INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 419-436 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Obat-Obatan Illegal di Wilayah PLBN Entikong, Kalimantan Barat
Yogi Pratama 1 ✉ , Herlina 2
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Kalimantan Barat, Indonesia Email: a1011211134@student.untan.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini akan menjabarkan ketentuan dan penegakan hukum yang mengikat tentang peredaran obat-obatan, mencari dan memastikan lembaga yang berwenang dalam penanganan peredaran obat- obatan legal dan illlegal pada tinjauan wilayah Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat, serta  menjelaskan  peristiwa  konkret,  rekondisi,  serta  solusi  dari  munculnya  peredaran  obat-obatan illegal  disekitar  Pos  Lintas  Batas  Negara  Entikong  di  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  normatif-empiris  mengenai  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (Undang- Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat atau memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan kajian ini bersifat deskriptif yang berhasil menemukan penyebab adanya temuan peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara  Entikong di Kalimantan Barat karena muncul stigma di masyarakat tentang  kecepatan  khasiat  penyembuhan  obat-obatan  produksi  malaysia  asal  malaysia  untuk kepentingan pribadi pengguna obat, oleh sebab itu mengakibatkan meningkatnya permintaan akan obat-obatan produksi malaysia asal malaysia yang dimana membuat pengedar menjadi tertarik untuk memenuhi  permintaan  akan  obat-obatan produksi  malaysia asal  malaysia  tersebut. Dengan  urgensi (Omnibus Law) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mencabut Undang- Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Kata Kunci: Hukum Pidana, Hukum Kesehatan, Peredaran Obat-Obatan Illegal

## Abstract
This study will describe the provisions and enforcement of binding laws on the circulation of medicine, finding and ensuring authorized institutions in handling the circulation of legal and illegal medicine in the review of Entikong Cross-Border Post area in West Kalimantan, as well as describing concrete events, reconditioning, and solutions of the emergence of illegal medicine circulation around Entikong Cross-Border Post in West Kalimantan. This study uses the method of normative-empirical research on the implementation of normative legal provisions (laws) in action on any particular legal events that occur in a society or view the law as a reality, including social reality, the fact of culture and this study is descriptive in nature that managed to find the cause of the finding of illegal medicine circulation around Entikong Cross-Border Post in West Kalimantan because of the stigma in the community about the speed of healing properties of produced medicine from malaysia for the personal interests of medicine users, therefore resulting in increased demand for produced medicine from malaysia which makes  dealers  interested  in  meeting  the  demand  for produced  medicine  from  malaysia.  With  the urgency of the change of law (UU) No. 17 of 2023 on Health (Omnibus Law), Law (UU) No. 36 of 2009 on health was revoked.
Keywords: Criminal Law, Health Law, Circulation Of Illegal Medicine

