## STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DALAM PENINGKATAN DAYA SAING UKM  DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Mohammad Arfandi Adnan 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariah Mandar Email; arfandiadnan1982@gmail.com

## ABSTRACT
This study aims to describe the strategy of the Department of Cooperatives and  Cooperatives  in  empowering  micro,  small  and  medium  enterprises (MSMEs) that focus on the trade sector. In empowering micro, small and medium enterprises, three phases are needed, namely initial, participatory and  emancipatory.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative, which  is  to  provide  an  appropriate  description  or  explanation  objectively related to the actual situation of the object under study. The instruments of data collection are interviews and observations in locations and documents. The  results  of  this  study  indicate  that  the  Koperindag  Department's empowerment strategy in empowering small, micro and medium enterprises is  not  optimal.  Empowerment  carried  out  by  the  government  at  an  early stage  is  quite  instrumental  by  providing  training  and  counseling.  The participatory phase of the community and the government has collaborated in developing MSMEs. While in the emancipatory phase the government is  still  constrained  by the  provision  of  facilities  and  infrastructure  in the development of SMEs.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  strategi  Departemen Koperindag dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)  yang  berfokus  pada  sektor  perdagangan.  Dalam memberdayakan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah,  diperlukan  tiga fase,  yaitu  inisial,  partisipatif,  dan  emansipatoris.  Metode  penelitian yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif  yaitu  memberikan deskripsi  atau  penjelasan  yang  sesuai  secara  obyektif  terkait  dengan situasi  aktual  objek  yang  diteliti.  Instrumen  pengumpulan  data adalah  wawancara  dan  observasi  di  lokasi  dan  dokumen.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  strategi  pemberdayaan Departemen  Koperindag  dalam  memberdayakan  usaha  kecil,  mikro, dan menengah tidak berjalan optimal. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahap awal cukup berperan dengan memberikan
pelatihan dan konseling. Fase partisipatif masyarakat dan pemerintah telah berkolaborasi dalam mengembangkan UMKM. Sementara pada fase  emansipatoris  pemerintah  masih  terkendala  pada  penyediaan sarana dan prasarana dalam pengembangan UKM.
Kata Kunci: UMKM, Strategi, Pemberdayaan .

## PENDAHULUAN
Usaha kecil dan menengah (UKM)  merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang  mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis  dalam  mewujudkan  tujuan  pembangunan  nasional.  Mengingat peranannya  dalam  pembangunan,  usaha  kecil  dan  menengah  (UKM)    harus terus  dikembangkan  dengan  semangat  kekeluargaan,  saling  isi  mengisi,  saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan  kemakmuran  yang  sebesar-besarnya  bagi  seluruh  masyarakat Indonesia.  Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  dengan  masyarakat  harus  saling  bekerjasama.  Masyarakat sebagai  pelaku  utama  pembangunan,  sedangkan  Dinas  Perindustrian  dan Perdagangan  berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing,  melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.
Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia dapat ditinjau dari empat aspek (Nurhajati, 2005: 2) yaitu:
1. UKM  merupakan  bagian  terbesar  dari  seluruh  unit  usaha  yang  ada  di Indonesia.
2. UKM berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
3. UKM memberi kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
4. UKM memberikan kontribusi terhadap perkembangan eksport.
Peran  UKM  dalam  perekonomian  Indonesia  ternyata  belum  mampu meningkatkan  daya  saing  ekonomi  di  tingkat  Internasional,  utamanya  di regional  ASEAN.  Hasil  penelitian Word  Economic  Forum terhadap  59  negara termasuk  Indonesia,  menunjukkan  bahwa  Indonesia  menduduki  posisi  ke-37 pada  tahun  1999.  Rendahnya  daya  saing  ekonomi  Indonesia  disebabkan  oleh banyak faktor. Permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh sebagian besar usaha  kecil  antara  lain  pemasaran,  keuangan,  manajemen,  teknologi,  lokasi, sumberdaya  manusia,  dan  struktur  ekonomi.  Beberapa  hasil  penelitian menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi UKM sehingga sulit berkembang antara lain:
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 79
 Ketidakmampuan dalam manajemen;
 Lemahnya kemampuan dalam pengambilan keputusan;
 Kurang berpengalaman;
 Lemahnya pengawasan keuangan.
