## KEDUDUKAN KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

## THE STANDING OF AUTHORITY OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES IN FILLING THE POSITION OF SUPREME COURT JUDGE TO REALIZE AN INDEPENDENT JUDICIAL POWER

## Achmad Fausi
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan suhuf_esoterika@yahoo.com

## Bruce Anzward
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id

## Abstrak
Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat    dalam  pengisian  jabatan  hakim  agung  kental  nuansa  politis  dan mengabaikan  prinsip-prinsip  meritokrasi.  Akibatnya,  kemurnian  hukum      dicemari  oleh  intrusi  kekuasaan politik  yang  merongrong  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung dan menganalisis implikasi  hukum  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  pengisian  jabatan  hakim  agung  untuk mewujudkan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka.  Penelitian    ini    merupakan    penelitian    yuridis  normatif dengan    menggunakan  analisis  kualitatif.  Pendekatan  yang  dugunakan  adalah  peraturan  perundang- undangan dan historis. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif. Kedudukan  kewenangan Dewan  Perwakilan   Rakyat   dalam  pengisian jabatan  hakim agung merupakan kewenangan atributif yang diatur  dalam  Pasal  24A  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  dan  Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung.  Kewenangan  tersebut  dimaknai  sebagai  upaya  mendukung terwujudnya  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  sepanjang  dalam  prosesnya  dilakukan  berdasarkan mekanisme  yang  obyektif,  melalui  pendekatan  ilmiah,  partisipatif,  dan  dilakukan  oleh  tim  khusus  yang independen dan kompeten di bidangnya.
Kata Kunci : Hakim, Kekuasaan Kehakiman, Dewan Perwakilan Rakyat

## Abstract
The  authority  of  the  House  of  Representatives  in  filling  the  position  of  Supreme  Court  Judge  has  a  strong political nuance and ignoring the principles of meritocracy. As a result, the purity of the law is polluted by the  intrusion  of  political  power  which  undermines  the  independence  of  the  judicial  power.  The  purpose  of this  study  is  to  analyze  the  position  of  authority  of  the  House  of  Representatives  in  filling  the  position  of Supreme Court Judge and analyze the legal implications of the authority of the  House of Representatives in filling  the  position  of  Supreme  Court  Judge  to  realize  an  independent  judicial  power.  This  research  is  a normative  juridical  research  using  qualitative  analysis.  The  approaches  used  are  statutory  and  historical regulations.  The  technique  of  analyzing  legal  materials  is  done  prescriptively.  The  position  of  authority  of the  House  of  Representatives  in  filling  the  position  of  Supreme  Court  Judge  is  an  attributive  authority regulated in Article 24A Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 8 Paragraph (2) of Law Number 3 Year 2009 concerning the Supreme Court. This authority is interpreted as an  effort  to  support  the  realization  of  an  independent  judicial  power  as  long  as  the  process  is  carried  out based  on  an  objective  mechanism,  through  a  scientific  and  participatory  approach,  and  carried  out  by  a special team that is independent and competent in its field.
Key Word : Judge, Judicial Power, House of Representative

