## JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Volume 8 | Nomor 1 | Januari 2024

## PRAKTEK ETIS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN
Practicing Ethically in Public Service: An Overview
1 Yeni Widyastuti, 2 Sierfi Rahayu, 3 Tiwi Rizkiyani
123 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 1 yeni.widyastuti@untirta.ac.id, 2 sierfirahayu@untirta.ac.id, 3 tiwi.rizkiyani@untirta.ac.id
Kata Kunci: ABSTRAK Etika, Kepercayaan Publik, Pelayanan Publik
Keywords :
Ethics, Public Trust, Public Service
Reformasi birokrasi mengharapkan perubahan yang berkaitan dengan mindset , sikap dan perilaku dalam pelayanan publik serta kepedulian birokrasi  kepada  kebutuhan  publik.  Tujuannya  agar  penyelenggara pelayanan  mampu  untuk  memberikan  kepastian,  meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penekanan  dalam  konteks  reformasi  birokrasi  salah  satunya  adalah sosok  aparatur  birokrasi  yang  memiliki  sikap  dan  perilaku  yang ramah,  sopan  serta  memberikan  pelayanan  dengan  tulus,  yang mengedepankan  kepentingan  warga  negara  dan  pemangku kepentingan. Aparatur birokrasi masih mencerminkan perilaku yang tidak  mengarah  kebada  kinerja  (inefektif  dan  inefisien).  Posisi senioritas  yang  susah  mendapatkan  perspektif  baru  akan menghambat  kerjasama,  koordinasi  maupun  kolaborasi.  Muncul pelanggaran norma-norma etika dan perilaku yang tercermin ketika aparatur  berhadapan  dengan  masyarakat  sehingga  perlu  dilakukan strategi membangun kepercayaan publik ( civil engagement dan public trus t).  Di  Indonesia,  tuntunan  berperilaku  ini  terdapat  dalam  nilai- nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai Dasar Negara dan way of  life bangsa  Indonesia.  Artikel  ini  bertujuan  menganalisis  respon penyelenggara  pelayanan  publik  berlandaskan  nilai-nilai  etis  yang bersumber dari Pancasila untuk meningkatkan kepercayaan publik.

## Abstract
Bureaucratic reform expects changes related to mindset, attitude and behavior in public services as well as bureaucracies concern for public needs. The goal is that service providers are able to provide certainty, improve service quality and performance accordance with community needs. One of the emphasize in the context of bureaucratic reform the figure of bureaucratic apparatus who has  friendly,  polite  attitude  and  behavior  and  provide  sincere  services, prioritizes the interests of citizen and stakeholders.  Bureaucratic apparatus
p-ISSN 2549 - 0435 e-ISSN 2549 - 1431

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
still  reflects  behavior  that  does  not  lead  to  performance  (ineffective  and inefficient). Seniority position that are difficult to get a new-perspectives will hinder  cooperation,  coordination  and  collaboration.  Violations  of  ethical norms and behavior are reflected when the apparatus deals with community, so it is necessary to develop a strategy to public trust (civil engagement dan public trust). In Indonesia, these behavioral guidelines are contained in the values of Pancasila as the basis state and the way of life of Indonesia nation. This article aims to analyze the response of public service provides based on ethical values derived from Pancasila to increase public trust.

## A. PENDAHULUAN
Peter  Singer  dalam  Frank  Fisher  et.al,  2016 )  menyatakan  bahwa  “Kita  tidak  dapat menghindari  keterlibatan  dalam  etika,  karena  apa  yang  kita  lakukan-dan  apa  yang  tidak  kita lakukan-selalu  merupakan sasaran evaluasi etis yang mungkin. Siapapun akan  berpikir tentang apa yang harus ia lakukan, sadar ata u tidak sadar, terlibat dalam etika”. Ketika diterapkan pada politik  pertanyaan-pertanyaan  etis  utama  adalah  apa  tujuan  yang  harus  pemerintah  kejar? Bagaimana  proses  atau  cara  yang  harus  digunakan  pemerintah  untuk  mencapai  tujuan-tujuan tersebut?
Kepuasan terhadap penyelenggaraan dan nilai-nilai good governance antara lain dipengaruhi antara lain oleh bagaimana kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kualitas pelayanan publik,  dan  perhatian  aparatur  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  publik  terhadap  beragam masukan yang datang dari warga negara yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah (Soonhee Kim, 2017). Survei lembaga internasional Gallup World Poll (2015)  menyatakan  bahwa  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  menunjukkan penurunan  sampai  dengan  43%  dan  tingkat  kepercayaan  terhadap  perwakilan  politik  atau parlemen  menjadi  sekitar  50%  dalam  hasil  survei  yang  dilakukan  oleh Eurobarometer/European Social Survey (2016). Menurut OECD (2017) dalam Executive Summary:  Trust and Public Policy: How Better  Governance  Can  Help  Rebuild  Public  Trust menyampaikan  bahwa  untuk  meningkatkan pelayanan  publik  dalam  hal  akses,  kualitas,  dan  daya  tanggap  akan  memperkuat  kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kepuasan terhadap pemerintah. Bagaimana warga negara  atau  masyarakat  diperlakukan  secara  adil  ( fairness )  dalam  pelayanan  publik  akan memberikan dampak positif berupa dukungan dan kepercayaan terhadap pemerintah sebaliknya jika terjadi ketidakadilan dalam pelayanan maka masyarakat akan memberikan perlawanan salah satunya dengan “memboikot” pembayaran pajak.
(1) Improving public services, in terms of access, quality and responsiveness, plays an important role in strengthening trust in government: service performance, citizen satisfaction and public trust are closely connected. Better understanding citizens’ needs, experiences and preferences can result in better targeted services, including for underserved populations, often at little extra cost.
(2) Citizens’ perception of fairness, in process as much as in outcome, is a critical dimension of trust. People  must  feel  they  have  a  real  voice;  are  treated  with  respect;  and  receive  necessary explanations.  Positive  perceptions  of  fairness  lead  to  greater  acceptance  of  decisions,  better