Menghadapi persoalan-persoalan UKM yang telah dikemukakan di atas, pemerintah  telah  melakukan  berbagai  upaya  yang  sekaligus  menunjukkan komitmen  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  daya  saing  ekonomi  Indonesia. Komitmen  tersebut  secara  institusi  ditunjukkan  melalui  pembentukan kementerian  yang  menangani  UKM  sejak  jaman  pemerintah  orde  baru. (Nursalam,  2010:  4) . Selain  itu,  secara  yuridis  komitmen  pemerintah  ditandai dengan  adanya  Undang-undang  Nomor  9  Tahun  1995  tentang  Usaha  Kecil, yang  bertujuan  antara  lain  untuk  mewujudkan  peran  usaha  kecil  sebagai tulang punggung serta memperkokoh struktur perekonomian nasional. Undang- undang  tersebut  ditindak-lanjuti  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  44 Tahun  1997  tentang  Kemitraan  sebagai  salah  satu  bentuk  upaya  penciptaan iklim usaha melalui kerjasama UKM dengan Usaha Besar (Nursalam, 2010: 5- 6).
Yang  akan  dikaji  lebih  mendalam  adalah  UKM  yang  beroperasi  di Kecamatan Polewali. Usaha Kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 9  Tahun  1995  dan  Surat  Edaran  Bank  Indonesia  No.  3/9/Bkr  Tahun  2001, adalah  usaha  produktif  yang  berskala  kecil  dan  memenuhi  kriteria  kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha.  Atau  memiliki  hasil  penjualan  paling banyak  Rp  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah)  per  tahun  serta  dapat menerima  kredit  dari  Bank  antara  Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Ciri-ciri usaha kecil sebagai berikut (Nursalam, 2010: 9):
a. Jenis  barang/komoditi  yang  diusahakan  umumnya  sudah  tetap  tidak gampang berubah.
b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
c. Pada  umumnya  sudah  melakukan  administrasi  keuangan  walau  masih sederhana,  keuangan  perusahaan  belum  dipisahkan  dengan  keuangan keluarga.
d. Belum memiliki izin usaha.
e. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
f. Sebagian  besar  belum  dapat  membuat  manajemen  usaha  dengan  baik seperti business planning .
Usaha kecil terkonsentrasi pada beberapa usaha antara lain:
a. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja;
b. Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya;
c. Industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan;
d. Peternakan ayam, itik dan perikanan.
Usaha  Menengah  sebagaimana  dimaksud  Inpres  No.  10  tahun  1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak  sebesar  Rp  10.000.000.000,-  (sepuluh  milyar  rupiah)  tidak  termasuk tanah  dan  bangunan  tempat  usaha  serta  dapat  menerima  kredit  dari  Bank sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp  5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
Ciri-ciri usaha menengah sebagai berikut (Nursalam, 2010: 11):
a. Pada  umumnya  telah  memiliki  manajemen  dan  organisasi  yang  lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas  antara  lain,  bagian  keuangan,  bagian  pemasaran  dan  bagian produksi.
b. Telah  melakukan  aturan  atau  pengelolaan  dan  organisasi  perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lain.
c. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
d. Sudah memiliki akses pada sumber-sumber pendanaan perbankan.
e. Pada  umumnya  telah  memiliki  sumber  daya  manusia yang  terlatih  dan terdidik.
