## OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU
Ari Fadilah, Ali Muhammad Kampus Poltekip dan Poltekim Email:

## ABSTRAK
Terpidana yang sedang melaksanakan pidana telah hilang kemerdekaannya di  lembaga  pemasyarakatan  atau  biasa  disebut  dengan  Tahanan.  Dalam melaksanakan  masa  pembinaan  didalam  Lembaga  Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan wajib menjamin terpenuhinya hak para Tahanan  yang  ada  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  termasuk  Hak  atas mendapatkan  bantuan  kesehatan  yang  optimal  baik  secara  fisik,  mental, spiritual ataupun sosialnya. Hak asasi  manusia adalah Hak yang dipunyai oleh orang sejak kecil atau bisa dibilang Hak yang melekat sejak lahir. Maka dari  itu  pemberian  bantuan  kesehatan  di  Lembaga  Permasyarakatan merupakan suatu perwujudan dari Hak Asasi Manusia tersebut. Pemberian bantuan kesehatan tersebut dikatakan berhasil bila ada aktor kebijakannya yang  bertanggungjawab  atau  stakeholder  yang  mendukung  kegiatan. Observasi ini di fokuskan atas data sekunder. Bahan hukumnya berasal dari undang-undang  terkait  mengenai  pelayanan  kesehatan  Tahanan  yang  ada didalam Lapas. Adapun cara uraian data yang dipergunakan yaitu kualitatif. Bersumber  pada  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan,  ditemukan  bahwa pemenuhan Hak warga binaan atas kesehatan serta pangan  yang cukup di Lapas menurut undang  undang tidak berjalan dengan baik, karena adanya kendala antara lain kelebihan daya tampung WBP, kekurangan petugas yang memiliki  pengalaman  khusus  dibidang  kesehatan,  serta  lembaga Pemasyarakatan  yang  masih  terkendala  dalam  keterbatasan  anggaran. Adapun  upaya  peningkatan  kemampuan  individu    pegawai,  serta pembangunan  fasilitas  kesehatan  dan  ruang  klinik  yang  memadai diharapkan menjadi solusinya.
Kata Kunci : Pelayanan Kesehatan, Narapida, solusi

## ABSTRACT
Convicts  who  are  carrying  out  crimes  have  lost  their  independence  in correctional institutions or commonly referred to as convicts. In carrying out  the  coaching  period  in  the  Correctional  Institution,  the  Directorate General of Corrections is obliged to ensure the fulfillment of the rights of the prisoners in the Correctional Institution, including the right to obtain optimal health services physically, mentally, spiritually or socially. Human rights are rights that are owned by people from birth or can be said to be inherent rights from birth. Therefore, the provision of health assistance in prisons  is  an  embodiment  of  these  human  rights.  The  provision  of  health assistance is said to be successful if there are responsible policy actors or stakeholders  who  support  the  activities.  This  observation  is  focused  on
secondary  data.  The  legal  material  comes  from  related  laws  regarding health services for prisoners in prisons. The data analysis method used is qualitative. Based on the examination that will be carried out, it was found that the fulfillment of the rights of inmates to health and adequate food in prisons according to the law is not going well, because the obstacles include excess capacity in prisons, there is still a lack of officers who have special experience  in  the  health  sector.  ,  and  correctional  institutions  are  still constrained by budget constraints. As for efforts to increase the individual capabilities of employees, as well as the construction of health facilities and adequate clinic rooms are expected to be the solution.
