## BATAS WAKTU KEWENANGAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES LABUHANBATU DITINJAU DARI HUKUM
Oleh:
Indra Kumalasari M SH, MH*, M. Yusuf Siregar, SHI, MH*
* STIH Labuhan Batu Email : indrakumalsarim@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalis  aspek  hukum  dasar  Batas  Waktu  Kewenangan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Hukum. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan  dengan  mengkaitkan  sumber  hukum  peraturan  -  peraturan  yang  berlaku  di  Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal mengetahui dan menganalisis aspek hukum BATAS  WAKTU  KEWENANGAN  PENAHANAN  DALAM  PROSES PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA  NARKOTIKA  DI  POLRES  LABUHANBATU DITINJAU DARI HUKUM, kajian penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para praktisi hukum khususnya Pengacara untuk mengetahui dan memperkuat kewenangannya dalam menangani perkara  hukum  yang  dihadapkan  kepadanya.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  berdasarkan Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  ini  secara  ketentuan  hukum  telah  memberikan  kewenangan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap  penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika.  Berdasarkan ketentuam Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ataupun ketentuan pasal yang lain didalam undang-undang ini tidak  satupun  memberikan  kewenangan  kepada  Pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk melakukan  penangkapan  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika.  Selanjutnya  Berdasarkan  Pertimbangan  Hukum  Hakim Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  dalam  putusannya  Nomor  2  /Pid.Prap/2018/PN  Rap  terhadap kewenangan  Pihak  Penyidik  dari  Kesatuan  Narkoba  Polres  Labuhanbatu  dalam  Penangkapan  dan Penahanan    Tindak  Pidana  Narkotika  bahwa  secara  hukum  pihak  Kepolisian  berwenang  untuk melakukan  Penangkapan dan Penahanan terhadap  orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Kata Kunci : Batas Waktu, Kewenangan, Penangkapan & Penahan.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Salah satu tugas Kepolisian yang selalu mendapat perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi  merupakan  bagian  dari  jajaran  sub sistem  peradilan  pidana  yang  merupakan
“pintu  gerbang”  bagi  para  pencari  keadilan. Sebagai  penegak  hukum,  tugas  kepolisian telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 14  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2002  tentang  Kepolisian  Republik  Indonesia. Polisi memiliki  tugas pokok yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan  perlindungan,  pengayoman,  dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan  tugas  pokok  ini,  maka  Polisi Republik Indonesia bertugas :
a. Melaksanakan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin  keamanan,  ketertiban,  dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan  warga  masyarakat  terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;
d. Turut  serta  dalam  pembinaan  hukum nasional;
e. Memelihara  ketertiban  dan  menjamin keamanan umum;
f. Melakukan  koordinasi,  pengawasan,  dan pembinaan  teknis  terhadap  kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan terhadap  semua  tindak  pidana  sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium  forensik  dan  psikologi kepolisian  untuk  kepentingan  tugas kepolisian;
Selain ketentuan yang telah di sebutkan di atas, Kepolisian juga berwenang melakukan Penyelidikan.  Penyelidikan  diartikan  sebagai serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari  dan  menemukan  suatu  keadaan  atau peristiwa  yang  diduga  merupakan  kejahatan atau  tindak  pidana  guna  mendapatkan  bukti permulaan yang diperlukan untuk memutuskan apakah  diperlukan  penyidikan  atau  tidak sesuai dengan perintah undang-undang.
Wewenang  yang  dimiliki  penyidik, sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Pasal  7 Ayat  (1)  huruf  b  sampai  dengan  huruf  j KUHAP, yaitu :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
d. Melakukan  penangkapan,  penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
f. Mengambil  sidik  jari  dan  memotret seorang
g. Memanggil  orang  untuk  didengar  dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
i. Mengadakan penghentian penyidikan
j. Mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggung jawab.
Penyelidik karena kewajibannya mempunyai  wewenang  menerima  laporan, mencari  keterangan  dan  barang  bukti, menyuruh berhenti  orang yang di  curigai dan menanyakan  serta  memeriksa  tanda  pengenal diri,  serta  mengadakan  tindakan  lain  menurut hukum yang bertanggungjawab.
