## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia, 14 (1) (2022): 32-41 ISSN (Print), ISSN (Online) Available online https://jurnal.usu.ac.id/index.php/politeia

## Demokrasi Radikal Sebagai Alternatif Tatanan Politik Global dalam Konteks Multikulturalisme
Dewi Setiyaningsih *
Program Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas  Gadjah Mada, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Submitted : 08 Agustus 2021 Revision : 18 Desember 2021 Accepted : 10 Januari 2022

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  relevansi  konsep  demokrasi kosmopolitan  dalam  dunia multikultural. Artikel ini  berpendapat  bahwa  konsep  demokrasi  kosmopolitan  tidak  cukup  dalam  mencapai  tatanan  politik  yang adil  dan  setara  dalam  konteks  kewargaan  dunia  yang  plural,  hal  ini  ditunjukkan  oleh  praktik  struktur ekonomi, sosial dan politik yang berlaku. Oleh karena itu, artikel ini mencoba mencari alternatif dalam upaya membuat  gagasan  demokrasi  kosmopolitan  menjadi  lebih realistis  dan inklusif  dengan mengadopsi  konsep demokrasi radikal. Pertama, membahas kritik terhadap pandangan kosmopolitan Kant dengan menggunakan konsepsi  Spivak  tentang  Planetaritas.  oleh  Mouffe  dalam  konteks  planetaritas.  Kombinasi  inilah  yang menghasilkan demokrasi plural dalam konteks kewargaan dunia.
Kata Kunci: demokrasi radikal, kosmopolitanisme, kewarganegaraan dunia, politik global.

## Abstrak
This article discusses the relevancy of cosmopolitan democracy concept in multicultural world.It argues that cosmopolitan democracy  concept is  not enough in achieving  a  just and equal political  order  the  context ofplural  world-citizenship,  it showed  by  the  practice  of  economic,  social  and  political  structure  which  prevails.  Hence,  this  articletried  to  search  an alternative in attempt to make the idea of cosmopolitan democracy become more realistic and inclusiveby adopting radical democracy  concept.Firstly,  it  discuss  the  critics  of  Kant’s  cosmopolitanview  using  Spivak’s  conception  of Planetarity.Secondly, it discuss about the plural democracy by Mouffe’s in the context of planetarity. This combinationthat yields a plural democracy in the context of world-citizenship
Keyword : radical democracy,cosmopolitanism,world citizenship, global politics
How  to  Cite: Setyaningsih,  D .  (2021).  Demokrasi  Radikal  Sebagai  Alternatif  Tatanan  Politik  Global  dalam Konteks Multikulturalisme. Politeia : Jurnal Ilmu Politik , 14 (1): 32-41. *Corresponding author: E-mail: rizkimaqbul@gmail.com

## PENDAHULUAN
Berakhirnya
perang  dingin telah  merubah  tatanan  dunia  dan menghasilkan sebuah dunia baru yang jamak  disebut  globalisasi.  Hal  ini  juga membuat  kajian-kajian  disiplin  ilmu politik  berkembang  dalam  upayanya merespon  fenomena-fenomena  yang dihasilkan  oleh  perubahan  tersebut, salah  satunya  contohnya  adalah lahirnya  konsep  kosmopolitanisme.
Dalam konsep kosmopolitanisme, pemetaan negara-bangsa yang memusatkan  dirinya  pada  aspek kedaulatan  dianggap  mulai  terkikis seiring  dengan  lahirnya  aktor-aktor yang  mengidentitaskan  dirinya  di  luar negara-bangsa, yang mana juga merupakan  tantangan  tersendiribagi konsepkedaulatan.  Ditopang  dengan banyaknya  persoalan  kemanusiaan yang  sifatnya  transnasional,  aktor- aktor non negara mulai memprioritaskan norma-norma kemanusiaan diatas kedaulatan negara- bangsa. Kosmopolitnisme  juga  lahir untuk  sebuah  tujuan  mulia,  yaitu menghadirkan demokrasi dalam tatanan dunia.Dari segi politik,
demokrasi  yang  diwarisi  dari  era pencerahan  pun  dianggap  hanya mampu terselenggara di tingkat negara bangsa sementara tidak terjadi di level global. Hal tersebutdisebabkan olehkepentingan masing-masing
negara  ketika  berinteraksi  di  level global,  yang  mana  tercermin  dalam perang  dunia.  Dalam  konteks  ini,  ide kosmopolitan  tidak  hanya  terbit  untuk wacana  membangun  norma  keadilan dan  kemanusiaan  universal,melainkan juga konsepsi demokrasi global.
