Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 80

## Model Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia dan Malaysia
Panji Adam Agus Putra 1 , Intan Nurrachmi 2 , Azri Bhari 3
1,2 Universitas Islam Bandung
3 Universiti Teknologi Mara Malaysia

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article history: Submitted Apr 23, 2024 Accepted Apr 24, 2024 Published May 30, 2024 Salah satu  isi  dalam  bidang zakat adalah terkait zakat produktif. Zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki tujuan mengentaskan  kemiskinan, membantu orang yang memiliki ekonomi lemah dan mensejahterakan  ekonomi  umat. Pemberian zana zakat secara  produktif  harus  memiliki manajemen yang baik agar tujuan  kegiatan tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik. Indonesia dan Malaysia merupakan negara yang menerapkan konsep zakat produktif. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengelolaan zakat produktif di Indonesia dan di Malaysia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa studi pustaka. Adapun jenis penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model zakat produktif di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu (1) model penyaluran dengan  menggunakan akad qardh al-hasan; (2) model penyaluran zakat dengan  skema akad mudharabah; dan  (3) model penyaluran empowerment circle thought zakat. Adapun model zakat produktif di Malaysia berupa bantuan produktif merujuk kepada bantuan modal sama ada dalam bentuk uang tunai ataupun peralatan bagi membantu golongan asnaf mengubah kehidupan mereka ke arah yang lebih baik. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk jangka panjang. Bantuan bukan produktif pula bersifat jangka pendek bagi membantu asnaf meneruskan
Keywords:
Zakat Produktif Model Zakat Amil Zakat Hukum Ekonomi Syariah
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 81
kelangsungan hidup mereka dengan memenuhi keperluan asas yang diperlukan seperti bantuan perubatan, saran bulanan,
makanan, sewa rumah dan lain-lain.

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu  kewajiban  setiap  muslim  adalah zakat. Zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam karena merupakan ma’lummin al-din bi al- dharurah dan bagian dari pondasi keIslaman ( arkan Islam ) setelah syahadah dan shalat. Di dalam al-Quran, kalimat  perintah  menunaikan zakat selalu disandingkan  dengan  perintah  untuk  mendirikan  shalat (lima waktu) 1 . Sekiranya kurang lebih zakat disebut dalam Al-Quran sebanyak 82 kali dan beriringan  dengan  shalat. Dengan  demikian  pengelolaan zakat haruslah sesuai dengan prinsip syariah 2 . Selain zakat diatur  dalam  ketentuan  syariah (baca: hukum Islam), dalam tataran hokum positif ( qanun wadh’i ) di Indonesia, zakat diberlakukan melalui Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 3 Dalam halini, zakat memiliki  dua  fungsi  penting  dalam  kehidupan umat. pertama , zakat merupakan  perintah Allah dan karenanya  ia mengandung  nilai ibadah ( hablun min Allah ). kedua , zakat mempunyai peranan  penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  umat ( hablun min an- nas ). 4 Secara konseptual, pemberdayaan dana zakat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama, pendayagunaan zakat yang berbasis  sosial, yaitu  melalui penyaluran zakat dalam  bentuk  pemberian  berupa  santunan  guna memenuhi  kebutuhan  konsumtif; kedua , pendayagunaan zakat berbasis pengembangan  ekonomi  dalam  bentuk  pemberian modal usaha  kepada yang berhak menerima zakat (baca: mustahik) baik secara langsung maupun
1 Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, “Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat,” Jurnal AKad 1, no. 1 (2016): 87.
2 Zul Fahmi dan Muh Nashirudin, “Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam,” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 11, no. 2 (2022): 91.
3 Dkk Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, “Rekonstruksi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE) 1, no. 1 (2021): 72. 4 Agus Riyadi, “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif Bank Islam,” Iqtishadia 7, no. 2 (2014): 337.
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 82
tidak langsung, yang pengelolaannya dapat melibatkan baik pihak mustahik langsung atau tidak. Bentuk kedua ini diarahkan pada suatu usaha ekonomi yang bersifat  produktif, sehingga  dikenal  dengan  istilah zakat produktif, yang memiliki  fungsi  meningkatkan  taraf  hidup dan kesejahteraan masyarakat. 5 Konsep zakat produktif  ini  dianggap  penting  karena  pengelolaan zakat dan wakaf  secara  konsumtif  dianggap  kurang  berhasil  dalam pengentasan  kemiskinan  umat Islam. Dalam sejarah  peradaban Islam terlihat  contoh yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab pernah mengatakan  bahwa  tujuan zakat adalah  dalam  rangka  mengubah  seorang mustahik (pihak yang menerima zakat) menjadi  muzaki (pihak yang memiliki kewajiban membayar zakat). Dengan demikian, zakat itu memiliki misi yang mulia yaitu untuk menjadikan si miskin menjadi si kaya sehingga bias menjadi seorang muzaki 6 . Di Indonesia setidaknya terdapat 4 (empat) konsep pengelolaan zakat, yaitu: pertama, konsep pengelolaan zakat konsumtif tradisional, yaitu zakat didistribusikan  dalam  bentuk uang tunai  atau  barang; kedua , konsep konsumtif  produktif, yaitu zakat didistribusikan  dalam  bentuk program insidental seperti program beasiswa dan berbagai  jenis training bagi para mustahik; ketiga, konsep produktif tradisionalis, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk bantuan berupa modal yang digunakan untuk usaha kepada para kelompok  usaha  masyarakat  kelas  bawah  dengan  akad-akad  syariah; dan (4) konsep  produktif  kreatif, yaitu zakat diberikan  kepada  mustahik dalam bentuk pendampingan kegiatan usaha. 7 Konsep ketiga dan keempat yaitu, penyaluran zakat bersifat produktif dengan  cara  menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, baik pengembangan  usaha  ataupun  pembentukan  usaha  bagi para mustahik, dengan  harapan  seorang  mustahik  bias  menjadi  muzaki. Sehingga  dengan zakat produktif  mustahik  bias  lebih  berdaya dan memiliki  penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 8
5 Ulia Rahmatika Muksal, Ayumiati, “Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Laba Usaha Mustahiq,” Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 54.
