## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LPPM UNIVERSITAS PEKALONGAN
1 Mahirun
1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan Email: 1 mahirun@yahoo.com 2 Rahajeng Win Martani
2 Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pekalongan Email: 2 ajeng.winmarta@gmail.com
3 Suryani
3 Fakultas Hukum, Universitas Pekalongan Email: syn.unikal@gmail.com
Korespondensi author: mahirun@yahoo.com ==================================================================== Abstrak : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  indeks  kepuasan  masyarakat  (IKM)  terhadap pelayanan  yang diberikan oleh  LPPM Unikal dalam kegiatan penyaringan perangkat desa di  Kabupaten Pekalongan  selama  kurun  waktu  tahun  2018  sampai  tahun  2022.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh desa di Kabupaten Pekalongan yang bekerjasama dengan LPPM Unikal dalam proses penyaringan perangkat  desa,  pengambilan  sampel  menggunakan  tabel  Krejcie  dan  Morgan  dengan  signifikansi  level 0,05.  Hasil  penelitian  terhadap  98  sampel  menemukan  bahwa    Indek  Kepuasan  Masyarakat  untuk  unit pelayanan penyaringan perangkaat desa mencapai nilai 83,66 (76,61 < 83,66 < 88,30), yang dapat dikatakan bahwa kinerja unit pelayanan LPPM Unikal masuk kategori BAIK.Skor kepuasan tertinggi terdapat pada poin persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku pelaksana, dan  sarana  dan  prasarana.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran  Unikal  dalam  menyediakan  sarana prasarana dan sumber daya  manusia  yang kompeten dalam  melaksanakan ujian seleksi. Sedangkan  skor terendah berada pada komponen biaya/tarif dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan penanganan pengaduan, namun skor rendah tersebut masih berada pada kategori baik Kata Kunci : Kepuasan  Masyarakat,  Indeks  Kepuasan  Masyarakat,  Penyaringan  Perangkat  Desa, Universitas Pekalongan, LPPM Unikal.
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  community  satisfaction  index  for  the  services  provided  by Research Institutions and Community Service of Universitas Pekalongan  in screening activities for village officials  in  Pekalongan  Regency  during  the  period  2018  to  2022.  The  population  in  this  study  are  all villages  in  Pekalongan  Regency  that  collaborate  with  Research  Institutions  and  Community  Service  of Universitas  Pekalongan    in  the  screening  process  for  village  officials,  the  sample  was  taken  using  the Krejcie and Morgan tables with a significance level of 0.05. The results of a study of 98 samples found that the Community Satisfaction Index for the village apparatus screening service unit reached a value of 83.66 (76.61  <  83.66  <  88.30),  which  can  be  said  that  the  performance  of  the  Research  Institutions  and Community Service of Universitas Pekalongan  service unit was in the good category. Satisfaction score the highest points are in  requirements, systems, mechanisms, and procedures, product specifications for types of services, implementer behavior, and facilities and infrastructure. This is inseparable from Unikal role in providing competent infrastructure and human resources in carrying out the selection examination. While the lowest score is in the component of costs and complaint handling, suggestions, and complaints handling input, however, the low score is still in the good category.
Keywords : Community  Satisfaction,  Community  Satisfaction  Index,  Village  Apparatus Screening, Research Institutions and Community Service Universitas of Pekalongan.
====================================================================

