## DINAMIKA POLITIK SEPULUH TAHUN PERDAMAIAN DI ACEH
(Analisis Politik Kawasan Pesisir Timur Aceh)

## Usman
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Abulyatama Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar email: usman@abulyatama.ac.id
Abstract: The  aim  of  this  study  is  to  find  out  the  situation,  condition,  and  politic  impact  towards Acehnese society in ten years after reconciliation. The qualitative research is used in this study which the result to  create a systemic, factual, and accurate description  of the facts, characteristics as  well as the related phenomena which is being investigation. The collecting data, the researcher used interview and field observation in Lhoksemawe, North Aceh, and Bireun. The result found that the political dominance in  the  East  Coast  Aceh  is  still  controlled  by  Gerakan  Aceh  Merdeka  which  is  affecting  the  political policies between Central Government and Aceh Government. For instance, it emerge the major conflicts within Gerakan Aceh Merdeka, such as Din Minimi, and political party rivalry. This political dynamics phenomena also affects the East  Coast  society life, such as political  violence, intimidation, terror, and other political violences
Key words: Political Dynamics, Reconciliation, Political Conflict, Election
Abstrak :  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  situasi,  kondisi  dan  dampak  politik  yang  terjadi terhadap  masyarakat  Aceh  sepuluh  tahun  perdamaian.  Adapun    metode  dalam  penelitian  ini menggunakan pendekatan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang hasilnya untuk membuat gambaran secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta  berhubungan  antara fenomena  yang  sedang  diteliti.  Melalui  teknik  pengumpulan  data,  seperti  metode  wawancara  dan observasi lapangan di Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan Bireun. Hasil penelitian ini adalah dominasi politik  di  kawasan  pesisir  timur  Aceh  masih  dikuasai  oleh  Gerakan  Aceh  Merdeka,  sehingga mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  politik  pemerintah  pusat  dan  Aceh,  munculnya  pertikaian  besar dalam  internal  eks  Gerakan  Aceh  Merdeka,  seperti  permasalahan  Din  Minimi  dan  persaingan  partai politik.  Fenomena  dinamika  politik  berdampak  juga  terhadap  kehidupan  masyarakat  kawasan  lintas timur yaitu kekerasan politik, intimidasi, teror dan kekerasan politik lainnya.
Kata Kunci : Dinamika Politik, Perdamaian, Konflik Politik, Pilkada
Dinamika  dalam  sebuah  kelompok  sering ditentukan  oleh  orang-orang  yang  berpengaruh  di dalamnya.  Dinamika  juga  dapat  diartikan  sebagai suatu  proses  pergerakan  yang  mengalami perubahan  seiring  dengan  berjalannya  waktu. Gerak  politik  dapat  terjadi  dimana  saja,  termasuk di  daerah  Aceh,  banyak  aspek  yang  dapat mempercepat  proses  terjadinya,  seperti  aspek
sosial,  budaya,  politik  dan  ekonomi.  Peninjauan dinamika  melalui  aspek  ilmu  politik  memberikan pemahaman  mengenai  situasi  dan  kondisi  politik yang terjadi.
Perpolitikan  di  Aceh  pada  umumnya dikaitkan dengan upaya penyelesaian konflik yang terjadi  sebelum  perdamaian,  dan  dalam  catatan sejarahnya, daerah Aceh dianggap termasuk dalam
daerah yang tidak pernah lepas dari konflik, Pasca kemerdekaan  Indonesia,  konflik  antara  Aceh  dan Pemerintah  Pusat  pertama  kali  terjadi  pada  saat gerakan  Darul  Islam  (DI/TII)  Pimpinan  Teungku Daud  Beureueh  diproklamirkan  pada  tahun  1953 (Usman,  2003:124).  Konflik  antara  Aceh  dengan Pemerintah  Pusat  pasca  kemerdekaan  Indonesia mereda,  dengan  diberikannya  hak  khusus  oleh Pemerintah  Pusat  untuk  Aceh  berupa  otomomi dalam  bidang  Agama,  Adat,  dan  Pendidikan sehingga gencatan senjata berhasil dilakukan pada 1957-1959 ( Majalah Aceh Kita , Agustus 2005:16).
