## EVALUASI PROGRAM BLT-DANA DESA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA PATAS KECAMATAN
GEROKGAK KABUPATEN BULELENG Oleh : Dewa Nyoman Redana 1 dan I Nyoman Suprapta 2

## Abstraksi
Sejak  berjangkitnya  wabah  Covid-19  pada  awal  tahun  2020  telah menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  Khusus  dibidang  ekonomi wabah  Covid-19  telah  menyebabkan  runtuhnya  perekonomian  dan  menyebabkan munculnya  keluarga-keluarga  miskin  baru.  Untuk  membantu  meringankan bebankeluarga  miskin  terdampak  Covid-19  pemerintah  mengucurkan  bantuan  uang tunai lewat BLT-Dana Desa.
Beberapa  pokok  permasalahan  dapat  dirumuskan  yaitu  :  1)  bagaimanakah Implementasi  kebijakan  BLT-DD  kepada  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19  di Desa  Patas  ?;    2)  bagaimanakah  dampak  pemberian  BLT-DD  terhadap  kehidupan keluarga miskin di desa Patas ?; dan 3) bagaimanakah kebijakan pemberian BLT-DD kepada kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas  ?
Untuk  menjawab  permasalahan  tersebut,  penulis  meggunakan  metode penelitian deskriptif kualitatif.Pengambilan informan menggunakan teknik purposive sampling .  Sedangkan  pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi, wawancara  dan  pemanfaatan  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan  tahapan ;pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi. Dari  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  bahwa  Implementasi  kebijakan  BLT- Dana Desa kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok  sasaran  ( target  group )  dalam  hal  ini  keluarga  miskin  merupakan  tujuan utama  kebijakan.  Juga  diperlukan  adanya  kemampuan  strategi  untuk  mendukung adanya  perubahan  perilaku  kelompok  sasaran.  Selanjutnya  pengawasan  terhadap implementasi  kebijakan  tersebut  sangat  dipelukan  supaya  tidak mismanagement . Pada akhirnya moral yang baik dari pelaksana terutama adanya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal. Dampak  dari  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada  keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas berupa dampak positif yakni dampak yang diharapkan  .  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  dampak  yang  tidak  diharapkan dimana  dengan  adanya  pemberian  bantuan  tersebut  oleh  pemerintah,  masyarakat menjadi manja dan selalu menunggu bantuan dari pemerintah.
Evaluasi  pelaksanaan  Program  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Patas  dilakukan terhadap  isi  kebijakan  yakni  BLT-Dana  Desa  tersebut  dianggap  sudah  cukup berhasil  mewujudkan  tujuannya  yaitu  menumbuhkan  daya  beli  dan  meningkatkan perekonomian keluarga miskin terdampak Covid-19. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan  lebih  ditekankan  pada  periode  pencairan  uang  tunai  bantuan  BLT-Dana Desa  yang  3  (tiga  bulan)  sekali  dan  tempat  pembagiannya  tidak  terpusat  di  kantor desa.
Kata  kunci  :  Implementasi  kebijakan,  Evaluasi  kebijakan,  keluarga  miskin, BLT-DD
1 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email dewa.redana@unipas.ac.id
2 Staf Pengajar Universitas Panji Sakti, email nym.suprapta@unipas.ac.id

## 1.  PENDAHULUAN
Kebijakan  pemerintah  saat  ini  banyak  diarahkan  pada  upaya  mengatasi kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia,  sehingga diharapkan  masyarakat  bisa  memenuhi  kebutuhan  dasar  secara  layak  dan  dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Hal itu tentunya akan berdampak pada  peningkatan  kualitas  hidup  bangsa  secara  keseluruhan  sehingga  bisa  bersaing di kancah internasional terlebih ketika saat ini sudah memasuki era globalisasi.
Pokok  sasaran  pembangunan  hendaknya  berkisar  pada  pemberantasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  dan  mengisi  kemedekaan  dalam  bidang  politik  dengan  pembangunan ekonomi,  dalam  proses  ini  diwujudkan  adanya  pembagian  pendapatan  secara  adil dan merata dalam masyarakat             (Hamzah Haz, 2006 : 8)
Dalam  situasi  wabah  pandemi  virus  Corona  atau  Covid-19  yang  saat  ini melanda dunia termasuk Indonesia, jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin bertambah  banyak.  Dalam  beberapa  bulan  belakangan  ini  ekonomi  seolah  lumpuh, banyak  terjadi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  mengakibatkan menumpuknya  jumlah  pengangguran  dan  banyaknya  masyarakat  yang  tidak berpenghasilan.
Virus  Corona  atau  Covid-19  merupakan  sebuah  wabah  penyakit  yang menyerang  saluran  prnafasan  dan  dapat  berakibat  fatal  seperti  kematian.  Virus  ini pertama  kali  ditemukan  di  daerah  Wuhan,Tiongkok  pada  Desember  2019.  kasus virus  ini  diduga  berkaitan  dengan  pasar  hewan  yang  ada  di  Wuhan,  yang  menjual berbagai  jenis  daging  binatang,  termasuk  yang  tidak  biasa  dikonsumsi  masyarakat, seperti  ular,  kelelawar,  dan  berbagai  jenis  tikus.  Kasus  infeksi  pneumonia  atau radang paru-paru misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus  Corona  atau  Covid-19  diduga  dibawa  oleh  kelelawar  dan  hewan  lain  yang dikonsumsi manusia sehingga terjadi penularan.
