## Jurnal Politikom Indonesiana:
Kajian  Ilmu  Pemerintahan,  Ilmu  Politik  dan  Ilmu Komunikasi
Vol. 6, No. 2, Desember 2021 https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana
Peran International  Organisation  for  Migration (IOM)  dalam Penanganan Human  Trafficking Warga  Negara  Indonesia  di  Uni Emirat Arab

## Adam Najib Yunardi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: 2010631260014@student.unsika.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penulisan  jurnal  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  tentang fenomena Human  Trafficking yang  marak  terjadi  di  Indonesia,  tentunya  hal  ini  sangat meresahkan para TKI yang akan dan sedang bekerja di luar negeri karena Human Trafficking bisa saja mengancam keselamatan para TKI bahkan bisa merenggut nyawa mereka sendiri. Oleh  karena  itu  jurnal  ini  dibuat  untuk  mengetahui  motif  dibalik  kasus Human  Trafficking tersebut  dan  upaya  dari  International  Organization  of  Migration  untuk  mencegah  dan menanggulangi  kasus Human  Trafficking tersebut.  Pada  penelitian  kali  ini  saya menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan kasus tersebut.
Kata  Kunci: Perdagangan  Manusia;  Hukum  Internasional;  HAM;  Hubungan  Internasional; IOM.

## Abstract
The  purpose  of  writing  this  journal  is  to  analyze  and  find  out  about  the  phenomenon  of Human Trafficking   that is rife in Indonesia, of course this is very unsettling for TKI who will be  and  are  working  abroad  because  Human  Trafficking  can  threaten  the  safety  of  TKI  and can  even  take  their  own  lives.  Therefore  this  journal  was  created  to  find  out  the  motive behind  the  Human  Trafficking  case  and  the  efforts  of  the  International  Organization  of Migration  to  prevent  and  overcome  the  Human  Trafficking  case. In  this  research,  I  used  a qualitative method to explain the case.
Keywords: Human Trafficking; International Law; HAM; International Relations; IOM

## PENDAHULUAN
Jurnal penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan yang menganalisis tentang peran International  Organization  for  Migration (IOM)  dalam  membantu  mengatasi perdagangan  manusia  di  Indonesia.  International  Organization  for  Migratioan  (IOM) bertekad  membantu  para  korban human  trafficking secara  manusiawi  dan  jujur,  memiliki tujuan untuk kepentingan Bersama oleh karena itu IOM mengadakan pemahaman tentang
ancaman dan permasalahan dalam dunia migran, IOM  juga membantu pemerintah dalam menjelaskan  permasalan  tentang  migrasi,  mendorong  pertumbuhan  sosial  dan  ekonomi melalui  migrasi,  dan  menjamin  keselamatan  para  migran,  termasuk  keluarga  dan komunitasnya serta menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan mereka (Ghani, 2016).
Tentunya  ada  banyak  hal  yang  akan  dilewati  oleh  para  migran  untuk  melakukan imigrasi, seperti ancaman keselamatan, berbagai isu global sampai kejahatan antar negara, salah satunya human trafficking. Kasus human trafficking yang terjadi di Indonesia bukanlah hal  baru  lagi,  kejadian  tersebut  terjadi  di  beberapa  tempat  dan  telah  memakan  banyak korban jiwa yang juga merupakan para TKI yang bekerja di luar negeri. Sebelumya, devinisi Korban  adalah  orang  yang  mengalami  penderitaan  psikologis,  mental,  fisik,  seksual, ekonomi, dan / atau sosial yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang (UU21 / 2007) ( https://indonesia.iom.int/ , diakses 23 Desember).
Disimak  dari  makalah  karya  tulis  ilmiah  yang  ditulis  oleh  Obsatar  Sinaga,  yang menyatakan  bahwa  Indonesia  bukan  hanya  sebagai  negara  sumber  dalam  perdagangan manusia melainkan juga sebagai negara transit dan tujuan dari human trafficking . Data dari UNICEF  memperkirakan  bahwa  sekitar  100ribu  wanita  dan  anak-anak  dibawah  umur diperjualbelikan  untuk  eksploitasi  seksual  di  Indonesia  dan  luar  negeri.  Lalu  30%  dari perempuan  yang  dijual  untuk  prostitusi  berusia  dibawah  18  tahun,  dan  40ribu  sampai 70ribu anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual (Obsatar Sinaga, 2011).
