## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Analisis Yuridis Mengenai Strategi Dosen
Terkait Dengan Mutu Pembelajaran Di Perguruan Tinggi Masa Era New Normal
Oleh:
1.Halimatul Maryani halimatul.maryani@umnaw.ac.id

## 2. Abdul Halim (Universitas Al-Washliyah)
Email:abdulhalim93@gmail.com

## Abstract
The  scope  of  education  is  the  parties that are involved in the sphere of education such as proteges/students/college students, the basic and  the  purpose  of  education  itself,  educators, educational  materials,  educational  methods, educational  evaluation,  educational  tools  and the surrounding environment within the scope of education.  Education  is  also  one  of  the  most important parts of human life that has provisions that  aim  to  help  the  improvement  of  living standard  and  life  for  themselves  and  for  the country. If referring to the Article 31 (amendment)  paragraph  (1)  of  the  1945 Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia  which states  that  "Every  citizen  has  the  right  to education,  of  course  education  is  meant  in principle,  learning  what  we  know  is  based  on face  to  face  in  the  class.  to  transfer  the knowledge  to  their  students  (students  /  college students).  This  has  now  turned  into  virtual, distance  learning,  due  to  various  constraints  of limited  facilities  and  infrastructure,  the  ability  to absorb  the  technology,  on  the  other  hand,  the unstable condition of the spread of covid-19 has certainly  become  a  dilemma  for  several universities,  including  the  university  of  Muslim Nusantara  Al  Washliyah  in  implementing learning  whether  it's  pure  online  use  organized with  Distance  Learning  (PJJ)  -virtual  and  other types of virtual.
Keywords : Strategy, the Quality of
Learning,New Normal Abstrak
Ruang  lingkup  pendidikan  merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkup pendidikan seperti, anak didik/siswa/mahasiswa, dasar  dab  tujuan  pendidikan  itu  sendiri, pendidiknya, materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan, alat-alat pendidikan  dan  lingkungan  sekitarnya  dalam ruang lingkup pendidikan.Pendidikan jga meruapakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan  manusia  yang  memiliki  bekal  yang bertujuan  untuk  membantu  peningkatan  tarap hidup  dan  kehidupannya  untuk  diri  maupun untuk  negara.  Jika  merujuk  pada  Pasal  31 ( amandemen )  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  republik  Indonesia  tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  pendidikan,    tentunya pendidikan dimaksud pada prinsipnya pembelajarannya  yang  kita  kenal  berdasarkan tatap  muka  di  kelas.  untuk  melakukan  transfer ilmu  pengetahuan  ( knowledge) kepada  peserta didiknya (siswa/mahasiswa). Hal ini kini berubah menjadi virtual, pembelajaran jarak jauh, karena berbagai  kendala  keterbatasan  sarana  dan prasarana, kemampuan dalam menyerap tehnologi,  hari  ini  sebaliknya  belum  stabilnya kondisi  penyebaran covid -19  tentunya  menjadi dilema  beberapa  perguruan  tinggi,  termasuk Universitas  Muslim  Nusantara  Al  Washliyah dalam  penerapan  pembelajaran    apakan  sudah murni menggunakan daring yang diselenggarakan  dengan  Pembelajaran  Jarak Jauh (PJJ)-virtual dan jenis virtual lainnya.
Kata  Kunci: Strategi, Mutu  Pembelajaran, New Normal .

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Ruang  lingkup  pendidikan  merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam lingkup pendidikan seperti. Anak didik/siswa/mahasiswa, dasar dan tujuan pendidikan  itu  sendiri,  pendidiknya,  materi pendidikan, metode pendidikan, evaluasi pendidikan,  alat-alat  pendidikan  dan  lingkungan sekitarnya  dalam  ruang  lingkup  pendidikan. Pendidikan  jga  meruapakan  salah  satu  bagian

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terpenting  dalam  kehidupan  manusia  yang memiliki  bekal  yang  bertujuan  untuk  membantu peningkatan  tarap  hidup  dan  kehidupannya untuk  diri  maupun  untuk  negara.  Maka  oleh sebab  itu  pendidikan  itu  sangat  perlu  di  manan pendidikan  ini  adalah  suatu  sikap  yang terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar dan  proses  pembelajaran  yang  membuat siswa/mahasiswa (peserta didik) aktif dan dapat mengembangkan potensi dirinya untuk menambahkan  kecerdasan,  akhlak  mulia  serta kemapuan  dan  keterampilan  yang  diperlukan untuk diri pribadi, keluarga, masyakarat, bangsa dan negara, khususnya NKRI.
Jika merujuk pada Pasal 31
( amandemen )  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  yang menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara berhak  mendapatkan  pendidikan,  dan  ayat  (2) menyatakan  bahwa  setiap  warga  negara  wajib mengikuti  pendidikan  dasar  dan  pemerintah yang membiayainya, ayat (3) bahwa pemerintah mengushakan  dan  menyelenggarakan  satu sistem  pendidikan  nasional  yang  meningkatkan keimanan  dan  ketaqwaan,  serta  akhlak  mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (diatur  dengan  undang-undang).  Melihat  hal  ini maka  pendidikan  ini  sangat  penting  untuk  anak bangsa,  khususnya  bangsa  Indonesia  yang bersifat  formal  dan  non  formal  yang  pada dasarnya  berlangsung  dengan  tatap  muka,  di ruang  kelas,  selama  dua  semester  dalam  satu tahun ajaran.
Namun saat ini, dalam kondisi pendidikan kita di Indonesia khususnya di masa new  normal  selama  masa  penyessuai  new normal  muncul  beberapa  opini  tentunya  ada yang  pro  dan  ada  yang  kontra  dikalangan semua insan perguruan tinggi termasuk mahasiswa  dan  khususnya  dosen  sebagai
personil  utama  yang  bertanggung  jawab  untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan ( knowledge) karena berbagai kendala
keterbatasan sarana dan prasarana, kemampuan  dalam  menyerap  tehnologi,  belum stabilnya  kondisi  penyebaran covid -19  tentunya menjadi  dilema  beberapa  perguruan  tinggi, termasuk  Universitas  Muslim  Nusantara  Al Washliyah  dalam  penerapan  pembelajaran apakan  sudah  murni  menggunakan  daring (dalam  jaringan)  yang  diselenggarakan  dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)-virtual dan jenis virtual lainnya.
Berdasarkan  latar  belakang  ini,  maka penelitian ini  berjudul  “Strategi  Dosen    Terkait Dengan Mutu Pembelajaran di Perguruan Tinggi Masa Era  New Normal .

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,  maka  rumusan  masalah  yang  dapat dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  tentang bagaimana  model  kesiapan  dosen  dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia di era new normal ?

