## KOMODIFIKASI KONFLIK SOSIAL PAPUA DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL
Yusuf Syibly Ramadhan 1 , Puspitasari 2
Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Email: Yusuf.syibly@ui.ac.id

## ABSTRAK
Hoaks merupakan sebuah informasi yang dimanipulasi dengan tujuan tertentu,  di Papua pada tahun 2019 persebaran informasi hoaks isu rasisme menyebar luas di media sosial dan memicu kerusuhan di berbagai wilayah Papua.  Kajian ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  data  diolah  melalui  penggalian,  penelusuran  buku-buku,  surat,kabar, majalah,  jurnal,  dan  observasi  media  sosial  serta  catatan  lainnya  yang  dapat  mendukung  penelitian  untuk  melihat bagaimana  fenomena  komodifikasi  konflik  Papua  yang  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  informasi  hoaks  serta membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara  sistematis,  faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasilnya ditemukan bahwa komodifikasi konflik Papua terutama isu rasisme kemudian  dikemas  dalam  bentuk  informasi  hoaks  menggunakan  narasi  permusuhan  atau  NKRI  VS  Papua  yang kemudian menimbulkan dampak ancaman terhadap keamanan nasional.
Kata Kunci: Hoaks, Keamanan Nasional, Komodifikasi, Media Sosial

## COMMODIFICATION OF PAPUA SOCIAL CONFLICTS IN SOCIAL MEDIA IN NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE

## ABSTRACT
Hoaxes are information manipulated for a specific  purpose, in Papua in 2019 the spread of hoax  information on the issue  of  racism  was  widespread  on  social  media  and  triggered  riots  in  various  parts  of  Papua.  This  study  uses  a qualitative  descriptive  method,  the  data  is  processed  through  extracting,  tracing  books,  newspapers,  newspapers, magazines,  journals,  and  social  media  observations  and  other  notes  that  can  support  research  to  see  how  the phenomenon of the commodification of the Papuan conflict is then presented in the form of hoax information. as well as  make  descriptions,  descriptions  or  paintings  in  a  systematic,  factual  and  accurate  manner  regarding  the  facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. The results found that the commodification of the Papuan conflict, especially the issue of racism, was then packaged in the form of hoax information using hostility narratives or NKRI VS Papua which then caused a threat to national security..
Keywords: Hoax, National Security, Commodification, Social Media
Korespondensi: Yusuf Syibly Ramadhan. Universitas Indonesia, Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Stratejik  dan  Global.  Alamat:  Program  Pascasarjana  Multidisplin  Jalan  Salemba  Raya  No  4. : Email: Yusuf.syibly@ui.ac.id

## PENDAHULUAN
COVID - 19 merupakan virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang dan terlihat seperti penyakit flu. COVID  – 19 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan,  Di era digitalisasi saat ini, Media sosial telah menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat mengingat perkembangan informasi  di  media  sosial  sangat  cepat  serta  mudah  nya  akses  internet  dapat  dinikmati  berbagai  kalangan, persebaran informasi tersebut tentunya sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat. media sosial sama halnya  dengan  media  masa  yang merupakan  tumpuan  utama  untuk  membentuk  well informed citizen  atau publik  yang  berkualitas  (Akbar,  2016).  Menurut  rilis  survey  data  APJII  tahun  2018  pengguna  internet  di Indonesia berjumlah 171,17 juta pengguna internet Indonesia (Detik, 2019). Tingginya pengguna internet di Indonesia membuka potensi kerentanan terhadap persebaran informasi bohong atau hoaks.
Allcott  dan  Gentzkow  (2017)  menyatakan  bahwa  media  sosial  sangat  tepat  digunakan  sebagai penyebaran berita palsu atau hoaks sehingga terjadi peningkatan penggunaan media sosial yang sangat pesat dan untuk kasus Indonesia hal tersebut terbukti pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 (Lim, 2017). Sementara di Amerika Serikat, alasan yang paling dominan dalam penyebaran hoax adalah finansial. Viralisasi hoaks melalui media sosial menjanjikan insentif finansial yang menggiurkan bagi sekelompok orang (Allcott and Gentzkow, 2017).
Fenomena penyebaran berita hoax menjadi salah satu ancaman bangsa yang perlu mendapat perhatian dengan literasi media, literasi media saat ini sangatlah diperlukan dalam mengimbangi perkembangan TIK dan  meminimalisir terkena  dampak  negatifnya  (Majid,  2019).  Salah  satunya  konflik  sosial  menjadi  bagian dari satu diantara banyaknya hoaks yang beredar di media sosial, tidak terkecuali konflik sosial tentang Papua. dan kemudian dapat berimplikasi pada upaya penanganan konflik di Papua yang hingga saat ini masih terus menjadi permasalahan bagi pemerintah.
