___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## PATOLOGI BIROKRASI DAN AGENDA STRATEGI:
Kolaborasi Pendekatan New Public Management Public Service Melalui Model

## AGUS
email: aguschandra.lombok@gmail.com
___________________________________________________________________

## Abstrak
Patologi birokrasi pelayanan publik merupakan keresahan banyak negara, sehingga cara melakukan  reformasi  birokrasi  pelayanan  yang  efektif.  Di  era  demokrasi,  pendekatan tradisional  seperti  yang  berakar  pada  pemikiran  birokrasi  weberian  sudah  dipandang gagal. Dengan tetap menciptakan kompetisi pelayanan melalui metode mewiraswastakan  birokrasi  sambil  tetapi  melindungi  hak  warga  negara,  tulisan  ini berpandangan kolaborasi pendekatan NPM dan NPS merupakan pendekatan baru yang relevan.  Pengejawantahan  dari  kolaborasi  kedua  pendekatan  ini  melalui  tersedianya dokumen  kontrak  pelayanan  pada  setiap  instansi  Pemerintah  yang  kemudian  dikenal dengan  konsep  Citizen`s  Charter.  Tujuan posisi  tawar  masyarakat  dalam  melakukan  kontrol pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.
Kata Kunci: Patologi, Birokrasi, New Public Management ___________________________________________________________________

## A. PENDAHULUAN
Pemerintah  memiliki  tiga  fungsi  dasar,  yakni  pelayanan  publik, pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pelayanan  publik  sebagai busnnies pemerintah  menjadi  kajian  utama  studi  administrasi  publik. Penyebabnya,  karena  tugas  para  administrator  publik pelayanan  kepada  publik.  Tulisan  ini  membatasi  konsepsi  organisasi  pemerintah pada  birokrasi  publik.  Kata  publik  memiliki  cakupan  luas,  meliputi  pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian birokrasi publik merupakan organisasi publik yang bertugas melayani pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Konsekuensi pelayanan publik sebagai penyedia  layanan,  birokrasi   dituntut  memiliki  inovasi  agar  publik  mendapatkan kepuasan  dan  tidak  jenuh  dalam  menerima  layanan.  Permasalahannya  adalah,
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Agus Patologi Birokrasi.. |77

## PATOLOGI BIROKRASI DAN AGENDA STRATEGI:
New Public Management dan New
Melalui Model Citizen`s Charter

## ___________________________________________________________________
Patologi birokrasi pelayanan publik merupakan keresahan banyak negara, sehingga cara melakukan  reformasi  birokrasi  pelayanan  yang  efektif.  Di  era  demokrasi,  pendekatan tradisional  seperti  yang  berakar  pada  pemikiran  birokrasi  weberian  sudah  dipandang
. Dengan tetap menciptakan kompetisi pelayanan melalui metode mewiraswastakan  birokrasi  sambil  tetapi  melindungi  hak  warga  negara,  tulisan  ini berpandangan kolaborasi pendekatan NPM dan NPS merupakan pendekatan baru yang orasi  kedua  pendekatan  ini  melalui  tersedianya dokumen  kontrak  pelayanan  pada  setiap  instansi  Pemerintah  yang  kemudian  dikenal
Tujuan  model  ini  adalah  untuk  merespon  lemahnya posisi  tawar  masyarakat  dalam  melakukan  kontrol  atas  proses  penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.
New Public Management, New Public Service.
___________________________________________________________________
Pemerintah  memiliki  tiga  fungsi  dasar,  yakni  pelayanan  publik, pembangunan,  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pelayanan  publik  sebagai coore pemerintah  menjadi  kajian  utama  studi  administrasi  publik.
Penyebabnya,  karena  tugas  para  administrator  publik  yakni  menyediakan pelayanan  kepada  publik.  Tulisan  ini  membatasi  konsepsi  organisasi  pemerintah pada  birokrasi  publik.  Kata  publik  memiliki  cakupan  luas,  meliputi  pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian birokrasi publik merupakan organisasi lik yang bertugas melayani pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Konsekuensi pelayanan publik sebagai coore busnnies birokrasi, maka sebagai dituntut  memiliki  inovasi  agar  publik  mendapatkan kepuasan  dan  tidak  jenuh  dalam  menerima  layanan.  Permasalahannya  adalah,
___________________________________________________________________
78| Agus Patologi Birokrasi..
birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang miskin inovasi karena dua fakto Birokrasi  di  Indonesia  tidak  memiliki  iklim  organisasi  yang  mendorong  inovasi, dan para pegawai birokrasi di Indonesia tidak memiliki permasalahan berat apabila bekerja tidak produktif.
Akibat  dua  faktor  di  atas,  birokrasi  menjadi  lamban,  tidak  efis kurang  transparan,  berbelit-belit,  hingga  kurang  memberi  kepastian  dalam pelayanan.  Tidak  sedikit  birokrasi  di  Indonesia  justru  berperan  melayani  dirinya sendiri  dan  megabaikan   pelayanan  kepada  publik.  Perilaku  korupsi  masih mewarnai  perilaku  birokrasi  pelayanan  publik.    Kondisi  birokrasi  yang  demikian digambarkan sebagai birokrasi yang sakit atau patologis.
Birokrasi  sebagai  sub-sistem  dari  sistem  sosial,  memiliki  dinamika  seiring dengan  dinamikan  lingkungan  sosialnya.  Dengan  demikian,  perubah terjadi  pada  lingkungan  sosiaal,  tidak  dapat  dihindari  menyebabkan  pula perubahan manajemen birokrasi  pelayanan publik.  Tantangan birokrasi kedepan adalah  menguatnya  perkembangan  demokrasi  yang  mengusung  konsep kebebasan,  partisipasi,  kesetaraan,  dan  rasionalitas.  Perkembangan  konsep demokrasi  yang  demikian  memunculkan  masyarakat  semakin  kritis  dalam menyikapi  pelayanan  publik  yang  mereka  terima.  Sikap  kritis  masyarakat  yang demikian tidak lagi dijawab oleh pendekatan mengandalkan penggunaan mekanisme pasar dalam pelayanan publik (2008:74).
Tantangan  kedepan  kemudian,  bagaimana  pemerintah  sebuah  negara membangun  administrator  publik  sebagai  pelayan,  bukan  yang  dilayani.  Sebagai pelayan,  maka  administrator  publik  d memanfaatkan  sumber  daya yang yang  berkembang  di  masyarakat, menciptakan regulasi  ramah  publik,  dan  menyediakan  sumber  daya  manusia  (administrator) yang terbuka dan jujur. Dalam usaha menghadapi tantangan tersebut, diperl reformasi  manajemen  organisasi  publik  atau  birokrasi  dengan  pendekatan  baru. Tulisan ini memandang ada dua pendekatan baru yang relevan yakni, pendekatan new  public  management (NPM)  dan berpandangan  bahwa  kedua  pendekatan  tersebut  perlu  diintegrasikan  dalam mewujudkan  birokrasi  pelayanan  yang  efisien,  efektif,  namun  saat  bersamaan melindungi  hak  setiap  warga  negara  secara  sama.  Pengintegrasian  kedua pendekatan  tersebut,  dalam  praktiknya  memerlukan  instrument  hukum. instrumen  hukum  yang  ditawarkan  sebagai  solusi  adalah  konsep charter.
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
birokrasi di Indonesia merupakan birokrasi yang miskin inovasi karena dua faktor. Birokrasi  di  Indonesia  tidak  memiliki  iklim  organisasi  yang  mendorong  inovasi, dan para pegawai birokrasi di Indonesia tidak memiliki permasalahan berat apabila
Akibat  dua  faktor  di  atas,  birokrasi  menjadi  lamban,  tidak  efisien,  kaku, belit,  hingga  kurang  memberi  kepastian  dalam pelayanan.  Tidak  sedikit  birokrasi  di  Indonesia  justru  berperan  melayani  dirinya pelayanan  kepada  publik.  Perilaku  korupsi  masih irokrasi  pelayanan  publik.    Kondisi  birokrasi  yang  demikian digambarkan sebagai birokrasi yang sakit atau patologis.
sistem  dari  sistem  sosial,  memiliki  dinamika  seiring dengan  dinamikan  lingkungan  sosialnya.  Dengan  demikian,  perubahan  yang terjadi  pada  lingkungan  sosiaal,  tidak  dapat  dihindari  menyebabkan  pula
pelayanan publik.  Tantangan birokrasi kedepan adalah  menguatnya  perkembangan  demokrasi  yang  mengusung  konsep dan  rasionalitas.  Perkembangan  konsep demokrasi  yang  demikian  memunculkan  masyarakat  semakin  kritis  dalam menyikapi  pelayanan  publik  yang  mereka  terima.  Sikap  kritis  masyarakat  yang demikian tidak lagi dijawab oleh pendekatan new  public  management (NPM) yang mengandalkan penggunaan mekanisme pasar dalam pelayanan publik (2008:74).
Tantangan  kedepan  kemudian,  bagaimana  pemerintah  sebuah  negara membangun  administrator  publik  sebagai  pelayan,  bukan  yang  dilayani.  Sebagai pelayan,  maka  administrator  publik  dituntut  memiliki  berbagai  inovasi, memanfaatkan  sumber  daya yang yang  berkembang  di  masyarakat, menciptakan regulasi  ramah  publik,  dan  menyediakan  sumber  daya  manusia  (administrator) yang terbuka dan jujur. Dalam usaha menghadapi tantangan tersebut, diperlukan reformasi  manajemen  organisasi  publik  atau  birokrasi  dengan  pendekatan  baru. Tulisan ini memandang ada dua pendekatan baru yang relevan yakni, pendekatan
(NPM)  dan new  public  service (NPS).  Tulisan  ini ndekatan  tersebut  perlu  diintegrasikan  dalam mewujudkan  birokrasi  pelayanan  yang  efisien,  efektif,  namun  saat  bersamaan melindungi  hak  setiap  warga  negara  secara  sama.  Pengintegrasian  kedua pendekatan  tersebut,  dalam  praktiknya  memerlukan  instrument  hukum.  Model instrumen  hukum  yang  ditawarkan  sebagai  solusi  adalah  konsep customer’s
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## B. BIROKRASI DAN PELAYANAN  PUBLIK
Birokrasi  dan  administrasi  publik  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam menentukan  pelaksanaan  tugas-tugas  negara.  Segera  setelah keputusan  politik,  maka  peran  birokrasi  dan  administrasi  publik  menjadi  faktor yang menentukan bagaimana keputusan politik itu mampu mencapai tujuannya. Karena perannya yang demikian strategis, ketika tujuan politik suatu negara tidak tercapai,  yang  dipertanyakan  sebagian  orang  yakni  dimana  keberadaan administrasi publik, apa yang mereka lakukan.  Meskipun demikian, birokrasi dan administrasi publik tidak sepopuler politik dan pengadilan.  Ketika negara berhasil mencapai  tujuannya  sebagian  orang  memandang  bahwa  itu  merupakan  kerja politik.  Demikian  pula  ketika  penegakan  hukum  suatu  negara  berhasil  yang mendapat  pujian  oleh  sebagian  orang  adalah  lembaga  peradilan. administrasi publik tersembunyi dibalik popularitas politik dan h
Tulisan  ini  tertarik  mengingatkan  kembali  pikiran  akademisi  senior  ilmu administrasi publik Indonesia Miftah Thoha. Ia mengatakan, usia administrasi dan birokrasi  seumur  dan  setua  umur  pemerintahan.  Ia  timbul  dalam  suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia di Asia Selatan, Indonesia, Cina dan Mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatau sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan pemerintahan tersebut dikenal dengan sebutan  administrasi  public  (2008:87). berurusan  dengan  administrasi  dan  birokrasi  pemerintahan.  Dengan  demikian, ruang  lingkup  pekrjaan  administrasi  dan  birokrasi  publik  sesungguhnya  cukup luas.  Mindarti,  menyebutnya  segala  penyelenggaraan  atas  segenap  kepentingan publik dan masalah publik (public interests negara,  merupakan  ruang  lingkup  kegiatan  adminisrasi  dan  birokrasi  public (2016:4). Atau dalam bahasa Caiden dan Hainrich, administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik
Salah satu kegiatan administrasi yang penting bagi publik yakni pelayanan publik.  Dengan  mengutif  pandangan  Gronroos,  Ratminto  dan  Winarsih mendefinisikan pelayanan sebagai berikut;
“pelayanan  adalah  suatu  aktivitas  at tidak  kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  yang  terjadi  sebagai  akibat  adanya interaksi  antara  konsumen  dengan  karyawan  atau  hal
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam Agus Patologi Birokrasi.. |79

