INDEPENDENSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Ari Wibowo
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Email : a.wibowo@uii.ac.id
Abstrak
Pengacara  adalah  salah  satu  lembaga  penting  dalam  penegakan  hukum  ,  sehingga  dalam menjalankan  fungsinya  harus  independen.  Di  Indonesia  diposisikan  di  bawah  kekuasaan eksekutif.  Posisi  yang  dianggap  rentan  terhadap  intervensi  kekuasaan  eksekutif  dalam melaksanakan  fungsi  penegakan  hukum.  Untuk  menjamin  independensinya,  pengacara harus dimasukkan dalam kekuasaan kehakiman. Selain itu, harus diberikan legitimasi oleh eksplisit dinyatakan dalam konstitusi untuk menjamin kemerdekaan kedua institusional dan fungsional. Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum, tidak berjalan secara optimal  bahkan  menjadi  alat  penguasa  karena  kedudukannya  yang  tersubordinasi  oleh kekuasaan  eksekutif.  Sub-sistem  pengadilan  secara  struktural  dan  fungsional  berada  di bawah  kekuasaan  eksekutif,  sehingga  perannya  sebagai  penegak  hukum  terlihat  melayani kepentingan penguasa. Sub-sistem dalam sistem peradilan pidana (sub-sistem penyidikan, penuntutan dan pelaksana pidana) secara fungsional dan kelembagaan belum menujukkan adanya  independensi  karena  secara  struktural  berada  dibawah  kekuasaan  eksekutif. Sedangkan  kekuasaan  mengadili  (pengadilan)  sudah  ditempatkan  sebagai  kekuasaan  yang independen  lepas  dari  kekuasaan  eksekutif,  baik  secara  organisasi  kelembagaan,  anggaran, kepegawaian  dan  sistem  kerier  dibawah  satu  atap  (one  roof  system)  dibawah  Mahkamah Agung. Ketidakmandirian disebabkan kelembagaan yang tidak independen, kerancuan atau tumpang tindih substansi hukum dan faktor budaya hukum pelaksana sub-sistem peradilan pidana  yang  cenderung  arogan,  ego  sentris,  komersial  dan  melayani  kepentingan- kepentingan pragmatis diluar tujuan penegakan hukum.
Kata kunci : Pengacara, kemandirian, penegakan hukum, eksekutif

## Abstract
Lawyer is one of the important institutions in law enforcement, so that in carrying out its functions it should be independent. In Indonesia it is positioned under the executive power where it is considered as vulnerable toward the intervention of executive power in carrying out law enforcement functions. To ensure its independence, the lawyer must be participated in the judicial power. Furthermore, it should be given legitimacy by explicitly stated in the Constitution to ensure the independence of both institutional and functional . The sistem of criminal justice which is applied as the law enforcement system doesn’t not run optimally even  become  a  ruler  tool  due  to  its  position  is  subordinated  by  the  executive  power.  The court Sub-system is structurally and functionally under the authority of the executive, so that  its  role  as  law  enforcement  authorities  seems  as  only  serve  the  interest  of  ruler.  The Sub-systems within the criminal justice system (sub-system investigation, prosecution, and criminal executor) is functionally and institutionally not showed any independence because it is structurally  under the executive control. While prosecuting authority (court) has been placed  as  an  independent  authority  from  the  executive  dominance,  either  institutional organization, budgets, personnel or kerier systems under one roof (one-roof system) under the  Supreme  Court.  The  dependence    dominance  which  is  caused  as  by  the  dependent institutions, confusion or overlapping law substance and law cultural factors of sub-system
of  criminal  justice  executor  that  tends  to  be  arrogant,  ego  centric,  commercial  and  serve pragmatic interests beyond the law enforcement purposes.
Keywords : Lawyer, independence, law enforcement, executive

## Pendahuluan
Menurut  Thomas  Hobbes,  manusia  memiliki  watak  dasar  agresif, yaitu  naluri  untuk  menyerang,  menguasai  harta  orang  lain  atau  memiliki ambisi untuk berkuasa. Karena watak itulah sehingga manusia bisa menjadi serigala  bagi  orang  lain  ( homo  homini  lupus ). 1 Bertolak  dari  pandangan Hobbes tersebut, maka keberadaan kejahatan merupakan suatu keniscayaan dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Kejahatan  tidak  mungkin  dihilangkan, namun  hanya  dapat  dikurangi  kuantitas  dan  kualitasnya.  Pernyataan tersebut  secara  empiris  juga  dapat  dibuktikan  bahwa  sejak  manusia dilahirkan hingga saat ini kejahatan terus ada bahkan semakin kompleks.