## PENDAHULUAN
Peredaran  obat-obatan  ilegal  melalui  pintu  perbatasan  merupakan  masalah  serius yang melanggar hukum kesehatan di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang  dan  peraturan  untuk  mengatur  dan  mengendalikan  peredaran  obat- obatan  ilegal  demi  melindungi  masyarakat  dari  bahaya  penggunaan  obat  yang  tidak terjamin kualitasnya.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan aturan terkait pendistribusian  perbekalan  kesehatan,  yang  harus  dilakukan  oleh  fasilitas  pengelolaan kefarmasian, produsen, atau distributor. Distribusi harus mematuhi prinsip distribusi yang baik,  dan  pihak  terkait  harus  menyampaikan  laporan  kegiatan  pendistribusian  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Undang-undang Nomor 8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  menetapkan  ketentuan  terkait  masukan barang ke dalam daerah pabean, pemasangan label, dan informasi yang harus dicantumkan dalam  bahasa  Indonesia.  Larangan  juga  diberlakukan  terhadap  pelaku  usaha  yang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau tercemar tanpa memberikan informasi lengkap dan  benar. Semua regulasi ini sejalan  dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM serta Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
Dalam konteks peredaran obat-obatan ilegal melalui pintu perbatasan di Entikong, Kalimantan Barat, berbagai lembaga penegak hukum seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP),  Kepolisian  (Polsek),  BPOM,  serta  Bea  Cukai  memiliki  peran  penting  dalam mengendalikan peredaran obat-obatan ilegal tersebut. Mereka bertugas untuk melakukan pemeriksaan  dan  penindakan  terhadap  barang-barang  yang  dicurigai  melanggar ketentuan hukum, termasuk obat-obatan ilegal. Ketentuan pidana terkait peredaran obat- obatan  ilegal  di  Indonesia  dapat  melibatkan  sanksi  berat,  termasuk  pidana  penjara  dan denda.  Sanksi  ini  bertujuan  untuk  memberikan  efek  jera  kepada  para  pelaku  dan mengurangi peredaran obat-obatan ilegal di masyarakat.
Untuk itu pada jurnal penelitian ini, penulis akan melakukan kodifikasi dalam penelitian terhadap ketentuan dan penegakan hukum pidana dalam peredaran obat-obatan illegal yang  beririsan  dalam  dua  bidang  hukum  sekaligus  yakni  Hukum  Pidana  dan  Hukum Kesehatan.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  yang  urgensinya  telah  diuraikan diatas  maka  penulis  merasa  diperlukannya  diskurus  penelitian  di  wilayah  perbatasan Entikong Kalimantan Barat yang menjadi pintu perbatasan vital menuju Kabupaten/Kota di Provinsi  Kalimantan  Barat,  juga  guna  mengumpulkan  bukti  konkret  untuk  menguatkan hipotesis  terhadap  kompetensi  instansi  terkait  di  perbatasan  Entikong  Kalimantan  Barat dalam mengatasi pemasalahan peredaran obat-obatan illegal.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  normatif  empiris  merupakan  penelitian  berkarakteristik  non- doktrinal  yang  dilakukan  melalui  penelitian  lapangan. Dalam  penelitian  ini  dikumpulkan data  yang  kemudian  diolah  sesuai  dengan  teknik analisis  yang  dipakai  yang  dituangkan dalam  bentuk  deskriptif  guna  memperoleh  keadaan  sebenarnya  dari hukum sebagai kenyataan sosial. Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori-teori  yang  biasa  dipergunakan  di  dalam  metode  penelitian  ilmu-ilmu  sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat  dibuktikan  secara  nyata”  atau  bukan  suatu  metafisika  yang sejatinya berupa proses  berfikir secara  filosofis melalui  proses  penalaran  ilmiah. Maka sejatinya penelitian hukum   empiris dimaksudkan   untuk   mengajak   para penelitinya  tidak  hanya  memikirkan masalah-masalah    hukum    yang    bersifat    normatif  ( law    in    book),    melainkan    juga melakukan  kajian  terhadap  hukum  dimasyarakat senyatanya  ( law  in  action) (Nurhayati, Ifrani, dan Yasir Said, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketentuan dan penegakan hukum yang mengikat tentang peredaran obat-obatan  legal dan illegal

## Pengertian Ketentuan Hukum
Dalam KBBI pengertian ketentuan adalah sesuatu yang sudah tentu atau yang telah ditentukan  dan  kepastian.  Utrecht  dalam  bukunya  berjudul  Pengantar  dalam  Hukum Indonesia yang dikutip oleh C.S.T. Kansil memberikan pengertian hukum sebagai berikut (hal. 38). Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan- larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena  itu harus ditaati oleh masyarakat. Sedikit berbeda dengan yang disampaikan J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto  masih  dalam  kutipan  buku  yang  sama,  memberikan  pengertian  hukum sebagai berikut (hal. 38). Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan- badan  resmi  yang  berwajib,  pelanggaran  mana  terhadap  peraturan-peraturan  tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
Sehingga,  dari  berbagai  pengertian  hukum  di  atas,  dapat  dirangkum  pengertian ketentuan hukum adalah himpunan peraturan yang telah ditentukan bersifat memaksa dan dibuat  oleh  lembaga  berwenang  yang  harus  ditaati  oleh  masyarakat,  dengan  memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.

