## ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERANAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Nuwun Priyono a, *, Viki Amalia b , Hadi Sasana c
a,b Program Studi D3 Akuntansi Universitas Tidar, Indonesia
c Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Tidar, Indonesia *nuwunpriyono@untidar.ac.id
Diterima : September 2022. Disetujui : Oktober 2022. Dipublikasi : November 2022

## ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the management of ADD, supporting factors, inhibiting factors  for  ADD  management  and  the  role  of  ADD  for  improving  community  welfare  in  Dawung Village,  Tegalrejo  District,  Magelang Regency  in  2018-2019.  ADD  management  includes  planning, implementation, administration, reporting and accountability. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. The data validity technique used is a triangulation technique with sources. The  data  used  are  data  sourced  from  interviews,  documentation,  and  literature  studies.  The  results showed that in the management of ADD, at the implementation, administration, and reporting stages, it was in accordance with Permendagri No. 20 of 2018. While in the planning stage of the 4 indicators of conformity to planning, there is 1 indicator that is not appropriate. Then in the accountability stage of the 3 conformity indicators, there is 1 indicator that is not appropriate. Supporting factors for ADD management are budget transparency, financial management team performance, participation, and the existence  of  Siskeudes.  Meanwhile,  the  inhibiting  factors  for  ADD  management  are  changes  in  the report  format,  delays  in  ADD  disbursement,  regulatory  delays,  Human  Resources,  and  the  lack  of Siskeudes training. The role of ADD includes increasing the distribution of various aspects of income in rural communities, increasing and encouraging work and business opportunities for the community, as  well  as  being  able  to  encourage  increased  self-reliance  and  community  participation  in  village development.
Keywords: village fund allocation (add); management; role.

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan ADD, faktor pendukung, faktor penghambat pengelolaan ADD serta peranan ADD bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung  Kecamatan  Tegalrejo  Kabupaten  Magelang  pada  tahun  2018-2019.  Pengelolaan  ADD meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah  teknik  triangulasi  dengan  sumber.  Data  yang  digunakan  adalah  data  yang  bersumber  dari wawancara,  dokumentasi,  serta  studi  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam pengelolaan  ADD,  pada  tahap  pelaksanaan,  penatausahaan,  dan  pelaporan  telah  sesuai  dengan
Volume 17, Nomor 2, November 2022 156 – 170 http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak ISSN: 1907-9958 (Print)  2385-9246 (Online)
Permendagri  No.  20  Tahun  2018.  Sedangkan  dalam  tahap  perencanaan  dari  4  indikator  kesesuaian dengan  perencanaan,  terdapat  1  indikator  tidak  sesuai.  Kemudian  dalam  tahap  pertanggungjawaban dari 3 indikator kesesuaian terdapat 1 indikator yang tidak sesuai. Faktor pendukung pengelolaan ADD yaitu  transparansi  anggaran,  kinerja  tim  pengelola  keuangan,  partisipasi,  dan  adanya  Siskeudes. Sedangkan  faktor  penghambat  pengelolaan  ADD  yaitu  perubahan  format  laporan,  keterlambatan pencairan  ADD,  keterlambatan  regulasi,  Sumber  Daya  Manusia,  dan  Masih  minimnya  pelatihan Siskeudes. Peranan ADD meliputi meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang ada pada masyarakat  desa,  meningkatkan  dan  mendorong  kesempatan  bekerja  dan  berusaha  bagi  masyarakat, serta  dapat  mendorong  dalam  peningkatan  swadaya  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan desa.
Kata Kunci: alokasi dana desa (add); pengelolaan; peranan.

## PENDAHULUAN
Kebijakan otonomi daerah yang diturunkan  dalam  kebijakan  desentralisasi fiskal  yang  memberikan  kewenangan  pada pemerintah kabupaten/kota harus bersentuhan langsung dengan pemerintahan dilevel  paling  bawah  yaitu  pemerintahan desa.  Pada  level  paling  rendah  merupakan ujung  tombak  bagi  pelayanan  kepada masyarakat.  Undang-Undang  No.  6  Tahun 2014  tentang  Desa  mendefinsikan  bahwa desa  termasuk    desa  dan  desa    adat  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  Sistem  Pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI). Maka, pemerintahan desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahannya. Desa diberikan kewenangan dalam mengatur sumber-sumber penerimaan maupun sumber-sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan
pelayanan pada masyarakat.  Desa  dapat  mengurus  dan mengatur  sendiri  pembangunan  baik  fisik maupiun  nonfisik  yang  dapat  berupa: infrastruktur maupun dan program pemberdayaan  masyarakat.  Sumber  dana yang  digunakan  berasal  dari  pemerintah maupun penggalian potensi pendapatan asli yang  ada  di  desa.  Namun,  dana  yang diperoleh harus diiringi dengan pengelolaan keuangan  desa  yang  efisien,  efektis,
transparan dan akuntabel. Peraturan Menteri dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang telah dirubah dengan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018, menjelaskan  bahwa  pengelolaan  keuangan desa  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam hal ini pengelolaan keuangan yang dimaksud  adalah  pengelolaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes). Anggaran  tersebut  merupakan  anggaran yang  berupa  anggaran  masuk  maupun anggaran  keluar.  Anggaran  masuk  berupa sumber penerimaan desa, dapat berasal dari pemerintah maupun pengembangan pendapatan  asli  desa.  Sedangkan  anggaran dana  keluar  digunakan  untuk  membiayai program-program  pembangunan  desa  yang sudah ditetapkan.
Penelitian  pendukung  yang  relevan dalam  penelitian  ini  telah  dilakukan  oleh Tikollah dan Yusuf (2018), yang menyatakan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi  beberapa  tahapan  pengelolaan keuangan  desa  seperti:  tahap  perencanaan, tahap  pelaksanaan,  tahap  penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban  dengan  63  indikator yang  ada  di  Kecamatan  Mare  Kabupaten bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014 tentang  pengelolaan  keuangan  desa  secara baik  dan benar.

## Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
Penelitian  yang  lain  dilakukan  Hutami (2017)  hasil  penelitian  menyatakan  bahwa Pemerintah Desa Abbatireng dalam pengelolaan  ADD  nya  telah  menggunakan peraturan perundang-undangan dan mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah ditetapkan,  akan  tetapi  dalam  prosesnya masih belum optimal. Hal ini masih adanya keterlambatan  dalam  proses  pelaporan  dan pertanggungjawaban.  Dalam  prosesnya masih terjadi jadwal yang belum sesuai pada pelaporan  realisasi  penggunaan  ADD  yang menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya. Begitu juga dengan tahapan dalam pertanggungjawaban pengelolaan  ADD  yang  masih  minimnya peran  masayarakat  dalam  berpartisipasi mengevaluasi  hasil  kerja  Pemerintah  desa. Selain itu pertanggungjawaban ADD kepada pemerintah daerah masih dilaksanakan  dengan  tidak  tepat  waktu. Kemudian  terdapat  beberapa  faktor  yang dapat  mempengaruhi  dalam  pengelolaan ADD baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.  Faktor  pendukung  yaitu adanya partisipasi masyarakat, serta sarana dan  prasarana  yang  memadai.  Sedangkan faktor  penghambat  seperti  keterbatasan dalam  pengetahuan  sumber  daya  manusia, petunjuk  teknis  pengelolaan  ADD  yang hampir setiap tahun berubah dan terbatasnya komunikasi para pihak pengelola.
Kemudian  penelitian  Masihad  (2018) menyatakan bahwa Desa Marga Ayu dalam pengelolaan  ADD  masih  terdapat  hal  yang belum sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaaan keuangan desa. Ketidaksesuaian terjadi pada beberapa tahapan.  Dalam  tahapan  perencanaan, mengacu  pada  prosedur  sudah  sesuai dengan peraturan perundangan. Akan tetapi jika  dilihat  dari  target  waktu  masih  tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada tahapan  pelaksanaan  jika  dilihat  dari prosedur  pelaksanaan  sudah  sesuai  dengan peraturan,  walaupun  dalam  pencairan  dana masih  terjadi  keterlambatan.  Kemudian pada  tahapan  penatausahaan  sudah  dapat dikatakan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Dalam  tahapan  pelaporan  sudah
tepat  waktu  dan  sudah  sesuai  peraturan perundangan.  Demikian  juga  pada  tahapan pertanggungjawaban  sudah  sesuai  dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Para pengelola keuangan Desa Marga Ayu telah melakukan  pelatihan  Sistem  Keuangan Desa  (Siskeudes).  Sehingga  tidak  terjadi kendala  dalam  pengelolaan  keuangan  desa di  Desa  Marga  Ayu  walaupun  beberapa perangkat desa tim pengelola keuangannya masih  baru.  Pelatihan  Sistem  Keuangan Desa (Siskeudes) ternyata dapat
memberikan  pengetahuan  dan  peningkatan kemampuan  (skill)  perangkat  desa  dalam mengelola  keuangan  desa  yang  transparan dan akuntabel.
Menurut  Mardiasmo  (2009)  dalam Yunianti  (2015)  menyebutkan  bahwa anggaran  merupakan  pernyataan  tentang estimasi  kinerja  yang  ingin  dicapai  selama periode  waktu  tertentu  dan  dinyatakan dalam  ukuran  finansial  disebut  anggaran. Kemudian  proses  atau  metode  yang digunakan  untuk  mempersiapkan  anggaran disebut  penganggaran.  Yuliansyah  dan Rusmianto  (2017)  memberikan  penjelasan mengenai  definisi  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  (APBDesa).  APBDesa adalah dokumen yang bersifat formal yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD.  Dokumen tersebut  berisi  mengenai  besarnya  belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan  pemerintah  selama  satu  tahun. Selain itu berisi mengenai sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan  belanja  tersebut  sefrta  berisi mengenai sumber pembiayaan yang diperlukan  bila  diestimasi  akan  terjadi defisit (kekurangan) atau surplus (kelebihan). Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan  desa,  APBDesa    merupakan sebuah  perencanaan  keuangan  tahunan Pemerintahan  Desa  yang  berisi  mengenai sumber-sumber  pendapatan  desa,  rincian belanja desa, dan sumber-sumber pembiayaan desa.
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
Wardoyo  (1980:41)  dalam  Hutami (2017) mendefinisikan pengelolaan merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dalam mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa, menyebutkan  mengenai  definisi  keuangan desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang ada didesa yang dapat dinilai  dengan  menggunakan  uang  serta segala sesuatu yang dapat berupa uang dan dapat berupa barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang ada di desa.  Hak  dan  kewajiban  yang  ada  didesa tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan,  dan  pengelolaan  keuangan desa.  Keuangan  desa  harus  dilakukan pengelolaan  yang  mendasarkan  pada  asas- asas  transparansi,  akuntabel,  partisipatif, serta  dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin pada anggaran. Salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah  desa  dalam  mendorong  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  adalah pengelolaan dalam keuangan desa (Masihad, 2017). Terdapat beberapa tahapan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun 2018. Tahapan tersebut merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) kabupaten/kota  setelah  dikurangi  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  (Permendagri  No. 113  Tahun  2014).  Dana  desa  dan  ADD merupakan  dua  sumber  penerimaan  dana yang  ada  di  desa  yang  berbeda.  Perbedaan keduanya  terletak  pada  pada  sumber dananya.  Dana  desa  merupakan  dana  yang bersumber dari APBN. Sedangkan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  merupakan  dana  yang bersumber  dari  APBD  yaitu  minimal sebesar  10%  dari  Dana  Alokasi  Umum
(DAU)  ditambah  dengan  Dana  Bagi  Hasil (DBH). Menurut Tikollah dan Yusuf (2018) ADD  merupakan  dana  yang  dialokasikan oleh  pemerintah  kabupaten/kota  untuk setiap desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan (dana transfer) keuangan pusat dan  daerah  yang  diterima  oleh  pemerintah kabupaten/kota  dengan  jumlah  paling sedikit  10%.  Penyaluran  ADD  dilakukan melalui rekening yang dimiliki desa ataupun melalui kas desa. Pemberian ADD merupakan perwujudan atas pemenuhan hak desa  dalam  menyelenggarakan  otonomi yang  ada  di  desa  tersebut.  Desa  dapat mewujudkan otonominya agar dapat mengembangkan diri sertadapat meningkatkan pemberdayaan pada masyarakat.  Melalui  penyaluran  ADD  ini pemerintah daerah
memberikan kepercayaan  penuh  terhadap  pemerintah desa untuk dapat menyelenggarakan sendiri urusan  pemerintahannya  sehingga  dapat memberikan pelayanan yang maksimal.
