  and  Co. 1973), h. 152.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dituntut  untuk  tetap  setia  pada  ajaran  agama,  sekaligus  mematuhi  dan menjunjung tinggi kerangka bersama yang dihasilkan.  Atau dengan kata lain  domain  agama  diletakkan  pada  wilayah  privat,  sedangkan  domain kerangka bersama diletakkan pada wilayah publik.
Jika menggunakan term yang digunakan oleh Nurcholish Madjid, maka  Pancasila  adalah common  platform atau kalimah  sawa’ dan  dapat menjadi titik temu bagi segenap rakyat Indonesia, dimana masing-masing kelompok yang ada berhak dan dapat mengisinya.
Hal  tersebut  haruslah  disadari  oleh  seluruh  rakyat  Indonesia bahwa  nilai-nilai  Pancasila  adalah  titik  temu semua  pandangan  hidup yang  ada  di  negeri  ini.    Nilai-nilai  Pancasila  baik  potensial  maupun aktual,  telah  terkandung  dalam  ajaran  semua  agama  yang  ada.    Oleh karena  itu  lanjut  Madjid,  karena  mencari,  menemukan  dan  mengajak kepada  titik  temu  antar  umat  yang berbeda  itu  sendiri  adalah  perintah agama, 11 maka  menemukan  dan  mengajak  bersatu  dalam  Pancasila adalah juga perintah agama. 12
Argumentasi tersebut semakin  menegaskan  bahwa  terdapat hubungan  yang  intim  Pancasila sebagai  kontrak  sosial  bagi  umat beragama.
Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia  yang
masyarakatnya terdiri  dari  berbagai  macam  latar  belakang  terutama agama,  yang  jika  tidak  memiliki  suatu  pandangan  hidup  yang  dijadikan landasan  bersama,  maka  kemungkinan  akan  memunculkan  absolutisme, yang akan melahirkan kesewenang-wenangan dan tirani.
Nilai  Pancasila  Sebagai  Kontrak  Sosial  bagi  Umat  Beragama  di Indonesia
11 Yang  dimaksud  dengan  perintah  agama  disini  adalah  karena  Nurcholish Madjid  menyandarkan  perkara  titik  temu  atau common  platform atau kalimah  sawa’ pada  Al- Qur’an  surat  Ali  I mran  :  36.    Berdasarkan  ayat  tersebut,  Madjid  memperluas kalimah  sawa’ atau  titik  temu  dalam  konteks  pluralitas  masyarakat  Indonesia.    Titik temu tidak hanya bagaimana “hanya menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi juga bagaimana mencari jalan keluar dan kompromi dalam konteks pluralitas yang bisa menjadi acuan untuk bersikap.
12 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 98.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Dalam  konteks  ini,  secara  kritis – Yudi  Latif – merumuskan tentang nilai-nilai dari Pancasila yaitu :
Pertama,  menurut  alam  pemikiran  Pancasila,  nilai-nilai ketuhanan  (religiositas)  sebagai  sumber  etika  dan  spiritualitas  (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etika kehidupan  bernegara.    Dalam  kaitan  ini,  Indonesia  bukanlah  negara sekuler  yang  ekstrim,  yang  mem isahkan  “agama”  dan  “negara”  dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan  peran  publik  yang  berkaitan  dengan  penguatan  etika  sosial. Tetapi  saat  yang  sama,  Indonesia  juga  bukan  “negara  agama”,  yang hanya  merepresentasikan  salah  satu  (unsur)  agama  dan  memungkinkan agama  untuk  mendikte  negara.    Sebagai  negara  yang  dihuni  oleh penduduk  dengan  multiagama  dan  multikeyakinan,  negara  Indonesia diharapkan  dapat  mengambil  jarak  yang  sama  terhadap  semua agama/keyakinan,  melindungi  semua  agama/keyakinan,  dan  harus  dapat mengembangkan  politiknya  sendiri  secara  independen  dari  dikte-dikte agama. 13
Perspektif  lain  yang  terkait  dengan  situasi,  kondisi,  dan  juga psikologi masyarakat Indonesia terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah,  adanya  argumentasi  negara  Indonesia  adalah  negara  yang religius.    Argumentasi  tersebut  mengindikasikan  bahwa  secara  faktual masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berkeyakinan (beragama), yang  dalam  suatu  ajaran  agama  atau  keyakinan  pasti  terdapat  sesuatu yang  disembah  sebagai  realitas  mutlak  (the  ultimate  reality)  dengan berbagai  manifestasi  dan  sebutan  dari  pemeluk agama  itu  sendiri. Adapun  pengertian  Yang  Maha  Esa,  dalam  catatan  Afif  Muhammad ditemukan  bahwa  konsep  tersebut  (Yang  Maha  Esa)  harus  diserahkan kepada  masing-masing  agama  untuk  menafsirkannya  menurut  ajaran
