Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara :Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia
Mohamad Badrun Zaman, 1 Muhammd Syukri Nawir, 2 Athoillah Islamy, 3 Afina Aninnas 4
1 Universitas Muhadi Setiabudi Brebes, 2 Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, 3 Institut Agama Islam Negeri Pekalongan,
4 Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
1 badrunmohamad93@gmail.com, 2 syukrinawir204@gmail.com,
3 athoillahislamy@yahoo.co.id, 4 afinaaninnas1004@gmail.com

## Abstrak:
Citra  baik  Pesantren  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di  Indonesia terkadang mmendapat stigma buruk akibat tindakan negatif oleh oknum- oknum  yang  hidup  di  lingkungan  Pesantren  itu  sendiri.  Merespons fenomena  tersebut,  maka  membumikan  nilai-nilai  luhur  sosial  budaya bangsa  Indonesia  di  lingkungan  Pesantren  menjadi  hal  yang  sangat dibutuhkan.  Penelitian  kualitataif  ini  bertujuan  untuk  mengidentifikasi dimensi  nilai  Pancasila  dalam  orientasi  penyelenggaraan  pendidikan Pesantren  yang  termaktub  pada  Undang-undang  No.18  Tahun  2019 tentang Pesantren. Penelitian normatif filosofis ini menggunakan nilai- nilai  falsafah  Pancasila  sebagai  teori    analisis.  Hasil  penelitian menunjukan  terdapat  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  pada  orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren di Indonesia. Pertama, nilai sila kesatu dan kedua dalam orientasi pembentukan karakter individu yang religius  dan  humanis.  Kedua,  nilai  sila  ketiga  dalam  pembentukan karakter individu yang nasionalis dan pluralis. Ketiga, nilai sila keempat dan  kelima  dalam  pembentukan  karakter  individu  yang  inovatif  dan sejahtera. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan pendidikan Islam memiliki  titik  temu  dengan  pelbagai  nilai  universal  yang  dapat dimanifestasikan  dalam  kehidupan  masyarakat  plural.  Keterbatasan penelitian  ini  belum  menyentuh  terkait  bagaimana  strategi  pemerintah Indonesia  terkait  diseminasi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  lembaga pendidikan Pesantren di Indonesia.
Kata kunci : Pancasila, oreintasi, pendidikan, Pesantren.

## Abstract:
The  good  image  of  Pesantren  as  an  Islamic  educational  institution  in Indonesia  sometimes  gets  a  bad  stigma  due  to  negative  actions  by individuals who live in the Pesantren environment itself. Responding to this  phenomenon,  grounding  the  noble  socio-cultural  values  of  the Indonesian  nation  in  the  Islamic  boarding  school  environment  is  very much needed. This qualitative research aims to identify the dimensions of Pancasila values in the orientation of the implementation of Islamic boarding  school  education  as  stipulated  in  Law  No.  18  of  2019 concerning  Islamic  Boarding  Schools.  This  philosophical  normative research  uses  the  values  of  the  Pancasila  philosophy  as  an  analytical theory.  The  results  of  the  study  show  that  there  are  dimensions  of Pancasila values in the orientation of Islamic boarding school education in  Indonesia.  First,  the  values  of  the  first  and  second  precepts  in  the orientation  of  religious  and  humanist  individual  character  formation. Second, the value of the third precept in the formation of nationalist and pluralist individual  characters.  Third, the value  of  the  fourth and fifth precepts  in  the  formation  of  innovative  and  prosperous  individual characters.  The  theoretical  implication  of  this  research  shows  that Islamic education has a meeting point with various universal values that can be manifested in the life of a plural society. The limitations of this research have not touched on how the Indonesian government's strategy related  to  the  dissemination  of  Pancasila  values  in  Islamic  boarding schools in Indonesia.
Keywords : Pancasila, orientation, education, Pesantren.

## Pendahuluan
Menjelang  penghujung  akhir  tahun  2021,  di  Indonesia dihebohkan  pemberitaan,  baik  melalui  media  online  maupun ofline tentang kejahatan seksual di berbagai lembaga pendidikan agama.  Mirisnya  fenomena  tersebut  juga  terjadi  di  lembaga pendidikan  Islam  yang  mengatasnamakan  sebagai  lembaga Pondok  Pesantren 1 yakni  sebagai  tempat  di  mana  para  peserta didik  (santri)  sejatinya  menimba  berbagai  disiplin  ilmu  ke-
1 “Pemerintah  Sebut  Kekerasan  Seksual  Di  Pesantren  Hanya  Ulah Oknum  Halaman  All  -  Kompas.Com,”  accessed  January  28,  2022, https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15364081/pemerintah-sebut- kekerasan-seksual-di-pesantren-hanya-ulah-oknum?page=all.
Islaman  dan  juga  nilai-nilai  pendidikan  karakter. 2 Meski  tidak dipungkiri  kasus  kejahatan  seksual  di  dunia  Pesantren sebenarnya  bukan  hal  baru  di  Indonesia.  Sudah  ada  beberapa kasus serupa yang terjadi jauh sebelumnya. 3
Tidak berhenti pada kasus kejahatan seksual, jauh hari citra baik  Pesantren  juga  terkadang  dikaitkan  dengan  pelbagai radikalisme  atas  nama  agama. 4 Meski  tidak  dapat  dibantah faktanya terdapat Pesantren yang memiliki corak fundamentalisme dan ekslusivisme dalam sosial keberagamaan. 5
Berbagai kasus maupun isu negatif tersebut sedikit banyak dapat berdampak  buruk  pada  citra  positif  dunia  Pesantren  sebagai lembaga pendidikan Islam, terlebih bagi orang awam yang tidak memahami seluk beluk dunia Pesantren dengan baik.
Terlepas dari ragam kasus negatif maupun isu miring yang menimpa  dunia  Pesantren  Indonesia,  penting  disadari  dan pahami kembali bahwa pemerintah Indonesia  pada tahun 2019 sejatinya  telah  menetapkan  Undang-undang  (UU)  Nomor  18 Tahun  2019  tentang  Pesantren. 6 Keberadaan  UU  Pesantren tersebut  merupakan  wujud  rekognisi  pemerintah  Indonesia terhadap  pendidikan  pesantren  yang  telah  eksis  jauh  sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan bukan hanya sebatas rekognisi,
2 Aswad Abdullah, “Islamic Boarding School: Institution of Character Education,” Learning 4, no. 1 (2020): 98.
3 Iskandar  Iskandar  and  Nursiti  Nursiti,  “Perlindungan  Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum  Pengadilan  Negeri  Blangkejeren),” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang Hukum Pidana 4, no. 2 (2020): 385.
4 Nunung  Hidayati,  Siti  Maemunah,  and  Athoillah  Islamy,  “Nilai Moderasi  Beragama  Dalam  Orientasi  Pendidikan  Pesantren  Di  Indonesia,”
Transformasi 3, no. 2 (2021): 3.
5 Neny  Muthi’atul  Awwaliyah,  “Pondok  Pesantren  Sebagai  Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial,” Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 8, no. 1 (2019): 43.
