## Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan
Volume 10, Nomor 1, Mei 2024, pp. 50-64 E-ISSN: 2776-6284
Received 17 Mei 2024● Revised 2 Juni 2024● Accepted 19 Juni 2024
Strategi Badan Pengawas Pemilu Dalam Mencegah Potensi Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Lombok Timur

## Siti Hidayatul Jumaah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram
Email : hidayatulj929@yahoo.com
* Email Korespondensi: hidayatulj929@yahoo.com

## Abstract:
Abstract: Installation of Campaign Peraga Equipment is an election stage where violations are often found, such as: installation locations that do not comply with regulations, and installation that is not according  to  schedule.  This  research  aims  to  analyze  the  Election  Supervisory  Agency's  strategy  in preventing potential violations of APK installation in the 2024 simultaneous elections in East Lombok Regency. The research method used is a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection  techniques  use  interview  techniques,  observation  and  documentation  studies.  The  data sources in this research consist of two, namely primary and secondary data. The data analysis technique uses three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the Election Supervisory Agency's strategy has worked quite well. This can be seen from several aspects, namely: first, the program aspect shows quite good results, where Bawaslu has developed several program strategies, namely: 1) identifying potential violations; 2) coordinate with the  campaign  team;  3)  coordinate  with  Panwaslu;  4)  submit  a  letter  of  appeal;  5)  social  media publications; and 6) On-site prevention. Second, the budget aspect shows poor results, considering that  there  is  no  official  budget  allocated  specifically  to  prevent  and  overcome  violations  of  the installation  of  campaign  equipment.  The  budget  still  depends  on  the  budget  from  the  Provincial Bawaslu.  Third,  the  procedural  aspect  shows  quite  good  results,  considering  that  there  are  clear regulations in supervising the installation of campaign Peraga equipment through Bawaslu Regulation Number 28 of 2018 concerning Supervision of General Election Campaigns.
Keywords : strategy; Bawaslu; campaign preparation tools; East Lombok.

## Abstrak:
Abstrak Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan suatu tahapan pemilu yang sering ditemukan pelanggaran, seperti: lokasi pemasangan yang tidak sesuai aturan, dan pemasangan yang tidak sesuai jadwal.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  pendekatan  Bawaslu  dalam  memitigasi kemungkinan pelanggaran pemasangan APK pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan orientasi kualitatif. Pendekatan pengumpulan data  menggunakan  metodologi  seperti  wawancara,  observasi,  dan  studi  dokumentasi.  Penelitian  ini menggunakan  dua  sumber  data  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Teknik  analisis  data  memiliki  tiga tahapan  berbeda:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan.  Temuan  penelitian menunjukkan bahwa strategi Bawaslu sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, khususnya: Aspek program menunjukkan hasil yang menjanjikan, karena Bawaslu telah melaksanakan berbagai  program  strategis,  antara  lain:  1)  mengidentifikasi  potensi  pelanggaran;  2)  berkolaborasi dengan  tim  kampanye;  3)  berkoordinasi  dengan  Panwaslu;  4)  mengajukan  surat  banding;  5) menyebarkan  informasi  melalui  media  sosial;  dan  6)  menerapkan  langkah-langkah  pencegahan  di lapangan. Kedua, aspek  anggaran  menunjukkan  hasil  yang  kurang  baik,  mengingat  tidak  adanya anggaran  resmi  yang  dialokasikan  secara  khusus  untuk  mencegah  dan  mengatasi  pelanggaran pemasangan alat Peraga kampanye. Anggaran tersebut masih bergantung pada anggaran dari Bawaslu Provinsi. Ketiga, apek  prosedur  menunjukkan  hasil  yang  cukup  baik,  mengingat  sudah  adanya
peraturan  yang  jelas  dalam  melakukan  pengawasan  pemasangan  alat  Peraga  kampanye  melalui Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
Kata Kunci : srategi; Bawaslu; alat Peraga kampanye; Lombok Timur.

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  atau  yang  sering  disebut  pemilu  merupakan  salah  satu  bentuk implementasi dari demokrasi, dimana masyarakat dibebaskan untuk memilih dan menentukan sendiri  calon  pemimpin  yang  mereka  kehendaki  (Zulkarnaen  &  dkk.,  2020).  Pemilu  juga didefiniskan sebagai suatu bentuk kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya, melalui anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Presiden-Wakil  Presiden,  dan  pejabat  lainnya.  Proses penyelenggaraan pemilu berdasarkan pada asas bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang mana asas ini dijamin di dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila (Sarofah, Purwaningsih, & Nurhakim, 2018). Dengan demikian, maka pemilu di Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan tujuan untuk melaksanakan demokrasi (Kurniawan & Michael, 2023).