## PENDAHULUAN
Kegiatan penyaringan calon perangkat desa yang dilaksanakan Pemerintah Desa di Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan bekerja sama dengan  Lembaga  Penelitian  dan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas Pekalongan (Unikal) sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2018
yang  menjelaskan  bahwa  penyaringan  calon  Perangkat  Desa  yang  dilaksanakan  dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga yang kompeten dalam hal ini adalah Perguruan Tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, LPPM Unikal memberikan pelayanan publik dalam rangka penyaringan  perangkat  desa  yang  dilaksanakan  di  desa-desa  di  Kabupaten  Pekalongan yang mencapai 18 Kecamatan sampai dengan tahun 2022. Sesuai dengan  UU No 25/2009 LPPM  Unikal  dalam  kegiatan  penyaringan  perangkat  desa  adalah  penyelenggara pelayanan publik sehingga berkewajiban untuk memberikan layanan guna memenuhi hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.
Pelayanan berupa pemberian jasa dari pihak LPPM Unikal kepada desa atau pihak lainnya  dalam  hal  penyaringan  perangkat  desa.  Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  LPPM Unikal  berupa  ketersediaan  tenaga  yang  kompeten  dalam  bidang  jasa,  seperti ketersediaan tenaga dengan disiplin ilmu psikologi, ilmu pendidikan, ilmu hukum, ilmu Kesehatan, dan ilmu ekonomi, serta dengan daya dukung fasilitas berupa laboratorium komputer,  ruang  ujian,  tenaga  administrasi  menjadikan  LPPM  Unikal  menjadi  pihak ketiga  dalam  kerjasama  dengan  desa  dalam  penyaringan  perangkat  desa.  Dengan kemampuan tersebut diharapkan pihak-pihak yang bekerjasama terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Sebagai bukti kepuasan pelayanan dari pihak desa, LPPM Unikal dipercaya untuk melakukan proses penyaringan terhadap desa-desa di 18 (delapan belas) kecamatan  yang ada di  Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
Sebagai tindak  lnjut pelayanan publik yang dilakukan, LPPM Unikal melakukan evaluasi  untuk  memperoleh  gambaran  terhadap  peyelenggaraan  pelayanan  dan  untuk meningkatkan kualitas layanan. Hasil penilaian kinerja dilakukan pemeringkatan untuk bahan  evaluasi  dan  menentukan  langkah  perbaikan  kedepannya,  sehingga  pelayanan prima dapat direalisasikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPM Unikal dalam kegiatan penyaringan perangkat desa di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022.

## LANDASAN TEORI Kualitas Layanan
Perbandingan antara pelayanan yang diharapkan dengan pelayanan yang diterima dapat  diartikan  sebagai  kualitas  layanan  (J.  Joseph  Cronin  &  Taylor,  1992).  Sehingga apabila  pelayanan  yang  diterima  melebihi  harapan  pelayanan,  dapat  diartikan  bahwa pelayanan  tersebut  merupakan  pelayanan  prima.  Konteks  yang  lain,  kualitas  dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang dinamis tentang produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan  (Octavia, 2019). Made et al. (2015) menjelaskan konsep kulaitas layanan merupakan hasil dari perbandinganan layanan yang diterima dengan yang diharapkan.  Bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa, maka kepuasan pelanggan akan tercipta manakala pelayanan yang diberikan berkualitas (Wang et al.  (2004). Sehingga  strategi  peningkatan kualitas pelayanan  terus diupayakan untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Kepentingan pelanggan harus menjadi prioritas utama dan lebih mementingkan nilai-nilai kepedulian terhadap pelanggan (Yuliana & Rinaldi, 2021).

## Kepuasan Pelanggan
Nilai  yang  ditawarkan  oleh  perushaaan  akan  mempengaruhi  tingkat  loyalitas pelanggan (Rosita, 2015). Konsumen akan melakukan evaluasi secara individual terhadap barang dan jasa, terhadap sejauh mana baraang dan jasa tersebut memenuhi harapannya atau  tidak,  dan  akan  mempengaruhi  keputusan  pembelian  dimasa  yang  akan  datang.
Osman  &  Sentosa  (2013)  menjelaskan  pelanggan  membentuk  suatu  harapan  terhadap nilai dan bertindak berdasarkan hal itu, dan mereka memperhitungkan atau mengevaluasi penawaran  mana  yang  akan  memberikan  nilai  tertinggi.  Rozi  &  Nasikan  (2020) mengemukakan  ekspektasi  pelanggan  yang  terpenuhi  dengan  kinerja  perusahaan  yang diterima  akan  mempengaruhi  kepuasan  pelanggan,  sehingga  kepuasan  tersebut tergantung pada persepsi nilai pelanggan itu sendiri.