6 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” (2019).
akan tetap dalam ranah praksisnya juga sebagai bentuk afirmasi dan fasilitasi terhadap lembaga Pondok Pesantren yang beridiri di  Indonesia. 7 Dalam  Pasal  4  UU  tersebut  ditegaskan  bahwa eksistensi  Pesantren  merupakan  lemabaga  pendidikan  Islam yang  berfungsi  sebagai  tempat  pendidikan,  dakwah,  dan  juga pemberdayaan masyarakat. 8
Selain keberadaan UU Pesantren  di atas, penting juga kita sadari  bahwa  kebradaan  Pancasila  sebagai  ideologi  bagi kehidupan  masyarakat  Indonesia  dalam  bernegara  sejatinya memiliki nilai luhur dalam pembentukan karakter peserta didik di  seluruh  lembaga  pendidikan  di  Indonesia, 9 tidak  terkecuali bagi para santri yang menimba ilmu di  Pesantren. Pelbagai nilai luhur  Pancasila  tersebut  seyogyanya  dapat  melebur  dalam muatan misi maupun orientasi pendidikan Pesantren yang ada. Mengingat  muatan  nilai  Pancasila  sejatinya  seperangkat  nilai yang menghubungkan antara nilai ke-Islaman, kemoderenan dan ke-Indonesiaan. Bahkan  secara  yuridis,  eksistensi  Pancasila bukan sekedar  sebagai  pedoman  nilai  sosial,  melainkan  menjadi  segala sumber dan cita hukum nasional yang berlaku di Indonesia. 10
Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk mengidentifikasi dimensi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  orientasi  pendidikan Pesantren  di  Indonesia  yang  termaktub  pada  Undang-undang (UU)  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren.  Penelitian  ini penting  dilakukan  dengan  harapan  dapat  ditemukan  bentuk
7 Panut  Panut,  Giyoto  Giyoto,  and  Yusuf  Rohmadi,  “Implementasi Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang  Pesantren  Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 816–17.
8 lihat Pasal 4 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
9 Donny  Khoirul  Azis  et  al.,  “Pancasila  Educational  Values  in Indicators Religious Moderation in Indonesia,” FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu- Ilmu Keislaman 7, no. 2 (2021): 231.
10 Eko  Siswanto,  Athoillah  Islamy,  “Meninjau  Ulang  Formalisasi Hukum Islam di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila : Analisis SWOT,”
Miyah : Jurnal Studi Islam 18, No 01 (2022): 28.
objektifikasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  orientasi pendidikan  Pesantren  yang  dirumuskan  pemerintah  Indonesia dalam  UU  Pesantren.  Mengingat  pada  ranah  praksisnya,  masih ditemukan berbagai fenomena kasus, isu bahkan stigma negatif terkait dunia Pesantren  yang kontraproduktif dengan  semangat ajaran ke-Islaman dan semangat ke-Indonesiaan.
Terdapat  beberpa  penelitian  sebelumnya  yang  memiliki relevansi  dengan  objek  inti  pembahasan  penelitian  ini, antara lain  penelitian  oleh  Hendri  dkk  (2018)  menjelaskan  bahwa penanaman  nilai-nilai  Pancasila  pada  kehidupan  santri  di Pesantren  dilakukan  dengan  dua  pendekatan.  Pendekatan pertama,  yakni  dalam  bidang  pendidikan  di  pondok  pesantren, baik formal maupun non formal. Sedangkan pendekatan kedua, yakni  melalui  berbagai  program  akivitas  kesantrian,  seperti mengikuti ibadah,  tata tertib pesantren. 11 Sejalan dengan Hendri, penelitian Komang Sundara dan Sri Solehah (2019) menjelaskan implementasi  nilai-nilai  Pancasila  untuk  mencegah  “ los generation ”  dari  pembelajaran  di  Pesantren  meliputi  materi tentang  sopan  santun,  toleransi,  disiplin,  tanggung  jawab,  dan metode keteladanan dan  cinta tanah air. 12 Baik penelitian Hendri dkk  maupun  penelitian  Sundara  dan  Sri  Soleha  semuanya memilki fokus utama dalam menjelaskan strategi praksis terkait penanmanan  berbagai  nilai  Pancasila  bagi  kehidupan  santri melalu berbagai program Pesantren.
Selanjutnya, penelitian Muhamad Arif Mustofa dan Mabrur Syah (2019) menuturkan bahwa beberapa pesantren di Indonesia, antara  lain  Pesantren  Miftahul  Janah,  Darussalam,  dan  al- Munawarah yanmg terletak di Kabupaten Lebong dan Kepahiang menjalankan peran dan fungsinya dalam membentengi nilai-nilai
11 Hendri  Hendri,  Cecep  Darmawan,  and  Muhammad  Halimi, “Penanaman  Nilai-Nilai  Pancasila  Pada  Kehidupan  Santri  Di  Pondok Pesantren,” Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 109.
12 Komang  Sundara  and  Sri  Solehah,  “Penanaman  Karakter  Nilai Pancasila Dalam Mencegah Terjadinya Los Generation Di Pondok Pesantren,” CIVICUS:  Pendidikan-Penelitian-Pengabdian  Pendidikan  Pancasila  Dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2019): 91.
Pancasila.  Hal  demikian  dapat  dilihat  dari  segi  pendidikan  di dalmnya  yang  menekankan  pelayanan  agama,  moral,  dakwah yang  tasamuh,  serta  menjadi  pusat  persaudaraan  yang  Islami ( ukhuwah Islamiyah ). 13 Paralel dengan  Arif  dan Mabrur, penelitian Eko Eddya Supriyanto (2020) menjelaskan bahwa perilaku santri cenderung beradaptasi dengan lingkungan belajar yang memiliki tujuan  tertentu.  Jika  lingkungan  belajar  dirancang  untuk mendorong  perilaku  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila sebagai representasi karakter negara, maka para santri akan dapat bertindak secara sukarela dan tidak sadar sesuai dengan berbagai nilai  Pancasila  tersebut. 14 Secara  eksploratif,  penelitian  Sufri  L. Batana dkk (2021) juga menjelaskan bahwa selain melalui metode pendidikan  formal  dan  nonformal,  penanaman  nilai-nilai Pancasila  juga  dilakukan  melalui    kegiatan-kegiatan  yang meningkatkan  life  skill  santri,  maupun  pola  pergaulan  santri dalam  implementasi  nilai-nilai  pancasila. 15 Hal  yang  sama  juga dijelaskan dalam penelitian Ricky Habibullah dan Diaz Gandara Rustam (2021) bahwa penyatuan nilai-nilai Pancasila bisa dengan mudah  ditanamkan  dan  diaplikasikan  oleh  para  santri  apabila muncul niat dan keinginan dalam diri mereka untuk mempelajari nilai-nilai  Pancasila.  Hal  ini  sangat  penting  guna  memberikan kontribusi pemaknaan dan transmisi nilai-nilai nasionalis. 16
13 Arif  Mustofa  and  Mabrur  Syah,  “Pesantren  Sebagai  Benteng Ideologi  Pancasila  (Studi  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong  Dan  Kabupaten Kepahiang),” FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan 4, no. 1 (2019): 113.
14 Eko  Eddya  Supriyanto,  “Kontribusi  Pendidikan  Pesantren  Bagi Pendidikan  Karakter  Di  Indonesia,” Jurnal  Pendidikan  NUsantara 1,  no.  1 (2020): 425.
15 Sufri  L.  Batan  and  Didik  Iswahyudi,  “Implementasi  Nilai-Nilai Pancasila  Dalam  Kehidupan  Santri  Di  Pondok  Pesantren  Muhammadiyah  Al Munawwaroh Malang,” Pelita:  Jurnal  Kajian  Pendidikan Dan  Pembelajaran Indonesia 1, no. 1 (2021): 24.
16 Ricky  Habibullah  and  Diaz  Gandara  Rustam,  “Penanaman  Nilai- Nilai  Pancasila  Dalam  Pendidikan  Di  Pondok  Pesantren,” Nusantara:  Jurnal Pendidikan Indonesia 1, no. 1 (2021): 52.
Berbeda dengan berbagai penelitian di atas, penelitian ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila pada  orientasi  pendidikan  Pesantren  di  Indonesia  yang termaktub  dalam  UU  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pesantren. Fokus tersebutlah yang dapat menjadi distingsi sekaligus novelty (kebaruan) dari penelitian ini.

