(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)

## TANAM PAKSA DI KERESIDENAN TEGAL: KAJIAN TENTANG SISTEM,
PELAKSANAAN DAN DAMPAKNYA (1830–1870)
Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D
E-mail: tsetyaki34@gmail.com

## Abstract
This  article  discusses  the  cultivation  system  applied  in  the  Tegal  Residency  starting from the system, its implementation and the impact that arose on the community in that period. Cultivation system, which was implemented from 1830 to 1870, has become an important  momentum  for  the  socio-economic  changes  of  the  people  in  the  Tegal Residency.  The  research  problems  to  be  dealt  with  here  include  an  overview  of  the conditions  Tegal  Residency  before  the  cultivation  system,  the  implementation  of cultivation  system  the  residency,  and  the  impact  of  cultivation  system.  The  research method  used  is  the  historical  method  which  consists  of  heuristics,  source  criticism, interpretation,  and  historiography.  This  study  employs  an  economic  sociology approach.  The  research  results  indicate  that  plantation  activities  already  existed  but have not developed well. The application  of cultivation system encouraged plantations to  expand  by  utilizing  available  resources,  namely  land  and  labor,  both  of  which  are closely  related  in  traditional  ties.  Productivity  levels  increased  for  both  sugar,  coffee, indigo  and  tea  plantations  from  before  the  implementation  of  cultivation  system, although indigo and tea developed more slowly. This had an impact on society with the emergence  of  wage  labor,  population  growth,  benefits  for  colonial  officials,  and peasant resistance movements.
Keywords: Cultivation System, Land, Labor, and Residency of Tegal

## Abstrak
Artikel ini membahas tentang tanam paksa yang diterapkan di Keresidenan Tegal mulai dari  sistem,  pelaksaanaanya  dan  dampak  yang  timbul  pada  masyarakat  di  periode tersebut.  Tanam  paksa  yang  diterapkan  mulai  tahun  1830  hingga  tahun  1870  telah menjadi momentum penting bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat di Keresidenan Tegal.  Garis  besar  permasalahan  yang  di  kaji  dalam  skripsi  ini  meliputi  gambaran
umum  Keresidenan  Tegal  sebelum  tanam  paksa,  pelaksanaan  tanam  di  Keresidenan Tegal,  dan  dampak  tanam  paksa  di  Keresidenan  Tegal.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan artikel ini merupakan pendekatan  sosiologi  ekonomi.  Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menunjukan  bahwa aktivitas perkebunan telah ada tetapi belum berkembang dengan baik. Penerapan tanam paksa  mendorong  perkebunan  mengalami  ekspansi  dengan  memanfaatkan  sumberdaya yang  tersedia  yaitu  tanah  dan  tenaga  kerja  yang  keduanya  terkait  erat  dalam  ikatan tradisional. Tingkat produktivitas meningkat untuk komoditas perkebunan  seperti gula, kopi,  indigo dan teh dari sebelum penerapan tanam  paksa, walaupun untuk indigo dan teh  berkembang  lebih  lambat.  Hal  ini  membawa  dampak  pada  masyarakat  dengan munculnya  tenaga  kerja  upah,  pertambahan  jumlah  peduduk,  keuntungan  bagi  para penjabat kolonial, dan gerakan perlawanan petani.
Kata Kunci: Keresidenan Tegal, Tanah, Tanam Paksa, dan Tenaga Kerja.

