## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG MENGALAMI KEKERASAN DI LUAR NEGERI
Nadya Zerlinda Febrianti 1 , Wiwik Afifah 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya E-mail: nadyazerlindaf@gmail.com 1 , wiwikafifah@untag-sby.ac.id 2

## ABSTRACT
Migrant workers are one way to find income that is needed in everyday life. After the COVID- 19 pandemic subsided, the interest in migrant workers increased again, due to the fact that their  departure  had  been  restricted  before.  With  the  large  number  of  interested  migrant workers,  there  are  also  increasing  number  of  complaints  of  problems  being  overwritten  by Indonesian Migrant Workers. The purpose of this research is to know and understand that the Indonesian  government  can  have  the  authority  to  provide  legal  protection  for  Indonesian migrant workers who experience violence abroad. In this research, the journal uses normative methods  and  approaches  to  statutory  regulations,  as  well  as  international  conventions governing the Protection of the Rights of Migrant Workers and Family Members. The results of this study indicate that the protection provided by the government for migrant workers who experience violence can be carried out during pre-placement, placement, and post-placement, as  well  as  the  government's  handling  of  migrant  workers  that  must  be  carried  out  on Indonesian Migrant Workers both procedurally and non-procedurally. because the state has an obligation to fulfill the legal protection rights of every citizen.
Keywords: Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural Migrant Workers.

## ABSTRAK
Pekerja  migran  merupakan  salah  satu  jalan  untuk  mencari  pendapatan  yang  sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah pandemic COVID-19 telah mereda peminat pekerja  migran  kembali  meningkat,  yang  dikarenakan  sebelumnya  sempat  dibatasi pemberangkatannya.  Dengan  banyaknya  jumlah  peminat  pekerja  migran  maka  semakin banyaknya juga pengaduan permasalahan yang di timpa oleh Pekerja Migran Indonesia. Dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pemerintah Indonesia dapat memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  migran Indonesia yang mengalami kekerasan di luar negeri. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode normative dan menggunakan pendekatan peraturan Undang-Undang, serta Konvensi Internasional yang mengatur Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  perlindungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pekerja  migran  yang  mengalami  kekerasan  dapat  dilakukan  pada  saat  pra  penempatan, penempatan,  dan  pasca  penempatan,  serta  penanganan  pemerintah  terhadap  pekerja migran yang wajib dilakukan pada Pekerja Migran Indonesia baik secara procedural ataupun yang non procedural, karena negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak perlindungan hukum setiap warga negara.
Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Non- Procedural.

## PENDAHULUAN
Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri dan berhak untuk  mendapatkan  upah  yang  layak  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  sesuai kesepakatan perjanjian kerja di negara yang akan dituju. Indonesia menjadi negara terbanyak kedua  di  Asia  Tenggara  setelah  negara  Filipina  sebagai  pengirim  pekerja  migran  sebanyak lebih dari 25 negara. Dapat dilihat dari data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dimulai dari awal bulan Januari hingga bulan September tahun 2022 telah mencapai 122.870  jiwa  yang  ditempatkan  di  berbagai  negara  (BP2MI,  2022).  Dari  data  yang  didapat sangat  berbeda  dari  tahun-tahun  sebelumnya  terutama  saat  pandemic  COVID-19  yang pengiriman pekerja migran sangat dibatasi. Dengan jumlah rata-rata yang mendaftar saat ini ialah lulusan dari Sekolah Menengah Atas (SMA).
Semakin  tingginya  jumlah  peminat  pekerja  migran,  juga  membawa  manfaat  untuk pemerintahan yang dikarenkan dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran sekaligus dapat  membantu  meningkatkan  jumlah  devisa.  Dari  calon  pekerja  migran  beranggapan bahwa bekerja diluar negeri sangat menguntungkan, karena mendapatkan upah yang jauh lebih baik dari negara Indonesia, akan tetapi mereka tidak memikirkan mengenai tingginya resiko  yang  akan  di  alami.  Resiko  yang  akan  dialami  antara  lain  kekerasan,  perdagangan orang, eksploitasi seksual, upah yang tidak di bayar sesuai perjanjian kerja, serta jam kerja yang sangat berkepanjangan.
