T antangan Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja Bagi
Stabilitas ASEAN 1

## Sandy Nur Ikfal Raharjo

## Abstract
ASEAN (Association  of  Southeast Asian  Nations) as one of the world’s leading regional organization is moving forward to develop a more solid entity and to take a bigger role in the world. This rapid development is represented in the well-planned ASEAN Community 2015 and in the optimistic  prediction  of  ASEAN’s  key  role  in  the  Asian  Century  2050. Nevertheless,  regional  stability  as  the  main  requirement  to  realize those development still have to face challenges, particularly dispute and  conflict  that  exist  among  its  member  countries.  This  qualitative research will describe Thai-Cambodia border conflict and its potential impact toward regional stability. Besides, analysis on ASEAN’s effort to deal with these challenges will also be conducted.
Keywords: ASEAN, Cambodia, conflict, dispute, and Thailand.

## Pendahuluan
Sejak dideklarasikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Association of Southeast Asian  Nations atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  ASEAN  telah  mengalami perkembangan yang signifikan. Pembentukan ASEAN Free Trade Area tahun 1992 , pendirian ASEAN Regional Forum 1994, penjalinan kerjasama ASEAN+3 pada  1997,  dan  kerjasama currency  swap melalui Chiang  Mai  Initiative tahun  2000  merupakan  sederet  prestasi  ASEAN  yang  bisa  dibanggakan. Untuk  mewujudkan  kerjasama  yang  lebih  solid,  para  pemimpin  negara ini  menyepakati  dan  mengesahkan  Piagam  ASEAN  pada  tahun  2008, menegaskan  posisinya  sebagai  sebuah  organisasi  internasional.  ASEAN bahkan  kini  bergerak  lebih  jauh  dengan  bercita-cita  membentuk  satu  visi, satu identitas, dan satu komunitas dalam rencana Komunitas ASEAN yang ditargetkan dicapai pada tahun 2015.
Komunitas ASEAN merupakan sebuah konsep tentang komunitas yang menjamin terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di
1 Tulisan ini didasarkan pada penelitian Awani Irewati, CPF Luhulima, Japanton Sitohang, Agus  R.  Rahman,  Rosita  Dewi,  dan  Sandy  Nur  Ikfal  R.  berjudul  ‘Sengketa  Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja’, Pusat Penelitian Politik LIPI
kawasan Asia Tenggara. 2 Komunitas ASEAN dibangun di atas tiga pilar, yaitu pilar politik-keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya. Diharapkan, negara  dan  masyarakat  ASEAN  akan  terintegrasi  setidaknya  dalam  tiga bidang  pilar  di  atas.  Cita-cita  ini  kemudian  membutuhkan  peran  ASEAN yang lebih besar untuk membuat negara-negara anggota dan masyarakatnya menyadari  dan  mengedepankan  satu  identitas  ASEAN.  Di  samping  peran internal dalam menyatukan kawasan, ASEAN kini juga dituntut lebih jauh untuk bisa berperan aktif dalam menciptakan perdamaian di kawasan Asia Timur. Hal ini terkait dengan prediksi dari berbagai pengamat dan lembaga internasional  bahwa  pusat  ekonomi  dunia  akan  segera  bergeser  ke  Asia Timur, di mana ASEAN termasuk di dalamnya.
Dalam laporan tahun 2011 berjudul Asia 2050: Realizing the Asian Century , ADB mengkalkulasi bahwa jika Asia dapat mempertahankan pertumbuhan seperti sekarang, persentase total PDB-nya akan naik dari 27% pada tahun 2010 menjadi 51% pada tahun 2050. Artinya, separuh ekonomi dunia ada di tangan kawasan ini. Selain itu, pendapatan perkapita akan naik 6 kali lipat menjadi  sekitar  38.600  dolar,  menjadikan  rakyat  Asia  semakmur  orang- orang Eropa sekarang. Peningkatan ekonomi yang pesat ini akan dimotori oleh China, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Ketujuh  negara  tersebut  saat  ini  menguasai  87%  PDB  Asia  dan  akan  naik menjadi 90% pada 2050, setara dengan 45% total PDB global. Posisi ekonomi terbesar dunia pada tahun tersebut juga akan ditempati China, disusul dengan Amerika Serikat dan India. Hal ini akan menjadi pengulangan sejarah masa kejayaan Asia. 3
Salah  satu  syarat  mutlak  bagi  terwujudnya  abad  Asia  2050  adalah terjaminnya  stabilitas  kawasan  untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi. Dalam hal ini, ASEAN yang telah mulai memotori kerjasama regional Asia Timur melalui East Asia Summit diharapkan bisa menggandeng negara-negara besar di kawasan yang selama ini berada dalam kondisi bersitegang, seperti antara  Jepang  dengan  China  dan  Korea  karena  latar  belakang  penjajahan di  masa  Perang  Dunia  II.  ASEAN  juga  diharapkan  mampu  membantu terciptanya  hubungan  baik  antara  negara-negara  ASEAN  dengan  negara Asia Timur lainnya, misalnya hubungan China-Vietnam yang masih belum harmonis.
Ketika optimisme terhadap realisasi Komunitas ASEAN 2015 dan Abad Asia 2050 meninggi, sengketa antarnegara justru kembali mengemuka dan menjadi  tantangan  yang  harus  segera  diatasi  karena  berpotensi  merusak stabilitas  kawasan.  Sejak  Tahun  2008,  sengketa  lama  seperti  perbatasan
2 Dikutip  dari  bagian  “recognizing”  dalam Cha-am  Hua  Hin  Declaration  on  the  Roadmap  for the  ASEAN  Community  (2009-2015) , Cha-am,  Thailand,  1  March  2009 ,  http://www.asean. org/22331.htm diakses pada 15 September 2011.
3 Asian  Development  Bank, Asia  2050:  Realizing  the  Asian  Century¸ (Singapore:  ADB,  2011), hlm. 10.
Thailand-Kamboja memasuki babak ketegangan baru. Pada kasus tersebut, kontak senjata antarmiliter atapun militer-sipil sempat terjadi, bahkan telah menewaskan puluhan tentara dan warga sipil. 4 Selain itu, kasus di atas juga sudah melibatkan pihak internasional karena negara yang bertikai meminta bantuan Dewan Keamanan PBB dan International Court of Justice (Mahkamah Internasional) untuk menyelesaikan masalah, sehingga seolah-olah ASEAN tidak mampu menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi di kawasan. 5 Hal ini kemudian menuntut ASEAN untuk segera mengambil peran signifikan dalam  membantu  menyelesaikan  sengketa  dan  konflik  tersebut,  sehingga stabilitas kawasan bisa terjaga dan nama baik ASEAN bisa dipertahankan. Peran ASEAN dalam penyelesaian konflik ini juga dapat menjadi parameter sejauh  mana  Komunitas  ASEAN  mulai  berfungsi  untuk  menghadapi pencanangannya pada 2015. 6
Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan mencoba menjawab dua  pertanyaan  utama,  yaitu  bagaimana  kondisi  sebenarnya  dari  konflik perbatasan  Thailand-Kamboja  yang  berpotensi  mengganggu  stabilitas kawasan;  serta  bagaimana  upaya  ASEAN  dalam  menyelesaikan  konflik tersebut.