Peraturan  perundang  -  undangan  juga memberikan  kewenangan  yang  luas  terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi  kepentingan  penyidikan  sesuai  dengan ketentuan  pasal  16  ayat  (2)  KUHAP,  namun untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka, perintah  penangkapan  tersebut  harus  di dasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup. Menurut  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian RI  (Kapolri)  No  Pol.  SKEP/04/1/1982,  bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara :
a. Laporan polisi
b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
c. Laporan hasil penyelidikan
d. Keterangan saksi/saksi ahli
e. Barang bukti.
Apabila  dalam  Penyidikan  tidak  di temukan  bukti  yang  cukup  atau  peristiwa tersebut  bukanlah  peristiwa  pidana  atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan.  Jika  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  telah  diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Tindakan  penyidik  untuk  menentukan seseorang sebagai Tersangka  merupakan salah satu  proses  dari  sistem  penegakan  hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP,  oleh  karenanya  proses  tersebut haruslah  diikuti  dan  dijalankan  dengan prosedur yang benar sebagaimana  diatur dan ditentukan  dalam  KUHAP  atau  Perundang- Undangan  yang    berlaku.  Artinya,  setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan    secara  benar  dan  tepat  sehingga asas  Kepastian  Hukum  dapat  terjaga  dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat  dipertahankan.
Sebelum dilakukannya proses penyidikan suatu perkara pidana, seyogiyanya penyelidik terlebih dahulu melakukan penyelidikan  atas  suatu  perkara  apakah mengandung unsur pidana atau tidak. Pasal 1 ayat  (5)  KUHAP  mengemukakan  bahwa Penyelidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyelidik  untuk  mencari  dan  menemukan suatu  peristiwa  yang  diduga  sebagai  tindak pidana  guna  menentukan  dapat  atau  tidaknya dilakukan  Penyidikan  menurut  cara  yang diatur dalam undang-undang ini.
Salah  satu  contoh    yang  terjadi diwilayah  hukum  Polres  Labuhanbatu  yaitu pada  Hari  Jumat,  tanggal  16  Desember  2017 sekitar  pukul  20.00  wib,  salah  satu  Rumah Warga Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan  didatangi oleh  Penyidik  dari  kesatuan  Narkoba  Polres Labuhanbatu  dengan  memperlihatkan  Berita
Acara  Pemeriksaan  seorang  tersangka  (yang Identitasnya diketahui bernama Ayu Asmira).
Pada  waktu  kedatangan  Penyidik  dari Kesatuan  Narkoba  Polres  Labuhanbatu  salah satu  Rumah  Warga  tersebut,  Penyidik  juga membawa  seorang  Tersangka  (Ayu  Asmira) yang berdasarkan hasil Penyidikan menyatakan  bahwa  Tersangka  (Ayu  Asmira) mendapatkan  Narkotika  jenis  sabu-sabu  dari seorang  Warga  Desa  Asam  Jawa  Kecamatan Torgamba  Kabupaten  Labuhanbatu  Selatan tersebut.  Pada  saat  dilakukan  penggeledahan dan  penunjukan  rumah  oleh  pihak  kepolisian atas keterangan Tersangka (Ayu Asmira) yang mana  berdasarkan  keterangan  dari  penghuni rumah  beserta  warga  yang  menyaksikan, Tersangka  (Ayu  Asmira)  terlihat  keheranan dan  tidak  mengenali  siapapun  sebagai penghuni rumah.
Pemilik  rumah  (Rahayuni)  yang  pada saat itu berada di tingkat dua rumah  juga sama sekali tidak mengenal seorang Tersangka (Ayu Asmira).  Dengan  sangat  keheranan  dan  oleh karena  pada  saat  itu  Rahayuni  didatangi  oleh seorang Penyidik perempuan dan menghadapkan  Rahayuni  kepada  seorang tersangka  (Ayu  Asmira)    dengan  kondisi meraba  dan  keheranan  seorang  Tersangka (Ayu  Asmira)  menunjuk  bahwa  ianya mendapatkan  Narkotika  jenis  sabu  dari Rahayuni.
