## Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
ISSN:2746-0576, Vol 4 No 4, 2024, 529-539
https://doi.org/10.35912/yumary.v4i4.2933
Edukasi  Masyarakat  Terkait  Batas  Wilayah  melalui Sosialisasi  Tertib  Administrasi  Batas  Wilayah  di Lingkungan  Rukun  Warga  Kelurahan  Sungai  Jawi  Kota Pontianak  (Community  Education  Regarding  Regional Boundaries  through  Socialization  of  Orderly  Regional Boundary  Administration  in  the  Neighborhood  Association of Sungai Jawi Village, Pontianak City)
Iving  Arisdiyoto 1* ,  Nawang  Aviani 2 ,  Dwi  Nur  Handayani 3 ,  Syarifah  Nurma  Afhiani 4 ,  Eka Apriyani 5
Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat 1,2,3,4,5 iving.arisdiyoto@fisip.untan.ac.id 1* , nawang.aviani@fisip.untan.ac.id 2 , dwi.nur@fisip.untan.ac.id 3 , syarifah.nurma@fisip.untan.ac.id 4 , eka.apriyani@fisip.untan.ac.id 5

## Riwayat Artikel
Diterima pada 20 Januari 2024 Revisi 1 pada 6 Februari 2024 Revisi 2 pada 16 Februari 2024 Revisi 3 pada 18 Februari 2024 Diterima pada 19 Februari 2024

## Abstract
Purpose: The delimitation of territory is an important issue during the  era  of  regional  autonomy  implementation  in  Indonesia. Territorial  boundaries  must  be  established  in  order  to  explore  the potential of each region. Therefore, territorial boundary affirmation is important for preventing territorial conflicts that can cause both material  and  non-material losses.  One  way  to  minimize  territorial boundary conflicts is to create a map of regional boundaries based on applicable laws and regulations (administrative order). Mapping administrative  boundaries  to  the  RT/RW  level  can  improve  the quality of governance and as a form of village/village development. This  educational  activity  was  conducted  to  increase  public awareness  of  the  orderly  administration  of  regional  boundaries, especially  in  the  Rukun  Masyarakat  area.  The  service  activity involves three stages: preparation, implementation, and evaluation. Methodology/approach:  This  service  activity  is  in  the  form  of socialization,  in  which  the  service  team  collaborates  with  Sungai Jawi Village in Pontianak City. As a result, community members in Sungai  Jawi  Village  became  more  aware  of  the  division  of administrative areas in their neighborhoods.
Results/findings: This socialization provides a clearer understanding of the duties and functions of Rukun Masyarakats as well  as  the  administrative  boundaries  of  each  RW,  thereby minimizing  the  potential  for  conflict  and  misunderstanding regarding regional boundaries.
Limitation: Focuses on maximizing the role of the community in the orderly administration of the Rukun Warga area boundaries Contribution: It  is  hoped  that  education  through  socialization, awareness, and active participation of the community in maintaining the administrative order of regional boundaries will increase.
Keywords: Service,  Administrative  Order,  Regional  Boundaries, Citizen Harmony How to cite: Arisdiyoto, I., Aviani, N., Handayani, D, N., Afhiani, S,  N.,  Apriyani,  E.  (2024).  Edukasi  Masyarakat  Terkait  Batas Wilayah melalui Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah di
Lingkungan Rukun Warga Kelurahan Sungai Jawi Kota Pontianak. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4(4), 529-539.

## 1. Pendahuluan
Selama  era  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia,  penetapan  batas  wilayah  merupakan  masalah penting. Untuk mengeksplorasi potensi masing-masing wilayah, batas wilayah harus ditetapkan. Batas wilayah  yang  tidak  memiliki  ketetapan  hukum  akan  menjadi  pemicu  konflik  antara  dua  atau  lebih daerah yang berbatasan. (Adikresna P & Budisusanto, 2014). Izin kegiatan, pembagian keuntungan dari pengelolaan kegiatan di suatu wilayah, dan interaksi antara masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi biasanya merupakan sumber konflik masalah batas wilayah. Selain itu, masalah batas wilayah juga  disebabkan  oleh  pemekaran  wilayah  otonom  baru,  adanya  perebutan  sumber  daya  alam  yang berhubungan dengan pendapatan asli wilayah, dan ketidakjelasan tentang garis batas saat ini.  Hal ini pernah terjadi saat adanya pemekaran daerah Kabupaten Gorontalo menjadi Kabupaten Gorontalo Utara dimana konflik salah satunya adalah penempatan pilar batas yang dibangun antara kedua daerah sebagai penanda batas wilayah menjadi faktor penyebab terjadinya konflik batas wilayah karena dianggap tidak tepat dalam hal posisi dan sudah terlalu jauh menjorok masuk kewilayah Kabupaten Gorontalo. Hingga saat ini masih belum ada kesepakatan antara kedua daerah tentang metode penarikan garis batas yang akan dipakai serta acuan titik koordinat yang digunakan untuk penentuan garis batas selanjutnya. Guna meminimalisir konflik, saat ini masih dilakukan pendekatan mediasi terhadap kedua pemerintah daerah. Berdasarkan  hal  tersebut,  penegasan  batas  wilayah  sangat  penting  untuk  mencegah  konflik  wilayah yang  dapat  menyebabkan  kerugian  baik  material  maupun  nonmaterial.  Sehingga  tingkat  pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat jika terselesaikan (Malik et al., 2018).
