## UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SIBER

## Novermal
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Email: epikamalnovermal@yahoo.co.id
Corresponding Author: Novermal

## ABSTRACT
Non-Penal Efforts in Combating Corruption Crimes Through the Use of Cyber  Media at the Governor's  Office  of  West  Sumatra  Province  is  the  collaboration  between  the Communication  and  Information  Office  of  West  Sumatra  Province  and  cyber  media  in reporting activities in the Governor's office. The cyber media partners are minangsatu.com, spiritnews.com,  pillarbangsanews.com,  fortsumbar.com,  liputankini.com  whose  coverage  is still  local  to  West  Sumatra.  By  reading  the  news  of  alleged  corruption  and  legal  threats imposed  on  the  perpetrators,  the  West  Sumatra  Governor's  Office  employees  are  afraid  to commit  criminal  acts  of  corruption,  but  most  of  them  still  have  to  commit  criminal  acts  of corruption to finance activities that have no budget, such as for wedding party gifts. children of  superiors,  serving  guests  from  journalists  and  NGOs,  participating  in  law  enforcement agencies' birthdays, and other social activities. This is done by collecting commission money from partners who carry out activities where they work, making fictitious SPPDs, price mark- ups and or reducing the volume of procurement of goods and services. They are aware that this  is  prohibited,  but  still  must  be  done  to  finance  activities  that  do  not  have  a  budget. Obstacles in Non-Penal Efforts to Overcome Corruption Crimes Through the Use of Cyber Media at the Governor's Office of West Sumatra Province, among others, are that they do not yet  have  a  special  cooperation  program  to  prevent  the  occurrence  of  criminal  acts  of corruption  by  utilizing  cyber  media  coverage,  but  only  limited  cooperation  in  reporting  on government activities. .
Keywords : Cyber media, corruption, non-penalty efforts

## ABSTRAK
Upaya  Non  Penal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Pemanfaatan Media  Siber  Pada  Kantor  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  dengan  adanya kerjasama  antara  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Provinsi  Sumatera  Barat  dengan  media siber dalam pemberitaan kegiatan yang ada di lingkungan kantor Gubernur. Media siber yang jadi mitra adalah, minangsatu.com, semangatnews.com, pilarbangsanews.com, bentengsumbar.com,  liputankini.com  dengan  jangkauan  liputannya  masih  bersifat  lokal Sumatera Barat. Dengan membaca berita dugaan tindak pidana korupsi dan ancaman hukum yang  ditimpakan  kepada  pelakunya,  Pegawai  Kantor  Gubernur  Sumbar  takut  untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun sebagian besar dari mereka tetap harus melakukan tindak pidana korupsi untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya, seperti untuk kado  pesta  perkawinan  anak  atasan,  melayani  tamu  dari  oknum  wartawan  dan  LSM,
berpartisipasi  pada  kegiatan  hari  ulang  tahun  lembaga  penegak  hukum,  dan  kegiatan  sosial lainnya.  Caranya  dengan  mengumpulkan  uang  komisi  dari  rekanan  yang  mengerjakan kegiatan  di  tempat  mereka  bekerja,  membuat  SPPD  fiktif,  mark-up  harga  dan  atau mengurangi  volume  pengadaan  barang  dan  jasa.  Mereka  sadar  bahwa  hal  tersebut  dilarang, tapi  tetap  harus  dilakukan  untuk  membiayai  kegiatan  yang  tidak  ada  anggarannya  tersebut. Kendala  Dalam  Upaya  Non  Penal  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah belum  mempunyai  program  kerja  sama  yang  khusus  untuk  mencegah  terjadinya  tindak pidana  korupsi  dengan  memanfaatkan  pemberitaan  media  siber,  namun  hanya  sebatas  kerja sama pemberitaan tentang kegiatan pemerintahan saja.
Kata Kunci : Media Siber, Tindak Pidana Korupsi, Upaya Non Penal

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum ( Rechtsstaat) , yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya  harus  berdasarkan  huku. 1 Dalam  Negara  Hukum,  eksistensi  hukum dijadikan  sebagai  instrument  dalam  menata  kehidupan  kenegaraan,  pemerintahan,  dan kemasyarakatan 2 .
Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain  seperti  pencurian,  sudah  ada  sejak  manusia  bermasyarakat  di  atas  bumi  ini.  Yang menjadi masalah adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi.  Bahkan  ada  gejala  dalam  pengalaman  yang  memperlihatkan,  semakin  maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi. 3
Korupsi  merupakan  penyakit  yang  telah  menjangkiti  negara  Indonesia.  Layaknya penyakit, korupsi itu harus disembuhkan agar tidak menyebar kebagian tubuh  yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh  itu  harus  diamputasi  agar  virus  tidak  menyebar  ke  bagian  lainnya  yang  dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi itu. 4
Korupsi  menghambat  pengembangan  demokrasi,  menghambat  pelaksanaan  tugas lembaga-lembaga  publik  dan  penggunaan  sumber  daya  secara  optimal.  Korupsi  memupuk perilaku  merahasiakan  segala  sesuatu  dan  penindasan.  Pada  akhirnya  korupsi  menutup kemungkinan bagi warga masyarakat yang paling lemah untuk turut menikmati pembangunan dan mutu kehidupan yang lebih tinggi. 5
Meningkatnya  tindak  pidana  korupsi  yang  tidak  terkendali  akan  membawa  bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan  bernegara  pada  umumnya.  Tindak  pidana  korupsi  yang  meluas  dan  sistematis  juga merupakan  pelanggaran  terhadap  hak-hak  ekonomi  masyarakat,  dan  karena  itu  semua  maka
1 Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara , Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm 195-196.
2 Ridwan HR, Hukum Adminlstrasi Negara , Ed.1-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 19
3 Andi  Hamzah, Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  di  Berbagai  Negara (buku  1),  Sinar  Grafika, Jakarta, 2005,  hlm 1
4 Jawade  Hafidz  Arsyad, Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara ,  Sinar  Grafika, Jakarta, 2013, hlm.3.
5 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 61.
tindak  pidana  korupsi  tidak lagi  dapat  digolongkan  sebagai  kejahatan  yang  biasa  melainkan telah  menjadi  suatu  kejahatan  luar  biasa.  Begitupun  dalam  upaya  pemberantasannya  tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. 6
Berbagai  upaya  di  dalam  rangka  pembaharuan  suatu  produk  hukum  dalam  rangka penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut belum juga menunjukkan hasil  yang  maksimal.  Hal  ini  pernah  pula  dikemukakan  oleh  Andi  Hamzah  bahwa  korupsi tetap  merajalela,  buktinya  peraturan  peraturan  silih  berganti,  selalu  yang  belakangan  itu memperbaiki  yang  duluan,  namun  korupsi  dalam  segala  bentuknya  dirasakan  masih  juga mengganas  serta  masih  merajalela.  Perangkat  substansi  hukum  yang  diperankan  oleh criminal  justice  system  ( SPP),  tidak  dapat  menyentuh  semua  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang ada di Indonesia 7 .
Melihat  fenomena  di  atas  tampaklah  akan  adanya  suatu  keterbatasan  kemampuan hukum  pidana  untuk  penanggulangan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi.  Untuk  itu diperlukan  sarana  lain  (non-penal)  selain  sarana  pidana  (penal)  dalam  penanggulangan  dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Perlunya di intensipkan dan diepektipkan sarana non- penal  untuk  penanggulangan  kejahatan  (termasuk  korupsi)  menurut  Barda  Nawawi  Arief, antara  lain  karena  adanya  alasan  bahwa  masih  diragukannya  ataupun  dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal 8 .
Berdasarkan  pernyataan  Barda  Nawawi  Arief  tersebut  jelaslah  bahwasanya  salah satu  upaya  non-penal  yang  mana  mempunyai  potensi  efek  preventif  dalam  penanggulangan kejahatan  itu  adalah  media  massa.  Sehingga  apabila  media  massa  dimanfaatkan  dalam penanggulangan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia  adalah  sudah  sesuai  dengan  kerangka teoritis  dalam  kebijakan  kriminal.  Pada  penelitian  ini  akan  mengkaji  bentuk  pemanfaatan media masa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi pada wilayah yang dianggap rawan terjadinya tindak pidana korupsi yaitu kantor gubernur Sumatera Barat. Bentuk tindak pidana korupsi  yang  rentan  terjadi  di  kantor  gubernur  Sumatera  Barat    seperti  dalam  bidang pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  Suap,  gratifikasi  dan  pemerasan  dalam  jabatan. Contoh pemberitaan tindak pidana korupsi yang diduga terjadi di kantor Gubernur Sumatera Barat  adalah surat permintaan sumbangan gubernur yang dimuat di news detik.com, korupsi pengadaan barang covid 19 yang dimuat di Sumatera bisnis.com , Korupsi UPZ Tuah Sakato Biro  Bintal Kantor  Gubernur Sumatera Barat  yang dimuat di Sumbar Today.net dan masih banyaka lagi diantaranya. 9
Di Sumatera Barat, juga sudah banyak media siber yang beroperasi layaknya media massa  konvensional  seperti  surat  kabar,  majalah  dan  lainnya.  Diantaranya  adalah, Covesia.com yang berkantor di Jl. Veteran No. 69F Padang, Klikpositif.com yang berkantor di Gedung Serba Guna (GSG) PT Semen Padang Lantai III Jalan Raya Indarung, Padang, dan Harian haluan.com yang berkantor di Komplek Bandara Tabing, Jalan Hamka Kota Padang. Media siber di Sumatera  Barat pada umumnya berjenis webside berita.
