## PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS DAN NILAI LUHUR BANGSA: ANALISIS TENTANG PERAN PANCASILA SEBAGAI MODAL SOSIAL BERBANGSA DAN BERNEGARA

## Susanto

## Abstract
Pancasila  is  the  highest  value  of  ideology  compared  to  other  ideologies.  Even, Pancasila is the source of all sources of law. Crisis of identity that struck Indonesia nowadays, is one manifestation of the weakening values of Pancasila ideology which caused by a lack of trust in the implementation of Pancasila as social capital state and nation. The capitalism and fundamentalism appear as a manifestation of the faint of national identity. It showed by some cases, such as the emergence of separatist movements and corruption. Riots or small-scale conflicts or individual can develop into large-scale conflict or SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) which result damage of public facilities and infrastructure. Since the Orde Lama, Orde Baru, until the Reformation, the Pancasila ideology has a very different role. The Era of Orde Lama is the beginning of the birth of Pancasila and in the Orde Baru, Pancasila was used as a tool to maintain power, and finally the Reformation where the appreciation of Pancasila values increasingly faded because of distrust and so it raises the capitalism and fundamentalism.  A  suggestion  to  minimize  crisis  of  national  identity  is  by  awareness  of meaning and values contained in the Pancasila ideology. We should return to the real values of the Pancasila.
Keywords: pancasila, social capital, trust, ideology

## A. PENDAHULUAN
Sejak  awal  kelahiranya  tanggal  1 Juni 1945, Pancasila dimaksudkan sebagai dasar  falsafah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia atau lebih dikenal sebagai Dasar Negara  ( Philosofische  Grondslag ). Arti penting  Pancasila  merupakan  salah  satu tolok  ukur  dan  pegangan  hidup  bagi kehidupan  bermasyarakat.  Sebagai  dasar negara,  Pancasila  tercantum  dalam  Alenia IV  Penyusunan  Undang-undang  Dasar 1945  yang  merupakan  landasan  yuridis konstitusional  dan  dapat  disebut  juga sebagai  ideologi  negara  (Budiyanto,  2004: 151). Kehidupan masyarakat pasca kemerdekaan  pada  tahun  1945,  Pancasila memegang peranan penting di setiap gerak, arah  dan  cara  kita  juga  harus  senantiasa dijiwai oleh Pancasila.
Nilai-nilai  Pancasila  sebagai  dasar filsafat  negara  Indonesia  pada  hakikatnya merupakan  suatu  sumber  dari  segala sumber  hukum  dalam  negara  Indonesia. Sebagai  suatu  sumber  dari  segala  sumber hukum  secara  objektif  merupakan  suatu pandangan  hidup,  kesadaran,  cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi kejiwaan,  serta watak/sifat  bangsa Indonesia,  yang  pada  tanggal  18  Agustus 1945  telah  dipadatkan  dan  diabstraksikan
oleh  para  pendiri  negara  menjadi  lima  sila dan  ditetapkan  secara  yuridis  formal menjadi  dasar  filsafat  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Hal  ini  sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 (Kaelan, 2008: 77).
Pergerakan  yang  muncul  saat  itu memang  menjadikan  Pancasila  sebagai pondasi  berdirinya  sebuah  pergerakan. Para  pemuda  yang  antusias dengan pergerakan  tersebut  mempunyai  jiwa  satu rasa dan satu nasib berdasarkan nilai yang terkandung  di  dalam  ideologi  Pancasila. Seiring  berkembangnya  zaman,  nilai  yang terkandung dalam ideologi tersebut semakin sempit dan mulai terkikis. Adanya paham  yang  masuk  seperti  globalisasi, menguatnya  paham  fundamentalisme  saat ini  yang  mampu  mengikis  rasa  solidaritas dan mampu merubah paradigma masyarakat  terhadap  ideologi  Pancasila. Dalam  situasi  kehidupan  yang  demikian, mutlak diperlukan adanya paradigma kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang dapat  dijadikan  pegangan  masyarakat Indonesia.  Nilai-nilai  solidaritas  sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial, kerukunan,  tenggang  rasa,  dan  rasa  cinta tanah  air  yang  pernah  dianggap  sebagai
kekuatan  pemersatu  dan  ciri khas  bangsa Indonesia,  dan  semakin  pudar  bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme dan fundamentalisme.
