## PELAKSANAAN  ANGGARAN  COVID-19:

## UPAYA  PELAYANAN  PUBLIK  DAN  PEMBERANTASAN KORUPSI PADA MASA PANDEMI 1
COVID-19  BUDGET  IMPLEMENTATION:  PUBLIC  SERVICE EFFORT  AND  CORRUPTION  ERADICATION  DURING PANDEMIC 1
Jamila Lestyowati 2 Email: jlestyowati@kemenkeu.go.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  policies  and  implementation  of  budget  reallocation,  refocusing activities, and procurement of goods and services during the Covid-19 pandemic. This activity is a  policy  step  for  the  Ministry  of  Finance  to  provide  the  budget  needed  to  handle  Covid-19  in various fields, namely health, economy, finance, and social affairs. Handling the impact of covid- 19 is part of public service to the community. Reallocation and refocusing activities carried out with integrity and prioritizing the public interest will result in activities and budgets that are responsive to handling the impact of a pandemic. This research is exploratory qualitative research using primary data in the form of observations during reallocation, refocusing, and procurement of goods and services and secondary data in the form of regulations, news, literature review. The results showed that through budget reallocation and refocusing activities, the budget collection could  be  carried  out  to  overcome  the  impact  of  covid-19.  Supervision  of  budget  execution  is needed in the context of handling covid-19 and an attitude of integrity from work unit financial managers.
Keywords: Budget Reallocation, Refocusing Activities, Public Services, Procurement of Goods and Services, Eradication of Corruption

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kebijakan  dan  implementasi  realokasi anggaran, refocusing kegiatan  dan  pengadaan  barang  dan  jasa  pada  masa  pandemi covid-19.  Tindakan  ini  sebagai  langkah  kebijakan  Kementerian  Keuangan  untuk menyediakan  anggaran  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  penanganan  covid-19  di berbagai bidang, yaitu kesehatan, ekonomi, keuangan, dan sosial. Penanganan dampak covid-19  merupakan  bagian  dari  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Kegiatan realokasi  dan refocusing yang  dilakukan  secara  berintegritas  dan  mengedepankan
1 Diterima 22 Februari 2022,  Direvisi 07 Maret 2022.
2 Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
2
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
kepentingan  publik  akan  menghasilkan  kegiatan  dan  anggaran  yang  responsif  pada penanganan  dampak  pandemi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif eksploratori  dengan  menggunakan  data  primer  berupa  hasil  pengamatan  selama kegiatan  realokasi, refocusing dan  pengadaan  barang  jasa  dan  data  sekunder  berupa peraturan,  berita,  kajian  pustaka.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  melalui realokasi  anggaran  dan refocusing kegiatan  dapat  dilakukan  pengumpulan  anggaran untuk mengatasi dampak covid-19. Diperlukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan covid-19 dan sikap integritas dari para pengelola keuangan satuan kerja.
Kata  Kunci :  Realokasi  Anggaran, Refocusing Kegiatan,  Pelayanan  Publik,  Pengadaan Barang dan jasa, Pemberantasan Korupsi.

## A. PENDAHULUAN
orupsi  merupakan  kejahatan besar  yang  terjadi  di  hampir semua  negara,  termasuk  di Indonesia  (Lestyowati,  2019).  Kasus- kasus  korupsi  terdapat  pada  berbagai bidang.  Korupsi  juga  terjadi  pada berbagai  sektor  dan  kekuasaan  baik eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  serta sektor  swasta  ( private  sector )  (Waluyo,
2014).
Data Transparansi Internasional menunjukkan  tingkat  Indeks  Persepsi Korupsi negara-negara di dunia. Indonesia  menjadi  negara  dengan Indeks  Persepsi  Korupsi  40  pada  tahun 2019  dan  turun  menjadi  37  pada  tahun 2020  serta  naik  satu  poin  menjadi  38 tahun 2021 dengan peringkat 96 dari 180 negara  seperti  pada  grafik  berikut (Gambar 1).
Gambar 1. IPK Indonesia
Sumber : TII (2022)
K
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
KPK  menyebutkan  korupsi  di Indonesia terjadi pada beberapa bidang, yang  terbesar  adalah  penyuapan  dan pengadaan  barang  dan  jasa  (KPK,  n.d.) Sedangkan  dari  sisi  pelaku,  korupsi dilakukan  oleh  pelaku  yang  beragam. Pelaku korupsi di Indonesia didominasi
pada  instansi  pemerintahan  baik  pada Kementerian/  Lembaga,  Pemerintah propinsi  dan  pemerintah  kabupaten. Tabel  1  berikut  menunjukkan  pelaku korupsi  berdasarkan  instansinya  (KPK, 2020).

## Tabel 1. Kasus Korupsi Berdasarkan Pelaku
INSTANSI 2004 - 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 JUMLAH DPR dan DPRD 24 2 6 2 2 3 15 9 4 67 Kementerian/L embaga 70 23 18 46 26 21 39 31 47 321 BUMN/BUMD 18 3 1 0 0 5 11 13 5 56 Komisi 19 1 0 0 0 0 0 0 0 20 Pemerintah Provinsi 22 3 13 4 11 18 13 15 29 128 Pemkab/Pemk ot 43 7 10 18 19 10 21 53 114 295 Jumlah 196 39 48 70 58 57 99 121 199 887 Sumber : KPK, 2020 Dari  tabel  1  tersebut,  tindakan korupsi yang dilakukan birokrat sebanyak  84%  atau  744  kasus  dari  887 kasus  korupsi  selama  rentang  waktu 2004-2018.  Tentunya  patut  menjadi pertanyaan  mengapa  di  lembaga pemerintahan  terjadi  kasus  tersebut. Sedangkan  di  sisi  lain  birokrat  adalah pihak  yang  seharusnya  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
United  Nation s  pada  pembukaan dokumen United  Nations  Convention Againts  Corruption (UNCAC)    2003 menyebutkan  korupsi  ditemukan  di semua  negara — besar  dan  kecil,  kaya dan  miskin — tetapi  di  negara
berkembang  efeknya  paling  merusak. Korupsi merugikan orang miskin secara tidak proporsional dengan mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan,  merusak  kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, menghambat ketidaksetaraan dan ketidakadilan.  Korupsi  adalah  elemen kunci  dalam  kinerja  ekonomi  yang buruk  dan  hambatan  utama  bagi pengentasan
kemiskinan dan pembangunan  (United  Nations,  2003). Dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  20 tahun  2001  tentang  Pemberantasan
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
Tindak  Pidana  Korupsi,  terdapat delapan  kelompok  delik  korupsi,  yaitu (1)  Kelompok  delik  yang  dapat merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian  negara;  (2)  Kelompok delik  penyuapan  (aktif  maupun  pasif); (3)  Kelompok  delik  penggelapan  dalam jabatan;  (4)  Kelompok  delik  pemerasan dalam  jabatan  ( knevelarij,  extortion );  (5)
Kelompok delik pemalsuan;
(6)
Kelompok  delik  berkaitan  dengan pemborongan,  leveransir,  dan  rekanan;
(7)  Kelompok  delik  gratifikasi;  (8)
Kelompok  delik  yang  merintangi  dan menghalang-halangi
penanganan perkara  korupsi  (Republik  Indonesia, 1999a).
Aparat  pemerintahan  sebagai pelaku  korupsi  memiliki  karakteristik tersendiri.  Apalagi  jika  aparat  tersebut berada  pada  posisi  yang  strategis sebagai  pemegang  kekuasaan.  Birokrat dianggap  sebagai  orang  yang  memiliki kewenangan  mengelola  kekuasaan. Kewenangan  pengelolaan  kekuasaan sesungguhnya  sudah  diatur  sedemikian rupa melalui berbagai aturan tata kelola pemerintahan,  yang  seharusnya  tidak memungkinkan
terjadinya penyalahgunaan  kekuasaan  ( abuse  of power )  (Santoso,  2014).  Lemahnya integritas  dan  etika  penyelenggara  atau aparatur  negara  menjadi  penyebab utama  terjadinya  penyimpangan  dan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan. Aparatur negara merupakan faktor  utama  keberhasilan  pemerintah mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan yang  baik,  bersih,  dan  bebas  Korupsi Kolusi  Nepotisme  (KKN)  (Waluyo, 2014).
