Vol. 7, No. 3, 2022 DOI : 10.30653/002.202273.177

## Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Lumbung Ikan Nasional (LIN) Di Kepulauan Aru, Propinsi Maluku
Hendri D. Hahury 1 , Max R. Wenno 2 , Johanes M. S. Tetelepta 3 , Billy J. Camerling 4 , Febryano Saptenno 5 , Fredy Louhenapessy 6 , Revi W. Silooy 7 , Hermi Oppier 8
1,2,3,4,5,6,7,8 Universitas Pattimura

## A B S T R A C T
POVERTY ALLEVIATION EFFORTS THROUGH THE NATIONAL FISH BARN PROGRAM IN  ARU  ISLANDS,  MALUKU  PROVINCE.  The  potential  of  abundant  fishery  resources  is expected to be one way to overcome poverty, especially for the coastal communities, mainly those  living  in  archipelagic  areas.  However,  in  Aru  Islands,  Maluku  Province,  there  is  an inverse comparison. Although they have the potential of abundant fishery resources, to this date, the local community are still living in poverty. This community service is expected to be an effort to alleviate poverty through the National Fish Barn (Lumbung Ikan Nasional (LIN)). The  method  used  was  a  combination  of  socialization  and  assistance  for  fishermen  in Karangguli  Village,  Wokam  Village  and  Jabulenga  Village.  The  results  are  in  the  form  of identification of problems faced by the fishermen, solutions and potentials of the fishery sector through the National Fish Barn program as a  way to overcome the poverty. The  fishermen were  still  struggling  with  the  poverty  although  they  lived  close  to  the  abundant  fishery resources.  The  presence  of  National  Fish  Barn  in  Maluku,  including  in  the  Aru  Islands,  is expected to side with the community so that they can improve their level of welfare.
Keywords: Islands, National Fish Barn (Lumbung Ikan Nasional (LIN)), Poverty.
Received: 21.07.2022 Revised: 11.08.2022 Accepted: 22.08.2022 Available online: 31.08.2022

## Suggested citation:
Hahury, H. D., Wenno, M. R., Tetelepta, J. M. S., Spatenno, F., Louhenapessy, F., Silooy, W. R., oppier, H., & Camerling, B. J. (2022). Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Nasional Lumbung  Ikan  Nasional  (Lin)  di  Kepulauan  Aru,  Propinsi  Maluku. Jurnal  Pengabdian  Pada Masyarakat, 7 (3), 679-689. DOI: 10.30653/002.202273.177
Open Access | URL: http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/
6 Coresponding  Author:  Jurusan  Ekonomi  Pembangunan,  FEB  Universitas  Pattimura,  Ambon;  Jln.  Ir.  M. Putuhena, Kampus Poka-Ambon; Email: louhenapessy.fredy@gmail.com

## JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
ISSN 2540-8739 (print) | ISSN 2540-8747 (online) http://jurnal.unmabanten.ac.id/index.php/jppm/

## PENDAHULUAN
Kepemilikan  potensi  sumber  daya  alam  yang  melimpah  terutama  pada  sektor perikanan bukanlah sebuah jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan bermukim di sekitar sumber daya perikanan tersebut akan sejahtera. Memang diakui terdapat  banyak  keterbatasan  yang  dialami  masyarakat  nelayan  dalam mengembangkan  usaha  perikanannya,  baik  perikanan  tangkap  maupun  budidaya. Kenyataan  ini  tergambar  pada  kondisi  masyarakat  nelayan  di  kepulauan  Aru  yang memiliki  potensi  sektor  perikanan  yang  melimpah  namun  hingga  saat  ini  pun masyarakatnya masih terus bergelut dengan kemiskinan yang mereka alami. Padahal sektor  perikanan  diyakini  memiliki  potensi  sebagai  jalan  keluar  dalam  mengatasi kemiskinan (Gumilar & Nuryasin, 2022; Ismail, et al., 2021; Adilah & Cikusin, 2022).
Kabupaten  Kepulauan  Aru  merupakan  wilayah  kepulauan  dengan  pulau-pulau berbagai  ukuran  dengan  jumlah  pulau  sebanyak  547  buah  pulau,  dimana  sekitar  89 pulau berpenghuni, dan sisanya tidak dihuni oleh penduduk. Berdasarkan klasifikasi pulau,  terdapat  5  (lima)  buah  pulau  yang  berukuran  relatif  besar  di  Kabupaten Kepulauan Aru yakni Pulau Wokam, Kobror, Maekor, Trangan, dan Kota Dobo sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Aru berada di Pulau Wamar. Kabupaten kepulauan Aru memiliki 10 Kecamatan yang membawahi 117 desa induk, 14 anak desa/ dusun dan 2 kelurahan.  Sebagai  daerah  kepulauan,  kabupaten  Kepulauan  Aru  memiliki  potensi sumber  daya  alam  yang  melimpah khususnya  pada bidang  kelautan  dan  perikanan. Komoditi  perikanan  Kabupaten  Kepulauan  Aru  terdiri  atas  komoditi  ikan  dan  non ikan.  Sebagai  wilayah  yang  ditopang  oleh  perairan  Arafura  sebagai  salah  satu  WPP penghasil  ikan  di  Indonesia,  tentunya  menyimpan  potensi  besar  bagi  keberlanjutan sektor  perikanan  di  Indonesia,  sehingga  perlu  dikembangkan  potensinya  bagi kesejahteraan penduduknya.
Pemanfaatan  hasil  laut  dari  proses  penangkapan  maupun  budidaya  perikanan sudah  dilakukan  sejak  lama,  namun  sampai  saat  ini  nelayan  dan  pembudidaya  di Maluku  masih  saja  miskin.  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  (2022)  merilis  data  bahwa, Maluku  masih  menempati  peringkat  ke-4  sebagai  provinsi  termiskin  di  Indonesia dengan  total  jumlah  penduduk  miskin  sekitar  17,99%.  Perkembangan  3  tahun memperlihatkan adanya trend penurunan angka kemiskinan. Namun sejak Maret 2020 seiring dengan merebaknya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), terjadi perubahan  persentasi  kenaikan  jumlah  penduduk  miskin  sekitar  0,55  satuan  atau sekitar 4.220 orang.
Berbagai  kebijakan  telah  diambil  oleh  pemerintah  daerah  dalam  upaya menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat miskin dalam  program  pemberdayaan  (Fattach,  et  al.,  2021;  Sumargoa  &  Simanjuntak,  2019; Bahri & Prasetyo, 2020; Wahyudi, 2012). Bagi masyarakat nelayan dan pembudidaya, pemerintah  daerah  baik  tingkat  kabupaten/kota  maupun  tingkat  provinsi  telah melakukan  implementasi  program  strategis  berkaitan  dengan  upaya  pengentasan kemiskinan  bagi  masyarakat  nelayan/pembudidaya  seperti  penyediaan  peralatan tangkap (Jamilah & Mawardati, 2019; Tanzil, 2019), penyediaan bibit ikan/rumput laut (Syukur % Khaerudin, 2019; Nurwidodo, et al., 2018; Anugerah, et al., 2016), maupun penyediaan infrastruktur (Adawiyah, et al., 2021; Taib & Umar, 2019). Namun upaya-
upaya  tersebut  belum  memberikan  dampak  yang  nyata  bagi  penurunan  angka kemiskinan.
Untuk  lebih  memaksimalkan  upaya  mengatasi  permasalahan  kemiskinan  yang tinggi  di  Provinsi  Maluku,  maka  pemerintah  daerah  terus  berupaya  melakukan koordinasi  dan  negosiasi  dengan  pemerintah  pusat.  Terutama  terkait  kebijakan pemanfaatan  sumber  daya  perikanan  yang  tersedia  agar  dapat  digunakan  sebesar- besarnya  bagi  kemakmuran  rakyat  Maluku.  Untuk  itu,  pemerintah  pusat  melalui program strategis nasionalnya telah mencanangkan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan  Nasional.  Orientasi  penetapan  Maluku  sebagai  Lumbung  Ikan  Nasional  adalah untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan secara modern dan berkelanjutan sehingga memberikan  jaminan  bagi  pengembangan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan masyarakat khususnya nelayan dan pembudidaya.
Namun,  kekuatiran  pun  muncul  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bahwa proyek LIN akan diarahkan untuk industrialisasi  perikanan  skala  besar  yang  berpotensi  menggeserkan  atau memarginalkan nelayan tradisional atau nelayan skala kecil yang jumlahnya mencapai 163.441 orang, sehingga mereka akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Merujuk pada  kondisi  di  atas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  adalah  apakah  program Lumbung  Ikan  Nasional  mampu  menurunkan  angka  kemiskinan  di  Maluku  dan kepulauan  Aru  melalui  peningkatan  kesejahteraan  nelayan  dan  pembudidaya? Bagaimana peranan Lumbung Ikan Nasional dalam menurunkan tingkat kemiskinan nelayan dan pembudidaya di Maluku?
Dengan demikian, maka perlu dilakukan berbagai strategi untuk mempersiapkan masyarakat  menyambut  Program  Pemerintah  menjadikan  Maluku  sebagi  lumbung ikan nasional. Salah satu kagiatan yang dilakukan adalah sosialisasi program Lumbung Ikan Nasional kepada masyarakat Maluku, khususnya di kabupaten Kepulauan Aru. Dengan demikian, maka tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk menyampaikan berbagai informasi terkait sumberdaya perikanan dan upaya pengentasan kemiskinan melalui program Lumbung Ikan Nasional.

## METODE
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan di  Kabupaten  Kepulauan Aru dengan lokasi kantor Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Aru dan Desa sasaran antara lain; Desa Karangguli, Desa Wokam dan Desa Jabulenga pada bulan September 2021.  Adapun  yang  menjadi  sasaran  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  nelayan, pengusaha  perikanan,  pengumpul  hasil  perikanan,  pembudidaya  dan  pengolah  hasil perikanan  yang  berjumlah  22  orang.  Para  peserta  ini  merupakan  masyarakat  yang menggantungkan  penghidupan  mereka  dari  sektor  perikanan  akan  tetapi  dalam keseharian  aktifitasnya  mereka  sering  diperhadapkan  dengan  keterbatasan  informasi dalam mengelola maupun mendistribusikan hasil-hasil perikanan. Keterbatasan inilah yang  menjadi  “barrier”  bagi  nelayan  dalam  usahanya  untuk  meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Kegiatan pengabdian ini juga dihadiri oleh tim pengabdi dari universitas Pattimura dan dinas terkait di kabupaten Kepulauan Aru.
Louhenapessy, Revi W. Silooy, Hermi Oppier
Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini merupakan metode kombinasi antara pendidikan  masyarakat  yang  berisi  penyuluhan  atau  sosialisasi  berupa focus  group discussion (FGD)  dan  pendampingan  terhadap  masyarakat  nelayan  yang menggantungkan  penghidupan  rumah  tangganya  dari  sektor  perikanan.  Evaluasi pengabdian  pada  masyarakat  dilakukan  dengan  kriteria,  pertama;  pelaksanaan kegiatan untuk 22 orang peserta dan kedua; pendampingan kepada nelayan di tiga desa sasaran,  antara  lain;  Desa  Karangguli,  Desa  Wokam  dan  Desa  Jabulenga.  Adapun indikator pencapaian kegiatan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah keberhasilan dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan.
Materi  pengabdian  pada  masyarakat  ini  disesuaikan  dengan  tema  kegiatan pengabdian  dan  penelitian  antara  Bapeda  Maluku  dan  LPPM  Universitas  Pattimura. Tema  kegiatan  tersebut  kemudian  diinterpretasikan  sebagai  upaya  pengentasan kemiskinan  melalui  program  nasional  Lumbung  Ikan  Nasional  (LIN)  di  Kepulauan Aru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Lokasi Pengabdian
Kabupaten  Kepulauan  Aru  merupakan  wilayah  kepulauan  dengan  pulau-pulau berbagai  ukuran  dengan  jumlah  pulau  sebanyak  547  buah  pulau,  dimana  sekitar  89 pulau berpenghuni, dan sisanya tidak dihuni oleh penduduk. Berdasarkan klasifikasi pulau,  terdapat  5  (lima)  buah  pulau  yang  berukuran  relatif  besar  di  Kabupaten Kepulauan  Aru  yakni  Pulau  Wokam,  Kobror,  Maekor,  Trangan,  dan  Kota.  Dobo sebagai  ibukota  Kabupaten  Kepulauan  Aru  berada  di  Pulau  Wamar.  Kabupaten kepulauan Aru memiliki 10 Kecamatan yang membawahi 117 desa induk, 14 anak desa/ dusun  dan  2  kelurahan.  Data  Badan  Pusat  Statistik  Kepulauan  Aru  tahun  2022 memperlihatkan jumlah penduduk Kepulauan Aru sebesar 102.920 jiwa dengan jumlah penduduk  miskin  pada  tahun  2022  sebesar  25.110  jiwa  atau  26,53  persen  dari  total penduduk Kepulauan Aru.

## Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  dilakukan  pada  Kabupaten Kepulauan Aru dengan lokasi kegiatan di kantor Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Aru,  dalam  beberapa  tahap  kegiatan.  Tahap  awal,  merupakan  tahap  persiapan kegiatan.  Pada  tahap  ini,  tim  pengabdian  melakukan  survey  pendahuluan  untuk melihat dan memetakan kondisi masyarakat nelayan di Kepulauan Aru yang meliputi beberapa desa, antara lain; Desa Karangguli, Desa Wokam dan Desa Jabulenga untuk mengidentifikasi  masalah  yang  dihadapi  masyarakat  nelayan  serta  potensi  sektor perikanan  yang  dimiliki.  Akses  transportasi  yang  dimiliki  masyarakat  di  Kepulauan Aru  sebagian  besar  merupakan  perahu  bermotor  yang  digunakan  sebagai  sarana transportasi yang menghubungkan Kota Dobo dan pulua-pulau di sekitarnya, seperti yang diperlihatkan pada gambar survey pendahuluan tim pengabdi di bawah ini.
Hasil  identifikasi  permasalahan  yang  umumnya  dihadapi  masyarakat  nelayan tersebut  adalah  adanya  aturan-aturan  perikanan  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang justru  menyulitkan  masyarakat  dan  membelenggu  aktifitas  mata  pencahariannya sebagai  nelayan.  Disamping  itu  juga  terdapat  aktifitas  penangkapan  ikan  yang dilakukan  kapal-kapal  besar  (milik  perusahaan)  di  area  yang  dekat  dengan  daerah pantai.  Dimana,  aktifitas  ini  secara  tidak  langsung  telah  berkontribusi  terhadap kehancuran terumbu karang yang menjadi rumah bagi ikan-ikan dasar yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi akibat jangkar kapal-kapal tersebut.
Data  yang  telah  tim  pengabdi  miliki  tersebut  menjadi  dasar  dalam  menentukan metode  apa  yang  dapat  digunakan,  materi  yang  akan  diberikan  dan  narasumber penyuluhan.  Dalam  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dikemas dengan  menggunakan  metode  penyuluhan/ceramah  dan  diskusi.  Adapun  kegiatan ceramah dilakukan pada kantor Bappelitbang Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 3  September  2021,  pukul  10.00-13.00  wit  dan  diikuti  oleh  22  orang.  Ceramah  ini diberikan  dalam  beberapa  sesi.  Sesi  pertama,  peserta  pengabdian  diberikan pemahaman terkait dampak sumber daya perikanan yang meliputi perikanan tangkap dan  budidaya  terhadap  perekonomian  rumah  tangga  dan  daerah  serta  pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan berbasis kewilayahaan.
Gambar 2. Sarana transportasi masyarakat yang digunakan tim dalam survey pendahuluan
Gambar  2. Kegiatan  sosialisasi  pengentasan  kemiskinan  melalui  program  nasional Lumbung Ikan Nasional (LIN)
Louhenapessy, Revi W. Silooy, Hermi Oppier
Sesi kedua, pemateri memaparkan program Lumbung Ikan Nasional (LIN) sebagai salah  satu  jalan  keluar  dalam  mengatasi  kemiskinan.  Sesi  ketiga,  digunakan  sebagai kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan sekaligus sebagai sarana mendapatkan  masukan-masukan  dari  para  pelaku  usaha  perikanan  (nelayan, pengusaha  pengumpul  maupun  pengusaha  besar).  Sesi  keempat,  merupakan  tahap terakhir  berupa  evaluasi  dengan  mengumpulkan  data  dan  informasi  dari  peserta pengabdian yang akan digunakan sebagai bagian dari kesimpulan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian.
Sesi pertama, diisi pemaparan dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti dan dosen Fakultas Perikanan Unpatti. Dosen FEB Unpatti menguraikan tentang dampak sumber daya perikanan terhadap ekonomi rumah tangga dan kontribusinya terhadap perekonomian  daerah.  Dalam  pemaparan  ini,  narasumber  menjelaskan  dampak sumber  daya  alam  terutama  sektor  perikanan  yang  meliputi  perikanan  tangkap  dan budidaya terhadap pendapatan rumah tangga dan daerah. Narasumber berpandangan bahwa,  sektor  perikanan  dapat  memberikan multiplier  effect  (efek  pengganda)  yang luas  terhadap  aktifitas  ekonomi  rumah  tangga  dan  daerah.  Artinya  bahwa,  dampak yang  ditimbulkan  oleh  usaha  perikanan  akan  turut  mempengaruhi  kegiatan perekonomian yang lainnya, misalnya timbul investasi, pengeluran pemerintah bahkan subsidi yang dilakukan pemerintah (Muhertenti, et al., 2022). Dengan adanya investasi pada sektor perikanan, baik yang dilakukan pemerintah maupun sektor swasta akan memberikan  dampak  pengganda  yang  besar  terhadap  penyerapan  tenaga  kerja, peningkatan pendapatan maupun konsumsi masyarakat.
Sementara pemateri dari dosen Fakultas Perikanan Unpatti menjabarkan tentang pengelolaan  sumber  daya  keluatan  dan  perikanan  berbasis  kewilayahan.  Dimana, propinsi  Maluku  sebagai  wilayah  LIN  memiliki  empat  tahapan  strategis,  (1) Pengembangan wilayah berbasiskan pada peluang pemanfaatan sumber daya kelautan dan  perikanan,  (2)  Potensi  spesifik  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan  yang  akan dikembangkan  memiliki  daya  saing,  (3)  bagian-bagian  wilayah  yang  akan dikembangkan  didorong  untuk  saling  bersinergi,  (4)  bagian  wilayah  dimantapkan dengan penerapan struktur pengembangan wilayah.
Pada  sesi  kedua,  narasumber  menguraikan  peran  program  Lumbung  Ikan Nasional  di  propinsi  Maluku  sebagai  salah  satu  jalan  keluar  dari  kemiskinan. Perikanan  merupakan  salah  satu  potensi  sumber  daya  alam  unggulan  nasional. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  menginisiasi  Provinsi  Maluku  sebagai Lambung  Ikan  Nasional  (LIN).  Melalui  pembangunan  LIN,  maka  berbagai infrastruktur  pendukung  seperti  pelabuhan  perikanan  terpadu,  kawasan  industri perikanan,  sampai  bandara  internasional  yang  mampu  membawa  hasil  tangkap produk perikanan di 3 WPP NRI (14, 715, 718) ke pasar internasional. Provinsi Maluku memiliki  potensi  kelautan  dan  perikanan  yang  cukup  besar.  Dengan  memiliki  1.340 pulau  dan  panjang  garis  pantai  sepanjang  10.630  km,  menyimpan  kekayaan  yang cukup  beragam,  dari  sumberdaya  ikan,  hutan  mangrove,  padang  lamun  hingga terumbu  karang.  Potensi  perikanan  tangkap  pada  wilayah  di  sekitar  Lumbung  Ikan Nasional Provinsi Maluku terdistribusi pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 714, 715, dan 718. Sesuai keputusan Menteri Kelautan dan  Perikanan  Nomor:  KEP.50/KEPMEN-KP/2017  tentang  Estimasi  Potensi  (MSY),
Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB), dan Tingkat Pemanfaatan SDI di WPP- NRI,  ketiga  WPP-RI  ini  memiliki  total  potensi  sumberdaya  ikan  sebesar  4.669.030 ton/tahun,  yang  terdiri  dari:  WPP-NRI  714  sebesar  788.939  ton/tahun,  WPP-NRI  715 sebesar 1.242.527 ton/tahun dan WPP-NRI 718 sebesar 2.637.564 ton/tahun. Potensi SDI yang  melimpah  di  3  WPP-NRI  tersebut  memberi  kontribusi  sebesar  37  %  terhadap potensi SDI secara Nasional.
Program  LIN  adalah  salah  satu  terobosan  pemerintah  dalam  meningkatkan pertumbuhan jangka panjang melalui sektor maritim. Pengembangan LIN di Maluku akan  mendorong  aktivitas  ekonomi  di  wilayah  Maluku  dan  sekitarnya,  yang  tidak hanya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan Provinsi Maluku tetapi juga dalam mencapai  keseimbangan  ekonomi  antara  kawasan  timur  Indonesia  dan  barat Indonesia.  Perikanan  merupakan  salah  satu  potensi  sumber  daya  alam  unggulan nasional. Provinsi Maluku menjadi salah satu daerah dengan sektor perikanan tangkap terbesar  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  menginisiasi  Provinsi  Maluku sebagai  Lambung  Ikan  Nasional  (LIN).  Melalui  pembangunan  LIN,  maka  berbagai infrastruktur  pendukung  seperti  pelabuhan  perikanan  terpadu,  kawasan  industri perikanan,  sampai  bandara  internasional  yang  mampu  membawa  hasil  tangkap produk perikanan di 3 WPP NRI (&14, 715, 718) ke pasar internasional (Marves, 2021). Potensi perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714, 715 dan 718 yang dapat  diakses  untuk  dimanfaatkan  dan  dikelola  oleh  Provinsi  Maluku,  diestimasi mencapai 3,055 juta ton per tahun atau sekitar 30,76% dari potensi perikanan Nasional yang mencapai 9,931 juta ton per tahun (KepMen KP No.47 Tahun 2016). Kondisi riil ini menjadi salah satu alasan Propinsi Maluku berpotensi untuk menjadi Lumbung Ikan Nasional.  Penetapan  Maluku  sebagai  LIN  didasarkan  pada  berbagai  pertimbangan akan potensi wilayah perairan Maluku, seperti; wilayah perairan Maluku dilalui oleh Arus  Lintas  Indonesia  (Arlindo)  dan  merupakan  daerah  upwelling  yang  subur  (M. Hasanudin, 1998).
Kondisi  tersebut  membuat  perairan  Maluku  kaya  akan  sumber  daya  perikanan. Namun  demikian,  hasil  produksi  perikanan  Provinsi  Maluku  saat  ini  dinilai  belum optimal; terdapat tiga lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) di wilayah Maluku. Dari  total  sebelas  WPP  di  Indonesia,  tiga  diantaranya  terdapat  di  wilayah  perairan Maluku,  yaitu  WPP  714 – Laut  Banda,  WPP  715 – Laut  Seram,  dan  WPP  718 – Laut Arafuru. Ketiga lokasi ini sering disebut sebagai golden fishing ground, dengan potensi total perikanan sebesar 4,67 juta ton per tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021), realisasi  dukungan  kebijakan  nasional  sebagai  implementasi  awal  dalam pengembangan  LIN.  Salah  satu  dukungan  tersebut  adalah  pembangunan  pelabuhan terpadu yaitu Pelabuhan Ambon Baru. Pembangunan pelabuhan terpadu dibutuhkan karena  pengelolaan  kelautan  dan  perikanan  di  Provinsi  Maluku  menerapkan  sistem gugus pulau yang terdiri dari 12 pulau.
Pengelolaan  LIN  yang  harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  memberikan konsekuensi terhadap adanya kebutuhan terhadap suatu konsep prinsip pengelolaan yang baik. Oleh sebab itu, sangat penting untuk merumuskan prinsip-prinsip umum yang  mendasari  pengelolaan  LIN.  Rumusan  ini  menghendaki  adanya  11  prinsip umum:
• Transparan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk mendukung pengelolaan LIN;
Hendri D. Hahury, Max R. Wenno, Johanes M. S. Tetelepta, Billy J. Camerling, Febryano Saptenno, Fredy Louhenapessy, Revi W. Silooy, Hermi Oppier
• Memiliki  struktur  organisasi  pengelola  yang  efisien  dan  memiliki  kewenangan untuk  melaksanakan  fungsi  perencanaan,  pengawasan  dan  pengendalian  yang efektif dan dikelola secara professional;
• Kejelasan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing komponen pengelola untuk menjamin sinergitas;
• Integrasi  vertikal  dan  horisontal  yang  sempurna  dan  menjamin  kelancaran  dan kesinambungan pengelolaan LIN;
• Hasil  pelaksanaan  program  LIN  harus  dapat  dipertanggung  jawabkan  kepada masyarakat;
• Aturan/regulasi  yang  ada  harus  dapat  menjamin  eksistensi  Maluku  sebagai  LIN dalam dimensi jangka panjang;
• Dinamis dan luwes dalam mengakomodir perubahan-perubahan dalam kerangka perbaikan pengelolaan LIN;
• Output  yang  dihasilkan  dalam  bentuk  produk,  SDM,  kawasan/lingkungan  dan sebagainya, harus berkualitas dan berdaya saing;
• Mengedepankan kaidah keberlanjutan (lingkungan, sumber daya dan proses);
• Sedapat  mungkin  melibatkan  peran  aktif  masyarakat,  terutama  dalam  upaya pengembangan ekonomi lokal; serta
• Peluang  pengembangan  ekonomi  kawasan  dan  masyarakat  mengacu  pada  daya dukung berdasarkan unsur keadilan dan pemerataan.
Setelah para narasumber selesai, maka dilanjutkan dengan sesi ketiga, pada sesi ini dipergunakan sebagai sarana diskusi berupa tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan dari peserta  berfokus  pada  beberapa  permasalahan,  misalnya  peraturan  pemerintah  yang cenderung  membatasi  nelayan  kecil,  harga  jual  hasil  tangkapan  yang  rendah, terbatasnya akses pasar dan kekuatiran para nelayan akan kehadiran LIN yang justru hanya berpihak pada para pengusaha semata.
Setelah mendapatkan saran dari para peserta tersebut, maka tim berdiskusi untuk membuat sebuah pandangan umum terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat nelayan di Kepulauan Aru sebagai masukan bagi pemerintah kabupaten dan propinsi
Gambar 3. Diskusi
Maluku.  Tentunya  saran-saran  dari  masyarakat  nelayan  ini  memiliki  korelasi  yang signifikan  dengan  program  pemerintah  yang  menjadikan  Maluku  sebagai  Lumbung Ikan  Nasional.  Berdasarkan  berbagai  pandangan  tersebut,  maka  tim  pengabdian selanjutnya melakukan pendampingan kepada nelayan di ketiga desa tersebut.
Walaupun  demikian,  selama  proses  pendampingan  ini  berlangsung,  nelayan  di ketiga desa tersebut memiliki permasalahan yang sama terkait akses mereka terhadap sumber  daya  perikanan  yang  diklaim  milik  masyarakat  Kepulauan  Aru  akan  tetapi dalam  realitanya,  nelayan  seringkali  diperhadapkan  dengan  keterbatasan  dalam mengakses sumber daya perikanan yang menjadi sumber utama pendapatan mereka. Salah  keterbatasan  tersebut  adalah  terkait,  aturan  atau  kebijakan  pemerintah  dalam memberi  ijin  penangkapan.  Kondisi  ini  secara  langsung  berdampak  terhadap pendapatan  yang  dimiliki  nelayan  dan  pada  akhirnya  bermuara  pada  terhambatnya upaya peningkatan kesejahteraan. Disamping itu juga, antusiasme para pemuda untuk menjadi nelayan pada masing-masing desa tersebut semakin berkurang dari waktu ke waktu.
Gambar 4. Pendampingan
Gambar  5. Pendampingan dan menuju lokasi pendampingan

## SIMPULAN
Kepemilikan sumber daya alam yang melimpah terutama pada sektor perikanan bukanlah sebuah jaminan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.  Kenyataan  memperlihatkan  bahwa,  sumber  daya  perikanan  yang  meliputi perikanan  tangkap  dan  budidaya  lebih  banyak  didominasi  oleh  para  pengusaha perikanan  daripada  nelayan  kecil.  Umumnya  hasil  tangkap  nelayan  kecil  dijual langsung pada pasar di kota Dobo. Adapun kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan  belum  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah.  Terlebih  lagi  dengan beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan yang besar sehingga secara tidak langsung juga turut berpengaruh terhadap hasil tangkap nelayan kecil dan pada akhirnya justru membuat penghidupan masyarakat nelayan yang berada di tepi garis kemiskinan bisa saja  terjerumus  ke  dalam  kemiskinan  yang  jauh  lebih  parah.  Kehadiran  program pemerintah berupa Lumbung Ikan Nasional telah membuka peluang bagi masyarakat nelayan  untuk  dapat  meningkatkan  taraf  kesejahteraan  mereka  melalui  peningkatan pendapatan.

## Ucapan Terimakasih
Kegiatan pengabdian Pada Masyarakat ini terselenggara melalui dukungan pembiayaan LPPM Universitas Pattimura, Ambon dengan Nomor 532/UN13.3/LL/2021.

## REFERENSI
Adawiyah, S.E., Hermanto, A., Yasya, W., Kristanti, R. M. C. (2021). Akses Terhadap sumber daya alam  pada  kemiskinan  dan  ketahanan  pangan. Sosio  Informa , 7 (02),  172 – 185. /https://doi.org/10.33007/inf.v7i2.2664
Adilah,  N.  &  Cikusin,  Y.  H.  (2022).  Peran  pemerintah  daerah  dalam  meningkatkan pengembangan  ekonomi  lokal  melalui  sektor  perikanan  tangkap. Jurnal  Indonesia  Sosial Sains , 3 (1), 33 – 43. https://doi.org/10.36418/jiss.v3i1.502
Anugerah, T. V. A. H. (2016). Strategi rumah tangga nelayan dalam mengatasi kemiskinan (studi di Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau). Berkala Perikanan Terubuk , 44 (1), 104 – 119.
Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  (2022). Maluku  dalam  angka .  https://maluku.bps.go.id/ publication/download.html?nrbvfeve=MmE3MGM0YjRiMTRjNTE1MDc5MWJhZDRj&xz mn=aHR0cHM6Ly9tYWx1a3UuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjIvMDIvMj UvMmE3MGM0YjRiMTRjNTE1MDc5MWJhZDRjL3Byb3ZpbnNpLW1hbHVrdS1kYWxhb S1hbmdrYS0yMDIyLmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMi0wNy0wNCAxMTowMjo xNQ%3D%3D.
Bahri  &  Prasetyo,  W.  (2020).  Pengentasan  kemiskinan  melalui  pemberdayaan  wirausaha  dan program life skill untuk meningkatkan produktivitas kelompok UPPKS Kalipakem Baru.
Riau Journal Of Empowerment , 3 (1), 27 – 37. https://doi.org /10.31258/raje.3.1.27- 37
Dinas Kelautan dan Perikanan. (2021). Wilayah pengelolaan perikanan .
Fattach,  A.,  Wahyuli,  E.F.,    Syairozi,  M.  I.  T.  O.  A.  (2021).  Rekonstruksi  sosial  ekonomi pengentasan kemiskinan melalui kelompok usaba bersama (Kube) penjual nasi boranan di
Desa  Sumberejo  Kabupaten  Lamongan. Jurnal  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  Membangun Negeri , 5 (2), 455 – 447. https://doi.org/https://doi.org /10.35326 /pkm.v5i2.1358.
Gumilar, G. H. N. (2022). Efektivitas program pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Karawang. IDEAS , 22 (8), 1. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.612
Ismail, I, Gunaisah, E. M. A. U., Muhfizar, M. H. P. (2021). Pelatihan teknologi sistem informasi bagi  nelayan  pada  masa  covid-19  di  era  digital. DINAMISIA:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat , 5 (3), 566 – 574. https://doi.org /10.31849/dinamisia.v5i3.4487
Jamilah, M. (2019). Hubungan tingkat kemiskinan dengan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap pada Kawasan Minapolitan. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA) , 3 (2), 336 – 347. https://doi.org /10.21776/ub.jepa.2019.003.02.10
Marves. (2021). Propinsi Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional .
Muhertenti,  R.  &  Tampubolon,  D.  M.  (2022).  Analisis  sektor  ekonomi  unggulan  dalam pengembangan  potensi  perekonomian  di  Kabupaten  Kepulauan  Meranti. Multidisiplin Madani , 2 (5), 2375 – 2388. https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.386.
M.  Hasanudin.  (1998).  Arus  Lintas  Indonesia  (ARLINDO). Oseana , 23 (2),  1 – 9. http://oseanografi.lipi.go.id/dokumen/oseana_xxiii(2)1-9.pdf
Nurwidodo,  N.,  Rahardjanto,  A.,  Husamah,  M.  (2018).  Pendampingan  masyarakat  dalam budidaya  rumput  laut  di  Kepulauan  Sapeken  Kabupaten  Sumenep  Jawa  Timur.
International Journal of Community Service Learning , 2 (3), 157 – 166.
https://www.researchgate.net/publication/327114427_Pendampingan_Masyarakat_dalam_ Budidaya_Rumput_Laut_di_Kepulauan_Sapeken_Kabupaten_Sumenep_Jawa_Timur
Syukur, A., &Khairudin, M. Y. (2019). Budidaya ramah lingkungan sebagai strategi pengentasan kemiskinan nelayan skala kecil di Desa Ketapang Raya Lombok Timur. Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA , 1 (2), 102 – 106.
Tanzil. (2019). Peranan jaringan sosial dalam penanganan kemiskinan nelayan Di Baubau. SOSIO KONSEPSIA , 8 (02), 61 – 71. /https://doi.org/10.33007/ska.v8i2.1485
Taib, Z. & Umar, A. (2019). Analisis sosial ekonomi nelayan tradisional di daerah 3T Kabupaten
Pulau Morotai. Agriprimatech , 3 (1), 1 – 12. http://jurnal.unprimdn.ac.id/ index.php/Agriprimatech/article/view/779
Wahyudi, K. D. (2012). Kebijakan Strategis Usaha Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Produksi Dan Pengentasan Kemiskinan. Dian Ilmu , 11 (2), 78 – 91.

## Copyright and License
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits  unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
©  2022  Hendri  D.  Hahury,  Max  R.  Wenno,  Johanes  M.  S.  Tetelepta,  Billy  J.
Camerling,  Febryano  Saptenno,  Fredy  Louhenapessy,  Revi  W.  Silooy,  Hermi Oppier
Published by LPPM of Universitas Mathla’ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)