## 1. Pendahuluan
Jawa berada pada situasi ekonomi yang kurang baik setelah VOC dibubarkan. Agenda utama  dalam  usaha  mengatasi  hal  ini  adalah  dengan  meningkatkan  produktifvitas komoditas  tanaman  perkebunan.  Secara  tidak  langsung  semangat  liberalisme  yang melanda Eopa ikut serta dalam corak pengambilan keputusan di tanah jajahan Belanda. Hal ini tergambar pada pandangan Dirk Van Hogendorp dalam pembangunan ekonomi di  Jawa dengan prinsip  perdagangan bebas dan  pemberian tanah kepada swasta secara terbuka, meskipun hal ini tidak pernah terjadi (D.H. Burger, 1983:2).
Usaha  ini  tidak  berhenti,  karena  pada  masa  pemerintahan  berikutnya  tetapi memiliki  corak  liberalisasi.  Pada  masa  Daendels  terjadi  penggalakan  pembukaan perkebunan kopi pemerintah dan penjualan desa untuk pengembangan perkebunan tebu pada pemodal. Pada masa Raffles kebijakan pembayaran pajak dengan uang dilakukan dan para petani dibebaskan untuk menanam tanaman komoditas perkebunan. Meskipun demikian kebijakan Raffles ini tidak effektif dan besar produksi gula dan kopi sebagai komoditas  perkebunan  menurun  dibandingkan  pada  masa  Daendels  (J.S.  Furnivall, 2009:79).  Menurut  Creutzberg  setelah  dibubarkannya  VOC  hingga  berakhirnya  masa pemerintahan  Raffles  merupakan  periode  yang  suram  dari  segala  segi  terutama
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
kegagalan  dalam  memulihkan  perekonomian  Jawa  (Pieter  Creutzberg  dan  J.T.M  van Laanen, 1987:134).
Usulan  Du  Bus  ditolak  oleh  Raja  William  dan  menyepakati  usulan  Van  Den Bosch  yang  berdasar  monopoli  negara  atas  komoditas  ekspor  perkebunan  yang diharuskan ditanam oleh petani sebagai pengganti atas pajak yang harus mereka bayar. Penyebabnya  secara  sederhana  dapat  dikatakan  karena  menjanjikan  usulan  kedua menjanjikan keuntungan dalam waktu yang relatif singkat. Usulan inilah yang menjadi dasar dari sistem yang dikenal dengan cultuurstelsel kedepannya.
Cultuurstelsel jika  diterjemahkan  dalam  bahasa  Indonesia  sebenarnya  berarti “sistem pembudidayaan” yang mengacu pada aturan yang harus dterapkan pada petani sebagai  pembudidayaan  tanaman  komoditas  yang  laku  dijual  di  pasaran  Eropa  dengan ketentuan yang tercantum dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië tahun 1834 No. 22. Historiografi  nasional  mengartikan cultuurstelsel berbeda,  “sistem  pembudidayaan” hanyalah  bagian  normatif  yang  jauh  dari  realisasi,  karena  itu  yang  lebih  cocok  untuk menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi pada era itu digunakan nama sistem tanam paksa untuk menyebutnya (R.Z. Leirissa, dkk., 1996:53).
Komoditas  yang  dikembangkan  untuk  tanaman  perkebunan  ini  beragam tergantung  kecocokan  kondisi  wilayah,  tetapi  setidaknya  tidak  ada  yang  benar-benar baru  yang  didatangkan  dari  luar  wilayah  Hindia-Belanda . Salah  satu  wilayah  di  Jawa yang  menjadi  pusat  perkebunan  adalah  Keresidenan  Tegal.  Upaya  untuk menembangkan  komoditas  perkebunan  negara  telah  ada  sebelum  sistem  tanam  paksa diterapkan tetapi hal yang perlu diperhatikan adalah ekspansi perkebunan untuk pertama kali  tidak  pernah  sebesar  ketika  sistem  tanam  paksa  diterapkan  terutama  untuk perkebunan tebu dan kopi.
Mulai  tahun  1830  terjadi  perubahan  dengan  cepat  di  Keresidenan  Tegal,  gula sebagai  orientasi  ekspor  berkembang  menjadi  industri  utama,  sedangkan  kopi  menjadi komoditas  kedua  setelah  gula  dalam  kuantitas  produksi.  Pada  tahun  1831  terdapat perkebunan  kopi  dengan  jumlah  tanaman  di  Kabupaten Brebes  720.070  pohon, Kabupaten Tegal  223.466  pohon,  dan Kabupaten  Pemalang  659.442  pohon  dengan produksi  pada  tahun  1832  sejumlah  8.769,67 pikul .  Perkebunan  tebu  di  Keresidenan Tegal  pada  tahun  1833  menempati  lahan  seluas  500 bau dengan  hasil  produksi  4.000 pikul gula  dengan  dua  pabrik  pengelola  yang  berada  di  Kabupaten  Tegal  (Pabrik
Pangkah)  dan  Kabupaten Pemalang  (Pabrik  Tjomal).  Pada  tahun  1868  luas  lahan tercatat menjadi 2.950 bau dengan rincian Pabrik Bandjardawa 400 bau, Pabrik Tjomal 300 bau , Pabrik Pagongan 150 bau , Pabrik Adiwerna 400 bau, Pabrik  Doekoewringin 400 bau, Pabrik Kemanglen 400 bau, Pabrik Pangkah 500 bau , Pabrik Djatibarang 400 bau, sedangkan  pada  tahun  yang  sama  daerah  yang  menjadi  tempat  penanaman  kopi berada di Distrik Gantoengan, Distrik Mandiradja, Distrik Bongas, Distrik Boemieajoe, Distrik  Lebaksiu,  dan  Distrik  Salem.  Ekspansi  dari  perkebunan  tebu  dan  kopi  ketika sistem  tanam  paksa  diterapkan  telah  membawa  perubahan  sosial  ekononi  di Keresidenan Tegal yang tentunya menjadi masalah yang menarik jika dikaji.
Garis  besar  permasalahan  yang  dikaji  dalam  artikel  ini  meliputi  gambaran umum  Keresidenan  Tegal  sebelum  tanam  paksa,  pelaksanaan  tanam  di  Keresidenan Tegal, dan dampak tanam paksa di Keresidenan Tegal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menggambarkan  kondisi  umum  di  Keresidenan  Tegal  sebelum  masa  tanam  paksa;  (2) Menjelaskan  proses  pelaksanaan  tanam  paksa  di  Keresidenan  Tegal;  (3)  Mengkaji dampak  penerapan  sistem  tanam  paksa  bagi  kehidupan  sosal-ekonomi  di  Keresidenan Tegal.

