IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH    KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2028

## Bhayu Rhama

## ABSTRAK
This study aims to find out and examine the implementation of the development of tourism  in  the  city  of  Palangka  Raya  and  also  to  find  out  what  the  benefits  of tourism development for the community.
The author uses the theories of Donald Van Metter and Carl Van Horn which are influenced by six indicators, namely the Size and Objectives of Policies, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes / Dispositions of Implementers, Communication  between  Organizations  and  Implementing  Activities,  and Economic, Social and Environmental Political. This study used qualitative research methods. Data taken based on information from informants at the element level of the Head of Tourism, Attractiveness Management Section in the City Culture and Tourism Office of Palangka Raya and the Community and data obtained through the  results  of  field  research.  Data  announcement  techniques  in  the  form  of observations and interviews.
The results showed that the Culture and Tourism Office had implemented Palangka Raya  City  Regulation  No.  11  of  2017  concerning  the  Master  Plan  for  the Development of Tourism in Palangka Raya 2017-2028 quite well. Given that this development  is  a  long-term  nature,  the  government  prioritizes  development  at several points that have the highest tourism potential, but the Culture and Tourism Office  still  lacks  Human  Resources  with  a  tourism  background  to  improve  their performance. The benefits of tourism development felt by the people of Palangka Raya  city  are  seen  from  several  aspects,  namely  economic  aspects,  social  and cultural aspects, environmental aspects, aspects of social values and science as well as aspects of opportunities and employment opportunities.
Keywords: Implementation, public policy, tourism development.

## PENDAHULUAN
Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya juga memiliki  berbagai  macam  objek  wisata lainnya.  Keindahan  alam,  keunikan  flora dan fauna merupakan salah satu daya tarik wisatanya. Seni dan budaya suku dayak yang khas dan unik menambah nilai jual pariwisata Kota Palangka Raya.
Kota Palangka Raya memiliki beberapa keunikan dan kekayaan alam, budaya dan wisata buatan yang tidak kalah dengan daerah lain. Tetapi tetap tidak terlalu di kenal,  bahkan  untuk  masyarakat  yang  sudah  tinggal  di  kota  ini.  Disinilah diperlukan pemerintah dan masyarakat bekerja sama membangun, mengembangkan juga mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Palangka Raya ini.
Untuk menangani masalah ini Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menerbitkan  dan  mulai  mensosialisasikan  dua  Peraturan  Daerah  (Perda),  yakni Peraturan  Daerah  nomor  11  tahun  2017  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Kota  Palangka  Raya  2017-2028  dan  Peraturan  Daerah  nomor  10 tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  yang  bertujuan  untuk mengelola dan mengembangkan potensi Kepariwisataan Kota Palangka Raya guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.
Di wilayah Pahandut Seberang juga ada kawasan wisata yang tidak termasuk dalam  daftar  wilayah  Kawasan  Strategis  Pariwisata-3  (KSP-3)  Pahandut,  bisa dilihat  dengan  adanya  gapura  besar  yang  bertulisan  “Kawasan  Wisata  Pahandut Seberang” disana, namun setelah memasuki wilayah tersebut sama sekali tidak ada tempat wisata yang ditemukan. Hal ini tentu saja akan mengecewakan  wisatawan yang  hendak  atau  yang  sudah  berkunjung  ke  wilayah  tersebut.  Berdasarkan observasi lapangan, gapura tersebut dibangun oleh masyarakat sekitar dengan tidak ada konfirmasi ke Dinas Pariwisata sebelumnya. Ini bisa jadi pembelajaran bahwa seharusnya  dibutuhkan  kerjasama  antar  masyarakat  dan  pemerintah  untuk perkembangan kepariwisataan yang lebih baik.

## TINJAUAN PUSTAKA
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  mendefinisikan  kebijakan  sebagai kepandaian,  kemahiran,  kebijaksanaan,  rangkaian  konsep  dan  asas  yang  menjadi garis  dasar  rencana  dalam  pelaksanaan  pekerjaan,  kepemimpinan,  dan  cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita cita, tujuan,  prinsip  atau  maksud  sebagai  garis  pedoman  untuk  manajemen  dalam mencapai sasaran. Jadi bisa dikatakan bahwa kebijakan adalah usulan yang dibuat oleh  seseorang,  kelompok  maupun  organisasi  dalam  menyelesaikan  sebuah permasalahan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.