Keywords : Health Services, Prisoners, solutions

## PENDAHULUAN
Sebagaimana yang kita ketahui  Hak asasi manusia merupakan hak bawaan yang telah dimiliki manusia sejak lahir. Hak asasi manusia dalam caranya sudah dilegalkan dan dirumuskan melalui kerja keras serta rentang waktu yang  panjang. Walaupun telah dilegalkan, tapi Hak  asasi  manusia masih sangat  banyak sekali menimbulkan  bermacammacam-macam  bagian  masalah,  walaupun  Negara Indonesia membentuk rakyat yang adil berdasarkan pancasila. Setelah itu  masi ditemukan  berbagai  alasan  menyangkut  hal  tersebut  yaitu  pada  UndangUndang Asasi  1945  dalam  Alenia  keempat  yang  mana  disitu  disebutkan  jika  indonesia memiliki  sebuah  maksud  guna  mewujudkan  kesejahteraan,  kepentingan masyarakat. Pada kalimat ini berarti bahwa andaikan rakyat memiliki kebebasan, jika Haknya diambil (dikutuk), jaminan hukum juga seharusnya juga diberikan. Pelanggar  hukum  atau  pelakunya  akan  selalu  hadir  di  tengah  masyarakat, meskipun sistem pencegahan telah dilakukan. Negara juga memiliki institusi yang dirancang  khusus  untuk  membereskan  kejahatan  ini,  tapi  kejahatan  terus bermunculan  dengan  bentuk  baru  dan  cara  kerja  baru  untuk  mengimbanginya. Setiap  pelanggaran  hukum  dalam  penerapan  hukum  pidana  ditangani  dalam berbagai  tahapan  sesuai  dengan  sistem  peradilan  pidana  Indonesia.  Jika  Hakim memutuskan  suatu  kasus  yang  melanggar  hukum,  maka  sudah  pasti  pelaku tersebut akan dihukum atau dipenjarakan. Suatu tindak pidana akan dilaksanakan apabila  oleh  seorang  yang  dapat  dibuktikan  telah  melaksanakan  suatu  tindak pidana.
Dalam  Undang  Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan bahwa sistem Pemasyarakatan yaitu suatu pengaturan dalam hal arah dan batasan serta cara pendidikan Tahanan menurut Pancasila yang dilakukan  secara  teratur  antara  para  pelatih,  mereka  yang  dipromosikan,  dan tentunya  masyarakat  untuk  menaikkan  kualitas  warga  binaan.  Seiring  dengan berjalannya  waktu,  Lembaga  Pemasyarakatan  atau  yang  kita  kenal  sebagai (Lapas) telah menjalani  banyak perubahan, termasuk pelatihan bagi  para warga binaan  yang diharapkan  para warga binaan tersebut  kemudian dapat  bergabung kembali sebagai anggota penuh didalam ruang lingkup masyarakat. Warga binaan yang menjalani pelatihan di lembaga Pemasyarakatan Indonesia diharapkan lebih baik dari situasi sebelumnya, dan negara juga menjamin hal tersebut bagi warga binaan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  pendampingan  khusus  bagi  para  warga binaan dimana hal tersebut di harapkan  dapat terjadi sebuah integrasi sosial. ( Adi
Sujatno ),  yang  mana  berpendapat  bahwa  perubahan  sistem  pemenjaraan  telah dialihkan ke sistem pemasyarakatan itu sendiri.
Kesehatan  adalah  suatu  keadaan  yang  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan manusia dan terdiri dari aspek spiritual, sosial, emosional, dan fisik. Berdasarkan World Health Organization (WHO), sehat merupakan keadaan sempurna, keadaan yang meliputi kondisi psikis, fisik, dan sosial serta tidak hanya bebas dari berbagai kelemahan  atau  penyakit.  Menurut  UU  No.  39  Tahun  2009,  sehat  berarti  sehat jasmani, rohani, dan rohani dimana setiap orang dapat menjalani kehidupan yang produktif,  baik  secara  ekonomi  maupun  sosial.  Dalam  perwujudannya  didalam Lapas  Indonesia  sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  pemberian  bantuan-bantuan kesehatan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  sebuah  proses  perwujudan Hak Asasi Manusia yang diberi negara kepada warga binaan. Atas hal ini beberapa peraturan  perundang-undangan  menyebutkan  pelaksanaan  upaya  pelayanan kesehatan kepada Tahanan di lembaga Pemasyarakatan, yaitu:
a. Permenkumham  Nomor  M.HH-  01.PK.07.02  Tahun  2009  mengenai Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
b. Permenkumham  Nomor  M.HH-  172.PL.02.03  Tahun  2011  mengenai Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Tahanan, Tahanan, juga Anak Didik  Permasyarakatan  pada  Lembaga  Permasyarakatan  dan  Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kemenkumham.
c. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
d. Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 1999 mengenai tata cara pelaksanaan tanggungjawab wewenang juga tugas perawatan tahanan.
