How to cite: Sofyan,  Ahdi  Topan.,  et.al  (2021)  Analisis  Pemanfaatan  Sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa  Barat  Tahun  2017-2019, Syntax  Idea 3 (4). http://dx.doi.org/ 10.36418/syntax-idea.1168 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 4, April 2021
ANALISIS  PEMANFAATAN  SEWA  BARANG  MILIK  DAERAH  (BMD) TERHADAP  PENINGKATAN  PENDAPATAN  ASLI  DAERAH  (PAD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017-2019
Ahdi Topan Sofyan, Ryan Hidayat dan Eko Suryaningsih Universitas Cordova Nusa Tenggara Barat, Indonesia Email: ahditopan15@gmail.com, xiao.yan200991@gmail.com dan suryaningsih.samawi@gmail.com

## Abstract
The purpose of this study is (1) to know the tourism tourism of Regional Property Tourism  (BMD)  where  the  increase  in  Regional  Native  Income  (PAD)  West Sumbawa Regency in 2017-2019; (2) For the level of effectiveness of the business fund of Regional Property Business (BMD) to the revenue of The Original Region (PAD) west Sumbawa Regency year 2017-2019; (3) For the level of efficiency level of regional property owned enterprises (BMD) around the revenue of The Original Region (PAD) Sumbawa Regency year 2017-2019; (4) To know from the regional property  business  fund  (BMD)  to  the  Regional  Revenue  Revenue  (PAD)  West Sumbawa  Regency  year  2017-2019.  This  type  of  research  uses  quantitative research.  Data  collection  techniques  which  is  how  to  draw  and  good  name.  Life and  samples  in  this  study  are  the  Original  Regional  Income  Report  (PAD)  year 2017-2019. Data analysis of techniques in which analysis of comments, analysis of efficiency  ratios,  analysis  of  efficiency  ratios  and  analysis  of  trends  by  means  of energy  squares.  The  results  of  the  research:  (1)  There  is  a  share  of  regional property (BMD) to the Regional Original Income (PAD) in 2017 of 0.42%; In 2018 by  1.12%;  and  2019  at  0.79%.  The  central  level  level  of  regional  property  rental (BMD)  to  Regional  Original  Income  (PAD)  is  96.15%  in  2017;  In  2018  it  was 100.51%; and In 2019 60.54% was categorized as less. The market for the use of Regional  Property  Technology  (BMD)  to  Regional  Native  Income  (PAD)  is categorized as believing, in 2017 amounted to 19.32%; In 2018 it was 16.61% and 2019 was 18.00%. (4) 0.59% of 2017 trend results; In 2018 it was 0.78%; In 2019 amounted  to  0.96%,  and  the  results  of  the  t-test  can  be  concluded  that  there  is  a rental income of Regional Property (BMD) to the Regional Native Income (PAD) in West  Sumbawa  Regency  in  2017-2019.  Inventory  of  this  thesis  research  also immobilizes the Local Government so that the inventory of goods belonging to the region both land, equipment and machinery and machinery and buildings on which the goods card is not used for waste form in order to get revenues native districts in West Sumbawa.
Keywords: non-regional waste (BMD); original income area (PAD)

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  (1)  untuk  mengetahui  kontribusi  pemanfaatan  sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Sumbawa  Barat  2017-2019;  (2)  untuk  mengetahui  tingkat  efektifitas dari  kontribusi  pemanfaatan sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa  Barat  tahun 2017-2019;  (3)  untuk mengetahui  tingkat  efisiensi  dari  kontribusi  Pemanfaatan sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  Kabupaten  Sumbawa  Barat  tahun 2017-2019;  (4)  untuk  mengetahui perkembangan  dari  kontribusi  pemanfaatan sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD) terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa  Barat tahun  2017-2019.  Jenis  penelitian menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  wawancara  dan  dokumentasi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  tahun 2017-2019.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis  kontribusi,  analisis  rasio  efektifitas,  analisis  rasio  efisiensi  dan  analisis trend  dengan  metode  kuadrat  terkecil.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  terdapat kontribusi  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap  Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar 0,42%; tahun 2018 sebesar 1,12%; dan tahun  2019  sebesar  0,79%.  Tingkat  efektifitas  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli  Daerah (PAD) yaitu  tahun 2017  sebesar 96,15%;  tahun 2018  sebesar    100,51%;    dan    tahun 2019  sebesar  60,54% dikategorikan    kurang  efektif.  Efektifitas  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikategorikan efisien, pada tahun 2017 sebesar 19,32%; tahun 2018 adalah 16,61% dan tahun 2019 sebesar 18,00%. Berdasarkan hasil perhitungan trend tahun 2017 sebesar 0,59%; tahun 2018 sebesar 0,78%;  tahun 2019  sebesar  0,96%,  dan  hasil  uji-t  maka  dapat  disimpulkan  bahwa ada  perkembangan  kontribusi  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  tahun 2017-2019. Penelitian ini  juga  menyarankan  kepada  pemerintah  daerah agar  melakukan inventarisasi  terkait  barang  milik  daerah  baik  berupa  tanah,  peralatan  dan  mesin maupun gedung dan bangunan yang tercatat pada kartu inventaris barang yang tidak dipergunakan  untuk  dimanfaatkan  dalam  bentuk  sewa  agar  dapat  menambah pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kata Kunci: pemanfaatan sewa barang milik daerah (BMD); pendapatan asli daerah (PAD)

