## FAKTOR-FAKTOR YANG MENDUKUNG KEBERADAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA TANGERANG
(Factors that support the existence of a green open space in Tangerang City)
Veny Anisa 1*) , Christine Wulandari 1) , Indra Gumay Febryano 1) , Rudi Hilmanto 1)
1 Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung Jln. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung
* email: venyanisa21@gmail.com
Abstract
The purpose of this study is to analyze the factors that support the existence of green open space in  Tangerang  City.  The  sampling  technique  used  is  a  combination  of  purposive  sampling  and snowball  sampling.  Data  collection  is  carried  out  by  structured  interviews  and  then  analyze descriptively. The results show that each SKPD has understood the main tasks and functions and SOPs  that  had  to be  carried  out,  communication  between  the  parties  is  running  quite  well.  In order to fulfill human resource capacity, the Tangerang City Culture and Tourism Office conducts training activities for park police within a certain period of time. However, during the pandemic, there  is  a  delay  in  the  development  of  green  open  space  due  to  a  50%  budget  cut  from  the government. This budget reduction also affects several green open spaces that are damaged and poorly maintained. Until now, there are no rules for destroying green open space facilities such as vandalism. Therefore, socialization needs to be carried out to the community in order to create mutual awareness of the importance of protecting green open spaces in Tangerang City.
Keywords: city park, green open space, policy, urban forest.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberadaan RTH di Kota Tangerang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni kombinasi antara metode purposive sampling dengan snowball sampling . Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur  dan  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  masing- masing SKPD telah memahami tupoksi dan SOP yang harus dijalankan, komunikasi antar pihak pun  telah berjalan  cukup baik.  Dalam  rangka  pemenuhan  kapasitas  SDM,  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang melakukan kegiatan pelatihan bagi polisi taman dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian, pada masa pandemi terjadi penundaan pembangunan RTH oleh karena adanya pemotongan anggaran sebesar 50% dari pemerintah. Pengurangan anggaran ini juga berdampak pada beberapa fasilitas RTH yang rusak dan kurang terawat. Hingga kini, belum ada  aturan  bagi  para  perusak  fasilitas  RTH  seperti  kegiatan  vandalism.  Oleh  sebab  itu, sosialisasi  perlu  dilakukan  kepada  masyarakat  guna  mewujudkan  kesadaran  bersama  akan pentingnya menjaga lingkungan RTH di Kota Tangerang.
Kata kunci: kebijakan, hutan kota, ruang terbuka hijau, taman kota .

## PENDAHULUAN
Pertumbuhan  penduduk  di  wilayah perkotaan  semakin  hari  semakin  tak terkendali.  Seperti  di  Kota  Tangerang, tercatat  hingga  tahun  2018  jumlah penduduk  di  kota  yang  dikenal  dengan istilah kota industri ini mencapai 2.185.304 jiwa.  Bahkan, diketahui laju  pertumbuhan
penduduk  dari  Tahun  2017-2018  sebesar 2,1% (BPS Kota Tangerang, 2018). Jumlah tersebut akan selalu bertambah mengingat banyaknya  penduduk  yang  memutuskan untuk pindah dan menetap dari desa ke kota (Setyani et  al., 2017).  Hal  tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
memperoleh  taraf  hidup  yang  lebih  baik
(Harahap, 2013). Selain itu, meningkatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya turut mendorong aktivitas pembangunan  dan  pemanfaatan  ruang- ruang di kawasan perkotaan (Syamdermawan et  al., 2012;  Subandi et al. , 2017).
Bertambahnya jumlah penduduk dalam  arus  urbanisasi  selaras  dengan banyaknya kendaraan dan kawasan industri.  Berdasarkan  Data  BPS  Kota Tangerang  Tahun  2018,  diketahui  jumlah industri yang  tersebar di  berbagai kecamatan  di  Kota  Tangerang  sebanyak 638  baik  itu  industri  skala  besar  maupun skala  sedang.  Kondisi  tersebut  bersamaan dengan  peningkatan  jumlah  kendaraan bermotor yang berdampak  pada  tingginya jumlah polusi udara (Harahap, 2013). Oleh sebab itu, menurut Abdullah & Boedisantoso (2019) diperlukan penambahan  uang  Terbuka  Hijau  (RTH) dalam jumlah besar untuk menyeimbangkan banyaknya jumlah transportasi dan industri penyumbang emisi gas CO 2.
