Konsolidasi  Tanah:  Studi  Kasus  Kecamatan  Gedebage,
Kota  Bandung 1
MARENDA ISHAK S 2 ., IDA NURLINDA 3 , YANI PUJIWATI 4
Universitas Padjadjaran Bandung

## Abstract
To create equal distribution of development, Gedebage region was developed as activity centre initiated by building a Sport Centre. In order to do so, a land consolidation program to collect citizen land was launched.  The program was carefully designed to protect people’s right  on  land  and  support  the  whole  process.  This  study  examines  Land  Consolidation Program.  The  research  is  carried  out  by  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA)  approach, using focus group discussion to collect data. The research showed that land consolidation activity was failed due to the absence of land legal document, lack of people participation and lack of government roles.
Guna menciptakan pemerataan pembangunan, wilayah Gedebage dikembangkan sebagai pusat aktivitas yang diawali dengan pembangunan Pusat Olahraga (Sport Centre). Untuk itu,  program konsolidasi  tanah guna  mengumpulkan tanah  warga diluncurkan.  Program tersebut dirancang dengan cermat untuk melindungi hak warga atas tanah, serta mendukung keseluruhan  proses.  Kajian  ini  meneliti  Program  Konsolidasi  Tanah  Gedebage,  dengan pendekatan  Participatory  Rural  Appraisal  (PRA),  yang  menggunakan  diskusi  kelompok terarah  guna  mengumpulkan  data.  Hasilnya,  terlihat  bahwa  aktivitas  konsolidasi  tanah telah mengalami kegagalan karena ketiadaan dokumen legal menyangkut status tanah, kurangnya partisipasi penduduk, dan lemahnya peran pemerintah.
Kata Kunci:  Land consolidation, community participation, land provisioning, construction, Gedebage.

## I. PENDAHULUAN
Bandung kini telah menjadi  salah satu kota metropolitan  di  Indonesia  yang  menghadapi berbagai  permasalahan  tanah  perkotaan.
Seiring  dengan  perkembangan  tersebut, kota Bandung menjadi pusat Metropolitan Bandung Raya  atau  Bandung  Metropolitan  Area  (BMA). Pe rk em ba ng an  terse but diik uti  de ng an pertumbuhan penduduk, perkembangan kota, dan bertambahnya  aktivitas  kota.  Pada  sisi  lain, perkembangan kota ini ternyata hanya terjadi pada Bandung  bagian  barat. Kondisi  ini  mengakibatkan meningkatnya kesenjangan antar wilayah terutama dengan  Bandung  bagian  timur.  Di  sisi  lain,  beban Bandung  bagian  barat  semakin  berlebih  dan mengakibatkan  penataan  kota  kurang  terpelihara
baik (RTRW Kota Bandung, 2004).
Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah kota Bandung  merencanakan  pengembangan  pusat primer  kedua  di  Gedebage.  Menurut  Restra  Kota Bandung,  2004,  pengembangan  Gedebage  ini ditujukan untuk menjawab kesenjangan wilayah dan kebutuhan  ruang  yang  semakin  tinggi.  Hal  ini dipe rk ua t  de ng an  p ro gram   p enge mb anga n Gedebage pada tahun 2004-2008.
Sebagaimana  tercantum  dalam  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004, tujuan kegiatan kawasan Gedebage pada tahun 2004-2008 adalah meliputi penyusunan rencana pengembangan ka wa sa n  Ge de ba ge ,  so sialis as i  re ncana pengembangan  kawasan  Gedebage,  pembebasan tanah  untuk  pembangunan  infrastruktur  kota, pembangunan akses tol Gedebage, pembangunan
1 Artikel ini merupakan hasil penelitian Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Dikti Tahun 2010
2 Fakultas Pertanian (Faperta Unpad), Jalan Bandung - Sumedang KM 21 Jatinangor, email : marenda_07@yahoo.co.id
3. Fakultas Hukum (FH Unpad), Jalan Dipatiukur No 35 Bandung, email : ida.nurlinda@yahoo.co.id
4. Fakultas Hukum (FH Unpad), Jalan Dipatiukur No 35 Bandung. email : yani.pujiwati@yahoo.co.id
MARENDA ISHAK S, IDA NURLINDA, YANI PUJIWATI, Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage ...
prasarana  dan  sarana  pendukung  pengembangan kawasan Gedebage.
Pada  proses  pengembangan  Gedebage, ternyata  memiliki  beberapa  kendala  yang  harus dihadapi.  Beberapa  masalah  tersebut  adalah ma sa la h  so sial,  sumb er  d ay a  ma nusia, kelembagaan,  dan  masalah  lingkungan.  Masalah lingkungan  merupakan  kendala  yang  paling menghambat  dalam  pengembangan  kawasan Gedebage.  Berdasarkan  hasil  kajian  Dinas  Tata Ruang  dan  Cipta  Karya  2009,  masalah  tersebut adalah masalah banjir, prasarana jalan yang rusak, kebisingan, dan peningkatan pencemaran udara.
