## PERLINDUNGAN KAUM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEISLAMAN DAN KEINDONESIAAN
Rina Nurul Kharismawati Univeristas Muhammadiyah Surakarta Email: rinakharismawati21@gmail.com

## ABSTRAK
Agama  Islam  merupakan  agama rahmatan  lil  ‘âlamîn .  Islam  menunjung  tinggi nilai-nilai  kemanusiaan  salah  satunya  mengangkat  derajat  kaum  perempuan.  Al- Qur`an memberi aturan bahwa perempuan wajib untuk dilindungi keberadaannya, dan  mendapatkan  hak-haknya  sama  dengan  kaum  laki-laki.  Islam  menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan setara. Kesetaraan mendorong pada keadilan agar mendapatkan  perlakuan  yang  sama  dengan  kaum  laki.  Perempuan  dalam  Islam sangat dijunjung tinggi derajat dan kehormatannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW  pun  perempuan  sangat  dimuliakan  dan  diangkat  derajatnya  dengan  kaum laki-laki  dalam  lingkungan  masyarakat.  Banyak  perempuan  pada  zaman  Nabi Muhammad  SAW  yang  berkiprah  dalam  bidang  pendidikan,  politik,  ekonomi. Sebagai  negara  hukum,  kaum  perempuan  Indonesia  juga  mendapatkan perlindungan  penuh  atas  hak-hak  yang  dimilikinya  oleh  pemerintah  Indonesia. Namun,  pada  kenyataannya  kini,  Indonesia  masih  memiliki  banyak  kasus ketidakadilan gender seperti diskriminasi, kekerasan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan.  Sehingga,  sebagai  negara  yang  menunjung  tinggi  penuh  Hak  Asasi Manusia, sudah seharusnya kaum perempuan mendapatkan perlindungan dan hak- hak  mereka  dari  pemerintahan  Indonesia.  Salah  satu  contoh  ialah  subordinasi adanya  anggapan  bahwa  kaum  perempuan  adalah  manusia  kelas  kedua.  Di  Jawa mereka dianggap sebagai “koncowingking”, yang berarti perempuan berada dalam kondisi  harus nrimo .  Status  ini  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  kodrati  sehingga perempuan tidak berdaya untuk menolak relasi yang timpang, yang sering berujung pada kekerasan.
Kata kunci : Gender, Indonesia, Islam, Perempuan .

## A. PENDAHULUAN
Diakui  atau  tidak,  peran  kaum perempuan  di  muka  bumi  ini  sangat signifikan. Meski begitu, dalam masyarakat  Islam  masih  sering  terjadi kepincangan  antara  hak  perempuan  dan laki-laki.  Laki-laki  sering  mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan perempuan.  Padahal  sebagai  khalifah  di muka  bumi,  tugas  perempuan  bukan
sekedar  mendampingi  laki-laki,  tetapi juga  membangun  masyarakat  sesuai dengan kodrat dan kemampuannya (Ismail, 2016: 41).
Baik s laki-laki s maupun s perempuan s harus s mengetahui s dan memahami bahwa masing-masing memiliki  kelebihan  dan  kekurangan. Realitas  tersebut  menunjukkan  bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hakikat
kemanusiaan  yang  sama.  Persamaan dalam hal ini diartikan sebagai kesetaraan, yang  apabila  kesetaraan  terpenuhi  maka keadilan  akan  terwujud.  Adil  berarti menempatkan kaum laki-laki dan perempuan  secara equal meski  tetap mengakui  adanya  perbedaan. Islam memandang  laki-laki  dan  perempuan dalam  posisi  yang  sejajar,  yaitu  setara dalam hak dan kewajiban dalam kemanusiaan, s tanpa adanya suatu perbedaan (Hasanah, 2010: 441).
Pada saat ini kesetaraan dan keadilan belum  sepenuhnya  dirasakan  oleh  kaum perempuan.  Peran  kaum  perempuan dalam  kehidupan  agama,  berbangsa  dan bernegara  tetap  terbatas  bahkan  banyak didominasi oleh kaum s laki-laki. Walaupun  saat  ini  banyak  kaum a perempuan a yang  berkarier,  menduduki jabatan yang tinggi, dan dapat mengembangkan  diri  sesuai  dengan kemahiran  profesionalitasnya,  jumlahnya belum  sebanding  dengan privilege yang diberikan  kepada  laki-laki.  Kesempatan yang  diberikan  kepada  perempuan  masih jauh  dari  yang  diharapkan  (Hasanah, 2010: 441).
