## A. Latar Belakang Masalah
Kebakaran  hutan  dan  lahan  memberikan dampak kerugian yang sangat besar, baik secara materiil maupun non materiil. Pemerintah telah berupaya keras
menyelesaikan  permasalahan  ini  melalui  penerbitan berbagai kebijakan, memberikan dukungan kelembagaan, maupun pendanaan. Kenyataannya adalah bahwa  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  terus berulang.

## ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH

## Policy Analysis Of Forest And Land Fire Prevention And Management In
Central Kalimantan Province

## Muhamad Wahyudi
University Palangka Raya Central Kalimantan, Indonesia
email:
wahyudifdirun@gmail.com

## Abstrak
Berbagai  upaya  pencegahan  dan  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  telah  dilakukan  termasuk mengefektifkan berbagai perangkat hukum dan para pihak terkait, termasuk sampai pada sanksi hukum yang cukup tegas. Namun hingga saat ini upaya tersebut masih dianggap belum memberikan hasil yang optimal.  Tahun  berganti  tahun,  kebakaran  hutan  dan  lahan  masih  menjadi  bencana  yang  paling mengganggu  dan  berdampak  luas  di  Kalimantan  Tengah.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah  serta  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  upaya  pencegahan  dan  penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah.  Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan penelitian  terdiri dari Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan  Hidup,  Tokoh  Masyarakat  dan  masyarakat Provinsi Kalimantan  Tengah.  Adapun  teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017, kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dalam dua tahapan yaitu  kebijakan  pencegahan  dan  kebijakan  penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Namun  dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada kebijakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karena lebih  berdampak  baik  secara  ekonomi,  sosial,  edukasi  dan  kesehatan.  Upaya  pencegahan  dan penanganan  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah  terkendala  oleh  kurang memadainya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas serta kurangnya sarana dan prasarana.
Kata Kunci:
Analisi Kebijakan Pencegahan
Penanganan Hutan Lahan
Keywords :
Policy Analysis Prevention
Handling
Forest
Land
Accepted
Maret 2021
Published
April 2021

## Abstract
Various efforts to prevent and deal with forest and land fires have been carried out, including the effectiveness of various legal instruments and related parties, including legal sanctions that are quite firm. However, until now these efforts are still considered not to provide optimal results. Year after year, forest and land fires are still the most disturbing and widespread disaster in Central Kalimantan. The purpose of this study is to analyze the policy of preventing and handling forest and land fires in Central Kalimantan Province and to analyze the factors that influence efforts to prevent and manage forest and land fires in Central Kalimantan Province. The study used qualitative research methods, with research informants consisting of the Governor, Head of the Forestry Service, Head of the Environment Service, Community Leaders and the people of Central Kalimantan Province. The data collection  techniques  were  carried  out  by  observation,  interviews  and  documentation  studies,  while  the  data analysis  used  was  an  interactive  model  analysis  consisting  of  data  condensation,  data  display  and  conclusion drawing/verification. The results showed that in accordance with Regional Regulation Number 5 of 2003 and Governor Regulation Number 24 of 2017, the policy for preventing and handling forest and land fires in Central Kalimantan Province was carried out in two stages, namely prevention policies and policies for handling forest and  land  fires.  However,  in  its  implementation,  it  prioritizes  the  policy  of  extinguishing  forest  and  land  fires because it has more economic, social, educational and health impacts. Efforts to prevent and deal with forest and land fires in Central Kalimantan Province are constrained by inadequate human resources, limited budget and lack of facilities and infrastructure.
© 2021 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Indonesia sebagai negara yang secara geografis berada  di  jalur  khatulistiwa  memiliki  2  (dua)  musim, musim  hujan  dan  kemarau.    Antara  bulan  November sampai  Februari,  angin  barat  laut  membawa  udara lembab ke arah  Pantai Timur Laut, Utara,  Barat  Laut dan Barat dari pulau-pulau di Indonesia. Bulan Pebruari mempunyai  sifat  yang  agak  kering  dibandingkan  bulan Januari terutama pada bagian ekuator yang disebabkan oleh  mulai melemahnya  monsoon  Barat  Laut.  Selama periode April sampai Oktober, Indonesia dipengaruhi oleh  angin  Tenggara  yang  relatif  kering  berasal  dari Australia. Pada bulan Maret terjadi pengurangan curah hujan terutama di sepanjang pantai Tenggara dari Nusa Tenggara dan pada bulan April ini wilayah ini menjadi kering. Mulai bulan Mei aliran udara kering melingkupi hampir seluruh bagian Indonesia dan bulan Juli bagian
Timur  dan  Timur  Laut  di  Indonesia  berada  dalam musim kering.
Resiko ancaman kebakaran hutan  dan lahan  di Indonesia  rutin  dihadapi  pada  setiap  musim  kemarau. Kondisi  cuaca  yang  kering  dengan  kandungan  air rendah dan permukaan air menurun drastis merupakan kondisi  yang  menunjang  dan  rentan  terhadap kebakaran.  Kondisi cuaca yang ekstrim dengan panas tinggi  serta  ditambah  dengan  perilaku  beberapa masyarakat  yang  ceroboh  kerap  kali  menimbulkan kasus kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selalu berulang terjadi  dari  tahun  ke  tahun.  Berikut  data  luas  areal kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  terjadi  lima  tahun belakangan ini:
Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Indonesia Tahun 2013-2018 Tahun Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) 2013 4.918,74 2014 44.411,36 2015 261.060,44 2016 14.604,84 2017 11.127,49 2018 4.666,39
Sumber:   Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah diolah.
Badan  Meteorologi,  Klimatologi  dan  Geofisika  (BMKG)  Republik  Indonesia  memaparkan  bahwa  terdapat  11 (sebelas) provinsi di Indonesia yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan:
Gambar 1. Wilayah Indonesia Yang Rentan Kebakaran Hutan Dan Lahan
Sumber: PWS@bmkg.go.id
Selanjutnya  dapat  dijelaskan  bahwa  11  (sebelas)  provinsi  tersebut  mempunyai  jumlah    panas  ( hotspot )  yang berbeda seperti tabel berikut:
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Titik Panas (per 20 Agustus 2018) Provinsi Tahun 2015 2016 2017 2018 Aceh 218 431 420 124 Riau 4.965 2.120 600 1.154 Jambi 5.164 183 233 154
Sumatera Selatan 21.767 495 594 348 Sumatera Utara 590 817 245 218 Kep. Bangka Belitung 1.465 262 248 273 Kalimantan Barat 6.156 2.967 2.010 5.252 Kalimantan Timur 6.923 1.380 498 326 Kalimantan Tengah 21.809 724 492 894 Kalimantan Selatan 4.533 199 339 281 Papua 11.134 1.467 861 517
Sumber: Data Akun Resmi Instagram BMKG@infobmkg yang diolah.
Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika  (BMKG)  menunjukan  bahwa  jumlah  titik panas  tahun  2019  lebih  banyak  dibandingkan  tahun 2018. Untuk beberapa wilayah, jumlah titik panas juga lebih  banyak  dibandingkan  tahun  2015,  yang mencatatkan  fenomena  el-nino  cukup  kuat  dan kebakaran  hutan  masif  pada  saat  itu.  Jika  kita bandingkan  dengan  tahun  sebelumnya, hotspot tahun 2019  sudah  melampaui  kondisi  hotspot  pada  2018 (Kasubdit  Analisis  Informasi  Iklim  BMKG  Adi  Ripaldi, 2019).  Wilayah  Riau  mencatatkan  4.965  titik  panas pada  2015,  tetapi  pada  tahun  2019  wilayah  tersebut mencatat  sampai  7.257  titik  panas.  Jambi  yang mencatatkan 5.164 titik panas pada tahun, tetapi pada tahun  ini  angkanya  bertambah  menjadi  7.941  titik panas. Sementara Kalimantan Tengah juga mencatatkan peningkatan jumlah titik panas dari 21.809 pada 2015 menjadi 24.902 titik panas pada tahun 2019.

## B. Studi  Literatur
Kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api  melalap  bahan  bakar  bervegetasi  yang  terjadi  di kawasan  hutan  yang  menjalar  secara  bebas  dan  tidak kendali.    Berbeda  dengan  kebakaran  hutan,  jika  api melalap bahan bakar bervegetasi yang menjalar secara bebas  dan  tidak  terkendali  di  kawasan  bukan  hutan maka  disebut  bakaran  lahan.  Kebakaran    hutan    dan lahan    didefinisikan    sebagai    kejadian    dimana    api melahap  bahan  bakar  bervegetasi,  yang  terjadi  di kawasan  hutan  dan  non-hutan  yang  menjalar  secara bebas dan tidak terkendali (Syaufina 2008).
Kebakaran hutan/lahan dalam pengertian umum menurut Gaylor (1974) dan Saharjo (2003) mencakup dua  macam  yaitu  kebakaran  liar  atau  yang  tidak diinginkan  ( wildfire atau unwnated  fire )  dan  kebakaran yang  diinginkan  atau    direncanakan  atau  pembakaran terkendali  ( controlled  burning atau prescribed  burning ). Kebakaran  hutan  dibedakan  dengan  kebakaran  lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan  hutan,  sedangkan  kebakaran  lahan  adalah kebakaran  yang  terjadi  di  luar  kawasan  hutan  dan keduanya  bisa  terjadi  baik  disengaja  maupun  tanpa sengaja (Hatta, 2008).
Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan  bahaya  atau  mendatangkan  bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api
yang  menebarkan  bongkahan  bara  api,  dan  gesekan antara  ranting  tumbuhan  kering  yang  mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api (Notohadinegoro, 2006). Kebakaran yang terjadinya akibat kesengajaan manusia dikarenakan  oleh  beberapa  kegiatan,  seperti  kegiatan ladang,  perkebunan  (PIR),  Hutan  Tanaman  Industri (HTI),  penyiapan  lahan  untuk  ternak  sapi,  dan sebagainya (Hatta, 2008).
Di  Indonesia  istilah  inilah  yang  lebih  sering didengar  terkait  dengan  kejadian  kebakaran  hutan karena  kebakaran  tidak  hanya  terjadi  di  dalam  hutan tapi juga di kawasan non-hutan. Saat ini, 70% kebakaran terjadi di lahan (non-hutan) dan 30% di kawasan hutan (Dit.  PKH  2010).  Kebakaran    hutan    dapat dikelompokkan    pada    tiga    tipe,  dimana pengelompokkan sebut didasarkan kepada bahan bakar yang  mendominasi  kebakaran.  Tiga  tipe  bakaran (Syaufina 2008), yaitu:
a. Kebakaran bawah ( Ground Fire ): Kebakaran  bawah  yaitu  situasi  dimana  api membakar  bahan  organik  di  bawah  permukaan serasah.  Penjalaran  api  yang  perlahan  dan  tidak dipengaruhi oleh angin nyebabkan tipe kebakaran seperti  ini  sulit  untuk  dideteksi  dan  dikontrol. Kebakaran  bawah  adalah  tipe  kebakaran  yang umum terjadi di lahan gambut.
b. Kebakaran permukaan ( Surface fire )
Kebakaran  permukaan  yaitu    situasi  dimana  api membakar  serasah,  tumbuhan  bawah,  bekas limbah  pembalakan  dan  bahan  bakar  lain  yang terdapat  di  lantai  hutan.  Kebakaran  permukaan adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di semua tegakan hutan.
c. Kebakaran tajuk ( Crown fire ) Kebakaran tajuk yaitu situasi dimana api menjalar dari  tajuk  pohon  satu  ke  tajuk  pohon  yang  lain yang  saling  berdekatan.  Kebakaran  tajuk  sangat dipengaruhi  oleh  kecepatan  angin.  Kebakaran tajuk  sering  terjadi  ditegakan  hutan  konifer  dan api berasal dari kebakaran permukaan.
Kebakaran  hutan  dibedakan  pengertiannya dengan kebakaran lahan, dimana perbedaannya terletak pada  lokasi  kejadiannya.  Kebakaran  hutan  yaitu kebakaran  yang  terjadi  di  dalam  kawasan  hutan, sedangkan  kebakaran  lahan  adalah  kebakaran  yang terjadi diluar kawasan hutan (Pubowaseso, 2004).

## C. Metode
Type  penulisan  yang  penulis  gunakan  adalah type deskriptif jenis penilitian ini adalah kualitatif, data yang digunakan di peroleh dari sumber yaitu buku-buku ,artikel,  dokumen,  majalah,  surat  kabar  dan  internet.
teknik  pengumpulan  data    berupa  telaah  pustaka (library  research)  dan  studi  dokumen  dengan mengumpulkan  literature  yang  berkaitan  dengan permasalahan  kebakaran  hutan  dan  lahan.  Teknik analisis data mengunakan analisis deskriptif kualitatif.

## D. Hasil
Kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  luas  dan  tak terkendali  hampir  setiap  tahun  terjadi  di  Provinsi Kalimantan Tengah dimana sebagian besar akibat ulah manusia  (anthropogenic)  dengan  kepentingan  utama meliputi  untuk  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari, pengembangan  usaha  perkebunan  atau  kehutanan bahkan ada yang terkait dengan menjadi sebuah upaya perlawanan atas konflik lahan. Kebakaran terjadi baik di kawasan hutan, perkebunan ataupun areal penggunaan lainnya. Kebakaran tersebut berdampak kerugian pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang jelas dan tegas dari  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  guna melakukan  tindakan  pencegahan  dan  penanganan kebakaran  hutan  dan  lahan  di  wilayah  Provinsi Kalimantan  Tengah  sehingga  tidak  menjadi  suatu rutinitas kejadian bencana alam di Provinsi Kalimantan Tengah.

## 1.
Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Pola  umum  kebijakan  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian  kebakaran  hutan  dan  lahan  (karhutla) dalam situasi normal dengan status siaga darurat yang ditetapkan  oleh  Kepala  Daerah,  kebakaran  ditangani oleh  Brigade  Pemadam  Kebakaran.  Namun  apabila status  berubah  menjadi  darurat  bencana,  maka penanganan karhutla dilakukan oleh beberapa instansi yang  tergabung  dalam  Satuan  Tugas  Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla) yang dibentuk  oleh  Gubernur  untuk  tingkat  provinsi  dan Bupati/ Walikota untuk kabupaten/kota.
2. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan
Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Tengah  dalam  mencegah  dan  menangani  kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah barang tentu bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan sehingga  semuanya  bisa  terselesaikan  dan  terkendali. Faktor  alam  di  wilayah  Provinsi  Kalimantan  Tengah menjadi  penghambat  proses  pemadaman  kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan tanah gambut yang kering,  terbatasnya  sumber  ait  dan  cuaca  kering menjadikan kendala dalam pemadaman kebakaran.

## E. Pembahasan
Kebijakan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan Tengah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan  dan  lahan  (Karhutla)  dengan  mengeluarkan Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Tengah  Nomor: 188.44/222/2018 tanggal 27 Mei 2019 Tentang Status Siaga  Darurat  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan. Selain  itu  juga  dalam  melakukan  pencegahan  dan penanganan  karhutla  juga  didasarkan  pada  Peraturan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  Nomor  5  tahun 2003 serta Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan  Di  Wilayah  Provinsi Kalimantan Tengah.
Kebijakan  yang  diambil  oleh  pemerintah  Provinsi Kalimantan  Tengah  dalam  rangka  mengendalikan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak menimbulkan  dampak  yang  luas.  Pengendalian kebakaran  hutan  dan  lahan  merupakan  usaha  untuk melindungi  hutan  dan  lahan  dari  kebakaran  liar  dan penggunaan  air  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  dalam  pengelolaan  hutan  (Saharjo  et  al., 1999).  Oleh  sebab  itu  pengendalian  kebakaran  hutan dan lahan paling tidak mencakup dua komponen yang mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta memadamkan  kebakaran  hutan  dan  lahan  dengan sesegera mungkin agar api tidak membesar.

## 1. Kebijakan  Pencegahan  dan  Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan
Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  Gambut  di Kalimantan Tengah merupakan kejadian yang berulang setiap  tahun,  khususnya  pada  musim  kemarau. Kebakaran  hutan  dan  gambut  ini  bukan  hanya berdampak  negatif  terhadap  kesehatan  masyarakat, tetapi  juga  perekonomian,  sosial,  budaya  dan transportasi.  Penyebab  kebakaran  hutan  dan  lahan gambut  dapat  dikatakan  99%  adalah  akibat  ulah manusia,  baik  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun akibat kelalaian. Faktor alam turut mendukung, seperti kemarau panjang, seperti terjadinya gejala El Nino.
2. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran
Lahan dan Hutan
Permasalahan karhutla merupakan kejadian yang berulang dan hampir terjadi setiap tahun, khususnya di musim  kemarau  dan  semakin  parah  ketika  terjadi fenomena iklim ekstrim seperti El Nino. Pengendalian karhutla  seringkali  susah  dilakukan,  khususnya  di wilayah  lahan  gambut  Provinsi  Kalimantan  Tengah, karena  api  membakar  tidak  hanya  di  atas  permukaan tetapi juga di bawah permukaan.
F. Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan tentang analisis kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  dikembangkan  oleh Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  guna menjawab  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan  dan  lahan  yang  dikembangkan  oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Nomor  5 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 24
Tahun  2017  yang  dilakukan  dalam  dua  langkah yaitu  pencegahan  karhutla  dan  penanganan karhutla.
2. Kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan  dan  lahan  di  Provinsi  Kalimantan  Tengah sangat  dipengaruhi  oleh  faktor  sumber  daya manusia,  anggaran  serta  sarana  dan  prasarana. Secara  kuantitatif  sumber  daya  manusia  yang tergabung  dalam  Satgas  Karhutla  Provinsi Kalimantan  Tengah  masih  kurang  memadai sehingga harus minta bantuan personil dari BNPB guna  melakukan  pemadaman  karhutla  serta dibantu  oleh  komunitas  masyarakat  siaga  api sehingga  bisa  melakukan  pemadaman  ke  titik kebakaran,  sedangkan  secara  kualitas,  Satgas Karhutla  Provinsi  Kalimantan  Tengah  belum semuanya memiliki kompetensi dan keahlian dalam teknik pemadaman karhutla sehingga menyebabkan  pemadaman  memerlukan  waktu yang lama.

## 2. Saran
Kebijakan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Tengah  dalam  kasus  kebakaran hutan  dan  lahan  lebih  menitikberatkan  pada penanganan  yang  bersifat  refresif  yaitu  pemadaman kebakaran  dan  penegakan  hukum.  Jika  dilihat  dari penyebab  kebakaran  hutan  dan  lahan  di  Provinsi Kalimantan Tengah, kebijakan selama ini masih sebatas mengatasi  masalah  pembukaan  lahan  yang  dilakukan dengan  pembakaran.  Sementara  itu,  kebijakan  yang menyangkut  pencegahan  kebakaran  hutan  dan  lahan justru  kurang  terlalu  diprioritaskan,  padahal pencegahan ini sangat ramah lingkungan dan memberi manfaat  tambahan  untuk  masyarakat,  sehingga  saran penulis  perlu  kebijakan  baru  berupa  kebijakan retrospektif  menyangkut  kebijakan  pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

## Daftar Pustaka
Anderson,  James  E.  1978. Public  Policy  Making .  Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed, New York. ASEAN  ( Association  of  Southeast  Asian  Nations ).  2003.
