## IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BULELENG
Kadek Okta Riawan, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliartini
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali
e-mail: kadekoktariawan29@undiksha.com , dewamangku.undiksha@gmail.com , raiyuliartini@undiksha.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  implementasi  Undang-Undang  Narkotika,  serta  (2)  mengetahui hambatan  dan  upaya  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  bagi  korban  penyalahgunaan  Narkotika  di  BNNK  Buleleng. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  empiris,  dengan  sifat  deskriptif.  Lokasi  penelitian dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan  studi  dokumen,  observasi  dan  wawancara.  Teknik  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik Non Probability Sampling . Teknik pengelolahan dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Undang-Undang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial di BNNK Buleleng sudah terlaksana sepenuhnya di BNNK Buleleng, (2) hambatan yang dihadapi pihak  BNNK  Buleleng  dalam  melaksanakan  rehabilitasi  adalah  kurangnya  pemahaman  masyarakat,  korban penyalahgunaan Narkotika belum sadar sepenuhnya dan kurangnya sumber daya manusia Sedangkan upaya BNNK Buleleng adalah penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pengawasan dan pemantauan dan melalukan rekrutmen sumber daya manusia.
Kata Kunci : Undang-Undang Narkotika, Korban Penyalahgunaan, Rehabilitasi

## Abstrack
This  study  aims  to  (1)  know  the  implementation  of  the  Narcotics  Law,  and  (2)  know  the  obstacles  and  efforts  in implementing  rehabilitation  for  victims  of  Narcotics  abuse  at  BNNK  Buleleng.  This  type  of  research  is  empirical legal research, with a descriptive nature. The research location was conducted at the National Narcotics Agency of Buleleng Regency. Data collection techniques used were document study, observation and interviews. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique. Qualitative data processing and analysis techniques. The results showed that (1) the implementation of the Narcotics Law against victims of Narcotics abuse in the form of medical  and  social  rehabilitation  at  BNNK  Buleleng  has  been  fully  implemented  in  BNNK  Buleleng,  (2)  The obstacles  faced  by  BNNK  Buleleng  in  implementing  rehabilitation  are  a  lack  of  understanding of  the  community, victims of Narcotics abuse are not fully aware and lack of human resources.While the efforts of BNNK Buleleng are outreach to the community, supervise and monitor and carry out the recruitment of human resources.
Keywords: Narcotics Law, Victims of Abuse, Rehabilitation

## PENDAHULUAN
Dalam  penyelesaian  perkara  pidana, hukum  Indonesia  selalu  mengedepankan  hak- hak  tersangka/terdakwa  dan  mengabaikan  hak- hak  korban.  Dalam  banyak  kasus  yang  terjadi korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan  hukum  yang  memadai  baik perlindungan  yang  sifatnya  immaterial  maupun materiil,  korban  kejahatan  lebih  ditempatkan sebagai alat bukti yang memberikan keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga
kemungkinan  bagi  korban  untuk  memperoleh keleluasaan  dalam  memperjuangkan  haknya adalah  kecil.  Pemenuhan  terhadap  hak-hak korban  merupakan  hal  yang  terpenting  dalam perlindungan  korban,  bagi  negara  dan/atau pemerintah  merupakan  keharusan  dan  wajib hukumnya mendorong, mendukung, dan memenuhi kewajiban untuk melindungi warganya termasuk korban sesuai dengan UUD 1945  dan  peraturan  perundang-undangan  yang ada.
Tidak  hanya  korban  kejahatan  yang mempunyai  hak-hak  tersebut  tetapi  korban penyalahgunaan  Narkotika  memiliki  hak-hak tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna melindungi  korban  penyalahgunaan  Narkotika dari  tindakan  pidana.  Untuk  mengurangi terjadinya  korban  penyalahgunaan  Narkotika peran  semua  pihak  sangat  diperlukan.  Keadaan di  rumah  maupun  di  dalam  masyarakat  harus saling  mengontrol  perilaku  dan  perbuatan  di lingkungannya. Korban penyalahgunaan Narkotika  tidak  dapat  diberantas,  namun  dapat diminimalisasikan  melalui  lingkungan  yang paling  dekat,  yaitu  keluarga  dan  masyarakat. Saat  ini  Indonesia  sudah  mempunyai  Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya  disebut dengan  UU  Narkotika  yang menggantikan  Undang-Undang  No.  22  Tahun 1997 tentang Narkotika .
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika,  yang  dimaksud  dengan  narkotika adalah  zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman atau  bukan  tanaman,  baik  sintetis  maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa nyeri,  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan, yang  dibedakan  kedalam  golongan-golongan sebagaimana  terlampir  dalam  undang-undang ini.  Kata  Narkotika  berasal  dari  bahasa  Yunani yaitu  “ Nar-koun ”  yang  membuat  lumpuh  atau mati rasa (Daniel, 2013:2).
