## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056

## PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
( Studi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)
Oleh : Solichin 1* ,  Samsul Akmal 2
*Email Korespondensi : Stia.Solichin@gmail.com

## ABSTRAKSI
Persepsi masyarakat tentang pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, karena  kurangnya  informasi  dan  transparansi  dari  pemerintah  desa  padahal  transparansi dibutuhkan  untuk  membangun  kepercayaan  antara  masyarakat  dan  pemerintah  desa.  Hampir semua  program  dan  proyek  pemerintah  mensyaratkan  partisipasi  dan  pemberdayaan  masyarakat yang  menjadi  penentu  keberhasilan  program  pembangunan,  akan  tetapi  pada  kenyataan  di lapangan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran  persepsi  masyarakat  terhadap pemanfaatan  dana  desa  dalam  pembangunan  Desa  Dusun  Baru.  Metode  yang  digunakan  yaitu metode  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  persepsi  masyarakat  dalam pemanfaatan  dana  desa  tergolong  baik  dalam  pembangunan  infrastruktur,  namun  masih  terdapat beberapa  kendala  seperti  kurangnya  informasi  tentang  anggaran  dana  desa  berikut  detail pengeluaran dana yang tidak bisa ditekan seminimalisir mungkin, karena manajemen pengelolaan pemerintah desa belum optimal.
Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan Inftrastruktur
1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu
2 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)  Bengkulu

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2

## A. Pendahuluan
Negara  Indonesia  merupakan  negara kesatuan  yang  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya  saat  ini  menganut  asas desentralisasi,  dekonsentrasi,  dan  tugas pembantuan.  Asas  ini  berdasarkan  pada Undang-Undang  No.  79  tahun  2005  tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan  Undang-Undang  tersebut  hal ini  berarti  bahwa  pemerintah  Indonesia memberikan  kekuasaan  dan  kesempatan kepada setiap daerah otonom untuk menjalankan  otonomi  daerahnya  masing- masing guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Jurnaidi,  Djumadi,  dan  Paranoan,  2015). Kebebasan  wilayah  otonom  untuk  mengatur dan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan pembangunan  daerah  merupakan  strategi baru  yang  diterapkan  oleh  pemerintah setelah  kegagalan  penerapan  kebijakan pembangunan  pada  masa  Orde  Lama  dan Orde Baru.
Kebijakan  terkait  pembangunan  desa tidak  hanya  menjadi  isu  penting  di
Indonesia.  Kebijakan  yang  mengutamakan desa  juga  diterapkan  diberbagai negara lain. Wijaya (2013) dalam tulisannya Contemporary  problems  in  Japan’s  rural areas and opportunities for developing rural tourism:  a  case  of  yamashiro  district  in yamaghuci prefecture menjelaskan bagaimana Negara Jepang mencoba menerapkan kebijakan baru terkait pembangunan  pedesaan.  Pedesaan  Jepang yang  awalnya  merupakan  desa  wisata mengalami penurunan minat para pengunjung, akhirnya menerapkan kebijakan baru  untuk  menghidupkan  kembali  pesona pedesaan.  Strategi  yang  digunakan  adalah dengan  melibatkan  para  pemuda  dan perempuan yang awalnya tidak diikutsertakan  dalam  pembangunan.  Selain itu,  dalam  strategi  tersebut  Jepang  juga memasukkan unsur agro-budaya mereka.
Polemik-polemik yang terjadi di pedesaan  di  Indonesia  menjadi  salah  satu pemicu gagasan yang dikeluarkan pemerintah  Indonesia.  Akhirnya  optimis dengan  menjadikan  desa-desa  di  seluruh Indonesia  sebagai pusat  perekonomian  yang mensejahterakan (Hayu, 2015).
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  pada tahun  2014,  dikeluarkanlah  kebijakan  baru yaitu Dana Desa (DD). Kebijakan DD ini di
atur dalam PP 22/2015 perubahan dari pasal 14,  pasal  18,  pasal  23,  dan  pasal  28  dalam PP  60/2014  tentang  Dana  Desa  Bersumber dari APBN (PMK, 2016).
