## Volume 2 No. 2, Januari  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Penggunaan Diskresi dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## Roberts K
Fakultas Hukum Universitas Batam Email: mank_obert@yahoo.com

## Abstract
The important role of the National Police as a law enforcer is very necessary. However, in meetings in the field, the police are faced with a decision in which he must choose an action taken outside the limits of his authority and outside the command of his leader. At certain times, a police officer must make the right decision  or  better  known  as  "discretion".  A  quick  and  precise  decision  is  of  course  motivated  by consideration and assistance with accountability. The implementation was relatively more important than the  police  officer  recommended,  but  even  so  the  background  of  the  users  must  be  of  greater  and  wider interest (public interest).
Keywords: Discretion; Law enforcement; Police

## Abstrak
Peran  penting  Polri  sebagai  penegak  hukum  hukum  sangat  diperlukan.  Akan  tetapi,  terkadang  dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan  yang  terkadang  di  luar  batas  kewenangannya  dan  di  luar  komando  pimpinanannya.  Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal  dengan  istilah  “diskresi”.  Keputusan  yang  cepat  dan  tepat  itu  tentu  saja  dilatarbelakangi  atas sebuah  pertimbangan  serta  disertai  dengan  adanya  pertanggungjawaban.  Pelaksanaannya  pun  relatif lebih berasal dari subjektif petugas Polisi tersebut,  namun demikian latarbelakang penggunaanya tentu harus atas kepentingan yang lebih besar dan lebih luas (kepentingan umum).
Kata Kunci: Diskresi; Penegakan Hukum; Kepolisian

## A. PENDAHULUAN
Dalam institusi kepolisian RI juga dikenal adanya kewenangan diskresi. Diskresi kepolisian  merupakan  realisasi  dari  azas  kewajiban  (salah  satu  azas  yang  melandasi penggunaan  wewenang  polri  dalam  menjalankan  tugas).  Azas  kewajiban  ini  bersifat preventif  dan  represif  non  yustisiil  (pemeliharaan  ketertiban)  dalam  menghadapi pencegahan suatu tindak pidana yang akan terjadi.
Konsep  mengenai  diskresi  Kepolisian  terdapat  dalam  Pasal  18  Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1 yang berbunyi:
(1) Untuk  kepentingan  umum,  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri.
(2) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  dlam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan peraturan  perundang-undangan,  serta  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. 2
Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari  asas  kewajiban  umum  Kepolisian (plichtmatigheids  beginsel) yaitu  suatu  asas  yang memberikan  kewenangan  kepada  pejabat  kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban  umumnya  menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 3
Secara  umum,  kewenangan  ini  dikenal  sebagai  diskresi  kepolisian  yang keabsahannya  didasarkan  pada  pertimbangan  keperluannya  untuk  tugas  kewajiban (Pflichtmassiges  Ermessen). Substansi  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-undang  Kepolisian Nomor  2  Tahun  2002  merupakan  konsep  kewenangan  kepolisian  yang  baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. 4 Oleh karena
1 Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  Bab  XII  tentang  Pertahanan  dan  Keamanan  Negara,  Ketetapan  MPR  RI  No.  VI/MPR/2000  dan Ketetapan  MPR  RI  No.  VII/MPR/2000,  maka  secara  konstitusional  telah  terjadi  perubahan  yang menegaskan  rumusan  tugas,  fungsi,  dan  peran  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  serta  pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan  fungsi  masing-masing.  Undang-Undang  ini  telah  didasarkan  kepada  paradigma  baru  sehingga diharapkan  dapat  lebih  memantapkan  kedudukan  dan  peranan  serta  pelaksanaan  tugas  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  sebagai  bagian  integral  dari  reformasi  menyeluruh  segenap  tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2 Pada  bagian  penjelasan  pasal  ini  disebutkan;  Yang  dimaksud  dengan  "bertindak  menurut penilaiannya  sendiri"  adalah  suatu  tindakan  yang  dapat  dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  yang  dalam  bertindak  harus  mempertimbangkan  manfaat  serta  resiko  dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