Dengan  adanya  kecenderungan  setiap  orang  untuk  melakukan kejahatan,  maka  dibutuhkan  institusi  yang  dapat  mengatur  kehidupan masyarakat  agar  hak-hak  setiap  manusia  dapat  terlindungi.  Atas  dasar inilah John Locke mengemukakan teori yang dikenal sebagai social  contract theory (teori kontrak sosial).  Menurut teori ini, Negara dibangun atas dasar kontrak  sosial  antara  pemerintah  sebagai  pemegang  kekuasaan  dengan rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan.  Pemerintah  diberikan  kekuasaan untuk  menyelenggarakan  ketertiban  dan  menciptakan  suasana  dimana rakyat  dapat  menikmati  hak-hak  alamnya  ( natural  right) dengan  aman.  Di lain  pihak  rakyat  akan  mematuhi  pemerintah  apabila  hak-hak  tersebut terjamin. 2
Berdasarkan kontrak sosial tersebut, pemerintah diberikan kekuasaan untuk  menentukan  kebijakan-kebijakan  guna  menciptakan  ketertiban masyarakat,  salah  satunya  melalui  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy). 3 Menurut  A.  Mulder,  kebijakan  hukum  pidana  merupakan  garis  kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya  tindak  pidana,  dan  cara  bagaimana  penyidikan,  penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. 4 Ruang lingkup dari
1 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan , (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 247
2 Menurut  John  Locke,  hak-hak  alam  merupakan  hak-hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  manusia sejak  sebelum  ada  Negara  yang  meliputi  hak  hidup,  hak  kebebasan  dan  hak  memiliki  sesuatu  ( Life, Liberty, dan Estate ). Lihat Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 111
3 Menurut  Barda  Nawawi,  istilah  kebijakan  diambil  dari  istilah policy (Inggris)  dan politiek (Belanda). Dari kedua istilah asing tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Selain itu, Dalam khazanah kepustakaan asing, istilah kebijakan hukum pidana sering  dikenal  dengan  berbagai  istilah  seperti penal  policy,  criminal  law  policy atau strafrechtspolitiek .  Lihat  Mokhammad  Najih, Politik  Hukum  Pidana  Pasca  Reformasi, (Malang:  In- TRANS Publishing, 2008), h. 29
4 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h. 26.  Kebijakan  hukum  pidana  merupakan  bagian  dari  kebijakan  kriminal  ( criminal  policy )  atau kebijakan  penanggulangan  kejahatan.  Menurut  March  Ancel  sebagaimana  dikutip  oleh  Barda Nawawi,  kebijakan  kriminal  adalah  “ the  rational  organization  of  the  control  of  crime  by  society” .
kebijakan  hukum  pidana  sendiri  dapat  meliputi  kebijakan  formulatif, aplikatif,  dan  eksekutif. 5 Dengan  demikian,  kebijakan  hukum  pidana  tidak hanya berhenti dengan pada pembuatan Undang-Undang, namun lebih dari itu sampai pada penegakannya.
Penegakkan  hukum  pidana  dilakukan  melalui  sebuah  sistem  yang bernama  sistem  peradilan  pidana  ( criminal  justice  system ).  Sistem  peradilan pidana  merupakan  istilah  yang  menunjukkan  mekanisme  kerja  dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut  Remington  dan  Ohlin,  pengertian  sistem  sendiri  mengandung implikasi  suatu  proses  interaksi  yang  dipersiapkan  secara  rasional  dan dengan  cara  efisien  untuk  memberikan  hasil  tertentu  dengan  segala keterbatasannya. 6 Sistem  peradilan  pidana  meliputi  tahap  penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Dengan melihat  pada  tahapan  tersebut  maka  komponen  dalam  sistem  peradilan pidana  meliputi  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan  lembaga pemasyarakatan.
Sebagai  komponen  dari  sistem  peradilan  pidana,  kejaksaan  dituntut untuk selalu menjaga independensinya dari campur tangan pihak manapun termasuk eksekutif. Namun nampaknya kejaksaan akan sulit untuk terbebas dari campur tangan eksekutif karena secara struktural, kejaksaan berada di bawah  kekuasaan  eksekutif.  Bagaimana  pun  juga,  Jaksa  Agung  sebagai pemimpin  lembaga  kejaksaan  secara  struktural  harus  tunduk  kepada atasannya, yaitu Presiden sebagai pemegang tertinggi kekuasaan eskekutif.
Berlarut-larutnya  penunjukan  Jaksa  Agung  oleh  Presiden  Joko Widodo  beberapa  waktu  yang  lalu  menimbulkan  kecurigaan  adanya kepentingan  politik  yang  mengintervensi.  Akhirnya  kecurigaan  publik semakin  kuat  karena  Presiden  menunjuk  Jaksa  Agung  yang  berasal  dari politisi  partai  pendukungnya.  Banyak  kritik  dari  berbagai  pihak  atas penunjukan Jaksa Agung dari kalangan politisi karena dikhawatirkan tidak dapat  menjalankan  fungsinya  secara  independen.  Kasus  tersebut mengindikasikan  adanya  problem  independensi  kejaksaan.  Dari  rangkaian latar  belakang  di  atas,  tulisan  ini  mencoba  membahas  independensi kejaksaan  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  dan  menawarkan solusi  agar  lembaga  kejaksaan  dapat  menjalankan  fungsinya  secara independen.