6 Muslihun, “Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan,” al-Manahij 8, no. 2 (2014): 2.
7 Fahmi Irfanudin, “Pendayagunaan Zakat Produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta  Dalam  Perspektif  Maqā ṣ id Al- Sharī`Ah,” Iqtishoduna 8, no. 2 (2019): 232. 8 Hilman Hakiem Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor,” El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 1 (2021): 104.
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 83
Pola  pendistribusian zakat secara  produktif, yaitu  harta zakat tidak diberikan  secara  langsung  kepada  pihak  mustahik, akan  tetapi oleh pihak amil diberikan  berupa modal usaha  dalam  bentuk  akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, maka disinilah terjadi pro dan kontra diantara para ahli hukum Islam (baca: fukaha). 9
Selain aspek hukum, perlu juga diperhatikan dari aspek manajemen terkait  dengan zakat produktif. Dengan model distribusi yang produktif, tepat  sasaran  serta  berkelanjutan, zakat diharapkan  dapat  meningkatkan kesejahteran dan membebaskan  diri  dari  belenggu  kesengsaraan  ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (mustahik) menjadi muzaki di kemudian  hari. Salah satu  contoh  pendayagunaan zakat secara  produktif dapat  dilakukan  dengan  memberikan  pembiayaan  produktif (modal kerja) kepada  mustahik, memberikan  pelatihan dan pendampingan  kegiatan usaha 10 . Dengan demikian perlu dilakukan manajeman yang baik guna mengelola zakat secara produktif, tentunya mengikuti pola akad-akad syariah yang telah dirumuskan oleh para ulama guna mewujudkan visi misi dari pengelolaan zakat secara produktif.

## 2. METODE
Penelitian  ini  dilakukan  berdasarkan  pendekatan  secara  yuridis normatif, yaitu  dengan  mengkaji  atau  menganalisis data sekunder yang berupa  bahan-bahan  sekunder. Dengan kata lain, penelitian  ini  dipahami sebagai penelitian berdasarkan studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan  sekunder. Jenis data yang dipergunakan  dalam  peneitian  ini  yaitu literatur yang berkaitan dengan zakat produktif baik dari aspek manajemen maupun  hokum  ekonomi  syariah (muamalah).  Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Konsep dan Manajeman Zakat Produktif
Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “ productive” yang berarti  banyak  menghasilkan; memberikan  banyak  hasil; banyak menghasilkan  barang-barang  berharga; yang mempunyai  hasil  baik. 11
9 M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjaun Hukum Islam,” Adl Islamic Economic 2, no. 2 (2021): 184.
10 Johan Wahyu Wicaksono, “Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi,” Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah 2, no. 2 (2019): 9. 11 Joyce M. Hawkins, Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-
Inggris (Oxford: Erlangga, 1996).
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 84
Secara umum produktif berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.” 12 Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil”. 13 Pengertian  produktif  dalam  konteks  ini  lebih  berkonotasi  kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabungkan dengan kata yang  disifati. Dalam halini kata yang disifati  adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.
Dengan kata lain zakat produktif  adalah  pendayagunaan zakat secara  produktif, yang pemahamannya  lebih  kepada  bagaimana  cara  atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara’ . Cara pemberian yang tepat guna, efektif  manfaatnya  dengan sistem yang serba  guna dan produktif, sesuai  dengan  pesan  syariat dan peran  serta  fungsi  social  ekonomis  dari zakat. 14 Zakat produktif  dengan  demikian  adalah  pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya (mustahik) menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan  demikian  adalah zakat di mana harta  atau dana zakat yang diberikan  kepada para mustahik  tidak  dihabiskan  akan  tetapi dikembangkan dan digunakan  untuk  membantu  usaha  mereka, sehingga dengan  usaha  tersebut  mereka  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidup  secara terus-menerus.
Tabel 1 . Perbedaan Zakat Produktif dan Konsumtif No  Perbeda an Zakat Produktif Zakat Konsumtif 1 Pendistr ibusian • Pendistribusian harta zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara  terus  menerus dengan  harta zakat yang telah diterimanya. • Pendistribusian zakat produktif diiringi dengan pembinaan keahlian mustahik, sehingga mereka mampu • Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukan  bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya. • Tidak ada pembinaan dan penanganan  secara
12 Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (Jakarta: LPKN, 2000).
13 Sutan Mohammad Zaim J. S. Badudu, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
14 Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 85
mengembangkan  harta tersebut  sebagai  peluang bisnis. khusus  akan  harta zakat yang telah diberikan kepada mustahik, karena dana zakat yang telah diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik yang habis pakai. 2 Pendaya gunaan • Dana zakat produktif diarahkan pada pengembangan usaha mustahik  sehingga  harta zakat tersebut bias dijadikan modal usaha. • Harta zakat hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mustahik yang menjadi  sebab berhaknya seseorang menerima zakat. 3 Objek • Pemberian modal usaha. • Pemberian pelatihan keahlian.
• Memberikan alat usaha.
• Pembinaan wirausaha.
• Kebutuhan pokok.
• Bantuan biaya obat. • Bantuan biaya sekolah. • Bantuan pembayaran utang.