Peraturan tersebut kemudian juga dipertegas  dengan dikeluarkannya  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian,  Penyaluran,  Penggunaan,
Pemantauan,  dan  Evaluasi  Dana  Desa. Berdasarkan  pasal  1  ayat  2  Peraturan tersebut  dijelaskan  bahwa  dana  desa  adalah dana  yang  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara.  Anggaran ini  diperuntukkan  bagi  desa,  yang  ditransfer melalui  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  kabupaten/  kota  dan digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan,  pelaksanaan pembangunan,  pembinaan  kemasyarakatan,
dan pemberdayaan (Permenkeu, 2016).
Persepsi  masyarakat  dalam  pemanfaatan dana  desa  untuk  pembangunan  infrastruktur desa perlu dikaji lebih dalam karena masalah yang  berkembang  saat  ini  yaitu  kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, sehingga munculnya dugaan penyelewengan  dana  desa  oleh  aparatur desa.  Oleh  karena  itu  perlu  mengantisipasi hal tersebut dengan menerapkan trasnparansi dan  akuntanbilitas  dalam  pengelaloan  dana desa.  Persepsi  masyarakat  yang  kurang  baik tentang pemanfaat dana desa akan menciptakan dugaan-dugaan yang tidak baik terhadap  kinerja  pemerintah  desa,  sehingga perlu  meningkatkan  persepsi  masyarakat dengan baik.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  deskripsif kualitatif.  Fokus  dalam  penelitian  ini  yaitu pada persepsi
masyarakat dalam pemanfaatan  dana  desa untuk  pembangunan infrastuktur desa di desa Dusun Baru.
Teknik  analisis  data  dilakukan  melalui tiga  tahap.  Tahapan  tersebut  antara  lain: pengumpulan data ( data collection ), penyajian data ( data display ), verifikasi data ( data verification ), dan penarikan kesimpulan ( drawing conclusion ). Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian  ini  akan  lebih  mudah  untuk menemukan  titik  ungkit  permasalahan  yang ada,  penelitian  dan  hasilnya  akan  di deskripskan  sesuai  dengan  permasalahan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
yang ditemukan.
C. Hasil Penelitian
Peneliti ini mendesekripsikan persepsi masyarakat  dalam  pemanfatan  dana  desa untuk  pembangunan  infrastruktur  desa  di desa  Dusun  Baru,  pemanfaatan  dana  desa akan  terlaksana dengan baik apabila pemerintah desa dapat mengajak masayarakat dalam perencanaan pemanfaatan  dana  desa.  Ketika  hal  tersebut terjalin  dengan  baik  maka  pembangunan infrastruktur  desa  dapat  berjalan  dengan baik.
a. Ketepatan Penggunaan Anggaran Menurut  Herman  (2015)  bahwa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada suatu pembangunan infrastruktur adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-  biaya  lain  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan proyek. Anggaran biaya merupakan  harga  dari  bahan  atau  material, alat  dan  upah  yang  dihitung  dengan  teliti, cermat  dan  memenuhi  syarat.  Anggaran biaya pada proyek yang sama akan berbeda- beda  di  masing-masing  daerah,  disebabkan karena  perbedaan  harga  bahan  dan  upah tenaga kerja.