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
compliance  with  regulations,  and  more  cooperative  behaviour  in  dealing  with  agents  of  the government.  The  reverse  also  holds:  some  citizens  will  even  prefer  negative  consequences  for themselves, such as financial penalties over compliance, if they perceive that they have been treated unfairly.  In  general,  low  trust  generates  extra  transaction  costs  for  citizens,  businesses  and government. (OECD, 2017)
Dari sudut pandang filsafat, teori etis atau etika normatif berkaitan dengan pengembangan dan  justikasi  standar  atau  norma-norma  yang  harus  membimbing  tindakan.  Etika  terapan berkaitan  dengan  cara  norma-norma  atau  standar  tersebut  dapat  diterapkan  pada  situasi  yang sebenarnya, untuk mengklarifikasi isu-isu etis yang terlibat dan menyarankan standard dan model penalaran yang mungkin cocok untuk menyelesaikannya. Stephen K.Bayley dalam kajiannya yang berjudul Ethics  and  Public  Service (Cox,  2009)    memperluas  pandangan  yang  disampaikan  oleh Appleby, virtue ethics (etika keutamaan) sebagai berikut “ Government is moral in so far as it induces public servants to relate the specific to the general, the private to the public, the precise interest to the inchoate moral  judgment”. Bayley  selanjutnya  menawarkan  pandangan  yang  lebih  modern  dan  dapat direkomendasikan untuk membentuk etika professional individu penyelenggara pelayanan publik (public servant) dengan menekankan konsep sikap mental dan kualitas moral.
Reformasi  pelayanan  publik  membuat  kesadaran  etis  menjadi  perhatian,  bahwa  memiliki perilaku etis menjadi sesuatu yang penting namun di sisi lain juga diperlukan model tata kelola yang demokratis dan partisipatif, memberikan bobot yang lebih besar pada akuntabilitas daripada efisiensi  namun  mengakui  pula  bahwa  masyarakat  juga  menginginkan  agar  pemerintah  juga efisien (Minogue, 1998) dikutip dari (Joao Bilhim & Barbara Neves, 2005). Fokus pada etika yang tidak  hanya  dipahami  sebagai  perhatian  baru,  namun  juga  munculnya  pertanda  bahwa masyarakat  telah  berkembang  dan  di  sisi  lain  juga  tidak  terlalu  bergantung  pada  pemerintah. Orientasi public  service yang  adil  dan  berpihak  pada  masyarakat  diperlukan  guna  mengatasi berbagai kekurangan dalam birokrasi.
Pentingnya penguatan etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik juga termuat dalam rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Survei Penilaian Integritas (SPI). di 36 K/L/PD  di  pusat  maupun  daerah.  Hasil  Indeks  integritas  SPI  2017  untuk  kementerian/lembaga mempunyai rentang 65,43-76,54 sedangkan untuk pemerintah daerah sebesar 52,91-77,39 dari skala interval  0-100.  Rekomendasi  yang  diusulkan  kepada  Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah terkait adalah sebagai berikut:
a.  Perbaikan budaya organisasi melalui pengelolaan benturan kepentingan dan penguatan kode etik,
b.  Mengurangi peran perantara,
c.  Peningkatan kesadaran resiko korupsi di tingkat organisasi.
d.  Penguatan  sistem  anti  korupsi  melalui  peningkatan  efektivitas  sosialisasi  anti  korupsi, penegakan hukum dan konsistensinya,
e.  Penguatan whistleblowing system , perlindungan terhadap pelapor.
(Sumber: Laporan Ilmiah KPK tentang Survei Penilaian Integritas/SPI tahun 2017)
Penekanan pada integritas moral juga dilakukan melalui perubahan peraturan disiplin ASN. Perubahan PP tentang disiplin ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 86 ayat 4  pada  UU  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil  Negara  yang  dimana  bertujuan  untuk

