## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 238-241 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.499 https://djournals.com/arbitrase

## Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Wajib Orang Pribadi Di PT. Sukses Anugrah Sejahtera

## Tia Novira Sucipto
Fakultas Sosial Sains, Program Studi Akuntansi,Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan Jl. Gatot Subroto, Simpang Tj., Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara Email: 1 tianovirasucipto@gmail.com Email Penulis Korespondensi tianovirasucipto@gmail.com
Abstrak -Perusahaan  sebagai  pemotong  pajak  penghasilan  pada  setiap  akhir tahun  takwin,  diwajibkan  untuk  menghitung  kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang karyawan satu tahun yang lewat. Jika dalam penetapan perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan pajak penghasilan pasal 21 tidak sesuai peraturan perundang undangan yang  berlaku  dan  dapat  menyebabkan  lebih/kurang  bayar  atas  pajak  penghasilan  terutang,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  penerapan  perencanaan  pajak  PPh  pasal  21  wajib  pajak  orang  pribadi  di  PT.  Sukses  Anugrah Sejahtera . Sampling yang digunakan adalah seluruh karyawan pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera yang berjumlah 22 orang pegawai tetap.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  PT.  Sukses  Anugrah Sejahtera  (SAS)  belum  melakukan  penghitungan  dan  pemotongan pajak  penghasilan  terhadap  karyawannya  yang  sesuai  dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Disarankan kepada penelitian selanjutnya jika ingin menindak lanjuti mengenai perencanaan pajak PPH pasal 21 agar lebih menambah ruanglingkup penelitian. Pihak manajemen diharapkan agar mengurus NPWP bagi pegawai yang belum memiliki NPWP yang sesuyi dengan peraturan perundang- undangan.
Kata Kunci: Perencanaan Pajak; PPH Pasal 21
Abstract −The company as an income tax withholder at the end of each takwin year, is required to recalculate, deposit and report the tax payable for employees for the past year. If the determination of the calculation and reporting of taxes relating to employee salaries and wages is incorrect, then the calculation of income tax article 21 is not in accordance with applicable laws and regulations and can cause overpayment / underpayment of income tax payable, this study aims to determine and analyze the application of tax planning PPh article 21 individual taxpayers at PT. Sukses Anugrah Sejahtera.Sampling used is all employees at PT. Sukses Anugrah Sejahtera which amounted to 22 permanent employees. The analysis method used is descriptive. Based on the results of the study, it shows that PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) has not calculated and withheld income tax on its employees in accordance with the applicable tax law. It is recommended that further research if you want to follow up on PPH article 21 tax planning in order to further increase the scope  of  the  research.  The  management  is  expected  to  take  care  of  the  NPWP  for  employees  who  do  not  yet  have  an  NPWP  in accordance with the laws and regulations.
Keywords : Tax Planning; Income Tax Article 21

## 1. PENDAHULUAN
Bertambah  luasnya  tugas  –tugas  negara,  maka  dengan  sendirinya  negara  memerlukan  biaya  yang  cukup  besar. Sehubungan  dengan  itu  maka  dengan  pembayaran  pajak  yang  tadinya  bersifat  sukarela  berubah  menjadi  pembayaran yang di tetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang – undang dan dapat dipaksakan.
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak.(Muaja, Sondakh, &  Tangkuman,  2016) “Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama  satu tahun  pajak  atau  dapat  pula  dikenakan  pajak  untuk  penghasilan  dalam  bagian  tahun pajak,  apabila  kewajiban  pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
Dengan  kata  lain,  perusahaan  merupakan  salah  satu  subjek  pajak  pajak  penghasilan,  yaitu  subjek  pajak badan”(Permadi, Darwini, Retnowati, Negara, & Septiani, 2018). Indonesia menggunakan sistem self assessment dalam pemungutan  pajak,  yang diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2009  tentang  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan(Tambuwun,  Sabijono,  & Alexander, 2018)  .  “ Self assessment system  merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk  menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya” (Dotulong, Pangemanan, & Sabijono, 2014).
System pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia saat ini adalah Selft Assesment System yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku, dimana pemotongan pajak penghasilan pasal 21 yang diwajibkan oleh undang–undang untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 diantaranya pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggara kegiatan (Nabilah, Mayowan, & Hapsari, 2016). “Pemberi  kerja  juga  berkewajiban  dan  bertanggung jawab untuk  menghitung,  memotong,  menyetor  dan  melaporkan jumlah  pajak  atas  penghasilan  orang  pribadi  sehubungan  dengan  suatu  pekerjaan,  jasa  maupun  kegiatan  yang dilakukan”(Apriyanti, Darna, & Nursolih, 2022)
Kepercayaan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam Self  Assessment  System ,  mewajibkan  kepada  wajib  pajak untuk  memiliki  kemampuan  dalam  hal  memahami  dan  menerapkan  peraturan  perpajakan  yang  sedang  berkembang,

