Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i6.2835

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN GRAB FOOD BERDASARKAN KETIDAKSESUAIAN INFORMASI
DALAM ETIKET GAMBAR
Ryan Axel Pattiasina
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
ryanaxel2307@gmail.com
Sylvana Muni Deborah Hutabarat
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sylvana.hutabarat@upnvj.ac.id

## Abstrak
Perlindungan  konsumen  merupakan  instrumen  yang  penting  dikarenakan  banyak  masyarakat  melakukan transaksi jual beli salah satunya transaksi digital.  Salah satu kasus perlindungan konsumen adalah ketika pembeli  membeli  suatu  produk    barang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  dijual  serta  tidak  memenuhi  atau tidak sesuai dengan standar yang dijual. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana perlindungan Hukum terhadap konsumen Grabfood berdasarkan ketidaksesuaian informasi dalam etiket gambar dan Bagaimana pelayanan  dalam  aplikasi  GrabFood  berdasarkan  Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  adalah   normatif dilengkapi  dengan  wawancara.  Dalam penelitian  ini  menggunakan bahan hukum primer,  sekunder,  studi  kepustakaan meliputi  perundang-undangan,  buku,  kamus  hukum,  jurnal,  dan internet.    Berdasarkan    hasil    penelitian    ini    konsumen  wajib  mendapatkan  ganti  rugi  sebagai  wujud perlindungan hukum apabila terdapat ketidaksesuaian informasi dalam etiket gambar dan juga pelayanan terhadap    aplikasi    GrabFood  belum    berjalan    dengan    baik    dikarenakan    kurangnya    transparansi, wawasan    dan    pengetahuan    dari    penyedia    jasa    layanan    dan  juga    kurangnya  penyaluran  maupun penyelesaian  dari  keluhan  konsumen,  terdapat  juga  kendala  dalam  perlindungan  konsumen  terhadap layanan  GrabFood  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor sehingga  tidak sesuai  dengan  pasal 4 ayat 3 Undang-undang No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen.
Kata  Kunci  :  Perlindungan,  Konsumen,  Hak  Konsumen

## Abstract
Consumer  protection  is  an  important  instrument  because  many  people  carry  out  buying  and  selling transactions, one of which is digital transactions. One case of consumer protection is when a buyer buys a product  that is not  in  accordance  with  what  is being  sold  and does not  meet  or does not  comply  with the standards  being  sold.  This  research  examines  how  legal  protection  for  Grabfood  consumers  is  based  on information discrepancies in image labels and how services in the GrabFood application are based on the right  to  correct,  clear  and  honest  information  regarding  the  condition  and  guarantee  of  goods  and/or services.  The  research  method  used  in  this  research  is  normative,  supplemented  by  interviews.  This research uses primary and secondary legal materials, literature studies including legislation, books, legal dictionaries,  journals  and  the  internet.  Based  on  the  results  of  this  research,  consumers  are  obliged  to receive compensation as a form of legal protection if there is a discrepancy in the information in the image label and also the service on the GrabFood application is not running  well due to a lack of transparency, insight and knowledge from the service provider and also a lack of distribution and resolution of consumer complaints. , there are also obstacles in consumer protection for GrabFood services which are influenced by  several  factors  so  that  they  are  not  in  accordance  with  article  4  paragraph  3  of  Law  no.  8  of  1999 concerning consumer protection.

