## PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA
Sapto Handoyo D.P. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan Po.Box. 452 e-mail : sapto_hdp@yahoo.com Naskah diterima : 10/03/2018, revisi : 19/06/2018, disetujui 30/06/2018

## Abstrak
Lembaga pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a s/d Pasal 14f Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana.  Timbulnya  lembaga  pidana  bersyarat  ini sebagai reaksi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan,  terutama  pidana  perampasan  kemerdekaan  jangka  waktu pendek,  yang  dalam  hal  ini  sangat  merugikan  baik  terhadap  pelaku  tindak pidana, maupun terhadap masyarakat. Pelaksanaan pidana bersyarat harus memenuhi  syarat  umum  dan  syarat  khusus.  Tujuan  pelaksanaan  pidana bersyarat  yaitu  berusaha  menghindarkan  dan  melemahkan  akibat-akibat negatif dari pidana perampasaan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha  pemasyarakatan  kembali  narapidana  ke  tengah-tengah  masyarakat. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari  satu  tahun,  pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan,  dengan  syarat  Hakim tidak  ingin  menjatuhkan  pidana  lebih  dari  satu  tahun.  Dasar  atau  alasan penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki diri terpidana agar dapat dibina lebih baik lagi dan menghindarkan dari lingkungan yang kurang baik, serta mendidik sikap mental dan sosial bermasyarakat yang baik.
Kata kunci: Terpidana, syarat umum, syarat khusus, pembinaan.

## A. Pendahuluan
Hukum  pidana  terbagi  menjadi  dua  yaitu  hukum  pidana  materiil  dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil yang berlaku di Indonesia ialah Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  dan  peraturan  perundangan-undangan pusat maupun daerah yang mengandung sanksi pidana. Hukum pidana adalah sebagian  dari  pada  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara,  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  aturan-aturan  untuk  mengatur  perbuatan-
perbuatan  apa  yang  dilarang  atau  diharuskan  memberikan  sanksi  berupa pidana bagi yang melanggarnya. 1
Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari  kekuasaan  penguasa  atau  negara. 2 Sebaliknya,  menurut  aliran  hukum modern, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan,  dengan  demikian  hukum  pidana  harus  memperhatikan  kejahatan dan  keadaan  penjahat.  Karena  itu,  aliran  ini  mendapat  pengaruh  dari perkembangan  kriminologi.  Ciri  hukum  pidana  yang  membedakan  dengan lapangan  hukum  lain  yaitu  bahwa  hukum  pidana  sebenarnya  tidak mengadakan  norma  sendiri  melainkan  sudah  terletak  pada  lapangan  hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma di luar  hukum  pidana. 3 Timbulnya  lembaga  pidana  bersyarat  ini  sebagai  reaksi dari  pada  adanya  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap  pidana  perampasan kemerdekaan,  terutama  pidana  perampasan  kemerdekaan  jangka  waktu pendek,  yang  dalam  hal  ini  sangat  merugikan  baik  terhadap  pelaku  tindak pidana, maupun terhadap masyarakat.
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat- akibat  negatif  dari  pidana  perampasan  kemerdekaan  yang  seringkali menghambat  usaha  pemasyarakatan  kembali  narapidana  ke  dalam masyarakat. 4 Dengan  demikian,  salah  satu  kebaikan  dari  pada  pidana bersyarat  ini  yaitu  bahwa  pengurungan  mereka  di  lembaga  pemasyarakatan dengan pengaruh yang merusak kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan mereka itu dapat dihindarkan.
Selanjutnya dalam Pasal 14 b KUHP ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal  504,  Pasal  505,  Pasal  506  dan  Pasal  536  KUHP.  Pasal  14  c  KUHP menyatakan di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan  pidana  lainnya,  Hakim  dapat  menetapkan  syarat  khusus  bahwa
1 Andi Hamzah, Hukum Pidana ,(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.5.
2 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 14.
3 Ibid., hlm. 8-9.
4 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , (Bandung: Alumni, 2008), hlm.197.
terpidana  dalam  waktu  yang  lebih  pendek  dari  masa  percobaannya,  harus mengganti  segala  atau  sebagian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan pidananya.  Di  samping  itu  dapat  ditetapkan  syarat  khusus  lainnya  mengenai tingkah  laku  terpidana  yang  harus  dipenuhi  selama  masa  percobaan  atau selama sebagian dari masa percobaan.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  pidana  bersyarat  adalah  suatu sistem  penjatuhan  pidana  oleh  Hakim  yang  pelaksanaannya  digantungkan pada  syarat-syarat  tertentu.  Artinya,  pidana  yang  dijatuhkan  oleh  Hakim  itu ditetapkan  tidak  perlu  dijalankan  pada  terpidana  selama  syarat-syarat  yang ditentukan  tidak  dilanggarnya,  dan  pidana  dapat  dijalankan  apabila  syarat- syarat  yang  ditetapkan  itu  tidak  ditaatinya  atau  dilanggarnya.Tentu  saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini  bertujuan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  terpidana  agar  dalam waktu yang  telah  ditentukan  memperbaiki  diri  untuk  tidak  melakukan  suatu perbuatan pidana lagi.
Lembaga  pidana  bersyarat  timbul  berdasarkan  suatu  pemikiran  yaitu bahwa  tidaklah  semua  penjahat  (terpidana)  harus  dimasukkan  ke  dalam penjara,  akan  tetapi  khususnya  terhadap  pelanggaran  pertama  kali  demi mencegah  adanya  pengaruh  lingkungan  masyarakat  narapidana  tersebut diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya di luar penjara. 5