## 2. Metode Penelitian
Kajian ini tergolong dalam kajian sejarah. Sejarah sebagai ilmu membutuhkan metode. Menurut  Garraghan,  metode  sejarah  merupakan  suatu  kumpulan  yang  sistematis  yang berasal  dari  prinsip-prinsip  dan  peraturan  yang  bermaksud  membantu  dengan  efektif untuk  pengumpulan  sumber  sejarah,  pengujian  sumber  secara  kritis,  dan  menyajikan sintesa  dalam  bentuk  tertulis  (Gilbert  J.  Garraghan  dalam  Wasino  dan  Endah  Sri Hartatik, 2018 :11). Louis Gottschalk menyatakan bahwa metode sejarah adalah proses menguji  dan  menganalisis  secara  kritis  rekaman  dan  peninggalan  masa  lampau  (Louis Gottschalk, 1975:32). Pengertian metode sejarah dengan demikian dapat disederhanakan sebagai langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh kebenaran sejarah.
Penulisan  kajian  ini  menggunakan  metode  sejarah  yang  dikemukakan  oleh Louis  Gottschalk.  Rekonstruksi  sejarah  dapat  dilalui  dengan  empat  tahap,  yaitu:  (a) pengumpulan  sumber  (heuristik),  (b)  Menyingkirkan  bahan-bahan  yang  tidak  otentik (kritik  sumber),  (c)  interpretasi,  (d)  menyusun  menjadi  sebuah  kisah  (historiografi) (Louis Gottschalk, 1975:18).
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
Heuristik  adalah  usaha  mencari  dan  mengumpulkan  sumber  sejarah.  Upaya yang  dilakukan  penulis  dalam  tahap  heuristik  ini  dilakukan  dengan  mengumpulkan dokumen-dokumen  tertulis  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  tema.  Dokumen  adalah jejak  pikiran  dan  perbuatan  oleh  orang-orang  zaman  dulu  (Charles  Seignobos  dan Charles-Victor  Langlois,  2019:  25).  Hal  ini  dilakukan  karena  peristiwa-peristiwa  yang terjadi di abad ke-19 hanya meyisakan dokumen tertulis.
Pada dasarnya sifat dokumen ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu dokumen sezaman dikategorikan sebagai sumber primer dan dokumen yang telah lewat dari skup peristiwa dikategorikan sebagai sumber sekunder (Kuntowijoyo, 2018:75). Pada sumber primer  dalam  kajian  ini  meliputi  arsip  dan  catatan  sezaman  yang  memiliki  relevansi dengan penyelengaraan tanam paksa di Keresidenan Tegal. Tempat yang dituju penulis untuk mencari sumber primer yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia terutama koleksi Arsip  Residensi  Tegal.  Penulis  mendapat  berhasil  mendapat  arsip  seperti Algemeen Verslag, dan Residentie  Tegal  Kultuur  Verslag .  Sumber  yang  kedua  yaitu  sumber sekunder.  Sumber  sekunder  disini  berupa  buku  dan  jurnal.  Tempat  yang  akan  dituju untuk  menggali  sumber  sekunder  yaitu,  Perpustakaan  Jurusan  Sejarah,  Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
Tahap kedua yaitu kritik sumber atau verifikasi sumber sejarah. kritik sumber dilakukan  agar  dapat  memperoleh  otentisitas  dan  kredibilitas  dari  sumber  yang didapatkan. Terdapat dua macam kritik sumber yaitu kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan dengan mengkritik sumber dari bentuk fisiknya untuk membuktikan keaslian  sumber  (autentik)  sedangkan  kritik  internal  dilakukan  sengan  mengkritik sumber  dengan  melihat  isi  substansinya  untuk  membuktikan  bahwa  sumber  dapat dipercaya (kredibel) (Louis Gottschalk, 1975: 81,95)
Tahap ketiga yakni interpretasi yang merupakan upaya penafsiran dari sumber yang  telah  didapatkan  setelah  melalui  kritik  sumber.  Pada  tahap  inilah  proses  analisis dari  sumber  sejarah  dilakukan.  Pada  tahap  ini  juga  peran  dari  pendekatan  dan  teori berguna sebagai alat analisis yang dapat menjabarkan suatu peristiwa sejarah.
Tahap  yang  terakhir  yaitu  historiografi.  Pada  tahap  ini,  dilakukan  untuk penyusunan sumber-sumber yang telah melalui berbagai tahapan hingga diperoleh data yang  valid  (heuristik,  kritik  Sumber  dan  interpretasi),  dan  disusun  menjadi  sebuah tulisan. Historiografi bertujuan mengupayakan untuk menyajikan peristiwa sejarah yang
dapat  dipertanggung  jawabkan  kebenarannya.  Bentuk  dari  penulisan  artikel  ini  adalah deskriptif analitis, sebagai bentuk penulisan yang berupaya memaparkan permasalahan yang menjadi topik kajian ini yang terbentuk dalam hubungan kausalitas yaitu 5W+1H (Sartono Kartodirdjo, 1993: 10).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Keresidenan Tegal Sebelum Sistem Tanam Paksa
Keresidenan  Tegal  merupakan  salah  satu  daerah  Pasisir  yang  berbatasan  dengan Keresidenan  Chirebon  di  timur;  Keresidenan  Banyumas  di  selatan;  Keresidenan Pekalongan di barat; dan Laut Jawa di utara. Pada daerah ini terdapat banyak rangkaian pegunungan yang berpuncak pada Gunung Slamat di selatan yang cocok untuk tanaman kopi  (A.  J.  van  der  Aa,  1851:268).  Daerah  ini  juga  terdapat  banyak  sungai  yang bersumber dari pegunungan tersebut yang digunakan untuk irigasi pertanian. Salah satu sungai  yang  terkenal  adalah  Sungai  Tjomal  (P.P  Roorda  van  Eysinga,  185:3).  Oleh karena  hal  ini  Keresidenan  Tegal  menjadi  daerah  yang  cocok  bagi  pengembangan komoditas  Pertanian.  Keresidenan  Tegal  telah  menjadi  daerah  yang  cukup  penting sebagai  penghubung  Batavia  dan  Kerajaan  Mataram  Islam  pada  masa  VOC.  Pada perkembangannya Keresidenan Tegal juga menjadi salah satu wilayah yang dilalui jalan raya  pos  dan  muncul  juga  jalan  yang  menghubungkan  daerah  ini  dengan  Keresidenan Banyumas. Hadirnya jalan ini membuat Keresidenan Tegal menjadi simpul bagian barat bagi  perkembangan  perekonomian  di  Pantai  Utara  Jawa  Tengah  (Endah  Sri  Hartatik, 2018:37).
Tegal  awalnya  merupakan  bagian  dari  Kerajaan  Mataram.  Tegal  menempati posisi  yang  cukup  penting  yaitu  sebagai  tempat  wedana  bupati Pasisir  Kulon mengawasi  daerah Pasisir yang  berada  di  barat  kerajaan  Mataram  (B.  Schrieke, 1957:205).  Pada  tahun  1824  daerah  Oeloedjami  yang  awalnya  merupakan  bagian  dari Keresidenan  Pekalongan  bergabung  dengan  Keresidenan  Tegal  yang  berada  di  bawah adminstrasi  daerah  Kabupaten  Pemalang,  sekaligus  menjadi  batas  paling  barat  yang baru  ( Staatsblad  van  Nederlandsch-Indie  1824,  No.2) .  Keadaan  demografis Keresidenan  Tegal  sebelum  sistem  tanam  paksa  tidak  begitu  menunjukan perkembangan  yang  berarti.  Jumlah  penduduk  pada  tahun  1802/3  berjumlah  203.628 jiwa (Van Niel dikutip oleh Gerrith Knaap dalam Peter Boomgaard, Dick Kooiman dan Henk  Schulte  Nordholt,  2008:  87)  pada  tahun  1815  berjumlah  178.415  jiwa  (Thomas
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
Stamford Raffles,1830: 287), pada tahun 1830 berjumlah 168.644 jiwa ( TNI, 1839:162). Hal  ini  dapat  diartikan  sebagai  tren  negatif  dari  pertambahan  jumlah  penduduk  di wilayah ini, sebelum penerapan sistem tanam paksa.
Pada  tahun  1832  Keresidenan  Tegal  secara  administratif  terbagi  menjadi  tiga Kabupaten , yakni Tegal, Brebes dan Pemalang. Pertama, Kabupaten Tegal dengan luas 460 paal persegi  yang  terdiri  atas  Distrik Tegal,  Distrik Krandon,  Distrik Maribaija, Distrik Kalie  Sokka,  Distrik Balamoa,  dan  Distrik Gantoengan.  Kabupaten  Tegal menjadi  pusat  pemerintahan  Keresidenan,  sedangkan  pusat  penerintahan  Kabupaten terdapat  di  Distrik Tegal  Kedua,.  Kabupaten Brebes  dengan  956 paal persegi  yang terdiri  atas  Distrik Brebes,  Distrik Lebaksioe,  dan  Distrik Boemiajoe.  Ketiga, Kabupaten Pemalang dengan luas 672 paal persegi yang terdiri atas Distrik Pemalang, Distrik Tjommal,  Distrik Mandiradja,  Distrik Bongas,  dan  Distrik Tjomal  Kidol (ANRI: “ Statistiek Tegal 1832”).
Keresidenan Tegal telah menjadi tempat berkembangnya tanaman perkebunan sebelum  sistem  tanam  paksa,  seperti  indigo  yang  telah  ada  sejak  zaman  VOC  yang dibudidayakan di daerah Pemalang (Taufiq Ismail, 2015:170). kopi yang telah ada sejak awal  abad  ke-18  yang  digalakan  di  masa  Daendels  ( Staat  Der  Nederlandsche Oostindische  Bezittingen  Onder  Het  Bestuur  Van  Den  Gouverneur  -Generaal  Herman Willem  Daendels,  Ridder  ,  Luitenant-  Generaal  In  De  Jaren  1808  –  1811,  1814 ),  dan tebu  yang  telah  dibudidayakan  oleh  para  orang  China  dan  dijual  untuk  kebutuhan domestik  ( Algemeen  Verslag  Wegen  de  Staat  van  Den  Landbouw  1828 ).  Meskipun demikian, tentu tanaman ini dibudidayakan secara terbatas dan belum menjadi tanaman yang populer dikalangan petani.