Rancangan  dana  yang  dimaksud adalah  anggaran  dana  yang  ditujukan  untuk pembangunan  infrastruktur  desa.  Tentu  saja hal ini, direncanakan pada Musyawarah desa di Desa Dusun Baru. Gunanya adalah untuk menciptakan  transparansi  dan  kejelasan program  kerja  pembangunan  kelak  kepada masyarakat.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pertemuan  dengan  masyarakat  membahas rancangan  dana  desa  untuk  pembangunan infrastruktur  desa.  Sesuai  dengan  pendapat informan tanggal (6 Angustus 2018), bahwa ; “Kami sudah
melaksanakan perancangan  dana  untuk  pembangunan  desa yang  berfokus  pada  pembangunan  jalan desa,  sebelumnya  kami  juga  megundang masyarakat  desa  untuk  ikut  berpartisipasi dalam perancangan ini. Selain itu, rancangan yang  kami  buat  atas  dasar  kesepakatan bersama dan tentu saja transparan, tidak ada permainan disini ya, saya jamin itu”.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan  pemanfaatan  dana  desa  untuk pembangunan infrastruktur desa telah terlaksana  sehingga  dapat  meminimalisir
tingkat persepsi negatif dari masyarakat desa terhadap  pengeloaan  dan  pemanfaatan  dana desa di Desa Dusun Baru Kecamata Ilir Talo Kabupaten  Seluma.  Sesuai  dengan  hasil wawancara  Tanggal  (7  Agustus  2018), bahwa :
“Musyawarah  Desa  memang  telah dilakukan  antar  pemerintah  desa  dengan masyarakat,  namun  masih  menjadi  masalah yaitu  kurang  rincinya  permasalah  anggaran pemanfaatan dana desa, sebaiknya pemerintah  desa  memberikan  informasi yang  jelas  dan  terperinci  kepada  kami,  jika memang dana tersebut tidak diganggu gugat, apa  salahnya  memberikan  informasi  secara rinci kepada masyarakat desa, agar masyarakat  tidak  memiliki  stigma  yang buruk  terhadap  pemerintah  desa  Dusun Baru.  Menurut  saya  selama  ini,  dana  yang ada  tidak  sesuai  dengan  implementasi  yang ada,  karena  apa,  bahan  yang  digunakan dalam  penganggaran  dari  rancangan  itu terlalu banyak dan terkesan memboros saja.
Ketepatan anggaran sudah sesuai,
namun dalam efektivitas/efisiensi dan pengendalian pengeluaran dana masih belum maksimal,  terlihat  bahwa  hasil  wawancara dari  masyarakat  desa  yang  menjelaskan bahwa  tidak  ada  efesiensi  pengendalian pengeluaran dana yang jelas dari pemerintah desa terkait dana desa, meskipun pembangunan berjalan, sebaiknya pemerintah  desa  dapat  menekan  anggaran yang  digunakan  untuk  dapat  digunakan untuk pembangunan bidang lainnya. b. Ketepatan Penggunaan Sumberdaya Manusia .
Dalam  pembangunan  infrastruktur desa,  pemerintah  desa  juga  bekerjasama dengan  pihak  ketiga  yakni  tenaga  ahli pelaksana/  kotraktor  dan  di  dalamnya terdapat  manajemen  yang  mengatur  tim pelaksana,  baik  dari  pengerjaannya  dan administrasinya.
Sumber  daya  manusia  menurut  para ahli  memiliki  arti  yang  lebih  beragam. Menurut  Malayu  Hasibuan  (2002),  sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu  dari  daya  pikir  dan  daya  fisik  yang dimiliki  individu.  Kemampuan  sumber  daya manusia  tidak  dapat  dilihat  dari  satu  sisi saja,  namun  harus  mencakup  keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya.
Fungsi  manajemen  sumber  daya manusia adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
pengendalian.  Maksud  perencanaan  disini adalah  agar  program  dalam  meningkatkan kualitas  SDM  dapat  dilaksanakan  secara efektif  dan  efisien  dalam  pembangunan infrastruktur  Desa  Dusun  Baru  Kecamatan Ilir Talo.
Dalam  pemanfaatan  pembangunan inftrastruktur  desa  telah  menggunakan sumber  daya  manusia  yang  memiliki kompetensi dibidang pembangunan sehingga meminimalisir  ketidak  sesuaian  kualitas hasil  bangunan  sarana  prasarana  desa. Sesuai  dengan  hasil  Wawancara  (9  agustus 2018), bahwa ;
“Sudah  sesuai,  apalagi  pengerjaan mereka  rapi  dan  tepat  waktu,  saya  rasa mereka memang orang-orang ahli dibidangnya,  kemudian  mereka  juga  kalau bekerja tidak neko-neko, misalkan pembangunan  jalan  harus  selesai  tanggal sekian  pasti  tepat  waktu.  Seperti  yang  kita rasakan  saat  ini  jalan  kami  sudah  bagus,
kualitas jalan juga bagus.”
