Volume 5 No. 2 (2021)

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI SUMBER)
Dini Amallia Putri 1 , Nur Rahman 2
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon 2 Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Cirebon E-mail : d iniamalliaputri@gmail.com , nur.rahman@umc.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan  kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, pada kasus yang sama dan tetap saja terdapat perbedaan pertimbangan, sehingga ada disparitas putusan. Data penelitian ini didapatkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengolah data sekunder, serta proses wawancara secara langsung dengan responden. Hasil penelitian menjelaskan bahwa untuk menetapkan putusan harus melalui  beberapa  pertimbangan.  Penyebab  adanya  disparitas  dalam  putusan  kasus  pencurian  anak khususnya  pada  putusan  Nomor  15/pid.sus-anak/2018/PN.Sbr  dan  Nomor  30/pid.sus- anak/2021/PN.Sbr  disebabkan  oleh  faktor  ekternal  yaitu  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 dimana hakim diberikan kebebasan untuk menyelenggarakan peradilan, termasuk didalamnya menentukan hukuman bagi terdakwa. Serta factor internal yang berasal dari diri hakim sendiri dalam mempertimbangkan suatu putusan.
Kata kunci: Anak, Disparitas, Pertimbangan.

## Abstract
This study aims to find out and explain the things that are considered in cases of theft committed by children, in the same case and still there are differences in considerations, so there are disparities in decisions. The data of this study were obtained using an  empirical  juridical  approach.  Problem  analysis  is  done  by  processing  secondary  data,  as  well as  direct  interviews  with respondents. The results of the study explain that to determine the decision must go through several considerations. The cause of the disparity in the decisions of child theft cases, especially in decisions Number 15/pid.sus-anak/2018/PN.Sbr and Number 30/pid.sus-anak/2021/PN.Sbr is caused by external factors, namely the Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia in 1945 where judges were given the freedom to administer justice, including in determining the punishment for the accused. As well as internal factors that come from the judge himself in considering a decision.
Keywords: Children, Disparity, Considerations.
A. Pendahuluan Pasal  1  ayat  (8)  KUHP  menjelaskan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang untuk  mengadili.  Selanjutnya  ayat  (9) menyebutkan  bahwa,  mengadili  adalah serangkaian  tindakan  hakim  untuk  menerima, memeriksa, memutus perkara berdasarkan asas bebas,  jujur  dan  tidak  memihak  di  sidang Pengadilan dalam hal menurut cara yang di atur oleh undang-undang KUHP pasal 197 ayat (1) butir d, juga menjelaskan bahwa pertimbangan yang  di  susun  secara  ringkas  mengenai  fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Oleh  karena  itu  hakim  harus  menggali hukum-hukum  yang  hidup  di  masyarakat sehingga  masyarakat  benar-benar  merasa diadili  sesuai  dengan  keadilan  bagi  mereka sendiri,  jadi  tidak  hanya  mewakili  segelintir orang  saja  namun  harus  mencakup  banyak masyarakat.
Tindak pidana yang  marak sekarang ini adalah  kasus  pencurian.  Jenis  tindak  pidana pencuian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering terjadi di masyrakat. Pelaku tindak pidana pencurian dilakukan oleh anak,  dimana  anak  merupakan  generasi penerus  bangsa  yang  memiliki  peran  strategis untuk  melanjutkan  kemajuan  bangsa  dan Negara di masa yang akan datang. Anak yang melakukan  tindak  pidana  di  pengaruhi  oleh beberapa  faktor  misalnya  factor  keluarga, faktor  ekonomi,  faktor  pergaulan,  factor pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan pasal 362  KUHP  pencurian  adalah  mengambil barang  orang  lain  dengan  maksud  untuk dimiliki  diri  sendiri.  Namun  dalam  tulisan  ini lebih  mengkhususkan  pada  pasal  363  yaitu, kasus pencurian dengan pemberatan dan dapat diancam lebih berat.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus pencurian dengan pemberatan yang  dilakukan  oleh  anak  di  Pengadilan  Negeri Sumber?
2. Apa yang mengakibatkan adanya pembedaan vonis dari  hakim  terhadap  kasus  pencurian  serupa  yang dilakukan oleh anak?

## C. Pembahasan
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian Empiris,  dengan  menggunakan  metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber.
