## Implementasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara
Tahun 2021
Dini Fitrini Utami 1
1 Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara
Korespondensi Penulis : lenan2229@gmail.com

## ABSTRACT
This research aimed to describe and analyze the process in the policy implementation of the Community  Consultations  on  Development  Planning  (musrenbang)  for  the  2021  North  Kayong Regency Regional Government Work Plan (RKPD). Based on the research results, the objectives and the  mechanism  for  implementing  the  2021  North  Kayong  Regency  Musrenbang  RKPD  were  not  in accordance  with  the  objectives  and  mechanisms  as  stipulated  in  the  Minister  of  Home  Affairs Regulation  Number  86  of  2017.  The  quality  and  quantity  of  the  employees  in  the  Regional Development  Planning  Agency,  Research  and  Development  (Bappedalitbang)  as  Musrenbang implementers were still low and the policy for  accommodating 1 (one) proposal for Musrenbang per village was only an internal policy of Bappedalitbang.
Based  on  the  foregoing,  the  writer  recommended  that  the  implementation  of  the  Musrenbang RKPD should run more optimally, such as the North Kayong Regency Bappedalitbang that needs to immediately  prepare  Standard  Operating  Procedures  (SOPs)  related  to  the  implementation  of  the RKPD  Musrenbang,  encourage  improvement  in  the  quality  and  quantity  of  human  resources  at Bappedalitbang,  especially  the  availability  of  functional    Planners  and  further  enhance  effective communication  between  the  legislature  and  the  executive  on  policies  to  accommodate  community proposals through Musrenbang.
Keywords: Implementation, Musrenbang, RKPD.

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  menganalisis  proses  implementasi kebijakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  Kabupaten  Kayong  Utara  Tahun  2021.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  diketahui  bahwa tujuan dan mekanisme pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 belum sesuai  dengan  tujuan  dan  mekanisme  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  86  Tahun  2017,  kualitas  dan  kuantitas  pegawai  Bappedalitbang  selaku  pelaksana Musrenbang yang masih rendah dan kebijakan untuk mengakomodir 1 (satu) usulan Musrenbang per desa hanya merupakan kebijakan internal Bappedalitbang.
Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulismerekomendasikan agar pelaksanaan Musrenbang RKPD  dapat  berjalan  lebih  maksimal  antara  lain  Bappedalitbang  Kabupaten  Kayong  Utara  perlu segera  menyusun  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  terkait  pelaksanaan  Musrenbang  RKPD Kabupaten,  mendorong  peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  sumber  daya  manusia  di  Bappedalitbang terutama  ketersediaan Fungsional Perencana dan lebih meningkatkan komunikasi yang efektif antara legislatif  dan  eksekutif  terhadap  kebijakan  untuk  mengakomodir  usulan  masyarakat  melalui Musrenbang.
Kata Kunci : Implementasi, Musrenbang, RKPD.

## JPASDEV

## 1. PENDAHULUAN
Salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  Indonesia  Nomor  86  Tahun 2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,  Serta  Tata  Cara  Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerahadalah penyelenggaraan musyawarah perencanaan  pembangunan  rencana kerja  pemerintah  daerah.  Musyawarah perencanaan  pembangunan  rencana kerja pemerintah daerah yang
selanjutnya disingkatMusrenbang
RKPD yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota terdiri
atas
Musrenbang RKPD kabupaten/kota dan Musrenbang  RKPD  kabupaten/kota  di kecamatan.  Pelaksanaan  Musrenbang RKPD  Kabupaten  dilaksanakan  setiap tahun sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan dokumen RKPD.
Adapun yang menjadi tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten  adalah  untuk  membahas rancangan RKPD kabupaten/kota. Pembahasan rancangan
RKPD kabupaten/kota  dilaksanakan  dalam
rangka antara lain :
a. menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
b. menyepakati  prioritas  pembangunan Daerah;
c. menyepakati program, kegiatan, pagu  indikatif,  indikator  dan  target kinerja serta lokasi;
d. penyelarasan  program  dan  kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran  dan  prioritas  pembangunan provinsi, penyelarasan tersebut berupa program dan kegiatan Daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan program Daerah  provinsi  melalui  APBD provinsi untuk dibahas dan disepakati dalam Musrenbang RKPD provinsi dan
e. klarifikasi  program  dan  kegiatan yang merupakan kewenangan
Daerah kabupaten/kota dengan program  dan  kegiatan  desa  yang diusulkan berdasarkan hasil
Musrenbang kecamatan.
Salah satu tujuan pelaksanaan
Musrenbang
RKPD Kabupaten sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas adalah  melakukan  klarifikasi  program dan kegiatan yang merupakan kewenangan  daerah  kabupaten/kota dengan  program  dan  kegiatan  desa