6 Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm  255.
7 Andi  Hamzah, Korupsi  Indonesia  Masalah  dan Pemecahannya ,  Gramedia  Pustaka  Utama,  Jakarta, 1991, hlm 3
8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 58
9 Data Prapenelitian diolah peneliti pada tanggal 10 Desember 2021
Permasalahan  yang  dibahas  adalah  upaya  non  penal  dalam  penanggulangan  tindak pidana  korupsi  melalui  pemanfaatan  media  siber  pada  kantor  Gubernur  Provinsi  Sumatera Barat kendalanya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normative  didukung  oleh  yuridis  empiris.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN

## A. Upaya  Non  Penal  Dalam  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Penanggulangan  kejahatan  melalui  non-penal  harus  dilakukan  karena  sarana penal  memiliki  kelemahan  atau  ketidakmampuan  hukum  pidana  dari  sudut  berfungsinya atau  bekerjanya  hukum  (sanksi)  pidana  itu  sendiri.  Sedangkan  apabila  ditinjau  dari kejahatan  sebagai  sosial,  maka  banyak  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  suatu kejahatan.  Wajarlah  hukum  pidana  mempunyai  keterbatasan  kemampuan  untuk menanggulangi  seperti  yang  dikatakan  sudarto  bahwa  penggunaan  hukum  pidana merupakan  penanggulangan  secara  gejala  ( Kuren  am  Sympton )  dan  bukan  suatu penyelesaian  dengan  menghilangkan  sebab-sebabnya.  Meniscayakan  langkah-  langkah penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal maka proses perwujudannya  melalui pendidikan yang mempunyai peran kunci.
Kriminologi,  dipandang  dari  sudut  sifat  dan  obyeknya,  dapat  dibagi  dalam  dua bagian, yaitu kriminologi dalam arti luas mencakup masalah penghukuman dan perlakuan terhadap  para  pelanggar  hukum  dan  masalah  kriminalistik  atau  mempelajari  kejahatan sebagai  masalah  teknik.  Dan  kriminologi  dalam  arti  sempit  hanya  mempelajari (mencakup) masalah aetiologi kriminil semata-mata. 10
Kepala  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Provinsi  Sumatera  Barat,  Drs.  Jasman, M.M.  menjelaskan,  bahwa  salah  satu  tugas  pokok  dan  fungsi  dinas  yang  dipimpinnya adalah mengelola informasi dan komunikasi publik. Dan, tugas ini digawangi oleh Bidang Informasi  dan  Komunikasi  Publik.  Bidang  ini  dibantu  oleh  tiga  seksi,  yaitu  Seksi Penyediaan  Infomasi  Publik,  Seksi  Penyelenggaraan  Komunikasi  Publik,  dan  Seksi Kemitraan  Informasi  dan  Komunikasi  Publik.  Dan,  salah  satu  kemitraan  informasi  dan komunikasi  publik  adalah  melalui  kerja  sama  dengan  media  siber  yang  ada  di  Sumatera Barat, baik lokal maupun nasional.
Pada  tahun  2022  ini,  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi  Provinsi  Sumatera  Barat juga menjalin kerja sama dengan media siber. Dari 65 (enam puluh lima) media siber yang mengajukan  proposal  kerja  sama,  setelah  diverifikasi  sesuai  yang  disyaratkan  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera  Barat  Nomor:  21  Tahun  2016  Tentang  Penyebarluasan  Informasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat,  44 (empat puluh  empat) media siber dinyatakan sudah lengkap syarat administrasi, 7 (tujuh)
10 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi , Armico, Bandung, 1983, hlm. 56
media  siber  dengan  syarat  administrasi  minimal,  dan  14  (empat  belas)  media  siber  tidak memenuhi syarat adminsitrasi minimal.
