## ALAT BUKTI REKAMAN SUARA DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

## Mansyur
Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Jalan Pantai Amal Lama Nomor 1 Tarakan – Kalimantan Utara
Rico Audian Pratama Manurung Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan Jalan Pantai Amal Lama Nomor 1 Tarakan – Kalimantan Utara
ABSTRAK
Ada beberapa alat bukti yang dapat dijadikan dasar pembuktian pada tahap proses sidang pengadilan yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil. Alat Bukti yang sah dalam system peradilan pidana tertuang jelas pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, di luar itu semua maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti pada tindak  pidana  apapun,  karena  wilayah  KUHAP  mencakup  semua  tindak  pidana. Tetapi  pada  kenyataanya,  ada  alat  bukti  lain  yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti yakni pada rekaman suara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini fokus  pada  pengaturan  standart  dan  kekuatan  rekaman  suara  sebagai  alat  bukti dalam perkara tindak pidana korupsi.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yaitu metode  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau data  sekunder  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengaturan  rekaman  suara  dijadikan sebagai alat bukti petunjuk hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  pemberantasan  TIPIKOR, Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang    ITE,  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2002  Tentang  KPK.  Standart  Rekaman  Suara  sebagai  alat  bukti  dalam persidangan perkara TIPIKOR, hanyalah rekaman yang dilakukan oleh KPK melalui teknik  penyadapan,  sedangkan  rekaman  suara  yang  diperoleh  dari  masyarakat atau  pihak  diluar  KPK  hanya  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti  permulaan  yang perlu  dilakukan  klarifikasi  dengan  bukti  pendukung  lainnya  supaya  dapat dikatakan  cukup  bukti  dalam  menentukan  dugaan  terjadinya  tindak  pidana korupsi.
Kata kunci: Alat Bukti, Rekaman Suara, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRACT
There is some evidence that can be used as the basis of evidence at this stage of the trial process is performed to find the material truth. Evidence of a legitimate tool in  the  criminal  justice  system  clearly  stated  in  Article  184  paragraph  (1)  Criminal Procedure  Code,  beyond  that  it  can  not  be  used  as  evidence  in  any  criminal  act, because the area of the Criminal Code covers all offenses. But in fact, there is other evidence  that  could  be  used  as  evidence  that  the  sound  recordings  in  the  case  of
Corruption.  This  study  focuses  on  setting  standards  and  strength  of  a  sound recording as evidence in the corruption case.
The method used is a normative legal research, the methods of legal research done  by  researching  library  materials  or  secondary  data  using  the  approach  of legislation and conceptual approaches.
The results showed that the regulation sound recordings used as evidence in the instructions it is in accordance with Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure, Law No. 20 of 2001 on changes to Law No. 31 of 1999, Law No. 11 Year 2008, Act No. 30 of  2002.  Standart  Phonogram  as  evidence  in  court  proceedings  TIPIKOR,  only recordings  made  by  the  Commission  via  the  tapping  technique,  while  the  voice recording obtained from the community or parties outside the Commission can only be  used  as evidence  starters necessary  clarification with  other  supporting evidence that can be said is insufficient evidence to determine allegations of corruption.