## C.  Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, yaitu  suatu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan  dan  menganalisis  mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan  antara  kejadian  tersebut  dengan masalah yang akan diteliti.
Jenis  penelitian  ini  adalah  adalah penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai  hal-hal  yang  bersifat  yuridis  dan kenyataan  yang  ada  mengenai  hal-hal  yang bersifat  yuridis.  Penelitian  hukum  empiris  atau penelitian  sosiologis  yaitu  penelitian  hukum yang  menggunakan  data  primer.  Menurut pendekatan  empiris  pengetahuan  didasarkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
atas  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari  hasil penelitian dan observasi 1 .
II.  Hasil  dan  Penelitian  Tentang  Model Kesiapan  Dosen  Dalam  Meningkatkan Mutu  Pendidikan  Indonesia  Di Era    New Normal. Dalam Undang-Undang Republik
Indonesia  No.  20  Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  Nasional  secara  Umum  pendidikan nasional  berdasarkan  pada  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya  dalam  Pasal  3  menyatakan  bahwa pendidikan nasional
berfungsi untuk
mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan  potensi  peserta  didik  agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  serta bertanggung jawab.
Pendidikan adalah proses
pengembangan potensi individu menjadi potensi nyata yang diperlukan untuk menjalani kehidupan  yang  bermartabat,  baik  sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga Negara dan warga masyarakat dunia. Proses pengembangan  potensi  tersebut  terjadi  dalam lingkungan  keluarga,  sekolah,  dunia  kerja,  dan masyarakat. 2 Semua lingkungan tersebut mempunyai perannya masing-masing, Sedangkan Perguruan Tinggi
adalah merupakan  sebuah  lembaga  pendidikan  untuk
1 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian Hukum  dan  Jurimetr i,  Ghalia  Indonesia,  Jakarta,  2009,  hal. 10
2 Djam’an Satori, Sistem Penjaminan dan Peningkatan  Mutu  Pendidikan,  disampaikan  pada  pidato orasi  ilmiah  dalam  rangka  wisuda  pasca  sarjana  UMN  Al- Washliyah Medan tanggal 17 Maret 2012.
mencetak  para  sarjana,  cendikiawan  dan akademisi, 3 sampai memperoleh gelar sarjana. Pendidikan Indonesia adalah pendidikan  yang  ada  di  di  Indonesia,  yaitu bahwa  pendidikan  di  Indonesia  dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jenjang, dan jenjang pendidikan tersebut dibagi berdasarkan tingkatan  usia  dan  kemampuan  peserta  didik dimana  masing-masing  jenjang  pendidikan memiliki rentang usia dan lama pendidikan yang berbeda-beda  sesuai  dengan  kebutuhannya masing-masing.  Jenjang  pendidikan  adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan  tingkat  perkembangan  peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang  dikembangkan, 4 yaitu  pendidikan  dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Sejalan  dengan  kondisi  baru  saat  ini “ new  normal ”,  maka  siapapun  yang  mengelola tempat  umum,  tempat  kerja,  sekolah,  yayasan, tempat    ibadah,  termasuk  pendidikan  tinggi harus  melakukan  serta  melaksanakan  aspek protokol yang berkaitan dengan masa pandemic covid -19 yang menjadi control terhadap kedisiplinan  seluruh  masyarakat.  Nah,  untuk merealisasikan kondisi masa pandemic covid -19 ini  pemerintah  telah  menggandeng  seluruh pihak  yang  terkait,  termasuk  tokoh  masyarakat, para  ahli/pakar  untuk  merumuskan  protocol, standar operasional prosedur untuk memastikan para  masyarakat  dapat  beraktifitas  kembali  dan tetap  aman  serta  terhindar  dari  covid-19. Sehubungan  dengan  itu  pula,  maka  penelitian ini  berjudul  “Strategi  Dosen    Terkait  Dengan Mutu  Pembelajaran  di  Perguruan  Tinggi Era New Normal, khususnya di lingkungan Universitas  Muslim  Nusantara  al  washliyah
3 Http://humas.narotama.ac.id . Pentingnya  startegi marketing  bagi  perguruan  Tinggi ,  diakses  pada  tanggal  20 Mei 2014.
4 Lihat  Undang-Undang    No.  20  Tahun  2003 tentang sistem pendidikan nasional tepatnya pasal 1 ayat 8.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(UMN  Al  Washliyah). New  normal saat  ini menjadi  model  kehidupan  baru  yang  diadaptasi oleh  hampir  seluruh  negara  yang  menjadi referansi  untuk  suatu  perubahan  prilaku  dalam masyarakat  terlebih  dalam  prilaku  di  masa pandemic covic -19, salah satunya adalah sektor pendidikan.
Tatanan  baru  untuk  adaptasi  dengan covid -19, dimana kebiasaan serta perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan prilaku yang hidup bersih, sehat sesuai dengan protocol kesehatan dari pemerintah  dan  ini  disebut  dengan  “ new normal ”,  misalnya  dunia  pendidikan  kita merupakan  salah  satu  bidang  yang  berdampak oleh pandemic  covid -19  yang masuk  ke  negara Indonesia  sejak  bulan  Maret  2020.  Nah menyikapi  hal  ini  maka  menteri  pendidikan  dan kebudayaan  telah  menerbitkan  Surat  Edaran No.  4  tahun  2020  yang  isinya  ada  beberapa kebijakan yang diambil selama pandemic covid- 19 antara lain ada kebijakan dibatalkannya Ujian Nasional 2020 dimana pembelajarannya awalnya  menggunakan  tatap  muka,  menjadi pembelajaran  jarak  jauh  (PJJ)  atau  belajar  dari rumah (BDR).
Sebagai  langkah  adaptasi  di  masa pandemic  covid -19  ini  dalam  hal  melakukan pembelajaran  di  perguruan  tinggi  berbasis adaptasi  untuk  memberdayakan  prilaku  hidup bersih  dan  sehat,  inilah  yang  disebut  dengan “ new  normal ” 5 .  Cara  yang  dilakukan  saat  ini dalam  melakukan  semua  aktivitas  di  masa pandemic  covid -19  adalah  dengan  rutin  cuci tangan  pakai  sabaun,  pakai masker  saat  keluar rumah,  jaga  jarak  aman  dan  menghindari kerumuanan,  serta  lainnya.  Semua  pihak berharap  agar  semua  kebiasaan  baru  ini  “ new
5 Arti new normal Indonesia:tatanan Baru beradaptasi  dengan  Covid-19,  2020  dalam www.https:// , diakses pada hari Senin, 20 Oktober 2020.
normal ”  harus  menjadi  kesadaran  kolektif  agar dapat berjalan dengan baik.
Merujuk  kepada  motto” Ing  Ngarso Sung  Tulodo , Ing  Madya  Mangun  Karso ,  dan Tut  Wuri  Handayani ”  oleh  Ki  Hajar  Dewantara, 1889,  yang  dikenal  dengan  tokoh  pendidikan yang  bermakna  di  depan  memberi  teladan,  di tengah  membangun  kemauan,  dan  di  belakang memberi  dorongan  dan  pengaruh,  ini  memberi makna bahwa pendidikan itu sangat penting.
Dalam  melirik  reformasi  pembelajaran yang sedang berkembang di Indonesia khususnya  di  masa  pamdemi covid -19  ( new normal ) saat ini, para dosen di perguruan tinggi tentunya  dihadapkan  dengan  banyaknya  pilihan model  penyesuaian  pembelajaran  di  kelas dengan  literatur-literatur  baru, khususnya  di  era new  normal ,  yang  harus  dipahami  adalah proses dalam pelaksanaan pembelajaran. 6
Model-model  pilihan  tersebut,  tidak akan  pernah  kaku  jika  seorang  dosen  itu  tetap menguasai konsep dan teori dasar pembelajaran yang merujuk kepada konsep dan teori    proses  pembelajaran,  maka  pada dasarnya  dosen  harus  dapat  dengan  kreatif mengembangkan model pembelajaran ini sesuai dengan kondisi nyata ( riil situation ) saat ini ( new normal ),  sehingga  pada  gilirannya  pasti  muncul model  dan  strategi  lainnya  yang  dapat  meng- kombain  dan  tentunya  dapat  memperkaya khazanah model pembelajaran itu sendiri.
Dalam  pasal  6  UU  No.  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen  dijelaskan bahwa kedudukan dosen sebagai tenaga  propesional  bertujuan  untuk melaksanakan sistem pendidikan
nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 6 Istilah pembelajaran juga disebut dengan “ instructional ”  yakni  dengan  makna  yang  saat  ini  adalah termasuk  peran  aktif  dari  pengajar  untuk  membelajarkan kepada  siswa/mahasiswa/anak  didiknya,  kalau  pengertaian pembelajaran  dalam  konsep  awal  adalah  pengajaran ( teaching ) den identik dengan makna penyampaian materi.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berkembangnya  potensi  peserta  didik agar  menjadi  manusia  yang  beriman dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab .
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  dosen berarti pendidik professional dan ilmuan dengan tugas utamanya adalah menstranformasikan,  mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan  bidangnya  seperti  wawasan, teknologi,  seni  melalui  pendidikan, penelitian  dan  pengabdian  masyarakat sebagai  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi yang telah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional  yang  disingkat  dengan  (NIDN) dan jabatan fungsional (jafung),  seperti Asisten  Ahli,  Lektor,  Lektor  Kepala maupun  Guru  Besar.  Untuk  itu  setiap orang  yang  menjadi  dosen  tentunya mempunyai  karakteristik  sesuai  dengan karakternya masing-masing dengan tetap mengarah kepada sistem pendidikan di Indonesia.
Rekayasa  model  pembelajaran  dan strateginya  pun  dapat  di  desain  oleh  dosen  itu sendiri  dengan  sedemikan  rupa  dan  tetap merujuk  kepada  konsep  pembelajaran  itu sendiri.  Namun yang perlu harus diingat adalah bahwa  kemampuan  siswa/mahasiswa  tersebut tidak  sama,  misalnya  kemampuannya  benar- benar  mampu,  kemampuannya  ada  yang sedang,  dan  ada  yang  kurang,  artinya  si mahasiswa itu memliki kekurangan dan kelebihan  masing-masing,  oleh  karena  itu memerlukan strategi. Sebagai dasar awal dapat dipahami konsep dan sudau pandang pembelajaran berikut ini dalam gambar.
Tabel.1. Konsep Sudut Pandang Pembelajaran Konsep Sudut Pandang Learning Peserta didik/mahasiswa/pelaj ar Teaching Pendidik/pengajar/fasilitator Instruction Interaksi antara pengajar dan pesertanya dengan media sumber pembelajaran
Catatan:  sumber  dikutip  dari  buku  Abdul  Mujib dalam  strategi  pembelajaran,  2017,  diolah  dan dikembangkan oleh penulis.
Berdasarkan  ilustrasi  tabel  tersebut, maka  pembelajaran  itu  merupakan  kegiatan terencana  yang  mengkondisikan  seseorang  itu agar  bisa  belajar  dengan  baik  sesuai  dengan tujuan  pembelajaran,  di  mana  pembelajaran  itu akan  bermuara  pada  dua  kegiatan  pokok  yakni orang  melakukan  tindakan  perubahan  tingkah laku  melalui  kegiatan  belajar  dan  bagaimana orang  melakukan  tindakan  penyampaian  ilmu melalui  kegiatan  mengajar. 7 Disamping  itu  juga dalam  pembelajaran  sebaiknya  diperhatikan beberapa  hal,  diantaranya  bahwa  pelaksanaan pembelajaran itu dilaksaanakan dengan pengalaman  dan  sesuai  dengan  lingkungan,  isi pembelajaran  tersebut  juga  harus  di  desain sedemikian  rupa  sesuai  dengan  karakteristik mahasiswa.anak  didiknya, 8 media  dan  sumber bahan  belajar  disediakan  dengan  baik,  serta ada  ukuran  penilaiannya  terhadap  masing- masing mahasiswa/anak didik itu.
Hal  ini  juga  sejalan  dengan  konsep pembalajaran  di  masa pandemic  covid -19  atau new  normal ,  dengan  rincian  sebagai  berikut dalam gambar ini.
Gambar.1. Konsep Pembelajaran Online
7 Abdul  Mujib,  Strategi  Pembelajaran,  2017, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.4.
8 Ngalimu, Strategi dan Model pembelajaran, 2013, Aswanda Pressindo, Jogjakarta, hal. 12.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Pada  prinsipnya  dalam  meningkatkan mutu  pembelajaran  khususnya  pembelajaran  di kelas, tentunya dosen memiliki strategi, maksudnya  bermakna  siasat  perang  yang direncanakan  untuk  mendapatkan  tujuan  yang sudah  direncanakan , 9 yang  tepat  untuk melakukan proses pembelajaran secara rasional dan  inovasi.  Dosen  juga  juga  harus  bisa membuat  inovasi  dalam  hal  pembelajaran dengan  tujuan  luaran  dari  hasil  pembelajarn  ini dapat  diterapkan  dengan  baik,  diantaranya bahwa  dosen  harus  menggunakan  somber belajar internal dan ekternal dengan menggunakan  tehnologi  dengan  peningkatan kompensi  abad  21.    Bukan  itu  saja  rasional perlunya inovasi pembelajaran
untuk
memotivasi mahasiswa menjadi pelajar sepanjang  hayat  dengan  pembinaan  etika  yang baik,  serta  dapat  meningkatkan  perkembangan ilmu  pengetahuan,  tehknologi  dan  inovasi  yang semakin  pesat.  Nah,  untuk  meningkatkan  mutu pembelajaran  tersebut  seorang  dosen  perlu pengembangan  kinerja  yang  baik,  sebagai contoh  dapat  dirincikan  dalam  gambar    skema berikut ini.
Gambar.2. Skema Ilustrasi Rencana Kerja Dosen
9 Lihat    Desi  Anwar,  dalam    kamus  lengkap bahasa  Indonesia,  2005,  karya  aditama,  hal.  450. Pengertian  lain  juga  Startegi  maksudnya  adalah  suatu pendekatan  yang  diberikan  untuk  semua  orang  yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan untuk mendapatkan  sasaran  dan  tujuan  tertentu  yang  memiliki kurun  waktu  tertentu  pula,  sehingga  tercapai  tujuan, pengertian lain misalnya tujuan untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan.
Berdasarkan  gambar  tersebut,  maka dapat  dipahami  bahwa  strategi  pembelajaran dalam  meningkatkankan  mutu  pembelajaran dapat dikembangkan oleh dosen yang bersangkutan  berdasarkan  matakuliah  yang diampu  dengan  menerapkan  metode  dasar yang  dimiliki,  seperti  dengan  memanfaatkan infrastuktur,    pengayaan  sumber  belajar, penerapan model pembelarannya, dan pengembangan  proses  pembelajarannya  yang tetap berhubungan erat dengan pengembangan pengembangan  pembelajaran  dalam  abad  21. Lalu  bagaimana  pula  hubungan  dengan  proses pembelajaran  di  era new  normal ( pamdemi covid -19) saat ini, tentunya ada pengembangan dan inovasi baru dalam hal proses pembelajaran tersebut. Pelaksanaan
pembelajaran di pandemic-19 ini  tetap virtual,  namun   bervariasi seperti  daring  dengan  dua  variasi,  selanjutnya dengan  kombinasi  ( belnded/hybric ),  kemudian ada  yang  luring  dengan  sistem  beri  tugas dikumpul pada saat yang ditentukan, selanjutnya  juga  pelaksanaan  pembelajaran saat  new  normal  ini  ada  juga  pelaksanaannya dengan  tatap  muka  dengan  terbatas,  seperti praktek  untuk  fakultas  hukum  ada  praktek peradilan  semu,  seminar,  dan  meja  hijau, terlepas dari itu pula proses pembelajaran yang dilakukan merupakan proses kependidikan yang terencana,  terpadu,  dan  terkoordinasi 10 ,  serta sistematis dengan standar ukuran evaluasi yang jelas.
III.  Penutup
10 Jasa Unggah Muliawan, 45 Model pembelajaran spektakuler, Arruzz Media, Jogjakarta, 2016, hal, 15