## Hubungan Sengketa-Konflik dengan Stabilitas Kawasan dan

## Mekanisme Penyelesaiannya
Untuk menguatkan argumentasi kenapa sengketa dan konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara penting untuk dibahas, terutama berkaitan dengan perkembangan  ASEAN,  perlu  dijelaskan  pengertian  sengketa  dan  konflik serta  hubungannya  dengan  terciptanya  perdamaian  (setidaknya  dalam pengertian the absence of war ) dalam mendukung stabilitas kawasan.
Menurut Zahid Aqil, sengketa wilayah didefinisikan sebagai perselisihan antara  dua  negara  atau  lebih  terhadap  kepemilikan  atau  kontrol  wilayah tertentu.  Ada  dua  kategori  faktor  yang  mempengaruhi  sengketa  wilayah, yaitu yang bersifat tangible dan intangible. Faktor tangible terdiri atas ukuran wilayah  yang  disengketakan,  populasi,  sumber  daya  alam,  dan  jumlah korban  sengketa;  sedangkan  faktor intangible terdiri  atas  dendam  historis,
4 Data mengenai jumlah korban jiwa dan luka-luka selama konflik Thailand-Kamboja 2008- 2011  berbeda-beda  menurut  tiga  versi  utama,  yaitu  pemerintah  Thailand,  pemerintah Kamboja,  dan  media  massa.  Masing-masing  media  massa  pun  menyebut  angka  yang berbeda-beda. Sementara data resmi dari ASEAN tidak penulis dapatkan. Oleh karena itu, penulis menghindari penyebutan pasti jumlah korban tersebut.
5 Penulis  menggunakan  istilah  “Makhamah  Internasional”  sebagai  terjemahan  dari International Court of Justice , berdasarkan argumentasi bahwa istilah ini sudah populer dan digunakan oleh sebagian besar media massa seperti Kompas, BBC Indonesia, Okezone, dan Vivanews.
6 Abubakar Eby Hara, “Toward a Greater Role of ASEAN in Conflict Management”, artikel dalam International Conference for International Relations and Development (ICIRD) 2012, Chiang Mai, 26-27 July 2012.
perbedaan budaya, dan keterlibatan pihak ketiga. Dari semua isu sengketa yang dibahas dalam Ilmu Hubungan Internasional, sengketa wilayah paling sering dihubungkan dengan eskalasi konflik bersenjata yang berujung pada perang. Sengketa wilayah berpotensi besar menciptakan terulangnya kembali ketegangan  diplomatik  dan  konflik  antarmiliter  antarnegara. 7 Oleh  karena itu, walaupun pada periode tertentu suatu kasus sengketa wilayah mungkin sudah mereda, tetapi bisa kembali pecah kapan saja saat ada pemicunya.
Terkait dengan wilayah perbatasan, secara lebih spesifik M. Midlarsky berupaya  menghubungkan  probabilitas  seluruh  tipe  perang  antarnegara dengan jarak geografis dan jumlah negara yang berbatasan. Dalam penelitian mengenai  jarak  geografis,  hasil  empiris  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan positif antara kedekatan geografis dan perang. Dalil ini mendukung asumsi  yang  diungkapkan  Richardson  bahwa  faktor  kedekatan  ( proximity ) menciptakan peluang besar bagi interaksi antarnegara dan persepsi ancaman antarnegara.  Sedangkan  jumlah  negara  yang  berbatasan  berkorelasi  positif dengan  jumlah  perang  antarnegara. 8 Midlarsky  mendukung  asumsi  ini dan  menegaskan  bahwa  semakin  banyak  perbatasan  akan  menciptakan ketidakpastian  lebih  besar  dengan  mengurangi  kontrol  setiap  negara  atas wilayah mereka. 9 Dalam kasus di ASEAN, negara-negara anggotanya saling berbatasan  satu  sama  lain,  misalnya  Thailand  yang  berbatasan  dengan Malaysia,  Myanmar,  Laos,  dan  Kamboja.  Dengan  demikian,  peluang terciptanya  masalah  di  perbatasan  semakin  besar  dan  bisa  menimbulkan ketegangan  hubungan  yang  mungkin  berujung  pada  konflik  dan  perang. Akibatnya,  terjadi  instabilitas  kawasan,  tidak  hanya  pada  aspek  politik- keamanan, tetapi berdampak juga pada aspek ekonomi dan sosial budaya. Paul  K.  Huth  memberikan  konsep  alur  bagaimana  sengketa  bisa  berubah menjadi konflik dan berujung pada perang.
7 Zahid  Aqil, Territorial  Dispute  Leading  to  War ,  esai  pada International  Islamic  University Islamabad, 2011.
8 Ibid. , hlm. 430.
9 M. Midlarsky, “Power, uncertainty and the onset of international violence.” Journal of Conflict Resolution , 18, 1974, hlm. 395-431.