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan  asas-asas  ketatanegaraan,  prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka merupakan  perwujudan  dari  asas  kedaulatan  rakyat,  negara  hukum,  dan  pembagian kekuasaan. 1 Makna   dari   frasa    „merdeka”  menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk  pada  apapun. 2 Dengan  kata  lain,  „kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka‟  bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tidak tunduk pada kekuasaan yang lain.
Dengan  kata  lain,  „kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka‟  bermakna  kekuasaan  yang  tidak terikat,  lepas,  dan  tidak  tunduk  pada  kekuasaan  yang  lain.  Prinsip  universal  kekuasaan kehakiman menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang merdeka dari berbagai anasir  cabang  kekuasaan  lainnya. 3 Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  mengandung  makna bahwa  semestinya  kekuasaan  kehakiman  bebas  dari  segala  bentuk  campur  tangan  pihak lembaga ekstra yudisial. 4
Kemurnian hukum tentang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman bukan hanya terbatas pada  pelaksanaan  tugas  dan  wewenang  lembaga  peradilan  dalam  menerima,  memeriksa,  dan mengadili perkara. Tapi juga menyangkut pengisian jabatan hakim agung yang independen dan akuntabel, serta proses persetujuannya steril dari kepentingan politik. Proses pengisian jabatan hakim  agung  penting  dikawal  kemurnian  prosesnya  karena  menjadi  hulu  dari  reformasi kekuasaan  kehakiman.  Hakim  agung  adalah  pelaku  kekuasaan  kehakiman,  sehingga  proses rekrutmen  dan  persetujuannya  dipastikan  bebas  dari  berbagai  konflik  kepentingan  yang merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Bambang Sotiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari memberikan parameter bahwa merdeka atau tidaknya  lembaga  kekuasaan  kehakiman  dapat  dilihat  apakah  kekuasaan  kehakiman mempunyai ketergantungan terhadap lembaga lain selain dalam urusan mengadili perkara yang memang  sudah  menjadi  tugas  dan  wewenangnya.  Di  samping  itu,  apakah  lembaga  tersebut mempunyai  hubungan  hirarkis  secara  formal,  sehingga  bisa  ikut  campur  tangan  dan mempengaruhi kemerdekaan kekuasan kehakiman. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi berarti kekuasaan  kehakiman  tidak  merdeka  atau  setidak-tidaknya  lembaga  peradilan  kurang merdeka. 5
1 Ni‟matul Huda, 2004, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta, hlm.218
2 ofian  Jailani,  2012,  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Berdasar  UndangUndang  Dasar  1945,  Fiat  Justitia  Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 SeptemberDesember 2012, ISSN 1978-5186, hlm 4
3 Merujuk kepada konsepsi trias politika yang dicetuskan Montesquieu (1689-1755) dalam Bukunya De L‟ Espirit Des Lois  atau  The  Spirit  of  Laws,  fungsi  kekuasaan  negara  terbagi  ke  dalam  tiga  cabang,  yakni  kekuasaan  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif  (Lihat  lebih  jauh  dalam  Jimly  Asshiddiqie,  2006,  Perkembangan  dan  Konsolidasi  Lembaga Negara Pasca  Reformasi, Setjen dan  Kepaniteraan MK RI, Jakarta, hlm.v). Di Indonesia, pasca-perubahan UUD NRI Tahun 1945 sistem ketatanegaraan menganut pembagian kekuasaan (distribution of power) di mana Dewan Perwakilan Rakyat  sebagai  lembaga  legislatif,  Presiden  sebagai  lembaga  eksekutif,  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, dapat saling mengontrol melalui fungsi check and balances sehingga tercipta keseimbangan antar-kekuasaan  negara.  Hal  ini  merupakan  konsekuensi  dari  sistem  pemerintahan  presidensiil  dengan  sistem  politik demokrasi  (Baca  selengkapnya  Sunarto,  2016,  Prinsip  Checks  and  Balances  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.2, hlm.157.
4 K i ng Faisal Sulaiman, 2017, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.2
5 Bambang Sotiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hlm.53
Menurut  Bagir  Manan  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  merupakan  syarat  negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. 6 Franz MagnisSuseno menguatkan pendapat tersebut dengan  menyatakan  suatu  negara  dikatakan  negara  hukum  apabila  di  dalamnya  terdapat pembagian  kekuasaan,  dan  masing-masing  kekuasaan  harus  memiliki  kemerdekaan,  terlebih kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman. 7 Karena  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  sangat begitu  penting,  maka  perlu  adanya  jaminan  proteksi  terhadap  penegakan  kemerdekaannya. Jaminan proteksi kekuasaan kehakiman itu harus ada karena kekuasaan kehakiman merupakan cabang  kekuasaan  yang  paling  lemah.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  perlindungan  melalui konstitusi  atau  undang-undang  dasar. 8 Berpijak  dari  hal itu,  konstitusi  telah menjamin  bahwa kekuasaan  kehakiman  sebagai  kekuasaan  yang  merdeka  untuk  menyelenggarakan  peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dan  terbebas  dari  pengaruh  kekuasaan  lain  bukan dimaknai kemerdekaan mutlak tanpa batas, sebab kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. 9 Kekuasaan tanpa suatu aturan akan menciptakan hukum rimba, siapa yang kuat atau memiliki kuasa  maka  akan  menjadi  pemenang.  Maka  dari  itu,  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945 mengamanatkan  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  hukum  (rechtaats),  bukan  negara kekuasaan (machtstaat). Sehingga  mengandung  konsekuensi  logis  bahwa  penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tetap dibatasi oleh rambu-rambu aturan agar tidak terjadi abuse of power yang  pada  akhirnya  masyarakat  menjadi  korban  kekuasaan  yang  semena-mena.  Inilah karakteristik  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dalam  negara  hukum  di  mana  hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara. 10
Berdasarkan The  International  Bar  Association  Code  of  Minimum  Standards  of  Judicial Independence, 1987, menyebutkan bahwa batasanbatasan dari kemerdekaan yudisial/yudikatif meliputi  kemerdekaan  personal,  kemerdekaan  substantif,  kemerdekaan  internal,  dan kemerdekaan  kolektif.  Kemerdekaan  personal  mensyaratkan  bahwa  pengisian  jabatan  hakim, termasuk pengangkatan, pemindahan, pemensiunan, dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan di  bawah  keputusan  eksekutif.  Kemerdekaan  substantif  mensyaratkan  seorang  hakim  harus memberi  putusan  sendiri  atas  dasar  penalaran  atau  argumentasi  hukum  sendiri,  bukan  atas dasar  penalaran  orang  lain.  Kemerdekaan  internal  berarti  seorang  hakim  harus  mampu mengambil  putusan  tanpa  campur  tangan  kolega  atau  atasannya.  Kemerdekaan  kolektif mengacu  pada  fakta  bahwa  suatu  pengadilan  adalah  suatu  badan  atau  lembaga  yang  tidak bergantung pada kekuasaan pemerintahan yang lain. 11
Problematika  kedudukan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  pengisian  jabatan hakim agung menarik untuk diteliti karena hukum sudah tidak murni lagi dan telah membaur
6 Bagir Manan, 2005, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm.12
7 Franz Magnis-Suseno, 2005, Pijar-Pijar Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, hlm.50
8 Aidul Fitriciada A., 2005, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, hlm. 89-118
9 Sunarto, 2020, Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kapabilitas, Kencana, Jakarta, hlm.320
10 Relasi hukum dan kekuasaan dapat dibaca pendapat A.V Dicey bahwa tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang kecuali tunduk pada hukum. Prinsip ini menempatkan hukum dalam kekuasaan sebagai panglima. Hukum harus dijadikan sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, sehingga yang berdaulat dan suprematif adalah hukum bukan kekuasaan (A.V Dicey, 1959 , Introduction to the Study of Law of the Constitution, Tenith Edition, London, Supremacy Of Law).
11 Todung Mulya Lubis & Mas Achmad Santosa, 2000, Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan: Agenda Reformasi Hukum di Indonesia, dalam Arief Budiman et al. (ed.), Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia, Bigraf Publishing , Yogyakarta, hlm. 171
dengan  konfigurasi  politik  antar-cabang  kekuasaan  negara.  Hakim  agung  sebagai  pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dipersepsikan sebagai jabatan politik yang proses uji publiknya di Dewan Perwakilan rakyat tidak dilakukan oleh tim khusus yang ahli di bidangnya dan  bersifat  independen,  sehingga  kewenangan  persetujuan  tidak  berdasarkan  prinsip meritokrasi.  Akibatnya  calon  hakim  agung  yang  memiliki  reputasi  baik,  keterampilan penerapan  hukum  mumpuni,  serta  integritas  tinggi,  namun  karena  tidak  memiliki  kedekatan politik  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  akhirnya  kandas.  Hal  inilah  yang  menurunkan  animo masyarakat  untuk  menjadi  hakim  agung.  Begitu  pula  calon  hakim  agung  yang  lulus  akan berada di bawah bayangbayang politik jika kelulusannya melalui politik transaksional. Praktik ketatanegaraan yang demikian dalam jangka panjang berimplikasi hukum terhadap perwujudan kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