Penyebab  subordinasi  yang  sering terjadi pada kaum perempuan di antaranya disebabkan adanya anggapan bahwa kaum perempuan  adalah  manusia  kelas  kedua. Di  Jawa  mereka  dianggap  sebagai “koncowingking”, yang berarti
perempuan  berada  dalam  kondisi  harus nrimo dalam  bentuk  perilaku  pasrah.
Status  ini  dianggap  sebagai  sesuatu yang  kodrati  sehingga  perempuan  tidak berdaya  untuk  menolak  relasi  yang timpang,  yang  sering  berujung  pada kekerasan.
Ada  banyak  faktor  yang  mendorong pada  perilaku subordinative tersebut. Beberapa  di  antaranya  adalah  faktor ekonomi,  pendapatan  dan  pekerjaan, mobilitas  sosial,  serta  persaingan  dan pertentangan yang terjadi dalam kehidupan  bermasyarakat,  selain  itu  juga karena sistem patriarki di mana garis ayah lebih dominan. Laki-laki lebih diutamakan  dan  ditempatkan  pada  posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Mereka dianggap  lebih  punya  kuasa  di  segala bidang sementara kaum perempuan masih dipandang  sebagai  makhluk  inferior (lemah). Faktor-faktor tersebut menyebabkan perempuan banyak mengalami  berbagai  bentuk  kekerasan- verbal  dan  non-verbal.  Peran  dan  nilai yang  berhubungan  dengan  nilai  budaya seperti  perjodohan  paksa,  poligami,  dan perceraian satu pihak merupakan kekerasan yang sering dianggap wajar.
Dengan dalih agama, system patriarki terus  langgeng  sementara  perempuan seringkali kehilangan kuasa untuk melawan  dan  mempertahankan  diri  dari system  yang  menempatkan  mereka  pada
posisi sulit. Kegalalan memenuhi
ekspektasi sosial tentang peran perempuan  akan  membawa  mereka  pada permasalahan baru seperti
ketidakpatuhan,  rasa  cemburu,  problem tentang  anak,  suami  menikah  lagi,  dan adanya capur tangan a orang tua a maupun mertua  (Fitrianingsih,  2016:  25).  Hal tersebut sering diperparah oleh kemiskinan,  yang  sering  membawa perempuan pada penderitaan tanpa ujung. Banyak  dari  mereka  terjebak  pelacuran, pornografi, pelecehan seksual, dan perdagangan bebas.
Di  masyarakat  Muslim,  perempuan belum  menduduki  posisi  strategis  yang menguntungkan.  Ia  dianggap  sebagai manusia  kelas  dua  di  bawah  laki-laki. Masih  mengakarnya  pemahaman  bahwa perempuan  adalah  hamba  Allah  yang berasal  dari  tulang  rusuk  yang  bengkok menjadi  salah  satu  sebab  perempuan masih  ditempatkan  di  bawah  laki-laki. Mereka dianggap memerlukan bimbingan dari laki-laki karena kurangnya pengetahuan.  Fakta  dan  realita  ini tentunya sangat memilukan, karena agama pada  hakikatnya  sangat  menjunjung a tinggi a kesetaraan a dan tidak s membedakaan makhluk ciptaanya berdasarkan s gender  (Adinugraha  et  al., 2018: 44).

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Perlindungan  Perempuan  dalam Islam
Fakta  sejarah  menunjukkan  bahwa kondisi  kaum  perempuan  pada  masa  pra Islam  sangat  suram.  Perempuan  yang melahirkan  manusia  di  dunia  ini  dihina, diperlakukan kasar, direndahkan martabatnya,  dipaksa  untuk  mengabdi kepada  suaminya  dengan  diperlakukan seenaknya.  Keberadaan  mereka  tidak diakui  sebagaimana  mestinya  sehingga mereka  tidak  mempunyai  hak  dan kedudukan  apapun  dalam  masyarakat. Perempuan  pada  masa  itu  tidak  diberi kesempatan untuk mengembangkan kepribadiannya dan menggunakan kemampuannya secara penuh bagi kemaslahatan  bersama,  hak  warisan  dan kepemilikan  perempuan  pun  tidak  diakui (Hasanah, 2010: 444).