Guidelines for the implementation of the ASEAN
policy  on  zero  burning .  ASEAN  sekretariat, Jakarta. Baedhowi.  2009. Kebijakan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan:  Konsep  Dasar  dan  Implementasi . Pelita Insani, Semarang.
Bungin,  Burhan.  2007. Penelitian  Kualitatif:  Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik  dan  Ilmu  Sosial lainnya . Putra Grafika, Jakarta. Bungin,  Burhan.  2010. Metode  Penelitian  Kualitatif . Rajawali Pers, Jakarta. Departemen Pendidikan Nasional. 2014. Kamus Besar Bahasa  Indonesia  Cetakan  ke  delapan  Belas Edisi IV . Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Dunn,  William  N.  1994.
Public  Policy  Analysis:  An
Introduction , New Jersey: Pearson Education. Edisi  bahasa  Indonesia  diterjemahkan  dari edisi  kedua  (1994)  diterbitkan  sejak  1999 dengan  judul  Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik.  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta. Dunn,  William  N.  2003. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik ,  cetakan  kelima.  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta. Dunn,  William  N.  1998. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik. Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta. Dunn,  William  N.  2000. Pengantar  Analisis  Kebijakan Publik , (terjemahan), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Gaylor  HP.  1974. Wildfires  Prevention  and  Control . Robert J. Brady Company, Bowie, Maryland. Hariwijaya, M. & Triton P.B. 2005. Pedoman Penulisan Ilmiah  Proposal  dan  Skripsi .  Oryza, Yogyakarta.
Hasan,  Iqbal.  2002. Analisis  Data  Penelitian  Dengan Statistik . Bumi Aksara, Jakarta. Hermawan,  W.  2006. Dampak  Kebakaran  Kebun  dan Lahan  terhadap  Lingkungan  Hidup .  Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. 1984. Policy Analysis for the Real World. Oxford University Press, New York.
Indrawijaya,  Adam  I.,  2004. Perilaku  Organisasi ,  Edisi Revisi.  Penerbit  Sinar  Baru  Algensindo, Bandung.
Islamy,  Irfan.  1988.
Prinsip-Prinsip  Perumusan
Kebijaksanaan Negara . Bina Aksara, Jakarta. Miles,  Mathew  B.  dan  Huberman,  A.M.  1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode- metode Baru . UIP, Jakarta. Miles, Mathew B. dan Huberman, A.M.. 1984. Analisis Data  Kualitatif .  Terjemahan  oleh  Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Universitas Indonesia, Jakarta. Miles,  M.B,  Huberman,  A.M,  dan  Saldana,  J.  2014. Qualitative  Data  Analysis,  A  Methods Sourcebook , Edition 3. USA: Sage Publications.  Terjemahan  Tjetjep  Rohindi Rohidi. UI-Press, Jakarta.
Morse, Stephen. 1998. Successful Product Management . PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. The Politics  of  Policy  Implementation. St.  Martins Press, New York. Notohadinegoro, T. 2006. Pembakaran dan Kebakaran Lahan .  Universitas  Gadjah  Mada  Press, Yogyakarta.
Nugroho  D,  Riant.  2004. Kebijakan  Publik,  Formulasi, Implementasi,  dan  Evaluasi .  Gramedia, Jakarta.
Nugroho D, Riant. 2008. Public Policy (Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam kebijakan publik,
Kebijakan  Sebagai  The  Fifth  Estate,  Metode Penelitian Kebijakan). Gramedia, Jakarta. Parsons, Wyne. 1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis . Queen Mary Westfield Collage University, London.
Parto, Saeed. 2005. Good Governance and Policy Analysis: What  of  Institution .  Merit-Maastricht Economic Research, Institute On Innovation and Technology.
Patton dan Sawicki.1993. Basic Methods of Policy Analysis and  Planning .  Prentice  Hall:  Michigan University, New York. Purbowaseso.  2004. Pengendalian  Kebakaran  Hutan . Rineka Cipta, Jakarta. Saharjo  B.H.  2003. Pengertian  Kebakaran  Hutan .  Di dalam:  Suratmo  FG,  Husaeni  EA,  Jaya  NS, editor.  Pengetahuan  Dasar  Pengendalian Kebakaran  Hutan.  Fakultas  Kehutanan  IPB, Bogor.
Nugroho D, Riant. 2016. Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Indonesia , PT Penerbit IPB
Pers, Bogor. Sjahrir.  1988. Kebijaksanaan  Negara:  Konsistensi  dan Implementasi . LP3ES, Jakarta.
Sudjana,  Nana.  2012. Penelitian  Hasil  Proses  Belajar Mengajar . Remaja Rosda Karya, Bandung. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R & D . Alfabeta, Bandung. Suharto,  Edi.  2010. Analisis  Kebijakan  Publik .  CV Alfabeta, Bandung. Suharto,  Edi.  2012. Analisis  Kebijakan  Publik  (Panduan Praktis  Mengkaji  Masalah  dan  Kebijakan Sosial). Alfabeta, Bandung. Sumantri.  1997. Pencegahan  Kebakaran  Hutan  Melalui Peningkatan  Peran  Serta  Masyarakat  Sekitar Kawasan Penyangga . Ditjen PHKA dan JICA, Bogor. Sumantri.  2007. Pengendalian  kebakaran  lahan  dan hutan,  sebuah  pemikiran,  teori,  hasil  praktek, dan pengalaman lapangan . Ditjen PHKAJICA,
Jakarta. Suprayitno  dan  Syaufina  L.  2008.
Pengendalian Kebakaran  Hutan .  Pusat  Pendidikan  dan
Pelatihan Kehutanan dan Korea International Cooperation Agency, Bogor.
Suratno  dan  Arsyad,  Lincoln.  1995. Metodologi
Penelitian  Untuk  Ekonomi  dan  Bisnis. UPP AMPYKPN, Yogyakarta. Syaufina  L,  .2008. Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Indonesia, prilaku api, penyebab  dan dampak kebakaran. Bayu Media Publishing, Bandung. Thoha,  Miftah.  1996. Perilaku  Organisasi  Konsep  Dasar dan  Aplikasinya .  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Tilaar,  H.A.R  dan  Nugroho,  Riant.  2005. Kebijakan Pendidikan . Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Thoha,  A.  2014. Model  Penguatan  Kelembagaan Pengelolaan  Risiko  Kebakaran  Hutan  Dan Lahan  Berbasis  Masyarakat .  Sekolah  Pasca
Sarjana. ITB. Bogor. Tjokroamidjojo,  Bintoro  dan  Mustopadidjaja.  1988. Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan;  Perkembangan  Teori  dan Penerapan. LP3ES, Jakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2002. Analisis  Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Bumi Aksara, Jakarta. Wahab,  Solichin  Abdul.  2011. Pengantar  Analisis
Kebijakan Publik . UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. Wahab,  Solichin  Abdul.  2012. Analisis  Kebijakan:  Dari Formulasi  ke  penyusunan  Model-Model Implementasi  Kebijakan  Publik .  PT.  Bumi Aksara, Jakarta. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses . Med Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta. Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). CAPS, Jakarta.
Ahdiyana,  Marita.  2010.  Dimensi  Organizational Citizenship  Behavior  (OCB)  dalam  Kinerja Organisasi. Journal of Applied Psychology , Vol. 8. No.2: Hal. 1-10. Ahdiyana,  Marita.  2014. Meretas  asa  Kepemimpinan Birokrasi pasca Undang-undang Aparatur  Sipil Negara  (UU  ASN) ,  dalam  seminar  nasional jurusan ilmu administrasi Negara  FIS UNY. Akbar,  A.  2008.  Pengendalian  Kebakaran  Hutan Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Mengatasi Risiko Dalam REDD. Tekno Hutan Tanaman , I (1), 11 – 22. Akbar,  A.  2011.  Studi  kearifan  lokal  penggunaan  api persiapan lahan : Studi kasus di Hutan Mawas Kalimantan Tengah. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan , 8(3), 211 – 230.
Anderson, James E. 2003. Critical Thinking Across the
Disciplines. Makalah pada. Faculty Development  Seminar  in  New  York  City College of Technology, New York. Budiningsih, Kushartati. 2017.  Implementasi Kebijakan
Pengendalian  Kebakaran  Hutan  Dan  Lahan Di  Provinsi  Sumatera  Selatan. Jurnal  Analisis
Kebijakan  Kehutanan .  Vol.  14  No.2, November 2017: 165-186. Chokkalingam U, Suyanto, Permana RP, Kurniawan I, Mannes  J,  Darmawan  A,  Khususyiah  N, Susanto  RH.  2004. Pengelolaan  api, perubahan sumberdaya alam dan pengaruhnya terhadap  kehidupan  masyarakat  di  areal rawa/gambut – Sumatera  bagian  Selatan .  Di dalam: Suyanto, Chokkalingam U, Wibowo P,  editor.  Prosiding  semiloka  Kebakaran Lahan  Rawa/Gambut  di  Sumatera:  Masalah dan  Solusi.  Palembang,  10 – 11  Desember
2003. Jakarta: CIFOR. Hlm 35-47. Darwiati,  W.  dan  F.D.  Tuheteru.  2010.  Dampak kebakaran  hutan  terhadap  pertumbuhan vegetasi. Jurnal  Mitra  Hutan  Tanaman .  3(1): 27-32.
Hasoloan D. 2001. Kebijakan Rencana Tata Guna Lahan Untuk Perkebunan dan HTI, Serta Dampaknya
Terhadap  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di Propinsi Jambi . Di dalam: Suyanto S, Permana RP,  Applegate  G,  Setijono  D,  editor. Prosiding Seminar Sehari Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Aktivitas Sosial Ekonomi dalam Kaitannya 233 dengan Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan
Lahan di Sumatera. Bogor: Proyek Penelitian Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  ICRAF  dan CIFOR. hlm. 51-65
Hatta,  M.  2008.  Dampak  Kebakaran  Hutan  terhadap Sifat-Sifat  Tanah  di  Kecamatan  Besitang Kabupaten  Langkat. Draft  Hasil  Penelitian , Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian. Medan: Universitas Sumatera Utara. Irwansyah,  Andrian.  (2005). Analisis  Kerusakan  Dan Strategi  Pencegahan  Banjir  Rob  Akibat Perubahan  Iklim  Di  Jakarta  Utara .  Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
Junaedi  A.  2010.  Wanatani  berbasis  tanaman  karet klonal “ Langkah menuju intensifikasi lahan”, Di  dalam:  Sukmareni,  editor.  Catatan pendampingan  Orang  Rimba  menantang zaman  Komunitas  Konservasi  Indonesia Warsi. Jakarta: KKI Warsi. Hlm 109-121.
Loren, Aditiea Muhammad Ruslan, Fadly H. Yusran dan Fonny  Rianawati.  2015.  Analisis  Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Jurnal Enviro Scienteae. Vol 11 Hal 1-9.