## EFEKTIVITAS PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (e-Litigasi) PADA MASA PANDEMI DI PENGADILAN AGAMA POLEWALI

## THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC TRIALS (e-Litigation) DURING THE PANDEMIC IN POLEWALI RELIGIOUS COURTS

## Muhammad Irsyad Fattah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene muhammadirsyadfattah@gmail.com
Anwar sadat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri(STAIN) Majene anwarsadat21@yahoo.co.id

## Hasan Basri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene hbasri@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  adalah  Mengetahui  keefektivitasan  persidangan  secara  elektronik  dan  faktor apakah  yang  menghambat  dan  mendukung  dalam  persidangan  secara  elektronik  Pengadilan  Agama Kelas I B  Polewali. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum non doktrinal yang merupakan penelitian tentang efektivitas suatu hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus penelitian adalah efektivitas pelaksanaan persidangan elektronik selama masa pandemi. Instrumen penelitian yang digunakan  adalah  undang-undang,  buku,  jurnal  dan  karya  ilmiah.  Data  diperoleh  dari  observasi  di Pengadilan Agama Kelas 1B Polewali, lalu kemudian melakukan wawancara dengan Hakim, staf ahli pengoperasian  aplikasi e-Litigasi ,  admin  meja  Pojok e-Court dan  pihak  berperkara.  Berdasarkan analisis data yang diperoleh  bahwa hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Persidangan secara elektronik  di  Pengadilan  Agama  Polewali  tidak  efektif,  karena  5  faktor  untuk  mengukur  sebuah efektivitas hukum tidak terpenuhi. Sebab masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama  Polewali pada umumnya lebih memilih Persidangan secara manual dari pada persidangan elektronik. Selain itu, kondisi  masyarakat  belum  menciptakan  budaya  hukum  berbasis  elektronik  yang  bisa  menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.
Kata Kunci : Persidangan Elektronik, Aplikasi e-Court, Aplikasi e-Litigasi

## Abstract
The purpose of the study is to Know the effectiveness of the trial electronically and what factors hinder and support in the trial electronically of the Class I B Polewali Religious Court. The research method used is a non-doctrinal law which is a study of the effectiveness of a law and the factors that influence it.  The  focus  of  the  study  is  the  effectiveness  of  the  implementation  of  electronic  trials  during  the pandemic. The research instruments used are laws, books, journals and scientific works. The data was obtained from observations at the Class 1B Polewali Religious Court, then conducted interviews with the Judge, expert staff for the operation of the e-Litigation application, the admin of the e-Court Corner table  and the litigants. Based on the analysis of the data obtained that the hail of this study showed the Effectiveness of Trials electronically in polewali religious courts was not effective, karena 5 factors for measuring  a  legal  effectiveness  were  not  met.  Because  people  in  the  jurisdiction  of  the  Polewali Religious Court generally prefer manual trials rather than electronic trials. In addition, the condition of the community has not created an electronic-based legal culture that can support the implementation of trials electronically.
Keywords : Electronic Trial, e-Court Application, e-Litigation Application

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Dunia globalisasi  telah terjadi  sekarang dilihat dari pertumbuhan ilmu  teknologi dan ilmu  pengetahuan  yang  sangat  tinggi.  Perkembangan  ilmu  teknologi  dan  ilmu  pengetahuan berakibat  adanya  konvergensi  dari  keduanya  berupa  revolusi  industri.  Selanjutnya, konvergensi ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan membawa hidup ini kepada era yang dikenal dengan konvergensi dominan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika. 1
Arus  globalisasi  hampir  tidak  bisa  dibendung  masuk  ke  wilayah  Indonesia.  Seiring dengan  zaman  revolusi  industri  4.0  perkembangan  kehidupan  manusia  begitu  pesat  yang memberikan tekanan untuk sedapat mungkin menggunakan barang digital begitu pula dalam dunia hukum juga melakukan perombakan signifikan dalam melakukan tindakan hukum. 2
Selain dari arus globalisasi, wabah pandemi Covid-19 belum juga reda dan kondisi ini berpengaruh besar pada  proses  bersidang di  Pengadilan. Sidang Biasanya dilakukan dengan cara  tatap  muka  dengan  menghadirkan  para  pihak  yang  berperkara  ( offline ),  tetapi  dalam kondisi  pandemi  ini  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan social  distancing ,  dan  mematuhi protokol kesehatan.
Hal  ini  perlu  diperhatikan,  sebab  jika  persidangan  tetap  dilaksanakan  dengan  pola langsung bertatap muka sebagaimana biasa, maka akan cenderung terdampak virus Covid-19, tetapi jika persidangan ditunda, maka mengakibatkan beberapa kerugian bagi para terdakwa serta memerlukan waktu yang lama untuk menentukan kejelasan status dari hakim.
