## POLITIK PEMAKNAAN ATAS PANCASILA PADA ERA PASCAREFORMASI
Oleh: Hastangka Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta hastangka@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang politik pemaknaan atas Pancasila  yang  berkembang  pada  periode  Pascareformasi.  Politik pemaknaan  menjadi  fokus  perhatian  dalam  kajian  ini  karena  dalam politik pemaknaan yang muncul dan berkembang membahas pada dua aspek  mendasar  yaitu  legitimasi  kekuasaan  dan  legitimasi  nilai  atas bahasa politik yang digunakan oleh para aktor politik dan masyarakat. Politik pemaknaan dibentuk dari suatu konsep dan realitas sosial dan politik  yang  berkembang  sesuai  dengan  konteks  masyarakat. Dinamika  kehidupan  sosial  dan  politik  yang  terjadi  di  Indonesia Pascareformasi  ini  menarik  untuk  diamati  dan  dikaji  dalam  aspek fenomenologi.  Khususnya,  pemaknaan  terhadap  ideologi  Pancasila. Pancasila  menjadi  objek  kajian  dalam  penelitian  ini  karena  dari berbagai  literatur  yang  ada  ditemukan  berbagai  pemahaman  dan penafsiran tentang Pancasila yang dilakukan oleh kalangan akademisi. Pancasila  dalam  aspek  ruang  lingkup  bahasa  dikategorikan  sebagai ragam bahasa politik. Metode analisis yang digunakan melalui metode analisis  fenomenologis.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa politik  pemaknaan  tentang  Pancasila  pada  era  Pascareformasi  lebih didominasi oleh para aktor politik yang melegitimasi makna Pancasila dalam  berbagai  bentuk  makna.  Proses  politisasi  Pancasila  masuk dalam ruang politik, sosial, agama, dan budaya.
Kata Kunci: Pancasila, Pascareformasi, Politik, Makna.

## ABSTRACT
This  paper  discusses  about  the  political  meaning  over  Pancasila which  developed  in  the  era  of  post-reformation.  Political  meaning addresses  two  fundamental  aspects,  namely  the  legitimacy  of  power and  the  legitimacy  of  values  for  the  political  language  used  by politicians  and  society.  Political  meaning  is  formed  by  social  and reality of politic that develops according to the context of society. The dynamics  of  social  and  political  life  that  took  place  in  post- reformation in Indonesia, are interesting to observe and study in the aspects  of  phenomenology,  in  particularly,  the  meaning  of  the Pancasila ideology. Pancasila, as the object of in this study, has the various  existing  literature  and  give  the  various  understandings  and interpretations  of  Pancasila  carried  out  by  academics.  Pancasila  in the  aspect  of  the  scope  of  language  is  categorized  as  a  variety  of political  languages.  The  paper  analyzed    by  phenomenological analysis  method.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  Political
meaning  about  Pancasila  in  the  post-reform  era  was  dominated  by politicians who legitimized the meaning of Pancasila in various forms of meaning. The politicization process of Pancasila is included in the political, social, religious and cultural spheres.
Keywords : Pancasila, Post-reform, Politics, Meaning.

## PENDAHULUAN
Era  Pascareformasi  menjadi titik  tolak  penting  dalam  perubahan sosial  dan  politik  di  Indonesia. Kondisi  sosial  dan  politik  Indonesia Pascareformasi banyak menjadi kaji- an dan tinjauan dari berbagai kalang- an  akademisi,  peneliti,  analis,  dan pendidik.  Pendekatan  yang  banyak dibahas  dan  dibicarakan  terkait dengan  ideologi,  ekonomi,  politik, hukum, pendidikan, dan sosial. Pada aspek ideologi, wacana tentang ideo- logi  banyak  dibicarakan  Pascarefor- masi  tentang  posisi  Pancasila  dalam konteks  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Pancasila Pascareformasi  mengalami  dinamika pasang  surut,  ibarat  kata  pepatah “ hidup  enggan  mati  pun  tak  mau ”.