Sumber daya manusia yang digunakan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur desa yaitu orang-orang yang memiliki pengalaman  dan  yang  memiliki  kompetensi bidang pembangunan sehingga pembangunan  di  desa  dapat  berjalan  sesuai perencanaan  dengan  hasil  bangunan  yang berkualitas.  Namun  disisi  lemahnya  yaitu pemborosan bahan bangunan mengakibatkan pemborosan  anggaran  yang  seharusnya dapat  digunakan  pembangunan  bidang  lain. Sesuai  dengan  wawancara  pada  tanggal  (9 agustus 2018) bahawa ;
“Walaupun  pengerjaannya  terbilang cepat,  tapi  yang  saya  lihat  masih  terjadi pemborosan  bahan  bangunan,  seperti  batu koral  yang  dipinggiran  jalan  itu  banyak sekali  bertebaran,  seolah  tidak  digunakan sama  sekali,  padahal  itu  masih  bisa  dan layak  untuk  dimanfaatkan  untuk  pengerjaan selanjutnya. Itu  sudah  saya  laporkan  ke  Pak Kades,  tetapi  memang  katanya  disini  bahan yang  digunakan  itu  sudah  diatur  oleh  pihak ketiga  yaitu  kontraktor.  Jika  memang kotraktor  itu  berpengalaman  seharusnya dapat memperhitungkan bahan bangunan”
Perlunya  pengawasan  pembangunan infrastruktur  desa,  dengan  pegawasan  yang baik  dapat  memininmalisir  ketidak  sesuaian pembangunan  yang  sedang  berlangsung. Sesuai hasil wawancara Tanggal (9 Agustus 2018), bahawa ;
“Saya  rasa  tidak  ada  pengawasan, karena pemerintah desa jarang sekali melihat jalannya  proses  pembangunan.  Masyarakat lihat  ketebalan  jalan  tidak  sesuai  dengan prosedur  yang  benar.  Kan  jalan  itu  sudah ada  jalan  lama  yang  dilapisi  dibawahnya. Seharusnya  jalan  yang  lama  itu  bisa  di hancurkan  dulu  dan  ditambal  dengan  yang baru  agar  ketebalannya  merata.  Jika  tidak nanti  akan  cepat  rusak.  Dari  sini  kita  bisa melihat  kalau  tidak  adanya  pengawasan pengerjaannnya.  atau  memang  sudah  ada kerjasama  dalam  tanda  kutip  disini.  Saya juga  sebagai  masyarakat  menaruh  persepsi yang  kurang  baik  atas  hal  ini.  Kami  hanya bisa  melaporkan  dan  melaporkan  namun belum ada tindak lanjut”
Sebenarnya  pengawasan  bukan  saja tugas  dari  aparatur  pemerintahan  Desa. tetapi  sudah  menjadi  tugas  bersama  demi tercapainya pembangunan Desa yang transparan, dan akuntabel.
c. Ketepatan penggunaan waktu
Perencanaan  harus  dilakukan  lebih dahulu  untuk  memasukkan  jadwal  atau waktu.  Metode  menyusun  jadwal  yang terkenal  adalah  analisis  jaringan  kerja (network  analysis),  yang  menggambarkan dalam  suatu  grafik  hubungan  urutan pekerjaan  proyek.  Pekerjaan  yang  harus mendahului  atau  didahului  oleh  pekerjaan lain  diidentifikasi  dalam  kaitannya  dengan waktu.  Jaringan  kerja  ini  sangat  berfaedah untuk perencanaan dan pengendalian proyek dari segi waktu.
