JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 03, No02, Bulan Mei2023 ISSN 2774-809X(media online) Hal 70-78

## Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS BINA UTAMA Cabang Secang Kabupaten Magelang
Adi Fahrudin 1* , Purwanto 2 , Fuad Yanuar Akhmad Rifa’i 3,
1 Program Studi Ekonomi Syariah, STAI Syubbanul Wathon Magelang
1,2,3 Jl. Magelang-Purworejo KM 11, Tempuran, Kab Magelang (56161), Magelang, Indonesia Email: 1* adifahrudinahmad@gmail.com, 2 purwanto@staia-sw.or.id, 3, fuadyanuar018@gmail.com Email Penulis Korespondensi: adifahrudinahmad@gmail.com
(* : coressponding author)

## Abstrak
Penyaluran  pembiayaan  dengan  menggunakan  Akad  Mudharabah  di  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina  Utama  Cabang  Secang Kabupaten Magelang  merupakan akad yang paling diminati oleh Masyarakat.  Pembiayaan dengan skema akad Mudharabah pada  dasarnya  dilakukan  guna  mendukung  perkembangan  usaha  dan  mendorong  para  pelaku  usaha  untuk  meningkatkan kapasitas  bisnisnya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganlisis  implementasi  dan  mengevaluasi  pelaksanaan  akad Mudharabah  di  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina  Utama  Cabang  Secang  berdasarkan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  07/DSN- MUI/IV/2000.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  dengan  metode  kualitatif.  Data  penelitian  dihimpun  melalui wawancara, observasi  dan  dokumentasi. Data-data  yang telah dihimpun  kemudian  dilakukan analisis  dengan  menggunakan teknik  analisis  interaktif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Produk  pembiayaan  Akad  Mudharabah  yaitu  produk  yang diberikan kepada anggota KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dan seluruh modal pada saat kesepakatan bagi hasil (nisbah). Pembiayaan ini dirancang khusus bagi anggota yang akan mengembangkan usahanya dengan skema bagi hasil sehingga  ada  unsur  keadilan  dalam  kerjasama.  Pembiayaan  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dana  anggota  dengan  skema pengembalian secara angsuran sesuai jangka waktu yang disepakati. 2) Penerapan pembiayaan mudharabah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Secang cukup baik dan sesuai dengan prosedur, dan perhitungan bagi hasil yang kompetitif serta pelayanan yang sangat baik kepada anggota sehingga memberikan kepuasan bagi anggota dan penerapannya sudah sejalan dengan Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.
Kata Kunci: KSPPS BMT TAMZIS; Implementasi; Mudharabah; Fatwa DSN MUI; Pembiayaan.

## Abstract
Distribution of financing using a Mudharabah Agreement at KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Secang Branch, Magelang Regency, is the most popular contract with the public. Financing using the Mudharabah contract scheme is carried out to support business  development  and  encourage  business  actors  to  increase  their  business  capacity.  This  research  analyzes  the implementation and execution of Mudharabah contracts at KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Secang Branch based on DSN MUI Fatwa Number 07/DSN-MUI/IV/2000. This research includes field research with qualitative methods. Research data was obtained  through  interviews,  observation,  and  documentation.  The  data  that  has  been  collected  is  then  analyzed  using interactive analysis techniques. The research results show that the Mudharabah Agreement financing product is the product given  to  members  of  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina  Utama  Secang  Branch  and  all  capital  at  the  time  of  the  profit-sharing agreement (nisbah). This financing is specifically designed for members who will develop their business with a profit-sharing scheme so that there is uncertainty in collaboration. This financing is adjusted to members' funding needs with an installment return  scheme  according  to  the  agreed  time  period.  2)  The  implementation  of  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  Secang  Branch mudharabah financing is quite good.  It follows procedures,  competitive profit-sharing calculations, and  excellent service to members  to  provide  satisfaction  for  members,  and  its  implementation  is  in  line  with  MUI  DSN  Fatwa  Number:  07/DSN- MUI/IV/2000.
Keywords : KSPPS BMT TAMZIS; Implementation; Mudharabah; MUI DSN Fatwa; Financing.

## 1. PENDAHULUAN
Kehadiran  lembaga  keuangan  mikro  syariah  (LKMS),  seperti  koperasi  simpan  pinjam  pembiayaan  syariah (KSPPS), menjadi bagian integral dari sistem keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada  masyarakat.  Dalam  konteks  ini,  KSPPS  hadir  dengan  tujuan  utama  memberikan  akses  modal  kepada masyarakat,  sehingga  dapat  mendukung  pengembangan  ekonomi  dan  kesejahteraan  mereka.  Melalui  model keuangan syariah, KSPPS tidak hanya berperan sebagai lembaga penghimpun dana, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah [1]. Dengan  demikian,  kontribusi  KSPPS  dalam  pemberdayaan  ekonomi  masyarakat  melalui  pendekatan  keuangan syariah menjadi sebuah aspek penting dalam upaya menciptakan inklusi keuangan yang berkelanjutan [2].
KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang adalah salah satu entitas keuangan mikro syariah yang masih aktif berperan dalam menyalurkan pembiayaan di Kabupaten Magelang. Dengan lokasinya yang strategis di Jalan Raya Secang, tepatnya di depan terminal Secang, KSPPS ini menjadi pusat pelayanan bagi anggotanya.
JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 03, No02, Bulan Mei2023 ISSN 2774-809X(media online) Hal 70-78
Menariknya,  cakupan  pelayanannya  melibatkan  wilayah  yang  signifikan,  mencakup  area  Windusari,  Payaman, Secang,  Pringsurat,  Grabag,  dan  Ngablak,  seperti  diungkapkan  dalam  wawancara  dengan  Manajer  Operasional Cabang pada tahun 2023. Dalam menjalankan tugasnya, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat setempat untuk mengakses pembiayaan sesuai prinsip syariah, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di berbagai desa dan kecamatan di sekitarnya. Posisinya yang terletak  di  depan  terminal  Secang  menjadi  nilai  tambah,  memudahkan  akses  bagi  anggota  yang  berasal  dari berbagai wilayah tersebut.
Dalam  menyalurkan  pembiayaannya,  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina  Utama  Cabang  Secang  sebagaimana lembaga  keuangan  syariah  pada  umumnya  menggunakan  akad  Mudharabah.  Mudharabah  merupakan  produk pembiayaan  yang  menggunakan  akad  kerja  sama  guna  permodalan  usaha,  di  mana  koperasi  beperan  sebagai pemilik dana (shahibul maal), dan anggota/calon anggota sebagai pengelola dana ( mudharib ) [3]. KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang memberikan dana pada anggota/calon anggota guna kegiatan bisnis. Profit dibagi antara KSPPS dan anggota/calon anggota yang sesuai persetujuan (nisbah).
Bagi pedagang, wiraswasta, atau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), keinginan untuk mengembangkan bisnis seringkali dihadapi oleh kendala modal yang terbatas. Dalam menghadapi tantangan ini, mereka dapat memanfaatkan prinsip akad Mudharabah sebagai solusi yang memungkinkan mereka memperoleh pembiayaan  dengan  lebih  fleksibel  dan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  syariah. Pada  akad  ini,  KSPPS  BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang menyediakan dana yang diperlukan, sementara pelaku usaha bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional bisnis. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pelaku usaha untuk mengelola bisnisnya tanpa  beban  pembayaran  bunga,  yang  merupakan  karakteristik  utama  sistem  keuangan  syariah.  Dengan menerapkan  akad  Mudharabah,  pelaku  usaha  dapat  mengoptimalkan  potensi  pertumbuhan  bisnisnya  tanpa terbebani oleh beban bunga.
Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang pembiayaan dengan akad  Mudharabah. Musobih &  Mukarromah  [4]  misalnya  menyoroti  tentang  pemasaran  produk  Mudharabah di BMT  Dana  Mentari Karanglewas  Purwokerto.  Mujahadah  &  Yazid  [5]  juga  melakukan  terkait  dengan  pembiayaan  Mudharabah, namun hannya sebatas konseptual. Sementara itu Ramadhan, Aidah, Andra, & Wiratno [6] melakukan penelitian tentang kesesuaian pelaksanaan akad Mudharabah dengan Fatwa MUI DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 105. Lebih lanjut Hakim et al. [7] melakukan penelitian tentang pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah pada BMT  Dana  Akhirat  Arjasari  Kabupaten  Bandung.  Penelitian  ini  hannya  mengamati  apakah  BMT  telah melaksanakan akad mudharabah sesuai dengan Fatwa MUI DSN No:07/DSN-MUI/IV/2000 ataukah tidak.
Berdasarkan  yang  dipaparkan  sebelumnya  maka,  analisis  terkait  dengan  bagaimana  pelaksanaan Mudharabah di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama Cabang Secang menarik untuk dilakukan. Pertama , penelitian tentang bagaimana pelaksanaan Mudharabah secara operasional masih terbatas. Kedua dalam kurun waktu 3 tahun terakhir,  akad  Mudharabah  merupakan  akad  yang  paling  banyak  digunakan  oleh  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina Utama Cabang Secang dalam menyalurkan pembiayaan. Dengan dilakukan penelitian ini maka dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah, khususnya KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang, mempraktikkan pembiayaan  Mudharabah. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sejauh mana lembaga-lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selain itu, dari perspektif akademis, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi yang berharga pada literatur yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah dan pelaksanaan Mudharabah. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu mengisi kesenjangan pengetahuan yang mungkin ada dalam bidang ini.

## 2. METODE PENELITIAN
Guna menjawab tujuan penelitian ini, maka menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Fokus  penelitian  adalah  data  dan  informasi  yang  terkait  dengan  penyediaan  pembiayaan  menggunakan  akad Mudahrabah di  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina  Utama  Cabang  Secang.  Data  penelitian  dikumpulkan  melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pegawai di  KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama  Cabang  Secang  yang  terlibat  dalam  proses  implementasi  akad  Mudharabah.  Sementara  itu,  oberservasi dilakukan untuk mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan pembiayaan melalui akad Mudharabah di KSPPS BMT  TAMZIS  Bina  Utama  Cabang  Secang,  mencakup  aspek  administratif  hingga  pelaksanaan  pembiayaan sebenarnya.  Kemudian  berkaitan  dengan  pengumpulan  data  melalui  dokumentasi  pada  dasarnya  adalah pemanfaatan informasi yang diperoleh dari dokumen yang sudah ada sebelumnya  [8]. Data sekunder digunakan untuk memberikan dukungan dan melengkapi data primer terkait dengan implementasi pembiayaan melalui akad Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang.
