## PEMETAAN SOSIAL-POLITIK  KELOMPOK ETNIK CINA DI INDONESIA

## Amri Marzali
Akademi Pengajian Melayu-Universiti Malaya

## ABSTRACT
This article presents a brief and comprehensive picture of the sociocultural life of the Indonesian Chinese society in Indonesia. The paper covers historical, demographic,  legal,  economic,  political,  and  cultural  aspects.  It  aims  to update the data and information given by Mackie and Coppel (1976). Some observations are derived based on field research on Chinese-Pribumi relations in several cities in Indonesia,  such as Jakarta, Solo and Tangerang.
The paper compiles several dispersed sources of information to  give a brief comprehension of  the sociocultural life of the Indonesian Chinese society in Indonesia.

## PENGANTAR
Makalah ini memberikan satu gambaran umum tentang beberapa aspek penting  dalam  kehidupan  kelompok  etnik  Cina  di  Indonesia.  Pusat pembahasan  adalah  aspek  sejarah,  kependudukan,  kedudukan  legal, ekonomi, politik, dan kultural, yang sebagian besar merupakan hasil kajian kepustakaan, yang didukung oleh pengalaman kajian lapangan yang pernah dilakukan oleh penulis di Jakarta, Solo, dan Tangerang, dengan topik umum hubungan sosial Cina-Pribumi.
Selama ini data dan informasi dasar mengenai masyarakat etnik Cina di Indonesia, yang ditulis oleh sarjana-sarjana Barat dan orang-orang Cina Indonesia, berserak di berbagai sumber. Maka tulisan ini merupakan kompilasi dari berbagai-bagai sumber tersebut, sehingga dengan sekali baca peneliti akan mendapatkan data dasar tersebut. Tulisan ini perlu bagi peneliti dan mahasiswa perguruan tinggi yang berada pada peringkat awal dalam kajian tentang keanekaragaman sosiokultural di Indonesia. Makalah  ini,  dalam  kapasitas  tertentu,  merupakan  pemutakhiran ( updating ) dari Bab “A Preliminary Survey” tulisan Mackie dan Coppel dalam buku The Chinese in Indonesia (1976).

## SIAPAKAH ORANG CINA INDONESIA?
Secara rasial, orang Cina dan mayoritas Pribumi Indonesia (“Deutero- Melayu”)  adalah  sama-sama  Mongoloid.  Belwood  (1985:  69  –  101) menyebut Pribumi Indonesia sebagai Southern Mongoloid type , kecuali sebagian penduduk Indonesia bagian timur yang tergolong ke dalam tipe Melanesian dan “Proto-Melayu,” dan campuran Melayu-Melanesian.
Dengan  kenyataan  seperti  ini  maka  bukan  hanya  Skinner,  seorang peneliti Barat asing,  yang ragu  dalam  menentukan  apakah seseorang Indonesia    yang  ditemuinya  di  jalanan  di  kota  besar  Jakarta  adalah Pribumi  atau  keturunan  Cina,  bahkan  orang  Indonesia  sendiri  dapat terperangkap ke dalam teka-teki yang sama, bila pihak yang  dihadapinya itu  tidak  cukup  kental  ciri-ciri  rasnya  (Skinner  1963).  Keadaan  ini akan semakin membingungkan kalau berhadapan dengan orang Cina Peranakan - yang merupakan porsi terbesar kelompok etnik Cina di Indonesia. Mana yang Cina, mana Manado, dan mana yang Dayak?. Singkatnya, kata Skinner, batasan yang memadai apakah seseorang itu adalah warga keturunan Cina, tidaklah  dapat ditentukan melalui ciri- ciri ras (fisik), tetapi melalui identifikasi sosio-kultural.
Pada masa Skinner, sebelum tahun 1960-an, satu-satunya  ciri kultural yang  bisa  dipercaya  tentang  jati  diri  orang  Cina  dan  keterikatannya dengan kelompok keturunan Cina adalah penggunaan nama keluarga Cina, atau nama “tiga suku kata.” Namun penggunaan nama Cina ini tidak  digalakkan lagi di Indonesia sejak pergantian pimpinan Indonesia dari Ir. Soekarno kepada Jenderal Angkatan Darat Soeharto pada tahun 1967.
Seterusnya,  sebelum  periode  Orde  Baru  1967,  di  beberapa  tempat tertentu di Indonesia seperti Bagan Siapi-api (Riau), atau Singkawang (Kalimantan Barat), orang dengan mudah mengenali warga kelompok etnik  Cina  (KEC)  melalui  bahasa  percakapan  yang  diucapkan. Ketika berbicara dengan sesama warga keturunan Cina, mereka akan menggunakan salah satu dialek Cina, dan bila berhadapan dengan orang Pribumi mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan intonasi dan artikulasi bahasa etnik Cina. Sejak 1967, di mana semua  orang, apalagi warga  keturunan  Cina,  digalakkan  untuk  berbicara  dalam  bahasa Indonesia,    maka  ciri-ciri  pengenalan  melalui  bahasa  percakapan  ini pun makin sukar dikenali.
Dari  segi  keagamaan  (kepercayaan),  sebelum  Orde  Baru,  sebagian besar  warga  keturunan  Cina  adalah  pengikut  kepercayaan  Samkau (Tridarma),  yaitu  kombinasi  tiga  ajaran  Konghucu-Tao-Budha,  atau pemeluk  agama  tradisional  Cina  Shenisme,  dengan  upacara-upacara yang  khas warisan budaya Cina (Gondomono 2002: 7). Setelah tahun 1967,    di  mana  setiap  orang  Indonesia  diwajibkan  untuk  mengikuti salah  satu  dari  5    agama  resmi:  Islam,  Kristen,  Katolik,  Hindu,  dan Budha maka sebagian besar warga keturunan Cina mengaku sebagai penganut Budha, atau berpindah agama yang pada umumnya ke agama Nasrani. Setelah  itu  mereka mengubah namanya sesuai dengan nama yang umum di kalangan  pengikut  agama  Nasrani tersebut. Begitu juga halnya  dengan  upacara-upacara tradisional Cina yang sebagian dilaksanakan secara besar-besaran dan terbuka, menjadi dilarang oleh Pemerintah Orde Baru.
Dari  segi  kewarganegaraan,  menurut  Undang-Undang  Republik Indonesia,  Pribumi  Indonesia  jelas  berwarganegara  Indonesia  sejak semula, sementara itu warga keturunan Cina tidak jelas kedudukannya sampai  akhir  tahun  1950an. Antara  tahun    1955  sampai  tahun  1960 terjadi perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina untuk  menentukan kedudukan kewarganegaraan keturunan Cina  di  Indonesia.  Dari  perundingan  itu  muncul  secara  garis  besar tiga  jenis  kelompok  etnik  Cina  menurut  status  kewarganegaraannya, yaitu warganegera Indonesia, warganegara Republik Rakyat Cina, dan stateless . 1
Nampaknya  semakin  berkembang  masyarakat  Indonesia,  semakin berubah  pula kehidupan sosio-kultural kelompok etnik Cina di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan makin ditinggalkannnya adat, nilai, dan kepercayaan lama Cina oleh  keturunan Cina  tersebut. Pola kebiasaan menarik  garis  keturunan  menurut  prinsip  patrilineal,  pola  menetap yang  patrilokal,  dan  sistem  perkawinan  poligami  berubah  menjadi bilateral, neolokal, dan monogami. Nilai penghormatan terhadap orang tua  yang  sangat  berlebihan,  solidaritas  klen,  penghormatan  terhadap arwah leluhur, dan money mindedness mulai berganti menuju  kepada kecenderungan  sikap  individualistis,  sekuler,  dan  demokratis. Arwah leluhur meski masih tetap dihormati, tidak lagi menduduki kedudukan yang sangat penting seperti dulu.
1 Nampaknya mereka yang stateless inginnya menjadi warganegara Taiwan, tapi karena Indonesia tidak mempunyai hubungan  diplomatik dengan Taiwan maka mereka menjadi tidak jelas kewarganegaraannya.
Dengan    adanya    situasi  seperti  yang    diuraikan    di    atas,  muncul pertanyaan: bagaimana seseorang dapat mengenali  warga keturunan Cina di Indonesia? Nampaknya sukar, tapi nyatanya kelompok etnik Cina  sendiri  tetap  dapat  mempertahankan  sifat-sifat  eksklusif  dan endogami mereka. Bagaimana mereka mengenali bahwa seseorang itu adalah Cina?  Kalau ini memang merupakan kenyataan yang berlaku maka penarikan garis sosial Pribumi dan non-Pribumi secara sosiologis nampaknya masih tetap punya makna  di Indonesia sampai masa kini.

## ISTILAH UNTUK MENYEBUT ORANG CINA INDONESIA.
Istilah “Cina” untuk mengacu kepada orang Cina secara umum, atau warga keturunan Cina Indonesia secara khusus, tidaklah berasal dari orang Cina, tapi dari orang Eropa yang mengaitkan dengan satu dinasti yang pernah memerintah di Cina pada 225-206 SM, yaitu dinasti Qin (Chin).  Sebenarnya  orang  Cina  yang  ada  di  Indonesia  kini  adalah keturunan dari orang Han, yaitu kelompk mayoritas yang membentuk 94  persen  dari  total  penduduk  Republik  Rakyat  Cina,  yang  secara linguistik  terpecah  lagi  ke  dalam  berbagai  suku-bangsa,  antara  lain yang terkenal di Indonesia adalah Kanton (Kwitang), Teochiu, Hoklo, Hinghua, Hokcia, Hainan, Hakka, dan Hokkian (Gondomono 2002: 3).
Di Indonesia, sebagian ahli, misalnya Mely  G.  Tan, menyebut orang Cina Indonesia ini dengan nama “golongan etnis Tionghoa,” sebagian lain,  misalnya George  Yunus Aditjondro, menyebutnya dengan istilah “masyarakat Cina” atau “ tenglang ,” Slamet Martosudiro menyebutnya “Cina    perantauan”    atau    “ hoakiau ,”    juga    umum    disebut    “non- Pribumi,”  atau “golongan  etnik  Cina,” atau “ethnic Chinese,”  atau “kelompok  keturunan  Cina,”  atau “Warga Negara Indonesia keturunan Cina,” atau bahkan  ada  yang menyebut dengan istilah “WNI,” atau “turunan,” atau “Orang Cina” saja (Aditjondro 1973; Martosudiro 1973; Tan 1981; Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan 1994; Suparlan 1989; 1984; Jahja 1989;  Suryadinata 1978a:3; Suryadinata et al 2003).
Dalam  literatur  sosiologi,  kolektiva  semacam  warga  keturunan  Cina Indonesia ini biasanya disebut  dengan istilah ethnic group .  Penggolongan mereka ke dalam kelompok etnik Cina dalam kenyataannya dilakukan oleh  mereka sendiri atas kesadaran sendiri berdasarkan persamaan ciri-
ciri  sosio-kultural tertentu, atau oleh orang lain yang melihat mereka sebagai  orang-orang yang memiliki ciri-ciri  sosio-kultural  yang sama.
Dalam tulisan ini, saya cenderung  mengikuti konsep umum sosiologi dan menyebut orang Cina Indonesia ini sebagai “kelompok etnik Cina,” atau disingkat jadi KEC. Istilah ini hampir sama artinya dengan istilah yang  digunakan  oleh  ahli  sosiologi  Mely  G.  Tan,  yaitu  “golongan etnis Tionghoa.” Mereka adalah orang Indonesia keturunan Cina atau “ Chinese descendants .”
Satu ciri umum yang melekat pada kelompok ini, dan sekaligus juga merupakan pengikat mereka, adalah perasaan sebagai satu kelompok etnik yang khas, yang berbeda dari kelompok-kelompok etnik lain di mana  mereka  tinggal. Apakah    yang    mengikat  mereka  sebagai  satu kelompok etnik? Untuk itu saya lebih suka mengikuti pemikiran de Vos (1982), yang mendefinisikan ethnic  group sebagai:
a  self-perceived group of people who hold in common  a set  of traditions not shared by the others  with  whom they are in contact. Such traditions typically  include “folk”  religious  beliefs and practices,  language,  a sense of historical continuity, and common ancestry  or place of origin.
(satu kelompok manusia yang melihat  dirinya  sendiri sebagai memiliki  bersama  seperangkat  tradisi  yang  tidak  dimiliki oleh  kelompok-kelompok  lain  dimana  mereka  hidup.    Secara khas    tradisi-tradisi    tersebut  adalah  kepercayaan  dan  praktek keagamaan rakyat, bahasa, perasaan kesinambungan sejarah, dan nenek  moyang bersama atau tempat asal yang sama).