## B. Pembahasan

## 1. Teori Pemidanaan Dalam Hukum Pidana
Mezger  sebagaimana  telah  dikutip  oleh  Sudarto,  memberikan definisi  mengenai  hukum  pidana,  yaitu  sebagai  aturan  hukum  yang mengingatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berupa  pidana.  Jadi  menurut  pendapat  Mezger,  hukum  pidana  berpokok pada 2 (dua) hal, yaitu sebagai berikut: 6
5 Ibid., hlm.66.
6 Sudarto, Hukum Pidana Jilid 1 A , (Semarang: FH Undip, 1975), hlm.7.
a. Perbuatan pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dimaksudkan perbuatan  yang  dilakukan  orang  yang  memungkinkan  adanya pemberian pidana;
b. Yang  dimaksudkan  pidana  ialah  penderitaan  yang  disengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Jadi  yang  terpenting  di  dalam  hukum  pidana  bukan  saja  yang memidana  si  terdakwa,  akan  tetapi  sebelum  sampai  pada  itu,  terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar-benar melakukan pidana atau  tidak.  Aspek  atau  segi  dari  hukum  pidana  itu,  yaitu  menentukan apakah perbuatan seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Oleh  karena  itu  hukum  bersifat  memaksa  dan  mengikat,  maka  ia mempunyai  akibat-akibat  lain  dari  norma  lainnya.  Adapun  akibat  dari hukum  itu  ialah  bersifat  tegas,  nyata,  dan  dapat  dipaksakan  seketika.
Sanksi  ini  ada  yang  menyebutkan  sebagai  pidana  dan  ada  pula  yang menyebutnya hukuman. 7
Moeljatno  menyebutkan  bahwa  hukum  pidana  adalah  bagian  dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman  sanksi  berupa  suatu  pidana  tertentu,  bagi  barangsiapa  yang melanggar larang tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar  larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana  yang  telah  diancam  dan  bagaimana  pengenaan  pidana  itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut. 8
Maksud yang ingin dicapai dengan sistem ini adalah memperbaiki si pelanggar  hukum  tanpa  dengan  menjatuhkan  pidana  atau  tanpa menghukumnya.  Selama  dalam  masa  percobaan,  dalam  usaha memperbaiki  kelakuannya,  terpidana  dibimbing  dan  diawasi  setiap perilakunya.  Dilihat  dari  namanya  yaitu  pidana  bersyarat,  ada  syarat- syarat    yang  ditetapkan  dalam  putusan  Hakim,  yang  harus  ditaati  oleh
7 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia , (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.5.
8 Ibid ., hlm.7.
terpidana  untuk  dapat  ia  dibebaskan  dari  pelaksanaan  pidananya  itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: 9
a. Syarat umum
Yaitu bila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus  ditetapkan  syarat  umum.  Syarat  umum  harus  ditetapkan  oleh Hakim dalam waktu tertentu (masa  percobaan)  terpidana  tidak boleh melakukan tindak pidana.
b. Syarat khusus
Syarat  khusus  bersifat  fakultatif  (tidak  menjadi  keharusan  untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian  kerugian  akibat  yang  timbul  oleh  dilakukannya  tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.
Pengaruh  modernisasi  maupun  perubahan  sosial,  telah  banyak menimbulkan perubahan dalam berbagai lapangan hukum. Bukan hanya di negara-negara yang sedang berkembang saja, tetapi juga di negara-negara yang  sudah  maju.  Kemajuan  dalam  kehidupan  masyarakat  modernpun menambah  kemajemukan  kepentingan  dan  memperbanyak  kemungkinan timbulnya  konflik  kepentingan,  serta  tindak  pelanggaran  atau  kejahatan oleh warganya. 10 Oleh  karena  itu perkembangan  masyarakat  yang  sangat cepat,  harus  diimbangi  dengan  ketersediaan  perangkat  hukum  yang memadai.  Di  antara  perangkat  hukum  yang  diperlukan  guna mengantisipasi  perkembangan  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat adalah hukum pidana.
Menurut  pandangan  Remelink,  menyatakan  bahwa  sanksi  pidana sebagai  sanksi  yang  paling  tajam  dan  keras  pada  asasnya  hanya  akan dijatuhkan  apabila  mekanisme  penegakan  hukum  lainnya  yang  lebih
9 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1 ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers,  2011), hlm.60.
10 Ninik  Widiyanti  dan  Yulius  Waskita, Kejahatan  Dalam  Masyarakat  dan Pencegahannya, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 4.
ringan telah tidak berdaya guna atau sebelumnya dipandang tidak cocok. 11
Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L.Packer yang menyatakan: 12
a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang tanpa pidana.
b. Sanksi  pidana  merupakan  alat  atau  sarana  terbaik  yang tersedia yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan ancaman-ancaman besar.
Lebih  ekstrim  lagi,  Andi  Hamzah  dan  Sumangelipu  menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga hukum yang telah terbentuk sebelumnya.  Karena  itu  sering  dikatakan  bahwa  hukum  pidana  tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya kaidah yang mengatakan jangan engkau mencuri atau mengambil barang orang lain,sebenarnya merupakan kaidah  hukum,  yaitu  perlindungan  terhadap  hak  milik. 13 Oleh  karena  itu hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana  itu  menjelma. 14 Pelanggaran  atas  perbuatan-perbuatan  tersebut dapat  diberi  sanksi  pidana.  Menurut  R.  Soesilo,  pidana  atau  hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. 15 Penjatuhan  pidana  sebagai  suatu  nestapa  kepada  pelanggar hanya  merupakan  obat  terakhir  (utimum  remedium),  yang  hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. 16
Menurut  Moeljatno,  istilah  “hukuman”  yang  berasal  dari  kata “straft”  merupakan  istilah-istilah  yang  konvensional.  Dalam  hal  ini  beliau tidak  setuju  dengan  istilah-istilah  itu  dan  menggunakan  istilah  yang
11 Jan  Remmelink ,  Hukum  Pidana , Komentar  Atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana Indonesia ,  (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.15.
12 Herbert    L.Packer      dalam      Barda      Nawawi    Arief, Kebijakan      Legislatif      dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara ,(Yogyakarta: G. Publishing, 2010), hlm. 28.
13 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),  hlm. 1.
14 Ibid.
15 R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana , (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 35.
16 Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op.Cit., hlm. 2.
konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “straft”. Moeljatno mengungkapkan  jika  “straft”  diartikan  “hukum”  maka  “strafrechts” seharusnya  diartikan  “hukum  hukuman”.  Menurut  beliau  “dihukum” berarti”diterapi  hukum”,  baik  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam penelitian ini digunakan  istilah  “pidana”  dengan  pertimbangan  bahwa  tulisan  ini merupakan  tulisan  bidang  hukum  pidana,  yang  sudah  barang  tentu  lebih tepat  menggunakan  istilah  yang  secara  khusus  lazim  digunakan  dalam hukum pidana. 17
Sanksi dalam hukum pidana merupakan derita yang harus diterima sebagai imbalan dari perbuatannya yang telah merugikan orang lain atau masyarakat.  Akan  tetapi  kenyataannya  terpidana  setelah  menjalani hukuman  penjara  misalnya,  bukan  menjadi  jera,  tapi  malah  mengulangi tindak  pidana  (residivis).  Dalam  hal  ini  perlu  dipertanyakan  efektifitas pemidanaan dimaksud. Pidana dan sistem pemidanaan sangat mempunyai peranan  penting  dalam  mempertahankan  pidana  materiil  yang  pada dasarnya  bertujuan  untuk  menciptakan  keamanan  dan  ketertiban  di tengah-tengah  pergaulan  masyarakat.  Bagian  penting  dalam  sistem pemidanaan  adalah  menetapkan  suatu  sanksi.  Keberadaannya  akan memberikan  arah  dan  pertimbangan  mengenai  apa  yang  seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.  Di  sisi  lain,  pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  proses  paling kompleks dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. 18
Pidana  itu  berkaitan  erat  dengan  hukum  pidana.  Hukum  pidana merupakan  suatu  bagian  dari  tata  hukum,  karena  sifatnya  yang mengandung sanksi. Oleh karena itu, seseorang yang dijatuhi pidana ialah orang  yang  bersalah  melanggar  suatu  peraturan  hukum  pidana  atau
17 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana , Op.Cit , hlm. 1.
18 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Op.Cit ., hlm. 78.
melakukan tindak kejahatan. 19 Guna mencari alasan pembenaran terhadap penjatuhan sanksi pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, dalam hukum  Pidana  dikenal  adanya  3  (tiga)  teori  tujuan  penjatuhan  pidana, yaitu: 20
a. Teori Absolut / Pembalasan
Teori  absolut  ini  disebut  juga  teori  pembalasan,  atau  teori  retributif, atau vergeldings theorien. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah  bertujuan  untuk  yang  praktis,  seperti  memperbaiki  penjahat. Kejahatan  itu  sendirilah  yang  mengandung  unsur-unsur  untuk dijatuhkannya  pidana.    Pidana  secara  mutlak  ada,  karena  dilakukan suatu  kejahatan.    Tidaklah  perlu  untuk  memikirkan  manfaat menjatuhkan  pidana  itu.  Setiap  kejahatan  harus  berakibat  dijatuhkan pidana kepada pelanggar.
b. Teori Relatif
Teori  relatif  memandang  bahwa  memidana  bukanlah  untuk memuaskan  rasa  keadilan  untuk  membalas  perbuatan  salah  pelaku, sebab  diyakini  menurut  teori  relatif  bahwa  pembalasan  itu  tidak bernilai,  namun  diakui  sebagai  sarana  melindungi  kepentingan masyarakat.  Ada tujuan lain yang dipandang lebih bermanfaat.  Pidana dijatuhkan  bukan  quia  peccatum  est  (karena  orang  membuat kejahatan)  melainkan  ne  peccetur  (supaya  orang  jangan  melakukan kejahatan).  Pakar  Hukum  Pidana  lain  menamakan  teori  relatif  ini dengan  teori  tujuan,  yaitu  tujuannya  untuk  melakukan  pencegahan kejahatan  (prevensi),  baik  prevensi  khusus  maupun  prevensi  umum.
Prevensi  general  dimaksudkan  ada  pengaruh  penjatuhan  pidana terhadap masyarakat umumnya.
19 Moh.  Taufik  Makaro,  dkk, Tindak  Pidana  Narkotika, (Bogor:  Ghalia  Indonesia,  2005), hlm. 37.
20 Ibid., hlm. 18.

## c. Teori Gabungan
Teori  gabungan  merupakan  perpaduan  dari  Teori  Absolut  dengan Teori  Relatif.  Menurut  Kartiman,  Teori  Gabungan  dibedakan  dalam  3 (tiga) aliran sebagai berikut: 21
1) Teori  Gabungan  yang  menitikberatkan  pembalasan,  tetapi  dengan maksud  sifat  pidana  pembalasan  itu  untuk  melindungi  ketertiban hukum;
2) Teori  Gabungan  yang  menitikberatkan  pada  perlindungan masyarakat;
3) Teori  Gabungan  yang  menitikberatkan  sama  antara  pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

## 2. Pelaksanaan Pidana Bersyarat
Pidana  bersyarat,  yaitu  pidana  atas  kebebasan  seseorang  dimana Hakim  dapat  menetapkan  suatu  syarat  umum  yaitu  bahwa  terhukum selama  masa  percobaan  yang  ditentukan  tidak  akan  melakukan  suatu perbuatan  pidana,  dan  syarat  khusus  yaitu  ditujukan  khusus  terhadap kelakuan  terhukum.  Pidana  bersyarat  dapat  diadakan  bilamana  Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun. Dalam KUHP tidak terdapat istilah hukuman percobaan melainkan istilah “pidana bersyarat” namun pengertiannya sama saja.
Andi Hamzah dan Siti Rahayu mengatakan bahwa pidana bersyarat adalah  menjatuhkan  pidana  pada  seseorang  akan  tetapi  pidana  itu  tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ternyata bahwa terpidana sebelum batas tempo percobaan berbuat sesuatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian  (syarat-syarat)  yang  diberikan  kepadanya  oleh  Hakim  jadi keputusan  pidana  tetaplah  ada  akan  tetapi  hanya  pelaksanaan  pidana  itu yang  tidak  dilakukan. 22 Pemidanaan  harus  diberikan  secara  tepat  sesuai dengan  keadaan  pribadi  pelanggar  hukum,  lembaga  pidana  bersyarat dapat  dipakai  sebagai  alternatif  dalam  pemberian  pidana  pelanggar
21 Ibid. ,hlm. 19.
22 Andi  Hamzah  dan  Siti  Rahayu, Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan  di Indonesia , (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hlm.31.
hukum.  Penjatuhan  sanksi  bukan  hanya  untuk  melindungi  masyarakat tetapi  harus  mampu  membina  si  pelanggar  hukum.  Dalam  hal  ini  Hakim dapat  dituntut  untuk  mengambil  keputusan  secara  tepat  dan  memenuhi rasa  keadilan  bagi  terdakwa.  Hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  harus mempertimbangkan  meliputi  hal-hal  kepribadian  terdakwa,  unsur terdakwa  dan  sopan  santun  terdakwa  dalam  pemeriksaan  tersebut. Pemidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar  dalam  masa  percobaan  itu  ia  dapat  memperbaiki  dirinya  di masyarakat  dan  tidak  melanggar  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh Hakim kepadanya.
Masuknya  lembaga  pidana  bersyarat  ke  dalam  hukum  pidana Belanda dan kemudian hukum pidana Indonesia, merupakan dampak dari pertumbuhan  lembaga-lembaga  semacam  ini  di  Amerika  Serikat,  Inggris, dan  Eropa  Barat. 23 Lembaga  seperti  ini  pertama  kali  muncul  di  Amerika Serikat  pada  tahun  1887,  dengan  nama  probation.  Melalui  lembaga  ini dimungkinkan  untuk  menunda  penjatuhan  pidana  dengan  cara menempatkan  terdakwa  dalam  probation  dengan  pengawasan  seorang probation officer. 24
Lembaga  probation  berkembang  dengan  cepat,  sampai  akhirnya masuk  ke  negara-negara  lain,  seperti  Inggris, Perancis,  dan  Belgia.  Hanya saja  di  Perancis  dan  Belgia,  lembaga  ini  berubah  menjadi  penundaan pelaksanaan  pidana  dan  tidak  diperlukan  probation  officer  untuk melaksanakan  pengawasan  terhadap  terpidana. 25 Jadi,  menurut  sistem Amerika Serikat dan Inggris, Hakim pada waktu mengadili terdakwa tidak menetapkan  pidana,  tetapi  menentukan  jangka  waktu  tertentu  bagi terdakwa  untuk  berada  dalam  probation,  dengan  ketentuan  atau  syarat- syarat tertentu.
23 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat , (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 33.
24 Ibid., Tahun      1878      adalah      saat    pertama      adanya      peraturan      hukum      tentang lembaga Probation di    Massachussets.    Cikal      bakal      lembaga      ini    sebenarnya  sudah    ada sejak    tahun    1841  melalui    kegiatan      yang    dilakukan      seorang        pembuat        sepatu      dari Boston yang bernama JohnAugustus.
25 Ibid ., hlm. 65.
Agar  terdakwa  menepati  syarat-syarat  tersebut,  maka  ia  diawasi oleh petugas. Apabila selama dalam probation, terdakwa melakukan tindak pidana atau melanggar syarat lain yang ditentukan, maka ia akan diajukan lagi  ke  persidangan  untuk  dijatuhi  pidana.  Namun  berkaitan  dengan penamaan ini juga ada yang mengatakan kurang sesuai, sebab penamaan ini  itu  memberi  kesan  seolah-olah  yang  digantungkan  pada  syarat  itu adalah  pemidanaannya  atau  penjatuhan  pidananya.  Padahal  yang digantungkan  pada  syarat-syarat  tertentu  itu,  sebenarnya  adalah pelaksanaan atau eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim.
Pidana  bersyarat  sendiri  merupakan  salah  satu  jenis  penerapan  sanksi pidana  di  luar  Lembaga  Pemasyarakatan  (LP).  Selain  itu,  terdapat penerapan sanksi pidana lain yang di luar LP, yaitu: 26
a. Pelepasan bersyarat;
b. Bimbingan lebih lanjut;
c. Proses asimilasi/ integrasi;
d. Pengentasan anak dengan cara pemasyarakatan untuk terpidana anak; dan
e. Pengentasan  anak  yang  diserahkan  negara  dengan  keputusan  Hakim atau orang tua/wali.
Pengaturan  mengenai  pidana  bersyarat  di  dalam  KUHP  terdapat dalam beberapa pasal diantaranya:
Pasal 14a ayat (1) KUHP;
Apabila  Hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  paling  lama  satu tahun  atau  kurungan,  tidak  termasuk  kurungan  pengganti, maka  dalam  putusannya  dapat  memerintahkan  pula  di kemudian  hari  ada  putusan  Hakim  yang  menentukan  lain, disebabkan  karena  terpidana  melakukan  suatu  perbuatan pidana  sebelum  masa  percobaan  yang  ditentukan  dalam perintah  tersebut  di  atas  habis  atau  terpidana  selama  masa percobaan  tidak  memenuhi  syarat-syarat  khusus  yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
26 Bambang  Poernomo, Pelaksanaan  Pidana  Penjara  dengan  Sistem  Pemasyarakatan , (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 190.

## Pasal 14b KUHP;
(1)  Dalam  perkara  kejahatan  dan  pelanggara  yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka percobaan  itu  selama-lamanya  tiga  tahun  dan  perkara pelanggaran yang lain selama-lamanya dua tahun. (2)  Masa  percobaan  itu  mulai,  segera  putusan  itu  sudah menjadi  tetap  dan  diberitahukan  kepada  orang  yang dipidana menurut cara yang diperintahkan dalam undang- undang.
(3)  Masa  percobaan  itu  tidak  dihitung,  selama  orang  yang dipidana itu ditahan dengan sah.

## Pasal 14c KUHP:
(1)  Dengan  perintah  yang  dimaksud  Pasal  14a,  kecuali  jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan  tindak  pidana,
Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam  waktu  tertentu,  yang  lebih  pendek  dari  pada  masa percobaannya,  harus  mengganti  segala  atau  sebagian kerugian  yang  ditimbulkan  oleh tindak pidana, semuanya atau  sebagiannya  saja,  yang  akan  ditentukan  pada perintah  itu  dalam  waktu  yang  akan  ditentukan  pada perintah  itu  juga,  yang  kurang  daripada  masa  percobaan itu. (2)  Dalam  hal  menjatuhkan  pidana, baik pidana  penjara  yang lamanya  lebih  dari  tiga  bulan,  maupun  pidana  kurungan karana  salah  satu  pelanggaran  yang  diterangkan  dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536, maka pada perintahnya itu hakim boleh mengadakan syarat khusus yang lain pula tentang  kelakuan  orang  yang  dipidana  itu,  yang  harus dicukupinya  dalam  masa  percobaan  itu  atau  dalam sebagian masa itu yang akan ditentukan pada perintah itu.
(3)  Segala  janji  itu  tidak  boleh  mengurangkan  kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik.

## Pasal 14d KUHP;
(1)  Pengawasan atas hal yang mencukupi tidaknya segala janji itu  diserahkan  kepada  pegawai  negeri  yang  akan menyuruh  menjalankan  pidana  itu,  jika  sekiranya kemudian hari diperintahkan akan menjalankannya.
(2)  Jika dirasanya beralasan, maka dalam perintahnya, hakim boleh  memberi  perintah  kepada  sebuah  lembaga  yang bersifat  badan  hukum  dan  berkedudukan  di  daerah Republik  Indonesia  atau  kepada  orang  yang  memegang sebuah   lembaga     yang   berkedudukan   di   situ   atau kepada seorang Pegawai Negeri istimewa, supaya memberi
pertolongan dan bantuan kepada orang yang dipidana itu tentang mencukupi syarat khusus itu.

## Pasal 14e KUHP
Baik  sesudah  menerima  usul  dari  pegawai  negeri  yang tersebut  dalam  ayat  pertama  Pasal  14d,  maupun  atas permintaan  orang  yang  diberi  putusan  mengubah  syarat khusus  yang  ia  telah  tetapkan  atau  waktu  berlaku  syarat itu  diadakannya  dalam  masa  percobaan,  dapat menyerahkan hal memberi bantuan itu kepada orang lain daripada yang sudah diwajibkan atau dapat memperpanjang  masa  percobaan  itu  satu  kali.  Tambahan itu  tidak  boleh  lebih  dari  seperdua  waktu  yang  selama- lamanya dapat ditentukan untuk masa percobaan itu.

## Pasal 14f KUHP
(1)  Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan  pada  pasal  yang  di atas,  maka  sesudah  menerima  usul  dari  pegawai  negeri yang  diterangkan  dalam  ayat  pertama  Pasal  14d,  hakim yang  mula-mula  memberi  putusan  dapat  memerintahkan supaya  putusan  itu  dijalankan.,  atau  menentukan  supaya orang  yang  dipidana  itu  ditegur  atas  namanya,  yaitu  jika dalam  masa  percobaan  itu  orang  tersebut  melakukan tindak  pidana  dan  karena  itu  dipidana  menurut  putusan yang  tak  dapat  diubah  lagi,  atau  jika  masa  percobaan  itu orang  tersebut  dipidana  menurut  putusan  yang  tak dapat diubah  lagi  karena  tindak  pidana  yang  dilakukannya sebelum  masa  percobaan  itu  mulai.  Dalam  hal  memberi teguran itu hakim menentukan pula caranya menegur. (2)  Perintah  menjalankan  pidana  tidak  lagi  dapat  diberikan, jika  masa  percobaan  sudah  habis,  kecuali  jika  sebelum habis  masa  percobaan  itu  orang  yang  dipidana  tersebut dituntut karena melakukan tindak pidana, dan kesudahan tuntutan itu orangnya dipidana menurut putusan yang tak dapat diubah lagi. Dalam hal itu boleh juga perintah akan mejalankan pidananya diberikan dalam dua bulan sesudah putusan pidana orang itu menjadi tak dapat diubah lagi.
Pasal  dalam  KUHP  tersebut  oleh  Muladi  disimpulkan  menjadi persyaratan  dapat  dijatuhkannya  pidana  bersyarat.  Dalam  putusan  yang menjatuhkan  pidana  penjara,  asal  lamanya  tidak  lebih  dari  1  (satu) tahun. 27 Jadi  dalam  hal  ini  pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan  dalam
27 Muladi , Op.Cit, hlm. 88.
hubungan  dengan  pidana  penjara  dengan  syarat  Hakim  tidak  ingin menjatuhkan  pidana  lebih  dari  satu  tahun,  sehingga  yang  menentukan bukanlah  ancaman  pidana  maksimal  yang  dapat  dijatuhkan  pada  pelaku tindak  pidana  tersebut,  tetap  pada  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  si terdakwa,  dari  penjelasan  tersebut  nampak  bahwa  pidana  bersyarat dipergunakan berdasarkan maksud daripada Hakim dalam memutus, pada saat ia hendak memberi pidana satu tahun, maka Hakim tersebut memiliki hak  untuk  memberikan  pidana  bersyarat  pada  terdakwa  tersebut,  akan tetapi perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 14a ayat (2) Hakim dibatasi secara  jelas  berkaitan  dengan  jenis  tindak  pidana  yang  tidak  dapat dijatuhkan pidana bersyarat (penyimpangan), antara lain:
a. Perkara-perkara  mengenai  penghasilan  dan  persewaan  negara  apabila menjatuhkan pidana denda, namun harus pula dibuktikan bahwa pidana denda dan perampasan tersebut memang memberatkan terpidana;
b. Kejahatan dan pelanggaran candu, perbuatan tersebut dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara;
c. Berkaitan dengan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Selain ketiga hal di atas, sebagai pengecualian tidak dapat dijatuhkannya pidana bersyarat, terdapat juga pengecualian lain  mengenai  lamanya  waktu  satu  tahun  juga  dapat  disimpangi,  yaitu dengan  masa  percobaan  selama  tiga  tahun  namun  bagi  kejahatan  dan pelanggaran tertentu, yaitu:
1) Perbuatan  merintangi  lalu  lintas  atau  mengganggu  ketertiban  atau keamanan bagi orang-orang lain ataupun melakukan sesuatu, dalam hal ini.
2) Perbuatan  meminta-minta  pemberian  di  depan  umum,  baik dilakukan  oleh  sendiri  ataupun  oleh  tiga  orang  atau  lebih  secara bersama-sama dan umur mereka sudah lebih dari enam belas tahun.
3) Perbuatan  berkeliaran  kemana-mana  tanpa  memiliki  mata pencaharian,  perbuatan  tersebut  dilakukan  oleh  sendiri  atau  tiga
orang  atau  lebih  dan  usia  mereka  di  atas  enam  belas  tahun  dan dalam hal ini perbuatan tersebut adalah bergelandangan. 28
4) Perbuatan  sebagai  germo  dengan  mengambil  keuntungan  dari perbuatan susila oleh seorang wanita. 29
5) Perbuatan berada di jalan umum dalam keadaan mabuk. 30
Selain  syarat  normatif  yang  diatur  dalam  KUHP,  Hakim  juga  perlu mempertimbangkan  pendapat  Muladi  yang  memberikan  persyaratan tambahan  untuk  dapat  dijatuhkannya  pidana  bersyarat  terhadap  pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat, antara lain: 31
a. Sebelum  melakukan  tindak  pidana  itu,  terdakwa  belum  pernah melakukan  tindak  pidana  lain  dan  selalu  taat  pada  hukum  yang berlaku;
b. Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
c. Tindak  pidana  yang  dilakukan  tidak  menimbulkan  kerugian  yang terlalu besar;
d. Terdakwa  tidak  menduga,  bahwa  tindak  pidana  yang  dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
e. Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
f. Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
g. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
h. Terdakwa  telah  membayar  ganti  rugi  atau  akan  membayar  ganti  rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
j. Kepribadian  dan  perilaku  terdakwa  meyakinkan  bahwa  ia  tidak  akan melakukan tindak pidana yang lain;
28 Pasal 505 KUHP.
29 Pasal 506 KUHP.
30 Pasal 536 KUHP.
31 Muladi , Op.Cit, hlm. 198-200.
k. Pidana  perampasan  kemerdekaan  akan  menimbulkan  penderitaan yang besar, baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya;
l. Terdakwa  diperkirakan  dapat  menanggapi  dengan  baik  pembinaan yang bersifat non-institusional;
m. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga;
n. Tindak pidana terjadi karena kealpaan;
o. Terdakwa sudah sangat tua;
p. Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa; dan
q. Khusus  untuk  terdakwa  di  bawah  umur,  Hakim  kurang  yakin  akan kemampuan orang tua untuk mendidik.
Akan tetapi persyaratan khusus yang dapat dijatuhkan oleh Hakim tersebut  tidak boleh membatasi  kemerdekaan  terpidana  untuk  beragama dan  kebebasannya  menurut  ketatanegaraan.  Seseorang  yang  dikenai pidana  bersyarat  apabila  melakukan  perbuatan  yang  dapat  dihukum  dan hukuman  yang  diterimanya  sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap, ataupun  jika  si  terpidana  tidak  mentaati  serta  melanggar  syarat  khusus yang  telah  dijatuhkan  kepadanya,  maka  Hakim  yang  mejatuhkan  pidana bersyarat  tersebut  dapat  memerintahkan  agar  hukuman  sebagai konsekuensi  pidana  bersyarat  tersebut  dilaksanakan  atau  memberi peringatan  terhukum  atas  perbuatan  yang  telah  dilakukan.  Berdasarkan pengertian  serta  pengaturan  pidana  bersyarat  di  atas,  maka  Muladi memberikan  pendapat  mengenai  manfaat-manfaat  dari  pidana  bersyarat tersebut antara lain:
a. Pidana  bersyarat  tersebut  di  satu  pihak  harus  dapat  meningkatkan kebebasan  individu  dan  dilain  pihak  mempertahankan  tertib  hukum serta  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  secara  efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut;
b. Pidana  bersyarat  harus  dapat  meningkatkan  persepsi  masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal;
c. Pidana  bersyarat  berusaha  menghindarkan  dan  melemahkan  akibat- akibat  negatif  dari  pidana  perampasan  kemerdekaan  yang  seringkali
menghambat  usaha  pemasyarakatan  kembali  narapidana  ke  dalam masyarakat;
d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiaya sistem koreksi yang berdaya guna;
e. Pidana  bersyarat  diharapkan  dapat  membatasi  kerugian-kerugian  dari penerapan  pidana  pencabutan  kemerdekaan,  khususnya  terhadap mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana;
f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan  khusus),  perlindungan  masyarakat,  memelihara  solidaritas masyarakat dan pengimbalan.
Pidana  bersyarat  merupakan  suatu  jenis  pidana  yang  sudah diusahakan  semaksimal  mungkin  untuk  menghindarkan  seseorang  dari pidana  pencabutan  kemerdekaan  yang  keberhasilannya  untuk  memenuhi tujuan  pemidanaan  masih  akan  ditentukan  apakah  terpidana  berhasil memenuhi  syarat-syarat  umum  atau  khusus  di  dalam  masa  percobaan, maka  alangkah  baiknya  kalau  sanksi  pidana  bersyarat  dapat  ditetapkan sebagai  putusan  yang  terakhir,  yang  terhadapnya  tidak  dapat  diajukan upaya hukum lagi. Dalam hal terjadi kegagalan narapidana bersyarat untuk memenuhi  syarat-syarat  umum  atau  khusus  di  dalam  masa  percobaan, sehingga  terdapat  kemungkinan  baginya  untuk  diperintahkan  oleh pengadilan  menjalani  pidana  yang  ditetapkan  terdahulu,  maka  alangkah baiknya  kalau  beratnya  pidana  perampasan  kemerdekaan  yang  tertunda tidak  ditetapkan  terlebih  dahulu  secara  pasti  oleh  Hakim  pada  waktu menjatuhkan  pidana  bersyarat.  Hal  ini  didasarkan  atas  pemikiran  bahwa ketepatan di dalam menentukan beratnya pidana terikat pada kondisi dan situasi  pada  suatu  saat,  baik  yang  berkaitan  dengan  perbuatannya  (segi obyektif) maupun yang berkenaan dengan orangnya (segi subyektif).