Pada  awal  tahun  2020  ini  terjadi pandemi  covid-19  di  seluruh  dunia.
Melalui
pengumuman Organisasi Kesehatan  Dunia  (WHO)  tanggal  11 Maret  2020,  wabah  baru  corona  virus (Covid -19) ditetapkan sebagai pandemi global  (WHO,  2020)  (Cucinotta  & Vanelli, 2020). Carter (2020) menyatakan bahwa  pandemi  seperti  COVID-19 membawa  tantangan  signifikan  untuk semua  layanan  kesehatan,  terutama yang  masuk  negara  berpenghasilan rendah hingga menengah, di mana akses untuk  menambah  dan  memperluas layanan  mungkin  sulit  (Carter  et  al., 2020).
Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia telah berdampak luas  di  semua  sektor  kehidupan. Banyaknya korban jiwa yang meninggal, baik  warga  masyarakat  maupun  tenaga kesehatan. Sampai dengan 25 Juni 2022, berdasarkan  data  di  covid19.go.id, jumlah  kasus  positif  covid-19  adalah 6.078.725  orang  terkonfirmasi,  sembuh 5.908.043  orang  dan  meninggal  156.714 orang  (Pemerintah  RI,  2022).  Muncul kebutuhan  APD,  alkes,  keperluan  obat- obatan  rumah  sakit  rujukan  yang membutuhkan  dana  yang  tidak  sedikit. Selain dampak kesehatan, covid-19 juga berdampak pada bidang sosial, pendidikan,  budaya,  ekonomi  dan keuangan.  Banyak  tenaga  kerja  yang dirumahkan sehingga tidak lagi memiliki  penghasilan.  Pelajar  dan mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar  mengajar  melalui  daring  di rumah.  Sektor  ekonomi  juga  merosot dilihat  dari  indikator  ekonomi  yang kurang  bagus.  Demikan  juga  dengan sektor keuangan. Biaya ekonomi terbesar  dari  pandemi  Covid-19  dapat muncul  dengan  adanya  perubahan
perilaku  lama  begitu  krisis  kesehatan dapat diatasi (Kozlowski, 2020).
Selama  masa  covid-19,  banyak orang  yang  mengurangi  pengeluaran.
Sebagian besar pengurangan pengeluaran disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran untuk barang  atau  jasa  yang  memerlukan interaksi  fisik  secara  langsung  dan dengan  demikian  membawa  risiko infeksi COVID, seperti hotel,
transportasi,  dan  layanan  makanan (Alexander,  Diane  and  Karger,  2020) sejalan dengan (Goolsbee, 2020)  adanya realokasi  yang  memiliki  efek  signifikan dengan mengarahkan
aktivitas konsumen  dari  hal  "tidak  penting"  ke bisnis  "penting"  dan  dari  restoran  dan bar menuju grosir dan penjual makanan lainnya.  Sedangkan  Chetty  (2020b) menyebut  pembayaran  stimulus  untuk rumah  tangga  berpenghasilan  rendah meningkatkan  belanja  konsumen  tajam, tetapi sedikit dari peningkatan pengeluaran ini mengalir ke bisnis yang paling  terpengaruh  oleh  shock  COVID- 19.
Chetty  (2020a)  menambahkan konsisten  dengan  sentralitas  masalah kesehatan,  chetty  menemukan  bahwa pengurangan  pengeluaran  dan  waktu yang  dihabiskan  di  luar  rumah  lebih besar  di  daerah  berpenghasilan  tinggi, dengan tingkat kepadatan tinggi dengan tingkat infeksi COVID yang lebih tinggi, mungkin karena individu
berpenghasilan tinggi dapat mengisolasi diri  lebih  mudah,  misalnya,  dengan menggantikan pekerjaan jarak jauh.
Dari  sisi  ekonomi,  World  Bank mengindikasikan  170  negara  akan mengalami  kontraksi  PDB  di  2020, terburuk  dalam  150  tahun  terakhir
(BKF,  2020).  Data  neraca  nasional mengungkapkan  bahwa  sebagian  besar penurunan PDB berasal dari penurunan belanja  konsumen  (bukan  dari  investasi bisnis,  pembelian  pemerintah,  atau ekspor)  (Chetty,  2020a).  Di  Amerika Serikat, aktivitas ekonomi menunjukkan penurunan  kuat  dan  tiba-tiba  pada pekan  yang  kedua  Maret  2020.  Bahkan pada awal April aktivitas ekonomi telah turun  lebih  jauh  ke  -8,89%  (Lewis, Daniel, Mertens, Karel and Stock, 2020).
Pemerintah mencanangkan program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN)  untuk  penanganan  Covid-19. Program  ini  sebagai  program  penting dan didesain dalam suasana kegentingan  yang  memaksa.  PEN termasuk  program  emergency  dengan menekankan  kecepatan  karena  menjadi sesuatu  yang  sangat  penting.  Pada  saat yang sama ditekankan bahwa kecepatan tidak boleh mengompromikan akuntabilitas, transparansi, dan pengelolaan yang baik
( Https://Www.Wartaekonomi.Co.Id/Read30 5406/Menkeu-Program-Penanganan-Covid- 19-Dan-Pen-Luar-Biasa-Penting , 2020).
Menteri  Keuangan  Sri  Mulyani mengatakan  dalam  rangka  penanganan dan antisipasi dampak pandemi COVID-19, langkah-langkah penyelamatan diambil pemerintah melalui tiga langkah kebijakan. Kebijakan  ini  dilaksanakan  dalam kerangka  menjalankan  APBN  2020, yaitu (1) Refocusing anggaran
Kementerian/  Lembaga  (K/L)  dan Pemerintah  Daerah  (Pemda)  untuk percepatan  penanganan  COVID-19.  (2) Realokasi  cadangan  belanja  untuk mendukung  pelaksanaan  gugus  tugas COVID-19.  (3)  Penghematan  belanja
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
K/L dan meningkatkan efisiensi belanja untuk  mendukung  proses  penanganan dan dampak COVID-19 ( Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/B erita/Menkeu-Paparkan-Hasil-Refocusing- Dan-Realokasi-Anggaran-Di-Dpr/ , 2020).
Setiap instansi pemerintah memiliki sumber dana untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya. Alokasi anggaran diterima setiap satker melalui dokumen anggaran yaitu DIPA untuk pemerintah pusat  atau  DPA  untuk  pemerintah daerah. DIPA berisi perkiraan
pendapatan  dan  belanja  yang  akan dilaksanakan  oleh  satker  selama  satu tahun.  DIPA  memiliki  struktur  yaitu fungsi,  sub  fungsi,  program,  kegiatan, output,  sub  output,  komponen  sub komponen dan detil belanja.
Dalam rangka
membenahi kebutuhan  anggaran  untuk  mengatasi dampak  pandemi  dan  melaksanakan program  pemulihan  ekonomi  nasional, maka  dilaksanakan  kegiatan  realokasi anggaran  dan refocusing kegiatan. Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  cara setiap satker melakukan revisi anggaran.  Satuan  kerja  akan  dikurangi anggarannya untuk digunakan penanganan  covid-19.  Di  sisi  lain,  ada fleksibilitas untuk melakukan pergeseran  anggaran  dalam  rangka covid-19.  Beberapa  kegiatan  yang sebelumnya direncanakan
harus ditunda  bahkan  ada  yang  sampai dibatalkan  digantikan  dengan  kegiatan yang  bertujuan  untuk  mengatasi  covid- 19,  misalnya  pengadaan  alat  kesehatan, pemberian bantuan sosial, program PEN dan lain-lain. Kegiatan realokasi kegiatan  dan refocusing anggaran  ini dilaksanakan  dalam  kerangka  untuk
pelayanan  publik.  Kebijakan  yang dilakukan pemerintah memiliki dimensi yang luas.
Anggaran  adalah  wilayah  yang paling  banyak  dikorupsi.  Keuangan negara dan jumlah korupsi berdasarkan pelaku yang  berada pada kementerian/ Lembaga,  Pemda  menunjukkan  bahwa keuangan  negara/  daerah  merupakan kue  yang  empuk  untuk  dikorupsi. Anggaran  sektor  publik  ( public  budget ) mempunyai  pengaruh  positif  terhadap tingkat  korupsi  (Hariyani,  Happy Febrina,  Dominicus  Savio  Priyarsono, 2016).