## Tabel 1. Alur Perubahan Sengketa menjadi Perang
Sumber :  Paul  K.  Huth,  “Territory:  Why  Are  Territorial  Disputes  Between  States  a Central  Cause of International Conflict?”, dalam John A. Vasquez (Ed.), What Do We Know about War? (Maryland: Rowman and Litttlefield Publisher, 2000), hlm. 95
Alur  di  atas  menjelaskan  bahwa  pelibatan  kekuatan  militer  menjadi kunci  apakah  sengketa  bisa  berubah  menjadi  perang.  Memang  turunnya militer kedua negara tidak lantas menjamin bahwa sengketa pasti berujung pada perang, tetapi setidaknya akan menciptakan peluang yang lebih besar untuk  terjadinya  krisis  dan  berakhir  dengan  perang.  Dengan  demikian, akomodasi terhadap kekuatan militer menjadi sangat krusial dalam upaya menyelesaikan sengketa dan konflik yang terjadi.
Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, ASEAN sebenarnya sudah memiliki konsep tentang Dispute  Settlement  Mechanism yang  dimuat dalam Treaty  of  Amity  and  Cooperation (TAC)  dan  Piagam  ASEAN.  Jika  Piagam ASEAN  lebih  mengatur  penyelesaian  sengketa  antaranggota,  TAC  bisa menjangkau  negara  non-ASEAN  yang  telah  meratifikasinya. 10 Dalam  Bab VIII Piagam ASEAN tentang Settlement of Disputes dan Bab IV TAC tentang Pacific  Settlement  of  Disputes ,  disiratkan  bahwa  mekanisme  penyelesaian sengketa bisa digambarkan dalam alur berikut:

## Tabel 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa
10 Negara  nonanggota  ASEAN    bisa  juga  meratifikasi  TAC  berdasarkan Second  Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, 25 Juiy1998 . Dokumen bisa diakses di http://www.asean.org/2068.htm.
International Dispute Militarized Conflict International Crisis International Crisis War Enduring Rivalry War Piagam ASEAN TAC Negosiasi Bilateral Jasa Baik , Konsiliasi, Inquiry, Mediasi Dari High Council Keputusan KTT ASEAN Jasa Baik , Konsiliasi, Mediasi Dari Ketua ASEAN atau Sekjen ASEAN
Piagam PBB
Alur  di  atas  menjelaskan  bahwa  mekanisme  pernyelesaian  sengketa pertama  yang  diambil  oleh  negara  yang  bersengketa  adalah  melalui negosiasi  bilateral.  Dalam  sengketa  yang  hanya  hanya  melibatkan  negara- negara anggota, mereka bisa meminta Ketua ASEAN atau Sekretaris Jenderal ASEAN  sebagai  pihak  ketiga  untuk  menyediakan:  (1) good  offices /jasa-jasa baik, di mana pihak ketiga diminta untuk membujuk negara yang bertikai agar mau menegosiasikan penyelesaian secara damai; (2) konsiliasi, di mana pihak ketiga mempertimbangkan semua elemen sengketa dan secara formal mengajukan  saran  penyelesaian;  dan  (3)  mediasi,  di  mana  negara-negara yang bertikai mengundang pihak ketiga untuk mempengaruhi persepsi atau perilaku mereka, serta memberikan peran yang lebih aktif bagi pihak ketiga dalam proses negosiasi. 11 Jika belum juga dapat diselesaikan, sengketa bisa di bawa ke KTT ASEAN. Sementara untuk sengketa yang melibatkan negara anggota dan negara non-ASEAN, penyelesaian didasarkan pada TAC dengan pembentukan High  Council berdasarkan  permintaan  negara-negara  yang bertikai. High Council terdiri atas perwakilan setingkat menteri dari semua negara anggota ASEAN dan negara non-ASEAN yang terlibat, 12 yang bertugas memberikan  rekomendasi  penyelesaian;  termasuk  menyediakan  jasa  baik, konsiliasi, inquory , dan mediasi; jika negosiasi langsung gagal menghasilkan solusi. Namun, Piagam ASEAN maupun TAC memberikan kebebasan kepada negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan kasus mereka melalui mode penyelesaian PBB, termasuk di dalamnya membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional. Mengingat besarnya peluang sengketa dan konflik dalam  memicu  perang  dan  meruntuhkan  kondisi  damai  dalam  pengertian the absence of war , maka diperlukan deskripsi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada konflik Thailand-Kamboja dan analisis penyelesaiannya.