## 3. Pro Kontra Penerapan Pidana Bersyarat
Menurut  Syaiful  Bakhri  penjatuhan  pidana  bersyarat  menjadikan suatu  paradigma  hukum  yang  menimbulkan  pro  dan  kontra,  berkaitan
dengan penerapan pidana bersyarat tersebut menurut beliau alasan yang timbul dalam suatu konsep pro atas pidana bersyarat ini dikarenakan: 32
a. Pidana  bersyarat  akan  memberikan  kesempatan  kepada  terpidana untuk  memperbaiki  dirinya  di  masyarakat,  sepanjang  kesejahteraan terpidana  dalam hal  ini  dipertimbangkan  segala  hal  yang  lebih  utama daripada  risiko  yang  mungkin  diderita  oleh  masyarakat,  seandainya terpidana dilepas di masyarakat;
b. Bahwa  terpidana  dapat  melakukan  kebiasaan  sehari-hari  sebagai manusia dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
c. Pidana  bersyarat  akan  mencegah  terjadinya  stigma  yang  diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.
Sedangkan  hal  tersebut  bagi  golongan  yang  kontra  atas  pidana bersyarat dikarenakan tidak adanya unsur-unsur keadilan yang seimbang dalam  penjatuhan  pidana  bersyarat  kepada  pihak  yang  dirugikan  secara pidana.  Bertitik  tolak dari  paradigma  hukum  yang  memiliki  sifat  pro  dan kontra tersebut harus diperhatikan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa  seharusnya  campur  tangan  melalui  pidana  yang  dilakukan  oleh negara di dalam kehidupan masyarakat harus dibatasi seminimal mungkin, baik  di  dalam ruang  lingkupnya,  maupun  di  dalam derajat  kekerasannya, hingga akhirnya dapat membuat perbedaan konsep paradigma hukum pro dan  kontra  tidak  semakin  melebar,  berkaitan  dengan  perihal  tersebut hukum  pidana  hendaknya  mendefinisikan  kejahatan  sesempit  mungkin.
Seseorang  yang  menentang  hukum  pidana  tidak  harus  dituntut  dan dipidana kecuali mekanisme penyelenggaraan hukum pidana benar-benar membutuhkan perlindungan.
Selanjutnya  dalam  hal  pertimbangan  moral  menyatakan,  bahwa masyarakat  sendiri  telah  menyumbang  atas  terjadinya  perilaku menyimpang  dari  warganya  sampai  pada  tingkatan  yang  berarti,  melalui kegagalan  untuk  meningkatkan  kondisi  sosial. Dilain  pihak,  kesengsaraan dialami  oleh  pelaku  tindak  pidana  beserta  keluarganya  akibat  proses
32 Syaiful  Bakhri,  “Pidana  Bersyarat  Pelepasan”,  tersedia  di http://bakhri- drsyaifulbakhrishmh.blogspot.com ,  diakses 4 September 2017.
pemidanaan  pencabutan  kemerdekaan,  dan  kadang-kadang  penderitaan tersebut  jauh  lebih  berat  apabila  dibandingkan  dengan  penderitaan  yang dialami  oleh  si  korban  dan  masyarakat,  sebagai  akibat  dari  perbuatan terpidana.  Dalam  hal  ini  mengurangi  keadaan  yang  menyedihkan  yang menimpa  pelaku  tindak  pidana  sebagai  akibat  dari  pemidanaan,  dengan berbagai cara yang manusiawi.

## 4. Kendala Dalam Pelaksanaan Pidana Bersyarat
Secara  garis  besar  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  pidana bersyarat yang sangat mendasar, menurut E.Y. Kanter dan Sianturi, antara lain: 33
a. Sistem pengawasan dan pembinaan;
b. Perundang-undangan;
c. Teknis dan administrasi;
d. Sarana dan prasarana;
e. Proses penjatuhan pidana.
Untuk  lebih  jelasnya  akan  diuraikan  satu  persatu  masalah  ini,
sebagai berikut:
a. Hambatan dalam sistim pengawasan dan pembinaan;
1) Belum  melembaganya  pola-pola  pengawasan  yang  dilakukan  dan sistem kerjasama di dalam pengawasan;
2) Tidak  berkembangnya  lembaga-lembaga  reklasering  swasta  yang merupakan  sarana  yang  sangat  penting  di  dalam  pelaksanaan pengawasan dan pembinaan napidana bersyarat;
3) Pasal 280 ayat (4) KUHAP yang mengatur peranan Hakim Pengawas dan  Pengamat  di  dalam  pelaksanaan  pidana  bersyarat  belum berfungsi  sebagaimana  mestinya,  berhubung  belum  adanya peraturan pelaksanaan pasal tersebut.
33 E.Y. Kanter &S.R. Sianturi., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya ,(Jakarta:Alumni Indonesia,1982), hlm. 30.
b. Hambatan di dalam perundang-undangan;
1) Belum  adanya  pedoman  yang  jelas  tentang  penerapan  pidana bersyarat yang mencakup hakikat, tujuan yang hendak dicapai serta ukuran-ukuran didalam penjatuhan pidana bersyarat;
2) Tidak  adanya  pedoman  penerapan  pidana  bersyarat  tersebut menyebabkan  timbulnya  pertimbangan  yang  berdasar  atas subyektivitas  Hakim  dalam  mengadili  suatu  perkara.  Subjektivitas tersebut kadang-kadang terlalu bersifat psikologis yang sama sekali tidak relevan untuk menjatuhkan pidana bersyarat.
c. Hambatan dalam bidang tekhnis dan administrasi;
1) Terpidana bertempat tinggal didaerah yang sangat sulit dijangkau;
2) Sangat  terbatasnya  dana  untuk  biaya  kunjungan  klien,  maka  sering kegiatan ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, apabila mengingat  sebagian  besar  klien  yang  dibimbing  bertempat  jauh dipedesaan  dan  pada  umumnya  Balai  BISPA  daerah  kerjanya meliputi lebih dari satu Kabupaten.
d. Hambatan dalam bidang sarana dan prasarana;
1) Kurangnya  sarana  angkutan  untuk  petugas  pengawasan  dalam melaksanakan tugas;
2) Petugas-petugas pengawas jumlahnya terbatas;
3) Anggaran-anggaran  perjalan  dinas  untuk  pengawas  jumlahnya terbatas.
e. Hambatan dalam proses penjatuhan pidana
1) Jaksa  maupun  Hakim  masih  sangat  selektif  dan  membatasi  sanksi pidana  bersyarat,  walaupun  sebenarnya  KUHP  memberikan kemungkinan  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  bersyarat  secara lebih luas. Hal ini jelas terlihat masih sedikit jenis tindak pidana yang menjadi  dasar  bagi  Hakim  untuk  menjatuhkan  pidana  bersyarat.
Dalam  hal  ini  pencabutan  kemerdekaan  jangka  pendek  berupa kurungan masih banyak dijatuhkan;
2) Terpidana  tidak  memperoleh  petikan  vonis  Hakim  sehingga  tidak mengetahui  secara  jelas  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan
pidana  bersyarat  serta  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  si terpidana bersyarat;
3) Hakim  tidak  memperoleh  laporan  pemeriksaan  pribadi  pelaku tindak pidana  yang  sangat  penting sebagai  alat  untuk  memutuskan pidana secara tepat;
4) Pedoman penjatuhan pidana bersyarat tidak hanya menyangkut hal- hal  yang  bersifat  objektif  (perbuatannya)  tetapi  juga  menyangkut hal-hal yang bersifat subjektif (yang menyangkut pembuat).
Dalam  praktik  di  lapangan  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan pidana  bersyarat  sering  terjadi,  karena  tidak  berkembangnya  lembaga- lembaga reklasering yang merupakan sarana yang sangat penting di dalam pelaksanaan  pengawasan  dan  pembinaan  narapidana  bersyarat.  Serta belum  melembaga  tentang  pengawasan  narapidana  bersyarat.  Pemikiran dasar  yang  melandasi  sanksi  pidana  bersyarat  sebenarnya  sangat sederhana.  Pidana  ini  secara  keseluruhan  bertujuan  untuk  menghindari terjadinya  tindak  pidana  lebih  lanjut,  dengan  cara  menolong  terpidana agar  belajar  hidup  produktif  didalam  masyarakat  yang  telah  dirugikan olehnya. Cara yang terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan  pelaksanaan  sanksi  pidana  kemasyarakatan  daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal dalam bentuk perampasan kemerdekaan.
Faktor  yang  sangat  menentukan  untuk  mengetahui  sampai  sejauh mana  lingkup  pidana  bersyarat  ini  perlu  diadakan  usaha-usaha  untuk menentukan  keberhasilan  pidana  bersyarat  dalam  melaksanakan  fungsi untuk  memenuhi  tujuan  pidanaan  harus  berdasarkan  prinsip  hukum pidana  yang  berprikemanusiaan  dimana  secara  keseluruhan  unsur-unsur tersebut  adalah  asas  umum  penerapan  sanksi  pidana  bersyarat  yang diberisi  antara  lain  hakikat  pidana  bersyarat,  ukuran  untuk  menjatuhkan pidana  bersyarat,  syarat  pidana  bersyarat  dan  lain-lain.  Di  samping mengetahui hal tersebut di atas, perlu juga diperhatikan dalam hal ini, apa sebenarnya  yang  menjadi  kegunaan  pidana  bersyarat  bila  dikaitkan
dengan  tujuan  pemidanaan.  Sebenarnya  kegunaan  pidana  bersyarat  ini baru  akan  tampak  bila  dikaitkan  dengan  suatu  masalah  yang  bersifat universal,  yakni  adanya  rasa  ketidakpuasan  masyarakat  terhadap perampasan  kemerdekaan.  Ketidakpuasan  tersebut  terbukti  sangat merugikan  baik  terhadap  individu  yang  dikenai  maupun  masyarakat dengan adanya hal ini maka jelas sekali manfaat hari pidana bersyarat ini.
Dalam  hal  penerapannya,  pidana  bersyarat  ini  pun  dapat  dipetik keuntungan-keuntungan  dan  hambatan-hambatan  dalam  penerapan pidana  bersyarat  ini,  sehingga  dapatlah  ditarik  kesimpulan  bahwa  untuk menyesuaikan usaha untuk pembaharuan hukum pidana tersebut dengan falsafah negara Pancasila dan UUD Tahun 1945 maka sebelum diusahakan agar  supaya  peraturan  dan  penerapan  pidana  bersyarat  tersebut  secara integratif  dapat  memenuhi  perangkat  tujuan  pemidanaan  berupa pencegahan (umum dan khusus), perlindungan solidaritas masyarakat.
Pengaruh  pidana  bersyarat  terhadap  tujuan  pemidanaan  berupa perlindungan  masyarakat  terlihat  pada  tujuan  negatif  pidana  bersyarat, yakni  untuk  menyelamatkan  terpidana  dari  penderitaan  pidana pencabutan  kemerdekaan  khususnya  yang  berjangka  pendek  dengan segala  akibatnya.  Alasan  ini  sangat  penting  bilamana  benar-benar  tidak perlu  dikwatirkan  bahwa  yang  bersalah  akan  mengulangi  suatu  tindak pidana yang agak berat. Dengan menghindarkan terpidana dari pengaruh buruk  pidana  pencabutan  kemerdekaan,  maka  masyarakat  akan terlindungi  dari  kemungkinan  timbulnya  penjahat  yang  lebih  berat,  yang sebenarnya  tidak  perlu  terjadi.  Selanjutnya,  dengan  memberikan kesempatan  bagi  terpidana  untuk  memperbaiki  dirinya  di  masyarakat, yang  secara  fakultatif  dapat  dibantu  oleh  lembaga  reklasering,  hal  ini merupakan  pencerminan  dari  aliran  “defense  sociale  nouvelle”  yang mengutamakan  pengakuan,  penggunaan,  dan  pengembangan  atas  rasa tanggung jawab yang merupakan bagian yang penting dari setiap manusia, termasuk pelaku tindak pidana.