Kebijakan kriminal tidak dapat dilepaskan dari tujuan yang lebih luas, yaitu politik/ kebijakan sosial ( social  policy )  yang  terdiri  dari  politik/  kebijakan/  upaya-upaya  untuk  kesejahteraan  sosial  ( social welfare  policy )  dan  politik/  kebijakan/  upaya-upaya  untuk  perlindungan  masyarakat  ( social  defence policy ). Lihat Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2007), h.  9.  Lihat  juga  Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prebada Media Group, 2007), h. 77-78
5 Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 21
6 Romly  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer, (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2010), h. 2
Pembahasan A. Konsep Independensi
Dalam Black’s Law Dictionary, independent diartikan “ not subject to the control or influence of another .” 7 Dari pengertian tersebut, independen berarti tidak  tunduk  pada  kekuasaan  atau  pengaruh  pihak  lain.  Independensi  di sini dapat menyangkut individu maupun lembaga dalam kaitannya dengan status  atau  hubungan  dengan  pihak  lain, 8 sehingga  indepensi  meliputi kemandirian  atau  kebebasan  individu  maupun  kelembagaan  terhadap pengaruh pihak eksternal.
Menurut  Artidjo  Alkostar,  independensi  mengandung  dua  makna, yaitu  independensi  institusional/  kelembagaan  dan  independensi fungsional.  Independensi  institusional/kelembagaan  adalah  lembaga  yang mandiri  dan  harus  bebas  dari  intervensi  oleh  pihak  lain  di  luar  sistem. Sedangkan kemandirian fungsional, yaitu  kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 9 Salah satu  faktor yang  sangat  berpengaruh terhadap independensi  baik  institusional/kelembagaan  maupun  fungsional  adalah posisinya dalam struktur kelembagaan.
Berdasarkan  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2004 tentang  Kejaksaan (Undang-Undang Kejaksaan), kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara  yang  dimaksud  diselenggarakan  oleh  kejaksaan  agung,  kejaksaan tinggi,  dan  kejaksaan  negeri.  Sedangkan  susunan  organisasi  dan  tata  kerja kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung. Kejaksaan tinggi dan  kejaksaan  negeri  juga  dibentuk  dengan  Keputusan  Presiden  atas  usul Jaksa  Agung.  Dalam  hal  tertentu  di  daerah  hukum  kejaksaan  negeri  dapat dibentuk cabang kejaksaan negeri melalui Keputusan Jaksa Agung.
Lembaga  kejaksaan  dipimpin  oleh  Jaksa  Agung  yang  diangkat  dan diberhentikan  oleh  Presiden.  Undang-Undang  Kejaksaan  menyebutkan Jaksa  Agung  sebagai  pimpinan  dan  penanggung  jawab  tertinggi kejaksaan yang  memimpin,  mengendalikan  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang kejaksaan.  Dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya,  Jaksa  Agung dibantu  oleh  seorang  Wakil  Jaksa  Agung  yang  menjadi  satu  kesatuan sebagai unsur pimpinan. Selain itu, pimpinan juga dibantu oleh Jaksa Agung Muda.
7 Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , (ST. Paul, MINN: West Group, 2009), h. 838
8 David  Phillip  Jones,  “Recent  Developments  in  Independence  and  Impartiality.”  ( Canadian Journal  of  Administrative  Law  &  Practice, 2002).  Diakses  melalui  http://www.westlaw.com,  15 Maret 2015
9 Artidjo  Alkostar,  “Menjaga  Keselarasan  antara  Moral  dan  Hukum;  Reformasi  Peradilan  di Indonesia.”  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Nasional, Dialektika  Antara  Hukum  dan  Moral; Pelajaran Bagi Legal Reform di Era Reformasi dalam Rangka Milad Universitas Islam Indonesia ke- 68  pada  tanggal  29  April  2011  di  Auditorium  Kahar  Mudzakkir,  Universitas  Islam  Indonesia, Yogyakarta, 2011, h. 7-8
Struktur  organisasi  kejaksaan  yang  ada  saat  ini  dapat  digambarkan sebagai berikut : 10
Sedangkan  tugas  dan  kewenangan  kejaksaan  diatur  dalam  Pasal  30 Undang-Undang Kejaksaan yang meliputi :
1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan penuntutan;
b. melaksanakan  penetapan  hakim  dan  putusan  pengadilan  yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
c. melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  putusan  pidana bersyarat,  putusan  pidana  pengawasan,  dan  keputusan  lepas bersyarat;
d. melakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  tertentu berdasarkan undang- undang;
e. melengkapi  berkas  perkara  tertentu  dan  untuk  itu  dapat melakukan  pemeriksaan  tambahan  sebelum  dilimpahkan  ke pengadilan  yang  dalam  pelaksanaannya  dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
c. pengawasan peredaran barang cetakan;
d. pengawasan  aliran  kepercayaan  yang  dapat  membahayakan masyarakat dan negara;
e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
10 Diambil dari situs resmi kejaksaan http://www.kejaksaan.go.id. Diakses pada 15 Maret 2015