## Indeks Kepuasan Masyarakat
Kepercayaan  masayrakat  sangat  tergantung  pada  kepuasan  yang  diterimanya. Pasolong (2013) menyatakan pemerintahan yang baik dengan pelayanan yang diberikan berkualitas akan meningkatkan kepercayaan. Masyarakat yang mendapatkan pelayanan yang  baik  akan  merasa  pusas,  sehingga  penyelenggara  pelayanan  perlu  mengukur kepuasan  pengguna  layanan  untuk  umpan  balik  dan  pengembangan  unit  layanan  dan mengimplementasikan  strategi  peningkatan  kepuasan  pengguna  layanan.  Made  et  al. (2015)  menjelaskaan  kepuasan  pelanggan  merupakan  tingkatan  kebutuhan,  keinginan, dan  harapan  pelanggan  yang  terpenuhi  sehingga  muncul  pembelian  kembali  dan menciptkan loyalitas.
Menurut    KEPMENPANRB  Nomor    63  Tahun  2003  ukuran  keberhasilan penyelenggaraan  pelayanan  ditentukan  oleh  tingkat  kepuasan  penerima  pelayanan. Sehingga,  setiap  penyelenggara  pelayanan  perlu  melakukan  survei  Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM)  yang  merupakan  data  dan  informasi  tentang  tingkat  kepuasan masyarakat dengan membandingkan harapan dan kebutuhan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif dari masyarakat yang memperoleh pelayanan (Damayanti et al., 2019).  Lebih  lanjut    PERMENPANRB  Nomor  14  Tahun  2017  menjelaskan  survei kepuasan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga tingkat kepuasan masyarakat perlu diukur. Sasaran survei antara lain :
1. Partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan.
2. Peningkatan penyelenggara pelayanan
3. Meningkatkan inovasi penyelenggaran  layanan publik
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Unsur suvei kepuasan masyarakat terdiri dari :
1. Persyaratan Persyaratan  teknis  dan  administratif  yang  harus  dipenuhi  dalam  pengurusan  suatu jenis pelayanan.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Prosedur  merupakan  pembakuan  tata  cara  pelayanan  bagi  pemberi,  penerima pelayanan, dan termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Jangka waktu seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif Biaya berdasarkan kesepakatan dan dibebankan kepada penerima layanan.
5. Produk Spesifikasi Jenis Layanan Hasil  pelayanan  yang  diterima  sesuai  ketentuan  dan  diberikan  oleh  penyelenggara layanan.
6. Kompetensi Pelaksana Pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki oleh pelaksana penyelenggara layanan.
7. Perilaku Pelaksana Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan Prasarana Sarana  adalah  alat  yang  digunakan  untukmencapai maksud  dan  tujuan.  Sementara prasarana  merupakan  penunjang  utama  terselenggaranya  suatu  proses.  Termasuk dalam sarana adalah komputer, mesin yang merupakan benda bergerak dan termasuk dalam prasarana adalah gedung yang merupakan benda yang tidak bergerakv.

## Model Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  indikator  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM) sebagai  parameter  kepuasan  masyarakat  terhadap  pelayanan  LPPM  Unikal.  Adapun komponen  kepuasan  yang  ingin  dinilai  pada  penelitian  ini  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Model penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

## Gambar 1. Model Penelitian

## METODE PENELITIAN
Kajian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  untuk  mengetahui  Indeks  Kepuasan Masyarakat    terhadap  pelayanan  seleksi  penyaringan  perangkat  desa  yang  dilakukan LPPM Unikal selama kurun waktu 2018 sampai 2022. Populasi yang digunakan adalah seluruh desa di Kabupaten Pekalongan  yang bekerjasama dengan  LPPM Unikal dalam proses penyaringan perangkat desa, Pengambilan sampel menggunakan tabel Krejcie dan Morgan  dengan  signifikansi  level  0,05  adalah  98  orang.  Pedoman  Survei  Kepuasan Masyarakat  mengacu  pada  PERMENPANRB  Nomor  14  Tahun  2017  dijadikan  acuan utama survei. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan untuk menguji instrument penelitian. Uji validitas dilakukan dengan uji korelasi pearson moment antara masing-masing skor indikator  dengan  total  skor.  Sedangkan  Uji  reliabilitas  bermaksud  untuk  mengetahui apakah  kuesioner  ini  dapat  memberikan  ukuran  yang  konsisten  atau  tidak.  Nilai  IKM menggunakan  nilai  rata-rata  tertimbang  masing-masing  unsur  pelayanan.  Perhitungan IKM terhadap 9 unsur pelayanan menggunakan rumus :
Kualitas Layanan LPPM Unikal Tingkat Kepentingan Kualitas Layanan Kepuasan Masyarakat Tingkat Kinerja Kualitas
Layanan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
SesuaiPeraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 = 1 𝑋 = 𝑁
N= bobot nilai per unsur Ketika  penelitian  ini  menggunakan  sembilan  unsur  maka  bobot  nilai-nilai tertimbang adalah sebagai berikut:
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑛𝑠𝑢𝑟 = 1 9 = 0.11
Interpretasi  penilaian  IKM  antara  25  –  100,  sehingga  hasil  penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25,dengan rumus sebagai berikut:

## 𝐼𝐾𝑀 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 25
Perhitungan  IKM  terdapat  9  indikator  yang  dikaji  dengan  rumus  IKM=  Unit Pelayanan x 25 yang selanjutnya kinerja unit pelayanan ditentukan melalui tabel 1.
Tabel 1. Kinerja Unit Pelayanan
Nilai Persepsi Nilai Interval SKM Nilai Interval Konversi SKM Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 1,00 - 2,5996 25,00 - 64,99 D Tidak Baik 2 2,60 - 3,064 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 3 3,0644 - 3,532 76,61 - 88,30 B Baik 4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Responden pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh  laki- laki  73  orang  atau  74,49%,  sedangkan  perempuan  berjumlah  25  orang  atau  25,51%. Sedangkan usia responden berkisar pada usia 21 tahun hingga 62 tahun, dengan mayoritas berusia 31-40 tahun yaitu sebanyak 33,67% responden. Hal ini sejalan dengan Peraturan Bupati  Pekalongan  Nomor  22  Tahun  2018  pasal  17  Bab  Pendaftaran,  Penjaringan  dan Penyaringan Perangkat Desa yang menerangkan bahwa persyaratan umum bagi peserta penjaringan perangkat desa dimuali pada usia minimal 20 tahun hingga 40 tahun.

## Tabel 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia
No Usia Jumlah Prosentase (%) 1 20 – 30 tahun 26 26,53 2 31 – 40 tahun 33 33,67 3 41 – 50 tahun 21 21,43 4 51 – 60 tahun 17 17,35 5 > 60 tahun 1 1,02 Jumlah 98 100,00 Sumber : Data primer diolah
Data  responden  berdasarkan  tingkat  pendidikan  menunjukkan  bahwa  tingkat Pendidikan  SMA/MA/sederajat  mencapai  angka  terbesar  yakni  44  orang  atau  44,90%, dan  minimal  responden  berpendidikan  SMP/MTs/sederajat  mencapai  6  orang  atau

## 6,12%,.

## Tabel 3. Data Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 1 SD/MI/Sederajat 0 0,00 2 SMP/MTs/Sederajat 6 6,12 3 SMA/MA/Sederajat 44 44,90 4 Diploma 9 9,18 5 Sarjana 39 39,80 Jumlah 98 100,00 Sumber : Data primer diolah
Jabatan  pada  penelitian  ini  dibagi  menjadi  beberapa  kategori  mulai  dari  kepala desa  hingga  peserta  tes  seleksi.  Responden  terbanyak  adalah  sekretaris  desa  yang berjumlah  34  orang  atau  34,69%,  dan jabatan  kasi  menjadi  yang  terkecil  mencapai  11 orang atau 11,11%.
Tabel 4. Data Responden Berdasarkan Jabatan
No Jabatan Jumlah Prosentase (%) 1 Kepala Desa 23 23,47 2 Sekretaris Desa 34 34,69 3 KAUR 13 13,27 4 KASI 11 11,11 5 KADUS 17 17,35 Jumlah 98 100.100 Sumber : Data primer diolah

## Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Hasil  uji  validitas  diketahui  nilai 𝑟 -ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk  variabel  persyaratan  sebesar 0.711,  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur  sebesar  0,710,  waktu  penyelesaian  sebesar 0.818,  biaya/tarif  sebesar  0.507,  produk  spesifikasi  jenis  pelayanan  sebesar  0.790, kompetensi  pelaksana  sebesar  0.810,  perilaku  pelaksana  sebesar  0.709,  penanganan pengaduan,  saran  dan  masukan  penanganan  pengaduan  sebesar  0,720,  dan  sarana  dan prasara sebesar 0.704. Nilai 𝑟 - 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan df (N-2) = 97 sebesar 0.1680, nilai tersebut menunjukkan  bahwa  nilai 𝑟 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 untuk  seluruh  variabel  pelayanan  memiliki  nilai 𝑟 ℎ 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih dari 𝑟 - 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka dapat diketahui bahwa seluruh variabel tersebut valid. Uji  reliabilitas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach’s  Alpha  sebesar  0.774  atau  77.4% dimana  0,60<77.4≤80,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  instrument  yang  digunakan untuk mengukur variabel pelayanan memiliki reliabilitas dalam kategori tinggi.

## Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan LPPM Unikal
Masyarakat Kabupaten pekalongan yang menjadi responden berjumlah 98 orang yang terdiri dari pengguna fasilitas layanan dalam rangka kegiatan penyaringan perangkat desa  di  Kabupaten  Pekalongan.  Tabulasi  data  kuesioner  Indek  Kepuasan  Masyarakat untuk  unit  pelayanan  penyaringan  perangkaat  desa  mencapai  nilai  83,66.  Nilai  indeks IKM tersebut apabila dibandingkan dengan mutu layanan masuk kategori B karena masuk angka diantara 76,61 sampai 88,30 (76,61 < 83,66 < 88,30), yang dapat dikatakan bahwa

## kinerja unit pelayanan LPPM Unikal masuk kategori BAIK.

## Tabel 5. Indek Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan LPPM Unikal
No Unsur Pelayanan Nilai Unsur NRR Jumlah NRR 1 Persyaratan 3,41 0,38 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,39 0,38 3 Waktu Penyelesaian 3,37 0,37 4 Biaya/tarif 3,16 0,35 5 Produk Spesifikasi Jenis Layanan 3,40 0,38 6 Kompetensi Pelaksana 3,32 0,37 7 Perilaku Pelaksana 3,44 0,38 8 Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan Penanganan Pengaduan 3,18 0,35 9 Sarana dan Prasarana 3,44 0,38 NRR Tertimbang 3,35 IKM 83,66 Kategori BAIK Sumber : Data primer diolah
Tabel  4  menjelaskan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  terhadap  layanan  LPPM Unikal  berada  pada  kategori  Baik.  Skor  tersebut  merupakan  rangkaian  dari  beberapa komponen yang terdapat dalam kuesioner kepuasan layanan LPPM Unikal dalam seleksi penyaringan  perangkat  desa.  Seleksi  penyaringan  perangkat  desa  yang  dilaksanakan LPPM Unikal terdiri dari 3 (tiga) jenis tes yaitu tes seleksi tertulis, tes seleksi wawancara, dan  tes  seleksi  kemampuan  komputer.  Skor  kepuasan  tertinggi  terdapat  pada  poin persyaratan;  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur;  produk  spesifikasi  jenis  pelayanan; perilaku  pelaksana;  sarana  dan  prasarana.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran Universitas Pekalongan dalam menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan ujian seleksi. Sedangkan skor terendah berada pada komponen  biaya/tarif  dan  penanganan  pengaduan,  saran,  dan  masukan  penanganan pengaduan.  Namun  skor  rendah  tersebut  masih  berada  pada  kategori  Baik.  Adapun analisis tiap komponen survey kepuasan adalah sebagai berikut :

