Cakrawarti, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024  |   ISSN: 2723-5572 , 2723-5572

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM KOMUNIKASI PUBLIK MEDIA SOSIAL PADA KAUM MILENIAL DI KOTA DENPASAR

## DEWI ANITA RAHAYU
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115 Email: tarahayudewiani@gmail.com
Abstrak – Sistem  pemerintahan  di  Indonesia  pada  era  reformasi  ini  membawa perubahan paradigma, yang menuntut Indonesia memberikan ruang kepada publik untuk  mengakses  berbagai  informasi  menyangkut  kepentingan  publik  yang dikendalikan  oleh  pemerintah.  Hak  atas  Informasi  Publik  merupakan  hak masyarakat yang dijamin Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Setiap  lembaga  dan  badan  publik  harus menyediakan staf khusus bagian pelayanan masyarakat dibidang informasi. Tugas pokok  dari  staf  komunikasi  dan  informatika  dalam  tingkat  nasional,  provinsi, kabupaten,  maupun  daerah.  Melalui  teknologi  media  digital  yang  berkembang komunikasi informasi menggunakan cara alternatif utama dalam menghadapi era milenial yang sangat kompetitif dan interaktif. Penyampaian informasi publik di era milenial  ini  yang  banyak  mempergunakan  teknologi,  layanan  publik  dari  suatu lembaga  pemerintahan  ataupun  organisasi  yang  memandang  kualitas  dan kepuasannya.
Kata Kunci : Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik,Milenial
Abstract - The system of government in Indonesia in the reform era brought about a paradigm shift, which demanded that Indonesia provide space for the public to access various information concerning public interests which are controlled by the government. The right to public information is a public right that is guaranteed by Law,  Law  No.  14  of  2008  concerning  Public  Information  Disclosure.  Every institution and public body must provide special staff for public services in the field of  information.  The  main  duties  of  communications  and  informatics  staff  at  the national, provincial, district and regional levels. Through digital media technology, information  communication  is  developing  using  the  main  alternative  ways  in dealing with the highly competitive and interactive millennial era. Submission of public  information  in  this  millennial  era  which  uses  a  lot  of  technology,  public services  from  a  government  institution  or  organization  that  views  quality  and satisfaction
Keywords : Public Information, Openness of Public Information, Millennia
PENDAHULUAN Informasi merupakan
Cakrawarti, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024  |   ISSN: 2723-5572 , 2723-5572
kebutuhan  pokok  setiap  orang  untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan  sosial,  juga  merupakan elemen  penting  bagi  ketahanan nasional.  Hak  atas  Informasi  Publik merupakan  hak  masyarakat  yang dijamin  Undang-Undang,  Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Untuk  mewujudkan  Badan Publik  yang  memiliki  tata  kelola informasi  yang  baik  dan  efisien terhadap  perubahan  zaman  sangatlah tidak  mudah  dapat  dilihat  dari Tuntutan  revitalisasi  dan  transformasi di  bidang  layanan  informasi  publik terkait  dengan  penerapan  Undang- Undang  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik yang di mana  setiap  lembaga  yang  dibiayai oleh negara maupun masyarakat harus dapat menyediakan berbagai data dan informasi  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat  mengenai  perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kebijakan  yang  dilakukan  oleh  suatu lembaga publik.
Keterbukaan  Informasi  Publik memang  diarahkan  pada  semakin menguatnya  demokrasi  di  Indonesia dan  membantu  memberikan  pilihan langkah  yang  jelas  bagi  pemerintah dalam  mengambil  suatu  kebijakan secara  strategis  dengan  adanya  media sosial. Dalam implementasi kebijakan publik  terdapat  berbagai  ragam tindakan seperti: mengumpulkan data, mendistribusikan informasi, menganalisis berbagai masalah mengalokasikan dan merekrut personalia,  merencanakan  atas  masa depan  dan  lain-lain  (Kapahang et  al, 2020).

