## JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI (JRMA)
Volume 12, No. 1, Tahun 2024 https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.2023

## Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh
Periode 2018-2022
Received:  07 Januari 2024; Revised: 12 Maret 2024; Accepted: 29 April 2024

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  kinerja  keuangan  untuk  mengukur kemandirian dan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  Periode  2018-2022 yang diukur  dari  menggunakan  Teknik  Analisis  Trend,  Rasio  Utang terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  Rasio  Derajat  Desenteralisasi  Fiskal,  Rasio  Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan dan Rasio Efektivitas PAD. Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  dokumentasi  dan  data  sekunder  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran  pada Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh tahun 2018 – 2022. Berdasarkan hasil  perhitungan  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  menggunakan  Teknik  Analisis  Trend, Rasio  Utang  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah,  Rasio  Derajat  Desenteralisasi  Fiskal,  Rasio Kemandirian    Keuangan    Daerah,    Rasio    Ketergantungan   dan   Rasio    Efektivitas    PAD    kinerja keuangan  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  dapat  dikatakan  masih  kurang  baik dikarenakan pendapatan transfer yang masih mendominasi dari pada penerimaan pendapatan serta peningkatan ekonomi maupun, pendapatan asli daerah sangat berpengaruh pada kemandirian dari keuangan daerah secara signifikan pada tahun 2018-2022.
Kata  kunci:  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah;  Kemandirian  Keuangan  Daerah; Kemampuan Keuangan Daerah; Efektivitas PAD; Pertumbuhan Ekonomi
Ali f’ia Nabila Fitri a,1*, Laura Prisca a2 , Jamil KMS M Thoriq a3
aPoliteknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia
* henny.yulsiati@polsri.ac.id *korespondensi

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024
Alif’ia, Nabila Fitri

## Abstract
This research aims to analyze financial performance to measure independence and its influence on economic growth  on  regencies/cities in  Aceh  Province  for  the  2018-2022 period  as  measured  using  Trend  Analysis Techniques,  Debt  to  Regional  Original  Income  Ratio,  Level  of  Monetary  Decentralization  Proportion, Monetary  Freedom  Proportion  District,  Reliance  Proportion  and  Cushion  Viability  Proportion.  The information  utilized  in  this  exploration  is  documentation  and  optional  information  as  Spending  plan Acknowledgment Reports  in the Aceh Territory Local Government Monetary Report Review Results Report for 2018 - 2022.
Keywords:   Local Government Financial Performance; Regional Financial Independence; Regional Financial Capability; The effectiveness of PAD; Economic Growth

## PENDAHULUAN
Pembangunan keuangan  merupakan  suatu  proses  perubahan  keadaan  perbaikan  moneter suatu  negara  secara  terus-menerus  menuju  kondisi  yang  unggul  dalam  jangka  waktu  tertentu. Pertumbuhan  pendapatan  dipandang  bermanfaat  jika  melampaui  laju  tahun  lalu;  sebaliknya, ketidakhadirannya dipandang merugikan pada waktu tertentu melainkan menurun. Perkembangan keuangan yang tinggi dan wajar merupakan prasyarat utama untuk melanjutkan pergerakan moneter dan  memperluas  bantuan  pemerintah.  Bagaimanapun,  perkembangan  moneter  di  Aceh  masih terombang-ambing. Dapat diartikan bahwa beberapa nilai pembangunan keuangan telah berkurang serta terdapat juga yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan daerah Aceh  saat  ini  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  dan  hal  ini  mungkin  disebabkan  oleh  laju pemekaran daerah yang tidak menentu.. (Sari, Sari, Anwar, & Usman, 2022).