f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

## B. Independensi Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana
Tidak dapat dipungkiri bahwa tugas penegakan hukum dan keadilan merupakan tugas yang sangat berat, apalagi dalam konteks Indonesia yang masih  dilanda  kemiskinan,  ketidakadilan,  serta  korupsi,  kolusi  dan nepotisme  yang  sudah  sedemikian  sistemik  dan  menggurita  hingga menyentuh  semua  lapisan  masyarakat.  Pada  masa  orde  baru,  kejaksaan yang seharusnya bertindak sebagai lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan hukum publik berubah menjadi lembaga penegak hukum yang mewakili  kepentingan  pemerintah.  Berdasarkan  struktur  kelembagaannya saat  ini,  secara  formal  kejaksaan  merupakan  bagian  dari  pemerintah  atau eksekutif,  sehingga  tidak  akan  mudah  untuk  menjadi  lembaga  penegakan hukum yang berkiblat pada kepentingan publik atau public sense of justice 11 dan  independen  atau  terbebas  dari  campur  tangan  pihak  lain  terutama eksekutif. 12
Contoh  nyata  dari  sulitnya  kejaksaan  untuk  mengambil  keputusan secara  independen  terlihat  dalam  kasus  Bibit  dan  Chandra,  dua  pimpinan KPK  yang  terjerat  kasus  korupsi.  Pada  awal  penanganan  kasus  ini,  dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR,  Jaksa Agung ketika itu,  Hendarman  Supandji,  dengan  tegas  meminta  agar  semua  pihak menghargai  indepensi  kejaksaan. 13 Pernyataan  Jaksa  Agung  tersebut ditujukan  untuk  merespon  pro  dan  kontra  yang  sangat  tajam  di  tengah masyarakat  dalam  menanggapi  kasus  ini,  bahkan  Presiden  kemudian membentuk  tim  8  untuk  melakukan  investigasi.  Setelah  memeriksa  berkas penyidikan  dari  kepolisian,  kejaksaan  kemudian  menyatakan    berkas perkara Bibit dan Chandra sudah lengkap atau P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan.  Namun  kejaksaan  mengurungkan  niatnya  dan  justru menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP). Setelah pra- peradilan mengabulkan permohonan Anggodo  Widjojo  yang membatalkan SKPP Bibit dan Chandra, kejaksaan pun tidak memilih melanjutkan perkara ke  pengadilan  sebagaimana  pendirian  awalnya,  namun  memilih mengeluarkan deponeering (penyampingan  perkara  demi  kepentingan
11 Rod  Harvey,  Inspektur  kepala  ditektif  Negara  bagian  New  South  Wales,  mengungkapkan bahwa jaksa adalah "menteri keadilan". Peran jaksa adalah membantu pengadilan untuk sampai pada kebenaran dan untuk  memberikan keadilan antara masyarakat dan terdakwa  berdasarkan hukum dan keadilan.  Seorang  jaksa  tidak  berhak  bertindak  seolah-olah  mewakili  kepentingan  pribadi  dalam litigasi.  Seorang  jaksa  mewakili  masyarakat  dan  tidak  ada  kepentingan  individu  atau  kelompok. Seorang  jaksa  tidak  memiliki  "klien"  dalam  arti  konvensional.  Seorang  jaksa  bertindak  independen dan berpihak pada kepentingan umum. (Lihat Rod Harvey. “The Independence of The Prosecutor; a Police  Perspective.”    Makalah  diterbitkan  dalam  http://www.aic.gov.au.  Diakses  pada  tanggal  17 Maret 2015)
12 Todung Mulya Lubis, Catatan hukum Todung Mulya Lubis: mengapa saya mencintai negeri ini?, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), h. 111
13 Republika  Newsroom.  “Hendarman  Minta  Independensi  Kejaksaan  Dihargai.” http://koran.republika.co.id/berita/88043. Diakses pada tanggal 17 Maret 2015
umum). Sikap kejaksaan yang inkosisten ini menunjukkan bahwa kejaksaan sudah  tidak  independen  karena  cenderung  mengikuti  keinginan  Presiden yang  tidak  menghendaki  kasus  Bibit  dan  Chandra  dilanjutkan  ke pengadilan.
Terkait  dengan  independensi  kejaksaan,  dalam  makalahnya  yang disampaikan pada 6th International Criminal Law Congress di Melbourne pada tahun 1996, John McKechnie QC, hakim agung Australia mengungkapkan: 14
“The potential for ultimate dismemberment of the office by a government is so obvious it barely needs stating. If a government or a parliament really wishes to destroy a prosecution service, each is capable of doing so. Parliament can abolish courts. Governments can withhold funding. Ministers can decline to reappoint troublesome directors who are therefore not immune from destruction.”
Ungkapan  John  Mc  Kechnie  di  atas  menunjukkan  bahwa  kejaksaan adalah  institusi  yang  rawan  terhadap  intervensi  dari  pihak  legislatif  dan eksekutif.  Jika  eksekutif  atau  legislatif  benar-benar  ingin  menghancurkan kejaksaan,  maka  dengan  mudah  kedua  lembaga  tersebut  untuk melakukannya.  Legislatif  dapat  bermain  melalui  perumusan  Undang- Undang,  sedangkan  eksekutif  dapat  bermain  di  wilayah  administratif, misalnya   melakukan  penahanan dana atau  bahkan memberhentikan Jaksa Agung.
