## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(1), Februari 2021, 68-79 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i1.1208

## Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)

## Panji Adam
Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari 24-26 Bandung Correspondence email: panjiadam06@gmail.com
Abstrak.  Istihsan merupakan  salah  satu  metode  ijtihad  yang  diperselisihkan  oleh  para  ulama  ushul  fikih,  meskipun  dalam kenyataannya,  semua  ulama  mengguakannya  secara  praktis.  Penetapan  hukum  dengan  metode istihsan banyak  dilakukan  oleh ulama  di  kalangan  Hanafiyyah  dan  Malikiyyah  sehingga  dalam  sejarah  ushul  fikih,  golongan  Hanafiyyah  dikenal  sebagai golongan  yang  memakai istihsan sebagai salah satu metode istinbâth  al-ahkâm (penetapan hukum). Imam Syafi’i adalah ulama yang  menolak istihsan sebagai  metode  penetapan  hukum  Islam.  Namun  dalam  praktiknya  Imam  Syafi’i  pun  menggunakan istihsan sebagai metode penetapan hukum Islam. Ilmu ushul fikih memiliki peran yang signifikan dalam memberikan kontribusi atas  eksistensi  hukum  Islam  khususnya  bidang  hukum  ekonomi  syariah.  Metode  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan pendekatan secara yuridis normatif, Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, Jenis data yang dipergunakan dalam  peneitian  ini,  yaitu  data  sekunder,  metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan  adalah  studi  kepustakaan  dan  Analisis terhadap data sekunder yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa istihsan merupakan salah satu metode istinbâth  al-ahkâm, yang  dapat  dijadikan  hujjah  dan  menjadi  dalil  syara’  serta  berfungsi  dalam  menentukan  keabsahan  suatu akad/transaksi dalam bidang hukum ekonomi syariah.
Kata Kunci: Istihsan; mazhab Hanafiyyah; mazhab Syafi’iyyah; Mu’amalah Maliyyah
Abstract.  Istihsan  is  one  of  the  ijtihad  methods  disputed  by  the  scholars  ushul  fiqh,  although  in  reality,  all  scholars  use  it practically.  The  establishment  of  the  law  by  istihsan  method  is  widely  carried  out  by  scholars  among  the  Hanafiyyah  and Malikiyyah so that in the history of ushul fiqh, the Hanafiyyah are known as the group that uses istihsan as one of the methods of istinbâth  al-ahkâm (determination of the law). Imam Shafi'i is a cleric  who  rejects istihsan as a method  of determining  Islamic law.  But  in  practice  Imam  Shafi'i  also  uses  istihsan  as  a  method  of  determining  Islamic  law.  The  science  of  ushul  fikih  has  a significant role in contributing  to the existence of  Islamic law, especially in  the field of Sharia  economic law. Research method conducted based on normative juridical approach, The specification of research used is analytical descriptive, The type of data used in this research, namely secondary data, data collection method used is literature study and analysis of secondary data that is qualitative. The results showed that istihsan is one of the methods of istinbâth al-ahkâm, which can be used as an argument and a proof of syara' and serves in determining the validity of an agreement / transaction in the field of Sharia economic law.
Keywords: Istihsan; hanafiyyah sect; shafi'iyyah sect; Mu'amalah Maliyyah

## PENDAHULUAN
Pembahasan  tentang  dalil-dalil  metode  penetapan hukum  Islam  dalam  kajian  ilmu  ushul  fikih  dibagi menjadi  dua  bagian  kelompok  besar,  yakni  dalil-dalil yang  disepakati  ( al-Adillah  al-Muttafaq  ‘Alaiha )  dan dalil-dalil  yang  diperselisihkan  ( al-Adillah  al-Mukhtlaf Fȋha ).(Syawaluddin Hanafi, 2020)
Dalam  kajian  ilmu  ushul  fikih,  hampir  semua kitab-kitab  ushul  fikih  menyebutkan  bahwa  metode ijtihad  sering  disebut  dengan  dalil-dalil syara’ yang penggunaannya  tidak  disepakati  oleh  ulama  sebagai pelengkap dari empat dalil syara’ yang disepakati, yaitu Alquran, hadis, ijmak (konsensu) dan qiyâs (analogi).
Diantara  dalil-dalil  dalam  metode  penetapan hukum  Islam  yang  masih  bersifat mukhtalaf  fȋh (diperselisihkan) kehujjahannya adalah istihsan. Sekalipun  metode istihsan merupakan  dalil syara yang tidak  disepakati,  namun  dalam  kenyataannya,  semua ulama  menggunakan istihsan dalam  arti lughawi (etimologis),  yaitu  “berbuat  sesuatu  yang  lebih  baik”.
Tetapi dalam pengertian istilahnya (yang biasa berlaku), para ulama ushul fikih terjadi perbedaan disebabkan oleh perbedaan  dalam  memahami  serta  memberikan  definisi “ istihsan” itu sendiri.
Istihsan secara konsep merupakan suatu kecendrungan  untuk  mengambil  dan  mengamalkan hukum  karena  dinilai  sebagai  hukum  yang  lebih  baik bila  dibandingkan  dengan  praktik  yang  berlaku  dari hukum  asal.(Chadzik,  2019) Istihsan merupakan  dalil hukum Islam yang banyak digunakan dalam terminologi dan istinbâth hukum  oleh  dua  Imam  mazhab,  yaitu Imam  Malik  dan  Abu  Hanifah.  Bahkan  Imam  Malik menilai  pemakaian istihsan hingga  90%  dan  seluruh ilmu fikih.(Bakhtiar Hasan, 2015)
Menurut  mereka istihsan dapat  menjadi  dalil syara’ . Istihsan dapat  menetapkan  hukum  yang  berbeda dengan  hukum  yang  ditetapkan  oleh qiyâs atau  umum nash .  Tegasnya  menurut  mereka, istihsan dapat dijadikan sebagai dalil ( hujjah ). Al- Taftazani berpendapat  bahwa istihsan adalah  salah  satu  dan  dalil-
dalil  yang  disepakati  oleh  para  ulama,  karena istihsan didasarkan  kepada nash ,  atau  kepada ijma, atau  kepada darurat , atau kepada qiyâs khafȋ.
Imam  Syafi‟i  merupakan  salah  satu  ulama  yang dengan tegas membatalkan tentang dalil Istihsan , karena itu  ia  menguraikannya  dalam  pasal  tersendiri  yang terdapat  di  dalam  kitabnya  yaitu al-Umm dengan  judul “ Ibthal
al-Istihsan ”
(pembatalan dalil istihsan ).(Kadenun,  2018).  Imam  al-Syafi’i  menolak metode istihsan karena  memandangnya  sebagai  cara istinbâth hukum  dengan  hawa  nafsu  dan  mencari enaknya saja.
Dalam  setiap  aspek  hukum  yang  terkait  dengan kajian  muamalah  maliyah  (hukum  ekonomi  syariah), maka  keterlibatan  serta  kontribusi  para  fukaha  (ahli hukum Islam) menjadi penting untuk berperan dalam hal melakukan  ijtihad  guna  memberikan  solusi  terhadap permasalahan  ekonomi  dan  bisnis  yang  muncul,  baik pada skala makro maupun mikro.
Dalam  rangka  mengembangkan  ekonimi  dan bisnis syariah serta merespon kondisi perekonomian hari inipara  ulama  harus  cermat  serta  kreatif  dalam mengembangkan  hukum  Islam  khsusunya  di  bidang hukum  ekonomi  syariah  dengan  menggunakan  metode istinbâth hukum yang relevan. Istihsan yang dikembangkan  dan  dicetuskan  oleh  Imam  Hanafi  yang mewakili  kelompok  rasionalis,  tentu  metode  ini mempunyai  implikasi  yang  sangat  signifikan  terhadap pengembangan  hukum  ekonomi  syariah.  Dikarenakan istihsan yang lebih mengedepankan rasionalitas dipandang  mempunyai  porsi  yang  sangat  lebih dibandingakan  dengan  metode  yang  mengedepankan teks belaka.(Nur’aini, 2020)
Dengan demikian perlu dilakukan sebuah penelitian  dalam  rangka  mengidentifikasi  penerapan metode istihsan dalam bidang mu’âmalah mâliyyah atau hukum  ekonomi  syariah  guna  memberikan  kepastian hukum terkait kebasahan sebuah akad/transaksi berlandaskan teori ilmu ushul fikih.

## METODE
Metode  penelitian  yang  dilakukan  berdasarkan pendekatan  secara  yuridis  normatif,  yaitu  dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam perundang–undangan  yang  berlaku,  jadi  penelitian  ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian  terhadap  bahan  sekunder.(Soerjono  Soekanto & Sri Mamudji, 1985)
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian untuk menggambarkan  masalah  yang  ada  pada  masa  sekarang (masalah  yang  aktual),  dengan  mengumpulkan  data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan.  Deskriptif  bertujuan  memaparkan
data  hasil  pengamatan  tanpa  pengujian  hipotesis- hipotesis.(Adi, 2004)
Jenis data yang dipergunakan dalam peneitian ini, yaitu  data  sekunder,  yaitu  kitab-kitab  atau  buku-buku literatur  ushul  fikih  yang  relevan  dengan  fokus penelitian.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis terhadap data sekunder  yang bersifat  kualitatif tersebut dilakukan dengan  cara  berlandaskan  pada  teori  hukum  ataupun doktrin  hukum  yang  terdapat  pada  kerangka  pikir, kemudian  diterapkan  secara  deduktif  terhadap  fokus permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Metode Istihsan dalam Literatur Ushȗl Fikih
Ali  Hasab  Allah  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud dengan istihsan secara etimologis adalah:
انسح ءيشلا دع “ Memandang  baik  terhadap  sesuatu ”.(Ali  Hasab Allah, 1971)
Adapun  pengertian istihsan secara  terminologis sebagaimana  dikemukakan  oleh  Abd  al-Wahab  Khallaf adalah sebagai berikut:
وا ,يفخ سايق يلا ىلج سايق ىضتقم نع ديهتجملا لودع نع ليلدل حجر هلقع يف حدقنا ليلدل ىنانثتسا مكح ىلا يلكلا ليلد لودعلا اذه ه “ Bepindahnya  seorang  mujtahid  dari  tuntutan  qiyâs jaly  kepada  qiyâs  khafy,  atau  dari  dalil-dlail  kully kepada  hukum  pengecualian  (khusus)  karena terdapat  dalil  yang  menyebabkan  mujtahid  merubah pikirannya  dan  mementingan  perpindahan ”(Khallaf, 2013).