Dikatakan  Jasman,  syarat  menjadi  mitra  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi Provinsi  Sumatera  Barat  adalah,  media  siber  bersangkutan  harus  berbadan  hukum, memiliki  NPWP,  SIUP,  TDP  atau  NIB,  serta  sudah  terdaftar  dan  minimal  terverifikasi secara  administrasi  di  Dewan  Pers.  Dan,  untuk  terdaftar  dan  terverifikasi  administrasi  di Dewan  Pers,  media  siber  harus  berbadan  hukum  dan  pemimpin/penanggungjawab redaksinya  harus  wartawan  yang  sudah  mengantongi  sertifikat  kompetensi  Wartawan Utama. Untuk bisa terverifikasi vaktual, Dewan Pers akan mengecek ke kantor media siber bersangkutan  semua  administrasi  yang  disyaratkan,  termasuk  sistem  pengupahan  yang sesuai dengan ketentuan upah minimal provinsi dan jaminan sosial bagi semua karyawan dan wartawannya.
Beberapa  media  siber  yang  lolos  jadi  mitra  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi Provinsi  Sumatera  Barat  adalah,  minangsatu.com  dengan  pemimpin/penanggungjawab redaksinya  Heranof  Firdaus,  semangatnews.com  dengan  pemimpin/penanggungjawab redaksi  Zulnadi,  pilarbangsanews.com  dengan  pemimpin/penanggungjawab  redaksi Gusfen  Khairul,  bentengsumbar.com  dengan  pemimpin/penanggungjawab  redaksi  Zamri Yahya, dan liputankini.com dengan pemimpin/penanggungjawab redaksi Gusnaldi Saman. Pada umumnya, media siber yang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  media  siber  yang  jangkauan  liputannya  masih  bersifat lokal Sumatera Barat, dan kantor redaksinya juga beralamat di Sumatera Barat.
Terkait  bentuk  kerja  sama,  Jasman  menjelaskan,  bahwa  Dinas  Komunikasi  dan Informasi  Provinsi  Sumatera  Barat  menjalin  kemitraan  dalam  hal  publikasi  kegiatan kepemerintahan,  baik  yang  dilakukan  oleh  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur  maupun  oleh kepala-kepala  organisasi  perangkat  daerah,  dan  sosialisasi  program  pembangunan  dan pelayanan publik. Publikasinya berupa pemberitaan straight news (berita peristiwa/kegiatan),  depth  news  (pendalaman  dari  berita  peristiwa/kegiatan),  dan  peature story  (karangan  khas  yang  menggambarkan  fakta  dan  peristiwa/kegiatan).  Dan,  ada  pula berupa  publikasi  khusus  berupa  web  adventorial,  yaitu  iklan  atau  sosialisasi  program pembangunan dan pelayanan publik yang disajikan dengan gaya jurnalistik.
Upaya  non  penal  Penanggulangan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui  Pemanfaatan Media  Siber  Pada  Kantor  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  selaras  dengan  teori Politik Kriminal. Dari wawancara dengan beberapa orang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat,  100  (seratus)  persen  ASN  sudah memiliki perangkat handphon Android dan sejenisnya. Karena, mereka absen kerja dengan sistem absen online melalui aplikasi di perangkat handphone Android dan sejenisnya. Dan, pada  umumnya  mereka  memiliki  akun  media  sosial  seperti  facebook,  instagram  dan lainnya. Mereka lebih tertarik membaca berita dari media siber yang juga tayang di akun media  sosial  resmi  dari  media  siber  bersangkutan  ketimbang  media  cetak  seperti  surat kabar  maupun  majalah.  Berita  dugaan  tindak  pidana  korupsi,  terutama  yang  terjadi  di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, adalah berita yang menarik untuk dibaca, dan  selalu  diikuti  perkembangannya  sampai  tuntas  dengan  putusan  yang  berkekuatan hukum  tetap.  Dari  membaca  berita  dugaan  tindak  pidana  korupsi  dan  ancaman  hukum yang ditimpakan kepada pelakunya, mereka takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.