Pada  zaman  pra-Islam  atau  zaman jahiliyah terdapat tradisi membunuh anak perempuan  dengan  alasan  kemiskinan. Orang  tua  takut  akan  jatuh  kemiskinan karena  menanggung  biaya  hidup  anak perempuan. Selain itu, mereka juga takut anak perempuannya mengalami pelecehan  seksual  atau  melakukan  zina, dan  khawatir  ditawan  musuh  dalam peperangan.  Perempuan  dianggap  hina dengan alasan berbagai kelemahan karena keterbatasannya.  Mereka  tidak  diberi
kebebasan  untuk  mengaktualisasikan n diri (Adinugraha et al., 2018: 53).
Ajaran  Islam  yang  telah  dibawa  oleh Nabi  Muhammad  SAW  mengangkat kedudukan dan martabat perempuan sama dan sejajar dengan kaum laki-laki. Kaum perempuan sudah
dimuliakan, diperjuangkan  hak-hak  asasinya,  dan diangkat derajatnya. Islam tidak membedakan  antara  kaum  laki-laki  dan perempuan. Islam m juga tidak mendiskriminasikan  kaum  perempuan. Sejak munculnya agama
Islam,
perempuan yang (awalnya) tidak
dihargai  mulai  mendapatkan  tempat yang terhormat. Perempuan dapat memperoleh  pendidikan  yang  sama seperti  laki-laki,  dan  diberi  kesempatan dalam mengaktualisasikan dan mengembangkan  potensi  dalam  diri (Hasanah, 2010: 248).
Sejak  awal  kedatangan  Islam  sudah cukup banyak perempuan yang berkiprah dalam dunia Ilmu pengetahuan, perdagangan,  dan  politik.  Di  antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid. Selain  sebagai  isteri  Nabi  Muhammad SAW, Khadijah adalah seorang pedagang yang  ulung  pada  zamannya.  Meskipun usaha  perniagaan  itu  ia  teruskan  dari suaminya terdahulu, kepandaiannya dalam berdagang membuat perniagaannya berkembang semakin besar. Siti Khadijah merupakan wanita pertama yang
berpredikat ummahatul  mukminin atau ibunya  orang-orang  mukmin  serta  turut merasakan berbagai kesusahan dan penderitaan  dalam  awal  penyebaran dakwah Islam (Muklis, 2013: 60).
Mewarisi kecerdasan ibunya, Fatimah binti  Rasulullah  SAW  tumbuh  menjadi orator ulung yang pernah terjun ke dunia politik  dan  mencalonkan  Ali  bin  Abi Thalib (suaminya) untuk menjadi khalifah pertama.  Aisyah  binti  Abu  Bakar  Ash- Shiddiq merupakan isteri Nabi Muhammad  SAW  dan  juga  seorang ilmuwan yang meriwayatkan hadis sebanyak 2210 buah, dan seorang politisi yang  menjadi  komandan  tertinggi  dalam perang Jamal.
Qahramanah merupakan hakim perempuan  pertama  di  dunia  Islam,  dan Umm `Ammarah al-Anshariyah pahlawan perang  uhud  dan  Nabi  menyebutnya sebagai Umm Al-Asyaaf atau wanita yang memiliki banyak pedang. Karena keberaniaanya di perang Uhud yang tetap teguh dalam melindungi Nabi Muhammad SAW  sampai  ia  terluka  parah  akibat sebetan  pedang g di  anggota  tubuhnya (Kodir, 2016: 1). Selain mereka, sudah tak terhitung  lagi  jumlahnya  perempuan berprestasi  pada  masa  itu.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  Islam  memberikan kesempatan n kepada  kaum  perempuan untuk mengembangkan diri sesuai dengan lapangan  yang  tersedia  dan  kemampuan
yang dimiliki (Natsir & Meuleman, 1993: 19).
Agama  Islam  memposisikan  kaum perempuan berada pada posisi yang sama dengan  kaum  laki-laki,  serta  sangat memuliakan  kaum  perempuan  sebagai seorang  anak,  istri,  maupun  sebagai seorang Ibu. Adanya pengakuan terhadap kedudukan  kaum  perempuan  yang  mulia dalam Islam dibuktikan dengan penghapusan  kekerasan  yang  menuju kepada diskriminasi. Islam telah mengatur tugas  seorang  perempuan.  Islam  juga menjamin  kebebasan  kaum  perempuan, seperti hak untuk mendapatkan n pendidikan, hak untuk mendapat warisan, serta  hak  memiliki  kebebasan  dalam memilih pasangan.