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka sebagai penutup kata dalam penelitian ini dapat disimpulkan  bahwa  startegi  pembelajaran  yang dilakukan  dosen  dalam  masa pandemic  covid - 19 “ new normal ” ini tetap daring, dan daringnya dengan  bervariasi  dan  disesuaikan  dengan kondisi  saat  ini,  diantaranya  adalah  virtual  atau daring.  Pelaksanaan secara online  atau daring ada dua variasi, yakni daring dengan ful di mana dosen  mengajar  dari  rumah,  daring  dengan dosen  datang  ke  kampus.  selain  itu  ada  juga pelaksanaan  dengan  luring,  serta  tatap  muka dengan  terbatas,  seperti  praktek,  seminar  dan sidang meja hijau.
Selanjutnya, mengenai proses pembelajaran  merupakan  proses  pembelajaran yang  terpadu,  sistematis  dan  terencana,  terkait dengan  masa  covid-19  ini  memang  banyak variasi, model, dan strategi yang lakukan dosen untuk  mengajar,  nanum  tetap  merujuk  pada konsep  dan  sudut  pandang  pembelajaran, seterusnya bervariasi dengan konsep pembelajaran  secara  online/daring,  dengan tetap menguasai materi yang akan disampaikan kepada  mahasiswa  khususnya  di  kelas,  baik kelas  daring  maupun  kelas  yang  dilakkan dengan luring.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdul  Mujib,  Strategi  Pembelajaran,    Bandung, Remaja Rosdakarya, 2017. Bambang  Sunggono, Metode  penelitian  hukum (Suatu  Pengantar), PT.  RajaGrafindo
Persada,  Jakarta, 2001.
Djam’an  Satori,  Sistem  Penjaminan  dan
Peningkatan Mutu Pendidikan,
disampaikan  pada  pidato  orasi  ilmiah
dalam  rangka  wisuda  pasca  sarjana UMN  Al-Washliyah  Medan  tanggal  17 Maret 2012.
Jasa Unggah Muliawan, 45 Model pembelajaran spektakuler,  Arruzz  Media,  Jogjakarta, 2016.
Johnny  Ibrahim, Teori  &  Metodologi  Penelitian
Hukum  Normatif ,    Bayumedia,  Malang,
2005.
Peter  Mahmud    Marjuki, Penelitian  Hukum , Kencana, Jakarta, 2005.