Dari  reskio  yang  dialami  pekerja  migran,  saat  ini  sudah  terdapat  pengaduan  yang  di terima oleh BP2MI dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada diberbagai negara terkait apa  yang  ia  terima  permasalahan  saat  bekerja  di  luar  negeri.  Untuk  saat  ini  BP2MI  telah memberitahukan pengaduan PMI dari bulan Januari hingga bulan September 2022 yakni dari negara  Saudi  Arabia  sebanyak  29,5%  dengan  jumlah  50  pengaduan,  negara  Malaysia sebanyak  16,5%  dengan  jumlah  28  pengaduan,  negara  Taiwan  sebanyak  10,6%  dengan jumlah  18  pengaduan,  negara  UAE  sebanyak  7%  dengan  jumlah  12  pengaduan,  negara Polandia  sebanyak  6%  dengan  jumlah  10  pengaduan,  dan  negara  lainnya  sebanyak  30,4% dengan jumlah 51 pengaduan (BP2MI, 2022). Pengaduan tersebut terdiri dari pekerja migran illegal berjumlah 102, pengaduan pada gaji tidak di bayar sebanyak 83, pengaduan meninggal di negara tempat tujuan sebanyak 93, pengaduan kekerasan berjumlah 13 orang, dan juga perdagangan orang sebanyak 40 orang. Dari banyakya pengaduan yang diterima ialah pekerja
ilegal  atau  bisa  disebut  pekerja  non  prosedural,  hal  ini  sangat  berkaitan  dengan keberangkatan  PMI  hingga  tiba  ke  negara  tujuan  yang  telah  terjebak  dalam  permainan antarcalo.
Para  calo  memiliki  rute  dengan  berbagai  lintas  negara  yang  mudah  untuk  dilalui, sehingga dapat meyakinkan masyarakat setempat untuk mengelola keberangkatan bekerja ke  luar  negeri  (Moh.,  n.d.).  Pada  dasarnya  telah  di  atur  dalam  pasal  72  huruf  (b)  Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang larangan penempatan di negara yang tertutup, dan calon pekerja migran harus ditempatkan dinegara yang sesuai dengan perjanjian kerja hal ini juga telah diatur yang sebagaimana dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Calon  pekerja  migran  yang  pemberangkatannya  secara  illegal  mereka  masih  tetap  bisa berangkat  dikarenakan  menggunakan  dokumen  palsu  yang  telah  disiapkan  oleh  calo  dari perusahaan pengiriman pekerja migran. Pada dasarnya pekerja migran non procedural sangat rentan  terhadap  resiko  yang  berbahaya  seperti  kekerasan,  perdagangan  orang,  hingga eksploitasi seksual dan belum lagi apabila bekerja di salah satu perusahaan di luar negeri lalu ada  pemeriksaan  pendataan  warga  negara  mereka  yang  pekerja  migran  secara  non procedural  bisa  ditangkap  oleh  pihak  oknum  yang  bertanggung  jawab  terkait  pendataan warga. Perlu diingat bahwa pekerja migran non procedural tidak memiliki dokumen secara resmi  sehingga  bagi  mereka  yang  mengalami  kekerasan  atau  terjadi  resiko  lainnya  di  luar negeri  pemerintahan  Indonesia  sangat  sulit  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  pada pekerja migran non procedural. Beda halnya dengan pekerja migran secara legal atau secara terprosedur, apabila mereka mengalami kekerasan atau hak nya dirampas oleh majikan maka mereka  akan  mendapatkan  perlindungan  hukum  sesuai  dengan  pasal  7  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Berkaitan  dengan  penelitian  jurnal  ini  dan  jurnal  sebelumnya  telah  membahas mengenai topik yang sama seperti penelitian yang dituliskan oleh 1. Ricky Johanes Sepang yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Migran  Dalam  Tindak  Pidana Kekerasan di Tinjau Dari Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017” penelitian ini berfokus pada pemberian perlindungan hukum oleh pemerintahan Indonesia terhadap pekerja migran yang mengalami  kekerasan  dan  penegakan  hukum  yang  berlaku  di  luar  negeri;  2.Muhammad Azzam Alfarizi penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigra si Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia” dalam penelitian jurnal ini berfokus
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
