## PERLINDUNGAN TERHADAP KREDITUR PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK CIPTA KONTEN YOUTUBE
Aura Mayshinta 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: auramayshinta1@gmail.com , djufriahmad@untag-sby.ac.id

## ABSTRACT
Youtube  content  copyrights  are  intangible  movable  assets,  which  can  be  used  as  the  objects  for fiduciary guarantees in financial institutions when it meets the requirements set out in Article 10 of The Government Regulations Number 24 Year 2022 regarding Implementation of Law Number 24 Year 2019  concerning  Creative  Economy.  However,  the  provisions  in  this  article  give  rise  to  many speculations as criteria regarding youtube content copyrights which are going to be made as objects for fiduciary guarantees are not specifically regulated. Hence, the researcher wanted to examine how is the protection of creditors who hold fiduciary guarantees with their youtube content copyrights?. This article is normative research with statutes approach and conceptual approach, which is carried out by analyzing primary legal materials and secondary legal materials that have something to do with the problem under study. The results of the research proposed that Law Number 10 Year 1998 which is the amendment for Law Number 7 Year 1992 concerning Banking, instructs banks when extending credit to apply the precautionary principle in assessing personal customers, customer businesses and rights copyright youtube content as collateral object. When evaluating the collateral object, protection will be found for copyright holders of youtube content through the tools provided by youtube, namely the content  verification programs,  copyright match tool (CMT),  and content id. If there has  been a default  in  the  credit  agreement,  then  based  on  Law  Number  42  Year  1999  concerning  Fiduciary Guarantees regulate, the creditor can execute the copyright of youtube content which is the object of collateral.
Keywords : copyrights, fiduciary guarantee, legal protection

## ABSTRAK
Hak cipta konten youtube merupakan benda yang bergerak dan tidak memiliki wujud, sehingga bisa menjadi objek jaminan fidusia pada lembaga keuangan jika memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 10  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Namun ketentuan  tersebut memunculkan banyak penafsiran  sebab  tidak  diatur  secara  spesifik  kriteria  hak  cipta  konten youtube yang  akan  menjadi objek  jaminan  fidusia.  Oleh  karena  itu,  penulis  meneliti  tentang  bagaimana  bentuk  perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek hak cipta konten youtube ?. Penelitian ini adalah  penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan  konsep,  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.  Hasil  dari  penelitian  ini  yakni  pada  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  memerintahkan  bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam penilaian terhadap pribadi nasabah, usaha nasabah dan  objek jaminan berupa  hak cipta konten youtube saat akan melakukan penyaluran kredit. Pada saat  melakukan  penilaian  terhadap  objek  jaminan  maka  akan  ditemukan  perlindungan  kepada pemegang  hak  cipta  konten youtube melalui  alat  yang  disediakan  oleh youtube yakni  program verifikasi konten, copyright match tool (CMT) dan conten id . Apabila telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kreditur bisa melaksanakan eksekusi pada hak cipta konten youtube yang menjadi objek jaminan. Kata Kunci : hak cipta, jaminan fidusia, perlindungan hukum.

## PENDAHULUAN
“ Jaminan  fidusia  ialah  suatu  perjanjian  atas  pembebanan  benda  yang  tidak  bergerak serta benda-benda yang bergerak, baik itu mempunyai wujud atau tidak mempunyai wujud atas  dasar  suatu  kepercayaan ” (Rahandono  and  others  2019).  Oleh  karena  itu,  bisa disimpulkan bahwa objek dari perjanjian jaminan fidusia dapat berupa hak cipta atas konten video youtube ,  sebab  menurut  karakteristiknya  hak  cipta  atas  konten  video youtube berdasarkan  Pasal  16  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta adalah  kebendaaan  yang  bisa  bergerak  namun  tidak  memiliki  wujud.  Ketentuan  yang mengatur  keberadaan  hak  cipta  konten youtube menjadi  objek  dalam  perjanjian  jaminan fidusia berada dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Namun ketentuan  tersebut  hanya  berupa  tatanan regulative saja  serta  belum dilengkapi  peraturan  pelaksanaan  dan  sarana  prasarana  memadai  sehingga  kredit  dengan objek  jaminan  berupa  hak  cipta  konten youtube hingga  saat  ini  masih  belum  dapat dilakukan ” (Mayana and others 2022).