Pandemi  covid-19  sangat  mempengaruhi  sistem  peradilan  Indonesia,  sehingga pemerintah  merekomendasikan  agar  semuanya  dilakukan  di  rumah  dan  segera  mendorong adanya  reformasi  sistem  peradilan  di  Indonesia.  Karena  pada  kenyataannya,  penerapan teknologi  informasi  dapat  mengupayakan  tercapainya  efisiensi  sistem  peradilan  serta mendorong perkembangannya menjadi peradilan yang modern dalam pencegahan penyebaran Covid-19. 3
Hal  ini  senada  dengan  yang  disebutkan  dalam  ketentuan  Undang-undang  Nomor  48 Tahun 2009 pasal 2 ayat (4) tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan “Peradilan dilakukan
1 Eddy Army, “ Bukti Elektronika dalam praktik peradilan”, (Jakarata: Sinar Grafika, 2020), h. 1.
2 Tarmizi  Abdul  manan,  “ Tantangan  Disrupsi  di  Era  Global  dalam  Pendidikan  Hukum”, https://www.academia.edu/37052506/ (diakses pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 10:00).
3 Gracia “Eksistensi  E-Court  untuk  Mewujudkan  Efisiensi  dan  Efektivitas  pada  Sistem  Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19”, (Jurnal Syntax Transformation vol 2 no 4, tahun  2021), h. 500.
dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.” Dalam hal mewujudkan peraturan di atas, maka dipandang perlu dilakukan pembaharuan dan sesegera mungkin untuk mengatasi kendala dan hambatan  dalam  proses  penyelenggaraan  peradilan  pada  masa  pandemi  ini.  Inisiatif  dari pemerintah  tentang  memunculkan  terobosan  baru  yang  dipadukan  dengan  kecanggihan teknologi zaman sekarang harus dilakukan secepatnya.
Mahkamah Agung, sebagai penentu dalam mengawasi kebijakan Pengadilan Agama di Indonesia,  mengeluarkan  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  tata  kelola  perkara  dan persidangan  elektronik  yang  memudahkan  masyarakat  mencari  bantuan  peradilan  untuk menyelesaikan perkara. Akan tetapi pada menu aplikasi e-Litigasi muncul di PERMA terbaru yaitu PERMA RI No. 1 Tahun. 4
Kehadiran  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  menyempurnakan  keberadaan  PERMA Nomor  3  Tahun  2018  beberapa  fitur  mengalami  penambahan  seperti  menambahkan persidangan secara elektronik ( e-Litigasi) . PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan secara  elektronik  merupakan  jawaban  Mahkamah  Agung  terhadap  tuntutan  perkembangan zaman    pada era covid 19 serta perkembangan kecanggihan teknologi pada era globalisasi ini sehingga berupaya untuk mewujudkan pengadilan yang efektif. 5
Pengadilan Agama Polewali telah menerapkan layanan e-Litigasi untuk menghindari penularan  virus  corona  dalam  mewujudkan  Undang-Undang  Kekuasan  Kehakiman  sebagai pembantu  masyarakat  dalam  mencari  keadilan  serta  memudahkan  masyarakat  untuk menggunakan waktu yang lebih efisien.
Berdasarkan  data  sementara  yang  dimiliki  oleh  calon  peneliti,  sebagai  aplikasi  yang baru digunakan oleh semua Peradilan di Indonesia, bahwa sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 hanya ada 22 kasus perkara yang diselesaikan secara e-Litigasi. Persidangan elektronik dinilai tidak  efektif  sebab  kebanyakan  pengguna  tidak  mengerti  tentang  bagaimana  cara  bersidang secara elektronik, banyak dari mereka yang gagap teknologi. Selain itu yang menjadi kendala adalah  banyaknya  daerah  yang  belum  memiliki  kualitas  jaringan  stabil  yang  mempengaruhi suasana bersidang. Karena itu,  calon peneliti ingin mengetahui seberapa bermanfaatnya sidang online  ( e-litigasi )  apakah  telah  sesuai  dengan  keinginan  PERMA  atau  bahkan  sebaliknya terutama ketika e-Litigasi diterapkan di Pengadilan Agama Polewali, sehingga penelitian ini berusaha menemukan seberapa efektifnya e-Litigasi di Pengadilan Agama Polewali. Skripsi ini
4 Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang “Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik” , h. 7
5 Retnaningsih ,” Pelaksanaan e-Court menurut permah nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik dan Journal hukum dan pembangunan ”, (Vol. 50 no 1 tahun 2020), h. 125.
berjudul efektivitas persidangan secara elektronik ( e-litigasi ) pada masa pandemi di Pengadilan Agama kelas I B Polewali.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Persidangan secara Elektronik ( e- Litigasi ) pada masa Pandemi di Pengadilan Agama Polewali?

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode hukum non doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari observasi dan wawancara di Pengadilan Agama Kelas 1B Polewali  kemudian  dari  undang-undang,  buku,  jurnal  dan  karya  ilmiah.  Data  diperoleh  dari observasi  persidangan  elektronik  di  Pengadilan  Agama  Kelas  1B  Polewali,  lalu  kemudian melakukan wawancara dengan Hakim, staf ahli pengoperasian aplikasi e-Litigasi , admin meja Pojok e-Court dan pihak berperkara.