Setidaknya,  telah  terjadi  delapan  kejadian banjir  yang  cukup  besar  di  kecamatan  Rancasari Gedebage,  dengan  ketinggian  rata-rata  80  –  150 cm. Kejadian tersebut  menyebabkan sekurangnya 1.700  rumah  terendam  di  Kecamatan  Rancasari. Dampak  banjir  juga  mengakibatkan  rusaknya infrastruktur perumahan dan transportasi, sehingga menghambat  aktivitas  manusia.  Pada  musim penghujan  luas  genangan  ini  bisa  mencapai  50% dari luas areal (Kliping Pikiran Rakyat , 2007). Kajian  RDTR  2003,  menunjukkan  bahwa banjir disebabkan oleh beberapa hal, yaitu bentuk tanah  yang  landai,  wilayah  Gedebage  merupakan pertemuan  beberapa  aliran  sungai  (aliran  Sungai Cikapundung dan Sungai Cinambo), serta terjadinya perubahan tataguna tanah, yaitu area persawahan me nja di  area  pem ukiman,  b ahk an  me nja di perkantoran.  Hal  ini  mengakibatkan  semakin rendahnya daya serap tanah terhadap air.
Guna mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah  melakukan  upaya  perbaikan.  Salah  satunya adalah dengan pembangunan prasarana pengendali banjir  dan  normalisasi  sungai.  Berdasarkan  hasil survei  awal,  program tersebut  belum  sepenuhnya mampu mengatasi  masalah  banjir.  Atas dasar  itu, maka dibutuhkan program yang tepat dan mampu mengatasi akar permasalahan  di Gedebage.
Salah satu upaya yang dinilai efektif mampu mengatasi  masalah  di  atas  adalah  pengaturan tataguna  tanah.  Pengaturan  tataguna  tanah  ini bertujuan untuk menata kembali penggunaan lahan, sehingga  masalah  yang  ada  dapat  teratasi.  Salah satu instrumen penting dalam pengaturan tataguna tanah adalah teknik konsolidasi tanah.
Konsolidasi  tanah  merupakan  program penataan  tanah  secara  keseluruhan  dan  dinilai mampu   mengatasi masalah  yang berkembang  di Gedebage.  Program  ini  didasarkan  atas  hasil ke se pa ka ta n  be rs am a.   Ole h  ka re na ny a, merumuskan  kesepakatan  bersama  menjadi tantangan  yang  perlu  diberi  perhatian  lebih. Keberhasilan  dalam  program  ini  adalah  penataan atas kepemilikan tanah, sehingga lahan lebih tertata. Dengan  penataan  kepemilikan,  maka  hambatan yang ada dapat lebih mudah diatasi (Idham, 2004).
Program konsolidasi  tanah merupakan  pro-
gram   y ang  me nd es ak ,  te rleb ih  a da ny a pembangunan Sarana Olah Raga (SOR) menjadikan eskalasi  permasalahan  bertambah.  Berdasarkan Keputusan  Walikota  Nomor  593.22/Kep.668-Huk/ 2007,  pembangunan  Sarana  Olah  Raga  (SOR) terletak di kelurahan Rancanumpang dan Kelurahan Cimincrang seluas ± 400.000 M².
Hasil identifikasi awal menunjukkan beberapa masalah  yang  berkembang,  di  antaranya  adalah masalah  penataan  fisik  lingkungan  yang  kurang selaras, masalah sosial, dan masalah kelembagaan. Mengingat hal ini, maka program konsolidasi tanah dibutuhkan  dalam  mengatasi  masalah  tersebut. Selain  itu,  karena  proses  konsolidasi  tanah merupakan penataan  fisik dan kepemilikan tanah, maka  program  konsolidasi  tanah  juga  penting dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan terhadap masyarakat atas hak-hak tanah  mereka.
Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi pe rm as alahan  d alam   k eg ia ta n  ini  ad alah bagaimanakah  cara  yang  dapat  ditempuh  dalam rangka  melakukan  konsolidasi tanah  di  Gedebage dan  bagaimanakah  upaya  perlindungan  hukum terhadap  pemilik  tanah  dalam  rangka  konsolidasi tanah dari kemungkinan pengambilalihan tanah oleh pihak lain.
Konsolidasi tanah  adalah salah  satu sarana untuk mempercepat prasarana  dan  pembangunan perkotaan, sesuai dengan tata kota, yang dilakukan secara  berkesinambungan. Konsolidasi tanah juga bertujuan  meningkatkan daya guna tanah karena bentuk  persil-persil  tanah  yang  tidak  beraturan, menjadi teratur, berbentuk empat persegi, masing- masing menghadap jalan dan siap dibangun.
Selain  itu,  konsolidasi  tanah  juga  dapat dija dika n  da sa r  da la m  pe mb inaa n  da n pembangunan masyarakat kota yang dinamis untuk berperan  serta  dalam  pembangunan  kota,  serta dapat mencegah timbulnya kerawanan sosial akibat perbedaan lingkungan permukiman (Parlindungan, 1984).
