E-ISSN: 2716-375X, P-ISSN: 2716-3768
DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1 Received: 10 Februari 2023, Revised: 10 Maret 2023, Publish: 27 Maret 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Manajemen Strategi Kerjasama dalam Pendidikan
Imam Cahyono 1 , Muhammad Syaifudin 2 , Tuti Andriani 3
1 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia, tagner69@gmail.com 2 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia, muhammads74@gmail.com 3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia, tutiandriani@uin-suska.ac.id
Corresponding Author: tagner69@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  determine  the  management  of  cooperative  strategies implemented  in  education.  The  results  of  the  study  show  that  the  determination  of  a management  strategy  includes  developing  a  vision,  mission,  and  goals  for  improving  the quality of education in schools together with the community to plan and develop long-term or short-term programs (annual including the budget). The benefits of cooperation indicate that there  is  an  agreement  between  two  or  more  people  who  are  mutually  beneficial  and  give contributions or roles that are by the strengths and potential of each party, so that the gains or losses achieved are proportional, meaning that they are by the parts and strengths of each party.
Keyword: Management, Cooperation Strategy, Education.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  manajemen  strategi  kerjasama  yang diimplementasikan  dalam  pendidikan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  penetapan strategi  manajemen  meliputi  pengembangan  visi,  misi  dan  tujuan  peningkatan  mutu pendidikan di sekolah bersama-sama dengan masyarakat untuk merencanakan dan menyusun program  jangka  panjang  atau  jangka  pendek  (tahunan  termasuk  anggarannya).  Manfaat kerjasama  menunjukkan  adanya  kesepakatan  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  saling menguntungkan dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing pihak.
Kata Kunci: Manajemen, Strategi Kerjasama, Pendidikan .

## PENDAHULUAN
Pendidikan  yang berkualitas  menjadi  hal  yang sangat penting di  dalam semua aspek kehidupan,  baik  itu  pendidikan  formal,  nonformal,  maupun  informal  untuk  dapat menciptakan  individu  yang  berkualitas  pula.  Sekolah  sebagai  instansi  pendidikan  akan
berfungsi  dengan  maksimal  jika  didukung  oleh  sistem  manajemen  yang  terencana  yang didukung  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  berkualitas,  sarana-prasarana  serta  dana/biaya pendidikan yang tepat (Irani Z et al., 2014). Penerapan peraturan dan sistem manajemen yang baku  dalam  lembaga  pendidikan  tentunya  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya  pemaksimalan potensi  sekolah  sehingga  terciptalah  pendidikan  yang  bermutu.  Salah  satu  strategi  untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah penerapan manajemen strategi. Konsep manajemen strategi  menawarkan  kepada  sekolah  untuk  menyediakan  pendidikan  yang  lebih  baik  dan lebih  memadai  bagi  peserta  didik,  dimana  konsep  ini  lebih  menekankan  kepada  upaya sekolah  dalam  mengidentifikasi  apa  yang  ingin  mereka  capai,  dan  bagaimana  seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai guna dalam tatanan ruang lingkup pendidikan, sehingga sekolah  dapat  memahami  kekuatan  bersaing  dan  mengembangkan  keunggulan  kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten (Baharuddin, 2019).
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pendidikan  memiliki  poin-poin  penting  yang  harus diperhatikan. Poin tersebut diantaranya memberikan pengetahuan, sebagai karir, membangun sifat  dan  karakter,  serta  meningkatkan  kualitas  bangsa  (Damayanti,  2019).  Di  Indonesia, permasalahan dalam pendidikan cukup kompleks, salah satunya yaitu mutu pendidikan dalam setiap  jenjang  pendidikan.  Mutu  pendidikan  yang  rendah  mengakibatkan  kualitas  lulusan pendidikan  yang  kurang  kompeten  (Tasbikhiyah,  2022).  Pemerintah  memberikan  acuan dalam pengelolaan pendidikan yang berkualitas dengan adanya Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Lingkup  Standar  Nasional  Pendidikan  Indonesia  diatur  oleh  pemerintah  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan standar yaitu (1) Standar Isi, (2)  Standar  Proses,  (3)  Standar  Kelulusan,  (4)  Standar  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan, (5)  Standar  Sarana  dan  Prasarana,  (6)  Standar  Pengelolaan,  (7)  Standar  Pembiayaan,  (8) Standar Penilaian Pendidikan (Peraturan Pemerintah, 2013).