Selanjutnya  atas  tuduhan  tersebut, Rahayuni  beserta  dengan  seluruh  keluarga yang sama sekali tidak tahu-menahu peristiwa apapun membantah tuduhan tersebut, dan akan
tetapi  pihak  Penyidik  Kesatuan  Narkoba Polres  Labuhanbatu  dengan  dasar  tuduhan tersebut  akhirnya  melakukan  penggeledahan baik  itu  berupa  perintah  untuk  membuka seluruh  pakaian,  juga  Penggeledahan  rumah secara  terpaksa  (diacak-acak).  Pada  waktu penggeledahan  tersebut,    pihak  Penyidik Kesatuan  Narkoba  Polres  Labuhanbatu  tidak didasari dengan surat Perintah Penggeledahan. Dari  hasil  penggeledahan  tersebut,  pihak Penyidik Kesatuan Narkoba Polres Labuhanbatu  sama  sekali  tidak  menemukan jenis Narkotika dalam bentuk apapun.
Meskipun  tidak  menemukan  jenis Narkotika  dalam  bentuk  apapun,  akan  tetapi Pihak Penyidik dari Kesatuan Narkoba Polres Labuhanbatu pada tanggal 16 Desember 2017 tersebut sekitar pukul 22.00 wib atas tuduhan tersangka (Ayu Asmira) tetap membawa sdri. Rahayuni  Kepolres  Labuhanbatu  dan  ditahan tanpa  ada  menerima  selembar  surat  apapun dari penyidik yang diberikan kepada Rahayuni maupun keluarga.
Bahwa  selanjutnya  keesokan  harinya pada  hari  Sabtu    17  Desember  2017  sekitar pukul  12.00  wib,    Tersangka  (Ayu  Asmira) dipertemukan  (dikonfrontasi)  kembali  oleh Penyidik  dengan  Rahayuni,  dan  setelah dilakukan  Penyidikan  akhirnya  Tersangka (Ayu  Asmira)  mengakui  sama  sekali  tidak mengenal  Rahayuni,  serta  mengakui  bahwa Narkotika  tersebut  didapati  Tersangka  (Ayu Asmira)  dari  seorang  Pegawai  di  Tanjung Kusta.  Dalam  proses  Penyidikan  tersebut, Penyidik  juga  telah  melakukan  Test  Urine
terhadap  Rahayuni  yang  mana  berdasarkan hasil test menunjukkan bahwa Urine Rahayuni sama  sekali  tidak  mengandung  Narkotika (Negatif).
Bahwa  pada  saat  itu  pula    Tersangka (Ayu Asmira) meminta maaf kepada Rahayuni, kepada suami dan juga kepada Tim Penasehat  Hukum  Rahayuni,  dan  akan  tetapi meskipun  telah  ada  proses  Penyidikan  dan permohonan  maaf  yang  dilakukan  oleh Tersangka  (Ayu  Asmira)  kepada  Rahayuni, keluarga dan juga Tim Penasehat hukum, dan akan tetapi  (Penyidik)  dari Kesatuan Narkoba Polres Labuhanbatu tetap melakukan penahanan dengan alasan memiliki kewenangan  Penahanan  selama  6  hari. Berdasarkan  pra  penelitian  yang  dilakukan, Penasehat  Hukum  Rahayuni  telah  meminta berulangkali  kepada  Tim  Penyidik  dari Kesatuan  Narkoba  Polres  Labuhanbatu  agar Rahayuni yang sama sekali tidak terlibat dalam perkara tersebut berdasarkan penyidikan dapat dipulangkan,  akan  tetapi    Penyidik  tetap bersikeras      masih  memiliki  kewenangan menahan 3 kali 24 jam sebagaimana ketentuan pasal  76  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika.
