## EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATENBULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUMPEDESAAN PASAL 8 AYAT (1) (STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA SATYA GIRI KENCANA DESA GITGIT)
Oleh:
Kadek Benny Wiryanta 1 , Ni Ny. Mariadi 2 dan I Gede Arya Wira Sena 3 ( benny.dsct@yahoo.com)(  nyoman.mariadi@unipas.ac.id) (arya.sena@unipas.ac.id )
Abstrak: Mengacu  pada  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2019  dan  Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019, BUMDes dalam menjalankan tugas dan  wewenangnya  wajib  mendapatkan  izin  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-  undangan  yang  dimaksud  dan  wajib  memperhatikan  keperluan konservasi  dan  pencegahan  kerusakan  lingkungan  hidup.  Permasalahan penelitian:  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan  Pasal  8  ayat  (1)  di  BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit, hambatan dan upaya. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data  dilakukan dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  dianalisis  secara  kualitatif. Penelitian  ini  dilakukan  di  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  Satya  Giri Kencana.  Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Perdesaan  di  BUMDes  Satya  Giri Kencana Desa Gitgit belum dapat dikatakan berjalan efektif, sebab berdasarkan hasil penelitian pihak  BUMDes  di Desa  Gitgit  kurang  memahami terkait  Perda Daerah yang  dimaksud  sehingga  terdapat  beberapa  hal  yang  belum  rampung terutama  dalam  proses  perizinan.  Hambatan  ialah  kurangnya  pemahaman  dan perilaku aware masyarakat  untuk  mengetahui  keberadaan  dan  pemberlakuan peraturan  perundang-  undangan.  Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi  pemerintah daerah.  Upaya  yang  dilakukan ialah  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Selain itu,  menambah  pengetahuan  masyarakat  khususnya  mengenai  pemahaman hukum perlu ditingkatkan kembali.
Kata Kunci : Pengelolaan, Efektivitas, BUMDes.

## PENDAHULUAN
Air  merupakan  kebutuhan  yang  paling  penting  bagi  kehidupan  seluruh makhluk  hidup.  Makhluk  hidup  tidak  terlepas  dari  air,  khususnya  manusia.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Manusia merupakan makhluk hidup yang secara dominan menggunakan air yaitu untuk memasak, mencuci, mandi, bahkan untuk berkerja. Dalam bidang pertanian, perikanan,  peternakan,  dan  lain  sebagainya.  Air  juga  menjadi  sumber penghidupan tumbuhan dan hewan yang akan dikonsumsi oleh manusia.
Selain  itu,  air  juga  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  yang  keberadaan- Nya  dijamin  Konstitusi,  yaitu  pada  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  yang menyatakan:  “Bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalam-Nya dikuasai  oleh  negara  dan  di  pergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat”.  Konstitusi  ini  jelas  menunjukkan dan  merupakan kontrak  sosial antara pemerintah dan warga negaranya.
Permasalahan  akan  kebutuhan  air,  baik  itu  air  bersih  dan  air  minum  yang dijumpai pada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Kebutuhan air bersih masyarakat pedesaan umumnya masih tergantung pada sumber air alami. Di lain pihak, karena adanya perubahan ekosistem pada sumber air alami dan kondisi air setempat  yang  buruk  sehingga  kualitas  air  menurun  dan  tidak  layak dimanfaatkan  untuk  keperluan  rumah  tangga  khususnya  digunakan  sebagai  air minum.  Karena  sulitnya  mendapatkan  air  bersih  yang  memenuhi  syarat kesehatan,  akhirnya  masyarakat  terpaksa  menggunakan  air  seadanya.  Untuk itulah  diperlukan  upaya  pengolahan  terhadap  air  yang  ada  di  pedesaan. Pengelolaan  penyediaan  air  minum  pedesaan  perlu  dilakukan  secara  swadaya oleh  masyarakat  yang  dikembangkan  oleh  Pemerintah  Pusat  maupun  Daerah untuk  meningkatkan  cakupan  pelayanan  air  minum  pedesaan  (Lanang  Made Parwita,. 2024 : 2).
Mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional,  desa  menjadi  agen  pemerintah yang  terdepan  yang  bisa  menjangkau  masyarakat  secara  langsung  yang  akan disejahterakan dalam hal ini adalah pengelolaan air minum, salah satunya dengan cara membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik  Desa  yang  selanjutnya  disebut  BUMDes  merupakan  salah  satu  alternatif guna meningkatkan perekonomian di pedesaan.