Kompleksitas adanya krisis identitas bangsa  seperti  yang  dikemukakan  di  atas berdampak
dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Moral  masyarakat  yang  semakin  terkikis oleh  karena  masuknya  paham  atau  ajaran baru, membuat mereka mempunyai pandangan sempit terhadap nilai Pancasila, meskipun  masih  ada  sebagian  masyarakat yang  menganggap  Pancasila  itu  sebagai ideologi dasar pembentukan negara Indonesia. Pada masa Orde Lama, Pancasila  dijadikan  sebagai  kultur  individu terhadap  pembentukan  bangsa.  Sebagai nilai  luhur  yang  merupakan  ideologi masyarakat, Pancasila memberikan keyakinan  kepada  masyarakat  bahwa Pancasila  merupakan  kebanggaan bangsa dan  sebagai  pemersatu  bangsa.  Namun, ada  beberapa  peristiwa  pada  masa  Orde Lama  yang  mengaburkan  nilai  identitas bangsa  itu  sendiri,  yaitu  Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin,  Pelaksanaan  UUD  Sementara 1950,  Nasakom  dan  Pemberontakan  PKI 1965. Sedangkan pada masa Orde Baru, di sini terjadi kekuasaan yang otoritarian yaitu kekuasaan  yang  bertumpu  pada  pemimpin
negara  dalam  hal  ini  adalah  presiden Soeharto, sistem ini cenderung bertentangan  dengan  demokrasi  dimana keterlibatan  individu  dalam  melaksanakan pemerintahan  sangatlah  terbatas.  Tingkat korupsi  yang  tinggi  merupakan  salah  satu contoh  dari  pelaksanaan  kekuasaan  yang otoritarian.
Beberapa model
maupun pembahasan tentang Pancasila dan pemaparan tentang adanya ideologi sebagai  dasar  negara,  tidak  lepas  pula dengan  adanya  peran  modal  sosial  ( social capital )  dalam  pembentukan  masyarakat yang  berbangsa  dan  berbudaya.  Modal sosial  menjelaskan  adanya  sebuah  hak hakiki  yang  dimiliki  oleh  masyarakat sebagai  cerminan  dalam  pembentukan nilai-nilai  tersebut.  Salah  satu  dari  wujud modal  sosial  tersebut  adalah  kepercayaan ( trust ).  Disebutkan  bahwa  kepercayaan merupakan  satu  modal  yang  paling  dasar dalam  pembentukan  ideologi  tersebut. Masyarakat yang mempunyai kecenderungan  dan  terlalu  bersemangat untuk  mengadopsi  sebuah  nilai-nilai  baru yang muncul dari paham yang masuk saat ini,  membuat  hidup  masyarakat  lebih menggantungkan terhadap nilai yang masuk  tersebut,  seperti  paham  globlaisasi dan fundamentalis.

## B. PEMBAHASAN B.1. Peran  Pancasila  sebagai  Identitas dan Nilai Luhur Bangsa
Pancasila merupakan dasar pembentukan Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  (NKRI).  Pancasila  pun  harus diwariskan  kepada  generasi  muda  bangsa Indonesia  berikutnya  melalui  pendidikan. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan  budaya  luhur  bangsanya.  Oleh karena  itu,  perlu  ada  upaya  pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila yang dilaksanakan dalam pendidikan formal (sekolah). Sebagai dasar negara,  Pancasila  mempunyai  kekuatan mengikat  secara  yuridis. Seluruh  tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis- konstitusional  pada  dasarnya  tidak  berlaku dan  harus  dicabut.  Dengan  demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa
telah  menjadi  moral  negara  (Dipoyudo: 1984). Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah  menjadi  sumber  tertib  negara  dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan  negara  dalam  segala  bidang kehidupan (A. T. Soegito, dkk, 2009: 6). Pelaksanaan  Pancasila  pada  masa reformasi  cenderung  meredup  dan  tidak adanya  istilah  penggunaan  Pancasila sebagai propoganda praktik penyelenggaraan  pemerintahan.  Hal  ini terjadi  lebih  dikarenakan  oleh  adanya globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini.  Masyarakat  terbius  akan  kenikmatan hedonisme  yang  dibawa  oleh  paham  baru yang  masuk  sehingga  lupa  dari  mana,  di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup.  Seakan-akan  mereka  melupakan bangsanya  sendiri  yang  dibangun  dengan semangat  juang  yang  gigih  dan  tanpa memandang perbedaan.
Dalam
perkembangan  masyarakat  yang  secara kultur, masyarakat lebih cenderung menggunakan  Pancasila  sebagai  dasar pembentukan  dan  penggunakan  setiap kegiatan  yang  mereka  lakukan.  Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat “kerakyatan”, artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat  mempunyai  kedudukan  dan hak yang sama. Dalam menggunakan hak- haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan  kepentingan  negara dan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan,  hak  serta  kewajiban  harus seimbang  dan  tidak  memihak  ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam pokok-pokok kerakyatan, masyarakat dituntut untuk saling menghargai  dan  hidup  bersama  dalam lingkungan  yang  saling  membaur  dan  bisa membentuk  sebuah  kepercayaan  (trust) sebagai  modal  untuk  membangun  bangsa yang  berjiwa  besar  dan  bermoral  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam ideologi Pancasila.