## B.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang    No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional.
UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dosen.

## C.  Internet
Jenjang  pendidikan  di  Indonesia  menurut  UU Sistem  Pendidikan  di  Indonesia  Tahun 2003 http://ilmu-pendidikan.net ,  diakses pada tanggal 22 Mei 2015;
Arti  new  normal  Indonesia  :  tatanan  Baru beradaptasi  dengan  Covid-19,  2020 dalam www.https:// ,  diakses  pada  hari Senin, 20 Oktober 2020.
Http://humas.narotama.ac.id . Pentingnya startegi marketing bagi perguruan
Tinggi ,  diakses  pada  tanggal  20  Mei
2014;
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Pekanbaru
Oleh :
Brahma Putra Perkasa 11
11 Magister  Kenotariatan  Universitas  Sumatera Utara, Medan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## putrabrahma14@yahoo.com

## Abstract

## Abstrak
Sebagai  pejabat  umum,  seorang  Notaris dituntut  untuk  dapat  bertanggung  jawab  dalam mejalankan kewenanganya agar dapat memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  para pihak  sebelum  akta  itu  dibuatnya.  Apabila dikemudian  hari  akta  yang telah  dibuat ternyata mengandung  sengketa  maka  hal  pasti  ini  perlu untuk  dipertanyakan,  apakah  kesalahan  pada akta  itu  disebabkan  oleh  Notaris,  ataukah  para pihak  yang  tidak  memberikan  keterangan  yang tidak  benar  diluar  sepengetahuan  notaris  atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan  salah  satu  pihak  yang  menghadap, ataukah  kesalahan  para  pihak  yang  tidak memberikan dokumen dengan sebenar- benarnya.
Disarankan  untuk  kedepannya  notaris ketika melakukan penyuluhan hukum agar dapat dilakukan  di  hadapan  para  pihak  dan  setiap penyuluhan    hukum    yang  telah  dilakukan  oleh notaris dan disetujui oleh para pihak hendaknya dituliskan    dalam  akta,  atau  jika  hal  tersebut tidak dapat dilakukan, notaris bisa menuangkannya  dalam  suatu  akta  tersendiri, hal  ini  dilakukan  sebagai  bukti  bahwa  notaris tersebut  telah  melakukan  kewajibannya  dalam memberikan  penyuluhan  hukum  sehubungan dengan akta yang hendak dibuat.
Kata  Kunci  : Penyuluhan  Hukum,  Tanggung Jawab Notaris, Undang Undang Jabatan Notaris

## I. Pendahuluan

## A.  Latar Belakang
Melihat perkembangan hukum yang ada pada  masyarakat,  maka  akan  dapat  ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat  telah mengalami  banyak perubahan  dan  perbedaan  secara  terus- menerus  dari  suatu  kurun  waktu  ke  waktu  yang lain.  Pada  masyarakat  yang  lebih  sederhana, hukum  telah  berfungsi  untuk  menciptakan  dan
juga untuk memelihara keamanan serta ketertiban.  Fungsi  ini  juga  telah  berkembang sesuai  dengan  perkembangan  yang  ada  pada masyarakat  itu  sendiri  yang  juga  meliputi berbagai aspek dalam kehidupan di masyarakat yang  memiliki  sifat  dinamis,  memerlukan kepastian,  perlindungan  hukum  yang  berintikan kebenaran  dan  keadilan  dan  juga  ketertiban. Masyarakat  yang  membutuhkan  kepastian hukum,  ketertiban,  dan  perlindungan  hukum juga membutuhkan sektor pelayanan jasa publik yang  pada  saat  ini  juga  semakin  berkembang mengikuti  perkembangan  dan  meningkatnya kebutuhan  masyarakat  atas  pelayanan  jasa. Dalam  hal  ini  misalnya,  Notaris  merupakan salah  satu  Pelayanan  Jasa  Publik  di  bidang pembuatan akta otentik.
Ketentuan seorang Notaris dalam wewenangnya  untuk  membuat  suatu  akta otentik  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No. 30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 UUJN. Dalam Pasal 1  angka  1  UUJN,  telah  disebutkan  bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  UU  ini  atau  berdasarkan  UU lainnya.
Mengenai kewenangan seorang Notaris,  pasal  15  ayat  (1)  UUJN  telah memberikan  jabarannya,  bahwa  Notaris,  dalam jabatannya,  berwenang  untuk  membuat  akta otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian  tanggal  perbuatan  akta,  menyimpan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan  kutipan akta,  semuanya  itu  sepanjang  perbuatan  akta itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada  pejabat  lain  atau  orang  lain  yang ditetapkan undang-undang.
Sebagai pejabat umum, seorang Notaris dituntut  untuk  dapat  bertanggung  jawab  dalam mejalankan kewenanganya agar dapat memberikan  penyuluhan  hukum  terhadap  para pihak  sebelum  akta  itu  dibuatnya.  Apabila dikemudian  hari  akta  yang telah  dibuat ternyata mengandung  sengketa  maka  hal  pasti  ini  perlu untuk  dipertanyakan,  apakah  kesalahan  pada akta  itu  disebabkan  oleh  Notaris  ataukah  para pihak  yang  tidak  memberikan  keterangan  yang tidak  benar  diluar  sepengetahuan  notaris  atau adakah kesepakatan yang dibuat antara Notaris dengan  salah  satu  pihak  yang  menghadap ataukah  kesalahan  para  pihak  yang  tidak memberikan dokumen dengan sebenar- benarnya.  Agar  suatu  akta  yang  telah  dibuat oleh  seorang  Notaris  tidak  mengandung  cacat hukum  dikemudian  hari,  karena  kesalahan notaris  yang  tidak  memberikan  penyuluhan hukum  terlebih  dahulu.  Maka  Notaris  itu  harus memberikan  pertanggung  jawaban  baik  secara moral maupun secara hukum. 12
Penyuluhan  hukum  merupakan  suatu bagian  dari  pembangunan  hukum  nasional, sedangkan  pembangunan  hukum  nasional bagian  dari  pembangunan  nasional.  Kegiatan penyuluhan  hukum  merupakan  salah  satu bentuk  sosialisasi  untuk  dapat menggambarkan bagaimana  keadilan  itu.  Hukum  nasional  tidak bisa  menjamin  terwujudnya  keadilan  itu 13 .
12 Putri A.R, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator  Tugas-Tugas  Jabatan  Notaris  Yang  Berimplikasi Perbuatan Pidana, Sofmedia, Jakarta, 2011, hal.8.
2 Sudjito, Critical  Legal  Studies  (CLS)  dan  Hukum Progresif  sebagai  Alternatif  Dalam  Reformasi  Hukum
Adapun  fungsi  dari  penyuluhan  hukum  itu sendiri adalah untuk suatu langkah pencegahan, langkah  pemeliharaan,  langkah  korektif  dan fungsi  pengembangan.  Pertama,  penyuluhan sebagai  langkah  pencegahan  ( preventif ),  yakni untuk  dapat  mencegah  timbulnya  hak-hak  yang desdruktif  dan  negatif  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  masyarakat.  Kedua,  penyuluhan sebagai langkah pemeliharan  ( presevatif ), yakni untuk  dapat  memberikan  dorongan  yang menciptakan partisipasi
dalam suatu pembangunan hukum sesusai dengan
kedudukan dan kemampuannya masing- masing.  Ketiga,  penyuluhan  sebagai  langkah korektif,  yakni  berfungsi  sebagai  upaya  koreksi terhadap  hal-hal  yang  telah  ada,  sehingga apabila  ditemukan  suatu  hal  yang  telah melanggar  hukum  dapat  mengurangi  dampak ataupun  menghilangkan  hal  tersebut  Ke  empat, penyuluhan  sebagai  fungsi  pengembangan ( developtmental ),  yakni  agar  dapat  memberi masukan dan dorongan terhadap suatu hal agar masyarakat  dapat  lebih  mandiri  dan  tidak tergantung ataupun  mengandalkan pihak lain. 14
Dalam  sektor  pelayanan  jasa  seorang Notaris  berperan  sebagai  pejabat  yang  telah diberi  wewenang  oleh  negara  untuk  dapat melayani  masyarakat  dalam  bidang  perdata terkhusus  dalam  pembuatan  akta  otentik. Sebagaimana  telah  disebutkan  dalam  pasal  1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang  Jabatan  Notaris  (untuk  selanjutnya disebut UUJN) : “ Notaris adalah pejabat umum yang  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini.” Dibentuknya  undang-undang  Nomor  30  Tahun
Nasional  dan  Perubahan  Kurikulum  Pendidikan  Hukum, Jurnal  Ultimatum  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum  Iblam,  vol.  2, Edisi September, 2008, hal. 3.
14 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2004 tentang Jabatan Notaris memiliki landasan filosofis yaitu agar terwujudnya jaminan jaminan kepastian  hukum,  menciptakan  ketertiban  dan perlindungan  hukum  yang  berdasarkan  pada kebenaran dan keadilan melalui akta yang telah dibuatnya,  Notaris  harus  mampu  memberi kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.
Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang  membuat  akta  otentik  dan  juga kewenangan  lainnya  sebagaimana  yang  telah dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris.  Nomor  2  tahun  2014.  Notaris  adalah salah  satu  profesi  yang  juga  ikut  berperan  aktif dalam mendukung  proses  penegakan  hukum  di dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Keberadaan  fungsi  Notaris  di  Indonesia  telah tergambar  di  dalam  pasal  1868  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi  sebagai berikut :
“Suatu  akta  otentik  adalah  suatu  akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang,  yang  dibuat  oleh  atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang  berkuasa  untuk  ditempat  dimana akta dibuatnya” Berdasarkan pada tahun 2004
diundangkanlah  Undang-Undang  Nomor  30 Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris  (sebagai pengganti  Staatbald  1860  nomor  30)  yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
Untuk  selanjutnya  dalam  tulisan  ini  disingkat dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Bagi  suatu  akta  otentik,  akta  tersebut mempunyai  3  (tiga)  fungsi  terhadap  para  pihak yang membuatnya berupa:
1.  Sebagai  bukti  bahwa  para  pihak  yang bersangkutan  telah  mengadakan  perjanjian tertentu;
2.  Sebagai  bukti  bagi  para  pihak  bahwa  apa saja  yang  telah  tertulis  dalam  perjanjian adalah  menjadi  tujuan  dan  keinginan  para pihak;
3.  Sebagai  bukti  pada  pihak  ketiga  bahwa pada tanggal tertentu kecuali juga ditentukan  sebaliknya  para  pihak  telah mengadakan  perjanjian  dan  bahwa  isi perjanjian  adalah  sesuai  dengan  kehendak para pihak. 15
Notaris dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya memiliki kewajiban untuk dapat bertindak amanah, jujur, tidak berpihak, mandiri, seksama  dan  selalu  menjaga  kepentingan  para pihak  yang  terkait  dalam  suatu  perbuatan hukum.  Seorang  Notaris  hendaknya  juga  harus memiliki  sifat  bijaksana  yang  berarti  harus mampu  berada  di  tengah-tengah  kedua  belah pihak,  memberikan  penyuluhan  hukum  ketika para  pihak  sedang  menghadap  Notaris  tanpa berpihak  kepada  salah  satu  pihak  saja.  Itu semua  dikarenakan  profesi  Notaris  memiliki kewajiban  atas  wewenang  yang  diberikan kepada  Notaris  dalam  memberi  penyuluhan hukum  kepada  para  pihak  yang  akan  membuat akta  seperti  yang    telah  di  atur  dalam  Pasal  15 ayat (2) huruf e.
Kedudukan  Notaris  di  Indonesia  lebih sulit  dari  pada  Notaris  di  negeri  Belanda. Seorang Notaris menghadapi langganan ( client) bermacam-macam  golongan  penduduk  dan masing-masing mempunyai  adat istiadat  sendiri dan  mempunyai  perbedaan  yang  beraneka ragam.  Maka  dari  itu  seorang  Notaris  wajib memberikan  penyuluhan  hukum  terlebih  dahulu