Jika  diperhatikan  dengan  seksama  upaya  pengoptimalan  terhadap pemenuhan Hak pelayanan kesehatan yang ada di Lapas bagi warga binaan, tidak lepas dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Harusnya pelaksanaan Hak atas kesehatan warga binaan dilakukan sesuai dengan tinjauan hukum,  karena  warga  binaan  saat  ini  hanya  mengasumsikan  kemerdekaannya saja. Upaya ini dirasa sangat sulit, dikarenakan keadaan  yang diinginkan dalam undang - undang dianggap sangat sulit untuk dilakukan jika persyaratan yang ada saat  ini  terjadi  dan  tidak  pernah  selesai  di  beberapa  Lembaga  Pemasyarakatan, yang saat ini tak kalah masih banyak terjadi di berbagai Lapas di Indonesia yaitu, overcrowdead atau overcapacity.

## METODE PENELITIAN
Didalam  penulisan  Penelitian  ini  memakai,  metode  deskriptif  kualitatif, yang  bertujuan  untuk  mengumpulkan  berbagai  fenomena  yang    muncul  dalam suatu  masalah  penelitian.  Pendekatan  kualitatif  juga  memilki  sifat  menafsirkan fenomena  tertentu,  serta  mendeskripsikan  hasil  penelitian  berdasarkan  susunan kata dalam kalimat lengkap yang diinginkan bisa memberi jawaban atas masalah yang  diteliti.  Penelitian kualitatif  ini  menjadi  salah  satu  bentuk  strategi  penting dengan  mengutamakan  pengertian,  makna,  konsep,  gejala-gejala,  karakteristik, simbol-simbol    maupun  deskripsi  tentang  suatu  fenomena  tertentu.  Dapat diketahui  tujuan  dari  penelitian  kualitatif  merupakan  cara  untuk  mendapatkan jawaban  terhadap  sebuah  fenomena  atau  persoalan  dari  masalah  secara  teratur melalui  aplikasi  prosedur  ilmiah  yang    menggunakan  pendekatan  kualitatif
(Yusuf, 2015). Adapun sumber data yang akan dipergunakan adalah berasal dari data  sekunder  yang  bermula  dari  literatur-literatur,  berbentuk  jurnal  penelitian terdahulu  yang  memiliki  keterlibatan  dengan  masalah  penelitian  yang  akan diteliti. Cara pengumpulan data dilakuakan dengan berbagai dokumentasi, seperti wawancara, dan observasi yang mana dokumentasi dilakukan untuk menghimpun data  dari  berbagai  sumber  data-data  sekunder  untuk  mendukung  penulisan penelitan ini.
Mengenai teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :
1. Wawancara Wawancara dapat dilakukan secara lisan dengan bertatap muka baik secara perorangan (individu), maupun secara berkelompok. Wawancara juga dapat diartikan  sebagai  sebuah  cara  untuk  mengumpulkan  data-data  atau  suatu sumber  informasi  yang  dipercaya,  dengan  menggunakan  dan  mengajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk lisan dan dijawab secara lisan juga (Arry Pongtiku dkk, 2017)
2. Observasi Observasi  dilakukan  dengan  bertujuan  untuk  mendapatkan  serta memperoleh  data-data  faktual  dan  akurat  berkenaan  dengan  aktivitas pembinaan  dan  pelayanan  terutama  kesehatan  agar  dapat  dilihat  secara optimal.  observasi  juga  dapat  dilakukan  dengan  melalui  pengamatan tehadap kegiatan yang sedang berlangsung.