Pancasila  disebut  sebagai  identitas bangsa dimana Pancasila mampu memberikan  satu  pertanda  atau ciri  khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini  yang  mendorong  bagaimana  statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila  tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang bermakna  sangat  luas  dan  tidak  memihak terhadap  satu  golongan  ataupun  individu tertentu.  Unsur  pembentukan  Pancasila berasal  dari  bangsa  Indonesia  sendiri. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur  bangsa  yang  tercipta  merupakan sebuah  kekayaan  yang  dimiliki  dan  tidak bisa  tertandingi.  Di  Indonesia  tidak  pernah putus-putusnya  orang  percaya  kepada Tuhan, hal tersebut terbukti dengan adanya tempat  peribadatan  yang  dianggap  suci, kitap  suci  dari  berbagai  ajaran  agamanya, upacara keagamaan, pendidikan keagamaan, dan lain-lain merupakan salah satu  wujud  nilai  luhur  dari  Pancasila khususnya sila ke-1.
Bangsa  Indonesia  yang  dikenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut terhadap  sesama  mampu  memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan Pancasila,  hal  ini  terbukti  dengan  adanya
pondok-pondok  atau  padepokan  yang dibangun mencerminkan kebersamaan dan sifat  manusia  yang  beradab.  Pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian  nilai-nilai  luhur  tersebut  adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan  itu  sendiri.  Pandangan  hidup berfungsi  sebagai  kerangka  acuan  baik untuk  menata  kehidupan  diri  pribadi maupun  dalam  interaksi  antar  manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.
Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa  dan  bermasyarakat,  secara mendasar  (grounded,  dogmatc)  dimensi kultur seyogyanya mendahului dua dimensi lainnya, karena di dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (value system). Selanjutnya  sistem  nilai  ini  menjadi  dasar perumusan kebijakan (policy) dan kemudian disusul  dengan  pembuatan  hukum  (law making)  sebagai  rambu-rambu  yuridis  dan code of conduct dalam kehidupan masyarakat  sehari-hari,  yang  diharapkan akan  mencerminkan  nilai-nilai  luhur  yang dimiliki  oleh  bangsa  yang  bersangkutan (Solly  Lubis:  2003).  Masyarakat  Indonesia sekarang  ini  tidak  hanya  mendambakan adanya penegakan peraturan hukum, akan tetapi masalah yang muncuk ke permukaan adalah  apakah  masih  ada  keadilan  dalam penegakan  hukum  tersebut.  Hukum  berdiri diatas  ideologi  Pancasila  yang  berperan sebagai  pengatur  dan  pondasi  norma masyarakat  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara.
Pada masa Orde Baru
menginginkan  pemerintahan  yang  ditandai dengan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis.
Akibatnya,  bukan  nilai-nilai  Pancasila  yang meresap  ke  dalam  kehidupan  masyakat, tetapi  kemunafikan  yang  tumbuh  subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan  serta  tindakan yang  nyata sehingga  Pancasila  yang  berisi  nilai-nilai luhur  bangsa  dan  merupakan  landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil  dan  makmur,  bagi  rakyat  hanyalah omong  kosong  yang  tidak  mempunyai makna  apapun.  Lebih-lebih  pendidikan
Pancasila  dan UUD  45  yang  dilakukan melalui  metode  indoktrinasi  dan  unilateral, yang tidak memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, semakin mempertumpul  pemahaman  masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama  bagi  generasi muda,  berakibat fatal.  Pancasila  yang  berisi  nilai-nilai  luhur, setelah  dikemas  dalam  pendidikan  yang disebut penataran P4 atau PMP (Pendidikan  Moral  Pancasila),  atau  nama sejenisnya,  ternyata  justru  mematikan  hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai  luhur  Pancasila  tersebut.  Hal  itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan  yang  doktriner  tidak  disertai dengan  keteladanan  yang  benar.  Mereka yang  setiap  hari  berpidato  dengan  selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan  UUD  45,  tetapi  dalam  kenyataannya masyarakat  tahu  bahwa  kelakuan  mereka jauh  dari  apa  yang  mereka  katakan. Perilaku  itu  justru  semakin  membuat persepsi  yang  buruk  bagi  para  pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat  menilai  bahwa aturan  dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan  atau  tidak  berlaku  bagi  para pemimpin.  Selain  itu  Pancasila  digunakan sebagai  asas  tunggal  bago  organisasi masyarakat  maupun  organisasi  politik (Djohermansyah Djohan: 2007).
Karena Orde  Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1998-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal  itu  memberikan  peluang  bagi  bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama  bagaimana  belajar  lagi  dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah  negara  benar-benar  diwujudkan secara  nyata  dalam  kehidupan  sehari-hari (Djohermansyah
Djohan:
2007).