Data penelitian yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data dengan teknik model interaktif. Teknik  analisis  data  model  interaktif  setidaknya  melibatkan  tiga  tahap  kegiatan  yang  berjalan  secara  simultan. Sesuai dengan pendapat Sugiyono [9] bahwa tahap pertama adalah reduksi data, di mana data awal disederhanakan dan difokuskan untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang relevan. Proses ini membantu dalam menyusun data agar lebih terstruktur. Tahap kedua merupakan penyajian atas data yang berhasil dikumpulkan, di mana data yang
telah  direduksi,  kemudian  disajikan  secara  sederhana  agar  mudah  dipahami  [10].  Penyajian  data  ini  bisa melibatkan penggunaan tabel, grafik, atau narasi yang mendukung interpretasi data. Terakhir, tahap ketiga adalah penarikan  kesimpulan/verifikasi  [11].  Pada tahap  ini,  peneliti  mengevaluasi  hasil  analisis  data  untuk  kemudian menyimpulkan  terhadap  temuan  yang  telah  diidentifikasi.  Melalui  penerapan  model  analisis  data  interaktif  ini, penelitian  dapat  mengintegrasikan  ketiga  tahap  ini  untuk  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  dan melakukan verifikasi terhadap temuan yang berasal dari data penelitian [12].

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Produk Pembiayaan Mudharabah di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Secang
Produk  pembiayaan  usaha  pembagian  hasil  ( mudharabah )  yakni  produk  pembiayaan  yang  diberikan  kepada anggota dan seluruh modal dari KSPPS Tamzis, dan nisbah terlebih dahulu disetujui. Pendanaan menggunakan perjanjian mudharabah dan ditujukan untuk bisnis yang menguntungkan dan produktif. Pembiayaan ini tersusun khusus untuk anggota yang ingin memaksimalkan bisnisnya dan berprogresif, dengan pembagian hasil, sehingga ada  faktor  kesetaraan  dalam  kolaborasi.  Dana  ini  akan  diseragamkan  dengan  kebutuhan  dana  keanggotaan  dan akan diangsur kembali sesuai masa tenggang yang sudah disepakati (Wawancaara dengan Manajer, KSPPS Tamzis Bina Utama, 2023). Tamzis  memiliki  metode sendiri,  yang tidak umum dilaksanakan pada BMT,  yaitu dengan pembagian  hasil  keuntungan  dari  HIM  (Hasil  investasi  minimum).  Penggunaan  HIM  ini  bukan  tanpa  alasan, karena  anggota  sebagai  nasabah  rata  –  rata  pedagang  pasar  tidak  memiliki  catatan  keuangan  atau  pembukuan, maka HIM ini dilangsungkan untuk mendukung anggota dan warga pada umumnya.
Produk Pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang meliputi:
Tabel 1. Produk Pembiayaan Mudharabah No Produk Keterangan 1 Pembiayaan modal   usaha perdagangan   Pembiayaan  yang  dirancang  guna  menuangkan  modal dalam rangka mengembangkan bisnis.
2 Pembiayaan home industri
Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis home industri .
3 Pembiayaan perikanan
Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis perikanan.
4 Pembiayaan pertanian Pembiayaan untuk mengembangkan bisnis pertanian.
5 Pembiayaan proyek Pembiayaan untuk mengembangkan proyek.

## 3.2 Prosedur Pembiayaan Mudharabah Pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Secang
Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemer KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dalam menyalurkan pembiayaan Mudharabah mengikuti prosedur sebagai berikut:
Sumber: KSPPS Tamzis, 2023
JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 03, No02, Bulan Mei2023 ISSN 2774-809X(media online) Hal 70-78
Prosedur pembiayaan di KSPPS BMT Tamzis Bina Utama pertama regristrasi anggota KSPPS Tamzis Bina Utama. Syarat menjadi anggota adalah anggota datang ke kantor KSPPS Tamzis Bina Utama atau mengajuakan melalui petugas pemasaran dilapangan, kemudian melengkapi lembar isian keanggotaan baru dan menyerahkan identitas diri (salinan KTP) selanjutnya sertakan dana tiga puluh ribu rupiah yang digunakan sebagai simapanan sukarela sepeulu ribu, simpanan pokok sepuluh ribu rupiah dan simpanan wajib sepuluh ribu rupiah, setelah sah jadi anggota di KSPPS Tamzis Bina Utama dapat menentukan sarana Simpanan maupun Pembiayaan.