## Pengertian Penegakan Hukum
Proses  penegakan  hukum  pada  dasarnya  melibatkan  penerapan  diskresi  yang mengharuskan pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh kaidah hukum, melainkan melibatkan unsur penilaian pribadi. Konsepsionalnya, esensi dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan nilai- nilai yang dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang kuat dan tindakan sebagai penjabaran nilai- nilai  pada  tahap  akhir,  dengan  tujuan  menciptakan,  memelihara,  dan  mempertahankan kedamaian  dalam  kehidupan  bersama.  Dalam  konteks  ini,  manusia  dalam  interaksi sosialnya  memiliki  pandangan-pandangan  nilai  yang  termanifestasi  dalam  pasangan- pasangan nilai seperti ketentraman versus kepentingan umum versus kepentingan pribadi. Penegakan  hukum  membutuhkan  harmonisasi  pasangan-pasangan  nilai  tersebut,  yang dijabarkan konkret melalui kaidah-kaidah hukum sebagai panduan perilaku yang dianggap sesuai atau seharusnya. Proses penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keinginan hukum  yang  direfleksikan  dalam  peraturan  hukum,  yang  pada  gilirannya  menentukan pelaksanaan  hukum.  Penegakan  hukum  berfungsi  sebagai  perlindungan  terhadap
kepentingan manusia, yang dapat terlaksana secara normal dan damai atau, dalam kasus pelanggaran, memerlukan tindakan penegakan untuk menjaga integritas hukum.
Macam-Macam Penegakan Hukum
1. Peradilan Pidana.
Penegakan  hukum  secara  pidana,  merujuk  pada  Kitab  Undang-  undang  Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil untuk menegak kan hukum pidana itu sendiri. Untuk tata  cara  penegakan  hukumnya  sendiri  diatur  dalam  kitab  yang  terpisah  yaitu  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara atau hukum formil untuk  menegakkan  KUHP.  Seiring  dengan  perkembangan  zaman,  maka  KUHP  dirasa kurang  mewadahi  setiap  kepentingan  individu  yang  berkaitan  dengan  hak-hak  dalam kehidupan.  Oleh  sebab  itu,  dalam  rangka  melindungi  kepentingan  masyarakat, diciptakanlah instrumen hukum lain dalam konteks peredaran obat-obatan illegal seperti UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dicabut dengan UU No 17 tahun 2023 dan lain-lain yang pelaksanaannya tetap mengacu kepada KUHAP.
2. Peradilan Perdata.
Seperti halnya peradilan pidana, penegakan hukum secara perdata mengacu kepada Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  (KUHPdt)  sebagai  instrument  pokok  dalam menegak kan hukum itu sendiri. Sedangkan, tata cara menegakkan hukum perdata diatur dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Perdata  (KUHAPdt)  dan  Herziene  Inlandsch Reglement  (HIR)  serta  ketentuan-ketentuan  khusus  dalam  perundang-undangan. Persengketaan perdata, merupakan persengketaan yang dapat terjadi pada perseorangan atau badan hukum. Sebelum menempuh jalur hukum, disarankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan  sengketa  melalui  musyawarah  atau  mediasi,  baik  secara  adat,  lembaga keagamaan atau lembaga mediasi.
3. Peradilan Administrasi.
Penegakan hukum administrasi, merujuk pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo  Undang-undang  Nomor  9  tahun  2004  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  yang mengatur  tentang  proses  beracara  di  dalam  PTUN.  Dalam  peradilan  TUN,  mencakup sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan atau kebijakan yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum.
Pada peredaran obat-obatan illegal ketentuan dan penegakan hukum yang mengikat adalah ketentuan dan penegakan hukum pidana yang telah diatur dalam UU No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dicabut dengan UU No 17 tahun 2023. Tindak pidana di
bidang  kesehatan  adalah  semua  perbuatan  di  bidang  pelayanan  kesehatan  atau  yang berhubungan atau yang menyangkut  pelayanan kesehatan yang dilarang  oleh  undang- undang  disertai  ancaman  pidana  tertentu  terhadap  siapapun  yang  melanggar  larangan tersebut.
Dengan  demikian,  objek  tindak  pidana  di  bidang  kesehatan  adalah  pelayanan kesehatan  atau  segala  hal  yang  menyangkut  atau  berhubungan  dengan  pelayanan kesehatan. Mengenai pengaturan tindak pidana peredaran obat yang sebelumnya diatur dalam Pasal 80 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, “Barangsiapa  dengan  sengaja  memproduksi  dan  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku  standar  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda  paling  banyak  Rp 300.000.000,00 (ti ga ratus juta rupiah).” sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana peredaran obat secara ilegal dalam 4 (empat) Pasal yaitu Pasal  196,  Pasal  197,  Pasal  198,  dan  Pasal  201  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang  Kesehatan  yang  telah  dicabut  oleh  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2023 Tentang Kesehatan.
Adapun  penjelasan  mengenai  pengaturan  tindak  pidana  peredaran  obat  yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut:

## Pasal 196
Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  “Setiap  orang  yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  196  Undang-  Undang  Nomor  36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “Setiap orang” disini berarti yang sebagai subyek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang- undangan. “Yang dengan sengaja” disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum. Memproduksi atau mengedarkan sediaan
farmasi dan/atau alat Kesehatan. Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu  tempat  ke  tempat  yang  lain.  Yang  tidak  memenuhi  standar  dan/atau  persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

## Pasal 197
Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  “Setiap  orang  yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat  (1) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”
Adapun  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam  Pasal  197  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  adalah  “Setiap  orang”,  Yang  dengan  sengaja”, memproduksi  atau  mengedarkan  sediaan  farmasi  dan/atau  alat  kesehatan  yang  tidak memiliki  izin  edar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1).  Unsur-unsur  tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam Pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin  edar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  106  ayat  (1)  “Sediaan  farmasi  dan  alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.”