Berakhirnya kekuasaan Orde Baru menandai adanya Pemerintahan Reformasi yang  diharapkan  mampu  memberikan koreksi dan perubahan terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila  dan  UUD  1945  dalam  praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan  pada  masa  Orde  Baru.  Namun dalam  praktik  pada  masa  reformasi  yang
terjadi adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme  (KKN)  dan fundamentalism.  Hal inilah  yang  menandai  bahwa  pada  masa itulah masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas bangsa.

## B.2. Pancasila  sebagai  Wujud  Modal Sosial Bangsa
Modal  sosial  ( social  capital ) dapat dikatakan  sebagai  kelompok  individu  atau grup  yang  digunakan  untuk  merealisasi kepentingan manusia. Kalau mau didefinisikan  sebagai  satu  kata  maka  trust (kepercayaan)  adalah  kata  yang  bisa mempresentasikan kondisi tersebut
(Konioko  dan  Woller,  1999).  Sedangkan James Coleman sebagaimana yang dikutip oleh  Francis  Fukuyama  dalam  bukunya Trust: The Social and Creation of Prosperity (1995) mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan  masyarakat  bekerja  sama untuk  mencapai  tujuan  bersama  di  dalam berbagai kelompok organisasi.
Trust (kepercayaan) sangat diperlukan dalam kehidupan
bermasyarakat, hal ini dikarenakan kepercayaan  bersifat  fundamental.  Bahkan dapat  dikatakan  kualitas  relasi  sosial terletak pada sejauh mana nilai fundamental itu mendapat perhatian. Ketika sebuah nilai kepercayaan  itu  hilang  maka  yang  timbul adalah perpecahan yang sifatnya mendarah daging.  Sangat  jelas  bahwa  kepercayaan menyentuh  sendi  kehidupan  yang  paling mendasar  dari  sisi  kemanusiaan  baik sebagai  makhluk  individu  maupun  sebagai makhluk sosial.
Sebagai bahan analisis yang menjadikan  kepercayaan  itu  merupakan sebuah  faktor  utama  dari  pelaksanaan Pancasila,  sebut  saja  4  (empat)  pilar kehidupan berbangsa. Antara lain Pancasila, UUD NRI 1945, Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dan Bhineka  Tunggal  Ika.  Empat  pilar  tersebut ibaratkan sebuah kepercayaan untuk mewujudkan  kehidupan  berbangsa  yang rukun dan tanpa adanya sebuah keganjalan seperti  konflik  dan  sebagainya.  Namun sebuah  fenomena  dan  kelangsungan  dari perjalanan  reformasi  memberikan  ruang bagi  para  masyarakat  yang  tidak  mengerti akan  hal  tersebut,  sehingga  disini  rawan terjadinya  konflik  di  dalam  masyarakat  itu sendiri.
Konflik  yang  sering  terjadi  di Indonesia merupakan konflik yang sebagian besar  disebabkan  karena  krisis  moral  dan tidak bisa  mengamalkan  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  ideologi  Pancasila. Sebagai konflik yang terjadi di Cengkareng, Bekasi,  Jawa  Barat  yaitu  bentrokan  antara Front  Pembela  Islam  (FPI)  dengan  Huria Kristen  Batak  Protestan  (HKBP).  Pihak HKBP yang terdapat dalam kasus penyegelan rumah milik jemaat HKBP yang disalahgunakan  menjadi  gereja.  HKBP merasa  tidak  terima  atas  keputusan pemerintah  yang  kurang  demokratis  yang akhirnya  terjadi  bentrokan  antara  jemaat HKBP  dengan  warga  Muslim  Bekasi. Sekilas  kasus  ini  merupakan  bentuk ketidakharmonisan  antar  umat  beragama, hal  tersebut  merupakan  cermin  lunturnya nilai-nilai  dalam  Pancasila.  Sebagai  dasar negara  Pancasila  mempunyai  keunggulan dalam  mengatur  kehidupan  masyarakat Indonesia, yang mengandung makna saling menghormati, menghargai, menjunjung tinggi kebersamaan, dan sebagainya justru kenyataannya  adalah  sebaliknya.  Paham fundamentalisme  yang  hadir  di  tengah- tengah  kehidupan  masyarakat  Indonesia yang  menyebabkan  semua  itu.  Kerusuhan tersebut  menyebabkan  berbagai  fasilitas umum  menjadi  rusak  dan  identitas  bangsa sebagai negara yang menjunjung persatuan dan  kesatuan  sedikit  demi  sedikit  sudah mulai luntur.
Pada  12  Februari  2010  lalu,  Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) mengeluarkan  data,  yang  menurut  mereka dalam tahun  2007  ada  100  buah  gereja yang  diganggu  atau  dipaksa  untuk  ditutup. Tahun  2008,  ada  40  buah  gereja  yang mendapat  gangguan.  Tahun  2009  sampai Januari  2010,  ada  19  buah  gereja  yang diganggu  atau  dibakar  di  Bekasi,  Depok, Parung,  Purwakarta,  Cianjur,  Tangerang, Jakarta, Temanggung dan Sibuhuan Kabupaten  Padang  Lawas  (Sumatera Utara).