## PUBLIK
Birokrasi  dan  administrasi  publik  memiliki  peran  yang  signifikan  dalam tugas  negara.  Segera  setelah  negara  membuat keputusan  politik,  maka  peran  birokrasi  dan  administrasi  publik  menjadi  faktor yang menentukan bagaimana keputusan politik itu mampu mencapai tujuannya. Karena perannya yang demikian strategis, ketika tujuan politik suatu negara tidak pai,  yang  dipertanyakan  sebagian  orang  yakni  dimana  keberadaan administrasi publik, apa yang mereka lakukan.  Meskipun demikian, birokrasi dan administrasi publik tidak sepopuler politik dan pengadilan.  Ketika negara berhasil rang  memandang  bahwa  itu  merupakan  kerja politik.  Demikian  pula  ketika  penegakan  hukum  suatu  negara  berhasil  yang mendapat  pujian  oleh  sebagian  orang  adalah  lembaga  peradilan.   Birokrasi  dan administrasi publik tersembunyi dibalik popularitas politik dan hukum.
Tulisan  ini  tertarik  mengingatkan  kembali  pikiran  akademisi  senior  ilmu administrasi publik Indonesia Miftah Thoha. Ia mengatakan, usia administrasi dan birokrasi  seumur  dan  setua  umur  pemerintahan.  Ia  timbul  dalam  suatu
. Dalam catatan sejarah peradaban manusia di Asia Selatan, Indonesia, Cina dan Mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatau sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan pemerintahan tersebut dikenal dengan sebutan  administrasi  public  (2008:87).   Dan,  hingga  saat  ini  setiap  hari  orang berurusan  dengan  administrasi  dan  birokrasi  pemerintahan.  Dengan  demikian, ruang  lingkup  pekrjaan  administrasi  dan  birokrasi  publik  sesungguhnya  cukup luas.  Mindarti,  menyebutnya  segala  penyelenggaraan  atas  segenap  kepentingan
(public interests dan public affairs ) yang ada pada suatu negara,  merupakan  ruang  lingkup  kegiatan  adminisrasi  dan  birokrasi  public (2016:4). Atau dalam bahasa Caiden dan Hainrich, administrasi publik merupakan
nistrasi untuk segenap urusan publik
Salah satu kegiatan administrasi yang penting bagi publik yakni pelayanan publik.  Dengan  mengutif  pandangan  Gronroos,  Ratminto  dan  Winarsih mendefinisikan pelayanan sebagai berikut;
“pelayanan  adalah  suatu  aktivitas  atau  serangkaian  aktivitas  yang  bersifat tidak  kasat  mata  (tidak  dapat  diraba)  yang  terjadi  sebagai  akibat  adanya interaksi  antara  konsumen  dengan  karyawan  atau  hal-hal  lain  yang
___________________________________________________________________
80| Agus Patologi Birokrasi..
disediakan  oleh  perusahaan  pemberi  layanan  yang  dimkasudkan  untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan” (2018:2)
Definisi  di  atas  ingin  menjelaskan  bahwa  ada  dua  ciri  pokok  suatu pelayanan, yakni tidak kasat mata dan melibatkan upaya manusia (karyawan) dan peralatan  lain  yang  disediakan  oleh  perusahaan  penyelenggara  pelayana Pertamyaanya  kemudian,  bagaimana  definisi  pelayanan  publik?.  Menurut Rohman,dkk  (2010:3),  pelayanan  publik  adalah  pelayanan  atau  pemberian terhadap  masyarakat  berupa  penggunaan  fasilitas  umum,  baik  jasa  maupun nonjasa,  yang  dilakukan  oleh  organisasi  pub penjelasan  tersebut,  Sinambela,  juga  mendefinisikan  pelayanan  publik  sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  kumpulan  atau  kesatuan,  d menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik (2006:5).
Dari  dua  pemikiran  di  atas,  dapat  dirumuskan  ciri yakni;  produk  layanan  itu  disediakan  oleh  pemerintah,  bentuk  produk  adalah fasilitas  umum  baik  jasa  maupun  nonjasa,  peruntukannya  adalah  untuk  publik secara  inklusif.  Dengan  demikian,  penyedia  pelayanan  public  adalah  pemerintah, dan penerima adalah individu, kelompok orang atau badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelay
Secara normatif, undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan pelayanan public sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara,  dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan publik.