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 238-241 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.499 https://djournals.com/arbitrase
mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari arti pentingnya membayar pajak. Perusahaan sebagai pemotong pajak penghasilan pada setiap akhir tahun takwin, diwajibkan untuk menghitung kembali, menyetorkan dan melaporkan pajak terutang  karyawan  satu  tahun  yang  lewat.  Jika  dalam  penetapan  perhitungan  dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji  dan  upah  karyawan  tidak  tepat,  maka  perhitungan  pajak  penghasilan  pasal  21  tidak  sesuai  peraturan  perundang undangan yang berlaku dan dapat menyebabkan lebih/kurang bayar atas pajak penghasilan terutang (Budiandru, 2017).
Perusahaan sebagai pemotong pajak memeliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Dalam era sekrang ini, tidak sedikit perusahaan yang melakukan kekekliruan pada saat perhitungan, pemotongan maupun pembayaran pajaknya dan tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Sehingga  peristiwa  tersebut  dapat  merugikan  Negara  dan  bahkan perusahaan  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  demi kelancaran  pemotongan  pajak  diperlukan  kerja  sama  yang  baik  antara pemerintah dan perusahaan(Sudibya, 2018).
Menurut  (Firdaus,  2016),  “pajak  penghasilan  adalah  pajak  atas  penghasilan  berupa  gaji,  upah,  honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Perencanaan pajak untuk PPh 21 merupakan hal  yang  sangat  penting  karena  selain mencari  keuntungan  yang  maksimal  meungkin  perusahaan  juga  harus memeperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena pemberian gaji dan tunjangan yang besar membuat karyawan lebih termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, yang pada akhirnya membuat kinerja perusahaan akan semakin baik dan akan meningkatkan keuntungan perusahaan itu sendir(Prmana, Sastri, & Ekajayanti, 2019)

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  penelitian Deskriptif yang  merupakan  suatu  metode  dimana  data dikumpulkan,  disusun,  di  interpretasikan  dan  di  analisa  agar  memberikan  gambaran  mengenai  suatu  keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.
Menurut  (Sugiono,  Noerdjanah,  &  Wahyu,  2020)  “Penelitian deskriptif  adalah  penelitian  yang dilakukan  untuk mengetahui  keberadaan  variabel  mandiri,  baik  hanya  pada  satu  variabel  atau  lebih  tanpa membuat  perbandingan  atau menghubungkan  dengan  variabel  lainnya  (variabel  mandiri  adalah  variabel  yang  berdiri  sendiri,  bukan  variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari wawancara. Sedangkan Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka, yaitu dalam bentuk data yang berupa daftar gaji karyawan PT. Sukses Anugrah Sejahtera. Definisi operasional yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana variabel- variabel  berkaitan  dengan  variabel  lain  berdasarkan  keeratan  hubungan  korelasinya  dan  juga  untuk  mempermudah pemahaman membahas penelitian ini. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

## 1. Perencanaan Pajak.
Perencanaan pajak adalah usaha wajib pajak untuk mencapai efisiensi pembayaran beban pajak dengan meminimalisasi pembayaran  beban  pajak  dengan  tidak  melanggar  ketentuan  yang  telah  di  tetapkan  dalam  peraturan  perpajakan  atau undang-undang perpajakan.