Ketika  agama  Islam  diajarkan  dan diterapkan  dalam  lingkungan  keluarga dengan  segala  prinsip  kemanusiaannya, maka jumlah kesenjangan bisa berkurang. Contohnya  adalah  berkurangnya  jumlah perceraian, kehormatan perempuan dijunjung  tinggi,  dan  mereka  sangat terlindungi.  Sebaliknya,  bila  keluarga tidak  dilandasi  pada  prinsip  agama  dan kemanusiaan,  permasalahan  di  dalam keluarga  dapat  meningkatkan  jumlah perceraian, tidak ada lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, kejahatan dilakukan secara sewenang-wenang, dan hak perempuan  terampas  (Warsito,  2013: 150).
Dengan  tegas  agama  Islam  telah
mengakui adanya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Islam memperhatikan konsep keadilan, keseimbangan,  keserasian,  keselarasan, dan  keutuhan.  Di  dalam  Al-Qur’an  surat An-Nahl  [16]:  97,  dan  Al-A’raf  [7]:  22 dan  172,  sudah  dijelaskan  bahwa  konsep kesetaraan dan keadilan gender r berlandaskann pada a prinsip-prinsip yang memposisikan n laki-laki  dan  perempuan yang sama sebagai makhluk Tuhan, serta tidak didominasi oleh h salah h satu  jenis s kelamin n saja.
Agama  Islam  telah  mengajarkan bahwa  setiap  manusia  diperlakukan sebagaimana  mestinya  dan  setara.  Jika laki-laki mendapatkan pengetahuan terutama pendidikan, pekerjaan, hak k ekonomi,  sosial,  dan  lain-lain  maka kaum perempuan pun memiliki hak yang sama.  Sejak  abad  ke  14,  martabat  kaum perempuan  sudah  diakui  dan  hak-haknya sangat diperjuangkan. Setidaknya ada tiga model  pemberdayaan  yang  dilakukan Rosullulah  SAW,  salah  satuya  adalah revolusi  HAM  masyarakat  Jahiliyah. Dalam  khutbah  Haji  Wada`  Rosulullah SAW  menyampaikan  bahwa  apresiasi terhadap  perempuan  merupakan  bagian dari  nilai-nilai  universal  yang  dijunjung tinggi  dalam  Islam.  Aktualisasi  isi khutbah  Haji  Wada’  Rosulullah  dapat dilihat  dengan  memperhatikan  konsep
kesejajaran antara laki-laki dan
perempuan  dan  implementasinya  di bidang sosial budaya yang berubah sesuai dengan  perubahan  zamannya  (Suyatno, 2014: 256).
Dalam  ajaran  agama  Islam  pada dasarnya  semua  manusia  adalah  sama. Karena semua adalah hamba Allah. Hanya tingkat ketaqwaan seseorang yang membuatnya  lebih  tinggi  derajatnya daripada  yang  lain.  Prinsip  ini  dengan tegas dijelaskan di dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat [49]: 13:
اَهُّي َ آٰي ساَّنلا اَّنِا ْم كٰن ْ ق َ ل َخ ْن ِ م ر َ كَذ ْن ا َّو ى ٰ ث ْم كٰن ْ ل َع َج َو اًب ْو  ع  ش َ لِٕىۤا َب َ ق َّو ا ْو ف َرا َعَتِل َّ ن ِا ْم ك َم َر ْ ك َ ا َدْن ِع ِ ٰ للّا ْم كى ٰ قْت َ ا َّ ن ِا َ ٰ للّا م ْي ِلَع رْيِب َخ
“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan  kamu  dari  seorang  laki- laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa  dan  bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang  paling  mulia  diantara  kamu  di sisi  Allah  ialah  orang  yang  paling bertaqwa. Sungguh Allah Maha

## Mengetahui Maha Teliti”.
Ayat  tersebut  menjelaskan n bahwa Allah  SWT  telah  menciptakan  manusia baik laki-laki maupun perempuan dengan hak  yang sama sesuai dengan kodrat dan fitrahnya  masing-masing.  Islam  juga menekankan  keadilan  yang  diterapkan kepada siapapun, jadi mustahil jika ajaran Islam  memiliki  aturan  yang  bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Hanya
saja  keadilan  sebagaimana  tercantum dalam  Al-Qur’an  dan  Hadis  belum terealisasikan  dalam  masyarakat.  Cukup banyak kasus yang menunjukkan hak-hak kaum  perempuan  tidak  terpenuhi  serta banyaknya  kasus  kekerasan  (Hasanah, 2010: 445).