1. Hal-hal  yang  menjadi  pertimbangan hakim  dalam  menjatuhi  pidana terhadap  anak  sebagai  pelaku  tindak pidana pencurian dengan pemberatan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang menjadi pertimbangan hakim adalah: 1.1. Pertimbangan yuridis Pertimbangan  yuridis  adalah pertimbangan hakim
yang berdasarkan  fakta-fakta  yuridis  yang terungkap  didalam  persidangan  dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.
1.2. Pertimbangan non yuridis Pertimbangan berdasarkan latar belakang perbuatan anak hal-hal yang mendorong  anak  berbuat  tindak pidana.  Contohnya  ekonomi  atau kesengsaraan yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.
a. Akibat perbuatan anak Perbuatan pidana yang dilakukan anak sudah pasti  membawa  korban  ataupun kerugian  pada  pihak  lain.  Pada perkara  kasus  pencurian  yang dilakukan  oleh  anak.  akibat  dari perbuatan terdakwa sangat merugikan  orang  lain  berupa kerugian materi yang ditimbulkan, bahkan akibat perbuatan terdakwa
dari  kejahatan  yang  dilakukan tersebut  dapat  pula  meresahkan masyarakat  luas.  Akibat  yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim. b. Kondisi anak Kondisi anak adalah dapat  berupa  keadaanya  si  anak sebelum melakuakan tindak pidana  seperti  ada  tekanan  dari orang  lain  atau  tidak  sebelum melakukan tindak pidana tersebut atau  tidak,  dan  bagau  mana keadaanya jiwa si anak apa normal atau tidak, serta bagai mana status sisial anak tersebut di masyarakat.
c. Keadaan sosial dan ekonomi anak Keadaan  ekonomi  si  anak  dapat juga  menjadi  pertimbangan  oleh hakim  seperti  apa  anak  tersebut berasal dari keluarga miskin yang serba berkekurangan atau sisial si anak yang buruk dimata masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian,  dalam putusan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak masih terdapat disparitas misalnya dalam kasus anak berinisial S (15 tahun) dengan FR (17 tahun).  MR telah malakukan suatu tindak pidana pencurian Handphone  pada hari kamis tanggal  2  Agustus  2018  berdasarkan  barang bukti dan keterangan saksi dalam persidangan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2018/PN Sbr melalui  putusan  hakim.  FR  dalam  dakwaan mencuri Handphone bersama-sama temannya di  Jalan  Umum  Palimanan-Cirebon  Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon.  Handphone  dicuri  atau  di  jambret saat  korban  tengah  berada  di  tepi  jalan,  yang mana  pada  saat  itu  saudara  SP  sedang memegang  tas  dengan  mengunakan  tangan kanan  tiba  tiba  datang  saudara  FR  dan temannya  yang  mengendarai  sepeda  motor Suzuki  satria  FU  kemudian  Anak  FR  yang dibonceng  oleh  saudara  A  menarik  tas  yang saudara  SP  pegang  kemudian  terjadi  tarik
menarik  antara  saudara  SP  dan  Anak  FR sehingga  tali  tas  tersebut  putus  sehingga keseimbangan  motor  yang  dikendarai  oleh saudara  A  hilang  keseimbangan  yang  mana saudara A dan Anak FR terjatuh lalu melarikan diri,  Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke3e,ke-4e  KUHPidana  Jo  UU  RI  No.11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan  Anak berdasarkan hal tersebut terdakwa FR dijatuhi pidana  penjara  selama  3  bulan  15  Hari. Sedangkan  S  (14  tahun)  melakukan  tindak pidana pencurian Handphone pada hari selasa 19 Oktober 2021 berdasarkan barang bukti dan keterangan  saksi  dalam  persidangan  Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sbr melalui putusan  hakim.  S  dalam  dakwaan  mencuri Sebuah handphone merk Redmi Note 9, ketika anak  sedang  mengendarai  kendaraan  sepeda motor  jenis  Honda  Vario  125,  warna  Red White,  No.  