Jenis  atau  macam  usaha  menengah  hampir  menggarap  komoditi  dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu:
a. Usaha pertanian, perternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah;
b. Usaha perdagangan (grosir) termasuk expor dan impor;
c. Usaha garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi;
d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;
e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 81
Jumlah UKM di Kecamatan Polewali Mandar Tahun 2016 NO Kelurahan Jumlah UKM 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wattang Takatidung Lanora Madatte Pekkabata Manding Sulewatang Darma 32 39 10 8 30 12 12 12 Jumlah 132 Sumber:  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Polewali Mandar 2016

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  deskriptif,  yaitu  untuk mengetahui  dan  menggambarkan  kenyataan  dari  kejadian  yang  diteliti.  Atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

## Sumber Data
1. Data  primer :  data  yang  diperoleh  melalui  penelitian  lapangan,  yaitu melakukan  penelitian  dengan  cara  terjun  langsung  ke  lapangan  dengan menggunakan teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung.
2. Data  sekunder :  data  yang  diperoleh  berdasarkan  acuan  atau  literatur yang  berhubungan  dengan  penelitian,  seperti;  buku-buku,  literatur  dan artikel  yang  berhubungan  dengan  objek  dan  permasalahan  penelitian, dokumen, dan laporan penelitian.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menetapkan  cara-cara  yang  dipilih  dalam memperoleh data melalui (Robert, K. Yin, 2006):
a. Wawancara :  mengajukan  serangkaian  pertanyaan  terhadap  informan yang  dianggap  mengetahui  informasi  yang  relevan  sesuai  dengan masalah  yang  diteliti.  Dalam  penelitian  ini,  penulis  melakukakan wawancara dengan mendatangi langsung informan dan mencatat hasil dari wawancara tersebut.
82 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
b. Obeservasi :  kegiatan  pengamatan  langsung  di  lapangan  untuk memperoleh informasi dan keterangan yang relevan. Penulis melakukan observasi  langsung  dengan  mengunjungi  Dinas  Koperasi  dan  Usaha Kecil  Menengah  Kabupaten  Polewali  Polewali    dan  beberapa  UKM  di Kecamatan Polewali, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif.
c. Studi  Dokumen :  cara  pengumpulan  data  dan  telaah  pustaka  dimana dokumen-dokumen  yang  dianggap  menunjang  dan  relevan  dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan, jurnal, karyatulis ilmiah.

## Teknik Analisis Data
Untuk  menghasilkan  dan  memperoleh  data  yang  akurat  dan  objektif analisis  data  menggunakan  teknik  analisis  kualitatif  dengan  cara  analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan.  Dalam  melakukan  análisis  data  peneliti  mengacu  pada  beberapa tahapan  yang  terdiri:  pengumpulan  informasi,  reduksi  data  (data  reduction), penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclution drawing/ verification).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Fase Inisial
Berdasarkan  fokus  penelitian  dalam  fase  ini  terbagi  dalam  beberapa indikator  sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  dalam  membangun  dan mengembangkan  UMKM  di  daerah  Kecamatan  Polewali.  Adapun  indikator yang dimaksud adalah pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan yang dirumuskan terkait  dengan  pengembangan  UMKM.  Pelatihan  dalam  hal  ini  menjadi strategi  dari  Dinas  Koperasi  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kecamatan Polewali dalam melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM.
Pelatihan  merupakan  investasi  organisasi  yang  penting  dalam  sumber daya  manusia.  Pelatihan  melibatkan  segenap  sumber  daya  manusia  untuk mendapatkan  pengetahuan  dan  keterampilan  pembelajaran  sehingga  mereka akan  segera  dapat  menggunakannya  dalam  pengembangan  usaha  mikro mereka.  Pada  dasarnya,  pelatihan  diperlukan  karena  adanya  kesenjangan antara  keterampilan  yang  dibutuhkan  dengan  keterampilan  yang  dimiliki sekarang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro menjadi jenis  usaha  yang  paling  antusias  dalam  mengikuti  pelatihan-pelatihan  yang diadakan  oleh  Dinas  Koperindag  Kecamatan  Polewali  dibandingkan  jenis usaha  kecil  dan  menengah.  Sementara  anggaran  menurut  Kepala  Bidang UMKM  Dinas  Koperindag  Kecamatan  Polewali  yang  digunakan  untuk melaksanakan pelatihan dialokasikan dari APBN dan APBD.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 83
Mengenai  hambatan  yang  dihadapi  oleh  Dinas  Koperindag  Kecamatan Polewali dalam pengembangan UMKM lebih kepada peran pelaku usaha yang tidak stimultan dalam pelatihan tersebut. Dengan kata lain bahwa masyarakat tertarik  mengikuti  pelatihan  yang  dilaksanakan  hanya  sekedar  untuk memperoleh  honor,  tetapi  tidak  menerapkan  hasil  inovasi  pelatihan  tersebut. Sehingga  pelatihan  yang  diadakan  tersebut  terkesan  formalitas  belaka  dan dijadikan lahan pemborosan anggaran daerah.