Korbannya juga beragam, bisa pria dan wanita dari berbagai usia, ras, dan golongan. Tentunya hal ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dimana pengertian dari human trafficking atau  perdagangan  manusia  itu  sendiri  sangat  menakutkan,  yaitu  perdagangan manusia  yang  memiliki  tujuan  untuk  kerja  paksa  ,  perbudakan  seksual  ,  atau  eksploitasi seksual komersial bagi pedagang atau orang lain. Ini juga mungkin mencakup menyediakan pasangan  dalam  konteks  kawin  paksa,  atau  pengambilan  organ  atau  jaringan  seseorang secara ilegal. Perdagangan manusia termasuk kejahatan terhadap orang karena melanggar hak gerak korban melalui paksaan dan karena eksploitasi komersialnya.
Kasus perdagangan manusia/ human trafficking di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meski data dari berbagai sumber menunjukkan angka yang  beragam  namun  secara  umum  Laporan  Tahunan  Perdagangan  Orang  tahun  2016 mengungkapkan data bahwa setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan  perdagangan  orang.  Tujuan  dari  kajian  ini  adalah  untuk  memahami  bagaimana
human  trafficking di  Indonesia  melalui  cara  dan  proses,  berdasarkan  bentuknya,  korban, pelaku, faktor penyebab dan dampaknya bagi para korban. (Ike Herdiana, 2018).

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  akan  digunakan  dalam  jurnal  ini  berupa  pemahaman  kualitatif pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber  dan  berbagai  tinjauan  dari  bacaan,  dimana  saya selaku  penulis  membingkai  fenomena  dari  beragam  sumber  jurnal  dan  karya  tulis  ilmiah, lalu  memahami  kasus  kasus  di  Indonesia  tersebut  melalui  beberapa  hasil  evaluasi  yang sudah dilakukan.
Dikutip dari sebuah Tesis Library Binus yang mengartikan NGO atau Non-Government Organization yang  bila  diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Indonesia  memiliki  arti  Organisasi Non Pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lalu pendapat  seorang  ahli  (Ririen,  2009)  yang  menyatakan  NGO  adalah  suatu  kelompok  atau asosiasi nirlaba yang beraktifitas di luar struktur politik yang terinstitusionalisasi. Pencapaian hal-hal  yang  menjadi  minat  atau  tujuan  anggotanya  diupayakan  melalui  lobi,  persuasi, maupun  aksi  langsung.  ( http://library.binus.ac.id/ ,  diakses  7  Januari).  NGO  biasanya mendapatkan separuh pendanaannya dari berbagai sumber swasta. NGO memiliki berbagai jenis  dan  tujuan  yang  berbeda-beda.  Dalam  pergaulan  di  dunia  internasional,  peran  NGO semakin signifikan dalam melakukan lobi bahkan dalam penentuan pengambilan keputusan suatu konferensi di tingkat internasional.
Salah  stu  dari  NGO  yang  akan  diteliti lebih  jauh dalam  jurnal  ini  yaitu International Organization  for  Migration (IOM)  yang  memiliki  peran  dalam  membantu  pemerintah Indonesia  dalam  memberantas Human  Trafficking .  Migrasi  merupakan  persoalan  yang banyak  didiskusikan  oleh  setiap  kalangan  masyarakat  Indonesia.  Banyaknya    ancaman hukuman    mati    yang    dihadapi    oleh  buruh    migran    asal  Indonesia  serta  erat  kaitannya dengan  masalah human  trafficking dan  masalah  lainnya,  menyadarkan  betapa  persoalan migrasi telah  begitu  akut. (Teguh Prawiro, 2019).
Penjelasan lebih lanjut mengenai IOM, akan menggunakan teori peran/role menurut Mochtar  Mas’oed  yaitu  prilaku  yang  diharapkan  akan  dilakukan  oleh  seseorang  yang menduduki suatu posisi. Ini adalah prilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berprilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. (Fitri Andayani 2017).