Pembentukan BUMDes merupakan suatu cara untuk memanfaatkan undang- undang  yang  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  desa,  khususnya untuk  meningkatkan  perekonomian  desa  dan  juga  kesejahteraan  untuk  seluruh masyarakat  desa.  Keberhasilan  dari  sebuah  pembangunan  dalam  sebuah masyarakat tidak selalu ditentukan oleh sumber dana keuangan dan manajemen keuangan namun dipengaruhi oleh respon serta peran dari masyarakat itu sendiri. Oleh  karena  itu,  keberadaan  BUMDes  untuk  pengelolaan  air  minum  pedesaan memiliki  peran  yang  penting  dalam  menjakau  keberhasilan  guna  kesejahteraan masyarakat khususnya penerimaa air minum.
Sebagaimana  termuat  dalam  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan, asosiasi pengelolaan air minum pedesaan  yang  selanjutnya  disebut  PAM  Desa  adalah  organisasi  atau perkumpulan  PAM  desa  dengan  izin  pengusahaan  sumber  daya  air  atau  izin penggunaan  sumber  daya  air  yang dapat  diberikan  kepada  Badan  Usaha  Milik Desa,  Koperasi,  atau  perseorangan.  Jadi, BUMDes di sini memiliki peran untuk pengelolaan  sumber  daya  air  dan  penyediaan  air  khususnya  air  minum  untuk masyarakat desa.
Mengacu  peraturan perundang-undangan seperti Undang  Undang  Nomor  17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Perda  Kabupaten  Buleleng Nomor 8 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan,  BUMDes  dalam menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  wajib  mendapatkan  izin  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang  dimaksud  dan  wajib memperhatikan  keperluan  konservasi  dan  pencegahan  kerusakan  lingkungan hidup. Selain itu, izin pengusahaan sumber daya air ini juga menekankan bahwa tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagaian atau seluruhnya kepada pihak lain.
Maka  dari  itu,  untuk  menjamin  kepastian  bahwa  Badan  Usaha  Milik  Desa telah melengkapi izin pengusahaan air minum pedesaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan  khususnya  di  Kabupaten  Buleleng,  peneliti  tertarik  untuk melakukan  penelitian  di  BUMDes  Satya  Giri  Kencana  yang  bertempat  di  Desa Gitgit,  Kecamatan Sukasada,  Kabupaten  Buleleng  dengan  mengambil  judul: “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Satya Giri Kencana Desa Gitgit)”.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  dirumuskan  masalah- masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan  Pasal  8  ayat  (1)  di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit?
2. Bagaimana  hambatan  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Buleleng Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit?
3. Apa  upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  empiris  adalah  jenis  penelitian  yang  mengacu  kepada kenyataan hukum  yang  mencakup  kenyataan-kenyataan  sosial  dan  penelitian terhadap  efektivitas  hukum  tertulis  ataupun  hukum  kebiasaan  yang  tercatat terdapat kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori  dengan  dunia  realita  (Achmad  Ali,  dan  Wiwie  Heryani.  2012  :  32).  Pada penelitian  ini  digunakan  jenis  penelitian  hukum  empiris  karena  penelitian  ini mengkaji  permasalahan  hukum  dalam  dimensi  praktisnya  khususnya  terkait dengan efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor  8  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.
Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sifat, yaitu  penelitian  yang  sifatnya  eksploratif  (penjajakan  atau  penjelajahan), penelitian  yang  sifatnya  deskriptif  (menggambarkan),  dan  penelitian  yang sifatnya  eksplanatoris  (eksplanatif).  Penelitian  dengan  sifat  eksploratif (penjajakan  atau  penjelajahan)
merupakan Penelitian ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih
baru, masih  belum  adanya  informasi  tentang  norma-norma  atau  ketentuan  yang mengatur  tentang  hal  tersebut,  atau  kalaupun  sudah  ada  masih  relatif  sedikit, begitu  juga  masih  belum  adanya  dan/atau  sedikitnya  literatur  atau  karya  ilmiah lainnya yang yang menulis tentang hal tersebut ( Made Wirawanto, Ni Ny. Mariadi, Saptala Mandala. 2021 : 116) . Penelitian yang sifatnya deskriptif
(menggambarkan) memiliki arti penelitian yang mendeskripsikan secara faktual, sistematis, akurat, dan menggambarkan dengan jelas mengenai keadaan-keadaan atau  gejala-gejala  yang  terjadi  di  kehidupan  masyarakat  ( I  Made  Pasek  Diantha. 2016  :  152) ,  dan  penelitian  yang  sifatnya  eksplanatoris (eksplanatif)  adalah  sifat penelitian  yang  bertujuan  untuk  menguji  suatu  teori  atau  hipotesis  guna memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang sudah ada.