## Tinjauan Pustaka
Tinjauan umum tentang Sidang Secara Elektronik ( e-Litigasi ).
Mahkamah Agung adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia terus  berusaha  untuk  membuat  terobosan  untuk  memberikan  yang  terbaik  kepada  seluruh lapisan  masyarakat para pencari keadilan, salah satu  upaya yang dilakukan adalah melakukan pelayanan    administrasi  perkara  pengadilan  secara  elektronik  (Online)  yang  tentunya  akan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Selanjutnya,  Persidangan  secara  elektronik  ( e-Litigasi )  termaktub  pada  aturan  baru PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan. Lahirnya persidangan secara elektronik ini menjadi tanda bahwa era baru dalam peradilan telah dimulai sebagai bentuk transformasi yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi di era modern ini oleh Mahkamah Agung.
Sesuatu hal yang baru pasti menemukan hambatan, begitu pula e-Court dan e-Litigasi ini ternyata di lapangan banyaknya masyarakat yang belum paham tentang administrasi dan persidangan secara elektronik, akan tetapi ini mesti dilakukan oleh Mahkamah Agung sebab, perubahan digital ini dibuat untuk mengantisipasi pandemic akan tetapi juga sebagai tuntutan perubahan zaman sehingga membuat pelayanan administrasi perkara serta persidangan lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, para panitera dan staf peradilan selama pandemi yang harus menjadi contoh yang baik untuk dijadikan pedoman. Diberlakukannya hukum tersebut yaitu
sidang secara elektronik harus tetap berpatuh pada sistem protokol kesehatan serta  menjadikan asas keselamatan  kepada rakyat sebagai hukum tertinggi dan harus menjadi hal utama yang diperhatikan
Dalam aturan PERMA  yang tertuang dalam No. 1 Tahun 2019 dalam pasal  3 ayat  1 mengatur  bahwa  “ seluruh  tahapan  persidangan  di  Peradilan  perdata  Agama,  tata  usaha negara, tata usaha militer dan pidana umum menggunakan sistem informasi Pengadilan yang tertuang  dalam  aplikasi  e-Court  sejak  pendaftaran  perkara  sampai  putusan,  termasuk pembuktian .” 6
Prosedural  Persidangan  secara  Elektronik  ( e-Litigasi )  diatur  dalam  PERMA  No.  1 Tahun 2019 pada bab lima 5 tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28. 7 Menjelaskan tentang prosedur serta tata cara melaksanakan dan menggunakan aplikasi e-Litigasi yaitu sidang online. Persidangan secara elektronik dimulai dari pemanggilan secara elektronik  (e-summons), dimana surat  pemanggilan atau dokumen pemberitahuannya dibuat  otomatis  dalam  aplikasi e-Court dan  ditujukan  kepada  pihak  yang  berperkara  dan dikirim  secara  elektronik.  Panggilan  atau  pemberian  informasi  yang  dilakukan  melalui elektronik termasuk sah selama panggilan atau pemberitahuan tersebut dikirim ke lokasi tempat tinggal  elektronik  pihak  tersebut  serta  mengikuti  jangka  waktu  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang.  Yang  bertanggung  jawab  untuk  mengunggah  panggilan  atau  informasi  ke dalam  aplikasi e-Court adalah  juru  sita/juru  sita  pengganti  dan  yang  menunjuknya  adalah panitera  yang  mengirimkan  pada  e-residence  pihak  yang  dipanggil.  Apabila  tempat  tinggal orang  yang  dipanggil  tidak  berlokasi  pada  lingkungan  pengadilan  agama  yang  melakukan pemanggilan, maka berita acara pemanggilan disalin ke pengadilan agama tempat orang yang dipanggil atau diberitahukan itu berada. Salinan panggilan yang dikirim akan dikirim melalui email  ke  Inkuisisi  yang  bertanggung  jawab  atas  hukum.  Biaya  panggilan  elektronik  itu  nol, akan  tetapi  Pengadilan  dapat  meningkatkan  dan  menggunakan  panggilan  elektronik  yang berbayar. 8
Kemudian  selanjutnya  persidangan  pertama  dengan  agenda  upaya  damai (mediasi).Pada sidang upaya damai  tetap menggunakan e-Litigasi. Ketua majelis sidang serta jajarannya  membuka  aplikasi  SIPP  untuk    melihat  jadwal  persidangan. Pada  persidangan
6 Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang “ Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan secara Elektronik” , h. 6 7 Pasal  19-28  PERMA  No.  1  Tahun  2019,  Tentang  “ Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan secara Elektronik”, pada bab 5 Tentang Persidangan secara Elektronik, h 11
8 Poin 6 huruf D, KMA No.129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang “ Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik” , h. 12.
pertama  upaya  damai  tetap  disaksikan  oleh  para  pihak,  penggugat  dipanggil  lewat  proses elektronik sedangkan tergugat tetap dipanggil dengan cara manual.
