Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950

## Sengketa Pajak dalam Perspektif Wajib Pajak (Studi Kasus Restitusi  Pajak ADHI-IBG, KSO)
Wellia Novita 1 , Rida Rahim 2 , Fajri Adrianto 3 1,2,3) Universitas Andalas, Padang, Indonesia wellianvt1@gmail.com , ridarahim@eb.unand.ac.id , fajriadrianto@eb.unand.ac.id *Corresponding Author Diajukan : 8 Juni 2022 Disetujui : 12 Juni 2022 Dipublikasi
: 1 Juli 2022

## ABSTRACT
The purpose of this paper is to explain that tax disputes are not something that should be feared by  taxpayers,  but  tax  disputes  are  manifested  as  differences  of  opinion.  This  means  a  condition regarding  tax  provisions  and  regulations  that  have  a  different  application  method  with  actual business  conditions.  The  same  applies  to  tax  disputes  currently  occurring  at  ADHI-IBG,  KSO. This research method is descriptive qualitative, where the data used are SPHP data and response letters from taxpayers. The results of this study classify different views regarding the enforcement of  tax  rules  and  differences  in  understanding  of  the  accounting  system  used  by  companies  and financial documents that are the elements that cause tax disputes. If not resolved, the dispute may become more problematic, due to the inappropriate behavior of the tax examiner. The behavior raised by the tax examiner is a) the tax auditor does not accept arguments that are contrary to the financial  system  used  by  the  taxpayer  and  the  rules  in  tax  audit,  b)  the  attitude  of  abuse  of authority possessed by the examiner also makes the examiner ignore and review the explanation given by the tax examiner. the taxpayer, furthermore, the examiner also refutes the explanation of the  taxpayer  by  using  his  own  assumptions,  without  clear  data.  Regarding  what  happened,  the taxpayer  was  only  trying  to  fight  for  justice  for  the  attitude  of  the  examiner  who  abused  his power. The process of demanding justice must be followed by the right rules and procedures. For taxpayers, this  problem  is  not  only  a  matter  of  material,  but  how to  prevent  actions  outside the provisions of this incident from happening again.
Keywords : Tax Disputes, Tax Actor, Taxpayer, Tax Refund

## PENDAHULUAN
Sengketa  pajak  merupakan  sebuah  “ruang  hukum  legal”  yang  diberikan  oleh  Pemerintah Republik Indonesia dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, namun justru dalam praktik rangkaian proses hukum tersebut muncul berbagai macam  polemik.  Hal  ini  bahkan  berujung  kepada  kontroversi  yang  tidak  jarang  menimbulkan berbagai  macam  pertanyaan  dan  persepsi  di  kalangan  masyarakat  terutama  masyarakat  sebagai wajib pajak, baik badan mapun orang pribadi. Jika keadilan diterapkan dengan tegas, maka setiap warga  Negara  Indonersia  akan  senantiasa  berada  dalam  koridor  kepatuhan  pajak  (Warsa  dan Noviari, 2015).
Tingginya  jumlah  sengketa  pajak  tersebut  merupakan  suatu  hal  yang  kontradiktif  dan berbanding terbalik dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang terjadi di tubuh  Direktorat Jenderal  Pajak  (DJP) . Menteri  Keuangan  menjelasakan  Reformasi  merupakan  sebuah keniscayaan  yang  terjadi  dari  waktu  ke  waktu  ketika  suatu  negara  dihadapkan  pada  tantangan perubahan  zaman,  ini  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peluang  dan  tantangan  yang  ada  (Santoso dan Winarto, 2021). Agenda besar reformasi perpajakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia  tersebut  seharusnya  dapat  menekan  jumlah  sengketa  pajak  yang  terjadi.  Akan  tetapi mengapa  reformasi  perpajakan  yang  seharusnya  dilakukan  secara  menyeluruh  terhadap  sistem
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950
perpajakan  justru  seperti  “melupakan”  atau  bahkan  “mengabaikan”  permasalahan  isu  sengketa pajak. Penelitian tentang sengketa pajak telah menjelaskan bahwa koreksi dasar pengenaan PPN berdasarkan ekualisasi SPT Masa PPN dengan peredaran usaha dalam SPT Tahunan tidak serta- merta  dapat  dijadikan  dasar  pengenaan  PPN,  tetapi  harus  didukung  bukti  transaksi  yang sebenarnya (Suharsono, 2021).