Dalam  rangka  pengembangan  Gedebage, sudah  seharusnya  konsolidasi  tanah  dijadikan metode  guna  mencapai  tujuan  di  atas.  Terlebih dengan  kompleksitas  permasalahan  yang  ada  di Gedebage, sudah seharusnya penyelesaian masalah melibatkan  masyarakat.
Atas   d as ar  terse but,   m ak a  tujuan pe la ks anaa n  prog ra m  ko ns olid as i  ta na h  di Gedebage  adalah  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam proses penataggunaan lahan dan pembangunan,  memberikan  arahan  dalam  proses perbaikan lingkungan dan penatagunaan lahan yang lebih  baik,  sehingga  menunjang  pembangunan Gedebage sebagai pusat primer baru, memadukan konsep  penataan ruang berdasarkan perencanaan pemerintah, aspirasi masyarakat, dan kepentingan swasta. Selanjutnya, guna mendorong terwujudnya tatanan  penguasaan dan  penggunaan tanah  yang
tertib dan teratur, serta mempercepat terwujudnya pusat primer Gedebage sebagai pusat pertumbuhan di Kota Bandung.
Atas  dasar  tujuan  konsolidasi  tanah,  maka tahapan  pelaksanaan  konsolidasi  tanah  dilakukan de ng an  cara  me mb eri  pe ny uluhan  k ep ad a masyarakat secara berkesinambungan tentang arti pentingnya  konsolidasi  tanah.  Tujuannya  agar masyarakat pemilik tanah dapat mengerti manfaat ko ns olid as i  ta na h  ba gi  m erek a  da n  ba gi lingkungannya;  memberikan  pelayanan  informasi yang jelas dan tegas tentang kepastian hukum Hak Atas  Tanah  berdasarkan  peratura n  terbaru. Peraturan ini akan memperjelas hak-hak atas tanah yang  dimiliki  peserta  konsolidasi  tanah  nantinya; meminimalkan  anggaran  dana  untuk  pelaksanaan konsolidasi  tanah  agar  masyarakat  yang  kurang mampu  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam  kegiatan Konsolidasi Tanah tersebut; melakukan pendekatan yang baik dan memusyawarahkan segala kegiatan yang  akan  dilaksanakan  dalam  tahap  konsolidasi tanah. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat  tentang  batas  tanah  yang  berdekatan antara  pemilik  satu  dengan  pemilik  lainnya;  dan meminta  pertimbangan  dan  pendapat  tentang desain  penataan  bidang  tanah  secara  terus menerus. Hal ini dilakukan guna  menjamin desain yang  sesuai  dengan  permintaan  masyarakat  dan disepakati  bersama.
Metode  yang  digunakan dalam  kegiatan  ini adalah metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA). Menurut  Studio  Drya  Media  (1994),    PRA  adalah bentuk pengumpulan informasi/data yang difasilitasi dan dianalisis oleh peneliti. PRA merupakan kegiatan ya ng   p artisipa tif,   w alaupun  te knik   yang dipergunakan  fasilitator  yang  berperan  sebagai pemandu,  atau  perantara.  Masyarakat  didorong melakukan  kegiatan  menggali  informasi  tentang pe rm as alahan  m erek a,   m enga na lisis,   d an menentukan cara terbaik dalam mengatasi masalah tersebut.

## II. PEMBAHASAN

## A. Landasan Teori
Konsep  pengembangan  wilayah  di  Indone- sia  la hir  da ri  s ua tu  p ro se s  iteratif   y ang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoretis (teori  faktor pembentuk ruang dari  Walter Issard; teori Trickle Down Effect dan Polarization Effect dari Hirschman; teori Backwash and Spread Effect dari Myrdal; teori Growth Pole dari Friedman; teori Ur- ban  and  Rural  Linkages dari  Douglas;  teori pembangunan infrastruktur dari Sutami; teori Orde Kota  dari  Poernomosidhi,  dan  lain-lain)  dengan pengalaman-pengalaman  praktis  sebagai  bentuk penerapannya yang  bersifat dinamis.
Dengan  kata  lain,  konsep  pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari
be rba ga i  teori  d an  mo del  ya ng  senantia sa berkembang yang telah diujiterapkan dan kemudian dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang dises uaikan  dengan  kondis i  dan  kebutuhan pembangunan  di  Indonesia  (Direktur  Jendral Penataan Ruang dan Departmen Permukiman dan Prasarana  Wilayah,  2003).
Secara konseptual, pengertian pengembang- an  wilayah  dapat  dirumuskan  sebagai  rangkaian upaya  untuk  mewujudkan  keterpaduan  dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan  pembangunan  nasional  dan ke sa tuan  w ilay ah  nas io na l,   m eningk atka n keserasian antarkawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan  melalui  proses  penataan  ruang dalam  rangka  pencapaian  tujuan  pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.
Berpijak  pada  pengertian  di  atas,  maka pe mb anguna n se yo gianya tid ak hanya diselenggarakan  untuk  memenuhi  tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan  diselenggarakan  untuk  memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat ko mp re he ns if   d an  holis tik  de ng an  m em - pertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya  sebagai  unsur  utama  pembentuk  ruang (sumberdaya  alam,  buatan,  manusia  dan  sistem aktivitas),  yang  didukung  oleh  sistem  hukum  dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.