3. Kajian Dokumen Dalam  sebuah  penelitian  biasanya  diproleh  dari  sumber  subjek  yaitu manusia  melalui  Observasi,  dan  Wawancara.  Teknik  dokumen  ini  sendiri adalah,  sebuah  teknik  yang  dipergunakan  untuk  mengumpulkan  berbagai macam  informasi  melalui  dokumen-dokumen,  foto,  video  dan  bahan lainnya.  Upaya  pengumpulan  informasi  melalui  foto  kegiatan  yang dilakukan  oleh  petugas  dan  warga  binaan  pemasyarakatan  didalam Lembaga Pemasyarakatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Arti  dari  Hak  asasi  manusia  adalah  sebuah  kedaulatan  yang  dimiliki manusia  tanpa  terkecuali  Warga  Binaan  yang  ada  didalam  Lembaga Pemasyarakatan  karena  pada  hakikatnya  seluruh  manusia  terlahir  dengan memiliki sebuah hak kedaulatan yang menempel pada seseorang makhluk hidup tersebut  sejak  lahir.  Kedaulatan  yang  dimiliki  manusia  bukan  asalnya  dari masyarakat,  melainkan  hak  tersebut    berlandaskan    dari  kedudukanya    sebagai makhluk  hidup  meskipun  semua  manusia  terlahir  dengan  warna  kulit  yang berbeda,  gendre,  bahasa-bahasa  yang  berbeda,  cultura  atau  adat  dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, orang tersebut  tetap memiliki kedaulatan- kedaulatan tersebut, dalam pengertian disini seburuk apapun perbuatan  yang telah di dirasakan oleh warga binaan atau betapa jahatnya perbuatan warga binaan atau tahanan,  dia  tetaplah  seorang  manusia  yang  memiliki  hak  dan  kedaulatan- kedaulatan tersebut.
Dalam  berbagai  regulasinya,  sistem  Pemasyarakatan  telah  mengatur berbagai macam kedaulatan-kedaulatan warga binaan pemasyarakatan yang ada didalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Salah  satunya  kedaulatan  untuk  memiliki reparasi  kesehatan  dan  makan-makanan  yang  seimbang.  Berbagai  para  ahli
hukum menyebutkan bahwa pemberian pelayanan kesehatan disini memiliki arti setiap cara  yang dilakukan sendiri  atau secara kelompok dalam sebuah lingkup instusi  untuk  menegakkan  dan  meningkatakan  kesehatan,  berusaha  untuk mencegah dan menyembuhkan dari  penyakit serta memulihkan kesehatan orang, baik keluarga, ataupun anggota  masyarakat. Seperti yang diatur didalam Undang- Undang  Permasyarakatan  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  yang memberi  uraian  juga  terkait  aparat  penegak  hukum  yang  harus  memberikan minuman juga makanan. Dalam memberi minuman dan makanan tersebut (APH) juga harus memberi kepedulian mengenai nilai kecukupan gizi yang berada pada makanan,  seperti  yang  berisi  protein,  karbohidrat  juga  gizi  lainnya.  Pada kesempatan apapun warga binaan juga bisa mendapatkan air minum yang sudah disiapkan, dan tidak lupa dalam pemberian makanan tetap harus memperhatikan kondisi  kebersihannya  agar  dapat  terhindar  dari  berbagai  macam  penyakit menular.
Reparasi kesehatan yang baik bagi warga binaan tidak terurai dari terasjinya alat  kesehatan.  Sudah  seharusnya  aktualisasi  otoritas  reparasi  kesehatan  untuk warga binaan dilaksanakan secara seimbang dengan menganut undang undanng yang ada. Keadaan ditafsir berat, oleh karena itu keadaan yang diinginkan dalam undang-undang ditafsir berat untuk dilakukan apabila kita melihat keadaan Lapas dari  segi  faktanya.  