Sumber : Hilmi Ridho dan Abdul Wadik
Secara  umum  lembaga  pengelola zakat didasarkan  atas  perintah Allah Swt. yang tertuang dalam QS at-Taubah: 60 yang menyebutkan kata- kata " wa al-'amilina 'alaiha ", artinya  adalah  pengurus-pengurus zakat. Saat ini orang-orang yang mengurusi zakat dikenal  dengan  istilah amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pencatatan, perbendaharaan, dan pendistribusian.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah  kegiatan  perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap tiga hal yaitu pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Istilah pengelolaan berasal dari kata kerja mengelola yang artinya  menyelenggarakan  atau  mengendalikan. Dengan  demikian, pengelolaan  berarti proses melakukan  kegiatan  tertentu  dengan menggerakkan  tenaga orang, atau  bias  berarti proses pemberian pengawasan pada segala hal yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian  tujuan. Dalam kaitannya  dengan zakat, pengelolaan  meliputi sosialisasi, pengawasan, pengumpulan, pendayagunaan, dan
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 86
pendistribusian zakat. Sehingga  bias  dipahami  bahwa  pengelolaan zakat produktif  adalah proses sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.
Pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memiliki  makna  bahwa zakat sebagai  asset  suatu  lembaga ekonomi merupakan sumber dana potensial strategis yang memiliki upaya membangun kesejahteraan umat dengan menghimpun dan mengelola zakat secara  efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan  hanya  berbicara  tentang memberdayakan dana zakat dari  muzaki  untuk  tujuan  pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, juga menyangkut pengumpulan, penggunaan, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik.
Pengelolaan yang direalisasikan  dengan  sungguh-sungguh  perlu didukung dengan manajemen yang baik, hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada masa keemasan Islam. Pengelolaan zakat secara  efektif dan efisien  perlu  diatur  dengan  baik dan terencana, karenadalampengelolaan zakat memberikanpenerapanfungsimanajemen modern. Model manajemen modern  dalampengelolaan zakat produktif, setidaknyameliputiempathal, yaituperencanaan, pengelolaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.
Keberhasilan zakat tergantung  kepada  pengelolaan yang mampu bersifat  daya  guna  kepada  mustahik. Harta zakat harus  diberikan  kepada mustahik yang sudah  ditentukan  menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat ialah yang sesuai dengan  tujuan  syariat  secara  tepat  guna. Ada beberapa proses dalam aktivitas  manajemen  pengelolaan  zakat yang telah  digariskan Islam dan telah  dipraktikkan oleh Rasulullah saw., para Sahabat, dan Tabiin. Proses tersebut  meliputi  pengumpulan yang dilakukan oleh amil zakat. Adapun tugas  dari  lembaga amil zakat ialah (1) mendata orang-orang yang wajib zakat (muzaki); (2) menentukan  bentuk  wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan; (3) memungut zakat dari para muzaki. Tentunya, kegiatan  ini  memerlukan  manajemen yang meliputi planning, organizing, directing, dan controlling.
Uraian mengenai menajemen tersebut adalah sebagai berikut: 15 a. Perencanaan ( Planning )
Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan ketetapan tentang  apa yang akan  dilakukan, kapan  akan  dilaksanakan, bagaimana bentuk formatnya, dan siapa yang akan melakukan. Perencanaan yang baik dapat  dicapai  dengan  mempertimbangkan  kondisi  waktu yang akan datang, seperti  pemilihan  tempat  untuk  pelaksanaan  kegiatan yang akan mendatang. Dalam melakukan  perencanaan  ada  beberapa  aspek yang harus  diperhatikan: (1) hasil yang ingin  dicapai; (2) apa yang akan
15 Hilmi Ridho dan Abdul Wadik, Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomic Perspsktif Teoritis, Historis Dan Yuridis (Malang: Literasi Nusantara, 2020).
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 87
dilakukan; (3) waktu dan skala prioritas; dan (4) dana. Perencanaan dengan segala  variasinya  bertujuan  untuk  membantu  mencapai  misi  dari  sebuah lembaga atau organisasi.
b. Pengorganisasian ( Organizing )
Pengorganisasian  adalah  pengelompokan dan pengaturan  sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah  dirumuskan. Di samping  itu,  harus  mengadakan hubungan yang tepat  antara  seluruh  tenaga  kerja  dengan  maksud agar mereka  bekerja  secara  efisien  dalam  mencapai  tujuan yang sudah direncanakan  sebelumnya. Pengorganisasian juga berarti  mengoordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektivitas  sebuah  lembaga amil zakat sangat  ditentukan oleh pengorganisasian  sumber  daya yang dimiliki  untuk  mencapai  tujuannya. Dengan  demikian, semakin terkoordinasi  sumber  daya  manusia dan sumber  daya  materi, maka  akan semakin efektivitas amil zakat tersebut.
Selain itu, sebagai  sebuah  lembaga, Badan Amil Zakat harus mengelola  harta zakat secara  profesional dan berpedoman  aturan-aturan keorganisasian. Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, maka perlu merumuskan  hal-hal  sebagai  berikut. Pertama , adanya  tujuan yang akan dicapai. Kedua ; adanya  penetapan dan pengelompokan  pekerjaan. Ketiga , adanya wewenang dan tanggung jawab. Keempat , adanya hubungan antara satu orang dengan lainnya. Kelima , adanya penetapan tugas untuk orang- orang yang akan melakukan pekerjaan sesuai dengan kapabilitasnya.

