## HAK ATAS KESEHATAN MASYARAKAT ADAT DI MASA PANDEMI COVID-19
( The Right to Health of Indigenous People during the Covid-19 Pandemic)
Andrey Sujatmoko Fakultas Hukum, Universitas Trisakti andrey.s@trisakti.ac.id

## Abstrak
Organisasi  Kesehatan  Dunia  (WHO)  mengumumkan  keadaan  darurat  kesehatan  pandemi Covid-19 pada Februari 2020. Menyusul sebulan kemudian Indonesia juga mengumumkan hal yang  sama pasca merebaknya pandemi Covid-19 di  tanah air.  Seluruh  kelompok  masyarakat tanpa  terkecuali  telah  terdampak  pandemi  itu,  termasuk  masyarakat  adat  sebagai  bagian integral bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu, hak atas kesehatan ( right to health ) adalah salah  satu  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  paling  terdampak  selama  pandemi Covid-19 . Terlebih  lagi,  masyarakat  adat  selama  ini  masih  termarginalisasi  dalam  berbagai  hal,  salah satunya adalah tekait dengan kesehatan. Tulisan ini akan membahas tentang pemenuhan hak atas kesehatan masyarakat adat pada masa pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia.
Kata Kunci: hak; kesehatan,; masyarakat adat; pandemi Covid-19.

## Abstract
The World Health Organization (WHO) has declared the emergency situation of the pandemic of Covid-19 on February 2020.One month later, Indonesia has also announced the same thing after  the  outbreak  of  the  Covid-19  spreading  within  the  country.  All  of  group  societies  are affected by the pandemic without exception, including indigenous people as the integral part of the  people  of  Indonesia.  Dealing  with  it,  the  right  to  health  is  one  of  human  rights  that  the most  affected  during  the  pandemic  of  Covid-19.  Moreover,  indigenous  people  still  have marginalized in various matters, among others are relating to the right to health. This article will analyze the fulfilment of the right to health of indigenous people in time of the pandemic of Covid-19 which is held by the government of Indonesia.
Keywords: Right; health; indigenous people; the pandemic of Covid-19.

## Pendahuluan
Organisasi  Kesehatan  Dunia  ( World Health  Organization/WHO ) pada  11  Maret
2020
untuk pertama
kalinya
mengumumkan  pandemi Covid-19 sebagai situasi  Darurat  Kesehatan  Publik  yang menjadi Perhatian Internasional atau Public Health Emergency of International Concern
Hak Atas Kesehatan Masyarakat Adat di Masa Pandemi Covid-19 ( The Right To Health Of
Indigenous People During The Covid-19 Pandemic ) Vol 2 No 2 November 2020 | pp. 115-129
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
(PHEIC), 1 pandemi Covid-19 yang  mulai mewabah  di  dunia  sekitar  bulan  Maret tahun  2020  sampai  dengan  artikel  ini ditulis,  tak  pelak  lagi  telah  menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap berbagai sendi-sendi  kehidupan  manusia. Hal tersebut  tidak  hanya  terjadi  di  Indonesia, tapi juga hampir meliputi seluruh negara di dunia atau bersifat global. 2
Saat  ini  Indonesia  secara de  facto dan de jure berada dalam keadaan darurat kesehatan, yaitu terjadinya pandemi Covid- 19 .  Secara de  facto :  a.l.  ditandai  dengan adanya  jutaan  orang  yang  telah  terinfeksi
Covid-19 hingga  meninggal  dunia.  Lalu, secara de jure : ditandai dengan berlakunya sejumlah  ketentuan  hukum  yang  terkait dengan  situasi  darurat  pandemi Covid-19 , a.l.  Keppres  No.  11/2020  ttg  Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
1 International  Health  Regulations  Emergency Committee, “Statement on the Second Meeting of the
International  Health  Regulations  (2005)  Emergency Committee  Regarding  the  Outbreak  of  Novel  Corona Virus  (2019-NCoV),”  last  modified  2019,  accessed September 18, 2021, https://www.who.int/news/item/30-01-2020- statement-on-the-second-meeting-of-the- international-helath-regulations-(2005)-emergency- committee-regarding-the-outbreak-of-novel- coronavirus-.
2 Rizki  Bagus  Prasetio,  “Pandemi  Covid-19: Perspektif  Hukum  Tata  Negara  Darurat  Dan Perlindungan HAM,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik 15, no. 2 (2021): 328.
