## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH  DI PA CIMAHI DIHUBUNGKAN  DENGAN  PASAL 49 HURUF I  UU NO. 3/2006 TENTANG BIDANG KEWENANGAN  PENGADILAN AGAMA

## Abdulah Safe’i & Muhamad Kholid
Fakultas  Syariah dan Hukum  UIN SGD Bandung E-mail  : abdulahsafei@uinsgd.ac.id ,  muhamadkholid@uinsgd.ac.id

## ABSTRAK
Pasal  49  huruf  I  UU  No.3  Tahun  2006  tentang  perubahan  atas  UU  No.7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  memberikan  kewenangan  baru  bagi  PA sebagai lembaga litigasi  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  UU  No.  3  Tahun  2006  telah  memasuki tahun  ke-10,  setidaknya  sampai  tahun  2014  hanya  terdapat  6  perkara  ekonomi  syariah yang  diselesaikan  melalui  PA.  Diantaranya  diselesaikan  PA  Cimahi  dengan  Nomor Perkara  No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi  antara  Bank  Bukopin  Syariah  Cabang  Bandung sebagai  Penggugat  melawan  Primkoppol  Polres  Cimahi  sebagai  Tergugat  I.  Perkara tersebut  telah  memiliki  putusan inkracht. Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui, memahami  dan  menganalisis  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah, kendala-kendala  yang  dihadapi,  dan  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh  Pengadilan Agama  Cimahi  dalam  menghadapi  kendala-kendala  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  adalah yuridis  normative dengan  spesifikasi deskriftif-analitis. Termyata  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  di  PA  Cimahi  Nomor Perkara  3410/Pdt.G/2014/PA  Cmi  antara  Bank  Bukopin Syariah Cabang Bandung selaku Penggugat  dengan  Primkoppol  Polres  Cimahi  sebagai  Tergugat  I  yang  telah  memiliki putusan inkracht .  Hukum  formil  yang  digunakan  masih  menggunakan  HIR/RBg  dan peraturan  terkait  lainnya  dengan  hukum  materilnya  diantaranya  KHES.  Kendala  yang dihadapi  adalah  belum  adanya  hukum  formil  sengketa  ekonomi  syariah  dan  belum adanya hukum  materil  yang aplikatif.

## KATA KUNCI
Pengadilan   Agama,  Hukum   Penyelesaian   Sengketa,   dan Ekonomi  Syariah.

## PENDAHULUAN
Pada  tataran  operasional,  bentuk  per- ekonomian  Indonesia,  menggunakan  sis- tem  ekonomi  konvensional  dan  sistem ekonomi  syari’ah  sehingga  menyebabkan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  menjadi semakin  menggeliat  dengan  banyaknya transaksi  yang  dilakukan.  Pertumbuhan ekonomi  syariah  di  Indonesia  hendaknya diantisipasi  dengan  menyiapkan  sistem hukum  pencegahan  sengketa  yang  akan sulit  untuk  dihindari  sehingga  diperlukan perangkat  hukum  yang  mengaturnya. Pasal  49  huruf  I  UU  No.3  Tahun  2006 tentang  perubahan  atas  UU  No.7  Tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  membe- rikan  kewenangan  baru  bagi  PA  sebagai lembaga  litigasi  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah.  UU  No.  3  Tahun  2006 telah  memasuki  tahun  ke-10,  setidaknya sampai  tahun  2014  hanya  terdapat  6 perkara  ekonomi  syariah  yang  diselesai- kan  melalui  PA.  Diantaranya  diselesaikan PA  Cimahi  dengan  Nomor  Perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi  antara  Bank Bukopin Syariah Cabang Bandung sebagai  Penggugat  melawan  Primkoppol Polres  Cimahi  sebagai  Tergugat  I.  Perkara tersebut  telah  memiliki  putusan inkracht.