Salah  satu  korupsi  yang  terjadi atas  anggaran  Covid-19  adalah  korupsi pada  anggaran  pengadaan  Bantuan Sosial  untuk  penanganan  Covid-19  di Kementerian  Sosial.  Saat  pandemi, Kemensos membuat program pemberian bansos penanganan Covid-19 dengan  anggaran  tahun  2020  sekitar Rp5,9  triliun  dengan  total  272  kontrak dan  dilaksanakan  dalam  dua  periode. Kegiatan  dilakukan  dengan  pengadaan paket  sembako.  PPK  pada  pengadaan tersebut melakukan penunjukan langsung  rekanan  dan  disepakati ditetapkan fee dari tiap paket pekerjaan yang  harus  disetorkan  rekanan  kepada Kemensos sebesar Rp10.000,00 per paket dari  nilai  Rp300.000,00  per  paket sembako.  Mensos  Juliari  P.  Batubara menerima  fee  total  sebesar  Rp17  miliar yang  digunakan  untuk  kepentingan pribadi  (Purnama.  Kadek  Vrischika Sani, 2021). Korupsi ini sudah mendapatkan  putusan  hakim  berupa hukuman  12  tahun  penjara,  denda  Rp 500  juta  subsider  6  bulan  kurungan. Korupsi  ini  terjadi  akibat  lemahnya integritas  dan  pengawasan  serta  faktor
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
keserakahan  untuk  menguntungkan pribadi dan kelompok.
Penelusuran  BPKP  dalam  paket bantuan  sosial  untuk  masyarakat  saat pandemi di Jabodetabek, ditemukan Rp. 65,88  miliar  kelebihan  pembayaran harga  bahan  pokok  sembako,  selisih harga untuk transporter Rp. 2,97 miliar, dan  kelebihan  pembayaran  dalam goodie  bag  bansos  Rp.  6,09  miliar (Wijaya, 2021). Korupsi dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 juga  terjadi  di  beberapa  Pemda,  antara lain  di  Dinas  Pangan  dan  Setda Kabupaten Minahasa Utara untuk tahun anggaran  2020  yang  mengakibatkan kerugian negara Rp61 miliar.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan
realokasi anggaran, refocusing kegiatan  dan pengadaan  barang  dan  jasa  di  masa pandemi  covid-19  sebagai  bagian  dari pelayanan  publik  ditinjau  dari  sisi pemberantasan korupsi.

## 2. KERANGKA TEORITIS
2.1 Pelayanan Publik
Teori  ilmu  administrasi  negara menyatakan pemerintahan negara menyelenggarakan  dua  jenis  fungsi utama,  yaitu  fungsi  pengaturan  dan fungsi  pelayanan.  Fungsi  pengaturan dikaitkan  dengan  hakikat  negara modern  sebagai  suatu  negara  hukum ( legal state ), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan  dengan  hakikat  negara sebagai  suatu  negara  kesejahteraan ( welfare  state ).  Baik  fungsi  pengaturan maupun  fungsi  pelayanan  menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara,  dan  pelaksanaannya dipercayakan
kepada aparatur
pemerintah tertentu yang secara fungsional  bertanggung  jawab  atas bidang-bidang  tertentu  kedua  fungsi tersebut (Siagian, 2001).
Konsep  reinventing  government seiring dengan upaya reformasi birokrasi  dilaksanakan  secara  masif selepas  tahun  1999.  Adanya  dorongan yang  kuat  dari  masyarakat  agar pemerintah terus meningkatkan pelayanan  publiknya  kepada  warga negara.  Setiap  aparat  penyelenggara negara  memiliki  kewajiban  untuk memberikan  pelayanan  kepada  para pemangku  kepentingan.  Lestyowati (2016)  memaparkan  bahwa  pelayanan tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia,  yaitu  sejak  dari  kelahiran sampai  dengan  kematian.  Pada  saat masih  bayi,  pelayanan  yang  sangat tinggi  diperlukan  yaitu  pelayanan  fisik. Tetapi seiring dengan pertumbuhannya, pelayanan  fisik  yang  dibutuhkan  akan semakin  menurun  digantikan  dengan pelayanan bentuk yang lain. Maka dapat dikatakan  pelayanan  harus  selalu  ada pada  manusia  siapapun,  dimanapun, kapanpun  berada.  Maka  masyarakat yang berdiam di suatu negara merupakan  pihak  yang  harus  dilayani oleh  aparat  pemerintah.  Sektor  publik merupakan salah satu sektor yang tidak lepas  dari  pelayanan.  Keberadaan organisasi  disebabkan  adanya  motif pelayanan  kepada  masyarakat.    Jika dihubungkan  dengan  pelayanan  untuk sektor  publik,  hal  ini  menjadi  isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di Indonesia cenderung berjalan di tempat. Masyarakat  setiap  waktu  menuntut pelayanan  publik  yang  berkualitas  dari aparat.
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan  publik  (RI,  2009).  Sedangkan menurut  Surat  Keputusan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pelayanan
Publik,  pelayanan  publik  adalah  segala kegiatan  pelayanan  yang  dilaksanakan oleh  penyelenggara  pelayanan  publik sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan  yang  berlaku (Pemerintah RI, 2003).
Penyelenggara  pelayanan  publik menurut  Bab  I  Pasal  1  ayat  2  UU  No.
25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara,
korporasi, lembaga  independen  yang  dibentuk berdasarkan  undang-undang  untuk kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
UU  Nomor  5  tahun  2014  tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan ASN bekedudukan
sebagai  unsur  aparatur  negara.  ASN berfungsi  sebagai  pelaksana  kebijakan publik, pelayan publik dan perekat dan pemersatu  bangsa.    Sebagai  aparatur negara  yang  berfungsi  sebagai  pelayan publik, ASN termasuk di dalamnya PNS harus  memberikan  pelayanan  yang terbaik,  profesional  dan  berkualitas
kepada  masyarakat  (Pemerintah  RI, 2014)
Masyarakat yang  mendapat  manfaat dari  aktivitas  yang  dilakukan  oleh organisasi  atau  petugas  dari  organisasi pemberi layanan adalah pelanggan dari layanan  publik  tersebut.  Hal  ini  sejalan dengan  Ritz  et  al.,  (2016)  bahwa individu  dengan  orientasi  berbuat  baik untuk  sesama  dan  untuk  masyarakat yang  kuat  ( Public  Service  Motivation / PSM)  juga  lebih  berorientasi  untuk membantu pengguna layanan dan pada gilirannya meningkatkan kinerja. Kekuasaan  sebagai  amanah,  berubah bentuknya  menjadi  berkah.  Sehingga, setiap  kekuasaan  selalu  dianggap sebagai berkah yang dapat menghasilkan  berbagai  fasilitas  bagi hidup  dan  kehidupannya  (Santoso, 2014).
Dalam  melaksanakan  pelayanan, birokrasi  perlu  memperhatikan  asas penyelenggaraan negara. Sejalan dengan hal  itu,  pasal  3  UU  Anti  KKN  yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi, dan  Nepotisme  (UU  Anti  KKN) menyebutkan asas umum penyelenggaraan  negara  meliputi  asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan  umum,  asas  keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas,  dan  asas  akuntabilitas (Republik Indonesia, 1999b).
Pelayanan  publik  dapat  diartikan sebagai  pemberian  layanan  (melayani) keperluan  orang  atau  masyarakat  yang mempunyai
kepentingan pada organisasi  itu  sesuai  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
ditetapkan.  Birokrasi  publik  dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam
memberikan pelayanan  publik  (Hardiansyah,  2018). Melalui peningkatan kualitas pelayanan publik,  maka  publik  akan  merasakan kepuasan  atas  pelayanan  tersebut  dan ini  merupakan  tujuan  akhir  dari reformasi  birokrasi  yang  dijalankan pemerintah.
Organisasi pelayanan publik mempunyai  ciri public  accountability , dimana setiap warga negara
mempunyai  hak  untuk  mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sisi  akuntabilitas  ini  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  atas  kebijakan yang  dilakukan,  juga  anggaran  yang dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan  tersebut.  Sisi  akutabilitas  ini juga sangat ditekankan dalam melaksanakan  realokasi  anggaran  dan refocusing kegiatan selama masa pandemi covid-19. Pertanggungjawaban  APBN  dan  APBD diharapkan profesional, kredibel, transparan dan akuntabel. Sisi administrasi menjadi salah satu penopang dalam pencapaian akuntabilitas.  Shareef  et  al.  (2019) menyebutkan bahwa administrasi publik harus direformasi untuk
memuaskan pelanggan. Untuk ini, perlu merampingkan  layanan  publik  menjadi dinamis,  fleksibel,  dan  tersedia  kapan saja dari mana saja.