Salah satu cara untuk menimalisir terjadinya konflik batas wilayah adalah diperlukannya pembuatan sebuah  peta  batas  wilayah  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Di  Indonesia, batas  daerah  terkecil  adalah  RT/RW.  Informasi  tentang  lingkup  RT/RW  sangat  penting  untuk memberikan informasi yang lebih detail dan akurat, tetapi data tentang batas RT/RW saat ini sangat terbatas. (Sidik & Basyid, n.d.). Untuk memastikan administrasi pemerintahan di tingkat Kabupaten, Kecamatan,  Desa/Kelurahan,  dan  RT/RW  berjalan  lancar,  maka  dari  itu  batas  wilayah  harus  ditata dengan baik dan bertanggung jawab. Kegiatan tata usaha yang baik dari suatu organisasi dikenal sebagai tertib  administrasi,  yang  mengacu  pada  peraturan  yang  ditetapkan  untuk  pencatatan  dalam  buku administrasi dan pengarsipan berkas agar data yang dipaparkan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. (Maulana, 2017)
Pentingnya  tertib  administrasi  dilakukan  guna memberikan  kejelasan  dan  kepastian  hukum  terhadap batas-batas wilayah, sehingga  akan  tercipta  tertib  administrasi  pemerintah.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  45  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Penetapan  dan  Penegasan  Batas  Desa  mendukung terkait  pengelolaan  batas  wilayah  oleh  pemerintah.  Tujuan  penataan  batas  wilayah  adalah  untuk menciptakan administrasi pemerintahan yang teratur yang memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap  batas  wilayah  Desa  atau  Kelurahan  dengan  memenuhi  aspek  yuridis  dan  teknis.  Dalam penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa di Darat berpedoman pada dokumen batas desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 45 Tahun 2016 Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, 2016)
Pemetaan  batas  administrasi  yang  dilakukan  hingga  tingkat  RT/RW  dapat  berfungsi  untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan sebagai wujud dari pembangunan desa/kelurahan. Selain itu batas administrasi suatu wilayah dapat berfungsi dalam menciptakan tertib administrasi dan kepastian  hukum.  Hal  ini  diharapkan  dapat  meminimalkan  terjadinya  konflik  pada  batas  daerah, perhitungan  fiskal  daerah,  dan  potensi  wilayah.  Sehingga,  informasi  mengenai  batas  adaministratif suatu wilayah menjadi sangat penting. Tidak terkecuali dengan Kota Pontianak. Kota Pontianak sendiri, menurut data BPS tahun 2022, terdapat 29 Kelurahan di Kota Pontianak, dengan pembagian presentase sebagai berikut:
Gambar 1. Presentase Jumlah Kelurahan di Kota Pontianak, 2022 (BPS Kota Pontianak)
Berdasarkan  dari  satu  data  kota  Pontianak,  terdapat  sebanyak  3245  RT/RW  yang  tersebar  di  29 kelurahan di Kota Pontianak. Menurut Data BPS kota Pontianak Tahun 2022, 29 kelurahan tersebut terbagi menjadi, sebagai berikut:
a) 5 kelurahan (Pontianak Selatan);
b) 4 kelurahan (Pontianak Tenggara);
c) 7 kelurahan (Pontianak Timur);
d) 4 Kelurahan (Pontianak Barat);
e) 5 Kelurahan (Pontianak Kota); serta
f) 4 Kelurahan (Pontianak Utara)
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Afdhalia, Chodijah, dan Anggiarini, penentuan batasan RT/RW dapat digunakan sebagai pemetaan untuk berbagai tujuan, seperti untuk informasi tentang penyebaran penyakit  atau  bencana  dan  untuk  membantu  perencanaan  pembangunan.,  informasi  terkait  kasus kejahatan, serta informasi lainnya (Afdhalia et al., 2020). Semenjak pemerintah menganjurkan social distancing yang  berlanjut dengan physical  distancing dan  seiring  bertambahnya  pasien  yang positif, Pemerintah semakin mengetatkan peraturan agar tidak banyak terjadi interaksi antar manusia. Pandemic covid-19  memiliki  hubungan  yang  kompleks  dengan  batas  wilayah,  sebagai  contoh  yaitu adanya pembatasan pergerakan dan kegiatan ekonomi untuk menanggapi pandemi COVID-19 dapat memiliki dampak  sosial  dan  ekonomi  yang  signifikan,  terutama  di  wilayah  yang  rentan.  Batas  wilayah administratif dapat mempengaruhi distribusi bantuan sosial dan dukungan ekonomi, serta menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dan bantuan.  Selanjutnya pada penegakan hukum dan keamanan pada pandemic covid-19, batas wilayah menjadi titik fokus dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan (Hasangapan Mikkael et al., 2020) .