Dalam pelaksanaan suatu program, lembaga merupakan pemeran utamanya. Lembaga pendidikan  yang  melaksanakan  tugas,  fungsi,  dan  tujuan  yang  telah  disepakati  tentu  tidak terlepas  dengan  persoalan  yang  harus  diselesaikan  sehingga  membutuhkan  strategi.  Dalam menentukan  strategi  yang  tepat  peran  stakeholder  lembaga  pendidikan  tidak  dapat  terlepas dari  pelaksanaan  pendidikan  yang  semestinya.  Stakeholder  tidak  hanya  sebagai  input  dari lembaga  pendidikan  itu  sendiri,  tetapi  ikut  berperan  dalam  proses  pendidikan.  Berkaitan dengan  strategi  yang  tepat  serta  kondisi  stakeholder  maka  perlunya  diciptakan  sebuah hubungan  simbiosis  mutualistis  yang  dilakukan  oleh  keduanya  dalam  mencapai  dan mewujudkan  tujuan  pendidikan  bersama.  Bentuk  hubungan  tersebut  berupa  kerjasama  atau kemitraan.2 Bahkan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar  Pengelolaan  Pendidikan  menyatakan  bahwa  setiap  sekolah  menjalin  kerjasama dengan lembaga lain  yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan (Setiabudi, 2022).
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  diatas,  peneliti  akan  membahas  secara  mendalam terkait  manajemen  kerjasama  dalam  pendidikan  di  Indonesia.  Tujuan  penelitian  ini  yaitu untuk mengetahui manajemen strategi kerjasama dalam pendidikan.

## KAJIAN PUSTAKA
Manajemen  strategi  merupakan  langkah  yang  dilakukan  oleh  pemimpin  untuk mencapai  tujuan  organisasi  secara  efektif  dan  efisien  (Maisah,  2016).  Strategi  berasal  dari bahasa  Yunani,  yaitu Strategos yang  berarti stratos merupakan  militer  dan ag merupakan memimpin,  yang  berarti  “ generalship ”  atau  sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  para  jenderal perang dalam membuat rencana untuk menenangkan perang (Maisah, 2016).
Sedangkan  manajemen  strategik  adalah  proses  yang  berkelanjutan  ( continuous ), berulang ( iterative ), dan lintas fungsi ( croossfungtional ) yang bertujuan menjamin agar suatu
organisasi  secara  keseluruhan  mampu  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungannya  (Rahmat, 2014).
Kedudukan Manajemen Strategik merupakan suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan  pendidikan  dengan  lingkungan  dan  tekanan  strategi  (Maisah,  2016).  Manajemen strategik sebagai suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan dan tekanan strategik (Rahmat, 2014).

## METODE
Penelitian ini merupakan studi literatur dengan sumber data primer yaitu jurnal-jurnal dengan  topik  yang  relevan.  Jurnal-jurnal  tersebut  diperoleh  melalui  kata  kunci  yaitu manajemen, strategi kerjasama, dan pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitik sehingga diperoleh data-data yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kerjasama melibatkan pemberian tugas dimana setiap anggotanya mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan bersama dengan hasil  yang maksimal  (Setiabudi,  2022).  Menurut Charles Horton  Cooley  dalam Sukardi dan Sugiyanti  kerjasama  timbul  apabila  seseorang  menyadari  bahwa  mereka  yang  bersamaan mempunyai  cukup  pengetahuan  dan  pengendalian  terhadap  diri  sendiri  untuk  memenuhi kepentingan- kepentingan yang sama dan adanya organisasi fakta yang paling penting dalam kerja sama yang berguna (Sukardi & Sugiyanti, 2016).
Kedudukan Manajemen Strategik merupakan suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan  pendidikan  dengan  lingkungan  dan  tekanan  strategi  (Maisah,  2016).  Manajemen strategik sebagai suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan dan tekanan strategik. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya manajemen strategik dalam pendidikan Islam yaitu (Rahmat, 2014):
1. Manajemen strategik dapat membedakan seberapa baik suatu organisasi dalam pencapain kinerjanya.
2. Organisasi harus menghadapi segala bentuk perubahan situasi
3. Manajemen strategik menjadi penting karena terlibat dalam setiap keputusan yang di buat oleh pimpinan
Penggunaan  manajemeen  strategik  sebagai  acuan  kinerja  dalam  setiap  pemecahan masalah  harus  berpikir  lebih  kreatif  atau  berpikir  strategik.  Pemecahan  masalah  dengan menghasilkan  dan  mempertimbangkan  lebih  banyak  alternatif  yang  dibangun  dari  analisis yang lebih mendalam akan lebih menjanjikan hasil yang menguntungkan. Berikut merupakan manfaat manajemen strategi dalam pendidikan (Saparwadi, 2021):
1. Sebagai pedoman dalam jangka panjang menuju program yang menjadi sasaran
2. Mengefisienkan suatu organisasi
3. Mengidentifikasi  keunggulan  komparasi  organisasi  dalam  lingkungan  yang  semakin berisiko
4. Mengurangi tumpang tindihnya kegiatan organisasi
5. Mengurangi keengganan atau ketidak pedulian terhadap perubahan organisasi
Pengimplementasiannya  pada  lingkungan  organisasi  pendidikan  atau  di  satuan pendidikan tidak menjadi jaminan kesuksesan. Manusia sebagai pelaksana sumber daya dari orang-orang  yang  propesional,  berwawasan  luas  dan  yang  paling  penting  adalah  memiliki komitmen  moral  atau  etika  yang  baik.  Sedangkan  fungsi  manajemen  strategi  yaitu  sebagai berikut (Maisah, 2016):
1. Perencanaan ( Planning ), yaitu proses kegiatan memikirkan hal-hal  yang akan dikerjakan dengan  sumber  yang  dimiliki  dan  menentukan  prioritas  ke  depan  agar  dapat  berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi.
2. Pengorganisasian ( organizing ), yaitu proses penyusunan pembagian kerja dalam unit-unti kerja  dan  fungsi-fungsinya  serta  penempatan  orang  yang  menduduki  fungsi-fungsi tersebut secara tepat.
3. Pengarahan  ( directing ),  yanitu  tindakan  untuk  mengusahakan  agar  semua  anggota kelompok  berusaha  untuk  mencapai  sasaran  sesuai  dengan  perencanaan  manajerial  dan usaha-usaha organisasi.
4. Pengevaluasian  ( evaluating ),  yaitu  proses  pengawasan  dan  pengendalian  performa organisasi  untuk  memastikan  bahwa  jalannya  organisasi  sesuai  dengan  rencanan  yang telah ditetapkan.
Manajemen strategi kerjasama memiliki 5 dimensi, yaitu sebagai berikut (Baharuddin, 2019):
1. Dimensi waktu dan masa depan
Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu  organisasi  berpandangan  jauh  ke  masa  depan,  dan  berperilaku  proaktif  dan antisipasif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi 2. Dimensi internal dan eksternal
Dimensi  internal  adalah  kondisi  organisasi  pada  saat  sekarang,  berupa  kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan, yang harus diketahui secara tepat untuk merumuskan suatu perencanaan secara jangka panjang. Sedangkan eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap lingkungan sekitarnya.
3. Dimensi pendayagunaan sumber-sumber
Manajemen strategik  sebagai  kegiatan manajemen tidak dapat  melepaskan diri dari kemampuan  mendayagunakan  berbagai  sumber  daya  yang  dimilki,  agar  dapat  mencapai suatu tujuan yang diinginkan
4. Dimensi keikutsertaan manajemen puncak
Rencana  harus  mampu  mengakomodasi  seluruh  aspek  kehidupan  organisasi  yang berpengaruh pada eksistensinya di masa depan merupakan wewenang dan tanggung jawab manajemen puncak
5. Dimensi multi bidang
Dimensi  multi  bidang  ini  berhubungan  dengan  kewenangan  dan  tanggung  jawab serta ruang lingkup wilayah kerja organisasi.