## Pendahuluan
Perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 1999 menjadi Undang- Undang nomor 2  tahun 2004  memberikan  konsekuensi  bertambahnya  kewenangan  pemerintah  daerah sebagai  bentuk  pelimpahan  tugas  dari  pemerintah  pusat.  Di  samping  itu  Undang- Undang  nomor 25  tahun 1999  direvisi  menjadi  Undang-Undang  nomor 34  tahun 2004, yang  merupakan  aturan  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah. Dampak  dari  desentralisasi  tersebut  adalah  pemerintah  daerah mempunyai  kekuasaan yang  lebih  luas  dalam  hal  pengelolaan  aset  daerah.  Perubahan  tersebut  meliputi kenaikan  jumlah  maupun  kekayaan  negara yang  dikuasai  pemerintah  daerah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah pusat.
Kewenangan  yang  lebih  luas  memberikan  peluang  bagi  daerah  untuk meningkatkan  kinerja  keuangan  dan  mengoptimalkan  potensi  lokalnya,  sehingga  pada gilirannya  kemampuan  keuangan  daerah  menjadi  lebih  baik,  daerah  menjadi  lebih mandiri, dan ketergantungan kepada pemerintah pusat menjadi semakin kecil (Tamboto, Morasa,  &  Mawikere,  2014).  Kemandirian  ini  dapat  dicapai  dengan  mengoptimalkan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  bersumber  dari  pajak  daerah,  retribusi  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain PAD  yang  sah,  seperti  di atur  dalam  undang-undang    34  tahun 2004  pasal  6  (Atmaja,  2012).  Kewenangan  yang diberikan berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan manajemen aset (Jusmin, 2013).
Aset  daerah merupakan  aspek  fundamental  yang  memiliki  peran  dan  fungsi strategis  bagi  pemerintahan  sehingga  perlu  dikelola  dengan  tertib,  efektif  dan  efisien agar  dapat  didayagunakan  secara  optimal  dalam  mendukung  peyelenggaraan pemerintahan,  pembangunan,  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  peningkatan  PAD (Nurdyansyah & Andiek, 2017). Aset atau barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah  baik  yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  maupun  yang  berasal  dari  perolehan  lain  yang  sah  baik  bergerak maupun  tidak  bergerak  beserta  bagian-bagiannya  ataupun  yang  merupakan  satuan tertentu  yang  dapat  dinilai,  dihitung,  diukur,  atau  ditimbang  termasuk  hewan  dan tumbuh-tumbuhan  kecuali  uang  dan  surat-surat  berharga  lainnya  (Soleh  & Rochmansjah, 2010).
Berdasarkan (Peraturan Pemerintah nomor 27 pasal 2, 2014) tentang pengelolaan Barang  Milik  Daerah  pasal 2  disebutkan  bahwa  Barang  Milik  Daerah  meliputi  barang yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  atau daerah dan  barang  yang  berasal  dari  perolehan  lainnya  yang  sah.  Barang  yang sebagaimana  dimaksud  adalah  barang  yang  diperoleh  dari  hibah  dan  sumbangan  atau yang  sejenis,  barang yang  diperoleh  sebagai  pelaksanaan  dari  perjanjian  atau  kontrak, barang  yang  diperoleh  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau barang  yang  diperoleh  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum tetap.
Dalam  pasal  1  ayat  (28)  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun  2016,  2016)  menyebutkan  bahwa  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi  perencanaan  kebutuhan  dan  penganggaran, pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan  pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Pengelolaan  aset  daerah  harus  ditangani  dengan  baik  agar  aset  tersebut  dapat menjadi  modal  awal  bagi  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  pengembangan kemampuan  keuangannya.  Aset  jika  tidak  dikelola  dengan  semestinya,  aset  tersebut justru  menjadi  beban  biaya  karena  sebagian  dari  aset  membutuhkan  biaya  perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya atau terdepresiasi seiring waktu (Mulalinda &
Tangkuman,  2014)  Pentingnya  manajemen  aset  secara  tepat  dan  berdayaguna,  dengan didasari  prinsip  pengelolaan  yang  efisien  dan  efektif,  diharapkan  akan  memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam  membiayai  pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Aira, 2015).
Dalam  menjaga  aset  daerah  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  maka diperlukan  sebuah  peraturan  dalam  hal  ini  seperti  peraturan  daerah mengenai pengelolaan  aset  daerah  didaerah  tersebut.  Di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  peraturan daerah  mengenai  pengelolaan aset  daerah  telah  terdapat  (Peraturan  Daerah  Nomor  7 Tahun,  2018).  Bahwasanya  Pengelolaan  Barang  Milik  daerah  meliputi;  perencanaan kebutuhan  dan  penganggaran,  pengadaan,  penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Kesadaran  pentingnya  pengelolaan  aset  bagi  pemerintah  daerah  semakin  hari semakin meningkat seiring dengan perbaikan regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat dan  daerah,  tuntutan  pelaporan  keuangan  serta  tuntutan  otonomi  daerah.  Otonomi daerah  mengharuskan  suatu  daerah  untuk  mandiri  dalam  melakukan  pendanaan termasuk  mengoptimalkan  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Pemanfaatan aset memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya  serta  meningkatkan  fasilitas  publik.  Namun  faktanya,  banyak  aset  yang dimiliki  oleh  pemerintah  daerah  yang  belum  mampu  menghasilkan  keuntungan  bagi daerah. Melalui mekanisme pemanfaatan aset inilah diharapkan dapat menjadi peluang bagi daerah untuk mengoptimalisasi aset yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli  daerahnya (Runiawati, 2017).
Berdasarkan  (Permendagri  nomor  17,  2007)  pemanfaatan barang  milik  daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah  pendapatan  daerah.  Pemanfaatan  barang  milik  daerah  dilaksanakan  oleh pengelola  barang dengan  persetujuan  Gubernur/Bupati/Walikota,  untuk  barang  milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, dan pengguna barang dengan persetujuan  pengelola  barang,  untuk  barang  milik  daerah  berupa  sebagian  tanah dan/atau  bangunan  yang  masih  digunakan  oleh  pengguna  barang,  dan  selain  tanah dan/atau  bangunan.  Pemanfaatan  barang  milik  daerah  dilaksanakan  berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum sepanjang  tidak  mengganggu  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  penyelenggaraan pemerintahan  daerah.  Pemanfaatan  barang  milik  daerah  dilakukan  tanpa  memerlukan persetujuan DPRD (Wibisono, 2019).
Berdasarkan (Peraturan dareah nomor 7 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 28, 2018) dijelaskan  bahwa  pemanfaatan adalah  pendayagunaan  barang  milik  daerah yang  tidak dipergunakan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  SKPD/unit  kerja,  dalam  bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
Dari data yang sudah ada diketahui bahwa realisasi penerimaan pemanfaatan aset sewa  BMD  mengalami  peningkatan  antara  tahun  2017  sampai  tahun 2018  dan
mengalami  penurunan  pada  tahun 2019.  Adapun  data  penerimaan  pemanfaatan  aset sewa barang milik daerah selama tiga tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 1