Secara teoritis sudah sejak lama para pakar hukum mengkhawatirkan adanya  campur  tangan  kekuatan  politik  terhadap  penegakan  hukum  ( law enforcement ). Mereka meyakini benar bahwa ketika hukum dihadapkan pada kekuatan  politik,  maka  hukum  akan  lebih  banyak  kalahnya.  Masalah  ini banyak  terjadi  di  Indonesia,  sehingga  seringkali  penegakan  hukum  tidak berdaya  jika  dihadapkan  dengan  elit  politik,  pejabat  atau  sesama  penegak hukum  sendiri. 15 Padahal  jika  pejabat  atau  penegak  hukum  sendiri  yang melanggar  hukum,  maka  seharusnya  hukumannya  lebih  berat.  Dengan melihat  kondisi  yang  demikian,  kemudian  muncul  gagasan  dari  berbagai pihak  untuk  memasukkan  institusi  kejaksaan  di  bawah  kekuasaan kehakiman agar bisa independen.
Kejaksaan  merupakan  kuasa  hukum  ( legal  representative )  dari kepolisian karena institusi ini yang berwenang menjelaskan hasil penyidikan kepolisian di pengadilan. Selain itu, kejaksaan juga dapat mengambil peran sebagai  konsultan  hukum  ( domestic  legal  adviser )  yang  berwenang memberikan  nasehat  hukum  kepada  kepolisian  mengenai  prosedur penegakan hukum. Di lain sisi, kejaksaan juga merupakan pihak yang utama dalam  menerapkan  hukum-hukum  terhadap  suatu  kasus  melalui penuntutan.  Perannya  yang  sangat  strategis  tersebut  melahirkan  dilema
14 Nicholas  Cowdery,  “Independence  ff  The  Prosecution.”  Makalah  disampaikan  pada ( Conference of Rule of Law: The Challenges of a Changing World, 2007) di Brisbane pada tanggal 31 August 2007, h. 6
15 M.  Thalhah.  “Penegakan  Hukum  oleh  Kejaksaan  dalam  Paradigma  Hukum  Progresif.” (Jurnal Magister Hukum, Vol. 1 No. 1 Januari 2005, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005), h. 87
keberadaan kejaksaan, apakah sebagai badan publik untuk memenuhi tugas eksekutif  atau  kekuasaan  kehakiman? 16 Adanya  persoalan  ini  malahirkan gagasan  untuk  melepaskan  kejaksaan  dari  kekuasaan  eksekutif  dan menempatkannya di bawah kekuasaan kehakiman.
Kekuasaan  kehakiman  harus  terpisah  dari  kekuasaan  lain  (eksekutif dan  legislatif)  agar  dapat  menjaga  independensinya.  Pemisahan  kekuasaan kehakiman  dengan  kekuasaan  lainnya  didasarkan  pada  empat  pokok pemikiran. Pertama, pemegang  kekuasaan  kehakiman  harus  netral  dalam menangani  sengketa  antara  pemegang  kekuasaan  dengan  rakyat. Kedua, kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuatan  yang  lemah  dibandingkan dengan kekuasaan lainnya, sehingga jika berhadapan akan banyak kalahnya. Oleh  karena  itu  harus  ada  penguatan  secara  normatif,  misalnya  larangan adanya  campur  tangan  terhadap  kekuasaan  kehakiman. Ketiga, kekuasaan kehakiman  akan  menjamin  tidak  terlanggarnya  prinsip  “setiap  kekuasaan tunduk  kepada  hukum”. Keempat ,  dalam  konteks  demokrasi,  untuk menjamin  terlaksananya  Undang-Undang  sebagai  wujud  kehendak  rakyat, diperlukan  badan  netral,  yaitu  kekuasaan  kehakiman  yang  mengawasi, menegakan dan mempertahankan Undang-Undang. 17
Dalam  kaitannya  dengan  kekuasaan  kehakiman,  pada  mulanya Undang-Undang 1945 tidak mendefinikan pengertian kekuasaan kehakiman sendiri, namun setelah amandemen ke-3 baru dimasukkan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang  1945  disebutkan  bahwa  “kekuasaan  kehakiman merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.”  Selanjutnya  pada  asal  (2) dinyatakan  bahwa  “kekuasaan  kehakiman  dilakukan  oleh  sebuah Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 18
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  (Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman)  juga
16 Doktrin  dari  Montesquieu mengenai Separation  of  Powers tidak  memberikan  pemikiran dimana  letak  sistem  penututan  karena  teori  ini  dikemukakan  untuk  tujuan  mencegah  terjadinya kekuasaan  raja  yang  mutlak.  Tetapi,  pada  era  demokrasi  sekarang  ini  tidak  semua  institusi  hukum dapat  diklasifikasikan  berdasarkan  teori  Montesquieu.  Oleh  karena  itu,  letak  kejaksaan  yang menjalankan sistem penuntutan menjadi pemikiran yang serius dalam teori ilmu hukum dan menjadi hal  yang  perlu  dipikirkan.  Lihat  Ilham  Endra.  “Memaknai  Independensi  Kejaksaan  di  Indonesia (Kekuasaan Penuntutan”. http://ilhamendra.wordpress.com/2008/05/27/kekuasaan-penuntutan/. Diakses pada 17 Maret 2015
17 Bagir  Manan,  dikutip  oleh  Sri  Hastuti  Puspitasari.  “Urgensi  Independensi  dan Restrukturisasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustium, Vol. 14 No. 1 Januari 2007, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007), h. 43
18 Jaminan konstitusional mengenai independensi peradilan sesuai dengan Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Prinsip-Prinsip Dasar Independensi Peradilan) yang diadopsi oleh PBB  dalam Seventh  United  Nations  Congress  on  the  Prevention  of  Crime  and  the  Treatment  of Offenders di  Milan  pada  tahun  1985.  Salah  satu  butir  dalam  prinsip  tersebut  berbunyi:  “ The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary .”