Tapi,  sebagian  besar  dari  mereka  tetap  harus  melakukan  tindak  pidana  korupsi  untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggaranya, seperti untuk kado pesta perkawinan anak atasan,  melayani  tamu  dari  oknum  wartawan  dan  LSM,  berpartisipasi  pada  kegiatan  hari ulang  tahun  lembaga  penegak  hukum,  dan  kegiatan  sosial  lainnya.  Caranya  adalah, mengumpulkan  uang  komisi  dari  rekanan  yang  mengerjakan  kegiatan  di  tempat  mereka bekerja,  membuat  SPPD  fiktif,  mark-up  harga  dan  atau  mengurangi  volume  pengadaan barang  dan  jasa.  Mereka  sadar  bahwa  hal  tersebut  dilarang,  tapi  tetap  harus  dilakukan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya tersebut.
Hal  ini  sesuai  dengan  teori  cara  bekerjanya  hukum  yang  digagas  oleh  Seidman, Hukum  dapat  bekerja  dengan  baik  apabila  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan penegakan  hukum  dapat  bekerja  secara  optimal  pula.  Lawrence  M.Friedman  dalam bukunya  yang  berjudul  The  Legal  System  A  Social  Science  Perspective,  1975; menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum (berupa lembaga hukum), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.    Pendekatan  model  Seidman  bertumpu  pada  fungsinya  hukum,  berada  dalam keadaan  seimbang.  Artinya  hukum  akan  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  efektif  dalam masyarakat yang diaturnya.
Upaya Non  Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media  Siber  Pada  Kantor  Gubernur  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  dapat  memenuhi upaya  penegakan  hukum  dalam  jalur  non  penal  dengan  pemanfaatan media  siber, hal  ini karena  dalam  pelaksanaannya  secara  khusus,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  belum memiliki  program  khusus  untuk  mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dengan memanfaatkan pemberitaan media siber. Namun yang ada yaitu hanya sebatas kerja sama pemberitaan  tentang  kegiatan  sosialisasi  anti  korupsi  yang  dilakukan  oleh  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), termasuk oleh Inspektorat Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan.

## B. Kendala Dalam  Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana  Korupsi  Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat
Soedjono  Dirdjosisworo  mengatakan  bahwa  kejahatan  dapat  ditinjau  pertama, dari  segi  yuridis,  yaitu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  dan  pelanggarnya diancam  dengan  sanksi;  kedua,  dari  segi  kriminologi,  yaitu  perbuatan  yang  melanggar norma-norma  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat  dan  mendapat  reaksi  negatif  dari masyarakat; dan ketiga, dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat  melanggar  norma  hukum,  yang  disebabkan  oleh  faktor-faktor  kejiwaan  dari  si pelaku perbuatan tersebut. 11
Suatu  kebijakan  yang  rasional  untuk  menanggulangi  kejahatan  disebut  dengan politik  kriminal.  Kebijakan  kriminal  bila  dilihat  lingkupnya,  sangat  luas  dan  tinggi kompleksitasnya.  Pada  hakikatnya  kejahatan  merupakan  masalah  kemanusiaan  dan sekaligus  masalah  sosial  yang  memerlukan  pemahaman  tersendiri.  Kejahatan  sebagai masalah  sosial  merupakan  gejala  yang  dinamis,  selalu  tumbuh  dan  terkait  dengan  gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu socio-
11 Soedjono Dirdjosisworo, Ilmu Jiwa Kejahatan , Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm.20.
political problems . 12
Menurut  Soedjono  Dirdjosisworo,  dalam  usaha  penanggulangan  kejahatan  cara umum  yang  konsepsional,  dilakukan  dengan  memadukan  berbagai  unsur  yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan  sebagai  berikut: 13 pertama,  peningkatan  dan  pemantapan  aparatur  penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara  pidana;  Kedua,  perundang-undangan  yang  dapat  berfungsi  menganalisir  dan membendung  kejahatan  dan  mempunyai  jangkauan  ke  masa  depan;  Ketiga,  mekanisme peradilan  pidana  yang  efektif  yang  syarat-syarat  cepat,tepat,  murah  dan  sederhana; Keempat,  koordinasi  antar  aparatur  penegak  hukum  dan  aparatur  pemerintahan  lainnya yang  berhubungan,untuk  meningkatkan  daya  guna  dalam  penanggulangan  kriminalitas; dan  kelima,  partisipasi  masyarakat  untuk  membantu  kelancaran  pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.