Sampai  pada  tahun  2022  pemerintah  menciptakan  Peraturan  Pemerinta  Nomor  24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi  Kreatif,  sebagai  bentuk  dukungan  terhadap  kegiatan  ekonomi  kreatif  dengan menfasilitasi  rancangan  pembiayaan  kekayaan  intelektual  khususnya  hak  cipta  konten youtube melalui lembaga keuangan bank ataupun nonbank dengan memenuhi persyaratan yang diatur pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, yaitu:
a. Hak cipta konten youtube telah tercatat dan terdaftar pada kementerian hukum dan HAM. b. Sudah  dilakukan  pengelolaan  terhadap  hak  cipta  konten youtube baik  secara  mandiri ataupun dialihkan haknya pada seseorang.
Namun  ketentuan  tersebut,  mengalami  kesamaran  norma  sebab  terjadi  ketidak  spesifikan persyaratan hak cipta khususnya hak cipta konten youtube yang akan menjadi objek jaminan fidusia.  Sehingga  menyebabkan  banyaknya  permasalahan  hukum  yang  akan  terjadi,  mulai dari banyak timbulnya para content creator youtube baru yang akan membuat konten video asal-asalan  dan  menggunakan  jasa views .  Untuk  selanjutnya  para content  creator youtube tersebut  akan  melengkapi  persyaratan  hak  cipta  akan  konten youtubenya sehingga  bisa menjadi  objek  jaminan  fidusia.  Jika  konten  video youtube tersebut  menjadi  objek  jaminan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
fidusia, akibatnya yakni terjadi kesulitan pada saat eksekusi sebab ada sebagian dari hak cipta yang  tidak  bisa  dilakukan  penjualan  secara  putus.  Penjualan  secara  putus  ini  artinya  ialah perjanjian  jual  beli  yang  dilakukan  antara  pemegang  atau  pemilik  hak  cipta  dengan  pihak pembeli,  yang  mengharuskan  seorang content  creator selaku  pemegang  hak  untuk menyerahkan  karyanya  melalui  pembayaran  penuh  yang  dilakukan  pihak  debitur  selaku pembeli. Ketentuan mengenai penjualan hak cipta konten youtube secara putus berada pada Pasal 18 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila hak cipta  atas  konten youtube dilakukan  eksekusi  dan  penjualan  secara  putus  maka  setelah perjanjian  jual  beli  secara  putus  mencapai  25  tahun  hak  cipta  atas  konten youtube secara otomatis akan kembali kepada content creator selaku pencipta dan pemegang hak.
Selain  itu  kesulitan  eksekusi  hak  cipta  atas  konten youtube ini  akan  terjadi  apabila konten video youtube yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia telah terjadi pembajakan maka akan menyebabkan turunnya nilai ekonomi dari konten youtube , dan hal ini jelas akan merugikan  kreditur  apabila  video  konten youtube itu  telah  dijadikan  jaminan  fidusia. Terjadinya pembajakan dalam konten video youtube ini tidak lepas dari pengertian youtube itu  sendiri,  Baskoro  mengartikan ” youtube sebagai  media  digital  yang  penggunanya  bisa mengunggah, mendownload, ataupun membagikan video keseluruh penjuru dunia ” (Samosir and others 2018). Oleh karena itu jika meninjau dari pengertian youtube yang dikemukakan oleh Baskoro maka secara tidak langsung youtube dapat diakses dan didownload secara gratis sehingga akan menimbulkan banyaknya pembajakan pada konten videonya.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  maka  penulis  memiliki  tujuan  membahas serta  meneliti  permasalahan  mengenai  bagaimana  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek hak cipta konten youtube ?