## Penerimaan Pemanfaatan Aset sewa Tanah

## Sumber : Data diolah Bidang Aset BPAD Kabupaten Sumbawa Barat
Berdasarkan  tabel 1,  terlihat  bahwa  realisasi  penerimaan  pemanfaatan  aset  sewa tanah  milik  Pemerintah  Kabupaten  Sumbawa  Barat  pada  tahun 2 017  senilai  Rp. 224.306.850  dan  pada  tahun 2 018  mengalami  peningkatan  penerimaan  mencapai  Rp. 364.080.094.  Sedangkan  di  tahun 2 019  mengalami  penurunan  dari  dua  tahun sebelumnya dengan jumlah realisasi senilai Rp. 182.458.815 hal ini disebabkan karena masih adanya tunggakan pembayaran sewa tanah oleh penyewa yang harus disetorkan ke kas daerah.
Pendapatan sewa barang milik daerah Kabupaten Sumbawa Barat merupakan hal menarik  untuk  dikaji,  karena  memberikan  nuansa  baru  sebagai  salah  satu  upaya  untuk mewujudkan  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Sewa  barang milik  daerah  merupakan  salah  satu  pendapatan  asli  daerah  yang  sangat  potensial, dimana barang milik daerah merupakan aset  tetap pemerintah yang disewakan sebagai tempat  usaha yang dikenakan biaya sesuai  tarif yang telah ditentukan. Adapun penulis tertarik untuk  melakukan  penelitian  terhadap  pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah Kabupaten  Sumbawa  Barat  karena  hasil  pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  dari tahun  2017  sampai  tahun  2018  mengalami  peningkatan  dan  mengalami  penurunan  di tahun  2019,  aset  daerah/barang  milik  daerah  merupakan  kekayaan  daerah  yang  perlu dikelola  secara  optimal,  membuka  lapangan  pekerjaan,  dan  menambah  pendapatan masyarakat dan penulis ingin memberikan informasi tentang pemanfaatan sewa barang milik daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah  satu  tolak  ukur  kemampuan  daerah  dalam  mengeksploitasi  pendapatan tersebut  adalah  seberapa  besar  sektor  pemanfaatan  aset  sewa  barang  milik  daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya pendapatan asli daerah yang  nantinya  dapat  dipergunakan  sebagai  sumber  dana  dan  biaya  untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain  pendapatan asli  daerah merupakan  sumber  pembiayaan  bagi  pemerintah  daerah,  oleh  sebab  itu daerah  diwajibkan  untuk  menggali  segala  sumber-sumber  keuangannya  sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian Badan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Sedangkan manfaat penelitian ini sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten sumbaawa barat  dalam  memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam  meningkatkan  pedapatan  asli daerah.
Tahun Anggaran Realisasi Sewa BMD 2017 Rp. 224.306.850 2018 Rp. 364.080.094 2019 Rp. 182.458.815