## JPASDEV
yang  diusulkan  berdasarkan  hasil Musrenbang  kecamatan.  Selama  ini implementasi  Musrenbang  RKPD  di Kabupaten Kayong Utara tidak terdapat rangkaian acara terkait hal tersebut. Hal ini  dikarenakan  sudah  dilakukan  saat pembahasan  pada  Forum  Perangkat Daerah. Sehingga perwakilan Pemerintah  Desa  yang  hadir  saat Musrenbang  RKPD  Kabupaten  tidak mengetahui  usulan  masyarakat  yang diakomodir  dalam  dokumen  RKPD. Hal  ini  dapat  menimbulkan  kecurigaan di  kalangan  masyarakat  itu  sendiri. Padahal tereduksinya usulan masyarakat  dapat  dikarenakan  usulan yang  disampaikan  tersebut  bukan merupakan kewenangan kabupaten atau belum menjadi prioritas daerah di tahun mendatang.
Pada pelaksanaan Musrenbang RKPD  Kabupaten  Kayong  Utara, Bappedalitbang  belum  memiliki  aturan daerah seperti Peraturan Bupati tentang pedoman penyelenggaraan Musrenbang. Peraturan  tersebut  seharusnya  memuat mekanisme  pelaksanaan  Musrenbang dan  format  berita  acara  kesepakatan. Selain itu juga, Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara belum menyusun Standar Operasional
Prosedur  (SOP)  terkait  pelaksanaan Musrenbang  di  Kabupaten  Kayong Utara.
Keluhan masyarakat yang mengikuti kegiatan Musrenbang dikarenakan minimnya  usulan  masyarakat  yang dapat  diakomodir  oleh  pemerintah daerah.  Satu  alasan  klasik  yang  sering muncul  dan  dijadikan  argumen  adalah minimnya dana atau anggaran pemerintah  daerah  yang  digunakan untuk  mengimplementasikan  rencana pembangunan  yang  telah  disusun. Sehingga  perlu  dilakukan  prioritas sejak  dari  Musrenbang  di  tingkat bawah. Tereduksinya usulan masyarakat  dalam  Musrenbang  tingkat lanjutan mencerminkan bahwa prioritas yang  diusung  dari  bawah  masih  belum menjadi  prioritas  daerah.  Pada  APBD Tahun Anggaran 2021, usulan masyarakat yang berjumlah  417 usulan dari  43  desa  di  Kabupaten  Kayong Utara  hanya  38  usulan  (9,11%)  yang terakomodir.
Adapun  tujuan  yang  ingin  dicapai pada  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  dan  menganalisis  proses implementasi  kebijakan  Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.  Analisis  proses  implementasi

## JPASDEV
kebijakan  tersebut  menggunakan  teori Van  Meter  dan  Van  Horn  yang  terdiri dari  aspek  ukuran-ukuran  dasar  dan tujuan-tujuan kebijakan, sumber- sumber  kebijakan,  komunikasi  antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,  karakteristik  badan-badan pelaksana,  kondisi  ekonomi,  sosial  dan politik  dan  kecenderungan  pelaksana (implementors).

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif
dengan  pendekatan  kualitatif.  Peneliti berupaya menggambarkan secara detail dan  mendalam  mengenai  implementasi Musyawarah Perencanaan
Pembangunan  Daerah  Rencana  Kerja Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kayong Utara  Tahun  2021.  Teknik  pemilihan subjek  penelitian  digunakan  dengan teknik  bertujuan  ( purposive )  artinya penentuan subjek penelitian merupakan orang  yang  mengetahui  permasalahan atau terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.Pengumpulan data pada
penelitian  ini  menggunakan  teknik sebagai berikut:
1. Wawancara;  Dalam  penelitian  ini, wawancara  yang  digunakan  adalah wawancara semi terstruktur ( Semistructure Interview ).
2. Dokumentasi;  Dalam  penelitian  ini, sumber  dokumentasi  diperoleh  dari databerupa laporan kegiatan.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  akan menggunakan trianggulasi sumber yaitu  menguji  kredibilitas  data  yang dilakukan  dengan  cara  mengecek  data yang telah diperoleh dari satu sumber/informan  dengan  data  dari sumber  yang  lain.Sedanglan  untuk menganalisis  data  yang  diperoleh  dari hasil  penelitian,  peneliti  melakukan langkah-langkah  sebagaimana  yang dikemukanan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut :
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Peneliti  akan  mentabulasi  data, mengklasifikasi  data  dan  mensortir data.  Jika  ada  data  yang  kurang relevan  dapat  dihilangkan  begitu pula  sebaliknya  jika  ada  data    yang kurang perlu ditambah atau dilengkapi.
2. Data Display (Penyajian Data)
Peneliti akan menampilkan, menyajikan data secara menarik dan sistematis  baik  dalam  bentuk  tabel,

