## Analisis Deskriptif Integrasi Sistem Pembayaran Bus Trans Jogja
Itsna Amaliatun Khasanah 1* , Siti Malkhamah 2 , Muhammad Zudhy Irawan 3
1 Mahasiswa Magister Sistem dan Teknik Transpotasi-Universitas Gadjah Mada
2,3 Dosen  Magister  Sistem  dan  Teknik  Transpotasi-Universitas  Gadjah  Mada
* email: itsnaamaliatun2@mail.ugm.ac.id

## Abstract
Buy The Service Bus (BTS) Trans Jogja is one of the pilot projects of the Ministry of Transportation in providing public  transportation  services  with  a  cooperation  scheme  to  buy  services.  This  transportation  has  started operating in Yogyakarta since October 2020 or in the midst of the Covid-19 pandemic situation in Indonesia. The Trans Jogja BTS bus is equipped with a non-cash payment system as a whole. Unlike the Trans Jogja buses, which are funded by the local government, they still serve a cash payment system. Therefore, this study aims to analyze the payment system of these two modes. This  research method uses descriptive qualitative method. The results show that it is necessary to integrate a payment system using the same card, either using a Trans Jogja subscription card or an electronic card in collaboration with banks..
Keywords: Buy The Service, Trans Jogja, payment system, public transport

## Abstrak
Bus Buy  The  Service (BTS)  Trans  Jogja  merupakan  salah  satu  pilot  projek  Kementerian  Perhubungan  dalam menyediakan layanan angkutan umum dengan skema kerjasama membeli layanan. Angkutan ini mulai beroperasi di Yogyakarta sejak bulan Oktober 2020 atau di tengah situasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Bus BTS Trans Jogja dilengkapi sistem pembayaran non tunai secara keseluruhan. Berbeda dengan bus Trans Jogja yang didanai oleh Pemerintah Daerah yang masih melayani sistem pembayaran tunai. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  sistem  pembayaran  kedua  moda  ini.  Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.  Hasil  menunjukkan  bahwa  diperlukan  adanya  integrasi  sistem  pembayaran menggunakan  satu  kartu yang sama, baik menggunakan kartu langganan Trans Jogja maupun kartu elektronik yang bekerjasama dengan perbankan.
Kata kunci: Buy The Service , Trans Jogja, sistem pembayaran, angkutan umum

## 1. Pendahuluan
Bus Buy  The  Service (membeli  layanan)  /  BTS  merupakan  salah  satu  pilot  project Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam penyediaan subsidi layanan angkutan umum. Bus BTS telah hadir di lima kota besar di Indonesia antara lain  Medan,  Palembang,  Yogyakarta,  Surakarta,  dan  Bali[1].  Fasilitas  yang  disediakan  pada layanan ini antara lain pembayaran non tunai secara keseluruhan dan adanya inovasi penyediaan aplikasi Teman Bus. Adapun bus BTS yang ada di Yogyakarta dikenal sebagai Bus BTS Trans Jogja.
Bus  BTS  Trans  Jogja  pertama  kali  diluncurkan  pada  tanggal  2  Oktober  2020.  Bus  ini melengkapi  trayek  yang  belum  dilayani  oleh  bus  Trans  Jogja  eksisting  dan  terdiri  dari  tiga trayek  antara  lain  trayek  Ngaglik  (K1J),  Godean  (K2J),  dan  Ngemplak(K3J).  Sistem pembayaran bus BTS Trans Jogja yang digunakan yaitu sistem pembayaran Tap on Bus (ToB) menggunakan kartu elektronik dan pindai kode batang ( scan QR Code ).  Kartu elektronik yang dapat digunakan antara lain kartu TapCash BNI, Flazz BCA, E-money MANDIRI dan Brizzi BRI [2], sedangkan pindai kode batang hanya dapat digunakan melalui aplikasi Teman Bus[3]. Meskipun tarif bus ini masih gratis, penumpang tetap diwajibkan untuk melakukan tap on bus (menempelkan kartu / memindai kode batang pada mesin ToB).
Adanya  inovasi  ini  menimbulkan  pertanyaan  baru  tentang  bagaimana  integrasi  sistem pembayarannya  dengan  bus  Trans  Jogja  eksisting  yang  didanai  oleh  Pemerintah  DIY.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi sistem pembayaran bus Trans
Jogja dan bus BTS sehingga dapat dirumuskan suatu sistem pembayaran yang dapat terintegrasi antar kedua moda..