Isu sosial tentang papua dieksploitasi sedemikian rupa dan disebarkan di media sosial seperti pada kasus tahun 2019 saat terjadinya dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya oleh oknum aparat keamanan yang kemudian meluas memicu aksi kerusuhan di berbagai tempat di papua (Kompas, 2019) hingga diambilnya  keputusan  pembatasan  internet  oleh  pemerintah  untuk  mengantisipasi  meluasnya  konflik  serta kerusuhan  akibat  persebaran  hoaks  yang  dianggap  dapat  mengancam  stabilitas  keamanan  nasional  di Indonesia terutama wilayah Papua (CNBC, 2019). Seperti yang dikatakan Tri Legionosuko dan Setyo (2018) dalam  kajiannya  menyatakan  hoax  mampu  mengancam  keamanan  nasional  karena  dapat  memecah  belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Keamanan nasional sangat penting untuk tetap dijaga dari berbagai ancaman akibat persebaran hoaks. Pada kasus konflik sosial di Papua, ditemukan dugaan keterlibatan pihak swasta Insight ID yang diungkap
oleh  Facebook  dalam  keterangan  resminya  mengaku  menghapus  laman,  grup,  hingga  akun  yang  didesain untuk menyerupai media lokal atau organisasi advokasi dan berdasarkan pernyataan Head Of Cybersecurity Policy  Facebook,  Nathaniel  Gleicher  menjelaskan  perilaku  ini  mengacu  pada  tindakan  terkoordinasi  dari sejumlah laman atau yang bekerja sama untuk memperdaya orang lain tentang siapa mereka dan apa yang mereka lakukan (Katusba,  2019)
Dari  fakta  yang  ada  dan  kajian  penelitian  terdahulu  maka  studi  ini  ingin  melihat  dan  menjawab bagaimana komodifikasi konflik sosial Papua yang kemudian disajikan dalam bentuk informasi hoaks pada media  sosial    yang  terjadi  di  Indonesia.  Fokus  kajian  dipersempit  dengan  meneliti  kejadian  persebaran informasi  hoaks  isu  rasisme  yang  menyebabkan  kerusuhan  di  Papua  tahun  2019.  Kajian  ini  juga  melihat dampak dari komodifikasi konflik tersebut dalam perspektif keamanan nasional di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berfokus pada bagaimana fenomena komodifikasi informasi hoaks konflik sosial Papua terkait isu rasisme yang terjadi pada tahun 2019. Allcott and Gentzkow (2017) mendefinisikan hoaks sebagai informasi yang  sengaja bisa  menyesatkan pembaca. Hoaks  dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi informasi tersebut.
Hoaks atau informasi bohong memiliki unsur framing didalamnya dan dilakukan untuk menonjolkan salah satu sisi dari sebuah berita atau informasi, framing merupakan model sederhana dari hoaks yang menurut Peter L Berger dan Erving Govmant dalam Goni (2019) digunakan untuk kepentingan tertentu dalam media dengan cara menyeleksi dan atau mengaburkan fakta dari kebenarannya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. yaitu penelitian untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat. Mempelajari masalah-masalah yang ada di masyarakat, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan,  sikap-sikap,  pandangan-pandangan  serta  proses-proses  yang  sedang  berlangsung  dan pengaruh-pengaruh  dari  suatu  fenomena.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar  fenomena  yang  diselidiki  (Nazir,  1988).  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode dokumentasi atau pengumpulan data  yang  diolah melalui penggalian, penelusuran buku-buku,  surat,kabar, majalah, jurnal, dan observasi media sosial serta catatan lainnya yang dapat mendukung penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Informasi Hoaks Pada Media Sosial Di Indonesia
Dunia maya nampak sangat menjanjikan bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi tak terbatas termasuk hoaks. Berdasarkan hasil survey Mastel (Mastel) Indonesia tahun 2019 di Indonesia yang dilakukan secara  online  dalam  kurun  waktu  28  Februari  hingga  15  Maret  2019  dan  direspon  oleh  941  responden menghasilkan bahwa 34,6 % responden menerima hoaks setiap hari dengan Tiga ragam bentuk hoaks yang
sering diterima adalah: Tulisan 70,7%, foto dengan caption palsu 66,3% dan Berita/foto/video lama diposting ulang 69,2% dan sosial media tetap menjadi saluran penyebaran tertinggi sebesar 92,40% (Mastell, 2019). Boese  dalam  Gopala  Krishna  dkk  (2018),  mendefinisikan  hoax  sebagai  penipuan  yang  melibatkan  respon publik. Boese menulis bahwa hoax adalah kebohongan yang berhasil menyedot perhatian dan imajinasi publik. Sementara Sekor & Walsh menemukan bahwa hoaks adalah alat yang digunakan untuk menyerang lawan, kekuasaan (Gopala Krishna, 2018).