## JPASDEV
matrik, maupun narasi secara lengkap,  berurutan  secara  runtut sehingga mudah dipahami.
3. Conclusion Drawing/Verification
Peneliti akan
menyajikan kesimpulan  secara  ringkas,  padat, jelas  dan  lengkap  yang  dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mencoba menganalisis kesesuaian  implementasi  Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021  menggunakan  teori  Van  Meter dan  Van  Horn.  Berdasarkan  teori  Van Meter  dan  Van  Hornterdapat  enam variabel  yang  digunakan  yaitu  ukuran- ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan,  sumber-sumber  kebijakan, komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik  badan-badan  pelaksana, kondisi-kondisi  ekonomi,  sosial  dan politik  serta  kecenderungan  pelaksana (implementors).
3.1 Ukuran-Ukuran Dasar
danTujuan-Tujuan Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian  dan  Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Kayong Utara sebagai perangkat daerah pelaksana kegiatan  Musrenbang  RKPD Kabupaten saat ini belum memiliki  dasar  hukum  terkait standar/pedoman
penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan  Musrenbang.  Selain belum mempunyai aturan daerah  sebagai  bentuk  turunan dari  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  86  Tahun  2017,
pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara  juga  belum  memiliki Standar  Operasional  Prosedur
(SOP) mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan
monitoring  evaluasi.  Hal  ini dapat menyebabkan ketidakteraturan tahapan kegiatan sehingga dapat
memicu  konflik  pada  para pelaksana ( implementors ).
Pada pendahuluan telah dikemukakan  bahwa  terdapat  5 (lima) tujuan pelaksanaan Musrenbang  RKPD  Kabupaten.
Tujuan  Pertama  Musrenbang RKPD Kabupaten adalah

## JPASDEV
menyepakati berbagai permasalahan pembangunan daerah  yang  dituangkan  dalam Bab  II  pada  dokumen  RKPD. Namun,  berdasarkan  dokumen RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 yang
ditetapkan  pada  tanggal  6  Juli 2020  melalui  Peraturan  Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2020  pada  Bab  II  Gambaran Umum  Kondisi  Daerah  Subbab
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah, peneliti tidak menemukan rumusan permasalahan pembangunan daerah yang dimaksud. Tujuan  kedua  pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah menyepakati prioritas
pembangunan daerah yang seharusnya tertuang dalam lampiran  berita  acara  hasil kesepakatan Musrenbang RKPD  Kabupaten.  Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  86  Tahun  2017, lampiran  berita  acara  hasil kesepakatan Musrenbang RKPD  Kabupaten  sebanyak  4
lampiran.  Salah  satunya  adalah
lampiran  II  yang  berbentuk tabel terkait sasaran dan prioritas  pembangunan  daerah. Pada  Berita  Acara  Kesepakatan Musrenbang  RKPD  Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 yang ditandatangani  pada  hari  Kamis tanggal  12  Maret  2020  tidak melampirkan Lampiran II tersebut. Namun, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun
2021  sudah  tertuang  dalam dokumen  RKPD Kabupaten Kayong Utara tahun 2021.
Tujuan  ketiga  pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah menyepakati program, kegiatan, pagu  indikatif,  indikator  dan target  kinerja  serta  lokasi. Kesepakatan ini seharusnya tertuang  dalam  Berita  Acara
Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong
Utara Tahun  2021  Lampiran  III yang  berbentuk  tabel  terkait program dan kegiatan perangkat daerah.  Namun,  pada  Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 tidak terdapat