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  kuantitatif,  yaitu  penelitian dengan  memperoleh  data  yang  berupa  angka  yang  mengacu  pada  data,  pemanfaatan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori.
Pendekatan  metode  ini  diangkat  dari  data  lalu  yang  diproses  menjadi  informasi yang  berharga  bagi  pengambilan  keputusan  (Idrus,  2009).  Definisi  lain  menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari  pengumpulan  data,  penafsiran  terhadap  data  tersebut,  serta  penampilan  dari hasilnya, demikian pula  pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai tabel, grafik atau tampilan lainnya.
Menurut  (Sugiyono,  2014),  Metode  kuantitatif  adalah  metode  yang  sudah  cukup lama  digunakan  sebagai  metode  untuk  penelitian.  Disebut  metode  kuantitatif  karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Adapun sampel penelitian  ini  laporan  realisasi  pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  dan  laporan realisasi pendapatan asli daerah.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Analisis Data
Seperti  yang  telah  dibahas  dalam  metode  penelitian,  analisis  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi, analisis rasio efektifitas, analisis rasio efisiensi dan analisis trend.
a. Kontribusi  Pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah.
Pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  adalah  salah  satu  komponen retribusi  daerah yang  memberikan  sumbangan  yang  cukup  berarti  pada pendapatan  asli  daerah.  Pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  terdiri  dari  sewa alat berat dan lab, sewa tanah dan sewa mesin pertanian.
Untuk  mengetahui  seberapa  besar  peranan  sewa  barang  milik  daerah terhadap  PAD,  menggunakan  rasio  antara  jumlah  sewa  barang  milik  daerah dengan  PAD  dikalikan  100%.  Semakin  besar  nilai  persentase  kontribusi  sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah semakin dinilai baik.
Kontribusi  sewa  barang  milik  daerah  terhadap  pendapatan  asli  daerah di Kabupaten Sumbawa Barat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Pn= QXn  x 100%

## QYn
Keterangan :
Pn : Kontribusi sumber-sumber PAD terhadap PAD QX: Jumlah penerimaan sewa barang milik  daerah QY: Jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah N   : Tahun atau periode tertentu
Perhitungan kontribusi sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa Barat adalah sebagai berikut:
625.001.850
Tahun 2017= 148.888.446.165 x 100%= 0,42%
653.295.094 Tahun 2018= 58.448.937.184 x 100%= 1,12%
575.173.815   x 100%= 0,79% Tahun 2019= 72.869.945.142,29
Tabel 2 Kontribusi sewa BMD terhadap PAD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019 Tahun Anggaran Kontribusi (%) Kriteria 2017 0,42% Sangat Kurang 2018 1.12% Sangat Kurang 2019 0,79% Sangat Kurang Sumber : Data diolah BPAD Kabupaten Sumbawa Barat(2020)
Dari  hasil  perhitungan  tabel  2  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat mengalami fluktuasi yang bervariasi antara 0,42% sampai dengan 1,12%.  Kontribusi  terendah  terjadi  pada  tahun  2017  sebesar  0,42%,  disebabkan karena  kanaikan  pendapatan  asli  daerah.  Kontribusi  terbesar  pada  tahun  2018 sebesar  1.12%.  Sedangkan  kontribusi  pada  tahun  2019  mengalami  penurunan yaitu sebesar 0.79%.
Berdasarkan  tabel  2,  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pemanfaatan  sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat  sangat  kurang. Hal  ini disebabkan karena masih terdapat  barang milik daerah yang belum  dikelola secara optimal  dan belum dimanfaatkan untuk mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa Barat.
b. Analisis Rasio Efektifitas Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah Tingkat  efektifitas  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)
Kabupaten  Sumbawa  Barat  dihitung  dengan  membandingkan  antara  realisasi penerimaan sewa Barang Milik Daerah (BMD) dengan target sewa Barang Milik Daerah  (BMD)  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan.  Apabila  hasil  perhitungan efektifitas  sewa  barang  milik  daerah  mendekati  100%  maka  kinerja  dalam
penyewaan Barang Milik  Daerah (BMD) di  Kabupaten Sumbawa Barat  semakin baik. Target sewa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel 3.

## Tabel 3
Target Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2017-2019 No Sektor Sewa BMD Tahun 2017 2018 2019 1. Sewa Alat Berat dan Lab 500.000.000  500.000.000  500.000.000 2. Sewa Tanah 150.000.000  150.000.000  150.000.000 3. Sewa Mesin Pertanian 300.000.000 TOTAL 650.000.000  650.000.000  950.000.000 Sumber : BPAD Kab. Sumbawa Barat (2020)
Berdasarkan  tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  target  sewa  Barang  Milik  Daerah (BMD)  pada  tahun  2017  sampai  tahun  2018  tidak  mengalami  perubahan  yaitu sebesar  Rp.650.000.000.  Sedangkan  pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan target disebabkan penambahan dari target penyewaan alat pertanian. Jumlah target pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.950.000.000.-
Rasio  efektifitas pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  dapat  diketahui dengan rumus sebagai berikut :
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐟𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐰𝐚 𝐁𝐌𝐃 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐒𝐞𝐰𝐚 𝐁𝐌𝐃 𝐱 𝟏𝟎𝟎 % 𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐒𝐞𝐰𝐚 𝐁𝐌𝐃
Sedangkan perhitungan nilai efektifitas sewa barang milik daerah adalah :
625.001.850 Tahun 2017= 650.000.000 x 100%= 96,15%
653.295.094 Tahun 2018= 650.000.000 x 100%= 100,51%
575.173.815 Tahun 2019= 950.000.000 x 100%= 60,54%
Tabel 4 Efektifitas Pemanfaatan Sewa B arang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019 Tahun Anggaran Efektifitas (%) Kriteria 2017 96,15% Cukup Efektif 2018 100,51% Sangat Efektif 2019 60,54% Kurang Efektif Sumber : Data diolah BPAD Kabupaten Sumbawa Barat, (2020)
Dari  perhitungan  tabel  4,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  efektifitas  sewa Barang  Milik  Daerah  (BMD)  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  pada  tahun  2017 sampai  tahun  2018  mengalami  kenaikan  yaitu  antara  96,15%  sampai  100,51%. Sedangkan  pada  tahun  2019  justru  mengalami  penurunan  yang  drastis  dengan tingkat  efektifitas  sebesar  60,54%  dan  merupakan  tingkat  efektifitas  yang terendah selama tiga tahun terakhir. Tingkat efektifitas yang tertinggi adalah tahun 2018 sebesar 100,51% yang berarti efektifitas sewa Barang Milik Daerah (BMD) mencapai target dalam realisasinya.
c. Analisis Rasio Efisiensi Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah Efisiensi  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  dapat  dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pengumutan sewa Barang Milik Daerah (BMD) dengan realisasi sewa Barang Milik Daerah (BMD). Apabila perhitungan semakin kecil maka semakin efisien. Dengan semakin efisien sewa Barang Milik Daerah  (BMD),  maka  kinerja  dalam  memperoleh  realisasi  sewa  Barang  Milik Daerah  (BMD)  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  semakin  baik.  Terkait  besar  biaya pemungutan  r  ealisasi  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  diambil  dari  belanja barang  dan  jasa  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019,  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini.