Jadwal  atau  waktu  pembangunaan infrastruktur  desa  sudah  sesuai  dengan perencanaan  sebelumnya.  Sesuai  dengan wawancara (12 Agustus 2018), bahwa ;
“Waktu  pelaksanaannya  sudah  kita rencanakan  dari  jauh-jauh  hari.  Dan  itu sudah  sesuai  dengan  target  kita  dalam pembangunan  jalan  ini.  Tidak  ada  masalah sejauh  ini  progresnya  pun  lancar.  Memang ada  sedikit  kendala  tetapi  itu  tidak  menjadi penghambat bagi pembangunan jalan. Kemarin  itu  ada  laporan  bawa  kami menggunakan  uang  dari pembangunan  jalan ini  untuk  pribadi,  tetapi  saya  mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada penyelewengan  disini.  Kalau  memang  ingin melaporkan  dan  membawa  perkara  ini  ke hukum saya siap. Karena memang tidak ada kesalahan dan kecurangan yang saya perbuat

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056 Volume 7 No. 2
disini.  Terkait  waktu  pelaksanaan  ini  tadi lancar lancar saja.
Masayarakat  memiliki  persepsi  kurang baik karena mereka menyimpulkan apa yang mereka  lihat  dan  informasi  yang  mereka dapat. Oleh karena itu perlunya keterbukaan informasi  mengenai  pemanfaatan  dana  desa untuk  pembangunan  infrastruktur  desa Dusun  Baru  secara  rinci.  Pembangunan infrastruktur  desa  selama  ini  masih  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  perencanaan awal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara
Tanggal (12 Agustus 2018), bahwa ; “Adakalanya masyarakat memiliki persepsi yang buruk mengenai
pembangunan  jalan  ini,  saya  selaku  Ketua BPD juga memiliki andil dalam memberikan informasi  yang  jelas  dan  tepat  sasaran kepada  seluruh  Masyarakat  Desa  terkait  hal ini.  Waktu  pelaksanaan  tidak  ada  kendala disini,  kecuali  ada force  majour yang membuat  hal  ini  terhambat.  Misalnya  ada bencana  alam  diluar  kendali  pekerjanya. Tapi  kita  minta-minta  jangan  ada  hal semacam itu iya kan.”
Secara  garis  besar  bahwa  pelaksanaan pembangunan  sesuai  dengan  perencanaan sebelumnya, sehingga pembangunan berjalan  dengan  baik.  Sesuai  dengan  hasil wawancara  Tanggal  (13  Agustus  2018), bahwa ;
“Jika  dilihat  dari    perencangan,
pelaksanaan sampai kepada progres pembangunan  cukup  maksimal  dan  sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, pelaksanaan  juga  dinilai  dan  dievaluasi  dari masyarakat  desa  mengatakan  bahwa  pada indikator ini sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya.”

## D. Pembahasan
Wujud  dari  ketepatan  penggunaan anggaran  dana  desa  dalam  pembangunan infrastruktur  desa  menghasilkan  kesesuaian antara  pengeluaraan  dana  dengan  kualitas hasil  pembangunan.  Berdasarkan  hasil penelitian bahwa dalam perencanaan anggaran  telah  melibatkan  masyarakat, namun  belum  maksimal  karena  informasi yang  diberikan  mengenai  rincian  anggaran masih kurang transparansi.
Ketepatan  anggaran  relatif  sesuai, namun dalam efektivitas/efisiensi dan pengendalian  pengeluaran  dana  desa  belum maksimal,  terlihat  dari  hasil  wawancara masyarakat  desa  yang  menjelaskan  bahwa
kurangnya  efisiensi  pengeluaran  dana  yang jelas dari pemerintah desa terkait pembangunan  infrastruktur  desa,  meskipun pembangunan berjalan dengan baik, sebaiknya  pemerintah  desa  dapat  menekan anggaran  yang  digunakan  untuk  dapat digunakan  untuk  pembangunan  bidang lainnya. Pembangunan infrastruktur desa menyisakan  bahan  material  yang  banyak yang seharusnya dapat diminimalisir pembeliaannya  untuk  dapat  dimanfaatkan pada  pembangunan  desa  bidang  lain  seperti pembangunan  bidang  ekonomi  ataupun sumberdaya  manusia  desa.  Pentingnya analisis  yang  baik  mengenai  perencanaan dana  dan  bahan  yang  akan  digunakan sehingga tidak mubazir.
