## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 1, Januari-Juni 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## JUDEX FACTI PERADILAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKARA CERAI TALAK : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 2029/ PDT.G/2022/PA.BTM
JUDEX FACTI OF RELIGIOUS COURT REGARDING DIVORCE CASE : ANALYSIS OF DECISION NUMBER 2029/PDT.G/2022/PA.BTM
Winda Fitri Universitas Internasional Batam Email: winda@uib.ac.id

## Muhd. Wildan Riyansyah
Universitas Internasional Batam E-mail: 2151130.muhd@uib.edu

## Anisa Tia Mulyani
Universitas Internasional Batam E-mail : 2151079.anisa@uib.edu

## Evelyn Fenecia
Universitas Internasional Batam E-mail: 2151103.evelyn@uib.edu

## Dhenisa Octavia Irawan
Universitas Internasional Batam E-mail: 2151082.dhenisa@uib.edu
Nuryoga Aji Sakti Universitas Internasional Batam Email: 2151133.nuryoga@uib.edu

## Abstrak
Peradilan agama merupakan salah satu dari empat peradilan yang ada di sistem peradilan yang ada di Indonesia. Peradilan agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terkait dengan agama Islam di Indonesia. Peradilan di Agama Indonesia disusun dalam dua tingkatan, yaitu peradilan tingkat pertama terdiri dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan peradilan tingkat banding, terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar’iyah Provinsi. Dua peradilan tersebut sebagai judex facti yang bertugas untuk merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat dan mereka probabilitas. Peradilan Agama adalah pengadilan yang bertanggung jawab dalam mengadili perkara perdata Islam. Perceraian merupakan suatu peristiwa di mana pasangan suami istri secara sah memutuskan hubungan pernikahan yang telah terjalin di antara mereka. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan dan pendekatan terhadap konseptual. Metode penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Metode analisis yang diterapkan dalam menganalisis data-data tersebut diatas adalah metode analisis deskriptif-kualitatif.
Kata kunci : Sistem Peradilan, Peradilan Agama, Perceraian

## Abstract
Religious courts are one of the four courts in Indonesia’s judicial system. Religious courts have an important role in resolving legal issues related to Islam in Indonesia. The Indonesian Religious Courts are organized in two levels, namely the first level judiciary consisting of the Religious Court/Mahkamah Syar’iyah and the appellate level judiciary, consisting of the Religious High Court/Mahkamah Syar’iyah Province. These two courts are the judex facti tasked with formulating facts, finding causal relationships and probabilities. The Religious Courts are the courts responsible for adjudicating Islamic civil cases. Divorce is an event in which a married couple legally breaks the marriage relationship that has existed between them. This research uses a type of juridical-normative research method. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The juridical-normative research method is conducted by examining secondary data. The method of analysis applied in analyzing the data mentioned above is descriptive-qualitative analysis method.
Keywords: Judicial System; Religious Courts; Divorce;