Jika  dilihat  dari  berbagai  isi  undang-undang  yang  berlaku bahwa keadaan Lapas sudah cukup baik, sehingga dapat melaksanakan peraturan itu. Namun dari sisi Lapas lain ada juga yang kedapatan malah sebaliknya, yang mana  kondisi  sarana  dan  prasarana  kesehatan  di  salah  satu  Lembaga Pemasyarakatan masih bisa disebutkan belum cukup baik . keadaan ini tentunya akan  memperoleh  timbulnya  urusan-urusan  baru  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.  Masalah  yang  banyak  terjadi  disebabkan  keadaan  ini dikarenakan masi adanya penggurangan derajat kesehatan untuk warga binaan. Kemudian terkhusus untuk warga binaan Pemasyarakatan perempuan yang melahirkan  didalam  sebuah  Lembaga  Pemasyarakatan,  sebelum  anak  yang dilahirkan  tersebut  berumur  diatas  2  tahun  diperbolehkan  kepada  ibunya  untuk merawat anaknya tersebut dan ditempatkan dalam satu sel khusus ibu menyusui karena  ditakutkan  dapat  mempengaruhi  kesehatan  dari  bayi  tersebut  apa  bila disatukan dengan warga binaan yang tidak memiliki anak. Dalam Pasal20 ayat (1) Permen No.32 Tahun 1999 disebutkan juga bahwa warga binaan yang memiliki anak  bawaan  Pemasyarakatan  dimana  sedang  sibuk-sibuknya  memberikan  asi kepada  anaknya,  sedang  tidak  sehat  ataupun  hamil  memiliki  otoritas  untuk memiliki  tambahan  makanan  yang  dianjurkan  oleh  dokter.  Pasal  tersebut mengartikan  lebih  lanjut  bahwa  makanan  tambahan  yang  dimaksudkan, merupakan makanan dengan jumlah kalori diatas rata-rata total kalori yang sudah ditetapkan. Penambahan makanan sebanyak 300 kalori diberikan kepada wanita sedang mengandung atau menyusui, dalam sehari diantara 800 hingga 1000 kalori ditambahkan untuk wanita yang sedang memberikan asi kepada anaknya. Setelah itu hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan telah diatur dalam beragam instrumen peraturan Nasional. Jaminan pembatasan hak kedaulatan atas kesehatan tersebut dapat dilihat dari beberapa instrumen peraturan sebagai berikut :
a. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang  tersebut,  dan  disebutkan  pada  Pasal  14,  yang  mana menyebutkan tentang hak-hak warga binaan adalah:
1. Warga  binaan  berhak  dan  layak  untuk  memperoleh  perawatan, baik perawatan  rohani maupun mental;
2. Warga  binaan  berhak  untuk  mendapatkan  dan  memperoleh sebuah  jaminan  kesehatan  dan  makanan  yang  seimbang  dan makanan yang memiliki protein dan kalori tinggi;
3. Tahanan berhak untuk menggemukakan pendapat.
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1999  Tentang  Syarat-Syarat  Dan Tata Cara Pelaksanaan hak-hak warga binaan.
Tak hanya itu dalam urusan perawatan tahanan, Pemasyarakatan berfungsi untuk menjaga supaya mereka selalu dalam kondisi sehat fisik maupun batin, oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap mendapatkan keperluan-keperluan dasar yang cukup yaitu keperluan dalam bidang pemberian kesehatan, makanan, air  bersih  untuk  minum,  mandi  wudhu  dan  sebagainya.  Dalam  Kepmen Kekedaulataniman  No:  M.  02-PK.04.10  Tahun  1990  Tentang  Pola  Pembinaan Tahanan  Bab  VII  bagian  D  menyebutkan  juga  bahwa  perawatan  Tahanan Pemasyarakatan terdiri dari:
1) Perlengkapan warga binaan
a. Warga  binaan  pemasyarakatan  mengenakan  pakain  sendiri  dalam  limit yang  tidak  besar  atau  dibatasi  dan  diharapkan  tidak  mengganggu keanyamanan serta membuktikan  kepatutan dan ketertiban warga binaan.
b. Bagi warga binaan yang tidak memiliki pakaian, harus  diberikan pakaian yang sesuai dari instansi Pemasyarakatan terkait.