Penggunaan  sumber  daya  manusia dalam  pengerjaan  infrastruktur  desa  belum maksimal, karena semuanya tidak terorganisir  dengan  baik.  Terlihat  dari ketidak  ketahuan  masyarakat  desa  tentang pengawasan  progres  pembangunan  jalan.
Serta  adanya  indikasi  kerjasama  amtara pemerintahan desa dengan pihak ketiga/pengelolah. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.  Maksud  perencanaan  disini adalah  agar  program  dalam  meningkatkan kualitas  SDM  dapat  dilaksanakan  secara efektif dan efisien
Pembangunan  infrastruktur  desa  telah menggunakan  sumber  daya  manusia  yang memiliki kompetensi dibidang pembangunan, namun hasilnya belum maksimal  terlihat  bahwa  pemborosan  bahan material yang digunakan, seperti pembangunan  jalan  desa  banyak  sekali bahan  material  pembangunan  yang  tersisa,
seharusnya dana untuk itu dapat diminimalisir dan digunakan untuk pembangunan lainnya. Tujuan akhir pembangunan
infrastruktur  desa  yaitu  untuk  memberikan fasilitas  masyarakat  desa,  dengan  fasilitas yang  memadai  maka  akan  berdampak  pada perekonomian  masyarakat.  Namun  jika pengelolah  pembangunan  tidak  sesuai  maka masyarakat  akan  memiliki  persepsi  yang kurang baik terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Dusun Baru Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Jadwal  atau  waktu  pembangunaan infrastruktur  desa  sudah  sesuai  dengan perencanaan sebelumnya. Perencanaan harus dilakukan  lebih  dahulu  untuk  memasukkan jadwal  atau  waktu.  Metode  menyusun jadwal yang terkenal adalah analisis jaringan kerja ( network analysis ), yang menggambarkan dalam suatu grafik hubungan urutan pekerjaan proyek. Pekerjaan  yang  harus  mendahului  atau didahului  oleh  pekerjaan  lain  diidentifikasi dalam  kaitannya  dengan  waktu.  Jaringan kerja ini sangat berfaedah untuk perencanaan  dan  pengendalian  proyek  dari segi waktu.
Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa jadwal  pelaksanaan  pembangunan  ini  sudah sesuai  dengan  perencanaan  sebelumnya, baik  dari  mulai  pembangunan  sampai penyelesaian  pembangunan.  Hal  tersebut dapat  disimpulkan  bahwa  pemerintah  desa Dusun  Baru  kecamatan  Ilir  Talo  Kabupaten Seluma  memiliki  komitmen  yang  baik  dari segi waktu pelaksanaan pembangunan.

## E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Mengenai  persepsi  masyarakat  dalam pemanfaatan  dana  desa untuk  pembangunan di  Desa  Dusun  Baru  Kecamatan  Ilir  Talo Kabupaten seluma dapat disimpulkan bahwa :  (1)  Ketepatan  anggaran  pembangunan relatif  baik  karena  pemerintah  desa  telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya  melalui  musyawarah  desa hanya  saja  masih  kurang  maksimal,  (2) Ketepatan  sumber  daya  manusia  sebagai pelaksana dan atau pengelolah pembangunan  infrastruktur  relatif  kurang baik  karena  dari  segi  pemanfaatan  bahan bangunan  tidak  terserap  dengan  baik sehingga  menimbulkan  persepsi  masyarakat yang  negatif,  (3)  ketepatan  penggunaan waktu  diterapkan  dengan  baik,  mulai pembangunan  sampai  dengan  penyelesaian pembangunan  semua  sesuai  dengan  waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

## 2. Saran
Adapun  rekomendasi  mengenai  pesepsi masyarakat  dalam  pemanfaatan  dana  desa untuk  pembangunan  infrastruktur  di  desa Dusun Baru sebagai berikut : 1) Memperbaiki proses musyawarah pemanfaatan dana  desa antar  pemerintah
desa dengan masyarakat mendapat informasi lebih rinci dan jelas.