Diplomasi  menjadi  alternatif  terbaik  dalam mengakhiri  konflik  yang  terjadi  antar  kelompok untuk mencapai perdamaian dari suatu kesepakatan  yang  telah  disepakati  bersama. Merujuk  kepada  perdamaian  yang  tercapai  pada era  Teungku  Daud  Beureueh  dengan  Pemerintah Pusat,  maka  Nota  Kesepahaman  atau  MoU ( Memorandum of Understanding ) yang dilaksanakan  pada  15  Agustus  2005  berlokasi  di Helsinki, Finlandia menjadi akhir dari konflik yang terjadi antara Aceh dengan Pemerintah Pusat yang dimulai  sejak  4  Desember  1976  di  bawah kepemimpinan Hasan Tiro.
Perundingan antara Pemerintah Indonesia dan GAM  kali  ini  difasilitasi  oleh  Martti  Ahtisaari, mantan  Presiden  Finlandia  dan  menjabat  sebagai Ketua  Dewan  Direktur Crisis  Management Initiative (CMI) . Perundingan  ini  menghasilkan Memorandum  of  Understanding (MoU)  yang memberikan  keleluasaan  bagi  Aceh  untuk beberapa  hal,  yaitu: Pertama ,  Aceh  memiliki identitas kultural dengan penerapan Syari’at Islam dan  Lembaga  Wali  Nanggroe. Kedua ,  Aceh mendapat keadilan ekonomi yaitu pembagian hasil
minyak  bumi  dan  gas  sebesar  70  persen. Ketiga , rakyat Aceh  mendapatkan  hak  politiknya  melalui pembentukan  partai  politik  lokal  (parlok).  Ketiga butir inilah yang kemudian diatur dalam Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh.  Selain  hal  tersebut  di  atas terdapat  pula  permasalahan  lainnya,  seperti keinginan bagi kawasan lintas timur, lintas tengah, dan  lintas  barat    agar  dapat  dilakukannya pemekaran  Kabupaten  di  Provinsi  Aceh,  serta masalah Din Minimi sebagai eks GAM.
Perdamaian  merupakan  hasil  akhir  dari konflik  dan  menjadi  bagian  dari  Hak  Asasi Manusia  (HAM).  Semenjak  disahkannya  Nota Kesepahaman  atau  MoU  ( Memorandum  of Understanding )  Helsinki,  Finlandia.  Tentunya perdamaian  yang  telah  dirasakan  sepuuh  tahun terakhir diharapkan banyak memberikan perubahan kearah yang lebih baik terhadap kondisi politik  dan  sosial  masyarakat  dengan  penerapan strategi  yang  efektif  oleh  semua stakeholder , strategi  yang  efektif  dapat  dicapai  melalui pengunaan  teknologi,  modal,  keterampilan  dan pemberdayaan kelembagaan untuk tetap terjaganya perdamaian  kondusif  (manajemen  penanganan konflik politik serta tindak kekerasan) yang terjadi selama  perdamaian  di  Aceh  pada  kawasan  lintas pesisir timur.
Dinamika politik di Aceh menjadi pendorong tumbuh  berkembangnya  demokrasi.  Untuk  itu tidak  berlebihan  dikatakan  bahwa  kegiatan penelitian  ini  sangat  penting  untuk  dilakukan. Untuk mengetahui dinamika politik, berupa situasi, kondisi  politik  yang  terjadi  dan  dampaknya terhadap masyarakat di Aceh, khususnya, kawasan lintas timur. Hasil penelitian kemudian dirumuskan
dalam analisis yang dibatasi dalam beberapa pokok permasalahan  yaitu:  dinamika  politik  yang  terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun perdamaian dan dampak terhadap masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode pengumpulan  data  dengan  wawancara  dan observasi  lapangan.  Pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  deskriptif kualitatif.  Jenis  dan  sumber  data  yang dikumpulkan  adalah  data  primer.  Data  yang diperoleh selanjutnya dianalisis sesuai dengan data yang  diperoleh.  Data  yang  bersifat  kualitatif dianalisis  secara  deskriptif  untuk  memberikan gambaran  tentang  keadaan  politik  atau  kondisi masyarakat  terkait  dengan  dinamika  politik sepuluh tahun perdamaian di Aceh.
Lokasi  penelitian  ini  yaitu  Bireuen, Lhokseumawe, dan Aceh Utara. Pemilihan subjek penelitian  dilakukan  dengan  teknik purposive random  sampling .  Teknik  ini  digunakan  untuk menyesuaikan dengan tujuan penelitian, sehingga subjek  yang  dipilih  diharapkan  dapat  menjadi sumber data yang  komunikatif,  transparan  serta representatif.    Adapun    subjek  dalam  penelitian ini  adalah  beberapa  Partai  Politik  (Parlok  dan Parnas),  Akademisi,  Tokoh  Agama  dan  Tokoh Pemuda.

## TINJAUAN PUSTAKA
Mengenai dinamika politik, Gaffar (2004:99) mengemukakan:  Dinamika  politik  pada  tingkatan lokal merupakan penjabaran dari berbagai macam SARA (Suku, Adat, Ras dan Agama) yang ada di Indonesia.  Hal  ini  yang  membuat  kebanyakan orang  kesulitan  menentukan  identitas  politik
ataupun  budaya  politik  Indonesia.  Jika  ada  orang yang  berhasil  mengidentifikasi  budaya  politik Indonesia,  kiranya  tak  mungkin  lepas  dari pertimbangan realitas politik lokal yang ada.
Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat  Aceh  juga  dikenal  dengan  berbagai suku,  seperti  suku  Aceh,  Gayo,  Alas,  Tamiang, Simeulue,  Kluet, Aneuk  Jame,  dan  lain-lain  yang termasuk  ke  dalam  golongan  rumpun  melayu. Adat  dan  agama  merupakan  suatu  hal  yang  tidak bisa  terpisahkan  dalam  kehidupan  masyarakat Aceh,  seperti  zat  dengan  sifat.  Mayoritas masyarakat  Aceh  beragama  Islam,  dan  sangat menunjung  tinggi  adat  istiadat,  sehingga  dilihat dari  perspektif  hukumnya, pengaturan  kebijakan perihal adat dan agama ( Lembaga Wali Nanggroe dan penerapan Syari’at Islam) menjadi perwujudan untuk  tetap  menegakkan  Syari’at  Islam  secara kaffah dalam membangun Aceh kearah yang lebih baik,  sebagaimana  terdapat di  dalam  Undang- Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  (UUPA) sebagai  wujud  kesepakatan  damai  antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  Aceh. UUPA idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan  Aceh  ke  depan.  Pelaksanaan pembangunan tersebut dilakukan melalui penerapan sistem desentralisasi.
Menurut Henry Maddick (Nurcholis, 2005:9) “Desentralisasi  adalah  penyerahan  kekuasaan secara  hukum  untuk  menangani  bidang-
bidang/fungsi-fungsi  tertentu  kepada  daerah otonom”.
Desentralisasi  dapat  juga  dianggap  sebagai suatu  penyerahan  perancanaan,  pembuatan keputusan,  atau  kewenangan  administratif  dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah atau organisasi  non  pemerintah/lembaga  swadaya masyarakat, organisasi wilayah, satuan administratif  daerah,  organisasi  semi  otonom sebagaimana  dikemukakan  Rondinelli  (Nurcholis, 2005:9).
Dinamika  politik  yang  terjadi  di  kawasan lintas timur Aceh  turut dipengaruhi dengan faktor tingginya  tingkat  kemiskinan.  Menurut  teori konservatif,  kemiskinan  berasal  dari  karakteristik khas  orang-orang  miskin.  Seseorang  menjadi miskin  bukan  hanya  karena  masalah  mental  atau tiadanya  kesempatan  untuk  sejahtera,  tetapi  juga karena  adanya  perspektif  masyarakat  yang menyisihkan dan memiskinkan orang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Mengenai  kecenderungan  politik,  O’leary (2000:790) berpendapat: Bahwa secara garis besar, politik cenderung terbagi dua kubu: Pertama, high politics (politik  tinggi),  yaitu  yang  mempelajari perilaku  politik  para  pembuat  keputusan  elit; mereka  percaya  bahwa  kepribadian  dan mekanisasi para  elit politik  adalah kunci pembuat sejarah.  Mereka  juga  percaya  bahwa  perluasan kekuasaan dan kepentingan diri dapat menjelaskan perilaku  sebagian  besar  kaum  elit.  Kedua, low politics (politik  bawah),  atau  politik  dari  bawah.
Mereka  percaya  bahwa  perilaku  politik  massa memberikan  kunci  untuk  menjelaskan  episode- episode  politik  utama  seperti  halnya  beberapa
revolusi  yang  terjadi.  Selain  itu  bagi  mereka kharisma,  plot,  maupun blunder para  pemimpin kurang  begitu  penting  dibanding  dengan perubahan  nilai-nilai  kepentingan  dan  tindakan kolektivitas.
Nota Kesepahaman MoU atau ( Memorandum  of  Understanding )  Helsinki,
Finlandia  yang  disepakati  pada  15 Agustus  2005 merupakan high  politics (politik  tinggi)  dan menjadi  sejarah  untuk  mengakhiri  konflik  antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Pusat serta  menciptakan  perdamaian  di  Aceh  dengan mekanisme  perpolitikan  dari  elit  politik  yang didukung  juga  oleh  masyarakat  internaional sehingga  damai  di  Aceh  dapat  terselenggarakan. Untuk low  politics (politik  bawah),  misalnya terjadinya unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh  masyarakat  terhadap  Pemerintahan  dalam menuntut keadilan supaya terciptanya kesejahteraan  melalui  kebijakan-kebijakan  yang dianggap  dapat  memberikan  perubahan  hidup yang  lebih  baik,  semisal:  penurunan  harga  bahan bakar  minyak  dan  sembilan  bahan  pokok (sembako) untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi  masyarakat  kalangan  bawah.  Budiardjo (2008:409) mengemukakan:
Potensi  konflik  selalu  ada  di  setiap masyarakat,  apalagi  di  masyarakat  yang  bersifat heterogen,  apakah  dari  segi  etnis  (suku  bangsa), sosial-ekonomi, ataupun  agama.  Setiap perbedaan tersebut  menyimpan  potensi  konflik.  Apabila keanekaragaman  itu  terjadi  di  negara  yang menganut  paham  demokrasi,  persaingan  dan perbedaan pendapat dianggap  hal  yang  wajar dan mendapat  tempat.  Akan  tetapi  di  dalam  negara sifatnya,  potensi  pertentangan  lebih  besar  dan
dengan mudah mengundang konflik.
Kawasan  lintas  timur  Aceh  merupakan kawasan  yang  sering  mengalami  konflik  yang lebih  tinggi terjadi dibandingkan dengan  kawasan lintas  barat  serta  tengah  Aceh,  dengan  struktur keadaan  kawasannya  yang  berbukit-bukit  serta landai  dengan  jumlah  penduduknya  yang  padat dan  mayoritas  beragama  Islam.  Berakhirnya konflik  dan  timbulnya  perdamaian  di  Aceh menjadi  suatu  anugerah  yang  dirasakan  kembali oleh  masyarakat,  sehingga  perdamaian  tersebut perlu tetap terjaga.
Konflik  selalu  terjadi  di  masyarakat  yang menganut  paham  demokrasi,  sebagaimana  yang terjadi  di  Negara  Indonesia,  terutama  terhadap masyarakat  yang  bersifat  heterogen  termasuk masyarakat  Aceh  dalam  kawasan  lintas  timur, tengah,  dan  barat.  sehingga  diperlukannya pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik  secara  khusus,  bukan  hanya  untuk mencegah  agar  konflik  tidak  kembali  muncul  ke permukaan  tetapi  juga  untuk  mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan.
Konflik  yang  telah  terlanjur  terjadi  seperti konflik  vertikal  antara  Pemerintah  Pusat  dengan GAM sebisa mungkin harus dapat dikelola dengan baik  karena akibat  yang ditimbulkan oleh  konflik akan  memberi  akibat  negatif  dalam  jangka panjang. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan  bernegara  efek  sampingnya  dapat  berupa kacaunya  suasana/keadaan,  gangguan  keamanan atau  terputusnya  hubungan  antar  manusia  bahkan menghalangi  tercapainya  tujuan  bernegara  itu sendiri yaitu kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Robbins  dan  Judge  (2007),  membagi  cara
penanganan  konflik  ke  dalam  lima  model: Pertama ,  Kompetisi.  Gaya  ini  bersikap  tidak kooperatif tetapi asertif  (unsur memaksa), bekerja dengan  cara  menentang  keinginan  pihak  lain, berjuang  untuk  mendominasi  dalam  suatu  situasi “menang-atau-kalah”,  dan  atau  memaksakan segala  sesuatu  agar  sesuai  dengan  kesimpulan tertentu  dengan  menggunakan  kekuasaan  yang ada. Kedua ,  Kolaborasi  (kerjasama).  Gaya  ini bersikap  kooperatif  dan  asertif,    berupaya  untuk mencapai kepuasan benar-benar setiap pihak yang berkepentingan  dengan  jalan  bekerja  melalui perbedaan-perbedaan  yang  ada,  mencari  dan memecahkan  masalah  sedemikian  rupa  sehingga setiap  orang  mencapai  keuntungan  sebagai hasilnya. Ketiga ,  Menghindar.  Gaya  ini  bersikap tidak kooperatif dan tidak asertif, menarik diri dari situasi  yang berkembang dan  atau bersikap  netral dalam  segala  macam  “cuaca”. Keempat , Akomodatif.  Ketika  salah  satu  pihak  berusaha menyenangkan  hati  lawannya,  pihak  tersebut kiranya  akan  bersedia  menempatkan  kepentingan lawan di atas kepentingannya sendiri. Dengan kata lain  agar  hubungan  tetap  terpelihara,  salah  satu pihak  bersedia  berkorban. Kelima ,  Kompromis.
Ketika  masing-masing  pihak  yang  berkonflik berusaha  mengalah  dalam  satu  atau  lain  hal, terjadilah  tindakan  berbagi,  yang  mendatangkan kompromi. Dalam model kompromi ini, tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Undang-Undang    Pemerintah Aceh  (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa  Indonesia,  khususnya  masyarakat  Aceh baik  kawasan  lintas  timur,  tengah,  maupun  barat.
UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang  menjadi  pedoman  bagi  penyelenggaraan pemerintahan  di  Aceh  pasca  penandatanganan MoU  Helsinki.  UUPA  diharapkan  dapat menumbuhkan  masyarakat  Aceh  baru  yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan  guna  menciptakan  kesejahteraan masyarakat Aceh.
Masyarakat  madani  atau civil  society mempunyai  sepuluh  ciri  khusus,  kesepuluh  ciri masyarakat madani tersebut yaitu: (1) Menjunjung tinggi  nilai-nilai   norma,  dan  hukum adalah  hal pokok  yang  harus  dimiliki  oleh  masyarakat madani.   (2)  Beradab artinya  masyarakat  yang mempunyai peradaban yang tinggi. (3)
Keterbukaan dapat  diartikan  mengedepankan kesederajatan  dan  transparasi  ini  khusunya  bagi pemerintah. (4) Ruang publik yang bebas diartikan sebagai  wilayah  di  mana  masyarakat  sebagai warga  negara  memiliki  akses  penuh  terhadap setiap  kegiatan  publik.  (5)  Demokratisasi,  adalah masyarakat  sosial berkaitan dengan  wacana  kritik rasional  masyarakat  yang  secara  ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi. (6) Toleransi,  adalah  kesediaan  individu  untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial  yang  berbeda  beda.  (7)  Pluralisme,  adalah sikap  mengakui  dan  menerima  kenyataan  disertai sikap  tulus  bahwa  masyarakat  itu  majemuk.  (8) Keadilan  sosial,  keadilan  yang  dimaksud  adalah keseimbangan  dan  pembagian  yang  proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara. (9)  Partisipasi  sosial  merupakan  awal  yang  baik bagi  terciptanya  masyarakat  madani.  Partisipasi sosial  yang  bersih  dapat  terjadi  apabila  tersedia
iklim  yang  memungkinkan  otonomi  individu terjaga.  (10)  Supermasi  hukum, merupakan jaminan  terciptanya  keadilan,  keadilan  harus diposisikan  secara  netral,  artinya  tidak  ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.
Pada  25  April  2009,  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  menetapkan  hasil  rekapitulasi perolehan  suara  nasional  Pilpres  2009  yang  telah diselenggarakan  pada  22  -  23  Juli  2009.  Berikut merupakan hasil suara  Pilpres  2009
( www.kpu.go.id )  yang  telah  ditetapkan  sebagai berikut.
Tabel  1.  Rekapitulasi  Hasil  Suara  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009
No  Pasangan Calon Jumlah Suara Persentase Suara 1 Megawati- Prabowo 32.548.105 26,79 % 2 SBY- Budiono 73.874.562 60,80 % 3 JK-Wiranto 15.081.814 12,41 % Jumlah 121.504.481 100,00 % Jumlah Suara Sah 121.504.481 Jumlah  Suara  Tidak Sah 6.479.174 Jumlah Suara Peserta 127.983.655 Jumlah Suara Pemilih 171.068.667 sumber:http://wartasejarah.blogspot.com/2013/10/ pemilihan-presiden-2009.html
Gambar 1 Pola Dinamika Politik Sepuluh Tahun Perdamaian di Aceh
Hasil penelusuran
dari Atjehpost.co,
dikemukakan  bahwa  Partai  Gerindra  kurang mendapatkan sambutan di Aceh pada pelaksanaan Pemilu 2009.  Ini dibuktikan dengan  tidak adanya satupun kader Gerindra yang lolos ke DPR RI dari Aceh  pada  tahun  2009,  demikian  pula  dengan DPR  Aceh.    Dalam  Pemilu  2009  yang  telah dilaksanakan  telihat  bahwa  Partai  Demokrat meraih persentase hasil suara tertinggi.
Berdasarkan  rekapitulasi  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  yang  tidak  dihadiri  saksi  dari Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto, dikemukakan bahwa  SBY-Boediono  unggul  dalam  perolehan suara  terbanyak  di  29  Provinsi.  Megawati- Prabowo  hanya  memperoleh  suara  terbanyak  di Provinsi Bali, sementara JK-Wiranto memperoleh suara  terbanyak  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan, Sulawesi  Tenggara,  dan  Gorontalo.  Dan kemenangan SBY-Boediono tersebut lebih dari 20 persen.  Selanjutnya  Komisi  Pemilihan  Umum (KPU)  menetapkan  pasangan  Susilo  Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden  terpilih  tahun  2009.  Penetapan  tersebut terdapat  dalam  Surat  Keputusan  KPU  Nomor 373/kpts/KPU/2009 tanggal 18 Agustus 2009 serta ditandatangani  oleh  Ketua  KPU  Abdul  Hafiz Anshary.  Sekjen  KPU  Suripto  Bambang  Setyadi yang  membacakan  SK  KPU  Nomor  373/2009 dalam Rapat Pleno Terbuka KPU, sebagai berikut: “Menetapkan  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan Boediono  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden terpilih hasil Pemilu 2009 periode 2009-2014”.
Gambar  2.  Kurva  1    Hasil  Suara  dalam  Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009

## Pemilu Legislatif DPR Aceh 2009
Gerakan  Aceh  Merdeka  (GAM)  telah membentuk  Partai  Lokal  sendiri  dengan  nama Partai Aceh  (PA)  pada  tahun  2008,  dan  akhirnya berhasil  memenangkan  Pemilu  Legaslatif  DPR Aceh, dengan menguasai 33 dari 69 kursi legislatif yang tersedia pada tahun 2009. Dengan perolehan suara  PA  mencapai  1.007.173  suara  (47%) sehingga mampu mendominasi DPRA dengan 33 kursi  dari  69  kursi.  Untuk  tingkat  DPRK,  Partai Aceh  memimpin  kursi  legislatif  di  12  Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota.
Kemenangan  yang  diraih  oleh  Partai  Aceh (PA)  berlanjut  hingga  hanya  menyisahkan  satu kursi  untuk  Partai  Daulat  Aceh  (PDA)  sebagai pesaingnya  ditingkat  lokal  dari  lima  pesaing  PA ditingkat  Provinsi  Aceh  dalam  perebutan  suara. Kemenangan  PA  dilevel  DPRK,  juga  berlanjut
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 26, 79 % 12, 41 % 60, 80 % 10 0 %
hingga ke tingkat kabupaten dan kota di daerah itu.
PA meraih mayoritas suara di delapan kabupaten. Misalnya di Aceh Besar (75%), Pidie (95%), Pidie Jaya  (90%),  Bireuen  (98%),  Aceh  Utara  (95%), Lhokseumawe (97%), Aceh Timur (90%), Langsa (75%),  dan    Aceh  Tamiang  (70%).  Selanjutnya Aceh Jaya (70%), Aceh Barat (75%), Nagan Raya (80 %), Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan (75%), Simulue (70%), Singkil dan Subulussalam (65%). Kemudian  Aceh  Tenggara  (60%),  Aceh  Tengah dan Bener Meriah (48%), dan Gayo Lues (70%).

## KESIMPULAN
1) Dinamika politik di Aceh terjadi berawal dari konflik  yang  berakhir  dengan  jalan perundingan (negosiasi) yang juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari elit Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  dan Dunia  Internasional  dalam  menciptakan perdamaian pasca perdamaian di Aceh.
2) Tujuan  kebijakan-kebijakan  yaitu  untuk ketertiban masyarakat, kesejahteraan masyarakat,  dan  tegaknya  syariat  Islam  di Aceh  secara  kaffah melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006.
3) Pada Pemilu Legislatif 2009 di Aceh terdapat 8  daerah  pemilihan  (dapil)  untuk  kawasan Bireuen,  Bener  Meriah,  dan  Aceh  Tengah (dapil  4)  dan    kawasan  Lhokseumawe  dan Aceh Utara (dapil 5). Pada Pemilu Legislatif
2014  di  Aceh  sudah  berubah  menjadi  10 daerah  pemilhan  (dapil)  untuk  kawasan Bireuen (dapil 3), kawasan Bener Meriah dan
Aceh  Tengah  (dapil  4)  serta  kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara (dapil 5).
4) Terjadinya  konflik  di  kawasan  lintas  timur, tengah, dan barat Aceh membuat masyarakat di daerah tersebut berada dalam kesengsaraan terutama  di  bidang  perekonomian  hal  ini tidak  terlepas  dari  konflik  yang  terjadi membuat masyarakat menjadi takut saat akan melakukan aktivitas  sehari-hari dalam  upaya mencari rezeki.
5) Penyelesaian terkait dengan korban konflik di Aceh  melalui  qanun  komisi  kebenaran  dan rekonsiliasi  di  Aceh  dapat  memperbaiki tatanan  nilai  sosial  masyarakat  yang  telah mengalami  kelenturan  dan  trauma  psikolgis perang  yang  berbekas  dan  mendalam  serta sulit dipulihkan bagi korban  konflik. Namun masih berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat.
6) Dengan adanya status otonomi khusus (otsus) dan pengelolaan dana bagi hasil sumber daya alam  (minyak  dan  gas  bumi)  sebesar  70% kepada Aceh, belum menciptakan kesejahteraan  yang  maksimal  terhadap masyarakat baik kawasan lintas timur, tengah, dan barat Aceh.
7) Persaingan  antar  partai  politik  dianggap sebagai  ajang  yang  dapat  memilih  serta menemukan  pemimpin  yang  dapat  menjadi idola  masyarakat  Aceh  dalam  membangun Aceh  kearah  yang  lebih  baik  sekaligus mampu  menyelesaikan  persoalan-persoalan yang  terjadi  di  Aceh.  Persaingan  kontestasi politik 2017 dalam bentuk pola koalisi.

## DAFTAR PUSTAKA
Apter,  David  E.  (1988). Pengantar  Analisa Politik . Jakarta: Rajawali Pers.
Budiardjo,  Miriam.  (2008). Dasar-Dasar  Ilmu Politik .  Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka
Utama. ISBN : 978-979-22-3494-7. Damsar.  (2012). Pengantar  Sosiologi  Politik .
Jakarta: Kencana.
Denny J.A. (2004). Manuver Elit, Konflik dan Konservatisme Politik .  Yogyakarta:
LKIS. ISBN: 979-25-  52316.