Pol:E  -  6844  -  CI  milik  saksi  M yang dipinjam dan digunakan oleh saksi G, saat itu  anak  dibonceng  sedangkan  saksi  G  yang menyetir  dan  ketika  sampai  di  jalan  tanjakan arah Jl. Karangdawa dari arah depan ada saksi korban F bersama saksi D sedang mengendarai sepeda  motor  Honda  Vario,  lalu,  saksi  G mengejar serta mendekatinya sambil menggerung gerungkan sepeda motornya dan mengambil  1  (satu)  buah  HP  merek  Redmi Note  9,  warna  biru  dari  saku  celana  sebelah kanan  milik  korban  F,  setelah  berhasil  ketika saksi G akan menyalip ban depan sepeda motor korban  F  menabrak  ban  belakang  sepeda motor saksi G membuat sepeda motor yang di kendarai saksi G bersama anak menjadi oleng hilang keseimbangan tetapi tidak jatuh, namun sepeda  motor  yang  dikendarai  oleh  saksi korban  F  terjatuh,  saksi  G  dan  anak  S  yang mengetahui  korbannya  terjatuh  dari  sepeda motornya,  langsung  kabur  melarikan  diri kearah daerah Surya Toserba dan menjual HP yang diambil tersebut kepada orang yang tidak dikenalnya  sebesar  Rp.  900.000,-  (  sembilan ratus  ribu  rupiah)  dan  dari  hasil  penjualan
tersebut dibagi dua. Akibat perbuatan anak S, korban  F  mengalami  kerugian  yang keseluruhannya  kurang  lebih  sebesar  Rp. 2.500.000,-  (  dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah) Perbuatan  anak  tersebut  sebagaimana  diatur dan  diancam  pidana  dalam  pasal  363 ayat  (1) ke-  4  KUHP.  Berdasarkan  hal  tersebut terdakwa  S  dijatuhi  pidana  penjara  selama  2 bulan.  Dari  dua  kasus  diatas  dapat  dilihat adanya  disparitas  dalam  putusan  yang dilakukan  oleh  hakim  padahal  jelas  dapat dilihat  pasal  yang  digunakan,  jenis  pecurian, dan pelakunya juga anak namun ada perbedaan dalam  putusan  yang  dilakukan  oleh  hakim, hakim harus sangat teliti dalam mempertimbangkan  sehingga  disparitas  tidak merugikan sianak tersebut. Dasar hukum yang di  gunakan  dalam  putusan  di  atas menggunakan  pasal  363,  untuk  kasus pencurian  dengan  pemberatan  dan  dapat diancam dengan lebih berat.
2. Penyebab  Adanya  Disparitas  Pidana Putusan  Hakim  Atas  Kasus  Pencurian Yang Dilakukak Oleh Anak Disparitas  pidana  adalah  pemberian putusan  oleh  hakim  yang  berbeda  terhadap kasus kasus yang serupa atau mirip. Disparitas juga  sering  dihubungkan  dengan  idependensi hakim.  Dalam  menjalankan  peradilan  hakim cukup diberi kebebasan untuk melaksanakannya  tanpa  gangguan  dari  pihak manapun,  namun  hakim  juga  tidak  boleh melupakan  untuk  melihat  hukum  yang  hidup dimasyarakat  seperti  yang  tertulis  pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 hakim wajib  menggali,  dan  mengikuti  hukum  yang hidup  dimasyarakat..  Hal  tersebut  juga ditekanka  oleh  Ibu  Ainal  Mardhia  bahwa keadilan  bukanlah  untuk  membagi  sama  rata, antara  satu  kasus  dengan  kasus  lainnya memiliki perbedaan tersendiri dan hal tersebut akan  dipertimbangkan  oleh  hakim  yang mengadili  suatu  kasus,  seperti  misalnya dipersidangan  ternyata  ada  upaya  untuk memulihkan  kembali  dan  hal-hal  tersebut
kebanyakan  akan  dituangkan  ke  dalam  berita acara persidangan (BPA). Disparitas juga dapat terjadi akibat dari aturan undang, dalam Pasal 363  Kitab  Undang-Undang  Hukum  pidana disebutkan  bahwa  apabila  pelaku  pencurian yang  masuk  dalam  pasal tersebut  maka  dapat dihukum  selama-lamanya  7  tahun  artinya hukuman batas maksimal yg dapat di terapkan adalh  7  tahun  namun  batas  minimalnya  tidak disebutkan  hal  tersebut  salah  satu  yg mengakibatkan  adanya  disparitas.  Teori-teori dasar  pertimbangan  hakim  yang  menilai  dari segi  faktor  Sukjektif  seperti  sikap  dan  moral anak  yang  melakukan  pencurian  serta  dari faktor objektif seperti latar belakang, sosial dan ekonomi  anak  tersebut  juga  berpengaruh dalam pertimbangan hakim yang mengakibatkan  adanya  disparitas.  Selain  itu kesehatan mental antara satu anak dengan yang lainnya  akan  menjadi  pertimbangan  oleh hakim,  seperti  adanya  penyakit  mental, kemampuan  untuk  berfikir  secara  jernih, mengendalikan  emosi  dan  bersosialisasi dengan  orang  sekitarnya.  Terakhir  cacat  fisik atau  tidaknya  pada  anak  juga  menjadi pertimbangan  tersendiri  oleh  hakim  yang mengadili.