## METODE
Metode penelitian yang digunakan  pada  studi  ini  adalah metode  kualitatif.  Metode  kualitatif sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau perilaku yang dapat diamati (moeleong, 2006).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Alur  Implementasi  Kebijakan yang  digunakan  badan  publik  Kota Denpasar  adalah  Menurut  Widodo (2007: 88) dalam (Haerul et al., 2016) mengemukakan bahwa, implementasi kebijakan  merupakan  bentuk  nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan  dalam  kurun  waktu ditentukan. Dengan kurangnya pengetahuan  masyarakat  terhadap penyebaran informasi itu badan publik membuat  webinar  atau  seminar  yang bernama  literasi  digital.  Dalam sosialisasi ini badan publik melakukan sejak  dini  untuk  teman-teman  yang ada  disekolah  menengah  dan  atas kemudian digerakkan untuk memahami  media  literasi  digital. Untuk  diluar  sekolah  badan  publik juga  melibatkan  komunitas  yang bernama  Mafindo.  Pelaksanaan  yang sifatnya online badan publik menggunakan  zoom  yang  turut mengundang  masyarakat-masyarakat karang  taruna  dan  melibatkan  desa, kelurahan,  kecamatan  dengan  tujuan menghemat  waktu,  dan  juga  lebih efektif.  Kegiatan-Kegiatan  ini  pun kita bagikan di Instagram @kominfodenpasar. Pengelolaan  pengaduan  menerima kritik,saran,aspirasi  masyarakat  juga kami tampung. Intinya portal
Cakrawarti, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024  |   ISSN: 2723-5572 , 2723-5572
pengaduan  di  Kota  Denpasar  tidak sulit  untuk  masyarakat  mengakses banyak  sekali  media-media  untuk mengadu  dan  sudah  terbukti  14.000 pengaduan  yang  badan  publik  terima dan  masih  tetap  berjalan  tidak  hanya pengaduan  tapi  pertanyaan  dan informasi juga diterima. Badan publik berharap  masyarakat  mengungkapkan pengaduannya  di  portal  yang  sudah dibuat  jadi  tidak  bias  di  media  sosial yang  ada pro dan kontra yang  belum tentu  sebagai  badan  publik  tahu tentang  media  itu  jadi  diharapkan untuk melapor di portal Pro Denpasar (Pengaduan  Rakyat  Online)  yang sudah  disediakan  kemudian  akan langsung  bisa  ditindak  lanjuti.  Pro
Denpasar  ini  ada  di  dalam  aplikasi DPS  (Denpasar  Prama  Sewaka)  baru diresmikan  pada  Februari  2023  yang memiliki banyak akses dan menguntungkan bagi tamu mancanegara dan domestik setiap ada yang datang ke Kota Denpasar karena selain ada pengaduan juga ada nomer telpon  penting  dan  informasi  lainnya dalam  satu  gengaman  dengan  arahan walikota.  Portal  ini  sudah  kami sosialisasikan  lewat  media  partner, media  online  dan  juga website. Dari sudut  pandang  masyarakat  Kota Denpasar  khususnya  kaum  milenial badan publik sudah membuat kebijakan  yang  cukup  efisien,  namun masih  kurang  dalam  penanganan  di akun-akun  media  sosial  nya  yang kurang  menarik  dan  dirasa  kurang mengajak masyarakat untuk menggunakan portal yang disediakan. 1. Pengawasan Komunikasi Informasi di Kota Denpasar Pengawasan komunikasi informasi terkait sosial media di Kota Denpasar  tepatnya  diatur  oleh  badan publik  Dinas  Komunikasi,  Informasi dan  Statistik  Kota  Denpasar  dibagi menjadi  bidang  mengelola  informasi publik  yaitu  bidang  informasi  publik dan komunikasi publik kemudian tiap bidang  memiliki  fokus  yang  berbeda. Bidang komunikasi publik fokus untuk
PPID  dan  radio  sedangkan  bidang informasi  publik  fokus  pada  media sosial. Bentuk pengawasan komunikasi  terutama  media  sosial  di Kota  Denpasar  melakukan  monev dengan tim admin media sosial seluruh perangkat daerah Kota Denpasar yang dimulai  dari  tingkat  daerah  sampai desa baik secara daring maupun offline didatangkan  ke  Dinas  Komunikasi,