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  mudah  dipahami  oleh  langganan  pada saat berhadapan dengan notaris. 16
Dalam kewajibannya memberikan penyuluhan  hukum  kepada  para  pihak  peranan faktor  moralitas  seorang  Notaris  sangatlah diutamakan,  hal  inilah  yang  akan  membuat seorang  Notaris  tidak  akan  menyalahgunakan wewenang  yang  telah  ada  padanya  sehingga tidak  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  para pihak  dan  tidak  pula  merugikan  Notaris  itu sendiri. Hingga saat ini masih banyak masyarakat  yang  datang  menghadap  kepada Notaris hanya menyerahkan begitu saja seagala sesuatunya kepada Notaris, bagaimana baiknya menurut Notaris itu sendiri, ini semua dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dengan permasalahan hukum.
Penyuluhan  hukum  dapat  dilakukan dengan  cara  memberikan  pemahaman  yang benar  terhadap  para  penghadap.  Seorang Notaris  harus  mampu  menjelaskan  isi  akta otentik  yang  telah  dibuatnya  karena  pada kenyataannya tidak semua orang yang membuat  akta  otentik  kepada  Notaris  dapat benar-benar memahami dengan baik dan benar akta tersebut. Pada keadaan ini seorang Notaris tidak  akan  menerima  honorarium  pada  saat memberikan  penyuluhan  hukum  kepada  para pihak karena berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf e  tersebut  Notaris  tidak  berkewajiban  meminta atau  memungut  bayaran  apapun  yang  terkait tentang penyuluhan  hukum yang diberikan oleh Notaris kepada para pihak atau masyarakat.

## B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah diuraikan  diatas,  maka  rumusan  masalah  yang
16 Arliman,  Lurensius,  Notaris  dan  Penegakkan Hukum Oleh Hakim, Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hal. 2.
dapat  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut:
1.  Bagaimana  peranan  dan  tanggung  jawab notaris  dalam  memberikan  penyuluhan hukum  terhadap  para  pihak  di  kota pekanbaru ?
2.  Apakah yang menjadi batasan-batasan bagi seorang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terhadap para pihak ?
3.  Bagaimanakah  Akibat  Hukum  Jika  Notaris Tidak  Memberikan  Penyuluhan  Hukum Kepada Para Pihak ?

## C.  Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis empiris,  yaitu  suatu  penelitian  yang  mana disamping  melihat  aspek  hukum  positif  juga melihat  seperti  apakah  penerapan  yang  terjadi dilapangan  dan  masyarakat,  adapun  data  yang diteliti  awalnya  adalah  data  sekunder  yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian  terhadap  para  pihak-pihak  yang terkait  dalam  pelaksanaan  tugas  jabatan Notaris.