## Metode Penelitian
Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka. Data primer yang  menjadi  objek  inti  penelitian  berupa  dokumen  Undang- undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren. Sementara itu, data sekunder meliputi berbagai penelitian ilmiah yang  relevan  dengan  objek  inti  penelitian,  baik  buku,  tesis, disertasi  maupun  jurnal  ilmiah.  Penelitian  normatif-filosofis  ini mempergunakan  teori  analisis  meliputi  nilai-nilai  falsafah Pancasila. Berbagai nilai falsafah tersebut akan digunakan untuk mengidentifikasi  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  dalam  orientasi pendidikan  Pesantren  termaktub  dalam  UU  Pesantren.  Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik.  Dalam langkahnya, penulis mendokumentasikan berbagai data literatur terkait objek pokok  penelitian.  Sesudah  data  terkumpul,  tahap  berikutnya, yakni  teknik analisa  data.  Pada  teknik  analisia  data  ini  ada  tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data (penarikan kesimpulan).

## Hasil dan Pembahasan
Pancasila : Ideologi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia
Lahirnya  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI) tidak  dapat  dilepaskan  dari  perjuangan,  pengrobanan,  bahkan cita-cita  luhur  karakter  kkepribadian  bangsa  dan  negara  yang diidamkan rakyat Indonesia. 17 Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa  tersebut,  maka  dibutuhkan  landasan  nilai  atau  ideologi sebagai  pedoman  rakyat  Indonesia  dalam  konteks  kehidupan
17 Athoillah  Islamy,  “Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kode  Etik  Netizen Muhammadiyah,” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan , 2021, 199.
berbangsa  serta  bernegara.  Ideologi  yang  dimaksud,  yakni berbagai nilai atau prinsip yang dapat menjadi titik temu ( kalimat al-sawa ) bagi segenap rakyat Indoensia dengan tingkat pluralitas yang tinggi. Ideologi tersebut kemudian bernama Pancasila. 18
Sebagai  ideologi  negara,  Pancasila  menjadi  dasar  negara serta pandangan hidup yang memuat pelbagai nilai luhur yang menjadi  pedoman,  dihayati  serta  juga  diejjawantahkan  dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik pada konteks kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  maupun  bernegara.  Hal  demikian disebabkan  Pancasila juga menjadii identitas sekaligus karakter kepribadian  masyarakat  Indonesia. 19 Pada  sub  bab  pembahasan ini,  akan  diuraikan  nilai-nilai  falsafah  yang  termuat  dalam Pancasila. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.
Sila Pertama , berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini menyatakan  bangsa  Indonesia  merupakan  bangsa  yang  relius, beragama,  dan  bangsa  yang  berketuhanan.  Dengan  kata  lain, Indonesia  merupakan  negara  yang  mmenjiunjung  nilai-nilai agama bukan negara sekular. Pernyataan demikian secara praksis dapat dilihat dalam realitas empiriknya bahwa terdapat pluralitas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Konsekuensi dari keragaman  tersebut  juga  berimplikasi  pada  pemntingya mewujudkan  nilai  etis  toleransi  antar  umat  bergama  di Indonesia. 20
Sila Kedua , berbunyi K emanusiaan Yang Adil dan Beradab . Sila  tersebut  mengandung  pentingnya  kesadaran  masyarakat Indonesia  agar  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kemanusiaan.
18 M. K. Ridwan, “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi,” Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 2 (2017): 209. 19 Purwito Adi, “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai  Modal  Dasar  Pertahanan  Nasional  NKRI,” Jurnal  Moral Kemasyarakatan 1, no. 1 (2016): 39.
20 Wendy  Anugrah  Octavian,  “Urgensi  Memahami  Dan Mengimplementasikan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kehidupan  Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa,” Jurnal Bhinneka Tunggal Ika 5, no. 2 (2018): 125.
Konsekuensinya  wajib  dapat  menghormati  hak  dan  martabat antar  sesama  manusia,  saling  menolong,  dan  bersikap  sebagai manusia yang beradab. 21
Sila Ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia . Sila ini memuat pesan  pentingnya  masyarakat  Indonesia  untuk  menjaga semangat  persatuan  dan  nasionalisme.  Sebagai  komitmen bersama,  nilai,  semangat  dan  sikap  persatuan  harus  dapat senantiasa diwujudkan demi terciptanya kemaslahatan kehidupan  sosial  bagi  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  sesuai dengan konstitusi tujuan negara untuk memberikan perlindungan  kepada  segenap  tumpah  darah  Indonesia  dan seluruh isinya dengan semangat persatuan.
Sila  Keempat ,  berbunyi Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh Hikmat  Kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan  /  Perwakilan .  Pesan nilai dalam sila keempat mengamanatkan masyarakat Indonesia agar dapat newujudkan sistem kehidupan berbegara yang yang demokratis,  yakni  sistem  pemerintahan  yang  menjadikan kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dengan kata lain,    masyarakat  diberikan  ruang  untuk    bermusywarah  serta bermufakat dalam mencari solusi persoalan bersama.
Sila Kelima , berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia .  Sila  kelima  ini    mengandung  makna  bahwa  setiap warganegara berhak mendapatkan perlakuan secara adil apapun latar  belakangnya.  Perwujudan  dari  sila  kelima  tersebut  dapat berwujud  penegakan  hukum  melalui  asas  keadilan  tanpa keuangan  serta  jabatan,  terhindar  dari  tekanan  fisik,  mental, maupun  tekanan  dari  pihak  asing  dan  lain  sebagainya. 22 Dalam hal  ini,  berbagai  nilai  luhur  dalam  Pancasilaharus  dijadikan
21 Damanhuri  Damanhuri  et  al.,  “Implementasi  Nilai-Nilai  Pancasila Sebagai  Upaya  Pembangunan  Karakter  Bangsa,” Untirta  Civic  Education Journal 1, no. 2 (2016): 189.
22 Octavian,  “Urgensi  Memahami  Dan  Mengimplementasikan  Nilai- Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Sebuah Bangsa,” 126– 27.
landasan utama pada pembentukan peraturan, hukum maupun perundang-undangan di Indonesia. 23
Penting  diketahui  bahwa  kelima  sila  dalam  Pancasila  di atas  merupakan  kesatuan  organis  yang  utuh.  Oleh  sebab  itu, pesan  nilai  yang  termuat  dalam  masing-masing  sila  sejatinya tidak dapat didikotomikan. Dengan kata lain, semua pesan nilai yang  termuat  dalam  Pancasila  memiliki  relasi  integratif  dalam mewujudkan  kemaslahatan  hidup  masyarakat  Indonesia  dalam kehidupan  berbangsa  maupun  bernegara. 24 Atas  dasar  inilah kelima sila dalam Pancasila seyogyanga dapat menjadi landasan paradigmatik  dalam  segala  pembentukan  norma  sosial,  budaya maupun  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia,  tidak  terkecuali  pada  Undang-undang  tentang Pesantren  yang  merupakan  objek  inti  pembahasan  pada penelitian ini.