َ ف ا َم ا ْوَّنَمَتَت ا َ ل َو ض ْعَب ى ٰ ل َع  ْم ك َض ْعَب  ٖهِب ٰ للّا َ ل َّض اَّ ِمِ   بْي ِص َن  ِلا َجِ رلِل ا ْو  ب َس َ ت ْ كا ِص َن ِِۤا َسِ ِّلِلَو اَّ ِمِ   بْي ِ ل كِب َ نا َ ك َ ٰ للّا َّ ن ِا   ٖهِل ْض َ ف  ْن ِم َ ٰ للّا او ل َٔـ ْس َو  َنْب َس َ ت ْ كا
اًم ْي ِلَع   ِ ْي َ ش “Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia  yang  telah  dilebihkan  Allah kepada  sebagian  kamu  atas  sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan,  dan  bagi  perempuan  (pun) ada  bagian  dari  apa    yang  mereka usahakan.  Mohonlah  kepada  Allah sebagian  dari  karunia-Nya.  Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.
Sejarah  suram kehidupan  kaum perempuan perlahan mulai berubah dalam masyarakat  Islam  periode  Rosulullah SAW,  di  mana  kaum  perempuan  tidak hanya  dipandang  sebagai  seorang  isteri, pendamping,  serta  pelengkap  kehidupan lelaki  saja.  Melainkan  kaum  perempuan telah  dipandang  sebagai  anak  manusia yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  yang setara  dengan  kaum  laki-laki.  Tradisi
Mengenai  hak-hak  perempuan  Allah berfirman  dalam  QS  An-Nisa`  [ 4 ]  Ayat 32:
jahiliyah  sedikit  demi  sedikit  sudah ditinggalkan, dan Rasulullah telah memulai  tradisi  baru  dalam  memandang kaum  perempuan.  Sejak  awal  Rasulullah SAW  mengajarkan  Islam,  prinsip  derajat antara  laki-laki  dan  perempuan  sudah ditanamkan.  Sudah  tidak  ada  lagi  yang merendahkan kaum perempuan.
Pemulihan  derajat  kaum  perempuan semakin didukung oleh teladan Rasulullah baik dalam memperlakukan isteri- isterinya  dan  kaum  perempuan  pada umumnya (Sarbini, 2017: 610).
Sayangnya penafsiran al-Qur’an seringkali masih merepresentasikan paradigma  patriarkis.  Ayat-ayat  tentang proses penciptaan manusia yang dikisahkan  dalam  Al-Qur’an  misalnya, menuai  kontroversi  dalam  penafsiran, terutama  penafsiran  At-Thabari  yang menyatakan  bahwa  hawa  diciptakan  dari tulang  rusuk  Adam.  Efek  dari  penafsiran ini  adalah  adanya  anggapan  bahwa signifikansi Hawa semata-mata ditentukan  oleh  eksistensi  Adam.  Hawa dianggap  sebagai  makhluk  jenis  kedua sebagai  pelengkap  dan  pendamping. Tafsir  semacam  ini  sering  dianggap menyebabkan relasi subordinasi sehingga mengakibatkan  ketidakadilan gender. Tetapi  pendapat  lain  secara  ilmiah  bisa membuktikan  bahwa  bisa  jadi  terjadi proses  cloning  manusia  yang  dilakukan oleh  Tuhan.  Cloning  yang  dimaksud
adalah  mitra  sehingga  perempuan  harus diperlakukan dengan baik (Adinugraha et al., 2018: 59). Diskriminasi dan perlakuan negative terhadap perempuan oleh karenanya adalah bentuk pembangkangan terhadap nilai-nilai Islam.
Sejak  awal,  Islam  sudah  meletakkan dasar-dasar anti diskriminasi dan kekerasan  terhadap  perempuan,  dan  juga menempatkan  kaum  perempuan  berada dalam  posisi  yag  aman  dan  terhormat. Nabi Muhammad SAW telah membuktikan a adanya  konsep  HAM yang g berbasis s moral  dalam  Islam, dengan  arti  bahwa  peran  dan  kewajiban seorang  laki-laki  dan  perempuan  sudah dibagi  sesuai  dengan  kodratnya  (Abadi, 2009: 78).  Islam juga memandang antara kaum  laki-laki  laki  dan  perempuan memiliki  kesamaan  yaitu  sama-sama sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  yang diberi  akal  dan sebagai  khalifah di muka bumi dengan tujuan n penciptaan n adalah h untuk k menyembah  dan  mengabdi  serta mengemban amanah kepada Allah SWT.