Merangkum  berbagai  pendapat  para  ahli  ushul fikih mengenai definisi istihsan , Wahbah al- Zuhaili,(Wahbah  al-Zuhaili,  2006)  memberikan  dua definisi, yaitu:
رت ليلد ىلع ءانب يلج سايق ىلع يفخ سايق حيج “ Memakai  qiyâs  khafy  dan  meninggalkan  qiyâs  jaly karena terdapat petunjuk untuk itu”
ع ءانب ,ةماع ةدعاق وا ,يلك ىلصا نم ةيئزج ةلاسم ءانثتسا ىل
كلذ يضتقي صاخ ليلد
“ Hukum  pengecualian  dari  kaidah-kaidah  yang berlaku  umum  kerana  ada  petunjuk  untuk  hal tersebut” .
Istihsan yang  disebut  pertama  dikenal  dengan istihsan  qiyasi, sedangkan  yang  kedua  disebut  dengan istihsan  istisaiy.  Istihsan  qiyasi terjadi  pada  suatu  kasus yang  mungkin  dilakukan  padanya  salah  satu  dari  dua bentuk qiyâs, yaitu qiyâs  jaly atau qiyâs  khafy. Pada dasarnya  jika  dilihat  dari  kejalasan illat  qiyâs  jaly lebih lantas didahulukan atas qiyâs khafy. Dalam hal ini Imam
Hanafi  berpendapat:  Jika qiyâs  khafy lebih  besar manfaatnya,  maka qiyâs  jaly itu  boleh  ditinggalkan  dan yang  dipakai qiyâs  khafy praktik  seperti  inilah  yang dikenal dengan istihsan qiyasi .
Para  ulama  ushul  fikih  menginformasikan  bahwa lafadz istihsan terdapat  dalam  Alquran  dan  hadis  Nabi. Dasar istihsan dalam  Alquran  adalah  firman  Allah  Swt dalam surah al-Zumar (39) ayat 18 yang berbunyi:
ُهَنَسْحَأ َنوُعِبَّتَيَف َل ْوَقْلا َنوُع ِمَتْسَي َنيِذَّلا “ Yang  mendengarkan  perkataan  lalu  mengikuti  apa yang paling baik di antaranya...”
Ayat  di  atas  menjadi  landasan  argumentasi mengenai  ke- hujjah -an  serta  kebolehan  menggunakan metode istihsan menurut kalangan ulama Hanafiyyah.(Habibullah, 2017)
dan  Alquran  surah  al-‘Araf  (7)  ayat  145  yang berbunyi:
اَهِنَسْحَأِب اوُذُخْأَي َكَم ْوَق  ْرُمْأ َو “ ,,,dan  perintahkanlah  kaummu  untuk  berpegang kepada (perintahnya) dengan sebaik-baiknya...
Serta  dalam  hadis  Nabi  Muhammad  Saw  yang bersumber  dari  sahabat  Ibn  Mas’ud  r.a  sebagaimana diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad  Ibn  Hanbal  dalam Musnad -nya sebagai berikut:
نَسَح ِالله َدْنِع  َوُهَف ،اًنَسَح َنوُمِلْسُمْلا ىَأ َر اَمَف “ Sesuatu yang menurut umat Islam baik, adalah baik di sisi Allah Swt” .(Hanbal, 2001)
Memperhatikan kehujjahan istihsan dan menggunakannya  sebagai istinbâth  al-ahkâm ,  memang menimbulkan iktilâf (perbedaban)  di  kalangan  para ulama ushul. Imam Abu Hanifah sebagai seorang ulama yang  menampilkan istihsan sebagai  salah  satu  dalil hukum,  tak  pelak  lagi  mendapatkan  serangan  dan  kritik yang  hebat  dari  lawan-lawannya  yang  menolak istihsan sebagai dalil hukum.
Dalam  literatur  uhsul  fikih  diinformasikan  bahwa dalam  persoalan istihsan terdapat  2  (dua)  pendpaat ulama,  kelompok  yang  berhujjah  dan  menggunakan istihsan sebagai  dalil  hukum  sebagaimana  dinyatakan oleh  Abd  al-Wahab  Khallaf  ialah  terdiri  dari  mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali. Kelompok ini mengatakan bahwa:
يقلا هبجوي ام لباقم يف ماكحلاا هب تبث يعرش ليلد هنا وا سا
صنلا مومع
“ Sesungguhnya  (istihsan ) adalah  salah  satu  dalil hukum  syara’  dan  istihsan  digunakan  untuk menetapkan  berbagai  hukum  ketika  berlawaan dengan  qiyâs  atau  kaidah  nash  umum  yang berlaku” .(Khallaf, 2013)
Muhammad  Abu  Zahra  menyebutkan  bahwa  bagi mazhab Hanafi dan Maliki penggunaan istihsan tidaklah keluar  dari nash  syara’ dan  Imam  Abu  Hanifah  sendiri mengatakan bahwa istihsan merupakan bagian dari dalil syara’  selain  dari nash yang  tertulis.(Muhammad  Abu Zahrah,  n.d.).  Menurut  Zaky  al-Din  Sya’ban, istihsan merupakan  salah  satu  dasar istinbâth  al-ahkâm dalam mazhab  Hanafi  dan  mazhab  Maliki  (Zaky  al-Din Sya’ban,  1965).  Menurut  mazhab  Hanafi, istihsan sebenarnya  semacam qiyâs, yaitu  memenangkan qiyâs khafy atas qiyâs  jaly atau  mengubah  hukumyang  telah ditetapkan  pada  suatu  kasus  atau  kejadian  yang  telah ditetapkan berdasarkan ketentuan umum kepada ketentuan  khusus  karena  ada  suatu  kepentingan  yang membolehkannya (Zulbaidah, 2016).
Sebagaimana  dinyatakan  di  atas  bahwa,  banyak terdapat kata istihsan dalam pembicaraan mazhab Hanafi dan  mereke  sering  menjadikannya  sebagai  lawan qiyâs seraya berkata: qiyâs dapat menimbulkan keharaman dan istihsan bisa  menimbulkan ibâhah (kebolehan).  Maka mereka  menjadikannya  sebagai  dalil  syara’  yang menentang  dalil  yang  menyamainya  dan  mengadakan tarjih (pengunggulan)  atasnya.  Para  penentang  mereka telah  menyangkal  penamaan  lafadz  ini,  karena  mereka menganggapnya sebagai tasyri’ tanpa dalil (Beik, 2003). Tokoh  yang  sangat  populer  menentang istihsan sebagai  hujjah  dan  dalil  dalam istinbâth hukum  adalah Imam  Syafi’i.  Sebagaimana  dikutip  oleh  al-Ghazali, penolakan  Syafi’i  tercermin  dalam  pernyataannya  yang sangat popouler seagai berikut:
عرش دقف نسحتسا نم هنع الله يضر يعفاشلا لاق “ Barangsiapa  yang  menggunakan  istihsan  maka  ia telah  membuat  syariat” (Abu  Hamid  al-Ghazali, 1989).
Bahkan  Imam  Syafi’i  dalam  kitabnya al-Risâlah menyatakan dengan tegas sebagai berikut:
امب لوقي لاو ...للادتسلااب لاإ لوقي نأ الله لوسر نود دحلأ سيل هنأ قبس  ٍلاثم ىلع لا هثِدحُي  ءيش نسحتسا امب لوقلا نإف ،نسحتسا
“ Tidak  seorang  pun  berhak  selain  Rasulullah menetapkan  sesuatu  hukum  tanpa  alasan  (dalil)  dan tidak  seorang  pun  pantas  menetapkan  berdasarkan istihsan  adalah  membuat  ketentuan  baru  yang  tidak mempedomani  ketentuan  yang  telah  digariskan sebelumnya” (Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, 1940).
Pernyataan  Imam  Syafi’i  di  atas  mengandung pengertian  bahwa  segala  sesuatu  harus  mengacu  kepada nash Alquran dan sunah, bukan dengan istihsan . Adapun alasan-alasan  Imam  Syafi’i  menolak istihsan sebagai hujjah,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Romi  sebagai berikut:  (1)  Imam  Syafi’i  mengatakan  bahwa sesungguhya  syariat  berdasarkan  nash-nash  Alquran, sunah  dan qiyâs, bukan  berdasarkan istihsan ;  (2) menurut  Syafi’i,  banyak  sekali  ayat-ayat  Alquran  yang
memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya dan melarang mengikuti hawa nafsu; (3) selainjutnya Syafi’i beralasan  bahwa  Nabi  Saw  tidak  pernah  menetapkan hukum  dengan istihsan dan  beliau  tidak  berbicara menurut hawa nafsunya saja; (4) Nabi Saw menolak para sahabat  menggunakan istihsan, yaitu  ketetapan  sahabat yang didasarkan pada apa yan mereka pandang baik; (5) sesungguhnya istihsan itu tidak pasti dan tidak jelas serta tidak  dapat  dijadikan  ukuran  untuk  membedakan  yang hak dengan yang batil, sebagaimana layaknya qiyâs; dan (6)  jika  mujtahid  dibolehkan  menggunakan istihsan berarti ia tidak lagi berpegang kepada nash, tetapi hanya berhujah pada akal semata.(Romli, 1999)
Sebetulnya  apabila  dicermati  secara  jeli,  alasan- alasan  yang  dikemukakan  Syafi’i  di  atas  dalam  rangka penolkannya  terhadap  kelompok  yang  menggunakan istihsan, Hanafi,  Maliki  dan  Hanbali,  tidaklah  seperti yang  dibayangkan  oleh  Syafi’i,  yaitu  berdasarkan  hawa nafsu  saja,  tetapi istihsan yang  dilandasi  oleh  jiwa  dan ruh  nash  syariat.  Mazhab  Maliki  menggunakan istihsan bahwa  pijakannya  tidak  keluar  dari  nash  syariat,  maka tetap  berpijak  pada  landasan qiyâs,  atsar,  ijmâ’,  al-‘urf dan al-dharȗrah .