Mengenai  pemanfaatan  media  siber  dalam  penanggulangan  tindak  pidana korupsi, terutama dalam hal pencegahannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,  Jasman  menyatakan  belum  mempunyai  program  kerja  sama  yang  khusus  untuk mencegah  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  dengan  memanfaatkan  pemberitaan  media siber,  namun  hanya  sebatas  kerja  sama  pemberitaan  tentang  kegiatan  sosialisasi  anti korupsi  yang  dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia  (KPK RI), termasuk oleh Inspektorat Daerah, Kepolisian dan Kejaksaan.
Pemberitaan media massa, termasuk media siber dapat mempengaruhi pandangan masyarakat pembacanya terhadap tindak pidana dan pemidanaan, termasuk tindak pidana korupsi.  Jasman  menyatakan  bawa  di  era  digital  saat  ini,  media  siber  adalah  salah  satu media  massa  pilihan  masyarakat,  dan  sangat  potensial  dimanfaatkan  sebagai  sarana sosialisasi  program  anti  korupsi,  termasuk  di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera Barat.  Dengan  begitu,  untuk  upaya  yang  akan  ditempuh  kedepannya,  akan  dilakukan komunikasi  dengan  pimpinan,  yaitu  Bapak  Sekretaris  Daerah,  Wakil  Gubernur  dan Gubernur,  untuk  dibuat  program  sosialisasi  anti  korupsi  dengan  memanfaatkan  media siber  sebagai  sarana  penyebarluasan  informasi  dan  semangat  anti  korupsi  di  kalangan aparatur  sipil  negara,  pejabat  dan  masyarakat  Sumatera  Barat.  Jasman  mengatakan 14 bahwa  Walaupun  ada  kerja  sama  publikasi  kegiatan  pemerintahan,  Pemerintah  Provinsi Sumatera  Barat  tidak  membatasi  redaksi  media  siber  melakukan  kontrol  sosial  terhadap kinerja  jajaran  organisasi  perangkat  daerah,  termasuk  kinerja  Gubernur  dan  Wakil Gubernur.
Beberapa  Pemimpin/Penanggungjawab  Redaksi  media  siber  yang  penulis wawancarai, mengatakan, bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru  sebatas  publikasi  kegiatan  pemerintahan.  Mereka  dikirimi  rilis  berita  oleh  tim pengelola  kemitraan  informasi  dan  komunikasi  publik  Dinas  Komunikasi  dan  Informasi Provinsi  Sumatera  Barat  untuk  ditayangkan  di  media  masing-masing.  Berita  tersebut berupa  berita  kegiatan  kepala  daerah  dan  kepala  organisasi  perangkat  daerah,  dan  berita
12 Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995,  hlm.7
13 Soedjono Dirdjosiswono, Ruang Lingkup Kriminologi , Remadja Karya, Bandung, 1984, hlm.20.
14 Ibid
sosialisasi  program  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Sama  sekali  belum  ada  kerja sama untuk penanggulangan tindak pidana korupsi berupa publikasi program anti korupsi, baik berupa berita maupun iklan layanan masyarakat.
Heranof Firdaus, Pemimpin/Penanggungjawab Redaksi media siber minangsatu.com  yang  penulis  wawancarai  mengatakan,  bahwa  media  siber  yang dipimpinnya  bekerja  sama  dengan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  melalui  Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat baru sebatas publikasi kegiatan kepala daerah dan kepala organisasi perangkat daerah, dan program pembangunan dan pelayanan publik.  Media  hanya  dikirimi  rilis  berita  kegiatan  pemerintah  provinsi,  diantaranya kegiatan  Gubernur,  Wakil  Gubernur  dan  kepala  organisasi  perangkat  daerah,  dan sosialisasi  program  pembangunan  dan  pelayanan  publik,  untuk  ditayangkan  di  media miliknya.  Kerja  sama  untuk  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi,  terutama  untuk pencegahan, belum ada, Walau demikian, media bebas melakukan kontrol sosial terhadap jajaran  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat,  termasuk  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur sebagai  upaya  penanggulangan  tindak  pidana  oleh  aparat  pemerintah,  termasuk  tindak pidana korupsi.
Berita  kontrol  sosial  terhadap  penyalahgunaan  wewenang,  penyalahgunaan keuangan  negara,  pelanggaran  aturan  pelayanan  publik,  dan  penyelewengan- penyelewengan lainnya, bisa menyadarkan pihak terkait untuk kembali ke rel yang benar, dan juga pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan.