Penelitian  ini  bertujuan: pertama ,    un- tuk  mengetahui,  memahami  dan  meng- analisis  Pelaksanaan  Penyelesaian  Seng- keta  Ekonomi  Syariah  di  Pengadilan  Aga- ma  Cimahi; kedua ,  untuk  mengetahui,
memahami  dan  menganalisis  kendala- kendala  yang  dihadapi  Pengadilan  Aga- ma  Cimahi  dalam  pelaksanaan  penye- lesaian  sengketa  ekonomi  syariah.  Dan ketiga,  untuk  mengetahui,  memahami dan  menganalisis  usaha  yang  telah  dila- kukan  Pengadilan  Agama  Cimahi  dalam Pelaksanaan  Penyelesaian  Sengketa  Eko- nomi  Syariah.
Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah yuridis-normatif yaitu  penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  me- neliti  dan  mengkaji  bahan-bahan  pustaka (bahan  sekunder)  yang  mencakup  bahan hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier 1 ter- kait  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Agama.
Penelitian  ini  menggunakan  spesifiksi deskriftif-analitis yaitu menggambarkan se- cara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  segala fakta  dan  permasalahan  yang  diteliti  di- kaitkan  dengan  teori  hukum. 2 .  Tahapan Penelitian:  1)  Penelitian  Kepustakaan  ( Li- brary  Research ),  melalui  penelusuran  per- aturan  perundang-undangan,  dokumen, maupun  literatur  ilmiah  dan  penelitian para  pakar  yang  berkaitan  dengan  per- masalahan. 3
1 Soerjono  Soekanto, Pengantar  Penelitian Hukum , Penelitian  UI-Press,  Jakarta,  1986, hlm. 52 2 Ibid , hlm.10.
3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Ghalia  Indonesia, Jakarta,  1994,  hlm.97.
Data  sekunder  yang  digunakan  meli- puti:  a)  Bahan  Hukum  Primer    di  antara- nya  adalah  UU  Peradilan  Agama,  UU Arbitrase  dan  APS  dan  UU  Kekuasaan Kehakiman,  dan  UU  lain  terkait  masalah; b)  Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan hukum  yang  menjelaskan  bahan  hukum primer  dan  dapat  membantu  mengana- lisis  dan  memahami  bahan  hukum  pri- mer,  antara  lain  karya ilmiah para ahli hu- kum  yang  berhubungan  dengan  permasa- lahan yang diteliti;  dan c)   Bahan  Hukum Tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  memberi- kan  petunjuk  maupun  penjelasan  terha- dap  bahan-bahan  primer  dan  sekunder, antara  lain  kamus  hukum,  artikel,  jurnal, koran,  majalah,  dan  website  resmi  dalam internet yang berhubungan dengan masalah  yang akan diteliti.
Penelitian  Lapangan  ( Field  Research) dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan, meneliti  dan  menganalisa  data  primer yang  diperoleh  langsung  dari  lapangan untuk  menunjang  data  sekunder.  Teknik Pengumpulan  dilakukan  melali  wawan- cara  ( interview ),  observasi,  dan  studi  do- kumen.  Metode  analisis  data  yang  digu- nakan  adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif kualitatif yaitu pendekatan  yang  diambil  dari  kesim- pulan  peneliti  dari  hasil  penelitian  yang telah  dilakukan.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN Penyelesaian Sengketa
PA  Cimahi  telah  melaksanakan  tugas kewenangannya  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah  dengan  nomor  perkara No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi  antara  Bank Bukopin  Syariah  Cabang  Bandung  (Peng- gugat)  melawan  Primkoppol  Polres  Cima- hi  (Tergugat).  Pada  perkara  tersebut  Ma- jelis  Hakim  memutuskan  bahwa    Prim- koppol  Polres  Cimahi  telah  terbukti  mela- kukan  perbuatan  ingkar  janji  (wanpres- tasi)  oleh  karenanya  diwajibkan  untuk memenuhi  kewajibannya  yang  meliputi tunggakan  pokok,  margin,  dan  denda keterlambatan.  Majelis  hakim  dalam  per- timbangan  hukumnya  diantaranya  meng- gunakan  KHES  sebagai  sumber  hukum materilnya  dan  masih  menggunakan HIR/RBg  dan  UU  Peradilan  Agama  seba- gai sumber  hukum  formilnya. 4