## II. Hasil dan Pembahasan
A.  Peranan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan  Hukum  Terhadap  Para
Pihak Di Kota Pekanbaru.
Pekerjaan  Notaris  adalah  pekerjaan yang  lebih mengutamakan  pelayanan  dari  pada imbalan  (pendapatan).  Artinya  mengutamakan apa  yang  harus  dikerjakan  sebagaimana kewajibannya bukan berapa bayaran yang akan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diterima,  kepuasan  klien  adalah  yang  utama. 17
Apabila  Notaris  melalaikan  tanggung  jawabnya dalam  menjalankan  tugas  jabatan,  ia  harus dapat  mempertanggungjawabkan  secara  moral, etis  dan  hukum  kepada  masyarakat.  Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta perusahaan  hanya  sebatas  tanggung  jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya tersebut dan bukan  merupakan  tanggung  jawab  materiil Notaris yang bersangkutan.
Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang
Jabatan Notaris. Menurut kamus hukum,  notaris  adalah  orang  yang mendapat  kuasa  dari  pemerintah  untuk mengesahkan
dan menyaksikan berbagai  surat  perjanjian,  surat  wasiat, akta  dan  sebagainya. 18 Gandasubrata menyatakan  Notaris  adalah  pejabat umum  yang  diangkat  oleh  pemerintah
termasuk  unsur  penegak  hukum  yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat. 19 Notaris  adalah  Pejabat
Umum yang berfungsi menjamin
otoritas  pada  tulisan-tulisannya  (akta).
Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi negara dan kepadanya diberikan kepercayaan  dan  pengakuan  dalam memberikan  jasa  bagi  kepentingan
17 Anand,  Ghansham, Karekteristik  Jabatan  Notaris Di Indonesia, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2014, hal. 118.
18 J.C.S. Simorangkir, 2013, Kamus Hukum, Aksara Baru, Jakarta, hal. 53.
19 H.R.  Purwoto.  S.  Gandasubrata,  1998, Renungan  Hukum, IKAHI  Cabang  Mahkamah  Agung  RI, Jakarta, hal. 484.
masyarakat. 20 Notaris  sebagai  Pejabat Umum  memiliki  tanggung  jawab  atas perbuatannya terkait dengan
pekerjaannya dalam membuat akta.
Wewenang  Notaris  hanya  dicantumkan dalam  Pasal  15  ayat  (1),  (2),  dan  (3)  UUJN. Menurut  Pasal  15  ayat  (1)  bahwa  wewenang Notaris  adalah  membuat  akta  otentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian  dan  penetapan, sepanjang  pembuatan  akta  itu  oleh  suatu peraturan  umum  tidak  juga  ditugaskan  atau dikecualikan  kepadanya  pejabat  atau  orang lain. 21
Notaris  dalam  menjalankan  profesinya, selain harus netral juga dituntut untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat  yang  memerlukan  jasanya  dengan sebaik-baiknya,  memberikan  bimbingan  dan penyuluhan  hukum  kepada  masyarakat  agar masyrakat menyadari tentang hak dan kewajibannya  sebagai  warga  Negara  dan anggota  masyarakat.  Inilah  sebabnya  mengapa calon  Notaris  harus  benar-benar  menguasai seluk-beluk  dan  sisik-melik  tentang  profesi kenotariatan. 22
Pasal  1  angka  7  UUJN  menjelaskan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  di  tetapkan  dalam undang-undang  ini.  Berdasarkan  pengertian  ini dapat  disimpulkan  tentang  penggolongan  akta otentik yaitu :
1.  Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta relaas ),
20 A.  Kohar,  2004, Notaris  Berkomunikasi, Alumni, Bandung, hal. 203.
21 Habib Adjie (b), Op.cit ., hal 34.
22 Yuwono.  Dwi,  Ismantoro, Memahami  Berbagai Etika  Profesi  Dan  Pekerjaan, Tim  Medpess,  Yogyakarta, 2013 hal. 179