## HASIL PENELITIAN
Protokol  Perserikatan  Bangsa-bangsa  untuk  Mencegah,  Menekan  dan  Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya pada wanita dan Anak-anak (salah satu dari tiga “Protokol Palermo”),  mendefinisikan  Perdagangan  Manusia  sebagai:  “Perekrutan,  pengiriman, pemindahan,  penampungan  atau  penerimaan  seseorang,  dengan  ancaman  atau penggunaan  kekerasan  atau  bentuk-bentuk  lain  dari  pemaksanaan,  penculikan,  penipuan, kebohongan,  atau  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  posisi  rentan  atau  memberi  atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan exploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari exploitasi seksual,  kerja  atau  pelayanan  paksa,  perbudakan  atau  praktik-praktik  serupa  perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.” (Sinaga, 2011).
Permasalahan human  trafficking telah  menjadi  salah  satu  isu  penting  yang  sering diangkat dalam agenda keamanan internasional. Sampai dengan saat ini negara di kawasan Asia  Tenggara  dinilai  masih  tergolong  dalam  kawasan  yang  negara  -  negaranya  belum maksimal  dalam  menangani  isu human  trafficking .  Menurut  “Protokol  Palermo”  bahwa sampai  dengan  saat  ini  negara-negara  di  dunia  internasional  sedang  melakukan  tindakan- tindakan  efektif  untuk  mencegah  dan  memerangi  perdagangan  manusia,  terutama perempuan  dan  anak-anak,  memang  membutuhan  sebuah  pendekatan  internasional  yang komprehensif  di  negara  asal,  negara  transit  dan  negara  tujuan  yang  mencakup  langkah- langkah  untuk  mencegah  perdagangan,  untuk  menghukum  para  pelaku  perdagangan  dan untuk  melindungi  korban-korban  perdagangan  manusia,  termasuk  melindungi  hak  asasi mereka yang diakui secara internasional.
Salah satu wilayah atau kawasan yang mengalami peningkatan tingkat perdagangan manusia  adalah  negara-negara  di  Asia  Tenggara.  Berdasarkan  data  ASEAN  tercatat  bahwa hanya  lima  negara  yang  memiliki  perundang  undangan  mengenai  anti  trafficking  yaitu: Myanmar,  Filipina,  Indonesia,  Brunei  Darussalam  dan  Kamboja.  (Ghani  Wal  Arif,  2016). Wilayah  tujuan  dari  perdagangan  orang  ini  tidak  lagi  tebatas  pada  batas-batas  wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja,  tetapi  juga  keluar  negeri  seperti  Jepang,  Saudi  Arabia,  Singapura,  Malaysia,  Taiwan, Hongkong dan beragai negara lain.
Berbagai usaha telah coba dilakukan oleh pemerintah, NGO, dan badan internasional untuk  menemukan  solusi  nyata  dan  efektif  dalam  memberantas  permasalahan human trafficking di Indonesia. Sementara itu dengan jelas bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (TPPO)  yaitu  Prevention  of  Trafficking (Pencegahan  Perdagangan  Orang).  Dan  cara  lainnya  untuk  mencegah  sekaligus  mengatasi permasalahan Human  Trafficking adalah  dengan  membentuk  organisasi  organisasi internasional  yang  bergerak  dalam  bidang  pemberantasan human  trafficking (Ghani  Wal Arif,  2016).  Salah  satu  organisasi  internasional  yang  mengurusi  permasalahan human trafficking adalah IOM atau International Organisation of Migration. Hubungan IOM dengan pemerintah  Indonesia  dimulai  pada  tahun  1999  ketika  Indonesia  resmi  menjadi  pengamat dalam  dewan  IOM.  Sebuah  Perjanjian  Kerjasama  yang  ditandatangani  pada  tahun  2000 mengakui  hubungan  antara  pemerintah  dengan  IOM  dalam  meningkatkan  penanganan migrasi.  Kerjasama  yang  dilakukan  IOM  dengan  Indonesia  dalam  menanggulangi human trafficking yaitu  dengan  membentuk Counter  Trafficking  Unit (CTU)  oleh  IOM ( www.iom.or.id , diakses 23 Desember).
Upaya  memerangi  perdagangan  manusia  (counter-trafficking),  IOM  memiliki beberapa kegiatan untuk pencegahan trafficking, yaitu Awareness raising/Mass information, Capacity  building  and  training,  Research/Data  Collection,  dan  Law  enforcement  training (Puspahapsari, 2015). Dimulai dari tahun 2003 IOM sudah aktif dalam membantu Indonesia dengan  mendukung  Indonesia  dalam  upaya  memberantas human  trafficking .  Upaya tersebut termasuk bentuk mendukung secara penuh terhadap Indonesia dalam membentuk program penegakan hukum secara kesinambungan. Bahkan lebih jauh lagi, kontribusi positif Unit  Counter  Trafficking  IOM  melakukan  penolongan  terhadap  korban  TKI  illegal  sebagai korban  perdagangan  manusia  dengan  cara  memulangkannya, baik  secara  internal  maupun eksternal (Muhammad Jaya Anggara Putra, Obsatar Sinaga, & Arry Bainus. 2018).