## c. Penggerakan ( Directing )
Penggerakan  adalah  suatu  fungsi  bimbingan agar orang atau kelompok  tersebut  mau  untuk  bekerja.  Penekanan yang terpenting  dalam penggerakan  adalah  tindakan  mengarahkan, menggerakkan, dan membimbing agar bekerja dengan baik, tekun, dan tenang, sehingga dapat dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena  dalam  sebuah  hubungan  kerja, diperlukan  prinsip  kekeluargaan yang baik dan normal. Untuk mewujudkan semua ini, diperlukan seorang pemimpin yang mampu  menuntun dan mengawasi  bawahannya, agar mereka yang bekerja sesuai dengan yang diharapkan.
Berkaitan  dengan  pengelolaan zakat, penggerakan  memiliki  peran strategis  dalam  memberdayakan  kemampuan  sumber  daya amil zakat. Dalam konteks ini, penggerakan memiliki fungsi memotivasi para pengelola zakat, sehingga  sumber  daya amil zakat memiliki  disiplin  tinggi  dalam bekerja. Selain itu, penggerakan juga memiliki  peran  dalam  pelaksanaan pengumpulan zakat. Ada tiga strategi dalam  pelaksanaan  pengumpulan zakat. Pertama, pembentukan unit pengumpulan zakat. Kedua, pembukaan tempat penerimaan zakat. Ketiga, pembukaan rekening bank.
d. Pengawasan dan Evaluasi ( Controlling and Evaluation ) Pengawasan  dapat  didefinisikan  sebagai proses untuk  menjamin
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 88
bahwa  tujuan-tujuan  organisasi dan manajemen  tercapai. Ini berkenaan dengan  cara-cara  membuat  kegiatan-kegiatan  sesuai  dengan yang telah direncanakan  sebelumnya. Pengertian  ini  menunjukkan  adanya  hubungan erat  antara  perencanaan dan pengawasan. Oleh sebab  itu, pengawasan mempunyai  peranan  atau  kedudukan yang sangat  penting  dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu tertib, terarah, ataukah tidak.
Telah dipaparkan  sebelumnya  bahwa salah satu  tujuan  dari penerapan  harta zakat secara  produktif  dimaksudkan  untuk  membangun manusia yang dulunya  berstatus  mustahik  pasif  menjadi  mustahik  aktif dengan  harta zakat yang telah  diterimanya, bahkan  nantinya  bias  menjadi muzaki. Namun, proses tersebut  tidak  semudah  membalikkan  telapak tangan, dibutuhkan  perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif . Telah dipaparkan sebelumnya bahwa salah satu tujuan dari penerapan harta zakat secara produktif dimaksudkan untuk membangun manusia yang dulunya berstatus mustahik pasif menjadi mustahik aktif dengan harta zakat yang telah diterimanya, bahkan nantinya bisa  menjadi muzaki. Namun, proses tersebut tidak semudah membalikan telapak tangan, dibutuhkan perencanaan yang matang dan pengawasan yang efektif. Dalam hal ini ada dua sifat dalam pengawasan. Pertama, pengawasan bagi pihak amil agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua, pengawasan terhadap mustahik, pengawasan ini meliputi beberapa hal, yaitu pengawasan dana zakat, kemampuan mustahik dalam menggunakan dana zakat.
Dengan  adanya  pengawasan  ini  diharapkan dana yang tersalurkan mustahik  benar-  benar  dimanfaatkan  sesuai  dengan  kebutuhan  kepada akhirnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi para mustahik. Penyaluran dana kepada  mustahik  dilakukan  sampai  mereka  benar-benar mampu secara mandiri untuk mengelola harta zakat secara produktif. Akan tetapi, kinerja mereka juga harus dipantau agar kondisi dan kemampuannya terus  meningkat  dengan  cara  mengevaluasi  setiap  aktivitasnya. Hal ini dilakukan, untuk  mengukur  sejauh mana kemampuan  mustahik  dalam mengelola dan mengembangkan  usaha  dari modal dana zakat. Dengan metode  evaluasi, sudah  bias  diketahui  apakah  mustahik  sudah  mampu mandiri  dalam  mengelola  usaha  secara  produktif  ataukah  masih  butuh bantuan.

## Model Pengelolaan Zakat Produktif Di Indonesia
Zakat yang merupakan symbol dari fiscal policy dalam Islam merupakan  sarana  pertumbuhan  ekonomi dan sekaligus  mekanisme yang bersifat built-in untuk  tujuan  pemerataan  penghasilan dan kekayaan. Di samping itu ketentuan zakat yang berupa persentase dari nishab dan bukan jumlah uang tertentu, juga menunjukan  betapa  system  nilai  ini  tidak
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 89
terpengaruh oleh laju  inflasi  karena  secara  otomatis  dapat  mengikuti fluktuasi infasi. 16
Ini berarti  bahwa, menurut  aksioma  keseimbangan/  kesejajaran, 17 zakat kebal  terhadap  pengaruh  adanya infasi  tersebut, artinya, dana zakat berdiri independent, tidak  akan  dipengaruhi oleh keadaan  apapun. Oleh sebab  itu, dengan dana zakat, sebenarnya  potensi  pertumbuhan  ekonomi akan sangat terbuka lebar. Terlebih menurut Qadir A. Azizy jika penyaluran dana  zakat sudah  tidak  lagi  konsumtif (untuk  segera  habis), akan  tetapi untuk  dikelola yang dapat  berkembang dan dananya  menjadi modal bagi mereka yang semula masuk kategori miskin untuk kemudian dalam waktu tertentu akan berubah menjadi muzaki. 18
Dengan kata lain, sudah  saatnya  kita  memikirkan (kembali) alokasi dana zakat yang demikian  besarnya kearah produktif. Untuk  membantu dan menunjang  keberhasilan  pelaksanaan program pembangunan  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, yang menjadi  cita-cita  Islam dan negara Indonesia hingga  saat  ini  masih  jauh  dari  harapan, untuk  terus- menerus diperjuangkan.