Kondisi Pancasila era Pascareformasi menunjukkan  proses  tarik  ulur  ke- pentingan  dari  kalangan  politik  dan akademisi.  Pandangan  yang  muncul tentang  keberadaan  Pancasila  era Pascareformasi.  Pada  sisi  akademisi, masih  menimbulkan  pro  dan  kontra
terutama posisi Pancasila dalam kuri- kulum  pendidikan  nasional.  Panda- ngan para akademisi terbelah menja- di dua kubu. Kubu pertama, menolak Pancasila dimasukkan dalam kuriku- lum  pendidikan  nasional  karena Pancasila  dianggap  sebagai  sarana politik  penguasa  untuk  melakukan hegemoni  kepada  masyarakat  dalam menanamkan ideologi politik negara. Kelompok  yang  menolak  kehadiran Pancasila  dalam  dunia  pendidikan masih  melihat  Pancasila  sebagai produk  rezim  orde  baru.  Pancasila dianggap  tidak  relevan  untuk  dima- sukkan  dalam  kurikulum  pendidikan dalam  konteks  Pascareformasi  kare- na  dianggap  tidak  sejalan  dengan nalar demokrasi. Polemik keberadaan Pancasila  Pascareformasi  dalam  du- nia  pendidikan  membawa  dampak pendidikan  Pancasila  tidak  diajarkan lagi  di  dunia  pendidikan  dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendi- dikan Nasional. Pasal 37 ayat (1) dan (2)  UU  Nomor  20  Tahun  2003
tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyebutkan bahwa:
“ayat  (1):  Kurikulum  pendidikan  dasar dan  menengah  wajib  memuat:  a.  Pendi- dikan  agama;  b.  pendidikan  kewarga- negaraan;  c.  bahasa;  d.  matematika;  e. ilmu  pengetahuan  alam;  f.  ilmu  penge- tahuan  sosial;  g.  seni  dan  budaya;  h. pendidikan  jasmani  dan  olahraga;  i. keterampilan/kejuruan;  dan  j.  muatan lokal.  Ayat  (2)  Kurikulum  pendidikan tinggi  wajib  memuat:  a.  pendidikan agama;  b.  pendidikan  kewarganegaraan; dan c. bahasa.”
Proses  peniadaan  Pancasila dalam  kurikulum  pendidikan  nasio- nal  muncul  dari  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2003  tentang  sis- tem  pendidikan  nasional  yang  tidak memasukkan  istilah  atau  nomenkla- tur  pendidikan  Pancasila  secara eksplisit dalam pasal tersebut. Proses ini  menimbulkan  penafsiran  dan  pe- maknaan  tentang  keberadaan  Panca- sila dalam dunia pendidikan. Apakah pendidikan  Pancasila  masih  relevan dalam  konteks  reformasi?,  bagaima- na  peran  Pancasila  dalam  konteks reformasi?, dan sampai sejauh mana manfaat  Pancasila  dalam  kehidupan
masyarakat Indonesia modern?,
problem-problem  aktual  dan  kritis tentang Pancasila selalu disampaikan
oleh kalangan akademisi yang meno- lak  keberadaan  Pancasila  di  dunia pendidikan.  Kelompok  yang  pro
terhadap  kehadiran  Pancasila  dalam dunia  pendidikan  lebih  menekankan bahwa  Pancasila  merupakan  sumber nilai-nilai  dalam  meneguhkan  dan menegakkan  jati  diri  bangsa  dan paham kebangsaan Indonesia. Panca- sila  dianggap  masih  tetap  relevan untuk  dimasukkan  dalam  dunia pendidikan  karena  memiliki  peran yang  strategis  dalam  membangun karakter bangsa bagi generasi muda. Perjalanan  reformasi  berjalan  tidak sesuai  dengan  harapan  untuk  meng- hadirkan  negara  yang  kuat,  berjati diri, dan berwibawa.