Ringkasnya,  definisi  di  atas  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan  kelompok etnik Cina (KEC) di Indonesia adalah mereka yang memandang  dirinya  sebagai  orang  keturunan    Cina,  karena  mereka sama-sama merasa memiliki seperangkat ciri-ciri sosio-kultural yang khas. Ciri-ciri sosio-kultural tersebut adalah:
i.  sama-sama  memiliki  sistem  kepercayaan  yang  khas  yang mereka bawa dari daratan Cina, yaitu Samkau, atau Shenisme,
ii.  sama-sama berbicara dalam bahasa atau dialek suku-bangsa yang berasal dari daratan Cina,
iii.  mempunyai  persamaan  pengalaman  sejarah,  yaitu  sebagai migran ke Indonesia,
iv.  sama-sama merasa berasal dari keturunan yang sama, yaitu keturunan Orang Cina atau Orang Han, dan
v.  sama-sama merasa berasal dari suatu tempat yang sama, yaitu daratan Cina.
Pada  masa  kini  orang  tidak  dapat  bicara  tentang  KEC  dengan  cara pukul  rata  seperti  itu,  khususnya  setelah  peristiwa  pergantian  Orde Lama ke Orde Baru di tahun 1967. Suryadinata misalnya, sangat keras menganjurkan agar sekurang-kurangnya membedakan Cina totok dari Cina peranakan (Suryadinata 1978a: 1-7; 1978b: 113-28). Yang lain, almarhum Junus Jahja, membedakan orang Cina muslim dari Cina non- muslim (Jahja 1989). Seorang Profesor Universitas Indonesia ahli Cina menyetujui keadaan heterogenitas dari warga kelompok etnik Cina itu, karena itu dikatakannya “sangat keliru jika kita memukul rata kelompok etnik  Cina...  dengan  menggunakan  stereotipe  yang  pada  umumnya berkonotasi buruk.” (Gondomono 2002: 4).

## SEJARAH MIGRASI DAN POPULASI KELOMPOK ETNIK CINA
Meskipun ada yang menyebutkan bahwa orang Cina sudah mengenal kepulauan Nusantara sejak sebelum Masehi, namun keterangan lebih lanjut:  tentang  daerah  Nusantara  yang  mana,  berapa    jumlah  orang Cina, apa kegiatan mereka, dan bagaimana bentuk  hubungan mereka dengan daerah itu, tidak begitu jelas (Purcell 1980: 57). Setelah  zaman Masehi, beberapa catatan berita Cina menyebutkan tentang  perjalanan beberapa tokoh agama Budha dari daratan Cina ke  India, dan singgah di berbagai tempat  di  Nusantara.
Para pendeta  ini  menulis tentang daerah dan masyarakat  yang  mereka kunjungi.  Mereka  antara lain adalah Fa Hsien  yang  singgah  di sebuah daerah    yang  disebut  “Jawa,”  dalam    perjalanannya  antara  Cina  dan India, pada tahun 413 M (Masehi). Pendeta Budha Hwi Ning singgah di sebuah  daerah  yang disebut Holing (Jawa utara) pada  tahun  664 M, dan Pendeta I Tsing singgah di Sriwijaya pada tahun 671 M (Masehi). 2
2 Untuk selanjutnya dalam tulisan ini digunakan angka tahun Masehi..
Sejak itu nampaknya kepulauan Nusantara mulai dikenal orang Cina, khususnya para penguasanya. Beberapa peristiwa yang terjadi kemudian memberi tanda tentang adanya hubungan diplomatik antara beberapa kerajaan di Nusantara dengan penguasa daratan Cina. Dikatakan bahwa mulai tahun 904, kerajaan Sriwijaya di pantai timur Sumatera mengirim utusan diplomatik dan dagang secara teratur ke Cina. Pada sekitar tahun 1200, tercatat dalam kitab Chan Ju Kua tentang adanya dua kerajaan kuat di Nusantara, yaitu Sriwijaya di Sumatera dan Kediri di Jawa.
Pada    tahun  1289,  kaisar  Cina  Kubilai  Khan  mengirim    seorang utusan,    yaitu  Meng  Ki,  ke  Singosari  di  Jawa  Timur,  meminta  agar Singosari    mengakui  kedaulatan  kerajaan  Cina  atas  daerah  mereka. Utusan  tersebut  ternyata  telah  diberi  malu  oleh  Raja  Singosari. Atas penghinaan  ini,  katanya,  Kubilai  Khan  mengirimkan  10.000  serdadu untuk menghukum Singosari pada tahun 1292. Sebagaimana diketahui, ekspedisi ini menemui kegagalan karena  diperdayakan oleh menantu Raja  Singasari,  Raden  Wijaya.  Sebagian  dari  tentara  Kubilai  Khan yang kocar-kacir itu katanya tertinggal di Jawa dan terserap menjadi penduduk  setempat.  Semua  kejadian  tentang  hubungan  antara  Cina dengan Nusantara  seperti yang diceritakan di atas tidak menyebutkan tentang sudah adanya komunitas migran Cina di suatu tempat tertentu di Nusantara.
Perantauan  orang  Cina  ke  Nusantara,  khususnya  untuk  keperluan dagang, nampaknya  baru muncul pada zaman dinasti Ming, persisnya pada akhir abad ke-14, ketika diberitakan adanya  beberapa pedagang Cina yang menetap di Palembang dan Temasik (Singapura). Keadaan ini  nampaknya  terus  berlanjut  sampai  pada  zaman  Kerajaan  Melaka (yang berlangsung dari 1400 sampai  1511). 3 Di Jawa,  pada  tahun 1416,  seorang  penulis  Cina  yang  ikut  ekspedisi  Laksamana  Cheng Ho, yaitu Ma Huan, melaporkan tentang adanya komunitas-komunitas pedagang Cina di kota-kota pantai utara Jawa (Robson 1981, mengutip dari  Mills 1970).
Migrasi  ke  Nusantara  dalam  jumlah  yang  agak  berarti  pada  masa berikutnya  terjadi  karena  dua  faktor  yang  saling  mengait.  Pertama
3 Pada  suatu  masa  Raja  Melaka  telah  mengirim  utusan,  yaitu  Panglima  Hang  Tuah,  ke  Kerajaan  Cina (Kassim Ahmad 1975).
adalah  pemberontakan-pemberontakan  di daratan Cina  pada  zaman pergantian  kekuasaan  politik  dari  dinasti  Ming  ke  dinasti  Manchu, yang mendorong keluar pihak yang kalah dan dikejar-kejar. Kejadian ini  bersamaan  dengan  masuknya  Orang  Eropa  ke  daratan  Cina  pada awal  abad  ke-16,  yang  membuat  jalan  ke  Laut  Selatan  (Nan Yang), khususnya  ke  Nusantara,  diketahui  oleh  makin  banyak  orang  Cina. Bagaimanapun, sampai masa ini migrasi penduduk Cina meninggalkan negerinya  masih  dipandang sebagai kelakuan orang rendah dan buruk oleh Kerajaan Cina. Kalau  bukan karena sengsara maka tentu mereka yang pergi merantau itu adalah bandit pelarian.
Antara 1644-1899, secara prinsipnya dinasti Ch’ing melarang kegiatan perdagangan dan perantauan orang Cina ke luar negeri, termasuk ke Nusantara  (Mackie  1976:  4).  Meski  larangan  tersebut  tidak  cukup efektif, sebagaimana kita lihat dengan pemberontakan orang Cina di Batavia  tahun  1740  dan  pembukaan  tambang-tambang  emas  oleh perantau Cina di Kalimantan Barat pada 1750-an, namun pengaruhnya terhadap  perantauan  orang  Cina  ke  Nusantara  jelas  ada,  sekurang- kurangnya membuat ketakutan bagi calon perantau. Pengaruhnya juga dapat dilihat dari lonjakan jumlah perantau Cina setelah larangan itu dicabut, khususnya pada dekade pertama abad ke-20.
Sampai dengan pada akhir abad ke-19, migrasi orang Cina ke Nusantara memiliki beberapa ciri-ciri dominan, yaitu:
a.  Sebagian besar kalau tidak semua migran adalah kaum laki- laki, dan
b.  Sebagian besar adalah dari suku-bangsa Hokkian dari Propinsi Fujian selatan, yang
c.  Selalu punya harapan untuk kembali ke daratan Cina, dan
d.  Nyatanya sebagian besar dari mereka kawin dengan wanita setempat,  lalu  melahirkan  anak-anak  yang  digolongkan menjadi Cina peranakan .
Menjelang akhir abad ke-19 sampai dengan dasawarsa ketiga abad ke- 20, terjadi lonjakan besar migrasi orang Cina ke Nusantara. Lonjakan ini  terjadi  karena  berbagai  faktor,  yang    terpenting  di  antaranya adalah: pertama perubahan kebijakan pemerintah Cina terhadap para migran. Migran tidak lagi dipandang hina, tetapi malah disokong dan
dibanggakan karena  banyak  membawa  uang  masuk  untuk  keluarga mereka, karena itu larangan untuk meninggalkan negeri Cina dicabut. Kedua adalah  makin  maraknya  pemberontakan  dan  kerusuhan  di daratan Cina.
Gelombang migrasi kali ini membawa tiga ciri-ciri penting, yaitu:
a.  Sebagian migran sudah mengikutsertakan kaum keluarga dan istri,  sehingga  menutup  kemungkinan  untuk  kawin  dengan wanita  setempat  yang  melahirkan Cina  peranakan ,  dan sebagai dampaknya muncullah golongan Cina totok . b.  Para  migran  terdiri  dari  berbagai  suku  bangsa,  sehingga mengurangi dominasi suku bangsa Hokkian,
c.  Gelombang  migrasi  kali  ini  bersamaan  dengan  bangkitnya rasa  nasionalisme    Cina  yang  memberikan  orientasi  politik lebih  kental  kepada    negeri  leluhur  di  kalangan  migran, khususnya pada golongan Cina totok .
Di bawah ini dikutipkan gambaran perkembangan jumlah  penduduk migran  Cina  di  Indonesia  sampai  tahun  1930.  Tahun  1930  adalah tahun    terakhir  di  mana  sensus  penduduk  di  Indonesia  masih  boleh menggunakan kriteria suku bangsa. Angka penduduk untuk tahun 1930 ini selalu digunakan orang untuk menghitung jumlah penduduk etnik Cina di Indonesia pada masa selanjutnya dengan cara ekstrapolasi.
No. Tahun Jumlah Daerah Sebaran 1 Awal abad ke- 19 100.000 Jawa dan Madura 2 1860 221.000 Seluruh Indonesia 3 1870 260.000 Seluruh Indonesia 4 1880 344.000 Seluruh Indonesia 5 1890 461.000 Seluruh Indonesia 6 1900 537.000 Seluruh Indonesia 7 1905 563.000 Seluruh Indonesia 8 1920 809.000 Seluruh Indonesia 9 1930 1.233.000 Seluruh Indonesia
Tabel 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kelompok Etnik Cina (KEC) di Indonesia
Sumber: Dikutip dari Statistical Pocket Book of Indonesia , 1941, dalam Victor Purcell 1980: 386.
Dengan memperkirakan bahwa porsi penduduk kelompok etnik Cina (KEC)  di    Indonesia  adalah  sekitar  2.5  persen  dari  total  penduduk Indonesia, Skinner menyusun satu tabel tentang persebaran penduduk KEC  untuk  tahun  1963,  sebagaimana  yang  terlihat  dalam  Tabel  2. Sedangkan  pada  tahun  1970,  menurut  perkiraan  Mackie  (1976:  1) terdapat sekitar 3 juta KEC di tengah 120 juta penduduk Indonesia.

## Tabel 2
Persebaran Penduduk Kelompok Etnik Cina (KFC) di Indonesia Tahun 1963
Sumber: G. William Skinner dalam Ruth T. McVey (ed.), 1963.
Daerah Penduduk KEC Penduduk Indonesia Persen KEC Jawa dan Madura 1.230.000 63.059.000 2.0 Sumatera 690.000 15.739.000 4.4 Kalimantan 370.000 4.102.000 9.0 Indonesia Timur 160.000 13.427.000 1.2 Indonesia 2.450.000 96.327.000 2.5
Dengan jumlah penduduk sebesar 200.000.000 juta pada tahun 1997, dan dengan perkiraan penduduk KEC  tetap  2.5 persen, maka jumlah penduduk KEC di Indonesia untuk tahun 1997 diperkirakan sekitar 5 juta jiwa. Namun demikian, mengingat terjadinya perkawinan campur antara KEC dengan Pribumi, dan dalam setiap perkawinan campuran tersebut kemungkinan terbesar anak-anak mereka akan jadi KEC, maka jumlah  tersebut  adalah  perkiraan  minimal.  Mestinya  jumlahnya  jauh lebih besar, tapi nyatanya tidak demikian.