Definisi lain menurut Carl  Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian  tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  oleh  sesorang,  kelompok  atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan hambatan atau  kesulitan  kesulitan  serta  kemungkinan  kemungkinan  dimana  kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.  Untuk  maksud  dari  kebijakan  sebagai  bagian  dari  kegiatan,  Friedrich juga  menambahkan  bahwa  kebijakan  tersebut  berhubungan  dengan  penyelesaian beberapa  maksud  atau  tujuan.  Meskipun  maksud  atau  tujuan  dari  kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku  yan  mempunyai  maksud,  merupakan  bagian  penting  dari  definisi kebijakan.  Bagaimana  pun  juga  kebijakan  harus  menunjukkan  apa  yang sesungghnya  dikerjakan  daripada  apa  yang  diusulkan  dalam  beberapa  kegiatan pada suatu masalah.
Beberapa  peneliti  sebelumnya  juga  berusaha  menterjemahkan  kebijakan seperti  menurut  Ealau  dan  Prewitt  (1973)  dalam  Suharto  (2015:  7),  kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya yang terkena kebijakan  itu).  Secara  singkat,  kebijakan  dapat  diartikan  sebagai  aturan  dalam
bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat. Tujuan kebijakan adalah  mengintegrasikan  pengetahuan  ke  dalam  suatu  disiplin  yang  menyeluruh (overarching)  untuk  menganalisis  pilihan  publik  dan  pengambilan  keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat Parsons (2001) dalam Dewi (2016:15).
Definisi kebijakan akhirnya berkembang menjadi sebuah kebijakan publik yang  juga  dilontarkan  oleh  R.  Dye  (1992)  dalam  Anggara  (2014:35)  yang mengatakan bahwa “public Policy is whatever the government choose to do or not to  do”  (kebijakan  publik  adalah  apa  pun  pilihan  pemerintah  untuk  melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan”  pemerintah.  Apabila  pemerintah  memilih  untuk  tidak  melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.
Kebijakan  publik  merupakan  keputusan  yang  sifatnya  memikat  orang banyak  demi  kepentingan  dan  tujuan  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan yang  dihadapi,  atau  untuk  merancang  suatu  tatanan  pembangunan  publik  yang lebih  baik  dengan  semua  pertimbangan  yang  sudah  dipikirkan.  Kebijakan  publik akan dilaksanakan oleh para pelaku kebijakan dibawahnya setelah diputuskan oleh para  pembuat  kebijakan,  dan  menjadi  tanggungjawab  negara  untuk  mengawal proses  ini  sehingga  dalam  implementasinya  jika  terdapat  kendala-kendala  yang dapat menjadi penghambat dapat diatasi sedini mungkin.
Pendapat  selanjutnya  dari  Anderson  (1984)  dalam  Anggara  (2014:35) memberikan  pengertian  atas  definisi  kebijakan  publik,  dalam  bukunya  “Public Policy Making”, ialah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang  berhubungan  dengan  suatu  permasalahan  atau  suatu  hal  yang  diperhatikan. Konsep  kebijakan  ini  menitik  beratkan  pada  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan dari  pada  apa  yang  diusulkan  atau  dimaksud.  Dan  hal  inilah  yang  membedakan kebijakan  dari  suatu  keputusan  yang  merupakan  pilihan  di  antara  beberapa alternatif yang ada.
Menurut  Friedrich  (1963)  dalam  Dwiyanto  (2009:18)  yang  menyatakan bahwa kebijakan adalah, sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu  sehubungan  dengan  adanya  hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan) tertentu  seraya  mencari  peluang-peluang  untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu. Sementara  itu  menurut  William  N.  Dunn  (1994)  dalam  Pasolong  (2016:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling  berhubungan  yang  dibuat  oleh  lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada bidang-bidang yang bersangkutan tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.
Pendapat  lainnya  dari  Van  Metter  dan  Van  Horn  (1975)  mendefinisikan implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh individu-individu  atau  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijaksanaan. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:
1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan.