Ketua  Mafindo    (Masyarakat  Anti  Fitnah  Indonesia)  berpendapat  bahwa  hoaks  adalah  rekayasa informasi  untuk  menutupi  informasi  yang  sebenarnya,  dengan  kata  lain  hoaks  merupakan  upaya memutarbalikkan  fakta  menggunakan  informasi  yang  meyakinkan  tetapi  tidak  dapat  diverifikasi kebenarannya  atau  sebagai  tindakan  mengaburkan  informasi  dengan  cara  membanjiri  media  dengan  pesan yang  salah.  Tujuan  dari  hoaks  adalah  untuk  membuat  masyarakat  merasa  tidak  nyaman  dan  kebingungan (Rismanta,  2017).  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hoaks  merupakan  bagian  dari  bentuk  manipulasi informasi  yang  kemudian  dapat  mempengaruhi  publik  dengan  tujuan  menyerang  ataupun  mengharapkan respon dari publik demi tujuan tertentu.
Penyebaran  Hoaks  mempresentasikan  pertukaran  simbol  kebahasaan  verbal  maupun  visual  yang digunakan  untuk  mengkonstruksi  pandangan  tertentu  dari  permasalahan  yang  dibahas.  Edelman  (1964) menyebutkan terdapat dua jenis simbol yang digunakan dalam praktik politik simbolisme: simbol referensial dan simbol kondensasi (Arnhart, 1985). Sistem referensial adalah sistem yang terkait dengan elemen obyektif dari situasi dan objek tertentu sementara simbol kondensasional adalah simbol yang menimbulkan emosi dan reaksi subjektif tertentu terhadap suatu situasi objek (Gopala Krishna, 2018).
Pada  kasus  Indonesia  salah  satu  proses  produksi  hoaks  yang  paling  banyak  mendapatkan  perhatian adalah  kasus  produksi  informasi  hoaks  oleh  Postmetro.info  yang  pernah  menunjukkan  sikap  politik  secara eksplisit  menentang  pemerintah  dengan  tema  utamanya  yaitu  invasi  TKA  Ilegal  China  di  Indonesia,  lalu kemudian pemilik situs tersebut mendapatkan uang sekitar Rp.25.000.000 s.d Rp.30.000.000 per bulan dari periklanan  (Lukmantoro,  2018).  Dari  kasus  tersebut  dapat  dilihat  bagaimana  produksi  informasi  hoaks  di Indonesia  menjanjikan  hal  baru  yaitu  pendapatan  fantastis  setiap  bulannya  hanya  dengan  mengeksploitasi informasi yang kemudian dapat diakses oleh setiap kalangan.
Persebaran  hoaks  di  Indonesia  berkaitan  erat  dengan  buzzer  atau  kelompok  yang  secara  sengaja mengamplifikasi  suatu  konten  atau  isu  di  media  sosial.  Penelitian  Universitas  Oxford  tahun  2019  oleh Samantha  Bradshaw  dkk  menyatakan  bahwa  Indonesia  menjadi  satu  dari  70  negara  yang  menggunakan pasukan siber atau buzzer untuk sejumlah kepentingan sepanjang tahun 2019 yang digunakan oleh politisi, partai politik, dan kalangan swasta. Buzzer di Indonesia menggunakan disinformasi dan memanipulasi media untuk menyesatkan pihak yang menjadi target serta digunakan untuk memperkuat konten yang ada di media sosial (Bradshaw, 2019).
Hoaks  diproduksi  dengan  tujuan  tertentu,  gambaran  dan  tujuan  dibuatnya  berita  hoaks  untuk mempengaruhi citra seseorang atau suatu kelompok di mata masyarakat (Widiyanti, 2020). Persebaran hoaks yang ada di Indonesia juga didukung oleh keterlibatan buzzer, Pada awalnya, buzzer dilibatkan oleh korporat untuk mempromosikan produk. Namun ketika terjadi keterlibatan  buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik menimbulkan  citra dan  pemaknaan negaitf khalayak terhadap buzzer.  Buzzer mendapat   stigma   negatif sebagai pihak  yang  dibayar untuk  memproduksi  konten negatif  di  media  sosial (Mustika, 2019).  Menurut Camil, buzzer merupakan entitas  individu    atau    akun    yang    memiliki kemampuan    amplifikasi    pesan dengan    cara menarik perhatian dan/atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu (Camil, 2017).
Dari  fenomena  yang  dapat  kita  lihat,  hoaks  di  Indonesia  sengaja  digunakan  untuk  memanipulasi masyarakat  kemudian  disebar  secara  massif  menggunakan  buzzer  untuk  mendapatkan  respon  publik  demi tujuan atau motif tertentu.

## Hoaks Isu Rasisme Papua Tahun 2019
Berbagai  macam  informasi  yang  tidak  benar  /  hoax  beredar  di  kalangan  masyarakat  sehingga memunculkan adanya permasalahan sosial dan bahkan berujung pada konflik sosial. Hal ini juga terjadi di wilayah  Indonesia  Timur  pada  tahun  2019.  Konflik  sosial  terjadi  di  wilayah  Provinsi  Papua,  yang  saat  itu dipicu oleh masalah isu rasisme.