## Keywords: Protection, Consumers, Consumer Rights

## PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari setiap masyarakat perlu adanya hukum yang bertujuan untuk menjaga  ketertiban  bermasyarakat.  Dalam  kehidupan    bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara yang merupakan hak dan kebebasan  melalui penggunaan dan manfaat teknologi informasi  untuk melakukan  suatu    pertimbangan  batasan  yang  ditetapkan  dengan    undang-undang    (yang  disebut UU). 1 Kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  masyarakat  dipermudah    untuk  menerima serta  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  secara  luas    dalam  artian  tanpa  adanya  batas jarak,  ruang,  dan  waktu.  Seiring  adanya    perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi dalam    masyarakat    dipacu    atau  ditekankan  untuk  mampu    beradaptasi  mengikuti  setiap perkembangan-perkembangan  yang  sedang  terjadi.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi  ini    pun  tidak  hanya  sekedar  untuk  kepentingan  dalam  suatu    komunikasi  dan bersosialisasi saja,  tetapi dunia sudah memberikan sebuah  pembaharuan misalnya interaksi baru, marketplace  baru,  dan    sebuah  jaringan    bisnis  dunia  tanpa  batas  (unlimited). 2 Pada  jaman globalisasi menimbulkan   sesuatu   penyebab  terjadinya perkembangan  yang sangat pesat   dalam macam-macam  bidang misalnya teknologi dan transportasi. Dengan semakin  majunya teknologi komunikasi lebih terkhusus dalam lingkup dunia online sudah  dipergunakan masyarakat sebagai alat  bantu  untuk  mempermudah  suatu  kegiatan  bisnis  dalam  beberapa  hal  kepentingan    salah satunya  E-commerce. 3 Dengan  adanya  internet  suatu  keharusan  dalam  kehidupan  masyarakat secara    proses  jual  beli  melalui  internet  sudah  tidak  asing  lagi.    Dimana  dalam  proses    jual  beli online disebut E-commerce yang pada dasarnya suatu bagian dari  electronic business. Kemajuan teknologi  internet,  telah  mengubah  dinamika    interaksi  masyarakat,  seperti  interaksi  bisnis, ekonomi,  sosial,  dan  budaya.    Dengan  adanya  internet  telah  memberikan  suatu  kontribusi  yang begitu  besar    bagi  kalangan    masyarakat,  perusahaan  atau  industri  maupun  lingkup    pemerintah. Dengan  kehadiran  internet  telah  tercapai  efektivitas  dan  efisiensi    operasional    perusahaan terutama  peranannya  sebagai  sarana  komunikasi,    publikasi,  sarana  untuk  menerima  berbagai macam informasi yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan badan usaha dan/atau Lembaga lainnya. 4 Perlindungan hukum dalam suatu transaksi elektronik merupakan suatu perkara  penting yang    perlu    diwaspadai,    terutama  dibidang  perlindungan    konsumen,  dikarenakan  banyaknya
1 Agus Santoso dan Dyah Pratiwi, "Tanggung Jawab Penyelenggara  Sistem Elektronik Perbankan Dalam  Kegiatan  Transaksi  Elektronik  Pasca  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik," Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 4 (2018).
2 Nilam  Andalia  Kurniasari, "Kontrak Elektronik  Dalam Hukum  Kontrak Indonesia," Ph.D. diss., Universitas Airlangga, 2019.
3 Samsul  Bahri  dan  Hartanto,  "Peminjaman  Dana  Secara  Online  Ditinjau  dari  Perspektif Perlindungan Konsumen," Jurnal Yuridis 8, no. 1 (Juni 2021).
4 Glenn  Biondi,  "Analisis  Yuridis  Keabsahan  Kesepakatan  Melalui  Surat  Elektronik  (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia," Premise Law Journal 19 (2019).
perkara  yang  menimbulkan  suatu  kerugian    pihak  konsumen  contoh  mengenai  pemesanan  yang tidak sesuai sehingga  tingkat kepuasan dari  konsumen  tidak terpenuhi.
Perusahaan Grab adalah perusahaan yang memiliki urusan dengan  pengiriman teknologi transportasi  melalui kendaraan roda dua maupun roda   empat.    Aplikasi ini  juga memungkinkan konsumen  untuk  melihat  suatu  perkembangan  driver  terhadap  pemesanan  makanan  secara langsung (real  time). 5
Grab    merupakan  aplikasi  yang  meliputi  layanan  berupa  Grab-Food,    didalam    layanan GrabFood terdapat gambar yang memberikan informasi kepada konsumen terkait profile restoran ataupun menu makanan yang ada dalam restoran tersebut hal ini dapat dikatakan etiket keterangan atau  etiket  gambar.  Pelaku  usaha  diwajibkan  untuk  memberikan  informasi  yang  benar  dan konsumen  mempunyai  hak  atas  informasi  yang  benar.  Contoh  kasus  yakni  terdapat  profile  yang menyertakan  etiket  keterangan  sebagai  “Jaminan  Termurah”  oleh  karena  itu  konsumen  perlu penjelasan atau informasi yang lanjut akan “Jaminan Termurah” untuk memastikan informasi itu benar atau tidak. 6
Berdasarkan  uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  adanya  suatu    pertentangan  dengan kewajiban  pelaku  usaha  dalam  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa hal ini tercantum dalam Pasal 7B Undang- Undang No. 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  .  Ketika  konsumen  memesan  makanan  kepada penjual  yang  memiliki  permasalahan  ketidaksesuaian  pada  gambar  menimbulkan    dampak kekecewaan  terhadap  pelanggan.  Dalam  permasalahan  tersebut  mucul    dimana  konsumen  yang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar,  jelas dan jujur mengenai  kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.  Disinilah perusahaan dituntut untuk menyelesaikan permasalahan aplikasi    berbasis    Grab-Food.  Berdasarkan  uraian  diatas  menarik    minat    penulis  untuk menguraikan    rumusan  masalah  yaitu  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  konsumen  grab food berdasarkan ketidaksesuaian informasi dalam etiket gambar dan bagaimana proses pelayanan dalam  aplikasi    grab  food  berdasarkan  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi  dan  jaminan  barang  dan/atau  jasa  ,  yang  berjudul  :“Perlindungan  HukumTerhadap Konsumen Grab Food Berdasarkan Ketidaksesuaian Informasi Dalam Etiket Gambar”.