## Pasal 198
Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “Setiap orang yang tidak memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kefarmasian  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta r upiah).”
Adapun  unsur-Unsur  Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan adalah “Setiap orang”, “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan”. Disini yang dimaksud dengan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal  108.  Disini  praktik  kefarmasian  yang  dimaksud  terdapat  dalam  Pasal  108  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  Kesehatan, praktik kefarmasiaan yang meliputi  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan, pengadaan,  penyimpanan  dan  pendistribusian  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter,
pelayanan  informasi  obat  serta  pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat  tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 201 Ayat (1)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan  denda terhadap pengurusnya,  pidana yang dapat dijatuhkan terhadap  korporasi  berupa  pidana  denda  dengan  pemberatan  3  (tiga)  kali  dari  pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197,  Pasal  198,  Pasal  199,  dan  Pasal  200  Ayat  (2).  Selain  pidana  denda  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.
Adapun  penjelasan  mengenai  pengaturan  tindak  pidana  peredaran  obat  yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan diatas telah dicabut dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan bergeser  serta  dimuat  pada  pasal  319  ayat  (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  mengatur pendistribusian  perbekalan  kesehatan  dilakukan  oleh  fasilitas  pengelolaan  kefarmasian, produsen, atau distributor, dilakukan sesuai dengan cara distribusi yang baik serta fasilitas pengelolaan  kefarmasian,  produsen,  atau  distributor  perbekalan  kesehatan  harus menyampaikan  laporan  kegiatan  pendistribusian  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Oleh  sebab itu  maka peralihan Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  kepada  Undang-Undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2023 Tentang Kesehatan semakin umum dan tidak khusus namun mengatur secara keseluruhan mengenai  aspek  teknis  peredaran  obat  dilakukan  oleh  wadah  tunggal  yaitu  fasilitas pengelolaan kefarmasian bukan korporasi yang berarti bukan juga oleh perorangan. Hal ini menutup  celah  pengedar  obat  perorangan  untuk  membentuk  sindikat  dan  melakukan kerjasama dengan suatu korporasi pengedar obat yang terbuka sebelum Undang-Undang (UU)  Nomor  17  Tahun  2023  Tentang  Kesehatan  disahkan.  Belum  lagi  pihak  Pos  Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong yang semakin memperketat penjagaan di lima terduga jalan tikus di sekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong Bersama- sama pihak LOKA POM Sanggau yang mengedukasi Masyarakat Entikong tentang bahaya penggunaan obat yang tidak memiliki izin edar seperti obat-obatan illegal produksi dan asal Malaysia.
Hak dan Kewajiban sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha
Hak dan Kewajiban Konsumen
Sebagai  pemakai  barang  dan/atau  jasa,  konsumen  memiliki  sejumlah  hak  dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU Perlindugan Konsumen, ada 9 (Sembilan) hak dari konsumen, yaitu 8 (delapan) diantaranya merupakan hak yang secara eksplisit diatur dalam  UUPK  dan  1  (satu)  hak  lainnya  diatur  dalam  ketentuan  peraturan  Perundang- Undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang dan/atau jasa;
b. Hak  untuk  memilih  dan  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa  sesuai  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barangdan/atau jasa;
d. Hak  untuk  didengar  pendapat  dan  keluhannya  atas  barang  dan/atau  jasa  yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak Untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan undang- undang lainnya. Selain  mempunyai  hak,  konsumen  juga  mempunyai  kewajiban  yang  harus dipenuhinya  sebelum  mendapatkan  haknya  tersebut,  sebagaimana  yang  diatur  dalam ketentuan Pasal 5 UU Perlindugan Konsumen, antara lain sebagai berikut:
a. Membaca  atau  mengikuti  petunjuk  informasi  dan  prosedur  pemakaian  atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Sebagai  salah  satu  subjek  dalam  perlindungan  konsumen  yang  sesuai  dengan  UU Perlindugan Konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU Perlindugan Konsumen, ada 5 (lima) hak dari pelaku usaha, yaitu 4
(empat) diantaranya merupakan hak yang  secara eksplisit diatur dalam UU  Perlindugan Konsumen dan 1 (satu) hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen  yang  beritikad tidak baik;
c. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya. Selain hak-hak yang tersebut di atas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban.
Kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 7 UU Perlindugan Konsumen, antara lain sebagai berikut:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang  dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan;
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif;
d. Menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau  diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi  jaminan  dan/atau  garansi  atas  barang  yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan  pemakaian,  dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Dengan  demikian  sudah  jelas  yang  lebih  dirugikan  dalam  praktik  peredaran  obat- obatan  illegal  adalah  pengguna  obat  asal  Indonesia  (Entikong)  yang  telah  dijelaskan tentang  stigma  kecepatan  penyembuhan  penyakit  setelah  meminum  obat  produksi malaysia oleh LOKA POM Sanggau itu tidak benar karena kandungan obat baik Malaysia
maupun Indonesia mengandung zat yang sama dan Masyarakat Entikong sudah termakan stigma.
Tinjauan umum tentang obat-obatan
Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Kemudian definisi yang lengkap, obat sebagai bahan atau campuran bahan yang digunakan, antara lain sebagai berikut:
a. Dalam pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan; atau
b. Dalam  pemulihan,  perbaikan  atau  pengubahan  fungsi  organik  pada  manusia  atau hewan.
Obat merupakan suatu bahan yang disintesis di dalam tubuh, seperti hormon dan vitamin, atau merupakan suatu bahan-bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh. Obat  juga merupakan  tiap bahan atau campuran  bahan yang  dibuat,  ditawarkan untuk dijual, atau disajikan untuk digunakan pengobatan, peredaran, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau pada hewan, atau dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan. Obat, yaitu bahan atau zat yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral maupun zat kimia tertentu  yang  dapat  digunakan  untuk  mengurangi  rasa  sakit,  memperlambat  proses penyakit dan/atau menyembuhkan penyakit.

## Penggolongan Obat
1. Obat Bebas
Obat bebas, yaitu obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter, atau disebut juga sebagai obat Over The Counter (OTC), yang terdiri dari obat bebas dan obat bebas terbatas. Obat Bebas (OB), lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

## Gambar 1. Obat Bebas
Lingkaran tersebut merupakan tanda obat yang dikategorikan paling aman. OB juga merupakan  jenis  golongan  obat yang  dapat dibeli bebas di  apotek,  bahkan  di warung, tanpa resep dokter. Yang termasuk golongan obat tersebut, yaitu obat analgetik, vitamin, dan mineral. Akan tetapi obat- obat herbal tidak masuk dalam golongan tersebut, namun dikelompokkan sendiri dalam obat tradisional (TR).
2. Obat Bebas Terbatas (OBT), lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam

## Gambar 2. Obat Bebas Terbatas (OBT)
Obat bebas terbatas sebelumnya disebut juga sebagai obat daftar W, yaitu obat yang sebenarnya termasuk jenis golongan obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa  resep  dokter,  dan  disertai  dengan  tanda  peringatan.  Tanda  peringatan  selalu tercantum pada kemasan obat bebas terbatas, berupa 4 (empat) persegi panjang berwarna hitam  berukuran  panjang  5  (lima)  sentimeter,  lebar  2  (dua)  sentimeter  dan  memuat pemberitahuan berwarna putih. Dalam suatu keadaaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang  dipergunakan merupakan  golongan obat bebas  dan  bebas terbatas yang  dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun, apabila kondisi penyakit semakin bertambah serius, maka  sebaiknya  segera  memeriksakan  ke  dokter.  Dianjurkan  untuk  tidak  melakukan  uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter.

## 3. Obat Keras

## Gambar 3. Obat Keras
Obat Keras (OK), lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di bagian tengah yang menyentuh garis tepi. Obat keras sebelumnya disebut juga sebagai obat daftar G (gevaarlijk) atau berbahaya, yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan tersebut antara lain, yaitu antibiotik, serta obat-obatan yang mengandung hormon, obat penenang,  dan  lain-lain.  Obat-obat  tersebut  berkhasiat  keras  dan  bila  dipakai  tanpa mengikuti aturan, maka dapat berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperburuk keadaan penyakit atau bahkan menyebabkan kematian.