## 3.2 Sistem Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal

## 3.2.1 Basis Produksi
Penerapan  tanam  paksa  di  Keresidenan  ini  mendorong  perluasan  perkebunan pemerintah  di  wilayah  Keresidenan  Tegal.  Basis  produksi  dari  penunjang keberlangsungan  aktivitas  perekonomian  ini  mengandalkan  tanah  dan  tenaga  kerja wajib  yang  di  organisir  menggunakan  sistem  tradisional.  Sistem  tanam  paksa mendorong penguatan komunalisasi tanah-tanah sawah di wilayah ini, dengan demikian angkatan kerja yang terserap kedalam kerja wajib semakin banyak dan distribusi beban kerja  semakin  merata  ( Stukken  Betreffende  Het  Onderzoek  Bij  Besluit  van  den
Gouverneur-Generaal an Nederlandsch Indie van 08 december 1853, no 10, 1857:  3). Seperti  yang  terjadi  pada  tahun  1844  pada  Desa  Bantarbolang  yang  membuka  area sawah  baru  untuk  menambahkan  1600  keluarga  dari  golongan  yang  tidak  menggarap tanah  yang  asalnya  terutama  dari  Distrik  Bongas  dan  Distrik  Mandiradja  (S.  Van Deventer,  1866:134).  Penggarapan  tanah  komunal  ini  kadang-kadang  melewati  batas desa, dengan catatan terdapat tanah komunal yang benar-benar tidak dibutuhkan karena tanah  yang  tersedia  lebih  banyak  daripada  yang  dibutuhkan  petani.  Tanah  ini  dapat digarap  oleh  para  petani  dari  desa  lainnya  dengan  catatan  mampu  melaksanakan kewajiban yang melekat didalamnya. Kegiatan ini dinamanakan mratjang ( Eindresumé I , 1876: 83) yang banyak ditemukan di Distrik Doekoewringin.
Para  penggarap  tanah  harus  memenuhi  beban  kerja  wajib  yang  melekat padanya  dengan  catatan  semakin  berat  atau  semakin  intens  kerja  wajib  tersebut  maka mereka  akan  mendapatkan  jumlah  tanah  yang  semakin  luas.  Pada  waktu  itu  Menurut Suhartono  kerja  wajib  dibedakan  menjadi:  pertama kerigan ( desadiensten )  untuk perbaikaan  jalan,  pematang,  jembatan  dll,  kedua  gugur  gunung  untuk  perbaikan infrastruktur  desa  akibat  bencana  alam,  ketiga  kerigaji  ( heerendiensten )  kerja  wajib untuk  raja  dan  patuh  dan  keempat  kerja  wajib  di  perkebunan  ( cultuurdiensten ) (Suhartono, 1991:41). Sedangkan menurut kebutuhannya kerja wajib dibedakan menjadi dua yaitu kerja wajib ajeg (setiap hari) dan sesuai kebutuhan. Tercatat pada tahun 1862 terdapat  8.900  keluarga  penggarap  tanah yang  harus  memenuhi cultuurdiensten dan 2.446  keluarga  penggarap  tanah yang  harus  memenuhi hereendiensten (Kensuke Miyamoto,  1992:16) . Namun  beban  ini  dapat  dilimpahkan  pada  para  tuna  kisma  yang dikenal dengan orang mondok yang secara ekonomi bergantung pada mereka.