Pada tahun 2000 pemerintah Republik Indonesia kembali melakukan sensus  penduduk  dengan  mencantumkan  jati  diri  suku  bangsa.  Hasil sensus tersebut telah diolah oleh Suryadinata dan kawan-kawan untuk mendapatkan  jumlah  KEC  yang  benar  (Suryadinata  et.al  2003:  73- 101). Ternyata, karena berbagai hambatan mereka masih susah untuk mendapatkan angka tersebut. Pertama, dari 30 propinsi di Indonesia, hanya 11 propinsi yang mengeluarkan angka tentang penduduk KEC.
Kedua, ada  banyak  kesulitan  baik  bagi  warga  kelompok  etnik  Cina (KEC), maupun bagi petugas untuk mengungkapkan dan mengenali jati diri etnik mereka. Namun demikian, dengan berbagai cara Suryadinata et al memperkirakan bahwa penduduk KEC adalah sekitar 1.45 persen
sampai  2.04  persen  dari  seluruh  penduduk  Indonesia.  Prosentase  ini berada  di  bawah  keadaan  tahun  1930.  Secara  sosiologis,  penurunan prosentase ini sangat mungkin disebabkan karena mereka yang mestinya digolongkan KEC tidak lagi mau mengaku sebagai warga KEC, tapi mengaku sebagai “orang Indonesia” atau “suku bangsa” mayoritas di mana mereka tinggal.
Hal ini menjadi gejala umum setelah pemerintahan Orde Baru 1967, apalagi setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998, ketika kabarnya beberapa perempuan Cina dilecehkan secara seksual oleh okum-oknum jahat yang tidak dikenal, khususnya di kota Jakarta.  Jika dugaan tentang jumlah penduduk  KEC  ini  benar  maka  kenyataan  ini  dapat  dipakai  sebagai salah  satu  tanda  makin  intensifnya  proses  asimilasi  meninggalkan identitas  keCinaan  untuk  menjadi  Pribumi.  Namun  demikian,  tanda ini  belum  dapat  digunakan  sebagai  kesimpulan  yang  benar.  Sebagai kelengkapan informasi, di bawah ini kami kutipkan dari Suryadinata et. al (2003) angka penduduk etnik Cina di 11 propinsi yang mencatat tentang  penduduk  etnik  Cina.  Karena  keterbatasan  keadaan,  penulis minta maaf belum dapat menyajikan data hasil Sensus 2010.
No. Propinsi Jumlah KEC
Jumlah Penduduk Indonesia Sebaran KEC (%) Konsentrasi KEC 1 Jakarta 460.002 8.324.707 26.45 5.53 2 Kalimantan Barat 352.937 3.732.419 20.30 9.46 3 Jawa Timur 190.968 34.756.400 10.98 0.55 4 Riau 176.853 4.750.068 10.17 3.72 5 Jawa Tengah 165.531 30.917.006 9.52 0.54 6 Jawa Barat 163.255 35.668.374 9.39 0.46 7 Bangka-Belitung 103.736 898.889 5.97 11.54 8 Banten 90.053 8.079.938 5.18 1.11 9 Sumatra Barat 15.029 4.241.256 0.86 0.35 10 Bali 10.630 3.145.368 0.61 0.34 11 Yogyakarta 9.942 3.119.397 0.57 0.32 Jumlah 1.738.936 100.00

## Tabel 3
Jumlah, Sebaran, dan Konsentrasi Penduduk Etnik Cina Menurut Propinsi: Warga Negara Indonesia, 2000
Sumber : Suryadinata, Leo; Avi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta. Indonesia’s Population; Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

## KEDUDUKAN HUKUM KELOMPK ETNIK CINA DI INDONESIA
Dalam bagian ini akan dibahas kedudukan kewarganegaraan KEC di Indonesia. Dua  undang-undang yang dikeluarkan oleh dua pemerintah yang berbeda, yaitu negara Tiongkok dan pemerintah Hindia Belanda, telah  membuat  penduduk  migran  Cina  di  Hindia  Belanda  sebelum Perang  Dunia  Kedua  memiliki  dua  kewarganegaraan  secara  sah. Undang-Undang  kewarganegaraan  Tiongkok  yang  diumumkan  pada tahun  1909  (ditegaskan  kembali  tahun  1929)    menyatakan  bahwa semua warga migran Cina yang berdiam di Hindia  Belanda sebagai warganegara Cina.
Sementara itu sebuah undang-undang yang dikeluarkan  oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda  tahun  1910 mengakui semua penduduk migran Cina yang berdiam di Hindia Belanda  sebagai rakyat kerajaan Belanda. Keadaan ini merupakan hasil dari kebangkitan nasionalisme Cina pada awal  abad  ke-20,  ketika  masing-masing  negara  yaitu  Tiongkok  dan Hindia  Belanda,  ingin  menarik  kesetiaan  warga  Cina  perantauan  ke pihak sendiri.
Sejak  saat  itu,  hingga  Indonesia  merdeka  pada  tahun  1945,  setiap warga KEC di Hindia Belanda menjadi warga dari dua negara secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan istilah “dwi  kewarganegaraan.” Namun  dalam  percakapan  sehari-hari  mereka  masih  disebut  sebagai “bangsa Cina” oleh penduduk Pribumi, yaitu satu sebutan peninggalan zaman kolonial.
Pada  bulan April 1946, pemerintah Republik  Indonesia  yang baru merdeka, yang dikuasai oleh Pribumi Indonesia,  mengumumkan satu undang-undang  kewarganegaraan yang baru, dengan  azaz ius soli dan sistem pasif . Di sini dinyatakan bahwa seluruh  Pribumi Indonesia adalah praktis warganegara Republik Indonesia. Sementara itu golongan lain, termasuk KEC, baru akan menjadi warganegara Republik Indonesia, kalau  mereka:  (1)  lahir  di  Indonesia,  dan  telah  tinggal  di  Indonesia selama  5  tahun,  dan  (2)  tidak    menolak  kewarganegaraan  Republik Indonesia.  Undang-undang  ini  ternyata  kurang  efektif  menyentuh warga KEC karena kurang diketahui  umum, dan pula situasi politik Indonesia masih belum menentu (Suryadinata 1978a: 113-14)
Pada  awal  tahun  1950,  sesudah  pengakuan  kedaulatan    Republik Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949, diperkirakan jumlah  penduduk kelompok etnik Cina (KEC) di Indonesia adalah 2.1 juta  jiwa, dan sekitar 1.5 juta punya potensi untuk menjadi warganegara  Republik  Indonesia  karena  lahir  di  Indonesia.  Namun demikian,    menurut  Kementerian    Kehakiman  Republik  Indonesia, sejumlah  390.000  orang  yang  berpotensi  itu  menyatakan    menolak kewarganegaraan Republik  Indonesia dan memilih kewarganegaraan lain.  Dengan  demikian  yang  benar-benar  berpotensi  untuk  menjadi warga negara Indonesia hanya 1.1 juta jiwa. Alasan penolakan ini tidak dijelaskan, kemungkinan adalah ketakutan akan dijadikan tentara dan kuatir  masa depan yang tidak terjamin di negara Republik  Indonesia yang baru.
Pada  tahun  1954  pemerintah  Republik  Indonesia  merancang  satu undang-undang    kewarganegaraan  yang  baru. 4 Isi  dari  rancangan undang-undang  ini  antara  lain  menyatakan  bahwa  warga  KEC  di Indonesia tidak dapat menjadi warga negara Republik Indonesia kecuali kalau mereka memenuhi syarat-syarat di bawah ini:
1.  mempunyai bukti bahwa orang tua mereka lahir di Indonesia, telah tinggal di Indonesia selama 10 tahun, dan
2.  menyatakan secara resmi menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Cina.
Peraturan  di  atas  secara  khusus  dilakukan  untuk  mengantisipasi perjanjian dwi kewarga-negaraan antara Republik  Rakyat  Cina  dan Republik  Indonesia  yang  diadakan  pada  tahun  1957,  dan  berlaku sejak  tahun  1960. Butir (2) di atas, yaitu  “menyatakan  secara resmi menolak  kewarganegaraan  Republik  Rakyat  Cina,”  diperlukan  oleh Republik    Indonesia  mengingat  bahwa  mereka  itu  berpotensi  untuk punya dwi kewarganegaraan, yaitu warganegara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia. Ini tidak  diinginkan oleh Republik Indonesia.
Peraturan ini tentu saja ditujukan kepada kelompok KEC  yang punya potensi  untuk  menjadi  warganegara  Republik  Indonesia,    yang  pada tahun 1950 diperkirakan berjumlah 1.1 juta jiwa.  Sementara itu, sisanya
4 Karena  berbagai  persoalan  dalam  negeri,  rancangan  undang-undang  ini  baru  disahkan  oleh  Parlemen Republik  Indonesia  pada    tahun  1958.  Undang-undang  ini  dikenal  sebagai  Undang-Undang  No.  62 Tahun 1958.
yang  pada  tahun  1950  diperkirakan  berjumlah  1    juta  jiwa  menjadi warga  negara  asing,    baik  karena    lahir    di    luar  Indonesia  maupun karena  telah  menyatakan  penolakan  untuk    menjadi  warga  negara Republik Indonesia. Mereka inilah yang dikemudian hari menuai hasil dari pilihannya sendiri, yaitu mengalami kesulitan untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
Pada tahun 1957 ditandatangani satu perjanjian tentang kewarganegaraan KEC di  Indonesia  antara  Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia. Dalam  perjanjian  ini  dinyatakan  bahwa  KEC  berkewarganegaraan ganda, yaitu Cina dan Indonesia, diberi waktu dua tahun untuk memilih menjadi  warga  negara  dari  salah    satu  negara,  yang  mengabaikan pernyataan ini otomatis menjadi warga negara Republik Rakyat Cina.
Skinner  memperkirakan  bahwa  pada    tahun    1960    sekitar  600.000 sampai  dengan  800.000  orang  (dari  1.1  juta    orang    yang  tercatat memiliki  potensi  untuk  menjadi  warga  negara  Republik  Indonesia pada tahun 1950) memilih menjadi warga negara  Republik Indonesia. Dengan demikian, sisanya yang 300.000 sampai 500.000 orang memilih menjadi warga negara Republik Rakyat Cina atau menjadi “ stateless. ” Mereka  ini,  bersama  dengan  1  juta  orang  terdahulu  yang  memang merupakan warga negara RRC atau sudah menolak kewarganegaraan Republik Indonesia,  memiliki status sebagai warga negara asing.
Jadi, perbandingan pada tahun 1957 itu adalah antara sekitar 600.000 sampai 800.000 ribu orang yang memilih kewarganegaraan Indonesia (WNI)  berbanding  dengan  1.300.000  sampai  1.500.000  orang  yang memilih kewarganegaraan asing (WNA). Mereka yang memilih menjadi warga negara asing jauh lebih banyak daripada yang memilih menjadi warga  negara  Indonesia,  termasuk  Liem  Koen  Hian,  seorang  tokoh Cina peranakan yang kontroversial dan pro perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia memilih jadi warga negara Republik Rakyat Cina karena kecewa  dipenjarakan  selama  beberapa  bulan  oleh  kabinet  Sukiman pada tahun 1951 (Suryadinata 1978b:108-9). 5
5 Pergerakan  kemerdekaan  dan  pembangunan  sebuah  negara  baru  selalu  meminta  korban  dari  anak- anaknya. Tan Malaka, seorang pahlawan dan pemikir besar Indonesia, ditembak mati oleh oknum tentara Indonesia sendiri pada tahun 1948 di Jawa Timur, setelah berjuang keras selama puluhan tahun untuk kemerdekaan Indonesia. Sjahrir, Natsir, Hamka dipenjarakan oleh temannya seperjuangannya  sendiri, Soekarno. Sebaliknya, Soekarno disiksa oleh Soeharto di Wisma Yaso selama bertahun-tahun sebelum meninggal tahun 1970. Liem Koen Hian nampaknya tidak tahan ujian yang seperti itu (Ong Hok Ham dalam Jahja 1999: 27).