Untuk di Indonesia, kasus masyarakat yang terjangkit Covid-19 pertama kali ditemukan  pada  awal  Maret  2020.  Sampai  minggu  ketiga  Juni  2021,  Covid-19  ini telah menginfeksi lebih dari 2 juta orang, dengan kasus meninggal dunia sudah lebih dari  54.000  jiwa  (Jawa  Pos,22  Juni  2021).  Seluruh  provinsi  di  Indonesia  dan  505 dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia sudah terdampak Covid-19.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di  masyarakat.  Salah satunya adalah dengan menerapkan apa yang  disebut  dengan  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar).  PSBB  meliputi pembatasan  sejumlah  kegiatan  penduduk  dalam  suatu  wilayah  yang  diduga terinfeksi  Covid-19.  Pembatasan  tersebut  meliputi  peliburan  sekolah  dan  tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum,  pembatasan  kegiatan  sosial  budaya,  pembatasan  moda  transportasi,  dan pembatasan  kegiatan  lainnya  khusus  terkait  aspek  pertahanan  dan  keamanan (Permenkes Nomor 9 Tahun 2020).
Provinsi Bali yang selama ini sangat bertumpu pada sektor pariwisata, sejak adanya  pandemi  Covid-19  sektor  pariwisata  lumpuh  total.  Hampir  semua  destinasi wisata  yang  ada  di  Bali  ditutup  untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Juga  karena memang  tidak  adanya  masyarakat  yang  berani  bepergian  terutama  berwisata  ke obyek-obyek  wisata  yang  ada  di  Bali.  Penerbangan  dari  dan  ke  luar  negeri  juga sempat  ditutup  total  selama  beberapa  bulan.  Dengan  adanya  kasus  seperti  ini, banyak  fasilitas  pariwisata  seperti  hotel  dan  restoran  mengalami  penutupan  yang tentunya  berdampak  pada  berhentinya  karyawan  yang  bekerja  di  tempat  tersebut. Angka  pengangguran  terus  bertambah  yang  tentunya  diikuti  dengan  bertambahnya masyarakat  miskin.  Perekonomian  masyarakat  mengalami  penurunan  yang  sangat signifikan.  Daya  beli  masyarakat  berada  pada  titik  terendah  karena  mereka  tidak memiliki  penghasilan  atau  penghasilan  mereka  berkurang.  Bahkan  secara  nasional pertumbuhan ekonomi berada pada titik minus.
Untuk  mengatasi  dampak  ekonomi  yang  ditimbulkan  oleh  adanya  pandemi Covid-19  ini,  pemerintah  melakukan  berbagai  kebijakan  sebagai  upaya  pemulihan ekonomi  masyarakat  dan  menumbuhkan  kembali  daya  beli  masyarakat.  Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan secara tunai kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19.
Pemberian  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  merupakan  salah  satu  upaya pemerintah  untuk  memberikan  bantuan  kepada  masyarakat  terdampak  Covid-19, yakni  dengan  cara  memberikan  bantuan  uang  secara  tunai  sebesar  Rp.600.000,- setiap bulan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin terdampak Covid-19. Salah satu sumber  dana  yang  digunakan  oleh  pemerintah  ntuk  memberikan  bantuan  tunai
kepada masyarakat  miskin  terdampak Covid-19  adalah dengan menggunakan Dana Desa  (DD).  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa  (BLT  –DD)  ini  sudah  disalurkan kepada masyarakat sejak bulan April 2020 sampai Juni 2021.
Desa  Patas  Kecamatan  Gerokgak  Kabupaten  Buleleng,  sebagai  salah  satu desa  di  Bali  yang  terdampak  Covid-19,  bahkan  Desa  Patas  pernah  masuk  dalam zona  merah  persebaran  Covid-19,  juga  sudah  menyalurkan  BLT-DD  kepada keluarga miskin terdampak Covid-19. Dari 1148 KK miskin yang ada di Desa Patas, sebanyak 410 KK mendapatkan bantuan BLT-DD sebanyak Rp.600.000,- selama 9 (sembilan) bulan, dari April 2020 sampai Desember 2020. Sejak tahun 2021 nominal yang  diterima  adalah  Rp.300.000,-  perbulan.    Sedangkan  738  KK  miskin  tidak mendapatkan  BLT-DD,  karena  mereka  sudah  terdaftar  sebagai  penerima  bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Diharapkan dengan adanya program pemberian bantuan secara langsung dan tunai  tersebut,  perekonomian  masyarakat  bisa  kembali  bergerak  dan  daya  beli masyarakat  kembali  pulih.  Masyarakat  diharapkan  bisa  memanfaatkan  bantuan tersebut  untuk  menghidupi  keluarganya  dengan  cara  menggunakan  dana  tersebut untuk  membeli  kebutuhan  pokok  keluarga  khususnya  sembako.  Jangan  sampai bantuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  tersebut  justru  disalah  gunakan  oleh masyarakat  penerima  bantuan.  Seperti  misalnya  dipergunakan  untuk  berjudi, membeli  minuman  keras,  membeli  rokok,  serta  hal-hal  lainnya  yang  tidak  sesuai dengan harapan pemerintah sebagai pemberi bantuan.