Perdebatan mengenai penggunaan istihsan didominasi  oleh  dua  aliran,  yaitu  Hanafiyah  dan Syafi’iyah.  Oleh  karena  itu,  dalam  perdebatan  tersebut lebih  mengedepankan  pendapat  kedua  aliran  ini.  Imam Ghazali  mengutip  pendapat  ulama  Hanafiyah  sebagai berikut:
ق لاق دقو هنع الله يضر ةفينح يبا باحصأ نم نولئا هيلع ليلد لا بهذم ناسحتسلاا
“ Sebagian sahabat Abu  Hanifah berpendapat bahwa istihsan  adalah  suatu  pendapat  yang  tidak  ada dalilnya” (Abu Hamid al-Ghazali, 1989).
Terhadap  pendapat  tersebut,  Imam  al-Ghazali berkomentar sebagai berikut:
ىلإ هيف ةجاح لاو هب كسمتلا زوجي نممو هلاق نمم رفك اذهو ليلد
“ Ulama  yang  berpendapat  demikian  adalah  kafir; dan  ulama  yang  membolehkan  berpegang  kepad apendapat yang demikian juga kafir; dan ulama yang tidak membutuhkan dalil juga kafir” .(Abu Hamid al- Ghazali, 1989)
Selanjutnya  Imam  al-Ghazali  mengutip  pendapat ulama lainnya yang mengatakan bahwa istihsan adalah:
هنع ةرابعلا قيضت يفخ ىنعم وه نولئاق لاقو “ Makna tersembunyi yang terdapat kesempitan untuk menjelaskan” .(Abu Hamid al-Ghazali, 1989)
Terhadap  pendapat  tersebut,  Imam  al-Ghazali berkomentar sebagai berikut:
نسللأا تقلطنا لوقعلا يف تحلا اذإ عراشلا يناعم نإف سوه اضيأ اذهو لقعي لا هنع ةرابع لا امف اهنع ريبعتلاب “ Ini  adlaah  mengacaukan  pula;  sesungguhnya perintah-perintah  Allah  dapat  dimengerti  dengan akal; maka dengan mudah manusia dapat memahaminya;  suatu  (ketetepan  syara’)  yang  tidak dapat  dimengerti  adalah  tidak  masuk  akal” .(Abu Hamid al-Ghazali, 1989)
Tampaknya,  kalangan  ulama  Syafi’iyah  telah melakukan  klarifikasi istihsan .  Imam  al-Ghazali  setelah menguraikan pendapat  Imam al-Karkhi tentang istihsan , mengomentari  pendapat  al-Karkhi  al-Hanafi  tersebut. dalam  uraiannya,  al-Karkhi  membedakan istihsan kedalam empat kemungkinan, pertama, mengikuti  hadis dan meninggalkan qiyâs; kedua , mengikuti (mengutamakan) qawl (pendapat)  sahabat  atas qiyâs; ketiga, mengikuti  adat  yang  berlaku  di  masyarakat  dan keempat, mengikuti makna yang tersembunyi.(Mubarok, 2002)
Dua  macam  yang  pertama  (mengikuti  hadis  dan qawl sahabat  dengan  mengabaikan qiyâs ),  sejalan dengan  aliran  Syafi’iyah.  Secara  implisit,  Imam  al- Ghazali menyebutkan sebagai istihsan shahȋh; sedangkan  dua  bagian  terakhir  (mengikuti  adat  dan mengikuti  makna  yang  tersembunyi)  termasuk  rusak ( bathil ).  Klarisikasi  ini,  setidaknya  dapat  memberikan penjelasan  kepada  ulama  bahwa istihan yang  ditolak oleh  Imam  al-Syafi’i  dan  pengikutinya  (termasuk  al- Ghazali)  adalah istihsan  bathil .  Dengan  demikian, istihsan dalam  artian  selain  yang  ketiga  dan  keempat yang  dikemukakan  oleh  alKarkhi  dan  diuraikan  oleh  al- Ghazali,  tidaklah  tertolak  dalam  pandangan  ulama Syafi’iyah.(Mubarok, 2002)
Dalam  praktiknya,  Imam  Syafi’i  disadari  atau tidak sebetulnya menggunakan metode istihsan . Terdapat  beberapa  bukti  sebagaimana  diinformasikan oleh  al-Razi  bahwa  dalam  praktiknya  Imam  Syafi’i menggunakan istihsan .  Misalnya  menyangkut  kasus mut’ah (pemberian  suami)  bagi  istri  yang  diceraikan oleh suaminya, Imam Syafi’i mengatakan:
سحتسأ ةعتملا باب يف لاق هنع الله يضر يعفاشلا نلأف نأ ن
امهرد نيثلاث نوكت “ Saya  menganggap  baik  (lebih  tepat)  untuk menetapkan mut’ah pemberian suami bagi istri yang dicerai  yang  tidak  memiliki  anak  sebesar  tiga  puluh dirham” .(Al-Razi, 1997)
Demikian  pula  dalam  masalah  muamalah,  contoh praktik  Imam  Syafi’i  menggunakan istihsan berkenaan dengan kasus syuf’ah, Syafi’i menyatakan bahwa:
مايأ ةثلاث ىلإ ةعفشلا عيفشلل تبثي نأ نسحتسأ “ Saya  menganggap  baik,  jika  orang  yang  memiliki kewenangan  syuf’ah  itu  diberi  waktu  selama  tiga hari” .(Al-Razi, 1997)
Kedua  contoh  di  atas,  tentu  merupakan  butki bahwa  dalam  praktiknya  Imam  Syafi’i  menggunakan metode istihsan .  Begitu  pula,  banyak  para  ahli menyatakan bahwa pada dasarnya  Syafi’i menggunakan istihsan dalam  ijtihadnya.  Mungkin  sesekali  Syafi’i, seperti  dua  contoh  di  atas,  tidak  menggunkan istihsan , tetapi  pada  praktiknya  adalah istihsan .  Jika  demikian halnya,  berarti  antara  Syafi’i  yang  menolak istihsan dengan  kelompok  yang  menggunakannya  sebagai  hujah berbeda  dalam  mengartikan istihsan .  Secara  konseptual Syafi’i  tidak  memberikan  formulasi istihsan ,  malah menokannya,  tetapi  dalam  kegiatan  ijtihadnya,  secara tidak disadari,  telah menggunakan istihsan sebagaimana dipraktikkan  oleh  kelompok  yang  menggunakan istihsan .  Dengan  demikian,  secara  konsep  apa  yang dinamakan istihsan itu  diterima  oleh  Syafi’i,  tetapi penamaan konsep itu dengan istihsan tidak diterimanya, karena  pemakaian  istilah  tersebut  cenderung  mengacu kepada  membuat-buat  syara  sendiri  berdasarakan  hawa nafsu ( taladzuz ).
Apabila  diteliti  persoalan  yang  menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fikih dalam menerima atau menolak istihsan sebagai salah satu dalil syara’ ,  maka  akan  ditemu  bahwa  perbedaan  tersebut hanyalah merupakan perbedaan istilah. Para ulama yang menolak  keberadaan istihsan sebagai  salah  satu  dalil dalam  menetapkan  hukum,  ternyata  dalam  praktiknya berpendapat  sama  dengan  ulama  yang  menerima kehujjahan istihsan. Dalam  masalah  akad mudhârabah dan  hukum-hukum  lain  yang  dikemukakan  ulama  yang menerima  kehujjahan istihsan juga  diterima  oleh  para penolak  kehujjahan istihsan .  Oleh  sebab  itu,  Ibn Qudamah  mengatakan  bahwa  tidak  ada  alasan  untuk menolak istihsan apabila  dilakukan  berdasarkan  dalil yang  didukung  oleh  syara’,  sekalipun  berdasarkan induksi  dan  berbagai  ayat  dan  hadis.  Adapun istihsan yang dilakukan semata-mata berdasarkan pendapat akal, maka  seluruh  ulama  ushul  fikih  menolaknya,  karena dalam  masalah  hukum  syara’  pendapat  akal  harus mendapat  legalisasi  dari nash ,  walaupun  secara umum.(Khallaf, 2013)
Para  ulama  membagi istihsan kepada  6  (enam) macam, yaitu:
a. Istihsan  bi  al-Nash (istihsan  berdasarkan  ayat  atau hadis).  Maksudnya,  ada  ayat  atau  hadis  tentang hukum  suatu  kasus  yang  berbeda  dengan  ketentuan kaidah  umum.  Dalam  konteks  transaksi  muamalah, misalnya  akad bai’ (jual-beli) salam yang  mana barang  nya  belum  ada.  Namun  karena  adanya nash dari  hadis  Nabi  Saw  yang  membolehkan,  maka  jual- beli salam hukumnya adalah boleh.