Bahwa  selanjutnya  meskipun  Tim Penasehat  hukum  Rahayuni  menjelaskan bahwa  sudah  jelas-jelas  Rahayuni  tidak  ada hubungannya dengan Tersangka (Ayu Asmira),  selanjutnya  atas  dasar  permohonan maaf  yang  dilakukan  oleh    Tersangka  (Ayu Asmira)  dengan  Rahayuni  menunjukkan bahwa  rahayuni  sama  sekali  tidak  terlibat
dalam perkara tersebut, dan bahkan penasehat hukum Rahayuni telah memperlihatkan Ketentuan  Pasal  75  dan  76  UU  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  pada pokoknya  menyatakan  bahwa  “kewenangan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) dan  dapat  diperpanjang  paling  lama  3  x  24 (tiga  kali  dua  puluh  empat)  jam  adalah kewenangan  penyidik  BNN,  bukan  penyidik Kepolisian”,  namun  Penyidik  dari  Kesatuan Narkoba Polres Labuhanbatu juga menyatakan bahwa hal tersebut juga merupakan kewenangan Kepolisian.
Penangkapan dan penahanan yang tidak dilakukan  berdasarkan  hukum  yang  tidak  sah yang  pada  pokoknya  tidak  sesuai  dengan ketentuan  formil  hukum  yang  berlaku,  jelas menimbulkan  hak  hukum  bagi  seseorang khususnya  Rahayuni  dalam  permasalahan yang  akan  dilakukan  penelitian  ini    telah melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau  pengujian  terhadap  keabsahan  melalui Lembaga  Praperadilan  berupa  Permohonan Ganti  Kerugian  atas  penangkapan  maupun penahanan oleh pihak kepolisian yang menurut Rahayuni  selaku  Pemohon  telah  menyalahi ketentuan  Pasal  75  dan  76  UU  Nomor  35 Tahun  2009  tentang  Narkotika,  yang  pada pokoknya menyatakan bahwa “ Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:    menangkap  dan  menahan  orang yang  diduga  melakukan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika ( Pasal 75 (g)), kewenangan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh  empat)  dan
dapat  diperpanjang  paling  lama  3  x  24  (tiga kali dua puluh empat) jam adalah kewenangan penyidik BNN (Pasal 76).
Untuk  itu  dalam  upaya  mengetahui  dan menganalisis  aspek  hukum  dasar  dan  batas waktu Kewenangan Penyidik kepolisian dalam rangka  menangkap  dan  menahan  orang  yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 75 (g) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada saat diajukannya profosal penelitian ini  masih  dalam  tahap  pemeriksaan  pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, maka Penelitian ini diberi judul “BATAS WAKTU

## KEWENANGAN  PENAHANAN  DALAM
PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA  NARKOTIKA  DI  POLRES LABUHANBATU DITINJAU

## DARI
HUKUM”.
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan  pemaparan  uraian  yang dikemukakan diatas, menjadi pokok
permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  Ketentuan  hukum  tentang kewenangan  pihak  Kepolisian  dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika?
2. Bagaimana  landasan  hukum  kewenangan Pihak  Kepolisian  dalam  Penangkapan  dan Penahanan  Dalam  Proses  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika?
3. Bagaimana  Pertimbangan  Hukum  Hakim Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  terhadap kewenangan Pihak Penyidik dari Kesatuan
Narkoba Polres Labuhanbatu dalam Penangkapan  dan  Penahanan    Tindak Pidana Narkotika?
3.1. Tujuan Penelitian
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis Ketentuan  hukum  tentang  kewenangan pihak Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan hukum kewenangan Pihak Kepolisian dalam Penangkapan dan Penahanan  Dalam  Proses  Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan  Hukum  Hakim  Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap kewenangan Pihak  Penyidik  dari  Kesatuan  Narkoba Polres  Labuhanbatu  dalam  Penangkapan dan Penahanan  Tindak Pidana Narkotika.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yaitu  penelitian  dengan  melihat  kondisi  yang ada  dilapangan  dengan  menkaitkan  sumber hukum  peraturan-peraturan  yang  berlaku  di Negara Republik Indonesia khususnya berkaitan dengan Narkotika.