Penataan ruang wilayah Kota
Tangerang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kota  Tangerang  Nomor  6  Tahun  2012 Tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kota Tangerang tahun  2012-2032.  Dalam kebijakan  ini  dikatakan  bahwa  jumlah proporsi  lahan  yang  wajib  dijadikan  areal RTH di Kota Tangerang minimal 30% dari luasannya yang terdiri dari RTH Publik dan RTH  Privat.  Aturan  tersebut  kemudian diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6  Tahun  2019.  Maka  dari  itu,  dalam mewujudkan  keberlangsungan  RTH  yang tepat guna diperlukannya perencanaan dan
pengelolaan  yang  sesuai  RTH  berperan penting sebagai paru-paru areal kota (Alifia &  Purnomo, 2016).  Faktanya  di alpangan menunjukkan  bahwa  pembangunan  dan penyediaan RTH di Kota Tangerang masih belum  memenuhi  jumlah  luasan  RTH  di suatu kota. Menurut Imansari &
Khadiyanta  (2015)  hingga  tahun  2015 jumlah  luasan  RTH  di  Kota  Tangerang masih  kurang  dari  10%.  Jumlah  tersebut masih belum memenuhi kriteria minimum sesuai  dengan  UU  No.  26  Tahun  2007 Tentang Penataan Ruang.
Belum  terpenuhinya  kebutuhan  RTH di  Kota  Tangerang  menjadi  perhatian khusus  bagi  para  impelementor  kebijakan RTH.  Berdasarkan  hal  tersebut,  menurut Teori  Edwards  III  (1980)  dan  Wahyudi
(2016) beberapa variabel yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan  antara  lain:  1).  keefektifan komunikasi  untuk  memudahkan  proses penyampaian informasi antar implementor kebijakan,  komunikasi  juga  menjadi  hal penting agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi antar pihak; 2). sumberdaya yang digunakan  menjadi  hal  yang  tidak  kalah penting  dalam  pelaksanaan  kebijakan, sebab  dari  hal  ini  dapat  diketahui  sejauh mana konsistensi dan tanggung jawab para implementor  kebijakan  dalam  melakukan pekerjaan  yang  efektif;  3).  selanjutnya adalah disposisi impelentor, disposisi dapat diartikan  sebagai  kecenderungan  para implementor  kebijakan  untuk  mampu melaksanakan  kebijakan  secara  sungguh- sungguh  sehingga  mengetahui  apa  saja yang  harus  dilakukan;  4).  variabel  yang terakhir adalah struktur birokrasi dalam hal ini adalah ketepatan Standard Operational Procedure (SOP),  karena  implementasi
kebijakan  bersifat  kompleks  sehingga dibutuhkan keseragaman dalam penerapannya.  Melalui  SOP  diharapkan dapat  menjadi  pedoman  bagi  para implementor kebijakan dalam mengefektifkan  waktu  yang  tersedia  dan menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Mengacu pada hal tersebut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung  keberadaan  RTH  di  Kota Tangerang  sehingga  dapat  diketahui  apa saja kendala implementor dalam mencukupi kebutuhan RTH.

## METODE PENELITIAN
Pengambilan  data  penelitian  ini dilakukan  dari  bulan  Oktober-Desember 2020 yang berlokasi di Lingkungan Kerja Pemerintahan  Daerah  Kota  Tangerang, Provinsi  Banten.  Adapun  alat  dan  bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  panduan  wawancara,  alat  tulis,  alat perekam  suara,  kamera, laptop ,  aplikasi software  microsoft  office, serta  dokumen- dokumen terkait kebijakan Tata Ruang dan RTH.  Objek  penelitian  ini  adalah  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Tangerang,
dan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang.
Pemilihan  obyek  penelitian  tersebut mengacu pada pernyataan Sugiyono (2012) bahwa  peneliti  dapat  menetapkan  sendiri obyek  penelitian  untuk  mendapatkan informasi  yang  relevan  dengan  penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulannya.
Metode yang digunakan  dalam pengambilan  sampel  adalah  perpaduan antara purposive sampling dengan snowball  sampling . Purposive  sampling,
yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan tertentu,  dalam  hal  ini  orang-orang  yang concern dibidang  kebijakan  RTH  di  Kota Tangerang  (Ferdinand,  2011).  Kemudian, metode  tersebut  dikombinasikan  dengan s nowball sampling yakni pemilihan sampel berdasarkan hubungan dan garis keterkaitan  antar  satu  pihak  dengan  pihak lain  sampai  data  dianggap  telah  cukup (Sugiyono, 2012). Objek dalam penelitian ini diantaranya: Badan Perenanaan Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kota Tangerang, Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota  Tangerang,  dan  Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota
Tangerang. Pada proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode  wawancara dengan  pertanyaan  terstruktur  yang  telah dibuat  sebelumnya.  Data  yang  telah dikumpulkan  kemudian  dianalisis  secara deskriptif  dengan  cara  mempelajari  dan membandingkan data yang didapat dengan kondisi  faktual  di  lapangan  secara sistematis (Nazir, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi RTH Kota Tangerang
Luasan  RTH  terbangun  di  Kota Tangerang  sampai  dengan  tahun  2019 hanya sebesar 1.489 ha atau sekitar 8,11%. Jumlah  tersebut  tentu  masih  kurang  dari target  pembangunan  RTH  pada  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota
Tangerang Tahun 2012-2032 yang menargetkan sekurang-kurangnya
membangun  RTH  seluas  30%  dari  luas Kota  Tangerang  atau  setara  dengan 5.504,68  ha.  Artinya,  untuk  mencapai standar minimum kebijakan yang berlaku, Kota Tangerang membutuhkan RTH seluas
4.015,68  ha.  Perhitungan  proporsi  lahan
RTH  di  atas  dihitung  berdasarkan  rumus pendekatan luasan wilayah Kota Tangerang (Mbele & Setiawan, 2015). Penyebab  utama  belum  tercapainya target pembangunan RTH tersebut disebabkan oleh semakin tingginya laju alih fungsi lahan menjadi bangunan industri dan permukiman yang berakibat pada semakin sedikitnya lahan kosong.  Problematika ini menjadi persoalan yang tidak pernah lepas dari  areal  urban.  Dengan  demikian, pembangunan  RTH  di  areal  metropolitan seringkali terkendala dengan lahan kosong yang semakin menyempit. Perencanaannya
pun membutuhkan strategi dan pengembangan khusus agar dapat membatas pembangunan secara berlebihan (Shani & Kurniawan, 2015).
