JURNAL AUDIENS VOL. 4, NO. 4 (2023)                                                                                                                           https://doi.org/10.18196/jas.v4i4.323

## Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia di Koran Kedaulatan Rakyat

## Sabil Azka Turisina
Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia Sabilazka1922@gmail.com
Raka Arya W Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia rakaaarya@gmail.com
Reza Ardiansyah Cesar Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia rezaardiansyah0017@gmail.com
Diserahkan: 13 November 2023; Direvisi: 25 Desember 2023; Diterima: 31 Desember 2023

## Abstract
This research aims to identify violations of the Indonesian Advertising Ethics  in advertisements published in the "Kedaulatan Rakyat" newspaper. The research concept is based on the principles of truth, honesty, justice, and decency in advertising. The qualitative descriptive research method. The research findings reveal a series of Indonesian Advertising Ethics  violations in the advertisements that can harm consumers and create negative social impacts. This study provides a deep understanding of the inconsistency between advertising claims and scientific facts, as well as the psychological and social impact of using images of underage children. The implications of this research support the importance of applying advertising ethics in mass media and the need for further review of advertising regulations to protect the interests of consumers and society as a whole.
Keywords: Advertising Ethics, Advertisement, Kedaulatan Rakyat, Newspaper

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam iklan yang dimuat di Koran Kedaulatan Rakyat. Konsep penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesopanan dalam pariwara. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan adanya serangkaian pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam iklan yang dapat merugikan konsumen dan menciptakan dampak sosial negatif. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait ketidaksesuaian antara klaim iklan dengan fakta ilmiah, serta dampak psikologis dan sosial dari penggunaan gambar anak di bawah umur. Implikasi penelitian ini mendukung pentingnya penerapan etika pariwara  dalam  media  massa  dan  perlunya  peninjauan  lebih  lanjut  terhadap  regulasi  periklanan  untuk  melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara keseluruhan. Kata Kunci: Etika Pariwara, Iklan, Koran, Kedaulatan Rakyat

## PENDAHULUAN
Periklanan di Indonesia memiliki peran sentral dalam kehidupan sehari-hari, berfungsi sebagai alat utama dalam  mempromosikan  produk  atau  jasa  kepada  khalayak  ramai.  Landasan  hukum  periklanan  di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Kode Etik Pariwara Indonesia (EPI), yang dikeluarkan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DKPI). EPI menjadi panduan untuk praktik periklanan yang baik dan benar di Indonesia, diakui dan didukung oleh pemerintah  (Junaedi,  2022).  Meskipun  ada  upaya  untuk  menjaga  integritas  industri  periklanan, munculnya  beberapa  kasus  pelanggaran  etika  periklanan,  terutama  di  Koran  Kedaulatan  Rakyat, memunculkan kekhawatiran serius terkait kualitas periklanan di Indonesia.
Salah satu masalah yang timbul adalah dampak pelanggaran etika periklanan terhadap konsumen. Kasus pelanggaran dapat merugikan konsumen dengan menyesatkan atau menipu mereka, menciptakan ketidakpuasan terhadap produk atau jasa yang diiklankan (Tunggele, 2022). Sebagai contoh, iklan yang menonjolkan  fitur  produk  secara  berlebihan  atau  memberikan  informasi  yang  menyesatkan  dapat merugikan konsumen yang membeli produk tersebut dengan harapan yang tidak realistis. Pelanggaran etika periklanan juga berdampak serius pada pelaku usaha. Perusahaan yang terlibat dalam iklan yang melanggar  etika  dapat  mengalami  kerugian  citra  dan  reputasi  perusahaan  (Gifari  &  Fadilla,  2022). Pelanggan yang merasa diperlakukan dengan tidak jujur atau menipu dapat kehilangan kepercayaan pada merek  tersebut,  berpotensi  memberikan  dampak  negatif  pada  penjualan  dan  keseluruhan  kesehatan bisnis (Ukaegbu, 2020).
Kasus  pelanggaran  etika  periklanan  di  Koran  Kedaulatan  Rakyat  menjadi  sorotan  khusus.  Sebagai media massa yang telah beroperasi sejak tahun 1965, koran ini memiliki pembaca yang tersebar di seluruh Indonesia  .  Namun,  beberapa  iklan  kontroversial  yang  muncul  dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah memicu  perhatian  publik,  mempertanyakan  integritas  media  ini.  Contoh  kasus  yang  mencuat  adalah iklan obat-obatan yang tidak jelas sumber dan kredibilitasnya. Iklan semacam ini seringkali menjanjikan hasil ajaib tanpa dasar ilmiah yang kuat atau memberikan informasi yang menyesatkan tentang khasiat dan efek samping produk tersebut (Pambudi & Kholidah, 2020). Konsumen yang tergiur oleh klaim- klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ini dapat menjadi korban, mengalami dampak buruk pada kesehatan mereka.
Dampak  pelanggaran  etika  periklanan  tidak  hanya  berhenti  pada  tingkat  individu,  tetapi  juga mencakup  dampak  sosial  yang  lebih  luas  (Tunggele,  2022).  Praktik  periklanan  yang  merugikan  dapat membentuk  norma  perilaku  yang  tidak  sehat  dalam  masyarakat,  menciptakan  lingkungan  di  mana kebohongan dan manipulasi dianggap wajar. Ini dapat mengancam integritas nilai-nilai yang mendasari hubungan  antarindividu  dan  antarbisnis  dalam  masyarakat.  Sebagai  respons  terhadap  kasus-kasus pelanggaran  etika  periklanan,  langkah-langkah  perbaikan  harus  diambil  oleh  semua  pihak  terkait, termasuk pemerintah, industri periklanan, dan media massa. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas perlu  diterapkan  terhadap  pelanggar  etika  periklanan.  Pemerintah  memiliki  peran  penting  dalam menegakkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan memastikan bahwa praktik periklanan yang tidak etis tidak dapat berkembang (Aldhanis & Hutagalung, 2022).
Industri  periklanan  dan  media  massa  juga  harus  berperan  aktif  dalam  memastikan  kepatuhan terhadap standar etika periklanan. Dewan Periklanan Indonesia (DKPI) perlu meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelanggar etika. Meningkatkan kesadaran dan edukasi di kalangan pelaku usaha dan pengiklan  tentang  pentingnya  etika  periklanan  dapat  membantu  mencegah  pelanggaran  di  masa mendatang  (Aldhanis  &  Hutagalung,  2022).  Transparansi  dalam  praktik  periklanan  juga  perlu ditingkatkan. Media massa, termasuk Koran Kedaulatan Rakyat, harus memberikan informasi yang jelas tentang sumber iklan dan memastikan bahwa setiap klaim yang dibuat didukung oleh bukti yang kuat.
Adopsi praktik periklanan yang transparan dapat membantu membangun kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa mereka dapat membuat keputusan informasi yang akurat. Sebab, periklanan yang etis adalah fondasi bagi kepercayaan dan kesehatan industri periklanan serta perlindungan konsumen (Gifari & Fadilla, 2022). Tindakan kolektif dari pemerintah, industri periklanan, dan media massa diperlukan untuk memastikan bahwa praktik periklanan yang merugikan dapat dihindari, menciptakan ekosistem di mana periklanan dapat berfungsi sebagai alat yang memberikan manfaat tanpa merugikan konsumen atau merusak integritas bisnis dan media.
Sebelumnya,  penelitian-penelitian  berkaitan  etika  pariwara  di  Indonesia  sudah  dilakukan.  Dalam penelitian  yang  dilakukan  oleh  Abdillah  Tsani  Nurrohman  (Nurrohman,  2020),  fokusnya  adalah pelanggaran  etika  iklan  baris  dalam  surat  kabar  harian  Solopos  edisi  Mei-Juni  2018.  Penelitian  ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran, frekuensinya, serta melakukan deskripsi kuantitatif terkait jenis-jenis pelanggaran Etika Pariwara Indonesia (EPI). Dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih iklan baris yang akan dianalisis. Hasilnya menunjukkan adanya 333 pelanggaran etika iklan baris yang melanggar EPI, dengan kategori pelanggaran terbanyak berada pada penggunaan kata "garansi/jaminan" sebanyak 30%.
Khairil Azwar dan Fajar Junaedi (2020) melakukan penelitian mengenai pelanggaran EPI dalam iklan baris dan iklan kolom di Surat Kabar Harian Lombok Post periode Juni-Juli 2019. Dengan menggunakan total sampling, penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif dengan Formula Holsty. Hasilnya menunjukkan bahwa pelanggaran EPI pada Lombok Post mencapai 41% dari total 73 iklan yang dianalisis, menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran etika dalam iklan di surat kabar tersebut. Sejalan dengan itu, Muhammad Revaya dan Nani Nurani Muksin (2023) mengkaji pelanggaran etika iklan  Le  Minerale  versi  Pesan  dari  Ikatan  Dokter  Indonesia.  Dengan  menggunakan  metode  analisis konten,  penelitian  ini  menyoroti  adegan-adegan  dalam  iklan  yang  dianggap  melanggar  aturan  etika periklanan Indonesia. Meskipun tahun penelitian tidak disebutkan, temuan ini menegaskan pentingnya pengiklan untuk memastikan kepatuhan terhadap etika periklanan dalam kampanye mereka.
Perbedaaan penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian terdahulu melibatkan Solopos, Lombok Post, dan iklan Le Minerale, lebih terfokus pada media atau produk tertentu dengan menggunakan metode kuantitatif atau analisis konten. Sementara itu, penelitian tentang ini bersifat lebih umum, menjelajahi kasus-kasus pelanggaran etika periklanan yang melibatkan berbagai jenis iklan dan produk dalam media cetak. Hal ini membuat penelitian ini memberikan wawasan yang lebih menyeluruh tentang tantangan etika dalam industri periklanan media cetak Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia di  Koran  Kedaulatan  Rakyat”.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pelanggaran  etika pariwara Indonesia di Koran Kedaulatan Rakyat.

## KAJIAN PUSTAKA
Etika periklanan di Indonesia ditegakkan oleh dua pilar utama, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Etika Pariwara Indonesia (EPI). UUPK berfungsi sebagai landasan hukum yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik periklanan yang cenderung tidak jujur, menyesatkan, dan tidak bertanggung jawab. Di samping itu, EPI menjadi pedoman praktik periklanan yang baik dan benar, dikeluarkan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DKPI) dan mendapat pengakuan resmi dari pemerintah (Junaedi, 2022). Prinsip-prinsip etika pariwara yang terkandung dalam EPI melibatkan konsep kebenaran, keadilan, kesopanan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Semua prinsip ini dianggap krusial dan harus dijunjung tinggi dalam setiap kampanye periklanan.
Iklan, sebagai alat komunikasi massa, memainkan peran sentral dalam mempromosikan produk atau jasa kepada khalayak luas (Wahab & Mangkuto, 2020). Iklan yang dianggap baik harus tunduk pada prinsip-prinsip etika pariwara, yang mencakup penyajian informasi yang benar, tanpa unsur penyesatan, dan tanpa merugikan konsumen. Peran media massa, seperti cetak, elektronik, dan online , menjadi sangat penting  dalam  menjaga  etika  periklanan  (Junaedi,  2022).  Media  massa  bertanggung  jawab  untuk melakukan seleksi ketat dalam menerima iklan, menolak yang melanggar prinsip-prinsip etika pariwara, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.
Koran,  sebagai  salah  satu  pilar  media  cetak  utama  di  Indonesia,  memegang  peran  sentral  dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi (Bernatta & Kartika, 2020). Tanggung jawabnya tidak  terbatas  pada  penyampaian  berita  dan  informasi  aktual,  melainkan  juga  mencakup  pengelolaan iklan  yang  diterbitkan.  Koran  memiliki  fungsi gatekeeping (Virajati  &  Setianto,  2019) . Artinya,  koran diharapkan memiliki kecermatan yang tinggi dalam menerima iklan, menjadi gerbang yang selektif untuk menolak  iklan  yang  tidak  mematuhi  prinsip-prinsip  etika  pariwara.  Pemilihan  iklan  harus  didasarkan pada standar-standar etis untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Koran juga diharapkan untuk aktif berkontribusi dalam membentuk lingkungan  periklanan  yang  sehat  dengan  melakukan  pemantauan  terus-menerus  terhadap  praktik- praktik periklanan di Indonesia.