Virus Disease 2019 ( COVID-19 ), ditetapkan Presiden  Joko  Widodo  di  Jakarta  pada tanggal  31  Maret  2020;  Perpu  No.1/2020 ttg  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan
Stabilitas Sistem Keuangan
untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas e 2019  ( Covid-19 )  dan/atau  dalam  Rangka
Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan  Perekonomian  Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan;  dan UU  No.  6/2018  ttg  Karantina  Kesehatan. Secara  internasional,    WHO  pun  telah menetapkan Covid-19 sebagai  situasi darurat kesehatan pandemi global.
Sesungguhnya  pandemi Covid-19 masih  belum  usai  dan  belum  dapat diprediksikan  juga  kapan  akan  berakhir sehingga berubah menjadi kondisi endemi. Data  yang  bersumber  dari  Gugus  Tugas Covid-19 setidaknya telah menunjukkan hal itu, yaitu sebagai berikut: 3
3 Satuan  Tugas  Penanganan  Covid-19,  “Peta
Sebaran,” accessed September 18, 2021, https://covid19.go.id/peta-sebaran.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
Gambar 1. Covid-19 dan Vaksinasi di Indonesia
Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid, https://covid19.go.id/peta- sebaran , accessed September 18, 2021.
Dampak  Pandemi Covid-19 tentunya sangat  bervariasi  di  setiap  tempat, golongan  masyarakat,  maupun  negara. Namun,  secara  mikro,  dapat  dipastikan bahwa  hampir  seluruh  lapisan  atau kelompok  masyarakat,  telah  terdampak. Demikian  pula,  dalam  tataran  makro, hampir seluruh negara, baik negara miskin maupun negara kaya dapat dipastikan juga terdampak,  terutama  terkait  dengan  hak atas kesehatan ( right to health ) warganya.
Pada  Pasal  25  Deklarasi  Universal HAM  disebutkan  bahwa  hak  atas  kesehatn merupakan  standar  kehidupan  yang dimasukkan  ke  dalam  hak-hak  ekonomi, sosial  dan  budaya.  Dalam  hal  ini  negara harus memastikan bahwa seluruh masyarakat  akan  diperlakukan  setara  dan dengan  hormat  oleh  mereka  yang  terlibat
dalam perawatan dan perlindungan
kesehatan. 4
Namun, dalam tataran mikro,
tampaknya dampak yang  sangat dirasakan lebih menyasar kepada kelompok masyarakat miskin
atau yang termarginalkan.  Secara  lebih  konkrit,  yaitu masyarakat  yang  berada  jauh  dipelosok sehingga  mereka  sulit  menjangkau  atau memperoleh  akses  kesehatan.  Salah satunya    adalah  masyarakat  adat ( indigenous people).
Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan langkah-langkah terkait  hak  kesehatan  tersebut  karena Indonesia  telah  berpartisipasi  dalam penandatanganan  Deklarasi  PBB  tentang Hak-hak  Masyarakat  Adat  ( UN  Declaration
on the Rights of Indigenous Peoples /UNDRIP). Menurut PBB, masyarakat adat secara
historis menghadapi pengucilan sosial dan marginalisasi. Mereka secara tidak proporsional  terwakili  di  antara  orang miskin  dan  sangat  miskin,  tingkat  akses
4 Firdaus,  “Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Bagi  Penyandang  Skizofrenia  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik 10, no. 1
(2016): 92–93.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
mereka  ke  layanan  kesehatan  dan pendidikan  yang  memadai  jauh  di  bawah rata-rata  nasional,  dan  mereka  sangat rentan  terhadap  konsekuensi  degradasi lingkungan. 5 Kenyataan ini membuat, Anne Nuorgam,  menyerukan  kepada  semua negara  di  dunia  agar  memasukkan kebutuhan dan prioritas khusus masyarakat adat  dalam  menangani  wabah  global Covid-19 .
Pasal  24  ayat  (2) UN  Declaration  on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)
2007  mengatur  bahwa  masyarakat  adat berhak  atas  pemenuhan  hak  atas kesehatan  ( right  to  health ),  yaitu 6
“ Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment of the highest attainable standard  of  physical  and  mental  health. States shall take the necessary steps with a view  to  achieving  progressively  the  full realization of this right. ”
Berkenaan  dengan  hal  di  atas, Indonesia terikat pada
komitmen
5 Arman  Anwar  dan  Richard  Marsilio  Waas, “Hak  Atas  Informasi,  Edukasi  Dan  Pelayanan Kesehatan  Terhadap  Masyarakat  Adat  Di  Maluku Selama  Pandemi  Covid-19,” SASI  27,  no.  2  (2021): 155.
6 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous  Peoples  Resolution,  2007,  Pasal  24  ayat (2),.
internasional  tentang  pengakuan  hak-hak masyarakat adat. Pada 13 September 2007 pemerintah Indonesia ikut menandatangani dokumen  UNDRIP  yang  mengamanatkan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama  terkait  penghidupan,  pendidikan, mempertahankan identitas, dan bebas dari segala  bentuk  diskriminasi.  Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan  sosial  dasar  bagi  warga masyarakat adat adalah beberapa prioritas dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Nasional/RPJMN  2014-2019. Peningkatan  kesejahteraan  masyarakat adat  juga  sesuai  dengan  arah  kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Fokus percepatan pembangunan daerah  tertinggal  berupa  pengembangan perekonomian  lokal  melalui  peningkatan kapasitas,  produktivitas,  dan  industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal.
Program  ini  didukung  oleh  sarana– prasarana  yang  disesuaikan  dengan karakteristik  ketertinggalan  suatu  daerah secara berkesinambungan. 7
7 Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan, “Masyarakat  Adat  Indonesia:  Menuju  Perlindungan
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN)  mendefinisikan  masyarakat  adat sebagai  “Komunitas-komunitas  yang  hidup berdasarkan asal-usul secara turun temurun  di  atas  suatu  wilayah  adat,  yang memiliki  kedaulatan  atas  tanah  dan kekayaan  alam,  kehidupan  sosial  budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat  yang  mengelola  keberlangsungan kehidupan  masyarakatnya”. 8 Masyarakat adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang memiliki  asal  usul  leluhur  (secara  turun temurun)  yang  memiliki karakter  tersendiri seperti  ideologi,  sistem  nilai,  budaya,  dan sebagainya. 9
Data  mengenai  masyarakat  asli/adat di  Indonesia  yang  bersumber  dari Bappenas,  menunjukkan  jumlah  yang cukup  besar.  Berdasarkan  data  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Sosial Republik  Indonesia,  dalam  tahun  2012
Sosial Yang Inklusif,” 2013, https://www.bappenas.go.id/files/7014/2889/4255/Ma syarakat_Adat_di_IndonesiaMenuju_Perlindungan_Sos ial_yangInklusif.pdf.
8 John  Haba,  “Realitas  Masyarakat  Adat  Di Indonesia:  Sebuah  Refleksi,” Jurnal  Masyarakat  dan
Budaya 12, no. 2 (2010): 256–257.
9 Jawahir  Thontowi,  “Perlindungan  Dan Pengakuan  Masyarakat  Adat  Dan  Tantangannya Dalam  Hukum  Indonesia,” Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum  20,  no.  1  (2013):  27;  Gregory  L  Acciaioli, “Memberdayakan Kembali Kesenian Totua, Revitalisasi Adat  Masyarakat  To  Lindu  Di  Sulawesi  Tengah,” Antropologi Indonesia 24, no. 65 (2001): 61.
populasi  Komunitas  Adat  Terpencil/KAT [catatan  penulis: BAPPENAS menggunakan istilah  ‘KAT’  untuk  menyebut  ‘masyarakat adat]  tersebar  di  24  Provinsi,  263 Kabupaten, 1.044 Kecamatan, 2.304 Desa, dan  2.971  Lokasi.  Jumlah  persebaran warga  KAT  berdasarkan  Data  tahun  2013 RPJMN  II  (2009-2014)  sebanyak  213.080 KK,  dengan  jumlah  populasi  warga  KAT yang sudah diberdayakan sebanyak 90.935 KK  (42,68%),  sedang  diberdayakan  6.120 KK  (2,87%),  dan  belum  diberdayakan 116.025 KK (54,45%). 10

## Istilah  dan  Pengertian  Masyarakat Adat
Di  Indonesia  saat  ini  belum  ada keseragaman  tentang  penggunaan  istilah masyarakat adat. Tetapi setidaknya terdapat  paling  sedikit  terdapat  19    istilah di  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  menggunakan  kata  “Masyarakat Adat/hukum adat atau masyarakat tradisional  atau  komunitas  adat  terpencil‟ dengan definisi yang beragam.
10 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat
Perlindungan dan Kesejahteraan, “Masyarakat  Adat  Indonesia:  Menuju  Perlindungan Sosial Yang Inklusif,” 16.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
Istilah  masyarakat  adat  merupakan istilah  yang  digunakan  dalam  sejumlah kesepakatan internasional seperti konvensi- konvensi dan yang terbaru terdapat dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat. 11
Sejumlah  undang-undang  memuat tentang  pengertian  masyarakat  adat, misalnya:  UU  No.  5  tahun  1960  tentang Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria;  UU No.  5  tahun  1979  Tentang  Pemerintahan Desa;  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang HAM;  UU  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan; UU No.  7 Tahun 2004 tentang Sumber  Daya  Air;  UU  No.  18  Tahun  2007 tentang  Perkebunan;  UU  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Pesisir  dan Pulau-Pulau Kecil; serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. 12
Secara  konstitusional,  masyarakat adat di Indonesia telah diakui seperti telah dinyatakan  bahwa  Negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan  masyarakat  hukum
11 AM  Pratama, “Pemenuhan Vaksinasi Covid- 19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat Di Indonesia,” in Seminar Nasional Hukum Universitas
Negeri Semarang, 2021, 219–236. 12 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan,
“Masyarakat  Adat  Indonesia:  Menuju  Perlindungan Sosial Yang Inklusif,” 2–3.
adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang. 13
Soerjono
Soekanto menyatakan bahwa  masyarakat  merupakan  suatu bentuk  kehidupan  bersama,  yang  warga- warganya  hidup  bersama  untuk  jangka waktu  yang  cukup  lama,  sehingga menghasilkan kebudayaan”. 14
Lalu,
masyarakat  adat  didefinisikan  sebagai sebuah kesatuan hukum, kesatuan penguasa  dan  kesatuan  lingkungan  hidup berdasarkan  hak  bersama  atas  tanah  dan air  bagi  semua  warganya. 15 Adapun Sudikno  Mertokusumo,  masyarakat  adalah salah  satu  kehidupan  bersama  yang anggota-anggotanya  mengadakan  pola tingkah  laku  yang  maknanya  dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat merupakan  kehidupan  bersama  yang
13 Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (Jakarta,  2021),  Pasal  18  B ayat (2). 14 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (PT Raja Grafindo Persada, 2001), 91.
15 Firdaus,  “Pemenuhan  Hak  Atas  Kesehatan Bagi  Penyandang  Skizofrenia  Di  Daerah  Istimewa Yogyakarta.”
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020
Vol 2 No 2 November 2020
terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama. 16
Berdasarkan  definisi  “masyarakat” dan  “masyarakat  adat”  di  atas,  maka terdapat  sejumlah  unsur  yang  harus dijustifikasi  di  lapangan  (di  antara masyarakat  adat  sendiri  dan  pihak-pihak terkait)  yaitu:  organisasi  sosial  beserta anggota-anggotanya  yang  berhubungan dengan  sesamanya  dalam  menghasilkan kebudayaan,  kesatuan  hukum  penguasa, lingkungan hidup, tanah dan air. Secara de facto kenyataan fisik ini dimiliki oleh setiap masyarakat (adat), tetapi pengakuan resmi terhadap  keberadaan  dan  hak-hak  mereka harus  disahkan  oleh  Perda  (aspek  yuridis formil) tersendiri. 17 Masyarakat hukum adat adalah  sekelompok  orang  yang  secara turun-temurun  bermukim  di  wilayah geografis  tertentu  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesiakarena  adanya  ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki  pranata  pemerintahan  adat,  dan tatanan  hukum  adat  di  wilayah  adatnya
16 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 1996), 1–2.
17 John  Haba,  “Realitas  Masyarakat  Adat  Di
Indonesia: Sebuah Refleksi,” 256–257.
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18
Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN) melansir angka 40 sampai dengan 50  juta  Masyarakat  Adat  di  seluruh Kepulauan  Indonesia.  Menurut  keterangan AMAN,  sampai  November  2012  Badan Informasi Geospasial secara resmi menerima  pemetaan  wilayah  adat  seluas 2,4  juta  ha.  Habitat  dan  lingkungan  alam tempat  tinggal  Komunitas  Adat  terpencil menurut  data  Kementerian  Sosial  tersebar mencakup  wilayah  Daerah  Aliran  Sungai (DAS),  Dataran  Rendah,  Dataran  Tinggi, Pedalaman, Pesisir Pantai/Laut, Perbatasan antarnegara.  Persentase  persebaran  KAT berdasarkan  karakteristik  lingkungan  alam tempat tinggalnya dapat dilihat dari tabel di bawah  ini  yang  bersumberkan  dari  data Kementerian Sosial R.I. tahun 2012 berikut ini: 19
18 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, n.d., Pasal 1 angka 33. 19 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan, “Masyarakat  Adat  Indonesia:  Menuju  Perlindungan Sosial Yang Inklusif,” h. 16.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
Sumber:  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional  Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan 2013
Dampak  serta  Pemenuhan  Hak  atas Kesehatan  Masyarakat  Adat  pada waktu Pandemi Covid-19
Kesehatan  bagi  masyarakat  adat, menurut  Corinne  Lennox  dan  Carolyn Stephens, 20 adalah  masyarakat  adat memahami  konsep  kesehatan  secara menyeluruh bukan hanya diartikan sebagai penyakit  saja  namun  terkait  dengan kelemahan  lainnya.  Demikian  pula  tentang konsep kesehatan masyarakat, yaitu bahwa kesehatan  adalah  konsep  yang  terkait dengan komunitas bukan hanya individu.