Menurut data FKKJ tersebut, selama masa  pemerintahan  Presiden  Soekarno (1945 - 1966) hanya ada 2 buah gereja yang dibakar.  Pada  era  pemerintahan  Presiden Soeharto (1966-1998) ada 456 gereja yang dirusak  atau  dibakar.  Pada  periode  1965- 1974, ada 46 buah gereja yang dirusak atau dibakar.  Sedangkan  dari  tahun  1975  atau
masa  setelah  diberlakukannya  SKB  2 Menteri tahun 1969 hingga saat lengsernya Soeharto  tahun  1998,  angka  gereja  yang dirusak  atau  dibakar  sebanyak  410  buah. Sebenarnya kasus yang terdapat di Bekasi tersebut bukan merupakan kasus kebebasan beribadat dan beragama ataupun  yang  berbau  SARA,  namun merupakan  kasus  tempat  beribadat  dan persoalan perijinan mendirikan bangunan.
Hilangnya kepercayaan ( trust ) sebagai wujud modal sosial dalam kehidupan  masyarakat  merupakan  awal munculnya beberapa akibat adanya paham fundamentalis  dan  kapitalis  di  Indonesia. Adanya  kebutuhan  yang  mendesak  dan ketidakterbatasan  masyarakat  juga  ikut serta  dalam  mewujudkan  sebuah  konflik tersebut terjadi.

## B.3. Krisis  Identitas  dalam  Kehidupan Berbangsa
Era globalisasi yang sedang melanda  masyarakat  dunia,  cenderung melebur semua identitas menjadi satu, yaitu tatanan  dunia  baru.  Masyarakat  Indonesia ditantang untuk makin memperkokoh jatidirinya. Bangsa
Indonesia pun dihadapkan  pada  problem  krisis  identitas, atau upaya pengaburan (eliminasi) identitas.  Hal  ini  didukung  dengan  fakta sering dijumpai masyarakat Indonesia yang dari  segi  perilaku  sama  sekali  tidak menampakkan  identitas  mereka  sebagai masyarakat  Indonesia.  Padahal  bangsa  ini mempunyai  identitas  yang  jelas,  yang berbeda dengan kapitalis dan fundamentalis, yaitu Pancasila. Krisis identitas  yang  mulai  tergerus  itulah  yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan.
“Bangsa  Indonesia  krisis  identitas. Pluralisme  yang  menjadi  alasan  berdirinya NKRI (Negara
Kesatuan Republik Indonesia),  terancam,”  ucap  Gus  Dur, selanjutnya  beliau  menjelaskan  sejarah Indonesia sejak abad ke-18 telah menunjukkan  kultur  bangsa  dan  semangat yang  berkobar,  antara  lain  adanya  konflik yang  berbau  SARA  dan  lain  sebagainya. Meskipun demikian bangsa Indonesia pada tataran  selanjutnya  masih  banyak  terjadi konflik  yang  berbau  SARA,  seperti  konflik
yang terjadi antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Ahmadiyah.
Konflik tersebut menjadi konflik yang struktural,  artinya  konflik  tersebut  berlanjut dan  dengan  adanya  tindakan  nyata  dari kedua belah pihak untuk saling memenangkan  argumen  mereka.  Menurut MUI,  pemerintah  kurang  tegas  dalam menangani  masalah  tersebut  sehingga menimbulkan  masalah  baru  yang  bersifat struktural dan berkelanjutan.
Faktor yang mendorong krisis identitas  dalam  mewujudkan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  terdiri  dari  dua faktor  yang  mendasar,  yaitu  faktor  internal dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal merupakan  faktor  yang  terjadi  karena adanya  kegiatan-kegiatan  didalam  sub sistem  tersebut,  yaitu  ketika  masa  Orde Baru Pancasila dijadikan sebagai supported regime  dan  pada  masa  sekarang  menjadi favourable  dalam  kekuasaan.  Selain  itu lengsernya  kekuasaan  Soeharto  yang menandakan  jatuhnya  Orde  Baru  sebagai bentuk kekuasaan yang otoritarian. Sedangkan  faktor  eksternal  merupakan faktor  pendorong  krisis  identitas  dari  luar substansi,  salah  satunya  yaitu  setelah kehancuran  Perang  Dingin  (1947-1991) antara  Uni  Soviet  dengan  Amerika  Serikat sehingga memperkuat pertahanan keamanan  di  Amerika  Serikat,  sehingga Amerika  Serikat  disebut  sebagai  polisi dunia.  Namun  pengakuat  sebagai  polisi dunia  pada  negara  Amerika  Serikat  tidak bisa dilakukan, hal tersebut dikarenakan jika Amerika  Serikat  menjadi  polisi  dunia  maka Amerika  Serikat  berhak  dan  berkewajiban untuk melindungi semua negara di dunia ini. Adanya  faktor-faktor  tersebut Indonesia tidak  lepas  dari  dampaknya  yaitu  adanya krisis  identitas  bangsa,  dimana  paham- paham yang muncul ditengah-tengah kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Ketika itu,  banyak  paham  yang  masuk  seperti globalisasi dan fundamentalis.