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
menjamin  terpeliharanya  tata  tertib  dalam  kelancaraan  saat  para  PNS  melaksanakan  tugas  dan kewajibannya,  kemudian  juga  dalam  tujuan  mewujudkan  PNS  yang  berintegritas  moral, profesional, dan akuntabel.
Tingkat efektifitas pemilihan dan penerapan strategi reformasi birokrasi (Banga, 2018) dapat dipertimbangkan dalam berbagai aspek yaitu:
a.  Kesiapan jajaran aparatur dan lembaga-lembaga untuk mereformasi diri ( internal reform );
b.  Komitmen  dan  tekad top  leader untuk  menegakkan  reformasi  dan  mempertaruhkan kepentingan  individu  atau  kelompok  demi  kepentingan  masyarakat  dalam  jangka panjang;
c.  Sejauhmana  kekuatan  iman  dan  kualitas  moral  top  leader  dalam  menghadapi  godaan materialism,  kroniisme,  nepotisme  dan  ragam  peluang  yang  memberikan  keuntungan pribadi, kelompok atau golongan;
d.  Sejauhmana top  leader mampu  menggerakkan  sumber  daya  internal  birokrasi  atau menggerakkan struktural, untukmelaksanakan reformasi birokrasi;
e.  Sejauhmana top leader memiliki kemampuan dan komitmen untuk menjalin koordinasi dan hubungan dengan lembaga terkait, termasuk lembaga politik;
f.  Sejauhmana  manfaat  upaya  reformasi  terhadap  kepentingan  internal,  eksternal organisasi dan secara inklusif terhadap kepentingan masyarakat yang dilayani;
g.  Sejauhmana  pemahaman,  penghayatian,  dan  pengalaman  etika  pemerintahan  bagi seluruh pejabat birokrasi.
Etika publik sebagaimana  Haryatmoko (2011) dalam kaitannya dengan pelayanan publik, merupakan  refleksi  tentang  standar  norma  yang  menentukan  baik  dan  buruk,  benar/salah perilaku,  tindakan  dan  keputusan  untuk  mengarahkan  kebijakan  publik  dalam  rangka menjalankan  pelayanan  publik.Integritas  publik  menuntut  para  pemimpin  dan  pejabat  publik untuk  memiliki  komitmen  moral  untuk  mempertimbangkan  keseimbangan  antara  penilaian kelembagaan,  dimensi-dimensi  pribadi  dan  kebijaksanaan  dalam  pelayanan  publik.  Selanjutnya Azra (dalam LAN.2015:8) menyampaikan bahwa dalam konteks Indonesia, nilai etika tidak hanya terkandung dalam ajaran agam dan ketentuan hukum, tetapi juga dalam social decorum berupa adat istiadat dan nilai luhur sosial budaya termasuk nilai-nilai luhur yang terkandung dalam ajaran Pancasila.
Terbaru Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 yang bertepatan dengan hari jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ke-62 secara resmi memperkenalkan Core Values dan Employer Branding kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, berperan sebagai pemersatu bangsa sehingga diperlukan kesatuan langkah dalam konsep dan  tata  kerja  dari  pemerintah  pusat  sampai  dengan  pemerintah  daerah.  Tujuan Core  Values ini adalah penguatan kompetensi ASN agar mumpuni dalam penyelenggaraan pelayanan publik,dan profesionalisme  yang  optimal. Core  Values salah  satunya  adalah  berkaitan  dengan  sikap  yang berorientasi pelayanan.

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari

## B. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  jenis/pendekatan  penelitian  deskriptif  dengan  teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan  untuk  mengetahui  gambaran,  keadaan.  Menurut  Nazir  (Mirzqon,  1998),  studi kepustakaan  berarti  teknik  pengumpulan  data  dengan  melakukan  penelaahan  terhadap  buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Menurut  Salmaa  (Purwanto,  2022),  studi  literatur  sebagai  cara  untuk  menyelesaikan  persoalan dengan  menelusuri  sumber-sumber  tulisan  yang  pernah  dibuat  sebelumnya.  Sumber  tulisan tersebut dapat berupa buku-buku maupun artikel sebagai sumber informasi yang relevan dalam penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemerintah negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara modern sebagi suatu Negara hukum ( legal state ). Sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesejahteraan ( wealfare state ). Kedua fungsi ini menyangkut semua  segi  kehidupan  dan  penghidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara,  dan pelaksanaannya  dipercayakan  kepada  aparatur  pemerintah  tertentu  yang  secara  fungsional bertanggung jawab atas  bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut.
Hak-hak  warga  negara  diatur  dalam  Undang-undang  Dasar  1945  dalam  pasal  27  sampai dengan pasal 34, dimana negara wajib memenuhinya dalam bentuk pelayanan publik.  Dwiyanto (Dwiyanto, 2010) menawarkan alternatif definisi pelayanan publik sebagai: semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memenuhi kriteria yaitu merupakan  jenis  barang  atau  jasa  yang  memiliki  eksternalitas  tinggi  dan  sangat  diperlukan masyarakat  serta  penyediaannya  terkait  dengan  upaya  mewujudkan  tujuan  bersama  yang tercantum  dalam  konstitusi  maupun  dokumen  perencanaan  pemerintah,  baik  dalam  rangka memenuhi hak dan kebutuhan  dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen  dunia  internasional.  Bahkan,  dalam  penjelasan  lebih  lanjut,  Dwiyanto  mengatakan bahwa dari segi mekanisme penyediaannya pelayanan publik tersebut tidak harus dilakukan oleh pemerintah  sendiri,  akan  tetapi  dapat  dilakukan  oleh  sektor  swasta  (mekanisme  pasar).  Justru, dengan definisi tersebut, aktivitas pemerintah dalam bentuk apa pun, meskipun dibiayai APBN maupun  APBD,  mestinya  tidak  dimasukkan  sebagai  pelayanan  publik  ketika  tidak  memenuhi kriteria  di  atas,  yaitu:  pelayanan  untuk  memenuhi  kebutuhan  barang/jasa  publik,  memenuhi kebutuhan dan hak dasar warga negara, merupakan kewajiban pemerintah dan negara, dan hal tersebut menjadi komitmen nasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis di masa yang akan datang.
Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana didalam peraturan tersebut, pelayanan publik didefiniskan  sebagai  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pelayanan publik telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang  dibuat  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  utamanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan kesejahteran  masyarakat. Dirilis UU Pelayanan publik ini memiliki 4 tujuan, yakni memberikan

