## Bahaya Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba bagi Generasi Muda Indonesia
Hendri Jayadi Pandiangan 1 , Poltak Siringoringo 2 ,
Universitas Kristen Indonesia 1,2
Email: hendrijayadi79@gmail.com

## Abstrak
Narkotika  dan  obat  berbahaya  atau  lebih  dikenal  dengan  istilah  dalam  masyarakat  yaitu “narkoba”  merupakan  bahan  berbahaya  hal  mana  bagi  pengguna,  pengedar,  yang memproduksi  dan  menyimpan  dapat  dikenakan  sanki  pidana.  Tidak  tanggung-tanggung sanksi pidana yang dijatuhkan sampai dengan hukuman mati. Kejahatan yang berhubungan dengan  narkoba  saat  ini  sudah  sampai  pada  kondisi  yang  sangat  memprihatinkan.  Hal mana  karena  kejahatan  ini  tidak  pandang  bulu  untuk  memilih  korbannya  dimulai  dari segmen atas yaitu masyarakat golongan mampu (pejabat, artis, tokoh masyarakat dan lain- lain)  sampai  dengan  masyarakat  pada  lapisan  bawah.  Lebih  memprihatinkan  lagi  sudah masuk  dalam  segmen  anak  sekolah,  mahasiswa  dan  golongan      terpelajar.            Karena kejahatan   ini   sudah   bersifat   massif   maka   sudah   dapat dikategorikan sebagai “extra ordinary crime ”dan menjadi musuh bersama bangsa ini. Kampanye dan pembentukan opini public tentang bahaya   narkoba harus dilakukan secara massif  terhadap  seluruh  lapisan masyarat.  Hal    ini  merupakan    bagian  dari  penanggulangan  kejahatan  narkoba  di Indonesia.  Masyarakat  harus  diberi  pemahaman  yang  benar  mengenai  dampak  negative dari  narkoba  baik  bagi  pengguna/pemakai,  pengedar,  yang  meproduksi  dan  menyimpan. Pemahaman  ini  dimulai  dari  beberapa  fase  yaitu  bagaimana  fase  pencegahan  narkoba dalam    masyarakat    ?    bagaimana    fase    jika    memang    terlanjur    sudah    menggunakan narkoba  dan  mendudukan  pengguna  narkoba  sebagai  korban  ?  bagaimana  fase penegakkan  hukum  terhadap  kejahatan  narkoba  ?  Fase-fase  ini  harus  dikampanyekan secara  massif  agar  masyarakat  memahami  bahwa  hal-hal  yang  berhubungan  dengan narkoba lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya.
Kata kunci:Kejahatan, Obat Terlarang, Hukuman.

## Abstract
Drugs  is  a  dangerous  substance  in  which  for  the  user,  dealers  that  produce  and  keep  the substance could be penalized with criminal law. Death sentence could be penalized for the subject.  Crimes  related  to  drugs  have  now  reached  a  very  alarming  condition.  This  is because the victims of the crime are from both upper class people and lower class people. Even more alarming drugs have reached school students and university students. This crime is  already  categorized  as  an  “extra  ordinary  crime”  as  a  result  of  how  massive  it  is. Campaigns  and  the  formation  of  public  opinion  about  the  dangers  of  drugs  must  be  done massively on all levels of society. This is the part of approaching drug crimes in Indonesia. The public must be given the right understanding of how drugs will give negative impacts for users, dealers, that keep and produce the substance. Comperhensions started with several phases,  how  can  public  prevent  the  drug  use?  What  we  can  do  if  we  already  use  the substance and  how  to  position  drug users  as  victims? How  the  law  enforcement works  for drug  crimes?  These  phases  must  be  massively  campaigned  to  the  public  so  people  will understand that drugs have negative impacts more than positive impacts.
Keywords: Crime, Drugs, Sentence

## PENDAHULUAN
Kejahatan    yang    berhubungan dengan    narkotika    dan  obat    berbahaya atau    secara  umum  disebut    dengan narkoba saat    ini    sudah begitu sistematis dan massif. Para penggunanya  pun beragam   dari   mulai artis,      pejabat      Negara,      tokoh masyarakat      bahkan      yang      sangat memperihatinkan  banyak  aparat  Negara yang  tertangkap  karena  narkoba.  Lebih berbahaya  lagi  sudah  masuk  dalam lingkungan  sekolah  dimulai  dari  Sekolah Menengah Pertama (SMP) sampai dengan Perguruan Tinggi.
Narkoba    adalah    penjajahan    gaya baru    di    era    milenial    ini,    karena sasarannya    adalah  generasi-generasi muda  yang  produktif.  Generasi  muda yang  berperan  sebagai  tulang  punggung bangsa  yang seharusnya mempersiapkan diri  untuk  regenerasi  para  pemimpin bangsa  ini  menjadi  rusak  diakibatkan karena  narkoba.  Dengan  dirusaknya generasi muda bangsa ini mengakibatkan bangsa  kita  tidak  dapat  berperan  cerdas untuk  tampil  dalam  persaingan  ekonomi, politik dalam skala Internasional, sehingga  dampaknya  tanpa  sadar  kita akan  mengalami  penjajahan  dalam  hal ekonomi dan pilitik.
Kampanye  dan  pembentukan  opini publik  tentang  bahaya    narkoba  harus dilakukan secara massif terhadap seluruh lapisan  masyarat.  Hal  ini  merupakan
bagian  dari  penanggulangan  kejahatan narkoba    di  Indonesia.    Masyarakat harus    diberi  pemahaman    yang    benar mengenai  dampat  negatif  dari  narkoba baik  bagi  pengguna/pemakai,  pengedar, yang meproduksi dan menyimpan. Pemahaman  ini  dimulai  dari  beberapa fase  yaitu  bagaimana  fase  pencegahan narkoba  dalam  masyarakat  ?  bagaimana fase jika memang terlanjur sudah menggunakan narkoba dan  mendudukan pengguna    narkoba    sebagai    korban    ? bagaimana    fase    penegakkan    hukum terhadap kejahatan narkoba ?
Fase-fase  ini  harus  dikampanyekan secara massif agar masyarakat memahami bahwa hal- hal yang berhubungan dengan narkoba lebih banyak  dampak  negatifnya  dibandingkan dengan dampak positifnya.

## A.  FASE PENCEGAHAN NARKOBA
1)  Faktor
Penyebab Seseorang menggunakan Narkoba
Berdasarkan  data  terakhir    dari Badan    Narkotika    Nasional  (BNN), pada tahun 2017  jumlah  pecandu narkoba  di  Indonesia  saat  ini  kurang lebih  mencapai  enam  juta  orang.  Ada beberapa faktor tertentu yang menyebabkan  seseorang  untuk  mulai menggunakan narkoba, dan pada akhirnya  mengalami  kecanduan,  antara lain :

## a)  Pengaruh lingkungan
Lingkungan    juga    memainkan  peran penting    dalam  kemunculan  kecanduan
seseorang.  Salah  satu  alasan  paling umum  mengapa  seseorang  tergoda mencoba  menggunakan  narkoba  dari pengaruh  luar  diri,  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung —  terutama orang  yang  sering  mereka  temui  atau idolakan,  termasuk  orangtua,  teman, kakak,  hingga  bahkan    selebritis.    Kita hidup    di    era    dimana    penggunaan narkoba    dibicarakan    secara  terbuka dan  bahkan  dipromosikan  oleh  orang- orang  penting.  Ini  yang  kemudian memengaruhi  rasa ingin  tahu  dan memicu keinginan untuk mencoba-coba. b) Rasa penasaran
Keingintahuan  merupakan  salah  satu insting  alami  manusia.  Banyak  remaja yang  menjadi  pecandu  narkoba  karena diawali  oleh  eksperimen  dengan  obat- obatan  dan  alkohol  atas  dasar  rasa penasaran  seperti  apa  rasanya.  Banyak remaja  yang  meski  mereka  tahu  bahwa narkoba  itu  buruk,  mereka  tidak  percaya hal  tersebut  akan  terjadi  pada  dirinya sehingga  memutuskan    nekat    untuk coba-coba. Ada juga yang
menggunakan narkoba untuk
mendapatkan pengakuan status sosialnya, juga untuk merasakan pengalaman  yang  sama  dengan  teman- temannya.
c)  Kecanduan karena tidak disengaja Beberapa  obat  pereda  nyeri  sangat mudah  untuk  disalahgunakan  berkat efeknya  yang “membius”,  bahkan  pada kasus  yang  tidak  disengaja  sekalipun.
Salah  satunya  adalah  obat  golongan opiat.    Pada    awalnya    opiat    (misalnya seperti    oxycodone,    percocet,    vicodin, atau  fentanyl)  diresepkan  dokter  untuk mengatasi  rasa  sakit  luar  biasa.  Obat- obatan  opium  memang    sangat    efektif untuk  mengatasi  rasa  sakit   yang  tidak tertahankan,    misalnya  selama  terapi kanker atau perawatan pasca- pembedahan.
Ada juga yang menggunakan ekstasi untuk menghilangkan gejala cemas berlebihannya dalam situasi sosial tertentu. Namun seiring berjalannya waktu,  tubuh  dapat  mengembangkan toleransi terhadap efek obat    ini, sehingga  beberapa  orang  cenderung untuk  meningkatkan  dosisnya  tanpa seizin  dokter.  Ini  yang  menyebabkan mereka  lambat  laun secara  tidak  sengaja bergantung pada obat tersebut.
d) Kecanduan karena pilihan
Banyak  dari  kita  yang    secara  sengaja menikmati  zat    yang  dapat    membuat ketagihan,  seperti  alkohol    atau  nikotin dari    rokok.    Pada    kebanyakan    orang, kegemaran    minum  alkohol  tidak  sampai menyebabkan kecanduan karena  mereka berhasil  untuk  menyeimbangkan  atau mengendalikan diri dan mencari alternatif  kesenangan  lainnya,  seperti menghabiskan  waktu  bersama  keluarga atau melakukan hobi lainnya.
e) Ingin terlihat gaya
Zat    terlarang    jenis    tertentu    dapat membuat    pamakainya    menjadi    lebih
berani,  keren, percaya diri, kreatif, santai, dan  lain  sebagainya.  Efek  keren  yang terlihat  oleh  orang  lain  tersebut  dapat menjadi  trend  pada  kalangan  tertentu sehingga  orang  yang  memakai  zat terlarang  itu  akan  disebut  trendy,  gaul, modis, dan sebagainya.

## f) Solidaritas Kelompok
Suatu  kelompok  orang  yang  mempunyai tingkat  kekerabatan  yang  tinggi  antar anggota  biasanya    memiliki    nilai solidaritas    yang    tinggi.    Misalnya,    jika ketua  atau   beberapa anggota  kelompok yang  berpengaruh  pada  kelompok  itu menggunakan  narkotik,  maka  biasanya anggota    yang      lain    baik      secara terpaksa    atau    tidak    terpaksa    akan ikut  menggunakan  narkotik  itu  agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.
g) Menghilangkan rasa sakit
Seseorang  yang  memiliki  suatu  penyakit atau  kelainan  yang  dapat  menimbulkan rasa  sakit  yang  tidak  tertahankan  dapat membuat  orang  jadi  tertarik  jalan  pintas untuk  mengobati  sakit  yang  dideritanya yaitu  dengan  menggunakan  obat-obatan dan zat terlarang.
h) Menyelesaikan Masalah
Orang  yang  dirudung  banyak  masalah dan  ingin  lari  dari  masalah  dapat terjerumus  dalam  pangkuan  narkotika, narkoba  atau  zat  adiktif  agar  dapat  tidur nyenyak  atau  jadi  gembira  ria  dan kemudian merasa masalahnya terselesaikan sejenak.
i) Mencari Tantangan / Kegiatan

## Beresiko
Bagi  orang-orang  yang  senang  dengan kegiatan  yang  memiliki  resiko  tinggi dalam  menjalankan    aksinya    ada    yang menggunakan  obat   terlarang  agar   bisa menjadi  yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.
2)  Dampak Negatif Penggunaan Narkoba
Secara umum
dampak ketergantungan/kecanduan
narkoba dapat  terlihat  pada  fisik,  psikis,  maupun sosial  seseorang/pengguna.  (a).  Dampak Fisik :
 Adanya  gangguan  pada  sistem
syaraf (neurologis) seperti;
kejang-kejang, halusinasi,
gangguan  kesadaran,  kerusakan syaraf tepi dan sebagainya.
 Terjadinya    gangguan    pada jantung    dan    pembuluh    darah (kardiovaskuler)    sepert;  infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah dan sebagainya.
 Terjadinya  gangguan  pada  kulit (dermatologis) seperti;
penanahan  (abses),  alergi,  eksim dan sebagainya.
 Terjadinya  gangguan  pada  paru- paru (pulmoner) seperti; penekanan fungsi  pernapasan,
kesulitan  bernafas,  pengerasan jaringan paru-paru dan sebagainya.
 Mengalami  sakit  kepala,  mual- mual  dan  muntah,  murus-murus,
suhu badan meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
 Gangguan  terhadap  kesehatan reproduksi berupa gangguan pada  endokrin  seperti; penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogin, progesteron, testosteron) serta gang  guan fungsi seksual.
 Gangguan  terhadap  kesehatan
reproduksi  pada  wanita  usia subur  seperti;  perubahan  siklus
menstruasi/haid,  menstruasi/haid yang tidak teratur dan aminorhoe  (tidak  terjadi haid).
 Bagi  pengguna  narkoba  melalui
jarum suntik dengan cara bergantian  akan  beresiko  tertular penyakit  seperti;  hepatitis  B,  C dan  HIV/AIDS  yang  sampai  saat ini  belum  ada  obat  nya. •  Bila terjadi  melebihi  dosis  penggunaan narkoba  maka  akan  berakibat fatal, yaitu terja dinya kematian.
 Terjadinya    gangguan    kurang gizi,    penyakit    kulit,    kerusakan gigi   dan   penyakit kelamin.
(b).   Dampak Psikis :
 Adanya perubahan pada kehidupan mental emosional
berupa  gangguan  perilaku  yang tidak wajar.
 Pecandu berat dan lamanya menggunakan narkoba akan menimbulkan sindrom amoy fasional. Bila putus obat
golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi hingga bunuh diri.
 Terhadap  fungsi  mental  akan terjadi  gangguan  persepsi,  daya pikir, kreasi dan emosi.
 Bekerja  lamban,  ceroboh,  syaraf tegang dan gelisah.
 Kepercayaan  diri  hilang,  apatis, pengkhayal dan penuh curiga.
 Agitatif, bertindak ganas dan brutal diluar kesadaran.
 Kurang konsentrasi, perasaan tertekan dan kesal.
 Cenderung  menyakiti  diri,  merasa tidak aman dan sebagainya.
(c).   Dampak Sosial :
 Terjadinya gangguan mental emosional akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja, sekolah
maupun
fungsi/tugas kemasyarakatan lainnya.
 Bertindak keliru, kemampuan prestasi
menurun,
dipecat/dikeluarkan dari pekerjaan,  Hubungan dengan keluarga, kawan dekat menjadi renggang.
 Terjadinya  anti  sosial,  asusila  dan dikucilkan oleh lingkungan.
Dampak  Penggunaan  Narkoba  dan Penyalahgunaan  Narkoba  secara  fisik, psikis dan sosil akan berpotensi menimbulkan  penyakit/rasa  sakit  yang luar  biasa  dan  ketagihan  kalau  tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba),
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Hal 85-109
karena  ada  dorongan  kuat  (secara psikologis) untuk  mendapat kannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku.

## 3).  Pendekatan dari Segi Hukum
Amnesty International Indonesia sendiri mencatat, pengadilan di Indonesia  telah  menjatuhkan  sebanyak 84  vonis  hukuman  mati  sepanjang tahun  2017  hingga  akhir  2018. Dari  jumlah  itu,  sebanyak  47  vonis dijatuhkan  pada  2017  dan  sisanya sepanjang  2018.  Vonis  terbanyak  terjadi pada  tahun  2016  yaitu  60  kasus. Sementara pada 2015, jumlahnya menurun menjadi  46  vonis.  Kemudian,  untuk tahun  2014,  terdapat  6  vonis  yang dijatuhkan,  16  vonis di  tahun  2013,  dan 12  vonis  hukuman  mati  sepanjang tahun  2012.  Hingga  saat    ini,  ada sedikitnya  300  terpidana  mati  yang menunggu dieksekusi.
Berdasarkan    data    BNN    saat    ini tahun    ada    60    terpidana    kasus narkoba    yang    telah diputuskan  untuk dihukum mati  dan menanti  waktu eksekusi. Jumlah tersebut tidak termasuk delapan  orang  yang  telah  dieksekusi mati  pada  29  April  2015.  Sebanyak delapan terpidana mati  telah  dieksekusi di  Nusakambangan,    Cilacap,    Jawa Tengah.    Mereka    adalah    empat  warga Nigeria,  Jamiu  Owolabi  Abashin  yang
lebih  dikenal  sebagai  Raheem  Agbage Salami, Okwudili Oyatanze, Martin Anderson, dan Silvester Obiekwe Nwolise.  Ada pula  duo  Bali Nine  Andrew Chan  dan  Myuran  Sukumaran,  Rodrigo Gularte dari Brasil, dan Zainal Abidin dari Indonesia.
Hukuman mati dinilai dapat memberikan  efek    jera  terhadap  para pengedar  norkoba.
Indonesia  telah  menetapkan  aturan  ini dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2009 tentang Narkotika.

## B.  FASE PENGGUNAAN NARKOBA
Para  pengguna  yang  sudah  terlanjur menkonsumsi  narkoba  dapat  didudukan sebagai  korban  dari  kejahatan  narkoba. Para pengguna ini tidak harus dicampakan atau diabaikan dalam masyarakat,  tapi  harus  diupayakan  agar para  pengguna  menjadi  pulih  dan  dapat hidup sehat tanpa narkoba. Penanggulangan terhadap para
pengguna  yang  sudah  terlanjur  ini  yaitu dengan rehabilitasi.
1). Mengenal Tempat Rehabilitasi

## Narkoba dan Prosedurnya
Untuk  masalah  rehabilitasi,  sudah tercantum  dalam  Pasal  54  UU  Nomor  35 Tahun 2009
tentang  Narkotika,  menindaklanjuti  hal tersebut,  dikeluarkan  juga  Surat  Edaran Mahkamah  Agung  (SEMA)  Nomor  4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna,  korban  penyalahgunaan narkotika  ke  dalam  lembaga  medis  dan
sosial. Diperkuat dengan dukungan pemerintah  yang  tak  setengah-setengah maka dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  25  Tahun  2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu  Narkotika  untuk  mendapatkan layanan  terapi  dan  rehabilitasi.  Maka
Menteri  Kesehatan  RI    mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor
1305/menkes/SK/VI/2011  yang  menunjuk 131 IPWL di 33 Provinsi.
UU,  SEMA  dan  PP  tersebut  sebagai langkah konkret pemerintah dalam upaya menyelamatkan  generasi  penerus  dari jeratan    narkotika  dan  obat    terlarang lainnya,    agar  Bangsa  Indonesia  tak mengalami  Lost  Generation  lebih  dari itu.  Untuk  langkah  awal,  agar  dapat pelayanan  rehabilitasi  dari  pemerintah, dikutip dari brosur BNN tentang Rehabilitasi,  residen  wajib  melaporkan diri,  ada  dua  cara  mekanisme  pelaporan IPWL BNN, diantaranya :
1    Sukarela,  pecandu  melaporkan dirinya  atas  kesadaran  sendiri,  pertama akan menjalani asesmen dengan menjalani wawancara, observasi,
pemeriksaan fisik, psikis, agar didapatkan informasi dan riwayat pecandu  sebagai  bahan  pendukung untuk terapi selanjutnya. Selesai asesmen,  menjalani  proses  administrasi dan  ditempatkan  di  pusat  terapi  dan rehabilitasi  yang  telah  disepakati  tanpa melalui proses hukum.
2    Program  Wajib  Lapor  Tersangka, Bagi  pecandu  yang  sudah  ditangani penyidik, akan menjalani asesmen terlebih dahulu, jika terbukti berhubungan dengan  jaringan  kriminalitas  narkoba, maka akan diproses secara hukum.
Persyaratan Rehabilitasi sangat mudah  untuk  administrasinya,  hanya diperlukan  berkas  sebagai  berikut  : fotokopi  Kartu  Keluarga  (KK),  fotokopi KTP  calon  residen  (Pasien  Rehab)  dan Orang  Tua,  Pas  Foto  4  X  6  sebanyak dua  lembar,  Materai  6.000  dua  lembar, Bagi residen dengan putusan pengadilan, wajib  membawa  lengkap  berkas  putusan pengadilan.
Kriteria residen yang dapat direhabilitasi di UPT T&R BNN
 Calon residen
merupakan pengguna aktif dengan
pemakaian  terakhir  kurang  dari 12  bulan  melalui  tes  urin  positif, jika  penggunaan  terakhir  kurang dari  3  bulan,  wajib  melampirkan surat     keterangan     dari      dokter yang      menerangkan      bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkoba.
 Berusia 15-40 Tahun, Jika kurang  daroi  15  tahun  hanya menjalani  detoksiffikasi  dan entry unit.
 Tidak  sedang  hamil  (Bagi  calon residen wanita)
 Tidak    menderita  penyakir    fisik
(Diabetes Melitus, Stroke,
Jantung)    maupun  psikis  yang kronis  (Yang  dapat  mengganggu program)
 Calon  residen  datang  didampingi orangtua / wali
 Jika  terlibat  urusan  hukum,  calon residen harus memiliki surat keputusan pengadilan.
 Calon residen dari putusan pengadilan harus didampingi pihak pengadilan.
Ketentuan Rehabilitasi 1.  Masa  pembinaan  residen  selama  6 bulan  meliputi  detoksifikasi,  entry unit, primary program, re-entry.
Sebelum keseluruhan program, residen  tidak  diperkenankan  untuk pulang ke rumahnya.
2.  Selama   di  ruang   detoksifikasi   dan entry    unit,    residen    tidak    dapat dihubungi atau dikunjungi.
Komunikasi  keluarga  dan  residen difasilitasi BNN.
3.  Residen  dapat  dikunjungi  jika  sudah melalui fase primary dan re-entry
4.  Apabila  residen  melarikan  diri  dari lembaga  dan  kembali  ke  keluarga, maka  keluarga wajib melapor kepada
UPT T&R BNN dan mengantarkannya kembali untuk
menjalani proses rehabilitasi.
2). Tempat-tempat
Rehabilitasi

## Pecandu Narkoba
Selain  tempat  rehabilitasi  yang disediakan  pemerintah  yaitu  rumah sakit-rumah sakit pemerintah bagi
pecandu yang sukarela ingin direhabilitasi, ada juga tempat rehabilitasi yang didirikan oleh masyarakat  secara  swadaya,  tempat rehabilitasi yang didirikan secara swadaya  oleh  masyarakat  biasanya mereka  tergerak  oleh  keadaan  di daerahnya yang sudah sangat memprihatinkan dengan jumlah pengguna narkoba yang kian bertambah.  Misalnya  Panti  Rehabilitasi Narkoba  Galilea  yang  terdaftar  di Dinas Sosial  pada  28  Mei  2002,  punya  tujuan untuk menyelamatkan generasi penerus  dengan    membekali  keahlian untuk  berkarya  dan pendalaman rohani sesuai keyakinan residen, Galilea mempunyai program berbasis  religi  dan Therapeutic  Community  (TC).  Fasilitas yang  dimiliki  Galilea  pun  mempunyai standar,  ada  kantor,  ruang  pertemuan, asrama pria dan wanita, dapur, kendaraan  operasional,  pendopo  dan penunjang  lainnya.  Dengan  mengenal kondisi  panti  rehabilitasi    narkoba  dan proses rehabilitasinya, diharapkan masyarakat  menjadi  punya  pandangan yang  lebih  luas  tentang  pentingnya rehabilitasi  bagi  pecandu.  Bahwa  ketika menjalani proses rehabilitasi, tak menakutkan  seperti  yang  dibayangkan masyarakat pada umumnya.

## C. FASE PENEGAKAN HUKUM
TEHADAP NARKOBA
1)    Pecandu,  Penyalahgunaan,  dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Salah  satu  hal  yang  menjadi  titik
permasalahan dalam UU Narkotika adalah mengenai ketidak  jelasan  pengertian  dan  status antara  pecandu,  penyalahguna,  dan korban penyalahgunaan  narkotika.  Oleh karena    ketidak    jelasan    pada pengertian    dan    status  tersebut,  maka pengaturan-pengaturan  lainnya  menjadi bias  dan  simpang  siur  dan  dalam praktiknya  secara  langsung  hal  ini membawa  dampak  yang  besar  terutama bagi  pengguna  narkotika.  Salah  satu dampak  praktik  yang  bias  dan  simpang siur adalah dalam hal pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna  dan  pecandu  narkotika. Dalam  Pasal  4  UU  Narkotika,  diuraikan salah  satu  tujuan  pembentukan  undang- undang  tersebut  adalah  guna  menjamin upaya  rehabilitasi  medis  dan  sosial  bagi penyalahguna  dan  pecandu  narkotika, sedangkan  pada  Pasal  54  UU  Narkotika dinyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban  penyalahgunaan  narkotika  wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi  sosial.  Apabila  menggunakan konstruksi  Pasal  54  UU  Narkotika  ini maka penyalahguna  narkotika tidak masuk  dalam  kualifikasi  seseorang  yang dapat  diberikan  tindakan  rehabilitasi medis  dan  sosial  sebagaimana  diatur dalam Pasal 4 UU Narkotika.
Peristilahan  yang  digunakan  dalam Pasal  4  dan  Pasal  54  UU  Narkotika tersebut  juga berbeda dengan Pasal 103
UU Narkotika. Dimana pengobatan dan/atau  perawatan  dapat  diputus  atau ditetapkan  oleh    hakim    bagi  pecandu narkotika    yang    bersalah  atau    tidak bersalah melakukan tindak pidana narkotika  dan  istilah  yang  digunakan adalah  pecandu  narkotika.  Terhadap satu  konteks  bahasan  yang  sama  yaitu pemberian  rehabilitasi  medis  dan  sosial terdapat beragam peristilahan(penyalahguna, pecandu narkotika,  dan  korban  penyalahguna narkotika).
Selain dalam konteks bahasan pemberian  rehabilitasi,  permasalahan pengertian  ini juga menjadi simpang siur dalam ketentuan  pemidanaan.  Misalnya,  Pasal 127  UU  Narkotika  yang  menggunakan istilah “penyalahguna”  dan  “korban penyalahgunaan  narkotik a”.  Dalam  ayat (2)  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa hakim dalam memutus wajib memperhatikan    ketentuan  Pasal    54, Pasal    55,    dan    Pasal    103    UU Narkotika.    Namun  sayangnya  istilah penyalahguna justru tidak ditemukan.
Dalam    UU    Narkotika,    setidaknya terdapat    4    (empat)    pengertian    bagi pengguna narkotika  yaitu  pecandu,  penyalahguna, korban  penyalahgunaan,  dan  pasien narkotika.  Pecandu narkotikadiartikan sebagai  orang  yang  menggunakan  atau menyalahgunakan narkotika dan dalamkeadaan ketergantungan pada
narkotika,  baik  secara  fisik  maupun psikis,  sedangkan  penyalahguna  adalah orang  yang  menggunakan  narkotika tanpa  hak  atau  melawan  hukum.  Lalu, korban penyalahgunaan narkotika diartikan  sebagai  seseorang  yang  tidak sengaja  menggunakan  narkotika  karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau  diancam  untuk  menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Namun, apabila merujuk kepada Pasal  53 UUNarkotika,  dapat  diartikan  bahwa pasien adalah seseorang  yang diberi hak untuk  memiliki,  menyimpan,  dan/atau membawa  narkotika  dalam  jumlah  dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan. 2)    Upaya  Paksa  bagi  Pengguna Narkotika
Secara  umum,  upaya  paksa  dalam tindak  pidana  narkotika  mengacu  kepada Undang-
Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (selanjutnya  disebut    KUHAP). Pada  bagian  ini  akan  dielaborasikan pengaturan  upaya  paksa  dalam  KUHAP secara umum dikaitkan dengan pengaturan pada UU Narkotika.
Penekanan    diberikan    pada    upaya paksa    yang    diatur    dalam    UU Narkotika    sebagai  ketentuan    yang bersifat    khusus  ( lexspecialis )    serta tanggapan  dan  kritik    terhadap    hal tersebut.

## (1)  Penangkapan
Penangkapan merupakan salah satu bentuk dari upaya paksa yang kewenangannya melekat pada penyidik.      Sebagai    ketentuan    yang bersifat   umum   (legi   generalie), penangkapan diatur dalam KUHAP terhadap  semua  jenis  tindak  pidana  dan kewenangannya melekat pada penyidik.  Penyidik  dalam  KUHAP   ialah pejabat  Polisi
Negara  Republik  Indonesia  atau  pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi wewenang  khusus  oleh  undang-undang untuk  melakukan  penyidikan.  Ketentuan tersebut memberikan  landasan  bahwa  penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang.
Dalam  UU  Narkotika,    penyidik    khusus yang  dibentuk  adalah  Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN).
UU Narkotika memberikan kewenangan  untuk  melakukan  upaya paksa  penangkapan  setidaknya  kepada 3  (tiga) institusi  aparatur penegak hukum.  Ketiga  institusi  tersebut  adalah Polisi,  BNN,  dan  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil.  Masing-masing  lembaga tersebut  dapat  melakukan  penangkapan untuk  kepentingan  penyidikan.  Kali  ini, yang  menjadi poin  sorotan adalah terkait jangka waktu penangkapan dan kewenangan dari institusi tersebut.
Mengenai      masa      waktu      dalam melakukan      penangkapan      oleh
penyidik      BNN  didasarkan  pada  Pasal 75  huruf  g  serta  Pasal  76  ayat  (1)  dan (2) UU Narkotika dimana kepada penyidik BNN diberikankewenangan untuk melakukan  penangkapan  terhadap seseorang yang diduga melakukanpenyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika. Pelaksanaan kewenangan penangkapan tersebut dapat  dilakukan  paling  lama  3  x  24  (tiga kali dua  puluh empat)  jam terhitungsejak surat  penangkapan  diterima  penyidik. Pelaksanaan  penangkapan  itu  dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
Terdapat perbedaaan lamanya jangka waktu dalam melakukan penangkapan antara penyidik    BNN  dan penyidik    Polri  atau    penyidik    pegawai negeri  sipil  (selain    BNN).  Meskipun Pasal  81  UU  Narkotika  menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik  Indonesia  dan  penyidik  BNN bersama-sama  berwenang  melakukan penyidikan  terhadap  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  dan prekursor  narkotika  berdasarkan  UU Narkotika.  UU  Narkotika  tidak  mengatur kewenangan penyidik Polri terkait  jangka waktu  melakukan  penangkapan.  Oleh karena  sifat  pengaturan  hukum  acara dalam UU Narkotika merupakan ketentuan  yang  bersifat    khusus  dari KUHAP,    maka  jangka  waktu  dalam melakukan  penangkapan  oleh  penyidik
Polri  yang  tidak  diatur  dalam  UU Narkotika  tetap  mengacu  pada  KUHAP. Dengan  demikian,  sesuai  dengan  Pasal 19  ayat  (1)  KUHAP,  jangka  waktu melakukan  penangkapan  oleh  penyidik Polri adalah 1 (satu) hari.
Hal   yang   sama   juga   berlaku   bagi penyidik    pegawai    negeri    sipil. Kewenangan penyidik  pegawai  negeri  sipil  untuk melakukan  penangkapan  disebut  dalam Pasal 82  ayat (2) huruf   h UU  Narkotika. Namun,  juga  tidak  dijelaskan  berapa lama  jangka  waktu  untuk  melakukan penangkapan.  Sehingga  sama  halnya dengan  penyidik  Polri,  mengenai  jangka waktu  dalam  melakukan  penangkapan oleh  penyidik  pegawai  negeri  sipil  juga mengacu  pada  ketentuan  Pasal  19  ayat (1)  KUHAP,  yaitu  dalam  waktu  1  (satu) hari.
Jangka    waktu    untuk    melakukan penangkapan    yang    diperlama    ini menimbulkan konsekuensi  pada  pelaksanaan  upaya paksa tersebut. Pengaturan jangka waktu  1  (satu) hari dalam KUHAP bukan tanpa  alasan.  Dimana  prinsipnya  adalah penangkapan terhadap seseorang berdasarkan  buktipermulaan  yang  cukup wajib dilakukan sesegera mungkin ( promptly ).
Tampak pada
awalnya,pembentuk UU Narkotika memperlama jangka waktu penangkapan ini  dengan  mempertimbangkansulitnya pengungkapan  tindak  pidana  narkotika
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Hal 85-109
terutama peredaran narkoba yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir.  Namun,  pada  praktiknya, ketentuan  ini  membawa  dampak  yang cukup  signifikan  bagi  pengguna  yang bukan pengedar narkotika.
Dengan  diperlamanya  jangka  waktu penangkapan  ini  maka  terbuka  peluang untuk seorang pengguna narkotika menjadi  target  penangkapan  dengan strategi  penjebakan  ( trapping ).  Perlu dicermati  bahwa  surat  penangkapan tentu  sudah  memuat  subjek  dan  objek penangkapan.    Apabila    penangkapan tidak    dilakukan    sesegera    mungkin maka terbuka peluang jangka waktu yang diperlama ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan  bukti  yang  kuat  agar pengguna  narkotika  (yang  namanya sudah dimuat  dalam surat penangkapan) dapat  dijerat.  Penangkapan  kemudian diarahkan pada keadaan pelaku tertangkap  tangan.  Pengguna  narkotika akan  semakin  sulit    berkelit  apabila ditemuka n barang bukti pada dirinya dan ditambah  dengan  hasil  uji  laboratorium yang menunjukkan hasil positif.
Hal ini tidak diimbangi oleh mekanisme  pengawasan  yang  memadai dan  bertujuan  untuk  memastikan  dan mengawasi
apakah lamanya penangkapan tersebut dikarenak  an sulitnya  pengungkapan  tindak  pidana narkotika atau demi kepentingan memperkuat  bukti untuk menjerat pelaku. Apabila  dicermati,  Pasal  76  ayat  (1)  dan
(2)  UU  Narkotika  tidak  memberikan pengaturan  yang  jelas  mengenai  siapa yang  memberikan  surat  penangkapan kepada penyidik dan kemana persetujuan perpanjangan masa penangkapan  diajukan.  Dengan  tidak adanya  pengaturan  yang  jelas  tersebut dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  surat penangkapan  kepada  penyidik  diberikan oleh atasan penyidik. Begitu juga dengan persetujuan perpanjangan masa penangkapan.
Urgensi pembahasan terhadap
persoalan  ini  adalah  untuk  menjawab pertanyaan bagaimana skema pengawasan terhadap kewenangan penangkapan oleh penyidik. Jawabannya adalah  dilakukan  oleh  17atasan  atau institusi  penyidik  itu  sendiri.  Pertanyaan lanjutannya  yaitu  apa  konsekuensinya apabilapenangkapan  tidak  berhasil  atau tidak  dilakukan  oleh  penyidik  dalam jangka  waktu  tersebut.  Hal  initidak ditemukan jawabannya dalam UU Narkotika.
Secara    prinsipil,    hal    ini    tentu bersinggungan   erat   dengan   hak   asasi seseorang.
Terutama apabila penangkapan didahului dengan
tindakan pengintaian
( surveillance ). Minimnya skema pengawasan  dan  konsekuensi  terhadap jangka waktu untuk melakukan penangkapan  tersebut,  selain  dapat dimanfaatkan  untuk  tujuan  menjerat pelaku juga membuka potensi
dilakukannya  pengintaian  tanpa  batas waktu. Apalagi didapatkan tren penangkapan    terhadap    pelaku    tindak pidana    narkotika    dilakukan    dengan tertangkap tangan.
Selain itu, kewenangan untuk melakukan  penangkapan  oleh  penyidik pegawai  negeri  sipil  juga  perlu  untuk dicermati. Dalam pasal Pasal 82 ayat  (2) huruf  h  UU  Narkotika  seperti  yang  telah disebutkan  diatas,  dinyatakan  bahwa penyidik  pegawai  negeri  sipil  berwenang untuk  melakukan  penangkapan.  Namun, UU  Narkotika  tidak  mengat  ur  apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut dapat    dilakukan    langsung    atau  tidak oleh  penyidik pegawai negeri sipil.
UU  Narkotika,  melalui  Pasal  83  dan Pasal  85, hanya  mengatur  bahwa penyidik  dapat  melakukan  kerjasama untuk  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap narkotika  dan prekursor  narkotika.  Selain itu,  UU  Narkotika  juga  hanya  mengatur dalam      melakukan      penyidikan terhadap      penyalahgunaan      narkotika dan      prekursor  narkotika,  penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik BNN  atau penyidik Polri sesuai  dengan  Undang-Undang  tentang Hukum  Acara  Pidana.  Apabila  merujuk pada    Pasal    18    ayat    (1)    KUHAP, pelaksanaan kewenangan penangkapan  dilakukan  melalui  petugas Kepolisian.

## (2)  Penahanan
Terhadap  upaya  paksa  penahanan, UU  Narkotika  tidak  memberikan  suatu pengaturan khususlayaknya penangkapan.  Oleh  karena  itu,  upaya paksa tersebut    mengacu kepada pengaturan dalamKUHAP.Penekanan diberikan  pada  rasionalitas  penahanan,
jenis penahanan bagi penggunanarkotika, dan lamanya penahanan  terutama  pada  tahapan  pra persidangan.
Dalam  struktur  KUHAP,  penahanan dapat  dimulai  dari  fase  pra  persidangan yaitu  pada    tahapanpenyidikan    hingga pemeriksaan    di    sidang    pengadilan, baik    Pengadilan  Negeri,  Pengadilan Tinggi,maupun Mahkamah Agung. Penahanan  diatur  dalam  Pasal  20 sampai      dengan      Pasal      31 KUHAP.Penahanan      dalam      KUHAP diartikan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempattertentu oleh penyidik atau penuntut  umum  atau  hakim  dengan penetapannya,  dalam  hal  sertamenurut cara  yang  diatur  dalam  undang-  undang ini (KUHAP).
Penahanan  pada  KUHAP  didasarkan atas tiga kepentingan. Pertama , penahanan atas dasar kepentingan penyidikan.  Dinyatakan  bahwa  penyidik atau  penyidik  pembantu  atas  perintah dari  penyidik berwenang  melakukan penahanan. Penahanan untuk kepentingan  penyidikan  ini  tergantung
pada kebutuhan penyidik dalam melaksanakan  fungsi  pemeriksaan  di tahapan  penyidikan.  Hal  ini  berarti  jika pemeriksaan  pada  penyidikan  sudah cukup, maka penahanan tidak diperlukan  lagi  kecuali  ada  alasan  lain untuk  tetap  menahan  tersangka. Kedua , penahanan atas dasar kepentingan penuntutan. Ketiga ,  penahanan  atas dasar kepentingan pemeriksaan pengadilan. Penahanan ini dengan tujuan untuk  mempermudah  pemeriksaan  di sidang  pengadilan.  Hakim  berwenang melakukan penahanan dengan penetapan      yang      didasarkan    kepada perlu      tidaknya      penahanan  dilakukan, sesuai  dengan  kepentingan  pemeriksaan di sidang pengadilan. Landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi  kemungkinan  bagi  penegak hukum  dan  hakim  untuk    melakukan tindakan penahanan. Semua unsur tersebut  saling  berkaitan  sehingga  jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan  penahanan  kurang  memenuhi asas legalitas.
Unsur  pertama  dalam  penahanan adalah  unsur  yuridis.  Undang-undang telah  menentukan    baik    secara  umum maupun  terperinci  terhadap    tindak pidana    mana saja,  pelaku  dapat dikenakan penahanan.  Pasal 21  ayat  (4) KUHAP  menegaskan  bahwa  penahanan hanya dapat    dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang
melakukan tindak pidana dan/atau percobaan  maupun  pemberian  bantuan dalam tindak pidana. Pengenaan penahanan  tersebut  dapat  dilakukan dalam  hal  (i)  tindak  pidana  tersebut diancam  dengan  pidana  penjara  lima tahun  atau  lebih;  dan  (ii) pelaku melakukan  tindak  pidana  yang  disebut secara  spesifik  pada  pasal  di  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) dan UU pidana khusus.
Unsur    berikutnya    adalah    unsur keadaan  yang   menimbulan  kekuatiran. Unsur    ini  menitikberatkan kepada keadaan  atau  keperluan  penahanan ditinjau  dari  segi  keadaan yang meliputi diri  tersangka  atau  terdakwa.  Adapun keadaan  atau  keperluan  penahanan tersebut  ditentukan  dalam  Pasal  21  ayat (1) KUHAP yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran  bahwa  tersangka  atau terdakwa  akan  (i)  melarikan  diri,  (ii) merusak    atau    menghilangkan    barang bukti,  dan  atau  (iii)   mengulangi  tindak pidana. Semua keadaan ini pada dasarnya  dinilai  secara  subjektif  oleh aparatur  penegak  hukum  berlandaskan situasi yang obyektif.
Unsur  terakhir  adalah  unsur  syarat- syarat tertentu. Penahanan dapat dilakukan  apabila  memenuhi    syarat sebagaimana    tercantum  dalam    Pasal 21    ayat    (1)    KUHAP.    Dimana penahanan dapat dilakukanterhadap tersangka  atau  terdakwa  yang  diduga
keras  sebagai  pelaku  tindak  pidana  dan dugaan  yangkeras  itu  didasarkan  pada bukti yang cukup.
Hal   yang   harus   diperhatikan   pada unsur   ini   adalah   pemahaman   bahwa syarat  penahanan    berbeda    dengan syarat    penangkapan.    Perbedaannya terletak    pada    kualitas  bukti.  Pada penangkapan  syarat  bukti  ini  didasarkan pada  bukti  permulaan  yang  cukup, sedangkan  pada  penahanan  didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian,  syarat  bukti  dalam  penahanan seharusnya lebih tinggi kualitasnya daripada bukti dalam melakukan penangkapan.
Dalam KUHAP tidak ditemukan penjelasan  mengenai  bukti  yang  cukup. Ketentuan  yang  dapat  dijadikan  rujukan adalah  Pasal  62  ayat  (1)  dan  Pasal  75 Herziene  Inlandsch  Reglement  (HIR). HIR  menyebutkan  bahwa  syarat  bukti untuk dapat melakukan tindakan penahanan  terhadap  tersangka  atau terdakwa didasarkan pada patokan bahwa  ada “bukti  yang  cukup”  dalam menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah.  Ketidakjelasan dalam KUHAP  dalam  menentukan  parameter bukti  yang  cukup  ini  mengakibatkan  hal tersebut  harus dilhat  secara  proporsional dikaitkan dengan Pasal 184 KUHAP.
Selain  itu,  dalam  KUHAP  terdapat ketentuan mengenai penahanan lanjutan. Tata  cara  penahanan  atau  penahanan lanjutan  baik  yang  dilakukan  penyidik,
penuntut  umum,  maupun  hakim  diatur pada  Pasal  21  ayat  (2)  dan  (3)  KUHAP. Penahanan  atau  penahanan  lanjutan dilakukan   oleh   penyidik   atau   penuntut umum    terhadap    tersangka/terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan  atau  penetapan  hakim  yang mencantumkan identitas tersangka/terdakwa  dan  menyebutkan alasan  penahanan  serta  uraian  singkat perkara  kejahatan  yang  dipersangkakan atau didakwakan serta tempat penahanan.  Tembusan    surat    perintah penahanan    atau    penahanan    lanjutan atau    penetapanhakim  tersebut  harus diberikan kepada keluarganya.
Dari  sisi  jenis  penahanan,  KUHAP menentukan tiga jenis penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1)  KUHAP.  Menurut  ketentuan  ini,  jenis penahanan  dapat  berupa:  (i)  penahanan rumah  tahanan  negara  (Rutan);  (ii) penahanan  rumah;  dan  (iii)  penahanan kota.
Pada sisi waktu, KUHAP memberikan limitasi waktu dalam melakukan penahanan.
Dalam  tahapanpenyidikan,  berdasarkan Pasal 24 ayat (1) KUHAP, penyidik dapat melakukan  penahanan  untuk  jangka waktu  20  hari.  Apabila  dibutuhkan,  demi kepentingan pemeriksaan penyidikan yang  belum  selesai,  penyidik  dapat memintakan perpanjangan kepada penuntut    umum  untuk    jangka    waktu paling    lama    40    hari  (Pasal  24    ayat
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Hal 85-109
(2)  KUHAP).  Dengan  demikian,  jangka waktu maksimum untuk melakukan penahanan  pada  tahapan  penyidikan adalah 60 hari.
Kemudian,  jangka  waktu  penahanan di tingkat penuntutan. Berdasarkan Pasal 25  ayat  (1)  KUHAP,  Penuntut  Umum dapat melakukan penahanan untuk jangka  waktu  paling  lama  20  hari. Penuntut Umum dapat meminta perpanjangan  penahanan  pada  Ketua Pengadilan  Negeri.  Perpanjangan  ini diberikan untuk jangka waktu paling lama 30  hari  (Pasal  25  ayat  (2)  KUHAP). Perpanjangan ini dimintakan oleh penuntut umum demi kepentingan penuntutan    yang      belum    selesai. Penuntut    Umum    paling      lama    dapat melakukan penahanan selama 50 hari.
Selanjutnya adalah penahanan dalam tahapan  pemeriksaan  di  persidangan. Penahanan dapat   dilakukan   pada   tiap   tingkatan persidangan,      mulai    dari    Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan
Mahkamah  Agung.  Demi  kepentingan pemeriksaan,
Pengadilan
Negeri
berwenang mengeluarkan
surat
penetapan  penahanan  untuk  jangka waktu paling lama 30 hari (Pasal 26 ayat (1)  KUHAP).  Apabila  penahanan  masih diperlukan guna kepentingan pemeriksaan di persidangan,  hakim yang bersangkutan
dapat meminta perpanjangan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri. Perpanjangan tersebutuntuk
jangka waktu paling lama 60 hari. Secara keseluruhan,  penahanan  di  Pengadilan Negeri  dilakukan  untuk  jangka  waktu paling lama 90 hari.
Pada tingkat Pengadilan Tinggi, penahanan  dapat  dilakukan  paling  lama 30 hari dan dapat dilakukan perpanjangan    untuk    jangka    waktu paling    lama    60    hari,    sehingga penahanan  di  Pengadilan  Tinggi  dapat dilakukan  paling  lama  90  hari.  Di  tingkat Mahkamah  Agung,  penahanan dilakukan dalam untuk jangka waktu paling lama 50 hari  dan  dapat  dilakukan  perpanjangan untuk  60  hari.  Dengandemikian,  pada Mahkamah  Agung  penahanan  dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 110hari.
Jika  masa  penahanan  d ĳumlahkan secara keseluruhan, mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan pengadilan (Pengadilan Negeri,
Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung)  maka  total  jangka  waktu  paling lama dalam melakukan penahanan adalah  400  hari.  Apabila  batas  waktu  ini telah  tercapai,  sekalipun  pemeriksaan perkara belum selesai, tersangka/terdakwa  harus  dikeluarkan dari  penahanan  demi  hukum  tanpa dibebani  syarat  dan  prosedur  tertentu. Perintah tersangka/terdakwa harus dikeluarkan    dari    penahanan    demi hukum    tanpa    dibebani    syarat    dan prosedur tertentu  apabila  telah  melewati
jangka waktu maksimum dalam melakukan penahanan  juga  berlaku pada  tiap  tahapan  pemeriksaan  di masing-masing tingkatan.
Perhatian  perlu  diberikan  kepada penahanan pra persidangan. Hal pertama yang perlu diberikan catatan adalah rasionalitas dari penahanan  bagi  pengguna  narkotika. Apabila  ditinjau  dari  konstruksi  UU Narkotika,  dimana  perumusan  pasal  dan subjek dari tindak pidana tersebut sangat longgar ditambah  dengan  ancaman pidana  yang  rata-rata  di  atas  5  (lima) tahun,    maka  penahanan  terhadap pengguna  narkotipemika  seakan-akan wajib  untuk  dilakukan  karena  sudah memenuhi unsur obyektif.
Bagaimana  jika  pelaku  narkotika ditempatkan  pada  lembaga  rehabilitasi baik  medis dan  sosial.  Apakah  masa  penempatan tersebut dihitung sebagai masa penahanan, sehingga tidak ada penahanan  untuk  kedua  kalinya.  Pasal 103  ayat  (2)  UU  Narkotika  menyebutkan bahwa  masa  menjalani  pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika  diperhitungkan  sebagai  masa menjalani hukuman. Penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi pada masa penahanan sering menjadi  polemik  dikarenakan  selama  ini pola pikir yang dibangun bahwa pembantaran  atau  penempatan  tahanan di  rumah  sakit  tidak  dihitung  sebagai
masa  tahanan.  Alasan  utamanya  adalah KUHAP hanya mengenaltiga jenis penahanan  yaitu  penahanan  rumah tahanan  negara  (Rutan),  penahanan rumah, danpenahanan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP.
Pemahaman    ini    kemudian    sedikit banyak mempengaruhi tindakan penyidik  dan
penuntut  umum  yang  lebih  memilih menempatkan  pecandu  dan  pengguna narkotika di Rutan.
Padahal menempatkan pecandu dan
pengguna   narkotika   di   Rutan   sangat berdampak negatif bagi yang bersangkutan. Terhadap hal ini, Mahkamah  Agung  telah  memberikan tanggapan,  dimana  selama  UU  No.  22 Tahun  1997  dan  UU  No.  5  Tahun 1997 berlaku, pada dasarnya Mahkamah Agung telah menyadari bahwa memenjarakan  pecandu  dan  pengguna narkotika  bukanlah  langkah  yang  tepat karena lebih tepat  mengedepankan kepentingan perawatan dan pengobatan, diperburuk  lagi  dengan  kondisi  tempat penahanan yang tidak mendukung.
Penempatan    pelaku    tindak    pidana pada    lembaga    rehabilitasi    baik    medis maupun  sosial  dihitung  sebagai  masa penahanan. Dasar argumentasinya terdapat  pada  Penjelasan  Pasal  21  ayat (4)  huruf  b  KUHAP,  dimana  dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika   ditahan   di   tempat   tertentu yang      sekaligus      merupakan    tempat
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Hal 85-109
perawatan.  Oleh  karena  penempatan
dalam lembaga rehabilitasi  dihitung sebagai masa penahanan, konsekuensinya adalah apabila dilakukan  penahanan  kembali  setelah masa rehabilitasi selesai dilakukan, wajib dengan mempertimbangkan waktu penempatan  dalam  lembaga  rehabilitasi sehingga  penahanan  tidak  melebihi batas  waktu  maksimum,  serta  apabila nantinya  yang  bersangkutan  diajukan  ke muka  persidangan  dan  diputus  untuk menjalani    pidana    penjara,    maka sesuai    dengan    Pasal    22    ayat    (4) KUHAP,  masa penahanan dalam tempat perawatan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3) Pemidanaan bagi Pengguna
Narkotika
(1) Kecenderungan  Pasal  yang

## Digunakan
Dalam    penerapannya,    terdapat beberapa    pasal    dalam    UU    Narkotika yang    sering  dikenakan  oleh  Penuntut Umum,  baik  dalam  dakwaan  maupun tuntutan.  Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, Pasal  114,dan  Pasal  127  UU  Narkotika. Kecenderungan  penggunaan  pasal  dan cara perumusan dakwaandengan dakwaan subsidaritas ini membawa pengaruh yang signifikan terhadap penempatan  seorang  pengguna  narkotika di lembaga rehabilitasi baik medis maupun  sosial.  Berikut  adalah  beberapa pasal  yang  cenderung  digunakan.  Pasal
111  ayat  (1)  UU  Narkotika  berbunyi,
“Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika  Golongan  I  dalam  bentuk tanaman, dipidana  dengan  pidana penjara  paling  singkat  4  (empat) tahun  dan  palinglama  12  (dua  belas) tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp.  800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). ” Perbedaannya    dengan    Pasal 112    ayat    (1)    UU    Narkotika    adalah pada bentuk narkotikanya, yaitu berbentuk  tanaman  atau  bukan  tanaman. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika  berbunyi “Setiap  orang  yang  tanpa    hak  atau melawan
hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan  Narkotika  Golongan  I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  paling  lama  12  (dua  belas) tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit Rp.  800.000.000,00  (delapan  ratus  juta rupiah) dan paling banyak Rp.
8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). ” Lalu,  Pasal  114  ayat  (1)  UU
Narkotika  menyatakan  bahwa “Setiap orang  yang  tanpa hak  atau  melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,  membeli,  menerima,  menjadi perantara  dalam  jual  beli,  menukar, atau  menyerahkan  narkotika  Golongan
I,  dipidana  dengan  pidana  penjara seumur  hidup  atau  pidana  penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  rupiah). ” Ketiga  pasal  tersebut cenderung  ditempatkan  dalam  dakwaan primair.  Selain  unsur-unsurnya  lebih  luas dan  peluang  menjerat  pelaku  semakin besar, hal ini juga membawa konsekuensi kepada      tertutupnya      kemungkinan bagi      pengguna      narkotika      untuk ditempatkan  dalam  lembaga  rehabilitasi medis maupun sosial.
Berbeda  halnya  apabila  pasal  yang cenderung  diterapkan  dalam  dakwaan primair adalah      Pasal      127      UU      Narkotika yang    menyatakan “Setiap   Penyalah Guna      :  (a)  Narkotika  Golongan  I bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan pidana  penjara  paling lama 4  (empat) tahun;  (b)  Narkotika  Golongan  II  bagi diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c)  Narkotika  Golongan  III  bagi  diri sendiri dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun. ”
Pasal tersebut merupakan satu kesatuan  dengan  Pasal  127  ayat  (2) UU  Narkotika  yang  menyatakan  bahwa dalam  memutus  perkara  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  hakim  wajib
memperhatikan  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal  103  UU  Narkotika.  Pasal-pasal tersebut  mewajibkan  dan  memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan  pengguna  narkotika  ke dalam  lembaga  rehabilitasi  medis  dan sosial.
Dari  kecenderungan  formulasi  pasal dakwaan  yang  digunakan  oleh  Penuntut Umum tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan pemidanaan penjara terhadap pengguna narkotika lebih dominan dibandingkan dengan menempatkan pengguna dalam lembaga rehabilitasi  baik  secara  medis  maupun sosial.  Selain    itu,    kecenderungan pengenaan    Pasal    111,    Pasal    112, dan    Pasal    114    UU  Narkotika  juga membawa  imbas  yang  cukup  besar  bagi penahanan terhadap pengguna narkotika.  Ancaman  pidana  pada  Pasal 111  dan  Pasal  112  UU  Narkotika  yang minimum 4 (empat) tahun serta maksimum 12 (dua belas) tahun sementara  Pasal  114  dengan  ancaman pidana    minimum  5    (lima)    tahun  dan maksimum  20    (dua  puluh)    tahun menyebabkan  penahanan    terhadap pengguna    narkotika    dilakukan    karena sudah    memenuhi    unsur  obyektif. Selanjutnya adalah mengenai perumusan  pasal  yang  sangat  longgar dalam Pasal
111  dan  Pasal  112  UU  Narkotika.
Perumusan  yang  demikian  bertentangan dengan prinsip lex  certa  dan  lex  stricta yangmerupakan turunan  dari  prinsip  negara  hukum. Kedua pasal tersebut tidak dapat membedakan antara  pengguna  narkotika dan bukan pengguna narkotika.
(2) Formulasi Perumusan Sanksi

## Pidana
Dari    sisi    formulasi    perumusan sanksi    pidana    dalam    UU    Narkotika, ditemukan  beberapa    bentukperumusan sanksi    pidana.    Secara    garis    besar, dalam  UU  Narkotika, perumusan sanksi pidana meliputi perumusan  secara  tunggal,  kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif.
Sistem  perumusan  sanksi  pidana secara tunggal adalah sistem perumusan yang  hanya  memuat    satu    jenis pemidanaan.    Hal    ini    dapat    terlihat pada  Pasal  127  ayat  (1)  UU Narkotika.  Pasal  127  ayat  (1)  UU Narkotika  berbunyi, “Setiap  Penyalah Gunaan.  Narkotika  Golongan  I  bagi diri  sendiri  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 4 (empat)  tahun,  b.  Narkotika  Golongan II  bagi  diri  sendiri  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun,  dan  c.  Narkotika  Golongan  III bagi  diri  sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. ” Sistem perumusan  sanksi  pidana  yang  kedua adalah  perumusan  secara  kumulatif,
dimana  berarti  perumusan  dilakukan dengan  cara  menggabungkan  beberapa jenis  pemidanaan. Misalnya, pidana penjara  dan  pidana  denda.  Dalam  UU Narkotika,  hal tersebut  dapat  dilihat  pada Pasal  126  ayat  (1)  UU  Narkotika.  Pasal 126  ayat  (1)  UU  Narkotika  menyatakan, “Setiap  orang  yang  tanpa  hak  atau melawan hukum menggunakan Narkotika      Golongan      III      terhadap orang      lain      atau      memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana  penjara  paling  singkat  3  (tiga) tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh) tahun dan pidana penjara denda paling sedikit  Rp  600.000.000,00  (enam  ratus juta  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp 5.000.000.000,00  (lima  miliar  rupiah). ” Sistem    perumusan    sanksi    pidana berikutnya    adalah    perumusan    secara alternatif  dimana sistem perumusan tersebut memberikan alternatif jenis pemidanaan  yang  akan  digunakan  oleh penuntut  umum  dalam  merumuskan tuntutan  atau  memberikan  alternatif  bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Misalnya,  pidana  penjara  atau  denda. Dalam UU Narkotika, perumusan tersebut dapat  dilihat  pada  Pasal  128  (1)  UU Narkotika.  Pasal  128  ayat  (1)  UU Narkotika  menyatakan “Orang  tua  atau wali  dari  pecandu  yang  belum  cukup umur,  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  55  ayat  (1)  yang  sengaja  tidak melapor dipidana dengan pidana
kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan atau  pidana  denda  paling  banyak  Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). ”
Terakhir,  sistem  perumusan  sanksi pidana secara kumulatif-alternatif.
Dimana  sistem  perumusan  ini  dilakukan dengan  cara  menggabungkan  beberapa jenis  pidana  sekaligus memberikan  pilihan  alternatif.  Misalnya, pidana  mati,  pidana  penjara  seumur hidup  atau  pidana  penjara  dan  pidana denda. Dalam UU Narkotika, hal tersebut  dapat  terlihat  pada Pasal  116  ayat  (2)  UU  Narkotika.  Pasal 116  ayat  (2)  UU  Narkotika  menyatakan bahwa
“Dalam    hal  penggunaan  narkotika terhadap  orang  lain  atau  pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang  lain  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  mengakibatkan  orang lain  mati  atau  cacat  permanen,  pelaku dipidana  dengan  pidana  mati,  pidana penjara  seumur  hidup,  atau  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  pidana  denda  maksimum sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1) ditambah 1/3 (sepertiga). ”
(3)    Formulasi  Perumusan  Lamanya

## Sanksi Pidana
Selanjutnya yang  akan  diuraikan adalah sistem perumusan lamanya sanksi  pidana.
Dalam  UU  Narkotika  terdapat  2  (dua) jenis  sistem  perumusan  lamanya  sanksi
pidana. Sistem perumusan yang pertama adalah sistem maksimum ( fixed/indefinite sentence system ). Perumusan ini dilakukan dengan dengan cara menentukan  ancaman  lamanya  pidana secara  maksimum.  Pada  UU  Narkotika, hal  ini  dapat  dilihat  pada  Pasal 134  ayat (1) UU Narkotika. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika yang  sudah  cukup  umur  dan  dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 55  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan atau  pidana  penjara  denda  paling banyak  Rp  2.000.000,00  (dua  juta rupiah) ”.
Kedua    adalah    sistem    perumusan lamanya    sanksi    pidanadengan    cara menentukan  batas    minimum dan maksimum  ancaman  pidana.    Hal  ini juga  dikenal  dengan  istilah determinate sentence system. Dalam UU Narkotika,  sistem  perumusan  ini  dapat terlihat  padaPasal  121  ayat  (1)  UU Narkotika,  yang  berbunyi “Setiap  orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika  Golongan  II  terhadap  orang lain atau memberikan Narkotika Golongan  II  untuk  digunakan  orang lain,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00  (delapan  ratus  juta
rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00
(delapan miliar rupiah). ” (4)
Kebijakan Rehabilitasi bagi