## B.4. Korupsi  sebagai  Wujud  Krisis Identitas Bangsa
Adanya krisis identitas bangsa yang terjadi selama beberapa dekade menyebabkan  mentalitas  bangsa  menjadi tergerus  dan  menurunnya  kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila.  Ketika  krisis
kepercayaan  itu terjadi,  pada  masa  kini masyarakat  hanya  menjadikan  Pancasila sebagai  “buah  bibir”  saja  tanpa  bisa menghayati  dan  mengamalkannya  secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan kapitalis  sebagai  kenyataan  akan  hal tersebut.  Sebagai  contoh  adalah  kasus korupsi ditengah-tengah masyarakat.
Kecenderungan  tindak  korupsi  tersebut hanya  memihak  dan  menguntungkan  satu pihak saja, sedangkan masyarakat sebagai korban dari korupsi tersebut.
Adanya tindak pidana korupsi disebabkan karena lemahnya moral individu, di samping itu, lemahnya penegakan  hukum  dalam  menindaklanjuti tindak  pidana  korupsi  yang  semakin merajalela.  Perspektif  ke  depan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai negara hukum berdasarkan UUD 1945 yang memiliki dasar negara Pancasila, sehingga diperlukan  kajian  tentang  konsepsi  sistem hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  dengan  tegas dinyatakan  pada  Pembukaan  UUD  1945 alenia  IV  dan  pada  Pasal  2  UU  No.  10 Tahun  2004  disebutkan  bahwa  Pancasila sebagai  sumber  segala  sumber  hukum, kedudukan Pancasila sebagai norma hukum  tertinggi  yang  dalam  tata  hukum global  disebut  ground  norm  atau  staat fundamental norm mengingat sesuai kenyataan sejarah (legal history) selama 60 tahun  tidak  goyah  sebagai  ideologi  dan dasar negara hukum di Indonesia.
Berdasarkan  tesis  Hans  Kelsen, kedudukan  Pancasila  dalam  UUD  1945 berada  pada  tingkat  tertinggi  (Ilham  Bisri: 2005). Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan  sebagai  kaidah  dasar  yang mempunyai arti sebagai sumber dari segala sumber  hukum  serta  menjadi  dasar  bagi berlakunya UUD 1945. Penyimpangan dan implementasi  dari  sistem  hukum  yang berlapis  seperti  dijelaskan  pada  gambar  di atas  adalah  ketidakkonsistenan  dalam interaksi dan penerapan dari pasal tersebut yang dapat menjadi akar masalah korupsi di Indonesia.
Perbuatan korupsi telah digolongkan sebagai  kejahatan  internasional  karena telah ditetapkan melalui Konvensi
Internasional  (Atmasasmita,  2004:  40). Praktik  penegakan  hukum  dan  peradilan yang  timpang  dengan  rasa  keadilan masyarakat  sebagai  wujud  terkikisnya  nilai
Pancasila  yang  berperan  sebagai  modal sosial  bangsa,  contoh  vonis  bebas  korupsi atau  SP3  (Surat  Perintah  Pemberhentian Penyidikan) lebih banyak di tingkat penyidikan dibandingkan kasus-kasus pencurian  ayam  bahkan  sering  kali  korban penganiayaan  yang  dihakimi  oleh  masa. Kondisi  seperti  ini  sangat  bertentangan sengan  rasa  keadilan  sebagai  salah  satu nilai  ideologi  yang  terkandung  dalam Pancasila  sebagai  dasar  negara  Indonesia dan peran Pancasila sebagai modal sosial.
Dalam  kurun  waktu  5  tahun  (2004- 2008)  Dirtipikor  dan  WCC,  Bareskrim  Polri mampu  menangani  kasus  tindak  pidana korupsi sebanyak 1.824 kasus, dan mampu diselesaikan sekitar 39,6%
dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 9.986.129.025.963,66.  Penyebab  tindak korupsi tersebut jika di lihat dari aspek sosial politik  sangat  berkaitan  dengan  masalah kekuasaan yang diperoleh dengan aktivitas kegiatan  dalam  kepentingan  politik.  Ini menunjukkan adanya nilai ideologi Pancasila sudah tidak dihiraukan lagi dalam menjalankan  roda  pemerintahan.  Sebagai modal sosial, tentunya
Pancasila memberikan nilai tersendiri, artinya
Pancasila  mempunyai  nilai  dan  peran implementasinya  dalam  penyelenggaraan negara. Ketika kepercayaan (trust) masyarakat  mulai  meredam  terhadap  nilai dan  makna  Pancasila,  maka  disitulah  titik awal  dari  munculnya  krisis  identitas  yang menyebabkan seseorang melakukan segala  cara  untuk  mendapatkan  dan mempertahanlan  kekuasaan  dengan  tidak menghiraukan  lagi  nilai-nilai  ideologi  yang terkandung  dalam  Pancasila  itu.  Selain krisis  identitas  yang  bersifat  moralitas  dan kekuasaan,  muncul  kasus  fundamentalis agama  dalam  hal  tindak  pidana  korupsi. Faktor  pendidikan  dikalangan  keagamaan menjadi sangat penting dan strategis dalam membangun  moral,  mental,  dan  karakter bangsa yang peka dan anti korupsi.