Setelah  proses  mediasi  selesai,  maka  dapat  dilangsungkan  persidangan  secara elektronik.  Kedua  belah  pihak  yang  berperkara  sangat  dianjurkan  untuk  menghadiri  ruang sidang dalam proses melaporkan hasil mediasi.  Apabila laporan mediasi yang diberikan tidak berhasil agenda selanjutnya menanyakan persetujuan kepada pihak utamanya Termohon/Tergugat untuk mengikuti persidangan secara elektronik. Apabila semua pihak telah menyetujui maka dibuatlah jadwal persidangan oleh majelis hakim atau admin e-Court.
Court Calendar adalah jadwal suatu persidangan yang telah dibuat dan disetujui oleh semua pihak di suatu sidang yang merupakan penerapan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Tingkat Pertama dan Banding pada 4 Lingkungan Peradilan yang mengatur paling lambat penyelesaian kasus pada tingkat awal selama 5 (lima) bulan yang dimana  penyelesaian minutasi juga termasuk didalamnya. 9
Hakim  menyusun court  calendar sebagaimana  pilihan  yang  disiapkan  di  aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan ini terpadu ke dalam e-Court . Apabila tidak disetujui  oleh  semua  pihak  untuk  melakukan  sidang  lanjutan  secara  elektronik,  maka ditentukan Kembali sidang secara manual berikutnya oleh majelis hakim sesuai hukum acara yang  mengatur.  Adapun  Persetujuan  dari  pihak  Tergugat/Termohon  tidak  lagi  dibutuhkan apabila pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat).
Dalam prakteknya terkadang terjadi lebih dari satu tergugat yang salah satunya tidak mau melanjutkan perkara lewat proses elektronik, apabila kesepakatan tidak ada antar semua terdakwah,  maka  kepada  Penggugat  dan  Tergugat  yang  menyetujui  proses  persidangan elektronik  dinyatakan  menerapkan  ketentuan  persidangan  elektronik,  sedangkan  terdakwa lainnya  yang  tidak  setuju  melakukan  persidangan  secara  manual.  Situasi  ini  mempengaruhi efektivitas proses sidang yang tidak sesuai dengan sidang pengadilan secara elektronik, bahkan beberapa terdakwa dapat diberi arahan untuk sidang pengadilan elektronik agar lebih efektif, Jika  telah  diterima  dan  persetujuan  yang  telah  dibuat  sudah  ditandatangani,  Langkah selanjutnya Ketua Majlis membuat serta membacakan court calendar disaksikan oleh semua pihak berperkara.
Proses  sidang  selanjutnya  sesuai  dengan court  calender yaitu  menerima  jawaban, kemudian replik, dan selanjutnya duplik. Ketiga proses sidang ini secara berturut-turut tidak
9 Amirul Faqhi, “ Court Calender sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata”, pn-takalar.go.id (diakses pada tanggal 14 Juni 2021).
mengharuskan semua pihak untuk hadir. Majelis Hakim tetap melaksanakan sidang dan dicatat oleh panitera pengganti dan membuat berita acara dengan tidak adanya para pihak yang hadir melalui langkah langkah Ketua majelis mengunjungi aplikasi e-Court sesuai dengan akunnya serta membuka nomor perkara dengan membuka fitur persidangan elektronik. Tergugat harus bisa   mengajukan dokumen jawaban sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna  lain  yang  belum  familiar  dengan e-Court dapat  memasukkan  jawaban  dengan menyerahkan  dokumen  ke  meja e-Court di  ruang  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP). 10 Kemudian petugas meja e-Court melakukan scan dokumen dan mengunggah akun atas nama Tergugat.
Sesuai  dengan  jadwal  yang  telah  ditetapkan,  semua  pihak  harus  menyerahkan  file jawaban, replik, dan duplik lewat proses elektronik. File yang diserahkan wajib dengan bentuk format Pdf atau rtf/doc dan disarankan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan. Para pihak  dokumen  elektroniknya  tidak  dikirim  sesuai  dengan  prosedur  persidangan  yang  telah ditetapkan  serta  tidak  ada  alasan  yang  sah  sesuai  dengan  hukum,  maka  dianggap  tidak menggunakan haknya, tetapi jika ada alasan yang sah menurut hukum maka persidangan dapat ditunda berikutnya.
Apabila dokumen elektronik yang telah dikirim oleh setiap pihak telah diterima maka dokumen  tersebut  diperiksa  oleh  majelis  hakim  melalui e-Court dengan  meng-klik  fasilitas yang tersedia untuk tanda bahwa dokumen sudah diterima dan diverifikasi oleh Hakim ketua. Dokumen elektronik tidak dapat dilihat ataupun diterima oleh pihak lawan jika majelis hakim belum  memverifikasi  dokumen  tersebut.  Jika  dokumen  tersebut  telah  selesai  diperiksa  dan diverifikasi  oleh  majelis  hakim,  melalui  menu  pada e-Court maka  dokumen  tersebut  akan sampai pada pihak lawan beriringan dengan ditutup dan ditetapkannya penundaan persidangan. Tugas Panitera sidang yaitu mendownload jawaban yang diberikan oleh terdakwah serta diikuti jawaban  itu  pada  berkas  perkara  yang  bersangkutan.  Panitera  sidang  wajib  untuk  mencatat setiap proses sidang elektronik dalam berita acara sidang Elektronik kemudian mencetaknya dan memasukkannya ke dalam berkas.