Berdasarkan  analisis  situasi  mitra  dan  pemaparan  konsep,  pengenalan  terkait  batas  wilayah  yang mampu  mengatasi  masalah  tersebut  sudah  seharusnya  disosialisasikan  kepada  masyarakat  dan  juga merupakan tanggung jawab bersama, khususnya perguruan tinggi (Ashoer et al., 2022). Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, tim pengabdian dari Universitas Tanjungpura bekerja sama dengan Kelurahan Sungai Jawi mengadakan penyuluhan dan sosialisasi yang bertemakan “Sosialisasi Tertib Administrasi Batas Wilayah Rukun Warga (RW) . Kegiatan sosialisasi, adalah pendekatan yang digunakan untuk mengubah kepribadian seseorang, dimana orang-orang diajak dan diajarkan peran apa yang harus mereka lakukan dan tidak lakukan untuk mencapai tujuan dalam proses sosialisasi. (Surani et al., 2021).
Kegiatan PKM ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya batas wilayah khususnya di lingkungan RW. Salah satu cara yang efektif dilakukan adalah dengan menyelenggarakan sosialisasi yang memfokuskan pada wawasan mengenai pentingnya. Hal  tersebut  penting  untuk  dijabarkan  kepada  masyarakat  sebagai  pengguna  layanan  pemerintah, dengan adanya pemahaman yang kuat terkait batas wilayah khususnya tertib administrasi, masyarakat akan  lebih  termotivasi  untuk  menerima  dan  mengimplementasikan  tertib  administrasi  secara  efektif
24% 14% 14% 14% 17% 17% Pontianak Timur Pontianak Tenggara Pontianak Utara
Pontianak Barat
Pontianak Kota
Pontianak Selatan
(Murnawan et al., 2023). Banyak diantara masyarakat yang masih belum memahami pentingnya tertib administrasi  batas  wilayah.  Adanya  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  untuk memberikan  sosialisasi  kepada  masyarakat  khususnya  masyarakat  di  lingkungan  kelurahan  Sungai Jawi.  Harapan  dari  adanya  kegiatan  ini  dapat  memberikan  pemahaman  substansi  dan  teknis  tertib administrasi batas wilayah di Kelurahan khususnya di wilayah RW.

## 2. Metodologi
Dalam pengabdian kepada masyarakat, ada proses perencanaan. Pada titik ini, penyelenggara bekerja sama dengan peneliti untuk mengembangkan solusi yang tepat berdasarkan data di lapangan (Michael, 2020). Tahap selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Kegiatan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini  dilaksanakan  pada tanggal  29 Mei  2023 yang  bertempat  di  Kantor  Kelurahan,  Kelurahan  Sungai jawi, Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak-Kalimantan Barat. Tim Universitas Tanjungpura  bekerja  sama  dengan  Kelurahan  Sungai  Jawi  dalam  melakukan  penyuluhan  dan sosialisasi. Sosialisasi diberikan kepada seluruh Ketua RW di Kelurahan Sungai Jawi, secara langsung (on the spot training). Sosialisasi diberikan kepada ketua RW, karena Ketua RW merupakan perwakilan langsung dari masyarakat di tingkat lingkungan yang paling dekat. Selain itu, Ketua RW dapat berperan untuk  mengedukasi  masyarakat  dilingkungannya  dengan  menyampaikan  informasi  mengenai konsekuensi pelanggaran batas wilayah serta cara untuk melindungi dan menjaga batas tersebut . Ketua RW  dinilai  dapat  membantu  dalam  penegakan  aturan  terkait  batas  wilayah  di  tingkat  lokal.  Mereka dapat  bekerja  sama  dengan  aparat  keamanan  atau  lembaga  terkait  untuk  memastikan  bahwa  setiap pelanggaran atau sengketa terkait batas wilayah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain  ketua  RW,  sosialisasi  dilakukan  juga  kepada  Bhabinkamtibmas  dan  Babinsa  selaku  pembina masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/keluarahan.