Contoh  lainnya  adalah  dalam  masalah  wasiat. Menurut ketentuan  umum atau qiyâs wasiat itu tidak boleh,  karena  sifat  pemindahan  hak  milik  kepada orang  yang  berwasiat  dilakukan  ketika  orang  yang berwasiat  tidak  cakap  lagi,  yaitu  setelah  ia  wafat. Tetapi kaidah  umum ini dikecualikan melalui firman
Allah  dalam  surah  al-Nisa  (4)  ayat  11.  Berdasarkan ayat  ini,  kaidah  umum  tidak  berlaku  untuk  masalah wasiat.
b. Istihsan bi al-ijmâ’ (istihsan  yang didasarkan kepada ijmak).  Dalam  konteks  muamalah,  misal,  ulama berijmak  (sepakat)  mengenai  kebolehan  melakukan akad ijârah atas pemandian umum meskipun terdapat unsur gharar mengenai  jumlah  air  yang  digunakan dan gharar pula  jumlah  air  yang  digunakan.  Dan bolehnya istihsan ,  secara qiyâs dilarang,  namun sudah berjalan dimasyarakat tanpa adanya pengingkaran  dari  ulama  (ijmak  ulama  bolehnya istihsan ).
c. Istihsan  bi  al-qiyâs  al-khafiy (istihsan  berdasarkan qiyas  yang  tersembunyi).  Misalnya,  dalam  masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan qiyâs jaliy (qiyas yang nyata), wakaf ini sama dengan akad jual- beli,  karena  pemilik  lahan  telah  menggugurkan  hak miliknya dengan memindah-tangankan lahan tersebut.  Oleh  sebab  itu,  hak  orang  lain  untuk melewati  tanah  tersebut  atau  hak  orang  lain  ntuk mengalirkan  air  ke  lahan  pertaniannya  melalui  tanah tersebut tidak termasuk akad wakaf itu, keciali jika di nyatakan  dakan  akad.  Menurut qiyâs  khafiy (qiyas yang  tersembunyi)  wakaf  itu  sama  dengan  sewa- menyewa,  karena  maksud  dari  wakaf  adalag memanfaatkan  lahan  pertanian  yang  diwakafkan. Dengan  sifat  ini  maka  seluruh  hak  orang  lain  yang telah  ada  di  lahan  pertanian  tersebut,  seperti  hak melewati lahan pertanian itu atau hak mengalir air di atas lahan pertanian tersebut, termasuk ke dalam akad wakaf,  sekalipun  tidak  dijelaskan  dalam  akad. Apabila  seorang  mujtahid  mengambil  hukum  kedua ( qiyâs  khafiy ),  maka  ia  disebut  berdalil  dengan istihsan .(Ma’ruf Amin, 2008) d. Istihsan  bi  al-mashlahah (istihsan  berdasarkan kemaslahatan). Dalam konteks muamalah, contohnya adalah ketentuan  umum menetapkan bahwa  buruh di suatu  pablik  tidak  bertanggungjawab  atas  kerusakan hasil  komoditi  yang  diproduk  di  pabrik  tersebut, kecuali atas kelalian dan kesengajaan mereka, karena mereka  hanya  sebagai  buruh  yang  menerima  upah. Akan  tetapi,  demi  kemaslahatan  dalam  memelihata harta  orang  lain  dari  sikap  tidak  bertanggungjawab para  buruh  dan  silitnya  mempercayai  sebagian pekerja  pabrik  dalam  masalah  keamanan  produk, maka  ulama  Hanafiyyah  menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa buruh harus bertanggungjawab  atas  kerusakan  setiap  produk pabrik  itu,  baik  disengaja  maupun  tidak.(Ma’ruf Amin, 2008)
Contoh  lainnya  adalah  penerapan reveneu  sharing pada profit distibution, sertapenerapan agunan dalam pembiayaan di bank syariah, salah satunya peneraoan agunan  dalam  akad-akad  amanah  seperti  akad mudhârabah atau musyârakah. Secara  asal  akad  ini tidak  diperlukan  adanya  agunan,  akan  tetapi  demi
kemaslahatan  maka  diperbolehkan  bagi  bank  syariah untuk  menerapkan  agunan  dalam  akad mudhârabah atau musyârakah.
e. Istihsan  bi  al-‘urf (istihsan  berdasarkan  adat kebiasan).  Dengan  kata  lain  yang  dimaksud  dengan istihsan  bi  al-‘urf adalah  suatu  pengecualian  hukum dari  kaidah  umum  berdasarkan  kebiasaan  yang  baik. Contoh  dalam  konteks  muamalah  adalah  jual-beli mu’athah dilarang  karena  secara qiyas jual-beli  ini tidak  ada  ijab-kabul.  Akan  tetapi  karena  sudah menjadi  kebiasan  di  masyarakat  maka  hukumnya diperbolekan.  Begitu  pula  jual-beli sharf secara  sopt dengan  masa  dua  hari.  Contoh  lainnya  adalah kebiasaan  masyarakat  untuk  menentukan  jenis  mata uang tertentu sebagai mata uang resmi suatu negara. f. Istihsan  bi  al-Dharȗrah (istihsan  berdasarkan keadaan darurat). Artinya dibolehkan perbuatan yang dilarang karena kondisi darurat. Misalnya dibolehkannya melakukan Repo ( Reouschase Agreemnt )  surat  berharga  (SBI,  SBSN)  oleh  bank syariah  yang  kesulitan  likuiditas.  Contoh  lainnya adlaah  dibolehkan  menggunakan  serta  ikut  serta sebagai anggota BJPS karena alasan darurat.

## Penerapan Motode Istihsan pada Bidang Mu’âmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)
Dalam  konteks  fikih  muamalah  perapan  metode istihsan sangat diperlukan. Hal ini merupakan pengembangan yang sangat strategis. Hal ini dikarenakan  metode istihsan memiliki  daya  kepekaan yang tinggi terhadap perubahan sosial masyarakat dalam kehidupan  yang  serba  canggih  dan  cepat.  Oleh  karena itu,  pembahasan  ini  menjadi  fokus  penerapan  metode istihsan pada  bidang  muamalah  maliyah.  Adapun penerapan  metode istihsan dalam  bidang  mu’âmalah maliyyah adalah sebagai berikut:
Mempersyaratkan Hak Khiyâr bagi Orang Ketiga yang Tidak Ikut Berakad Jual-Beli (Bai’)
Para ulama bersepakat bahwa hak khiyâr (hak opsi untuk  melanjutkan  atau  membatalkan  transaksi)  berlaku efektif  bagi  kedua  belah  pihak  yang  melakukan  akad jual-beli  ( Bai’ ).  Akan  tetapi  para  ulama  berbeda pendapat  apakah  bagi  kedua  belah  pihak  dipebrolehkan atau  salah  satu  pihak  mempersyaratkan  adanya  hak khiyâr bagi  pihak  ketiga  yang  tidak  ikut  serta  dalam akad jual-beli.
Mazhab  Hanafiyah,  Malikiyah  dan  Syafi’iyah berpendapat  bahwa  mempersyaratkan  hak khiyâr tersebut  hukumnya  adalah  boleh  dan  persyaratan  yang dinyatakan  itu  berlaku  efektif.(Musthafa  Dib  al-Bugha, 2013)
Bagi  kalangan  Hanafiyah,  dasan  hukum  hal tersebut  adalah istihsan, yaitu istihsan  bi  al-mashlahah, dengan  mempersyaratkan  hak khiyâr tersebut  menjadi hâjah (kebutuhan)  dalam  transaksi  akad  jual-beli  yang berkembang  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat.
Sedangkan  bagi  kalangan  ulama  Malikiyah  dan Syafi’iyah,  dasar  hukum  hal  tersebut  ialah qiyâs, yakni qiyâs yang nota  bene substansinya  sama  dengan substansi istihsan di  atas,  tetapi  mereka  tidak menamakannya istihsan .
Kalangan  ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa mempersyaratkan  hak khiyâr tersebut  tidak  boleh  dan persyaratan  yang  dinyatakan  itu  tidak  sah.  Mereka berargumen  bahwa  hak khiyâr merupakan  konsekuensi dari  adnaya  akad  jual-beli  sehingga  ia  tidak  berlaku efektif bagi orang yang tidak ikut serta dalam akad.
Akad  Jual-Beli  dengan  Mempersaratkan  Pembayaran secara Tempo (Bai’ al-Taqsȋth/al-Ajâl)
Bai’  al-Taqsȋth (jual-beli  secara  kredit)  secara bahasa artinya membagi-bagi dan memisah- misahkannya  menjadi  beberapa  bagian.  Dalam  kitab al- Mishbâh al-Munȋr, (Muhammad ‘Ali al-Alfayumi, 1987) dikatakan bahwa al-qisthu adalah al-nashȋb yang artinya adalah  bagian.  Bentuk  jamak  ( plural )  adalah aqsâth. Begitu  pula  dalam  kitab Lisân  al-‘Arab karya  Ibn Mandzur,(Ibn  Mandzur,  2013)  disebutkan  bahwa  kata al-qisth maknanya adalah al-hishah wa al-nashib artinya porsi dan bagian.
Adapun definisi bai al-taqsȋth secara terminologis dikemukakan  dalam  kitab Majallat  al-Ahkâm  al- ‘Adliyyah sebagai berikut:
ُةَّداَمْلا( 157
َتُم ٍتاَق ْوَأ ىَلإ اًق َّرَفُم  ِنْيَّدلا  ِءاَدَأ ُلي ِجْأَت ُطيِسْقَّتلا ) ٍةَدِددَع
.ٍةَنَّيَعُم “ Penangguhan  pembayaran  utang  secara  terpisah pada  waktu  yang  telah  ditentukan” (Lajnah  Fukaha Khilafah Utsmaniyah, n.d.).