Menurut Nurhayati (2012), salah satu upaya  yang  dapat  dilakukan  dalam menyiasati  keterbatasan  lahan  untuk peruntukan RTH, pengelola harus mengoptimalkan  penggunaan  lahan  yang ada,  misalnya vertical  garden atu root garden . Langkah tersebut menjadi alternatif dalam mengefisienkan pemanfaatan RTH. Kondisi beberapa RTH publik  di  Kota  Tangerang  dapat  dilihat pada Gambar 1. (a) (b)
(c) (d)
Gambar 1. Kondisi RTH Publik (A) Hutan Kota Tangerang, (B)Taman Pramuka, (C) Taman Bambu dan (D) Taman Kupu-kupu dan Kelinci ( the condition of public green open space  (A) Urban forest  of Tangerang (B) Scout Park, (C) Bamboo Park and, (D) Butterfly and Rabbit Park.

## Jenis-jenis  Tanaman  di  Hutan  Kota Tangerang
Keberadaan  jenis-jenis  tanaman  di RTH  Kota  Tangerang  khususnya  Hutan Kota  dianggap  sangat  penting  oleh masyarakat,  karena fungsinya  dapat mempersejuk  lingkungan,  menciptakan kenyamanan  dan  memperindah  Kota
Tangerang. Selain itu, pembangunan hutan kota  juga  akan  berjalan  efektif  apabila jenis-jenis  vegetasi  yang  ditanam  mampu menyerap  emisi  karbondioksida  ( CO 2 ) (Endes, 2011). Pernyataan tersebut sejalan dengan  Purwasi et  al., (2013)  yang mengatakan bahwa dalam mengoptimalkan fungsi hutan kota,
pemilihan  jenis  tanaman  penyusunnya harus benar-benar dilakukan secara selektif.
Berdasarkan  data  Disbudpar  Kota Tangerang,  jenis-jenis  tanaman  pengisi Hutan  Kota  Tangerang  antara  lain: Trembesi  ( Samanea  saman ),  Mahoni
( Swietenia macrophylla ), Dadap
( Erythrina variegata ), Pohon Pelangi/Leda
( Eucalyptus deglupta ), Flamboyan ( Delonix  regia ),  Angsana  ( Pterocarpus indicus ),  Glodokan  Tiang  ( Polyalthia longifolia ), Pangsor ( Ficus callosa ), Palem Putri  ( Roystonea  regia ),  Sirih  Gading
( Epipremnum aureum ), Hanjuang
( Cordyline  fruticosa  ),  Pucuk  Merah (Syzygium  paniculatum ),  dan  jenis-jenis liana serta palem-paleman. Jika dilihat dari manfaatnya,  jenis-jenis  tanaman  RTH  di Hutan  Kota  Tangerang  yang  cukup beragam  dianggap  telah  sesuai  dengan standar ketentuan penyediaan RTH karena dapat berfungsi sebagai peneduh, meredam kebisingan, dan penjerap debu serta polusi (Miranti et al., 2015). Keberagaman jenis- jenis tumbuhan berpotensi dalam menurunkan  suhu  udara  (Ahmad et  al ., 2012)  dan  mereduksi CO 2 di  udara
(Rambarradellangga et  al., 2018).  Dalam pengembangannya RTH, pemilihan vegetasi  penyusun  harus  dipilih  secara selektif  dan  sebaiknya  dipilih  jenis-jenis tanaman  yang  memiliki  tajuk  lebat  untuk memenuhi  kebutuhan  oksigen  di  wiayah kota (Ulfa & Fazriyas, 2020).