Penjelasan  di  atas  juga  mengungkapkan  alasan  perlunya  dilakukan  penelitian  ini,  berawal dari permasalahan Wajib Pajak (WP) yang merasa perlu untuk melakukan sengketa pajak karena peraturan perpajakan dirasa tidak adil dalam perlakuannya. Artinya masih ada upaya yang harus dinegosiasikan  untuk  mendapatkan  “keadilan”.  Negosiasi  bertujuan  untuk  melakukan  tinjauan kembali atas kebijakan pajak yang ada atas kewajiban perpajakan kepada WP. Hal ini juga sudah disampaikan  oleh  penelitian  terdahulu  bahwa  WP  mempersengketakan  suatu  perasaan “ketidakadilan”  atas  koreksi  dari  hasil  pemeriksaan  pajak  yang  diberlakukan  kepadanya (Wahyudi  et  al,  2017),  selanjutnya  diperdalam  lagi  bahwa  penyelesaian  sengketa  pajak  masih diadasarkan ketentuan  yang terdapat dalam UU Nomor 14 tahun 2002 (Ispiyarso, 2018). Hal ini dikarenakan  perubahan  kedudukan  Pengadilan  Pajak  sebagai  Pengadilan  Khusus  tidak  ditindak lanjuti peraturan pelaksanaanya. Upaya-upaya hukum dalam sengketa pajak yang dapat ditempuh wajib pajak meliputi upaya hukum keberatan, banding, gugatan atau Peninjauan Kembali. Lebih lanjut  dapat  dikatakan  bahwa  pengadilan  pajak  tahap  Peninjauan  Kembali  (PK)  dimenangkan oleh wajib pajak atas pengakuan biaya seragam sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (Aritonang, 2018).
Sengketa pajak saat ini terjadi di ADHI-IBG,KSO Proyek Batang Bayang, yang berawal dari ADHI-IBG,KSO  Proyek  Batang  Bayang  mengajukan  permohonan  restitusi  tahun  2019  Senilai Rp.  9.363.151.632.-.  Permohonan  ini  kemudian  di  periksa,  dan  dilakukan  koreksi  fiskal  oleh pemeriksa, Hasil pemeriksaan ini menyebabkan terjadinya perselisihan, dikarenakan terdapat tiga transaksi  yang  menurut  pemeriksa  telah  dibiayakan  pada  tahun  sebelumnya.  Dari  permasalahan tersebut Adhi-IBG KSO Proyek Batang Bayang juga dikenakan denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak  diakibatkan  menurut  pemeriksa,  ADHI-IBG,KSO  Proyek  Batang  Bayang  tidak  membuat faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perselisihan yang terjadi ini membuat ADHI- IBG,KSO  mengajukan  keberatan  dan  setelah  dilakukan  pembahasan  pemeriksa  tetap mempertahankan  koreksi  pada  SPHP  (Surat  Pemberitahuan  Hasil  Pemeriksaan).  Wajib  Pajak tetap  tidak  setuju  atas  pendapat  pemeriksa  dalam  pembahasan  akhir  hasil  pemeriksaan.  Hal  ini membuat perusahaan harus kembali berjuang mendapatkan keadilan.
Berdasarkan  permasalahan  yang  sudah  dijelaskan,  maka  peneliti  akan  membahas permasalahan  sengketa  pajak  antara  pemeriksa  dan  ADHI-IBG,KSO  Proyek  Batang  Bayang, melalui  perspektif  Wajib  Pajak.  Hal  ini  juga  didasar  atas  perlindungan  hukum  bagi  wajib  pajak dalam penyelesaian sengketa pajak bahwa upaya hukum diberikan ada yang dari peradilan pajak dan  juga  luar  peradilan  dengan  melalui  tahapan    berupa  pengajuan  keberatan  kepada  Badan Keberatan,  gugatan  kepada  Pengadilan  Pajak,  peninjauan  kembali  dari  Mahkamah  Agung. (Rochaeti,  2012)  selanjutnya  juga  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pajak  dalam  Sistem Peradilan  di  Indonesia  menyatakan  bahwa  dalam  penyelesaian  sengketa  pajak  ini  memiliki kekhususan  tersendiri  yang  berbeda  dengan  penyelesaian  sengketa  pada  peradilan  lainnya. (Sa’adah, 2019).

## STUDI LITERATUR
Mencoba  melihat  fenomena  tersebut  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  Pemeriksaan Pajak  yang  hampir  selalu  menimbulkan  kontroversi.  (Sahid  et  al,  2015),  lebih  lanjut  dalam penelitiannya  sama-sama  mendeskripsikan  penyebab  timbulnya  sengketa  pajak  dari  tindakan pemeriksaan  pajak.  Menurut  penelitian  tersebut,  sengketa  pajak  terjadi  karena  perbedaan penafsiran  dan  perlakuan  antara  akuntansi  komersial  dan  akuntansi  fiskal.  Maka  timbul pertanyaan, apakah sengketa pajak terjadi hanya karena perbedaan penafsiran akuntansi komersial dan  ketentuan  perpajakan  saja?.  Jika  dianalisis  lebih  dalam,  sengketa  pajak  terjadi  dimulai  dari penerapan  self  assesment  system,  yang  memberikan  Wajib  Pajak  tanggung  jawab  lebih  dalam menghitung  kewajiban  perpajakannya  dan  memastikan  persyaratan  mengenai  pembayaran  pajak dan  lainnya.  Sebagai  konsekuensi  dari  pemberian  kepercayaan  tersebut,  maka  diperlukan
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950
tindakan  pegawasan  dan  pembinaan  yang  berkesinambungan  terhadap  Wajib  Pajak  oleh  DJP. Tindakan  pengawasan  tersebut  harus  dilakukan  berbarengan  dengan  adanya  tindakan  law enforcement, sebagai prinsip keadilan dalam sistem pemungutan pajak.