c. Semua warga binaan dialokasikan perlengkapan makanan, minum, ibadah dan tidur yang seimbang
Pemberian  berbagai  macam  hak-hak  kesehatan  bagi  warga  binaan diharapkan  dapat  berjalan  dengan  semestinya  karena  sudah  menjadi  sebuah tanggungjawab  pemerintah  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  seluruh  indonesia, untuk melindungi hak hak mereka. Aspek aspek yang perlu dilaksanakan dalam pemberian pelayanan kesehatan pada seorang warga binaan mencangkup :
1. Cara peningkatan kesehatan meliputi :
a. Peningkatan kualitas  nutrisi
b. Transparansi perorangan
c. Seports untuk kesehatan
d. Konseling kesehatan
2. Cara  pencegahan yang meliputi :
a. Isolasi / pengasingan
b. Pengelolahan binatang pembawa penyakit
c. Transparansi  lingkungan
d. Pemeriksaan kesehatan setiap saat baik
e. tubuh maupun psikologis
3. berbagai cara penyembuhan yang meliputi :
a. Terapi  asasi P3K
b. Terapi spesialistik (rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan
Salah  satu  upaya  yang  seharusnya  dilakukan  pihak  Lapas  adalah penyuluhan  secara  rutin  mengenai    pentingnya  menjaga  kesehatan  tubuh  saat berada didalam Lapas, kemudian pemberitahuan terhadap seluruh warga binaan
yang  mengalami  gejala  sakit  bisa  langsung  menuju  ke  klinik  yang  sudah  di sediakan  pihak  Lapas  untuk  mendapatkan  obat.  Setelah  itu  warga  binaan  yang mengalami sakit cukup parah atau dalam keadaan darurat akan langsung dirujuk ke rumah sakit umum dengan di awasi oleh petugas yang berjaga dirumah sakit. Kemudian terbatasnya  peran tenaga kesehatan dan didorong oleh kurang sarana dan  prasaran  didalam  klinik  seperti  alat-alat  kesehatan  dan  obat-obatan menjadikan  kurang  optimalnya  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  warga binaan,  ditambah  lagi  kondisi  Lapas  yang  yang  mengalami overcrowdead , dikhawatirkan akan  timbul berbagai penyakit baru didalam Lapas.
Berkaca  pada  masalah  Lembaga  Pemasyarakatan  Bengkulu  pemenuhan hak-hak kesehatan warga binaan juga masi terdapat berbagai macam problematika masalah yang kelasik sering terjadi, adapun masalah yang terjadi itu adalah oleh pihak  Lapas  Bengkulu  dalam  memenuhi  hak  penyembuhan  kesehatan  serta makanan-makanan yang seimbang pada warga binaan sebagai berikut:
1. Overcrowdead Overcrodead yang  sering  terjadi  di  tiap-tiap  instansi  Pemasyarakatan,  di Lapas  seluruh  Indonesia  banyak  yang  berlebih  daya  tampung  karena beberapa warga binaan yang masuk melebihi dari warga binaan yang keluar, sehingga yang terjadi menimbulkan ketidak seimbangan dan menimbulkan masalah  penimbunan  warga  binaan.  Keadaan  ini  menghasilkan  dampak pada  sulitnya  pengoptimalnya  metode  penegakan.  Proses  penegakan  hak warga  binaan  akan  terlaksanna  dengan    baik  kalau  warga  binaan  dapat melakukan    tahap  penegakan  dengan  kondisi  yang  baik  jasmani  atau  pun rohani.  Keadaan    lapas  yang  berlebih  daya  tampung,  tentu  sedikit  rumit untuk memperoleh keadaan warga binaan yang sempurna untuk dibimbing. Dengan  melimpahnya  warga  binaan  yang  terdapat  didalam  Lapas,  akan mengakibatkan  Kurang  terjagannya  kebersihan  di  Lapas.  Keadaan  Lapas yang saat ini terjadi tentu akan memiliki berbagai macam efek permasalahan yang baru seperti akan ada banyak warga binaan yang menjadi lebih muda terkena berbagai macam penyakit didalam Lapas.
2. Kurang sdm petugas yang memiliki keahlian spesifik. Keahlian seorang petugas dalam bidang kesehatan sangat di perlukan dalam menangani  para  narapidana  atau  warga  binaan  yang  sedang  sakit.  Di Lembaga  Pemasyarakatan  masih  sangat  kurang  sekali  tenaga  yang  kerja yang  mempunyai  keahlian  dibidang  tenaga  medis,  contohnya  tenaga psikolog  untuk  membantu  kesehatan  psikologis  warga  binaan,  kurangnya tenaga medis yang sangat ahli dan juga berpengalaman saat melaksanakan perawatan kesehatan untuk warga binaan yang memiliki penyakit bawaan yang  mana    mengutamakan  pengobatan  sangat  spesifik  seperti  contohnya HIV,  Tuberkulosis,  Bronkitis  dll.  Tidak  adanya  warga  binaan  yang  ahli masak  atau  pakar  saat  membuat  kuliner  memicu  mutu  kuliner  yang disuguhkan kepada warga binaan menjadi kurang baik, ditambah lagi tidak ada  pakar  gizi  didalam  Lapas  ibarat,  adapun  yang  terdapat  di  panduan pengelolaan makanan di Lembaga Pemasyarakatan hingga adanya metode pemuasan hak-hak menerima kuliner didalam Lapas perlu mengikutsertakan pakar gizi selaku pengontrol alur pemenuhan kuliner dan bekerja buat menolong alur pemuasan gizi setiap hari pada warga binaan.