Sejak  pandemi Covid-19 masuk  ke Indonesia,
Masyarakat Adat telah
melakukan  respon  cepat  dan  berbagai upaya sedini mungkin dalam mengantisipasi  penyebaran  virus.  Nyaris tak  ada  kasus  yang  ditemukan  di komunitas adat ketika Covid-19 merebak di
20 Waas,  “Hak  Atas  Informasi,  Edukasi  Dan Pelayanan  Kesehatan  Terhadap  Masyarakat  Adat  Di Maluku Selama Pandemi Covid-19,” 155.
awal  hingga  pertengahan  tahun  2020. Namun,  dengan  semakin  memburuknya situasi  dan  merebaknya  bermacam  varian virus, pertahanan Masyarakat
Adat akhirnya  menghadapi  tantangan  yang  kian sulit dibendung. 21
Sekjen  AMAN  Rukka  Sombolinggi mengutarakan  bahwa  bermacam  cara  dan strategi  yang  dilakukan  oleh  Masyarakat Adat  tahun  lalu  dalam  membentengi  diri dari gempuran virus di wilayah adat, sudah cukup  efektif.  Tetapi,  kehadiran  virus korona varian Delta yang menyebar sangat cepat dan mematikan, membuat Masyarakat Adat kewalahan hingga pertahanan itu  jebol juga.  Tentu  saja, ada sebab  lain  yang  menyertai.  “Wilayah  adat yang  dekat  dengan  perusahaan  tambang atau  sawit,”  kata  Rukka  dalam  menjawab pertanyaan  terkait  lokasi  Masyarakat  Adat yang  terkonfirmasi  terkena Covid-19 . “Masyarakat  Adat  mau lockdown pun  tak memungkinkan karena wilayah adat itu jadi lintasan 24 jam operasi perusahaan. Tahun lalu,  kami  minta  mereka  berhenti  dulu
21 Aman.or.id,  “Permudah  Vaksin  Bagi Masyarakat  Adat,”  accessed  September  21,  2021, https://www.aman.or.id/news/read/permudah-vaksin- bagi-masyarakat-adat.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
sementara. Permukiman wilayah adat juga jadi  permukiman  pekerja  perusahaan  atau
Masyarakat Adat
jadi pekerja di perusahaan.”  Selain  klaster  perusahaan, Rukka juga menyinggung dengan apa yang disebutnya  sebagai  klaster  ekonomi  dan klaster  Aparatur  Sipil  Negara/ASN.  Klaster ekonomi  terjadi  dengan  adanya  aktivitas masuknya pedagang dari kota ke kampung atau  warga  di  kampung  yang  harus  pergi ke  kota  untuk  menjual  hasil  bumi, sedangkan  klaster  ASN  terjadi  lewat interaksi  di  antara  para  pegawai  institusi pemerintah. 22
Dampak  ekonomi  yang  signifikan akibat  pandemi Covid-19 juga  dirasakan oleh  masyarakat  adat  yang  mengandalkan sumber penghasilannya dari sektor pariwisata.  Hal  itu  misalnya  terjadi  di provinsi  Papua  dan  Papua  Barat,  di antaranya,  Kabupaten  Jayapura  dan Dataran Tinggi Arfak. Di kota-kota tersebut tersedia
tempat wisata 22 Econusa.id, “Pariwisata Terestrial,” accessed September 28, 2021, https://econusa.id/pdf/7144105kabar  dari  lapangan- covid19 pariwisata terestrial.pdf.
lingkungan/ekowisata birdwatching atau pengamatan burung 23 .
Saat  ini  belum  ada  data  resmi  yang menyebut berapa jumlah mereka. Saat ini, belum  ada  terminologi  yang  disepakati bersama  siapa  yang  disebut  masyarakat adat.  Aturan  tentang  masyarakat  adat, hingga kini masih dalam bentuk rancangan undang-undang.  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan jumlahnya kisaran 40-70 juta jiwa 24 .
Banyak  kendala  yang  dialami  oleh anggota  masyarakat  adat  dalam  program vaksinasi yang dilakuakan oleh pemerintah. Persyaratan administrasi, seperti kelengkapan  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) sebagai  identitas,  juga  Nomor  Induk Kependudukan (NIK), serta alamat, ternyata menimbulkan kesulitan bagi warga Masyarakat Adat yang akan divaksin.