## Sengketa-Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja

## Akar Sengketa Perbatasan
Thailand dan Kamboja adalah dua negara anggota ASEAN yang mempunyai garis  perbatasan  darat  bersama  sepanjang  803  km. 13 Garis  perbatasan  ini merupakan  warisan  dari  perjanjian  yang  dilakukan  antara  pemerintah kolonial  Prancis  yang  pada  waktu  itu  menguasai  wilayah  protektorat Kamboja dengan Kerajaan Siam yang kini menjadi Thailand. Pasca Perang Franco-Siam  1893  yang  membuat  wilayah  protektorat  Kamboja  meluas
11  Emilia  Justyna  Powell  dan  Krista  E.  Wiegand,  “Legal  Systems  and  Peaceful  Attempts  to Resolve Territorial Disputes”, dalam Conflict Management and Peace Science Vol. 26(5), 2009, hal. 1-22.
12  Lihat aturan ketiga dalam “Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of Amity and  Cooperation  in  Southeast  Asia,  23  July  2001”,    diakses  dari  http://www.aseansec. org/3718.htm pada 2 Januari 2011.
13  Martin Wagener, “Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low- Intensity Border Conflicts”, dalam Journal of Current Southeast Asian Affairs 3/2011, hlm. 30.
hingga sisi kiri Sungai Mekong , kedua negara melakukan perjanjian batas pada  1904  dan  1907.  Komisi  bersamapun  dibentuk  untuk  memetakan  dan mendemarkasi  perbatasan  yang  terdiri  atas  perwakilan  kedua  negara. Namun, petugas dari perwakilan Siam kurang memiliki kemampuan untuk melakukan pemetaan sehingga petugas dari perwakilan Prancis lebih banyak bekerja dan melaporkan hasil survei mereka kepada komisi bersama. Pada saat itu, tidak ada keberatan yang diajukan oleh kedua belah pihak terhadap peta Annex I yang dihasilkan komisi bersama ini. 14
Peta Annex I Berdasarkan Keputusan Mahkamah Internasional 1962
Sumber:  The  Council  of  Ministers  (ed.),  “Kingdom  of  Cambodia,  the  Temple  of Preah  Vihear”,  Proposed  for  the  inscription  on  the  World  Heritage  List,  Phnom Penh, Juni 2008
Masalah muncul ketika Siam yang telah berubah menjadi Thailand pada tahun 1940-an mengklaim bahwa terdapat kesalahan dalam pembuatan peta tersebut, di mana Candi Preah Vihear seharusnya menjadi bagian dari wilayah Thailand. Memanfaatkan kehadiran Jepang pada Perang Dunia II, Thailand kemudian merebut daerah tersebut dari Prancis. Kekalahan Jepang terhadap sekutu kemudian memaksa Thailand untuk mengembalikan wilayah tersebut seperti  pada  kondisi  sebelum  perang  Dunia  II.  Momentum  Kemerdekaan Kamboja pada 1953 yang diberikan oleh Prancis kembali dimanfaatkan oleh Thailand untuk menolak hasil Perjanjian Prancis-Siam 1904 dan 1907. Candi Preah  Vihear  kembali  diokupasi  oleh  Thailand  pada  tahun  1954  dengan
14   Paul Grams Robison, UNESCO and the Preah Vihear Dispute: Challenges Facing Cosmopolitan Minded International Institutions in Dispute Resolution, Tesis di The American University Of Paris, 5 Februari 2013, hlm. 26.
menempatkan  tentara  dia  area  candi  dan  memicu  ketegangan  diplomatik dan militer kedua negara. 15 Untuk menghentikan okupasi Thailand, pada 6 Oktober 1959 Kamboja mendaftarkan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Berdasarkan pertimbangan bahwa peta Annex I sudah dikonsultasikan dan diterima oleh pemerintah Siam pada 1908 dan tidak pernah ada keberatan yang diajukan terhadap peta tersebut hingga 1958, bahkan peta tersebut juga dicetak oleh di Thailand, maka pada 15 Juni 1962 Mahkamah Internasional memutuskan  bahwa  Candi  Preah  Vihear  berada  di  wilayah  kedaulatan Kamboja dan memerintahkan Thailand untuk menarik tentaranya dari area yang disengketakan. 16
Pasca keputusan Mahkamah Internasional 1962, ketegangan diplomatik dan militer menurun. Selama beberapa dekade setelahnya, isu mengenai candi Preah  Vihear  ini  relatif  tidak  terlalu  diungkit  baik  oleh  Thailand  maupun Kamboja.  Beberapa  alasan  menjadi  argumentasi  absennya  ketegangan pada dekade 1960-an hingga 2000-an. Selama rezim Khmer Merah, daerah itu praktis dikuasai oleh pasukan Pol Pot, yang kemudian menjadi tempat persembunyian Khmer Rush pasca berakhirnya rezim tersebut. Alasan lain adalah wilayahnya sendiri merupakan daerah bekas perang sejak akhir 1950- an  hingga  awal  1960-an  sebelum  keputusan  ICJ  1962  yang  menyebabkan kerusakan candi maupun lingkungan sekitarnya sehingga sepi dari aktivitas warga. Wilayah ini mulai mendapat perhatian setelah akses ke candi mulai dibangun pada tahun 2003, sehingga memunculkan kembali isu kepemilikan candi. Satu-satunya  insiden besar yang terjadi  adalah kerusuhan anti-Thai di Phnom Penh pada Januari 2003. Namun, insiden ini tidak disebabkan oleh sengketa perbatasan, tetapi dipicu oleh dialog dalam drama yang disiarkan salah  satu  televisi  Thailand.  Dalam  dialog  tersebut,  disebutkan  bahwa Angkor Wat seharusnya berada di bawah kendali Thailand. Hal ini memicu pembakaran kedutaan besar Thailand dan hotel milik orang Thai oleh para demonstran. Walaupun tidak berhubungan langsung dengan kasus sengketa perbatasan  di  dekat  candi  Preah  Vihear,  insiden  ini  setidaknya  mulai menampakkan  benih-benih  sentimen  negatif  orang  Khmer  terhadap  orang Thai yang banyak menguasai kehidupan ekonomi di Kamboja. Pasca insiden tersebut hingga tahun 2008, relatif tidak terjadi ketegangan yang berarti di antara  kedua  negara  menyangkut  perbatasan  mereka.  Bahkan,  pimpinan kedua  negara  menjalin  hubungan  yang  baik  dan  dekat,  yaitu  antara  PM Thailand saat itu, Thaksin Sinawatra, dengan PM Kamboja Hun Sen.
15  Paul Grams Robison, Ibid. , hlm. 28. 16  International  Court  of  Justice, Reports  of  Judgments,  Advisory  Opinions  and  Orders,  Case Concerning  The  Temple  of  Preah  Vihear (Cambodia  v.  Thailand)  Merits ,  Judgment  of  15  June 1962.