## C. PATOLOGI BIROKRASI PELAYANAN DAN PERMASALAHANNYA
Mendiskusikan  birokrasi  di  Indonesia  selalu  identik  dengan  gambaran birokrasi tidak sehat atau sakit atau patologis. Sebagaimana dikemukan oleh Aris Sunarya, bahwa sudah menjadi rahasia umum berurusan dengan pelayanan publik di  Indonesia  identik  dengan  prosedur  yang  berbelit waktu, biaya mahal, dan sikap aparat yang tidak ramah kepada warga masyarakat
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
disediakan  oleh  perusahaan  pemberi  layanan  yang  dimkasudkan  untuk rmasalahan konsumen/pelanggan” (2018:2)
Definisi  di  atas  ingin  menjelaskan  bahwa  ada  dua  ciri  pokok  suatu pelayanan, yakni tidak kasat mata dan melibatkan upaya manusia (karyawan) dan peralatan  lain  yang  disediakan  oleh  perusahaan  penyelenggara  pelayanan. Pertamyaanya  kemudian,  bagaimana  definisi  pelayanan  publik?.  Menurut Rohman,dkk  (2010:3),  pelayanan  publik  adalah  pelayanan  atau  pemberian terhadap  masyarakat  berupa  penggunaan  fasilitas  umum,  baik  jasa  maupun nonjasa,  yang  dilakukan  oleh  organisasi  public  atau  pemerintah.  Senada  dengan penjelasan  tersebut,  Sinambela,  juga  mendefinisikan  pelayanan  publik  sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang setiap  kegiatan  yang  menguntungkan  dalam  kumpulan  atau  kesatuan,  dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara
Dari  dua  pemikiran  di  atas,  dapat  dirumuskan  ciri-ciri  pelayanan  publik yakni;  produk  layanan  itu  disediakan  oleh  pemerintah,  bentuk  produk  adalah m  baik  jasa  maupun  nonjasa,  peruntukannya  adalah  untuk  publik secara  inklusif.  Dengan  demikian,  penyedia  pelayanan  public  adalah  pemerintah, dan penerima adalah individu, kelompok orang atau badan hukum, yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik.
undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, mendefinisikan pelayanan public sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan
tiap  warga  negara,  dan  penduduk  atas  barang,  jasa dan/atau  pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara  pelayanan