## Tabel 5
Biaya Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019 No Belanja Barang dan Jasa Tahun 2017 2018 2019 1. Suku Cadang Alat Berat 94.800.000 85.000.000 2. Jasa Kalibrasi Alat Lab 19.200.000 69.700.000 3. Oil dan Grease 6.750.000 23.655.000 33.840.800 TOTAL 120.750.000  108.655.000  103.540.800 Sumber : BPAD Kabupaten Sumbawa Barat (2020 )
Dari  hasil  perhitungan  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  sewa  Barang Milik  Daerah  (BMD)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten
Sumbawa Barat mengalami fluktuasi yang bervariasi antara 0,42% sampai dengan 1,12%.  Kontribusi  terendah  terjadi  pada  tahun  2017  sebesar  0,42%,  disebabkan karena  kanaikan  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kontribusi  terbesar  pada  tahun  2018 sebesar  1.12%.  Sedangkan  kontribusi  pada  tahun  2019  mengalami  penurunan yaitu sebesar 0.79%.
Berdasarkan  tabel  4 menunjukkan  bahwa  kontribusi  pemanfaatan  sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat  sangat  kurang. Hal  ini disebabkan karena masih terdapat  barang milik daerah yang belum  dikelola secara optimal  dan belum dimanfaatkan untuk mengoptimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Pemerintah  Kabupaten Sumbawa Barat.
d. Analisis Rasio Efektifitas Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah Tingkat  efektifitas  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)
Kabupaten  Sumbawa  Barat  dihitung  dengan  membandingkan  antara  realisasi penerimaan sewa Barang Milik Daerah (BMD) dengan target sewa Barang Milik Daerah  (BMD)  yang  sebelumnya  telah  ditetapkan.  Apabila  hasil  perhitungan efektifitas  sewa  barang  milik  daerah  mendekati  100%  maka  kinerja  dalam penyewaan Barang Milik  Daerah  (BMD) di  Kabupaten Sumbawa Barat  semakin baik. Target sewa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017 sampai tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 6 Target Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2017-2019 No Sektor Sewa BMD Tahun 2017 2018 2019 1. Sewa Alat Berat dan Lab 500.000.000  500.000.000  500.000.000 2. Sewa Tanah 150.000.000  150.000.000  150.000.000 3. Sewa Mesin Pertanian 300.000.000 TOTAL 650.000.000  650.000.000  950.000.000 Sumber : BPAD Kab. Sumbawa Barat (2020)
Berdasarkan  tabel  6  dapat  dilihat  bahwa  target  sewa  Barang  Milik  Daerah (BMD)  pada  tahun  2017  sampai  tahun  2018  tidak  mengalami  perubahan  yaitu sebesar  Rp.650.000.000.  Sedangkan  pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan target disebabkan penambahan dari target penyewaan alat pertanian. Jumlah target pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.950.000.000.-
Rasio  efektifitas  Pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  dapat  diketahui dengan rumus sebagai berikut :
𝐑𝐚𝐬𝐢𝐨 𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐟𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐒𝐞𝐰𝐚 𝐁𝐌𝐃 = 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐒𝐞𝐰𝐚 𝐁𝐌𝐃 𝐱 𝟏𝟎𝟎 %
𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐒𝐞𝐰𝐚 𝐁𝐌𝐃
Sedangkan perhitungan nilai efektifitas sewa barang milik daerah adalah :
625.001.850
Tahun 2017= 650.000.000 x 100%= 96,15%
653.295.094 Tahun 2018= 650.000.000 x 100%= 100,51% 575.173.815 Tahun 2019= 950.000.000 x 100%= 60,54%