Akan tetapi, gagasan kosmopolitanisme  tersebut  rupanya menuai kritik
tatkala terlalu
mendasarkan diri pada model globalisasi yang sebenarnya merupakan  warisan  dari  hegemoni perang  dunia.  Begitu  pula,  ketika  ia ditarik dalam wacana demokrasi, atau yang disebut demokrasi kosmopolitan. Demokrasi kosmopolitan  yang  mendasarkan  diri pada  model  globalisasi  dipandang oleh Mouffe (Mouffe, 2008)merupakan sebuah proyek ambisius  yang  hegemonik  karena menganggap  sistem  dunia  bersifat unipolar, bukan multipolar. Salah satu struktur yang mencerminkan  gagasan  unipolar  ini dapat  diidentifikasi  dari  adanya rezim-rezim pembangunan internasional. Negara-negara berkembang bekas jajahandianggap lebih terbelakang  dan  menjadi  objek pengadaan program-program pembangunan  oleh  negara  yang dianggap secara kapital lebih mapan.Negara-negara berkembang diteliti  dan  dihitung  perkembangan proyeknyadengan  ukuran  konsepsi pembangunan  berperspektif  negara maj  sehingga  menghilangkan  aspek lokalitasnya.Narasi-narasi pembangunan  demikian  ini  yang disebut  bersifat  hegemonik.Identitas kultural  dan  nilai-nilai  lokal  menjadi semakin  kabur  akibat  modernisasi yang  merupakan  buah  gagasan globalisasi  (Sharp,  2004).Atas  dasar tersebut,  makalah  ini  berupaya merumuskan ulang konsep demokrasi radikal  yang  bisa  diterapkan  dalam tatanan dunia dengan mengkaji ulang pemikiran-pemikiran mengenai tatanan  demokrasi  radikal  dan kosmopolitanisme

## METODE PENELITIAN
Makalah    ini  merupakan  kajian teoritis  yang  mengkaji  pemikiran  ilmuan- ilmuan dalam hal demokrasi dan konsmopolitanisme  global.  Dengan  begitu, metode  analisis  yang  digunakan  adalah analisis  kualitatif.Sumber  yang  digunakan adalah  literatur-literaur  dari  karya  orisinil para  pemikir,  baik  berupa  buku-buku maupun jurnal.
Tulisan ini
menggunakan pendekatan  kritis  yang  dikembangkan  oleh Chantal  Mouffe  tentang  demokrasi  radikal (2009)    dan  konsep  Planetaritas  yang dikembangkan oleh Gayatri Spivak (Spivak
G.  The  Death  of  Discipline,  2003). Penulis menggunakangagasanSpivak mengenai kritiknya terhadap globalisasi yang
dijadikan landasan dalam bangunan
kosmopolitanisme  dan  pandangan  Mouffe mengenai demokrasi radikal dalam membuat  tawaran  konsep  demokrasi  yang lebih  realistis  dalam  pluralitas  dunia. Dengan  kata  lain,  tulisan  ini  menawarkan sebuah  landasan  baru  dalam  memakanai konsep  tatanan  dunia,  bukan  dengan merujuk pada konsep globalisasi, melainkan konsep Planetaritas yang dikembangkan oleh Gyatri Spivak.
Sedangkanuntuk merumuskan landasan
demokrasi  kosmopolitan, makalah ini
merujuk pada pandangan demokrasi radikal
Mouffe.