Informasi, dan Statistik Kota Denpasar. Selain itu, pengawasan juga dilakukan  terkait  memiliki  media “Dharmamaya:Denpasar Cyber Monitor “  yang  memiliki  fungsi menampilkan  segala  macam  isu-isu terkait  dengan  media  sosial  untuk memantau mulai dari data informasi di media sosial yang dipantau dalam satu ruangan  yang  bernama  Denpasar
Cyber Unit. Kemudian bentuk pengawasan  selanjutnya  memantau lewat  media analytic .  Media analytic ini dipantau secara rutin yang dikelola oleh bidang informasi setiap
minggunya  tentang  isu-isu  yang tersebar  di  media  sosial  tidak  hanya media  sosial  tetapi  juga  media online
Cakrawarti, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024  |   ISSN: 2723-5572 , 2723-5572
terkadang  juga  media  cetak  yang memiliki  media online turut  dipantau isu-isunya.  Bentuk  pengawasan  yang dilakukan sudah cukup banyak media yang  digunakan  kemudian  disetiap operator  pengawasan  di  Dharmamaya ini  memanfaatkan whatsapp  grup untuk  menyebarkan  informasi  yang belum atau sudah diketahui bahwa itu hoax. Masyarakat  Kota  Denpasar mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa badan publik Kota Denpasar  mempunyai website yang bernama “ Tangkal dan Analisa Berita Hoax  “  berita-berita  hoax  yang sumbernya dari whatsapp tersebut juga dipublikasikan melalui website tersebut  ke  media  sosial  dengan penyampaian  yang  mudah  dipahami dengan  bentuk  gambar  atau  foto. Badan  publik  Kota  Denpasar  pun memiliki  bannyak  platform  namun kaum milenial lebih menarik menggunakan  media  sosial  jadi strategi  badan  publik  sendiri  adalah bagaimana  mengemas  informasi  itu semenarik  mungkin  ditampilkan  di media  sosial  yang  tidak  lagi menggunakan  bahasa  yang  panjang dengan  harapan  mengoptimalkan stafnya yang ada di program visit, ada designgrafis dan  segala  macam sehingga  kaum  milenial  semakin memperoleh  informasi  yang  baik  dan juga  mendapatkan  informasi  dari pemerintah, pusat dan segala macam. 2. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengawasan Komunikasi Informasi Kota Denpasar Hambatan di Komisi Informasi Publik sebagai lembaga yang mengawasi badan publik turut merasakan  hambatan  ialah  kurangnya personil  tenaga  dapat  dilihat  dari laman website kami  masih  kurang lengkap  karena  kurangnya  staf  ahli dalam bagian digital tersebut sehingga kurang  optimal.  Maka  harus  ada tambahan  personil  atau  tim  untuk menyiapkan dan membantu komisioner bertugas bukan mengambil tugas  kerjanya.  Terkait  kewenangan juga  menjadi  hambatan  bagi  badan publik.  Misalnya  terkait  isu    nasional jelas hambatannya adalah badan publik Kota Denpasar hanya bisa menginformasikan  bahwa  isu  tidak benar,  tetapi  masyarakat  berharap supaya  pemerintah  daerah  atau  badan publik itu mampu juga menangani hal tersebut karena itu, hanya kewenangan pusat misalnya bisa memblokir website atau whatsapp ini itu kan kewenangan pusat  sehingga  batasan  badan  publik hanya  bisa  berkoodinasi.  Kemudian untuk masyarakat yang terlalu mudah percaya akan berita yang hanya dengan judul  daripada  membaca  keseluruhan isi  berita  dan  itu  digunakan  oleh  si pembuat  berita  untuk  membuat informasi  palsu.  Dengan  banyaknya media,  media  seringkali  bermain  di judul  tanpa  harus  memperhatikan  isi berita atau informasi yang disampaikan.  Kemudian  semakin banyaknya  portal-portal  sosial  media
Cakrawarti, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024  |   ISSN: 2723-5572 , 2723-5572
dan  akun-akun  masyarakat  yang sekarang  kebanyakan  sudah  menjadi wartawan  kita  ketahui  wartawan  juga mempunyai kaidah jurnalistik. Masyarakat  yang  belum  mengetahui kaidah  jurnalistik  yang  kurang memahami  isi  dari  Undang-Undang dalam menggunakan sosial media dan komunikasi  ini  yang  tidak  boleh disebarkan ya disebarkan karena berita atau informasi yang disampaikan tidak valid atau kontroversi.

## SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan 1. Implementasi Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik oleh badan  publik  di  provinsi  Bali, Komisi  Informasi  Provinsi  Bali membentuk penganugerahan Keterbukaan  Informasi  Kepada Badan Publik Se-Bali yang diselenggarakan  setiap  satu  tahun sekali.  Anugerah  akan  diberikan kepada  badan  publik  yang  telah melewati beberapa tahapan penilaian  yang  disebut monev dan acara  ini  disaksikan  melalui live streaming pada  kanal youtube Pemerintah  Provinsi  Bali.  Dalam penyebaran  informasi  itu  badan publik  membuat  webinar  atau seminar  yang  bernama  literasi digital serta dengan arahan walikota membuat  aplikasi  yaitu  DPS (Denpasar  Prama  Sewaka)  baru diresmikan pada Februari 2023.
2. Bentuk  pengawasan  komunikasi terutama  media  sosial  di  Kota Denpasar melakukan monev dengan  tim  admin  media  sosial seluruh  perangkat  daerah  Kota Denpasar.  Adanya  aplikasi  media “Dharmamaya:Denpasar Cyber
Monitor “  yang  memiliki  fungsi menampilkan segala macam isu-isu terkait  dengan  media  sosial  untuk memantau mulai dari data informasi di media sosial Selanjutnya memantau  segala  informasi  lewat media analytic ,  untuk  berita hoax yang  tersebar  dalam  media  sosial, badan  publik  Kota  Denpasar mempunyai website yang  bernama “Tangkal dan Analisa Berita Hoax“.
3. Hambatan  di  Komisi  Informasi Publik  Provinsi  Bali  kurangnya personil  tenaga  dapat  dilihat  dari laman website kami  masih  kurang lengkap karena kurangnya staf ahli dalam  bagian  digital  tersebut sehingga  kurang  optimal.  Terkait kewenangan juga menjadi hambatan  bagi  badan  publik.
Misalnya  terkait  isu    nasional kewenangan  hanya  milik  pusat. Kemudian  untuk  masyarakat  yang terlalu mudah  percaya akan berita yang  hanya  dengan  judul  daripada membaca keseluruhan isi berita dan itu digunakan oleh si pembuat berita untuk membuat informasi palsu.
B. Saran 1. Untuk Dinas Komunikasi, Informasi,  dan  Statistik  Provinsi Bali  sebaiknya  membuat  akses aplikasi yang lebih ringan, mudah digunakan dan mempromosikannya  lebih  luas melalui  berbagai  media  setiap harinya.
2. Untuk  lembaga  Komisi  Informasi Publik  Provinsi  Bali  sebaiknya menambah  staf  atau  personil bagian  untuk  mengelola  sosial media  agar  dapat  memperbaharui tampilan  dan  melengkapi website y ang  ada  di  internet  serta
Cakrawarti, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024  |   ISSN: 2723-5572 , 2723-5572
membantu tugas komisioner dalam menjalankan tugas.