Pemeriksaan  pajak  adalah  serangkaian  kegiatan  menghimpun  serta  mengolah  data, keterangan,  dan  bukti  yang  dilaksanakan  secara  objektif  serta  profesional  berdasarkan  standar pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  yang  bertujuan  untuk melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tentang  perpajakan.  Jadi,  pemeriksaan pajak  merupakan  bagian  akhir  dari  pengendalian  proses  perpajakan  untuk  memastikan  WP menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap. (Satvika, 2019).  Pemeriksa  pajak  akan  melakukan  pengujian-pengujian  terhadap  buku,  dokumen,  catatan, dan bukti lainnya yang mencerminkan pembukuan dan mempresentasikan kewajikan Wajib Pajak dalam  proses  pemeriksaan  pajak.  Hal  ini  juga  memberikan  informasi  kepada  WP  tentang pengetahuan  perpajakan  sehingga  menimbulkan  tingkat  kepatuhan  dalam  menjalankan kewajibannya. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak,  dimana  hasil  pengujian  anova  menunjukan  mediasi  kesadaran  wajib  pajak menambah  pengaruh  pengetahuan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  (Manuputty, 2016).
Pada tahapan ini pemeriksa pajak diberikan batas waktu untuk melakukan proses pengujian dan  pembuktian.  Setelah  proses ini, hasil temuan  pemeriksa  pajak  yang  belum  atau  tidak  dapat disanggah  oleh  Wajib  Pajak  akan  dituangkan  dalam  bentuk  Surat  Pemberitahuan  Hasil  Pajak (SPHP). Selanjutnya Wajib Pajak akan diberi kesempatan untuk menanggapi hasil temuan dalam SPHP  disertai  dengan  bukti-bukti  pendukung.  Jika  tidak  terjadi dispute antara  pemeriksa  dan Wajib  Pajak,  maka  sengketa  tidak  terjadi.  Tetapi,  jika  terjadi  perbedaan  pendapat  yang  belum menemukan  “titik  temu”,  maka  hasil  pemeriksaan  pajak  tersebut  berpeluang  besar  menjadi sengketa  pajak  dan  pada  saat  itulah  perjalanan  panjang  berawal.  Sengketa  pajak  terjadi  karena perubahan  sistem  pemungutan  pajak  dari self  assesment  ke  official  assesment. (Sahid  et.  al., 2015).  Perubahan  ini  terjadi  pada  saat  otoritas  pajak  melakukan  pemeriksaan  atau  verifikasi terhadap  wajib  pajak.  Pada  dasarnya  tindakan  pemeriksaan  pajak  secara  faktual  adalah  lebih bersifat  melakukan  pengujian  terhadap  keadaan  yang  sebenarnya  dari  Wajib  Pajak  yang diperiksa,  baik  melalui  pengumpulan  dan  pengolahan  data  yang  tersaji  dalam  SPT  Wajib  Pajak beserta  laporan  keuangan  yang  disusunnya.  Fenomena  yang  hampir  selalu  terjadi  adalah timbulnya “disputable  matters” antara  Wajib  Pajak  dengan  pemeriksa  pajak,  sehingga menimbulkan sengketa pajak.
Wajib Pajak masih merasa kurang puas terhadap keputusan Direktur Jenderal  Pajak  atas  keberatan  yang  diajukan,  Wajib  Pajak  masih  diberi  kesempatan  untuk mengajukan banding ke badaan peradilan pajak, dalam hal ini seperti yang ada sekarang Majelis Pertimbangan  Pajak  (MPP)  dalam  jangka  waktu  tiga  bulan  sejak  tanggal  keputusan  keberatan tersebut.  MPP  sebagai  badan  peradilan  pajak  bertugas  memberikan  keputusan  terhadap  perkara keputusan keberatan pajak yang diajukan kepadanya. dinyatakan dalam UU Nomor 6 tahun 1983 tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan sebagai  hukum  formal  Pajak,  Pasal  27  UU No.6  Tahun  1983ayat  (1).  Surat  keputusan  keberatan  merupakan  putusan  akhir  dari  proses keberatan.  Hasil  putusan  keberatan  dapat  berupa  dikabulkan  seluruhnya  atau  sebagian permohonan  Wajib  Pajak,  ditolak  seluruhnya  permohonan  Wajib  Pajak  atau  bahkan  ditambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.