2.2. Korupsi pada Pelaksanaan

## Anggaran
Penting untuk melihat celah korupsi pada  tahap  pelaksanaan  anggaran  di masa  pandemi.  Pada  kondisi  normal, masa  pelaksanaan  anggaran  menjadi rentan terhadap korupsi. Kasus korupsi
yang  terjadi  di  Kementerian/  Lembaga, Pemprov,  Pemkab  adalah  jumlah terbesar.  Kasus  kasus  ini  berhubungan dengan  suap,  gratifikasi,  pengadaan barang dan jasa, perencanaan penganggaran.
Maka upaya mewujudkan tata kelola yang  baik  pada  birokrasi  diperlukan untuk
meminimalisir korupsi (Manurung et al., 2019). Menurut Satria korupsi  tetap  dan  selalu  berhubungan dengan  lembaga  pemerintah  dan kondisi  politik,  sebagai  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  kekuasaan (Satria, 2014) .
Pada  bukunya,  Ardian  suteki  (2010)
mengatakan bahwa Transparansi Internasional menyebutkan bahwa “korupsi  melibatkan  perilaku  oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau  pegawai  negeri,  dimana  mereka dengan  tidak  pantas  dan  melawan hukum  memperkaya  diri  mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan  menyalahgunakan  kekuasaan publik  yang  dipercayakan  kepada mereka” (Suteki,  2010).  Korupsi  bukan sekedar  sebagai  tindak  pidana  kriminal tapi  juga  korupsi  sebagai  perilaku  yang mampu  mengubah  karakter  dan  nilai hidup (Ajib, 2009).
(Priyono, 2018) mengatakan memang literatur  memberikan  makna  yang berbeda-beda  tentang  korupsi  dan setiap  definisi  korupsi  menitikberatkan pada  satu  aspek.  United  Nations Convention against
Corruption (UNCAC)  yang  diratifikasi  Indonesia melalui  UU  nomor  7  tahun  2006  tidak mendefinisikan  korupsi  tapi  hanya mendaftarkan  jenis-jenis  tertentu  yang termasuk  perbuatan  korupsi.    Hal  ini sejalan  dengan  yang  dikatakan  Satria
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
(2014) karena bagi UNCAC pembatasan malah  akan  mendistorsi  pemahaman tentang korupsi itu sendiri (Satria, 2014). 2.3. Pelaksanaan Anggaran
Setiap  satuan  kerja  pengelola anggaran  menerima  alokasi  anggaran dari  APBN/  APBD  melalui  dokumen anggaran yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  (DIPA)/  Daftar  Pelaksanaan Anggaran  (DPA).  Dokumen  tersebut berisi  rencana  pendapatan  dan  belanja selama  satu  tahun  anggaran.    Pada tahun  2020,  DIPA/  DPA  satker  sudah diterima bulan Desember 2019 sehingga pada  awal  tahun  2020  satker  tinggal melaksanakan  kegiatan  berdasarkan rencana  kegiatan  yang  sudah  disusun pada tahun sebelumnya.
Pelaksanaan  anggaran  merupakan salah  satu  siklus  anggaran  yaitu  mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.
Di antara  tahap  dalam  siklus  anggaran, tahap  pelaksanaan  anggaran  menjadi tahap yang krusial karena nampak jelas kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah, fisik  proyeknya,  pembayaran  kepada yang  berhak  menerima,  dan  transaksi keuangan.  Maka  tahap  ini  menjadi sangat  krusial.  Peristiwa  korupsi  yang menimbulkan  kerugian  pada  keuangan negara sebagian besar terjadi pada tahap ini.    Untuk  dapat  melaksanakan kegiatan,  satuan  kerja  memerlukan pejabat  pengelola  anggaran,  dikenal sebagai  pejabat  perbendaharaan,  yaitu Kuasa  Pengguna  Anggaran,  Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar,  Bendahara  Pengeluaran, Pejabat  Pengadaan  dan  lain-lain.  Setiap
peran  ini  memiliki  tugas  dan  fungsinya masing-masing.
Pada  tahap  pelaksanaan,  pejabat perbendaharaan bekerja melalui pengelolaan keuangan,
dan dimungkinkan terjadi perubahan dalam kegiatan.  Hal  ini  dapat  menyebabkan perubahan struktur DIPA menyesuaikan dengan  kondisi  dan  situasi  yang dihadapi satuan kerja.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis penelitian  kualitatif  dengan  metode eksploratif untuk menganalisis kebijakan  realokasi  anggaran, refocusing kegiatan  dan  pengadaan  barang  jasa dalam  kaitannya  dengan  pelayanan publik  selama  pandemi.  Penelitian kualitatif  ini  dipandu  oleh  fakta  di lapangan, sehingga analisis data bersifat induktif  (Sugiyono,  2017).  Proses penelitian  menggunakan  pengumpulan data,  reduksi  data,  display,  dan kesimpulan. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (Creswell, 2016).
Penelitian  menggunakan  data primer  dan  sekunder.  Data  primer berasal dari observasi pada pelaksanaan realokasi  anggaran  dan refocusing kegiatan,  pendapat  tokoh  pelaku  dari media  massa,  dan  dokumentasi  berupa penelusuran  peraturan  dan  kajian pustaka.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1.  Realokasi  anggaran  dan refocusing kegiatan
Dua  konsep  ini  yaitu  realokasi anggaran  dan refocusing kegiatan merupakan  dua  hal  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Nomenklatur  keduanya berasal dari  Instruksi  Presiden RI No. 4
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan,  Realokasi  Anggaran,  Serta
Pengadaan  Barang  dan  Jasa  Dalam Rangka  Percepatan  Penanganan Corona Virus  Disease 2019  (Covid-19).  Instruksi presiden  ini  berisi  tujuh  poin  untuk penanganan  Covid-19,  di  antaranya adalah  (1)  Mengutamakan  penggunaan alokasi  anggaran  yang  telah  ada  untuk kegiatan-kegiatan  yang  mempercepat penanganan COVID-19 ( Refocusing kegiatan,  dan  realokasi  anggaran)  (2) Mempercepat  refocusing  kegiatan  dan realokasi  anggaran  melalui  mekanisme revisi  anggaran    (3)  Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung
percepatan penanganan  COVID-19  (Pemerintah,
2020). Menteri  Keuangan  melalui  SE Menkeu nomor 6 tahun 2020 mengarahkan  agar  Menteri/  pimpinan lembaga agar mengutamakan
penggunaan  alokasi  anggaran  yang telah  ada  untuk  kegiatan  yang  bersifat mendukung  percepatan  penanganan Covid-19.  Melalui  aturan  tersebut, satker  melakukan  upaya  realokasi anggaran  dan refocusing kegiatan. Realokasi  anggaran  maksudnya  adalah mengubah  alokasi  anggaran  dari  satu tempat  ke  tempat  lain.  Sedangkan refocusing kegiatan adalah memfokuskan kembali kegiatan yang dilakukan untuk keperluan  penanganan  covid-19.  Yang dilakukan  satker  adalah  memilah-milah kegiatan yang  tidak  urgen dan penting, dilakukan pemotongan anggaran.
Istilah  penganggaran  mengacu pada  rencana  pengeluaran  pendapatan yang  diharapkan  sedemikian  rupa sehingga persyaratan
semua pengeluaran yang  diperlukan terpenuhi
dalam  jangka  waktu  tertentu.  Konsep itu  penting  bagi  pemerintah  seperti halnya  bagi  individu.  Namun,  proses penganggaran untuk pemerintah merupakan tugas yang berat Mengalokasikan anggaran untuk
kegiatan  penanganan  dampak  covid memerlukan  aturan  khusus.  Hal  ini karena  untuk  menggeser  anggaran  dari satu  akun  ke  akun  lain  tidak  boleh sembarangan (Arora & Talwar, 2020).