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  memakai  metode  penelitian  hukum  normatif,  yang  akan mengantarkan  penulis  untuk  melaksanakan  studi  kepustakaan  dengan  melakukan pengumpulan terhadap dua bahan hukum yakni primer dan sekunder. Yang termasuk bahan hukum primer ialah peraturan  putusan hakim serta perundang-undangan,  sedangkan yang termasuk  bahan  hukum  sekunder  ialah  buku  dan  jurnal  hukum.  Dan  selanjutnya  akan
dilakukan  analisis  terhadap  akar  dari  permasalahan  dengan  menggunakaan  pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Atas Objek Hak Cipta Konten Youtube

## 3.1.1 Hak Cipta Konten Youtube
Hak cipta konten youtube merupakan hak privat dan hak milik bagi seorang content creator ( youtuber )  selaku  pemegang  hak.  Lahirnya  hak  cipta  konten youtube karena dilatarbelakangi oleh kreasi dan inovasi yang ditimbulkan dari pemikiran seorang content creator selaku pencipta, dan secara sengaja karya cipta tersebut diwujudkan ke dalam bentuk yang konkrit. “ Hak cipta hanya akan diberikan untuk karya cipta yang dihasilkan dari  sebuah  ide  ataupun  gagasan  seseorang  yang  memiliki  karakteristik  khas  dengan menonjolkan originalitasnya sebagai suatu karya cipta” (Putri Suhartini and Rudy 2021). Oleh karena itu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengartikan “hak cipta sebagai hak eksklusif yang tumbuh secara langsung kepada seorang  pencipta  berlandaskan  unsur  deklaratif  sesudah  karya  cipta  dilahirkan  dalam bentuk  konkrit  tanpa  ada  pengurangan  terhadap  pembatasan  berdasarkan  ketentuan yang  berlaku ”. Berlandaskan  pengertian  hak  cipta,  maka  bisa  diambil  kesimpulan bahwasanya hak cipta konten youtube berisikan tentang tata cara melindungi karya cipta asli  yang  ditetapkan  dalam  bentuk  nyata  yakni  berupa  konten  video  yang  dapat dirasakan, didengarkan, dilihat, dan diedarkan” (Putri Suhartini and Rudy 2021).
Perlindungan  terhadap  karya  cipta  berupa  konten  video youtube ini  bertujuan untuk  menjamin  serta  memberikan  rasa  kepastian  hukum  ataupun  rasa  keadilan  bagi pemegang hak (content creator ), serta para pihak yang memiliki hubungan dengan karya cipta.  Bentuk  perlindungan  yang  diberikan  terhadap  hak  cipta  konten  video youtube berupa  hak  eksklusif  yang  secara  otomatis  timbul  setelah  seorang content creator ( youtuber )  mewujudkan  karya  ciptanya  ke  dalam  konten  video  tanpa  harus mendaftarkan karya cipta tersebut pada kantor HKI. Namun perlindungan terhadap karya cipta  hanya  berlaku  untuk  jangka  waktu  terbatas  seperti  yang  tertera  pada  Undang- Undang.  Sebagai hak  eksklusif,  maka hak  cipta  konten youtube mempunyai  dua unsur
yakni  hak  moral  dan  hak  ekonomi .  “ Hak  moral  dan  ekonomi  ini  nantinya  akan memberikan  keuntungan  dan  manfaat  ekonomi  melalui  pengembangan Intellectual Property Development dalam suatu bisnis” (Mayana and others 2022). Hak moral dikenal sebagai  hak pencipta  atau autor’s  right ,  hal  ini dikarenakan  hak  moral  ialah  suatu  hak yang terpaku dan bersifat abadi terhadap diri seorang content creator selaku pemegang hak,  sehingga  tidak  bisa  dihapuskan  ataupun  dihilangkan  dengan  alasan  apapun. Meskipun karya ciptanya sudah berpindah kepada orang lain. Hak ekonomi merupakan hak  seorang content  creator untuk  melakukan  tindakan  eksploitasi  dan  lisensi  guna mendapatkan  keuntungan  secara  ekonomi  dari  ciptaan  yang  berupa  konten  video youtube . Hak ekonomi dari konten youtube selain dapat dilisensikan juga dapat dialihkan.