Tidak  hanya  pemilihan  jenis-jenis tanaman  penyusun.  Pengelola  juga  perlu melakukan  penataan  kembali  mengenai jarak  tanam  dengan  mengombinasikan pohon,  semak,  perdu,  dan cover  crop , karena  semakin  rapat  jarak  tanam  maka
semakin  maksimal  pula  kapasitas  dan kualitas  suatu  RTH  dalam  penyerapan polusi  (Laksmiwati et  al. ,  2012).  Selain berpengaruh  terhadap  daya  serap  polusi, kerapatan vegetasi juga berpengaruh nyata dengan  temperatur  udara  (Choirunnisa et al., 2017).  jika  kerapatan  tegakan  pohon semakin tinggi, maka suhu udara di bawah pohon akan semakin rendah (Sulistyana et al., 2017).  Pendapat  didukung  oleh  hasil penelitian  Sapariyanto et  al,. (2016)  yang menyatakan bahwa terdapat korelasi antara kondisi  tanaman  RTH  yang  baik  dengan penurunan suhu udara. Bersamaan dengan penurunan suhu udara, kerapatan tanaman juga  berpengaruh  signifikan  terhadap kelembaban udara. Sehingga, dapat menambah kesan sejuk dan menenangkan di  lingkungan  hutan  kota  (Evert et  al., 2017). Faktor-faktor yang Mendukung Keberadaan RTH di Kota Tangerang 1. Komunikasi antar pihak
Komunikasi menjadi salah satu aspek vital  dalam  membangun  kerja  sama  antar berbagai  pihak  baik  itu  dalam  kegiatan formal maupun informal. Jika komunikasi tidak  terjalin  dengan  baik,  dikhawatirkan akan  menghambat  pencapaian  tujuan. Menurut  Ramdhani  &  Suryadi  (2005), kemampuan  berkomunikasi  dibutuhkan agar  setiap  pihak  yang  terlibat  dapat bertukar  pikiran  untuk  menemukan  titik temu  kesepahaman  dan  menemukan  cara dalam memecahkan suatu permasalahan.
Pembangunan RTH di Kota
Tangerang  disesuaikan  dengan  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Tangerang. Untuk  merealisasikan  terbangunnya  RTH publik, berbagai tahapan dilalui mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga
pengelolaan dan pemeliharaan. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi yang baik antar implementor agar mengefektifkan penyampaian informasi. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa masing-masing implementor  telah  cukup  baik  dalam memahami  apa  saja  peran  serta  tugasnya. Koordinasi  dalam  pembangunan  RTH berawal  dari  Bappeda  Kota  Tangerang yang  bekerja  sama  dengan  Dinas  PUPR
Kota Tangerang, koordinasi ini menghasilkan keputusan perencanaan pembangunan RTH dengan
mempertimbangkan  kesesuaian  lokasi. Keputusan tersebut selanjutnya diserahkan kepada  Dinas  LH  untuk  kemudian  dikaji terlebih dahulu apakah lokasi tersebut telah memenuhi  syarat  dengan  melihat  faktor- faktor yang menjadi penentu pembangunan RTH. Jika lokasi hijau yang akan dibangun sebagai
RTH merupakan milik perseorangan,  Dinas  LH  Kota  Tangerang bertugas  dalam  negosiasi  pembebasan lahan  tersebut.  yang  selanjutnya  realisasi tahap pembangunan dilakukan oleh Disbudpar  Kota  Tangerang.  Koordinasi yang  dilakukan  oleh  para  implementor tidak  berhenti  sampai  di  sini  dan  terus berlanjut hingga pengelolaan RTH.
Selain  pengelolaan,  penentuan  jenis- jenis tanaman  pun perlu dikomunikasikan bersama.  Menurut  Empay  Nur  Hidayat selaku  Kepala  Seksi  Pembangunan  dan Pemeliharaan  RTH  Disbudpar  “sejauh  ini SKPD  yang menentukan jenis-jenis tanaman  untuk  RTH  hanya  Disbudpar”. Padahal,  untuk  menentukan  jenis-jenis tanaman yang ideal tentu harus melibatkan berbagai pihak yang memang berkompeten di  bidang  lingkungan  seperti  Dinas  LH. Karena, rekomendasi pemilihan komposisi
tanaman untuk RTH utamanya dipilih yang tingkat toleransi  terhadap pencemar udaranya tinggi (Ergantara & Khikmawati, 2020).
2. Sumberdaya yang Digunakan
Tidak hanya komunikasi, sumberdaya juga  menjadi  aspek  yang  krusial  dalam setiap perencanaan pembangunan. Bahkan, jika sumberdaya tidak mendukung, pelaksanaan  program  menjadi  tertunda. Menurut Miranti et al ., (2015) sumberdaya dapat  dibedakan  menjadi  2,  yakni: sumberdaya  manusia  dan  sumberdaya finansial.  Kedua  sumberdaya  tersebut saling  memengaruhi  karena  sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sustainable development .
Keseluruhan biaya pembangunan dan pengelolaan  RTH  di  Kota  Tangerang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Besaran  dana  yang  dianggarkan  untuk keperluan  RTH  tiap  tahunnya  berbeda- beda,  bergantung  pada  pertimbangan DPRD  Kota  Tangerang  ditinjau  dari proposal  yang  telah  diajukan  oleh  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  terkait dan  hasil  evaluasi  pencapaian  tahun sebelumnya.  Pemerintah  Kota  Tangerang. Berdasarkan data yang telah didapat, pada Tahun  2019  Pemerintah  Kota  Tangerang menggelontorkan dana ratusan juta hingga milyaran  untuk  keperluan  RTH.  Dana tersebut  mencakup  biaya  pembebasan lahan, biaya pembangunan RTH, pengadaan sarana dan prasarana, pengadaan tanaman, upah petugas kebersihan,  kendaraan  untuk  menyiram tanaman, dan biaya operasional
pemeliharaan RTH lainnya.
Eka selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Dinas LH mengatakan “Dinas  LH  sendiri  selain bertugas dalam pengelolaan juga berperan dalam  pembebasan  lahan  yang  akan dijadikan RTH.  Anggaran  yang  diberikan untuk pembebasan lahan digunakan untuk pembelian lahan dan membayar tim penilai tanah.  Sebenarnya  untuk  anggaran  ini tidak  ada  kendala,  Namun,  yang  menjadi kendala  adalah  belum  terpenuhinya kelengkapan  administrasi  lahan  tersebut. Lahan  yang  dibebaskan  akan  dibayar setelah  adanya  kesepakatan  antar  tim penilai  tanah,  perwakilan  Dinas  LH,  dan pemilik lahan”.
Empay  Nur  Hidayat  selaku  Kepala Seksi  Pembangunan  dan  Pemeliharaan
RTH Disbudpar Kota Tangerang mengatakan “Dana yang sudah
dianggarkan  ditahun  sebelumnya  dirasa sudah  cukup.  Hanya  saja,  dikarenakan Tahun  2020  ini  ada  penyebaran  virus Covid-19,  pemerintah  memotong  kurang lebih 50% anggaran RTH untuk keperluan pengadaan  alat-alat  kesehatan  seperti: masker,  alat  pelindung  diri  (APD),  hand sanitizer,  biaya  perawatan  pasien  covid, dan  lain  sebagainya.  Sehingga,  terjadi penundaan pembangunan
RTH
dikarenakan  anggaran  selama  masa pandemi  diprioritaskan  untuk  biaya operasional dan kebersihan. Bahkan, upah petugas kebersihan terpaksa harus dikurangi sebesar 30%”.
Fakta di lapangan menunjukkan, tidak semua fasilitas yang ada di hutan kota dan taman kota terawat dengan baik. Seperti di Taman  Kupu-kupu  dan  Kelinci,  fasilitas pengisi  daya handphone rusak  dan  tidak bisa  terpakai  lagi,  terlihat  dari  kondisinya
yang sudah usang dan berkarat. Selain itu, di lokasi yang sama terdapat sampah yang berserakan di selokan air. Hal serupa juga ditemukan  di  Hutan  Kota  Tangerang, sampah-sampah  terlihat  mengapung  di pintu  air  areal  Hutan  Kota  Tangerang. Diperlukan  penyusunan  strategi  untuk peningkatan fungsi fasilitas agar mengoptimalkan jumlah kunjungan
(Febryano & Rusita, 2018). Sebab,  dalam RTRW  Kota,  berapapun  luas  RTH  yang dibangun  jika  tidak  diimbangi  dengan kualitas  yang  baik  maka  fungsinya  tidak akan  berpengaruh  nyata  (Rahmy et  al ., 2012).
Pelaksanaan pembangunan RTH tentu membutuhkan  sumberdaya  manusia  yang berkualitas  dan  berkompeten  dibidangnya (Nurhanafi et  al .,  2016).  Jumlah  tenaga kerja  yang  tercukupi  merupakan  aspek yang tidak kalah penting dalam eksistensi hutan.  Selain  itu,  pengelolaan  SDM  juga perlu diperhatikan agar dapat mengefisiensikan sumberdaya semaksimal mungkin  (Wulandari,  2013).  Formasi pegawai  yang  bekerja  di  Bappeda,  Dinas LH,  dan  Disbudpar  telah  telah  memenuhi syarat  keahlian  yang  dibutuhkan.  Dengan demikian,  masing-masing  pegawai  dapat melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dan sesuai dengan  yang diarahkan. Selain itu, Dinas LH dan Disbudpar juga memiliki polisi  taman  yang  bertugas  sebagai pemelihara lingkungan RTH Publik dengan membersihkan  areal  RTH,  menyiram tanaman  yang  ada  di  RTH,  memotong rumput-rumput liar, dan lain sebagainya.