Di Indonesia, pendayagunaan  dari  konsumtif  ke  produktif di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27 menyebutkan  bahwa: “zakat dapat  didayagunakan  untuk  usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Ketentuan ini juga diatur lebih lanjut dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 32-34. 19
Penyaluran zakat secara  produktif  tetap  bias  dilalukan  sekalipun koleksi dana zakat tidak  banyak  atau  keperluan  dasar  masyarakat miskin belum  sepenuhnya  terpenuhi. Yang terpenting  adalah modal dana zakat haruslah  ditunjukkan  untuk  kemaslahatan  golongan  mustahik  sesuai dengan ketentuan syariat, karena sudah sewajarnya model distribusi zakat dikembangkan  untuk masa depan yang lebih  baik demi tercapainya ekonomi mustahik yang mapan. Ada 3 (tiga) model penyaluran harta zakat produktif yang bisa diterapkan, antara lain 20 :
a. Model Penyaluran Zakat denganAkad Qardh al-Hasab
16 Alwi Shihab, Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama (Bandung: Mizan, 1999).
17 Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
18 Qadir A Azizy, Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
19 Akmal Bashori, Metodologi Zakat Kontemporer (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018).
20 Wadik, Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomic Perspsktif  Teoritis, Historis Dan Yuridis .
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 90
Dalam model ini amil bertindak  sebagai kreditur (orang yang meminjamkan modal) dan mustahik bertindak sebagai debitur (orang yang berutang). Praktiknya, amil meminjamkan sejumlah dana kepada mustahik sebagai modal usaha  dengan  perjanjian  mengembalikan  pinjaman  tersebut tanpa adanya bunga, sedangkan angsurannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan mustahik. Sistem jangka waktu inilah yang membedakan antara akad qardh al-hasan dengan akad pinjaman lainnya. Oleh karena itu, akad qardh al-hasan sering disebut sebagai pinjaman lunak ( soft and benevolent load ), sebagai  dipakai  ketika  ada  peminjam yang di dalamnya  terkandung banyak  kebaikan dan toleransi, seperti  jangka  waktu  pengambilan yang relatif  lama dan besarannya  angsuran  disesuaikan  dengan  kemampuan orang yang meminjam.
Sedangkan dana angusuran  dari  mustahik  tersebut  harus  segera disalurkan  kepada  mustahik lain yang sebelumnya  tertunda  haknya. Dengan kata lain, dana tersebut  tidak  boleh  dimasukkan  kedalam kas Baitulmal, baik  untuk  disimpan, dimiliki oleh Lembaga, ataupun  dimiliki oleh amil. Dengan demikian, dana dengan sistem bergulir ini tetap menjadi milik  mustahik  secara  bergiliran dan amil hanya  bertindak  sebagai mediator.
Adapun alur skema model pengelolaan zakat produktif dengan akad qardh al-hasan adalah sebagai berikut:
1) Muzaki membayar zakat kepada BAZNAS atau LAZ.
2) BAZNAS atau LAZ menyalurkankepadamustahik 1 untuk modal usaha.
3) Usaha rugi, mustahiktidakperlumengembalikan modal.
4) Usaha untung, mustahikmengembalikan modal kepada BAZNAZ atau LAZ.
5) BAZNAS atau LAZ menerima modal kembalidarimustahik yang untung,
6) BAZNAS atau LAZ menyalurkan modal kembalikepadamustahikuntukmenambah modal.
7) BAZNAS atau LAZ menyalurkan modal kembalikedapamustaik 2 untukdimanfaatkasebagai modal usaha dan begituseterusnya.
Pemberian modal usaha yang bersifat tamlik, para ulama sepakat membolehkan  karena pada dasarnya  harta zakat adalah  milik para mustahik, baik  digunakan  secara  konsumtif  ataupun  dijadikan  sebagai modal  usaha oleh mereka. Sementara sistem pemberian  secara  pinjaman ( qardh al-hasan ), sebagaimana ulama memberikan perincian sebagai berikut:
1) Kebutuhan primer yang menyangkut  sandang, pangan, papan harus  menjadi  prioritas, karena  hal  itu  sifatnya  mendesak  untuk  segera dilaksanakan. Distribusi konsumtif ini, hanya bisa diberikan kepada orang- orang yang tidak bisa mengembangkan usahanya, seperti para fakir miskin yang cacat  fisik  atau mental. Sehingga  mereka  bisa  diberikan  harta zakat secara  langsung yang dapat  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 91
hidupnya. Apabila  masih  tersisa, maka dana tersebut  dialokasikan  kepada yang mempunyai  keahlian agar bisa  dikembangkan dan diproduktifkan. Pendistribusian semacam ini bisa diwujudkan melalui berbagai bidang.
2) Dana bergulir, artinya  pemberian dana zakat produktif merupakan aset yang harus  dipertahankan oleh mustahik zakat dan bisa dikembangkan; sehingga  melalui dana zakat produktif  bisa  dijadikan sebagai sarana dana bergulir dari mustahik satu kemustahik lainnya dengan model yang sama  sehingga  pengentasan  kemiskinan  sedikit demi sedikit akan berkurang.
b. Model Penyaluran Zakat dengan Akad Mudharabah Dalam model ini amil bertindak sebagai pemilik modal ( shahib al-mal ) dan mustahik sebagai pengelola ( mudharib ). Aplikasinya, amil memberikan harta zakat kepada  mustahik  sebagai modal dalam  mengelola  usahanya. Jika ada syarat-syarat tertentu dalam akad mudharabah , seperti jenis usaha, objek usaha, maka disebut dengan akad mudharabah muqayyadah . Sistem ini dikenal  dengan sistem bagi  hasil dan bagi  rugi ( profit and loss sharing ). Karena itu  kedua  belah  pihak  harus  menetapkan  kesepakatan  tentang persentase  keuntungan  usaha, misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk mustahik. Keuntungan  tersebut  harus  dimasukkan  dalam  pendapat Lembaga zakat dan dapat  disalurkan  kembali kepada  mustahik yang lain. Akan tetapi  jika  usaha  tersebut  mengalami  kerugian, maka  ditanggung Bersama, artinya pihak amil tidak menuntut harta apapun termasuk modal dari mustahik yang mengalami kerugian dalam usahanya.
