## JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN UNIVERSITAS JAMBI
Vol. 6 No. 3 Juli – September 2021: 189-198
https://online-journal.unja.ac.id/jaku

## THE EFFECT OF REGIONAL ORIGINAL INCOME, AND GENERAL ALLOCATION FUNDS ON FISCAL STRESS IN JAMBI PROVINCE

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)

## TERHADAP FISCAL STRESS DI PROVINSI JAMBI
Oleh:
Marya Ulfa Q 1) Haryadi 2) Muhammad Gowon 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi Tahun 2021, Jambi – Indonesia
2) Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitaas Jambi – Indonesia
2&3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi – Indonesia Email: mulfaqalbi@gmail.com 1) , haryadi@unja.ac.id 2 ), gowon@unja.ac.id 3)

## ABSTRACT
The perpouse of this reaserch is to determine the effect of Local Own Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU)  on  fiscal  stress  in  districts  and  cities  in  Jambi  Province  for  the  2015-2018  period.  The  sample  of  this research is 9 districts and 2 cities in Jambi Province for the period 2015-2018 which may have 44 indicators. This research is a quantitative research and the data in the study uses secondary data so that the data analysis tools in this  study  use  descriptive  statistics,  classical  assumption  tests,  and  multiple  linear  regression  analysis.  The hypothesis  in  this  research  is  that  Local  Own  Revenue  (PAD)  affects  fiscal  stress,  the  General  Allocation  Fund (DAU) has an effect on fiscal stress and Regional Original Income (PAD) and the General Allocation Fund (DAU) together  have  an  effect  on  fiscal  stress.  However,  the  results  showed  that  PAD  and  DAU  had  no  effect  either partially or simultaneously on fiscal stress.
Keywords: Regional  Original  Income  (PAD) , General  Allocation  Fund  (DAU) , Fiscal  Stress,  Financial Performance, and Regional Autonomy

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum (DAU) terhadap tekanan keuangan ( fiscal  stress ) pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2015-2018. Sampel  penelitian  ini  yaitu  9  Kabupaten  dan  2  Kota  di  Provinsi  Jambi  periode  2015-2018  yang  berjumlah  44 indikator.  Penelitian  ini  merupakan  penelitan  kuantitatif  dan  data  dalam  penelitian  menggunakan  data  skunder sehingga  alat  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  dan  analisis regresi  linear berganda. Hipotesis pada penelitan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap fiscal  stress, Dana Alokasi  Umum (DAU) berpengraruh terhadap fiscal  stress dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama sama berpengaruh terhadap fiscal stress . Namun hasil penelitian menunjukkan PAD dan DAU tidak berpengaruh baik secara parsial maupun simultan terhadap fiscal stress .
Kata Kunci:  Penadapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Tekanan  Keuangan  ( Fiscal  Stress ), Kinerja Keuangan, dan Otonomi Daerah

## 1. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang
Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu telah merambah ke seluruh aspek kehidupan  berbangsa  dan bermasyarakat.    Salah    satu    aspek    reformasi    yang dominan  adalah    aspek    pemerintahan  yaitu  hubungan pemerintah    pusat    dengan    pemerintah    daerah. Kebijakan  ini  merupakan  kebijakan  yang  membuat Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan  di  daerah,  dan  reformasi  ini  disebut dengan  otonomi  daerah.  Dalam  memberlakukan otonomi  daerah,  Pemerintah  memutuskan  UU    No.23 Tahun    2014    tentang    Pemerintah  Daerah    dan    UU No.33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara  Pemerintah    Pusat    dan    Pemerintah    Daerah yang berisi tentang pemerintah memberikan kewenangan  otonomi  kepada  masing-masing  daerah secara  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab.  Kebijakan ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola  sumber  daya  yang  ada  di  daerahnya  secara lebih  efisien.  Namun  di  sisi  lain,  akibat  kebijakan  ini dimungkinkan dapat menjurus pada disparitas (ketimpangan) yang tinggi di setiap daerah.
Untuk  melihat  tingkat  pencapaian  realisasi  dari tujuan  tersebut  dalam  penelitian  oleh  Ayu,  dkk  (2019) menyatakan  tidak  hanya  membutuhkan  sumber  daya manusia maupun sumber daya alam yang handal  untuk mencapai  tujuan  otonomi  daerah,  tetapi  juga  harus didukung  dengan  kemampuan  pengelolaan  keuangan daerah  yang  memadai.  Sehingga  upaya  pemerintah daerah  dalam  menggali  kemampuan  daerah  dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah  daerah.  Pengukuran  kinerja  pemerintah daerah ini dapat dijadikan sebagai penilaian akuntabilitas dan kemampuan suatu daerah penyelenggara  otonomi  daerah.  Dengan  demikian, suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut  memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Salah  satu  pedoman  dalam  menilai  kemampuan kinerja  keuangan  dalam  melaksanakan  otonomi  daerah adalah  melaui  pendanaan    utama.  Dalam  era  otonomi ini,  kinerja  Keuangan  Pemerintah  dapat  dilihat melalui peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  setiap semesternya.  Dalam  upaya  mengumpulkan  sumber pendanaan  untuk  menjalankan  otonomi  daerah, pemerintah  daerah  berupaya  mengoptimalkan  potensi pendapatan  asli  daerah  sebagai  bagian  utama  dalam penyusunan  APBD  dan  juga  berupaya  meminimalkan ketergantungan  penerimaan  dari  pemerintah  pusat. Terkait hal tersebut, dalam menanggapi kesenjangan ini pemerintah  pusat  mengeluarkan  UU  No.  33  Tahun 2004    tentang    Dana   Perimbangan    yang    terdiri    dari Dana    Bagi    Hasil    (DBH),    Dana    Alokasi    Umum (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) sekaligus untuk    membantu    daerah    dalam  membiayai pengeluaran  pembangunannya.    Pemberian    dana perimbangan  ini  ditujukan  untuk  mengurangi  adanya disparitas    fiskal    vertikal    (antara    pemerintah    pusat
dengan    pemerintah    daerah)    dan  horizontal    (antar pemerintah  daerah).
Untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat  dan  tuntutan  kemandirian daerah  yang  tinggi  dalam  era  otonomi  agar  daerah mengoptimalkan setiap potensi maupun kapasitas fiskal dalam  rangka    ternyata  menimbulkan  persoalan  baru bagi  daerah,  yaitu  tekanan  fiskal  ( fiscal  stress ).  Arnett (2012)  menyebutkan  tidak  ada  definisi fiscal  stress yang  diterima  secara  universal,  namun  lebih  lanjut Arnett  (2012)  menjelaskan fiscal  stress merupakan tekanan  anggaran  (fiskal)  yang  terjadi  sebagai  akibat keterbatasan penerimaan daerah yang dapat memberikan  pengaruh  yang  cukup  besar  terhadap penyelenggaran  pelayanan  publik,  dimana  tekanan keuangan  ( fiscal  stress )  menjadi  semakin  tinggi dikarenakan  adanya  tuntutan  peningkatan  kemandirian yang  ditujukan  dengan  meningkatnya  penerimaan sendiri  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran  yang ada.  Hanif  (2017)  juga  mengatakan  bahwa  tekanan fiscal  salah  satu  hal  yang  menunjukkan  kinerja kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  menyesuaikan anggarannya.

## 1.2. Rumusan Masalah
1. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh terhadap Fiscal Stress ?
2. Apakah  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh terhadap Fiscal Stress ?
3. Apakah  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap Fiscal Stress ? 1.3. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Fiscal Stress.
2. Untuk  menganalisis  pengaruh  Dana  Alokasi Umum terhadap Fiscal Stress.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  secara bersama-sama terhadap Fiscal Stress.

## 2. KAJIAN  PUSTAKA  DAN  PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1.  Teori Peacok dan Wiseman
Teori  yang  berkaitan  dengan  anggaran  suatu daerah yang berfokus pada masalah fiscal stress adalah teori  dari  Peacok dan Wiseman, sehingga Grand Teori yang mendasari penelitian ini adalah Teori dari Peacok dan  Wiseman.  Teori  ini  muncul  karena  didasari  pada suatu  analisis  penerimaan  dan  pengeluaran  pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu berusaha memperbesar  pengeluarannya  dengan  mengandalkan penerimaan  dari  pajak  pada  daerahnya,  disamping  itu masyarakat  merasa  terbebani  dalam  pembayaran  pajak yang  besar  untuk  membiayai  pengeluaran  pemerintah yang seiring berjalannya waktu juga semakin membesar karena  meningat  peningkatan  dalam  penerimaan  pajak didasari  oleh  pengeluaran  pemerintah  yang  semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan  penerimaan  pemerintah  yang  semakin
besar,  begitu  juga  dengan  pengeluaran  pemerintah menjadi semakin besar.
Peacock  dan  Wiseman  mendasari  teori  ini  pada situasi  dimana  masyarakat  mempunyai  suatu  tingkat toleransi  pada  nilai  pajak  di  daerahnya,  yaitu  suatu tingkat dimana masyarakat dapat mentoleransi besarnya  pungutan  pajak  yang  dibutuhkan  oleh pemerintah  daerah  dalam  membiayai  pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah  membutuhkan  dana  untuk  membiayai aktivitas  dalam  pembangunan  untuk  daerah  mereka sendiri  sehingga  mereka mempunyai  tingkat  kesediaan dalam  membayar  tuntutan  pajak.  Tingkat  toleransi  ini menjadi  kendala  bagi  pemerintah,  karena  dengan adanya toleransi ini pemerintah memliki peluang untuk menaikkan  pemungutan  pajak  secara  sepihak.  Maka dalam teori ini terdapat gangguan yang mengakibatkan pajak  tidak  dapat  turun  pada  tingkat  seperti  semula, salah satunya efek penggantian, yaitu adanya gangguan sosial  yang  menyebabkan  aktivitas  swasta  dialihkan pada  aktivitas  pemerintah.  Efek  ini  juga  dinamakan dengan  efek  penggantian  ( displacement  effect ). Pengentasan  gangguan  tidak  hanya  cukup  dibiayai semata-mata  dengan  pajak  sehingga  pemerintah  harus meminjam dana dari luar negeri.Setelah pinjaman dapat mengatasi  pendanaan  pada  pemerintah,  maka  timbul kewajiban dalam melunasi utang dan membayar bunga. Hal  ini  yang  menyebabkan  pengeluaran  pemerintah semakin  bertambah  bukan  hanya  karena  GNP bertambah  tetapi  karena  adanya  kewajiban  baru tersebut.  Dampak  lebih  lanjut  yaitu  pajak  tidak menurun  kembali  ke  tingkat  semula  meskipun gangguan  telah  berakhir.  Kejadian  ini  juga  dapat disebut dengan efek inspeksi ( inspection effetct) Adanya gangguan  sosial  juga  akan  menyebabkan  terjadinya konsentrasi  kegiatan  ke  tangan  pemerintah  yang sebelumnya  dilaksanakan  oleh  swasta.  Efek  juga disebut sebagai efek konsentrasi ( concentration effect ). Dengan  adanya  ketiga  efek  tersebut  menimbulkan bertambahnya  aktivitas  pemerintah  sehingga  setelah perang  selesai  tingkat  pajak  tidak  menurun  kembali pada tingkat sebelum terjadi perang.
Teori  Peacock  dan  Wiseman  adalah  sebagai berikut  (Mangkoesoebroto : 173) :
“ Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan  pajak  yang  semakin  meningkat  walaupun tarif  pajak  tidak  berubah;  dan  meningkatnya penerimaan  pajak    menyebabkan  pengeluaran pemerintah  juga  semakin  meningkat,  oleh  karena  itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan  penerimaan  pemerintah  yang  semakin besar,  begitu  juga  dengan  pengeluaran  pemerintah menjadi semakin besar .”
Hal  ini  dikarenakan  adanya  kendala  toleransi pajak.  Ketika  masyarakat  tidak  ingin  membayar  pajak yang  tinggi  yang  ditetapkan  pemerintah,  maka pemerintah  tidak  bisa  meningkatkan  pengeluarannya, walaupun  pemerintah  ingin  senantiasa  menaikkan pengeluarannya.  Di  sisi  lain  ada  fenomena  dimana
penerimaan  pemerintah  yang  terbatas  seiring  dengan pengeluaran daerah yang semakin meningkat, fenomena ini diseb ut Fiscal Stress .

## 2.2.  Kinerja Keuangan Daerah
Inpres  No.  7  tahun  1999  tentang  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah,  menjelaskan  pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan/program/kebijaksanaan dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  misi,  visi, organisasi.  Menyangkut  dari  hal  tersebut,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program  yang  akan  atau  telah  dicapai  sehubungan dengan  penggunaan  anggaran  dengan  kuantitas  dan kualitas yang terukur.
Dari definisi di atas, kinerja keuangan daerah juga harus  dipertanggungjawabkan,  dalam  pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah adalah diantaranya:
1.   Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi.
2.  Pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan.
3.  Pertanggungjawaban  anggaran  pendapatan  dan belanja.

## 2.3. Fiscal Stress
Dana  perimbangan  keuangan  antar  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah berkembang seiring berjalanannya waktu yang ditandai dengan pelaksanaan Otonomi  Daerah  dan  penerapana  desentralisasi  fiskal dalam  sistem  pemerintahan  daerah  di  Indonesia. Perkembangan  ini  tercantum  pada  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU Nomor  32  Tahun  2004  kemudian  direvisi  kembali menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  serta  UU  Nomor  25  Tahun  1999  yang  telah direvisi  menjadi  UU  Nomor  33 Tahun  2004.  Sehingga dengan ini pemerintah daerah diharapkan mampu untuk melahirkan  efektifitas  maupun  efisiensi  di  dalam penyelenggaraan keuangan pada pemerintahan. Dengan lahirnya  kebijakan  tersebut  pemerintah  daerah  telah diberikan  kewenangan  yang  begitu  besar  untuk mengatur  dan  mengelola  sendiri  aspek  keuangannya, salah  satunya  dalam  hal  mengelola  anggaran  (Hanif dkk, 2017). Pada penelitan Luthfi (2019)
mengungkapkan,  dengan  dikeluarkannya  UU  No.  23 Tahun  2014    mengenai  adanya  kewenangan  daerah, memiliki implikasi yang cukup erat terhadap desentralisasi  fiskal.  Kebijakan  baru  pada  UU  ini mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk  dapat mengelola  sumber  daya  yang  ada  di  daerahnya  secara lebih optimal dan mandiri. Adapun kemandirian dalam otonomi daerah akan dapat terwujud bila terjadi proses distribusi,  baik  pada  kebutuhan  masyarakat  maupun perolehan  serta  pembagian  pendapatan  untuk  daerah dan  masyarakat  secara  merata.  Pada  penelitan  Hanif
dkk  (2017)  menyatakan  bahwa,  daerah-daerah  yang tidak  memiliki  kesiapan  memasuki  era  otonomi  bisa mengalami  tekanan  keuangan  atau  dapat  disebut dengan fiscal  stress, hal  ini dikarenakan  adanya tuntutan  peningkatan  kemandirian  yang  ditunjukkan dengan  meningkatnya  penerimaan  sendiri  untuk membiayai berbagai pengeluaran yang ada.
Arnet  (2012)  menyebutkan  bahwa Fiscal  Stress merupakan  tekanan  anggaran  (fiskal)  yang  terjadi sebagai  akibat  keterbatasan  penerimaan  daerah  yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penyelenggaran  pelayanan  publik.  Dimana  tekanan keuangan  ( Fiscal  Stress )  menjadi  semakin  tinggi dikarenakan  adanya  tuntutan  peningkatan  kemandirian yang  ditujukan  dengan  meningkatnya  penerimaan sendiri  untuk  membiayai  berbagai  pengeluaran  yang ada.  Dalam  spektrum  kondisi  keuangan  publik, Fiscal Stress dapat  dikategorikan  sebagai  kondisi  keuangan publik yang lemah ( weak financial condition ).
Terdapat  5  kategori  besar  pengukuran  Fiscal Stress  di  tingkat  daerah  (state)  yang  dikaji  oleh  Arnett (2012),  antara  lain:  defisit  anggaran  (budget  deficits), saldo  anggaran  akhir  tahun  yang  tidak  dicadangkan (year-end  unreserved  budget  balance),  penurunan  atas kinerja  penerimaan  pemerintah  daerah  (decline  in states’s  revenues  performance),  peningkatan  pajak relatif  terhadap  trend  pengeluaran  (tax  increases relative  to  spending  trends)  dan  rasio  keuangan (financial ratios).

## 2.4.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengertian pendapatan  asli  daerah  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pusat  dan  Daerah Pasal 1 angka 18 adalah “Pendapatan asli daerah, atau disebut  juga  PAD  adalah  pendapatan  yang  diperoleh daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  salah  satu indikator  dalam  mengukur  tingkat  kemandirian  suatu daerah  otonom  dalam  penyelenggaraan  administrasi pemerintahan dan pembangunan dalam suatu daerah.
Hal  ini  juga  berlaku  pada  Pasal  157  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:
1. Hasil  pajak  daerah,  yaitu  pungutan  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui  peraturan  daerah.  Pungutan  ini  dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak  bergerak,  seperti  pajak  hotel,  pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan lain-lain.
2. Hasil  retribusi  daerah,  yaitu  pungutan  daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa  yang  diberikan  oleh  daerah  atau  dengan  kata lain  retribusi  daerah  adalah  pungutan  yang dilakukan  sehubungan  dengan  suatu  jasa  atau
fasilitas  yang  diberikan  secara  langsung  dan  nyata, seperti  retribusi  Pelayanan  Kesehatan,  retribusi Pelayan  Persampahan  /  Kebersihan,  retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  yaitu  penerimaan  daerah  yang  berasal dari  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup  bagian  laba  atas  penyertaan  modal  pada perusahaan  milik  daerah/BUMD,  bagian  laba  atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN,  bagian  laba  atas  penyertaan  modal pada  perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain  PAD  yang  sah,  yaitu  penerimaan  daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan  aset  daerah  yang  tidak  dipisahkan,  jasa giro, pendapatan bunga, dll.

## 2.5.  Dana Alokasi Umum (DAU)
Dalam  Undang-Undang  nomor  33  Tahun  2004 dijelaskan  bahwa  Dana  Alokasi  Umum  merupakan dana  yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  dialokasikan  dengan  tujuan pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah  dalam rangka  pelaksanaan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah. Dana Alokasi Umum juga merupakan dana transfer dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah  yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
Pemerintah  Daerah  seiring  dengan  pemberlakuan daerah otonom sangat bergantung pada dana perimbangan  dari  Pemerintah  Pusat  berupa  bagi  hasil pajak,  bagi  hasil  SDA,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dana  Alokasi Umum  yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD  sebagian  besar  terserap  untuk  belanja  pegawai, sehingga  belanja  untuk  proyek-proyek  pembangunan menjadi  sangat  berkurang.  Kendala  utama  yang dihadapi  Pemerintah  Daerah  dalam  melaksanakan otonomi  daerah  adalah  minimnya  pendapatan  yang bersumber  dari  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Proporsi  PAD  yang  rendah,  di  lain  pihak  juga menyebabkan  Pemerintah  Daerah  memiliki  derajat kebebasan  rendah  dalam  mengelola  keuangan  daerah. Sehingga pengeluaran pemerintah daerah baik langsung maupun tidak langsung didominasi dari dana perimbangan,  terutama  dana  alokasi  umum.  Nyatanya alternatif  jangka  pendek  peningkatan  penerimaan Pemerintah  Daerah  adalah  menggali  dari  pendapatan asli  daerah  bukan  dari  dana  perimbangan.  Walau pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  pusat  terhadap pemerintah  daerah  tentang  pengiriman  dana  transfer (Dana  Perimbangan  yang  terdiri  dari  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dan bagian dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari Pajak dan sumber  daya    alam)  telah  diatur  pada  Undang-Undang No.  23  Tahun  2014,  pemerintah  daerah  juga  tetap memiliki  sumber  pendanaan  sendiri  untuk  memenuhi kebutuhan  pada  masing-masing  daerahnya  sendiri diantaranya  berupa  dana  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan, tentunya
Pendaptan Asli Daerah  (PAD) (X 1 ) Dana Alokasi Umum (DAU) (X 2 ) Fiscal Stress (Y) e H 1 H 2 H 3
seluruh  sumber  pendanaan  ini  diserahkan  kepada pemerintah  daerah  akan  kebijakan  penggunaannya. Dengan  adanya  hal  ini  maka  dana  transfer  dari Pemerintah  Pusat  diharapkan  digunakan  secara  efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kebijakan  penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Dana  Alokasi  Umum  dalam  penelitian  ini  akan diukur  dengan  satu  indikator,  yaitu  rasio  efektivitas DAU. Rasio efektivitas DAU merupakan perbandingan realisasi  penerimaan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) dengan target penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) (yang dianggarkan). Rasio efektivitas DAU menunjukkan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam memobilisasi  penerimaan  DAU  sesuai  dengan  yang ditargetkan.

## 2.6.  Model Penelitian
Adapun model penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
(Sumber: data diolah)
Gambar 1. Model Penelitian

## 2.7.  Hipotesis
H1:  PAD berpengaruh terhadap Fiscal Stress
H2:  DAU berpengaruh terhadap Fiscal Stress
H3:  PAD  dan  DAU  berpengaruh  terhadap Fiscal Stress

## 3. METODE PENELITIAN
3.1.  Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  kabupaten dan  kota  dalam  lingkup  Pemerintah  Daerah  (Pemda) Provinsi  Jambi  periode  2015-2018,  dan  sampel  pada penelitian  ini  adalah  9  kabupaten  dan  2  kota  dari keseluruhan  populasi  yaitu  9  kabupaten  dan  2  kota dimana  pengambilan  sampel  dilakukan  berdasarkan pertimbangan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Kabupaten/kota  memiliki  publikasi  Laporan  Hasil Pemeriksaan berturut-turut 2015 hingga 2018.
b. Kabupaten/kota  mencantumkan  data-data  mengenai PAD,  DAU,  indicator fiscal  stress ,  dan  kinerja keuangan  pada  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  yang digunakan dalam penelitian ini.
Berdasarkan  kriteria  di  atas,  maka  terdapat  9 kabupaten  dan  2  kota  yang  dapat  dijadikan  sampel dalam penelitian ini.

## 3.2.   Operasional Variabel
Variabel-variabel  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari 2  variabel  dependen  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  serta  1 variabel independen yaitu Fiscal Stress .

## Tabel 1. Operasional Variabel
Definisi/ Variabel Pengukuran Sub Variabel Indikator Skala Pendapatan Asli Daerah (X1) Efektivitas PAD PAD = PAD yang direalisasi PAD yang dianggarkan Rasio Dana Alokasi Umum (X2) Efektivitas DAU DAU = DAU yang direalisasi DAU yang dianggarkan Rasio Fiscal Stress (Y)
Cash Ratio CR = (Kas+Setara
Kas+Investasi)/Liabilitas
Lancar Rasio Quick Ratio QR =
(Kas+Setara Kas+Investasi+Piutang)/Li abilitas Lancar
Rasio Current Ratio Current Ratio = Aset lancar Liabilitas lancar Rasio Operating Ratio Operating Ratio = Total Pendapatan Total Biaya Rasio Surplus (Defisit) per Capita S (D) per kapita = Total Surplus (Defisit)
Populasi
Rasio Net Assets Net Assets = Aset Bersih Total Aset Rasio Tax per Capita Pajak per kapita = Total Pajak Populasi Rasio Tax per Capita Pendapatan per kapita = Total Pendapatan Populasi Rasio
Expense per Capita
Biaya per kapita = Total Biaya Populasi Rasio
(Sumber: data di olah)

## 3.3. Metode Analisis
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik,  dan  analisis regresi  linear  berganda. Software yang  digunakan dalam  menganalisis  data  adalah  SPSS  versi  23.0 ( Statistical Package for Social Science ).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.   Statistik Deskriptif
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 44 data observasi yang berasal dari perkalian antara  periode  penelitian  (4  tahun;  dari  tahun  2015
sampai  2018)  dengan  jumlah  sampel  (11  Kabupaten dan  Kota).    Hasil  uji  statistik  deskriptif  dapat  dilihat pada tabel berikut ini.

## Tabel 2.Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimu m Maximu m Mean
Std. Deviation PAD 44 ,737 1,226 1,01307 ,130532 DAU 44 ,973 1,122 1,00207 ,018917 FS 44 -7,046 14,365 -,00020 3,820727 Valid N (listwise) 44 (Sumber: data di olah)
1. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap PAD menunjukkan nilai minimum  sebesar  0,737,  maksimum  sebesar  1,226, mean  sebesar  1,012,  dan  standar  deviasi  sebesar 0,131.
2. Hasil analisis dengan menggunakan statistik deskriptif terhadap DAU menunjukkan nilai minimum  sebesar  0,977,  maksimum  sebesar  1,122, mean  sebesar  1,002,  dan  standar  deviasi  sebesar 0,189.
3.   Hasil  analisis  dengan  menggunakan  statistik deskriptif terhadap FS menunjukkan nilai minimum sebesar  -7,046,  maksimum  sebesar  14,365,  mean sebesar -0,0002, dan standar deviasi sebesar 3,820.

## 4.2.    Uji Asumsi Klasik
4.2.1. Uji Normalitas
Dalam  penelitian  ini  uji  normalitas  dilakukan dengan  uji  statistik  yaitu One  Sample  Kolmogorov- smirnov  Test. Berikut  disajikan  hasil  uji  normalitas menggunakan One  Sample  Kolmogorov-smirnov Test pada tabel berikut ini:

## Tabel 3. Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 44 Normal Parameters a,b Mean ,0000000 Std. Deviation 3,66502820 Most Extreme Differences Absolute ,127 Positive ,127 Negative -,082 Test Statistic ,127 Asymp. Sig. (2-tailed) ,071 c
a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. c. Lilliefors Significance Correction.
(Sumber: data di olah)
Hasil  pengujian  normalitas  data  dengan  uji One Sample Kolmogorov-Smirnov  Test pada  tabel  di  atas menunjukkan  nilai Asymp.  Sig (2-  tailed)  sebesar  0,71 yang  lebih  tinggi  dari  0,05  sehingga  dapat  dikatakan data residual berdistribusi normal.
4.2.2. Uji Multikolinearitas
Adapun  hasil  pengujian  multikolinearitas  dapat dilihat pada tabel berikut ini:

## Tabel 4. Uji Multikoneritas
Model Collinearity Statistics Tolerance VIF
1 (Constant) PAD 1,000 1,000 DAU 1,000 1,000 a. Dependent Variable: absres
(Sumber: data di olah)
Hasil  perhitungan  pada  tabel  diatas  menunjukkan bahwa  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) memiliki  nilai  tolerance  sebesar  1,000,  dan  variabel Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  memiliki  nilai  tolerance sebesar  1,000.  Semua  variabel  bebas  memiliki  nilai tolerance lebih dari 0,10. Hasil perhitungan menunjukan  bahwa  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  memiliki  nilai  variance  inflation  factor  (VIF) sebesar  1,000,  dan  variabel  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  memiliki  nilai  variance  inflation  factor  (VIF) sebesar 1,000. Semua variabel bebas memiliki nilai VIF ≤  10.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada multikolinearitas  a ntar  variabel  bebas  dalam model regresi.
4.2.3. Uji Heterokedastisitas
Pengujian  heteroskedastisitas  dalam  penelitian  ini menggunakan uji scatterplot dan uji Glejser. Dari hasil pengolahan  SPSS  diperoleh  uji scatter  plot sebagai berikut:
(Sumber: data di olah)
Gambar 2. Uji Scatter Plot
Hasil  uji  heterokedastisitas  dengan scatterplot seperti  yang  disajikan  pada  gambar  menunjukkan bahwa  titik-titik  menyebar  secara  acak  serta  tersebar baik  di  atas maupun di  bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi  masalah heterokedastisitas pada model regresi. Guna mempertegas hasil uji heteroskedastisitas maka berikut disajikan  hasil  uji  Glejser  seperti  terlihat  pada  tabel  di bawah ini.

## Tabel  5. Uji Glejser

## (Sumber: data di olah)
Hasil  uji  Glejser  pada  tabel  di  atas  menunjukkan bahwa  sig.  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) sebesar  0,318  >  0,05  dan  sig.  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  sebesar  0,477  >  0,05.  Hasil  ini  menunjukkan bahwa  tidak  terjadi  masalah  heterokedastisitas  pada model regresi.
4.2.4. Uji Autokorelasi
Hasil  pengujian  autokorelasi  dapat  dilihat  pada tabel berikut:
Tabel 6. Uji Autokorelasi Model Durbin-Watson 1 1,902
(Sumber: data di olah)
Hasil  uji  autokorelasi  dengan  Durbin-Watson seperti  yang  disajikan  pada  tabel  4.5  di  atas menunjukkan  nilai  DW  sebesar  1,902.  Nilai  DW lebih besar  dari  nilai  -2  dan  lebih  kecil  dari  nilai  +2  (-2  < DW  <  +2),  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terjadi autokorelasi.

## 4.3.   Uji Regresi Berganda
Analisis  regresi  dalam  penelitian  ini  dimaksudkan untuk  melihat  bagaimana  pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah dan Dana Alokasi  Umum  terhadap fiscal  stess . Dengan  menggunakan  bantuan  program  SPSS  versi 22.0 didapatkan hasil sebagai berikut:

## Tabel 7. Regresi Berganda

## (Sumber: data di olah)
Berdasarkan hasil uji regresi  linier berganda pada table diatas, maka didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:
FD = -46,906 + 5,744PAD + 41,002DAU
Penjelasan  persamaan  di  atas  akan  dijelaskan  sebagai berikut:
1. Konstanta  sebesar  -46,906  menyatakan  bahwa tanpa ada pengaruh dari  variabel Pendapatan Asli Daerah  (PAD),  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) serta  faktor  lain,  maka  variabel fiscal  stress (FS) yang  dialami  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan Kota di Provinsi Jambi periode 2015-2018 sebesar -46,906 satuan.
2. Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)  bernilai  5,744  (positif).  Hal  ini  berarti bahwa setiap terjadi peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan meningkatkan nilai fiscal stress (FS) yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi  periode 2015-2018 tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Koefisien  regresi  variabel  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  bernilai  41,002  (positif).  Hal  ini  berarti bahwa  setiap  terjadi  peningkatan  nilai  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  maka  akan  meningkatkan nilai fiscal  stress (FS)  yang  dialami  Pemerintah Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi periode  2015-2018  tanpa  dipengaruhi  faktor lainnya.

## 4.4.   Uji Hipotesis

## 1.   Uji t
Hasil  uji  t  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk melihat pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana  Alokasi  Umum  secara  parsial  terhadap fiscal stress yang disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 8. Uji t

## (Sumber: Data diolah)
Hasil  uji  t  pada  tabel  di  atas  menunjukkan  hasil pengujian  pengaruh  pendapatan  asli  daerah  (PAD) terhadap fiscal stress dengan t-hitung sebesar 1,310 dan nilai signifikansi sebesar 0,198 > 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan    bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap financial distress (H 1 tidak didukung) .
Hasil  pengujian  pengaruh  dana  alokasi  umum terhadap fiscal stress dengan t-hitung sebesar 1,355 dan nilai signifikansi sebesar 0,183 > 0,05 (α = 5%). Hal ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) secara parsial  tidak  berpengaruh  terhadap financial  distress (H 2 tidak didukung) .
2. Uji f
Hasil  uji  F  pada  penelitian  ini  digunakan  untuk mengetahui  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan
Model Unstandardized Coefficients
Standard ized Coefficie nts t Sig. B Std.
Error Beta 1 (Constant) 20,824 21,329 ,976 ,335 PAD -3,085 3,052 -,155 -1,011 ,318 DAU -15,113 21,061 -,110 -,718 ,477 a. Dependent Variable: absres Model Unstandardized Coefficients Standard ized Coefficie nts t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Constant) -46,906 30,643 -1,531 ,134 PAD 5,744 4,385 ,196 1,310 ,198 DAU 41,002 30,258 ,203 1,355 ,183
ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig . 1 Regression 50,117 2 25,059 1,7 79 ,18 2 b Residual 577,595 41 14,088 Total 627,712 43 a. Dependent Variable: FS b. Predictors: (Constant), DAU, PAD
Dana  Alokasi  Umum  secara  simultan  terhadap fiscal stress yang disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 9. Uji F

## (Sumber: Data diolah)
Hasil  uji  F  pada  tabel  4.8  di  atas  menunjukkan bahwa  nilai  F-hitung  sebesar  1,779  dan  nilai signifikansi  sebesar  0,182  >  0,05  (α  =  5%).  Hal  ini menunjukkan  bahwa  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah dan  Dana  Alokasi  Umum  secara  simultan  tidak berpengaruh terhadap fiscal stress (H 3 tidak didukung) .

## 4.5.   Uji Koefeien Determinasi
Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R 2 pada tabel sebagai berikut:

## Tabel 10. Uji Koefesien Determinasi
Model Summary b Mod el R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,283 a ,080 ,035 3,753355 1,902 a. Predictors: (Constant), DAU, PAD b. Dependent Variable: FS
(Sumber: Data diolah)
Pada  tabel  di  atas  hasil  uji  determinasi menunjukkan  nilai adjusted R square sebesar  0,035 yang  mengandung  arti  bahwa  3,5%  besarnya fiscal stress dapat  dijelaskan  oleh  variabel  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Variabel  Dana  Alokasi  Umum,  sedangkan sisanya  96,5%  (100%  -  3,5%)  lainnya  dijelaskan  oleh variabel lain di luar model.

## 4.6.   Pembahasan
1.   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan  PAD  di  pemerintah  kabupaten/kota Provinsi  Jambi  periode  2015-2018  mengalami peningkatan  dari  tahun  ke  tahun,  hal  tersebut  yang menyebabkan nilai fiscal  stress menurun. Pada saat PAD  mengalami  peningkatan,  maka  pemerintah akan  lebih  meningkatkan  kontribusi  PAD  terhadap pengeluaran  pemerintah,  yang  mana  pemerintah akan  dapat  membiayai  pengeluaran  nya  dengan PAD  yang  dimiliki  nya.  Pada  saat  pemerintah mengalami  kondisi fiscal  stress ,  maka  pemerintah harus  mengurangi  laju  pertumbuhan  belanja  modal yang  tinggi  sejalan  dengan  tingkat  pertumbuhan pendapatan. Negara yang memberikan lebih banyak pilihan kepada pemerintah daerah untuk mendiversifikasi  sumber  pendapatan  daerahnya, mereka  cenderung  memiliki  nilai fiscal  stress yang rendah.  Sehingga  pada  penelitian  ini  PAD  tidak berpengaruh terhagdap fiscal stress
2.   Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian  ini,  bahwa  DAU  tidak  berpengaruh terhadap fiscal  stress. Hal  ini  disebabkan  karena DAU  merupakan  dana  transfer  dari  pemerintah pusat  kepada  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota dengan  tujuan  untuk  membiayai  kelebihan  belanja daerah.  Apabila  realisasi  belanja  daerah  tinggi daripada  pendapatan  daerah  maka  akan  terjadi defisit.  Oleh  karena  itu  untuk  menutup  kekurangan belanja  daerah  maka  pemerintah  pusat  mentransfer dana  transfer  salah  satunya  dalam  bentuk  Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah Kabupaten  dan  Kota.  Semakin  besar  transfer  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  yang  diterima  dari pemerintah  pusat  akan  memperlihatkan  semakin kuat  pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  untuk memenuhi  kebutuhan  daerahnya,  sehingga  akan membuat fiscal  stress pada  pemerintah  Kabupaten dan Kota menurun. Selain itu Dana Alokasi  Umum (DAU)  bukan  berasal  dari  kreativitas  pemerintah daerah  dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah seperti kreativitas meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sehingga  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  selalu ditentukan  berdasarkan  perbandingan  antar  bobot urusan  pemerintah  yang  menjadi  wewenang kabupaten/kota
3.   Berdasarkan  analisa  yang  telah  dilakukan  dalam penelitian  ini,  bahwa  PAD  maupun  DAU  secara bersama-sama  juga  tidak  mempengaruh fiscal stress, dengan  makna  lain  semakin  tinggi  PAD maupun  DAU  yang  dianggarkan  maka  tidak mempengaruhi fiscal stress . Sehingga dampak fiscal stress dapat dijelaskan oleh variabel lainnya.

## 5. SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1.   Simpulan
1. Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap Fiscal  Stress pada  Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Jambi  Periode  2015-2018, dengan makna lain hanya dengan adanya peningkatan  pendapatan  asli  daerah  pada  suatu daerah  yang  diperoleh  dari  hasil  pajak  maupun retribusi  daerah  tidak  mampu  menggambarkan kondisi  tekanan  keuangan  ( fiscal  stress) di Kabupaten  maupun  Kota  pada  Provinsi  Jambi  dari Tahun 2015 hingga 2018.
2. Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap Fiscal  Stress pada  Kabupaten dan  Kota  di  Provinsi  Jambi  Periode  2015-2018, dengan  makna  lain  dengan  adanya  dana  transfer yang  dikirim  oleh  pemerintah  pusat  yang  salah satunya  yaitu  dana  alokasi  umum  tidak  dapat memperlihatkan  gambaran  atau  kondisi  tekanan keuangan  ( fiscal  stress )  di  daerah  Kabupaten maupun  Kota  di  Provinsi  Jambi  dari  Tahun  2015 hingga 2018.
3.   Secara  bersama  –  sama  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  tidak
berpengaruh  signifikan  terhadap Fiscal  Stress pada Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Jambi  Periode 2015-2018,  dengan  makna  lain  tinggi  atau rendahnya  jumlah  pendapatan  asli  daerah  yang dihasilkan  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi Jambi dari Tahun 2015 hingga 2018 maupun tinggi atau  rendahnya  dana  alokasi  umum  yang  diperoleh dari  pemerintah  pusat  untuk  daerah  tersebut  tidak dapat  menggambarkan  tekanan  keuangan  ( fiscal stress) pada  daerah  Kabupaten  maupun  Kota  di Provinsi Jambi Tahun 2015 hingga 2018.

## 5.2.   Saran
Berdasarkan  hasil  analisis  penelitian  yang  dilakukan penulis  dan  atas  keterbatasan  yang  dimiliki  oleh penulis, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:
1. Untuk  mengidentifikasi  keadaan  keuangan  suatu daerah  pemerintah  dapat  melakukan  beberapa langkah  dan  cara  yang  baiknya  dengan  salah  satu cara  dengan  memperhatikan  dan  mengukur  tingkat tekanan  keuangan  ( fiscal  stress )  pada  suatu  daerah. Sehingga dari salah satu pengukuran ini Pemerintah diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  laporan keuangan  pada  setiap  daerahnya  dan  dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.
2. Perlunya  peningkatan  dalam  pengidentifikasian dana  yang  dihasilakan  oleh  masing-masing  daerah dan  dana  yang  diberikan  oleh  pusat  kepada  daerah hingga  penggunaan  dari  masing-masing  dana dengan tetap memperhatikan peningkatan perjalanan peroses dari sistem otonomi daerah demi menciptakan kemandirian pada suatu daerah.
3. Untuk  penelitian  selajutnya  diharapkan  untuk meneliti  pengaruh  variabel  –  variabel  lain  tidak hanya dari  pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum namun juga menyertakan pendapatan transfer lainnya  seperti  Dana  Alokasi  Khusus  dan  yang lainnya, serta menambahkan efektifitas dari Belanja Daerah baik dari belanja modal, belanja operasi dan belanja lainnya.
4. Memperbesar  jumlah  sampel  dari  penelitian  karena pada  penelitian  ini  peneliti    hanya  menggunakan sampel  dari  satu  provinsi  yang  hal  ini  terjadi dikarenakan  keterbatasan  data  yang  diperoleh  dari peneliti.