13 Yudi Latif, Negara  Paripurna;  Historisitas,  Rasionalitas  dan  Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 42.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
agamanya  masing-masing  dengan  tetap  mengakui  hak  tafsir  agama lainnya. 14
Karena  itu,  penafsiran  terhadap  kata  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa dalam Pancasila bukanlah menggunakan perspektif agama tertentu, tetapi diserahkan kepada agama masing-masing untuk menginterpretasikannya. Argumentasi tersebut sangat beralasan, sebab jika Ketuhanan Yang Maha Esa  ditafsirkan  dengan  menggunakan  perspektif  agama  tertentu,  maka akan  terjadi  ketidak  sepahaman  dalam  memaknai  term  tersebut berdasarkan  realita  yang  ada  pada  masing-masing  agama.    Selain  itu, penggunaan  perspektif  dengan  kacamata  agama  tertentu,  juga  akan menimbulkan  kerawanan  pemaksaan  terhadap  makna  tersebut  yang sudah jelas-jelas berbeda.
Prinsip  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai  kontrak  sosial  bagi masyarakat  Indonesia  dari  sila  pertama  tersebut  adalah  sebagai  acuan dalam  menumbuhkan  rasa  hormat  menghormati  dan  saling  menghargai akan  adanya  perbedaan  keyakinan  sebagai  suatu  fakta  akan  Kemaha Kuasaan  Tuhan  yang  tidak  perlu  untuk  diperdebatkan,  apalagi  untuk menyeragamkan berbagai macam keyakinan  yang ada.  Sila pertama ini juga  mengisyaratkan  adanya  kebebasan  beragama.    Maksud  kebebasan beragama disini adalah, masyarakat diberikan kebebasan (tanpa paksaan) untuk  memeluk  salah  agama  yang  di  Indonesia  seperti  Islam,  Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Kong Hu Cu. Dengan timbulnya rasa hormat menghormati  atau  toleransi,  maka  akan  menimbulkan  rasa  kasih  sayang terhadap manusia atau kelompok penganut agama lain.
Kedua, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai  fundamen  etika  politik  kehidupan  bernegara  dalam  pergaulan
14 Lihat  Afif  Muhammad, Multi  Interpretasi  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa Sebagai Modus Vivendi Agama-Agama di Indonesia (Bandung: BJ. Publishing House & Corp.  2005), h.  204.Lihat juga Anwar  Harjono, Perjalanan  Politik  Bangsa;  Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan (Jakarta: Gema Insani Press. 1997), h. 145. Lihat juga Mohammad  Roem  dan  Agus  Salim, Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan  Lahirnya Pancasila (Jakarta: Bulan Bintang. 1977), h. 116.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
dunia.  Prinsip kebangsaan yang luas yang mengarah pada persaudaraan dunia  itu  dikembangkan  melalui  jalan  eksternalisasi  dan  internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya  untuk  secara  bebas  aktif    “ikut  melaksanakan  ketertiban dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan sosial”.  Kedal am, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar  warga  dan  penduduk  negeri.    Landasan  etik  sebagai  prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”. 15
Sila  Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  ini  mengandung  nilai- nilai  kemanusiaan yaitu  adanya  sebuah  pengakuan  terhadap  harkat  dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya, selain itu adanya perlakuan  yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar, dan  terhadap  Tuhan.    Sila  ini  juga  menegaskan  bahwa  manusia  sebagai makhluk  beradab  atau  berbudaya  yang  memiliki  daya  cipta,  rasa,  karsa dan keyakinan. 16
Di  sisi  lain  bahwa  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya.  Potensi kemanusiaan dimiliki oleh  semua  manusia  di  dunia,  tidak  pandang  ras  dan  warna  kulit,  jadi bersifat  universal.    Mereka  sama-sama  memiliki  martabat  yang  tinggi, karena  itu  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan. 17
Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  adalah  suatu  rumusan  sifat keluhuran budi manusia Indonesia.  Dengan konsep tersebut, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama dihadapan undang-undang  negara,  mempunyai  kewajiban  dan  hak-hak  yang  sama; setiap  warga  negara  dijamin  haknya  serta  kebebasannya  yang menyangkut  hubungan  dengan  Tuhan,  dengan  negara,  dengan