## A. PENDAHULUAN
Lembaga Peradilan adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum secara adil dan objektif dengan menerapkan sanksi tertentu dan bersifat memaksa bagi para pihak untuk menerima keputusannya. Dalam masyarakat, lembaga peradilan sangat diperlukan ketika cara lain tidak berhasil. Justru lembaga peradilan adalah satu-satunya entitas yang memiliki pengetahuan dan kewenangan untuk menangani kasus-kasus kejahatan dan pelanggaran hukum. Keaktifan lembaga peradilan pada dasarnya bertujuan untuk menghubungkan rumusan hukum yang bersifat maya atau imajiner. Oleh karena itu hukum dapat di realisasikan. Menurut Satjipto Raharjo yang mengatakan dengan adanya lembaga hukum yang adalah bentuk realisasi terhadap konsepsi hukum yang memiliki sifat maya. Melalui lembaga tersebut hal-hal yang bersifat tak wujud dapat ditransformasi menjadi nyata. 1
Pengadilan Agama adalah satu dari empat pengadilan aktif di Indonesia. Pengadilan Umum, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tiga pengadilan lainnya. Mahkamah Agung mengawasi empat sistem peradilan, yang merupakan pembagian peradilan yang tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan. 2 Terdapat dua tingkatan dalam peradilan agama yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan selanjutnya tingkat banding untuk kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Agama. Keduanya adalah sebagai judex facti yang berarti kewenangan hakim untuk memeriksa serta mengadili perkara adalah berdasarkan fakta. Sedangkan Mahkamah Agung sebagai judex juris untuk tingkatan kasasi adalah bertujuan mempertimbangkan masalah hukumnya, seperti bagaimana penerapan putusan apakah sudah sesuai hukum sehingga tidak lagi memeriksa fakta perkara sebagaimana di pengadilan tingkat pertama dan banding.
Di Indonesia, pengadilan agama memainkan peran penting dalam menangani masalah hukum yang berkaitan dengan Islam. Namun, tidak semua masalah hukum dapat diselesaikan melalui peradilan agama. Beberapa masalah hukum yang tidak termasuk dalam yurisdiksi peradilan agama, seperti tindak pidana yang biasanya ditangani oleh peradilan umum. Peradilan agama termasuk kedalam peradilan khusus sebab memiliki cakupan dan wewenang yang sifatnya khusus serta hanya menyelesaikan perkara
1 Cahyani, A. I. (2019). Peradilan agama sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 6 (1), 119.
2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pas- al 10.
296~308
golongan rakyat tertentu. 3 Pengadilan Agama bertugas menangani perkara perdata. Kasus perdata Islam adalah satu-satunya jenis proses perdata yang dapat diadili. Apa yang diindikasikan oleh “kelompok tertentu” hanya berlaku bagi umat Islam Indonesia. 4 Mahkamah Agung memiliki kontrol langsung atas pengadilan agama di dalam sistem hukum, yang disebut sebagai Mahkamah Syar’iyah, yaitu pengadilan yang mengadili kasus-kasus yang menyangkut hukum agama. 5
Dalam ranah peradilan agama, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama keduanya memiliki kewenangan kehakiman. Ibukota kabupaten dan kota adalah tempat kedudukan pengadilan agama yang berwenang atas wilayah provinsi. 6 Sementara, banding dari kasus yang diputuskan oleh pengadilan agama dipertimbangkan oleh pengadilan tinggi agama. Kedua tingkatan pengadilan agama tersebut menggunakan hukum Islam sebagai acuan sambil merujuk dengan peraturan perundang-undangan Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Jika terjadi perselisihan hukum, umat Islam harus dilindungi dan diperlakukan secara adil dengan melalui kehadiran pengadilan agama dan pengadilan tinggi tersebut.
Meskipun tidak semua sengketa perdata yang melibatkan umat Islam dapat diadili, namun perkara perdata Islam dapat disidangkan di Pengadilan Agama. Menurut Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peradilan Agama secara eksklusif mempertimbangkan masalah perdata Islam di wilayah hukum sebagai berikut: 7 a) Perkawinan; b) Wasiat; c) Hibah; d) Wakaf; e) Zakat; f) Infaq; g) Shadaqah; serta h) Ekonomi Syar’iyah.
Salah satu kategori sengketa yang mayoritas sering disidangkan oleh Pengadilan Agama di Indonesia adalah perkara perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam adalah dasar hukum mengenai perkawinan yang berlaku dalam mengatur atau melangsungkan perkawinan atas kewenangan Peradilan Agama. Perkawinan adalah hubungan sakral antara pria dan perempuan yang menjadi suami istri untuk meuwujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah serta untuk mencapai tujuan beribadah kepada Allah SWT. 8 Kesetiaan dan kejujuran saling menjadi kewajiban bagi suami istri untuk menghindari kesalahpahaman. Namun, tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar seiring berjalannya waktu. Karena masalah yang timbul akibat tidak ada sinergi antara pasangan suami istri, sehingga terjadi masalah yang cukup serius sehingga pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah. 9 Menurut dasar hukum perkawinan yang ada, perkawinan dapat berakhir karena salah satu dari tiga alasan: salah satu pihak meninggal dunia; memutuskan untuk bercerai; atau hakim memutuskan dalam persidangan. 10
Perceraian merupakan suatu peristiwa di mana pasangan suami istri secara sah memutuskan hubungan pernikahan yang telah terjalin di antara mereka. Namun hanya
3 Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (1), 80.
4 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Ten- tang Peradilan Agama, Pasal 1 ayat (1).
5 Nuzha, N. (2020). MENELUSURI PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA. QIST- HOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum, 1(1), 1–15.
6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 4.
7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.
8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.
9 Abdillah, J. (2019). Analisis Putusan Pengadilan agama Terhadap Cerai Gugat Dan Cerai talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan KHI. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam , 10 (2), 183. 10   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.
E-ISSN : 2775-362X jika Pengadilan Agama telah berusaha dan gagal menengahi perdamaian antara para pihak barulah perceraian dapat diselesaikan sebelum sidang. 11 Setiap aspek kehidupan suami-istri akan berubah setelah perceraian, terutama yang berkaitan dengan pembagian harta dan hak asuh anak. Akibatnya, prosedur perceraian harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan. Menurut Pasal 114 KHI, suatu perkawinan dapat berakhir dengan perceraian karena talak disebut juga cerai talak, atau juga dapat berakhir karena gugatan cerai atau disebut cerai gugat. 12 Cerai talak bisa berdampak pada semua pihak. Oleh karena itu, suami baik istri tidak dapat mengajukan gugatan cerai. Keluarga masing-masing pihak berperan sebagai penengah dalam kasus ini dan tidak menambah permasalahan. 13 Menurut firman Allah SWT, perkawinan berarti hubungan lahir dan batin antara pria dan perempuan sebagaimana sudah diamanatkan didalam Surah An-nisa ayat 21. Sehingga tindakan cerai talak dianggap mubah sebagai obat terakhir apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. 14 Dalam artikel ini dapat dikemukakan beberapa sub-masalah, antara lain apa perbedaan cerai talak dan cerai gugat dan bagaimana perbedaan prosedur penyelesaian perkara cerai talak dan cerai gugat?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat ’doctrinal’ . 15 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yang mengkaji sebuah hukum sebagai norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku dari perspektif hukum positif. 16 Terhadap jenis penelitian tersebut, maka diperlakukan suatu pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap perundang-undangan atau ‘statute approach’ dan pendekatan terhadap konseptual atau ‘conceptual approach’ . 17 Pendekatan terhadap perundang- undangan dilakukan sebab penelitian ini menelaah regulasi yang mengatur berkaitan dengan investasi di Indonesia sebagai pelaksanaan ‘ius constitutum’ . 18 Pendekatan terhadap konseptual diterapkan dikarenakan penelitian ini mengkaji pelaksanaan konsep regulasi yang berlaku dalam praktik investasi di Indonesia.
Metode penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. 19 Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer maupun sekunder. 20 Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel ilmiah, dan bahan bacaan lainnya. Kedua bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan atau
11   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39.
12    Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.
13   Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. Al-Ulum , 19 , 151-170.
14   Nasution, R., H. (2018). Talak Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Al-Hadi , 3 (2), 707-716.
15   Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Infor- masi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1): 89–106.
16   Disemadi, H., S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewu- judkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2): 177–179.
17   Disemadi, H., S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 Di Indonesia. Pandecta, 16 (1): 55–67.
18   Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9 (1): 115–22.
19    Disemadi, H., S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana, 10 (3): 563–577.
20   Alhakim, A. (2021). Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal.m Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Un- diksha 9 (3): 945–958.