Kondisi  ketika  Wajib  Pajak  mengambil  sikap  untuk  mempertahankan  pendiriannya,  bisa dilakukan  dalam  proses  pengajuan  permohonan  banding  ke  pengadilan  pajak.  Hal  ini  sesuai dengan  pasal  27  (1)  UU  nomor  28  tahun  2007:“Wajib  Pajak  dapat  mengajukan  permohonan banding  hanya  kepada  Pengadilan pajak  atas  Surat  Keputusan  Keberatan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  pasal  26  (1).”  Proses  sengketa  banding  ini  dilakukan  oleh  Pengadilan  pajak, secara hierarki berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap  sengketa  pajak.  Pengadilan  pajak  bertugas  menyelesaikan  sengketa  pajak  dan berperan  memberikan  keadilan  dan  kepastian  hukum  (Wahyudi,  et.al:2017).  Proses  banding merupakan proses akhir dari sengketa pajak dalam tatanan sistem perpajakan di Indonesia. Proses
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950
banding tersebut biasanya memakan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup rumit karena harus melalui beberapa kali persidangan dan wajib mengikuti seluruh tata acara persidangan yang ada.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  pada  ADHI-IBG,KSO  Proyek  Batang  Bayang,  dimana menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  dalam  membandingkan  hasil  dari  pemeriksaan pajak  dengan  tanggapan  dari  wajib  pajak.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  SPHP  (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan) tahun 2019 dan surat tanggapan wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, dimana peneliti langsung melakukan tinjauan lapangan dan melihat permasalah  yang  dihadapi  berdasarkan  dokumen  bukti  yang  telah  ada.  Langkah  yang  dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan: a) mengumpulkan data dari lembaran observasi terutama dari lampiran  SPHP  dan  mengumpulkan  teori  yang  bersangkutan  terhadap  permasalahan  terjadi  dari beberapa  tinjauan  pustaka.b)  melakukan  reduksi  dengan  analisis  perbandingan  terhadap  data SPHP,  c)  Menyajikan  lengkap  data  dengan  pendeskripsian  dengan  menggunkan  laporan  dan dokumen sengketa  yang terdiri dari gambar, tabel dan bukti-bukti transaksi bisnis  yang  menjadi permasalahan, d) melakukan pembahasan dan menarik kesimpulannya dari hasil yang didapatkan.

## HASIL
Kronologi  penyelesaian  Restitusi  pajak  ADHI-IBG,KSO  didapatkan  dari  informasi  SPHP Pada tanggal 03 Maret 2020 melalui surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua dengan nomor surat PRIN-00019/27/KP.0905/RIK.SIS/2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, pajak yang terutang selama masa pajak Januari sampai dengan November tahun 2019 terhadap ADHI- IBG,KSO  (NPWP:  83.105.10  205.000) telah dilakukan  koreksi fiskal  atas  beberapa  objek  pajak dengan perincian, Pertama : Berdasarkan pengujian equalisasi DPP pajak masukan dengan harga pokok  penjualan  pada  laporan  laba  rugi,  didapatkan  selisih  sebesarar  Rp.  6.651.232.465, berdasarkan  penjelasan  dari  wajib  pajak  atas  invoice  tersebut  telah  dibiayakan  pada  tahun sebelumnya  yaitu  tahun  2018  namun  terbit  faktur  pajak  2019,  yang  terdiri  dari  tagihan  INV. 12/IV/MTG-AIK/III/2019 PT. Matahari Terbit Group, tagihan INV. 05/ARM/II/2019 CV. Agung Rezki Mulia, Tagihan INV. 17/ARM/III/2019 CV. Agung  Rezky  Mulya dengan total DPP PPN sebesar Rp. 6.651.232.465. Adapun dasar hukum yang digunakan yaitu pada pasal 9 ayat (9) UU PPN dan Pasal 12 Ayat (3) UU KUP.
Tanggapan dari wajib pajak atas SPHP adalah wajib pajak tidak setuju dengan penjelasan: “Kami  tidak  bisa  memahami  dasar  koreksi  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa.  tim  pemeriksa melakukan  koreksi  atas  pajak  masukan  berdasarkan  asumsi  terhadap  akuntansi  lawan  transaksi kami.  menurut pendapat tim pemeriksa lawan transaksi kami sudah  mencatat piutang dan sudah harus  menerbitkan  faktur  pajak  pada  tahun  2018.  sedangkan  tagihan  dari  lawan  transaksi  kami terjadi  di  tahun  2019”  Kedua,  Terkait  kredit  pajak,  berdasarkan  selisih  equalisasi  DPP  Pajak Masukan dengan harga pokok penjualan, PPN pajak masukan sebesar Rp. 665.123.247 dilakukan koreksi. Dasar hukum koreksi yang digunakan oleh pemeriksa adalah pasal 4 ayat (1)dan pasal 9 ayat (9) UU PPN, 17 ayat (5) PP Nomor 1 Tahun 2012, dan pasal 12 ayat (3) UU KUP. Ketiga, Terdapat  lima  dokumen  tagihan  yang  menurut  pemeriksa  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  PMK Nomor  231/PMK.03/2019  ,  dan  UU  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  sehingga diterbitkan Surat Tagihan Pajak berupa denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak. Sehingga, jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak sejumlah Rp. 1.091.819.230,-.
