Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
p-ISSN:1693-8712|e-ISSN: 2502-7565 V ol. 19, No. 02, Desember 2019, 54 – 62
Fatwa DSN/MUI tentang Pengalihan Utang Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan take over atau pengalihan utang
Ruchhima 1 , Setiawan Bin Lahuri 2
1,2 Pasca Sarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor e-mail: ruchhima27@gmail.com1, binlahuri@unida.gontor.ac.id
ABSTRAK. DSN  sebagai  lembaga  yang  berwenang  mengeluarkan  fatwa  juga  telah mengeuarkan beberapa  fatwa transakasi muamalah dengan menggunakan hybrid contract, salah satunya yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan take over atau pengalihan utang. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitik beratkan pada data kepustakaaan atau data sekunder yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap fatwa-fatwa. Tidak semua alternatif  pada  fatwa  DSN-MUI  tentang  pengalihan  utang  digunakan  dalam  transaksi pengalihan  utang  yang  dilakukan  nasabah  dan  lembaga  keuangan  syariah.  Kurang mendalamnya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengakibatkan simpang siur pemikiran dan pendapat oleh para praktisi, sehingga munculnya akad baru yang mana tidak sesuai dengan syariah terjadi di lapangan. .
Kata kunci : fatwa, hybrid contract, pembiayaan.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Mengingat adanya peluang besar untuk mengembangkan perbankan syariah Indonesia maka perbankan syariah Indonesia harus mampu dan yakin dalam menjalankan berbagai strategi pengembangan. 1 Sehingga  dengan  adanya  peluang  dan  pengakuan  terhadap  LKS  maka banyak  masyarakat  yang  beraktifitas  dalam  ekonomi  Islam.  Perlunya  bersaing  dengan lembaga perekonomian yang lainnya maka LKS membutuhkan inovasi-inovasi produk yang tetap  memenuhi  prinsip  syariah  dalam  mengembangkan  produk-produk  LKS  tersebut. Untuk itu dibutuhkan keabsahan produk LKS tersebut melalui fatwa-fatwa DSN-MUI.
Hingga kebanyaka fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI muncul akibat desakan para praktisi LKS untuk memberikan legalitas terhadap produk lembaga keuangan syariah yang sedang  mereka  kembangkan  tanpa  melihat  secara  detail  akan  pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum syariat yang akan terjadi di lapangan. 2
1 Dhika Putri Awwallin,"Peluang, Tantangan, Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015", Jurnal Akuntansi Unesa, Vol.3, No. 2 (2015), Hal. 21
2 Marabona Munthe, “Metode Legislasi Hukum Islam Produk Lembaga Keuangan Syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Mejelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Indonesia”
Marabona menyatakan hampir semua fatwa memeliki landasan dasar syariah atau dalil yang  sama  sebagai  dasar di  tetapkannya  fatwa  tersebut,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI tersebut tidak mendetail dan kurang mendalam mengenai hukum yang telah ditetapkan. 3
DSN sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa juga telah mengeuarkan beberapa  fatwa transakasi muamalah dengan menggunakan hybrid contract, salah satunya yaitu Fatwa  DSN  MUI  Nomor  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang  pembiayaan take  over atau pengalihan  utang.  Menurut  fatwa  DSN-MUI  yang  dimaksud  pengalihan  hutang  adalah pemindahan  hutang  nasabah  dari  lembaga  keuangan  konvensional  ke  lembaga  keuangan syariah. 4

## Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah  fatwa  DSN/MUI  Nomor  31/DSN-MUI/VI/2002  tentang pembiayaan take over atau pengalihan utang?
2. Bagaimanakah pengalihan utang di perbankan syariah?

## LANDASAN TEORI
1. Fatwa DSN/MUI
Fatwa menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jawaban (keputusan, pendapat) yang  diberikan  oleh  mufti  tentang  suatu  masalah. 5 Fatwa  adalah  sebuah  istilah  mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan denagn hukum Ialma. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat, petuah, jawaba atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otritasnya, disampaikan oleh seornag mufti atau ulama, sebagia tangapan atau jawaban terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh  peminta  fatwa  ( mustafti )  yang  tidak  mempunyai keterikatan. 6
Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi kedalam peraturan  perundang-undangan. 7 DSN-MUI  sendiri  merupakan  lembaga  yang  mempunyai otoritas dalam pembuatan fatwa di bidang ekonomi syariah juga memiliki tugas, wewenang 8 dan satu-satunya landasan syariah dakl operasional perbankan syariah di Indonesia. 9
3 Marabona Munthe, "Metode Legislasi Hukum Islam Produk Lembaga Keuangan Syariah Oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) Di Indonesia", Al-Amwal Jurnal Ekonomi Islam, Vol.5, No.1 Juni (2016), Hal. 36
4 Juwita Anggraini Dan Siti Mardiah, "Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014- 2015", I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016, Hal.102
5 Kamus Besar Bahasa Indonesia
6 Andi Fariana, " Urgensi Fatwa Mui Dalam Pembanguna Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia", Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol. 12, No. 1 (2017), Hal. 100
7 Andi Fariana, " Urgensi Fatwa Mui Dalam Pembanguna Sistem Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia", Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol. 12, No. 1 (2017), Hal. 90
8 Khotibul  Umam,  “  Legislasi  Fiqih  Ekonomi  Perbankan:  Sinkronosasi  Peran  Dewan  Syariah Nasional Dan Komite Perbankan Syariah”Mimbar Hukum Jurnal Universitas Gajah Mada, Vol. 24, No. 2 (2012), Hal. 361
9 Akhmad  Faozan,"Pola  Dan  Urgensi  Positivitas  Fatwa-Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majlis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia", Al-Manahij, Vol. 10, No. 2 Desember 2016, Hal.319
Sehingga  positivisasi  fatwa-fatwa  DSN-MUI  tentang  perbankan  syariah  sangatlah urgen  bagi  perkembangan  perbankan  syariah  agar  operasionalnya  di  Indonesia  memiliki landasan hukum yang kuat. 10

## 2. Pengalihan Utang
Menurut  fatwa  DSN-MUI  yang  dimaksud  pengalihan  hutang  adalah  pemindahan hutang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah. Jadi yang dimaksud  pembiayaan  Take  Over  adalah  pembiayaan  yang  timbul  sebagai  akibat  dari pengalihan transaksi nonsyariah yang telah berjalan di lembaga keuangan konvensional ke lembaga  keuangan  syariah.  Peralihan  ini  dapat  juga  disebut  sebagai  hiwalah,  yaitu  hiwalah muthlaqah,  karena  muhal  alaih  tidak  memiliki  hutang  kepada  muhil  (nasabah),  karena  itu pengalihan  itu  tidak  terkait  dengan  hutang  bank  kepada  muhil  (nasabah),  karena  memang hutang itu tidak pernah ada. 11
Take  over  adalah  salah  satu  bentuk  pelayanan  bank  syariah  dalam  membantu masyarakat  mengalihkan  transaksi  non  syariah  yang  telah  berjalan  menjadi  transaksi  yang sesuai dengan syariah berdasarkan permintaan nasabah. 12
Adapun ketentuan umun pengalihan utang menurut fatwa DSN-MUI sebgai berikut:
a. Pengalihan  hutang  adalah  pemindahan  hutang  nasabah  dari  bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah;
b. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati.
c. Nasabah  adalah  (calon)  nasabah  LKS  yang  mempunyai  kredit  (hutang)  kepada Lembaga  Keuangan  Konvensional  (LKK)  untuk  pembelian  asset,  yang  ingin mengalihkan hutangnya ke LKS.
d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya.
Ketentuan  akad  dalam  pengalihan  utang  dalam  fatwa  DSN-MUI  memiliki  empat alternatif yaitu sebagai berikut: 13
a. Alternatif I
1) LKS  memberikan  qardh  kepada  nasabah.  Dengan  qardh  tersebut  nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2) Nasabah  menjual  aset  dimaksud  angka  1  kepada  LKS,  dan  dengan  hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3) LKS  menjual  secara  murabahah  aset  yang  telah  menjadi  miliknya  tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
10 Akhmad Faozan,"Pola Dan Urgensi Positivitas Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia", Al-Manahij, Vol. 10, No. 2 Desember 2016, Hal.319
11 Juwita Anggraini Dan Siti Mardiah, "Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014- 2015", I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli 2016, Hal.102
12 Destri  Budi  Nugraheni,  “Analisis  Yuridis  Multi  Akad  Dalam  Pembiayaan  Pengalihan  Hutang Pada Pt Bank Bri Syariah”, Mimbar Hukum Vol.27, No.2, Juli 2015, Hlm. 242 (241-255).