## a) Persyaratan
Pada poin pertanyaan pertama persyaratan, terdapat 2 pertanyaan yaitu pertanyaan mengenai daftar persyaratan teknis administrasi yang perlu disiapkan dan alokasi waktu untuk  menyampaikan  persyaratan  tersebut.  Pada  poin  pertanyaan  daftar  persyaratan teknis  administrasi  dan  teknis  57,10%  responden  menyatakan  bahwa  persyaratan  yang perlu  disiapkan  berada  pada  kategori  Baik,  sedangkan  42,90%  responden  menyatakan bahwa  persiapan  dokumen  berada  pada  kategori  Sangat  Baik.  Sedangkan  mayoritas responden  menyatakan  bahwa  alokasi  waktu  yang  disediakan  untuk  menyampaikan persyaratan tersebut berada pada kategori baik (60,20%).
b) Sistem, mekanisme, dan prosedur
Pada  pertanyaan  kedua  sistem,  mekanisme,  dan  prosedur  terdapat  3  poin pertanyaan. Pada pertanyaan pertama mayoritas responden (60,20%) menyatakan LPPM Unikal memberikan pemahaman tentang prosedur pelayanan kepada peserta penyaringan dengan kategori Baik, sedangkan pada pertanyaan kedua mayoritas responden (56,10%) menyatakan  petunjuk  layanan  yang  diberikan  LPPM  Unikal  dalam  kategori  Baik,  dan
53,10%  respoonden  menyatakan  bahwa  pegawai  LPPM  Unikal  sudah  melaksanakan tugas sesuai SOP dengan kategori baik.
c) Waktu penyelesaian
Poin  pertanyaan  ketiga  tentang  waktu  penyelesaian,  mayoritas  responden (62,20%)  menyatakan  bahwa  alokasi  waktu  yang  diberikan  oleh  LPPM  Unikal  dalam pelaksanaan tes tertulis dalam kategori Baik, sedangkan 61,20% responden menyatakan alokasi  waktu  yang  diberikan  oleh  LPPM  Unikal  dalam  pelaksanaan  tes  wawancara dalam kategori baik, 58,10 % responden menyatakan alokasi waktu yang diberikan oleh LPPM Unikal dalam pelaksanaan tes uji kemampuan computer dalam kategori baik, dan 55,10%  responden  menyatakan  bahwa  kesesuaian  mekanisme  serah  terima  hasil pekerjaan ujian penyaringan dari LPPM Unikal  ke Pansel sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama dalam kategori baik.
d) Biaya/ tarif
Poin pertanyaan keempat tentang biaya/tarif, hasil mayoritas reponden (63,20%) menyatakan bahwa keterjangkauan biaya pelaksanaan ujian penyaringan perangkat desa di  LPPM  Unikal  dalam  kategori  Baik,  sedangkan  75,50%  responden  menyatakan perbandingan biaya pelaksanaan ujian di LPPM Unikal lebih murah dibanding Lembaga penyelenggara ujian penyaringan lainnya dalam kategori baik.

## e) Produk spesifikasi jenis pelayanan
Poin pertanyaan kelima tentang produk spesifikasi jenis pelayanan LPPM Unikal diperoleh hasil 57,10% responden menyatakan bahwa produk layanan administrasi sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  dalam  kategori  Baik,  sedangkan  60,20% responden menyatakan bahwa ketersediaan tenaga pelaksana di LPPM Unikal mencukupi untuk kebutuhan ujian dalam kategori baik.

## f) Kompetensi pelaksana
Poin pertanyaan keenam tentang kompetensi pelaksana memperoleh hasil 54,10% responden  menyatakan  bahwa  tupoksi  SDM  yang  ada  di  LPPM  Unikal  berada  dalam kategori  baik,  61,20%  responden  menyatakan  bahwa  pengetahuan  dan  kompetensi petugas berada dalam kategori Baik, 74,4% responden menyatakan bahwa petugas tidak pernah  melakukan  kesalahan  dalam  pelayanan  dalam  kategori  Baik,  dan  64,20% responden menyatakan bahwa solusi yang diberikan petugas untuk setiap permasalahan pada saat pelaksanaan ujian berada pada kategori baik.

## g) Perilaku pelaksana
Poin  pertanyaan  ketujuh  tentang  perilaku  pelaksana  terdiri  dari  5  (lima  ) pertanyaan,  dan  diperoleh  hasil  56,10%  responden  menyatakan  bahwa  prinsip kedisiplinan yang diterapkan dalam pelaksaan ujian penyaringan berada dalam kategori Baik,  54,10%  responden  menyatakan  sikap  petugas  dalam  berlaku  adil  dalam  ujian penyaringan  berada  dalam  kategori  Sangat  Baik,  47,90%    responden  menyatakan kepercayaan  terhadap  petugas  dalam  menjaga  kerahasiaan  hasil  ujian  dalam  kategori Sangat  Baik,  60,20%  responden  menyatakan  keramahan  petugas  dalam  memberikan layanan berada dalam kategori Baik, dan 59,10% responden menyatakan tanggungjawab petugas dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh panitia seleksi desa berada dalam kategori baik.
h) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan penanganan pengaduan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan penanganan pengaduan sebagai poin pertanyaan  kedelapan  terdiri  dari  2  (dua)  item.  73,40%  responden  menyatakan  bahwa layanan  pengaduan,  saran,  dan  masukan  yang  disediakan  oleh  LPPM  Unikal  berada dalam  kategori  Baik,  sedangkan  72,40%  responden  menyatakan  bahwa  ketersediaan
informasi mekanisme dan prosedur pelayanan pegaduan berada pada kategori baik.
i) Sarana dan prasarana
Poin  pertanyaan  kesembilan  tentang  sarana  dan  prasarana  diperoleh  hasil, sebanyak 57,10% responden menyatakan bahwa fasilitas yang tersedia untuk keudahan penyaringan perangkat desa berada dalam kategoi baik, 54,10% responden menyatakan standar gedung dalam pelaksanaan ujian dalam kategori Sangat Baik, 53,10% responden menyatakan  fasilitas  parkir  yang  disediakan  oleh  LPPM  Univrsitas  Pekalongan  dalam kategori Sangat Baik, sedangkan 55,10% responden menyatakan fasilitas keamanan yang disediakan oleh LPPM Unikal dalam dalam kategori baik.