Tahun  2005,  IOM  Indonesia  telah  mengidentifikasi  dan  membantu  lebih  dari  9.100 korban perdagangan manusia. Mayoritas korban adalah WNI yang dieksploitasi di Indonesia, Malaysia, Timur Tengah dan negara tujuan migran lainnya. Sejak 2015, IOM Indonesia telah menjalin  kerja  sama  yang  luas  dengan  Kejaksaan  Agung.  Ini  telah  menyelesaikan  tinjauan hukum  bersama  tentang  penanganan  kasus  perdagangan  orang  dan  melakukan  program pelatihan untuk 161 jaksa di seluruh nusantara.
Menurut laporan dari Departemen Luar Negeri AS, Trafficking In Persons (TIP) tahun 2019,  meskipun  ada  upaya  untuk  memerangi  perdagangan  manusia,  Indonesia  masih menjadi negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang. Dan pada tahun 2018, ada 316 kasus perdagangan manusia yang diadili dan 279 hukuman di seluruh negeri - berkurang lebih  sedikit  dari  pada  di  tahun  2017  ( https://indonesia.iom.int ,  diakses  22  Desember).
Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki populasi sangat padat yaitu sekitar  250juta  jiwa  lebih.  Karena  tingginya  angka  pertumbuhan  penduduk  tersebut, menyebabkan tingginya angka tenaga kerja yang tinggi pula.
Namun,  akibat  dari  tinggnya  jumlah  penduduk  tersebut  menimbulkan  masalah dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan  lowongan  pekerjaan  yang  tersedia.  Hal  itu  juga  merupakan  salah  satu  penyebab terjadinya human  trafficking ,  karena  lowongan  pekerjaan  yang  sedikit  di  Indonesia mendorong para TKI untuk pergi ke luar negeri agar bisa mendapat pekerjaan dengan gaji yang  tinggi  tetapi  tidak  semua  TKI  beruntung,  karena  beberapa  dari  mereka  malah  jatuh sebagai  korban human  trafficking .  Fenomena human  trafficking sudah  lama  berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Statistik untuk korban human  trafficking yang  konkrit  di  Indonesia  masih  sangat  sulit  untuk  didapatkan, karena  ke-ilegalan-nya  dan  karena  sifatnya  yang  tersembunyi.  Meskipun  demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini:
1. Buruh Migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun  2009  terdapat  sekitar  500ribu  warga  negara  Indonesia  yang  bermigrasi  keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri;
2. Pembantu  Rumah  Tangga  (PRT):  Sebuah  laporan  dari  konferensi  ILOIPEC  tahun  2001 menunjukkan  bahwa  ada  sekitar  1,4  juta  PRT  dari  Indonesia  di  Malaysia,  dan  23 persennya adalah anak-anak dibawah umur;
3. Pekerja Seks Komersial: Sebuah data dari Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 ± 240.000 orang merupakan pekerja seks dari Indonesia  di  Honkong  dan  sampai  30  persennya  adalah  anak-anak  di  bawah  18  tahun (Ghani Wal Arif, 2016).
Pelaku  perdagangan  menggunakan  berbagai  cara  untuk  mendapatkan  mangsanya seperti    kekerasan,  penipuan,  dan  pemaksaan  untuk  memaksa  korbannya  terlibat  suatu kegiatan.  Paksaan  dapat  mencakup  penggunaan  alat  pengekangan  fisik  atau  yang  dapat menyebabkan  fisik  terluka  parah  dan  sangat  membahayakan.  Kekerasan  fisik  seperti pemerkosaan,  penyerangan,  dan  pembatasan  gerak  atau  kurungan  fisik  sering  digunakan sebagai  cara  untuk  mengontrol  korban.  Ini  khususnya  dilakukan  selama  tahap  awal viktimisasi,  di  mana  perlawanan  dari  korban  diuraikan  oleh  pelaku  pedagang  manusia. (Interpol, 2018; Badan Kejahatan Nasional, 2018).