## B. Rumusan Masalah
Bagaimanakah kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  yuridis  normatif  dengan  menggunakan  analisis kualitatif.  Menurut  Peter  Mahmud,  penelitian  yuridis  normatif  adalah  suatu  proses  untuk menemukan  aturan  hukum,  prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 12

## D. Tinjauan Pustaka
1. Kewenangan
Kewenangan merupakan kekuasaan formal, baik kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislate  (diberi  oleh  undang-undang)  atau  dari  kekuasaan  eksekutif  administrative. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu  bidang  pemerintahan. 13 Ateng  Syafrudin  membedakan  pengertian  kewenangan (authority,  gezag) dengan  wewenang (competence,  bevoegheid). Kewenangan  adalah  apa yang  diberikan  oleh  undangundang,  sedangkan  wewenang  hanya  mengenai  suatu  “onder (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (match). Kekuasaan  hanya  menggambarkan  hak  untuk  berbuat  atau  tidak berbuat.  Di  dalam  hukum,  wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban (rechten  en plichen).

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan  Perwakilan  Rakyat  adalah  salah  satu  lembaga  tinggi  negara  dalam  sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat  terdiri  atas  anggota  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  yang  dipilih  melalui pemilihan  umum. 14 Pasal  19  ayat  1,  2  dan  3  UUD  NRI  Tahun  1945  menyatakan  bahwa setiap  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  diseleksi  melewati  pemilihan  umum.  Dewan Perwakilan Rakyat berperan untuk melengkapi tiga fungsi utama, mulai dari menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945..
12 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35
13 Prajudi Atmosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.78
14 https//:id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia. Di-download tanggal 27 Februari 2022

## 3. Hakim Agung
Hakim  Agung  adalah  hakim  pada  Mahkamah  Agung  sebagai  pelaku  kekuasaan kehakiman  yang  menjalankan  fungsi  peradilan  yang  terdiri  dari  hakim  agung berlatarbelakang  hakim  karir  dan  nonkarir.  Prosedur  pengisian  jabatan  hakim  agung meliputi  proses  rekrutmen  oleh  Komisi  Yudisial,  kemudian  diajukan  kepada  Dewan Perwakilan  Rakyat  untuk  memperoleh  persetujuan,  dan  ditetapkan  sebagai  ahkim  agung oleh Presiden. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  tentang  Komisi  Yudisial,  Komisi  Yudisial mempunyai wewenang salah satunya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad  hoc  di  Mahkamah  Agung  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  mendapatkan persetujuan.

## 4. Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan Kehakiman  adalah  kekuasaan  negara  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggeranya negara hukum Republik Indonesia. 71 Kemerdekaan kekuasaan  kehakiman  memiliki  dua  aspek,  yaitu  dalam  arti  sempit  dan  dalam  arti  luas. Dalam  arti  sempit  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  berarti  kemerdekaan  institusional atau  kemerdekaan  struktural.  Dalam  arti  luas  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman mencakup kemerdekaan individual atau fungsional. Kemerdekaan personal dilihat dari dua bentuk,  yaitu  kemerdekaan  personal  hakim  dari  pengaruh  sesama  hakim  atau  koleganya serta  kemerdekaan  substantif  yang  mencakup  kemerdekaan  dari  berbagai  intervensi kekuasaan manapun. 15
Prinsip  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  merupakan  konsekuensi  logis  dari prinsip-prinsip lain dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti prinsip kedaulatan rakyat, prinsip negara berdasarkan atas hukum, prinsip pemisahan kekuasaan negara, dan prinsip  jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. 16
Kemerdekaan kekuasaan kehakiman (judicial independence) dengan ketidakberpihakan  para  hakim  (impartiality  of  judges)  adalah  dua  unsur  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  merujuk  pada  kemerdekaannya  dari intervensi  pemegang  kekuasaan  lain  dalam  persoalan-persoalan  kehakiman.  Sedangkan imparsialitas  hakim  berkaitan  dengan  kemampuannya  dalam  memutuskan  suatu  perkara tanpa  adanya  keberpihakan  terhadap  sesuatu  selain  untuk  kepentingan  penegakan  hukum dan  keadilan.  Kemerdekaan  kelembagaan  ( structural  independence )  merupakan  hulu  dari lahirnya kemerdekaan fungsional ( functional independence).
Salah  satu  kewenaangan  Hakim  adalah  memberikan  mediasi  sebelum  dimualainya pokok  perkara  dalam  pengadilan.  Mediasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  yang  sangat menguntungkan, karena kedua belah pihak telah berhasil memperoleh kesepakatan dengan memutus sengketanya secara adil dan saling menguntungkan. 17
15 Ahmad Kamil, Op.Cit. hlm. 221
16 Ni Matul Huda, Op.cit
17 Ardiansyah, A., & Nurjannah, N. (2022). UPAYA HAKIM MEDIATOR DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE. QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum , 3 (2), 103-115. Hlm. 110
Administrasi  yang  dimaksudkan  disini  yakni  administrasi  Peradilan  Agama,  dalam pelaksanaan  admistrasi  Peradilan  Agama  adanya  asas  hukum  yang  berlaku  di  lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan adanya surat Keputusan Ketua Mahakamah Agung  Nomor 026/KMA/SK/II/2012  tentang  Standar  Peradilan  dan  Peraturan  Perundangan  lainnya  yang berlaku,  maka  berlakunya  sistem  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  yang  menjadi kewajiban Pengadilan Agama untuk melaksanakan sistem PTSP. 18
Dalam  arti  kata,  ketika  secara  kelembagaan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka telah  dijamin  dan  dilaksanakan  menurut  konstitusi,  maka  secara  fungsional  hakim  akan lebih  merdeka  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  menegakkan  hukum  dan keadilan.  Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  mempunyai  sedikitnya  lima  segi,  yaitu pengangkatan terhadap pejabat lembaga peradilan yang tidak bersifat politik, masa jabatan dan gaji yang terjamin, tidak ada intenvensi dari kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap proses  peradilan  dan  pengadilan,  dan  adanya  otonomi  secara  administrativ  dan  anggaran belanja. Kelima hal tersebut menjadi tonggak yang dapat dijadikan parameter kemerdekaan kekuasaan  kehakiman. 19 Memperbincangkan  kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  tidak hanya  terkait  dengan  kemerdekaan  fungsional  hakim  dalam  bekerja,  tapi  juga  harus tercermin dalam berbagai prosedur yang berkaitan hal-hal yang bisa meningkatkan kinerja, di  antaranya  melalui  penataan  mekanisme  pengisian  jabatan  hakim  agung  agar  prosesnya steril  dari  unsur  kepentingan  politik.  Sebagai  hulu  dimulainya  reformasi  peradilan, pengisian  jabatan  hakim  agung  harus  mampu  menghasilkan  bibit  unggul  dan  prosesnya bebas dari anasir politik