Van  Metter  dan  Van  Horn  lebih  lanjut  mengajukan  model  implementasi yang  meliputi enam indikator  yaitu:  (i)  Ukuran  dan  tujuan  kebijakan  yang  dapat diukur  tingkat  keberhasilannya  jika  dan  hanya  jika  ukuran  dan  tujuan  dari kebijakan  memang  realistis  dengan  sosio-kultur  yang  ada  di  level  pelaksana kebijakan.  Ketika  ukuran  kebijakan  terlalu  ideal  (bahkan  terlalu  utopis)  untuk dilaksanakan  di  tingkat  warga,  maka  akan  sulit  merealisasikan  kebijakan  publik hingga  titik  yang  dapat  dikatakan  berhasil.  (ii)  Sumber  daya  yang  dilihat  dapat dilihat  keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia,  diluar  sumber  daya manusia,  sumber  daya  lain  yang  perlu  diperhitungkan  juga,  ialah:  sumber  daya finansial,  dan  sumber  daya  waktu.  (iii)  Karakteristik  agen  pelaksana  yang menitikberatkan  pusat  perhatian  pada  agen  pelaksana  meliputi  organisasi  formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang  tepat  serta  cocok  dengan  para  agen pelaksananya.  Selain itu, sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan  sangat  banyak  mempengaruhi  keberhasilan  atau  tidaknya  kinerja implementasi  kebijakan  publik.  Hal  ini  sangat  mungkin  terjadi  oleh  karena kebijakan  yang  dilaksanakan  bukanlah  hasil  formulasi  warga  setempat  yang mengenal  betul  persoalan  dan  permasalahan  yang  mereka  rasakan.  Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para  pengambil  keputusan  tidak  pernah  mengetahui  (bahkan  tidak  mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalah yang warga ingin selesaikan. Komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivitas  pelaksana  juga  merupakan  mekanisme yang  ampuh  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Semakin  baik  koordinasi komunikasi  diantara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya. (iv) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang  telah  di  tetapkan.  Lingkungan  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  tidak kondusif  dapat  menjadi  biang  keladi  dari  kegagalan  kinerja  implementasi kebijakan.  Karena  itu,  upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  harus  pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  yang  menghasilkan  data deskritif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis,  dan  tingkah  laku  yang  dapat diamati  dari  orang-orang  yang  di  teliti  (Taylor  dan  Bogdan,1984:5).  Penelitian kualitatif  yang  berakar  dari  paradigma  interpretatif  pada  awalnya  muncul  dari
ketidakpuasan  atau  reaksi  terhadap  paradigma  positivist  yang  menjadi  akar penelitian  kuantitatif.  Ada  beberapa  kritik  yang  dilontarkan  terhadap  pendekatan positivist, diantaranya adalah pendekatan kuantitatif mengambil model penelitian ilmu alam untuk penelitian sosial sehingga tidak dapat digunakan untuk memahami kehidupan sosial sepenuhnya.
Adapun  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan purposive  sampling kepada  para  pengambil  kebijakan  terkait  obyek penelitian.  Data  diambil  berdasarkan  informasi  manajemen  level  menengah Kepala Bidang Pariwisata, Seksi Pengelolaan Daya Tarik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui perkembangan  pariwisata  yang  dilengkapi  dengan  data  statistik  yang  diperoleh melalui hasil penelitian lapangan.
Peneliti  menggunakan  metode  konfirmasi  dan  keterangan  silang  untuk menjaga kredibilitas data penelitian. Selain itu, metode konfirmasi juga dilakukan dengan cara mengulang jawaban peserta dengan kata-katanya  sendiri dilanjutkan dengan  konfirmasi  kebenaran  jawaban.  Narasumber  lainnya  juga  diminta  untuk memberikan  konfirmasi  silang  atas  pendapat  narasumber  sebelumnya.  Proses wawancara kemudian diakhiri dengan meminta persetujuan dari narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan atau program. Tujuan dan sasaran kebijakan harus jelas dan tepat. Sehingga tidak adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan  dengan  adanya  kejelasan  dari  ukuran  dan  tujuan  kebijakan.  Tingkat keberhasilannya dapat diukur apakah kebijkan tersebut berhasil sebagaimana yang menjadi  tujuan  nya  ataukah  mengalami  kegagalan.  Oleh  sebab  itu,  pentingnya penentuan  ukuran  dan  tujuan  kebijakan  disesuaikan  dengan  sosio  kultur  pada tingkat pelaksana kebijakan implementor dan bersifat realistis.
Tujuan dari kebijakan yang menjadi standar keberhasilan dari pelaksanaan Perda  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Kota  Palangka  Raya  di  akui  oleh  para  agen  pelaksana  dapat dipahami dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa berjalan dengan baik tugas  dan  fungsi  mereka  masing-masing  jika  ada  suatu  masalah  dapat  mereka selesaikan dengan baik. Sedangkan ukuran dari berhasil atau tidaknya kebijakan ini dapat  diukur  dari  meningkat  atau  menurunnya  jumlah  kunjungan  wisatawan, semakin banyak jumlah kunjungan maka pemerintah berhasil dalam peningkatan pariwisata.