3 Warsito Hadi Utomo. (2005). Hukum Kepolisian Di Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustaka,  hlm. 24 4 Pasal    1  angka  7  “Kepentingan  umum  adalah  kepentingan  masyarakat  dan/atau  kepentingan bangsa  dan  negara  demi  terjaminnya  keamanan  dalam  negeri”.  Pasal  32  (1)  Pembinaan  kemampuan profesi pejabat Kepolisian  Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui  pembinaan etika profesi
itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, akan mampu  mengambil tindakan secara tepat dan  professional  berdasarkan  penilaiannya  sendiri  dalam  rangka  pelaksanaan tugasnya. 5 Rumusan  dalam  pasal  18  ayat  (2)  merupakan  rambu-rambu  bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan  diskresi  tetap  harus  sesuai  dan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam  pengamatan  peneliti,  terkait  penerapan  diskresi  kepolisian  dalam menyelesaikan  kasus  pidana  misalnya,  ada  beberapa  pertimbangan  yang  umum dijadikan pegangan, antara lain:
a. Mempercepat  proses  penyelesaian  perkara.  Hal  ini  dilakukan  mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
b. Menghindarkan  terjadinya  penumpukan  perkara.  Tugas  dan  tanggung  jawab yang  diemban  oleh  aparat  kepolisian  dari  hari  ke  hari  semakin  bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.
c. Adanya  keinginan  agar  perkara  selesai  secara win-win  solution, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
d. Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.
Di dalam hukum positif atau perundang-undangan tidak  disebutkan secara rinci tindakan lain polisi, tetapi dalam tindakannya itu polisi dibatasi oleh undang -undang, menjadi  hal  yang  dilematis  bagi  polisi,  disatu  sisi  bertujuan  mencari  keadilan  tetapi disatu  sisi  lain  harus  tetap  mengikuti  arah  hukum,  sehingga  polisi  berubah  fungsi menjadi robot pemerintah, bertindak adil yang kadang terbentur nleh hukum tertulis. 6 dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan,  dan  penugasan  secara  berjenjang  dan  berlanjut.  (2)  Pembinaan  kemampuan  profesi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  dengan  Keputusan  Kapolri.  Pasal  33  “Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian”.
5 Ibid. 6 Ibid.
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat diindentifikasikan  masalah  pokok  untuk  dilakukan  penelitian,  yakni:  Apakah  yang menjadi  dasar  bagi  Polisi  dalam  penggunaan  Diskresi,  dan  bagaimanakah  aturan penggunaan  diskresi  oleh  Polisi  selaku  penegak  hukum  menurut  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia? Faktor-faktor apa sajakah  yang  menjadi  tolak  ukur  penggunaan  diskresi  oleh  polisi  dalam  proses penegakan hukum pidana di Indonesia? Bagaimanakah permasalahan dalam penerapan diskresi  oleh  petugas  kepolisian  serta  bagaimanakah  cara  mengatasi  permasalahan dalam  penerapan  diskresi  oleh  kepolisian  RI  dalam  Rangka  menjalankan  fungsinya sebagai penegak hukum pidana?

## B. PEMBAHASAN

## 1. Latar Belakang Munculnya Penerapan Kewenangan Diskresi
Tindakan  kepolisian  merupakan  bagian  dari  tindak  pemerintahan  dalam  rangka mewujudkan  tujuan  pemerintahahan.  Tujuan  pemerintahan  dimaksud  antara  lain meliputi  membuat  dan  mempertahankan  hukum  atau  menjaga  ketertiban  dan ketentraman (orde  en  rust); merealisasikan  kehendak  negara  dan  menyelenggarakan kepentingan  umum (service  publique,  public  service). 7 Penyelenggaraan  kepentingan umum yang dijalankan pemerintah dapat berupa;
a. Seorang  petugas  (fungsionaris)  atau  badan  pemerintahan  yang  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  diberikan  kewenangan  untuk  menyatakan kehendak pemerintah c.q penguasa. Dus yang dilengkapi dengan kewenangan (berwenang)  melakukan  tindakan-tindakan  (tindak-pangreh),  yang  mengikat hukum.