Subakti  dan  Supriyanto  mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan  pemilu  yang  berjalan demokratis  harus  memenuhi  7  (tujuh)  kriteria,  yakni:  (1)  Pemilu  harus  selaras  dengan karakteristik  masyarakat  dan  sistem  politik  demokrasi  yang  akan  dibangun.  (2)  Diperlukan adanya kerangka hukum yang jelas dalam proses penyelenggaraan pemilu, berdasarkan asas pemilu. (3) Persaingan antar peserta pemilu harus dilakukan secara bebas dan adil. (4) Peran penyelenggara pemilu yang profesional dan independen sangat penting dalam melaksanakan tugas  dan  fungsinya.  (5)  Proses  pemungutan  dan  penghitungan  suara  harus  berpegang  pada prinsip  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  (6)  Undang-undang  pemilu  harus ditegakkan  secara  tidak  memihak  dan  segera.  (7)  Partisipasi  masyarakat  diperlukan  dalam proses penyelenggaraan pemilu (Subakti & Supriyanto, 2013).
Dikutip  dari  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU),  pemilu  serentak  merupakan penyelenggaraan  pemilihan  umum  presiden  dan wakil  presiden,  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD),  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD)  dilaksanakan  secara serentak. Pemilu  serentak  ini  merupakan tindak lanjut  Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2013, yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial.  Adapun  urgensi  dari  pemilu  serentak  adalah  untuk  mengefisiensikan  dan mengefektifkan pelaksanaan pemilu, yang harapannya juga dapat meminimalisir pengeluaran negara  (Dedi,  2019).  Dengan  melaksanakan  pemilu  yang  serentak  juga  dinilai  akan menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil (Wibawana, 2024).
Pada  Februari  2024,  Indonesia  melaksanakan  pemilu  serentak  yang  melibatkan  18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Meskipun sebelumnya di tahun 2019 pernah  dilakukan  pemilu  serentak,  nyatanya  pemilu  tahun  2024  disebut  berpotensi  terhadap berbagai  permasalahan,  misalnya  terkait  masalah  administrasi,  netralitas  eksekutor  pemilu, hingga  rendahnya  disiplin  para  partisipan  dan  partai  politik  terhadap  hukum  (Penga  &
Yusriando,  2022).  Masalah  lainnya  juga  diungkapkan  oleh  (Pangestu,  2022),  yaitu  masalah pelanggaran  kode  etik,  aturan  yang  belum  singkron,  tantangan  yang  dihadapi  antara  lain permasalahan normatif dan hukum, kurangnya standar yang jelas dan ketidakpastian peraturan, serta permasalahan kelembagaan yang dihadapi  penyelenggara pemilu, yang harus memiliki kemampuan manajemen waktu dan organisasi yang efektif.
Pemilu  memberikan  kesempatan  kepada  masyarakat  untuk  memilih  wakil-wakil politiknya,  sehingga  memerlukan  pengawasan  untuk  menjamin  integritas  dan  imparsialitas proses pemilu (Kartini, 2017). Badan Pengawas Pemilu, juga dikenal sebagai Bawaslu, adalah lembaga  otonom  yang  mempunyai  kewenangan  mengawasi  pelaksanaan  proses  pemilu, mendengarkan  keluhan,  dan  menangani  kasus-kasus  pelanggaran  administratif,  pelanggaran pidana  pemilu,  dan  pelanggaran  etika  (Bawaslu,  2020).  Bawaslu  bertanggung  jawab  dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu No. 20/2018 tentang pencegahan pelanggaran dan perselisihan dalam proses pemilu. Tugas tersebut antara lain  mencegah  terjadinya  pelanggaran  dan  perselisihan  yang  mungkin  timbul  selama  proses pemilu. Kategorisasi pelanggaran dan perselisihan proses Pemilu meliputi jenis-jenis sebagai berikut: (a) pelanggaran pidana Pemilu; (b) perselisihan yang timbul selama proses pemilu; (c) pelanggaran terkait penyelenggaraan pemilu; (d) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (e) perselisihan hasil pemilu; dan (f) perselisihan hukum lainnya  (Hasanah & Puspitasar, 2021) .
Pelanggaran  administrasi  pemilu  merupakan  pelanggaran  yang  terjadi  pada keseluruhan  proses  dan  prosedur  yang  berhubungan  dengan  proses  mencapai  tujuan  dan kebijakan teknis dari pelaksanaan pemilu (Junaidi, 2009). Pelanggaran terhadap administrasi pemilu  merupakan  jenis  pelanggaran  yang  paling  banyak  terjadi  pada  setiap  pemilu  di Indonesia.  Pelanggaran  administrasi  bahkan  disebut  sebagai  pelanggaran  yang  selalu menduduki posisi teratas dibandingkan dengan jenis pelanggaran lainnya (Juniadi & Syahda, 2017). Sejarah mencatat, pelanggaran administrasi pemilu telah terjadi sebanyak 8.946 kasus di  tahun  2004  dan  15.341  kasus  di  tahun  2009  (Palma,  2013).  (Juniadi  &  Syahda,  2017) selanjutnya menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi pemilu mayoritas terjadi pada saat tahapan kampanye, mislanya pada Pilkada tahun 2013 terjadi pelanggaran sebesar 41,16%, dan pada  pemilihan  legislatif  tahun  2014,  meningkatkan  menjadi  62,2%  kasus.  Adapun  bentuk pelanggaran  administrasi  yang  juga  sering  terjadi  adalah  masalah  dalam  penyusunan  Daftar Pemilih Tetap (DPT), masalah logistik yang kurang ataupun rusak, masalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, hingga masalah pengisian dan
penghitungan surat  suara. Masalah kampanye hitam  dan politik uang juga tidak bisa dihindari  sebagai  masalah  yang  masuk  dalam  jajaran  masalah  admistrasi  pemilu  (Juniadi  & Syahda, 2017).