Selain  pelatihan,  juga  ada  penyuluhan  yang  berguna  untuk  menambah wawasan  dari  SDM  terkait  pengembangan  UMKM.  Penyuluhan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Koperindag  Kecamatan  Polewali  bertujuan  untuk meningkatkan daya saing di pasaran, baik dalam bentuk kemasan maupun isi produk. Selain itu, penyuluhan juga bertujuan melakukan koordinasi ke pasar- pasar  daerah.  Bahkan  menurut  Kabid  UMKM  Dinas  Koperindag  Kecamatan Polewali  menjelaskan  adanya  pergeseran  paradigma  UMKM  yaitu  sebagai berikut.
“Jadi  perubahan  paradigma  UKM  selama  ini  yang  mengandalkan  hanya modal  sekarang  sudah  paradigma  baru  modal  bukan  segala-galanya  tapi sekarang  dengan  skill  yang  ada  adalah  modal,  bahwa  UKM  itu  perlu integritasnya bahwa saya ini bisa, faktor modal kan ada 2, yaitu ada yang sifatnya nyata dan ada yang tidak.” ( Wawancara , 23 Februari 2017)
Selain  pelatihan  dan  penyuluhan,  kebijakan  pemerintah  sangat berpengaruh dalam memberdayakan UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas  Koperindag  Kecamatan  Polewali  dijadikan sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan UMKM.Salah satu kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  adalah  PP  Nomor  23  Tahun  2015  tentang Perubahan Kewenangan Bupati Kepada Camat.
Menurut Kabid UMKM Dinas Koperindag Kecamatan Polewali saat ini perizinan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  langsung  ditangani  oleh  Camat. Sementara untuk modalnya semua jenis UMKM yang telah dibiayai pelatihan yang  biasanya  memperoleh  sarana  dan  prasarananya  dalam  bentuk  uang  kini diganti menjadi produk atau barang-barang.
Keluarnya peraturan pemerintah tersebut sebenarnya merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan  Menengah.  Sehingga  dengan  adanya  pelimpahan  wewenang  tersebut  saat ini  camat  memiliki kewajiban  untuk  melayani  masyarakat  atau  pelaku  usaha dalam  pembuatan  surat  izin  usaha.  Adapun  tujuan  dan  sasaran  Pemerintah Daerah  Polewali Mandar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009  sebagaimana  disebutkan  oleh  Kepala  Bidang  UMKM  Dinas  Koperindag Polewali Mandar adalah sebagai berikut;
“Pertama untuk memberdayakan UMKM yang ada di  Polewali Mandar ini agar dapat bersaing dengan produk lain. Yang kedua tidak membuat jarak birokrasi kepada masyarakat, jadi kita ini terbuka dari dinas dan juga sering memberikan informasi kepada masyarakat.” ( Wawancara , 23 Februari 2017)
Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang dikeluarkan  oleh  Dinas  Koperindag    Polewali  Mandar  bertujuan  untuk meningkatkan  daya  saing  terhadap  produk  lain.  Selain  itu  adanya  kebijakan yang  dibuat  oleh  pemerintah  membuat  jarak  antara  birokrasi  dengan masyarakat  semakin  sempit  sehingga  tidak  ada  lagi  kecanggungan  oleh masyarakat  kepada  pemerintah.  Bahkan  dengan  kebijakan  yang  ada  sebagai media  dan  pedoman  dalam  memperoleh  informasi  terkait  perkembangan UMKM di Kabupaten  Polewali Mandar.