Dalam Fatwa  Lajnah  Dâimah  li  al-Buhȗts  al- ‘Ilmiyyah  wa  al-Iftâ (Komite  Tetap  untuk  Penelitian Ilmiah  dan  Fatwa  Kerajaan  Saudi  Arabia)  didefinisikan bai’ al-taqsȋth sebagai berikut:
ف ىلع هددسي ،لجؤم نمثب ةعلسلا عيب :وه طيسقتلا عيب تارت
ةقرفتم “ Menjual barang dengan harga diangsur pada waktu yang telah ditentukan” .(Al-Iftâ, n.d.)
Pendapat  lain  mengatakan  bahwa  yang  dimaksud dengan bai’  al-taqsȋth adalah  “Menjual  sesuatu  dengan pembayaran  diangsur  dengan  cicilan  tertentu,  pada waktu  tertentu,  dan  harga  barang  lebih  mahal  daripada pembayaran secara kontan”.
Istilah bai’ al-taqsȋth dalam khazanah fikih klasik belum  dikenal  oleh  para  ulama  fikih  klasik,  akan  tetapi mereka mengungkapkan dnegan istilah bai’ al-ajâl (jual- beli  tempo).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa bai’ al-taqsȋth itu merupakan furȗ’ (cabang) dari bai’ al- ajâl ,  yaitu  menjual  barang  dengan  harga  diangsur  lebih mahal daripada kontan.(Hidayat, 2015)
Apabila si A dan si B bersepakat untuk melakukan perjanjian  akad  jual-beli  dan  keduanya  sepakat  bahwa pembayaran harga dilakukan secara tempo, apakah akad itu sah dan persepakatan keduanya berlaku efektif.
Kalangan  ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa akad  jual-beli  tersebut  sah  dan  kesepakatan  keduanya berlaku  efektif.  Mereka  berargumen  dengan  dalil istihsan , yakni istihsan dengan dasar pikiran menghilangkan  kesukaran  dan  kesulitan  jalannya kehidupan  masyarakat,  terutama  di  bidang  perdagangan ( istihsan  bi al-mashlahah ).  Seiring  dengan  itum  mereka menyatakan  bahwa  adanya  tindakan  mempersyaratkan pembayaran  harga  secara  tempo  merupakan  bagian  dari makna mempersyaratkan khiyâr ).(Asnawi, 2013)
Kalangan  ulama  Syafi’iyah  berpendapat  bahwa akad  jual-beli  itu  batal  demi  hukum  dan  kesepakatan keduanya  juga  batal,  hal  ini  berimplikasi  terhadap  tidak efektifnya  akad  tersebut.  mereka  mereka,  hal  demikian bukanlah  tindakan  mempersyaratkan khiyâr ,  melainkan tindakan mempersyaratkan yang dapat merusak/membatalkan  akad  jual-beli  itu  karena  hal demikian,  sama  saja  dengan  menggantunkan  akad  itu kepada sesuatu yang mengandung gharar (ketidakpastian/ketidakjelasan).(Musthafa  Dib  al-Bugha, 2013)

## Perihal  Penerimaan  Hibah  Menguasai  Barang  Hibah Tanpa Seizin Pemberi Hibah
Apabila  si  A  memberikan  hibah  sebidang  tanah kepada  si  B  maka  kapankah  si  B  mempunyai  hak  atas tanah  itu?  Apakah  saat  si  B  mengcuapkan shȋghat  al- qabȗl ataukah pada saat ia menguasi tanah itu?
Kalangan  ulama  Malikiyah  berpendapat  bahwa  si B  mempunyai  hak  atas  tanah  itu  pada  saat  ia mengcapkan shȋghat  al-qabȗl dan  sejak  itu  si  A  dapat dipaksa  untuk atau  harus menyerahkan tanah itu  kepada si  B.  Mereka  memandang  tindakan  penguasaan  objek hibah  ( al-qabdh )  itu  hanyalah  merupakan  unsur penyempurna akad hibah ( syarth al-kamâl ), bukan unsur kesahan  ( syarth  al-shihâh ).  Penerima  hibah  secara otomatis  mempunyai  hak  atas  objek  hibah  ketia  ia  telah mengucapkan shȋghat al-qabȗl. (Asnawi, 2013)
Kalangan  ulama  Hanafiyah,  Syafi’iyah  dan Hanabilah berpendapat bahwa si B mempunyai hak atas tanah  itu  pada  saat  ia  telah  mengucapkan shȋghat  al- qabȗl dan menguasai tanah itu.
Mereka  memandang  tindakan  penguasaan  objek hibah  ( al-qabdh )  itu  merupakan  unsur  kesahan  ( syarth al-shihâh )  akad  hibah,  bukan  unsur  penyempurna ( syarth  al-kamâl ).  Penerima  hibah  secara  otomatis mempunyai  hak  atas  objek  hibah  ketika  ia  telah mengucapkan shȋghat  al-qabȗl dan  menguasai  objek hibah  itu.  Ketiga  golongan  ulama  ini  pun  perbeda pendapat  perihal  tindakan  penguasaan  objek  hibah  oleh penerima hibah tanpa seizin penerima hibah.
Kalangan  ulama  Syafi’iyah  dan  Hanabilah memandang  tidak  sah  penguasaan  objek  hibah  itu
kecuali dengan seizin permberi hibah, baik penguasaannya itu pada saat berakad maupun sedudahnya.  Mereka  berargumen  dengan  dalil qiyâs, yakni  kasus  tindakan  penguasaan  objek  hibah  oleh penerima hibah tanpa  seizin pemberi hibah di- qiyâs -kan kepada  kasus  tindakan  penguasaan  objek  jual-beli  oleh pembeli  tanpa  membayar  harganya  terlebih  dahulu kepada  penjual,  hal  demikian  tidak  sah  kecuali  engan seizin  penjual;  dan illah -nya  ialah  penguasaan  objek akad.  Lagi  pula,  dalam  kasus  hibah,  pada  hakikatnya  si pemberi  hibah  tidak  berkewajiban  menyerahkan  objek hibah  dan  si  penerima  hibah  tidak  mempunyai  hak  atas objek hibah.
Kalangan  ulama  Hanafiyah  menyatakan  bahwa apabila penguasaan objek ( al-qabdh ) itu terjadi pada saat akad  hibah  maka  hal  demikian  hukumnya  boleh  atau sah; namun, apabila terjadinya sesudah berlewatnya akad maka  penguasaan  objek  ( al-qabdh )  itu  tidak  boleh  atau tidak  sah  kecuali  dengan  seizin  pemberi  hibah.  Jadi, kalangan ulama Hanafiyah membedakan antara penguasaan  objek  hibah  pada  saat  terjadinya  akad  dan penguasaan  objek  hibah  sesudah  berlewatnya  akad. Dalam  pendapatnya  tersebut,  mereka  mengemukakan argumen  berupa  dalil istihsan .  Dalam  deskripsi istihsan dimaksud,  mereka  menjelaskan  bahwa al-qabdh dalam akad hibah itu berfungsi sebagai ekspresi qabȗl ; dan al- qabdh itu  oenentu  adanya  hak/kepemilikan  atas  objek karena  tujuan  pokok  hibah  adalah  memberikan kepemilikan.  Maka  menurut  mereka,  ijab  dari  pemberi hibah  merupakan  ekspresi  penyerahan  wewenang/hak keada penerima hibah untuk menguasai objek hibah; dan itu  berarti  izin  secara  implisit  dari  pemberi  hibah. Adapun qaid “terjadi  pada  saat  akad”  didasarkan, menurut mereka pada pandangan bahwa ijab berhubungan  secara  kronologis  dengan qabȗl dan qabȗl terikat  dengan  “saat  terjadinya  akad”,  begitu  juga hanyalnya al-qabdh” .(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)

## Akad Syirkah Mufâwadhah
Secara  etimologis, syirkah ini  dinamakan syirkah al-mufâwadhah karena  adanya  kesamaan  dalam  hal modal, profit, pengelolaan harta, dan lain sebagainya.(Adam,  2017)  Adapun  definisi syirkah  al- mufâwadhah secara  terminologis  menurut  Wahbah  al- Zuhaili adalah:
ف اكرتشي نأ ىلع رثكأف نانثا دقاعتي نأ :حلاطصلاا يف يهو لمع ي يأ امهنيدو امهفرصتو امهلام سأر يف نييواستم انوكي نأ طرشب م هيلع بجي اميف رخلآا نع ًلايفك امهنم دحاو لك نوكيو ،)امهتلم( ن وقح نم رخلآا هكيرش مزلأ امب مزلم كيرش لك نأ يأ ،عيبو ءارش ام ق
مو ،هيف نارجتي امهنأ يأ ،رخلآل بجي امهنم دحاو لكل بجي ا و ،هيف نارجاتي امب ةقلعتملا تابجاولاو قوقحلا يف نانماضتم لك نوكي ع بجي اميفو ،هل ليكولا ةلزنمب هبحاصل بجي اميف امهنم دحاو هيل
هنع ليفكلا ةلزنمب
“ Bentuk  kejasama  antara  dua  orang  dalam  suatu pekerjaan,  dengan  syarat  keduanya  sama  dalam modal,  pengelolaan  harta  dan  agama,  di  mana
masing-masing  pihak  menjadi  penanggung  jawab bagi yang lain dalam soal jual-beli. Dengan kata lain, masing-masing  pihak  terkait  dengan  transaksi  yang dilakukan pihak lain baik dalam bentuk hak maupun kewajiban.  Maksudnya,  saling  memberikan  jaminan dalam  hak  dan  kewajiban  yang  berkaitan  dengan transaksi  yang  mereka  lakukan.  Dengan  begitu, maisng-masing  pihak  menjadi  wakil  bagi  mitranya untuk  menrima  hak,  dan  pada  sat  yang  sama  juga menjadi kafil (penanggung) atas kewajiban mirtanya”. (Wahbah al-Zuhaili, 2012)
Para ulama berbeda berpendapat mengebai hukum kebolehannya. Ulama Hanafiyah berpedapat bahwa akad syirkah  al-mufâwadhah hukumnya  diperbolehkan  yang didasarkan  atas  persamaan,  baik  dalam  modal, keuntungan, keja, rugi dan agama segaiamana dijelaskan pada  definisi  di  atas.  Sedangkan  ulama  Syafi’iyah  dan Hanabilah  berpendapat  bahwa  hukumnya  tidak  sah (batal).  Adapun  ulama  Malikiyah  membolehkannya secara mutlak. Dengan kata lain tidak disyaratkan  harus adanya persamaan sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah kebolehan  akad syirkah  al-mufâwadhah bukan  seperti pendapat  sebagaimana  ulama  Hanafiyah.  Mereka memperbolehkan akad ini secara mutlak masing-masing yang berserikat mengelola modal tanpa harus membutuhkan  pendapar  rekan  sekutunya.(Rasyid  Hasan Khalil, 1981)
Dalam kitab al-Hidâyah sebagaimana dikutip oleh al-Bugha  dijelaskan  mengenai  argumentasi  ulama Hanafiyah  yang  membolehkan  akad syirkah  al- mufâwadhah sebagai berikut:
شلا هذهو :ةيادهلا يف لاق ,ناسحتسلاا اذه يف ةيفنحلا ةدمع ةكر
اناسحتسا اندنع ةزئاج
“Landasan  argumentasi  kebolehan  akad syirkah  al- mufâwadhah berdasarkan istihsan .  Dalam  kitab al- Hidâyah disebutkan bahwa syirkah ini diperbolehkan menurut pandangan kami (mazhab Hanafi) berdasarkan istihsan ”.(Musthafa Dib al-Bugha, 2013)
Selain  berdasarkan istihsan ,  kebolehan  akad syirkah  al-mufâwadhah ini  berdasarkan atsar dan interaksi kebiasaan. Adapun Atsar sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:
اوضواف
ةكربلل مظعا هناف
“ Samakanlah  modal  kalian,  sebab  hal  tersebut  lebih besar keberkahannya”
ةضوافملا اونسحاف متضواف اذا “ Apabila  kalian  melakukan  bisnis  dengan  akad kerjasama  musfâwadhah  maka  baguskanlah  modal kalian” .
