## POLA KOMUNIKASI ADHOKRASI PADA TIM PELAKSANA PROGRAM CIREBON SMART CITY
Nurul Hidayah 1 *, Maman Abdurahman 2 , Panji Prayitno 3
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon 123 mamanabdurahman@bungabangsacirebon.ac.id
Received: 2021-11-25; Accepted: 2021-12-29; Published: 2021-12-31
Abstract : Adhocracy is the antithesis of all bureaucratic characteristics. If the bureaucracy is seen as too rigid  about  the  acceleration  of  social  and  technological  change,  it  is  immediately  necessary  to  have  an adhocracy as a normative administrative. The Cirebon Smart City Program Implementation Team applied an adhocratic pattern in the organizational communication process, thus leading the author to conduct this research.  This  research  method uses  qualitative methods  with observation and  interview data  collection. Appointed as one of the cities to implement Smart City, Cirebon City is making every effort to get around various  obstacles.  Especially  structural  constraints.  The  structure  is  made  as  dynamic  as  possible  by combining a combination of structural officials and implementing elements who have excellent enthusiasm and  competence.  Not  only  that,  the  city  of  Cirebon  also  embraces  all  existing  elements  to  make  the implementation  of  the  Smart  City  a  success.  Starting  from  academia,  business,  government,  media  and others. This is because the Smart City program is actually a joint and ongoing program. In addition, Smart City  also  wants  to  create  a  safe,  comfortable,  prosperous  and  happy  society  in  a  sustainable  manner, whether it uses information technology or not.
Keywords: Adhocracy, Smart City.
Copyright © 2021, Author. This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.47453/

## PENDAHULUAN
Pelaksanaan  birokrasi  Indonesia  dikenal  dengan  sesuatu  yang  bersifat  lamban, berbelit-belit,    tidak  kreatif,  struktur  yang  gemuk  dan  berbagai  hal  negatif  lainnya. Sebenarnya kehadiran birokrasi tidaklah bisa terelakkan karena merupakan konsekuensi logis  dari  diterimanya  hipotesa  bahwa  negara  memiliki  misi  suci  yaitu  untuk menyejahterakan  rakyatnya  (Ahmad,  2008).  Untuk  itu,  suatu  sistem  administrasi  yang baik  dengan  tujuan  mulia  yaitu  memberikan  pelayanan  kepada  rakyatnya  perlu  untuk dibangun. Sistem ini yang kemudian disebut dengan nama birokrasi.
Dengan  sistem  administrasi  yang  baik  diharapkan  menciptakan  birokrasi  yang baik. Birokrasi yang baik sebenarnya justru bisa memberikan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat. Terlaksananya pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan salah  satu  fungsi  pemerintah  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk menjalankan hak dan kewajiban mereka.
Untuk  memberikan  kemudahan  pelayanan  bagi  masyarakat,  pada  2017, pemerintah  melalui  Kementrian  Komunikasi  dan  Informatika,  Kementrian  Dalam Negeri,  Kementrian  PUPR,  Bappenas  dan  Kantor  Staf  Kepresidenan  mencanangkan gerakan  menuju  100 Smart  City di  Indonesia.  Gerakan  tersebut  bertujuan  untuk membimbing  kabupaten  dan  kota  yang  ada  di  Indonesia  dalam  menyusun  masterplan Smart  City .  Sehingga  pemanfaatan  teknologi  komunikasi  yang  sudah  semakin  akrab digunakan bisa meningkatkan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Dengan  mengintegrasikan  teknologi  informasi  dan  komunikasi, Smart  City memiliki  tujuan  untuk  mempertinggi  efisiensi,  memperbaiki  pelayanan  publik  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Menyatukan  teknologi  dalam  tata  kelola  dan pelayanan  oleh  pemerintah  di  daerah  sangat  dimungkinkan  karena  adanya internet  of things ,  yaitu  jaringan  perangkat  elektronik  yang  saling  terhubung  dan  mampu mengirimkan data atau  melakukan tindak lanjut  dengan meminimalkan campur tangan manusia.