## Fase Partisipatoris
Fase  partisipatoris  merupakan  proses  pemberdayaan  yang  berasal  dari pemerintah  bersama  masyarakat,  oleh  pemerintah  dan  masyarakat,  dan diperuntukan  bagi  masyarakat.  Pada  tahap  ini  peran  pemerintah  semakin dikurangi  dengan  melibatkan  masyarakat  secara  aktif  guna  menuju kemandirian.  Ini  bisa  dilihat  pada  tingkat  partisipasi  masyarakat  sebagai pelaku  usaha  yang  cukup  berminat  pada  setiap  pelatihan  yang  dilaksanakan oleh Dinas Koperindag Kabupaten  Polewali Mandar. Berikut hasil wawancara Kabid UMKM yang menjelaskan sebagai berikut:
“Pelatihan  yang  baru-baru  ini  secara  pelatihan  kewirausahaan  daerah pesisir  dua  kali  itu  partisipasinya  yah  pesertanya  kelebihanki,  adanya antusias masyarakat mengikuti pelatihan bagus apalagi pada waktu dalam pelatihan  itu  kita  juga membekali  masyarakat  dengan  biaya-biaya,  karena biaya transpor kita tanggung.” ( Wawancara , 23 Februari 2017)
Pelatihan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Koperindag  di  beberapa kelurahan  di  Kecamatan  Polewali    berjalan  efektif.  Ini  dapat  dilihat  dari tingkat  pastisipasi  masyarakat  pelaku  usaha  yang  cukup  tinggi  dalam mengikuti  pelatihan  yang  dilaksanaka.  Selain  itu,  dalam  penyelenggaraan pelatihan tersebut Dinas Koperindag memberikan tunjangan biaya transportasi kepada peserta sehingga masyarakat cukup berpartisipasi dan begitu antusias. Selanjutnya  beliau  menjabarkan  respon  yang  cukup  baik  dari  masyarakat, lebih jelasnya berikut kutipan wawancaranya:
“Kalau  respon  kemarin  dari  hasil  musrenbang  kecamatan  itu  jumlah permintaan  dari  semua  kecamatan  itu  rata-rata  dia  minta  pelatihan,  jadi seluruh  kecamatan  di  kabupaten  Polewali  Mandar  ini  rata-rata  dia  minta pelatihan,  karna  mengenai  responsnya  begitu  besar.”  ( Wawancara, 23 Februari 2017)
Sementara  tingkat  antusiasme  masyarakat  juga  cukup  tinggi  dalam mengikuti  pelatihan  dan  penyuluhan  dari  Dinas  Koperindag.  Hal  tersebut dapat  dilihat  dari  hasil  musrenbang  terdapat  beberapa  kecamatan  yang mengajukan  dan  meminta  pelaksanaan  pelatihan  dan  penyuluhan  di kecamatannya  masing-masing.  Salah  satu  pelatihan  yang  pernah  dilakukan oleh Dinas Koperindag Kabupaten Polewali Mandar dan berhasil peneliti temui adalah  pelatihan  tentang  abon  dan  amplang.  Pelatihan  tersebut  bertujuan untuk  memberikan  pendidikan  tentang  peningkatan  produksi  hingga pemasarannya.  Berikut  hasil  wawancara  Ibu  Sumi  salah  satu  warga  (pelaku usaha abon dan amplang) dan ibu juju (pelaku usaha kue) yang menjadi peserta pelatihan:
“Iya, pemerintah pernah melakukan pelatihan mengenai abon dan amplang. Pelatihan ini dilakukan selama dua hari yaitu pelatihan kemasan, pelatihan pemasaran,  dan  pelatihan  bagaimana  cara  membuat  abon  dan  amplang yang  bagus.  Dalam  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ini  saya terlibat aktif.” ( Wawancara, 2 Maret 2017)
“Pemerintah  sangat  membantu  saya  dalam  pelatihan  ini  mengenai pembuatan kue dan pengemasan isi produk agar terlihat menarik di pasaran.