## A. Penutup
Penerapan  pidana  bersyarat  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia dapat  dilaksanakan  dimana  Hakim  dapat  menetapkan  suatu  syarat  umum yaitu  bahwa  terhukum  selama  masa  percobaan  yang  ditentukan  tidak  akan melakukan suatu perbuatan pidana, dan syarat khusus yaitu ditujukan khusus terhadap  kelakuan  terhukum.  Pidana  bersyarat  dapat  dijatuhkan  jika  Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Yang menjadi kendala dalam  penerapan  pidana  bersyarat  diantaranya  adalah  adanya  hambatan dalam  sistim  pengawasan  dan  pembinaan,    belum  melembaganya  pola-pola pengawasan yang dilakukan dan sistim kerjasama di dalam pengawasan, tidak berkembangnya lembaga-lembaga reklasering swasta yang merupakan sarana yang  sangat  penting  di  dalam  pelaksanaan  pengawasan  dan  pembinaan napidana bersyarat.
Oleh karena itu diharapkan pemerintah segera merealisasikan undang- undang  yang  khusus  tentang  pidana  bersyarat  sebagai  pedoman  dalam penerapan  pidana  bersyarat  dalam  sistem  pemidanaan  di  Indonesia.  Hal  ini dimaksudkan untuk menghindari timbulnya pertimbangan yang berdasarkan atas subyektifitas Hakim dalam memutus suatu perkara yang kadang bersifat psikologis  sehingga  sama  sekali  tidak  relevan  untuk  dijadikan  dasar penjatuhan  pidana  bersyarat.  Agar  Majelis  Hakim  sebelum  menjatuhkan pidana bersyarat, betul-betul mempertimbangkan hal-hal yang terdapat pada diri  si  terdakwa,  yaitu  hal-hal  yang  dianggap  meringankan  dan  yang memberatkan.  Jika  pidana  bersyarat  telah  dijatuhkan,  kepada  petugas pengawas  terutama  Jaksa  sebaiknya  harus  sering  berkomunikasi  dengan Hakim  Pengawas  dan  Hakim  Pengamat  untuk  memantau  keadaan  dan perkembangan si terpidana.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
________.  Undang-Undang tentang Hukum  Acara  Pidana.Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1981.

## B. Buku
Amin. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
Chazawi,  Adami.  Pelajaran  Hukum  Pidana  Bagian  1.  Jakarta:  Rajawali  Pers, 2011.
Efendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2011.
Hamzah, Andi dan A. Sumangelipu. Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Hamzah,  Andi  dan  Siti  Rahayu.  Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan  di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
Hamzah, Andi. Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Kanter,  E.Y.  &  S.R.  Sianturi.  Asas-asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan Penerapannya. Jakarta : Alumni Indonesia,1982.
L.Packer,  Herbert  dalam  Barda  Nawawi  Arief.  Kebijakan  Legislatif  dalam Penanggulangan  Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara.  Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Muhammad,  Rusli.  Potret  Lembaga  Pengadilan  Indonesia.  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2006.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arief.  Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana.  Bandung: Alumni, 1992.
Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni, 2008.
Poernomo,  Bambang.  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  dengan  Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty, 2002.
Prasetyo,  Teguh.  Kriminalisasi  Dalam  Hukum  Pidana.  Bandung:  Nusa  Media, 2010.
_________. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Remmelink,  Jan.  Hukum  Pidana,  Komentar  Atas  Pasal-pasal  Terpenting  dari Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  Indonesia.  Jakarta:    Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Saleh,  Roeslan.  Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana;  Dua Pengertian Dasar  Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Sianturi,  S.R.  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya. Jakarta:AHM-PTHM, 1986.
Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor: Politeia, 1996.
Sudarto. Hukum Pidana Jilid 1 A. Semarang: FH UNDIP, 1975.
_________.Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni,1977.
_________.Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat.  Bandung:  Sinar  Baru, 1983.
Taufik  Makaro,  Moch.  dkk,  Tindak  Pidana  Narkotika.  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2005.
Widiyanti,  Ninik  dan  Yulius  Waskita.  Kejahatan  Dalam  Masyarakat  dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

## C. Lain-lain
Bakhri,  Syaiful.  “Pidana  Bersyarat  Pelepasan”.  Tersedia  di  http://bakhri- drsyaifulbakhrishmh.blogspot.com.Diakses September 2017.