5 Fadhila Hanum, Nadia Ika Purnama, dan Seprida Hanum Harahap, "Analisis Kualitas Pelayanan dan Promosi Grab Terhadap Kepuasan Konsumen pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang Menggunakan Grab," Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,) 2, no. 3.
6 Agus Pribadiono, "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Nononline Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online," Lex Jurnalica 13, no. 2 (Agustus 2016).

## KAJIAN LITERATUR
1. Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan Konsumen berlaku  untuk  setiap orang dalam  negara modern di dunia yang berinteraksi  dalam  ekonomi  global  dalam  hal  pelaku  usaha  sebagai  penjual  juga  termasuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan hukumnya, maka sebagai hukum yang memiliki aturan tentang perlindungan kepada konsumen serta cara tanggung jawab pelalu usaha dalam mempertahankan hak dan menjalankan kewajibannya.
Selain itu asas kepastian hukum dan keselamatan konsumen konsumen di Indonesia perlu diperhatikan.  Hal  ini  dilakukan  agar  Perusahaan,  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  mematuhi standar  hukum,  dan  membutuhkan  campur  tangan  negara  secara  lebih  aktif  dalam  menjamin implementasi undang-undang ini sesuai dengan konten Tindakan regulasi yang terkandung dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.
2. Aplikasi Online
Kemajuan  teknologi  informasi  mengakibatkan  guncangan  besar  dalam  dunia  bisnis  apa pun. Guncangan tersebut  terutama terhadap bisnis yang menggunakan aplikasi online. Tidak ada bentuk  bisnis  yang  tidak  tersentuh  kemajuan  teknologi  informasi.  Teknologi  informasi  akan menjadikan bisnis lebih efisien dalam menjalankan bisnis.  Hal  tersebut  dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis  penyedia jasa transportasi untuk  mengembangkan  bisnisnya atau  saat  ini  biasa disebut  dengan  transportasi  online.  Agar  dapat  bersaing  dengan  para  penyedia  jasa  transportasi online  lainnya,  maka  para    pelaku    bisnis    terus  memberikan    kepuasan    kepada    para pelanggannya. 7
Pada  tanggal  14  Juli  2016,  Grab  memaparkan  perkembangan  bisnisnya  dimana  Grab mencatat  pertumbuhan  layanan  Grab  Car  dan  Grab  Bike  yang  luar  biasa,  terutama  di  Indonesia pada  semester  pertama  2016  sejak  Grab  melakukan  rebrand  sebagai  platform  penyedia  layanan pemesanan  kendaraan  terlengkap  di  bulan  Januari  lalu.      Salah  satu  fitur  layanan  Grab    yang sering    digunakan  oleh  masyarakat  ialah  fitur  pesan  antar  makanan    (delivery)    atau    dikenal dengan  layanan  GrabFood  ini  merupakan  salah  satu    terobosan  baru,  dimana  terdapat  transaksi jual  beli  antara  konsumen  dengan    penjual    melalui  perantara  yaitu  driver  GrabFood.  Yang menjadi  terobosan  bagi  konsumen  tanpa  perlu  langsung  ke  restoran  dan  dapat  menikmati makanan  dari  rumah  ataupun kantor saja.
