Tinjauan Pelayanan Olah Gerak Kapal Dalam Sistem Indonesian Port Integration System (Inaportnet) Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Palembang
Slamet Prasetyo Sutrisno 1 , Paulina M Latuheru 1 , Oktrianti Diani 1 , Ferdinand Pusriansyah 3 , M. Khairani 3 , Febriansyah 3 , Sarifa Nurullah 3
1 Maritime Studies Programme, Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang, Indonesia (8 pt)
2 Maritime Engine Programme, Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang, Indonesia (8 pt)
3 Water and Land Transportation Management Programme, Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang, Indonesia (8 pt)
Article Info

## ABSTRACT
Article history: Received February 01, 2024 Revised Maret 01, 2024 Accepted Maret 31, 2024 Dalam  hal  pelayanan  jasa  sebagai  suatu  proses  kegiatan  di  area  Pelabuhan, seksi  Keselamatan  Berlayar  Penjagaan  dan  Patroli  yang  memiliki  peranan yang cukup vital pada Pelabuhan. Salah satu pelayanan yang terdapat di seksi ini  yaitu  pelayanan  dalam  penerbitan  Surat  Persetujuan  Olah  Gerak  Kapal.
Pada  saat  ini  diketahui bahwa  masih  terdapat  kendala  dalam hal penerbitan SPOG  dengan  sistem  Inaportnet.  Penelitian  ini  menggunakan  metode observasi dan  wawancara.  Metode  observasi  adalah  cara  pengumpulan data dengan  melakukan  pengamatan  langsung  secara  cermat  dan  sesuai  dengan keadaan yang sedang terjadi. Metode observasi dengan cara mengamati dan melakukan  pengambilan  dokumen  secara  langsung  mengenai  kondisi  di KSOP  Kelas  II  Palembang.  Berdasarkan  dari  analisis  tersebut  didapatkan kesimpulan  bahwa  penerapan  penggunaan  Inaportnet  di  KSOP  Kelas  II Palembang belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam pelayanan yang dilakukan. Kendala tersebut berupa agen yang belum paham penggunaan Inaportnet, kendala internet kendala dalam penetapan pandu yang sering  tidak  muncul  pada  sistem  Inaportnet  tersebut.  Terkait  hal  tersebut penyelenggara kantor melakukan upaya dengan menyediakan dan menambah akses  internet,  melakukan  kegiatan  sosialisasi,  menyediakan  layanan pengaduan  dan  melakukan  koordinasi  langsung  dengan  menciptakan  forum diskusi berupa grup WhatsApp dengan instansi terkait permaslahan tersebut.
Keywords:

## Surat Persetujuan Olah Gerak
Pelayanan Pengguna Jasa
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Corresponding Author:
Elvi Puspita Sari Maritime Studies Programme, Inland Water and Ferries Transport Polytechnic of Palembang 43400 Palembang, South Sumatera, Indonesia Email: elvi@poltektranssdp-palembang.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  PM  36  Tahun  2012  Kantor  Syahbandar  dan  Otoritas  Pelabuhan  (KSOP)  adalah  Unit Pelaksana  Teknis  di  lingkungan  Kementerian  Perhubungan  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan ketertiban pelayaran serta pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran.
Dengan adanya sistem Inaportnet di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dapat memudahkan para pengguna jasa dalam penyelesaian persyaratan dokumen-dokumen kapal. Jika dulu pengecekan  persyaratan  dokumen  kapal  dilakukan  secara  langsung  ke  kantor,  akan  tetapi  sekarang  dengan adanya sistem Inaportnet para agen tidak perlu datang dan bertatap muka langsung dengan petugas kantor dan
dapat  mempersingkat  waktu  pelayanan,  akan  tetapi  penerapan  sistem  Inaportnet  di  Kantor  Syahbandar  dan Otoritas  Pelabuhan  Kelas  II  Palembang  belum  sepenuhnya  maksimal.  Karena  dalam  pelayanannya  masih ditemukan  kendala-kendala,  seperti  kurangnya  pemahaman  agen  dengan  penggunaan  Inaportnet  sehingga terjadi gangguan yang bisa menyebabkan proses pengunggahan dokumen menjadi tertunda ditambah dengan koneksi  jaringan  yang  buruk  yang  dapat  menyebabkan  pelayanan  menjadi  lebih  lama.  Berdasarkan  latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kendala yang dirasakan pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam hal pelayanan olah gerak kapal dengan sistem inaportnet yang di tuangkan dalam Kertas Kerja Wajib yang berjudul: “Tinjauan Pelayanan Olah Gerak Kapal  Dalam  Sistem  Indonesian  Port  Integration  System  (Inaportnet)  di  Kantor  Syahbandar  Dan  Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang”.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  pengumpulan  data  sebagai  bahan  acuan  penelitian  adalah  metode Kuantitatif dan Kualitatif atau yang disebut juga mixed research. Sugiyono (2015) menyatakan bahwa metode penelitian  ini  (campuran  mengkombinasikan  atau  menggabungkan  antara  metode  penelitian  kuantitatif  dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.
Sedangkan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  berupa  data  hasil  survei produktivitas harian Pelabuhan Kariangau, data pejalan kaki dan data hasil dari penyeberan kuesioner. Untuk data sekunder diambil dari data karakteristik kapal ,data produktivitas Pelabuhan Kariangau selama 5 tahun terakhir, data  produktivitas  Bus  Trans Balikpapan  selama 30 hari  dan  data  karakteristik  Bus  Trans  Balikpapan  maupun undang-  undang,  buku,  jurnal,  dan  artikel  yang  berkaitan  dengan  topik  penelitian  mengenai  fasilitas  integrasi antarmoda.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

