## PERAN PPID DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI ACEH BARAT

## Nurul Fahmi Baihaqi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Email: fahmisamatiga@gmail.com

## Abstract
This research discusses  the  role  of  Information  and  Documentation  Management Officers  (PPID)  with  the  aim  of  looking  at  the  extent  to  which  the  role  of  PPID  in realizing  public  information  disclosure  in  West  Aceh.  This  study  uses  a  qualitative approach with descriptive analytic method that is by describing the results of research from the findings in the field. Setap data obtained through two sources of primary data obtained  directly  in  the  field  and  secondary  data,  ie  data  directly  collected  by researchers  as  a  supporter  of  the  first  source  such  as  books,  journals,  print  media, magazines,  and  other  sources  related  to  public  information  And  information management  officials.  Based  on  the  results  of  the  research,  the  researcher  sees  that PPID  has  played  a  good  role  in  realizing  the  public  information  disclosure  by performing  its  tasks  and  functions so  far,  but there  are  also  some  other  obstacles  that can  hinder  the  performance  of  PPID  itself.  Nevertheless,  PPID  continues  to  try  to maximize  the  role  it  has  mandated  in  implementing  the  pubic  information  openness, despite all the obstacles.
Keyword : PPID, Openness, and Public Information
ﺚﺤﺒﻟا ﺺﻠﺨﺘﺴﻣ
ﺔﯾرادﻹا ﻖﺋﺎﺛﻮﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﻒظﻮﻣ رود ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ لوﺎﻨﺘﺗ
(PPID)
روﺪﻟا ىﺪﻣ ﺔﯾؤر فﺪﮭﺑ ﮫﺘﺒﻌﻟ يﺬﻟا PPID ﮫﯿﺸﺗآ ﻲﻓ مﺎﻌﻟا حﺎﺼﻓﻹا ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ ﺔﯿﺑﺮﻐﻟا
. ﻲﻔﯿﻜﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳا لﻼﺧ ﻦﻣ تﺎﻧﺎﯿﺑ يأ ﺖﻠﺼﺣ .لﺎﺠﻤﻟا اﺬھ ﻲﻓ ﺚﺤﺒﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ ﻒﺻﻮﻟ ﻲﻠﯿﻠﺤﺘﻟا ﻲﻔﺻﻮﻟا ﺞﮭﻨﻤﻟا ﻊﻣ تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﺎﯿﻧﺎﺛو ﺔﯿﻧاﺪﯿﻤﻟا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻲﻓ ةﺮﺷﺎﺒﻣ ﺎﮭﯿﻠﻋ لﻮﺼﺤﻟا ﻢﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﯿﻟوﻷا تﺎﻧﺎﯿﺒﻟا ﻻوأ ﻦﯾرﺪﺼﻣ ﺣﺎﺒﻟا  ﻞﺒﻗ  ﻦﻣ  ةﺮﺷﺎﺒﻣ  يأ  ﺎﮭﻌﻤﺟ  ﻢﺗ  ﻲﺘﻟا
،تﻼﺠﻤﻟاو  ،ﺐﺘﻜﻟا  ﻞﺜﻣ  لوﻷا  رﺪﺼﻤﻟا  ﻦﻣ  ﻢﻋﺪﻛ  ﺚ ةرادإ  ﻂﺑﺎﺿو  ﺔﻣﺎﻌﻟا  تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا  ﻰﻟإ  ﺔﻠﺼﻟا  تاذ  ىﺮﺧﻷا  دراﻮﻤﻟاو  ،تﻼﺠﻤﻟاو  ،ﺔﻋﺎﺒﻄﻟاو تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا . نأ  ﺚﺣﺎﺒﻟا  ﻆﺣﻻ  ،ﺔﺳارﺪﻟا ﺞﺋﺎﺘﻧ  ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑو
PPID
ﻖﯿﻘﺤﺗ ﻲﻓ  ﻞﻌﻔﻟﺎﺑ ﺪﯿﺟ  ﻞﻜﺸﺑ  ﺐﻌﻠﯾ ﺮﻣ  ﻰﻠﻋ  ﺎﮭﻣﺎﮭﻣو  ﺎﮭﺗﺎﺒﺟاو  ءادأ  ﻖﯾﺮط  ﻦﻋ  ﻲﻨﻠﻌﻟا  ﻒﺸﻜﻟا
تﺎﺒﻘﻌﻟا  ﺾﻌﺑ  كﺎﻨھ  ﻦﻜﻟو  ،ﻦﯿﻨﺴﻟا ءادأ ﻖﯿﻌﺗ نأ ﻦﻜﻤﯾ ﻲﺘﻟا ىﺮﺧﻷا

## PPID
،ﻚﻟذ ﻊﻣو .ﺎﮭﺴﻔﻧ
PPID
ﻰﺼﻗأ ﻖﯿﻘﺤﺘﻟ راﺮﻤﺘﺳﺎﺑ لوﺎﺤﺗ ﻞﻛ ﻦﻣ ﻢﻏﺮﻟا ﻰﻠﻋ ،تﺎﻣﻮﻠﻌﻤﻟا ﺔﻧﺎﻌﻟا ﻒﺸﻛ ﺬﯿﻔﻨﺗ ﻰﻟإ ﺔﯿﻣاﺮﻟا دﻮﮭﺠﻟا ﻲﻓ ﻒﻠﻛ يﺬﻟا روﺪﻟا ﻦﻣ رﺪﻗ
ةدﻮﺟﻮﻤﻟا تﺎﺒﻘﻌﻟا .

## PENDAHULUAN

## Pendahuluan
Informasi  merupakan  kebutuhan utama  bagi  setiap  orang,  di  samping kebutuhan  akan  sandang,  pangan  serta papan.  Informasi  terjadi  atas  dasar komunikasi  antar  individu  satu  dan individu  yang  lainnya. Reformasi  saat  ini menuntut penyelenggaraan kekuasaan yang bersifat  akuntabel  dan  transparan bagi  publik. Hak  memperoleh  informasi merupakan  hak  yang  dimiliki  oleh masing-masing warga negara, dan keterbukaan  informasi  publik  merupakan salah  satu  ciri  penting  negara  demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat demi  terwujudnya  penyelenggaran  negara yang baik selain itu dapat mengoptimalkan pengawasan publik terhadap  penyelenggaraan  Negara  atau Badan Publik  lainnya,  karena  segala sesuatu  yang  berakibat  pada  kepentingan diperlukan  adanya  pengelolaan  informasi publik.
Kebutuhan  akan  informasi  untuk mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Setiap orang dalam kualitas dan latar belakang apapun membutuhkan informasi sesuai kadarnya. Pada masyarakat tradisional sekalipun, kebutuhan atas informasi
tetap ada dan harus dipenuhi. Informasi itu bisa diperoleh lewat tatap muka
dengan orang lain, bisa juga melalui berbagai macam sarana yang tersedia.
Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyak dan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan
personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan.
Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang  (borderless world) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi. Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis  internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman  umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan. 1 Informasi hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media massa cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga.
Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan
1 Roger  Cartwright  et.  al., The  Handbook for  Managing  Resources  and  Information,  (New Delhi: Infinity Books, 2001), h. 109.
sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Tetapi, sayangnya, pemahaman tentang hakekat informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia masih belum merata. Masih banyak anggota masyarakat yang belum menyadari tentang hak-hak mereka dalam memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Masih banyak pula anggota masyarakat yang tidak menyadari hak mereka atas informasi yang tidak muncul di media komunikasi dan pengumuman resmi. 2 Di negara-negara demokratis, pengakuan terhadap hak atas informasi sekaligus merupakan sarana untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang demokratis akan berusaha semaksimal mungkin membuka ruang informasi yang dibutuhkan publik. Itu sebabnya, di negara    demokratis konstitusional, keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan penyelenggaraan negara secara umum, mengoptimalkan peran dan kinerja badan-badan publik, serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pemerintahan yang terbuka berisi badan-badan publik yang terbuka kepada masyarakat dalam rangka pelayanan. Dengan membuka akses publik terhadap    informasi diharapkan semua badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan
rakyat dengan sebaik-
2 Koalisi  untuk  Kebebasan  Informasi, Melawan Tirani Informasi, (The Asia Foundation dan USAID, 2003), h. 1.
baiknya. Keterbukaan informasi bukan hanya menguntungkan bagi masyarakat tetapi juga penyelenggara pemerintahan, baik eksekutif dan legislatif, maupun yudikatif. Jika informasi publik tersedia dengan cukup, maka pimpinan lembaga penyelenggara pemerintahan dalam arti luas bisa memanfaatkan pengawasan oleh masyarakat    untuk meningkatkan kinerja dan gerak organisasi hingga ke daerah-daerah. Rodney A Smollar menggambarkan kebutuhan akan keterbukaan semua elemen masyarakat
sebagai berikut:
“ A society that wishes to adopt openness as    a value of overarching significance will not merely allow citizen a wide range of individual expressive
freedom, but will go on step further and actually open up the deliberate processes of government itself to the sunlight of public scrunity. In a truly open culture, the normal rule is that government does not conduct the business of the people behind closed door. Legislative, administrative, and judicial proceedings should – as  a matter of routine — be open to the publi c”, (Rodney A Smollar).
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya,
dan kebebasan memperoleh informasi (public access to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government). Pemerintahan terbuka
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris. Semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Pada tataran badan usaha, konsep pengelolaan yang baik (good corporate governance) juga sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan. Tata kelola yang baik memiliki sejumlah indikator antara lain keterbukaan, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, dan koherensi. 3 Menurut Mas Achmad Santosa, pemerintahan yang terbuka mensyaratkan adanya jaminan atas lima hal, yaitu: (i) hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya; (ii) hak untuk memperoleh    informasi; (iii) hak
untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik; (iv) kebebasan berekspresi yang antara lain diwujudkan dalam kebebasan pers; dan (v) hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas keempat hak terdahulu. 4 Kebebasan informasi menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara melekat. Kebebasan ini juga melahirkan governability dimana negara dapat 3 Komisi Informasi Pusat Republik
Indonesia, Anotasi  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik,  ed.  1,  cet.  1  (Jakarta:  Komisi  Informasi
Pusat Republik Indonesia, 2009), h. 3. 4 Mas Achmad Santosa, Good
Governance  &  Hukum  Lingkungan, (Jakarta:
Indonesian Center for Environmental Law, 2001),
h. 22.
memfungsikan  dirinya  secara  efektif  dan efisien  tanpa  mengesampingkan  prinsip- prinsip demokrasi.
Jaminan  terhadap  akses  publik atas  informasi  dan  atau  kebebasan informasi dijamin konstitusi dunia. Deklarasi  Umum  Hak  Asasi  Manusia tahun 1948, dimana Pemerintah Indonesia menjadi  bagian  di  dalamnya,  pasal  19 berbunyi:
“ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan pribadi  dan  lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan  informasi  dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” .
Undang-undang tersebut bertujuan
untuk menjawab hak publik atas kebutuhan  informasi yang  transparan, cepat dan akurat.  Selain  itu, UU  juga menuntut  setiap  badan  publik bisa menjadi komunikator dan sumber informasi yang baik bagi publik. Masyarakat  memiliki  hak  untuk
mendapatkan informasi dari semua lembaga  kemasyarakatan,  baik  itu  terkait dengan  anggaran  maupun  kebijakan- kebijakan  tertentu  yang  dikeluarkan  oleh badan  publik, melainkan  hal  yang menyangkut dengan keamanan Negara. Akses pelayanan yang diamanatkan oleh UU Keterbukaan informasi  publik  mengarahkan  seluruh badan publik yang belanja operasionalnya dibawah  anggaran  belanja  negara/daerah, harus  memiliki  Pejabat  Pengelolaan Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  yang
tugas  dan  kewajibannya    memberikan layanan  informasi  kepada  publik  agar terjadi distribusi informasi sehingga aspek yang  mengutamakan  pelayanan  dapat terjadi  dengan  baik.  Dasar  ini,  menjadi bagian  dari  pencapaian  indikator  kerja dari  PPID  dalam  mewujudkan  jaminan akses informasi terhadap publik.
Unsur  PPID  menjadi  salah  satu entitas  mandiri  dalam  perkembangan keterbukaan  informasi  di  Indonesia. melalui  peran  PPID,  alur  informasi  dapat dijaga  dan  distribusikan  kepada  pihak yang  membutuhkan  informasi.  Peran  ini menjadi  semakin  signifikan,  jika  PPID mampu  menjadi  bagian  yang  terintegrasi dari  kesiapan  dokumentasi  dan  informasi yang  yang  dibutuhkan  oleh  pemohon informasi  publik.  Untuk  itu,  PPID memiliki peran strategis dalam membangun kesiapan kearsipan, dokumentasi dan pengolahan riset informasi yang dibutuhkan oleh  pemohon informasi.
Jika hal ini disadari sebagai bagian yang  penting,  maka  meluasnya  informasi yang  disengketakan  dapat  segera  diatasi dengan  efektifitas  kerja  PPID  dalam memberikan  informasi  yang  diwajibkan melalui UU No. 14 Tahun 2008.
Posisi PPID menjadi sangat
penting bagi seluruh badan publik, begitu pula  dengan  Aceh  Barat.  Peran  tersebut menjadi  pertimbangan  besar  bagi  peneliti untuk  meneliti Peran  PPID  kabupaten
Aceh Barat dalam menjalankan
keterbukaan informasi publik?

## Informasi Publik
Informasi adalah keterangan,
pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda
yang  mengandung  nilai, makna dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dibaca yang  disajikan dalam berbagai kemasan dan format  sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi      secara elektronik maupun secara non elektronik. 5 Sedangkan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan  publik  lainnya sesuai dengan UU. 6
Pemenuhan  hak atas kebebasan memeperoleh informasi publik merupakan salah satu indikator dianutnya konsepsi negara hukum sekaligus demokrasi yang  bercirikan pengakuan atas hak asasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam konsep negara hukum yang demokratis (democratische rechstaat)atau negara demokrasi berdasarkan hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi
manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia. 7
Adapun informasi yang wajib diumumkan secara berkala berdasarkan UU KIP adalah meliputi: 1. Informasi yang berkaitan dengan
Badan Publik;
2. Informasi  mengenai  kegiatan  dan kinerja Badan Publik terkait;
5 Pasal 1 angka (1) UU No. 14/2008
6 Pasal 1 angka (2) UU No. 14/2008
7 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 298-299.
3. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau 4. Informasi  lain yang diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Informasi yang  wajib diumumkan secara serta merta adalah suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarluaskan informasi publik ini disampaikan dengan cara yang  mudah dijangkau  oleh  masyrakat  dan  dalam bahasa yang mudah dipahami. 8

## Jenis-Jenis Informasi Publik
Adapun dalam komunikasi publik,
informasi  publik  terdiri  dari  beberapa jenis yaitu:
a. Informasi ilmiah, yaitu rekaman informasi yang dirancang secara khusus atau yang  bisa dimanfaatkan untuk kepentingan ilmiah dan penelitian untuk pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu  pengetahuan dan teknologi (Iptek) membutuhkan informasi, sekaligus  menghasilkan informasi. Sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan Iptek yang sangat cepat dewasa ini, maka informasi pun menjadi  berkembang sangat cepat hingga orang sering mengatakan adanya ledakan pengetahuan menimbulkan ledakan informasi; b. Informasi sekunder adalah informasi yang bertujuan untuk membukan  informasi primer. Ia bukan dihasilkan dari sumber pertama yang menerbitkannya, namun hanya sebagai alat untuk
8 Pasal 10 UU No. 14/2008.
menelusuri lebih lanjut  tentang
keberadaan informasi primer tadi; c. Informasi tersier yaitu keterangan atau tulisan dari sumber tertentu yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menelususri sumber-
sumber informasi sekunder. 9 Selain  itu, Mengingat banyaknya informasi publik yang dikuasai   suatu Badan Publik, maka dalam pengelolaannya dibutuhkan pendokumentasian yang baik dan
kejelasan mengenai informasi mana yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. Hal ini penting, mengingat perubahan paradigma dari “ informasi tertutup ” menjadi “ informasi terbuka ” di era keterbukaan    informasi publik yang menuntut kejelasan mengenai  informasi yang  wajib untuk diumumkan dan disediakan serta bagaimana cara penyediaan dan pengumumannya. Disinilah titik penting pengkategorian informasi publik dalam menyelenggarakan keterbukaan  informasi publik. UU  KIP mengelompokkan informasi publik dalam lima kategori, yaitu: a. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; b. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta; c. Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
d. Informasi publik yang diberikan berdasarkan permintaan;
e. Informasi publik yang dikecualikan.
9 Pawit M. Yusuf dan Priyo Subekti,
Teori dan Praktik Penelusuran Informasi,
(Jakarta: Peranada Media, 2010), h. 5-9.
Kategori ke-5 tidak dinyatakan secara  eksplisit, akan tetapi dijelaskan di Pasal 52 UU KIP, yaitu “ informasi publik yang wajib diberikan berdasarkan permohonan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan ini ”. Dari kategori informasi di atas, pengkategorian informasi publik dapat dipersempit dalam 3 kategori besar, yaitu yang wajib diumumkan (secara berkala dan  secara serta merta), wajib disediakan  (tersedia setiap saat dan atas dasar permintaan), dan informasi yang dikecualikan. Berikut adalah gambaran pembagian informasi publik sebagaimana digambarkan Komisi  Informasi Pusat: 10 Secara detail, berikut adalah penjelasan mengenai pembagian kategori informasi publik dalam UU KIP:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (minimal 1  x  6  bulan),  yaitu: In f orma si y ang berk ait an deng an ba dan publi k; Kegiatan  dan  kinerja  badan publik; Laporan keuangan; Informasi lain yang  diatur  dalam  peraturan perundang- undangan; informasi yang wajib  diumumkan  serta-merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami); Mengancam hidup orang
10 Alamsyah Saragih, Pengecualian Informasi di Badan Publik Negara, (Komisi Informasi Pusat, Jakarta: 2012), h. 1
banyak. Misalnya, ancaman bencana alam tsunami; Menganggu ketertiban umum.  Misalnya, tawuran  di  suatu tempat, kemacetan lalu lintas.
2. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap  Saat  yaitu Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya  minus  info yang  dikecualikan; Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya; Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen  pendukungnya; Rencana kerja  proyek,  termasuk  rencana pengeluaran  tahunan. Perjanjian badan  publik  dengan  pihak  ketiga; Informasi yang disampaikan pejabat  publik  dalam pertemuan Terbuka untuk umum. 3. Informasi yang Dikecualikan Informasi yang dikecualikan pada hakikatnya adalah informasi  publik, sehingga pengecualiannya tidak boleh  bersifat  permanen. Ukuran untuk menjadikan suatu informasi publik dikecualikan atau bersifat rahasia adalah: (i) Undang-undang; (ii) kepatutan;  dan (iii) kepentingan umum. Ketiga  parameter itu harus melalui uji konsekuensi: yakni pengujian oleh Badan Publik apakah membuka  informasi  itu  tidak  akan melindungi kepentingan yang  lebih besar atau tidak, atau sebaliknya.
Informasi yang dikecualikan meliputi informasi publik yang jika dibuka dan diberikan kepada pemohon: 1) Dapat menghambat proses penegakan hukum.
a) Menghambat proses penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana. (Lihat KUHAP); b) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana.Namun, saksi dan korban berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan informasi mengenai putusan pengadilan (Lihat Pasal 5 Ayat 1 UU No. 13/2006). c) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana yang berhubungan  dengan pencegahan dan  penanganan  segala  bentuk kejahatan  transnasional.  (Menurut Undang-undang  Tindak  Pidana Pencucian  Uang,  dalam  sidang pengadilan  sekalipun  saksi  saksi, penuntut  umum,  hakim, dan  orang lain  yang  bersangkutan  dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang  menyebut  nama  atau alamat  pelapor,  atau  hal-hal  lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor). d) Membahayakan  keselamatan  dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya. e) Membahayakan keamanan peralatan,  sarana,  dan  prasarana penegakan  hukum.  (Ingat  kasus kebakaran gedung Pengadilan Negeri  dan  Kejaksaan  Negeri Larantuka. Maksudnya pembangunan  gedung atau penjara rahasia?) 1) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI dan
perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. 2) Membahayakan  pertahanan  dan keamanan negara. 3) Mengungkap kekayaan alam Indonesia. 4) Merugikan  ketahanan  ekonomi nasional.
5) Merugikan  kepentingan  hubungan
luar negeri. 6) Mengungkap isi akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir, atau wasiat seseorang 7) Mengungkap rahasia pribadi 8) Memo  dan  surat-surat  antar-badan publik dan intra-badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali  atas  putusan  KI  atau pengadilan. 9) Informasi yang tidak boleh diungkapkan  berdasarkan  undang- undang.  Misalnya:  UU  Nomor  30
Tahun  2000  tentang  Rahasia Dagang.
Secara leksikal, “menghambat” berarti membuat sesuatu menjadi lambat atau tidak lancar; menahan; Bisa juga diartikan upaya menghalangi. 11
a. Hak Akses Informasi
Sebagai undang-undang yang tidak hanya sekedar mengatur hak atas informasi, melainkan juga mengatur tentang hak akses terhadap informasi tersebut,  UU KIP mengandung beberapa pokok pikiran berikut:
11 Dhoho A. Sastro, Mengenal Undang- undang Keterbukaan Informasi Publik, (Jakarta: Pelitaraya Selaras , 2010), h.22.
a. Setiap Badan Publik wajib menjamin keterbukaan informasi public; b. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh public; c. Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak
/tidak permanen;
d. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat,
tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana; e. Informasi publik bersifat proaktif (Tanpa Menunggu); f. Informasi publik harus bersifat utuh, akurat, dan dapat dipercaya;
g. Penyelesaian sengketa secara cepat, murah, kompeten, dan
independen; h. Ancaman pidana bagi penghambat informasi.
b. Badan Publik Salah satu permasalahan mendasar penyelenggaraan pemerintahan masa lalu kita adalah rendahnya tingkat keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Pada saat reformasi, diskursus tentang pentingnya praktek- praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) semakin mengemuka dan memunculkan wacana publik tentang pentingnya jaminan hukum yang komprehensif bagi hak atas informasi. Jaminan hukum tersebut diharapkan dapat mempertegas kewajiban badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi sebagai
implikasi dari jaminan pengakuan hak masyarakat terhadap informasi.
UU KIP mengatur tentang siapa yang diberi kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, yang selanjutnya disebut badan publik. Definisi badan publik dalam UU KIP mencakup: a. Lembaga eksekutif,  legislatif, yudikatif;
b. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau c. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri.

## c. Hak  dan  Kewajiban  Pengguna Informasi
Pemohon  informasi  publik  adalah warga  negara  dan/atau  badan  hukum Indonesia  yang  mengajukan  permintaan informasi  publik  sebagaimana  diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi  Publik.  Pemohon informasi  publik  mempunyai  hak-hak, meliputi : a. memperoleh  informasi  publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
b. melihat dan mengetahui
informasi publik; c. menghadiri  pertemuan  publik untuk umum guna memperoleh informasi publik; d. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan  sesuai  dengan Undang-Undang; e. menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang- undangan; f. mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan  permintaan  tersebut; dan/atau g. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh  informasi  publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Pemohon  yang telah  mendapatkan informasi  sesuai  dengan  permohonan yang  diajukan  disebut  sebagai  pengguna informasi. Pengguna  informasi  publik dalam  mempergunakan  informasi  yang telah  diperoleh  mempunyai  kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu
: a. menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mencantumkan sumber darimana memperoleh informasi  publik  baik  untuk kepentingan  sendiri  maupun keperluan publikasi. d. Asas Keterbukaan informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah bagian kedua tentang asas penyelenggaraan pemerintahan Pasal 20 angka 1 dipaparkan tentang penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas: a. Asas kepastian hukum adalah dalam rangka negara  hukum yang mengutamakan  landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebiakan penyelenggaraan Negara; b. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang landasan keteraturan,  keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian      penyelenggaraan Negara; c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan  umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak  masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,  jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan  Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara; e. Asas  proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak  dan kewajiban penyelenggaraan Negara;
f. Asas profesionalitas adalah adalah asas yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan  dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada  masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
h. Asas efisensi;
i. Asas efektifitas. Diluar  dari hukum tertulis atau hukum formal ada asas hukum tidak tertulis yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: a. Asas persamaan, bahwa hal-hal yang sama harus diperlakukan sama;
b. Asas kepercayaan, menuntut supaya
badan pemerintahan terikat pada janjinya;
c. Asas kepastian hukum, adanya kepastian hukum pejabat administrasi negara dalam mengeluarkan segala keputusan; d. Asas kecermatan, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan
cermat.

## Metode Penelitian
Rancangan  penelitian  atau  disebut juga pendekatan penelitian menjadi sebuah prasyarat utama apabila seseorang ingin melakukan sebuah penelitian
dilapangan.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan rancangan penelitian kualitatif. Adapun rancangan kualitatif, merupakan  penelitian yang  bergantung kepada  perspektif  serta  permasalahan yang  diteliti  dalam  rangka  melakukan deskriptif (penggambaran), verstehen (pemahaman dan pemaknaan), interpretasi (penafsiran), pengembangan dan eksplorasi. 12 Data yang didapatkan akan dianalisis  secara  mendalam  dan  bertahap. Analisis ini dilakukan dengan mengkualifikasikan  data  menurut  pokok masalah  dengan  menggunakan  metode deskriptif  analitik,  kemudian  menarik kesimpulan sebagai jawaban dari
permasalah  yang  diajukan.  Riset  ini tidak mengutamakan  besarya  populasi  atau samplingnya  sangat  terbatas.  Jika  data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak  perlu  mencari  sampling  lainnya. Disini  yang  lebih  ditekankan  adalah persoalan  kedalaman (kualitas)  data bukan banyaknya (kualitas) data. 13
Sumber data dalam penelitian adalah  subyek dari mana data dapat diperoleh. Secara garis besar berkenaan dengan  sumber  data  terbagi  kedalam dua  bahagian,  yakni  smber  data  primer (utama)  dan  sumber  data sekunder (tambahan). Lebih lanjut penjelasannya sebagai berikut:
1. Sumber  data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan
12 Rachmat  Ktiyantono, Tehnik  Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 56- 57.
13 Rachmat  Ktiyantono, Tehnik  Praktis
Riset Komunikasi, … h. 56 -57.
oleh  peneliti (atau petugasnya)
dari sumber pertamanya Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala  dan  Pegawai  yang  berada PPID Aceh Barat. 2. Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga  dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. 14 Dalam  hal ini, peneliti malakukan pemantauan  terhadap  berbagai macam  media  yang  digunakan oleh  PPID  dalam  menyebarkan informasi. Seperti spanduk, baliho, website ppid.acehbaratkab.go,id  maupun media massa yang menjadi perpanjangan untuk menyampaikan informasi.

## Hasil Penelitian
Setiap  Badan  Publik  mempunyai kewajiban  untuk  membuka  akses  atas Informasi  Publik  yang  berkaitan  dengan
Badan  Publik  tersebut  untuk  masyarakat luas.  Lingkup  Badan  Publik  dalam Undang-undang meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  dan  mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang
14 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.
berbadan  hukum  maupun  yang  tidak berbadan hukum.
Dari  itu  semua,  Kementerian Komunikasi  sebagai  salah  satu  Badan Publik telah membentuk Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  117 Tahun 2010 Tentang Organisasi Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi. Dengan  terbentuknya  PPID  pemohon informasi  sesuai  dengan  haknya  dapat memperoleh informasi public yang dihasilkan  oleh  Kementerian  Komunikasi dan  Informatika  sesuai  dengan  ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008. 15
Ada  tiga  Struktur  utama  yang dilakukan  oleh  PPID  Aceh  Barat  juga Sesuai  dengan  Undang-undang  KIP, yaitu:
a. Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi (PPID) Merupakan Pejabat  yang  bertanggung  jawab  di bidang penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan publik. b. Standar Operasional Prosedur (SOP)  Layanan  Publik Merupakan tata  kelola  internal  Badan  publik dalam rangka memenuhi hak publik memperoleh informasi dengan  cara  melihat,  mengetahui informasi serta mendapatkan salinan informasi. c. Daftar Informasi Publik merupakan Catatan yang berisi keterangan sistematis tentang
seluruh  informasi  yang  berada dibawah  penguasan  badan  publik
15 Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie  Sistem  Informasi  PPID  Aceh  Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.
tidak  termasuk  informasi  yang dikecualikan. 16
Dari segi tanggung jawab, ada beberapa tanggung  jawab  PPID  Aceh  Barat, seperti  yang  disampaikan Lisnawati,  SE Kasie Sistem Informasi:
a. Tanggung Jawab PPID Utama: 1) Koordinasi Pengelolahan data/dokumen internal Badan publik; 2) Mengkoordinasikan PPID Pembantu; 3) Mendelegasikan sebagian wewenang ke PPID Pembantu; 4) Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik. b. Tanggung Jawab PPID Pembantu: 1) Membantu PPID Utama; 2) Melaksanakan layanan informasi publik. 17 Setelah mengetahui tanggung jawabnya,  Di  dalam  pemerintahan  yang baik,  perlu  adanya koordinasi  yang  baik juga. koordinasi akan menjamin keberhasilan  pelaksanaan  pekerjaan  atau pencapaian  tujuan  organisasi.  Untuk  itu perlu pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi
yang meliputi pengertian  koordinasi,  tujuan  koordinasi,
tipe koordinasi dan prinsip-prinsip koordinasi.  Pemahaman  yang  baik  atas koordinasi  memungkinkan  kita  mampu
16 Hasil wawancara dengan Diah
Widyawati    operator PPID  utama  Aceh  Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.
17 Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie Sistem Informasi PPID Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.
dapat  merencanakan  dan  melaksanakan koordinasi dengan baik. 18
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID Utama diberi wewenang untuk:
a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; b. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul berdasarkan pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU KIP sebelum menyatakan informasi publik tertentu  sebagai dikecualikan; c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis terhadap permohonan informasi yang dikecualikan; d. Menugaskan staf pendukung PPID (arsiparis, pranata komputer, petugas informasi, dll) untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi
publik secara berkala setiap bulan.
Semua koordinasi tersebut dilakukan oleh  PPID  dengan  SKPD  yang  ada  di lingkup  pemerintahan  Aceh  Barat  seperti melakukan  koordianasi  dengan  Bagian Humas  dan  PDE  Aceh  Barat sebagai PPID pembantu yang mengelola informasi pemerintahan guna memudahkan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan oleh pengaju informasi. 19
18 Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie  Sistem  Informasi  PPID  Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.
19 Hasil  wawancara  dengan, Jopi  Dian Saputra,  S.Sos, Kasubag  PDE  Setdakab  Aceh

## “semua  keterbukaan  informasi
publik  itu  akan  terwujud  apabila  semua elemen dapat bekerja sama dengan baik”, kata Lisnawati.
Untuk memperbaiki sistem maupun kinerja  dari  PPID  pembantu,  PPID  utama melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk membimbing mereka sesuai dengan poksi yang  akan  kerjakan  nantinya.  Sehingga semua  SKPD  yang  ada  di  lingkungan pemerintah  dapat  berjalan  sesuai  dengan harapan UUD maupun masyarakat.
Selain  itu,  PPID  Aceh  Barat menyediakan fasilitas kepada Permohonan Informasi Publik secara online, telepon atau datang langsung ke PPID, masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik, dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik serta mengikuti berbagai mekanisme yang ada. diantaranya sebagai berikut : a. Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi  kepada PPID dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi foto copy akta pendirian,  surat  keterangan terdaftar, surat keterangan domisili lembaga publik/ormas; b. PPID menerima permohonan informasi dimana Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannnya; c. PPID melakukan pencatatan permintaan informasi dari Barat,  Meulaboh,  pada  tanggal  23  November 2016. Pemohon untuk kepentingan tertib administrasi dan memberi tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik. kepada pemohon informasi publik. d. PPID memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik; e. PPID menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi. Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID menyampaikan alasan penolakan sesuai dengan keterangan perundangan yang berlaku; f. PPID memberikan Tanda bukti Penyerahan informasi Publik kepada pengguna informasi publik. 20
Semua  peran  itu  akan maskimal ketika  respon  dari  masyarakat  yang membutuhkan  informasi  aktif.  Namun sangat  disayangkan  masyarakat  yang membutuhkan informasi hanya menggunakan  media  online  atau  Website ketimbang  untuk  menjumpai  kami  secara langsung di PPID, ungkap Mardiah.
Selain itu, pemohon dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) sejak permohonan tersebut sampai kepada PPID, maka pemohon Informasi akan memperoleh jawaban/tanggapan baik
20 Hasil wawancara dengan Diah
Widyawati    operator PPID  utama  Aceh  Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.
secara tertulis ataupun lisan baik secara langsung maupun menggunakan media Teknologi Informasi yang tersedia seperti, Email, Web, dan lain sebagainya.  Jika semua itu tidak terpenuhi, maka pemohon dapat  melaporkan  kepada  KIP  untuk disidangkan. 21

## Hambatan PPID dalam melakukan Perannya
Setiap pekerjaaan tentu akan menemukan hambatan, begitu pula dengan PPID Aceh Barat. Diantaranya:
a. Keterbatasan Personil / SDM Yang Khusus Menangani Penyediaan dan Pelayanan Informasi di beberapa  SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Salah satu kendala yang cukup mempengaruhi dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi adalah ketersediaan tenaga khusus yang menangani permasalahan yang khusus menangani bidang Informasi. Selain, itu kurangnya kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan dalam menguasai bidang Teknologi Informasi b. Susahnya Berkoordinasi  dengan SKPD Adanya SKPD  tentu  akan memudahkan  PPID  Utama  dalam menjalankan tugasnya. Namun, sulitnya  koordinasi  dengan SKPD di lingkungan Pemerintah untuk
menyediakan semua  informasi dan
21 Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie  Sistem  Informasi  PPID  Aceh  Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.
melayani  setiap  masyarakat  yang membutuhkan informasi. Ini disampaika n  Lindawati  “ memang kita akui masih ada sebagian dari SKPD di lingkungan kita yang  sulit untuk  kita  ajak  bekerja  sama,  apalagi kami  dari  PPID  Utama  sudah  berulang kali meminta kepada setiap SKPD untuk mengirimkan  informasi  kepada  kami selaku  induk,  sehingga  setiap  informasi yang dibutuhkan atau dimintakan kepada kami bisa langsung diberikan”. 22

## c. Kurangnya Anggaran
Pemerintah yang  baik  tidak akan  menunggu  informasi  diminta oleh masyarakat, dalam artian mereka akan  menjemput  bola.  Tentunya  itu semua  akan  terwujud  dengan  adanya media  penyebaran  informasi.  Namun yang  menjadi  kendala  saat  ini  adalah kurangnya anggaran untuk mendukung  keinginan  tersebut.  Saat ini, PPID Aceh Barat hanya memiliki media luar ruangan seperti Spanduk /
Baliho  diluar  hubungan  yang  dijalin dengan media massa lainnya. Walaupun  saat  ini,  PPID  utama mengandalkan SKPD yang ada diseputaran pemerintah, seperti media
Gema  Aceh  Barat  yang dikelola  oleh
Bagian  Humas  dan  PDE  Setdakab Aceh  Barat.  Walaupun  saat  ini  PPID Aceh Barat juga menggunakan Website resmi PPID. 23
22 Hasil wawancara dengan Lisnawati, SE Kasie  Sistem  Informasi  PPID  Aceh Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016. 23 Hasil wawancara dengan Diah Widyawati    operator  PPID  utama  Aceh  Barat, Meulaboh, pada tanggal 23 November 2016.
Kesimpulan Dalam upaya menjawab pertanyaan  penelitian  tentang  bagaimana tugas, fungsi, dan peran PPID Aceh Barat. Maka  setelah  melakukan  analisis  dan interpretasi  hasil  wawancara  dan  data sekunder  yang  peneliti  dapatkan  dalam proses pengumpulan data penelitian.
Dalam  hal  ini,  Pejabat  Pengelola Informasi  dan  Dokumentasi(PPID)  Aceh Barat  sudah  melakukan  perannya  sesuai dengan  Undang-Undang  No.14  Tahun 2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi Publik  (UU  KIP)  dengan  baik,  PPID berhasil  melakukan  kewajiban  yang diamanatkan  Undang-Undang  KIP  untuk dapat  mencapai  keterbukaan  informasi publik.
PPID  Aceh  Barat  juga  melakukan koordinasi  dengan  SKPD  yang  ada dilingkup pemerintahan, kemudian menyediakan  fasilitas  kepada  pengaju informasi,  melakukan  sosialisasi  dan pembinaan kepada SKPD, serta menggunakan media yang mudah dijangkau  oleh  pengaju  informasi,  seperti layanan  telefon  maupun  website.  Selain itu,  PPID  utama  juga  memanfaatkan media  yang  ada  di  SKPD  pembantu sebagai perpanjangan dalam menyampaikan informasi. Namun  masih  terdapat  kendala maupun hambatan,
diantaranya koordinasi  PPID  dengan  SKPD  yang  ada di  lingkup  pemerintahan  masih  belum berjalan  dengan  maksimal.  Masih  ada beberapa  SKPD    yang  menganggap  spele akan  pentingnya  keterbukaan  informasi publik Serta keterbatasan personil.
Selama  ini,  PPID  Aceh  Barat hanya  menggunakan  media  luar  ruangan,
Telefon,  Email    dan  Website  untuk menjalin  hubungan  dengan  masyarakat. Kurangnya  anggaran  menjadi  alasan utama  PPID  untuk  membuat  media  yang mampu dijangkau secara keseluruhan oleh masyarakat yang ada di Aceh Barat.

## DAFTAR PUSTAKA
D. SiahaanVictor.2010. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Komitmen  Organisasi  Dalam Upaya  Meningkatkan  Kinerja Auditor  (Studi  Pada  Kantor Perwakilan Bpk-Ri Provinsi Aceh ). Dripani  2014. Pengaruh  Independensi, Penerapan  Teknologi  Informasi, Dan Pemahaman Good Governance  Terhadap  Kinerja Auditor (Studi Kasus Pada Auditor  di  BPK  RI  Perwakilan Provinsi Jawa Barat).
Engko,  C.  dan  Gudono.  2007. Pengaruh Kompleksitas  Tugas  dan  Locus of    Control  terhadap  Hubungan antara  Gaya  Kepemimpinan  dan Kepuasan  Kerja  Auditor.  JAAI, Vol. 11 No. 2, pp. 105-124.
Ermayanthi  Luh  Ayu  Alita.  2015.
Integritas  Sebagai  Pemoderasi Pengaruh Due Fathoni, Abdurrahmat, Metodologi penielitian  dan  Teknik  Penulisan Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006. KPPOD  kerjasama  dengan  The  Asia Foundation “Laporan, Tata
Kelola  Ekonomi  daerah Aceh  :
Survey  Pelaku  Usaha  di  23
Kabupaten/Kota  di  Aceh  2008”, Jakarta    2009.  Diambil  dari http://www.kppod.org
Kumalaningtyas,  Cindy.  2013. Pengaruh
Independensi, Gaya
Kempemimpinan, Komitmen Organisasi,  Budaya  Organisasi, Gender Dan Pemahaman Good Govermance  Terhadap  Kinerja  Auditor: Surakarta Mardiasmo, 2006, “Perwujudan Transparansi  dan  Akuntabilitas
Publik  melalui  Akuntansi  Sektor
Publik:  Suatu  Sarana  Good
Governance”, Jurnal  Akuntansi
Pemerintah,  Vol.2  No.1  Mei 2006.
Sugiyono.  2006. “ Metode  Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D”. Bandung: Alfabeta. Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian,Jakarta:Rineka Cipta,2003. Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002.