## PATOLOGI BIROKRASI PELAYANAN DAN PERMASALAHANNYA
Mendiskusikan  birokrasi  di  Indonesia  selalu  identik  dengan  gambaran rokrasi tidak sehat atau sakit atau patologis. Sebagaimana dikemukan oleh Aris Sunarya, bahwa sudah menjadi rahasia umum berurusan dengan pelayanan publik di  Indonesia  identik  dengan  prosedur  yang  berbelit-belit,  tidak  ada  kepastian
sikap aparat yang tidak ramah kepada warga masyarakat
___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
(2016:445-462).  Stigma  buruk  pelayanan  publik  seperti  ini  seakan  tidak mengalami  perubahan  yang  berarti  bahkan  sejak  reformasi  berjalan.  Birokrasi berserta pejabat publik seolah masih memelihara budaya bukannya  mengembangkan  suatu  budaya  baru  pelayanan  kepada  warga  negara. Penyelenggara  pelayanan  masih  menampakkan  wajah  sebagai  penguasa  di hadapan  warga,  bukannya  sebagai  penyedia  layanan  yang  selalu  mendengar aspirasi warga sebagai pengguna layanan.
Peneliti lain adalah Hamirul, memfokuskan pemabahasannya pada patologi birokrasi  yang  dimanifestasikan  dengan  adanya  perilaku  birokrat  yang  bersifat disfungsional.  Temuan  Hamirul  pada  kasus  Pemerintah  Kota  Cimahi menyebutkan  patologi  birokrasi  disebabkan  karena  kurangnya  atau  rendahnya pengetahuan  dan  keterampilan  para  petugas  pelaksana  kegiatan  operasional  . Jenis  ini  biasanya  dikarenakan  keinginan  mendapatkan  uang  lebih.  Penyebab lainnya  adalah  oleh  pihak  baik  masyarakat  ataupun  birokr mampu  menjabarkan  kebijaksanaan  pimpinan, berfikir,  kebingungan,  sogok,  mutu  hasil  pekerjaan  rendah,  kedangkalan, ketidaktepatan  tindakan,  inkompetensi,  sikap  ragu ketidakrapian, stagnasi (2017:14-18).
Fred W Riggs menyebutkan patologi birokrasi di negara terjadi  karena  intervensi  pejabat  negara  yang  seharusnya  tidak  dilakukan. Intervensi pejabat negera yang berlebihan, menurut Riggs menyebabkan birokrasi gagal melayani kepentingan umum sebagaimana mestinya (1996:306). intervensi  pejabat  negara  dalam  birokrasi  sebagaimana  gambaran  Riggs  nampak semakin  jelas  di  Indonesia,  terutama  pada  birokrasi  daerah.  Dalam  setiap momentum  pemilihan  gubrnur,  bupati/walikota,  intervensi  calon terhadap  birokrasi  cukup  massif.  Intervensi  tersebut  tidak  berhenti  sampai pemungutan  suara,  namun  pasca  pemilu  berlangsung  intervensi  masih  terus berlangsung.
Persoalannya  adalah  apakah  yang  salah  dari  fenomena  birokrasi  di Indonesia  ?.  Tulisan  ini  menduga  permasalahannya  terletak  pada  pendekatan birokrasi  yang  dibangun  tidak  sesuai  dengan  perubahan  sosial,  ekonomi,  politik dan  kondisi  lokal  masyarakat.   Indonesia  sejatinya  masih  mempraktekkan pendekatan birokrasi Weberian.
Max  Weber  mendefinisikan  birokrasi  sebagai  bentuk  organisasi  dan administrasi  di  mana  kekuasaan  organisasi  pada  umumnya  ada  di  tangan  para pejabat yang memiliki keahlian teknis yang diperlukan (dalam Harmon dan Mayer,
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Agus
Patologi Birokrasi.. |81
462).  Stigma  buruk  pelayanan  publik  seperti  ini  seakan  tidak mengalami  perubahan  yang  berarti  bahkan  sejak  reformasi  berjalan.  Birokrasi berserta pejabat publik seolah masih memelihara budaya dan mindset kekuasaan, bukannya  mengembangkan  suatu  budaya  baru  pelayanan  kepada  warga  negara. Penyelenggara  pelayanan  masih  menampakkan  wajah  sebagai  penguasa  di hadapan  warga,  bukannya  sebagai  penyedia  layanan  yang  selalu  mendengar i pengguna layanan.
Peneliti lain adalah Hamirul, memfokuskan pemabahasannya pada patologi birokrasi  yang  dimanifestasikan  dengan  adanya  perilaku  birokrat  yang  bersifat disfungsional.  Temuan  Hamirul  pada  kasus  Pemerintah  Kota  Cimahi
rokrasi  disebabkan  karena  kurangnya  atau  rendahnya pengetahuan  dan  keterampilan  para  petugas  pelaksana  kegiatan  operasional  . Jenis  ini  biasanya  dikarenakan  keinginan  mendapatkan  uang  lebih.  Penyebab lainnya  adalah  oleh  pihak  baik  masyarakat  ataupun  birokr:at  diantaranya  tidak mampu  menjabarkan  kebijaksanaan  pimpinan,   rasa  puas  diri,  bertindak  tanpa berfikir,  kebingungan,  sogok,  mutu  hasil  pekerjaan  rendah,  kedangkalan, ketidaktepatan  tindakan,  inkompetensi,  sikap  ragu-ragu, bekerja  tidak  produktif,
Fred W Riggs menyebutkan patologi birokrasi di negara-negara berkembang terjadi  karena  intervensi  pejabat  negara  yang  seharusnya  tidak  dilakukan. Intervensi pejabat negera yang berlebihan, menurut Riggs menyebabkan birokrasi
sebagaimana mestinya (1996:306).  Fenomena intervensi  pejabat  negara  dalam  birokrasi  sebagaimana  gambaran  Riggs  nampak semakin  jelas  di  Indonesia,  terutama  pada  birokrasi  daerah.  Dalam  setiap momentum  pemilihan  gubrnur,  bupati/walikota,  intervensi  calon incumbent terhadap  birokrasi  cukup  massif.  Intervensi  tersebut  tidak  berhenti  sampai pemungutan  suara,  namun  pasca  pemilu  berlangsung  intervensi  masih  terus
Persoalannya  adalah  apakah  yang  salah  dari  fenomena  birokrasi  di ni  menduga  permasalahannya  terletak  pada  pendekatan birokrasi  yang  dibangun  tidak  sesuai  dengan  perubahan  sosial,  ekonomi,  politik
Indonesia  sejatinya  masih  mempraktekkan
an  birokrasi  sebagai  bentuk  organisasi  dan administrasi  di  mana  kekuasaan  organisasi  pada  umumnya  ada  di  tangan  para pejabat yang memiliki keahlian teknis yang diperlukan (dalam Harmon dan Mayer,
___________________________________________________________________
82| Agus Patologi Birokrasi..
2014:92).  Ada  tiga  unsur  utama  birokrasi  menurut  Weber,  yakn rutin agen organisasi ditetapkan sebagai tugas resmi; (2) tugas ini relatif stabil dan otoritas  untuk  melaksanakannya  sangat  dibatasi  secara  ketat  oleh  peraturan, begitu pula kewenangan yang bersifat memaksa tersedia untuk melaksanakannya; (3) ada cara-cara teratur yang sudah ditetapkan untuk menjamin penetapan tugas ini  oleh  (dan  hanya  oleh)  para  individu  yang  memenuhi  aturan  umum  atau kualifikasi  tambahan.     Model  Weberian  tentu  sudah  tidak  tepat  digunakan  pada masa demokrasi yang cukup dinamis di Indonesia.
Model di atas sering disebut para ilmuan sebagai model birokrasi ideal yang dibangun  Weber.  Sebaliknya,  penulis  berpandangan  model  birokrasi  Weberian justru telah menyebabkan bangunan birokrasi menjadi kaku, lamban, formalistis, berorientasi  pada  proses  dan  aturan  bukan  pada  hasil.  Jika  model  birokrasi Weberian  dipertahankan,  maka  publik  akan  lebih  memilih  organisasi  privat sebagai tempat untuk memenuhi urusan B.3.. Reformasi Birokrasi Pelayanan
Reformasi  birokrasi  sudah  dilakukan  banyak  negara  sebagai  kebutuhan untuk menjawab tuntutan publik yag terus berkembang. Studi yang dilakukan oleh Cheung,  Anthony  B.L  misalnya  menyebutkan,  di  Hongkong  reformasi  birokrasi telah  dilakukan  sejak  tahun  1980-an,  persisnya  diumumk Hongkong  tahun  1989.  Aspek-aspek  yang  mendapatkan  perhatian  reformasi birokrasi di Hongkong meliputi dua komponen. akuntabilitas  hubungan  antara  lembaga manajemen  sumber  daya  manusia  yang  lebih  berorientasi  bisnis  dan  konsumen dalam  pengelolaan  layanan  publik.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  reformasi birokrasi  di  Hong  Kong  adalah new  public  management Cheung, Anthony B.L merupakan penggemar dari NPM
Argumen  karya  Cheung  Anthony  B.L manajemen  layanan  publik  tujuannya  adalah  untuk  mencari  pemberdayaan birokrasi  pelayanan  publik.  Model  birokrasi  Weberian  dianggap  telah  gagal  atau sulit  untuk  dipertahankan.  Maka  NPM  memberikan  mode  pemberdayaan  baru, berdasarkan kebebasan manajerial, otonomi, dan pendekatan pasar. Oleh Cheung, Anthony B.L pendekatan NPM di pandang akan memunculkan kelahiran kembali kekuasaan  birokrasi  di  bawah  manajerialis.  Hasil  studi  Cheung  menemu Hong  Kong  pendekatan  NPM  mampu  menghasilkan  reformasi  birokrasi  dengan lebih baik karena terjadi dalam lingkungan yang tidak menghadapi masalah serius
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
2014:92).  Ada  tiga  unsur  utama  birokrasi  menurut  Weber,  yakni;  (1)  aktivitas rutin agen organisasi ditetapkan sebagai tugas resmi; (2) tugas ini relatif stabil dan otoritas  untuk  melaksanakannya  sangat  dibatasi  secara  ketat  oleh  peraturan, begitu pula kewenangan yang bersifat memaksa tersedia untuk melaksanakannya;
cara teratur yang sudah ditetapkan untuk menjamin penetapan tugas ini  oleh  (dan  hanya  oleh)  para  individu  yang  memenuhi  aturan  umum  atau
Model  Weberian  tentu  sudah  tidak  tepat  digunakan  pada inamis di Indonesia.
Model di atas sering disebut para ilmuan sebagai model birokrasi ideal yang dibangun  Weber.  Sebaliknya,  penulis  berpandangan  model  birokrasi  Weberian justru telah menyebabkan bangunan birokrasi menjadi kaku, lamban, formalistis, berorientasi  pada  proses  dan  aturan  bukan  pada  hasil.  Jika  model  birokrasi Weberian  dipertahankan,  maka  publik  akan  lebih  memilih  organisasi  privat sebagai tempat untuk memenuhi urusan-urusan mereka.
sudah  dilakukan  banyak  negara  sebagai  kebutuhan untuk menjawab tuntutan publik yag terus berkembang. Studi yang dilakukan oleh Cheung,  Anthony  B.L  misalnya  menyebutkan,  di  Hongkong  reformasi  birokrasi an,  persisnya  diumumkan  oleh  pemerintah aspek  yang  mendapatkan  perhatian  reformasi birokrasi di Hongkong meliputi dua komponen. Pertama , redefinisi kekuasaan dan akuntabilitas  hubungan  antara  lembaga-lembaga  eksekutif  di  pusat. Kedua, r  daya  manusia  yang  lebih  berorientasi  bisnis  dan  konsumen dalam  pengelolaan  layanan  publik.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  reformasi
new  public  management (NPM).  Dan  nampaknya Cheung, Anthony B.L merupakan penggemar dari NPM.
Argumen  karya  Cheung  Anthony  B.L   menyebutkan  bahwa  berbagai  bentuk manajemen  layanan  publik  tujuannya  adalah  untuk  mencari  pemberdayaan birokrasi  pelayanan  publik.  Model  birokrasi  Weberian  dianggap  telah  gagal  atau
M  memberikan  mode  pemberdayaan  baru, berdasarkan kebebasan manajerial, otonomi, dan pendekatan pasar. Oleh Cheung, Anthony B.L pendekatan NPM di pandang akan memunculkan kelahiran kembali kekuasaan  birokrasi  di  bawah  manajerialis.  Hasil  studi  Cheung  menemukan  di Hong  Kong  pendekatan  NPM  mampu  menghasilkan  reformasi  birokrasi  dengan lebih baik karena terjadi dalam lingkungan yang tidak menghadapi masalah serius
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
pada  krisis  ekonomi,  fiskal,  atau  pemerintahan  (1996:37 analisa Cheung adalah praktik NPM akan berhasil manakala kondisi negara sehat, artinya tidak mengalami masalah krisis ekonomi dan pemerintahan. Selain  kondisi  ekonomi  dan  pemerintahan  suatau  negara,  penerapan pendekatan NPM dalam usaha mereformasi birokrasi pelayanan pub memperhitungkan  variabel  lokalitas  suatu  negara.  Studi  yang  dilakukan  oleh Nissim  Chohen  dari  Universitas  Haifa  mengingatkan  kita  dengan  mengatakan bahwa  reformasi  administrasi  membutuhkan  pendekatan  sistematis  dan memperhitungkan  banyak  faktor.  Para  perancang  reformasi  birokrasi memperhatikan  konteks  sosial  atau  konteks  lokal.  Chohen  menambahkan meskipun  pendekatan  NPM  sukses  di  negara dan 1990-an, namun belum tentu berlaku di sistem lain seperti di neg berkembang (2016).
Kajian  pelayanan  publik  di  Indonesia  juga  telah  banyak  dilakukan  para ahli.  Penelitian  Rachmawati  dan  Nasutian  tentang  nilai  demokrasi  dalam pelayanan publik di kantor Imigrasi Bandung, menemukan Bandung yang merupakan  salah satu  contoh  terbaik  ( pelayanan  publik.  Namun  demikian,  kantor  Imigrasi  Bandung  masih  belum menerapkan  nilai  integritas  dengan  baik.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  dua  hal yaitu  (1)  adanya  penyalahgunaan  fasilitas  kantor  (kendaraan  dan  ATK) keperluan pribadi; dan (2)  keberadaan biro jasa yang dapat memunculkan perilaku tidak  objektif  dari  penyelenggara  pelayanan  publik  di  kantor  Imigrasi  Bandung (2015:133).
Dari dua penelitian di atas, dapat dipe sebagai  epistimologi  reformasi  birokrasi  menuju  pencegahan  patologi  birokrasi, yakni  kondisi  suatu  negara  yang  mencakup  kondisi  ekonomi  dan  pemerintahan. Kemudian  kondisi  masyarakat  yang  mencakup  nilai berkembang di masyarakat.