( Wawancara, 2 Maret 2017)
Selanjutnya Ibu Sumi menjelaskan:
“Saya  pernah  dibantu  oleh  pemerintah  berupa  mesin,  alat  pres  dan  oven. Bantuan ini sangat membantu usaha saya dalam hal pengemasan abon dan amplangsaya  terlihat  bagus  dan  berharap  ke  depannya  harga  abon  dan amplangsaya ini bisa naik dan pendapatan saya bisa bertambah. Semua ini bisa  saya  lakukan  setelah  mengikuti  pelatihan  dan  penyuluhan  yang diadakan  oleh  pemerintah  tentang  bagaimana  cara  mengemas  produk  agar lebih  menarik  yang  berdampak  pada  harga  abon  dan  amplang  saya.” ( Wawancara, 2 Maret  2017)
Adapun harapan masyarakat sebagai pelaku usaha khususnya abon dan amplang  adalah  adanya  inovasi  terhadap  kemasan  sehingga  dapat meningkatkan  daya  beli  dan  konsumsi  masyarakat.  Dengan  demikian  dapat menambah  pendapatan  bagi  pelaku  usaha  abon  dan  amplang  dan meningkatkan nilai produksinya.

## Fase Emansipatoris
Pada  tahap  ini  masyarakat  telah  berdaya  dan  mempunyai  kemampuan dalam  mengembangkan  usaha-usahanya.  Oleh  sebab  itu  pemberdayaan  yang dilakukan  oleh  Dinas  Koperindag  Kabupaten  Polewali  Mandar  harus disesuaikan  dengan  kondisi  mereka.  Untuk  memberdayakan  usaha-usaha  ini perlu  adanya  dukungan,  perlindungan  dan  pengembangan  sepenuhnya  dan
seluas-luasnya  dari  dinas  terkait.  Kondisi  dari  usaha-usaha  di  bidang perdagangan saat ini belum bisa menggunakan fase ini, karena kebanyakan dari usaha  yang  ada  masih  belum  menemukan  kemampuannya  untuk memberdayakan  usahanya  sendiri  dilihat  dari  banyaknya  usaha  yang  sudah tidak aktif.
Secara  khusus  Kabupaten    Polewali  Mandar  cukup  memiliki  peluang dalam  mengembangkan  dan  memberdayakan  UMKM  sebagai  sebuah  langkah strategis  meningkatkan  PAD.  Berikut  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dalam  rangka  menganalisis  strategi  yang  diambil  oleh  Dinas  Koperindag Kabupten  Polewali Mandar dalam memberdayakan UMKM. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperindag Kabupaten  Polewali Mandar dalam mengembangkan UMKM.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat  ditarik sebuah kesimpulan bahwa :
1. Strategi pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah tidak berjalan optimal.  Strategi  yang  telah  dirumuskan  sudah  diimplementasikan sebagaimana  yang  diharapkan.  Akan  tetapi,  pemberdayaan  UMKM tersebut  masih  dihadapkan  pada  berbagai  persoalan  yang  menghambat terlaksananya  pengembangan  usaha  tersebut.  Terutama  paradigma masyarakat  sebagai  pelaku  usaha  yang  cenderung  masih  pragmatis dalam  memandang  strategi  pemberdayaan.  Sehingga  secara  garis  besar pemberdayaan  UMKM  di  Kecamatan    Polewali  dapat  dikatakan  belum berjalan optimal.