## DAFTAR REFERENSI
Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  /  Kota Sumatera bagian Selatan. Vol. 03 No. 01, Oktober 2015. Sumatera Selatan.
Aladin.  2019.  Determinan Fiscal  Stress Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Vol. 03 No.
01,  Januari  2019.  ISSN:  2579-969X.  Sumatera Selatan.
Aldag  dan  Warner.  2017. What  Causes  Local  Fiscal Stress,  What  Can  Be  Done  About  It.  State
Austerity  Policy  and  Creative  Local  Responsive, May 2017. New York.
Andirfa,  Basri,  dan  Majid.  2016.  Pengaruh  Belanja Modal,  Dana Pertimbangan,  dan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  terhadap  Kinerja  Keuangan Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Aceh.  Jurnal Akuntansi  Universitas  Syiah  Kuala,  Vol.  05  No. 03, ISSN: 2302-0164, Agustus 2016. Aceh.
Antari  dan  Sedana.  2018.  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Belanja  Modal  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah.  E-Jurnal Manajemen Unud Vo. 07 No. 02. Bali
Anwar, Analysis the Effect Of Regional Revenue of the Financial Reformance of South Sulawesi Province at the Central Statistic Agency of South Sulawesi. Jumbo  Vol.  03  No.  03,  Desember  2019,  E-ISSN 2582-4175. Sulawesi Selatan.
Ayu.  2017.  Analisis  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) dan Dana Pertimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemda Sejawa Barat. Jurnal Akuntansi dan  Ekonomi  FE.  UN  PGRI  Kediri  Vol.  03  No. 01, 1 Maret 2018. Kediri
Budianto dan Alexander. 2016. The Influence of Local Revenue  (PAD)  and  Equalization  Funs  to  the Financial  Performance  of  Regenices  /Cities  in The North of Sulawesi. Jurnal EMBA Vo. 04 No. 04,  ISSN  2303-1174,  Desember  2016,  Sulawesi Utara.
Danang Sunyoto.2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
Devita,  Jelis,  dan  Junaidi.  2014.  Pengaruh  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan  Jumlah  Penduduk  terhadap  Belanja  Daerah Kabupaten  /  Kota  Provinsi  Jambi.  Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 02 No. 02, Desember 2014. Jambi.
Dilger.  2014. State  Government  Fiscal  Stress  and Federal  Assistence.  Congressional  Research Service, 4 February 2014. America.
Gorina  dan  Maher.  2016. Measuring  and  Modeling Determinants of Fiscal Stress in US Municipalities, November 2016. Mercatus
Working Paper. Virginia.
Gorina,  Maher,  Joffe.  2017. Local  Fiscal  Distress: Measurement  and  Prediction.  Article  Public Budgeting and Finance, October 2017. US
Hanafi,  Mamduh  M  dan  Abdul  Halim.   2016. Analisis Laporan  Keuangan  Edisi  5 .  Yogyakarta:  UPP STIM YKPN.
Hanafi, Mahmud M. 2016. Manajemen Keuangan Edisi 2 . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Hanif,  dan  Suparno.  2017.  Pengaruh  Waktu  Penetapan Anggaran  dan Fiscal  Stress terhadap  Serapan Anggaran  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  di
Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi  (JIMEKA)  Vo.  02  No.  04,  E-ISSN 2581-1002. Aceh.
Hariani,  dan  Widyawati.  2020. The  Effect  of  Fiscal Stress,  Original  Local  Government  Revenue  and Capital  Expenditures  on  Efficiency  Ratio  of Government  Independence  Performance. Jurnal Ekonomi  dan  Studi  Pembangunan  ISSN  2086- 1575. Surabaya.
Indriantoro,  Nur  and  Bambang  Supomo.  2018.
Metodologi  Penelitian  Bisnis  Untuk  Akuntansi  & Manajemen . Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
Lutfhi,  Ritchi,  dan  Yudianto.  2019.  Bagaimana Pemerintah  Daerah  Merespon Fiscal  Stress . Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol. 10 No. 02, Desember 2019. Bandung.
Machmud  dan  Roadjak.  2018.  Pengaruh  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  terhadap Kinerja  Keuangan  Pemerintahan  Kabupaten Gorontalo. Journal Of Accounting Science Vol. 02 No.  01, Januari  2018, EISSN  2548-3501. Gorontalo.
Manafe,  Ena,  dan  Adu.  2018. Fisscal  Stress: Studi Kasus  Pemda  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Wahana Vol. 21 No. 02, Agustus 2018. Kupang.
Matande,  Faridah,  dan  Thanawain.  2019.  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Kinerja Keuangan Toraja, Economics Busuwa Journal s/d Mar, Makassar.
McDonald.  2017. Measuring  the  Fiscal  Health  of Municipalities.  Lincoln  Institute  of  Land  Policy
Working Paper WP17BM, May 2017. Carolina.
Mondes.  2016.  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Provinsi  Jambi  dan  Pengaruhnya  terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Prespektif Pembiayaan  dan  Pembangunan  Daerah  Vol.  04
No. 02, ISSN: 2338 -4603, Desember 2016. Jambi
Muryawan, dan Sukarsa. 2016. Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stres, dan Kinerja Keuangan Daerah terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Kabupaten  / Kota Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, ISSN: 2337-3067. Bali
Novianto  dan  Hanafiah.  2015.  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan,  dan  Kinerja Keuangan  terhadap  Alokasi  Belanja  Modal  pada Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi
Kalimantan  Barat.  Jurnal  Ekonomi  Vol.  04  No.
01,  ISSN  2302-7169,  Juni  2015.  Kalimantan Barat.
Septira dan Prawira. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fiscal  Stress. Jurnal  Pendidikan Akuntansi  dan  Keuangan  Vol.  07  No.  01,  Juni 2019. Bandung.
Sugiyono.  2018. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Sumner  dan  Berti.  2017. Akiner  Complementary  Tool to  Monitor Fiscal  Stress in  Eurepean Economies. European  Commision  Discussion  Paper  049 ISSN 2443 -8022, June 2017.
Syukri  dan  Hinaya.  2019.  Pengaruh  Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap Anggaran  Belanja  Modal  Kabupaten  dan  Kota Sulawesi  Selatan.  Vol.  02  No.  02,  September 2019, ISSN: 2615-5950. Sulawesi Selatan.
Vanesha, Rahmadi, Parmadi. 2019. Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  /  Kota Provinsi  Jambi.  Jurnal  Paradigma  Ekonomika Vol.  14  No.  01,  Juni  2019,  ISSN:  2085-1960. Jambi.