## KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN
Hartana, Kadek Prya Pradnyandari
Universitas Bung Karno, Universitas Pendidikan Ganesha e-mail : hartana_palm@yahoo.com, prya@undiksha.ac.id

## Abstrak
Kasus  diskriminasi  yang  paling  tertinggi  di  dunia  adalah  kasus  kekerasan seksual  terhadap  perempuan.  Tingginya  kasus  kekerasan  seksual  disebabkan oleh  beberapa  faktor  yang  paling  utama  yaitu  kemiskinan  dan  adanya  pola berpikir  yang  masih  kuno  yaitu  masih  menempel  pemikiran  pemahaman mengenai patriarkiMaka dari itu, organisasi internasional membentuk sebuah organisasi  yang bernama United Nations Women sebagai entitas Perserikatan Bangsa-  Bangsa  yang  menaungi  masalah  mengenai  kekerasan  seksual terhadap perempuan telah menggunakan perannya sebagi fasilitator, mediator, dan inisiator.
Kata Kunci : Organisasi Internasional, Kekerasan Seksual, Perempuan.

## Abstract
The  highest  case  of  discrimination  in  the  world  is  the  case  of  sexual  violence against  women.  The  high  number  of  cases  of  sexual  violence  is  caused  by several  most  important  factors,  namely  poverty  and  the  existence  of  an  old- fashioned  thinking  pattern,  namely  still  sticking  to the  idea  of  understanding patriarchy,  therefore,  an  international  organization  formed  an  organization called  United  Nations  Women  as  an  entity  of  the  United  Nations  that overshadows the problem of sexual violence against women has used its role as a facilitator, mediator, and initiator.
Keywords : International Organizations, Sexual Violence, Women.

## PENDAHULUAN
Kasus  kekerasan  seksual  pada  perempuan  merupakan  pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  kerap  terjadi  di  dunia  dalam  kehidupan. Pelanggaran  hak  asasi  perempuan  pada  dasarnya,  ini  adalah  kejahatan  yang dimulai  dengan  pelecehan  kekuasaan  atau kekuatan  dari  orang  lain.  Hal  ini menjadi  suatu  kecemasan  bagi  masyarakat  di  berbagai  dunia, termasuk  juga
negara-negara  maju.  Kekerasan  seksual  dapat  terjadi  dimana  saja  tanpa memandang  gender. Permasalahan penegakan HAM tidak dapat diselesaikan di  tingkat  internasional  terlepas  dari  campur  tangan  Perserikatan  Bangsa- Bangsa  (PBB).  Kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  pelanggaran  hak asasi  manusia  (HAM),  yang  dapat  dikatakan hal  serius  karena  perempuan seringkali  diposisikan  sebagai  pihak  fisik  dan  mental.  Organisasi Kesehatan Dunia  (WHO)  mengungkapkan  kekerasan  terhadap  wanita  adalah  masalah yang  cukup  lebih  serius  daripada  yang  mungkin  dipikirkan  sebelumnya. Kekerasan  seksual  pada  wanita  dalam  sepuluh  tahun  terakhir  dikira-kirakan terjadi sekitar satu dari empat wanita di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan seksual. Kejahatan kekerasan seksual ini dapat menimbulkan bahaya terhadap tiga aspek dalam hidup korban, seperti aspek psikis, aspek fisik, dan aspek  sosial.  Pengaruh  kekerasan  fisik  terhadap  perempuan  dapat  berupa kehamilan  tidak  diharapkan  hingga  merusak  bagian  tubuh  tertentu.secara psikologis,  tindak  kekerasan  seksual  dapat  menimbulkan  berupa  trauma, gangguan  mental  dan  kecemasan  berlebihan.  Untuk  aspek  sosial  yang didapatkan  oleh  korban  dapat  berupa  pengasingan,  pengucilan  terhadap korban, serta mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan.
Definisi kekerasan seksual itu sendiri ialah perlakuan mengintimidasi atau  pemaksaan  yang  mempunyai  sifat  seksual  dan  adanya  kesepakatan imbalan  yang  tidak  dikehendaki  atau  tidak  berhak  sebagai  bayaran  atas bantuan  seksual.  Kekerasan  seksual  mencakup  serangkaian  tindakan  mulai dari  pelanggaran  ringan  hingga  pelecehan  atau  serangan  seksual. 1 Permasalahan  penegakan  HAM  tidak  dapat  diselesaikan  di  tingkat internasional  terpisah  dari  intervensi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB). PBB  mempunyai  kontribusi  dan  tugas  yang  paling  istimewa  terhadap meneruskan penjagaan dan pemuliaan terhadap HAM di dunia.