## 2. Tinjauan Pustaka

## 2.1 Program Buy The Service
Adanya pandemi COVID-19 telah menghasilkan beberapa kebijakan ataupun himbauan yang  membatasi  partisipasi  perjalanan  dan  aktivitas  di  banyak  negara.  De  Vos  membahas implikasi  potensial  dari  menjaga  jarak  pada  pola  perjalanan  sehari-hari  [4],  yakni  dapat sepenuhnya  mengubah  jumlah  dan  jenis  aktivitas  di  luar  rumah  yang  dilakukan  orang, bagaimana orang mencapai aktivitas tersebut, serta diperkirakan bahwa permintaan perjalanan akan  berkurang  dan  orang-orang  akan  mengurangi  perjalanan  dengan  transportasi  umum. Perkiraan ini sesuai dengan pemaparan [5] pada Webinar Series Rangkaian Harhubnas 2020 bahwa  perusahaan  angkutan  umum  kehilangan  pendapatan  mencapai  15,9  triliun  per  bulan selama tidak beroperasi
Adanya  permasalahan  ini,  De  Vos  juga  menyarankan  agar  pembuat  kebijakan  dan perencana  harus  mencoba  untuk  mendorong  perjalanan  aktif,  sementara  operator  angkutan umum harus fokus pada penciptaan cara untuk menggunakan angkutan umum dengan aman[4]. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hasselwandera  juga  menunjukkan  bahwa:saat  ini  angkutan umum tidak dapat memenuhi perannya sebagai pelayanan publik sehingga mendorong pembuat kebijakan untuk mempromosikan mobilitas aktif dan memprioritaskan transportasi umum agar dapat mengurangi akses transportasi yang tidak merata [6].
Sementara itu, bertepatan dengan masa pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia melalui Kementerian perhubungan meluncurkan skema Buy The Service (BTS). Skema BTS dirancang memprioritaskan  operator  yang  masih  ada.  Akan  tetapi,  operator  tersebut  harus  mampu menyesuaikan  dengan  standar  pelayanan  minimum  (SPM)  yang  sudah  ditetapkan  dan memenuhi  persyaratan  lelang  [7]. Pilot  project (projek  perdana)  skema  BTS  ini diimplementasikan pada angkutan darat.

## 2.2 Sistem Pembayaran pada Trans Jogja
Sistem  pembayaran  bus  Trans  Jogja  yang  telah  diterapkan  yaitu  menggunakan pembayaran tunai dan kartu elektronik [8]. Pada penelitian yang dilakukan oleh Aryanti, kartu elektronik  yang  dapat  digunakan  diantaranya  kartu  langganan  Trans  Jogja  dan  kartu  yang bekerjasama  dengan  pihak  perbankan,  meliputi  TapCash  BNI,  Flazz  BCA,  dan  E-money MANDIRI.

## 3. Metode Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan meode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada tiga trayek BTS Trans Jogja (K1J, K2J, dan K3J) yang meliputi wilayah Kota Yogyakarta,  Kabupaten  Sleman,  dan  Kabupaten  Bantul.  Terdapat  7  kematren  di  Kota Yogyakarta,  1  kapanewon  di  Kabupaten  Bantul,  dan  7  kapanewon  di  Kabupaten  Bantul, sehingga total 15 kematren/kapanewon yang dilalui oleh rute bus ini.