Di  sisi  lain,  dari  hal  tersebut  juga terlihat  bahwa  pemerintah  seharusnya segera  bertindak  untuk  memenuhi  hak warga  Masyrakat  Adat  terkait  identitas
23 Ibid. 24 “Bersamaan  Vaksin  Covid19,  Data
Kependudukan  Harus  Dibenah,”  accessed  September 27, 2021, https://nasional.kontan.co.id/news/program-vaksin- Covid-19-perlu-diimbangi-dengan-perbaikan-data- kependudukan.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
mereka  sebagai  warga  negara  Indonesia yang selama ini terabaikan.
AMAN mengkritik bahwa persyaratan NIK  --dengan  nama  dan  alamat-- menyulitkan  Masyarakat  Adat  yang  tidak mempunyai  NIK  maupun  Kartu  Tanda Penduduk (KTP), di mana NIK tercantum di sana.  Alasan  mengapa  banyak  warga Masyarakat  Adat  sampai  sekarang  banyak yang  belum  memiliki  NIK,  adalah  cerita lama.  Persoalan  itu  mencakup  masalah birokrasi,  infrastruktur  penunjang,  dan hambatan  kultural,  termasuk  diskriminasi dan  stigma  bagi  Masyarakat  Adat  dalam mengurus  NIK  maupun  KTP  di  kantor pemerintahan setempat 25 .
Terkait  hal  di  atas,  capaian  program vaksinasi terhadap  warga masyarakat adat belum  dapat  dikatakan  optimal.  Karena masih  banyak  menemui  kendala  di lapangan,  khususnya  persoalan  birokrasi kependudukan  sebagaimana  yang  telah dinyatakan sebelumnya. Belum lagi persoalan  sosialisasi  yang  masih  dirasakan kurang atau malahan tidak ada.
25 Aman.or.id,  “Permudah  Vaksin  Bagi Masyarakat Adat.”
Menurut data AMAN per 21 Juli 2021, hanya  terdapat  468.963  orang  yang mendaftarkan diri untuk program vaksinasi dan  sekitar  20  ribu  dari  mereka  sudah mendapatkan  vaksin  tahap  pertama. Padahal, perkiraan jumlah Masyarakat Adat yang  tersebar  di  Indonesia,  mencapai  40- 70 juta jiwa, di mana hampir 20 juta orang di  antaranya  terdaftar  sebagai  anggota AMAN.  Dalam  hal  ini,  vaksin  dapat diletakkan  sebagai  sesuatu  yang  menjadi hak bagi setiap warga negara, sebagaimana dikemukakan bahwa:
“Dalam  konteks  kepentingan  umum, adalah  menjadi  kewajiban  setiap  individu untuk  melindungi  orang  di  sekitarnya. Terkait  Masyarakat  Adat,  dari  awal sosialisasi (tentang  vaksin) hampir tak ada yang  menjangkau  kampung-kampung.  Hal yang  diterima  Masyarakat  Adat,  adalah berita-berita  yang  muncul  dari  sumber yang  selama  ini  bukan  sumber  informasi resmi.  Bahan  sosialisasi  yang  seharusnya terlebih  dahulu  dapat  disampaikan  kepada mereka,  namun  pada  kenyataannya  tidak mencapai hingga ke daerah-daerah terpencil  atau  di  kampung-kampung.  Dan ini  kalah  dari  serbuan  informasi  di  luar Kementerian Kesehatan” 26 .
Berkenaan  dengan  hal  tersebut, maka  terdapat  suatu  model  pendeekatan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini  tindakan  pemerintah  Kanada  terhadap masyarakat  adatnya  selama  pandemi
26 Ibid.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
Covid-19 ,  yang  dapat  menjadi  bahan  dan model dalam pola relasi antara pemerintah daerah  dan  masyarakat  adat  dalam menjalin  interaksi  dinamis  di  tingkat  lokal. Menteri Indigenous Services Canada (ISC),
Marc Miller, 27 menyatakan bahwa pemerintah  Kanada  melalui  Kementerian ISC telah mempersiapkan langkah startegis dalam membantu penduduk asli di Kanada. Oleh karena itu, di saat pandemi Covid-19 , pemerintah Kanada dengan
serius memperhatikan  kerentanan  yang  tinggi pada penduduk aslinya.

## Penutup
Sejumlah kendala terbukti menyebabkan terhambatnya
realisasi
pemenuhan
hak atas kesehatan masyarakat adat. Padahal, mereka sesungguhnya  merupakan  bagian  dari bangsa Indonesia yang HAM-nya tidak saja harus dipenuhi, tetapi juga harus dilindungi dan dihormati.