b. Badan pemerintahan (openbaar licham) yaitu kesatuan hukum yang dilengkapi dengan alat-alat atau kewenangan memaksa (de met wereldlijk overheidsgezag en phisike dwangmiddelen toegeruste gemeenshappen). 8
Kendati  demikian  disadari  atau  tidak,  fakta  empirik  menunjukkan  banyaknya kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  administrasi  negara  selaku  penyelenggara
7 Sadjijono. (2010). Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: Penerbit Lansbang  PressSindo,  hlm. 139.
8 Kountjoro  Purbopranoto.  (1981). Beberapa  Catatan  Hukum  Tata  Pemerintahan  Dan  Peradilan Aministrasi . Bandung: Alumni, hlm. 41.
negara  dalam  pelaksanaannya  berpotensi  menimbulkan  permasalahan  hukum  dan administratif.  Dengan  dalih  kebijakan  yang  diperuntukkan  kemaslahatan  terkadang kebijakan  yang  dilakukan  melampaui  batas  kewenangan  yang  telah  ditetapkan  oleh undang-undang.  Untuk  itu  diperlukan  kontrol  masyarakat  terhadap  serangkaian tindakan  pejabat  pemerintah  atau  alat  perlengkapan  administrasi  negara  dalam menyelenggarakan  pemerintahan  yang  bersih  dan  berwibawa  dalam  rangka mewujudkan good governance. 9
Jika kita melihat peradilan dalam dinamika masyarakat dari waktu ke waktu, dan kita  berhenti  pada  peralihan  abad  ke-19  ke  abad  20,  maka  kita  akan  menyaksikan terjadinya perubahan dari peran pengadilan sebagai institusi hukum yang sempit dan terisolasi menjadi pengadilan (untuk) rakyat. Pengadilan yang terisolasi ini dinyatakan sebagai  pengadilan  sebagai  corong  undang-undang.  Semangat  liberal  dan  legisme- positivistik  memberikan  landasan  teori  bagi  peradilan  terisolasi  dari  masyarakat  di mana pengadilan berada, yang selanjutnya mengundang asosiasi ke arah kediktatoran pengadilan (judicial  dictatorship). Karena  ia  memutus  semata-mata  menurut  tafsiran hukum  terlepas  dari  dinamika  masyarakat.  Sehingga  secara  sosiologis  pengadilan  itu menjadi benda asing di tubuh masyarakat.
Sementara  itu  dinamika  masyarakat  menampakkan  era  baru  seperti perkembangan  demokrasi,  bangkitnya  kekuatan  baru  seperti  buruh  yang  kemudian mengubah peta sosial politik secara mendalam. Dan berlalunya era kaum borjuis yang banyak dikaitkan dengan hukum liberal, menjadi hukum (untuk) rakyat.

## 2. Beberapa  Ketentuan  Dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  Sebagai Dasar Hukum Diskresi Kepolisian
Diskresi  sebagai  salah  satu  wewenang  yang  diberikan  kepada  kepolisian merupakan  upaya  pencapaian  penegakan  hukum,  dan  diskresi  merupakan  menurut
9 Melihat rawannya potensi kekacauan hukum dan administrasi yang ditimbulkan, maka diskresi harus  dapat  dipertanggungjawabkan (responsibility) sekaligus  dipertanggunggugatkan (accountability) . Dalam  sudut  pandang  ini,  perlu  ditekankan  bahwa  seorang  pejabat  pemerintah  dituntut  harus  dapat mempertanggungjawabkan  tindakan  diskresi  yang  dibuat  kepada  masyarakat  tanpa  perlu  menunggu adanya  gugatan  secara  legalistik.  Mengingat  hal  tersebut  merupakan  suatu  kewajiban  yang  sifatnya melekat  pada  kewenangan  yang  menjadi  dasar  tindakan  diskresi  yang  merupakan  bagian  dari freies ermessen artinya kebebasan mempertimbangkan, menilai, menduga dan bebas mengambil keputusan.