## 3.1 Batasan Penelitian
Batasan  suatu  penelitian  diperlukan  untuk  memberikan  estimasi  keluaran  hasil  yang mendekati  kondisi  nyata  di  lapangan  sehingga  dapat  memberikan  hasil  optimal.  Batasan penelitian ini mencakup :
1. Analisis meliputi analisis deskriptif sistem pembayaran bus BTS Trans Jogja dan bus Trans Jogja;
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil survei kuesioner borang daring yang dibagikan kepada responden dan hasil interview dengan narasumber yang berasal dari tim IT (PT. Teknologi Karta Digital Nusa) dan regulator (Dinas Perhubungan DIY);

## 3.2 Data Penelitian

## 3.2.1 Penyebaran kuesioner
Kuesioner  borang  daring  disebarkan  dengan  metode  penyebaran stratified  random sampling. Kuesioner tersebut diisi oleh masyarakat yang pernah menggunakan bus BTS dan bus Trans Jogja.

## 3.2.2 Wawancara Mendalam
Wawancara mendalam dilakukan kepada tim IT (PT. Teknologi Karta Digital Nusa) dan regulator (Dinas Perhubungan DIY)

## 3.2.3 Observasi Lapangan
Observasi langsung di lapangan dengan mengamati penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh penumpang dan operator. Dokumentasi berupa foto untuk melihat kecocokan dengan hasil kuesioner yang telah disebarkan

## 4. Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan  hasil  observasi  lapangan,  pembayaran  yang  ada  pada  Trans  Jogja menggunakan sistem pembayaran tunai dan menggunakan kartu langganan Trans Jogja yang bisa  ditempelkan  pada  mesin  pembayaran  yang  ada  pada  halte  maupun  pada  bus.  Namun demikian berdasarkan  penelitian yang dilakukan  oleh Aryanti  pernah  memakai  sistem smart card yang  bekerjasama  dengan  pihak  perbankan  (BNI,  Mandiri,  BCA)  [8].  Adapun  sistem pembayaran bus  BTS menggunakan sistem pembayaran Tap on Bus (ToB). Penumpang bus BTS  dapat  menempelkan  kartu  elektronik  yang  bekerjasama  dengan  perbankan  seperti TapCash BNI, Flazz BCA, E-money MANDIRI dan Brizzi BRI [2]. Selain itu pembayaran juga direncanakan juga dapat menggunakan pindai kode batang yang ada di aplikasi Teman Bus [3].
Tabel 4. 1 Sistem pembayaran pada bus Trans Jogja dan BTS
Bus Tunai Kartu Elektronik Pindai kode batang Langganan TJ Kerjasama perbankan Trans Jogja v v -* - BTS - - v v Sumber : [8] , [2] , dan [3]
Berdasarkan  hasil  kuesioner  yang  disebarkan,  beberapa  responden  mengingingkan adanya integrasi sistem pembayaran antara kedua moda ini menggunakan satu kartu yang sama. Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Nan  (Responden  292),  Sar  (Responden  320),  Jay (Responden 50), dan Daf (Responden 275).
“Tuk  bts...bisa  menggunakan  kartu  seperti  trans  dalam  transaksi  nya.tingkatkan  layanan terutama pada bis2 yg sering banyak penumpang demi kenyamanan” (Nan, Responden 292)
“Saran untuk transjogja dan teman bus:... 2. Tarifnya  jadi satu aja,kasihan mbah2nya dari jauh2 itu; ... 4. Untuknya pembayaran pakai kartu tetap ada diskon...” (Sar, Responden 320)
“Lebih  baik  jika  sudah  terintegrasi  1  tarif  dan  sistem  pembayaran  non  tunai  (e  money  / aplikasi)” (Jay, Responden 50)
“Buat juga metode pembayaran yang menggunakan hanya hp, karena orang-orang saat ini lebih sering menggunakan hp dibanding kartu elektronik.” (Daf, Responden 275)
Tidak  hanya  menggunakan  satu  kartu  elektronik  yang  sama,  beberapa  responden menuturkan  untuk  menggunakan  aplikasi  yang  ada  di  hp,  seperti  Link  Aja,  Gopay,  OVO, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nik (Responden 324) dan Dab (Responden 332).
“Bisa  melakukan  pembayaran  secara  non  tunai  di  setiap  halte  Transjogja  seperti menggunakan LinkAja/Gopay/OVO” (Nik, Responden 324)
“Pembayaran mungkin terhubung dengan gopay dana linkaja ovo dan semua applikasi yang bisa digunakan buat pembayaran” (Dab, Responden 332)
Namun  demikian,  beberapa  responden  lain  menuturkan  kurang  setujunya  pembayaran yang  menggunakan  sistem  non-tunai  dengan  pertimbangan  aksesibilitas  bagi  lansia  dan mahalnya telpon genggam. Pernyataan demikian dituliskan oleh Dis (Responden 260) dan Son (Responden 233) sebagai berikut.
“Untuk  teman  bus  memang  lebih  mudah  dan  praktis  menggunakan  e-money..  namun  saran saya, diberlakukan juga  tarif  tunai, utamanya untuk para lansia atau  pengguna yang masih gaptek,  karena  tidak  semua  orang  memiliki  gadget  yang  memadai..  selebihnya  saya  sangat nyaman menggunakan teman bus..” (Dis, Responden 260)
“...Tidak setuju dengan pembayaran via hape, teknologi yang sangat mahal dan hape harus on terus,  dan  harus  tipe  terbaru  terus,  mahal  hapenya  daripada  manfaatnya.  Beri  Alternatif Pembayaran: [..] 2. Kartu Bank: TapCash / E-Money / Brizzi; 3. Kartu Trans Jogja (yang dijual di halte taman pintar) dengan tarif diskon....” (Son, Responden 233)
Pernyataan Dis  (Responden 260) dan Son (Responden 233) selaras dengan pernyataan Gubernur DIY yang dikutip oleh Fau (Dishub DIY). Salah satu alasan bus Trans Jogja masih menggunakan  sistem  pembayaran  tunai  yaitu  pertimbangan  Gubernur  DIY  untuk mengakomodir  masyarakat  DIY  yang  kurang  mampu  menggunakan  pembayaran  elektronik, baik melalui kartu maupun hp.
“Kadang  mau  dibuat  full  (keseluruhan)  elektronik,  kadang  di  masyarakat  kita  (DIY), penggunanya masih ada yang manual, tradisional. Itu dulu pernah dari pak Gub (Gubernur DIY) sendiri ngomong “Kalau dibuat murni elektronik, nanti masyarakatku seng nganggo duit pie  lek  bayar  (nanti  masyarakat  DIY  yang  menggunakan  uang  tunai  bagaimana  kalau  mau membayar)?” Jadi kan kita yo mengakomodir yang seperti itu juga.. nah itu agak susah, ketika kita  era  nya  udah  teknologi,  trus  dituntut  harus  bisa,  padahal  orang  -orang  (yang  belum memahami era digital) ini nih masih ada dan memakai jasa layanan itu juga, itu gimana.. nah (kalau dari) Pak Gub (Gubernur DIY) kan, “yang penting masyarakatku seng cilik yo (yang penting masyarakatku yang ‘kecil’ yaa) di fasilitasi, jangan diabaikan” mereka yang belum bisa, harus difasilitasi dengan manual” (Fau, Dishub DIY)
Sementara itu, apabila sistem pembayaran bus BTS ditambah dengan sistem pembayaran tunai, permasalahannya adalah skema BTS tidak seperti Trans Jogja yang mana menyediakan pramugari di setiap armadanya. Selain itu, jika ditambahkan sistem pembayaran sebagaimana yang diusulkan oleh Son, Responden 233, “ tunai dengan kotak kaca seperti patas ac ppd jadul ”