Di  dalam  kitab al-Fath sebagaimana  dikutip  oleh al-Bugha  disebutkan  bahwa  hadis  ini  tidak  dikenal dalam  kitab-kitab  hadis, wallahu’Alam ,  maka atsar tersebut tidak dapat dijadikan landasan argumentasi.
Adapun landasan berdasarkan  ‘ urf atau  kebiasaan orang-orang  yang  mempraktikan  akad syirkah  al- mufâwadhah tanpa  ada  yang  mengingkarinya,  maka kebiasaan tersebut seperti ijmak/konsensus maka dengan ini  ditinggalkan qiyâs .  Apabila  riwayat atsar tersebut dinilai  lemah  dan  tidak  dapat  dijadikan  landasan argumentasi  (untuk  kebolehan  akad syirkah  al- mufâwadhah )  maka  argumennya  dikembalikan  kepada istihsan dan  kebiasaan/ urf .  Ini  adalah  bentuk istihsan  li al-‘urf atau  kebiasan  menurut  mazhab  Hanafi  atau istihsan bi al-ijmâ. (Musthafa Dib al-Bugha, 2013)
Akad Jual-Beli Istishna’
Kata istishna’ berasal  dari  kata shana’a yang sama  dengan  kata ja’ala atau khalaqa yang  secara harfiah  berarti  membuat  atau  menciptakan.  Akad  jual- beli istishna’ pada  prinsipnya  sama  dengan  akad  jual- beli salam ,  yaitu  merupakan  pengecualian  dari  syarat jual-beli yang berlaku umum, wujudnya objek akad pada saat  akad  jual-beli  dialukan.(Jaih  Mubarok  dan Hasanudin, 2017)
ءيش يف عناصلا نم لمعلا بلط :ءاهقفلا حلاطصا يف وهو ءيش لمع ىلع عناص عم دقع وه وأ .صوصخم هجو ىلع صوصخم ةمذلا يف نيعم
Sedangkan secara istilah para fukaha memberikan definisi istishna’ sebagai berikut:
“ Akad meminta seseotang untuk membuatkan sebuah barang  tertentu  dalam  bentuk  tertentu,  atau  dapat diartikan  sebagai  akad  yang  dilakukan  oleh seseorang  untuk  membuat  barang  tertentu  dalam tanggungan” .(Wahbah al-Zuhaili, 2012)
Kalangan  ulama  Hanafiyah  berpendapat  bahwa jika didasarkan pada qiyâs dan kaidah umum, maka akad istishna’ tidak  boleh  dilakukan,  karena  akad  ini mengandung  jual-beli  barang  yang  tidak  ada  ( bai’ ma’dȗm ) seperti akad salam . Jual-beli barang yang tidak ada  tidak  dibolehkan  berdasarkan  larangan  Nabi  Saw untuk menjual sesuai yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh  karena  itu,  akad  ini  tidak  dapat  dikatakan  sebagai jual-beli,  karena  merupakan  jual-beli  barang  yang  tidak ada.
Bagi ulama Hanafiyah bahwa akad istishna’ boleh dilakukan  berdasarkan  dalil istihsan yang  ditunjukan dengan  kebiasaan  masyarakat  melakukan  akad  ini sepanjang  masa  tanpa  ada  yang  mengingkarinya, sehingga  menjadi  sebuah  konsensus/ijmak  tanpa  ada yang menolaknya. Menggunakan konsep dalil seperti ini masuk  dalam  makna  hadis,  “ umatku  tidak  akan bersepakat  dalam  kesesatan” dan  hadis  “ apa  yang dianggap  baik  oleh  kaum  muslimin  maka  dia  adalah baik menurut Allah” .(Wahbah al-Zuhaili, 2012)
Mensedekahkan  Seluruh  Harta  dan  Tidak  Berniat untuk Berzakat
Para ulama sepakat bahwa tidak boleh menunaikan  zakat  kecuali  harus  disertai  niat  untuk menunaikan kewajibanya berupa mengerluarkan sebagian  hartanya  (tertentunya)  dan  menyerahkannya kepada mustahiqnya. Akan  tetapi  para  ulama  berbeda pendapat  bagi  orang  yang  terkena  kewajiban  zakat  ia menyedekahkan  seluruh  hartanya  akan  tetapi  tidak disertai  niat  membayar  zakat,  apakah  kewajiban zakatnya gugur atau tetap adanya kewajiban berzakat?
Imam  Syafi’i  dan  Ahmad  berpendapat  bahwa kewajiban zakat tidak gugur, Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu’ sebagaimana dikutip oleh al-Bugha berpendapat sebagai berikut:
زلا هنع طقست مل ,ةاكزلا ىوني ملو ,هلام عيمجب قدصت ول لاب ةاك
.فلاخ
“ Apabila  ia  menyedekahkan  seluruh  hartanya  dan tidak  disertai  niat  untuk  menunaikan  zakat,  maka kewajiban  zakat  tidak  gugur  dan  tidak  ada perbedaan  pendapat  dalam  hal  ini ”.(Musthafa  Dib al-Bugha, 2013)
Lebih  lanjut  al-Bugha  mengutip  pendapat  Ibn Qudamah dalam kitab al-Mughni sebagai berikut:
مل ,ةاكزلا ىوني ملو ,اعوطت هلام عيمجب ناسنلاا قدصت ول .هئزجي
“ Apabila seseorang menyedekahkan seluruh hartanya  secara  tathawu ( sunah)  dan  tidak  berniat zakat maka tidak bisa dikatakan zakat” .
Abu  Hanifah  dan  para  pengikutnya  berpendapat bahwa  zakat  tersebut  gugur.  Dalam  kitab al-Hidâyah sebagaimana  dikutip  oleh  al-Bugha  disebutkan  bahwa siapa  yang  mensedekahkan  seluruh  hartanya,  tidak diringi niat untuk berzakat, maka kewajiban zakat terseut gugur.  Dasar  argumentasi  mazhab  Hanafi  bahwa kewajiban zakat gugur adalah berdasarkan istihan karena apabila  berdasarkan qiyâs kepada  shalat  yang  harus ditegaskan  niatnya  maka  kewajiban  tidak  tidak  akan gugur,  kana  hukum  yang  sunah  dan  wajib  keduanya sama-sama  disyariatkan.(Musthafa  Dib  al-Bugha,  2013) Dengan  demikian  menurut  Hanafi  berdasarkan istihsan mensedekahkan  seluruh  harta  tanpa  disertai  niat  maka kewajiban zakat adalah gugur.

## Masalah Zakat Kontemporer
Istihsan digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam  menghadapi  suatu  kasus  pada  keadaan  tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berkalu secara konvensional, seperti dengan menggunakan qiyâs  jaly atau  dalil  umum  menurut  cara- cara  biasa  dilakkan.  Dengan  cara  konvensional  itu, ketentuan  ukum  yang  dihasilkan  kuramh  (tidak) mendatangkan  kemaslahatan  yang  diharapkan  dari
penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan  dalil  atau  pendekatan  lain  sebagai alternatif (penggati) dari penedekatan yang konvensional tersebut. pendekatan tersebut disebut dengan istihsan.