13 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 31/Dsn-Mui/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang
4) Fatwa  DSN  nomor:  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang  al-Qardh  dan  Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Hutang sebagaimana dimaksud alternatif I ini.
b. Aternatif II
1) LKS  membeli  sebagian  aset  nasabah,  dengan  seizin  LKK;  sehingga  dengan demikian,  terjadilah  syirkah  al-milk  antara  LKS  dan  nasabah  terhadap  asset tersebut.
2) Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan hutang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK.
3) LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan.
4) Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam  pelaksanaan  Pembiayaan  Pengalihan  Hutang  sebagaimana  dimaksud dalam alternatif II ini.
c. Alternatif III
1) Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh ( ﻚﻠﻤﻟﺍ ﻡﺎﺘﻟﺍ ) atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN- MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002.
2) Apabila  diperlukan,  LKS  dapat  membantu  menalangi  kewajiban  nasabah dengan  menggunakan  prinsip  al-Qardh  sesuai  Fatwa  DSN-MUI  nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3) Akad  Ijarah  sebagaimana  dimaksudkan  angka  1  tidak  boleh  dipersyaratkan dengan  (harus  terpisah  dari)  pemberian  talangan  sebagaimana  dimaksudkan angka 2.
4) Besar  imbalan  jasa  Ijarah  sebagaimana  dimaksudkan  angka  1  tidak  boleh didasarkan  pada  jumlah  talangan  yang  diberikan  LKS  kepada  nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2
d. Alternatif IV
1) LKS  memberikan  qardh  kepada  nasabah.  Dengan  qardh  tersebut  nasabah melunasi kredit (hutang)-nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh.
2) Nasabah  menjual  aset  dimaksud  angka  1  kepada  LKS,  dan  dengan  hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS.
3) LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
4) Fatwa  DSN  nomor:  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang  al-Qardh  dan  Fatwa DSN nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik  berlaku  pula  dalam  pelaksanaan  Pembiayaan  Pengalihan  Hutang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini.

## 3. Hybrid Contract
Akad-akad  bentukan  baru  pada  umumnya  merupakan  hasil  sintesa  akad-akad yang  sudah  ada  sebelumnya  yang  kemudian  diramu  sedemikian  rupa  hingga  menjadi akad  yang  terpadu.  Akad-akad  semacam  ini  belakangan  dikenal  dengan  istilah  hybrid
contract  atau  multiakad  (al-‘uqūd  al-murakkabah). 14 menurut  Agustianto  dalam Nugraheni, ada beberapa jenis multi akad, yaitu:
a. Akad-akad  yang  bercampur  dan  memunculkan  nama  baru  seperti  musyarakah mutanaqishah.
b. Hybrid contract yang mukhtalitah dengan nama kad beru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli.
c. Hybrid  contract  yang  akad-akadnya  tidak  bercampur  dan  tidak  melahirkan  nama akad baru, tetapi nama akad dasarnya ada dan eksis serta dipraktekkan dalam suatu transaksi seperti akad kafalah wal ujrah.
Hybrid contract yang mutanaqidhah (akad-akadnya berlawanan). bentuk ini dilarang dalam syariah seperti akad jual beli dan pinjam.

## METODOLOGI
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menitik  beratkan  pada  data  kepustakaaan  atau  data  sekunder  yaitu  suatu  penelitian  yang secara deduktif dimulai analisa terhadap fatwa-fatwa yang mengatur terhadap permasalahan diatas.  Penelitian  hukum  secara  yuridis  maksudnya  penelitian  yang  mengacu  pada  studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Metode penelitian yuridis  normatif  dilakukan  dengan  pendekatan  deskriptif  analitis.  Selanjutnya  data  yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif kemudian dilakukan penafsiran.

## PEMBAHASAN

## Analisis Pengalihan Utang Fatwa DSN MUI Nomor 31/DSN-MUI/VI/2002
Sesuai  dengan  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  bank  syariah  dapat  mengambil  alih  hutang nasabah di bank konvensioanal sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Utang. 15
Pada alternatif I Pembiayaan dengan akad qardh dan murabahah dikategorikan sama seperti bai’ inah. 16 karena yang diininkan dalam akad ini adalah uang atau pinjaman dan bukan barang. Jual beli dapat dikatakan sebagai rekayasa untuk mendapatkan pinjaman uang dengan bayaran tambahan. Menurut ulama (ibn Abbas dan Anas bin Malik) hal ini diharamkan bila disepakati sejak awal namun bila terjadi secara kebetulan maka akad tersebut sah.
Pada alternatif 2, merupakan akad syirkah al-milk wa Al-Murabahah yaitu  kerja sama antara bank dan nasabah yang mana kredit nasabah di LKK di beli oleh LKS kemudian dijual kepada nasabah dan nasabah dapat membayar dengan mencicilnya.
Alternatif  3,  menggunakan  akad  qardh-ijarah  jika  tidak  berhati-hati  menggunakan akad ini akan mendekati riba maka dari itu kedua akad ini harus terpisah. Alternatif ini dapat mendekati riba jika tidak berhati-hati karena adanya imbalan jasa untuk jasa ijarah oleh karena
14 Ali Murtadho, "Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract", Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013, Hal. 125
15 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 31/Dsn-Mui/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang, Dalam Ketentuan Umum (A.) Fatwa Tentang Pengalihan Utang
16 Juwita Anggraini,”Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014- 2015”, I-Finance Vol.2.No.1. Juli 2016, Hal 102
itu  besaran  untuk  jasa  ijarah  tidak  boleh  didasarkan  pada  besarnya  qordh  yang  diterima nasabah.
Alternatif 4,  menggunakan akad ijarah muntahia bit tamlik (IMBT) yaitu akad ijarah yang berakhir dengan kepemilikan asset. Cara ini dinilai lebih aman yang mana pemindahan kepemilikan assetnya dalam akad IMBT dilakukan melalui hibah atau hadiah serta dilakukan dengan cara membeli dengan harga yang sesuai denagn sisa cicilan sewa di akhir masa sewa.
Pemindahan melalui hibah jika kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif  besar  sehinnga  akumulasi  sewa  di  akhir  periode  sudah  mencukupi  untuk  menutup harga beli barang dan laba yang diharapkan bank.Pemindahan kepemilikan dengan menjual di akhir masa sewa biasanya digunakan bila kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil, sehingga akumulasi nilai sewa belum mencukupi harga beli barang tersebut dan keuntungan yang di inginkan bank.
Akan tetapi pada pelaksanaannya pihak perbankan belum sepenuhnya menerapkan keempat  konsepp  tersebut.  Hal  ini  tidak  sesuai  dengan  fungsi  fatwa  itu  sendiri  sebagai pedoman pelaksanaan transaksi- transaksi di perbankan syariah.
Fatwa yang tidak mendalam mengenai hukun dan tata cara pelaksanaan pengalihan utang  mengakibatkan  banyak  perdebatan  seperti  penggunaan  akad  syirkah  al-milk  wa  Al- Murabahah untuk pembiayaan hunian. Pihak yang menolak atau melarang penggunaan akad ini berpendapat bahwasaya akad tersebut merupakan hybrid contract sedangkan bagi pihak yang membolehkan karena dalam akad tersebut bukan termasuk akad gharar dan perjanjian dan syarat yang disepakati jelas.Adanya fatwa seharusnya menghilangkan perselisihan yang terjadi di masyarakat namun dengan kurang mendalamnya fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI berakibat pada perbedaan pendapat.
Mudahnya Fatwa dikeluarkan juga mengakibatkan LKS mengggunakan fatwa akad- akad  tersebut  untuk  kepentingan  masing-masing  dengan  menggabungkan  akad  akad  yang berdiri sendiri menjadi satu akad baru seperti akad hawalah wal al-murabahah yang menjadi akad  baru  sebagai  perpaduan  dari  akad  hawalah  dan  murabahah.  Akad  hawalah  wa  al- murabahah bukan merupakan jenis multi akad dalam fatwa DSN tentang pengalihan utang

## Implementasi Pengalihan Utang di Perbankan Syariah
Juwita menjabarkan bahwa pembiayaan take over merupakan bentuk jasa pelayanan keuangan  Bank  Syariah  dalam  membantu  masyarakat  untuk  mengalihkan  transaksi  non Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan Syariah dengan permintaan nasabah  Peralihan pembiayaan dari Bank Konvensional pada umumnya disebabkan karena nasabah  ingin  menghindari  fluktuatif  bunga  yang  tidak  menentukan  atau  nasabah  ingin menjual rumahnya. Pada BTN Syariah peralihan pembiayaan take over menggunakan akad Hiwalah  dan  Murabahah.  Penyelesaikan  hutang  nasabah  di  Bank  Konvensional menggunakan akad Hiwalah dengan meminjamkan dana dan selanjutnya antara BTN Syariah dan nasabah menggunakan akad Murabahah. 17
Pada akad Hiwalah dinyatakan peralihan hutang debitur dari bank sebelumnya yang membiayai  proyek  debitur  kepada  BTN  Syariah.  BTN  Syariah  selanjutnya  mengambil pembiayaan  debitur  dengan  melunasi  sisa  kewajiban  debitur  yang  belum  dibayar.  Bank