15 Latif, Negara Paripurna….. , h. 43.
16 Lihat,  Soejadi, Pancasila  Sebagai  Sumber  Tertib  Hukum  Indonesia (Yogyakarta: Lukman Offset. 1999), h. 89.
17 Lihat  Darji  Darmodiharjo  dkk, Santiaji  Pancasila (Surabaya:  Usaha Nasional. 1991), cet. x, h. 40.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
masyarakat,  dan  menyangkut  pula  kemerdekaan  menyatakan  pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.
Ketiga, menurut alam pikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan itu terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan  kebangsaan  yang  lebih  dekat  sebelum  menjangkau  pergaulan dunia  yang  lebih  jauh. Dalam  internalisasi  nilai-nilai  persaudaraan  ini, Indonesia  adalah  negara  persatuan  kebangsaan  yang  mengatasi  paham golongan  dan  perseorangan.    Persatuan  dan  kebhinnekaan  masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan  persatuan  dalam  keragaman,  dan  keragaman  dalam persatuan,  yang  dalam  slogan  negara  dinyatakan  dengan  ungkapan
“Bhinneka  Tunggal  Ika”.    Di  satu  sisi,  ada  wawasan  kosmopolitanisme yang  berusaha  mencari  titik  temu  dari  segala  kebhinekaan  yang terkristalisasikan  dalam  dasar  negara  (Pancasila),  UUD,  dan  segala turunan  perundang-undangannya,  negara  persatuan,  bahasa  persatuan, dan  simbol-simbol  kenegaraan  lainnya.    Di  sisin  lain,  ada  wawasan pluralisme  yang  menerima  dan  memberi  ruang  hidup  bagi  aneka perbedaan,  seperti  aneka  agama/keyakinan,  budaya  dan  bahasa  daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya. 18
Dengan  demikian,  Indonesia  memiliki  prinsip  dan  visi kebangsaan  yang  kuat,  yang  bukan  saja  dapat  mempertemukan kemajemukan  masyarakat  dalam  kebaruan  komunitas  politik  bersama, tetapi  juga  mampu  memberi  kemungkinan  bagi  keragaman  komunitas untuk  tidak  tercerabut  dari  akar  tradisi  dan  kesejarahannya  masing- masing. 19
Sila  persatuan  Indonesia  hakikatnya  adalah  universal  dan melampaui  paham  atau  ikatan-ikatan  golongan,  suku  bangsa,  ras  dan sebagainya yang bersifat sektarianistik maupun primordialistik.
Sila  Persatuan  Indonesia merupakan perwujudan  paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab.    Karena  itu  paham  kebangsaan