Adapun alur skema model pengelolaan zakat produktif dengan akad mudharabah adalah sebagai berikut:
1) Muzaki membakar zakat ke BAZNAS atau LAZ.
2) BAZNAS atau LAZ menyalurkankepadamustahikuntuk  modal usaha.
3) Usaha untung dan rugiditanggung Bersama, keduanyaharusmenetapkanpresentasekeuntunganusaha.
4) BAZNAS atau LAZ menerima modal kembalisekaliguspresentasekeuntunganusaha.
5) BAZNAS atau LAZ memilihmenyalurkan modal kembalikepadamustahikuntukmenambah modal.
6) BAZNAS atau LAZ memilihmenyalurkan modal kembalikepadamustahik 2 untukdimanfaatkansebagai modal usaha dan begituseterusnya.
7) Jika usaharugi, mustahiktidakperlumengembalikan modal.
c. Model Penyaluran Empowerment Cricle Thought Zakat
Dalam model ini, amil sebagai  pengelola zakat melakukan  analisis kepada  subjek  binaannya  atau  menerima  permohonan  dari  mustahik. Setelah dilakukan  analisis, amil memberikan  atau  menggulirkan modal usaha yang telah  diselenggarakan  kepada  mustahik  terpilih  untuk
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 92
dilakukan  pemberdayaan. Dalam menjalankan  usahanya, mustahik didampingi oleh tim  pengembangan  ekonomi  dari  lembaga amil zakat nasional  hingga  usaha yang dijalankan  mustahik  benar-benar  berkembang dan berdampak pada pertumbuhan dan peningkatan ekonomi mustahik.
Di saat  mustahik  sudah  mengalami  peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, maka  mustahik  wajib  menggulirkan modal usaha yang telah diterimanya di awal kepada mustahik berikutnya melalui BAZNAS, tetapi dengan  catatan, di saat  itu  mustahik  harus  menjadi  muzaki. Setelah itu, BAZNAS kembali  mengelola modal tersebut  untuk  kepentingan pemberdayaan pada mustahik lain dengan proses yang sama  seperti mustahik terpilih, mulai dari pendampingan, analisis pengembangan usaha, analisis  bisnis, dan lain sebagainya. Setelah mengalami  peningkatan dan pertumbuhan  ekonomi, maka  mereka  harus  kembali  menggulirkan dana tersebut  kepada  mustahik lain melalui BAZBAS lagi. Dengan  demikian, yang terjadi BAZNAS melakukan  pemberdayaan  hingga para mustahik menjadi muzaki dan begitu seterusnya.
Adapun alur  skema model pengelolaan zakat produktif  dengan Model Empowerment Circle Thought Zakat adalah sebagai berikut:
1) Muzaki membayar zakat melalui amil zakat (BAZNAZ dan LAZ).
2) Amil zakat (BAZNAS dan LAZ) mendayagunakan  harta zakat, infak, dan sedekah  dengan  cara  memberdayakan  mustahik  melalui program-program produktif hingga mustahik menjadi orang yang berdaya (muzaki).
3) Mustahik yang sudah  terberdayakan (muzaki) dengan  sejumlah usaha  produktifnya, harus  menginfakkan  sebagian  dari  penghasilannya melalui amil zakat yang serata dengan modal awal.
4) Amil zakat menyalurkan  kembali modal sebelumnya  kepada mustahik 2 untuk  dijadikan modal usaha  produktif agar bisa  menjadi muzaki terberdayakan sebagaimana mustahik 1.
5) Mustahik 1 dan 2 pada ahkirnya  menjadi  muzaki yang terberdayakan dan posisinya serata dengan muzaki yang berdaya dalam hal sama-sama  wajib  mengeluarkan zakat. Inilah model pneyaluran empowerment circle thought zakat yang menekankan  pemberdayaan  dengan pola dana bergulir.
Dari ketiga  skema yang diuraikan di atas, tampak  jelas  bahwa angsuran dan keuntungan yang didapatkan  bukan  menjadi  lembaga pengelola zakat, amil hanya  bertindak  sebagai mediator yang berusaha mengurus  perputaran modal zakat agar produktif dan berkembang. Sehingga  tujuan  dari  pemanfaatan dana zakat untuk  menujang kemakmuran  masyarakat agar bernar-benar  terealisasi. Dari sini juga menunjukkan bahwa permodalan dana zakat secara produktif menjadi satu model distribusi bagi peningkatan kemakmuran masyarakat, sebab bantuan modal dari dana zakat merupakan  bukti  riil  dalam  menggerakkan perekonomian, khususnya masyarakat fakir miskin.