Permasalahan  yang  muncul  di  lapangan  adalah  kurangnya  pengawasan  dari pihak  terkait  ketika  masyarakat  menerima  bantuan  uang  tunai  tersebut.  Pemerintah desa  tidak  bisa  melakukan  pengawasan  secara  ketat  terhadap  penggunan  dari  uang yang telah diterima oleh masyarakat tersebut. Sehingga bisa saja bantuan tersebut di salah gunakan, dalam artian tidak sepenuhnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok  keluarganya,  tetapi  dipergunakan  untuk  hal-hal  lain,  seperti  membeli  rokok, membeli minuman keras atau bahkan untuk berjudi. Disinilah perlunya pengawasan dan monitoring serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas,  dapat  dirumuskan  permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah  Implementasi  Kebijakan  Bantuan  Langsung  Tunai  Dana  Desa (BLT-DD)  kepada  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa  Patas Kecamatan Gerokgak?
2. Bagaimanakah dampak pemberian BLT-DD terhadap kehidupan keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak ?
3. Bagaimanakah  evaluasi  terhadap  kebijakan  BLT-DD  kepada  keluarga  miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak ?

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  yang  dilaksanakan,  jenis  atau  metode  penelitian  yang dipergunakan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong  (2007:3)  mendefinisikan  metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Menurut  mereka,  pendekatan  ini  diarahkan  pada latar dan individu secara holistik (utuh).
Informan  adalah  orang-orang  yang  bisa  memberikan  informasi  dan pandangannya. Dalam penelitian yang dilaksanakan, maka informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat antara lain: Perbekel Desa Patas beserta Perangkat Desa, Relawan Covid-19 Desa Patas, Tokoh masyarakat serta masyarakat Desa  Patas  penerima  BLT-Dana  Desa.  Informan  dipilih  secara purposive  sampling yaitu  teknik  pengambilan  sampel  dengan  pertimbangan  tertentu.  Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan  atau  dia  sebagai  penguasa  sehingga  memudahkan  peneliti  menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono,2013:219 )
Hal  pertama  yang  dilakukan  sebelum  memulai  seluruh  tahapan  penelitian kualitatif  adalah  menetapkan research  question atau  fokus  penelitian  (Hendarso, 2011).  Menurut  Moleong  (2007:63),  perumusan  fokus  atau  masalah  dalam penelitian  kualitatif  bersifat  tentatif  artinya  penyempurnaan  rumusan  fokus  atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada dilatar penelitian.
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :
1. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada keluarga  miskin  terdampak  Covid-19  di  Desa  Patas  Kecamatan  Gerokgak,yang meliputi:
- Target group merupakan tujuan utama kebijakan
- Kemampuan  strategi  manajemen  diperlukan  bagi  dukungan  proses  perubahan perilaku kelompok sasaran ( target group )
- Kemampuan manajerial meliputi pengembangan kecukupan pengawasan sebagai program secara fiskal tidak mismanagement .
- Tegaknya moral para pelaksana dan manajemen konflik internal.
2.  Dampak  pemberian  BLT-DD  terhadap  kehidupan  keluarga  miskin  terdampak Covid-19 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak, yang meliputi dampak positif dan dampak negatif.
3.  Evaluasi kebijakan BLT-DD kepada keluarga miskin terdampak Covid-19 di Desa Patas, yang meliputi : Evaluasi isi kebijakan, evaluasi pelaksanan  kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Desa  Patas  Kecamatan  Gerokgak Kabupaten  Buleleng,  dengan  tujuan  mengadakan  penelitian  dengan  sasaran  untuk mengetahui  Evaluasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa    di  Desa  Patas  Kecamatan Gerokgak. Lokasi ini dipilih dengan alasan  karena sepanjang pengamatan peneliti belum  pernah  ada  yang  meneliti  sebelumnya.  Juga  karena  data-data  yang dibutuhkan cukup tersedia.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
1. Teknik  observasi,  dalam  hal  ini  peneliti  mengamati  secara  langsung  proses pendataan, verifikasi, musyawarah desa dan penyaluran BLT-Dana Desa  di Desa Patas Kecamatan Gerokgak.
2.  Teknik  Wawancara.  Dalam  hal  ini  yang  dipakai  adalah  wawancara  berstruktur. Untuk memudahkan proses wawancara, peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang berisi berbagai pertanyaan  yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun yang diwawancarai adalah Perbekel Desa Patas beserta Perangkat Desa, Relawan Covid-19  Desa  Patas,  Tokoh  msyarakat  serta  masyarakat  Desa  Patas  penerima BLT-Dana Desa.
3.  Teknik  pemanfaatan  dokumen,  yakni  semua  dokumen  yang  berkaitan  dengan program BLT-Dana Desa di Desa Patas Kecamatan Gerokgak, seperti daftar nama penerima  BLT-Dana  Desa,  Berita  acara  penyerahan  BLT-Dana  Desa,  dan  yang lainnya.