Pemaknaan  atas  Pancasila pada  era  Pascareformasi  menarik untuk  diteliti  kembali  karena  proses pemaknaan  tentang  Pancasila  meng- alami  berbagai  dinamika.  Kajian  ini menjadi  penting  untuk  menjawab dua  rumusan  masalah  yaitu:  1) bagaimana  model  pemaknaan  yang muncul terkait dengan Pancasila?, 2) seperti  apa  politik  pemaknaan  yang muncul  dalam  memaknai  Pancasila Pascareformasi ini?
Perjalanan  bangsa  Indonesia Pascareformasi  mengalami  berbagai dinamika.  Perubahan  -  perubahan yang  terjadi  dalam  kehidupan  ma- syarakat  terutama  di  bidang  politik,
hukum,  dan  ekonomi  sangat  dirasa- kan dampaknya. Pada bidang politik, cara  pandang  dan  pemahaman  para elit  dalam  menalar  negara  menga- lami perubahan dan pergeseran yang mendasar  yang  perlu  mendapatkan perhatian untuk dianalisis dan dilihat dari  aspek  model  pemaknaan  dalam memahami  ideologi  bangsanya.  Pe- mahaman  yang  berbeda-beda  terha- dap  ideologi  suatu  bangsa  berpe- ngaruh pada perilaku dan sikap para elit dan masyarakat dalam menjawab persoalan  kebangsaan.  Belajar  dari sejarah  bangsa,  pada  periode  1945 sampai  dengan  2017,  Bangsa  Indo- nesia  pernah  mengalami  tantangan ideologis terkait dasar negara Panca- sila  mulai  dari  pemberontakan  PKI di  Madiun  (1948),  pemberontakan D.I/  T.I.I,  pemberontakan  G.30.S tahun 1965, Gerakan Aceh Merdeka (GAM),  Organisasi  Papua  Merdeka (OPM),  dan  lain-lain.  Peristiwa tersebut  banyak  mengambil  korban. Suyitno  dan  Gultom  menjelaskan bahwa  setiap  penyelewengan  dan usaha  merubah  dasar  negara  selalu minta  korban  yang  tidak  sedikit  dan biaya yang besar, sehingga kita tidak lagi  bisa  tenang  membangun  negara yang  kemerdekaannya  kita  prokla-
masikan  pada  17  Agustus  1945 (Suyitno  dan  Gultom,  1981:88-89). Pada  bidang  hukum,  seperti  apa hukum  dirumuskan  pada  era  pasca- reformasi  dan  bagaimana  hukum yang dibuat pada era pascareformasi dapat berpengaruh pada perilaku dan keyakinan masyarakat dalam mema- tuhi  dan  melaksanakan  peraturan yang  dibuat.  Pada  konteks  hukum, ditemukan  banyak  produk-produk hukum  pascareformasi  justru  tidak berpihak pada kepentingan masyara- kat, cenderung tidak adil, dan meng- alami  berbagai  persoalan.  Catatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan produk  hukum  berupa  peraturan perundang-undang  sepanjang  perio- de  2003  sampai  dengan  2018  telah menguji 599 Undang-Undang. Seba- nyak  256  dikabulkan  karena  berten- tangan  dengan  konstitusi  atau  UUD 1945 dengan berbagai macam bentuk dan  kasusnya  (https://mkri.id/index. php?page=web.RekapPUU&menu=5 , akses 7 Oktober 2018). Pada aspek ekonomi,  kehidupan  perekonomian di  Indonesia  mengalami  fase  perce- patan dan perubahan mulai dari kebi- jakan liberal yang diletakkan sebagai prinsip  dasar  ekonomi  di  Indonesia dan  lemahnya  spirit  dan  landasan
ekonomi  nasional.  Oleh  karena  itu, penjabaran  tentang  Pancasila  yang benar perlu dilakukan.

## PEMBAHASAN Kerangka Dasar Politik Pemaknaan
Politik  pemaknaan  merupakan bagian  dari  kajian  filsafat  politik. Filsafat  politik  merupakan  studi  ten- tang  hakikat  politik,  makna  dan  pe- ran  politik  dalam  kehidupan  masya- rakat,  dan  dimensi-dimensi  moral dalam  berpolitik.  Politik  pemaknaan mengarahkan  pada  analisis  fenome- na-fenomena  politik  yang  berkem- bang di masyarakat dan dunia politik yang saling berpengaruh satu dengan yang lainnya.