Selepas  menjadi  keanggotaan  di  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama,  anggota  mengusulkan  pembiayaan  yang diperlukan dengan melengkapi lembar isian permohonan pembiayaan dengan menyertakan:
1) Salinan KTP (suami/istri)
2) Salinan KK
3) Buku Nikah
4) Salinan agunan (BPKB/SHM)
Permohonan pembiayaan dapat diajukan  melalui  petugas marketing  yang di  lapangan atau melalui  admin kantor  cabang,  selanjutnya  disampaikan  ke  Administrasi  Pembiayaan.  Manager  Pembiayaan  mengonfirmasi profil  anggota  pemohon  pembiayaan  dan  keutuhan  kualifikasi  pengajuan  pembiayaan  ditindaklanjuti  oleh account officer dengan dokumen pengajuan pembiayaan untuk dilakukan survey kelayakan pembiayaan. Setelah alur penyelidikan terlewati dan melengkapi data yang diperlukan, alur selanjutnya adalah pengajuan pembiayaan  dan  laporan  hasil  penyelidikan.  Analisis  dilakukan  untuk  memastikan  tingkat  kelayakan pembiayaan.  Proses  analisis  ini  mencakup  pembukuan  yang  diterima  dari  proses  pra  peninjauan  dan  proses peninjauan yang sudah dilangsungkan. Kelayakan pembiayaan mencakup 5C + 1S, antara lain:
1) Character , yaitu berhubungan karakter anggota pemohon pembiayaan. Apakah pantas menerima dana.
2) Collateral ,  yaitu  untuk  agunan  diperuntukkan  atas  pembiayaan  yang  diusulkan.  Apakah  agunan  tersebut menutupi pembiayaan.
3) Capacity ,  yaitu  mengenai  kemampuan  mengembalikan  dana  yang  dapat  dibayarkan  anggota  pada  saat pelunasan dana yang diterima.
4) Chapita l, yaitu mengenai berapa modal yang dipegang anggota pemohon dana.
5) Condition , yaitu status bisnis yang dilangsungkan anggota pemohon pembiayaan.
6) Syariah, yaitu mengenai legalitas bisnis yang dilangsungkan. Apakah bisnis merupakan bisnis unggulan yang mengedepankan kehalalan
Dari keenam variabel tersebut, strategi pembiayaan lebih diutamakan daripada ketidakmampuan dan situasi bisnis  yang  dilangsungkan  serta  perhitungan  syariah  dari  bisnis  tersebut.  Ketiga  faktor  tersebut  mengandung pengaruh signifikan terhadap kelancaran pembiayaan suatu bisnis.
Pengajuan Pembiayaan Seleksi Administrasi dan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Survei Anggota Pembiayaan Analisis Hasil
Suvei Pembiayaan
Komite Pengajuan Pembiayaan Informasi Keputusan Realisasi Pengajuan Pembiayaan Proses Penginputan Data Dan Pencetakan akad perjanjian Proses Akad dan Pencairan Pembiayaan Pengarsipan Akad Perjanjian dan Dokumen Pembiayaan Pemeliharaan Usaha
dan Pengembalian
Dana Pembiayaan
Sumber : KSPPS Tamzis, 2023
Gambar 1. 1 Alur Prosedur Pembiayaan Mudharabah
JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 03, No02, Bulan Mei2023 ISSN 2774-809X(media online) Hal 70-78
KSPPS Tamzis   Bina Utama   memiliki pernyataan yang dapat melangsungkan ketetapan realisasi pembiayaan atau komite berdasarkan batas pembiayaan sebagai berikut:
1) Keputusan  pembiayaan  satu  juta  rupiah  sampai  dengan  lima  puluh  juta  rupiah  harus  disetujui  Manajer Marketing Cabang (MMC).
2) Keputusan  pembiayaan  lima  puluh  juta  rupiah  sampai  dengan  seratus  juta  rupiah  harus  disetujui  Manajer Marketing Area (MMA).
3) Keputusan  pembiayaan  serratus  juta  rupiah  sampai  dengan  dua  ratus  lima  puluh  juta rupiah  harus  disetujui Manajer Marketing Area (MMA) dan Manajer Marketing Wilayah
4) Keputusan pembiayaan dua ratus lima puluh  juta rupiah ke atas harus disetujui Manajer Pembiayaan Pusat, Manajer Utama dan pengurus
Informasi  keputusan  realisasi  pengajuan  pembiayaan,  KSPPS  Tamzis  Bina  Utama  berlaku  setelah mempersiapkan hasil komite dan melaporkan ke analisis pembiayaan sampai keputusan dibuat untuk menyetujui atau menolak pendanaan oleh MMC, MAC, dan Account Officer untuk pemantauan dalam aplikasi pembiayaan akan melaporkan pada anggota dalam hal keamanan pembiayaan tidak masalah apakah itu diverifikasi atau tidak. Pada  saat  permohonan  verifikasi  pendanaan  diajukan,  akan  disertakan.  Surat  Persetujuan  Permohonan Pembiayaan  (SP3)  yang  memuat  keputusan  KSPPS  Tamis  Bina  Utama  tentang  pembiayaan  Mudharabah.  Ini termasuk ketentuan pembiayaan Mudharabah yang diberikan pada anggota pemohon. Ini termasuk, khususnya agunan kuota dan ketentuan untuk jumlah pinjaman nominal yang dihitung dengan mempertimbangkan kondisi finansial pemohon dan  industri di  mana pinjaman tersebut diterapkan. Proses entry data dan pencetakan akad perjanjian  Selepas  anggota  menyetujui  Surat  Persetujuan  Permohonan  Pembiayaan  (SP3), file pembiayaan dimasukkan, kontrak dicetak, dan jadwal pembiayaan selesai. Entry data dan pencetakan kontrak dilangsungkan administrator  pembiayaan.  Data  permohonan  pembiayaan  dimasukkan  sebagai  dokumen  yang  dibuat  oleh KSPPS Tamzis Bina Utama.