Kemudian  sidang  pembuktian  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  hukum  acara  yang berlaku.  Masing-masing  pihak  harus    menyertakan  bukti  surat  yang  bermaterai  ke  dalam e- Court .  Dokumen  asli  dan  alat  bukti  diperiksa  di  muka  sidang  lewat  sistem  informasi penelusuran perkara (SIPP) dalam aplikasi e-Court sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan
10 026/KMA/SK/II/2012 Tentang “Standar Pelayanan Peradilan” , h. 7
oleh hakim ketua. 11 Hal ini menunjukkan bahwa pada sidang pembuktian pihak - pihak yang berkepentingan dengan proses pengadilan pada saat itu, dapat menghadirkan bukti asli sesuai dengan bukti surat yang telah diunggah dalam e-court.
Pemeriksaan  alat  bukti  surat  atau  saksi  dapat  dilakukan  secara  elektronik,  selain dilakukan di pengadilan dimana ada saksi atau ahli. yang telah dihadirkan, dapat juga dilakukan secara elektronik dengan jarak jauh melalui prasarana inkuisisi, berupa teleconference dengan live streaming atau menggunakan alat tersedia di ruang pusat media. Setiap pihak yang ingin saksi  ataupun  ahli  yang  telah  diajukan  secara  elektronik  diperiksa,  dapat  mengajukan permohonan fasilitas kepada inkuisisi setempat. Mengidentifikasi pejabat Hakim dan Panitera Pengganti  yang  akan  memimpin  sidang  dan  menjadi  saksi  pengambilan  sumpah  dan pemeriksaan saksi atau ahli yang akan memaparkan keterangan melalui teleconference tersebut akan diterbitkan oleh Pengadilan Agama setempat.
Hakim  serta  panitera  pengganti  yang  melihat  pemeriksaan  lewat teleconference itu tidak  mesti  membuat  berita  acara  sidang.  Apabila  di  bagian  akhir  pembuktian  dibutuhkan sidang  pemeriksaan  setempat,  maka  sidang  tersebut  dapat  dihadiri  oleh  para  pihak.  Adapun penetapan Hakim Ketua dan pelunasan anggaran sidang pemeriksaan setempat dilaksanakan pada sidang pembuktian yang dimana para pihak menghadiri sidang tersebut.
Selanjutnya persidangan untuk tahapan kesimpulan secara elektronik. kesimpulan berupa dokumen elektronik disampaikan oleh para pihak melalui e-Court . Setelah dokumen diterima dan diteliti oleh majelis hakim, maka dilakukan verifikasi dokumen tersebut lewat menu yang disediakan dalam e-Court . Ada pula untuk yang tidak menyerahkan kesimpulan pada waktu yang ditetapkan secara elektronik, tidak ada penjadwalan ulang serta dianggap  sudah  tidak  memenuhi  haknya  untuk  menyampaikan  kesimpulan.  Dokumen kesimpulan akan sampai pada lawan, apabila hakim ketua menutup serta menetapkan sidang ditunda untuk pembacaan putusan. 12
Keputusan dibacakan ataupun diumumkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim. Pembacaan putusan melalui aplikasi pengadilan elektronik di internet publik sangat terkait dengan asas terbuka untuk umum. Para pihak boleh hadir ataupun tidak pada saat putusan ditetapkan atau diumumkan. Dengan diunggahnya suatu putusan secara
11 Pasal 9 PERMA No 1 Tahun 2019 Tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik” , h. 8 12 Pasal 21 No 1 Tahun 2019 Tentang “ Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  Agama secara Elektronik”, h. 11.
elektronik ke sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). 13 Kemudian disalin oleh Panitera Sidang,  dapat  diakses  oleh  para  pihak  secara  langsung  dalam  format  pdf  melalui e-Court , kemudian proses pembacaan putusan atau penetapan tersebut dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pengadilan dapat mengeluarkan putusan atau penetapan yang berupa salinan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.
Salinan  putusan  dan  penetapan  yang  dikeluarkan  akan  dikenai  biaya  Penerimaan Negara  bukan  Pajak  (PNBP) 14 dapat  dibayar  melalui  elektronik.  Salinan  putusan  atau penetapan itu dituangkan kedalam bentuk dokumen elektronik yang dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dari panitera berdasarkan aturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.

## PEMBAHASAN
Dalam mengukur tingkat keefektifitasan suatu hukum, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada civitas Pengadilan Agama Polewali dengan menggunakan beberapa faktor. Berikut uraiannya :
1. Faktor hukum.
Adapun  faktor  hukum  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  landasan  hukum persidangan secara elektronik termaktub dalam PERMA No. 1 tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari PERMA No. 3 Tahun 2008 tentang Administrasi Persidangan Elektronik.