Politik  pemaknaan  memiliki ruang  lingkup  penggunaan  bahasa yang digunakan oleh para elit politik dalam  menerjemahkan  tanda  dan realitas  sosial  dan  politik  melalui sarana-sarana  yang  ada.  Politik  pe- maknaan  berupaya  untuk  mendes- kripsikan bagaimana konstruksi real- itas  yang  ada  dan  berkembang  dipa- hami  dan  dimaknai.  Makna-makna yang terkandung dalam suatu realitas sosial dan politik terkadang dimaknai secara  berbeda  karena  ada  pengaruh dan unsur-unsur politik yang bermain di  dalamnya.  Refleksi  atas  realitas
sosial  dan  politik  yang  terjadi  di masyarakat  di  Indonesia  pascarefor- masi  menunjukkan  dimensi  moral yang  muncul  dalam  fenomena  sosial dan  politik  masyarakat  Indonesia lebih  mengarah  pada  proses  dekons- truksi  nilai-nilai  moral  dan  makna tentang  ideologi  dan  paham  kebang- saan  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila.
Kerangka  pemahaman  dalam melihat  cara  kerja  politik  dalam memaknai  realitas  sosial  dan  politik didasarkan  pada  suatu  pemahaman dalam  kerangka  motif-motif  politik seperti kekuasaan, kesenangan priba- di, kepentingan, dan kerjasama, serta keputusan-keputusan  politik  yang berkembang.

## Pancasila Era Pascareformasi
Pancasila  Pascareformasi  me- narik  untuk  ditinjau  dan  dilihat kembali.  Pancasila  merupakan  bagi- an  dari  jati  diri  dan  identitas  bangsa Indonesia.  Membahas  tentang  Indo- nesia  tidak  dapat  lepas  dari  Panca- sila.  Berbagai  bentuk  sendi-sendi kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan negara  Indonesia  apabila  hendak dikaji  lebih  jauh  selalu  berkaitan dengan ideologi dan cita-cita bangsa-
nya.  Pancasila  memiliki  peran  pen- ting  dalam  proses  pembentukan negara bangsa. Keberadaan Pancasila di  Indonesia  tidak  hanya  sebatas ideologi dalam pengertian keyakinan politik  tetapi  Pancasila  memiliki dimensi  yang  majemuk.  Pancasila era  Pascareformasi  dapat  dilihat  dari aspek  pemahaman  dan  pemaknaan yang  berkembang  di  masyarakat. Pemahaman  dan  pemaknaan  Panca- sila  muncul  dan  berkembang  sesuai konteks  zamannya.  Dalam  aspek sejarah, Pancasila diletakkan sebagai dasar  negara  Indonesia  merdeka memiliki  kedudukan  yang  jelas  dan konkret  dalam  kehidupan  kenega- raan.  Pada  era  Pascareformasi,  Pan- casila  dianggap  kurang  memiliki peran  dan  fungsinya,  pemahaman dan  pemaknaan  tentang  peran  dan fungsi  Pancasila  yang  kurang  memi- liki  manfaat  yang  besar  banyak disampaikan  oleh  para  kelompok akademisi yang menolak keberadaan Pancasila  dalam  ruang  publik  dan akademik.