Konsep planetaritas dikembangkan oleh Gayatri Spivak dalam rangka upayanya  membangun  kritik  terhadap sistem globalisasi yang kerap menimbulkan problem-problem  ketimpangan  struktural dan dominasi budaya akan suatu komunitas negara  dan  masyarakatnya.  Sementaara demokrasi  radikal  adalah  konsep  yang dikembangkan  oleh  Chantal  Mouffe  untuk mengkritik  praktik  demokrasi  di  sebuah negara ataupun dunia yang sekedar elektoral  dan  prosedural,  namun  secara prinsipil  hanya  menjadi  agenda  bagi sekelompok  elit  sehingga  mengabaikan suara-suara yang tertindas (Mouffe, 2008).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Problem  Kosmopolitanisme  dalam Masyarakat yang Multikultur
Sejak berakhirnya perang dingin  dan  datangnya  globalisasi, kosmopolitanisme  dengan  ide-idenya tentang keadilan global dan kewarganegaraan lantas  menjadi  trend politik.Konsmopolitanismemenjadi gagasan  arus  utamakeadilan  pasca- perang  dingin  karena  pandangannya yang  menjanjikan  mengenai  individu yang  merupakan  bagian  dari  tatanan yang setara dan bukan dari seperangkat adat atau tradisi tertentu.Kepercayaan ini mengasumsikan  bahwa  perdamaian  di antara  negara-bangsa  hanya  mungkin jika  mereka  melampaui  identitas  dan kepentingan  parokial  mereka  atas nama  negara  atau  kesadaran  global. Hal  ini  membuat  kosmopolitanisme tampak demokratis dalam semangatnya(Trepanier, 2011). Sementara itu, kosmopolitanisme muncul di kalangan masyarakat  awam  sebagai  akibat  dari perubahan  praktik  kehidupan  sehari- hari yang semakin banyak mengandung  benda-benda  budaya asing  dan  idiom  yang  sebagian  besar didorong  oleh  mediamassa,  yaitu “kapitalisme cetak” (Anderson, 2016). Secara  filosofis,  kosmopolitanisme mendapati  akarnya  dari  tradisi  yunani kuno,  lebih  spesifiknya  pada  tradisi Stoic,  yakni  era  Herraclitus,  Epikurus, Permenides.  Cerita  awal  yang  terkenal pada  waktu  itu  Cynic  ditanya  oleh seorang  kawan,  “Warga  manakah Anda?”.  Lalu  ia  menjawab  “warga dunia”.  Inilah  awal  mula  gagasan kosmopolitanisme  yang  lalu  menjadi prinsip  dan  berkembang  menjadi
konsep  politik  hari  ini.  Oleh  Socrates, gagasan cosmo politea tersebut berkembang. Nusbaum (1997) menjelaskan  bahwa  Kant  mewarisi banyak  gagasan  Stoic  ini  untuk mengembangkan  konsep perptual  peace nya,  salah  satunya  mengadopsi natural law Cicero.  Kant lebih  terkenal  sebagai kalangan  pencerahan  karena  gagasan kosmopolitnya berlandaskan nalar dan etika reformatif dan optimis ketimbang para communitarian (Nussbaum, 1997). Kosmopolitanisme  versi  Kant  ini  juga yang sering dimaknai sebagai kosmopolitan  pencerahan  ( enlightment cosmopolitanism ) dan banyak disepakati secara  umum  karena  prinsip-prinsip keramahtamahan universalismenya.
Ada  tiga  elemen  yang  saling terkait  yang  terlibat  dalam  aspek kosmopolitanisme Kant.Pertama,
individu  mewakili  unit  perhatian moral  tertinggi  secara  setara  dan bahwa kapasitas manusiawi kita hanya dapat  berkembang  dalam  kondisi keadilan  universal.Kedua,  pencapaian keadilan universal membutuhkan pengembangan  yang  lebih  luas  dari masyarakat  sipil  kosmopolitan,  yang hanya  didasarkan  pada  kemanusiaan kita  sendiri,  tanpa  mengacu  pada kebangsaan,  afiliasi  politik  lokal,  atau tempat lahir.Ketiga, satu-satunya perhatian hukum kosmopolitan adalah dengan  menetapkan  matriks  keadilan universal ini dan merumuskan prinsip- prinsip  normatif  fundamental  yang diperlukan dalam menopang konstitusi kosmopolitan (Brown G. W., 2009). Namun,  pandangan  Kant  tersebut terlalu  mengedepankan  sisi  moral  dan etika  sehingga  naif  akan  realitas  dan tatanan politikglobal yang berkembang. Derrida (1997) mengkritik kosmopolitanisme Kant pada keramahtamahan  universalnya  dengan mengangkat kasus refugee di Perancis.Dalam kasus tersebut, terbukti bahwa keramahtamahan yang dipopulerkan  oleh  Kant  sebenarnya terbatas  pada  bangunan  konsepsi negara  bangsa,  karena refugee yang dianggap  sebagai stateless akhirnya tidak memiliki hak atas hidup ataupun mendapat  keramahtamahan  universal karena  statusnya  yang  tidak  dibawah negara-bangsa (Derrida, 1997). Konsepsi kosmopolitanisme pada akhirnya  hanya  melingkupi  negara bangsa  dan  meniadakan  entitas-entitas lainnya.