Pelanggaran  pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  (APK)  merupakan  salah  satu pelanggaran  administrasi  pemilu  yang  paling  sering  terjadi.  Pelanggaran  pemasangan  APK seperti  poster,  bendera,  umbul-umbul,  spanduk,  dan  lain  lain  dipasang  tidak  sesuai  aturan, seperti pemasangan yang dilakukan di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan dan lainnya. Pemasangan APK diluar jadwal kampanye dan masa tenang juga turut  menjadi  masalah  yang  masuk  dalam  pelanggaran  administrasi  pemilu  (Hasanah  & Puspitasar, 2021).
Berdasarkan hasil observasi sementara peneliti menunjukkan bahwa pelanggaran yang juga  banyak  terjadi  dari  pemasangan  alat  Peraga  kampanye,  antara  lain: pertama, sebagian besar  alat  Peraga  kampanye  sudah  terpasang  sebelum  KPU  menetapkan  pasangan  calon presiden/wakil  presiden  maupun  kepala  daerah,  juga  alat  peraga  kampanye  pasangan  calon yang  terpasang  tersebut  diketahui  sebagian  besar  adalah  milik  calon  petahana. Kedua, di Kabupaten Lombok Timur sendiri, Bawaslu dinilai tebang pilih dalam menertibkan alat Peraga kampanye pada pemilu tahun 2019,  ini dilihat dari masih banyaknya Alat Paraga Kampanye (APK) yang masih terpasang di beberapa wilayah meskipun sudah H-2 pelaksanaan Pemilu. Ketiga, karena Alat Peraga Kampanye (APK) disediakan dan dipasang oleh KPU, maka ada pendapat  yang  menyebutkan  bahwa  APK  yang  disedikan  tersebut  kurang  berkualitas  (ala kadarnya), pemasangannya pun terkesan asal-asalan dan tidak ada upaya pemeliharaan yang baik dari KPU.
Di  Lombok  Timur  sendiri,  pelanggaran  pemasangan  APK  terjadi  dalam  bentuk menjamurnya pemasang APK di ruas-ruas jalan dan pepohonan. Hal ini tentu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, pelanggaran ini dapat  mencuri start kampanye  dan  menganggu  kondusifitas  daerah,  serta  mengganggu keindahan  dan  gesekan  antar  masyarakat  (Herawati,  2023).  Sekretaris  Daerah  Kabupaten Lombok Timur juga mengungkapkan bahwa pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dinilai tidak  mengedepankan  nilai  estetika,  etika,  kenyamanan  dan  keamanan  di  tengah-tengah masyarakat (Kominfo, 2023).
Berdasarkan  berbagai  permasalahan  dalam  pemasngan  APK  di  atas,  maka  menarik untuk  dikaji  bagaimana  strategi  dari  Bawaslu  untuk  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran. Bawaslu  sebagai  pihak  yang  berwenang  harus  dapat  menyusun  dan  menerapkan  startegi pecegahan pelanggaran pemilu, termasuk pada pemasangan APK. Strategi tersebut akan sangat
bermanfaat  untuk  kelancaran  proses  pemilu,  dimana  kelancaran  ini  akan  berdampak  pada minimnya  pelanggaran  yang  terjadi,  termasuk  pelanggaran  dalam  pemasangan  alat  Peraga kampanye.  Sebagaimana  (Umar,  2005)  mendefinisikan  strategi  sebagai  suatu  bentuk  atau rencana  yang  mengintegrasikan  tujuan-tujuan  utama,  kebijakan-kebijakan  dan  rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  kualitatif.  W.  Laurence  Neuman mendefinisikan  pendekatan  kualitatif  sebagai  suatu  metode  untuk  mengkaji  proses  atau kejadian sosial dengan menggunakan ide atau konsepsi yang ada dari orang lain dan mengamati bagaimana  ide  atau  konsep  tersebut  terbentuk  atau  dipahami.  Penelitian  kualitatif  mengkaji fenomena  sosial  secara  kualitatif,  yang  seringkali  menghasilkan  jumlah  data  yang  terbatas. Keseluruhan data yang ada mempunyai nilai yang signifikan (Neuman W. L., 2014). Penelitian kualitatif memanfaatkan data yang telah disusun menjadi bagian-bagian yang dapat dicerna. Selanjutnya, dengan tekun mencari dan mengumpulkan rangkaian yang berulang, memastikan signifikansinya  dan  pengetahuan  yang  diperoleh  dari  rangkaian  tersebut,  dan  selanjutnya menentukan  informasi  mana  yang  dapat  dikomunikasikan  secara  efektif  kepada  orang  lain (Moleong, 2010).