Pancasila dianggap hadir dalam ruang  hampa  karena  minat  terhadap Pancasila  mulai  melemah  dengan adanya  berbagai  dinamika  politik yang  berkembang  di  Indonesia  lebih
mengarah  pada  politik  kekuasaan bukan  politik  kebangsaan.  Pancasila Pascareformasi lebih banyak menjadi “alat  permainan”  politik  yang  dila- kukan oleh para elit politik. Pancasila pernah  ditafsirkan  oleh  MPR  RI sebagai  “pilar”.  Tafsir  sesat  atas Pancasila  ini  banyak  diikuti  oleh kalangan akademisi yang tidak kritis dan  mengikuti  model  pemahaman dan  pemaknaan  yang  dilakukan  oleh MPR RI melalui program 4 Pilarnya (Pancasila,  UUD  1945,  NKRI,  dan Bhinneka  Tunggal  Ika).    Pancasila juga  pernah  dianggap  hanya  sekedar alat  penguasa  untuk  “menggebug” para  lawan  politiknya.  Pemahaman dan  pemaknaan  yang  dikembangkan dalam  versi  ini  lebih  menekankan penafsiran  Pancasila  sebagai  fungsi politik  kekuasaan.  Dalam  perkemba- ngan,  Pancasila  juga  dimaknai  oleh sebagian  kelompok  produk  rezim orde baru yang telah usang dan tidak perlu  diajarkan  atau  dipakai  lagi. Pancasila  Pascareformasi  menunjuk- kan  fenomena  dan  dinamika  bahwa Pancasila  hanya  sekedar  dianggap sebagai  ideologi  politik  penguasa bukan menjadi dasarnya suatu negara dan  pedoman  berbangsa  dan  berne- gara.  Ragamnya  penafsiran  yang
dilakukan  oleh  elit  politik  dalam memaknai  dan  memahami  Pancasila memunculkan dampak terkait dengan posisi  dan  peran  Pancasila  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara itu seperti apa.
Pemahaman Pancasila semakin kabur  karena  tidak  ditemui  rohnya. Pemahaman  Pancasila  yang  kabur karena  Pancasila  dianggap  berdiri sendiri  dan  tidak  dikaitkan  dengan landasan  dan  proses  berdirinya negara.  Negara  diperlukan  karena bertitik  tolak  dari  watak  dan  hakikat manusia  membutuhkan  kehadiran negara (Rothbard, 2018:ix). Kehadir- an  negara  sebagai  bentuk  memba- ngun dan membina peradaban manu- sia.  Kaburnya  pemahaman  tentang Pancasila  karena  roh  dari  Pancasila sebagai  konstruksi  berbangsa  dan bernegara  tidak  ditemui  dalam  dia- lektika  membangun  negara  di  kala- ngan  para  penafsir  dan  pengkaji Pancasila  yang  berkembang  saat  ini. Problem  dasar  yang  dapat  ditangkap dari  persoalan  kaburnya  pemahaman Pancasila  karena  mentalitas  yang dibangun  para  elit  bukan  lagi  pada upaya  mengutamakan  keselamatan bangsa  dan  negara  tetapi  lebih  pada hasrat  kekuasaan  semata.  Koentjara-
ningrat menggambarkan karakteristik mental  Indonesia  sangat  kompleks. Ia  membuat  tiga  kategori  karakteris- tik  mental  Indonesia  yang  berkem- bang  yaitu:  1).  karakteristik  mental orang  lokal    Indonesia (indigenous), karakteristik  mental  ini  tumbuh  dan berkembang  sejak  berabad-abad lamanya  bersamaan  dengan  perkem- bangan  etnik  budaya  bangsa  Indo- nesia yang beragam, 2). Karakteristik mental  orang  Indonesia  yang  ber- kembang pada masa periode kolonial,  karakteristik  mental  yang berkembang  pada  periode  kolonial bersamaan  dengan  dominasi  dan hegemoni  politik  kolonial  terhadap masyarakat,  3).  Karakteristik  mental orang  Indonesia  yang  berkembang paska  perang  dunia  II,  karakteristik mental ini belum menjadi bagian dari sistem  nilai  budaya  yang  ada  di Indonesia  dan  belum  sempat  diinter- nalisasikan.  Karakteristik  mentalitas yang dibangun ini muncul dalam era perubahan.  Norma-norma  lama  dihi- langkan  tetapi  belum  diganti  dengan norma  yang  baru  (Koentjaraningrat, 1988:107-108).