Kendala  yang  dihadapi  PA  Cimahi dalam  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  adalah  sebagai  berikut: a)  Belum  adanya  hukum  formil  khusus mengenai  penyelesaian  sengketa  ekonomi syariah;  dan  b)  Belum  adanya  hukum materil  yang bersifat  aplikatif. 5
4 Berdasarkan  hasil  observasi  pada  hari jum’at,  tanggal  05  Agustus  2016,  pukul  09.00  Wib dan  wawancara  dengan  Drs.  Waljon  Siahaan,  S.H., M.H.,  pada  hari  Jum’at,  tanggal  05  Agustus  2016, Pukul  10.00-11.30  di  Kantor  PA  Cimahi  di  Soreang Kabupaten  Bandung
Usaha  yang  telah  dilakukan  Peng- adilan  Agama  Cimahi  dalam  pelaksanaan penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah adalah  sebagai  berikut:  1)  Memberla- kukan  hukum  formil  yang  berlaku  di  PA; 2)  Melakukan  penafsiran  terhadap  hukum materil  terkait  sengketa  ekonomi  syariah; dan  3)  Peningkatan  SDM  Hakim  menge- nai ekonomi  syariah. 6

## Pembahasan
Pada  tahun  2014,  PA  Cimahi  telah menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan memutus  perkara  ekonomi  syariah  dalam bidang  bank  syariah  dalam  nomor  per- kara  No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi.  dengan rincian  pelaksanaan  sebagai  berikut: 1. Para  pihak  dalam  perkara  ini  adalah PT.  Bank  Syariah  Bukopin  Cabang Bandung  sebagai  Penggugat  melawan Primer  Koperasi  Kepolisian  (PRIM- KOPPOL)  Resort  Kota  Cimahi  sebagai Tergugat  I;  Kapolres  Kota  Cimahi sebagai  Tergugat  II;  dan  Notaris  Elsye Javanka,  SH.,  sebagai  Turut  Tergugat. Pasal  1  angka  (1)  UU  Peradilan Agama berbunyi:  “Peradilan  Agama  adalah peradilan  bagi  orang-orang  yang  ber- agama  Islam.”  Berdasarkan  aturan  di atas,  para  pihak  di  PA  adalah  orang ( person )  sedangkan  teori  hukum  ten- tang  subjek  hukum  menerangkan  bah- wa  subjek  hukum  terdiri  dari  orang
( person )  dan  badan  hukum  ( recht  per- son ).  Badan  hukum  merupakan  subjek hukum  yang  dipersamakan  dengan orang.  Hal  ini  berdasarkan  5  teori  yaitu teori  fiksi;  teori  konsesi;  teori  kekayaan bersama;  teori  zweckvermogen;  dan teori  realis.  Dengan  demikian  gugatan antara  badan  hukum  Bank  Bukopin Syariah  Cabang  Bandung  melawan  ba- dan  hukum  Primkoppol  Polres  Cimahi merupakan  subjek hukum  PA.
2. Kedudukan  perkara  sebagai  berikut:
Pada  tahun  2005  Tergugat  I  diwakili oleh  para  pengurusnya  telah  mengaju- kan  permohonan  kepada  Penggugat berupa  permohonan  pembiayaan  un- tuk  memperoleh  dana  untuk  keperluan modal  kerja  simpan  pinjam  bagi  para anggotanya. Penggugat menyetujui dan  memberikan  fasilitas  pembiayaan kepada  Tergugat  I  berupa  fasilitas  Da- na  Modal  Usaha  Mudharabah  yang dituangkan  dalam  beberapa  akad  (per- janjian)  al-mudharabah  sebagai  yaitu Akad  dan  pengakuan  hutang  Al-Mu- dharabah  tertanggal  27  April  2005  No- mor  45  dengan  fasilitas  pembiayaan sebesar  Rp.  269.000.000;  Akad  dan pengakuan  hutang  Al-Mudharabah  ter- tanggal  17  Mei  2005  Nomor  27  dengan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 299.000.000;  Akad  dan  pengakuan hutang  Al-Mudharabah  tertanggal  24 Agustus  2005  Nomor  46  dengan  fasi-
litas pembiayaan sebesar Rp. 1.691.000.000;  Akad  dan  pengakuan hutang  Al-Mudharabah  tertanggal  30 Januari  2006  Nomor  16  dan  akta  peng- akuan  hutang  tertanggal  30  Januari 2006  dengan  fasilitas  pembiayaan  sebe- sar  Rp.  1.479.000.000.  Teknis pembayar- an  kembali  atas  fasilitas  pembiayaan tersebut  dari  Tergugat  I  kepada  Peng- gugat,  dilakukan  dengan  cara  pemo- tongan  gaji.