Kegiatan  perencanaan,  koordinasi dan  monitoring  dan  evaluasi  kegiatan, termasuk pergeseran antara unit organisasi,  antar  fungsi  dan/atau  antar program  dalam  penanganan  pandemic Covid-19  berdasarkan  klasifikasi  akun khusus Covid.
Berdasarkan  surat  DJPb  Nomor  S- 308/PB/2020 terdapat 18 uraian belanja yang dapat dilakukan oleh satker dalam rangka  penanganan  covid  (Kemenkeu, 2020c).  Penggunaan  akun-akun  ini kemudian dipertegas kembali melalui S- 369/PB/2020  akun  yang  berkaitan, sehingga  terdapat  33  kode  akun  yang dipertegas.  Beberapa  contoh  akun khusus  covid-19  adalah  belanja  barang operasional – darurat  bencana,  belanja barang persediaan – darurat bencana dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/  pemda – darurat  bencana (Kemenkeu, 2020b). Pendanaan kegiatan tersebut  dilakukan  melalui  mekanisme revisi anggaran. Inpres no  4 tahun 2020 juga menginstruksikan
Menteri Keuangan  untuk  memfasilitasi  proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.
Pada  titik  ini,  dimungkinkan  akan muncul  potensi  korupsi.  Pada  kondisi pandemi  dan  hampir  semua  pelaku keuangan  belum  memiliki  pengalaman
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
sebelumnya terkait
pelaksanaan anggaran  selama  bencana,  dan  belum ada  panduan  yang  jelas  di  awal-awal pandemi, dapat memunculkan fraud.
Seperti halnya pada kondisi normal, realokasi anggaran ini seyogyanya  tetap  berpedoman  pada pengganggaran berbasis kinerja sehingga tetap memenuhi unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan  negara.  Penyusunan  usulan revisi  DIPA  masing-masing  satker berpedoman pada PMK- 210/MK.02/2019  tentang  Tata  Cara Revisi Anggaran TA 2020 dan Perdirjen Anggaran nomor PER-2/AG/2020
tentang  Petunjuk  Teknis  Percepatan Penyelesaian  Usulan  Revisi  yang Menjadi  Kewenangan  DJA  TA  2020 (Kemenkeu,  2019)  (Kemenkeu,  2020a). Penganggaran  berbasis  kinerja  (PBK) digunakan  sedemikian  rupa  sehingga pengeluaran suatu program diperlakukan sebagai input dan terdapat output/ outcome program untuk mengukur efisiensi
penganggaran sektor  publik  (Arora  &  Talwar,  2020). Satuan  kerja  melakukan refocusing kegiatan  melalui  penundaan  atau pembatalan  kegiatan-kegiatan  yang tidak  lagi  relevan  atau  tidak  dalam koridor prioritas. Contoh kegiatan yang tidak  lagi  relevan  adalah  perjalanan dinas  dan  kegiatan  lainnya  yang  tidak dapat dilakukan pada periode darurat.
Realokasi  kegiatan  pada  satuan kerja K/L antara lain untuk
Kementerian  Kesehatan  (Kemenkes) yaitu  alat/bahan  pengendalian  COVID- 19,  pengadaan/distribusi  obat  buffer stock,  pengadaan  tes  cepat  COVID-19, pengadaan  APD  ke  RS  yg  menangani COVID-19,  pengiriman  alat  kesehatan
(alkes)  ke  Natuna/Sebaru,  pemeriksaan lab spesimen COVID-19 dan sosialisasi/edukasi. Hal ini karena Kemenkes adalah instansi yang
berhubungan  langsung  dengan  covid- 19.  Selain  Kemenkes,  penanganan kesehatan juga dilakukan pada Kemendikbud  pada  RS  Perguruan Tinggi  Negeri  (PTN)  untuk  kegiatan terkait  COVID-19.  pengadaan  alat kesehatan  RSPAD  dan  RS  dr.  Sutoyo; pengadaan  rapid  test  pada  Kemenhan, menambah  anggaran  satgas  COVID-19 di Polri. evakuasi WNI, pembelian tiket bagi WNI terlantar di airport (penampungan & makan) pada Kementerian  Luar  Negeri  (Kemenlu). Realokasi  pada  K/L  lainnya  digunakan untuk  membeli  peralatan  dan  bahan, seperti thermo scanner, tenda disinfektan, masker, sanitizer, rapid test dan sarung tangan ( Https://Www.Kemenkeu.Go.Id/Publikasi/B erita/Menkeu-Paparkan-Hasil-Refocusing- Dan-Realokasi-Anggaran-Di-Dpr/ , 2020).
Langkah penghematan K/L
dilakukan  pada  belanja  yang  tidak terkait dengan penanggulangan COVID-
19.  Jenis  kegiatan  ini  contohnya  adalah biaya rapat, perjalanan dinas, honorarium, belanja barang, belanja non operasional, belanja belanja lain. Karena kegiatan  perkantoran  menggunakan sarana work  from  home ,  sehingga aktivitas  kantor  dilakukan  di  rumah maka  tidak  menggunakan  ruangan kantor. Belanja keperluan kantor menjadi  berkurang  misalnya  belanja listrik,  tidak  ada  konsumsi  untuk  rapat atau  pertemuan.  Selain  belanja  barang, belanja  modal  juga  banyak  ditunda untuk dikerjakan pada tahun mendatang. Proyek yang sudah
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
dikontrakkan  kemudian  dinegosiasikan kepada  penyedia/  kontraktor  untuk bisa ditunda pengerjaannya.
Dalam  rangka  memitigasi  dampak negatif  program  penanganan  covid dengan  anggaran  yang  diberikan, langkah  yang  dilakukan  menurut Menkeu  adalah  (1)  mengawal  program penanganan  pandemi  Covid-19  dan PEN di masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L)
dan Pemerintah  Daerah  (Pemda)  untuk penanganan  kesehatan  dan  pemulihan ekonomi  dengan  memperkuat  peran Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah (APIP).  (2)  menginventarisasi  dan mempercepat  penyelesaian  peraturan payung  hukum  pelaksanaan  kebijakan penanganan  pandemi  Covid-19  dan program  PEN.  Memenuhi  payung hukum atas langkah emergency sehingga  tidak  menjadi  temuan.  (3) menyusun petunjuk teknis yang komprehensif  dan  bisa  menjawab persoalan fleksibilitas di lapangan untuk masing-masing sektor penanganan pandemi Covid-19 dan PEN (Kemenkeu,
2020d).
Menurut  Manurung  et  al.  (2019)
sarana-sarana pengawasan harus dikembangkan di
masing-masing institusi  pemerintah  guna  mendorong pejabat  publik  agar  berperilaku  sesuai dengan kode etik dan kode perilakunya. Integritas  dan  tanggung  jawab  menjadi tolok  ukur  dalam  pelayanan  publik yang  baik.  Respon  pemerintah  dalam memberikan  stimulus  sesuai  dengan kebutuhan  dari  waktu  ke  waktunya menunjukkan  begitu  seriusnya  tingkat korupsi suatu negara. Gejala kleptokrasi biasanya  ditandai  dengan  keinginan kuat  pengelola  negara  memperoleh
keuntungan  melalui  korupsi  sebagai tujuan  organisasi,  kepentingan  negara dan  kepentingan  penguasa  menjadi kabur batasnya. Kleptokrasi merupakan suatu  bentuk  korupsi  tingkat  tinggi ( heavy corruption ) (Listiyono, 2014).
4.2.  Potensi  Korupsi  pada  pelaksanaan anggaran
Potensi  korupsi  pada  pengadaan barang  dan  jasa  dapat  muncul  sejak tahap  perencanaan.  Pada  tahap  ini, instansi  pemerintah  bisa  melakukan identifikasi kebutuhan akan barang dan jasa padahal barang/ jasa tersebut tidak diperlukan.  Pada  tahap  pemilihan penyedia, potensi korupsi dapat muncul ketika  terjadi  harga  yang  tidak  wajar atas  penawaran,  konflik  kepentingan dan penyuapan. Selama tahap pelaksanaan  pekerjaan,  korupsi  juga bisa terjadi melalui hasil pekerjaan yang tidak  sesuai  dengan  kebutuhan,  tidak ada  pengendalian  kontrak,  perhitungan hasil  pekerjaan  yang  tidak  sesuai dengan  riil.  Korupsi  juga  bisa  terjadi untuk  tahap  pembayaran.  Banyak temuan  pemeriksa  dimana  instansi pemerintah  membayarkan  jumlah  yang lebih  kepada  penyedia,  penyelesaian pekerjaan  yang  masih  meragukan karena  adanya  waktu  yang  terbatas. Contoh  yang  pernah  penulis  amati melalui  grup  PBJ  adalah  ketika  ada instansi  Pemda  yang  memerlukan tempat  untuk  isolasi  mandiri.  Terjadi kebingungan untuk menetapkan berapa harga  yang  harus  dibayar  kepada penyedia  hotel  yang  menawarkan kamar untuk tempat isolasi. Hal ini juga berlanjut sampai pada tahap pembayaran,  misalnya  berhubungan dengan  tingkat  hunian  kamar  yang digunakan dan kontrak di awal.