Keywords: Evidence, Voice Recording, Evidence, Corruption
Pendahuluan Seiring  perkembangan  zaman, tindak pidana juga semakin berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi.  Sehingga  Penegak  Hukum harus bekerja ekstra dalam mengungkap  suatu  kejahatan  yang semakin  canggih  dan  beraneka ragam,  perlu  adanya  pembuktian yang sangat kuat untuk membuktikan apakah  pelaku  tebukti  melakukan tindak  pidana  atau  tidak.  Adapun pihak  yang  terkait  dalam  sitem peradilan  pidana,  seperti,  Polisi, Jaksa,  Hakim  hendaknya  menguasai proses  dalam  Hukum  Pembuktian. Lebih-lebih  bagi  seorang  penyidik supaya dapat menentukan siapa yang patut  disangka  melakukan  tindak pidana. Pembuktian merupakan
seperangkat  kaidah  hukum  yang mengatur  tentang  pembuktian,  yakni segala  proses,  dengan  menggunakan alat-alat  bukti  yang  sah,  dan dilakukan  tindakan-tindakan  dengan prosedur  khusus  guna  mengetahui fakta-fakta  yuridis  di  persidangan,
sistem yang dianut dalam pembuktian,  syarat-syarat  dan  tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan  hakim  untuk  menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian (Alfitra;2014;21). Tugas  Penyidik  dalam  mencari dan  menemukan  kebenaran  materil tidaklah  mudah  dan  untuk  menuntut seseorang  haruslah  orang  tersebut yang  benar-benar  diduga  keras bersalah. Leden Marpaung mengatakan  prinsip  penghukuman adalah  “Lebih  baik  membebaskan 1000  (seribu)  orang  yang  bersalah daripada  menghukum  sesorang  yang tidak bersalah tidak dapat dihindarkan untuk diterapkan” ((Leden Marpaung;2009;149). Sementara  yang  kita  ketahui  saat  ini para pelaku kejahatan dalam melakukan  kejahatannya  sangat  rapi, sehingga menyulitkan penyidik dalam mencari  dan  menemukan  bukti  yang kuat.  Salah  satu  kasus  yang  menjadi sorotan  di  negeri  ini  dan  sangat meresahkan masyarakat, yang memerlukan pembuktian yang sangat kuat untuk mempidanakan pelakunya adalah kasus korupsi. Lahirnya Komisi Pemberantasan  Korupsi  atau  dikenal KPK  pada  tahun  2003  membawa perubahan baru terhadap
penanganan  tindak  pidana  korupsi, hal  ini  dapat  kita  lihat  pengusutan dan  penuntasan  kasus  korupsi  mulai dari  Aceh  hingga  Papua.  banyak koruptor yang ditangkap dan dipenjarakan. Koruptor-koruptor tersebut  antara  lain,  ada  yang  duta besar,  mantan  menteri,  kepala lembaga/kementerian, pejabat eselon,  kepala  daerah,  hakim,  jaksa, advokat, anggota DPR/DPRD, pimpinan  komisi,  dan  lainnya. Dengan  demikian  sekarang  ini
Indonesia  menjadi  Negara  terkorup yang  banyak  koruptornya  (Dyatmiko Soemodihardjo;2012;10). Dari  beberapa  kasus  yang terungkap bahwa korupsi di
Indonesia  telah  melibatkan  kalangan baik  unsur  eksekutif  dan  legislatif, atau  dilakukan  oleh  pejabat  publik dan  politisi,  sehingga  mempengaruhi kesejahteraan  rakyat  ((Dyatmiko
Soemodihardjo;2012;10).  Beberapa contoh  kasus  korupsi  di  Indonesia antaranya adalah kasus Penyelewengan  dana  impor  daging sapi  yang  menyebabkan  kerugian Negara  sebesar  1,3  Miliar  oleh terdakwa  Luthfi  Hasan  dan  Ahmad Fatanah  yang  di  vonis  16  tahun penjara (Dyatmiko Soemodihardjo;2012;10).  Kemudian kasus  yang  masih  hangat  saat  ini kasus Penyuapan Panitera pengadilan tata  usaha  negara  oleh  Gubernur Nonaktif  Sumatera  Utara  Gatot  Pujo Nugroho  yang  juga  menyeret  politisi
Nasdem,  dan  beberapa  pengecara (http://nasional. kompas). Upaya penegakan dan pememeriksaan Tindak Pidana Korupsi  yang  dilakukan  oleh  para pihak  terkait,  dengan  berbagai  cara. Hal  ini dilakukan untuk mengungkap modus  yang  dilakukan  oleh  para pelaku.  Karena  biasanya  banyak
tindak  pidana  korupsi  dilakukan dengan  rapi.  Kasus-kasus  tindak pidana  korupsi  sulit  diungkapkan karena pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya  dilakukan  oleh  lebih  dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisasi (Hartanti;2012;2). Untuk  melakukan  pembuktian Tindak  Pidana  Korupsi  diperlukan alat bukti yang kuat, sehingga pelaku benar-benar  terbukti  melakukan perbuatannya.  Bukti  rekaman  suara merupakan alternatif untuk mengungkap  perbuatan  para  pelaku selain  Operasi  Tangkap  Tangan (OTT).  Terdapat  beberapa  kasus korupsi  yang  pelakunya  tidak  dapat berkutik  lagi  ketika  jaksa  Komisi Pemberantasan Korupsi memperdengarkan  bukti  rekaman suara  di  persidangan,  salah  satunya kasus  Suap  PON  Riau  yakni  Said Faisal  didakwa  karena  memberikan kesaksian palsu di persidangan.