## KESIMPULAN
Indek Kepuasan Masyarakat untuk unit pelayanan penyaringan perangkaat desa mencapai nilai 83,66 (76,61 < 83,66 < 88,30), yang dapat dikatakan bahwa kinerja unit pelayanan  LPPM  Unikal  masuk  kategori  BAIK.Skor  kepuasan  tertinggi  terdapat  pada poin persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, produk spesifikasi jenis pelayanan, perilaku  pelaksana,  dan  sarana  dan  prasarana.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  peran Unikal dalam menyediakan sarana prasarana dan sumber daya manusia yang kompeten dalam  melaksanakan  ujian  seleksi.  Sedangkan  skor  terendah  berada  pada  komponen biaya/tarif  dan  penanganan  pengaduan,  saran,  dan  masukan  penanganan  pengaduan. Namun skor rendah tersebut masih berada pada kategori Baik

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  63 Tahun 2003. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
Damayanti, L. D., Suwena, K. R., Haris, I. A., Ekonomi, J. P., Ekonomi, F., Pendidikan, U.,  &  Singaraja,  G.  (2019).  Analisis  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan Publik  Berdasarkan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (  IKM  ). Jurnal  Pendidikan Ekonomi Undiksha , 11 (1), 21–32.
J.  Joseph  Cronin,  J.,  &  Taylor,  S.  A.  (1992).  Measuring  Service  Quality :  A Reexamination and Extension. Journal of Marketing , 56 (3), 55–68.
Made,  D.,  Anggabrata,  W.,  &  Rahanata,  G.  B.  (2015).  Pengaruh  kualitas  pelayanan terhadap kepuasan nasabah pada PT BPR BALIDANA NIAGA Denpasar. E-Jurnal Manajemen Unud , 4 (5), 1196–1205.
Octavia,  R.  (2019).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  dan  Kepuasan  Nasabah  Terhadap Loyalitas  Nasabah  PT  .  Bank  Index  Lampung. Jurnal  Manajemen  Pemasaran , 13 (1), 35–39. https://doi.org/10.9744/pemasaran.13.1.35
Osman, Z., & Sentosa, I. (2013). Mediating Effect of Customer Satisfaction on Service Quality  and  Customer  Loyalty  Relationship  in  Malaysian  Rural  Tourism. International Journal of Economics, Business and Management Studies , 2 (1), 25–
37.
Pasolong, H. (2013). Kepemimpinan
Birokrasi . Alfabeta Bandung. http://lib.kemenperin.go.id/neo/detail.php?id=215949
Peraturan  Bupati  Pekalongan  Nomor  22  Tahun  2018  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
Rosita,  R.  (2015).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap  Kepuasan  Nasabah  Bank  di Bekasi. Jurnal Lentera Bisnis , 4 (2), 67–94.
Rozi,  A.  F.,  &  Nasikan.  (2020).  Pengaruh  Kualitas  Layanan  ,  Citra  Merek  Dan Kepercayaan  Terhadap  Minat  Beli  Online  Produk  Batik  Tulis  Mutiara  Sendang Lamongan. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis , 7 (2), 126–140.
Wang, Y., Lo, H.-P., & Yang, Y. (2004). An Integrated Framework for Service Quality , Customer  Value  ,  Satisfaction :  Evidence  from  China’s  Telecommunication Industry. Information Systems Frontiers , 6 (4), 325–340.
Yuliana,  A.,  &  Rinaldi,  U.  (2021).  Ikm  Dan  Diagram  Kartesius :  Kualitas  Pelayanan Pdam  Kota  Pontianak  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ekonomi  Integra , 11 (2), 99–113.