## D. AGENDA STRATEGI: KOLABORASI PENDEKATAN NPM DAN NPS
Dari temuan diskusi di atas, dapat disusun posisi akademik tulisan ini sebagai berikut.  Secara  ontologis,  reformasi  manajemen  organisasi  merupakan  suatu kebutuhan  untuk  mengobati  patologi  birokrasi  di  Indonesia. metode  pelaksanaannya  mengganti  pendekatan  Weberian  menjadi management (NPM) tapi sekaligus memasukkan nilai Cara  memasukkan  nilai-nilai  NPS  pada  praktik  NPM  yakni  melalui
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam Agus Patologi Birokrasi.. |83
pada  krisis  ekonomi,  fiskal,  atau  pemerintahan  (1996:37-50).  Poin  penting  dari ah praktik NPM akan berhasil manakala kondisi negara sehat, artinya tidak mengalami masalah krisis ekonomi dan pemerintahan.
Selain  kondisi  ekonomi  dan  pemerintahan  suatau  negara,  penerapan pendekatan NPM dalam usaha mereformasi birokrasi pelayanan publik, sebaiknya memperhitungkan  variabel  lokalitas  suatu  negara.  Studi  yang  dilakukan  oleh Nissim  Chohen  dari  Universitas  Haifa  mengingatkan  kita  dengan  mengatakan bahwa  reformasi  administrasi  membutuhkan  pendekatan  sistematis  dan
tor.  Para  perancang  reformasi  birokrasi   harus memperhatikan  konteks  sosial  atau  konteks  lokal.  Chohen  menambahkan meskipun  pendekatan  NPM  sukses  di  negara-negara  maju  sejak  tahun  1980-an an, namun belum tentu berlaku di sistem lain seperti di negara-negara
Kajian  pelayanan  publik  di  Indonesia  juga  telah  banyak  dilakukan  para ahli.  Penelitian  Rachmawati  dan  Nasutian  tentang  nilai  demokrasi  dalam pelayanan publik di kantor Imigrasi Bandung, menemukan bahwa Kantor Imigrasi g yang merupakan  salah satu  contoh  terbaik  ( best  practice )  dalam  praktik pelayanan  publik.  Namun  demikian,  kantor  Imigrasi  Bandung  masih  belum menerapkan  nilai  integritas  dengan  baik.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh  dua  hal
silitas  kantor  (kendaraan  dan  ATK)   untuk keperluan pribadi; dan (2)  keberadaan biro jasa yang dapat memunculkan perilaku tidak  objektif  dari  penyelenggara  pelayanan  publik  di  kantor  Imigrasi  Bandung
Dari dua penelitian di atas, dapat dipetik catatan penerapan pendekatan NPM sebagai  epistimologi  reformasi  birokrasi  menuju  pencegahan  patologi  birokrasi, yakni  kondisi  suatu  negara  yang  mencakup  kondisi  ekonomi  dan  pemerintahan. Kemudian  kondisi  masyarakat  yang  mencakup  nilai-niali  lokalitas  yang