Analisis data  dilakukan  dengan menggunakan  analisis kualitatif. Dalam hal ini  analisis  dilakukan  sepanjang  berlangsungnya  penelitian  dan  dilakukan  secara terus  menerus  (sirkuler)  dari  awal  sampai  akhir  penelitian.  Dalam  melakukan kegiatan  tersebut  dilaksanakan  berbagai  tindakan,  tidak  saja  penggalian  data  yang intensif,  tetapi  disertai  dengan  kategorisasi  data,  penyusunan  proposisi  yang kesemuanya  itu  mendasarkan  diri  pada  perolehan  data  di  lapangan.  Menurut Matthew  Miles  dan  Huberman  (dalam  Sugiyono,2013  :  337  )  ada  empat  tahapan analisis data sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta simpulan dan verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Implementasi  Kebijakan  BLT-DD  Kepada  Keluarga  Miskin  Terdampak Covid-19 di Desa Patas
Pandemi Covid-19  yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020  yang lalu, benar-benar  telah  menghancurkan  sendi-sendi  kehidupan  masyarakat.  Berbagai sektor kehidupan masyarakat terpukul dan terpuruk akibat adanya pandemi Covid-19 tersebut.  Yang  paling  dirasakan  oleh  masyarakat  tentunya  adalah  sektor  ekonomi. Bahkan secara nasional,  pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai minus 6 ( Jawa Pos,  2  Juni  2021  ).  Masyarakat  miskin  tentunya  yang  paling  terkena  dampak terpuruknya sektor ekonomi akibat pandemi Covid-19 tersebut.
Untuk  meringankan  beban  kehidupan  masyarakat  miskin  supaya  tidak semakin  terpuruk,  salah  satu  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah penyaluran  Bantuan  Langsung  Tunai  yang  dananya  diambil  dari  Dana  Desa,  yang biasa  disebut  BLT-Dana  Desa.  BLT-Dana  Desa  merupakan  bantuan  uang  tunai secara  langsung  kepada  keluarga  miskin  di  desa  yang  mulai  diberikan  sejak  bulan April  2020  dengan  nominal  masing-masing  keluarga  miskin  mendapatkan Rp.600.000,-  setiap  bulannya,  selama  3  (tiga  bulan)  yakni  untuk  bulan  April,  Mei dan Juni. Selanjutnya karena keterbatsan dana dan semakin banyak keluarga miskin
yang harus diberikan bantuan dana tersebut, sejak Juli 2020 nominalnya diturunkan menjadi Rp.300.000,- sampai saat ini.
Desa Patas sebagai salah satu desa yang masyarakatnya juga terkena dampak adanya  pandemi  Covid-19,  juga  menerapkan  kebijakan  pemberian  BLT-Dana  Desa kepada  keluarga  miskin,khususnya  keluarga  miskin  yang  belum  tersentuh  bantuan pemerintah lewat Program Keluarga Sejahtera (PKH).
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan, yakni Perbekel Desa Patas, Kasi Kesejahteraan, dan Keluarga miskin penerima BLT- Dana  Desa,  dapat  diketahui  bahwa  penyaluran  uang  tunai  kepada  keluarga  miskin lewat  kebijakan  BLT-Dana  Desa  memang  sasarannya  adalah  untuk  bagi  keluarga miskin  yang terkena dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan meringankan beban kehidupan  masyarakat  akibat  pandemi  Covid-19  supaya  tidak  semakin  terpuruk, sehingga dengan BLT diharpkan dapat mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi (Udayana  dan  Sukraaliawan,  2021:  99).  Hal  ini  sesuai  dengan  model  implementasi kebijakan  yang  ditawarkan  oleh  Masmanian  dan  Sabatier  (Wahab,  2012),  yakni implementasi  sebagai  manajemen  kebijakan,  dimana target  group atau  kelompok sasaran merupakan tujuan utama kebijakan. Jadi implementasi kebijakan penyaluran BLT-Dana  Desa  di  Desa  Patas  sampai  saat  ini  dirasa  sudah  tepat  sasaran  yakni kelompok  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19,  dan  tujuannya  jelas  untuk mengurangi beban kehidupan keluarga miskin tersebut. Juga didukung dengan yang disampaikan  oleh  C.  Edwards  III  (Subarsono,  2012),  yang  menyroti  keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan kepada  kelompok  sasaran  ( target  group) sehingga  akan  mengurangi  distorsi implementasi.
Selanjutnya,  dalam  implementasi  kebijakan  penyaluran  BLT-Dana  Desa kepada  keluarga  miskin  terdampak  pandemi  Covid-19  harus  didukung  oleh kemampuan  dari  pelaksana  kebijakan  tersebut  khususnya  yang  ada  di  desa  dalam mengelola  dan  menentukan  siapa-siapa  saja  yang  berhak  mendapat  bantuan.  Juga diharapkan  adanya  perubahan  perilaku  dari  keluarga  miskin  setelah  mereka menerima bantuan tersebut.
Menyimak  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan informan,  didukung  dengan  hasil  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan,  dapat diketahui  bahwa  implementasi  kebijakan  pemberian  bantuan  uang  tunai  melalui BLT-Dana Desa hendaknya dikelola dengan strategi yang baik dan benar dari proses pendataan calon penerima bantuan sampai pada proses penyerahan bantuan tersebut. Bantuan  tersebut  juga  diharapkan  bisa  dimanfaatkan  sebaik  mungkin  oleh  kelompk sasaran  dalam  hal  ini  keluarga  miskin  agar  nantinya  bisa  meringankan  beban kehidupan  akibat  himpitan  ekonomi  dampak  dari  pandemi  Covid-19.  hal  ini  sesuai dengan yang disampakan oleh Masmanian dan Sabatier                    (Wahab, 2012), bahwa  implementasi  sebagai  model  kebijakan  menghendaki  adanya  kemampuan strategi  manajemen  bagi  dukungan  proses  perubahan  perilaku  kelompok  sasaran ( target group ).