## 2. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21
Merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang  dilakukan  dan  kemudian  dilakukan  pemotongan  dan pemungutan untuk kemudian disetorkan oleh perusahaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan menggunakan  metode deskriptif.  Analisis  deskriptif merupakan suatu  teknis analisis data yang akan digunakan,  mengumpulkan  data  yang  telah  ditentukan,  kemudian  mengelompokkannya,  menginterpretasikan,  dan menganalisis  data  serta  dibandingkan  dengan  teori,  sehingga  dapat  memberikan  informasi  dan  gambaran  yang  jelas kemudian diambil satu kesimpulan dan selanjutnya memberikan saran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Mengumpulkan data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Evaluasi terhadap terhadap data yang berupa daftar gaji karyawan terhadap pemotongan dan perhitungan PPh 21 pada PT. Sukses Anugrah Sejahtera.
3. Memeriksa  gaji  karyawan  perusahaan  kemudian  membuat tax  planning atas  gaji dengan  cara  memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan.
4. Malakukan wawancara.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil
Dari  hasil  pengitungan  diatas,  ada  banyak  kekliruan  dalam  penghitungan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Sukses  Anugrah Sejahtera (SAS) jika dibandingkan dengan penghitungan beradasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pajak. Perbedaan terlihat dalam menetapkan biaya jabatan bagi pegawai tetap, penggunakan tarif progresif dalam penghitungan PPh 21, dan tidak menerapkan sanksi  administrasi  sebesar 20% bagi  pegawai  tidak memiliki NPWP. sehingga mengakibatkan

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 238-241 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.499 https://djournals.com/arbitrase
pajak untuk tahun 2019 PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) mengalami kurang bayar, besarnya selisih tersebut dapat dilihat di tabel bawah ini:
Tabel 1. Perbandingan penghitungan dan Pemotongan menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan Peraturan Perundang-Undangan Pajak Penghasilan
Pengitungan menurut PT. Pengitungan No  Nama Pegawai  Sukses Anugrah Sejahtera (SAS)  menurut Perpajakan Selisih 1 Pegawai 1 4.391.875 8.537.500 -4.145.625 2 Pegawai 2 2.693.750 3.175.000 -481.250 3 Pegawai 3 2.633.750 3.540.000 -906.250 4 Pegawai 4 2.621.875 2.912.500 -290.625 5 Pegawai 5 3.069.025 4.253.500 -1.184.475 6 Pegawai 6 3.069.025 4.253.500 -1.184.475 7 Pegawai 7 1.134.975 1.361.970 -226.995 8 Pegawai 8 441.650 529.980 -88.330 9 Pegawai 9 441.650 529.980 -88.330 TOTAL 20.497.575 29.093.930 -8.596.355
Timbulnya  selisih  tersebut  berdampak  kepada  laporan  keuangan  PT.  Sukses Anugrah  Sejahtera  (SAS)  berupa adanya penambahan akun hutang pajak PPh 21 pada kewajiban lancar di neraca.

## 3.2 Pembahasan
Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa dalam menetapkan biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai  6  tidak  sesuai  dengan  Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tentang Besaran Biaya  Jabatan atau Biaya  Pensiun  Yang  Dapat  Dikurangkan  Dari  Penghasilan  Bruto  Pegawai  Tetap  atau  Pensiun.  Pasal  1  ayat  (1)  nya menyebut
"Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan."
Pengurangan biaya jabatan menurut penghitungan perusahaan kesalahan itu terjadi karena pihak yang berwenang melakukan pemotongaan PPh 21 di perusahaan hanya menerapkan pemotongan sebesar 5% dari penghasilan bruto tanpa melihat isi peraturan selanjutnya bahwa setinggi-tingginya pemotongan biaya jabatan yaitu sebesar Rp 6.000.000. Agar mempermudah  melihat  perbandingan  pemotongan  biaya  jabatan  menurut  PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS)  dan menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  Perpajakan  maka  penulis membuat  tabel  perbandingan  penghitungan  biaya jabatan seperti dibawah ini :
Tabel 2. Perbandingan Selisih Biaya Jabatan Menurut Penghitungan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dan
Penghitungan Menurut Peraturan Pajak No Nama Pegawai Pengitungan Biaya Jabatan menurut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Pengitungan Biaya Jabatan menurut Peraturan Perpajakan Selisih 1 Pegawai 1 8.412.500 6.000.000 2.412.500 2 Pegawai 2 6.625.000 6.000.000 625.000 3 Pegawai 3 6.325.000 6.000.000 325.000 4 Pegawai 4 6.312.500 6.000.000 312.500 5 Pegawai 5 6.309.500 6.000.000 309.500 6 Pegawai 6 6.309.500 6.000.000 309.500 TOTAL 40.294.000 36.000.000 4.294.000
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih pemotongan biaya jabatan pegawai tetap yaitu sebesar Rp 4.294.000. seharusnya perusahaan memotong biaya jabatan untuk Pegawai 1 sampai dengan Pegawai 6 yang mengalami salah hitung sebesar  Rp  36.000.000  bukan  sebesar  Rp  40.294.000  karena  sesuai  dengan  peraturan  pajak  besarnya  biaya  jabatan masing-masing pegawai untuk satu tahun maksimal Rp 6.000.000.
Menurut Agoes (2013 : 6) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang Undang (yang dapat dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa timbal-balik  (kontraprestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan,  dan  yang digunakan untuk  membayar  pengeluaran  umum.  Inti  dari  teori  diatas  adalah  proses  penghitungan,  pemotongan, penyetoran  maupun  pelaporan  PPh  21  harus  berlandaskan  pada  Undang-Undang  serta  aturan  pelaksanaanya.  Namun sesuai dengan perolehan data penelitian yang penulis masih terdapat kesalahan-kesalahan. Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan,