Menurut  Fahrudin  (2012)  menyatakan bahwa kesejahteraan sebagai sebuah kondisi dimana  seorang  dapat  memenuhi  berbagai macam kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok tersebut antara lain dapat berupa: kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, serta air minum bersih. Selain itu dapat memperoleh kesempatan  yang  luas  untuk  melanjutkan pendidikan  dan  memiliki  pekerjaan  yang memadai. Hal tersebut akan dapat menunjang  kualitas  hidup  yang  lebih  baik. Diharapkan  dengan  kualitas  hidup  yang meningkat maka kehidupannya akan terbebas  dari  kemiskinan,  kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran. Dan kehidupan  yang  didapat  akan  aman  dan tentram, baik lahir maupun batin.
Kesejahteraan  masyarakat  yang  sejatinya adalah
tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program
pembangunan. Penggunaan anggaran /dana oleh  pemerintah  khususnya  dana  ADD dapat  digunakan  untuk  mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Desa  Dawung  sebagai  desa  agraris dengan  sebagian  besar  mata  pencaharian penduduknya  petani  dan  pekebun.  Mata
pencaharian  yang  lain  seperti:  pegawai, pengusaha,  buruh  pabrik  dan  lain-lain jumlahnya  sangat  terbatas.  Desa  Dawung selalu  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat dengan maksimal. Data anggaran  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten  Magelang  selama  5  tahun terakhir dari tahun 2015-2019 memiliki tren yang  meningkat.  Dari  tahun  2015  sebesar Rp 277.890.000, dan di Tahun 2019 sebesar Rp 493.975.200. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Dawung, masih terdapat  beberapa  kendala  yang  dihadapi, diantaranya: keterlambatan dalam pencairan ADD dan keterlambatan penerapan Aplikasi Siskeudes.  Jika  dalam  pencairan  APBDes mengalami  keterlambatan,  maka  dalam pencairan ADD pun mengalami keterlambatan.  Pencairan  ADD  seharusnya dilakukan  pada  awal  periode  tahun  2019. Namun pencairan dilakukan pada bulan Mei 2019.  Hal  tersebut  menghambat  proses pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) khususnya  operasional  desa.  Kemudian ADD  harus  dimanfaatkan  secara  optimal oleh  pemerintah  desa  sebagai  pengguna dana  sehingga  dapat  mendukung  bagi pencapaian
tingkat
kesejahteraan masyarakat khususnya di Desa Dawung.
Tujuan  dalam  penelitian  ini  untuk menganalisis  apakah  pengelolaan  Alokasi Dana  Desa  (ADD)  di  Desa  Dawung  telah sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan desa,  faktor-faktor  pendukung  dan  faktor- faktor penghambat dalam pengelolaan ADD serta  ingin  mengetahui  peranan  ADD  bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Magelang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Menurut Kadjuju,
dkk (2017)
mengungkapkan  bahwa  kegiatan  yang meliputi  pengumpulan  data  untuk  diuji hipotesis  atau  untuk  menjawab  berbagai pertanyaan  mengenai  status  terakhir  dari
subjek penelitian disebut penelitian deskriptif.  Menurut  Roberto,  dkk  (2016) menyatakan  bahwa  data  yang  disajikan dalam  bentuk  deskriptif,  uraian,  atau pemaparan  seperti:  pendeskripsian  hasil- hasil  temuan  penelitian  di  lapangan  yang menggambarkan variabel-variabel penelitian  yang  diteliti  disebut  data kualitatif. Sugiyono (2013) dalam Zulaikah, dkk  (2018)  menjelaskan  bahwa  berbagai metode  penelitian  yang  berdasarkan  pada filsafat  postpositivisme,  yang  digunakan dalam meneliti kondisi objek yang alamiah, kemudian peneliti sebagai instrument kunci, teknik  pengumulan  data  dilakukan  secara triangulasi,  analisis  data  bersifat  induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitiatif  lebih  menekankan  pada  makna dari  pada generalisasi disebut  penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Nafidah dan Nur (2017) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai  suatu  prosedur  penelitian  yang menggunakan  data  deskriptif  berupa  kata- kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati dalam penelitian.
Sumber  data  penelitian  berasal  dari Pemerintah  Desa  Dawung  Kecamatan Tegalrejo  Kabupaten  Magelang.  Data penelitian  terdiri  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Dalam  penelitian  menggunakan data  primer  berupa  data  yang  diperoleh secara langsung  dari  objek  penelitian  yaitu wawancara  dengan  pihak  yang  berkaitan langsung  dengan  pengelolaan  ADD.  Data primer  tersebut  juga  meliputi  faktor-faktor penghambat  dan  pendukung  pengelolaan ADD serta peranan ADD bagi peningkatan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Pihak yang
diwawancarai yaitu: sekretaris desa, bendahara  desa,  dan  BPD.  Kemudian  data sekunder  dalam  penelitian  ini  adalah  buku laporan  realisasi  APBDes  yang  bersumber dari  Pemerintah  Desa  Dawung  Kecamatan Tegalrejo  Kabupaten  Magelang.  Data penelitian  pengelolaan  ADD  tahun  2018- 2019  yang  menjadi  fokus  dalam  penelitian ini.
Menurut  Siregar  (2017)  menyebutkan bahwa  pengumpulan  data  merupakan sebuah proses pengumpulan data primer dan sekunder. Dalam suatu penelitian,
pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan  masalah  yang  sedang  diteliti atau  untuk  menguji  hipotesis  yang  telah dirumuskan. Tiga teknik pengumpulan data yang  digunakan  dalam  kajian  ini  yaitu: dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Menurut Kadjuju, dkk (2017) menyebutkan  bahwa  suatu  metode  yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, bukti-bukti atau catatan, serta berbagai arsip yang  bersifat  tulisan  disebut  dokumentasi. Creswell  (2012)  dalam  Sugiyono  (2015) mengungkapkan  bahwa  wawancara  dalam proses penelitian survei dilakukan oleh para peneliti  dengan  cara  merekam  semua jawaban  atas  banyak  pertanyaan  yang diberikan kepada seluruh responden. Peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan kepada  para responden dengan cara  merekam  jawaban  atas  penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara, mendengarkan  atas  berbagai  jawaban, mengamati  setiap  perilaku,  dan  merekam seluruh  respon  dari  pihak  yang  disurvei. Menurut Sugiyono  (2012) dalam Mirzaqon T.  dan  Budi  (2018)  studi  kepustakaan merupakan  kajian  teoritis,  referensi  serta literatur  ilmiah  lainnya  yang  berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan norma-norma yang  berkembang  pada  situasi  sosial  yang diteliti.
Teknik analisa data pada penelitian ini adalah  reduksi  data,  penyajian  data  dan kesimpulan.  Reduksi  dilakukan  agar  dapat menghasilkan  data  yang  lebih  tepat  dan jelas,  kemudian  mempermudah  peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya,  dan  dapat  mencari  kembali ketika  dibutuhkan  oleh  peneliti  (Shuha, 2018).  Penyajian  data  merupakan  kegiatan yang  mengumpulkan  informasi  disusun, sehingga  memberi  kemungkinan  akan
adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Rijali, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  penelitian  ini  tahapan  awal melakukan uji keabsahan data. Adapun data tabel uji keabsahan data dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah ini:
Tabel 1. Uji Keabsahan Data
Pernyataan Wawancara Teknik Dokumentasi Hasil Perencanaan Alokasi  Dana Desa   Sah Pelaksanaan Alokasi Dana Desa   Sah Penatausaha an Alokasi Dana Desa   Sah Pelaporan Alokasi  Dana Desa   Sah Pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa   Sah Sumber: Data diolah, 2020
Keabsahan data yang digunakan penulis  dengan  menggunakan  triangulasi teknik. Teknik tersebut meliputi: wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penulis menggunakan triangulasi  teknik  wawancara  yaitu  dengan membandingkan  antara  hasil  wawancara dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan  desa.  Dari  hasil  perbandingan ditemukan  kesamaan  jawaban  satu  sama lain  sehingga  dapat  digunakan  sebagai sumber  data  dalam  penelitian  ini.  Data Perbandingan  yang  dilakukan  dengan menggunakan hasil dari wawancara dengan Permendagri Nomor 20  Tahun 2018 adalah mengenai  Perencanaan  ADD,  Pengelolaan ADD,  Pelaksanaan  ADD,  Penatausahaan ADD, Pelaporan ADD dan Pertanggungjawaban  Alokasi  Dana  Desa (ADD).  Kemudian  untuk  peranan  ADD dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa menggunakan studi
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
kepustaan dan wawancara. Dalam wawancara  ditanyakan  hal  yang  berkaitan dengan  aspek  pengelolaan  ADD,  kepada pihak yang berkaitan seperti: perangkat desa (Bendahara, sekretaris desa). Setelah dilakukan wawancara, hasilnya akan dirangkum dan dicocokan dengan ketentuan dan  peratiran  yang  berlaku.  Kemudian dalam teknik dokumentasi ini didokumentasikan  berkaitan  dengan  profil desa,  struktur  organisasi  desa,  data  sosial dan  ekonomi  desa  serta  data  mengenai laporan realisasi APBDes. Selain itu analisis akan didukung oleh studi kepustakaan yang mengkaji  dan  menganalisis  berbagai  teori dan  konsep  serta  hasil  penelitian  yang mendukung  hasil  wawancara  dan  hasil dokumentasi  data  penelitian  berkaitan dengan ADD.
Data  sekunder  dalam  kajian  ini diantaranya  adalah  data  anggaran  dan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Dawung  Kecamtan  Tegalrejo  Kabupaten Magelang selama 5 tahun terakhir  terlampir dalam tabel dibawah ini.
Tabel 2. Data Anggaran dan Realisasi
ADD Tahun 2015-2019 Tahun Anggaran Realisasi 2015 Rp 277.890.000 Rp 277.890.000 2016 Rp 315.227.000 Rp 310.627.000 2017 Rp 303.221.000 Rp 274.446.420 2018 Rp 303.100.000 Rp 303.100.000 2019 Rp 493.975.200 Rp 493.975.200
Sumber: APBDes dan Realisasi ADD Desa Dawung
Tahun 2015- 2019
Dalam  tabel  2  diatas  terlihat  jelas bahwa  baik  anggaran  maupun  realisasi ADD dari tahun 2015-2019 selalu mengalami  peningkatan.  Jumlah  ADD  ini dalam pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Data 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa hamper seluruh anggaran ADD yang diterima Desa Dawung dapat terelasisaikan 100%, hanya ada di tahun 2016 -2017 yang tidak terserap 100 %. Namun hanya terserap masing-masing  98,5%  dan  90,5%.  Jumlah dana  dimaksud  tentunya  sangat  baik  jika digunakan secara optimal dalam membiayai
program-program kegiatan yang ada di desa tersebut.
Pembahasan  dalam  penelitian  ini dimulai  dengan  melakukan  analisis  dalam tahapan pengelolaan keuangan yang meliputi:  Perencanaan  ADD,  Pengelolaan ADD,  Penatausahaan  ADD,  Pelaporan ADD dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Desa  Dawung, Tahun 2018-2019.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan
Perangkat Desa Dawung mengenai pengelolaan
ADD sesuai dengan Permendagri  Nomor  20  Tahun  2018  dapat diperoleh  hasil  sesuai  dengan  tabel terlampir.
Tabel 3. Analisis Indikator Kesesuaian Perencanaan ADD Desa Dawung Tahun 2018-2019 Menurut Permendagri Nomor
20 Tahun 2018 No. Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) 1 Sekretaris  Desa melakukan penyusunan rancangan RAPBDes berdasarkan RKPDes. RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggar- an APBDes S 2 Sekretaris  Desa menyampaikan (memberikan) Rancangan RAPBDesa kepada  Kepala Desa. Sesuai ketentuan yang berlaku, RAPBDes disampaikan kepada kepala  desa setelah selesai diverifikasi oleh sekretaris desa.
S 3 Kepala Desa menyampaikan (memberikan) RAPBDesa kepada Badan Perwakilan  desa (BPD) untuk disepakati bersama menjadi Kepala  desa menyampai- kan RAPBDes kepada  BPD untuk diajukan kepada camat atas nama  Bupati S
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
APBDes dengan mengeluarkan Peraturan Desa. untuk  dapat dievaluasi sehingga dapat ditetapkan- nya RAPBDes menjadi APBDes. 4 Penetapan APBDes dilakukan paling lambat bulan desember  tahun anggaran sebelumnya. Mendasar- kan pada Regulasi Penyusunan APBDes dari
Pemerintah Kabupaten yang  selama ini tidak bisa tepat  waktu baik itu untuk  tahun 2018 maupun tahun 2019.
TS
Sumber: Data Primer (Olahan) Analisis  terhadap  hasil  wawancara dengan menggunakan
4 indikator
kesesuaian  perencaanan  ADD  di  Desa Dawung  pada  tahun  2018-2019.  Dalam
Tabel  3    menunjukkan  bahwa  secara prosedur, indikator kesesuaian yang pertama,  kedua,  dan  ketiga  perencanaan pengelolaan  ADD  di  Desa  Dawung    telah sesuai  dengan  Permendagri  Nomor  20 Tahun  2018  tentang  pengelolaan  keuangan desa.  Namun  untuk  secara  target  waktu dalam indikator yang keempat, perencanaan pengelolaan  ADD  di  Desa  Dawung  tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal  tersebut  dikarenakan  terlambatnya regulasi penyusunan APBDesa dari Pemerintah  Kabupaten  Magelang.  Dalam tahap paling awal ini, sebagian besar sudah sesuai  dengan  ketentuan.  RKPDes  yang berisi  mengenai  rencana  kegiatan  dan program  akan  menjadi  acuan  dalam penyusunan  RAPBDes  yang  nanti  akan disahkan menjadi Peraturan desa mengenai APBDes.  Perdes  APBDes  merupakan produk hukum yang diusulan oleh pemerimtah  desa  dan  disetujui  oleh  BPD dalam menjalankan fungsi legislatif di desa. Namun  dalam  realisasinya  pada  tahaoan
perencanaan  ini  penetapan  APBDes  belum bisa tepat waktu, berkaitan dengan regulasi /aturan  yang  mendasari  penetapan  tersebut yang berhubungan dengan kewenangan dari pemerintah kabupaten.
Tabel 4. Analisis Indikator kesesuaian Pelaksanaan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20
Tahun 2018 No. Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) 1 Segala bentuk penerimaan dan pengeluaran yang  ada  di desa dilakukan melalui rekening desa (bank). Penerimaan/pe- nyertaan tunai serta  ajuan  SPD kegiatan  melalui rekening desa dengan  melalui bank persepsi yang ditunjuk. S 2 RAB kegiatan dibuat  oleh pelaksana kegiatan  dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh  kepala desa SPP kegiatan diajukan oleh pelaksana kegiatan dan harus mendapatkan verifikasi dari sekdes untuk bisa disahkan/disetu- jui  oleh  kepala desa. S 3 Pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungja- wab pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan mempertang- gungjawabkan kegiatan yang dikelolanya dengan bukti baik formil maupun  materiil lengkap. S 4 SPP kegiatan diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala  desa dengan diverifikasi oleh  sekdes dan  setelah SPP kegiatan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan kemudian diverifikasi  oleh sekretaris  desa dan disahkan oleh kepala desa.  Jika  SPP disetujui  maka S
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
dinyatakan lengkap dilakukan pembayaran oleh bendahara. selanjutnya kepala desa akan memerintahkan bendahara  desa untuk melakukan pembayaran SPP kegiatan tersebut.
Sumber: Data Primer (Olahan)
Menunjuk  pada  Tabel  4  di  atas,  hasil wawancara  dengan  perangkat  desa  serta analisis  dengan  menggunakan  indikator kesesuaian  pelaksanaan  ADD  di  Desa Dawung pada tahun 2018-2019 pelaksanaan ADD dapat dikatakan telah sesuai dan telah memenuhi  ketentuan  dalam  Permendagri No.  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan  desa.  Karena  dari  keempat indikator analisis  menghasilkan  kesesuaian antara  hasil  wawancara  dengan  indikator berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun 2018.
Kemudian  dengan  melihat  tabel  2 mengenai  anggaran  dan  realisasi  ADD khusus  tahun  2018-2019  jumlah  antara anggaran dengan realisasinya sama. Segala bentuk  penerimaan/penyertaan  tunai  serta ajuan  SPD  kegiatan  dilakukan  melalui rekening  desa  (bank)  dengan  melalui  bank persepsi yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.  Pelaksana  kegiatan  ADD membuat  RAB  kegiatan  yang  harus dilakukan  verifikasi  terlebih  dahulu  oleh sekretaris  desa  sebagai  verifikator  dan  di sahkan  oleh  kepala  desa  sebagai  pejabat pengelola keuangan yang tertinggi yang ada di  pemerintahan  desa.  Lalu,  pelaksana kegiatan  mengajukan  Surat  Permintaan Pembayaran (SPP) dan harus mendapatkan verifikasi  terlebih  dahulu  oleh  sekretaris desa  untuk  dapat  setujui  oleh  kepala  desa. Karena pelaksana kegiatan akan
mempertanggungjawabkan  kegiatan  yang dikelolanya  dengan  bukti  baik  formil maupun materiil secara lengkap.  Jika SPP disetujui, maka kepala desa akan memerintahkan langsung kepada bendahara desa untuk melakukan pembayaran atas SPP tersebut.
Penggunaan  dana  ADD  Pemerintah Desa  Dawung  yang  pertama  adalah  untuk penghasilan  tetap,    tunjangan  kepala  desa dan  perangkat  desa.  Yang  kedua  untuk tunjangan  BPD.  Ketiga  untuk  Operasional Kelembagaan  seperti  RT,  RW,  PKK, LINMAS, kepemudaan dan lembaga lainnya. Kemudian untuk Kegiatan Operasional  Pemerintah  Desa  contohnya penyelenggaraan pengadaan ATK,
perjalanan dinas, rapat, dan lain sebagainya. ADD dimanfaatkan secara maksimal dalam memperlancar  kerja  pemerintah  desa. Operasional kelembagaan diberikan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa seperti: Rukun  Tetangga,  Rukun  Warga,  PKK sampai  dengan  organisasi  kepemudaan  yg lainnya,  agar  lembaga-lembaga  tersebut dapat menyelenggarakan kegiatan dan dapat membantu  dalam  menjalankan  program kegiatan desa.
Tabel 5. Analisis Indikator kesesuaian Penatausahaan ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018
No. Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) 1 Bendahara desa melakukan kegiatan penatausahaan Bendahara  Desa Dawung melakukan kegiatan penatausahaan setelah dana cair dan dibelanjakan. S 2 Setiap akhir bulan bendahara desa wajib melaksanakan kegiatan pencatatan dan kegiatan pengeluaran serta  menutup buku. Pada tahun 2018 penatausahaan oleh  bendahara desa  dilakukan secara  manual. Sedangkan  pada tahun 2019 penatausahaan sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES. S 3 Bendahara desa mempertanggu ngjawabkan uang  melalui Bendahara  desa dawung melakukan penatausahaan keuangan  ADD S
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
laporan pertanggungja waban sampai  dengan pemotongan pajak kegiatan sampai  dengan pembuatan  SPJ kegiatan. Sumber: Data Primer (Olahan) Berdasarkan  Tabel  5  di  atas  hasil wawancara serta analisis dengan menggunakan indikator kesesuaian
penatausahaan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) di  Desa  Dawung  pada  tahun  2018-2019 penatausahaan  pengelolaan  ADD  dapat dikatakan telah sesuai dengan Permendagri No.  20  Tahun  2018  tentang  pengelolaan keuangan desa. Karena dari ketiga indikator analisis  menghasilkan  kesesuaian  antara hasil wawancara dengan indikator berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun 2018. Penatausahan merupakan fase penting agar penggunaan
uang dapat
terdokumentasi dengan baik seperti: laporan pertanggungjawaban  keuangan  yang  dapat berupa  kwitansi  pembelian  barang,  nota- nota  pembelian  barang,  dokumen  kontra, surat permintaan pembayaran dan lain-lain. Dokumen  ini  sangat  diperlukan  untuk mendukung  akuntabilitas  dalam  keuangan. Sehingga  penatausahaan  yang  baik  juga dapat mendukung pencataan dan pembukuan keuangan yang baik.
Tabel 6. Analisis Indikator kesesuaian Pelaporan ADD Desa Dawung tahun 2018- 2019 menurut Permendagri No. 20 Tahun
2018 No. Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) 1 Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan oleh  kepala desa  kepada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes  akan disampaikan kepada  Camat untuk dapat S
Bupati/Wali kota disampaikan kepada Bupati/Wali- kota 2 Paling lambat  akhir bulan Juli tahun berjalan laporan semester pertama wajib dilaporkan Untuk Laporan Semester pertama pelaporan Realisasi Pelaksanaan ADD  melalui Laporan Realisasi APBDes  yang disampaikan kepada Bupati/Wali- kota dilaksanakan paling  lambat bulan Juli. S
3 Paling lambat  bulan Januari tahun berikutnya laporan akhir tahun  harus dilaporkan dan disampaikan Untuk Laporan Semester kedua/laporan akhir tahun pelaporan Realisasi Pelaksanaan ADD  melalui Laporan Realisasi APBDes  yang disampaikan kepada Bupati/Wali- kota dilaksanakan bulan  Januari tahun berikutnya paling lambat. S Sumber: Data Primer (Olahan) Berdasarkan pada Tabel 6 diatas, hasil wawancara
serta analisis dengan menggunakan indikator kesesuaian
pelaporan  dengan  Permendagri  nomor  20 Tahun  2018,    pelaporan  ADD  di  Desa Dawung  pada  tahun  2018-2019  dapat dikatakan telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa. Karena  dari  ketiga  indikator  analisis menghasilkan  kesesuaian  antara  hasil wawancara  dengan  indikator  kesesuaian
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
berdasarkan  Permendagri  No.  20  Tahun 2018.  Dalam  fase  ini  pemerintah  desa menyusun  laporan  realisasi  APBDes  baik ditengah  tahun  maupun  diakhir  tahun.
Laporan realisasi APBDes ini mencerminkan sebuah bentuk
pertanggungjawaban  keuangan  desa,  yang meliputi  seluruh  penerimaan  desa,  baik bersumber  dari  internal  maupun  eksternal desa. Tidak terbatas pada penerimaan ADD akan tetapi penerimaan dari sumber lainnya seperti: pendapatan asli desa, dana transfer termasuk  ADD  dan  dana  Desa  serta pendapatan  lain-lain.  Pada  saat  ini  desa diperbolehkan  untuk  menggali  sumber pendapatan asli desa yang dapat berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan  gotong  royong  dan  pendapatan  desa lainnya. Hasil pendapatan asli tersebut dapat berasal  dari  sewa  kios  desa,  pasar  desa,
Bumdes dan lain-lain. Laporan
pertanggungjawaban  ADD  dikemas  dalam bentuk  laporan  realsasi  APBDes  akan dikirim  ke  Bupati  melalui  camat  dengan waktu yang telah ditetapkan.
Tabel 7. Analisis Indikator kesesuaian Pertanggungjawaban ADD Desa Dawung tahun 2018-2019 menurut Permendagri No.
20 Tahun 2018 No. Indikator Hasil Wawancara Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai) 1 Setiap akhir tahun anggaran kepala desa menyampai- kan laporan pertanggungja waban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali- kota Laporan pertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan APBDES harus disampaikan kepada Bupati/Wali- kota. S 2 Laporan pertanggung- jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa APBDes sendiri memang terdiri  dari  3 bagian yaitu bagian S terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. pendapatan, bagian belanja, dan bagian pembiayaan. 3 Laporan pertanggungja waban disampaikan kepada masyarakat secara  tertulis dan melalui media yang dapat  diakses oleh masyarakat Laporan pertanggung- jawaban APBDes  pada tahun 2018 telah di laksanakan dengan memasang banner berukuran besar.  Namun, belum untuk tahun 2019 dikarenakan banyaknya perubahan- perubahan anggaran  yang disusun.