## AGENDA STRATEGI: KOLABORASI PENDEKATAN NPM DAN NPS
Dari temuan diskusi di atas, dapat disusun posisi akademik tulisan ini sebagai berikut.  Secara  ontologis,  reformasi  manajemen  organisasi  merupakan  suatu kebutuhan  untuk  mengobati  patologi  birokrasi  di  Indonesia.   Epistimologi  atau
gganti  pendekatan  Weberian  menjadi new   public (NPM) tapi sekaligus memasukkan nilai-nilai new public service (NPS). nilai  NPS  pada  praktik  NPM  yakni  melalui good
___________________________________________________________________
84| Agus Patologi Birokrasi..
governance ,  yang  meliputi  transparansi,  demokrasi,  kepastian efektivitas,  dan  akuntabilitas.  Melalui  kolaborasi  model  pendekatan  ini diharapkan  patologi  birokrasi  yang  selama  ini  sudah  akut  menjadi  sehat  dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang memiliki nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban warga negara, dan kesetaraan.
Perkembangan  pendekatan  studi  administratsi  publik  telah  mengalami empat tahapan perkembangan, yakni Old Public Administration Management (NPM), New  Public  Service pendekatan  analisis  dan  metodologis,  kehadiran  salah  satu  pendekatan  tersebut tidak  bersifat  menghilangkan  keberlakuan  pendekatan  sebelumnya.  Oleh  karena itu, penulis berpandangan mengkolaborasikan pendekatan NPM dan NPS sebagai jalan  revilatisasi  untuk  menyembuhkan  patologi  birokrasi  pelayanan  publik dibenarkan secara ilmu pengetahuan.  Pendekatan NPM yang muncul tahun 1980 an  digagas  untuk  memperbaiki  kinerja  administrasi  publik  yang  lamban  dalam memberikan  pelayanan  publik,  dengan  cara  memasukkan  prinsip  kewir seperti yang berlaku di organisasi privat.  Berusaha memberi sentuhan kompetisi untuk  menghasilkan  efektivitas,  efisiensi  dan  produktifitas  yang  tinggi  dalam organisasi  publik.  Deddy  Mulyadi  menguraikan  enam  konsep  inti  untuk memahami pendekatan NPM, sebagai berikut (2016:223);
1. Pemerintah  diajak  untuk  meninggalkan  paradigma  administrasi tradisional  dan  menggantikannya  dengan  perhatian  terhadap  kinerja atau hasil kinerja
2. Pemerintah  sebaiknya  melepaskan  diri  dari  birokrasi  klasik  dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel
3. Menetapkan  tujuan  dan  target  organisasi  dan  personel  lebih  jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas
4. Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemeri hari daripada netral
5. Fungsi  pemerintah  adalah  memperhatikan  pasar,  kontrak  kerja  keluar, yang  berarti  pemberian  pelayanan  tidak  selamanya  melalui  birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sector swasta
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
,  yang  meliputi  transparansi,  demokrasi,  kepastian  hokum,  efisiensi, efektivitas,  dan  akuntabilitas.  Melalui  kolaborasi  model  pendekatan  ini diharapkan  patologi  birokrasi  yang  selama  ini  sudah  akut  menjadi  sehat  dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang memiliki nilai keadilan, persamaan ban warga negara, dan kesetaraan.
Perkembangan  pendekatan  studi  administratsi  publik  telah  mengalami Old Public Administration (OLP), New Public New  Public  Service (NPS),  dan Governance .   Sebagai atan  analisis  dan  metodologis,  kehadiran  salah  satu  pendekatan  tersebut tidak  bersifat  menghilangkan  keberlakuan  pendekatan  sebelumnya.  Oleh  karena itu, penulis berpandangan mengkolaborasikan pendekatan NPM dan NPS sebagai
hkan  patologi  birokrasi  pelayanan  publik Pendekatan NPM yang muncul tahun 1980- an  digagas  untuk  memperbaiki  kinerja  administrasi  publik  yang  lamban  dalam memberikan  pelayanan  publik,  dengan  cara  memasukkan  prinsip  kewirausahaan seperti yang berlaku di organisasi privat.  Berusaha memberi sentuhan kompetisi untuk  menghasilkan  efektivitas,  efisiensi  dan  produktifitas  yang  tinggi  dalam organisasi  publik.  Deddy  Mulyadi  menguraikan  enam  konsep  inti  untuk
PM, sebagai berikut (2016:223);
Pemerintah  diajak  untuk  meninggalkan  paradigma  administrasi tradisional  dan  menggantikannya  dengan  perhatian  terhadap  kinerja
Pemerintah  sebaiknya  melepaskan  diri  dari  birokrasi  klasik  dan dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih
Menetapkan  tujuan  dan  target  organisasi  dan  personel  lebih  jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas
Staf senior lebih berkomitmen secara politis dengan pemerintah sehari-
Fungsi  pemerintah  adalah  memperhatikan  pasar,  kontrak  kerja  keluar, yang  berarti  pemberian  pelayanan  tidak  selamanya  melalui  birokrasi, melainkan bisa diberikan oleh sector swasta
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## 6. Fungsi pemerintah dikurangi melalui privati
Negara-negara yang dipandang sukses menerapkan pendekatan NPM, yakni Amerika,  Inggris  dan  Selandia  Baru. pendekatan  ini  pada  masa  pemerintahan  Meawati  dengan  cara  melakukan privatisasi  besar-besaran,  namun  menurut negara-negara  di  atas.  Menurut  Mulyadi,  penyebab  kegagalan  privatisasi,  sebut saja  contohnya  adalah  Indosat,  karena  privatisasi  tersebut  dilakukan  tanpa pemahaman  yang  tepat  tentang  bagaimana  predeksi  kedepannya. memang  ada  kendala  konstitusional.    Misalnya  konstitusi  di  Indonesia menyebutkan, semua masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari negara.  Sebagai  ilustrasi,  tidak  boleh  ada  pembedaan  hanya  karena  perbedaan sejumlah  uang  yang  dibayarkan  kep cenderung menyebabkan pelayanan publik berbiaya mahal, sehingga tidak mampu dinimati oleh seluruh warga negar.
Berbeda  dengan  NPM,  maka  NPS  merupakan  pendekatan  yang  menekankan berbagai elemen.  Ada empat ide dasar teori democratic citizenship ; model komunitas dan dan  post  modern  ilmu  administrasi  publik.  Akhir citizenship meupakan isu yang cukup penting. menjelaskan tentang kewarganegaraan, yang diartikan sebagai hak dan kewajiban, sebagaimana  yang  ditetapkan  atau  diatur  oleh  peraturan  perundang Secara luas, diartikan sebagai isu-isu umum atas keterlibatan seseorang ke keanggotaan komunitas politik, termasuk isu mengenai hak dan kewajiban selain yang  diatur  dalam  perundang-undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  warga negara  berkaitan  dengan  seseorang  individu  yang  mempunyai  kebebasan  untuk terlibat dalam keanggotaan komunitas dan kehidupan politik dan mempengaruhi sistem politik yang ada.
Pemahan  dasar  tentang  konsep  warga  negara  di  atas,  menjadi  dasar  untuk memahami citizenship  democratic .   Konsep  ini  menegaskan  bahwa  negara  atau pemerintahan  dan  hubungan  warga  negara  dan  negara  dalam  basis  bahwa pemerintah  itu  diperlukan  untuk  menjamin  warga  negaranya  bisa  membuat pilihan-pilihan  yang  bebas  selaras  dengan  kepentingan  individu  yang  dijamin dengan suatu prosedur dan hak individu.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Agus Patologi Birokrasi.. |85
Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi
negara yang dipandang sukses menerapkan pendekatan NPM, yakni Meskipun  Indonesia  pernah  menerapkan pendekatan  ini  pada  masa  pemerintahan  Meawati  dengan  cara  melakukan besaran,  namun  menurut  Mulyadi  Indonesia  tidak  sesukses negara  di  atas.  Menurut  Mulyadi,  penyebab  kegagalan  privatisasi,  sebut saja  contohnya  adalah  Indosat,  karena  privatisasi  tersebut  dilakukan  tanpa pemahaman  yang  tepat  tentang  bagaimana  predeksi  kedepannya.   Selain  itu, memang  ada  kendala  konstitusional.    Misalnya  konstitusi  di  Indonesia menyebutkan, semua masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari negara.  Sebagai  ilustrasi,  tidak  boleh  ada  pembedaan  hanya  karena  perbedaan sejumlah  uang  yang  dibayarkan  kepada  pemberi  pelayanan  publik.  NPM cenderung menyebabkan pelayanan publik berbiaya mahal, sehingga tidak mampu
Berbeda  dengan  NPM,  maka  NPS  merupakan  pendekatan  yang  menekankan Ada empat ide dasar yang melahirkan pendekatan NPM, yakni:
; model komunitas dan civil society ; organisasi humanism;
dan  post  modern  ilmu  administrasi  publik.  Akhir-akhr  ini  konsep democratic dan meupakan isu yang cukup penting. Citizenship merupakan konsep yang menjelaskan tentang kewarganegaraan, yang diartikan sebagai hak dan kewajiban, sebagaimana  yang  ditetapkan  atau  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan.
isu umum atas keterlibatan seseorang ke dalam keanggotaan komunitas politik, termasuk isu mengenai hak dan kewajiban selain undangan  yang  berlaku.  Dengan  demikian,  warga negara  berkaitan  dengan  seseorang  individu  yang  mempunyai  kebebasan  untuk aan komunitas dan kehidupan politik dan mempengaruhi
Pemahan  dasar  tentang  konsep  warga  negara  di  atas,  menjadi  dasar  untuk Konsep  ini  menegaskan  bahwa  negara  atau warga  negara  dan  negara  dalam  basis  bahwa pemerintah  itu  diperlukan  untuk  menjamin  warga  negaranya  bisa  membuat pilihan  yang  bebas  selaras  dengan  kepentingan  individu  yang  dijamin dengan suatu prosedur dan hak individu.
___________________________________________________________________
86| Agus Patologi Birokrasi..
Dengan  demikian,  jika  pendekatan  NPM  membatasi  peran  atau  campur tangan  pemerintah  dalam  pelayanan  publik,  maka  NPS  mengharapkan  campur tangan  pemerintah  itu  masih  penting.  Tapi  NPS  mengingatkan  campur  tangan pemerintah dalam rangka melindungi hak warga negara dalam pelayanan publi Artinya  tulisan  ini  mengambil  posisi  pendekatan  NPM  melalui  model mewiraswastakan  birokrasi  pada  pelayanan  publik  tidak  bermasalah,  sepanjang negara  juga  hadir  untuk melindungi  hak  warga  negara.  Bentuk  kehadiran  negara yang dimaksud melalui penyediaan regulasi dan pengawasan.

