## Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru
Ade Masya Resa 1 , Zulfan Saam 2 , Suardi Tarumun 3
1 Studioriau Research Institute , Jl. Pembangunan No. 99G Pekanbaru, 28292
2 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Riau Jalan Pattimura No.09 Gedung.I Gobah Pekanbaru, Telp. 0761-23742
3 Fakultas Pertanian Universitas Riau  Kampus Bina widya Panam KM 12.5 Pekanbaru
Abstract: This  study  aims  to  analyze  the  causes  of  slum  factors  and  analyze  the  strategy  of  slum upgrading in Kampung Bandar. Research has been conducted at Kampung Bandar Slum Area from February  1  February  through  April  30,  2017.  The  research  method  is  a  desciptive  method  with descriptive  analysis  and  Analyical  Hierarchy  Process  (AHP)  approach.  Primary  data  were collected  through  observation  and  AHP  questionnaire  instrument.  Secondary  data  were  obtained from  the  relevant  department  of  this  research.  The  analysis  shows  that  the  slums  of  Kampung Bandar  are  caused  by  there  is  no  legality  of  spatial  plan,  low  affordability,  lack  of  optimal regulatory  enforcement,  and  inadequate  housing  infrastructure  services.  The  Strategy  of  slum updrading  at  Kampung  Bandar  are  prevention  strategies  and  quality  improvement  strategies. Preventive  strategies  consisting  of  capacity  building,  supervision  and  control,  and  community empowerment.  Quality  improvement  strategies  from:  rehabilitation,  revitalization,  and resettlement.
Key words : Structuring strategy, Slum area, Prevention, Quality Improvement
Peningkatan  urbanisasi  yang  terjadi  setelah adanya  perkembangan  pembangunan  di  Kota Pekanbaru  menjadi  tidak  terkendali  ini  dapat dilihat  dari  banyaknya  jumlah  penduduk  dari tahun  2003  sebanyak  653.435  jiwa  sampai dengan  tahun  2015  sebanyak  1.038.118  jiwa dengan  tingkat  pertumbuhan  penduduk  sebesar lebih  dari  4%  yang  melebihi  pertumbuhan penduduk nasional sebesar kurang dari 2%. Hal ini  berdampak  pada  munculnya  beberapa kawasan permukiman kumuh di bantaran sungai dan  di  pusat  kota.  Salah  satu  kawasan permukiman kumuh tersebut adalah Permukiman Kampung Bandar.
Permukiman kumuh  Kampung Bandar ini merupakan  wilayah  penelitian  dengan  luas wilayah  sebesar  ±  4  ha  mempunyai  jumlah rumah  tangga  sebanyak  430  KK.  Kondisi topografi  di  wilayah  Kampung  Bandar  ini berupa  dataran  rendah  yang  berada  pada kawasan  tepian  sungai  yang  berpotensi  terjadi banjir dan genangan bila air Sungai Siak meluap dan  pada  saat  hujan  dengan  intensitas  tinggi. Tinggi  genangan  bisa  mencapai  30  cm  atau setara dengan betis orang dewasa.
Kepadatan  penduduk  di  kawasan  ini didorong  oleh  peran  dan  fungsi  kawasan  ini
sebagai Kota Lama yang merupakan cikal bakal dari  Kota  Pekanbaru.  Pada  kawasan  ini  juga terdapat pelabuhan bongkar muat yang merupakan  pintu  masuk  barang-barang  yang melalui  jalur  sungai  dari  dan  ke  Kota Pekanbaru,  hal  ini  sudah  terjadi  sejak  zaman dahulu  mengingat  pelabuhan  ini  merupakan pelabuhan tua.
Kawasan  ini  termasuk  kawasan  yang rawan  bencana,  khususnya  kebakaran  dan banjir.  Permukiman  di  Kampung  Bandar didominasi  oleh  permukiman  yang  padat  yang didukung dengan kondisi jalan lingkungan yang ada  sangat  sempit  dengan  lebar  1-3  m.  Kondisi ini sangat rawan jika terjadi bencana kebakaran berpotensi  menyebar  dengan  cepat  ke  rumah lainnya.  Banjir  pasang  surut  juga  menjadi ancaman  terutama  banjir  tahunan  yang  rutin terjadi,  disamping  dampak  dari  adanya  pasang surut  tersebut  adalah  genangan  air  yang menyebabkan  kawasan  ini  rentan  terhadap penyebaran penyakit.
Kondisi  permukiman  di  kawasan  ini masih  banyak  rumah/bangunan  lama  yang terbuat dari kayu yang dibangun dengan struktur rumah  panggung  terbuat  dari  kayu  (tersebar  di pinggir Sungai Siak hingga Jalan Perdagangan).
Kondisi  bangunan  yang  rumah  kayu  banyak yang sudah memprihatinkan serta perlu direnovasi.  Hal  ini  akan  memperburuk  kondisi jika  terjadi  kebakaran  yang  mudah  menyebar pada  kawasan  padat  dengan  bangunan  yang memiliki konstruksi kayu.
Berbagai  permasalahan  yang  ada  di kawasan tersebut akhirnya mendorong munculnya  kawasan  yang  tidak  tertata  seperti yang  terjadi  di  wilayah  Kampung  Bandar  ini yang  disebabkan oleh terbatasnya  lahan permukiman  dan  belum  adanya  maupun kurangnya  prasarana  permukiman  seperti  jalan lingkungan,  saluran  drainase,  air  bersih,  listrik, saluran  pembuangan  limbah  rumah  tinggal  dan persampahan. Kondisi ini menjadikan permukiman  yang  tak  terencana  tersebut menjadi  semakin  kumuh.  Hal  ini  menjadikan Kota  Pekanbaru  perlu  melakukan  berbagai penanganan  kawasan  permukiman  kumuh, dengan  melakukan  identifikasi  terlebih  dahulu baru  kemudian  memutuskan  untuk  mengambil tindakan  seperti:  pemugaran,  peremajaan  atau dengan  permukiman  kembali.  Oleh  karena  itu, perlu  adanya  kajian  analisa  mengenai  strategi penataan  kawasan  permukiman  kumuh,  salah satunya  di  Kawasan  Kampung  Bandar  dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dalam  upaya pencapaian Sustainable  Development  Goals (SDGs).

## BAHAN DAN METODE
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Kawasan Permukiman Kumuh Kampung Bandar, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru. Lokasi ini merupakan  salah  satu  kawasan  padat  dengan kondisi  lingkungan  yang  uruk.  Penelitian  ini akan  dilaksanakan  selama  4  bulan  (bulan Januari – April) Tahun 2017.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam pelaksanaan penelitian Strategi Penataan Permukiman  Kumuh  Perkotaan  Kampung Bandar  Kota  Pekanbaru  adalah  penelitian deskriptif.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan pengamatan  lapangan,  wawancara  dan  diskusi kepada para stakeholder yang berkaitan dengan penelitian ini.
Data primer dikumpulkan melalui observasi  langsung  di  lapangan  dan  instrument kuesioner Analytical  Hierarchy  Process (AHP) melalui  para  ahli  yang  berkompeten  yang dilakukan  secara purpossive .  Data  sekunder diperoleh  dari  dinas  dan  institusi  terkait penelitian  ini.  Analisis  yang  digunakan  adalah analisis  deskriptif  untuk  menguraikan  faktor- faktor  penyebab  kekumuhan  di  Kampung Bandar.
Metode  strategi  penataan  yang  digunakan adalah  AHP  (Saaty,  2000)  untuk  menentukan strategi  penatan  kawasan  permukiman  kumuh Kampung  Bandar.  Metode  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  strategi  penataan  kawasan pemrukiman kumuh Kampung Bandar berdasarkan  kriteria-kriteria  yang  ada  dengan menggunakan metode matrik berpasangan.

## HASIL
Kawasan permukiman Kampung Bandar merupakan  kawasan  permukiman  yang  padat penduduk  dengan  kondisi  bangunan  yang  tidak teratur  akibat  perkembangan  kawasan  yang sporadis dan tidak terencana. Kondisi bangunan pada  kawasan  ini  didominasi  oleh  bangunan permanen, sedangkan permukiman yang berbatas langsung dengan Sungai Siak sebagian lagi  masih  berbentuk  semi  permanen  dan bahkan rumah panggung. Kecenderungan permukiman  yang  semakin  padat  menyebabkan sisa  lahan  terbuka  yang  ada  di  tiap  rumah menjadi sedikit jumlahnya, ini dapat dilihat dari jumlah rumah yang memiliki lahan terbuka dari total lahan yang ada.
Pada bangunan rumah panggung memiliki kondisi bangunan yang luas. Jika dilihat dari sisi kriteria  luasan  minimum,  rumah  panggung  ini sudah  memenuhi  kriteria.  Namun  dari  sisi kelayakan material bangunan, rumah ini banyak yang  sudah  tidak  layak  dengan  kondisi  sudah tua.
Bangunan rumah melayu ini sangat ramah lingkungan  dan  mitigasi  bencana.  Kondisi bangunan  yang  memiliki  pencahayaan  yang baik  sehingga  tidak  memerlukan  penerangan pada  siang  hari  dan  mengurangi  penggunaan kipas  angina  maupun  AC.  Bangunan  ini  juga berorientasi mitigasi bencana yang
mengantisipasi  adanya  banjir  akibat  air  pasang.
Pelestarian  bangunan  rumah  melayu  ini  juga dapat  mendorong  citra  kawasan  sebagai kawasan  cagar  budaya  sehingga  rumah-rumah ini perlu dilestarikan.
Berdasarkan  hasil  analisis  kondisi  fisik, sosial  budaya,  ekonomi  dan  lingkungan  pada kawasan permukiman kumuh Kampung Bandar, dapat diidentifikasi dan dianalisa faktor penyebab kekumuhan yang ada, antara lain:
Belum  adanya  rencana  tata  ruang  sebagai legalitas acuan pembangunan
Belum  disahkannya  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Pekanbaru  menjadi salah  satu  kendala  dalam  upaya  penataan kawasan  di  kawasan  ini.  Sebagai  dasar  hukum utama dalam proses peruntukan dan pemanfaatan  ruang,  peranan  RTRW  menjadi sangat  vital.  Sebelum  diberlakukannya  UU  No. 26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  yang melatarbelakangi  perlunya  peninjauan  kembali RTRW Kota Pekanbaru, pelanggaran pemanfaatan  ruang  tidak  dikenai  sanksi  pidana, sehingga para pelanggar tidak ada efek jera.
Ketidakjelasan legalitas tata ruang wilayah  menjadi  kendala  dalam  pemberian  Izin Mendirikan  Bangunan  (IMB)  yang  mengacu kepada  Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  maupun  Rencana  Detail  Tata Ruang  Kawasan  Perkotaan.  Belum  disahkan Peraturan  Daerah  yang  mengatur  mengenai penataan  ruang  tersebut  dapat  menghambat berbagai  proses  pembangunan  dan  penataan pada kawasan permukiman kumuh.

## Rendahnya daya beli masyarakat.
Rendahnya  daya  beli  masyarakat  dapat dilihat  dari  kondisi  penggunaan  daya  listrik  ini yang  didominasi  oleh  pengguna  daya  900  watt dan  450  watt.  Kondisi  ini  menggambarkan bahwa  tingkat  ekonomi  masyarakat  di  kawasan ini  didominasi  oleh  kalangan  menengah  ke bawah. Penggunaan daya listrik dapat mencerminkan penggunaan listrik serta kemampuan  dalam  membeli  peralatan  listrik. Penggunaan  daya  listrik  yang  diberikan  oleh subsidi pemerintah ini mengindikasikan rendahnya daya beli masyarakat setempat.
Dalam  penyediaan  rumah  yang  layak sangat  erat  kaitannya  dengan  daya  beli masyarakat. Ketidakberdayaan ekonomi masyarakat  dalam  menyediakan  rumah  yang
layak  huni  berdampak  pada  kondisi  sosial  dan lingkungan. Masyarakat tidak mampu menyediakan  rumah  sesuai  dengan  standar hunian  layak  dengan  kriteria  teknisnya,  seperti: luas  minimum  bangunan  rumah  per  jiwa, penggunaan  kualitas  material  yang  layak,  dan lainnya.

## Layanan infrastruktur permukiman belum memadai
Kondisi  infrastruktur  permukiman  di Kampung  Bandar  masih  jauh  dari  kelayakan sebuah  permukiman.  Kondisi  jaringan  jalan, drainase, sanitasi, air minum, persampahan, dan sistem proteksi pemadam kebakaran yang ada di Kampung  Bandar  masih  harus  dilakukan peningkatan.
Kondisi  jalan  lingkungan  di  kawasan  ini sebagian  sudah  berupa  jalan  dengan  konstruksi semenisasi,  hanya  sebagian  yang  berupa  jalan tanah.  Kondisi  jalan  tanah  umumnya  berada  di sekitar  areal  pinggir  Sungai.  Kondisi  jaringan jalan  lingkungan  permukiman  yang  ada  cukup sempit  dan  hanya  dapat  dilalui  sepeda  motor dengan lebar sekitar 80 cm.
Kondisi  pengelolaan  sampah  di  kawasan permukiman  kumuh  Kampung  Bandar  ini diangkut  ke  TPS  (Tempat  Penampungan Sementara)  maupun  TPA  (Tempat  Pemrosesan Akhir)  yang  minimal  2  (dua)  kali  seminggu sebanyak  134  rumah  tangga  atau  sebesar  59%. Kondisi  pengelolaan  sampah  tersebut  sudah cukup baik. Namun perlu dilakukan peningkatan layanan berupa Tempat Pengolahan Sampah  Terpadu  (TPST)  dengan  konsep  3R ( reuse, reduce, recycle ).
Kondisi  sanitasi  di  wilayah  Kampung Bandar  berdasarkan  survey  yang  dilakukan masih  masih  sangat  jauh  dari  kondisi  ideal, aktifitas MCK warga masih dilakukan di sungai sementara beberapa rumah juga memiliki sarana MCK  namun  pembuangan  limbahnya  langsung ke sungai atau saluran drainase.
Kondisi saluran drainase pada kawasan ini hampir  sama  dengan  drainase  di  jalan-jalan utama,  drainase  banyak  yang  dimanfaatkan masyarakat  untuk  membuang  limbah  rumah tangga.  Di  kawasan  ini  juga  terdapat  beberapa penutupan saluran secara permanen.
Kondisi  layanan  infrastruktur  air  minum di  kawasan  ini  sudah  terlayani  melalui  fasilitas PDAM. Namun kualitas dan kuantitas
penyediaan  air  bersih  oleh  PDAM  kurang  baik maka  warga  lebih  mengandalkan  sumur-sumur artesis  yang  dibuat  oleh  pemerintah  melalui program kegiatan PNPM.
Kondisi  infrasatruktur  sistem  proteksi kebakaran  pada  kawasan  ini  masih  sangat minim.  Kondisi  permukiman  yang  padat  dan tidak  teratur  dengan  kondisi  masih  banyak rumah semi permanen dan tidak permanen dapat mendorong  penyebaran  api  ke  rumah  lainnya jika terjadi kebakaran.

## Belum optimalnya penegakan aturan
Lemahnya  penegakan  aturan  mengenai penyelenggaraan  bangunan  gedung  di  Kota Pekanbaru,  khususnya  di  Kampung  Bandar  ini mendorong munculnya bangunan-bangunan yang  tidak  layak  huni.  Bangunan-bangunan yang  ada  tidak  memenuhi  kriteria  persyaratan intensitas penyelenggaraan bangunan gedung.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor  2  tahun  2014  tentang Bangunan  Gedung  menjelaskan  bahwa  setiap bangunan  gedung  yang  akan  dibangun  harus memenuhi  persyaratan  intensitas  bangunan gedung  yang  meliputi  persyaratan  kepadatan, ketinggian  dan  jarak  bebas  bangunan  gedung, berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  dalam RTRW,  RDTR,  dan/atau  RTBL.  Persyaratan kepadatan meliputi ketentuan KDB dan Koefisien  Daerah  Hijau  (KDH)  pada  tingkatan tinggi, sedang dan rendah. Persyaratan ketinggian  meliputi  ketentuan  tentang  jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan dan KLB pada tingkatan  KLB  tinggi,  sedang  dan  rendah. Persyaratan  ketinggian  bangunan  gedung  tidak boleh  mengganggu  lalu  lintas  penerbangan. Persyaratan  jarak  bebas  bangunan  gedung meliputi  ketentuan  tentang  Garis  Sempadan Bangunan  Gedung  dan  jarak  antara  Bangunan Gedung  dengan  batas  persil,  jarak  antar bangunan,  dan  jarak  antara  as  jalan  dengan pagar halaman.
Belum  disahkannya  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Pekanbaru  menjadi salah  satu  kendala  dalam  upaya  penataan kawasan  di  kawasan  ini.  Sebagai  dasar  hukum utama dalam proses peruntukan dan pemanfaatan  ruang,  peranan  RTRW  menjadi sangat  vital.  Sebelum  diberlakukannya  UU  No. 26  tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  yang melatarbelakangi  perlunya  peninjauan  kembali
RTRW Kota Pekanbaru, pelanggaran pemanfaatan  ruang  tidak  dikenai  sanksi  pidana, sehingga para pelanggar tidak ada efek jera.
Hasil  perhitungan  analisis  AHP  diperoleh bahwa  hasil  pembobotan  kriteria  dengan melakukan  matrik  berpasangan  pada  Gambar  1 berikut:
Gambar 1. Grafik Hasil Perhitungan Pembobotan Kriteria AHP
Langkah terakhir yaitu menghitung prioritas global masing-masing strategi penataan permukiman  kumuh  dengan  menjumlahkan semua  kriteria  dari  masing-masing,  atau menjumlahkan baris seperti Gambar 2 berikut:
Gambar  2. Grafik Prioritas Global Masing-Masing Strategi Penataan Permukiman Kumuh

## PEMBAHASAN
Konsep  penataan  kawasan  permukiman  kumuh dibagi  menjadi  2  skema  penanganan,  yaitu strategi  pencegahan  dan  strategi  peningkatan kualitas  kawasan  permukiman  kumuh.  Strategi pencegahan  bertujuan  mencegah  tumbuh  dan berkembangnya  permukiman  kumuh.  Strategi peningkatan  kualitas  kawasan  permukiman kumuh  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas permukiman yang semula merupakan permukiman  kumuh  supaya  menjadi  kawasan yang lebih baik.
Dalam  strategi  penataan  penanganan kawasan  permukiman  kumuh  Kampung  bandar dilakukan dengan pemaduan program yang ada,
yaitu  pemugaran  (rehabilitasi),  peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi).  Masing-masing  program  kebijakan ini  mempunyai  peran  dan  porsi  sesuai  dengan peruntukan kawasan.  Dalam penataan kawasan permukiman Kampung Bandar ini direkomendasikan
pemaduan kebijakan pemugaran  (rehabilitasi)  dan  permukiman kembali (relokasi).
Strategi  penataan  permukiman  kumuh yang  dapat  dilakukan  di  Kampung  Bandar antara lain:

## Pencegahan
Strategi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Kampung  Bandar  dapat  dilakukan  dengan berbagai program sebagai berikut:

## 1. Peningkatan Kapasitas
Program  peningkatan  kapasitas  dalam strategi pencegahan tumbuh dan
berkembangnya permukiman kumuh di Kampung Bandar antara lain:
Sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  aturan bangunan gedung
Seiring  dengan  pengesahan  peraturan mengenai  bangunan  gedung  harus  diiringi dengan  sosialisasi  kepada  masyarakat  dari berbagai kalangan, mulai dari birokrat, akademisi,  pengusaha,  maupun  masyarakat umum.  Minimnya  pengetahuan  masyarakat mengenai  aturan  bangunan  gedung  membuat masyarakat  tidak  mengimplementasikan  aturan bangunan  gedung  yang  berlaku.  Sosialisasi mengenai  aturan  bangunan  gedung  kepada masyarakat permukiman kumuh dapat memberikan  kesadaran  mengenai  berbagai  tata cara  proses  legalisasi  dan  pemenuhan  kriteria teknis  mengenai  bangunan  gedung  yang  layak dan aman.
Aturan  bangunan  gedung  yang  selama  ini menjadi alat menarik retribusi untuk menambah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  administrasi bangunan  gedung,  maupun  teknis  bangunan sebatas  pemenuhan  Koefisien  Dasar  Banguan (KDB),  Koefisien  Lantai  Bangunan  (KLD), Garis  Sempadan  Bangunan  (GSB),  setelah adanya  peraturan  daerah  tentang  bangunan gedung harus diubah paradigmanya menjadi alat control  teknis  pemenuhan  kriteria  bangunan gedung  yang  layak  dan  aman.  Perubahan
paradigma  ini  harus  disosialisasikan  kepada berbagai stakeholder untuk memberikan pemahaman  dan  kesadaran  dalam  berbagai proses  pelaksanaan  penyelenggaraan  bangunan gedung.  Sosialisasi  dapat  dilakukan  dengan berbagai  media,  seperti:  media  cetak,  media elektronik, media sosial, dan kampanye edukasi secara langsung.
Simanjuntak (2013) menyatakan sosialisasi  mengenai  persyaratan  administratif yang  harus  dipenuhi  oleh  setiap  bangunan gedung  mempunyai  peran  yang  sangat  penting, agar  masyarakat  menjadi  sadar  hukum  sebelum mendirikan  bangunan  dengan  harapan  dapat mengurangi  munculnya  bagunan  liar  serta  dan seluruh  bangunan  yang  didirikan  memiliki keandalan administratif.
Sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan prasarana lingkungan
Mengingat pentingnya partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan prasarana lingkungan ini, maka perlu dilakukan sosialisasi dan  edukasi  mengenai  pengelolaan  prasarana lingkungan.  Sosialisasi  dan  edukasi  secara berkala dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana lingkungan.  Sasaran  peserta  sosialisasi  ini terdiri dari seluruh elemen masyarakat, baik tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak, laki- laki  maupun  peremepuan,  sehingga  kesadaran dan  rasa  memiliki  prasarana  lingkungan  dapat ditanamkan pada semua lapisan masyarakat.
Julimawati  (2015)  menyatakan  bahwa kualitas  lingkungan  dari  suatu  permukiman dapat  dipengaruhi  oleh  peran  serta  masyarakat dalam pengelolaan prasarana lingkungan. Partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  dalam pengelolaan prasarana lingkungan dapat berupa: pengadaan  iuran  biaya  pemeliharaan,  sumbang saran ide, keaktifan dalam menjaga lingkungan, kampanye  pengelolaan  prasarana  lingkungan, dan lain-lain.

## Sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  mitigasi bencana banjir dan kebakaran
Sosialisasi dan edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat waspada dan mengambil tindakan  yang  tepat  pada  saat  terjadi  bencana banjir dan kebakaran. Sosialisasi dan edukasi ini dapat  dilakukan  di  sekolah-sekolah,  kantor
kelurahan,  pertemuan  RT,  pertemuan  RW maupun agenda lainnya  dengan berbagai  media sosialisasi.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitaningtyas (2008), melakukan  penguatan  kemampuan  masyarakat dalam  mitigasi  bencana  terutama  pada  lokasi- lokasi  rawan  bencana  di  kawasan  kumuh merupakan  salah  satu  program  penanganan kawasan kumuh. Penguatan kemampuan masyarakat  dapat  dilakukan  dalam  bentuk sosialisasi  dan  pelatihan  mengenai  mitigasi bencana.
Sosialisasi  dan  edukasi  mengenai  lingkungan hunian sehat
Penyuluhan kesehatan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan capacity building masyarakat  tentang  pentingnya  upaya  menjaga kesehatan  lingkungan  dengan  menerapkan  pola hidup sehat sebagai upaya menciptakan masyarakat  yang  sehat.  Kegiatan  penyuluhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan aktivitas yang  sudah  ada  di  masyarakat,  seperti: posyandu atau pengajian atau acara-acara sosial kemasyarakatan  lainnya.  Melalui  kegiatan  yang dilaksanakan  dalam  lingkup  kecil  diharapkan masyarakat  dapat  memahami  arti  penting prilaku hidup yang sehat.
Hariyanto  (2009)  menyatakan  bahwa penyusulan kesehatan lingkungan dapat meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  tentang pentingnya upaya menjaga kesehatan lingkungan.  Menjaga  kualitas  lingkungan  dan hunian  yang  sehat  dapat  dilakukan  dengan menerapkan  pola  hidup  sehat  sebagai  upaya menciptakan masyarakat yang sehat.

## Sosialisasi dan edukasi mengenai desa wisata
Pariwisata  diharapkan  dapat  menjadi program yang berkesinambungan sebagai alternatif
pendapatan. Pengembangan pariwisata,  khususnya  di  Kampung  Bandar diharapkan  dapat  mendorong  perkembangan ekonomi masyarakat dengan berbagai potensinya,  seperti:  kerajinan  tenun,  kawasan bersejarah, serta kuliner khas melayu.
Menurut  Dewanda  dan  Hendrakusumah (2015), pemanfaatan potensiketersediaan sumber daya manusia  (SDM) dan kesiapan dari masyarakat  kampong,  kawasan  kumuh  dapat dilakukan  transformasi  permukiman  kumuh
kreatif.  Kawasan  permukiman  kumuh  yang semulanya  tidak  tertata  kemudiam  dilakukan transformasi secara kreatif menjadi desa wisata. Pembentukan  Desa  Wisata  ini  dapat  diterapkan pada  wilayah  lain  dengan  memperhatikan keterlibatan dari semua pihak seperti komunitas, para  pemuda,  masyarakat  kampung,  dan pemerintah  baik  dari  tingkat  RT,  RW, Kecamatan,  Kelurahan,  maupun  Pemerintah Kota,  serta  memerlukan  pendampingan  oleh pihak Inisiator secara intensif dalam mengembangkan ide-ide kreatif.
Sosialisasi dan edukasi mengenai karakter dan fungsi  kawasan  untuk  mendukung  Kawasan Cagar Budaya
Peran  masyarakat  dalam  pembangunan harus  mengedepankan  konsep  dari  masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Pelaksanaan  pembangunan  yang  dilaksanakan tanpa  keterlibatan  dan  peran  serta  masyarakat berpotensi tidak berjalan dengan baik, khususnya  pembangunan  yang  bersinggungan langsung dengan masyarakat. rencana pengembangan  kawasan  cagar  budaya  di Kampung  Bandar  harus  senantiasa  diiringi dengan  pelibatan  dan  peran  serta  masyarakat setempat.  Sosialisasi  dan  edukasi  kepada masyarakat  mempunya  peran  penting  dalam mendukung  kesuksesan  dari  pengembangan kawasan cagar budaya.
Kawasan Kampung Bandar sebagai kawasan  cagar  budaya  perlu  dijaga  dan dilestarikan. Wibowo (2014) menyatakan bahwa strategi  pelestarian  benda/situs  cagar  budaya dapat  dilakukan  dengan  berbasis  masyarakat. Pelibatan  masyarakat  ini  dapat  dilakukan melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan secara bertahap untuk memacu pemberdayaan masyarakat  dalam  pelestarian  benda  cagar budaya.
Peningkatan ketrampilan untuk rumah tangga miskin
Kawasan permukiman kumuh erat kaitannya  dengan  kemiskinan  yang  diakibatkan rendahnya  tingkat  ekonomi  yang  disebabkan rendahnya  tingkat  keterampilan.  Peningkatan ketrampilan pada rumah tangga miskin ini dapat meningkatkan  pedapatan  penduduk  sehingga mendorong akses terhadap peningkatan kualitas sumber  daya  manusia.  Pemberdayaan  ekonomi
masyarakat  dapat  dilakukan  dengan  pengadaan program-program  pemberdayaan  sesuai  dengan potensi yang ada di Kampung Bandar.
Heryati (2008) menyatakan bahwa pengembangan  kemampuan  usaha  ekonomi masyarakat  sebagai  bagian  dari  penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan di Kelurahan  Limba  B  melalui  peremajaan. Permasalahan  permukiman  kumuh  merupakan suatu  permasalahan  penanganan  permukiman yang erat kaitannya dengan masyarakat ekonomi  lemah  yang  selalu  timbul  dalam  kota- kota yang berkembang.
Hariyanto  (2009)  menyatakan  bahwa strategi  penanganan  kawasan  kumuh  dapat dilakukan  dengan  pemberdayaan  ekonomi masyarakat.
Pemberdayaan
ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan memberdayakan  masyarakat  sesuai  dengan potensi  karakteristik  kawasan  yang  bertujuan untuk  mengembangkan  potensi  yang  dimiliki masyarakat.  Program  ini  diarahkan  untuk membangun  UKM  berbasis  masyarakat  yang kuat  melalui  pelatihan  (teori  dan  praktek)  serta pendampingan.

## 2. Pegawasan dan Pengendalian
Program  pengawasan  dan  pengendalian dalam strategi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Kampung Bandar antara lain:
Pengendalian kawasan permukiman di sempadan sungai dan saluran drainase
Pembangunan kawasan permukiman harus memperhatian berbagai ketentuan, salah satunya adalah  garis  sempadan  sungai  dan  saluran drainase.  Garis  sempadan  ini  bertujuan  untuk pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keserasian dengan lingkungan. Kondisi  bangunan  yang  ada  di  kawasan permukiman  kumuh  Kampung  Bandar  banyak yang tidak memperhatikan sempadan sungai dan saluran drainase.
Sebelum  mempunyai  dasar  hukum  tetap, Pemerintah  Kota  Pekanbaru  bersama  aparat  di tingkat kelurahan, RW dan RT dapat melakukan sosialisasi  dan  pendekatan  secara  kekeluargaan kepada  masyarakat  untuk  tidak  melanggar ketentuan  garis  sempadan  bangunan  terhadap sungai dan saluran drainase tersebut.
Menurut  Putro  (2011),  salah  satu  strategi penataan  kawasan  kumuh  pinggiran  sungai adalah  melakukan  penataan  bangunan  yng berada di pinggir sungai dengan memperhatikan garis  sempadan  sungai.  Beberapa  penanganan yang dapat dilakukan dalam penataan bangunan pinggirn  sungai  antara  lain:  memundurkan bangunan  ( setback )  dari  pinggir  sungai  dan membuat  dinding  penahan  untuk  mengurangi terjadinya  erosi  yang  akan  mendangkalkan aliran sungai.

## Pengendalian  zona  hijau  di  sekitar  kawasan permukiman
Pengendalian  zona  hijau  di  sekitar kawasan  permukiman  dapat  dilakukan  dengan penetapan  Koefisien  Dasar  Hijau  (KDH),  yaitu angka perbandingan antara luas ruang terbuka di luar  bangunan  untuk  penghijauan  terhadap persil keseluruhan. Besaran KDH dapat ditentukan  minimal  10%  dari  luas  persil keseluruhan.
Program  pengendalian  zona  hijau  dapat dilakukan  juga  melalui  pengembangan  zona hijau  privat  dan  zona  hijau  publik.  Pada kawasan permukiman kumuh Kampung Bandar, pengembangan  zona  hijau  dapat  dilakukan dengan  pengembangan  zona  hijau  privat dikarenakan kondisi lahan yang sangat terbatas.
Putro  (2011)  menyatakan  bahwa  dalam penataan  kawasan  kumuh  dapat  dilakukan dengan  membuat  jalur  hijau.  Pembuatan  jalur hijau  dapat  dilakukan  di  pinggiran  sungai sebagai barrier terhadap  terjadinya  erosi maupun  dengan  memanfaatkan  jarak  antar bangunan sebagai ruang terbuka hijau.
Pengendalian peruntukan lahan dan bangunan
Pengendalian peruntukan lahan dan bangunan bertujuan untuk melakukan pengendalian  terhadap  pengembangan  lahan  di kawasan  permukiman  kumuh  Kampung  Bandar agar  sesuai  dengan  peruntukan  sesuai  arahan dari  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  pada kawasan  tersebut.  Pengendalian  peruntukan lahan dan bangunan ini  dapat  dilakukan setelah Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota Pekanbaru  dan  Rencana  Detail  Tata  Ruang Kawasan  (RDTRK)  telah  mempunyai  kekuatan hokum  tetap  dengan  disahkannya  melalui peraturan daerah.
Hariyanto  (2009)  menyatakan  bahwa  ada suatu program yang bersifat lebih spesifik  yaitu peremajaan  kota  ( urban  renewal )  biasanya dimaksudkan untuk mengubah daerah perkampungan  kumuh  dengan  mengisi  dan membangun  prasarana  dan  sarana  yang  sesuai dengan  peruntukan  lahannya.  Pengendalian peruntukan  lahan  dan  bangunan  bertujun  untuk mendukung  kawasan  menuju  layak  dihuni penduduk  maupun  untuk  menampung  aktivitas lainnya dan sekaligus memperindah penampilan (wajah) kota.

## 3. Pemberdayaan Masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat dalam strategi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di Kampung Bandar antara lain:

## Pemberdayaan  masyarakat  pada  kawasan kumuh
Program pemberdayaan masyarakat dalam berbagai  kegiatan  pembangunan  telah  menjadi trend  positif  dengan  berbagai  keberhasilan  di beberapa  wilayah  di  Indonesia.  Program  ini telah  memberikan  efek  positif  dalam  pelibatan masyarakat  dengan  berbagai stakeholder dalam proses pembangunan. Dalam proses penanganan kawasan permukiman kumuh ini perlu dilakukan dengan proses pemberdayaan masyarakat  agar  masyarakat  merasa  memiliki dan  lebih  mengenal  serta  mempunyai  empati terhadap  wilayahnya  sendiri,  khususnya  di Kampung Bandar ini.
Ichlasary  (2010)  dalam  hasil  penelitian menyatakan bahwa penataan kawasan permukiman  kumuh  dapat  dilakukan  dengan pemberdayaan  masyarakat  melalui  konsep Tridaya, yaitu: perbaikan kualitas fisik lingkungan,  peningkatan  kualitas  pendidikan dan  menumbuhkembangkan  kegiatan-kegiatan sosial  kemasyarakat  di  dalamnya.  Program Tridaya  ini  diharapkan  dapat  mengangkat derajat  dan  martabat  penghuni  kawasan  kumuh menjadi lebih baik.
Peningkatan  kelembagaan  lokal  terutama dalam pengelolaan sarana prasarana lingkungan
Upaya  pencegahan  permukiman  kumuh yang dilakukan melalui pemberdayaan
masyarakat dapat dilakukan dengan peningkatan peran serta kelembagaan local dalam pengelolaan  sarana  prasarana  lingkungan.  Di kawasan  permukiman  kumuh  Kampung  Bandar terdapat  kelembagaan  lokal  berupa  Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan lembaga-lebaga lokal yang berperan dalam berbagai kegiatan pembangunan, khususnya program pemberdayaan masyarakat.
Heston  dan  Yusuf  (2013)  menyatakan bahwa dalam penataan kawasan kumuh perkotaan  dapat  dilakukan  dengan  penguatan social, salah satunya penguatan sosial masyarakat. Penguatan sosial masyarakat dalam penataan  kawasan  kumuh  dapat  ditempuh melalui pembentukan dan perkuatan kelembagaan yang ada di masyarakat. Penguatan  sosial  ini  dapat  dilakukan  melalui pembekalan materi dan simulasi dalam FGD.

## Peningkatan Kualitas
Strategi  peningkatan  kualitas  kawasan permukiman  kumuh  di  Kampung  Bandar  dapat dilakukan  dengan  berbagai  program  sebagai berikut:

## 1. Pemugaran (Rehabilitasi)
Program  pemugaran  (rehabilitasi)  dalam strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kampung Bandar antara lain:

## Rehabilitasi rumah tidak layak huni
Program  rehabilitasi  rumah  tidak  layak huni  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  hunian yang  layak  dan  memenuhi  kritria  teknis  rumah layak  huni.  Program  rehabilitasi  rumah  yang tidak layak huni ini dilakukan secara partisipatif dari pihak masyarakat, baik secara berkelompok maupun  individu.  Peran  partisipatif  masyarakat dapat  dilakukan  dengan  kegiatan  bantuan stimulan  untuk  renovasi  rumah  sehingga pemilik  rumah  maupun  masyarakat  sekitar merasa  memiliki  dan  meningkatkan  rasa kekeluargaan di lingkungan permukiman tersebut.
Nova (2010) menyatakan bahwa penataan permukiman  kumuh  dapat  dilakukan  dengan perbaikan  fisik  bangunan  tempat  tinggal  dan lingkungan sekitarnya. Perbaikan fisik bangunan  bertujuan  supaya  rumah  yang  dihuni oleh masyarakat menjadi layak huni.

## Pembangunan infrastruktur permukiman
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur  permukiman  ini  dapat  dilakukan dengan  memperbaiki  komponen  infrastruktur dalam  kampung.  Peningkatan  infrastruktur permukiman  ini  dilaksanakan  secara  terpadu dengan  sektor-sektor  terkait.  Strategi  ini bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan, terutama  bagi  golongan  masyarakat  yang berpenghasilan rendah melalui penataan lingkungan  dan  peningkatan  serta  penyediaan prasarana  dasar,  sehingga  akan  meningkatkan jumlah  keluarga  yang  bertempat  tinggal  pada rumah-rumah yang layak huni dan sehat. Teknis pelaksanaan  program  ini  adalah:  perbaikan  dan peningkatan sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih dan air minum layak, rehabilitasi saluran drainase,  rehabilitasi  kualitas  rumah  menjadi rumah yang layak huni, peningkatan/ pembangunan  jalan  lingkungan,  pembangunan sarana  prasarana  kebakaran,  dan  infrastruktur pendukung lainnya.
Heryati  (2008)  menyatakan  bahwa  salah satu program pengananan kawasan permukiman kumuh  dilakukan  dengan  pengadaan  dan pembangunan  infrastruktur  lingkungan  oleh pemerintah  pusat,  daerah,  dan  instansi  terkait. Pembangunan infrastruktur lingkungan ini dapat mendorong pada perbaikan lingkungan permukiman layak huni.
Dalam pembangunan infrastruktur permukiman  ini  dapat  dilakukan  dengan pelibatan peran swasta dalam berbagai program kebijakan  pemerintah  sangat  penting  sebagai sumber  alternatif  keterbatasan  pembiayaan  dari pemerintah.  Pihak  swasta  dapat  berperan melalui  sumber  pendanaan Corporate  Social Responsibility (CSR). Terdapat beberapa perusahaan  yang  berpotensi  untuk  dilakukan kerja sama, seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak  di  sektor  perbankan  maupun  sector migas, yaitu: Bank Riaukepri, Bank BNI46, PT. Bumi  Siak  Pusako,  PT.  Chevron  Pasific Indonesia, PT. Pertamina dan lain-lain. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan  BUMD  maupun  non-BUMD  yang telah  mempunyai  kiprah  yang  baik  dalam pengembangan  program  CSR  khususnya  di Provinsi Riau.

## 2. Peremajaan (Revitalisasi)
Program  peremajaan  (revitalisasi)  dalam strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kampung Bandar antara lain:
Penataan  kawasan  bantaran  sungai  dengan konsep waterfront city
Program  pengembangan waterfront  city sudah  lama  dicanangkan  oleh  Pemerintah Provinsi  Riau  dan  Pemerintah  Kota  Pekanbaru. Sudah  dilakukan  berbagai  kajian  berkaitan dengan  rencana  ini,  namun  hingga  saat  ini belum  nampak  realisasi  dari  rencana  tersebut. Pengembangan waterfront  city Sungai  Siak  ini akan  mendorong  citra  positif  serta  penataan kawasan  yang  lebih  baik,  khususnya  sebagai kawasan  cagar  Budaya  sesuai  dengan  arahan dalam RTRW Kota Pekanbaru.
Kawasan  bantaran  sungai  pada  lokasi penelitian  yang  berada  di  sebelah  utara  Jalan Perdagangan perlu dilakukan relokasi hingga ke pelabuhan  pelindo.  Tujuan  relokasi  ini  adalah untuk  dilakukan  pembangunan  jalan  inspeksi dengan  konsep water  front  city dengan menjadikan  Sungai  Siak  sebagai  halaman depan,  bukan  lagi  sebagai  halaman  belakang yang selama ini terjadi.
Strategi  konsep waterfront  city ini  juga direkomendasikan  oleh  Ichlasary  (2010)  dalam penelitian  yang  berjudul  Konsep  Penataan Kasan  Permukiman  Kumuh  di  Kelurahan Kampung  Makasar  Timur  dan  Soasio  Kota Ternate.  Revitalisasi  kawasan  dengan  konsep water fornt city ini diharapkan dapat menciptakan  lingkungan  permukiman  yang berkelanjutan.

## Penataan kawasan permukiman
Program
peningkatan kualitas permukiman  kumuh  Kampung  Bandar  dapat dilakukan melalui penataan kawasan permukiman. Penataan kawasan permukiman ini perlu  didahului  dengan  perencanaan  rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kawasan dan  penyusunan Detail  Engineering  Design (DED) program penataan kawasan permukiman tersebut.
Penataan  kawasan  permukiman  dilakukan dengan menata bangunan yang sudah terbangun untuk diarahkan dan diupayakan untuk mengikuti ketentuan sesuai dengan
perencanaan,  seperti:  tampak  fisik  bangunan,
warna  cat  bangunan,  model  dan  desain bangunan,  material  bangunan  yang  bertujuan untuk  mengembangkan  atau  melestarikan  citra kawasan,  khususnya  peran  kawasan  Kampung Bandar sebagai kawasan cagar budaya.
Penataan kawasan permukiman ini dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder,  mulai  dari  tahap  sosialisasi, perencanaan hingga tahap impelementasi kegiatan.  Pelibatan  berbagai  stakeholder  ini bertujuan  untuk  mewujudkan  efektivitas  peran para  pelaku  penyelenggara  penataan  bangunan dan  lingkungan  (pemerintah,  masyarakat  dan dunia  usaha)  untuk  menghasilkan  penataan kawasan yang ramah lingkungan dan implementatif.
Penataan kawasan permukiman dapat juga dilakukan  dengan  menciptakan  nuansa  melayu di kawasan lokasi penelitian dengan pengecatan rumah  dengan  3  (tiga)  warna  yang  identic dengan  melayu.  Lestari  (2016)  menyatakan bahwa  warna  identik  melayu  seperti:  merah, kuning,  dan  hijau.  Pengecatan  rumah  dengan ketiga  warna  ini  akan  memberikan  nuansa budaya  lokal  yang  kental  untuk  mendukung kawasan cagar budaya Kampung bandar.

## 3. Permukiman Kembali (Relokasi)
Program  permukiman  kembali  (relokasi) dalam strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kampung Bandar antara lain:

## Relokasi  ke  rumah  susun  sederhana  sewa (rusunawa)
Dalam  mengakomodir  penduduk  yang direlokasi  akibat  program Waterfront  City , maka  akan  direlokasi  ke  Rusunawa.  Ada  2 alternatif  yang dapat diambil, alternatif pertama adalah  memanfaatkan  rusunawa  yang  ada seperti  Rusunawa  di  Jalan  Yos  Sudarso  yang hingga  saat  ini  belum  dihuni.  Jika  alternatif pertama  ini  diambil  maka  Rusunawa  Yos Sudarso  harus  segera  diperbaiki  supaya  bisa layak huni. Alternatif kedua adalah membangun rusunawa baru, bisa di  lokasi  Kampung  Bandar maupun  di  sekitar  Kawasan  Kampung  Bandar tersebut.  Pembangunan  rusunawa  ini  dapat dilakukan  dengan  menggunakan  dana  APBN melalui  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan Perumahan Rakyat.
Bangunan rumah susun sewa ini dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasarana
penunjang  (infrastruktur)  seperti:  air  bersih, pengolahan  sampah  (TPS),  pengolahan  limbah, parkir, listrik, parkir, dan lain-lain. Pelaksanaan pembangunan  rumah  susun  sewa  ini  dapat dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  bekerjasama dengan instansi terkait lainnya.
Pendekatan  yang  ditempuh  terhadap masyarakat  harus  ditangani  secara  terpadu  dan bersama-sama.  Selama  proses  pembangunan berlangsung  masyarakat  penghuni  mendapat jaminan  berupa  dana  untuk  pindah  sementara, sedangkan  setelah  selesai  penghuni  dibebankan harga sewa yang disesuaikan dengan kemampuan  masyarakat  berdasarkan  hasil kesepakatan bersama. Rosadi (2010) menyatakan bahwa pembangunan  rumah  susun  sederhana  sewa (rusunawa)  merupakan  salah  satu  kebijakan dalam penanganan lingkungan kumuh. Penelitian  ini  merekomendasikan  perlu  adanya beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan  agar  pembangunan  Rusunawa dapat  efektif  secara  ekonomi,  sosial  dan lingkungan/fisik.

## SIMPULAN
Faktor-faktor  yang  menjadi  penyebab  kawasan permukiman  Kampung  Bandar  ini  menjadi kumuh  antara  lain:  belum  adanya  rencana  tata ruang wilayah sebagai acuan legalitas pembangunan,  rendahnya  daya  beli  masyarajat, layanan infrastruktur permukiman belum memadai,  dan  belum  optimalnya  penegakan aturan.  Faktor-fator  tersebut  yang  dinilai dominan  memberikan  kontribusi  kekumuhan  di Kampung  Bandar.  Faktor-faktor  tersebut  saling berkaitan dan berdampak satu sama lain.
Penataan  kawasan  permukiman  kumuh Kampung  Bandar  dilakukan  dengan  2  strategi, yaitu strategi pencegahan dan strategi peningkatan  kualitas.  Strategi  pencegahan  yang terdiri  dari:  peningkatan  kapasitas,  pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat. Strategi peningkatan kualitas terdiri dari:  pemugaran  (rehabilitasi),  peremajaan (revitalisasi), dan permukiman kembali (relokasi).

## UCAPAN TERIMA KASIH
Pada  kesempatan  ini  penulis  mengucapkan terima  kasih  kepada  masyarakat  Kampung Bandar, Pemerintah Kota Pekanbaru dan semua pihak  yang  membantu  dalam  melaksanakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Pekanbaru,  2016.  Kota
Pekanbaru  Dalam  Angka  2016.  Badan Pusat Statistik
Kota Pekanbaru. Pekanbaru.
Dewanda,  D.  P.  dan  Hendrakusumah,  E.  2015. Transformasi Permukiman Kumuh Kreatif Di Kota Bandung (Studi Kasus: Kampung Wisata  Akustik  Di  Cicadas,  Kampung Kreatif  Pasundan,  Dan  Kampung  Taman Hewan).  Prosiding  Perencanaan  Wilayah dan Kota. Bandung.
Hariyanto,  A.  2009.  Strategi  Penanganan
Kawasan Kumuh sebagai Upaya
Menciptakan  Lingkungan  Perumahan  dan Permukiman  yang  Sehat.  Jurnal  PWK Unisba. Desember 2009.
Heryati. 2008. Penanganan Permukiman Kumuh Di  Lingkungan  I  Kelurahan  Limba  B dapat Dilakukan dengan Melalui
Peremajaan  dengan  Cara  Konsolidasi Lahan. Gorontalo.
Heston,  Y.  P  dan  Yusuf,  A.  2013.  Penguatan
Kemampuan Sosial pada Penataan
Kawasan  Kumuh  Perkotaan  (Studi  Kasus Kelurahan  Cigugur  Tengah  Cimahi).
Jurnal Tata Loka Planologi UNDIP, 15 (3) Agustus 2013.
Ichlasary,  P,  K.  2010.  Konsep  Penataan
Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan  Kampung  Makasar  Timur  dan Soasio Kota Ternate. Perencanaan Wilayah  dan  Kota  Fakultas  Teknik  Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya. Julimawati. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kualitas Lingkungan Permukiman  di  Kecamatan  Baleendah. Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial,  24  (2)
Desember 2015.
Lestari,  N.  2016.  Etnografi  Komunikasi  Tradisi Ayun  Budak pada  Adat  Melayu  di  kota Dumai  Provinsi  Riau.  Jurnal  FISIP Universitas Riau, 3 (2) Oktober 2016.
Nova,  E.  L.  2010.  Peremajaan  Permukiman Kumuh  di  Kelurahan  Gunung  Elai,  Lok Tuan,  dan  Guntung  Kota  Bontang. Magister  Teknik  Pembangunan  Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Semarang. Novitningtyas, I. 2008. Keterkaitan Kemampuan  Masyarakat  dan  Bentuk Mitigasi  Banjir  di  Kawasan  Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kelurahan Tanjungmas,  Kec.  Semarang  Utara  Kota Semarang).  Jurusan  Perencanaan  Wilayah dan  Kota  Fakultas  Teknik  Univesitas Diponegoro. Semarang.
Putro,  J.D.  2011.  Penataan  Kawasan  Kumuh Pinggiran  Sungai  di  Kecamatan  Sungai Raya. Jurnal Teknik Sipil UNTAN.
Rosadi, M. G. M. 2010. Efektivitas
pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) dalam penanganan
lingkungan  permukiman  kumuh  Studi kasus  Rusunawa  Gemawang,  Rusunawa Jogoyudan  dan  Rusunawa  Cokrodirjan. Magister  Perencanaan  Kota  dan  Daerah UGM. Yogyakarta.
Saaty,  T.  L.,  2000, Multicriteria  Decision Making  -  The  Analytical  Hierarchy Process. RWS Publications. Pittsburg.
Simanjuntak,  B.  M.  R.  A.  2013.  Identifikasi Variabel  Penting  Keandalan  Bangunan Gedung  di  Kota  Serang.  Jurnal  Ilmiah Media  Engineering,  3  (3)  September 2013.