Lie  Tek  Tjeng,  seorang  pengamat    masalah    Cina    Indonesia, memperkirakan, terdapat tiga juta orang KEC di Indonesia pada  tahun 1967. Setengah dari mereka adalah warga negara Republik Indonesia, 250.000 orang adalah warga negara Republik Rakyat Cina, dan  sisanya 1.250.000 orang adalah “ stateless .” Sementara  itu  Direktorat Imigrasi Indonesia  menyatakan bahwa pada  tahun  1971  terdapat 1.010.652 orang KEC yang bukan warga negara Republik Indonesia, terdiri atas 871.090 warga negara Republik Rakyat Cina,  149.486 “ stateless ,” dan 66 orang pemegang paspor Taiwan. Dengan kata lain, pada tahun 1971 itu  sudah  lebih  dari  dua  juta  jiwa  KEC  yang  menjadi  warga  negara Republik Indonesia. Angka ini dianggap terlalu tinggi oleh Suryadinata (1984: 128).
Masalah kewarganegaraan orang etnik Cina (KEC) ini terus menjadi masalah yang rumit, baik untuk dalam negeri Indonesia maupun dalam kaitan dengan  hubungan diplomatik dengan RRC, meskipun kabarnya setiap bulan ada sekitar 300 orang kepala keluarga KEC yang mendapat kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1969 (Suryadinata 1978a:124). Dari taksiran mingguan Tempo , pada tahun 1980 terdapat sekitar tiga sampai empat juta warga KEC, lebih dari satu juta adalah warga-negara asing, yaitu 914.111 warga negara RRC, 1.097 warga negara Taiwan, dan 122.013 tanpa kewarganegaraan (Suryadinata 1999: 79).
Pada  masa  Presiden  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  (1999-2000), pemerintah  Republik  Indonesia  memberi  perhatian  yang  lebih  besar terhadap masalah kependudukan kelompok etnik Cina (KEC) ini. Salah satunya adalah pembuatan rancangan Undang-Undang Kependudukan yang baru. Di samping memperbarui Undang-Undang Kependudukan yang lama, rancangan ini juga mempertimbangkan kemudahan proses menjadi warga negara Indonesia bagi KEC. Pada tahun 2006 disahkan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan. Dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2006 ini  diharapkan  masalah  kewarganegaraan  anggota  KEC  yang  belum menjadi warga negara Indonesia (WNI) akan dapat diatasi secara lebih baik dan adil.

## KEDUDUKAN EKONOMI KELOMPOK  ETNIK  CINA
Kegiatan  ekonomi KEC di Nusantara sangat  berkaitan  dengan sejarah perantauan  mereka  di  Nan Yang  (Laut  Selatan).  Sejarah    perantauan ini  dapat  dibagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama adalah sebelum kedatangan Orang Eropa ke Nusantara,  khususnya pada masa kejayaan kerajaan-kerajaan kuno Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Melaka, dan Banten. Pada  masa ini sebagian besar perantau Cina yang  berkunjung ke  Nusantara adalah pedagang kecil keliling, yang  pada  umumnya berasal  dari  Propinsi Fukien (daerah asal  orang  Hokkian)  dan Kanton.
Para pedagang ini bolak-balik dari Cina  ke  Nusantara dengan  kapal- kapal  tongkang kecil. Dari  Cina,  mereka  membawa barang-barang buatan  Cina  seperti  sutera,  porselein,  lak,  kertas,  obat-obatan,    gula, dan  berbagai  barang    kerajinan.    Sebaliknya,  dari  Nusantara  mereka membawa  pulang  rempah-rempah,  kayu    gaharu,  emas,    batu  akik, bahan  tanaman  obat-obatan,  timah,  sarang    burung,  dan    berbagai binatang unik Nusantara. Pada masa  jaya Kerajaan Banten di abad ke- 15, diperkirakan setiap tahun 3 sampai 6 kapal tongkang datang  dari Cina ke Banten.
Di  samping    pedagang  kecil  keliling  ini,    perdagangan    dengan Nusantara  juga dilakukan dengan sponsor kerajaan. Yang terkenal dari perdagangan seperti ini adalah ekspedisi-ekspedisi  yang dipimpin oleh Cheng Ho. Ekspedisi semacam ini dilakukan sebanyak tujuh kali antara tahun 1405-1437. Dalam ekspedisi ini, sebagaimana dilaporkan oleh Ma Huan, mereka bertemu dengan banyak pedagang Cina yang berasal dari Fu  Kien dan Kanton di pusat pelabuhan Tuban, Gresik, dan Surabaya. Selain  itu  mereka  juga  menemukan    komunitas-komunitas  pedagang Cina di kota-kota pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa, bahkan sarang bajak laut Cina Hokkian yang ada di Palembang (Kukang).
Jadi pada awal abad ke 15 itu, komunitas-komunitas pedagang  Cina sudah    tersebar  di  banyak  kota  pelabuhan  terkenal    di  Pantai  Utara Jawa. Dalam kegiatan perdagangan  ini, para pedagang Cina tersebut menjalin hubungan  dengan  penguasa setempat karena pada masa itu, hanya kaum penguasa yang boleh melakukan hubungan dagang dengan orang luar. Penduduk Pribumi sendiri pada umumnya bekerja sebagai petani dan pengumpul hasil hutan.
Fase kedua dalam kegiatan ekonomi perantau Cina di Nusantara adalah pada  masa  Vereenigde  Oostindische  Compagnie  (VOC)  menguasai Nusantara,  yaitu  antara  tahun  1606-1799.  Pada    masa  ini  dunia perdagangan Nusantara dimonopoli oleh VOC. Hanya VOC yang boleh berhubungan dagang dengan penguasa setempat. VOC menjual barang yang berasal dari Eropa dan Jepang kepada penduduk setempat melalui kaum  bangsawan,  dan  sebaliknya    mereka  membeli  bahan  mentah produk  pertanian,  perkebunan,  dan  hutan  dari  penduduk    setempat. Pedagang Cina masih diberi kesempatan untuk menjual  barang-barang produk Cina yang mereka bawa dari  daratan Cina.
Sementara    itu    berbagai  penduduk  Cina  yang    bukan    pedagang mulai makin banyak pergi merantau keluar dan masuk Nusantara. Di Nusantara,  mereka  khususnya  masuk  ke  Batavia,  di  mana    mereka bekerja  sebagai kuli dan tukang. Mereka adalah orang-orang  miskin, atau musuh negara yang dikejar-kejar pemerintah Cina. Begitu besarnya jumlah  perantau Cina di Batavia pada masa itu, sehingga mereka berani mengorganisasikan satu pemberontakan melawan pemerintah  VOC  di Batavia pada tahun 1740.
Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh VOC dengan seketika, dan menimbulkan korban  yang begitu banyak di kalangan perantau Cina tersebut.  Peristiwa  ini  dikenal  dengan  nama the  Chinese  Massacre (Pembantaian  terhadap  orang  Cina).  Dalam    fase  ini  kita  mencatat peristiwa  penting,  bagaimana posisi pedagang Cina yang mendominasi dunia perdagangan Nusantara diambil alih oleh VOC. VOC memberikan sedikit ruang dan kesempatan bagi orang Cina sebagai pedagang kecil keliling. Sementara itu, populasi  perantau  Cina terus meningkat naik, di Batavia khususnya dan di Nusantara umumnya.
Fase  ketiga  dalam  kegiatan  ekonomi  perantau  Cina  di    Indonesia, dimulai dengan kejatuhan VOC pada tahun 1799, dan  kekuasan politik- ekonomi  Nusantara diserahkan kepada Pemerintah  Kolonial Belanda. Pada  masa  ini, kegiatan ekonomi  dalam  skala  besar, khususnya  dalam bidang perdagangan, berada di tangan orang  Eropa.  Orang-orang Cina dan  orang  non-Nasrani  lain  tidak  diperbolehkan  memperdagangkan barang produksi Eropa, Amerika, dan Afrika secara langsung. Orang Cina hanya boleh menjadi pedagang perantara antara pedagang besar orang Eropa dan penduduk Pribumi.
Situasi    seperti  ini  secara  umum  terlihat  sampai  tahun  1870,  ketika sistem  tanam  paksa dihapus, dan liberalisasi ekonomi Hindia Belanda dimulai.  Dari  sini  seterusnya  kegiatan    ekonomi  pengusaha    KEC kembali  marak  dan  maju,    khususnya    dalam    bidang  industri  dan perdagangan  menengah.  Kegiatan    ekonomi  KEC  di  Nusantara  juga dapat  dilihat  dari segi regional. Secara umum, di Pulau Jawa perantau Cina bergerak dalam bidang  perdagangan, sedangkan sebagian kecil lainnya bergiat dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hanya sedikit yang    masuk    ke    dalam  kegiatan    pertambangan.  Sementara  itu  di luar Jawa justru  pertambangan dan perkebunan yang menarik banyak pengusaha Cina ini.
Posisi yang kuat dari pengusaha Eropa dalam kegiatan perekonomian di  Indonesia  pada  zaman  penjajahan  dapat  dimaklumi  dan  dianggap wajar oleh banyak orang, mengingat  kekuasaan politik yang berada di tangan penjajah Belanda. Tapi, kuatnya posisi pengusaha  KEC pada masa itu, sering menjadi kekaguman banyak pengamat, dan keadaan ini biasanya dianggap berkaitan secara kuat dengan jiwa kewirausahaan mereka. Mengutip  dari Liem, Furnivall, dan Sutter, Leo Suryadinata (1984: 80-81) mengatakan:
Orang  Eropa sebagai pedagang besar, importir  dan  eksportir berada di tempat teratas, pribumi selaku  petani,  nelayan,  pedagang  eceran, dan  buruh  di  tempat terbawah,  sedangkan  orang Tionghoa  sebagai pedagang perantara yang membagi-bagikan barang berada di tengah- tengah,  melayani  kedua  kelompok  tersebut.  Dari  kelompok  Eropa, orang  Tionghoa  membeli  barang-barang  konsumsi  dan  menjualnya kepada kaum pribumi, dan dari kaum  pribumi mereka membeli bahan mentah serta produksi lokal untuk dijual kepada golongan Eropa. Tidak hanya perdagangan, juga semua industri berskala besar pada umumnya berada  di  tangan  orang  Eropa,  sedangkan  industri  skala  menengah dikuasai Tionghoa.
Setelah bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, khususnya setelah  tahun  1950an,  pemerintah  Republik  Indonesia  berusaha membangun  kehidupan  ekonomi  Indonesia.  Salah  satu    caranya adalah    dengan  mengembangkan  pengusaha    Pribumi,    yang  secara tidak langsung dikuatirkan akan membawa efek kepada kelangsungan dominasi pengusaha KEC. Kebijakan ini dituangkan, pertama, dalam
“Program Benteng”, yang pemikiran dasarnya bersumber dari anjuran Mr. Assaat yaitu “Perlindungan Khusus”, disampaikan dalam Kongres Importir Nasional Seluruh Indonesia di Surabaya tanggal 19-23 Maret 1956. Isi dari proposal ini antara lain:
1.  Pembinaan perusahaan milik pengusaha Pribumi dengan cara memberikan  fasilitas  kredit  bank  dan  lisensi  impor-ekspor secara khusus,
2.  Menutup  komoditi-komoditi  dan  pasar-pasar  domestik tertentu dari penetrasi pengusaha asing dan keturunan asing, dan sebaliknya menyediakan pasar tersebut bagi pengusaha Pribumi (Kuntjoro-Jakti 1973: iv; Jahja 1991: 56-64).
Ternyata  kebijakan  ini  tidak  menggoyahkan  peranan  dan  kekuatan dari  pengusaha  KEC.  Hanya  beberapa  pengusaha  Pribumi  yang berhasil  maju  melalui  program  tersebut.  Sebagian  besar  yang  lain, karena kekurangan modal, telah menjual “lisensi” khusus yang mereka peroleh dari pemerintah kepada pengusaha KEC, sehingga muncullah perusahaan-perusahaan Ali-Baba. Perusahaan itu secara resmi berdiri atas nama pengusaha Pribumi, tetapi modal dan pengusahaannya adalah pengusaha Cina. Setelah  itu menyusul berbagai kebijakan lain, antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang yang melarang semua usaha dagang kecil milik orang asing di tingkat desa dimulai sejak tanggal 31 Desember 1959.
