Vol. 8, No. 4, 2023, pp. 347-352 DOI: https://doi.org/10.29210/30032794000
Contents lists available at Journal IICET

## JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)
ISSN: 2502-079X (Print) ISSN:  2503-1619 (Electronic)
Journal homepage : https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti

## Implementasi  kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar
Masri Masri 1*) , Rusdinal Rusdinal 2 , Nurhizrah Gistituati 2 1 Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi, Indonesia
2 Universitas Negeri Padang, Indonesia
Article Info ABSTRAK Article history: Received Oct 27 th , 2023 Revised Nov 18 th , 2023 Accepted Dec 23 th , 2023 Studi  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  kurikulum merdeka belajar. Tinjauan literatur sistematis dilakukan dengan menggunakan database  jurnal-jurnal  publish  or  perish.  Hasilnya  menunjukkan  126  artikel dengan kata kunci pencarian didasarkan pada: "kebijakan kurikulum merdeka”.
Implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belum  sepenuhnya  terlaksana secara  efektif  dan  efisien.  Di  beberapa  tempat  pelaksanaan,  implementasi kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  saat  ini  masih  sebagai  opsi  dan  belum dilaksanakan secara serentak di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, praktik implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar harus menjadi perhatian  khusus  oleh  guru,  kepala  sekolah  siswa,  orang  tua  siswa  dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum merdeka belajar.  Hal  ini  akan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  Indonesia  dimasa mendatang. Ini juga harus fokus pada inisiatif menjadi tanggung jawab bersama dalam mensukseskan kurikulum merdeka belajar di segala satuan pendidikan di Indonesia untuk efisiensi jangka pendek maupun keberlanjutan jangka panjang.
Keyword: Kebijakan Pendidikan Kurikulum Merdeka Belajar
© 2023 The Authors. Published by IICET.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
Corresponding Author:
Masri Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi Email: daffamedia@gmail.com

## Pendahuluan
Pendidikan  sebagai  kegiatan  yang  dilakukan  secara  sadar  dan  terencana  untuk  melaksanakan  kegiatan  dan proses pembelajaran. Dalam melaksanakan suatu pembelajaran maka perlu adanya kurikulum untuk membantu siswa memahami materi-materi yang berbeda. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat rencana, tujuan, dan  bahan  pembelajaran  yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Kurikulum pembelajaran  yang  sedang  diterapkan  pada  pendidikan  di  Indonesia  saat  ini  disebut  dengan  Kurikulum Merdeka Belajar.
Kurikulum merdeka belajar sebagai kurikulum pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia pada  tahun  2020  menggantikan  kurikulum  sebelumnya  yakni  Kurikulum  2013.  Kurikulum  merdeka  belajar merupakan  kurikulum  yang  dirancang  untuk  siswa  SD,  SMP  dan  SMA  yang  menekankan  pada  aspek kemandirian dan keberanian pada siswa dalam belajar, selain itu juga memberikan keleluasaan kepada guru untuk merancang metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa (Ansari et al., 2022). Kurikulum ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri dengan tenang dan menyenangkan, siswa tidak merasa tertekan saat belajar serta memperhatikan bakat dan minat siswa.
Adanya kurikulum merdeka belajar ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan pendidikan di era revolusi industri 4.0 yang dalam implementasinya menekankan aspek karakter siswa (seperti kejujuran, tanggungjawab, dan  toleransi)  dan  pengembangan  keterampilan  siswa  (seperti  keterampilan  berpikir  kritis,  kreatif,  dan
kolaboratif  (Lazwardi,  2017).  Implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  di  sekolah  membutuhkan partisipasi aktif semua pihak, baik guru, siswa, orang tua maupun pemerintah (Efyanto, 2021). Oleh karena itu, adanya kurikulum merdeka belajar direncanakan dan dikembangan untuk menciptakan proses pembelajaran yang efisien dan menyenangkan bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Implementasi kebijakan kurikulum merdeka di  Indonesia masih menghadapi  berbagai permasalahan dan tantangan yakni diantaranya kurangnya persiapan dari guru (Mujab et al., 2023); kurangnya sumberdaya (bahan ajar, perangkat pembelajaran atau fasilitas) yang memadai; kurangnya dukungan dari orang tua siswa karena masih  terbatas  pemahaman  pentingnya  kurikulum  merdeka  belajar  (Pertiwi  et  al.,  2022);  serta  kurangnya koordinasi  antar  sekolah  dalam  metode  pembelajaran  di  sekolah  dalam  implementasi  kebijakan  kurikulum merdeka belajar.