Semula  pembayaran  angsuran  tiap bulannya  lancar,  namun  semenjak  dihen- tikannya  pemotongan  gaji  anggota  Prim- koppol  (Tergugat  I)  oleh  pihak  Polres Kota  Cimahi,  mengakibatkan  pembayaran angsuran  kepada  penggugat  menjadi  ter- henti,  pemotongan  gaji  terakhir  dilakukan pada bulan  Desember  2010.
Penggugat  melalui  kuasa  hukumnya telah  beberapa  kali  memberikan  surat Undangan  terhadap  Tergugat  I  guna membicarakan  mengenai  kewajiban  Ter- gugat  namun  sampai  saat  ini  penye- lesaian  yang  diharapkan  tidak  tercapai. Oleh  karena  itu,  Penggugat  mengajukan gugatan  wanprestasi  terhadap  Tergugat  I terkait  akad pembiayaan  mudharabah.
Pasal  49  huruf  I  UU  No.3  Tahun  2006 telah  memberikan  kewenangan  baru  un- tuk  PA  adalah  menyelesaikan  sengketa ekonomi  syariah.  Ekonomi  syariah  terdiri dari  11  bidang  yaitu    Bank  Syari’ah; Lem- baga  Keuangan  Mikro  Syari’ah;  Asuransi
Syari’ah;  Reasuransi  Syari’ah;  Reksa  Dana Syari’ah;  Obligasi  Syari’ah  dan  Surat Berharga  Berjangka  Menengah  Syari’ah; Sekuritas  Syari’ah;  Pembiayaan  Syari’ah; Pegadaian  Syari’ah;  Dana  Pensiun  Lem- baga  Keuangan  Syari’ah;  dan  Bisnis Syari’ah.
Dengan  demikian,  PA  Cimahi  memi- liki  kewenangan  untuk  dapat  menyele- saikan  sengketa  ekonomi  syariah.

## Putusan
Majelis  Hakim  (Drs.H.  Dudung  Abd. Halim,  S.H.,M.H.  selaku  Hakim  Ketua; Drs.  Waljon  Siahaan,  S.H.,M.H.  selaku Hakim  Anggota  I;  Drs.  Yeyep  Jaja  Jakaria, S.H.,M.H.  selaku  Hakim  Anggota  II)  me- mutuskan: 1)  Mengabulkan  gugatan Penggugat  untuk  sebagian;  2)  Menyata- kan  Tergugat  I  telah  melakukan  perbuat- an  ingkar  janji  (wanprestasi);  3)  Menya- takan  sah  dan  mengikat  serta  mempunyai kekuatan  hukum  Akta-akta  Akad  Pem- biayaan;  dan  4)  Menghukum  Tergugat  I untuk  melaksanakan  pembayaran  kem- bali  angsuran  pembiayaan  tersebut  kepa- da  Penggugat  untuk  setiap  bulannya sampai pembiayaan  tersebut  lunas,  dengan  perin- cian  sebagai  berikut:  a)  Outstanding pokok  Rp.1.328.206.889,-  b)  Tunggakan margin  Rp.  244.812.758,-  c)  Denda  Rp. 38.539.492,-  d)  Tidak  menerima  gugatan Penggugat  menyangkut  perintah  kepada Tergugat  II  untuk  melaksanakan  kembali
pemotongan  gaji  anggota  Primkoppol Polres  Cimahi  yang  masih  mempunyai kewajiban  kepada  Penggugat;  e)  Menolak gugatan  Penggugat  untuk  selain  dan selebihnya;  f)  Membebankan  biaya  perka- ra  kepada  Tergugat  I  yang  hingga  kini dihitung  sebesar  Rp.4.551.000,-  (empat juta  lima  ratus  lima  puluh  satu  ribu rupiah).