7 Alma  Apriliani  dkk.,  "Systematic  Literature  Review  Kepuasan  Pelanggan  terhadap  Jasa Transportasi Online," SYSTEMATICS 2, no. 1 (April 2020).

## METODE PENELITIAN
Untuk  menemukan  suatu  penelitian  ini  dengan  benar  dan  sesuai  dengan    standar  ilmiah, penulis  menerapkan  metode  ini  untuk  merespon  dan    menganalisa  pokok  permasalahan  yang sudah dirancang  oleh penulis. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian hukum normatif atau  penelitian  hukum  doktrinal  serta  dilengkapi  wawancara.  Karena  mengkaji  dan  memberikan suatu  penjelasan  maupun    gambaran  yang  jelas  atau  terperinci    dalam  Undang-undang  No.  8 Tahun    1999    Tentang    Perlindungan  Konsumen.    Didalam  penelitian  hukum  terdapat  beberapa pendekatan.  Pendekatan-pendekatan  yang  digunakan  didalam  penelitian  hukum  ini  adalah pendekatan  undang-undang  (statuteapproach).  Pendekatan  undang-undang  (statuteapproach) dilakukan dengan menelaah Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Undang – Undang No. 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Pendekatan  undang-undang  ini  akan  membuka kesempatan  bagi  peneliti  untuk  mempelajari  adanya  konsistensi  dan  kesesuaian  antara  suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen  Grab  Food  Berdasarkan  Ketidaksesuaian Informasi dalam Etiket Gambar
Hukum  perlindungan  konsumen  sangat  dibutuhkan  di  Indonesia,    antara  lain;  bahwa Pembangunan  perekonomian  nasional  pada  era  globalisasi    harus  dapat  mendukung  tumbuhnya dunia  usaha sehingga mampu menghasilkan  beraneka barang dan/jasa yang memiliki  kandungan teknologi  yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian  atas  barang  dan/jasa  yang  diperoleh  dari  perdagangan  tanpa  mengakibatkan  kerugian konsumen. 8 Perlindungan  hukum  merupakan    faktor  utama  yang  berperan  dalam  kegiatan ekonomi  demi  menciptakan  stability,  yaitu  menyeimbangkan  dan  mengakomodasikan kepentingan–kepentingan  yang  saling  bersaing.  Lalu  fungsi  predictability,  untuk  meramalkan akibat  dari  satu  Langkah  -  langkah  yang  diambil.  Kemudian  aspek  keadilan  (fairness),  seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah  untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.
8 Nesiaindo Aira Putih Merah dan Sylvana Murni Deborah Hutabarat, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Marketplace  Terhadap  Pencantuman  Berat  Bersih  Dalam  Produk  Makanan  Kemasan," Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 1 (2022).
Gambar 1 Sumber : Aplikasi Grab
Berdasarkan  Gambar  1  yang  menjadi  fokus  penulis  yaitu  terdapat  kekeliruan  informasi yang  dikatakan  “Jaminan  Termurah”  sedangkan  pelaku  usaha  dilarang  melakukan  atau memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam label,  etiket  keterangan,  iklan  atau  promosi  penjualan  barang  dan/atau  jasa  hal  ini  tercantum dalam  Pasal  8  Ayat  1  huruf  F  Undang-Undang  No.8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen.  Etiket  Keterangan  atau  Etiket  gambar  yang  dimaksud  adalah  bagian  yang  terletak dalam  suatu  gambar  yang  memberikan  informasi  agar  memudahkan  pembaca  dalam  memahami gambar.  Perlu  adanya  transparansi  atau  kejelasan  dari  pihak  GrabFood  pada  konsumen  terkait “Jaminan Termurah” yang dimaksud. Pihak  GrabFood harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang  hal ini tercantum dalam Pasal 7B Undang- Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Oleh  karena  itu  perlu  adanya peningkatan  lebih  lanjut  pada  aplikasi  agar  konsumen  dapat  mengakses  informasi  mengenai “Jaminan Termurah” apakah hanya dalam kategori satu klasifikasi makan (sate) atau termurah di dalam  satu  regional  RT,  RW,  ataupun  Kelurahan.  Penulis  berpendapat  bahwa  “Jaminan Termurah” tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam etiket keterangan dikarena kurangnya informasi kepada konsumen.
Gambar 2 Sumber : Aplikasi Grab
Berdasarkan  Gambar  2  dapat  ditemukan  kekeliruan  informasi  yang  dikatakan  “Resto Legendaris  Jakarta”  sedangkan  menurut  penulis  tidak  adanya  restoran  tersebut  sebagai  tempat makan legendaris atau Resto Legendaris Jakarta.   Oleh karena itu perlu adanya riset lebih lanjut untuk  pelaku  usaha  baik  dari  grab  ataupun  restoran  terkait  atas  claim  didalam  etiket  gambar dikarenakan  kewajiban  pelaku  usaha  adalah  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/  atau  jasa  serta  memberi  penjelasan  penggunaan, perbaikan  dan  pemeliharaan  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  7B  Undang-  Undang  No.  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
Penulis  melakukan  wawancara  dengan  salah  satu  pelaku  usaha  atau  pedagang  yang mendaftarkan usahanya di dalam aplikasi Grab Food. Pelaku usaha tersebut bernama Satria (akrab disebut  Bang  Satria)  yang  memiliki  usaha  di  Pasar  Santa  Modern  dengan  nama  Bongso  Gongso 99.  Disini  pelaku  usaha  belum  mengetahui  Undang-undang  No.  8    Tahun    1999    Tentang Perlindungan Konsumen tetapi pelaku usaha mengetahui etiket gambar. Bang Satria menjelaskan etiket  gambar  yang  diketahui  itu  tergantung  dari  pihak  Grab,  sepengetahuan  Bang  Satria  pihak Grab  membagi  3  yaitu  resto  biasa,  resto  elit  dan  resto  prioritas.  Nanti  di  berbagai  tingkatan  itu etiket gambar lebih dibandingkan resto biasa ucap Bang Satria. Pelaku usaha menjawab mengenai pendaftaran usaha di dalam aplikasi GrabFood yaitu “kalau untuk pendaftaran  seperti biasa, kita (Bongso  Gongso  99)  dari  online  gitu  setelah  itu  untuk  naik  level  ke  elit  atau  prioritas  itu  dari pihak  Grab  sendiri,  nanti  kalau  dari  penjualan  sendiri  lebih  bagus  nanti  dari  pihak  Grab  akan menawarkan  ke  jenjang  lebih  lanjut”.  Lalu  pelaku  usaha  menjawab  gambar  menu  yang dicantumkan dalam aplikasi Grab yaitu pelaku usaha sendiri. Pelaku usaha juga menjawab terkait keterangan  didalam  aplikasi  grab  food  seperti  “Jaminan  Termurah”  atau  sebagainya, sepengetahuan  Bang  Satria  itu  dari  pihak  Grab,  nanti  ada  namanya  Account  Manager  itu  yang mengurusi dari pihak Grab ke resto kita nanti dari Account Manager itu akan menawarkan promo dan segala macem.
Menurut  uraian  diatas  penulis  berpendapat  bahwa  pelaku  usaha  (Grab  maupun  Restoran terkait)  wajib  melakukan  kewajibannya  sebagai  pelaku  usaha  seperti  beritikad  baik  dan memberikan informasi yang benar terkait kondisi jaminan barang atau jasa serta mutu yang sesuai dengan  standar,  hal  ini  tercantum  dalam  Pasal  7  Undang-undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan  Konsumen.  Pelaku  usaha  juga  dilarang  memberikan  barang  atau  jasa  yang  tidak sesuai dengan janji yang tercantum dalam etiket keterangan hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang- undang  No.  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen.  Oleh  karena  itu  jika  konsumen merasakan,    ikuantitas    dan  kualitas  terhadap  pesanan  yang  tidak  sesuai  maka  konsumen  berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas sesuai dengan ketentuan Pasal  4H  Undang-undang No. 8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  menyatakan  bahwa:  “  hak  untuk  mendapatkan
kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau    penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai  dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”
Namun  pada  akhirnya  transportasi  berbasis  aplikasi  ini  terkait  adanya  laporan  mengenai kerugian  maupun  keluhan  dari  konsumen  dalam  memakai  atau  menggunakan    jasa  transportasi online  tersebut,  terlebih  khususnya  menggunakan  layanan  jasa  Grab-Food  yang  dimana problematikanya  terhadap ketidak-sesuaian dalam pemesanan makanan.

## B. Pelayanan dalam Aplikasi Grab Food Berdasarkan Hak Atas Informasi yang Benar, Jelas, dan Jujur Mengenai Kondisi dan Jaminan Barang dan/atau Jasa
Proses  pelayanan  yang  baik  harus  mempunyai  etika  pelayanan  publik  yang  dilandaskan asas  transparansi  (Keterbukaan  dan  Kemudahan  Akses)  dan  akuntabilitas  (Pertanggungjawaban sesuai  dengan  legal  formal)  demi  kepentingan  Masyarakat.  Proses  pelayanan  yang  buruk merupakan  pelanggaran  moral  dan  etika  dalam  pelayanan  publik  yang  dapat  terjadi  dikarenakan awal  proses  kebijakan  publik  yang  tidak  transparan,tidak  responsive,  tidak  akuntabel,  dan  tidak adil. 9 Perkembangan  yang  sangat  meningkat  layanan  transportasi  dalan  lingkup  layanan  ojek online  terutama  Grab  berhasil  menjaringribuan  tenaga  kerja  Indonesia  sebagai  driver  telah menjadi  fenomena  sosial  yang  tidak  bisa  dianggap  sebagai  hal  biasa  tanpa  mengesampingkan masih  banyaknya  ojek  pangkalan  yang  ada. 10 Layanan  ojek  online  telah  berhasil  membuka lapangan pekerjaan baru bagimasyarakat  Indonesia serta memberikan pilihan model transportasi praktis  bagi  masyarakat    yang  mengharapkan  sarana  transportasi  yang  baik,  aman,    dan  nyaman yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Kehadiran layanan ojek di Indonesia menjadi solusi bagi  masyarakat  yang  merindukan  sarana  transportasi  yang  layak  dan  tepat  waktu  yang  hingga saat  ini  belum  bisa  dipenuhi  oleh  pemerintah  sebagai  penanggung  jawab  penyelenggaraan  lalu lintas dan angkutan jalan. Sisi lain layanan ojek baik pangkalan maupun online  membuat dilema mengenai pengaturan tentang angkutan umum di Indonesia karena secara jelas sepeda motor tidak termasuk  ke    dalam  kendaraan  bermotor  yang  dapat  difungsikan  sebagai  angkutan  umum  dan membuat  persaingan  usaha  antar  perusahaan  transportasi  cenderung  menjadi  tidak  sehat. Pelayanan jasa atas Grab Food harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa terkecuali.
Alur untuk melakukan pemesanan dalam menggunakan aplikasi Grab, pengguna atau pun calon  konsumen  terlebih  dahulu  menginstal/  mendownload/  mengunduh  aplikasi  Grab  dengan logo  khasnya  yang  berwarna  hijau  terlebih  dahulu,  dan  mempelajari  fitur-fitur  yang  telah disediakan oleh aplikasi Grab.
9 Totok  Tumangkar,  "Keabsahan  Kontrak  Dalam  Transaksi  Komersial  Elektronik," Hukum  dan Dinamika Masyarakat 10, no. 1 (2016).
10 Mashur Hasran Bisri dan Bramantyo Tri Asmoro, "Etika Pelayanan Publik di Indonesia," Journal of Governance Innovation 1, no. 1 (Maret 2019).
Sumber Tulisan : https://help.grab.com/passenger/id-id/360001025888 diakses pada 11 September pukul 22.54 WIB
Metode pembayaran dari Grab pun ada 2 (dua) yaitu:
1. Yang  pertama,  pembayaran  tunai  ketika  pesanan  akan  diantar  dan  konsumen  melakukan pembayaran ke pihak driver yang bersangkutan;
2. Yang  kedua yaitu  via OVO. OVO adalah aplikasi dompet  non-tunai yang dapat diakses dari aplikasi OVO, Grab, dan Tokopedia. Sebagai pengguna Grab, konsumen dapat menggunakan saldo OVO yang sudah  terhubung dengan  akun Grab untuk membayar perjalanan, pembelian GrabFood,  pengiriman  GrabExpress,  pembayaran  tagihan  dan  mendapatkan  OVO  points secara bersamaan.
Dalam  melakukan  pelayanan,  pelaku  usaha  (pihak  GrabFood  dan  mitra  GrabFood) diwajibkan  untuk  mematuhi  peraturan  perundangan-undangan  yang  berlaku.  Pelaku  usaha dilarang  membeda-bedakan  konsumen  dalam  memberikan  pelayanan  seperti  yang  tercantum dalam  Pasal  7  huruf  C  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Pelayanan  oleh  mitra  Grab Food atau pihak dari restoran mendapatkan potongan langsung jika ada kesalahan yang dilakukan pihak  restoran  jika  informasi  dalam  menu  terdapat  kesalahan  dan  makanan  tersebut  akan diberikan ke mitra driver. Tindakan tersebut merupakan pertanggung jawaban pelaku usaha (mitra Grabfood). 11
Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  berpendapat  bahwa  Pelayanan  Dalam  Aplikasi    Grab Food belum sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang bahwa hak atas informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai  konsidi  dan    jaminan  barang  dan/atau  jasa. Dikarenakan  belum  adanya  asas  transparansi  dari  pihak  grabfood  atas  claim  seperti  “Jaminan
11 F. Jaya dan W. Goh, "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia," Supremasi Hukum 17, no. 02 (2021).
1
•Pilih layanan Makanan dari layar utama Grab
•Pastikan alamat tujuan pengantaran yang muncul sudah sesuai lokasi
Anda. 2
•Pilih menu yang Anda inginkan dari ratusan restoran terdekat
•Tambahkan menu dengan menekan tombol (+) Anda juga bisa menambahkan catatan khusus terkait menu yang ingin dipesan.
3
•Tekan tombol Lihat Keranjang untuk melihat ringkasan pemesanan.
Tambahkan kode promo dan lihat harga akhir sebelum memesan.
•Pilih Metode Pembayaran dan Pesan
Termurah” dan “Resto Legendaris Jakarta”. Asas transparansi termasuk kemudahan akses dalam melihat  etiket gambar yang tercantum  klausula baku perlu ditingkatkan.  Selain itu permasalahan yang  diterima  oleh  selaku  konsumen  yaitu  kerugian  yang  disebabkan  barang/jasa  tidak  sesuai dengan  pesanan  dikirim  selaku  produsen  akibat  konsumen  tergiur  dengan  diskon  yang  besar dimana  harga  yang  ditawarkan  sangat  jauh  lebih  murah  dari  pasaran.  GrabFood  wajib memberikan  kompensasi  berupa  ganti  rugi  kepada  konsumen  yang  telah  melakukan  transaksi  di GrabFood tanpa perlu menunggu penyidikan dari pihak kepolisian.
Demikian  saya  selaku  penulis,  agar  masyarakat  selaku  konsumen  untuk  lebih  cerdas, cermat  dan  teliti  melakukan  transaksi  jual  beli  secara  online  dan  tidak  mudah  tergiur  dengan penawaran harga murah. Berdasarkan Pasal 4 Ayat 8 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  ditegaskan  bahwa  konsumen  berhak  untuk  mendapatkan  kompensasi ganti  rugi  dan/atau  penggantian  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak  sesuai  dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana  mestinya  dan  juga  sesuai  Pasal  7F  UUPK  pelaku  usaha berkewajiban memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau  jasa yang  diterima  atau  dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan  perjanjian.  Selain  ketentuan  Pasal  4  dan Pasal 7 tersebut, pemberi layanan juga dapat dianggap melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimana  sanksinya  diatur dalam Pasal 62 ayat (1). Selain pemberian sanksi ganda yakni perdata dan pidana (Pasal  19  ayat  1  dan ayat  4), UUPK juga bisa mencabut ijin usaha perusahaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 63.