Sosialisasi dilaksanakan dilaksanakan melalui beberapa langkah, yang digambarkan sebagai berikut:

## Tabel 1. Tahapan Pengabdian Masyarakat
Tahap Kegiatan Kegiatan Metode Hasil Tahap Persiapan Rapat  koordinasi  Ketua dan  anggota  penentuan tema dan lokasi Diskusi  dan  tanya jawab Penentuan tema pengabdian masyarakat dan lokasi pelaksanaannya Rapat  koordinasi  antara ketua  dan  anggota  terkait dengan  pembagian  tugas dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat Diskusi  dan  tanya jawab Pembagian tugas untuk masing-masing anggota pengabdian masyarakat baik sebelum maupun saat kegiatan berlangsung Perizinan  dan  koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan  dengan  pihak kelurahan Sungai Jawi dan Babinkantibmas Sungai Jawi Survey,  Diskusi  dan tanya jawab Perizinan tempat PKM Observasi  dan  Koordinasi dan perizinan dengan Lurah dan Bhabinkantibmas setempat  tentang  rencana kegiatan yang akan dilakukan  di  lingkungan tersebut, termasuk ketersediaan  lokasi,  waktu, dan peserta Penyusunan materi pengabdian masyarakat dengan melakukan koordinasi  dengan  pihak kelurahan Sungai Jawi Diskusi  dan  tanya jawab Menyusun materi yang akan disampaikan kepada masyarakat begitupul dengan  alat  peraga  yang akan digunakan Tahap Pelaksanaan Sosialisasi pentingnya taat dan  tertib  administrasi dalam batas wilayah Penyampaian  materi, Tanya  jawab  yang dilakukan oleh Dosen Peserta  dapat  memahami pentingnya tertib
Rukun  Warga  (RW)  di Kelurahan  Sungai  Jawi (dari  segi  teori  tentang tertib administrasi) Universitas Tanjungpura, Observasi dan Dokumentasi administrasi  dalam  batas wilayah Rukun Warga Pembahasan Peraturan Daerah  Kota  Pontianak nomor  11  Tahun  2019 Tentang Ketertiban Umum  dan  Peraturan Daerah  Kota  Pontianak nomor  07  Tahun  2020 Tentang  Rukun  Tetangga dan Rukun Warga Diskusi  dan  Tanya jawab yang dilakukan oleh  pihak  kelurahan sungai Jawi, Observasi dan Dokumentasi Peserta  dapat  memahami peraturan  daerah  terkait materi tersebut Tahap Evaluasi Pada tahap evaluasi, setelah dilakukan pemberian materi dilanjutkan dengan observasi melalui pemberian tanggapan  secara  lisan oleh para peserta. Diskusi, Tanya jawab, Observasi dan Dokumentasi Kegiatan ini menjadi bahan perbaikan dan pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke depannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Saat ini, banyak sengketa yang terjadi di Indonesia tentang batas wilayah administrasi, baik di tingkat desa,  kecamatan,  kabupaten,  kota,  bahkan  antar  provinsi.  Salah  satunya adalah permasalahan terkait penegasan  batas  daerah  adalah  pada  kasus  perselisihan  sengketa  batas  antara  Provinsi  Kalimantan Barat,  Kalimantan  Tengah,  dan  Kalimantan  Timur,  sengketa  ini  berada  pada  batas  yang  membatasi ketiga  wilayah  tersebut  (simpul  batas),  yang  membatasi  3  Kabupaten  yang  berbeda  mewakili  tiap provinsi yaitu Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan  Barat,  dan  Kabupaten  Mahakam  Ulu  Provinsi  Kalimantan  Timur (Imania  Sukma  et  al., 2017) . Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyatakan, bahwa dalam pelaksanaan penentuan batas daerah yang secara pasti, sangat diperlukan  dalam  pembentukan  daerah  dan  menciptakan  kepastian  hukum  wilayah  administrasi pemerintahan.  Sehingga  dalam  penentuan  batas  daerah  harus  dilakukan  secara  sistematis  dan terkoordinasi  sehingga  tercapai  tertib  administrasi  batas  wilayah.  Untuk  memastikan  bahwa pembangunan  dan  pelayanan  publik  tidak  terganggu,  maka  batas  wilayah  atau  pembagian  wilayah administrasi diperlukan. Optimalisasi batas daerah dalam mewujudkan tertib administrasi kewilayahan diharapkan  dapat  mendukung  terciptanya  tertib  administrasi  pemerintahan.  Sehingga  dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.