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 238-241 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.499 https://djournals.com/arbitrase
Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi ditemukannya kekeliruan dalam penerapan sanksi administrasi untuk Pegawai 3,7,10 dan 11 yang belum memiliki NPWP yang telah diatur dalam yaitu sebesar 20%. Besarnya selisih dari salah

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis dapat mengambil  kesimpulan sebagai berikut PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) belum melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan terhadap karyawannya yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Kesalahan dapat dilihat berdasarkan hasil penghitungan pajak penghasilan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) dengan penghitungan yang dilakukan penulis yang sesuai dengan UU Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, yaitu sebesar Rp 29.093.930. Sementara itu, perushaan memotong  sebesar  Rp20.497.575  dan  terdapat  selisih  sebesar  Rp 8.596.355 yang merupakan kurang bayar bagi PT. Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS).  Pegawai  yang  bekerja  pada  PT.  Sukses  Anugrah  Sejahtera  (SAS)  di  bagian penghitungan perpajakan belum menguasai sepenuhnya peraturan perpajakan tentang PPh21 yang berlaku seperti dalam menentukan biaya jabatan, penggunaan lapisan tarif progresif dan penerimaan sanksi bagi yang tidak memiliki NPWP sehinga akan merugikan Negara.

## REFERENCES
Apriyanti, R. N., Darna, N., & Nursolih, E. (2022). PENGARUH PENERAPAN FORECASTING DAN ANGGARAN PENJUALAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENJUALAN (Suatu Studi Pada PT. Micro Madani Institute) .
Budiandru,  B.  (2017).  Penerapan  Perencanaan  Pajak  PPH  21  Sebagai Upaya  Mengefisiensikan  Pajak  Penghasilan  Pada  PT  B  Net Indonesia. Jurnal Manajemen Indonesia , 17 (3), 219–226.
Dotulong, S., Pangemanan, S. S., & Sabijono, H. (2014). Penerapan Akuntansi untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK Cabang Dotulolong Lasut. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (1). Firdaus, A. (2016). Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III . Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 3 (4).
Nabilah, N. N., Mayowan, Y., & Hapsari, N. N. (2016). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada PT Z). Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 8 (1), 1–8.
Permadi, L. A., Darwini, S., Retnowati, W., Negara, I. K., & Septiani, E. (2018). Persepsi dan sikap masyarakat terhadap rencana dikembangkannya wisata syariah (halal tourism) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2 (1), 39–57.
Prmana, I. K. A., Sastri, I. M., & Ekajayanti, L. G. P.  S. (2019). PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT SURYA PATRIOT MANDALA DI BADUNG. KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi , 11 (1), 1–5. Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. Jurnal Bali Membangun Bali , 1 (1), 22–26. Sugiono, S., Noerdjanah, N., & Wahyu, A. (2020). Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur SG Posture Evaluation. Jurnal Keterapian Fisik , 5 (1), 55–61.
Tambuwun,  F.  V.,  Sabijono,  H.,  &  Alexander,  S.  W.  (2018).  Analisis  Transparansi  Dan  Akuntabilitas  Otonomi  Desa  Dalam Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04).