pada  upaya  pemerintahan  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  migran Indonesia;  3.  Fatchul  Aziz  penelitian  yang  berjudul  “Peran  Pemerintah  Dalam  Upaya Perli ndungan  Pekerja  Migran  Indonesia”  dalam  penelitian  jurnal  ini  berfokus  pada  peran pemerintahan  Bali  dalam  memberikan  perlindungan  terhadap  pekerja  migran  pada  saat pandemic  covid-19  dan  ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017.  Dari  ketiga penelitian jurnal sebelumnya dapat dibedakan dengan penelitian jurnal dari penulis ini, yang membedakannya  yaitu  perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintahan  Indonesia terhadap  pekerja  migran  baik  itu  secara  terprosedur  atau  non  prosedur  yang  mengalami kekerasan di luar negeri. Dari penjelasan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang mengalami kekerasan di luar negeri.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif.  Metode  pendekatan  yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini  menggunakan  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  seperti  artikel,  jurnal  hukum,  buku hukum  yang  berkaitan  dengan  Perlindungan  Hukum  Pekerja  Migran  Indonesia  dan  data primer yang terdiri dari peraturan perUndung-Undangan serta Konvensi Internasional. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan bahan hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Bentuk-Bentuk Kekerasan yang Terjadi Pada Pekerja Migran
Pekerja migran merupakan seseorang yang mencari pekerjaan di luar negeri dan berhak untuk  mendapatkan  upah  yang  layak  dengan  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan  sesuai kesepakatan perjanjian kerja di negara yang akan dituju. Setiap manusia memiliki hak untuk bisa  bekerja  dimana  saja  sesuai  dengan  kemampuan  dan  minat  yang  dimiliki.  Indonesia sampai  saat  ini  memiliki  lapangan  pekerjaan  yang  sangat  terbatas,  sehingga  membuat masyarakat  bermigran  untuk  mencari  pendapatan  diluar  negeri.  Tidak  hanya  itu  saja, masyarakat mendapatkan hasil pendapatan yang jauh lebih besar dari pada di Indonesia, hal
ini  lah  yang  mengundang  pandangan  positif  masyarakat.  Dari  pandangan  positif  tersebut mereka tidak mengetahui banyaknya resiko yang akan terjadi apabila bekerja di luar negeri.
Menurut data yang didapat oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ada  beberapa  pengaduan  dari  PMI  diantaranya  dari  negara  Saudi  Arabia  sebanyak  29,5% dengan jumlah 50 pengaduan, negara Malaysia sebanyak 16,5% dengan jumlah 28 pengaduan negara  Taiwan  sebanyak  10,6%  dengan  jumlah  18  pengaduan  negara  UAE  sebanyak  7% dengan jumlah 12 pengaduan, negara Polandia sebanyak 6% dengan jumlah 10 pengaduan, dan negara lainnya sebanyak 30,4% dengan jumlah 51 pengaduan (BP2MI, 2022). Dari data pengaduan yang didapat oleh BP2MI antara lain seperti:
a. Kekerasan
Hingga  saat  ini  Pekerja  Migran  Indonesia  masih  saja  mengalami  kekerasan  baik  itu secara  fisik,  kekerasan  non  fisik,  dan  kekerasan  mental  dari  majikan.  Pada  dasarnya telah diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 Konvensi Internasional Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang dimana tidak boleh seseorang memperlakukan pekerja migran sebagai sasaran penindasan atau hukuman  yang  tidak  manusiawi  serta  pekerja  migran  tidak  diperbolehkan  untuk diperbudak.
b. Perdagangan Orang
Perdagangan orang sering dijumpai pada PMI non-prosedural yang rentan di tipu daya oleh  pihak  oknum  perusahaan  penempatan  pekerja  migran  swasta  yang  tidak bertanggung jawab. Perdagangan orang antar negara sering di paksa untuk melakukan eksploitasi seksual, prostitusi, pengedar obat terlarang, hingga penjualan organ tubuh. Pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 4 yang mengatakan bahwa seseorang yang membawa masyarakat Indonesia  yang bertujuan untuk melakukan eksploitasi di luar negeri maka akan dikenakan sanksi pidana penjara sekurang-kurangnya  tiga  tahun  dan  paling  lama  lima  belas  tahun  dan  denda  paling sedikit  Rp.  120.000.000.00  (seratus  dua  puluh  juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).