Sumber  hukum  materil  yang  diguna- kan  Majelis  Hakim  dalam  pertimbangan hukumnya  adalah  Al-Qur’an;  As-sunnah/ Al-Hadits;  Akta  Akad  Pembiayaan;  Kom- pilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah  (KHES) sedangkan  Hukum  formil  yang  digu- nakan  Majelis  Hakim  adalah  mengunakan HIR/RBg  dan UU Peradilan  Agama.
Kendala  yang  dihadapi  PA  Cimahi dalam  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah.
1. Belum  adanya  hukum  formil sengketa  ekonomi  syariah.  Hu- kum  formil  adalah  sekumpulan aturan  tentang  tata  cara  memper- tahankan  dan  menerapkan  hu- kum  materil.  Ekonomi  syariah adalah  perbuatan  atau  kegiatan usaha  yang  dilaksanakan  menu- rut  prinsip  syari’ah.  Pada  UU Perbankan  Syariah,  Prinsip  sya- riah  diartikan  sebagai  prinsip  hu- kum  Islam  dalam  kegiatan  per- bankan  berdasarkan  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang
memiliki  kewenangan  dalam  pe- netapan  fatwa  di  bidang syariah. 7
Waljon  Siahaan  menuturkan bahwa  diantara  kendala  yang  di- hadapi  PA  Cimahi  dalam  pelak- sanaan penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  adalah  belum adanya  hukum  formil  khusus mengenai  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah.  Hal  ini  dika- renakan  sengketa  ekonomi  sya- riah  bersumber  pada  Al-Qur’an, As-sunnah  (Al-hadits),  dan  Ijtihad (Ijma’  serta  Qiyas)  sehingga  seha- rusnya  hukum  acaranya  pun  ber- dasarkan  pada  hukum  acara  yang diatur  menurut  hukum Islam. 8
Masalah  yang  ditemui  adalah bahwa  sampai  sekarang  Indone- sia  belum  memiliki  Hukum  For- mil  berdasarkan  Hukum  Islam sehingga  Hukum  Formil  pada  za- man  Hindia  Belanda  masih  diber- lakukan. 9 Dengan  demikian  peng- gunaan  HIR/RBg  untuk  mengisi kekosongan hukum ( vacuum recht ).
7 Pasal 1 Angka  (12) UU No.21 Tahun 2008 tentang  Perbankan  Syariah.
8 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Drs. Waljon  Siahaan,  S.H.,  M.H.,  selaku  Hakim  Anggota  I perkara  No.  No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi  tentang sengketa  Bank  Bukopin  Syariah  Cabang  Bandung melawan  Primkoppol  Polres  Cimahi  pada  hari Jum’at,  tanggal  05  Agustus  2016,  Pukul  10.00-11.30 di Kantor  PA Cimahi di Soreang  Kabupaten  Bandung.