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
Harga  yang  tidak  wajar  juga muncul  untuk  beberapa  alat  kesehatan, misalnya  masker,  hand  sanitizer.  Pada masa  awal  covid-19,  harga  barang- barang  tersebut  tidak  masuk  akal  lagi. Hal ini karena ketersediaan barang yang terbatas,  bahkan  sampai  hilang  dari pasaran.  Sehingga  harga  menjadi berlipat-lipat.    Pada  bidang  kesehatan pengadaan  alkes  dan  sarana  prasarana kesehatan  lain  juga  menjadi  problem. Contohnya adalah harga masker selama awal  pandemi.  Berikut  harga  masker mulut  rantang  waktu  Januari – Maret 2020 (Gambar 2) (Aldo Fenalosa, 2020).
Gambar 2.
Harga masker mulut Januari – Maret 2020 Sumber: iprice.co.id (2022)
Di  pasaran  harga  masker  sampai berada pada harga Rp485.000 per kotak isi 50 pcs (Gambar 3)  (Arif Budiansyah, 2020).
Gambar 3. Harga masker mulut awal pandemi Sumber: https://www.cnbcindonesia.com
Untuk  pengadaan  dalam  kondisi darurat  bencana  berbeda  dengan kondisi  normal,  yaitu  dibolehkannya melalui mekanisme penunjukan langsung.  Dalam  kondisi  normal menggunakan  tender.  Di  sisi  lain,
pengadaan alkes dan sarpras merupakan pengadaan yang relatif sulit dimonitoring oleh masyarakat. Misalnya karena informasi harga kewajaran alkes sangat
terbatas. Berdasarkan pengamatan  dan  wawancara  dengan PPK,  mereka  khawatir  jika  pengadaan selama  masa  pandemi  menjadi  tidak kredibel.  Oleh  karena  itu,  PPK menggandeng  aparat  pemeriksa  untuk ikut mengawal pengadaan tersebut. PPK berpendapat  perlu  adanya  aturan khusus  pengadaan  barang  dan  jasa selama  masa  pandemi.  Belakangan keluar  Surat  Edaran  LKPP  Nomor  13 tahun  2020  tentang  Penjelasan  atas Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/  Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19.
Penyebab  korupsi  pada  masa bencana  termasuk  masa  covid-19  yang perlu  diwaspadai  adalah  teori  GONE (Greed,  opportunity,  Need,  Exposure), adanya  tekanan  publik,  media  dan waktu  yang  menuntut  serba  cepat mengharuskan  pengambilan  keputusan secara  cepat  dengan  informasi  minim, munculnya beberapa pengecualian untuk  alasan  darurat,  kemampuan SDM, adanya informasi dan  hubungan asimetris  antara  pemerintah,  petugas lapangan,  donor,  dan  masyarakat penerima bantuan, sehingga
melemahkan  pengawasan,  transparansi dan akuntabilitas (Dhuafa, 2020).
Hukuman  terhadap  koruptor  yang ringan  menjadi  salah  satu  pintu  masuk munculnya  korupsi.  Jika  korupsi
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
dilakukan pada masa covid-19 terhadap anggaran penanganan dampak covid-19,
maka hukumannya bisa menjadi hukuman mati. Hukuman yang sebesar- besarnya  karena  pelaku  tidak  memiliki hati  nurani,  di  tengah  situasi  bencana mengambil kesempatan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain. Penelusuran pustaka menunjukkan negara-negara dengan hukuman koruptor yang berat. Tiongkok, Malaysia, Korea Utara, Vietnam,
Singapura,  dan  Taiwan  menerapkan hukuman mati kepada koruptor. Jepang tidak  menerapkan  hukuman  mati, namun  rasa  malu  membuat  koruptor melakukan  bunuh  diri.  Korea  Selatan menerapkan  sanksi  sosial  (Purnama, 2019).
Arifin,  Zainal  dan  Siswadi  (2015) menyebutkan jika hukuman berat sudah diberikan  terhadap  pelaku  korupsi  dan ternyata  korupsi  masih  terus  terjadi, artinya hukuman tersebut tidak berjalan efektif  efisen  karena  tidak  mampu menghambat  orang  untuk  korupsi  dan orang  tidak  mau  belajar  dari  kejadian sebelumnya.  Pada masa pandemi covid- 19  ini  belum  ada  data  yang  integral mengenai  peristiwa  korupsi  di  negara lain,  namun  menurut  PBAK  DD  (2020) negara-negara  dengan  IPK  tinggi  relatif minim  korupsi  di  sektor  bantuan penanganan bencananya (Dhuafa, 2020). 4.3.  Pencegahan  Korupsi  pada  masa pandemi
Korupsi  bisa  terjadi  kapan  saja, dimana saja, oleh siapa saja, baik dalam skala  kecil  maupun  besar.  Mengetahui penyebab  korupsi  paling  tidak  akan memunculkan  konsep  pencegahan  dan penindakan  korupsi.  Setiap  aparat birokrasi  sebagai  pelaku  pelaksanaan
anggaran  di  kantornya  masing-masing seharusnya  memiliki  nilai-nilai  luhur yang  universal  terutama  terkait  dengan nilai-nilai  anti  korupsi  yaitu  jujur, peduli,  mandiri,  disiplin,  tanggung jawab,  kerja  keras,  berani  dan  adil. Mereka juga harus memiliki sikap sabar yang  akan  membentengi  dari  beragam godaan.  Selain  faktor  pencegahan melalui  nilai-nilai  integritas,  perlu  juga ada reformasi birokrasi yang integral.
Korupsi umumnya terjadi di sektor publik dan sektor swasta, dan khususnya  terjadi  pada  pejabat  publik yang memiliki tanggungjawab langsung atas  ketetapan  pelayanan  publik  dan regulasi  khusus.  Pada  masa  pandemi, citra  reformasi  birokrasi  dipertaruhkan. Konsep  good  governance  akan  menjadi kontra  produktif  melalui  peristiwa covid-19.  Masyarakat  akan  makin percaya atau sebaliknya kepada pemerintah  (Hariyani,  Happy  Febrina, Dominicus Savio Priyarsono, 2016).
Tujuan  utama  dalam  reformasi birokrasi  adalah  ke  dalam  internalisasi dan  eksternalisasi  untuk  menciptakan aktualisasi  birokrasi,  yaitu  sebagai penerima  manfaat  dari  reformasi birokrasi  itu  sendiri,  birokrasi  harus kompeten  dan  efisien  dalam  struktur (Hayat,  2020).    Upaya  reformasi birokrasi  memberantas  korupsi  dapat dilakukan melalui penggabungan reformasi  tatanan-reformasi  prosedur, reformasi metode-reformasi teknik, reformasi unjuk kerja-reformasi program, dengan strategi yang digunakan  adalah  strategi  gabungan antara  pendekatan  makro  vs  mikro, pendekatan  struktural  vs  perilaku. Korupsi merupakan endemi maka harus
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
diberantas  dengan  model  dan  strategi yang menyeluruh (Suwitri, 2010).
Perubahan dalam reformasi birokrasi tidak  dapat  dilakukan  sendirian,  perlu sebuah  kerja  sama  yang  intens  dan komunikasi  yang  baik  bagi  seluruh elemen  organisasi  dengan  pendekatan terhadap  personal  yang  mendukung adanya  sebuah  perubahan.  Perlunya juga  kontrol  dari  masyarakat  karena akan berdampak pada pelaksanaan dan arah  perkembangan  reformasi  birokrasi (Hayat, 2020).