, maka akan mengubah sistem pembayaran yang telah ada. Menurut pernyataan Ran (tim IT), salah satu fungsi sistem pembayaran menggunakan kartu ataupun pindai kode batang adalah untuk  menghitung  jumlah  penumpang  yang  menggunakan  bus  tersebut.  Jumlah  penumpang tersebut nantinya akan dibandingkan dengan jumlah penumpang yang terhitung di kamera APC ( Automatic Passenger System ) yang berada di pintu masuk armada.
“(Tujuan tetap menempelkan kartu dan pindai kode batang di saat tarif masih gratis adalah) Supaya masyarakat mempersiapkan, kalau (naik) bis ini harus pakai kartu ga (tidak) bisa pake (menggunakan) tunai. Jadi itu kan menghitung jumlah penumpang juga mba.. Jadi kan misal ya ada penumpang masuk, terbaca di (kamera) APC (Automatic Passenger Counting) tapi dia ndak  (tidak)  ngetap  (melakukan  pembayaran),  nanti  ada  dua  hitungan,  dia  ada  penumpang masuk, tapi kok ga masuk (di sistem pem)bayar(an).. jadi kan nanti kedepan hitungan itu harus sama”(Ran, tim IT)
Apabila ditambahkan sistem pembayaran tunai, maka menurut Fau (Dishub DIY), hal itu dikembalikan  lagi  kepada  yang  berwenang,  Kementerian  Perhubungan.  Apabila  sistem pembayaran  tunai  ini  dinilai  menyulitkan,  maka  sudah  seharusnya  masyarakat  yang  belum mampu menggunakan pembayaran elektronik untuk menyesuaikan dengan era yang ada.
“Dikembalikan  lagi  secara  kewenangan  ..  Nek  (kalau)  kewenangan  nya  di  pusat,  lalu  kita menyarankan  seperti  ini,  mbok  (minta  tolong)  difasilitasi  tu,  masyarakat  yang  (lansia)  ini.. Cuma balik lagi, ketika keputusannya membuat ribet (susah) mereka, yoweslah wes nganggo ngene wae (yasudahlah menggunakan ini (digital) saja) [..] Jadi memang sebenarnya harusnya masyarakatnya  sendiri  yang  mengikuti  teknologi,  jangan  yang  di  down-grade  (turun)  kan (kualitasnya).. tapi kalau itu udah perintah dari pimpinan, yo kita ga (tidak) bisa (membantah) ini juga” (Fau, Dishub DIY)
Sistem  pembayaran  non  tunai  pada  layanan  angkutan  umum  juga  telah  diterapkan  di berbagai layanan angkutan umum di dunia khususnya di masa pandemi. Beberapa agensi yang ada di Amerika Serikat tetap melanjutkan pengumpulan tarif di bus tetapi tidak lagi menerima uang tunai dengan tujuan untuk membatasi interaksi antara penumpang dan operator. Begitu pula  dengan Greater  Richmond  Transit  Company (GRTC)  Virginia  yang  memutuskan  pada akhir Juni 2020 untuk  memberikan tumpangan gratis di  bus tanpa batas, dengan tujuan baik untuk  membantu  melindungi  operator  dan  mengakui  dampak  ekonomi  dari  COVID-19  [9]. Selain  itu,  pembayaran  non  tunai  juga  merupakan  anjuran  pembayaran  moda  transportasi  di masa pandemi COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020.
Pertimbangan  lain  terkait  kaum  lansia  yang  akan  menggunakan  layanan  bus  ini direkomendasikan untuk mencontoh sistem pembayaran yang telah diterapkan pada RFTA bus. Manajemen  RFTA  bus  menyediakan  layanan  ‘ Seniors  Ride  Free’ atau  tarif  untuk  lansia. Berdasarkan laman resmi Roaring Fork Transportation Authority, agar memenuhi syarat untuk tarif gratis untuk lansia, mereka harus menyatakan status mereka kepada pengemudi saat naik bus  dan  menunjukkan  kartu  identitas  lansia  RFTA  dan  foto  identitas  yang  valid  untuk membuktikan usia mereka [10]. Begitupun pada bus BTS, regulator dapat menyediakan kartu khusus pelanggan lansia dengan tujuan agar lansia dapat tetap menggunakan layanan tersebut dengan mudah.
Adapun  integrasi  pembayaran  angkutan  perkotaan  dengan  sistem  pembayaran  dompet eletronik yang ada di Indonesia, seperti Gopay, OVO, Shopeepay, Dana, dll., diperlukan adanya kajian terlebih dahulu untuk mempertimbangkan keefektifannya pada saat implementasi. Tidak hanya  itu,  hal  ini  juga  perlu  dibuat  adanya  Undang  –  Undang  tersendiri  sebagai  dasar pelaksanaan kebijakannya.
“Kalau kita menggunakan sistem payment (pembayaran yang dimaksud), harus ada step by step nya, harus ada kajian, harus ada studinya dulu, harus di Undang – Undang kan dulu gitu lho! Jadi kebijakannya memang tidak bisa disangkutpautkan atau digabungkan dengan sistem payment dari luar [..] Jadi itu, perlu banyak pertimbangan, atau mungkin efeknya (juga) belum berdampak kalau paymentnya via gopay atau ovo itu, dan harus di Undang – Undang kan, jadi kita tetep harus tetep mikir kebijakannya ke depan kayak gimana.” (Fau, Dishub DIY)
Disisi  lain,  Indonesia  juga  memiliki platform dompet  elektronik  yang  dikelola  BUMN (Badan Usaha Milik  Negara) yaitu LinkAja,  yang mana pembayaran melalui Link Aja telah diterapkan  pada  pemesanan  sejumlah  kereta  yang  ada  [11].  Namun,  Fau  (Dishub  DIY) menegaskan  bahwa  memungkinkan  atau  tidaknya  tergantung  dengan  kebijakan  pemerintah, mengingat  penyelenggaraan  Trans  Jogja  dari  Pemerintah  Daerah.  Selain  itu,  perlu  adanya pertimbangan keefisiensian biaya yang dikeluarkan, dan juga pertimbangan lain dikarenakan saat ini load factor Trans Jogja masih dibawah 30%.
“Memungkinkan  tidaknya  tergantung  pemerintah,  karena  LinkAja  kan  BUMN  padahal penyelenggaraan  Trans  Jogja  dari  Pemda  bukan  Pemerintah  Pusat  dan  kita  juga  harus mempertimbangkan  biaya  yang  dikeluarkan,  apakah  efisien?  Sedangkan  jumlah  LF  (Load Factor) Trans Jogja masih dibawah 30%.”(Fau, Dishub DIY)