Warsito Hadi Utomo merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum  itu sendiri. 10 Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia  maupun  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara Pidana,  terdapat  wewenang-wewenang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  untuk bertindak lain menurut penilaiannya sendiri.
Sebagai  perbandingan,  di  negara  Belanda  mengenai  wewenang  Kepolisian dinyatakan dengan tegas oleh pengadilan tertinggi Hooge Raad dalam arres-t nya pada tanggal 19 Maret 1917 bahwa tindakan polisi dapat dianggap rechmatig (sah) walaupun tanpa  pemberian  kekuasaan  secara  khusus  oleh  undang-undang ( Speciale  wettelijke machtinging ) dengan pembatasan harus didasarkan kepada wewenang umum (elgemene bevoegdhied) dan  harus  termasuk  lingkungan  kewajiban-kewajiban (plichmatigheid) dari pada si petugas itu. 11
Hal ini berbeda dengan aturan yang ada di Indonesia. Diskresi kepolisian secara sederhana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 terdapat beberapa pasal  yang  menjadi  dasar  hukum  bagi  polisi  untuk  melaksanakan  diskresi  kepolisian, yakni;

## Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

## Pasal 15 (1) huruf k
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan  14  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  secara  umum  berwenang:  k. mengeluarkan  surat  izin  dan/atau  surat  keterangan  yang  diperlukan  dalam rangka pelayanan masyarakat;

## Pasal 18
(1) Untuk  kepentingan  umum  pejabat  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  dapat  bertindak  menurut penilaiannya sendiri”.
10 Warsito Hadi Utomo. (2005). Hukum Kepolisian Di Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 20.
11 Ibid.
(2) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya  dapat dilakukan  dalam  keadaan  yang  sangat  perlu  dengan  memperhatikan peraturan  perundang-undangan,  serta  kode  etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia”.
Pasal 19
(1) dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenangnya  pejabat  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  senantiasa  bertindak  berdasarkan  norma  hukum  dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
(2) Dalam  melaksanakan  tugas  dan  wewenang  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.
Menurut  penulis,  Diskresi  kepolisian  di  dalam  Undang-undang  Nomor  2  Tahun 2002  belum  dirumuskan  dan  dijabarkan  secara  rinci  tentang  bentuk  dan  jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran  yang  dijadikan  pedoman  dalam  mengambil  keputusan  menerapkan diskresi kepolisian,  batasan  dalam  menerapkan  diskresi  dijelaskan  dalam  Pasal  16  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  disebutkan  bahwa  tindakan  dari  penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan ;
c. tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
d. atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
e. menghormati hak asasi manusia.

## 3. Pemaknaan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002
Pasal  18  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Republik Indonesia  adalah  pasal  yang  paling  tepat  untuk  menggambarkan  tentang  diskresi kepolisian.  Kalimat  dalam  Pasal  18  yang  berbunyi  “bertindak  menurut  penilaian sendiri” merujuk kepada konsep diskresi atau “ Freies Ermessen” . Dalam bahasa Inggris, diskresi ( Discretion ) mengandung  arti, “ the quality of  being discreet,  or careful  about what one does and says” . Menurut makna bahasanya diskresi tersebut harus dilakukan dengan penuh  kehati-hatian.  Dalam  bahasa  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tersebut diskresi dirumuskan sebagai “dalam keadaan yang sangat perlu”.