Sebagai  salah  satu  kota  terbesar  di  Indonesia,  pemerintah  Kota  Pontianak  berkomitmen  untuk mempercepat penyelesaian penegasan batas daerah antar kabupaten dan kota agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Serangkaian upaya untuk menetapkan batas daerah dan membangun sistem informasi perbatasan dikenal sebagai Penataan Administrasi Batas Daerah. Tujuan Penataan Administrasi Batas Daerah  adalah  untuk  menciptakan  tertib  administrasi  pemerintahan  dan  memberikan  kejelasan  dan kepastian  hukum  terhadap  batas  daerah  dengan  memenuhi  aspek  teknis  dan  yuridis.  Mengacu  pada paparan tersebut sebagai wujud dukungan terhadap Pemerintah kota Pontianak, maka dilaksanakanlah kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  upaya  peningkaan  pengetahuan  dan  kesadaran  bagi masyarakat terkait pentingnya tertib administrasi batas wilayah khususnya di wilayah RW(Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2020).
Konsep  sosialisasi  digunakan  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengabdian  ini.  Pada  kegitan  PKM  ini, istilah "sosialisasi" digunakan karena itu merupakan pendekatan dalam sosiologi yang fokusnya adalah sifat  masyarakat  dan  hubungan  sosial.  Secara  umum,  istilah  "sosialisasi"  mencakup  cara  orang
memperoleh kemampuan umum yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kegiatan ini dilakukan  kepada  masyarakat  khususnya  di  wilayah  RW  pada  kelurahan  Sungai  Jawi,  kecamatan Pontianak  Barat,  Kota  Pontianak.  Pemilihan  lokasi  dan  sasaran  tersebut  berdasarkan  dari  observasi wilayah RW kelurahan Sungai Jawi dan wawancara terhadap Lurah Kelurahan Sungai Jawi oleh tim. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  secara  umum  berlangsung  selama  dua  bulan.  Kegiatan  dimulai dari tahapan persiapan pada bulan April 2023, tahap implementasi dalam kegiatan ini dilakukan bulan Mei 2023 dan tahap evaluasi dan pelaporan pada bulan Juni 2023.

## 3.1 Tahap Persiapan
Pada tahapan ini, tim melakukan observasi melalui sejumlah pertemuan dan diskusi baik secara internal maupun eksternal dengan sasaran penerima manfaat di Kelurahan Sungai Jawi. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal mengenai kondisi terkini, kebutuhan dari penerima manfaat. Hal ini dianggap sebagai tahapan penting  untuk memastikan bahwa  tim  pengabdian  mendapatkan  informasi yang berimbang sehingga dapat merancang dan melaksanakan kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Diharapkan bahwa penelitian pengabdian ini dapat memberikan kontribusi secara konseptual maupun praktis (Abdurahman et al., 2023).
Pada kunjungan lapangan dan komunikasi tidak langsung melalui pesan daring dengan para pemangku kepentingan khususnya pada Lurah Sungai Jawi, diketahui bahwa meskipun sudah ada peta wilayah RW dikelurahan Sungai Jawi, masih diperlukan penjelasan terkait batas-batas wilayah RW. Hal tersebut menjadi  penting  dikarenakan,  saat  ini  mulai  adanya  penyusunan  daftar  pemilih  Pemilu  serta  untuk menghindari  tumpang  tindih  kepemilikan  lahan  yang  berpotensi  menimbulkan  konflik.  Berdasarkan temuan  ini,  tim  proyek  berdiskusi  dan  sepakat  untuk  merancang  dan  mengimplementasikan  sebuah kegiatan yang berfokus pada edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya batas wilayah. Metode pelaksanaan  dalam  program  pengabdian  masyarakat  melalui  pemberian  sosialisasi  atau  penyuluhan terhadap masyarakat khususnya Ketua Rukun Warga.

## 3.2 Implementasi Kegiatan
Setelah menyepakati fokus kegiatan, tim mulai mempersiapkan implementasi yang dilakukan pada 29 Mei 2023 di Kelurahan Sungai Jawi. Peserta kegiatan ini berjumlah dua puluh lima orang, yang terdiri dari Ketua RW, Babinsa dan Babinkantibmas Kelurahan Sungai Jawi. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung selama tiga jam. Tahap implementasi kegiatan, dibagi menjadi 5 sesi dalam kegiatannya.  Pertama,  pembukaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Ibu  Lurah  Sungai  Jawi  selaku Pimpinan di Kelurahan Sungai Jawi. Dimana Ibu Lurah, menyampaikan harapannya terhadap kegiatan ini. Diharapkan dengan adanya tertib administrasi batas wilayah, masyarakat lebih paham akan batas wialyah masing-masing untuk memudahkan kegiatan kedepannya.