Pengalihan  hak  ekonomi  dari  hak  cipta  konten youtube dapat  dilakukan  dengan berpedoman pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3.1.2. Hak Cipta Konten Youtube Sebagai Objek Jaminan Fidusia
Pada  era  globalisasi  ekonomi  kreatif  menjadi  trend  ekonomi  dunia,  hal  ini dikarenakan ekonomi kreatif mampu menguatkan perekonomian nasional dan menjadi sumber pendapatan negara. Oleh karena itu untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif pemerintah negara Indonesia menciptakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif  sebagai  pedoman  dan  bentuk  dukungan  terhadap  kegiatan  ekonomi  kreatif dengan  menfasilitasi  rancangan  pembiayaan  dengan  mendasarkan  pada  kekayaan intelektual  khususnya  hak  cipta  konten youtube .  Sehingga  nantinya  pelaku  ekonomi kreatif  dapat  memanfaatkan  nilai valuasi (ekonomi)  dari  hak  cipta  konten youtube dengan pembebanannya pada fidusia.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengartikan “jaminan  fidusia sebagai  pembebanan  terhadap  benda-benda  yang  bisa bergerak dan memiliki wujud ataupun tidak memiliki wujud serta benda tak bisa bergerak namun  tidak  dapat  dilakukan  pembebanan  pada hak  tanggungan”. Berdasarkan pengertian dari jaminan fidusia tersebut, telah terlihat bahwasanya objek jaminan fidusia terdiri  atas  benda-benda  yang  bisa  bergerak,  baik  itu  memiliki  wujud  ataupun  tidak memiliki wujud dan benda-benda yang tidak bisa bergerak. Sehingga hak cipta konten youtube yang menurut undang-undang merupakan benda yang dapat bergerak namun
tidak memiliki wujud yang dapat dipindahtangankan untuk sebagian ataupun seluruhnya dapat menjadi objek jaminan kredit dengan pembebanan pada jaminan fidusia.
Selain  itu,  alasan  hak  cipta  konten youtube bisa  menjadi  objek  jaminan  fidusia karena memiliki ciri-ciri, antara lain:
a. Hak cipta konten youtube sebagai hak kebendaan
Berdasarkan Undang-Undang, hak cipta adalah benda yang bisa bergerak namun tidakk  memiliki  wujud.  Sehingga  hak  cipta  konten youtube bisa  dikatakan  masih tergolong dalam hak kebendaan. Adapun karakteristik hak cipta konten youtube yang masih tergolong ke dalam hak kebendaan, antara lain:
1. Hak cipta konten youtube ialah hak kebendaan dan memiliki sifat mutlak. “ Arti ialah hak cipta konten youtube bisa dipertahankan kepada siapapun” (Tarmizi 2021). Hal ini dikarenakan pada diri hak cipta konten youtube terkandung hak eksklusif yang hanya diberikan kepada content creator sebagai pemilik hak, sehingga jika orang lain akan memanfaatkan konten youtube maka harus meminta izin terlebih dahulu pada content creator selaku pemilik hak.
2. Hak  cipta  konten youtube memiliki  sifat droit  de suit ,  sebab dalam  diri hak  cipta konten youtube terdapat unsur hak moral yang selalu melekat dan bersifat abadi di dalam  diri content  creator meskipun  hak  cipta  tersebut  telah  berpindahtangan.
Oleh  karena  itu, content  creator selaku  pemegang  hak  selalu  mengikuti kemanapun, ditangan siapapun konten youtube berada.
3. Hak cipta konten youtube memiliki sifat droit de preference , sebab hak cipta konten youtube merupakan  hak  kebendaan.  Apabila  terjadi  pelunasan  piutang,  maka kreditur yang memegang hak cipta konten youtube akan mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya.
4. Hak cipta konten youtube dapat digugat secara kebendaan, sebab hak cipta konten youtube tergolong sebagai benda yang bisa bergerak namun tidak memiliki wujud. Sehingga  hak  cipta  konten youtube tergolong  dalam  hak  kebendaan  yang  dapat digugat secara kebendaan pada pengadilan.
b. Hak cipta konten youtube sebagai hak kekayaan immaterial
“Hak  kekayaan immaterial ialah  hak  yang  objeknya  berupa  benda  yang  tak memiliki wujud ” (Tjoanda 2021). Dan berlandaskan Pasal 16 Undang-Undang Nomor
28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta,  mengartikan  hak  cipta  konten youtube sebagai benda yang bisa bergerak namun tak memiliki wujud sehingga dapat dialihkan untuk seluruhnya  ataupun  melalui  perjanjian  tertulis,  hibah,  pewarisan,  wasiat,  wakaf, ataupun  suatu  sebab  yang  lain  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Maka  bisa disimpulkan  bahwa  hak  cipta  konten youtube termasuk  golongan  hak  kekayaan immaterial .
Berdasarkan karakteristik tersebut maka hak cipta konten youtube dapat menjadi objek dari jaminan fidusia pada perjanjian kredit.