## Potret  Relasi  Islam  dan  Kebijakan  Pemerintah  (Negara)  di Indonesia
Secarta  teoritik,  terjadinya  konflik  antara  kebijakan negara dan agama  dapat dilihat bagaimana pola kecenderungan paradigmatik  masyarakat  terhadap  relasi  antara  negara  serta agama.  Dalam hal  ini,  setidaknya  terdapat  beberapa  paradigma yang  dapat  menjelaskannya.  Pertama,  paradigma  yang memposisikan negara berdasarkan otoritas agama. Dengan kata lain,    terjadi  integrasi  otoritas  negara  serta  agama.  Kedua, paradigma yang memandang agama merupakan spirit bernegara. Pada negara yang menganut paradigma ini akan cenderung tidak tidak  secara  formal  menggunakan  dasar  ajaran  agama  tertentu dalam  membentuk  kebijakan  atau  norma  negara,  melainkan menjadikan  nilai-nilai  agama  sebagai  spirit  penyelenggaraan negara. Ketiga, paradigma yang cenderung memisahkan otoritas negara dengan agama. Dengan kata lain, negara tanpa mengurus
23 Ferry Irawan Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar  Filosofis  Dan  Ideologis  Bangsa,” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 13,  no.  25 (2017): 2.
24 Adi, “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI,” 40.
agama  serta  juga  agama  tidak  intervensi  terhadap  persoalan negara. 25
Berpijak  pada  tiga  paradigma  di  atas,  pertanyaannya yakni pada paradigma manakah sejatinya Indonesia terkait relasi Islam dan negara ? Jika melihat kerangka sistem tata kenegaraan di Indonesia yang ada, maka tipologi dialektika simbiotik dapat dikatakan  sebagai  tipologi  ideal.  Pada  tipologi  tersebut,  norma ajaran  Islam  dapat  diimplementasikan  dalam  kehidupan kenegaraan  dengan  tetap  memperhatikan  substansi  normanya yang  bertujuan  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  hidup  bagi warga negara. Terlebih jika dilihat bahwa norma agama Islam dan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia  memiliki titik temu persamaan  orientasi,  yakni  menjaga  eksistensi  keesaan  Tuhan, menjaga kemanusiaan, menjaga persatuan, kebijakan kenegaraan yanmg dibangun berlandaskan sikap musyawarah. 26
Dialektika simbiotik terkait relasi Islam dan negara dalam konteks Indonesia juga dikuatkan dengan  keberadaan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia serta Undang-undang  Dasar  1945  merupakan  konstitusi  negara memberikan kedudukan penting pada agama. Hal demikian ini membuka peluang bagi dikembangkannya kebijakan atau norma negara yang merujuk pada ajaran agama Islam. 27
Namun  penting  disadari  bahwa  untuk  mewujudkan kemaslahatan  dialektika  simbiotik  atas  relasi  Islam  dan  negara juga membutuhkan kesadaran untuk memelihara sikap toleransi, baik dalam pluralitas kehidupan beragama maupun bernegara. 28
25 Hasyim Asy’ari, “Relasi Negara Dan Agama Di Indonesia,” Jurnal Rechtsvinding , 2014, 1–2. 26 Moh  Dahlan,  “Hubungan  Agama  Dan  Negara  Di  Indonesia,” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 14, no. 1 (2014): 21–22.
27 Akhmad  Khisni,  “Transformasi  Hukum  Islam  Ke  Dalam  Hukum Nasional  (Studi  Ijtihad  Hakim  Peradllan  Agama  Tentang  Pengembangan Hukum  Kewarisan  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Dan  Kontribusinya Terhadap  Hukum  Nasional”  (PhD  Thesis,  UNIVERSITAS  ISLAM INDONESIA, 2011), 5–6.
28 Moh. Dahlan, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia,”22.
Pentingnya  objektifikasi  nilai  toleransi  tersebut  dalam  sejarah kehidupan  umat  Islam  Indonesia  juga  dapat  ditemukan  dalam landasan paradigmatik yang disuarakan lantang oleh salah satu Organisasi  Masyarakat  Islam  terbesar  di  Indonesia,  adalah Nahdlatul  Ulama  (NU).  Pentingnya  mewjudkan  spirit  toleransi dalam  merespons  kemjemukan  hidup  masyarakat  Indonesia  di antaranya  disampaikan  oleh  KH  Ahmad  Shiddiq  selaku  Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Berpendapat, untuk  mewujudkkan  keharmonisan  hidup  umat    beragama  di Indonesia  membutuhkan  perwujudan  nilai  ajaran  Islam mengenai  persaudaraan  ( ukhuwah ).  Ia  menuturkan  ajaran ukhuwah berkaitan erat  dengan misi ajaran universal Islam dalam bentuk ajaran rahmatan lil‘âlamin , yaitu menebarkan kasih sayang pada segenap kehidupan  alam semest. 29 Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  dalam  rangka  menjaga  dialektika  simbiotik antara  Islam  dan  negara  dalam  konteks  Indonesia,  maka dibutuhkan sikap toleransi umat Islam untuk merespons realitas kehidupan  beragama  maupun  bernegara  di  Indonesia  yang majemuk.  Kesimpulan  demikian  paralel  dengan  kenyataan empiris  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  berasaskan  sistem demokrasi,  bahwa  sikap  toleransi  menjadi  elemen  penting  bagi terwujudnya kehidupan demokrasi di sebuah negara yang plural. Hal ini disebabkan sistem demokrasi hanya akan dapat terwujud ketika  setiap  individu  warga  negara  memilki  kesadaran  untuk menghormati  dan  menghargai  perbedaan  dalam  diri  individu lain. 30
Sampai  di  sini  dapat  dipahami  bahwa  relasi  Islam  dan negara  dalam  konteks  kehidupan  bernegara  di  Indonesia merupakan relasi simbiotik bukan sekuleristik. Maksudnya realsi Islam dan kebijakan pemerintah (negara) dalam persoalan privat maupun  publikk  tidak  dapat  dipisahkan,  melainkan  saling
29 Ali  Ahmad  Yenuri  et  al.,  “Paradigma  Toleransi  Islam  Dalam Merespons  Kemajemukan  Hidup  Di  Indonesia:(Studi  Analisis  Pemikiran  KH Ahmad Shiddiq),” POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan 2, no. 2 (2021): 143.
30 Wahyudin Wahyudin, Ahmad Taufiq, and Athoillah Islamy, “Nilai Sosial  Keberagamaan  Islam  Dalam  Moderasi  Beragama,” Tadbir:  Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan 3, no. 2 (2021): 281.
mengisi atau memberi (eklektik) dalam mewujudkan kemaslahatan  hidup  masyarakat  Indonesia.  Konsekuensinya dimensi  nilai-nilai  ajaran  Islam  dan  kebijakan  publik  dapat memiliki  titik  temu  menjadi  landasan  paradigmatik  dalam pembentukan  norma  sosial,  budaya,  bahkan  peraturan perundang-undangan  yang  dilaksanakan  di  Indonesia,  tidak terkecuali Undang-undang Pesantren.
Dimensi  Nilai-nilai  Pancasila  dalam  Tujuan  Penyelenggaraan

## Pendidikan Pesantren di Indonesia
Pesantren merupakan institusi pendidikan yang
mengajarkan ajaran Islam yang penuh kasih sayang dan menebar kedamaian hidup, 31 bukan institusi pemicu keonaran, kerusakan, maupun  pembunuhan  masal.    Pada  konteks  inilah,  peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memberikan rambu-rambu melalui  kebijakan hukumnya untuk menjaga orientasi luhur dari penyelenggaraan  pendidikan  Pesantren  yang  ada  di  Indonesia. Pada  sub  bab  inti  pembahasan  penelitian  ini,  akan  diuraikan analisis  tentang  adanya  dimensi  nilai-nilai  Pancasila  dalam orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren yang termaktub dalam  Pasal  3  Undang-undang  (UU)  Nomor  18  Tahun  2019 tentang Pesantren. 32 Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.