## II. PEMBAHASAN

## KEDUDUKAN  KEWENANGAN  DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DALAM PENGISIAN JABATAN HAKIM AGUNG UNTUK MEWUJUDKAN  KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA
Jika  konstitusi  telah  menggariskan  bahwa  Mahkamah  Agung  merupakan  pelaku kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka, 20 maka  nomenklatur  tugas  dan  wewenang  hakim agung  bukan  lagi  dalam  pengertian  “pelaksana”  yang  konotasinya  menjalankan  perintah birokrasi  seperti  halnya  di  ranah  eksekutif.  Hakim  agung  adalah  “pelaku”  kekuasaan kehakiman  yang  berarti  subyek  yang  memiliki  otoritas  otonom,  sehingga  perekrutan  dan persetujuannya  pun  harus  steril  dari  kepentingan  politik.  Adalah  sebuah  kemunduran peradaban hukum ketika watak-watak birokrasi  yang menjadi karakteristik eksekutif justru dibawa ke ranah yudikatif yang mensyaratkan kemerdekaan.
18 Kaimuddin, K., Kasim, A. J., & Nur, D. U. H. (2021). EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (2), 101-120. Hlm. 105
19 Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu pilar tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi. Hanya peradilan yang merdeka yang dapat menegakkan aturan dan keadailan dalam rangka mengendalikan tindakan negara atau pemerintah yang melampaui wewenang atau tidak sesuai dengan tertib hukum yang berlaku. Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2022, Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia: Catatan dan Gagasan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Sekretariat Jendral Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, hlm. 13.
20 6 Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hakim  agung  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  berwenang  mengadili  dan memutus  perkara  pada  tingkat  kasasi,  peninjauan  kembali  atas  putusan  pengadilan  yang telah  berkekuatan  hukum  tetap,  memeriksa  dan  memutus  sengketa  tentang  kewenangan mengadili,  menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang. 21 Kedudukan  hakim  agung  bersifat  merdeka  dari  pengaruh  apapun  dalam memutus perkara. Hakim agung terdiri dari hakim agung karir dan non-karir. 22 Masa jabatan hakim  agung  tidak  terikat  periodisasi  seperti  halnya  Presiden  dan  anggota  Dewan Perwakilan Rakyat yang berakhir pada masa lima tahun. Usia pensiun hakim agung adalah 70 tahun. 23
Kedudukan hakim agung merupakan pejabat negara. Hal ini diatur di dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme.  Pasal  1  angka  1  berbunyi:  Penyelenggara  Negara  adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan  penyelenggaraan  negara  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundangundangan  yang  berlaku.  Ketentuan  lainnya  dapat  ditilik dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  yang  berbunyi:  Penyelenggara Negara  meliputi:  1).  Pejabat  Negara  pada  Lembaga  Tertinggi  Negara;  2).  Pejabat  Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3). Menteri; 4). Gubernur; 5). Hakim; 6). Pejabat negara yang lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku;  dan  7).  Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal  19  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman menyatakan  bahwa  hakim  dan  hakim  konstitusi  adalah  pejabat  negara  yang  melakukan kekuasaan  kehakiman  yang  diatur  dalam  undangundang.  Pasal  122  e  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga menyebut bahwa pejabat negara adalah  ketua,  wakil  ketua,  ketua  muda,  dan  hakim  agung  pada  Mahkamah  Agung  serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc.
Kewenangan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung diatur dalam konstitusi. Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa calon  hakim  agung  diusulkan  Komisi  Yudisial  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk mendapatkan  persetujuan  dan  selanjutnya  ditetapkan  sebagai  hakim  agung  oleh  Presiden. Menurut  salah  satu  perumus  perubahan UUD  NRI  Tahun  1945,  Agun  Gunandjar  Sudarsa, bahwa  frasa  “persetujuan”  dalam  konstitusi  tidak  mengandung  makna  bahwa  Dewan Perwakilan  Rakyat  melakukan  proses  pemilihan  ataupun  fit  and  proper  test  terhadap  calon hakim  agung.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU-XI/2013  menegaskan  bahwa Pasal  8  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung  yang menyatakan  bahwa  calon  hakim  agung  dipilih  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dari  nama calon yang diusulkan oleh Komisi  Yudisial, secara konstitusional menyimpang dari norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.
Makna “pemilihan” hakim agung menurut Mahkamah Konstutusi diubah atau harus dibaca  dengan  makna  “persetujuan”.  Putusan  Mahkamah  Konstutusi  dalam
21 Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
22 Pasal 6B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
23 Pasal 11B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