Kapolri Jenderal Idham
Aziz menyampaikan  dalam  muatan  media  online Kompas.com  yang  diterbitkan  pada  Rabu, 20/09/2020,  sepanjang  Januari  sampai  Agustus 2020,  Polri  mengungkapkan  29.615  kasus Narkotika di Tanah Air. Kasus Narkotika adalah masalah  serius  di  negara  Indonesia  karena  di bulan  Januari  2019  sampai  bulan  September 2019  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN) mencatat  ada  total  kasus  narkoba  yaitu  771 kasus  dengan  total  jumlah  3  tersangka  kasus Narkotika yaitu 1199 orang. Sementara ditahun 2018  kasus  Narkotika  di  Kabupaten  Buleleng terdapat  sebanyak  55  kasus,  meningkat  dari jumlah  kasus  Narkotika  pada  tahun  2017  yang hanya  berjumlah  50  kasus.  Pecandu  Narkotika yang  sangat  banyak  mengakibatkan  Kabupaten Buleleng masuk pringkat kedua rawan Narkotika di Provinsi Bali.
Undang-Undang  Narkotika  pasal  1 angka  13  menyatakan,  pecandu  Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan  pada  Narkotika,  baik  secara fisik  maupun  psikis.  Berdasarkan  bunyi  pasal tersebut  terdapat  dua  jenis  pecandu  Narkotika yaitu  pertama,  orang  yang  menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik  maupun  pisikis  dan  kedua,  orang  yang menyalahgunakan  Narkotika  dalam  keadaan ketergantungan  secara  fisik  maupun  pisikis. Pecandu  narkotika  yang  tidak  bisa  dikontrol yang  akan  berakibat  pada  rusaknya  kehidupan seseorang  dan  kemiskinan  dari  segi  ekonomi pengguna. Untuk jenis pecandu Narkotika yang pertama,  maka  dapat  dikategorikan  sebagai pecandu  yang  memiliki  ligitimasi  untuk mempergunakan  Narkotika  untuk  kepentingan pelayanan  kesehatan  dari  pecandu.  Hal  ini sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika.  Pasal  54  Undang-Undang  Narkotika menyatakan  bahwa  pecandu  Narkotika  dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu  untuk  membebaskan  pecandu  dari ketergantungan Narkotika sedangkan rehabilitasi  sosial  adalah  suatu  proses  kegiatan pemulihan  secara  terpadu,  baik  fisik,  mental maupun  sosial,  agar  bekas  pecandu  Narkotika dapat  kembali  melaksanakan  fungsi  sosial dalam  kehidupan  masyarakat.  Di  Pasal  56 Undang-Undang  Narkotika  menyatakan  bahwa rehabilitasi  medis  pecandu  narkotika  dilakukan di  rumah  sakit  yang  ditunjuk  oleh  Menteri Kesehatan  dan  lembaga  rehabilitasi  tertentu yang  diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah atau  masyarakat  dalam  melakukan  rehabilitasi medis  pecandu  narkotika  setelah  mendapat persetujuam Menteri Kesehatan. Dalam pasal 57 Undang-Undang Narkotika  selain  melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau masyarakat  melalui  pendekatan  keagamaan  dan tradisional.  Rehabilitasi  sosial  mantan  pecandu narkotika  diselenggarakan  baik  oleh  instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.
Di  keluarkannya  Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 (PP No.25 Tahun 2011) tentang  Wajib  Lapor  Bagi  Penyalahguna Narkotika,  merupakan  wujud  komitmen  negara untuk  mengakomodir  hak  pecandu  dalam mendapatkan  layanan  terapi  dan  rehabilitasi. Intinya, para penyalahguna tidak perlu khawatir untuk melaporkan dirinya ke  Institusi Penerima Wajib  Lapor  (IPWL)  yang  telah  ditunjuk pemerintah, karena dengan payung hukum pasal 54  Undang-Undang  Narkotika  serta  PP  No.  25 Tahun  2011  dan  Permenkes  RI  No.  1305  dan 2171  tahun  2011  ini,  para  penyalahguna  tidak akan dijebloskan ke dalam penjara jika terbukti hanya  mengkonsumsi  narkotika,  namun  akan mendapatkan layanan rehabilitasi.
Upaya penanganan korban penyalahgunaan  Narkotika  dipandang  penting mengingat  masih  banyaknya  kendala  dalam pelaksanaan  proses  rehabilitasi  khususnya  bagi korban  penyalahgunaan  Narkotika  yang  tengah menjalani  proses  pemulihan,  Pasal  54  dan  56 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu  untuk  melakukan  rehabilitasi  baik rehabilitasi medis maupun sosial yang diharapkan  agar  dapat  membuat  mereka kembali sehat, produktif, terbebas dari perbuatan kriminal, dan terhindar dari ketergantungan  terhadap  narkotika,  dan  masa menjalani  rehabilitas  tersebut  diperhitungkan sebagai  masa  menjalani  hukuman.  Rehabilitasi terhadap  pecandu  narkotika  juga  merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan  pecandu  narkotika  ke  dalam tertib  sosial  agar  tidak  lagi  melakukan penyalahgunaan narkotika. Namun dalam kenyataanya  pemimplementasian  rehabilitasi terhadap  korban  penyalahgunaan  Narkotika tidak  berjalan  secara  nyata  di  lapangan khususnya  di  Kabupaten  Buleleng  mereka hanya  ditetapkan  sebagai  saksi  dalam  proses hukum.
Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu:  1) Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dalam bentuk rehabilitasi  di  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten  Buleleng.  2)  Untuk  mengetahui bagaimana  hambatan-hambatan  dan  upaya dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  bagi  korban penyalahgunaan  Narkotika  di  Badan  Narkotika Nasional Kabupeten Buleleng.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah jenis  penelitian  hukum  empiris.  Penelitian hukum  empiris  adalah  suatu  penelitian  yang beranjak  dari  adanya  kesenjangan  antara das sollen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori  dengan  dunia  realita,  kesenjangan  antara keadaan  teoritis  dengan  fakta  hukum,  dan  atau adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji  untuk pemenuhan keputusan akademik (Ishaq, 2017:29).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif. Penelitian deskriptif yang bertujuan mengambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  individu, keadaan,  gejalan  atau  kelompok  tertentu,  atau menentukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatau  gejala  dengan  gejala  lain  dalam masyarakat.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersumber  dari  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer,  yaitu  data  yang diperoleh  langsung  dari  lapangan  penelitian yang  bersumber  dari  sumber  pertama  di lapangan yaitu informan yang berkaitan dengan penelitian  khususnya  data  yang  diproleh langsung dari yang bersangkutan. Data Sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dan bersumber dari penelahaan studi pustaka berupa literature-literature,  karya  ilmiah,  peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai  instansi  dan  data-data  yang  telah didokumentasikan dalam sumber buku yang ada hubungannya  dengan  masalah  yang  sedang diteliti  (Jonaedi  dan  Johnny,  2016:151).  Data sekunder dibagi menjadi beberapa bahan hukum yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Penelitian ini  menggunakan  teknik-teknik  pengumpulan data  yaitu  studi  dokumen,  wawancara,  dan observasi.  Teknik  pemilihan  sampel  penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah teknik  nonprobability  sampling.  Bentuk  dari penerapan  teknik non  probability sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dalam  bentuk  ini  penarikan  sampel  dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti. Data dalam penelitian  ini  diolah  dan  dianalisis  secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Impelementasi  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  terhadap
korban  penyalahgunaan  Narkotika  dalam bentuk  rehabilitasi  di  Badan  Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika  merupakan  suatu  kelakuan  manuasia yang  telah  dirumuskan  dalam  Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan telah memenuhi  unsur  dalam  tindak  pidana  yang berkaitan  dengan  Narkotika  baik  golongan  I, golongan  II  dan  golongan  III.  Terkait  dengan tindak  pidana  Narkotika  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2009  Tentang Narkotika.  Dimana  dalam  Undang-Undang tersebut  telah  membagi  kejahatan  Narkotika menjadi  2  (dua)  kelompok  yakni,  kejahatan terhadap penyaahgunaan dan kejahatan terhadap peredaran Narkotika. Dari kedua sifat kejahatan tersebut  mempunyai  sifat  yang  berlawanan meskipun diantara keduanya dinyatakan sebagai kejahatan Narkotika. Dari kedua sifat kejahatan tersebut  mempunyai  sifat  yang  berlawanan meskipun diantara keduanya dinyatakan sebagai kejahatan  Narkotika.  Pelaku  penyalahgunaan Narkotika  tersebut  yang  lebih  dikenal  sebagai penyalahguna  secara  victimonologi  merupakan korban kejahatan Narkotika sedangkan pengedarnya sebagai pelaku kejahatan (Iskandar, 2019:52).