## 298~308
‘library research’ . 21 Metode analisis yang diterapkan dalam menganalisis data-data tersebut diatas adalah metode analisis deskriptif-kualitatif. 22 Metode ini mengkaji data yang bersumber dari bahan hukum kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang sistematis, runtut, dan teratur. Penalaran yang digunakan adalah jenis penalaran yang bersifat deduktif sehingga pada akhirnya akan dapat diterapkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait yang bersifat khusus. 23

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Perbedaan Cerai Talak dan Cerai Gugat
Dalam agama Islam, seorang muslim diizinkan bercerai sebagai bagian dari solusi akhir untuk hubungan perkawinan yang rusak, salah satu atau keduanya mungkin sangat menderita. Pihak yang mengemukakan cerai dapat dari suami melalui talak tarak atau dari istri melalui cerai gugat karena alasan tertentu. Dalam hukum Islam, perceraian adalah jalan terakhir. Ketika hubungan dalam berumah tangga memiliki konflik dan pada akhirnya menemukan jalan buntu dan perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik dalam pemecahan masalah. Namun dalam proses perceraian tidak semudah dalam hal proses nya, hal ini bahkan dipersulit demi menjaga keutuhan rumah tangga. 24 Perceraian yang dikaitkan dengan fiqh disebut cerai atau furqa, Kata talak berarti memutuskan simpul, melanggar kontrak dan furqa berarti cerai. Para ahli fikih mendefinisikan kedua istilah tersebut  sebagai perceraian antara laki-laki dan perempuan. Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang berarti perpisahan dan cerai. Perceraian, oleh karena itu, adalah pemutusan ikatan perkawinan yang sah antara suami dan istri, menggunakan lafaz talaknya atau sejenisnya. Oleh karena itu, dalam masyarakat umum Tarak dipahami sebagai perceraian/pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Kata tarak sendiri sudah menjadi lingua franca , jadi penyebutan tarak berarti cerai. 25 Perceraian adalah salah satu perbuatan hukum, yang akan mengakibatkan akibat hukum tertentu tentunya. Menurut pada ketentuan Pasal 144 Himpunan kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat didasari atas talak dari suami maupun atas permohonan cerai yang dikemukakan oleh istri, dan talak hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan hakim sebelum persidangan pengadilan agama (Pasal 115 KHI).
Berdasarkan cara permohonannya, pada perkara cerai yang di selenggarakan pengadilan agama memiliki istilah dua macam, antara lain cerai tarak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan cerai dari yang dikemukakan oleh suami ke pengadilan. Tata cara dan prinsip perceraian tetap memiliki dasar yang kuat bahwa perceraian adalah hak yang sudah mutlak oleh suami. Perceraian hanya dapat berlaku bagi orang yang beragama islam atas permintaan suami. Bahasa cerai merupakan istilah yang digunakan secara khusus di dalam lingkup Peradilan Agama agar dapat membedakan antara pihak yang mengemukakan gugatan cerai didalamnya. Pada hal perceraian, pemohon adalah suami dan pemohon adalah istri. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa
21   Disemadi, H., S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Di Indonesia. Loc. cit. 22   Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Infor- masi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 (1): 89-106.
23   Disemadi, H., S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewu- judkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia. Wawasan Yuridika, 5 (2): 177-179.
24   Wahab, A., & Zahara, R. A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(1), 59-78.
25 Yulianti, D., Abikusna, R. A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(2), 286- 297.
Putusnya perkawinan akibat perceraian terjadi karena proses perceraian. 26 Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, cerai talak dapat dilakukan selain cerai gugat. Perceraian Talak ini juga diatur pada Pasal 66 UU No 7 Tahun 1989 dan sengketa cerai diatur dalam Pasal 83 UU No 7 Tahun 1989. 27 Perbedaan didalam kedua Undang-Undang tersebut terletak dari siapa yang tampil sebagai pendukung kasus tersebut. Talak dikemukakan oleh suami, dan cerai perdata dikemukakan oleh istri. Keabsahan surat cerai talak dimulai sejak suami menyelesaikan talak didepan persidangan Pengadilan Agama. Pasangan yang akan resmi bercerai atau berstatus duda maupun janda harus dilihat setelah suami menyatakan cerai di pengadilan. Setelah permohonan cerai dikemukakan dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Adapun didalam perkara cerai gugat, pada putusan cerai berlaku efektif setelah putusan itu menjadi tetap (inkracht van gewisjde). Perbedaan ini yang dapat membedakan antara cerai gugat dan juga cerai talak yaitu dari  siapa yang mengemukakan cerai pertama kali. Jika pemohon cerai adalah istri, maka cerai disebut cerai gugat dan semua para pihak yang berkepentingan didalamnya disebut penggugat dan tergugat. Bilamana yang mengemukakan cerai adalah suami, maka disebut cerai talak dan para pihak disebut pemohon dan termohon.Talak adalah putusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya perkawinan yang dikemukakan oleh suami kepada istrinya. 28 Gugatan cerai, yang definisinya diatur dalam Pasal 132 Garis Besar Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Menurut Abu Hanifah dan Muhammad, perbedaan yang sangat jelas antara Talak dan Gugat adalah cerai yang diprakarsai istri disebut cerai gugat, sedangkan cerai yang diprakarsai suami disebut cerai talak. Dalam hal ini dipertaruhkan sebab-sebab yang menuntut adanya perceraian. Jika seorang suami dan seorang istri tidak melakukan perceraian dahulu sebelum menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan perempuan lain, maka hal tersebut tidak sah seperti perkawinan perempuan yang diharamkan untuk menyusui, atau perempuan yang belum menikah. Ada perbedaan cara mengemukakan gugatan cerai dari pihak suami dan mengemukakan gugatan cerai dari pihak istri. Orang atau badan yang mengemukakan gugatan cerai di pengadilan disebut pihak atau pihak yang berperkara. Dalam proses perceraian, bila yang mengemukakan cerai adalah suami, maka suami selanjutnya disebut sebagai “pemohon” dan istri sebagai “termohon”. Sebaliknya, jika pihak yang bercerai adalah dari istrinya, maka istri juga dapat disebut sebagai “penggugat” atau ”pemohon” dan suami disebut “tergugat” atau ”termohon”. 29 Talak adalah aturan yang baik yang jika diikuti semuanya akan baik-baik saja. Karena jika perbuatan keduanya menimbulkan pertengkaran besar, suami tidak wajib tinggal bersama istri. 30 Subjek hukum yang berperkara di pengadilan seringkali disebut sebagai pencari keadilan atau para pihak yang berperkara, Selain permasalahan hukum yang menunjukkan perbedaan signifikan antara permohonan istri dan suami, jenis perkara perceraian yang dikemukakan juga disebutkan berbeda. Litigasi perceraian adalah
26 Azmi, M., U. (2015). Pemberian nafkah IDDAH dalam cerai gugat (analisis putusan perkara No. 1445/Pdt. G/2010/PA. JS). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 5-6.
27 Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia . Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11(2), 233-246.
28 Rafi’i, M. (2020). Analisi Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/PDT. G/2014/PA. PAS Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam (Doctoral dissertation, Uni- versitas Islam Kalimantan MAB).
29 Dofir. (2015). Status hukum thalaq di luar pengadilan dalam perspektif fiqh , UU NO 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi , Fakultas Syar’iyah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
30 Khair, A. (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-zu ḥ ail ī� tentang Penetapan Talak . FENOM- ENA, 143-158.