PBB  didirikan  pada  tahun  1919  dengan  berlandaskan  Perjanjian Versailles  dengan  mempunyai  tujuan  memperkenalkan  bentuk  kerjasama internasional  untuk  menuju  perdamaian dan  keamanan  dunia.  Selanjutnya Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dibentuk  sebaliknya,  sebuah  organisasi internasional untuk mempermudah penyelesaian masalah hukum
Internasional.  Pada  tahun  2000-an  mulai  timbul  yang  namanya  kekerasan seksual  pada  masyarakat  pada  saat  itu.  Menjawab  mengenai  permasalahan tersebut  Majelis  Umum  PBB  memberikan  tugas  kepada  Sekretaris  Jenderal untuk menyidik dan melaporkan terkait dengan kekerasan seksual guna untuk tetap menjaga perdamaian.
Kekerasan  dan  diskriminasi  dapat  membatasi  kesempatan  orang perempuan,  untuk  mencapai  kesemaan  hukum  dan  gender  yang  maksimal, lebih  lagi  perilaku  Penyimpangan  perempuan  di  dunia  internasional  masih terjadi  dan  masih  banyak  lagi  permasalahan  yang  dapat  ditemukan.Secara internasional,  peniadaan  semua  wujud  diskriminasi  dan  kekerasan  kepada perempuan telah tertuang yang biasa disebut dengan CEDAW ( Convention on the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against  Women). Perjanjian ini  telahh  dilahirkan  oleh  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  pada  tahun  1979  dan mulai berjalan pada tanggal 3 Desember 1981. Selain CEDAW Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meresmikan The Universal Declaration on
Human Right. DUHAM merupakan suatu pedoman umum bahwa semua hak asasi  manusia  secara  internasional  mesti  untuk  mendapatkan  perlindungan. Kemudian  PBB  membentuk United  Nations  Women untuk  membatasi
permasalahan- permasalahan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan.  Maka  dari  itu  dengan  tingginya  kasus  kekerasan  seksual  pada wanita,  walaupun  sudah  ada  HAM  dan  organisasi  internasional  yang mengatur, maka penulis ingin mengangkat sebuah karya tulis yang berjudul “ KEDUDUKAN  HUKUM  ORGANISASI  INTERNASIONAL  TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN”.

## METODE PENELITIAN
Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berjenis penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  melakukan  cara penelitian  dengan  menggunakan  cara  pengkajian  mengenai  peraturan perundang-undangan  yang  sudah  diterapkan  terhadap  suatu  isu  hukum. Penelitian hukum normative berfungsi untuk memberikan argumentasi hukum ketika  terjadi  kekosongan,  ambiguitas  dan  pertentangan  norma,  mengarah pada  penelitian  hukum  normative  memainkan  peran  dalam  membela  aspek- aspek penting dari yurisprudensinya sebagai ilmu normatif sui generis. Dalam karya  tulis  ini  penulis  mengkaji  aspek  kedudukan  hukum  organisasi internasional  terhadap  perempuan  korban  kekerasan  seksual,  yang  dimana kajian  hukumnya  menggunakan  bahan  hukum  premier,  bahan  hukum tersier, dan bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Organisasi Internasional
Menurut  pendapat  Acher  Organisasi  Internasional  adalah  bentuk formal pengelolaan berkesinambungan yang diwujudkan atas dasar persetujuan antara Anggota  terdiri  dari dua  atau lebih  negara  berdaulat,  berkaitan  dengan untuk menggapai keinginan yang layak. Pendapat ahli lain mengatakan bahwa organisasi  internasional  mempunyai  dua  definisi,  yaitu  satu,  Organisasi Internasional  adalah  struktur  atau  lembaga  dengan  seperangkat  aturan, anggota,  jadwal  dan  tempat  pertemuan.  Kemudian,  Organisasi  Internasional adalah  penyusunan  poin-  poin  menjadi  satu  kesatuan  yang  tetap  tidak  ada aspek non-institusional dalam pengertian organisasi internasional ini.