Duverger,  Maurice  (2003). Sosiologi  Politik .
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Gaffar,  Afan.  (2004). Budaya  Politik Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gayo,  Iwan.  (2007). Buku Pintar  Seri  Senior . Jakarta  Selatan:  Pustaka  Warga  Negara. ISBN: 979-25-2181-X.
Hamid, Ahmad  Farhan.  (2008). Partai  Politik Lokal di Aceh . Jakarta: Kemitraan.
Hardiman,  F.  Budi, et  al .  (2011). Empat  Esai
Etika Politik . Jakarta Pusat: www.srimulyani.net .   ISBN: 978- 6029861402. Ismail,  Badruzzaman.  (2008). Sistem  Budaya Adat Aceh dalam Membangun
Kesejahteraan  (Nilai  Sejarah  dan Dinamika  Kekinian) .  Banda  Aceh:
Majelis   Adat  Aceh  (MAA)  Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. ISBN: 978- 979-15533-5-3.
Lauer,  Robert  H.  (2001). Perspektif  Tentang Perubahan  Sosial .  Jakarta:  PT.  Rhineka Cipta. hlm. 102.
Lawang,  Robert.  (1994). Buku  Materi  Pokok
Pengantar Sosiologi . Jakarta:
Universitas Terbuka.
Majalah  Aceh  Kita.  (2005). Yang  Dikagumi Yang Dikhianati . Agustus. ISSN:   1829-
8427.
Narwoko,  J.  Dewi  dan  Suyanto,  Bagong.
(2004). Sosiologi  Teks  Pengantar  dan Terapan .  Jakarta:  Kencana  Prenada
Media Group.
Nurcholis,  Hanif.  (2005). Teori  dan  Praktek Pemerintahan  dan  Otonomi  Daerah .
Jakarta: Grasindo.
Nurhasim,  Moch,  dkk.  (2008). Aceh  Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi .
Yoyakarta: Pustaka Pelajar.
O’leary,  Brendan.  (2000).  “Ilmu  Politik.”
Dalam  Kupper,  Adam  dan  Kupper,
Jessica   ( ed ). Ensiklopedi  Ilmu-Ilmu Sosial .  Terjemahan.  Munandar,  Haris,
dkk. Jakarta:  PT  Raja  Grafindo
Persada.
Ritzer,  George.  (2004). Sosiologi  Ilmu Pengetahuan  Berparadigma  Ganda .
Jakarta:   PT. Raja Grafindo Persada.
Setiadi,  Elly  M  dan  Kolip,  Usman.  (2011).
Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta dan
Gejala  Permasalahan  Sosial:  Teori, Aplikasi,  dan  Pemecahannya .  Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Soekanto,  Soerjono.  (1992). Sosiologi  Suatu Pengantar .  Jakarta: Rajawali Pers.
Sugeng HR. (2014). Rangkuman Pengetahuan Umum  Lengkap  (RPUL) .  Semarang:
Aneka   Ilmu. ISBN: 979-9029-84-8. Surbakti,  Ramlan.  (1992). Memahami  Imu Politik .  Jakarta:    PT.  Gramedia
Widiasarana Indonesia.
Susan,  Novri.  (2009). Pengantar  Sosiologi
Konflik  dan  Isu-Isu  Kontemporer .
Jakarta:   Kencana.
Syani,  Abdul.  (2012). Sosiologi  Sistematika, Teori,  dan  Terapan .  Jakarta:  Bumi
Aksara.
Tim  Penyusun.  (2008). Kamus  Bahasa Indonesia . Jakarta: Pusat Bahasa. ISBN:
978- 979-689-779-1.
Usman,  A.  Rani.  (2003). Sejarah  Peradaban Aceh . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Soejadi.  (2001). Pemberdayaan  Masyarakat dan  Upaya  Pembebasan  Kemiskinan .
Yogyakarta: Philosophy Press.
Widjajanto,  Andi  dan  Wardhani  Artanti.
(2008). Hubungan  Intelijen  Negara
1945- 2004 . Jakarta: Pasivis.
Wijono  (1993). Konflik  Dalam  Organisasi .
Semarang: Satya Wacana.