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintah  dan  kooporasi  yang  baik,  terpenuhinya  pelayanan  yang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  dan  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat dalam  pelayanan  publik.  Kebijakan  otonomi  daerah  ditempuh  dalam  rangka  mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan  kualitas  demokrasi  di  daerah,  peningkatan  efisiensi  pelayanan  publik  di  daerah, peningkatan  percepatan  pembangunan  daerah  dan  pada  akhirnya  diharapkan  pula  penciptaan cara berpemerintahan yang baik ( good governance ).
Dalam  negara  demokratis,  pemerintah  mempunyai  komitmen  terhadap  penyelenggaraan negara  dan  bertanggung  jawab  atas  komitmen  tersebut,  kesejahteraan  masyaakat  dan  hidup damai.  Menghadapi  masalah-masalah  negara,  kebijakan  umum  pemerintah  harus  terumus  jelas dalam hal prioritas, program, metode dan pendasaran filosofisnya, lalu menjadi transparan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Kejelasan tujuan yang terumus dalam kebijakan publik akan menunjukkan ketajaman visi seorang pemimpin dan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat dan dimensi moralnya terletak pada kemampuan menentukan arah yang jelas dalam kebijakan umum dan akuntabilitasnya (Haryatmoko, 2014:34).
Konsepsi  etika  sering  digunakan  sinonim  dengan  moral,  namun  perlu  diketahui  bahwa tersirat  nuansa  dua  tradisi  pemikiran  filsafat  moral  yang  berbeda.  Aristoteles  dalam  karyanya “Ethique  a  Nicomaque” memberikan  arti  tentang  “ethos”  sebagai :  (a)  kualitas  suatu  sifat,  dan  (b) kebiasaan. Makna ethos adalah suatu cara berpikir dan merasakan cara bertindak dan bertingkah laku yang memberi ciri khas kepemilikan seseorang terhadap kelompok. Sedangkan makna etika sebagai kebiasaan sesuai dengan terjemahan dari Bahasa Latin “moralis” (mos, moris yang berarti adat,  kebiasaan),  dimana  istilah  ini  selanjutnya  berkembang  maknanya  sebagai  “moral” sebagaimana digunakan dalam pengertian sekarang.
Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etisnya, dan upaya politik, sosial, budaya dan ekonomi, dikatakan sesuai dengan standar etika bila mampu menciptakan institusi yang lebih adil. Modalitas etika adalah bagaimana menjembatani antara norma moral (apa yang seharusnya dilakukan)  dan  tindakan  faktual.  Dalam  perspektif  politik  ktritik  terhadap  administrasi  publik menekankan  pada  campur  tangan  politik  atau  mengutip  pernyataan  Paul  Appleby “that  public administration  during  the  New  Deal  and  World  War  II  was  anything  but  devoid  of  politics” .  Proses admnistrasi adalah juga proses politik. Pendekatan politik dalam administrasi negara berimplikasi pada nilai-nilai keterwakilan, responsivitas politik dan akuntabilitas pejabat politik kepada warga negara. Pluralisme politik menggantikan nilai-nilai dan kekuatan non politik lainnya. Menciptakan organisasi  dengan  struktur  yang  rapi  dan  tanpa  gesekan  dalam  masyarakat  pluralisme  adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan bisa disebut sebagai sebuah ilusi (Zia & Khan, 2014).
Etika  publik  mendasarkan  diri  pada  budaya  politik  dan  opini  publik  untuk  menguji  dan mengkritik legitimasi keputusan-keputusan politik, institusi-institusi dan praktek-praktek politik. Sebagai  etika,  maka  ia  harus  mampu  memberikan  argumentasi  yang  menyetujui  atau  yang bertentangan dengan kebijakan-kebijakan publik dengan mendasarkan pada opini publik. Kode Etik ( Code of Ethics ) dan Kode Perilaku ( Code of Conduct ) seringkali dipahami secara simpang siur dan  cenderung  disamakan.  Kode  Perilaku  sebenarnya  berasal  dari  Kode  Etik  baik  yang  tertulis maupun tidak tertulis dimana tercermin sebagai sebuah perasaan etis ( sense of ethics ) (Asshidiqqie,

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
2014). Kode Etik digambarkan sebagai atura-aturan moral yang terkait dengan profesi, pekerjaan atau jabatan tertentu yang mengikuti atau membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam organisasi. Isi Kode Etik digambarkan dalam bentuk umum dan abstrak, sedangkan Kode Perilaku lebih konkret dan operasional untuk memandu ke arah bentuk perilaku  praktis,  Kode  Perilaku  mengatur  hal-hal  yang  lebih  spesifik  misalnya  larangan  konflik kepentingan ( conflict of interest ), penerimaan gratifikasi dan lainnya. Kesamaan keduanya adalah (a) Mempromosikan dan meningkatkan standar perilaku etis; (b) Mengidentifikasi perbuatan apa saja yang dapat diterima untuk meningkatkan perilaku ideal,  dan (c) Menciptakan kerangka acuan untuk mengevaluasi perilaku. Sedangkan perbedaannya adalah (a) Fokus Kode Etik pada isu-isu nilai  dan  prinsip  yang  lebih  umum  yang  tercermin  dalam  pernyataan  tekad  dan  komitmen; sedangkan  Kode  Perilaku  lebih  menyediakan  contoh-contoh  operasional  bagaimana  Kode  Etik dilaksanakan  dalam  praktek;  (b)  Kode  Etik  memuat  rumusan  teoritis  dan  umum  dalam  semua bidang untuk membimbing pengambilan keputusan sedangkan Kode Perilaku mengatur hal-hal atau keadaan yang lebih spesifik dan diperlukan saja. Jadi, dalam konteks etika publik terdapat tuntutan untuk sebuah penjelasan dan debat publik tentang argument-argumen terkait mengapa lebih menyetujui norma-norma tertentu dibandingkan norma-norma lainnya, kemudian masalah apakah yang mendasari legitimasinya yang tidak hanya berlandaskan hukum positif.
Pejabat  Publik  adalah  seseorang  yang  ditunjuk  dan  diberi  tugas  untuk  menduduki  posisi atau  jabatan  tertentu  pada  lembaga  publik,  atau  dimaknai  juga  sebagai  pejabat  yang  diberikan wewenang  oleh  negara  atau  pemerintah  untuk  melakukan  tugas  dan  wewenang  negara  yang melekat padanya. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  pada  Pasal  1  Ayat  1  menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau  yudikatif  dan  pejabat  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang  berlaku. Dalam pelaksanaannya,  pejabat  publik  atau  penyelenggara  negara  wajib  menjunjung  tinggi  etika  yang melekat dalam jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam rangka menjaga marwah jabatannya. Landasan etis yang diemban oleh pejabat publik di Indonesia adalah mengedepankan moral Pancasila.
Pancasila merupakan konsep moral yang menjadi pijakan etik bagi bangsa Indonesia.  Setiap perumusan sila-sila dalam Pancasila didasasri pada nilai kehidupan yang tinggi yang dijunjung oleh masyarakat Indonesia, sehingga menjadi ajaran etik yang harus dijiwai oleh seluruh bangsa Indonesia. Penjabarannya adalah sebagai berikut:
a. Sila  1,  Ketuhanan  yang  Maha  Esa,  artinya  setiap  pejabat  publik  di  Indonesia  harus beragama, sehingga dia dapat menjunjung etika keagamaan yang ada dalam agamanya. Pada dasarnya setiap agama memiliki etika keagamaan yang dijadikan  panduan dalam menjalani  kehidupannya  karena  etika  keagamaan  selalu  dikaitkan  dengan pertanggungjawaban  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  sering  dimanifestasikan sebagai  sebuah  “dosa”  jika  melanggarnya  dan  mendapatkan  “pahala”  jika melaksanakannya.
b. Sila  2,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab.  Sejatinya  setiap  manusia  harus  bisa memanusiakan  manusia  dan  memperlakukan  sesame  manusia  secara  adil  tanpa  ada Tindakan  yang  meendahkan  baik  secara  perbuatan  atau  caci  maki.  Kata-kata  adab memiliki  makna  akhlak  atau  tingkah  laku,  tetapi  di  negara-negara  Eropa  memaknai