9 Pasal 54 UU No.3 Tahun  2006.
1. Belum  adanya  hukum  materil yang  bersifat  aplikatif  Hukum Materil  merupakan  sekumpulan aturan  yang  dijadikan  sumber  ru- jukan  oleh  hakim.  Waljon  Siaha- an,  menuturkan  bahwa  diantara kendala  yang  dihadapi  PA  Cima- hi  dalam  pelaksanaan  penyele- saian  sengketa  ekonomi  syariah adalah  belum  adanya  hukum  ma- teril  mengenai  penyelesaian  seng- keta  ekonomi  syariah  yang  ber- sifat  aplikatif. 10 Aplikatif  yang dimaksud  adalah  aturan-aturan hukum  yang  bersifat  mengatur secara  rinci  sehingga  lebih  mem- berikan  kejelasan  secara eksplisit dan  tidak  membutuhkan  lagi  sua- tu  penafsiran  hukum.  Bahkan hukum  materil  yang  bersifat  apli- katif  tersebut  harus  dapat  menja- wab  terhadap  masalah-masalah kontemporer  dan  masalah  dike- mudian  hari  seperti  barang  jamin- an  dalam  suatu  akad  yang  diga- daikan  oleh  pihak  debitur.  Hu- kum  materil  yang  dijadikan  ru- jukan  PA  untuk  menyelesaikan
10 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Drs. Waljon  Siahaan,  S.H.,  M.H.,  selaku  Hakim  Anggota  I perkara  No.  No.3410/Pdt.G/2014/PA.Cmi  tentang sengketa  Bank  Bukopin  Syariah  Cabang  Bandung melawan  Primkoppol  Polres  Cimahi  pada  hari Jum’at,  tanggal  05  Agustus  2016,  Pukul  10.00-11.30 di Kantor  PA Cimahi di Soreang  Kabupaten  Bandung.
sengketa  ekonomi  syariah  masih bersifat  teoritis. 11
Menurut  peneliti,  KHES  su- dah  layak  untuk  dijadikan  rujuk- an  wajib  bagi  hakim  dalam  me- nyelesaikan  perkara  ekonomi  sya- riah.  Hal  ini  dikarenakan  KHES memiliki  struktur  dan  sistema- tikanya  lengkap,  terdiri  dari  4 Buku,  43  bab,  796  pasal  dan  sub- stansinya  cukup  lengkap  dan aplikatif.  Hal  ini  seperti  dapat dilihat  Pasal  36  KHES  mengatur tentang  macam-macam  wanpres- tasi;  Passal  37  KHES  mengatur tentang  pembuktian  wanprestasi; Pasal  38  KHES  mengatur  tentang sanksi  perbuatan  wanprestasi; 2.  Usaha  yang  telah  dilakukan  PA Cimahi  dalam  pelaksanaan  pe- nyelesaian  sengketa  ekonomi  sya- riah  dengan  cara  memberlakukan hukum  formil  yang  berlaku.  Se- perti  yang  telah  dijelaskan  di  atas bahwa  PA  (termasuk  PA  Cimahi) dalam  menjalankan  tugas  dan fungsinya  masih  menggunakan HIR/RBg  ditambah  dengan  UU Peradilan  Agama  sebagai lex  spe- cialist dan  tidak  memberlakukan hukum  formil  yang  berdasarkan pada  hukum  Islam  terutama  un-
tuk  menyelesaikan  perkara  eko- nomi  syariah  dikarenakan  Indo- nesia  belum  memiliki  hukum formil yang bersumber pad hukum  Islam.
Waljon  Siahaan,  menuturkan bahwa  di  antara  usaha  yang  di- lakukan  PA  Cimahi  dalam  pelak- sanaan penyelesaian sengketa ekonomi  syariah  adalah  meng- gunakan  hukum  formil  yang  ada dan  masih  berlaku.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  mengisi  keko- songan  hukum  ( recht  vacum )  sa- mpai  terbentuk  dan  diberlakukan hukum  formil  berdasarkan  hu- kum Islam. 12
Menurut peneliti,  tindakan PA  Cimahi  masih  memberlaku- kan  hukum  formil  yang  ada  dan masih  berlaku  memang  harus  di- lakukan  karena  hal  ini  berdasar- kan  pada  Pasal  I  Amandemen  Ke- 4  UUD  1945  yang  berbunyi:  Se- gala peraturan perundang-un- dangan  yang  ada  masih  tetap berlaku  selama  belum  diadakan yang  baru  menurut  Undang-un- dang  Dasar  ini.  Aturan  di  atas diperkuat  dengan  Pasal  54  UU No.  3  Tahun  2006,  berbunyi:  Hu- kum  Acara  yang  berlaku  pada Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan  Agama  adalah  Hukum Acara  Perdata  yang  berlaku  da- lam  lingkungan  Peradilan  Umum, kecuali  yang  telah  diatur  secara khusus  dalam  Undang-undang ini.  Dengan  demikian,  pember- lakuan  HIR/RBg  dan  UU  Per- adilan  Agama  di  PA  bukan  meru- pakan perbuatan inkonstitusional.