TS Sumber: Data Primer (Olahan) Berdasarkan  Tabel  7  di  atas  analisis indikator kesesuaian tahap pertanggungjawaban berdasarkan
Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan Keuangan  Desa  dan  hasil  wawancara, menunjukkan  bahwa  belum  sesuainya pengelolaan ADD tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan belum terlaksananya pertanggungjawaban Permerintah Desa Dawung  kepada  masyarakat  dalam  hal penginformasian laporan pertanggungjawaban  ADD  yang  tertuang dalam Laporan pertanggungjawaban APBDes.  Namun  untuk  tahun  2018,  sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena telah diinformasikan Laporan Pertanggungjawaban APBDes melalui media tertulis. Laporan pertanggungjawaban  harus  dilakukan  oleh kepala  desa  sebagai  PKPKD  (Pemegang Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa) kepada Bupati dan juga kepada masyarakat. Laporan  kepada  Bupati  bersifat  wajib, sedangkan laporan kepada masyarakat juga harus  dilakukan,  akan  tetapi  di  Desa Dawung untuk pelaporan kepada
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
masyarakat belum maksimal dilakukan. Hal ini  dibuktikan  dengan  tidak  adanya pelaporan  melalui  papan  pengumuman  di Tahun 2019.
Kemudian faktor-faktor yang mendukung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan ADD dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada  Perangkat  Desa  Dawung.  Tabel hasil  wawancara  mengenai  faktor-faktor tersebut  dalam  pengelolaan  ADD  Desa Dawung khususnya tahun 2018-2019 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel 8. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pengelolaan ADD Desa Dawung Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang pada Tahun 2018-2019
Tahun 2018 2019 Transparansi Anggaran Adanya Siskeudes Faktor Pendukung Kinerja  Tim Pengelola Keuangan Desa Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat
Faktor Penghambat Format
Laporan yang  sering berubah ubah Berubah- ubahnya Peraturan/ Format Laporan Keterlambat an  Pencairan Dana ADD Minimnya Pelatihan Siskeudes Keterlambat an regulasi penyusunan APBDES dari  tingkat Kabupaten Sumber Daya Manusia (SDM) Belum Adanya Siskeudes
Sumber: Data Primer, 2020
Manajemen  faktor  pendukung  dan penghambat  dalam  mengoperasionalkana ADD  merupakan  kunci  penting  bagi pengelolaan  ADD.  Faktor  pendukung seperti  transparansi  anggaran  dan  kinerja
tim  pengelola yang  akuntabel  akan menjadikan  ADD  dapat  digunakan  secara optimal,  demikian  juga  dengan  melibatkan masyarakat dalam pengelolaan ADD. ADD harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu harus melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam proses  penganggaran  maupun  pelaksanaan anggaran  tersebut.  Kemudian  selain  faktor pendukung  juga  masih  adanya  faktor penghambat  dalam  pengelolaan  ADD  di Desa  dawung,  diantaranya  masih  adanya format  yang  berubah-ubah  dalam  laporan, kurangnya  pengetahuan  SDM,  adanya keterlambatan  pencaiaran  dana  ADD  dan lain-lain. Hal ini juga dapat mempengaruhi atau memperlambat ADD akan tetapi faktor ini  harus  dikelola  agar  tidak  menjadi hambatan yang besar.
Kemudian  ADD  yang  diperoleh  oleh pemerintah  desa  dapat  berperan  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat khususnya  di  Desa  Dawung.  Berdasarkan hasil  observasi  dan  kajian  kepustakaan mengenai  peranan  Alokasi  Dana  Desa (ADD)  bagi  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Desa Dawung secara rinci dapat dijelaskan  dibawah  ini.  ADD  merupakan salah  satu  sumber  pendanaan  transfer  bagi Desa Dawung/ ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota,  dan  kemudian  dibagikan kepada  desa  sebagai  salah  satu  sumber pendanaan.  ADD  paling  sedikit  10%    dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah(APBD) setelah  dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus. Sumber  dana  tersebut  digunakan  oleh  desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.  Selain  itu  dapat  digunakan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  dalam  melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan  sesuai  kewenangannya sehingga pemerintah desa mampu mewujudkan otonomi dalam
penyelenggaraan  desa.  Desa  harus  mampu mewujudkan  penyelenggaraan  pelayanan yang  prima  pada  masyarakat.  Desa  harus
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
hadir  ditengah  masyarakat  untuk  dapat menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi  dan  kemasyarakatan  yang  ada dalam desa. Kemudian juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemerataan berbagai  aspek  pendapatan  yang  ada  pada masyarakat desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan bekerja dan berusaha  bagi  masyarakat,  serta  dapat mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut Wahyono dan Fattah (2020) menjelaskan  bahwa  peran  ADD  bagi peningkatan masyarakat Desa Kajar Tengguli  adalah:  meningkatkan  tingkat kesehatan mayarakat, meningkatkan tingkat pendidikan,  dan  meningkatkan  pendapatan masyarakat  Desa  Kajar  Tengguli.  Hal  ini terlihat  jelasa  dengan  adanya  peningkatan dalam  beberapa  indikator  kesejahteraan, mulai  dari  tingkat  pendapatan,  tingkat kesehatan,  tingkat  pendidikan,  tingkat perumahan dan tingkat pengeluaran konsumsi  masyarakat.  Peningkatan  yang terjadi karena adanya peningkatan pemberdayaan  masyarakat  desa  yang dilakukan  pemerintah  desa.  Kemudian Fathony  dkk  (2019)  menyebutkan  bahwa ADD  memberikan  pengaruh  yang  positif dan  signifikan  terhadap  Pemberdayaan Masyarakat. Selain itu ADD juga memberikan  pengaruh  yang  positif  dan signifikan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. Penggunaan ADD harus diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Ketika suatu desa sudah mendapatkan informasi mengenai penyaluran  ADD,  desa  harus  menyusun kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Realisasi ADD harus melibatkan  masyarakat  dalam  penyusunan kegiatan, sehingga tidak akan menimbulkan kesenjangan baik antar masyarakat maupun antar  masyarakat  dengan  pemerintah  desa. ADD  digunakan  sesuai  dengan  petunjuk teknis  penggunaan,  tidak  boleh  digunakan tanpa  petunjuk  yang  akhirnya  dapat
merugikan  pemerintah  desa  itu  sendiri maupun masyarakat. Tujuan pokok penggunaan ADD adalah tercapai program- program kegiatan pelayanan desa yang baik secara  langsung  maupun  secara  tidak langsung dapat mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN
Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Terdapat 5 tahapan dalam pengelolaan
ADD yaitu: perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban.    Pada  tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan telah sesuai dengan Permendagri  No.  20  Tahun  2018. Sedangkan  dalam  tahap  perencanaan dari  4  indikator  kesesuaian  dengan perencanaan, terdapat 1 indikator tidak sesuai. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban  dari  3  indikator kesesuaian  terdapat  1  indikator  yang tidak sesuai.