Pada  zaman “Ekonomi Terpimpin” Presiden Soekarno (1959-1965), banyak perusahaan besar  Belanda yang dinasionalisasi dalam rangka perjuangan  merebut  kembali  Irian  Barat.  Perusahaan-perusahaan ini  dijadikan    Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Pada  masa  ini pengusaha KEC terlihat kurang mendapat kesempatan untuk bergerak dalam usaha  skala besar, tapi usaha perekonomian skala  menengah dan kecil tetap dalam dominasi tangan mereka.
Namun,  keadaan  ini  tidak  berlangsung  lama.  Sejak  tahun  1967 liberalisasi  ekonomi    kembali    dibuka  pada  zaman  pemerintahan Orde  Baru  Soeharto.  Bersamaan  dengan  itu,    pengusaha-pengusaha KEC kembali memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka,  apalagi  setelah  pemerintah  membuka  pintu  bagi  masuknya modal asing. Para pemodal asing, demikian juga halnya dengan oknum
jenderal-jenderal  Soeharto  yang  memperoleh  banyak  uang  dari  hasil korupsi,  khususnya  yang  mengendalikan  perusahaan-perusahaan dagang negara hasil nasionalisasi, banyak yang memilih bekerjasama dengan pengusaha KEC.
Perluasan usaha perekonomian KEC nampak berkembang pesat sejak akhir tahun 1980an. Pada  tahun 1989, Gordon Redding memperkirakan 70-75  persen  dari  total  modal  swasta  di  Indonesia    dikuasai    oleh pengusaha KEC (Redding 1989). Satu hasil  survai  yang dimuat dalam mingguan Warta Ekonomi tahun 1992, mengatakan bahwa  80 persen dari  200  pengusaha terbesar di Indonesia adalah  dari  kalangan KEC.
Setelah  kejatuhan  Soeharto  tahun  1998,  beberapa  pengusaha  besar KEC  melarikan  modalnya  ke  luar  negeri  dan mengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), atau menggelembungkan ( marked up ) nilai harta yang dijaminkan ke Bank Indonesia. Mereka telah meninggalkan masalah besar bagi ekonomi Indonesia sejak awal tahun 2000an ini. 6

## KEGIATAN POLITIK KELOMPOK  ETNIK  CINA
Beberapa stereotipe tentang sikap dan kedudukan KEC dalam, bidang politik dapat dikutip dari Coppel (1976: 20), yang mengatakan:
“ They don’t care who hold the Southeast Asian cows, so long as they can milk them ,” atau “ Politics is a risky business here, above all for a Chinese; I prefer to play safe looking after my business and my family ” (“Mereka  tidak  peduli  siapa  yang  memegang  sapi  Asia  Tenggara, sepanjang  mereka  dapat  memerah  susunya,”  atau  “Politik  adalah kegiatan yang berisiko di sini, apalagi untuk seorang Cina; Saya lebih suka cari selamat saja menjalankan bisnis saya dan menjaga keluarga”).
Stereotipe ini ingin mengatakan bahwa KEC tidak tertarik dalam bidang kegiatan politik dan hanya peduli dengan mencari duit dan mengurus keluarganya. Bagaimanapun, jika politik adalah segala kegiatan yang
6 Saya tidak dapat memastikan berapa banyak anggota KEC yang mengemplang BLBI. Di bagian akhir tulisan  ini,  saya  lampirkan  nama  kriminal  keuangan  Indonesia  yang  melarikan  diri  ke  luar  negeri. Menurut catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), sejak 2001. Mereka seperti hilang ditelan bumi dan  kasusnya  seperti  tenggelam.  Silahkan  pastikan  mana  yang  anggota  KEC  dari  daftar  nama  ini (Sumber: KOMPAS.Com, 4 Juli 2011) .
berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan wewenang, dan perjuangan mempertahankan hak-hak kelompok, maka KEC jelas pernah terlibat di dalamnya.
Leo Suryadinata dan Coppel menyoroti gerakan politik keturunan Cina di Hindia Belanda, di Jawa, pada masa 1917 – 1942 (Suryadinata 1986; Coppel 1976). Dalam masa tersebut dikatakan terdapat tiga golongan KEC  menurut  orientasi  politik  dan  kepentingan  yang  diperjuangkan. Golongan yang pertama disebut sebagai golongan Sin Po , sesuai dengan nama koran yang menjadi trompet pendapat mereka, yang terbentuk pada tahun 1900 dan diperkuat dalam Konferensi di Semarang pada tahun 1917.  Golongan  ini  terutama  didukung  oleh Cina  totok ,  mempunyai rasa nasionalisme Cina yang tinggi dan berorientasi ke Tiongkok. Bagi mereka, orang Cina harus tetap menjadi warga negara Cina dan setia dengan  negara  Cina,  dan  jangan  ikut  serta  dalam  sistem  politik  dan sistem pemerintahan Hindia Belanda.
Golongan  kedua  disebut  sebagai  golongan  Chung  Hwa  Hui,  sesuai dengan  nama  organisasi  mereka,  yang  menyelenggarakan  Konggres pertama pada tahun 1927. Golongan ini terutama didukung oleh Cina peranakan , rasa nasionalisme “Cina”nya agak kurang karena lahir di Hindia Belanda dan umumnya terdidik di sekolah-sekolah Belanda, dan berorientasi ke Belanda. Tujuan organisasi mereka adalah berjuang bagi perbaikan kedudukan dan keadaan orang Tionghoa di Hindia Belanda sehingga  sejajar  dengan  orang  Eropa  ( gelijk  gestelde ),  memajukan usaha ekonomi dan pendidikan orang Tionghoa, dan memelihara dan mengkonsolidasi  hubungan  dengan  tanah  air  Tiongkok.  Koran  yang menjadi trompet pandangan mereka adalah Pewarta Soerabaia .
Golongan ketiga adalah golongan Partai Tiong Hoa Indonesia, yang tidak simpati dengan golongan Sin Po maupun golongan Chung Hwa Hui. Sama seperti Chung Hwa Hui, mereka berorientasi ke Hindia Belanda, namun berbeda dengan Chung Hwa Hui mereka mengaku sebagai wakil orang  Cina  miskin.  Kelahiran  mereka  bersamaan  dengan  maraknya perkembangan  pergerakan  kemerdekaan  Indonesia  di  kalangan Pribumi Indonesia. Mereka bersimpati dengan gerakan tersebut, karena itu  mereka  mengalihkan  gagasan  tentang  “kewarganegaraan  Hindia Belanda”  menjadi  “kewarganegaraan  Indonesia”.  Mereka  adalah golongan kecil saja di kalangan warga keturunan Cina.
Bagaimanapun, secara umum ketiga golongan politik keturunan Cina ini  mempunyai titik temu dalam hal-hal yang mendasar, khususnya hal- hal yang berkaitan dengan kedudukan dan hak sosial-politik-ekonomi warga keturunan Cina di Hindia Belanda.
Perjuangan utama semua warga keturunan Cina di Hindia Belanda adalah memperoleh persamaan hak dalam segala aspek, termasuk pemilikan tanah  di  daerah  pedesaan,  dengan  siapapun  warga  yang  berkuasa  di Hindia  Belanda,  apakah  Belanda  ataupun  Pribumi  Indonesia.  Kedua adalah perjuangan untuk memperbaiki terus keadaan pendidikan dan ekonomi warga keturunan Cina. Ketiga adalah menjaga hubungan yang baik dengan tanah asal Tiongkok. Keempat adalah pemeliharaan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan Cina. Dua butir yang terakhir ini telah menjadi perhatian serius pemerintah Orde Baru setelah kejatuhan Soekarno sejak tahun 1966, dan menjadi landasan bagi lahirnya konsep “masalah Cina” di Indonesia.
Sebenarnya jauh sebelum kedatangan orang Eropa ke Nusantara, para perantau  Cina  ini  sudah  terlibat  dalam  kegiatan  politik  di    negara- negara Nusantara. Jika kesimpulan Slamet Muljana yang bersumberkan pada Babad Tanah Jawi, Serat Kanda, dan Berita dari Klenteng Sam Po Kong dapat dibenarkan, maka kegiatan politik sejati perantau Cina di  Nusantara  sekurang-kurangnya  sudah  mulai  terlihat  sejak  zaman Majapahit abad ke 15.
Siapa  yang  disebut  sebagai  Arya  Damar  alias  Swan  Liong  (yang menjadi  wakil  penguasa  Majapahit  di  Pelembang)  adalah  “50/50 peranakan Tionghoa, keturunan Raja Majapahit yang lahir dari Putri Cina,” kata Residen Poortman (Muljana 2005: 61). Dari ibunya yang Cina dia mewarisi watak ulet, tekun, dan pantang menyerah, sedangkan dari  ayahnya  yang  keturunan  Majapahit  dia  mewarisi  watak  priyayi dan pemimpin. Cina peranakan lain yang juga berhasil, bahkan lebih berhasil  dalam  menduduki  kekuasaan  politik  tinggi  di  Jawa,  adalah Raden Patah alias Jin Bun, penguasa tertinggi kerajaan Islam Demak sejak 1478.
Tidak  kalah  dalam  bidang  pemerintahan,  orang  Cina  juga  berhasil menjadi  pemimpin  bangsa  Pribumi  dalam  bidang  keagamaan.  Carey dan Muljana percaya bahwa dua dari sembilan Walisongo, yaitu Sunan Ampel  dan  Sunan  Bonang,  adalah  keturunan  Cina  (Carey  1986:  16;
Muljana 2005: 100). Bahkan lebih dari itu, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung  Jati  besar  sekali  kemungkinannya  adalah  juga  keturunan Cina (Muljana 2005: 101-105). Semua kedudukan-kedudukan politik dan  agama  ini  dapat  diperoleh  oleh  para Cina  peranakan ini    berkat jalan  yang  telah  dirintis  oleh  pejabat-pejabat Tiongkok  dinasti  Ming pendahulu mereka, yaitu Laksamana Sam Po Bo (Cheng Ho), Bong Tak Keng, dan Gan Eng Cu (Muljana 2005: 63-78).
Kegiatan politik migran Cina yang paling dramatis tapi juga tragis adalah Peristiwa  Batavia  1740  atau  juga  dikenal  dengan  nama the  Chinese Massacre atau Tragedi Berdarah Angke (Wijayakusuma 2005). Hal ini sudah disinggung juga sedikit pada bagian terdahulu. Pada waktu itu pemerintah kolonial Belanda di bawah Gubernur Jenderal Valckenier menuduh bahwa orang-orang Cina yang berdiam di sekitar kota Jakarta akan memberontak menyerbu pusat VOC di Batavia dengan bantuan penduduk  Cina  yang  berdiam  di  dalam  kota.  Maka  dilancarkanlah perang melawan orang-orang Cina tersebut dengan korban tewas yang luar biasa banyak pada orang Cina.
Hampir  bersamaan  waktunya  dengan  peristiwa  ini  adalah  gerakan penguasaan  daerah-daerah  pertambangan  emas  di  Kalimantan  Barat oleh kongsi-kongsi Cina. Sebagaimana dikatakan Siahaan (1994), pada mulanya migran Cina ini diundang masuk oleh Sultan-Sultan Melayu di sana untuk dipekerjakan sebagai buruh tambang emas mulai tahun 1740.  Namun setelah itu sultan-sultan tersebut tidak punya kemampuan dalam  mengawasi  dan  menghambat  kedatangan  migran-migran baru  dari  Tiongkok  yang  semakin  lama  semakin  menguasai  daerah pertambangan  tersebut.  Melalui  organisasi  kongsi,  orang-orang  Cina tersebut berhasil mendirikan komunitas-komunitas Cina yang terlepas dari wewenang dan pengawasan para sultan. Hal ini berlangsung selama sekitar 100 tahun sampai penguasa kolonial Belanda menghancurkan kongsi-kongsi  tersebut  pada  tahun  1850  –  1854  atas  undangan  para Sultan Melayu di Kalimantan Barat. Setelah itu Kalimantan Barat jatuh menjadi daerah jajahan Belanda.
Di Jawa, kegiatan politik Orang Cina tidak berhenti dengan berakhirnya Kesultanan Demak.  Pada tahun 1741 para migran Cina ini mencatat terjadinya  dua  peristiwa  penting  yang  memperlihatkan  kemampuan politik dan perang mereka. Pertama , mereka berhasil  mengepung loji utama  Belanda  di  Semarang,  dan kedua ,  mereka  berhasil  menguasai
Istana Kertasura dalam rangka membantu salah satu pihak yang terlibat dalam perang perebutan kekuasaan di Kerajaan Jawa tersebut.