Mantan  ajudan  bekas  Gubernur Riau  Rusli  Zainal  tidak  mampu beralibi dari dakwaan jaksa KPK yang menyebut  dirinya  telah  memberi keterangan palsu di pengadilan. Suara Said  dalam  rekaman  pembicaraan yang  berhasil  disadap  oleh  KPK, dinyatakan  identik  90%  (Sembilan puluh  persen)  (www.merdeka.com). Fakta  dipersidangan  menyatakan bahwa  keterangan  saksi  ahli  Joko Sarwono  dari  Laboratorium  Akustik Teknik  Fisika  Institut  Teknologi Bandung,  yang  telah  memberikan keterangannya  bahwa,  suara  dalam rekaman  percakapan  antara  Said Faisal  dan  Nasafwir  saat  penyerahan uang Rp 500 juta adalah benar suara terdakwa Said Faisal (https://m.tempo.co/).

## Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini fokus pada 2 (dua)  hal  berikut:  pertama  adalah standar  rekaman  suara  yang  dapat dijadikan  sebagai  alat  bukti  pada tindak  pidana  korupsi,  dan  kedua adalah  kekuatan  alat  bukti  rekaman suara pada tindak pidana korupsi.

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana aturan hukum meramu dalam memproyeksikan  standar  rekaman suara  dapat  dijadikan  sebagai  alat bukti  pada  tindak  pidana  korupsi. Tujuan  yang  kedua  adalah  untuk mengetahui  bagaimana  kekuatan rekaman  suara  yang  dijadikan  alat bukti pada tahap pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

## Metode Penelitian
Tipe  penelitian  ini  adalah  tergolong pada  penelitian  hukum  normatif yakni  penelitian  dilakukan  untuk menemukan  aturan  hukum  dan prinsip  hukum  dalam  mencari jawaban  terhadap  rumusan  masalah yang  telah  disajikan  di  atas  sehingga muncul  preskripsi  baru  (Peter
Mahmud  Marzuki;2005;69).  Proses yang  dilakukan  selama  penelitian adalah sebagai berikut: (a) identifikasi  awal  terhadap  rumusan masalah,  (b)  mengumpulkan  bahan- bahan pustaka, (c) kualifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan  sesuai  dengan  bahasan,  (d) menelaah  dan  menganalisis,  (e) merumuskan  kesimpulan  sebagai wujud preskirpsi baru.
Konsep/Perkembangan Alat Bukti Konsep  alat  bukti  menurut  R. Atang  Ranomiharjo  adalah  segala sesuatu  yang  ada  hubungannya
dengan  suatu  perbuatan,  dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan  hakim  atas  kebenaran adanya  suatu  tindak  pidana  yang telah  dilakukan  oleh  terdakwa  (Hari Sasangka, Lili Rosita;2003;11). Sedangkan  pengertian  alat  bukti dalam  kamus  hukum  adalah  “Segala apa  yang  menurut  undang-undang dapat  dipakai  untuk  membuktikan sesuatu” (R.Subekti;2005;8). Dari  awal  mula  munculnya  alat bukti, menurut perkembangan peraturan perundang-undnagan yang berlaku adalah sebagai berikut: 1) Alat  bukti  yang  tertuang  pada pasal  295 Het  Hezelane  Inland
Reglemend (HIR).  Memuat  jenis alat  bukti:  (1)  Keterangan  Saksi, (2)  Surat-surat,  (3)  Pengakuan, dan (4) Tanda-tanda atau Petunjuk. 2) Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP),  macam- macam  alat  bukti  diatur  dalam pasal  184  KUHAP,  yaitu:  (1) Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli,  (3)  Surat,  (4)  Petunjuk,  dan (5) Keterangan terdakwa. 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yaitu: (1)  Alat  bukti  sebagaimana  yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;  dan  (2) Alat  bukti  lain  berupa  informasi elektronik  dan/atau  dokumen elektronik  dan  hal  yang  telah diketahui oleh umum (Alfitra;2014;30-36). 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan
Tindak  Pidana  Korupsi  (Pasal
26A) memuat:  (1) alat bukti lain yang  berupa  informasi  yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan  alat  optic  atau  yang serupa  dengan  itu,  dan  (2) dokumen,  yakni  setiap  rekaman data  atau  informasi  yang  dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang  dapat  dikeluarkan  dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik  yang  tertuang  dalam  kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun  yang  terekam  secara elektronik  yang  berupa  tulisan, suara,  gambar,  peta,  rancangan, foto,  huruf,  tanda,  angka,  atau perforasi yang memiliki makna.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 bahwa alat bukti  Informasi  Elektronik  dan/atau Dokumen Elekronik merupakan perluasan  dari  alat  bukti  pasal  184 KUHAP. Sepanjang dimaknai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  sebagai  alat bukti  yang  dilakukan  dalam  rangka penegakan  hukum  atas  permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau penegak hukum lainnya yang ditetapkan  berdasarkan  Undang-