3.1.3. Perlindungan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Cipta Konten Youtube
Kredit  ialah  pemasokan  uang  berdasarkan  perjanjian  pinjam  meminjam  yang terjadi diantara bank dan seorang pemimjam, yang akan membawa kewajiban kepada seorang  peminjam  agar  melunasi  utang  beserta  bunganya  sesudah  mencapai  batas waktu  yang  sudah  disepakati  bersama.  Pemberian  kredit  yang  dilakukan  perbankan memberikan  banyak  keuntungan  pada  pihak  perbankan  sendiri,  sebab  dalam pengembalian  kredit  terdapat  bunga  yang  harus  dibayarkan  oleh  pihak  peminjam. Namun  dalam  perjanjian  kredit  tersebut  terdapat  banyak  risiko  yang  akan  merugikan pihak  bank.  Sehingga  bank  wajib  menerapkan  rambu-rambu  hukum  berupa:(Ibrahim 2020)
a. Safe , merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bank yang terhindar dari risiko yang bersifat substansial.
b. Sound ,  merupakan  bentuk  kegiatan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  lembaga  keuangan bank masih berhubungan dengan dunia perbankan.
Penerapan rambu-rambu hukum harus dilakukan dikarenakan pemberian fasilitas kredit yang dilakukan oleh bank kepada masyarakat ini menjadi upaya pemerintah untuk meningkatkan  perekonomian  di  masyarakat  dan  menjadi  sumber  pendapatan  negara. Perputaran roda dunia dibidang usaha bergantung pada kredit perbankan sebab kredit tersebut  nantinya  akan  d igunakan  sebagai  modal  untuk  usaha.  “Apabila  dalam pengolahan  kredit  mengalami  masalah  kredit  macet  maka  mengakibatkan  banyaknya pengusaha yang menghadapi kesulitan ekonomi karena kekurangan modal sehingga itu bank  harus  selalu  menjaga  kesehatannya  dengan  menerapkan  rambu-rambu hukum ” (Damanik and Prananingtyas 2019).
Oleh  karena  perbankan  selalu  menjaga  kesehatannya  dengan  menerapkan rambu-rambu hukum, maka pihak perbankan belum menerapkan fasilitas kredit dengan pembebanan hak cipta konten youtube sebagai objek dari jaminan. Hal ini dikarenakan bank  masih  meragukan  bahwa  hak  cipta  konten  video yotube dapat  dijadikan  sebagai objek  jaminan  sebab  mereka  menganggap  konten  video youtube rawan  terjadi pembajakan yang akan menyebabkan nilai ekonomi dari konten video youtube menjadi menurun.  Padahal  perbankan  dapat  mencoba  untuk  menerapkan  hak  cipta  konten youtube sebagai  objek  perjanjian  kredit  dengan  menerapkan  penilaian  dan  analisis prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 8, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang  Perbankan  beserta  penjelasannya,  dan  Pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Melakukan prinsip kehati- hatian  pada  saat  memberikan  fasilitas  kredit  menggunakan  hak  cipta  konten youtube untuk menjadi objek jaminan akan melindungi bank dengan mencegah terjadinya risiko dikemudian hari.
“ Penerapan  Prinsip  kehati-hatian  ini  berupa  penilaian  terhadap  5C,  7P,  dan 3R” (Rahandono and others 2019). Penilaian terhadap 5C, 7P, dan 3R, sangat diperlukan oleh perbankan sebagai tolak ukur kelayakan dalam menerima permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kredit. Adapun jenis-jenis penilaian 5C, 7P, dan 3R, antara lain:
a. Penilaian 5C, berupa penilaian:
1. Character ,  merupakan  penilaian terhadap  sifat  dan  karakter  calon  nasabah  yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemauan, kejujuran serta integritas calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar kredit. Penilaian terhadap sifat dan karakter ini diperoleh perbankan melalui riwayat hidup dan informasi usaha yang dimilikinya.
2. Capital , merupakan penilaian pada modal yang dimiliki calon nasabah. Kredit hanya akan  diberikan  apabila  calon  nasabah  memiliki  modal,  sebab  “modal  atau kemampuan  keuangan  yang  dimiliki  calon  nasabah  memiliki  koneksi  langsung dengan kemampuan calon nasabah dalam melakukan pembayaran kredit” (Mulyati and Dwiputri 2018).