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 93

## Model Pengelolaan Zakat Produktif Di Malaysia
Di Malaysia, pengurusan zakat terletak di bawah  bidang  kuasa dan tanggung  jawab  negeri-negeri. Bagi kebanyakan negeri, pengurusan zakat terletak di bawah Majlis Agama Islam Negeri-negeri (MAIN) dan setengah negeri agak  tersendiri  dari  pada MAIN. Segala dasar dan kegiatan  Majlis Agama Islam di sebuah negeri dilaksanakan melalui Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri dan dipertanggungjawabkan kepada MAIN. Ini adalah terletak di bawah Duli Yang Maha Mulia (DYMM) Sultan/Raja atau Yang Dipertuan  Agong yang mana ia  bertanggungjawab  keatas  segala  urusan berkaitan  dengan  kegiatan Islam di negeri berkenaan  termasuklah  dalam pengendalian urusan zakat 21
Kebanyakan institusi zakat negeri-negeri dan unit baitulmal di bawah Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia, mempunyai skim dan bentuk bantuan  atau  sumbangan Pendidikan tertentu  kepada  golongan asnaf khususnya fakir dan miskin seperti  bantuan  persekolahan, bantuan melanjutkan  pelajaran  ke  Institut  Pengajian Tinggi Tempatan (IPT), beasiswa kecil pelajaran, bantuan kepada sekolah pondok dan juga bantuan pengajian  tinggi  keluar negara (Dasar Agihan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat  Melayu Kelantan, 1994; Hak  Asnaf: Asnaf Fakir dan Miskin, Pusat Urus Zakat Pulau Pinang; Bantuan: Pendidikan, Lembaga Zakat Selangor; Skim Bantuan, Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman; Buku Panduan Skim Agihan Bantuan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu). 22 Impak kepada usaha-usaha seperti ini, ia seharusnya dapat menaikkan lagi martabat, memperbaiki taraf hidup, melahirkan lebih banyak lagi pelajar asnaf yang berjaya di dalam dan luar negara seterusnya menjadikan Malaysia sebagai  sebuah negara yang kurang  masalah  dalam keciciran pelajaran.
Di Malaysia terdapat dua bentuk bantuan zakat yang disediakan oleh pihak institusi zakat yaitu bantuan produktif dan bantuan bukan produktif. Bantuan  produktif  merujuk  kepada  bantuan modal samaadadalambentuk uang tunai  atau pun peralatan  bagi  membantu  golongan asnaf mengubah kehidupan mereka kearah yang lebih baik. Bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk jangka panjang. Bantuan bukan produktif pula bersifat jangka pendek  bagi  membantu asnaf meneruskan  kelangsungan  hidup  mereka
21 Ahmad Shahir Makhtar & Adibah Abdul Wahab, “Pengurusan Zakat Di Negeri Selangor,” Isu Dan Cabaran. Prosiding Konvensyen Perancangan & Pengurusan Harta Dalam Islam (2010): 33.
22 S. M Rahman, A. A., & Anwar, “Dana Zakat Dalam Pendidikan Asnaf  DanSumbangannya Terhadap Ekonomi Malaysia.,” Prosiding PERKEM 1, no. 8 (2014): 2018–2015.
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 94
dengan  memenuhi  keperluan  asas yang diperlukan  seperti  bantuan perubatan, saran bulanan, makanan, sewa rumah dan lain-lain. 23 Inisiatif institusi zakat di Malaysia dalam usaha mentransformasikan asnaf daripada  kelompok  bukan  produktif  kepada  kelompok  produktif, pihak institusi zakat telah memperkenalkan bantuan modal buat asnaf yang berminat  untuk  menceburi  sector  keusahawanan. Ia  bertujuan  untuk membantu golongan asnaf yang berminat dalam bidang keusahawanan atau perniagaan yaitu dari aspek modal perniagaan. Bantuan ini juga membantu asnaf mempertingkatkan  lagi  perniagaan  mereka  bagi yang telah memulakan perniagaan. 24
Majlis Agama Islam Negeri Sembilan merupakan  institusi zakat pertama yang memperkenalkan  bantuan  seumpama  ini di Malaysia yaitu pada tahun 2004. 25 (Wan Sabri 2009). Kemudian, usaha tersebut telah diikuti oleh  institusi zakat lain seperti di Selangor, Wilayah Persekutuan dan Terengganu. Selangor dan Wilayah Persekutuan dilihat lebih agresif dalam melaksanakan program ini  berkemungkinan  disebabkan  jumlah  kutipan dana zakatnya yang lebih tinggi serta sumber kaki tangan yang mencukupi dan berkemahiran dalam mengendalikan program usahawan asnafini. 26 Tabel 2 : Perbandingan Agihan Zakat di Indonesia dan Malaysia No Jenis Agihan di Indonesia Jenis Agihan di Malaysia 1 Komsumtif  uang tunai  atau barang  (konsumtif tradisional) Bukan produktif (jangka pendek) bantuan uang tunai, baucarbelian barangan atau barangan keperluan 2 beasiswa dan berbagai jenis Bantuan  biasiswa untuk  pengajian
23 Nurhanie Mahjom dan Zuriadah Ismail Fatimah Salwa Abd Hadi, “Prestasi Bukan Kewangan Dan Persepsi Usahawan Asnaf Zakat Terhadap Program Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat Produktif,” Prosiding, International Conference on Masjid. (2014).
24 Dkk Dayang Shobihah Abang Abai, “Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf Dan Pencapaian Usahawan Asnaf Di Malaysia: Kajian Empirikal,” Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 1 (2020). 25 Wan Sabri Wan Husin, “Peranan Baitulmal Dalam Membangun Ekonomi Asnaf: Pengalaman Di Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor,” Prosiding, Kongres Ekonomi Islam ke-3, YaPEIM dan JAKIM, 12-15 Januari 2009, Kuala Lumpur (2009).
26 Azman Abd Rahman, “Keberkesanan Program Usahawan Asnaf Oleh Institut Zakat Dalam Menginterpretasikan Keharmonian Ummah,” Prosiding, International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization, 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia (2014).