2. Perlindungan Perempuan Di
Indonesia
Amanah  perlindungan  perempuan yang  ditugaskan  kepada  manusia  harus dilaksanakan oleh setiap Muslim, termasuk mereka  yang berada di wilayah Kesatuan  Indonesia.  Sejak  zaman  pra- kemerdekaan  hingga  saat  ini,  kesetaraan
gender  merupakan  hal  yang  terus diperjuangkan.  Dari  gerakan  perempuan yang menuntut kesempatan untuk mendapatkan  pendidikan  pada  masa  pra- kemerdekaan  hingga  terlihatnya  kiprah perempuan dalam dunia politik pada masa kemerdekaan yang mencerminkan keadilan  relasi  gender  secara  mendalam terlihat  membaik  dari  waktu  ke  waktu. Istilah “ketidakadilan  gender” pertama kali diungkapkan oleh kaum feminis barat yang berusaha mengubah tatanan masyarakat yang male-dominated . Mereka  mengganggap  bahwa  ideologi patriarki yang berkembang dalam masyarakat merupakan hal yang merugikan perempuan (Pongtuluran, 2014: 1).
Kondisi  sosial  perempuan  dalam masyarakat  Indonesia  saat  ini  memang membaik jika dibandingkan dengan masa pra-kemerdekaan, namun masih
banyaknya kekerasan terhadap
perempuan  baik  dalam  bentuk  seksual, fisik,  ekonomi,  maupun  emosional  yang dialami  perempuan  dalam  masyarakat Indonesia menggambarkan bahwa Indonesia  masih  memiliki  pekerjaan rumah  untuk  meningkatkan  kualitas perlindungan  dan  pemenuhan  hak  warga negara tanpa berorientasi pada perbedaan gender. Dalam menyetarakan gender salah satu peraturan pemerintahan yang mempengaruhi peningkatan kondisi sosial
perempuan  dalam  masyarakat  Indonesia adalah  wajib  belajar  9  tahun  untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam  bidang  pendidikan,  dan  mendapat jaminan  pemerintahan  terhadap  hak-hak perempuan (Pongtuluran, 2014: 1).
Semangat  keadilan  gender  semakin menguat  di  era  pasca  reformasi.  LSM
(Lembaga
Swadaya
Masyarakat) bermunculan membawa semangat perubahan.  Semangat  reformasi  datang bersamaan  dengan  banyaknya  peraturan pemerintahan maupun gerakan yang ingin menghapus  ketidakadilan  gender  dan menyetarakan relasi  gender di  Indonesia. Namun  hingga  kini,  relasi  gender  di masyarakat Indonesia masih belum setara. Salah satu nilai yang mempengaruhi relasi gender  dalam  masyarakat  Indonesia adalah  nilai  agama.  Ajaran  agama  Islam tentang kesalehan perempuan yang mengharuskan  perempuan  di  rumah “sebaik-baiknya wanita itu dirumah” dan diperbolehkannya poligami dalam perkawinan  turut  berkontribusi  pada pelanggengan patriarki. Di hampir semua kitab  suci  agama,  tidak  hanya  Islam menyebut  bahwa  posisi  laki-laki  lebih tinggi  dari  perempuan  sehingga  laki-laki (mestinya)  melindungi  kaum  perempuan. Namun  dalam  kenyataannya,  masyarakat yang  tidak  mendalami  maksud  tersebut menyalahgunakannya  sehingga  banyak keluarga membangun hubungan asimetris
antara laki-laki dan perempuan (Pongtuluran, 2014: 1).
Patriarki dalam kehidupan
masyarakat  lebih  menitikberatkan  garis keturunan  bapak  atau  kaum  laki-laki. Patriarki juga dapat menimbulkan stereotip (membedakan dengan kelompok lain) gender. Dalam praktek, ketimpangan di  lapangan  pekerjaan,  jabatan,  dan kebebasan  dalam  menyuarakan  pendapat merupakan faktor utama terjadinya ketidaksetaraan  gender  laki-laki  dan perempuan (Pongtuluran, 2014: 3). Ketidaksetaraan  peran  tersebut  dapat memicu diskriminasi gender pada perempuan dan kekerasan dalam berbagai bidang.  Kekerasan  tidak  hanya  secara fisik,  tetapi  juga  kekerasan  emosional, ekonomi,  dan  seksual.  Kekerasan  fisik terhadap  wanita  dalam  rumah  tangga berupa  kekerasan  meninggalkan  bekas luka di badan. Bentuk kekerasan emosional berupa tindakan yang meninggalkan  rasa  takut,  dan  membuat wanita tidak memiliki kemampuan untuk melawan,  contohnya  adalah  poligami yang  dilakukan  oleh  suami.  Kekerasan seksual  berupa  tindakan  pemaksaan  seks terhadap  kaum  perempuan.  Sedangkan kekerasan ekonomi dapat berupa tindakan pemaksaan  terhadap  istri  untuk  mencari nafkah sebanyak-banyaknya ataupun melarang  istri  untuk  bekerja,  juga  dapat berbentuk  perilaku  suami  yang  tidak
menafkahi  istrinya  (Pongtuluran,  2014: 4).