## 3.2.2 Produksi Komoditas Perkebunan

## 3.2.2.1 Gula
Produksi  komoditas  perkebunan  utama  di  Keresidenan  Tegal  adalah  gula  dan  kopi. Mulai  tahun  1830  terjadi  perubahan  dengan  cepat  di  Keresidenan  Tegal,  gula  sebagai orientasi  ekspor  berkembang  menjadi  industri  utama(Thomas  Lindblad,  2000:104). Pada tahun 1833 terdapat dua pabrik gula yaitu Pabrik Pangkah dan Pabrik Tjomal yang memiliki  luas  area  penanaman  tebu  707 bahu (ANRI:  “Statistiek  1832”).  Pada  tahun 1844 terdapat 7 pabrik (Pabrik Tjomal, Pabrik Pangkah, Pabrik Doekoewringin, Pabrik Kemanglen,  Pabrik  Adiwerna,  Pabrik  Bandjardawa,  Pabrik  Djatibarang)  yang  berdiri
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
dengan total kontrak luas penanaman tebu seluas 3200 bahu dengan wilayah penanaman yang  meliputi  Distrik  Krandon,  Distrik  Dukuhwringin,  Distrik  Pangka,  Distrik  Comal Lor, dan Distrik Comal Kidul (ANRI: “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”) yang berarti  ekspansi  penanaman  tebu  telah  mencapai  kenaikan  sekitar  450%  dari  tahun 1833.
Memasuki  dasawarsa  ketiga  penerapan  tanam  paksa  muncul  dua  pabrik  baru yaitu Lemahabang dan Pagongan. Pabrik Lemahabang memiliki lahan tanam seluas 140 bahu di Distrik Lossarie dan Pabrik Pagongan 150 bahu di Distrik Tegal. Kedua pabrik ini  berdiri  dengan  menggantikan  kontrak  pabrik  yang  awalnya  mengelola  perkebunan tembakau. Pagongan yang beroprasi cukup lama sebagai pabrik pemerintah, sedangkan kontrak  antara  pemerintah  dengan  kontraktor  Pabrik  Lemahabang  hanya  bertahan sampai  tahun  1855  setelah  itu  pabrik  ini  berstatus  partikelir  ( Stukken  Betreffende  Het Onderzoek  Bij  Besluit  van  den  Gouverneur-Generaal  an  Nederlandsch  Indie  van  08 december 1853, no 10, 1857: 3).
Tabel 3.1 Produksi Gula tahun 1835-1865 Tahun Luas Penanaman (bahu) Gula ( pikul ) 1835 1100 7.307,62 1845 3200 104.000 1855 2700 92.921 1865 2950 145.940,3
Sumber: S. Van Deventer, Bijdragen Tot De Kennis Van Het Landelijk Stelsel op Java , tweede deel ( Zalt-Bommel, 1866), hlm.373., “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI, Memorie Behoorende Bij Het Rekest van Suiker  Contracten  Op  Java  gerigt  aan  den  Koning (Batavia:Lange  &  Co,  1860),  hlm. 69.,  J.Millard, Suikerindustrie  op  Java (‘s-Gravenhage:  Martinus  Nijhoff,  1869), hlm.186-188.
Hingga  tahun  1865  produksi  gula  yang  dihasilkan  telah  berkembang  pesat  jika dibandingkan daripada tahun 1835 seperti yang terlihat pada tabel. Walaupun produksi ini  turun  pada  tahun  1855  yang  disebabkan  oleh  iklim  dan  absennya  Pabrik  Pangkah dalam  menyetorkan  tebu  kepada  pemerintah  hingga  memasuki  dasawarsa  terakhir penerapan  tanam  paksa,  tetapi  kemudian  terjadi  lonjakan  produksi  yang  besar,  yang dapat diartikan sebagai perkembangan produksi ke arah yang lebih bagus. Keresidenan Tegal  sebenarnya  telah  menjadi  pengekspor  gula  sejak  awal  penerapan  sistem  tanam
paksa,  seperti  pada  tahun  1831  yang  mengirimnya  ke  Riau,  Muntok  dan  Palembang ( Nedelandsch-Indisch  Handelsblad  No.8-15 ,  1831:  2).  Selanjutnya  untuk  ekspor  gula pemerintah dikirimkan ke Rotterdam pada tahun 1849 dan Amsterdam pada tahun 1865 lewat  kapal  besar  yang  singgah  di  Pelabuhan  Tegal  dengan  tujuan  di  Semarang  atau Batavia terlebih dahulu ( De Maandbode voor Den Handel 1865 ).
Kepala desa menjadi golongan yang memiliki pengaruh paling kuat di desa dan memegang  peran  sangat  penting  dalam  penanaman  tanaman  wajib,  karena  harus memegang kendali mulai dari distribusi tanah dan pengerahan tenaga kerja ( Eindresumé II, 1880:88-95). Pada kasus di Tegal pernah terjadi hukum cambuk di depan umum pada empat kepala desa dari bagian utara Kabupaten Tegal dan Desa Ujungrusi karena telah menjadi  pembicara  dalam  demonstrasi  pada  tahun  1861  mengenai  tututan  kenaikan upah  penanaman  ( TNI ,  1861:164-170).  Hal  ini  menujukan  vitalnya  peran  kepala  desa sebagai  penghubung  antara kepentingan ekonomi  perkebunan kolonial  dan masyarakat pribumi, meskipun pada dasarnya kekuasaan mereka tuduk pada kekuatan supra desa.