18 Latif, Negara Paripurna….. , h. 44.
19 Ibid., h. 44-45.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Indonesia  tidak  sempit  (chauvinistis),  tetapi  dalam  arti  menghargai bangsa  lain  sesuai  dengan  sifat  kehidupan  bangsa  itu  sendiri.    Bagi bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman yang begitu kompleks, tetapi  jika  tidak  diikat  oleh  rasa  persatuan  dan  kesatuan,  maka  akan rentan  terjadinya  tindakan-tindakan  diskriminatif  yang  pada  bagian akhirnya akan melahirkan konflik horizontal.  Karena itu rasa persatuan dan  kesatuan  masyarakat  Indonesia  perlu  dibina  secara  terus  menerus, agar  keanekaragaman  yang  kompleks  tersebut  tidak  menjadi  halangan bagi masyarakat untuk tetap bersatu teguh,  sebagaimana yang dikuatkan sendiri  pada  motto  lambang  Negara  Indonesia  yakni  Garuda  Pancasila dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. 20
Secara  tegas  dan  jelas  dapat  dikemukakan  bahwa  sila  Persatuan Indonesia  merupakan  sesuatu  yang  bukan  hanya  bisa  tetapi  harus dijadikan  sebagai  salah  satu  landasan  dalam  melakukan  kontrak  sosial. Sebab  kontrak  sosial  hanya  bisa  dilakukan  manakala  terdapat semangat persatuan  yang tulus dan tanpa kemunafikan di dalamnya, tanpa  adanya semangat ini, mustahil kontrak sosial dapat dijalankan dengan sebaiknya.
Keempat,  menurut  alam  pikiran  Pancasila,  nilai  ketuhanan,  nilai kemanusiaan,  dan  nilai  serta  cita-cita  kebangsaan  itu  dalam aktualisasinya  harus  menjunjung  tinggi  kedaulatan  rakyat  dalam semangat  permusyawaratan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan. Dalam  visi  demokrasi  permusyawaratan,  demokrasi  memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan berpolitik berkelindan  dengan  kesetaraan  ekonomi,  yang  menghidupkan  semangat
20 Konsep  Bhinneka  Tunggal  Ika  yang  dilahirkan  oleh  Mpu  Tantular  dengan sangat brilian menggambarkan kesatuan Nusantara berhasil di bangun karena semangat Bhinneka  Tunggal  Ika  Tan  Hanna  Dharma  Mangrwa,  yang  dijunjung  tinggi  warga bangsa,  menghargai  keragaman  kultural,  atau  pluralisme,  dalam  kesatuan  berbangsa, dalam  semangat  menghargai  perbedaan,  ‘berbeda -beda  tetapi  tetap  satu,  karena  yang terpenting  adalah  pengabdian,  atau  dharmanya,  yang  terbaik  bagi  bangsa,  negara,  dan kemanusiaan’.  Lihat A nand Khrisna, Sandi Sutasoma; Menemukan Jiwa Mpu Tantular (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2007).  Lihat juga Lambang Trijono, “Kebangkitan Nasional  Memasuki  Abad  21”,  dalam  Agus  Wahyudi  (ed.), 100  Tahun  Kebangkitan Nasional; Seandainya Setiap Orang Indonesia Merdeka (Yogyakarta: Aditya Media & PSP UGM. 2008), h. 2.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
persaudaraan  dalam  kerangka  “musyawarah  mufakat”.    Dalam  prinsip musyawarah  mufakat,  keputusan  tidak  didikte  oleh  golongan  mayoritas (mayorokrasi)  atau  kekuatan  minoritas  elite  politik  dan  penguasa (minorokrasi),  melainkan  dipimpin  oleh  hikmat/kebijaksanaan  yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. 21
Sila keempat ini mengandung makna bahwa kekuasaan berada di tangan  rakyat  atau  disebut  juga  dengan  kedaulatan  rakyat  dengan menggunakan  akal  pikiran  atau  rasio  yang  sehat  dengan  selalu mempertimbangkan  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  kepentingan  rakyat dan  dilaksanakan  dengan  sadar,  jujur  dan  bertanggung  jawab  serta didorong  oleh  itikad  baik  untuk  merumuskan  dan  atau  memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang berdasarkan  kebulatan  pendapat  atau  mufakat.    Jadi,  menurut Darmodiharjo bahwa sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti bahwa rakyat  dalam  menjalankan  kekuasaannya  melalui  sistem  perwakilan  dan keputusan-keputusannya  diambil  dengan  jalan  musyawarah  yang dipimpin  oleh  pikiran  yang  sehat  serta  penuh  tanggung  jawab,  baik kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  maupun  kepada  rakyat  yang diwakilinya. 22
Sila  keempat  ini  juga  menjadi  ciri  khas  demokrasi  di  Indonesia yaitu  mementingkan  kepentingan  rakyat.    Prinsip  pendiri  bangsa  yang memilih sistem perwakilan (DPR) sangatlah tepat dalam mengakomodir berbagai  elemen  dan  komponen  yang  ada  di  masyarakat  mulai  dari Sabang  sampai  Merauke.    Dengan  konsep  tersebut,  peran  rakyat  tidak