1) Nilai  Sila  Kesatu  dan  Kedua  dalam  Pembentukan  Karakter Individu Yang Religus dan Humanis
Pelbagai  bentuk  radikalisme  yang  berlindung  di  balik bendera  agama  (Islam)  di  Indonesia  menjadi  bagian  problem sosial yang tidak belum kunjung sirna. Hal demikian disebabkan pelbagai  bentuk  radikalisme  tersebut  merupakan  aktivitas menyimpang yang memiliki landasan motif yang beragam juga, seperti politik, ideology atau keyakinan, ekonomi bahkan agama
31 Thohir  Yuli  Kusmanto,  Moh  Fauzi,  and  M.  Mukhsin  Jamil, “Dialektika  Radikalisme  Dan  Anti  Radikalisme  Di  Pesantren,” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 23, no. 1 (2015): 29.
32 Pasal  3  Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia    Nomor  18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
dalam  rangka  menciptakan  kehawatiran  dalam  masyarakat publik  atau  untuk  mempengaruhi  masyarakat  luas  dengan penanaman  ideologi  atau  keyakinan  agama  tertentu. 33 Orientasi demikian  memerlukan  strategi  prefentif  oleh  seluruh  elemen masyarakat,  baik  pihak  pemerintah  maupun  masyarakat  sipil melalui  pelbagai  bentuk  media  atau  program,  terlebih  melalui jalur  nilai-nilai  pendidikan    agama.    Pada  konteks  inilah, eksistensi  Pesantren  sebagai  institusi  pendidikan  agama  Islam diharapkan  memiliki  peran  strategis  dan  andil  besar  dalam pembentukan  karakter  individu  peserta  didik  (  santri)    yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan kemanusiaan.
Pada  pasal  3  UU  Pesantren  dinyatakan  orientasi penyelenggaraan  pendidikan  Islam  di  Pesantren,  salah  satunya yakni  pembentukan  karakter  individu  (santri)  yang  unggul  di segala  aspek  kehidupan.  Tidak  hanya  itu,  santri  diharapakan dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai religius sekaligus humanis,  seperti  tokoh  agama,    beriman,  bertakwa,  berakhlak mulia,  berilmu,  mandiri,  tolong-  menolong,  seimbang,  dan moderat. 34 Orientasi  pembentukan  karakter  individu  yang religius  dan  humanis  tersebut  menunjukan  bahwa  pemerintah melalui UU Pesantren ingin menamankan nilai-nilai religius dan humanis  dalam  pelbagai  aktifitas  pendidikan  di  lembaga Pesantren.  Pentingnya  keberadaan  nilai  religius  dan  humanis tersebut  paralel  dengan  nilai  yang  termuat  dalam  sila  pertama dan  kedua  Pancasila.  Hal  demikian  disebabkan  pada  tataran aksiologisnya,  nilai-nilai  antroposentris  dalam  Pancasila  tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai teosentris yang juga menjadi misi besar dalam rumusan Pancasila. 35 Pernyataan demikian tidaklah berlebihan,  karena  dalam  membina  kehidupan  yang  harmonis antar  individu  dalam  kehidupan  sosial  yang  majemuk
33 Winarno Markum, “Upaya Membangun Karakter Bangsa Mencegah Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia,” Jurnal PPKn Vol 8, no. 1 (2020): 40.
34 Pasal  3  Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia    Nomor  18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
35 Nur Mutmainnah, “Tafsir Pancasila: Sebuah Telaah Nilai-Nilai Islam Dalam Al-Qurâ€ TM An,” Jurnal Studi Al-Qur’an 6, no. 1 (2010): 32.
membutuhkan  kesadaran  sikap  untuk  menjunjung  tingginya nilai-nilai transendental dan kemanusiaan.
Keberadaan orientasi pembentukan karakter individu yang religius  dan  humanis  dalam  penyelenggaraan  pendidikan Pesantren  juga  paralel  dengan  konsep  dasar  cita-cita  bangsa Indonesia  terkait  memajukan  dunia  pendidikan  baik  dalam pendidikan formal atau pendidikan non formal. Kesimpulan ini dapat  dibuktikan  dalam  rumusan  dasar  Negara  Republik Indonesia  yang  menegaskan  pelaksanaan  pendidikan  yang diharapkan  oleh  para  pendiri  bangsa  Indonesia,  yakni pendidikan  yang  bercorak  humanis-religius.  Corak  tersebut disandarkan dari bunyi teks Pancasila, terutama sila pertama dan kedua. 36 Pesan moral dari kedua sila Pancasila tersebut stidaknya dapat  dipandang  sebab  basis  paradigmatik  atas  manifestasi aktifitas pendidikan Pesantren yang membawa misi atau orientasi terwjudnya  karakter  individu  yang  religius-humanis,  bukan karakter individu yang radikalis. Dari sini tidaklah berlebihan jika dikatakan  pentingnya  perwujudan  nilai-nilai  religius  dan humanis dalam orientasi pendidikan Pesantren yang dirumuskan dalam  UU  Pesantren  sejalan  dengan  misi  nilai  yang  termuat dalam sila pertama dan kedua Pancasila.
2) Nilai  Sila  Ketiga  dalam  Pembentukan  Karakter  Individu
Yang Nasionalis dan Pluralis
Berbagai  bentuk  anarkisme,  konflik  sara  dan  separatisme seringkali  menjadi  problem  krusial  yang  berdampak  pada hilangnya jiwa, sikap maupun pola pikir persatuan anak bangsa, bahkan tidak mustahil berdampak juga pada hilangnya rasa dan sikap cinta tanah air. 37 Pada konteks inilah, strategi objektifikasi nilai-nilai  nasionalisme  dan  pluralisme  bagi  masyarakat Indonesia  menjadi  hal  penting  dan  sanagt  dibutuhkan,  terlebih
36 Puspo Nugroho, “Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dan Kepribadian Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Melalui Pendekatan Humanis-Religius,” Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 12, no. 2 (2017): 360. 37 Sri Indriyani Umra, “Penerapan Konsep Bela Negara, Nasionalisme Atau Militerisasi Warga Negara,” Lex Renaissance 4, no. 1 (2019): 173.
bagi pendidikan karakter para tunas bangsa, tidak terkecuali para santri yang mengeyam pendidikan di Pesantren.
Pada  pasal  3  UU  Pesantren  dinyatakan  orientasi penyelenggaraan  pendidikan  di  Pesantren,  antara  lain  untuk membentuk  paham  dan  sikap  keberagaman  individu  yang moderat  sekaligus  cinta  tanah  air.  Tidak  hanya  itu,  karakter kepribadian  dan  sikap  santri  diharapkan  dapat  mendorong terwujudnya kerukunan hidup antar uamt beragama. 38 ika dilihat dalam tinjauan nilai Pancasila, orientasi membentuk paham dan sikap  individu  yang cinta tanah air dan toleran sejalan dengan misi  sosial  dalam  nilai  sila  ketiga  Pancasila.    Pada  sila  ketiga tersebut  memuat  nilai  akan  pentingnya  ikatan  persatuan, kesatuan  dan  persaudaraan  ditengah  kehidupan  sosial masyarakat Indonesia sangat komplek dan majemuk (keanekaragaman). 39 Seiring  dengan  di  era  globalisasi  sekarang ini  di  mana  arus  paham  atau  pengaruh  dari  luar  (dunia internasional)  mempunyai  kemungkinan  besar  masuk  ke Indonesia  dan  diserap  secara  mentah-mentah  oleh  masyarakat indonesia,  baik  itu  paham  yang  positif  maupun  paham  yang justru kontra-produktif dengan semangat nilai-nilai kebangsaan atau  ideologi  negara  Indonesia.  Pada  konteks  tersebutlah, pentingnya  kesadaran  dan  sikap  komitmen  kebangsaan  dalam mewujudkan  nilai-nilai  kesatuan  dan  persatuan  dalam  bingkai kehidupan bernegara di Indonesia.