c. Upah Gaji yang Tidak dibayar Sesuai dengan Perjanjian Kerja
Sebelum  pemberangkatan  kerja  PMI  telah  mengetahui  jumlah  gaji  yang  akan diterimanya setiap bulan yang telah disepakati bersama dan telah ditandangani. Akan
tetapi,  sebagian  yang  dialami  oleh  PMI  tidak  mendapatkan  upah  gaji  atau  hanya mendapatkan  upah  yang  jauh  lebih  kecil,  sehingga  tidak  sesuai  dengan  perjanjian sebelum  bekerja.  Dapat  dilihat  dari  data  BP2MI  pengaduan  upah  gaji  tidak  dibayar sebanyak 83 orang (BP2MI, 2022). Dengan adanya PMI yang hasil upahnya tidak sesuai dengan  perjanjian  kerja,  disebabkan  sebelumnya  tidak  menyadari  mengenai  hak-hak mereka  yang  telah  dicantumkan  dalam  surat  perjanjian  kerja,  sehingga  kedepannya tidak  akan  dipenuhi  oleh  pemberi  kerja.  Pada  dasarnya  telah  diatur  terkait ketenagakerjaan yang telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasal 6 huruf (f) yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan upah standar yang sesuai dengan  peraturan  di  negara  tujuan  atau  sesuai  dengan  kesepakatan  surat  perjanjian kerja.
d. Meninggalnya Pekerja Migran di Negara Tujuan
Menurut  data  BP2MI  tahun  2022  yang  telah  meninggal  dunia  di  tempat  tujuan berjumlah 93 orang. Penyebab meninggalnya pekerja migran di negara tujuan diantara lainnya seperti kecelakaan, hukuman mati, hingga akibat dari kekerasan yang diterima oleh  majikan  atau  pihak  oknum  yang  berwajib  menangani  kasus  pekerja  non- prosedural.  Hal  ini  juga  berkaitan  dengan  perekurtan  pekerja  illegal  yang  dimana apabila ia tertangkap basah karena tidak adanya dokumen secara khusus maka ia akan dibawa oleh pihak yang berwajib dan di tempatkan di sel tahanan. Seperti salah satu contoh korban Aris bin Saing yang ditangkap bersama kedua anaknya yang berusia 5 dan 9 tahun dan langsung dimasukkan kedalam Tawau. Sebelum meninggal aris telah mengeluh sakit, badan lemas, dan beberapa kali jatuh pingsan. Namun, tidak kunjung mendapatkan perawatan kesehatan. Sampai pada akhirnya pada 25 September 2021 aris  kembali  jatuh  pingsan  dan  dua  jam  setelahnya  aris  dinyatakan  meninggal. Sedangkan untuk kedua anaknya Aris tetap berada di tahanan Blok 9 yang dihuni orang dewasa  sampai  akhirnya  mereka  di  deportase  pada  Oktober  2021  (CNN,  2022). Penahanan  yang  dialami  pekerja  migran  sebenarnya  telah  diatur  dalam  Konvensi Internasional  tentang  Perlindungan  Hak-Hak  Seluruh  Pekerja  Migran  dan  Anggota Keluarganya  dalam  pasal  17  ayat  (1)  (4)  dan  (7)  dalam  pasal  ini  mengatur  terkait penahanan PMI yang berada di luar negeri serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 27 ayat (2) yang mengatur terkait pemulangan PMI apabila telah meninggal dunia.