## 300~308
ketika seorang istri (penggugat) mengemukakan permohonan cerai, maka disebut perkara cerai gugat. Jika ternyata gugatan cerai itu dikemukakan oleh suami (pemohon), maka perkara demikian disebut gugatan cerai. Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974, KEPPRES No. 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Perkawinan dan Hukum Islam, dan KEPPRES No. 1 Tahun 1999 mengatur perceraian atas kehendak suami yang dikenal dengan talak. Mengenai alasan alasan cerai terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Pasal 19 Pasal 116 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami melanggar Ta’rik talak. Dalam kaitan itu, Kompilasi Hukum Islam memiliki alasan tersendiri mengapa tata cara perceraian di Indonesia berbeda dengan aturan fikih.
Dalam KHI, istri (penggugat) dapat memilih alasan cerai melalui cerai gugat berdasarkan pengalamannya. Alasan ini mungkin karena perselingkuhan, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelanggaran perceraian. 31 Tergantung dari alasan yang dikemukakan oleh istri (penggugat) maka akan berbeda cara hukum dan akibat hukum yang akan berlaku nantinya. Secara lebih khusus, dalam kajian tentang gugatan perceraian ini, dari yang diuraikan pada putusan hakim, putusan yang akan dibuat untuk mencakupnya terdapat dua macam gugatan putusan, antara lain ialah talak bain sughra serta talak satu khul’ , yang merupakan talak gugat. Apapun bentuk atau syarat yang akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum, Salah satu dari putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan juga putusan perkara yang menangani perceraian tentang gugat cerai dengan pemberian duduk perkara untuk alasan terhadap suaminya sudah melakukan dan melanggar sighat taklik. Adapun bagaimana pertimbangan hakim dalam putusannya itu terkait pelaksanaan putusan, identitas para pihak yang berperkara. Gugatan cerai adalah ikatan perkawinan yang bubar dikarenakan oleh permohonan isteri kepada pengadilan agama dan persetujuan tergugat (suami) sehingga majelis hakim mengabulkan permohonan yang dimaksud. 32 Pengadilan Agama akan melakukan peninjauan terhadap dasar-dasar pengajuan cerai gugat agar permohonan dapat diproses. Banyak istri yang menuntut haknya dalam proses perceraian.
Dalam kasus perceraian, alasan yang digunakan hakim untuk mengabulkan permohonan terbagi menjadi dua alasan. Pertama, permohonan dikabulkan karena perselisihan antara pemohon dengan termohon sudah berlarutlarut dalam waktu yang lama, sehingga majelis hakim menganggap apabila hubungan perkawinan ini diteruskan akan memberikan dampak buruk kepada hubungan dalam bahtera keluarga baik dari pemohon dan termohon. Kedua, bagi permohonan untuk dikabulkan dari pemohon dalam rangka untuk menghindari mudharat yang apabila menjadi hubungan berkelanjutan di dalam rumah tangga para pihak tidak berlarut. Beginilah lebih kurang gambaran singkat yang bisa penulis uraikan mengenai perbedaan bagaimana Cerai Gugat dan Cerai Talak.