Orientasi pembentukan karakter individu yang nasionalis dan pluralis dalam penyelenggaraan pendidikan Pesantren juga sejalan  denganpenguatan  nilai  sosial  profetik  Islam  dalam  hal pembentukan  karakter  kepribadian  sekaligus  pola  pikir keberagamaan individu
yang menjunjung semangat
persaudaraan  setanah  air  ( ukhuwah  wathaniyah ),  persaudaraan sesama  Islam  ( ukhuwah  Islamiyah )  dan  persaudaraan  sesama
38 Pasal  3  Indonesia,  Undang-undang  Republik  Indonesia    Nomor  18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
39 Muhammad Mona Adha and Erwin Susanto, “Kekuatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia,” Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan 15, no. 1 (2020): 136.
manusia ( ukhuwah basyariyah ). 40 Ketiga nilai sosial Islam tersebut paralel  dengan  falsafah  yang  termuat  dalam  Pancasila,  yakni sebagai  landasan  paradigmatik  dan  nilai  dalam  mewujudkkan integrasi  di  atas  kemajemukan  bangsa  Indonesia. 41 Dengan demikian,  upaya  penanaman  dan  pengutan nilai-nilai Pancasila melalui startegi pendidikan Islam di Pesantren diharapkan dapat mencetak  karakter  kepribadian  individu  (santri)  yang  moderat dalam beragama dengan memiliki jiwa nasionalis serta pluralis.

## 3) Nilai  Sila  Keempat  dan    Kelima  dalam  Pembentukan Karakter Individu Yang Akademis dan Sejahtera
Era  globalisasi  yang  didukung  oleh  kecanggihan  dunia teknologi telah memberi panggung bagi generasi penerus bangsa modern Indonesia agar lebih mudah mengenal, memahami logika berpikir  dan  kebudayaan  dari  dunia  internasional.  Akan  tetapi pada  tataran  empirisnya,  Begitu  banyak  kemudahan  tersebut kontra-produktif,  yakni  justru  berimplikasi  negatif  menjadikan masyarakat  berlebihan  dalam  memahami  budaya  lain  dengan mengabaikan budaya sendiri. Hal demikian pada akhirnya dapat membuat  rasa  cinta  atau  kebanggaan  pada  kearifan  budaya bangsa  sendiri  menjadi  lemah  bahkan  pudar. 42 Di  sinilah dibutuhkan  desiminasi  nilai-nilai  pendidikan  spiritual  yang bersumber  dari  ajaran  agama  bagi  individu  manusia  dalam merespons  kehidupan  global  yang  dinamis.  Nilai-nilai pendidikan  spiritual  tersebut  diharapkan  agar  dapat  menjadi benteng yang kuat dari dampak negatif budaya global yang ada. 43
40 Arief  Rifkiawan  Hamzah,  “Radicalisme  and  Tolerance  Based  on Islam Nusantara,” Jurnal Sosiologi Reflektif 13, no. 1 (2019): 30.
41 Amirullah,  Eko  Siswanto,  Syaiful  Muhyidin,  Athoillah  Islamy, “Pancasila  dan  Kerukunnan  Hidup  Umat  Beragama  :  Manifestasi  Nilai-nilai Pancasila  dalam  Peran  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  Kota  Jayapura,”
Inovatif 8, No.1 (2022): 200. 42 Umra,  “Penerapan  Konsep  Bela  Negara,  Nasionalisme  Atau Militerisasi Warga Negara,” 172.
43 Nurul Istiani and Athoillah Islamy, “Objektifikasi Nilai-Nilai Psiko- Sufistik  Dalam  Pendidikan  Spiritual,” Hikmatuna:  Journal  for  Integrative Islamic Studies 4, no. 2 (2018): 234.
Adapun dalam pasal 3 UU Pesantren dikatakan bahwa di antara orientasi penyelenggaraan pendidikan Pesantren, antara lain  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  para  peserta  didik (santri) yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun  kesejahteraan  sosial  masyarakat  pada  umumnya. 44 Begitu  urgennya  orientasi  tersebut  sejalan  dengan  nilai Pancasila, yakni sila keempat dan kelima. Dalam perspektif nilai sila  keempat  misalnya,  pentingnya  kesadaran  masyarakat Indonesia  untuk  untuk    senantiasa  bersikap  demokrasi,  dan terbuka  dalam  merespons  problematika  hidup  bersama  demi terciptanya  kemaslahatan  sosial  bagi  kehidupan  majemuk. 45 Begitu  juga,  dimensi  nilai  sila  kelima  berupa  pentingnya mewujudkan  sikap  bijak  dan  proporsional  dalam  menjadikan nilai  keadilan  sosial  sebagai  basis  paradigmatik  serta  sikap dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki latarbelakang beragam.
Upaya  merealisasikan  kehidupan  masyarakat  Muslim yang kreatif, inovatif dan harmonis dalam orientasi pendidikan Pesantren  juga  paralel  dengan  pentingnya  objektifikasi  nilai- nilai  sosial  profetik  Islam  dalam  konteks  kehidupan  universal. Dalam hal ini, Kuntowijoyo menawarkan gagasan yang disebut dengan  istilah  Ilmu  Sosial  Profetik  (ISP).  Melalui  gagasan tersebut  ingin  menunjukan  pentingnya landasan  paradigmatik dalam ilmu sosial agar memiliki pijakan pada dasar ajaran Islam.
Oleh sebab itu, gagasan ISP berupaya untuk mentransformasikan  nilai-nilai  sosial  yang  bersumber  dari ajaran  Islam  agar  dapat  membumi.  Maksudnya  dapat dimanifestasikan  dalam  konteks  kehidupan  sosial  yang majemuk,  yakni  kemaslahatan  dari  nilai-nilai  sosial  Islam tersebut  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  umat  manusia,  tidak
44 Muhammad  Usman  and  Anton  Widyanto,  “Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia,”
Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies 8, no. 1 (2021): 62.
45 Nurva  Miliano  and  Dinie  Anggraeni  Dewi,  “Re-Implementasi Pancasila  Dalam  Kehidupan  Sosial  Budaya  Indonesia,” Antropocene:  Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora 1, no. 4 (2021): 4.
hanya  bagi  yang  beragama  Islam  semata,  sehingga  tidak mempersoalkan  basis  epistemologisnya.  Untuk  mewujudkan hal tersebut, dalam gagasan ISP memiliki tiga nilai yang menjadi intrumen.  Pertama,  nilai  humanisasi  yang  berpijak  dari  ajaran Islam berupa amar makruf. Kedua, nila liberasi yang berpijak dari ajaran  Islam  berupa  nahi  munkar.  Ketiga,  nilai  transendensi yang berpijak pada ajaran Islam berupa keimanan (iman). Tiga nilai  gagasan  ISP  tersebut  memiliki  landasan  teologi-normatif dari  pesan  Qur’an  Surat  Ali-Imran  ayat  110.  Oleh  karena  itu, ketiga nilai tersebut, baik humanisasi, liberasi, dan transendensi tidak  didikotomikan,  melainkan  saling  sinergis  dalam membumikan  nilai-nilai  sosial  Islam  dalam  kehidupan universal 46 Ketiga  nilai  tersebut  seyogyanya  dapat  menjadi landasan  paradigmatik  dalam  mewujdukan  orientasi  dalam segala aktifitas pendidikan di Pesantren.