Kajian sebelumnya tentang implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti (Nita et al., 2022); (Amiruddin et al., 2022); (Pertiwi et al., 2022); (Sopiansyah et al., 2022); (Sumarsih et al., 2022); (Rahayu et al., 2022); (Alawi et al., 2022); (Barlian & Solekah, 2022). Kajian terdahulu  menjelaskan  implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  dilakukan  dengan  bekerjasama dengan industri serta juga menghadapi berbagai kendala yang berbeda-beda dalam implementasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi  kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar.

## Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan  studi  literatur  mengenai  implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka belajar. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008). Sugiyono (2017) juga menjelaskan bahwa studi literatur sebagai kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Untuk menganalisis studi yang membahas tentang implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar,  penulis  melakukan  tinjauan  literatur  sistematis  yang bertujuan  untuk  mengidentifikasi  aspek  teoretis  utamanya  dan  menyoroti  karakteristik  utama  dari  publikasi tersebut. Tinjauan literatur didasarkan pada grounded theory (Wolfswinkel et al., 2013), untuk memungkinkan para peneliti mengidentifikasi kesenjangan di lapangan dan membangun model teoritis berdasarkan hasil yang muncul. Proses tersebut dikembangkan berdasarkan saran dari Wolfswinkel et al. (2013), meliputi lima tahapan tinjauan literatur. Yang pertama mengacu pada definisi, dari identifikasi kriteria inklusi dan eksklusi artikel, dari bidang studi, dari database yang sesuai dan dari istilah penelitian tertentu. Selanjutnya dilakukan pencarian studi yang efektif dan pemilihan artikel yang akan dianalisis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

## Hasil dan Pembahasan

## Penelitian Terdahulu
Pemilihan studi yang ditujukan khusus pada subjek implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar pada publish or perish, 126 artikel diklasifikasikan menurut tahun publikasi. Melalui analisis ini, tiga fase (Voegtlin dan Greenwood, 2016) diidentifikasi sehubungan dengan evolusi publikasi: fase inkubasi, yang mencakup artikel yang diterbitkan pada tahun 2020 (7%), tahun 2021 (14%), tahun 2022 (54%) dan tahun 2023 (25%). Fase kedua, disebut pertumbuhan inkremental, dengan mempertimbangkan studi dilakukan antara tahun 2020 dan 2023. Dan terakhir, fase terakhir, dengan percepatan pertumbuhan jumlah publikasi (55% studi dikembangkan antara tahun 2022). Garis tren juga menunjukkan meningkatnya penelitian tentang kurikulum merdeka belajar.