Undang  sebagaimana  ditentukan dalam  Pasal  31  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008
Tentang ITE. Pengajuan  alat  bukti  yang  sah dipersidangan menurut undang- undang yang berlaku dapat dilakukan oleh  Penuntut  umum  dengan  tujuan untuk membuktikan dakwaannya dan Terdakwa atau penasihat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringan kan, untuk meringankan atau membebaskan terdakwa. Pada  dasarnya  yang  berhak mengajukan alat bukti dalam persidangan  adalah  penuntut  umum
(alat  bukti  yang  memberatkan/
acharge) dan terdakwa atau penasihat  hukum  (jika  ada  alat  bukti yang bersifat meringankan/ adercharge ), terdakwa tidak dibebani kewajiban  pembuktian,  hal  ini merupakan  jelmaan  asas  praduga tidak  bersalah.  Jadi,  pada  prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa  adalah  penuntut  umum ((Alfitra;2014;30-36).

## Rekaman Suara
Rekaman  berasal  dari  kata dasar  rekam,  dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  berarti  alur-alur bunyi  (suara)  pada  piringan  hitam, dan  sebagainya.  Rekaman  berarti suatu  yang  dapat  direkam  dapat berupa  suara,  gambar  atau  cetakan dan  sebagainya.  Media  rekaman  ini biasanya  berupa  suara  musik,  suara manusia,  suara  binatang  atau  yang lainnya  (Wahyu  Untara;2014;421). Sedangkan  suara  adalah  istilah  yang digunakan  dalam  ilmu  fonetik  dan fonologi  untuk  mencirikan  bunyi bahasa.  Bunyi  atau  suara  adalah kompresi  mekanikal  atau  gelombang longitudinal  yang  merambat  melalui medium.  Medium  atau  zat  perantara ini  dapat  berupa  zat  cair,  padat,  gas. Jadi, gelombang bunyi dapat merambat misalnya didalam air, batu bara, atau udara (Dwi Nurcahyo;2012;2). Dari  pengertian  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  rekaman  suara merupakan  suatu  alat  yang  dapat menyimpan gelombang bunyi sebagaimana  kita  sering  menyebut sebagai suara jika hal tersebut sampai pada telinga manusia maupun hewan melalui berbagai media seperti udara, air  dan  lain  sebagainya.  Sesuai dengan  perkembangan  teknologi, maka  manusia  menciptakan  alat
perekam  supaya  suara  dapat  diputar kembali  sebagai  alat  bantu  untuk memutar memori atas apa yang telah manusia dengar. Rekaman  Suara  berkembang secara bertahap seiring perkembangan teknologi. Alat perekam suara pertama yaitu
Phonautograph penemuan Leon Scott. Phonautograph telah  ada  sebelum phonograph penemuan Thomas Alpha Edison yang digunakan untuk mempelajari  gelombang  suara.  Pada tahun  1870an  Thomas  Alpha  Edison mendapat  ide  untuk  mencetak  pesan telepon diatas kertas berlapis material  halus  seperti  bahan  lilin berbentuk silinder dengan pemutaran  rekaman  menggunakan alat  elektromagnetik  yang  berbentuk jarum.  Setelah  penemuan  tersebut, muncullah alat perekam lain Graphophone .  Tahun  1894,  Emir Berliner mengembangkan Phonograph menjadi Graphophone untuk mencetak suara diatas piringan dan  bukan  pada  silinder  dengan alasan  lebih  mudah  diproduksi (Ambrosius  Yuniart  Lefaan).  Tahun 1898, magnetic recording diperkenalkan oleh Valdemar Poulsen dengan menggunakan Telegraphone .  Dengan  menggunakan kekuatan  magnet  yang  bergerak secara  konstan  melewati head perekam dan menghasilkan pola yang serupa dengung sinyal. Menghasilkan suara  yang  lebih  baik  dari  teknologi baik  dari  teknologi  sebelumnya. Tahun  1932 tape  recording mulai dikembangkan  di  jerman. Tape recording mulai popular tahun  1950- an. Tahun 1940-an, mulainya eksperimen  dengan  menggunakan
Mutirack  recording .  Dengan  adanya Multirac  recording ,  teknik  merekam dengan  memisahkan  suara  dapat
dilakukan.  Tahun  1980-an  teknologi digital  recording mulai  berkembang. Pada tahun 1980-an, budaya rekaman sudah  mencapai  era  yang  sangat berubah  dari  budaya  awal.  Dengan segala  kemudahan  menggunakan peralatan  multimedia  yang  sudah berupa file midi ( Ambrosius  Yuniart Lefaan;15).