3. Diperlukan  peningkatan  dalam mensosialisasikan  program  atau kebijakan  yang  dibuat  oleh  badan publik  dengan  membuat  konten lebih  kreatif  dan  tidak  monoton serta bisa mengikuti tren masa kini seperti lebih sering membuat video dan dibagikan menggunakan aplikasi tiktok yang  saat  ini  lebih sering  digunakan  terutama  untuk kaum milenial.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU :
Ahmad  Amar,  Nurhidaya.2020. Media
Sosial  Dan  Tantangan  Masa  Depan Generasi  Milenial .  Makassar:  UIN Alauddin Makassar Universitas Persada Indonesia Bulele Noni Yohana, Wibowo Tony.2020. Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum  Milenial:  Studi  Kasus  Tiktok . Batam:  Universitas  Internasional Batam Komisi Informasi Provinsi Bali.2022. Hasil  Monitoring  dan Evaluasi  Keterbukaan  Informasi pada  Badan  Publik  Se-Bali  Tahun 2022 .Bali:Komisi Informasi Provinsi Bali Komisi Informasi Republik Indonesia.2021. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1  Tahun  2021  tentang  Standar Layanan Informasi Publik .Jakarta:2021 Menteri  Komunikasi  dan  Informatika Republik  Indonesia.2019. Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan  Pemerintahan  Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika .Jakarta: Menteri
Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

## JURNAL :
Effendi  Fina  Puspa,  Dewi  Dinie Anggraeni.2020. Generasi  Milenial Berpancasila  di  Media  Sosial  Prodi Pendidikan  Guru  Sekolah  Dasar. Jawa  Barat:  Universitas  Pendidikan Indonesia
Fitriani Yuni.2017. Analisis Pemanfaatan Berbagai  Media  Sosial  Sebagai Sarana  Penyebaran  Informasi  Bagi
Masyarakat .  Bekasi  :  AMIK  BSI Bekasi Herdiana Dian.2018. Sosialisasi Kebijakan  Publik:  Pengertian  dan Konsep  Dasar. Cimahi  Selatan: Sekolah  Tinggi  Ilmu  Administrasi (STIA) Cimahi Komisi Informasi Republik Indonesia.2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik .Jakarta:Komisi Informasi Pusat Rahman Fatur.2022. Penerapan Kebijakan  Keterbukaan  Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Enrekang . Makassar: Muhammadiyah Makassar Mugitri  Mirya  Dini.2020. Peran  Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa  Informasi  Publik  (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB) . Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram Ni  Made  Yudantini,Kadek  Agus  Surya Darma, Wayan Wiryawan.(2017).Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya. Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI) , 1, B 177-184 Setiaman Agus, Sugiana Dadang, Narotama  Jimi.2013. Implementasi
Cakrawarti, Vol. 7 No. 1, Feb-Jul 2024  |   ISSN: 2723-5572 , 2723-5572
Kebijakan  Keterbukaan  Informasi Publik . Bandung: Universitas Padjadjaran Sri  K  Vincentia.2018. Penggunaan  E- Office Dalam Komunikasi Organisasi  Oleh  Unit  Sumber  Daya Manusia Di Pt. Kereta Apiindonesia
(Persero)  Kantor  Pusat  Bandung.
Bandung:  Universitas  Komputer
Indonesia Turistiati  Ade  Tuti.2016. Pentingnya Komunikasi Efektif Dalam Mensosialisasikan Dan Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan . Jakarta:  Institut  Ilmu  Sosial  dan
Manajemen STIAMI
Yudantini  Ni  Made,  Darma  Agus  Surya Kadek,  Wiryawan  Wayan.  2017 .
Sejarah  dan  Perkembangan  Kota Denpasar  sebagai  Kota  Budaya. Denpasar: Universitas Udayana. Yuliah Elih.2020. Implementasi Kebijakan  Pendidikan. Jawa  Barat: Kementrian Agama, Dinas Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kota Sukabumi

## INTERNET:
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil: Data Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022. Diambil dari https://www.kependudukan.denpasar kota.go.id/page/data-tahun-2022
diakses  pada  tanggal  29  Agustus 2023
Dinas  Komunikasi,  Informasi,  dan Statistik  Kota  Denpasar:  Website diskominfo. Diambil dari https://www.kominfostatistik.denpas arkota.go.id/ diakses pada 26 Agustus 2023 Dinas  Komunikasi,  Informasi,  dan Statistik  Kota  Denpasar:  Taboo Denpasar. Diambil dari https://tangkalhoax.denpasarkota.go. id/ diakses pada 16 Juni 2023
Komisi  Informasi  Provinsi  Bali:  Webiste Komisi  Informasi  Provinsi  Bali. Diambil dari https://ki.baliprov.go.id/
diakses pada 26 Agustus 2023 Link Resmi Pemerintah Kota Denpasar:Sensus  Penduduk  2020. Diambil dari https://link.denpasarkota.go.id/2021/ 11/03/sensus-penduduk-2020-
jumlah-penduduk-bali-432-juta-jiwa/ diakses pada 2 September 2023
Pemerintah  Kota  Denpasar:  Aplikasi Denpasar  Prama  Sewaka.  Diambil dari https://play.google.com/store/apps/d etails?id=com.djinggamedia.denpasa rsightseeing diakses  pada  16  Juni 2023.