mendefinisikan  kekuasaan  kehakiman  sebagai  kekuasaan  negara  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945  demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  pengertian  kekuasaan  kehakiman pada  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Undang-Undang  Kekuasaan Kehakiman  lebih  menekankan  pada  pengertian  kekuasaan  kehakiman dalam  arti  sempit.  Hal  ini  nampak  dengan  adanya  kalimat  “kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan.” Kalimat tersebut menunjukkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman  diidentikkan  sebagai “kekuasaan mengadili.” Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  hanya  membatasi  pengertian kekuasaan  kehakiman  dalam  arti  sempit,  yaitu  kekuasaan  menegakan hukum dan keadilan di badan-badan peradilan. 19
Pembatasan  pengertian  kekuasaan  kehakiman  dalam  arti  sempit tersebut  perlu  direkonseptualisasi  karena  pada  hakekatnya  pengertian kekuasaan kehakiman memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu “kekuasaan negara  dalam  menegakkan  hukum.”  Dengan  demikian,  kekuasaan kehakiman  identik  dengan  “kekuasaan  untuk  menegakan  hukum.” Sebenarnya pengertian tersebut sudah terakomodasi dalam Undang-Undang Kekuasaan  Kehakiman,  yaitu  pada  kalimat  “menegakkan  hukum  dan keadilan  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  demi terselenggaranya  Negara  Hukum  Republik  Indonesia”.  Sayangnya  kalimat tersebut  bukan  merupakan  hakekat  dari  pengertian  kekuasaan  kehakiman, melainkan sebagai tujuan dari diselenggarakannya peradilan. 20
Apabila  diartikan  sebagai  kekuasaan  untuk  menegakkan  hukum, mestinya  kekuasaan  kehakiman  mencakup  seluruh  kekuasaan  atau kewenangan  yang  terlibat  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  meliputi kekuasaan  penyidikan  (kepolisian),  kekuasaan  penuntutan  (kejaksaan), kekuasaan  mengadili  (pengadilan),  dan  kekuasaan  pelaksana  putusan pengadilan  (lembaga  pemasyarakatan).  Dengan  demikian,  seluruh  badan- badan yang terlibat dalam penegakkan hukum semestinya berada di bawah kekuasaan  kehakiman  sehingga  sistem  peradilan  pidana  yang  independen dapat  terwujud.  Apabila  kejaksaan  sebagai  salah  satu  elemen  terpenting dalam  penegakan  hukum  masih  berada  di  bawah  eksekutif,  maka  sulit rasanya dapat sepenuhnya independen atau terbebas dari conflict of interest meskipun  Pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Kejaksaan  menyatakan  bahwa kejaksaan dilaksanakan secara merdeka.
Terkait  dengan  independensi  kejaksaan  ini,  Marwan  Effendy memberikan  gagasan  sebagai  berikut. Pertama, kejaksaan  harus  ditetapkan sebagai  badan  hukum  yang  mandiri  dan  independen  dengan  tugas melaksanakan  kekuasaan  negara  dalam  penuntutan  dan  kewenangan- kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang. Kedua, Jaksa Agung
19 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan Kejahatan , (Jakarta: Kencana Prebada Media Group, 2007, h. 33
20 Ibid
hendaknya  diangkat  oleh  Presiden  dalam  kedudukannya  sebagai  kepala negara  berdasarkan  persetujuan  DPR. 21 Ketiga, Kejaksaan  hendaknya mempertanggungjawabkan  tugas  dan  wewenangnya  dalam  penegakan hukum  kepada  publik,  dan  melaporkannya  kepada  DPR. Keempat, Jaksa Agung  dapat  bertanggung  jawab  kepada  Presiden  dalam  kedudukannya sebagai kepala negara pada saat mewakili negara dalam kasus tertentu baik dalam  ranah  hukum  publik  maupun  perdata  karena oleh  Undang-Undang kejaksaan dapat menjadi wakil negara atau wakil publik di pengadilan jika diberikan  kuasa. Kelima, Pertanggungjawaban  kejaksaan  dalam  teknis yustisial akan bermuara kepada MA sebagai “ the last corner stone ” penegakan hukum. 22
Untuk menjamin independensi kejaksaan juga perlu dibuat legitimasi yang  kuat  untuk  menjamin  independensi  kejaksaan.  Legitimasi  tersebut harus  dinyatakan  dengan  tegas  dalam  konstitusi  dan  diturunkan  dalam praturan  perUndang-Undangan  yang  relevan.  Dengan  demikian,  jika  ada pihak-pihak  tertentu,  terutama  eksekutif,  yang  melakukan  intervensi terhadap  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  kejaksaan,  maka  kejaksaan memiliki landasan yuridis yang kuat untuk menolak.