## 4. Psikotropika dan Narkotika

## Gambar 4. Psikotropika dan Narkotika
Obat  Psikotropika  dan  Narkotika,  lingkaran  berwarna  merah  dengan  garis  tepi berwarna  merah  dan  tanda  palang  berwarna  merah  di  bagian  tengah.  Obat  narkotika merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi  sampai  dengan  menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan ketergantungan. Obat-obat tersebut sama dengan narkoba yang kita kenal, yang dapat menimbulkan  ketergantungan/ketagihan  dengan  segala  konsekuensi  yang  sudah  kita pahami sebelumnya. Oleh karena itu, obat-obat tersebut mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan  ketat oleh  pemerintah dan hanya boleh  diserahkan oleh apoteker  di  apotek  atas  resep  dokter.  Apotek  juga  berkewajiban  untuk  melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah setiap bulannya.

## 5. Obat Wajib Apotek
Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Penggunaan OWA harus dengan bimbingan dari Apoteker Pengelola Apotek (APA) dalam melakukan pemilihan obatnya. Daftar Obat Wajib Apotek (DOWA) dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Sampai pada saat ini sudah ada 5 ( lima ) daftar obat yang diperbolehkan diserahkan tanpa resep dokter, antara lain sebagai berikut:
a. Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.347/MenKes/SK/VII/1990  tentang  Obat  Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1;
b. Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.919/MenKes/Per/X/1993  tentang  Kriteria  Obat Wajib Apotek;
c. Keputusan Menteri Kesehatan No.924/MenKes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2;
d. Keputusan  Menteri  Kesehatan  No.925/MenKes/Per/X/1993  tentang  Perubahan Golongan Obat Wajib Apotek berisi Daftar Obat Wajib Apotek No.1;
e. Keputusan Menteri Kesehatan No.117/MenKes/SK/X/1999 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.3.
Berdasarkan  kententuan  tersebut,  disebutkan  bahwa  untuk  meningkatkan kemampuan  konsumen  dalam  menolong  dirinya  sendiri  guna  mengatasi  masalah kesehatan, perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional. Melakukan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui bimbingan APA yang disertai dengan informasi yang tepat sehingga menjamin penggunaan yang tepat dari obat tersebut. Oleh karena itu konsumen berhak meminta informasi dan bimbingan APA dalam melakukan pengobatan sendiri.
Lembaga  yang berwenang dalam penanganan peredaran obat-obatan legal dan illegal pada Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat

## Kelembagaan yang berwenang
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa  narasumber,  terdapat beberapa  instansi  yang  menyatakan  mengetahui  dan  pernah  melaksanakan  wewenang dalam  penanganan  peredaran  obat-obatan  pada  Pos  Lintas  Batas  Negara  Entikong  di Kalimantan Barat dengan (satu instansi pusat yang merujuk ke instansi lain). Adapun daftar instansi tersebut sebagai berikut:
1. Pos Lintas Batas Negara Entikong (merujuk  langsung ke  instansi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong)
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong
3. Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau (Loka POM) di Sanggau
4. Polsek Entikong
5. Pos Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong
6. Bea Cukai Entikong
Dari  keenam  instansi  terkait  terdapat  satu  instansi  yaitu  Pos  Lintas  Batas  Negara Entikong  yang  menyarankan  peneliti  untuk  langsung  melakukan  penelitian  terhadap instansi yang lebih relevan yakni Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong.  Dengan demikian  peneliti tidak melakukan wawancara  kepada  instansi Pos Lintas Batas Negara Entikong namun mengikuti saran rujukan ke instansi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong bersedia memberikan banyak keterangan dan kembali merujuk peneliti jika ingin mengumpulkan data yang lebih lengkap kepada instansi-instansi yaitu; Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau (Loka POM) di Sanggau, Polsek Entikong, Pos Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong, Bea Cukai Entikong.
Berdasarkan  hasil  wawancara  terhadap  keempat  narasumber  dapat  disimpulkan lembaga yang berwenang dalam penanganan peredaran obat-obatan legal dan terutama
illegal pada Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat dilimpahkan dan dibagi habis penugasannya kepada instansi vertikal seperti; Bea Cukai Entikong, Polsek Entikong, Pos Satgas Pamtas RI - Malaysia Batalyon Infanteri 642/Kapuas Entikong sebagai aparat penegak hukum dibebankan tanggungjawab untuk menyelesaikan segala urusan hukum mengenai  tindak  pidana  peredaran  obat-obatan  illegal  dari  unsur  hukum  demi  tujuan hukum.
Gustav  Radbruch,  menuturkan  bahwa  ada  tiga  tujuan  hukum,  yaitu  kemanfaatan, kepastian,  dan  keadilan.  Dalam  melaksanakan  ketiga  tujuan  hukum  ini  dalam  proses penegakan  hukum  pidana  peredaran  obat-obatan  illegal,  maka  ketiga  instansi  tersebut dituntut untuk saling bersinergi dengan tetap mengedepankan asas prioritas.. Sedangkan tanpa adanya bantuan keilmuan tentang medis dalam hal verifikasi obat-obatan temuan tidak dikenal (illegal)   oleh  LOKA POM  dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas IV Entikong  membuat  kedua  instansi  ini  juga  berperan  dari  sisi  medis.  Dengan  demikian harmonisasi antara Hukum Pidana dan Hukum Kesehatan tergambar nyata diantara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan dalam konteks penegakan hukum peredaran obat- obatan illegal.
Penyebab adanya temuan peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kalimantan Barat
Pada  kenyataan  sekarang  ini  marak  terjadinya  peredaran  obat  ilegal  yang  salah satunya contohnya yaitu peredaran obat yang belum mendapatkan izin edar. Maraknya peredaran obat ilegal di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat ilegal sama  saja  dengan  membiarkan  masyarakat  menghadapi  berbagai  risiko  buruk, membiarkan  kejahatan  berkembang  di  masyarakat,  dan  merendahkan  kepercayaan, martabat, serta harga diri bangsa di mata dunia internasional.
Hal  ini  terjadi  juga  karena  faktor  yang  berhubungan  dengan  adanya  kesempatan terjadinya kriminalitas baik pelanggaran- pelanggaran kecil maupun besar. Padahal sudah jelas  tertera  dalam  UU  No  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  salah  satu larangan  bagi  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya  antara  lain  tidak memenuhi  atau  tidak  sesuai  dengan  standar  yang  dipersyaratkan  dari  ketentuan Perundang- Undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket  barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang  sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau  kemanjuran
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/ jasa tersebut, tidak  sesuai  dengan  mutu,  tingkatan,  komposisi,  proses  pengolahan,  gaya,  mode,  atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan alam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau  jasa  tersebut,  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket, keterangan,  iklan,  atau  promosi  barang  dan/atau  jasa  tersebut,  tidak  mencantumkan tanggal  kadaluarsa  atau  jangka  waktu  penggunaan/pemanfaatan  yang  paling  baik  atas barang tertentu.
Jangka waktu penggunaan/pemanfaatanya yang paling baik adalah terjemahan dari kata “best before” yang biasanya digunakan dalam label produk makanan, tidak mengikuti ketentuan  berproduksi  secara  halal,  sebagaimana  dinyatakan  “halal”  yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat  sampingan,  nama,  dan  alamat  pelaku  usaha,  serta  keterangan  lain  untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan  Perundang  Undangan  yang  berlaku.  memperdagangkan  barang  yang  rusak, cacat  atau  bekas,  dan  tercemar  tanpa  memberikan  informasi  yang  lengkap, memperdagangkan  sediaan  farmasi  dan  pangan  yang  rusak,  cacat  atau  bekas,  dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.
Masyarakat tetap tidak memperdulikan larangan tersebut demi kepentingan pribadi. Masih  saja  mengedarkan  obat-obatan  ilegal  dengan  cara  apapun.  Masalah  obat  ilegal merupakan masalah serius di dunia kesehatan di dunia. Sebenarnya peredaran obat ilegal ini  sudah  sering  terjadi  tiap  tahunnya.  Tetapi  baru  akhir-akhir  ini  saja  masyarakat mengetahuinya. Ketersediaan informasi tentang obat ilegal karena kekurangan informasi dan  kurangnya  referensi  tentang  peredaran  obat-obatan  ilegal.  Kurangnya  informasi terhadap obat-obatan ilegal juga membuat masyarakat konsumen terjerumus kedalamnya, bagi masyarakat pelaku peredaran obat ilegal, kurangnya informasi tentang akibat akibat yang  ditimbulkan  karena  adanya  peredaran  obat  ilegal  dan  sanksi  yang  mereka  terima apabila mengedarkan obat-obatan ilegal tersebut juga mempengaruhi tindakan ini.
Ketika pihak LOKA POM melakukan sosialisasi dan berinteraksi dengan masyarakat Entikong, narasumber 2 mendapati adanya temuan anggapan bahwa masyarakat Entikong lebih  mempercayai  obat-obatan  asal  malaysia  jauh  lebih  cepat  dirasakan  khasiat  untuk penyembuhan  penyakit  ketimbang  obat-obatan  produksi  indonesia  asal  indonesia. Narasumber 2 menganggap itu malah menciptakan stigma di masyarakat Entikong yang menyebar dari mulut-mulut, sehingga itu dirasakan narasumber 2 menjadi faktor utama
penyebab adanya temuan peredaran obat-obatan illegal disekitar Pos Lintas Batas Negara Entikong  di  Kalimantan  Barat.  Padahal  menurut  narasumber  2  jika  dibandingkan  antara obat produksi malaysia dan obat produksi indonesia memiliki kandungan zat yang sama, sehingga anggapan lebih cepat berkhasiat itu tidak benar dan hanya sekedar stigma yang sedang coba diubah pola pikir masyarakat terhadap stigma tersebut oleh pihak LOKA POM.
Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  peneliti  dapat  menyimpulkan  penyebab  adanya temuan  peredaran  obat-obatan  illegal  disekitar  Pos  Lintas  Batas  Negara    Entikong  di Kalimantan  Barat  ada  karena  muncul  stigma  di  masyarakat  tentang  kecepatan  khasiat penyembuhan  obat-obatan  produksi  malaysia  asal  malaysia  untuk  kepentingan  pribadi pengguna  obat,  oleh  sebab  itu  mengakibatkan  meningkatnya  permintaan  akan  obat- obatan produksi malaysia asal malaysia yang dimana membuat pengedar menjadi tertarik untuk  memenuhi  permintaan  akan  obat-obatan  produksi  malaysia  asal  malaysia  untuk Masyarakat Entikong tersebut.