Tenaga  kesehatan  yang  berkualitas dan    ditunjang  dengan  sarana  prasarana
27 Waas,  “Hak  Atas  Informasi,  Edukasi  Dan Pelayanan  Kesehatan  Terhadap  Masyarakat  Adat  Di Maluku Selama Pandemi Covid-19.”
memadai  akan  berkorelasi  positif  terhadap peningkatan  pelayanan  prima  terhadap masyarakat. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman MHA terhadap kesehatan akan membentuk  sebuah  kesadaran  MHA ( = Masyarakat Hukum Adat) akan pentingnya kesehatan. Peningkatan kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya kesehatan merupakan kunci sukses pembangunan  pada  sektor  kesehatan. Dapat  dijelaskan  bahwa  pembangunan SDM pada sektor  kesehatan menjadi  salah satu kunci utama
terwujudnya kesejahteraan dan kualitas SDM MHA. 28
Masalah  lainnya  adalah  ketersediaan infrastruktur  yang  masih  sangat  terbatas. Untuk  melaksanakan  pelayanan  kesehatan terhadap  MHA  di  wilayah  perbatasan dengan  kondisi  gegrafis  yang  sangat  sulit dijangkau, mutlak ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Kita tidak bisa berbicara  soal  pelayanan  kesehatan  yang memadai tanpa didukung oleh infrastruktur yang memadai pula. 29
28 Marthen  B  Salinding  dan  Basri,  “Model Perlindungan  Hak  Atas  Pelayanan  Kesehatan Masyarakat Hukum Adat Yang Berkeadilan Di Wilayah Perbatasan  Kalimantan  Utara,” Jurnal  Borneo Humaniora 2, no. 2 (2019): 20.
29 Ibid.
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020 Vol 2 No 2 November 2020
Sejumlah  kerentanan  yang  dimiliki oleh  masyarakat  adat  akibat  dari  kondisi ekonomi,  sosial,  pendidikan,  kesehatan yang rendah, maupun letak geografis yang terpencil  secara  geografis,  seharusnya justru  menjadi  faktor  yang  menjadikan negara  harus  bertindak  lebih  proaktif  dan segera.  Terlebih  lagi  populasi  masyarakat hukum  adat  pun  cukup  besar  dalam kisaran puluhan juta sehingga memerlukan perencanaan yang baik dan terprogram.
Terkait  dengan  program  vaksinasi saat  ini,  sejumlah  kendala  yang  ada,  a.l., yaitu:  akses  ke  tempat  vaksinasi  lantaran bermukim  di  pedalaman,  pulau  terluar, ketiadaan NIK/KTP, keterbatasan informasi, merupakan  penyebab  utama  rendahnya Masyarakat  Adat  yang  mengikuti  program vaksinasi.
Pemerintah
harus mengambil langkah  segera  dan  menjadikan  pandemi Covid-19 saat ini sebagai momentum untuk berbenah, a.l. yaitu: memangkas birokrasi, memuntakhirkan data kependudukan, memperbaiki  dan  meningkatkan  akses serta  pelayanan  kesehatan  terhadap
seluruh  masyarkat  adat  yang  ada  di Indonesia setara dengan WNI lainnya.
Secara  institusional,  koordinasi  yang baik antarlembaga negara, seperti
Kementerian Kesehatan,
Kementerian Dalam  Negeri,  Kementerian  Sosial,  juga TNI  serta  Polri  sangat  diperlukan  dalam mensukseskan  program  vaksinasi  secara nasional,  khususnya  bagi  masyarakat  adat di Indonesia.
Masing-masing lembaga dapat bersinergi  dengan  berbagi  peran  sesuai dengan  lingkup  kewenangannya  masing- masing. Konkritnya, Kementerian Kesehatan  bertugas  menyediakan  vaksin dan tenaga kesehatan.
Kementerian  Dalam  Negeri  yang dalam  hal  ini  adalah  Dinas  Dukcapil  dapat menempatkan  personilnya  untuk  mendata hal-hal  yang  terkait  dengan  masalah kependudukan  warga  masyarakat  adat yang  akan  divaksin.  Kementerian  Sosial dapat  menyediakan  data  tentang  populasi masyarakat  adat,  kemudian  TNI  dan  Polri dapaat  membantu  pengiriman  logistik
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020
Vol 2 No 2 November 2020 maupun pengamanan pelaksanaan vaksinasi. 30 Melalui beragam
kebijakannya
seperti penyediaan sistem jaminan kesehatan, penyediaan infrastruktur kesehatan,  optimalisasi  sumber  daya manusia sebagai tenaga medis, merupakan salah  satu  bentuk  upaya  negara  untuk memenuhi  derajat  kesehatan  masyarakat secara  luas.  Begitu  pula  halnya  di  tengah pandemi penyakit, tanggung jawab negara memelihara kesehatan masyarakat menjadi semakin ekstra.