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
beradab  sebagai  makna  negara  yang  memiliki  budaya  dan  menghormati  Hak  Asasi Manusia (HAM)
c. Sila  3,  Persatuan  Indonesia,  artinya  setiap  orang  yang  menjadi  pejabat  publik  harus mengutamakan persatuandaripada membuat perpecahan sehingga etika pejabat negara di  Indonesia  harus  menjaga  persatuan,  tidak  boleh  melakkan  Tindakan-tindakan  yang mengandung unsur SARA yang dapat memecah belah persatuan Indonesia.
d. Sila 4, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan  Perwakilan,  dimaknai  sebagai  konsep  gotong  royong  dan  kepemimpinan,  dimana pemimpin  rakyat  adalah  orang-orang  yang  bijaksana  dalam  bermusyawarah  ataupun mengatasnamakan rakyat dalam bekerja. Konsep ini juga disebut konsep demokrasi ala Indonesia  dimana  setiap  kelompok  rakyat  akan  diwakili  oleh  pemimpin  yang mempunyai kebijaksanaan sehingga mengedepankan etika dalam kepemimpinannya.
e. Sila  5,  Keadilan  Sosial  bagi  Seluruh  Rakyat  Indonesia,  artinya  pejabat  publik  dalam menjalankan  fungsinnya  wajib  bertindak  dengan  Tindakan  yang  mengedepankan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat dan daerah yang ada di Indonesia (Kadir, 2018).
Pancasila sudah memberikan acuan yang jelas bagi pejabat publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya acuan lainnya juga diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme menegaskan adanya Asas-asas Umum Penyelenggara Negara/Pejabat Publik yaitu:
(a) Asas Kepastian Hukum;
(b) Asas Tertib Penyelenggara Negara;
(c) Asas Kepentingan Umum;
(d) Asas Keterbukaan;
(e) Asas Proporsionalitas; (f) Asas Profesionalitas ;dan (g) Asas Akuntabilitas.
Praktek  penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik, ditentukan oleh kesiapan kelembagaan penyelenggara pelayanan dan kesiapan aparatur. Kesiapan aparatur salah satunya dilihat dari perilaku aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana konsep reformasi birokrasi yang berfokus pada pembenahan Lembaga dan perubahan perilaku.
Peranan  pemerintah  memang  telah  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  tuntutan  dan dinamika  masyarakat  yang  berkembang.  Hal  ini  seiring  dengan  berubahnya  paradigma  dalam ilmu  Administrasi  Publik,  pada  paradigma Old  Public  Administration menempatkan  warga masyarakat  sebagai clients ,  dimana  posisi client lebih  bersifat powerless ,  berada  pada  pihak  yang harus nurut terhadap perlakuan pelayanan yang diberikan oleh provider (birokrat). Pada masa ini posisi warga negara sangat lemah karena sangat tergantung dengan pemerintah sebagai pemberi pelayanan. Paradigma kedua The New Public Management (NPM) adalah meletakkan mekanisme pasar sebagai pedoman dalam pelayanan publik. Pada dekade ini dikenal istilah “steer not row” . Disini  peran  pemerintah  adalah  mengarahkan.  NPM  menempatkan  warga  masyarakat  sebagai customer ,  dimana  konteks  dan  kualitas  pelayanan  sangat  ditentukan  oleh  kemampuan  ekonomi customer . Jika customer memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik maka ia akan mendapatkan

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
pelayanan  yang  lebih  baik  pula.  Paradigma The  New  Public  Service (NPS) menempatkan  warga masyarakat  sebagai citizen atau  warga  negara  yang  memiliki  hak-haknya  untuk  mendapatkan pelayan publik yang memadai dari negara/pemerintah. Maka untuk itu, birokrasi publik dituntut untuk mengubah dirinya dari government menjadi governance.
Perubahan  paradigma  tersebut  turut  andil  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  di Indonesia.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  juga  membuat  daerah-daerah  meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pendekatan penyelenggaraan pelayanan mewujudkan kultur budaya baru  yang  humanis,  ramah  dan  menumbuhkan  “budaya  melayani”  kepada  warga  negara. Kepastian  pelayanan,  baik  yang  menyangkut  biaya,  waktu  penyelesaian  maupun  standar perlakuan  pelayanan  kepada  pengguna,  harus  menjadi  bagian  dari  upaya  peningkatan  kualitas pelayanan. Pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik saat ini harus menempatkan pengguna pelayanan sebagai pusat perhatian, sebagaimana yang diinginkan dalam konsep pelayanan publik . Pendekatan  ini  menawarkan  banyak  harapan  pada  terjadinya  reformasi  birokrasi  publik, dimana birokrasi semakin dituntut untuk transparan kepada pengguna layanan dan stakeholders lainnya  (Finkelstein,  2000).  Pendekatan  ini  pada  dasarnya  merupakan  kontrol  sosial  antara birokrasi dan pelanggan untuk menjamin mutu  pelayanan publik, oleh karena itu birokrasi juga harus  menangani  sistem  untuk  menangani  keluhan  pelanggan  dengan  tujuan  memperbaiki kinerjanya secara terus menerus (Osborne & Plastrik, 1997).
Ongaro  (2017)  dalam  bukunya  yang  berjudul Philosophy  and  Public Administration:  An Introduction membahas  dengan  cukup  lengkap  dalam  sebuah  matriks  tentang  perkembangan filsafat dan pengaruhnya pada studi administrasi publik. Salah satunya adalah di masa Hellenistic ( Greek  Civilisation ) – Roman  and  Patristic  Philosophy 323  SM-476  M  yang  memusatkan  perhatian kepada  nilai-nilai  etika  yaitu  penegakan  hak-hak  dasar  manusia,  sebagai  hal  yang  lebih  tinggi daripada  etnis,  status  atau  lainnya,  kebebasan  berkehendak  ( free  will )  dan  tanggung  jawab individu. Hal ini sangat berpengaruh dalam merubah perilaku aparatur penyelenggara pelayanan publik  agar  dalam  pelaksanaan  pelayanan  tidak  diskriminatif,  mengutamakan  kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan melaksanakan tugas sebagai bentuk tanggung jawab individu dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan reformasi birokrasi dengan beragam slogan seperti Zona  Integritas,  Kawasan  Bebas  Korupsi  kemudian  juga  kewajiban  aparatur  sipil  negara  untuk melaorkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), realitanya masih belum berdampak signifikan  dalm  mengurangi  perilaku  korupsi  dan  mal-administrasi  lainya.  Artikel  yang  ditulis oleh Olsen,et.al (2018) yang berjudul Behavioural Dishonesty in Public Sector menunjukkan bahwa pesimisme  publik  terhadap  demokrasi  (termasuk  yang  terjadi  dalam  diskriminasi  pelayanan, keadilan  soial  dalam  pelayanan  dasar  seperti  pendidikan  dan  kesehatan,  dan  sebagainya), kekecewaan  atas  reformasi  birokrasi  ,  semua  ini  memunculkan  banyak  pertanyaan  mendasar tentang apa yang terjadi dengan kejujuran dan nilai-nilai etika dan  mengapa masih terjadi korupsi dalam  pemerintahan.  Bahwa  kajian  tentang  pentingnya  etika  dalam  administrasi  publik  sudah dibahas oleh para ahli filsafat sejak lama, salah satunya dalam periode Helenistic ini. Walsh (Walsh, 1970)  dalam  artikelnya  yang  berjudul Pride,  Shame  and  Responsibility menyampaikan  bahwa perasaan  bangga,  malu  dan  tanggung  jawab  akan  sangat  berkaitan  erat  dengan  aktivitas  dan reputasinya  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya.  Jadi  seorang  aparat  penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya semestinya juga memperhatikan bagaimana reputasi dan tanggungjawabnya  dalam  melaksanakan  tugas.  Selanjutnya  dalam  buku  Ongaro  juga  dibahas