pertimbangannya juga menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. 24 Dengan  demikian,  sejatinya  sudah  tidak ada  lagi  konflik  norma antara  Pasal  8  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009  tentang  Mahkamah  Agung  dengan  UUD  NRI Tahun  1945  karena  telah  diluruskan  melalui  tafsir  konstitusi  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Namun  demikian,  dalam  praktiknya,  forum  persetujuan  calon  hakim  agung  di  Dewan Perwakilan  Rakyat  masih  diisi  dengan  serangkaian  uji  publik.  Bahkan  pada  proses rekrutmen calon hakim agung yang terakhir pada Bulan September 2021, Dewan Perwakilan Rakyat masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan.  Kewenangan tersebut sejatinya telah dilakukan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang  dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang  berfungsi  sebagai  perpanjangan  tangan  dalam  konteks  penyeleksian  calon  hakim agung.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  telah  memilih  komisioner  Komisi  Yudisial  untuk menjalankan  kewenangan  yang  diberikan  undang-undang  demi  terwujudnya  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka.  Komisi  Yudisial  melakukan  serangkaian  seleksi,  mulai  etape penerimaan  usulan  calon  hakim  agung  yang  dilakukan  dengan  cara  mengumumkan  di website,  seleksi  administrasi,  uji  kelayakan  yang  meliputi  seleksi  kualitas  (tes  obyektif, karya profesi, karya tulis di tempat, studi kasus kode etik dan pedoman perilaku hakim, studi kasus hukum), seleksi kesehatan dan kepribadian, wawancara terbuka, penetapan kelulusan, hingga  pengusulan  nama  calon  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat. 25 Semua  etape  proses seleksi tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif demi mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 adalah produk hukum yang bersifat  final  dan  mengikat  karena  dilahirkan  oleh  suatu  lembaga  kekuasaan  kehakiman yang  memang  diberikan  kewenangan  berdasarkan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Mahkamah Konstitusi  merupakan  lembaga  tinggi  negara  yang  dibentuk  oleh  konstitusi 26 sehingga produk  putusannya  wajib  dipatuhi  oleh  siapapun  dan  lembaga  manapun,  termasuk  oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat juga dibentuk berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan posisinya setara dengan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam pelaksanaan kekuasaan negara, hukum berada di atas segalanya.
Hal  ini  telah  dinyatakan  secara  suprematif  dalam  Pasal  1  ayat  3  UUD  NRI  Tahun 1945  bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Hukum.  Sehingga  mengandung  konsekuensi bahwa  pelaksanaan  kekuasaan  negara  harus  berdasarkan  atas  hukum.  Negara  demokrasi yang  berdasarkan  hukum (constitutional  democracy )  mencerminkan  ketaatan  terhadap konstitusi, karena demokrasi tanpa hukum akan melahirkan mobokrasi.
Negara  hukum  adalah  negara  yang  di  dalamnya  terdapat  berbagai  aspek  peraturan yang  bersifat  memaksa  untuk  dipatuhi  dan  dilaksanakan.  Sehingga  negara  hukum  lebih mengutamakan supremasi hukum dalam setiap pelaksanaan kewenangannya dan bukan atas dasar  kekuasaan  semata. 27 Kedudukan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam pengisian  jabatan  hakim  agung  dalam  bentuk  kewenangan  menyetujui/tidak  menyetujui
24 Lihat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUUXI/2013 yang menyitir pendapat perumus perubahan UUD NRI Tahun 1945, Agun Gunandjar Sudarsa, terkait penggunaan frasa “persetujuan” dalam konstitusi 25 Nurhalimatuz Zahro, Op.Cit., hlm.109-124
26 Lihat Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
27 htpps://www.republika.co.id/berita/qp6qlo349/harapan-dan-kenyataan-di-negarahukum. Diakses tanggal 13 Ma
calon  hakim  agung  dapat  dikaji  dengan  menggunakan  teori  kewenangan  dan  teori  hukum murni,  sehingga  bisa  diketahui  sejauh  mana  kewenangan  tersebut  merupakan  perwujudan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut teori kewenangan yang dikemukakan HD  Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt,  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  organ/kekuasaan negara  terdiri  atas  kewenangan  atributif  dan  non-atributif.  Sedangkan  menurut  teori kewenangan  Philipus  M.  Hadjon  disebutkan  bahwa  kewenangan  diperoleh  melalui  tiga sumber, yaitu kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. 28
Kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  pengisian  jabatan  hakim  agung dalam bentuk kewenangan menyetujui/tidak menyetujui calon hakim agung dikualifikasikan sebagai kewenangan atributif (orisinil) karena merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh  pembuat  undang-undang  kepada  organ  pemerintahan (atributie:  toekenning  van  een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuurorgaan). Hal ini diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009  tentang  Mahkamah  Agung.  Kewenangan  tersebut  bersifat  permanen  atau  tetap  ada selama  undangundang  mengaturnya.  Keterlibatan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam pengisian  jabatan  hakim  agung  sejatinya  tidak  selalu  dimaknai  sebagai  upaya  merongrong kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman,  sepanjang  dalam  pelaksanaan  kewenangannya  bisa dipastikan  steril  dari  berbagai  kepentingan  politik  yang  menyimpang  dari  cita-cita  negara hukum. Setidaknya alasan tersebut diperkuat dengan beberapa argumentasi sebagai berikut: Pertama, kedudukan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung  merupakan  perwujudan  asas  negara  hukum,  sehingga  pelaksanaan  kewenangan kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik.
Hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  menegaskan bahwa:  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Unsur  negara  hukum  di  Indonesia meliputi  (1)  hukum  bersumber  pada  Pancasila,  (2)  kedaulatan  rakyat,  (3)  pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, (4) persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, (5)  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  dari  kekuasaan  lainnya,  (6)  pembentuk  undang- undang  adalah  Presiden  bersama  DPR,  dan  (7)  sistem  MPR. 29 Asas  negara  hukum  berakar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil.  Unsur  dalam  paham  negara  hukum  adalah  hubungan  antara  yang  pemerintah  dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, tetapi berdasarkan norma yang obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. 30