2. Faktor  pendukung  pengelolaan  ADD yaitu transparansi anggaran, kinerja tim pengelola  keuangan,  partisipasi,  dan adanya  Siskeudes.  Sedangkan  faktor penghambat  pengelolaan  ADD  yaitu perubahan format laporan, keterlambatan pencairan ADD, keterlambatan  regulasi,  Sumber  Daya Manusia, dan Masih minimnya pelatihan Siskeudes.
3. Peranan  ADD  meliputi  meningkatkan pemerataan berbagai aspek pendapatan yang  ada  pada  masyarakat  desa, meningkatkan dan mendorong kesempatan  bekerja  dan  berusaha  bagi masyarakat,  serta  dapat  mendorong dalam peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
Saran  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Pemerintah  Desa  agar  meningkatkan sumber  daya  manusianya,  sehingga dalam  pengelolaan  ADD  pada  tahun berikutnya  mengalami  peningkatan karena  kualitas  sumber  daya  masnusia yang baik.
2. Pelatihan-pelatihan Siskeudes agar lebih dimasifkan lagi guna menyiapkan pengimplementasian  Siskeudes  pada penatausahaan pemerintah desa dengan siap dan baik.
3. Pemerintah Desa Dawung agar
membuat website resmi untuk menampung  profil,  maupun  informasi seperti  pertanggungjawaban  APBDes yang  mudah  diakses  oleh  masyarakat secara daring.
4. Pemerintah  Desa  Dawung  agar  dapat melaksanakan transparansi ADD kepada masyarakat melalui pertanggungjawaban dengan
menggunakan  berbagai  media  salah satunya  dengan  menggunakan banner APBDes.

## REFERENSI
Fahrudin.  2012 Pengantar  Kesejahteraan Sosial . Bandung : Refika Aditama.
Fathoni, Aditya Achmad, Muhammad Iqbal
&  Asep  Sopian.2019. Pengaruh
Alokasi  Dana  Desa  Terhadap Pemberdayaan  Masyarakat  dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat  Di  Desa  Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten  Bandung .  Jurnal  Ilmiah Akuntansi  Akurat.  Volume  10, Nomor  3,  hlm  41-57  September  - Desember 2019 Hutami,  Andi  Siti  Sri.  2017. Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan  Gilireng,  Kabupaten Wajo . Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar. Kadjudju,  Delyane,  Jenny  Morasa,  dan
Robert  Lambey.  2017. Analisis
Penerapan  Permendagri  No.  113 Tahun  2014  Dalam  Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi  Kasus  Desa  Motandoi  dan Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan) . Jurnal  Akuntansi  Going  Concern. Universitas Sam Ratu Langi
Manado. Vol. 12 No. 1 hal. 160-168. Masihad, Abu. 2018. Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  Desa Marga  Ayu  Kecamatan  Margasari Kabupaten  Tegal  Tahun  2017 . Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri Walisongo.
Mirzaqon  T,  Abdi  &  Dr.  Budi  Perwoko. 2018. Studi  Kepustakaan  Mengenai
Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing . Jurnal  Online  Program  Studi  S-1 Bimbingan Dan Konseling. Universitas Negeri Surabaya. Vol. 8 No. 1 hal. 1-8. Nafidah,  Lina  Nasehatun  dan  Nur  Anisa.
2017. Akuntabilitas  Pengelolaan Keuangan  Desa  Di  Kabupaten Jombang .  Jurnal  Ilmu  Akuntansi. STIE  PGRI  Dewantara  Jombang. Vol. 10 No. 2 hal. 2461-1190. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  2018  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun  2015  Tentang Susunan
Organiasasi  dan  Tata  Kerja  (SOT) Pemerintahan Desa. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa . Rijali,  Ahmad.  2018. Analisis  Data Kualitatif . UIN Antasari Banjarmasin. Roberto, Silas, Muhtar Lutfi dan Nurnanigsih. 2016. Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (Add)  Di  Desa  Wuasa  Kecamatan Lore  Utara. Journal  Of  Indonesia
Nuwun P., Viki A., Hadi S./ Jurnal Akuntansi Volume 17 Nomor 2 November 2022 Hal. 156 – 170
Development And Economics Analysis. Universitas Tadulako
Kampus  Bumi  Tadulako  Tondo. Vol. 10 No. 1 hal 2084-2097. Siregar,  Syofian.  2017. Metode  Penelitian Kuantitatif . Jakarta: Kencana. Shuha, Khalida. 2018. Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-
Desa Selingkungan
Kecamatan
Lubuk  Alung  Kabupaten  Padang
Pariaman). Jurnal Akuntansi.Vol. 6
No. 2 hal 1-19.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian
Manajemen Bandung : Alfabeta CV. Tikollah,  M.  Ridwan  &  M.  Yusuf  A. Ngampo. 2018 . Analisis Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa (ADD) Di Kecamatan Mare
Kabupaten  Bone. Jurnal  Ekonomi Dan Pendidikan.  Universitas Negeri Makassar. Vol. 1 No. 1 hal 87-96. Undang  –Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Wahyono, Abdul Hendriyanto & Anggraeni Fattah.2020. Peran  Alokasi  Dana Desa Bagi Peningkatan Kesejahteraan  Masyarakat  Kajar Tenguuli Kecamatan Prambin Kabupaten Sidoarjo . Jurnal
Bharanomics. Vol 1. No 1. 2020 Yuliansyah,  Rusmianto.  2017. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat. Yunianti, Umi. 2015. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Desa  (APBDes).
Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.
Universitas PGRI
Yogyakarta. Hal 499-503.
Zulaikah,  Siti,  Elva  Nuraina,  dan  Farida
Styaningrum.  2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten  Magetan. Karya  Tulis Ilmiah Pendid ikan Akuntansi.
Universitas PGRI Madiun. Vol. 6 No. 2. Hal 1-32.