Organisasi  internasional  bukan  hanya  tempat  untuk  menjalin kerjasama  antara  negara  satu  dengan  yang  lainnya,  melainkan  organisasi internasional  juga  menjadi  lembaga  yang  mempunyai  fungsi  sebagai penghubung urusan antara negara lainnya, yang kemudian dibagi menjadi dua bagian. Seperti:
a Organisasi  Antar  Pemerintah.  Merupakan  Organisasi  yang  terdiri  dari dua atau negara-negara yang lebih berdaulat yang mana negara-negara ini bertemu secara teratur dan memiliki staf penuh waktu. Keanggotaan IGO  pada  dasarnya  bersifat  sukarela,  jadi  keberadaannya  tidak
mengancam kedaulatan negara-negara anggota.
b Organisasi  Non  Pemerintah  adalah  organisasi  nirlaba  yang berpartisipasi  dalam  kegiatan  internasional.  INGO  mempunyai  sifat tidak  terikat  dengan  pemerintah  sehingga  dapat  bekerja  sendiri  dalam kegiatannyaatau dengan IGO.
Organisasi  internasional  mempunyai  peranan  untuk  tempat,  wadah berkumpulnya  suatu  negara  anggota  sebagai  tempat  berdiskusi  tentang  hal suatu  isu  dan  masalah  yang  sedang terjadi  di  dunia.  Selanjutnya  organisasi internasional  juga  dapat  sebagai  alat  oleh  negara-negara  anggota  untuk tercapainya  politik  luar  negeri  dan  organisasi  internasional  bersifat  netral dalam memberikan  keputusan  tanpa  keikutsertaan  dari  pihak  luar  organisasi.
Maka  dari  itu,  organisasi  internasional  dapat  dikatakan  sebagai  inisiator, fasilitator, dan mediator, yaitu dimana organisasi internasional mempersembahkan  wadah  untuk  menyelesaikan  suatu  masalah,  kemudian sebagai pertemuan untuk menghasilkan sebuah satu persatuan dan jalan keluar dari penyelesaian,  dan  terakhir  sebagai  bagian  pemisah  dalam  menangani suatu kasus yang terjadi di negara anggota.

## Kedudukan Hukum Organisasi Internasional terhadap Korban Kekerasan Seksual
Kejadian  kekerasan  dalam  berkehidupan  sehari-hari  terus  kedapatan di ranah domestik Urusan rumah tangga, dan juga terjadi di sektor publik atau lingkungan  kerja  dan  berkisar  pada  kekerasan  fisik  untuk  sanksi  sosial  atau secara  psikologis.  Munculnya  kekerasan kepada  perempuan  terkait  dengan gagasan  budaya  atau  taksir  dominan,  sifat  konfigurasi  sosial,  dan  jejak hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Pada  Pasal  1  Deklarasi  PBB mengenai  kekerasan  terhadap  perempuan  atau  disebut  dengan violence against women kekerasan terhadap perempuan itu merupakan perbuatan yang didasari  dengan  adanya  perbedaan  kelamin  yang  dapat  mengakibatkan penderitaan terhadap korban (perempuan) berupa fisik, seksual, dan psikologis dimana ada ancaman yang mengancam, pemaksaan secara sesuka hati baik di depan  khalayak  umum  maupun  dalam  kehidupan  pribadi.  Berbicara  tentang kekerasan  terhadap  perempuan, United  Nations  Women (UN Women ) menjabarkan bahwa perilaku kekerasan fisik dan  seksual  terhadap  perempuan sudah  mencapai  tingkatan  epidemi,  dan  sudah  memengaruhi  lebih  dari sepertiga perempuan secara umum.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh UN Women , ada sekitar 35%  perempuan di  dunia  pernah  menjadi  korban  kekerasan  seksual  yang pelakunya sendiri adalah pasangannya dan ada  yang bukan dari pasangannya. Besarnya angka kekerasan seksual, perlu diadakan penelitian lebih lanjut. UN Women dalam mengemban tugasnya, memiliki lima tujuan utama yang wajib dilaksanakan, adapun lima tujuannya tersebut adalah:
1. Menumbuhkan  partisipasi  perempuan  dalam  kehidupan  sosial  dan politik.
2. Menyelesaikan permasalahan kekerasan terhadap perempuan
3. Mengikutsertakan  perempuan  disetiap  proses  kegiatan  keamanan  dan
perdamaian
4. Menumbuhkan nilai pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pada kaum perempuan
5. Mengusahakan persamaan gender yang asli pada kaum perempuan
UN Women sebagai  anggota  badan  PBB,  mempunyai  tugas  penting untuk menyebarluaskan perihal mengenai persamaan gender dan
memberantas  kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  di  berbagai  bagian  dari dunia,  utamanya  kepada  negara  yang  memiliki  tingkat  diskriminasi  gender yang  besar.  UN Women inni  merupakan  lembaga  organisasi  internasional yang  tertinggi  di  dunia. 2 UN  Women  berupaya  untuk  mengurangi  kekerasan terhadap  perempuan  dan  memenuhi  hak-hak  kaum  perempuan  dengan  cara mengimplementasikan serangkaian program seperti pemberdayaan perempuan,  pendidikan  untuk  perempuan  serta  beberapa  program  lainnya kepada semua negara anggota PBB. 3
UN Women dalam  mengimplementasikan  praktek  mengurangi kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  harus  berdasarkan  pedoman Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)  pada  tahun  1993.  Usaha  ini  dilakukan  oleh  UN Women dengan menggunakan  cara  menyatukan  negara-negara  di  dunia  untuk  mendorong program  antar  pemerintah  lewat General  Assembly dan  CSW . UN Women juga berupaya menekan angka kekerasan seksual terhadap perempuan dengan menggunakan  program  pemerintah  dan  juga  komunitas  internasional  yang mempunyai  tujuan  usaha  tersebut  dapat  diterapkan.  Adapun  programnya bernama Safe  Cities  Free  of  Violence  Agains  Women  and  Girls yang  sudah dilaksanakan  di  negara  seperti  Mesir,  India,  Ekuador,  dan  beberapa  negara lainnya.  Program  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  rasa  aman  terhadap perempuan dan mengurangi tindakan krimanalisasi terhadap perempuan.
UN Women dalam  prakteknya,  yaitu  di  negara  India  yang  dimana masih  menganut  sistem  kasta  dalam  kehidupan  sehari-harinya  harus  mampu memperkuatkan  wewenang  perempuan  untuk  memajukan  keseteraan  gender yang merupakan prioritas nasional maupun internasional. Perempuan di India yang  memiliki  kasta  rendah  biasanya  melakukan  pekerjaan  yang  dikenal dengan  sebutan  3D,  yaitu  tenaga  ( dirty ),  berbahaya  ( dangerous ),  dan pekerjaan  yang membuat nama perempuan menjadi rendah ( demeaning ). Hal inilah  yang  menjadikan  perempuan  di  India  mendapatkan  perilaku  yang kurang  baik  dan  mengacu  pada  tindakan  kekerasan.  Dengan  berdasarkan kejadian  tersebut  UN Women yang  merupakan  organisasi  internasional membantu  pemerintah  India  untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut dengan  memengaruhi  kebijakan  Pemerintah  India  dengan  menggunakan strategi  seperti  membuat  Undang-Undang  dab  menolong  perempuan  India untuk menggali terus keterampilan sehingga mampu melampaui keterampilan kerja.  Pemerintah  India  beserta  UN Women memberikan  lembaga  pelatihan untuk menolong perempuan menghasilkan kerjaan yang berkualitas.
Kemudian,  UN Women sebagai  mediator  juga  memberikan  fasilitas terhadap  perempuan  untuk  dapat  ikut  serta  secara  aktif  dalam  politik  dan
dapat bebas berpendapat menyuarakan pendapat mereka melalui forum-forum antara  perempuan  maupun  laki-laki.  Selanjutnya,  UN Women juga memberikan peluang untuk menciptakan suasana perempuan  yang lebih baik dan  membangun  keamanan  yang  lebih  luas  lagi  yaitu  dengan  memberikan pelatihan  kepolisian  Wanita  untuk  mencegah  terjadinya kekerasan  seksual  di India.