Dengan  demikian,  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  menyetujui/tidak menyetujui  calon  hakim  agung  dimaknai  sebagai  upaya  perwujudan  prinsip  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  sepanjang  dalam  pelaksanaan  kewenangannya  mengacu  kepada peraturan  perundangundangan  dan  terbebas  dari  belenggu  kepentingan  politik.  Kedua, kedudukan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  pengisian  jabatan  hakim  agung merupakan  perwujudan  dari  asas  pembagian  kekuasaan.  Menurut  Bagir  Manan, kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman  tetap  menimbulkan  sistem check  and  balances antar masingmasing lembaga negara.
28 Philipus Hadjon, Loc,Cit
29 Mohamad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum – Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet. Pertama, Bulan Bintang, Jakarta, hlm.14
30 Franz Magnis Suseno, 1999, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 295
Walaupun  proses check  and  balances ini  hanya  berlaku  proses  rekrutmen  hakim agung saja yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. 31 Check and balances bertujuan  mewujudkan  pemerintahan  yang  demokratis  karena  konstitusi  secara  tegas menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  demokratis  yang  berdasarkan  hukum.  Check and  balances  juga  bertujuan  mencegah  dominannya  kekuasaan  pada  suatu  organ  negara yang  dapat  mengganggu  keseimbangan  kekuasaan.  Suatu  cabang  kekuasaan  yang mengambil  terlalu  banyak  kekuasaan  harus  dibatasi  oleh  tindakan  cabang  kekuasaan  yang lain  agar  tidak  terjadi  penyalahgunaan  wewenang  dan  absolutisme  kekuasaan.  Ketiga, kedudukan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  pengisian  jabatan  hakim  agung merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan  bahwa  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilakukan  menurut  UUD  NRI Tahun 1945.
Mekanismenya,  rakyat  memberikan  kedaulatan  kepada  wakil-wakilnya  melalui Pemilu dan selanjutnya para wakil rakyat menjalankan kekuasaan pemerintahan berdasarkan hukum.  Asas  kedaulatan  rakyat  merupakan  pengejawantahan  dari  berbagai  asas  dalam pemikiran  negara  dan  hukum,  antara  lain  suara  rakyat  suara  Tuhan  dan Solus  Populi Supreme  Lex (kepentingan  rakyat  merupakan  hukum  yang  tertinggi).  Dalam  konteks pengisian  jabatan  hakim  agung,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  menempatkan  rakyat  sebagai pemilik  kedaulatan tertinggi  di  dalam  negara,  sehingga  hakim agung  yang  disetujui  benar- benar memiliki kompetensi dan integritas yang baik sesuai harapan rakyat. Masyarakat yang berkembang  pesat  ternyata  menghendaki  negara  memiliki  struktur  organisasi  yang  lebih responsif terhadap tuntutan publik. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan,  menjadi  harapan  masyarakat  yang  ujungnya ditumpukan kepada negara.
Maka  dari  itu,  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945  telah  meniadakan  konsep superioritas  suatu  lembaga  negara  atas  lembaga-lembaga  negara  lainnya  dari  struktur ketatanegaraan  Republik  Indonesia.  Termasuk  di  dalannya  dalam  pengisian  jabatan  hakim agung agar tidak dimonopoli oleh satu kekuasaan saja. 32 Keempat, sistem rekrutmen hakim agung merupakan ranah hukum administrasi negara, sedangkan pejabat tata usaha tertinggi adalah  presiden  yang  memiliki  wewenang  menetapkan  hakim  agung  setelah  mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Dengan  demikian,  sistem  rekrutmen  hingga  penetapan  hakim  agung  di  negara dengan sistem presidensiil seperti Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pelibatan kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai konsekuensi dari  system  pembagian kekuasaan. Hanya saja yang  perlu  dikaji  ulang  adalah  bagaimana  kewenangan  oleh  masing-masing  kekuasaan negara dijalankan berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata, sehingga tercipta  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Arthur  Maass  membagi kewenangan ke dalam dua cara, yaitu capital division of powers dan areal division of power. Capital  division  of  power  adalah  membagi  kewenangan  berdasarkan  kekuasaan  secara horizontal,  sedangkan  areal  division  of  power  membagi  kewenangan  berdasarkan area/wilayah  secara  vertikal.  Tiga  nilai  dasar  yang  disampaikan  oleh  Arthur  Maass  dalam rangka  areal  division  of  power  adalah  liberty,  equity,  and  welfare.  Liberty  merupakan
31 Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII, Yogyakarta
32 Burhanuddin, 2020, Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Juridica, Volume 2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur, hlm.5
pembagian  kekuasaan  untuk  mempertahankan  individu  dan  kelompok  terhadap  tindakan Pemerintah  yang  sewenang-wenang.  Equity  merupakan  pembagian  kekuasaan  yang memberikan  kesempatan  luas  bagi  partisipasi  warga  masyarakat  dalam  kebijakan. Welfare merupakan  pembagian  kekuasaan  yang  menjamin  bahwa  tindakan  Pemerintah akan  efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 33