Permasalahan  lain  yang  ada pada  gagasan  kosmopolitanisme  Kant adalah  konsep  globalisasi  yang  lahir diera  modern  yang  cenderung  melihat sistem  dan  tatanan  global  yang  ada sebagai taken  for  granted atau  secara bebas-nilai.  Implikasi  dari  asumsi ini,lembaga-lembaga internasional yang ada dianggap sebagai representasi demokrasi kosmopolitanisme  semata  dan  demi menjaga terlaksananya nilai-nilai moralitas.  Hal  inilah  yang  perlu diperbaiki dari pandangan kosmopolitanisme  abad  pencerahan, yaitu pada sisi bagiamana memandang dunia. Spivak(2012) menyebut kosmopolitanisme  abad  pencerahan tersebut sebagai proyek
“kosmopolitik”.  Ia  merujuk  pada pengertian cosmo yang  bermakna dunia dan polithea, berasumber  dari  buku  Res Republika  Plato  yang  bermakna “kosntitusi”. Maka, yang terjadi dalam konsep politik kosmopolitanisme adalah  kepengaturan dunia, dimana ia cenderung  bersifat  hegemonik.  Oleh karenanya,  Spivak  berasumsi  bahwa pemikiran  Kant  (1963)  mengenai cosmopolitheia berkaitan  erat  dengan
munculnya  monopoli  kolonialisme kapitalis.  Sebagai  hasil  dari  kolonisasi yang  tumbuh  oleh  tuntutan  ekspansi kapitalisme  industri,  para  generasi Kant  tersebut  merupakan  hasil  dari masyarakat  kapitalisme  global  yang memiliki  akses  kepada  “dunia— global” (Spivak G. C., 2012) Perbedaan gagasan Kant
dengan  Palto  adalah  pada  ruang lingkup  yang  diamati.  Kant  sebagai intlektual Eropa kontemporer memiliki dunia  sebagai  realitas  sosial  yang ditinggali dan  diamati,sementara  Plato hanya terbatas pada negara- kota.Gagasan keduanya bisa dikatakan seperti evolusi dari politheia menuju ke kosmopolitheia , dan dari konstitusionalitas menuju pemerintahan dunia.Namun, bagaimanapun, Derrida (1997), mengkritik bahwa gagasan kosmopolitik Kant tidak dapat melampaui  negara-bangsa.Sementara menurut  Spivak  (Spivak  G.  C.,  2012) kosmopolitanisme  Kantsangat  bersifat regional, yakni Eropa.Spivak menunjukkan bahwa ada kosmopolitanisme  di  Asia  atau  selain Eropa. Implikasi dari pandangan kosmopolitan  yang  melandaskan  pada pandangan globalisasi adalah munculnya konsep demokrasi kosmopolitan. Demokrasi kosmopolitan  ini  tidak  menyebabkan sentralitas  kepengaturan  dunia  dapat bersifat  lebih  adil  dan  inklusif  selama ia mendasarkan pada sistem globalisasi. Held (2001) menelusuri kebutuhan akan terciptanya demokrasi kosmopolitan dari peerkmbangan komunitas  politik  sejak  era  Yunani Kuno hingga Post-Westphalia (globalisasi).  Menurutnya,  terdapat
implikasi  globalisasi  pada  komunitas politik, antara lain: (1) lokus kekuasaan politik  yang  efektif  tidak  lagi  dapat dianggap  dalam  lingkup  pemerintah nasional,  kekuatan  efektif  dibagi, ditukar, dan diperebutkan oleh berbagai  kekuatan  dan  lembaga  di tingkat nasional, regional dan internasional.  (2)  Gagasan  sebuah komunitas  politik  sebagai  penentuan nasib sendiri tidak dapat lagi berada di dalam  batas-batas  satu  negara  tunggal saja.  (3)  Ada  wilayah  yang  signifikan yang  ditandai  dengan  loyalitas,  yang mana menggantikan pengertian “wilayah”  kedaulatan  sebagai  bentuk kekuasaan  publik  yang  tidak  terbatas, tidak  dapat  dipisah,  dan  eksklusif. Komunitas  politik  ini  lalu  memiliki tuntutan bermacam-macam atas keterbatasan sistem kedaulatan
Westphalia,  sehingga  dalam  hal  ini demokrasi  justru  memiliki  prospek yang  lebih  luas  yaitu  dengan  adanya demokrasi kosmopolitan.