Da la m  ra ng ka   m ew ujud ka n  ko ns ep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan  dan  sasaran  yang  bersifat  kewilayahan  di Indonesia,  maka ditempuh upaya penataan ruang yang terdiri atas 3 (tiga) proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni:
(1) Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan  rencana  tata  ruang  wilayah (RTRW). Di samping sebagai “ guidance of fu- ture actions ” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat  berjalan  serasi,  selaras,  dan  seimbang untuk  tercapainya  kesejahteraan  manusia/ makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan  pembangunan  ( development sustainability ).
(2) Proses  pemanfaatan  ruang,  yang  merupakan wujud  operasionalisasi  rencana  tata  ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;
(3) Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai  dengan  RTRW  dan  tujuan  penataan ruang wilayahnya.
Pe ng em ba ng an  w ilay ah  m erup ak an konsekuensi yang muncul dari proses peningkatan laju  pertumbuhan  penduduk  dan  peningkatan permasalahan  kota.
MARENDA ISHAK S, IDA NURLINDA, YANI PUJIWATI, Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage ...
Sebagai  tanda  bahwa  permasalahan  kota bertambah adalah meningkatnya eskalasi masalah ko ta   s am pa i  ke   lua r  ba ta s  wila ya h  da n membutuhkan  penanganan  yang  lebih  padu.  Hal inilah  yang  dihadapi  kota  Bandung.  Beberapa masalah di antaranya adalah masalah kemacetan, sampah,  lingkungan  kumuh,  drainase,  partisipasi warga yang rendah, ketimpangan wilayah, dan lain- lain (RTRW Kota Bandung, 2004).
Upaya  pengembangan  kawasan  Bandung bagian Timur merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian  masalah  di  atas.  Dalam  rangka pengembangan  kawasan  Bandung  bagian  Timur beberapa kendala yang ada adalah sebagai berikut: (1) Rendahnya  Keunggulan  Komparatif  Antar Wilayah
Partisipasi  masyarakat  yang  rendah  dan kurangnya  pengendalian  pemerintah,  meng- akibatkan wilayah seringkali berkembang tanpa arahan.  Pe ng em ba ng an  leb ih  terke sa n dibiarka n  alam i,   s ehingg a  ke ungg ulan komparatif wilayah tidak tercipta.
(2) Penurunan Daya Dukung Lingkungan
Penataan  wilayah  yang  cenderung  tanpa kendali, berakibat pada penurunan daya dukung lingkungan. Salah satunya adalah masalah air bersih dan menurunnya mutu lingkungan.
(3) Keterbatasan Kemampuan Pemerintah Kota
Da la m  up ay a  me ncap ai  p enataa n  da n pe ng em ba ng an  B andung   b ag ia n  timur, keterbatasan  dana  pemerintah  merupakan kendala  guna  keberlanjutan  pembangunan. Mengacu pada pengertian pembangunan, pada dasarnya pembangunan merupakan tanggung jawab  bersama  antara  pengelola  kota  dan pe nd ud uk   k ota.   A ta s  da sa r  itu,   m ak a dibutuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam rangka  mengatasi  masalah  tersebut.
Berdasarkan kendala di atas, maka kegiatan penataan  Bandung  bagian  timur  kebutuhan  yang mendesak.  Penanganan  masalah  Gedebage  akan memberi  arti  bagi  penyelesaian  masalah  di  atas. Salah satu  instrumen dalam  penataan ruang yang berperan dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah  konsolidasi  tanah.  Instrumen  ini,  dapat memecahkan  permasalahan  penataan  di  bidang pertanahan dan mendorong peran serta masyarakat dalam  pembangunan.
Konsolidasi  tanah  merupakan  salah  satu strategi  untuk  mengatasi  permasalahan  penataan di bidang pertanahan di Gedebage. Kegiatan ini juga mendorong peran serta masyarakat guna mengatur kembali  penguasaan  tanah.  Pengaturan  dilakukan dengan  menyesuaikan  penggunaan  lahan  dengan memerhatikan  kebutuhan  kawasan.  Hal  ini  untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sehingga penataan kawasan Gedebage menjadi lebih terarah.
Konsep konsolidasi tanah, menurut Peraturan Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 4  Tahun 19 91   tenta ng   Konso lida si  Tanah,  ad alah “kebijaksanaan  mengenai  penataan  kembali penguasaan  dan  penggunaan  tanah  serta  usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan pe me liha ra an  s um be r  da ya   a la m  de ng an melibatkan partisipasi aktif masyarakat.”
Dalam  hal  ini,  partisipasi  aktif  masyarakat sangatlah  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan konsolidasi  tanah.  Pada  dasarnya  pelaksanaan konsolidasi tanah diutamakan dengan menggunakan prinsip  sukarela.  Pelaksanaan  konsolidasi  secara wajib  akan  dapat  menuai  banyak  kontroversi  di kalangan  masyarakat  apalagi  pada  lingkungan masyarakat yang  berkarakteristik individual.
Menurut Idham (2004),  konsolidasi tanah di Indonesia  secara  paradigmatik  telah  diletakkan
PENYULUHAN HUKUM PENGADAAN
TANAH,KONSOLIDASI
LAHAN
MENGETAHUI ( Kognitif )
BERSIKAP( Afektif )
Menyatakan Pendapat

## BERTINDAK
( Psikomotorik )
dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Hal ini secara substansial terwujud dalam pasal 2 undang-undang tersebut,  yang  pada  intinya  berbunyi  bahwa  atas dasar  ketentuan  sebagaimana  yang  diamanahkan Pasal 33 ayat (3)  Undang-Undang Dasar dan hal- hal  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  1 bahwa  mengenai  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa, termasuk juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Lebih jauh dari itu, dalam ayat (2) pasal itu telah ditegaskan bahwa hak menguasai dari negara itu sekaligus memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air,  dan  ruang  angkasa  tersebut,  dan  kemudian menentukan  pula  serta  mengatur  hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.

## B. Hasil Penelitian dan Analisis
Guna  mencapai  tujuan  kegiatan,  metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survei. Menurut Nazir (1999),  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode untuk  meneliti  status  sekelompok  manusia,  suatu objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran, ataupun  kelas  peristiwa,  pada  masa  sekarang. Tujuan  dalam  penelitian  deskriptif  adalah  untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,  serta  hubungan  antar  fenomena  yang diselidiki.
Metode  survei  adalah  penyelidikan  yang diadakan untuk memeroleh fakta-fakta dari gejala- ge ja la   y ang  ad a  da n  me ncari  ke te ra ng an- keterangan  secara  faktual,  baik  tentang  institusi sosial,  ekonomi,  atau  politik  dari  suatu  kelompok ataupun  suatu  daerah.  Metode  survei  membedah dan  menggeluti  serta  mengenal  masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran  terhadap keadaan dan praktik-praktik yang sedang berlangsung (Nazir, 1999).
Berdasarkan  bagan  proses  gambar  1, realisasi  penyelesaian  masalah  dilakukan  guna mencapai tujuan dengan  jalan, sebagai berikut:

## 1. Survei
Menurut Singarimbun (1989), metode survei ditandai  dengan  proses  pengambilan  sampel  dari suatu  populasi  serta  digunakannya  kuesioner sebagai  alat  pengumpul  data  yang  pokok.  Survei merupakan  perangkat  yang  dibutuhkan  untuk melakukan  identifikasi  permasalahan  sebenarnya. Survei dilakukan pada masyarakat, pemerintah, dan swasta  berkaitan  dengan  masalah  kawasan Gedebage dan pengembangan Survei juga dilakukan guna   m enca ri  k em ungk inan-k em ungk inan
dilaksanakannya program konsolidasi tanah. Survei dilakukan  di  lapangan  dengan  menggunakan kuesioner  dan  teknik  wawancara.  Hasil  survei menunjukkan  bahwa  pelibatan  masyarakat  belum dilakukan  secara  optimal;  kondisi  fisik  kawasan Gedebage belum tertata; lingkungan fisik yang rusak meliputi  sarana  jalan,  ruang  terbuka  hijau  (RTH), fasilitas umum.
Survei  dilakukan  dalam  beberapa  tahapan survei,  yaitu:  (1)  Survei  pendahuluan  guna me ng id entifikas i  ma sa la h;  (2)  Surv ei  has il wawancara bersama masyarakat;  (3) Survei akhir (penentuan  titik  temu).  Secara  lebih  detail  bagan alur proses digambarkan dalam Gambar 2.

## 2. Sosialisasi
Secara singkat, sosialisasi merupakan upaya belajar sosial individu untuk menyesuaikan kondisi, situasi, dan sinergisitas antara kebutuhan individu de ng an  tuntuta n  ek sterna lnya .  So sialis as i didefinisikan juga sebagai proses belajar sosial dan merupakan  proses  yang  berlangsung  sepanjang hidup (lifelong process) , bermula sejak lahir hingga mati. Proses sosialisasi itu terjadi dalam kelompok atau institusi  sosial di dalam masyarakat (Liliweri, 2001).
Dalam  kegiatan  ini,  sosialisasi  dilakukan dalam enam  tahapan sosialisasi,  yaitu :
(1.) Sosialisasi  tahap  awal,  pada  tahapan  ini dibahas identifikasi masalah awal dan deskripsi kondisi wilayah.
(2.) Sosialisasi  perencanaan  konsolidasi  tanah dengan  warga  masyarakat.
(3.) Sosialisasi hasil survei dan wawancara dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip). Pertemuan ini bertujuan untuk membuat prob- lem solving yang lebih menyeluruh.
(4.) Sosialisasi perlindungan hukum  dalam proses konsolidasi tanah.
(5.) Sosialisasi arahan konsolidasi tanah yang akan dilaksana kan  da n  taha pan  pe laksanaan konsolidasi.
(6.) Sosialisasi arahan Ruang Terbuka Hijau (RTH), RTH yang dibangun difokuskan pada pembuatan RTH publik.
3. Focus Group Discussion (FGD)
FGD merupakan  metode  yang  dilakukan untuk  menyelesaikan  masalah  dengan  jalan mendiskusikan satu isu penting secara bersama- sama. FGD dilakukan  dalam  2  tahap. Pertama , dalam  rangka  membahas  lahan-lahan  apa  saja yang akan dikonsolidasikan. Hasil dari FGD pada tahapan  ini  adalah  bahwa  lahan  perumahan, perkantoran,  pabrik,  pertanian,  sarana  publik (lapangan,  sekolah,  puskesmas)  merupakan p e ng g u na a n  la ha n y a n g   ti d a k   d a p a t d i k o ns o lid a s i k a n. L a h a n y a ng d a p a t
dikonsolidasikan terbatas pada penyediaan RTH. P a d a   t a ha p k ed ua , F G D d il a k u k a n  u nt uk menentukan rancangan RTH publik.
Konsolidasi  tanah  akhirnya  diupayakan dalam  proses  penyediaan  ruang  terbuka  hijau (RTH). Ini menjadi titik temu antarberbagai pihak, karena  RTH  merupakan  kepentingan  bersama. Up a y a   p e r b a ik a n  m utu   li ng k u ng a n  ju g a ditekankan pada perlindungan lahan pertanian dari ancaman  alih  fungsi  lahan.  Hal  ini  karena  lahan p erta nia n  m a m pu  m em b e rik a n  ruang   ba g i lim pasa n  air  sehingg a  ancaman  banjir  dan kerusakan  lingkungan dapat diminimalkan.
Secara  lebih  jelas,  hasil  akhir  dari  kegiatan ini adalah sebagai berikut:
(1) Peta arahan ruang terbuka hijau Re ncana  ko ns olid as i  diarahka n  pa da penyediaan  Ruang  terbuka  hijau  (RTH).
Pe nyed iaa n  ruang   te rbuka  hija u  d inilai strategis,  karena  alasan-alasan  sebagai berikut:
(a) Penyediaan  RTH  merupakan  bagian  dari konsolidasi  tanah,  terutama  dalam  upaya
menyediakan  fasilitas  publik  yang  mampu meminimalisasikan  terjadinya  ketidak- seimbangan  lingkungan.
(b) Penyediaan  RTH  merupaka n  ha sil kesepakatan  perintah,  masyarakat,  dan swasta, terutama dalam upaya mempercepat terwujudnya pusat primer Gedebage.
(c) Penyediaan RTH dinilai mampu melindungi lahan  produktif  dari  ancaman  alih  fungsi lahan.
(d) Penyediaan  RTH  merupakan  amanat  UUD 1945 Pasal 28 (A) mengenai hak lingkungan yang bersih dan sehat dan UU No. 26 Tahun 2007,  tentang  Penataan  Ruang  pasal  29 yang  mengamanatkan  penyediaan  RTH dengan proporsi 20% dari luas wilayah kota untuk RTH  publik.
(2) Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan Peta  yang  dihasilkan  merupakan  rekomedasi dari  hasil  kajian.  Peta  ini  bertujuan  untuk mengendalikan  dampak  buruk    terhadap perubahan lingkungan. Peta dapat dilihat pada gambar 3.

## Gambar 3
Peta Arahan Penggunaan RTH dan Peta Pengendalian Alih Fungsi Lahan
MARENDA ISHAK S, IDA NURLINDA, YANI PUJIWATI, Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage ...

## C. Evaluasi Hasil Penelitian
Sebagaimana proses yang telah dipaparkan d i   a t a s ,   tuj ua n   d a ri  k e g i a ta n  i ni  a d a l a h dilakukannya konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah merujuk pada pengertian penatagunaan kembali kepemilikan  tanah  menjadi  lebih  tertata.  Secara empiris,  tujuan  akhir  dari  kegiatan  tidak  dapat tercapai.
Beberapa  alasan  yang  menjadi  penyebab konsolidasi tanah tidak dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:
(1) Waktu  yang  terlampau  pendek,  sehingga pemahaman dan kesadaran masyarakat belum terbentuk baik. Dengan waktu yang terlampau pendek  ini,  konflik  horisontal  antarwarga masyarakat  lebih  rentan  terjadi.  Sosialisasi konsolidasi  tanah  merupakan  proses  yang be rk es inam bung an.  Pros es   ini  untuk memberikan  pemahaman  kepada  warga, sekaligus  guna  membentuk  kesadaran  sosial masyarakat. Atas dasar tersebut, maka waktu pelaksanaan  yang  lebih  panjang  dibutuhkan agar  dapat  meningkatkan  kesaran  sosial masyarakat.
(2) Kesadaran  masyarakat  akan  masalah  yang dihadapi  Gedebage  cenderung  rendah.  Hal karena masyarakat merasa bahwa lahan yang mereka tempati  berada dalam kondisi  cukup nyaman.
(3) Dukungan  pemerintah  daerah  yang  sangat minim. Pemerintah menganggap bahwa proses konsolidasi tanah sangat sulit dilakukan karena ba ny ak   m em ak an  w ak tu,  se da ng ka n pembangunan SUS harus segera dilaksanakan. Be rd as arka n  ha l  te rs eb ut,  pe me rintah berangapan  bahwa  proses  pengadaan  tanah dengan  adalah  cara  yang  paling  realistis dilakukan.
(4) Pendanaan kegiatan konsolidasi tanah. Program konsolidasi  tanah  membutuhkan  dana  yang relatif  besar.    Oleh  karenanya,    masyarakat, swasta,  dan  pemerintah  terkendala  oleh masalah dana yang relatif besar.
(5) Aturan  hukum  yang  kurang  berpihak  pada proses konsolidasi tanah. Aturan ini berkaitan dengan:
(a) Aturan hukum konsolidasi tanah di Indo- nesia  tidak  diatur  secara  tegas  dalam Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960 tentang  Undang-Undang  Pokok-Pokok A g r a ria ,   te ta p i   m e la lui  p e na f s ir a n- penafsiran Pasal 2, 6,dan 14.
(b) Regulasi  mengenai  konsolidasi  tanah hanya  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional  Nomor  4  Tahun  1991,  jo  Surat Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  410-4245
Tahun 1991, bukan dengan regulasi yang b e rb e n tuk Un d a ng - un d a n g . I ni mengakibatkan  kekuatan  pengikat  untuk melaksanakan  konsolidasi  tanah  sangat le m a h  d a n   ti d a k   m e m p un y a i  s if a t memaksa.
(c) Seb agia n  bes ar  ta nah  di  Ke cama tan Gedebage  merupakan  tanah  guntai  ( ab- sentee ).  Artinya,  tanah  tersebut  dimiliki oleh  o ra ng   y ang  berdo misili  d i  luar kecamatan Gedebage. Penduduk setempat hanya memanfaatkan tanah guntai untuk digarap,  bukan sebagai hak milik.

## III. PENUTUP
Beberapa  hal  yang  dapat  disimpulkan  dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Upaya  yang  ditempuh  dalam  mendorong konsolidasi tanah dilakukan dengan metode PRA. Teknik  yang  digunakan  adalah  teknik  survei, sosialisasi, dan FGD , cara ini  merupakan teknik yang  efektif  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat dalam pembangunan Gedebage.
Konsolidasi tanah tidak dapat terealisasi yang disebabkan  oleh beberapa hal:
(1) Peraturan hukum mengenai konsolidasi tanah belum  mampu  mengakomodasi  pelaksanaan konsolidasi  tanah  karena  konsolidasi  tanah hanya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 4 Tahun 1991, jo Surat Menteri Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 410-4245  Tahun  1991, bukan dengan regulasi  yang  berbentuk  Undang-undang.  Ini berdampak  pada  kekuatan  yang  mengikat untuk  pelaksanaan  konsolidasi  tanah  sangat lemah dan tidak mempunyai sifat memaksa.
(2) Kurangnya  partisipasi  masyarakat  (pemilik tanah),  swasta,  dan  pemerintah  daerah. Partisipasi aktif  merupakan prasyarat  penting dalam  pelaksanaan  konsolidasi.  Pelaksanaan konsolidasi  tanah  tidak   mungkin  dap at terealisasi  dilaksanakan  tanpa  peran  serta masyarakat, swasta, dan pemerintah.
(3) Masalah pendanaan untuk kegiatan konsolidasi tanah  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  peserta konsolidasi tanah.
(4) Beberapa  lahan  pemukiman  di  kawasan Gedebage berbentuk perumahan, perkantoran, sarana publik, dan lain-lain,  merupakan lahan ya ng   s ud ah  a da   s ehingg a  sulit  untuk dikonsolidasikan.  Secara  hukum  penggunaan tanah tersebut, telah memiliki ketetapan hukum yang kuat.
Konsolidasi tanah pada akhirnya ditujukan guna  penyediaan  RTH.  RTH  merupakan  sarana ya ng  dib utuhka n  b ers am a,  sehing ga  dap at dikonsolidasikan. RTH juga berfungsi sebagai in-
s t rum e nt  p e ny e im b a ng   d a ri  p e ng e m b a ng Gedebage.
B e rd a s a rk a n  k e g i a ta n  y a ng   te l a h dilaksanakan,  maka  beberapa  saran  yang  dapat diberikan adalah sebagai berikut:
Konsolidasi  tanah  merupakan  kebijakan yang menunjang pembangunan saat ini dan masa m e nd a t a ng .   Ol e h  k a re na ny a ,   d ib u tuhk a n p e ng a t ura n  U nd a n g - u nd a n g   y a ng   d a p a t mendorong    dilaksanakannya  konsolidasi  tanah dan  upaya  konsolidasi  tanah  merupakan  upaya berkelanjutan,    sehingga  sosialisasi  konsolidasi tanah  harus  terus  menerus  dilakukan.    Hal  ini mengingat  pembentukan  presepsi  dari  semua pihak  yang  terkait,  membutuhkan  waktu  dan ruang diskusi  yang intensif.
