J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## TINJAUAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIRAN PADA PASAR SENTRAL PEKKABATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Busrah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar busyrabucci@yahoo.co.id

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  “Tinjauan  Hukum  Ekonomi  Islam  Terhadap  Praktek Pemungutan  Retribusi  Parkiran  pada  Pasar  Sentral  Pekkabata,  Kabupaten  Polewali Mandar”.  Maka  ada  tiga  permasalahan  yang  menjadi  kajian  pokok  dalam  penelitian  ini, pertama  bagaimana  praktek  pemungutan  retribusi  parkir  di  kawasan  pasar  sentral pekkabata  Polewali  Mandar.  Kedua,  Bagaimana  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Dinas Perhubungan  Kabupaten  Polewali  Mandar  terhadap  pelaksanaan  sistem  parkir  yang  ada. Ketiga,  bagaimana  tinjauan hukum  ekonomi  Islam  terhadap  praktek  pemungutan  retribusi parkir  di  kawasan  pasar  sentral  pekkabata,  Kabupaten  Polewali  Mandar.  Penelitian  ini menggunakan  metode  pendekatan  Sosial,  Yuridis  dan  Syar’i,  maksudnya  adalah  selain  di dalam  Al-Qur’an  dan  Hadits  penulis  juga  mencoba  mengaitkannya  dengan  hukum-hukum perundang-undangan mengenai retribusi parkir serta dengan melakukan proses pemahaman juru parkir dan masyarakat yang mendukung persoalan yang dibahas. Selain itu, alat yang digunakan  dalam  pengumpulan  data  ialah  dengan  menggunakan  metode  dokumentasi, wawancara  serta  Quisioner  sehingga  penulis  lebih  mudah  dalam  mengumpulkan  serta menyusun  skripsi  ini.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  juru  parkir  tidak  pernah menaikkan  biaya  retribusi  diatas  ketentuan  namun  yang  menjadi  alasan  juru  parkir menerima  di  atas  ketentuan  yaitu  karena  faktor  tidak  adanya  gaji  yang  tetap  dan  adanya unsur  ke  ikhlasan  masyarakat  untuk  memberikan  biaya  retribusi  parkir  di  atas  ketentuan. Pemungutan biaya retribusi parkir yang dilakukan oleh juru parkir sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau Hukum Ekonomi Islam. Di mana pada prakteknya, pemungutan  retribusi  parkir  menggunakan  sistem  penitipan  atau  dalam  Fiqih  muamalah dikenal dengan akad wadi’ah dan sistem upah atau dikenal dengan akad ijarah .
Kata Kunci: Praktek Pemungutan, Retribusi Parkiran

## I. PENDAHULUAN
Dari  sumber-sumber  pendapatan  asli  daerah,  salah  satu  sumber  yang  memiliki potensi cukup tinggi adalah retribusi daerah.  Retribusi daerah  merupakan penerimaan yang diperoleh  dari  sumber-sumber  dalam  wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan peraturan  daerah  dan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis Retribusi Daerah yang berkaitan dengan berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat.  Sedangkan  dalam  hukum  ekonomi  Islam,  tidak  ada penjelasan lebih spesifik tentang retribusi. Akan tetapi dalam praktek pemungutan retribusi
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
parkir,  juga  menggunakan  sistem  penitipan  barang  atau  dapat  dikenal  dengan  istilah  akad wadi’ah dan sistem pengupahan atau dikenal dengan istilah akad ijarah. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 18 ayat 2, tentang Penetapan Jenis/Golongan Retribusi menetapkan retribusi daerah kedalam tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi  perizinan  tertentu. 1 Salah  satu  alternatif  retribusi  daerah  yang  turut  memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Retribusi Parkir.
Dengan  adanya  peningkatan  jumlah  kendaraan  yang  parkir  baik  motor  maupun bukan  motor  sudah  tidak  sebanding  lagi  dengan  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas  yang tersedia, hal ini mengakibatkan meningkatnya hambatan terhadap kelancaran lalu lintas yang terjadi  di  lokasi  parkir  tersebut.  Dengan  demikian  perlu  dilakukan  berbagai  upaya  dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar  berusaha  memberikan  pelayanan  dengan  membangun  jalan-jalan  yang  baru  atau memperbaiki  jalan-jalan  yang  telah  ada  sebelumnya.  Dimana  usaha  tersebut  membutuhkan biaya  yang  cukup  besar  sehingga  diperlukan  partisipasi  dari  segenap  warga  masyarakat antara lain berupa pembayaran retribusi parkir yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Kabupaten  Polewali  Mandar  mengeluarkan  kebijakan dibidang parkiran, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Parkiran.
Namun  demikian,  tidak  sedikit  masalah  yang  dialami  masyarakat  di  Polewali Mandar  terutama  bagi  para  pengguna  jasa  parkir  di  pasar  sentral  Pekkabata.  Salah  satu masalahnya adalah sistem tata kota terkait sistem parkir.
Berdasarkan  penjelasan  dari  Al  Qur’an  di  atas,  maka  secara  garis  besar  dapat  penulis simpulkan  bahwa  perintah  untuk  mengedepankan  unsur  keadilan  dalam  melakukan  setiap kegiatan  baik  yang  bersifat  makro  maupun  yang  mikro  memang  seharusnya  dilakukan melihat dalam agama juga terdapat hukum  yang mengatur tentang segala sesuatu  yang ada dalam tiap-tiap sendi kehidupan, dalam hal ini ialah praktek pemungutan biaya parkiran di pasar  sentral  pekkabata  kabupaten  Polewali  Mandar.  Selain  tuntunan  tentang mengedepankan  keadilan,  ayat  di  atas  juga  menjelaskan  tentang  sikap  amanah,  dimana amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. 2 Amanah ialah lawan kata dari khianat. Ia  tidak  diberikan  kecuali  kepada  orang  yang  dinilai  oleh  pemberinya  dapat  memelihara dengan baik apa yang diberikannya itu.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Defenisi Fiqih Muamalah
Dalam  kajian  ekonomi  dan  fiqih  Islam  dikenal  istilah  kata  muamalah. Fiqih Muamalah adalah hukum yang bertalian dengan harta, hak milik, perjanjian, jual-beli, utang- piutang,  sewa-menyewa,  dan  pinjam-meminjam,  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  hukum yang mengatur keuangan serta segala hal yang merupakan hubungan manusia dengan dapat
1 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_34_2000.htm. Diakses pada Minggu. 23 Oktober 2016. 12.26 Wita.
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 581
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
ditangguhkan,  tidak  dapat  dicicil/dikredit. 3 Sedangkan  menurut  Muhammad  Yusuf  Musa pengertian Muamalah yaitu, peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan dita’ati dalam  hidup  bermasyarakat  untuk  menjaga  kepentingan  manusia. 4 Namun  belakangan  ini pengertian  muamalah  lebih  banyak  dipahami  sebagai  aturan-aturan  Allah  yang  mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda.
B. Akad Wadiah
1. Definisi Akad Wadi’ah
Wadi’ah berasal  dari  kata Wad’u berarti  meninggalkan. Wadi’ah menurut  bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. 5 Wadi’ah menurut  bahasa  adalah Wadi’ah  Asy-Asya’i yang  berarti  meninggalkannya.  Dinamai Wadi’ah  Asy-Asya’i karena  sesuatu  yang  ditinggalkan  seseorang  kepada  orang  lain  untuk dijaga  dengan  sebutan Qadi’ah lantaran  ia  meninggalkannya  pada  orang  yang  menerima titipan. 6 Dalam hadits juga ditemukan beberapa riwayat, antara lain:
7 َنَمَتْئا  ْنَم ىَلِإ َةَناَمَ ْﻷا ِّدَأ ُلوُقَي َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ  َلوُس َر كَناَخ  ْنَم  ْنُخَت  َﻻ َو  َك َ◌
Artinya:
“Rasulullah  SAW  bersabda:  “Tunaikanlah  amanah  kepada  orang  yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang menghianatimu” ( HR. Abu Dawud dan Tirmidzi ) “ Jadi wadi’ah merupakan  amanat  yang  harus  ditanggung  oleh  yang  dititip  dengan suatu urusan  yakni penitipan kendaraan yang diparkir. Adapun barang yang dititipkan juga disebut  sebagai ida’ ,  orang  yang  menitipkan  barang  juga  disebut mudi’ dan  orang  yang menerima titipan sebagaimana dijelaskan diatas ialah wadi’. Dengan demikian maka wadi’ah menurut  istilah  adalah  akad  antara  pemilik  barang  ( mudi’ ) dengan  penerima  barang  titipan ( wadi’ ) untuk menjaga harta atau barang atau modal ( ida’ ) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta. 8
2. Landasan Hukum Wadi’ah Wadi’ah adalah  sesuatu  yang  dititipkan  oleh  satu  pihak  (pemilik)  kepihak  lain dengan tujuan untuk dijaga. Dalam wadi’ah ulama fiqih sepakat menggunakan akad dalam rangka  tolong  menolong  sesama  insan,  disyariatkan  dan  dianjurkan  dalam  Islam.  Diantara landasan hukum yang bersumber pada wadi’ah adalah sebagai berikut.
3 M.  Abdul  Mujieb,  Mabruri  Tholhah,  Syafi’ah  AM, Kamus  Itilah  Fiqih ,  (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010) h. 210
4 KH. Basyir Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII pres, 2004) h .7
5 Wiroso, Penghimpunan  Dana  dan  Distribusi  Hasil  Bank  Syari’ah ,  (Jakarta: Grasindo, 2005) h. 74
6 Sayyid  Sabiq, Fiqh  Sunnah ,  Juz  13,  Alih  Bahasa  Kamaluddin  A.  Marzuki,
(Bandung: Al Ma’arif,1997) h. 74
7 Lidwa  Pusaka  I-Software, Kitab  9  Imam  Hadist ,  (Keris:  www.  Lidwapustaka. Com),No. 3067.
8 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Managemen Bank Syari’ah , (Jakarta: Alvabet,2003) h. 27
_____________________________________________________________________________________________

## a. Al Qur’an
1) Q.S An Nisa/4:58
ﱠنِإ۞ ٱ َﱠ ْاوﱡد َؤُت  نَأ  ۡمُك ُرُمۡأَي ٱ ِﺖَٰن َٰمَ ۡﻷ َن ۡيَب  مُت ۡمَكَح  اَذِإ َو  اَهِل ۡهَأ  ٰٓىَلِإ ٱ ِساﱠنل نَأ ِب ْاوُمُك ۡحَت ﭑ ِۚلۡدَعۡل ﱠنِإ ٱ َﱠ ِهِب مُكُظِعَي اﱠمِعِن ۗٓۦ ﱠنِإ ٱ َﱠ ا ٗري ِصَب ا َۢعيِمَس  َناَك ٥٨ Terjemahnya:
“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah  memberi  pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” 9
b. Al hadits
Adapun hadits yang menjadi landasan hukum dari wadi’ah menurut beberapa ulamayaitu diantaranya sebagai berikut:
10 كَناَخ  ْنَم  ْنُخَت  َﻻ َو  َكَنَمَتْئا  ْنَم ىَلِإ َةَناَمَ ْﻷا ِّدَأ ُلوُقَي َمﱠلَس َو ِهْيَلَع ُ ﱠ  ىﱠلَص ِ ﱠ  َلوُس َر

## َ◌
Artinya:
“Rasulullah  SAW  bersabda:  “Tunaikanlah  amanah  kepada  orang  yang mengamanahkan  kepadamu,  dan  janganlah  kamu  mengkhianati  orang  yang menghianatimu” ( HR. Abu Dawud dan Tirmidzi ) “ 3. Rukun dan Syarat Wadi’ah a. Rukun Wadi’ah
Adapun  rukun  yang  harus  dipenuhi  dalam  transaksi  dengan  prinsip wadi’ah menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:
1) Orang yang menitipkan barang ( Muwaddi’ )
2) Orang yang dititip barang ( wadi’ )
3) Barang yang dititipkan ( wadi’ah )
4) Ijab kabul ( Sighat ) b. Syarat wadi’ah Dalam hal ini, syarat sahnya wadi’ah harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:
1) Orang  yang  melakukan  akad  sudah  baligh,  berakal  dan  cerdas  (dapat  bertindak  secara hukum).
2) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai.
3) Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang  titipan  tersebut  ditempat  yang  aman  sebagaimana  kebiasaan  yang  lazim  berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.
4. Pembagian dan Jenis Akad Wadi’ah
9 Kemenag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya , (Jakarta: Maghfirah, 2009) h. 123
10 Lidwa Pusaka I-Software., Loc Cit., h. 3067
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Secara  umum,  terdapat  dua  jenis wadi’ah, yaitu wadi’ah  yad  al-amanah dan wadi’ah yad adh-dhamana. Lebih lanjut penjelasan tentang kedua jenis akad tersebut sebagai berikut:
a. Wadi’ah Yad Al-Amanah
Al-Wadi’ah  Yad  Al-Amanah adalah  titipan  barang  atau  harta  yang  dititipkan  oleh pihak  pertama  (penitip)  kepada  pihak  lain  (juru  parkir)  untuk  memelihara  atau  menjaga barang/harta  tanpa  mengelolah  barang/harta  tersebut.  Dan  pihak  lain  (juru  parkir)  tidak dibebankan terhadap kerusakan atau kehilangan pada barang/harta titipan.
Wadi’ah jenis ini memeiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Harta atau barang yang titipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2) Penerima  titipan  hanya  berfungsi  sebagai  penerima  amanah  yang  bertugas  dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
4) Mengingat  barang  atau  harta  yang  dititipkan  tidak  boleh  dimanfaatkan  oleh  penerima titipan, maka pihak pemberi jasa hanya dapat memberikan jasa penitipan.
b. Wadi’ah Yad Adh-Dhamanah Wadi’ah ini  merupakan  titipan  barang/harta  yang  dititipkan  oleh  pihak  pertama (masyarakat) kepada pihak lain (penyedia jasa) untuk memelihara atau menjaga barang/harta tersebut  dan  pihak  lain  (penyedia  jasa)  dapat  memanfaatkan  tanpa  seizin  pemiliknya  dan menjamin  untuk  mengembalikan  titipan  tersebut  secara  utuh  setiap  saat,  disaat  pemilik menghendaki  dan  harus  bertanggungjawab  terhadap  kehilangan  dan  kerusakan  barang titipan.  Konsekuensinya  jika  barang  tersebut  diperuntukkan  terhadap  sesuatu  yang  bernilai positif  dan  jika  ada Margin yang  diperoleh  dari  pemanfaatan  tersebut,  maka  penitip mendapatkan  bonus  atau  hadiah  dari  pihak  pertama  dengan  dasar  tidak  ada  perjanjian sebelumnya.
5. Implementasi Akad Wadi’ah
Sebagaimana penjelasan tentang wadi’ah diatas serta pembagian akad wadi’ah yang terbagi  kedalam  dua  jenis  yaitu Yad  Al-Amanah dan Yad Adh-Dhamanah, dengan  masing- masing  penjelasan  yang  telah  dipaparkan  oleh  penulis  maka  dapat  ditarik  garis  lurus  letak Sinergitas antara akad wadi’ah dengan penarikan dana retribusi parkir yaitu dalam undang- undang telah dijelaskan bahwa dalam praktiknya, parkir yang dimaksud ialah hanya sebatas menyimpan  atau  menitipkan  barang  oleh  pengguna  layanan  jasa  parkir  kepada  pemberi layanan  jasa  yaitu  juru  parkir  dengan  jaminan  tidak  boleh  dipergunakan  dan  tersebut singkron dengan akad wadi’ah yad al-amanah . Letak singkronitas antara akad wadi’ah yad al-amanah yaitu bahwa secara definisi dan  telah  dijelaskan  dalam  hukum  Islam  bahwa  ketika  menggunakan  akad  ini  maka  pihak kedua  tidak  diperbolehkan  untuk  menggunakan  barang  titipan  melainkan  hanya  sebatas menjaga  barang  yang  dititipkan  atau  diamanahkan  kepadanya.  Jadi  kesimpulannya  bahwa keterkaitan  keduanya  yaitu  berada  pada  sifat  dari  objeknya  yang  sama-sama  tidak  dapat dipergunakan atau diambil manfaat darinya.
C. Akad Ijarah
Upah  dibahas  pada  bab ijarah, yaitu  sewa  menyewa.  Kata ijarah diderivasi  dari bentuk  fi’il  “ ajara-ya’juru-ajran ”. Ajran semakna  dengan  kata al-iwad yang  mempunyai
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
makna  berarti  ganti  dan  upah,  dan  juga  dapat  berarti  sewa  atau  upah. 11 Secara  istilah, pengertian ijarah merupakan  salah  satu  bentuk  kegiatan  muamalah  dalam  memenuhi keperluan hidup manusia, seperti  sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.
Selain  itu  sebagaimana  perjanjian  lainnya, ijarah merupakan  perjanjian  yang bersifat  konsensual,  perjanjian  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  yaitu  pada  saat ijarah berlangsung,  dan  apabila  akad  sudah  berlangsung,  maka  pihak  yang  menyewakan  ( mu’jir ) berkewajiban menyerahkan barang ( ma’jur ) kepada pihak penyewa ( musta’jir ), dan dengan diserahkannya  manfaat  barang/benda  maka  pihak  penyewa  berkewajiban  pula  untuk menyerahkan uang sewanya atau upah. 12
Berdasarkan  nash-nash  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  perjanjian perburuhan  dengan  menggunakan  tenaga  manusia  untuk  melakukan  suatu  pekerjaan dibenarkan  dalam  Islam.  Dengan  kata  lain  pelaksanaan  pemberian  upah  (upah  kerja)  yang merupakan ijarah dalam hukum Islam. 13 1. Rukun ijarah
Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:
a. Aqid, yaitu mu’jir (orang  yang  menyewakan/pemberi)  dan musta’jir (orang  yang menyewa/penerima).
b. Shighat, yaitu ijab dan qabul.
c. Ujrah (uang sewa atau upah), dan
d. Manfaat,  baik  manfaat  dari  suatu  barang  yang  disewa  atau  jasa  dan  tenaga  dari orang yang bekerja.
Perbedaan  pendapat  mengenai  rukun  akad  ini  sudah  banyak  dibicarakan  dalam akad-akad  yang  lain,  seperti  jual  beli,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  tidak  perlu diperpanjang lagi. 14
2. Syarat-syarat Ijarah
Adapun  syarat-syarat  akad ijarah yang  berkaitan  dengan  upah  ( Ujrah )  adalah sebagai berikut:
a. Upah harus berupa mal mutaqawwim yang diketahui.
b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat ma’qud ‘alaih . . 15
3. Jenis-Jenis Pengupahan
Upah  atau  ujrah  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu  upah  yang  telah disebutkan ( ajrun musamma ) dan upah yang sepadan ( ajrun mitsli ).
a. Upah  yang telah disebutkan ( ajrun musamma ). Upah yang telah disebutkan ( ajrun musamma ) itu disyaratkannya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
11 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011) h. 77
12 Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 52
13 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h.
116
14 Nasrun Haroen, fiqih Muamalah, Op Cit., h. 321
15 Nasrun Haroen, Ibid., h. 324
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
b. Upah  yang  sepadan  ( ajrun  mitsli ).  Upah  yang  sepadan  ( ajrun  mitsli )  adalah  upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarah nya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Ahli yang menentukan upah tersebut ( ajrun mitsli ) dalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan ( skill ) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan Negara, juga  bukan  kebiasaan  penduduk  suatu  Negara,  melainkan  oleh  orang  yang  ahli  dalam menangani  upah  kerja ataupun pekerja  yang hendak  diperkirakan  upahnya orang  yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara’. 16

## D. Penetapan Retribusi
1. Definisi Retribusi
Pengertian yang berkaitan dengan pemungutan biaya adalah retribusi. Pemungutan retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa  balik  dari  pemerintah,  tidak  dikenakan  iuran,  misalnya  retribusi  pasar  dan  retribusi parkir tempat khusus. 17
2. Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah,  Jenis  retribusi  daerah  ini  dibagi  menjadi  tiga  golongan, 18 yaitu  sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum
b. Retribusi Jasa Usaha
c. Retribusi Perizinan Tertentu
3. Objek Retribusi Daerah
Dalam  perda polman nomor 10 tersebut,  dijelaskan bahwa  yang dimaksud dengan objek retibusi daerah dalam hal ini ialah objek retribusi parkir yaitu penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Mardiasmo, objek retribusi daerah terdiri dari:
a) Jasa  umum,  yaitu  berupa  pelayanan  yang  disediakan  atau  diberikan  pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
b) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
c) Perizinan  tertentu,  yaitu  kegiatan  tertentu  pemerintah  daerah  dalam  rangka pemberian  perizinan  kepada  orang  atau  badan  yang  dimaksud  untuk  pembinaan, pengaturan,  pengendalian,  dan  pengawasan  atas  kegiatan  pemanfaatan  ruang, penggunaan  sumber  daya  alam,  barang,  prasarana,  sarana,  atau  fasilitas  tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16 Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, menggagas Bisnis Islam, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) h. 67
17 Muhammad  Dajaf  Saidi, Pembaharuan  Hukum  Pajak, (Jakarta:  Raja  Grafindo, 2007) h. 26
18 Ibid., h. 15
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Berdasarkan perundang-undangan dalam hal ini ialah perda polman tentang retribusi parkir  juga  dijelaskan  mengenai  tarif  biaya  retribusi  parkir  yaitu  sekitar  20%.  Adapun  tata cara  pemungutan  retribusi  itu  ditetapkan  oleh  kepala  daerah.  Piutang  retribusi  yang  tidak mungkin  ditagih  lagi  karena  hak  untuk  melakukan  penagihan  sudah  kadaluwarsa  dapat dihapuskan. Dan penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan pemerintah.

## III. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  merupakan  Penelitian  Deskriptif  Kualitatif  adalah  Prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku  yang  diamati. 1 Sedangkan  Deskriptif  adalah  melukiskan,  memaparkan  dan melaporkan  suatu  keadaan,  objek,  atau  peristiwa  secara  apa  adanya. 2 Dalam  definisi  lain, penelitian  deskriptif  adalah  suatu  bentuk  penelitian  yang  tujuannya  memberikan  gambaran mengenai keadaan populasi secara sistematik dan akurat. 19
Metode  Pendekatan  ini  dilakukan  Pendekatan  Sosial,  yaitu  dengan  melakukan  proses pemahaman juru parkir dan keadaan masyarakat yang mendukung persoalan yang di bahas.
Pendekatan yuridis, yaitu melalui pendekatan Undang-Undang tentang objek kajian penelitian dalam hal ini ialah retribusi pajak parkiran.
Pendekatan syar’i, yaitu melalui pendekatan hukum Islam berdasarkan aturan-aturan nashAl- Qur’an dan hadist.

## IV. HASIL PENELITIAN

## A. Praktek Pemungutan Retribusi Parkir
Demikian  pula  pada  pemungutan  retribusi  parkir  pada  pasar  sentral  pekkabata Polewali  Mandar  yang  senantiasa  menerapkan  fungsi-fungsi  pemungutan  retribusi  dalam pelaksanaannya yang merujuk pada upaya pencapaian agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk  pada  upaya  pencapaian  tujuannya.  Dalam  pemungutan  retribusi  parkir  di  pasar sentral  Pekkabata  Polewali  Mandar  masih  menemui  beberapa  kendala  dalam  pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Adapun hasil penelitian yang dideskripsikan sebagai berikut:
1. Perencanaan
Target penerimaan merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan seyogyanya harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pakir di Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar.  Maksud  disini  adalah  tahapan-tahapan  atau  proses  penentuan  target  penerimaan yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa:
1 Andi  Prastowo, Metode  Penelitian  Kualitatif  Dalam  Prespektif  Rancangan Penelitian, (Cet.I. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011) h. 22
2 Agus  Santoso, sosiologi  3  Suatu  Kajian  Kehidupan  Masyarakat, (Jakarta: Yudhistira, 2007) h. 89
19 YuyunWahyuni, Metodologi  Penelitian  Bisnis  Bidang  Kesehatan, cet  ke-1 (Yogyakarta: Fitramaya, 2009) h. 15
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
“Lebih baik kita pihak ketigakan dari pada kita mengharapkan sistem konvensional seperti saat ini yang efektifitasnya begitu kurang signifikan mengingat target untuk tiap tahunnya terhadap retribusi parkir terus bertambah, dimana tahun lalu (2016) target pemungutan biaya retribusi sebesar 270 juta namun yang bisa dicapai hanya sekitar  240-sekian  juta.  Menurunnya  semua  sektor  pendapatan  daerah  dalam  hal ini retribusi parkir tersebut sangat dipengaruhi oleh praktek pungli oleh juru parkir liar dan juga adanya unsur premanisme dilapangan”. 20
Dari  hasil  wawancara  diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa  perencanaan dalam  hal  penentuan  target  senantiasa  mengacu  kepada  pemberlakuan  sistem  pihak  ketiga yang  akan  semakin  bertambah  melihat  arah  perkembangan  kota,  jumlah  penduduk  selaku pengguna  layanan  jasa  parkir  dan  jumlah  kendaraan  khususnya  dalam  10  tahun  terakhir. Penentuan target jasa retribusi parkir juga sangat bergantung terhadap realisasi pertahun yang dapat  tercapai.  Namun  pada  tahun  2016  target  yang  ditentukan  oleh  pihak  Dinas Perhubungan  tidak  tercapai  karena  mengingat  beberapa  aspek  penghambat  yang  telah disebutkan diatas oleh Kepala Dinas Perhubungan yaitu maraknya praktek pungli oleh para juru parkir liar dan masih adanya unsur premanisme yang dilakukan oleh pihak-pihak ilegal sehingga membawa dampak terhadap kinerja para petugas juru parkir  dilapangan.
Hal  tersebut  senada  dengan  yang  diungkapkan  oleh  koordinator  pemungutan retribusi  parkir  dalam  menanggapi  dampak  praktek  pungli  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir ilegal  dan  premanisme  terhadap  pencapaian  target  retribusi  parkir  Tahun  2016.  Beliau mengatakan bahwa:
“Memang tahun lalu kita ditarget sekitar 270 juta namun yang bisa dicapai hanya sampai 240-an juta lebih saja dan hal itu dikarenakan maraknya tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh para juru parkir liar ”. 21 Lebih lanjut beliau mengatakan:
“Kalau targetnya sebesar 270 juta untuk satu Tahun, berarti dalam satu hari harus terkumpul  sebanyak  1  (satu)  juta  lebih,  namun  pada  prakteknya  dilapangan terkadang ada juru parkir yang menyetor hanya Rp. 150.000,- dalam tiga minggu untuk  satu  lokasi  parkiran  dan  bisa  di  bayangkan  jika  semua  tempat  parkir  yang dikelola oleh Dishub rata-rata mengumpul seperti itu maka sudah pasti target tidak akan tercapai.” 22
2. Penentuan besarnya retribusi yang terutang
Dalam hal besarnya biaya penyediaan jasa parkir yang ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan  terhadap  proses  pemungutan  biaya  retribusi  parkir  di  Pasar  Sentral sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  (PERDA)  No  12  Tahun  2011  tentang struktur  dan  besarnya  tarif  retribusi,  terdiri  atas  dua  bentuk  yaitu  tarif  retribusi  Pelayanan parkir di Tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus dikenakan setiap kendaraan untuk 1 x
20 M. Yusuf. D. Madjid, selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Polewali Mandar., (Wawancara penulis di kantor dinas perhubungan, tanggal 28 Februari 2017)
21 Syahrir, Selaku Koordinator Perparkiran Dinas Perhubungan Polewali Mandar. (Wawancara penulis di kantor dinas perhubungan, tanggal 1 Maret 2017 )
22 Syahrir, Selaku Koordinator Perparkiran Dinas Perhubungan Polewali Mandar. (Wawancara penulis di kantor dinas perhubungan, tanggal 1 Maret 2017 )
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Parkir.  Adapun  spesifikasi  penetapan  biaya  ratribusi  tepi  jalan  umum  dan  tempat  khusus yaitu:
Tabel 4.4 Biaya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum NO Jenis Kendaraan Biaya Retribusi 1 Sepeda Motor Rp. 1.000,- 2 Mobil Penumpang dan Sejenisnya Rp. 2.000,- 3 Bus dan Bus Mini Rp. 3.000,- 4 Mobil Truck Rp. 4.000,- 5 Mobil Truck 10 Roda atau Lebih Rp. 5.000,- 6 Mobil Teronton atau Gandengan Rp. 8.000,-
Sumber:  Diolah  dari  data  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  Nomor  12 Tahun 2011
Selanjutnya  pada  tabel  dibawah  ini,  diuraikan  lebih  spesifik  penetapan  biaya retribusi parkir tempat khusus parkir dan lamanya kendaraan parkir sebagai berikut:
Tabel 4.5 Biaya Retribusi Pelayanan Parkir di Tempat Khusus NO Jenis Kendaraan Waktu Biaya Retribusi 1 Sepeda Motor Setiap 6 jam Rp. 1.000,- 2 Mobil Penumpang dan Sejenisnya Rp. 2.000,- 3 Bus dan Bus Mini Rp. 3.000,- 4 Mobil Truck Rp. 4.000,- Setiap kelebihan jam dikenakan biaya Rp. 1.000,- Sumber:  Diolah  dari  data  sekunder  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar Nomor 12 Tahun 2011 B. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Biaya Retribusi Parkir pada  praktek  pemungutan  biaya  kepada  pengguna  layanan  jasa  parkir  dikenal dengan istilah akad Ijarah (upah).
a. Analisa Akad Wadi’ah dan Ijarah dalam praktek perparkiran
1) Analisa Akad Wadi’ah
Jika melihat pada transaksi yang terjadi saat pengguna jasa memasuki Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar, dengan membayar sejumlah biaya retribusi kepada petugas juru parkir  dari  Dinas  Perhubungan,  yang  menjadi  sebuah  jaminan  kepada  pengguna  jasa  atas kendaraan yang diparkir, maka yang terjadi antara pengguna jasa dan juru parkir merupakan transaksi penitipan. Dengan kata lain, pengguna kendaraan menjadikan tukang parkir sebagai jasa penitipan kendaraan miliknya. Secara Islami, transaksi ini disebut sebagai transaksi yang menggunakan akad Wadi’ah.
Hal  ini  dapat  dilihat  ketika  menganalisa  pernyataan  dari  salah  satu  juru  parkir tentang penertiban kendaraan bentor yang mengatakan bahwa:
“Tugas kami tiap hari itu mengatur motor supaya tertib karena biasanya terjadi kemacetan karena tempat untuk parkir masih tidak rapih. Itupun kalau sudah kita rapikan  kendarannya,  terkadang  ada  juga  masyarakat  tidak  mau  membayar alasannya  bilang  nanti  atau  tidak  ada  uang  kecil.  Jadi  mau  tidak  mau  harus  di ikhlaskan  mi  saja  dari  pada  jadi  ribut  nantinya  setidaknya  tugas  kami  untuk mengamankan  kendaraannya  sudah  dilakukan.  Barangnya  masyarakat  memang
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
sangat kita jaga  karena  supaya  ada rasa percaya masyarakat sama juru parkir, jadi  kedepannya  kalau  memarkir  kendaraan  lagi,  tidak  ragu  mi  untuk  menitip barangnya.” 23
Hal senada yang sangat singkat juga sempat di ungkapkan  oleh responden lainnya mengatakan bahwa:
“Kita  ini  sebagai  juru  parkir  sebenarnya  tempatnya  orang  untuk  menitip barangnya  seperti  kendaraan  motor  dan  mobil,  makanya  betul-betul  kita  jaga baik-baik supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan” 24
2) Analisa Akad Ijarah dalam Transaksi Perparkiran
Dinas  perhubungan  merupakan  induk  dari  pelaksanaan  praktek  pemungutan  biaya retribusi  parkir.  Sehingga  maksimalisasi  pelayanan  kepada  masyarakat  menjadi  prioritas utama  didalam  menunjang  pencapaian  target  untuk  tiap  tahunnya.  Hal  tersebut  juga  tidak terlepas  dari  peran  pekerja  juru  parkir  yang  berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat. Sehingga  hal-hal  penunjang  lainnya  terhadap  juru  parkir  juga  dapat  dijadikan  sebuah prioritas dalam memaksimalkan kerja.
Jika  dikaitkan  dengan  transaksi  dalam  Islam,  akad  yang  akan  dan  bisa  digunakan oleh juru parkir pada pasar sentral pekkabata ialah Ijarah (Upah), sesuai dengan pernyataan seorang juru parkir berikut ini, mengatakan bahwa:
“Seharusnya  ada  gaji  untuk  tiap  bulannya  walaupun  hanya  sekitar  Rp.  500.000,- atau  Rp.  700.000,-  setidaknya  digaji  tapi  bagaimanapun  tetap  saya  bersyukur karena setidaknya ada upah diberikan untuk tiap harinya yaitu sekitar 10% - 15% dari hasil pemungutan.” 25
Hal senada juga di ungkapkan oleh responden lainnya yang mengatakan: “ Semestinya kita ini digaji apa lagi bagi yang sudah lama mengabdi menjadi juru parkir.  Penting  sekali  itu  ada  gaji  bagi  pekerja  lapangan  karena  dilain  sisi  kita diburuh setoran dan sisi lain kita juga tidak memiliki gaji tetap terus harga karcis juga masih murah.” 26
b. Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengawasan Praktek Perparkiran Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden penulis yang juga selaku koordinator perparkiran yang mengatakan bahwa:
“Memang dalam tiap minggunya sering dilakukan pengamanan dari  pihak Satpol PP  terhadap  para  pelaku  pungli,  namun  tindakan  yang  dilakukan  tidak  sampai kepada penahanan melainkan hanya memberikan teguran. hal itu dilakukan untuk menghindari  hal-hal  yang  tidak  di  inginkan  terhadap  anggota  melihat  profesi
23 Udin, Selaku juru parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar  (Hasil wawancara Penulis dengan responden, tanggal 13 maret 2017)
24 Johan, Selaku juru parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar (Hasil wawancara penulis dengan responden, tanggal 06 maret 2017)
25 Kasim,  selaku  juru  parkir  pasar  sentral  pekkabata.  (wawancara  penulis  di  pasar sentral pekkabata, tanggal 17 maret 2017)
26 Alimuddin,  selaku  juru  parkir  pada  Pasar  Sentral  Pekkabata  Polewali  mandar    ( Hasil wawancara penulis dengan responden, tanggal 10 maret 2017)
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
sebagai juru parkir tidaklah mudah apa lagi tidak adanya pemberian gaji terhadap para anggota dilapangan”. 27
Hal tersebut senada dengan pernyataan seorang juru parkir yang menjadi responden penulis yang mengatakan:
“Kalau  pengamanan  sering  dilakukan  yang  biasanya  seminggu  sekali  dan  terkadang sebulan sekali tapi masih saja sering terjadi praktek pungli oleh juru parkir liar karena kurangnya ketegasan dari pihak keamanan. Hal itu bisa kita mengerti karena mereka juga manusia yang sedang mencari kebutuhan hidup walaupun melanggar aturan tapi mau  bagaimana  lagi,  sebab  dari  pada  menjadi  pengemis  setidaknya  mereka  telah berusaha.  Makanya  kalau  ada  praktek  yang  didapat  pada  saat  OTT  biasanya  hanya diberi teguran dan sebenarnya tugas itu bukan hanya buat pihak kemanan melainkan kita  semua  sebagai  masyarakat  perlu  untuk  melakukan  teguran  sebagai  bentuk kepedulian terhadap peraturan dan sesama masyarakat polewali mandar”. 28
Dilain  kesempatan  penulis  juga  sempat  menanyai  seorang  Pegawai  Negeri  Sipil yang pada saat itu sedang memarkirkan kendaraannya, beliau mengatakan:
“Kalau  dari  segi  pelayanannya  saya  sudah  puas  sebab  dengan  adanya  juru  parkir kendaraan  aman  dan  teratur,  tapi  terkadang  yang  membuat  tidak  nyaman  itu  kalau anak-anak yang menjadi juru parkir soalnya selain kendaraan tidak diatur, keamanan kendaraan  juga  tidak  bisa  dijamin.  Jadi  masih  perlu  lagi  pengawasan  yang  sedikit ketat dari pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang liar ini soalnya kalau saya  amati  selama  ini  sepertinya  masih  kurang  pengamanan  yang  dilakukan  soalnya pada  faktanya  masih  banyak  juru  parkir  liar  seperti  anak-anak  yang  melakukan pemungutan parkir.” 29
Pernyataan  diatas  juga  senada  dengan  perkataan  Kepala  Dinas  Perhubungan  yang mengatakan bahwa:
“Para  pelaku  pungli  tersebut  merupakan  orang-orang  yang  kurang  faham  tentang aturan  atau  boleh  dikatakan  orang  yang  patah  pulpen  (tidak  mengerti  baca  tulis) sehingga  wajarlah  kalau  mereka  melakukan  hal  tersebut.  Jadi  kalau  tindakan  yang dilakukan  terlalu  keras  maka  bukan  tidak  mungkin  benturan  akan  terjadi  yang imbasnya juga terhadap para pekerja juru parkir di lapangan, sehingga langkah yang dilakukan pertama-tama yaitu melakukan teguran yang berskala jika hal tersebut terus terjadi.  Lalu  setelah  itu,  penertiban  terhadap  sistem  perparkiran  akan  ditingkatkan dalam  hal  ini  yaitu  pemberlakukan  pihak  ketiga  sebagai  sebuah  solusi  dalam meminimalisir praktek pungli. Hal tersebut sudah bisa dilihat dari hasil evaluasi kami
27 Syahrir,  Selaku  Koordinator  Perparkiran  Dinas  Perhubungan  Polewali  Mandar  ( Hasil Wawancara penulis dengan responden, Tanggal 17 April 2017)
28 Johan,  Selaku juru parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Polewali Mandar  ( Hasil Wawancara penulis dengan responden, Tanggal 17 April 2017)
29 Syamsiah,  selaku Pegawai Negeri Sipil pada suatu Instansi  pemerintahan. (Hasil wawancara di Pasar Sentral pada tanggal 17 April 2017 )
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
terhadap pemberlakuan sistem yang diterapkan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan itu bisa dijadikan sebagai sebuah representasi terhadap rencana kami kedepan”. 30
c. Analisa Hukum Ekonomi Islam Terhadap Sistem Perparkiran Apa  bila  ditarik  dalam  perspektif  Islam,  maka  hal  tersebut  sesuai  dengan  sebuah kaidah ushul fiqih yang apabila ada perbenturan antara maslahah dan mufsadat maka harus berhati-hati  dalam  menentukan  pilihan.  Apabila maslahat yang  dominan  maka  dikerjakan, akan  tetapi  jika mufsadat yang  mendominasi  maka  harus  ditinggalkan.  Bila  sama  kuat diantara  keduanya,  maka  untuk  menjaga  kehati-hatian  harus  diambil  prinsip  yang  berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah:
31 ِحِلاَصَمْلا  ِﺐْلَﺟ  ٰىَلَع  ٌمﱠدَقُم  ِدِساَفَمْلا  ُء ْرَد Artinya:
“Menolak kerusakan (Mudharat) diutamakan ketimbang mengambil manfaat (Maslahah).”
Dalam  kaidah  ushul  fiqih  diatas  telah  jelas  dikatakan  bahwa  dalam  melakukan praktek kehidupan sehari-hari terutama dalam proses Muamalah , sangat penting untuk lebih mengedepankan  menghindari  kerusakan  ( Kemudharatan )  dibanding  mengambil  manfaat ( Kemaslahatan )  sebab  mencegah  keburukan  lebih  baik  dari  mengobatinya.  Begitu  pula dalam  praktek  retribusi  parkir  yang  dilakukan  oleh  para  juru  parkir,  dimana  mereka  lebih baik  mengalah  demi  menghindari  kerusakan/masalah  ( Kemudharatan )  dibandingkan  tetap bertahan untuk mengambil biaya/manfaat ( Kemasalahatan ) dari tugas yang dimeban namun dengan resiko sesuatu yang tidak diinginkan akan terjadi.

## V. PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Adapun  mekanisme praktek  pemungutan retribusi  yaitu tahap awal  berupa perencanaan dalam  hal  ini  yaitu  penentuan  sistem  yang  akan  digunakan  dalam  perparkiran  guna meningkatkan  capaian  target  dalam  tiap  tahunnya,  kemudian  tahap  penentuan  besarnya biaya retribusi parkir  maksudnya  yaitu  menentukan besarnya biaya  yang  akan dipungut oleh  juru  parkir  dilapangan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  peraturan  daerah  tentang penentuan retribusi parkir.
2. Pengawasan  yang dilakukan  oleh pihak Dinas  Perhubungan  masih kurang. Hal tersebut dapat  dilihat  dari  maraknya  praktek  pungli  yang  dilakukan  oleh  juru  parkir  liar  yang imbasnya  juga  terhadap  pencapaian  target  pemungutan  biaya  retribusi  parkir  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dalam  pandangan  Islam. Pertama, praktek  pemungutan  biaya  retribusi  parkir  termasuk dalam  kajian  Fiqih  Muamalah  karena  menggunakan  dua  akad  dalam  prakteknya  yaitu akad wadi’ah (titipan) dan ijarah (sewa menyewa/ upah). Kedua, pada pengawasan yang dilakukan  baik  dari  pihak  Dinas  Perhubungan  maupun  Keamanan  dalam  hal  ini  ialah Satpol  PP  juga  mengedepankan  asas  kemanusiaan  dengan  saling  menolong  dalam  hal kebaikan sebagaimana perintah dalam Agama agar seluruh ummat manusia dapat saling tolong  menolong  dalam  hal  kebaikan  bukan  sebaliknya. dan Ketiga, sedangkan  pada sistem  yang  digunakan  yaitu  lebih  mengedepankan  menghindari  kemungkinan  terburuk
30 Yusuf  Madjid,  Selaku  Kepala  Dinas  Perhubungan  Polewali  Mandar    (Hasil Wawancara penulis dengan responden di kantor Dinas Perhubungan, tanggal 17 April 2017)
31 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid  2, Ed.  I, (Cet. 5, Jakarta: Kencana, 2009) h. 430
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
yang  akan  terjadi  dari  pada  memungut  biaya  retribusi  jika  terjadi  perdebatan  dengan masyarakat  selaku  pengguna  jasa.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  kaidah  ushul  fiqih  yang mengatakan bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengambil manfaat.

## B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan praktek pemungutan biaya  retribusi  parkir  dengan  melihat  pembahasan  dan  kesimpulan  diatas  adalah  sebagai berikut:
1. Kepada  Kepala  Dinas  Perhubungan  harus  lebih  memperhatikan  kesejahteraan  para kolektor  dan  juru  parkir  dilapangan  karena  hal  ini  sangat  berpengaruh  terhadap  kinerja para  pekerja  dilapangan  serta  juga  berbanding  lurus  terhadap  target  pendapatan  asli daerah melalui pemungutan retribusi jasa umum dalam hal ini yaitu retribusi parkir.
2. Kepada pihak aparat keamanan baik itu dari TNI, Polri maupun Pol PP agar kiranya lebih tegas dan massif lagi dalam mengamankan para pelaku pemungutan liar retribusi parkir terutama kepada para juru parkir liar, sehingga kedepannya praktek-praktek pungutan liar tidak lagi terjadi.
3. Kepada  pemerintah  kabupaten  Polewali  Mandar  agar  kiranya  dapat  memperbaiki administrasi  kebijakan  ekonomi  publiknya  dalam  hal  ini  yaitu  data-data  seputar  pasar sentral  sebab  dalam  melakukan  penelitian,  penulis  sangat  sulit  menemukan  data-data seputar pasar sentral jadi sangat perlu adanya proses revitalisasi administrasi pasar sentral agar kelak peneliti-peneliti di pasar sentral kedepannya tidak  mengalami kesulitan yang sama dengan penulis.
4. Kepada para kolektor dan juru parkir agar kiranya dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik lagi dan penuh rasa tanggungjawab serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada.
5. Kepada kepala sentral pekkabata agar kiranya dapat berkoordinasi kepada pihak instansi yang bertanggungjawab terhadap pasar sentral untuk membuat administrasi pasar sentral yang lebih baik lagi sebab data-data yang ada di kepala pasar masih sangat kurang untuk para peneliti dalam hal ini yaitu kepada penulis.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________

## Daftar Pustaka
A.  Perwatatmadja,  Karnaen  dan  Muhammad  Syafi’i  Antonio. Apa  dan  Bagaimana  Bank Islam . Yogyakarta: Bhakti Wakaf. 2007.
Ali, Muhammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia . Edisi VI. Cet. XVII. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Ahmad  Azhar,  Basyir. Asas-asas  Hukum  Muamalah  (Hukum  Perdata  Islam) . Yogyakarta: UII pres. 2004.
Ahmad, Mustaq. Etika Bisnis Dalam Islam. Jakarta: Al-Kautsar. 2005.
Aisyah, Binti Nur. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah . Yogjakarta: Teras. 2014.
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian  Suatu  Analisis  Praktik .  Cet.  VIII.  Jakarta:  PT. Rineka Cipta. 1992.
Arifin, Zainul. Dasar-Dasar Managemen Bank Syari’ah . Jakarta: Alvabet. 2003.
Bohari. Pengantar Hukum Pajak . Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
Huda, Qomarul. Fiqih Muamalah. Cet. I. Yogyakarta: Teras. 2011.
HAW. Widjaja. Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia “Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32  Tahun  2004  Tentang    Pemerintahan  Daerah”.  Ed.1.  Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada. 2007.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_34_2000.htm
Iqbal, Zamir dan Murakhor, Abbas. Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik . Jakarta: Kencana. 2008.
Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan . Ed.1. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
Kemenag RI. AL-Qur’an dan Terjemahannya . Jakarta: Maghfirah. 2009.
K. Lubis, Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam . Jakarta: Sinar Grafika. 2000.
I-Software, Lidwa Pusaka. Kitab 9 Imam Hadist . Keris: www. Lidwapustaka. com
Mujieb,  M.  Abdul,  Mabruri  Tholhah,  Syafi’ah  AM, Kamus  Itilah  Fiqih ,  Jakarta:  Pustaka Firdaus, 2010.
Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. 2009.
Pasar  Ibu,  Chairuman  dan  Suhawardi  K  Lubis. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam .  Cet.  3. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Polewali  Mandar  Nomor  10  Tahun  2015, Tentang  Pajak Parkir . Dikutip dari halam sistus resmi Kab. Polman
Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian . Cet.I. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam _____________________________________________________________________________________________
Rusyd,  Ibnu. Bidayatul  Mujtahid .  Cet.  Ke-1. Penerjemah  Imam  Al  Ghazali  Zaid,  A. Zainuddin, Jilid IV. Jakarta: Pustaka Amani. 1995.
Sabiq,  Sayyid. Fiqh  Sunnah . Juz  13.  Alih  Bahasa  Kamaluddin  A.  Marzuki.  Bandung:  Al Ma’arif. 1997.
Saidi, Muhammad Dajaf. Pembaharuan Hukum Pajak . Jakarta: Raja Grafindo. 2007.
Santoso, Agus. sosiologi 3 Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat . Jakarta : Yudhistira. 2007.
Shihab,  M.  Quraish. Tafsir  Al-Misbah  “Pesan,  Kesan,  dan  Keserasian  Al-Qur’an .  Jakarta: Lentera Hati. 2002
Sudijono,  Anas. Pengantar  Statistik  Pendidikan . Cet.  22.  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada. 2010.
Suharso dan Retnoningsih, Ana. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Cet. X. Semarang: Widya Karya, 2014.
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
Syaparuddin. Konsep Pengupahan Karyawan Perusahaan dalam Manajemen Islam .  Jurnal Al-Iqtishad Vol. V/No.1/Jan-Juni 2012. Diakses pada 03 Maret 2017.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Ed. 1. Cet. 5. Jakarta: Kencana. 2009
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  Tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
Wahyuni,  Yuyun. Metodologi  Penelitian  Bisnis  Bidang  Kesehatan . cet  ke-1.  Yogyakarta:
Fitramaya. 2009.
Yandi,  Debu.“ Kebijakan  Ekonomi  Publik  dan  Fiskal  (Peran  dan  Kebijakan EkonomiNegara) ,”https://www.academia.edu/6731295/KEBIJAKAN_EKONOMI_ PUBLIK_DAN_FISKAL_Peran_dan_Kebijakan_Ekonomi_Negara.
Yusanto dan M.K Widjajakusuma. Menggagas Bisnis Islam. Cet. I. Jakarta: Gema Insani Press. 2002