Problematika Pemeriksaan Pajak Pada Penyelesaian Restitusi Pajak ADHI-IBG,KSO Penegakan Aturan Perundangan Pada Penyelesaian Restitusi Pajak
Pemeriksa  maupun  Wajib  Pajak  secara  manusiawi  akan  mempertahankan  pendapatnya masing-masing dengan bersandar pada peraturan  yang dipercayai  kebenarannya  masing masing. Ketika dirinya sebagai pemeriksa telah menunjukkan peraturan yang menjadi dasar koreksi dan di sisi lain Wajib Pajak juga menunjukkan peraturan yang menurut mereka benar, ketika perbedaan pemahaman  tersebut  diyakini  sama-sama  benar  oleh  kedua  pihak  maka  disitulah  kemudian muncul sengketa pajak.
Dalam  sengketa  pajak  yang  terjadi  antara  pemeriksa  pajak  dan  Wajib  pajak  dasar  aturan yang  digunakan  pada  STP  PPN  atas  transaksi  yang  dilakukan  pada  masa  januari  sd  Desember
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950
2019  menggunakan  dalil  hukum  Peraturan  Mentri  Keungan  Republik  Indonesia  Nomor 231/PMK.03/2019. Penggunaan aturan tersebut dipakai sebagai dalih bahwa Wajib Pajak sebagai PKP Rekanan pemerintah Wajib membuat faktur pajak pada saat menyampaikan tagihan kepada instansi  pemerintah  berdasarkan  dokumen  penagihan,  untuk  sebagian  maupun  seluruh pembayaran.Sementara  aturan  yang  digunakan  tersebut  baru  diundangkan  pada  tanggal  31 Desember  2019.  Serta  pada  pasal  30  pada  231/PMK.03/2019  tersebut  menyatakan  bahwa peraturan mentri tersebut berlaku setelah 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal diundangkan. Jika  merujuk  kepada  aktifitas  transaksi  yang  terjadi  pada  saat  pembuatan  faktur  pajak,  wajib pajak menggunakan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003.
Pada BAB II tentang Tata Cara Pemungutan berbunyi PKP “rekanan Pemerintah membuat faktur  pajak  dan  SSP  Pada  saat  menyampaikan  tagihan  kepada  bendaharawan  Pemerintah  atau KPKN  baik  untuk  sebagian  maupun  seluruh  pembayaran”.  Dalam  hal  ini  Wajib  Pajak  sudah mematuhi aturan yang berlaku tentang mekanisme pemungutan pajak. Akibat bergantinya aturan nomor  563/KMK.03/2003  menjadi  231/PMK.03/2019,  pemeriksa  pajak  menggunakan  aturan 231/PMK.03/2019  yang  belum  diundangkan  pada  saat  transaksi  tersebut  terjadi.  Hukum  yang ditegakkan oleh tim pemeriksa pajak dalam menganalisa dan menyelesaikan pemeriksaan pajak, harus  menjamin  “kepastian  hukum”  demi  tegaknya  ketertiban  dan  keadilan  dalam  kehidupan masyarakat.
Ketidakpastian  hukum,  akan  menimbulkan  kekacauan  dalam  kehidupan  masyarakat,  dan akan  saling  berbuat  sesuka  hati  serta  bertindak  main  hakim  sendiri.  Pada  kasus  tersebut  tim pemeriksa  menggunakan  aturan  231/PMK.03/2019  atas  penerbitan  faktur  pajak  yang  pada  saat transaksi.  Jika  dilihat  dari  tanggal  transaksi  dan  syarat  pengimplementasian  PMK  tersebut, transaksi  ini  belum  bisa  dikenakan  PMK  231/2019,  dikarenakan  belum  genap  tiga  bulan  pasca diundangkan.  Dalam  istilah  hukum  tim  pemeriksa  tidak sesuai  dengan  asas  non-retroaktif,  yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang.

## Perbedaan  Pemahaman  sistem  akuntansi  dan  dokumen  keuangan  wajib  pajak  penyebab terjadinya sengketa pajak
Perbedaan-perbedaan  yang  ada  pada  hakikatnya  memang  merupakan  suatu  yang  pada umumnya  lazim  terjadi  setelah  Wajib  Pajak  diperiksa,  karena  masing-masing  pihak  yang bersengketa,  yaitu  Wajib  Pajak  di  satu  pihak  dan  Fiskus  di  pihak  yang  lain,  merujuk  kepada prinsip yang berbeda, terutama dari perbedaan prinsip yang dianut oleh akuntansi komersial dan akuntansi  fiskal.  Di  samping  itu  masih  ada  perbedaan-perbedaan  yang  menyebabkan  timbulnya sengketa tadi, baik yang bersifat pemahaman atas peraturan perundangan maupun perbedaan yang bersifat “non teknis”.