Kasus Human Trafficking di Indonesia
Salah  satu  kasus human  trafficking yang  cukup  terkenal  di  Indonesia  adalah  kasus seorang ibu rumah tangga yang dieksploitasi sebagai PRT di Arab Saudi yang diduga  menjadi korban  tindak  pidana  perdagangan  orang  (TPPO).  Kasus  ini  berawal  pada  bulam  Mei  2018 dan korban dipulangkan Kembali ke Indonesia pada bulan juli 2019. Dikutip dari pernyataan Brigjen Dedi Prasetyo "Dia diberangkatkan secara nonprosedural. Diduga T ini korban tindak pidana  perdagangan  orang  dengan  modusnya  dikirim  untuk  dipekerjakan  sebagai  PRT (pembantu rumah tangga), tapi sampai sana tidak digaji, malahan disiksa majikannya di Arab Saudi”, (Brigjen Dedi Prasetyo, 2019) ( https://news.detik.com/ , diakses pada 24 Desember).
Keadaan tubuh korban saat dipulangkan sangat memperihatinkan, tubuhnya sangat lemas  juga  dipenuhi  luka-luka  dan  lebam  hasil  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  majikannya yang tidak bertanggung jawab. Namun saat ini Tasini telah berada dibawah tangan para ahli di  RSUD  Majalengka  untuk  mendapatkan  perawatan  intensif.  Setelah  melalukan penelusuran  lebih  dalam,  pada  tanggal  6  dan  7  Juli  2019  Tim  Direktorat  Tindak  Pidana Umum  Subdit  TPPO  Bareskrim  Polri  berhasil  menangkap  dan  menetapkan  dua  orang tersangka yaitu HM dan F. HM berperan sebagai perekrut Tasini, sementara F sebagai agen atau pemodal  yang  mengurus  syarat administrasi  keberangkatan  korban.  Dan  mereka  pun terjerat  Pasal  4  UU  Nomor  21  Tahun  2007  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Perdagangan  Orang  (TPPO)  dan  atau  Pasal  81,  Pasal  86  Undang-undang  Nomor  18  Tahun 2017  tentang  Pelindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  ( https://news.detik.com/ ,  diakses  24 Desember).
Sama  seperti  kasus  yang  dialami  oleh  EH,  perempuan  asal  Tanggerang  tersebut merupakan  salah  satu  korban human  trafficking dengan  modus  pengiriman  TKI  secara illegal. Awal kejadiannya saat ada agen yang datang ke rumahnya dan menawari pekerjaan
di  Arab  Saudi  dengan  gaji  Rp  5  juta  per  bulan  ditambah  bonus  lainnya  pada  2018  lalu, karena  desakan  ekonomi  akhirnya  tanpa  pikirvpanjang  EH  pun  menerima  tawaran  itu. Proses  yang  dilalui  oleh  EH  tidaklah  mudah,  EH  bercerita  tentang  perjalanannya  “Dari berangkat  ke  Jakarta, terus  ke  Surabaya.  Di  sana  ditampung  selama dua  minggu,  lalu  saya diberangkatkan ke Malaysia. Di sana saya bekerja tapi saya tidak digaji sama sekali”. Setelah sampai  di  Dubai,  EH  juga  bercerita  bahwa  dia  berganti-ganti  majikan  hingga  dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya "Dari sana (Dubai) saya dilempar lagi ke Turki. Di sana saya kerja selama dua minggu overtime tapi tidak digaji juga. Dilempar lagi ke Sudan. Dari Sudan saya dilempar lagi ke Suriah. Selama di Suriah saya kerja tiga bulan dan tidak dapat hasil  sama  sekali,"  ( https://www.liputan6.com/ ,  diakses  24  Desember).  Kemudian  dia dikirim  ke  Dubai  dan  ditampung  selama  diperkirakan  beberapa  hari.  Lagi-lagi,  dia  tidak memperoleh upah  dari pekerjaannya itu. Dia  kemudian dioper  ke  beberapa  negara hingga ke Suriah.
