## Sosialisasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab PTPS Pada Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kelurahan Asuhan Kota Pematangsiantar
Socialization of the Implementation of PTPS Duties and Responsibilities in the 2024 Simultaneous Elections in the Asuhan Subdistrict of Pematangsiantar City
1,2 Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Sumatera Utara., Indonesia
*email: osco.sijabat@uhnp.ac.id

## Abstrak
Perlunya  pengawasan  yang  diatur  sedemikian  untuk  mengantisipasi  terhadap beragamnya  peluang  terjadinya  potensi  masalah  hukum  pemilu  pada  proses pelaksanaan  pemilu.    Bawaslu  sebagai  lembaga  pengawasan  terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pada puncak tahapan pemilu 2024 yaitu pemungutan serta penghitungan  suara  di  TPS  terdapat  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (PTPS) bagian struktur Bawaslu level bawah yang merupakan unggulan dari Bawaslu untuk menyukseskan  pemilu.  PTPS  berkewajiban  memahami  tugas,  kewajiban  dan kewenenangannya  dalam  pelaksanaan  tugas,  karena  berperan  dilapangan  secara langsung  pada  proses  pemilu  sebagai  garda  terdepan.  Fungsi  PTPS  yaitu:  Pertama, PTPS berfungsi saat pemilihan di TPS ialah mengawasi persiapan pemungutan suara. Kedua,  seluruh  kegiatan  pelaksaaan  pemugutan  suara  diawasi  PTPS  agar  berjalan lancar  sesuai  aturan  ketentuan.  Ketiga,  mengawasi  persiapan  penghitungan  suara. Terakhir,  mengawasi  pelaksanaan  penghitungan  suara  sampai  hasil  pergerakan penghitungan suara dari TPS ke PPK. Berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan saat  pelaksanaan  Pemilu  14  Februari  2024  para  tim  pengabdi  universitas  HKBP Nommensen  Pematangsiantar  melakukan  sosialisasi  hasil  pelaksanaan  tugas  dan tanggungjawab  PTPS  kelurahan  Asuhan  Kota  Pematangsiantar  kepada  seluruh masyarakat  dan  warga  kelurahan  Asuhan  sehingga  menghasilkan  wawasan  yang terbuka dalam masyarakat kelurahan Asuhan sebanyak 83 % memahami pelaksanaan pilkada serentak yang terjadi di indonesia khususnya di kota Pematangsiantar. Kata Kunci: Pemilu Serentak PTPS TPS PPK Keywords : Simultaneous Election PTPS TPS PPK