Akuntansi komersial atau disebut juga akuntansi keuangan  merupakan aktivitas jasa  yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi ini diperoleh melalui suatu proses akuntansi. Lebih lanjut informasi tersebut diperlukan oleh setiap entitas usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Sehingga tujuan utamanya antara lain untuk menyediakan laporan  keuangan  kepada  manajemen  dan  pihak-pihak  pemangku  kepentingan.  Sedangkan Akuntansi  fiskal  atau  biasa  disebut  akuntansi  pajak  merupakan  bagian  dari  akuntansi  keuangan yang  menekankan  pada  penyusunan  laporan  perpajakan  (Surat  Pemberitahuan  (SPT))  dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Atau dengan kata lain akuntansi pajak bertujuan menyediakan informasi keuangan perusahaan yang ditujukan secara  khusus  kepada  otoritas  pajak  sebagai  salah  satu  pemenuhan  kepatuhan  pajak  (tax compliance).
Sengketa  pajak  yang  terjadi  pada  pemeriksaan  Pajak  pada  Penyelesaian  Restitusi  Pajak ADHI-IBG,KSO  KSO  Proyek  Batang  bayang  terjadi  akibat  gagalnya  komunikasi.  Gambaran tentang bagaimana komunikasi yang seharusnya menjadi jembatan bagi dua pihak yang berbeda “kutub” (Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak) justru tidak berfungsi dengan baik. Komunikasi yang seharusnya  berperan  penting  dan  krusial  dalam  suatu  pemeriksaan  pajak  justru  tidak  berjalan efektif. Selain makna kegagalan dalam komunikasi, sengketa pajak juga dimaknai sebagai bentuk emosional  yang  tidak  terkendali.  Emosional  sebagai  pengungkapan  aspek  psikologi  seseorang
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950
dalam  memenuhi  kewajiban  pajaknya.  Emosi  yang  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  bentuk  reaksi “kemarahan”  seseorang  kepada  orang  lain  atau  suatu  kejadian  yang  dapat  terjadi  pada  saat pemeriksaan. Ketika pemeriksaan pajak berlangsung dalam situasi emosional, maka apapun yang disampaikan oleh pemeriksa maupun Wajib Pajak akan mudah untuk disalahartikan.
Pada pemeriksaan pajak atas Restitusi Pajak pada ADHI-IBG,KSO Proyek Batang bayang, pemeriksa  pajak  seakan  tidak  menerima  informasi  perihal  pencatatan  kuangan  yang  bersifat akrual. Pemeriksa Pajak mengunakan asumsi bahwa karena Wajib Pajak dalam laporan keuangan menetapkan  biaya  pada  lawan  transaksi  atas  laporan  yang  bersifat  akrual,  semestinya  lawan transaksi  mencatatanya  sebagai  piutang.  Sementara  tidak  ada  bukti  yang  mendasari  koreksi  tim pemeriksa bahwa lawan transaksi sudah mencata sebagai piutang. Dalam hal ini pemeriksa pajak tidak  menerima  hal  tersebut  dan  bertindak  atas  dasar  asumsi  semata  atas  perbedaan  pandangan akan  laporan  keuangan  yang  digunakan  perusahaan,  dengan  laporan  keuangan  yang  dipahami oleh tim pemeriksa. Merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor Per-23/PJ/2013 pasal 3  ayat  3  tentang  pemeriksaan  dilaksanakan  oleh  pemeriksan  pajak  memenuhi  syarat  telah mendapatkan  pendidikan  dan  pelatihan teknis  yang  cukup  serta  keterampilan  sebagai  pemeriksa pajak.  Pemeriksa  Pajak  diharuskan  memiliki  pengetahuan  umum  tentang  lingkungan  dan  proses bisnis  Wajib  Pajak,  termasuk  di  antaranya  adalah  kemampuan  menerapkan  prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

## PEMBAHASAN
Penjelasan  hasil  penelitian  memaparkan  bahwa  pemeriksa  seakan  tidak  mengindahkan pelaporan keuangan secara akrual yang digunakan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, Wajib Pajak telah berusaha  menjelaskan kepada pemeriksa terkait prinsip akuntansi  yang dipakai.  Pemeriksa pajak tetap tidak menerima penjelasan dari WP, sehingga sikap pemeriksa pajak terindikasi tidak memahami dengan benar aturan-aturan dalam pemeriksaan pajak dan tidak memiliki pengetahuan yang  cukup  terkait  lingkungan  dan  proses  bisnis  termasuk  prinsip-prinsip  akuntansi  yang diterapkan  WP.  Permasalahan  yang  disampaikan  oleh  pemeriksa  terhadap  WP  atas  penjelasan transaksi yaitu pencatatan transaksi yang sudah menjadi biaya pada tahun 2018, disarankan oleh pemeriksa  baru  akan  dicatat  di  tahun  2019.  Tentunya  hal  ini  menjadi  sengketa  karena ketidakseimbangan laporan akuntansi perusahaan dengan nilai pajak yang dilaporan.