Dalam  UU  Narkotika  penyalahgunaan
Narkotika  digambarkan  sebagai  orang  sakit yang dikriminalkan oleh Undang-Undang, akan tetapi Undang-Undang menjamin penyalahgunaan  Narkotika  untuk  direhabilitasi dan  menyatakan  hukuman  rehabilitasi  sama dengan  hukuman  penjara.  Terkait  dengan rehabilitasi  terhadap  korban  penyalahgunaan Narkotika tertulis dengan jelas Undang-Undang Narkotika  yakni  Pasal  54  yang  menyatakan bahwa  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan Narkotika  wajib  menjalani  rehabilitasi  sosial dan  rehabilitasi  medis.  Selain  itu  juga,  terdapat dalam  Pasal  4  huruf  d  UU  Narkotika  yang menyatakan bahwa menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika. Di  Pasal  56  UU  Narkotika  menyatakan bahwa rehabilitasi medis korban
penyalahgunaan  Narkotika  dilakukan  di  rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan  oleh  instansi  pemerintah  atau masyarakat dalam melakukan rehabilitasi medis
pecandu narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri  Kesehatan.  Penjelasan  pasal  56  yaitu, bahwa  rehabilitasi  bagi  pecandu  Narkotika dilakukan  dengan  maksud  untuk  memulihkan dan/atau  mengembangkan  kemampuan  fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Yang  dimaksud  dengan  “instansi  pemerintah” misalnya  lembaga  pemasyarakatan  Narkotika dan pemerintah daerah. Ketentuan ini menegaskan  bahwa  untuk  rehabilitasi  medis bagi  pecandu  Narkotika  pengguna  jarum  untuk dapat  diberikan  serangkaian  terapi  untuk mencegah  penularan  atara  lain  penularan HIV/AIDS  melalui  jarum  suntik  dengan pengawasan ketat Kementerian Kesehatan.
Rehabilitasi sosial adalah proses pengembalian kebiasaan korban
penyalahgunaan  Narkotika  dalam  kehidupan masyarakat agar korban penyalahgunaan Narkotika  tidak  lagi  menyentuh  bahwa  terjerat dalam  lingkup  bahaya  Narkotika  yang  ada dikehidupan  bermasyarakat,  rehabilitasi  sosial bertujuan mengitegrasikan kembali penyalahguna  dan/atau  korban  penyalahgunaan Narkotika  ke  dalam  masyarakat  dengan  cara memulihkan  proses  berfikir,  berprilaku  dan beremosi  sebagai  komponen  kepribadiannya agar mampu berinteraksi dilingkungan sosialnya (dalam  lingkungan  rehabilitasi)  (Sujono  dan Daniel, 2011:73)
Pasal  57  UU  Narkotika  menyebutkan selain  melalui  pengobatan  dan/atau  rehabilitasi medis,  penyembuhan  korban  penyalahgunaan Narkotika  dapat  diselenggarakan  oleh  instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan  dan  tradisional.  Mengenai  Pasal  57 BNNK  Buleleng  mengimplementasikan  bahwa semua  elemen  masyarakat  diberi  kesempatan mengadakan,  memiliki  dan  mendirikan  suatu kegiatan  yang  mengacu  pada  aspek  rehabilitasi pembinaan  sosial,  baik  dari  segi  keagamaan, keterampilan secara tradisonal guna memberikan  pemulihan  serta  penyembuhan korban penyalahgunaan Narkotika yang ketergantungan,  dengan  persetujuan  menteri kesehatan  yang  merujuk  pada  Kemenkes  No. 1305 dan 2171 Tahun 2011.
UU  Narkotika  secara  khusus  menganut 2  (dua)  sistem  peradilan,  yakni  peradilan rehabilitasi yang nantinya bermuara pada pidana rehabilitasi  terhadap  penyalahgunaan  Narkotika dan  sistem  peradilan  criminal  (Iskandar,
2019:56).    Sistem  rehabilitasi  tersebut  yang instumennya  digambarkan  dalam  Pasal  sebagai berikut ini; Pasal 127, Pasal 4 huruf b, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, Pasal 134 dan PP 25 Tahun 2016.
BNN  merupakan  instansi  pemerintah yang  dapat  menyelenggarakan  proses  layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika  secara  sukarela  maupun  proses hukum  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  BNNK  Buleleng  menjadi salah  satu  BNNK  yang  telah  mendapatkan persetujuan  Menteri  untuk  menyelenggarakan proses  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  medis bagi  korban  penyalahgunaan  Narkotika  di Kabupaten  Buleleng  melalui  Klink  Pratama BNNK Buleleng.
Penyalahgunaan Narkotika yang dikategorikan  sebagai  korban  penyalahgunaan Narkotika  setelah  melaporkan  diri  secara  suka rela  maupun  putusan  hakim  yang  bersifat  tetap dan menjalani masa pidananya dengan rehabilitasi  medis  maupuan  sosial.  Rehabilitasi medis  merupakan  suatu  proses  kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban  penyalahgunaan  Narkotika.  Rehabilitasi medis  ini  merupakan  salah  satu  upaya  yang begitu  penting  dalam  proses  penyembuhan korban  penyalahgunaan  Narkotika.  Rehabilitasi tersebut  dapat  dilaksanakan  di  rumah  sakit  dan lembaga-lembaga lainya yang 94 sudah ditunjuk oleh  Menteri.  Rehabilitasi  sosial  merupakan proses  kegiatan  pemulihan  secara  terpadu  baik fisik, mental maupun sosialnya.