Pernyataan  di  atas  tidaklah  berlebihan,  pentingnya  sikap akomodatif terhadap kearifan budaya lokal memiliki korelasi erat terhadap objektifikasi nilai-nilai pendidikan berdasarkan norma dan budaya. Di mana keberadaan manusia dalam ruang lingkup masyarakat dapat belajar dari pengalaman para pendahulu dan pengalaman tersebut terinternalisasi menjadi kearifan local ( local wisdom ). Kearifan lokal inilah dapat memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen pendidikan di Indonesia. 47 Pada  konteks  ini,  aktifitas  pendidikan  Islam  dalam institusi  Pesantren  memiliki  ruang  sekaligus  peran  strategis dalam  menanamkan  nilai-nilai  pendidikan  Islam  yang  dapat sinergis  dan  harmonis  dengan  kearifan  lokal,  sehingga diharapkan  dapat  memebentuk  karakter  keberagamaan  Islam santri  (peserta  didik)  yang  moderat  dalam  merespons  kearifan lokal yang beragam di pelbagai daerah di Indonesia. Sementara itu, pentingnya sikap akomodatif terhadap kearifan budaya lokal
46 Athoillah  Islamy,  “Paradigma  Sosial  Profetik  Dalam  Kode  Etik Politik  Di  Indonesia,” Asy  Syar’iyyah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan  Perbankan Islam 5, no. 2 (2020): 163–64.
47 Rendra  Sakbana  Kusuma,  “Peran  Sentral  Kearifan  Lokal  Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan,” PEDAGOGIK: Jurnal Pendidikan 5, no. 2 (2018): 237.
memiliki  korelasi  erat  terhadap  objektifikasi  nilai-nilai pendidikan  sumber  daya  manusia  dan  juga  sumber  daya  alam (lingkungan).  Penting  disadari  bahwa  potensi  kearifan  lokal, terlebih  yang  memiliki  relevansi  kuat  dalam  pengembangan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  penting  dikelola  dengan baik. 48 Untuk  mencapai  hal  tersebut  dibutuhkan  kesadaran, pemikiran sekaligus ketrampilan yang menunjang. Pada konteks inilah, peran pendidikan Islam Pesantren memiliki andil strategis dalam menanamkan nilai-nilai ke-Islaman sekaligus soft skill atau ketrampilan  dalam  membentuk  keperibadian  individu  (santri) yang  responsif  terhadap  potensi  kearifan  lokal  dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi dirinya maupun masyarakat (orang lain).
Dengan  ditemukannya  dimensi  nilai  Pancasila  dalam orientasi pendidikan Pesantren sebagaimana di atas menunjukan bahwa    pendidikan  Islam  memiliki    spirit  nilai  yang  dapat direlevansikan  dengan  nilai  (norma)  universal  dalam  konteks kehidupan  sosial  masyarakat  plural.  Pernyataan  demikian tidaklah berlebihan. Nurcholish Madjid (Cak Nur). Menuturkan bahwa  Islam  merupakan  ajaran  universal  yang  menebar  kasih saying  kepada  seluruh  kehidupan  alam  semesta  ( ramatan  lil alamiin ). 49 Apa  yang  disampaikan  Cak  Nur  paralel  dengan pandangan  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur)  yang  menyatakan universalisme    Islam    bukan  terletak    pada    aspek    detailnya ajaran, melainkan   pada   prinsip   ajaran   yang   menekankan nilai      keadilan,  kemashlahatan,    dan    keluwesannya    dalam merespon  perkembangan  zaman  dan    problematikanya. 50 Atas dasar  inilah,  dapat  dikatakan  bahwa  adanya  dimensi  nilai-nilai moderasi beragama dalam orientasi pendidikan Islam Pesantren
48 Fahmi  Muhammad,  “Pesona  Kearifan  Lokal  Sebagai  Wahana Peningkatan  Produktifitas  Ekonomi  Masyarakat,” Jurnal  Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan 1, no. 2 (2017): 316.
49 Athoillah  Islamy,  “Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid” (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 114.
50 Athoillah  Islamy,  “Landasan  Filosofis  Dan  Corak  Pendekatan Abdurrahman  Wahid  Tentang  Implementasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,” Al- Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 61.
di  Indonesia  merupakan  wujud  konkrit  dari  elastisitas  dan universalisme  nilai-nilai  pendidikan  Islam  dalam  kehidupan masyarakat indonesia yang beragam suku dan budaya.

## Kesimpulan
Berpijak pada uraian pembahasan inti penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai Pancasila dalam orientasi  pendidikan Pesantren yang termaktub pada  Undang- undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.  Pertama, nilai  sila  kesatu  dan  kedua  dalam orientasi pembentukan karakter  individu  yang religius  dan  humanis.  Kedua,  nilai  sila ketiga  dalam  pembentukan  karakter  individu  yang  nasionalis dan  pluralis.  Ketiga,  nilai  sila  keempat  dan  kelima  dalam pembentukan karakter individu yang inovatif dan sejahtera.
Berdasarkan pada temuan di atas, maka implikasi teoritik penelitian  ini  menunjukan  bahwa  nilai-nilai  pendidikan  Islam memiliki  titik  temu  dengan  pelbagai  nilai  universal  yang  dapat menjadi pedoman hidup dalam masyarakat yang plural. Dengan kata lain, nilai aksiologis pendidikan Islam tidak bersifat ekslusif bagi  kemaslahatan  kehidupan  internal  umat  Islam  saja, melainkan seluruh umat dengan beragam latar belakang agama apapun. Terdapat keterbatasan penelitian ini yang dapat menjadi celah  (lacuna)  objek  penelitian  berikutnya,  yakni  terkait bagaimana  strategi  atau  program  kongkrit  yang  dicanangkan pemerintah  Indonesia  dalam  diseminasi  nilai-nilai  Pancasila dalam  segala  aktifitas  pada  lembaga  pendidikan  Pesantren  di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  Aswad.  “Islamic  Boarding  School:  Institution  of Character Education.” Learning 4, no. 1 (2020): 98–107.
Adha, Muhammad Mona, and Erwin Susanto. “Kekuatan Nilai- Nilai  Pancasila  Dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia.” Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan 15, no. 1 (2020).
Adi,  Purwito.  “Pembudayaan  Nilai-Nilai  Pancasila  Bagi Masyarakat  Sebagai  Modal  Dasar  Pertahanan  Nasional NKRI.” Jurnal Moral Kemasyarakatan 1, no. 1 (2016): 37–50. Asy’ari,  Hasyim.  “Relasi  Negara  Dan  Agama  Di  Indonesia.” Jurnal Rechtsvinding , 2014, 1–7. Amirullah ,  Eko  Siswanto,  Syaiful  Muhyidin,  Athoillah  Islamy,
“ Pancasila dan  Kerukunnan  Hidup  Umat  Beragama  : Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dalam Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Jayapura,” Inovatif 8, No.1 (2022): 200 Awwaliyah,  Neny  Muthi’atul.  “Pondok  Pesantren  Sebagai
Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Millenial.” Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 8, no. 1 (2019): 36– 62.
Azis, Donny  Khoirul, Made  Saihu, Akmal  Rizki Gunawan Hsb, and  Athoillah  Islamy.  “Pancasila  Educational  Values  in Indicators  Religious  Moderation  in  Indonesia.” FITRAH:
Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman 7, no. 2 (2021): 229–44.
Batan, Sufri L., and Didik Iswahyudi. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Santri Di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Munawwaroh Malang.” Pelita: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia 1, no. 1 (2021): 20–25.
Dahlan,  Moh.  “Hubungan  Agama  Dan  Negara  Di  Indonesia.” Analisis: Jurnal Studi Keislaman 14, no. 1 (2014): 1–28. Damanhuri, Damanhuri, Febrian Alwan Bahrudin, Wika Hardika
Legiani,  and  Ikman  Nur  Rahman.  “Implementasi  Nilai- Nilai  Pancasila  Sebagai  Upaya  Pembangunan  Karakter Bangsa.” Untirta Civic Education Journal 1, no. 2 (2016).