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  dikarenakan  pendanaan  kedua layanan  transportasi  ini  berbeda,  maka  diperlukan  adanya  kajian  khusus  terkait  integrasi pengumpulan  tarif  yang  sesuai  antar  kedua  pihak.  Bus  BTS  yang  didanai  oleh  Kementerian Perhubungan telah didesain untuk sistem pembayaran non-tunai menggunakan kartu elektronik dan pindai kode batang melalui aplikasi Teman Bus. Sementara itu, sistem pembayaran yang ada  pada  bus  Trans  Jogja  menggunakan  sistem  pembayaran  tunai  menggunakan  kartu elektronik. Adapun kartu elektronik yang dapat digunakan yaitu kartu langganan Trans Jogja dan  kartu  elektronik  yang  bekerjasama  dengan  perbankan.  Namun  demikian,  saat  ini  kartu elektronik  yang  bekerjasama  dengan  perbankan  sudah  tidak  lagi  dapat  digunakan  oleh penumpang Trans Jogja.
Sementara  itu,  untuk  memenuhi  keinginan  penumpang  terkait  pengadaan  sistem pembayaran  yang  terintegrasi  dengan  berbagai  macam  dompet  elektronik  yang  ada  di Indonesia,  diperlukan  adanya  kajian  khusus.  Pertimbangan  lainnya  adalah  keefisiensian pengadaan  sistem  pembayaran  tersebut  mengingat  load  factor  untuk  bus  Trans  Jogja  masih dibawah 30%.
Maka dari itu disarankan bagi operator Trans Jogja untuk mengaktifkan kembali layanan pembayaran menggunakan kartu elektronik yang bekerjasama dengan perbankan, sedangkan bagi  regulator  bus  BTS  agar  bekerjasama  dengan  Pemerintah  DIY  untuk  menyediakan pembayaran  pada  bus  BTS  menggunakan  kartu  langganan  Trans  Jogja.  Dengan  adanya
penggunaan  satu  kartu  yang  sama  diharapkan  dapat  meningkatkan  minat  masyarakat  untuk menggunakan kedua moda transportasi ini di Yogyakarta..