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
2.  Akta  otentik  yang  dibuat  dihadapan  pejabat umum (akta para pihak/ partij akta).
Akta  otentik  dapat  dikatakan  sebagai ”bukti  sempurna”,  artinya  akta  otentik  itu mempunyai  kekuatan  pembuktian  sedemikian rupa  karena  menyatu  atau  melekatnya  pada akta  otentik  itu  sendiri  sehingga  tidak  perlu dibuktikan  lagi  dan  menurut  hakim  akta  otentik itu  merupakan  bukti  wajib/keharusan  (verplicht bewijs). Siapa yang menyatakan akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikannya.
Pasal  1  angka  7  UUJN  menjelaskan pengertian akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat  oleh  atau  dihadapan  Notaris  menurut bentuk  dan  tata  cara  yang  di  tetapkan  dalam undang-undang  ini.  Berdasarkan  pengertian  ini dapat  disimpulkan  tentang  penggolongan  akta otentik yaitu :
1.  Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (akta relaas ),
2.  Akta  otentik  yang  dibuat  dihadapan  pejabat umum (akta para pihak/ partij akta).
Akta  otentik  memiliki  3  kekuatan pembuktian yaitu: 23
1.  Kekuatan  pembuktian  Lahiriah,  artinya  akta otentik  mempunyai kemampuan untuk
membuktikan  dirinya  sendiri  sebagai  akta otentik,  mengingat  kehadirannya  itu  telah sesuai  dan  menurut  ketentuan  pasal  1868 KUHPerdata.  Pembuktian  lahiriah  ini  tidak ada pada akta di bawah tangan.
2.  Kekuatan  pembuktian  Formil,  bahwa  apa yang  dinyatakan  dan  dicantumkan  dalam
23 Yudara,  N.G.  2001.  Perjanjian  Kredit  Bank – Pemberian  Jaminan  Pengikatan  dan  Permasalahannya, Makalah  disajikan  dalam  Seminar  Perkreditan  Perbankan. Bank Rakyat Indonesia.  Surabaya.  12  September  2001. hal 22-23
akta  otentik  itu  adalah  benar  karena merupakan  uraian  kehendak  para  pihak yang  dinyatakan  di  dalam  akta  otentik  itu oleh  atau  di  hadapan  pejabat  yang berwenang  dalam  menjalankan  jabatannya. Selain itu, akta otentik menjamin kebenaran tanggal,  tanda  tangan,  komparan  (orang yang  menghadap)  dan  tempat  dibuatnya akta.  Dalam  arti  formil,  akta  notaris membuktikan  kebenaran  dari  apa  yang disaksikan  yaitu  yang  dilihat,  didengar  dan dialami sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian  formil,  kecuali  bila  orang  yang melakukan  tanda  tangan  pada  akta  itu mengakui kebenaran tanda tangannya.
3.  Kekuatan  pembuktian  Materiil,  bahwa  isi akta  itu  dianggap/dibuktikan  sebagai  yang benar  untuk  setiap  orang,  juga  terhadap para  pihak  yang  meminta  untuk  dibuatkan akta  otentik  itu  sebagai    alat  bukti terhadap dirinya (termasuk ahli waris para pihak atau orang  lain  yang  mendapat  hak  dari  para pihak) atau dinamakan “preuve proconstituee”. B.  Batasan-Batasan Bagi Seorang Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan  Hukum  Terhadap  Para Pihak
Ketika  penghadap  menghadap  Notaris agar tindakan atau perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan  notaris,  dan  kemudian  Notaris membuatkan akta atas permintaan atau keinginan  para  penghadap  tersebut,  maka dalam  hal  ini  memberikan  landasan  kepada Notaris  dan  para  penghadap  telah  terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
menjamin    bahwa  akta  yang  dibuat  tersebut telah  sesuai  menurut  hukum  yang  sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. 24
Pada dasarnya bahwa hubungan antara Notaris  dan  para  penghadap  yang  telah membuat  akta  di  hadapan  atau  oleh  Notaris tidak  dapat  dikonstruksikan,  ditentukan  pada awal Notaris dan para penghadap berhubungan, karena pada saat itu belum terjadi permasalahan  apapun.  Untuk  menentukan bentuk  hubungan  antara  Notaris  dengan  para penghadap  harus  dikaitkan  dengan  ketentuan Pasal  1869  KUHPerdata,  bahwa  akta  otentik terdegradasi  menjadi  mempunyai  kekuatan pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan dengan alasan : (1)Tidak berwenangnya pejabat umum  yang  bersangkutan,  atau  (2)Tidak mampunya  pejabat  umum  yang  bersangkutan, atau  (3)  Cacat  dalam  bentuknya,  atau  karena akta  Notaris  dibatalkan  berdasarkan  keputusan pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan hukum, maka hal ini dapat dijadikan dasar untuk menggugat  Notaris  sebagai  suatu  perbuatan melawan  hukum  atau  dengan  kata  lain hubungan  Notaris  dan  para  penghadap  dapat dikualifikasikan  sebagai  perbuatan  melawan hukum, karena: 25
1.  Notaris  tidak  berwenang  membuat  akta yang bersangkutan,
2.  Tidak mampunya
Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta,
3.  Akta Notaris cacat dalam bentuknya.
Dengan  adanya  penyuluhan  hukum yang  diberikan  oleh  notaris,  diharapkan  para
24 Habib Adjie (b), Loc.cit ., hal. 17.
25 Ibid.
penghadap yang memerlukan bantuannya menjadi paham dan mengerti mengenai keputusan yang terbaik yang akan diperbuatnya dan  juga  sebelum  notaris  membuatkan  akta yang  diinginkan  oleh  kliennya,  notaris  harus terlebih  dahulu  memberikan  suatu  penjelasan mengenai  keadaan  hukum  yang  sebenarnya kepada  klien,  hak  dan  kewajiban  mereka masing-masing,  agar  klien  tersebut  mengerti akan keadaan yang sebenarnya.
Penyuluhan  hukum  adalah  kegiatan dengan tujuan utamanya agar masyarakat  tau  hukum,  paham  hukum, sadar  hukum,  untuk  kemudian  patuh pada  hukum  tanpa  paksaan,  tapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan.  Dalam  tulisannya  Prof.  Dr.
Satjipto Rahardjo mengatakan :
“Hukum tidak perlu mengatur masyarakat  secara  penuh,  total  (full regulation)  cukup  sekedar  membuat skema  besar,  sedang  proses-proses nyatanya diserahkan kepada masyarakat. Tanpa mengganggu kelangsungan hidup yang sudah
berjalan.” 26 Pada penyuluhan akan selalu diusahakan  tumbuhnya  kesadaran  hukum  pada diri seseorang sehingga ia akan menjadi faham, tahu, mengerti dan dapat melaksanakan dengan iklas  kaidah-kaidah  hukum  yang  telah  berlaku. Penyuluhan  hukum  bagi  notaris  sendiri  telah dijelaskan pada Pasal 15 ayat (2) huruf e bahwa notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan  hukum  kepada  para  penghadap yang ingin membuat akta kepadanya. Ketentuan ini  sesungguhnya  bertujuan  agar  penyuluhan
26 Rahardjo  Satjipto, Hukum  Dalam  Jagat Ketertiban, (Jakarta: Penerbit UKI Pree, 2006), hal. 55.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
hukum  yang  dilakukan  oleh  notaris  dapat memberikan  kesadaran  dan  pengetahuan  akan hak  dan  kewajiban  para  penghadap  sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
Para  pihak    adalah  orang    yang  satu dengan orang yang lainnya mengadakan  suatu  perbuatan  hukum dihadapan  seorang  notaris.  Seorang notaris  memiliki  tugas  untuk  dapat mengkonstantir hubungan hukum antara  para  pihak  dalam  bentuk  tertulis dan  format  tertentu,  sehingga  menjadi suatu akta otentik. Para pihak datang ke notaris  agar  tindakan  atau  perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta otentik  sesuai  dengan  kewenangan notaris,  kemudian  notaris  membuatkan akta  atas  permintaan  atau  keinginan para pihak  tersebut, maka dalam hal ini memberikan  landasan  kepada  notaris dan  para  pihak  telah  terjadi  hubungan hukum.  Notaris  harus  menjamin  bahwa akta  yang  dibuat  tersebut  telah  sesuai menurut  aturan  hukum  yang  sudah ditentukan,  sehingga  kepentingan  yang bersangkutan  terlindungi  dengan  akta tersebut. 27
Untuk  itu  dalam  praktek  sehari-hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi  hukum  dan  asas  negara  serta  bertindak sesuai  dengan  makna  sumpah  jabatan  dan mengutamakan pengabdiannya kepada kepentingan  masyarakat  dan  negara.  Adanya kewajiban  kepribadian  yang  baik  dan  tuntutan untuk  menjunjung  tinggi  martabat  jabatan notaris,  dengan  demikian  dalam  pelaksanaan jabatannya  notaris  tidak  dibenarkan  melakukan hal-hal  dan/atau  tindakan  yang  tidak  sesuai dengan  martabat  dan  kehormatan  jabatan notaris.
C.  Akibat  Hukum  Jika  Notaris  Tidak Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pihak
27 Habib  Adjie,  Hukum  Notaris  Indonesia  (Tafsir Tematik  Terhadap  UU  No.30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris), cet.2, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 15-16.
Pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut  tidak  diatur  secara  khusus,  tetapi notaris juga tetap mempunyai tanggung jawabnya  yaitu  tanggung  jawab  secara  moral terhadap  jabatan  yang  diembannya.  Karena notaris  merupakan  pejabat  yang  dipercaya  dan dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu  dijiwai Pancasila,  sadar  dan  taat  kepada  hukum Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan juga Kode etik notaris. 28
Jika  penghadap  merasakan  ada  suatu ketidakpuasan  atas  penjelasan  yang  diberikan oleh  notaris  tersebut  maka  secara  hukum disahkan bahwa penghadap yang bersangkutan boleh  menanyakan  kepada  notaris  lainnya. Terhadap  penjelasan  hukum  yang  diberikan notaris, para penghadap bebas untuk menentukan keputusan yang akan diambilnya.
Dengan  demikian  penjelasan  tersebut dapat  diikuti  oleh  para  penghadap  atau  tidak ditulis  di  dalam  akta.  Bedasarkan  alasan tersebut  maka  jika  ada  kesalahan  didalam  akta sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak bukan  kesalahan  notaris  maka  notaris  tersebut tidak  dapat  dituntut  tanggung  jawabnya  karena apa  yang  tercantum  di  dalam  akta  merupakan keinginan  dari  para  pihak  sendiri  sementara notaris hanya menuangkannya saja dari kehendak  para  pihak  didalam  akta  otentik, sehingga  konsekuensinya  ditanggung  oleh penghadap  sendiri.  Akan  tetapi  jika  notaris tersebut  memberikan  suatu  penyuluhan  hukum yang  diikuti  dengan  pembuatan  akta,  ternyata menimbulkan  suatu  kerugian  bagi  kliennya karena  kesalahan  dari  notaris  sendiri  maka notaris tersebut dapat dituntut tanggung jawabnya.  Sebaliknya  jika  kerugian  yang
28 Santoso,  Agus, Hukum  Moral  Dan  Keadilan, Kencana, Jakarta, 2012, hal.  114.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
ditimbulkan  bukan  karena  kesalaha  notaris maka  notaris  tidak  dapat  dituntut  tanggung jawabnya.
Dalam  PJN  maupun  UUJN  dan  Kode Etik  Jabatan  Notaris,  tidak  ada  pengaturan secara  spesifik  adanya sanksi pidana terhadap Notaris.  Dalam  praktik  ditemukan  kenyataan bahwa  suatu  tindakan  hukum  atau  pelanggaran yang  dilakukan  Notaris  sebenarnya  dapat dijatuhi  sanksi  Administrasi  atau  Perdata  atau Kode Etik Jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau  dikualifikasikan  sebagai  suatu  tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.
Penjatuhan  hukuman  pidana  terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum. Suatu hal  yang  tidak  tepat  secara  hukum  jika  ada putusan  Pengadilan  Pidana  dengan  amar putusan  membatalkan  akta  Notaris  dengan alasan Notaris terbukti  melakukan suatu tindakan  pidana  pemalsuan.  Dengan  demikian yang  harus  dilakukan  oleh  mereka  yang  akan atau  berkeinginan  untuk  menempatkan  Notaris sebagai  terpidana,  atas  akta  yang  dibuat  oleh atau  dihadapan  Notaris  yang  bersangkutan, maka  tindakan  hukum  yang  harus  dilakukan adalah  membatalkan  akta  yang  bersangkutan memalui gugatan. 29
Dengan demikian sebelum akta ditandatangani, notaris diwajibkan untuk terlebih dahulu  membacakan  apa  yang  tertuang  dan tertulis  didalam  akta  sesuai  dengan  apa  yang dikehendaki  oleh  klien  maka  setelah  aktanya dibuat  oleh  notaris  yang  bersangkutan  ternyata menimbulkan  kerugian  bagi  salah  satu  pihak maka  notaris  yang  bersangkutan  tidak  dapat dituntut  tanggung  jawabnya.  Dengan  alasan
29 Arliman,  Laurensius, Notaris  Dan  Penegakkan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hal. 52.
bahwa jika akta telah ada, maka yang berbicara bukan  para  pihak  lagi  melainkan  akta  tersebut karena  apa  yang  tertulis  di  dalam  akta  sebagai alat bukti yang otentik.