Held  (2001)  juga  memandang dunia kontemporer memerlukan penerapan  hukum  yang  sifatnya demokratik-kosmopolitan dan pembentukan komunitas politik melalui  kewajiban  untuk  membangun struktur aksi politik transnasional agar dapat  mendukung  politik  penentuan nasib  sendiri.  Tetapi  ini  tidak  berarti bahwa negara-negara dan pemerintahan  demokratis  nasional menjadi  sia-sia.Sebaliknya,  membuat negara tidak bisa lagi dianggap sebagai pusat  tunggal  kekuasaan  yang  sah dalam batas-batas  yang  dibuat  sendiri. Negara-negara  perlu  diartikulasikan dalam  sebuah  hukum  demokrasi  yang menyeluruh.  Pandangan  Held  sarat akan  prinsip  demokrasi  liberal  yang mana  seluruh  pihak  yang  disebut
sebagai  komunitas  politik  dianggap memiliki kekuatan politik yang sama.
Sementara praktinya, perangkat politik yang paling besar tetap dimiliki oleh  negara,  sementara  dalam  tatanan global, dominasi atas instrumen politik berupa  lembaga-lembaga  multilateral berada dibawah kekuatan hegemonik. Kosmopolitanisme  abad  pencerahan mampu diperbaiki dengan cara memberi pandangan alternatif mengenai  dunia,  bukan  dalam  lensa globalisasi yang menjadikan pandangan mengenai dunia terintegrasi  menjadi  satu  entitas unipolar.  Melihat  fakta  bahwa  dunia memiliki  isi  yang  begitu  beragam dengan  sistemnya  masing-masing, pandangan  terhadap  dunia  yang  lebih multikultural sangat
diperlukan. Pandangan  semacam  ini  salah  satunya telah di sumbang oleh Appiah (2006).
Menurutnya,  kosmopolitanisme merupakan  rasa  tanggung  jawab kepada  semua  manusia,  menghargai kehidupan sekalipun kepada kehidupan  orang  yang  asing  dan memiliki  rasa  ingin  tahu  tentang kekhasan  budaya  orang  lain.  Secara singkat, kosmopolitanisme adalah perhatian  universal  dan  rasa  hormat terhadap  orang  lain.Menurutnya  lagi, kosmopolitanisme  sebagai  pandangan dunia jauh lebih memuliakan, universal,  dan  integratif  ketimbang pandangan-pandangan  lainnya  di  era modern.  Hal  ini  karena  pandangan kosmopolitanisme  mewajibkan  setiap individu memiliki tanggungjawab untuk  saling  mengetahui  melalui percakapan lintas budaya.
Gagasan  tersebut  sebangun dengan  konsep  planetaritas  yang digagas  oleh  Spivak  (2003).  Baginya, asumsi  mengenai  planet  sebagai tempat  tinggal  akan  lebih  terbuka
dalam menerima taksonomi yang tidak ada  habis-habisnya  dari  entitas  dunia, termasuk  yang  tidak  identik  dengan ajaran  universal  manusia,  misalnya animisme aborigin serta mitologi putih dari  ilmu  postrasional.Membayangkan individu sebagai subyek planet ketimbang  agen  globalisasi,  makhluk planet  ketimbang  entitas  global,  akan menyebabkan  dunia  terdiri  dari keberagaman ( alterity )tanpa perlu dinegasikan  demi  membentuk  atau mencari kesamaannya. Namun, pandangan  demikian menurutnya hanya  mampu  diperoleh  jika  individu tidak mendasarkan diri pada globalisasi,  yang  terdiri  dari  sistem kapitalisme global, teknologi informasi yang berkembang namun menjauh dari etika dan esensi dasar manusia.
Globalisasi telah membuat dunia  menjadi  selembar  peta  dan sebuah bola globe yang lalu terkomputerisasi.  Oleh  karena  itu, planetaritasdalam pemahaman Spivaksangat cocok dibayangkan dalam  konteks  budaya  prakapitalis planet  ini(Spivak  G.  ,  The  Death  of Discipline, 2003).
Spivak  memberikan  tawaran berupa studi komparatif dengan tujuan agar  tidak  ada  dominasi  budaya, misalnya penggunaan bahasa.
Menurutnya kekayaan bahasa di dunia tidak  seharusnya  dihilangkan  karena bahasa merupakan medium memasuki kelompok-kelompok  yang  berbeda.
Secara epistemologi, Spivak menawarkan  pendekatan  historis  yang disebut  'perang  budaya'  sebagai  kritik terhadap  pendekatan Eurocentrism , pendekatan modernitas vis a vis tradisi (Spivak G. C., 2012). Dengan begitu, melalui gagasan
planetaritas,  Spivak  tidak  bermaksud bersifat komunitarian ataupun
sinkretis, akan tetapi berniat mengubah pandangan
kosmopolitan
yang berbasis paradigma globalisasi menjadi pandangan  kosmopolitan  yang  lebih radikal.