## III. PEMBAHASAN

## 3.1.KETENTUAN HUKUM
TENTANG KEWENANGAN PIHAK
KEPOLISIAN
DALAM

## PENYIDIKAN  TINDAK  PIDANA
NARKOTIKA.
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur  kewenangan  Praperadilan  yang terbatas  dan  tidak  seluas  seperti  Pre  Trial Hearing di Amerika maupun Rechter

## Commisaris di Belanda.
Peraturan  perundang  -  undangan  juga memberikan  kewenangan  yang  luas  terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi  kepentingan  penyidikan  sesuai  dengan ketentuan  pasal  16  ayat  (2)  KUHAP,  namun untuk  menjamin  hak-hak  asasi  tersangka, perintah  penangkapan  tersebut  harus  di dasarkan  pada  bukti  permulaan  yang  cukup. Menurut  Surat  Keputusan  Kepala  Kepolisian RI  (Kapolri)  No  Pol.  SKEP/04/1/1982,  bukti permulaan yang cukup merupakan katerangan dan data yang terkandung dalam dua diantara : a. Laporan polisi
b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
c. Laporan hasil penyelidikan
d. Keterangan saksi/saksi ahli
e. Barang bukti.
Apabila  dalam  Penyidikan  tidak  di temukan  bukti  yang  cukup  atau  peristiwa tersebut  bukanlah  peristiwa  pidana  atau penyidikan  dihentikan  demi  hukum,  maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian  Penyidikan.  Jika  Surat  Perintah Penghentian  Penyidikan  telah  diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
Tindakan  penyidik  untuk  menentukan seseorang sebagai Tersangka  merupakan salah satu  proses  dari  sistem  penegakan  hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP,  oleh  karenanya  proses  tersebut haruslah  diikuti  dan  dijalankan  dengan prosedur yang benar sebagaimana  diatur dan ditentukan  dalam  KUHAP  atau  Perundang- Undangan  yang    berlaku.  Artinya,  setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan    secara  benar  dan  tepat  sehingga asas  Kepastian  Hukum  dapat  terjaga  dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat  dipertahankan.
Terkait  dengan  Penyidikan  Tindak Pidana  Narkotika,  Undang-Undang  No  35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan pengaturan secara tegas mengenai  proses  Penyidikan,  Penuntutan  dan Pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tindak pidana  narkotika,  sebagaimana  disebutkan dalam ketentuan Pasal 73 sampai dengan Pasal 103  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika.  Dalam  setiap  rangkaian penanganan kasus narkotika, proses
Penyidikan  adalah  proses  yang  paling  utama dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.  Hal  ini  dikarenakan  bahwa penyidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan  siapa  tersangkanya,  pada  proses penyidikanlah dapat dikumpulan barang bukti yang  dapat  digunakan  dalam  membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu  pada  tahap  ini  pulalah  dapat  diketahui
status  tersangka  sebagai  pemakai  atau pengedar.
Pasal 81 Undang-Undang No 35 Tahun
2009 mengemukakan bahwa Penyidik Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.
Dengan demikian, berdasarkan Undang- Undang  No  35  Tahun  2009  ini  secara ketentuan hukum telah memberikan kewenangan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 3.2. KEWENANGAN PIHAK KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN
DAN PENAHANAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA.
Berbicara  mengenai  Penangkapan  dan atau  menangkap  serta  menahan  pelaku Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  hanya didapati didalam ketentuam Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h)  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 tentang Narkotika.
Dalam  ketentuan  Pasal  75  huruf  (g), pasal  82  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 tentang  Narkotika  meberikan  redaksi  “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:  (g)  menangkap  dan  menahan
orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Selanjutnya Pasal 75 huruf (g), pasal 82 Undang-Undang  No  35  Tahun  2009  tentang Narkotika mengemukakan bahwa “(1) Pelaksanaan kewenangan Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh  Empat)  Jam  terhitung  sejak  surat Penangkapan diterima Penyidik. (2) Penangkapan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) Jam”.