Dewasa  ini  dan  lebih-lebih  lagi  pada  masa  yang akan  datang  permasalahan  kehidupan  manusia  akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Permasalahan  itu  harus  dihadapi  umat  Islam  yang menuntut  adanya  jawaban  penyelesaiannya  dari  segi hukum  Islam.  Apabila  hanya  semeta  mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama (konvensional)  yang  digunakan  ulama  terdahulu  untuk menghadapinya,  mungkin  tidak  mampu  menyelesaikan semua  permasalahan  tersebut  dengan  baik  (tepat). Karena  itu,  si  mujtahid  harus  mempu  menemukan pendekatan atau dalil alternatif di luar pendekatan lama, meskipun  dengan  berat  hati  untuk  meninggalkan pendekatan  lama  yang  selaa  ini  ia  gunakan  dan  ia pertahankan dengan setia. Oleh kerana itu, kecenderungan  untuk  mengguakan istihsan akan semakin  kuat  karena  kuatnya  dorongan  dari  tantangan persoalan  hukum  yang  berkembang  dalam  kehidupan manusia  yang  semakin  cepat  berkembang  dan  semakin kompleks.(Amir Syarifuddin, 2011)
Salah  satu  contoh  yang  paling  dekat  dan mendesak  untuk  ditangani  dari  persoalan  kehidupan dewasan  ini  adalah  masalah  zakat.  Dalil syara’ yang dikemukakan  dalam  kitab-kitab  fikih  yang  ada kebanyakan  berbicara  dalam  kaitan  dengan  sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan  dengan jasa dan  produksi.  Padahal  dewasa  ini  perkembangan  sektor jasa dan produksi itulah  yang berkembang dengan pesat dan  lebih  dominan  dibanding  sektor  pertanian  yang semakin  langka.  Kalau  dalam  menghadapi  kehidupan ekonomi  dewasa  ini  dan  di  masa  mendatang  khususnya yang  menyangkut  masalah  zakat,  hanya  mengandalkan pendekatan lama dalam merumuskan ketentuan hukumnya,  maka  tidak  akan  memadai  lagi.  Dalam menghadapi  masalah  ekonomi,  jika  menggunakan ketentuan  lama  tentang  zakat,  maka  zakat  tidak  akan berkembang  karena  sektor  pertanian  semakin  langka, sedangkan  pihak  yang  mengaharapkan  bantuan  melalui penghimpunan  dana  sosial  melalui  zakat  semakin banyak.  Katakanlah  umpamanya  “zakat  profesi”  .  kalau masih berkutat dengan pendekatan dan dalil konvensional  yang  selama  ini  digunakan,  masalahnya tetap  tidak  akan  terselesaikan.  Karena  itu  diperlukan upaya  untuk  mencari  alternatif  pendekatan  lain  untuk menyelesaikannya. Upamanya berdalil dengan umumnya lafadz  “ ma  kasabtum” yang  terdapat  dalam  Alquran surah  al-Baqraah  (2)  ayat  264.  Dalam  ayat  tersebut sektor  jasa  dan  profesi  secara  jelas  terkandung  di dalamnya.(Amir Syarifuddin, 2011)

## Tawarruq Multiguna untuk Pembiayaan Produktif
Pembiayaan  multiguna  dapat  menggunakan  skim tawarruq emas  atau bai’  al-wafâ  wa  al-ijârah yang

## Panji Adam, Penerapan Metode Istihsan Pada Bidang Muâmalah Mâliyyah (Hukum Ekonomi Syariah)
disebut dengan akad bai’ al-istighlâl . Secara etimologis, al-tawarruq adalah bentuk mashdar dari kata tawarraqa . Dikatakan  قروت  ناويحلا  (binatang  itu  memakan  daun). ُق َر َوْلَا  dikasrahkan ra -nya  artinya  dirham  yang  dicetak dari perak. Menurut sebagian riwayat artinya perak yang dicetak atau tidak dicetak.(Hidayat, 2015)
Kata al-tawarruq diartikan  daun  maksudnya adalah  memperbanyak  harta.  Dengan  demikian al- tawarruq diartikan  sebagai  kegiatan  memperbanyak uang.(Abd  al-Rahman  al-Sa’di,  2008)  Dalam  kajian literatur al-tawarruq adalah  berbagai  cara  yang ditempuh  seseorang  demi  mendapatkan  uang  tunai. Adapun definisi al-tawarruq secara terminologi adalah:
م لقاب عئابلا ريغل اهعيبي مث ةئيسن ةعلس ىرتشي نا هب اهارتشا ام
دقنلا ىلع كلذب لصحيل
“Seseorang  yang  membeli  barang  dagangan  secara tidak  tunai  (diangsur),  kemudian  ia  (pembeli) menjualnya  kepad  orang  lain  selain  penjual  secara tunai ( cash ) dengan harga yang lebih murah daripada harga  pembelian,  tujuannya  untuk  memperoleh  uang tunai  ( cash )  (bukan  dalam  bentuk  barang”(Hidayat, 2015)
Definisi  lain  menyebutkan  bahwa al-tawarruq adalah  seseorang  yang  membutuhkan  uang  tunai kemudian membeli suatu barang dengan cara kredit, dan menjualnya  kepada  pihak  ketiga  dengan  harga  yang lebih  murah  dari  harga  aslinya  secara  tunai.(Muhamad Nadratuzzaman, 2013)
Adapun bai’ al-istighlâl yang terdapat dalam kitab Majallah al-Ahkâm al-‘Adliyyah (Hukum Perdata Islam) Pasal 119 Qanun Turki 1876 H. Dalam Pasal 119 tesebut bai al-istighlâl didefinisikan sebagai berikut:
ُةَّداَمْلا( 119 َر ِجْأَتْسَي  ْنَأ ىَلَع  ٍءاَف َو ُعْيَب  َوُه ِل َلاْغِتْس ِلاا ُعْيَب( ) ُه )ُعِئاَبْلا
“  Bai’  al-istighlâl  adalah  jual-beli  wafâ  yang  mana pembeli menyewakan kembali barang yang dibelinya kepada penjual”.
Jual-beli istighâl pada  prinsipnya  merupakan hubungan  konsep  jual-beli wafâ dengan  konsep ijârah (sewa-menyewa),  yakni  pemanfaatan  objek-jual  beli dengan  cara  disewa  atau  disewakan.  Dengan  kata  lain, barang  yang  sudah  dijual  kepada  pembeli,  diseakan kembali oleh pembeli kepada penjual.
Dalam  perspektif  mazhab  Hanafi,  akad bai’  al- istighlâl merupakan akad yang sah dan diperbolehkan.(‘Utsmani,  2005)  Adapun  menurut  Rafiq Yunus  al-Mishri  akad bai’  al-istighlâl merupakan  akad yang  terlarang.  Rafiq  Yunus  al-Mishri  menyatakan bahwa:
َتْسَي  ُض ِرَتْقُمْلَا  ْنِكَل َو , ِءاَف َوْلا ِعْيَب ُلْثِم :ُل َلاْغِتْسِلاا ُعْيَب ِعْيِبَمْلَا  ُر ِجا
ُهَف , ِض ِرْقُمْلا َن ِم
.ِة َرْجُلاا ِقْي ِرَط  ْنِم اَب ِدرلا ُلْكَا ُهْنِم ُةَياَغْلَا  ي ِر ْوُص  عْيَب  َو
“ Jual-beli  istighlâl  mirip  dengan  bai’  al-wafâ,  akan tetapi  (perbedaannya)  adalah  muqtaridh  (debitur dalam akad qardh/utang-piutang (penjual pada akad jual-beli  pertama)  menyewa  barang  yang  dijualnya dari  muqridh  (kreditur  dalam  akad  qardh  (pembeli pada  akad  jual-beli  pertama);  maka  jual-beli istighlâl  termasuk  akad  jual-beli  shȗry  (artifisial) karena  tujuan  pembeli  (dalam  akad  jual-beli pertama)  adalah  untuk  mencarii  profit  (transaksi riba)  dengan  cara  sewa”. (Rafiq  Yunus  al-Mishri, 2009)
Skim tawarruq emas ini diambil dari banyak buku fikih,  terutama  buku, tawarruq  mashrafi  ‘an  tharȋq  al- ma’adin ( tawarruq di perbankan melalui jual-beli emas). Mayoritas ulama fikih menyetujui bai’ tawarruq, namun Umar Ibn Abd al-Aziz, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah  berpandangan  makruh  hukumnya.  Fatwa ulama  OKI  hanya  mengharamkan tawarruq  munazzam yang banyak dilakukan sebagian bank syariah Malaysia. Tawarruq  munazzam ini  tidak  lain  adalah bai’  al-‘ȋnah itu  sendiri,  maka  hukumnya  dilarang.(Mohammmad Mufid, 2016)
Kalau berpegang pada pendapat mayoritas  ulama, maka  penerapan tawarruq ,  tidak  bermasalah.  Namun, jika  berpegang  pada  pendapat  Umar  Ibn  Abd  al-Aziz, Ibn  Taimiyyah,  dan  Ibn  Qayyim  al-Jauziyyah,  yang kemakruhannya,  maka  hal  itu  dapat  dihilangkan  dengan metode istihsan .  Jika  menggunakan  metode istihsan , maka  harus  bisa  ditunjukkkan  bahwa tawarruq yang hendak  diterapkan  di  perbankan,  harus  berbeda karakternya  dengan tawarruq yang  dimakruhkan,  oleh sebagian  ulama  itu.  Pada tawarruq perbankan  itu,  harus ada  syarat  ketat  dari  bank  syariah,  yakni  bahwa  dana tawarruq harus  digunakan  untuk  sektor  riil  (yang produktif)  dan officer perbankan  harus  mengontrol kebenaran terwujudnya sektor riil
di lapangan.(Mohammmad Mufid, 2016)
Jadi,  untuk  mewujudkan  itu  officer  bank  syariah dlaam visibility  study dan  analisa  pembiayaan  harus mensyaratkan  bahwa  penggunaan  uang tawarruq memang untuk sektor riil, seperti usaha mikro, pertanian dan  kegiatan  usaha  produktif  lainnya,  atau  semi produktif  seperti  pendidikan,  renovasi  rumah,  dan sebagainya. Multiguna artinya penggunaan uang tersebut dapat digunakan untuk apa saja, asalkan untuk sektor riil yang sesuai syariah.