## Demokrasi Radikal sebagai Alternatif Politik Global
Banyaknya pembahasan 'kewarganegaraan'  dan  'komunitas' merupakan  konsekuensi  dari  krisis politik kelas dan menunjukkan tumbuhnya  kesadaran  akan  perlunya suatu  bentuk  identifikasi  baru  untuk mengorganisir kekuatan-kekuatan yang  berjuang  untuk  radikalisasi demokrasi.  Identitas  politik  memang sangat  penting  dan  upaya  untuk membangun identitas warga (citizenship)  harus  menjadi  salah tujuan  dari  politik  demokrasi.Namun, ada  banyak  visi  berbeda  tentang kewarganegaraan  dan  isu-isu  sentral yang dipertaruhkan.Bagaimana definisi kewarganegaraan tidak terlepas  dari  jenis  masyarakat  dan komunitas  politik  yang  diinginkan pandangan tertentu. Demokrasi radikal memahami kewarganegaraan membutuhkan  rantai  kesetaraan  di antara perjuangan demokratis, sehingga  tercipta  identitas  politik bersama di antara subyek demokratis.Oleh karenanya, demokrasi radikal melampaui konsepsi kewarganegaraan dari tradisi republikan  liberal  dan  sipil  sambil membangun  kekuatan  masing-masing (Mouffe, 2013). Held(1995; 2001)juga
menawarkan  demokrasi  kosmopolitan yang  merupakan  proyek  teori  politik normatif  yang  berusaha  menerapkan beberapa  prinsip,  nilai  dan  prosedur demokrasi  ke  sistem  politik  global.  Ia berpijak pada sejarah jatuhnya Tembok
Berlin  sebagai  tanda dimulainya rezim demokratis  yang  menyebar  di  Timur dan  Selatan.  Meskipun  tidak  semua rezim ini sama-sama menghormati hak asasi  manusia,  ada  tekanan  yang signifikan untuk mencapai pemerintahan yang representatif, bertanggung jawab dan sah. Archibugi & Held(1995) beranggapan  kemenangan  liberalisme seharusnya  mampu  menghasilkan perkembangan demokrasi sebagaimanacara  dalam  pemerintahan global. Namun, aturan sistem internasional  justru  tidak  menjalankan prosedur demokratis, akan tetapi lebih kepada  kekuatan  dan  kepentingan relatif dari aktor-aktor.Hal ini terkesan kontradiktif, bahwa demokrasi dianggap sebagai sistem politik universal  dari  era  globalisasi  tetapi globalisasi  justru  tidak  diperintah sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.Inilah yang menjadi pemicu lahirnya  demokrasi kosmopolitan. Maka, demokrasi  kosmopolitan  adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi di negara-negara sekaligus menerapkannyadi level internasional  yang  mana  dilakuakn oleh berbagai kelompok politik (Archibugi, 1995).
Hal  tersebut  yang  diupayakan oleh  Archibugi,  yakni  menerapkan demokrasi kosmopolitan dalam globalisasi.  Maka,  demokrasi  global tidak  dapat  dibayangkan  sebagai akibat  langsung  dari  demokrasi  di negara-negara bagian,
namun, dibutuhkan  penciptaan  prosedur  dan institusi  khusus  yang  akan  menambah tingkat  perwakilan  politik  ke  lembaga yang sudah ada.
Archibugi dan  Held  tetap  mendukung adanya  negara-bangsa  dan  mereka mengungkapkan  bahwa  keterwakilan
di  tingkat  global  akan  menajga  fungsi administrasi  politik  negara-negara.
Mouffe  meanfsirkan  bahwa  demokrasi kosmopolitan dalam kerangka Archibugi  dan  Held  semata-mata bertujuan  untuk  meningkatkan  tata kelola  masyarakat.  Revolusi  semacam ini  dilakukan  melalui  pembentukan lembaga-lembaga  internasional  yang memungkinkan individu
untuk memiliki pengaruh pada urusan global, terlepas  dari  situasi  di  negara  mereka sendiri.  Tuntutan  semua  individu, terlepas  dari  asal  kebangsaan  mereka, kelas, gender, dll.