Penanggulangan terhadap banyaknya kasus  kekerasan  terhadap  perempuan merupakan kewajiban pemerintah. Melalui kebijakan yang dibuatnya, pemerintah dapat membentuk suatu badan atau  lembaga  khusus  yang  menangani kasus kekerasan perempuan, memberikan efek  jera  terhadap  pelaku  kekerasan terhadap  perempuan  berupa  penjatuhan atau  memberikan  sanksi  pidana.  Selain itu,  pemerintah  juga  perlu  membangun sistem perlindungan di lingkungan masyarakat  atau  tempat  tinggal  setempat dengan  memfasilitasi  atau  memberikan konseling  dan  pendampingan  terhadap korban kekerasan perempuan, berkoordinasi  dan  bekerja  sama  dengan seluruh lapisan masyarakat, serta melindungi  kaum  perempuan  sesuai dengan harkat dan martabatnya (Widyantoro, 2019: 9).
Maka  dari  itu  penegakkan  hukum  di Indonesia  perlu  diperkuat  kembali  demi melindungi kaum perempuan dan hak-hak yang  dimilikinya.  Konsep  keadilan, kesetaraan,  dan  persamaan  di  bidang publik ditegaskan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948  di    mana  hak  dan  kebebasan  setiap orang  harus  dipenuhi  tanpa  adanya diskriminasi.  Laki-laki  dan  perempuan mempunyai derajat yang sama. Berpolitik
dalam organisasi masyarakat Islam merupakan sebuah kebebasan HAM yang memungkinkan perempuan berkiprah dan berkontribusi  dalam  memperbaiki  nasib dan meningkatkan martabat kaum perempuan.  Indonesia  sebagai  negara hukum  sudah  seharusnya  menjamin  hak- hak  setiap  warga  negaranya.  Pemerintah Indonesia wajib secara penuh menghormati, melindungi,
serta memenuhi  hak-hak  warga  negaranya terutama  kaum  perempuan  (Asnawi, 2012: 70).
Salah  satu  upaya  yang  sudah dilakukan  adalah  membentu  Komisi Nasional Anti Kekerasan  Terhadap Perempuan  atau  Komnas  Perempuan. Lembaga independent ini didirikan sebagai sesuai dengan mekanisme nasional  untuk  menghapuskan  kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan sendiri didirikan tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan  keputusan  Presiden  No. 181/1998.
Komnas
Perempuan merupakan  satu  dari  tiga  lembaga  HAM Nasional,  dua  lembaga  HAM  Nasional lainnya adalah Komnas HAM dan Komisi Pelindungan  Anak  Indonesia  (KPAI). Tugas  dari  Komnas  Perempuan  adalah mengembangkan  kondisi  yang  kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, penegakan  hak-hak  asasi  manusia  dan meningkatkan  upaya  pencegahan  dan
penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap  perempuan  (Widyantoro,  2019: 55).  Namun  begitu,  sinergi  berbagai elemen  masyarakat  diperlukan  dalam pengarusutamaan  gender.  Pemerintah, masyarakat  dan  LSM  perlu  terlibat  dan saling bantu untuk formulasi perlindungan yang berkelanjutan ( sustainable).
Solusi perlindungan juga bisa dirumuskan  dengan  melihat  realitas hukum di lapangan dan menggali hukum Islam  yang  relevan.  Sebagaimana  sudah dikemukakan di  awal,  nilai agama masih menjadi moral  compass bagi  masyarakat Muslim  Indonesia.  Oleh  karenanya, reinterpretasi  terhadap  teks  keagamaan mutlak  dibutuhkan  untuk  membangun perilaku  keagamaan  yang  sesai  dengan nilai  kemanusiaan,  yang  mengangkat derajad dan martabat kaum perempuan.

## C. SIMPULAN
Perempuan  dalam  Islam  sangat dijunjung tinggi derajat dan kehormatannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW pun perempuan sangat dimuliakan  dan  diangkat  derajatnya dengan  kaum  laki-laki  dalam  lingkungan masyarakat.  Banyak  perempuan  pada zaman  Nabi  Muhammad  SAW  yang berkiprah  dalam  bidang  pendidikan, politik,  ekonomi.  Seperti  Khadijah  binti Khuwailid yang sukses dalam berdagang. Putri  Rasulullah  yaitu  Fatimah  binti
Rasulullah SAW yang terjun dalam dunia politik,  Aisyah  binti  Abu  Bakar  Ash- Shiddiq  komandan  perang  tertinggi perang Jamal, dan masih banyak lagi. Hal tersebut  membuktikan  bahwa  perempuan pada saat itu mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki, mampu mengembangkan  dirinya  sesuai  dengan kemampuan  dan  kodratnya  sebagai seorang  perempuan.  Sayangnya,  pada kenyataannya  kini,  Indonesia  masih
memiliki  banyak  kasus  ketidakadilan gender  seperti  diskriminasi,  kekerasan, perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Sehingga, sebagai negara yang menunjung  tinggi  penuh  hak-hak  asasi manusia, sudah seharusnya kaum perempuan  mendapatkan  perlindungan dan  hak-hak  mereka  dari  pemerintahan Indonesia.[]
***

## DAFTAR PUSTAKA
Abadi,  M.  (2009). Kekerasan  terhadap perempuan  perspektif  hukum  Islam: Studi  analisis  pemikiran  KH  Husein Muhammad . Adinugraha,  H.  H.,  Maulana,  A.  S.,  & Sartika,  M.  (2018).  Kewenangan  dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif  Gender:  Suatu  Analisis
Tinjauan  Historis. Marwah:  Jurnal Perempuan,  Agama  Dan  Jender , 17 (1), 42–62.
Asnawi,  H.  S.  (2012).  Politik  Hukum Kesetaraan  Kaum  Perempuan  dalam Organisasi  Masyarakat  Islam  di Indonesia. Musãwa  Jurnal  Studi Gender Dan Islam , 11 (1), 67–84.
Fitrianingsih,  S.  (2016). Faktor-Faktor Penyebab
Tindakan Kekerasan Terhadap  Perempuan  Dalam  Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung) .
Hasanah, U. (2010). Perempuan dan Hak Asasi  Manusia  dalam  Perspektif Hukum  Islam. Jurnal  Hukum  & Pembangunan , 40 (4), 440–469.
Ismail,  Z. (2016). Perempuan dan politik pada  masa  awal  Islam:  Studi  tentang peran  sosial  dan  politik  perempuan pada  masa  rasulullah. JRP  (Jurnal Review Politik) , 6 (1), 140–159.
Kodir, F. A. (2016). Mafhum Mubadalah:
Ikhtiar Memahami Qur’an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal  Islam  Dalam  Isu-Isu
Gender. Jurnal  Islam  Indonesia , 6 (02).
Muklis,  A.  (2013). Siti  Khadijah  Sosok Istri Shalihah dalam Tarih MPA 319 .
Natsir, L. M. M., & Meuleman, H. (1993).
Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual . INIS.
Pongtuluran, N. I. (2014). Muatan-muatan
Diskriminasi  Gender  yang  Tersirat dalam  Peraturan  dan  Kebijakan Pemerintah  dan  Swasta. Makalah NonSeminar .
Sarbini,  M.  (2017).  Hak-hak  Wanita dalam  Fiqih  Islam. Al-Mashlahah Jurnal  Hukum  Islam  Dan  Pranata Sosial , 5 (09).
Suyatno, S. (2014). PEREMPUAN
DALAM  SYARIAT  ISLAM  DAN HAK ASASI MANUSIA. MUWAZAH:  Jurnal  Kajian  Gender ,
5 (2).
Warsito,  W.  (2013).  Perempuan  dalam keluarga  menurut  konsep  Islam  dan Barat. Profetika:  Jurnal  Studi  Islam ,
14 (2), 148–163.
Widyantoro,
B. (2019). Upaya Penanggulangan Kekerasan Terhadap  Anak  Melalui  Sistem Perlindungan  Terpadu  di  Wilayah Hukum Bandar Lampung .