## e. Rekrutmen Pekerja Tidak Berdokumen atau Pekerja Illegal
Semakin  meningkatnya  peminat  pekerja  migran  membuat  pemerintah  sering mengalami  kendala  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terutama  pada  pekerja illegal.  Adanya  pekerja  illegal  disebabkan  dari  pemberangkatan  dari  Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau pengiriman yang di lakukan oleh  perusahaan  illegal.  Terkait  pemberangkatan  pekerja  illegal  sama  halnya  telah terlibat  dalam  permainan  antar  calo.  Para  calo  sudah  memiliki  jaringan  antar  lintas negara  yang  sangat  mudah  untuk  menerima  seseorang  masuk  kenegaranya  (Moh., n.d.). Sehingga, calon pekerja migran secara illegal sangat mudah tergiur oleh tipuan yang dibuat oleh para calo yang terlebih telah menjanjikan mengenai mendapatkan gaji yang lebih baik dan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Pada dasarnya masyarakat yang mendaftarkan dirinya sebagai pekerja illegal di karenakan proses pemberangkatan yang berbelit-belit dan biaya pemberangkatan yang terlalu mahal walaupun dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 30 ayat (1) menjelaskan tentang tidak memungut biaya  untuk  penempatan  akan  tetapi  membebani  pekerja  migran  untuk pemberangkatan ke negara tujuan. Bagi calon pekerj amigran yang tidak mampu untuk membayar  keberangkatannya  akan  di  berikan  bantuan  oleh  pemerintah  untuk pemberangkatnnya  akan  tetapi  pada  nantinya  pekerja  migran  tersebut  harus membayarnya  kembali  dari  apa  yang  diberikan  oleh  pemerintah  saat memberangkatkan  dirinya  ke  luar  negeri.  Hal  tersebut  sama  halnya  pekerja  migran membayar hutang pada negara terkait pemberangkatnnya ke luar negeri.
Dari berbagai permasalahan yang di timpa oleh PMI sebagian permasalahan bisa terjadi karena  hasil  kerja  yang  tidak  memuaskan  bagi  majikan  sehingga  bisa  dimanfaatkan kelemahan PMI untuk di lakukan eksploitasi.
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Kekerasan di Negara Tujuan
Jaminan  sosial  merupakan  suatu  tindakan  untuk  memberikan  perlindungan  yang berkaitan dengan sosial masyarakat apabila terjadi adanya suatu peristiwa yang menimbulkan dampak  pada  masyarakat  dan  hak  masyarakat  yang  diberlakukan  melalui  tindakannya  di suatu negara (Juliantoro et al., 2020). Pemerintah memberikan kebijakan yang dicantumkan
dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2017  dan  dikaitkan  dengan  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Jaminan sosial akan dikelolah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Soisal yang akan bekerja sama dengan berbagai lembaga pemerintahan baik itu negeri maupun swasta. Pemerintah memberikan  perlindungan  pada  pekerja  migran  dengan  cara  mendirikan  krisis  center dinegara  tujuan  atau  negara  penerima  pekerja  migran  untuk  menghadapi  suatu  persoalan mengenai permasalahan hukum, ketenagakerjaan, sosial dan budaya di negara tujuan, dalam mengikut  sertakan  pekerja  migran  dalam  program  asuransi  yang  bisa  menanggung  semua resiko kerja yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dan membuat moratorium (Susanti & Putri, 2020).
Bagi  pekerja  yang  telah  terdaftar  dalam  suatu  pekerjaan  baik  di  Indonesia  maupun diluar  Indonesia  akan  mendapatkan  perlindungan  dibawah  tanggungjawab  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Ketenagakerjaan.  Pekerja  migran  diwajibkan  untuk mengurus  pendaftaran  BPJS  Ketenagakerjaan  paling  lambat  satu  tahun  sebelum pemberangkatan  kerja,  apabila  suatu  saat  pekerja  migran  mengalami  perubahan  data keluarga  maka  akan  diwajibkan  segera  lapor  agar  data-data  sebelumnya  digantikan. Sedangkan  pada  setiap  PMI  yang  akan  bekerja,  sedang  bekerja,  dan  setelah  bekerja  akan menerima  pendapatan  upah  dari  pihak  luar  negeri  maupun  negara  Indonesia  yang  akan memberikan  berupa  jaminan  kecelakaan  kerja,  jaminan  hari  tua,  dan  jaminan  kematian. Untuk  melakukan  pembayaran  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan  Jaminan Kematian  (JKM) bagi pekerja  migran  melakukan  pembayaran  awal  sebesar  Rp.  37.500  dan dilanjut  pembayaran  sebelum  pemberangkatan  pekerja  migran  sebesar  Rp.  332.500, sedangkan pembayaran pada Jaminan Hari Tua (JHT) akan dibayar pada saat pekerja migran bekerja,  karena  pembayar  JHT  ini  dibayarkan  menggunakan  mata  uang  asing  dan  besaran iuran nilai mata uang rupiah dengan kurs berlaku saat pembayaran (Juliantoro et al., 2020). Beda halnya dengan pekerja migran non-prosedural apabila ia sedang menderita kesakitan dan memerlukan biaya yang sangat besar mereka hanya mendapatkan bantuan berupa iuran yang dilakukan oleh semua pekerja migran yang berada di negara yang akan dituju lalu akan di pulangkan ke negara asal. Kepeulangan pekerja migran non-prosedural akan dibantu oleh pemerintah hingga pulang ke daerah asalnya.

## Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Mengalami Kekerasan
Perlindungan  terhadap  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  merupakan  hal  yang  sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah baik itu secara legal maupun ilegal. Salah satu usaha  yang  akan  dilaksanakan oleh pemerintah untuk  memberikan perlindungan terhadap PMI ialah dimulai dari membuat sebuah perjanjian bilateral dengan suatu negara yang akan dituju  oleh  PMI.  Perjanjian  yang  akan  dibuat  secara  negosiasi  antar  negara  nantinya  akan menghasilkan  sebuah  Memorandum  of  Understanding  (MoU).  Walaupun  telah  dibuatnya MoU  yang  telah  disepakati  dari  kedua  belah  pihak  antar  negara,  dalam  kenyataanya permasalahan  yang  diterima  PMI  masih  sangat  sering  terjadi.  Selain  perjanjian  MoU, pemerintah  Indonesia  juga  menyusun  mengenai  peraturan  perundang-undangan  dengan acuan  standar  ketenagakerjaan.  Ada  beberapa  macam  cara  yang  telah  di  laksanakan  oleh pemerintah  untuk  melakukan  kerjasama  dari  berbagai  instansi  pemerintah  baik  itu  dari pemerintah daerah  maupun pemerintah pusat untuk menanggulangi suatu persoalan yang terjadi pada PMI. Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia serta memuat terkait perlindungan jaminan sosial yang telah dilaksakan oleh perusahaan asuransi dan telah bergabung dalam perusahaan asuransi melalui bentuk perlindungan yang terdiri dari prapenempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan.
Terkait perlindungan PMI yang telah diberikan sejak pra penempatan, penempatan dan pasca  penempatan  yang  telah  diatur  sesuai  dengan  peraturan  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2017 dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021. Berdasarkan tahapan yang telah diatur sebagaimana dalam peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagai berikut :
a. Pra penempatan
Pada  tahap  pertama  mengenai  perlindungan  PMI  saat  pra  penempatan  atau perlindungan  sebelum  bekerja  telah  di  atur  dalam  pasal  1  ayat  (6)  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2017  yang  dimana  perlindungan  saat  sebelum  bekerja  merupakan secara  keseluruhan  aktivitas  yang  akan  memberikan  perlindungan  sejak  pendaftaran hingga  pemberangkatan.  Perlindungan  sebelum  bekerja  terdiri  dari  dua  bagian  di antaranya perlindungan administrasi dan perlindungan teknis.

## b. Perlindungan penempatan atau perlindungan selama bekerja
Dalam  tahap  kedua  ini,  pemerintah  akan  tetap  memberikan  perlindungan  pada saat PMI bekerja di negara tujuan diantaranya yakni:
1. Melakukan  pendaftaran  terkait  ketenagakerjaan  atau  pejabat  dinas  luar  negeri yang ditunjuk
2. Melakukan  pengamatan  dan  memberikan  penilaian  pada  pemberi  kerja, pekerjaan, serta kondisi kerja
3. Memberikan fasilitas untuk memenuhi hak PMI
4. Memberikan fasilitas penyelesaian kasus pada ketenagakerjaan
5. Memberikan  layanan  kekonsuleran  apa  bila  terjadi  suatu  permasalahan  dalam suatu pekerjaan
6. Memberikan  pendampingan,  mediasi,  advokasi,  dan  bantuan  hukum  seperti advokat oleh pemerintah atau perwakilan Indonesia dan perwalian sesuai dengan hukum negara setempat.