Ketiga unsur tersebut (liberty, equity, and welfare) jika dikontekstualisasikan dengan kedudukan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  pengisian  jabatan  hakim  agung, bisa  dimaknai  sebagai  ikhtiar  agar  rekrutmen  hakim  agung  terhindar  dari  kesewenang- wenangan absolutisme suatu kekuasaan, mendorong partisipasi publik agar keputusan yang diambil  Dewan  Perwakilan  Rakyat  sesuai  hati  nurani  rakyat,  dan  hakim  agung  bisa memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat. Persoalannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat masih  melakukan  uji  publik  yang  hal  itu  dilakukan  oleh  anggota  Komisi  III  yang kompetensinya tidak seluruhnya berlatarbelakang di bidang hukum.
Sebagian anggota Komisi III DPR RI periode 2019-2024 berlatarbelakang ekonomi, sarjana  teknik,  ilmu  komputer,  psikologi,  dan  ilmu  sosial. 34 Bayangkan  saja,  hakim  karir yang  sudah  puluhan  tahun  berpengalaman  malang  melintang  menangani  perkara,  bergelar doktor,  harus  diuji  publik  oleh  anggota  dewan  yang  latar  belakang  pendidikannya  bukan hukum. Meskipun anggota dewan memiliki staf ahli di bidang hukum, tapi yang melakukan wawancara  langsung  dan  penilaian  terhadap  calon  hakim  agung  adalah  anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat.  Di  samping  itu,  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam memberikan  persetujuan  terhadap  calon hakim agung  telah  bertransformasi menjadi  forum yang  kental  nuansa  politis.  Sehingga  keputusan  yang  diambil  selalu  dapat  dibaca  sebagai bagian  dari  aktivitas  politik  yang  distorsif  dan  mengabaikan  prinsip-prinsip  meritokrasi. Akibatnya  kemurnian  hukum  dicemari  oleh  intrusi  kekuasaan  politik  yang  merongrong kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
Victor  Immanuel  W.  Nalle  dalam  teori  kewenangannya  menegaskan  bahwa kewenangan  kekuasaan  negara  dibatasi  oleh  tiga  hal:  materi  kewenangan,  wilayah,  dan waktu.  Apabila  kewenangan  yang  dilakukan  melampaui  batas-batas  tersebut,  maka  akan timbul  kondisi  sebagai  berikut: 35 a).  Ketidakwenangan  karena materi  (onbevoegdheid ratione materiae ) yaitu peraturan perundang-undangan tidak memberikan wewenang untuk melakukan  suatu  tindakan;  b).  Ketidakwenangan  karena  tidak  mempunyai  wewenang  di wilayah  tersebut (onbevoegdheid  ratione loci ); c).  Ketidakwenangan  karena terlampauinya batas waktu (onbevoegdheid ratione temporis).
Berdasarkan teori kewenangan  yang dikemukakan oleh Victor Immanuel W. Nalle, uji  publik  terhadap  calon  hakim  agung  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  dilakukan sebelum  mengambil  keputusan  bisa  menimbulkan  ketidakwenangan  karena  materi (onbevoegdheid  ratione  materiae). Sebab  peraturan  perundang-undangan  secara  substantif tidak  memberikan  kewenangan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  untuk  melakukan  uji kelayakan  dan  kepatutan  terhadap  calon  hakim  agung.  Pelaksanaan  kewenangan  Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak mempunyai kewenangan di wilayah tersebut (onbevoegdheid
33 Arthur Maass, 1959, Area and Power a Theory of Local Government, Glencoe, Illionis, hlm.9-1
34 https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Komisi-III. Diakses tanggal 13 Maret 2022
35 Victor Immanuel W. Nalle, 2013, Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia, Setara Press, Malang, hlm. 2
ratione  loci) karena  kewenangan  untuk  melakukan  fit  and  proper  test  berada  di  wilayah Komisi Yudisial.
Perspektif  lain  soal  uji  publik  bisa  dilihat  dari  sudut  pandang  kedudukan  Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi rakyat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, sehingga dalam menjalankan kewenangannya harus menyerap aspirasi rakyat. Dalam pengisian jabatan hakim agung Dewan Perwakilan Rakyat tidak serta merta  menyetujui  calon  hakim  agung  yang  diusulkan  Komisi  Yudisial  tanpa  melakukan etape  menggali  profil  calon  dengan  melibatkan  partisipasi  publik/konstituen.  Maka  untuk memenuhi kriteria hakim agung  yang sesuai harapan rakyat perlu dilakukan uji publik. Uji publik  merupakan  bentuk  penerapan  fungsi  check  and  balances  antar-cabang  kekuasaan negara.
Dalam  praktiknya  fungsi  check  and  balances  sedikit  banyak  berhasil  mengungkap lebih  terang  sepak  terjang  calon  hakim  agung  yang  sebelumnya  tidak  terungkap  saat  uji kelayakan  dan  kepatutan  di  Komisi  Yudisial.  Beberapa  kasus  yang  terungkap  di  Dewan Perwakilan  rakyat  di  antaranya  soal  kasus  plagiasi  karya  ilmiah  hingga  soal  rendahnya sensivitas terhadap korban perkosaan karena calon hakim agung mengatakan yang diperkosa dengan yang memperkosa sama-sama menikmati. Hakim agung yang baik bukan dilahirkan, tapi diciptakan. Maka itu, mekanisme rekrutmen yang tepat akan menciptakan sosok hakim yang baik dan profesional. Hakim agung yang ideal tidak akan lahir dari sistem yang buruk, tetapi  diciptakan  dari  sistem  yang  mendukung  terciptanya  kondisi  ideal  yang  bebas  dari segala  kekuatan  yang  mempengaruhi  kemurnian  prosesnya. 36 Oleh  karena  itu,  solusi  yang paling ideal agar kemerdekaan kekuasaan kehakiman tetap terjaga dengan mendesain ulang proses  uji  publik  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  melalui  pendekatan  ilmu  obyektif  yang ilmiah.  Akhirnya,  kedudukan  kewenangan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  pengisian jabatan hakim agung merupakan kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 24A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut sebagai upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka sepanjang dalam prosesnya dilakukan berdasarkan mekansime yang obyektif, pendekatan  ilmiah,  partisipatif,  dan  dilakukan  oleh  tim  independen  sehingga  terbebas  dari kepentingan politik. Tujuan keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk menjamin akuntabilitas publik dalam pengisian pejabat publik.