Rumusan diskresi kepolisian sebagaimana dinormakan di dalam Pasal 18 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2002    merupakan  kewenangan  yang  bersumber  dari  asas kewajiban umum Kepolisian yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat Kepolisian  untuk  bertindak  ataupun  tidak  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri dalam  rangka  kewajiban  umumnya  guna  memelihara  ketertiban,  menjaga  dan menjamin keamanan umum. Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa yang dimaksud bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri,  juga  dalam  hal  ini  adalah penyidik Kepolisian dalam hal bertindak serta mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan benar-benar untuk kepentingan umum.
Substansi  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kewenangan aparat Kepolisian yang telah  lama  diperkenalkan,  akan  tetapi  pelaksanaannya  dalam  kehidupan  sehari-hari sudah banyak diguanakan. Seorang penyidik Kepolisian yang bertugas ditengah-tengah masyarakat dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara pidana harus mampu mengambil  keputusan  berdasarkan  penilaiannya  sendiri  apabila  dalam  melaksanakan tugasnya  didapatkan  suatu  perkara  yang  dianggap  ringan  atau  kurang  efektif  bila diproses  serta  timbul  suatu  dampak  negatif.  Diantara  dampak  tersebut  yakni stigmatisasi negatif dari masyarakat yang berakibat sulitnya seorang pelaku membaur kembali dengan masyarakat, karena adanya penahanan dalam proses peradilan pidana ( criminal  justice  process ),  maka  tidak  bisanya  seseorang  pelaku  kejahatan  untuk memberikan  nafkah  bagi  keluarganya  (terebutnya  hak  kesejahteraan),  terebutnya  hak untuk mendapatkan suatu pendidikan bagi seorang anak apabila pelakunya anak, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, maka seyogyanya seorang aparat penyidik dapat  menggunakan  kewenangan  diskresi  pada  suatu  perkara  pidana  tertentu  yang bersifat ringan dan berupa delik aduhan.
Pasal 18 Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2002, yang  menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat  bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri.  Rumusan  kewenangan  diskresi kepolisian  merupakan  kewenangan  yang  bersumber  dari  asas  kewajiban  umum
kepolisian ( plichtmatigheids beginsel ), yaitu asas yang  memberikan kewenangan kepada aparat  kepolisian  untuk  ber-tindak  ataupun  tidak  melakukan  tindakan  apapun berdasarkan  penilaian  pribadi  sendiri  dalam  rangka  kewajibannya  menjaga, memelihara  ketertiban  dan  men-jaga  keamanan  umum.  Keabsahan  kewenangan diskresi  kepolisian,  didasarkan  pada  pertimbangan  keperluannya  untuk  menjalankan tugas  kewajibannya  dan  ini  tergantung  pada  kemampuan  subyektifnya  sebagai petugas.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  “bertindak  menurut  penilaiannya  sendiri”  adalah  suatu  tindakan  yang  dapat dilakukan  oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dalam  bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.
Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari  asas  kewajiban  umum  Kepolisian  ( plichtmatigheids  beginsel )  yaitu  suatu  asas  yang memberikan  kewenangan  kepada  pejabat  kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak bertindak menurut penilaiannya  sendiri, dalam  rangka kewajiban  umumnya  menjaga, memelihara  ketertiban  dan  menjamin  keamanan  umum.  Secara  umum,  kewenangan inilah  dikenal  sebagai  “diskresi  kepolisian”  yang  keabsahannya  didasarkan  pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban.
Substansi  Pasal  18  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002  merupakan konsep  kewenangan  kepolisian  yang  baru  diperkenalkan  walaupun  dalam  kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian harus dikaitkan  juga  dengan  konsekuensi  pembinaan  profesi  yang  diatur  dalam  pasal  1,  32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas  Kepolisisan  Negara  Republik  Indonesia  akan  mampu  mengambil  tindakan secara  tepat  dan  professional  berdasarkan  penilaiannya  sendiri  dalam  rangka pelaksanaan tugasnya.