## 2. Komparasi Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Perceraian dalam Islam merupakan putusnya hubungan perkawinan yang dalam praktinya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 dapat terjadi karena 2
31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Un- dang Nomor 1 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tam- bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 Tahun 1975 ).
32 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 73 Ayat (1).
(dua) hal, yakni karena permohonan talak maupun gugatan. 33 Perceraian dalam hal permohonan talak yang didaftarkan oleh suami disebut Cerai Talak, sedangkan cerai Gugat merupakan perceraian yang terjadi karena diajukannya gugatan oleh istri. 34 Kedua jenis perceraian ini dapat diproses di muka pengadilan melalui sidang perceraian setelah melalui beberapa kali upaya mediasi namun tetap berakhir gagal. 35 Hal ini juga sejalan dengan yang dijelaskan dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 36 Kemudian, pengadilan yang berkuasa untuk memutus, menyelesaikan, serta memeriksa kasus perceraian masyarakat beragama islam yang dimaksud ialah Pengadilan Agama. 37

## A. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak

## I.  Tahap Permohonan
1.  Suami sebagai pemohon mencari informasi terkait format dan prosedur mengajukan surat permohonan cerai talak; 38
a. Surat permohonan harus mencakup: 1) nama; 2) umur; 3) domisili para pi- hak; 4) alasan-alasan dan fakta yang menjadi dasar permohonan perceraian, dan petitum; 39
b.  Substansi dari surat permohonan dapat diubah kecuali bagian posita dan peti- tum. Namun, apabila ingin dirubah setelah Termohon mengajukan jawaban, maka Pemohon wajib meminta persetujuan dari Termohon terlebih dahulu;
2. Surat permohonan dapat didaftarkan ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar’iyah oleh Pemohon baik secara tertulis maupun lisan; 40
a.  Pengadilan yang dituju adalah yang berada di domisili Termohon;
b.  Surat permohonan dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai domisili Pemo- hon apabila dengan tanpa izin Termohon sengaja meninggalkan tempat ting- gal mereka, ataupun Termohon berdomisili di luar negeri;
c.  Jika keduanya berdomisili di luar negeri, maka permohonan dapat didaftarkan di Pengadilan Agama dimana perkawinan diselenggarakan ataupun di Penga- dilan Agama Jakarta Pusat; 41
3.  Permohonan cerai talak juga dapat dibarengi dengan permohonan hak asuh anak, hadhanah , nafkah istri dan harta bersama, maupun setelah pengucapan ikrar talak; 42 4.  Setelah semua berkas lengkap pemohon diwajibkan membayar biaya perkara, atau bagi mereka yang kurang mampu dapat mengajukan prodeo; 43
33   Wardaningtias, A., T. & Anisah, I. (2020). Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li’an. Journal of Law and Islamic Law , 2 (2), 336. 34   Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. Journal of Legal and Cultural Analytics , 1 (1),  5.
35   Dahwadin, Syaripudin, E., L. & Sofiawati, E. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 11(7), 95.
36   Fadri, K., Mukhlis, & Yusrizal. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara 48, Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , 8 (1), 89.
37   Novitasari, C., N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan, Samarah, 3 (2), 336.
38 Herizen Indonesis Reglement (HIR), Pasal 19 jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 67.
40 Ibid., Pasal 58.
41 Ibid., Pasal 66 Ayat (2), (3), dan (4).
42 Ibid., Pasal 89.
43   Loc. Cit.

## 302~308
5.  Setelah lunas, petugas PTSP nantinya akan memberikan pemohon nomor register perkara;
6. Pemohon dan Termohon akan dipanggil melalui relaas panggilan oleh Juru Sita untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah setempat; 44
II. Tahap  Mediasi
1. Pada hari pertama sidang, hakim akan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon; 45
2.  Kedua pihak menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator atas persetujuan keduanya ataupun mediator yang ditunjuk oleh Hakim Ketua; 46
3. Upaya mediasi dilakukan secara tertutup di ruang mediasi pengadilan ataudi luar pengadilan sebagaimana kesepatakan yang telah disetujui; 47
4. Jangka waktu upaya mediasi yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari mulai dari ditetapkannya perintah mediasi dan dapat diperpanjang kembali selama 30 (tiga puluh) hari; 48
5.  Apabila upaya mediasi berhasil maka wajib dirumuskan dalam sebuah kesepakatan perdamaian dengan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Mediator;
a.  Kesepakatan perdamaian dapat diperkuat kedalam Akta Perdamaian b.  Akta Perdamaian nantinya harus memuat pencabutan gugatan perceraian;
c.  Kesepakatan perdamaian maupun akta perdamaiaan wajib dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara oleh Mediator dalam bentuk laporan tertulis; 49
6.  Namun, apabila upaya mediasi tidak berhasil maka wajib dilaporkan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang ditindaklanjuti dengan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara; 50

## III. Tahap Persidangan
1.  Setelah hakim mendapatkan laporan tertulis bahwa mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengaan agenda pembacaan surat permohonan;
2. Setelah pembacaan permohonan, dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban termohon atas permohonan baik secara tertulis maupun lisan;
3.  Kemudian apabila pemohon menggunakan haknya untuk mengajukan replik, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan atau penyerahan replik;
4. Apabila termohon menggunakan haknya untuk mengajukan duplik maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan atau penyerahan duplik;
5.  Selanjutnya agenda pembuktian dimana pemohon maupun termohon menyiapkan alat-alat bukti secara tertulis dan saksi di persidangan. Pemeriksaan pembuktian akan dilakukan dengan memeriksa alat bukti secara tertulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan saksi;
6.  Setelah pembuktian, maka dilanjutkan dengan para pihak memberikan kesimpulan akhir;
44   Riswan. (2018). Studi Komparasi Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Taka- lar. Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 66-68. 45 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 82.
46   Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pen- gadilan, Pasal 3 Ayat (5).
47 Ibid., Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (1).
48 Ibid., Pasal 24 Ayat (2) dan (3).
49 Ibid., Pasal 27 Ayat (1), (4), (5), dan (6). 50 Ibid., Pasal 32 Ayat (1) dan (3).
7.  Setelah agenda kesimpulan selesai, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan dengan waktu minimal 1 (satu) minggu;
8. Kemudian, pada sidang selanjutnya majelis hakim akan membacakan penetapan hasil musyawarah tersebut;
9.  Upaya hukum dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dimulai sejak perkara ditetapkan atau disampaikan kepada pihak yang merasa belum puas; a. Apabila permohonan dikabulkan, maka Termohon memiliki hak untuk men- gajukan banding;
b. Apabila permohonan ditolak, maka Pemohon memiliki hak untuk mengaju- kan banding;
c. Apabila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan baru dapat diajukan kembali;
10. Setelah penetapan inkracht, maka pihak pengadilan wajib menentukan hari sidang ikrar talak serta memanggil para pihak untuk hadir di muka persidangan sesuai dengan court date yang ditentukan. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya court date sidang ikrar talak pemohon tidak hadir secara pribadi maupun diwakilkan oleh kuasa hukumnya, maka penetapan hakim dianggap batal dan alasan yang sama kasus perceraian tidak dapat lagi dijukan ke pengadilan; 51

## IV. Tahap Persidangan Ikrar Talak
1.  Para pihak (Pemohon dan Termohon) hadir secara patut di persidangan;
2.  Persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum;
3.  Pemohon berdiri untuk mengucapkan ikrar talak yang dipandu oleh Hakim Ketua;
4.  Setelah pengucapan ikrar talak, selanjutnya Panitera dapat menerbitkan Akta Cerai dengan waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ikrar talak dilangsungkan;
5.  Pihak Pemohon dapat mengambil akta cerai di bagian PTSP dengan mengisi formulir pengambilan terlebih dahulu kemudian membayar sisa biaya perkara yang muncul; 52

## B. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Gugat

## I.  Tahap Pengajuan Gugatan
1.  Istri sebagai Penggugat mencari informasi terkait mencari informasi terkait format dan prosedur mengajukan surat gugatan cerai; 53
a. Surat gugatan harus mencakup: 1) nama; 2) umur; 3) domisili para pihak; 4) alasan-alasan dan fakta yang menjadi dasar gugatan pereceraian, serta peti- tum;
b. Substansi dari surat gugatan dapat diubah kecuali bagian posita dan petitum. Namun, apabila ingin diuubah setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka diperlukan persetujuan Tergugat;
2.  Surat gugatan dapat didaftarkan ke Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar’iyah oleh Penggugat baik secara tertulis maupun lisan;
a.  Pengadilan yang dituju adalah yang berada di domisili Penggugat;
51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 70 Ayat (6).
52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 84 Ayat (4) dan Pasal 89 Ayat (2).
53 Herizen Indonesis Reglement (HIR), Pasal 118.