Tindak Pidana Korupsi Korupsi    berasal  dari  bahasa latin corruption atau corruptus, dan dalam  bahasa  latin  yang  lebih  tua dipakai  istilah corrumpere .  Dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahsa  bangsa-bangsa  di  Eropa, seperti  Inggris: corruption,  corrupt; Perancis: corruption; dan  Belanda: corruptie atau korruptie, yang kemudian  turun  kedalam  bahasa
Indonesia  menjadi  korupsi.  Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran,
dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tumbur Ompu Sunggu;2012;2). Ada beberapa pendapat mengemukakan  tentang  pengertian korupsi  yang  dikutip  oleh  IGM. Nurdjana,  yakni  menurut  Partanto dan  Al  Barry  menyatakan  bahwa, Korupsi dalam kamus ilmiah popular mengandung  pengertian  kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan  untuk  kepentingan  diri, pemalsuan. Martiman Prodjohamidjojo menyatakan sebagai berikut : Korupsi dari sudut pandang teori  pasar,  menurut  Jacop  Van Klavaren, adalah jika seorang pengabdi  Negara  (pegawai  negeri) menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh  pendapatan  sebanyak mungkin.  Sehubungan  dengan  titik
berat  jabatan  pemerintahan,  M.Mc. Mullan  menyatakan  bahwa  seorang pejabat  pemerintahan  dikatakan korup  apabila  menerima  uang sebagai  dorongan  untuk  melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan  dalam  tugas  jabatannya, padahal  ia  tidak  diperbolehkan melakukan  hal  seperti  itu  dalam menjalankan tugasnya (IGM. Nurdjana;2003;8).  Subekti  dan  Tjitro soedibio  dalam  kamus  hukum
Korupsi  adalah  dengan  melakukan suatu tindak pidana memperkaya diri sendiri  yang  secara  langsung  atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian Negara (R. Subekti dan Tjitrosoedibio;69).
Pembahasan Standard  Rekaman  Suara  sebagai Alat  Bukti  dalam  Pembuktian
Perkara Tindak Pinana Tindak pidana korupsi
merupakan  sebuah  tindak  pidana kerah putih  ( white collar crime ) yang berarti pelakunya adalah orang-orang yang terdidik dimasing-masing bidang,  bersifat  ( extra  ordinary crime ),  merupakan  sebuah  kejahatan yang luar biasa besar dan berdampak sangat  buruk  sekali  bagi  suatu bangsa, merupakan sebuah kejahatan yang teroganisir
secara rapi ( organizer  criem ),  dan  merupakan kejahatan  dengan  dimensi  baru  ( new dimention  of  crime )  (Aziz  Syamsudin ;2011;137).
Hal  ini  yang  membuat  tindak pidana  korupsi  sangat  sulit  untuk diungkap  apalagi  untuk  mencari  alat bukti  agar  pelaku  dapat  dijerat hukum. Oleh karena sulitnya mendapatkan alat bukti maka dibutuhkan  cara-cara  atau  metode baru,  salah  satunya  adalah  dengan melakukan  penyadapan  yang  hanya
dapat  dilakukan  oleh  KPK,  sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi  Pasal  12 huruf  a  yang  berbunyi,  dalam melaksanakan  tugas  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf  c,  Komisi  Pemberantasan Korupsi berwenang untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Penggunaan alat bukti elektronik (alat bukti hasil penyadapan  berupa  rekaman  suara) diaukui  sebagai  salah  satu  alat  bukti petunjuk  dalam  tindak  pidana korupsi,  hal  ini  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  perubahan  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  tindak  pidana  korupsi. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  pasal 26 A sebagai berikut:
Pasal26A Alat  bukti  yang  sah  dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  188  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, khusus  tindak  pidana  korupsi  juga dapat di peroleh dari:
a. Alat  bukti  lain  yang  berupa informasi  yang  diucapkan  dikirim, diterima  atau  disimpan  secara elektronik  dengan  alat  optic  atau yang serupa dengan itu dan b. Dokumen,  yakni  setiap  rekaman data  atau  informasi  yang  dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan  dengan  atau  tanpa bantuan  suatu  sarana,  baik  yang tertuang  diatas  kertas,  maupun yang  terekam  secara  elektronik, yang berupa tulisan, suara,
gambar,  peta,  rancangan,  foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.