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
tentang pertanyaan mendasar dari Kant (1724 – 1804), dimana terdapat tiga pertanyaan kunci ketika kita ingin mengetahui sebuah realita yaitu (1) what can we know? (2) what must we do? dan (3) what may  we  hope  for? Jika  dikaitkan  dengan  kajian  administrasi  publik  hal  ini  akan  berhunbungan dengan apa yang dapat dikerjakan dan berhasil dan apa yang tidak perlu dikerjakan; lalu dimana, kapan dan bagaimana kita akan mengerjakannya. Sejalan dengan konsep ini dalam artikel yang ditulis  oleh Bolsen, T dan Palm R (2019) yang berjudul Motivated Reasoning and Political Decision Making mempersoalkan  “ what  is  motivated  reasoning” dari  kajian  ekonomi  dan  psikologi  menuju kepada kajian politik. Motivasi yang akurat dalam penalaran politik sebagai standar yang realistis untuk mengevaluasi kompetensi warga di negara demokratis. Maka jika kondisi masyarakat sudah mampu  menginterpretasi,  mengelola  informasi,  memiliki  pengetahuan,  kepentingan  dan keyakinan  politik  tertentu,  maka  dalam  kebijakan  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  institusi atau  Lembaga  penyelenggara  pelayanan  dituntut  untuk  membuat  standar-standar  yang memenuhi harapan masayarakat, dapat mengidentifikasi standar pelayanan mana yang efektif dan tidak  efektif,  bagaimana  menyederhanakan  standar  sehingga  tidak  terjadi red  tape dan administration delay dalam pelayanan publik dan sebagainya. Prinsip-prinsip  kebajikan  ( virtue )  yang  banyak  dibahs  dalam  kajian  filsafat  sangat berkontribusi dalam studi administrasi publik. Sebagaimana artikel dari Singh et.al (Singh et. al, 2018) yang berjudul Organizational Virtuousness and Work Engagement: Mediating Role of Happiness in India menunjukkan bahwa: (a) Pegawai dengan persepsi yang positif terhadap kebajikan organisasi memiliki  tingkat  kebahagiaan  yang  tinggi;  (b)  Kebajikan  organisasi  memiliki  hubungan  yang positif dan signifikan dengan loyalitas pegawai (work engagement,) dan (c) Kebahagiaan membawa pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalitas pegawai (work engagement) . Juga penelitian dari  Carina  Schott,  Oliver  Neumann,  Muriel  Baertschi  &  Adrian  Ritz  (Schott  et.al,  2019)  yang berjudul Public  Service  Motivation,  Prosocial  Motivation  and  Altruism:  Towards  Disentanglement  and Conceptual  Clarity yang  memberikan  bukti  dan  kejelasan  konsep  sebagaimana  Sartori,  Riggs  & Teune (1975) menekankan bahwa kejelasan konsep mejadi dasar untuk intersubyektivitas sebagai landasan ilmu pengetahuan Misalnya sudah ada penelitian yang membuktikan (Kim, 2006) bahwa terdapat  hubungan  yang  positif  antara Public  Service  Motivation (PSM)  dengan Organizational Citizenship Behaviour (OCB) serta   konsep tentang Prosocial Motivation (motivasi prososial) untuk mengetahui  sejauhmana  pengaruhnya.    Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  yang  memotivasi mereka adalah kesempatan untuk berkontribusi dalam menciptakan keamanan dan keadilam.