Kembali  lagi  jika  kita  melihat  pengertian  dari  Eksploitasi  yang  berarti  tindakan dengan  atau  tanpa  persetujuan  korban  tetapi  tidak  terbatas  pada  pelacuran,  kerja  paksa atau  pelayanan,  perbudakan  atau  praktik  serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan, pencabutan  atau  pencangkokan  organ  dan  /  atau  jaringan  tubuh  secara  fisik  maupun seksual, secara illegal. memanfaatkan kekuatan atau kemampuannya oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non-materi. (UU 21/2007) ( https://indonesia.iom.int/ , diakses 22 Desember).

## PEMBAHASAN
Membantu  Pemerintah  Indonesia  dalam  Membuat  UUD  Hukum  Mengenai Human Trafficking
International Organization for Migration (IOM) memperkirakan sekitar 800ribu orang diperdagangkan setiap tahunnya dengan mengabaikan batas-batas internasional, dan lebih banyak  lagi  tindak  kejahatan human  trafficking ini  terjadi  di  dalam  negeri  suatu  negara.
Pemerintah  Amerika  Serikat  memperkirakan  bahwa  600ribu  –  800ribu  orang diperjualbelikan  menyeberangi  perbatasan-perbatasan  nasional  di  dunia,  di  mana  sekitar 80%  dari  korban  yang  diperdagangkan  menyeberangi  perbatasan  internasional  adalah perempuan  dan  70%  dari  perempuan-perempuan  itu  diperjualbelikan  untuk  eksploitasi seksual. (Ghani Wal Arif, 2016). Beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara juga merupakan
tempat  asal  bagi  perdagangan  orang,  baik  di  dalam  kawasan  Asia  Tenggara  itu  sendiri maupun untuk ke negara-negara di dunia.
Indonesia sendiri dalam hal ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Upaya-upaya  yang  dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mencegah dan memerangi kegiatan human trafficking ini juga  dilakukan  melalui  kerja  sama  internasional.  Kerja  sama  internasional  ini  dilakukan melalui  tingkatan  global,  regional  dan  juga  bilateral.  Akan  tetepi  usaha  pemerintah Indonesia  masih  belum  maksimal  dalam  memberantas  dan  mengadili  para  pelaku human trafficking tersebut karena pemerintah Indonesia belum menggunakan Undang-undang No. 21  Tahun  2007,  tetapi  masih  menggunakan  Undang-undang  yang  lain,  misalnya  Undang- undang mengenai Perburuhan. Sehingga belum ada restitusi bagi korban.
Menjalin  Kerjasama  Dengan  Pemerintah  Republik  Indonesia  dalam  Memberantas Tindakan Human Trafficking Di Indonesia
Bersumber  dari  International Non-Governmental  Organization (NGO)  dan Organization  for  Migration  (IOM)  anti  trafficking  yang  memperperkirakan  43%  -  50%  atau sekitar 3 juta - 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. Pada tahun 2012 IOM juga mengeluarkan data yang menyebutkan sebanyak 82% diperdagangkan di  luar  negeri  dan  sisanya  di  Indonesia.  IOM  dan  pemerintah  Indonesia  juga  melakukan identifikasi kepada 3.840 korban human trafficking , 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak  56%  dieksploitasi  sebagai  pekerja  rumah  tangga. United  Nation  Children’s  Fund (UNICEF) juga memperkirakan kurang lebih sebanyak 100ribu anak-anak dibawah umur dan perempuan  menjadi  korban  eksploitasi  seks  untuk  dijual  di  Indonesia  dan  penjuru  dunia. Data  tersebut  juga  menunjukkan  bahwa  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  tujuan, negara pengirim, maupun negara transit dari kegiatan human trafficking tersebut.
Upaya  IOM  dan  pemerintah  Indonesia  adalah  mengadakan  workshop,  kampanye tentang  migrasi  yang  aman  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat umum  terhadap  dampak  bahayanya human  trafficking tersebut  dan  ciri-cirinya  agar  bisa terhindar dari human trafficking . Selain itu IOM juga mengajak para tokoh masyarakat agar ikut  mengkampanyekan  tentang  betapa  suramnya  kegiatan human  trafficking tersebut, seperti  influencer,  tokoh  agama,  artist,  dan  para  pejabat  pemerintahan.  Upaya  lain  yang telah  IOM  lakukan  adalah  dengan  membuat  film  documenter  tentang  kegiatan human trafficking yang  berjudul  “ Jangan  Kembali  (Never  Again) ”,  dan  juga  memberikan  berbagai
informasi  mendidik  tentang  kejahatan human  trafficking yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat umum. ( https://indonesia.iom.int/counter-trafficking , diakses 24 Desember).