3. Anggaran yang terbatas
Anggaran yang terbatas merupakan halangan yang harus di selesaikan serta dilawan  oleh  pihak  Lapas  mencukupi  hak-hak  narapidana  yang  terdapat didalam  Lapas,  sebab  adanya  terbatasnya  dana  anggaran,  menghasilkan proses  pelatihan  tak  berjalan  dengan  memuaskan.  Anggaran  itu  juga menghasilkan  cara  pemenuhan  hak-hak  warga  binaan  dalam  menerima bantuan kesehatan serta makanan yang seimbang masi belum sinkron dalam menggunakan prosedur terkait pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan sangat berpegang dalam menggunakan aturan-aturan yang dialokasikan  oleh  pemerintah    sebagai  eksekutor  dalam  suatu  pelatihan. Dengan  adanya  hal  ini  bisa  diyakinkan  dengan  kurang  lengkapnya akomodasi  yang  ada  di  Lapas  untuk  mengampu  keperluan  harian narapidana. contohnya ruang inap, poliklinik serta alat kedokteran lainnya. Hal tadi wajib  ditangani menggunakan persiapan anggaran supaya prosedur pembinaan  pada  narapidana  lembaga  Pemasyarakatan  bisa  terus menggunakan aporisma.
Dari apa yang sudah di sampaikan diatas, permasalahan kelasik masi kerap terjadi didalam Lapas seluruh Indonesia. Tetapi meski masi banyak permasalahan yang terjadi pemenuhan hak kesehatan dan pasokan obat- obatan, perlengkapan, harus dipenuhi guna melakukan perawatan pada Warga binaan, apabila ada sarana Rumah Sakit pada Lembaga Permasyarakatan untuk sangat efektif untuk warga binaan yang sakit perlu dirawat, setelah itu tak lupapula harus adanya dokter atau perawat kesehatan  yang mempunyai keahlian  yang cocok. Segala warga binaan harus  diberi  bantuan  kesehatan  gigi.  Petugas  kesehatan  harus  melaksanakan pemulihan  kesehatan  fisik  warga  binaan,  maupun  bila  ada  gejala  sakit  pada seorang  warga  binaan.  Saat  pertamakali  warga  binaan  tersebut  bergabung  atau memasuki  Lembaga  Permasyarakatan,  pengecekan  kesehatan  senantiasa  harus dilaksanakan.
Setelah  itu  pentingnya  stakeholder  sangat  diperlukan  selaku  pemecah masalah  dan  untuk  menanggulangi  hambatan  yang  terjadi  didalam  pemberian pelayanan kesehatan warga binaan, seperti contoh dokter serta perawat kesehatan diharapkan bisa berupaya menolong dan mengobati warga binaan dari penyakit yang di deritanya dokter serta perawat bisa membagikan beberapa anjuran kepada warga binaan supaya tidak menghadapi  penyakit  yang sama  ataupun  yang baru lagi.  Stakeholder  berikutnya  ialah  Dinas  Kesehatan  dapat  melaksanakan  serta meningkatkan  agenda-agenda  yang  berpihak  kepada  warga  binaan  untu memenuhi hak asasi warga binaan tersebut dalam memperoleh bantuan kesehatan yang setimpal, membagikan pertolongan penuh, dan melaksanakan pengontrolan dan memiliki agenda pemberiaan bantuan kesehatan kepada warga binaan. Sebab warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kecendrungan keterlibatan yang  pasif  serta  pula  masih  rendah.  Dibutuhkan  pemberian  data  secara  terus menerus serta berkepanjangan dan bantuan yang terbaik untu para warga binaan, agar  yang  di  harapkan  senantiasa  pada  keadaan    sehat  dan  yang  terpenting memperoleh hak-haknya serta diharapkan pula warga binaan puas dengan bantuan kesehatan yang dialokasikan.