Anatomi pemahaman Pancasila Pascareformasi  menunjukkan  pola dekonstruksi  atas  tatanan  nilai-nilai
yang  sudah  ada  menjadi  nilai-nilai yang  dipahami  sebatas  pengetahuan dan  pemahaman  umum  dari  penafsir tentang  Pancasila.  Fachrudin  dalam tulisanya  berjudul  “Polemik  Tafsir Pancasila”  menjelaskan  Pancasila didalam dirinya mengandung potensi mengalami tarik ulur penafsiran yang tidak  dapat  dilepaskan  dari  konteks periode  zamannya ( Fachrudin,  2018: 19).

## Analisis Politik Pemaknaan Terhadap Pancasila
Fenomena  politik  Pascarefor- masi  yang  berkembang  saat  ini diikuti  dengan  dinamika  politik menuju  pemilihan  umum  presiden tahun  2019  menunjukkan  periode penting  dalam  proses  pemaknaan Pancasila  dikaitkan  dengan  kehidup- an beragama, kehidupan kebangsaan, dan  kehidupan  sosial  dan  politik. Gelombang  demokratisasi  yang  ma- suk  ke  berbagai  ranah  kelembagaan, komunitas,  dan  individu  membawa cara  pandang  masyarakat  dalam  me- mahami tentang negara menjadi titik tolak penting untuk membaca politik pemaknaan Pancasila. Fenomena po- litik  sepanjang  tahun  2017  sampai dengan 2018 dapat diidentifikasi ter- kait  dengan  politik  pemaknaan  yang
terjadi  di  Indonesia.  Tahap  pertama, politik  pemaknaan  tentang  Pancasila yang  terjadi  di  Indonesia,  semakin menguatnya  ideologi  ekstrimis  dan fundamentalis mengancam eksistensi bernegara, berbangsa, dan bermasya- rakat.  Saidi  peneliti  LIPI  mengung- kapkan bahwa:
“Radikalisme  di  kalangan  pelajar  dan mahasiswa  itu  terjadi  pasca  reformasi, dengan  menyebar  melalui  Jamaah Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin), terma- suk  HTI  dan  salafi  yang  merupakan bagian  dari  gerakan  Islam  transnasio- nal."Sebagian  besar  perguruan  tinggi umum,  yang  telah  didominasi  oleh Ichwanul  Muslimin  dan  Islamis  lain- nya,"  jelas  Anas. Disebutkan,  jika pemahaman ini dibiarkan akan menyu- burkan  sikap  intorelan  dan  bisa  me- nyebabkan  disintegrasi  bangsa. Proses Islamisasi  yang  dilakukan  di  kalangan anak  muda  ini  berlangsung  secara tertutup,  dan  cenderung  tidak  terbuka pada pandangan Islam lainnya (http://lipi.go.id/berita/single/Anak- anak-muda-Indonesia-makin- radikal/15089, akses 7 Oktober 2018).
Narasi  intoleransi,  kekerasan, radikalisme,  fundamentalisme,  dan indoktrinasi  ideologi  berpaham  radi- kal dan keagamaan semakin menguat sejak Pascareformasi. Berbagai kam- pus besar dan umum tidak lepas dari jeratan narasi dan hegemoni ideologi ekstrimis yang membawa pada kons- truksi  keberagaman,  kebebasan,  dan nilai-nilai kebangsaan menjadi surut. Pancasila dianggap tidak lagi penting
di  kalangan  generasi  muda.  Upaya dalam  menjawab  tantangan  ideolo- gis,  presiden  membuat  lembaga disebut  Unit  Kerja  Presiden  Pembi- naan  Ideologi  Pancasila  (UKP-PIP) melalui  Peraturan  Presiden  Nomor 54  Tahun  2017  dan  kemudian  pada tahun 2018 diperkuat menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  melalui  Peraturan  Presiden (Perpres)  Nomor  7  Tahun  2018 tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila.  Pada    pasal  3  Perpres
Nomor 7 Tahun 2018 menyebutkan bahwa:
“ BPIP  mempunyai  tugas  membantu Presiden  dalam  merumuskan  arah  kebi- jakan  pembinaan  ideologi  Pancasila, melaksanakan  koordinasi,  sinkronisasi, dan  pengendalian  pembinaan  ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berke- lanjutan,  dan  melaksanakan  penyusunan standardisasi  pendidikan  dan  pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pela- tihan,  serta  memberikan  rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebija- kan  atau  regulasi  yang  bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara,  kementerian/lembaga,  pemerin- tahan  daerah,  organisasi  sosial  politik, dan komponen masyarakat lainnya”.