21 Latif, Negara Paripurna….. , h. 45.
22 Darmodiharjo dkk., Santiaji….. , h. 44. Dalam sila Kerakyatan yang dipimpin oleh  hikmah  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwakilan  ini  menurut  Soejadi, terkandung  nilai  kerakyatan  antara  lain;  negara  adalah  untuk  kepentingan  rakyat; kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat;  manusia  Indonesia  sebagai  warga  negara  dan  warga masyarakat  mempunyai  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  yang  sama;  pimpinan kerakyatan  adalah hikmah  kebijaksanaan  yang  diladasi  akal  sehat;  serta  keputusan diambil  berdasarkan  musyawarah  untuk  mufakat  oleh  wakil-wakil  rakyat.    Lihat Soejadi, Pancasila Sebagai….. , h. 89.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
ditinggalkan  dalam  menentukan  setiap  kebijakan  yang  ada  dinegeri  ini. Hal ini tentu berbeda dengan negara  yang menganut sistem teokrasi dan sistem  monarki,  yang  secara  jelas  tidak  ikut  melibatkan  peran  rakyat dalam  setiap  keputusan  penting  terkait  dengan  urusan  masyarakat maupun urusan negara.
Sila  ini  juga  harus  menjadi  kontrak  bersama  bagi  rakyat Indonesia,  karena  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya  bahwa  negara  Indonesia  yang  begitu  luas  yang  terdiri  dari ribuan pulau dengan aneka ragam etnis, budaya juga agama.  Mengawal luasnya  wilayah  Indonesia  agar  tetap  bersatu  bukanlah  perkara  yang mudah, banyak sekali rintangan  yang dihadapi mulai dari kesejahteraan, pemerataan  pembangunan  dan  lain-lain.    Karena  itu  diperlukan  kearifan dan  kebijakan  dari  pemimpin  bangsa  untuk  mengakomodir  berbagai aspirasi rakyat dari bawah tanpa pandang bulu.  Sehingga rakyat merasa diperhatikan dan tidak ada perasaan di anak tirikan.
Kelima,  menurut  alam  pikiran  Pancasila,  nilai  ketuhanan,  nilai kemanusiaan dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh  kepenuhan  artinya  sejauh  dapat  mewujudkan  keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif  etis  keempat  sila  lainnya.  Di  sisi  lain,  otentisitas  pengamalan sila-sila  Pancasila  bisa  ditakar  dari  perwujudan  keadilan  sosial  dalam perikehidupan  kebangsaan.    Dalam  visi  keadilan  sosial  menurut Pancasila,  yang  dikehendaki  adalah  keseimbangan  antara  pemenuhan kebutuhan  jasmani  dan  rohani,  keseimbangan  antara  peran  manusia sebagai  makhluk  individu  (yang  terlembaga  dalam  pasar)  dan  peran manusia  sebagai  makhluk  sosial  (yang  terlembaga  dalam  negara),  juga keseimbangan  antara  pemenuhan  hak  sipil  dan  politik  dengan  hak ekonomi, sosial, dan budaya. 23
Sila kelima ini merupakan tujuan dari empat sila sebelumnya, dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang
perwujudannya  ialah  tata  masyarakat  adil  makmur  berdasarkan Pancasila.      Perwujudan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
merupakan  sikap  dan  cita-cita  mulia  dari  pendiri  bangsa  yang  harus diterapkan  oleh  pemerintah.    Secara  jelas  pula  bahwa  tujuan kemerdekaan  Indonesia  adalah  keadilan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia, bukan bagi kelompok atau golongan tertentu saja.