Dalam  perjalanan  PERMA  No  1  Tahun  2019  Mahkamah  Agung  sebagai  pemegang kekuasaan  kehakiman  sangat  dilematis  dalam  mengambil  sebuah  kesimpulan  apalagi  dalam keadaan pandemi seperti  ini mestinya perlu memperhatikan  asas kepastian hukum,  keadilan dan kemanfaatan dalam menentukan suatu hukum dan menerapkan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang  persidangan  secara  elektronik  di  lingkungan  peradilan  Indonesia.  Asas  utama  yang harus dipakai dalam menentukan suatu produk hukum berdasar pada asas kemanfaatan, karena suatu  produk  hukum  harus  mampu  menjadi  jawaban  serta  solusi  bagi  permasalahan  yang terjadi di masyarakat.
PERMA No. 1 tahun 2019 sudah layak untuk diterapkan karena perkembangan saat ini sudah begitu maju dan semakin modern. Arus globalisasi telah berada 4.0 yakni zaman revolusi industri yang dimana semua serba kecanggihan teknologi. 15
13 Faizatush Sholikahah, Dewi Kumalaeni “ Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” Jurnalt.t  vol 1, no 1 Tahun 2017, h. 42.
14 57/KMA/SK/III/2009 Tentang “ Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya”, h. 11.
15 Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
Tidak  bisa  kita  pungkiri  zaman  ini  telah  memaksa  setiap  individu  untuk  menguasai dunia teknologi, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam dunia peradilan di Indonesia, ruangan persidangan sengaja didesain dalam bentuk persidangan secara elektronik agar masyarakat tahu bahwa  tidak  hanya  persidangan  secara  manual  yang  ada,  tapi  persidangan  secara  elektronik pun juga ada. 16
Jadi  pada  dasarnya  dalam  faktor  hukum  tersebut  PERMA  No  1  Tahun  2019  tentang persidangan  secara  elektronik  tidak  hanya  akan  menjawab  tantangan  dalam  menghadapi kondisi  pandemi  saat  ini,  akan  tetapi  keberadaan  PERMA  No  1  Tahun  2019  juga  akan menjawab tantangan di masa depan sebab arus globalisasi akan terus berkembang dan dunia teknologi akan semakin modern.

## 2. Faktor penegak hukum.
Faktor  penegak  hukum  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan  kepada  semua  yang bersentuhan dengan peraturan tersebut, baik pihak instansi atau para pencari keadilan. Penegak hukum  dispesifikasikan  kepada  hakim  yang  lebih  mempunyai  tanggung  jawab  atas kedudukannya , serta  peran  hakim  dalam  penerapan  persidangan  secara  elektronik  di Pengadilan Agama Polewali demi terwujudnya modernisasi Peradilan Indonesia yang berbasis elektronik ( e-Litigasi) .
Pada  prinsipnya,  seorang  hakim  menjalankan  fungsi  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku dalam hal penegakan hukum dan juga keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut hakim dalam  menentukan  suatu  hukum  harus  memperhatikan  3  hal  yang  paling  esensial  yaitu  ; keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.
Selain  dari  itu,  hakim  juga  memiliki  peran  dan  kewajiban  dalam  mengawal  serta melaksanakan arah kebijakan dari badan Mahkamah Agung yang sebagai pemegang mandat kekuasaan pada tataran peradilan di Indonesia. Profesionalisme kerja menjadi kewajiban utama hakim dalam mengembangkan peradilan yang berbasis teknologi di zaman sekarang. Hakim Pengadilan  Agama  Polewali  berperan  aktif  dalam  membangun  sistem  peradilan  secara elektronik. 17 Hal tersebut terlihat semenjak PERMA No 1 tahun 2019 ini diberlakukan hakim sangat responsif dan siap untuk merealisasikan peraturan Mahkamah Agung demi menjawab tantangan di masa pandemi dan masa yang akan datang.
16 Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
17 Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
Tidak  hanya  hakim,  peran  advokat  juga  sangat  diperhitungkan  dalam  perkembangan PERMA  No  1  Tahun  2019  ini.  Advokat  yang  berada  di  lingkungan  Pengadilan  Agama Polewali sejauh ini memperlihatkan sikap profesionalisme dalam bekerja serta turut aktif dalam mengembangkan  persidangan  secara  elektronik,  hal  ini  terbukti  setiap  advokat  Pengadilan Agama  Polewali  memiliki  akun  pengguna  pada  aplikasi e-court. Karena  pada  hakikatnya advokat dan pengacara adalah orang yang sering berkepentingan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Polewali.