Mouffe (2009) memandang skeptis  pada  pendekatan  demokrasi kosmopolitik tersebut. Ia mealandaskan argumentasi bahwa hak kosmopolitan adalah fiktif karena para individu yang dijemabtani oleh lemabaga-lembaga buatan sesungguhnya  berada  di  luar  kendali subjek.Pendekatan  kosmopolitik  lebih menekankan  pada  fungsi  hak  asasi manusia  yang  melegitimasi  daripada pada praktik demokratis sesungguhnya,  maka,  pembangunan kosmopolitan dari warga dunia(global)semata-mata  merupakan bagian  dari  upaya  mengistimewakan moralitas  politik.  Masalah  lain  adalah hak-hak  kedaulatan  pun  dikorbankan sebagai  imbalan  atas  hak-hak  baru yang  fiktif  tersebut.  Dengan  kata  lain, kekuatan  masyarakat  global  dapat dikooptasi  oleh  kekuata  hegemonik untuk melemahkan kedaulatan nasional. Selain itu, demokrasi kosmopolitan hanya akan menghasilkan diadopsinya model demokrasi liberal di seluruh dunia. Demokrasi liberal mengandung paradoks karena terdiri dari dua tradisi yang  berbeda:  liberalisme,  dengan penekanannya pada
kebebasan
individu  dan  hak-hak  universal,  dan demokrasi  yang  mengistimewakan gagasan persamaan dan 'pemerintahan oleh  rakyat',  yaitu  kedaulatan  rakyat. Artikulasi  seperti  ini  bukanlah  suatu keharusan,  tetapi  sebuah  produk  dari sejarah tertentu.
Pandangan  dominan  dalam berbagai  arus  teori  politik  mengenai keharusan penerimaan model demokrasi  liberal  Barat  sebagai  satu- satunya  pengimplementasian  HAM harus ditolak tanpa membuang gagasan hak asasi manusia dengan cara yang memungkinkan interpretasi pluralisme.  Bagaimana  demokrasi  bisa diterapkan  dalam  konteks  duni  yang multipolar? Mouffe menegaskan bahwa  dunia  multipolar  tidak  akan selalu  menjadi  negara  demokratis.
Namun, demokrasi di dunia multipolar bisa  mengambil  berbagai  bentuk, sesuai konteks (Mouffe, 2009).
Dalam memberi tawaran demokrasi,  Mouffe(2008)  mula-mula berkaca  pada  gagasan  HAM  universal yang  menurutnya  menemui  masalah ketika  dihadapkan  pada  fakta  dunia yang terdiri dari macam-macam kultur. Gagasan  HAM  tersebut  tumbuh  subur dalam konteks globalisasi yang membutuhkan  legitimasi  moralitas politik,  hingga  akhirnya  lahirlah tatanan  demokrasi  liberal.  Merujuk pada  gagasan  Panikkar,  hal  tersebut disebut    homoemorphic,  yaitu  kondisi homogenitas  gagasan  dan  kultur  yang meniadakan  otonomi  kultural  dan identitas  beragam  individu.  Di  titik tersebut,  gagasan  demokrasi  radikal mencoba  memandang  dunia  berada dalam tatanan yang multipolar.Dengan demikian, HAM harus dimaknai secara multikultur  agar  proyek  demokrasi dapat  bersifat  lebih  emansipatoris. Inilah  yang  disebut  kosmopolitanisme
dari bawah, agendanya berupa menyatukan  pihak-pihak  yang  tersisih oleh  universalisme  globalisasi,dengan demikian  akan  berdampak  pada pengakuan  HAM  secara  multikultur atau anti-universalisme.
Bagi  Mouffe  (2008)  untuk menciptakan  tatanan  demokrasi  yang plural  dalam  konteks  HAM  tersebut, konflik  atau  antagonisme  justru merupakan  prasyarat  dari  terciptanya demokrasi. Mouffe tidak membayangkan  demokrasi  sebagai cita-cita  politik  berwujud  konsensus atau  sebuah  babak  pencapaian  seperti yang  dibayangkan  oleh  Held  (2001). Justru  demokrasi  merupakan  ruang kontestasi  yang  penuh  antagonisme, maka, mreka yang berupaya menghindari konflik dengan meniadakan  pluaralitas  adalah  orang- orang  yang  naif  akan  adanya  politik konstitutif/hegemoni,  karena  agenda dari demokrasi searusnya melegitimasi pluralitas.Laclau dan Mouffe
berpendapat  bahwa  demokrasi  radikal merupakan  jalan  terbaik  menuju perubahan  sosial  progresif  lantaran demokrasi  radikal  meliputi  banyak aspek  dari  tradisi  sosialis, bahkan  juga mengambil  momen-momen  paling progresif dari tradisi demokrasi liberal, seperti  anti-rasis,  anti-seks,  anti- homofobia,  dan  lingkungan  (Smith, 1998).