7. Pembinaan pada PMI
8. Fasilitas repatriasi.
Dalam  perlindungan  selama  bekerja  pemerintah  tidak  bisa  mengambil  alih tanggungjawab  terkait  pidana  atau  perdata  yang  menjadi  persoalan  PMI  dan pelaksanaan penegakan hukuman harus mengikuti penegakan hukum yang berada di negara tujuan, dan hukm kebiasaan internasional.
c. Pasca penempatan
Dalam  tahap  akhir, terkait pasca  penempatan atau  setelah bekerja  perusahaan penempatan pekerja migran harus memberikan laporan terkait data kepulangan atau data  perpanjangan  yang  berhubungan  dengan  perjanjian  kerja  PMI  untuk melaporkannya pada perwakilan Indonesia di negara tempat tujuan serta perwakilan dari  Indonesia  harus  memberikan  konfirmasi  laporan  tersebut.  Apabila  perusahaan penempatan tidak melaporakannya maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi.
Dengan  berbagai  cara  yang  telah  di  lakukan  oleh  pemerintahan  untuk  memberikan perlindungan terhadap PMI baik dari segi peraturan undang-undang maupun kebijakan yang telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  berbeda  halnya  dengan  PMI  yang  non
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 3  No. 1 Januari - April 2023
prosedural hingga saat ini masih sangat sering terjadi walaupun sudah ada peraturan Undang- Undang. Berkaitan juga dengan kasus yang ditimpa PMI non prosedural ini sangat sulit untuk memberikan  perlindungan  hukum  kepada  mereka  yang  berada  di  negara  penempatan, dikarenkan mereka tidak memiliki dokumen-dokumen yang berhubungan dengan identitas korban  PMI.  Dalam  kesulitan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  terkait  PMI  non prosedural maka diperlukannya peningkatan komitmen imigrasi dalam pencegahan PMI non prosedural.  Adapun  upaya  pencegahan  PMI  non-prosedural  yang  dilakukan  oleh  kantor imigrasi  yakni  pencegahan  PMI  non-prosedur  yang  dilakukan  pada  saat  penerbitan  paspor dan pencegahan PMI non prosedur pada saat di tempat pemeriksaan imigrasi.
Dari  suatu  perbuatan  yang  telah  di  lakukan  oleh  perusahaan  pengirim  penempatan pekerja migran yang mengirimkan PMI secara non procedural, maka akan dikenakan sanksi yang  bersifat  “Ultimum  Remedium”  yang  dimana  mewajibkan  untuk  menerapkan  sanksi pidana  sebagai  bentuk  upaya  terakhir  setelah  sanksi  administrasi  atau  pencabutan  izin perusahaan dan sanksi data ganti rugi yang tidak berhasil (Studi et al., 2019). Hal ini juga telah diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 terkait pidana pokok yang dapat di  kenakan  oleh  suatu  perusahaan  hanya  pidana  denda,  yang  telah  ditetapkan  maksimum pidana di tambah 1/3 dari setiap ancaman pidana denda. Selain pidana pokok, perusahaan pengirim PMI akan dikenai hukuman tambahan terkait pencabutan izin perusahaan studi.
Mengingat  dengan  keterbatasan  peraturan  Undang-Undang  yang  di  gunakan  untuk melindungi PMI yang berada diluar negeri tidak bisa sepenuhnya memberikan perlindungan sebab  persoalan  yang  terjadi  pada  PMI  berada  di  luar  negeri  sehingga  harus  mengikuti peraturan yang sesuai dengan penempatan negara yang akan dituju. Dengan keterbatasan inilah pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum dengan menggunakan peraturan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini memiliki empat peraturan yang harus diamati seperti : (mita noveria, aswatini, fitranita, dian wahyu utami, 2020)
1. Berawal dari memberikan terkait ukuran jaminan perlindungan pada semua pekerja migran dan keluarganya pada beberapa tahapan-tahapan bermigrasi baik itu dalam sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  pasca  bekerja.  Dari  berbagai  daerah  yang melakukan migrasi mereka memiliki kedudukan untuk bermigrasi yang berarti setiap pekerja migran  dan  keluarganya  akan  diberikan perlindungan  untuk  setiap tahapan
migrasi, tidak hanya pada saat bekerja diluar negeri namun juga pada sebelum bekerja dan setelah bekerja. Permasalahan yang terjadi pada saat bekerja diluar negeri juga berkaitan dengan sebelum pemberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
2. Menjadikan  sebuah  awalan  untuk  menjadikannya  beberapa  bentuk  aturan perundang-undangan dan rangkaian untuk mengelola tenaga kerja migran yang baik dan secara terhormat, mulai dari tingkat nasional, daerah, hingga pada saat membuat perjanjian baik secara bilateral mupun multilateral yang dapat dihubungkan dengan pihak migrasi ketenagakerjaan.