Eksistensi  kejaksaan  yang  hanya  diberikan  legitimasi  melalui Undang-Undang  adalah  tidak  tepat,  mengingat  sebagai  lembaga  yang diberikan tanggung  jawab teringgi dalam di bidang penuntutan, kejaksaan memerlukan  proteksi  konstitusi  guna  menjaga  integritas  dan independensinya.  Bandingkan  saja  dengan  komponen  lain  dalam  sistem peradilan pidana yang diberikan legitimasi konstitusional, yaitu Kepolisian dan Badan Peradilan. 23 Eksistensi konstitusional Kepolisian terdapat dalam Bab  XII  Pasal  30  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  1945  yang  berbunyi: “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga kemanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi, melayani  masyarakat,  serta  menegakkan  hukum.”  Sedangkan  eksistensi Badan Peradilan termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  yang  berbunyi:  “Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”  Selanjutnya  pada  ayat  (2)  dinyatakan:  “Kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”
Selain  membutuhkan  legitimasi  yang  kuat  dalam  konstitusi, kejaksaan juga harus melakukan perubahan terhadap budaya militerisme di
21 Untuk  menjaga independensi kejaksaan, Kamal Firdaus  mengusulkan agar pemilihan Jaksa Agung juga dilakukan melalui fit and proper test oleh DPR RI. Lihat Kamal Firdaus, “Reformasi dan Profesionalisasi Kejaksaan”. Makalah disampaikan dalam Workshop Govermence Audit of the Public Prosecution Service , tanggal 21-22 Februari 2001 di Yogyakarta
22 Marwan  Effendy, Kejaksaan  RI  :  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum, (Jakarta  : Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 159-160
23 Indriyanto  Seno  Adji, Humanisme  dan  Pembaruan  Penegakan  Hukum, (Jakarta:  Kompas, 2009), 46
tubuh  kejaksaan  sendiri  karena  sangat  mengganggu  independensi  pencari keadilan.  Di  sini  kita  melihat  budaya  seragam,  cara  hormat,  dan  proses pengambilan  keputusan,  misalnya  dalam  penyusunan  rentut  (rencana penuntutan)  yang  semuanya  tergantung  ke  atas  dan  dalam  beberapa  hal bergantung  kepada  Jaksa  Agung.  Dengan  kondisi  yang  demikian,  maka tidak mengherankan jika jarang aada kaderasasi yang berhasil dalam tubuh kejaksaan  karena  sejak  dini  sudah  dilatih  untuk  selalu  tunduk  kepada atasan.  Padahal  seharusnya  seorang  jaksa  yang  baik  adalah  jaksa  yang mampu bertindak dan memutuskan sesuatu dalam iklim kerja yang otonom, bebas dan independen. 24
Menurut  Nicholas  Cowdery,  independensi  kejaksaan  harus dimanisfestasikan  dengan  banyak  cara  praktis  dan  dipenuhi  beberapa standar sebagai berikut : 25
1. Harus ada Undang-Undang yang jelas yang mengatur fungsi dan akuntabilitas kejaksaan.
2. Harus  ada  masa  jabatan  tertentu  bagi  jaksa,  dan  sebaiknya disamakan  dengan  masa  jabatan  hakim.  Hal  ini  untuk memberikan  perlindungan  terhadap  pemecatan  sewenang- wenang.
3. Sumber  daya  yang  tepat  harus  diberikan  kepada  jaksa  agar mampu melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.
4. Kepemimpinan,  pelatihan  dan  dukungan  yang  layak  harus diberikan kepada jaksa agar mereka mampu untuk mencapai dan mempertahankan standar profesional yang tinggi.
5. Pedoman  umum  yang  tersedia  harus  dipublikasikan  kepada umum  sebagai  patokan  untuk  memberikan  penilaian  terhadap kinerja kejaksaan.
6. Politisi  dan  komentator  publik  harus  belajar  dan  menghormati aturan  yang  melingkupi  pelaksanaan  fungsi  penuntutan  dan menahan  diri  untuk  memberikan  serangan  yang  tidak  tepat  baik secara langsung atau tidak langsung.
Indepensi  terhadap  institusi  penegak  hukum  sangat  diperlukan dalam menjamin dilaksanakan prinsip equality before the law. Sebagai contoh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan instutusi penegak hukum yang  tidak  berada  di  bawah  eksekutif,  sehingga  independen  dalam menjalankan  fungsinya.  Indepensi  KPK  terlihat  dari  pemeriksaan  yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa menteri aktif bahkan wakil presiden. Dengan kedudukannya saat ini, mungkinkah kejaksaan melakukan hal yang sama? Oleh karena itu indepensi kejaksaan baik secara kelembaan maupun fungsional adalah mutlak, sehingga seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat  dimana  kejaksaan  memeriksa  Presiden  Bill  Clinton  dalam  kasus perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky.