2) Memperbaiki  komunikasi  dan  informasi mengenai  pembangunan  desa  antara pemerintah desa, masyarakat dan
pengelolah  atau  pelaksana  pembangunan untuk lebih transparan dan akuntabel. 3) Meningkatkan pegawasan oleh pemerintah  desa  dan  masyarakat  dalam proses pembangunan supaya tidak terjadi pemborosan bahan bangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber dari Buku : Atep,  Adtya,  Barata,  2004, Dasar-dasar Pelayanan  Prima, Jakarta  :  PT.  Elex
Media Komputindo. Hudayana,  Bambang.,  &  FPPM,  Tim. (2005). Peluang Pengembangan Pertisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa. Lee, M. (1990). Policy And Rule Configuration: Korean Rural Develoment Movement Saemaul Undong. Bloomington, Indiana: Indiana University. Mahmudi.  (2007). Manajemen  Kinerja Sektor Publik . Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi  Ilmu  Manajemen  YKPN  (UPP STIM YKPN) Makmur.  (2015). Efektivitas  Kebijakan Kelembagaan  Pengawasan .  Bandung: Refika aditama Nafidah,  L.N.,  &  Suryaningtyas,  M.  (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Bisnis , 214-239. Pasaribu,  Rowland,  B.F.(2012). Bahan  Ajar Ekonomi Pembangunan .Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok. Prasetyo,  Bambang.,  &  Jannah,  Lina M.(2012). Metode penelitian kuantitatif: Teori dan Aplikasi .
Bandung: Raja Grafindo Persada. Renyowijoyo,  Muindro.  (2013). Akuntansi Sektor  Publik:  Organisasi  Nonlaba .
Jakarta: Mitra Wacana Media Sarwono,  Jonathan.  (2006). Analisis  Data Penelitian menggunakan SPSS . Yogyakarta: ANDI Steers,  M.  Richard.  1985. Efektifitas Organisasi . Jakarta: Erlangga.

## MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK MIMBAR JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK
Desember  2018 ISSN : 2252-5270 & E-ISSN : 2620-6056
Sumpeno,  W.  (2011). Perencanaan  Desa Terpadu. Banda Aceh: Read.

## Jurnal
Aziz,  N.L.  (2017).  Otonomi  Desa  dan Efektivitas  Dana  Desa. Jurnal Penelitian Politik, 193-211. Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan Atas
Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kejikana Dana Desa. Jurnal Ekonomi dan
Kebijakan Publik, Vol 6 No.1, 61-
76 Ardila,  Novi.  (2015).  Efektivitas  Program Kelompok  Usaha  Bersama  dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayan Kabupaten Lingga.
J urnal Naskah Publik, 1-14.
Darmi,  Titi.  (2016).  Optimalisasi  Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial pada  Sektor  Pemerintahan  Desa (study  pada  pengelolaan  dana desa). J urnal Antropologi,21-27 . \Effendi,M. (2015). Analisis Faktor. Statistik Industru II, 1-31. Jurnaidi.,  Djumadi.,  &  Paranoan,  DB. (2015).  Faktor  -Faktor  yang
Berpengaruh  terhadap  Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. eJournal
Administrative Reform , 112-124. Listiyani,  R.,  &  Pambudi,  A.  (2016).
Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa  Tahun  Anggaran  2015  di Desa  Gunungpring  Kecamatan Muntilan  Kabupaten  Magelang.
Jurnal Adinegara, 1-12 .
Manopo,
D.C. (2015). Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa. Ilmu Sosial , 1-10. Putra,  C.K.,  Pratiwi,  R.N.,  &  Suwondo. (2014).  Pengelolaan  Dana  Desa dan  Pemberdayaan  Masyarakat
Desa  (Studi  di  Desa  Wonorejo Kecamatan  Singosari  Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1203-1212.
Santoso, Singgih. (2014). Statistik Multivariat .  Jakarta:  Elex  Media Komputindo Saputra, I.W. (2016). Efektivitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa Pada  Desa  Lembean. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE) , 1-10. Zakaria,  R,  Yando.  (2013).  Menimbang Mandat Konstitusi Tentang Kedudukan  Desa  atau  Disebut dengan  Nama  Lain. Jurnal  IRE
mandatory ,  1-30..  diakses  03 januari 2016.