## 3.1.  Penyajian Data
Data yang dikumpulkan dengan metode tidak langsung dilakukan dengan mengambil data di Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli. Berikut data produktivitas penerbitan SPOG 4 bulan terakhir sebagai berikut:
Tabel 1 Data produktivitas penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang selama 4 bulan
Wilker SPOG Maret SPOG April SPOG Mei SPOG Juni M I M I M I M I Boom Baru  25 2825 11 2480 25 2640 20 2541 TAA 18 3293 15 2828 26 2873 12 2792 Prambatan - 206 - 186 - 410 - 438 Sungai Lilin 40 243 27
306
40 264 22 325 K.Agung - 306 - 612 - 687 - 875 Gandus 87 1181 64 1181 91 2001 75 1841 Jakabaring - 239 - 252 - 139 - 141 Musi Rawas 4 - - 3 8 - 8 - Jumlah 174 8.295 117 7.854 190 9.014 137 8.953
Adapun data yang dikumpulkan secara langsung dengan melakukan survei kepada pengguna jasa di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai berikut:

## 1.1 Analisa Data
1.1.1 Analisis kendala pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal dalam sistem Inaportnet
Berdasarkan  tabel  4.4  dapat  dijelaskan  bahwa  pada  pertanyaan  1  didapatkan  hasil  persentase sebanyak 93,3% untuk jawaban ya dan 6,7% untuk jawaban tidak, maka dapat dikatakan bahwa hampir semua pengguna jasa sudah menggunakan sistem Inaportnet . Pada pertanyaan 2 didapatkan hasil 73,3% untuk  jawaban  setuju  dan  26,7%  untuk  jawaban  tidak  setuju,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  sistem Inaportnet lebih efektif dibandingkan dengan
sistem  manual.  Pada  pertanyaan  3  didapatkan  hasil  persentase  80%  untuk  jawaban  ya  dan  20%  untuk jawaban  tidak,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  secara  keseluruhan  pengguna  jasa  telah  memahami penggunaan  sistem Inaportnet tetapi  masih  terdapat  beberapa  pengguna  jasa  yang  belum  memahami penggunaan sistem tersebut. Pada pertanyaan 4 didapatkan hasil persentase 66,7% untuk jawaban setuju dan 33,3% untuk jawaban sangat setuju, maka dapat dikatakan bahwa sistem Inaportnet mempermudah proses  penerbitan  SPOG  di  Kantor  Syahbandar  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  II  Palembang.  Pada pertanyaan 5 didapatakan hasil persentase 13,3% untuk jawaban sangat setuju, 66,7% setuju, 13,3% tidak setuju dan 6,7% sangat tidak setuju, maka dapat dikatakan bahwa dalam penerbitan SPOG dengan sistem Inaportnet masih sering terjadi kendala yang dirasakan oleh pengguna jasa di KSOP Kelas II Palembang. Untuk pertanyaan 6 para pengguna jasa memberikan informasi apa saja kendala yang mereka rasakan dalam  hal  penerbitan  Surat  Persetujuan  Olah  Gerak  Kapal  dengan  sistem Inaportnet yaitu  terkendala internet, terdapat masalah pada jaringan yang tidak stabil sehingga penerbitan SPOG tidak tersimpan dan harus mengisi ulang, kendala pada sistem, terkendala dalam cara penggunaannya, belum terlalu paham dengan sistem, proses penerbitan SPOG yang lumayan lama, terkendala jaringan, belum memahami cara penggunaannya dan sering terjadi gangguan internet.
1.1.2 Analisis persyaratan kelengkapan dokumen kapal
Tabel 2 Dokumen Kelengkapan Penerbitan SPOG Dokumen Keterangan Surat Laut Surat tanda kebangasaan yang diberikan kepada kapal yang besarnya lebih dari 500 m³ isi kotor (175 GT). Surat Ukur Surat  keterangan  yang  menyebutkan  ukuran-ukuran  terpenting  dari kapal  seperti  ukuran  Panjang  ( legth  over-all,  legth  between perpendiculars ),  ukuran  lebar,  dalam,  sarah  ( draught,  draft )  dan ukuran dari tiap-tiap palka kapal dan lain-lain.
Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Sertifikat  yang  dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Laut  untuk  kapal  yang  telah  memenuhi  persyaratan  material, konstruksi,  bangunan,  permesinan  dan  perlistrikan,  stabilitas,  tata susunan  serta  perlengkapan  termasuk  radio  dan  elektronika  kapal berdasarkan hasil pengujian dan pemeriksaan. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Sertifikat mengenai kelayakan rasio kapal dan merupakan salah satu bagian dari sertifikasi kelayakan atau keselamatan kapal. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Sertifikat  yang  menerangkan  bahwa  kapal  tersebut  sudah  diawaki dengan  cukup  aman  dengan  jumlah  dan  jabatan  awak  kapal  yang sudah sesuai dengan peraturan. IOPP ( International Oil Pollution Prevention ) Sertifikat pencegahan pencemaran oleh cairan berminyak. Garis Muat Sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah negara kebangsaan  kapal  berdasarkan  perjanjian  internasional
tentang garis muat dan lambung timbul yang memberikan pembatasan garis muat untuk tiap-tiap musim atau daerah jenis perairan dimana kapal berlayar.
Klasifikasi Lambung Sertifikat yang menerangkan jenis lambung kapal sesuai dengan kelasnya, sertifikat ini diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Klasifikasi Mesin Sertifikat yang menerangkan mesin kapal sesuai dengan kelasnya, sertifikat  ini dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Fire Extinguisher Dokumen  yang  berisikan  alat  perlindungan  kebakaran  aktif  yang digunakan  untuk  memadamkan  api  atau  mengendalikan  kebakaran kecil, umumnya dalam situasi darurat. Liferaft Dokumen yang berisikan alat keselamatan berupa perahu karet dengan tanda  pelindung  dan  dilengkapi  dengan  obat-  obatan,  perbekalan makanan dan minuman untuk keadaan darurat. Sertifikat Pencegahan Pencemaran Udara Internasional Sertifikat yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi persyaratan sesuai dengan konvensi MARPOL Annex VI.

## 1.2 Pembahasan
1.2.1 Kendala dalam pelayanan olah gerak kapal dengan sistem Inaportnet
Dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal terdapat kendala- kendala yang  dirasakan  oleh  pengguna  jasa.  Berdasarkan  survey  yang  dilakukan  maka  dapat  dikatakan bahwa masih terdapat pengguna jasa yang belum memahami dalam penggunaan sistem Inaportnet , kurangnya pemahaman agen pelayaran dalam menggunakan Inaportnet menjadi salah satu kendala dalam penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal. Selain itu kurangnya fasilitas internet juga menjadi  salah  satu  kendala  yang  dirasakan  oleh  agen  pelayaran,  apabila  koneksi  internet  buruk maka  sistem  akan  mengalami  gangguan  dalam  proses  pengunggahan dokumen  ke dalam  sistem Inaportnet . Selain itu terdapat juga kendala berupa penetapan pandu yang biasa tidak muncul atau mengalami keterlambatan muncul pada sistem.
1.2.2 Upaya Penyelenggara Kantor terhadap kendala yang terjadi di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang dalam Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Olah Gerak dengan sistem Inaportnet
Upaya yang harus dilakukan petugas kantor yaitu dengan menyediakan dan menambah kecepatan  akses  internet,  penerapan  penggunaan Inaportnet sangat  bergantung  pada  tingkat konektivitas internet sehingga apabila akses internet lemah maka hal tersebut dapat mengganggu penggunaan Ianportnet yang dapat memperlambat waktu pelayanan. Selanjutnya dapat dilakukan sosialisasi  dan  pelatihan  kepada  para  pengguna  jasa  untuk  meminimalisir  keselahan  dan  dapat mengoptimalkan  waktu  secara  efisien  serta  dapat  meningkatkan  keterampilan  petugas  dalam penggunaan  sistem Inaportnet .  Kemudian  Kantor  KSOP  Kelas  II  Palembang  juga  dapat menyediakan  layanan  pengaduan  atau  layanan  customer  service  untuk  bisa

## Inland Waterways Journal
ISSN: 2723-3642, DOI: 10.54249/iwj 
1
berkonsultasi terkait kendala-kendala dalam penerbitan SPOG dalam sistem Inaportnet . Selanjutnya terkait dengan penetapan pandu yang biasa tidak muncul penyelenggara kantor dapat melakukan kolaborasi berupa komunikasi dengan instansi terkait yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dengan menciptakan Grup WhatsApp , dimana dalam grup WhatsApp tersebut terdapat Petugas Kantor  KSOP  Kelas  II  Palembang,  PT.  Pelindo  dan  Agen Pelayaran.  Sehingga  saat  terjadi  kendala  dalam penetapan  pandu,  ketiga  pihak  tersebut  bisa  langsung  mengkonfirmasi  permasalahan  di  grup WhatsApp tersebut.

## 4. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Kendala yang dirasakan pengguna jasa dalam penerbitan SPOG yaitu terdapat pengguna jasa yang belum  memahami  penggunaan  sistem  Inaportnet  dan  sering  terkendala  dengan  jaringan  internet. Selain  itu,  dalam  penetapan  pandu  juga  biasanya  sering  mengalami  keterlambatan  muncul  pada sistem Inaportnet.
2. Upaya  yang  dilakukan  penyelenggara  kantor  terhadap  kendala  yang  terjadi  yaitu  dengan menyediakan dan menambah kecepatan akses internet, melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada  pengguna  jasa  untuk  meminimalisir  terjadinya  kesalahan,  menediakan  layanan  pengaduan atau layanan customer service untuk bisa kerkonsultasi mengenai kendala-kendala yang terjadi dan melakukan koordinasi dengan Badan Usaha Pelabuhan terkait permasalahan penetapan pandu yang sering mengalami keterlambatan.
4.2. Saran
1. Agen  pelayaran diharapkan dapat  bertanggungjawab dalam  kegiatan penyelesaian dokumen  kapal menggunakan sistem Inaportnet dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila terjadi koneksi internet yang buruk atau sistem Inaportnet mengalami gangguan.
2. Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang diharapkan dapat lebih siap dalam segala  hal  ataupun  kendala  yang  mungkin  terjadi  terhadap  pelayanan  di  kantor  yang  sebelumnya manual  kini  beralih  ke  sistem  Inaportnet  seperti  menyediakan  ruangan  khsusus  untuk  mengatasi kendala tersebut.
3. Kantor  Syahbandar  dan  Otoritas  Pelabuhan  Kelas  II  Palembang  diharapkan  dapat  meningkatkan pengetahuan secara meluas mengenai sistem Inaportnet dengan cara memberikan layanan sosialisasi kepada pengguna jasa seperti agen pelayaran diwilayah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

## REFERENCES
[1] Asriyanto.  2021.  Prosedur  Penerbitan  Sertifikat  Keselamatan  Kapal  Barang  dan  Surat  Persetujuan  Berlayar  di  Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare. Tugas Akhir. Politeknik AMI Makassar.
[2] Hidayat, Rusman Dkk. 2022. Proses Pengurusan Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Dengan Menggunakan Sistem Inaportnet Oleh PT Diven Maju Sentosa. Palembag:Indonesia.
[3] Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. (Bandung: CV Alfabeta, 2018).
[4] Toko, Gigih Prastyan.2022. Pengaruh Penerapan Sistem Inaportnet dan Kinerja Pelayanan Terhadap Kepuasan Agen Pelayaran Pada KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin. Palembang:Indonesia.