## Tabel 1. 1
Laporan Realisasi Anggaran Bagian Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer
Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2018-2022 Tahun Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Selisih 2018 Rp 2.359.385.393.645,65 Rp 12.065.901.692.555,00 -Rp 9.706.516.298.909,35 2019 Rp 2.698.912.471.144,15 Rp 13.049.675.124.487,00 -Rp 10.350.762.653.342,80 2020 Rp 2.570.775.877.183,15 Rp 11.826.017.687.067,00 -Rp 9.255.241.809.883,85 2021 Rp  2.505.887.909.031,12 Rp 11.431.169.265.498,00 -Rp 8.925.281.356.466,88 2022 Rp 2.917.145.003.051,96 Rp 10.775.168.990.686,00 -Rp 7.858.023.987.635,04
Peningkatan  kebebasan  moneter  dan  kemandirian  provinsi  selama  tahun  2018  -  2022 masyarakat daerah dan perkotaan di  wilayah Aceh semakin membaik, namun pendapatan yang diperoleh dari penyesuaian  aset  atau  pemindahan  aset  dari  pemerintah  Pemerintah  federal  terus  melampaui pendapatan  dasar  di  wilayah  tersebut.  Batasan  moneter  di  daerah  dan  masyarakat  perkotaan    di wilayah  Aceh  saat  ini  berada  pada  rentang  yang  tidak  menguntungkan. Batasan moneter yang cukup  buruk  menyebabkan  kebebasan  moneter  masyarakat  daerah  dan  perkotaan  di  wilayah  Aceh

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024
Alif’ia, Nabila Fitri
masih terbilang rendah. Menurut peneliti pendahulu yang menganalisis pertumbuhan perekonomian kabupaten dan kapasitas fiskal dan otonomi daerah berdampak pada kota-kota di Provinsi  Sumatera Selatan.    (Royda    &    Riana,    2019)    membuktikan    bahwa    tingkat    kemandirian  keuangan  secara signifikan mempengaruhi perkembangan moneter. Hal yang setara berlaku untuk riset saat diarahkan oleh (Sirestu, 2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Kajian Dampak Keuangan Daerah dan Kompetensi Daerah Terhadap Perekonomian Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2011 –2022”  bahwa  Ekspansi  perekonomian  dipengaruhi  secara  signifikan  dan  positif  oleh  otonomi moneter daerah.. (Stannia dan Asmara ; 2014).

## METODE

## PENELITIAN
Metode ini menerapkan kontrol kualitas atau metode kuantitatif adalah metode saat dipakai pada  menyelidiki  populasi  maupun  sampel,  mengumpulkan  informasi  dengan  alat  riset,  dan memeriksa data  numerik dan  statistik, Laporan Hasil  Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi akar informasi  tambahan pada riset ialah kabupaten/kota di  Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018-2022  yang  diperoleh  melalui  situs  e-ppid.bpk.go.id,  Data  Pertumbuhan  Ekonomi di  Pulau Sumatera dan Data Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dari tahun 2018-2022 didapat di www.aceh.bps.go.id.

## Populasi dan Sampel
LKP Provinsi Aceh adalah populasi pada riset ini yang sudah dilakukan pemeriksaan (Audit) oleh BPK tahun 2018-2022 yang diperoleh dari website Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPKRI).
Sampel  adalah  sebagian  dari  keseluruhan  atau  kualitas  yang  digerakkan  suatu  populasi. (Sugiyono 2008:118). Contoh Laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Aceh digunakan dalam penyelidikan ini Tahun 2018-2022.

## Teknik Analisis Data
Analisa  data  atau  pemeriksaan  informasi  merupakan  bagian  penting,  karena  investigasi informasi sangat penting dalam menentukan pencapaian target pemeriksaan suatu penelitian.

## Analisis Trend
Beberapa langkah untuk melakukan analisis trend adalah sebagai berikut :
a. Mentabulasi data pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari LRA Provinsi Sumatera Selatan
b. Membuat grafik untuk melihat kecenderungan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
c. Mencari  pola  yang  mungkin  terjadi  dari  pola  yang  dapat  diverifikasi  dalam  ringkasan fiskal yang diperiksa.
d. Menentukan tujuan atau pilihan sehubungan dengan cara menebak pola yang diverifikasi.

## Rasio Utang terhadap PAD
Rasio  utang  terhadap  PAD  dikenal  dengan  istilah  rasio  Utang  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah   (PAD).   Kemampuan   pemerintah   dalam   melunasi   utangnya   dengan   menggunakan

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024
Alif’ia, Nabila Fitri
pendapatan  daerah  dapat   dinilai   dengan   menggunakan  rasio   ini.   Proporsi  ini   lebih   baik   jika mempunyai nilai yang layak dengan asumsi mempunyai nilai yang rendah (Mahmudi, 2019). Untuk menghitung kewajiban proporsi Bantalan berdasarkan setiap tahun rencana keuangan menggunakan:

## Derajat Desentralisasi
Menganalisis derajat desentralisasi dapat dilaksanakan pada teknik demikian:
a. Mengumpulkan informasi realisasi PAD dan total pendapatan LRA, mengklasifikasikannya, dan menampilkan Provinsi Sumatera Selatan pada 2017-2021.
b. Menentukan   derajat   desentralisasi   berdasarkan   masing-masing   tahun   anggaran dengan formulasi:
c. Menentukan tingkat derajat desentralisasi dengan mengacu pada:
Tabel 3.1
Tingkat Derajat Desentralisasi Fiskal
d. Menentukan derajat desentralisasi yang sudah dihasilkan.