## 3.2.2.2 Kopi
Pada  tahun  1833  kopi  di  keresidenan  ini  masih  dibudidayakan  secara  secara  terbatas oleh masyarakat yang mendiami tempat yang cocok untuk penanaman kopi. Hasil panen pada tahun tersebut berkisar 12.000 pikul (S. Van Deventer, 1866: 637). Kopi ditanam di  setiap  kabupaten  yang  ada  di  Keresidenan  Tegal  tercatat  di  Kabupaten  Tegal  kopi ditanam  di  Distrik  Gantoengan,  di  Kabupaten Pemalang  kopi  ditanam  di  Distrik Mandiradja  dan  Distrik Bongas,  dan  di  Kabupaten  Brebes  kopi  di  tanam  di  Distrik Boemiajoe,  Distrik  Lebaksiu,  dan  Distrik  Salem  (ANRI:“Residentie  Tegal  Kultuur Verslag 1848”).
Berdasarkan jenis lahan setidaknya terdapat tiga jenis kopi yang dibudidayakan yaitu:  pertama  kebun  kopi (koffij  tuin )  yaitu  kopi  yang  ditanam  di  lahan  perkebunan milik desa, kedua kopi hutan ( koffij bosch ) yaitu kopi yang ditanam di lahan hutan yang tempatnya lumayan jauh dari tempat tinggal, dan ketiga kopi pager ( koffij pagger ) yaitu kopi yang ditanam di tepi jalan-jalan dan dilahan pekarangan milik warga desa sebagai tambahan  penghasilan  (Jan  Breman,2014:  215).  Selanjutnya  lewat  resolusi  3  Februari 1833  No.  1  pemerintah  pusat  mengumumkan  bahwa  seluruh  kopi  di  Jawa  menjadi pembayaran  sewa  tanah  yang  harus  diserahkan  kepada  pemerintah  dengan  harga  yang telah  ditentukan  (S.  Van  Deventer,  1866:  389).  Hal  ini  juga  yang  menjadi  pemicu
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
masifnya budidaya kopi pada masyarakat selain itu juga terdapat insentif dari kelebihan penyerahan kopi dan remunerasi atas perawatan dan pengakutan kopi.
Pada gilirannya penanaman kopi juga menguntungkan penjabat kolonial karena penyetoran  kopi  yang  dilakukan  para  petani  ini  mendapat  potongan  dari  para  pejabat daerah yang besarnya di tentukan oleh pemerintah kolonial. Pada waktu itu potongan ini berjumlah  4  persen  yang  diberikan  pada  jajaran  birokrasi  baik  untuk  pemerintah kolonial  ataupun  kepala  pribumi.  Setelah  potongan  ini  terkumpul  kemudian didistribusikan  pada  tiap  pejabat  daerah.  Besarnya  potongan  ini  sebanyak  0.5%  untuk residen,  bupati,  kontrolir,  wedana,  mantri  kopi,  dan  2%  untuk  kepala  desa  (ANRI: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”). Motif keutungan ini yang menjadi dasar untuk mempertahankan penanaman wajib kopi kedepannya.
Jumlah  tenaga  kerja  yang  terlibat  pada  penanaman  kopi  menunjukan perkembangan.  Pada  tahun  1835  terdapat  5.836  keluarga  dengan  rincian  Kabupaten Pemalang 1.700 keluarga, Kabupaten Tegal 733 keluarga, dan Kabupaten Brebes 3.401 keluarga  (ANRI:  “Statistiek  der  Residentie  Tegal  1836”).  Pada  tahun  1841  terdapat 7.044  keluarga  dan  pada  tahun  1858  terdapat  8.172  keluarga  atau  berkembang  sekitar 116%  (ANRI:  “Statistiek  Opgaven  der  Residentie  Tegal  van  en  met  1836  tot  en  meet 1841”  dan  P.J.  Veth,  1868:  230).  Pada  tahun  1868  terdapat  14.602  keluarga  dengan rincian  Kabupaten  Pemalang  5.323  keluarga,  Kabupaten  Tegal  906  keluarga,  dan Kabupaten  Brebes  8.373  keluarga  (ANRI:  “Residentie  Tegal  Kultuur  Verslag  1868”). Berdasarkan  jumlah  tenaga  kerja  tahun  1868  dapat  dilihat  bahwa  peningkatan  telah begitu  pesat  terjadi  jika  dibandingkan  pada  tahun  1835,  atau  bahkan  contohnya  pada Kabupaten Brebes saja lebih besar dari jumlah keseluruhan tenaga kerja ditahun 1858. Lebih  detail  lagi  maka  dapat  dilihat  bahwa  pada  Kabupaten  Pemalang  yang  menjadi daerah  dengan  perluasan  yang  paling  besar  dengan  angka  3  kali  lipat,  meskipun Kabupaten  Brebes  yang  menjadi  daerah  dengan  jumlah  tenaga  kerja  terbesar  dengan perbandingan  antara  tahun  1835  dengan  1868.  Hal  ini  wajar  karena  memang  dua kabupaten  ini  yang  menjadi  fokus  pengembangan  penanaman  kopi  di  Keresidenan Tegal.
Produksi  kopi  selanjutnya  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut.  Produksi  kopi menunjukan  tren  yang  lebih  positif  jika  dibandingkan  dengan  produksi  gula  di  atas karena tidak ada penurunan dari tahun 1835 hingga tahun 1865.
Tabel 3.2 Produksi Kopi tahun 1835-1865 Tahun Kopi ( pikul ) 1835 10.950,63 1845 21.862.65 1855 39.219,67 1865 55.545,60
Sumber: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”, Arsip Residensi Tegal No. 133, ANRI., Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI., P.J.  Veth, Aardrijkskundig  En  Statistisch  Woordenboek  Van  Netherland  Indie  II, (Amsterdam:  P.N.  Van  Kampen.  1869),  hlm.  230-240.,  “Residentie  Tegal  Kultuur Verslag 1868”, Arsip Residensi Tegal No. 18.5, ANRI.
Selain  tebu  dan  kopi,  sebenarnya  di  keresidenan  ini  juga  terdapat  penanaman  indigo, teh,  dan  tembakau,  tetapi  tidak  menunjukan  perkembangan  sepesat  kopi  dan  tebu. Tanaman indigo dibudidayakan dalam skala kecil di Distrik Losari, Salem, Brebes pada Kabupaten  Brebes.  Krandon,  Maribaija,  Balamoa,  Gantungan,  Kalisoka  pada Kabupaten Tegal. Pemalang, Bongas, dan Mandiraja pada Kabupaten Pemalang (ANRI: “Statistiek der Residentie Tegal 1836”). Pada tahun 1832 produksi Indigo hanya sebesar 1.977 pond dan  pada  tahun  1841  produksi  Indigo  meningkat  menjadi  26.399 pond (ANRI:  “Statistiek  der  Residentie  Tegal  1836”) . Berdasarkan  keputusan  tanggal  7 Pebruari  1842  indigo  hanya  diproduksi  secara  terbatas,  sehingga  sejak  tahun  tersebut produksi ini hanya dibatasi 10.000-12.000 pikul pertahun (Alamsyah: 2004:119).
Budidaya  teh  berkembang  lebih  lambat  dari  pada  indigo.  Jumlah  pohon  teh yang  terdapat  hingga  tahun  1837  sebanyak  28.800  pohon  di  Distrik  Lebaksiu,  44.230 pohon  di  Distrik  Gantungan,  dan  15.065  di  Distrik  Mandiraja  (ANRI:  “Statistiek  der Residentie Tegal 1836”). Jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk merawat tanaman ini  berjumlah  288  keluarga.  Pada  tahun  1841  produksi  teh  sebesar  40.860 pond .  Pada tahun  1845  produksi  teh  sebesar  61.479 pond yang  menunjukkan  perkembangan  lebih tinggi  daripada  tahun  1841  (ANRI:  “Algemeen  Verslag  der  Residentie  Tegal  1845”). Berdasarkan  laporan  pemerintah  tahun  tersebut  tanaman  tembakau  juga  mulai  dirintis, dengan  mendatangkan  beberapa  ahli  dari  Belanda  namun  kondisi  cuaca  yang  tidak
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
memungkinkan akhirnya penanaman tahun tersebut ditunda (ANRI:“Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”).