## Abstract
There is a need for supervision to be regulated in such a way as to anticipate the various opportunities for potential election legal problems to occur in the election implementation process. Bawaslu as a supervisory institution for the implementation of elections. At the peak  stage  of  the  2024  election,  namely  the  voting  and  counting  of  votes  at  the  TPS, there are Polling Place Supervisors (PTPS), part of the lower level Bawaslu structure, who are the flagship of Bawaslu to make the election a success. PTPS is obliged to understand its duties, obligations and authority in carrying out its duties, because it plays a direct role in  the  field  in  the  election  process  as  the  front  guard.  The  functions  of  PTPS  are:  First, PTPS's  function  during  elections  at  TPS  is  to  supervise  voting  preparations.  Second,  all voting  activities  are  supervised  by  PTPS  so  that  they  run  smoothly  according  to  the provisions.  Third,  oversee  preparations  for  vote  counting.  Finally,  supervise  the implementation of the vote count until the results of the movement of the vote count from the  TPS  to  the  PPK.  Based  on  the  phenomena  that  occurred  in  the  field  during  the General  Election  on  February  14  2024,  the  HKBP  Nommensen  Pematangsiantar university service team disseminated the results of the implementation of PTPS duties and responsibilities  in  the  Asuhan  sub-district,  Pematangsiantar  City  to  the  entire  community and residents of the Asuhan sub-district, resulting in an open insight in the Asuhan sub- district community, as many as 83% understood. implementation of simultaneous regional elections that occurred in Indonesia, especially in the city of Pematangsiantar.
© 2024. Published by LPPM STIKOM Tunas Bangsa, Pematangsiantar.
This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License  (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).  DOI: http://dx.doi.org/10.30645/.v1i1.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  adalah  suatu  cara  untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu pelayanan hak asasi warga  negara  dalam  bidang  politik.  Untuk  itu,  sudah menjadi keharusan bagi pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan  pemilihan  umum  dalam  waktu-  waktu yang  ditentukan.  Pemilu  di  Indonesia  di  laksanakan untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  DPRD  Provinsi, DPRD  Kab/Kota  di  seluruh  Indonesia  atau  sering disebut  sebagai  pemilu  legislatif.  Pemilu  juga  di laksanakan  untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Menurut UU no. 7  tahun  2017  pemilu  diselenggarakan  oleh  komisi pemilihan  umum  (KPU).  KPU  ada  yang  berkedudukan di  pusat  ada  yang  di  daerah.  KPU  pusat  bertugas mengurus  pelaksanaan  pemilu  di  tingkat  nasional. Adapun KPU ditingkat daerah bertugas menyelenggarakan  pemilihan  ditingkat  daerah  atau disebut  pilkada.  Pada  UU  no.  22  tahun  2007  bahwa pemilihan  umum  secara  langsung  oleh  rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan  pemerintahan  negara  yang  demokratis berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  bahwa penyelenggaraan  pemilihan  umum  secara  langsung, umum,  bebas,  rahasia,jujur,  dan  adil  hanya  dapat terwujud  apabila  dilaksanakan  oleh  penyelenggara pemilihan  umum  yang  mempunyai  integritas, profesionalitas,  dan  akuntabilitas.  Pemilu  juga  memiliki panitia  panitia  penyelenggara  pemilu  di  dalamnya. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi  Pemilihan  Umum  (PKPU)  Nomor  3  Tahun 2015,  Penyelenggara  di  tingkat  kecamatan  adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan penyelenggara pemilu  di  tingkatkelurahan  atau  desa  adalah  Panita Pemungutan Suara (PPS). Penyelenggara pemilu tingkat terbawah  yaitu  PPS  adalah  Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten dan Kota Bandar Lampung sedangkan