## Kemandirian Keuangan
Langkah-langkah untuk mengurangi proporsi kebebasan dilakukan sebagai berikut
a. Mengumpulkan,  mengenal  dan  mengatur  informasi  dan  memindahkan  informasi  pengakuan pembayaran dari LRA Wilayah Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
b. Hitung proporsi kebebasan setiap tahun moneter dengan rincian:
c. Memutuskan  desain  hubungan  dengan  kapasitas  provinsi  (menurut  sudut  pandang  moneter) dengan memperhatikan proporsi kebebasan yang diarahkan menurut:

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024
Alif’ia, Nabila Fitri
Tabel 3.2

## Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah
d. Memeriksa rasio independensi yang dihitung.

## Rasio Ketergantungan
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menghasilkan rasio ketergantungan, sebagai berikut:
a. Mengumpulkan,   mengenali,   dan   mengatur   informasi   pendapatan   transfer   maupun   total pendapatan dari LRA Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021.
b. Menjumlahkan rasio ketergantungan untuk setiap tahun anggaran. Teknik rasio  ketergantungan ialah:
c. Tabel  berikut  menunjukkan  bagaimana  menentukan  persyaratan  ketergantungan  keuangan daerah:
Tabel 3.3
Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah
d. Mengenali rasio ketergantungan yang telah data maupun dijumlahkan.

## Rasio Efektivitas PAD
Prosedur berikut digunakan untuk menghitung rasio efektivitas::
a. Kumpulkan  informasi  dari  LRA  mengenai  anggaran,  identifikasi,  dan  tabulasikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.
b. Menjumlahkan rasio efektivitas PAD sesuai dengan tahun anggarannya. Menggunakan rumus:

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024
Alif’ia, Nabila Fitri
c. Menilai efektivitas PAD sesuai dengan tabel berikut:

## Tabel 3.4

## Efektivitas Keuangan Daerah
d. Analisis  rasio efektivitas PAD yang telah dihitung.

## PEMBAHASAN
Analisis Trend

## Gambar 4.1

## Grafik Analisis Trend Pendapatan Provinsi Aceh Tahun 2018-2022
Berdasar  gambar  4.1  grafik  pada  pendapatan  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh.  Pada  akun  PAD mencapai  Rp2.359.385.393.645,65  kemudian  pada  tahun  berikutnya  mengalami  kenaikan  sebesar Rp2.698.912.471.144,15,  kemudian  pada  periode  2020  dan  2021  mulai  menurun  hingga  mencapai Rp2.505.887.909.031,12.  Kemudian  pada  tahun  2022  Pendapatan  Asli  Daerah  tejadi  lagi  kenaikan Rp2.917.145.003.051,96.  Sedangkan  pada  akun  pendapatan  transfer  pada  tahun  2018  sampai  2019 mengalami kenaikan sebesar Rp13.049.675.124.487,00, namun kenaikan ini tidak bertahan cukup lama karena  secara  berturut-  turut  untuk  tahun  2020  sampai  2022  pada  akun  pendapatan  transfer mengalami  penurunan  hingga  mencapai  Rp10.775.168.990.686,00.  Hal  tersebut  melihatkan kecenderungan hasil keuangan pada Kabupaten maupun Kota di Provinsi Aceh cenderung menurun akibat PAD lebih kecil dibandingkan pendapatan transfer