Hal  selanjutnya  yang  perlu  dilakukan  terkait  penyaluran  BLT-Dana  Desa kepada  masyarakat  miskin  terdampak  pandemi  Covid-19  di  Desa  Patas  adalah penyaluran tersebut harus bisa dikelola dengan baik terutama dalam hal pengawasan dari  proses  pendataan  calon  penerima  bantuan  sampai  kepada  penyerahan  bantuan kepada  masyarakat  yang  berhak  menerimanya.  Karena  program  ini  merupakan program fiskal dan supaya tidak terjadi salah dalam mengelolanya.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang  informan, yakni Perbekel Desa Patas, Ketua LPM Desa Patas, dan Kelian Banjar Dinas Merta Sari Desa Patas, dapat diketahui bahwa, pelaksana kebijakan penyaluran BLT-Dana Desa  haruslah  memiliki  kemampuan  yang  baik  dalam  mengelola  dan  melakukan pengawasan  terhadap  penyaluran  bantuan  tersebut.  Terlebih  bantuan  tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam upaya meghidupkan kembali perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat yang terpuruk akibat adanya pandemi Covid-19. pengawasan  dilakukan  supaya  jangan  sampai  terjadi  salah  dalam  pengelolaan bantuan  tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Masmanian  dan Sabatier  (Wahab,  2012)  bahwa  implementasi  sebagai  manajemen  kebijakan  dimana kemampuan  mamagerial  meliputi  pengembangan  kecukupan  pengawasan  sebagai program fiskal tidak mismanagement .
Hal  yang  juga  menjadi  perhatian  dalam  pelaksanaan  penyaluran  BLT-Dana Desa yang merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu keluarga miskin yang
terkena  dampak  pandemi  Covid-19  adalah  tegaknya  moral  para  pelaksana  dan menghindari adanya konflik internal dalam hal ini konflik para pelaksana kebijakan.
Dari hal-hal yang disampaikan oleh para informan, yang salah satunya adalah pelaksana langsung program  BLT-Dana Desa di  Desa Patas, dapat diketahui bahwa proses  penyaluran  bantuan  uang  tunai  lewat  program  BLT-Dana  Desa,  hendaknya mengutamakan  tegaknya  moral  para  pelaksana  dan  menghindari  terjadinya  konflik internal  supaya  program  tersebut  bisa  berjalan  lancar  dan  sampai  dengan  benar kepada  kelompok  sasaran  dalam  hal  ini  keluarga  miskin  yang  terkena  dampak pandemi  Covid,  19.  Para  pelaksana  haruslah  memiliki  komitmen  yang  tinggi, mengedepankan  kejujuran  dan  berjiwa  adil  dalam  proses  penyaluran  bantuan tersebut.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  ditawarkan  oleh  masmanian  dan  Sabatier (Wahab,  2012)  bahwa  implementasi  sebagai  model  kebijakan  megakui  tegaknya moral  para  pelaksana  dan  manajemen  konflik  internal.  Juga  sesuai  dengan  yang disampaikan  oleh  Edwards  III  (Subarsono,  2012),  bahwa  salah  satu  variabel  dalam implementasi kebijakan adalah Disposisi yakni watak dan karakteristik yang dimiliki implementor,  seperti  komitmen,  kejujuran,  dan  sifat  demokratis.  Apabila implementor  memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia  akan  dapat  menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

## 3.2  Dampak  Pemberian  BLT-Dana  Desa  Terhadap  Kehidupan  Keluarga Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Patas
Setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tentunya akan memberikan dampak  khususnya  pada  kelompok  sasaran  yang  menjadi  tujuan  dari  diterapkannya kebijakan  tersebut.  Dampak  kebijakan  adalah  akibat-akibat  dan  konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan-kebijakan (Islamy, 2010 ).
Sehubungan  dengan  implementasi  kebijakan  pemberian  BLT-Dana  Desa kepada keluarga miskin terdampak pandemi Covid-19, maka ada dampak positif dan dampak negatif.

## 3.2.1  Dampak Positif
Dampak  positif  yang  diharapkan  setelah  diterapkan  suatu  kebijakan merupakan  konsekuensi  yang  memang  diharapkan  dari  implementasi  suatu
kebijakan.  Begitu  pula  dengan  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada keluarga  miskin  di  Desa  Patas  tentunya  berdampak  positif  terhadap  kehidupan keluarga miskin yang terhimpit secara ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  empat  orang  informan, didukung oleh hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa implemantasi kebijakan penyaluran bantuan uang tunai kepada keluarga miskin yang terkena  dampak  pandemi  Covid-19  lewat  BLT-Dana  Desa  berdampak  positif  bagi kehidupan keluarga miskin yang ada di Desa Patas. Bantuan tersebut bisa digunakan untuk meringankan beban kehidupan ekonomi keluarga miskin tersebut. Bahkan ada yang  memanfaatkan  bantuan  uang  tersebut  untuk  modal  usaha  kecil-kecilan.  Hal tersebut  memang  dampak  yang  memang  diharapkan  dari  diterapkannya  sebuah kebijakan,  seperti  yang  disampaikan  oleh  Islamy  (2010),  yakni  salah  satu  dimensi dampak  kebijakan  adalah  dampak  kebijakan  yang  diharapkan  ( intented consequences ).  Dampak  yang  seperti  inilah  yang  selalu  diupayakan  oleh  dari implementasi sebuah kebijakan khususnya oleh pelaksana kebijakan tersebut.