IOM  Menjalin  Kerjasama  dengan  Pihak  Kepolisian  RI  dengan  Tujuan  Pengamatan Terhadap Kegiatan Human Trafficking di Indonesia
Dikutip dari jurnal Ghani bahwa ada beberapa Aksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia  dalam  menangani  pemberantasan human  trafficking melalui  beberapa  cara, diantaranya  menggalang  kesatuan  unit  antar  lembaga  yaitu  Kementrian  Eksekutif  Negara yang  bertindak  sebagai  unsur  utama  pemerintah  dan  koordinator  untuk  Gugus  Tugas  Anti Perdagangan  Orang  Nasional,  untuk  menyiapka  konsep  rencana  tindakan  nasional  2009- 2013 mengenai human trafficking . (Ghani Wal Arif, 2016).
Diperlukan  juga  kampanye  untuk  menyadarkan  masyarakat  tentang  bahayanya human  trafficking ,  oleh  karena  itu  diperlukan  bantuan  dari  APBN/APBD  untuk  menangani tindak  pidana  kasus human  trafficking .  Dan  untuk  di  daerah  perbatasan  yang  secara  fisik memiliki  karakteristik  seperti  wilayahnya  yang  terpencil,  infrastrukturnya  yang  belum memadai,  kurangnya  pengawasan  lintas  batas  yang  memudahkan  para  pelaku human trafficking dalam  melancarkan  aksinya.  Lalu  disebabkan  oleh    pemukiman  penduduk  yang jarang  dan  tidak  merata,  secara  etnis  memiliki  hubungan  kekeluargaan  dengan  saudara  di negara  tetangga,  kualitas  hidup  relatif  rendah,  angka  kematian  tinggi.  Penyebab  lainnya adalah  karakteristik  ekonomi  yang  memiliki  kesenjangan.  Bisa  juga  karena  karakteristik sumber  daya  alam  yang  kurang  terkendali  yang  mengakibatkan  eksploitasi  secara  besar besaran. Dan yang terakhir adalah karakteristik pertahanan, karena para penduduk mudah terprovokasi  isu  pemisahan  dari  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  menyebabkan rawannya  ancaman  langsung  dari  luar.  Sistem  informasi  yang  kurang  memadai  juga  di wilayah  pelosok  dan  pos-pos  pengawasan  TNI  di  daerah  perbatasan  yang  masih  kurang menyebabkan kasus human trafficking masih marak terjadi di Indonesia.

## SIMPULAN DAN SARAN

## SIMPULAN
Dari  informasi  yang  telah  dijabarkan  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  kasus human trafficking dapat terjadi karena banyak faktor, yaitu:
1. Kurangnya  pengetahuan  masyarakat  tentang  penegertian,  ciri-ciri,  dan  informasi mengenai human trafficking ;
2. Terdesak  oleh  faktor  ekonomi  yang  rendah,    kesenjangan  sosial  yang  tinggi,  dan  akibat dari urbanisasi yang tidak merata menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan;
3. Lemahnya hukum/UUD yang mengatur tentang human trafficking;
4. Melimpahnya  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  tanpa  memperhatikan  kualitas manusianya;
5. Kurangnya  tingkat  keamanan  di  daerah  perbatasan  Indonesia,  terutama  di  daerah terpencil yang minim infrastrukturnya.
Ada  juga  berbagai  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh International  Organization  for Migration (IOM) untuk memberantas Tindakan human trafficking yaitu:
1. IOM  menjalin  Kerjasama  dengan  pemerintah  Indonesia  melalui  Perjanjian  Kerjasama yang  ditandatangani  pada  tahun  2000  dengan  membentuk Counter  Trafficking  Unit (CTU);
2. IOM  memiliki  beberapa  kegiatan  untuk  pencegahan trafficking ,  yaitu Awareness raising/Mass information , Capacity building and training , Research/Data Collection , dan Law enforcement training ;
3. IOM  mengadakan  kampanye  tentang  migrasi  yang  aman  yang  bertujuan  untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  umum  terhadap  dampak  bahayanya human trafficking;
4. IOM  mengajak  para  tokoh  masyarakat  untuk  ikut  ambil  bagian  dalam  memberantas kegiatan human trafficking;
5. IOM  juga  membuat  film  documenter  tentang human  trafficking yang  berisi  informasi yang dapat mengedukasi masyarakat.