Rumusan  dalam  pasal  18  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan  perundang-undangan  serta  kode  etik  profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Sehingga  polisi  memang  benar-benar  mempunyai  wewenang  untuk melakukan  diskresi  sebagai  contoh  dalam  hal  penyidikan  seperti  menghentikan, mengenyampingkan  perkara  atau  tidak  melaksanakan  tindakan  terhadap  suatu pelanggaran, tetapi dalam batas yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
Rumusan  dalam  Pasal  18  ayat  (2)  merupakan  rambu-rambu  bagi  pelaksanaan “diskresi”  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  yaitu  selain  asas  keperluan,  tindakan diskresi  tetap  harus  sesuai  dan  memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi ini diwujudkan dalam  apa  yang  disebut  sebagai  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh Pasal 34 dan 35 UU Nomor Nomor 2 Tahun 2002.
Penjelasan resmi dari Undang-Undang tersebut berbunyi yang dimaksud dengan bertindak menurut penilaiannya sendiri` adalah “suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  dalam  bertindak  harus mempertimbangkan  manfaat  serta  resiko  dari  tindakannya  dan  betul-betul  untuk kepentingan  umum”.  Dari  penjelasan  tersebut  mempunyai  makna  dalam  pelaksanaan tindakan  diskresi  polisi  harus  didasari  pada  aspek  kepentingan  umum.  Meskipun tindakan  tersebut  dilakukan  menurut  penilaiannya  sendiri,  sehingga  dalam pelaksanaan  diskresi  tersebut  harus  mempertimbangkan  manfaat  serta  resiko  yang timbul setelah tindakan tersebut sesuai dengan kewenangan dan jabatan seorang aparat Kepolisian  dalam  mengemban  fungsi  penyidikan  dalam  proses  peradilan  pidana ( criminal justice process ).
4. Keterkatian  Penerapan Diskresi antara  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002 dengan KUHAP.
Tugas  polisi  dalam  sistem  peradilan  pidana  menempatkannya  dalam  jajaran paling  depan,  sehingga  polisi  dituntut  untuk  bisa  menyeleksi  atau  memilah-milah
perkara  mana  yang  pantas  untuk  diajukan  ke  pengadilan  atau  tidak  berdasarkan peraturan  perundang-undangan,  tanpa  adanya  penyeleksian  oleh  polisi  pada  saat penyidikan  maka  akan  terjadi  penumpukan  perkara  yang  nantinya  tidak  efisien  bagi semua  pihak.  Dalam  hal  ini  pengambilan  keputusan  oleh  polisi  menjadi  hal  yang penting adanya.
Mengingat  kekuasaan  diskresi  yang  menjadi  wewenang  polisi  itu  sangat  luas, maka  diperlukan  persyaratan-persyaratan  yang  harus  dimiliki  oleh  petugas,  terutama didalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan  ( abuse  of  power) mengingat  diskresi  ini  didasarkan  pada  kemampuan  atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri, peran polisi didalam penegakan hukum seolah-olah diibaratkan bahwa polisi adalah hukum yang hidup, karena ditangan polisi inilah  tujuan-tujuan  hukum  untuk  melindungi  dan  menciptakan  keadaan  yang  aman didalam masyarakat dapat diwujudkan.
Hukum  itu  hanya  dapat  mengatur  dan  menuntun  kehidupan  bersama  secara umum,  sebab  apabila  hukum  mengatur  secara  sangat  terperinci,  dengan  memberikan langkah-langkah secara lengkap dan terperinci, maka pada waktu itu pula kehidupan akan  macet.  Oleh  karena  itu  diskresi  sesungguhnya  merupakan  kelengkapan  dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.
Perkara-perkara yang masuk dibidang tugas preventif polisi dalam hal pemberian diskresi  memang  lebih  besar  daripada  perkara-perkara  penegakan  hukum.  Hal  ini karenakan tugas-tugas polisi itu umumnya adalah tugas-tugas preventif, tugas-tugas di lapangan  atau  tugas-tugas  umum  polisi,  yang  lingkupnya  sangat  luas  dan  tidak seluruhnya  tertulis  dalam  suatu  peraturan  perundang-undangan.  Maka  diserahkan tindakan  berikutnya  kepada  polisi  itu  sendiri  sebagai  jalan  keluarnya  oleh  anggota polisi itu. Dan disinilah terdapat ruangan-ruangan diskresi.