## 3.3.2  Dampak Negatif
Selanjutnya dalam setiap implementasi kebijakan akan selalu muncul dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dampak negatif ini sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah  tetapi  merupakan  sebuah  hal  yang  memang  akan  sangat  sulit  untuk dihindari.
Dari  hal-hal  yang  disampaikan  oleh  para  informan,  didukung  oleh  hasil pengamatan  secara  langsung  dilapangan  dilokasi  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa dalam setiap kebijakan akan selalu ada dampak negatifnya. Dampak negatif tersebut memang  dampak  yang  tidak  diharapkan  tetapi  sulit  untuk  dihindari.  Hal  ini  sesuai dengan  yang  disampaikan  oleh  Islamy  (2010),  bahwa  dimensi  dampak  kebijakan publik  salah  satunya  adalah  dampak  yang  tidak  diharapkan  ( unintended consequences ),  yaitu  sebagian  masyarakat  enggan  berusaha  keras  memperoleh lapangan pekerjaan karena senang menunggu subsidi dari pemerintah.
Untuk  itulah  pemerintah  dan  seluruh stakeholder yang  terlibat  dalam implementasi  kebijakan  pemberian  BLT-Dana  Desa  khususnya  yang  ada  di  Desa Patas  hendaknya  berusaha  semaksimal  mungkin  menyampaikan  kepada  masyarakat
khususnya  keluarga  miskin  penerima  bantuan  supaya  bisa  memanfaatkan  bantuan tersebut  untuk  membantu  meringankan  beban  kehidupan  keluarganya.  Jangan menggunakan  uang  bantuan  tersebut  untuk  hal-hal  yang  tidak  perlu.  Atau  bahkan aparat  pemerintah  Desa  Patas  bisa  saja  mengancam  akan  memberikan  sanksi memutus bantuan tersebut atau tidak akan diberikan bantuan lagi jika ada masyarakat yang ketahuan menggunakan uang bantuan itu tidak sesuai dengan  yang  dianjurkan oleh  pemerintah.  Apalagi  dipergunakan  untuk  hal-hal  yang  negatif,  seperti  untuk membeli rokok, membeli minuman keras, berjudi dan hal-hal negatif lainnya.

## 3.3  Evaluasi Program BLT-Dana Desa di Desa Patas
Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk  menilai  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan. Evaluasi  baru  dapat  dilaksanakan  kalau  suatu  kebijakan  sudah  berjalan  cukup waktu.  Memang  tidak  ada  batasan  yang  pasti  kapan  sebuah  kebijakan  harus dievaluasi.  Untuk  dapat  mengetahui outcome dan  dampak  suatu  kebijakan  sudah tentu  diperlukan  waktu  tertentu,  misalnya,  5  tahun  semenjak  kebijakan  itu dimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu dini, maka outcome dan dampak  dari  suatu  kebijakan  belum  tampak.  Semakin  strategis  suatu  kebijakan, maka  diperlukan  tenggang  waktu  yang  lebih  panjang  untuk  melakukan  evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat  dilakukan  dalam  kurun  waktu  yang  relatif  lebih  cepat  semenjak ditetapkannya kebijakan yang bersangkutan.
Berkaitan dengan implementasi BLT-Dana Desa di Desa Patas, yang sudah dilaksanakan  untuk  membantu  keluarga  miskin  terdampak  pandemi  Covid-19, maka  evaluasi  terhadap  program  tersebut  dapat  mencakup  tentang  tiga  hal  yaitu evaluasi  terhadap  isi  kebijakan,  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan,  dan  evaluasi terhadap dampak kebijakan.

## 3.3.1  Evaluasi Isi Kebijakan
Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, dimana disebutkan bahwa 35% dari Dana  Desa  bisa  dimanfaatkan  untuk  memberikan  bantuan  berupa  uang  tunai kepada KK miskin terdampak Covid-19 dalam Program BLT-Dana Desa. Sasaran penerima  BLT-Dana  Desa  adalah  keluarga  miskin  non  PKH  (  Program  Keluarga
Harapan ),atau BPNT yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi Covid-19, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Setelah  berlangsung  lebih  dari  setahun,  program  tersebut  dianggap  berhasil meningkatkan  daya  beli  dan  perekonomian  keluarga  miskin  terdampak  pandemi Covid-19.