Fokus dalam penelitian ini adalah strategi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur dalam mencegah potensi pelanggaran pemasangan alat Peraga kampanye pada pemilu serentak tahun 2024.  Peneliti  menggunakan  teori  strategi  menurut  (Koswara,  2017)  yang  melihat implementasi  strategi  melalui  3  (tiga)  aspek,  yaitu  program,  anggaran,  dan Standar Operasional Prosedure (SOP).
Data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari observasi di  kantor  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  serta  wawancara  dengan  beberapa  informan kunci,  yaitu:  Ketua  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur,  Koordinator  Devisi  Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Koordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, dan Ketua Panwaslu Kecamatan. Sementara data sekunder, berasal dari berbagai sumber. Peneliti menggunakan laporan kinerja Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur, Rencana Strategis dan laporan keuangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur, dan buku- buku yang membahas masalah pemilu.
Peneliti  menggunakan  metodologi  pengumpulan  data  seperti  observasi  langsung, wawancara mendalam, dan tinjauan pustaka. Analisis data melibatkan pengorganisasian
sistematis dan kategorisasi data, serta deskripsi data dalam bentuk unit dan pola, untuk menarik kesimpulan  yang  bermakna  (Neuman  W.  L.,  2014).  Para  peneliti  menggunakan  metodologi pengumpulan  data  seperti  observasi  langsung,  wawancara  mendalam,  dan  tinjauan  pustaka. Analisis data melibatkan pengorganisasian sistematis dan kategorisasi data, serta deskripsi data dalam bentuk unit dan pola, untuk menarik kesimpulan yang bermakna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi adalah pengelompokan teknik-teknik umum untuk melaksanakan suatu konsep atau tujuan dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja, organisasi yang menerapkan strategi akan membantu organisasi dalam hal bagaimana organisasi tersebut dapat berfungsi, berkembang, dan menunjukkan perkembangan positif. Hal ini juga meningkatkan peluang perusahaan untuk bertahan  hidup  dan  bahkan  mengangkat  dirinya  dibandingkan  perusahaan  lain  di  sektor organisasi. Pelaksanaan strategi menurut (Koswara, 2017) adalah proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator, yaitu program, anggaran serta prosedur. Kaitannya dengan definisi tersebut, maka untuk menganalisis strategi Bawaslu dalam mencegah  pelanggaran  pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  (APK)  di  Kabupaten  Lombok dapat dipaparkan sebagai berikut:
1. Program
Upaya  Badan  Pengawas  Pemilu  dalam  Pencegahan  Pelanggaran  Pemasangan  Alat Peraga Kampanye pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur yaitu: pertama, mengidentifikasi potensi kerawanan pelanggaran pemasangan APK.  Bawaslu Kabupaten Lombok  Timur  telah  mengidentifikasi  kerentanan  pada  pemasangan  APK  dengan menggunakan Pasal 7 ayat (2) Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 sebagai dasar identifikasi dan pemetaan. Kriteria identifikasi dan pemetaannya adalah sebagai berikut: (a) perintah atau  larangan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan;  (b)  ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat ditafsirkan beragam; (c) perbuatan yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) individu atau kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran dan terlibat perselisihan; dan (e) bidang pengawasan, dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kemungkinan terjadinya pelanggaran dan perselisihan berdasarkan pengalaman pemilu di masa lalu.
Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melakukan analisis untuk mengidentifikasi dan menilai kemungkinan kelemahan pada setiap tahapan Pemilu 2024 di wilayah Kabupaten Lombok  Timur.  Pada  tahap  kampanye  juga  dilakukan  proses  identifikasi  dan  pemetaan kemungkinan  lokasi  kerentanan.  Akun  Instagram  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur
memuat postingan yang menyoroti daerah rawan kampanye. Salah satu kerentanan yang dicatat oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur adalah adanya APK dan materi kampanye yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan.  Salah  satu  potensi  kerentanan  dalam  pemasangan APK,  seperti  yang  dilakukan  Bawaslu,  adalah  pemasangan  APK  dan  materi  yang  tidak sesuai dengan ketentuan.
Bawaslu Kabupaten Lombok Timur telah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan  pemasangan  APK  berdasarkan  wilayah  pengawasan.  Daerah  pengawasan ditentukan dengan menilai tingkat kerentanan dan kemungkinan pelanggaran di berbagai tempat, dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu dalam pemasangan APK pada pemilu.  Pencegahan  pelanggaran  pemasangan  APK  pada  Pemilu  2024  di  Kabupaten Lombok  Timur  mungkin  menjadi  perhatian  utama.  Temuan  identifikasi  menunjukkan bahwa  kategori  dengan  tingkat  risiko  paling  besar  adalah  pemasangan  dan  pemusnahan APK yang tidak mematuhi protokol proses, zonasi, dan pemusnahan. Kerentanan instalasi APK terletak di Kecamatan Selong.