Proses perjanjian dan pencairan pembiayaan Proses akad dan pencairan pembiayaan dilangsungkan selepas pinjaman direalisasikan dan ditandatangani MMC, MAC dan kantor KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Secang untuk  memastikan  perjanjian,  perjanjian  yang  diaplikasikan  adalah  perjanjian mudharabah yakni  perjanjian kolaborasi  antara  pihak  Tamzis  selaku  fasilator  dana  ( Shahibul  Maal )  dengan  pengelola  usaha  ( Mudharib ) sebagai pemohon pembiayaan di  mana penyerapan profit akan dibagi kedua pihak sesuai dengan persyaratan. Proses  kontrak  perjanjian  antara  KSPPS  Bina  Utama  TAMZIS  sebagai  fasilator  dana  bisnis  ( shohibul maal ) dengan  pengelola  bisnis  ( mudharib ).  Pernyataan  perjanjian  berarti  regulasi  dan  tanggung  jawab  selaras  untuk pembiayaan  yang  direalisasikan.  Regulasi  dan  persetujuan  perjanjian  harus  diwujudkan  oleh  tiap  pihak  dan menjadi  tanggung  jawab  pihak  yang  berakad  hingga  berakhir.  Perjanjian  dilangsungkan  Manajer  Marketing Cabang (MMC) selaku pimpinan pengelola pembiayaan dengan anggota pemohon pembiayaan beserta pengamat dan  notaris.  Dalam  proses  perjanjian  ini,  bukti  notaris  atau  ikatan  jaminan  dilangsungkan  oleh  notaris  yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Agunan wajib berwujud SKMHT. Ini adalah jaminan real estate seperti tanah dengan menggunakan sertifikat tanah dan Agunan wajib berwujud Fidusia yaitu agunan benda bergerak contoh sepeda motor dengan BPKB dan STNK. KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang menerapkan fasilitas khusus anggota yang memiliki usaha di dalam lingkup pasar tradisional bisa mendapatkan pembiayaan akad Mudharabah ataupun akad lainnya tanpa agunan yaitu menggunakan Garansi Jabatan dari komite dengan ketentuan plafond maksimal lima juta dalam perjalanan usahanya dengan plafond berjenjang bisa sampai sepuluh juta dengan persyaratan Sejarah pembiayaan sebelumnya benar – benar memiliki Sejarah yang baik, lancar, tepat waktu dan jumlah (wawancara dengan Manejer Operasional KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang, 2023)
Fasilitas Pembiayaan di KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dapat cair dengan durasi waktu 1 hari dan limit pembiayaan maksimal batas dua puluh lima juta. Lebih dari dua puluh lima juta ke atas maka pencairan pembiayaan akan  memakan durasi  lebih dari 1 hari setelah file pengajuan pembiayaan masuk. Alur pencairan pembiayaan dilangsungkan pemberi dana dengan pemohon pembiayaan. Aliran pencairan pembiayaan modal bisnis diberikan pada anggota pemohon pembiayaan untuk pengelola usaha di mana modal untuk dikelola di  sektor  perdagangan profitabel agar  mencapai  pendapatan  yang  bermanfaat  sebagai  kewajiban  pembayaran kembali dan laba pinjaman dibagi kedua belah pihak sebagaimana disepakati dalam kontrak.
Pengarsipan akad perjanjian dan file pembiayaan, selepas perjanjian agunan mengikat, kesimpulan kontrak dan file pembiayaan dibukukan. Penyerahan file pembiayaan mencakup identitas pengajuan pembiayaan, laporan temuan  peninjauan,  SP3,  dan  identifikasi  perjanjian  yang  ditandatangani.  Arsip  berfungsi  sebagai  bukti file pembiayaan  yang  selesai  dan  memfasilitasi  proses  pembiayaan  di  masa  depan.  Pemeliharaan  usaha  dan
Selanjutnya  Komite  pengajuan  pembiayaan  dari  hasil  laporan  survey  akan  dianalisis  oleh  panel  atau keputusan  dibuat  apakah  akan  memvalidasi  pengajuan  pembiayaan.  Keputusan  Komite  Pembiayaan  dibuat  oleh Manajer  Marketing  Cabang  (MMC),  Manajer  Operasional  Cabang  (MOC),  dan Account  Officer (AO).  Komite pembiayaan  yang  bertanggung  jawab  untuk  meninjau  temuan  dan  memahami  kondisi  ekonomi,  apakah  anggota pengajuan  pembiayaan  dapat  membayar  kembali  dana  dengan  sukses  atau  terdapat  masalah  dengan  pembiayaan sebelumnya.  Hal  ini  bertindak  sebagai  neraca  untuk  mengeluarkan  aplikasi  pembiayaan  baru untuk meminimalkan risiko pembiayaan gagal bayar, macet dan sebagainya.
JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 03, No02, Bulan Mei2023 ISSN 2774-809X(media online) Hal 70-78
pengembalian dana pembiayaan, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang melindungi bisnis dalam rangka menjalin hubungan dan memelihara dedikasi para anggota tersebut, serta terus membangun tali yang erat dengan setiap anggota ketika berhadapan dengan instrumen finansial meningkat. Proses pelunasan berjalan setiap bulan pada tanggal pembiayaan. Setoran dilangsungkan dengan skema penjemputan bola. Alternatifnya, anggota pembiayaan akan datang ke instansi KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang.
3.3 Penerapan Akad Mudharabah dalam Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000.
Tabel 2: Kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan Mudharabah di TAMZIS Ketentuan Fatwa DSN MUI Praktik Pada TAMZIS Sesuai Tidak Sesuai Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Pembiayaan  yang  disalurkan  KSPPS  BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang kepada anggota adalah untuk usaha produktif. V
Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal  (pemilik  dana)  membiayai  100  % kebutuhan  suatu  proyek  (usaha),  sedangkan pengusaha  (nasabah)  bertindak  sebagai mudharib atau pengelola usaha. KSPPS BMT TAMZIS  Bina Utama Cabang Secang  memberikan  100%  modal  kepada anggota untuk suatu usaha. V Jangka  waktu  usaha,  tatacara  pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah  pihak (LKS dengan pengusaha). Jangka  waktu  usaha  di  KSPPS  BMT TAMZIS  Bina  Utama  Cabang  Secang biasanya 1,3,6,10,12,18,24,36 bulan tergantung  perjanjian  dengan  anggotanya, cara  pengembalian  dana  dan  bagi  hasil ditentukan saat akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. V Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disetujui bersama dan sesuai dengan  syariah;  dan  LKS  tidak  ikut  serta dalam  manajemen  perusahaan  atau  proyek tetapi  mempunyai  hak  untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan.
Jenis pembiayaan mudharabah yang
diterapkan  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina
Utama  Cabang  Secang  yaitu  mudharabah muthlaqah  dimana  KSPPS  BMT  TAMZIS
Bina  Utama  Cabang  Secang  memberi kekuasaan kepada mudharib untuk melakukan jenis usaha apapun. V Jumlah  dana  pembiayaan  harus  dinyatakan dengan  jelas  dalam  bentuk  tunai  dan  bukan piutang Modal yang diberikan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang berupa uang  tunai  yang  dinyatakan  jelas  pada  akad dan tertera dalam Akad dan Bukti pencairan dana. V LKS  sebagai  penyedia  dana  menanggung semua  kerugian  akibat  dari  mudharabah kecuali  jika  mudharib  (nasabah)  melakukan kesalahan yang  disengaja,  lalai,  atau
menyalahi perjanjian.
KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang  dapat  menanggung  kerugian  atas penyaluran  dana  yang  diakibatkan  dari Anggota  meninggal  dunia,  tempat  usaha terbakar  dan  kejadian  bencana  alam,  bukan kesengajaan kelalaian anggota dengan prosedur SOP yang berlaku.
V
Pada prinsipnya, dalam pembiayaan
mudharabah  tidak  ada  agunan,  namun  agar mudharib  tidak  melakukan  distorsi,  LKS dapat  meminta  agunan  dari  mudharib  atau pihak ketiga.
KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang
Secang  meminta  agunan  kepada  mudharib sebagai  syarat  pembiayaan  mudharabah. Agunan yang diminta biasanya berupa BPKB kendaraan,  SHM,  dalam  ketentuan  khusus ada tanpa Agunan V Kriteria  pengusaha,  prosedur  pembiayaan, dan  mekanisme  pembagian  keuntungan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang telah mengatur prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan. V
JAMEK (JURNAL AKUTANSI MANAJEMEN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN) Vol 03, No02, Bulan Mei2023 ISSN 2774-809X(media online) Hal 70-78
diatur  oleh  LKS  dengan  memperhatikan fatwa DSN.