## Eskalasi Sengketa Perbatasan Menjadi Konflik
Setelah  lebih  dari  46  tahun  berada  dalam  kondisi  yang  relatif  damai, ketegangan terkait isu perbatasan di dekat candi Preah Vihear mulai muncul kembali pada 2008 hingga 2011 dan melibatkan militer kedua negara. Naiknya Ketegangan  hubungan  kedua  negara  dipicu  oleh  penganugerahan  Candi Preah  Vihear  sebagai  situs  warisan  dunia  oleh  UNESCO.  Jika  pada  1959 fokus sengketa adalah status kepemilikan Candi Preah Vihear, maka pada 2008  fokus  sengketa  adalah  area  di  sekitar  candi  seluas  4,6  km 2 .  Sengketa tersebut  kemudian  tereskalasi  menjadi  konflik  ketika  militer  kedua  negara terlibat dalam pertempuran di daerah perbatasan pada Oktober 2008. Insiden April-Mei 2011 bahkan memakan korban sipil dan memaksa lebih dari 85.000 orang mengungsi, terburuk sejak ketegangan mulai muncul pada Juli 2008. 17 Selain  dampak  korban  jiwa,  konflik  Thailand-Kamboja  juga  telah  memicu demonstrasi anti-Kamboja di Thailand, dan demikian pula sebaliknya. Dalam tataran  sosial  budaya,  hal  ini  menyebabkan  ketidakharmonisan  hubungan antarmasyarakat kedua negara secara umum, yang bertolak belakang dengan cita-cita komunitas ASEAN untuk membentuk satu visi, satu identitas, satu komunitas.
Selama  periode  Januari  2008-Juli  2011,  intensitas  konflik  Thailand selama  43  bulan  bergerak  pada  level stable  peace hingga  krisis,  dan  tidak pernah mencapai level perang. 18 Walaupun Hun Sen menyebut pertempuran 4-7 Februari 2011  sebagai perang, tetapi pihak Thailand tidak mengakuinya. 19 Kurva  juga  menunjukkan  bahwa  insiden  yang  melibatkan  pertarungan antarmiliter  terjadi  sebanyak  tujuk  kali,  yaitu  pada  bulan  Oktober  2008, April 2009, Januari 2010, April 2010, Juni 2010, Februari 2011, dan April 2011. Selain itu, tren level konflik  juga mengalami kenaikan. Satu pelajaran penting dari kasus Thailand-Kamboja adalah tidak pernah tercapainya level perang sehingga  memberikan  harapan  positif  bahwa  negosiasi  untuk  mencapai resolusi masih terus bisa diupayakan.
Ada  beberapa  argumentasi  yang  bisa  diajukan  untuk  menjelaskan fenomena  naiknya  ketegangan  ini.  Dari  sisi  Thailand,  pemegang  kendali komando perbatasan bukanlah PM Abhisit, tetapi pihak militer. Baik militer maupun kelompok Kaus Kuning yang diwakili People’s Alliance for Democracy (PAD)  memiliki  kepentingan  untuk  mempertahankan  kekuasaan  karena kemungkinan  besar  jika  diadakan  pemilu,    kelompok  Pro-Thaksin  (Kaos Merah)  yang  akan  menang.  Padahal,  Kaos  Kuning  dan  militer  sama-sama anti-Thaksin,  di  mana  Thaksin  sendiri  digulingkan  oleh  militer  melalui
17  Awani  Irewati  dkk, Sengketa  Wilayah  Perbatasan  Thailand-Kamboja  (  Laporan  Penelitian) . (Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2011), hlm. 6-9.
18  Data  kronologi  selama  periode  Januari  2008—Juli  2011  disusun  dari  artikel-artikel  yang dimuat  di  koran  cetak  maupun  laman  koran  dari  Thailand,  Kamboja,  dan  media  massa internasional.
19  “Hun Sen calls clashes with Thailand ‘war’”, diakses dari http://english.cntv.cn/program/ newsupdate/20110210/101648.shtml pada 1 Agustus 2011.
kudeta tahun 2006. 20 PAD menggunakan isu ini untuk menaikkan sentimen nasionalis  melawan  pemerintahan  yang  berafiliasi  dengan  Thaksin  pada tahun  2008  ( People’s  Power  Party /  PPP) . Pasca  pemerintahan  di  bawah kontrol militer, Thailand pada tahun 2008 kemudian dipimpin oleh perdana menteri  dari  PPP,  yaitu  Samak  Sundaravej  dan  Somchai  Wongsawat.  PPP sendiri  disinyalir  sebagai  proksinya  Thaksin.  Demonstrasi  yang  masif  dari Kaos Kuning akhirnya berhasil menggulingkan PPP. Pemerintahan Koalisi dibawah pimpinan Partai Demokrat kemudian menggantikan PPP di bawah PM Abhisit Vejjajiva. 21
Dari sisi Kamboja, sengketa ini menjadi isu yang mendapat perhatian luas  dari  masyarakat.  PM  Hun  Sen  melihat  hal  ini  sebagai  peluang  untuk memperbaharui  dukungan  dari  publik.  Isu  sengketa  ini  pun  dijadikan komoditas politik dalam rangka memenangkan pemilu. Belajar dari negara- negara  di  dunia,  strategi  semacam  ini  memang  sering  digunakan  oleh pemimpin  negara/diktator  untuk  tetap  bertahan  lebih  lama  dalam  pucuk kepemimpinan. Pada Pemilu Juni 2008, Cambodian People’s Party (CPP) berhasil menguasai hasil pemilu, mengalahkan partai oposisi signifikan -Sam Rainsy Party-  dan membuat SRP mendapatkan suara di bawah perkiraan semula. Isu  yang  digunakan  oleh  CPP  dalam  kampanye  pemilu  tersebut  adalah konfrontasi  dengan  Thailand  di  perbatasan,  terkait  dengan  kepemilikan candi Preah Vihear yang terletak di wilayah yang disengketakan. Isu ini dapat mengalihkan perhatian masyarakat terhadap penurunan performa ekonomi negara  sebagai  akibat  krisis  financial  global  pada  2008.  Selama  2005-2007, pertumbuhan rata-rata ekspor garmen sebagai komoditas utama mencapai 13,2% pertahun, terutama ditopang oleh ekspor ke Amerika Serikat. Sementara itu,  pada  tahun  2008  terjadi  penurunan  sebesar  2,2%  karena  jatuhnya permintaan garmen oleh Amerika Serikat akibat krisis. Hal ini mengakibatkan banyak pabrik yang ditutup dan tingkat pengangguran mengalami kenaikan. Krisis Dengan demikian, untuk menutupi isu penurunan performa ekonomi ini, pemerintahan Hun Sen dengan CPP-nya menggunakan isu pendaftaran candi  Preah  Vihear  sebagai  situs  warisan  dunia  untuk  menaikkan  rasa kebanggaan  orang  Kamboja  dan  membuatnya  menjadi  prestasi  kinerja pemerintahannya.  Hun  Sen  semakin  diuntungkan  karena  ternyata  militer dan  oposisi  Thailand  bersikap  negatif  terhadap  pendaftaran  candi  ini, sehingga  bisa  membangkitkan  nasionalisme  Kamboja  dan  sentimen  anti- Thailand dalam masyarakatnya. Hal ini menjadi isu kampanye yang efektif untuk bisa meraih kemenangan mutlak dalam pemilu Kamboja. Di sisi lain, militer Kamboja sangat diuntungkan dengan ketegangan yang terjadi dengan Thailand. Setelah kondisi perbatasan Thailand-Kamboja di dekat candi Preah