Inilah yang membedakan antara alat  bukti  dalam  KUHAP  dan  alat bukti  dalam  Undang-Undang  tindak pidana korupsi, hal ini sesuai dengan pasal  39  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  yang  menyatakan  adanya kekhususan mengenai alat bukti. Pasal 39 (1) Penyidikan,  penyelidikan  dan penuntutan tindak pidana korupsi  dilakukan  berdasarkan hukum  acara  pidana  yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan  tindak  pidana korupsi,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini. Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti  petunjuk  pada  tindak  pidana korupsi  juga  bisa  didapat  melalui informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik  yang  memiliki  kedudukan yang  sama  dengan  alat  bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk. Hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkap  kasus  korupsi  yang selama  ini  dilakukan  berdasarkan ketentuan  mengenai  alat  bukti  yang sah  selanjutnya  akan  menentukan kekuatan  alat  bukti  tersebut.  Hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK
selama  ini  merupakan  sebuah  alat bukti  petunjuk  sebagai  mana  yang diterangkan  dalam  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang perubahan  Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi  Pasal  26A  diatas.  Alat  bukti petunjuk  digunakan  seorang  hakim apabila  belum  mencukupi  batas minimum hukum pembuktian sebagaimana  yang  tercantum  dalam pasal 183 KUHAP. Alat  bukti  petunjuk  dapat digunakan apabila didukung oleh alat bukti  lain  berupa  alat  bukti keterangan  saksi,  keterangan  ahli, alat  bukti  surat  dan  alat  bukti keterangan terdakwa. Hal ini menunjukkan  bahwa  alat  bukti elektronik  berupa  rekaman  suara dari hasil penyadapan, dapat dikatakan  merupakan  perluasan  alat bukti  petunjuk  yang  terdapat  dalam pasal  184  KUHAP  mengenai  alat bukti.
Pengakuan alat bukti elektronik juga  terdapat  dalam  pasal  5  ayat  (1) dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  11
Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  elektronik  yang  berbunyi sebagai berikut:
1. Informasi  Elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dan/atau hasil  cetaknya  merupakan  alat bukti hukum yang sah. 2. Informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dan/atau hasil  cetakannya,  merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
Pemahaman  perluasan  tersebut dihubungkan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi  Elektronik.  Perluasan  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Memperluas  jumlah  alat  bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang Hukum Acara Pidana, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11
Tahun  2008  maka  alat  bukti ditambah satu alat bukti yaitu alat bukti  informasi  dan  transaksi
Elektronik.
b. Memperluas  cakupan  alat  bukti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang
Hukum Acara Pidana, hasil cetakan Informasi elektronik dan dokumen elektronik  secara  hakiki  ialah surat. c. Perluasan ektronik juga dimaksudkan  bahwa  Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik sebagai sumber petunjuk sebagaimana dimungkinkan  dalam  beberapa Undang-Undang. Rekaman Suara dapat digolongkan sebagai informasi elektronik  atau  dokumen  elektronik berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik. Pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), yang berbunyi: Ayat (1) “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termaksuk  tetapi  tidak  terbatas  pada tulisan, suara, gambar,
peta, rancangan,  foto,  electronic  data interchange  (EDI),  surat  elektronik (electronic  mail),  telegram,  teleks, telecopy  atau  sejenisnya,  huruf, tandam  angka,  kode  akses,  symbol, atau  perforasi  yang telah  diolah  yang memiliki  arti  atau  dapat  dipahami oleh orang yang mapu memahaminya” Ayat (4) “Dokumen  elektronik  adalah  setiap informasi  elektronik  yang  dibuat, diteruskan,  dikirimkan, diterima,  atau
disimpan  dalam  bentuk  analog, digital,  elektromagnetik,  optikal  atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas dalam tulisan, suara, gambar, peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya, huruf, angka, kode, akses, symbol atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang yang mampu memahaminya”
Kekuatan  Alat  Bukti  Rekaman Suara
Rekaman  Suara  sebagai  alat bukti  perlu  keabasahan  yang  kuat, sehingga  meyakinkan  hakim  dalam menjatuhkan  putusannya.  Selain Undang-Undang  No  20  Tahun  2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi  Pasal  26  A  yang menyebutkan  bahwa  alat  bukti  yang disimpan  secara  elektronik  dapat dijadikan  alat  bukti  yang  sah  dalam kasus  tindak  pidana  korupsi.  UU  ITE juga  memperjelas  Rekaman  Suara (informasi dokumen elektronik) sebagai  alat  bukti  yang  sah  di pengadilan. Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai  alat  bukti,  UU  ITE  juga mengakui  print  out  atau  hasil  cetak sebagai  alat  bukti  hukum  yang  sah.
