## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU
DARI ASAS KEADILAN

## (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru)
Gerry Jardan 1* , Ismansyah 2 , Nani Mulyati 3 1,2,3 Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
* Corresponding Author: gerry.note08@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 08/05/2023 Justice  collaborator sangat  berperan  penting  dalam  membantu  aparat  penegak hukum dalam memberantas kejahatan terorganisir seperti tindak pidana narkotika, Peran justice  collaborator dalam  upaya  pengungkapan  kasus  tindak  pidana narkotika karena dapat menarik dan menjerat bandar atau pelaku lainnya. dengan adanya  pemberian  perlindungan  hukum  terhadap justice  collaborator ini diharapkan  akan  membantu  dan  memaksimalkan  penegakan  hukum  terhadap pelaku  kejahatan  penyalahgunaan  narkotika  yang  tentunya  mempertimbangkan asas  keadilan.  Rumusan  masalah  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini  ialah menganalisis  (1)  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap justice  collaborator dalam  mengungkap  tindak  pidana  narkotika  dan  menganalisis  (2)  tinjauan  asas keadilan terhadap justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  yuridis  normatif,  maka  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  studi  kepustakaan  namun  juga  didukung  dengan  data  yang bersumber  dari  wawancara.  Hasil  yang  diperoleh  dari  penelitian  didapatkan kesimpulan  (1)  Perlindungan  hukum  terhadap Justice  Collaborator diatur  dalam Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2006  Jo.  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan  HAM  Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,  dan  Ketua  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Tahun  2011 tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan  Saksi  Pelaku  yang Bekerjasama  dan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011 Tentang  Perlakuan  Bagi  Pelapor Tindak  Pidana  ( Whistleblower )  Dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  ( Justice Collaborator )  Di  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu  yang  pada  intinya mengatur  mengenai  syarat  untuk  menjadi justice  collaborator ,  pedoman memperlakukan justice  collaborator dan  perlindungan  yang  berupa perlindungan fisik  maupun  psikologis  serta  pemberian  reward  berupa  pengurangan  hukum hingga  remisi  dan  bebas  bersyarat  atas  jasa  yang  diberikan  dalam  membantu mengungkap tindak pidana Narkotika. (2) Dari tiga putusan yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tidak terikat dengan peraturan yang merupakan keadilan  prosedural  melainkan  hakim  memberikan  pertimbangan  berdasarkan keadilan  substansial  yang  diperoleh  dari  proses  berlangsungnya  persidangan dengan  memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada.  Tidak  satupun  tindakan  menjadi justice  collaborator membebaskan  dari  pemidanaan  karena  pada  dasarnya  tidak menghilangkan  kesalahan  pelaku  melainkan  penghargaan  pengurangan  hukum atas bantuannya dalam mengungkap tindak pidana.
Direvisi, 12/06/2023 Dipublikasi, 03/07/2023
Kata Kunci: Penegakan Hukum; Justice Collabolator; Tindak Pidana Narkotika; Keadilan

## Abstract

## Keywords: Law
Enforcement; Justice Collaborator; Narcotics Crime; Justice Justice collaborators play an important role in assisting law enforcement officials in  eradicating  organized  crime  such  as  narcotics  crimes.  The  role  of  justice collaborators is in efforts to  disclose cases of narcotics crimes because they can attract  and  ensnare  dealers  or  other  perpetrators.  With  the  provision  of  legal protection for justice collaborators, it is hoped that it will help and maximize law enforcement  against  perpetrators  of  narcotics  abuse  crimes  which  of  course consider the principle of justice. The formulation of the problem discussed in this study is to analyze (1) legal protection arrangements for justice collaborators in uncovering narcotics crimes and analyzing (2) a review of the principles of justice for justice collaborators in uncovering narcotics crimes in the Pekanbaru District Court  Decision.  The  research  method  used  is  normative  juridical,  so  the  data collection  technique  used  in  this  research  is  a  literature  study  but  is  also supported  by  data  sourced  from  interviews.  The  results  obtained  from  the research concluded (1) Legal protection for Justice Collaborators is regulated  in Law  Number  13  of  2006  Jo.  Law  Number  31  of  2014  concerning  Protection  of Witnesses and Victims, Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head of  the  Indonesian  National  Police,  Corruption  Eradication  Commission  of  the Republic of Indonesia, and Chairman of the 2011 Witness and Victim Protection Agency  concerning  Protection  for  Complainants,  Reporting  Witnesses,  and Perpetrator Witnesses Who Collaborate and SEMA Number 4 of 2011 Concerning Treatment  for  Whistleblowers  and  Collaborative  Witnesses  in  Certain  Crime Cases  which  essentially  regulates  the  requirements  for  being  justice collaborators,  guidelines  for  treating  justice  collaborators  and  protection  in  the form  of  physical  and  psychological  protection  as  well  as  giving  rewards  in  the form  of  legal  reductions  to  remissions  and  conditional  release  for  services provided  in  helping  uncover  criminal  acts  of  Narcotics.  (2)  From  the  three decisions analyzed, it can be concluded that the judge's decision is not bound by regulations which constitute procedural justice, but the judge gives consideration based on substantial justice obtained from the trial process by taking into account the  existing  facts.  None  of  the  actions  of  becoming  a  justice  collaborator  frees from punishment because basically it does not eliminate the perpetrator's guilt but instead  rewards  a  reduction  in  the  law  for  his  assistance  in  uncovering  criminal acts.

## PENDAHULUAN
Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, pernyataan tersebut tertera pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. 1 Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum.  Semua  dipandang  sama  baik  dalam  kedudukan  dan  pangkat  ( equality  before  the law ). 2 Indonesia sebagai negara hukum memiliki hukum pidana sebagai hukum positif yang mengatur  mengenai  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana,  perbuatan  pidana  itu  sendiri  ialah perbuatan  yang  melawan  hukum  serta  yang  diancam  dengan  adanya  suatu  sanksi  pidana, seperti  kejahatan  yang  merupakan  salah  satu  perbuatan  melawan  hukum.  Kejahatan merupakan fenomena sosial yang saat ini semakin meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Perkembangan  masyarakat  dan  teknologi  saat  ini,  diikuti  pula  dengan  munculnya  berbagai
1 Mety  Rahmawati,  2018, Perbandingan  Pengaturan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Penyidik,  Penuntut  Umum, Hakim,  Advokat,  Pelapor,  Ahli,  Saksi,  Dan  Petugas  Pemasyarakatan  Beserta  Keluarganya  Dalam  Perkara Terorisme  Indonesia  Dan  Amerika  Serikat ,  Jurnal  Hukum.  Volume  1.  No.1  .Fakultas  Hukum  Universitas Trisakti. Jakarta.Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 3.
2 Oksidelfa  Yanto,  2010, Mafia  Hukum  “Membongkar  Konspirasi  dan  Manipulasi  di  Indonesia ,  Jakarta  : Penebar Swadaya Group, hlm. 3.
kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir yang dapat dikategorikan sebagai organized crime.
Kejahatan yang tergolong kejahatan terorganisir yang paling umum dan masih menjadi permasalahan  bangsa  di  Indonesia  sendiri  ialah  kejahatan  penyalahgunaan  obat-obatan terlarang  atau  biasa  dikenal  dengan  penyalahgunaan  narkotika  dan  psikotropika.  Narkotika itu sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009:
“Zat  atau  obat  yang  berasal  dari  tanaman  atau  bukan  tanaman  baik  sintesis  maupun semi  sintesis  yang  dapat  menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran, hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai  menghilangkan  rasa  nyeri,  dan  dapat menimbulkan ketergantungan.”
Narkotika  apabila  dipergunakan  secara  tidak  teratur  menurut  takaran/dosis  akan  dapat menimbulkan  bahaya  fisik  dan  mental  bagi  yang  menggunakan  serta  dapat  menimbulkan ketergantungan  pada  pengguna  itu  sendiri. 3 Narkotika  juga  telah  ditetapkan  sebagai  tindak pidana yang bersifat transnasional karena merupakan kejahatan yang melampaui lintas batas negara dan juga didukung modus operandi tinggi, teknologi canggih dan dukungan organisasi luas. 4 Adapun  bentuk  tindak  pidana  narkotika  yang  umum  dikenal  antara  lain  adalah penyalahgunaan  atau  melebihi  dosis,  pengedaran  narkotika  dan  jual  beli  narkotika 5 yang memang sangat menjanjikan keuntungannya. 6
Berbagai  indikasi  menunjukkan  bahwa  kejahatan  narkotika  merupakan extraordinary crime .  Adapun  pemaknaannya  adalah  sebagai  suatu  kejahatan  yang  berdampak  besar  dan multi  dimensional terhadap  sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik  serta  begitu  dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Indonesia  termasuk  dalam  salah  satu  negara  yang  berdimensi  skala  internasional  di  jadikan pasar utama oleh jaringan sindikat peredaran narkotika, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dengan dikelilingi perairan yang luas 7 . Menurut paparan dari  UNODC,  Indonesia  termasuk  dalam  bagian  segitiga  emas  perdagangan  narkotika  jenis metafetamin  atau  sabu  di  kawasan  Asia  Tenggara. 8 Adapun  hal  ini  dapat  dilihat  dengan sangat  besarnya  jumlah  kasus  tindak  pidana  narkotika  yang  berhasil  diungkap  oleh  POLRI dan  BNN  5  tahun  terakhir  yakni  pada  tahun  2018  sebanyak  40.469  kasus,  tahun  2019 sebanyak 38.269 kasus, tahun 2020 sebanyak 41.999 kasus dan tahun 2021 sebanyak 25.874 kasus yang diungkap.
3 A. W. Widjaya, 1995, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika , Bandung : Armico, hlm. 26.
4 Tenofrimer dan Nadya Azilia, 2012, Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan TerhadapPengedar Narkotika (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang) , Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, hlm. 45-46
5 Moh. Taufik Makarao Cs, 2003, Tindak Pidana Narkotika , Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 45.
6 Kejahatan  narkotika dari  hari  kehari  yang  selalu  meningkat  disebabkan  indikasi  hubungan  narkotika  sebagai tindak  pidana  kejahatan  dalam  bisnis  erat  sekali.  Selanjutnya  lihat  dalam  :Heriadi  Willy,  2005, Berantas Narkoba tak cukup hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini) , Yogyakarta : UII press, hlm. 161.
7 Indonesia  is  a  unitary  state  with  islands  stretching  from  Sabangto  Merauke  and  has  a  large  sea    With    the wide  coverage  of  Indonesia's  marine  area,  the  international  community  also recognizes Indonesia as an archipelagic country defined in UNCLOS 1982. Indonesia's status as a maritime country can be proven by the factthat  around  70%  of  Indonesia's  territory  is  sea. Lihat  dalam  :  Faradiba  Putri  Rahmadani,  Agus  Triono, 2022, SHIP  SINKING  POLICY:  A  LEGAL  CHOICE  TOERADICATE  ILLEGAL  FISHINGIN  INDONESIA, Department      of      International      Law,      Faculty      of      Law, Universitas  Lampung,  Bandar  Lampung, Indonesia. p-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2723-2603, Volume 4 Number 2, July- December 2022: hlm. 55-66.
8 Detiknews,  2021, https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga-emas-perdagangan- narkoba-dunia , diakses 22 Oktober 2022 pukul 23.40 WIB.
Seperti  yang  diketahui  kejahatan  narkotika  merupakan  suatu  tindak  kejahatan  yang terorganisir yang telah memiliki sistem dan jaringan yang luas dan melibatkan banyak orang sehingga  menyebabkan  sulitnya  mengungkapkan  semua  pihak  yang  terkait  dan mengendalikan  peredaran  narkotika  di  negara  Indonesia  ini. 9 Kondisi  ini  kian  mendorong penegak  hukum  harus  lebih  bisa  dan  mampu  melakukan  upaya-upaya  baru  dalam pemberantasan tindak pidana narkotika, selain peran aparat penegak hukum diperlukan juga pihak-pihak  lain  yang  turut  bekerjasama  agar  kasus  peredaran  narkotika  dapat  di  ungkap sampai kepada akarnya.
Membantu  aparat  penegak  hukum  dalam  hal  mengungkap  adanya  tindak  pidana narkotika yang terjadi merupakan suatu kewajiban setiap warga negara. Pada umumnya orang yang  terlibat  dalam  peredaran  gelap  narkotika  tidak  bertindak  sendirian,  mereka  berkawan, berkelompok  atau  dengan  kata  lain  telah  terorganisasi,  dimana  ada  yang  bertindak  sebagai pemasok bahan bakunya, ada yang bertindak sebagai produsen, bandar dan pengedar. Bukan hanya  terbatas  bantuan  kesaksian  masyarakat,  bahwa  perlu  adanya  peran  dari  orang  atau pihak  yang  berada  dalam  jaringan  ataupun  sistem  kejahatan  narkotika  itu  sendiri  atau  yang disebut  dengan  saksi  pelaku  yang  bekerja  sama  ( Justice  Collaborator ).  untuk  mendapatkan status sebagai justice collaborator ini disebutkan beberapa syarat yakni:
1. Tindak  pidana  yang  diungkapkan  merupakan  tindak  pidana  yang  serius  dan/  atau terorganisir
2. Bukan pelaku utama
3. Memberikan keterangan sebagai saksi
4. Mengakui kejahatan yang dilakukan
5. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan
Dalam  SEMA  No  4  Tahun  2011    Peraturan  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan pedoman  bagi  para  penegak  hukum  dalam  melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  dalam pemberian  perlindungan  bagi  pelapor,  saksi  pelapor  dan  saksi  pelaku  yang  bekerjasama dalam perkara pidana. Justice collaborator merupakan langkah baru yang dimunculkan untuk memudahkan  mengungkapkan  perilaku  dan  tindakan  pidana  narkotika.  SEMA  No  4  Tahun 2011  pada  dasarnya  lahir  dari  konsep   perlindungan  saksi  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban). Melihat ketentuan yang terdapat  dalam  UU Perlindungan Saksi  dan Korban, dapat  dilihat dengan jelas, bahwa Pasal  10  A  pada  hakikatnya  telah  memberikan  perlindungan  kepada  mereka  yang  telah memberikan laporan atau kesaksian atas terjadinya tindak pidana.
Salah  satu  fenomena  dari  peran Justice  Collabrator di  Pekanbaru  dapat  dilihat  pada sebuah  kasus  sebagaimana  termuat  dalam  putusan  Nomor:    321/Pid.Sus/2020/PN  Pbr. Kejadian  yang  bermula  pada  hari  Senin  tanggal  13  Januari  2020  sekitar  pukul  12.30  WIB Terdakwa Said Sapri tertangkap memiliki Narkotika jenis shabu dan kemudian bekerjasama dengan  kepolisian  untuk  dimintakan  pembelian  sabu  kepada  seorang  bandar  bernama Muhammad  Nasri.  Dalam  hal  ini  terdakwa  membantu  aparatur  penegak  hukum  membantu
9 Muhammad  Yani  Bahtera,  Marshaal  NG  dan  Ruben  Achmad, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Justice Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  (Kajian  Kasus  Perkara  Pidana  Putusan  Nomor  : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG) , Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1 (2021), hlm. 2.
mengungkap  masalah  peredaran  narkotika.  Tetapi  pada  putusan   hakim  terdakwa  Said  Sapri ditetapkan  hukuman  selama  6  (enam)  tahun  penjara,  sama  berat  dengan  terdakwa Muhammad Nasri. 10
Fenomena  peran justice  collaborator selanjutnya  dalam  kasus  narkotika  dapat  dilihat pada  putusan  Nomor  720/Pid.Sus/2021/PN  Pbr. Adapun  terdakwa  dalam  kasus  ini  bernama Yoki Effendi yang tertangkap pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul  22.00 wib di Jalan Kartama Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru yang dari hasil penangkapan  oleh  terdakwa  inilah  kepolisian  mendapatkan  keterangan  dari  terdakwa sehingga  dapat  dilakukan  pengembangan  untuk  mengungkap  jaringan  narkotika  yang kemudian berhasil menangkap Indriani Regita Sari dan Andra Permana. 11
Fenomena peran justice collaborator lainnya dalam kasus narkotika dapat dilihat pada putusan  Nomor  683/Pid.Sus/2016/PN  Pbr  dengan  terdakwa  Ridwan  Jonson  Maruli.  Dalam kasus  ini  didapat  fakta  bahwa  Pihak  Polisi  Berterima  Kasih  kepada  terdakwa  karena  berkat keterangan  terdakwa  dan  dilakukan  pengembangan  oleh  Polisi  maka  tertangkaplah  Pelaku sebenarnya  yaitu  Saksi  Karmila  dalam  berkas  terpisah.  Bahwa  berdasarkan  keterangan tersebut  pada  saat  itu  Ketua  Majelis  Hakim  memerintahkan  Panitera  Perkara  a  quo  untuk dicatat  sebagai  bahan  pertimbangan  bahwa  Terdakwa  Merupakan justice  collaborator dan keterangan tersebut telah tercatat dalam catatan Panitera Perkara Aquo. 12
Dari  ketiga  fenomena  yang  telah  dijelaskan  dapat  dilihat  bahwa  adanya  peran  dari justice  collaborator membantu  dalam  upaya  pengungkapan  kasus  tindak  pidana  narkotika karena  dapat  menarik  dan  menjerat  bandar  atau  pelaku  tindak  pidana  narkotika  lainnya. Sementara Das Sollen dan Das Sein dapat dilihat adanya ketidak sesuaian antara hukum yang berlaku  dan  penerapannya  yang  justru  tidak  menguntungkan justice  collaborator dari  segi perlindungan  hukum  sehingga  permasalahan  seperti  ini  dikhawatirkan  akan  menurunkan minat atau inisiatif pelaku untuk bekerjasama.
Selain itu juga perlu ditinjau dari segi keadilan mengenai perlindungan hukum terhadap justice  collaborator dalam  beberapa  putusan  di  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru, tinjauan  ini diperlukan  untuk  melihat  apakah  hukuman  yang  diberikan  sudah  memiliki  nilai  keadilan yang  diinginkan.  Karena  seringkali  keadilan  yang  terwujud  (prosedural)  tidak  seperti keadilan (substantif) yang dikehendaki pencari keadilan. 13

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris. Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  penelitian  yang  difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam  hukum  positif. 14 Pada  penelitian  ini  peneliti  ingin mengkaji  dan  menganalisis  terkait  Perlindungan  Hukum  Terhadap Justice  Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Keadilan (Studi Putusan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru). Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini,
10 Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr.
11 Putusan Nomor : 720/Pid.Sus/2021/PN.Pbr
12 putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr
13 Haryono,  2012, Penegakan  Hukum  Berbasis  Nilai  Keadilan  Substantif  (studi  Putusan  MK  No.  46/PUU- VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012) , Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019, hlm. 4.
14 Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 295.
maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi  kepustakaan  ( library  research )  dan  didukung  dengan  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara.  Studi  kepustakaan  dilakukan  terhadap  data  sekunder  yang  terdiri  dari  bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier  dan data primer. 15

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  justice  collaborator  dalam  mengungkap tindak pidana narkotika a. Justice Collaborator dalam Instrumen Internasional
Aparat  penegak  hukum  semakin  bergantung  pada  kesaksian,  bantuan  kerja  sama,  dan petunjuk  mengenai  bukti-bukti  yang  diberikan  oleh  sesama  pelaku  untuk  melawan  teman mereka  sendiri. 16 Semakin  terlibat  si  informan  dalam  tindak  pidana  tersebut,  semakin bergunalah bantuan dari si informan tersebut. 17 Tidak mudah untuk menarik salah satu pelaku tindak  pidana  untuk  melapor  atau  menjadi  informan,  apalagi  memberikan  keterangannya sebagai  saksi  di  pengadilan  mengingat  karena  pada  akhirnya  ia  juga  akan  diseret  menjadi tersangka dalam perkara yang sama. 18 Rasa takut akan ancaman yang dapat membahayakan diri dan keluarganya juga akan dirasakan oleh mereka yang harus menjadi saksi dalam tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  kelompok  kejahatan  terorganisir,  termasuk  tindak  pidana narkotika.
Pengaturan  berkaitan  dengan justice  collaborator dalam  peradilan  pidana  yang  diatur dalam pasal 37 sebagai berikut :
Ayat (2) : setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam  kasus-kasus  tertentu  mengurangi  hukuman  dari  seorang  pelaku  yang memberikan  kerjasama  yang  substansial  dalam  penyelidikan  atau  penuntutan  suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
Ayat  (3)n:  setiap  negara  wajib  mempertimbangkan  kemungkinan  sesuai  dengan prinsip-prinsip  dasar  hukum  nasionalnya  untuk  memberikan  kekebalan  dari penuntutan  bagi  orang  yang  memberikan  kerjasama  substansial  dalam  penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan konvensi ini. 19
Intinya  Tujuan  Utama  UNCAC  terdapat  dalam  Bab  4  Pasal  46  yang  mengatur ketentuan  mengenai  negara  yang  ikut  meratifikasi  UNCAC  wajib  memberikan  bantuan timbal balik yang seluas-luasnya dalam  proses penyidikan, penuntutan dan proses peradilan berkenaan dengan tindak pidana yang dicakup oleh UNCAC. 20
Demikian  halnya  dengan  konvensi  PBB  anti  korupsi,  di  dalam  konvensi  ini  juga memberikan  ide  pengaturan  berkaitan  dengan justice  collaborator dalam  peradilan  pidana yakni diatur dalam pasal 26 sebagai berikut : 21
15 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 11-12.
16 Yvond  Dandurand,  2010, A  Review  of  Selected  Witness  Protection  Programs,  Research  and  National Coordination  Organised  Crime  Divison  Law  Enforcement  and  Policy  Baranch  Public  Safety  Canada , Ottawa ; Department of Public Safety,  hlm. 28.
17 Howard Abadinsky , Loc.Cit.
18 Howard Abadinsky, Loc.Cit.
19 United nations Convention against corruption (UNCAC) pasal 37 ayat 2 dan 3.
20 Ismansyah,  Fitri,  Henni.  2020. Meretas  tindak  pidana  korupsi  dan  Upaya  penegakan  Hukum .  Depok  : Rajawali Pers. hlm. 197.
21 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) pasal 26 ayat 2 dan 3.
Ayat  (2)  :  Setiap  negara  pihak  wajib  mempertimbangkan  untuk  membuka kemungkinan,  dalam  keadaan  yang  tepat,  pengurangan  hukuman  atas  tertuduh  yang memberikan  kerjasama  yang  berarti  dalam  penyelidikan  atau  penuntutan  atas  tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.
Ayat  (3)  :  Setiap  negara  pihak  wajib  mempertimbangkan  untuk  membuka kemungkinan,  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  hukum  nasionalnya,  pemberian kekebalan  atas  penuntutan  terhadap  seseorang  yang  memberikan  kerjasama  yang berarti  di  dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup oleh konvensi ini.
Adapun  baik  Pasal  37 United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC) maupun  Pasal  26 United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime (UNCATOC)  sama-sama  mendorong  negara-negara  peserta  untuk  menerapkan  konsep protection  of  cooperating  persons. Konsep protection  of  cooperating  person ini  menurut Andi  Hamzah  sangat  terkait  dengan  konsep  saksi  mahkota  yang  muncul  karena  penerapan ajaran deelneming (penyertaan). 22 Orang  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan  yang  dapat dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana.

## b. Justice Collaborator dalam Instrumen Hukum Nasional
Undang-Undang  ini  bertujuan  untuk  menumbuhkan  partisipasi  masyarakat  dalam mengungkap  tindak  pidana  maka  perlu  diciptakan  iklim  yang  kondusif  dengan  cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada  setiap orang yang mengetahui atau menemukan  suatu  hal  yang  dapat  membantu  mengungkap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.
Perlindungan  hukum  bagi  seorang Justice  Collaborator adalah  suatu  hal  yang  mutlak untuk  diterapkan,  karena  peranannya  sebagai  seorang  informan  dalam  mengungkap  kasus yang  ia  terlibat  di  dalamnya  dan  juga  untuk  mengungkap  pelaku  utama  dari  kasus  tersebut. Hal  ini  dapat  pula  menjadi  preseden  baik  dan  mendorong  bagi  pihak-pihak  lain  untuk mengungkapkan perkara lainnya dengan jaminan yang pasti atas perlindungan dirinya. Itikad baik  dari  seorang Justice  Collaborator yang  melaporkan  kejahatan  berbau  skandal  dan bersifat  serius,  sekalipun  dia  sendiri  merupakan  bagian  dari  mata  rantai  kejahatan  yang dilaporkannya, seharusnya mendapat apresiasi hukum dan respon positif dari aparat penegak hukum dan bukan sebaliknya justru mendapat perlakuan yang tidak layak.
Oleh karena itu perlindungan bagi Justice Collaborator sangat penting untuk dilakukan yang  terkait  dengan  peran  Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  karena  merupakan sarana  jitu  yang  mampu  memberikan  pemecahan  atas  macetnya  upaya  prosedural  dan kelemahan  substansial/  materiil  sistem  hukum  pidana  dalam  mengungka  berbagai  kejahatan dimensional dengan segala motifnya. Sehebat apapun scientific crime investigation tanpa ada keberanian  seseorang  yang  mengambil  resiko  sebagai Justice  Collaborator mustahil kejahatan berbau skandal dapat dibongkar. 23
Perlindungan  saksi  dan  korban  sebgaimana  dimaksud  di  atas,  diatur  dalam  Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban dimana diatur sebagai berikut:
Pasal 5 menyebutkan bahwa:
(1) Saksi dan Korban berhak:
22 Ibid., hlm. 86 .
23 Ibid , hlm. 131.
a) Memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,  Keluarga,  dan  harta bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b) Ikut  serta  dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk  perlindungan  dan dukungan keamanan;
c) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
d) Mendapat penerjemah;dan lain-lain.
(2)  Hak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diberikan  kepada  Saksi  dan/  atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
(3)  Selain  kepada  Saksi  dan/atau  Korban,  hak  yang  diberikan  dalam  kasus  tertentu sebagaimana dimaksud  pada ayat  (2), dapat  diberikan kepada Saksi  Pelaku, Pelapor, dn  ahli,  termasuk  pula  orang  yang  dapat  memberikan  keterangan  yang  berhubungan dengan  suatu  perkara  pidana  meskipun  tidak  ia  dengar  sendiri,  tidak  ia  lihat  sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  jo.  Undang-Undang  Nomor  31  tahun  2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa:
1) Saksi,  Korban, dan pelapor tidak dapat  dituntut  secara hukum baik  pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2) Seorang Saksi  yang juga tersangka dalam kasus  yang sama tidak dapat  dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
Selanjutnya pada Pasal 10 A menyebutkan bahwa:
(1) Saksi  Pelaku  dapat  diberikan  penanganan  secara  khusus  dalam  proses  pemeriksaan dan  penghargaan  atas  kesaksian  yang  diberikan.  Pemisahan  pemberkasan  antara berkas  Saksi  Pelaku  dengan  berkas  tersangka  dan  terdakwa  dalam  proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau c.
(2) Penanganan secara khusus
(3) Penghargaan atas kesaksian
(4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  a,  LPSK  memberikan  rekomendasi  secara  tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.
(5) Untuk  memperoleh  penghargaan  berupa  pembebasan  bersyarat,  remisi  tambahan, dan  hak  narapidana  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b,  LPSK memberikan  rekomendasi  secara  tertulis  kepada  menteri  yang  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Dalam penjelasan Pasal  10 A ayat  (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan  saksi  dan  korban  yang  dimaksud  dengan  “keringanan  penjatuhan  pidana” mencakup  pidana  percobaan,  pidana  bersyarat  khusus,  atau  penjatuhan  pidana  yang  paling ringan  di  antara  terdakwa  lainnya.  Pada  dasarnya  bentuk  perlindungan  Justice  Collaborator ini  tidak  dapat  dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  apabila  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah . Perlindungan  hukum  dapat  berupa  kekebalan  yang  diberikan  kepada  pelapor  dan saksi  untuk  tidak  dapat  digugat  secara  perdata  atau  dituntut  secara  pidana  sepanjang  yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan dengan itikad baik atau yang bersangkutan tidak sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri.

## c. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator
Adapun  dari  beberapa  peraturan  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  hukum terhadap justice collaborator dapat digolongkan dalam beberapa bentuk perlindungan yakni: 1. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis
Perlindungan Terhadap fisik dan psikis Merupakan suatu keniscayaan bahwa setiap orang  yang  mewakafkan  dirinya  sebagai  seorang  justice  collaborator  akan  menghadapi berbagai  ancaman,  teror,  bahkan  kekerasan  terhadap  diri,  jiwa,  psikis,  dan  harta  serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi Justice Collaborator merupakan keputusan tersulit bagi  hidup  mereka,  karena  segala  kenyamanan  dan  keamanan  diri  dan  keluarganya  akan menjadi  tertanggu,  apalagi  tindak  pidana  yang  diungkap  yang  berjenis  organized  crime, yang notabene para aktor utama adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dan materi yang  banyak  sehingga  dapat  mengintimidasi.  Oleh  karena  itu,  merupakan  konsekuensi logis  bahwa  pengorbanan  para  justice  collaborator  mengungkap  tabir  gelap  bandar  besar gembong Narkoba perlu diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya.
2. Perlindungan Hukum
Perlindungan  hukum  dalam  hal  ini  adalah  perlindungan  terhadap  “status  hukum” pada  dasarnya  perlindungan  justice  collaborator  atau  saksi  sekaligus  tersangka  dalam kasus  yang  sama  tidak  dapat  dibebaskan  dari  tuntutan  pidana  apabila  terbukti  secara  sah dan meyakinkan bersalah.
3. Penghargaan
Penghargaan  bagi justice  collaborator diberikan  sebagai  reward  atas  kesediaanya dan kemauannya dalam membantu mengungkap suatu tindak pidana tertentu yang karena bantuannya tersebeut dapatlah diberikan suatu penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana,  pembebasan  bersyarat,  remisi  tambahan,  dan  hak  narapidana  lain  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
Dari  ketiga  ketentuan  tersebut  memberikan  pengaturan  berkaitan  dengan perlindungan  kepada  saksi  pelaku  yang  bekerjasama  yaitu  perlindungan  fisik  dan  psikis, perlindungan hukum, perlindungan dalam bentuk bentuk penghargaan. Perlindungan fisik dan  psikis  berupa  perlindungan  atas  keamanan  pribadi  serta  bebas  dari  ancaman  yang berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya.  Selain  bentuk- bentuk  perlindungan  tersebut  di  atas,  upaya  perlindungan  perlu  dipertimbangkan  untuk ditingkatkan  dalam  setiap  keadaan  di  mana  saksi  berada  dalam  ancaman  atau  bahaya terhadap nyawanya karena kesediaannya dalam  membantu  penegak hukum  dalam proses investigasi  terhadap  perkara  pidana.  Memanfaatkan  lokasi  yang  bijak  untuk mewawancarai  dan  memberikan  briefing  kepada  saksi  Dari  uraian  di  atas,  dalam  hal perpindahan  tempat  tinggal  (relokasi)  sebenarnya  telah  dikenal  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2006  tentang  perlindungan  saksi  dan  korban,  Pasal  5  ayat  I  huruf  (j) menyatakan bahwa saksi berhak mendapatkan tempat kediaman baru. 24
24 Rahman  Amin,  2020, Perlindungan  Hukum  Justice  Collaborator  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Di Indonesia : Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 273.

## Tinjauan asas keadilan terhadap justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika dalam putusan pengadilan negeri pekanbaru
Berdasarkan  Pasal  1  angka  11  KUHAP  menyebutkan  bahwa  “putusan  pengadilan adalah  pernyataan  hakim  yang  diucapkan  dalam  sidang  pengadilan  terbuka,  yang  dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala perintah hukum”. Putusan hakim atau yang biasa disebut  sebagai  putusan  pengadilan  adalah  sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan  atau  diharapkan oleh para pihak dalam suatu kasus untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka sebaik mungkin. 25
Peran  dan  status  seseorang  yang  menjadi Justice  Collaborator dapat  menjadi pertimbangan  oleh  Hakim  dalam  memberikan  putusan  di  persidangan,  hakim  dapat mempertimbangkan  seperti  apa  hukuman  yang  diberikan  berdasarkan  peran  yang  terdakwa berikan,  berikut  Putusan  pengadilan  Negeri  Pekanbaru  yang  berkaitan  dengan Justice Collaborator :
a. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 683/Pid.Sus/2016/PN Pbr
Dalam kasus Ridwan Jonson Maruli ini didapatkan para pelaku tindak pidana narkotika yang  terlibat  yakni  Ridwan  Jonson  Maruli  yang  bertindak  sebagai  pembeli,  pengguna  dan pengedar, selanjutnya Carlinton Purba, Dirgantara Rambe Purba dan Daniel Tambunan yang ditangkap  bersamaan  dengannya  bertindak  sebagai  pengguna  narkotika.  Kemudian  Karmila yang  bertindak  sebagai  bandar  pengedar  narkotika  dan  sumber  diperolehnya  narkotika  oleh Ridwan  Jonson  Maruli.  Jika  ditinjau  dari  tindak  pidana  narkotika  yang  dilakukan  oleh masing-masing  pelaku  merupakan  satu  rangkaian  tindak  pidana  narkotika  yang  memiliki keterkaitan dalam hal peredaran gelap narkotika.
Jika  melihat  peran  dari  Ridwan  Jonson  Maruli  ia  adalah  Saksi  Pelaku  Yang Bekerjasama  ( Justice  Collaborator )  Didalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu.  Hal  tersebut berdasarkan  keterangan  Saksi  Verbalisant  Rudi  Gunawan  di  depan  persidangan  yang menerangkan  bahwa  Pihak  Polisi  Berterima  Kasih  kepada  Ridwan  Jonson  Maruli  karena berkat  keterangan  Ridwan  Jonson  Maruli  dan  dilakukan  pengembangan  oleh  Polisi  maka tertangkaplah  Pelaku  sebenarnya  yaitu  Karmila  dalam  berkas  terpisah.  Bahwa  berdasarkan keterangan  tersebut  pada  saat  itu  Ketua  Majelis  Hakim  memerintahkan  Panitera  Perkara  a quo  untuk  dicatat  sebagai  bahan  pertimbangan  bahwa  Terdakwa  Merupakan Justice Collaborator dan keterangan tersebut telah tercatat dalam catatan Panitera Perkara Aquo. Peran Ridwan Jonson Maruli dikaji berdasarkan peraturan yang mengatur syarat-syarat sebagai Justice Collaborator dianalisis sebagai berikut:
a. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  perlakuan  bagi whistleblower dan Justice collaborator ,  bahwa  adanya  syarat  sebagai Justice  collaborator adalah  pengakuan. Dalam kasus ini Ridwan Jonson Maruli telah langsung mengakui perbutannya sejak saat  pertama  kali  tertangkap,  ia  langsung  mengakui  bahwa  ganja  yang  ditemukan polisi adalah miliknya.
b. Bukan pelaku utama Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi whistleblower dan Justice  collaborator dalam  peraturan  bersama,  syarat  memberikan Justice collaborator adalah  bahwa  pelaku  bukan  sebagai  pelaku  utama.  Ridwan  Jonson
25 Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata , Jakarta : PT. Rineka Cipta, hlm. 124.
Maruli  bukanlah  pelaku  utama,  karena  dia  bukan  pengedar  atau  bandar  sumber narkotika, ia memperoleh narkotika dari orang lain.
c. Memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun    2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  diatur  syarat  tertentu  bagi  saksi  Justice  collaborator  adalah  dapat memberikan  keterangan  atau  kesaksian  yang  sebenar-benarnya.  Sehingga  dalam Pasal  10  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  “kesaksiannya  dapat  dijadikan  sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Begitu pula menurut  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  perlakuan  bagi whistleblower dan Justice  collaborator dan  juga  dalam  peraturan  bersama,  syarat  pemberian Justice collaborator ada  jika  pelaku  dalam  hal  memberikan  surat  keterangan  yang  berlaku di  persidangan.Ridwan  Jonson  Maruli  tidak  memberikan  keterangan  sebagai  saksi dalam  persidangan  kasus  Karmila,  namun  majelis  hakim  telah  memerintahkan panitera  untuk  mencatatnya  sebagai Justice  Collaborator dalam  catatan  Panitera Perkara Aquo.
d. Mengungkap  tindak  pidana  secara  efektif  atau  mengungkap  pelaku  lain  yang mempunyai peran lebih besar
Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi Justice collaborator perlu  mengungkap  tindak  pidana  secara  efektif  atau  mengungkap  pelaku  lain  yang mempunyai peran lebih besar. Ridwan Jonson Maruli telah memberikan keterangan terhadap kepolisian saat diperiksa, ia menerangkan sumber narkotika yang ia peroleh dari Karmila yang kemudian ditangkap juga.
e. Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  mencantumkan  peranan  yang  telah diberikan oleh pelaku
Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi Justice collaborator perlu dicantumkan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai Justice Collaborator. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan Ridwan Jonson Maruli sebagai Justice  Collaborator dalam  tuntutannya,  namun  berdasarkan  kesaksian  polisi dipersidangan  bahwasanya  terdakwa  telah  membantu  mengungkap  bandar  Karmila dan  kepolisian  berterimakasih  kepadanya  sehingga  hakim  mencatat  hal  ini  sebagai pertimbangan.
Berdasarkan syarat Justice Collaborator dari beberapa peraturan maka Ridwan Jonson Maruli  memang  tidak  memenuhi  secara  mutlak  karena  ada  beberapa  syarat  yang  tidak terpenuhi  secara  baik,  namun  persyaratan  yang  prosedural  ini  dapat  hakim  maklumi  dan berdasarkan pertimbangannya maka hakim secara substansial telah mempertimbangkan status terdakwa sebagai Justice Collaborator hal ini karena menurut peneliti terdakwa telah hampir memenuhi  secara  sempurna  syarat  yang  ada  sehingga  hakim  dapat  menetapkannya  sebagai Justice Collaborator.
Jika  melihat  dari  putusan  yang  diterima  Ridwan  Jonson  Maruli  yakni  menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun dan denda sejumlah Satu Milyar  rupiah.  Jika  merujuk  pada  perlindungan  hukum  terhadap Justice  Collaborator yang ada  pada  UU  No  31  tahun  2014  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  10  ayat  (2)  telah  terpenuhi  karena  kesaksian  terdakwa  telah  menjadi pertimbangan  oleh  hakim  untuk  meringankan  pidana  yang  ia  terima.  Selanjutnta perlindungan  hukum  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  Republik  Indonesia  Tahun  2011  tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor,  Saksi
Pelapor,  dan  Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  pada  pasal  6  ayat  4  huruf  a  telah  terpenuhi yakni  berupa  keringanan  tuntutan  hukum  yang  telah  diperoleh  oleh  terdakwa.  Kemudian perlindungan hukum dalam SEMA 04 Tahun 2011 yang dimana meminta untuk menjatuhkan pidana  percobaan  bersyarat  khusus  dalam  kasus  ini  tidak  terpenuhi  namun  telah  dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari pelaku lainnya yakni pelaku Karmila yang dipenjara 13 Tahun.
Jika berdasarkan keadilan prosedural dan kepastian hukum maka putusan yang diterima oleh  terdakwa  ini  menurut  analisis  penulis  telah  terpenuhi  karena  hakim  telah mempertimbangkan  kesaksiannya  sebagai Justice  Collaborator dan  menjatuhkan  pidana lebih ringan dari pelaku lainnya, ini sejalan dengan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap Justice  Collaborator namun  jika  dikaji  dari  keadilan  yang  diinginkan  terdakwa pastilah  terdakwa  ingin  bebas  dari  pidana  penjara  yang  tentunya  hal  ini  tidak  bisa  karena hakim  dalam  memutus  perkara  bukan  hanya  mempertimbangkan  keadilan  prosedural  yang ada dalam peraturan namun juga mempertimbangkan dan menggali keadilan substansial yang ada dan disini keadilan substansial didapat dari keadilan yang terungkap dalam persidangan seperti  seberapa  besar  kasusnya  dan  bagaimana  terdakwanya. Menurut  peneliti  keadilan substansial  telah  terpenuhi  dalam  putusan  ini  meskipun  terdakwa  masih  dikenakan  pidana penjara  7  tahun  namun  ini  adil  karena  mengingat  peran  dari  terdakwa  selain  dari  pengguna juga menjual narkotikanya ke tiga orang rekannya. Mungkin jika hanya pengguna narkotika dan menjadi Justice Collaborator akan adil mendapat penghargaan berupa pidana percobaan dan rehabilitasi.
b. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pbr
Berdasarkan kronologis kasus dalam putusan ini maka kita dapat mengetahu Said Sapri melakukan  tindak  pidana  dengan  menyimpan  dan  menggunakan  narkotika  jenis  Shabu. Selain  itu  juga  dia  turut  serta  melakukan  jual  beli  narkotika  ini.  Namun  dapat  kita  lihat adanya indikasi peran sebagai Justice Collaborator oleh Said Sapri yakni dengan membantu polisi menangkap seorang pengedar shabu bernama Muhamad Nasri dengan cara melakukan pemesanan narkotika langsung agar Muhammad Nasri dapat ditangkap.
Peran dari Said Sapri ini jika dikaji berdasarkan peraturan yang mengatur syarat-syarat sebagai Justice Collaborator maka dapat dianalisis sebagai berikut:
a. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya SEMA  No  4  Tahun  2011  tentang  perlakuan  bagi whistleblower dan Justice collaborator ,  bahwa  adanya  syarat  sebagai Justice  collaborator adalah  pengakuan. Said Sapri telah mengakui perbuatannya sejak tertangkap oleh kepolisian.
b. Bukan pelaku utama Berdasarkan  SEMA  No  4  Tahun  2011  tentang  perlakuan  bagi whistleblower dan Justice  collaborator dalam  peraturan  bersama,  syarat  memberikan Justice collaborator adalah bahwa pelaku bukan sebagai pelaku utama. Said Sapri bukanlah pelaku  utama,  karena  dia  bukan  pengedar  atau  bandar  sumber  narkotika,  ia memperoleh narkotika dari orang lain.
c. Memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan Dalam  Undang-undang  Nomor  13  Tahun    2006  tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban,  diatur  syarat  tertentu  bagi  saksi  Justice  collaborator  adalah  dapat memberikan  keterangan  atau  kesaksian  yang  sebenar-benarnya.  Sehingga  dalam Pasal  10  ayat  (2)  menjelaskan  bahwa  “kesaksiannya  dapat  dijadikan  sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Begitu pula
menurut  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  tentang  perlakuan  bagi whistleblower dan Justice  collaborator dan  juga  dalam  peraturan  bersama,  syarat  pemberian Justice collaborator ada  jika  pelaku  dalam  hal  memberikan  surat  keterangan  yang  berlaku di  persidangan.Syarat  untuk  menjadi Justice  Collaborator yakni  memberikan keterangan  saksi  dalam  persidangan  hal  ini  dilakukan  oleh  terdakwa  Said  Sapri memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan kasus Muhammad Nasri.
d. Mengungkap  tindak  pidana  secara  efektif  atau  mengungkap  pelaku  lain  yang mempunyai peran lebih besar
Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi Justice collaborator perlu  mengungkap  tindak  pidana  secara  efektif  atau  mengungkap  pelaku  lain  yang mempunyai  peran  lebih  besar.  Terdakwa  Said  Sapri  tidak  hanya  memberikan keterangan namun  juga langsung bekerjasama dengan kepolisian yang kemudian ia berperan  penting  dilakukan  penangkapan  terhadap  Muhammad  Nasri  dengan berpura  pura  memesan  narkotika  agar  Muhammad  Nasri  dapat  ditangkap  oleh kepolisian
e. Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  mencantumkan  peranan  yang  telah diberikan oleh pelaku
Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 seseorang untuk menjadi Justice collaborator perlu dicantumkan oleh Jaksa Penuntut umum sebagai Justice Collaborator . Dalam kasus  ini  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mencantumkan  Said  Sapri  sebagai Justice Collaborator .
Berdasarkan  syarat Justice  Collaborator dari  beberapa  peraturan  maka  Said  Sapri hanya  tidak  memenuhi  satu  persyaratan  yakni  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mencantumkan Said  Sapri  sebagai Justice  Collaborator dalam  tuntutannya.  Ini  sangat  disayangkan  karena melihat  peran  Said  Sapri  yang  bukan  sekedar  memberikan  keterangan  untuk  meringkus pelaku lainnya namun turut bekerjasama agar pelaku lain dapat ditangkap oleh kepolisian dan juga  turut  memberikan  kesaksian  dalam  persidangan  Muhammad  Nasri  yang  merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Menurut peneliti  terdakwa telah memenuhi  syarat  yang ada sehingga  seharusnya  jaksa  dan  hakim  menyatakan  Said  Sapri  adalah Justice  Collaborator . Hukuman yang diputus dalam persidangan memang tidak berat hingga belasan tahun, namun hal  ini  cenderung  tetap  mengabaikan  bahwa  terdakwa  telah  bertindak  sebagai Justice Collaborator karena  terdakwa  tidak  mendapatkan  status  sebagai Justice  Collanorator dan juga  tidak  mendapatkan reward seperti  dalam  aturan  yang  ada  pada  UU  No  31  tahun  2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan  kesaksian  telah  terdakwa  berikan    menjadi  pertimbangan  oleh  hakim  untuk meringankan  pidana  yang  ia  terima.  Dalam  persidangan  ini  kesaksian  yang  diberikan  oleh terdakwa  tidak  menjadi  pertimbangan  yang  meringankan,  hal  ini  tentu  tidak  sejalan  dengan Pasal 10 Ayat (2) UU No 31 Tahun 2014 tersebut.
Dalam  putusan  ini  menurut  penulis  terabaikannya  suatu  keadilan  substansial  dan prosedural serta kepastian hukum yang dimana seharusnya hakim dapat mempertimbangkan peran  yang  telah  diambil  oleh  terdakwa  justru  seakan  mengabaikan  perannya,  terlebih  bila melihat putusan terdakwa ini yang hukumannya enam tahun penjara dan denda sebesar satu miliyar  rupiah  yang  hukuman  ini  sama  dengan  Muhammad  Nasri  yang  merupakan  bandar yang  lebih  besar  dari  terdakwa  yang  seharusnya  berdasarkan  SEMA  04  Tahun  2011  yang menyatakan  hakim  dapat  menjatuhkan  pidana  berupa  penjara  yang  paling  ringan  diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah atas perkara yang dimaksud.

## c. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 720/Pid.Sus/2021/PN Pbr
Jika  dilihat  dari  peran  Yoki  Effendi  dalam  mengungkap  kasus  narkotika  dapat  dilihat sedari  awal  tertangkapnya,  selain  mengakui  perbuatan  pidananya  terdakwa  juga  turut membantu  dengan  memberikan  keterangan  sumber  narkotika  yang  ia  peroleh  dan  langsung mengantarkan  aparat  kepolisian  ke  kediaman  Indriani  Regita  yang  kemudian  berhasil ditangkap  oleh  polisi.  Selanjutnya  Yoki  Effendi  juga  menjadi  saksi  dalam  persidangan Indriani  Regita  yang  kemudian  Indriani  diputus  oleh  Pengadilan  Neger  Pekanbaru  pidana penjara selama 12 Tahun.
Peran  Yoki  Efendi  dikaji  berdasarkan  peraturan  yang  mengatur  syarat-syarat  sebagai Justice Collaborator sebagai berikut:
1. Mengakui tindak pidana yang dilakukannya
2. Bukan pelaku utama
3. Memberikan keterangan sebagai saksi dipersidangan
4. Mengungkap tindak pidana secara efektif atau mengungkap pelaku lain yang mempunyai peran lebih besar
5. Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  tuntutannya  mencantumkan  peranan  yang  telah  diberikan oleh pelaku
Berdasarkan syarat Justice Collaborator dari beberapa peraturan maka Said Sapri hanya tidak  memenuhi  satu  persyaratan  yakni  Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  mencantumkan  Said Sapri  sebagai Justice  Collaborator dalam  tuntutannya.  Padahal  terdakwa  telah  membantu dalam mengungkap terdakwa lainnya yakni Indriani Regita.
Jika  merujuk  pada  perlindungan  hukum  terhadap Justice  Collaborator yang  ada  pada UU No 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (2) telah terpenuhi karena kesaksian terdakwa telah menjadi pertimbangan oleh hakim untuk meringankan pidana yang ia terima.
Selanjutnya perlindungan hukum dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik  Indonesia,  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia,  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Republik  Indonesia,  dan  Ketua  Lembaga Perlindungan  Saksi  dan  Korban  Republik  Tahun  2011  tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada pasal 6 ayat 4 huruf a telah terpenuhi yakni berupa keringanan tuntutan hukum yang telah diperoleh oleh terdakwa.
Kemudian  perlindungan  hukum  dalam  SEMA  04  Tahun  2011  yang  dimana  meminta untuk  menjatuhkan  pidana  percobaan  bersyarat  khusus  menjatuhkan  pidana  percobaan bersyarat  khusus  dalam  kasus  ini  tidak  terpenuhi  namun  telah  dijatuhkan  pidana  yang  lebih ringan dari pelaku lainnya yakni pelaku Indriani Regita.
Jika berdasarkan keadilan prosedural dan kepastian hukum maka putusan yang diterima oleh  terdakwa  ini  menurut  analisis  penulis  telah  terpenuhi  meskipun  terdakwa  tidak mendapatkan  status  sebagai  seorang Justice  Collaborator namun  hakim  telah mempertimbangkan  kesaksiannya  sebagai Justice  Collaborator dan  menjatuhkan  pidana lebih ringan dari pelaku lainnya, ini sejalan dengan peraturan-peraturan tentang perlindungan terhadap Justice Collaborator .
Dari  beberapa  putusan  yang  telah  di  Analisis  dpat  dilihat  bahwa  peran  seseorang menjadi Justice  Collaborator tidak  dapat  menghindarkannya  dari  jerat  pidana,  sementara dalam  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  memungkinkan  untuk  adanya  penjatuhan  pidana bersyarat atau pidana percobaan.
Memang  ada  perlindungan  terhadap Justice  Collaborator yang  memberikan  reward seperti  pidana  percobaan namun  tidak  mungkin  untuk  memberikan  pidana  percobaan semudah itu, jika dikaji dari keadilan yang diinginkan terdakwa pastilah terdakwa ingin bebas dari  pidana  penjara  yang  tentunya  hal  ini  tidak  bisa  karena  hakim  dalam  memutus  perkara bukan hanya mempertimbangkan keadilan prosedural yang ada dalam peraturan namun juga mempertimbangkan  dan  menggali  keadilan  substansial  yang  ada  dan  disini  keadilan substansial  didapat  dari  keadilan  yang  terungkap  dalam  persidangan  seperti  seberapa  besar kasusnya dan bagaimana terdakwanya.
Setelah  melihat  penjelasan  mengenai  beberapa  ketentuan  terkait  pengaturan  terhadap justice  collaborator serta  penerapan  peraturan  tersebut  dalam  putusan  pengadilan  perlu diketahui  bahwa  hakim  dapat  berpedoman  terhadap  peraturan-peraturan  tersebut  namun hakim  juga  mampu  menjadi Living  Interpretator yang  mampu  menangkap  keadilan  secara substansial  dan  tidak  terbelenggu  pada  keadilan  prosedural  yang  ada  dalam  suatu  peraturan perundang-undangan. 26 Dalam  konteks  ini,  hakim  tidak  menjadi  corong  undang-undang melainkan  hakim  adalah  corong  kepatutan,  keadilan,  kepentingan  umum,  dan  ketertiban umum.  Dalam  konteks  inilah,  rumusan  keharusan  hakim  memperhatikan  nilai-nilai  yang hidup dalam masyarakat karena itu tidak selamanya hakim tunduk pada keharusan kepatuhan pada aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2011”. 27
Menurut hakim terkait sikap mereka terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun  2011  mengemukakan  bahwa  “Kemandirian  disini  dimaksud  adalah  bebas  dari intervensi dan SEMA bukan kewajiban  yang harus diikuti oleh hakim tetapi terkait putusan seorang hakim tetap independen”. 28
Beliau juga menjelaskan majelis tersebut juga telah menerapkan prinsip Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang kehakiman
“Hakim dan hakim konstitusi wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup  dalam masyarakat.”
SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  masih  bersifat  pemberitahuan  bagi institusi lingkup peradilan , tidak jarang prinsip hukum yang membatasi, yang dapat dijadikan sebagai aturan dasar  dalam  memilih  suatu  perkara.  Karena  kekurangan-kekurangan  ini,  beberapa  otoritas yang ditunjuk secara teratur kontras dalam menetapkan pilihan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang tidak bisa menjadi referensi yang kuat bagi penguji dan pemutus suatu perkara. 29
SEMA Nomor 4 Tahun 2011 lebih terkoordinasi ke arah standar iklim hukum, sehingga dalam  pelaksanaannya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  membatasi  serta menjamin  bahwa  seorang justice  colaborator dapat  memperoleh  perlakuan  yang  baik  dan tepat. 30
26 Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002     tanggal 17 Maret Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
27 Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002   tanggal 17 Maret Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
28 Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002   tanggal 17 Maret Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
29 Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap,S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001  tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
30 Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap,S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001  tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Pengaturan  reward  dalam  Surat  Edaran  (SEMA)  Nomor  4  Tahun  2011  tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana ( whistle blower ) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( justice  collaborator )  di  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu.  Tidak  memiliki  daya  ikat bagi  hakim untuk  mengikutinya. Hal  ini karena  pada proses menjalankan tugasnya, seorang hakim  tunduk  pada  Undang-undang  Nomor:  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim harus menjaga  kemandiriannya”. 31 Dalam  menentukan  putusan  di  persidangan,  hakim mengevaluasi  penilaian  dan  mempertimbangkan  beberapa  perspektif,  yang    dapat menentukan pilihannya dalam memberikan perenungan.