Kedua, berkolaborasi  dengan  tim  kampanye.  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur menjalin kerja sama dengan pelaksana atau tim kampanye melalui percakapan langsung. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengirimkan undangan kepada anggota tim kampanye untuk mengikuti rapat koordinasi yang dilakukan di kantornya, maupun pertemuan di luar kantornya. Kolaborasi ini menjadi wadah bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur untuk mengkomunikasikan  kerangka  peraturan  perundang-undangan  dalam  pemasangan  APK pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Ini juga berfungsi sebagai tempat untuk berbagi  informasi  yang  relevan.  Namun  pertemuan  tersebut  tidak  dihadiri  oleh  semua perwakilan  dari  masing-masing  tim  kampanye.  Selain  itu  apabila  terdapat  acara  yang diselenggarakan  oleh  tim  kampanye,  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  mengingatkan kembali baik dalam bentuk surat maupun lisan.
Ketiga, Bekerja  sama  dengan  Panwalsu  (Panitia  Pengawas  Pemilu).  Bawaslu Kabupaten  Lombok  Timur  menyelenggarakan  rapat  koordinasi  dengan  berbagai  cara, antara lain pertemuan tatap muka, dialog, bimtek, dan platform online seperti Zoom dan grup WhatsApp. Koordinasi ini menjadi wadah bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur untuk berkolaborasi guna menghindari penyimpangan pemilu. Hal ini juga sebagai sarana untuk  mengkomunikasikan  persyaratan  hukum  pemasangan  APK  pada  Pemilu  2024  di Kabupaten  Lombok  Timur.  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  bekerjasama  dengan Panwaslu Kecamatan melalui diskusi tatap muka, seperti pemberian pendampingan teknis
dan rapat koordinasi. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur rutin berkoordinasi dengan Peanwaslu  Kecamatan.  Koordinasi  secara  tatap  muka  dilaksanakan  dengan  pembagian shift. Shift kedatangan Panwaslu Kecamatan dimaksudkan untuk membatasi jumlah orang dalam  ruangan  dan  memaksimalkan  koordinasi  dengan  setiap  shift  terdapat  5  -  6 perwakilan  Panwaslu  Kecamatan.  Pertemuan  tersebut  dalam  rangka  koordinasi pengawasan termasuk memberikan informasi dan evaluasi permasalahan APK yang terjadi di lapangan. Ruang koordinasi melalui online juga tetap dilaksanakan sebab dirasa ruang koordinasi  secara  online  lebih  fleksibel.  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  dapat berkoordinasi  dengan  menyampaikan  arahan,  jadwal  dan  informasi  yang  diperlukan. Namun, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur tidak mengarsipkan beberapa intruksi arahan dan jadwal yang disampaikan di WhatsApp Group. Jadwal dan arahan dalam pencegahan pelanggaran  pemasangan  APK  yang  disampaikan  tidak  terdokumentasikan  di  Bawaslu Kabupaten  Lombok  Timur.  Padahal  dokumentasi  penting  sebagai  bukti  kegiatan  yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur. Sehingga meskipun koordinasi melalui online tetap perlu memiliki arsip dan dokumentasi yang tertata dengan baik.
Keempat, menyampaikan  Surat  Himbauan.  Pengajuan  surat  himbauan  merupakan upaya paling bijaksana untuk  mencegah Bawaslu Kabupaten Lombok Timur melakukan pelanggaran pemasangan APK. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kebutuhan akan pengetahuan hukum, karena ada kalanya tim kampanye gagal mengkaji secara menyeluruh undang-undang  dan  peraturan  terkait.  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  menerbitkan surat  imbauan  yang  lebih  rinci  di  setiap  tingkatan  untuk  meningkatkan  pemahaman, termasuk peraturan terkait Hasil Pemilihan Umum (APK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok  Timur.  Apabila  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  hanya  mengandalkan Undang-undang secara umum, tim kampanye dan yang berkaitan belum tentu punya dan memahami aturan tersebut.