## KESIMPULAN
1. Berdasarkan  deskripsi  yang  sudah  dijelaskan  pada  Bab  sebelumnya,  pelayanan  aplikasi GrabFood belum berjalan dengan baik sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Undang-undang No. 8 Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  dikarenakan  kurangnya  transparansi  atas claim  didalam  etiket  gambar  seperti  “Jaminan  Termurah”  dan  “Resto  Legendaris  Jakarta” dikarenakan  kewajiban  pelaku  usaha  adalah  memberikan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang  dan/  atau  jasa  serta  memberi  penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan hal ini tercantum dalam Pasal 7 B Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen terkait layanan grab food sesuai ketentuan  Pasal  4  Undang-undang  No.8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  ini adalah  dengan  meminta  ganti  rugi  kepada  pelaku  usaha  apabila  konsumen  merasa  kuantitas dan  kualitas  barang  atau  jasa  yang  diberikan  tidak  sesuai,  karena  pada  Pasal  7  Undang- undang  No.8  tahun  1999  tentang  perlindungan  konsumen  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha bertanggung  jawab  dalam  memberikan  informasi  yang  jelas,  benar  dan  jujur  mengenai
kondisi  barang  yang  di  jual,  dan  juga  pelaku  usaha  bertanggung  jawab  dalam  memberikan ganti rugi

## SARAN
1. Untuk  penjual  melalui  PT  Grab  Indonesia  disarankan  agar  tetap  mempertahankan  kualitas kinerja  Aplikasi  Grab  Food  dengan  cara  menggunakan  gambar  asli  pada  foto  makanan sehingga membuat konsumen merasa terpuaskan dan  tidak kecewa.
2. Untuk  mempertahankan  keputusan  konsumen  menggunakan  jasa  GrabFood  dapat  dilakukan dengan  cara  memberikan  pelayanan  terbaik  untuk  konsumen,  memberikan  informasi  yang jelas  terhadap  etiket  gambar,  memberikan  kepuasan  kepada  konsumen  agar  konsumen melakukan  pembelian  ulang  dan  mengajak  orang  lain,  keluarga  maupun  teman  ntuk menggunakan jasa GrabFood. Serta jika ada kesalahan terjadi , diharapkan kompensasi ganti rugi dipercepat alur birokrasi sehingga konsumen tidak rugi imateriil (waktu).

## DAFTAR PUSTAKA
Santoso,  Agus,  dan  Dyah  Pratiwi.  "Tanggung  Jawab  Penyelenggara  Sistem  Elektronik Perbankan  Dalam  Kegiatan  Transaksi  Elektronik  Pasca  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Legislasi Indonesia 5, no. 4 (2018).
Biondi,  Glenn.  "Analisis  Yuridis  Keabsahan  Kesepakatan  Melalui  Surat  Elektronik  (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia." Premise Law Journal 19 (2019).
Tumangkar,  Totok.  "Keabsahan  Kontrak  Dalam  Transaksi  Komersial  Elektronik."  Hukum  Dan Dinamika Masyarakat 10, no. 1 (2016).
Kurniasari, Nilam Andalia. "Kontrak Elektronik Dalam Hukum Kontrak Indonesia." Ph.D. diss., Universitas Airlangga, 2019.
Putih  Merah,  Nesiaindo  Aira,  dan  Sylvana  Murni  Deborah  Hutabarat.  "Perlindungan  Hukum Bagi  Konsumen  Marketplace  Terhadap  Pencantuman  Berat  Bersih  Dalam  Produk Makanan Kemasan." Jurnal Cakrawala Hukum 13, no. 1 (2022).
Bahri,  Samsul,  dan  Hartanto.  "Peminjaman  Dana  Secara  Online  Ditinjau  dari  Perspektif Perlindungan Konsumen." Jurnal Yuridis 8, no. 1 (Juni 2021).
Pribadiono, Agus. "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Nononline Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online." Lex Jurnalica 13, no. 2 (Agustus 2016).
Apriliani,  Alma,  dkk.  "Systematic  Literature  Review  Kepuasan  Pelanggan  terhadap  Jasa Transportasi Online." SYSTEMATICS 2, no. 1 (April 2020).
Hanum, Fadhila, Nadia Ika Purnama, dan Seprida Hanum Harahap. "Analisis Kualitas Pelayanan dan  Promosi  Grab  Terhadap  Kepuasan  Konsumen  pada  Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah  Sumatera  Utara  yang  Menggunakan  Grab."  Jurnal  AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi,) 2, no. 3.
Jaya, F., dan W. Goh. "Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia." Supremasi Hukum
17, no. 02 (2021).
Bisri,  Mashur  Hasran,  dan  Bramantyo  Tri  Asmoro.  "Etika  Pelayanan  Publik  di  Indonesia." Journal of Governance Innovation 1, no. 1 (Maret 2019).