Rekaman  Suara  yang  merupakan Informasi  elektronik  dan  dokumen elektronik  dinyatakan  sah  apabila menggunakan system elektronik yang memenuhi  persyaratan  minimum, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6  Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE berbunyi:
a. Dapat menampilkan kembali informasi  elektronik  dan  atau dokumen  elektronik  secara  utuh sesuai  dengan  masa  retensi  yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; b. Dapat  melindungi  ketersediaan, keutuhan, keontentikan kerahasiaan  dan  keteraksesan informasi elektronik tersebut;, dan c. Dapat  beroperasi  sesuai  dengan prosedur  dan  petunjuk  yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau symbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggara  sitem  elektronik tersebut  dan  memiliki  mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban  prosedur dan petunjuk. Rekaman suara diakui keabsahannya apabila telah memenuhi  unsur-unsur  tersebut, sehingga  bukti  rekaman  suara  tidak dapat  di  ragukan.  Namun  yang menjadi  pemersalahan  apakah  bukti rekaman  suara  itu  asli  atau  hasil duplikasi?  Menyikapi  hal  ini  perlu dilakukan  audit  atas  rekaman  suara tersebut.  Jika  suatu  rekaman  suara sudah  diaudit  atau  disertifikasi  oleh suatu  badan  standar  maka  alat  bukti rekaman  suara  tersebut  tidak  bisa disangkal  dan  dapat  dijadikan  alat bukti. Berdasarkan  hal  tersebut  KPK yang memiliki kewenangan melakukan  penyadapan,  biasanya membawa  hasil  sadapan  tersebut  ke Ahli Digital  Forensic ITB,  Dari rekaman suara, orang yang melakukan Percakapan dapat diketahui identitasnya melalui pemeriksaan audio  forensic ,  forensic ini  berkaitan  dengan  rekaman  suara pelaku  kejahatan,  rekaman  biasanya diperiksa  untuk  kepentingan voice recognition ,  yaitu  memeriksa  dan menganalisis suara yang ada didalam
rekaman  (dikenal  dengan unknown sample ), yang kemudian dibandingkan dengan suara pembanding  ( known  samples )  dalam rangka  untuk  menegetahui  apakah suara  unknown  adalah  identik  atau tidak  identik  dengan  suara  known. Jika  identik  maka  suara  barang bukti berasal  dari  subjek  pembanding,  dan sebaliknya.  Jika  tidak  identik,  maka suara  tidak  berasal  dari  subjek pembanding  (Muhammad  Nuh  AL- Azhar;2012;26).
Dengan  prosedur  penanganan rekaman suara yang benar, kemudian dilanjutkan  dengan  pemeriksaan  dan analisisnya yang procedural ,
diharapkan  hasil  pemeriksaan audio forensic untuk voice recognition dapat menunjukan secara ilmiah kepemilikan  suara  yang  ada  dalam rekaman  tersebut  untuk  disajikan sebagai  alat  bukti  kuat  dipengadilan. Dalam  hal  ini  peran  ahli  dalam pemeriksaan  perkara,  baik  pada tingkat penyidikan maupun persidangan  tidak  dapat  diabaikan begitu  saja.  Keterangan  ahli  sangat berguna  dalam  mengungkap  perkara Tindak  Pidana  Korupsi,  untuk mendapatkan  keyakinan  tentang suara  siapa  yang  berbicara  dalam rekaman tersebut, sehingga menguatkan alat bukti petunjuk yang ada  di  dalam  pasal  26  A  yang mengakui  Informasi  elektronik  dan dokumen elektronik (Rekaman Suara) sebagai alat bukti petunjuk.