## JPASDEV
lampiran sebagaimana dimaksud.  Program,  kegiatan,
pagu  indikatif,  indikator  dan target  kinerja  serta  lokasi  sudah tertuang dalam dokumen RKPD
Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021. Pembahasan terkait kesepakatan program dan kegiatan  prioritas  penting  untuk dilakukan saat Musrenbang
RKPD Kabupaten. Hal ini dapat memberikan  gambaran  jelas kepada masyarakat tentang program  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  tahun  depan  yang sesuai dengan prioritas pembangunan  daerah.  Prioritas pembangunan  tersebut  secara tidak langsung dapat meningkatkan daya daerah,
Arifin (2020) sebagai salah satu upaya upaya mengurangi anggaran program
pembangunan  lain  agar  fokus kegiatan  pembangunan  berjalan baik.  Sebagai  contoh  target peningkatan  jalan  Kabupaten sepanjang  10  (sepuluh)  km, dengan  melihat  kemampuan keuangan daerah maka target ini
harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan mereduksi kegiatan lain yang belum sesuai dengan  prioritas  pembangunan. Contoh  lain  ketika  ada  urgensi kegiatan lainnya seperti rehabilitasi berat jembatan yang menghubungkan  2  (dua)  desa yang jika tidak segera dilakukan akan melumpuhkan
perekonomian masyarakat karena  jalur  transportasi  tidak berfungsi.  Oleh  karena  itu peningkatan  jalan  kabupaten yang direncanakan 10 (sepuluh) km  dapat  berubah  volumenya menjadi hanya 5 (lima) km saja. Sisa  penganggaran  dialihkan untuk rehabilitasi berat jembatan.  Pembahasan  rinci seperti  ini  yang  seharusya berlangsung  dalam  pelaksanaan Musrenbang  RKPD  Kabupaten terutama pada rapat pleno II.
Tujuan  keempat  pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah penyelarasan program dan kegiatan  pembangunan  daerah dengan  sasaran  dan  prioritas pembangunan provinsi.Pada saat Musrenbang RKPD

## JPASDEV
Kabupaten  Tahun  2021  dihadiri oleh  tim  dari  Bappeda  dan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Bappeda  Provinsi  Kalimantan
Barat  sebagai  narasumber  juga telah  memaparkan  sasaran  dan prioritas  pembangunan  Provinsi sehingga  Kabupaten/Kota  dapat melakukan  penyelarasan  dalam rangka mendukung ketercapaian sasaran dan prioritas pembangunan provinsi. Tujuan  kelima  pelaksanaan Musrenbang RKPD adalah klarifikasi program dan kegiatan yang  merupakan  kewenangan
daerah  kabupaten/kota  dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan. Keterangan  tersebut  seharusnya tertuang  dalam  Berita  Acara Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Lampiran IV yang  berbentuk  tabel  terkait program  dan  kegiatan  yang belum terakomodir dalam rancangan  RKPD  Kabupaten.
Namun,  pada  Berita  Acara
Kesepakatan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 tidak terdapat lampiran sebagaimana dimaksud. Terkait program kegiatan yang belum diakomodir  dalam  rancangan RKPD Kabupaten sudah tertuang dalam  Lampiran Berita Acara  pada  laporan  Forum Perangkat Daerah. Pada Lampiran tersebut tertuang alasan  belum  terakomodirnya usulan masyarakat melalui Musrenbang  Kecamatan  antara lain dikarenakan usulan tersebut bukan  merupakan  kewenangan Kabupaten  atau  keterbatasan anggaran.

## 3.2 Sumber-Sumber Kebijakan
Dalam  pelaksanaan  suatu kebijakan  publik,  sumber  daya merupakan faktor penentu dalam ketercapaian tujuan kebijakan  publik  itu  sendiri. Salah  satu  sumber  daya  yang paling  sering  menjadi  sorotan adalah  ketersediaan  anggaran. Anggaran pelaksanaan Musrenbang  RKPD  Kabupaten