3. Melakukan  penafsiran  terhadap hukum  materil  terkait  sengketa ekonomi  syariah.  Pasal  16  ayat  (1) UU  Kekuasaan  Kehakiman  mela- rang  Pengadilan  tidak  boleh  me- nolak  untuk  memeriksa,  meng- adili,  dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  dalih  bah- wa  hukum  tidak  ada  atau  kurang jelas,  melainkan  wajib  untuk  me- meriksa  dan  mengadilinya.  Pada ayat  (2)  tidak  menutup  usaha  pe- nyelesaian  perkara  perdata  secara perdamaian.
Aturan  di  atas  sesuai  dengan asas  hukum  terkait  tugas  dan fungsi  hakim  yaitu ius  curia  novit , artinya  hakim  dianggap  menge- tahui  hukum.  Maksudnya  hakim tidak  boleh  menolak  mengadili dan  memutus  perkara  yang  diaju- kan  kepadanya,  dengan  alasan
tidak  ada  hukumnya  karena  ia dianggap  mengetahui  hukum. 13
Berdasarkan  aturan  dan  asas di  atas  menjadi  dasar  bagi  hakim untuk  dapat  melakukan  penaf- siran  (interpretasi)  meliputi:  pe- nafsiran  subsumtif;  gramatikal; ekstensif; sistematis; sosiologis; historis;  komparatif;  restriktif;  dan futuristik  bahkan  melakukan  pe- nemuan  (kontruksi)  hukum  meli- puti:  analogi; argumentum  a  con- trario ; Rechtsvervijnings; dan  fiksi hukum.
4. Meningkatkan  SDM.  Selain  usaha dari  sisi  regulasi,  PA  Cimahi  me- lakukan  usaha  peningkatan  SDM terkait  ekonomi  syariah  dan  hu- kum  ekonomi  syariah  dengan  me- ngikutkan  pelatihan  bagi  para hakim  diantaranya  yang  sudah mengikuti  pelatihan  adalah  ha- kim  HM  Ali  Syarifuddin  Mas’ud dan  Hakim  Hj.  Imas  Salamah. Dengan  demikian,  PA  Cimahi  se- makin  siap  untuk  dapat  meme- riksa,  mengadili  dan  memutus sengketa  ekonomi  syariah.
13 Marwan  Mas, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  Ghalia Indonesia,  Bogor, 2004, hlm. 112 .

## SIMPULAN
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Sya- riah  di  Pengadilan  Agama  Cimahi  telah menyelesaikan Nomor Perkara 3410/Pdt.G/2014/PA  Cmi  mengenai  gugat- an  wanprestasi  Bank  Bukopin  Syariah Cabang  Bandung  selaku  Penggugat  ter- hadap  Primkoppol  Polres  Cimahi  selaku Tergugat  I  yang  telah  memiliki  putusan inkracht.  Hukum  formil  yang  digunakan selama  proses  persidangan  diantaranya menggunakan  HIR/RBg  dengan  pertim- bangan hukum materil diantaranya menggunakan  KHES.
Kendala  Yang  Dihadapi  Pengadilan Agama  Cimahi  dalam  Pelaksanaan  Pe- nyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah adalah  Belum  adanya  hukum  formil khusus  mengenai  penyelesaian  sengketa ekonomi  syariah  dan  Belum  adanya hukum  materil  yang bersifat  aplikatif.