## Tabel 7
Efektifitas Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019 Tahun Anggaran Efektifitas (%) Kriteria 2017 96,15% Cukup Efektif 2018 100,51% Sangat Efektif 2019 60,54% Kurang Efektif Sumber : Data diolah BPAD Kabupaten Sumbawa Barat, (2020)
Dari  perhitungan  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  efektifitas  sewa Barang  Milik  Daerah  (BMD)  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  pada  tahun  2017 sampai  tahun  2018  mengalami  kenaikan  yaitu  antara  96,15%  sampai  100,51%. Sedangkan  pada  tahun  2019  justru  mengalami  penurunan  yang  drastis  dengan tingkat  efektifitas  sebesar  60,54%  dan  merupakan  tingkat  efektifitas  yang terendah selama tiga tahun terakhir. Tingkat efektifitas yang tertinggi adalah tahun 2018 sebesar 100,51% yang berarti efektifitas sewa Barang Milik Daerah (BMD) mencapai target dalam realisasinya.
e. Analisis Rasio Efisiensi Pemanfaatan sewa Barang Milik Daerah Efisiensi  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  dapat  dihitung dengan cara membandingkan antara biaya pemungutan sewa Barang Milik Daerah (BMD) dengan realisasi sewa Barang Milik Daerah (BMD). Apabila perhitungan semakin kecil maka semakin efisien. Dengan semakin efisien sewa Barang Milik Daerah  (BMD),  maka  kinerja  dalam  memperoleh  realisasi  sewa  Barang  Milik Daerah  (BMD)  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  semakin  baik.  Terkait  besar  biaya pengumutan  realisasi  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  diambil  dari  belanja barang  dan  jasa  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019,  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini.
Tabel 8 Biaya Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019 No Belanja barang dan jasa Tahun 2017 2018 2019 1. Suku Cadang Alat Berat 94.800.000 85.000.000 2. Jasa Kalibrasi Alat Lab 19.200.000 69.700.000 3. Oil dan Grease 6.750.000 23.655.000 33.840.800 TOTAL 120.750.000  108.655.000  103.540.800 Sumber : BPAD Kabupaten Sumbawa Barat (2020)
Berdasarkan  tabel  8  diketahui  biaya  yang  dikeluarkan  dalam  pengumutan sewa Barang Milik Daerah (BMD) pada tahun 2017 sebesar Rp.120.750.000. pada tahun  2018  mengalami  penurunan  biaya  sebesar  Rp.108.655.000  dan  pada  tahun 2019 biaya yang dikeluarkan turun sebesar Rp. 103.540.800.-
Efisiensi  Pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  dapat  diketahui dengan rumus sebagai berikut :
Rasio Efisiensi Sewa BMD = Biaya sewa BMD x 100%

## Realisasi sewa BMD
Perhitungan nilai efisiensi adalah :
120.750.000
Tahun 2017= 625.001.850 x 100%= 19,32%
108.655.000 Tahun 2018= 653.295.094 x 100%= 16,63% 103.540.800 Tahun 2019= 575.173.815 x 100%= 18,00%

## Tabel 9
Efisiensi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019 Tahun Anggaran Efisiensi (%) Kriteria 2017 19,32% Efisien 2018 16,63% Efisien 2019 18,00% Efisien Sumber : Data diolah BPAD Kabupaten Sumbawa Barat (2020)
Dari  perhitungan  tabel  9  diatas,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  efisiensi  sewa Barang  Milik  Daerah  (BMD)  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  pada  tahun  2017 tingkat  efisiensi  sebesar  19,32%  yang  merupakan  tingkat  efisiensi  terendah. Selanjutnya  tahun  2018  tingkat  persentasenya  lebih  kecil  yaitu  sebesar  16,63%, sedangkan pada tahun 2019 tingkat persentasenya lebih besar yaitu 18%. Semakin kecil  tingkat  efisiensi  maka  semakin  bagus  kinerja  dalam  pengumutannya. Sehingga  dapat  disimpulkan  tingkat  efisien  paling  rendah  yaitu  pada  tahun  2017 dan tingkat efisien yang paling tinggi yaitu tahun 2018.