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan
Masa  pandemi  merupakan  kondisi bencana, sehingga diperlukan kebijakan publik  pada  semua  sektor  yang terdampak  covid-19.  Kebijakan  dibuat dalam  waktu  yang  cepat  agar  segera dapat  mengatasi  kondisi  buruk  yang terjadi. Kebijakan ini untuk
meningkatkan  pelayanan  publik.  Sektor kesehatan,  pendidikan,  ekonomi,  sosial menjadi  prioritas  pemerintah.  Program pemulihan ekonomi nasional membutuhkan dana yang cukup
banyak,  lebih  dari  700  triliun.  Dana  ini berasal dari kegiatan realokasi anggaran dan refocusing
kegiatan. Satker pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah diminta untuk melakukan penghematan anggaran  yang  dimiliki  pada  dokumen anggaran. Penghematan dilakukan melalui  penghentian  atau  pembatalan kegiatan  yang  tidak  prioritas  misalnya anggaran  belanja  perjalanan  dinas, pertemuan,  rapat,  anggaran  daya  dan jasa dan lain-lain.
Kegiatan realokasi anggaran,
refocusing kegiatan  dan  pengadaan barang  jasa  membutuhkan  integritas
dari pelakunya yaitu pejabat perbendaharaan  di  setiap  satker.  Pada tahap  revisi  anggaran  muncul  peluang korupsi. Demikian juga pada pengadaan barang dan jasa terdapat potensi korupsi di  tiap  tahap  pengadaan.  Terdapat potensi  korupsi  pada  implementasi kebijakan  selama  pandemi  covid-19  ini baik  pada  skala  kecil  maupun  besar. Korupsi  lebih  banyak  terjadi  pada  level belanja.  Contohnya  penggunaan  dana covid-19  untuk  program  penanganan dampak  covid-19  misalnya  untuk insentif dan santunan tenaga kesehatan. Sebagaimana  disampaikan  oleh  Calossi bahwa bencana merupakan konsekuensi dari korupsi, namun peluang terjadinya korupsi  juga  meningkat  dalam  situasi pascabencana (Calossi, Enrico & Sberna, Salvatore  &  Vannucci,  2012).  Maka pengawasan  yang  terpadu  harus  tetap dilakukan pada semua unsur pengawasan.  Aparat  Pengawas  Internal Pemerintah  (APIP)  berkoordinasi  dan sinergi  dengan  berbagai  pihak  yaitu Aparat  Penegak  Hukum  (APH)  dan Satuan Pengawas Internal (SPI). Penganggaran  yang  sangat  fleksibel memerlukan
keterlibatan aparat pengawas  untuk  turut  mendukung kegiatan penanganan dampak covid-19.
Seperti  disitir  Xie,  temuan  pada penelitiannya yang mendukung argumen bahwa pemerintah yang bebas korupsi  dan  intervensi  rendah  dapat menguntungkan  perusahaan  dalam membuat  keputusan  perusahaan  yang lebih  menguntungkan  (Xie,  China  Jun and  Zhang,  2020).    Pada  dasarnya korupsi  terjadi  karena  adanya  faktor internal  (niat)  dan  faktor  eksternal (kesempatan). Niat berhubungan dengan  faktor  individu  yaitu  perilaku
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
dan  nilai  yang  dianut,  sedangkan kesempatan  terkait  sistem  yang  berlaku (KPK,  2016).  Maka  mengeliminir  faktor eksternal  yaitu  kesempatan  melalui regulasi yang ketat akan menutup celah terjadinya korupsi.

## 5.2. Saran
Untuk  dapat  mencegah  tindakan korupsi, diperlukan sikap integritas dan nilai-nilai  anti  korupsi  yang  lain. Melalui  internalisasi  nilai-nilai  yang kuat  pada  setiap  aparat,  maka  apapun godaannya tidak akan mampu membuat mereka  tergelincir  pada  tindakan korupsi. Selain itu dari sisi pengawasan, diperlukan  aparat  pengawas  baik internal  maupun  eksternal  untuk melakukan  tugas  pengawasannya.  Hal ini  untuk  memastikan  bahwa  dana anggaran  covid-19  dikelola  secara  bijak dan  akuntabel.  Aparat  pengawas  pun harus  memiliki  nilai-nilai  yang  mampu untuk membuatnya bekerja optimal dan profesional,  tidak  tercampuri  dengan konflik  kepentingan.  Membentuk island of  integrity pada  setiap  instansi pemerintah  melalui  tunas  integritas  di lingkungannya
diyakini akan memperkuat  sistem  integritas  individu dan organisasi. Satuan kerja pemerintah juga  diharapkan  dapat  mengikuti penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di KemenPAN RB. Dalam rangka penguatan integritas, diperlukan kegiatan rutin dan berkelanjutan yaitu monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh aparat pemeriksa, sekaligus penguatan  kerangka  kerja  integritas kepada  semua  pegawai  khususnya pengelola keuangan. Perlu ada kolaborasi  antara  kejaksaan,  LKPP, APIP, dan satuan kerja untuk mendapatkan pengadaan yang kredibel.
Selain  itu  juga  menyediakan  kanal atau  saluran  pengaduan  secara  luas  ke masyarakat.
Hal ini untuk
mempersempit  ruang  gerak  pelaku korupsi  dan  memperpendek  jarak antara informasi terjadinya korupsi dan penanganannya.

## IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Implikasi  dari  penelitian  ini  adalah perlunya  perhatian  dari  satuan  kerja untuk  cermat  dan  mengedepankan sikap  integritas  saat  melaksanakan kegiatan  realokasi  anggaran, refocusing kegiatan  dan  pengadaan  barang  dan jasa.  Dengan  adanya  keterbatasan anggaran  pada  APBN  di  sisi  lain terdapat pengeluaran yang besar selama masa pandemi Covid-19, maka ketepatan dan ketelitian proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan menjadi penting. Penelitian ini  terbatas  pada  ruang  lingkup kebijakan  pada  masa  pandemi,  namun sikap  integritas  tetap  diperlukan  untuk waktu yang tidak terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ajib,  R.  (2009). Korupsi  dan  Kebudayaan . Pustaka Jaya.
Aldo  Fenalosa.  (2020). Grafik  Harga Masker Medis dan Masker N95 Selama COVID-19  di  Indonesia .  Iprice. https://iprice.co.id/trend/insights /grafik-harga-masker-medis-n95- covid-19/
Alexander, Diane and Karger, E. (2020).
Do  stay-at-home  orders  cause people  to  stay  at  home?  Effects  of stay-at-home  orders  on  consumer
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
behavior. WP 2020-12 Federal Reserve Bank of Chicago. https://doi.org/10.21033/wp-2020- 12
Arif  Budiansyah.  (2020). Ledakan  Harga Masker  di  E-Commerce  &  Respons Para  Unicorn .  CNBC  Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/t ech/20200401084832-37- 148921/ledakan-harga-masker-di-e- commerce-respons-para-unicorn Arifin,  Zainal  dan  Siswadi,  A.  G.  P.
(2015). Psikologi  Korupsi .  Remaja Rosdakarya.
Arora,  N.,  &  Talwar,  S.  J.  (2020). Modelling  efficiency  in  budget allocations  for  Indian  states  using window  based  non-radial  non- concave metafrontier data envelopment analysis. Socio- Economic Planning Sciences , 70 (January), 100735. https://doi.org/10.1016/j.seps.2019
.100735
BKF.  (2020).  DAMPAK  COVID-19,
RESPON  &  ARAH  KEBIJAKAN FISKAL. FGD  Pejabat  Administrator Kebijakan Defisit Anggaran Pemerintah. 30 Juli 2020 .
Calossi,  Enrico  &  Sberna,  Salvatore  & Vannucci,  A.  (2012).  Disasters  and Corruption, Corruption as Disaster. 10.1007/978-90-6704-882-8_27. https://doi.org/.  10.1007/978-90- 6704-882-8_27.
Carter, C., Thi Lan Anh, N., & Notter, J.