## Vihear memanas, anggaran militer Kamboja menjadi naik signifikan. Selain
20  International  Crisis  Group,  “Waging  Peace:  ASEAN  and  the  Thai-Cambodian  Border Conflict”, Crisis Group Asia Report N°215, 6 December 2011, hlm. ii.
21  Awani Irewati dkk, Ibid., hlm. 6.
dari pemerintah, militer Kamboja juga mendapatkan donasi dari masyarakat melalui kampanye pengumpulan dana yang dilakukan oleh stasiun televisi dan radio domestik.
Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  kepentingan  domestik politik  dari  kedua  negara  menyebabkan  konflik  ini  kembali  mengemuka. Kemudian, pemberian gelar kepada candi Preah Vihear sebagai situs warisan dunia  disinyalir  menjadi  faktor  pemicu  meningkatnya  ketegangan  hingga terjadi insiden pertempuran antarmiliter kedua negara beberapa kali. Disebut sebagai faktor pemicu, dan bukan faktor utama, karena kepemilikan candi Preah  Vihear  memang  tidak  lagi  menjadi  perdebatan  setelah  kedua  belah pihak menerima keputusan ICJ bahwa candi tersebut menjadi milik Kamboja. Walaupun isu yang berpotensi menjadi masalah adalah proses managemen pengelolaan candi sebagai situs warisan dunia adalah penggunaan wilayah milik  Thailand,  tetapi  wacana  yang  dibesar-besarkan  oleh  pemerintah Kamboja dan terutama media massa adalah masalah perebutan candi yang sebenarnya  sudah  lama  selesai.  Sejak  saat  itu,  dinamika  hubungan  yang cenderung  negatif  antara  dua  negara  ini  semakin  intensif  dan  mendapat sorotan luas dari publik domestik maupun publik internasional.

## Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Konflik
Dalam rangka menyelesaikan sengketa perbatasan sebelum menjadi konflik, kedua  negara  telah  mengupayakan  jalur  bilateral,  baik  yang  melibatkan pemerintah sipil maupun pihak militer. Pada 21 Juli 2008, terjadi perundingan antara  Menteri  Pertahanan  Kamboja  dengan  Komandan  Angkatan  Darat Thailand  tetapi  tidak  mencapai  kesepakatan  solusi.  Seminggu  kemudian, Pertemuan bilateral kembali diadakan di Siem Reap, Kamboja, tetapi buntu dalam  menentukan  tanggal  penarikan  pasukan  masing-masing.  Pada  18- 19 Agustus 2008, kedua negara kembali bertemu di Cha-am, Hua Hin dan menyepakati pertemuan Joint Border Committee (JBC) akan diadakan pada Oktober  2008.  Namun,  sebelum  pertemuan  JBC  dilakukan,  baku  tembak antarmiliter kedua negara terjadi pada 3 dan 15 Oktober 2008.
Selain  pendekatan  bilateral,  penyelesaian  sengketa  Thailand-Kamboja yang tereskalasi menjadi konflik juga dilakukan melalui pendekatan regional dan multilateral. ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi Thailand dan Kamboja telah berupaya mempertemukan keduanya dalam satu meja, antara lain dalam forum ASEAN Foreign Ministers Meeting dan forum Joint Border  Commission yang  dilaksanakan  di  Bogor  pada  April  2011.  Namun, solusi yang ditawarkan berupa pengiriman tim pemantau ke area sengketa pada  saat  itu  belum  disepakati  kedua  negara.  Upaya  ASEAN  kemudian mendapatkan  angin  segar  ketika  Mahkamah  Internasional  pada  Juli  2011 memutuskan  agar  Thailand-Kamboja  menarik  semua  pasukannya  dan
mengizinkan  tim  pemantau  ASEAN  untuk  memasuki  zona  demiliterisasi. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa jalur multilateral juga telah digunakan melalui keterlibatan Mahkamah Internasional sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.  Thailand  dan  Kamboja  sendiri  baru  bersepakat  untuk menarik mundur pasukan mereka di bawah pengawasan tim pemantau dari Indonesia  pada  Desember  2011,  dan  sekaligus  menjadi  simbol  meredanya konflik.  Namun,  mengacu  pada  belum  diputuskannya  status  kepemilikan tanah  di  sekitar  candi  yang  menjadi  akar  masalah,  sengketa  kedua  negara sangat  mungkin  tereskalasi  lagi  menjadi  konflik  di  kemudian  hari.  Oleh karena  itu,  analisis  mengenai  mekanisme  penyelesaian  kasus  Thailand- Kamboja  ini  sangat  diperlukan  sebagai  upaya  untuk  mencari  solusi,  tidak hanya untuk konflik yang terjadi sejak 2008, tetapi juga  sengketa wilayah yang telah berlangsung lama.
Setidaknya ada tiga hal yang menjadi hambatan besar dalam penyelesaian kasus Thailand-Kamboja, yaitu perselisihan dalam pendekatan penyelesaian konflik,  konflik  internal  dalam  politik  Thailand,  dan  kelemahan  dalam pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa ASEAN.

## Perselisihan dalam Pendekatan Penyelesaian Konflik 1.
Dalam usaha negosiasi, hambatan utama yang dihadapi adalah perbedaan pendekatan yang diajukan oleh kedua negara. Mengingat kekalahannya di Mahkamah Internasional 1962, Thailand hanya mau menyelesaikan konflik dalam level bilateral. Dalam posisi ini, Thailand merasa lebih kuat dibandingkan Kamboja. Sementara itu, Kamboja lebih percaya diri melibatkan pihak luar, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun ASEAN. Keterlibatan pihak luar diasumsukan bisa menaikkan posisi tawar Kamboja di mata Thailand. Sedangkan Indonesia yang secara moral merasa bertanggung jawab terhadap keamanan regional merasa perlu melokalisir konflik agar bisa diselesaikan dalam  kerangka  regional  ASEAN.  Ketidaksamaan  pendekatan  yang  ingin digunakan  oleh  ketiga  pihak  tersebut  menyebabkan  penyelesaian  konflik sulit  untuk  mencari  titik  temu,  sehingga  seolah-olah  harus  ada  kekuatan besar dari luar yang memaksa pihak-pihak yang bertikai tunduk pada apa yang diputuskan pihak luar tersebut. Hal ini terlihat dari macetnya mencari kata  sepakat  untuk  mengirim  tim  pemantau  dari  Indonesia  yang  diajukan sejak Februari 2011, tetapi akhirnya diterima setelah Mahkamah Internasional mengharuskan kedua negara mengizinkan tim pemantau tersebut memasuki zona demiliterisasi. Di satu sisi, hal ini memperlihatkan kelemahan ASEAN bahwa organisasi ini kurang memiliki kekuatan memaksa terhadap negara- negara  anggotanya.  Di  sisi  lain,  ASEAN  menunjukkan  kesuksesan  dengan dipercaya oleh lembaga internasional untuk menangani masalah yang terjadi di Asia Tenggara.

## Konflik Internal Thailand sebagai Penghambat Perundingan
2.
Secara formal, Thailand dan Kamboja sebenarnya sudah mau duduk bersama dalam  pertemuan  yang  difasilitasi  ASEAN  tanpa  harus  ada  paksaan  dari kekuatan luar seperti yang yang dilakukan pada 22 Februari 2011 di Jakarta. 22 Kala  itu,  menteri  luar  negeri  kedua  negara  sepakat    untuk  menerima  tim pemantau dari Indonesia. Hasil pertemuan ini juga menyepakati pertemuan JBC  di  Bogor  pada  April  2011  yang  seharusnya  juga  melibatkan  menteri pertahanan kedua negara. Jika Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyatakan dukungannya atas keputusan ini, maka sikap yang berbeda ditunjukkan pihak Thailand.  Menteri  Pertahanan  Thailand,  Prawit  Wongsuwan,  menyatakan tidak akan menghadiri JBC tersebut dan menolak kehadiran tim pemantau dari Indonesia di wilayah yang disengketakan karena dianggap sebagai wujud campur tangan pihak luar ( The Nation, 25 Maret 2011). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pandangan dalam domestik Thailand sendiri antara kementerian  luar  negeri  dengan  kementerian  pertahanan  dan  militer.  Jika melihat  latar  belakang  politik  Thailand  dimana  kekuatan  militer  sangat berpengaruh  di  Thailand,  maka  masa  depan  perundingan  yang  difasilitasi ASEAN akan semakin suram. Sebagai perbandingan, Menteri Luar Negeri Thailand pada kabinet ke-57 dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mendukung  pendaftaran  Candi  Preah  Vihear  sebagai  situs  warisan  dunia oleh Kamboja, padahal sebelumnya Menteri Pertahanan Thailand memprotes pendaftaran  tersebut.  Oleh  karena  itu,  Peran  Perdana  Menteri  Thailand dalam melakukan koordinasi internal kabinetnya mutlak diperlukan untuk bisa  merumuskan  posisi  Thailand  sebagai  satu  kesatuan,  sehingga  usaha untuk menegosiasikan kepentingan nasional masing-masing negara menjadi keputusan yang win-win solution bisa lebih mudah diwujudkan. 23
Kelemahan  dalam  Pelaksanaan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa 3.

## ASEAN
Alur  mekanisme  penyelesaian  sengketa  ASEAN,  seperti  yang  sudah dijelaskan  dan  digambarkan  pada  bagian  awal  tulisan  ini,  menunjukkan bahwa walaupun ada kebebasan untuk menggunakan jalur penyelesaian di luar ASEAN, ada harapan besar bahwa sengketa-sengketa yang melibatkan negara-negara anggota bisa diselesaikan dalam kerangka regional ASEAN. Hal  ini  bisa  berdampak  pada  semakin  kuatnya  eksistensi  ASEAN, baik  ke dalam maupun ke luar.
22  “ASEAN:  Border  talks  in  third  country”,  diakses  dari  http://www.bangkokpost.com/ news/local/222958/asean-border-talks-in-third-country pada 14 Agustus 2013.
23 Sandy  Nur  Ikfal  Raharjo,  “Menanti  Diplomasi  Tingkat  Tinggi  Indonesia  dalam  Konflik Thailand-Kamboja”,  diakses  dari  http://politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/politik- internasional/451-menanti-diplomasi-tingkat-tinggi-indonesia-dalam-konflik-thailand- kamboja pada 7 September 2011.
Dalam  Konflik  Thailand-Kamboja,  Awani  Irewati,  dkk  dari  LIPI menemukan bahwa alur penyelesaikan yang sudah dilakukan meliputi jalur bilateral --> regional ASEAN --> multilateral DK PBB --> regional ASEAN --> multilateral Mahkamah Internasional --> regional ASEAN. 24 Alur tersebut menggambarkan  bahwa  semua  tahap  penyelesaian  sengketa  berdasarkan Piagam  ASEAN  telah  dilakukan.  Hal  yang  menarik  adalah  tahap  akhir penyelesaian tidak berakhir di DK PBB atau Mahkamah Internasional, tetapi dikembalikan lagi ke ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi ASEAN di  mata  dunia  internasional  (melalui  representasi  PBB)  semakin  menguat. Namun  eksistensi  ASEAN  ke  dalam  masih  dipertanyakan.  Pada  kasus Thailand-Kamboja,  Thailand  menolak  untuk  melaksanakan  apa  yang  telah disepakati sebelumnya dalam pertemuan yang dimediasi ketua ASEAN pada Februari 2011. kebuntuan negosiasi pengiriman tim pemantau yang ditunjuk ASEAN  justru  diselesaikan  dengan  perintah  langsung  dari  Mahkamah Internasional,  sehingga  tim  pemantau  Indonesia  akhirnya  bisa  masuk  ke zona demiliterisasi.
Dari kasus Thailand-Kamboja ini, terlihat bahwa ASEAN masih memiliki kelemahan  untuk  membuat  negara-negara  anggotanya  mempercayai dan  mematuhi  usulan  penyelesaian  sengketa  yang  ditawarkan.  Untuk menutupinya, ASEAN mendapat dukungan dari pihak luar, yaitu dukungan Dewan  Keamanan  PBB  dalam  genjatan  senjata  Thailand-Kamboja  pada Februari 2011 dan bantuan Mahkamah Internasional pada Juli 2011. Dukungan pihak  luar yang lebih  kuat  ini dapat menjadi strategi  ASEAN yang  efektif di saat ia tidak memiliki kekuatan formal untuk memaksa. Namun, ASEAN juga harus hati-hati agar dukungan kekuatan besar dari luar tersebut tidak menjadi media bagi kekuatan-kekuatan besar untuk mengejar kepentingan mereka di Asia Tenggara.