Di  dalam  Permendikbud  No.  31  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa  Satuan  Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja  sama  antara  Lembaga  Pendidikan  Asing  (LPA)  yang  terakreditasi/diakui  di negaranya  dengan  Lemabaga  Pendidikan  Indonesia  (LPI)  pada  jalur  formal  atau nonformal  yang  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Dari  penegertian  tersebut mengandung  makna  bahwa  semua  sekolah  asing  yang  beroperasi  di  Indonesia  harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia, kecuali sekolah kedutaan.
Permendikbud  No  31  Tahun  2014,  Pasal  3  menjelaskan  seperti  yang  tertuang  pada ayat (1), (2), dan (3) berikut ini (Setiabudi, 2022):
1. LPI dan  LPA dapat  melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan  atau kerja sama pengelolaan pendidikan.
2. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk  kerja  sama  penyelenggaraan  bersama  antara  LPI  dengan  LPA  untuk  mendirikan SPK.
3. Kerja  sama  pengelolaan  pendidikan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan bentuk  kerja  sama  pengelolaan  di  bidang  akademik  dan/atau  non-akademik  antara  LPI dengan LPA.
Permendikbud no 31 tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan sebagai berikut (Setiabudi, 2022):
1. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada jalur formal dan nonformal.
2. Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  yaitu  LPI  berakreditasi  A  dan  LPA  yang  terakreditasi  atau  diakui  di negaranya.
3. Pemrakarsa  kerja  sama  penyelenggaraan  pendidikan  jalur  nonformal  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.
4. Kerja  sama  penyelenggaraan  pendidikan  anak  usia  dini  dan  jalur  pendidikan  formal bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kerja  sama  penyelenggaraan  pendidikan  dilaksanakan  pada  tingkat  program  studi  atau satuan pendidikan.
6. Kerja  sama  penyelenggaraan  pendidikan  pada  tingkat  program  studi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  berupa  kerja  sama  yang  dilaksanakan  di  Sekolah  Menengah Kejuruan (SMK).
7. Kerja  sama  penyelenggaraan  pendidikan  pada  tingkat  satuan  pendidikan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (5)  berupa  kerja  sama  yang  dilaksanakan  pada  satuan  pendidikan formal dan nonformal.
Dari  ketentuan  yang  tercantum  di  dalam  Permendikbud  No  31  Tahun  2014  Pasal  3 dan  4  di  atas  perlu  diperjelas  pengertian  lembaga  pendidikan  dan  satuan  pendidikan.  Di dalam  Permendikbud  No  31  Tahun  2014  Pasal  1  menjelaskan  bahwa:  (1)  Lembaga Pendidikan  di  Indonesia,  yang  selanjutnya  disebut  LPI,  adalah  institusi  yang  bergerak  di bidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia; (2) Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya  disebut  LPA,  adalah  institusi  yang  bergerak  di  bidang  pendidikan  atau  satuan pendidikan asing; (3) Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang 11 terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Di  dalam  Permendikbud  No  31  Tahun  2014  Pasal  1  di  atas  dapat  diartikan  bahwa lembaga  pendidikan  di  samakan  dengan  satuan  pendidikan.  Jika  demikian  adanya,  maka kerjasama untuk membentuk SPK tersebut hanya dapat terjadi pada satuan pendidikan yang sudah  terakreditasi  A  dan  pembentukan  SPK  yang  sama  sekali  baru  tidak  akan  terbentuk. Padahal  terbentuknya  SPK  baru  yang  tidak  berawal  dari  satuan  pendidikan  terakreditasi  A sangat  kita  harapkan  agar  SPK  sebagai  salah  satu  bentuk  investasi  di  Indonesia  dapat bertumbuh subur. Kitatidak bisa menutup mata potensi masyarakat yang sanggup mendirikan atau  menyelenggarakan  SPK  yang  baru  yang  tidak  harus  berawal  dari  satuan  pendidikan terkareditasi A; potensi itu harus ditampung dan dikembangkan.