Lebih  lanjut  Apri  Junaidi  (2015:  62)  menjelaskan  bahwa  IOT  ( Internet  Of Things )  memungkinkan        pengguna        untuk        mengelola        dan  mengoptimalkan elektronik  dan  peralatan  listrik  yang  menggunakan  internet.  Dalam  penerapannya  IoT berperan  untuk  membantu user dalam  meningkatkan  efektivitas  kinerja  peralatan elektronik dan atau peralatan listrik yang berafiliasi dengan internet.
Kota Cirebon terpilih sebagai satu dari 24 kota dan kabupaten di Indonesia yang mendapatkan  bantuan  untuk  penyusunan master  plan pengembangan Smart  City . Dikutip dari website cirebonkota.go.id, Kota Cirebon yang terletak di bagian timur Jawa Barat  merupakan  daerah  dataran  dengan  luas  wilayah  administrasi  hanya  37,35  km persegi  atau  3.735,8  hektar.  Terdiri  dari  5  kecamatan  dengan  jumlah  penduduk  Kota Cirebon  berdasarkan  website  cirebonkota.bps.go.id  pada  mencapai  305.899,  dengan rata-rata pertumbuhan penduduk 2,3 persen setiap tahunnya.
Namun  implementasi  dan pengembangan Smart City tidaklah mudah,  termasuk di Kota Cirebon. Salah satunya diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika
2014-2019  Rudiantara  seperti  dikutip  dari  website  kementrian  tersebut  pada  28 November 2017. Rudiantara  menyebutkan jika 80 persen dari total APBD di kota dan kabupaten yang ada di Indonesia selama ini dialokasikan untuk belanja rutin. Ini berarti, hanya  tersisa  20  persen  anggaran  dari  total  APBD  yang  bisa  digunakan  untuk  belanja barang  termasuk  untuk  kepentingan Smart  City. Jika  tidak  memiliki  terobosan  baru, minimnya anggaran tersebut tentu bisa menyulitkan pemerintah  untuk mengembangkan dan menerapkan Smart City di daerah.
Belum lagi struktur organisasi yang kaku, sehingga menyulitkan beberapa orang yang  ada  di  unsur  birokrasi  untuk  bisa  melakukan  berbagai  terobosan.  Padahal  seperti dikatakan  Rudiantara,  terobosan  dibutuhkan  agar  pemerintah  di  dareah  bisa mengembangkan dan menerapkan Smart City.
Untuk  mewujudkan Smart  City di  Kota  Cirebon,  Pemerintah  daerah  (Pemda) Kota  Cirebon  membuat  dua  tim  yaitu  tim  Dewan  Cirebon  Kota  Cerdas  dan  tim pelaksana  Cirebon  Kota  Cerdas.  Tim  Dewan  Cirebon  Kota  Cerdas  terdiri  dari  unsur forum  koordinasi  pimpinan  daerah  (Forkopimda),  akademisi,  bisnis,  komunitas, pemerintahan  serta  media.  Sedangkan  tim  pelaksana  Cirebon  Kota  Cerdas  merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
Sebagai  sebuah  tim  Dewan  Cirebon  Kota  Cerdas  dan  Pelaksana  Cirebon  Kota Cerdas  senantiasa  mengedepankan  pola  komunikasi  organisasi,  atau  lebih  tepatnya kedua  tim  menggunakan  pola  komunikasi  Adhokrasi.  Sementara  itu  pola  komunikasi Adhokrasi  sendiri  adalah  struktur  yang  memiliki  kompleksitas,  formalisasi  dan sentralisasi  yang  rendah.  Pola  ini  merupakan  bentuk  informal  organisasi  (Winardi, 2003:  131).  Struktur  organisasi  Adhokrasi  memiliki  ciri:  (1)  diferensial  horizontal tinggi, (2) Diferensial vertical yang rendah, (3) formalisasi rendah, (4) desentralisasi dan fleksibel  yang  tinggi,  (5)  kemampuan  bereaksi  yang  tinggi.  Diferensiasi  horizontal besar,  sebab  struktur  adhokrasi  memiliki  banyak  profesional  dengan  tingkat  keahlian yang  tinggi.  Ada  pun  diferensiasi  vertikal  rendah  dikarenakan  pemangkasan  tingkat administrasi  yang  membatasi  kemampuan  berorganisasi  yang  bersangkutan  dalam beradaptasi.
Kebutuhan terhadap supervisi dalam struktur adhokrasi juga  rendah disebabkan cukup  banyaknya  profesional  yang  telah  mampu  menginternalisasi  perilaku-perilaku yang diinginkan oleh pihak manajemen. Tidak banyak aturan dalam struktur adhokrasi bahkan  aturan  yang  ada  cenderung  bersifat  lepas  dan  tidak  tertulis.  Pengambilan keputusan dalam adhokrasi juga didesentralisasi, sehingga menjadi cepat dan fleksibel. Adhokrasi  ini  memotong  garis  birokratik  normal  untuk  mendapatkan  kesempatan, menyelesaikan masalah dan mendapatkan hasil tertentu.
Dolan  menjelaskan  bahwa  adhocracy  merupakan  antitesis  dari  segala  sifat birokrasi. Jika birokrasi dipandang terlalu rigid terhadap akselerasi perubahan sosial dan teknologi  maka  segera  dibutuhkan  keberadaan adhocracy sebagai  administratif  yang normatif (Dolan, 2010: 33-50).
Dalam  praktik  struktur  tim  pelaksana  Cirebon  Kota  Cerdas,  Pemda  Kota Cirebon  menggabungkan  unsur  kewenangan  dan  unsur  keahlian.  Kewenangan  jabatan
tetap  dibutuhkan  untuk  mempermudah  pengambilan  keputusan  sedangkan  unsur keahlian  juga  diperlukan  untuk  menyiasati  minimnya  anggara  yang  tersedia. Keberadaan  tim  pelaksana  Cirebon  Kota  Cerdas  bisa  menyiasati  kakunya  struktur birokrasi dan minimnya anggaran yang ada dalam APBD Kota Cirebon. Keberadaannya diharapkan  mampu  mewujudkan  Kota  Cirebon  sebagai Smart  City dengan  berbagai keterbatasan yang harus dihadapi.
Menindaklanjuti hal tersebut penulis kemudian membuat penelitian dengan judul Pola  Komunikasi  Adhokrasi  Pada  Tim  Pelaksana  Program  Cirebon Smart  City guna mengetahui  bagaimana  dan  seperti  apa  pola  komunikasi  adhokrasi  yang  ada  di  Tim Pelaksana Program Cirebon Smart City.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  metode  penelitian  kualitatif.  Metode penelitian  kualitatif  yaitu  dengan  cara  mencari  informasi  tentang  gejala  yang  ada, didefinisikan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, merencanakan cara pendekatannya, mengumpulkan data sebagai  bahan untuk  membuat  laporan. Moleong  dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif mengungkapkan jika penelitian kualitatif adalah  penelitian  yang  dilakukan  secara  intensif  dan  terperinci  terhadap  suatu organisme,  lembaga  atau  gejala  tertentu  melalui  suatu  pengamatan  atau  analisis  untuk menghasilkan  data  deskriptif,  yaitu  data  yang  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari orang, gejala atau perilaku yang diamati (Moleong, 2005:3).
Penelitian  kualitatif  ditujukan  untuk  memahami  fenomena-fenomena  sosial  dari sudut  pandang  partisipan.  Penelitian  kualitatif  mengkaji  perspektif  partisipan  dengan strategi-stratgi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Tujuannya untuk memahami secara luas  dan  mendalam  terhadap  suatu  permasalahan  yang  sedang  dikaji  atau  akan  dikaji dan data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar daripada angka.
Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  observasi  dan wawancara.  Objek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  Pola  Komunikasi  Adhokrasi dan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Tim Pelaksanaan Cirebon Smart City.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Struktur Tim untuk Mewujudkan Smart City di Kota Cirebon
Sejak  ditetapkan  sebagai  salah  satu  kota  dari  24  kota  di  Indonesia  untuk mengimplementasikan Smart  City , Pemda  Kota Cirebon  membentuk  dua  tim.  Masing- masing  Dewan  Cirebon  Kota  Cerdas  serta  tim  pelaksana  Cirebon  Kota  Cerdas.  Tim Dewan  Cirebon  Kota  Cerdas  dibentuk  berdasarkan  Surat  Keputusan  (SK)  Walikota Cirebon  Nomor  555.05/Kep.262-DKIS/2017.  Menurut  Kepala  DKIS  Kota  Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, Dewan Cirebon Kota Cerdas terdiri dari unsur ada unsur pendidikan, ABCGM.  Yaitu  akademisi,  bisnis,  community,  goverment  dan  media.  Dirangkulnya unsur stakeholder terkait dikarenakan Smart City ini merupakan program bersama dan berkelanjutan.  Sehingga  semuanya  dirangkul  dan  diminta  terlibat  dalam  pelaksanaan Smart City .
Selain itu, melalui SK Walikota Cirebon No 555.05/Kep.263-DKIS/2017 dibentuk juga  tim  pelaksana  Cirebon  Kota  Cerdas.  Tim  ini  merupakan  tim  kecil  yang  berisi orang-orang dari jajaran aparatur sipil negara (ASN) yang ada di Kota Cirebon. Tim ini terdiri dari 6 pokja yang merupakan elemen dari Smart City , masing-masing pokja smart governance,  pokja  smart  branding,  pokja  smart  economy,  pokja  smart  living,  pokja smart  society,  dan  pokja  smart  environment.  Masing-masing  pokja  memiliki koordinator  dan  anggota  yang  ditunjuk  berdasarkan  jabatan  yang  dimiliki  di  sejumlah dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon.
Sebagai  contoh  untuk  pokja  smart  environment  yang  menjadi  koordinator  yaitu kepala bagian administrasi pembangunan pada Sekretarit Daerah (Setda) Kota Cirebon. Sedangkan yang menjadi anggotanya sejumlah kepala bidang maupun kepala seksi dan kepala sub bagian yang ada di dinas maupun di lingkungan setda Kota Cirebon.
Menurut  Kepala  DKIS,  Ma’ruf  Nuryasa,  dibentuknya  tim  pelaksana  yang merangkul seluruh orang yang ada di satuan kerja perangkat daerah dikarenakan mereka tidak ingin jika program Smart City hanya merupakan tugas dari DKIS saja.
“Kita ingin bahwa berbicara tentang cirebon Smart City kota cerdas ini program milik bersama.  Ini  kan  inisiasinya  dari  kominfo,  kita  khawatir  pemikiran  orang  karena  ini inisiasinya  dari  kominfo,  nantinya  merupakan  programnya  dinas  yang  menangani kominfo  saja,  padahal  bukan.  Karena  ini  sebenarnya  merupakan  kerja  bersama.  Jadi kita mengambil orang-orang dari dinas lain selain karena jabatan juga melihat potensi yang dimiliki” .
Selain pokja 6 elemen Smart City , dalam tim pelaksana juga mencantumkan unsur penunjang. Yang terdiri dari :
a. Tim Tata Kelola Smart City
b. Tim Infrastruktur dan Teknologi Informasi Smart City
c. Tim Pengelola Layanan Smart City
d. Tim Pengembang Aplikasi Smart City
Tim  penunjang ini juga  memiliki koordinator dan anggota. Uniknya, koordinator ditunjuk dengan melihat jabatan sedangkan anggota penunjukkannya selain berdasarkan jabatan  juga  berdasarkan  kemampuan.  Karena  itu,  seorang  pelaksana  yang  tidak memiliki jabatan tertentu di satuan kerja perangkat daerah dimasukkan ke dalam tim ini. Menurut Ma’ruf Nuryasa:
Jadi  kita  mengambil  orang-orang  dari  dinas  lain  selain  karena  jabatan  juga  melihat potensi  yang  dimiliki.  Kita  butuh  orang-orang  yang  potensial,  memiliki  wawasan  luas dan  tidak  selalu  senang  berada  di  zona  nyaman.  Karena  itu,  struktur  tim  pelaksana didasarkan pada dua, yaitu jabatan dan kemampuan .
Sebagai  contoh  pada  tim  tata  kelola Smart  City ,  memiliki  seorang  koordinator yang  ditunjuk  karena  jabatan,  yaitu  kepala  seksi  tata  kelola  e-government  bidang layanan  E-Government  pada  Dinas  Komunikasi,  Informatika  dan  Statistik  Kota
Cirebon.  Tim  ini  memiliki  11  anggota.  Dari  11  anggota  tersebut  7  anggota  ditunjuk berdasarkan  jabatan,  sedangkan  5  anggota  lainnya  dimasukkan  ke  dalam  tim berdasarkan kemampuan  yang dimiliki. Mereka tidak memiliki jabatan apa-apa, hanya sebagai pelaksana di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kota Cirebon.
Sedangkan  dari  tim  infrastruktur  dan  teknologi  informasi Smart  City ,  komposisi orang  yang ditunjuk  masuk dalam struktur justru lebih banyak dari pelaksana. Tim  ini memiliki  seorang  koordinator  yaitu  kepala  seksi  infrastruktur  dan  teknologi  bidang teknologi  informasi  dan  komunikasi  pada  Dinas  Komunikasi  Informatika  dan  Statistik (DKIS)  Kota  Cirebon  dan  memiliki  10  anggota.  Sebanyak  6  anggota  merupakan pelaksana  dari  sejumlah  satuan  kerja  perangkat  daerah  yang  ada  di  Kota  Cirebon  dan mereka tidak memiliki jabatan apa pun.
Struktur  pada  tim  pelaksana Smart  City Kota  Cirebon  merupakan  aparatur  sipil negara  (ASN)  yang  ada  di  lingkungan  Pemda  Kota  Cirebon.  Penempatan  orang-orang yang  ada  pada  tim  pelaksana  teknis  mengambil  dua  pendekatan,  yaitu  pendekatan karena jabatan serta pendekatan karena kemampuan atau potensi yang dimiliki seorang ASN. Seperti diungkapkan oleh Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa:
“Tim  pelaksana  Smart  City  adalah  anggotanya  lebih  sedikit.  Itu  adalah  orang-orang yang kita anggap memiliki kompetensi untuk menjadi teknis di pelaksanaan Smart City. Makanya  strategi  kita  beda,  kalau  di  dewan  Smart  City  pendekatannya  kan  ke struktural  jabatan  tapi  kalau  di  tim  pelaksana  itu  bisa  ke  jabatan  bisa  juga  ke kompetensi.  Jadi  misalnya gini, ke kompetensi  biarpun staf kalau  memiliki  kompetensi kita masukkan ke tim pelaksana Smart City”.
Alasan  memilih  dua  pendekatan,  jabatan  dan  kompetensi  dalam  tim  pelaksana Smart  City dikarenakan  kebutuhan.  Pendekatan  jabatan  masih  dibutuhkan  karena memang seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau kebijakan.  Namun  terkadang  pejabat  yang  ditempatkan  di  suatu  posisi  tidak  sesuai dengan  latar  belakang  pendidikan  yang  dimilikinya.  Ada  seorang  ASN  yang  memiliki jabatan berlatar belakang kesehatan, namun ia menduduki jabatan di bidang keuangan. Karena kewajiban seorang ASN yang memang harus siap ditempatkan di bidang mana pun.

## 2. Pola Komunikasi Tim Pelaksana Smart City
Tim  pelaksana Smart  City Kota  Cirebon  bertugas  untuk  menyusu  n  masterplan Smart City . Dalam penyusunan masterplan ini, tim pelaksana Smart City Kota Cirebon tetap  memperhatikan  kearifan  lokal  dengan  menggunakan  istilah  dan  bahasa  Cirebon dalam  nomenklatur  program-program Smart  City .  Karenanya  kemudian  muncul  nama yang  cukup  unik,  seperti  Cirebon  Lengko  yang  merupakan  singkatan  dari  Layanan Elektronik  Kesehatan  Online,  Cirebon  Brojol  Aja  Klalen  yang  merupakan  singkatan dari  Akte  Langsung  Jadi  Kalau  Lapor  Lewat  Online  yang  merupakan  konsep  one  day service. Ada pula Cirebon Sedulur atau Sistem Elektronik Pelayanan Digital Kelurahan,
Cirebon Sega Jamblang atau sistem elektronik kepegawaian dan evaluasi kinerja secara gamblang.  Ada  juga  Portal  Satin  Cirebon  Pasti  Weru,  yaitu  penyajian  informasi  Kota Cirebon dalam satu portal, juga Wadul Bae atau warga peduli bocah lan emboke.
Tim  pelaksana Smart  City bekerja  lebih  dinamis  dibandingkan  dengan  struktur birokrasi  lainnya.  Berbagai  usulan  diakomodir  selanjutnya  didiskusikan  dalam  suatu Focuss  Group  Discussion  (FGD)  yang  digelar  setiap  tahun.  FGD  ini  sebenarnya pertemuan  antara  dewan Smart  City dan  tim  pelaksana Smart  City .  Setiap  orang,  bisa memberikan usulannya. Seperti diungkapkan Ma’ruf:
Bisa, kan ada FGD nya nanti. Nah tahun ini strategi kita ada di evaluasi.
FGD  digelar  untuk  membangun  komitmen  bersama  termasuk  membangun  apa yang  akan  dilakukan  di  tahun  yang  akan  berjalan  melalui  program quick  win ,  atau program jangka pendek maupun menengah yang harus dilakukan tahun tersebut. Salah satu quick win yang berhasil dicapai pada 2017 seperti gambar di bawah:
Sumber: Laporan Kota Cirebon Menuju Smart City dari Ma’ruf Nuryasa
Dari  laporan  di  atas,  ada  4  program  yang  berhasil  diterapkan  yaitu  Wadul  Bae (Warga  Peduli  Bocah  lan  emboke),  Cirebon  Melet  (Cirebon  Melek  Internet),  Cirebon Brojol  Aja  Klalen  (Akte  Langsung  Jadi  Kalau  Lapor  Lewat  Online)  serta  Cirebon Lengko (Layanan Elektronik Kesehatan Online).
Untuk  Cirebon  Melet  atau  melek  internet  berupa  pemasangan  wifi  gratis  di sejumlah  titik  di  Kota  Cirebon.  Menyiasati  minimnya  anggarakan,  Kota  Cirebon menggandeng sejumlah provider untuk memasang wifi gratis di beberapa sudut di Kota Cirebon.  Sinergi  dilakukan  untuk  menyiasati  minimnya  anggaran.  Bandingkan  dengan Kabupaten  Badung,  Bali,  seperti  ditulis  Nusabali.com  tertanggal  14  Januari  2018 dengan judul Badung Pasang Wifi Gratis di 982 Titik. Pemasangan wifi gratis tersebut dianggaran dalam APBD Kabupaten Badung dengan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Sedangkan  pada  2018,  yang  berhasil  dicapai  yaitu  Cirebon  Satu  Data,  Cirebon Lunga,  Wistakon  (Wisata  Kota  Cirebon),  Cirebon  Sega  Jamblang,  Icirebon,  Cirebon 112.  Untuk  Cirebon  112  merupakan  nomor  tunggal  kedaruratan  yang  menggabungkan semua  unsur  nomor  kedaruratan  di  Kota  Cirebon.  Sejumlah  nomor  yang  disatukan
dalam  layanan  kedaruratan  112  diantaranya  layanan  darurat  123  PLN,  layanan  darurat 115 BNPD, layanan darurat 119 public safety center, layanan darurat 110 contact center kepolisian, layanan darurat 113 pemadam kebakaran dan layanan darurat 118 ambulans gawat darurat.
Pada 2019, program Smart City yang sudah berjalan di Kota Cirebon yaitu Kudu Eling (Kolaborasi Penduduk dalam Pengelolaan Lingkungan) serta Cirebon Matahatiku (Memantau Kota Penuh Bahagia dengan CCTV ku).
Sekalipun  tidak  menyebutkan  secara  real  struktur  tim  sebagai  adhokrasi,  Pemda Kota  Cirebon  dapat  dikatakan  telah  berupaya  untuk  menerapkan  struktur  adhokrasi untuk  mewujudkan Smart  City .  Dikelola  oleh  orang-orang  yang  memiliki  kompetensi, baik  dari  segi  jabatan  maupun  wawasan  yang  luas,  implementasi Smart  City dari masterplan yang dibuat pada 2017 hingga 2019 telah mencapai 70,49 persen.
Sumber: Laporan Kota Cirebon Menuju Smart City dari Ma’ruf Nuryasa
Masterplan Smart City Kota Cirebon yang dibuat 2017, berlaku selama 10 tahun, yaitu hingga 2028. Saat ini, Kota Cirebon akan melakukan evaluasi terkait implementasi program-program Smart  City yang  telah  dilakukan.  Seperti  diungkapkan  Ma’ruf Nuryasa:
Secara umum yang tertuang di master plan sudah tertuang semua. Tahun ini kita evaluasi  Smart  City  bekerja  sama  dengan  kominfo,  kota  cirebon  dijadikan  locus penelitian.  Tapi  sebelum  mereka  dengan  tim  peneliti  melakukan  evaluasi,  kita sudah  melakukan  evaluasi  internal.  Kekurangan  kita  adalah  sosialisasi.  Karena banyak  program  yang  di  masyarakat  itu  belum  tahu.  Makanya  kita  sambil  jalan evaluasi,  sosialisasi  kita  tingkatkan.  Makanya  ada  baru  dari  kita  yaitu  kudu pintar .
Capaian  70  persen  implementasi  tidak  menjamin  program-program Smart  City yang  dilakukan  Pemda  Kota  Cirebon  tersosialisasi  dengan  baik.  Karena  itu,  sembari melakukan  evaluasi  mereka  juga  menggenjot  sosialisasi.  Program  yang  digelontorkan yaitu  melalui  Kudu  Pinter  atau  Kuis  daring  Untuk  Pengetahuan  Individu  Terbaik. Polanya dengan tim  dari DKIS mendatangi  kerumunan tanpa menjauhkan mereka dari gadget. Dari kuis daring  tersebut masyarakat ‘dites’ pengetahuan mengenai Smart City sekaligus memperkenalkan program-program Smart City di Kota Cirebon.

## 3. Perbandingan Pola Birokrasi dan Adhokrasi
Birokrasi menekankan pada struktur. Akhirnya berbagai kendala muncul. Seperti berita yang dikutip dari pikiran-rakyat.com tanggal 21 Agustus 2019 dengan judul Gelar Juara  1  Dicoret  karena  Tidak  Memiliki  Dana.  Berita  itu  menyebutkan  jika  perwakilan tim  penggerak  PKK  Kota  Cirebon  gagal  menjadi  juara  satu  lomba  cipta  menu  atau Festival  Pangan  Lokal  B2SA  (Beragam,  Bergizi  Seimbang  dan  Aman)  tahun  2019  di Gedung Sate pada Selasa, 13 Agustus 2019 lalu.
Sebenarnya  TP  PKK  keluar  sebagai  juara  1  dalam  lomba  kategori  umum  dan berhak mewakil Jabar dalam Festival Pangan Lokal B2SA tingkat Nasional tahun 2019 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun saat ditanyakan kesanggupan untuk membiayai keberangkatan  tim  ke  Kendari,  perwakilan  Dinas  Pangan  Pertanian  Kelautan  dan Perikanan  (DPPKP)  Kota  Cirebon  yang  mendampingi  TP  PKK  menyatakan  Kota Cirebon tidak memiliki alokasi dana untuk keberangkatan tersebut.
Kakunya  sistem  birokrasi  membuat  pencarian  dana  juga  menjadi  terbatas.  Setiap program  harus  sudah  terencana  satu  tahun  sebelumnya.  Sehingga  program  dadakan  di tahun  berjalan,  tidak  bisa  terealisasi  karena  ketiadaan  anggaran.  Inovasi  juga  sulit dilakukan  karena  masing-masing  orang  sudah  terpaku  dengan  tugas  yang  telah diprogram sebelumnya.
Ada  pula  berita  yang  dikutip  dari  Republika.co.id  tertanggal  18  Februari  2020 dengan  judul  Kemenlu  Dorong  Produk  UMKM  Kota  Cirebon  Go  International. Kemenlu  RI  menawarkan  pameran  produk-produk  UMKM  di  Kota  Cirebon  untuk melakukan  pameran  di  Johor,  Malaysia.  Mereka  bahkan  sudah  menyediakan booth untuk  digunakan.  Syaratnya  mudah,  yaitu  UMKM  yang  mengikuti  pameran  yang memang  sudah  siap  melakukan  ekspor  produk  mereka,  produk  yang  dihasilkan kontinyu, memiliki labelling dan packaging serta memiliki lisensi ekspor.
Walikota  Cirebon  akhirnya  langsung  menekankan  kepada  stafnya  untuk  segera menangkap  peluang  ini.  Disperindag  Kota  Cirebon  diminta  untuk  bergerak  dan melakukan  terobosan  sekalipun  tahun  ini  tidak  dianggarkan  dana  untuk  kegiatan tersebut.
Jika  dibandingkan  dengan  struktur  pada  pelaksanaan Smart  City ,  yang memadukan  antara  jabatan  dan  kompetensi,  serta  komunikasi  melalui  FGD,  maka kendala  bisa  diatasi.  Termasuk  kendala  minimnya  dana.  Seperti  diungkapkan  Ma’ruf
Nuryasa  terkait  kombinasi  yang  ada  pada  struktur  tim  pelaksana Smart  City Kota Cirebon:
Weh,  berhasil.  Karena  ini  akhirnya  saling  menutup,  saling  melengkapi.  Kalau pejabat  struktural  kan  kita  kita  butuhkan  kewenangannya,  tapi  kalau  yang pelaksana, yang kita perlukan itu kemampuan dan kapabilitas personal. Jadi kita tidak  mematikan  mutiara-mutiara.  Meskipun  masih  staf,  kita  tarik  jadi  tim  yang kreatif.  Karena  gini  lho,  Smart  City  perlu  orang-orang  yang  berdedikasi  dan kreativitas tinggi dan itu biasanya ada di anak-anak muda

## KESIMPULAN
Ditunjuk  sebagai  salah  satu  kota  untuk  mengimplementasikan Smart  City ,  Kota Cirebon  berupaya  sekreatif  mungkin  untuk  menyiasiati  berbagai  kendala.  Khususnya kendala  struktural.  Struktur  dibuat  sedinamis  mungkin  dengan  memadukan  kombinasi unsur pejabat struktural dan unsur  pelaksana yang memiliki semangat dan kompetensi yang sangat baik.
Tidak hanya itu, Kota Cirebon juga merangkul semua elemen yang ada untuk bisa menyukseskan  implementasi Smart  City tersebut.  Mulai  dari  akademisi,  bisnis, government,  media  dan  lainnya.  Dikarenakan  program Smart  City sebenarnya merupakan  program  bersama  dan  berkelanjutan.  Selain  itu, Smart  City juga berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat yang aman, nyaman, sejahtera dan bahagia secara berkelanjutan, baik itu menggunakan teknologi informasi maupun tidak.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, B. 2008. J u r n a l Administrasi Publik. Kondisi Birokrasi Di Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Pelayanan Publik .
Andhika, L. R. 2018. Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif). Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. https://doi.org/1. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik . https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1809
Dolan,  E.  Timothy.  2010.  Journal  of  Future  Studies. Revisiting  Adhocracy:  From Rhetorical Revisionism to Smart Mobs.
Hidayat,  Dedy  N.  2003. Paradigma  dan  Metodologi  Penelitian  Sosial  Empirik  Klasik . Jakarta: Departemen Komunikasi FISIP Universitas Indonesia
Junaedi,  Apri.  2015.  Jurnal  Ilmiah  Teknologi  Informasi  Terapan .  Internet  of  Things, Sejarah, Teknologi dan Penerapan Review . Moleong,  Lexy  J.  2005. Metodologi  Penelitian  Kualitatif,  Bandung .  Penerbit:  PT Remaja Rosdakarya Offset
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta Winardi,  J.  2003. Teori  Organisasi  dan  Pengorganisasian. Jakarta:  Raja  Grafindo Persada. Halaman 131.
https://kominfo.go.id/content/detail/11656/langkah-menuju-100-smart- city/0/sorotan_media