## Simpulan
24 Ibid ., h. 112 25 Ibid ., h. 118
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa meskipun  dalam  pasal  2  ayat  (2)  Undang-Undang  Kejaksaan  menyatakan bahwa  kejaksaan  dilaksanakan  secara  merdeka,  namun  struktur  kejaksaan yang berada di bawah kekuasaan eksekutif mengakibatkan kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari campur tangan kekuasaan eksekutif.  Untuk menjaga independensi  kejaksaan, seharusnya  kejaksaan berada di bawah kekuasaan kehakiman  agar  lebih  dapat  menjaga  independensinya  sebagai  salah  satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana. Apabila kejaksaan masih berada  di  bawah  eksekutif,  maka  sulit  rasanya  dapat  sepenuhnya independen  atau  terbebas  dari conflict  of  interest .  Independensi  secara kelembagaan  harus  dibarengi  juga  dengan  independensi  individu  dari personil kejaksaan sendiri dalam menjalankan fungsinya.
Selain  itu,  untuk  menjaga  independensinya,  kejaksaan  perlu diberikan  legitimasi  yang  kuat  dengan  dinyatakan  secara  tegas  dalam konstitusi.  Dengan  demikian,  jika  ada  pihak-pihak  tertentu,  terutama eksekutif,  yang  melakukan  intervensi  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan wewenang kejaksaan, maka kejaksaan memiliki landasan yuridis yang kuat untuk  menolak.  Sebagai  lembaga  yang  diberikan  tanggung  jawab  teringgi dalam  di  bidang  penuntutan,  eksistensi  kejaksaan  yang  hanya  diberikan legitimasi  melalui  Undang-Undang  adalah  tidak  tepat.  Oleh  karena  itu kejaksaan  memerlukan  proteksi  konstitusi  guna  menjaga  integritas  dan independensinya.

## Datar Pustaka
Ahmad  Suhelmi, Pemikiran  Politik  Barat:  Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran  Negara,  Masyarakat  dan  Kekuasaan, (Jakarta:  Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001)
Arief  Amrullah, Politik  Hukum  Pidana  dalam  Perlindungan  Korban  Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan, ( Malang: Bayumedia Publishing, 2007) Artidjo  Alkostar,  “Menjaga  Keselarasan  antara  Moral  dan  Hukum; Reformasi  Peradilan  di  Indonesia.”  Makalah  disampaikan  pada Seminar  Nasional Dialektika  Antara  Hukum  dan  Moral;  Pelajaran  Bagi Legal  Reform  di  Era  Reformasi dalam  Rangka  Milad  Universitas  Islam Indonesia  ke-68  pada  tanggal  29  April  2011  di  Auditorium  Kahar Mudzakkir, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2011)
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam  Penanggulangan  Kejahatan ,  (Jakarta:  Kencana  Prebada  Media Group, 2007)
-------------------, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Bandung: Citra Aditya Bakti, . 2003)
http://www.kejaksaan.go.id
Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary , (ST. Paul, MINN: West Group, 2009)
Ilham Endra, “Memaknai Independensi Kejaksaan di Indonesia (Kekuasaan Penuntutan)”. http://ilhamendra.wordpress.com/2015/04/03/kekuasa an-penuntutan/ . Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, (Jakarta: Kompas, 2009)
Kamal  Firdaus,  “Reformasi  dan  Profesionalisasi  Kejaksaan”,  Makalah disampaikan  dalam  Workshop  Govermence  Audit  of  the  Public Prosecution Service, tanggal 21-22 Februari 2001.
M. Thalhah, “Penegakan Hukum oleh Kejaksaan dalam Paradigma Hukum Progresif.”  Jurnal Magister  Hukum, Vol.  1  No.  1  Januari  2005, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)
Mariam  Budiardjo, Dasar-dasar  Ilmu  Politik ,  (Jakarta:  Penerbit  Gramedia Pustaka Utama, 2008)
Marwan  Effendy, Kejaksaan  RI:  Posisi  dan  Fungsinya  dari  Perspektif  Hukum,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
Mokhammad  Najih, Politik  Hukum  Pidana  Pasca  Reformasi, (Malang:  In- TRANS Publishing, 2008)
Muladi dan Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana , (Bandung: Alumni, 2007),
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam  Penanggulangan  Kejahatan, (Jakarta:  Kencana  Prebada  Media Group, 2007)
Nicholas  Cowdery,  “Independence  ff  The  Prosecution.”  Makalah disampaikan pada Conference of Rule of Law: The Challenges of a Changing World di Brisbane pada tanggal 31 August 2007.
Republika  Newsroom.  “Hendarman  Minta  Independensi  Kejaksaan Dihargai.” http://koran.republika.co.id/berita/88043.
Rod  Harvey.  “The  Independence  of  The  Prosecutor;  a  Police  Perspective.”
Makalah diterbitkan dalam http://www.aic.gov.au.
Romly  Atmasasmita, Sistem  Peradilan  Pidana  Kontemporer ,  (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2010)
Sri  Hastuti  Puspitasari.  “Urgensi  Independensi  dan  Restrukturisasi Kekuasaan  Kehakiman  di  Indonesia.”  Jurnal Hukum  Ius  Quia  Iustium, Vol.  14  No.  1  Januari  2007,  (Yogyakarta:  Fakultas  Hukum  Universitas Islam Indonesia)
Todung  Mulya  Lubis, Catatan  hukum  Todung  Mulya  Lubis:  Mengapa  Saya Mencintai Negeri Ini? (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007)