Tidak hanya kegiatan politik dan perang, para migran Cina juga berhasil menarik perhatian Raja Jawa untuk menunjuk mereka sebagai pengutip cukai yang efisien. Di sepanjang Pantai Utara Jawa, tidak ada sebuah muara  sungai,  pelabuhan,  teluk    atau  anak  sungai  yang  masih  dapat digunakan untuk pelayanan, yang tidak ditemukan pos-pos bea-cukai (gerbang  tol)  yang  penjaganya  adalah  orang  Cina  (Carey  1986:  23). Ini semua belum termasuk kekuasaan politik yang dimiliki oleh para kapten Cina yang diangkat oleh pemerintah VOC dan kolonial Belanda (Lohanda 1996).
MASALAH CINA: ASIMILASI VS INTEGRASI. 7
Kini  kita  masuk  ke  dalam  bidang  kultural,  yaitu  satu  bidang  yang penting  dalam  menentukan  jati  diri  keCinaan  dari  warga  KEC.  Ini adalah  juga  merupakan  satu  bidang  kajian  yang  paling  sukar  untuk digambarkan dan dibahas, karena berkaitan dengan ranah kognisi dan afeksi. Beberapa ciri utama dari kultur kelompok etnik Cina (KEC), seperti yang dikutip dari de Vos, adalah persamaan dalam: 1) sistem kepercayaan/religi, 2) bahasa, 3) pengalaman sejarah sebagai migran ke Indonesia, 4) asal keturunan Han, dan 5) daerah asal  Tiongkok (de Vos  1982).  Maka  dengan  lima  ciri-ciri  persamaan  ini  mereka  secara subjektif mengaku, dan secara objektif diakui oleh orang lain, sebagai sebuah kelompok etnik ( ethnic group ), yaitu kelompok etnik Cina.
Membandingkan  kelima  unsur  etnik  ini  dengan  keadaan  kultur  dan masyarakat KEC pada masa kini, kita akan menghadapi satu kesulitan besar. Pertama adalah  unsur  sistem  kepercayaan/religi.  Dari  sudut kepercayaan/religi,  hampir  sebagian  besar  warga  KEC  di  Indonesia sudah  meninggalkan  religi  lama,  pada  umumnya  pindah  ke  agama Nasrani,  apakah  Kristen  Protestan  atau  Katholik. Kedua, dari  segi bahasa,  sebagian  besar  warga  KEC  tidak  lagi  menggunakan  bahasa Mandarin,  atau  salah  satu  bahasa  etnik  Cina,  sebagai  bahasa  sehari- hari. Bahkan banyak dari generasi muda KEC tidak bisa lagi berbicara dalam “bahasa” Cina, tapi fasih berbicara dalam bahasa Indonesia.
7 Judul sub-bab ini meminjam judul sebuah buku suntingan almarhum H. Junus Jahja (1999) yang banyak dikutip dalam buku ini.
Ketiga, dari sudut sejarah migrasi ke Indonesia, maka ini adalah keadaan masa lampau. Hampir seluruh warga KEC yang ada di Indonesia masa kini  adalah  kelahiran  Indonesia. Keempat, dari  sudut  asal  keturunan Han, inipun tidak seluruhnya benar, sebagian besar mereka adalah Cina peranakan yang  punya  tetesan  darah  Pribumi  dari  garis  matrilineal, atau tetesan darah Belanda. Kelima, tentang asal dari Tiongkok. Hal ini hampir sama dengan sejarah migrasi, bahwa mereka mengakui nenek moyang mereka berasal dari Tiongkok, meski mereka sendiri lahir di berbagai tempat di Indonesia.
Proses  kepudaran  unsur-unsur  kultur  Cina  dan  penerimaan  (adopsi) unsur-unsur kultur Pribumi di kalangan anggota KEC disebut sebagai proses asimilasi. Proses ini tidaklah terjadi secara merata pada seluruh perantau  Cina  di  Indonesia.  Misalnya,  proses  asimilasi  lebih  banyak dan lebih intens terjadi pada migran Cina di Jawa daripada yang tinggal di  Riau  atau  Kalimantan  Barat;  lebih  banyak  terjadi  pada  kelompok Cina  peranakan daripada Cina  totok ;  dan  lebih  banyak  terjadi  pada kelompok Cina Islam daripada Cina bukan-Islam.
Perbedaan pada taraf asimilasi, agama, pendidikan, ekonomi, dan lain- lain membuat masyarakat keturunan Cina di Indonesia menjadi sebuah kelompok etnik yang heterogen. Inilah yang selalu diperingatkan oleh banyak peneliti Cina Indonesia. Agar jangan berbicara mengenai KEC secara pukul-rata , atau melakukan generalisasi. Namun, bagaimanapun heterogenitasnya KEC, kata Suryadinata, “Sebagai sebuah kelompok etnis, Tionghoa (atau lebih tepat peranakan Tionghoa) tampaknya tidak akan  lenyap”  (Suryadinata  1999:101)  dan  “Mengabaikan  pentingnya dikotomi  Pribumi/Non-Pribumi  adalah  mengabaikan  aspek  utama dinamika masyarakat majemuk kontemporer” (Suryadinata 1999: 142).
Pernyataan  Suryadinata  ini  menarik  untuk  ditindak  lanjuti.  Mengapa KEC  sebagai  sebuah  kelompok  etnik  ingin  tetap  bertahan?  Apakah hal  ini  terdorong  oleh  faktor  persamaan  kultur  yaitu  ingin  menjaga kelestarian “kultur Cina” di mana pun mereka berada? Jika demikian, orientasi sosiokultur  KEC  adalah ke  arah  “Cina.” Jadi  ada  semacam penghargaan, kesetiaan, kecintaan  yang tinggi terhadap kultur Cina.
Atau sebaliknya, dorongan itu berasal dari keinginan untuk membedakan diri  dari  Pribumi.  Bahwa  mereka  adalah  Cina,  bukan  Pribumi.  Jadi
dorongan itu berasal dari satu keinginan sosiokultural untuk menolak menjadi  “Pribumi.”  Menjadi  Pribumi  adalah  menjatuhkan  harga  diri secara  sosiokultural.  Karena  itu,  harus  tolak.  Meski  keduanya  saling terkait  tidak  bisa  dipisahkan,  seperti  ayam  dengan  telur,  tapi  dari sudut  sejarah,  saya  cenderung  untuk  menempatkan  dorongan  untuk membedakan  diri  dari  Pribumi  sebagai  penggerak  utama.  Mengapa demikian?
Sejak dari zaman perkenalan pertama migran Cina dengan Indonesia, orang Pribumi sudah digambarkan oleh penulis-penulis Cina (misalnya Ma Huan) sebagai manusia rendah dengan wajah yang sangat buruk dan  aneh.  Sedangkan  penulis  Cina  lain,  Ong  Tae-hae,  menyebut Pribumi  sebagai  bangsa  yang  tumpul  dan  bodoh,  para  pemimpinnya tidak memahami prinsip-prinsip penalaran, dan aksaranya mirip cacing yang sedang merayap (dikutip dari Carey 1986: 21).
Pada zaman Majapahit, pemimpin-pemimpin Pribumi yang haus akan uang  dan  harta  tapi  sebaliknya  sangat  bodoh  dalam  mencari  uang, dengan  mudah  ditipu,  diperdaya,  oleh  pedagang-pedagang  Cina, sehingga  satu  persatu  bandar  di  utara  Pantai  Jawa  jatuh  ke  tangan pedagang  Cina  tersebut.  Bahkan  mereka  dapat  mendirikan  Kerajaan Demak  dan  menjatuhkan  Majapahit.  Di  Kalimantan  Barat,  pada pertengahan  abad  ke-18  sampai  pertengahan  abad  ke-19,  seandainya tidak ditolong oleh Belanda, mungkin saja sebuah kerajaan baru berdiri di bawah kekuasaan kongsi Cina.
Pada  zaman  kolonial,  Pribumi  jatuh  menjadi  warga  negara inlander kelas  tiga  di  bawah  warga  negara vreemde  oosterlingen Cina  kelas dua. Sedangkan pada zaman merdeka, khususnya di zaman Soeharto, pejabat-pejabat  pemerintah,  termasuk  polisi,  jaksa,  hakim,  anggota DPR/MPR,  menteri,  gubernur,  bupati,  dan  sebagainya  “dapat  dibeli dengan uang,” kata Mochtar Lubis (Lubis 1978: 8; Wibisono 1991: 76- 83; Kuntjoro-Jakti 1991: 84-89).
Singkatnya,  apakah  keuntungan  dan  kemuliaan  yang  diperoleh  oleh Orang Cina seandainya mereka menjadikan diri mereka ke dalam arus utama  golongan  Pribumi?  Tidak  ada  selain  dari  kehinaan.    Karena itulah, warga keturunan Cina itu, apakah totok atau peranakan , perlu membedakan  diri  mereka  dari  Pribumi.  Seterusnya,  jika  bukan  jadi
non-Pribumi, lalu jadi apa? Pada zaman kolonial, tentu saja jadi Cina vreemde  oosterlingen ,  dan  sekarang  menjadi  warga  KEC,  atau  etnis Tionghoa.
Sejak  lama  warga  mantan vreemde  osterlingen ini  diusahakan  oleh pemerintah  Republik  Indonesia,  bahkan  mungkin  dapat  dikatakan hampir dipaksa, untuk menjadi Pribumi, melalui jalur asimilasi. “Apa bisa? Apa mungkin? Apakah ini bukan seperti membalikkan arus air ke hulu sungai atau menolak warisan sejarah?” (Jahja 1999: 15). 8 Dalam berbagai  perkawinan  campuran  antara  Pribumi  dengan  Non-Pribumi Cina dari dahulu sampai kini, sekurang-kurangnya sampai akhir zaman Orde  Lama,  anak-anak  mereka  kebanyakan  tidak  menjadi  Pribumi tetapi terus menjadi Cina. 9
Sejak tahun 1960an di kalangan KEC telah berkembang isu perlakuan diskriminasi  rasial  oleh  golongan  Pribumi,  khususnya  oleh  birokrat pemerintah  terhadap  golongan  minoritas  Cina.  Sebaliknya  isu yang  serupa  dipandang  oleh  golongan  Pribumi  sebagai  akibat  dari eksklusifitas dan keangkuhan kelompok etnik Cina.
Semua sepakat bahwa “masalah Cina” ini harus diselesaikan, namun cara penyelesaiannya berbeda antara berbagai pihak. Cara penyelesaian pertama disebut sebagai “therapy Komunis” atau “therapy Siauw Giok Tjhan” yang dirumuskannya dalam pidato ulang tahun ke VI Baperki 13 Maret 1960 (Yayasan Tunas Bangsa 1989: 67-75). Intinya adalah bahwa struktur  masyarakat  Indonesia  pada  masa  itu  masih  feodal,  kolonial, dan kapitalis. Kemudian, karena politik “ devide  et  impera ” Belanda, maka golongan minoritas Cina telah dipisahkan dari tubuh masyarakat Indonesia. Tubuh itu harus diutuhkan kembali, dengan cara “integrasi” bukan dengan cara “asimilasi.” Pembicaraan hanya sampai di sini, tidak diteruskan bagaimana proses integrasi itu akan dilaksanakan.
Cara penyelesaian kedua adalah dengan “Asimilasi Yang Wajar” yang dicetuskan oleh 10 tokoh Cina peranakan. Dua di antaranya yang paling artikulatif adalah Lauwchauntho (H. Junus Jahja) dan Ong Hok Ham, yang diungkapkan dalam majalah Star Weekly 26 Maret 1960 (Yayasan
8 Mengutip Tajuk Rencana Star Weekly 17 Mei 1960.
9 Ketika  membimbing  seorang  mahasiswa  antropologi  UI  untuk  kerja  lapangan  di  Tangerang  pada tahun  1980an,  saya  menemukan  perkawinan-perkawinan  campuran  Cina-Pribumi  yang  cenderung menghasilkan anak-anak Cina, bukan anak Pribumi.
Tunas  Bangsa  1989:  60-61).  Menurut  mereka  masalah  diskriminasi rasial dan minoritas Cina di Indonesia hanya dapat diselesaikan dengan jalan “asimilasi sukarela” secara aktif dan bebas, tidak dengan tindakan yang memaksa, dalam segala lapangan kehidupan. Asimilasi, menurut Ong Hok Ham, berarti menghilangkan jati diri sebagai anggota golongan minoritas Cina dengan cara, antara lain, membangun kehidupan yang tidak eksklusif dan pergantian nama Cina dengan nama Pribumi (Ong Hok Ham dalam Yayasan Tunas Bangsa 1989: 48).