## 304~308
b. Surat gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai domisili Tergugat apabila Penggugat dengan tanpa izin Tergugat meninggalkan tempat tinggal mereka, ataupun Penggugat berdomisili di luar negeri;
c.  Jika keduanya berdomisili di luar negeri, maka permohonan dapat didaftarkan di Pengadilan Agama dimana perkawinan diselenggarakan ataupun di Penga- dilan Agama Jakarta Pusat; 54
3. Gugatan cerai . gugat juga dapat dibarengi dengan permohonan hak asuh anak, hadhanah , nafkah istri dan harta bersama; 55
4.  Setelah semua persyaratan lengkap, maka Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara, atau bagi mereka yang kurang mampu dapat mengajukan prodeo; 56
5. Setelah pembayaran lunas, petugas PTSP nantinya akan memberikan penggugat nomor register perkara;
6. Penggugat dan Tergugat akan dipanggil melalui relaas panggilan oleh Juru Sita untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah setempat; 57
II. Tahap  Mediasi
1. Pada hari pertama sidang, hakim akan berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon; 58
2.  Kedua pihak menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Mediator atas persetujuan keduanya ataupun mediator yang ditunjuk oleh Hakim Ketua; 59
3. Upaya mediasi dilakukan secara tertutup di ruang mediasi pengadilan ataudi luar pengadilan sebagaimana kesepatakan yang telah disetujui; 60
4.  Jangka waktu upaya mediasi yakni maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan perintah mediasi, namun dapat kembali selama 30 (tiga puluh) hari; 61
5.  Apabila upaya mediasi berhasil maka wajib dirumuskan dalam sebuah kesepakatan .. perdamaian dengan ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, dan . Mediator;
a. Kesepakatan . perdamaian dapat diperkuat kedalam Akta Perdamaian;
b.  Akta Perdamaian nantinya harus memuat pencabutan gugatan perceraian;
c.  Kesepakatan perdamaian maupun akta perdamaiaan wajib dilaporkan kepada Hakim Pemeriksa Perkara oleh Mediator dalam bentuk laporan tertulis; 62
6.  Namun, apabila upaya mediasi tidak berhasil maka wajib dilaporkan secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara yang ditindaklanjuti dengan putusan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara; 63

## III. Tahap Persidangan
1.  Setelah hakim mendapatkan laporan tertulis bahwa mediasi gagal, maka persidangan dilanjutkan dengaan agenda pembacaan surat gugatan;
54 Ibid., Pasal 73 Ayat (1), (2), dan (3).
55 Ibid., Pasal 86 Ayat (1).
56 Ibid., Pasal 89 Ayat (1). 57   Ibid., 70-73.
58 Ibid., Pasal 82.
59   Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pen- gadilan, Pasal 3 Ayat (5).
60   Ibid., Pasal 11 Ayat (1). 61   Ibid., Pasal 24 Ayat (2) dan (3). 62   Ibid., Pasal 27 Ayat (1), (4), (5), dan (6). 63   Ibid., Pasal 32 Ayat (1) dan (3).
2. Setelah pembacaan Surat Gugatan, dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat baik secara tertulis maupun lisan;
3. Kemudian apabila Penggugat menggunakan haknya untuk mengajukan replik, maka sidang selanjutnya dilanjutkan dengan Penggugat memberikan tanggapan atau jawaban atas jawaban Tergugat (replik) baik seccara lisan maupun tertulis;
4. Begitu juga dengan termohon, apabila ingin mengajukan duplik maka sidang dilanjutkan dengan tanggapan Tergugat atas replik Pengggugat;
5.  Selanjutnya adalah pembuktian dimana Penggugat maupun Tergugat menyiapkan alat-alat bukti secara tertulis dan saksi di persidangan. Pemeriksaan pembuktian akan dilakukan dengan memeriksa alat bukti secara tertulis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan keterangan saksi;
6. Setelah pembuktian selesai, maka dilanjutkan dengan para pihak memberikan kesimpulan akhir;
7.  Setelah agenda kesimpulan selesai, maka majelis hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan dengan waktu minimal 1 (satu) minggu;
8.  Kemudian, pada sidang selanjutnya majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah tersebut;
9.  Upaya hukum dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dimulai sejak perkara ditetapkan atau disampaikan kepada pihak yang merasa belum puas; a. Apabila permohonan dikabulkan, maka Termohon memiliki hak untuk men- gajukan banding;
b. Apabila permohonan ditolak, maka Pemohon memiliki hak untuk mengaju- kan banding;
c. Apabila permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, maka permohonan baru dapat diajukan kembali;
10.  Setelah putusan berkekuatan inkracht , maka pihak panitera wajib menyerahkan Akta Cerai dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan ataupun disampaikan;
Jika dilihat dari penjelasan di atas mengenai prosedur penyelesaian perkara perceraian yakni Cerai Talak dan cerai Gugat, terdapat beberapa langkah yang berbeda sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:
Tabel 2.1 Rangkuman Perbandingan Prosedur Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahapan Cerai_Talak Cerai _ Gugat Pendaftaran Surat Permohonan didaf- tarkan oleh suami sebagai Pemohon Surat Gugatan didaftarkan oleh istri sebagai Penggugat Dalam hal Termohon meninggalkan tempat tinggal tanpa izin Pemo- hon, maka Permohonan dapat didaftarkan di domisili Pemohon Dalam hal Penggugat mening- galkan tempat tinggal tanpa izin Tergugat, maka Gugatan diajukan di Pengadilan tempat kediaman Tergugat Persidangan Proses lebih panjang sehingga biaya perkara lebih mahal Proses beracara lebih pendek sehingga biaya perkara lebih murah
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 306~308
Setelah Penetapan berkekuatan inkracht maka dilanjutkan dengan sidang ikrar talak Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tidak dilanjut- kan dengan sidang ikrar talak Akta Cerai diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari sesudah sidang ikrar talak Akta Cerai diserahkan paling lama 7 (tujuh) hari sesudah putusan berkekuatan hukum tetap