3. Capacity ,  merupakan  penilaian  terhadap  tingkat  kemampuan  nasabah  dalam mengelola usaha yang dimilikinya. Hal ini berhubungan langsung terhadap tingkat kemampuan dan kemauan calon nasabah dalam mengembalikan dana kredit tepat waktu.
4. Collateral ,  merupakan  penilaian  terhadap  objek  jaminan  yang  diberikan  calon nasabah.  Jaminan  merupakan faktor  penting,  oleh  karena  itu  penilaian terhadap jaminan  sangat  diperlukan  sebab  jaminan  merupakan  sarana  untuk  menangung pembayaran  atas  kegagalan  pembayaran  dalam  kredit.  Dalam  hal  objek  jaminan berupa hak cipta konten youtube , maka bank harus menggunakan jasa panel penilai atau  penilai  kekayaan  intelektual  yang  syarat  diatur  pada  Pasal  12  dan  Pasal  13 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.
5. Condition  of  Economy ,  merupakan  penilaian  yang  dilakukan  bank  pada  kondisi ekonomi  calon  nasabah,  hal  ini  dilakukan  untuk  meminimalisir  risiko  yang  akan ditimbulkan akibat dari kondisi ekonomi calon nasabah.
b. Penilaian 7P, berupa penilaian:
1. Party ,  merupakan  penilaian  dengan  cara  menerapkan  prinsip  pengelompokan calon nasabah berdasarkan kepribadian, loyalitas, dan modal yang dimilikinya.
2. Personality ,  merupakan  penilaian  terhadap  kepribadian  dan  sifat  dari  calon nasabah.  Pihak  perbankan  harus  mencari  data-data  lengkap  mengenai  riwayat hidup dan usaha yang dimilikinya.
3. Purpose ,  merupakan  penilaian  terhadap  tujuan  dilakukannya  peminjaman  kredit oleh calon nasabah.
4. Prospect ,  ialah  penilaian  pada  tata  cara  pengelolaan  perusahaan  milik  calon nasabah.
5. Payment , ialah penilaian pada sumber pendapatan yang diperoleh calon nasabah.
6. Profitability ,  merupakan  penilaian  terhadap  kemampuan  calon  nasabah  dalam mengelola usaha sehingga mampu mendapatkan keuntungan yang besar.
7. Protection , merupakan penilaian terhadap jaminan yang diberikan terhadap calon nasabah.
c. Penilaian 3R, berupa penilaian:
1. Return ,  merupakan  penilaian  terhadap  hasil  usaha  milik  debitur  setelah memperoleh kredit.
2. Repayment ,  merupakan  penilaian  dengan  menerapkan  suatu  prinsip  untuk mempertimbangkan  kemampuan  nasabah,  jadwal  pembayaran  kredit  yang dilakukan nasabah, serta jangka waktu pembayaran kredit yang dilakukan nasabah dengan  melihat  calon  nasabah  mengelola  perusahaannya  agar  tetap  berjalan dengan baik.
3. Risk  Bearing  Ability ,  merupakan  penilaian  terhadap  kemampuan  debitur  dalam mengelola perusahaannya agar terhindar dari risiko yang akan terjadi dikemudian hari.
Setelah melakukan penilaian 5C, 7P, dan 3R dengan analisis prinsip kehati-hatian, khususnya  penilaian  terhadap collateral dan protection yang  menerapkan  hak  cipta konten video youtube sebagai objek jaminan, maka perbankan akan menemukan hasil bahwa konten youtube merupakan karya sinamatografi yang memperoleh perlindungan pada Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan pihak youtube sendiri telah mengatur secara spesifik  perlindungan  terhadap  konten  video  yang  diupload  oleh  para content  creator melalui alat perlindungan yang dimilikinya, antara lain:
a. Copyright Match Tool ( CMT )
b. Program Verifikasi Konten
c. Conten ID
Sedangkan  untuk  karya  cipta  yang  telah  terjadi  pembajakan  pihak youtube dan pemerintah  mengatur  bahwa content  creator dapat  melakukan  permintaan penghapusan  pada website  youtube  studio ,  melakukan  gugatan  ganti  kerugian,
melakukan permohonan putusan sela atau provinsi dan melakukan tuntutan pidana.