## JPASDEV
Kayong  Utara  Tahun  2021 termuat dalam APBD Kabupaten Kayong Utara. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan  Anggaran  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (DPA SKPD) Nomor 4.03.01.15.03.5.2 Program Perencanaan, Evaluasi, dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan  dan  Pendanaan, jumlah  anggaran  Musrenbang RKPD  Kabupaten  Tahun  2021 sebesar  Rp.  138.720.000,00. Anggaran  tersebut  bersumber dari Dana Alokasi Umum
(DAU) yang terdiri dari honorarium tim pelaksana Musrenbang,  belanja  Alat  Tulis Kantor  (ATK),  belanja  cetak dan  penggandaan  serta  belanja makan minum kegiatan. Anggaran  tersebut  telah  sesuai dengan kebutuhan saat pelaksanaan di lapangan.
Usulan  yang  terakomodir sebanyak  38  (tiga  puluh  tujuh) tersebut  tersebar  di  37  (tiga puluh  tujuh)  desa  di  Kabupaten
Kayong Utara. Terdapat 1 (satu) desa yang
usulannya
terakomodir  sebanyak  2  (dua) usulan yaitu Desa Banyu Abang Kecamatan Teluk Batang.
Tabel 1. Jumlah Usulan Musrenbang
Yang TerakomidirDalam APBD TA 2021 No. Jumlah Usulan Kegiatan Yang Terakomodir Pagu dalam APBD Tahun 2021 (Rupiah) Perangkat Daerah Pengampu 1 25 4.339.410.060 Dinas PU 2 5 770.588.000 Dinas Pendidikan 3 4 416.000.000 Dinas Perhubungan 4 2 391.200.000 Dinas Nakertrans 5 1 153.178.250 Dinas Pertanian 6 1 143.055.000 Dinas Kesehatan dan KB Total 38 6.213.431.310 Sumber  :  Bidang  Perencanaan,  Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Bappedalitbang Terdapat 6 (enam) desa yang
tidakterakomodir usulannya di dalam APBD Tahun 2021 yaitu:
1. Desa Simpang Tiga Kecamatan Sukadana
2. Desa Riam Berasap Kecamatan Sukadana

## JPASDEV
3. Desa Pulau Kumbang Kecamatan Simpang Hilir
4. Desa  Padu  Banjar  Kecamatan  Simpang Hilir
5. Desa  Matan  Jaya  Kecamatan  Simpang
Hilir
6. Desa  Pelapis  Kecamatan  Kepulauan
Karimata
Salah satu faktor yang
menyebabkan  minimnya  usulan masyarakat  yang  terakomodir dalam APBD 2021 juga dikarenakan kemampuan keuangan  Kabupaten  Kayong Utara  yang  menurun  pada  saat Covid-19. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga telah memberikan  fasilitas  lainnya dalam  mendukung  pelaksanaan Musrenbang RKPD yaitu dengan menyediakan aplikasi e- planning  untuk  mempermudah inputan usulan masyarakat. Diketahui  bahwa  aplikasi  ini dikembangkan secara berkesinambungan  oleh  CV. Global Intermediet yang merupakan konsultan pengembang aplikasi dari
Yogyakarta.
3.3 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Komunikasi terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD  antara  Bappedalitbang dengan Pemerintah Desa dilakukan  secara  insentif  pada saat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Kabupaten Kayong Utara terdiri dari  6  Kecamatan  dengan  43
desa. Komunikasi terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD  antara  Bappedalitbang dengan  Perangkat  Daerah  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah cukup baik. Tidak hanya komunikasi  yang  efektif  pada tataran  Musrenbang  RKPD  di tingkat  Kabupaten  saja.  Namun dari sejak Musrenbang di tingkat  Kecamatan  dan  Forum
Perangkat Daerah. Komunikasi terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD  antara  Bappedalitbang

## JPASDEV
dengan DPRD Kabupaten Kayong  Utara  sudah  cukup baik.  Tidak  hanya    pada pembahasan APBD saja komunikasi  bersama  legislatif dilakukan. Dari tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sering  melibatkan    para  wakil rakyat tersebut. Terkait kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara untuk mengakomodir  1  (satu)  usulan per  desa,  komunikasi  dengan DPRD Kabupaten Kayong Utara dirasakan belum
maksimal.  Pada  APBD  Tahun Anggaran  2021,  terdapat  417 (empat ratus tujuh belas) usulan dari  43  (empat  puluh  tiga)  desa namun  yang  terakomodir  hanya 38  (tiga  puluh  delapan)  usulan di  37  (tiga  puluh  tujuh  desa). Jadi,  sekitar  9,11%  usulan masyarakat melalui musrenbang yang  terakomodir  dalam  APBD Tahun  Anggaran  2021.  Hal  ini mengindikasikan bahwa kebijakan  untuk  mengakomodir
usulan  musrenbang  minimal  1
(satu) usulan per desa ke dalam dokumen
APBD belum merupakan  kebijakan  daerah.
Kebijakan  tersebut  hanya  pada tataran  internal  Bappedalitbang saja.
Komunikasi terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten antara Bappedalitbang dengan Pemerintah Provinsi yaitu Bappeda  Provinsi  Kalimantan
Barat sudah cukup baik.
3.4 Karakteristik Badan-