## B. Pembahasan
1. Analisis Kontribusi Pemanfaatan sewa BMD terhadap PAD Hasil  tabel  5  menunjukkan  bahwa  kontribusi  pemanfaatan  sewa  Barang Milik  Daerah  (BMD)  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Sumbawa  Barat  sangat  kurang.  Ini  dapat  dilihat  dari    tahun  2017  bahwa persentase  kontribusi  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  di  Kabupaten Sumbawa Barat hanya sebesar 0,42%. Pada tahun 2018 kontribusi sewa Barang Milik  Daerah  (BMD)  mengalami  kenaikan  meskipun  kenaikannya  tidak  terlalu besar yaitu 0,7% dengan jumlah persentase pada tahun 2018 yaitu 1.12% tetapi kontribusinya  masih  dikategorikan  sangat  kurang.  Kemudian  pada  tahun  2019 persentase  kontribusi  mengalami  penurunan  dari  tahun  2018  sebesar  0,33%. Kontribusi  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  pada  tahun  2019  masih  sangat kurang  yaitu  sebesar  0,79%.  Sehingga  kontribusi  sewa  baarang  milik  daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur dalam penerimaan.
Pendapatan  asli  daerah di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  dikarenakan kontribusinya dari tahun 2017 sampai tahun 2019 masih sangat kurang. Hal ini disebabkan  masih  terdapat  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  yang  belum  bisa dimanfaatkan  untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten Sumbawa Barat.
Berdasarkan  tabel  5  diatas,  maka  hasil  pengujian  Hipotesis  H1  diterima, yaitu  terdapat  kontribusi  pemanfaatan sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD) terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa Barat tahun 2017-2019.
a. Analisis Efektifitas Pemanfaatan sewa barang milik daerah Hasil perhitungan efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan sewa
Barang  Milik  Daerah  (BMD)  pada  tahun  2017  sebesar  Rp.625.001.850 sedangkan untuk targetnya sebesar Rp.650.000.000. Sehingga jika dibuat sesuai perhitungan di  atas maka akan memperoleh hasil realisasi sebesar 96,15%, jadi pada  2017  tingkat  efektifitas  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  dikategorikan cukup  efektif.  Sedangkan  tahun  2018  mengalami  kenaikan  realisasi  sebesar Rp.653.295.094. Sedangkan untuk target tetap sama dari tahun sebelumnya yaitu Rp.  650.000.000  dengan  tingkat  efektifitasnya  100,51%  yang  dikategorikan bahwa  pada  tahun  2018  penerimaan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  sangat
efektif. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah realisasi sewa tanah milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
Pada  tahun  2019  tingkat  efektifitas  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD) kurang efektif, hal ini disebabkan karena jumlah realisasi mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 575.173.815 sedangkan anggaran yang  ditargetkan  meningkat  sebesar  Rp.  950.000.000.  Sehingga  tingkat efektifitasnya sebesar 60,54%. Dari hasil analisis di  atas  diketahui  bahwa sewa Barang Milik Daerah (BMD) pada tahun 2017 sampai tahun 2018 dikategorikan efektif karena ditiap tahunnya jumlah realisasi melampui target yang ditetapkan. Akan  tetapi  dalam  realisasinya  belum  cukup  berkontribusi  untuk  peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat.
Berdasarkan  tabel  7  maka  pengujian  hipotesis  H2  ditolak,  karena  tingkat efektifitas  dari  kontribusi  pemanfaatan sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD) terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa Barat tahun 2017-2019, tidak sangat efektif.
b. Analisis Efisiensi pemanfaatan sewa barang milik daerah Hasil  tabel  6  menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2017  realisasi  penerimaan sewa Barang Milik Daerah (BMD) sebesar Rp. 625.001.850 dengan biaya yang diperlukan  untuk  mendapatkan  realisasi  tersebut  sebesar  Rp.  120.750.000, sehingga jika dibuat sesuai perhitungan analisis efisiensi maka akan memperoleh hasil sebesar 19,32% dengan kategori efisien. Pada tahun 2 018 realisasi sebesar Rp.653.295.094  dengan  biaya  sebesar  Rp.108.655.000  dengan  tingkat  efisiensi meningkat  sebesar  16,61%.  Pada  tahun  2019  jumlah  realisasi  sebesar  Rp. 575.173.815  dan  biaya  yang  dibutuhkan  sebesar  Rp.103.540.800,  sedangkan tingkat efesiennya mengalami penurunan sebesar 18,00% yang disebabkan oleh realisasinya lebih kecil dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Dari hasil analisis  diatas  diketahui  bahwa  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  pada  tahun 2017  sampai  tahun  2019  dikategorikan  efisien  dalam  pengumutannya,  Akan tetapi  belum  cukup  berkontribusi  untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat.
Berdasarkan  tabel  9  maka  pengujian  hipotesis  H3  ditolak,  karena  tingkat efisiensi  dari  Kontribusi  Pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD) terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa Barat tahun 2017-2019, tidak sangat efisien.
c. Analisis Perkembangan kontribusi sewa BMD terhadap PAD
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  metode  LEAS  SQUARE  dengan menggunakan rumus Y’= a + bx, maka ditemukan persamaan trendnya yaitu Y’ =  0,777%  +  0,185(x).  Pada  tahun  2017  nilai  trend  sebesar  0.59%  dan  di  tahun 2018  mengalami  kenaikan  dengan  nilai  trend  sebesar  0,78%  dan  mengalami kenaikan hingga mencapai 0,96% pada tahun 2019.
Untuk  menjawab  hipotesis  terkait  ada  dan  tidak  adanya  perkembangan kontribusi sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan uji-t dan menetukan taraf siginfikan sebesar 5% sehingga
ditemukan nilai t tabel sebesar 4,303. Sedangkan nilai perhitungan uji-t sebesar 0.623.  Melalui uji  t  dan  penentuan  taraf  signifikan  sebesar  5%  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  ada  perkembangan  kontribusi  sewa  Barang  Milik  Daerah (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumbawa Barat karena nilai uji-t sebesar 0,623 terletak di antara nilai taraf signikan yaitu 4,303 dan -4,303. Dengan kata lain nilai uji t terletak di daerah penerimaan.
Berdasarkan  pengujian  hipotesis  di  atas  maka  H4  diterima  karena  terdapat perkembangan  kontribusi  pemanfaatan sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD) terhadap  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa Barat tahun 2017-2019.