Rehabilitasi  yang  diberikan  kepada korban  penyalahgunaan  Narkotika  bertujuan untuk;
a. Memulihkan  kembali  rasa  harga  diri, percaya  diri,  kesadaran  serta  tanggung jawab  terhadap  masa  depan  diri,  keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya.
b. Mamulihkan  kembali  kemampuan  untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
c. Selain  penyembuhan  secara  fiski  juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh.
d. Penyandang  cacat  atau  ketergantungan Narkotika  mencapai  kemandirian  mental, fisik,  psikologis  dan  sosial,  dalam  arti adanya  keseimbangan  antara  apa  yang
masih  dapat  dilakukan  dan  apa  yang  tidak dapat dilakukan.
Sementara  itu,  sasaran  dengan  adanya rehabilitasi di BNNK Buleleng adalah;
a. Meningkatkan insight individu  terhadap masalah  yang  dihadapi,  kesulitan  dan tingkah lakunya.
b. Membentuk  sosok self  identity yang  lebih baik pada individu.
c. Memecahkan  konflik  yang  menghambat dan mengganggu.
d. Merubah  dan  memperbaiki  pola  kebiasaan dan  pola  reaksi  tingkah  laku  yang  tidak diinginkan.
e. Meningkatkan kemampuan melakukan relasi  interpersonal  maupun  kemampuan lainnya.
f. Modifikasi  asumsi-asumsi  individu  yang tidak tepat tentang dirinya sendiri dan dunia lingkungannya.
g. Membuka  jalan  bagi  eksistensi  individu yang  lebih  berarti  dan  bermakna  atau berguna.
Sesuai  dengan  hasil  wawancara  pada tanggal 12 Januari 2021 dengan Ibu Sri Ekarini, S.Kep,  selaku  Kasie  Rehabilitasi  BNNK Buleleng mengatakan terdapat tahapan rehabilitasi  yang  dilakukan  di  Klinik  Pratama BNNK  Buleleng  yang  harus  dilalui.  Berikut tahapantahapan yang harus dilalui yaitu:
a. Tahapan  rehabilitasi  medis  (detoksifikasi), tahapan  ini  pecandu  atau  korban  diperiksa seluruh  kesehatannya  baik  fisik  dan  mental oleh  dokter  terlatih.  Dokterlah  yang memutuskan  apakah  korban  atau  pengguna perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi putus zat (sakau) yang di derita. Pemberian  obat  tergantung  dari  jenis narkoba  berat  ringannya  putus  zat.  Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan  keahlian  guna  mendeteksi  gejala tersebut.
b. Tahap  rehabilitasi  nonmedis,  tahapan  ini korban atau pengguna maupun pecandu ikut dalam  program  rehabilitasi,  sebagai  contoh dibawah  BNN  adalah  tempat  rehabilitasi daerah  Bali.  Dalam  tempat  rehabilitasi  ini korban,  pecandu  maupun  pengguna  akan menjalani program rehabilitasi.
c. Tahap  Bina  Lanjut,  tahapan  ini  korban, pengguna  atas  pelaku  diberikan  kegiatan sesuai  dengan  minat  dan  bakat  untuk
mengisi  kegaiatan  seharihari  dan  dapat kembali  kesekolah  maupun  kerja  namun tetep dibawah penanganan Ibu Sri
Ekarini, S.Kep juga memeberikan  tambahan  informasi  mengenai data  jumlah  korban  penyalahgunaan  Narkotika di Kabupaten Buleleng yang menjalani rehabilitasi  di  Klink  Pratama  BNNK  Buleleng yaitu sebagai berikut:
Tabel 1.1 Data jumlah korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng Tahun Jumlah Korban Jumlah Korban Rehabilitasi Rawat Jalan Rawat Inap 2018 12 orang 7 orang 5 orang 2019 16 orang 14 orang 2 orang 2020 20 orang 18 orang 2 orang Sumber:  Hasil  Penelitian  subagian  umum BNNK Buleleng tanggal 12 Januari 2021 Dari
jumlah data korban
penyalahgunaan  Narkotika  di  atas,  Ibu  Sri Ekarini,  S.Kep  memberikan  penjelasan  bahwa rawat jalan diberikan bagi korban penyalahgunaan Narkotika yang tingkat kecanduannya  belum  parah,  sedangkan  rawat inap yaitu bagi korban penyalahgunaan Narkotika  wajib  menginap,  program  ini diberikan  bagi  korban  penyalahgunaan  atau pengguna yang sudah parah.
Dari  data  tersebut  pula  peneliti  akan mencari  informasi  kepada  responden  yang bersedia  memberikan  informasi  terkait  dengan rehabilitasi  korban  penyalahgunaan  Narkotika di  BNNK  Buleleng.  Responden  di  pilih berdasarkan  saran  dari  Ibu  Sri  Ekarini berjumlah 7 orang yang telah selesai melakukan rehabilitasi  di  BNNK  Buleleng.  Berdasarkan hasil  wawancara online dengan  beberapa responden  melalui videocall Whatsapp  pada tanggal  13  Januari  2021  yakni  penyalahgunaan Narkotika  yang  dikategorikan  sebagai  korban penyalahgunaan  Narkotika  dengan  hasil  bahwa 1  responden  dari  7  responden  tersebut melakukan  rehabilitasi  rawat  jalan  di  RSJ Bangli  sendangkan  6  responden  cukup  dengan melakukan rehabilitasi rawat jalan. Mereka pun sepakat  bahwa  hasil  dari  telah  melakukan rehabilitasi  sudah  sangat  efektif  dan  sudah sembuh dari ketergantungan Narkotika tersebut.
Berkaitan  dengan  hal-hal  yang  telah diuraikan dengan implementasi Undang-undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika terhadap  korban  penyalahgunaan  Narkotika dalam  bentuk  rehabilitasi  di  BNNK  Buleleng telah  berjalan  dengan  baik  dan  efektif dikarenakan  BNNK  Buleleng  telah  mempunyai Klinik Prtama sebagai fasilitas gratis yang dapat memberikan  rehabilitasi  medis  dan  sosial terhadap  korban  penyalahgunaan  Narkotika yang  melaporkan  diri  ke  BNNK  Buleleng, padahal  Klinik  Pratama  BNNK  Buleleng mengalami  beberapa  kendala  yang  salah satunya  terbatasnya  staf  tenaga  kesehatan  di Klinik Pratama BNNK Buleleng.
Hambatan  dan  Upaya  Dalam  Pelaksanaan Rehabilitasi  Bagi  Korban  Penyalahgunaan Narkotika  di  Badan  Narkotika  Nasional Kabupaten Buleleng
Menurut  hasil  wawancara  dengan  Ibu Sri  Ekarini,  selaku  Kasi  Rehabilitasi  BNNK Buleleng, hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan Narkotika di BNNK Buleleng sebagai berikut: a. Kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai UU Narkotika. Kurangnya pemahaman  masyarakat  khususnya  para keluarga  korban  penyalahgunaan  Narkotika mengenai  UU  Narkotika.  Bahwa  para korban  penyalahgunaan  Narkotika  tidak dipenjara  (dihukum)  oleh  polisi  apabila keluarga tersebut melaporkan atau membawa  anaknya  ke  Klinik  Pratama BNNK  Buleleng,  merupakan  suatu  hal umum  yang  menjadi  kendala  dalam pelaksanaan  rehabilitasi.  Serta  kurangnya kesadaran  masyarakat  umum  tentang  peran BNNK  Buleleng  dalam  upaya  pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika. Selain keluarga, korban penyalahgunaan  Narkotika  pun  belum mengerti  dan  memahami  isi  UU  Narkotika tersebut  sehingga  belum  mau  terbuka  dan sadar bahwa narkotika itu sangat berbahaya. Korban  penyalahgunaan  Narkotika  takut dijadikan  target  operasi  untuk  menjeratnya dalam  kasus  Narkotika.  Dengan  demikian mereka takut untuk melaporkan dirinya dan memilih  untuk  merahasiakan  perilakunya yang  salah  terhadap  orang  di  sekitarnya termasuk keluarganya.
b. Korban  penyalahgunaan  Narkotika  belum sadar.  Korban  penyalahgunaan  Narkotika yang  telah  mengajukan  rehabilitasi  di BNNK  Buleleng  kembali  menggunakan Narkotika  setelah  menjalani  rehabilitasi maupun  sedang  menjalani  rehabilitasi sehingga korban penyalahgunaan Narkotika harus  mengulang  menjalani  dari  awal prosesnya  kembali  sampai  benar-benar pulih dari penggunaan Narkotika. Selain itu, korban  penyalahgunaan  Narkotika  sering mangkir dalam pengecekan test urine secara berkala  sehingga  harus  dipanggil  beberapa kali  untuk  dilakukan  test  urine  di  BNNK Buleleng.
c. Kurangnya  tenaga  kesehatan  di  Klinik Pratama  BNNK  Buleleng.  Kurangnya tenaga  kesehatan  disebabkan  oleh  ruangan yang tidak memadai sehingga daya tampung tenaga  kesehatan  terbatas,  saat  ini  BNNK Buleleng hanya dapat mempekerjakan 4 staf di  bidang  rehabilitasi  dan  hanya  3  dari tenaga  kesehatan  yang  terdiri  dari  1  dokter dan 2 perawat.
Hambatan  yang  diahadapi  oleh  pihak BNNK Buleleng dalam memberikan rehabilitasi terhadap  korban  penyalahgunaan  Narkotika merupakan  hal-hal  yang  mendasar  akan  tetapi penting  dalam  100  terlaksananya  rehabilitasi baik  rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial. Walaupun  terdapat  kendalan  tetapi  rehabilitasi tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik  maupun berjalan  secara  maksimal.  Tidak  menutup kemungkinan  ada  saja  kendalan  yang  dihadapi BNNK Buleleng dalam memeberikan rehabilitasi.  Terkait  dengan  kendala  yang dihadapi,  maka  terdapat  upaya-upaya  yang dilaksanakan  dalam  meminimalisir  adanya kendala  yang  dihadapi  dalam  pemberian rehabilitasi, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:
a. Penyuluhan kepada Masyarakat tentang UU
Narkotika. BNNK Buleleng terus memberikan penyuluhan kepada
masyarakat,  baik  di  daerah  pedesaan maupun di daerah perkotaan dengan dibantu oleh  tokoh  masyarakat  sekitar.  Masuk kedalam  sekolah,  perguruan  tinggi,  kantor- kantor bahkan Banjar tiap-tiap Desa Adat di Kabupaten  Buleleng  agar  dapat  lebih menjangkau  masyarakat  dalam  pemahaman
mengenai Narkotika dan pentingnya rehabilitasi.
b. Pengawasan  dan  Pemantauan.  Dilakukan agar  korban  penyalahgunaan  Narkotika tidak  kembali  menggunakan  Narkotika dalam  kondisi  apapun  dengan  dilakukan pengecekan  secara  berkala  selama  4  bulan setelah  selesai  melakukan  rehabilitasi  di BNNK  Buleleng.  Selain  itu,  korban penyalahgunaan  Narkotika  wajib  membuat surat  pertanyaan  tidak  akan  kembali menggunakan  Narkotika  kepada  BNNK Buleleng,  jika  korban  penyalahgunaan Narkotika kembali menggunakan Narkotika maka  harus  siap  dilakukan  proses  hukum yang  berlaku.  Maka  dengan  itu  diharapkan korban  penyalahgunaan  Narkotika  tidak kembali menggunakan Narkotika dikarenakan  terdapat  ancaman  hukuman untuk efek jera padanya.
c. Melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan.  Untuk  mengatasi  kendala  dari kurangnya  tenaga  kesehatan  di  BNNK Buleleng,  maka  setiap  tahunnya  akan melakukan rekrutmen untuk tenaga kesehatan  agar  dapat  menerima  lebih banyak lagi korban penyalahgunaan Narkotika  yang  melakukan  pengajuan rehabilitasi  di  Klinik  Pratama  BNNK Buleleng.
Rehabilitasi  di  BNNK  Buleleng  akan mempengaruhi  perkembangan  penyalahgunaan Narkotika  kedepannya,  maka  oleh  karena  itu sudah sangat sepatutnya hal-hal yang berhubungan dengan rehabilitasi menjadi prioritas  utama  dalam  penyembuhan  penyakit adiksi  bagi  penyalahgunaan  Narkotika.  Apabila pemberian  rehabilitasi  berjalan  dengan  baik maka  memberikan  kebanggaan  tersendiri  bagi BNNK Buleleng dalam penyembuhan penyalahgunaan  dari  penyakit  adiksi,  sehingga BNNK Buleleng mempunyai tugas sangat berat dalam membangkitkan harga diri dan membangun rasa tanggung jawab bagi penyalahgunaan Narkotika untuk menyesuaikan diri  dalam  kehidupan  yang  tentram  dan sejahtera  dalam  bermasyarakat  serta  menjadi manusia berpribadi baik dan bermoral tinggi.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian dan pembahasan  diatas  maka  didapatkan  simpulan sebagai berikut:
1. Implementasi  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun  2009  Tentang  Narkotika  terhadap korban  penyalahgunaan  Narkotika  dalam bentuk  rehabilitasi  di  Badan  Narkotika
Nasional Kabupaten Buleleng yaitu kewajiban  menjalani  rehabilitasi  terhadap korban  penyalahgunaan  Narkotika  yang terdapat  pada  Pasal  54  Undang-undang Narkotika  sudah  terlaksana  sepenuhnya,  di BNNK  Buleleng  melaui  Klinik  Pratama BNNK Buleleng telah melaksanakan rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Hambatan  yang  dihadapi  pihak  BNNK Buleleng  dalam  melaksanakan  rehabilitasi medis  dan  rehabilitasi  sosial  terhadap korban  penyalahgunaan  Narkotika  adalah dimulai dari kurangnya pemahaman
masyarakat tentang Undang-Undang Narkotika, Korban penyalahgunaan Narkotika  belum  sadar  sepenuhnya  dan kurangnya  sumber  daya  manusia  di  bidang kesehatan untuk mendukung keberhasilan di Klinik Pratama BNNK Buleleng. Sedangkan  upaya  BNNK  Buleleng  untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan Narkotika adalah penyuluhan kepada masyarakat tentang UU Narkotika,  melakukan  pengawasan  dan pemantauan terhadap korban
penyalahgunaan  yang  sudah  dan  sedang melaksanakan  rehabilitasi,  dan  melalukan rekrutmen  sumber  daya  manusia  guna mencapai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial  yang  baik  dan  tingkat  keberhasilan yang  meningkat  di  Klinik  Pratama  BNNK Buleleng.

## SARAN
1. Kepada  pihak  Badan  Narkotika  Nasional
Kabupaten  Buleleng  yang  memberikan rehabilitasi terhadap korban
penyalahgunaan  Narkotika  yakni  terus melakukan  penyuluhan  Undang-Undang Nomor  35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika hingga ke plosok-plosok Kabupaten
Buleleng  guna  mencapai  tujuan  agar
Kabupaten Buleleng terbebas dari penyalahgunaan Narkotika.
2. Terkait  dengan  kendala  yang  dihadapi  oleh pihak Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng, sehingga perlu adanya pembenahan  segala  sarana  dan  prasarana dan  sumber  daya  manusia  agar  pemberian rehabilitasi  di  Klinik  Pratama  BNNK Buleleng dapat berjalan dengan maksimal.
3. Kepada  korban  penyalahgunaan  Narkotika yang sedang dan telah melakukan rehabilitasi  medis  dan  rehabilitasi  sosial harus bersungguh sungguh, sehingga setelah selesai di rehabilitasi dapat bersatu kembali ditengah-tengah  masyarakat  dan  terlepas dari kecanduan Narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA
Asikin,  Zaenal.  2012. Pengantar  Tata  Hukum Indonesia. Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Efendi,  Jonaedi  an  Johnny  Ibrahim.  2016,
Metode  Penelitian  Hukum  Normatif dan  Empiris  Edisi  Pertama .  Jakarta: Kencana. Ishaq.  2017. Metode  Penelitian  Hukum, Bandung : Alfabeta. Iskandar,  Anang.  2015. Laporan  Akhir  Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014 . Jakarta: Badan
Narkotika Nasional _______________,  2019. Penegakan  Hukum Narkotika Rehabilitatif Terhadap Penyalahgunaan dan Pecandu.
Jakarta: Percetakan PT Gramedia. Mulyadi, Lilik. 2010. Kompilasi Hukum Pidana dalam  Perspektif  Teoritis  dan  Praktik Peradilan .  Bandung:  Cv.  Mandar Maju.
Partodiharjo,  Subagya.  2012. Kenali  Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya. Jakarta: Esensi.
Sujono, AR., Bony Daniel. 2011, Komentar dan Pembahasan  Undang-Undang  Nomor 35  Tahun  2009  Tentang  Narkotika,
Jakarta: Sinar Grafika.
Waluyo,  Bambang.  2008. Penelitian  Hukum
Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.
_______________. 2011.
Viktomologi
Perlindungan  Korban  dan  Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
Windari, Ratna Artha. 2017. Pengantar Hukum Indonesia , Depok: Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2009
Nomor  143,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 5062). Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun  2011 Tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Bagi Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2011  Nomor  46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211). Peraturan  Badan  Narkotika  Nasional  Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2019 Tentang  Penyelenggaraan  Layanan Rehabilitasi  Di  Lingkungan  Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2019 Nomor 48). Dwiyanti, K. B. R., Yuliartini, N. P. R., SH, M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009 Tentang  Narkotika  (Studi  Putusan Penyalahgunaan  Narkotika  Golongan
I  Oleh  Anggota  Tni  Atas  Nama  Pratu Ari  Risky  Utama). Jurnal  Komunitas Yustisia , 2 (1).
Saputra,  I.  G.  A.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M.
(2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak  Pidana  Pelecehan  Seksual  Di Kabupaten Buleleng. Jurnal
Komunitas Yustisia , 2 (1).
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan  Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian
Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Ariani,  N.  M.  I.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  &
Mangku, D. G. S. (2020).
Implementasi Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  Terhadap Curanmor  yang  dilakukan  Oleh  Anak di  Kabupaten  Buleleng  (Studi  Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (2), 71-80.
Sant, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum
Terhadap  Korban  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (3), 71-80.
Putra,  A.  S.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  SH,  M., Mangku,  D.  G.  S.,  &  SH,  L.  M. (2019).  Sistem  Pembinaan  Terhadap
Narapida  Narkotika  Di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. Jurnal Komunitas Yustisia , 2 (1).
Brata, D. P., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G.  S.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Asas Sidang  Terbuka  Untuk  Umum  Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (1), 330-339.
Parwati,  N.  P.  E.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Kajian
Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di  Tempat  Oleh  Densus  88  Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. Jurnal Komunitas
Yustisia , 2 (2), 191-200.
Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019).  Kenakalan
Anakdalam  Fenomena  Balapan  Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. Jurnal Advokasi , 9 (1), 31-43.
Intaran,  G.  R.  P.,  Yuliartini,  N.  P.  R.,  & Mangku,  D.  G.  S.  (2020).  Penegakan
Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Menggelandang  Dan  Mengemis  Di Kabupaten Buleleng. Jurnal
Komunitas Yustisia , 1 (1), 1-10.