Pada  penelitian  ini  sifat  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif (menggambarkan)  dengan  hasil  penelitian  yang  ditekankan  dapat  memberikan gambaran secara objektif tentang bagaimana keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti  mengenai  efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan dan upaya serta hambatan dalam penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019 Pasal 8 ayat
(1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit.
Lokasi penelitian di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Satya Giri Kencana, Desa  Gitgit,  Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten  Buleleng    sebagai  lokasi penelitian    yaitu  karena di BUMDes Satya Giri Kencana terdapat  permasalahan
yang  peniliti  akan teliti, sehingga  peneliti  tertarik  untuk  menelaah  mengenai keberlangsungan  pengelolaan sumber  daya  air  mengacu  pada  keefektivitasan sebagaimana  termuat  dalam  Perda Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan. Untuk  mendukung  suatu  penelitian hukum  empiris,  maka  data  dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis  data  yaitu  data primer dan data sekunder, yakni sebagai beriku:
a) Data Primer
Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  langsung  di  dalam masyarakat yang bersumber dari responden, ataupun informan yang memiliki  keterkaitan  dengan penelitian  (Achmad  Ali,  dan  Wiwie Heryani. 2012 : 106).
b) Data Sekunder
Data  sekunder  merupakan  data  yang  diperoleh  melalui  studi pustaka berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumentasi dari berbagai instansi, dan data- data  yang  sudah  didokumenkan  dalam  sumber hukum  yang  ada hubungannya  dengan  masalah  yang  diteliti,  antara  lain  (Ishaq, H. 2017 : 30):
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang- undangan  (Nyoman  Abdika,  I  Nyoman  Surata,  dan  Putu  Sugi Ardana.  2023  :  39).  Bahan-bahan  hukum  primer  yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  Undang- Undang Nomor  17  Tahun  2019  tentang  Sumber  Daya,  Peraturan  Daerah Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air Minum Pedesaan,  Pearturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010, dan Undang Undang Dasar 1945.

## 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  dapat memberikan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  yang diperoleh  dari  jurnal-jurnal ilmiah,  doktrin,  dan  hasil  penelitian yang berkaitan dengan efektivitas Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  adalah  bahan  hukum  yang  mendukung bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  dengan memberikan  pemahaman  dan  pengertian  atas  bahan  hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan adalah Kamus Besar Bahasa  Indonesia  dan  Kamus  Hukum  (Nyoman  Abdika,  I Nyoman Surata, dan Putu Sugi Ardana. 2023 : 30).
Pada  penelitian  ini  digunakan  data  primer  maupun  data  sekunder,  maka peneliti menggunakan tiga jenis pengumpulan data, sebagai berikut:
a) Teknik Studi Dokumen
Teknik studi dokumen adalah teknik yang dilakukan dengan cara menelaah bahan- bahan  pustaka  yang  relevan  dengan  penelitian
berupa  literatur-literatur,  karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, dan jurnal ilmiah dengan mempelajari dokumen- dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari lembaga atau tempat penelitian yang mengacu pada efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.
b) Teknik Observasi
Teknik  observasi  adalah  teknik  pengamatan  yang  dilakukan  secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala psikis untuk  kemudian  dilakukan  pencatatan.  Observasi  difokuskan  untuk mendeskripsikan  dan  menjelaskan  fenomena  penelitian.  Dalam penelitian  ini,  peneliti  melakukan  observasi  mengenai  efektivitas Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan.
c) Teknik Wawancara
Teknik  wawancara  adalah  jalan  mendapatkan  informasi  dengan  cara bertanya  langsung  kepada  responden  ( Masri  singarimbun,  Sofia  effendi. 2008  :  31) .  Dalam  penelitian  ini  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  teknik  wawancara bebas  terpimpin  yang  dilakukan secara  langsung  kepada  Staf  Pengelola  Air  Minum di BUMDes  Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan secara kualitatif. Semua data dari hasil penelitian yang terkumpul baik dari data
primer  maupun  data  sekunder,  diolah  dan  dianalisis  dengan  cara  menyusun data  secara  sistematis.  Data  yang  telah  tersusun  tersebut,  dihubungkan  antara data  yang  satu  dengan  yang  lainnya,  kemudian  dilakukan  interpretasi  untuk memahami makna dari keseluruhan data. Setelah proses analisis secara kualitatif dilakukan,  maka  selanjutnya data  akan  disajikan  secara  deskriptif  kualitatif  dan secara sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun 2019  Tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan  Pasal  8  ayat  (1)  di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit
Di  Desa Gitgit, Kecamatan Buleleng, Kabupaten  Buleleng  penyelenggaraan pelayanan  air  minum  perdesaan  dilaksanakan  oleh  Badan  Usaha  Milik  Desa yang  bernama  “Satya  Giri  Kencana”.  Asas,  tujuan,  dan  ruang  lingkup pengelolaan  dan  penyelenggaraan  air  minum  ini  telah  termuat  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air Minum  Perdesaan  yang  diorganisir  dalam  Sistem  Penyediaan  Air  Minum Perdesaan  yang  selanjutnya  disebut  SPAM  Desa  sebagai  kesatuan  sarana  dan prasarana penyediaan air  minum  untuk memenuhi kebutuhan masyarakat  diluar cakupan layanan PDAM Buleleng.
Pengelolaan air minum desa ini selanjutnya disebut PAM Desa sebagai salah satu  organisasi  atau  badan  usaha  yang  dibentuk  khusus  untuk  melakukan kegiatan  penyelenggaraan  SPAM  di  masing-masing  wilayah  yang  mana  izin pengusahaan sumber  daya  air  atau  izin  penggunaan  sumber  air  termuat  dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa izin  pengusahaan  sumber  daya  air  atau  izin  penggunaan
sumber daya air dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau perseorangan.  Izin  ini  tidak dapat  disewakan  atau  dipindahtangankan  sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  Pasal  49  menjelaskan  bahwa BUMDes  dapat  membentuk  unit  usaha  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, ini berarti  pembentukan  baik
BUMDes  itu  sendiri  harus  sudah  terdaftar  dan  mendapatkan  izin  dari Kementrian Hukum dan HAM dalam menjalankan kegiatannya, sedangkan pada Pasal 50  menjelaskan  untuk  mendapatkan  keuntungan  finansial  dan memberikan maanfaat kepada masyarakat.
BUMDes dapat menjalankan kegiatan usaha bersama dangan unit usaha yang telah diatur  dalam  pasal  tersebut  diantaranya;  pengelolaan  sumber  daya  dan potensi  baik  alam,  ekonomi,  budaya,  sosial,  religi,  pengetahuan,  keterampilan dan  tata  cara  hidup  berbasis  kearifan  lokal  dimasyarakat,  dapat  menjalankan industri  pengolahan  berbasis  sumber  daya  lokal,  jaringan  distribusi  dan perdagangan  serta  layanan  jasa  keuangan,  tidak  itu  saja  BUMDes  juga  dapat menjalankan  unit  usaha  dalam  bentuk  pelayanan  umum  prioritas  dasar kebutuhan termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi dan permukiman.
Sebagaimana  disebutkan di atas, salah  satu unit  usaha yang  dijalankan oleh BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit ialah unit usaha pengelolaan air minum yang sudah berjalan sejak awal tahun 2024 dan sudah bekerjasama dengan Pihak PAMBG  sebagai  teknisi  sehingga  BUMDesa  mengambil  alih  pembayaran  air desa  yang  dibayarkan  oleh  masyarakat  Desa  Gitgit  serta  pemanfaatan overflow
yang dilakukan oleh Perumda Tirta Hita Buleleng.
Sudah  tentu  dalam  pelaksanaan  unit  usaha  tersebut  memerlukan  perizinan baik dari  pemerintah  pusat  dan  juga  Pemerintah  Daerah,  dimana  dalam  hal  ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabbupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan.  Pasal  8  (1)  secara  jelas  mmengatur bahwa izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, Koperasi atau perorangan serta dalam  pengelolaan  SPAM  Perdesaan  Perbekel/Lurah  mengajukan  surat permohonan  tertulis  kepada  Bupati  untuk  mendapatkan  izin  untuk  memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Permohonan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya  air  diajukan  secara  tertulis  kepada  pemerintah  daerah  sesuai kewenangannya  yang  disampaikan  oleh  pemohon  kepada  pemberi  izin  untuk dapat  diterustkan  kepada  pengelola  sumber  daya  air  guna  mendapatkan rekomendasi teknis. Sedangkan, untuk desa yang belum terjangkau pelayanan air minum  PDAM  Buleleng  dan  telah  mengelola  SPAM  Perdesaan  secara  mandiri dengan  mengajukan  surat  permohonan  tertulis  kepada  bupati  melalui  kepala desa/lurah  untuk  mendapatkan  izin  penyelenggaraan  SPAM  Perdesaan  guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat, hal ini termuat dalam Pasal 8 ayat (1) dalam Perda Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019.
Mengacu pada hal tersebut, proses izin yang dilakukan oleh pihak BUMDes Satya Giri  Kencana  Desa  Gitgit  belum  terlaksana  sebagaimana  bunyi  pasal dalam  Perda  sehingga  proses  implementasinya  masih  belum efektif atau  belum
berjalan  sesuai  target  yang  berbunyi  dalam  peraturan  perundang-undangan. Sebaiknya  pengusahaan  sumber daya  air  oleh  BUMDes  Satya  Giri  Kencana segera dilaksanakan sebab dengan berdasarkan izin sesuai peraturan perundang- undangan  maka  diperhatikan  pula  keperluan  konservasi  dan  pencegahan kerusakan lingkungan hidup.
Salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit  ialah  unit  usaha  pengelolaan  air  minum  yang  sudah  berjalan  sejak  awal tahun  2024  dan  sudah  bekerjasama  dengan  Pihak  PAMBG  sebagai  teknisi sehingga  BUMDesa  mengambil alih pembayaran air  desa  yang  dibayarkan oleh masyarakat desa gitgit serta pemanfaatan overflow yang dilakukan oleh Perumda Tirta  Hita  Buleleng,  sudah  tentu  dalam  pelaksanaan  unit  usaha  tersebut memerlukan perizinan baik  dari pemerintah pusat  dan juga Pemerintah Daerah, dimana dalam hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabbupaten Buleleng Nomor  8  Tahun  2019  Tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan.  Pasal  8  (1) secara  jelas  mmengatur  bahwa  izin  pengusahaan  sumber  daya  air  atau  izin penggunaan  sumber  daya  air  dapat  diberikan  kepada  Badan  Usaha  Milik  Desa, Koperasi  atau  perorangan  serta  dalam  pengelolaan  SPAM  Perdesaan Perbekel/Lurah  mengajukan  surat  permohonan  tertulis  kepada  Bupati  untuk mendapatkan izin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Lain  daripada  itu,  air  minum  juga  merupakan  sumber  daya  alam  yang  harus dikelola  secara  terpadu,  berkelanjutan,  dan  berwawasan  lingkungan  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  ketersediaannya  serta  berdampak terhadap  kehidupan  dan  kelestarian  lingkungan  berkelanjutan.  Maka  dari  itu,
pengelolaannyadiselenggarakan  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, dan keterjangkauan.
Merujuk  pada  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019 Tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Pedesaan,  serta  berdasarkan  ketentuan  Pasal 40, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem  Penyediaan  Air  Minum  serta  untuk  memenuhi  tanggung  jawab Pemerintah  Daerah  dalam  menjamin  pemenuhan  hak  rakyat  atas  air  minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan. Maka  untuk  melaksanakan  pengelolaan  air  minum  perdesaan  yang  sehat  dan mandiri  perlu  didukung  dengan  memperkuat  kelembagaan  guna  menjaga keberlanjutan  fungsi  penyediaan  air  bersih  pedesaan.  Untuk  itulah  sarana  dan prasarana air minum pedesaan yang telah terbangun dan menjadi aset desa wajib dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan  air  minum  pedesaan,  sebagaimana  termuat  dalam  Peraturan Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air Minum  Pedesaan  menegaskan  bahwa  untuk  melaksanakan  pengelolaan  air minum  perdesaan  yang  sehat dan  mandiri  perlu  didukung  dengan  memperkuat kelembagaan  guna  menjaga  keberlangsungan  fungsi  penyediaan  air  bersih pedesaan yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa yang dapat diberikan izin pengusahaan  sumber  daya  air  adalah  Badan  Usaha  Milik  Desa,  Koperasi,  atau perseorangan  yang  perizinannya  telah  dimuat  dalam Pasal  8  ayat  (1)  bahwa pengelolaan  SPAM  perdesaaan  dapat  mengajukan  surat  permohonan  tertulis
kepada  Bupati  melalui  Perbekel/Lurah  untu  mendapatkan  izin  penyelenggaraan SPAM Perdesaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Pada  hasil  penelitian  yang  peneliti  lakukan  di  BUMDes  Satya  Kencana  Giri Desa Gitgit sebagaimana telah dijelaskan oleh informan bahwa BUMDes Satya Kencana  Giri  Desa  Gitgit  telah  menjalankan  usaha  pengelolaan  air  perdesaan sejak tahun 2011  dengan 2 (dua) titik sumber pengambilan yang diberikan ofer flow untuk PDAM yang didapatkan dari mata air yang terdapat di titik-titik Desa.
Sayangnya, dalam pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air untuk penyelenggaraan sistem  penyediaan  air  minum  atau  air  bersih,  BUMDES Satya  Giri  Kencana  Desa  Gitgit  tidak  mengetahui  terkait  pemberlakuan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Air  Minum  Perdesaan  serta  tidak  pernah  mendapatkan  sosialisasi atau  pemberitahuan  terkait  dengan  Perda  tersebut.  Selain  itu,  dalam melakukan pengelolaan air minum atau air bersih, BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit belum  melakukan  perizinan  sebab  pengelolaan  air  minum  perdesaan  ini  baru dilimpahkan ke BUMDes per Januari 2024. Jadi, seluruh pengelolaannya sudah tercatat per tanggal Januari 2024.
2. Hambatan  dalam  Penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit
Dalam upaya pelaksanaan pemerintahan baik di tingkat desa, daerah ataupun negara tentu memiliki beberapa hambatan dalam mengoptimalkan pelayanannya. Hal ini terjadi pula di Desa Gitgit oleh BUMDes Satya Giri Kencana yang belum melaporkan  izinnya  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  8  ayat  (1)  Peraturan
Daerah  Kabupaten  Buleleng  tentang  Pengelolaan  Air  Minum.  Walaupun kesannya tidak terlalu siginifikan, akan tetapi untuk mengupayakan optimalisasi peraturan yang ada,  khususnya peraturan daerah  perlu adanya kolaborasi  kedua belah  pihak  sehingga  pelayanan  dan  proses  pengelolaan  air  dapat  terlaksana dengan baik di Desa Gitgit.
Belum  adanya  penyampaian  izin  ini  dan  kebetulan  sudah  didahului  dengan pelaksanaan  pengolahan  sumber  air  oleh  BUMDes  Satya  Giri  Kencana menyebabkan  hambatan  dalam  keterjalinan  antar  pemerintah  daerah  dengan pemerintah  desa.  Hambatan  muncul  seperti  terbatasnya  pengembangan  SPAM sebagai  kegiatan  yang  bertujuan  membangun,  memperluas,  dan/atau meningkatkan  sistem  fsik  (teknik)  dan  non-fisik  (kelembagaan,  manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan  penyediaan  air  minum  kepada  masyarakat  menuju  keadaan  yang lebih baik.
Hal  ini  juga  akan  mempengaruhi  proses  pelanggan  yang  memanfaatkan  air minum dari PAM Desa  yang akan terdaftar  yang tidak terikat  batas administrasi wilayah,  serta tarif air  minum PAM Desa  yang  selanjutnya disebut  sebagai tarif harga jual air minum dalam setiap meter kubik atau satuan volume lainnya sesuai dengan  prinsip  keadilan,  keterjangkauan,  efisiensi  pemakaian  air,  dan akuntabilitas.Mungkin  hambatan  besar  belum  terasa  oleh  masyarakat  secara langsung  saat  ini,  tapi  hal  ini  sebagai  pencegahan  atas  hal-hal  yang  dapat menyimpang sehingga mempengaruhi keesejahteraan masyakat akan  pengelolaan sumber  air.  Jika  adanya  keterikatan kedua  belah pihak  yaitu  pihak desa dengan
pemerintah akan terbentuk sinergitas yang saling melengkapi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kurangnya pemahaman  BUMDes  Satya Kencana Giri  Desa Gitgit mengenai Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan menjadi salah satu hambatan pemerintah dan juga  hambatan  bagi  pemerintah  desa.  Hambatan  ini  terutama  muncul  pada pengaplikasian  Pasal  8  ayat  (1) walaupun  per  Januari  2024  baru  dilimpahkan pengelolaan  air  minum  perdesaan  Desa  Gitgit  kepada  BUMDes  Satya  Kencana Giri  padahal  usaha  pengelolaan  air  pedesaan  telah  dilakukan  sejak  tahun  2011 dengan jumlah masyarakat yang sudah terlayani yaitu 311 warga.

## 3. Upaya yang Dilakukan dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum Pedesaan Pasal 8 ayat (1) di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit
Serangkaian  upaya  untuk  melaksanakan  penerapan  yang  optimal  dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air  Minum  Perdesaan Pasal  8  ayat  (1)  di  BUMDes  Satya  Giri  Kencana  Desa Gitgit  diperlukan  keselarasan  antara  substansi  undang-undang,  struktur  hukum, dan budaya hukum. Selain itu, diperlukan upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk  dapat  sama-sama  bersinergi  dalam  upaya  optimalisasi  pelaksanaan peraturan  dalam  hal  ini  tentang  pengelolaan  sumber daya air perdesaan.  Semua komponen  inilah  yang  mempengaruhi  keberhasilan  dari  suatu  pelaksanaan peraturan  perundang-undangan  di  lingkungan  masyarakat  yang  saling  bahu- membahu  mencapai  tujuan  penegakan  hukum  itu  sendiri  yakni  keadilan  dan kesejahteraan masyarakat.
Melihat efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Perdesaan  di  BUMDes  Satya Kencana  Giri  Desa  Gitgit  yang  masih  belum  efektif  karena  belum  melakukan perizinan  se  kurang  aktifnya  peran  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  desa dalam memaksimalkan isi peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu melakukan beberapa upaya terutama yang merujuk pada penerapan Pasal  8 ayat (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan sebagai berikut.
1) Upaya preventif.
Upaya  preventif  merupakan  upaya  awal  yang  dilakukan  pihak  pemerintah daerah  dan  pihak  BUMDes  untuk  mencegah  adanya miss-conceptual dalam memahami dan menjalankan isi peraturan perundang-undangan. Upaya preventif yang  dilakukan  ialah  untuk  pihak  BUMDes  segera  melakukan  perizinan pengelolaan dan pengusahaan air minum melalui surat izin yang diserahkan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Bupati. Sedangkan, untuk pemerintah daerah sendiri perlu  mengecek  kembali  proses  pembentukan  BUMDes  khususnya  di  Desa Gitgit  dalam  hal  pengelolaan  air  minum  perdesaan  melalui  Langkah  sosialisasi penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor  8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Minum Perdesaan.
Dipandang  perlu  bahwa  upaya  preventif  melalui  pengadaaan  sosialisasi ataupun  penyuluhan  ke  wilayah-wilayah  desa  sangat  penting  dilakukan. Walaupun  kita  beranggapan  bahwa  dengan  kemajuan  teknologi  semua  dapat terlaksana  dan update dengan  mudah  dan  cepat,  hal  tersebut  tidak  menjamin
semua  peraturan  dan  kebijakan  pemerintah terjamaah rata  di wilayah pedesaan. Maka,  dengan  metode face  to  face akan sangat  membantu  masyarakat  dalam mengenali,  memahami,  dan  menjalankan  sistem  serta  peraturan  yang  dibentuk oleh pemerintah.
2) Upaya represif.
Upaya represif adalah salah satu upaya dalam sistem pengendalian sosial yang biasanya dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang atau  Lembaga  yang  melanggar.  Upaya  ini  juga  ditujukan  untuk  mencegah kemungkinan terulangnnya kembali pelanggaran terhadap norma atau nilai sosial yang  berlaku (https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detik-jabar/pengertian- represif) .    Disebut  pelanggaran  karena  tidak  dioptimalkannya  peraturan  yang ada.  Walaupun  hal  ini  merupakan  pelanggaran  yang  masih  dalam  konteks “permakluman”, namun ada baiknya kita tidak membiasakan hal-hal kecil yang sudah salah tetapi tidak dicarikan solusinya dengan baik.
Dalam  upaya  penerapan  dan  Pasal  8  ayat  (1)  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Perdesaan melalui  penekanan kewenangan  lembaga  yang  izin  pengusahaannya  diberikan kepada  Badan Usaha Milik Desa, Koperasi,  atau  perseorangan (telah diterapkan oleh  pihak  BUMDes  Desa  Gitgit).  Sebab  izin  yang  dilakukan  dari  pihak BUMDes  belum terlaksana  dengan  baik,  maka  upaya  represif  tepat  merujuk pada  Pasal  8  ayat  (1)  bahwa  desa  yang  belum  terjangkau  pelayanan  air minum  PDAM  Buleleng  dan  telah  mengelola  SPAM  Perdesaan  secara  mandiri mengajukan  permohonan  tertulis  kepada  Bupati  melalui  Kepala  Desa/Lurah
untuk  mendapatkan  izin  penyelenggaraan  SPAM  Perdesaan  untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  setempat.  Penyelenggaraan  SPAM  Perdesaan  ini  harus dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan saran dan prasarana sanitasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah.

## SIMPULAN
1. Efektivitas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Buleleng  Nomor  8  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Air  Minum  Perdesaan  Pasal  8  ayat  (1)  di  BUMDes Satya  Giri  Kencana  Desa  Gitgit  belum  dapat  dikatakan  berjalan  efektif, sebab  berdasarkan  hasil  penelitian  pihak  BUMDes  di  Desa  Gitgit  kurang memahami terkait Perda Daerah yang dimaksud sehingga terdapat beberapa hal yang belum rampung terutama dalam proses perizinan.
2. Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air  Minum  Perdesaan Pasal  8 ayat  (1)  di BUMDes Satya Giri Kencana Desa Gitgit ialah kurangnya pemahaman dan perilaku aware masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan pemberlakuan  peraturan  perundang-undangan  (dalam  hal  ini  Perda)  yang mana peraturan yang dimaksud  menjadi  acuan  terutama  dalam  pengelolaan dan  pengusahaan  air  minum  di  desa.  Selain  itu,  kurangnya  sosialisasi pemerintah  daerah  tentu menjadi hambatan bagi para masyarakat yang letaknya berjauhan dari pusat pemerintahan daerah.
3. Upaya  yang  dilakukan  dalam  penerapan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Buleleng Nomor  8  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Air  Minum Perdesaan
Pasal  8  ayat  (1)    di  BUMDes  Satya  Giri  Kencana  yang  saat  ini  tepat dilakukan  ialah  upaya  preventif  dan  upaya  represif.  Selain  itu,  menambah pengetahuan  masyarakat  khususnya  mengenai  pemahaman  hukum  perlu ditingkatkan  kembali  melalui  penyuluhan  atau  sosialisasi  dan update yang dapat diakses masyarakat sebagaimana kemajuan teknologi saat ini. Dengan demikian,  sinergitas  antara  pemerintah  daerah  dengan  pemerintah  desa dapat  terjalin  hubungan  harmonis, saling  melengkapi,  dan  tentunya  untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Ali,  dan  Wiwie  Heryani.  2012. Menjelajahi  Kajian  Empiris  terhadap Hukum . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
I  Made  Pasek  Diantha.  2016. Metodelogi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama. Ishaq,  H.  2017. Meetode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  serta Disertasi. Bandung: Alfabeth.
Lanang Made  Parwita,.  2024 Penyediaan  Air  Minum  Berbasis  Masyarakat.
Bandung: Keizen Media Publishing.
Masri singarimbun, Sofia effendi. 2008. Metode penelitian survai. Jakarta:LP3ES . Made  Wirawanto,  Ni  Ny.  Mariadi,  Saptala  Mandala.  2021. “Pelaksanaan Peraturan  Bupati Buleleng Nomor  50  Tahun  2018  Tentang  Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup  Kabupaten  Buleleng)” .  Kertha  Widya  Jurnal  Hukum  Vol.9  No.2.
Desember 2021.
Nyoman  Abdika,  I  Nyoman  Surata,  dan  Putu  Sugi  Ardana.  2023.  “Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual  Di  Kepolisan  Resor  Buleleng”.  Kertha  Widya Jurnal Hukum Vol. 11 No. 2 Desember 2023.