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  diatas  dan  hasil  analisis  data  yang  penulis  peroleh  dalam penelitian  ini,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  Kontribusi  Pemanfaatan  sewa  barang milik daerah terhadap Pendapatan Asli  Daerah Kabupaten Sumbawa Barat  tahun 2017 sampai  tahun  2019  masih  sangat  kurang.  Kontribusi  sewa  barang  milik  daerah  di Kabupaten Sumbawa Barat mengalami fluktuasi, Pada tahun 2017 hanya sebesar 0,42% mengalami  kenaikan  pada  tahun  2018  yaitu  sebesar  1.12%  dan  pada  tahun  2019 kontribusi mengalami  penurunan yaitu sebesar 0,79%. Berdasarkan tabel  4.5 maka H1 diterima  yaitu  terdapat  kontribusi  pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017-2019, efektifitas  pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  di  Kabupaten  Sumbawa  Barat  pada tahun  2017  sampai  tahun  2018  mengalami  kenaikan  yaitu  antara  96,15%  sampai 100,51%  yang  dikategorikan  cukup  efektif  dalam  penerimaannya.  Sedangkan  pada tahun 2019 merupakan tingkat  efektifitas yang terendah, karena mengalami  penurunan dengan  tingkat  efektifitas  sebesar  60,54%  yang    dikategorikan  kurang  efektif. Berdasarkan  tabel  4.7  maka    pengujian  hipotesis  H2  ditolak,  karena  tingkat  efektifitas dari  Kontribusi  Pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa  Barat  tahun  2017-2019,  tidak sangat  efektif,  efisiensi  penerimaan  sewa  barang  milik  daerah  di  Kabupaten  Sumbawa Barat  pada  tahun  2017  sebesar  19,32%.  Pada  Tahun  2018  tingkat  efisiensi  meningkat sebesar  16,61%.  Pada  tahun  2019  tingkat  efesiennya  mengalami  penurunan  sebesar 18,00%. Berdasarakan perhitungan efisiensi, pemanfaatan sewa barang milik daerah di Kabupaten  Sumbawa  Barat  dapat  digolongkan  efisien  dalam  penerimaannya.  Karena semakin  kecil  tingkat  efisiensi,  maka  semakin  efisien  kinerja  dalam  pengumutannya. Berdasarkan tabel 4.9 maka pengujian hipotesis H3 ditolak, karena tingkat efisiensi dari Kontribusi  Pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa  Barat  tahun  2017-2019,  tidak sangat  efisien,  dari  persamaan  trend  Y’  =  0,777%  +  0,185(x),  ditemukan  bahwa  nilai trend  kontribusi  pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah  pada  tahun  2017  nilai  trendnya  sebesar  0.59%  dan  di  tahun  2018  nilaitrend sebesar  0,78%  dan  pada  tahun  2019  sebesar  0,96%.  Hasil  pengujian  Hipotesis  dengan
uji-t diketahui bahwa thitung 0,623 terletak diantara 4,303 ttabel sehingga Ha diterima berarti  ada  perkembangan  kontribusi  pemanfaatan  sewa  barang  milik  daerah  terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat yang signifikan pada tahun 2017 sampai 2018. Berdasarkan pengujian hipotesis diatas maka H4 diterima karena terdapat perkembangan  Kontribusi  Pemanfaatan  sewa  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  terhadap peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kabupaten  Sumbawa  Barat  tahun  2017- 2019.

## BIBLIOGRAFI
Aira,  Aras.  (2015).  Peran  manajemen  aset  dalam  pembangunan  daerah. Kutubkhanah , 17 (1), 21–39. Google Scholar
Atmaja,  Khoirul  Fariz.  (2012).  Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk  Memprediksi Kemungkinan  Financial  Distress. Accounting  Analysis  Journal , 1 (2). Google Scholar
Idrus,  Muhammad.  (2009). Metode  penelitian  ilmu  sosial .  Yogyakarta:  Erlangga. Google Scholar
Jusmin.  (2013).  Pengaruh  Manjemen  Aset  Terhadap  Tingkat  Optimalisasi  Aset  Tetap Pemerintah  Kota  Baubau. Tesis.  Yogyakarta:  Fakultas  Ekonomika  Dan  Bisnis,
Universitas Gajah Mada . Google Scholar
Mulalinda, Veronika, & Tangkuman, Steven J. (2014). Efektivitas penerapan sistem dan prosedur  akuntansi  aset  tetap  pada  dinas  pendapatan,  pengelolaan  keuangan  dan aset  daerah  kabupaten  sitaro. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 2 (1). Google Scholar
Nurdyansyah, Nurdyansyah, & Andiek, Widodo. (2017). Manajemen Sekolah Berbasis ICT . Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Google Scholar
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun. (2018). Pengelolaan Barang Milik Daerah .
Peraturan dareah nomor 7 tahun 2018 dalam pasal 1 ayat 28. (2018).
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016.  (2016).
Pedoman  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 . Google Scholar
Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  27  pasal  2.  (2014). Pengelolaan  Barang  Milik Daerah pasal 2 .
Permendagri nomor 17. (2007). Pemanfaatan barang milik daerah .
Runiawati,  Nunung.  (2017).  Pemanfaatan  Barang  Milik  Daerah  (Suatu  pendekatan teoritis  dan  praktis  dalam  menentukan  metode  pemanfaatan  aset). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik , 1 (1), 45–58. Google Scholar
Soleh, Chobib, & Rochmansjah, Heru. (2010). Pengelolaan keuangan dan aset daerah: sebuah  pendekatan  struktural  menuju  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik . Fokusmedia.
Sugiyono.  (2014). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif
Dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Tamboto,  Laedy,  Morasa,  Jenny,  &  Mawikere,  Lidia.  (2014).  Analisis  kemampuan keuangan daerah dalam masa otonomi daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen,  Bisnis  Dan  Akuntansi , 2 (2).
Google Scholar
Wibisono,  Gatot  Irfan. (2019). Harmonisasi  Hukum  Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Barang  Milik  Daerah  Kota  Bekasi. Jurnal  Reformasi  Hukum , 23 (2). Google Scholar

## Copyright holder :
Ahdi Topan Sofyan, Ryan Hidayat dan Eko Suryaningsih (2021)
First publication right :

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: