Volume 5, Nomor 2, Desember 2022
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PERSIDANGAN ONLINE DALAM KEADAAN DARURAT
Mega Ayu Werdiningsih
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia megaa.werdiningsih@gmail.com

## ABSTRACT
ARTICLE INFO In  2018  the  Supreme  Court  launched  an  electronic  court  service  system  (E-
Court) and a year later an online court system or E-Litigation was formed which is  part  of  the  E-Court.  This  E-Litigation  system  was  only  implemented  for criminal trials when Indonesia entered a Health Emergency status due to the spread  of  the  COVID-19  virus  which  created  large-scale  social  restrictions (PSBB) in 2020, through Supreme Court Regulation (Perma) Num.. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Electronically. With the form of juridical-normative research method, this research looks for data by studying literature in the form of legislation and related literature. The results of this study indicate that Perma No. 4 of 2020 which has imposed E- Litigation on criminal cases as a whole has substance that is not only related to administrative  matters  (registrars)  of  criminal  case  trials  but  has  also influenced basic norms in criminal procedural law as regulated in the Criminal
Procedure Code.
Keywords :
Criminal Procedure Law; Emergencies; Supreme Court
Cite this paper : Werdiningsih, M. A. (2022, Desember). Pembaharuan Hukum Acara Pidana Tentang Persidangan Online Dalam Keadaan Darurat. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5 (2).
Scope Article Criminal Law

## PENDAHULUAN
Peristiwa menyebarnya corona virus disease 2019 atau yang biasa disebut “Pandemi COVID-19”  telah  mempengaruhi  seluruh  aspek  di  berbagai  penjuru  dunia,  termasuk Indonesia, baik itu dari aspek ekonomi, sosial, politik bahkan aspek dalam sistem hukum. Pandemi COVID-19 telah menjadi Wabah. Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyebut wabah sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan malapetaka1. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020, akhirnya menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah COVID- 19  ini2.  Dalam  situasi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat,  pemerintahan  Jokowi
1 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular , (LN. No. 20 Tahun 1984; TLN No. 3273).
Pasal 1 huruf a: “Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka”.
2 Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
menerapkan protokol  Kesehatan  dan  social  distancing  (yang  kemudian  diubah  menjadi physical distancing ) atau disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemberlakukan PSBB menyebabkan adanya pembatasan pertemuan tatap muka dan kerumunan  di  berbagai  tempat  termasuk  di  Pengadilan.    Pada  tanggal  23  Maret  2020, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 3 untuk menindaklanjuti keadaan  darurat  akibat  pandemi  COVID-19  ini.  Sema  1/2020  ini  pada  pokoknya mengakibatkan  seluruh  Pengadilan  tidak  dimungkinkan  untuk  mengadakan  persidangan sesuai  dengan  standar  yang  telah  diatur  sebelumnya.  Lebih  lanjut  Sema  1/2020  juga menganjurkan  kepada  seluruh  pengadilan  untuk  memanfaatkan  teknologi  dalam menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan yaitu melalui pengadilan  secara  elektronik  ( e-court ). E-court pada  awalnya  hanya  diberlakukan  untuk proses persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Hingga akhirnya pada tanggal 25 September 2020, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan No. 4 Tahun 2020 4 yang memberlakukan Pengadilan secara Elektronik juga pada perkara pidana. Perma 4/2020 pada pokoknya mengatur hal-hal terkait pelaksanaan persidangan online yang di dalamnya ternyata terdapat beberapa aturan terkait hukum acara pidana (misal penerapan persidangan  secara  daring  tanpa  perlu  menghadirkan  para  pihak  di  ruang  persidangan), padahal  nomenklatur  dari  Perma  2/2020  adalah  tentang  “Administrasi”  bukan  “Hukum Acara”.
Dari  sini  timbul  pertanyaan  terkait  jati  diri  dari  Perma  4/2020  itu  sendiri,  apabila memang substansi Perma ini memuat pembaharuan hukum acara mengapa tidak ditetapkan dalam  nomenklatur  “Hukum  Acara”,  mengingat  Hukum  Acara  Pidana  tidak  memuat pengaturan  terkait  “keadaan  darurat”.  Peraturan  MA  RI  (Perma)  tidak  termasuk  dalam hierarki  peraturan  perundang-undangan 5 ,  namun  merupakan  sumber  hukum  yang digunakan  oleh  seorang  hakim  dalam  tugas  menyelesaikan  suatu  perkara  yang  diajukan kepadanya 6 .  Bahwa  kedudukan  Perma  ini  sebagimana  disebutkan  dalam  Pasal  8  UU Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan,  diakui  keberadaannya  dan  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang  lebih  tinggi  atau  dibentuk  berdasarkan  kewenangan.  Maka  legitimasi  Perma  tidak dapat berdiri sendiri agar tidak hanya berlaku di lingkungan Mahkamah Agung saja namun berlaku juga bagi para pencari keadilan. Memang perlu dipahami bahwa upaya pembaruan Hukum Acara Pidana tidak semudah membalik kan telapak jari, namun hal ini bukan berarti bisa menjadi alasan untuk tidak mengusahakan legitimasi aturan hukum itu sendiri.
Sebelum penelitian ini, telah ada beberapa penelitian yang telah meneliti isu-isu terkait dengan  persidangan  online.  Pada  tahun  2008,  Bambang  Sutiyoso  mengkaji  tentang
3 Mahkamah Agung, Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.
4 Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.
5 Republik Indonesia, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (LN No. 183 tahun 2019, TLN No. 6398)
Pasal 7 ayat (1), Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
6 Abdul Manan. 2000. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Yayasan Al- Hikmah, h. 6-8.
penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur Arbitrase maupun Alternative Dispute Resolution (ADR)  yang  dilakukan  secara  online  (Online  Dispute  Resolution  -  ODR),  meskipun  ODR belum  diatur  secara  eksplisit  di  dalam  UU  No.  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan Alternatif  Penyelesaian  Sengketa 7 .  Pada  tahun  2019,  Andi  Bagulu  memfokuskan penelitiannya  pada  tahapan-tahapan  pelaksanaan  arbitrase  elektronik  di  Indonesia.  Di dalam  penelitiannya  tersebut  Andi  Bagulu  juga  meneliti  tentang  bagaimana  keabsahan perjanjian arbitrase elektronik apabila didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUH Perdata 8 .
Di tahun 2020 ini ada dua peneltiian yang juga meneliti tentang persidangan online selama  wabah  pandemic  COVID-19  ini  yaitu  penelitian  RR.  Dewi  Anggraeni  dan  Anggita Dormania  Lumbanraja.  Dewi  meneliti  tentang  urgensi  diselenggarakannya  persidangan secara  elektronik  selama  masa  pandemi  covid-19  yang    tengah  terjadi  saat  ini.  Dewi menyatakan bahwa persidangan secara elektronik perlu diterapkan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara 9 . Sedangkan penelitan lain yang dilakukan Anggita membahas tentang perkembangan pelaksanaan dan juga perkembangan regulasi persidangan online di Indonesia dengan membandingkannya dengan Virtual Civil Courts di Amerika Serikat 10 . Oleh karena  hal  tersebut  maka,  penelitian  ini  merupakan  penelitian  baru  yang  belum  diteliti sebelumnya.
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis merumuskan isu-isu pembahasan dalam pertanyaan  penelitian  yang  antara  lain:  bagaimana  latar  belakang  persidangan online di Indonesia?; bagaimana pengaruh pengaturan persidangan online dalam prespektif hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP?; dan bagaimana legitimasi pengaturan persidangan online di  Indonesia  ditinjau  dari  pembaharuan  hukum  acara  pidana?.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach) dengan bahan-bahan pustaka yaitu data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder, dimana bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu serta diperoleh  tanpa  terikat  waktu  dan  tempat.  Selain  itu,  untuk  menghindarkan  perbedaan penafsiran  dan  salah  pengertian,  serta  untuk  mempermudah  penulisan  penelitian  ini, Penulis menggunakan kerangka konsep pembaharuan hukum acara pidana dalam konteks pengaturan persidangan online ( e-litigasi ) pada perkara pidana yang merupakan bagian dari pengaturan  persidangan  dalam  jejaring  ( e-court ),  yang  mana e-court disini  sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan  Perkara  Pidana  di  Pengadilan  secara  Elektronik.  Ide e-litigasi ini  dilatar belakangi oleh pandemi COVID-19 yang dalam konteks ini Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020  Tentang  Penetapan  Kedaruratan  Kesehatan  Masyarakat  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19) menyebutnya sebagai “keadaan darurat” sedangkan Perma 4/2020 pada bagian menimbang  nya  menyebut  situasi  ini  sebagai  “keadaan  tertentu”,  dengan  demikian  agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dengan aturan yang lebih tinggi maka Penulis memahami “keadaan tertentu” sebagai “keadaan darurat” sebagaimana diatur dalam Keppres 11/2020 tersebut.
7 Bambang Sutiyoso, Juni 2008. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia , Jurnal Mimbar Hukum, Vol 20, No 2, h. 193-410, https://doi.org/10.22146/jmh.16298 , diakses 2 November 2020.
8 Andi Bagulu, Juni 2019. Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online , Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6, h. 93-99.
9 RR. Dewi Anggraeni. 2020. Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik , ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, h. 7-12, https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264 .
10 Anggita Dormania Lumbanraja, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, h. 48.

## METODE
Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskripstif analitis yaitu penggambaran secara lengkap atas  suatu  keadaan  guna  memperoleh  data  mengenai  hubungan  antar  gejala  dan menganalisis keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pengambilan data  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  (library  research).  Data  penelitian  berupa  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier  yang  dianalisis  secara kualitatif
HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Persidangan Online di Indonesia
Penggunaan  sarana  dan  prasarana perkembangan  teknologi  dalam  dunial  peradilan Indonesia bukanlah suatu hal baru. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya telah dilakukan pemeriksaan saksi melalui teleconference (sarana elektronik) 11 di Indonesia yang kemudian pada tahun 2003 pemeriksaan saksi melalui teleconference juga berlanjut dilakukan yaitu dalam kasus Terorisme Abu Bakar Ba’asyir.
Pemeriksaan melalui teleconference ini kian lazim dilakukan meskipun kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “ KUHAP” ) belum mengatur penggunaan teleconference bahkan  pada  awalnya  tidak  semua  hakim  mendukung  pemeriksaan  saksi melalui teleconference . Hal  ini  salah satunya  terlihat  dalam putusan Mahkamah  Agung  RI (selanjutnya disebut “ MA ”) No. 112 PK/Pid/2006 12 , yang mana dalam putusan tersebut pada halaman 35, disebutkan bahwa:
“Memang  berdasarkan  yurisprudensi  pemeriksaan  saksi  melalui  teleconference  telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum common law,  dalam  sistim  civil  law  yang  dianut  oleh  Indonesia  yurisprudensi  hanya  bersifat persuasive, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan teleconference  tersebut,  oleh  karena  selain  alat  bukti  melalui  teleconference  tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lagi pula kekuatan pembuktian dari teleconference tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim.”
Meskipun  KUHAP  tidak  mengatur  mengenai  keabsahan teleconference ,  namun sebenarnya  telah  terdapat  peraturan  lain  yang  bisa  digunakan  untuk  melakukan teleconference yaitu seperti UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 31 Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban 13 dan  UU  No.  15  Tahun  2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang 14 .
11 Dina Kusumasari, 09 Desember 2011. Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference , https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/ , di akses tanggal 03 Desember 2020. Pada 2002 silam, Mahkamah Agung pertama kali memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian lewat teleconference dalam kasus penyimpangan dana non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.
12 Mahkamah Agung RI, Putusan Peninjauan Kembali No. 112 PK/Pid/2006 terkait perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa Schapelle Leigh Corby , di putus tanggal 28 Maret 2008, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ , di unduh tanggal 03 Desember 2020.
13 Republik Indonesia, Perlindungan Saksi dan Korban , UU Nomor 13 tahun 2006 (LN No. 64/2006, TLN No. 4635) jo. UU Nomor 31 tahun 2014 (LN No. 293/2014, TLN No. 5602). Pasal 9 ayat (3) mengatur: “ Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang ”.
14 Republik Indonesia, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , Perpuu Nomor 1 Tahun 2002 (LN No. 106/2002) jo. UU Nomor 15 Tahun 2003 (LN No. 45/2003, TLN No. 4284) jo. UU Nomor 5 Tahun 2018 (LN No. 92/2018, TLN No. 6216). Pasal 27 mengatur: Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :
Kehadiran  peraturan  perundang-undangan  tentang  keterangan  saksi  melalui teleconference merupakan  tonggak  kemajuan  dalam  menyikapi  pemeriksaan  saksi  secara teleconference untuk  memberikan  sedikit  solusi  atas  kekosongan  hukum  acara  peradilan. Dalam perkembangannya pun MA telah memberikan izin terhadap sarana teleconference yang digunakan untuk mendengarkan kesaksian dalam persidangan sebagai dukungan pada prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
Dalam  hukum  acara  perdata,  sejauh penelusuran  penulis,  belum  pernah ada  aturan perundangan yang mengatur sah atau tidaknya pemeriksaan saksi melalui sarana teknologi informasi  atau  via teleconference .  Akibat  adanya  ruang  kosong  ini,  maka  muncullah  pro- kontra terkait sah atau tidaknya pemeriksaan saksi dengan media teleconference . Meskipun begitu, tidak berarti hukum acara perdata tertinggal dengan perkembangan zaman dalam hal  teknologi  informasi.  Salah  satu  respon  hukum  acara  perdata  yang  menunjukkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yaitu terkait keabsahan panggilan sidang melalui  media  elektronik.  Setidaknya  ada  dua  peraturan  yang  mengatur  dapat diberlakukannya pemanggilan sidang dengan menggunakan teknologi informasi yaitu:
1. Pasal 8 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syari’ah  menyatakan  “pemanggilan  lanjutan  atas kesepakatan para pihak dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi”.
2. Surat Edaran Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, poin  5.b  menyatakan  “panggilan  kedua  dan  selanjutnya  dapat  dilaksanakan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  14  tahun  2016  tentang  Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah”
Namun  demikian,  kembali  lagi  bahwa  diterima  atau  tidaknya  suatu  alat  bukti  di persidangan  ditentukan  oleh  hakim.  Pengalaman  dan  analisis  Hakim  merupakan  paduan terbaik  yang  dapat  digunakan  untuk  menentukan  barang  bukti  mana  yang  layak  untuk dianggap kredibel mengingat tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan adalah layak di percaya dan berbobot. Sejak tahun 2010, Mahkamah Agung telah bertekat untuk mewujudkan suatu Peradilan Modern, hal ini tercermin dalam Cetak Biru ( Blue Print ) Mahkamah Agung Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Dalam Blue Print MA 2010- 2035 ini tertuang visi dari MA yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Visi ini secara ideal diwujudkan melalui usaha-usaha yang salah satunya yaitu mewujudkan sebuah badan peradilan yang modern dengan berbasis teknologi informasi (TI) terpadu 15 . Tekad  mewujudkan  Peradilan  Modern  ini  ditindaklanjuti  MA  dengan  mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di  Pengadilan  Secara  Eektronik 16 (selanjutnya  disebut  “ Perma  3/2018 ”)  yang  kemudian melahirkan  sistem  layanan E-Court yang  dapat  di  akses  melalui  laman https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ .  Sistem E-Court sendiri  terdiri  dari  beberapa
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana;
b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1) tulisan, suara, atau gambar;
2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
15 Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung, 2010, hal. 14. https://www.mahkamahagung.go.id/ , di unduh tanggal 03 Desember 2020.
16 Republik Indonesia, Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik , Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 (BN No. 454/2018).
layanan 17 .  Layanan E-Court ini  salah  satunya  adalah  layanan E-Litigation (persidangan secara  online),  yang  didasarkan  oleh  PERMA  Nomor  1  Tahun  2019  tentang  Administrasi Perkara  dan  Persidangan  di  Pengadilan  secara  Elektronik 18 (selanjutnya  disebut  “ Perma 1/2019 ”).
E-Litigation dalam Perma 1/2019 ini disebut sebagai Persidangan Secara Elektronik yang  mana  merupakan  serangkaian  proses  memeriksa  dan  mengadili  perkara  oleh pengadilan  yang  dilaksanakan  dengan  dukungan  teknologi  informasi  dan  komunikasi. Perma 1/2019 mengatur bahwa E-Litigation dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (Pasal 25) dan hanya berlaku untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara (Pasal 3 ayat (1)). Dari sini maka diketahui bahwa E-Litigation tidak berlaku  pada  jenis  perkara  pidana,  padahal  seperti  yang  telah disampaikan  di  atas, awal mula penggunaan teknologi dalam persidangan yaitu pemeriksaan secara elektronik ( teleconference ) adalah pada perkara Pidana.
Bahwa  setelah  keluarnya  Perma  1/2019  ini,  kemudian  pada  akhir  tahun  2019 munculah  penyebaran  wabah Corona  Virus (COVID-19)  sehingga  diterbitkanlah  Surat Edaran  Ketua  Mahkamah  Agung  RI  No.  1  Tahun  2020  (selanjutnya  disebut  “ Sema 1/2020 ”) 19 .  Sema  1/2020  ini  mengatur  tentang  penegasan  diberlakukannya  proses E- Litigation untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak  di  ruang  pengadilan  selama  pandemi  COVID-19,  yang  mana  aturan  ini  masih  tetap diberlakukan hanya untuk persidangan perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN, alasannya karena dalam perkara-perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan.
Sema  1/2020  mengatur  bahwa  perkara  Pidana  tetap  digelar  secara  konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dan apabila masa penahanan Terdakwanya secara hukum masih dimungkinkan diperpanjang, maka proses sidang akan ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Keberlakuan E-Litigation pada perkara pidana kemudian baru terjadi pada tanggal 25 September 2020, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan  Persidangan  Perkara  Pidana  di Pengadilan secara Elektronik (selanjutnya disebut “ Perma 4/2020 ”) 20 . Ketua  Mahkamah  Agung,  M.  Syarifuddin,  dalam  sambutannya  dalam  acara Webinar mengenai  persidangan  pidana  secara  elektronik  dan  implikasinya  terhadap  Hak  Asasi Manusia,  pada  tanggal  10  Desember  2020,  di  Command  Center  Mahkamah  Agung, mengatakan bahwa sebelum terbentuknya Perma 4/2020, diawali dengan adanya perjanjian kerja sama pada tanggal 13 April 2020 antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung dan Kementerian  Hukum  dan  Ham  terkait  Pelaksanaan  Persidangan  melalui Teleconference . Perjanjian ini dilakukan sebagai respon atas kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas  dan  mengkhawatirkan  terhadap  proses  penegakan  hukum,  terutama  peradilan Pidana 21 . Apabila perkara Pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui E-Litigation maka  akan  menghambat  angka  penyelesaian  kasus  pidana  tahun  ini.  Dengan ditandatanganinya  perjanjian  Kerjasama  ini,  maka  pelaksanaan  persidangan  melalui
17 Layanan E-Court terdiri dari: Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan (e-Filing); Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online (e-Payment); Pemanggilan Pihak secara online (e-Summons) dan Persidangan secara online ( e- Litigation ), https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ ., di akses tanggal 03 Desember 2020.
18 Republik Indonesia, Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eektronik , Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 (BN No. 894/2019).
19 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coroa Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020.
20 Republik Indonesia, Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Eektronik , Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 (BN No. 1128/2020).
21 Peppy Nofriandi. 10 Desember 2020. Berita: Ketua Mahkamah Agung Membuka Acara Webinar Persidangan Pidana Secara Elektronik dan Implikasinya terhadap Hak Asasi Manusia , https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/ , di akses pada tanggal 12 Desember 2020.
teleconference  dibiayai  oleh  masing-masing  institusi  yang  menandatangani  perjanjian tersebut.
Lebih lanjut M. Syarifuddin menyampaikan bahwa Perma 4/2020  merupakan solusi atas persoalan pelaksanaan persidangan perkara pidana ditengah pandemi COVID-19 yang mana  bertujuan  menjamin  hak-hak  Terdakwa  untuk  secepatnya  mendapatkan  kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan padanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya 22 .  Dengan demikian, Perma 4/2020 telah menjadi landasan hukum keberlakuan  persidangan online ( E-Litigasi )  pada  perkara  pidana.  Namun,  seperti  apa persidangan online yang  dimaksud  dalam  Perma  4/2020  dan  bagaimana  sebenarnya kedudukan Perma 4/2020 ini dalam sistem hukum acara pidana, benarkah hanya sebatas mengatur proses administrasi persidangan pada perkara pidana. Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

## Keadaan Darurat dalam Hukum Acara Pidana
Bahwa  sebelum  membahas  seperti  apa  persidangan online yang  dimaksud  dalam Perma 4/2020, alangkah baiknya kita membahas terlebih dahulu terkait bagaimana konsep keadaan darurat dan apakah hal ini mempengaruhi hukum acara pidana. Keadaan darurat dalam skala nasional ( state of emergency ) dalam konstitusi diatur oleh Pasal 12 UUD NRI 1945 yang diistilahkan sebagai “keadaan bahaya”. Status keadaan darurat ini berlaku untuk periode waktu tertentu, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Menurut Satya Arinanto, Pasal 12 UUD NRI 1945 ini hanya menyebutkan bahwa syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang namun tidak secara detail dan tegas mengatur mengenai  pengertian  dan  batasan  keadaan  bahaya 23 .  Bila  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  No.  23  Tahun  1959 24 terkait  Keadaan Bahaya.  Dalam  Pasal  1  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  keadaan  bahaya  dengan  tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, terjadi apabila:
1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa;
2. Timbul  perang  atau  bahaya  perang  atau  dikhawatirkan  perkosaan  wilayah  Negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga;
3. Hidup  negara  berada  dalam  keadaan  bahaya  atau  dari  keadaan-keadaan  khusus ternyata  ada  atau  dikhawatirkan  ada  gejala-gejala  yang  dapat  membahayakan  hidup Negara.
Selain  terdapat  dalam  UU  (Prp)  No.  23/PRP/1959,  pengertian  keadaan  bahaya  juga terdapat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mana  “status  keadaan  darurat  bencana”  adalah  suatu  keadaan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana (Pasal 1 angka 19) 25 .
Sebagaimana  telah  disebutkan  pada  bagian  latar  belakang  makalah  ini,  bahwa  pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 26 telah menetapkan status “kedaruratan kesehatan masyarakat” akibat wabah COVID-19  dalam  skala  nasional.  Dalam  situasi  kedaruratan  kesehatan  masyarakat, pemerintahan  Jokowi  menerapkan  protokol  Kesehatan  dan social  distancing (yang
22 Ibid.
23 Satya Arinanto, 16 Oktober 2017. Artikel: Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu , https://biz.kompas.com , di akses tanggal 12 Desember 2020.
24 Republik Indonesia, Keadaan Bahaya , Perpuu Nomor 23 Tahun 1959 (LN No. 139/1959, TLN No. 1908) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997).
25 Republik Indonesia, Penanggulangan Bencana , UU No. 24 Tahun 2007 (LN No. 66/2007, TLN No. 4723).
26 Republik Indonesia, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020, Op.Cit .
kemudian  diubah  menjadi physical  distancing )  atau  disebut  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar  (PSBB).  Pemberlakukan  PSBB  menyebabkan  adanya  pembatasan  pertemuan  tatap muka dan kerumunan di berbagai tempat termasuk di Pengadilan. Kemudian, pada tanggal 23  Maret  2020,  Mahkamah  Agung  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  1  Tahun  2020  untuk menindaklanjuti keadaan darurat akibat pandemi COVID-19. Status darurat terbentuknya Sema 1/2020 ini mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ( Salus Populi  Superma  Lex  Esto )  serta  dihubungkan  dengan  data  situasi  kasus  COVID-19  di Indonesia,  yang  mana  pada  saat  itu  terdapat  514  kasus  terkonfirmasi  dan  48  kasus meninggal dunia 27 .
Sema  1/2020  pada  pokoknya  telah  mengakibatkan  bahwa  seluruh  Pengadilan  tidak dimungkinkan  untuk  mengadakan  persidangan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  diatur sebelumnya  dan  juga  menganjurkan  kepada  seluruh  pengadilan  untuk  memanfaatkan teknologi  dalam  menunjang  keberlangsungan  pelayanan  hukum  kepada  para  pencari keadilan yaitu melalui pengadilan secara elektronik ( E-Court ).
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  mengatur  ketentuan mengenai  kondisi  “keadaan  darurat”  dalam  konteks  Pasal  12  UUD  NRI  1945.  Namun, berdasarkan asas normal recht voor normal recht, abnormal recht voor abnormal recht yang artinya hukum yang normal hanya boleh diberlakukan  dengan keadaan yang normal dan hukum  yang  tidak  normal  hanya  boleh  diberlakukan  dalam  keadaan  tidak  normal,  maka sudah  semestinya  proses  beracara  persidangan  perkara  pidana  menyesuaikan  kondisi darurat kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena kembali lagi keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi ( Salus Populi Superma Lex Esto ).
Pembaruan Legitimasi Persidangan Online Hukum Acara Pidana Bahwa  legalitas  keberlakuan E-Litigasi dalam  perkara  pidana  diatur  dalam  Perma 4/2020. Perma 4/2020 mengistilahkan keadaan darurat sebagai “keadaan tertentu” yaitu keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadimistrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik (Pasal 1 angka 16).
Bahwa  Perma  4/2020  mulai  diberlakukan  pada  tanggal  25  September  2020  dan perkara  pidana  yang  disidangkan  secara  elektronik  sebelum  Perma  4/2020  ini  berlaku, tetap dinyatakan sah. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, pada saat ini (hingga tanggal 13 Desember 2020) total terdapat 382 Pengadilan di seluruh Indonesia yang telah terintegrasi dengan layanan E-Litigation , namun dari data yang tercantum belum terlihat data perkara pidana harena hanya terlihat data dari perkara Perdata (Pendaftaran, Nomor  Perkara,  Perkara  Gugatan,  Perkara  Gugatan  Sederhana,  Perkara  Bantahan  dan Permohonan) 28
Lantas seperti apa persidangan online dalam “keadaan tertentu” yang dimaksud dalam Perma 4/2020. Untuk menjawab ini, Penulis mencoba merangkumnya dalam tabel berikut:
Hakim/Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti Penuntut Umum Terdakwa, Penasihat Hukum Lokasi Sidang Ruang sidang Pengadilan Ruang Sidang Pengadilan atau di - Rutan/Lapas
tempat Terdakwa di tahan;
27 Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 1 tahun 2020, Op.Cit .
28 Mahkamah Agung RI, Electronic Justice System (e-Court) , https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt , di akses pada tanggal 13 Desember 2020;
Kantor  Penuntut (misal Kejaksaan) - Kantor  Penuntut  atau Ruang Sidang Pengadilan (jika Terdakwa tidak di tahan) - Atau  tempat  lain  (di dalam/  luar  daerah hukum Pengadilan) dengan persetujuan Hakim/Majelis  Hakim melalui penetapan. Penyampaia n Panggilan dan Penetapan Hakim Penetapan Hakim memuat  Hari,  Tanggal, Jam dan tempat pelaksanaan sidang elektronik Penetapan  Hakim disampaikan kepada  Penuntut seacra  elektronik oleh Kepaniteraan Panggilan Sidang disampaikan Penuntut Umum  kepada  Terdakwa melalui  alamat e-mail
Rutan  (jika  Terdakwa ditahan)  atau  melalui e- mail , whatsapp  atau SMS
Terdakwa/Penasihat Hukum (jika tidak ditahan) Dalam hal Terdakwa tidak memiliki Domisili Elektronik, maka panggilan disampaikan melalui  surat  (7  hari sebelum  Hari  Sidang)  ke alamat  tempat  tinggal Terdakwa dengan tembusan  kepada  Kepala Desa/Lurah tempat tinggal/ domisili Terdakwa. Tata Tertib sidang  Peserta  sidang  harus  terlihat  di  layer  monitor  dengan  terang  dan suara yang jelas;  Hakim,  Panitera,  Penuntut  Umum  dan  Penasehat  Hukum mengunakan masing-masing atribut sidang;
 Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum harus secara fisik berada  dalam  ruangan  yang  sama  dengan  Terdakwa,  jika  tidak memungkinkan, Penasihat Hukum dapat bersidang di kantor Penutut atau Pengadilan; Ruang Sidang dan Perlengkapa n Sidang  Ruang sidang tempat Terdakwa:
- hanya dihadiri Terdakwa, PH, Petugas Rutan/Lapas dan Petugas IT
(kecuali diatur lain dalam per-UU an);
- dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV (yang memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan);
 Panitera  mengecek  dan  melaporkan  kesiapan  persidangan  serta memastikan terkoneksinya dengan peserta sidang kepada Hakim
Berkas
Persidangan
 Disampaikan  dalam  dokumen  elektronik  berbentuk portable document format (PDF);
 Sebelum  dibacakan,  dokumen  (eksepsi,  tanggapan,  tuntutan, pembelaan,  replik  dan  duplik)  harus  dikirmkan  ke  alamat  pos-el (laman e-mail) Pengadilan yang menyidangkan;
 Dokumen  Elektronik  harus  diunduh  dan  diverifikasi  dengan  yang dibacakan;
 Setelah  dokumen  dibacakan,  Pengadilan  meneruskan  dokumen tersebut ke alamat e-mail Penuntut/ Terdakwa dan/atau ke alamat e- mail Penasehat Hukum; Pelimpahan Perkara  Perkara biasa, singkat dan cepat dilimpahkan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
 Jika  tidak  dapat  dilaksanakan  sesuai  Hukum  Acara,  berkas  perkara dilimpahkan melalui e-mail , dengan menyertakan Domisili Elektronik (kantor Penuntut, kantor Penyidik, Instansi tempat Terdakwa ditahan dan  identitas  Terdakwa  dan/atau  Penasihat  Hukum)  dan  barang bukti tetap berada di kantor Penuntut;
 Setelah  berkas  perkara  dilimpahkan  melalui e-mail ,  Kepaniteraan terkait  harus  memeriksa  kelengkapan  berkas  perkara  sebelum mencetak dokumen elektronik tersebut dan melakukan penomoran sesuai dengan ketentuan Hukum Acara;
 Kelengkapan  berkas  perkara  yang  dapat  dikirimkan  melalui e-mail meliputi:
- Surat pelimpahan perkara
- surat dakwaan;
- surat kuasa (jka ada);
- berita acara pemeriksaan Penyidik;
- pindai ( scan ) alat bukti tertulis (jika ada);
- daftar barang bukti;
- foto barang bukti;
- dokumen penahanan (jika ditahan); dan
- dokumen terkait lainnya
Putusan Sela/ Putusan  Diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  (dihadiri  Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum);
 Dalam  Keadaan  Tertentu  dapat  diucapkan  dalam  sidang  yang dilangsungkan secara elektronik;
 Pemberitahuan  Putusan  (bila  Terdakwa  tidak  hadir),  dilakukan melalui  Domisili  Elektronik  Terdakwa  ( e-mail,  whatsapp atau SMS) atau dikirim ke alamat tempat tinggal Terdakwa atau melalui media massa, papan pengumuman/laman Pengadilan; Pemeriksaan Saksi dan Ahli  Saksi dan Ahli memberi keterangan dari Kantor Penuntut Umum atau dari  tempat  lain  bersama  rohaniawan  atau  dapat  dilakukan  dalam ruang sidang Pengadilan meski secara elektronik;
 Dalam  Keadaan  Tertentu  dapat  dilakukan  di  Pengadilan  tempat Saksi/Ahli berada, kedutaan/konsulat jenderal atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Hakim;
 Sebelum  pemeriksaan,  pihak  yang  menghadirkan  Saksi/Ahli, memberitahuka/  mengirimkan  kepada  Panitera  terkait    jumlah Saksi/Ahli,  akun  tempat  diperiksa  dan  dokumen  lain  yang dibutuhkan;
 Khusus  untuk  Saksi  yang  identitasnya  dirahasiakan,  Ketua  Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mematikan fitur video dalam tampilan Saksi sehingga Saksi hanya memberikan keterangan dalam format  audio  yang  disamarkan  suaranya  atau  Saksi  memberikan keterangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa; Pemeriksaan Terdakwa Dalam hal Terdakwa tidak ditahan dan memberikan keterangan ditempat lain  yang  ditentukan  oleh  Hakim  melalui  Penetapan,  maka  Ketua Pengadilan  tempat  Terdakwa  diperiksa  menyediakan  persidangan elektronik  dan  menunjuk  1  orang  Hakim  dan  1  orang  Panitera  untuk mengawasi ketertiban jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut.
Pemeriksaan Barang Bukti  Barang bukti tetap berada di kantor Penuntut Umum atau tetap pada Terdakwa (jika ingin mengajukan barang bukti yang meringankan);
 Penuntut  Umum/Terdakwa  memperlihatkan  barang  bukti  kepada Hakim secara elektronik;
 Majelis Hakim mencocokkan barang bukti dokumen cetak dari hasil pindai dengan aslinya yang diperlihatkan;
 Barang bukti bukan dokumen cetak, dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke e-mail Pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti; Bila terdapat Kendala Teknis 
Sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir;
 Jika gangguan tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda sidang selanjutnya yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;
Tabel 1. Persidangan Elektronik Menurut Perma No. 1 Tahun 2020 Berdasarkan  tabel  1  di  atas  terlihat  bahwa  secara  keseluruhan  substansi  Perma 4/2020 tidak hanya terkait hal-hal administrasi (kepaniteraan) persidangan perkara pidana namun  meski  masih  berpedoman  pada  KUHAP,  nyatanya  Perma  4/2020  juga  telah mempengaruhi norma-norma dasar dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur pada KUHAP.  Norma-norma  dasar  dalam  KUHAP  yang  terpengaruh  Perma  4/2020 tersebut antara lain:
1.  keterangan  terdakwa  adalah  apa  yang  terdakwa nyatakan  ‘disidang’  tentang  perbuatan  yang  ia lakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau  alami sendiri Pasal 189 ayat (1) KUHAP 2.   haknya  untuk  diadili  ‘di  sidang  pengadilan  yang terbuka untuk umum’ Pasal 64 KUHAP 3.  keterangan  saksi  adalah  alat  bukti  yang  saksi nyatakan ‘di sidang pengadilan’ Pasal 185 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 160 KUHAP 4.   keterangan  ahli  juga  dinyatakan  ‘di  sidang pengadilan’ Pasal 186 KUHAP
5.   bahwa  sidang  pengadilan  dilangsungkan  di  gedung pengadilan  dalam  ruang  sidang  dan  aparat  penegak hukum mengenakan pakaian sidang&atribut Pasal 230 ayat (1), (2) KUHAP 6.  sidang  dinyatakan  terbuka  untuk  umum  kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak apabila tidak dipenuhi maka mengakibatkan batalnya putusan demi hukum Pasal 153 KUHAP junto. Pasal 13 UU Kekuasaan Kehakiman
Tabel 2. Norma-Norma KUHAP yang Terpengaruh Perma 4/2020 Berdasarkan tabel 2 di atas maka dapat muncul pertanyaan baru yaitu dengan adanya pengaturan baru terkait proses beracara pidana dalam kondisi E-Litigation ini, apakah hanya cukup di atur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Sebagaimana kita ketahui bahwa  Perma  merupakan  produk  regulasi  dari  Mahkamah  Agung  yang  tidak  termasuk dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  yang  tercantum  dalam  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan (selanjutnya disebut “ UU 12/2011 ”) 29 . Selain itu, Pasal 8 ayat 2 UU 12/2011 menjelaskan bahwa  kedudukan  peraturan  yang  tidak  termasuk  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan (termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini), baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dengan demikian, E-Litigation pada perkara pidana yang diatur melalui Perma 4/2020 ini perlu ditingkatkan legalitasnya.
Kata legitimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) memiliki arti sebagai pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang). Suatu aturan hukum yang tidak terlegitimasi, maka bukan lah suatu hukum karena tidak berada dalam  lingkup  sistem  hukum.  Friedman  berpandangan  "sistem  hukum"  adalah  struktur, lembaga, dan proses yang mempengaruhi dan berada di antara aturan dan regulasi. Sistem hukum memiliki makna lebih dari sekedar aturan. Aturan itu penting, tetapi sistem hukum tidak  dapat  eksis  jika  terdiri  dari  aturan  saja.  Kita  bisa  membaca  semua  aturan  di  buku, namun  sangat  sedikit  untuk  mengetahui  cara  sistem  hukum  bekerja 30 .  Pada  bagian sebelumnya  kita  telah  melihat  bahwa,  meskipun  kedudukan  Perma  4/2020  dianggap sebagai  aturan  yang  menyangkut  persoalan  administrasi  persidangan  perkara  pidana, namun  nyatanya  substansi  pengaturan  Perma  4/2020  telah  menyinggung  dan  bahkan merubah  norma-norma  dasar  dari  hukum  acara  pidana,  maka  perlu  tindakan  yang  tepat dalam rangka meningkatkan legalitas Perma 4/2020 sebagaimana amanat Pasal 8 ayat 2 UU 12/2011, sehingga terdapat kejelasan mengenai perbedaan rezim hukum keadaan normal dan rezim  hukum keadaan darurat.
Produk  regulasi  yang  dikeluarkan  Mahkamah  Agung  seperti  Perma,  Sema  maupun Fatwa,  dipresepsikan  oleh  para  hakim  sebagai  regulasi  yang  bertujuan  untuk  mengisi kekosongan aturan hukum yang mana kekosongan tersebut tidak dapat menunggu melalui forum  legislasi  yang  Panjang,  karena  kepentingan  hukum  yang  sangat  mendesak  untuk
29 Republik Indonesia, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , UU No. 12 Tahun 2011 (LN No. 82/2011, TLN No. 5234) jo UU No. 15 Tahun 2019 (LN No. 183/2019, TLN No. 6398). Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
30 Lawrence M. Friedman.1984. American Law:An Introduction . New York: W.W. Norton & Company,h. 4-5.
melayani  masyarakat 31 .  Sudikno  Mertokusumo  berpendapat,  produk  yang  dikeluarkan Mahkamah  Agung  tersebut,  adalah  bukan  hukum  tetapi  merupakan  sumber  hukum  yang mana  bukan  dalam  arti  tempat  ditemukan  hukum,  melainkan  tempat  Hakim  menggali hukum,  sehingga  produk  regulasi  Mahkamah  Agung  tersebut  perlu  dinaikkan  menjadi undang-undang  melalui  forum  legislasi  agar  bisa  benar-benar  menjadi  sumber  hukum 32 . Melalui  pemahaman  ini  maka,  ada  2  cara  untuk  melegitimasi  keberlakuan  Persidangan Online ( E-Litigasi )  pada  perkara  pidana  yang  pada  pokoknya  menaikkan  status  Perma 4/2020,  yaitu  yang  pertama  mengganti  Perma  4/2020  dengan  undang-undang  terkait aturan hukum acara khusus atau yang kedua dengan merubah aturan hukum acara pidana yang sudah ada yaitu RUU KUHAP.
Lahirnya  KUHAP  sejatinya  merupakan  satu  langkah  maju  dalam  tata  hukum  yang dicapai Indonesia sebagai negara merdeka, yang menghendaki pembangunan hukum sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi sebagai bangsa yang terus bertumbuh kembang, merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk senantiasa memperbaharui ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan aktual masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah mengenai KUHAP. Tiga puluh sembilan tahun berlakunya KUHAP (sejak 1981) merupakan waktu yang cukup panjang untuk melihat memahami, mendalami kelemahan dan kelebihan atas implementasi KUHAP. Sejak Tahun 2003, hampir setiap tahunnya KUHAP selalu di uji Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hasil monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dari rekap perkara MK tahun 2015, paling tidak sedikitnya ada 75  perkara pengujian terhadap KUHAP di MK sejak tahun 2003 hingga 2015. Dari pengujian tersebut sebagai besar di N.O, selebihnya ditolak dan sangat sedikit diterima oleh MK 33 .
Dikutip  dari  berita  dalam  laman  resmi  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  disebutkan bahwa sebenarnya DPR sudah memasukkan RUU KUHAP ini dalam prolegnas prioritas 2010. Namun, pada masa sidang  IV, RUU KUHAP justru hilang dari agenda pembahasan, hal ini disebabkan karena pemerintah belum mengirimkan draft RUU KUHAP kepada DPR akibat ada  masa  transisi  pergantian  Menteri 34 .  Hingga  saat  ini,  menurut  laman  resmi  DPR  RI (http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas),  RUU  KUHAP  tidak  kunjung  di  masukkan  kembali kedalam  program  legislasi  nasional  2020-2024.Memang  dalam  memperbaharui  atau mengganti peraturan hukum bukanlah hal yang mudah dan merupakan proses yang sangat kompleks 35 .  Untuk  itu  dibutuhkan  suatu  politik  pembangunan  hukum  nasional  yang komprehensif  yang  mana  pembaruan  terhadap  substansi  (materi)  hukum  nasional  dan diperlukan  penelitian  yang  bersifat  mendalam,  dalam  rangka  melakukan  perkembangan pada  transisi  masa  politik  di  Indonesia  agar  tujuan  meniadakan  tumpang  tindih  dan inkonsistensi  peraturan  sebagaimana  dikemukakan  di  muka  dapat  dihindari,  sehingga upaya pembangunan hukum nasional tidak hanya menjadi sloganistik.
31 Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA RI. 2010. Laporan Penelitian: Sinkornasi dan Harmonisasi Produk Regulasi Mahkamah Agung RI Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik , Jawa Barat: Batlibang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, h. 67.
32 Sudikno Mertokusumo. 1988. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, h. 34.
33 ICJR, 21 November 2017. Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia , https://icjr.or.id/ , di akses tanggal 13 Desember 2020.
34 Kemenkumham, berita: Presiden dan DPR didesak bahas RUU KUHAP , http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/ , di akses tanggal 13 Desember 2020.
35 Satya Arinanto, dalam Pidato: Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, disampaikan pada saat Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 18 Maret 2006, Jakarta, h. 27-28.
Permasalahan utama politik pembangunan hukum nasional antara lain adalah sebagai berikut: 1.)Memperbarui atau mengganti peraturan hukum dari masa kolonial yang masih berlaku melalui Aturan Peralihan UUD 1945; dan 2.) Menciptakan hukum baru yang secara utuh bersumber pada Pancalisa dan UUD 1945 (termasuk perubahan- perubahannya), sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dalam era globalisasi.

## PENUTUP
Latar  belakang  persidangan online ( E-Litigasi )  di  mulai  dari  pemeriksaan teleconference pada perkara pidana di tahun 2002 dan pada tahun 2010, Mahkamah Agung telah  bertekat  untuk  mewujudkan  suatu  Peradilan  Modern  yang  berbasis  teknologi informasi (TI) terpadu, hal ini tercermin dalam Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung Pembaruan  Peradilan  Indonesia  2010-2035.  Pada  tahun  2018  Mahkamah  Agung meluncurkan sistem layanan pengadilan elektronik ( E-Court ) dan tahun 2019 terbentuklah sistem E-Litigasi yang menjadi bagian dalam E-Court . Namun sistem E-Litigasi perdana ini tidak  berlaku  untuk  persidangan  pidana,  hingga  pada  saat  Indonesia  memasuki  status Darurat Kesehatan karena menyebarnya virus COVID-19 yang membuat pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) di tahun 2020, maka Mahkamah Agung melalui Perma No. 4 Tahun 2020 telah memberlakukan E-Litigasi pada perkara pidana.
Keadaan Darurat dalam Konstitusi diatur pada Pasal 12 UUD NRI  1945. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur ketentuan mengenai kondisi  “keadaan  darurat”  dalam  konteks  Pasal  12  UUD  NRI  1945  ini,  namun  mengingat prinsip  keselamatan  rakyat  merupakan  hukum  tertinggi  ( Salus  Populi  Superma  Lex  Esto ) maka  hukum  acara  pidana  sudah  seharusnya  menyesuaikan  keadaan  darurat  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah. Perma No. 4 Tahun 2020 yang telah memberlakukan E-Litigasi pada perkara pidana secara keseluruhan memiliki substansi yang tidak hanya terkait hal-hal administrasi (kepaniteraan) persidangan perkara pidana namun juga telah mempengaruhi norma-norma dasar dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur pada KUHAP. Dengan demikian perlu untuk meningkatkan legitimasi sistem E-Litigasi hukum acara pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Arinanto, Satya. (2020). Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi , Jakarta: Universitas Indonesia.
___________, (2004). Politik Hukum 2. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum UI.
___________, Ninuk Triyanti. (2011). Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi , Jakarta: Rajawali Pers.
Asshiddiqie, Jimly. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Jakarta: Rajawali Pers.
Friedman,  Lawrence  M.  (1984). American  Law:  An  Introduction ,  New  York:  W.W.  Norton  dan Company.
Manan, Abdul. (2000). Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
Mertokusumo, Sudikno. (1988). Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Sidharta,  Arief.  (2006). Moralitas  Profesi  Hukum  Suatu  Tawaran  Kerangka  Berfikir ,  Bandung:  PT Refika Aditama.

## Peraturan Perundang-Undangan
Mahkamah Agung, Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Berada di Bawahnya.
Republik Indonesia, Penjelasan atas Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, UU Nomor 14 Tahun 2002, LN Nomor 27 Tahun 2002, TLN Nomor 4189.
______________, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman , LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076.
______________, Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara , LN Nomor 35 Tahun 2004, TLN Nomor 4380.
______________, Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 1984  Tentang  Wabah  Penyakit  Menular ,  LN. No.  20 Tahun 1984, TLN No. 3273.
______________, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) .
______________, Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2020  tentang  Administrasi  dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.
______________, Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 tahun 2011, TLN No. 5234.
______________, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, LN No. 183 tahun 2019, TLN No. 6398.
______________, Perlindungan Saksi dan Korban , UU Nomor 13 tahun 2006 , LN No. 64/2006, TLN No. 4635 jo. UU Nomor 31 tahun 2014, LN No. 293/2014, TLN No. 5602.
______________, Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik , Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2018 (BN No. 454/2018).
______________, Keadaan Bahaya , Perpuu Nomor 23 Tahun 1959 (LN No. 139/1959, TLN No. 1908) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997) jo. Perpuu Nomor 22 Tahun 1960 (LN No. 66/1960, TLN No. 1997).
______________, Penanggulangan Bencana , UU No. 24 Tahun 2007 (LN No. 66/2007, TLN No. 4723)

## Jurnal Dan Naskah Tertulis Lainnya
Arinanto, Satya. (16 Oktober 2017). Artikel: Antara Makna Kegentingan yang Memaksa dan Keadaan Bahaya dalam Penerbitan Perppu , https://biz.kompas.com
Bagulu, Andi. (Juni 2019). “Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik/Online” , Jurnal Lex et Societatis, Vol 7, No 6.
Dormania  Lumbanraja,  Anggita, Perkembangan  Regulasi  dan  Pelaksanaan  Persidangan  Online  di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19.
ICJR. (21 November 2017). Kompilasi Putusan Mahkamah  Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia , https://icjr.or.id/. Kemenkumham, berita: Presiden dan DPR didesak bahas RUU KUHAP , http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/.
Kusumasari, Dina. (09 Desember 2011). Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference . https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5644/surat-edara-ma/
Mahkamah Agung RI, Putusan Peninjauan Kembali No. 112 PK/Pid/2006 terkait perkara tindak pidana Narkotika  atas  nama  Terdakwa  Schapelle  Leigh  Corby ,  di  putus  tanggal  28  Maret  2008, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/.
______________, (2010). Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta: Mahkamah Agung.
______________, (2020). Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Coroa Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya , Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2020, tanggal 23 Maret 2020.
______________, Electronic Justice System (e-Court) , https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt ,
Peppy  Nofriandi.  (10  Desember  2020).  Berita: Ketua  Mahkamah  Agung  Membuka  Acara  Webinar Persidangan  Pidana  Secara  Elektronik  dan  Implikasinya  terhadap  Hak  Asasi  Manusia , https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/ .
RR.  Dewi  Anggraeni.  (2020).  “ Wabah  Pandemi  Covid-19,  Urgensi  Pelaksanaan  Sidang  Secara Elektronik ”, ADALAH :Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1,
https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264 .
Sutiyoso, Bambang. (Juni 2008). “Penyelesaian Sengket a Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya  di  Indonesia” ,  Jurnal  Mimbar  Hukum,  Vol  20,  No  2,  Juni  2008, https://doi.org/10.22146/jmh.16298.