Kelima, melakukan  publikasi  Media  Sosial.  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur memanfaatkan beberapa platform media sosial, termasuk situs web, Instagram, Facebook, YouTube,  dan  Twitter,  untuk  mengkomunikasikan  inisiatifnya,  menerapkan  tindakan pencegahan, dan mengeluarkan imbauan. Platform-platform ini berfungsi sebagai ruang di mana informasi terkait kegiatan-kegiatan tersebut dibagikan kepada publik. Media sosial mengacu pada platform  komunikasi  yang tersedia untuk  digunakan. Menurut Sen dalam Octafitria  (2018:19),  media  sosial  dan  platform  online  lainnya  diakses  secara  luas  oleh individu  dan  menawarkan  beragam  informasi,  serta  rasa  keterbukaan  dan  kebebasan, menjadikannya sumber daya yang populer bagi pengguna. Akses informasi melalui media
sosial tersedia bagi penyelenggara pemilu, peserta, pelaksana kampanye, kementerian/lembaga,  pemerintah  daerah,  masyarakat  umum,  pemilih,  dan  pihak  terkait lainnya,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  pemilu  dan  akses masyarakat  terhadap  informasi.  Sesuai  Pasal  6  Perbawaslu  Nomor  20  Tahun  2018, pencegahan  pelanggaran  pemilu  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak,  antara  lain penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pelaksana atau tim kampanye, kementerian/lembaga  atau  pemerintah  daerah,  masyarakat,  pemilih,  dan  pihak  lain. sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu.
Peneliti  melakukan  crosscheck  dokumentasi  terhadap  sosial  media  milik  Bawaslu Kabupaten  Lombok  Timur  dan  tidak  menemukan  publikasi  terkait  dengan  aturan  dan larangan pemasangan APK pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Timur. Upaya Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  terkait  pencegahan  pelanggaran  pemasangan  APK melalui media sosial kurang optimal karena tidak ditemukan muatan aturan pemasangan APK. Media Bawaslu Kabupaten Lombok Timur hanya memuat pengertian APK.
Peneliti  mendapati  publikasi  yang  sama  mengenai  pengertian  APK  terdapat  di instagram,  twitter  dan  facebook.  Nampaknya  informasi  mengenai  APK  masih  dirasa kurang,  sebagaimana  terdapat  pengguna  media  sosial  instagram  yang  menanyakan ketentuan aturan pemasangan APK. Menanggapi pertanyaan terkait ketentuan pemasangan APK, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur memberi jawaban melalui kolom komentar.
Hal  ini  menggambarkan  bahwa  media  sosial  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur belum memberikan informasi yang lengkap dan dibutuhkan oleh berbagai pihak, khususnya terkait dengan pelanggaran pemasangan APK pada Pemilu 2024. Sedangkan melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memberikan pendidikan politik dan hukum. Selain itu, media sosial ini dapat diakses oleh relawan dan vendor sehingga dapat meminimalisir pelanggaran pemasangan APK yang dilakukan.
Peneliti melakukan pengecekan ke kanal youtube milik Bawaslu Kabupaten Lombok Timur  dan  tidak  menemukan  informasi  seputar  aturan  pemasangan  APK  yang  benar. Publikasi  media  sosial  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  perlu  dioptimalkan.  Hal  ini penting karena media sosial merupakan wadah sosialisasi yang dapat menyasar ke berbagai golongan dan mudah diakses.
Ketujuh, melakukan  pencegahan  di  tempat.  Pada  saat  melakukan  pengawasan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur juga sekaligus melakukan pencegahan, Kegiatan ini dapat disebut dengan pencegahan langsung di tempat atau pencegahan on the spot . Apabila
terdapat  pihak yang akan memasang APK tidak sesuai  aturan maka Bawaslu  Kabupaten Lombok  Timur  mengingatkan  dan  memberi  penjelasan  di  tempat.  Sehingga  jika  ada perkara  dugaan  pelanggaran  maka  Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  langsung menyampaikan  pencegahan  dengan  cara  ditemui  di  tempat.  Hal  ini  sebagai  upaya  dari Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  untuk  menangkal,  mencegah,  menghindari  dan menghalangi  pelanggaran  pemasangan  APK  pada  Pemilu  2024  di  Kabupaten  Lombok Timur mendatang.
2. Anggaran
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Kabupaten  Lombok  Timur  pada dasarnya tidak memiliki anggaran yang pasti untuk menertibkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2024. Hal ini disebabkan oleh RAB (Rincian Anggaran Biaya) Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  masing  menginduk  pada  Bawaslu  Provinsi  NTB. Akibatnya, Bawaslu Kabupaten Lombok Timur belum bisa membuat anggaran-anggaran dan  rencana  program  sendiri,  khususnya  pada  masalah  penertiban  ataupun  pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

## Tabel 4.1
Matriks Pendanaan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021-
2024 Program Sasaran Program Alokasi (dalam juta rupiah) 2021 2022 2023 2024 * PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten  dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc. 2,785 2,050 3,055 5,055
Keterangan:
2024* = Anggaran dalam Tahap Perencanaan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Sumber: Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, 2023.
Berdasarkan  tabel  4.1,  diketahui  bahwa  alokasi  untuk  program  peningkatan penyelenggaraan  pengawasan  pemilu  (termasuk  didalamnya  adalah  upaya  pencegahan pelanggaran  pemasangan  alat  Peraga  kampanye)  dialokasikan  pendanaan  sebesar  6,255 juta rupiah pada tahun 2020. Anggaran ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar 7.055 juta rupiah tahun 2022, 10,055 juta rupiah tahun 2023, dan 15,055 juta
rupiah tahun 2024. Besarnya alokasi anggaran ini seharusnya dapat menjadi landasan bagi Bawaslu Kabupaten Lombok Timur untuk dapat memaksimalkan usaha pencegahan pelanggaran pemasangan APK melalui strategi-stratgei yang telah disusun dan ditetapkan untuk dijalankan pada pemilu tahun 2024.