17 Juwita Anggraini,”Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014- 2015”, I-Finance Vol.2.No.1. Juli 2016, Hal 104
mengambil biaya atau ujrah atas pinjaman yang diberikan. Kemudian Bank menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. 18
Muhammad menjelaskan Pelaksanaan take over pembiayaan yang dilakukan di PT. Bank  Syariah  Mandiri  Cabang  Medan  diawali  dengan  pengajuan  permohonan  take  over pembiayaan oleh nasabah. Setelah disetujui, Bank menganalisa kemudian mengeluarkan Surat Penegasan Persetujuan take over pembiayaan, kemudian dilanjutkan dengan pengikatan Al- qardh yaitu akad pembiayaan antara PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan dan nasabah untuk  mengambil  alih  pembiayaan  dari  bank  lain  ke  PT.  Bank  Syariah  Mandiri  Cabang Medan,  dan  diikuti  penandatanganan  akad  Al-murabahah.  Hal  ini  sesuai  dengan  Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. 19
Faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  take  over  pembiayaan  di  PT.  Bank SyariahMandiri Cabang Medan, adalah: pertama, faktor internal, yaitu kebijakan manajemen tentang pembiayaan melalui beberapa hal seperti: kemudahan persyaratan, tidak ada pinalti, cicilan yang murah dan tetap setiap bulannya, dan promo banking. Kedua, faktor eksternal, yaitu:  pertimbangan  keuntungan  dan  manfaat,  dimana  pada  BSM  pembiayaan  dilakukan dengan sistem bagi hasil (margin), keinginan nasabah untuk mengamalkan syariah Islam, suku bunga di bank sebelumnya sudah mengalami peningkatan, dan adanya suatu dan lain hal yang membuat debitur kecewa. 20
Akad pembiayaan pengalihan hutang KPR pada BNI Syariah menggunakan alternatif kedua dari fatwa pengalihan hutang nomor 31/DSN-MUI/VI/2002 yang telah ditetapkan oleh  DSN-MUI.  Yakni  pengalihan  hutang  tanpa  akad  qard  dengan  cara  BNI  Syariah membayar langsung sisa hutang KPR dan bunga nasabah kepada bank konvensional. Setelah itu  terjadilah  syirkah  al-milk  antara  bank  syariah  dan  nasabah  atas  aset  tersebut.  Untuk kepemilikan secara penuh ditangan nasabah, maka BNI Syariah menjual secara murabahah sebagian  aset  yang  menjadi  miliknya  tersebut  kepada  bank  nasabah  dengan  pembayaran secara  cicilan.  Keputusan  BNI  Syariah  untuk  memilih  alternatif  ini  sudah  sangat  bagus. Karena diantara alternatif yang lain, alternatif kedua ini lebih sesuai dengan prinsip Islam. Namun, sayangnya skema pengalihan hutang ini sementara diberhentikan karena ada kendala dalam  hal  angsuran  nasabah  dengan  akad  murabahah.  Ada  beberapa  nasabah  yang menunggak  setelah  mengangsur  beberapa  bulan  kepada  BNI  Syariah.  nasabah  mengeluh jangka  waktu  untuk  pembiayaan  KPR  yang  dinilai  nasabah  kurang  cukup  panjang  dan memberatkan nasabah 21
Hasil  penelitian  yang  diperoleh  menujukkan  larangan  multi  akad  atau  hybrid contracts yang berkembang selama ini ditafsirkan secara sempit dan salah. Larangan tersebut berakibat pada terhambatnya pengembangan inovasi produk perbankan syariah di Indonesia. Termasuk di dalamnya proses take over pembiayaan hunian syariah yang mengandung multi akad. Proses take over yang dilakukan oleh bank syariah ke bank konvensional dengan sistem syirkah al-milk, lalu memberikan produk pembiayaan hunian syariah kepada nasabah dengan
18 Juwita Anggraini,”Analisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di Tahun 2014- 2015”, I-Finance Vol.2.No.1. Juli 2016, Hal 104
19 Muhammad Rizaldy, "Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan", Premise Law Jurnal, Vol. 12 (2015), Hal.14
20 Muhammad Rizaldy, "Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan", Premise Law Jurnal, Vol. 12 (2015), Hal.14
21 Emilda," Mekanisme Pembiayaan Pengalihan Hutang Kpr Pada Pt. Bank Bni Syariah Cabang Banjarmasin", Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam.Skripsi Uin Antasari Banjarmasin, (2016)
akad ba’i murabahah tidak dapat dimasukkan ke dalam hybrid contracts yang dilarang dalam perspektif Hukum Islam. 22
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa alternatif yang banyak digunakan dalam transaksi  pengalihan  hutangdengan  menggunakan  alternatif  kedua.  Penggunaan  alternatif kedua  dapat  memudahkan  para  nasabah  untuk  mencicil  kewajibannya  pada  perbankan syariah.