Empay  Nur  Hidayat  selaku  Kepala Seksi  Pembangunan  dan  Pemeliharaan RTH Disbudpar Kota Tangerang mengatakan “Penambahan kapasitas SDM
biasanya  diadakan  untuk  polisi  taman, yang tadinya belum memiliki keterampilan dilatih  sampai  setidaknya  bertambah kemampuannya.  Biasanya  kegiatan  yang dilakukan, yakni: pelatihan  melukis/mural art dan pelatihan alat pertukangan. Jumlah anggota  polisi  taman  rencananya  akan ditambah,  yang  semula  berjumlah  57 orang, akan ditambah 3 orang menjadi 61 orang.  Penambahan  jumlah  polisi  taman ini  sendiri  diharapkan  akan  berpengaruh baik  dengan  semakin  terawatnya  fasilitas dan kebersihan pun terjaga”.

## 3. Disposisi Implementor
Disposisi  merupakan  sikap  dan komitmen  para  implementor  RTH  dalam merealisasikan pembangunan RTH. Hal ini berguna  untuk  mengetahui  konsistensi implementor dalam bekerjasama mencapai tujuan  (Miranti et  al .,  2015). Disposisi berpengaruh  dalam  menentukan  berhasil atau tidaknya pelaksanaan sebuah program (Dewi  &  Agustina,  2020).  Sejauh  ini, seluruh  SKPD  yang  terlibat  dalam pembangunan  dan  pemeliharaan  RTH berpegang  teguh  pada  pedoman  RTRW yang telah dibuat.
Setiap kegiatan yang berkaitan dengan RTH  selalu  diadakan  monitoring  dan evaluasi untuk mengawasi jalannya program RTRW Kota Tangerang.
Monitoring  dan  evaluasi  di  Bappeda dilakukan  setiap  akhir  tahun  oleh  bagian pengendalian  dan  pengawasan,  dalam bentuk  dokumen  pertanggungjawaban pelaksanaan  kegiatan.  Berbeda  halnya dengan Bappeda, Disbudpar selalu mengadakan  monitoring  dan  evaluasi setiap  bulan  secara  menyeluruh,  apakah kondisi  RTH  masih  dalam  keadaan  baik, apa saja fasilitas yang perlu diperbaiki atau
ditambah jumlahnya. Akan tetapi, pelaksanaan  evaluasi  ini  harus  terlebih dahulu direncanakan, tidak spontan begitu saja.  Namun,  ternyata  sosialisasi  kepada masyarakat  akan pentingnya RTH sampai saat ini belum dilakukan.  Sehingga masih banyak  masyarakat  yang  belum  paham fungsi  dari  RTH.  Padahal,  sosialisasi  ini penting untuk turut mendukung terciptanya kesadaran  masyarakat  dalam  menjaga lingkungan.  Seperti  yang  tercantum  pada Peraturan  Menteri  No.  5  Tahun  2008 disebutkan  bahwa  pemberian  informasi tentang  RTH  sangat  diperlukan  guna membentuk  pengetahuan  publik  akan pentingnya RTH.
4. Ketepatan Prosedur
Pada  dasarnya,  setiap  pelaksanaan suatu  program  membutuhkan Standard Operating  Procedure ( SOP ).  Fungsi  dari SOP sebagai  acuan  dalam  pengambilan keputusan agar kegiatan berjalan sistematis dan  terarah  (Tambunan,  2013).  Masing- masing  pihak  yang  tutur  serta  dalam pelaksanaan  pembangunan  RTH  di  Kota Tangerang wajib menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Adapun hasil  yang  didapat  dilihat  dari  ketepatan prosedur adalah sebagai berikut: 1). Setiap harinya,  masing-masing  bidang  di  SKPD menjalankan  tugas  sesuai  dengan  tupoksi yang  telah  ditetapkan  dapat  dilihat  dari kejelasan  pembagian  bidang-bidang  yang mengurusi  RTH.  2).  Segala  urusan  yang berkaitan RTH selalu mengutamakan SOP yang  ada.  Misalnya  terjadi  pelanggaran berupa vandalism atau  mencoret  tembok fasilitas  RTH  secara illegal ,  biasanya Disbudpar  bersama  Satpol  PP  melakukan razia  bagi para oknum vandalism tersebut dengan mendata, dan memberikan imbauan
atau  peringatan.  Sejauh  ini,  belum  ada sanksi  tegas  terkait vandalism ini.  Maka dari  itu,  sebaiknya  para  implementor membuat aturan tertulis terkait apa saja hal- hal  yang  tidak  boleh  dilanggar  dalam lingkungan RTH di Kota Tangerang.