## SIMPULAN
Instansi-instansi terkait, seperti Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Wilayah Kerja di Entikong, Loka Pengawas Obat dan Makanan Sanggau  (Loka  POM)  di  Sanggau,  Polsek  Entikong,  Pos  Satgas  Pamtas  RI  -  Malaysia Batalyon  Infanteri  642/Kapuas  Entikong,  dan  Bea  Cukai  Entikong,  perlu  meningkatkan koordinasi dan pembagian tugas untuk efektif memberantas peredaran obat tanpa izin edar  atau  ilegal  di  kecamatan  Entikong.  Ini  termasuk  berkerjasama  dengan  perangkat desa,  camat,  dan  masyarakat  setempat  dalam  upaya  penyuluhan  hukum  secara  rutin, sehingga kesadaran hukum dalam masyarakat meningkat,  dan masyarakat  lebih sadar akan bahaya mengonsumsi obat-obatan tanpa izin edar. Dengan kolaborasi yang kuat di antara  semua  pihak  terkait,  penanganan  tindak  pidana  peredaran  obat-obatan  ilegal dapat menjadi lebih efisien dan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Heryani,  A.  A.  (2012) ‘ Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum ’, Jakarta,  Kencana Prenada Media Group.
Rahardjo,  S.  (2009) ‘ Penegakan  hukum:  suatu  pengamatan  sosiologis ’, Yogyakarta,
Penerbitan Genta.
Soekanto,  S.  (1983) ‘ Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakan  hukum ’, Jakarta,
Rajawali.
Sugiyono. (2011) ‘ Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D ’, Bandung, Alfabeta.
Rahmawati, T. (2017) ‘ Kerjasama Interpol dan BPOM Dalam Menangani Peredaran Obat- obatan Illegal di Indonesia ’, Jurnal Universitas Pasundan, pp. 10 & 17.
Samiaji, R. (2022) ‘ Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Obat-obatan Illegal di Kota Semarang ’, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, pp. 11 & 75.
Syarif,  M.  (2021) ‘ Tanggungjawab  Balai  Besar  Pengawas  Obat  dan  Makanan  (BPPOM) Terhadap Peredaran Obat dan Makanan Illegal di kota Mataram ’, Jurnal Universitas Mataram, pp. 15 & 16.
YADI,  A.  (2017) ‘ TINJAUAN  YURIDIS  TERHADAP  TINDAK  PIDANA  PEREDARAN  OBAT SECARA ILEGAL ’, Hasanuddin University Repository, pp. 34 & 38.
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam wilayah Indonesia.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210214002332-12-605956/petugas- amankan-obat-ilegal-malaysia-di-perbatasan-entikong.