Pemberdayaan  sumber  daya  manusia  sangat  perlu  diperhatikan  lebih  khusus  pada seseorang  yang  lebih  memahami  ilmu  teknologi  untuk  menjadi  penanggung  jawab  dalam prosedur  pelaksanaan  persidangan  secara  elektronik.  Di  satu  sisi,  keahlian  bidang  ilmu teknologi  sangat  dibutuhkan  untuk  memberi  pelajaran  ilmu  teknologi  kepada  perangkat pengadilan  maupun  pihak  yang  berperkara  serta  mendesain  ruangan  persidangan  secara elektronik  seperti  nampak  persidangan  yang  sesungguhnya  dan  tidak  mempunyai  suara keputusan apapun. 18

## 3. Faktor sarana dan prasarana.
Faktor  sarana  merupakan  faktor  pendukung  dalam  sebuah  penegakan  hukum.  Sarana fasilitas menjadi catatan terpenting dalam penerapan persidangan secara elektronik ini, berjalan tidaknya  sebuah  penerapan  hukum  itu  terlihat  sebagaimana  faktor  fasilitas  dapat  berjalan apabila semua saran mencukupi, maka bisa dipastikan penegakan sebuah hukum akan berjalan lebih  mudah.  Dalam  penelitian  ini,  fasilitas  pendukung  pengadilan  secara  elektronik  telah diatur  dalam  PERMA  No  1  Tahun  2019  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  operasional elektronik pengadilan.
Di Pengadilan Agama Polewali, alat fasilitas yang dibutuhkan dalam persidangan secara elektronik berupa ; sumber daya manusia dan perlengkapan alat-alat penunjang persidangan secara elektronik yang lancar. 19
Dari hasil penelitian, Pengadilan Agama Polewali jika ditinjau dari segi  fasilitas telah memenuhi standar pemberlakuan persidangan secara elektronik karena telah didukung dengan adanya ruangan yang disulap menjadi ruang persidangan secara elektronik yang di dalamnya memiliki fasilitas di antaranya adalah :
18 Wawancara  dengan  Bapak  Fadli,  Staf  Ahli  IT  Pengadilan  Agama  Polewali  (Polewali  1  September 2021).
19 Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
a. Perangkat komputer;
b. Koneksi internet;
c. Printer;
d. Teleconference;
e. Layar monitor;
f. Sound system .
Hal  yang  mesti  diperhatikan  oleh  Pengadilan  Agama  Polewali  dan  pemerintah Kabupaten Polewali Mandar secara khusus, dalam hal sarana dan prasarana adalah pemerataan koneksi internet. Tantangan ini bukan tanpa alasan, setelah melihat fakta di lapangan, ternyata masih banyak daerah yang berada di kabupaten Polewali Mandar contohnya daerah pedalaman Tutar yang belum memiliki jaringan yang stabil, hal ini akan sangat mempengaruhi efektivitas persidangan secara elektronik. 20

## 4. Faktor masyarakat.
Faktor masyarakat dalam penelitian ini mencakup sadar atau tidaknya masyarakat atas hukum  yang  berlaku,  dalam  hal  ini  PERMA  No.  1  Tahun  2019  tentang  persidangan  secara elektronik.  Mengukur  kesadaran  tentang  PERMA  No  1  Tahun  2019  dapat  dilihat  dari kurangnya antusias masyarakat. Sejauh ini pihak Pengadilan Agama Polewali telah berupaya semaksimal  mungkin  untuk  memberitahukan  kepada  masyarakat  terkait  persidangan  secara elektronik.
Pihak  instansi  Pengadilan  Agama  Polewali  menggunakan  kesempatan  sosialisasi  di barengi dengan sidang keliling agar bagaimana kemudian PERMA No 1 Tahun 2019 tersebut sampai  ke  telinga  masyarakat. 21 Akan  tetapi,  masyarakat  Polewali  pada  umumnya  lebih memilih  melakukan  persidangan  secara  manual  dibandingkan  dengan  persidangan  secara elektronik. 22 Tercatat  pengadilan  Agama  Polewali  hanya  menyelesaikan  sebanyak  22  kasus perkara dalam rentan waktu 2 tahun terakhir. Angka tersebut  menunjukan betapa kurangnya antusias  masyarakat  dalam  bersidang  secara  elektronik.  Permasalahan  di  atas  didasari  oleh masyarakat  yang  masih  kurang  mengetahui  tentang  beberapa  keuntungan  dan  kekurangan pengendalian  secara  elektronik,  kurangnya  pengetahuan  di  bidang  ilmu  teknologi  seperti penggunaan handphone maupun laptop serta persidangan secara elektronik masih dinilai ribet
20 Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
21 Wawancara dengan Bapak Adam, Hakim dan wakil Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
22 Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
dan menyusahkan oleh masyarakat. Selain dari permasalahan substantif di atas juga memiliki permasalahan  secara  teknis  yaitu  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Polewali  masih  ada daerah yang tidak terjangkau jaringan internet seperti daerah pedalaman Tutar. Hal demikian akan mempengaruhi efektivitas persidangan secara elektronik yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2019. 23
Dari  kurangnya  pemahaman  masyarakat  akan  hal  tersebut,  mengakibatkan  pada penolakan  terhadap  penerapan  sistem  persidangan  secara  elektronik.  Dengan  penolakan tersebut, maka persidangan secara elektronik tidak bisa dijalankan dan Mahkamah Agung perlu adanya terobosan baru, jika ini dibiarkan mengakar di  masyarakat,  maka semakin jauh juga masyarakat  dari persidangan secara  elektronik  dan tidak mampu untuk  menjawab tantangan masa depan di era serba digital.