Diskresi yang ada pada tugas polisi dikarenakan pada saat polisi menindak, lalu dihadapkan  pada  2  (dua)  macam  pilihan  apakah  memprosesnya  sesuai  dengan  tugas dan  kewajibannya  sebagai  penegak  hukum  pidana  ataukah  mengenyampingkan perkara  itu  dalam  arti  mengambil  tindakan  diskresi  kepolisian.  Tindakan  diskresi  ini mempunyai  arti  tidak  melaksanakan  tugas  kewajibannya  selaku  penegak  hukum
pidana  berdasarkan  alasan-alasan  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  oleh  hukum. Alasan-alasan  itu  bisa  berupa  membina  pelaku,  demi  ketertiban  atau  karena  alasan- alasan  hukum  yang  lainnya.  Secara  keseluruhan  alasan-alasan  inipun  erat  kaitannya atau masuk dalam kerangka tugas preventif polisi.
Tindakan kepolisian yang berupa menindak (represif) yang kemudian dilanjutkan dengan  tindakan  diskresi  ini,  disebut  dengan  tindakan  diskresi  kepolisian  aktif. Sedangkan  keputusan  kepolisian  yang  berupa  sikap  kepolisian  yang  umumnya mentolelir  (mendiamkan)  suatu  tindak  pidana  atau  pelanggaran  hukum  disebut diskresi kepolisian pasif.
Penerapan  Diskresi  merupakan  amanat  yang  dasarkan  kepada  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penerapan diskresi ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban  untuk  tegaknya  supremasi  hukum  guna  melindungi  hak  asasi  manusia. Dalam  melakukan  tindakan  diskresi agar  tidak  terjadi  tindakan  yang  melampaui wewenang ( abuse of power ) perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan diskresi tersebut  dengan  tetap  mempedomani  batasan-batasan  yang  telah  digariskan  oleh Undang-Undang.

## C. KESIMPULAN
Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari  asas  kewajiban  umum  Kepolisian (plichtmatigheids  beginsel) yaitu  suatu  asas  yang memberikan  kewenangan  kepada  pejabat  kepolisian  untuk  bertindak  atau  tidak bertindak menurut penilaiannya  sendiri, dalam rangka kewajiban  umumnya  menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Secara umum, kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (Pflichtmassiges Ermessen). Substansi Pasal 18 ayat (1)  Undang-undang  Kepolisian  Nomor  2  Tahun  2002  merupakan  konsep  kewenangan kepolisian  yang  baru  diperkenalkan  walaupun  dalam  kenyataan  sehari-hari  selalu digunakan.  Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18
ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 1, Pasal 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.  Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan  diskresi  tetap  harus  sesuai  dan  memperhatikan  peraturan  perundang- undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Anthon F. Susanto. (2004). Wajah Peradilan Kita , Bandung: Refika Aditama.
Darji Darmodiharjo, dan Shidarta. (1995). Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia. Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi.
Kountjoro  Purbopranoto.  (1981). Beberapa  Catatan  Hukum  Tata  Pemerintahan  Dan Peradilan Aministrasi . Bandung: Alumni.
Mabes  POLRI.  (2002). Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Bintara  POLRI  Di  Lapangan . Jakarta: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.
Sadjijono.  (2010). Memahami  Hukum  Kepolisian. Yogyakarta:  Penerbit  Lansbang PressSindo
Warsito Hadi Utomo. (2005). Hukum Kepolisian Di Indonesia . Jakarta: Prestasi Pustaka. Muladi. (1995). Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku II . Jakarta: Cipta Manunggal. Soerjono  Soekanto.  (1986). Faktor-Faktor yang  mempengaruhi  penegakan  hokum. Jakarta: Rajawali.
P.A.F. Lamintang. (1990). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar baru