## KESIMPULAN
Koordinasi  yang  terjalin  antar  SKPD telah berjalan cukup baik sehingga masing- masing pihak memahami apa saja tupoksi dan SOP yang harus dijalankan. Selain itu, adanya  penambahan  kapasitas  SDM petugas  kebersihan  (polisi  taman)  dengan dilakukannya pelatihan pertukangan secara rutin.  Namun,  selama  masa  pandemi, anggaran  untuk  keperluan RTH  dikurangi hingga 50%. Hal tersebut berdampak pada penundaan pembangunan RTH dan kurang terawatnya  beberapa  fasilitas  yang  ada. Terkait  aturan  pelanggaran,  sejauh  ini belum  adanya  aturan  tegas  yang  dibuat untuk  para  perusak  fasilitas  RTH.  SKPD perlu  memberi  perhatian  lebih  dalam menjaga stabilitas kondisi sarana prasarana RTH.  Sosialilasi  pentingnya  RTH  juga sangat  diperlukan  agar  tidak  ada  lagi masyarakat  yang  melakukan vandalism atau  kegiatan  lain  yang  dapat  merusak kondisi lingkungan RTH.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  T.,  &  Boedisantoso,  R.  (2019). Perhitungan  ruang  terbuka  hijau berdasarkan  emisi  karbon  dioksida.
J.  Pijar  Mipa ,  14(1),  95-99. https://doi.org/10.29303/jpm.v14i1.9 97
Ahmad, F., Arifin, H., Dahlan, E., Effendy, S., & Kurniawan, R. (2012). Analisis hubungan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)  dan perubahan  suhu  di  Kota
Palu. J.  Hutan  Tropis ,  13(2),  173- 180.
http://dx.doi.org/10.20527/jht.v13i2. 1533
Alifia,  N.,  &  Purnomo,  Y.  (2016).
Identifikasi  letak  dan  jenis  ruang terbuka hijau di kawasan permukiman  perkotaan. Langkau
Betang:  J.  Arsitektur ,  3(2),  25-38. http://dx.doi.org/10.26418/lantang.v 3i2.18329
Choirunnisa, B., Setiawan, A., & Masruri, N.W.  (2017).  Tingkat  kenyamanan di  berbagai  taman  kota  di  Bandar Lampung. J. Sylva Lestari, 5(3), 48- 57. http://dx.doi.org/10.23960/jsl3548- 57
Dewi,  Y.  C.,  &  Agustina,  I.  F.  (2020). Implementasi  kebijakan  penataan ruang  terbuka  hijau  publik  di Kabupaten  Sidoarjo. J.  Kebijakan dan  Manajemen  Publik ,  6(2),  129- 135. https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3
007 Edwards,  G.  C,  III.  (1980). Implementing Public Policy .. Congretional Quarterly  Press.  Texas  A  &  M
University. Washington Dc.
Endes,  D.  N.  (2011).  Kebutuhan  luasan areal hutan kota sebagai rosot ( sink ) gas CO 2 untuk  mengantisipasi penurunan  luasan  ruang  terbuka hijau  di  Kota  Bogor. Forum Geografi , 25(2), 164-177. https://doi.org/10.23917/forgeo.v25i 2.5043 Ergantara, R. I., & Khikmawati, E. (2020). Analisis  pemilihan  jenis  tanaman penyerap emisi udara dalam
mendukung  ruang  terbuka  hijau privat di Kecamatan Kemiling Kota Bandar  Lampung. J.  Rekayasa, Teknologi,  dan  Sains ,  4(1),  7-12.
https://doi.org/10.33024/jrets.v4i1.2
Evert,  A.,  Yuwono,  S.  B.,  &  Duryat.
(2017).  Tingkat  kenyamanan  di
Hutan  Kota  Patriot  Bina  Bangsa
Kota  Bekasi. J.  Sylva  Lestari ,  5(1),
14-25. http://dx.doi.org/10.23960/jsl1514-
25 Febryano, I. G., & Rusita. (2018). Persepsi wisatawan  dalam  pengembangan wisata pendidikan berbasis konservasi gajah  sumatera  ( Elephas maximus sumatranus ). J. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan , 8(3), 376-382. https://doi.org/10.29244/jpsl.8.3.376 -382
Ferdinand,  A.  (2011). Metode  Penelitian Manajemen  Pedoman  Penelitian untuk  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  dan
Disertasi  Ilmu  Manajemen  Edisi  3
AGF  Books. Fakultas  Ekonomika dan  Bisnis  Universitas  Diponegoro.
Semarang.
Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi
bagi perkembangan kota di
Indonesia. Society ,  1(1),  35-45. https://doi.org/10.33019/society.v1i 1.40
Imansari,  N.,  &  Khadiyanta,  P.  (2015). Penyediaan  hutan  kota  dan  taman kota  sebagai  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH)  publik  menurut  preferensi masyarakat  di  Kawasan  Pusat  Kota Tangerang. J. Ruang, 1(3), 101-110. http://ejournal2.undip.ac.id/index.ph p/ruang
Laksmiwati, T., Chairil, B. A., & Wulan. A.