Gambar 2. Pembukaan oleh Ibu Lurah Kelurahan Sungai Jawi
Pada sesi ke-2, penyampaian materi singkat tentang “Pentingnya Tertib Administrasi Batas Wilayah” yang  disampaikan  oleh  Iving  Arisdiyoto,  sebagai  pakar  disiplin  kebijakan  publik  dan  selaku  dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura. Pemateri menyampaikan tentang arti dari tertib administrasi itu sendiri. Sehingga masyarakat lebih paham terkait administrasi dari segi teori. Dengan disahkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, saat ini dinilai penting  untuk  menetapkan  batas  daerah  menjadi  jelas.  Hal  ini  dikarenakan,  adanya  pembagian kewenangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Sehingga  pemerintah  daerah  harus menunjukkan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam serta metode penyelesaian konflik antar daerah.  Disebutkan juga  bahwa  wilayah  baru  harus memenuhi  persyaratan administratif, teknis,  dan fisik. Dan peta adalah merupakan salah satu syarat administratif yang harus dipenuhi.
Tertib  administrasi  sendiri  disini  dipahami  sebagai  kegiatan  yang  mengacu  pada  keakuratan  dan penataan  pencatatan  administrasi,  sehingga  setiap  tindakan  yang  diambil  oleh  suatu  organisasi dipersiapkan untuk verifikasi. Perilaku yang terorganisir dengan baik ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Khusus pada pembahasan batas wilayah ini, batas wilayah sangat penting untuk penyelenggaraan pemerintahan karena memengaruhi banyak kebijakan. Untuk menjaga pemerintahan yang tertib, itu perlu ditata dengan baik dan bertanggung jawab. Tidak terkecuali dengan Rukun Warga dimana merupakan lembaga pemerintahan yang terdiri dari beberapa sekelompok  RT  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah  di  wilayah  desa/kelurahan. Dengan adanya batas wilayah, konflik atau perselisihan yang terjadi dalam proses penentuan batas bisa dicegah.  Selain  itu,  pemateri  memberikan  contoh-contoh  lain  dari  kegiatan  tertib  administrasi  yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk kedepannya lebih tertib administrasi.

## Gambar 3: Penyampaian Materi terkait kajian teori “Tertib Administrasi”
Penyampaian materi selanjutnya atau sesi ke-3, terkait Batasan Wilayah Seluruh RW di  Lingkungan Kelurahan  Sungai  Jawi  yang  disampaikan  oleh  perwakilan  dari  bagian  tata  pemerintahan  Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Ibu Aulia Zahra (Gambar 4). Materi yang disampaikan berupa landasan hukum yang  berlaku  di  Kota  Pontianak  dalam  penyelenggaraan  penegasan  batas  wilayah.  Masyarakat diharapkan  lebih  paham  terkait  peraturan  yang  berlaku  dalam  penegasan  batas  wilayah.  Materi selanjutnya  disampaikan  oleh  Bapak  Nur  Santriana  Rahayu  selaku  Kasi  Pemerintahan  Kelurahan Sungai Jawi. Penyampaian materi tentang penegasan batas wilayah masing-masing RW di Kelurahan Sungai  Jawi.  Pada  sesi  ini,  pemateri  menampilkan  peta  batas  wilayah  dari  masing-masing  RW  di Kelurahan Sungai Jawi (Gambar 5). Selama ini batas daerah Indonesia biasanya menggunakan batas alam atau buatan (fondasi geodesi), yang dapat berubah kapan saja. Oleh karena itu, peta memainkan peran  penting  dalam  penataan  batas  daerah.  Ini  tidak  hanya  berfungsi  sebagai  alat  negosiasi  untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menunjukkan dan menggambarkan batas  yang  telah  disetujui.  Menurut  Bapak  Nur  Santriana,  ada  perbedaan  dalam  cara  batas  daerah dimaknai  pada  masa  sebelum  dan  sesudah  otonomi  daerah.  Pada  masa  sebelum  otonomi  daerah, lampiran peta tidak memiliki skala, proyeksi atau sistem koordinat, datum geodetik, serta delineasi garis
batas  ada,  namun  tidak  jelas.  Selain  itu,  tidak  ada  catatan  tentang  sumber  data,  pembuat,  dan  tahun pembuatan peta.