## Sumber Daya
Keberhasilan  proses  implementasi  kebijakan  sangat  bergantung  dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia.  Sumber  daya  manusia adalah  salah  satu  bagian  terpenting  yang  menentukan  keberhasilan  proses implementasi  kebijakan.  Tahap–tahap  tertentu  dari  keseluruhan  proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan  pekejaannya.  Selain  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  finansial  dan
sumber  daya  waktu  juga  menjadi  perhitungan  dalam  proses  implementasi kebijakan.
Sumber    manusia  yang  ada  di  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata khususnya di Bidang Pariwisata masih sedikit yang pendidikannya bukan berlatar belakang  pariwisata,  mereka  lebih  banyak  memahami  tentang  pariwisata  dengan belajar langsung di lapangan. Sumber daya finansial yang ada di Dinas Kebudayaan dan Priwisata kota Palangka Raya masih memiliki banyak permasalahan di bagian anggaran,  dimana  di  kota  Palangka  Raya  terdapat  34  tempat  wisata  ,    dalam pembangunannya  tidak  dapat  dilakukan  secara  menyeluruh  karena  kurangnya anggaran  APBD  yang  disediakan.  Sehingga  pembangunan  hanya  difokuskan  di beberapa  titik  saja  dilihat  dari  tingginya  potensi  wisata  yang  dimiliki  lokasi tersebut. Disini peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya  masih  sangat  kurang  mendukung  implementasi  kebijakan  tersebut, sehingga  proses  pemangunan  kepariwisataan  di  kota  Palangka  Raya  belum  bisa sepenuhnya dikatakan efektif.

## Karakteristik Agen Pelaksana
Karakteristik merupakan ciri ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki pada teori  Van  Metter  dan  Van  Horn,  karakteristik  merupakan  variabel  yang  juga mempengaruhi  dalam  proses  implementasi  kebijakan  publik.  Keberhasilan  suatu implementasi  dapat  dilihat  dari  ciri-  cirri  atau  sifat  pada  agen  pelaksananya. Bagaimana agen pelaksana tersebut turut menunjang dalam kinerja implementasi sehingga dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan.
Adapun karakteristik agen pelaksana sangat erat kaitannya dengan sumber daya  terutama  sumber  daya  manusianya.  Dalam  pelaksanaan  pembangunan kepariwisataan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan peranan dan tugas dari agen  pelaksana  belum  berjalan  dengan  maksimal  dikarenakan  pengadaan  jumlah agen  pelaksana  yang  kebanyakan  pendidikannya  tidak  berlatarbelakang kepariwisataan. Dilihat dari luasnya wilayah yang akan dibangun, dibutuhkan lebih banyak  lagi  sumber  daya  manusia  yang  benar-benar  mengerti  tentang kepariwisataan secara detail , itu akan sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam membangun kepariwisataan.

## Sikap/Kecenderungan/Disposition Para Pelaksana
Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena  dapat  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan,  setiap  badan atau  instansi  harus  merasa  memiliki  tanggung  jaawab  terhadap  tugasnya  masing masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menurut Van Metter dan Varn Horn (1975) ada bebarapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang  - orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan  sebelumnya  mungkin  bertentangan  dengan  sistem  nilai  pribadi  para pelaksana,  kesetiaan-kesetiaan  ekstra  organisasi  perasaaan  akan  kepentingan  diri sendiri atau karena hubungan hubungan yang ada dan yang lebih disenangi
Dalam  hasil  wawancara  dapat  diketahui  bahwa  arah  respon  para  agen pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya menerima dan mendukung  adanya  Perda  Nomor  11  Tahun  2017  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Kota  Palangka  Raya  2017-2028.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  pemakaian  perda  tersebut  yang  menjadi  landasan  hukum  atau  legal standing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membangun kepariwisataan di kota Palangka Raya, serta memberikan upaya peningkatan kualitas kepariwisataan sebagai wujud persetujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan adanya perda tersebut.

## Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
Menurut Van Metter dan Varn Horn (1975)  prospek  -  prospek  tentang implementasi  yang  efektif  ditentukan  oleh  kejelasan  ukuran-ukuran  dan tujuan-tujuan  yang  dinyatakan  oleh  ketepatan  dan  konsistensi  dalam mengkomunikasikan    ukuran  ukuran  dan  tujuan  tujuan  tersebut.  Semakin  baik koordinasi  diantara  pihak  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses  implementasi, maka  asumsi  kesalahan  kesalahannya  akan  sangat  kecil  untuk  terjadi  dan  begitu juga sebaliknya
Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  proses  implementasi. Implementasi yang baik terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa  yang  mereka  kerjakan.  Pengetahuan  akan  apa  yang  akan  dikerjakan  dapat berjalan  dengan  baik  apabila  dalam  hal  komunikasi  juga  berjalan  dengan  baik. Sehingga  implementasi  harus  dikomunikasikan  dengan  baik  kepada  pihak  pihak yang terkait.sebagaimana yang diungkapkan kasubsi keamanan dan pengelolaan Komunikasi  sangat  dibutuhkan  dalam  pelaksanaan  pembangunan kepariwisataan. Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang dikutip oleh Agustino  (2012)  komunikasi  nantinya  akan  menentukan  bagaimana  proses koordinasi  terjadi.  Banyak  pihak  yang  harus  terlibat  didalamnya.  Komunikasi diantara dinas-dinas tersebut terjalin dengan baik dan tidak ada kendala apapun.

## Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat  berpengaruh  dalam  pembuatan  keputusan  pada  kegiatan  organisasi. Lingkungan eksternal dapat dikatakan memiliki pergerakan dinamis di dalamnya. Dimana  pengaruh-  pengaruh  yang  muncul  tidak  jarang  dapat  di  prediksi.  Oleh sebab  itu,  variabel  ini  juga  menjadi  variabel  yang  mempengaruhi  dalam implementasi  kebijakan  publik.  Lingkungan  sosial,  ekonomi  politik  yang  tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan.
Kondisi  ekonomi,  sosial,  dan  politik  sebagai  faktor  eksternal  kedepannya akan  mempengaruhi  faktor  disposisi  dan  karakteristik  agen  pelaksana.  Menurut pandangan  Donald  Van  Metter  dan  Carl  Van  Horn    yang  dikutip  oleh  Agustino (2012) kebijakan publik yang tidak memperhatikan kondisi eksternal dilingkungan kebijakan  tersebut  diimplementasikan  dan  memiliki  risiko  yang  sangat  besar karena sulit untuk direalisasikan.
Manfaat Pembangunan Kepariwisaaan bagi Masyarakat kota Palangka Raya
1. Manfaat  dalam  Aspek  Ekonomi,  perkembangan  kepariwisataan  dapat menstabilkan  perekonomian  lokal  dan  penganekaragaman  pekerjaan. Pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan, seperti penjaga loket, membuka tempat  makan,  tempat  perbelanjaan  dan  pendirian  penginapan.  Hal  ini  juga akan  menambah  PAD  melalui  pajak,  seperti  pajak  restoran,  pajak  bandara, pajak karyawan dan pajak lainnya.
2. Manfaat  dalam  Aspek  Sosial,  dapat  dilihat  dari  perkembangan  sarana  dan prasarana  pariwisata  yang  menguntungkan  bagi  penduduk  di  sekitar  lokasi wisata. Pariwisata juga mendatangkan manfaat bagi lingkungan hidup, manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang pergaulan.
3. Manfaat  dalam  Aspek  Budaya,  membawa  pemahaman  dan  pengertian  antar budaya  melalui  interaksi  pengunjung  wisata  dengan  masyarakat  lokal. Pariwisata  juga  mengenalkan  budaya  kita  kepada  masyarakat  luas  sehingga tidak akan cepat luntur dan hilang karena adanya sosialisasi kebudayaan.

## KESIMPULAN
Implementasi  Perda  Nomor  11  tahun  2017  tentang  Rencana  Induk Pembangunan  Kota  Palangka  Raya  2017-2028  dengan  pembagian  empat  KSP (Kawasan  Strategis  Pariwisata)  di  Kota  Palangka  Raya  sudah  berjalan  dengan cukup baik dengan beberapa catatan yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari  enam  indikator  yang  diungkapkan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn  yaitu:  (i) ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah  tepat sasaran,  (ii) sumber daya manusia yang masih kurang dalam latar belakang pendidikannya namun tetap berlangsung dengan  baik  di  lapangan,  (iii)  sumber  daya  finansial  yang  kurang  masih  dapat dikelola  dengan  baik,  (iv)  karakteristik  agen  pelaksana  yang  sudah  mengetahui tujuan  dari  dibuatnya  perda  tersebut,  (v)  sikap/kecenderungan/ disposition para pelaksana yang mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait Perda Nomor 11 tahun  2017,  (vi)  komunikasi  antarorganisasi  dan  aktivitas  pelaksana  yang  sudah sangat baik dapat dilihat dengan seringnya dinas yang bertanggungjawab  dengan mengadakan diskusi dengan dinas-dinas terkait, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan  politik  yang  sangat  berpengaruh  dalam  hal  pembangunan  kepariwisataan  di kota  Palangka  Raya.  Adapun  manfaat  pembangunan  kepariwisataan  bagi masyarakat  kota  Palangka  Raya  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  beberapa  aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta.
Agustino,  Leo.  2016. Dasar-Dasar  Kebijakan  Publik  (Edisi  Revisi) .  Bandung: Alfabeta.
Bagyono. 2005. Pariwisata Dan Perhotelan. Bandung: Alfabeta. Burhan,  Bungin  (ed.).  2001. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Jakarta :  PT  Raja Grafindo Persada.
Donald Van Matter Dan Carl Horn Dalam Agustino (2016:133) Model Pendekatan Dengan Proses Implementasi
Dunn,  N  William.  1999. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik  (Diterjemehkan oleh: Samodra Wibawa. dkk) . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Dwiyanto, Indiahono. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys . Yogyakarta: Gava Media
Edward Iii Dalam Dwiyanto (2009:31) Pengertian Model Implementasi Kebijakan Friedrich, Carl J. 1969. Man and his government . New York: McGraw-Hill.
Gunn,  Clare  A.  1988. Tourism  Planning (Second  Edition) .  London:  Taylor  & Francis.
Hasan, Alwi. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Maulana,  Addin.  2014.  Tinjauan  Kesadaran  Merek  Pariwisata  Indonesia
“ Wonderfull Indonesia” . (Online), JDP Vol. 1 No. 1 ( www.kemenpar.go.id , diakses 13 April 2018).
Mazmanian,  Daniel  H.,  &  Sabatier,  Paul  A.  1983. Implementation  and  public policy . New York: Harper Collins. Moleong,  Lexy  J.  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  (Edisi  Revisi) .  Bandung: Remaja Rosadakarya
Nugroho,  Rian.  2003. Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi . Jakarta: Elex Media Komputindo
Pasolong, Harbani. 2013. Teori Administrasi Publik . Bandung : CV. Alvabeta Pendit,  Nyoman  S.  2006. Ilmu  Pariwisata:  Sebuah  Pengantar  Perdana .  Jakarta: Pradnya Paramita.
Peraturan  Bersama  Menteri  Kesehatan  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011
Peraturan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  10  Tahun  2009. Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017. Tentang Rencana Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Kota  Palangka  Raya  Tahun 2017-2028.
Rhama,  B.  (2013).  Kebijakan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah.
JISPAR , 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
Rhama,  B.  (2014).  Hubungan  Antara  Nilai  Yang  Dimiliki  Stakeholder  Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. JISPAR , 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH Rhama,  B.  (2017). The  Implications  of  the  Values  and  Behaviours  of  Actors  for Ecotourism  Policy:  A  Case  Study  of  Sebangau  National  Park,  Central Kalimantan, Indonesia . University of Central Lancashire.
Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan  Based  on  Ecotourism  Policy  Perspective. Policy  &  Governance Review , 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
Rhama,  B.  (2020).  The  meta-analysis  of  Ecotourism  in  National  Parks. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure , 9(1), 1-17. Rianto Adi. 2007. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan  Dan  Pedesaan. Jakarta:  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI.
Siagian, Sondang P. 1990. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi .
Jakarta : Gunung Agung
Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R  & D .  Bandung  : Alfabeta
Suharto,  Edi.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial . Bandung: Alfabeta Van Meter, Donald. & Van Horn, Carl. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. Administration and Society 6(4): 445-488. Warpani, Suwardjoko P. 2007. Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah . Bandung: Penerbit ITB.
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance  Telaah  Dari  Dimensi Akuntabilitas Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah. Surabaya: insan cendekia.
Yoeti,  Oka  A.  2006. Pariwisata  Budaya:  Masalah  Dan  Solusi .  Jakarta:  Pradnya Paramita.