Dari  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan,  yakni Perbekel Desa Patas, Ketua BPD Desa Patas dan seorang penerima BLT-Dana Desa, dapat  diketahui  bahwa  evaluasi  terhadap  isi  kebijakan  Program  BLT-Dana  Desa telah dilakukan dan hasilnya cukup menggembirakan dimana program tersebut dirasa cukup  berhasil  mencapai  tujuannya  yakni  menumbuhkan  perekonomian  dan menumbuhkan  daya  beli  masyarakat  miskin  terdampak  Covid-19.  Evaluasi  tersebut merupakan evaluasi atau penilaian terhadap isi kebijakan (Islamy, 2010 : 112).
Dalam  jangka  pendek,  bantuan  ini  membantu  menumbuhkan  daya  beli  dan meningkatkan  perekonomian  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19  supaya kehidupannya  tidak  semakin  terhimpit  akibat  kehilangan  pekerjaan  sebagai  akibat adanya pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berakhirnya.

## 3.3.2 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
Evaluasi  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  program  BLT-Dana  Desa  dapat dilihat  dari  proses  dan  peroide  pencairan  uang  tunai  bantuan  BLT-Dana  Desa  serta pelaksana dari BLT-Dana Desa tersebut.
Menyimak  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan  , didukung dengan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian, beberapa hal yang perlu  dievaluasi  dari  pelaksanaan  kebijakan  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Patas  adalah periode pencairan yang 3  (tiga) bulan sekali dirasa cukup lama bagi keluarga miskin. Mereka  inginnya  bisa  cair  sebulan  sekali.  Kalau  masalah  proses  pencairan  dengan memberikan  uang  tunai  secara  langsung  kepada  keluarga  miskin  penerima  bantuan itu  sudah  tepat  karen  uangnya  bisa  langsung  digunakan  untuk  membeli  kebutuhan hidup  keluarganya.  Evaluasi  juga  berkaitan  dengan  tempat  dan  waktu  pembagian uang  tunai  tersebut,  dimana  untuk  mencegah  terjadinya  kerumunan  saat  pembagian uang  tunai,  hendaknya  dilaksanakan  di  masing-masing  dusun.  Evaluasi  terhadap pelaksanan  kebijakan  memang  perlu  dilaksanakan  supaya  terjadi  perbaikan  dalam pelaksanan  kebijakan  tersebut  kedepannya,  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh
Isalmy  (2010  :  112),  bahwa  penilaian  atau  evaluasi  kebijakan  dapat  mencakup diantaranya tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.

## 3.3.3  Evaluasi Dampak Kebijakan
Hal terakhir yang bisa dilakukan evaluasi adalah terhadap dampak kebijakan. Seperti  yang  disampaikan  oleh  Subarsono  (2014  :  122), impact (dampak)  adalah akibat  lebih  jauh  pada  masyarakat  sebagai  konsekuensi  adanya  kebijakan  yang diimplementasikan. Sehubungan dengan dampak dari kebijakan program BLT-Dana Desa di Desa Patas, seperti yang telah dijelaskan di bagian terdahulu, bahwa dampak tersebut  berupa  dampak  positif  (dampak  yang  diharapkan)  dan  dampak  negatif (dampak  yang  tidak  diharapkan).  Evaluasi  terhadap  dampak  kebijakan  program BLT-Dana  Desa  di  Desa  Patas,  seperti  yang  disampaikan  melalui  hasil  wawancara dengan para informan, yakni Perbekel, Ketua BPD dan Ketua LPM Desa Patas, dapat diketahui  bahwa  evaluasi  terhadap  dampak  kebijakan  memang  perlu  dilakukan terutama untuk  mengurangi  bahkan sebisa mungkin menghilangkan dampak negatif yang  ditimbulkan  akibat  adanya  kebijakan  program  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Patas. Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Islamy  (2010  :  112)  bahwa  dampak kebijakan  merupakan  salah  satu  komponen  yang  harus  dilakukan  penilaian  atau evaluasi terhadap sebuah kebijakan.
Secara  keseluruhan  menurut  Islamy  (2010  :  112)  penilaian  atau  evaluasi kebijakan dapat mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Lebih lanjut Charles O.Jones (Islamy, 2010 : 113) mengartikan penilaian atau  evaluasi  kebijakan  sebagai  aktivitas  yang  dirancang  untuk  menilai  hasil-hasil program  pemerintah  yang  mempunyai  perbedaan-perbedaan  yang  sangat  penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisanya.
Dari sudut spesifikasi objeknya berarti menilai hasil pelbagai macam program yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan problema-problema yang dihadapi oleh masyarakat,  seperti  misalnya  dibidang  kesehatan,  pendidikan,  ketenagakerjaan, perumahan,  penanggulangan  kemiskinan,  dan  sebagainya  apakah  telah  terlaksana dengan baik atau belum.
Dari sudut teknik-teknik penilaian yaitu cara-cara untuk mengumpulkan data- data  yang  diperlukan  untuk  menilai  hasil  program-program  pemerintah  tadi. Kemudian  dari  sudut  metode  analisanya  akan  dapat  menunjukkan  hasil  akhir
(kesimpulan)  dari  kegiatan  menilai  program-program  pemerintah  tersebut,  yaitu apakah efektif atau tidak, mempunyai dampak positif yang lebih besar dari dampak negatifnya atau sebaliknya.