Meskipun mengalami keterbatasan dana, namun pihak Bawaslu Kabupaten Lombok Timur mengaku akan tetap melaksanakan upaya pencegahan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), dimana kegiatan tersebut akan dijalankaan dengan kemampuan dan sumberdaya yang ada.
Pemilu  2024  mendatang  dianggap  berbeda  dengan  pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada), sebab pemilu 2024 merupakan hajat nasional. Dengan demikian, maka masalah anggaran yang ada ataupun tidak ada, Bawaslu bersama Satpol PP akan tetap berkewajiban untuk menertibkan APK apabila ada yang melanggar.
Bawaslu  Kabupaten  Lombok  Timur  bahkan  menambahkan  bahwa  soal  adanya kemungkinan  pemasangan  APK  yang  melanggar  peraturan,  maka  Bawaslu  saat  ini  baru hanya melakukan pemantauan terhadap APK yang dipasang ditempat-tempat yang dilarang bersadarkan surat Keputusan KPU seperti Masjid dan Angkutan Umum. Bawaslu bahkan menyebutkan  bahwa  pihaknya  telah  dan  akan  menyurati  beberapa  calon  legislator  yang memasang atribut atau alat Peraga kampanye di kendaraan umum.
3. Standar Operasional Prosedure (SOP)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan alat Peraga kampanye berpedoman pada beberapa peraturan, diantaranya adalah Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018  dan Peraturan  Bawalu  Nomor  28  Tahun  2018.  Kedua  peraturan  ini  membahas  mengenai kampanye  dalam  Pemilu.  Secara  khusus,  dalam  melaksanakan  pengawasam,  pihak Bawaslu  tentunya  mengacu  pada    Peraturan  Bawalu  Nomor  28  Tahun  2018,  khususnya pada  pasal  25  arat  (1)  yang  menyebutkan  bahwa  pengawasan  pemasangan  Alat  Peraga Kampanye  (APK)  dilakukan  dengan  memastikan  beberapa  hal,  yaitu:  (a)  alat  Peraga Kampanye yang dicetak dan disebarkan dalam bentuk dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang dicetak dan  disebarkan  oleh  Peserta  Pemilu  sesuai  dengan  desain  dan  materi  Bahan  Kampanye yang diserahkan kepada KPU; (c) alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU, KPU Provinsi,  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota  sesuai  dengan  desain  yang  disampaikan  oleh Peserta  Pemilu;  (d)  adanya  surat  keputusan  penetapan  jumlah  maksimal  Alat  Peraga Kampanye  dari  KPU,  KPU  Provinsi,  dan/atau  KPU  Kabupaten/Kota;  dan  (e)  adanya
persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk  penggantian Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama.
Pasal  25  ayat  (2)  lebih  lanjut  mengatur  mengenai  beberapa  tempat  yang  tidak diperbolehkan  untuk  melakukan  pemasangan  alat  Peraga  kampanye.  Tempat-tempat tersebut  terdiri  dari:  (1)  tempat  ibadah,  termasuk  halaman;  (2)  rumah  sakit  atau  tempat pelayanan kesehatan; (3) gedung milik pemerintah; dan (4)  lembaga pendidikan.
Pengawasan pemasangan Alat  Peraga Kampanye  (APK) oleh Bawaslu  lebih  lanjut dilaksanakan  dengan  beberapa  cara,  yaitu:  (a)  melakukan  pengawasan  langsung;  (b) mendapatkan salinan surat keputusan penetapan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye; (c) mendapatkan salinan surat persetujuan tertulis dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Peserta Pemilu; (d) mendapatkan salinan surat persetujuan dari KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota  untuk  penggantian  Alat  Peraga  Kampanye  yang  rusak;  dan  (e) mendapatkan salinan berita acara penyerahan Alat Peraga Kampanye.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  standar pengawasan  pemasangan  alat  Peraga  kampanye  pada  dasarnya  sudah  ada  dan  sudah dilaksanakan. Standar tersebut dibuat dalam bentuk Peraturan Bawaslu. Akan tetapi, dalam melaksanakan pengawasan tersebut melalui pasal 5 Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan Pengawasan Kampanye Bawaslu, Bawaslu Provinsi,  dan Bawaslu  Kabupaten/Kota  seharunya juga melakukan penyusunan standar tata laksana pengawasan. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa standar pengawasan tersebut belum ada dan belum pernah disusun oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  Strategi  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Dalam  Mencegah  Potensi Pelanggaran  Pemasangan  Alat  Peraga  Kampanye  Pada  Pemilu  Tahun  2024  di  Kabupaten Lombok  Timur    belum  berjalan  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek  yang menjadi alat analisis, yakni: pertama, aspek program menunjukkan hasil yang kurang optimal, terutama dari aspek penerapan strategi oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Timur, seperti:  1) koordinasi  dengan  tim  kampanye  yang  belum  dihadiri  oleh  seluruh  tim  kampanye;  2) minimnya  publikasi  media  sosial  yang  memuat  tentang  ketentuan  pemasangan  Alat  Peraga Kampanye; dan 3) minimnya pemberian penjelasan ditempat. Kedua, aspek anggaran
menunjukkan  hasil  yang  kurang  baik,  mengingat  tidak  adanya  anggaran  resmi  yang dialokasikan  secara  khusus  untuk  mencegah  dan  mengatasi  pelanggaran  pemasangan  alat Peraga kampanye. Anggaran tersebut masih bergantung pada anggaran dari Bawaslu Provinsi NTB. Ketiga, apek prosedur menunjukkan hasil yang kurang baik, mengingat belum adanya Standar Operasional Prosedur pemasangan APK yang disusun sendiri oleh Bawaslu Kabupaten Lombok  Timur.  Prosedur  pemasangan  hanya  mengandalkan  Peraturan  Bawaslu  Nomor  28 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Bawaslu.  (2020). Indeks  Kerawanan  Pemilu  (Ikp)  Pilkada  Serentak  2020. Jakarta  Pusat: Bawaslu.
