Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat Terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat Dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Wanaraja Polres Garut
Tommy Widodo Arief Program Pascasarjana Universitas Garut

## Abstrak
Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  adanya  fenomena  pencapaian  program kamtibmas  di  wilayah  hukum  Polsek  Wanaraja  Polres  Garut  yang  belum efektif,  hal  ini  diduga  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  karena belum  optimalnya  implementasi  kebijakan  polisi  masyarakat  dan  masih lemahnya  koordinasi Polisi Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah  metode  deskriptif  analisis  dengan  teknik  survei.  Populasi  dalam penelitian  ini  anggota  polisi  Sektor  Wanaraja,  perangkat  desa  di  wilayah Kecamatan  Wanaraja  dan  Kasie  Trantib  Kecamatan  Wanaraja.    Jumlah populasi  keseluruhan  adalah    47  orang.  Pengambilan  sampel  menggunakan teknik  sensus.  Teknik  analisis  data  untuk  menjawab  hipotesis  penelitian menggunakan  metode  analisis  statistik  dengan  model  analisis  jalur (path analysis). Pengujian  terhadap  hipotesis  menunjukkan  bahwa  implementasi kebijakan  polisi  masyarakat  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan terhadap  koordinasi  polisi  masyarakat  dalam  mewujudkan  efektivitas pencapaian  program  kamtibmas  sebesar  71,08  %.  Dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  meningkatkan  efektivitas  pencapaian  program kamtibmas  dapat  dilakukan  melalui  implementasi  kebijakan  dan  koordinasi polisi masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, koordinasi, efektivitas

## 1. Pendahuluan
Kedudukan  dan  peranan  Polisi  Masyarakat  (Polmas)  dalam  mewujudkan  keamanan  dan ketertiban masyarakat sangatlah strategis. Peranan Polmas disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa fungsi kepolisian adalah salah  satu  fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang  pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat .
Namun  dalam  kenyataannya  peran  Polmas  terkait  hal  tersebut  hingga  saat  ini  belum  sesuai harapan,  sebab  tingkat  gangguan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  berbagai  daerah  di Indonesia masih cukup tinggi, seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 1 Data  Kejahatan  Terhadap  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  Tahun 2015-2017 Tahun Tingkat nasional Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Provinsi Jawa Timur 2015 4.227 462 172 97 94 2016 4.297 407 275 91 55 2017 4.084 398 293 76 133
Sumber: Buku Publikasi Statistik Kriminal-Badan Pusat Statistik (2018)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yang merujuk pada sumber data Mabes Polri, pada tahun 2017  terjadi  4.084  kasus  kejahatan  terhadap  ketertiban  masyarakat  yang  terjadi  di  seluruh Indonesia.  Sementara  pada  skala  provinsi  khususnya  provinsi  Jawa  Barat,  terjadi  398  kasus kejahatan  terhadap  ketertiban  masyarakat.  Data  ini  memang  mengalami  penurunan  apabila dibandingkan  dengan  data  tahun  2016  dan  2015,  akan  tetapi  kejahatan  terhadap  ketertiban masyarakat di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi jika dibandingkan provinsi lainnya pada tahun yang sama.
Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa  sejumlah  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat  memiliki permasalahan  kejahatan/gangguan  kamtibmas  yang  cukup  serius  dengan  modus  yang  semakin beragam.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  jumlah  kasus  gangguan  kamtibmas  yang  terjadi  selama beberapa tahun terakhir, misalnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wanaraja Polres Garut. Pada tahun 2015 terjadi 129 Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JPTP) sebanyak 48 kasus. Pada tahun 2016 terjadi 113 JTP dan 40 JPTP, sementara tahun 2017 terjadi 38 kasus JTP dan 8 JPTP.
Data-data  di  atas  menunjukkan  bahwa  sepanjang  2015-2017  gangguan  kamtibmas  di  tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional memang mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah kasus yang  masih  cukup  tinggi  mengindikasikan  masih  adanya  permasalahan.  Selain  itu,  masih rendahnya jumlah penyelesaian tindak pidana juga menggambarkan belum efektifnya pencapaian program kamtibmas, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas tersebut (Dewi, 2018).
Penanganan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja Polres Garut tidak terlepas salah  satunya  dari  kemampuan  anggota  Polmas  Polsek  Wanaraja  Polres  Garut  dalam melaksanakan usaha-usaha preventif maupun penanggulangan langsung gangguan keamanan dan ketertiban di lapangan.  Kaitan dengan ini, maka Implementasi Kebijakan Polmas menjadi sangat penting,  sebab  Kebijakan  Polmas  merupakan  dasar  atau  pedoman  bagi  anggota  Polmas  dalam melaksanakan  fungsi  serta  perannya  dalam  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (Rifai, 2019). Tanpa pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap  kebijakan ini, maka setiap anggota Polmas mustahil dapat melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif (Dunn, 2011).
Namun  bila  melihat  sejauh  mana  kebijakan  Polmas  ini  diimplementasikan  di  wilayah  hukum Polsek Wanaraja Polres Garut, hasil pengamatan menunjukkan berbagai realitas sebagai berikut: Pertama ,  kurangnya  sosialisasi  kebijakan.  Hal  ini  terlihat  dari  tingkat  pemahaman  anggota terhadap Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pemolisian Masyarakat. Hasil penjajakan awal menunjukkan hampir 40 persen anggota kurang memahami Perka tersebut.
Kedua ,  kurangnya  sumber  daya  kebijakan.  Sumber  daya  kebijakan  meliputi  baik  sumber  daya manusia,  sarana  dan  prasarana  maupun  anggaran  (Samsuni,  2017).  Hasil  penjajakan  awal menunjukkan perbandingan yang kurang ideal antara jumlah petugas dengan wilayah kerja yang menjadi sasaran. Jumlah anggota Polsek Wanaraja Polres Garut seluruhnya 38 orang, sedangkan luas  wilayah  hukumnya  meliputi  24  desa.  Dengan  demikian  kondisi  ini  menjadi  kendala  yang sangat besar bagi setiap anggota untuk dapat melaksanakan program dengan efektif.  Di samping itu ketersediaan sarana yang masih jauh dari memadai juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program kamtibmas (Hasibuan, 2014). Sarana yang ada di Polsek Wanaraja Polres Garut  terdiri  dari  1  Unit  mobil  dan  2  unit  motor.  Sarana  yang  ada  tersebut  jumlahnya  kurang memadai terutama untuk kegiatan deteksi dini serta penanggulangan langsung terhadap kejadian yang dilaporkan langsung oleh masyarakat.
Ketiga , keterbatasan anggaran menyebabkan ruang gerak serta mobilitas anggota sangat terbatas sehingga  menghambat  terlaksananya  kebijakan  sebagaimana  yang  telah  diprogramkan sebelumnya (Sunggono, 2011).
Selain  pengaruh  faktor  implementasi  kebijakan,  belum  terwujudnya  efektivitas  pencapaian program kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja juga disinyalir karena belum optimalnya koordinasi  Polmas.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  pendahuluan  ditemukan  berbagai  fenomena yang menggambarkan kurangnya koordinasi Polmas untuk mewujudkan  kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wanaraja sebagai berikut:
Pertama , kerja sama antara masyarakat dengan Polmas belum terjalin dengan baik, hal ini terlihat dari  masih  adanya  gangguan  kamtibmas  di  wilayah  hukum  Polsek  Wanaraja  yang  tidak  bisa terdeteksi  secara  dini.  Hal  ini  antara  lain  disebabkan  masih  adanya  anggapan  bahwa  tugas pengamanan adalah semata-mata hanya merupakan tugas polisi bukan tugas masyarakat.
Kedua, koordinasi antara ketiga penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi khusus (unsur pemerintahan  sipil/kasie  trantib  di  Kecamatan),  kejaksaan  dan  pengamanan  swakarsa  di lingkungan pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik ditandai oleh kurangnya kerja sama  baik  dalam  sosialisasi,  proses  penyidikan,  proses  penanganan  kasus  lain  maupun  tindak lanjut penanganan kasus gangguan kamtibmas (Sanjaya et al, 2019).
Ketiga , pembagian kerja sebagai dasar pelaksanaan koordinasi belum dapat dipahami dengan baik oleh  masing-masing  unsur  pendukung  kegiatan  Polmas,  yaitu  perangkat  desa,  pengamanan swakarsa, kasie trantib Kecamatan dan PPNS.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merangkum fenomena permasalahan sebagai berikut: Implementasi  kebijakan  Polmas  terkendala  kurangnya  sosialisasi,  kurangnya  sumber  daya kebijakan serta adanya keterbatasan anggaran. Koordinasi belum optimal, terlihat dari kerja sama Polmas dengan masyarakat yang belum berjalan dengan baik, kurangnya kerja sama antar aparat penegak hukum, serta pembagian kerja belum dipahami sepenuhnya oleh masing-masing pihak. Efektivitas  pencapaian  program  kamtibmas  masih  perlu  ditingkatkan,  mengingat  masih banyaknya temuan kasus gangguan kamtibmas.

## 2. Metodologi
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan teknik survey. Populasi penelitian ini adalah individu yang memiliki karakteristik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu anggota polisi sektor Wanaraja. Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Wanaraja,  dan  Kasie  Trantib  Kecamatan  Wanaraja.    Jumlah  populasi  keseluruhan  adalah  47 orang.  Mengingat  jumlah  populasi  yang  terbatas  maka  teknik  pengambilan  sampel  penelitian menggunakan teknik sensus , yakni teknik pengambilan sampel dimana seluruh populasi dijadikan responden penelitian.
Adapun operasionalisasi dari masing-masing variabel tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2 Operasionalisasi Variabel
VARIABEL DIMENSI Implementasi Kebijakan  Polisi Masyarakat (Edward III, dalam (Iskandar, 2016) a. Komunikasi b. Sumberdaya c. Disposisi/Sikap d. Struktur birokrasi Koordinasi polisi Masyarakat (Handoko, 2013) a. Hierarki manajerial b. Aturan dan prosedur c. Rencana dan  Penetapan Tujuan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas (Iskandar, 2015) a. Pencapaian tujuan b. Pencapaian Sasaran

## 3. Hasil dan Pembahasan

## Tabel 3. Deskripsi Variabel X, Y dan Z
Variabel Rata- Rata Kriteria Prosentase tertinggi Prosentase terendah Implementasi Kebijakan  Polmas (Suryani, 2015) 71.19%  Baik Tupoksi masing- masing pelaksana ditetapkan dengan jelas”, sebesar 77,45 % (Baik) Fasilitas  penunjang  yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan polmas tersedia cukup” , sebesar  62,98  %  (cukup baik) Koordinasi (Sugandha, 2011) 73,19 % Baik Koordinasi dilaksanakan melalui  penyusunan hierarki  manajerial dalam rangka akuntabilitas  secara terperinci”  sebesar 78,72 % (Baik) “Koordinasi dilaksanakan melalui  penyusunan  hierarki manajerial  dalam  rangka membagikan wewenang formal  dalam  bentuk  posisi dan jabatan” dan “Koordinasi dilaksanakan melalui  penyusunan  hierarki manajerial  dalam  rangka akuntabilitas secara terbuka”
Vol. 13; No. 02; 2019; 46-53
Variabel Rata- Rata Kriteria Prosentase tertinggi Prosentase terendah yang masing-masing sebesar 65,96 % (cukup) Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas(Steers & M., 2010) 70,89%  Baik “Tingkat pencapaian intensitas kunjungan anggota kepada masyarakat” “Tingkat pencapaian kemampuan    masyarakat dalam menangani kamtibmas” 62,13 % (cukup)

## Hasil Pengujian Statistika
Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh implementasi kebijakan Polmas terhadap koordinasi Polmas dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program Kamtibmas. Selanjutnya untuk  mempermudah  analisis,  dilakukan  pemodelan  terhadap  fokus  penelitian  dalam  bentuk paradigma penelitian berikut:
Pyε 1 Pzε 2
Pyx Pzy

## Pzx
Gambar 1. Paradigma Penelitian
Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika sebagaimana tersaji pada Tabel berikut:

## Tabel 4. Hasil Pengujian Statistika
Variabel Koefisien Jalur Fhitung Ftabel Koefisien Determinan Makna Hubungan X                Y Z 0,8431. 26,61 1,64 0,7108 Signifikan Variabel Koefisien Jalur Thitung Ttabel Koefisien Determinan Makna Hubungan X           Y 0,6850 6,3080 2,01 0,4693 Signifikan X           Z 0,5369. 4,7696 2,01 0,4277 Signifikan Y           Z 0,3791 3,0741 2,01 0,2832 Signifikan

## Pengujian Hipotesis Utama
Berdasarkan  hasil  pengujian,  Implementasi  Kebijakan  Polisi  Masyarakat  (X)  berpengaruh terhadap Koordinasi Polisi Masyarakat (Y) dalam meningkatkan Efektivitas Pencapaian Program
X Y Z ε 1 ε 2
Kamtibmas (Z ) sebesar 71,08 %.  Dari hasil pengujian di atas maka dapat dikemukakan hubungan diantara ketiga variabel tersebut, bahwa semakin baik Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat maka  pelaksanaan  Koordinasi  Polisi  Masyarakat  semakin  baik  pula  dan  akan  meningkatkan efektivitas  pencapaian  program  Kamtibmas  dalam  mencegah  gangguan  kamtibmas  di  wilayah hukum Polsek Wanaraja.

## Pengujian Sub Hipotesis
Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Polisi  Masyarakat  Terhadap  Koordinasi  Polisi Masyarakat (Pengaruh X terhadap Y)
Berdasarkan  pengujian,  Implementasi  Kebijakan  Polisi  Masyarakat  berpengaruh  terhadap Koordinasi  Polisi  Masyarakat  sebesar  46,93  %.  Hasil  tersebut  menggambarkan  bahwa Implementasi  Kebijakan  Polisi  Masyarakat  bila  dilaksanakan  secara  optimal  akan  dapat meningkatkan  Koordinasi  Polisi  Masyarakat.  Artinya  semakin  baik  Implementasi  Kebijakan Polisi Masyarakat maka semakin baik pula Koordinasi Polisi Masyarakat.

## Pengaruh  Implementasi  Kebijakan  Polisi  Masyarakat  Terhadap  Efektivitas  Pencapaian Program Kamtibmas (Pengaruh X Terhadap Z)
Berdasarkan  pengujian,  Implementasi  Kebijakan  Polisi  Masyarakat  (X)  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  variabel  Efektivitas  pencapaian  program  Kamtibmas  (Z)  sebesar  42,77  %. Jumlah  pengaruh  langsung  dan  tidak  langsung  variabel  Implementasi  Kebijakan  Polisi Masyarakat  terhadap  efektivitas  pencapaian  program  Kamtibmas  relatif  besar,  hal  ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat relatif cukup berkontribusi pada terjadinya peningkatan Efektivitas Pencapaian Program Kamtibmas dalam mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah Hukum Polsek Wanaraja.

## Pengaruh  Koordinasi  Polisi  Masyarakat  terhadap  Efektivitas  Pencapaian  Program Kamtibmas (Pengaruh Y terhadap Z)
Berdasarkan  pengujian,  koordinasi  Polisi  Masyarakat  (Y)  berpengaruh  terhadap  Efektivitas pencapaian program Kamtibmas (Z) sebesar 28,32. Dengan demikian maka dapat dikemukakan bahwa  semakin  baik  pelaksanaan  Koordinasi  Polisi  Masyarakat  maka  efektivitas  pencapaian program Kamtibmas semakin meningkat.