Pada sesi ini pula, dilakukan tanya jawab dengan Ketua-Ketua RW di Kelurahan Sungai Jawi, serta ada beberapa penjelasan singkat dari Bhabinkantibmas dan babinsa terkait pentingnya batas wilayah dari segi keamanan wilayah. Bhabinkantibmas dan babinsa tidak bisa terlepas dari penegasan batas wilayah yaitu mereka m emiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap  batas  wilayah  desa  atau  kelurahan  yang  mereka  pimpin.  Mereka  harus  memastikan  bahwa batas wilayah tersebut tidak dirusak atau diganggu oleh pihak lain. Keduanya dapat menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa atau konflik terkait batas wilayah antar desa atau kelurahan. Mereka dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan serta Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak terkait seperti aparat pemerintah setempat, lembaga pemetaan, atau pihak keamanan lainnya untuk memastikan bahwa batas wilayah desa atau kelurahan diakui dan dijaga oleh semua pihak . Pada sesi tanya jawab ini, juga ada penyampaian keluh kesah dari warga masyarakat yang diwakili oleh masing-masing Ketua RW.  Beberapa  masalah  yang  ditemui  terkait  batas  wilayah,  adalah  kesusahan  dalam  pengurusan dokumen kependudukan sehingga, selain itu wilayah RW yang masih belum tertata sehingga terjadi adanya tumpang tindih wilayah RW. Sebagai contoh wilayah RW x bisa masuk ke wilayah RW y, hal ini lah yang menyebabkan kesusahan dalam menentukan batas wilayahnya sehingga membingungkan penduduk mengenai wilayah administratif tempat tinggal mereka .  (Gambar 6 dan 7).
Gambar 4: Penyampaian Materi Tentang Landasan Hukum Penegasan Batas Wilayah RT/RW
Gambar 5: Penyampaian Materi Tentang Penegasan Batas Wilayah RT/RW di Kelurahan Sungai Jawi
Gambar 6. Sesi tanya jawab dengan Ketua RW
Gambar 7. Penjelasan dari Bhabinkantibmas terkait keamanan wilayah
Tahap  terakhir  adalah  penyerahan  peta  batas  wilayah  kepada  masing-masing  Ketua  RW  di  wilayah Kelurahan Sungai Jawi. Kelurahan Sungai Jawi membagikan peta wilayah dari masing-masing RW di Kelurahan Sungai Jawi. Diharapkan dengan adanya pembagian peta wilayah ini, masyarakat lebih akan merasa  memiliki  tanggung  jawab  atas  wilayah  administratif  mereka  dan  lebih  bersemangat  dalam menjaga ketertiban batas wilayah.
Gambar 8. Penyerahan Peta Batas Wilayah RW Kelurahan Sungai Jawi

## 3.3 Evaluasi Kegiatan
Evaluasi dilakukan tim PKM selama kegiatan sosialisasi berlangsung melalui diskusi dan tanya jawab untuk  mengukur  pengetahuan  peserta  sosialisasi  terkait  tertib  administrasi  batas  wilayah  RW. Khususnya,  di  lingkungan  Kelurahan  Sungai  Jawi.  Dimana  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  batas administrasi yang baik dapat mempermudah dalam pemetaan kelurahan dimana memudahkan petugas dan mampu memberikan kepastian tentang bidang tanah di dalamnya. Batas administrasi yang baik juga mendekati  keadaan  di  lapangan  jika  batas  wilayah  tidak  ada.  Selanjutnya  dapat  dilakukan  tindakan monitoring dan evaluasi secara regular yang dilakukan oleh pihak kelurahan, bhabinkamtibmas serta babinsa sehingga pesan yang disampaikan dalam sosialisasi ini dapat terus diingat dan diterapkan.

## 4. Kesimpulan
Dengan  adanya  sosialisasi  tentang  batas  wilayah  RW,  warga  masyarakat  di  Kelurahan  Sungai  Jawi menjadi  lebih  paham  dan  terinformasi  mengenai  pembagian  wilayah  administratif  di  lingkungan mereka. Sosialisasi ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang  tugas dan fungsi RW, serta batas-batas  wilayah  administratif  masing-masing  RW,  sehingga  meminimalisir  potensi  konflik  dan kesalahpahaman  terkait  batas  wilayah.  Melalui  sosialisasi  ini,  kesadaran  dan  partisipasi  aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban administrasi batas wilayah diharapkan akan semakin meningkat. Sosialisasi juga menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi antara warga dan  pihak  pemerintah  setempat,  khususnya  dalam  hal  pembagian  tanggung  jawab  dan  penyelesaian masalah  yang  terkait  dengan  wilayah  administratif.  Selain  diadakannya  sosialisasi,  juga  diperlukan adanya pemantauan dan pembinaan yang bisa dilakukan oleh bhabinkamtibmas dan babinsa. Selain itu, pihak kelurahan juga bisa melakukan evaluasi secara regular sehingga pesan yang disampaikan dalam sosialisasi dapat diterapkan dan memberikan dampak yang positif.

## Ucapan terima kasih
Dukungan  dan  peran  dari  berbagai  pihak  yang  terkait  sangat  penting  untuk  keberhasilan  kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.  Kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada:
1) Universitas  Tanjungpura  (UNTAN)  Pontianak  melalui  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian masyarakat (LPPM).
2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khusunya Program Studi Administrasi Publik.