Dedi,  A.  (2019,  Agustus).  Analisis  Sistem  Pemilihan  Umum  Serentak. Jurnal  MODERAT, 5 (3), 213-226.
Hasanah, I. N., & Puspitasar, C. D. (2021). Pencegahan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan. E-CIVICS - E-Journal Student UNY, 10 (4), 350-363. Herawati,  Y.  (2023,  September  23). Bawaslu  Lotim  Fokus  Pada  Pelanggaran  Pemasangan APK . Retrieved Mei 15, 2023, from Radio Republik Indonesia: https://rri.co.id/index.php/pemilu/371025/bawaslu-lotim-fokus-pada-pelanggaran- pemasangan-apk
Junaidi,  V.  (2009).  Menata  Sistem  Penegakan  Hukum  Pemilu  Demokratis  Tinjauan Kewenangan MK atas. Jurnal Konstitusi, 6 (3), 103-143.
Juniadi, V., & Syahda, A. (2017). Mekanisme Penanganan Pelanggaran Adminstrasi Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Jurnal Bawaslu, 3 (1), 49-64. Kartini, D. S. (2017, Desember). Demokrasi dan Pengawasan Pemilu. Journal of Governance, 2 (2), 146-162.
Kominfo,  L.  T.  (2023,  Maret  02). Jelang  Pemilu,  Pemda  Tertibkan  Pemasangan  Baliho . Retrieved  Mei  13,  2023,  from  Diskominfo  Kabupaten  Lombok  Timur: https://diskominfo.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-831-jelang-pemilu-pemda- tertibkan-pemasangan-baliho.html
Koswara,  N.  (2017).  Implementasi  Strategi  Manajemen  dalam  Konteks  Pelestarian  Budaya. Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen, 5 (2), 107-121.
Kurniawan, M. A., & Michael, T. (2023). Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye  DiluarJadwal  Sebagai  Pelanggaran  Pemilu. INNOVATIVE:  Journal  Of Social Science Research, 3 (6), 7716-7732.
Moleong, L. J. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Metode Penelitian Kualitatif. Neuman, W. L. (n.d.).
Neuman, W. L. (2014). Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches Seventh Edition. Edinburgh: Pearson Education Limited. Palma, A. K. (2013). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu Legislatif. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 6 (2), 33-62.
Pangestu, A. (2022, Juni). UPAYA MEMINIMALISIR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU SERENTAK. Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 4 (1), 31-44.
Penga,  Q.,  &  Yusriando.  (2022,  Agustus).  Kajian  Pembaharuan  Hukum  tentang  Dampak Pelakasanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan,
1 (2), 01-07.
Sarofah, R., Purwaningsih, T., & Nurhakim. (2018, September). Analysis of Local Electoral Governance under Electoral Integrity Perspective in Yogyakarta City 2017. Journal of Government and Civil Society, 2 (2), 107-125. Subakti, R., & Supriyanto, D. (2013). Partisipasi warga negara dalam Proses Penyelenggara Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Umar, H. (2005). Manajemen Strategi. Jakarta: Erlangga.
Wibawana,  W.  A.  (2024,  Januari  19). Pemilu  Serentak:  Makna,  Aturan  dan  Jadwal Pelaksanaannya 2024 . Retrieved Mei 15, 2024, from detikNews: https://news.detik.com/pemilu/d-7150281/pemilu-serentak-makna-aturan-dan-jadwal- pelaksanaannya-2024
Zulkarnaen, F., & dkk. (2020, Desember). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. Jurnal Politikom Indonesiana: Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi, 5 (2), 55-63.