## E. CITIZEN`S CHARTER SEBAGAI SOLUSI
Pertanyaan  yang  muncul  setelah  diskusi  tentang  integrasi  pendekatan  NPM dan  NPS  dalam  mereformasi  birokrasi  pelayanan  publik  adalah  bagaimana praksisnya?.  Untuk  menjawab  kegelisahan  ini  penulis  teri yang  ditulis  oleh  Wahyudi  Kumorotomo  dengan  judul Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik (2007:6).
Sebagai  pendekatan  baru, Citizen`s  Charter Customer`s  Charter ,  belum  terlalu  akrab  di  Indonesia.  Menurut  Ratminto  dan Winarsih (2018:305), konsep ini pertamakali diperkenalkan di Inggris pada masa Perdana  Menteri  Margareth  Thatcher.  Pada  awalnya  merupakan  sutu  dokumen yang didalamnya disebutkan hak-hak dan kewajiban dalam  diri providers maupun  dalam  diri perkembangannya, dalam dokumen tersebut disebutkan juga sanksi salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. di dalam dokumen tersebut juga disebutkan visi dan misi organisasi penyelenggara jasa pelayanan.
Di  Malayasia,  menurut  catatan  Ratminto  dan  Winarsih,  program Charter telah dikembangkan oleh the Malaysian Management  Planning Unit  (MAMPU),  sehingga  setiap  instansi  Pemerintah  wajib membuat Citizen`s  Charter .  Di  Malaysia, suatu komitmen tertulis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang ditujukan kepada pengguna jasa pelayanan instansi Pemerintah tertentu. demikian Citizen`s  Charter adalah  jaminan  yang  diberikan  oleh  instansi Pemerintah kepada pengguna jasanya, bahwa pelayanan yang dikelolanya standard yang  sesuai  dengan  harapan  dari  pengguna  jasa.  Apabila  standard  yang  tertera dalam  dokumen Citizen`s  Charter tidak  dapat  dipenuhi,  maka  masyarakat  selaku
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019
ekatan  NPM  membatasi  peran  atau  campur tangan  pemerintah  dalam  pelayanan  publik,  maka  NPS  mengharapkan  campur tangan  pemerintah  itu  masih  penting.  Tapi  NPS  mengingatkan  campur  tangan pemerintah dalam rangka melindungi hak warga negara dalam pelayanan publik. Artinya  tulisan  ini  mengambil  posisi  pendekatan  NPM  melalui  model mewiraswastakan  birokrasi  pada  pelayanan  publik  tidak  bermasalah,  sepanjang negara  juga  hadir  untuk melindungi  hak  warga  negara.  Bentuk  kehadiran  negara
egulasi dan pengawasan.

## SEBAGAI SOLUSI
Pertanyaan  yang  muncul  setelah  diskusi  tentang  integrasi  pendekatan  NPM dan  NPS  dalam  mereformasi  birokrasi  pelayanan  publik  adalah  bagaimana praksisnya?.  Untuk  menjawab  kegelisahan  ini  penulis  terinspirasi  dari  makalah yang  ditulis  oleh  Wahyudi  Kumorotomo  dengan  judul Citizen  Charter (Kntrak Pelayanan): Pola Kemitraan Strategis Untuk Mewujudkan Good Governance Dalam
Citizen`s  Charter atau  sering  dikenal  dengan ,  belum  terlalu  akrab  di  Indonesia.  Menurut  Ratminto  dan Winarsih (2018:305), konsep ini pertamakali diperkenalkan di Inggris pada masa Perdana  Menteri  Margareth  Thatcher.  Pada  awalnya  merupakan  sutu  dokumen hak dan kewajiban-kewajiban yang melekat baik maupun  dalam  diri customers .  Kemudian  dalam perkembangannya, dalam dokumen tersebut disebutkan juga sanksi-sanksi apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya.  Perkembangan berikutnya, di dalam dokumen tersebut juga disebutkan visi dan misi organisasi penyelenggara
Di  Malayasia,  menurut  catatan  Ratminto  dan  Winarsih,  program Citizen`s telah dikembangkan oleh the Malaysian Administrative Modernization and Unit  (MAMPU),  sehingga  setiap  instansi  Pemerintah  wajib .  Di  Malaysia, Citizen`s  Charter ini  diartikan  sebagai suatu komitmen tertulis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang kan kepada pengguna jasa pelayanan instansi Pemerintah tertentu.  Dengan adalah  jaminan  yang  diberikan  oleh  instansi Pemerintah kepada pengguna jasanya, bahwa pelayanan yang dikelolanya standard ngguna  jasa.  Apabila  standard  yang  tertera tidak  dapat  dipenuhi,  maka  masyarakat  selaku
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
pengguna  jasa  pelayanan  dapat  mempergunakan dirumuskan  sebagai  alat  untuk  memprotes  atau  menuntut  instansi yang gagal memenuhi standard pelayanan sebagaimana dituliskan dalam dokumen Citizen`s Charter .
Di  dalam  praktek,  `kontrak  pelayanan`  digunakan  untuk  mendorong penyedia  layanan,  pengguna  layanan   dan pemegang  kunci)  lainnya  untuk  membuat  “kesepakatan  bersama”  tentang  jenis, prosedur,  biaya,  waktu  & cara  memberikan  pelayanan.  Tujuan  dari  terbentuknya Kontrak Pelayanan memang untuk membuat agar pelayanan publik menjadi lebih tanggap atau responsif, transparan  dan bertanggungjawab atau akuntabel. Maka perumusan  Kontrak  Pelayanan  itu  harus  melibatkan  para    pengguna  layanan, seluruh  satuan  yang  terlibat  dalam  penyediaan  layanan,  LSM,  DPRD,  tokoh masyarakat lokal, dan lain-lainnya.
Selanjutnya,  Trantoro  menjelaskan  latar  belakang  kemunculan  pendekatan citizen  charter  untuk  mersepon  lemahnya  posisi  tawar  masyarakat  dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh  birokrasi.  Pendekatan  ini  memposisikan  kepentingan  pengguna sebagai  pusat  perhatian.  Artinya  kebutuhan  dan  kepentingan  pengguna  layanan sebagai  pertimbangan  utama  dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik (2004:33-40).