Pada  periode  pemerintahan Jokowi,  politik  pemaknaan  tentang Pancasila  yang  diletakkan  oleh  pe- merintah  berupaya  untuk  menegas- kan  kembali  Pancasila  sebagai  dasar negara dan filosofi bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman
dan  garis  filsafat  politik  pemerin- tahan  Jokowi.  Sedangkan,    politik pemaknaan yang dilakukan oleh para elit  politik  terutama  MPR  RI  memi- liki  bentuk  yang  berbeda  dengan politik  pemaknaan  yang  dirumuskan oleh Presiden. MPR RI lebih banyak menggunakan Pancasila sebagai mo- del  sosialisasi.  Pancasila  bukan menjadi  dasar  negara  tetapi  hanya dijadikan  sebagai  pilar  negara.  Mo- del  Sosialisasi  Empat  Pilar  MPR  RI ini  menjadi  model  terburuk  dalam menerjemahkan  Pancasila  secara kontekstual karena terjadi pembiasan makna dan hakikat bernegara melalui pemahaman  sesat  tentang  bangunan bernegara.  Pemahaman  MPR  RI  ini membelokkan  esensi  dasar  dari  Pan- casila  sebagai  dasar  negara  karena program  Empat  Pilar  menyebut  dan mengkategorikan  Pancasila,  UUD 1945,  NKRI,  dan  Bhinneka  Tunggal Ika sebagai pilar negara. pada perio- de  sebelumnya  juga  menunjukkan model  politik  pemaknaan  tentang Pancasila  mulai  dari  B.J  Habbie, Gusdur,  Megawati  Soekarnoputri, sampai  Susilo  Bambang  Yudoyono merupakan  periode  yang  mengam- bang  dalam  memaknai  Pancasila bahkan pada akhir tahun 2009 terjadi
penyelewengan sejarah tentang kehi- dupan  bernegara  melalui  program MPR  RI  bernama  sosialisasi  4  Pilar yang  sampai  sekarang  ini  masih menyebut Pancasila sebagai pilar.
Analisis  politik  pemaknaan tentang  Pancasila  secara  kelemba- gaan  menunjukkan  bahwa  lembaga negara  inkonsisten  meletakkan  Pan- casila  dalam  kehidupan  bermasya- rakat,  berbangsa,  dan  bernegara. Pendekatan  politik  pemaknaan  yang dilakukan  oleh  lembaga  negara dalam  memahami  dan  memaknai Pancasila  lebih  pada  pendekatan pragmatis.  Politik  pemaknaan  yang dilakukan  oleh  komunitas  dan  indi- vidu lebih banyak membangun upaya merawat  dan  mempertahankan  nilai- nilai  kebangsaan  dan  Pancasila dalam  kehidupan  sehari-hari.  Komu- nitas,  masyarakat,  dan  individu  me- maknai  Pancasila  kembali  pada pengertian  dasar  bahwa  Pancasila merupakan  nilai-nilai  yang  dikrista- lisasikan  dari  akar  kebudayaan bangsa  Indonesia.  Pascareformasi berbagai  gerakan  menegakkan  nilai- nilai  Pancasila  semakin  menguat seperti  munculnya  organisasi  kema- syarakatan  Gerak  Pancasila,  Forum Kebangsaan, Gerakan Pengawal Pan-
casila  (GPP),  dan  berbagai  komuni- tas lainnya sampai pada inisiasi desa berkarakter  Pancasila,  dan  kampung Pancasila.

## KESIMPULAN
Politik  pemaknaan  tentang Pancasila yang berkembang Pascare- formasi  menunjukkan  suatu  trend dan  paradigma  yang  mengarah  pada politik  pemaknaan  yang  didasarkan pada  pemahaman  Pancasila  sebagai ideologi  negara.  Pemahaman  Panca- sila sebagai ideologi negara semakin bias  seiring  dengan  munculnya berbagai  macam  fenomena  politik yang mengarah pada politik identitas atau  identitas  politik  berbasis  pada keagamaan, kepartaian, dan loyalitas terhadap  tokoh  tertentu.  Politik pemaknaan tentang Pancasila muncul karena  dinamika  politik  yang  ber- kembang  dalam  konteks  nasional yang  mengarah  pada  disintegrasi bangsa  dan  upaya  mengganti  ideo- logi  Pancasila  dengan  ideologi  lain. Benturan  nilai-nilai  Pancasila  sema- kin  menguat  ketika  dikait  dengan proses  politisasi  agama  menjadi  ga- gasan  ideologis  untuk  dijadikan bangunan  kehidupan  bernegara,  ber-
bangsa,  dan  bermasyarakat  oleh beberapa kelompok.
Politik  pemaknaan  terhadap Pancasila Pascareformasi berjalan se- cara  inkonsisten  karena  memiliki pola  sekedar  menjawab  tantangan ideologis  yang  mencoba  mengubah dasar-dasar  kehidupan  bernegara Indonesia.  Sumber  utama  inkonsis- tensi  politik  pemaknaan  terhadap Pancasila  karena  desakan  dan  doro- ngan dari kelompok masyarakat yang berupaya  mengganti  nilai-nilai  dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan  bernegara  semakin  menguat sehingga  ada  kelompok  yang  ingin mengganti  dan  ada  kelompok  yang ingin  mempertahankan.  Posisi  yang berkembang terkait politik pemakna- an  terhadap  Pancasila  ialah  pertama, Pancasila  dijadikan  sebagai  garis politik  dan  tujuan  bernegara.  Kedua, Pancasila  dijadikan  sebagai  lawan dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan kekuasaan.  Sehingga  politik  pemak- naan  yang  berkembang  tentang  Pan- casila  selalu  dalam  dua  kubu  yang berlawanan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Fachrudin,  Anwar,  Aziz.  (2018).  “Polemik  Tafsir  Pancasila”, dalam  Laporan Kehidupan  Beragama  di  Indonesia,  Edisi  III/Januari  2018 .  Yogyakarta: CRCS UGM. hal.1-26.
Koentjaraningrat.  (1988).  The  Indonesian  Mentality  and  Development  Source: Sojourn:  Journal  of  Social  Issues  in  Southeast  Asia,  Vol.  3,  No.  2 (AUGUST  1988),  pp.  107-133  Published  by:  ISEAS  -  Yusof  Ishak Institute  Stable  URL:  https://www.jstor.org/stable/41057106.  Accessed: 20-09-2018 10:46.
Rothbard, Murray N. (2018). Anatomi Negara. Judul Asli: Anatomy of the State, penerjemah R.A Husein. Jawa Tengah: Parabel.
Saidi,  Anas.  (2016).  “Anak-Anak  Muda  Indonesia  Makin  Radikal”,  sumber: http://lipi.go.id/berita/single/Anak-anak-muda-Indonesia-makin- radikal/15089, diakses 7 Oktber 2018, 12:21.
Suyitno,Amin., Gultom, R.M.S. (1981). Memahami Pancasila dan P4 . Semarang: Satya Wacana.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peraturan  Presuden  Nomor  54  Tahun  2017  tentang  Unit  Kerja  Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Badan  Pembinaan  Ideologi Pancasila.
https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU  &menu=5,  diakses  7  Oktober 2018, 17:47.
http://lipi.go.id/berita/single/Anak-anak-muda-Indonesia-makin-radikal/15089, diakses 7 Oktober 2018 12:17.