## KESIMPULAN
Penetapan  strategi  manajemen  meliputi  pengembangan  visi,  misi  dan  tujuan peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah  bersama-sama  dengan  masyarakat  untuk merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannya). Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai  dengan  kebijakan  nasional.  Melakukan  evaluasi  diri  ( self assesment )  untuk menganalisa  kekuatan  dan  kelemahan  mengenai  sumber  daya  sekolah,  personil  sekolah, kinerja  dalam  mengembangkan  dan  mencapai  target  kurikulum  dan  hasil-hasil  yang  dicapai berkaitan  dengan  aspek-aspek  intelektual  dan  keterampilan,  maupun  aspek  lainnya.  Dalam meningkatkan  mutu  pendidikan  sekolah  harus  mengidentifikasikan  kebutuhan  sekolah  dan merumuskan  visi,  misi,  dan  tujuan  dalam  rangka  menyajikan  pendidikan  yang berkualitas/bermutu  baginya  sesuai  dengan  konsep  pembangunan  pendidikan  nasional  yang akan dicapai.
Manfaat  kerjasama  menunjukkan  adanya  kesepakatan  antara  dua  orang  atau  lebih yang saling menguntungkan dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan  potensi  masing-masing  pihak,  sehingga  keuntungan  atau  kerugian  yang  dicapai  bersifat proporsional,  artinya  sesuai  dengan  peran  dan  kekuatan  masing-masing  pihak.  Karakteristik kerja  sama  menuntut  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  anggota,  yaitu:  adanya kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya  tujuan  yang  sama,  saling  membantu,  saling  melayani,  tanggung  jawab,  saling menghargai,  dan  kompromi.  Di  dalam  Permendikbud  No.  31  Tahun  2014  dijelaskan  bahwa Satuan  Pendidikan  Kerja  Sama  (SPK)  adalah  satuan  pendidikan  yang  diselenggarakan  atau dikelola  atas  dasar  kerja  sama  antara  Lembaga  Pendidikan  Asing  (LPA)  yang terakreditasi/diakui  di  negaranya  dengan  Lemabaga  Pendidikan  Indonesia  (LPI)  pada  jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## REFERENSI
Baharuddin.  (2019).  Manajemen  strategik  mutu  pendidikan. Jurnal  Idaarah , III (36),  155– 163. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/download/9793/pdf Damayanti,  N.  (2019).  Pentingnya  Kerjasama  bagi  Peningkatan  Mutu  Pendidikan. Pendidikan , 1 (2), 1–7. https://osf.io/a6vxe/download Irani Z, U., AR, M., & Khairuddin. (2014). Implementasi manajemen strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan , 4 (2), 58–70. Maisah.  (2016).  Manajemen  Strategik  dalam  Perspektif  Pendidikan  Islam.  In Salim  Media Indonesia (Issue Cetakan I). Peraturan Pemerintah. (2013). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional . Rahmat. (2014). Manajemen Strategik . Pustaka Setia.
Saparwadi.  (2021). Implementasi  Manajemen  Strategik  dalam  Meningkakan  Mutu Pendidikan  SMA  di  Kecamatan  Janapria  Tahun  Pelajaran  2020/2021 .  Universitas Islam Negeri Mataram.
Setiabudi,  A.  (2022).  Hakikat  Kerja  Sama  dalam  Pemgembangan  Manajemen  Pendidikan Islam. Madinah: Jurnal Studi Islam , 9 (1), 1–7. http://ejournal.iai- tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/824
Sukardi,  &  Sugiyanti.  (2016).  Pendidikan  Karakter  dalam  Pembelajaran  di  Sekolah  Dasar berbasis Kurikulum 2013. Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran , 1 (1).
Tasbikhiyah. (2022). Manajemen Strategik dalam Peningkatan Kompetensi Lulusan di SMK Bina Insan Mulia Kabupaten Cirebon [Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon]. In Pascasarjana . https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case- a7e576e1b6bf