Dalam  wawancara  yang  penulis  laksanakan,  Heranof  Firdaus  mengatakan, 15 bahwa berita dugaan tindak pidana korupsi yang ditayangkan media siber minagsatu.com yang  dipimpinnya,  adalah  bersumber  dari  publikasi  aparat  penegak  hukum,  fakta persidangan  dan  sumber-sumber  lain  yang  bisa  dipercaya  keabsahan  informasinya. Terkadang  suatu  media  melakukan  kolaborasi  dengan  media  siber  lainnya  untuk melakukan  investigasi  bersama  terhadap  informasi  dugaan  tindak  pidana  korupsi. Biasanya,  berita  investigas  tersebut  selalu  dijadikan  pintu  masuk  oleh  aparat  penegak hukum  untuk  memulai  proses  pengusutannya.  Para  media  menyetujui,  bahwa  tindak pidana korupsi harus diberantas, dan mereka siap bekerja sama dengan semua pihak untuk bersama-sama  menanggulanginya,  termasuk  dalam  upaya  pencegahannya  melalui publikasi dan sosialisasi program anti korupsi di media siber.
Hal yang sama juga penulis temukan ketika mewawancarai Pemimpin/penanggungjawab  Redaksi  media  siber  pilarbangsanews.com,  Gusfen  Khairul dan  bentengsumbar.com,  Zamri  Yahya.  Kedua  pemimpin/penanggungjawan  media  siber ini juga mengatakan, 16 bahwa kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru sebatas  publikasi  kegiatan  pemerintahan  dan  sosialisasi  program  pembangunan  dan pelayanan  publik.  Kerja  sama  untuk  penanggulangan  tindak  pidana  korupsi,  terutama dalam  upaya  pencegahan  dengan  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  belum  ada.  Berita dugaan tindak pidana korupsi yang mereka tayangkan di media siber yang mereka pimpin bersumber  dari  ekspos  aparat  penegak  hukum,  fakta  persidangan  dan  sumber  lain  yang
15 Ibid
16 Wawancara  dengan  Gusfen  Khairul,  Pemimpin/penanggungjawab  Redaksi  media  siber pilarbangsanews.com, dan Zamri Yahya, Pemimpin/penanggungjawab Redaksi media siber bentengsumbar.com,  pada 4 Maret 2022
layak  dipercaya,  dan  juga  bersumber  dari  hasil  investigasi  yang  mereka  lakukan. Gusfen Khairul  dan  Zamri  Yahya  juga  siap  bekerja  sama  dengan  semua  pihak  guna menanggulangi  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  terutama  upaya  pencegahan  melalui pemanfaatan publikasi media siber.

## PENUTUP
Adanya  suatu  program  kerjasama  Agar  pihak  pemerintah  daerah  membuat  yang secara  khusus  mengatur  tentang  kerjasama  dengan  media on  line dalam  hal  upaya penanggulangan  tindak  pidana  korupsi.  Hendaknya  ada    media  on  line  khusus  yang memberitakan  tentang  kegiatan  kegiatan  pemerintahan  yang  dianggap  rawan  korupsi  dan mewajibkan  semua  pimpinan  serta  pegawai  pemerintahan  propinsi  untuk  berperan  aktif sebagai pembaca dan sumber berita sehingga pemberantasn korupsi secara non penal melalui media masa dapat berjalan dengan lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah, Perbandingan  Pemberantasan  Korupsi  di  Berbagai  Negara (buku  1),  Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Andi  Hamzah, Korupsi  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta,  1991
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung
Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara , Liberty, Yogyakarta, 2000
Ridwan HR, Hukum Adminlstrasi Negara , Ed.1-3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
Jawade  Hafidz  Arsyad, Korupsi  Dalam  Perspektif  Hukum  Administrasi  Negara ,  Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi , Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007
Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK , Sinar Grafika, Jakarta, 2013
Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi , Armico, Bandung, 1983
Soedjono Dirdjosisworo, Ilmu Jiwa Kejahatan , Karya Nusantara, Bandung, 1977.
Muladi, Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana ,  Badan  Penerbit  Universitas  Diponegoro, Semarang, 1995
Soedjono Dirdjosiswono, Ruang Lingkup Kriminologi , Remadja Karya, Bandung, 1984.