## B.5. Fundamentalisme  Agama sebagai akibat Lemahnya Pengamalan Nilai Ideologi Pancasila
Agama  merupakan  pondasi  hidup setiap  manusia,  tanpa  adanya  agama manusia  tidak  bisa  berpikir  secara  naluri dan  tidak  bisa  membedakan  mana  yang benar  dan  mana  yang  salah.  Indonesia
merupakan negara yang meyakini keberadaan  agama  sebagai  hal  tersebut, ada 6 keyakinan yang terdapat di Indonesia dan  masing-masing  keyakinan  mempunyai dasar  ataupun  pedoman  sesuai  dengan keyakinannya.  Pancasila  khususnya  Sila ke-1 menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah jelas dan tidak diragukan lagi, setiap manusia pasti mempunyai Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu ada.
Keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat  yang  berbeda  kepercayaan merupakan wujud nilai-nilai yang terkandung  dalam  Pancasila  dalam  bentuk keharmonisan, kebersamaan, ketentraman, dan  sebagainya.  Perbedaan  keyakinan yang  terdapat  di  dalam  masyarakat  itu merupakan multikulturalisme bangsa
Indonesia. Namun, tidak jarang hal tersebut justru mendorong
berbagai keributan/kerusuhan.  Substansi  kerusuhan tersebut  sangat  sempit  dan  kecil,  tapi  bisa juga menjadi kerusuhan berskala besar dan sulit  untuk  menemukan  jalan  tengahnya, dan  bahkan  bisa membawa  nama  masing- masing  kelompok  tersebut  dalam  ranah konflik  yang  bersifat  SARA  (Suku,  Agama, Ras, dan Antar Golongan).
Krisis agama yang bersifat kerusuhan  tersebut  tidak  hanya  terdapat pada masyarakat yang berbeda keyakinan, bahkan  tak  jarang  dari  mereka  yang mempunyaikeyakinan  dan  tujuan  yang sama  justru  malah  mengalami  konflik internal. Hal tersebut dikarenakan rendahnya jiwa nasionalisme bangsa, yaitu jiwa yang mengikat kita pada satu rasa dan satu  tujuan.  Modal  sosial  terbentuk  karena trust  (kepercayaan)  masyarakat  terhadap apa  yang  mereka  dengar  dan  lihat. Pancasila  berperan  penting  dalam  segala hal, begitu pula dalam keagamaan. Fundamentalisme seperti yang telah dikemukakan oleh Karen Armstrong, merupakan  salah  satu  fenomena  yang sangat  mengejutkan  pada  abad  ke-20. Begitu mengerikan ekspresi dari fundamentalisme ini, peristiwa paling menghebohkan  dunia  yang  terjadi  pada Semtember 2001 silam yaitu penghancuran gedung World Trade Center (WTC) di New York,  Amerika  Serikat,  kejadian  tersebut dihubungkan  dengan  fundamentalisme. Sementara  di  Indonesia  terjadi  peristiwa bom  bunuh  diri  di  berbagai  tempat  seperti
Bom  Bali I,  Bom  Bali  II,  Bom  Kedutaan Besar  Australia  di  Jakarta,  dan  lain sebagainya.  Motif  dari  peristiwa  itu  tidak jauh  dari  fundamentalisme  agama  yaitu menghalalkan  segala  cara  demi  mencapai tujuan  dengan  dilandasi  fanatisme  agama yang berlebihan.
Fenomena  yang disebut  sebagai fundamentalisme  agama  tersebut  memang tidak  dapat  dilepaskan  dari  situasi  sosial, politik,  dan  ekonomi  masyarakat  kita. Kegagalan pemerintah mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah ekonomi selalu  membuat  masyarakat  tergoda  untuk melakukan kekerasan  dalam  menyalurkan aspirasinya. Di samping itu, ketidaktegasan aparat  juga  turut  memberi  andil  bagi kelangsungan hidup organisasi yang identik dengan  kekerasan  dalam  mengemukakan pendapatnya.  Sehingga  dapat  dikatakan bahwa  selama  tidak  ada  perubahan  dari
kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat  dan  selama  aparat tidak tegas dalam  menindak  kejadian-kejadian  seperti itu, hal-hal itu tetap akan terus berlangsung.