## 4. PENUTUP

## 4.1 Simpulan
Dari  penjelasan  yang  dipaparkan  pada  bagian  hasil  penelitian  dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada  masyarakat  miskin  terdampak Covid-19 di Desa Patas mencakup kelompok sasaran ( target group ) dalam hal ini keluarga  miskin  merupakan  tujuan  utama  kebijakan.  Juga  diperlukan  adanya kemampuan  strategi  untuk  mendukung  adanya  perubahan  perilaku  kelompok sasaran. Selanjutnya pengawasan terhadap implemantasi kebijakan tersebut sangat dipelukan  supaya  tidak mismanagement .  Pada  akhirnya  moral  yang  baik  dari pelaksana  terutama  adanya  komitmen,  kejujuran  dan  sifat  demokratis  santa diperlukan dan menghindari adanya konflik internal.
2.  Dampak  dari  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa  kepada  keluarga  miskin terdampak  Covid-19  di  Desa  Patas  berupa  dampak  positif  yakni  dampak  yang diharapkan  dimana  bantuan  tersebut  dimanfaatkan  dengan  baik  untuk meringankan beban kehidupan keluarga miskin  sebagai  dampak adanya pandemi Covid-19.  Sedangkan  dampak  negatifnya  adalah  dampak  yang  tidak  diharapkan dimana  dengan  adanya  pemberian  bantuan  tersebut  oleh  pemerintah,  masyarakat menjadi  manja  dan  selalu  menunggu  bantuan  dari  pemerintah.  Juga  bantuan tersebut  dimanfaatkan  untuk  hal-hal  negatif  seperti  membeli  rokok,  membeli minuman keras, dan berjudi.
3.  Evaluasi  pelaksanaan  Program  BLT-Dana  Desa  di  Desa  Patas  dilakukan terhadap  isi  kebijakan  yakni  BLT-Dana  Desa  tersebut  dianggap  sudah  cukup berhasil  mewujudkan  tujuannya  yaitu  menumbuhkan  daya  beli  dan meningkatkan  perekonomian  keluarga  miskin  terdampak  Covid-19.  Evaluasi terhadap  pelaksanaan  kebijakan  lebih  ditekankan  pada  periode  pencairan  uang tunai  bantuan  BLT-Dana  Desa  yang  3  (tiga  bulan)  sekali  dan  tempat pembagiannya  tidak  terpusat  di  kantor  desa.  Sedangkan  evaluasi  terhadap
dampak  kebijakan  lebih  ditekankan  pada  bagaimana  meningkatkan  dampak positifnya dan berusaha mengurangi bahkan menghilangkan dampak negatifnya.

## 4.2  Saran-saran
Selanjutnya dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :
1.  Implementasi  kebijakan  BLT-Dana Desa haruslah mengena dan bermanfaat  bagi kelompok  sasaran  dalam  hal  ini  keluarga  miskin  yang  terkena  dampak  adanya pandemi  Covid-19.  Untuk  itulah  aparat  terkait  harus  benar-benar  mengawasi proses  penyaluran  bantuan  tersebut  termasuk  pengawasan  terhadap  penggunaan uang  bantuan  tersebut  oleh  keluarga  miskin  penerima  bantuan.  Jangan  sampai uang  tunai  bantuan  tersebut  disalah  gunakan  untuk  hal-hal  yang  tidak  menjadi kebutuhan  pokok  keluarga.  Bila  perlu  diterapkan  sanksi  bagi  yang  melanggar dengan memutus bantuan untuk periode berikutnya.
2.  Seluruh  pihak  yang  terkait  dalam  implementasi  kebijakan  BLT-Dana  Desa tersebut  haruslah  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  meningkatkan  dampak positifnya  dan  meminimalisir  dampak  negatifnya.  Pengorbanan  yang  dilakukan dengan  memotong  sebesar  35%  dari  dana  desa  untuk  diberikan  kepada  keluarga miskin  harus  benar-benar  bermanfaat  untuk  mengurangi  beban  kehidupan ekonomi  keluarga  miskin  yang  terhimpit  akibat  adanya  pandemi  Covid-19  yang sudah berlangsung selama setahun lebih dan tidak tahu kapan berakhirnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,Solichin,  2012, Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara : Jakarta
Haz,H.  Hamzah,  2006, Mengkaji  Ulang  Politik  Ekonomi  Indonesia ,  Pustaka  : Ciganjur
Hendarso,  Emy  Susanti,  2011,  Metode  Penelitian  Sosial,  Berbagai  Alternatif Pendekatan  dalam  Bagong  Suyanto  dan  Sutinah  (ed), Penelitian  Kualitatif  : Sebuah Pengantar, Kencana Prenada Media : Jakarta
Islamy,Irfan, 2010, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara
: Jakarta
Jawa Pos, 2 Juni 2021 dan 22 Juni 2021
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020, Panduan Penanganan Covid-19, Kemenkes : Jakarta
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Menteri  Desa  PDTT  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan Dana Desa 2020
Subarsono,  AG.  2012, Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan Aplikasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R  &  D, Alfabeta  : Bandung
Udayana, I Made Arya dan I Nyoman Sukraaliawan, 2021. “Implementasi Kebijakan Blt-Dana  Desa  Kepada  Masyarakat  Miskin  Terdampak  Covid-19  Di  Desa Ambengan  Kecamatan  Sukasada  Kabupaten  Buleleng”.  Dalam  Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 13 No. 2 – Agustus 2021. FISIP UNIPAS