Oleh  karena  perlindungan  yang  diterapkan  pihak youtube dalam  melindungi  hak cipta  atas  karya  cipta  konten  video youtube tersebut  dari  pembajakan  dan  risiko penurunan  ekonomi,  maka  kredit  dengan  hak  cipta  konten youtube sebagai  objek jaminan  aman  untuk  dilakukan.  Pelaksanaan  kredit  yang  menggunakan  objek  jaminan berupa  hak  cipta  konten youtube dapat  dilakukan  dengan  membebankannya  pada perjanjian  tambahan  yakni  perjanjian  jaminan  fidusia. “ Perjanjian  ini  dimaksudkan
sebagai  bentuk  pengaman  atas  risiko  akibat  wanprestasi  atau  kegagalan  pembayaran kredit” (Setiawan 2021).
Undang-Undang  Jaminan  Fidusia  mengartikan “ jaminan  fidusia  sebagai  bentuk pembebanan  terhadap  benda-benda  yang  bisa  bergerak  dan  memiliki  wujud  ataupun tidak  memiliki  wujud  serta  benda  tak  bisa  bergerak  yang  belum  bisa  dilakukan pembebanan pada hak tanggungan” .  Oleh karena menurut  Undang-Undang hak cipta konten youtube diartikan sebagai benda yang bisa bergerak namun tak memiliki wujud, sehingga pelaksanaan kredit dengan jaminan berupa hak cipta konten youtube hanya bisa dilakukan  dengan  membebankannya  kepada  jaminan  fidusia.  Pembebanan  dilakukan dengan  membuat  akta  notaris,  kemudian  melakukan  pendaftaran  kepada  kantor pendaftaran fidusia guna mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Berlandaskan Pasal 15 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia,  sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan secara eksekutorial yang setara putusan hakim pada pengadilan.
Namun  setelah  terjadinya  pengujian  secara  materiil  pada  tahun  2019  dan  2021, dimana Hakim MK mengeluarkan putusan akhir MK No. 2/PUU-XIX/2021 yang mengatur tata pelaksanaan titel eksekutorial melalui pengadilan negeri memiliki sifat alternatif atau pengganti jika belum terjadi kesepakatan diantara pihak kreditur dengan debitur terkait wanprestasi  ataupun  penyerahan  objek  jaminan  secara  suka  rela.  Dengan  adanya putusan MK No.  2/PUU-XIX/2021,  maka  kekuatan  eksekutorial  pada  sertifikat  jaminan fidusia  hanya  akan  berlaku  apabila  ada  kesepakatan  diantara  pihak  kreditur  dengan debitur.  Oleh  karena  itu  perbankan  selaku  kreditur  harus  menetapkan  nasabah  kredit telah  melakukan  wanprestasi  harus  meninjau  dan  menetapkan  kredit  tersebut  dalam kategori kredit macet terlebih dahulu dengan berpedoman pada Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Setelah melakukan tinjauan atas kualitas kredit dan menetapkan kredit tersebut ke  dalam  kategori  kredit  macet,  maka  langkah  selanjutnya  yakni  dilakukannya kesepakatan  diantara  pihak  kreditur  dengan  debitur  dan  menyatakan  bahwa  bahwa kredit  yang  dilakukan  oleh  debitur  masuk  dalam  kategori  kredit  macet  sehingga perbankan selaku kreditur akan melakukan eksekusi terhadap hak cipta konten youtube
dengan  melakukan  penyitaan  kemudian  menjualnya  yang  berpedoman  pada  Pasal  29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni:
a. Titel eksekutorial.
b. Penjualan hak cipta konten youtube melalui pelelangan umum.
c. Penjualan hak cipta konten youtube secara di bawah tangan.

## KESIMPULAN
Perjanjian  kredit  dengan  menggunakan  jaminan  berupa  hak  cipta  konten youtube memiliki  banyak  risiko,  sehingga  pemerintah  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan aplikasi youtube memberikan perlindungan kepada kreditur yang memegang jaminan berupa hak  cipta  konten youtube sebagai  objek  jaminan.  Adapun  pemberian  perlindungan hukum kepada kreditur dilakukan dengan dua macam, yakni:
a. Perlindungan hukum preventif, berupa perintah terhadap  bank agar melakukan prinsip kehati-hatian  saat  akan  memberikan  kredit  pada  masyarakat  dengan  menilai  pribadi nasabah, usaha nasabah, dan objek jaminan yang diberikan nasabah. Khususnya dalam melakukan penilaian terhadap objek jaminan berupa hak cipta konten youtube maka akan ditemukan perlindungan kepada pemegang hak cipta konten video youtube melalui alat yang disediakan oleh youtube yakni program verifikasi konten, copyright match tool ( CMT) dan conten  id yang  akan  mengarahkan  pemegang  hak  cipta  konten youtube untuk melakukan permintaan ataupun pelaporan penghapusan jika terjadi pembajakan konten video melalui website youtube studio .