Perang Salib (1069-1291) merupakan  perang  antar  umat  Kristen Eropa dengan umat Islam yang memperebutkan Yerussalem/Palestina.
Perang Salib berlangsung hinggga tujuh kali (Perang  Salib  VII  tahun  1270-1291)  status Yerusalem/Palestina  tidak  berubah,  yaitu tetap dikuasai umat Islam. Bahkan kedudukan  Barat/Kristen  di  Syira  dan
Palestina hilang. Keuntungan dari peperangan  itu,  Barat  menjadi  mengenal dan memanfaatkan kebudayaan umat Islam yang  sudah  lebih  tinggi  daripada  yang mereka miliki saati itu. Selain itu, hubungan dagang  Asia-Eropa  menjadi  lebuh  hidup dan berkembang.

## C. PENUTUP
Berdasarkan  dari  pemaparan  dan analisis  dari  berbagai  kasus  di atas,  dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:
1. Pancasila  sebagai  sumber  dari  segala sumber  hukum  menurut  UUD  1945 mempunyai  peran  yang sangat  penting dalam kelangsungan  hidup  masyarakat yang  berbangsa  dan  bernegara,  di samping itu Pancasila juga mempunyai peran  dalam  membentuk  identitas  dan nilai luhur bangsa. Pancasila mempunyai ciri khas yang yang melekat pada tubuh masyarakat Indonesia.
2. Pancasila  yang  terdapat  pada  salah satu  dari  4  (empat) pilar  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  merupakan perwujudan modal sosial ( social capital ), alasanya  karena  salah  satu  wujud modal  sosial  yaitu trust (kepercayaan) yang  membangun  jati  diri  bangsa Indonesia kepada sebuah kondisi
dimana  mereka  mempunyai  satu rasa dan  senasib  pada  masa  penjajahan hingga  saat  ini.  Hal  tersebut  tertuang dalam  Pancasila  sebagai  dasar  negara dan sebagai sumber dari segala sumber
hukum. Tanpa adanya Pancasila sebagai modal sosial, maka perwujudan menjadi sebuah bangsa yang bebas dan besar  sangat  kecil  kemungkinannya akan terwujud.
3. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia  sebagai  akibat  melemahnya identitas  bangsa  (krisis  identitas)  maka timbullah paham kapitalis dan fundamentalis. Akibatnya banyak kasus yang  terjadi  seperti  tindak pidana korupsi,  penyalahgunaan  kekuasaan, gerakan  sparatis  agama,  dan  lain sebagainya yang meresahkan masyarakat.  Adanya  konflik  individu yang  berbaur  menjadi  sebuah  konflik SARA  (Suku,  Agama,  Ras,  dan  Antar Golongan) itu yang menandakan melemahnya  kepercayaan  masyarakat terhadap  nilai-nilai  ideologi  Pancasila. Krisis  identitas  yang  ditandai  dengan krisis  moral  juga  ikut  andil  dalam melemahnya kepercayaan sebagai wujud modal sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmitha.  2004. Sekitar  Masalah  Korupsi,  Aspek  Nasional  dan  Aspek  Internasional .
Bandung: Maju Mundur.
Bagus, Lorens. 1996. Kamus Filsafat . Jakarta: PT Gramedia.
Bisri, Ilham. 2008. Sistem Hukum Prudensia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Budiyanto. 2004. Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X . Jakarta: Erlangga. Dhont,  Frank,  dkk.  2010. Pancasila's  Contemporary  Appeal:  Re-legitimizing  Indonesia's Founding Ethos . Yogyakarta: Sanata Dharma University Press. Douglas,  Stephen.  1974. Student  Activism  in  Indonesia .  Boston:  The  Litle,  Brown  and Company.
Fukuyama, Francis. 1995. Trust, The Social Virtues and The Creation of Prosperity . New York: Free Press.
Ir.  Soekarno.  2006. Filsafat  Pancasila menurut Bung  Karno (Penyunting:  Floriberta  Aning) . Yogyakarta: Media Pressindo.
Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila Edisi Reformasi . Yogyakarta: Paradigma. Nurdjana, Igm. 2010. Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi: "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum" . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Putnam, Robert. 1993. Making Democracy Work: Civic Tradisions in Modern Italy . Princeton,
New Jersey: Princeton University Press.
Rahma,  Srijanti  A  dan  Purwanto  S.  K.  2008.  E tika  Berwarga  Negara:  Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi . Jakarta: Salemba Empat.
S, Ubed Abdilah. 2002. Politik Identitas Etnis . Magelang: Indonesiatera. Soegito,  A.  T,  dkk.  2009. Pendidikan  Pancasila .  Semarang:  Pusat  Pengembangan  MKU- MKDK Unnes. Suwarno, P. J. 1993. Pancasila Budaya Bangsa Indonesia . Yogyakarta: Kanisius.