Dalam mengemban tanggung jawabnya terhadap iklan, koran memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam industri periklanan. Dengan kebijakan ketat dalam menerima dan menolak iklan, koran  dapat  memotivasi  pengiklan  untuk  lebih  mematuhi  prinsip-prinsip  etika  pariwara.  Selain  itu, melalui pemilihan iklan yang mendukung nilai-nilai positif, koran dapat menjadi penggerak positif bagi praktik periklanan di Indonesia. Dengan demikian, koran tidak hanya menjadi wahana informasi yang andal,  tetapi  juga  menjadi  penjaga  kualitas  dan  etika  dalam  dunia  periklanan,  memberikan  dampak positif yang lebih luas pada masyarakat dan industri.

## METODE PENELITIAN
Sesuai  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu,  bagaimana  pelanggaran  etika  pariwara  Indonesia dalam  koran  Kedaulatan  Rakyat,  maka  penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode baru yang sangat populer. Ini disebut sebagai metode artistik (karena proses  penelitian  lebih  seperti  seni—kurang  terpola)  dan  postpositivistik  (karena  berlandaskan  pada filsafat post-positivistik). Selain itu, disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitian lebih mirip  dengan  interpretasi  data  lapangan.  Metode  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  pada  aspek pemahaman  mendalam  tentang  masalah  daripada  melihat  masalah  secara  umum  (Rusandi  &  Rusli, 2021).
Penelitian  kualitatif  dilakukan  dengan  ciri-ciri  yang  mendeskripsikan  fakta  atau  situasi  yang sebenarnya,  tetapi  laporan  yang  dihasilkan  dari  penelitian  ini  harus  dibuat  secara  holistik,  sehingga peneliti harus mengenal dan memahami ciri-ciri penelitian kualitatif sebelum memulai proses penelitian agar  dapat  mempermudah  proses  penelitian  dan  mengungkap  informasi  secara  menyeluruh  dan deskriptif (Fadli, 2021).
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data sangat penting karena kualitas dan kelengkapan data yang dikumpulkan sangat bergantung pada kualitas penelitian. Pertanyaan tentang apa, di mana, kapan, dan bagaimana mengumpulkan data selalu menjadi perhatian (Fadli, 2021). Data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi literatur pada jurnal, artikel, dan koran yang kemudian dianalisis untuk dikaitkan
dengan  permasalahan  penelitian  berkaitan  pelanggaran  etika  pariwara  yang  dilakukan  oleh  Koran Kedaulatan Rakyat berdasarkan konsep penerapan etika periklanan yang ada di Indonesia.
Sebelum  memulai  pengumpulan  data,  peneliti  meninjau  literatur  yang  relevan  dan  memasukan gagasan teoritis tentang kasus yang diteliti (Prihatsanti et al., 2018). Untuk melakukan analisis, peneliti harus  menangkap,  mencatat,  menginterpretasikan,  dan  menyajikan  informasi.  Peneliti  harus memperhatikan bahwa analisis data harus dilakukan segera setelah pengumpulan data, karena ini adalah bagian  integral  dari  penelitian  kualitatif  (Fadli,  2021).  Studi  dilakukan  di  latar  ( setting )  yang  alamiah ( naturalistic ), bukan sebagai hasil dari perlakuan ( treatment ) atau manipulasi variabel (Adlini et al., 2022). Dalam proses analisis data, peneliti melakukan, memberikan, atau memaknai data dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya menjadi bagian- bagian berdasarkan kelompokan tertentu. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan tentang rumusan masalah (Rusandi & Rusli, 2021). Sebagai penelitian kualitatif data diformat secara deskriptif (Tulandi et al., 2018). Diharapkan dengan metode ini, tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pelanggaran Etika Pariwara Indonesia di Koran Kedaulatan Rakyat bisa tercapai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berikut ini adalah sajian data dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan dokumentasi dan observasi terhadap iklan-iklan di Kedaulatan Rakyat.
Gambar 1. Pelanggaran etika pariwara koran Kedaulatan Rakyat pada penulisan manfaat obat yang ditulis tanpa menggunakan bukti objektif. Jumat Pon, 12 Mei 2023
Iklan terapi pijat yang dimuat di koran "Kedaulatan Rakyat," sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1,  dengan  tegas  melanggar  prinsip  kebenaran  dan  kejujuran  dalam  etika  pariwara.  Klaim  yang diungkapkan dalam iklan, yaitu bahwa terapi pijat mampu menyembuhkan impotensi (ED) dan diabetes dalam waktu singkat, tepatnya hanya dalam 20 menit, tidak didukung oleh bukti objektif yang dapat diverifikasi. Pelanggaran etika ini terjadi karena klaim tersebut tidak sesuai dengan fakta ilmiah dan dapat menyesatkan konsumen yang mungkin mencari solusi untuk masalah kesehatan serius.
Pada  prinsip  kebenaran  dan  kejujuran,  iklan  seharusnya  menyajikan  informasi  yang  akurat  dan didukung oleh data atau bukti yang dapat dipercaya. Dalam konteks kesehatan, klaim yang mengarah pada  penyembuhan  ED  dan  diabetes  memerlukan  dasar  ilmiah  yang  kuat.  Namun,  iklan  ini  tidak menyediakan  bukti  atau  rujukan  ilmiah  yang  mendukung  pernyataannya,  dan  oleh  karena  itu,  dapat dianggap sebagai upaya untuk memanipulasi persepsi konsumen.
Penelitian medis menunjukkan bahwa impotensi dan diabetes adalah kondisi medis yang kompleks dan tidak dapat disembuhkan secara instan melalui terapi pijat dalam waktu 20 menit. Kedua kondisi ini biasanya  berkaitan  dengan  faktor-faktor  genetik,  gaya  hidup,  dan  kesehatan  umum  yang  memerlukan penanganan medis yang lebih holistik. Oleh karena itu, klaim yang tidak didukung oleh bukti ilmiah tersebut mengecoh dan tidak sesuai dengan standar etika pariwara yang mengharuskan kejujuran dalam menyajikan informasi kepada konsumen.
Gambar 2. Pelanggaran etika pariwara koran Kedaulatan Rakyat pada penulisan manfaat obat tanpa disertai dengan bukti ilmiah yang kredibel dan akurat. Jumat Pon, 12 Mei 2023
Iklan obat pria dewasa pada gambar 3 di koran "Kedaulatan Rakyat" melanggar prinsip kebenaran dan kejujuran  dalam  etika  pariwara.  Iklan  ini  secara  klaim  menyatakan  bahwa  obat  yang  dipromosikan mampu membuat pria dewasa tahan lama hingga 4 jam, namun tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang kredibel dan akurat.
Dalam konteks kebenaran dan kejujuran, pelanggaran utama terjadi karena klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  secara  ilmiah.  Pasal  10  ayat  (1)  Peraturan  Etika  Pariwara  Indonesia  (EPI) menekankan bahwa iklan harus benar dan jujur serta tidak menyesatkan konsumen. Klaim bahwa obat tersebut dapat memberikan daya tahan seksual selama 4 jam tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat menyesatkan konsumen yang mencari solusi untuk masalah kesehatan mereka.
Tidak adanya bukti ilmiah yang kredibel juga melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen, khususnya  Pasal  8  ayat  (1),  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan/atau tidak  mencantumkan  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur.  Dalam  hal  ini,  iklan  tersebut  tidak menyediakan  bukti  ilmiah  yang  dapat  mendukung  klaimnya,  sehingga  tidak  memenuhi  standar kebenaran yang diharapkan oleh konsumen.
Secara umum, iklan ini mengecoh konsumen dengan klaim yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, yang dapat menimbulkan dampak negatif pada kepercayaan konsumen terhadap produk dan layanan yang diiklankan.
Koran  Kedaulatan  Rakyat,  sebagai  salah  satu  media  massa  utama  di  Indonesia,  memegang  peran sentral dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Fungsi utama koran sebagai media massa dapat ditemukan melalui berbagai pelanggaran etika pariwara yang muncul dalam iklan yang dimuat. Pertama, sebagai penyampai berita dan informasi, koran bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pembacanya (Thahira, 2018). Dalam konteks ini, pelanggaran etika pada iklan obat pria dewasa atau jamu herbal H menciptakan ketidaksesuaian antara klaim yang diungkapkan dalam iklan dengan fakta ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan melihat serangkaian pelanggaran etika pariwara yang terdapat dalam iklan yang dimuat, koran Kedaulatan  Rakyat  diingatkan  akan  tanggung  jawabnya  sebagai  penjaga  kebenaran,  transparansi,  dan keadilan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Koran dapat memainkan peran yang lebih proaktif dalam menyaring iklan dan memastikan bahwa kontennya tidak hanya memenuhi standar etika pariwara  tetapi  juga  mendukung  pembentukan  masyarakat  yang  kritis  dan  cerdas  dalam  menerima informasi dari media massa.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa iklan-iklan yang dimuat di koran Kedaulatan Rakyat  terdapat  serangkaian  pelanggaran  etika  pariwara  yang  mencakup  klaim  tidak  berdasar, pemanfaatan gambar anak di bawah umur, klaim tanpa dukungan bukti ilmiah, klaim yang menyesatkan, dan penggunaan kata-kata yang hiperbola. Pelanggaran ini tidak hanya melibatkan aspek kebenaran dan
kejujuran,  tetapi  juga  melibatkan  prinsip  keadilan,  kesopanan,  dan  tanggung  jawab  sosial.  Korban Kedaulatan Rakyat sebagai media massa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, adil, dan transparan kepada masyarakat. Dalam hal ini, iklan-iklan yang melanggar prinsip-prinsip etika pariwara menciptakan potensi kerugian bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun keuangan, serta dapat membentuk persepsi yang tidak akurat tentang produk atau layanan yang diiklankan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, analisis iklan hanya terfokus pada sampel tertentu  dalam  koran  Kedaulatan  Rakyat,  sehingga  generalisasi  temuan  perlu  dibatasi  pada  konteks tersebut.  Kedua,  penelitian  tidak  melibatkan  pendekatan  survei  atau  wawancara  untuk  memahami pandangan  langsung  konsumen  terhadap  iklan.  Pemahaman  lebih  dalam  dapat  diperoleh  dengan mengintegrasikan  metode  penelitian  kualitatif.  Ketiga,  aspek  hukum  terkait  pelanggaran  etika  tidak diselidiki, sehingga analisis lebih lanjut terhadap implikasi hukum dapat menambah dimensi penting terkait tanggung jawab hukum media massa terhadap iklan yang melanggar etika.
Sebagai rekomendasi, Koran Kedaulatan Rakyat perlu meningkatkan mekanisme penyaringan iklan untuk memastikan bahwa iklan yang dimuat mematuhi standar etika pariwara dan tidak mengecoh atau merugikan konsumen. Selain itu, langkah-langkah perbaikan dan klarifikasi terhadap pelanggaran etika yang  terjadi  perlu  diambil  agar  media  ini  tetap  memegang  peran  sebagai  penjaga  kebenaran  dan pembentuk  opini  masyarakat  yang  positif.  Demikianlah,  peran  media  massa  dalam  menyampaikan informasi yang benar dan etis sangat penting untuk mendukung perkembangan masyarakat yang cerdas dan beradab.

## REFERENSI
Adiyanto, W., & Nuzuli, A. K. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Kasus Harun Masiku Pada Majalah Tempo. Jurnal Audience , 3 (1), 55–78. https://doi.org/10.33633/ja.v3i1.3467
Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian
Kualitatif Studi Pustaka. Edumaspul: Jurnal Pendidikan , 6 (1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
Aldhanis,  R.,  &  Hutagalung,  U.  (2022).  Tinjauan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Usaha  Yang  Melakukan Pelanggaran  Etika  Bisnis  Dalam  Mengiklankan  Produknya. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum [JIMHUM] , 2 (8), 186–196.
Azwar, K., & Junaedi, F. (2020). Analisis Isi Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia Dalam Iklan Baris Dan Iklan  Kolom  Di  Surat  Kabar  Harian  Lombok  Post  Periode  Juni  –  Juli  2019. Komuniti :  Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi , 12 (2), 143–152.
https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i2.10552
Bernatta,  R.  A.,  &  Kartika,  T.  (2020).  Fenomena  Massa  Dalam  Mencari  Informasi  Viral  Pada  Media Sosial Instagram. Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora , 4 (September), 2.
Fadli,  M.  R.  (2021).  Memahami  desain  metode  penelitian  kualitatif. Humanika , 21 (1),  33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Gifari,  F.  A.,  &  Fadilla,  Q.  I.  (2022).  Analisis  Pelanggaran  Etika  Periklanan  pada  Iklan  mouthspray Cooling  5  versi  “Redakan  Rasa  Sakit  Pada  Gigi”  (2020)  berdasarkan  Etika  Pariwara  Indonesia (EPI). Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan , 1 (2). http://jurnal.anfa.co.id Hardi Nugraha Tunggele, H. (2022). Etika Periklanan, Studi Kasus pada Iklan Grab Bike. CITRAWIRA : Journal of Advertising and Visual Communication , 3 (2), 193–201. https://doi.org/10.33153/citrawira.v3i2.4640 Junaedi, F. (2022). Pelari Pelanggaran Etika Penyiaran .
Nurrohman, A. T. (2020). Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam Iklan Baris di Solopos Edisi Mei- Juni 2018. Jurnal Audiens , 1 (1). https://doi.org/10.18196/ja.11015
Pambudi, D. B., & Kholidah, N. (2020). Aspek Hukum Mengenai Penayangan Periklanan Pengobatan Dan Kesehatan Tradisional Berdasarkan Regulasi Di Indonesia. Proceeding of The 11th University Research  Colloquium  2020:  Bidang  Sosial  Humaniora  Dan  Ekonomi , 11 (1),  193–198. http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/989/958
Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. Buletin Psikologi , 26 (2), 126. https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895 Revaya, M., & Nurani, N. (2023). Analisis Pelanggaran Etika Pariwara Indonesia dalam Iklan Le Minerale versi Pesan dari Ikatan Dokter Indonesia . 7 , 194–204.
Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study , 4 (1), 32. https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460
Rusandi,  &  Rusli,  M.  (2021).  Merancang  Penelitian  Kualitatif  Dasar/Deskriptif  dan  Studi  Kasus. Al- Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam , 2 (1), 48–60. https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18
Thahira. (2018). Media Cetak Di Tengah Perkembangan Media Digital Di Kota Palopo ( Studi Kasus Koran Cetak Seru!Ya). Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri , 1 , 110. Tulandi, A. E., Gosal, R., & Sambiran, S. (2018). Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana  Masyarakat  Transmigrasi  Nazaret    Di  Desa  Wioi  Timur  Kecamatan  Ratahan  Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan , 1 (1), 2.
Ukaegbu,  R.  C.  (2020).  Deceptive  Advertising  and  Consumer  Reaction:  A  Study  of  Delta  Soap Advertisement. OALib , 07 (03), 1–7. https://doi.org/10.4236/oalib.1105865
Virajati,  C.,  &  Setianto,  W.  A.  (2019).  Kebijakan  Redaksi  Media  dalam  Pemberitaan  Kehumasan (Analyzing  Editorial  Policy  in  Public  Relations  Release). JURNAL  IPTEKKOM :  Jurnal  Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi , 21 (1), 59. https://doi.org/10.33164/iptekkom.21.1.2019.59-73 Wahab, A. (Abdul), & Mangkuto, I. J. (Imbang). (2020). Analisis Strategi Iklan di Media Sosial untuk Meningkatkan Efektifitas Penjualan (Studi Kasus: PT Wieda Sejahtera). Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie , 3 (3), 81–90. https://www.neliti.com/publications/469652/