2. Adapun  hasil  penelitian  fase  inisial  menunjukkan  bahwa  secara keseluruhan  Dinas  Koperindag  Kabupaten  Polewali  Mandar  telah menyusun  formulasi  strategi  dalam  memberdayakan  sekaligus mengembangkan UMKM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kebijakan. Sedangkan  pada  fase  partisipatoris  menunjukkan  tingkat  partisipasi masyarakat  dalam  program  ataupun  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh Dinas  Koperindag  Kecamatan    Polewali  cukup  tinggi.  Ini  ditandai dengan minat dan keikutsertaan pelaku-pelaku UMKM yang besar pada tiap pelatihan/penyuluhan yang diadakan. Sementara fase emansipatoris menunjukkan  bahwa  perkembangan  UMKM  di  Kabupaten  Polewali Mandar  pada  fase  ini  sudah  semakin  berkembang  dengan  jumlah  asset, volume, dan sisa hasil usaha yang cukup besar.
Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 | 87

## SARAN DAN REKOMENDASI
1. Dinas  Koperindag  sebagai  penanggungjawab  dalam  pengembangan  dan pemberdayaan  UMKM  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  seharusnya menyediakan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  sehingga  pelaksanaan pelatihan  ataupun  penyuluhan  dapat  berjalan  optimal  dan  menghasilkan output yang sesuai dengan harapan.
2. Masyarakat sebagai pelaku UMKM seharusnya membuka pemikiran untuk tidak  bersikap  pragmatis  dalam  menerima  pemberdayaan  yang  diberikan pemerintah.  Dengan  adanya  pelatihan  maupun  penyuluhan  sebaiknya digunakan  sebagai  kesempatan  dalam  memperoleh  ilmu  dan  pengetahuan dan  sebaiknya  pemerintah  menyediakan  UPTD  bagi  para  pelaku  usaha UKM  untuk  memproduksi  usaha  mereka  sehingga  bisa  menghemat tenaga,listrik  dan  waktu  terkait  pengembangan  produk  usaha  yang  lebih inovatif dan berdaya saing

## DAFTAR PUSTAKA
Cooper, Donald R. dan Emory C. William. 1996. Metode Penelitian Bisnis. Jilid I Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
Faulkner, David. 1997. Strategi Kompetitif. Yogyakarta: ANDI.
Hanger, J. David. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta: ANDI
Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Prijono  dan  Pranarka.  1995. Pemberdayaan  Konsep,  Kebijakan  Dan Implementasi . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Randy  dan  Riant.  2007. Manajemen  Pemberdayaan  “Sebuah  Pengantar DanPanduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat” . Jakarta: PT. Gramedia.
Rangkuti,  Freddy.  1997. Analisis  SWOT:  Teknik  Membedah  Kasus  Bisni: Reorientasi  Konsep  Perencanaan  Strategis  untuk  Menghadapi  Abad  21 . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Setiana,  L.  2005. Teknik  Penyuluhan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Bogor: Ghalia Indonesia
Sito, Arifin. 1996. Koperasi, Teori dan Praktik. Jakarta: Erlangga.
Spillane,  James  J,  S.J.  1994. Pariwisata  Indonesia:  Siasat  Ekonomi  dan Rekayasa Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
Soekartawi,  1990. Prinsip  Dasar  Perencanaan  Pembangunan,  dengan  Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah . Jakarta : Rajawali.
Suharyanto,  Hadriyanus.,  2005. Administrasi  Publik,  Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reinventing Goverment. Yogyakarta: Media Wacana.
Suhendra.  2000. Peranan  Birokrasi  dalam Pemberdayaan  Masyarakat. Jakarta: Alfabeta.
Sumodinigrat,  Gunawan.  1999. Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Jaring
Pengamanan Sosial. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Tambunan,  Tulus.  2000. Perkembangan  Industri  Skala  Kecil  di  Indonesia.
Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
Tripomo, Tedjo & Udan. 2005. Manajemen Strategi. Bandung: Rekayasa Sains.
Van Den Ban. d.k.k. 1999. Penyuluhan Pertanian . Yogyakarta: PT. Kanisius.
Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.