## Daftar Pustaka
[1] Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia,  “Teman  Bus  Transportasi  Ekonomis Mudah Andal dan Nyaman,” 2020. https://temanbus.com/ (accessed Sep. 06, 2021).
[2] Instagram @teman_bus, “Dapatkan Kartu Non Tunai di Minimarket Terdekat atau di Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BCA,” Instagram @teman_bus , 2021. https://www.instagram.com/p/CQzxqczNQOU/ (accessed Aug. 23, 2021).
[3] Instagram  @teman_bus,  “Naik  Teman  Bus  Yogya  Bisa  Pake  QR  Code,” Instagram @teman_bus , 2021. https://www.instagram.com/p/CPmlDpVLTSe/ (accessed Aug. 23, 2021).
[4] J.  De  Vos,  “The  Effect  of  COVID-19  and  Subsequent  Social  Distancing  on  Travel Behavior,” Transp. Res. Interdiscip. Perspect. , vol. 5, no. 100121, pp. 1–6, 2020, doi: 10.1016/j.trip.2020.100121.
[5] B.  Setiyadi,  “Kebijakan  Pengendalian  dan  Ketahanan  Bisnis  Angkutan  Jalan  Saat Pandemi,” Webinar  Series  Rangkaian  Harhubnas  2020 .  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kementerian Perhubungan, 2020.
[6] M. Hasselwandera, T. Tamaguskoa, J. F. Bigottea, A. Ferreiraa, A. Mejia, and E. J. S. Ferranti,  “Building  Back  Better :  The  COVID-19  Pandemic  and  Transport  Policy Implications  for  A  Developing  Megacity,” Sustain.  Cities  Soc. ,  vol.  69,  2021,  doi: https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102864.
[7] M. N. Prayudyanto, “Perbandingan Kinerja Buy The Services Angkutan Umum Massal Kota  Metropolitan  dengan  Metode  Biaya  Operasional  Kendaraan  dan  Indeks Sustainabilitas,” J.  Penelit.  Transp.  Darat ,  vol.  23,  no.  1,  pp.  55–71,  2021,  [Online]. Available: http://ppid.dephub.go.id/files/datalitbang/JURNAL_DARAT_2015.pdf.
[8] P. B. Aryanti, “Analisis Pengembangan Bus Rapid Transit Trans Jogja (Studi Kasus : Pelajar  dan  Mahasiswa)  di  Kawasan  Aglomerasi  Perkotaan  Yogyakarta,”  Universitas Gadjah Mada, 2020.
[9] S.  Schwartz,  “Public  Transit  and  COVID-19  Pandemic:  Global  Research  and  Best Practices,” 2020. [Online]. Available: https://www.apta.com/wp- content/uploads/APTA_Covid_Best_Practices_09.29.2020.pdf. [10]  Roaring Fork Transportation Authority, “Senior Fares,” 2020.
https://www.rfta.com/fares/fares-passes/seniors/ (accessed Aug. 15, 2021).
[11]  A.  A.  Puspita,  O.  Nobmadella,  and  Nurhadi,  “Motif  Pemanfaatan  Layanan  Mobile Application  KAI  Access  (Studi  pada  Pengguna  Kereta  Api  Lokal  /  Jarak  Dekat  Di Stasiun Wonokromo Surabaya),” J. Bisnis dan Kaji. Strateg. Manaj. , vol. 4, pp. 215– 223, 2020.