Mempertimbangkan  jurnal  di  mana  makalah  diterbitkan,  penelitian  mengungkapkan  bahwa:  18%  dari mereka (14 artikel) diterbitkan dalam Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan; 8% dari mereka (6 artikel) diterbitkan dalam PD Abkin Jatim Open System; 9% (7 artikel) di JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan; 11% (8 artikel) dalam Proceedings Series of Educational Studies; 7% (5 artikel) yang diterbitkan Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia; 26% (20 artikel) dalam Jurnal Basicedu; 21% (16 artikel) di Jurnal Pengabdian Masyarakat. Tujuh jurnal ini terdiri dari total 60% (76 artikel), sedangkan sisanya 40% (50 artikel) diterbitkan di 35 jurnal berbeda. Lensa  teoretis  dominan  yang  digunakan  terhubung  langsung  dengan  kata  kunci  dari  pencarian:  126  artikel secara teoretis didasarkan pada: "kebijakan kurikulum merdeka"
Secara  metodologis,  jurnal  dapat  dibagi  dalam:  jurnal  konseptual  (32,2%)  survei  (29,6%),  studi  kasus (18,3%), tinjauan pustaka (10,3%), dan, studi lapangan (9,6%), menunjukkan keseimbangan yang baik antara teoretis  (42,6%)  dan  empiris  (57,4%)  berhasil.  Mempertimbangkan  karya  empiris,  29,6%  (34  artikel) menggunakan  metode  kuantitatif  dan  38%  (45  artikel)  menggunakan  metode  kualitatif  (63%  lainnya  adalah teoretis).  Masih  mempertimbangkan  karya  empiris,  13%  (16  artikel)  melakukan  penelitian  di  TK;  23%  (28
Implementasi  kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar
artikel) melakukan penelitian di SD; 18% (22 artikel) melakukan penelitian di SMP; 33% (28 artikel) melakukan penelitian di SMA/SMK; 18% (21 artikel) melakukan penelitian di perguruan tinggi atau universitas.

## Pembahasan
Studi-studi tentang implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar memiliki desain empiris yang beragam yakni  berupa  penelitian  kuantitatif  maupun  kualitatif.  Kurikulum  merdeka  belajar  menggantikan  kurikulum 2013 yang dicetuskan oleh Nadim Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wikan  Sakarinto  selaku  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Vokasi  Kemendikbudristek  menjelaskan  bahwa kurikulum yang diterapkan Indonesia pada era 1970-an hingga kini mengadopsi sistem Jerman. Sementara itu negara  Jerman  telah  berubah  pesat  namun  Indonesia  masih  menggunakan  pola  yang  sama.  Perubahan kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka belajar sebagai tantang pada kesiapan mindset para pendidik yakni guru harus  menjadi  mentor, fasilitator, atau  coach dalam kegiatan belajar yang berbasis proyek (project based learning) secara aktif.
Kemendikbudristek melakukan pelatihan-pelatihan berbasis proyek dan kompetensi pedagogik untuk guru dan dosen dalam rangka  mengubah mindset tenaga pendidik (Arifa, 2022). Kurikulum merdeka belajar telah membuka perspektif baru bagi lembaga-lembaga pendidikan untuk terus memperbaharui model pembelajaran serta perangkat kurikulum yang menyertainya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan menghasilkan siswa yang  kreatif,  inovatif  dan  berkembang.  Abidin  et  al.  (2020)  menegaskan  bahwa  pemerintah  melalui Kemendikbudristek terus berupaya penetrasi regulasi kurikulum merdeka belajar secara menyeluruh sehingga dapat  menjangkau  semua  lapisan  masyarakat  pendidikan  di  Indonesia,  dan  secara  bertahap  dengan  strategi terbaru yang dikeluarkan oleh Mendikbud RI.
Dalam  praktiknya,  implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  belum  sepenuhnya  dilaksanakan secara  efektif  dan  efisien  (Amiruddin  et  al.,  2022).  Kurikulum  merdeka  belajar  belum  dilaksanakan  secara serentak  dan  masif  (Arifa,  2022).  Hal  ini  sesuai  dengan  kebijakan  Kemendikbudristek  yang  memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam melakukan implementasi kurikulum tergantung dengan kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Di beberapa tempat pelaksanaan, implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar  saat  ini  masih  sebagai  opsi  dan  belum  dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  satuan  pendidikan  di Indonesia (Sartini & Mulyono, 2022). Hal ini dikarenakan para pelaku pendidikan, khususnya guru dan siswa masih menghadapi banyak tantangan.
Masih terdapat tantangan bagi guru dalam implikasi kebijakan kurikulum merdeka belajar ini, karena masih banyak  guru  yang  belum  memahami  konsep  kurikulum  merdeka  belajar,  sehingga  pelaksanaan  kurikulum merdeka belajar di satuan pendidikan yang berbeda masih belum maksimal serta perlu dievaluasi. Kesulitan yang dihadapi oleh guru untuk penerapan kurikulum merdeka belajar karena kurangnya pemahaman tentang tata  cara  dalam  pembelajaran  merdeka  belajar  (Djufri,  2021).  Perubahan  kurikulum  maupun  penerapan kurikulum  baru  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  merupakan  sebuah  keharusan  ketika  kurikulum sebelumnya sudah tidak relevan atau disaat ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat rekonstruksi sistem pendidikan. Namun, perubahan kurikulum yang belum matang, tergesa, dan terlalu cepat berganti akan sangat memberi beban yang sangat berat bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana (Arifa, 2022).
Perubahan kurikulum pendidikan berdampak besar terutama bagi sekolah yang masih membutuhkan banyak bantuan  dan  berada  di  daerah  3T  (terdepan,  terluar  dan  tertinggal).  Kurang  informasi  tentang  penjelasan prosedur  bagi  guru  khusus  daerah  3T  menjadi  masalah  penerapan  kurikulum  merdeka  belajar  di  daerah  3T (Djufri, 2021). Tanpa persiapan yang matang, bukan pencapaian pendidikan dengan hasil yang maksimal akan dicapai melainkan hanya sebatas hasil uji coba saja, serta pelaksana  pendidikan akan cenderung  direpotkan dengan  tuntutan  penyesuaian  secara  terus-menerus  (Arifa,  2022).  Hal  ini  disebabkan  karena  kurikulum sebelumnya belum berhasil diimplementasikan dengan baik namun sudah berganti dengan kurikulum baru.
Implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar menekankan bahwa pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, perusahaan/ lembaga,  tempat-tempat  kerja,  fasilitas  pelayanan,  tempat-tempat  pengabdian,  pusat  riset,  maupun  di masyarakat (Simarmata, 2021). Interaksi yang erat antara instansi pendidikan dengan dunia kerja juga dapat menjadi peluang bagi instansi pendidikan untuk dapat hadir sebagai penyedia solusi bagi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Kurikulum  ini  menuntut  siswa  untuk  belajar  secara  mandiri.  Setiap  siswa  memiliki  kebebasan  untuk mengakses pengetahuan baik secara formal maupun informal (Ansari et al., 2022). Kurikulum merdeka belajar mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa dimana siswa lebih kreatif dan inovatif karena guru tidak lagi menjadi  pusat  orientasi  aktivitas  dalam  kegiatan  pembelajaran.  Impelementasi  kurikulum  merdeka  belajar dilakukan  dengan  meninjau  perangkat  pembelajaran  yang  digunakan  pada  pelaksanaan  pembelajaran.
Kemudian dicocokan dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, setelahnya peserta didik akan sepenuhnya rule yang ada (Marzuki et al., 2022).
Konsep  belajar  mandiri  diciptakan  agar  siswa  memiliki  kebebasan  dalam  berpikir  kritis  dan  cerdas.  Jika kebebasan belajar ini terpenuhi maka akan timbullah kemandirian belajar yang disebut sebagai sekolah mandiri (Nafi’ah et al., 2023). Dalam konteks ini, kebebasan siswa dalam menikmati waktu belajar mandiri nampaknya menjadi titik puncak dari kebijakan merdeka belajar. Pendidikan diharapkan mampu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk secara bebas dan leluasa mengembangkan minat dan bakatnya tanpa harus dipaksaan. Belajar  terjadi  dengan  gembira,  menyenangkan  dan  riang  hati  dimana  secara  psikologis  mengarah  pada perkembangan intelektual yang positif (Mardiana & Umiarso, 2020).
Alwi  &  Indriyani  (2023)  menemukan  bahwa  fokus  utama  dalam  penyusunan  implementasi  kurikulum merdeka  belajar  adalah penguatan aspek  soft skill, hard skill  dan karakter etos kerja  dari  siswa. Pembelajaran didasarkan  pada  real  project  dari  dunia  kerja  dalam  membekali  hardskill,  softskill  dan  karakter  siswa.  Dalam kurikulum  merdeka,  peran  pendidik  bergesar  dari  yang  semula  mengajar  dengan  pendekatan  yang diseragamkan  atau  satu  ukuran  untuk  semua  (one size fits all),  menjadi  seseorang  yang  mampu  menciptakan siswa sebagai pembelajar mandiri sepanjang hayat (Arifa, 2022).
Konsep kurikulum merdeka belajar sebagai bentuk kemerdekaan dalam berfikir yang ditentukan oleh guru. Kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  memiliki  dampak  yang  sangat  baik  kepada  guru.  Peran  guru  sebagai penggerak dalam pendidikan bisa menjadi lebih leluasa dalam mengeksplor kemampuannya dalam mendidik dan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas sesuai dengan program pemerintah, yaitu menjadi bangsa yang  unggul  di  tahun  2045  (Suhartono,  2021).  Kebijakan  belajar  mandiri  dilaksanakan  untuk  membantu mengatasi permasalahan pendidikan yang sering terjadi berulang kali yang membatasi ruang gerak guru dan siswa untuk mengeksplorasi diri dengan banyaknya administrasi yang harus dipenuhi (Nafi’ah  et al., 2023). Kebijakan implementasi kurikulum merdeka ini bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih efektif dan efisien.
Guru sebagai penentu dalam keberhasilan sekolah (Ansari et al., 2022). Guru menjadi kunci keberhasilan sistem  pendidikan  kurikulum  merdeka  belajar  sehingga  guru  harus  dapat  beradaptasi  terhadap  sistem pendidikan yang baru agar mempunyai keterampilan dan kompetensi (Suhartono, 2021). Namun kompetensi guru  yang  kurang  dalam  proses  belajar  mengajar,  guru  masih  terkonteks  pada  buku  dalam  pembelajaran, sehingga  sumber  belajar  yang  lainnya  tidak  dianggap  penting.  Kompetensi  guru,  sarana  dan  prasarana pendukung  pembelajaran  sering  menjadi  kendala  dalam  implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar (Mujab et al., 2023). Dengan memperbaiki kodisi tersebut, dapat tercipta suasana belajar efektif yang sesuai dengan keadaan industri.
Faktor  pendukung  keterlaksanaan  implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  pada  satuan pendidikan nonformal adalah: 1) memonitoring, 2) mengevaluasi dan 3) peningkatan (Marzuki et al., 2022). Tahapan  memonitoring  dan  mengevaluasi  merupakan  tahapan  yang  akan  menentukan  berhasil  tidaknya program merdeka belajar dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan secara serius, terukur, transparan, dan akuntabel  pada  pelaksanaannya.  Peningkatan  sebagai  tahapan  dimana  standar  telah  tercapai  kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan. Namun untuk tahap peningkatan ini biasanya berada pada level kebijakan.
Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar yakni dalam melatih guru dan tenaga pendidik menerapkan pembelajaran paradigma baru, menyiapkan administrasi pembelajaran sesuai dengan pedoman kurikulum merdeka belajar, mengsinkronkan aplikasi elektronik sekolah, mengubah mindset warga sekolah agar menerapkan pendidikan yang berpusat pada siswa (Sumarsih et al., 2022). Marzuki et al. (2022) menemukan faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka belajar meliputi 1) proses adaptasi kurikulum dengan program merdeka belajar akan berdampak pada peserta didik dan tutor; serta 2) untuk penulisan evaluasinya belum seluruhnya selesai.
Alwi  &  Indriyani  (2023)  menemukan  terdapat  beberapa  faktor  yang  dapat  menjadi  hambatan  dalam implementasi kurikulum merdeka diantaranya yaitu a) Sebagian siswa belum siap dengan teknologi, dimana siswa  masih  terbiasa  diajarkan  oleh  guru  dan  belum  sepenuhnya  mandiri.  b)  Karena  siswa  tidak  memiliki pengalaman  kurikulum  merdeka  belajar,  keterbatasan  referensi  dan  pelatihan  yang  terbatas.  c)  Guru  belum sepenuhnya bekerjasama. d) Belum semua stakeholder memahami pentingnya substansi implementasi kurikulum merdeka belajar e) Masih beradaptasi dengan kurikulum merdeka belajar jadi masih belum optimal. f) Akses digital yang seringkali menjadi kendala, terkadang jaringan tidak stabil sehingga menyulitkan siswa dan guru untuk mengakses materi pembelajaran. g) Keterbatasan referensi dan media pada proses belajar.

## Implementasi  kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar
Upaya mengatasi kendala atau hambatan pada implementasi kurikulum merdeka dapat dilakukan dengan meningkatkan  kompetensi  guru,  menjalin  kerjasama  dengan  pihak  industri  untuk  mengembangkan  metode pembelajaran yang menciptakan suasana kerja di industri (Mujab et al., 2023). Sartini & Mulyono (2022) juga mengungkapkan  bahwa  upaya  dalam  mengatasi  kendala  atau  hambatan  implementasi  meliputi  1)  Dari  segi guru, untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka belajar sehingga dapat memberikan pembelajaran yang menarik. 2) Dari segi siswa, perlu konsisten dan fokus pada pembelajaran yang diarahkan  oleh  guru.  3)  Dari  segi  kepala  sekolah,  mendukung  kegiatan  belajar  dan  menfasilitasi  proses pembelajaran dengan mengadakan kurikulum merdeka belajar. 4) Dari segi pemerintah salah satunya dengan memberikan  dukungan  baik  pelatihan  ataupun  pendaan  untuk  implementasi  kurikulum  merdeka  di  satuan pendidikan di Indonesia.
Syaripudin  et  al.  (2023)  menemukan  upaya  dalam  mengatasi  hambatan  pada  implementasi  kurikulum merdeka  belajar  pada  guru-guru  dengan  memberikan  motivasi  pada  guru-guru  agar  lebih  semangat  dalam mengikuti workshop kurikulum merdeka belajar. Kepala sekolah berperan sangat penting dalam hal ini. Perlu reward  dan  punishment  agar  guru-guru  yang  dipimpinnya  lebih  bisa  disiplin  lagi  saat  menjalankan  tugas profesinya.  Kelemahan  guru  seringkali  berkaitan  dengan  keterampilan  IT  sehingga  harus  terus  dilakukan pendampingan dari ahli secara berkelanjutan. Guru-guru yang memiliki usia lanjut dan mulai kurang produktif untuk  membuat  video  pembelajaran  bisa  didampingi  oleh  guru  yang  usianya  lebih  muda  dan  memiliki keterampilan IT yang jauh lebih baik.
Upaya mengatasi kesulitan atau kendala dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar berupa kendala  lain  yang  dihadapi  terkait  sumber  daya  manusia  (SDM)  yaitu  dalam  mendorong  guru-guru  untuk merubah pola pemikiran keluar dari zona nyamannya, karena perubahan yang dibawa oleh kepala sekolah akan sia-sia  jika  gurunya  tidak  ikut  serta  berubah.  Selain  itu,  guru  harus  mampu  menggerakan  guru  lain  dalam mencapai  tujuan  bersama,  seperti  1)  membentuk  komite  pembelajar  dan  berpartisipasi  dalam  workshop,  2) mengkombinasikan contoh modul ajar di Platform Merdeka Mengajar dengan kondisi lingkungan sekolah, 3) mempelajari kajian laporan elektronik sekolah dan membuat laporan projek elektronik secara mandiri karena belum  tersedia  di  aplikasi,  serta  4)  mengadakan  sosialisasi  kepada  tenaga  pendidik  dan  orangtua  siswa (Pelupessy & Dermawan, 2021).
Arifa (2022) mengemukakan ada empat hal yang perlu menjadi perhatian dalam implementasi kurikulum merdeka belajar diantaranya yaitu: barkaitan payung hukum, segi SDM, sarana dan prasarana sera anggaran. 1) Berkaitan dengan payung hukum. Perlu dipastikan bahwa implementasi kurikulum merdeka dilaksanakan dengan  dasar  hukum  yang  jelas.  2)  Dari  segi  sumber  daya  manusia.  Guru,  kepala  sekolah,  komite  sekolah, pengawas  sekolah,  dinas  pendidikan,  serta  pihak  terkait  perlu  memiliki  persamaan  pemahaman  mengenai kurikulum  merdeka  secara  jelas  dan  rinci.  Perlu  adanya  panduan  agar  implementasi  kurikulum  merdeka dilaksanakan dengan fleksibel bagi sekolah namun tetap akuntabel untuk peningkatan kualitas pendidikan. 3) Dari  segi  sarana  dan  prasarana.  Dalam  mewujudkan  kurikulum  merdeka  tentu  membutuhkan  sarana  dan prasarana  pendukung,  terutama  melibatkan  penggunaan  platform  digital  yakni  Platform  Merdeka  Mengajar. Dibutuhkan  dukungan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  agar  dapat  diakses  dengan  meminimalisir hambatan  yang  ada.  4)  Dari  sisi  anggaran.  Pendanaan  untuk  implementasi  kurikulum  merdeka  perlu dianggarkan dengan tepat agar tidak membebani sekolah.

## Simpulan
Analisis studi ini memungkinkan penulis untuk mengenali hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan dalam  implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar.  Penelitian  yang  berfokus  pada  implementasi kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  dan  upaya  mengatasi  hambatan  telah  diidentifikasi.  Implementasi kebijakan  kurikulum  merdeka  belum  sepenuhnya  terlaksana  secara  efektif  dan  efisien.  Di  beberapa  tempat pelaksanaan,  implementasi  kebijakan  kurikulum  merdeka  belajar  saat  ini  masih  sebagai  opsi  dan  belum dilaksanakan  secara  serentak  di  seluruh  satuan  pendidikan  di  Indonesia.  Selain  itu,  praktik  implementasi kebijakan kurikulum merdeka belajar harus menjadi perhatian khusus oleh guru, kepala sekolah siswa, orang tua siswa dan pemerintah dalam mendukung keberhasilan implementasi kurikulum merdeka belajar. Hal ini akan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  Indonesia  dimasa  mendatang.  Ini  juga  harus  fokus  pada  inisiatif menjadi tanggung jawab bersama dalam mensukseskan kurikulum merdeka belajar di segala satuan pendidikan di Indonesia untuk efisiensi jangka pendek maupun keberlanjutan jangka panjang.

## Referensi
Abidin,  Z.,  Rumansyah,  &  Arizona,  K.  (2020).  Pembelajaran  Online  Berbasis  Proyek  Salah  Satu  Solusi Kegiatan Belajar Mengajar di Tengah Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 5(1), 64–70. Alawi,  D.,  Sumpena,  A.,  Supiana,  S.,  &  Zaqiah,  Q.  Y.  (2022).  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar Kampus Merdeka Pasca Pandemi Covid-19. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(4), 5863–5873.
Alwi, R., & Indriyani, R. (2023). Analisis Implementasi Program Kurikulum Merdeka Belajar sebagai Strategis Peningkatan Mutu Pendidikan. Jurnal Al-Mubin, 6(1), 67–73.
Amiruddin, Prasetia, I., Susilo, J., Sihite, M., Gultom, S. W., Manullang, J. M. R., & Barus, B. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar dalam Mengembangkan Karakter Pancasila di SMPN 5 Satu Atap Kerajaan Pardomuan. Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran, 3(3), 266–276.
Ansari, A. H., Alpisah, A., & Yusuf, M. (2022). Konsep dan Rancangan Manajemen Kurikulum Merdeka di Tingkat Sekolah Menengah Pertama. Manajemen Administrasi Sekolah, 1(1), 34–45.
Arifa, F. N. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka dan Tantangannya. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, 14(9), 25–30.
Barlian,  U.  C.,  &  Solekah,  S.  (2022).  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan. JOEL: Journal of Educational and Language Research, 1(12), 2105–2118.
Djufri, I. (2021). Tantangan Merdeka Belajar Di Daerah 3T. In  Merdeka Belajar: Merdeka Mengajar2. Yayasan Kita Menulis.
Efyanto,  D.  W.  I.  (2021).  Analisis  Penerapan  Kebijakan  Merdeka  Belajar  pada  Kurikulum  SMK.  Universitas Muhammadiyah Malang.
Lazwardi,  D.  (2017).  Manajemen  Kurikulum  sebagai  Pengembangan  Tujuan  Pendidikan.  Al-Idarah:  Jurnal Kependidikan Islam, 7(1), 119–125.
Mardiana, D., & Umiarso. (2020). Merdeka Belajar di Tengah Pandemi COVID-19: Studi di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia. Al-Ta’dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 13(2), 78–91.
Marzuki, K., Amir, R., & Gaffar, F. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal.  Membangun  Negeri  Dengan  Inovasi  Tiada  Henti  Melalui  Penelitian  Dan  Pengabdian  Kepada Masyarakat.
Mujab, S., Rosa, A. T. R., & Gumelar, W. S. (2023). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka (Studi Kasus SMK Al Huda Kedungwungu Indramayu). Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(1), 1538–1545.
Nafi’ah,  M.,  Zahro,  A.  N.  M.,  &  Kusmawati,  H.  (2023).  Kebijakan  Strategis  Merdeka  Belajar  dalam Pelaksanaan Pendidikan di Era Covid-19. Journal of Student Research (JSR), 1(1), 188–201.
Nita,  C.  I.  R.,  Kumala,  F.  N.,  Sesanti,  N.  R.,  Hakim,  A.  R.,  &  Gutama,  A.  (2022).  Analisis  Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada Prodi PGSD UNIKAMA. Dwija Cendekia: Jurnal Riset Pedagogik, 6(2), 186–196.
Pelupessy,  I.,  &  Dermawan,  H.  (2021).  Analisis  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  di  Sekolah  Penggerak Sekolah Dasar. Assabiah: Jurnal of Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education, 20(60), 34–42.
Pertiwi, A. D., Nurfatimah, S. A., & Hasna, S. (2022). Menerapkan Metode Pembelajaran Berorientasi Student Centered Menuju Masa Transisi Kurikulum Merdeka. Jurnal Pendidikan Tambusai, 6(2), 8839–8848.
Rahayu,  R.,  Rosita,  R.,  Rahayuningsih,  Y.  S.,  Hernawan,  A.  H.,  &  Prihantini,  P.  (2022).  Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. Jurnal Basicedu, 6(4), 6313–6319.
Sartini,  &  Mulyono,  R.  (2022).  Analisis  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  untuk  Mempersiapkan Pembelajaran Abad 21. Didaktik: Jurnal Ilmu PGSD FKIP UNiversitas Mandiri, 8(2), 1348–1363.
Simarmata, N. I. P. (2021). Tantangan Kampus Merdeka. In Merdeka Belajar: Merdeka Mengajar. Yayasan Kita Menulis.
Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4(1), 34– 41.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Suhartono, O. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), 8–19.
Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 6(5), 8248=8258.
Syaripudin,  Witarsa,  R.,  &  Masrul.  (2023).  Analisis  Implementasi  Kurikulum  Merdeka  pada  Guru-guru Sekolah Dasar Negeri 6 Selatpanjang Selatan. Journal of Education Research, 4(1), 178–184.
Wolfswinkel,  J. F., Furtmueller, E., & Wilderom, C.  P. M. (2013). Using grounded theory as a method for rigorously reviewing literature. European Journal of Information Systems, 22, 45–55.
Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Yayasan Obor.