## D. KESIMPULAN
Perceraian sebagai salah satu perbuatan hukum nantninya akan memunculkan akibat-akibat hukum tertentu. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian dapat terjadi karena 2 (dua) hal, yakni karena permohonan talak maupun gugatan. Kemudian, ketentuan mengenai Cerai Talak diatur dalam Pasal 66 UU Nomor 7 Tahun 1989 sedangkan cerai gugat diatur dalam Pasal 83 UU Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya dalam Pasal 115 KHI dijelaskan bahwa  perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.
Dalam membedakan para pihak yang mengajukan perceraian di lingkungan peradilan, maka digunakan istilah khusus seperti Cerai Talak dan cerai Gugat. Cerai Talak merupakan permohonan cerai yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Sedangkan Cerai Gugat ialah gugatan cerai yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian setelah disetujui Tergugat (suami) Pengadilan Agama akan memproses gugatan tersebut. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian antara lain dikarenakan perselingkuhan, pertengkaran, KDRT serta bisa juga dikarenakan pelanggaran taklik talak.
Dalam konteks cerai talak, Suami sebagai Pemohon merumuskan surat permohonan dan kemudian mengajukannya kepada Pengadilan Agama. Setelah melengkapi segala hal administrasi yang diperlukan oleh pengadilan, Suami sebagai Pemohon harus melunasi biaya perkara sesuai dengan Pasal 89 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006. Setelah urusan administrasi selesai, para pihak akan dipanggil ke pengadilan untuk melakukan mediasi dan kemudian akan melaksanakan tahapan persidangan. Setelah para pihak menjalankan tahapan persidangan dan putusan telah dikeluarkan, selanjutnya Pemohon akan melaksanakan sidang ikrar talak. Pada tahap ini Pemohon akan mengucapkan ikrar talak yang dipandu oleh Hakim Ketua.
Dalam konteks cerai gugat, Istri sebagai Penggugat akan membuat surat gugatan dan mengajukannya baik secara tertulis maupun lisan ke Pengadilan Agama. Setelah melengkapi segala hal administrasi yang diperlukan oleh pengadilan, Istri sebagai Penggugat harus melunasi biaya perkara sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 7 Tahun 1989. Setelah urusan administrasi selesai, para pihak akan dipanggil ke pengadilan untuk melakukan mediasi dan kemudian akan melaksanakan tahapan persidangan. Berbeda dengan cerai talak, setelah tahapan persidangan telah dilewati tidak dilanjutkan dengan sidang ikrar talak.

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Abdillah, J. (2019). Analisis Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI. YUDISIA : JURNAL PEMIKIRAN HUKUM DAN HUKUM ISLAM , 10 (2), 183–192.
Aisyah, N. (2018). Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam , 5 (1), 73- 92.
Alhakim, A. (2021). Analisis Hukum Catcalling dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (3), 945–958.
Alhakim, A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 115–122.
Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , 4 (1), 89–106.
Cahyani, A., I. (2019). Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia Religious Court as Islamic Law Upholders in Indonesia. Al-Qadau , 6 (1), 119– 132.
Dahwadin, Syaripudin, E., L. & Sofiawati, E. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,
11(1), 87-104.
Disemadi, H., S. (2021). Fenomena Predatory Lending: Suatu Kajian Penyelenggaraan Bisnis Fintech P2P Lending Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. Pandecta , 16 (1), 55–67.
Disemadi, H., S. (2021). Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 10 (3), 563–577.
Disemadi, H., S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 5 (2), 177–199.
Fadri, K., Mukhlis, & Yusrizal. (2020). Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembebanan Nafkah Anak Akibat Perceraian Pegawai Negeri Sipil. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum , 8 (1), 48–69.
Fikri, Saidah, Aris, Wahidin. (2019). Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia. Al-Ulum , 19 , 151-170.
Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh dan Hukum Positif. Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) , 1 (1), 1–18.
Khair, A. (2016). Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az-zu ḥ ail ī tentang Penetapan Talak. FENOMENA , 8 (2): 143-158.
Nasution, R., H. (2018). TALAK MENURUT HUKUM ISLAM. AL-HADI , 3 (2), 707– 716.
Novitasari, C., N., Latifiani, D., & Arifin, R.  (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam , 3 (2), 322–341.
Nuzha, N. (2020). Menelusuri Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia (Tracking

## 308~308
The Development Of Religious Justice In Indonesia). Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah Dan Hukum , 1 (1), 1–15.
Sururie, R. W. (2017). Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 11 (2), 233- 246.
Wahab, A., & Zahara, R. A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 3(1), 59-78.
Wardaningtias, A., T. & Anisah, I. (2020). Analisis Hukum Terhadap Perceraian Sumpah Li’an. IJLIL: INDONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW , 2 (2), 332–357.
Yulianti, D., Abikusna, R., A., & Shodikin, A. (2020). Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (2), 286–297.

## Hasil Penelitian
Azmi, M. Ulil. (2015). Pemberian nafkah IDDAH dalam cerai gugat (analisis putusan perkara No. 1445/Pdt. G/2010/PA. JS). Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Dofir. (2015). Status hukum thalaq di luar pengadilan dalam perspektif fiqh , UU NO 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi , Fakultas Syar’iyah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Rafi’i, M. (2020). Analisis perkara putusan pengadilan agama nomor: 0899/PDT. G/2014/PA. PAS tentang penolakan gugatan cerai talak dalam perspektif hukum islam. Disertasi, Universitas Islam Kalimantan MAB.
Riswan. (2018). Studi Komparasi Antara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas II Takalar. Skripsi , Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 66-68

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Keputusan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.