Biaya operasional dibebankan kepada mudharib Biaya  operasional  dalam  usaha  yang dikerjakan mudharib ditanggung oleh mudharib sepenuhnya. V Dalam  hal  penyandang  dana  (LKS)  tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran  atas  kesepakatan,  mudharib berhak  mendapat  ganti  rugi  atas  biaya  yang telah dikeluarkan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang berhak memberikan ganti rugi kepada mudharib  jika  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina Utama Cabang Secang melakukan pelanggaran  yang  telah  disetujui  Bersama sesuai ketentuan di awal. V Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum Anggota yang mengajukan pembiayaan telah memiliki  syarat  sudah  mempunyai  KTP. Maka  anggota  yang  mengikuti  pembiayaan telah cakap hukum V Penawaran  dan  penerimaan  harus  secara eksplisit menunjukan tujuan kontrak (akad). Penawaran dan penerimaan yang menunjukan  tujuan  kontrak  tertulis  dalam akad. V Penawaran  dan  penerimaan  dilakukan  pada saat kontrak. Pada  saat  kontrak  KSPPS  BMT  TAMZIS Bina  Utama  Cabang  Secang  dan  mudharib melakukan  kesepakatan  penawaran  dan penerimaan pembiayaan mudharabah V
Bagian  keuntungan  proporsional  bagi  setiap pihak  harus  diketahui  dan  dinyatakan  pada waktu  kontrak  disetujui  dan  harus  dalam bentuk  persentasi  (nisbah)  dari  keuntungan sesuai  kesepakatan.  Perubahan  nisbah  harus berdasarkan kesepakatan
Keuntungan  yang  ditawarkan  KSPPS  BMT
TAMZIS  Bina  Utama  Cabang  Secang  pada mudharib biasanya dengan nisbah 10%:90%, 20%:  80%,  25%:  75%,  Kesepakatan  ini dinyatakan pada waktu akad. V Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh  menanggung  kerugian  apapun  kecuali
diakibatkan dari kesalahan disengaja,
kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan Pihak  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina  Utama Cabang  Secang  tidak  menanggung  kerugian yang disengaja/ kelelaian  mudharib. V

## 3.3 Pembahasan
KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang memberikan 100% modal kepada anggota untuk suatu usaha.  Hal  ini  tentunya  sesuai  dengan  konsep  mudharabah  bahwa  dalam  akad  mudharabah  salah  satu  pihak bertindak sebagai pemberi modal sementara salah satu pihak bertindak sebagai pengelola modal. Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti penelitian [13] [6] Dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad mudharabah KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang  dilaksanakan dengan menilai kelayakan pembiayaan  mencakup 5C + 1S. Character ,  yaitu berhubungan karakter anggota pemohon pembiayaan.  Apakah  pantas  menerima  dana. Collateral ,  yaitu  untuk  agunan  diperuntukkan  atas  pembiayaan yang  diusulkan.  Apakah  agunan  tersebut  menutupi  pembiayaan. Capacity ,  yaitu  mengenai  kemampuan mengembalikan dana yang dapat dibayarkan anggota pada saat pelunasan dana yang diterima. Chapita l, yaitu mengenai  berapa  modal  yang  dipegang  anggota  pemohon  dana. Condition ,  yaitu  status  bisnis  yang dilangsungkan  anggota  pemohon  pembiayaan.  Syariah,  yaitu  mengenai  legalitas  bisnis  yang  dilangsungkan. Apakah bisnis merupakan bisnis unggulan yang mengedepankan kehalalan. Dengan demikian penelitian ini tidak sejalan  dengan  penelitian  yang  sebelumnya  dilakukan  oleh  [14]  [15]  [16]  bahwa  dalam  proses  penyaluran pembiayaan  di  lembaga  keuangan  syariah  hannya  mempertimbangkan  5C,  tidak  mempertimbangkan  unsur  S (syariah).
Ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang telah menjalankan implementasi prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam fatwa tersebut. Salah satu poin penting yang ditekankan dalam fatwa tersebut adalah bahwa pihak KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disengaja atau kealpaan yang dilakukan  oleh  mudharib  (pihak  yang  mengelola  modal).  Dalam  konteks  ini,  prinsip  mudharabah  diterapkan
sebagai bentuk kerjasama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib), di mana pembagian keuntungan  menjadi  faktor kunci.  KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang telah mengimplementasikan prinsip  ini dengan cermat, menjaga agar pihak  mudharib tidak terbebani dengan risiko yang  diakibatkan  oleh  tindakan  kelalaian  atau  kesengajaan.  Selain  itu,  KSPPS  BMT  TAMZIS  Bina  Utama Cabang  Secang  juga  telah  merancang  dan  mengatur  prosedur  pembiayaan  secara  teliti,  serta  menetapkan mekanisme  pembagian  keuntungan  yang  transparan.  Hal  ini  mencerminkan  komitmen  KSPPS  dalam menjalankan operasionalnya dengan berlandaskan pada asas keadilan dan keterbukaan, sesuai dengan prinsip- prinsip syariah yang diakui oleh Fatwa DSN MUI. Dengan demikian, kepatuhan KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang terhadap fatwa tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap prinsip syariah, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh untuk menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah dalam memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pembiayaan Mudharabah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Produk pembiayaan berbasis Akad Mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang, di mana seluruh modal disepakati terlebih dahulu dalam pembagian hasil (nisbah). Pembiayaan ini difokuskan pada bisnis produktif yang memiliki potensi  keuntungan  yang  tinggi.  Dirancang  secara  khusus  untuk  anggota  yang  berencana mengembangkan usahanya melalui skema bagi hasil, dengan tujuan memastikan adanya unsur keadilan dalam  kerjasama.  Fleksibilitas  pembiayaan  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  dana  anggota,  dan pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2. Penerapan pembiayaan  mudharabah oleh  KSPPS BMT TAMZIS Bina Utama Cabang Secang dinilai cukup  baik,  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah  ditetapkan.  Selain  itu,  perhitungan  bagi  hasil  yang kompetitif  dan  pelayanan  yang  sangat  baik  kepada  anggota  memberikan  kepuasan  yang  tinggi. Langkah-langkah  ini  telah  terbukti  sejalan  dengan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  07/DSN-MUI/IV/2000, yang  mengatur  prinsip-prinsip  pelaksanaan  pembiayaan  berbasis  mudharabah.  Dengan  demikian, keselarasan  ini  memberikan  keyakinan  bahwa  lembaga  tersebut  menjalankan  operasionalnya  dengan mematuhi  norma-norma syariah, dan pemberdayaan ekonomi anggotanya  menjadi  fokus utama  yang diperhatikan.