## BadanPelaksana
Berdasarkan Peraturan Bupati  Kayong  Utara  Nomor  9 Tahun  2020  tentang  Tugas  dan Fungsi  Jabatan  Pada  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyatakan bahwa Kepala Badan mempunyai  tugas  membantu Bupati dalam menyelenggarakan fungsi penunjang  urusan  pemerintahan di  bidang  perencanaan.  Bidang yang melaksanakan Musrenbang RKPD adalah

## JPASDEV
bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan.  Jumlah pegawai di  Perencanaan,  Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan berjumlah 10 orang  yang terdiri dari  4  pejabat  struktural,  2  staf PNS dan 4 staf PTT. Walaupun pada saat pelaksanaan Musrenbang RKPD seluruh pegawai Bappedalitbang terlibat secara aktif namun belum secara optimal mendukung
pelaksanaan Musrenbang RKPD  Kabupaten.  Meskipun jabatan struktural di Bappedalitbang sudah terisi penuh,  keterbatasan    staf  yang membantu
operasional pelaksanaan  kegiatan  sangat terbatas.  Bahkan    terdapat banyak pejabat eselon IVa yang tidak  memiliki  staf  dengan beban kerja yang berat.
Untuk pembagian tugas pada saat  pelaksanaan  Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong
Utara  Tahun  2021  sudah  cukup baik  dikarenakan  melibatkan seluruh  bidang  yang  ada  di Bappedalitbang.  Para  pegawai
yang  terlibat  menjalankan  tugas sesuai dengan fungsi sebagaimana  telah  ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kayong Utara Nomor 73/BAPPEDA-I/I/2020  tentang Panitia  Pelaksana  Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong
Utara Tahun 2021.
Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik
Tidak  hanya  faktor  internal dalam  suatu  organisasi  saja yang mempengaruhi implementasi  kebijakan  publik. Faktor  eksternal  juga  dapat memberikan  dampak  terhadap keberhasilan suatu
implementasi.  Kondisi  ekonomi masyarakat dan Kabupaten Kayong  Utara  mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.Kondisi sosial pada masyarakat Kabupaten  Kayong  Utara  tidak terlalu mempengaruhi pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong

## JPASDEV
Utara  Tahun  2021.  Namun  di awal  pelaksanaan  Musrenbang tahun-tahun sebelumnya sempat terjadi  kericuhan  saat  kegiatan Musrenbang RKPD di
Kecamatan berlangsung. Hal ini terjadi  dikarenakan  masyarakat kecewa  dengan  semua  usulan mereka  yang  tidak  terakomodir sama  sekali.  Kondisi  politik  di Kabupaten  Kayong  Utara  dapat disimpulkan  kondusif  sehingga mendukung pelaksanaan Musrenbang  RKPD  Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021. 3.5 Kecenderungan
Pelaksana(Implementors) Pada suatu organisasi terdapat bidang yang
bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan suatu kegiatan.
Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan  Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara merupakan leading sector
pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten. Terkait pemahaman pegawai Bappedalitbang dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD  Kabupaten  sudah  cukup baik.Pemahaman pegawai Bappedalitbang seharusnya
tidak hanya terbatas pada pelaksanaan Musrenbang RKPD  Kabupaten  saja.  Hal  ini dikarenakan Musrenbang RKPD  Kabupaten  merupakan salah satu bentuk tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan  tahunan  daerah yaitu  RKPD.    Pemahaman aturan terkait perencanaan pembangunan daerah memerlukan  waktu  yang  tidak sedikit. Mutasi pejabat
struktural  yang  sering  terjadi juga mempengaruhi proses pemahaman  tersebut.    Pada
Tahun 2020,
Pemerintah Kabupaten  Kayong  Utara  telah melakukan  2  (dua)  kali  mutasi pejabat  struktural  yaitu  pada tanggal  20  Februari  2020  dan  9 Oktober 2020. Pemahaman yang  kurang  optimal  terhadap aturan proses perencanaan pembangunan daerah tidak hanya disebabkan karena
pergantian  pejabat  struktural  di

## JPASDEV
lingkungan Bappedalitbang terutama di Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi  Pembangunan.  Hal lain  yang  menyebabkan  kurang optimalnya pemahaman tersebut disebabkan karena belum adanya pegawai Bappedalitbang yang  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan atau  bimbingan  teknis terkait
perencanaan
pembangunan termasuk tahapan Musrenbang RKPD Kabupaten.