b. Perlindungan  hukum  respresif,  berupa  perintah  terhadap  bank  selaku  kreditur  agar melaksanakan  eksekusi  pada  hak  cipta  konten youtube apabila  terjadi  wanprestasi.
Eksekusi terhadap hak cipta konten youtube akan dilaksanakan melalui:
1. Titel eksekutorial.
2. Penjualan hak cipta konten youtube melalui pelelangan umum.
3. Penjualan hak cipta konten youtube secara di bawah tangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Junaidi. 2016. ‘Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)’,
Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 4.2
<http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/2693/2035> [accessed 26 October 2022]
Damanik, Debora, and Paramita Prananingtyas. 2019. ‘Prudential Ban king Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah’, Notarius , 12.2
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29011>  [accessed  30 October 2022]
Dharmawan, Ni Ketut Supasti, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Daemadha,
Nyoman  Mudana,  and  others.  2016. Buku  Ajar  Hak  Kekayaan  Intelektual ,  1st  edn (Yogyakarta: Deepublish)
Enterprise, Jubilee. 2018. Kitab Youtuber (Jakarta: Elex Media Komputindo) Handayanto,  Andika.  2014. Berani  Sukses  Karena  Andal  Memakai  Youtube (Yogyakarta: Mediakom)
Ibrahim, Muhammad Yusuf. 2020. ‘Penilai Agunan Hak Cipta Dalam Perbankan Di Indonesia’, CERMIN: Jurnal Penelitian , 4.1 <https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v4i1.601> Mayana,  Ranti  Fauza,  Tisni  Santika,  and Zahra  Cintana .  2022.  ‘Intellectual  Property  – Based Financing  Scheme:  Opportunity,  Challenge  and  Potential’, Das  Sollen:  Jurnal  Kajian Kontemporer
Hukum Dan Masyarakat , 1.1: 1 – 25 <https://doi.org/10.11111/moderasi.xxxxxxx>
Mulyati, Etty, and Fajrina Aprilianti Dwiputri. 2018. ‘Prinsip Kehati -Hatian Dalam Menganalisis Jaminan  Kebendaan  Sebagai  Pengaman  Perjanjian  Kredit  Perbankan’, Jurnal  Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An , 1.1
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/164>  [accessed  30  October 2022]
Putri Suhartini, Angelina, and Dewa Gde Rudy. 2021. ‘Hak Cipta Sebagai Agunan Kredit Bank’, Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) ,  10.1 <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i01.p08>
Rahandono, Riandhyka, Azizul Hakiki, and Achmad Rifqi Ni zam. 2019. ‘Perlindungan Hukum Bagi  Bank  (Kreditur)  Bila  Debitur  Kredit  Macet  Dengan  Jaminan  Hak  Cipta’, Jurnal Rechtens , 8.1
Samosir, Fransiska Timoria, Dwi Nurina Pitasari, Purwaka, and Purwadi Eka Tjahjono. 2018.
‘Efektivitas  Youtube  Sebagai  Media  Pembe lajaran  Mahasiswa  (Studi  Di  Fakultas  FISIP Universitas Bengkulu)’, Record and Library , 4.2: 81 – 91 <https://e-
journal.unair.ac.id/index.php/RLJ>
Setiawan, Rayan Reynaldi. 2021. ‘Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Hak Cipta’,
Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan , 5.2
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1822>  [accessed  30 October 2022]
Suparji. 2020. Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan (Jakarta: UAI Press)
Tarmizi. 2021. ‘Perjanjian Kredit Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Di Kota Medan’,
Law Jurnal , 2.1 <https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1454>
Tjoanda, Merry. 2021. ‘Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia’, Batulis Civil Law  Rev ,  1.1  <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/424>  [accessed 27 October 2022]