## 4. Kesimpulan
Masing-masing  deskripsi  variabel  menunjukkan  kriteria  baik . Hasil  pengujian  hipotesis  utama menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Polisi Masyarakat berpengaruh secara positif dan signifikan  terhadap  Koordinasi  Polisi  Masyarakat  untuk  mewujudkan  Efektivitas  pencapaian program kamtibmas. Hasil pengujian sub-hipotesis menunjukkan bahwa masing-masing variabel berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel lainnya.
Temuan  penelitian  penting  lainnya  adalah  pada  variabel  implementasi  kebijakan  polisi masyarakat, yaitu (1) Posisi dan jabatan untuk melaksanakan kebijakan polmas kurang ditetapkan dengan  jelas;  (2)  Keinginan  para  pelaksana  untuk  menerapkan  kebijakan  masih  kurang;  (3) Fasilitas penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan polmas kurang. Pada variabel koordinasi  polisi  masyarakat,  yaitu:  (1)  Koordinasi  kurang  dilaksanakan  melalui  penyusunan hierarki  manajerial  dalam  rangka  membagikan  wewenang  formal  dalam  bentuk  posisi  dan
jabatan;  (2)  Koordinasi  kurang  dilaksanakan  melalui  penyusunan  hierarki  manajerial  dalam rangka  akuntabilitas  secara  terbuka;  (3)  Dalam  rangka  koordinasi    kurang  disusun  rencana- rencana. Pada Variabel efektivitas pencapaian program kamtibmas, yaitu: (1) Tingkat pencapaian kemampuan  masyarakat  dalam  menangani  kamtibmas  masih  kurang;  (2)  Sikap  keterbukaan anggota  terhadap  masyarakat  masih  kurang;  (3)  Tingkat  pencapaian  rasa  tanggungjawab masyarakat terhadap gangguan kamtibmas masih kurang.

## Daftar Pustaka
Dewi,  S.  (2018). Implementasi  Kebijakan  Perpolisian  Masyarakat  (POLMAS)  sebagai  Good Governance (Di Wilayah Kepolisian Kota Bandung) . UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dunn,  W.  N.  (2011). Analisis  Kebijakan  Publik.  Penyadur:  Muhadir  Darwin .  Jakarta:  PT. Hanindita Graha Widya.
Erlinawati,  A.  (2012). Pengaruh  Manajemen  Proyek  SOPD  Terhadap  Kinerja  Pengawasan Dalam  Mewujudkan  Efektivitas  Laporan  Pertanggungjawaban  Keuangan  di  Dinas Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan Aset  (DPPKA)  Kabupaten Garut .  Garut,  Garut: Tesis pada Program Pascasarjana Universitas. Ghazali,  L.  (2009). Pengaruh  Pelaksanaan  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan Dan  Pengembangan  Desa  Siaga  Terhadap  Kinerja  Poskesdes  Dalam  Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Dan Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Garut . Garut, Garut: Tesis pada Program Pascasarjana Universitas.
Handoko, T. H. (2013). Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia . BPFE, Jogyakarta. Hasibuan, M. (2014). Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi revisi . Jakarta: Bumi Aksara. Iskandar, J. (2015). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Puspaga. Iskandar, J. (2016). Perilaku Manusia Dalam Kelompok Organisasi . Bandung: Puspaga. Islamy,  I.  (2011). Prinsip-prinsip  Perumusan  Kebijaksanaan  Negara .  Jakarta:  Edisi  IV,  Bumi Aksara.
Mangkunegara, A. P. (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: Remaja Rosdakarya. Nugroho,  R.  (2015). Kebijakan  Publik  di  Negara-Negara  Berkembang, .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Rifai,  E.  (2019).  Model  Pelaksanaan  Pemolisian  Masyarakat  (POLMAS)  oleh  FKPM  dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung. Cepalo , 2 (1). Samsuni, S. (2017). Manajemen sumber daya manusia. Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan , 17 (1), 113–124.
Sanjaya, E., Gani, A., & Manurung, M. (2019). PERANAN PROPAM DALAM PENEGAKAN HUKUM  TERHADAP  ANGGOTA POLISI YANG  MELAKUKAN  TINDAK PIDANA (STUDI KASUS POLRES TANJUNGBALAI). JURNAL PIONIR , 5 (4).
Steers,  R.,  &  M.  (2010). Efektivitas  Organisasi (  penterjemah  M.  J.  edisi  VI,  Ed.).  Jakarta: Erlangga.
Sugandha, D. (2011). Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi . Jakarta: Intermedia. Sunggono, B. (2011). Hukum dan Kebijakan Publik . Jakarta: Sinar Grafika.
Suryani,  S.  D.  A.  (2015). Implementasi  Kebijakan  Perpolisian  Masyarakat  Oleh BHABINKAMTIBMAS Polres Jaya Wijaya Dalam Menanggulangi Peredaran Miras Lokal (Studi Kasus, Kelurahan Wamena) . Universitas Terbuka.

## Dokumen dan Peraturan-Peraturan
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 Tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
Peraturan  Presiden  Nomor  52  Tahun  2010 Tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.