(2020). COVID-19 disease: perspectives  in  low-  and  middle- income countries. Clinics in Integrated Care , 1 , 100005. https://doi.org/10.1016/j.intcar.20 20.100005
Chetty,  R.  et  al.  (2020a).  HOW  DID
COVID-19  AND  STABILIZATION POLICIES  AFFECT  SPENDING AND  EMPLOYMENT?  A  NEW REAL-TIME ECONOMIC
TRACKER  BASED  ON  PRIVATE SECTOR  DATA. Working  Paper NATIONAL BUREAU OF
ECONOMIC RESEARCH 27431 . Chetty,  R.  et  al.  (2020b).  The  Economic Impacts  of  COVID-19:  Evidence from  a  New  Public  Database  Built from Private Sector Data. Opprtunity Insight . https://opportunityinsights.org/w p- content/uploads/2020/05/tracker_ paper.pdf Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design. Pendekatan Metode Kualitatif,
Kuantitatif,  dan  Campuran. (4th  ed.).
Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Cucinotta,  D.,  &  Vanelli,  M.  (2020).
WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta  Biomedica , 91 (1),
157 – 160.
https://doi.org/10.23750/abm.v91i 1.9397 Dhuafa, P. D. (2020). Paparan Korupsi . Goolsbee,  A.  C.  S.  (2020).  FEAR,
LOCKDOWN,  AND  DIVERSION: COMPARING DRIVERS OF PANDEMIC ECONOMIC DECLINE  2020. Working  Paper 27432 .
Hardiansyah.  (2018). Kualitas  Pelayanan Publik,  Konsep,  Dimensi,  Indikator Dan Implementasinya . Gava Media. Hariyani,  Happy  Febrina,  Dominicus Savio  Priyarsono,  A.  A.  (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMENGARUHI KORUPSI DI  KAWASAN  ASIA  PASIFIK (Analysis  of  Factors  That  Affecting
Corruption  in  Asia-Pacific  Region). Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pembangunan, 5 (2), 32 – 44. Hayat,  H.  (2020).  Paradigma  Good Governance Menuju Shared Governance  Melalui  Reformasi Birokrasi  dan  Inovasi  Pelayanan Publik. Aristo , 8 (1), 1. https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2
270 https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita /menkeu-paparkan-hasil-refocusing- dan-realokasi-anggaran-di-dpr/ . (2020). https://www.wartaekonomi.co.id/read30540 6/menkeu-program-penanganan-covid- 19-dan-pen-luar-biasa-penting . (2020). Kemenkeu. (2019). PMK-
210/MK.02/2019 .
Kemenkeu.  (2020a). Perdirjen  Anggaran nomor PER-2/AG/2020 .
Kemenkeu. (2020b). S-369/PB/2020 tentang  Pemutakhiran  Akun  Dalam Rangka  Penanganan  Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) . Kemenkeu. (2020c). Surat DJPb Nomor S- 308/PB/2020 .
Kemenkeu,  R.  (2020d). Strategi  mitigasi risiko kelola keuangan negara di tengah pandemi covid-19 .
https://www.kemenkeu.go.id/pub likasi/berita/strategi-mitigasi- risiko-kelola-keuangan-negara-di- tengah-pandemi-covid-19/
Kozlowski,  J.  at  all  .  (2020).  Scarring body  and  mind:  The  long-term belief-scarring  effects  of  Covid-19. COVID  ECONOMICS  VETTED AND  REAL-TIME  PAPERS. , ISSUE 8 22 .
KPK.  (n.d.). tindak-pidana-korupsi/tpk- berdasarkan-jenis-perkara . 2018.
https://acch.kpk.go.id/id/statistik /tindak-pidana-korupsi/tpk-
berdasarkan-jenis-perkara KPK.  (2016). Modul  Anti  Korupsi  Latsar CPNS Golongan II . KPK.
(2020). https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak -pidana-korupsi/tpk-berdasarkan- profesi-jabatan . Lestyowati,  J.  (2016). Modul  Pelayanan Prima Pusdiklat Keuangan Umum . Lestyowati, J. (2019). Upaya Pencegahan
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Instrumen
Harga Perkiraan Sendiri. Nagari Law Review , 3 (1), 27 – 40.
Lewis, Daniel, Mertens, Karel and Stock, J.  (2020).  U.S.  Economic  Activity During  the  Early  Weeks  of  the SARS-Cov-2  Outbreak. Research Department Https://Doi.Org/10.24149/Wp2011 .
Manurung, E. D., Rahmayani Sembiring,
S.  N.,  &  Sulistyani,  W.  (2019). Pelayanan Publik Berbasis
Elektronik  Dan  Perilaku  Anti Korupsi. Veritas et Justitia , 5 (2), 399 – 420. https://doi.org/10.25123/vej.3614 Pemerintah.  (2020). Instruksi  presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2020 (Issue 022698).
Pemerintah  RI.  (2003). Surat  Keputusan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan Pelayanan Publik . Pemerintah RI. (2014). UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara . Pemerintah  RI.  (2021). Data  Sebaran Covid-19 . www.covid19.go.id Priyono,  H.  (2018). Korupsi  Melacak  Arti Menyimak Implikasi . Gramedia Purtaka Utama.
Purnama.  Kadek  Vrischika  Sani.  (2021).
JURN AL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
Perjalanan  Covid-19  Di  Indonesia Dan Kasus Yang Muncul Dibaliknya Dalam Perspektif Hukum  Dan  HAM. Jurnal  Media
Komunikasi  Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan , Volume 3 (Nomor 1 April 2021). Purnama,  B.  E.  (2019). Yuk  Intip Hukuman  untuk  Koruptor  di  Berbagai Negara  di  Dunia .  Media  Indonesia. https://mediaindonesia.com/politi k-dan-hukum/277316/yuk-intip- hukuman-untuk-koruptor-di- berbagai-negara-di-dunia Republik  Indonesia.  (1999a). Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi . Republik  Indonesia.  (1999b). Undang Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme . RI,  P.  (2009). UU  nomor  25  tahun  2009 (UU  nomor  25  tahun  2009).  Article UU nomor 25 tahun 2009.
Ritz, A., Brewer, G. A., & Neumann, O.
(2016). Public Service Motivation: A
Systematic  Literature  Review  and Outlook. Public Administration Review , 76 (3), 414 – 426. https://doi.org/10.1111/puar.1250 5 Santoso,  L.  at  all.  (2014).  Korupsi  dan mentalitas:  kendala  kultural  dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. MASYARAKAT, KEBUDAYAAN  DAN  POLITIK ,
27 (4).
Satria, H. (2014). Anatomi  Hukum Pidana Khusus . UII Press.
Shareef,  M.  A.,  Raman,  R.,  Baabdullah,
A.  M.,  Mahmud,  R.,  Ahmed,  J.  U.,
Kabir,  H.,  Kumar,  V.,  Kumar,  U.,
Akram, M. S., Kabir, A., & Mukerji, B. (2019). Public service
reformation:  Relationship  building by  mobile  technology. International Journal  of  Information  Management ,
49 (January), 217 – 227. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt .2019.03.007 Siagian, S. P. (2001). Kerangka Dasar Ilmu Administrasi . Rineka Cipta.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D.
Alfabeta.
Suteki,  A.  (2010). Aspek  Hukum Pengadaan  Barang  dan  Jasa  dan Berbagai  Permasalahannya .  Sinar Grafika.
Suwitri,  S.  (2010).  Pemberantasan
Korupsi  Di  Indonesia :  Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi.
Dialogue (Paris) , 4 (1), 23 – 41. TII. (2020). http://ti.or.id/infografis/ .
United Nations. (2003). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST  CORRUPTION.  UNITED
NATIONS  OFFICE  ON  DRUGS AND CRIME . Vienna .
Waluyo, B. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di
Indonesia. Jurnal Yuridis , 1 (2), 169 – 182. WHO. (2020). Timeline of WHO’s response to COVID- 19,” 2020 . Wijaya,  E.  K.  (2021). Tinjauan  Yuridis Mengenai  Kasus  Korupsi  Dana Bantuan  Sosial  Di  Masa  Pandemi Covid-19  Oleh  Eks  Menteri  Sosial Juliari .
Xie,  China  Jun  and  Zhang,  Y.  (2020).
Anti-corruption, government intervention,  and  corporate  cash holdings:  Evidence  from  Economic
JURNAL TRANSFORMASI ADMINISTRASI ● VOLU ME 12 ● NOMOR 01 ● TAHUN 2022
Systems. Veritas  et  Justitia.  100745 Https://Doi.Org/10.1016/j.Ecosys.2020 .100745 , 44 (1).