## 4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 4.1.  Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian
terkait proses implementasi Musrenbang  RKPD  Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021
dengan  menggunakan  teori  Van Meter  dan  Van  Horn  diketahui bahwa implementasi Musrenbang RKPD  Kabupaten  Kayong  Utara Tahun  2021  belum  dilaksanakan secara  maksimal.  Hal  ini  dapat dijabarkan  berdasarkan  aspek Van  Meter  dan  Van  Horn  antara lain:
1. Pada aspek ukuran-ukuran
dasar dan tujuan-tujuan
kebijakan  dalam  implementasi Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun  2021  belum  semuanya terlaksana. Hal ini dikarenakan mekanisme pelaksanaan Musrenbang RKPD  Kabupaten Kayong Utara  Tahun  2021  belum sesuai dengan Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
86 Tahun 2017.
2. Pada  aspek  sumber-sumber kebijakan, Bappedalitbang melalui  Bidang  Perencanaan, Pengendalian  dan  Evaluasi Pembangunan  telah  memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan
Musrenbang RKPD  Kabupaten  Kayong Utara  Tahun  2021.  Terkait belum semua usulan masyarakat  yang  terakomodir, hal  ini  dikarenakan  bahwa usulan  masyarakat  melalui Musrenbang RKPD merupakan salah satu pendekatan  saja  dalam  proses penyusunan dokumen
perencanaan. Tereduksinya usulan  tersebut  dikarenakan

## JPASDEV
usulan bukan kewenangan Kabupaten, belum sesuai
dengan prioritas pembangunan daerah  dan/atau  terbatasnya anggaran.  Selain  itu  juga sumber daya manusia pelaksana kegiatan Musrenbang  masih  terbatas terutama  tidak  terdapatnya Fungsional  Perencana  yang secara  khusus  memahami  alur perencanaan pembangunan
daerah.
3. Pada aspek komunikasi badan- badan pelaksana, secara keseluruhan komunikasi Bappedalitang Kabupaten Kayong Utara dengan Pemerintah  Desa,  Perangkat Daerah  se-Kabupaten  Kayong Utara, DPRD Kabupaten
Kayong  Utara  dan  Pemerintah Provinsi  sudah  cukup  baik. Meskipun  kebijakan  untuk mengakomodir 1 (satu) usulan Musrenbang  per  desa  masih memerlukan  komunikasi  yang intensif  antara  eksekutif  dan legislatif  sehingga  kebijakan tersebut  tidak  hanya  menjadi kebijakan
internal
Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara saja. 4. Pada aspek karakteristik badan pelaksana, Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara sudah melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten sesuai dengan
waktu  yang  telah  ditetapkan dengan  melibatkan  seluruh Bidang  di  Bappedalitbang  dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Kayong Utara.
5. Pada  aspek  kondisi  ekonomi, sosial dan politik, pelaksanaan
Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara
Tahun  2021  dapat  berjalan sebagaimana mestinya. Usulan masyarakat  yang  disampaikan masih terkait infrastruktur  dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat.  Kondisi  sosial masyarakat  dan  politik  di Kabupaten    Kayong  Utara mendukung pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.

## JPASDEV
6. Pada  aspek  kecenderungan pelaksanaan ( implementors ), pegawai Bappedalitbang berperan aktif dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD  Kabupaten  Kayong Utara  Tahun  2021.  Meskipun keterbatasan pemahaman terkait  alur  perencanaan  , jumlah  pegawai  dan  tidak adanya SOP terkait pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, namun
konflik internal dapat
diminimalisir. 4.2.    Rekomendasi Adapun saran terhadap pelaksanaan  Musrenbang  RKPD Kabupaten  Kayong  Utara  tahun- tahun berikutnya antara lain :
1. Implementasi Musrenbang
RKPD  Kabupaten  Kayong Utara  dapat  memperhatikan mekanisme sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 2. Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara menyusun Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) terkait
Musrenbang  RKPD.  Hal  ini dilakukan dalam rangka memastikan rangkaian kegiatan dan penanggungjawab tidak tumpang tindih. 3. Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara dapat mengupayakan penambahan pegawai  terutama  Fungsional Perencana  yang  dapat  lebih fokus menangani proses penyusunan dokumen
perencanaan RKPD.
4. Diperlukan  komitmen  antara
Legislatif  dan  Eksekutif  di Kabupaten Kayong Utara
terhadap kebijakan dalam upaya  mengakomodir  usulan masyarakat melalui
Musrenbang  terutama  dalam menggiring usulan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
5. Pada penyusunan Surat
Keputusan Bupati Kayong Utara tentang Panitia Pelaksana  Musrenbang  RKPD Kabupaten, Bappedalitbang Kabupaten Kayong Utara dapat menambahkan  tugas