Bai  al-wafâ dan bai  al-istighlâl juga  dapat digunakan untuk pembiayaan multiguna. Mekanismenya, pertama, nasabah  menjual  asetnya (rumah,  perkebunan,  atau  mobil),  ke  bank  syariah dengan  harga  misalkan  Rp.  200  juta,  dengan  janji nasabah  akan  membeli  (melunasi)  kembali  rumah tersebut  2  tahun  depan  dengan  harga  yang  sama,  yakni Rp. 200 juta. Dengan jual-beli ini, nasabah mendapatkan uang  cash  dari  bank  dan  dengan  demikian  rumah menjadi milik bank. Kedua , selanjutnya, bank
menyewakan  rumah  itu  kepada  nasabah  itu  kembali dengan margin tertenu.(Agustianto, 2014)
Bank  mendapatkan  keuntungan  (margin)  dengan cara  penyewaan  tersebut.  besaran  biaya  sewa  bulanan dapat  memilih  dua  alternatif, pertama, biaya  sewa bulanan  dari  margin  disesuaikan  dengan  besaran  cicilan normal  pembiayaan,  misalnya  Rp.  10  juta  per-bulan. Ketika  masa  sewa  (dengan  akad ijârah )  selesai,  maka rumah  itu  kembali  dijual  bank  kepada  nasbaha  dengan harga  tertentu.  Pilihan kedua ,  dalam  perjanjan  itu disyaratkan  nasabah  untuk  menyimpan  sejumlah  dana setiap bulannya misalkan Rp. 9,1 juta dan ketika jumlah simpanan  mencapai  Rp.  200  juta,  maka  janji  nasabah untuk  membeli  kembali  rumah  tersebut  diwujudkan. Syarat  tersebut  tidak  dilarang  dalam  syariah,  karena  itu ia dibolehkan.(Agustianto, 2014)

## SIMPULAN
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa istihsan merupakan  salah  satu  metode istinbâth  al- ahkâm, yang  dapat  dijadikan  hujjah  dan  menjadi  dalil syara’. istihsan memiliki peran  yang menentukan dalam fikih  Hanafi  dan  Maliki,  karena  banyak  hal  yang  telah diselesaikan  dengan istihsan dan  telah  ditetakan hukumnya.  Adapun  penolakan  Imam  Syafi’i  terhadap istihsan sebagai  metode istinbâth  al-ahkâm apabila  hal tersebut  dilakukan  dengan  hawa  nafsu  dan  mencari kelezatan  semata  ( taladzuz ).  Penerapan  metode istihsan dalam  bidang  mu’âmalah  mâliyyah  berdasarkan  hasil penelitian penulis dapat terimplemnetasikan pada 8 akad diantaranya  adalah  (a)  Mempersyaratkan  Hak Khiyâr bagi  Orang  Ketiga  yang  Tidak  Ikut  Berakad  Jual-Beli ( Bai’ );  (b)  Akad  Jual-Beli  dengan  Mempersaratkan Pembayaran  secara  Tempo  ( Bai’ al-Taqsȋth/al-Ajâl );  (c) Perihal  Penerimaan  Hibah  Menguasai  Barang  Hibah Tanpa  Seizin  Pemberi  Hibah;  (d)  Akad Syirkah Mufâwadhah;  ( e)  Akad  Jual-Beli Istishna’; (f) Mensedekahkan  Seluruh  Harta  dan  Tidak  Berniat  untuk Berzakat;  (g)  Masalah  Zakat  Kontemporer;  (h) Tawarruq Multiguna untuk Pembiayaan Produktif.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Utsmani, M. T. (2005). Fiqh al-Buyȗ ‘Alâ al-Madzâhib al-Arba’ah  Ma’a  Tahtbȋqatihi  al-Mu’ashȋrah Muqâran (an) bi al-Qawânin al-Wadh’ȋ .
Maktabah Ma’arif al-Qur’an.
Abd  al-Rahman  al-Sa’di.  (2008). Fiqih  Jual  Beli: Panduang Praktis Bisnis Syariah . Senayan. Abu Hamid al-Ghazali. (1989). al-Mankhȗl Min Ta’lȋqât al-Ushȗl . Dâr al-Fikr al-Mu’âshir.
Adam,  P.  (2017). Fikih  Muâmalah  Mâliyah:  Konsep, Regulasi dan Implementasi . Refika Aditama.
Adi,  R.  (2004). Metode  Penelitian  Sosial  dan  Hukum . Granit. Agustianto.  (2014). Reaktualisasi  dan  Kontekstualisasi Fikih Muamalah Ke-Indoneisaaan: Upaya Inovasi Produk  Perbankan  dan  Keuangan  Syariah .
Iqtishad Publishing. Al-Iftâ, L. D. li al-B. al-‘Ilmiyyah wa. (n.d.). Fatâwâ al- Lajnah  al-Dâimah .  Riasah  Idarah  al-Buhuts  al- ‘Ilmiyyah wa al-Ifta.
Al-Razi,  F.  al-D.  (1997). al-Mahshȗl .  Muasasah  al- Risalah.
Ali  Hasab  Allah.  (1971). Ushȗl  al-Tasyrȋ’  al-Islamâmȋ . Dar al-Ma’arif.
Amir  Syarifuddin.  (2011). Ushul  Fiqh  2 .  Kencana Prenada Media Group.
Asnawi. (2013). Perbandingan Ushul Fiqh . Amzah. Bakhtiar  Hasan.  (2015).  Penolakan  Imam  Syafi’i Terhadap  Istihsan  Sebagai  Salah  Satu  Methode Istinbath Hukum Islam. Al-Risalah , 15 (1), 59. Beik, M. al-K. (2003). Ushȗl al-Fiqh . Dâr al-Hadȋts.
Chadzik,  A.  L.  (2019).  Istihsan  dan  Implementasinya dalam  Penetapan  Hukum  Islam. MIYAH:  Jurnal Studi Islam , 15 (02), 338.
Habibullah,  E.  S.  (2017).  Al  Mashlahah  Jurnal  Hukum Dan  Pranata  Sosial  Islam  Pandangan  Imam  Abu Hanifah Dan  Imam Syafi ’  I Tentang Al-Istihsan. Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam , 4 (7), 456. Hanbal, A. I. (2001). al-Musnad . Muasasah al-Risalah. Hidayat, E. (2015). Fiqh Jual Beli . Rosdakarya. Ibn Mandzur. (2013). Lisân al-‘Arab . Dâr al-Hadȋts. Jaih Mubarok dan Hasanudin. (2017). Fikih Mu’alamah Maliyyah: Akad Jual-Beli . Simbiosa.
Kadenun.  (2018).  Istihsan  sebagai  Sumber  dan  Metode Hukum Islam. Qalamuna , 10 (2), 101.
Khallaf,  A.  al-W.  (2013). Mashâr  al-Tasyrȋ’  al-Islâmȋ fȋma Lâ Nash Fȋh . Dâr Ibn al-Jauzi.
Lajnah Fukaha Khilafah Utsmaniyah. (n.d.). Majallat al- Ahkâm al-‘Adliyyah . Nur Muhammad. Ma’ruf  Amin.  (2008). Fatwa  Dalam  Sistem  Hukum Islam . Elsas.
Mohammmad  Mufid.  (2016). Ushul  Fiqh  Ekonomi  Dan Keuangan  Kontemporer:  Dari  Teori  ke  Aplikasi . Kencana Prenada Media Group.
Mubarok,  J.  (2002). Metodologi  Ijtihad  Hukum  Islam . UII Press.
Muhamad  Nadratuzzaman.  (2013). Produk  Keuagan Islam  di  Indonesia  dan  Malaysia .  Kompas Gramedia.
Muhammad  ‘Ali  al-Alfayumi.  (1987). al-Mishbâh  al- Munȋr . Maktabah Libanon.
Muhammad  Abu  Zahrah.  (n.d.). Ushȗl  al-Fiqh .  Dar  al- Fikr al-‘Arabi.
Muhammad  Ibn  Idris  al-Syafi’i.  (1940). al-Risâlah . Maktabah al-Halabi.
Musthafa  Dib  al-Bugha.  (2013). Atsar  al-Adillah  al- Mukhtalaf Fȋha: Mashâdir al-Tasyrȋ al-Tabi’iyyah fȋ al-Fiqh al-Islâmȋ . Dâr al-Qalam.
Nur’aini,  A.  M.  M.  (2020).  Istihsan  Sebagai  Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman , 31 (1), 3.
Rafiq  Yunus  al-Mishri.  (2009). Buhȗts  fȋ  Fiqh  al- Mu’âmalât al-Mâliyyah . Dar al-Maktabi. Rasyid  Hasan  Khalil.  (1981). al-Syirkât  fȋ  al-Fiqh  al- Islâmȋ: Dirâsah Muqâranah . Dar al-Rasyid. Romli.  (1999). Muqaranah  MAzahib  fil  Ushul .  Gaya Media Pratama. Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  (1985). Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan  Singkat) . Rajawali Pers.
Syawaluddin  Hanafi.  (2020).  Urgensi  Pemikiran  Syams Al-Aimmah  Al-Syarakhsi  Tentang  Al-Istihsan Dalam  Menjawab  Problematika  Hukum  Dalam Masyarakat. Tasamuh:  Jurnal  Studi  Islam , 12 (2), 340. Wahbah al-Zuhaili. (2006). Ushȗl al-Fiqh al-Islâmȋ . Dâr al-Fikr. Wahbah  al-Zuhaili.  (2012). al-Fiqh  al-Isâmȋ  wa Adillatuh . Dar al-Fikr. Zaky  al-Din  Sya’ban.  (1965). Ushȗl  al-Fiqh  al-Islâmȋ . Dar al-Ta’lif. Zulbaidah.  (2016). Ushul  Fiqh  1:  Kaidah-Kaidah Tasyri’iyah . Ghalia Indonesia.