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024

## Alif’ia, Nabila Fitri
Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tabel 4.1
Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah atau PAD
Tahun Total Utang Total PAD Rasio Utang terhadap PAD 2018 Rp.3,379,737,047,419.80 Rp2.359.385.393.645,65 143% 2019 Rp.2.745.018.328.614,29 Rp2.698.912.471.144,15 102% 2020 Rp.3.037.487.998.856,06 Rp2.570.775.877.183,15 118% 2021 Rp.519.675.649.403,62 Rp2.505.887.909.031,12 21% 2022 Rp.595.981.306.943.91 Rp2.917.145.003.051,96 20%
Berdasarkan data pada table 4.1 diatas menunjukkan perhitungan bahwa Utang PAD relative menurun dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada Rasio Utang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 mencapai skala lebih dari 100%, Besarnya skala menunjukan bahwa utang daerah lebih besar dari pendapatan asli  daerahnya sendiri,  Pada  Tahun  2019  juga  utang  daerah  lebih  besar dari  PAD  nya, Namun  di  tahun  ini  sedikit  lebih  menurun,  Pada  Tahun  2020  Utang  Daerah  Kembali  Meningkat Menjadi 118%, Pada Tahun 2021 Terjadi kemajuan Pada Daerah Aceh yaitu Utang Daerah Menurun dari  100%  menjadi  hanya  21%  dan  pada  2022  terus  menurun  hingga  hanya  sebesar  20%,  tentunya menunjukkan  pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  mampu  mengupayakan  agar membayarkan Utang Daerah sehingga menghasilkan skala sangat rendah dari sebelumnya.

## Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
Tabel 4.2

## Perhitungan Rasio Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun PAD Jumlah Pendapatan Daerah Rasio DDF Keterangan 2018 Rp2.359.385.393.645,65 Rp14.427.783.075.798,60 16% Kurang 2019 Rp2.698.912.471.144,15 Rp15.752.800.901.652,10 17% Kurang 2020 Rp2.570.775.877.183,15 Rp14.439.920.557.021,10 18% Kurang 2021 Rp2.505.887.909.031,12 Rp13.948.388.273.436,10 18% Kurang 2022 Rp2.917.145.003.051,96 Rp13.713.584.703.595,90 21% Sedang
Melihat  proporsi  di  atas,  dapat  diasumsikan  bahwa  kondisi  normal  bagi  masyarakat  daerah  dan perkotaan  di    Wilayah  Aceh  masih  berada  pada  skala  rendah.  Pemerintah  Aceh  sebenarnya mengimbangi  administrasi  moneter      yang   belum  otonom  secara  moneter,  khususnya  pada Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  jadi  variabel  penyebab  maraknya  persoalan  perbaikan  Aceh. Kurangnya kegiatan produktif di provinsi Aceh merupakan penyebab buruknya perolehan PAD. Hal

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024

## Alif’ia, Nabila Fitri
ini  disebabkan  PAD  kabupaten  serta  kota  Provinsi  Aceh  masih  tergolong  kecil  jika  dibandingkan dengan  total  pendapatan  daerah.  Jadi  dukungan  terhadap  pelaksanaan  dan  kemajuan  pemerintah sebagian besar masih bergantung pada sumber pendanaan, awalnya dari lembaga pemerintah. Selain itu, Pemerintah Aceh belum siap mengkaji kemungkinan daerah tersebut sebagai sumber pendapatan daerah  provinsi  dan  tidak  merencanakan  secara  ideal  jenis  aset  keuangan  dan  kemampuan  obyek Bantal sebagai penggerak daerah menjadi kualitas dan intensitas kewilayahan. (keterampilan pusat).. (Arispen & Rahmi, 2021).

## Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tabel 4.3

## Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun PAD Pendapatan Transfer RKKD Keterangan 2018 Rp2.359.385.393.645,65 Rp12.065.901.692.555,00 20% Kurang/ Instruktif 2019 Rp2.698.912.471.144,15 Rp13.049.675.124.487,00 21% Sedang/Instruktif 2020 Rp2.570.775.877.183,15 Rp11.826.017.687.067,00 22% Sedang/Instruktif 2021 Rp2.505.887.909.031,12 Rp11.431.169.265.498,00 22% Sedang/Instruktif 2022 Rp2.917.145.003.051,96 Rp10.775.168.990.686,00 27% Sedang/Konsultatif
Berdasarkan  gambaran  dan  perkiraan  di    atas,    maka  dapat  diasumsikan  bahwa  proporsi  otonomi moneter  provinsi  bagi  masyarakat  lokal  dan  perkotaan  di  wilayah  Aceh  selama  beberapa  tahun terakhir  masih  berada  pada  kelas  menengah,  karena  masih  dalam  rentang  ukuran.  sebesar  0%  25% yang dimana cenderung diakibatkan oleh asal pendapatan daerah serta alasan beban, biaya, dan gaji khusus    provinsi    belum    membentuk    aliran    pendapatan  daerah,    sehingga    masih    belum    bisa diandalkan, karena pula basis bea/permintaan di setiap kabupaten masih rendah. Dalam penelitiannya (Arispen & Rahmi, 2021) hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat manfaat kegiatan di daerah Aceh.  Pemerintah  Aceh  tidak  bisa  bergantung  pada  pengeluaran  provinsi  dan  memaksakan  diri sebagai sumber dukungan desentralisasi.