## 3.3 Dampak Sistem Tanam Paksa Di Keresidenan Tegal
Penerapan  tanam  paksa  membuat  perkebunan  dan  pabrik  pengeloalanya  berkembang pesat di Keresidenan Tegal. Tentu saja dalam hal ini tenaga kerja memegang peran vital dalam  setiap  aktivitas  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  produksi.  Akibat  dari diterapkannya  tanam  paksa  muncul  tenaga  kerja  upah  baik  yang  bekerja  di  pabrik ataupun di lapangan.
Para  tenaga  kerja  yang  terlibat  dalam  operasional  pabrik  mendapatkan  upah untuk  kinerjanya.  Berdasarkan  keputusan  residen  pada  30  Mei  No.  26  pada  1862 menyatakan  upah  buruh  harian  yang  diterima  20  sen  untuk  Pabrik  Comal  dan  25  sen untuk  pabrik Banjardawa (ANRI:  “Residentie Tegal  Kultuur Verslag 1862”). Upah ini memiliki  nilai  yang  berbeda  pada  tiap  pabriknya . Upah  untuk  perker  lapangan  sendiri dapat  dilihat  sebagai  berikut. Pada  tahun  1853  terdapat  tenaga  kerja  7.153  keluarga dalam budidaya kopi dengan total upah yang diterima berjumlah 145.276 gulden dengan demikian rata-rata tiap rumah tangga menerima 20,3 gulden ( Bijlage Van Het Algemeen Verslag  Der  Uitkomsten  Van  Het  Onderzoek  Betreffende  De  Koffijcultuur  Op  Java) . Penanaman tebu sendiri pada tahun 1858 memiliki tenaga kerja yang berjumlah 11.450 keluarga  dengan  total  upah  yang  diterima  sebesar  283.565  gulden  dengan  demikian pembayaran rata-rata tiap rumah tangga sebesar 24,7 gulden (P.J. Veth,1869: 485). Nilai ini  jika  dibandingkan  dengan  pajak  tanah  yang  harusnya  dibayar  oleh  petani  penanam padi pada pemerintah pada tahun 1861 dengan nilai sebesar 476.609 gulden atau dengan rata-rata  pajak  tanah  per  rumah  tangga  yang  hanya  sebesar  11,125  gulden  (P.J. Veth,1869: 109-110, maka nilai yang diterima dari budidaya kopi dan tebu hampir dua kali lipatnya. Insentif yang lebih besar dari beban pajak ini menunjukan bahwa semakin masifnya monetisasi pada tinggat desa.
Akibat  lainnya  selain  yang  telah  disebutkan  adalah  pertambahan  jumlah penduduk.  Penerapan  tanam  paksa  ternyata  membawa  dampak  pada  pertambahan jumlah  penduduk  di  Keresidenan  Tegal  yang  terbilang  cepat  daripada  tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 1830 terdapat 168.644 jiwa, pada tahun 1841 terdapat 248.050 jiwa,  pada  tahun  1850  terdapat  250.739  jiwa,  pada  tahun  1860  terdapat  427.779  jiwa, dan pada tahun 1871 terdapat 812.132 jiwa ( TNI , 1839:162, ANRI: “Statistiek Opgaven
der  Residentie  Tegal  van  en  met  1836 tot  en  meet  1841”,  ANRI:  “Algemeen  Verslag der  Residentie  Tegal  1850”, Koloniaal  Verslag  1860, dan Koloniaal  Verslag  1871 ). Berdasarkan  angka  tersebut  jika  ihitung  dari  tahun  1830  hingga  tahun  1871  maka terdapat  kenaikan  penduduk  sebesar  481.5%  atau  hampir  menyentuh  angka  lima  kali lipat, jumlah ini lebih besar jika dibandingkan kenaikan jumlah penduduk di Pekalongan atau Jawa secara keseluruhan yang hanya kisaran dua kali lipat dengan mengambil pada kurun waktu yang sama. ( TNI , 1839:162, JC. Breman, 1971:34, dan Koloniaal Verslag 1871 )
Keuntungan  bagi  para  birokrasi  kolonial  juga  patut  disorot  karena  adanya cultuur  procenten dan  sejumlah  hal  lainnya  seperti  pemberian  kembali  hak  pewarisan jabatan  berdasarkan  keturunan  dan  pemulihan  tanah  jabatan  (Heather  Sutherland, 1983:41).  Dampak  terakhir  yang  perlu  disebutkan  di  keresidenan  ini  yaitu  munculnya gerakan  perlawanan  petani  pada  tahun  1864.  Perlawanan  ini  didalangi  oleh  Singo Troeno  yang  merupakan  petani  penanam  tebu  ( planter )  yang  berasal  dari  desa Kedjambong Demangong. Dia juga di kenal dengan nama Mas Tjilik atau Raden Hadji. Singo  Troeno  dan  pengikutnya  memulai  pemberontakannya  pada  28  Oktober  1864 dengan  sasaran  utama  orang-orang  Eropa  dan  para  birokrasi  pribumi  yang  setia  pada pemerintah kolonial. Singo Troeno memperoleh dukungan dari petani dengan janji akan membebaskan  mereka  dari  kewajiban  menanam  tebu  dan  segala  kerja  wajib  dalam sistem tanam paksa ( cultuurdienten dan hereendiensten ) yang menjadi beban berat bagi para petani ( Nieuwe Amsterdamsche Courant , 1864: 3).

## 4. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  bab-bab  sebelumnya  tentang  Tanam  Paksa  Di  Keresidenan  Tegal: Kajian  Tentang  Sistem,  Pelaksanaan  Dan  Dampaknya  (1830-1870)  dapat  disimpulkan bahwa  Komoditas  pertanian  di  Keresidenan  Tegal  sebelumnya  telah  terdapat  berbagai tanaman  perkebunan  seperti  Indigo  yang  telah  ditanam  sejak  masa  VOC,  Kopi  yang telah  muncul  pada  tahun  1806,  dan  gula  yang  telah  diperdagangkan  oleh  orang-orang Cina,  tetapi  tentu  saja  perkembangan  komoditas  ini  lambat  dan  ekspansinya  tidak seperti  ketika  sistem  tanam  paksa  diterapkan.  Penerapan  tanam  paksa  mendorong peningkatan komoditas perkebunan terutama untuk gula dan kopi oleh para pengusaha. Basis produksi dari dari kegiatan ini bertumpu pada dua hal yaitu tanah dan tenaga kerja
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
yang  keduanya  di  sediakan  oleh  pemerintah  dengan  kesepakatan  kontrak  dengan pengusaha.
Perkembangan tanaman perkebunan ini ikut berdampak pada masyarakat yang terlibat  dalam  kegiatan  didalamnya,  seperti  berkembangnya  tenaga  kerja  upahan  yang mengakibatkan monetisasi pada para petani. Hal yang paling mencolok pada periode ini adalah  pertambahan  penduduk  yang  dapat  dikatakan  pesat  akibat  dari  usaha  petani dalam memenuhi tuntutan kerja untuknya. Selain itu hal ini juga  di dorong fakta masa damai karena tidak ada  perang dan peningkatan  kualitas kesehatan masyarakat  dengan usaha  vaksinasi  yang  semakin  gencar  untuk  meredakan  epidemie.  Jika  dihitung  dari tahun  1830  hingga  tahun  1871  maka  terdapat  kenaikan  penduduk  sebesar  481.5%  di Keresidenan  Tegal.  Para  pejabat  Eropa  maupun  pribumi  juga  turut  mengambil keuntungan  dari  hal  ini,  dengan  sistem cultuur  procenten atau  persentase  keuntungan penyetoran  berbagai  produk  tanaman  perkebunan.  Sering  kali  hasil  keuntungan  ini justru  lebih  besar  daripada  gaji  yang  mereka  terima.  Tanam  paksa  di  keresidenan  ini juga telah menyebabkan munculnya pemberontakan petani.

## Daftar Sumber
1. Sumber Arsip
“Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”, Arsip Residensi Tegal No. 12.8, ANRI. “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1845”. Arsip Residensi Tegal No. 12.8. ANRI. “Algemeen Verslag der Residentie Tegal 1850”. Arsip Residensi Tegal No. 13.1, ANRI. “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1848”. Arsip Residensi Tegal No. 12/15. ANRI. “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1862”. Arsip Residensi Tegal No. 15/15. ANRI. “Residentie Tegal Kultuur Verslag 1868”. Arsip Residensi Tegal No. 18.5. ANRI.
“ Statistiek der Residentie Tegal 1836 ” . Arsip Residensi Tegal No. 133. ANRI.
“Statistiek  Opgaven  der  Residentie  Tegal  van  en  met  1836  tot  en  met  1841”,  Arsip Residensi Tegal No. 210/1.ANRI.
“ Statistiek Tegal 1832”. Arsip Residensi Tegal No. 211.5. ANRI.