## F. KESIMPULAN
Patologi  birokrasi  pelayanan  publik  merupakan  keresahan  banyak  negara, sehingga  cara  melakukan  reformasi  birokrasi  pelayanan  yang  efektif.  Di  era demokrasi, pendekatan tradisional seperti yang berakar pada pemikiran birokrasi weberian sudah dipandang gagal. Dengan tetap menciptakan kompetisi pelayanan melalui  metode  mewiraswastakan  birokrasi  sambil  tetapi  melindungi  hak  warga negara,  tulisan  ini  berpandangan  kolaborasi  pendekatan  NPM  dan  NPS merupakan pendekatan baru yang relevan. Pengejawantahan dari kolab pendekatan  ini  melalui  tersedianya  dokumen  kontrak  pelayanan  pada  setiap instansi  Pemerintah  yang  kemudian  dikenal  dengan  konsep Tujuan model ini adalah untuk merespon lemahnya posisi tawar masyarakat dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi.
___________________________________________________________________
Jurnal Kajian Politik Islam
Agus Patologi Birokrasi.. |87
pengguna  jasa  pelayanan  dapat  mempergunakan Citizen`s  Charter yang  telah dirumuskan  sebagai  alat  untuk  memprotes  atau  menuntut  instansi  Pemerintah yang gagal memenuhi standard pelayanan sebagaimana dituliskan dalam dokumen
Di  dalam  praktek,  `kontrak  pelayanan`  digunakan  untuk  mendorong dan stakeholders (pemangku  kepentingan, egang  kunci)  lainnya  untuk  membuat  “kesepakatan  bersama”  tentang  jenis, prosedur,  biaya,  waktu  & cara  memberikan  pelayanan.  Tujuan  dari  terbentuknya Kontrak Pelayanan memang untuk membuat agar pelayanan publik menjadi lebih
dan bertanggungjawab atau akuntabel. Maka perumusan  Kontrak  Pelayanan  itu  harus  melibatkan  para    pengguna  layanan, seluruh  satuan  yang  terlibat  dalam  penyediaan  layanan,  LSM,  DPRD,  tokoh
laskan  latar  belakang  kemunculan  pendekatan citizen  charter  untuk  mersepon  lemahnya  posisi  tawar  masyarakat  dalam melakukan kontrol atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh  birokrasi.  Pendekatan  ini  memposisikan  kepentingan  pengguna  layanan sebagai  pusat  perhatian.  Artinya  kebutuhan  dan  kepentingan  pengguna  layanan sebagai  pertimbangan  utama  dalam  proses  penyelenggaraan  pelayanan  publik
Patologi  birokrasi  pelayanan  publik  merupakan  keresahan  banyak  negara, sehingga  cara  melakukan  reformasi  birokrasi  pelayanan  yang  efektif.  Di  era demokrasi, pendekatan tradisional seperti yang berakar pada pemikiran birokrasi
. Dengan tetap menciptakan kompetisi pelayanan melalui  metode  mewiraswastakan  birokrasi  sambil  tetapi  melindungi  hak  warga negara,  tulisan  ini  berpandangan  kolaborasi  pendekatan  NPM  dan  NPS merupakan pendekatan baru yang relevan. Pengejawantahan dari kolaborasi kedua pendekatan  ini  melalui  tersedianya  dokumen  kontrak  pelayanan  pada  setiap instansi  Pemerintah  yang  kemudian  dikenal  dengan  konsep Citizen`s  Charter. untuk merespon lemahnya posisi tawar masyarakat dalam atas proses penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan
___________________________________________________________________
88|
Agus Patologi Birokrasi..

## DAFTAR PUSTAKA
B.L.,Cheung,  Anthony ,  1996,  Public  sector  reform  and  the  re public bureaucratic power The case of Hong Kong The International Journal of Public Sector Management ;Bradford Vol.9. Iss.5.6 (1996):37
Chohen,  Nissim ,  2016,  Forgoing,  New  Public  Management  and  Adopting  Post New  Public  Management  Principles:  The  on Israel,  ( Public  Admin.  Dev.  36,20 Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/pad.1751
Caiden, Gerald E. & Hainrich Seidentopl, Strategies for Administrative Reform, Lexington Bocks: Massachussets-
Hamirul, 2017,  Patologi  Birokrasi Birokrat Yang Bersifat Disfungsional (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan 7 (1), April 2017, hlm.14-18
Hamon,  Michael  M.  dan  Richard  T.Mayer Administrasi  Publik,  judul  aslinya  Organization  Theory  of  Public Administrasion, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Bantul, Kreasi Wacana Mindarti,  Lely  Indah, 2016  Aneka  Pendekatan  dan  Teori  Dasar  Administrasi Publik, Malang, UB Press
Mulyadi, Deddy, 2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti  untuk  Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta
Rachmawati,  Tutik  &  Sunia ,  2015,  Julian  Nasution,  Nilai  Demokrasi  dalam Pelayanan  Publik:  Studi  Kasus  Kantor  Imigrasi  Bandung,  Jurnal  Kebijakan Publik, Vol.19, No. 2 November 2015,
Ratminto & Atik Septi Winarsih , 2018, Manajemen Pelayanan Pengembangan Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen`s  Charter  dan  Standar  Pelayanan Minimum, Yogyakarta, Pustaka P
Riggs, Fred W, 1996,  Administrasi Negara
Transisi,  jdudl  aslinya  Administration  in  developing  countries, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tim Penerjamaah Yosagama (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 19
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019

## DAFTAR PUSTAKA
,  1996,  Public  sector  reform  and  the  re-legitimation  of public bureaucratic power The case of Hong Kong The International Journal ctor Management ;Bradford Vol.9. Iss.5.6 (1996):37-50
,  2016,  Forgoing,  New  Public  Management  and  Adopting  Post- New  Public  Management  Principles:  The  on-going  Civil  Service  Reform
Public  Admin.  Dev.  36,20–34  (2016)  Published  online  in  Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com) DOI: 10.1002/pad.1751
Seidentopl, Strategies for Administrative Reform,
-Toronto
Yang  Dimanifestasikan  Dalam  Perilaku Birokrat Yang Bersifat Disfungsional (Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan 7
Hamon,  Michael  M.  dan  Richard  T.Mayer ,  2014,   Teori  Organisasi  Untuk Administrasi  Publik,  judul  aslinya  Organization  Theory  of  Public diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Bantul, Kreasi Wacana
2016  Aneka  Pendekatan  dan  Teori  Dasar  Administrasi
2016, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan
Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik  Berbasis  Analisis  Bukti  untuk  Pelayanan
,  2015,  Julian  Nasution,  Nilai  Demokrasi  dalam
Kasus  Kantor  Imigrasi  Bandung,  Jurnal  Kebijakan
Publik, Vol.19, No. 2 November 2015,
, 2018, Manajemen Pelayanan Pengembangan
Model  Konseptual,  Penerapan  Citizen`s  Charter  dan  Standar  Pelayanan Minimum, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
Administrasi Negara-negara Berkembang Teori Masyarakat Transisi,  jdudl  aslinya  Administration  in  developing  countries, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Tim Penerjamaah Yosagama (Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 1996), hlm.306
___________________________________________________________________
POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Rohman,  Ahmad  Ainur,  dkk, 2010,  Reformasi  Pelayanan  Publik,  Malang,

## Program Sekolah Demokrasi
Sunarya,  Aris, 2016,  Reformasi  Birokrasi  Administrasi  Pelayanan  Pajak Kendaraan Brmotor Berbasis Mobile Technology di Kantor Bersama Samsat Jawa  Timur  (JPAP:  Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik,  Oktober  2016, Vol 2.No.2. hlm.445-462
Thoha,Miftah, 2008,  Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer,  Jakarta,  Prenada Media Group,
Triantoro, Bambang Wicaksono , Citizen Charter dan Reformasi Birokrasi, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol.8 No.2, November 2004, hlm. 33-40
___________________________________________________________________ Jurnal Kajian Politik Islam
Agus
Patologi Birokrasi.. |89
2010,  Reformasi  Pelayanan  Publik,  Malang,
2016,  Reformasi  Birokrasi  Administrasi  Pelayanan  Pajak Kendaraan Brmotor Berbasis Mobile Technology di Kantor Bersama Samsat
r  (JPAP:  Jurnal  Penelitian  Administrasi  Publik,  Oktober  2016,
2008,  Ilmu  Administrasi  Publik  Kontemporer,  Jakarta,  Prenada
, Citizen Charter dan Reformasi Birokrasi,
ijakan dan Administrasi Publik, Vol.8 No.2, November 2004,
___________________________________________________________________
90| Agus Patologi Birokrasi.. ___________________________________________________________________ POLITEA : Jurnal Kajian Politik Islam
Vol. 2 No. 1 Januari – Juni 2019