## Rasio Ketergantungan
Tabel 4.4

## Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Tahun Pendapatan Transfer Total Pendapatan Daerah Rasio Ketergantungan Keterangan 2018 Rp12.065.901.692.555,00 Rp14.427.783.075.798,60 8 4 % Sangat Tinggi 2019 Rp13.049.675.124.487,00 Rp15.752.800.901.652,10 8 3 % Sangat Tinggi 2020 Rp11.826.017.687.067,00 Rp14.439.920.557.021,10 8 2 % Sangat Tinggi 2021 Rp11.431.169.265.498,00 Rp13.948.388.273.436,10 8 2 % Sangat Tinggi 2022 Rp10.775.168.990.686,00 Rp13.713.584.703.595,90 7 9 % Sangat Tinggi

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024

## Alif’ia, Nabila Fitri
Berdasarkan  gambaran  dan  perkiraan  di  atas,  maka  dapat  pula  dikatakan  bahwa  proporsi ketergantungan moneter teritorial masyarakat lokal dan perkotaan di wilayah Aceh selama beberapa tahun terakhir masih berada pada kategori sangat tinggi, karena masih berada pada angka 75% hingga 100.  persen,  dan  hal  ini  terjadi  karena  besarnya  proporsi  pembayaran  pertama.  Sehingga  secara keseluruhan  tingkat  pendapatan  asli  daerah  tetap  menggerogoti  kemampuan  daerah  dalam membiayai  kegiatan  pembangunan  yang  dituangkan  dalam  APBD  terbatas  dan  masih  bergantung pada transfer pusat. Wajar saja, hal ini juga bisa terjadi karena pemerintah daerah bergantung pada transfer  dana  pusat.  Bagaimanapun,  batas  nilai  tukar  pemerintah pusat  masih  kurang  (Basyiruddin Nur, 2020).

## Rasio Efektivitas PAD
Tabel 4.5

## Perhitungan Rasio Efektifitas PAD
Tahun Realisasi PAD Target PAD Rasio Efektivitas PAD Keterangan 2018 Rp2.359.385.393.645,65 Rp2.324.662.431.200,00 101% Sangat Efektif 2019 Rp2.698.912.471.144,15 Rp2.589.284.044.683,00 104% Sangat Efektif 2020 Rp2.570.775.877.183,15 Rp2.184.607.197.048,00 118% Sangat Efektif 2021 Rp2.505.887.909.031,12 Rp2.401.682.455.965,00 104% Sangat Efektif 2022 Rp2.917.145.003.051,96 Rp2.572.750.100.699,00 113% Sangat Efektif
Tabel  4.8  di  atas  menyajikan perhitungan anggaran PAD  LRA  Kabupaten atau  Kota di Provinsi  Aceh  relative  stabil  dari  tahun  sebelumnya,  karena  dari  Rasio  Efektivitas  PAD  yang mencapai  skala  lebih  dari  100%,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2018-2022  pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh  berhasil  mengupayakan  agar  penerimaan  PAD  tercapai  dan mencapai  skala  sangat  efektif.  Penerimaan PAD  yang  mencapai  target  dan  efektif  dikarenakan Jumlah uang yang dikumpulkan oleh sektor pajak dan retribusi daerah lebih besar dari perkiraan serta dapat  selalu  mempertahankan  dan  memaksimalkan  keefektivitasan  PAD  Kabupaten/Kota  pada Provinsi Aceh.

## Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Kapasitas  masyarakat  untuk  memungut  retribusi  dan  pajak  atas  aset  lokal  agar  dapat membiayai  operasi  pemerintah,  pertumbuhan,  dan  kegiatan  amal  secara  mandiri  dikenal  sebagai otonomi  moneter  daerah,  atau  KKD.  Metrik  utama  yang  digunakan  untuk  menilai  otonomi  daerah adalah PAD, yang ditampilkan sesuai dengan kapasitas PAD. Berbeda pada penerimaan daerah ketika dari  pihak  lain,  seperti  besarnya  kebebasan  moneter  hasil  perhitungan  rasio  yang  telah  dilakukan menunjukkan  keadaan  keuangan  daerah.,  baik  melalui  pinjaman  maupun  dukungan  dari  tingkat nasional  pada  masyarakat  lokal/perkotaan  di  Wilayah  Aceh  menunjukkan  bahwa  pendapatan  lokal masih  belum  dapat  diandalkan  karena  kabupaten  belum  melakukan  efisiensi  sumber  pendapatan daerahnya,  demikian  pula  karena  basis  pengeluaran/permintaan  masih  rendah.  masing-  masing wilayah provinsi.

## Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA),12 (1), 2024

## Alif’ia, Nabila Fitri
Hal   ini   tentunya  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  ekonomi   karena,   kemampuan keuangan  provinsi  untuk  mendukung  pembangunan  yang  telah  direncanakan  dalam  APBD,  masih sedikit  bergantung  pada  pergerakan  dan  dana  pusat    tentunya  hal    ini  juga  dapat  terjadi  karena beberapa  pemerintah  daerah  yang  masih  bergantung  pada  transfer  dana  pusat,  namun  kapasitas transfer pemerintah pusat yang tidak mencukupi. Tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat  memberikan  dampak  pada  pertumbuhan ekonomi  karena  daerah  memiliki  lebih  banyak kontrol atas sumber daya dan kebijakan fiskalnya. Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta mendorong  investasi  dan  pengembangan  infrastruktur  yang  mendukung  pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi regional.

## KESIMPULAN
Mengingat  dampak  estimasi  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  dengan  menggunakan Strategi  Pemeriksaan  Pola,  Proporsi  Kewajiban  Unik  Pay  Provinsi,  Tingkat  Proporsi  Desentralisasi Moneter,  Proporsi  Otonomi  Moneter  Daerah,  Proporsi  Ketergantungan  dan  Proporsi  Kecukupan Bantalan, maka kebijakan moneter Pameran Rezim/Pemerintah Daerah di Daerah Aceh bisa dibilang masih buruk sejak pindah bayar aturan aktual penerimaan pendapatan tahun 2018-2022. Karena belum optimalnya sumber pendapatan daerah dan masih cukup menurunnya basis pajak atau retribusi pada suatu daerah, tentunya menunjukkan bahwa di Provinsi Aceh, pendapatan awal kabupaten dan kota masih tidak  menentu.  Hal  ini  tentu  saja  berdampak  pada  ekspansi  perekonomian  karena  Upaya pertumbuhan  APBD  yang  direncanakan  sebagian  besar  bergantung  pada  dana  transmisi  federal karena terbatasnya keuangan daerah. Tentu saja hal ini juga dapat terjadi karena negara-negara   lokal bergantung   pada   aliran   dana   dari   pemerintah   pusat,   namun kemampuan mereka tidak memiliki fokus pada pergerakan pemerintah.

## Daftar Pustaka
Arispen, a., & rahmi, d. (2020). Pengaruh dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi aceh tahun 2008-2020. Journal riset ilmu ekonomi, 76- 77.
Marini, y. (2017). Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap pendapatan asli daerah kota banda aceh tahun 2012-2015. Jurnal humaniora, 1 (2), 61-70, 62.
Royda,  &  riana,  d.  (2019).  Akuntansi  dan  manajemen  vol.14,  no.2,  2019.    Analisis  kemandirian  dan kemampuan keuangan daerah serta pengaruhya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan, 50-62.
Sari, d. L., sari, c. P., anwar, k., & usman, u. (2022). Pengaruh tingkat inflasi, nilai ekspor komoditas kelapa sawit dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi aceh. Jurnal aplikasi ilmu ekonomi, 1.
Alif’ia, Nabila Fitri
Suci, S. C., & Asmara, A. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 8-22. Sirestu, a.  P.  (2023).  Analisis  kemampuan  dan  kemandirian  keuangan  daerah  serta  pengaruhnya  terhadap pertumbuhan  ekonomi  (studi  kasus  pada  kabupaten  sumbawa  provinsi  nusa tenggara barat tahun anggaran 2011-2022). Ipdn, 11-13.