## 2. Sumber Buku, Terbitan Tercetak, dan Tesis
Alamsyah.  “Perkembangan  Perkebunan  Dan  Pelabuhan  Di  Karesidenan  Tegal  (1830-
1870)”. Tesis pada  Program  Magister  Ilmu  Sejarah  Program  Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2004.
Algemeen Verslag Wegen de Staat van Den Landbouw 1828.
Bijlage Van Het Algemeen Verslag Der Uitkomsten Van Het Onderzoek Betreffende De Koffijcultuur Op Java.
Boomgaard,  Peter,  Dick  Kooiman,  dan  Henk  Schulte  Nordholt  (Editor). Linking Destinies: Trade. Towns And Kin In Asian History . Leiden: KILTV, 2008.
Breman,  Jan. Keuntungan  Kolonial  dari  Kerja  Paksa  Sistem  Priangan  dari  Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.
Breman, JC. Djawa Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Demografis . Jakarta: Bhatara, 1971.
Burger,  D.H. Perubahan-Perubahan  Struktur  Dalam  Masyarakat  Jawa . Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983.
Creutzberg,  Pieter  dan  J.T.M  van  Laanen. Sejarah  Statistik  Ekonomi  Indonesia .
Jakarta:Yayasan Obor, 1987.
De Maandbode voor Den Handel 1865
Eindresumé  van  het  bij  Goeverment  Besluit  dd.  10  Juni  1867  No.2.  Eerste  Gedeelte . Batavia: ERNST & CO, 1876.
Eindresumé  van  het  bij  Goeverment  Besluit  dd.  10  Juni  1867  No.2.  Tweede  Gedeelte.
Batavia: ERNST & CO, 1880.
Eysinga,  P.P  Roorda  van. Handbokk  der  Landen.  En  Volkenkunde.  Geschied.  Taal. Aardrijks-Te  Staatkunde  van  Netherlandsch  Indie. Amasterdam:  L.  Van Bakkenes, 1850.
Furnivall,  J.S. Hindia  Belanda  Studi  Ekonomi  Tentang  Majemuk .  Jakarta:  Freedom Institute, 2009.
Gottschalk,  Louis. Mengerti  Sejarah. Penerjemah  Nugroho  Notosusanto.  (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975.
Hartatik,  Endah  Sri. Dua  Abad  Jalan  Pantura:  Sejak  Era  Kerajaan  Mataram  Islam hingga Orde Baru . Yogyakarta: Nurmahera, 2018.
(Setia Hanafi, Prof. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph. D)
Ismail, Taufiq, dll. Ensiklopedi Tokoh Pekalongan . Pekalongan: Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Pekalongan, 2015.
Kartodirdjo,  Sartono. Pendekatan  Ilmu  Sosial  Dalam  Metodologi  Sejarah Jakarta:  PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Koloniaal Verslag 1860

## Kolonial Verslag 1871
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
Leirissa,  R.Z.  dkk. Sejarah  Perekonomian  Indonesia. Jakarta:  Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1996.
Lindblad,  J.  Thomas  (Ed). Sejarah  Ekonomi  Modern  Indonesia:  Berbagai  Tantangan Baru. Jakarta: LP3ES, 2000.
Memorie  Behoorende  Bij  Het  Rekest  van  Suiker  Contracten  Op  Java  gerigt  aan  den
Koning . Batavia:Lange & Co, 1860.
Millard, J. Suikerindustrie op Java . ‘S Gravehage: Martinus Nijhoff, 1869.
Overzigt Betrekkelijk den Staat der Suikercultuur in Verband tot Het Voorkomendee bij de  Monographien  der  Reidentie  Tegal dalam Stukken  Betreffende  Het Onderzoek  Bij  Besluit  van  den  Gouverneur-Generaal  an  Nederlandsch  Indie van  08  december  1853.  no  10 .  Batavia:  Benomde  Commisie  (Commisie Umbgrove). 1857
Raffles, Thomas Stamford. The History Of Jawa. Vol. II . London: Jhon Murray, 1830.
Seignobos, Charles dan Charles-Victor Langlois. Introduction To The Study of Histori: Pengantar Ilmu Sejarah. Penerjemah H. Suprianto Abdullah. (Temanggung:Desa Pustaka Indonesia, 2019.
Staat  Der  Nederlandsche  Oostindische  Bezittingen  Onder  Het  Bestuur  Van  Den Gouverneur  -Generaal  Herman  Willem  Daendels.  Ridder  .  Luitenant- Generaal In De Jaren 1808 – 1811”. ‘s Gravenhage.
Suhartono. Apanage  dan  Bekel:  Peubahan  Sosial  di  Pedesaan  Surakarta  1830-1920 . yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
Sutherland,  Heather. Terbentuknya  Sebuah  Elite  Birokrasi. Jakarta:Sinar  Harapan, 1983.
Van der Aa, A. J. Nedelandsch Oost-Indie: Beschrijing der Nedeerlandsche Bezittingen in Oost-Indie . Amsterdam. J. F. schleijer, 1851.
Van Deventer,  S. Bijdragen  Tot  De  Kennis  Van  Het  Landelijk  Stelsel  op  Java . II-III.
Zalt-Bommel, 1866.
Veth,  P.J. Aardrijkskundig  En  Statistisch  Woordenboek  Van  Netherland  Indie  II. (Amsterdam: P.N. Van Kampen, 1869.
Wasino  dan  Endah  Sri  Hartatik. Metode  Penelitian  Sejarah  Dari  Riset  Hingga Penulisan. Yogyakarta: Magnum Pusaka Utama, 2018.

## 3. Sumber Jurnal dan Koran
Miyamoto, Kensuke. “Subordinate Peasant in Mid-19th Century Java” dalam Economic Journal of Hokkaido University . Vol. 21, 1992.
Nieuwe Amsterdamsche Courant . No.1029. Rabu 28 Desember 1864.
Nedelandsch-Indisch Handelsblad. No.8. Minggu 15 Mei 1831.
Nedelandsch-Indisch Handelsblad . No. 15. Rabu 31 Agustus 1831.
Tijdschtrift voor Nederlandsch-Indie, tweede deel. Zalt-Bommel: Joh. Noman en Zoon, 1861.
Tijdschtrift voor Nederlandsch-Indie, eerste deel . Batavia: Ter Lands- Drukkerij, 1839.