Febriansyah,  Ferry  Irawan.  “Keadilan  Berdasarkan  Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa.” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 25 (2017): 1–27.
Habibullah, Ricky, and Diaz Gandara Rustam. “Penanaman Nilai- Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Di Pondok Pesantren.” Nusantara: Jurnal Pendidikan Indonesia 1, no. 1 (2021): 37–56. Hamzah, Arief Rifkiawan. “Radicalisme and Tolerance Based on Islam Nusantara.” Jurnal Sosiologi Reflektif 13, no. 1 (2019): 29–45.
Hendri,  Hendri,  Cecep  Darmawan,  and  Muhammad  Halimi. “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Santri Di  Pondok  Pesantren.” Jurnal  Civics:  Media  Kajian Kewarganegaraan 15, no. 2 (2018): 103–10.
Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. “Nilai Moderasi  Beragama  Dalam  Orientasi  Pendidikan Pesantren Di Indonesia.” Transformasi 3, no. 2 (2021): 1–17.
Indonesia,  Republik.  Undang-undang  Republik  Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019). Iskandar,  Iskandar,  and  Nursiti  Nursiti.  “Perlindungan  Hukum
Terhadap  Santriwati  Korban  Kekerasan  Seksual  (Suatu Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Blangkejeren).” Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum
Pidana 4, no. 2 (2020): 385–97.
Islamy,  Athoillah.  “Landasan  Filosofis  Dan  Corak  Pendekatan
Abdurrahman  Wahid  Tentang  Implementasi  Hukum Islam Di Indonesia.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 51–73.
———.  “Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Kode  Etik  Netizen Muhammadiyah.” Pancasila:  Jurnal  Keindonesiaan ,  2021,
197–210.
———.  “Paradigma  Sosial  Profetik  Dalam  Kode  Etik  Politik  Di Indonesia.” Asy  Syar’iyyah:  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  Dan Perbankan Islam 5, no. 2 (2020): 155–79.
———. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi,
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
Istiani,  Nurul,  and  Athoillah  Islamy.  “Objektifikasi  Nilai-Nilai Psiko-Sufistik  Dalam  Pendidikan  Spiritual.” Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies 4, no. 2 (2018). Khisni, Akhmad. “Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradllan Agama Tentang Pengembangan  Hukum  Kewarisan  Dalam  Kompilasi
Hukum  Islam  Dan  Kontribusinya  Terhadap  Hukum Nasional.” PhD Thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, 2011.
Kusmanto,  Thohir  Yuli,  Moh  Fauzi,  and  M.  Mukhsin  Jamil.
“Dialektika  Radikalisme  Dan  Anti  Radikalisme  Di Pesantren.” Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial  Keagamaan 23, no. 1 (2015): 27–50.
Kusuma, Rendra Sakbana. “Peran Sentral Kearifan Lokal Dalam
Peningkatan  Kualitas  Pendidikan.” PEDAGOGIK:  Jurnal Pendidikan 5, no. 2 (2018): 228–39.
Markum,  Winarno.  “Upaya  Membangun  Karakter  Bangsa Mencegah  Radikalisme  Dan  Terorisme  Di  Indonesia.”
Jurnal PPKn Vol 8, no. 1 (2020). Miliano,  Nurva,  and  Dinie  Anggraeni  Dewi.  “Re-Implementasi
Pancasila  Dalam  Kehidupan  Sosial  Budaya  Indonesia.”
Antropocene:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Humaniora 1,  no.  4 (2021).
Muhammad,  Fahmi.  “Pesona  Kearifan  Lokal  Sebagai  Wahana Peningkatan  Produktifitas  Ekonomi  Masyarakat.” Jurnal Pemberdayaan  Masyarakat:  Media  Pemikiran  Dan  Dakwah Pembangunan 1, no. 2 (2017): 275–94.
Mustofa,  Arif,  and  Mabrur  Syah.  “Pesantren  Sebagai  Benteng
Ideologi  Pancasila  (Studi  Di  Kabupaten  Rejang  Lebong Dan  Kabupaten  Kepahiang).” FOKUS  Jurnal  Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan 4, no. 1 (2019): 91.
Mutmainnah,  Nur.  “Tafsir  Pancasila:  Sebuah  Telaah  Nilai-Nilai
Islam Dalam Al-Qurâ€ TM An.” Jurnal Studi Al-Qur’an 6, no.
1 (2010): 32–41.
Nugroho,  Puspo.  “Internalisasi  Nilai-Nilai  Karakter  Dan
Kepribadian  Mahasiswa  Pendidikan  Agama  Islam
Melalui  Pendekatan  Humanis-Religius.” Edukasia:  Jurnal Penelitian Pendidikan Islam 12, no. 2 (2017): 355–82. Octavian,  Wendy  Anugrah.  “Urgensi  Memahami  Dan
Mengimplementasikan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam Kehidupan  Sehari-Hari  Sebagai  Sebuah  Bangsa.” Jurnal
Bhinneka Tunggal Ika 5, no. 2 (2018): 125.
Panut, Panut, Giyoto Giyoto, and Yusuf Rohmadi. “Implementasi
Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang Pesantren  Terhadap  Pengelolaan  Pondok  Pesantren.”
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 816–28.
“Pemerintah Sebut Kekerasan Seksual Di Pesantren Hanya Ulah Oknum Halaman All - Kompas.Com.” Accessed January
28, 2022.
https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15364081/p emerintah-sebut-kekerasan-seksual-di-pesantren-hanya- ulah-oknum?page=all.
Ridwan, M. K. “Penafsiran Pancasila Dalam Perspektif Islam: Peta
Konsep  Integrasi.” Dialogia:  Jurnal  Studi  Islam  Dan  Sosial 15, no. 2 (2017): 199–220.
Siswanto, Eko, Athoillah Islamy, “Meninjau Ulang Formalisasi Hukum Islam  di  Indonesia  Perspektif  Demokrasi  Pancasila  :  Analisis SWOT,” Miyah : Jurnal Studi Islam 18, No. 01 (2022): 28.
Sundara, Komang, and Sri Solehah. “Penanaman Karakter Nilai Pancasila Dalam Mencegah Terjadinya Los Generation Di
Pondok  Pesantren.” CIVICUS:  Pendidikan-Penelitian- Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 7, no. 2 (2019): 84–92.
Supriyanto,  Eko  Eddya. “Kontribusi  Pendidikan Pesantren  Bagi Pendidikan  Karakter  Di  Indonesia.” Jurnal  Pendidikan NUsantara 1, no. 1 (2020): 13–26.
Umra,  Sri  Indriyani.  “Penerapan  Konsep  Bela  Negara, Nasionalisme  Atau  Militerisasi  Warga  Negara.” Lex Renaissance 4, no. 1 (2019): 164–78.
Usman,  Muhammad,  and  Anton  Widyanto.  “Undang-Undang Pesantren:  Meneropong  Arah  Kebijakan  Pendidikan Pesantren Di Indonesia.” Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies 8, no. 1 (2021): 57–70.
Wahyudin,  Wahyudin,  Ahmad  Taufiq,  and  Athoillah  Islamy. “Nilai  Sosial  Keberagamaan  Islam  Dalam  Moderasi Beragama.” Tadbir:  Jurnal  Manajemen  Dakwah  FDIK  IAIN Padangsidimpuan 3, no. 2 (2021): 273–90.
Yenuri,  Ali  Ahmad,  Athoillah  Islamy,  Muhammad  Aziz,  and Rachmad  Surya  Muhandy.  “Paradigma  Toleransi  Islam Dalam Merespons Kemajemukan Hidup Di Indonesia:(Studi Analisis Pemikiran KH Ahmad Shiddiq).” POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan 2, no. 2 (2021): 141–56.