Karena pemikiran ini didukung oleh kebijakan pemerintah maka ada saja pihak yang menafsirkan jalan ini secara berlebihan, antara lain adalah pemimpin  kelompok  integrasi,  Siaowgioktjhan,  yang  mengatakan: “ Memaksakan penggantian nama, memaksakan perkawinan campuran atau memaksakan asimilasi  biologis  dan memaksakan penggantian agama adalah bertentangan dengan hak-hak azazi manusia, jadi tidak demokratis dan tidak bijaksana.”
Cara penyelesaian yang ketiga adalah cara yang dipelopori oleh Yap Thiam  Hien.  Beliau  tidak  punya  nama  khusus  untuk  pola  pikir  ini, tapi  ada  yang  menyebutnya  dengan  istilah  “Integrasi  non-komunis” (Yayasan Tunas Bangsa 1989: 17). Ada tiga inti  pemikiran Yap Thiam Hien  tentang  penyelesaian  masalah  diskriminasi  rasial  dan  minoritas ini. Pertama beliau menyetujui cara asimilasi seperti yang dianjurkan Kelompok 10, namun pada masa sekarang cara ini kurang tepat, karena asimilasi adalah proses dua arah, atas kemauan dua arah, Pribumi dan Non-Pribumi.
Menurut pengamatan beliau, dari pihak minoritas (Non-Pribumi Cina) kemauan itu sudah ada, tapi dari pihak mayoritas (Pribumi) belum ada. Lebih  lanjut  Yap  Thiam  Hien  mengatakan,  asimilasi  dari  minoritas ke  dalam  “ dominant  group ”  tidak  akan  mungkin  terlaksana  apabila minoritas saja yang merindukannya tetapi cintanya itu ditampik oleh “ dominant  group ”  (Yayasan  Tunas  Bangsa  1989:  110).  Berdasarkan fakta-fakta sejarah, saya meragukan pandangan Yap Thiam Hien ini.
Kedua,  Yap  Thiam  Hien  nampaknya  menganggap  bahwa  golongan dominan  (Pribumi)  telah  diracuni  oleh  penyakit  prasangka  rasial ( prejudice ).  Karena  itu,  terapi  untuk  masalah  diskriminasi  rasial dan  masalah  minoritas  adalah  dengan  cara  mencuci  hati  ( heart cleansing )  golongan  dominan  tersebut,  “penghapusan  prejudice,
egoisme dan hypocrisi,” sehingga “ rebirth of man in Jezus Christ .” Di samping pendekatan kultural (pencucian hati), Yap Thiam Hien juga menganjurkan  pendekatan  hukum,  yaitu  melarang  dan  menghukum perlakukan diskriminasi terhadap suatu golongan etnis atau ras, adanya pendidikan umum tentang hak azazi manusia, dan pembuatan kebijakan publik tentang hubungan yang baik antar suku.
Ketiga  cara  di  atas  mengingatkan  kembali  akan  adanya  tiga  aliran politik kelompok etnik Cina di Jawa pada zaman kolonial Belanda, yaitu aliran nasionalis Sin Po, aliran integrasi Chung Hua Hwi, dan aliran asimilasi Partai Tiong Hoa Indonesia, meskipun masing-masing tidak dapat dibandingkan secara persis. Aliran nasionalis Sin Po jelas tidak hidup lagi pada masa kini, tapi pengaruhnya masih terasa pada terapi Siaowgioktjhan, sekurang-kurang sampai peristiwa G30S tahun 1965. Aliran Chung Hua Hwi sedikit banyak memang mempunyai kemiripan dengan cara integrasi model non-komunis Yap Thiam Hien, khususnya dalam hal latar belakang pendidikan para pemimpinnya yang berwarna Hindia Belanda dan Nasrani. Inipun pada masa kini tinggal sejarah.
Sedangkan cara “Asimilasi Yang Wajar” dapat dikatakan sebagai satu fenomena  yang  jauh  lebih  kental  asimilasinya  dibandingkan  dengan aliran  Partai  Tionghoa  Indonesia.  Malah  satu  variasi  yang  boleh dikatakan  agak  ekstrim  dari  gerakan  asimilasi  ini  adalah  pemikiran H. Junus Jahja yang menganjurkan asimilasi total melalui perkawinan dan perpindahan ke agama Islam. Bagaimanakah perkembangan dari proses asimilasi atau integrasi kelompok etnik Cina ini pada masa kini? Nampaknya masih diperlukan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih spesifik.

## KESIMPULAN
Secara umum hubungan sosial antara Pribumi dengan KEC di Indonesia memperlihatkan    perkembangan  yang  positif,  khususnya  setelah peristiwa Mei Kelabu 1998.  Integrasi dan asimilasi berkembang secara sejajar. Kesadaran orang Cina sebagai satu kelompok etnik yang khas, yang  berbeda  dari  etnik  lain,  makin  terlihat  dalam  perilaku  sehari- hari.  Gejala  ini  adalah  tanda-tanda  dari  proses  integrasi.  Sebaliknya perkawinan campuran Pribumi dengan Non-Pribumi, dalam pengamatan umum,  makin  berkembang.  Hambatan-hambatan  kultural  dari  orang
tua yang beraliran tradisional terhadap perkawinan seperti ini semakin lemah. Gejala ini adalah tanda-tanda dari proses asimilasi.
Masing-masing  pihak,  Pribumi  dan  KEC  mulai  berpikir  kembali tentang  kedudukan  masing-masing  di  negara  Indonesia  ini.  Kedua pihak  pun  menilai  ulang  praduga-praduga  ( prejudice )  yang  selama ini  berkembang  dalam  diri  masing-masing.  Dalam  memandang  dan menilai  hubungan  sosial  Pribumi  dengan  Non-Pribumi  Cina,  orang Indonesia secara umum terasa lebih dewasa dan rasional. Makin terlihat sikap saling menghargai.
Setelah pemerintahan Gus Dur (tahun 2000an), penghargaan pemerintah dan  masyarakat  atas  kultur  Cina  kembali  baik.  Upacara  permainan Barongsai  sudah  kembali  diperbolehkan,  bahkan  kini  disertai  oleh Non-Pribumi dan Pribumi sebagai pelakunya. Agama Konghucu sudah diakui  sebagai  sebuah  “agama  resmi”  di  Indonesia.  Sebaliknya,  isu kronisme antara Penguasa dengan pengusaha Cina sudah tidak terdengar lagi. Sikap angkuh KEC terhadap Pribumi, sebagai peninggalan zaman kolonial, pun sudah semakin menghilang. Meskipun tidak ada larangan bagi  KEC  untuk  berbicara  dalam  “bahasa”  Cina  dalam  kehidupan sehari-hari,  namun  dalam  kenyataan  kita  jarang  menjumpai  KEC Indonesia  yang  berbicara  dalam  “bahasa”  Cina  di  tempat  umum.  Di samping tidak ada lagi sekolah-sekolah Cina, tempat di mana bahasa ini diajarkan pada zaman sebelum terjadinya peristiwa G30S 1965. Hal ini mungkin juga terjadi karena penghargaan KEC terhadap masyarakat dan kultur Indonesia sudah lebih baik.

## LAMPIRAN.

## Pelarian Indonesia Ke Luar Negeri
(Sumber: KOMPAS.Com, 4 Juli 2011).
1. Sjamsul Nursalim , terlibat dalam kasus korupsi BLBI Bank BDNI.
Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 6,9 triliun dan 96,7 juta dollar Amerika.  Kasus  Sjamsul  masih  dalam  proses  penyidikan.
Namun kasusnya dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan.
2. Bambang  Sutrisno ,  terlibat  dalam  korupsi  BLBI  Bank  Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Bambang  lari  ke Singapura  dan  Hongkong.  Pengadilan  memvonis  Bambang in absentia .
3. Andrian Kiki Ariawan , terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya.
Perkiraan kerugian negara mencapai Rp 1,5 triliun. Proses hukum berjalan  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Andrian  kabur  ke Singapura  dan  Australia.  Pengadilan  kemudian  memutuskan melakukan vonis in absentia .
4. Eko Adi Putranto , terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai Rp 2,659 triliun. Ia  melarikan  diri  ke  Singapura  dan Australia.  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in abenstia 20 tahun penjara.
5. Sherny  Konjongiang ,  terlibat  dalam  korupsi  BLBI  Bank  BHS bersama Eko Adi Putranto dan diduga merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia melarikan diri ke Singapura dan Amerika Serikat. Pengadilan menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, in absentia .
6. David Nusa Wijaya , terlibat dalam korupsi BLBI Bank Servitia.
Ia diduga merugikan negara sebesar Rp 1,29 triliun. Sedang dalam proses  kasasi.  David  melarikan  diri  ke  Singapura  dan  Amerika Serikat.  Namun,  ia  tertangkap  oleh  Tim  Pemburu  Koruptor  di Amerika.
7. Samadikun Hartono , terlibat dalam korupsi BLBI Bank Modern. Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp169 miliar. Kasus Samadikun dalam proses kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura.
8. Agus  Anwar ,  terlibat  dalam  korupsi  BLBI  Bank  Pelita.  Dalam kasus ini ia diperkirakan merugikan negara sebesar Rp. 1,9 triliun Kasusnya saat itu masih dalam proses penyidikan. Saat melarikan diri  ke  Singapura,  ia  diberitakan  mengganti  kewarganegaraan Singapura. Proses selanjutnya tidak jelas.
9. Sujiono Timan , kasus korupsi BPUI. Sujiono diduga merugikan negara 126 juta dollar Amerika. Proses hukum kasasi. Ia melarikan diri ke Singapura.
10. Maria  Pauline ,  kasus  pembobolan  BNI.  Diperkirakan  kerugian negara  mencapai  Rp  1,7  triliun.  Proses  hukumnya  masih  dalam penyidikan dan ditangani Mabes Polri. Maria kabur ke Singapura dan Belanda.
11. GN (mantan direktur dan komisaris PT MBG). Ia menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasus masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
12. IH (mantan direktur dan komisaris PT MBG). IH menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasusnya masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
13. SH , (mantan direktur dan komisaris PT MBG). SH menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasusnya masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
14. HH (mantan direktur dan komisaris PT MBG). HH menyewa aset BPPN dengan kerugian negara Rp 60 miliar. Kasusnya masih dalam penyidikan dan dalam penanganan Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Singapura.
15. Djoko S Tjandra , terlibat dalam kasus korupsi Cessie Bank Bali. Kasus  ini  merugikan  negara  Rp  546  miliar.  Vonis  PK  2  tahun penjara. Djoko melarikan diri ke Singapura dan masuk dalam DPO.
16. Gayus Tambunan , terlibat dalam korupsi/suap pajak. Ia merugikan negara sebesar Rp 24 miliar. Putusan pengadilan 7 tahun penjara. Sempat  kabur  ke  Singapura,  tetapi  berhasil  dibujuk  oleh  Satgas Anti Mafia dan kembali ke tanah air.
17. Anggoro Widjojo , kasus SKRT Dephut. Merugikan negara sebesar Rp 180 miliar. Dalam proses penyidikan ke KPK. Anggoro lari ke Singapura dan masuk dalam DPO.
18. Nunun  Nurbaeti ,  kasus  dugaan  suap  Cek  Pelawat  pemilihan Deputi  Gubernur  Senior  BI.  Kasus  Nunun  saat  ini  dalam  tahap penyidikan di KPK. Istri Adang Daradjatun ini masuk dalam DPO. Terakhir dikabarkan ia lari ke Thailand.
19. Robert Dale Mc Cutchen , kasus Karaha Bodas. Rugikan negara senilai Rp 50 miliar. Ia masuk dalam DPO, lari ke Amerika Serikat.
20. Marimutu  Sinivasan ,  kasus  korupsi  Bank  Muamalat.  Kasus  ini merugikan negara Rp 20 miliar. Masuk dalam proses penyidikan Mabes Polri. Marimutu melarikan diri ke India.
21. Nader  Thaher ,  terlibat  kasus  korupsi  kredit  Bank  Mandiri  oleh PT  Siak  Zamrud  Pusako.  Diduga  merugikan  negara  senilai  Rp 35 miliar. Nader divonis di Mahkamah Agung 14 tahun penjara. Melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO.