3. Saling  terikat  pada  semua  negara  yang  ikut  berpartisipasi,  baik  dari  negara  asal, transit,  dan  tujuan  pekerja  migran  untuk  mempersiapkan  terkait  pelaksanaan  dan pelayanan  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  dan  dapat  memenuhi  hak-hak pekerja migran serta anggota keluarganya.
4. Mengantisipasi pada pekerja migran dari perdagangan orang atau human trafficking. Setiap pekerja migran yang terprosedur akan saling terikat pada hukumnya, sehingga membuat mereka memiliki hak-hak yang lebih dari pada yang nonprosedur. Apabila pihak  negara  berkonsisten  dalam  konvensi  ini,  maka  warga  negara  yang  ingin mendaftarkan dirinya sebagai pekerja migran akan dibimbing untuk bekerja dengan nyaman dan secara terhormat, karena sistem yang baik untuk menjadi pekerja migran telah disediakan dengan aman oleh pemerintah baik dari negara asal maupun negara penempatan yang telah melakukan kerja sama.

## KESIMPULAN
Pekerja  migran  merupakan  seseorang  yang  mencari  pekerjaaan  di  luar  negara  yang bertujuan mencari pendapatan untuk kehidupan sehari-hari dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja. Tiap tahunnya peminat PMI semakain meningkat baik itu secara prosedur maupun non-prosedur, sehingga meningkatnya juga permasalahan yang di terima oleh PMI seperti kekerasan, perdagangan orang, meninggalnya pekerja migran di  negara  tujuan,  hingga  rekrutmen  pekerja  tidak  berdokumen  atau  pekerja  illegal.  Dari pemasalahan yang di timpa PMI maka pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum berupa  jaminan  sosial  yang  terdiri  dari  Jaminan  Hari  Tua,  Jaminan  Kematian,  dan  Jaminan
Kecelakaan  Kerja.  Selain  itu,  PMI  juga  mendapatkan  perlindungan  sejak  pra  penempatan, selama penempatan, dan pasca penempatan. Tidak hanya itu saja bagi pekerja migran non- prosedural sangat sulit untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang dikarenkan tidak  adanya  dokumen  secara  khusus  sehingga  pemerintah  melakukan  upaya  pencegahan pada PMI non-prosedural melalui kantor keimigrasian seperti pencegahan PMI non-prosedur yang dilakukan pada saat penerbitan paspor dan pencegahan PMI non prosedur pada saat di tempat pemeriksaan imigrasi.

## DAFTAR PUSTAKA
BP2MI. (2022). Data Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2022. Pusat Data Dan Informasi , 021 , 32. CNN, I. (2022). CNN . https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220625164126-106- 813493/lsm-ungkap-149-tki-meninggal-di-tahanan-imigrasi-sabah-malaysia Juliantoro, M., Wijaya, S., & D, D. (2020). Analisis Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomer 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Pekerja Migran Indonesia. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan , 6 (1), 1 – 14. mita noveria, aswatini, fitranita, dian wahyu utami, rahmat saleh. (2020). PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KESEPAKATAN DAN IMPLEMENTASINYA (masugeng, Ed.; 1st ed.).
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qKZOEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq= PERLINDUNGAN+PEKERJA+MIGRAN+INDONESIA+KESEPAKATAN+DAN+IMPLEMENTASI NYA&ots=oUhXsFNoAb&sig=vmKWfQ2qW_pJ9cQapICkc3cKBo0&redir_esc=y#v=onepa ge&q=PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
Moh., Nizar. A. Inayah. A. T. D. (n.d.). PENGUATAN PERAN PEMERINTAH MELALUI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA . 20 (2), 95 – 111. Studi, P., Ilmu, M., Universitas, H., & Surabaya, B. (2019). Kajian terhadap penerapan kebijakan pencegahan pekerja migran indonesia (pmi) non- prosedural pada kantor imigrasi kelas i khusus tpi surabaya . 9 , 33 – 45.
Susanti, H. D. R., & Putri, F. E. (2020). Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 18 (1), 33 – 43.