KPPS dibentuk oleh PPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 7  Peraturan  KPU  Nomor  8  Tahun  2019  menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK di setiap kecamatan,  dan  PPS  di  setiap  desa/kelurahan  untuk menyelenggarakan pemilihan di wilayah kecamatan dan desa/kelurahan. Penyelenggara pemilu ada yang bersifat tetap  dan  ada  yang  bersifat  sementara  (Ad  Hoc). Berbentuk  sementara  dan  bertugas  hanya  pada  saat tahapan  penyelenggaraan  pemilu  dan  dapat  dipilih sekali lagi pada tahapan berikutnya pada tingkatan yang sama.  Syarat  Perekrutan  badan  Ad  Hoc  sendiri  diatur pada  UU  nomor  7  tahun  2017,  PKPU  3  tahun  2015, PKPU  12  dan  13  tahun  2017.  Perekrutan  badan  Ad Hoc  adalah  kegiatan  rutin  di  setiap  kegiatan kepemiluan.  Pentingnya  badan  Ad  Hoc  penyelenggara kepemiluan  ini,  karena  mereka  adalah  garda  terdepan dalam pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.
Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  melalui  PKPU Nomor  3  Tahun  2020  tentang  Tahapan  dan  Jadwal Penyelenggaraan  Pemilihan  Umum  telah  menetapkan jadwal  pelaksanaan  tahapan  Pemilu  Serentak.  Tahapan Pemilu  Serentak  Tahun  2024  telah  di  mulai  pada tanggal  14  Juni  2022  (20  bulan  sebelum  pelaksanaan pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 14  Februari  2024).  Selain  itu,  terdapat  pula  tahapan pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  (pilpres) putaran  kedua,  apabila  hasil  pilpres  putaran  pertama tidak terdapat pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 merupakan tantangan bagi pemerintah dan penyelenggara  pemilu  (KPU,  Bawaslu,  dan  DKPP) karena  penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota (Pilkada) Serentak Tahun 2024 juga akan dilaksanakan,  dengan  demikian  akan  terdapat  irisan tahapan  yang  berkonsekuensi  pada  meningkatnya beban kerja penyelenggara pemilu. Meskipun demikian, sampai  dengan  saat  ini  pelaksanaan  tahapan  Pemilu Serentak  Tahun  2024  telah  berjalan  dengan  baik. Tahapan  yang  sudah  berjalan  tersebut  antara  lain
adalah  proses  penyusunan  daftar  pemilih,  pendaftaran dan verifikasi partai politik, penetapan jumlah kursi dan daerah  pemilihan,  serta  pendaftaran  calon  anggota DPD  dan  pencalonan  anggota  DPR,  DPRD  provinsi, dan  DPRD  kabupaten/kota.  Salah  satu  tahapan  dalam proses  penyusunan  adalah  penyusunan  bahan  daftar pemilih  melalui  penyediaan  data  kependudukan  dan pemutakhiran  data  pemilih.  Dalam  rangka  penyediaan data kependudukan tersebut, pemerintah pada tanggal 14 Oktober 2022 telah menyerahkan Daftar Penduduk Potensial  Pemilih  Pemilu  (DP4)  kepada  KPU.
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan DP4 Dalam Negeri  sebanyak  204.656.053  pemilih,  sementara Kementerian  Luar  Negeri  menyampaikan  DP4  Luar Negeri  sebanyak  1.806.714  pemilih.  Data  tersebut kemudian  diproses  oleh  KPU  untuk  dilakukan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih dilakukan  dengan  cara  pencocokan  dan  penelitian (coklit)  yang  dilaksanakan  oleh  panitia  pemutakhiran data pemilih (pantarlih). Pantarlih bertugas berkunjung ke  rumah  masyarakat  dalam  rangka  memastikan keakuratan daftar pemilih yang akan disusun oleh KPU. Setelah  proses  coklit  selesai,  KPU  kemudian menetapkan  Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS).  DPS tersebut  kemudian  diumumkan  kepada  masyarakat untuk  mendapatkan  tanggapan  dan  masukan. Berdasarkan  tanggapan  dan  masukan  dari  masyarakat, KPU  selanjutnya  menetapkan  DPS  Hasil  Perbaikan (DPSHP). Selanjutnya KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan DPSHP tersebut.
Pelaksanaan  peran  pengawas  TPS  akan  dilihat berdasarkan wewenangnya sebagai lembaga pengawasan  pada  setiap  tahapan  pemungutan  suara, wewenangnya  sebagai  badan  pengawasan  serta kewajiban Pengawas TPS  dalam hal penindakan. Selain itu  peran  pengawas  PTPS  pada  Pemilu  tahun  2024  di kelurahan  Asuhan  kota  Pematangsiantar  akan  di  lihat menggunakan teori dan konsep Electoral Management Body,  guna  menjelaskan  dan  mendiskripsikan  tugas pokok dan wewenangnya berdasarkan 7 prinsip yakni:
Independensi,  Integritas,  Imparsialitas,  Transparansi, Efisiensi,  Profesionalisme,  dan  Berorientasi  pelayanan. Menurut  Stoner  dan  Freeman  (2016)  bahwa pengawasan  adalah  cara  menjamin  suatu  kegiatan sesuai  rencana  kegiatan.    Jika  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Pengawas  TPS  tentu  pelanggaran tersebut  tidak  bakal  terjadi.  Hal-hal  ini  sangat  jarang disosialisasikan  mengenai  pengawasan  yang  dilakukan oleh petugas Pengawas TPS (PTSP) di bilik suara dalam proses pemungutan suara pada pemilu 2024 tersebut.

## METODE
Berbagai  metode  pelaksanaan  dilakukan  dalam kegiatan  pengabdian  masyarakat  bagi  warga  kelurahan Asuhan  kota  Pematangsiantar  terkait  tugas  dan tanggungjawab PTPS dalam pemilu serentak tanggal 14 Februari  2024  yang  lalu.  Adapun  metode  pelaksanaan tersebut antara lain sebagai berikut:

## Perencanaan:
Sosialiasasi  warga  kelurahan  Asuhan  bersama lurah  dan  petugas  KPU  Pematangsiantar  tentang pelaksanaan  pemilu  serentak  tahun  2024  di  kota pematangsiantar.
a) Persiapan  materi  pelatihan  yang  terkait  pemilu, PTPS, TPS, PPK.
b) Persiapan  bahan  dan  alat  yang  digunakan  untuk mendukung kegiatan sosialisasi tersebut.

## Pelaksanaan Kegiatan:
1. Kegiatan Pelatihan
a) Kelompok  guru-guru  UPTD  SD  Negeri 122391 Pematangsiantar berkumpul di tempat yang  telah  ditentukan  oleh  Mitra,  TIM pengabdian memberikan pengarahan, pemahaman  melalui  ceramah,  tanya  jawab tentang  perangkat  ajar  kurikulum  merdeka untuk SD yang meliputi:
1. Pemahaman  tentang  pemilih  pemula  dan tata cara pemilihan.
2. Pemahaman  tentang  pencoblosan,  hak suara,  dan  perhitungan  suara  yang dianggap sah.

## 2. Kegiatan Penerapan
Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  cara  team teaching. TIM pengabdian mengamati setiap warga yang melakukan  praktek  dan  memberikan  saran-saran  yang diperlukan.

## Evaluasi Kegiatan:
Tim  pengabdi  malakukan  evaluasi  kegiatan dengan  cara  memberikan  questioner  kepada  warga terkait dengan penjelasan dan implementasi pelaksanaan  tugas  dan  tanggungjawab  PTPS  dalam pemilu serentak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  kegiatan  sosialisasi  ini,  tim  memberikan pemaparan  singkat  terkait  tugas  dan  tanggungjawab PTPS  pada  pemilu  serentak  yang  terjadwal  tanggal  14 april 2024. Menurut PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 1  ayat  (10),  Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan Suara  (KPPS)  adalah  kelompok  yang  dibentuk  oleh Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  untuk  melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS  terdiri  dari  tujuh  orang  yang  merupakan  satu ketua  dan  enam  anggota.  Sementara  itu,  berdasarkan Pasal  1  ayat  (11)  Peraturan  Bawaslu  Nomor  1  Tahun 2020,  Pengawas  Tempat  Pemungutan  Suara  (PTPS) adalah  petugas  yang  dibentuk  oleh  Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.  Dikutip  dari  Pasal  43  ayat  (2)  dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020, pengawas di setiap TPS berjumlah satu orang.
Tugas  dan  Wewenang  KPPS  menurut  PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 31.
a) Mengumumkan  dan  menempelkan  Daftar Pemilih  Tetap  di  TPS.  Menyerahkan  Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta pemilihan yang  hadir  dan  PPL  Menindaklanjuti  dengan segera  temuan  dan  laporan  yang  disampaikan oleh  saksi,  PPL,  peserta  pemilihan,  dan masyarakat pada hari pemungutan suara
b) Menjaga  dan  mengamankan  keutuhan  kotak suara  setelah  penghitungan  suara  dan  setelah kotak suara disegel.
c) Membuat  berita  acara  dan  sertifikat  hasil pemungutan  dan  penghitungan  suara  dan wajib  menyerahkannya  kepada  saksi  peserta pemilihan, PPL, PPS, dan PPK melalui PPS.
d) Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL.
e) Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat  suara  dan  sertifikat  hasil  penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
f) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban  lain  yang  diberikan  oleh  KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g) Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban  lain  yang  diberikan  oleh  peraturan perundang-undangan.
Tugas  dan  Kewajiban  PTPS  menurut  Pasal  43 ayat  (3)  Peraturan  Bawaslu  Nomor  1  Tahun 2020.
a) Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu.
b) Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu.
c) Pengawasan  pergerakan  hasil  penghitungan suara.
d) Penerimaan  laporan  dan/atau  temuan  dugaan pelanggaran Pemilu.
e) Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran  Pemilu  atau  pemilihan  kepada
Panwaslu  Kecamatan/Panwas  Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

## Wewenang  PTPS  menurut  Buku  Saku  PTPS Pemilu.
a) Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya  dugaan,  pelanggaran,  kesalahan dan/atau penyimpangan, administrasi pemungutan dan penghitungan suara.
b) Menerima  salinan  berita  acara  dan  sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.
c) Melaksanakan  wewenang  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikut  ini  laporan  hasil  kegiatan  PTPS  di kelurahan  Asuhan  Kota  Pematangsiantar  pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024:
Gambar 1. Laporan hasil kegiatan PTPS di kelurahan Asuhan Kota
Pematangsiantar
Laporan distribusi surat C pemberitahuan: TPS 14:
a) 6 Februari: 4 lembar, Laki-laki 1; Perempuan 3;
b) 7  Februari:  105  lembar,  Laki-laki  54;  Perempuan 51;
c) 8  Fdebruari:  41  lembar,  Laki-laki  19;  Perempuan 22;
d) 9 Februari:  8 lembar, Laki-laki 2; Perempuan 6;
e) 10 Februari: 7 lembar, Laki-laki 3; Perempuan 4;
f) 12 Feb : 1 lembar (perempuan)
Surat suara yang tak terdistribusi:
a) Pindah/tidak  ada  orangnya:  57  Laki-laki  30; Perempuan 27;
b) Meninggal: 3, Laki-laki 2; Perempuan 1.
Laporan PTPS 14 Aula STM HKBP :
a) Jlh surat suara+cadanganPresiden/Wakil=231 lbr.
b) Jlh surat suara+cadangan DPR RI=231 lbr.
c) Jlh  surat suara+cadangan DPD=231 lbr.
d) Jlh surat suara+cadangan DPR Provinsi=232 lbr.
e) Jlh surat suara+cadangan DPR Kota=231 lbr.
Kotak  surat  suara  seluruhnya  tersegel  dan dibuka dengan disaksikan oleh seluruh KPPS, PTPS dan Saksi.
Saksi di TPS 14 ada 7 orang, terdiri dari :
1. Ninang M. Tinambunan dari NasDem
2. Wisly Exsa Purba dari PDIP
3. Lusiana Pasaribu dari PAN
4. Hermansyah A. Simanjuntak dari Demokrat
5. Ruth Andina Tampubolon dari Hanura
6. Dimas Bagaskara S. dari PKS
7. Kharista Hany Frikana Purba dari Gerindra.

## Gambar 2. Pemaparan materi tugas dan tanggungjawab PTPS
Gambar 3. Tim Pengabdian dengan Masyarakat
Setelah melaksanakan pelatihan dan pendampingan  kepada  warga  kelurahan  Asuhan  kota Pematangsiantar,  TIM    pelaksana  PKM  memberikan quesioner  kepada  warga  yang  telah  ikut  pelatih-an, maka  diperoleh  jawaban  dari  mereka  mencapai  nilai persentasi yang cukup tinggi.

## Tabel 1. Tingkat pemahaman tugas dan tanggungjawab PTPS
No  Pernyataan F % 1 Pemahaman tentang tugas dan tanggungjawab PTPS 95  95.30 2 Pemahaman tentang TPS 85  78.12 3 Pemahaman tentang PPK 83  72.60 4 Pemahaman tentang pencoblosan 98  97.89 5 Pemahaman tentang perhitungan suara 97  95.26
Hasil  respons  para  warga  kelurahan  Asuhan menunjukkan  bahwa  mereka  telah  memahami  tugas
dan tanggungjawab PTPS dalam pemilu serentak tahun 2024  dengan  niilai  rerata  tingkat  pencapaian pemahaman  mereka  97.89  %.  Dengan  demikian pelaksanaan  sosialisasi  tugas  dan  tanggungjawab  PTPS dalam pemilu serentak untuk tahun 2024 di kelurahan Asuhan  secara  khusus  kota  Pematangsiantar  berjalan dengan baik.