22. Lesmana  Basuki, diduga  terlibat  dalam  kasus  korupsi  Sejahtera Bank  Umum  (SBU).  Dalam  kasus  ini  diduga  merugikan  negara sebesar  Rp  209  miliar  dan  105  juta  dollar  Amerika.  Lesmana divonis  di  Mahkamah  Agung  14  tahun  penjara.  Ia  melarikan diri  ke  Singapura  dan  menjadi  DPO.  ICW  menyatakan  tak  jelas perkembangan terakhir kasus ini.
23. Tony  Suherman ,  diduga  terlibat  dalam  kasus  korupsi  Sejahtera Bank  Umum  (SBU).  Dalam  kasus  ini  diduga  merugikan  negara sebesar Rp 209 miliar dan 105 juta dollar Amerika. Tony divonis 2 tahun penjara. Ia melarikan diri ke Singapura dan menjadi DPO. ICW menyatakan tak jelas perkembangan terakhir kasus ini.
24. Hendra  Rahardja ,  terlibat  kasus  korupsi  BLBI  Bank  BHS. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp 2,659 triliun. Ia divonis in absentia seumur  hidup  di  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat. Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur.
25. Hartawan Aluwi , terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri,  Namun,  menurut  ICW  perkembangan  kasus  tersebut  tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
26. Hendro Wiyanto , terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri,  Namun,  menurut  ICW  perkembangan  kasus  tersebut  tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
27. Dewi Tantular , terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri,  Namun,  menurut  ICW  perkembangan  kasus  tersebut  tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
28. Anton Tantular , terlibat kasus Bank Century. Kasus ini merugikan negara Rp 3,11 triliun. Kasus tersebut dalam penyidikan di Mabes Polri,  Namun,  menurut  ICW  perkembangan  kasus  tersebut  tak jelas. Ia dikabarkan lari ke Singapura.
29. Hesyam Al-Waraq , terlibat kasus Bank Century dengan kerugian negara  Rp  3,11  triliun.  Ia  dikabarkan  kabur  ke  Singapura  dan Inggris.
30. Rasat  Ali  Rizfi ,  terlibat  kasus  Bank  Century  dengan  kerugian negara  Rp  3,11  triliun.  Ia  dikabarkan  kabur  ke  Singapura  dan Inggris.
31. Adelin  Lis ,  terlibat  dalam  korupsi  Kehutanan  dengan  kerugian negara  diperkirakan  mencapai  Rp  119  miliar.  MA  memvonis  8 tahun penjara. Ia pergi ke China dan Australia, masuk dalam DPO.
32. Atang Latief terlibat dalam korupsi BLBI Bank Indonesia Raya dengan kerugian negara Rp 155 miliar. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Atang  melarikan  diri  ke  Singapura.  Menurut  ICW, masih berstatus terduga. Masuk daftar cekal. Proses hukum tidak jelas
33. Edy  Tanzil ,  membobol  Bank  Bapindo  Rp  1,3  triliun  melalui perusahaanya PT. Golden Key. Sempat mendekan di LP Cipinang namun melarikan diri pada 4 Mei 1996. Ia dikabarkan lari ke China.
34. Hari Matalata , terlibat dalam kasus ekspor tekstil seniliai Rp 1,6 miliar. Ia divonis di MA. Ia melarikan diri ke Singapura dan masuk dalam DPO.
35. Muhammad  Nazaruddin ,  diduga  terlibat  dalam  kasus  suap pembangunan  wisma  atlet  Sea  Games  di  Palembang.  Diduga, negara dirugikan Rp 25 miliar. Kasus dalam proses penyidikan di KPK.  Ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia masuk Singapura pada  23  Mei  2011,  sehari  sebelum  Imigrasi  menerbitkan  surat pencekalan pada 24 Mei 2011.
36. KKT (Warga  Negara  Singapura),  terlibat  dalam  dugaan  korupsi jaringan komunikasi PT Telkom Divisi Regional Sulawesi Selatan. Ia  diduga  merugikan  negara  Rp  44,6  miliar.  Kasusnya  dalam penyidikan. Ia melarikan diri ke Singapura dan masuk daftar DPO.
37. Sukanto  Tanoto ,  terlibat  dalam  dugaan  korupsi  wesel  ekspor Unibank.  Ia  diduga  merugikan  negara  sebesar  230  juta  dollar Amerika.  Ia  lari  ke  Singapura.  Menurut  ICW,  Sukanto  masih terduga namun diberitakan menjadi tersangka. Proses hukum tidak jelas.
38. Lidya Muchtar , terkait kasus BLBI Bank Tamara. Tak tercatat asal perusahaannya. Ia melarikan diri ke China. Kasus tersebut dalam proses penyelidikan. Ia melarikan diri ke Singapura.Menurut ICW masih Lidya terduga. Masuk daftar cekal dan proses hukum tidak jelas.
39. Hendra  Liem  alias  Hendra  Lim ,  terlibat  dalam  kasus  Bank Global. Kasus ini merugikan negara 500 ribu dollar Amerika. Kasus ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
40. Hendra  alias  Hendra  Lee ,  terlibat  dalam  kasus  Bank  Global.
Kasus  ini  merugikan  negara  500  ribu  dollar Amerika.  Kasus  ini masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
41. Budianto , terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini merugikan negara  500  ribu  dollar Amerika.  Kasus  ini  masih  penyidikan  di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
42. Amri  Irawan ,  terlibat  dalam  kasus  Bank  Global.  Kasus  ini merugikan  negara  500  ribu  dollar  Amerika.  Kasus  ini  masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.
43. Rico Santoso , terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini rugikan negara  500  ribu  dollar Amerika.  Kasus  ini  masih  penyidikan  di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat.
44. Irawan  Salim ,  terlibat  dalam  kasus  Bank  Global.  Kasus  ini merugikan  negara  500  ribu  dollar  Amerika.  Kasus  ini  masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke Amerika Serikat.
45. Lisa Evijanti Santoso , terlibat dalam kasus Bank Global. Kasus ini  rugikan  negara  500  ribu  dollar  Amerika.  Kasus  ini  masih penyidikan di Mabes Polri. Ia melarikan diri ke China.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditjondro, George Yunus. 1973. “Perkembangan Pola-pola Perdagangan Masyarakat Tenglang di Semarang”, dalam Prisma , No. 3. Jakarta:  LP3ES.
Adicondro, G.Y. 1978. “Dari Pecinan Sampai Nan Yang: Suatu Introduksi tentang Kewiraswastaan  Orang  Cina  di Indonesia”, dalam Prisma , No. 9. Jakarta:
LP3ES.
Asy’ari,  Hasyim.  2006. Bakar  Pecinan:  Konflik  Pribumi  vs  Cina  di  Kudus  1918 . Jakarta: Grafika Indah.
Belwood,  Peter.  1985. Prehistory  of  the  Indo-Malaysian  Archipelago .  Sydney:
Academic Press.
Carey, Peter. 1986. Orang Jawa dan Masyarakat Cina (1755-1825) . Jakarta: Pustaka Azet.
Coppel, Charles A. 1976. “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” dalam The  Chinese  in  Indonesia (Mackie,  ed).  The  University  Press  of  Hawaii, Honolulu in association with The Australian Institute of International Affairs.
de Vos, George. 1982. “Ethnic Pluralism: Conflict and Accomodation”, dalam Ethnic Identity , disunting oleh George de  Vos  and  Lola Romanucci-Ross. Chicago: The University of Chicago Press.
Gondomono.    2002.  “Pengantar:  Upaya  Mencari  Jati  Diri  dan  Keanekaragaman Kelompok Etnik Cina,” dalam Intisari; Pelangi Indonesia . Jakarta: PT Intisari Mediatama.
Hamzah,  Alfian.  1998. Kapok  Jadi  Nonpri:  Warga  Tionghoa  Mencari  Keadilan . Bandung: Zaman Wacana Mulia.
Jahja, H. Junus. 1989. Catatan Seorang WNI . Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
Jahja, H. Junus. 1999. Masalah Tionghoa Indonesia: Asimilasi vs Integrasi . Jakarta:
Lembaga Pengkajian Masalah Pembauran.
Kassim Ahmad.  1975. Hikayat  Hang  Tuah;  Menurut  naskhah  Dewan  bahasa  dan Pustaka . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1973. “Kata Pengantar”  dalam buku Penjaja dan Raja . Jakarta: Badan Penerbit Indonesia Raya.
Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun. 1991. “Cukong dan Praktek Percukongan,” dalam Nonpri di mata Pribumi , oleh Junus Jahja (ed.). Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
Lie  Tek  Tjeng.  1969. Masalah  WNI  dan  Masalah  Huakiau  di  Indonesia .  Jakarta: Lembaga Research Kebudajaan Nasional, LIPI.
Lohanda,  Mona.    1996. The  Kapitan  Cina  of  Batavia;  A  History  of  Chinese Establishment in Colonial Society . Jakarta: Penerbit Djambatan.
Lubis, Mochtar. 1978. Manusia Indonesia; Sebuah Pertanggungan Jawab (cetakan ke 3). Jakarta: Yayasan Idayu.
Mackie, J.A.C.; dan Charles A. Coppel. “A Preliminary Survey,” dalam The Chinese in  Indonesia (Mackie,  ed).  The  University  Press  of  Hawaii,  Honolulu  in association with The Australian Institute of International Affairs, 1976.
Martosudiro, Slamet. 1973. “Penyelesaian Masalah Cina  Perantauan Dalam Rangka Meningkatkan Pertahanan & Keamanan Nasional,”  dalam Prisma , No. 3.
Muljana,  Slamet.  2005  [1968]. Runtuhnya  Kerajaan  Hindu-Jawa  dan  Timbulnya Negara-negara Islam Nusantara . Yogyakarta: LKIS.
Purcell, Victor.1980. [1951]. The Chinese in Southeast Asia (2nd ed.). Kuala Lumpur: Oxford University Press.
Pusat Pengkajian Perpajakan dan Keuangan. Pri-Nonpri dan Masalah Ekonomi . Seri Kajian Fiskal dan Moneter  No. 13, 1994.
Redding,  Gordon.  1989. The  Spirit  of  Chinese  Capitalism .  Hongkong:  Billion Magazine.
Robson, S.O.  “Java at the Crossroads”, dalam BKI , deel 137, 1981:275.
Siahaan, Harlem. “Konflik dan Perlawanan; Kongsi Cina di Kalimantan Barat, 1770- 1854,” dalam Prisma 12, Desember 1994. Jakarta: LP3ES.
Skinner, G. William. “The Chinese Minority”, dalam buku Indonesia yang disunting oleh  Ruth  McVey,  New  Haven,    Connecticut  USA:    HRAF  Press,  1963. Terjemahan Indonesia makalah ini dapat dilihat dalam buku Mely G. Tan 1981.
Statistical Pocket Book of Indonesia , 1941, dalam Victor Purcell 1980: 386.
Suparlan  (penyunting),  Parsudi.  1989. Interaksi  Antar  Etnik  di  Beberapa  Propinsi di Indonesia , Jakarta: Direktorat Sejarah  dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Suryadinata, Leo. 1978a. Pribumi Indonesians, the Chinese Minority and China; A Study of Perceptions and Policies . Singapore: Heinemann Educational Books
Ltd, .
Suryadinata,  Leo.    1978b. The  Chinese  Minority  in  Indonesia;  Seven  Papers . Singapore: Chopmen Enterprises.
Suryadinata, Leo. 1984. Dilema Minoritas Tionghoa . Jakarta: Grafiti Pers.
Suryadinata,  Leo.  1986. Politik  Tionghoa  Peranakan  Jawa .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
Suryadinata, Leo.  1999. Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa . Jakarta: LP3ES.
Suryadinata, Leo; Avi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta. 2003. Indonesia’s Population;
Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape . Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
Tan, Mely  G. 1981. Golongan Etnis Tionghoa . Jakarta: Gramedia untuk LEKNAS- LIPI dan Yayasan Obor Indonesia.
Jurnal  Analisa  CSIS ,  No.  9,  1984,  terbitan  Centre  for  Strategic  and  International Studies, Jakarta;
Warta Ekonomi (1992). Mingguan terbit di Jakarta.
Wibisono,  Jusuf.  1991.  “Filsafat  Oei  Tiong  Ham,”  dalam  dalam Nonpri  di  mata Pribumi , oleh Junus Jahja (ed.). Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
Wijayakusuma,  Hembing.  2005. Pembantaian  Massal  1740;  Tragedi  Berdarah Angke . Jakarta: Pustaka Populer Obor.
Yayasan Tunas Bangsa. 1989. Lahirnya Konsepsi Asimilasi: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa Indonesia . Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.