## SARAN
Opini  yang  saya  berikan  tentang  kasus human  trafficking yang  terjadi  di  Indonesia yaitu human  trafficking sangat  mungkin  untuk  dikurangi  jumlah  kasusnya,  bahkan diberantas  hingga  tuntas  jika  adanya  kesadaran  dari  setiap  aktor  seperti  masyarakat, pemerintah, NGO, IOM dan organisasi internasional lainnya untuk mencari cara yang efektif agar human  trafficking di  Indonesia  dapat  diberantas  hingga  tuntas.  Dibutuhkan  juga pengetahuan  dari  masyarakat  tentang human  trafficking agar  rencananya  bisa  berjalan lancar,  edukasi  yang  luas,  pemerataan  infrastruktur  yang  nantinya  akan  berpengaruh  juga terhadap  angka  urbanisasi  agar  lapangan  pekerjaan  tetap  tersedia  sesuai  dengan  jumlah pekerja.  Jadi  masyarakat  harus  benar-benar  paham  apa  saja  faktor  yang  memungkinkan
terjadinya human  trafficking dan  berusaha  untuk  menjalankan  upaya  pemberantasan human trafficking guna membantu pemerintah dan IOM menjalankan tugasnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrizal, A., & Arif, G. W. (2016). Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Mengatasi  Perdagangan  Manusia  Di  Indonesia  Tahun  2010-2014 (Doctoral dissertation, Riau University).
Andayani,  F.,  &  Pahlawan,  I.  (2017). Peran  International  Organization  for  Migration  (IOM) dalam  melindungi  tenaga  kerja  Indonesia  di  Malaysia  tahun  2013-2015 (Doctoral dissertation, Riau University).
Herdiana, I. (2018, February -). MEMAHAMI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA. Retrieved from ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/335443298_MEMAHAMI_HUMAN_TRAF FICKING_DI_INDONESIA.
International  Organization  for  Migration.  (-,  -  -). Penanganan  Perdagangan  Orang  dan Migrasi  Tenaga  Kerja .  Retrieved  from  International  Organization  for Migration  web site: https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi- tenaga-kerja
Prawiro,  T.  (2019).  Tanggung  Jawab  Fikih:  Memperkuat  Kedudukan  Perempuan  Dengan Migrasi. Alasma| Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah , 1 (2), 271-286.
Puspahapsari,  A.,  Utomo,  T.  C.,  &  Wahyudi,  F.  E.  (2015).  Implementasi  Counter-trafficking International  Organization  for  Migration (Iom)  Dalam  Menanggulangi  Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013. Journal  of International Relations , 1 (3), 18- 24.
Putra,  M.  J.  A.,  Sinaga,  O.,  &  Bainus,  A.  (2018).  PERAN  UNIT  COUNTER  TRAFFICKING INTERNATIONAL  ORGANIZATION  FOR  MIGRATION  (IOM)  DALAM  MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL (PERDAGANGAN TKI ILEGAL) DI PROVINSI NTB. Jurnal Dinamika Global , 3 (02), 104-134.
Qodar, N. (2019, April 9). Kisah Pilu TKI Korban Trafficking di Suriah, Diacuhkan KBRI Hingga Diperkosa .
Retrieved from Liputan6:
https://www.liputan6.com/news/read/3937698/kisah-pilu-tki-korban-trafficking-di- suriah-diacuhkan-kbri-hingga-diperkosa
Santoso, A. (2019, juli 8). TKW Majalengka Dianiaya Majikan di Arab Saudi, Diduga Korban TPPO .  Retrieved  from  Detiknews:  https://news.detik.com/berita/d-4615144/tkw- majalengka-dianiaya-majikan-di-arab-saudi-diduga-korban-tppo
Sinaga, H. O. (2011). Karya Ilmiah Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara. Universitas Padjajaran, Jatinangor .
Taufiqurrahman,  F.  (2019,  November  19). Di  Balik  Modus  "Human  Trafficking"  di  Cianjur, Dijanjikan Kerja di Arab hingga Terima Uang Rp 2 Juta . Retrieved from Kompas.com: https://regional.kompas.com/read/2019/11/19/11010031/di-balik-modus-human- trafficking-di-cianjur-dijanjikan-kerja-di-arab-hingga?page=all