Tidak hanya UN Women terdapat juga perjanjian internasional  yang menaungi  hak  asasi  perempuan  pertama  di  dunia  yang  bernama  CEDAW. CEDAW  yang  terdapat  dalam  pasal pertama,  mengutarakan  bahwa  adanya keseimbangan perserupaan hak antara laki-laki maupun perempuan di lingkup publik.  CEDAW,  instrumen  hak  asasi  manusia  kovenan  Internasional  adalah perjanjian  hak asasi manusia  internasional secara ekslusif  mengurus hak-hak perempuan.  Dalam  konvensi  ini  berisi  dasar  hak  asasi  manusia,  norma  dan standar perilaku dan kewajiban negara para peserta yang menghadiri kongres ini  menyetujui  hal  ini.  CEDAW  menyampaikan  pemahaman  tentang diskriminasi perempuan sebagai pemisahan, pengasingan atau kekangan dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai hasil perbuatan atau haluan kurangi atau hilangkan pemastian, kegembiraan, atau pencapaian perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar hak yang sama. Konvensi CEDAW dikatakan  sebagai  sesuatu  yang  baru  untuk  perihal  perlindungan  terhadap perempuan  yang  tidak  hanya  dipakai  sekiranya  pemastian  secara  hukum, kendatipun  sebagai  usaha  untuk  mengalihkan  tingkah  laku masyarakat  agar tidak turut campur dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
Piagam  PBB  mempunyai  tujuan  yang  dimana  dalam  penerapan CEDAW  harus  sesuai  dengan  hal  tersebut,  yaitu  mengenai  kepercayaan terhadap HAM, harkat dan martabat terhadap setiap  diri  manusia  dan  adanya keseteraan  hak  laki-laki  dan  perempuan.  Peralihan  kewajiban  secara tradisional  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  lingkungan  masyarakat memang harus diperlukan untuk dapat mewujudkan  kesepadanan  yang penuh antara  laki-laki  dan  perempuan,  yakni  pengakuan  atas  hak-hak  asasi perempuan  secara  adil  dan  setara. 4 Pada  tanggal  18  Desember  1979  Majelis Umum  PBB  sudah  menjejaki  sebuah  agenda  mengenai  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dengan disetujuinya perjanjian ini menjadikan  ujung  dari  usaha  internasional  dalam  bidang  perempuan  yang bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  dan  memperkenalkan  hak-hak asasi  perempuan  di  dunia.  Dalam  CEDAW  terdapat  3  (tiga)  teori  yang digunakan,  yaitu  prinsip  non  diskriminasi,  kewajiban  negara,  dan  prinsip persamaan  substantif. 5 Prinsip  ini  didefinisikan  sebagai  landasan  atau  dasar supaya  hak  asasi  perempuan  dapat  dijaminkan  dengan  baik.  CEDAW  juga mempunyai  prinsip  bahwa  mewujudkan  segala  unsur-unsur  seperti penghormatan,  perlindungan,  kemajuan,  dan  memenuhi  segala  hak  asasi manusia.  Kemudian  juga  mempunyai  prinsip  mengenai  keseteraan  dalam berbagai  kesempatan  guna  memberikan  fungsi  yang  besar  untuk  kaum perempuan yang belum beruntung untuk mendapatkan kesejahteraan.
Organisasi internasional berdasarkan data yang dikeluarkan oleh UN Women  mempunyai  ambisi  untuk  mengurangi  kekerasan  terhadap
perempuan. Menurut pandangan beberapa masyarakat bahwa  terkadang  laki- laki  melakukan  tindakan  kekerasan  kepada  perempuan  jika  mempunyai tingkatan  pendidikan  yang  rendah  dan  pecandu  alkohol.  Selain  itu, masih terdapat  pemikiran  bahwa  perempuan  “pantas”  mendapatkan  kekerasan  dari pasangan.  Meningkatnya  kasus  kekerasan  seksual  pada  wanita  membuat masyarakat  menjadi  terbuka  pemikirannya  mengenai  kekerasan  tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM berat dan berkembang pula anggapan bahwa perempuan  bukan sekedar komoditas dan subordinansi  laki- laki  yang  pantas untuk mendapatkan kekerasan.
UN Women mengambil langkah dalam menangani kekerasan seksual terhadap  perempuan  adalah  mengembangkan  ilmu  dengan  mengajak World Association Of Girl Guides and Scouts . Hal ini menyasari perempuan dari usia 5  hingga  25  tahun.  Badan  tersebut menyatakan  di  situs  resminya  bahwa program  tersebut  diselenggarakan  melalui  kerja  sama  dengan  negara-negara di beberapa wilayah, di mana mereka kemudian akan bekerja untuk mengatasi jenis kekerasan yang sering dihadapi perempuan. Tidak hanya itu, UN Women juga menjalankan program Partner fpr Prevention (P4P) dengan memberikan ilmu  pengetahuan  kepada  laki-laki.  Program  ini  unik  karena  laki-laki  yang sering  dikatakan  dengan  budaya  patriarki  memperoleh  pemahaman  tentang budaya kekerasan yang serng terjadi pada kaum perempuan. UN Women ingin membantu  menguatkan  pemberdayaan  politik  dan  ekonomi  perempuan  dan hak  mereka  untuk  hidup  bebas  dari  kekerasan  baik  dalam  perihal  konflik maupun  di  luarnya  melalui  dukungan  pembangunan  perdamaian  yang  stabil dan berkelanjutan dengan fokus pada bidang berikut;
1. Wanita  memimpin  dan  berpartisipasi  dalam  panen  keputusan  di  semua tingkatan
2. Kebetulan, perempuan adalah yang termiskin dan paling terpinggirkan ekonomi diperkuat dan manfaat dari pembangunan
3. Perempuan  dan  anak  perempuan  menyelusuri  aktivitas  yang  otonom dari kekerasan
4. Perdamaian  dan  keamanan  serta  aksi  kemanusiaan  dibentuk Kepemimpinan  dan  Partisipasi  Perempuan  (EMBASSAD  DARI SWEDEN)
UN Women telah berhasil menangani kekerasan seksual, penindasan terhadap  perempuan  hal  ini  menandai  bahwa  UN Women sebagai  organisasi internasional  dapat  meneruskan  pengaruhnya  dalam  menghadapi  kasus perbedaan  gender  supaya  perempuan  juga  dapat  hidup  bebas  dari  yang namanya  kekerasan.  Faktor  keberhasilan  ini  juga  tidak  luput  dari kerjasama semua  pihak  baik  LSM  lokal  dan  juga  seluruh  kalangan  masyarakat  serta pemerintahan yang mendukung dan sadar akan pentingnya keseteraan gender dan kehidupan bermasyarakat. Walaupun dapat dikatakan berhasil, tetapi UN Women terkadang juga mengalami kendala diantaranya yaitu cara berpikir dan praktek masyarakat  yang menganut sistem patriarki. Praktik budaya patriarki adalah  salah  satu  kendala  terbesar  yang  harus dihadapi  UN  Women  secara khusus dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan di wilayah ini  yang menyebabkan  perempuan  terkadang  merasa  dirugikan.  Selain  itu  juga,
populasi  penduduk  yang  sangat  tinggi  menjadikan  suatu  negara  menjadi rentan  untuk  mengalami  kekerasan  terhadap  warga  perempuannya.  Levelnya tinggi  jumlah  penduduk  dan  dibarengi  dengan  meningkatnya  jumlah penyebab  pengangguran  kejahatan  dan  kekerasan  di  negeri  ini  terus meningkat.  Selain  hal  tersebut,  kuranganya  jumlah  penegak  hukum  dan anggota polisi  untuk  melindungi  dan mengayomi  masyarakat  menjadi  sebuah kendala juga bagi UN Women, kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap penegak  hukum  dan  rendahnya  hukuman  bagi  pelaku  kekerasan  seksual membuat  terkadang  perempuan  lebih  baik  untuk  diam dan  tidak  melaporkan kejadiannya.
Jika  di  tinjau  sesuai  dengan  peran  UN Women dalam  memberantas kekerasan  seksual terhadap  kaum  perempuan  sudah  cukup  serius  melalui strategi  dan  program-program  yang  sudah  dibuat.  Fungsi  UN  Women  juga memberatkan  pada  peran  organisasi  internasional  yang  menjalin  koalisi dengan  beberapa  komunitas  internasional  lainnya  guna  untuk  menciptakan keadaan yang lebih baik untuk perempuan. 6

## PENUTUP Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis dapat  menyimpulkan  bahwa  Hukum  Organisasi  Internasional  mempunyai harapan  untuk  dapat memberikan  keamanan  serta  kedamaian  di  dunia  salah satunya untuk menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk  sebuah  organisasi  yang  bernama  UN Women .  UN Women tersebut mempunyai tujuan untuk menyamaratakan gender yang artinya tidak ada penindasan terhadap gender  yang dikatakan lemah  yaitu perempuan. UN Women itu sendiri juga memberikan layanan dan program yang berguna untuk memastikan  bahwa  segala kebutuhan  perempuan  terpenuhi  dengan  baik  dan setara  dengan  semua  aspek  di  kehidupan  ini. Pada  prakteknya  UN Women tersebut  sudah  berhasil  mengatasi  dan  menjalankan  program  untuk  menekan angka  kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan sejumlah  programnya  yang  sudah  berjalan  seperti  program safe  cities untuk mengatasi  persoalan  keamanan  perempuan  yang  sering  sekali  dijadikan korban kekerasan. Walaupun sudah berjalan dengan baik, tetapi terkadang UN Women juga  menghadapi  beberapa  kendala  seperti  masih  adanya  budaya patriarki  yang  masih  kental,  kurangnya  ketegasan  dari  penegak  hukum,  dan lemahnya  pengaturan  undang-undang  mengenai  pelaku  kekerasan  seksual yang membuat korban kekerasan menjadi diam.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang  sudah  di  paparkan  tersebut,  maka penulis dapat menyampaikan sebuah saran yaitu sebaiknya semua pemerintah di  negara-negara  harus  bertindak  lebih  tegas  lagi  dalam  menegakkan  semua peraturan  hukum  untuk  melindungi  segala hak  asasi  manusia  perempuan, supaya  bebas  dari  diskriminasi.  Kemudian  pemerintah  bersama masyarakat bersama-sama  mempraktekkan  langsung  peraturan  mengenai  hak  asasi
perempuan  sebagaimana  yang  sudah  tertuang  di Convention  on  The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW).

## DAFTAR PUSTAKA
Billie  Wright  Dziech  dan  Linda  Weiner, The  Lecherous  Professor:  Sexual Harassment  on  Campus  Discrimination  Against  Women)  (Studi Kasus  Honour  Killing  di  Pakistan). Jakarta: UIN, 2021, hlm. 92.
Elfia Farida, 2011, Implementasi Prinsip Pokok Convention on the Elimination of  All  Forms  Dicrimination  Against  Women  (CEDAW)  di
Indonesia , Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Semarang, hlm. 446. Hartana,  H.  (2016).  Hukum  Perjanjian  (Dalam  Perspektif  Perjanjian  Karya Pengusahaan  Pertambangan  Batubara). Jurnal  Komunikasi
Hukum (JKH) , 2 (2).
Hartana,  H.  (2017).  Hukum  Pertambangan  (Kepastian  Hukum  Terhadap Investasi  Sektor  Pertambangan  Batubara  di  Daerah). Jurnal
Komunikasi Hukum (JKH) , 3 (1), 50-81.
Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group  Ditinjau  dari Undang-Undang No.  4  Th.  2009 Tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara.
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma , 21 (2), 40-51.
Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. Ganesha Law Review , 1 (1), 41- 54.
Hartana,  H.  (2020).  Existence  And  Development  Group  Companies  In  The
Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). Ganesha Law Review , 2 (1), 54-69.
Putu, N. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap  Perempuan Korban Kekerasan
Dalam Perspektif  CEDAW  (Convention  On  The  Elimination Of  All  Forms  Of
Ramadhan,  N.  2021. Peran  UN  Women  Dalam  Memberantas  Kekerasan Seksual  di  Ruang  Publik  di  Indonesia  Periode  2016-2019, hlm.
5.
Ramadhan,  N.  2021. Peran  UN  Women  Dalam  Memberantas  Kekerasan
Seksual  di  Ruang Noviyanti.  2021. Peran  UN  Women  dan
Pemerintah India Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual di India
Periode  2015-2017. (Skripsi  Sarjana,  Universitas  Islam  Negeri Syarif Hidayatullah )
Suri, Hamka, dan Ali. 2020. Peranan United Nations Women Dalam Mengatasi
Tindak  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Perempuan  di  Indonesia Tahun 2016-2017. Jurnal Politi Indonesia dan Global. Vol. 1 No. 1 [diakses pada 22 Desember 2022] https://jurnal.umj.ac.id/index.php/Independen/article/view/6249