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 95
training (konsumtif produktif) dan latihan kemahiran 3 Produktif Bantuan berupa modal kelompok usaha  masyarakat kelas bawah (produktif tradisionalis) Produktif (jangka panjang) Bantuan permulaan perniagaan asnaf 4 Pendampingan kegiatan usaha (produktif kreatif) Bantuan  keuangan pengembangan perniagaan yang berpotensi

## 4. KESIMPULAN
Zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif dengan memberikan modal kepada  pihak  mustahik  untuk  dikembangkan  dalam bentuk  usaha, dan nantinya  hasil  dari  usaha  itu  dapat  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan yang akan  mendatang.  Kegiatan  ini  memerlukan manajemen yang meliputi planning, organizing, directing, dan controlling . Model zakat produktif di Indonesia dapat dilakukan dengan 3 model, yaitu (1) model penyaluran  dengan  menggunakan  akad qardh al-hasan ; (2) model penyaluran zakat dengan  skema  akad mudharabah ; dan (3) model penyaluran empowerment circle thought zakat . Adapun model zakat produktif di Malaysia berupa bantuan produktif merujuk kepada bantuan modal sama ada dalam bentuk uang tunai ataupun peralatan bagi membantu golongan asnaf mengubah  kehidupan  mereka  kearah yang lebih  baik. Bantuan  ini biasanya diberikan dalam bentuk jangka panjang. Bantuan bukan produktif pula bersifat  jangka  pendek  bagi  membantu asnaf meneruskan kelangsungan  hidup  mereka  dengan  memenuhi  keperluan  asas yang diperlukan  seperti  bantuan  perubatan, saran bulanan, makanan, sewa rumah dan lain sebagainya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Arifai, M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad. “Zakat Produktif Dalam Tinjaun Hukum Islam.” Adl Islamic Economic 2, no. 2 (2021): 184. Asnaini. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Azizy, Qadir A. Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Perkembangan Ekonomi Umat . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Bashori, Akmal. Metodologi Zakat Kontemporer . Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.
Dayang Shobihah Abang Abai, Dkk. “Bentuk Bantuan Modal Agihan Zakat Asnaf Dan Pencapaian Usahawan Asnaf Di Malaysia: Kajian
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah| 96
Empirikal.” Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH) 5, no. 1 (2020).
Fajri, Ar Royyan Ramly dan Ikhsan. “Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat.” Jurnal AKad 1, no. 1 (2016): 87.
Fatimah Salwa Abd Hadi, Nurhanie Mahjom dan Zuriadah Ismail. “Prestasi Bukan Kewangan Dan Persepsi Usahawan Asnaf Zakat Terhadap Program Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat Produktif.” Prosiding, International Conference on Masjid. (2014). Irfanudin, Fahmi. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dompet Dhuafa Yogyakarta Dalam Perspektif Maqā ṣ id Al- Sharī`Ah.” Iqtishoduna 8, no.
2 (2019): 232.
J. S. Badudu, Sutan Mohammad Zaim. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
Joyce M. Hawkins. Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris . Oxford: Erlangga, 1996. Muh Nashirudin, Zul Fahmi dan. “Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam.” IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita 11, no. 2 (2022): 91. Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, Dkk. “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE) 1, no. 1 (2021): 72. Muhammad Danuludin, Ibdalsyah, Hilman Hakiem. “Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Untuk Usaha Mikro Mustahik Di Era
Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota
Bogor.” El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam 4, no. 1 (2021): 104.
Muksal, Ayumiati, Ulia Rahmatika. “Peran Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Laba Usaha Mustahiq.” Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam 9, no. 1 (2023): 54. Muslihun. “Dinamisasi Hukum Islam Di Indonesia Pada Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif: Sebuah Studi Perbandingan.” al-Manahij 8, no. 2 (2014): 2.
Naqvi, Syed Nawab Haider. Menggagas Ekonomi Islam . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Rahman, A. A., & Anwar, S. M. “Dana Zakat Dalam Pendidikan Asnaf DanSumbangannya Terhadap Ekonomi Malaysia.” Prosiding PERKEM 1, no. 8 (2014): 2018–2015.
Rahman, Azman Abd. “Keberkesanan Program Usahawan Asnaf Oleh Institut Zakat Dalam Menginterpretasikan Keharmonian Ummah.” Prosiding, International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization, 4-5 March 2014, Kuala Lumpur, Malaysia (2014). Riyadi, Agus. “Manajemen Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Perspektif
Volume 5 No. 1 Mei 2024 P-ISSN: 2746-153X E-ISSN: 2746-2838 DOI: 10.54396/qlb.v5i1.1222

## QULUBANA
Qulubana: Jurnal Manajemen Dakwah | 97
Bank Islam.” Iqtishadia 7, no. 2 (2014): 337. Save M. Dagun. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan . Jakarta: LPKN, 2000. Shihab, Alwi. Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama . Bandung: Mizan, 1999. Wadik, Hilmi Ridho dan Abdul. Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomic Perspsktif Teoritis, Historis Dan Yuridis . Malang: Literasi Nusantara,
2020.
Wahab, Ahmad Shahir Makhtar & Adibah Abdul. “Pengurusan Zakat Di Negeri Selangor.” Isu Dan Cabaran. Prosiding Konvensyen Perancangan &
Pengurusan Harta Dalam Islam (2010): 33. Wan Sabri Wan Husin. “Peranan Baitulmal Dalam Membangun Ekonomi Asnaf: Pengalaman Di Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor.” Prosiding, Kongres Ekonomi Islam ke-3, YaPEIM dan JAKIM, 12-15 Januari 2009, Kuala Lumpur (2009).
Wicaksono, Johan Wahyu. “Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi.” Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syari’ah 2, no. 2
(2019): 9.