Pada  saat  pertemuan,  wajib  pajak  juga  sudah  menjelaskan  secara  langsung,  bahkan bertanya kembali kepada pemeriksa, seperti apa pencatatan yang seharusnya. Namun, pemeriksa tidak memberikan penjelasan dan hanya berpegang teguh pada hasil pemeriksaan awal. Sikap ini telah di ungkapkan pada penelitian terdahulu  yang mengatakan bahwa perilaku pemeriksa pajak dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan dalam organisasi untuk mencapai prestasi hasil pemeriksa pajak (Misral dan Pratama, 2018). Apabila dilihat dari indikator practice memberikan informasi bahwa pemeriksa tidak bisa memahami dan mengenal dokumen atau data yang sedang diperiksa. Hal ini terlihat dari tiga surat yang dikeluarkan oleh ADHI-IBG, KSO yang merupakan surat  permohonan  tetapi  dianggap  pemeriksa  sebagai  dokumen  tagihan.  Penjelasan  ini  sudah disampaikan  WP  pokok  permasalahannya  yang  menjadi  sengketa  yaitu  semua  tanggapan  dan koreksi pemeriksa pajak menggunakan data dan fakta yang sebenarnya dari WP, Tetapi dari pihak pemeriksa koreksi pajak dilakukan atas dasar asumsi.
Penjelasan  ini  tentunya  menunjukkan  adanya  kurang  pemahaman  terhadap  regulasi  dan prinsip akuntansi  yang diterapkan oleh perusahaan.  Permasalahan pemahaman periksa sangatlah penting,  dalam  memberikan  solusi  dari  permasalahan  yang  dihadapi.  Sikap  atas  tindakan pemeriksa  telah  melanggar  kode  etik  dan  kode  perilaku  pegawai  pajak,  dimana  pegawai  harus berbicara  dan  bertindak  secara  jujur,  transparan,  dan  akuntabel  sesuai  dengan  fakta,  kebenaran, dan  ketentuan  yang  berlaku.  Oleh  karena  sikap  dari  pemeriksa  ini  menjadikan  WP  hanya  ingin menuntut  keadilan.  Artinya  WP  sudah  memenuhi  azas  ketaatan  dengan  bersedia  melaporkan pajak  tetapi  ketika  adanya  restitusi,  maka  koreksi  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa  hanya berdasarkan  asumsi.  Salah  satu  penyebab  munculnya  perilaku  tidak  patuh  adalah  kurangnya pengetahuan,  khususnya  yang  terkait  dengan  teknis  dalam  pajak  penghasilan  di  Selandia  Baru (Natrah,  2014).  Selanjutnya  pengalaman  kerja  adalah  tingkat  penguasaan  pengetahuan  serta keterampilan  seseorang  dalam  pekerjaan  yang  dapat  diukur  dari  masa  kerja  dan  dari  tingkat
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950
pengetahuan  dan  keterampilan  yang  dimiliki  (Bili  et  al.,2018).  Tentunya  dalam  kasus  ini pemahaman  dan  pengalaman  kerja  pihak  pemeriksa  tidak  diragukan  lagi.  Paling  penting  dalam penyelesaian  sengketa  pajak  harus  dengan  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  (TDRM), dimana  fitur  utamanya  merupakan  lembaga  dan  prosedur  yang  ditunjuk  dan  ditetapkan  sebagai penyelesaian  sengketa  pajak.  Tindakan  ini  harus  efisien,  maka  harus  dapat  dipercaya  dan dilakukan atau  beroperasi secara transparan. Mekanisme penyelesaian  yang dianggap bias dapat berkontribusi pada penurunan kepatuhan wajib pajak dan kebocoran penerimaan pajak (Nsubuga Mayanja etal., 2020)

## KESIMPULAN
Sengketa  pajak  yang  terjadi  pada  ADHI-IBG,KSO  Proyek  Batang  Bayang  terjadinya disputable matters antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak. Sengketa pajak bermula terjadi pada saat  Wajib  Pajak  mengajukan  restitusi,  yang  kemudian  dilakukan  pemeriksaan  oleh  tim pemeriksa.  Namun,  setelah  dilakukan  pemeriksaan,  terdapat  beberapa  perbedaan  pandangan antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa. Peneliti  mengelompokkan perbedaan pandangan tersebut disebabkan  karena  perbedaan  pemahaman  terkait  penegakan  aturan  perpajakan  dan  perbedaan pemahaman terhadap sistem akuntansi  yang digunakan oleh perusahaan dan dokumen keuangan yang menjadi unsur penyebab sengketa pajak terjadi. Kurangnya pengetahuan dan sikap abuse of power  yang  dimiliki  oleh  pemeriksa  juga  membuat  pemeriksa  tidak  mengindahkan  serta memeriksa ulang penjelasan  yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Sikap  yang juga dimunculkan oleh  pemeriksa  pajak  adalah  membantah  penjelasan  Wajib  Pajak  menggunakan  asumsi-asumsi semata, tanpa data yang jelas.