Pasal 80 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga kembali memberikan penegasan bahwa Penyidik BNN sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  75,  juga berwenang: meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
Pasal  82  ayat  (2)  huruf  (h)  Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga  secara  redaksi  memaparkan  bahwa Penyidik  pegawai  negeri  sipil  tertentu sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah  non  kementerian  yang  lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  di  bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika berwenang:  (h)  menangkap  orang  yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Jika  ditelaah  secara  teliti  bahwa berdasarkan  ketentuam  Pasal  75  huruf  (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h)  Undang-Undang  No  35  Tahun  2009 tentang Narkotika dan ataupun ketentuan pasal yang  lain  didalam  undang-undang  ini  tidak satupun  memberikan  kewenangan  kepada Pihak  Kepolisian  Republik  Indonesia  untuk melakukan  penangkapan  terhadap  Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Selanjutnya berbicara mengenai tentang Tugas  dan  Wewenang,  Pasal  70  Undang- Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa BNN mempunyai tugas:
a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional
mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3.3. PERTIMBANGAN  HUKUM  HAKIM
PENGADILAN NEGERI RANTAUPRAPAT TERHADAP KEWENANGAN  PIHAK  PENYIDIK DARI

## KESATUAN
NARKOBA
POLRES  LABUHANBATU  DALAM

## PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Dalam  kasus  yang  telah  dijadikan sebagai objek penelitian ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengantar/latar belakang  masalah,  telah  dilakukan  pengujian melalui mekanisme Permohonan Pra Peradilan yang  ditujukan  kepada  Pengadilan  Negeri Rantauprapat.
Penangkapan dan penahanan yang tidak dilakukan  berdasarkan  hukum  yang  tidak  sah yang  pada  pokoknya  tidak  sesuai  dengan ketentuan  formil  hukum  yang  berlaku,  jelas menimbulkan  hak  hukum  bagi  seseorang khususnya  Rahayuni  dalam  permasalahan yang telah dilakukan penelitian ini.
Berdasarkan  upaya  hukum  berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan  melalui  Lembaga  Praperadilan berupa  Permohonan  Ganti  Kerugian  atas penangkapan  maupun  penahanan  oleh  pihak kepolisian  yang  menurut  Rahayuni  selaku Pemohon  telah menyalahi  ketentuan Pasal 75 dan  76  UU  Nomor  35  Tahun  2009  tentang Narkotika,  yang  pada  pokoknya  menyatakan bahwa “ Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik  BNN  berwenang:    menangkap  dan menahan  orang  yang  diduga  melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ( Pasal 75 (g)), kewenangan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua  puluh  empat)    dan  dapat  diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam adalah kewenangan penyidik BNN (Pasal 76).
Didalam posita permohonan pra peradilan  yang  telah  diajukan  oleh  rahayuni melalui kuasa hukumnya berpandangan bahwa sangat  cukup  jelas,  bahwa  Penangkapan, penggeledahan  dan  penyitaan  Handphone terhadap  diri  Pemohon  yang  dilakukan Termohon  terhadap  diri  Pemohon  dan keluarga  Pemohon,  tidak  berdasarkan  Bukti Permulaan  Yang  Cukup.  Oleh  karena  itu, Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 17 KUHAP (undang-undang No. 8 tahun 1981).
Bahwa  sebagai  akibat  dari  perbuatan yang  dilakukan  Termohon  sebagaimana dikemukakan  diatas,  telah  menimbulkan kerugian Materiil maupun Immateril Pemohon sebesar  Rp.  600.900.000,-  (Enam  Ratus  Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian;
I. Kerugian MATERIIL :
a. Kerugian  Pokok  berupa  biaya  jasa Pengacara,  sebesar  Rp.  100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
b. Kerugian  Pemohon  atas  keuntungan yang diharapkan seandainya Pemohon bekerja  selama  tiga  hari  pada  saat dilakukannya penahanan Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah); -
c. Bahwa  apabila  dijumlahkan,  maka kerugian  Penggugat  secara  materiil adalah  berjumlah  Rp.  100.900.000,- (seratus juta sembilan ratus ribu rupiah)
II. Kerugian IMMATERIIL : sebagai  akibat  dari  perbuatan  yang dilakukan Termohon
sebagaimana dikemukakan  diatas,  telah  menimbulkan kerugian  bagi  pemohon,  baik  materil
maupun  immaterial  yang  tidak  dapat diukur  atau  dinilai  dengan  uang  dalam kaitannya  dengan  Hak  Azasi  Pemohon yang  tidak  diperlakukan  sesuai  dengan hukum  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu, serta  tercemarnya  nama  baik  Pemohon pada  lingkungan  tempat  tinggal  dan pekerjaan  adalah  patut  dan  beralasan secara hukum untuk menghukum Termohon  membayar  ganti  rugi  kepada Pemohon sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan seketika;
Menurur Pemohon Kerugian MATERIL  dan  IMMATERIIL  apabila  di jumlahkan seluruhnya sebesar Rp.