## Simpulan
Dasar  rekaman  suara  sebagai alat  bukti  petunjuk  pada    Tindak Pidana  Korupsi  adalah  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana,  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  perubahan  Atas
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi,  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan Standart Rekaman Suara yang  dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan perkara
TIPIKOR,  hanyalah  rekaman  yang berasal dari sadapan KPK, sedangkan rekaman  suara  yang  direkam  oleh seseorang  atau  masyarakat  hanya dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti permulaan.
Rekaman  Suara  dapat  menjadi alat bukti petunjuk sepanjang rekaman suara tersebut ada persesuaiannya dengan alat bukti lain misalnya dari keterangan saksi, surat, dan  keterangan  terdakwa.  Kemudian untuk  menguatkan  hakim  dalam proses pembuktian mengenai kebenaran  dari  rekaman  suara tersebut, hakim memerlukan seorang ahli Digital  Forensic untuk  dimintai keterangannya guna keyakinan kepada hakim. Daftar Pustaka
Buku Alfitra. Hukum  Pembuktian  dalam Beracara  Pidana,  Perdata,dan Korupsi  di  Indonesia. Raih  Asa Sukses, Jakarta, 2014. Ambrosius  Yuniart  Lefaan, Landasan Konseptual  Perencanaan  Studio Rekaman  Musik  di  Yogyakarta, Skripsi Fakultas Tekhnik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Aziz  Syamsudin, Tindak  Pidana Khusus ,  Sinar  Grafika,  Jakarta,
2011. Dwi  Nurcahyo, Analisis Proses “Studio Home Recording” Dalam
Pembuatan  Lagu  Jalan  Sendiri The Mad Band, Naskah Publikasi, Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen  Informatika  Dan Komputer AMIKOM, 2012. Dyatmiko Soemodihardjo, Memberantas Korupsi Di Indonesia, Shira Media, Yogyakarta, 2012. Evi  Hartanti, Tindak  Pidana  Korupsi
Edisi  Kedua ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2012.
Hari  Sasangka,  Lili  Rosita, Hukum
Pembuktian  Dalam  Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.
IGM. Nurdjana, Korupsi  Dalam Praktek  Bisnis, PT.  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. Leden  Marpaung, Proses Penanganan Perkara  Pidana  (Penyelidikan dan  Penyidikan) ,  Sinar  Grafika,
Jakarta, 2009. Muhammad  Nuh  AL-Azhar, Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi  Komputer, Salemba Infotek, Jakarta, 2012.
Peter  Mahmud  Marzuki, Penelitian
Hukum ,  Kencana  PMG,  Jakarta,
2005.
R.Subekti, Kamus  Hukum, Jakarta:
Pradnya Pramita, 2005.
Tumbur  Ompu  Sunggu, Keberadaan Komisi  Pemberantasan  Korupsi Dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2012. Wahyu Untara, Kamus  Bahasa Indonesia: Edisi Revisi , Indonesia Tera, Yogyakarta, 2014.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP).( Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  1981  Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3258). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2001  tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan Korupsi. (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2001  Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4150). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (Lembaran  Negara  Republik Indonesia    Tahun  2002  Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4250). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor 8). Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Informasi  Transaksi  Elektronik. (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 4843). Internet http://www.tribunnews.com/nasion al/2013/pks-heran-vonis- luthfi-hasan-lebih-berat- dibandingkan-nazaruddin. ( Diakses Tanggal 23 Maret 2016 Pukul 20;40 Wita). http://nasional. kompas. com/read/2016/03/14/09021 311/Gatot  .Pujo.  dan.  Istrinya. Hadapi. Vonis. Hakim. pada.Hari.Ini.  (Diakses  Tangal 23  Maret  2016  Pukul  21;00 Wita). http://www.merdeka.com/peristiwa /rekaman-suara-identik- ajudan-rusli-zainal-tak-bisa- mengelak.html. (Diakses Tanggal  23  Maret  2016  Pukul 21;05 Wita). https://m.tempo.co/read/news/201 4/07/07/058591102/berboho ng-ajudan-gubernur-riau- divonis-7-tahun-bui. (Diakses Tanggal  23  Maret  2016  Pukul 21;10 Wita).