Usaha  yang  telah  dilakukan  Peng- adilan  Agama  Cimahi  dalam  Pelaksanaan Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah adalah  Memberlakukan  hukum  formil yang  berlaku  di  PA;  Melakukan  penaf- siran  terhadap  hukum  materil  terkait sengketa  ekonomi  syariah;  dan  Pening- katan  SDM  Hakim  mengenai  ekonomi dan hukum  ekonomi  syariah.*

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Basiq  Djalil, Peradilan  Agama  Di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.
Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis dalam Persfektif Islam dan Hukum Positif, Citra Aditya  Bakti, Bandung, 2002.
Achmad  Djauhari, Arbitrase Syariah Di Indonesia , Basyarnas,  Jakarta, 2006.
Abdul  Ghafur  Anshori, Peradilan  Agama  Di  Indonesia  Pasca  UU  No.3  Tahun  2006, UII Press,  Yogyakarta, 2007.
Ais  Chatamarrasjid, Penyelesaian Konflik: Arbitrase dan Pengadilan, Jakarta, 1999.
Gary  Googpaster, Negosiasi  dan  Mediasi:  Sebuah  pedoman  Negosiasi  dan  Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, Elips Project,  Jakarta, 1993.
Gemala  Dewi, et.all., Hukum Perikatan Islam Di Indonesia , Kencana,  Jakarta, 2005.
Huala  Adolf, Hukum Penyelesian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
Hendi  Suhendi, Fiqih Muamalah, RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2002.
Hasby  Ash-Shiddieqy, Peradilan  dan Hukum Acara Islam, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1977.
M. Amin  Aziz, Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia , Bangkit, Jakarta, 1990.
Mochtar  Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum , Alumni, Bandung,  2000.
-----, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni, Bandung,  2006.
M.  Yahya  Harahaf, Beberapa  Tinjauan  Mengenai  Sistem  Peradilan  dan  Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya  Bakti, Bandung,  1997.
Marwan  Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia,  Bogor,  2004.
Pipin  Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum , Pustaka Setia, Bandung, 1998.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri, Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1994.
Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Penelitian UI-Press,  Jakarta, 1986.
Sunaryati  Hartono, Hukum  Ekonomi  Pembangunan  Indonesia, Cetatan  II,  BPHN  Depkeh, Binacipta,  Jakarta, 1988.
Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Ghalia Indonesia,  Bogor,  2004.
Yudha  Bakti  Ardhiwisastra, Penafsiran  dan  Kontruksi  Hukum, PT.  Alumni,  Bandung,
2000.

## Perundang-undangan

## KUHPerdata/BW
Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama;
Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas    UU  No.7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama;
Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas    UU  No.7 Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama;
Undang-undang  Nomor  13 Tahun  1985 tentang  Bea Materai;
Undang-undang  Nomor  21 Tahun  2008 tentang  Perbankan Syariah;
Undang-undang  Nomor  48 Tahun  2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman
Undang-undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa.
Undang-undang  Nomor  18 Tahun  2003 tentang  Advokat;
Undang-undang  Nomor  4 Tahun  2004 tentang  Kekuasaan  Kehakiman;
Undang-undang  Nomor  5 Tahun  2004 tentang  Perubahan  atas Undang-undang  Nomor
14 tahun  1985 tentang Mahkamah Agung;
Perma Nomor  2 Tahun  2008 tentang  Kompilasi  Hukum Ekonomi  Syariah (KHES) Perma RI Nomor  1 Tahun  2008 tentang  Mediasi;
SEMA No.4 Tahun  2001;
Putusan  MK  Nomor  83/PUU-X/2012  tentang  Uji  Materil  Pasal  55  ayat  (2)  UU  No.21 Tahun  2008 tersebut  tidak mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat;

## Internet
BPS, Ekonomi  Indonesia  Triwulan  III-2015  Tumbuh  4,73  Persen  Meningkat  Dibanding Triwulan  II-2015 , www.bps.go.id.
Merdeka.com, Prediksi Ekonomi 2016, BI Lebih Pesimis Dibanding Pemerintah , Rabu, 20 Mei 2015, Pukul  16.15 Wib. www.merdeka.com.