P e ng ua ta n  re nca na   ta ta   rua ng   y a ng b e rb a s is   p a d a   k o n s o li d a s i   ta na h.   Unt uk mengantisipasi  perkembangan  tataruang  yang kian  dinamis,  sudah  selayaknya  pemerintah mendorong perencanaan tata ruang yang berbasis pada dilaksanakannya metode konsolidasi tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU DAN TESIS
Sutedi A. (2006). Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria ,  BP. Cipta Jaya, Jakarta.
Harsono,  B.(2003) .  Hukum  Agraria  Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria,  Isi  Dan  Pelaksanaannya ,  Penerbit Djambatan, Jakarta.
Harsono,  B.  (1994). Hukum  Agraria  Indonesia, Himpunan           Peraturan Peraturan   Hukum Tanah , Penerbit Djambatan, Jakarta.
________ . (2003). Menuju  Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan  TAP MPR  RI  IX/MPR/2001 ,  Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
Rustiadi E., Sunsun S., Dyah R. (2009).  Panuju, Perencanaan  dan  Pengembangan  Wilayah , Penerbit Yayasan  Obor Indonesia.
Idham,  (2004). Konsolidasi  Tanah  Perkotaan dalam  Prespektif  Otonomi  Daerah ,  Penerbit PT.  Alumni,  Bandung.
Mulyadi K. (2004). Gunawan W, Seri Hukum Harta Kekayaan,  Hak-Hak        atas  Tanah ,  Prenada Media, Jakarta.
Liliweri, A. (2001). Gatra-gatra Komunikasi Antar Budaya , Pustak Pelajar, Yogyakarta. Sumardjono,  M.  (2001). Kebijakan  Pertanahan Antara  Regulasi  &  Implementasi, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
Singaribun, M. (1989) . Metode Penelitian Survei, LP3ES,  Yogyakarta.
Nazir,  Mohammad,  (1989). Metode  Penelitian,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Se tia w a n ,   Y.   (2 0 0 1 ).   “ Ko ns o lid a s i  L a h a n Perkotaan: Suatu Studi Tentang Implementasi Kebijakan  Konsolidasi  Lahan  Perkotaan  di Kawasan Bukit Jati Kabupaten Gianyar Bali,” Tesis Program  Pasca sarja na  Universitas Airlangga.  Surabaya.
Soe tomo,  (1984). Pem bebasan  Pencabutan Permohonan  Hak  Atas  Tanah ,  Surabaya,
Usaha Nasional.
Talkurputra,  Nad.  D.  (1997). Financing  System of  Land  Consolidation  in  Indonesia ,  Paper presented at The 9 th International Seminar on Land  Readjusment  &  Urban  Development , Bangkok,  Thailand.
Tokunaga, Y. (1997). “The Legal System of Land Readjustment in Japan: Its sosial backgound and  developing  process,” Paper presented at The 9 th International Seminar on Land Re- adjustment & Urban Development , Bangkok, Thailand.

## B. Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar 1945. Undang- undang  No.  5   Tahun  1960  tentang Peraturan Dasar  Pokok-pokok Agraria.
Undang-undang  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia.
Peraturan  Presiden  No.  65  Tahun  2006  tentang Perubahan  AtasPeraturan  Presiden  No.  36 Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan umum.
Peraturan Daerah Kota Bandung No.06 Tahun 2004 tentang  Rencana  Strategis  (Renstra)  Kota Bandung Tahun 2004-2009.
Rencana  Tata  Ruang  dan  Wilayah  Kota  Bandung Tahun 2004 - 2009.

## C.  Karya Ilmiah:
Dire ktur  J endral  P enataa n  Ruang,   (20 05 ) , Penyelengaraan Penataan Ruang, Disampaikan pada Pelatihan Penyelenggaraan Pembangunan Ruang  dalam  Pembangunan  Daerah,  Jakarta, 29 November.
Djuhaendah Hasan, (2006), “Aspek Ekonomi dalam Pengadaan  Tanah  untuk    Kepentingan Pembangunan ,”  Disampaikan  pada  Seminara Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan  “Solusi  Komprehensif  dalam Pe ng ad aa n  Ta na h  untuk  Ke pe ntinga n Pembangunan”,  Kerja  sama  Fakultas  hukum UNPAD  dengan  Himpunan  Mahasiswa  BKU Hukum  Bisnis   TA  20 06 -2 00 7  Prog ra m Pascasarjana  UNPAD,  Jakarta,  14  September 2006.
MARENDA ISHAK S, IDA NURLINDA, YANI PUJIWATI, Konsolidasi Tanah: Studi Kasus Kecamatan Gedebage ...
Ruchyat Deni Dj, (2002), “Konsep Pengembangan Wilayah  di  Indonesia ,”  Disampaikan  dalam rangka Perkuliahan Program Magister, Bandung.