## D. Kesimpulan
Dari  hal-hal  di  atas  dapat  diambil kesimpulan bahwa penyebab adanya disparitas pidana  putusan  hakim  atas  kasus  pencurian yang  dilakukak  oleh  Anak  adalah  :  Faktor eksternal Yaitu Undang-undang yang membuat hakim  bebas  menjatuhkan  pidana  Ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah memberikan kebabasan bagi hakim yang cukup bebas dalam melaksanakan  peradilan  tanpa  gangguan  dari pihak lain tentu ini mejadi pedang bermata dua, khususnya  bagi  anak  yang  banyak  kasusnya terjadi disparitan. Hal tersebut dapat diihat pula pada KUHP yang menganut batas minimal dan maksimal  hukuman  Penjara.  Faktor  Internal yang  yang  ada  pada  hakim  sendiri  Faktor
internal  adalah  faktor  dimana  hakim  dalam mepertimbangkan  suatu  kasus  antara  hakim yang  satu  berbeda  dengan  hakim  yang  lain sehingga terjadinya disparitas dan anak tersebut akan  di  pidana  dengan  hakim  yang  bisa  saja menberikan  hukuman  lebih  berat  ataupun lebih  ringan.  Oleh  karena  itu  dapatlah dikatakan desparitas diakibatkan oleh pertimbanganpertimbangan  yang  berbeda antara setiap hakim dan oleh kebebasan yang luas yang diberikan oleh undang-undang yang nyatanya  kebebasan  juga  diperlukan  untuk menjamin hakim dalam menjalankan peradilan
E. Saran Disarankan  agar  pemerintah  membuat sebuah pedoman pemidanaan, yaitu ketentuan dasar yang memberi arah untuk melaksanakan pemidanaan, pemberian pidana, dan penjatuhan  pidana.  Seperti  yang  terdapat didalam  rancangan  undang-undang  KUHP, untuk dapat meminimalisir disparitas pemidanaan.  Disarankan  kepada  seluruh elemen  masyarakat  supaya  turut  serta  dalam mengawasi  proses  penegakan  hukum.  Dan semoga  penegakan  hukum  kedepannya menjedi lebih baik.

## Daftar Pustaka
Y. (2020) ‘Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Dalam  M  Putusan  Hakim  Terhadap Anak  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian Dengan  Pemberatan’,  Faktor  Penyebab Timbulnya  Disparitas ,  1(2),  pp.  72–78. doi: 10.18196/ijclc.v1i2.9610. Indonesia,  R.  (2019) ‘Undang-Undang  No  48 tahun  2009  tentang  kekuasaan  hakim’, undang udang kekuasaan hakim , 2(5), p. 255. Indonesia,  U.  U.  R.  (2019)  ‘ Undang  -  Undang No.11  tahun  2012  tentang  Perlindungan Anak’,  Undang-Undang  Perlindungan Anak , pp. 1–52.
Juliana,  R.  and  Arifin,  R.  (2019) ‘Anak  dan Kejahatan  (Faktor  Penyebab  dan Perlindungan Hukum)’, faktor Anak dan Kejahatan, 6(2),  pp.  225–234.  doi: 10.31629/selat.v6i2.1019. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2020) ‘kitab Undang-Undang Hukum Pidana’. Lubis, S., Hutabarat, M. and Nasution, M. R.
(2019) ‘Undang  Undang  Dasar  1945’, UUD  1945, 4(1),  pp.  1–12.  doi: 10.31227/osf.io/498dh.
Manuaba, I. B. A. P., Sujana, I. N. and Karma, N.  M.  S.  (2020) ‘Pertimbangan  Hakim dalam  Menjatuhkan  Pidana  terhadap Tindak  Pidana  Pencurian  dengan Pemberatan yang Dilakukan oleh Anak’, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan  Pidana, 1(1),  pp.  207– 213. doi: 10.22225/jph.1.1.2009.207- 213. Putusan, D. et al. (2021)
‘Nomor30/pid.sus/2021/pn.sbr’, putusan pengadilan negeri sumber.