## 5. Faktor budaya .
Masyarakat  dan  budaya  adalah  satu  kesatuan  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dan  saling mempengaruhi.  Di  sisi  lain,  budaya  mempunyai  fungsi  sebagai  pengatur  hidup  masyarakat tentang seperti apa bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
Penerapan  persidangan  secara  elektronik  yaitu  PERMA  No  1  Tahun  2019  pada hakikatnya  sebuah  upaya  yang  dilakukan  oleh  Mahkamah  Agung  dalam  mengubah  budaya persidangan  secara  manual  menjadi  persidangan  secara  elektronik  dengan  memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. 24
Selama  terbitnya  PERMA  No  1  Tahun  2019  Pengadilan  Agama  Polewali  belum sepenuhnya  memakai  persidangan  secara  elektronik  dalam  menyelesaikan  kasus,  melainkan masih meminta persetujuan para pihak bila mengikuti jalur persidangan secara elektronik ini.
Dukungan  dari  masyarakat  secara  umum  bahkan  aparatur  penegak  hukum  pengadilan merupakan bahan bakar dalam pembentukan budaya persidangan secara elektronik yang efektif dan efisien.
Dari  hasil  wawancara  diatas,  peneliti  dapat  rangkuman  hasil  analisis  bahwa  tingkat keefektifitasan terkait aturan mengenai e-litigasi ini, dari kelima faktor tersebut, hanya terdapat 3 faktor saja yang telah efektif dilaksanakan dalam penerapannya yakni, faktor hukum, faktor penegak  hukum  dan  faktor  sarana  sedangkan  2  faktor  lainnya  yaitu,  faktor  masyarakat,  dan faktor budaya masih belum efektif dalam penerapannya. Berikut rangkuman dalam tabelnya :
23 Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
24 Wawancara dengan Ibu Dewiati, Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Polewali (Polewali, 1 September 2021).
Teori Efektivitas Hukum Efektif Tidak Efektif Faktor Hukum ✔ Faktor Penegak Hukum ✔ Faktor Sarana ✔ Faktor Masyarakat ✔ Faktor Budaya ✔

## Tabel ukuran efektivitas persidangan secara elektronik
Maka  dari  hasil  penelitian  tersebut,  efektivitas  Pengadilan  secara  elektronik  di Pengadilan Agama Polewali dinyatakan tidak efektif, karena belum memenuhi kelima faktor untuk mengukur tingkat keefektifan.

## PENUTUP
Efektivitas Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Polewali tidak efektif. Karena  5  faktor  untuk  mengukur  sebuah  efektivitas  hukum  tidak  terpenuhi.  Yaitu  :faktor hukum,  faktor  penegak  hukum,  faktor  sarana  prasarana,  faktor  masyarakat,  faktor  budaya. Persidangan  secara  elektronik  di  Pengadilan  Agama  Polewali,  hanya  faktor  hukum,  faktor penegak hukum, dan faktor sarana prasarana yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat dan budaya belum dapat dikatakan efektif. Sebab masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama  Polewali pada umumnya lebih memilih Persidangan secara manual dari pada  persidangan  elektronik.  Selain  itu,  kondisi  masyarakat  sebelum  menciptakan  budaya hukum berbasis elektronik yang bisa menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Eddy Army, Bukti Elektronika dalam praktik peradilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2020. Jurnal Gracia “ Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Efisiensi dan Efektivitas pada Sistem Peradilan Indonesia Di Tengah Covid 19 ” Jurnal Syntax Transformation vol 2 no 4 , (2021).
Retnaningsih , “ Pelaksanaan e-Court menurut perma nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dan” Journal hukum dan pembangunan vol 50 no 1 (2020) .
Faizatush Sholikahah, Dewi Kumalaeni “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” Jurnal vol 1, no 1 (201).
Internet
Amirul Faqhi, “ Court Calender sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perdata”, pn-takalar.go.id. Diakses pada tanggal 14 Juni 2021.
Tarmizi  Abdul  manan,  “ Tantangan  Disrupsi  di  Era  Global  dalam  Pendidikan  Hukum ” https://www.academia.edu/37052506/. Diakses pada tanggal 28 Mei 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-  Undang  No  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan Agama secara Elektronik. Pasal 21.
PERMA  No  1  Tahun  2019  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan Agama secara Elektronik. Pasal 9.
PERMA  No.  3  Tahun  2018  Tentang  Administrasi  Perkara  di  Pengadilan  Secara  Elektronik Pasal 2
Pasal  3  PERMA  No.  1  Tahun  2019  Tentang Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan secara Elektronik Pasal 3
Pasal  19-28  PERMA  No.  1  Tahun  2019,  Tentang  Administrasi  Perkara  dan  Persidangan  di Pengadilan secara Elektronik pada bab 5, Pasal 19-28.
KMA  No.129/KMA/SK/VIII/2019  Tentang  Petunjuk  Teknis  Administrasi  Perkara  dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Poin 6 huruf D
KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
KMA/SK/III/2009  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pengelolaan  Penerimaan  Negara  bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.