## Pengguna Narkotika
Dengan  merujuk  kepada  Pasal  4  UU Narkotika,  dapat  diperoleh  gambaran bahwa rehabilitasi  merupakan  salah  satu  tujuan utama  diundangkannya  UU  Narkotika. Bahkan pengaturan mengenai rehabilitasi mendapat  bagian  tersendiri,  yaitu  dalam Bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi.  Mulai   dari Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika mengatur mengenai  rehabilitasi  bagi  pengguna narkotika,  selain  juga  tersebar  dalam berbagai pasal lainnya.
Pasal      54      UU      Narkotika menyatakan    bagi    pecandu    narkotika dan    korban penyalahgunaan  narkotika,  rehabilitasi bersifat wajib. Seharusnya sifat rehabilitasi  yang  wajib    ini    menjadi patokan    utama    bagi    aparat    penegak hukum    serta    hakim    dalam  melakukan tindakan terhadap pengguna narkotika.
Pasal  54  UU  Narkotika  berhubungan erat  dengan  Pasal  127  UU  Narkotika. Dalam
Pasal    127    ayat    (2)    UU    Narkotika disebutkan    bahwa    hakim    wajib memperhatikan  ketentuan  Pasal  54, Pasal  55,  dan  Pasal  103  UU  Narkotika dalam  menjatuhkan  putusan.  Namun, meskipun bersifat wajib, dalam
pelaksanaannya sangat bergantung pada penyidik  dan  penuntut  umum.  Apabila Penuntut  Umum  tidak  menggunakan ketentuan  Pasal  127
UU  Narkotika  dalam  dakwaan  atau tuntutan,  makapenempatan  pengguna narkotika  di  lembaga  rehabilitasi  sulit untuk dilakukan. Termasuk kondisiyangpaling    fatal,  dimana  hakim tetap  memutus  menggunakan  Pasal  127 UU
Narkotika
namun tidak
mempertimbangkan ketentuan
rehabiltasi    sebagaimana    tercantum dalam  pasal  54  UU Narkotika. Begitu juga dengan kecenderungan      penuntut      umum      dan hakim   yang   lebih
memandang pengguna narkotika sebagai pelaku  kejahatan.  Dasarnya  adalah bahwa tidak mungkin seorang penyalahguna, dalam tindakan penyalahgunaannya    tersebut,    dirinya tidak   membawa,   membeli,   menyimpan dan  memiiki   narkoba,   terlebih    apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang bukti.  Dengan  pemahaman  tersebut maka  otomatis  penerapan  pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.
Padahal  UU  Narkotika  memberikan ruang  yang  cukup  besar  bagi  hakim dalam  memberikan  putusan  rehabilitasi. Dalam Pasal 103 UU Narkotika disebutkan bahwa:
1) “Hakim  yang  memeriksa  perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. memutus  untuk  memerintahkan  yang
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Hal 85-109
bersangkutan  menjalani  pengobatan dan/atauperawatan
melalui rehabilitasi  jika  Pecandu  Narkotika tersebut  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
b. menetapkan    untuk    memerintahkan yang    bersangkutan    menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui  rehabilitasi  jika  Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana Narkotika.
2) Masa      menjalani      pengobatan dan/atau      perawatan      bagi Pecandu      Narkotika sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   huruf   a diperhitungkan    sebagai    masa menjalani hukuman. ”
Meski  demikian,  Pasal  103  UU Narkotika  menggunakan  kata “dapat” dalam  menerangkan  kewenangan  hakim tersebut.  Hal  tersebut  berarti  sifatnya fakultatif  (pilihan)  dan  bukan  sesuatu yang  wajib  untuk  dilakukan.  Di  titik  ini, penempatan pengguna  narkotika  di tempat  rehabilitasi  juga  menjadi  sangat tergantung pada pandangan hakim.
Selain  UU  Narkotika,  terdapat  juga Peraturan  Pemerintah  Nomor  25  Tahun 2011  tentang  Pelaksanaan  Wajib  Lapor Pecandu  Narkotika  (PP  No.  25  Tahun 2011).  Dimana  dalam  Pasal  13  ayat  (3) PP  No.  25  Tahun  2011  menyebutkan bahwa  pecandu  narkotika  yang  sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan  dalam  lembaga  rehabilitasi
medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selanjutnya  disebutkan  dalam  ayat  (4) bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi  medis  dan/atau  rehabilitasi sosial  bagi  pecandu  narkotika  yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut    umum,    atau    hakim    sesuai dengan  tingkat    pemeriksaan  setelah mendapatkan rekomendasi Tim Dokter.

## D.   KESIMPULAN
Penggunaan  narkoba  ini  ditinjau  dari segi  manapun  memiliki  dampak  negatif yang  cukup  besar,  maka  dari  itu  hal  ini perlu  di  kampanyekan.  Banyak  dari  kita yang  harus  merenungkan kembali  mengenai  masalah  kecanduan narkoba.  Kita biasanya mengaitkan kecanduan  dengan lemahnya  iman  dan pengendalian diri. Namun, alasan sebenarnya  di  balik  keputusan  mereka untuk  menggunakan  narkoba  jauh  lebih kompleks  dari  hanya  sekadar  rusaknya moral.
Kurangnya pemahaman tentang apa  yang    menjadi  faktor  risiko    dan penyebab  seseorang menjadi pecandu narkoba membuat banyak  orang terbutakan oleh prasangka. Seseorang  yang  jatuh  dalam  jerat  candu tidak berdaya untuk mengendalikan hasrat  dan  perilakunya.  Itulah  sebabnya mengapa  orang  yang  sedang  berusaha lepas  dari  kecanduan  perlu  mendapatkan dukungan  dan  kasih  sayang,  bukan dikucilkan atau dihakimi.

## DAFTAR PUSTAKA
Berta,    Ani.    2014. Mengenal    Tempat Rehabilitasi    Narkoba    Dan Prosedurnya .    Diakses    dari https://www.fimela.com/news- entertainment/read/3511315/m engenal-tempat- rehabilitasi-narkoba-dan- prosedurnya  pada  tanggal  7 Agustus 2019.
Badan    Narkotika    Nasional    (BNN). 2014. Laporan   Akhir   Survei   Nasional Perkembangan
Penyalahguna  Narkoba  Tahun

## Anggaran 2014.
CNN   Indonesia.   2019.   BNN   Ingatkan 50    Orang    Meninggal    Setiap Hari
karena
Narkoba.
https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20150429202212-12- 50148/bnn-ingatkan-50-  orang- meninggal-setiap-hari-karena- narkoba/, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019.
Harahap,  M.  Yahya  2009. Pembahasan Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP:
Penyidikan dan Penuntutan . Sinar Grafika. Jakarta. Institute  for  Criminal  Justice  Reform (ICJR). 2014. Peraturan Bersama Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika  Ke  Dalam  Lembaga Rehabilitasi,
diakses dari
http://icjr.or.id/peraturan- bersama-penanganan- pecandu-narkotika-dan- korban-penyalahgunaan- narkotika-ke-dalam-lembaga- rehabilitasi/     pada     tanggal 7
Agustus 2019. Savitri,  Tania.  2017. 4  Faktor  Psikologis yang Membuat Seseorang Menjadi
Pengguna Narkoba.
Diakses dari https://hellosehat.com/hidup-
sehat/alasan-pecandu-narkoba- kecanduan/
pada tanggal 7 Agustus 2019.
Sclar,  Kindra.  2017.  11 Real  Reasons Why  Teenagers  Experiment with Drugs . Diakses dari https://drugabuse.com/11-real- reasons-teenagers- experiment-drugs/        pada tanggal    7 Agustus 2019.
Widodo,  E.  Supriyadi, et  al .  2016. Meninjau Rehabilitasi
Pengguna
Narkotika  dalam  Praktik
Peradilan. Institute  for  Criminal Justice  Reform.  ISBN:  978-602- 6909-35-0.
Peraturan  :
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum
Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Hal 85-109

## Acara Pidana
 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun
2009 tentang Narkotika
 Peraturan   Pemerintah   No.25   Tahun 2011    Tentang    Pelaksanaan    Wajib
Lapor Pecandu Narkotika
 Peraturan Bersama      Ketua
Mahkamah      Agung,      Menteri Hukum    dan    HAM,      Menteri Kesehatan,  Menteri  Sosial,  Jaksa Agung,  Kepala  Kepolisian  RI,  dan Kepala  BNN  tentang  Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan  Narkotika  ke  Dalam Lembaga Rehabilitasi