## III.  Penutup

## A.  Kesimpulan
1.  Peran  dan  tanggung  jawab  Notaris  dalam memberikan    penyuluhan  hukum  terhadap para  pihak  telah  diwajibkan  kepada  setiap Notaris.  Dalam  memberikan  penyuluhan hukum,  Notaris  berperan  untuk  selalu bertindak jujujur dan tidak berpihak, memberikan  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku  didalam  undang- undang, serta merahasiakan segala keterangan  dan  segala  sesuatu  yang diperolehnya  dari  para  penghadap  atau kliennya  kepada  pihak  lain.  Batasan- batasan bagi seorang notaris dalam memberikan  penyuluhan  hukum  kepada kliennya,  notaris    harus  memberikan penjelasan    mengenai    keadaan  hukum yang  sebenarnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan  hak dan kewajiban para pihak agar  tercapai  kesadaran  hukum  yang  tinggi dalam  masyarakat,  bertindak  jujur,  tidak berpihak  dan  dengan  penuh  rasa  tanggung jawab  mentaati  kentuan  didalam  UUJN, kode etik notaris dan sumpah jabatan.
2.  Akibat hukum apabila notaris tidak memberikan  penyuluhan  hukum  kepada para pihak yang menimbulkan kerugian bagi para  pihak  dikemudian    hari,  maka  apabila kerugian  tersebut  timbul  karena  kesalahan dari notaris itu sendiri maka notaris itu dapat dituntut  tanggung    jawabnya.  Sebaliknya, jika  kerugian  yang  timbul  bukan  karena

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kesalahan  notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.
3.  Akibat hukum apabila notaris tidak
memberikan  penyuluhan  hukum  kepada para pihak yang menimbulkan kerugian bagi para  pihak  dikemudian    hari,  maka  apabila kerugian  tersebut  timbul  karena  kesalahan dari notaris itu sendiri maka notaris itu dapat dituntut  tanggung    jawabnya.  Sebaliknya, jika  kerugian  yang  timbul  bukan  karena kesalahan  notaris maka notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta, UII Press,
2009.
Amirudin El Zaini Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,
Jakarta, 2003.
Aridwan Halim, Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab, Ghimia Indonesia,
Bogor, 2005.
Departemen Pendidikan dan kebudayaan, kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999.
Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif
Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009.
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni Dengan Judul Buku Asli General Theory of Law and State , Rumidi Pers, Jakarta.
Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusamedia, Bandung, 2006.
Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Buku
Kedua, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2010.
Hery Susanto, Peranan Notaris Dalam
Menciptakan Kepastian Dalam Kontrak, FH UI Press, Yogyakarta,
2010. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan ,  Gajah  Mada  University
Press, Yogyakarta, 1988.
Komar Andasasmita, Notaris I, Penerbit Sumur, Bandung, 1981.
Maritman  Prodjohamidjojo, Penyelidikan  dan Penyidikan, Ganesa  Indonesia,  Jakarta, 1985.
Muhammad Abdulkhadir, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006.
Munir  Fuady, Hukum  Kontrak  Dari  Sudut Pandang  Hukum  Bisnis ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Munir  Fuady, Perbuatan  Melawan  Hukum Pendekatan  Kontemporer, PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum , Cetakan  Kedua,  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
Putri  A.R, Perlindungan  Hukum  Terhadap Notaris ( Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris  yang  Berimplikasi  Perbuatan Pidana), Sofmedia, Jakarta, 2011. R.  Soegondo  Notosidoerjo, Hukum  Notariat  di Indonesia-Suatu Penjelasan, Raja Grafindo  Persada,  Cetakan  Kedua,
Jakarta, 1993.
Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi  Negara,  PT.
Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010. Roemasiti  Prayitno, Tugas  dan  Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat
Pembuat  Akta, Media  Notariat,  No.  12- 13/Tahun IV, Okteber 1989.
Sadijono, Memahami  Beberapa  Bab  Pokok
Hukum Administrasi, Laks Bang
Pressindo, Yogyakarta, 2008.
Salim  HS, Hukum  Kontrrak,  Teori  dan  Tekhnik Penyusunan  Kontrak, Sinar  Grafika, Jakarta 2006.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Salim  HS, Perkembangan  Teori  Dalam  Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
Salim,  HS,  dan  Erlies  Septinana  Nurbaini,
penerapan Teori Hukum Pada Penelitian  Disertasi  dan Tesis ,  Buku  Ke
Dua, Rajawali, Pres, Jakarta.
Salim,  HS, Hukum  Kontrak,  Teori  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
Salim,  HS, Hukum  Kontrak,  Teori  dan  Teknik Penyusunan  Kontrak ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2006.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
Soerjono Soekanto, Beberapa Cara dan
Mekanisme  dalam  Penyuluhan  Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986. Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Raja, Grafindo Perkasa, Jakarta, 2012. Soetardjio  Soematmodjo, Apakah:  Notaris, PPAT, Pejabat Lelang,
Libertu, Yogyakarta, 1986. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
Intermasa, Jakarta, 1987.
Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara  Perdata Indonesia, Cetakan  Pertama,  Liberty,
Yogyakarta, 2006.
Tan  Thong  Kie, Studi  Notaris,  Serba-Serbi
Praktek  Notaris, Ichtiar  Baru  Van Hoeve, Jakarta, 1994.
Victor  Martin  Cori, Kewajiban  Notaris  Yang
Telah  Di  Angkat  dan  Disumpah  Untuk Menjalankan  Jabatan  di  Kota  Padang , Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan  Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro Andalas Padang, Tahun 2017. Victor Simatupang dan Cormentyna Sitanggang, Grossse  Akta  Dalam  Pembuktian  dan Eksekutorial, cet.1, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Wawan  Muhran  Hariri, Pengantar  Ilmu  Hukum , Pustaka Setia, Bandung, 2012.
B.  Peraturan Perundang-Undangan

## Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Tentang Jabatan Notari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 LN.  No.  117  Tahun  2004  TLN.  No. 4432. Undang-Undang tentang Perubahan Atas
Undang-Undangang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris , Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 LN. No. 3 Tahun 20014 TLN. No. 5491.

## C.  Jurnal
Rahmad  Hendra.  2012. Tanggung  Jawab Notaris  Terhadap  Akta  Otentik  Yang Penghadapnya  Menggunakan  Identitas Palsu  Di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Ilmu Hukum. 3 (01). (Februari, 2012).
Faisal  A.  Rani.  2019. Kedudukan  Notaris Sebagai  Pejabat  Umum  Ditinjau  Dari Konsep  Equality  Before The  law. Jurnal Hukum  dan  Pembangunan.  49  (01).
(Februari, 2019). Sholikhkah  Entin.  2017. Perlindungan  Hukum TerhadapNotaris Yang Diduga Melakukan  Malpraktek  Dalam  Proses Pembuatan  Akta Otentik. Jurnal  Akta.  4 (01). (Maret, 2017).
Ma’ruf Umar. 2015. Tinjauan Hukum Kedudukan Dan  Fungsi  Notaris  Sebagai  Pejabat Umum  Dalam  Membuat  Akta  Otentik. Jurnal  Pembaharua  Hukum.  2  (3). (September-Desember, 2015).

## D.  Internet
Hukum  Pedia, Perbedaan  Antara  Teori  Hukum Positivisme  John  Austine  Dengan  Teori Hukum  Progresif  Satjipto  Rahardjo,
Hukum Pedia, http://www.hukumpedia.com/lkmp_unha s/ perbedaan-antara-teori-hukum-
positivisme-john-austine-dengan-teori- huku-progresif-satjipto-rahardjo , terakhir diakses pada 20 Desember 2017. Mowoka  V.P, Pelaksanaan  Tanggung  Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex  Et  Societatis, Lex  Et Sociatis,
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/le xetsocietatis/article/view/4671 ,  terakhir diakses pada 14 Juli 2014.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat