## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN

## Asrori Mukhtarom, Ety Kurniyati & Desri Arwen
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang Jl. Perintis Kemerdekaan I, No. 33 Cikokol, Kota Tangerang, Banten, 15117 e-mail: asrorimukhtarom84@gmail.com, etykurniyati63@gmail.com, desriarwen72@gmail.com
Abstrak : Tulisan ini membahas bagaimana perspektif al-Qur’an tentang pendidikan kewarganegaraan.  Dengan  menggunakan  metode  tafsir maudhû‘î dan  metode historis kritis kontekstual dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  pendidikan  kewarganegaraan  adalah  upaya  membentuk warga negara yang baik.  Menurut al-Qur’an, warga negara yang baik adalah warga yang memiliki hubungan harmonis dengan Tuhan yang diwujudkan dengan sikap takwa  dan  beriman,  memiliki  hubungan  harmonis  sesama  manusia  yang diwujudkan  dengan  sikap  saling  mengenal  atau  bersaudara  dan  melaksanakan amar ma‘rûf nahî munkar , serta memiliki hubungan harmonis dengan alam yang diwujudkan  dengan  penjagaan  dan  pelestarian  lingkungan.  Materi  pendidikan kewarganegaraan  yang  diisyaratkan  al-Qur’an  meliputi  hak  asasi  manusia, persaudaraan, persamaan dan keadilan, serta bela negara berlandaskan nilai-nilai tauhid yang bermuara pada satu tujuan yaitu ibadah kepada Allah.
Abstract:  Citizenship  Education  in  Qur’anic  Perspective . This  paper discusses  how  the  Qur’anic  perspective  on  citizenship  education.  By  employing the maudhû‘î exegesis method and critically-contextual-historical method with a qualitative approach, this study reveals that citizenship education is an effort to form  good  citizens,  in  a  sense  those  who  have  a  harmonious  relationship  with God  which  is manifested  by  an  attitude  of  piety  and  faith,  have  a  harmonious relationship  with  other  humans  which  is  realized  by  the  attitude  of  getting  to know each other or brotherhood and carrying out the amar ma‘rûf nahî munkar , and having a harmonious relationship with nature  which is realized by safeguarding and preserving the environment. The citizenship education material indicated by the Qur’an includes human rights, brotherhood, equality and justice, and defending the country based on the values of monotheism which lead to one goal, namely worship to Allah.
Kata Kunci: pendidikan, kewarganegaraan, al-Qur’an, tafsir

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019

## Pendahuluan
Kedudukan pendidikan dalam Islam sangat penting dan strategis. Tujuan pendidikan menurut al-Qur’an yaitu untuk mempersiapkan tata pikir dan pembekalan pengetahuan bagi manusia agar berhasil dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalîfatullâh dan ‘abdullâh , hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam surat Âli ‘Imrân/3: 164. Pada ayat tersebut Majid Irsan al-Kailani memaknai kata “ wayu‘allimuhum al-kitâb ” mencakup aspek penyiapan tata pikir dan pemberian pengetahuan. Melalui penyiapan tata pikir dan pemberian pengetahuan, maka akan menjauhkan manusia dari segala bentuk kebodohan. 1 Berbekal pendidikan dan ilmu, manusia dapat membangun dirinya, serta membangun masyarakat dan negaranya menuju perubahan ke arah yang lebih baik.
Salah satu tema pendidikan yang diselenggarakan di setiap negara adalah pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tersebut penting dan strategis guna menumbuhkan dan membangkitkan kesadaran, tanggung jawab, dan partisipasi aktif warga negara dalam membangun hubungan yang baik dengan negara, antar sesama warga negara, dan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa pembangunan sebuah negara mustahil dapat terealisasi tanpa kesadaran, tanggung jawab, serta partisipasi aktif setiap warga negaranya baik secara individu dan kolektif.
Pada praktiknya pendidikan kewarganegaraan di beberapa negara telah diselenggarakan di lembaga pendidikan formal maupun non formal.  Hal tersebut merupakan komitmen setiap negara dalam upaya membentuk warga negaranya yang baik sesuai harapan negaranya masing-masing. Menurut Kerry J. Kennedy, pada perkembangannya di beberapa negara saat ini pendidikan kewarganegaraan merupakan komponen penting pada kurikulum lembaga pendidikan formal. 2 Pendidikan Kewarganegaraan telah diterapkan di beberapa negara dengan istilah nama yang berbeda-beda, seperti pelajaran Citizenship di Inggris, pelajaran Civics di Amerika, dan di negara lainnya. Selain itu, durasi waktu penyelenggaraannya pun berbeda-beda, misalnya ada yang ditentukan durasi waktunya empat jam dalam seminggu, ada juga yang diserahkan kepada lembaga pendidikan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lembaga pendidikan.
Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan secara formal telah diselenggarakan pra dan pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pelajaran pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan istilah Burgerkunde . Pelajaran Burgerkunde yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda bertujuan agar rakyat Indonesia tidak memandang pemerintah Hindia Belanda sebagai lawan tetapi kawan. Secara politis pelajaran ini dijadikan alat kepentingan Belanda. 3
1 Muhammad as-Said, Filsafat Pendidikan Islam (Yogyakarta: Penerbit Mitra Pustaka, 2011), h.  148-149.
2 Kerry J. Kennedy, “Global Trends in Civic and Citizenship Education: What are the Lessons for Nation States?,” dalam Education Sciences , 2012, h. 1.
3 Sunarso, “Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:  Studi  terhadap  Politik  Pendidikan,  dan  Kurikulum,  pada  era  Orde  Lama,  Orde Baru, dan era Reformasi” (Disertasi: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, 2011), h. 59.
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
Melalui pelajaran tersebut diharapkan respons masyarakat menjadi lunak terhadap penjajah. Pasca kemerdekaan, perkembangan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahan nama dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah di setiap masanya. Hasil penelitian Sunarso dalam disertasinya menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Orde Lama-Reformasi) terdapat perubahan, meliputi aspek penamaan mata pelajaran dan aspek materi yang diajarkan, misalnya pada kurikulum tahun 1947 bernama Civics, kemudian kurikulum tahun 1968 pelajaran Civics berubah nama menjadi pelajaran Kewargaan Negara, pada kurikulum tahun 1999 nama pelajaran Kewargaan Negara berubah menjadi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sedangkan dalam aspek materinya ada yang ditambah dan dihilangkan disesuaikan dengan kebijakan rezim saat itu. 4
Penulis mengkritisi penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia selama ini hanya melalui pendekatan doktriner normatif yang sumber materinya sebatas perundang-undangan. Seharusnya, sebagai negara yang penduduknya beragama, dalam penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan harus dielaborasi melalui pendekatan spiritual. Pendekatan spiritual dalam pendidikan dapat dipahami upaya pendidik dalam membimbing dan mengajar peserta didik yang materi pelajarannya diinterkoneksikan dengan nilai-nilai universal agama. Dorongan spiritual mampu menyadarkan warga negara akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Melalui pendekatan dalil-dalil yang termaktub dalam kitab suci dirasa ampuh untuk menumbuhkembangkan kesadaran peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam konteks hubungannya dengan Tuhan, negara, antar warga negara, dan lingkungan.
Tulisan  ini  menjawab  bagaimana  perspektif  al-Qur’an  tentang  pendidikan kewarganegaraan. Penulis meyakini bahwa terdapat banyak ayat dalam al-Qur’an yang mengisyaratkan pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Oleh karenanya, isyarat-isyarat pendidikan kewarganegaraan dalam al-Qur’an perlu digali serta menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, khususnya di Indonesia. Patut diketahui bahwa penduduk Indonesia adalah majemuk dengan latar belakang berbagai macam budaya, suku, bahasa, etnis, dan agama. Kemajemukan yang melekat pada bangsa Indonesia memiliki potensi sekaligus ancaman. Satu sisi, kemajemukan merupakan anugerah serta kekayaan bangsa Indonesia yang berpotensi bagi pencapaian cita-cita bangsa sebagai negara yang besar dan kuat. Namun di sisi lain, kemajemukan dapat menjadi faktor pemicu konflik dan disintegrasi bagi keutuhan dan persatuan bangsa. Di Indonesia, tercatat beberapa kali pernah terjadi konflik, 5 di antaranya di Sampit, Sambas, Ambon, dan Poso. Hasil penelitian Rusmin Tumanggor menyimpulkan bahwa penyebab
4 Ibid , h. 313.
5 Konflik artinya percekcokan, perselisihan, pertentangan, dan perselisihan. Sri Sukesi Adiwimarta, et al. , Kamus Bahasa Indonesia Jilid II (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983), h. 1099.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
konflik di wilayah-wilayah tersebut lebih dilatarbelakangi masalah ketidakadilan dalam distribusi ekonomi, sosial dan politik yang mengacu pada perbedaan suku atau identitas. Demikian juga terjadi di Ambon dan Poso dengan isu identitas agama. 6 Peristiwa konflik dapat menyebabkan jatuhnya korban tidak sedikit di pihak yang bertikai, ditambah kerugian materi dalam jumlah yang tidak sedikit, serta luka psikis atau trauma yang proses pemulihannya membutuhkan waktu yang panjang. Tidak ada keuntungan dari sebuah konflik, yang ada hanya menghasilkan disintegrasi sosial dan kehancuran peradaban. 7
Metode maudhû‘î dipilih dalam tulisan ini, caranya dengan menentukan tema yang dipilih terlebih dahulu, selanjutnya menghimpun ayat-ayat al-Qur’an yang sesuai dengan tema yang dikaji. Kemudian penulis menjelaskan dengan didukung hadis-hadis, pendapat ahli tafsir dan fakta sejarah. Dengan demikian, tema dapat disajikan secara integral dan sempurna. 8

## Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Perspektif al- Qur’an
Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pengajaran dan pembinaan kepada warga negara agar menjadi warga negara yang baik, atau dikenal dengan istilah good citizen . Perintah untuk menyiapkan warga negara yang baik telah diisyaratkan dalam surat al-Nisâ’/ 4 ayat 9. Kata “ dzurriyatan dhi âfâ ” pada ayat tersebut diartikan anak-anak yang lemah yang juga dapat dimaknai warga yang lemah. Dengan demikian al-Qur’an memerintahkan agar setiap warga negara harus kuat dan baik.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya strategis untuk mempersiapkan warga negara yang kuat dan baik. Penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan akan membawa pada perubahan baik dalam aspek kehidupan, mencakup bidang pertahanan dan keamanan negara, agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Warga yang baik akan selalu berpartisipasi aktif dalam membangun negaranya dan bersikap tanggung jawab dalam menghadapi persoalan-persoalan yang melanda negaranya.
Pada praktiknya, Nabi Muhammad selalu mengajarkan bagaimana menjadi warga yang baik. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Muhammad adalah seorang kepala negara
6 Rusmin Tumanggor, et al. , “Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia,” dalam Laporan Penelitian (Jakarta: Puslitbang RI, 2002), h. 9.
7 Hal  lain  yang  patut  diwaspadai  oleh  bangsa  Indonesia  adalah  pengaruh  globalisasi yang dapat mempengaruhi kultur budaya bangsa. Syaiful Anwar dan Rifdha El Fiah, “Urgensi Pengembangan  Kurikulum  Pendidikan  Islam  Berwawasan  Kebangsaan,”  dalam Akademika , Vol. 23, No. 2, 2018. h. 437.
8 ’Abd Hayy al-Farmawî, Metode Tafsir Mudhûî dan Cara Penerapannya , terj. Rosihan Anwar (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 43-44. Perkembangan model penafsiran tematik bisa dilihat dalam Muhammad Iqbal dan Ja’far Ja’far, “Contemporary Development of Qur’anic Exegesis in Indonesia and Iran,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, Vol. 3, No. 1, 2019.
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
yang berhasil memimpin serta menyatukan warga Arab yang berlatar belakang suku dan keyakinan yang berbeda. Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat tertinggal menjadi masyarakat yang beradab yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. 9 Keberhasilan Nabi Muhammad dalam membangun warga menjadi beradab dibenarkan juga oleh Philip K. Hitti yang menurutnya sosok Muhammad dinilai sukses melaksanakan komitmennya sebagai seorang pemimpin agama sekaligus kepala pemerintahan sipil. 10 Dengan demikian, praktik Nabi Muhammad dalam membina serta mendidik warga saat itu menjadi bukti betapa strategis dan urgensinya pendidikan kewarganegaraan, apa yang dilakukan Nabi Muhammad patut dijadikan inspirasi segenap warga dunia, terutama kaum Muslim.

## Warga Negara yang Baik Perspektif al-Qur’an
Warga negara merupakan objek kajian dalam pendidikan kewarganegaraan. Sebelum membahas warga negara dalam perspektif al-Qur’an, ada beberapa penjelasan terkait pengertian warga negara. Dalam konteks modern, kata warga negara dalam bahasa Inggris diartikan “ citizen ”. John J. Cogan sebagaimana dikutip Winarno mendefinisikan istilah “ citizen ” dengan a constituent member of society atau anggota dalam sebuah masyarakat. 11 Dengan kata lain, pengertian warga negara adalah anggota yang sah dalam masyarakat yang memiliki status kewarganegaraan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku disesuaikan dengan sistem hukum negara masing-masing. Setiap warga negara yang memiliki status kewarganegaraan di sebuah negara berakibat pada hubungan antara warga negara dengan negaranya. Setiap orang yang telah sah menjadi warga negara tertentu maka akibat hukumnya adalah terikat dengan hak dan kewajiban yang tertulis dalam perundang-undangan dan hukum negara tersebut. Jika warga negara tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman yang berlaku.
Jika merujuk kepada al-Qur’an, secara konseptual tidak dirumuskan istilah warga negara. Namun bukan berarti al-Qur’an tidak membicarakan warga negara. Hasil penelitian ini ditemukan beberapa ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan tentang warga negara di beberapa surat dan ayat. Ada empat term ditemukan dalam al-Qur’an yang mengisyaratkan makna warga negara, yaitu kata ahl al-Qurâ yang diartikan penduduk dan kata Qaum yang diartikan kaum dalam al-Qur’an surat al-A‘râf/7: 96-99. Menurut Sayyid Quthb, ayat-ayat
9 Ketika  di  Madinah,  Nabi  Muhammad  telah  berhasil  membangun  masyarakat  yang beradab  yang  dilandasi  nilai-nilai  dan  prinsip  kerjasama,  saling  menolong,  serta  menjaga persatuan antar sesama Muslim maupun non Muslim yang itu semua bagian dari ajaran Islam. Ahmad al-Usairy, Sejarah Islam (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), h. 104-106. 10 Philip K. Hitti, History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present , terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), h. 174.
11 Winarno, Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009), h. 9.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
tersebut merupakan penjelasan kisah-kisah beberapa Rasul dan Nabi yang warganya diazab Allah disebabkan lalai dan lupa atas nikmat yang telah diberikan Allah. Mereka menganggap tujuan hidup hanya sebatas untuk meraih kesenangan. Tetapi jika warga tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, maka segala kebaikan dan kasih sayang selalu diberikan kepada mereka. 12 Menurut Hamka, tujuan dikisahkannya penduduk-penduduk terdahulu adalah sebagai pelajaran dan peringatan bagi umat yang datang di belakang, terutama kepada umat Nabi Muhammad. Menurutnya pesan dalam ayat 96 tersebut merupakan petunjuk bahwa dengan bekal iman dan takwa kepada Allah maka setiap warga akan selamat di akhirat bahkan terlebih dahulu mendapatkan nikmat yang berkah berlimpah di alam dunia. 13
Ayat lain yang mengisyaratkan warga negara yaitu kata “ ummah ” yang diartikan umat (Q.S. Âli ‘Imrân/3: 110). Menurut Ibnu Katsîr, ayat tersebut menerangkan bahwa Allah menyebut umat Nabi Muhammad sebagai umat terbaik. 14 Indikator umat terbaik menurut Sayyid Quthb adalah umat yang mengetahui dan menginsafi hakikat diri untuk apa diciptakan di dunia, mereka hadir di dunia agar maju ke garis terdepan memegang tampuk kepemimpinan guna menghadirkan kemaslahatan, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, serta menjamin hak asasi. Hendaknya mereka melindungi dan menjaga kehidupan ini berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dari segala bentuk penindasan, kezaliman dan kerusakan. 15
Selanjutnya ayat lain yang mengisyaratkan warga negara yaitu kata “ al-nâs ” yang diartikan manusia (al-Hujurât/49: 13). Kata al-Nâs dalam ayat tersebut merujuk bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. 16 Sudah menjadi kodrat bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendirian, artinya sebagai makhluk sosial selalu ingin hidup berdampingan dalam satu komunitas. Dengan hidup bersama-sama,  memudahkan  mereka  memenuhi  kebutuhannya,  mempertahankan wilayahnya dari serangan dan ancaman musuh, serta menanggulangi bencana yang menimpa wilayahnya. Pada awalnya, manusia yang bersama-sama dalam satu kelompok menetap di daerah yang satu kemudian pindah ke daerah yang lain yang akhirnya menetap di sebuah daerah yang mereka sepakati, mereka membuat aturan-aturan yang disepakati
12 Sayyid Quthb, Tafsîr Fî Zhilâlil Qur’ân (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 359-360; lihat juga Mhd. Syahnan, “Notes on the Origin and Methods of the Fî Zhilâlil Qur’ân of Sayyid Qutb,” dalam Dinamika Ilmu , Vol. 2, No. 3, Desember 2001, h. 75-89; Mhd. Syahnan, “Islam as a System: A Critical Analysis of Sayyid Qutb’s Principle Thought,” dalam Analitica Islamica , Vol. 4, No.1, May 2002, h. 45-57.
13 Hamka, Tafsîr Al-Azhâr (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 486-489. 14 Ibnu Katsîr, Tafsîr Ibnu Katsîr , terj. M. Abdul Ghoffar E.M (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004),  h.  110.
15 Quthb, Tafsîr Fî Zhilâlil Qur’an , h. 128; bandingkan dengan Mhd. Syahnan, Contemporary Islamic Legal Discourse: A Study of Sayyid Qutb’s Fî Zhilâlil Qur’ân (Medan: IAIN Press, 2010).
16 Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif (Bandung: Mizan, 1991), h. 79-80.
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
dan ditaati bersama agar tertib dan teratur. Selanjutnya mereka bermusyawarah untuk mengangkat pemimpin di antara mereka yang fungsinya mengatur kepentingan bersama. Untuk mengakomodir kepentingan kelompok serta menyelesaikan segala persoalan yang hadapi, maka diperlukan suatu organisasi yang lebih diakui dan lebih memiliki otoritas. Organisasi tersebut sangat dipandang perlu keberadaannya untuk menjalankan aturan- aturan hidup serta memperluas dan mempertahankan kekuasaannya. Organisasi dengan kekuasaan yang dimilikinya itulah disebut negara yang di dalamnya terdapat warga negara. 17
Dari uraian ayat-ayat di atas, kata ahl al-Qurâ , Qaum , Ummah , al-Nâs merupakan bukti bahwa eksistensi warga negara diakui keberadaannya oleh al-Qur’an. Kehadiran warga negara merupakan keniscayaan dalam sebuah negara. Negara mustahil terwujud tanpa kehadiran warga negara, karenanya merupakan unsur yang wajib ada dalam pembentukan sebuah negara.
Jika dicermati, al-Qur’an juga telah menjelaskan profil warga negara yang baik seperti yang telah disebutkan dalam surat al-A‘râf/7: 96 di atas, yaitu warga yang mengimani Allah disertai komitmen menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Perintah iman dan takwa tersebut merupakan konsekuensi logis dari tujuan diciptakannya manusia. Di dalam al-Qur’an, setidaknya ada dua tugas penciptaan manusia. Pertama, sebagai ‘Abdullâh yang tugas pokoknya adalah beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Dzâriyât/51: 56 . Selanjutnya perintah ibadah juga terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 21, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah-Nya. Berdasarkan dua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sesembahan manusia hanyalah Allah. Setiap manusia wajib menaati, mematuhi, dan tunduk hanya kepada Allah.
Kedua, sebagai Khalîfatullâh . Selain tugas pokok manusia menyembah Allah, manusia juga diciptakan untuk menjalankan tugas menjadi penguasa (khalifah) di muka bumi ini. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 30. Mengapa Allah memilih manusia menjadi khalifah?. Karena manusia dibekali akal yang dapat mem- produksi ilmu pengetahuan untuk memudahkan tugasnya sebagai khalifah. Dengan ilmu pengetahuan, kesejahteraan dan kemakmuran mudah diraih. Dalam penelitian sebelumnya, Abdul Kodir menyatakan alasan lain ditetapkannya manusia sebagai sebagai khalifah lebih disebabkan karena manusia memiliki gelar “ ahsani taqwîm ” dalam surat al-Tîn/95: 4 yang diartikan sebaik-baik bentuk, yang maknanya bahwa manusia adalah makhluk Allah paling sempurna dengan seperangkat yang dimilikinya mampu menjalankan tugas kekhalifahannya. Jika dihubungkan antara tugas manusia sebagai Khalîfatullâh dan ‘Abdullâh, maka dapat dipahami bahwa, seorang khalifah diberikan tugas untuk mengelola sumber daya alam sesuai sumber daya manusia yang dimilikinya, sekaligus menjalankan tugasnya sebagai ‘Abdullâh, yang
17 M. Hasbi Amirudin, “Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman” (Disertasi: Pascasarjana UIN Jakarta, 1999), h. 53.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
seluruh aktivitas dan usaha yang dilakukan bermuara ibadah kepada Allah. Dengan prinsip ini, maka setiap khalifah tidak boleh berbuat sesuatu yang bertolak belakang atau bertentangan dengan kehendak Allah. 18
Dari isyarat-isyarat al-Qur’an tentang warga negara yang telah dijelaskan di atas, penulis menyimpulkan bahwa al-Qur’an mengakui keberadaan warga negara, hal tersebut sebagaimana disebutkan di beberapa surat dan ayat. Bahkan al-Qur’an telah menyebutkan indikator-indikator warga negara yang baik, sebagaimana berikut ini:
Iman dan takwa merupakan implementasi hubungan harmonis dengan Allah. Saling mengenal merupakan implementasi hubungan yang harmonis antar warga, dan amar ma‘rûf nahî munkar merupakan implementasi hubungan harmonis dengan lingkungan.

## Materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam al-Qur’an
Patut diketahui, bahwa karakteristik ajaran Islam adalah universal, mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk aturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Pokok ajaran Islam adalah menata kehidupan agar aman, sejahtera, damai dan adil, atau dengan kata lain Islam hadir sebagai pembawa rahmat bagi alam seperti diisyaratkan al-Qur’an surat al-Anbiyâ’/21 ayat 107. Hal tersebut juga telah ajarkan oleh Nabi Muhammad dalam membimbing, membina dan mendidik umatnya agar menjadi warga yang baik melalui materi-materi tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia, persaudaraan, persamaan dan keadilan, serta menjaga pertahanan sesuai al-Qur’an. 19 Berikut penjelasannya:

## Hak Asasi Manusia
Dalam pandangan al-Qur’an, hak asasi bagi manusia didasari bahwa Allah menciptakan manusia dengan kedudukan yang mulia. Hal tersebut diisyaratkan Allah dalam al-Qur’an
No Warga negara yang baik dalam Q.S. al- A ʻ râf/7: 96-99 Warga negara yang baik dalam Q.S. Âli ʻ Imrân/3: 110 Warga Negara yang baik dalam Q.S. al- Hujurât/49: 13 1 Iman Amar Ma ʻ rûf Nahî Munkar Saling Mengenal 2 Takwa Iman Takwa
18 Abdul  Kodir,  “Konsep  Manusia  dalam  Al-Qur’an  Sebagai  Dasar  Pengembangan Pendidikan” (Disertasi: Pascasarjana UIN Jakarta, 2007), h. 132.
19 Sinonim  al-Qur’an di antaranya yaitu al-Kitâb, al-Hudâ , al-Rahmah , al-Syifâ , al-Furqân . Sinonim  tersebut  secara  langsung  menunjukan  bahwa  al-Qur’an  adalah  wahyu  Allah  yang multi dimensi serta universal. Ajat Sudrajat, Tafsir Inklusif Makna Islam (Yogyakarta: AK Group Yogya, 2004), h. 7. Menurut Fazlur Rahman, al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang memberikan petunjuk hidup yang komperensif mencakup dunia (materil) dan spiritual. Fazlur Rahman, Al- Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan (Quranic Science) , terj. Arifin (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 19.
surat al-Isrâ’/17: 70 yang memposisikan manusia sebagai makhluk mulia dan beradab. Dengan label kemuliaan yang manusia miliki, maka melekatlah hak asasi pada diri manusia. 20 Dengan demikian, Islam menempatkan manusia pada posisi derajat yang tinggi yang harus lindungi dan dijaga hak-haknya. Hasil penelitian Izzuddin Washil dan Ahmad Khoirul Fata menyatakan bahwa hak asasi manusia dalam perspektif Islam dan Barat sama-sama memandang manusia sebagai makhluk yang terhormat dan mulia. Hanya terdapat perbedaan sumber dimana materi HAM diambil. HAM perspektif Islam bersumber pada al-Qur’an dan Sunnah, sedangkan HAM perspektif Barat berasal dari pemikiran filsafat humanistik. 21
Ditemukan ayat-ayat al-Qur’an mengisyaratkan hak-hak manusia yang harus dilindungi, seperti hak hidup dalam al-Qur’an surat al-Isrâ’/17: 33, hak beragama dalam al-Qur’an surat al-Baqarah/2: 256, dan hak menyatakan pendapat dalam musyawarah pada Q.S. al-Syurâ/42: 38.  Banyaknya  ayat-ayat  al-Qur’an  yang  menyinggung  hak  manusia menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat memperhatikan kebebasan atau kemerdekaan. Bebas dalam perspektif Islam jangan dipahami bebas melakukan tindakan semaunya seperti merenggut hak hidup orang, memaksa orang, dan mengintimidasi orang. Tidak ada kebebasan mutlak di negara manapun, kecuali dibatasi dengan moral, norma, dan aturan demi terjaganya kepentingan dan kemaslahatan umum yang lebih tinggi bagi masyarakat seperti aturan-aturan yang telah disepakati bersama.
Larangan membunuh dalam Islam merupakan wujud penghormatan Islam terhadap hak hidup manusia yang tidak boleh dirampas dan wajib dilindungi. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur’an surat al-Isrâ’/17: 33 yang menyatakan larangan membunuh kecuali dengan alasan yang dibenarkan Allah. Tindakan pembunuhan juga tidak selaras dengan tujuan  syariat Islam  yang melindungi setiap jiwa  atau  hidup  seseorang.  Oleh karenanya jika seseorang terbukti melakukan pembunuhan, maka akan mendapatkan sanksi hukuman yang berat atas apa yang telah diperbuat.
Dalam konteks hak beragama, pada praktiknya Nabi Muhammad sangat menghargai keputusan setiap orang untuk memilih agama yang dia yakini. Hasil penelitian M. Roslan menyimpulkan bahwa al-Qur’an menegaskan setiap individu berhak untuk menerima dan menolak Islam, dan umat Islam tidak boleh memaksa dan mengintimidasi seseorang untuk mengikuti keyakinannya. 22 Faktanya, Nabi Muhammad dalam mendakwahkan
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
20 Hasil penelitian Syamsul Anwar menyimpulkan bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad memiliki misi memuliakan manusia. Syamsul Arifin et al. , “Interseksi Hak Asasi Manusia dan Shariah di Indonesia,” dalam Islamica , Vol. 12, No. 2, 2018. h. 284. Kemerdekaan manusia juga dijamin konstitusi negara.  Munawar Rahmat, “Model Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Yang Damai, Moderat, dan Toleran,” dalam Nadwa , Vol. 12, No. 1, 2018. h. 40. 21 Izzudin Washil dan Ahmad Khoirul Fata, “HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu,” dalam Miqot , Vol. 41, No.2, 2017. h. 434. 22 M. Roslan Mohd Nor, et al. , “Analysing the Conceptual Framework of Religious Freedom and Interreligious Relationship in Islam,” dalam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societes , Vol. 8, No. 2, 2018. h. 329.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
Islam tidak pernah mengintimidasi masyarakat, Nabi Muhammad hanya memberikan peringatan kepada masyarakat, bukan memaksa dan mengintimidasi mereka untuk memeluk Islam. Terkait tugas Nabi Muhammad hanya memberikan peringatan termaktub dalam al-Qur’an surat al-Ghâsyiyah/88: 21-22. Ayat tersebut menjadi alasan terkait larangan memaksa dan mengintimidasi seseorang untuk mengikuti sebuah agama.
Hak kebebasan berpendapat dapat diwujudkan dalam bentuk musyawarah. Musyawarah ( syurâ ) adalah salah satu prinsip dalam bermasyarakat dan bernegara yang telah disepakati umat Islam. Prinsip tersebut mengacu dalam al-Qur’an surat al-Syurâ/42: 38, Âli ‘Imrân/3: 159, dan al-Baqarah/2: 233. Dalam ayat-ayat tersebut terdapat pesan musyawarah yang tujuannya untuk mengharmonisasikan kehidupan manusia serta mencari solusi di setiap persoalan dalam aspek kehidupan, baik urusan kenegaraan, ekonomi, sosial, politik, keluarga, dan sebagainya, serta mencari solusi dari permasalahan-permasalahan berbagai aspek kehidupan.
Menurut Syafi’i Ma’arif, praktik musyawarah telah dilaksanakan jauh sebelum Nabi Muhammad diutus. Musyawarah merupakan budaya turun-temurun yang telah dilakukan orang Arab terdahulu. Masyarakat Arab kuno dalam menyelesaikan persoalan ada kalanya mengunakan cara musyawarah. Selanjutnya kebiasaan masyarakat Arab kuno ini tetap dilestarikan Islam, karena untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia sebagai makhluk sosial  yang hidup  bermasyarakat dan  bernegara. 23 Tanpa  prinsip  musyawarah  segala permasalahan yang dihadapi mustahil dapat teratasi, yang ada hanya perseteruan tak berujung kemudian berakhir konflik.
Fakta historis menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ketika menghadapi permasalahan sosial selalu mengutamakan cara musyawarah. Hal tersebut terekam dari beberapa peristiwa. Pertama ,  peristiwa  perang  Badar.  Dalam  menentukan  strategi  perang  Badar,  Nabi bermusyawarah dengan para sahabat dan menerima pendapat salah seorang sahabat. Pada strategi perang Badar, Nabi mengambil posisi di ‘Asya yang sumber mata airnya paling rendah dari sumber mata air yang lain di Badar. Kemudian Nabi bergerak cepat bersama pasukan mendahului kaum Musyrik untuk menguasai mata air Badar yang dituju serta menghalang-halangi mereka dari upaya menguasainya. Al-Habbâb bin Mundzir sebagai ahli militer mempertanyakan strategi Rasulullah ini, kemudian bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasul, bagaimana menurutmu? Benarkah strategi ini adalah strategi yang sudah Allah tetapkan untukmu dan kita tak boleh mundur ataupun maju?, ataukah strategi ini hanyalah pendapatmu?”. Nabi menjawab, “Ini merupakan bagian dari strategi perang menurut pendapatku.” Kemudian al-Habbâb berkata, “Ya Rasul, menurut pendapatku, ini bukanlah strategi (posisi) yang sesuai. Oleh karena itu, mari kita beranjak dari posisi ini sampai pada lokasi sumber air yang jaraknya sangat dekat dari lokasi musuh (pasukan Quraisy), kemudian kita mendudukinya dan menghancurkan sumur-sumur yang berada di belakangnya, lalu
23 Aat Hidayat, “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur’an,” dalam Addin , Vol. 9, No 2, 2015. h. 412.
kita membangun telaga dan memenuhinya dengan air, kemudian  kita perangi mereka. Dengan demikian, kita dapat minum air untuk menambah tenaga, sementara di pihak musuh tidak dapat melakukannya”. Menyimak penjelasan sahabat tersebut, kemudian Nabi berkata, “Dirimu telah memberikan pendapat (yang sesuai).” Kemudian Nabi berangkat bersama pasukannya sampai pada sumber air yang dimaksud (jarak paling dekat) dengan keberadaan (posisi) kaum Musyrik. Sampai pada pertengahan malam Nabi memutuskan berada di lokasi yang dimaksud, kemudian merusak telaga-telaga dan menghancurkan sumur-sumur yang lainnya. 24 Melalui strategi ini akhirnya pasukan Muslim pun meraih kemenangan perang. Pelajaran yang dapat diambil dari dialog antara Rasul dengan al-Habbâb bin Mundzir yaitu sikap bijak Rasul sebagai seorang pemimpin dengan menerima pendapat sahabat. Kemudian sikap bijak juga ditunjukkan al-Habbâb bin Mundzir dalam menyampaikan pendapat kepada Rasul tanpa emosi dan frontal, inilah sesungguhnya etika dalam bermusyawarah yang diajarkan Islam.
Kedua , praktik musyawarah pada perjanjian Hudaibiyah. Peristiwa tersebut diawali rombongan kaum Muslim yang ingin menunaikan ibadah umrah ke kota Makkah, akan tetapi perjalanan kaum muslimin tersebut dihalangi oleh kaum kafir Quraisy Makkah. Selanjutnya Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan musyawarah (negosiasi) dengan Suhail bin ‘Amr (perwakilan pihak Quraisy Makkah). Kemudian dibuatlah perjanjian tersebut yang isinya antara lain kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan gencatan senjata. Sikap Nabi Muhammad saat itu menunjukkan karakter pemimpin yang mengedepankan musyawarah, hal tersebut penting dilakukan demi menghindari pertumpahan darah kedua belah pihak. 25
Ketiga , musyawarah pada peristiwa fitnah yang dialami keluarga Rasul yang dikenal dengan peristiwa hadits al-Ifik . Peristiwa tersebut terkait dengan perang Bani Mushthaliq. Kala itu perjalanan Rasul menuju medan perang ditemani oleh Siti ‘Âisyah. Pasca perang Bani Mushthaliq, kemudian Rasul pulang menuju Madinah, dalam proses perjalanan pulang, Rasul bermalam di suatu tempat untuk beristirahat. Setelah istirahat, kemudian Rasul memerintahkan pasukannya melanjutkan kembali perjalanan pulang. Saat Rasul dan pasukannya berangkat, di saat yang sama Siti ‘Âisyah pergi (keluar dari rombongan) untuk membuang hajat yang kala itu dia memakai kalung berhiaskan batu yang indah dari kota Zhifar. Pada saat membuang hajat, tak disengaja kalung yang dipakai ‘Âisyah terlepas jatuh. Rasul bersama pasukannya tidak mengetahui apa yang dialami ‘Âisyah, dan tetap melanjutkan perjalanan. Ketika kaum Muslim berangkat, Siti ‘Âisyah kembali ke tempat mencari kalungnya yang hilang, dan Siti ‘Âisyah pun tertinggal rombongan pasukan Muslim. Siti ‘Âisyah yakin bahwa kaum Muslim akan menyusulnya. Saat ‘Âisyah tertidur, tiba-tiba Shafwân bin al-Mu’aththal
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
24 Syafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran  Hingga Detik-Detik  Terakhir ,  terj. Hanif  Yahya (Jakarta:  Mulia Sarana  Press, 2001),  h.  305-306.
25 Artani Hasbi, Musyawarah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 94-95.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
al-Sulamî berjalan melintas. Betapa terkejutnya Shafwân ketika mengetahui keberadaan Siti ‘Âisyah, dan berkata: “ Innâlillâhi wa innâ Ilaihi Râji‘ûn . Ini adalah istri Rasulullah, mengapa engkau tertinggal?”. Kemudian Shafwân mendekati ‘Âisyah dan berkata: “Naiklah ke atas punggung unta ini!”. Kemudian Siti ‘Âisyah menaiki unta tersebut dan mengejar rombongan kaum Muslim, tapi sayangnya usaha ‘Âisyah sia-sia hingga hari berikutnya. Ketika Siti ‘Âisyah dan Shafwân sampai Madinah, berita dusta mulai bermunculan terkait fitnah perselingkuhan antara Siti ‘Âisyah dan Shafwân. Sosok yang paling semangat menyebarkan fitnah keji ini adalah ‘Abdullâh Ubay bin Salûl. Mendengar kabar yang tidak baik tersebut, kemudian Rasul bermusyawarah dengan meminta pendapat ‘Alî bin Abî Thâlib dan Usâmah bin Zaid. Usâmah bin Zaid memberi pendapat kepada Rasul: “Ya Rasul, kami tidak melihat Siti ‘Âisyah kecuali yang benar darinya, engkau pun tidak melihat darinya melainkan perilaku yang baik-baik saja. Fitnah ini adalah perbuatan dusta dan batil.” Kemudian ‘Alî bin Abî Thâlib memberi masukan kepada Rasul agar memanggil budak wanita yang jujur dan dapat dipercaya. ‘Alî bin Abî Thâlib memanggil Barirah dan berkata: “Ucapkanlah dengan benar kepada Rasul?”. Kemudian Barirah berucap: “Wallâhi, aku tidak pernah melihat ‘Âisyah kecuali aku selalu melihat yang baik-baik saja. Aku tidak pernah marah kepada ‘Âisyah kecuali pada saat aku meminta tolong agar ‘Âisyah menjaga adonan roti yang telah dibuat, tapi dia tertidur hingga kambing memakan adonan roti tersebut. 26 Atas masalah ini, kemudian turun wahyu al-Qur’an surat al-Nûr/24: 26 yang menyatakan kebaikan (menjaga diri) Siti ‘Âisyah binti Abû Bakr. 27 Fitnah yang dihembuskan musuh umat Islam saat itu sangat melukai hati Siti ‘Âisyah dan keluarga Rasul. Inilah kesempatan musuh menciptakan kegaduhan dan fitnah. Dalam hal ini Allah membalas atas perbuatan fitnah dan kabar dusta yang mereka lakukan, sebagimana disampaikan dalam al-Qur’an surat al-Nûr/24: 11.
Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil setiap warga negara dari peristiwa fitnah yang dialami Siti ‘Âisyah. Pertama, setiap warga negara tidak boleh menuduh dan menilai seseorang hanya berdasarkan kabar yang belum terbukti kebenarannya. Kedua, asas musyawarah harus diutamakan setiap warga negara dalam menyelesaikan persoalan, terlebih seorang pemimpin tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Ketiga, dari setiap ujian fitnah yang menimpa harus disikapi dengan sabar dan tidak putus asa, karena sejatinya Allah menguji manusia agar dapat telihat nanti mana hamba-Nya yang sabar dan yang tidak bersabar.