## REFERENCES
[1] Sudin  and  I.  Nurlaeli,  “Analisis  Akad  Qardhul  Hasan  (Studi  Kasus  di  KSPPS  BMT  Mentari  Bumi Purbalingga),” Islam.    J.  Pemikir.  Islam ,  vol.  23,  no.  2,  pp.  239–253,  2022,  doi: 10.30595/islamadina.v23i2.15088.
[2] N.  Asmita,  “Peran  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  dalam  Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi pada BMT Al-Ittihad Rumbai Pekanbaru,” J. An-Nahl , vol. 7, no. 2, pp. 171– 176, 2020, doi: 10.54576/annahl.v6i2.49.
[3] A. Ghofur, Falsafah Ekonomi Syariah . Depok: Rajawali Press, 2018.
[4] F.  Musobih  and  S.  Mukarromah,  “Tinjauan  Syariah  Terhadap  Strategi  Pemasaran  Produk  Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto,” J. Huk. Ekon. Syariah , vol. 2, no. 1, pp. 51–65, 2019, doi: 10.30595/jhes.v2i1.3926.
[5] A.  Mujahadah  and  M.  Yazid,  “Implementasi  Pembiayaan  Akad  Mudharabah  Terhadap  Usaha  Mikro Kecil,” Ecobankers  J. Econ. Bank. , vol. 3, no. 2, pp. 111–117, 2022.
[6] L. Ramadhan, R. N. Aidah, T. Andra, and A. Wiratno, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Pada BMT FEB  UMP,” RATIO  Reviu  Akunt.  Kontemporer  Indones. ,  vol.  4,  no.  2,  pp.  130–138,  2023,  doi: 10.30595/ratio.v4i2.18129.
[7] A. Hakim, A. R. Alhamid, and D. Irawan, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dana Akhirat Arjasari Kabupaten Bandung,” Eco-Iqtishodi J. Ilm. Ekon. dan Keuang. Syariah , vol. 4, no. 1, pp. 11–24, 2022.
[8] Purwanto, Teknik  penyusunan  instrumen  uji  validitas  dan  reliabilitas  penelitian  ekonomi  syariah . Magelang: StaiaPress, 2018.
[9] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan . Bandung: Alfabeta, 2018.
[10] H.  R.  Mahardita,  “Efektivitas  dan  efisiensi  kerja  aparatur  sipil  negara  di  sekretariat  dprd  provinsi Kalimantan Timur,” eJournal  Ilmu Pemerintah. , vol. 5, no. 1, pp. 133–144, 2017, [Online]. Available: https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/Hayuning  Rizki  Mahardita  (02-10- 17-02-37-33).pdf.
[11] M.  Sa’diyah,  “Strategi  Penanganan  Non  Performing  Finance  (NPF)  Pada  Pembiayaan  Murabahah  di BMT,” Conf. Islam. Manag. Account. Econ. Proceding , vol. 2, pp. 179–189, 2019.
[12] S. B. Raharjo and L. Yuliana, “School Management To Achieve Best and Fun School : a Case Study at a Senior Secondary School in Yogyakarta,” J. Pendidik. dan Kebud. , vol. 1, no. 2, pp. 203–217, 2016.
[13] Y. A. Wardana et al. , “Implementasi Pelatihan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk Bagi UMKM di Desa Dukuh,” J. PKM Babakti , vol. 2, no. 2, pp. 91–97, 2022.
[14] D.  Wahyu  Ningtyas,  “Penerapan  Prinsip  5C  Pada  Resiko  Pembiayaan  Murabahah  Di  BMT  Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung,” Musyarakah J. Sharia Econ. , vol. 2, no. 2, pp. 100–108, 2022, doi: 10.24269/mjse.v2i2.6816.
[15] J.  Jumarni  and  L.  Sariani,  “Analisis  Urgensi  Prinsip  5C  (Character,  Capacity,  Capital,  Collateral, Condition)  Dalam  Meminimalisir  Risiko  Pembiayaan  (Studi  Pada  Bmt  As’Adiyah  Sengkang),” Islam. Bank. Financ. , vol. 1, no. 1, pp. 35–52, 2021, doi: 10.30863/ibf.v1i1.3004.
[16] N. Annisah, “Application of The 5C Principle in Providing Financing to BNI Syariah Tomoni,” J. Inst. Sharia Financ. , vol. 4, no. 2, pp. 61–71, 2022, doi: 10.24256/joins.v4i2.3383.