Wajib  Pajak  hanya  memperjuangkan  keadilan  ditengah  perilaku  pemeriksa  yang abuse  of power .  Seandainya  ADHI-IBG,KSO  berencana  melanjutkan  sengketa  pajak  yang  terjadi  perlu mempertimbangkan  banyak  hal  sebab  penyelesaian  sengketa  pajak  bisa  menghabiskan  waktu yang  tidak  sebentar.  Bahkan,  beberapa  kasus  sengketa  pajak  bisa  menghabiskan  waktu  hingga puluhan  tahun.  Pada  situasi  tersebut  WP  tidak  mempersengketakan  besar-kecilnya  jumlah koreksi. Wajib Pajak tidak lagi mempertimbangkan berapa jumlah keuntungan materil yang akan dia peroleh dengan cara “bersengketa”. Namun keputusan tersebut dilakukan lebih kepada suatu tuntutan  akan  “keadilan”  dan“harga  diri”  Wajib  Pajak.  Jika  dengan  sengketa  pajak  itu  masih memberikan  peluang  bagi  Wajib  Pajak  untuk  dapat  menegakkan  “keadilan”  yang  diyakininya, maka segala upaya akan terus diperjuangkan tidak peduli seberapa besar  pengorbanan  yang  akan dikeluarkan.

## REFERENSI
Aritonang,  J.  (2018).  Analisis  Sengketa  Pajak  Atas  Biaya  Seragam  (Studi  Kasus  Atas  Putusan Peninjauan  Kembali  Nomor  1710/B/Pk/Pjk/2016).  Simposium  Nasional  Keuangan Negara, 1(1), 497–519.
Bili,  Wanceslaus,  E.  Resmawan  dan  D.  Kondorura.  (2018).  Pengaruh  Pengalaman  Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. eJournal Pemerintahan Integrattif. 6 (3). p 465-474 [online].
Ispriyarso, Budi.(2018).Upaya Hukum Dalam Sengketa Pajak. Adminitrative Law & Governance Journal, 1 (2).
Manuputty,  I.  G.,  &  Sirait,  S.  (2016).  Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan  dan  Penerapan Self  Assesment  System  Terhadap  Kesadaran  Wajib  Pajak  serta  Dampaknya terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  Pratama  Jakarta  Panjaringan.  Media Akuntansi Perpajakan, 1(2).
Misral  dan  A.  Pratama.  (2018).  Pengaruh  Kompensasi  Finansial,  Pengalaman  Kerja,  Pelatihan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Pemeriksa Pajak. Jurnal Akuntansi & Ekonomika. 8 (1). p128-134 [online].
Natrah  Saad.  2014.  Tax  Knowledge,  Tax  Complexity  and  Tax  Compliance:  Taxpayers’ View, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 109, Pages 1069-1075.
Owner: Riset & Jurnal Akuntansi e –ISSN  : 2548-9224 | p–ISSN  : 2548-7507 Volume 6 Nomor 3, Juli 2022 DOI : https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.950
Nsubuga  Mayanja,  S.,  Mahazi,  K.,  &  Daniel,  T.  (2020).  Effect  of  Tax  Dispute  Resolution Mechanism  on  Taxpayer’s  Compliance:  &lt;i&gt;The  Case  of  Rwanda&lt;/i&gt;  Science Journal of Business and Management, 8(2), 74
Rochaeti, E. (2012). Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak.
Jurnal Wawasan Yuridika, 26(1), 497–510.
Sa’adah, Nabibatus.(2019).Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. Adminitrative Law & Governance Journal, 2 (1).
Sahid,  I.,  Kertahadi,  &  O.  Budihardjo.  (2015).  Analisis  Penyelesaian  SengketaS  Banding  atas Kasus Pajak Pertambahan Nilai di Pengadilan Pajak. Jurnal Administrasi Bisnis - Perpajakan (JAB), 5(1), 1–13.
Santoso,  Yusuf  Imam  dan  Winarto,  Yudho,  (2021).  Ini  4  periode  reformasi  perpajakan  di
Indonesia menurut
Sri Mulyani. Tayang di Kontan.co.id .
https://newssetup.kontan.co.id/news/ini-4-periode-reformasi-perpajakan-di-indonesia- menurut-sri-mulyani?page=all . Diakses Kembali 01 Juni 2022 Satvika,  Colsulting  (2019).  Jenis-jenis  pemeriksaan  yang  perlu  di  ketahui  wajib  pajak https://satvika.co.id/news/jenis-jenis-pemeriksaan-yang-perlu-di-ketahui-wajib-pajak.html . Terbit 08 Augustus 2019. Diakses kembali 02 Juni 2022
Suharsono,  Agus.  (2021).Analisis  Sengketa  Pajak  Pertambahan  Nilai  Atas  Non  Funded  Income Pada Pengusaha Jasa Perbankan. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan, 4 (2).
Wahyudi,  T.,  Ludigdo,  U.,  &  Djamhuri,  A. (2017).  Sengketa  Pajak  dalam  Perspektif  Pemeriksa Pajak  (Sebuah  Studi  Fenomenologi).  JRAAM  Jurnal  Riset  dan  Aplikasi:  Akuntansi  dan Manajemen Vol 2 No 3.
Warsa,  I  Putu  Prasetya  Jaya  dan  Noviari,  Naniek.  (2015).  E-Jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana. 103(2015):810-824