## Persaudaraan
Persaudaraan merupakan ajaran Islam yang menjadi prinsip dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang wajib direalisasikan warga negara. Menurut Quraish Shihab, makna
26 Ibnu Ishaq, Sirah Nabawiyah , terj. Samson Rahman (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016),  h.  574-578.
27 M. Quraish Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW Dalam Sorotan Al-Qur’an dan Hadits-Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 528.
persaudaraan dalam al-Qur’an diungkapkan dengan kata yang beragam. Misalnya kata akh dalam al-Qur’an surat al-A‘râf/7: 65. Kemudian kata ikhwân dalam surat al-Taubah/9: 11. 28 Dari banyaknya ayat-ayat yang mengacu pada persaudaran, hal tersebut menunjukkan bahwa persaudaraan memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Rasa persaudaraan menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama warga negara, sehingga mendorong untuk selalu bersatu tanpa melihat perbedaan.
Prinsip persaudaraan dalam ajaran Islam mengacu kepada ajaran tauhid. Tauhid merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajarkan akan keEsaan Allah yang telah menciptakan manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa seluruh manusia berasal dari sumber yang satu dan sama, yakni sumbernya dari Allah dan sama-sama ciptaan Allah. Dari pemahaman tersebut menurut Husain Haykal sebagaimana dikutip Musdah Mulia membawa keyakinan bahwa manusia seluruhnya sama dan bersaudara. 29 Karena manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka munculah permusuhan, pertengkaran, serta konflik yang berujung pada peperangan.
Al-Qur’an mengajarkan bahwa persaudaraan tidak terbatas hanya hubungan darah atau saudara kandung saja. Tetapi lebih dari itu, al-Qur’an mengajarkan untuk selalu menjalin persaudaraan dalam ikatan masyarakat dan bangsa sebagaimana diisyaratkan al-Qur’an dalam surat al-Hujurât/49: 13, ayat tersebut memerintahkan manusia agar saling mengenal sekalipun berbeda suku bangsa, bahasa, etnis, dan bahasa. Kemajemukan yang diikat dengan persaudaraan merupakan modal menuju bangsa yang kuat dan maju. Tapi jika kemajemukan dalam sebuah bangsa tidak didasari rasa persaudaraan, maka potensi disintegrasi bangsa semakin besar. 30
Nabi Muhammad telah memberikan contoh suri teladan terkait persaudaraan yang dilandasi dengan keikhlasan. Maksudnya Rasul mengajarkan bahwa persaudaraan itu harus bersumber dari jiwa yang kuat semata-mata mencari rida Allah. Jangan sekali-kali menyambung tali persaudaraan itu karena ada kepentingan pribadi, jika kepentingan pribadinya sudah terpenuhi kemudian putus persaudaraan. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, demi menciptakan persatuan dan persaudaraan yang utuh di kalangan kaum Muslim, Rasul mengajak kaum Muslim supaya setiap dua orang saling mengikrarkan diri sebagai saudara, yaitu persaudaraan yang dibina atas nama Allah. 31 Persaudaraan yang dibina Nabi saat itu kemudian melahirkan persatuan dan kesatuan
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
28 M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Penerbit Mizan, 1993), h. 357. 29 Musdah Mulia, Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal (Jakarta: Paramadina, 2001),  h.  111.
30 Sejatinya  kedamaian  itu  merupakan  kebutuhan  manusia.  Ade  Hidayat, et  al. , “Representasi Sosial Komunitas Pesantren tentang Makna Kedamaian,” dalam Inferensi , Vol. 12, No. 1, 2018. h. 108.
31 Abdussalam Muhammad Harun, Tahdzîb Sirah Ibnu Hisyâm (Solo: Al-Qowam, 2015), h.  164-165.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
yang dapat dijadikan modal besar untuk membangun negara Madinah yang aman dan pemerintahan yang solid. Selain itu, Rasulullah pun di beberapa hadist mengajarkan setiap warga negara untuk selalu mempererat silaturahmi tanpa batasan suku, agama, dan bahasa. Karena sejatinya silaturahmi itu merupakan perekat persaudaraan dan persatuan. Permusuhan, pertikaian, dan konflik dapat dicegah melalui hubungan silaturahmi.

## Persamaan dan Keadilan
Salah satu prinsip dasar bagi pengelolaan hidup bermasyarakat dan bernegara adalah prinsip persamaan dan keadilan. Hal tersebut didukung oleh ayat-ayat al-Qur’an yang menyatakan pentingnya persamaan ( al-musâwah ) dan keadilan di antara sesama manusia (Q.S. al-Mâ’idah/5: 8). Menurut Husain Haykal sebagaimana dikutip Musdah Mulia bahwa ajaran persamaan dalam Islam bersumber pada tauhid yang mengajarkan bahwa Allah yang menciptakan semua manusia dan setiap manusia di hadapan-Nya sama, hanya kualitas ketakwaanlah yang membedakan manusia dengan manusia lainnya di hadapan Allah. Menurutnya, ajaran persamaan dalam Islam tidak hanya mencakup persamaan di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan hukum harus diperlakukan sama dan adil. 32
Misi persamaan dan keadilan dalam risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad telah merubah sebuah tatanan peradaban bangsa Arab yang ketika pra-Islam terpecah dan terkotak-kotak karena permusuhan yang disebabkan munculnya perasaan bahwa salah satu suku merekalah yang paling tinggi derajatnya, sedangkan suku yang lain rendah dan hina. Hal tersebut dikarenakan struktur dan kondisi masyarakat Arab yang berlatar belakang kelompok/kabilah yang berbeda berpotensi terhadap segala macam konflik dan perpecahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ajaran persamaan yang diperjuangkan Nabi Muhammad dimaksudkan untuk mengikis fanatisme kesukuan di kalangan orang- orang Arab. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan sama dalam hukum, serta memberi perlindungan hukum kepada siapa saja.
Salah satu ayat yang menunjukkan persamaan kedudukan setiap manusia dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Nisâ’/4: 1. Ayat tersebut merupakan landasan teologis terkait ajaran persamaan antara sesama manusia yang sama-sama berasal dari satu sumber yang sama. Atas dasar persamaan sumber penciptaan ini, memberikan pemahaman atas kesamaan kedudukan manusia.Walaupun terdapat perbedaan jenis kelamin, ras, suku, warna kulit, akan tetapi mereka memiliki hak dalam perlakuan yang sama.
Ayat lain yang melegitimasi persamaan diisyaratkan dalam surat al-Hujurât/49: 13. Ayat tersebut memposisikan semua manusia sama, hanya derajat ketakwaanlah yang membedakan kedudukan manusia di hadapan Allah. Menurut Huwaidi, kata takwa tersebut adalah keutamaan yang dimiliki manusia atas manusia lainnya di alam akhirat, bukan
di alam dunia. Dengan kata lain tidak memiliki pengaruh terhadap dasar persamaan hidup manusia di dunia. Menurutnya ketakwaan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan bukan di dunia. 33
Prinsip persamaan berimplikasi pada penegakan keadilan. Begitu pun sebaliknya, prinsip keadilan berimplikasikan persamaan. Prinsip persamaan merupakan salah satu pilar hukum dan keadilan. Jika ditinjau secara bahasa, istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang diserap dari bahasa Arab ‘adl . Kata ‘adl adalah bentuk mashdar dari kata kerja ‘adala-ya‘dilu-‘adlan yang makna pokoknya adalah lurus. 34 Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang lurus dalam menetapkan hukum, tidak subjektif dalam menangani kasus hukum, tidak tebang pilih menangani kasus, dan hukum ditegakan berdasarkan keadilan.
Dalam al-Qur’an, Allah menyebut kata ‘adl dan devariatnya sebanyak 28 kali. Kata ‘adl dalam bentuk aslinya disebutkan sebanyak 13 kali, yakni pada surah al-Baqarah ayat 48, 123, dan 282 (dua kali), al-Nisâ’ ayat 58, al-Mâ’idah ayat 95 (dua kali), dan ayat 106, al-An‘âm ayat 70, al-Nahl ayat 76 dan ayat 90, al-Hujurât ayat 9, serta al-Thalâq ayat 2. 35 Menurut M. Quraish Shihab, terdapat beberapa makna dalam kata ‘ adl . Di antaranya, pertama, kata ‘adl yang merujuk pengertian “sama”. Inilah pengertian yang paling banyak ditemukan dalam al-Qur’an, antara lain pada surah al-Nisâ’ ayat 3, 58, dan ayat 129; al-Syurâ ayat 15; al-Mâ’idah ayat 8, al-Nahl ayat 76, 90; dan al-Hujurât ayat 9. Yang dimaksud dengan “sama” atau “persamaan” yang dilafalkan dengan kata ‘adl pada ayat-ayat tersebut adalah dalam konteks persamaan dalam masalah hak. Kedua, kata ‘adl yang merujuk pada pengertian “seimbang”. Pengertian ini didapati dalam surah al-Mâ’idah ayat 95 dan al-Infithâr ayat 7. Ketiga, kata ‘ adl yang merujuk pada pengertian “perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak itu kepada setiap pemiliknya”. Pengertian inilah yang kemudian didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. Keempat, ïadl di dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah. ‘Adl di sini berarti memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. 36
Keadilan adalah perintah Allah yang harus ditegakkan. Ia ditegakkan tanpa memandang status strata sosial maupun hubungan darah, terhadap kawan, orang tua, saudara, dan orang yang disukai atau dibenci. Janganlah karena ketidaksukaan kita pada seseorang atau suatu kaum membuat manusia berperilaku tidak adil, hal tersebut sebagaimana
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
33 Fahmi Huwaydi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani , terj. Abdul Gofur (Bandung: Mizan, 1996), h. 170.
34 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 905.
35 Muchlis M. Hanafi, et al. (ed.), Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia: Tafsir Al-Qur’an Tematik (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2010), h. 3.
36 Ibid , h. 3-5.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
dijelaskan Allah dalam al-Qur’an surat al-Mâ’idah/5 ayat 8. Ayat tersebut menjadi dasar perintah untuk tidak diskriminasi dalam memperlakukan seseorang serta tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan.
Pada praktiknya, dalam Khutbah Wada’, 37 Nabi Muhammad menyeru kepada seluruh kaum Muslim agar menyadari bahwa semua berasal dari keturunan Adam dan diciptakan sama-sama dari tanah. Setiap manusia tidak ada perbedaan di hadapan Allah, kecuali kualitas ketakwaan yang dimilikinya. Khutbah Wada’ tersebut menjadi pijakan serta inspirasi dalam menerapkan prinsip persamaan dan keadilan seluruh manusia di dunia. Oleh karenanya, tidak ada satu pun manusia dapat diperlakukan diskriminatif.
Prinsip persamaan dan keadilan yang dipaparkan dalam al-Qur’an, serta yang dipraktikkan Rasul di atas merupakan landasan dalam upaya menciptakan suatu sistem kehidupan yang adil dan seimbang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kemaslahatan mustahil dapat diwujudkan tanpa penegakkan prinsip persamaan dan keadilan bagi setiap insan. Oleh karenanya al-Qur’an memandang setiap warga negara wajib mengamalkan nilai-nilai persamaan dan keadilan tersebut guna tercapainya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr , yaitu negara yang makmur, aman dan sejahtera di bawah naungan ampunan Allah.

## Bela Negara
Bela negara dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut didasari dari banyaknya ayat yang mengisyaratkan bela negara, salah satunya terdapat dalam al-Qur’an surat al-Nisâ’ ayat 84. 38 Pada ayat tersebut terdapat dua perintah Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah untuk berperang membela negara Madinah dari serangan dan ancaman musuh, serta perintah untuk mengobarkan semangat kepada para sahabat untuk ikut berjihad bersama-sama di jalan Allah. Perang tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan kota Madinah dari serangan kaum kafir Quraisy. Jika musuh dibiarkan menyerang tanpa perlawanan, maka keberlangsungan kehidupan di Madinah pun akan terancam. Dalam al-Qur’an setidaknya ada dua alasan dibolehkannya berperang, yaitu dalam surat al-Baqarah/2: 190, kandungan ayat tersebut membolehkan kaum Muslim berperang dengan syarat jika diperangi musuh, serta memeranginya tidak melampui batas. Kemudian dalam surat al-Hajj/22: 39, ayat tersebut menjadi dasar dibolehkannya berperang sebagai respon atas penganiayaan dan kezaliman yang dilakukan musuh. 39 Tapi
37 Shihab, Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW. dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadits- Hadits Shahih , h. 1053 38 Sebab turunnya ayat ini terkait kurang responsnya sebagian besar sahabat untuk ikut bersama  Nabi  Muhammad  ke  Badar  untuk  menghalau  serangan  kafir  Quraisy.  Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 226.
39 Hasil penelitian Abdul Basith Junaidy menyimpulkan bahwa seluruh ayat-ayat yang
perlu diingat, bahwa perang dalam Islam sebuah jalan terakhir yang ditempuh, karena sejatinya Islam mengutamakan pencegahan perang dengan cara musyawarah, perundingan, atau diplomasi dengan pihak lawan. Tapi jika lawan lebih memilih menyerang serta mengkhianati kesepakatan yang dibuat, maka memerangi mereka pun sebuah keniscayaan.
Isyarat perintah bela negara juga dapat ditemui dari praktik hidup Rasulullah di Madinah, saat itu Nabi mengajarkan pentingnya menjaga dan mempertahankan keamanan Madinah dari serangan dan ancaman musuh. Hal tersebut didasari dari kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah pasal 37, 44, dan 24 yang isinya menyepakati adanya “hak dan kewajiban umum” segenap rakyat Madinah (baik Muslim maupun non Muslim)  dalam upaya menjaga dan mempertahankan keamanan bersama dan berkontribusi memberi bantuan kebutuhan logistik selama perang, serta menahan musuh bersama-sama demi ketahanan dan keamanan kota Madinah. 40 Pasal yang terkait dengan kesepakatan mem- pertahankan keamanan, 41 pasal 37, pasal 44, dan pasal 24.
Pasal 37 dan 44 di atas menjelaskan kesepakatan kaum Yahudi dan kaum Muslim yang tinggal di Madinah untuk saling kerja sama dan bahu-membahu mempertahankan Madinah dari serangan dan ancaman musuh. Keduanya juga sepakat saling memberi masukan hal-hal positif demi mewujudkan keamanan Madinah. Sedangkan pasal 24 berisi kesepakatan bersama-sama menanggung kebutuhan logistik saat berperang melawan musuh. Pasal-pasal tersebut memberikan pelajaran bahwa menjaga serta mempertahankan keamanan merupakan tanggung jawab bersama, artinya tidak dibebankan pada satu pihak saja. Perlu adanya kesadaran kolektif untuk berpartisipasi dan kerjasama dalam mewujudkan keamanan dan kemaslahatan bersama. Setiap warga negara (Muslim dan non Muslim) wajib berkerjasama dalam rangka mempertahanan kedaulatan negaranya, sebagaimana yang diisyaratkan al-Qur’an surat al-Mumtahanah/60: 8. Pesan penting dalam ayat tersebut yaitu tentang kebolehan kerjasama dalam kebaikan dengan orang-orang tidak memerangi.