## SIMPULAN
Baik  Spivak  dan  Mouffe  memiliki kesamaan cara pandang dalam mengkonstruksi makna kosmopolitan, keduanya  pun  sama-sama  bertolak  dari pandangan era pencerahan. Spivak membuat konsepsi planetaritas untuk menegubah cara memandang dunia
kosmopolitan  secara  radikal,  namun  ia tidak memiliki proyek politik yang
jelas.Konsep  planetaritas  Spivak  yang memandang  dunia  secara  multipolar  ini lebih tapat menadi landasan dalam memandang dunia ketimbang konsep globalisasi yang mengabaikan keberagaman warga dunia karena mendisiplinkannya pada satu agenda kemajuan modern.Dengan memandang dunia  secara  planteriat,  maka  demokrasi radikal  yang  dikembangkan  oleh  Mouffe selaras  untuk  diterapkan.Dengan  kata  lain, gagasan Spivak mengeanai pluralitas global sebenarnya  mendukung  gagasan  Mouffe dalam  menciptakan  rumusan  demokrasi radikal. Dimana demokrasi radikal itu tidak hanya  terjadi  dalam  tataran  negara- nasional, melainkan juga skala dunia.
Demokrasi  radikal  dalam  skala dunia memungkinkan tidak adanya dominasi kepentingan dari segelintir negara pemegang  kuasa  kapital  lebih.Dengan paradigma demokrasi radikal, politik global dapat  terselenggara  secara  setara  dan  adil melalui  rezim-rezim  internasional  yang dibentuk  yang  terdiri  dari  berbagai  aspek, baik  ekonomi  pembangunan,  budaya  dan pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, B.
(2016). Imagined communities. UK: Verso Books. Appiah,  K.  A.  (2010). Cosmopolitanism: Ethics  in  a  World  of  Strangers. New&  London:  W.  W.  Norton
& Company.
Archibugi,  D.  H.  (1995). Cosmopolitan Democracy. An Agenda for a New World Order. Cambridge: Cambridge: Polity Press. Brown,  G.  W.  (2009). Grounding Cosmopolitanism From Kant to the Idea of a Cosmopolitan Constitution. Edinburgh:
Edinburgh University Press Ltd. Derrida,  J.  (1997). Cosmopolitanism  and Forgiveness. London  and  New York: Routledge.
Held,
D. (1995). Cosmopolitan Democracy  and  the  Global Order:  Reflections  on  the  200th Anniversary of Kant's "Perpetual  Peace". Alternatives: Global,  Local,  Political,  Vol.  20, No. 4 (1995) , 415- 429.https://doi.org/10.1177/03
0437549502000401
Held, D. (2001). The transformation of political  community:  rethinking democracy  in  the  context  of globalization.  In  I.  S.  Hacker- Cordon, Democracy's  Edges (pp. 84 - 111). New York: Cambridge University Press.
Mouffe, C. (2008). Which Order: Cosmopolitan  or  Multipolar. Ethical  Perspective  15  No.4 ,  453- 467.DOI:10.2143/EP.15.4.203439 1 Mouffe,  C.  (2009).  Democracy  in  a Multipolar  World. Millennium: Journal  of  International  Studies Vol.37
No.3 , pp. 549–
561.https://doi.org/10.1177/03 05829809103232
Mouffe, C. (2013). Democratic Citizenship and Political Community (1992). In J. Martin, Chantal
Mouffe: Hegemony, radical democracy, and the political (pp. 103-114). London and New York: Routledge. Nussbaum,  M.  C.  (1997).  Kant  and
Stoic  Cosmopolitanism. The Journal  of  Political  Philosophy vol.5 no.1 , 1-
25.https://doi.org/10.1111/146 7-9760.00021 Sharp,  J.  B.  (2004).  Indigenous knowledges  and  development:
a  postcolonial  caution. Third
World Quarterly 25:4 .https://doi.org/10.1080/0
1436590410001678915
Smith, A. M. (1998). Laclau and Mouffe:
The  radical  democratic  imaginary. London and New York: Routledge.
Spivak,  G.  (2003). The  Death  of
Discipline. New  York  USA: Columbia University Press. Spivak, G. C. (2012). Cosmopolitanisms and the Cosmopolitical. Cultural Dynamics  24  (2-3) ,  107– 114.https://doi.org/10.1177/09 21374013482350 Trepanier, L. &. (2011). Cosmopolitanism  in  the  Age  of Globalization:  Citizens  without
States. Kentucky:  University  of Kentucky Press.