(2013).  Evaluasi  ruang  terbuka  di Kampus  Universitas  Brawijaya. J. Ruas ,11 (1), 334-347.
http://dx.doi.org/10.21776/ub.ruas.2
013.011.01.1
Mbele, M. F. B., & Setiawan, R. P. (2015). Kriteria  penyediaan  ruang  terbuka hijau  publik  berdasarkan  kebutuhan
oksigen  di  Kota  Malang. J.  Teknik ITS , 4(2), 1-3. http://dx.doi.org/10.12962/j2337353
9.v4i2.10901 Miranti, M. Sundarso, S., & Purnaweni, H. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan  ruang  terbuka  hijau  di Kabupaten  Rembang. J.  of  Public Policy  and  Management  Review , 4(2), 393-404. https://doi.org/10.14710/jppmr.v4i2. 8271
Nazir,  M.  (2011). Metode  Penelitian. Cetakan 6. Ghalia Indonesia. Bogor.
Nurhanafi, I., Purnaweni, H., & Hidayat, Z.
(2016). Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Semarang. J. of Public Policy and Management Review , 5(2), 857- 872. https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2. 11274
Nurhayati,  H.  (2012). Analisis  kebutuhan ruang  terbuka  hijau  berdasarkan kebutuhan  oksigen  (Studi  Kasus Kota  Semarang) .  Skripsi.  Institut
Pertanian Bogor. Bogor.
Purwasih,  H.  Latifah,  S.,  &  Sukmana,  A.
(2013). Identifikasi jenis tanaman di beberapa  jalur  hijau  jalan  Kota Medan. Peronema Forestry Science,
2(2), 108-116.
Rahmy, W. A., Faisal, B., & Soeriaatmadja, A.  R.  (2012).  Kebutuhan  ruang terbuka  hijau  kota  pada  kawasan padat,  studi  kasus  di  wilayah Tegallega,  Bandung. J.  Lingkungan Binaan Indonesia , 1(1), 27-38.
Rambaradellangga,  A.,  Herlina,  N.,  &
Ariffin, A. (2019). Analisis
kemampuan  rth  dalam  mereduksi
CO 2 dan suhu udara serta pengaruhnya terhadap tingkat
kenyamanan  Kampus  Universitas Brawijaya. J.  Produksi  Tanaman ,
6(10), 2482-2490.
Sapariyanto, S., Yuwono, S. B., & Riniarti,
M.  (2016).  Kajian  Iklim  Mikro  Di Bawah  Tegakan  Ruang  Terbuka Hijau Universitas Lampung. J. Sylva
Lestari , 4(3), 114-123.
http://dx.doi.org/10.23960/jsl34114- 123
Setyani,  W.,  Sitorus,  S.R.P.,  &  Panuju, D.R. (2017). Analisis ruang terbuka hijau  dan  kecukupannya  di  Kota Depok. Buletin  Tanah  dan  Lahan, 1(1), 121-127.
Shani,  F.  M.,  &  Kurniawan,  A.  (2015). Kajian  ketersediaan  dan  kebutuhan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan di Kota Sukabumi. J. Bumi
Indonesia , 4(4), 1-8. Subandi,  S.  (2017).  Sistem  informasi geografis sebagai pendukung penataan  Ruang  Terbuka  Hijau Kawasan  Perkotaan (RTHKP)  Kota Banjarmasin. Positif:  Jurnal  Sistem dan Teknologi Informasi , 3(2), 106- 112. https://doi.org/10.31961/positif.v3i2.
424 Sulistyana, M. I. C. D., Yuwono, S. B., &
Rusita,  R.  (2017).  Kenyamanan
Hutan Kota Linara berbasis kerapatan vegetasi, iklim mikro dan persepsi  masyarakat  di  Kota  Metro.
J. Sylva Lestari , 5(2), 78-87. http://dx.doi.org/10.23960/jsl2578- 87
Sugiyono.  (2012). Penelitian  Pendidikan: Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta. Bandung.
Syamdermawan,  W.,  Surjono,  S.,  & Kurniawan,  E.B.  (2012).  Pengaruh ruang terbuka hijau terhadap kualitas lingkungan
pada perumahan
menengah  atas. J.  Teknologi  dan Kejuruan , 35(1), 81-92. http://dx.doi.org/10.17977/tk.v35i1.
3709 Tambunan,  R.  M.  (2013). Standart Operating Procedures (SOP) . Maiestas Publishing. Jakarta. Ulfa,  M.,  &  Fazriyas,  F.  (2020).  Ruang terbuka  hijau  publik  di  Kota  Jambi berbasis  jumlah  penduduk  dan kebutuhan oksigen. J. Sylva Lestari , 8(3), 366-377. http://dx.doi.org/10.23960/jsl38366-
377
Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat  dan  desa  dalam  upaya pengembangan  Badan  Usaha  Milik Desa  di  Kabupaten  Kotawaringin
Barat. J. Ilmiah Administrasi Publik , 2(2), 99-103. https://doi.org/10.21776/ub.jiap.201 6.002.02.1
Wulandari, C.  (2013).  Factors influencing sustainability  in  customary  forest. IASC  2013-14 th Global  Conference of  the  International  Association  for the Study of the Commons, Kita Fuji Jepang, 3-7 Juni 2013.