3) Pemerintah    Kelurahan    beserta    masyarakat    Sungai  Jawi,    Kecamatan    Pontianak  Kota,    Kota Pontianak  atas  kelegaan  hati  dan  keleluasaannya  untuk  dapat  menerima  kegiatan pengabdian masyarakat kami.
4) Berbagai pihak yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini.

## Referensi
Abdurahman, A., Ramadhani, S. D., & Wahyudi, H. (2023). Upaya Peningkatan Melek Tekhnologi dan Administrasi  melalui  Program  Kampus  Mengajar  pada  SDN  Banjarsari  04  Kabupaten  Jember. Yumary:
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 3 (3), 131–138. https://doi.org/10.35912/yumary.v3i3.1451
Adikresna P, P. R., & budisusanto, y. (2014). Penentuan batas wilayah dengan menggunakan metode kartometrik (studi kasus daerah kec. Gubeng dan kec. Tambaksari). Geoid Journal Of Geodesy And  Geomatics  By  Department  Of  Geomatics  Engineering  -  ITS , 09 (02),  195–200. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12962/j24423998.v9i2.758
Afdhalia,  F.,  Chodijah,  L.,  &  Anggiarini,  A.  (2020). PEMETAAN  PARTISIPATIF  DALAM PEMBUATAN BATAS RT (Participatory Mapping of RT Boundary) . 933–938. https://doi.org/10.24895/SNG.2020.0-0.1208
Ashoer, M., Ratu Purnama, H., Nasir, M., Faisal Bahari, A., Pramukti, A., Ekonomi dan Bisnis, F., & Muslim  Indonesia,  U.  (2022).  Edukasi      Pemanfaatan      Aplikasi      Teknologi      Finansial (Fintech)  kepada  Masyarakat  Desa  Kapita,  Kabupaten Jeneponto,  Sulawesi  Selatan. Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 2 (3), 159–166. https://doi.org/10.35912/jpm.v2i3.1012 Hasangapan Mikkael, R., Touana, H., & Takrim, M. (2020). PkM pelatihan peningkatan usaha mikro dalam  mewujudkan  smart  business  melalui  smartphone  di  masa  pandemi  Covid-19. Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 35–40. https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.75
Imania  Sukma,  A.,  Sudarsono,  B.,  &  Janu,  F.  A.  (2017).  Verifikasi  Penarikan  Garis  Batas  Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur Sesuai Dengan Permendagri no. 76  Tahun  2012  Menggunakan  Metode  Kartometrik. Jurnal  Geodesi  Undip  Juli , 6 (3),  67–76. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.17192 Kementerian Komunikasi dan Informasi. (2020, August). Penataan Batas Wilayah Menuju Terciptanya Tertib Administrasi Pemerintahan Di Kabupaten Kapuas Hulu. Info.Kapuashulukab.Go.Id .
Malik, I., Widodo, P., & Nurchalis, A. (2018). Resolusi Konflik Batas Wilayah Kabupaten Gorontalo- Kabupaten  Gorontalo  Utara  (Studi  One  Map  Policy)  Borderline  Conflict  Resolution  In Gororontalo  Regency-North  Gorontalo  Regency  (One  Map  Policy  Study). Jurnal  Damai  Dan Resolusi Konflik , 3 (3), 17–38. https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/166 Maulana,  a.  G.  (2017). Penyelenggaraan  Tertib  Administrasi  Desa  (  Studi  Kasus  Di  Desa Taman,Kecamatan Grujugan,Kabupaten Bondowoso) .
Michael, T. (2020). Pemahaman virtual metode IMRAD bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Borneo  Tarakan. Yumary :  Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 1 (1),  41–47. https://doi.org/10.35912/jpm.v1i1.96
Murnawan,  M.,  Sapanji,  R.  A.  E.  V.  T.,  Lestari,  S.,  &  Rosalin  Samihardjo.  (2023).  Sosialisasi  dan Pelatihan  Penggunaan  Absensi  Berbasis  Mobile  di  SMA  Negeri  21  Bandung. Yumary:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 4 (2), 183–192. https://doi.org/10.35912/yumary.v4i2.2586 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 45 Tahun 2016 Penetapan Dan Penegasan Batas Desa,  pub.  L.  No.  Peraturan  menteri  dalam  negeri  republik  indonesia  nomor  45  tahun  2016, 1 (2016). www.peraturan.go.id
Sidik, H. M., & Basyid, M. A. (n.d.). Pembuatan Peta Batas Wilayah Administrasi RT/RW Sub Wilayah Arcamanik Kota Bandung. In Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir . Surani,  D.,  Imelda,  Y.,  &  Andrea  Saputra,  D.  (2021).  Penyuluhan  Dan  Sosialisasi  Bijak  Dalam Menggunakan Media Sosial. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM)-Aphelion , 2 (1), 54– 59. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/jpka.v2i1.12653