100.900.000 +  Rp.500.000.000  =  Rp. 600.900.000,-  (Enam  Ratus  Juta  Sembilan
Ratus Ribu Rupiah);
Selanjutnya didalam petitum Permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim  Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  Qq. Majelis  Hakim  yang  memeriksa,  mengadili perkara Pra Peradilan ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
1. Menyatakan  menerima  dan  mengabulkan permohonan Pemohon untuk  seluruhnya;
2. Menyatakan  bahwa  perbuatan  Termohon yang melakukan Penangkapan dan Penahanan  tanpa  prosedur  adalah  cacat yuridis/bertentangan dengan hukum;
3. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Pemohon;
4. Menghukum  Termohon  untuk  membayar ganti Kerugian MATERIL dan
IMMATERIIL  apabila  di  jumlahkan
seluruhnya  sebesar    Rp.  100.900.000  + Rp.500.000.000 = Rp. 600.900.000,- (Enam Ratus  Juta  Sembilan  Ratus  Ribu  Rupiah) seketika  sejak  Putusan  ini  berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum  Termohon  untuk  membayar biaya  perkara  yang  timbul  dalam  perkara aquo.
Berdasarkan  hasil  Penelitian  yang  telah dilakukan  yang  mana  pertimbangan  hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2 /Pid.Prap/2018/PN Rap mengemukakan  bahwa  mengingat  asas  lex specialis  derogat  legi  generalis  mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan  aturan  hukum  yang  lebih umum, tindak pidana Narkotika yang terdapat di  dalam  KUHP  tidak  berlaku  lagi  sepanjang yang  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Rantauprapat  berpendapat  bahwa  Penyidik Polri  berwenang  melakukan  penangkapan paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam  sebagaimana  termaktub  dalam  Pasal  76 Ayat (1) jo Pasal 75 huruf (g) Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika.  Dalam  pertimbangannya pula  mengemukakan  bahwa      Penangkapan yang  dilakukan  oleh  Termohon  terhadap Pemohon  dalam  perkara  yang  telah  diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 2 /Pid.Prap/2018/PN  Rap  sebagaimana  Surat Perintah
Penangkapan
Nomor:
SP-
Kap/397/XII/2017/  Sat  Res  Narkoba  tanggal 15    Desember  2017  dan  Berita  Acara Penangkapan  tanggal  15  Desember  2017 adalah sah menurut hukum.
Bahwa dengan demikian peneliti berkesimpulan  bahwa  pihak  Kepolisian berwenang untuk melakukan Penangkapan  dan  Penahanan  terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling lama  3  x  24  (tiga  kali  dua  puluh  empat) dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga  kali  dua  puluh  empat)  sebagaimana ketentuan  Pasal  76  Undang-undang Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun 2009 Tentang Narkotika

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  dari  bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009  ini  secara  ketentuan  hukum  telah memberikan  kewenangan  kepada  pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai  Negeri  Sipil  untuk  melakukan penyidikan  terhadap  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  Narkotika  dan  Prekursor Narkotika.