Sila  keadilan  sosial  merupakan  perwujudan  yang  paling  konkret dari prinsip-prinsip  Pancasila.    Prinsip  keadilan  adalah  inti  dari  moral ketuhanan,  landasan  pokok  perikemanusiaan,  simpul  persatuan,  matra kedaulatan  rakyat.    Di  satu  sisi,  perwujudan  keadilan  sosial  itu  harus mencerminkan  imperatif  etis  keempat  sila  lainnya. Sedang  di  sisi  lain, otentisitas  pengalaman  sila-sila  Pancasila  bisa  ditakar  dari  perwujudan keadilan  sosial  dalam  perikehidupan  kebangsaan.    Kesungguhan  negara dalam  melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia berdasarkan  persatuan  bisa dinilai  dari  usaha  nyatanya  dalam mewujudkan keadilan sosial. 24
Semua  sila  yang  terdapat  dalam  Pancasila  telah  di  ”bedah”  satu persatu,  hasilnya  menunjukkan  bahwa  semua  sila  tersebut  dapat  dan harus  dijadikan  kontrak  sosial  bagi  seluruh masyarakat Indonesia  yang terdiri dari berbagai macam agama, budaya, ras dan lain-lain.

## Penutup
Agar  berbagai  macam  kelompok  agama  yang  terdapat  dalam sebuah  negara    dapat  hidup  secara  damai  dan  tanpa  pertentangan,  maka selayaknya umat beragama tersebut menghindar dari kondisi yang punya hak-hak istimewa menekan orang lain yang menyebabkan ketidaktoleranan  (intolerable)  dan  tidak  stabil,  maka  masyarakat mengadakan  kontrak  sosial,  yang  dibentuk  oleh  kehendak  bebas  dari semua (the free will of all), untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas  tertinggi  dengan  mengedepankan  kepentingan  umum  daripada kepentingan kelompok apalagi kepentingan pribadi.
Umat  beragama  di  Indonesia  sangatlah  beruntung  karena memiliki  pandang  hidup  (way  of  life)  yang  sangat  representatif  dan aspiratif  yakni  Pancasila  sebagai  dasar  negara,  juga  landasan
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Konstitusionil yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dimana dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  Sedangkan dalam ayat 2 ditegaskan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.  Selain itu, kebebasan berpendapat,  berserikat,  hak  atas  pengakuan,  jaminan  dan  perlindungan hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan lain-lain juga terdapat dalam penjelasan UUD 1945.

## Daftar Pustaka
Arifin,  Syamsul.Studi  Agama;  Perspektif  Sosiologi  dan  Isu-isu Kontemporer, Malang: UMM Press. 2009. Darmodiharjo, Darji.Santiaji Pancasila,Surabaya: Usaha Nasional. 1991. Harjono, Anwar.Perjalanan Politik Bangsa, Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
Latif, Yudi. Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Muhammad,  Afif.Multi Interpretasi  Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa
Sebagai  Modus  Vivendi  Agama-Agama  di  Indonesia, Bandung: BJ. Publishing House & Corp. 2005.
Nieuwenhuijze,C.A.O.  Van. “Islam  and  National  Self -Realization  in Indonesia”, Nieuwenhuijze , Cross Cultural Studies, The Hageu: Monton and Co. 1973.
Roem, Mohammad  dan  Agus  Salim, Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dan
Lahirnya Pancasila,Jakarta: Bulan Bintang. 1977.
Rousseau,Jean  Jacaues.Kontrak  Sosial,  alih  bahasa  Sumardjo, Jakarta  :
Erlangga. 1986.
Ruslan,  Idrus.Negara  Madani: Aktualisasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Kehidupan  Berbangsa  dan  Bernegara,Yogyakarta:  Suka  Press, 2015.
Sjadzali,  Munawar.Islam  dan  Tata  Negara;  Ajaran,  Sejarah  dan Pemikiran, Jakarta: UI Press. 1993.
Soejadi, Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia,Yogyakarta: Lukman Offset. 1999.
Jurnal TAPIs Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017
Suhelmi, Ahmad.Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan  Pemikiran  Negara,  Masyarakat  dan Kekuasaan,
Jakarta: Gramedia. 2007.
Suseno,  Frans  Magnis.Etika  Politik  Prinsip-Prinsip  Moral  Dasar
Kenegaraan Modern,Jakarta: Gramedia, 2003.
Suseno,  Frans  Magnis.Filsafat  Sebagai  Ilmu  Kritis, Yogyakarta: Kanisius. 1992.