Peristiwa yang terjadi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, menjadi titik awal adanya permasalahan konflik sosial yang terjadi di wilayah Papua. Kejadian tersebut bermula dari jatuhnya bendera merah putih yang merupakan lambang negara ke dalam selokan di depan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya. Peristiwa tersebut dianggap sebagai tindakan sengaja yang dilakukan oleh Mahasiswa Papua yang selanjutnya membuat  sejumlah  Organisasi  Massa  (Ormas)  melakukan  aksi  unjuk  rasa  di  depan  Asrama  tersebut.  Aksi tersebut terjadi karena  para mahasiswa Papua tersebut dianggap telah melakukan kegiatan makar (Lokataru, 2019).
Selanjutnya  pihak  aparat  kepolisian  melakukan  tindakan  pengamanan  terhadap  sejumlah  mahasiswa Papua  yang  ada  di  dalam  asrama.  Pada  saat  itulah  terdengar  adanya  ucapan  /  nyanyian  "monyet"  dari masyarakat dan pengunjuk rasa kepada para mahasiswa Papua tersebut yang terekam dalam sebuah videos yang pada akhirnya tersebar melalui media sosial di seluruh pelosok negeri, termasuk juga di wilayah Provinsi Papua (Law-Justice, 2020).
Adanya  video  tersebut,  menyebabkan  kemarahan  para  mahasiswa  Papua  yang  berada  di  Kota  Studi lainnya di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan reaksi dari masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua dengan melakukan sejumlah aksi unjuk rasa dengan menganggap peristiwa di Surabaya tersebut merupakan aksi  rasisme  terhadap  orang  Papua.    Penyebaran  video  tersebut  juga  dinarasikan  oleh  Veronika  Koman (Aktivis HAM Papua) dengan membuat sebuah tulisan di dalam laman Facebook-nya, Peristiwa 16 Agustus 2019, tersebut bertemakan “Pekan Anti-Rasisme West Papua”.
Pasca viralnya video tersebut, muncul berbagai postingan hoaks yang disebar di berbagai platform media sosial  seperti  Youtube,  Twitter,  Facebook,  dan  Instagram.  Menanggapi  hal  tersebut  pihak  kepolisian menetapkan  beberapa  tersangka  yaitu  Veronica  Koman  (Liputan6,  2019),  Tri  Susanti  (Suara,  2019),  dan Andria Adiansah (Detik, 2019) yang dianggap terbukti melakukan penyebaran hoaks di media sosial.
Komodifikasi Konflik Sosial Papua Dalam Bentuk Hoaks Pada Media Sosial
Komodifikasi memiliki berkaitan dengan kata komoditas, jika komoditas adalah kata benda yang dapat dijual dan mendapatkan keuntungan, maka komodifikasi adalah sebuah proses untuk menjadikan benda atau jasa  menjadi  sebuah  komoditas  (M.  Fahrudin,  2016).  Komoditas  dan  Komodifikasi  adalah  dua  hal  yang memiliki  hubungan  objek  dan  proses  dan  merupakan  satu  diantara  banyaknya  faktor  kapitalisme  global. Dalam  ekonomi  politik  media  komodifikasi  adalah  bentuk  penguasaan  media  selain  strukturasi  dan spasialisasi (Ketut, 2016).
Vincent Mosco, dalam bukunya The Political Economy of Communication (2009:132), mendefinisikan komodifikasi  sebagai  proses  mengubah  nilai  pada  suatu  produk  yang  tadinya  hanya  memiliki  nilai  guna kemudian menjadi nilai tukar (nilai jual) dimana nilai kebutuhan atas produk ini ditentukan lewat harga yang sudah dirancang oleh produsen. Komodifikasi merupakan cara kapitalis dengan membawa akumulasi tujuan kapitalny  atau  secara  sederhana  ialah  suatu  perubahan  nilai  fungsi  atau  guna  menjadi  suatu  nilai  tukar. Terdapat 3 kategori dalam Komodifikasi yaitu : komodifikasi isi, komodifikasi khalayak dan komodifikasi cybernetic (Widodo, 2015).
Komodifikasi isi merupakan proses mengubah pesan dari sekumpulan data ke dalam sistem makna yang kemudian dapat dipasarkan.
Komodifikasi  Khalayak  merupakan  kemampuan  sedia  menghasilkan  sebuah  proses  yang memungkinkan media menjajakkan sejumlah khalayak sebagai konsumen
Komodifikasi Cybernetic dibagi menjadi 2 bagian yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrisik adalah tinjauan layanan jasa rating khalayak oleh media sementara ekstrinsik adalah proses komodifikasi yang menjangkau seluruh  kelembagaan  pendidikan,  informasi  pemerintah  media  dan  budaya  yang  diharapkan  menjadi pendorong bagi khalayak sehingga tidak semua orang dapat mengakses produk media.
Jika dikaitkan dengan konflik sosial Papua tahun 2019 maka terjadi komodifikasi terhadap konflik sosial yang kemudian disajikan dalam bentuk informasi hoaks dan kemudian disebar di media sosial, transformasi nilai dilakukan pada perubahan isi narasi informasi dan disebarluaskan pada publik atau khalayak, hal tersebut dapat terlihat dari keterlibatan oknum swasta yang melakukan penyebaran informasi hoaks konflik sosial isu rasisme Papua yaitu Insight ID, pada saat itu Facebook menghapus laman bernama " Papua West" dan " West Papua  Indonesia".  Unggahan  akun-akun palsu  tersebut  ditulis  dalam  Bahasa  Indonesia  dan  Bahasa  Inggris dengan menggunakan narasi-narasi permusuhan atau Papua VS Indonesia. Meski pengelola laman berupaya menyamarkan  identitas,  Facebook  menemukan  keterkaitan  antara  akun-akun  palsu  dengan  perusahaan komunikasi InsightID asal Indonesia.
Laporan  Facebook  menyebutkan,  InsightID  mengelola  69  akun  Facebook,  42  laman,  dan  34  akun Instagram.  Ada  sekitar  410.000  akun  mengikuti  satu  atau  lebih  FB  Pages  ini  dan  sekitar  120.000  akun mengikuti setidaknya satu akun Instagram ini. InsightID membelanjakan uang sekitar $300.000 (Setara Rp 4,2 miliar) untuk iklan Facebook berbayar (Kompas. 2019), Adapun beberapa temuan komodifikasi konflik yang disajikan dengan narasi informasi hoaks sebagai berikut :
Sumber : Hasil Investigasi Australian Strategic Policy Institute dan BBC Investigator 2019
Komodifikasi  terjadi  karena  spasialisasi  dan  strukturasi.  Spasialisasi  merupakan  proses  ketika  media massa  dan  teknologi  komunikasi  dapat  mengatasi  hambatan  jarak  geografi.  Sementara  strukturasi  dapat diartikan  sebagai  sebuah  proses  pembentukan  relasi  sosial  terutama  kelas  sosial,  gender,  dan  ras (Puspaningrum,  2018).  Dalam  kaitannya  dengan  tayangan  pada  media  sosial,  komodifikasi  adalah  konten siaran sebagai produk yang nilainya ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan produsen dalam  kasus  papua  yaitu  oknum  berkepentingan  yang  menginginkan  adanya  kerusuhan  dan  tuntutan kemerdekaan Papua lebih meluas, diubah menjadi produk yang nilainya ditentukan oleh apa yang dihasilkan oleh pasar atau dalam hal ini Orang Asli Papua (Zefanya, 2012)
Adanya  komodifikasi  konflik  sosial  isu  rasisme  Papua  tahun  2019  yang  disebarkan  menjadi  sebuah informasi hoaks di media sosial tidak lepas dari inovasi teknologi yang merepresentasikan bentuk klasik dari perluasan ranah komoditas. Tapi dengan kemunculan luar biasa ekspansi dari informasi teknologi, komputer, dan Internet, bidang baru komodifikasi muncul. Informasi teknologi memungkinkan sekarang setiap orang untuk menyimpan, mentransfer, menyalin, menganalisis dan mengubah informasi, dengan biaya yang semakin rendah (Fleissner, 2009).
Dari fakta dan kejadian yang ada serta bagaimana fenomena buzzer yang ada di Indonesia domotifasi oleh  faktor  finansial,  terlihat  bagaimana  konflik  sosial  kemudian  dikemas  kedalam  sebuah  konten  yang diiklankan  dan  menjadi  komoditas  seperti  yang  dikatakan  Serra  (2020)  dengan  mencontohkan  perusahaan Benetton  United  Colours  pada  studinya  dan  menemukan  bahwa  periklanan  modern  telah  diradikalisasi menjadi forum politik yang eksplisit dengan menghilangkan gambar produk dari iklannya dan menampilkan
permasalahan  sosial,  sehingga  masalah  sosial  menjadi  perwujudan  produk  dan  bertransformasi  menjadi komoditas.

## Komodifikasi Hoaks dan Ancamannya Terhadap Keamanan Nasional
Aksi  anarkis  akibat  komodifikasi  hoaks  tersebut  memunculkan  banyak  kerugian  materil  dan  juga menimbulkan korban jiwa di Kota Jayapura dan Wamena. Bahkan, kejadian tersebut juga akhirnya memicu terjadinya konflik sosial baru akibat banyaknya masyarakat Non Orang Asli Papua (OAP) yang  mengalami korban jiwa dan juga materiil sehingga memuculkan perlawanan terhadap peserta aksi unjuk rasa.
Kerusuhan dan anarkisme serta konflik sosial yang terjadi di Papua pada tahun 2019 lalu merupakan salah satu dampak negatif komodifikasi konflik sosial dalam bentuk informasi hoaks yang di fasilitasi media sosial. Bute (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa media sosial dapat memfasilitasi aktivisme namun dapat juga menimbulkan konflik sosial terutama ketika hoaks dan disinformasi menyentuh isu yang sensitif (dalam  hal  ini  konflik  sosial  Papua)  dan  ketika  dihadapkan  dengan  keamanan  maka  media  sosial  dapat mempengaruhi  keamanan  nasional  maupun  global  dengan  cara  positif,  negatif,  dan  untuk  kasus  Indonesia terjadi disinformasi yang mempengaruhi kohesi sosial (Lee, 2019).
Proses komodifikasi yang terjadi memang tidak dapat dihindari, namun terjadinya komodifikasi pada konteks masyarakat jejaring memberikan beberapa penyesuaian pada konsep komodifikasi itu sendiri. Sumber daya praktis berupa teknologi yang lebih mudah diakses akibat proses kapitalisasi perangkat menjadi awal dari proses komodifikasi yang terjadi di tengah masyarakat jejaring. Tidak hanya itu, konteks masyarakat pada era digital yang pada dasarnya merupakan pekerja intelektual yang memiliki nilai tukar; membuat masyarakat memiliki otonomi pada derajat tertentu dalam sebuah ekonomi informasi dimana suatu ide telah direifikasi, bersifat publik, dan terkomodifikasi (Nurita, 2017)
Komodifikasi konflik sosial rasisme Papua dalam bentuk hoaks juga merupakan bentuk propaganda oleh oknum  tertentu  yang  bertujuan  menciptakan  instabilitas  keamanan  nasional,  dalam  kajian  Alfi  dan  Surya (2020) tentang propaganda isu rasisme Papua di media sosial menunjukkan bahwa isu propaganda rasisme menjadi penyebab keresahan massa dan konflik sosial di Papua dan Papua Barat; dan isu propaganda rasisme berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan menghambat proses pembangunan nasional yang sangat membutuhkan prasyarat bagi stabilitas keamanan nasional. Ketika dihadapkan dengan isu mengenai Papua berarti keamanan nasional berhadapan dengan sebuah Ideologi yang dalam hal ini adalah separatisme, sementara  Ideologi di internet adalah fenomena fasisme, rasisme, ekstrimisme sayap kanan, nasionalisme, klasisme,  seksisme,  anti  semitisme,  dll  secara  online.  Ideologi  di  internet  cenderung  menggunakan  sarana visual  dan  tabloidasi  (penyederhanaan,  menggunakan  sedikit  kata,  emosionalisasi,  skandalisasi,  polarisasi, banalisasi, manipulasi, fabrikasi, dll) (Fuchs, 2018). Hal inilah yang juga memicu masifnya persebaran hoaks terkait konflik sosial di Papua untuk kemudian dikomodifikasi.
Saat ini ancaman tidak lagi berbicara dari negara ke negara tetapi bisa terjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aktor non negara dan ditunjukkan kepada negara (Pangestu, 2017). Sebagai sebuah konsep,
keamanan telah mengalami evolusi pemaknaan yang luas dan berkembang mengikuti perkembangan dinamika perubahan zaman yang menurut seorang ahli keamanan, Barry Buzan (1991) membagi sektor keamanan ke dalam lima bidang; militer, politik, lingkungan, ekonomi dan sosial.
Dinamika perkembangan pemahaman keamanan nasional di Indonesia terus berkembang sejak tahun 1998, adapun keamanan nasional dalam Encyclopedia of  the  Social  Sciences  mendefinisikan  keamanan sebagai  “kemampuan  suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar". Kemampuan untuk menghadapi semua itu bukan hanya bertolak dari kemampuan militer, tetapi juga kemampuan Element Of  National  Power  yang  lain,  termasuk  kapasitas  pemerintahan  untuk  menghadapinya.  Tak  diragukan ancaman  tertentu  harus  dihadapi  dengan  instrumen  tertentu  yang  sesuai,  efektif,  efisien  dan  tidak menimbulkan dislokasi sosial, ekonomi, politik, ideologi (Anggoro, 2003).
Pada hakikatnya menciptakan keamanan nasional adalah bagaimana mengantisipasi ancaman nasional, untuk  mendefinisikan  ancaman  itu  dapat  dibagi  dalam  2  kategori  yaitu  ancaman  militer  dan  nirmiliter. Ancaman  militer  adalah  ancaman  yang  menggunakan  kekuatan  bersenjata  dan  terorganisasi  yang  dinilai mempunyai  kemampuan  membahayakan  kedaulatan  negara,  keutuhan  wilayah  negara,  dan  keselamatan segenap bangsa. Sedangkan ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter  yang  dinilai  mempunyai  kemampuan  yang  membahayakan  kedaulatan negara,  keutuhan  wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015).
Komodifikasi konflik sosial dalam bentuk informasi hoaks merupakan bentuk ancaman nirmiliter yang melibatkan  unsur  ideologi,  politik,  dan  teknologi  informasi  atau  siber,  Cavelty  (2008)  mengatakan  bahwa ancaman siber sebagai produk dari penggunaan infrastruktur informasi global yang tidak bertanggung jawab, ancaman  di  dunia  maya  harus  dipahami sebagai  bagian  dari  proses  politik,  karena  dinamika,  karakteristik, transformasinya  dibingkai  dan  diinformasikan  oleh agenda  politik.  Hoaks  dalam  sudut  pandang  keamanan nasional menjadi alat yang efektif saat ini untuk menciptakan kekacauan disebuah negara. Untuk memerangi siber hoaks, tiga pihak yang berbeda harus bekerja sama : negara, pasar, dan masyarakat sipil. Mereka harus bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah strategis yang mengancam keamanan siber (khususnya), serta keamanan dan stabilitas nasional secara umum. Dalam konteks kewenangan nasional, harus disiapkan produk hukum tertentu untuk memberikan sanksi yudikatif yang lebih tegas (Gunawan, 2019).
Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional dari ancaman hoaks, Indonesia memberlakukan ketentuan pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong diatur dalam undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ada dua pasal yang bisa menjerat penyebar hoax yaitu pasal 14 dan pasal 15. Pasal 14 : 1) “ Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran  dikalangan  rakyat,  dihukum  dengan  hukuman  penjara  setinggitingginya sepuluh tahun ”.
2) “ Barangsiapa  menyiarkan  suatu  berita  atau  mengeluarkan  pemberitahuan  yang  dapat menerbitkan  keonaran  di  kalangan  rakyat,  sedangkan  la  patut  dapat  menyangka  bahwa  berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun ”.

## SIMPULAN
Kerusuhan Papua yang terjadi pada tahun 2019 merupakan salah satu dampak dari bentuk komodifikasi konflik  sosial  dalam  bentuk  hoaks  oleh  oknum  tertentu.  Konflik  sosial  dikemas  sedemikian  rupa  berbeda dengan fakta atau hanya menampilkan sepenggal fakta kedalam sebuah konten dan narasi yang disebarluaskan melalui media sosial untuk menciptakan gelombang konflik yang baru. Hal ini memicu kerusuhan di berbagai wilayah di Papua yang kemudian berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional.
Walaupun proses komodifikasi konflik Papua dalam bentuk informasi hoaks tidak dapat dihindari di era globalisasi  saat  ini  karena  memiliki  nilai  ekonomi  namun  secara  tidak  langsung,  perilaku  komodifikasi tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap keamanan nasional karena dapat memicu gelombang kerusuhan serta  kekacuan  yang  diakibatkan  meluasnya  informasi  provokatif  di  masyarakat.  Untuk  itu  diperlukan sinergitas antar lembaga pemerintahan termasuk aparat keamanan di Indonesia dalam menanggulangi segala bentuk komodifikasi konflik sosial dalam bentuk hoaks di media sosial agar terciptanya konsep keamanan nasional yang strategis dan mampu bertahan dari berbagai ancaman di era globalisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Al A’ra (2015), Dinamika Keamanan Nasional, Jurnal Keamanan Nasional
Anggoro Kusnanto (2003), Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum Centre for Strategic and International Studies, Jakarta
Akbar Arif dan Muharjono (2016), Kualitas Informasi Politik dan Relasinya Dalam Demokrasi di Level Lokal, Jurnal Diplomasi dan Studi Keamanan
Barry Buzan. (1991), People, States and Fears, An Agenda for International Security Studies in Post Cold War. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
Bradshaw  Samantha  and  Philip  N  Howard  (2019),  The  Global  Disinformation  Order  2019  Global  Inventory  of Organised Social Media Manipulation, Oxford University
Camil,  Rinaldi  dkk,  (2017),  Di  Balik  Fenomena  Buzzer:  Memahami  Lanskap  Industri  dan  Pengaruh  Buzzer  di Indonesia, Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance
Cavelty,  M.D.  (2008), Cyber  Security  and  Threat  Politics:  US Efforts  to  Secure  the  Information  Age.  London,  New York: Routledge
Fleissner Peter (2009), The “Commodification” of Knowledge in the Global Information Society Fuchs Christian (2018), Propaganda 2.0 : Herman and Chomsky’s Propaganda Model in the Age of the Internet, Big Data and Social Media
G.  .Allcott,  H.  and  Gentzkow,  M.  (2017),  Social  Media  and  Fake  News  in  the  2016  Election,  Journal  of  Economic Perspectives, Vol. 31, No. 2, pp. 211–236
Gunawan  Budi  dkk  (2019)  Media  Sosial,Cyber  Hoaks,  dan  Keamanan  Nasional  :  Ancaman  dan  Perlindungan  di Indonesia
JSV Gopala Krishna dkk (2018), Social Media Threats And Protection In Cyberspace, International Journal of Pure and Applied Mathematics
Ketut Hery Sony Pratama, Saortua Marbun (2016), Komodifikasi Penjor Sebagai Sarana Persembahyangan Umat Hindu Lee Antony (2019), Online Hoaxes, Existential Threat, And Internet Shutdown
Lim, M.(2017), Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia,
Critical Asian Studies, Vol. 49, No. 3, pp. 411–427
Lukmantoro Triyono (2018), Propaganda, Komodifikasi, Dan Perlawanan Atas Invasi Pekerja Ilegal China Majid  ABD  (2019),  Fenomena  Penyebaran  Hoax  Dan  Literasi  Bermedia  Sosial  Lembaga  Mahasiswa  Universitas Muslim Indonesia
Muhamad Fahrudin Yusuf (2016), Komodifikasi : Cermin Retak Agama Di Televisi : Perspektif Ekonomi Politik Media Mustika Rieka (2019), Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik Di Media Sosial
Nurita Yessi dkk (2017), Komodifikasi Di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus Youtube Indonesia, jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No.2
Pangestu Indah Amaritasari (2017), Keamanan Nasional Dalam konteks Isu-isu Global Kontemporer : Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional
Rajabi Alfi dan Surya Wiranto (2020), Propaganda Issues Of Racism Through Social Media To Trigger Social Violence In  Papua  And  West  Papua  In  2019,  Media  Informasi  tentang  Kajian  dan  Strategi  Pertahanan  yang Mengedepankan Identity, Nationalism dan Integrity e-ISSN: 2549-9459
Rismanta Rut dkk (2017), Karakteristik Strategi Crowdsourcing Untuk Membatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia Serra (2020), United Colors Dan United Meanings: Benetton Dan Commodification Of Social Issue Widodo Muktiyo (2015), Komodifikasi Budaya Dalam Konstruksi Realitas Media Massa Widiyanti Irma (2020),  Informasi Berita Hoaks Dari Perspektif Bahasa

## Buku dan Laporan
ASPI and BBC (2019), Investigating Information Operations in West Papua “A Digital Forensic Case Study Of Cross Platform Network Analysis”
Dephan (2015), Buku Putih Pertahanan Indonesia Lokataru Foundation. 2019. “No. Signal: Throttling Blackouts Papua dan Papua Barat” Mini Paper Masyarakat Telematika Indonesia (2019), Hasil Survey Wabah Hoaks Nasional Tahun 2019 Mosco, Vincent. (2009) . The Political Economy of Communication 2 Edition. Sage, London Nazir, Muhammad.1988. Metode Penelitian. Ghalia. Jakarta

## Skripsi
Puspaningrum Berliyanti (2018), Komodifikasi Seksualitas Melalui Praktik Sexting Oleh Smut  Role-Player Di Media Sosial Twiter, Universitas Indonesia
Zefanya Ronaldy (2012), Komodifikasi “Kegilaan” Toni Blank Dalam Sosial Media (Analisis Wacana Kritis Terhadap “Kegilaan” Toni Blank Pada Toni Blank Show Di Youtube), Universitas Indonesia.

## Media Elektronik
CNBC Indonesia (2019), Alasan Kominfo Blokir Internet Papua, Bukan Medsos
(https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190828165220-37-95443/alasan-kominfo-blokir-internet-papua- bukan-medsos/2) diakses pada 27 Oktober 2020.
Detik  (2019),  Pengguna  Internet  Indonesia  Didominasi  Milenial  (https://inet.detik.com/telecommunication/d- 4551389/pengguna-internet-indonesia-didominasi-milenial) 27 Oktober 2020.
Detik  (2019),  Terkait  Hoaks  di  Asrama  Mahasiswa  Papua,  Polisi  Tetapkan  Satu  Tersangka  Baru (https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4695044/terkait-hoaks-di-asrama-mahasiswa-papua-polisi- tetapkan-satu-tersangka-baru) 27 Oktober 2020.
Katusba  (2019),  InsightID,  Salah  Satu  Aktor  Utama  Dibalik  Kontroversi  Papua  Barat  di  Facebook (https://katusba.com/fokuskatusba/insightid-aktor-utama-dibalik-kontroversi-soal-papua-barat-di-facebook/) 27 Oktober 2020.
Kompas  (2019),  Kronologi  Kerusuhan  di  Manokwari  hingga  Pembakaran  Gedung  DPRD  Papua  Barat (https://regional.kompas.com/read/2019/08/19/15400661/kronologi-kerusuhan-di-manokwari-hingga- pembakaran-gedung-dprd-papua-barat?page=all) 27 Oktober 2020.
Kompas (2019), Buka-bukaan soal Buzzer (4): Menelusuri Jejak InsightID, Buzzer Indonesia yang“Ditendang”Facebook(https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/09/113000465/buka-bukaan-soal- buzzer-4-menelusuri-jejak-insightid-buzzer-indonesia-yang?page=all) 27 Oktober 2020.
Law  Justice  (2020),  Kronologi  Peristiwa  `Rasis  Papua`  pada  16  Agustus  2019  di  Surabaya  (www.law- justice.co/amp/91379/kronologi-peristiwa-rasis-papua-pada-16-agustus-2019-di-surabaya/) 27 Oktober 2020. Liputan6 (2019), Polisi Sudah Jerat Tiga Tersangka Kasus Papua  (https://surabaya.liputan6.com/read/4054847/polisi- sudah-jerat-tiga-tersangka-kasus-papua) 27 Oktober 2020.
Suara  (2019),  Ini  Hoaks  yang  Disebar  Tri  Susanti  Picu  Pengepungan  Asrama  Mahasiswa  Papua (https://jatim.suara.com/read/2019/08/29/184137/ini-hoaks-yang-disebar-tri-susanti-picu-pengepungan- asrama-mahasiswa-papua) 27 Oktober 2020