## PENUTUP
Kesimpulan
Tidak  semua  alternatif  pada  fatwa  DSN-MUI  tentang  pengalihan  utang  digunakan  dalam transaksi pengalihan utang yang dilakukan nasabah dan lembaga keuangan syariah. Kurang mendalamnya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI mengakibatkan simpang siur pemikiran dan pendapat oleh para praktisi, sehingga munculnya akad baru yang mana tidak sesuai dengan syariah terjadi di lapangan.
Saran
Agar penetapan fatwa lebih diperinci dan diperdalam sehingga tidak terjadi salah penafsiran oleh para praktisi maupun masyarakt pada umumnya. Untuk para praktisi agar tidak dengan mudanya menggabungkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi akad baru untuk memperlancar produk nya ingin  dikembangkan.

## REFERENSI
Awwallin, Dhika Putri  . "Peluang, Tantangan, Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) 2015" , Jurnal Akuntansi Unesa,
Vol.3, No. 2. 2015.
Munthe,  Marabona," Metode Legislasi Hukum Islam Produk Lembaga Keuangan Syariah Oleh Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (Dsn-Mui)  Di  Indonesia" ,  Al-Amwal  Jurnal Ekonomi Islam, Vol.5, No.1 Juni. 2016.
Anggraini, Juwita  Dan Siti Mardiah, A nalisis Kinerja Pembiayaan Take Over Pada Btn Syariah Di
Tahun 2014- 2015 ", I-Finance Vol. 2. No. 1. Juli. 2016
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Fariana,  Andi." Urgensi  Fatwa  Mui  Dalam  Pembanguna  Sistem  Hukum  Ekonomi  Islam  Di Indonesia ", Al-Ihkam Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial, Vol. 12, No. 1. 2017
Umam,Khotibul.  “ Legislasi  Fiqih  Ekonomi  Perbankan:  Sinkronosasi  Peran  Dewan  Syariah Nasional Dan Komite Perbankan Syariah ” Mimbar Hukum Jurnal Universitas Gajah Mada,
Vol. 24, No. 2. 2012.
22 Distie Saraswati & Syamsul Hidayat, "Implementasi Hybrid Contract Pada Take Overpembiayaan Hunian Syariah  Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam  Perspektif Hukum Islam", Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017, Hal. 80
Faozan,Akhmad. "Pola Dan Urgensi Positivitas Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia Tentang Perbankan Syariah Di Indonesia" , Al-Manahij, Vol. 10, No. 2 Desember.
2016.
Nugraheni,Destri Budi. “Analisis Yuridis Multi Akad Dalam Pembiayaan Pengalihan Hutang Pada
Pt Bank Bri Syariah” , Mimbar Hukum Vol.27, No.2, Juli  Hlm.(241-255). 2015.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 31/Dsn-Mui/Vi/2002 Tentang Pengalihan Utang.
Murtadho,  Ali. "Model  Aplikasi  Fikih  Muamalah  Pada  Formulasi  Hybrid  Contract" ,  Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Volume 23, Nomor 2, Oktober. 2013.
Rizaldy,Muhammad. " Pelaksanaan Take Over Pembiayaan Di Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan" , Premise Law Jurnal, Vol. 12. 2015.
Emilda. Mekanisme  Pembiayaan  Pengalihan  Hutang  Kpr  Pada  Pt.  Bank  Bni  Syariah  Cabang Banjarmasin" ,  Skripsi,  Syariah  Dan  Ekonomi  Islam.Skripsi  Uin  Antasari  Banjarmasin,
2016.
Saraswati, Distie & Syamsul Hidayat, Implementasi Hybrid Contract Pada Take Overpembiayaan Hunian Syariah  Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah Dalam  Perspektif Hukum Islam ",
Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni. 2017.