## D. SIMPULAN
Aparatur  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk  memberikan  pelayanan  terbaik  kepada masyarakat  dalam  rangka  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat.  Masyarakat  berhak  untuk mendapatkan  pelayanan  yang  terbaik  dari  pemerintah,  karena  masyarakat  telah  memberikan dananya dalam bentuk pembayaran pajak, retribusi dan berbagai pungutan lainnya. Pelayanan Publik  merupakan  tugas  wajib  pemerintah  yang  harus  jalankan  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  etika,  individu  tidak  hanya  dituntut  untuk  “tahu”  apa  yang  harus dilakukan  namun  juga  terdapat  tuntutan  terkait  “kemauan”  untuk  melakukan  apa  yang seharusnya  dilakukan  tersebut.  Etika  berusaha  untuk  menjawab  keluhan  dan  sinisme  seperti “agama sudah mengajarkan kebaikan” atau “setiap profesi memiliki kode etik” tetapi nyatanya masih banyak orang yang mencuri, tidak jujur, korupsi dan sebagainya. Kenyataannya memang

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
antara “tahu” dan “mau” itu tidak selalu terjadi bersamaan. Memberi nasehat kebaikan, tidak boleh  berbohong,  harus  jujur  dan  sebagainya  semua  orang  tahu,  namun  melakukan  perilaku yang jujur, adil dan tidak berbohong tidak semua orang bisa atau sanggup. Inilah salah satu yang menyebabkan perlunya ada etika sebagai norma moral yang dapat mewujud ke dalam bentuk tindakan yang nyata.

## REFERENSI
Abdi Mirzaqon T. (2017). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing . Jurnal BK Unesa, 8(1). http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v7i1.3534 Asshiddiqie, Jimly. (2014) . Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang “ Rule of Law and Rule of Ethics” & “Constitutional Law and Constitutional Ethics” . Jakarta: Sinar Grafika.
Banga,  Wempy.  (2018).  Kajian  Adminitrasi  Publik  Kontempoter:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.
Bolsen, T., & Palm, R. (2019). Motivated Reasoning and Political Decision Making . In Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. doi: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.923
Carina  Schott,  Oliver  Neumann,  Muriel  Baertschi  &  Adrian  Ritz.  2019. Public  Service  Motivation, Prosocial Motivation and Altruism: Towards Disentanglement and Conceptual Clarity. International Journal of Public Administration (2019). 42:14, p.1200-1211.
https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1669176
Cox,  Raymond  W  (ed).  2009. Ethics  and  Integrity  in  Public  Service:  Concepts  and  Cases. ME  Sharpe: Artmonk, New York; London, England. Denhardt,  Robert  B.  (2008). Theories  of  Public  Organization  Fifth  Edition.  USA: Thompsons Wadsworth.
Dwiyanto, Agus. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Francisco José Bastida Albaladejo. (2019). Transparency and Government Trust . Conference Keynote. https://doi.org/10.3326/pse.43.1.3
Frank Fischer.,Gerald J. Miller., Mara S.Sidney. (2019). Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode (Terjemahan: Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods ). Bandung: Nusa Media.
Haryatmoko.  (2011).  Etika  Publik  untuk  Integritas  Pejabat  Publik  dan  Politisi.  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Haryatmoko. (2014). Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas Joao Bilhim & Barbara Neves. (2005). New Ethical Challenges In A Changing Public Administration . Social  and  Political  Sciences  Institute  of  Lisbon  Technical  University:  Centre  for  Public Administration & Policies.
Kadir,  Adies.  (2018).  Menjaga  Moral  Pejabat  Publik:  Peran  Lembaga  Etik  dalam  Lingkaran Kekuasaan. Jakarta: Merdeka Book.
LAN.  (2015).  Etika  Publik:  Modul  Pendidikan  dan  Pelatihan  PrajabatanGolongan  III.  Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
OECD.  (2017), Trust  and  Public  Policy:  How  Better  Governance  Can  Help  Rebuild  Public  Trust ,  OECD.
Public  Governance  Reviews,  OECD  Publishing,  Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264268920- en

## JIPAGS Volume 8, Issue 1, Januari
Olsen,  Asmus  Leth.,  Frederik Hjorth.,  Nikolaj Harmon.,  Sebastian Barfort.  (2018). Behavioral Dishonesty in Public Sector. Journal of Public Administration Research and Theory, 2019, 572 – 590. doi:10.1093/jopart/muy058 Purwanto, Anim. (2022). Konsep Dasar Penelitian  Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis. NTB: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya. Sharda Singh, Rajasekhar David, Sitamma Mikkilineni. (2018). Organizational Virtuousness and Work Engagement:  Mediating  Role  of  Happiness  in  India. Advances  in  Developing  Human  Resources, Vol. 20(1) 88 – 102. https://doi.org/10.1177/1523422317741885 . Siyoto, Sandu., M. Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Yorid Ahsan Zia dan M. Zeb Khan. (2014). Volume X No. 4: A Comparative Review of Traditional and New Public Administration and Critique of New Public Management . The Dialogue.