## SIMPULAN
Dari  hasil  kegiatan  sosialisasi  pelaksanan  tugas dan  tanggungjawab  PTPS  di  kelurahan  Asuhan  kota Pematangsiantar,  dapat  disimpulkan  bahwa  PTPS berfungsi  mewujudkan  seluruh  proses  lancar  berjalan jujur,  adil,  dan  transparan.  Pemilu  14  Februari  2024 yang  lalu  mampu  mencegah  peluang  terjadinya pelanggaran  yang  terjadi,  dimana  pelaksanaannya berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  dibuktikan  dengan presntase  tingkat  pemahaman  masyarakat  kelurahan Asuhan  kota  Pematangsiantar  sebesar  83  %  telah memahami pelaksanaan, tugas dan tanggungjawab PTPS pada pemilu serentak tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  rasa  hormat  dan terimakasih  atas  kerjasama  yang  baik  dari  kelurahan Asuhan  beserta  staf  pegawai  dan  petugas  KPU  serta seluruh  pimpinan  ademika  kampus  Universitas  HKBP Nommensen  Pematangsiantar  yang  telah  memberikan dukungan  moral  dan  spiritual  sehingga  kegiatan  ini dapat berjalan dengan baik.

## REFERENSI
Alan  Wall,  dkk.  Desain  Penyelenggaraan  Pemilu. Institut  Demokrasi  dan  Asistensi  Demokrasi 2016. hlm, 20 – 24.
Dede  Sri  Kartini.  2017.  Demokrasi  Dan  Pengawasan Pemilu. Journal of Governance, Volume 2, No 2, Desember 2017, hlm, 154.
Deni  Wahyu  Saputro.  2018.  Tugas,  Wewenang  Dan Fungsi  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  Dalam
Pengawasan  Pemilu  di  Jawa  Barat  Berdasarkan Dengan UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
Iqbal,  M.  (2020).  Integritas  Penyelenggara  Pemilu Adhoc,  Praktik  Electoral  Fraud  Oleh  Panitia Pemilihan  Di  Provinsi  Sumatera  Utara.  Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), 1–22.
Iryanti, I. (2019). Peran Panitia Pemungutan Suara (Pps)
Pada  Pemilihan  Umum  Serentak  2019  Di Kecamatan  Kuantan  Tengah.  Paper  Knowledge  . Toward a Media History of Documents.
KPU.  (2022).  Pedoman  Teknis  Pembentukan  Badan Adhoc  Penyelenggara  Pemilihan  Umum  Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan  Wakil  Bupati,  Dan  Walikota  Dan  Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemiihan Umum, 1– 97.
M, Afifudin, 2019. “Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi  Informasi:  Pengalaman  Bawaslu Melembagakan  Bawaslu  Pada  Pemilu  Serentak 2019”  Dalam  Serial  Evaluasi  Penyelenggaraan Pemilu  Serentak  2019  Perihal  Pemungutan  Dan Penghitungan Suara, Bawaslu, 2019, hlm, 37.
Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pemilu. 2024.
Sulaeman  dan  Lukman  Ilham.  2015.  Peran  Panitia Pengawas  Pemilu  Dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Umum  Legislatif  di  Kota  Makassar.  Jurnal TOMALEBBI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan,  Volume  II,  Nomor  1,  Maret
2015, hlm 84 – 94.
UU No 17 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 198.
Vini Marlina. Pelaksanaan Pemilu Serentak dan Masalah Rekrutmen  KPPS:  Studi  Kasus  di  KPU  Kota Padang. 2019..