## III. PENUTUP Kesimpulan
Kedudukan kewenangan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung  merupakan  kewenangan  atributif  yang  diatur  dalam  Pasal  24A  ayat  (3)  UUD  NRI Tahun 1945 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.  Kewenangan  tersebut  dimaknai  sebagai  perwujudan  asas  negara  hukum,  asas pembagian kekuasaan, dan asas kedaulatan rakyat, yang mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  sepanjang  dalam  prosesnya  dilakukan  berdasarkan  mekanisme
36 Odette Buitendam, 2000, Good Judges are Not Born but Made: Recruiment, Selection and the Training of Judges in the Netherlands, dalam Marco Fabri and Philip M. Langbroek, eds., The Challenge of Change for Judicial System,IOS Pres s, Netherlands, hlm. 21
yang obyektif, melalui pendekatan ilmiah, partisipatif, dan dilakukan oleh tim khusus yang independen  dan  kompeten  di  bidangnya,  sehingga  terbebas  dari  anasir  politik  yang  dapat mencemari kemurnian hukum.

## Saran
Kedudukan kewenangan  Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengisian jabatan hakim agung disarankan untuk didesain ulang dengan melakukan perubahan kaidah hukum selaras dengan  teori  kewenangan  dan  teori  hukum  murni  serta  landasan  filosofis  kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Sehingga mekanisme persetujuan dilakuka

## DAFTAR PUSTAKA
Ardiansyah,  A.,  &  Nurjannah,  N.  (2022).  UPAYA  HAKIM  MEDIATOR  DALAM MENGOPTIMALKAN MEDIASI SEBAGAI PENYELESAIAN PERKARA
PERCERAIAN  DI  PENGADILAN  AGAMA  MAJENE. QISTHOSIA:  Jurnal  Syariah  dan Hukum , 3 (2), 103-115.
Bambang Sotiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, UII Press, Yogyakarta,
Bagir Manan, 2005, Suatu Tinjauan terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI, Jakarta
Franz Magnis Suseno, 1999, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Bagir Manan, 2003, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII, Yogyakarta
Burhanuddin, 2020, Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Juridica, Volume 2, No.1, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur
Arthur Maass, 1959, Area and Power a Theory of Local Government, Glencoe, Illionis
Franz Magnis-Suseno, 2005, Pijar-Pijar Filsafat, Kanisius, Yogyakarta
Aidul Fitriciada A., 2005, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di
Ni‟matul Huda, 2004, Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945, UII Press, Yogyakarta,
ofian Jailani, 2012, Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar UndangUndang Dasar 1945, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No.3 SeptemberDesember 2012, ISSN 1978-5186
Kaimuddin, K., Kasim, A. J., & Nur, D. U. H. (2021). EFEKTIVITAS BERPERKARA SECARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI MASA PANDEMI COVID-19: Studi Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B. QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (2), 101-120.
King Faisal Sulaiman, 2017, Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia, UII Press, Yogyakarta
Sunarto, 2020, Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas, dan Kapabilitas, Kencana, Jakarta,
Todung Mulya Lubis & Mas Achmad Santosa, 2000, Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan: Agenda Reformasi Hukum di Indonesia, dalam Arief Budiman et al. (ed.), Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia, Bigraf Publishing ,
Yogyakarta
Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
Prajudi Atmosudirjo, 1995, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta
Mohamad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum – Suatu Studi tentang PrinsipPrinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Cet.
Pertama, Bulan Bintang, Jakarta
Victor Immanuel W. Nalle, 2013, Konsep Uji Materiil: Kajian Pembentukan dan Uji Materiil Peraturan Kebijakan di Indonesia, Setara Press, Malang
Odette Buitendam, 2000, Good Judges are Not Born but Made: Recruiment, Selection and the Training of Judges in the Netherlands, dalam Marco Fabri and Philip M. Langbroek, eds., The Challenge of Change for Judicial System,IOS Pres s, Netherlands
Sumber Lain :
https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Daftar-Anggota-Komisi-III. Diakses tanggal 13 Maret 2022 https//:id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia. Di-download tanggal 27 Februari 2022
htpps://www.republika.co.id/berita/qp6qlo349/harapan-dan-kenyataan-di-negarahukum. Diakses tanggal 13 Maret 2022