## Penutup
Sengketa  perbatasan  Thailand-Kamboja  terhadap  area  di  sekitar  Candi Preah  Vihear  yang  tereskalasi  menjadi  konflik  sejak  tahun  2008-2011  telah menjadi masalah yang serius bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara maupun kredibilitas  ASEAN  sebagai  organisasi  regional.  Konflik  tersebut  telah menelan  korban  jiwa  dari  kedua  pihak  serta  menciptakan  ketidakamanan dan ketidakharmonisan bagi masyarakat kedua negara. Selain itu, dibawanya kasus  ini  ke  DK  PBB  dan  Mahkamah  Internasional  menunjukkan  bahwa kepercayaan  ASEAN  dari  dalam  masih  lemah  karena  dianggap  belum mampu menjadi lembaga penyelesai sengketa dan konflik. Namun demikian, kepercayaan DK PBB dan Mahkamah Internasional terhadap ASEAN untuk menjadi pemain kunci menunjukkan bahwa eksistensi ASEAN diakui oleh
24   Awani Irewati, dkk., Ibid. , hlm. 109.
dunia internasional. Walaupun kasus ini belum paripurna, tetapi setidaknya ASEAN  telah  berhasil  mengajak  negara-negara  yang  bertikai  untuk menggunakan  jalur  perundingan  damai,  dibandingkan  memaksimalkan peran militer dalam perang. Hal ini tentu berimplikasi positif pada stabilitas kawasan yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 dan Abad Asia 2050.
Tak dapat dipungkiri bahwa peran besar ASEAN dalam penyelesaian kasus  di  atas  juga  tidak  terlepas  dari  dukungan  kekuatan  luar  yang  besar seperti PBB dan bisa menjadi strategi ketika ASEAN masih belum mempunyai kekuatan  memaksa  terhadap  anggotanya.  Namun  demikian,  strategi tersebut  tidak  menegasikan  kebutuhan  ASEAN  untuk  mengembangkan diri menjadi organisasi yang memiliki power dan mekanisme efektif dalam menyelesaikan  sengketa  kawasan.  Dalam  lingkup  yang  spesifik  mengenai mekanisme  penyelesaian  sengketa  yang  efektif,  muncul  wacana  bahwa ASEAN  mungkin  bisa  membentuk  lembaga  arbitrasi  sendiri.  Namun,  hal ini akan susah dilaksanakan. Mekanisme yang sudah ada sebenarnya sudah cukup  asalkan  benar-benar  dijalankan.  Untuk  bisa  dijalankan,  pengakuan dan  penghormatan  atas  eksistensi  ASEAN  dari  negara  anggota  dan  non- anggota  mutlak  diperlukan.  Eksistensi  akan  ASEAN  yang  memiliki power besar secara tidak langsung telah coba dibangun melalui Komunitas ASEAN, yang menguatkan lembaga dari sisi politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Karena itu, saat ini yang diperlukan adalah menjaga agar roadmap menuju Komunitas ASEAN 2015 bisa benar-benar dijalankan. l

## Referensi
Buku dan Jurnal Aqil, Zahid. Territorial Dispute Leading to War . Esai pada International Islamic University Islamabad, 2011.
Asian Development Bank. Asia 2050: Realizing the Asian Century. Singapore:
ADB, 2011.
Hara,  Abubakar  Eby.  “Toward  a  Greater  Role  of  ASEAN  in  Conflict Management”,  artikel  dalam International  Conference  for  International
Relations and Development (ICIRD) 2012, Chiang Mai, 26-27 July 2012. International  Court  of  Justice. Reports  of  Judgments,  Advisory  Opinions  and Orders, Case Concerning The Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)
Merits , Judgment of 15 June 1962.
International  Crisis  Group.  “Thailand:  The  Calm  before  Another  Strom?”,
Asia Briefing N˚121, 11 April 2011.
International Crisis Group. “Waging Peace: ASEAN and the Thai-Cambodian Border Conflict”, Crisis Group Asia Report N°215, 6 December 2011.
Irewati, Awani, dkk. Sengketa Wilayah Perbatasan Thailand-Kamboja. (Laporan
Penelitian). Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, 2011.
M. Midlarsky. “Power, uncertainty and the onset of international violence.”
Journal of Conflict Resolution , 18, 1974, hlm. 395-431.. Powell, Emilia Justyna dan Krista E. Wiegand. “Legal Systems and Peaceful Attempts to Resolve Territorial Disputes”, Conflict Management and Peace Science Vol. 26(5), 2009.
Robison, Paul Grams. UNESCO and the Preah Vihear Dispute: Challenges Facing Cosmopolitan Minded International Institutions in Dispute Resolution, Tesis di The American University Of Paris, 5 Februari 2013.
The Adelphi Papers. Southeast Asia. Oxon: Routledge, 2006. Vasquez, John A. (Ed.). What Do We Know about War?. Maryland: Rowman and Litttlefield Publisher, 2000.
Wagener, Martin. “Lessons from Preah Vihear: Thailand, Cambodia, and the Nature of Low-Intensity Border Conflicts”. Journal of Current Southeast Asian Affairs 3/2011.
Dokumen ASEAN Charter. Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI, 2011.
Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community (2009- 2015) , Cha-am,  Thailand,  1  March  2009 ,  http://www.asean.org/22331. htm diakses pada 15 September 2011.
Second Protocol Amending the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia,
25  July1998 ,  http://www.asean.org/2068.htm  diakses  pada  2  Januari 2012
Rules of Procedure of the High Council of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, 23 July 2001 , http://www.aseansec.org/3718.htm diakses pada 2 Januari 2012.

## Artikel Internet
“ASEAN:  Border  talks  in  third  country”,  http://www.bangkokpost.com/ news/local/222958/asean-border-talks-in-third-country  diakses  pada 14 Agustus 2013.
“Hun  Sen  calls  clashes  with  Thailand  ‘war’”,  http://english.cntv.cn/ program/newsupdate/20110210/101648.shtml diakses pada 1 Agustus 2011.
Raharjo,  Sandy  Nur  Ikfal,  “Menanti  Diplomasi  Tingkat  Tinggi  Indonesia dalam  Konflik  Thailand-Kamboja”,  http://politik.lipi.go.id/index. php/in/kolom/politik-internasional/451-menanti-diplomasi-tingkat- tinggi-indonesia-dalam-konflik-thailand-kamboja  diakses    pada  7 September 2011.