## KESIMPULAN
Bersumber  dari  sebagian  uraian  yang  terdapat  diatas,  hingga  akhirnya ditemukan  bahwa  pemenuhan  hak  kesehatan  warga  binaan  didalam  Lapas
Bengkulu  masih  ada  banyak  terjadi  hambatan  dan  permasalahan  seperti kemampuan petugas  dibidang kesehatan  yang masi  sangat  sedikit  serta fasilitas prasarana  yang  kurang  mencukupi.  Setelah  itu  masalah  klasik  semacam overcrowdead pula jadi kunci dalam mengsukseskan pemenuhan hak kesehatan pada Narapidana. Tidak cuma dalam segi pemberian hak kesehatan Narapidana di Lemabaga  Pemasyarakatan  Indonesia  senantiasa  berpedoman  pada  ketentuan perundangan-  undangan  yang  berlaku.  Ada  pula  salah  satu  wujud  aktivitas pelayanan  kesehatan  yang  teratur  dicoba  pihak  Lapas  Bengkulu  seperti melaksanakan  bermacam  rangkaian  penyuluhan  tentang  pentingnya  melindungi kesehatan serta imun tubuh, untuk narapidana yang sakit langsung menuju klinik serta yang mengidam sakit berat ataupun dalam kondisi darurat langsung dirujuk ke rumah sakit umum. Setelah itu di perlukannya stakeholder pada posisi dokter maupun perawat kesehatan yang mana dapat membagikan atensi serta keyakinan untuk  memberikan  pelayanan  yang  terbaik.  Tidak  cuma  dokter  serta  perawat diharapkan kepada Dinas sosial dapat terus meningkatkan agenda pada pemuasan bantuan kesehatan untuk narapidana, Dinas Kesehatan bisa mencermati kelayakan kamar hunian serta santapan yang dimakan oleh warga binaan supaya bebas dari penyakit. Tidak hanya penyuluhan kesehatan, warga binaan butuh diberikan data secara  berkesinambungan  serta  pelayanan  yang  terbaik  agar  dapat  memperoleh hak-hak asasinya serta memperoleh kesehatan yang sangat bagus dengan mudah.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan  ini  penulis  mengucapkan  rasa  terimakasih  yang  sedalam  dalamnya kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu yang sudah mengizinkan untuk  dikerjakannya  penelitian  ini  serta  tak  lupa  pula  kepada  segala  pegawai Lapas Bengkulu yang sudah berperan aktif dalam pembuatan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Cristi  N.  Sumenda,  Chreisye  K.  F.  Mandagi  FKK.  Kajian  Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Terhadap Tahanan di Klinik Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kota Kotamobagu. Published online 2017:1-9.
Dimas  Dermawan,  2021.  PEMENUHAN  HAK  KESEHATAN  PADA TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS II B KEBUMEN. Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako). 2021: 1-7
Firmansyah  R,  A.Rani  F,  Adwani  A.  Pemenuhan  Pelayanan  Kesehatan  dan Konsumsi  Bagi  Tahanan  di  Lapas  dan  Rutan.  J  Magister  Huk  Udayana 2019;8(3):433.doi:10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10
Gandhi  Setyo  Utomo.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tahanan  Atas  Akses Kesehatan. 2017;(April 2017):978-979.
Muhammad Farid, 2015. Pelaksanaan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan  Makanan  yang  Layak  bagi  Tahanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan, Makasar
M  Vesta  D  Napitupulu.  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia  Terhadap  Pelayanan Kesehatan  Tahanan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A  Manado. 2019;53(9):1689-1699. doi:10.1017/CBO9781107415324.004
Muhamad Sukron. Pelayanan Kesehatan Tahanan. Universitas Indonesia; 2009.
Nazaryadi, Adwani, & Ali, D. (2017). Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh. 1(1), 157–168. Perpusnas. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan