## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Perjuangan PGRI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru di Era Reformasi Tahun 1999-2003
(Studi Kasus PGRI DKI Jakarta dan Depok)

## Nurbaity, Darmawan Rahmadi, Akhmad Syaekhu Rakhman
Pendidikan Sejarah, Universitas Indraprasta PGRI Email: nurbaity_muthalib@yahoo.com , darmaonerahmadi@gmail.com , a03rakhman@gmail.com

## Abstract
PGRI  is  a  place  where  teachers  and  education  personnel  gather.  PGRI  is expected to be one of the goals as  a means of struggle in demanding the welfare of teachers who are still a big homework from PGRI in all branches in Indonesia. With the existence of a national education system law and a teacher  and  lecturer  law,  at  least  it  will  strengthen  the  role  of  this organization  from  the  national,  Provinsiincial,  district,  and  sub-district levels. With such a wide and numerous network, the PGRI organization has its roots in Indonesia. The struggle of PGRI in imProvinsiing teacher welfare was further investigated, especially case studies of PGRI DKI Jakarta and Depok using the historical method. The purpose of this article is to find out how the state of teacher welfare before and after the reform era and how the steps taken by PGRI in fighting for the welfare of teachers in Jakarta and  Depok.  This  has  not  seen  significant  results  but  gradually  the government finally meets the demands of PGRI.
Keywords : PGRI, Teacher Welfare, DKI Jakarta, Depok

## Abstrak
PGRI merupakan suatu wadah tempat berhimpunnya para guru-guru dan tenaga kependidikan. PGRI diharapkan salah satu tujuannya sebagai alat perjuangan dalam menuntut kesejahteraan guru yang masih menjadi PR besar dari PGRI di seluruh cabang di Indonesia. Dengan adanya undang - undang sistem pendidikan nasional dan undang – undang guru dan dosen setidaknya semakin menguatkan peran organisasi ini dari mulai tingkat nasional, propinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan jaringannya yang begitu  luas  dan  banyak,  menjadikan  organisasi  PGRI  mengakar  di Indonesia.  Perjuangan  PGRI  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  guru diteliti lebih lanjut khususnya studi kasus PGRI DKI Jakarta dan Depok dengan  menggunakan  metode  sejarah.  Tujuan  artikel  ini  untuk mengetahui  bagiamana  keadaan  kesehjahteraan  guru  sebelum  dan sesudah  era  reformasi  serta  bagimana  langkah-langkah  yang  diambil

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Perjuangan PGRI dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru l 227
PGRI dalam memperjuangkan kesehjahteraan guru di Jakarta dan Depok Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PGRI di era reformasi khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan guru terus diperjuangkan walaupun di awal masa ini belum terlihat hasil yang signifikan tetapi lambat laun secara perlahan akhirnya pemerintah memenuhi tuntutan PGRI tersebut.
Kata Kunci: PGRI, Kesejahteraan Guru, DKI Jakarta, Depok

## PENDAHULUAN
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), merupakan organisasi profesi guru terbesar di Indonesia. Seperti organisasi profesi lainnya, PGRI bertujuan  untuk  meningkatkan  kemampuan  anggotanya  dalam  bidang profesinya,  serta  melindungi  hak  dan  kewajiban  guru  sebagai  anggota profesi. Selanjutnya dikatakan bahwa organisasi profesi guru ini bahkan dimasa  lampau  pernah  menjadi  kendaraan  politik,  yang  justru menggunakan  nasib  guru  untuk  meraih  cita-cita  golongan  politik dominan  tertentu.  Peranan  PGRI  di  masa  mendatang  diharapkan  lebih proaktif dalam memperjuangkan nasib serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme  guru  (Fitriani,  2016).  Organisasi  profesi  ini  diharapkan mampu  menunjukkan  citra  sebagai  motor  penggerak  dan  wadah  yang menampung  semua  aspirasi  profesionalisme  guru  secara  mandiri. Kualitas pendidikan yang rendah, akan berdampak menghambat program pembangunan  peningkatan  sumber  daya  manusia.  Kondisi  ini  perlu mendapatkan  perhatian  dari  pihak  PGRI  guna  menghasilkan  sistem pendidikan yang baik dan bermutu.
Sebagai  organisasi  profesi  guru,  PGRI  harus  dapat  menciptakan terobosan-terobosan untuk keluar dari masalah rendahnya kualitas dan profesionalisme  guru.  Organisasi  profesi  guru  PGRI  harus  mampu menciptakan sistem pembinaan guru yang berkualitas lewat peningkatan keterampilan, pengetahuan dan wawasan tenaga pendidik. Organisasi ini

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
diharapkan  menjadi  motor  bagi  lahirnya  ilmu  pendidikan  yang  otonom dan inovatif, sehingga membantu pengembangan profesional profesi guru di era global ini. Organisasi profesi PGRI juga diharapkan menjadi inisiator bagi  lahirnya  ilmu  pengetahuan  pendidikan  yang  otonom  dan  inovatif, sehingga  membantu  pengembangan  profesional  profesi  guru  dalam menghadapi era globalisasi. Organisasi PGRI di masa mendatang dituntut untuk  lebih  memperjuangkan  hak  dan  kewajiban,  meningkatkan kesejahteraan,  serta  meningkatkan  citra  profesional  dari  para  guru anggotanya (Murwaningsih, 2004).
Terbentuknya  organisasi  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia adalah hasil dari perjuangan guru-guru Indonesia. Dilihat dari perjalan sejarahnya,  perjuangan  kaum  Guru  telah  dimulai  dari  masa  Hindia Belanda dengan dibentuknya oraganisasi Persatuan Guru Hindia Belanda pada tahun 1912. Persatuan Guru Hindia Belanda kemudian mengalami perubahan  menjadi  Persatuan  Guru  Indonesia  pada  tahun  1932.  Pada tanggal  23-25  November  1945  diadakan  kongres  Guru,  yang menghasilkan  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia.  Dalam  situasi perjuangan  rakyat  melawan  Sekutu,  guru-guru  mengadakan  kongres yang  dilaksankan  dari  tanggal  23  sampai  25  November  1945.  Hasil kongres  tersebut  adalah  guru-guru  sepakat  untuk  membentuk  suatu organisasi  yang  bisa  mewadahi  aspirasi  dan  perjuangan  guru  untuk kemajuan  bangsa  Indonesia  yang  bernama  Persatuan  Guru  Republik Indonesia  (PGRI).  Setelah  terbentuknya  Persatuan  Guru  Republik Indonesia  (PGRI),  Persatuan  Guru  Republik  Indonesia  terus  berjuang menggalang  persatuan  dengan  mengajak  guru-guru  di  daerah  untuk bergabung ke dalam PGRI (Kosasih, 2016).
Organisasi  PGRI  merupakan  organisasi  yang  bisa  dikatakan  tua secara  umur,  karena  berdirinya  satu  bulan  setelah  Indonesia memproklamirkan  diri  sebagai  bangsa  yang  merdeka  yakni  pada  bulan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
November  1945  (PGRI,  tt:  42).  PGRI  merupakan  suatu  wadah  tempat berhimpunnya  para  guru-guru  dan  tenaga  kependidikan  sebagai organisasi  profesi,  perjuangan  dan  ketenaga  kerjaan  yang  selalu memperjuangkan  kesejahteraan  guru,  memberikan  perlindungan terhadap guru, dan meningkatkan sumber daya manusia guru.
Sebagai  wadah  persatuan  guru,  PGRI  diharapkan  menjadi pemersatu  guru,  sebagai  wadah  penyalur  aspirasi  kepentingan  guru, sebagai  alat  perjuangan  dalam  menuntut  kesejahteraan  dan  sebagai lembaga  yang  diharapkan  mampu  melindungi  kepentingan  guru  dalam ranah  advokasi  hukum  diseluruh  tanah  air  Indonesia.  Dengan  adanya undang - undang sistem pendidikan nasional dan undang – undang guru dan  dosen  setidaknya  semakin  menguatkan  peran  organisasi  ini  dari mulai  tingkat  nasional,  propinsi,  kabupaten,  dan  kecamatan.  Dengan jaringannya  yang  begitu  luas  dan  banyak,  menjadikan  organisasi  PGRI mengakar di Indonesia.
Dalam perjalanannya, PGRI menghadapi permasalahan kesejahteraan  tenaga  pendidik.  Pada  awal  Januari  tahun  1998  muncul pembahasan dalam media cetak mengenai masalah dunia pendidikan di Indonesia yang disoroti oleh Komisi VII DPR RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) karena rendahnya mutu tenaga pendidikan atau guru dan hal itu disebabkan oleh faktor mengentalnya konsentrasi guru pada masalah  kesejahteraannya  sehingga  mengurangi  konsentrasi  pada peranannya  sebagai  tenaga  pendidik.  Kemudian  pada  pembukaan Kongres  Nasional  PGRI  tanggal  26  November  1998    muncul  tuntutan dalam  bentuk  aksi  demonstrasi  dari  mahasiswa  IKIP  daerah  Jakarta, Bandung  dan  Padang  yang  menginginkan  PGRI  sebagai  satu – satunya organisasi para guru dibubarkan, karena dipandang PGRI tidak pernah memperjuangkan nasib guru secara riil dan lebih memposisikan dirinya sebagai  kendaraan  politik  Golkar,  sedangkan  tuntutan  lainnya  ialah

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
dinaikkannya  alokasi  dana  APBN  untuk  kepentingan  pendidikan (Hastantyo, 2019).
Pendapat  tentang  nasib  guru  juga  datang  dari  internal  PGRI  itu sendiri,  yakni  Sumardika  selaku  Ketua  Dewan  Pengurus  Daerah  PGRI (DPD  PGRI)  Riau dalam  Kongres  ke – 18  di  Lembang,  Jawa  Barat  yang menyatakan  ada  19  Provinsiinsi  menyampaikan  pandangan  terhadap Ketua  Umum  PGRI  Basyuni  Suriamiharja  tentang  problematika  yang menjadi  urgensi  didalam  PGRI,  jika  harapan  para  guru  untuk mendapatkan kenaikkan kesejahteraan (gaji) tak terealisasi maka dalam keadaan  ini  guru  bisa  mengancam  mogok.  Moh.  Surya  selaku  Ketua Umum  PGRI  periode  1998 – 2003  mengakui  permasalahan  guru  karena menurutnya  selama  ini  guru  lebih  banyak  diperlakukan  sebagai  objek administratif dan birokratis yang terlihat pada posisi guru banyak yang dijadikan  bahan  objek  kepentingan  politik,  kepentingan  pribadi, kekuasaan dan bisnis oleh pihak lain (Hastantyo, 2019).
Perwujudan peran PGRI dalam mengupayakan kesejahteraan guru diantaranyanya  melalui  Undang-undang  Guru  dan  Dosen  Sebagai Harapan Para Tenaga Pendidik.Wacana mengenai perlindungan terhadap kesejahteraan  guru  memang  telah  menjadi  isu  publik  sejak  tahun 1980an, dengan berjalannya kondisi sosial pasca reformasi menguatkan kembali  wacana  tentang  perlindungan  terhadap  ekonomi  guru. Menguatnya  wacana  perlindungan  guru  juga  dikemukakan  oleh  Moh. Surya  selaku  Ketua  Umum  PGRI  setelah  membaca  hasil  keputusan Kongres ke-18 tahun 1998 yang mendesak pemerintah segera membuat UU  perlindungan  terhadap  guru  dan  tenaga  kependidikan  lainnya  dan juga menuntut pemerintah membuat UU tentang sistem penggajian guru dan tunjangan lainnya sesuai dengan harkat dan martabat guru, serta UU tentang sistem rekruitmen pendidikan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier profesi guru (Hastantyo, 2019).

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Dukungan  terhadap  wacana  itu  juga  dibahas  kedalam  Konpus (Konferensi  Pusat)  ke  -  1  PGRI  masa  bakti  ke  -  18  tahun  1999  yang dihadiri  oleh  peserta  dari  26  Provinsiinsi  menguatkan  dukungannya untuk  melakukan  tuntutan  terhadap  pemerintah  untuk  merealisasikan UU  pokok  tentang  guru  sekaligus  dengan  desakkan  kepada  pemeritah untuk menaikkan anggaran pendidikan sebesar 25 persen dari APBN, dan secara politis peserta kongres mempersoalkan pemisahan anggota PGRI dari  Korpri  atas  dasar  selama  perjalanannya  iuran  untuk  Korpri menghambat  PGRI  dalam  menarik  iuran  dari  anggota.      Pembahasan mengenai RUU perlindungan guru baru mulai diterima dan dibahas oleh lembaga legislatif yakni DPR dalam rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Mei 2005 yang dipimpin oleh Zainal Maarif sebagai Wakil Ketua DPR, dalam  pembahasan  itu  muncul  usulan  inisiatif  mengenai  RUU  tentang guru dan dosen yang output kedepannya guru dan dosen ditarik kembali sebagai pegawai pusat, bukan pegawai daerah, hingga pelaksaanaan UU Nomor 14 Tahun 2005 pada 30 Desember 2005, yang tertulis dari bagian kedua tentang hak dan kewajiban guru pada pasal 14 ayat 1 dinyatakan, memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan  sosial,  memperoleh  kesempatan  untuk  meningkatkan kompetensi,  memiliki  kebebasan  untuk  berserikat  dalam  organisasi profesi,  dan  memiliki  kesempatan  untuk  berperan  dalam  penentuan kebijakan  pendidikan  (Hastantyo,  2019).  Permasalahan  mengenai kesejahteraan  guru  ini  juga  mewarnai  PGRI  cabang  DKI  Jakarta  dan Depok.  Oleh  karena  itu  dalam  kaitannya  tersebut  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  tentang  perjuangan  PGRI  DKI  Jakarta  dan  Depok  dalam meningkatkan kesejahteraan guru di era reformasi (1999-2003).
Pengalaman-pengalaman  yang  terjadi  pada  periode  Orde  Baru menuai hasil tersendiri dan terbuka secara luas dampaknya terkait citra guru dan PGRI dihadapan masyarakat dengan adanya periode reformasi

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
1998.  Penelitian  ini  begitu  menarik  untuk  dikaji  sehingga  penentuan periode dalam penelitian ini ditarik dari tahun 1999 yang mana ditahun ini  PGRI  dibawah  kepemimpinan  M.  Surya  memperjuangkan kesejahteraan guru sudah mulai didengar dan diterima oleh pemerintah era  reformasi  dibanding  kepemimpinan  sebelum  M.  Surya.  Penelitian berakhir ditahun 2003 karena PGRI mulai dilibatkan dalam rapat dengar pendapat bersama DPR.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini  dibuat dengan menggunakan metode penelitian  sejarah. Seperti  yang  dikemukakan  oleh  Gottschalk  dalam  (Santosa  &  Kurnia, 2021),  bahwa  metode  penelitian  sejarah  adalah  proses  menguji  dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah pada masa lalu. Metode penelitian sejarah terdiri atas empat langkah, yaitu heuristik, verifikasi,  interpretasi  dan  historiografi  Penelitian  ini  menggunakan metode  sejarah  untuk  menjelaskan  tentang  perjuangan  PGRI  dalam mensejahterakan guru di DKI Jakarta dan Depok dengan menggunakan sumber-sumber dari buku yang ditulis oleh Tim dari PGRI dan wawancara dengan guru-guru sekolah di Jakarta dan Depok.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Perjuangan PGRI Masa Reformasi
Setelah era Orde Baru berakhir, Indonesia memasuki babak baru yaitu  era  Reformasi.  Reformasi  disuarakan  secara  terorganisir  oleh komponen mahasiswa yang didukung kalangan akademisi dan komponen lainnya telah melayangkan banyak tuntutan terhadap pemerintah demi terciptanya  Indonesia  yang  lebih  baik  (Gede  Agung.  2014:  330).  Pada awalnya  tuntutan  dari  segenap  masyarakat  tidak  diindahkan  dan mengakibatkan gelombang protes terus berlangsung. Kerusuhan 13 Mei di Jakarta dan Solo merupakan puncak dari rangkaian konflik terpendam

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
di  antara  berbagai  komponen  masyarakat.  Kondisi  tersebut  semakin memperkuat tekanan dari dalam dan luar negeri terhadap pemerintahan Soeharto.  Pada  tanggal  21  Mei  1998  euphoria  masa  meledak  ketika Presiden  Soeharto  menyatakan  pengunduran  dirinya.  Sesaat  setelah pengunduran  diri  tersebut  Wakil  Presiden  BJ  Habibie  dilantik  menjadi presiden  baru  Indonesia.  Proses  transisi  kekuasaan  dari  Presiden Soeharto  kepada  Wakil  Presiden  BJ  Habibie  waktu  itu  sempat menimbulkan perdebatan, namun Yusril Ihza Mahendra adalah satu yang pertama  menyatakan  bahwa  proses  pengalihan  kekuasaan  adalah  sah dan konstitusional (Prof. Dr. H. Nur Syam, n.d.).
Arus semangat reformasi melanda negeri. Perubahan situasi politik masa itu turut memengaruhi arah perjuangan organisasi. Di masa awal reformasi,  PGRI  menghadapi  tantangan  dalam  lingkup  global,  nasional, dan  organisasional.  Tantangan  global,  khususnya  di  abad  ke-21  yang ditandai  dengan  berbagai  perubahan  yang  berlangsung  cepat  terutama dalam  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  segala  dampaknya. Lingkungan  yang  sedang  berubah secara  global memerlukan pola  kerja dalam  bentuk  kerja  tim;  memerlukan  sumber  daya  manusia  yang menguasai  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  (IPTEK);  masyarakat  lebih menghargai  prestasi  daripada  status  dan  asal-usul;  dan  menghormati orang yang mampu melaksanakan tugasnya secara efektif dan produktif.

## Perjuangan PGRI dalam Mengangkat Kesejahteraan Guru
Pada  tahun  1999,  PB  PGRI  telah  melaksanakan  advokasi  kepada presiden BJ. Habibie dan DPR RI dalam memperjuangankan tambahan tunjangan  penghasilan  pegawai  negeri  dari  pemerintah.  Apa  yang dilakukan dan diadvokasikan oleh PB PGRI telah membuahkan hasil dan pemerintah  menerima  usulan  tambahan  tunjangan  kepada  pegawai negeri  sebesar  seratus  lima  puluh  ribu  rupiah  (Tim  PB,  2008:  xxii). Peralihan  rezim  seperti  ini  telah  merubah  atmosfir  dalam  lingkup

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
pemerintahan RI ke arah yang lebih positif. Masyarakat Indonesia pada era  ini  tidak  ragu-ragu  untuk  berpendapat.  Ada  suasana  baru  yang menunjukkan munculnya kebebasan pers, akademis, berorganisasi, dan lain sebagainya (Winters. 1999: 86).
Berakhirnya pemerintahan Orde Baru dan digantikannya dengan era reformasi telah membawa suatu angin segar bagi guru di Indonesia secara umum dan di Jakarta secara khusus. Tepatnya pada tanggal 17 Mei 2000 terjadi perundingan antara PGRI, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Keuangan, dan BAPPENAS yang menyepakati tuntutan dari PGRI mengenai  kenaikan  gaji  guru  300%  dari  gaji  yang  ditetapkan  saat  itu, namun pada kenyataannya pemerintah hanya memberikan kenaikan 10% saja.  Hal  ini  mengakibatkan  di  tanggal  18  Mei  2000  telah  terjadi pengerahan massa PGRI Jawa Barat secara besar-besaran di Jakarta yang berpusat di gedung DPR RI. Sebelumnya telah ada pergerakan demo guru DKI  Jakarta  dan  pengerahan  demo  guru  ke  Istana  Presiden  dari  Jawa Tengah yang berdampak pada pemerintah mengkritisi PGRI. Hal ini tentu menjadi  tekanan  tersendiri  bagi  PGRI  sehingga  dibentuklah  Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru (KP2KG) (Yunus, dkk. 2003: 110-111).
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru SMA Negeri di Jakarta yakni ibu Tini Suhartini yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.00, beliau menyatakan bahwa di era pemerintahan Orde Baru  profesi  guru  kurang  mendapatkan  kesejahteraan  dalam  hal penghasilan dan tunjangan. Di era ini bahkan guru belum mendapatkan THR  (Tunjangan  Hari  Raya)  di  setiap  perayaan  hari  besar  agama. Kebanyakan  guru  mencari  pekerjaan  tambahan  dan  honor  tambahan melalui  pekerjaan  sampingannya,  seperti  misalnya  menjadi  komite sekolah  atau  mengajar  di  tempat  lain.  Selama  periode  orde  baru, pemerintah kurang memperhatikan tunjangan-tunjangan pada guru serta

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
pada saat itu belum ada yang namanya sertifikasi guru. Sertifikasi guru baru ada ketika era reformasi di tahun 2005 dengan hadirnya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang di dalamnya termuat mengenai kesejahteraan dan sertifikasi guru. Adapun peranan PGRI di sini adalah mengupayakan  kepada  pemerintah  agar  terwujudnya  tunjangan  profesi serta pemberlakuan sertifikasi pada guru demi tercapainya kesejahteraan guru (Tini, Wawancara, 1 Agustus 2021).
Sejalan  dengan  pernyataan  yang  disampaikan  oleh  ibu  Tini, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap salah satu guru di DKI Jakarta yakni Bapak Edi Sukmadi, guru SMA N 81 Jakarta menyatakan hal yang sama pula. Bahwa ketika beliau baru menjadi guru pada tahun 1996,  kondisi  guru  pada  saat  itu  tidak  diperhatikan  secara  finansial. Kondisi guru pada saat itu memprihatinkan, beliau pada saat itu harus mengajar  lebih  dari  satu  sekolah.  Kondisi  yang  dirasakan  hanya mendapat gaji saja membuat beliau harus mengajar sampai tiga sekolah karena  gaji  yang  tidak  mencukupi  kebutuhan.  Setelah  era  reformasi bergulir, beliau menyatakan bahwa ada perbaikan terhadap nasib guru. Beliau yang juga menjadi anggota PGRI, menyatakan bahwa PGRI konsen terhadap  pendidikan  dengan  memperjuangkan  kesejahteraan  guru. Lanjutnya, beliau menyatakan PGRI bersama pemerintah dan DPR pada saat itu duduk bersama membahas kesejahteraan guru yang mana PGRI dan elemen lainnya mengajukan hal tentang perbaikan kesejateraan guru. Dengan  proses  yang  cukup  panjang  akhirnya,  tuntutan  tersebut dikabulkan dengan disyahkannya Undang-undang Guru dan Dosen pada tahun 2005. Pengejewantahan dari UU tersebut mengenai kesejahteraan guru adalah dengan diadakannya sertifikasi guru yang berujung nantinya pada  pemberian  tunjangan  kepada  guru  berupa  tunjangan  profesi. Katanya  pula,  peningkatan  kesejahteraan  ini  melalui  pemberian tunjangan  oleh  pemerintah  dilalui  secara  bertahap  diantaranya  dengan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
mengumpulkan  portofolio  (penilaian  kinerja  guru)  yang  apabila  lolos penilaian ini seorang guru akan diberi sertifikat. Ketika penilaian secara portofolio tidak berhasil maka seorang guru harus mengikuti Pendidikan Profesi  Guru  (PPG)  dan  pelatihan-pelatihan  lainnya.  Pak  Edi  juga menyatakan bahwa guru lebih sejahtera karena ada program sertifikasi ini.  Selanjutnya  peningkatan  kesejateraan  guru  juga  diperoleh  dari Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang diberikan pemerintah daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Provinsiinsi DKI Jakarta yang syarat di dalamnya  untuk  memperoleh  TKD  ini  seorang  guru  harus  tersertifikasi (Edi Sukmadi, Wawancara, 1 Agustus 2021.
Wawancara  berikutnya  dengan  Ibu  guru  Harti  Kasidjah  yang merupakan seorang guru di SMA N 1 Depok yang dilakukan pada tanggal 2  Agustus  2021  pukul  15.00.  Beliau  mengatakan,  bahwa  sebelum  ada tunjangan profesi guru atau ketika masa orde baru berlangsung, profesi guru  dipandang  sebelah  mata.  Pada  saat  itu  banyak  yang  tidak  mau menjadi  guru.  Setelah  era  reformasi  bergulir,  baru  kemudian  ada perubahan  terutama  dalam  hal  kesejahteraan  yakni  ketika  era  Gusdur terjadi peningkatan gaji yang berlipat.
Wawancara  berikutnya  dengan  seorang  guru  yang  bernama Supandi, S.Ag yang merupakan guru dari SMA Bunda Kandung Jakarta. Wawancara ini dilakasanakan pada 10 Agustus 2021 pukul 10.00. Dalam wawancara  itu  banyak  hal  yang  beliau  sampaikan  antara  lain:  ketika masa Orde Baru, masa itu beliau hanya dapat transport saja dari pihak yayasan atau sekolah tempat mengajar dan belum adanya bantuan dari pemerintah.  Katanya  pula,  rata  rata  guru  zaman  ini  tingkat kesehjahteraanya  masih  kurang/minim  terutama  guru  swasta,  dari pemeritah  orde  baru  kesejahteraan  dulu  sangat  minim  tidak  seperti sekarang.  Tahun  1998  awal  reformasi  guru  masih  sama  seperti  zaman orde  baru  masih  minim  tingkat  kesejahteraan.  Keadaan  kesejahteraan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
guru  ketika  masa  orde  baru  waktu  itu  belum  sejahtera  terutama  guru honorer swasta dan belum merata. Beliau juga mengatakan tentang PGRI bahwa,  sejauh  ini  berkaitan  dengan  PGRI  DKI  sangat  memberikan keuntungan  karena  bisa  memperhatikan  guru    yang  honorer  yang  di sekolah swasta yang berkaitan dengan masalah kesehjahteraan. PGRI DKI Jakarta ini adalah kerukunan antara guru swasta sangat erat kemudian kerja  samanya  juga  sangat  erat.  PGRI  Provinsi  DKI  Jakarta  membantu para Guru di DKI Jakarta dalam memperjuangkan kesejahteraan Guru, sangat memperjuangan kesehjahteraan guru dan hasilnya saat ini sangat membantu  kesejahteraan  untuk  guru  swasta  terutama  yang  honorer seperti adanya dana hibah yang diberikan setiap tiga bulan sekali sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah untuk para guru swasta di Provinsi DKI. Beliu juga menyebutkan hal-hal yang dilakukan oleh PGRI Provinsi  DKI Jakarta dalam memperjuangkan kesejahteraan guru antara lain:
a. Bagi  guru  DKI    yang  memiliki  kartu  anggota    PGRI  ada  dispensasi untuk ke tempat pariwisata dengan adanya potongan harga
b. Perjuangan  kesejahteraan  untuk  para  guru  swasta  terutama  guru honorer yaitu dengan berhasilnya pemberian  dana hibah untuk guru- guru swasta yang diberikan sekitar tiga bulan sekali sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah.
Wawancara  berikutnya  dengan  salah  satu  guru  swasta  di  Depok yaitu Bapak Santoso yang merupakan guru di SMA Tadika Pertiwi. Beliau mengatakan bahwa ketika masa orde baru dan di awal reformasi guru- guru  swasta  tidak  diperhatikan  terutama  masalah  kesejateraannya. Setelah  ada  UU  guru  dan  Dosen  tahun  2005  barulah  tingkat kesejahteraan guru meningkat dalam arti disamakan antara guru swasta dan negeri. Beliau juga mengatakan tentang peran PGRI cabang Depok, yaitu sangat berperan menyuarakan kesejahteraan guru yang disuarakan

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
ketika berlangsungnya dengar pendapat dengan Dewan Kota Depok dan PemProvinsi Depok.
Pada  tahun  2001,  pemerintah  mengeluarkan  Keppres  64/2001 mengenai kenaikan gaji dan kenaikan tunjangan pendidikan berdasarkan edaran  Dirjen  Anggaran  No:  SE  337A/2000  dan  memberikan  bantuan bagi guru swasta senilai Rp. 500 miliyar, serta serta di tahun itu PGRI mulai mengajukan kepada pemerintah mengenai Undang-Undang tentang Guru.  Di  tahun  2002,  Pengurus  Besar  (PB)  PGRI  meminta  pemerintah agar  segera  merealisasikan  tuntutan  di  tahun  sebelumnya  serta mendesak MPR agar alokasi anggaran pendidikan dinaikkan menjadi 25% dari APBN, walau akhirnya MPR hanya merealisasikan 20% saja (Yunus, dkk. 2003:117)
Di  rentang  tahun  2003  hingga  2005  telah  terjadi  dinamika  yang cukup menarik terkait pergerakan dan perjuangan PGRI. Di tahun 2003, hal  mendasar  yang  menjadi  awal  dari  perjuangan  guru  adalah  dengan lahirnya  Undang-Undang  20  Tahun  2003  mengenai  Sistem  Pendidikan Nasional  yang  menjadi  awal  dari  adanya  reformasi  dalam  dunia pendidikan.  Kemudian  di  tahun  2004  hingga  2005  perjuangan  PGRI adalah  perihal  penerbitan  aturan  mengenai  guru  itu  sendiri  yang  di dalamnya  memuat  kualifikasi  guru,  kompetensi  guru,  kesejahteraan guru, dan sertifikasi guru. Awalnya ini berupa RUU yang menjadi bahasan dari  beberapa  fraksi  di  DPR  RI  yang  kemudian  itu  diterbitkan  sebagai Undang-Undang  No.  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  (Yunus, dkk. 2003:147).
Perjuangan  PB  PGRI  sejatinya  merupakan  usaha  dalam mewujudkan  kesejahteraan  di  lingkup  PGRI  khususnya  guru  sebagai motor utama dari organisasi tersebut. Kesejahteraan berarti keamanan, keselamatan,  ketenteraman  ( No  Title ,  n.d.).  Kesejahteraan  sosial  dapat terdefinisikan  dari  beberapa  dimensi,  di  antaranya  kesejahteraan  sosial

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
sebagai kondisi, kesejahteraan sosial sebagai kegiatan, dan kesejahteraan sosial  sebagai  ilmu.  Selanjutnya,  kesejahteraan  guru  adalah  pemberian kemakmuran hidup kepada orang yang bekerja di lingkungan pendidikan, baik berupa material maupun non material sehingga terpenuhi kehidupan yang  layak  dan  lebih  baik  sebagai  timbal  balik  atau  balas  jasa  dari tanggung  jawab  yang  dipikulnya.  Pemenuhan  kesejahteraan  yang memadai bagi guru akan menambah semangat dalam pekerjaannya.
Selain untuk kepentingan kesejateraan guru, PGRI juga berusaha meningkatkan  kualitas  guru  dalam  menghadapi  kemajuan  teknologi. Memasuki  awal  abad  ke-21  yang  ditandai  dengan  kemajuan  teknologi informasi  di  segala  bidang,  terjadi  perubahan  cara  dan  banyak  inovasi bermunculan. Paradigma pendidikan nasional abad 21 yang meliputi: (1) pendidikan  yang  berorientasi  pada  ilmu  pengetahuan  dengan keseimbangan  yang  wajar;  (2)  pendidikan  harus  dibarengi  dengan penanaman  sikap-sikap  luhur;  (3)  pendidikan  setiap  jenjang  harus memenuhi frontliner ilmu;  (4)  perlu  ditanamkan  jiwa  kemandirian;  (5) perlu konvergensi ilmu; (6) perlu memperhatikan aspek kebhinekaan; (7) pendidikan untuk semua; (8) perlu monitoring dan evaluasi pendidikan (BSNP, 2010). Pendidikan dan tujuan pendidikan abad ke-21 akan sangat dipengaruhi  oleh  guru  dan  bagaimana  profesi  guru  dihargai  dan dipandang.
Secara  struktural  dan  fungsional,  arah  perjuangan  PGRI  mulai bergerak  ke  arah  profesi  yang  modern  dengan  mentransformasi  PGRI menjadi  kekuatan  moral  intelektual  dengan  tidak  meninggalkan  tujuan perjuangan  sebagai  organisasi  perjuangan  dan  ketenagakerjaan. Modernisasi organisasi sesuai kebutuhan dilakukan antara lain dengan membentuk  alat  perangkat  kelengkapan  organisasi  sesuai  kebutuhan seperti PGRI Smart Learning and Character Center (PGRI SLCC), Lembaga Kajian  Kebijakan  Pendidikan,  dan  kini  tengah  digagas  Pusat

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
Pengembangan  Profesi  Pendidik.  Hadirnya  PGRI  SLCC  menunjukkan keseriusan PGRI dalam upaya meningkatkan kompetensi guru di bidang teknologi (Prawiro & Parera, 1998).
Adanya  masukan  dan  peran  dari  PGRI  akan  berdampak  pada pengambilan keputusan dan kebijakan oleh pemerintah Provinsiinsi DKI Jakarta. Apa yang diperjuangkan bukan semata-mata untuk kepentingan guru  di  masa  itu  saja,  melainkan  akan  berdampak  juga  pada kelangsungan  kehidupan  di  masa  yang  akan  datang.  Perjuangan  yang dilakukan oleh PGRI Provinsiinsi DKI Jakarta masih belum selesai karena target guru bersertifikat pendidik yang dicanangkan hingga tahun 2015 belum  terpenuhi.  Salah  satu  kendalanya  adalah  proses  untuk mendapatkan  sertifikat  pendidik  dirasa  cukup  sulit  dan  beberapa  kali pemerintah mengganti cara perolehan sertifikat pendidik, hal inilah yang masih menjadi perjuangan yang terus dikawal dan disuarakan oleh PGRI Provinsiinsi DKI Jakarta untuk guru-guru SMA di Jakarta.

## KESIMPULAN
Sejarah PGRI diawal terbentuknya hingga perjuangannya sampai saat ini  terus  memperhatikan  kepentingan  guru  terutama  masalah kesejateraannya.  Perjuangan  PGRI  sama  hal  nya  berjuang  untuk memajukan  bangsa  ini.  Guru  merupakan  tonggak  dari  pendidikan  dan sosok yang berada di garda terdepan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.  Oleh  karena  pentingnya  peran  guru  tersebut,  maka  sesuatu yang terkait untuk kepentingan guru sejatinya sangat perlu diperhatikan. Perjuangan  PGRI  mengalami  pasang  surut  sesuai  dengan  corak pemerintahan  yang  berlaku  pada  masanya.  Ketika  masa  orde  baru berdasarkan  data,  para  guru  mengatakan  prefesi  guru  pada  saat  itu dipandang  sebelah  mata,  disepelekan.  Tingkat  kesejahteraan  tidak diperhatikan.  Masa  terus  bergulir,  ketika  era  reformasi  tiba,  di  awal

## UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
keberlangsungannya, masalah guru dan kesejateraannya belum langsung dipikirkan.  Lambat  laun  dalam  era  ini,  berdasarkan  perjuangan  PGRI yang  menyuarakan  ke  pemerintah,  salah  satu  hal  yang  diangkat  yaitu masalah kesejateraan sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik dan semakin  baik.  Masalah  kesejahteraan  terus  diperjuangkan  dan  dikawal oleh PGRI agar pelaksanaan pencairannya benar-benar terlaksana.

## DAFTAR PUSTAKA
BSNP. (2010). No Title.
Fitriani,  F.  (2016).  PERANAN  PGRI  DALAM  MENINGKATKAN KOMPETENSI  GURU  DI  KECAMATAN  MANGGALA  KOTA MAKASSAR. Jurnal  Sosialisasi:  Jurnal  Hasil  Pemikiran,  Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan , 60 – 63.
Hastantyo,  G.  (2019).  PASANG  SURUT  PERSATUAN  GURU  REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PASCA REFORMASI TAHUN 1998-2005 di JAWA TIMUR. Repository STKIP PGRI Sidoarjo .
Kosasih, A. (2016). Perjuangan Organisasi Guru di Masa Revolusi Sejarah PGRI di Awal Pendiriannya. Sosio E-Kons , 8 (2).
Murwaningsih,  T.  (2004).  PERANAN  PERSATUAN  GURU  REPUBLIK
INDONESIA (PGRI) DALAM UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME  GURU. Jurnal  Ilmiah  Guru  Caraka  Olah  Pikir
Edukatif , 8 (01).
No Title . (n.d.).
Prawiro,  R.,  &  Parera,  F.  M.  (1998). Pergulatan  Indonesia  membangun ekonomi: pragmatisme dalam aksi . Elex Media Komputindo.
Prof. Dr. H. Nur Syam, M. S. (n.d.). No Title .
Santosa, Y. B. P., & Kurnia, R. (2021). Kontribusi Ki Bagus Hadikusumo dalam Sidang BPUPKI Mei-Juli 1945. CHRONOLOGIA , 2 (3), 1 – 20.