2. Berdasarkan ketentuam Pasal 75 huruf (g), Pasal  76,  Pasal  80,  dan  Pasal  82  ayat  (2) huruf  (h)  Undang-Undang  No  35  Tahun
2009  tentang  Narkotika  dan  ataupun ketentuan pasal yang lain didalam undang- undang  ini  tidak  satupun  memberikan kewenangan  kepada  Pihak  Kepolisian Republik  Indonesia  untuk  melakukan penangkapan  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berdasarkan  Pertimbangan  Hukum  Hakim
Pengadilan  Negeri  Rantauprapat  dalam putusannya    Nomor  2  /Pid.Prap/2018/PN Rap  terhadap  kewenangan  Pihak  Penyidik dari Kesatuan Narkoba Polres Labuhanbatu dalam Penangkapan dan Penahanan  Tindak Pidana  Narkotika  bahwa  secara  hukum pihak Kepolisian berwenang untuk melakukan    Penangkapan  dan  Penahanan terhadap    orang  yang  diduga  melakukan penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)  dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali  dua  puluh  empat)  sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4.2 Saran
Berdasarkan  Kesimpulan  di  atas,
maka penulis memberikan saran-saran  sebagai berikut :
1) Perlu diperhatikan oleh pemerintah tentang
Peraturan  perundang-Undangan  mengenai kewenangan  kepada  Pihak  Kepolisian Republik  Indonesia  untuk  melakukan
penangkapan  terhadap  Pelaku  Tindak Pidana  Penyalahgunaan  dan  peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2) Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum  khususnya  Kepolisian,  Jaksa  Dan Hakim  di  Indonesia  agar  terlebih  dahulu menggali  hukum  sebelum  mengadili  suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Buku
Achmad  Ali,  2008,  Menguak  Tabir  Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno

## Aburaera. 2012. Kekuasaan Kehakiman Indonesia.Makassar :  Arus Timur
Ahmad  Rivai,  2010,  Penemuan  Hukum  Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif, Jakarta: Sinar Grafika
And Sofyan.2013.Hukum Acara Pidana suatu pengantar. Yogyakarta: Rangkang education
Andi  Hamzah,  2013,  Hukum  Acara  Pidana Indonesia,  Edisi  Kedua,  cet.ketujuh,
Jakarta: Sinar Grafika

## Atmasasmita,  Romli.  1996,  Sistem  Peradilan
Pidana  Perspektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung.
Hamzah,  A.  2010.  Hukum  Acara  Pidana Indonesia.  Jakarta : Sinar Grafika
Idul  Rishan.  2013.  Komisi  Yudisial  Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan. Jakarta: Genta Press
Jasim  Hamidi,  2005  Hermeneutika  Hukum,
Teori  Penemuan  Hukum  Baru    dengan Interpretasi Teks, Yogyakarta: UII Pres
Kuffal, H.M.A. 2003. Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.
Lilik  Mulyadi,  2007,  Hukum  Acara  Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya, Bandung : Alumni

## M.  Yahya  Harahap,  2000,  Pembahasan

## Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Jakarta: Sinar Grafika
Marpaung,  Leden.  2009.  Proses  Penanganan
Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan),  Sinar Grafika, Jakarta.
Muhammad,  Rusli.  2011,  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
Nawawi  Arief,  Barda.  1996,  Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana,  PT.  Citra Aditya, Bandung.
Pontang  Moerad,  B.M.,  2005,  Pembentukan Hukum  Melalui  Putusan  Pengadilan dalam  Perkara  Pidana,Bandung  :
Alumni
S.  Tanubroto,  1983,  Peranan  Praperadilan
Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung:
Alumni
Sudikno  Mertokusumo  dan  A.  Pitlo,  1993,
Bab-Bab  Tentang  Penemuan  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti

## Sudikno  Mertokusumo,  1996,  Penemuan
Hukum  suatu  pengantar,  Yogyakarta  : Liberty
Utrecht,  E.    Hukum  Pidana  II,  Surabaya  : Pustaka Tinta Mas,  2000.
Waluyo,  B.  2000.  Pidana  dan  Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika.
Peraturan Perundang-Undangan : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana
(KUHAP)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Administrasi Narkotika
Putusan : Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat
Nomor 2 /Pid.Prap/2018/PN Rap