## JPASDEV
masing-masing pokja atau
anggota  sehingga  tanggung jawabnya jelas.
6. Bappedalitbang
Kabupaten Kayong Utara dapat berkomunikasi  efektif  dengan Bappeda  Provinsi  Kalimantan Barat terkait penyusunan
RKPD  melalui  pendampingan
saat penyusunan dokumen perencanaan.
7. Bappedalitbang
Kabupaten Kayong Utara dapat meningkatkan kapasitas kemampuan pegawainya dengan mengikuti pelatihan/bimtek/diklat  terkait perencanaan pembangunan daerah  baik  secara tatap  muka dan online .
Referensi
Buku: Penulis Tunggal Abdul, W. S., (2008). Analisis Kebijaksaan  dari  Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta : Bumi Aksara. Arifin, Z. (2014). Penelitian
Pendidikan: Metode dan Paradigma  Baru .  Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Islamy,  M.  I.  (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara. Kadji,  Y.  (2015). Formulasi  dan Implementasi Kebijakan Publik,  Kepemimpinan  dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta  Realitas .  Gorontalo: Universitas  Negeri  Gorontalo Press.
Moh,  N.  (2011). Metode  Penelitian . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Muhammad.  (2019). Pengantar  Ilmu Administrasi Negara . Lhokseumawe : Unimal Press.
Nugroho  D,  R.  (2012). Public  Policy . Jakarta: Gramedia.
Sugiyono.  (2011). Metode  Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D . Bandung:  CV. Alfabet. …..  (2012). Memahami  Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta.
….  (2013). Memahami  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D . Bandung: Alfabeta. …. (2017). Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D .
Bandung: CV. Alfabeta.
Suharto, E. (2010). Membangun Masyarakat  Memberdayakan Rakyat . Bandung: Alfabeta.
Tangkilisan,  H  N.S.  (2003). Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep,  Strategi  dan  Kasus .
Yogyakarta:  Lukman  Offset dan YPAPI.
Taufiqurakhman.  (2014). Kebijakan Publik Pendelegasian

## JPASDEV
Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara  Pemerintahan . Jakarta:  Universitas  Moestopo Beragama (Pers). Usman, N. (2004). Konteks Implementasi Berbasis
Kurikulum .  Jakarta:  PT  Raja
Grafindo Persada.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus . Yogyakarta: CAPS.

## Artikel Jurnal
Arifin,  A.  (2021).  Analisis  Daya  Saing dalam  Strategi  Pengembangan Kompetensi  Daerah  :  Studi Kasus Di Kabupaten Mempawah  Kalimantan  Barat . JURNAL  EKONOMI,  SOSIAL
&  HUMANIORA , 2 (06),  30-31. Retrieved from https://www.jurnalintelektiva.co m/index.php/jurnal/article/view/ 394 Lestari, W. D. dan Aufarul, M. (2017). “Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang) Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara  Tahun  2015 ”.
Journal  Of  Public  Policy  And
Management Review 6 (2): 43. Ma’rif,  S.  dkk.  (2010).  “Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  (Musrenbang) Kota Semarang”. Jurnal Riptek 4 (11): 53. Purnamasari,  I.  (2011).  “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan  Pembangunan  di Kecamatan Cibadak Kabupaten  Sukabumi”. Jurnal
Sosial  HumanioraISSN  2087-
4928 2 (1): 95.

## Aturan Pemerintah
Kementerian  Dalam  Negeri.  2017.
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Republik  Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian  Dan  Evaluasi Pembangunan  Daerah,  Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah  Dan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah,  Serta  Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah. Jakarta. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9  Tahun  2020  tentang  Tugas dan  Fungsi  Jabatan  Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara. 2021. Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka 2021 . Sukadana