Bela negara tidak harus dipahami dengan berperang. Dalam kondisi negara damai, komitmen warga negara membela negaranya dapat diwujudkan dengan cara partisipasi aktif memajukan dan menjaga ketahanan negaranya melalui bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik sesuai kapasitas dan kompetensi masing-masing setiap warga negaranya. Hal tersebut penting dilakukan karena kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kualitas partisipasi aktif warga negaranya.
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
memerintahkan berperang terdapat pembatasan atau syarat. Abdul Basith Junaidy, “Perang Yang Benar Dalam Islam,” dalam Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , Vol. 8, No. 2, 2018. h. 510.
40 J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur’an (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 173.
41 Ishaq, Sirah Nabawiyah , h. 301-304.

## MIQOT Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019

## Penutup
Berdasarkan kajian dan penelaahan terhadap kandungan al-Qur’an, ditemukan isyarat pendidikan kewarganegaraan yang meliputi tujuan pendidikan kewarganegaraan, kriteria warga negara yang baik menurut al-Qur’an, dan materi pendidikan kewarganegaraan untuk warga negara. Tujuan pendidikan kewarganegaraan diisyaratkan dalam Q.S. al-Nisâ’/4: 9, yang memberikan pesan agar tidak meninggalkan warga yang lemah, artinya al-Qur’an menghendaki setiap warga negara harus kuat dan baik. Sedangkan warga negara yang baik menurut al-Qur’an adalah warga negara yang memiliki hubungan harmonis dengan Allah, yaitu beriman dan  selalu komitmen menjalankan apa saja yang Allah perintahkan-Nya dan menghindari larangan Allah (Q.S. al-A‘râf/7: 96), menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk (Q.S. Âli ‘Imrân/3: 110), menjaga persatuan dengan cara saling mengenal dan menghargai satu sama lain (Q.S. al-Hujurât/49: 13). Sedangkan materi pendidikan kewarganegaraan yang diisyaratkan dalam al-Qur’an adalah nilai-nilai kebebasan atau hak asasi manusia (Q.S. al-Isrâ’/17: 70), persaudaraan (Q.S. al-Hujurât/49: 13), persamaan dan keadilan (Q.S. al-Mâ’idah/5 ayat 8), serta bela negara (Q.S. al-Taubah/9: 38).
Pendidikan kewarganegaraan berbasis al-Qur’an di atas hendaknya menjadi acuan dalam pembelajaran pendidikan di lembaga pendidikan formal dimulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Melalui pendekatan ayat-ayat al-Qur’an dirasa mampu mendorong kesadaran warga negara untuk membangun hubungan harmonis dengan negara, sesama warga negara, lingkungan dan kepada Tuhan.

## Pustaka Acuan
Adiwimarta, Sri Sukesi. Kamus Bahasa Indonesia, Jilid II. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983.
Amirudin, M Hasbi. “Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman.” Disertasi: Pascasarjana UIN Jakarta, 1999.
Anwar, Syaiful dan Rifdha El Fiah. “Urgensi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Berwawasan Kebangsaan,” dalam Akademika , Vol. 23, No. 2, 2018.
Al-Farmawî, ‘Abd Hayy. Metode Tafsir Mudhû’î dan Cara Penerapannya , terj. Rosihan Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
Arifin, Syamsul, et al . “Interseksi Hak Asasi Manusia dan Sharî‘ah di Indonesia,” dalam Islamica , Vol. 12, No. 2, 2018.
Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan Tafsirnya . Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
Hamka. Tafsir al-Azhar, Jilid III. Jakarta: Gema Insani, 2015.
Hanafi, Muchlis M. Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur’an Tematik) . Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2010.
Harun, Abdussalam Muhammad. Tahdzîb Sirah Ibnu Hisyâm . Solo: Al-Qowam, 2015.
Asrori Mukhtarom, dkk: Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Al-Qur’an
Hasbi, Artani. Musyawarah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
Hidayat, Aat. “Syura dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur’an,” dalam Addin , Vol. 9 No 2, 2015.
Hidayat, Ade, et al . “Representasi Sosial Komunitas Pesantren Tentang Makna Kedamaian,” dalam Inferensi , Vol. 12, No. 1, 2018.
Hitti, Philip K. History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present , terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
Huwaydi, Fahmi. Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani , terj. Abdul Gofur. Bandung: Mizan, 1996.
Iqbal, Muhammad, dan Ja’far, Ja’far. “Contemporary Development of Qur’anic Exegesis in Indonesia and Iran,” dalam Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies,
Vol. 3, No. 1, 2019.
Ishaq, Ibnu. Sirah Nabawiyah , terj. Samson Rahman. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2016.
J. Kennedy, Kerry. “Global Trends in Civic and Citizenship Education: What are the Lessons for Nation States?,” dalam Jurnal Education Sciences , 2012.
Junaidy, Abdul Basith. “Perang Yang Benar Dalam Islam,” dalam Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , Vol. 8, No. 2, 2018.
Katsir, Ibnu. Tafsîr Ibnu Katsîr , terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
Kerr, David. “Citizenship Education: Some Lessons From Other Countries,” dalam artikel Issue 24 Autumn , 2000.
Kodir, Abdul. “Konsep Manusia dalam al-Qur’an Sebagai Dasar Pengembangan Pendidikan.” Disertasi: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
Al-Mubarakfuri, Syafiyyurrahman. Perjalanan Hidup Rasul Yang Agung: Muhammad SAW Dari Kelahiran Hingga Detik-Detik Terakhir . Jakarta: Mulia Sarana Press, 2001.
Mulia, Musdah. Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haykal . Jakarta: Paramadina, 2001.
Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap . Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
Nor, M. Roslan Mohd, et al . “Analysing the Conceptual Framework of Religious Freedom and Interreligious Relationship in Islam,” dalam Indonesian Journal of Islam and Muslim Societes , Vol. 8, No. 2, 2018.
Quthb, Sayyîd. Tafsîr fî Zhilâl al-Qur’ân . Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
Rahman, Fazlur. Al-Qur’an Sumber Ilmu Pengetahuan (Quranic Science) , terj. Arifin. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
Rahmat, Munawar. “Model Perkuliahan Pendidikan Agama Islam Yang Damai, Moderat, dan Toleran,” dalam Nadwa , Vol. 12, No. 1, 2018.
Rakhmat, Jalaluddin. Islam Alternatif . Bandung: Mizan, 1991.

## MIQOT
Vol. 43 No. 1 Januari-Juni 2019
Shihab, M Quraish. Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat . Bandung: Mizan, 1993.
Shihab, M. Quraish. Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW. dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadits-Hadits Shahih . Tangerang: Lentera Hati, 2011.
Sudrajat, Ajat. Tafsir Inklusif Makna Islam . Yogyakarta: AK Group Yogya, 2004.
Sunarso. “Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dan Kurikulum, pada Era Orde Lama, Orde  Baru,  dan Era  Reformasi.”  Disertasi:  Pascasarjana  Universitas  Negeri Yogyakarta, 2011.
Syahnan, Mhd. “Notes on the Origin and Methods of the Fî Zhilâlil Qur’ân of Sayyid Qutb,” dalam Dinamika Ilmu , Vol. 2, No. 3, Desember 2001, pp. 75-89.
Syahnan, Mhd. “Islam as a System: A Critical Analysis of Sayyid Qutb’s Principle Thought,” dalam Analitica Islamica , Vol. 4, No.1, 2002, pp. 45-57.
Syahnan, Mhd . Contemporary Islamic Legal Discourse: A Study of Sayyid Qutb’s Fî Zhilâlil Qur’ân. Medan: IAIN Press, 2010.
Tumanggor, Rusmin. “Dinamika Konflik Etnis dan Agama di Lima Wilayah Konflik Indonesia.” Jakarta: Puslitbang RI, 2002.
Pulungan, J. Suyuthi. Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.
Al-Usairy Ahmad. Sejarah Islam . Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
Washil, Izzudin dan Ahmad Khoirul Fata. “HAM Islam dan DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu,” dalam MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman , Vol. 41, No.2, 2017.
Winarno. Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis . Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.