Jika  dalam  peraturan  yang  telah  dibahas  terdapat  syarat  sebagai justice  collaborator maka  hakim  dapat  memberi  pertimbangan  lain  atau  tambahan  agar  seseorag  tersebut  dapat menjadi justice  collaborator. Seperti  agar  dipertimbangkan  sebagai justice  collaborator seorang  dapat  dinilai  dari  niatnya,  niat  ini  berarti  apakah  seseorang  ini  menjadi justice collaborator karena kesadaran dan rasa bersalahnya sehingga berkeinginan mengungkapkan suatu kasus atau justru terpaksa demi untuk bebas dari jeratan hukum yang menantinya. 32
Selanjutya  pertimbangan  lainnya  ialah  seorang  pelaku  jika  ingin  menjadi justice collaborator harus  mampu  menguraikan  perkara  secara  jelas  dan  memberikan  keterangan yang sangat signifikan sehingga hakim mendapat kesaksian yang jelas tentang suatu perkara. keterangan ini harus konsisten artinya setiap keterangan yang diberikan tidak berubah ubah, harus  sama  dari  tahap  pemeriksaan  awal  hingga  pemeriksaan  di  persidangan,  jika  suatu keterangan berubah-ubah maka keterangan tersebut tidak pasti kebenarannya. 33
Mengenai  pelaksanaan  perlidungan  hukum  di  Pengadilan  Negeri  Pekanbaru  menurut hakim perlu adanya kerjasama dengan Lembaga Perlidungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Kepolisian  sehingga justice  collaborator dapat  diberikan  perlindungan  khusus  seperti pengawalan sehingga keamanannya terjamin dari ancaman fisik pada saat persidangan selain itu perlidungan hukum  yang diberikan berupa penangan khusus  seperti berkas perkara yang dipisah,  ruangan  yang  terpisah  dan  tidak  bertemu  langsung  dengan  pelaku  utama  pada  saat memberikan kesaksiannya. 34
Hakim dalam memutus suatu  perkara termasuk dalam kasus justice collanorator yang membantu mengungkap tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan kemanfaatan dan kepastian  untuk  mendapatkan  keadilan,  untuk  pertimbangan  ini  sendiri  hakim  tidak  dapat menyamaratakan pada semua kasus  dalam kata lain  setiap kasus  memiliki pertimbangannya masing-masing  seperti  pada  suatu  kasus  lebih  ditekankan  pada  kemanfaatan  dan  kasus lainnya lebih menekankan pada kepastian sehingga didapatnya keadilan. 35
31 Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap,S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001  tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
32 Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap,S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001  tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
33 Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002   tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
34 Wawancara dengan Zefri Mayeldo Harahap,S.H.M.H. NIP 19780522 2002 12 1 001  tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.20 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru
35 Wawancara dengan Dr. Salomo Ginting NIP 19810310 2002 12 1 002   tanggal 17 Maret 2023 Pukul 12.10 WIB di Pengadilan Negeri Pekanbaru

## KESIMPULAN
Pengaturan  Perlindungan  hukum  terhadap Justice  Collaborator di  Indonesia  tidak terlepas  dari  konvensi  internasional  yakni United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  dan United  Nations  Convention  against  Transnational  Organized  Crime (UNATOC).  Terdapat  beberapa  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap justice collaborator di  Indonesia  antara  lain  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Jo. Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014 Undang-undang  Nomor  31  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban, Peraturan  Bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM  Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban  Republik  Tahun  2011  tentang  Perlindungan  bagi  Pelapor,  Saksi  Pelapor,  dan Saksi  Pelaku  yang  Bekerjasama  dan  SEMA  Nomor  4  Tahun  2011  Tentang  Perlakuan  Bagi Pelapor  Tindak  Pidana  ( Whistleblower )  Dan  Saksi  Pelaku  Yang  Bekerjasama  ( Justice Collaborator )  Di  dalam  Perkara  Tindak  Pidana  Tertentu  yang  pada  intinya  mengatur mengenai  syarat  untuk  menjadi justice  collaborator ,  pedoman  memperlakukan justice collaborator dan  perlindungan  yang  berupa  perlindungan  fisik  maupun  psikologis  serta pemberian reward berupa  pengurangan  hukum  hingga  remisi  dan  bebas  bersyarat  atas jasanya  dalam  membantu  mengungkap  tindak  pidana  Narkotika.  Dari  tiga  putusan  yang dianalisis  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan  hakim  tidak  terikat  dengan  peraturan  yang merupakan  keadilan  prosedural  melainkan  hakim  memberikan  pertimbangan  berdasarkan keadilan  substansial  yang  diperoleh  dari  proses  berlangsungnya  persidangan  dengan memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada.  Tidak  satupun  tindakan  menjadi justice  collaborator membebaskan dari pemidanaan karena pada dasarnya tidak menghilangkan kesalahan pelaku melainkan  penghargaan  pengurangan  hukum  atas  bantuannya  dalam  mengungkap  tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
A. W. Widjaya, 1995, Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika , Armico, Bandung.
Haryono,  2012, Penegakan  Hukum  Berbasis  Nilai  Keadilan  Substantif  (studi  Putusan  MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012) , Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 1, April 2019.
Heriadi Willy, 2005, Kejahatan narkotika dari hari kehari yang selalu meningkat disebabkan indikasi  hubungan  narkotika  sebagai  tindak  pidana  kejahatan  dalam  bisnis  erat  sekali, Berantas  Narkoba  tak  cukup  hanya  Bicara  (Tanya  Jawab  &  Opini) ,  UII  press, Yogyakarta.
Indonesia is a unitary state with islands stretching from Sabangto Merauke and has a large sea    With    the    wide    coverage    of    Indonesia's    marine    area,    the    international community  also recognizes Indonesia as an archipelagic country defined in UNCLOS 1982.  Indonesia's  status  as  a  maritime  country  can  be  proven  by  the  factthat  around 70%  of  Indonesia's  territory  is  sea. Lihat  dalam  :  Faradiba  Putri  Rahmadani,  Agus Triono,  2022, SHIP  SINKING  POLICY:  A  LEGAL  CHOICE  TOERADICATE ILLEGAL FISHINGIN INDONESIA, Department of   International   Law,   Faculty   of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. p-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2723-2603, Volume 4 Number 2, July- December 2022. Ismansyah, Fitri, Henni. 2020. Meretas tindak pidana korupsi dan Upaya penegakan Hukum , Rajawali Pers, Depok.
Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Bayumedia Publishing, Malang.
Moh. Taufik Makarao Cs, 2003, Tindak Pidana Narkotika , Ghalia Indonesia, Jakarta. Moh. Taufik Makarao, 2004, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata , PT. Rineka Cipta, Jakarta. Muhammad  Yani  Bahtera,  Marshaal  NG  dan  Ruben  Achmad, Perlindungan  Hukum Terhadap  Justice  Collaborator  Dalam  Tindak  Pidana  Narkotika  (Kajian  Kasus Perkara  Pidana  Putusan  Nomor:  1272/PID.SUS/2019/PN.PLG) ,  Jurnal  Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 1 (2021)
Rahman  Amin,  2020, Perlindungan  Hukum  Justice  Collaborator  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Di  Indonesia :  Studi  Perkara  Tindak  Pidana  Narkotika,  Deepublish, Yogyakarta.
Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1988, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesiam Jakarta.
Tenofrimer  dan  Nadya  Azilia,  2012, Pertimbangan  Hakim  Dalam  Pemidanaan TerhadapPengedar  Narkotika  (Studi  Kasus  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Padang) , Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti. Yvond Dandurand, 2010, A Review of Selected Witness Protection Programs, Research and National  Coordination  Organised  Crime  Divison  Law  Enforcement  and  Policy Baranch Public Safety Canada , Ottawa ; Department of Public Safety.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Surat  Edarah Mahkamah Agung No.4/2011 Tentang Perlakuan Bagi  Pelapor Tindak Pidana ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama ( Justice Collaborator ) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.
Putusan Nomor : 683/Pid.Sus/2016/PN.Pbr. Putusan Nomor : 321/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr. Putusan Nomor : 720/Pid.Sus/2021/PN.Pbr United  Nations,  Convention  against  Transnational  Organized  Crime (UNATOC),  ( General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000).
United  Nations,  Convention  Against  Corruption,  (General  Assembly  resolution 58/4 of 31 October 2003). Detiknews,  2021, https://news.detik.com/berita/d-4083634/pbb-indonesia-masuk-segitiga- emas-perdagangan-narkoba-dunia .