Negara
harus mengoptimalkan  alokasi  keuangan  negara, mengoptimalkan  regulasi  yang  tersedia, dan tidak lupa menjaga para tenaga media sebagai  garda  terdepan.  Berhasil  atau tidaknya  negara  menangani  pandemi corona  ini  menunjukkan  berhasil  tidaknya negara  menjaga  kesehatan  masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Mertokusumo, S. (1996). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
30 Siti  Nurhalimah,  “Covid-19  Dan  Hak Masyarakat Atas Kesehatan,” Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i 7, no. 6 (2020): 548.
Soerjono  Soekanto.  (2001). Hukum  Adat Indonesia . PT Raja Grafindo Persada.

## Terbitan Berkala
Acciaioli,  G.  L.  (2001).  Memberdayakan Kembali  Kesenian  Totua,  Revitalisasi
Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah. Antropologi Indonesia ,
24 (65), 61. Basri,  M.  B.  S.  dan.  (2019).  Model Perlindungan  Hak  atas  Pelayanan Kesehatan  Masyarakat  Hukum  Adat yang Berkeadilan di Wilayah Perbatasan  Kalimantan  Utara. Jurnal
Borneo Humaniora , 2 (2), 20.
Firdaus.  (2016).  Pemenuhan  Hak  atas
Kesehatan bagi Penyandang Skizofrenia  di  Daerah  istimewa Yogyakarta. Jurnal  Ilmiah  Kebijakan
Publik , 10 (1), 92–93.
John  Haba.  (2010).  Realitas  Masyarakat Adat  di  Indonesia:  Sebuah  Refleksi. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 12 (2),
256–257. Prasetio,  R.  B.  (2021).  Pandemi  Covid-19:
Perspektif  Hukum  Tata  Negara Darurat  dan  Perlindungan  HAM. Jurnal Ilmiah Kebijakan Publik , 15 (2), 328. Siti  Nurhalimah. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat  atas  Kesehatan. Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i , 7 (6), 548. Thontowi,  J.  (2013).  Perlindungan  dan
Pengakuan  Masyarakat  Adat  dan Tantangannya dalam Hukum Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia
Iustum , 20 (1), 27. Waas,  A.  A.  dan  R.  M.  (2021).  Hak  atas Informasi,  Edukasi  dan  Pelayanan
Kesehatan  terhadap  Masyarakat  Adat di  Maluku  Selama  Pandemi  Covid-19. SASI , 27 (2), 155. https://doi.org/https://doi.org/10.472 68/sasi.v27i2.454

## Situs Web
Aman.or.id.  (n.d.).  Permudah  Vaksin  Bagi Masyarakat Adat. Retrieved September 21, 2021, from https://www.aman.or.id/news/read/p ermudah-vaksin-bagi-masyarakat-
terAs LAW REVIEW : JURNAL HUKUM HUMANITER DAN HAM | p-ISSN: 2715-8950 | e-ISSN: 2716-2060 | Vol 2 No 2 November 2020
Vol 2 No 2 November 2020 adat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  Direktorat  Perlindungan  dan Kesejahteraan.  (2013).  Masyarakat
Adat Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial  yang  Inklusif.  Retrieved  from https://www.bappenas.go.id/files/701
4/2889/4255/Masyarakat_Adat_di_In donesiaMenuju_Perlindungan_Sosial_ yangInklusif.pdf Bersamaan Vaksin Covid19, Data Kependudukan Harus Dibenah. (n.d.). Retrieved  September  27,  2021,  from https://nasional.kontan.co.id/news/pr ogram-vaksin-Covid-19-perlu- diimbangi-dengan-perbaikan-data- kependudukan Committee,  I.  H.  R.  E.  (2019).  Statement on  the  Second  Meeting  of  the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding  the  Outbreak  of  Novel Corona  virus  (2019-NCoV).  Retrieved September 18, 2021, from https://www.who.int/news/item/30- 01-2020-statement-on-the-second- meeting-of-the-international-helath- regulations-(2005)-emergency- committee-regarding-the-outbreak-of-
novel-coronavirus- Covid-19,  S.  T.  P.  (n.d.).  Peta  Sebaran. Retrieved  September  18,  2021,  from https://covid19.go.id/peta-sebaran Econusa.id.  (n.d.).  Pariwisata  Terestrial. Retrieved  September  28,  2021,  from https://econusa.id/pdf/7144105kabar dari lapangan-covid19 pariwisata terestrial.pdf

## Dokumen Hukum
AM Pratama. (2021). Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 sebagai Hak atas Kesehatan bagi Masyarakat Adat di Indonesia. In Seminar  Nasional  Hukum  Universitas Negeri Semarang (pp. 219–236). Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (2021). Jakarta. Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Perubahan  atas  Undang- undang  Nomor  27  Tahun  2007 tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples Resolution (2007).